## aGaMa daN NEGara : PolitiK idENtitas MENUJU PilPrEs 2019
agus saputro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta agus.saputro@uin-suka.ac.id
aBstraCt
Indonesia is a democratic country in carrying out its government. Elected Indonesian Presidents in a variety of ways, namely elected by parliament, and by direct elections through elections. Religious relations in state life in Indonesia, especially in political activities cannot be separated. Religion and politics share the role of the institution of regulation and maintaining value. In acts of religious politics are often used as vehicles to win political battles or elections. In carrying out political activities, state authority becomes the highest authority. Religion in politics is under the state whose role is to unite state authority with social power.
Keywords: religion, country, politics

## i. PENdaHUlUaN
Politik bagi sebagian orang menjadi tema yang malas untuk didiskusikan. Politik dianggap kotor, kebohongan, licik bahkan bentuk penindasan kepada kelompok lain. Mindset tersebut menguasai diri seseorang dan berakibat pada sikap apatis atau acuh, cuek, tidak peduli terhadap politik yang berlangsung dinegaranya. Salah satu bentuk kekecewaan terhadap politik, diwujudkan dengan tidak ikut berpartisipasi dalam politik yang menamai diri sebagai Golongan Putih (Golput).
Dalam sejarah politik Indonesia, Golput seakan menjadi tradisi gerakan yang digembar-gemborkan oleh pengikutnya ketika pesta demokrasi tiba. Pada tahun 1999 dianggap sebagai awal dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilih, atau mulai meningkatnya golongan putih (golput), dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Lebih parahnya Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sebagai bagian dari Pemilu yang telah berlangsung di beberapa daerah, terutama di wilayah Jawa. Sebagai konsentrasi mayoritas penduduk Indonesia juga menunjukkan potensi Golput yang terjadi di Jawa berkisar 32% sampai 41,5%.
Golput dalam proses bernegara dianggap sebagai masalah yang pelik sehingga perlu penanganan khusus. Disini agama sebagai
salah satu alat kontrol sosial tentunya tidak tinggal diam. Menyikapi maraknya gerakan Golput dalam aktivitas perpolitikan, MUI sebagai lembaga yang mewadahi ulama dan cendekia Islam tidak tinggal diam melalui legitimasi jalur “fatwa”. Fatwa haram golput dikeluarkan oleh MUI pada 25 Januari 2009 saat berlanggsungnya Itjma Ulama di Padang. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.
Relasi negara dalam kasus politik dan agama yang terjadi di atas hanyalah segelintir contoh dari keduanya yang berdampingan saling melakukan perannya masing-masing. Akantetapi kita pahami bahwa agama dan negara tidak selamanya melakukan perannya secara positif dalam proses berpolitik. Iklim Pemilu 2014 dan menjelang Pemilu 2019 misalnya, isu agama sangat kental mewarnai perpolitikan di Indonesia. Tidak jarang, isu agama “digoreng” menjadi kendaraan untuk memenangkan kursi pemerintahan. Dalam menghadapi Pemilu 2019 kita harus tetap waspada dalam terpaan agama yang terpolitisasi. Menjadi penting untuk memformulasikan agama dan negara pada posisi ideal, sehingga Pemilu 2019 berjalan dengan baik dan kondusif tidak keluar dari marwah demokrasi untuk negeri.

## ii.  MEtodE PENElitiaN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur, yakni dengan mencari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu baik berupa buku, artikel jurnal, majalah, koran maupun dokumen- dokumen terkait penelitian yang ditulis. Karena menggunakan studi literatur sehingga teknik pengumpulan data primer maupun sekunder, menggunakan teknik kepustakaan dan literatur terkait. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang melibatkan empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data ( reduction ), sajian data ( display ) dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. Dan adapun teknik valititas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data ( triangulasi sumber) dan triangulasi metode. Teknik validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dengan triangulasi sumber, data yang sejenis atau sama akan lebih mantap kebenaranya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Data yang telah diperoleh dari sumber yang satu, bisa teruji kebenarannya bila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. Sedangkan untuk triangulasi metode, dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yang berbeda, untuk mendapatkan data yang sama atau sejenis. Adapun metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini yaitu literatur buku terkait, melalui kepustakaan dan literatur online berupa e-book, artikel / e-journal dan surat kabar online.

## iii. PEMBaHasaN
a. Pemilihan Presiden indonesia dalam Kacamata sejarah.
Dalam Pasal 9 UUD 1945 terdapat 2 ayat mengatur sumpah jabatan sebelum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia menjalankan
amanah tugasnya. Kedua ayat dalam pasal tersebut sangat jelas menggambarkan relasi agama yang dianut dengan sumpah yang diucap oleh pemimpin dan wakilnya dihadapan MPR atau DPR.
Indonesia sebagai negara demokrasi, telah menyelenggarakan setidaknya sebelas kali pemilihan umum (Pemilu) secara reguler, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dalam rangka pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Dalam sejarah Pemilu dari Pasca Kemerdekaan sampai menjelang Pilpres 2019 Indonesia telah dipimpin 7 Presiden dengan pengangkatan dan pemilihan dengan beberapa model yang berbeda.
Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia terpilih menjadi presiden selang satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia melalui sidang PPKI. Tidak ada pemungutan suara dalam sidang ini, nama Soekarno dan Moh. Hatta muncul sebagai presiden dan wakil presiden atas usulan Otto Iskandar Dinata sebagai sebagai anggota sidang PPKI yang selanjutnya diterima dengan diakhlamasi, tanpa ada interupsi dari anggota sidang yang lain. Pada era pasca-proklamasi, isu yang muncul dan melengserkan Soekarno, yakni terkait pemberontakan PKI dan gerakan protes pada pemerintahan Soekarno. Indonesia pernah diancam oleh Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Pemberontakan PRRI/ Permesta di akhir 1950-an dan awal 1960- an. PKI menggunakan ideologi Marxisme sebagai politik identitasnya, sedangkan PRRI/Permesta lebih merupakan gerakan protes terhadap politik. Presiden Soekarno dinilai telah melanggar UUD 1950 dan dirasa memiliki sikap pro-PKI pada periode itu. Pemberontakan G30S 1965, politik identitas yang memicunya, dan masih menjadi kontroversial sampai hari ini.
Setelah Orde Lama lengser, tampuk pemerintahan lengser kepada orde baru dengan pengangkatan Soeharto sebagai presiden kedua tepatnya pada 27 Maret
1968. Setahun sebelumnya, Soeharto pada 12 Maret 1967 diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Sementara/MPRS. Pengangkatan itu dilakukan setelah pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno berjudul Nawaksara ditolak MPRS pada 17 Februari 1967. Pada 27 Maret 1968, Soeharto benar-benar naik ke tampuk kekuasaan setelah mendapatkan dukungan cukup solid dari anggota MPRS dengan Tap MPRS No XVIV/MPRS/1968. Soeharto dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998 menjadi Presiden Indonesia selama 32 tahun. Pada 21 Mei 1998, kekuatan reformasi, mahasiswa, dan intelektual kampus dipimpin Amien Rais berhasil memaksa Soeharto lengser. Lengsernya orde baru ini tidak lain karena masalah KKN yang merebak dan utang negara yang semakin melambung. Dari data utang luar negeri menjelang Soeharto lengser telah menembus ambang batas aman USS 100 miliar. Indonesia tepatnya memiliki utang luar negeri sekitar USS 137,424 miliar pada Maret 1998. Dari utang tersebut lebih separuhnya (tepatnya US$ 73,962 miliar) merupakan utang swasta besar alias konglomerat. Menurut siaran pers BI pada Februari 1998 dari utang segunung itu, USS 10,5 miliar di antaranya berjangka pendek.
Pengangkatan Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden Ke-3 Indonesia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Kubu yang setuju dengan pengangkatan Habibie menjadi Presiden menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini
bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR”.  Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa pengangkatan Habibie terdapat unsur nepotisme dikarenakan ada keinginan sepihak Soeharto, dikarenakan Habibie dianggap sebagai anak emas Soeharto. Terlepas dari itu prestasi yang pernah dicatat oleh Habibie adalah pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan Habibie, nilai mata uang Rp pernah menguat luar biasa: dari Rp 15.000-17.000/US$ menjadi Rp 6.700 dengan kecendrungan terus menguat. Akantetapi pada waktu itu mantan Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita, entah mewakili pihak mana, berteriak keras. Nilai yang ideal buat rupiah, menurut dia, adalah Rp 7.000/USS. Penguatan Rp pun terhenti. Setelah kabinet transisi Habibie diganti, nilai matauang Rp memang mengempis lagi sampai di atas Rp 10.000/ US$. Pada 14 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya akan tetapi ditolak. Terdapat beberapa kasus yang dipermasalahkan diantaranya KKN termasuk pengusutan harta kekayaan Soeharto, pelanggaran HAM dan lepasnya Timor- timor dari NKRI. Sidang Paripurna Habibie mengundurkan diri dari pencalonan Presiden Indonesia.
Pada 20 Oktober 1999 Indonesia memiliki sejarah baru dengan terpilihnya K. H. Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa Gus Dur menjadi Presiden. Pada waktu itu sistem pemilihan presiden masih menggunakan sistem pemilihan yang dilakukan oleh anggota MPR. Dari hasil pemungutan suara Gus Dur memperoleh 60 suara lebih banyak daripada Megawati, sehingga berdasarkan Ketetapan MPR No. VII/ MPR/1999 dilantik menjadi Presiden untuk masa bakti 1999-2004. Sebelum masa baktinya berakhir, terlibat perselisihan dengan parlemen sehingga Gus Dur mengeluarkan Dekret akantetapi tidak mendapatkan
dukungan. Pada 23 Juli 2001, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke 5 Indonesia sampai masa bakti 2004. Pemilu Tahun 2004 menjadi pemilu pertama langsung di Indonesia. Dikatakan pemilu langsung dikarenakan masyarakat secara langsung bisa memilih sosok Presiden dan dewan legistatif yang dianggap ideal untuk memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Pada pemilu langsung ini, calon presiden/ wakil presiden dan legislatif mempromosikan dirinya untuk memikat hati masyarakat. Pada Pemilu 2004 SBY-JK telah memenangi hati rakyat lewat iklan dan kampanye pemilu yang apik, akhir 2004 dan menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ke 6 masa bakti 2004-2009. Menangnya SBY-JK dalam pemilu 2004 tidak terlepas dari kerinduan sosok militer masyarakat Indonesia yang terpancar dari sosok Susilo Bambang Yudhoyomo. Terpilihnya SBY-JK di era reformasi yang belum selesai, juga menyematkan tugas-tugas perbaikan nasib dan peningkatan martabat bangsa di pundak mereka. Tugas-tugas tersebut bukanlah tugas baru, sebab SBY -JK dalam kampanyenya menjelang pemilihan presiden (pilpres) memang menjanjikan perubahan. SBY-JK tentu menyadari bahwa itu tugas berat. Jadi tidak ada alasan untuk mengingkarinya.
Lima tahun masa bakti SBY-JK memberikan beberapa kontribusi positif untuk Indonesia. Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 menunjukkan berbagai kemajuan yang menggembirakan. Keberhasilan agenda pertama diidindikasikan dengan kondisi keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan saat pemerintahan SBY- JK baru terbentuk. Terkait gerakan separatis di berbagai daerah seperti Aceh, Papua, Maluku Utara, Poso dan aksi terorisme bisa diatasi sehingga kepercayaan luar negeri kembali. Keberhasilan kedua, ditunjukkan
dengan kemajuan pemberantasan korupsi. Indek pemberantasan korpusi meningkat dari tahun 2007 sebesar 1,9 menjadi 2,6 pada 2008. Ketiga, terkait mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga banyak mengalami kemajuan. Sejak, krisis ekonomi pada 1998 yang sempat melumpuhkan pertumbuhan ekonomi hingga -13,1 berangsur membaik. Tingkat pengagguran dan kemiskinan diturunkan, untuk pertama kalinya setelah krisis, pada tahun 2007 dan 2008 ekonomi tumbuh diatas enam persen. Berkat keberhasilan-keberhasilan tersebut, berimbas kepada terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua pemerintahan 2009-2014. Pada periode ke- dua Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Boediyono yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Pasangan Presiden ke-tujuh Indonesia periode 2014-2019 yang masih menjabat saat ini adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kurang netral rasanya membahas keberhasilan Jokowi-JK dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan negara yang belum selesai periodenya. Demikian juga aroma Pilpres 2019 yang akan datang sudah mengarah ke dua kubu besar yakni pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno . Dalam sejarah perpolitikan Jokowi pernah menjadi Walikota Surakarta/Solo, dan terpilih menjadi walikota terbaik dunia menempati posisi ketiga. Jokowi juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahya Purnama/Ahok sebelum mencalonkan diri  dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2014 lalu bersama Jusuf Kalla.

## B. relasi agama dan Negara dalam Perjalanan Politik indonesia
Negara Indonesia adalah negara dengan ruh kerohanian sebagai landasan penting. Terlihat dalam ideologi negara, unsur tuhan diletakkan pertama dalam Pancasila yang menjadi landasan pijak empat sila lainnya. Disisi lain, negara tidak dapat menjalankan
roda pemerintahan tanpa adanya tindakan politik. Tindakan politik dalam tatanan negara menjadi penting dikarenakan berkat politik sebuah kebijakan dapat dilahirkan, sehingga keberlangsungan negara dapat terwujud. Sedangkan berbicara mengenai agama dan politik, Gunter W. Remmling (1976) melihat keduanya seperti dua wujud yang terpisah akan tetapi keduanya mengemban peran sosial dalam masyarakat. Agama dengan nilai moralitasnya berperan sebagai penjaga aturan, harmonisasi, norma dan nilai dalam masyarakat. Pada sisi lain, politik yang identik dengan kekuasaan dan peran regulasinya. Dalam Tesis Herbert Spencer, politik dan agama memainkan peran yang sama, yakni terkait regulatling dan restraining . Terkait kajian institusi, menurut Spencer agama dan politik memiliki peran di masyarakat sebagai lembaga pengaturan dan mempertahankan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Dalam pernyataan lain, agama dan politik hakikatnya memang berbeda. Agama adalah kabar gembira dan peringatan sesuai tafsir Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 119, sedangkan politik adalah kekuatan pemaksa (coercion). Agama mempengaruhi jalannya sejarah dengan kesadaran bersama (collective conscience), sedangkan politik mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan dan perang. Akan tetapi keduannya dapat bersatu jika keduanya dilembagakan dalam partai, suatu gejala yang bisa terjadi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Dalam sejarah Indonesia relasi agama dengan negara terlihat jelas dari hadirnya organisasi masyarakat dan partai-partai politik yang beraliran agama. Hadirnya organisasi masyarakat dan partai politik di Indonesia hadir dimulai dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Pada pra- kemerdekaan penjajahan Belanda, ada organisasi seperti Sarekat Dagang Islam (SDI) yang merupakan kumpulan pedagang islam yang menentang politik Belanda terkait memberikan keleluasaan masuknya pedagang asing. SDI kemudian bertransformasi menjadi
Partai Serikat Islam (PSI) pada tahun 1920. Ada beberapa partai beraliran Islam pada masa pra-kemerdekaan yang tergabung dalam Majelis Islami A’laa Indonesia (MIAI). Sedangkan pada masa pendudukan Jepang adanya partai dan pergerakan politik dilarang, akan tetapi golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Partai Masyumi). Pada era penjajahan Jepang Masyumi tidak banyak berbicara dalam bidang politik, partai banyak bergerak dalam di bidang sosial. Seiring pada pasca Kemerdekaan sampai sekarang ini, dimana kebebasan berpendapat dijamin oleh negara partai politik beraliran agama berkembang semakin banyak. Adapun partai- partai beraliran agama pasca kemerdekaan yang pernah dan masih berpartisipasi dalam politik Indonesia diantaranya adalah NU, Masyumi, Parmusi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) PBNU, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Bulan Bintang, PAN, PKB, PKS dan lain-lain.
Relasi agama dengan negara tidak hanya nampak pada partai politik keagamaan saja, dua organisasi keagamaan. Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama menjadi dua sayap yang mengukuhkan Indonesia dalam menjaga demikrasi dan pluralisme. Banyak sekiranya gerakan-gerakan radikal keagamaan yang mengancam stabilitas negara dan beruntung Indonesia masih memiliki ormas agama besar seperti Muhammadiyah dan NU untuk meredamnya.
Dalam konteks lain, relasi agama dan negara dimaknai tidak saling menguntungkan oleh tokoh berpemikiran kiri Karl Marx. Marx terkait “agama sebagai candu masyarakat” secara implisit merupakan penggambaran dari hubungan agama dan negara. Negara “memanfaatkan” institusi negara untuk kepentingan-kepentingan praktisnya. Pada masyarakat kapitalis, kaum borjuis sebagai “the  ruling  class” menggunakan fatwa-fatwa
gereja untuk “membenarkan” eksploitasinya terhadap kaum buruh.
Tentu masih ingat pemilihan Gubernur Jakarta 2017 lalu, yang dimenangkan oleh pasangan Anis Baswedan-Sandiaga Uno. Kemenangan pasangan Anis Baswedan yang di usung oleh Partai Gerindra tentu tidak lepas dari kasus penodaan agama yang membelit Basuki Cahya Purnama alias Ahok lawan politiknya pada waktu itu. Gelombang protes besar-besaran umat Islam seakan menuntut pemerintah untuk segera memutuskan “apa yang dilakukan oleh Ahok merupakan penodaan agama”. Keputusan fatwa MUI melalui Maruf Amin terkait penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok sebelum Pilgub dilaksanakan, tentunya membawa efek terhadap perolehan suara yang mengakibatkan Ahok kalah dalam pemilu gubernur.
Kasus Ahok di atas sebagai gambaran keberhasilan politik identitas dalam memenangi sebuah kompetisi politik. Keberhasilan politik identitas yang digaungkan elit Partai Gerindra dan pengikutnya ingin diulangi dalam Pilpres 2019. Pernyataan Elit Gerindra mendukung politik identitas ini diutarakan oleh Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, meski menurut mereka yang akan dimainkan dalam politik identitas terkait SARA.
Langkah politik identitas juga dirasa di ambil oleh lawan politik Pilpres 2019 Joko Widodo dengan keputusannya memilih Maruf Amin. Jokowi mengklaim sudah mendapatkan persetujuan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, seperti para ulama, ketua umum partai, pengurus partai, dan relawannya. Adapun alasan Jokowi memilih Maruf Amin adalah Maruf Amin dianggap sebagai agamawan yang bijaksana, selain itu juga pengalamannya dipemerintahan. Dari alasan Jokowi tersebut sangat jelas bahwa agama memang yang akan menjadi senjata dan peredam politik identitas yang mungkin akan dilakukan oleh lawan politik
dengan mempertimbangkan kemungkinan- kemungkinan.
Perlu diketahui yang dimaksud politik identitas menurut Widayanti (2009) adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas.  Agnes  Haller  mengambil  definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama.
Suka tidak suka, memang politik identitas di Indonesia masih sangat diminati oleh elit politik untuk memenangkan kompetisi politik. Identitas pembeda mereka salah satunya adalah agama. Misalkan saja bicara terkait elektabilitas Jokowi-Maruf Amin, diawal keputusan mereka menjadi pasangan pilpres elektabilitas Jokowi menurun terutama berkurang pada pemilih non-muslim, akan tetapi mengalami peningkatan pada pemilih muslim. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia seakan menjadi kendaraan untuk elit memenangkan persaingan politik. Terkait elektabilitaspun demikian lambat laun elektabilitas Jokowi meningkat dikarenakan pemilih muslim. Pada bulan Agustus 2018 tercatat 52,2 %, Oktober meningkat menjadi 52,6 % dan awal November 54,1%.
Kopko (2012) menyebutkan agama mempunyai efek terhadap partisipasi politik. Ia mencontohkan ajaran Gereja Mennonite, yakni melarang aktivitas politik karena sifatnya yang duniawi. Hal ini berdampak pada rendahnya aktivitas politik oleh jemaah Gereja Mennonite. Efek dan relasi agama dengan partisipasi politik di Indonesia sendiri tidak dapat dielakkan. Banyak kasus di Indonesia agama dijadikan alat yang secara
positif ataupun negatif dalam membangkitkan partisipasi politik.
Agama dan negara dalam aktivitas berpolitik yang terdapat di Gereja Mennonite di Amerika Serikat, bertolak belakang dengan yang terjadi di Indonesia. Jika di Gereja tersebut partisipasi politik yang rendah diakibatkan doktrin dari agama, justru di Indonesia partisipasi politik dapat ditingkatkan melalui sarana agama. Beberapa kasus misalnya fatwa haram Golput yang dilakukan oleh MUI di sidang Istima’ di Padang pada tanggal 25 Januari 2009. Dalam sidang ini sangat jelas relasi antara agama dengan politik suatu negara. Hak memilih dalam kegiatan pemilu adalah sebuah hak warga negara untuk menentukan seorang pemimpin, bukan sebagai kewajiban warga negara untuk memilih. Adanya fatwa ini justru akan memposisikan pemilih sebagai seseorang yang  memiliki kewajiban dalam menentukan pilihannya dalam pemilu. Sebagai pribadi yang taat dengan agama, mereka akan  menganggap dosa jika jika tidak berpartisipasi dalam pemilu. Dalam kasus ini sisi positif bagi negara adalah jumlah partisipasi politik akan meningkat, akantetapi fatwa ini akan dimanfaatkan elit politik untuk memanfaatkan agama untuk mendulang suara. Cara elit politik untuk mendulang suara adalah dengan membentuk identitas atau biopolitik (politik identitas). Fatwa haram suatu agama terkait dalam pilihan golput tentu membawa dampak pada tindakan jemaah pengikutnya. MUI sebagai lembaga yang mewadahi ulama dan cendekia islam ketika menentukan fatwa tentu akan berdampak pada tindakan kaum muslim ketika menghadapi pemilu. Fatwa MUI dan sikap umat muslim ini tentu dimanfaatkan oleh elit politik untuk membentuk diri dengan identitas politik yang hendak disematkan dalam dirinya. Konsekuensinya elit politik membenahi dirinya supaya terlihat sebagai sosok pemimpin yang diamanatkan oleh agama; jujur tanggung jawab atau amanah,
cerdas, mampu menyampaikan pesan dan kabar yang benar, serta terlihat sangat agamis secara umum dan islami secara khusus karena mayoritas masyarakat indonesia beragama Islam. Setelah tahun 2009 dimana Fatwa haram golput itu merebak, caleg atau capres berlomba-lomba untuk mencari dukungan dengan sarana agama. Misalkan mereka mencari dukungan ulama, kyai, tokoh agama atau sederhananya mereka mengenakan atribut atau simbol agama.
Relasi agama dan negara menghadapi Pemilu 2019 terutama Pilpres, sangat kentara sekali kedua calon presiden melakukan politik identitas dengan sarana agama. Dari kedua calon sangat gencar untuk mendekati ulama, pondok pesantren dan tokoh agama dalam kegiatan politiknya. Salah satunya adalah keputusan Joko Widodo dalam memilih Ma’ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden. Efek yang langsung dapat dilihat adalah dari elektabilitas pemilih pra dan pasca penetapan Cawapres. Diberitakan hasil survei dari LSI melalui Denny JA, sebelum berpasangan dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin elektabilitas Joko Widodo mencapai 53,6 persen. Akan tetapi ketika berpasangan dengen Ma’ruf Amin, elektabilitas turun menjadi 52,2 persen. Penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’rif terjadi karena beberapa segmen pemilih yakni, pemilih non-Muslim (22,8 persen), pemilih kaum terpelajar (40,4 persen), dan pemilih pemula (7,6 persen). Dari data tersebut jelas relasi antara agama dan negara dalam berpolitik sangat erat dalam hal partisipasi politik bahkan sampai pada penentuan pilihan politik atau pemimpin. Meskipun ada pendapat dari beberapa media bahwa turunnya elektabilitas di awal pemilihan Ma’aruf Amin ini adalah belum adanya koordinasi yang maksimal di kubu Ma’arif sendiri.

## C.  Menata agama dan Negara Menghadapi Pemilihan Presiden 2019
Menata agama dan negara dalam kehidupan berbangsa sangatlah penting. Hasan  Hanafi  menyebutkan  bahwa  di  suatu
negara setidaknya ada dua tradisi, yakni tradisi kekuasaan dan tradisi oposisi. Tradisi kekuasaan inilah yang menjadi dominan dalam menjadikan agama sebagai “alat kekuasaan”. Dalam bukunya Human al Fikr Al Watan yang dialih bahasakan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Oposisi Pasca tradisi” menjelaskan sebagai berikut:
Negara  menyatu  dengan  tradisi  kekuasaan. Dengan tradisi itu, negara menjadi kuat: mampu menguasai  gerakan  sosial  dan  dapat  mengawasi persekongkolan  terhadap  tradisi  oposisi  untuk menahan rakyat agar tidak memunculkan tradisi tersebut, dan berlindung didalamnya; dan mulai menghancurkan  legalitas  oposisi.  Tokoh-tokoh agama  memodifikasi  tradisi  negara;  sedangkan negara memasukkan tokoh-tokoh oposisi ke dalam penjara.  Negara  memberikan  tokoh  agama  yang protradisi  dengan  jabatan-jabatan  keagamaan...
kemudian menuduh tokoh-tokoh yang berseberangan  dengan  negara  sebagai  kelompok kafir, atheis, zindiq (Hanafi 2003:2)
Indonesia merupakan negara dengan ruh kerohanian yang diagungkan. Terlihat dari Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa, memposisikan Tuhan (Agama) dalam tingkatan pertama dan utama melandasi empat sila berikutnya.  Serta tidak lengkap rasanya menata Indonesia dengan Pancasila saja, semboyan luhur Bhineka Tunggal Ika harus melengkapi. Negara Indonesia saat ini dihadapkan dengan krisis persatuan. Banyak individu atau kelompok pandai berbicara keragaman “Bhineka”, tetapi lupa akan persatuan “Ketunggal Ika-an”. Indonesia memiliki agama yang beragam, dan agama tidak terlepas dari kehidupan bernegara melalui aktivitas berpolitik.
Menurut Sebentsov (2011), seyogyanya hubungan otoritas agama dengan otoritas negara saling bersinergi. Otoritas negara harus mendasarkan kebijakan pada konstitusi. Otoritas negara tidak hanya sekesar ada, tetapi juga berusaha membawa negara mengikuti aturan konstitusi. Pemimpin gereja (agama) harus meletakkan otoritasnya dibawah negara dan tidak terlibat dalam urusan negara mengatasi persoalan ideologis
dan religius. Akantetapi pemimpin gereja (agama) diperbolehkan untuk menyatukan otoritas negara dengan kekuatan sosial. Agama di Indonesia yang menjadi unsur penting dalam berbagai sendi kehidupan termasuk dalam politik, dalam menghadapi Pilpres 2019 harus bisa memposisikan negara kekuasaannya lebih tinggi dalam hal kebijakan bernegara. Pemimpin dan tokoh agama harus bisa meredam pengikutnya dari tindak anarkis, supaya tercipta Pilpres 2019 yang aman. Akan tetapi otoritas agama juga bisa menjadi pertimbangan dalam hal negara menentukan otoritas. Bagaimanapun ketika politik identitas berjalan dengan atas nama agama, yang bisa meredam adalah agama itu sendiri melalui pemimpin dan tokohnya kemudian diikuti oleh pengikutnya.
Dalam sosiologi Weber, terdapat paralelisme antara negara sebagai sektor yang memonopoli kekuasaan fisik dan gereja (agama) sebagai sektor yang memonopoli kekuasaan sakral. Hubungan keduanya sangat krusial. Gereja (Agama) menawarkan pada negara kedisiplinan warga, legitimasi suci kekuasaan, konstruksi wakil Tuhan, dan legitimasi feodalisme kebangsaan. Selanjutnya negara menawarkan pada gereja terciptanya keamanan, dengan paksaan jika perlu, melawan ancaman bid’ah, praktik nonortodoks dan witchcraft. Dalam hal ini hubungan agama dan negara seperti halnya hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan.
Konsekuensinya dalam kehidupan sosial dan bernegara agama tidak dapat dilepaskan. Jika di Doktrin Gereja Mennonite terdapat gerakan privatisasi agama dengan dunia politik yang sifatnya keduniawian, di Indonesia hal tersebut tidak dapat dilakukan karena seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dengan kehidupan beragama.
Bahasa Abdul Aziz Sachedina, tentang kekukuhan proposisi. Penguraian kemapanan dengan melakukan privatisasi agama dan menyingkirkan agama dari kancah publik
sekular, menjadi hambatan dalam memahami masyarakat. kewajiban agama adalah menjadi unsur utama dalam menyelesaikan masalah- masalah sosial dan menyokong kebersamaan masyarakat.

## iV. PENUtUP
Melihat relasi agama dan negara di Indonesia dalam aktivitas politik sudah terlihat pada masa pra-kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam berpolitik, gaya politik identitas akhir-akhir ini masih menjadi primadona yang digunakan elit politik untuk memenangkan kompetisi politik/pemilu. Dalam menghadapi tahun politik/ pilpres 2019, sebagai pemilih harus jeli dalam menentukan pilihan politiknya. Ini dikarenakan kedua pasangan Capres masih menampilkan politik identitasnya. Politik identitas jika diibaratkan orang berjualan dan kita sebagai pembeli, kita hanya melihat bungkusnya saja tanpa melihat isi. Hendaknya menjadi pemilih cerdas, dengan melihat gagasan dan track record /rekam jejak politik pasangan capres dan cawapres. Menata negara menjelang Pilpres 2019 dengan menempatkan otoritas tertinggi pada negara. Demikian juga negara alangkah baiknya menjalankan tugasnya secara adil meski menjadi pasangan incumbent . Menjadikan agama sebagai elemen pemersatu dari perbedaan pilihan politik.

## daftar PUstaKa
H. Soebagio .2008. Implikasi  Golongan  Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia. Makara: Sosial Humaniora, VOL. 12, NO. 2
Habibi, Muhammad .2017. Analisis  Politik Identitas Di Indonesia . Researchgate.
Hanani, Silfia .2011. Menggali Interelasi Sosiologi dan Agama, Bandung : Humaniora ,
Haryanto, Sindung.2015. Sosiologi Agama: Dari Klasik Hingga Postmodern , Yogyakarta: Ar- Ruzz Media Hendropuspito. 1983. Sosiologi Agama. Yogyakarta : Kanisius.
Khadmad, Dadang. 2011. Sosiologi Agama: Potret Agama  Dalam  Dinamika  Konflik,  Pluralisme Dan Modernitas . Bandung: Pustaka Setia
Lubis, Ridwan. 2015. Sosiologi Agama. Jakarta:

## Kencana
Maarif,  Ahmad  Syafii.    2012. Edisi  Digital: Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Jakarta: Democracy Project (Yayasan Abad Demokrasi).
Qodir, Zuly. 2011. Sosiologi Agama: Esai-esai Agama di Ruang Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Rafick, Ishak. 2008. Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia:  Sebuah  Investigasi  1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia, Jakarta Selatan: Ufuk Publishing House, hlm. 193
h t t p s : / / w w w . l i p u t a n 6 . c o m / n e w s / read/2117820/kisah-bung-karno-dipilih- jadi-presiden-dan-sate-50-tusuk
h t t p : / / n e w s . m e t r o t v n e w s . c o m / politik/5b2YraaN-on-this-day-soeharto- dilantik-jadi-presiden-ke-2-indonesia
https://www.kompasiana.com/muhamm adsamin/5517668ba33311bc06b65e83/ menggugat-habibie-sang-putra-mahkota- soeharto https://nasional.tempo.co/read/175763/
e k o n o m i - t u m b u h - e n a m - p e r s e n - b a p p e n a s - k l a i m - s b y - j k - s u k s e s / full&view=ok
https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20180916210152-32-330652/gerindra- dukung-seruan-politik-identitas-rizieq- shihab
https://nasional.tempo.co/read/1115538/
alasan-jokowi-pilih-maruf-amin-jadi- cawapres/full&view=ok
h t t p s : / / w w w . v i v a . c o . i d / b e r i t a / nasional/1067035-elektabilitas-jokowi- menurun-setelah-berpasangan-dengan- ma-ruf-amin
h t t p s : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m / read/2018/10/24/11431301/elektabilitas- jokowi-maruf-dan-prabowo-sandiaga- terpaut-20-persen-ini-kata https://www.liputan6.com/pilpres/ r e a d / 3 6 8 5 9 1 9 / s u r v e i - a l v a r a - elektabilitas-jokowi-maruf-541-persen- prabowo-sandi-339-persen
h t t p s : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m / read/2018/08/22/05200021/elektabilitas- jokowi-turun-gara-gara-ma-ruf-wakil- ketua-tkn-sebut-ini-masih
-