## TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DI DAERAH SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL
Anifah, Edi Sukardi
Pendidikan Luar Sekolah FIP Unimed Surel: Anifah.pilcan@gmail.com
Abstract:  Community  Response  to  the  Application  of  Whip  Sentencing  in  the  Singkil Region of Aceh Singkil District II Hamlet. This type of research uses quantitative methods. The  total  population  chosen  was  275 people  and the  samples  taken  from  this  study  were  40 people.  The  data  collection  tool  used  is  a  questionnaire  (questionnaire).  From  the  results  of the  analysis  of  the  Community  Response  to  the  Application of  Whip Punishment  seen  from the results of the overall answers to the questionnaire with option S (53.57%), TS (3%). This shows  that  the  people  of  Singkil  have  fully  understood  the  function  of  the  application  of caning sentences to the people who violate the law. So that it will cause a deterrent effect and not violate the law.
Keywords: Community Response, Whip Sentencing
Abstrak: Tanggapan  Masyarakat  Terhadap  Penerapan  Hukuman  Cambuk  di  Daerah Singkil  Kabupaten  Aceh  Singkil  Dusun  II  Desa  Sukamakmur. Jenis  penelitian  ini menggunakan  metode  kuantitatif.  Jumlah  Populasi  yang  dipilih  sebanyak  275  orang  dan sampel  yang  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  sebanyak  40  orang  masyarakat.  Alat Pengumpulan data yang digunakan adalah angket (Kuesioner). Dari hasil analisis Tanggapan Masyarakat  Terhadap  Penerapan  Hukuman  Cambuk  dilihat  dari  hasil  keseluruhan  jawaban angket  dengan  option  S  (53,57%),  TS  (3%).  Ini  menunjukkan  masyarakat  Singkil  sudah paham  betul  fungsi  penerapan  hukuman  cambuk  diberlakukan  kepada  masyarakat  yang melanggar  hukum.  Sehingga  akan  menimbulkan  efek  jera  dan  tidak  melakukan  pelanggaran tentang hukum.
Kata Kunci: Tanggapan Masyarakat, Hukuman Cambuk

## PENDAHULUAN
Penerapan  hukum  cambuk  sangat menyita  perhatian  publik.  Sepanjang tahun 2016 Data Monitoring Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebutkan bahwa, Mahkamah Syariah Aceh paling tidak telah memutuskan 221 putusan perkara
jinayat  sejak  Januari  sampai  dengan September  2016.  Pada  Selasa  23  Mei 2017, dua pria berinisial MT (23 tahun), dan  MH  (21  tahun)  yang  merupakan sepasang  gay  divonis  bersalah  karena melakukan perbuatan liwath (homoseksual). Mereka dihukum sebanyak  83  kali  cambuk  di  halaman Masjid  Lamgugob,  Kecamatan  Syiah Kuala Banda Aceh. Dalam penerapannya  juga  tidak  selalu  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan,  sehingga memunculkan  kontroversi  dari  berbagai
pihak.  Beberapa  di  antaranya  menilai penggunaan  hukuman  cambuk  termasuk ke dalam kategori penyiksaan, hukuman kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Mereka menyerukan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri  hukum  cambuk  sebagai sebuah bentuk penghukuman dan
mencabut atau merevisi kembali ketentuan-ketentuan  di  dalam  Qanun Jinayat yang mengandung unsur pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan hukum pidana
nasional.  Di  lain  sisi,  dibandingkan dengan  hukuman  kurungan  badan  yang kurang  memberikan  efek  jera  terhadap pelaku  pelanggaran,  hukuman  cambuk dinilai  lebih  efektif  (Hasnul  A.  M. 2011).  Rasa  sakit  akan  bertambah  tidak hanya terhadap fisik tetapi juga terhadap
Diterima pada: 1 Mei 2019; Di- review pada: 5 Mei 2019; Disetujui pada: 10 Mei 2019
psikologi  seperti  rasa  malu  karena dihukum  di  muka  umum.  Hal  ini berkenaan dengan teori psikologi Bandura mengenai pembelajaran melalui pengamatan  langsung.  Adanya  contoh pelanggaran yang dihukum secara terbuka  menjadikan  pelaku  tersebut sebagai  objek  yang  diamati.  Orang- orang  yang  melihat  dan  mengamati kejadian  tersebut,  secara  tidak  langsung menjadikannya  sebagai  pembelajaran dan  motivasi  pada  dirinya  untuk  tidak melakukan  pelanggaran  yang  sama, karena  akan  mendapatkan  sanksi  yang serupa. Ada yang menganggap seharusnya  peraturan  daerah (qanun) tentang  korupsi  diberlakukan  lebih  dulu karena  paling  merugikan  rakyat  banyak dibandingkan  dengan qanun tentang perjudian  ( maisir ).  Pada  tanggal  9  Juni
2005  pelaksanaan  hukuman  cambuk (hukuman  badan: Aqubat )  terhadap kejahatan  syariah  Islam  berdasarkan Qanun No  13  tahun  2003  resmi diberlakukan  dengan  ditandatanganinya SK  tentang  petunjuk  teknis  hukum cambuk  bagi  pelanggaran  syariat  Islam (Peraturan  Gubernur  Aceh  No  10  tahun 2005)  oleh  pelaksana  tugas  Gubernur NAD, meskipun sudah disahkan sebagai peraturan  daerah  ( qanun) ,  tetapi  dalam implementasinya  tidak  semua  daerah menggunakan qanun sebagai  rujukan.
Kabupaten Aceh Singkil tercatat sebagai salah  satu  daerah  yang  memberlakukan hukum cambuk tentang perjudian
( maisir), perzinahan,  minuman  keras dan  lain-lain.  Belasan  warga  yang  di dakwa melanggar syariat Islam,
dihukum  cambuk  di  lapangan  alun-alun pulo  sarok  singkil  dengan  disaksikan ribuan  warga,  para  pelajar  dan  diliput secara besar-besaran oleh wartawan dari barbagai media. Masyarakat Aceh
Singkil  disuguhi  pertunjukan  dramatis
hukuman  cambuk  atas  15  orang  atas perzinahan. Para penzina tersebut dicambuk  20-50  kali  oleh  Mahkamah Syariah di lapangan alun-alun pulo sarok singkil. Mereka tertangkap basah berzina di tempat semak-semak. Tapi itu sudah cukup membuktikan bahwa
mereka melanggar Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang perzinahan. Dalam qanun disebutkan,  setiap orang dilarang  melakukan perjudian,dan perzinahan  yang  melanggar  diancam sanksi cambuk di muka umum sebanyak 50-100 kali. Kini, ada tiga qanun khusus syariat  Islam  di  Aceh,  yakni  tentang perjudian,  minuman  keras,  dan  zina. Penerapan hukuman cambuk ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini merupakan impelementasi dari pemberlakuan Undang-undang  Syariat  Islam  di  NAD, Ini  sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur (Pergub)  Aceh  No  10/2005  tentang Petunjuk  Teknis  Hukum  Cambuk  bagi Pelanggar  Syariat  Islam.  Pergub  ini sudah  diterapkan  di  Aceh  sejak  10  Juni 2005  sebagai  pengganti  perda  ( qanun ) untuk  melaksanakan  Syariat  Islam sesuai  dengan  UU  44/1999  tentang Keistimewaan  Aceh  dan  UU  18/2001 tentang Otonomi Khusus. Hukum cambuk yang dilaksanakan di Singkil itu merupakan  sejarah  baru  bagi  Provinsi
Aceh  dalam  melaksanakan  Syariat Islam.  Cambuk  dianggap  jenis  hukum produk  Tuhan  yang  bernilai  sakral ketika  diterapkan.  Cambuk  dipandang sebagai  hukum  Islam  yang  otentik,  dan diyakini  akan  efektif  menyelesaikan berbagai  problem  sosial. Jenis  hukuman lain seperti penjara, bukan saja dianggap kreasi  manusia,  tapi  juga  dipandang sebagai  produk  sistem  hukum  sekuler yang mengandung ideologi Barat. Meski cambuk  sering  diidentifikasi  sebagai
hukum  primitif  karena  menyakiti  secara
fisik, namun sanksi ini masih dipraktikkan  di  beberapa  negara  seperti
Malaysia,  Pakistan,  dan  Iran.  Sebagian besar umat Islam, khususnya masyarakat Aceh,  menyambut  hangat  pelaksanaan hukuman  ini.  Harapannya  hukuman tersebut  dapat  menekan  tindak  kriminal yang  semakin  merajalela  saat  ini  dan berharap  agar  diperlakukan  secara  adil dan bukanhanya bagi orang-orang  kecil,
supaya ketenteraman sosial bisa terjamin.  Para  pejabat  Aceh  Singkil menganggap pelaksanaan cambuk tersebut  sebagai  prestasi  hukum  luar biasa  dalam  penerapan  syariat  Islam. Sambutan  Pelaksana  Tugas  Gubernur NAD,  Azwar  Abu  Bakar,  sebelum eksekusi  cambukmenunjukkan  hal  itu. “Hari ini kami mengukir sejarah baru di bidang  hukum  dengan  melaksanakan hukum  cambuk  yang  pertama  di  NAD dan  Indonesia.  Kami  berharap  daerah lain di NAD bisa mengikuti prosesi yang monumental  ini  agar  kemaksiatan  bisa hilang  dari  Serambi  Mekah,”(Rumadi, 2005).  Alfaruqi  (2000)  mengatakan diberlakukannya  syariat  Islam  atau hukum  Islam,  termasuk  di  dalamnya cambuk,  tidak  lain  dan  tidak  bukan adalah  untuk  melindungi  kepentingan umum  ( maslahat  al  ammah ).  Kalau hukum  Islam  dalam  beberapa  bentuk dinilai  tidak  manusiawi  dan  kejam,  hal itu  tidak  lebih  karena  untuk  melindungi yang  manusiawi  dan  anti  kekejaman. Berdasarkan  hal  ini,  beratnya  hukuman, baik secara meteril maupun sosial dalam Islam pada dasarnya bukan semata-mata untuk  menanamkan  ketakutan,  tetapi lebih  dari  itu,  untuk  menanamkan  sikap jera  pada  pelaku.  Sebab  dalam  Islam, mencegah  terjadinya  suatu  keburukan itu  lebih  didahulukan  dan  diutamakan agar  tidak  terjadi  kerusakan  yang  lebih besar.
Hukuman  cambuk  ini  tidak  perlu dipertanyakan kemanusiawiannya
asalkan dilakukan dengan tata cara yang benar.  Enam  hingga  delapan  kali cambukan  memang  menyakitkan,  tapi tetaplah  merupakan  luka  fisik  yang mudah  disembuhkan.  Apalagi  sebelum dicambuk  si  terhukum  diperiksa  dulu kesehatannya.  Jika  ketidakmanusiawian itu dilihat dari mempertontonkan hukuman, maka perlakuan hormat terhadap  si  terhukum  akan  mengurangi ketidakmanusiawian  itu.  kalau  kita masih memandang hukuman itu sekedar sebagai punishment (balasan  setimpal bagi kesalahannya), maka mempertontonkan  hukuman  itu  akan kita lihat sebagai sekedar mempermalukan si terhukum, menambahi  hukuman  fisiknya  dengan hukuman psikis berupa rasa malu. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dr Muslih Ibrahim, MA. Mengatakan  hukuman  cambuk  yang diterapkan  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  (NAD)  tidak  melanggar Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  karena  ada ketentuan  yang  tertuang  dalam  qanun
(Peraturan Daerah), "Saya sudah berkonsultasi  dengan  seorang  wanita
Jerman  yang  membuat  UU  HAM  PBB. Ia menyatakan bahwa hukuman cambuk tidak  melanggar  HAM,  karena  memang sudah  diatur  dalam qanun ,"  Ketika penerapan  syariat  Islam  diberlakukan  di Provinsi Aceh, banyak kalangan terutama  negara-negara  barat,  bahkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
mempertanyakan masalah hukuman
cambuk  yang  dinilai  melanggar  HAM. Tapi, setelah dijelaskan permasalahnnya, akhirnya  mereka  menerima,  karena hukuman  cambuk  yang  diterapkan  di Aceh  ada  peraturannya,  yaitu qanun, yang  sudah  disepakati  oleh  eksekutif danlegislatif  yang  merupakan  lembaga
negara. "Hukuman cambuk yangdiberlakukan di Aceh bukan sembarangan, tapi berdasarkan peraturanyang  sah.  Jadi,  setelah  kita jelaskan  persoalannya,  maka  orang- orang  barat  itu  memahami,  bahkan mereka  menyatakan  hukuman  cambuk itu  tidak  melanggar  HAM,"  (Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi NAD, 2007).  Sebaliknya,  beberapa  kalangan lainnya  memberikan  respon  negatif. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), misalnya, menolak  eksekusi  hukuman  cambuk terhadap  para  pelaku  judi  di  NAD. Alasannya,  hukuman  tersebut  akan menimbulkan  penderitaan  besar,  bukan saja  luka  fisik  melainkan  juga  trauma psikologis bagi terpidana dan
keluarganya.  ELSAM  juga  menuntut agar  Komnas  HAM  segera  memantau usaha penegakan hak asasi manusia pada kasus  ini  dan  segera  mengeluarkan rekomendasi  untuk  menolak  praktik hukuman cambuk.
Masyarakat  kecil  yang  dicambuk merasa dirinya sekadar kelinci
percobaan  para  pejabat  yang  ingin mendapat  keuntungan  tertentu  dari sanksi  itu.  Pejabat  Pemerintah  NAD tentu  ingin  menanam  investasi  politik agar  tercatat  sebagai  pejuang  hukum Islam. Para penjudi dengan barang bukti lima puluh ribu rupiah dihukum cambuk,  sementara  para  koruptor  bebas berkeliaran tanpa hukuman. Demi keadilan, para koruptor inilah yang lebih patut dicambuk pertama kali. Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  telah  dipaparkan  diatas  di  atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana  “ Tanggapan Masyarakat Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk
Di  Daerah  Singkil  Kabupaten  Aceh Singkil Dusun II Desa Sukamakmur.”
Menurut Ahmadi, Abu (2009: 68), “Tanggapan  sebagai  salah  satu  fungsi jiwa yang pokok dapat diartikan sebagai gambaran  ingatan  dari  pengamatan, ketika  objek  yang  diamati  tidak  lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan”. Tanggapan adalah bayangan  yang  tinggal  didalam  ingatan setelah individu melakukan pengamatan. Istiana  (2011:  19)  mengatakan  bahwan “dalam tanggapan kita tidak hanya dapat menghidupkan  kembali  apa  yang  telah kita  amati  (dimasa  lalu) akan  tetapi  kita juga dapat mengantisipasikan yang akan datang  atau  mewakili  yang  sekarang”. Sedangkan  Kartono,  Kartini  (1990:  30) mendefenisikan bahwa “tanggapan adalah  kesan-kesan  yang  dialami  dan perangsang-perangsang sudah tidak ada. Jika  proses  pengamatan  sudah  berhenti dan  hanya  tinggal  kesan-kesannya  saja, ini  disebut  sebagai  tanggapan”  Menurut Kotler  (Dalam  Fitriani,  2011:  38) “Tanggapan  adalah  perilaku  atau tindakan  yang  muncul  dikarenakan adanya rangsangan melalui tahap kesadaran  ( awareness), penegetahuan ( knowledge), suka  ( liking), menjadikan kebijakan  sebagai  pilihan  ( preferene ), dan  yakin  dengan  kebijakan”.  Miftah, Thomas (1992:139) mengemukakan “tanggapan  suatu  proses  kognitif  yang dilami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik lewat penglihatan,  pendengaran,  penghayatan, dan  penerimaan.”  Dali,  Gulo  (1982: 207),  mengatakan  bahwa  “Tanggapan adalah proses dimana seseorang menjadi sadar  akan  segala  sesuatu  didalam lingkungannya  melalui  indera-indera yang dimilikinya,
pengetahuan lingkungan  yang  diperoleh  melalui interprensi  data  indera”.  Dari  uraian  di atas dapat kita ketahui bahwa pengalaman  dan  wawasan  pengetahuan yang dimiliki seseorang akan
memberikan pengaruh bagi terbentuknya tanggapan  seseorang  pada  suatu  objek.
Menurut  Ahmadi,  Abu  (2009:  71) faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan  adalah:  (1)  Faktor  kekuatan dan  kejelasan.  Dalam  hal  ini  setiap orang  nampak  berbeda  dalam  kekuatan dan kejelasan tanggapan mereka. Kebanyakan  orang  mengatakan  bahwa mereka kuat dalam tanggapannya melalui  mata  (penglihatan);  yang  lain menemukan bahwa tanggapan auditifnya kuat.  Seorang  dapat  percaya  bahwa gambaran  mentalnya  tentang  suatau objek  atau  pengalaman  sesuai  dengan pengamatannya  yang  asli,  (2).  Faktor derajat  atau  keluasan.  Dalam  hal  ini derajat  atau  keluasan  dari  imaginasi produktif  berbeda-beda  juga  pada  tiap orang.  Perangsang-perangsang  sesnsoris yang  sama  dapat  membakar  imaginasi orang  tentang  suatu  keadaan  sesuai dengan  kemampuannya,  bila  kemudian hari  ia  diransang  mengenai  keindahan atau  mengesannya  pengalaman  yang telah  diamatinya;  orang  lain  merespon terhadap  situasi  itu  dengan  apatis  atau dengan  suatu  kerangka  tanggapan  yang sama sekali berlainan.
Schramm  (Dalam  Istiana,  2011: 21)  menyebutkan  bahwa  “Empat  faktor yang  mempengaruhi  tanggapan  yaitu pesan,  situasi  ketika  pesan  itu  diterima dan  ditanggapi,  kepribadian  komunikan,
dan konteks kelompok ketika
komunikan  menjadi  anggotanya.  Selain itu,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi tanggapan,  yaitu:  (1)  Adanya  perhatian yaitu proses mental ketika stimulus atau rangkaian  stimulus  menjadi  menonjol dalam  kesadaran  pada  saat  stimulus lainnya  melemah,  (2)  Kesukaan  adalah sesuatu yang disebut komunikasi praktis. Dengan  kata  lain  minat  seseorang  dapat tercipta  karena  adanya  rasa  suka terhadap  sesuatu,  (3)  Keingnan  hati
terjadi  apabila  dalam  diri  seseorang  ada rasa  ingin tahu  terhadap  sesuatu.  Dalam komunikasi,  hal  ini  termasuk  efektif untuk menunjukkan bahwa minat seseorang  dapat  muncul  karena  adanya kenginan  atau  kemauan,  (4)  Niat  yaitu keinginan  yang  dikehendaki  seseorang untuk  melakukan  sesuatu,tanpa  niat seseorang  mustahil  melakukan  sesuatu, (5)  Ingin  tahu  yaitu  adanya  perasaan ingin tahu atau pertanyaan yang muncul didalam benak seseorang untuk diketahui atau perasaan-perasaan terhadap  sesuatu  sehingga  seseorang berminat. (online) http:id.scribd.com/doc/Tanggapan-
Mahasiswa-universitas- Hasanudin/ Diakses 27 juli 2012.
Berdasarkan  pendapat  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  pembentukan tanggapan  adalah  suatu  proses  mental yang  fundamental.  Walaupun  latar belakang  pengalaman  memegang  suatu peranan penting dalam proses maginative,  tanggapan  cenderung  tidak stabil  dan  tidak  dapat  dipercaya  karena dapat bertambah kabur dari pembentukannya yang asli sesuai dengan bertambahnya waktu yang belangsung. Menurut Ralph Linton (1968) masyarakat adalah setiap kelompok  manusia  yang  hidup  dan bekerja  sama  dalam  waktu  yang  relatif lama  dan  mampu  membuat  keteraturan dalam  kehidupan  bersama  dan  mereka menganggap  sebagai  satu  kesatuan sosial. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah  suatu  struktur yang menderita suatu ketegangan
organisasi  atau  perkembangan  akibat adanya  pertentangan  antara  kelompok- kelompok yang terbagi secara ekonomi.
Menurut
Emile Durkheim, masyarakat merupakan  suau  kenyataan
objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.
Menurut  Paul  B.  Horton  &  C. Hunt, masyarakat merupakan  kumpulan manusia  yang  relatif  mandiri,  hidup bersama-sama  dalam  waktu  yang  cukup lama,  tinggal  di  suatu  wilayah  tertentu, mempunyai  kebudayaan  sama  serta melakukan  sebagian  besar  kegiatan  di dalam  kelompok/  kumpulan  manusia tersebut. Masyarakat adalah sebuah komunitas  yang  interdependen  (saling tergantung satu sama lain) yang membentuk  sebuah  sistem  semi  tertutup atau  semi  terbuka,  dimana  sebagian besar  interaksi  adalah  antara  individu- individu  yang  berada  dalam  kelompok tersebut  (Bintarto,  2008).  Masyarakat Aceh  Singkil  adalah  sebuah  komunitas yang  terdiri  dari  orang-orang  Aceh sebagai sebuah entitas etnis dan wilayah tertentu  yang  sangat  berbedadengan etnis  atau  wilayah  lainnya  di  Indonesia. Masyarakat  Aceh  adalah  masyarakat yang  pluralistis  dan  “terbuka  memiliki hubungan kekerabatan yang telah terbina  sejak  beberapa  abad  yang  lalu. Masyarakat  Aceh  Singkil  tunduk  dan taat  kepada  Islam  serta  memperhatikan fatwa ulama.

## METODE
Nanggroe Aceh Darussalam merupakan  suatu  wilayah  Pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,  saat  ini  terdiri  atas  16  (enam belas)  Pemerintahan  Kabupaten  yaitu kabupaten  Aceh  Besar,  Pidie,  Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang,  Aceh  Tengah,  Aceh  Jaya, Aceh  Barat  Daya,  Aceh  Selatan,  Aceh Singkil Aceh Tenggara Dan Gayo Lues. Dan  4  (empat)  Pemerintah  Kota  yaitu Pemerintahan Kota Banda Aceh,
Sabang,  Lhoksumawe  dan  Langsa.
Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam didiami  secara  turun  temurun  olehsuku Aceh,  Suku  Gayao,  Suku  Alas,  Suku Tamiang,  Suku  Aneuk  Jame,  Suku Kluet,  Suku  Seumelu  dan  Suku  Singkil serta  Suku  Lainnya.  Suku  Aceh  dan suku lainnya merupakan pemeluk agama Islam  dan  pendukung  kebudayaan  yang meliputi  bahasa,  adat  istiadat  dan  corak kesenian  tersendiri  yang  tidak  terlepas dari  nilai-nilai  ajaran  agama  Islam  yang dianut  (Qanun  Propinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam nomor 12 Tahun 2004).
Hukuman  datang  dari  dua  kata: hukuman  dan  cambuk.  Yang  dimaksud dengan  kalimat  dalam  kamus  besar bahasa indonesia adalah penyiksaan dan sebagainya  yang  dikenakan  kepada orang  yang  melanggar  hukum  dan sebagainya,  keputusan  yang  diberikan oleh  hakim.  Atau  bisa  juga  dikatakan dengan  hukuman  yang  dijatuhi  sanksi kepada  seseorang  yang  telah  melakukan pelanggaran  hukum  pidana  dan  perdata . Sedangkan  cambuk  merupakan  jenis hukuman  badan.  Alat  cambuk  atau pemukul  terbuat  dari  rotan  berdiameter 0,75 cm hingga 1 cm, dengan panjang 1 meter. Pemukul tidak mempunyai ujung ganda  dan  pada  pangkalnya  ada  tempat pegangan.  Untuk  terpidana  pria  akan dicambuk dalam posisi berdiri, sementara  terpidana  wanita  dicambuk dalam posisi duduk. Pelaksanaan
hukuman cambuk ini merupakan pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh sebagaimana yang diatur dalam undang-
undang  nomor  13  tahun  2004  Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Nasional  pasal  13.  Di  jelaskan  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  untuk Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  yang  ditetapkan  dengan
Qanun  (Mahkamah  syari’ah  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  2003). Pada masa awal Islam, cambuk  menjadi
bentuk  hukum  pidana ta’zîr (ketentuan hukum  yang  ditetapkan  penguasa), namun  para  ulama  berbeda  pendapat soal  jumlah  cambukan.  Menurut  Abu Hanifah,  Syafi’iyah,  dan  Hanabilah, hukum cambuk untuk pidana ta’zir tidak boleh  melebihi  sanksi  paling  rendah dalam hudûd (tindak  pidana  yang batasan  hukumannya  sudah  ditentukan Alquran  atau  hadis),  yaitu  40  kali  bagi peminum khamr .  Menurut  Abu  Yusuf, sanksi cambuk pidana ta’zir tidak boleh melewati  75  kali.  Menurut  Malikiyah, tidak  ada  batasan  jumlah  cambukan ta’zir dan  sepenuhnya  terserah  imam (pemerintah/pembuat qanun/pengadilan),  sehingga  imam  bisa menetapkan ta’zir di  bawah,  setara,  atau melebihi  sanksi hudûd (Rumadi,  2005). Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darusalam batasan  penetapan  jumlah  hukuman cambuk  diatur  dalam  peraturan  Daerah ( Qanun )  Propinsi  NAD  Nomor  13 Tahun  2004  tentang  perjudian  ( maisir ), minuman  keras  ( Khamr ),  dan  zina
(khalwat).  Dalam qanun disebutkan, setiap orang dilarang melakukan perjudian  ( maisir ),  minuman  keras ( Khamr ),  dan  zina  (khalwat)  Bagi  yang melanggar  diancam  sanksi  cambuk  di muka  umum  sebanyak  6-12 kali (Rumadi, 2005).

## PEMBAHASAN
Kesadaran,  dari  hasil  jawaban angket  bahwa  yang  menjawab  (S) 50,75%  sedangkan  jawaban  dan  (TS) 49,25%  masyarakat  Singkil  merasa bahwa  tanggapan  masyarakat  terhadap penerapan  hukuman  cambuk  di  Daerah Singkil  Kabupaten  Aceh  Singkil  dari hasil  jawaban  yang  terdapat  pada kategori  kesadaran  masih  kurang,  oleh karena itu perlu untuk proses penguatan yang lebih matang lagi supaya masyarakat  dengan  mudah  menerima
dan memahami aturan hukum yang telah di  terapkan  di  Aceh  Singkil  yang sebenarnya.
Penilaian,  dari  hasil  jawaban angket  tanggapan  masyarakat  bahwa  S)
49,5%, masyarakat memberikan penilaian sangat baik terhadap
penerapan  hukuman  cambuk  karena masyarakat  Singkil  menilain  bahwa hukum ini layak untuk diterapkan selain itu  juga  akan  memberikan  efek  jera terhadap  para  pelanggar  hukum  yang telah ditentukan dalam hukum syariat.
Adapun  yang  memberi  tanggapan yang kontra terhadap penerpan hukuman cambuk  di  Singkil  ialah  (TS)  50,5% masyarakat memberikan penilain kurang baik dan tidak baik dengan diterapkannya  hukuman  cambuk  di Singkil  sehingga  anggapan  mereka bahwa hukum itu terlalu berat dan tidak manusiawi  karena  hukuman  cambuk tidak  layak  untuk  diterapkan  di  Singkil dan  masyarakat  yang  beranggapan kontra  terhadap  hukum  cambuk.  Dalam hal  ini    juga  penerapan  hukuman cambuk  masih  ada  kesenjangan  antara masyarakat  atas  dan  masyarakat  yang bawah  yang  kebanyakan  masyarakat bawah  yang  selalu  menjadi  pelanggar hukum yang sering di publikasikan.
Dalam  hal  ini  dapat  diambil bahwa  kurangnya  penilaian  masyarakat terhadap  hukum  yang  diterapkan  di Singkil sebagaimana masyarakat menilai bahwa  tidak  pentingnya  hukum  ini  di tegakkan  dengan  alasan  “kalau  hanya membidik  masyarakat  kecil  saja” sehingga  sehingga  hukum  ini  tidak terdapat keadilan di mata masyarakat.
Penerimaan,  dari  hasil  jawaban angket  tentang  tanggapan  masyarakat terhadap  penerapan  hukuman  cambuk bahwa (S) 49,75% tanggapan masyarakat  sangat  mendukung  dan menerima segala ketentuan hukum yang
diberlakukan  di  Aceh  Singkil  dan menyangkut dalam syariat islam. Dalam persentasi  di  atas  sudah  menunjukkan persetujuan  dari  masyarakat  yang  pro terhadap  hukum  yang  telah  ditetapkan, karena  mereka  sudah  paham  kenapa hukum itu harus diterapkan. Oleh karena itu fungsinya akan menimbulkan kesadaran  masyarakat  secara  luas  dan akan menjadi contoh kepada masyarakat luar selain dari provinsi Aceh. Dari  jawaban  angket  yang  kontra terdapat persentasenya ialah (TS)
50,25%  ini  menunjukkan  masih  banyak masyarakat  yang  kurang  memahami hukum  yang  telah  diterapkan  di  Aceh Singkil  dan  mereka  tidak  menerima dengan adanya hukum yang diterapakan alasannya  ialah  “ketidak  adilan  dalam menangani  kasus”  artinya  masih  ada kesenjangan dalam menjalankan
ketentuan  hukum  bahwa  hukum  itu dianggap  sebagai  pisau  yang  tajam kebawah  tumpul  ke  atas,  oleh  sebab  itu kepada  pihak  yang  bertanggung  jawab penuh  dalam  menegakkan  ketentuan hukum  maka  ketentuannnya  harus  adil baik,  itu  pejabat  pemerintah,  maupun masyarakat,  apabila  melanggar  harus  di hukum seadil-adilnya.
Masyarakat  Aceh  Singkil  dengan tanggapan  yang  pro  sudah  menerima, menilai, dan menyadari namun sebagian besar  tidak  menerima  setelah  peneliti mulai membahas melalui angket penelitian  peneliti,  hal  ini  menunjukkan tidak  ada  perubahan  dalam  mengatasi problema  tentang  hukum  syariat  yang selama ini peneliti tidak ketahui, selama melakukan penelitian respon masyarakat tentang  hukum  syariat  (hukum  cambuk) masih  kurang  kalau  dilihat  dari  hasil keseluruhan  jawaban  yang  terdapat 50/50  ini  menunjukkan  kekuatan  yang sama  yang  perlu  untuk  di  tingkatkan persetujuan  yang  mendalam  supaya
tidak  ada  pertentangan  lagi,  seperti menjalankan  ketentuan  hukum  yang adil, pengawasan harus lebih ditingkatkan seperti polisi pamong praja (Satpol PP) dan wilayathul hisbah (WH) berpatroli menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab dalam aksi meringkus orang-orang yang melakukan pelanggaran  tentang  hukum  syariat. Satpol  PP  dan  WH  juga  membatasi masyarakat  yang  berkeliaran  ditengah malam  khususnya  para  remaja  yang masih  sekolah  hal  ini  menunjukkan supaya  tidak  melakukan  hal  yang  tidak dinginkan  dikarenakan  anak  jaman sekarang  banyak  yang  melanggar  kasus tentang syriat islam seperti halnya kasus perzinahan  hamil  diluar  nikah,  ini  yang akan  menjadi  kekhwatiran  orang  tua para  remaja  sebab  para  remaja  atau pemuda yang masih mengikuti jentanjang  pendidikan    adalah  penerus bangsa yang menetukan nasib bangsanya  ada  ditangan  mereka  oleh karena itu  dengan adanya peneguran ini para  remaja  atau  pemuda  akan  takut untuk  tidak  melakukan  aktivitas  yang dapat  merugikan  diri  mereka  sendiri bukan untuk kepentingan pribadi melainkan menjerumuskan mereka kearah yang merugikan.
Dengan adanya penjelasan di atas ini membuktikan penguatan hukum yang adil  sudah  mulai  terlihat,  Sebagai masyarakat  Aceh  Singkil  kita  bangga dengan  adanya  penerapan  hukuman cambuk ini karena menjadi ladasan yang kuat  di  Daerah  Serambi  Mekkah. Penerapan  hukuman  cambuk  ini  hanya ada  di  aceh.  Secara  mandiri  Aceh mampu menerapkan hukuman ini secara langsung dan membuktikan secara nyata kepada  publik  bahwa  Aceh  menerapkan hukuman  tersebut  untuk  kenyamanan lingkungan  daerah  Aceh  supaya  tidak terjadi  tindakan  kriminalitas  kepada
masyarakat maka perlu dukungan penuh untuk  diterapkannya  hukuman  cambuk (syariat).
Hukum  syariat  diberlakukan  di Aceh  khususnya  Aceh  Singkil  tidak memandang  SARA  walaupun  bukan warga  negara  sekalipun  hukum  ini  juga tetap  memandang  sama  dikarenakan status  masih  tinggal  di  Aceh  apabila melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi  pidana  cambuk  sesuai  dengan kasus  yang  ditentukan  dalam  syariat
dengan alasan tidak menghargai
ketentuan  hukum  di  Serambi  Mekkah ini.

## KESIMPULAN
Kesimpulan hasil tanggapan masyarakat terhadap penerapan hukuman  cambuk  di  Daerah  Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut: Masyarakat  Singkil  beranggapan
bahwa  penerapan  hukuman  cambuk,
masih  dalam  tahap  cukup  lemah  untuk diterapkan.
Dari  hasil  penelitian  tanggapan masyarakat terhadap penerapan hukuman  cambuk  di  daerah  Singkil Kabupaten  Aceh  Singkil  dapat  dilihat dari  masing-masing  indikator  hasil jawaban angket, pada indikator kesadaran  (S)  50%,  (TS)  50%,  hal  ini kesadaran  masyarakat  masih  kurang karena  dengan  jawaban  yang  terdapat pada  indikator  angket  tidak  mencapai hasil 90-100%. Masyarakat Singkil singkil sebagian tidak setuju dengan diterapkannya hukuman cambuk, namun ada  juga  yang  beranggapan  setuju
dengan  adanya  penerapan  hukuman cambuk  karena  para  orang  tua  khawatir dengan  pergaulan  anaknya  diluar  sana dan  takut  untuk  bergaul  dengan  orang yang memakai narkoba, minuman keras,
dan  bermain  wanita,  namun  dengan adanya  hukuman  cambuk  diterapkan  di Singkil  maka  kekhawatiran  orang  tua tidak lagi ada kepada sang anak maupun suami atau istri.

## DAFTAR RUJUKAN
Al-Yasa  Abu  Bakar  dan  Marah  Halim, 2006. Hukum  Pidana  Islam  di Nanggroe Aceh Darussalam . Naggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari‟at Islam. Widyanto,  Anton.  2007. Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis Pelaksanaan  Syariat  Islam  di NAD . Banda Aceh: Dinas Syariah
Islam Provinsi Aceh.
Arikunto,  Suharsimi,  2010 .  Prosedur Penelitian, Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
Ahmada.  Y.  2005. Tolak  pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh .http://groups.yahoo.com/gro up/freelancejourn/message/2290. t anggal akses 22 Pebruari 2019. Aldin. 2005. Penerapan hukuman cambuk di Aceh tuai kontroversi. http://www.sinarharapan.co.id/be rita/0506/11/nas01.html .  tanggal akses  22 Pebruari 2019.
Bintarto,  R.  2008. Urbanisasi  dan
Permasalahannya . Jakarta: Ghalia Indonesia. Charita. 2005. Hukuman cambuk manusiawi . Tanggal akses 30 mei 2008.
Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi  NAD.  2007. Hukum Cambuk    TakLanggar  Hak  Asasi
Manusia. Banda Aceh.
Margono.  2009. Metodologi  Penelitian Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta. Miftah,  Thomas.  1992. Tanggapan  dan Jenisnya. Jakarta: Ghailia Indonesia. Miftah,  Thomas.  1992. Tanggapan  Dan Jenisnya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Purba,  Parulian.  2009. Bahan  Ajar Statistik Sosial II. Medan: Unimed. Pasaribu,  Dewi.  2012. Tanggapn  klien Terhadap  Pembinaan  life  skill  di Pusat Rehabilitasi Narkoba Sibolangit Centre Kabupaten Deli Serdang. Medan: Universitas Negeri  Medan.  Skripsi Tidak  DiP
ublikasikan.
Sugiono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabel.
Soemanto. Wasty. 2012. http://lailatur- ahmah.blogspot.com/2011/05/psik ologi-pendidikan-tanggapan.html. Diakses 27 Juli 2012 .
Soekanto,  S.  1993. Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Qanun Propinsi  NAD  Nomor  13  Tahun
2003 tentang perzinahan . Rumadi. 2005. Perjudian,Minuman Keras,dan  Zina. Qanun  syariat Islam di aceh. Peraturan  Daeah  (Perda)  Nomor  5 Tahun 2000. Sebagai Pelaksanaan Syariat Islam. Peraturan  Gubernur  Nomor  10  Tahun 2005. Tentang  Petunjuk  Tehnis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.
Walgito,  B.  2001. Psikologi  Sosial .
Yokyakarta: Penerbit Andi. Widyanto.  2007. Implementasi  Fiqh  In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis. Syariat  Islam  di  NAD ,  Dinas  Syariah
Islam Provinsi, Banda Aceh.