## Kinerja Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lappa Kabupaten Sinjai

## Operational Performance of Fish Landing Base (PPI) Lappa Sinjai Regency
Zalzah Rahmadani, Muhammad Kurnia  , Achmar Mallawa
Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea Indah, Makassar 90245
 corresponding author: kurniamuhammad@fisheries.unhas.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tingkat  kinerja  operasional  pelabuhan  perikanan  PPI  Lappa Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan aspek yang diteliti meliputi penyediaan fasilitas yang digunakan dalam aktivitas operasional PPI Lappa. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan  metode  skoring  dan  tabel  penilaian  kinerja  operasional.  Penilaian  kinerja  diperoleh  dengan membandingkan  kondisi  PPI  Lappa  saat  ini  dengan  ketetapan  dalam  Peraturan  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan  No.PER.08/MEN/2012  tentang  Kepelabuhanan  Perikanan  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal Perikanan Tangkap No.432/DPT/0T.220.D3/I/2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan  Perikanan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa capaian  kinerja  PPI  Lappa  yaitu  sebesar  63,6% atau  status  kinerja  baik.  Setiap  parameter  memiliki  persentase  keberhasilan  bobot  dan  nilai  tinggi,  meliputi jumlah  produksi  960,05%,  frekuensi  kunjungan  kapal  73,3%,  pelayanan  es  458,10  %,  pelayanan  BBM 175,40%  pelayanan  air  bersih  22,05%  dan  tersedianya  fasilitas  pelabuhan  seperti  kantor  administrasi, pemasaran nasional, sarana pemasaran, kantin, dan tempat ibadah. Adapun fasilitas yang tersedia tapi tidak berfungsi adalah pos jaga. Fasilitas yang tidak tersedia seperti fasilitas industri pengolahan, fasilitas perbaikan kapal, fasilitas suplai suku cadang, mess, dan poliklinik.
Kata kunci: kinerja operasional, pelabuhan, PPI Lappa

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  level  of  operational  perfomance  the  fishing  port  clas  PPI  Lappa  of  Sinjai Regency. The research method used in a case study with the aspects studied include the provision of facilities used  in  PPI  Lappa  operational  activities.  Data  were  analyzed  descriptively  using  the  scoring  method  and operational  performance  appraisal  table. The  performance assessment  is  obtained  by  comparing  the  current condition of PPI Lappa with the provisions in the regulations stipulated of The Ministry of Maratime Affairs and  Fisheries  No.  PER.08/MEN/2012  concerning  fishing  ports  and  the  decision  of  the  Director  General  of Capture  Fisheries  No.432/DPT3/0T.220.D3/I/2008  regarding  guidelines  for  evaluating  the  performance  of fishing port technical implementing units. The results of the study show that the performance of coconut PPI Lappa is 63,6 % or good performance status. Each parameter has a high percentage of weight and value success, includes the number of produnction 960,05%, ship visting frequensy 73,3%, ice service 458,10 %, fuel service ships 175,40%, clean water service  22,05%  and the availability  of port fasilities such as administration office, national marketing, marketing facilities, canteen, and mosque. The facilities available but not functioning are the guard post. Facilities that are not available, such as industrial facilities, processing facilities, ship repair facilities, supply facilities for engine parts and polyclinics.
Keywords: operational performance,port, PPI Lappa

## Pendahuluan
Kabupaten  Sinjai  memiliki  potensi  perikanan  yang  besar  dan  didukung  dengan ketersediaan  sarana  dan  prasarana  Pangkalan  Pendaratan  Ikan  (PPI),  sehingga  sangat memungkinkan  bagi  pengembangan  usaha  di  sektor  kelautan  dan  perikanan.  Hal  ini
Volume 5 (2) June 2022: 102-117
memberikan  dukungan  yang  besar  dalam  upaya  mewujudkan  Kabupaten  Sinjai  sebagai pemasok ikan terbesar di Sulawesi Selatan. Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki daerah yang dijadikan salah satu pelabuhan yang  cukup  besar  sebagai  bongkar  muat  hasil-hasil  perikanan  (Kahar,  2013).  Menurut Sulfitra  dan  Ariyanto  (2018),  fungsi  pelabuhan  perikanan  akan  terlaksana  dengan  baik apabila dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.
PPI  Lappa  ditetapkan  sebagai  pelabuhan  perikanan  dengan  klarifikasi  pelabuhan perikanan Tipe D, yaitu hanya mampu melayani kapal perikanan yang ukurannya dibawah atau  sama  dengan  5  GT  dan  mampu  menampung  sekurang-kurangnya  15  unit  kapal  atau jumlah  keseluruhan  sekurang-kurangnya  75  GT  sekaligus  melayani  kapal  ikan  yang beroperasi di perairan pedalaman dan perairan kepulauan serta pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton/hari, sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan 2012.
Banyaknya aktivitas perikanan tangkap di PPI Lappa tidak terlepas dari permasalahan. Wibowo et  al. (2021),  menjelaskan  bahwa  fasilitas  PPI  Lappa  belum  memenuhi  standar dilihat  dari  kelengkapan  fasilitas.  Fasilitas  pokok  PPI  Lappa  belum  memiliki  penahan gelombang  ( breakwater) ,  bangunan  pantai  turap  dan  groin,  serta  alur  pelayaran.
Permasalahan yang kerap kali terjadi yaitu kesesuaian dermaga dan tempat pelelangan ikan yang  belum  memadai  aktivitas  di  dermaga  sangat  besar  dan  padat  yang  tidak  sebanding dengan jumlah kapal perikanan yang melakukan bongkar muat hasil tangkapan dan tempat pelelangan ikan yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para nelayan dan pedagang ikan. Sebagian  TPI  hanya  digunakan  sebagai  lahan  parkir  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung jawab  dan  kebanyakan  penjual  ikan  tidak  melakukan  transaksi  jual  beli  di  dalam  gedung TPI. Permasalahan selanjutnya tidak tersedia fasilitas seperti pabrik es, mess, perbaikan alat tangkap, perbaikan kapal, suplai suku cadang, industri pengolahan dan perlu perbaikan untuk beberapa fasiltas yang rusak seperti wc umum dan pos jaga.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  menganalisis seberapa  besar  tingkat  kinerja  operasional  Pangkalan  Pendaratan  Ikan  (PPI)  Lappa Kabupaten Sinjai sekaligus mengevaluasi kemungkinan terjadi tingkatan kelas. pelabuhan perikanan yang dapat menunjang kegiatan nelayan Kabupaten Sinjai.

## Bahan dan Metode

## Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Maret  –  Mei  2021  di  PPI  Lappa  Kabupaten Sinjai. Lokasi penelitian dapat dilihat pada (Gambar 1).
Gambar 1. Peta lokasi penelitian di PPI Lappa

## Metode Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  dengan  metode  studi  kasus  PPI  Lappa,  dengan  cara pengamatan  dan  pengukuran  fasilitas,  wawancara,  dan  studi  pustaka.  Aspek  yang  diteliti meliputi fasilitas operasional pelabuhan sebagai parameter analisis kinerja operasional untuk mengetahui kapasitas dan kinerja operasional PPI Lappa. Analisis selanjutnya hasil penilaian kinerja  dibandingkan  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  PER.08/MEN/2012  Tentang  Kepelabuhanan  dan  Keputusan  Dirjen  Perikanan Tangkap  Nomor  432/DPT/3/0T.220.D3/I/2008  Tentang  Pedoman  Evaluasi  Kinerja  Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan.

## Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja operasional PPI Lappa digunakan metode skoring, asumsi yang digunakan adalah semua parameter yang mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda. Semakin tinggi jumlah skor parameter maka akan semakin baik. Tahap-tahap analisis kinerja operasional pelabuhan perikanan sebagai berikut:

## Penentuan parameter pengukuran kinerja pelabuhan perikanan

## Penentuan parameter pengukuran kinerja dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Parameter pengukuran kinerja operasional pelabuhan perikanan No. Parameter Tujuan 1 Produksi Jumlah produksi ikan (ton) / hari 2 Frekuensi Kunjugan kapal / hari (unit) Jumlah kunjungan kapal (unit)/hari 3 Pelayanan Es Jumlah penggunaan es / hari 4 Pelayanan BBM Jumlah penggunaan BBM / hari 5 Pelayanan Air Bersih Jumlah penggunaan air bersih / hari 6 Kantor Administrasi Keberadaan kantor administrasi 7 pemasaran Internasional,nasional atau local 8 Industri pengolahan Keberadaan industri pengolahan 9 Fasilitas perbaikan alat tangkap Keberadaan fasilitas perbaikan alat tangkap 10 Fasilitas perbaikan kapal Keberadaan fasilitas perbaikan kapal 11 Fasilitas suplai suku cadang Keberadaan fasilitas suplai suku cadang 12 Sarana pemasaran Keberadaan sarana pemasaran (TPI) 13 Mess Keberadaan akomodasi seperti mess 14 Kantin Keberadaan kantin 15 Tempat ibadah Keberadaan fasilitas peribadatan 16 poliklinik Keberadaan poliklinik 17 Pos jaga Keberadaan pos jaga

## Penentuan bobot parameter
Setiap  parameter  yang  telah  ditentukan  dalam  mengukur  kinerja  operasional pelabuhan perikanan perlu diberikan bobot masing-masing karena tingkat kepentingan setiap parameter  yang  ada  berbeda-beda.  Penentuan  proporsi  bobot  parameter  diurutkan berdasarkan  nilai  kepentingan  diantara  parameter  tersebut.  Penentuan  bobot  parameter, dapat dilihat pada Tabel 2
Tabel 2. Bobot Parameter Kinerja Pelabuhan Perikanan (Mallawa dalam Jaya, 2019)
No. Parameter Bobot Parameter 1 Produksi 1,0 2 Frekuensi Kunjugan kapal / hari (unit) 1,0 3 Pelayanan Es 1,0 4 Pelayanan BBM 1,0 5 Pelayanan Air Bersih 1,0 6 Kantor Administrasi 0,5 7 Pemasaran 0,6 8 Industri pengolahan 0,6 9 Fasilitas perbaikan alat tangkap 0,5 10 Fasilitas perbaikan kapal 0,5 11 Fasilitas suplai suku cadang 0,4
12 Sarana pemasaran 0,4 13 Mess 0,3 14 Kantin 0,3 15 Tempat ibadah 0,3 16 Poliklinik 0,3 17 Pos jaga 0,3

## Penentuan nilai keberhasilan dan nilai parameter
Penilaian terhadap kinerja operasional pelabuhan ditentukan oleh nilai keberhasilan atau skor  keberhasilan.  Penilaian  keberhasilan  didasarkan  pada  nilai  indikator  yang  telah ditetapkan.  Nilai  indikator  setiap  parameter  berbeda-beda  untuk  masing-masing  tipe pelabuhan, digunakan indikator pelabuhan perikanan tipe D atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Perhitungan nilai keberhasilan dan nilai parameter dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Cara perhitungan nilai keberhasilan dan nilai parameter (Mallawa dalam Jaya, 2019)
No. Parameter Tujuan Nilai Keberhasilan Nilai Parameter 1 Produksi Jumlah produksi ikan (ton)/hari ≥ 2 ton ˂ 2 – 1 ton ˂ 1 ton 5 3 1 2 Frekuensi kunjungan kapal per hari (unit) Jumlah kunjungan kapal (unit)/hari ≥ 15 unit ˂ 15 – 7 unit ˂ 7 unit 5 3 1 3 Pelayanan es Jumlah penggunaan es/ hari ≥ 4 ton ˂ 4 – 2 ton ˂ 2 ton 5 3 1 4 Pelayanan BBM Jumlah penggunaan BBM / hari ≥ 3 ton ˂ 3 – 1,5 ton ˂ 1,5 ton 5 3 1 5 Pelayanan air bersih Jumlah penggunaan air bersih / hari ≥ 30 ton ˂ 30 – 15 ton ˂ 15 ton 5 3 1 6 Kantor Administrasi Keberadaan kantor administrasi Tersedia berfungsi Tersedia tidak berfungsi Tidak tersedia 5 3 1 7 Pemasaran Internasional, nasional atau lokal Internasional Nasional Lokal 5 3 1 8 Industri Pengolahan Keberadaan industri pengolahan Tersedia berfungsi Tersedia tidak berfungsi Tidak tersedia 5 3 1 9 Fasilitas perbaikan alat tangkap Keberadaan fasilitas perbaikan alat tangkap Tersedia berfungsi Tersedia tidak berfungsi Tidak tersedia 5 3 1 10 Fasilitas perbaikan kapal Keberadaan fasilitas perbaikan kapal Tersedia berfungsi Tersedia tidak berfungsi Tidak tersedia 5 3 1 11 Fasilitas suplai suku cadang Keberadaan fasilitas suplai suku cadang Tersedia berfungsi Tersedia tidak berfungsi Tidak tersedia 5 3 1
12 Sarana pemasaran Keberadaan sarana pemasaran Tersedia berfungsi Tersedia tidak berfungsi Tidak tersedia 5 3 1 13 Mess Keberadaan akomodasi seperti mess Tersedia berfungsi Tersedia tidak berfungsi Tidak tersedia 5 3 1 14 Kantin Keberadaan kantin Tersedia berfungsi Tersedia tidak berfungsi Tidak tersedia 5 3 1 15 Tempat ibadah Keberadaan tempat peribadahan Tersedia berfungsi Tersedia tidak berfungsi Tidak tersedia 5 3 1 16 Poliklinik Keberadaan fasilitas poliklinik Tersedia berfungsi Tersedia tidak berfungsi Tidak tersedia 5 3 1 17 Pos Jaga Keberadaan pos jaga Tersedia berfungsi Tersedia tidak berfungsi Tidak tersedia 5 3 1
Setiap  pemberian  nilai  pada  masing-masing  parameter  bertujuan  mengetahui  tingkat kinerja Pangkalan Pendaratan Ikan Lappa berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

## Penentuan Nilai Perolehan
Setelah  diperoleh  nilai  keberhasilan  dan  nilai  parameter,  selanjutnya  menentukan  nilai perolehan  berdasarkan  perkalian  antara  bobot  parameter  dengan  nilai  parameter.  Setelah nilai perolehan diketahui selanjutnya mencari nilai riil yang merupakan total nilai perolehan yang merupakan nilai yang menjadi penentu penilaian kinerja PPI Lappa. Cara mendapatkan total  nilai  perolehan  yaitu  dengan  cara  menjumlahkan  nilai-nilai  perolehan  pada  masing- masing parameter.

## Penentuan Penilaian Kinerja Pelabuhan
Penentuan penilaian kinerja menggunakan rumus (Mallawa dalam Jaya, 2019):

## Total Nilai Perolehan
Nilai Kinerja PPI =
X 100%
Nilai Perolehan Maksimum
Untuk  mengetahui  kinerja  dari  PPI  Lappa  maka  perlu  diketahui  penilaian-penilaian kinerja, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Penilaian Kinerja Pelabuhan Perikanan (Mallawa dalam Jaya, 2019)
Persentase Kinerja Penilaian ≥ 80% - 100% Kinerja pelabuhan perikanan sangat baik ≥ 50% - ˂ 80% Kinerja pelabuhan perikanan baik ˂ 50% Kinerja pelabuhan perikanan kurang baik

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  pengamatan  dan  analisis  terhadap  beberapa  parameter  yang  digunakan  dalam menilai kinerja PPI Lappa menunjukkan bahwa produksi ikan 19.201 ton setiap hari dari 11 unit  kapal  yang  melakukan  bongkar  muat.  Sementara  PPI  Lappa  mampu  memberikan pelayanan es 18.324 ton/hari dan air bersih 6.616 ton/hari. Selain itu ada beberapa fasilitas yang tidak tersedia seperti fasilitas industri pengolahan,  fasilitas perbaikan alat tangkap dan kapal,  fasilitas  suplai  suku  cadang,  mess,  dan  poliklinik.  Akan  tetapi  ada  juga  fasilitas pelabuhan  yang  tersedia  namun  tidak  berfungsi  yakni  pos  jaga.  Selanjutkan  dilakukan pemberian  nilai  masing-masing  parameter  untuk  melihat  nilai  keberhasilan  dan  nilai parameter seperti pada Tabel 5 berikut ini.
Tabel 5. Nilai keberhasilan dan nilai parameter
No. Parameter Nilai keberhasilan Nilai Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 Produksi Frekuensi Kunjungan Kapal Pelayanan Es Pelayanan BBM Pelayanan Air Bersih Kantor administrasi Pemasaran Industri Pengolahan Fasilitas perbaikan alat tangkap Fasilitas perbaikan kapal Fasilitas suplai suku cadang Sarana pemasaran Mess Kantin Tempat ibadah Poliklinik Pos jaga 19.201 ton / hari 11 kapal / hari 18.324 ton/hari 5.262 ton / hari 6.616 ton/hari Tersedia berfungsi Nasional Tidak tersedia Tidak tersedia Tidak tersedia Tidak tersedia Tersedia berfungsi Tidak tersedia Tersedia berfungsi Tersedia berfungsi Tidak tersedia Tersedia tidak berfungsi 5 3 5 5 1 5 3 1 1 1 1 5 1 5 5 1 3
Berdasarkan  pada  Tabel  5,  nilai  keberhasilan  yang  merupakan  nilai  riil  kemudian digunakan  untuk  penentuan  nilai  parameter.  Selanjutnya,  nilai  parameter  dan  bobot parameter diperkalikan untuk mendapatkan nilai perolehan seperti pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil perhitungan nilai perolehan
No Parameter Bobot Parameter (A) Nilai Parameter (B) Nilai Perolehan (A x B) 1 2 3 4 5 Produksi Frekuensi Kunjungan Kapal Pelayanan Es Pelayanan BBM Pelayanan Air Bersih 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5 3 5 5 1 5 3 5 5 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 Kantor administrasi Pemasaran Industri Pengolahan Fasilitas perbaikan alat tangkap Fasilitas perbaikan kapal Fasilitas suplai suku cadang Sarana pemasaran Mess Kantin Tempat ibadah Poliklinik Pos jaga 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 5 3 1 1 1 1 5 1 5 5 1 3 2,5 1,8 0,6 0,5 0,5 0,4 2 0,3 1,5 1,5 0,3 0,9 Total Bobot 10 Total Nilai Perolehan 31,8
Hasil yang didapatkan pada Tabel 6 bahwa nilai perolehan dari 17 parameter pengukuran kinerja  operasional  PPI  Lappa  adalah  31,8  sehingga  didapatkan  nilai  kinerja  PPI  Lappa sebesar 63,6 % atau dikatakan bahwa PPI Lappa memiliki kinerja kategori baik. Kinerja baik disebabkan oleh produksi ikan yang tinggi, ketersediaan pelayanan es dan BBM, ketersedian sarana pemasaran, kantin dan tempat ibadah.
Produksi  merupakan  hasil  tangkapan  ikan  yang  didaratkan  di  PPI  sebagai  sarana penunjang  pelabuhan  perikanan  (Kahar,  2013),  umumnya  terdiri  dari  berbagai  jenis  ikan demersal  dan  pelagis,  yang  didominasi  ikan  cakalang,  tuna,  tongkol,  kerapu,  udang  dan teripang dan jenis ikan lainnya. Hal ini  sama dengan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Lappa terdiri dari berbagai jenis ikan demersal dan ikan pelagis. Lebih lanjut dijelaskan oleh Lubis  (2012)  bahwa  hasil  tangkapan  yang  didaratkan  di  satu  pelabuhan  perikanan  akan menentukan  tingkat  operasional  dari  fasilitas  yang  ada  karena  produksi  hasil  tangkapan merupakan indikator tingkat fungsionalisasi suatu pelabuhan perikanan.
Selain itu, Ngamel et al (2013), menjelaskan bahwa apabila frekuensi jumlah kunjungan kapal  di  pelabuhan  perikanan  sedikit  maka  akan  mempengaruhi  produksi  ikan  yang didaratkan  juga  mengalami  jumlah  yang  sedikit.  Adapun,  Ginting  (2011),  menyatakan bahwa ukuran kapal dan jenis alat tangkap yang digunakan memberikan pengaruh terhadap jumlah  produksi  hasil  tangkapan.  Hasil  yang  didapatkan  sama  juga  dengan  Widiastuti (2010), bahwa produksi ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta melebihi batas di mana nilai keberhasilan  produksi  ikan  yang  didapatkan  melewati  batas  indikator.  Selanjutnya Muhibuddin  (2020),  menjelaskan  bahwa  lebihnya  produksi  perikanan  di  PPI  Lappa disebabkan  karena  banyaknya  kapal  dari  perairan  WPP  713  yang  mendaratkan  hasil tangkapannya di PPI Paotere. Hal tersebut juga didapatkan di PPI Lappa, jumlah produksi
hasil tangkapan ikan termasuk jumlah yang tinggi pada tahun 2019 dengan hasil produksi ikan sebanyak 8.725.376 kg dan 8.207.027 kg tahun 2020.
Pencapaian jumlah produksi perikanan di PPI Lappa rata-rata yakni sebanyak 19.201 kg atau  19.201  ton/hari.  Diketahui  berdasarkan  nilai  yang  ditetapkan,  parameter  produksi memiliki nilai keberhasilan mencapai ≥ 2 ton, sehingga yang didapatkan hasil nilai perolehan yakni  mencapai  angka  5  dengan  persentase  nilai  keberhasilan  yaitu  960.050%.  produksi perikanan  PPI  Lappa  melebihi  standar  indikator  untuk  pelabuhan  perikanan  tipe  D  pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang  Kepelabuhan  Perikanan  yaitu  aktivitas  bongkar  muat  ikan  dan  pemasaran  hasil perikanan maksimal rata-rata 2 ton/hari. Banyaknya produksi hasil tangkapan di PPI Lappa dikarenakan kapal berasal dari luar daerah atau antar pulau seperti Kalimantan, NTB, dan Sulawesi Tenggara yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Lappa.
Keberadaan aktivitas armada penangkapan ikan di suatu pelabuhan tidak terlepas dari kegiatan perikanan yang berperan dalam hal produksi hasil tangkapan. Armada kapal di PPI Lappa digolongkan dengan beberapa kategori ukuran kapal yakni 1-30 GT dan armada ini digolongkan menjadi tiga kategori yaitu perahu tanpa motor (PTM), perahu motor tempel (PMT), dan kapal motor (KM). Selain itu, ukuran armada kapal yang mendominasi di PPI Lappa yaitu 10-20 GT dengan lebar kapal 2,5-3 meter dan panjang 13-14 meter. Sementara ukuran  kapal  tersebut  dengan  panjang  dermaga  saat  ini  yang  hanya  166  meter.  Seperti penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wibowo et  al (2021),  bahwa  Kabupaten  Sinjai  memiliki kelemahan  di  bidang  perikanan  tangkap  yang  menonjol  yaitu  minimnya  armada penangkapan  yang  berukuran  ˃30  GT.  Sedangkan,  Jumlah  kapal  di  Kabupaten  Sinjai didominasi oleh kapal motor (<30 GT). Berdasarkan data tahun 2020 yang didapatkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai jumlah kapal motor mendominasi di PPI Lappa. Selain itu, Nugroho et al (2012), mengatakan bahwa keberadaan armada penangkapan ikan di suatu pelabuhan  perikanan  merupakan  faktor    yang  sangat  berperan  dalam  menentukan  banyak sedikitnya  jumlah  produksi  hasil  tangkapan  yang  didaratkan  dan  aktivitas  operasional  di pelabuhan perikanan. Selanjutnya, Suryana et al (2013) yang menyatakan bahwa GT atau ukuran kapal berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Semakin besar GT kapal semakin besar pula hasil tangkapan. Hal ini dikarenakan bentuk dan ukuran suatu kapal akan berpengaruh terhadap kekuatan kapal tersebut di atas laut.
Pencapaian parameter frekuensi kunjungan kapal di PPI Lappa yaitu rata-rata 11 unit kapal/hari. Sehingga parameter frekuensi kunjungan kapal di PPI Lappa pada  mendapatkan persentase nilai keberhasilan yaitu 73,3% dan nilai perolehan yaitu angka 3. Jumlah tersebut
rendah  dibanding  dengan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor  PER.08/MEN/2012  Tentang  Kepelabuhan  Perikanan  BAB  II  Bagian  Keempat Klasifikasi Pelabuhan Perikanan Pasal 9 tentang pelabuhan perikanan tipe D bagian a nomor 4 (empat) yang berbunyi “Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhannya sekurang-kurangnya 75 GT”.
Es  merupakan  kebutuhan  yang  penting  dalam  aktivitas  suatu  pelabuhan.  Menurut Muhibuddin  (2020),  menjelaskan  bahwa  es  adalah  salah  satu  kebutuhan  logistik  yang dibutuhkan nelayan agar dapat mempertahankan mutu dan kualitas hasil tangkapannya. PPI Paotere memiliki pabrik es di dalam wilayah pelabuhan. Hal tersebut sangat membantu pihak yang  melakukan  kegiatan  penangkapan  di  pelabuhan.  Berbeda  dengan  PPI  Lappa  tidak memiliki pabrik yang dapat menghasilkan es sehingga untuk memenuhi kebutuhan es bagi pengguna  PPI  Lappa  dapat  diperoleh  dan  dibeli  dari  pabrik  es  yang  berasal  dari  luar pelabuhan. Selain itu, untuk membeli es harus melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui pedagang  es  yang  ada  di  area  pelabuhan  dan  selanjutnya  kepada  pihak  pengelola  pabrik. Studi yang sama juga dilakukan oleh Rizkiana et al (2018), bahwa untuk pembelian es di PPP  Kuala  Tungkal  harus  melakukan  pemesanan  terlebih  dahulu  kepada  pihak  pengelola pabrik sebelum melakukan operasi penangkapan di laut.
Pencapaian jumlah kebutuhan logistik es rata rata yaitu sebesar 18.324 ton/hari dengan nilai perolehan yang didapatkan yaitu 5  dan  nilai persentase keberhasilan yaitu 458,107%. Jumlah  tersebut  cukup  tinggi  dibanding  dengan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Perikanan Tangkap  No.432/DPT3/0T.220.D3/I/2008  standar  indikator  suplai  es  untuk  pelabuhan perikanan  tipe  D  yaitu    ≥  4  ton.  Hal  tersebut  terjadi  karena  tinginya  kegiatan  operasi penangkapan ikan dan pemasaran hasil tangkapan di PPI Lappa.
Bahan  bakar  minyak  merupakan  kebutuhan  para  nelayan  untuk  menunjang  atau mempermudah dalam kegiatan pelabuhan perikanan. Pelayanan jumlah kebutuhan BBM di PPI Lappa dinilai sudah memenuhi kebutuhan para nelayan karena suplai BBM yang selalu tersedia. Koperasi Unit Desa Lappa bekerjasama dengan pihak PPI Lappa dalam menangani kebutuhan  suplai  bahan  bakar  minyak  yang  dibutuhkan  para  nelayan.  Namun  terdapat beberapa nelayan kapal yang melakukan pengisian BBM diluar dari pelayanan PPI Lappa. Penyediaan  kebutuhan  BBM  di  PPI  Lappa  disuplai  oleh  PT  Pertamina  dengan  alokasi sampai 23 tangki per bulan. PPI Lappa memiliki 1 tangki dengan kapasitas 20.000 liter dan harga  solar  saat  ini  Rp.  5.150  per  liter.  Sama  hal  nya  dengan  hasil  yang  diperoleh Muhibuddin  (2020),  kebutuhan  jumlah  BBM  yang  diperlukan  dinilai  sudah  emenuhi kebutuhan nelayan karena persediaan selalu tersedia di SPDN PPI Paotere. Berbeda dengan
Rizkiana et al. (2018), mengatakan bahwa  jika  jumlah BBM di Pelabuhan belum mampu untuk  memenuhi  semua  kebutuhan  nelayan,  sehingga  dilakukan  pengaturan  untuk pembatasan  jumlah  BBM  untuk  masing-masing  nelayan  agar  semua  nelayan  bisa mendapatkan BBM.
Jumlah kebutuhan perbekalan solar nelayan yaitu rata-rata 5.262 ton/hari. Persentase keberhasilan untuk parameter pelayanan bahan bakar minyak BBM yaitu 175,40%  dan nilai perolehan  yang  didapatkan  dari  parameter  pelayanan  BBM  yakni  angka  5.  Pencapaian tersebut  merupakan  jumlah  yang  tinggi  dibanding  dengan  Keputusan  Direktur  Jenderal Perikanan  Tangkap  No.432/DPT/0T.220.D3/I/2008  standar  indikator  suplai  BBM  untuk pelabuhan  perikanan  tipe  D  yaitu  3  ton/hari.  Sehingga  parameter  pelayanan  bahan  bakar minyak  (BBM)  mendapatkan  nilai  keberhasilan  ≥  3  ton.  Pencapaian  tersebut menggambarkan bahwa penyediaan bahan bakar minyak (solar) di PPI Lappa terpenuhi.
Air  bersih  merupakan  kebutuhan  pokok  dalam  kegiatan  operasional  pelabuhan. Sedangkan persediaan air bersih di PPI Lappa saat ini belum cukup dikarenakan tangki air bersih  sudah  lama  rusak.  Sebahagian  besar  kebutuhan  air  bersih  para  nelayan  untuk perbekalan kapal berasal dari rumah warga yang menjual air bersihnya dengan menggunakan gerobak  jerigen.  Sama  halnya  dengan  hasil  penelitian  Muhibuddin  (2020),  menjelaskan bahwa nelayan kapal besar yang akan melaut membeli air bersih diluar kawasan PPI Paotere untuk perbekalan kapal dengan menggunakan gerobak jerigen. Selain itu, untuk kebutuhan fasilitas PPI Lappa yang digunakan untuk mandi, WC, kantor dan fasilitas penunjang lainnya berasal  dari  PDAM  Kabupaten  Sinjai  sebanyak  5.000  liter  per  hari.  kebutuhan  air  bersih yang digunakan untuk membersihkan hasil tangkapan, lantai gedung TPI, dan basket hasil tangkapan berasal dari sumur bor dengan kedalaman ±13 meter atau hanya menggunakan air sungai. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Rizkiana et al. (2018), yang mengatakan bahwa  kondisi  sumber  air  di  Pelabuhnan  sulit  ditemukan  untuk  mendapatkan  air  bersih terlebih dahulu harus membuat sumur bor dengan kedalaman kira-kira ± 130-200 meter.
Parameter pelayanan air bersih memiliki persentase nilai keberhasilan sebesar 22.05% .sehingga  nilai  perolehan  yang  didapatkan  hanya  mencapai  angka  1.  Hal  tersebut  terjadi karena penggunaan air bersih rata-rata hanya 6.616 ton/hari. Jumlah kebutuhan  air bersih tersebut termasuk rendah dibanding standar idikator untuk pelabuhan perikanan tipe D pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 432/DPT3/0T.220.D3/I/2008 yaitu 30 ton/hari. maka parameter pelayanan air bersih memiliki nilai keberhasilan ≤ 15 ton.
Kegiatan  operasional  pelabuhan  perikanan  akan  berjalan  lancar  jika  fasilitas  yang dimiliki  dapat  membantu  dalam  segala  aktivitas  seperti  yang  tertera  di  Peraturan  Menteri
Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  PER.08/MEN/2012  Tentang Kepelabuhan Perikanan BAB II Bagian Ketiga pasal 4 poin ke 3f yang berbunyi “fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan”. Berdasarkan hasil penelitian, untuk parameter Kantor administrasi di PPI Lappa diperoleh angka 5 yang artinya parameter  tersebut  tersedia  berfungsi.  Selain  itu,  Laga  (2005)  menyatakan  bahwa keberadaan  fasilitas  kantor  administrasi  sangat  penting  karena  di  tempat  itulah  pelayanan dan  pengelolaan  aktivitas  di  PPI  diatur  dan  kantor  administrasi  merupakan  tempat  data perikanan dikumpulkan.
Sistem pemasaran yang digunakan di PPI Lappa ada beberapa sistem, yakni dimana pengusaha  pengumpul  membeli  langsung  dari  nelayan  dan  mengangkutnya  ke  berbagai pasar  antar  daerah,  adapun  pengumpul  membeli  langsung  dari  nelayan  dan  langsung kekonsumen,  juga  sistem  pedagang  pengecer  membeli  langsung  dari  nelayan  dan membawanya ke pasar lokal maupun keluar daerah dan kemudian ke konsumen. Kegiatan pemasaran ikan mengikuti waktu pendaratan hasil tangkapan yaitu dilakukan dua kali sehari, pada pagi hari mulai pukul 05.00-11.00 WITA dan pada sore hari mulai pukul 15.00-19.00 WITA, aktivitas pemasaran ikan di PPI Lappa setiap hari ramai dikunjungi  pada pagi dan sore hari, namun tidak sedikitpula para nelayan kapal besar mendaratkan hasil tangkapanya pada  siang  hari.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  pengelola  PPI  Lappa,  hasil tangkapan yang didaratkan umumnya akan didistribusikan diluar kota seperti kota Makassar, Pare-pare, Takalar, Soppeng, Pinrang, Sidrap, Polmas, mamuju dan Bone.  Selain itu hasil tangkapan juga didistribusikan di luar daerah Sulawesi seperti Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan hasil yang juga diperoleh oleh Ikramullah (2018) bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dilakukan pemasaran antar kabupaten, sedangkan untuk kebutuhan luar daerah dilakukan pemasaran antar provinsi.
Pencapaian  parameter  pemasaran  hanya  didapatkan  nilai  keberhasilan  yakni pemasaran  nasional  dengan  nilai  perolehan  yaitu  angka  3.  Berdasarkan  hasil  penelitian jumlah  produksi  perikanan  di  PPI  Lappa  masuk  kategori  nilai  tinggi  namun  sejauh  ini pemasaran sebagian besar distribusikan untuk lokal dan antar provinsi. Hal ini sesuai dengan salah  satu  fungsi  pelabuhan  perikanan  yang  terdapat  di  PERMEN  KP  RI  Nomor PER.08/MEN/2012.
PPI Lappa setiap harinya selalu padat akan aktivitas dalam hal sektor perikanan dan kelautan. Saking dikenalnya banyak yang menetapkan Kabupaten Sinjai sebagai kota ikan. Wibowo et  al. (2021),  menyatakan  bahwa  sektor  perikanan  tangkap  Kabupaten  Sinjai
merupakan  sektor  yang  dapat  menjadi  penggerak  utama  pembangunan  ekonomi  yang didukung  oleh  potensi  perikanan  yang  sangat  potensial  di  Kabupaten  Sinjai  di  mana memiliki  produksi  ikan  yang  beragam  dimanfaatkan  nelayan  di  pesisir  Teluk  Bone. Selanjutnya, menurut Dirjen Perikanan 1994b  juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu kegiatan  operasional  pelabuhan  perikanan  tergantung  pada  kelancaran  aktivitasnya  mulai dari  proses  pendaratan  hasil  tangkapan,  pelelangan,  pengolahan  hingga  pemasaran  hasil tangkapan.  Namun  kendati  dengan  hal  tersebut  berbanding  balik  dengan  peningkatan produksi yang belum memadai dalam hal pengembangan industri pengolahan yang berada di PPI Lappa.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan BAB II Bagian Ketiga pasal 4 poin ke 3 yang berbunyi “fasilitas fungsional sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) huruf b dapat terdiri  atas  tempat  penanganan  dan  pengolahan  hasil  perikanan  seperti    trasit  sheed  dan laboratorium pembinaan mutu”. Berdasarkan hasil yang didapatkan untuk parameter industri pengolahan  mendapatkan  nilai  keberhasilan  yakni  tidak  tersedia  dengan  nilai  perolehan angka 1.
Setiap  pelabuhan  perikanan  memiliki  fasilitas  yang  dapat  mepermudah  kegiatan operasioal namun tidak semua pelabuhan memiliki fasilitas tersebut. Seperti halnya di PPI Lappa  belum  memiliki  fasilitas  yang  dapat  menopang  untuk  kelancaran  operasional pelabuhan saat ini seperti fasilitas perbaikan alat tangkap, perbaikan kapal, dan suplai suku cadang. Sama halnya dengan yang dikatakan Kurnia et al. (2019) bahwa peranan pelabuhan sebagai  pusat  aktivitas  dan  sentra  produksi  ikan  hasil  tangkapan  harus  terpenuhi  dengan fasilitas  dan  sarana  pelabuhan  yang  memadai.  Selain  itu  Lubis  dan  Mardiana  (2011) menyatakan bahwa peran fasilitas tentunya semakin penting dalam mendukung kelancaran aktivitas Pangkalan Pendaratan Ikan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan BAB II Bagian Ketiga pasal 4 poin ke 3 yang berbunyi “fasilitas fungsional sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) huruf b dapat terdiri  atas  tempat  pemeliharaan  kapal,  dan  alat  penangkapan  ikan  seperti dock/slipway , bengkel dan tempat perbaikan jaring”. Pencapaian setiap parameter yakni parameter fasilitas perbaikan  alat  tangkap,  perbaikan  kapal  dan  suplai  suku  cadang  dari  setiap  parameter mendapatkan nilai keberhasilan tidak tersedia dan masing-masing parameter mendapatkan nilai perolehan yaitu angka 1.
Keberadaan fasilitas pemasaran sebagai sarana untuk memasarkan hasil tangkapan yakni Tempat Pelelangan Ikan di pelabuhan perikanan khususnya di PPI Lappa. Maka sama halnya dengan Ngamel et al . (2013) yang mengatakan bahwa produksi ikan yang merupakan hasil kegiatan  usaha  penangkapan  sebagai  barang  produksi  akan  sampai  ke  konsumen  sebagai bahan pangan dan sangat dipengaruhi oleh keadaan sarana dan prasarana pelabuhan. Oleh karena itu, tempat pelelangan ikan termasuk sarana yang sangat penting diadakan. Selain itu, sesuai  dengan  Rizkiana et  al. (2018)  katakan  bahwa  nelayan  yang  melakukan  pendaratan ikan  hasil  tangkapan  di  pelabuhan  selalu  menggunakan  fasilitas  gedung  TPI  untuk melakukan penimbangan, pengepakan ikan hasil tangkapan guna di distribusikan ke daerah- daerah konsumen.
Pencapaian  parameter  sarana  pemasaran  mendapatkan  nilai  keberhasilan  yakni tersedia berfungsi dan nilai yang diperoleh yakni angka 5. Berdasarkan menurut Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  PER.08/MEN/2012  Tentang Kepelabuhan Perikanan BAB II Bagian Ketiga pasal 4 poin ke 3a yang berbunyi “fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas Tempat Pemasaran Ikan (TPI).
Keberadaan  fasilitas-fasilitas  penunjang  merupakan  hal  yang  tidak  terlepas  dengan kegiatan operasional suatu pelabuhan perikanan terkhususnya di PPI Lappa. Mess, Kantin, Tempat ibadah, Poliklinik, dan Pos Jaga merupakan fasilitas yang berada di PPI Lappa dan dijadikan parameter pengukuran kinerja pelabuhan perikanan. Menurut Najah et al (2012) menyatakan  bahwa  kegiatan  operasional  akan  berjalan  dengan  sempurna,  bila  di  tunjang oleh keberadaan fasilitas dan pelayanan yang baik dari pihak pengelola pelabuhan.
Berdasarkan  PE.08/MEN/2012  Tentang  Kepelabuhan  Perikanan  BAB  II  Bagian Ketiga pasal 4 huruf b, d,e dan f yang berbunyi “fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas mess operator, tempat, peribadatan, pertokoan, dan pos  jaga”.  Pencapaian  untuk  parameter  kantin,  tempat  ibadah  mendapatkan  nilai keberhasilan yakni tersedia berfungsi dengan angka yang diperoleh 5, untuk parameter pos jaga  mendapatkan  nilai  keberhasilan  tersedia  tidak  berfungsi  dan  mendapatkan  nilai perolehan angka 3. Sedangkan parameter poliklinik mendapatkan nilai keberhasilan yakni tidak tersedia dan mendapatkan  nilai perolehan angka 1.
Sementara, acuan dari parameter poliklinik berasal dari literatur terpercaya yakni buku yang berjudul “Pelabuhan Perikanan” yang di tulis oleh Dr. Ir. Ernani Lubis, DEA dalam bukunya  yang  mengatakan  bahwa  pelabuhan  perikanan  terdiri  dari  fasilitas  kesejahteraan seperti poliklinik.

## Simpulan
Kinerja  operasional  Pangkalan  Pendaratan  Ikan  (PPI)  Lappa  Kabupaten  Sinjai tergolong kategori baik dengan penilaian perolehan kinerja pelabuhan perikanan ≥ 50% - < 80%, yang didukung fasilitas yang  tersedia dan berfungsi baik, serta memenuhi kapasitas sebagai pelabuhan perikanan tipe D.

## Daftar Pustaka
Direktorat  Bina  Prasarana  Perikanan.  1994.  Petunjuk  Teknis  Pelabuhan  Perikanan.
Direktorat Jenderal Perikanan. Departemen Pertanian Jakarta.
Ginting,  R.  F.  N.  2011.  Kondisi  dan  Potensi  Pengembangan  Kepelabuhan  Perikanan  di Kabupaten  Subang  Skripsi.  Bogor.  Mayor  Teknologi  dan  Manajemen  Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor
Ikramullah,  A.  M.  2018.  Model  Implementasi  Kebijakan  Pengoperasian  Pelabuhan Perikanan  Nusantara  Untia  Kota  Makassar  Provinsi  Sulawesi  Selatan  [Tesis. Makassar: Program Magister Administrasi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.
Jaya, I. 2019. Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia, Kota Makassar, Sulawesi  Selatan.  Makassar:    Program  Studi  Pemanfaatan  Sumberdaya  Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin.
Kahar. 2013. Studi Kesesuaian Fasilitas dengan Jumlah Hasil Tangkapan dan Kemungkinan Pengembangan  Pangkalan  Pendaratan  Ikan  (PPI)  Lappa  Kabupaten  Sinjai.  Skripsi Program  Studi  Pemanfaatan  Sumberdaya  Perikanan,  Fakultas    Ilmu  Kelautan  dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 432/DPT3/0T.220.D3/I/2008. (2008). Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan. Jakarta.
Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.
Kurnia.,  Mustaruddin.,  Lubis,  E.  2019.  Proyeksi  Produksi  Ikan  Hasil  Tangkapan  Di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Provinsi Aceh. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 10(1) :69-77.
Laga, A. 2005. Analisis Sistem Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Studi Kasus: Pangkalan Pendaratan Ikan Paotere Makassar). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Lubis, 2012. Pelabuhan Perikanan. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
Lubis,  E  dan  Mardiana,  N.  2011.  Peranan  Fasilitas  PPI  Terhadap  Kelancaran  Aktivitas Pendaratan Ikan di Cituis Tangerang. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 1(2): 1-10.
Muhibuddin, F. T. A. 2020. Kinerja Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere Kota Makassar. Skripsi Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
Najah  RA,.  Lubis  E,.  Muninggar  R.  2012.  Keberadaan  Fasilitas  Menurut  Aktivitas  Di Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo, Banda Aceh. Marine Fisheries 3(1):55-70.
Ngamel YA., Lubis E., Pane AB., Solihin I. 2013. Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 4(2):155-172.
Nugroho,  T.,  Solihin,  I.,  Fathurohim.  2021.  Faktor-faktor  Penentu  Kinerja  Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dadap Di Kabupaten Indramayu. Marine Fisheries 3(1) : 91- 101.
Rizkiana, L., Solihin, I., Pane, AB. 2018. Tingkat Kebutuhan Nelayan Terhadap Pelayanan Operasional  PPP  Kuala  Tungkal  Provinsi  Jambi.  Jurnal  Teknologi  Perikanan  dan Kelautan 9(2): 193-203 .
Sulfitra  dan  A.  Ariyanto.  2018.  Analisis  Evaluasi  Kinerja  Pelabuhan  Perikanan  Lampulo dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Hidup  dan  Pengurangan  Angka  Pengangguran. Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh (JIMMA) 8(1): 34 - 48.
Suryana S.A., Raharjo, I.P., Sukandar, S.S. 2013. Pengaruh Panjang Jaring, Ukuran Kapal, Pk Mesin dan Jumlah ABK terhadap Produksi Ikan pada Alat Tangkap Purse Seine di Perairan  Prigi  Kabupaten  Trenggalek-Jawa  Timur.  Jurnal  Mahasiswa  Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 1(1):36-43.
Wibowo. A.B, Aiman. A.M.A, Setyawan. A.H. 2021. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan  Perikanan  Tangkap  di  Kabupaten  Sinjai.  Jurnal  Penelitian  Kelautan 10(4):481-492 .
Widiastuti, A. 2010. Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.  Bogor:  Mayor  Teknologi  dan  Manajemen  Perikanan  Tangkap  Departemen Pemanfaatan Sumber daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.