## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 117-125 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.265

## Modernisasi Mindset Aparatur Sipil Negara Melalui Latsar Pelayanan Publik di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta
Agih Rizaldy 1 , Sugiyanto 2 Afiliasi: 1,2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD ” Yogyakarta, Indonesia Korespondensi Penulis: 1 *agih.rizaldy@gmail.com

## ABSTRAK
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  dewasa  ini  secara  umum  masih  dihadapkan  pada  kondisi  yang belum  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  perubahan  diberbagai  bidang  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Hal  tersebut  bisa  disebabkan  oleh  ketidaksiapan  untuk  menanggapi terjadinya  transformasi  nilai  yang  berdimensi  luas.  Penulis  ingin  melihat  pemaparan  data  tentang kondisi pelayanan publik terkini dan materi pelayanan publik yang disampaikan widyaiswara dalam rangka modernisasi mindset Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang lebih mengutamakan kualitas analisis dan bukan pada data-data yang bersifat statistik.  Data  yang  diperoleh  dijabarkan  secara  deskriptif,  sehingga  mampu  menjelaskan  tentang beberapa  hal  yang  menyangkut  permasalahan  tersebut.  Hasil  penelitian  mengemukakan  bahwa pertama, delapan patologi laten yang masih menjangkiti dunia pelayanan publik di Indonesia. Unsur privilege  masih  menjadi  faktor  internal  yang  turut  menyuburkan  praktik  mal  administrasi  dalam pelayanan  publik.  Kedua,  ada  dua  puluh  empat  sub  tema  pelayanan  publik  yang  disampaikan widyaiswara saat penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS tahun 2019.

## Kata kunci: Modernisasi; Aparatur Sipil Negara; Pelayanan Publik;

## ABSTRACT
The  implementation  of  public services today in  general  is  still  faced  with conditions that  are  not in accordance with the needs and changes in various fields of life in society, nation, and state. This can be  caused  by  unpreparedness  to  respond  to  the  occurrence  of  value  transformations  of  broad dimensions.  The  author  would  like  to  see  the  presentation  of  data  on  the  latest  public  service conditions and public service materials delivered by Widyaiswara in the context of modernizing the mindset of the State Civil Apparatus (ASN).The research method used is descriptive qualitative which prioritizes  the  quality  of  analysis  and  not  on  statistical  data.  The  data  obtained  is  described descriptively, so as to be able to explain several things related to the problem. The results of the study suggest that first, eight latent pathologies that still plague the world of public services in Indonesia. The  element  of  privilege  is  still  an  internal  factor  that  contributes  to  the  practice  of  administrative malls  in  public  services.  Second,  there  are  twenty-four  sub-themes  of  public  services  delivered  by Widyaiswara during the implementation of cpns basic training in 2019.
Keywords: Modernization; State Civil Apparatus; Public Service;
Informasi Artikel: Submit: 24-2-2021 Revisi: 12-03-2022 Diterima: 22-6-2022
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik atau yang sering disebut dengan istilah public service merupakan satu dari  sekian  banyak  isu  yang  selalu  hangat  untuk  diperbincangkan  dari  waktu  kewaktu. Beragam cara dilakukan oleh orang atau organisasi untuk membahas isu teraktual mengeani pelayanan publik, mulai dari mengadakan seminar, diskusi publik dan focus group discussion antara  mahasiswa  dan  dosen  didalam  kelas,  sampai  dengan  diskusi  yang  dikemas  secara santai  dan  merakyat  di  cafe  pinggir  jalan. Naiknya  isu  pelayanan  publik  tidak  lepas  dari banyaknya  kebutuhan  masyarakat  saat  ini.  Di  era  milenium  kedua  ini,  kebutuhan  pokok warga masyarakat bukan hanya sebatas kebutuhan primer, sekunder dan tersier, namun sudah menyentuh kepentingan lain yang disebut dengan pelayanan publik. Warga masyarakat harus berinteraksi  dengan  para  agen  pemerintah  atau  birokrat  baik  secara  langsung  dan  maupun tidak langsung setiap saat, untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dikehendaki.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, penyelenggaraan pelayanan publik dewasa ini secara umum masih dihadapkan pada kondisi yang  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  perubahan  diberbagai  bidang  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Hal  tersebut  bisa  disebabkan  oleh  ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah  pembamgunan  yang  kompleks.  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  sebagai  eksekutor pelayanan publik dilapangan, harus bekerja berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki  sejalan dengan nafas tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah good governance (GG) ( Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintah kompetensi dan mindset Aparatur Sipil Negara (ASN) yang benar dapat mencegah terjadinya praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Mitigasi  munculnya  patologi  birokrasi  dalam lingkungan  pemerintah  sangat  vital,  demi  membangun  iklim  pelayanan  administrasi pemerintah  yang  transparan,  dan  efisien.  Dengan  tetap  mengedepankan  prinsip-prinsip pokok,  pola  pikir,  sikap,  perilaku,  budaya  dan  pola  tindak  administrasi  yang  demokratis, objektif,  dan  profesional . Proses  peningkatan  kompetensi  dan  modernisasi mindset bagi kalangan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  baru  saja  dilantik  oleh  Badan  Kepegawaian, Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah  diselenggarakan  oleh  lembaga/institusi  yang  bekerjasama dengan  Lembaga  Administrasi  Negara.  Metode  penyampaian  materi  menggunakan  metode

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 117-125 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.265
tatap  muka  yang  dilakukan  dengan  memadukan  teori  di  dalam  kelas  dan  kondisi  kongkret dilapangan  (  Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  12  Tahun  2018  tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil ).
Pusat  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kementerian  Dalam  Negeri  Regional Yogyakarta  merupakan  salah  satu  lembaga/institusi  yang  bekerjasama  dengan  Lembaga Administrasi  Negara  dalam  rangka  pengembangan  sumber  daya  manusia  Aparatur  Sipil Negara (ASN)  (Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Dilingkungan  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri). Pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam  masa  prajabatan  yang  dilakukan  secara  terintegrasi  untuk pertama, meningkatkan pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  dan  sikap  untuk  dapat  melaksanakan  tugas  jabatan secara  profesional  dengan  dilandasi  kepribadian  dan  etika  PNS  sesuai  dengan  kebutuhan instansi. Kedua, menciptakan  aparatur  yang  mampu  berperan  sebagai  pembaharuan  dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, memantapkan sikap dan semangat pengabdi (Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan Pegawai Negeri Sipil).
Pertanyaan  penelitian  dalam  paper  ini  adalah pertama, bagaimana  kondisi  pelayanan publik terkini. Kedua, berapa jumlah sub materi tentang pelayanan publik yang disampaikan oleh  widyaiswara  kepada  para  peserta  pelatihan  dasar  CPNS  tahun  2019,  di  Pusat Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kementerian  Dalam  Negeri  Regional  Yogyakarta. Tujuan  penelitian  untuk  mendeskripsikan  kondisi  pelayanan  publik  terkini  dan  sub  materi pelayanan  publik  yang  disampaikan  saat  penyelenggaraan  latsar  CPNS  tahun  2019.  Atas dasar  hal  di  atas  paper  ini  akan  mendeskripsikan  kondisi  pelayanan  publik  terkini  dan  sub materi  pelayanan  publik  yang  disampaikan  oleh  widyaiswara  kepada  peserta  saat penyelenggaraan  latsar  CPNS  tahun  2019.  Hal  ini  penting  dipublikasikan  kepada  khalayak umum,  dengan  harapan  materi  pelayanan  publik  yang  disampaikan  widyaiswara  di  Pusat Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kementerian  Dalam  Negeri  Regional  Yogyakarta, dapat diadopsi dengan baik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi masing-masing dan mendapat  respon  publik  baik  dari  kalangan  pemerintah  daerah  maupun  dari  kalangaan akademisi, peneliti, praktisi dan pemerhati dibidang pelayanan publik.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  modernisasi mindset Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  Pusat Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kementerian  Dalam  Negeri  Regional  Yogyakarta dilakukan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Menurut  (Sugiyono,  2018),  penelitian kualitatif  lebih  mengutamakan  kualitas  analisis  dan  bukan  pada  data-data  yang  bersifat statistik.  Data  yang  diperoleh  dijabarkan  secara  deskriptif,  sehingga  mampu  menjelaskan tentang  beberapa  hal  yang  menyangkut  permasalahan  tersebut.  Penelitian  ini  tidak  mencari atau  menjelaskan  hubungan,  tidak  menguji  hipotesis  atau  membuat  suatu  prediksi  tertentu. Subyek  penelitian  ditentukan  dengan  menggunakan  metode purporsive  sampling terhadap widyaiswara  dan  peserta  latsar  CPNS  tahun  2019  di Pusat  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Kementerian  Dalam  Negeri  Regional  Yogyakarta.  Data  dikumpulkan  dengan menggunakan  metode  wawancara  mendalam,  observasi  dan  studi  pustaka/data.  Ketiga sumber  data  dintegrasi  satu  sama  lain  dalam  sebuah  analisis.  Validasi  data  dilakukan  uji derajat  kepercayaan  ( credibility )  melalui  triangulasi  sumber,  waktu,  teknik,  teori  dan  hasil. Dari credibility validasi  hasil  dilanjutkan  dengan  uji transferability,  dependability dan conformability (Sugiyanto,eat, al. 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dan  pembahasan  modernisasi mindset Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  Pusat Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kementerian  Dalam  Negeri  Regional  Yogyakarta dikelompokan  menjadi  dua  bagian,  sesuai  dengan  pertanyaan  penelitian,  diawali  dengan temuan data sebagai berikut:

## Data hasil penelitian
Pelayanan  publik  merupakan  hal  esensial  yang  nantinya  ditangani,  dihadapi  dan dikerjakan  oleh Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  instansi  masing-masing,  sebelum  terjun menjadi pelayan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini mengikuti pelatihan dasar CPNS  tahun  2019  bidang  pelayanan  publik  harus  mengetahui  dan  memahami  kondisi pelayanan  publik  terkini  berupa  masalah  pelayanan  publik  yang  masih  menghantui  dan dirasakan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia,  berdasarkan  survei  Lembaga Administrasi Negara. Pemaparan data disajikan pada tabel 1 sebagai berikut :

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 117-125 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.265
Kondisi pelayanan publik terkini berupa patologi  birokrasi  yang muncul dalam sistem pelayanan  publik  di  Indonesia  berdasarkan  riset Lembaga  Administrasi  Negara  yang dituangkan dalam bentuk m odul pelatihan dasar CPNS bidang pelayanan publik tahun 2019.
Tabel 1. Patologi birokrasi dalam sistem pelayanan publik
No. Jenis patologi birokrasi 1. Biaya mahal 2. Prosedur yang sulit dipenuhi dan berbelit-belit
3. Pemberian layanan yang tidak ramah
4. Diskriminatif
5 Tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian
6 Tidak ada transparansi
7 Tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara 8 Ditandai dengan praktik KKN
Sumber: Modul pelatihan dasar CPNS bidang pelayanan publik, 2019
Tabel  1. diatas  menunjukkan ada delapan patologi  laten yang masih menjangkiti dunia  pelayanan  publik  di  Indonesia.  Unsur privilege masih  menjadi  faktor  internal  yang turut menyuburkan praktik  mal  administrasi  dalam  pelayanan publik.  Aparatur Sipil  Negara (ASN) yang baru saja dilantik dan mengikuti pelatihan dasar CPNS di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta memahami masalah tersebut dan tidak melakukan hal bertentangnya dengan prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik.
Sub  materi  pada  tabel  2.  pelayanan  publik  yang  disampaikan  di  Pusat  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta
Tabel 2. Uraian materi pelayanan publik No Uraian 1 Pengertian pelayanan publik
2 Mendeskripsikan jenis barang dan jasa publik
3 Mendeskripsikan pelayanan publik dari sederhana ke kompleks
4 Mendeskripsikan prinsip-prinsip pelayanan publik
Sumber: Modul pelatihan dasar CPNS bidang pelayanan publik, 2019
Temuan  data  berupa  uraian  materi  pelayanan  publik  yang  disampaikan  widyaiswara kepada para peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2019, di Pusat Pengembangan Sumber Daya

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 117-125 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.265
Manusia  Kementerian  Dalam  Negeri  Regional  Yogyakarta,  disajikan  dalam  empat  bagian yaitu:
a) Pengertian pelayanan  publik  yang diambil dari pertama, Undang-Undang Nomor 25
Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik. Kedua, Peraturan  MENPANRB  Nomor  15 tahun  2014  tentang  Pedoman  Standar  Pelayanan  Publik. Ketiga, Peraturan MENPANRB  Nomor  14  tahun  2017  tentang  Pedoman  Survei  Kepuasan  Masyarakat Terhadap  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik. Keempat, Peraturan  MENPANRB Nomor  24  tahun  2014  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pengelolaan  Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. Kelima, Peraturan MENPANRB Nomor 30 tahun 2014  tentang  Pedoman  Inovasi  Pelayanan  Publik. Keenam, Peraturan  MENPANRB Nomor 31 tahun 2014 tentang Mystery Shopping.
b) Mendeskripsikan  jenis  barang  dan  jasa  publik  yang  meliputi pertama, barang/jasa privat. Kedua, barang/jasa  tol. Ketiga, barang/jasa  umum. Keempat, barang  dan  jasa umum.
c) Mendeskripsikan  pelayanan  publik  dari  sederhana  ke  kompleks  mulai  dari pertama, klasifikasi  pelayanan  publik. Kedua, orientasi  perilaku  pelayanan  prima. Ketiga, kualitas  pelayanan  publik. Keempat, kendala  pelayanan  prima. Kelima, langkah strategis  yang  dilakukan. Keenam, paket  kemasan  pelayanan  publik  berdasarkan pendapat dari James.A. Fitzsimmons dan Mona.J . Fitzsimmons.
d) Mendeskripsikan prinsip pelayanan publik menurut Keputusan MENPANRB Nomor 63/Kep/M.PAN/72003  tentang  Prinsip-Prinsip  Pelayanan  Publik  yang  meliputi pertama, kesederhanaan. Kedua, kejelasan. Ketiga, kepastian  waktu. Keempat, akurasi. Kelima, keamanan. Keenam, tanggung  jawab. Ketujuh, kelengkapan  sarana dan  prasarana. Kedelapan, kemudahan  akses. Kesembilan, kedisiplinan  dan keramahan.
Penjabaran  secara  mendalam  materi  pelayanan  publik  di  atas  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian  yaitu pertama, bagaimana  kondisi  pelayanan  publik  terkini. Kedua, berapa  jumlah  sub  materi  tentang  pelayanan  publik  yang  disampaikan  oleh  widyaiswara kepada para peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2019, di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kementerian  Dalam  Negeri  Regional  Yogyakarta. Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) yang  mengikuti  pelatihan  dasar  CPNS  diharapkan  memiliki  mindset  baru  dan  mampu menerapkan  hakekat  utama  dari  pelayanan  publik  di  instansi  masing-masing.  Sehingga

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 117-125 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.265
tercipta  iklim  pelayanan  pemerintah  yang  jauh  lebih  lebih  inklusif,  transparan  dan  ramah kepada seluruh lapisan masyarakat.
Jurnal ini ditulis berdasarkan hasil penelaah mendalam penulis terhadap jurnal ilmiah yang  terbit  pada  edisi  terdahulu.  Jurnal  terdahulu  yaitu pertama, jurnal  yang  berjudul perubahan  mindset  aparatur  sipil  Negara  terhadap  pelayanan  pada  umat.  Jurnal  tersebut memaparkan  bahwa  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  memegang  peranan  penting  dalam pengelolaan bangsa dan negara (H. Junaid Shihab: 2014). Hasil penelitian diatas memandang perlunya  perubahan  mindset  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dari  berpikir  keamanan  finansial hanya  dengan  masuk  kantor  dan  absen,  sekarang  harus  diubah  menjadi good  governance coorporate . Kedua, jurnal  yang  berjudul  budaya  kerja Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam rangka good  governance menuju  birokrasi  berkelas  dunia.  Jurnal  tersebut  memaparkan bahwa  budaya  kerja  adalah  wujud  dari  upaya  membangun  good  governance  yaitu  suatu penyelengaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung  jawab  yang  sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif (Dindin Supratman: 2018).  Dari  hasil  riset  diatas  menunjukkan  bahwa b udaya  kerja  yang  sesuai  dengan  model reformasi  birokrasi  dirancang  untuk  mendukung  demokratisasi  dan  terbentuknya clean  and good governance.
Ketiga, jurnal  yang  berjudul  perubahan  perilaku  aparatur  sebagai  model  dalam mewujudkan  reformasi  birokrasi  yang  berkualitas.  Jurnal  tersebut  memaparkan  bahwa perubahan  mental/perilaku  aparatur  sebagai  model  dalam  mewujudkan  reformasi  birokrasi yang  berkualitas  sebagai  akibat  dari  isu  negatif  terhadap  profesionalisme  khususnya  pada aspek  kualitas  dan  kinerja  ASN  (Henny  Juliani:  2019).  Riset  ini  memandang  bahwa permasalahan  utama  birokrasi  adalah  perilaku  negatif  yang  dilakukan  oleh  para  birokrat, sehingga  mendorong  terciptanya  citra  negatif  birokrasi.  Mental/perilaku  model  birokrasi tersebut  dipandang  lambat,  berbelit-belit,  tidak  inovatif,  tidak  peka,  inkonsisten,  malas  dan feodal.
Jurnal  yang  ditulis  oleh  peneliti  memiliki  topik  berbeda  dengan  ketiga  jurnal  diatas. jurnal  yang  ditulis  membahas  tentang  modernisasi  mindset  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di Pusat  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kementerian  Dalam  Negeri  Regional Yogyakarta yang membahas tentang merubah mindset Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan dasar CPNS tahun 2019.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 117-125 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.265
Konsep  yang  mendukung  adanya  modernisasi  mindset  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) dikemukakan  oleh  Setyono  (2006:92),  yang  memaparkan  bahwa  pola  pikir  manusia  bisa diubah  agar  menjadi  lebih  baik  dan  bermanfaat.  Pemaparan  diatas  menekankan  mindset Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa diubah agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pakar  lain  yaitu  Dweck  (2012:221),  mengemukakan  bahwa  mindset  seseorang  bias diubah tergantung dari faktor internal dan eksternal yang ada disekelilinginya. Konsep yang dikemukakan  oleh Dweck  menekankan  pengaruh  factor  internal  dan  eksternal  sangat  besar dalam perubahan mindset seseorang.
Dua  konsep  diatas  sangat  berbeda  dengan  konsep  yang  dikemukakan  Alasdair  White (2009), melalui teori zona nyaman yang memaparkan bahwa manusia terkadang suka dengan zona nyaman yaitu keadaan saat segalanya terasa akrab dan mudah sehingga tidak mengalami banyak  stres.  Zona  ini  memberikan  Anda  kepastian,  rasa  aman,  dan  perasaan  familiar  saat menjalani  suatu  aktivitas  atau  kebiasaan.  Kondisi  ini  menjadikan  manusia  bisa  melakukan banyak  hal  dengan  performa  yang  stabil  tanpa  gangguan,  sebab  Anda  tidak  menghadapi banyak  tekanan.  Zona  nyaman  membuat  Anda  bisa  beristirahat,  bersantai,  dan  memulihkan energi usai bekerja keras.

## KESIMPULAN
Modernisasi mindset Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  menjadi  kunci  pokok  untuk membangun  iklim  pelayanan  publik  yang  transparan,  efisien,  demokratis,  objektif,  dan professional yang didambakan masyarakat.

## REFERENSI
Carol S Dweck, 2012, Summary Mindset, Gramedia Indonesia, Jakarta. Setyono. A, 2006, Perilaku Keorganisasian , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
White, Alasdair, 2009, From Comfort Zone to Performance Management , White & MacLean Publishing, USA.
H.Junaid Shihab. 2014. Perubahan Mindset Aparatur Sipil Negara terhadap Pelayanan pada Umat, Vol. 5 No.2 Tahun 2014: 52-59.
Dindin,  Supratman.  2018. Budaya  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Rangka  Good Governance  Menuju  Birokrasi  Berkelas  Dunia, Vol.  XIV,  Nomor  2,  Desember  2018: 101-107.
Henny,  Juliani.  2019. Perubahan  Perilaku  Aparatur  sebagai  Model  dalam  Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2019: 113-124.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 117-125 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.265
Sugiyanto. 2020. Tipologi Governance Lembaga  Kesejahteraan Sosial . CV. Magna Raharja Tama, Yogyakarta.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit  Pelaksana  Teknis  Dilingkungan  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kementerian Dalam Negeri
Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  12  Tahun  2018  tentang Pelatihan  Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil