## IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG  PENERTIBAN PERJUDIAN PADA PERJUDIAN SABUNG AYAM (TAJEN) DI KABUPATEN BULELENG
Gede Ari Sastrawan, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: arisastrawan17122000@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui dan menganalisa implementasi pasal 303 KUHP juncto pasal  2  Ayat  1  UURI  No  7  Tahun  1974  Tentang  Penertiban  Perjudian  terhadap perjudian  sabung  ayam (tajen) di  Kabupaten  Buleleng,  (2)  Mengetahui  dan  menganalisa upaya  penyidik  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  perjudian  terhadap  perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif  dengan    lokasi  penelitian dilaksanakan di Sat  Resrim  Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng pada seksi tindak pidana umum, dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B serta beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Buleleng dan didukung dengan para pelaku Narapidana pada tindak  pirana  perjudian  sabung  ayam (tajen) di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  studi  dokumen, observasi,  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik NonProbability  Sampling dan  penentuan  subjeknya  menggunakan  teknik  Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa  (1)  Implementasi  pasal  303  KUHP juncto pasal  2  Ayat  1  UURI  No  7  Tahun  1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten Buleleng ini  belum  dapat  dinyatakan  efektif  karena  hal  tersebut  disebabkan  oleh  kurang  tegasnya aparat penegak hukum dan kurangnya kesadaran bagi masyarakat serta (2) Upaya penyidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten Buleleng terdapat dua upaya efektif yaitu upaya represif dan upaya preventif.
Kata Kunci: Implementasi, Penertiban, Perjudian, Sabung Ayam (Tajen)

## Abstract
This study aims to (1) determine and analyze the implementation of Article 303 of the Criminal Code  in  conjunction  with  Article  2  Paragraph  1  UURI  No.  7  of  1974  concerning  Gambling Control against cockfighting (tajen) gambling in Buleleng Regency, (2) Knowing and analyzing the  efforts  of  investigators  in  preventing  crime.  gambling  crime  against  cockfighting  (tajen) gambling in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research, with the nature  of  descriptive  research  with  the  research  location  being  carried  out  at  the  Buleleng Police Resrim Unit, the Buleleng District Prosecutor's Office in the general crime section, and
the Panel of Judges at the Singaraja District Court Class 1B as well as several community leaders in Buleleng and supported by the perpetrators of convicts in the crime of cockfighting gambling (tajen) at the Singaraja Class IIB Penitentiary. Data collection techniques used are document  studies,  observations,  and  interviews.  The  sampling  technique  used  is  the  Non- Probability Sampling technique and the subject is determined using the Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) the implementation of Article 303 of the Criminal Code in conjunction with Article 2 Paragraph 1 UURI No. 7 of 1974 concerning Gambling Control against cockfighting (tajen) gambling in Buleleng Regency has not been declared effective because it is caused by the lack of firmness of law enforcement officials and lack of awareness for the  community and (2) Investigators' efforts in preventing the occurrence of gambling crimes against cockfighting gambling (tajen) in Buleleng Regency there are two effective efforts, namely repressive efforts and preventive efforts.
Keywords: Implementation, Control, Gambling, Cockfighting (Tajen)

## PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan jaman,  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan oleh  manusia  yang  dapat  dinyatakan sebagai mahluk individu maupun mahkluk social,  telah  terbentuk  berdasarkan  pada Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  secara teoritis mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi  manusia.  Tiga  elemen  yang dimaksud adalah integritas manusia (human  integrity) ,  kebebasan (freedom) dan  kesamaan (equality) (Mangku,  dkk, 2020:146).  Perbuatan  manusia,  yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang bersifat  menyimpang  terhadap  norma dapat  dilakukan  tanpa  disadari  oleh pemikiran  yang  matang  maupun  tanpa memikirkan efek samping dari perbuatannya  tersebut  (Baharudin  et  al., 2019) (Asiawan, dkk, 2020:110). Sehingga perbuatan  yang  dianggap  menyimpang dari  norma  tersebut  dapat  dikatakan sebagai bagian dari kejahatan suatu gejala (crime  in  society) yang  menitikberatkan pada proses-proses sosial maupun produk sejarah  yang  berkaitan  dengan  proses- proses  ekonomi  untuk  mempengaruhi hubungan  antar  manusia  (Anwar,  2013: 188). Suatu problematika sosial yang sulit untuk ditanggulangi sejak masa peradaban manusia  adalah  perbuatan  perjudian (Siregar, 2014: 73).
Sebagaimana ditegaskan dalam pasal  1  UURI  No  7  Tahun  1974  tentang Penertiban  Perjudian  yang  menyatakan bahwa  semua  tindak  pidana  perjudian sebagai  kejahatan.  Pada  hakekatnya perjudian  sangatlah  bertentangan  dengan ajaran  spiritual  atau  agama,  kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga perjudian yang dimaksud adalah perjudian sabung  ayam (tajen) perjudian  sabung ayam (tajen) telah  lama  dikenal  oleh masyarakat,
bahkan sebelum
berkembangnya  jaman  kerajaan  hingga sampai pada kurun waktu pasca kemerdekaan  bahwa  perjudian  sabung ayam (tajen) sampai saat ini pelaksanaannya masih dinyatakan berlangsung (Mertha, 2010: 32).
Penyelenggaraan  perjudian  sabung ayam (tajen) pada  umumnya  memiliki  ciri khas  tersendiri,  pada  pakaian  yang digunakan  oleh  masyarakat  Bali  seperti pakaian  adat  Bali  dan  didukung  dengan adanya  ritual-ritual  keagamaan  yang menunjukkan bahwa masyarakat Bali tetap menjaga  kebudayaan  yang  dimilikinya. Namun kebudayaan tersebut disalahfungsikan  untuk  perbuatan  yang sifatnya  melanggar  hukum  dan  norma agama guna untuk memperoleh keuntungan  melalui permainan yang
menggunakan media taruhan (Budi, 2006)
(Triyasa, dkk, 2018: 120). Sehingga untuk menangani perkara tindak pidana perjudian  sabung  ayam (tajen) bahwa berdasarkan tinjauan yuridis telah diatur di dalam  pasal  303  KUHP.  Namun  seiring maraknya perkembangan perjudian dalam bentuk dan jenis apapun, maka ditebitkanlah  UURI  No  7  Tahun  1974 tentang Penertiban Perjudian yang secara spesifik  memberatkan  ancaman  pidana maupun  sanksi  pidana  sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. dengan mempertimbangkan bahwa.
1.  Pelaksanaan  perjudian  sabung ayam (tajen) merupakan  bagian
dari perbuatan pidana.
2.  Mendukung kebijakan pemerintah untuk melarang aktifitas perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten
Buleleng. 3.  Mendukung  usaha  pemerintah dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban umum, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Alit, 2017: 72). Namun  usaha  untuk  menertibkan
perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten  Buleleng  bahwa  berdasarkan fakta maupun realita yang terjadi terdapat data kasus tahunan pada kasus perjudian sabung  ayam (tajen) yang  cendrung mengalami penambahan jumlah kasus dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.
Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Perjudian Sambung Ayam (Tajen) di Kabupaten Buleleng No Tahun, Jumlah Kasus, dan Kartegori Penyelenggaraan Perjudian 1. 2020 3 Kasus Penyelenggaraan Perjudian sabung ayam (tajen)
dalam bentuk perjudian tanpa izin 2. 2021 4 Kasus Penyelenggaraan Perjudian sabung ayam (tajen)
dalam bentuk perjudian tanpa izin
Sumber:  Data  kasus  tahunan  pada kasus  perjudian  Sabung  Ayam  (Tajen) yang  diperoleh  melalui  Mindik  Satuan Reserse  dan  Kriminal  (Sat  Reskrim) Polres Kabupaten Buleleng.
Kemudian  adanya  suatu  fenomena konkret yang menunjukkan bahwa kegiatan sabung ayam (tajen) yang diiringi dengan  tindakan  perjudian  yang  sifatnya berulang,  maka  akibat  yang  ditimbulkan yaitu  adanya  penyelenggaraan  perjudian sabung ayam (tajen) yang bisa dilaksanakan  oleh  siapapun  serta  dapat dilaksanakan  secara  sembunyi-sembunyi tanpa  sepengetahuan  pihak  berwajib maupun aparatur penegak hukum. Sehingga  berdasarkan  penjelasan  yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan implementasi  pasal  303  KUHP juncto Pasal  2  Ayat  1  UURI  No  7  Tahun  1974
Tentang  Penertiban  Perjudian  terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten  Buleleng  dan  upaya  penyidik dalam  mencegah terjadinya  tindak  pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten Buleleng.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris atau penelitian hukum empiris merupakan serangkaian  penelitian  hukum  mengenai efektivitas hukum, yang membahas kondisi hukum di masyarakat seperti fakta maupun realita  yang  terjadi  di  lapangan  (Zainudin, 2011:  31).  Penelitian  hukum  empiris digunakan  untuk  mengkaji  kesenjangan antara  norma  atau  aturan (das  sollen) dengan  peristiwa  konkret  di  masyarakat (das sein) . Sehingga penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan
memahami implementasi pasal 303 KUHP juncto pasal  2  ayat  1  UURI  No  7  Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di
Kabupaten Buleleng serta mengetahui dan memahami upaya penyidik dalam mencegah tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten Buleleng.
Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif penelitian yang mendeskripsikan secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat terhadap  suatu  populasi  atau  daerah tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat dari suatu individu, keadaan, gejala dalam kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat (Waluyo, 2008:8).
Data dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Pada data primer (Field Research) ,  yaitu  data  lapangan  yang diperoleh  langsung  melalui  informan  dan responden  yang  mengetahui  tentang permasalahan  ini  (Yuliartini,  2014:  37). Sehingga  data  informan  yang  dimaksud adalah pihak Sat Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng pada seksi tindak pidana umum,
Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  IB,  dan  beberapa  tokoh
masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng  serta didukung dengan pelaku Narapidana pada tindak  pidana  perjudian  sabung  ayam (tajen) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB.  Sedangkan  data  sekunder (Library Research) yaitu data yang bersumber pada penelahaan studi pustaka berupa literatur- literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumentasi  dari  berbagai  instansi  dan data-data  yang  sudah  didokumentasikan dalam  sumber  hukum  yang  memiliki hubungan  dengan  permasalahan  yang akan diteliti.
Selanjutnya teknik penentuan sampel  penelitian  yang  digunakan  adalah teknik nonprobability sampling yang bentuknya  adalah purposive  sampling yang  artinya  penarikan sampel  ditentukan dan dipilih langsung, dengan mempertimbangkan  bahwa  sampel  telah memenuhi  kriteria  dan  sifat-sifat  tertentu yang  menjadi  ciri  utama  dari  populasinya. Teknik  pengolahan  dan  analisis  data menggunakan  analisis  secara  kualitatif, yaitu  data  penelitian  yang  diperoleh berdasarkan  fakta  maupun  realita  di lapangan  yang  wujudnya  berbentuk  kata- kata  yang  disusun  secara  sistematis. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

## HASIL PEMBAHASAN
Implementasi  Pasal  303  KUHP  Juncto Pasal  2  Ayat  1  UURI  No  7  Tahun  1974 Tentang Penertiban Perjudian Terhadap Perjudian  Sambung  Ayam  (Tajen)  di Kabupaten Buleleng
Secara  teoritis  bahwa  perjudian sengaja  dilakukan  untuk  mengenali  risiko dan  ekspektasi  spesifik  dari  peristiwa permainan/kompetisi,  dan  peristiwa  tanpa atau  hasil  yang  tidak  pasti,  dan  untuk bertaruh pada apa yang dianggap nilai atau nilai.  Perjudian  mungkin  tidak  merugikan orang lain secara langsung, namun akibat yang  ditimbulkan  dari  perjudian  terbukti
merugikan masyarakat. Kegiatan perjudian dapat mendorong kegiatan kriminal lainnya,  seperti  pencurian,  perampokan, dan cara lain untuk menemukan kesalahan keuangan  (Sumadi,  2013:  4).  Perjudian dalam  ruang  lingkup  hukum  pidana  dapat dikatakan sebagai salah satu syarat untuk hidup  sejahtera  dalam  masyarakat  serta tunduk  kepada  tata  tertib  terhadap peraturan  yang  ada  di  masyarakat  atau negara.  Apabila  tata  tertib  yang  berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang,  maka  kesejahteraan  dalam masyarakat  akan  mundur  dan  berkurang serta tidak adanya kebenaran dan keadilan (Prang, 2019: 105).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh  melalui  pihak  Kepolisian  pada bagian  Sat  Resrim  (Satuan  Reserse  dan Kriminal)  Polres  Buleleng  dalam  hal  ini selaku Penyelidik dan sebagaimana tertuang  dalam  pasal  5  KUHAP juncto pasal 6 ayat 1 a KUHP dalam hal ini selaku penyidik  ketika  menangani  perkara  tindak pidana  perjudian  pada  perjudian  sabung ayam (tajen) berdasarkan  implementasi pasal  303  KUHP juncto pasal  2  ayat  1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di  Kabupaten  Buleleng  bahwa  hal yang  perlu  diketahui  pada  perjudian tersebut  adalah  adanya  3  unsur  utama yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan perjudian  yaitu  adanya  Permainan  atau perlombaan,  adanya  taruhan  dan  adanya untung-untungan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 303 KUHP juncto pasal  2  ayat  1  UURI  No  7  Tahun  1974 tentang  Penertiban  Perjudian.  Pasal  303 KUHP yang menyatakan bahwa:
(1)  Diancam  dengan  pidana  paling  lama dua  tahun  delapan  bulan  atau  denda paling  banyak  enam  ribu  rupiah, barangsiapa  tanpa  mendapat  izin: (Berdasarkan  Undang-Undang  No  7
Tahun  1974,  jumlah  pidana  penjara telah  diubah  menjadi  sepuluh  tahun
dan denda menjadi sepuluh tahun dan denda  menjadi  dua  puluh  lima  juta rupiah).
Ke-1.    Dengan  sengaja  menwarkan atau memberi kesempatan untuk  permainan  judi  dan menjadikan sebagai pencarian, atau  dengan  sengaja  turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
Ke-2.  Dengan  sengaja  menawarkan atau memberi kesempatan kepada  khlayak  umum  untuk permainan  judi  atau  dengan sengaja  turut  serta  dalam perusahaan  untuk  itu,  dengan tidak  perduli  apakah  untuk menggunakan kesempatan adanya  sesuatu  syarat  atau dipenuhinya sesuatu tata cara; Ke-3.  Menjadikan  turut  serta  pada permainan judi sebagai pencarian. (2)  Kalau  yang  bersalah,  melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan  pencahariannya,  maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
(3)  Yang  disebut  permainan  judi,  adalah tiap-tiap  permainan,  di  mana  pada umumnya  kemungkinan  mendapat untung  tergantung  pada  peruntungan belaka,  juga  karena  permainan  lebih terlatih  atau  lebih  mahir.  Di  situ termasuk  segala  pertaruhan  tentang keputusan perlombaan atau permainan  lain-lainnya,  yang  tidak diadakan  antara  mereka  yang  turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (Moeljatno, 2014:111-112).
Berdasarkan bunyi pasal 303 KUHP bahwa  terdapat  unsur-unsur  pasal  seperti unsur  subjektif  dan  unsur  objektif  yaitu sebagai berikut.
1.  Tindak  pidana  perjudian  sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 1
KUHP  terdiri  dari  unsur-unsur  sebagai berikut.  Unsur  subyektif  yaitu  dengan sengaja sedangkan unsur obyektif yaitu barang  siapa,  tanpa  mempunyai  hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam  usaha  orang  lain  tanpa  hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. 2.  Tindak  pidana  perjudian  sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP  terdiri  dari  unsur-unsur  sebagai berikut.  Unsur  subyektif  yaitu  dengan sengaja, sedangkan unsur obyektif yaitu barang  siapa,  tanpa  mempunyai  hak,
menawarkan
atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.
3.  Tindak  pidana  perjudian  sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP  hanya  terdapat  unsur  obyektif yaitu  barang  siapa,  tanpa  mempunyai hak,  turut  serta,  sebagai  suatu  usaha, dalam permainan judi.
4.  Tindak pidana perjudian sebagimana di atur  dalam  pasal  303  ayat  (2)  bahwa tidak berbicara mengenai unsur obyektif dan  subyektif,  namun  hal  yang  perlu dtegaskan  di  dalam  pasal  303  ayat  (2) KUHP ini adalah pelaku atau tersangka dalam  hal  ini  statusnya  sebagai  aparat penegak  hukum  yang  ikut  serta  dalam bermain judi, ikut serta dalam membantu  penyelenggara  perjudian atau bandar perjudian dan membiarkan aktivitas perjudian tersebut berlangsung walaupun  di  dalam  penyelenggaraan perjudian  tersebut  didampingi  oleh aparat penegak hukum, serta memungut  pajak  dari  hasil  perjudian yang  diadakan  oleh  penyelenggara perjudian  atau  membayar  uang  cuk kepada aparat penegak hukum.
5.  Tindak  Pidana  perjudian  sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) terdapat beberapa unsur-unsur yaitu permainan, untung-untungan, permainan lebih mahir,  segala  pertaruhan  keputusan
permainan yang diadakan antara mereka yang turut bermain.
Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian  yang  diperoleh  dari  Kejaksaan Negeri  Buleleng  pada  seksi tindak  pidana umum  dalam  hal  ini  selaku  Penuntut Umum  sebagaimana  ditegaskan  dalam pasal 13 KUHAP bahwa dalam menindaklanjuti  implementasi  pasal  303 KUHP juncto pasal  2  ayat  1  UURI  No  7 Tahun  1974  tentang  penertiban  perjudian pada  perjudian  sabung  ayam (tajen) di Kabupaten  Buleleng, rata-rata  pengenaan pasal yang dikenakan terhadap tersangka adalah  pasal  303  KUHP  yang  dikaitkan dengan  pasal  2  UURI  No  7  Tahun  1974 tentang  Penertiban  Perjudian.  Namun perkara  tindak  pidana  perjudian  sabung ayam (tajen) di  Kabupaten  Buleleng tergolong dalam perkara biasa atau kasus yang  bersifat  lokal,  namun  peran  jaksa dalam hal ini selaku penuntut umum adalah memeriksa  kembali  berkas  perkara  yang dilimpahkan  oleh  pihak  kepolisian  dalam hal ini selaku penyidik, untuk membuktikan kelengkapan syarat materiil maupun syarat formil.  Ketika  berkas  perkara  tersebut dinyatakan  belum  lengkap  atau  P  18-19 maka  berkas  perkara  tersebut  akan dikembalikan  pada  pihak  penyidik  untuk dilengkapi berdasarkan arahan atau petunjuk  dari  jaksa  penuntut  umum. Namun  apabila  berkas  perkara  tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21, maka berkas perkara tersebut akan dilimpahkan pada pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B yang dilengkapi dengan surat dakwaan.
Kemudian berdasarkan hasil penelitian  yang  diperoleh  melalui  pihak Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  kelas  1B  menjelaskan  bahwa dalam  menangani  perkara  tindak  pidana perjudian  pada  perjudian  sabung  ayam (tajen) yang didakwakan dengan pasal 303 KUHP Juncto pasal  2  ayat  1  UURI  No  7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa  peran  majelis  hakim  sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13,  pasal  14  dan  pasal  15  UURI  No  48 Tahun 2009 tentang Kekuasan kehakiman bahwa sebelum memtuskan perkara tindak pidana  perjudian  sabung  ayam (tajen) tergantung  dari  hasil  musyawarah  pada surat  dakwaan  yang  dilimpahkan  oleh Jaksa  dalam  hal  ini  selaku  Penuntut Umum. Namun hakim tertap mempertimbangkan  ancaman  pidana  dan sanksi  pidana  yang  dikenakan  terhadap terdakwa  tindak  pidana  perjudian  sabung ayam (tajen) tersebut,  walaupun  berbeda dengan isi surat dakwaan yang dilimpahkan  oleh  jaksa  penuntut  umum dikarenakan  perkara  perjudian  sabung ayam (tajen) dinyatakan  sebagai  perkara pidana biasa. Oleh karena itu peran hakim dalam  memutus  perkara  tindak  pidana perjudian sabung ayam (tajen) di
Kabupaten
Buleleng sebagaimana ditegaskan dalam pasal 50, pasal 51, pasal 52,  pasal  53,  dan  pasal 54  ayat  (1)  UURI No  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasan kehakiman untuk tetap dikenakan putusan pemidanaaan  terhadap  terdakwa  tindak pidana  perjudian  sabung  ayam (tajen) , mengingat  terdakwa  telah  dinyatakan bersalah  berdasarkan  lengkapnya  syarat materiil  dan  syarat  formil  dalam  surat dakwaan  yang  dilimpahkan  oleh  penuntut umum.
Dalam menindaklanjuti implementasi pasal  303  KUHP juncto pasal  2  ayat  1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten Buleleng belum dapat dinyatakan  berjalan secara  efektif,  karena adanya aparat penegak hukum yang belum dinilai  tegas  dalam  bertindak,  dan  kurang perhatiannya  aparat  penegak  hukum terhadap masyarakat dalam mengantisipasi  kasus  perjudian  sabung ayam (tajen) yang  sifatnya  berulang mengakibatkan adanya beberapa masyarakat yang belum  mengetahui aturan yang berlaku serta adanya
masyarakat  yang  melanggar  ketentuan hukum  yang  berlaku  walaupun  telah mengetahui  peraturan  tersebut.  Menurut pandangan  Aziz  (2007)  terdapat  empat faktor penyebab terjadinya perjudian yang sulit dinggulangi karena.
1.  Perjudian bagi etnis tertentu merupakan  suatu  tradisi,  meskipun adanya  larangan,  namun  tetap perjudian  tersebut  diselenggarakn secara  sembunyi-sembunyi  maupun secara terang-terangan, maka perilaku  berjudi  sangatlah  identik dengan  tradisi  maupun  kebiasaan yang tidak lekang dengan perkembangan zaman tersebut. 2.  Keterbatasan  dari  aparat  penegak hukum seperti jumlah personil
maupun  mental  dan  moralitasnya dalam
pengawasan maupun menertibkan  cendrung  mengalami kelemahan akibat dari bisnis perjudian yang masih di bekengi oleh aparat penegak hukum.
3.  Sulitnya mendapatkan saksi, karena saksi-saksi  merupakan  orang-orang yang mempunyai ikatan bisnis terhadap perjudian tersebut.
4.  Cukong-cukong
selain
dilatarbelakangi  oleh  orang-orang penting yang tergabung dalam suatu jaringan dengan struktur organiasasi yang  berhasil  dijaring  aparat  hanya bandar-bandar  perjudian  kecil  saja (Ardianto, 2021: 2119-2120).
Menurut teori Lawrence M. Friedman bahwa system hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu Subtansi Hukum yamg berkaitan dengan  aturan,  dan  norma  sedangkan Budaya  Hukum  yang  berkaitan  dengan sikap manusia atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu semakin tingginya kesadaran  hukum  di  masyarakat,  maka semakin  baik  budaya  hukum  dan  potensi perubahan  sikap  masyarakat  terhadap hukum  yang  berlaku.  Sederhananya, bahwa  tingkat  kepatuhan  masyarakat
terhadap  hukum  merupakan  indikator berfungsinya  hukum  (Friedman,  2011:  8). Sehingga  implementasi  pasal  303  KUHP juncto pasal  2  ayat  1  UURI  No  7  Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten
Buleleng belum dapat dinyatakan  berlaku  secara  utuh  mengigat penyelenggaraan  perjudian  sabung  ayam (tajen) yang  dilakukan  oleh  masyarakat berbagai kecamatan maupun desa-desa di Kabupaten Buleleng yang belum diketahui secara utuh.
Upaya Penyidik Dalam Mencegah Terjadinya  Tindak  Pidana  Perjudian Terhadap  Perjudian  Sabung  Ayam

## (Tajen) di Kabupaten Buleleng
Perjudian pada hakikatnya sangatlah bertentangan  dengan  agama,  kesusilaan dan moral
Pancasila,
serta membahayakan  bagi  penghidupan  dan kehidupan  masyarakat, bangsa, dan negara.  Oleh  karena  itu  perlu  diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, dan  membatasi  aktifitas  perjudian  sampai pada lirangkungan terkecil, hingga menghapus aktifitas perjudian pada seluruh wilayah Indonesia, dengan dibutuhkannya  suatu  proses.  (Pambudi, dkk,  2020:  113-115).  Kemudian  pihak kepolisian  dalam  hal  ini  selaku  penyidik sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  1 angka  1  KUHAP juncto pasal  1  angka  10 Undang-undang RI No 2 UURI No 2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  RI  yang menyatakakan  bahwa  penyidik  adalah pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu yang  diberi  wewenang  khusus  oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan,    bahwa  peran  penyidik  dalam menindaklanjuti  perjudian  sabung  ayam
(tajen) memiliki 2 upaya efektif yaitu
1.  Upaya  Represif  merupakan  salah  satu upaya  pencegahan  yang  dikenakan terhadap  orang  yang  berbuat  jahat dalam  bentuk  perbuatan  melawan
hukum. Sehingga untuk menindaklanjuti upaya penyidik dalam mencegah terjadinya  tindak  pidana  perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten Buleleng yaitu.
a)  Melakukan  Pembubaran  terhadap orang-orang  yang  ikut  serta  dalam perjudian  sabung  ayam (tajen) . Apabila  penyelenggaraan  perjudian sabung ayam (tajen) tersebut belum dimulainya  permainan,  dan  taruhan serta belum adanya untung- untungan, maka upaya yang diberikan  oleh  pihak  kepolisian dalam hal ini sebagai penyidik adalah membubarkan para peserta yang ikut serta dalam bermain judi khususnya perjudian sabung ayam (tajen).
b)  Melakukan  Penangkapan  Terhadap
Penyelenggara dan Orang yang ikut serta  membantu  penyelenggaraan perjudian  sabung  ayam (tajen) di Kabupaten  Buleleng  sebagaimana tertuang  dalam  pasal  7  ayat  (1) KUHAP juncto pasal  16  ayat  (1) UURI  No  2  Tahun  2002  tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juncto pasal 33 dan pasal 34 Peraturan
Kepolisan Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  pada  Tingkat  Kepolisian Resor  dan  Kepolisian  Sektor,  dan didukung dengan terpenuhinya unsur permainan/perlombaan, unsur taruhan dan unsur untung-untungan.
c)  Apabila ditemukannya alat bukti bukti yang  berserekan  di  lokasi  kejadian, namun  tidak  adanya  orang  yang berada di lokasi kejadian, maka perlu adanya  pemanggilan  orang  untuk  di dengar dan diperiksa sebagai tersangka  atau  saksi,  dan  beberapa
masyarakat yang diketahui ikut serta bermain  judi  sabung  ayam (tajen) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP juncto pasal 16  ayat  (1)  UURI  No  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia juncto Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juncto pasal 33 dan pasal 34 Peraturan Kepolisan Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  pada  Tingkat  Kepolisian
Resor dan Kepolisian Sektor.
2.   dilakukan untuk menghindari terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang
sifatnya berulang, sehingga hal tersebut perlu  adanya  pencegahan  dengan memberikan motif perhatian atau edukasi sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 13 UURI No 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia  yang  menyatakan  bahwa tugas pokok Kepolisian Negara
Republik  Indonesia  adalah  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,
menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan
kepada masyarakat.
Sehingga adapun upaya preventif yang patut dilaksanakan yaitu.
a)  Memberikan penyuluhan hukum
kepada  masyarakat  terkait  dengan tindak  pidana  perjudian  kepada masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan tertuju pada organisasi-organisasi
Kemasyarakatan  dan  kepemudaan seperti Karang Taruna, Seke Truna- Truni,  dan  Keluarga  besar  lainnya yang  melibatkan  berbagai  unsur masyarkat  seperti  pemuka  adat, pemuka  agama  agar  mengetahui dan  memahami  bahwa  perjudian
merupakan  bagian  dari  perbuatan tindak pidana.
b)  Membentuk  tim  pengawasan  untuk mengawasi  tempat  atau  area  yang dijadikan  lading  dalam  perjudian serta  melakukan  patroli,  penjagaan dan pengawasan terhadap
masyarakat  yang  dibantu  dengan Bhabinkamtibmas sebagaimana tertuang  dalam  pasal  1  angka  4 Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dan  di  awasi  kembali  oleh  pihak Kepolisian  Sektor  (POLSEK)  yang berada di wilayah Kecamatan
khususnya di Kabupaten Buleleng.
c)  Memperkuat Iman dan Takwa kehadapan  Tuhan  Yang  Maha  Esa berdasarkan keyakinan maupun agama  dengan  cara  beryadnya secara  tulus  iklas  tanpa  pambrih guna  untuk  memperoleh  panjang umur,  kebugaran,  jasmani,  dan rohani  yang  patut  dilakukan  dan ditingkatkan secara terus menurus. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan  berdasarkan  dari  hasil wawancara  yang  telah  didapatkan  pada pihak  kepolisian  dalam  hal  ini  selaku penyidik  sebagaimana  tertuang  dalam pasal  1  angka  1  KUHAP juncto pasal  1 angka 10 UURI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  RI,  bahwa  upaya penyidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung  ayam (tajen) di  Kabupaten Buleleng  pada  proses  hukum  yang dikenakan  terhadap  tersangka  tindak pidana  perjudian  sabung  ayam (tajen) belum dapat dinyatakan sempurna mengingat  penyelenggaraan  perjudian sabung ayam (tajen)
secara keseluruhannya  belum  dapat  diketahui oleh pihak aparatur penegak hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dipaparkan  dalam  penelitian  dan pembahasan  maka  terdapat  simpulan sebagai berikut.
1.  Implementasi  pasal  303  KUHP juncto pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang  Penertiban  Perjudian  terhadap perjudian  sabung  ayam (tajen) di Kabupaten  Buleleng,  belum  dapat dinyatakan  berjalan  secara  efektif, karena  adanya  aparat  penegak  hukum yang belum dinilai tegas dalam
bertindak,  dan  kurang  perhatiannya kepada masyarakat.
2.  Upaya penyidik dalam mencegah
terjadinya  tindak  pidana  perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen)
di Kabupaten Buleleng terdapat 2 upaya efektif seperti upaya represif, melakukan Pembubaran terhadap penyelenggaraan perjudian sabung ayam (tajen) ,  melakukan  penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung  ayam (tajen) serta  didukung dengan minimal 2 alat bukti. Sedangkan upaya preventif, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, membentuk  tim  pengawasan  untuk patroli pada tempat atau area perjudian dan  memperkuat  Iman  dan  Takwa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa.

## SARAN
Adapun  saran  yang  diberikan  oleh peneliti  dari  permasalahan  di  atas  yaitu sebagai berikut.
1.  Satuan  Resrim  dan  Kriminal  Polres Buleleng dalam hal ini selaku penyelidik dan  penyidik  harus  lebih  tegas  lagi dalam menangani perkara tindak pidana perjudian serta berikanlah upaya efektif yang dapat mencegah terjadinya
penyelenggaraan perjudian sabung ayam (tajen) di masyarakat.
2.  Kejaksaan Negeri Buleleng pada bidang tindak  pidana  umum  dalam  hal  ini selaku  penuntut  umum  harus  lebih
tegas lagi dalam menindaklanjuti berkas perkara  tindak  pidana  perjudian  pada perjudian  sabung  ayam (tajen) yang belum dapat dinyatakan lengkap sebagaimana berkas yang dilimpahkan oleh  pihak  kepolisian  dalam  hal  ini selaku penyidik
3.  Majelis  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  1  B,  dalam  hal  ini selaku dewan kehormatan dalam memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan,  harus  lebih  tegas  dalam memberikan  ancaman  maupun  sanksi pidana  guna  untuk  memberikan  efek jera  terhadap  terdakwa  tindak  pidana perjudian  sabung  ayam (tajen) agar tidak adanya kasus yang terulang.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Anwar,  Y,  Adang.  2013. Kriminologi . Bandung. PT Refika Aditama. Alit.  2017. Tajen  Sabung  Ayam  Khas  Bali Dari Berbagai Perspektif . Denpasar. Pustaka Bali Post.
Friedman,  Lawrence  Meir.  2011.  Sistem Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial. Bandung: Nusa Media.
Moeljatno.  2014.  Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana Edisi Baru, Cetakan. 31. Jakarta: Bumi Aksara. Mertha,  Ketut,  I.  2010.  Politik  Kriminal Dalam  Penanggulangan  Tajen (Sambung Ayam) di Bali. Denpasar.  Udayana  University Press. Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum  Dalam  Praktek.  Jakarta: Sinar Grafika Asiawan, Y, I, G, Dkk. 2020. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian  Balap  Liar  di  Kota Denpasar. Jurnal Konstruksi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia.  1(1). XXXX.
Zainudin,  Ali.  2011.  Metode  Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Ardianto,  D,  F.  2021.  Tindak  Pidana  Judi Dalam  Kajian  Hukum  Pidana Indonesia.  Dinamika.  Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang. 27 (14). 2745-9829.
Prang,  M,  G.  2019.  Pertanggungjawaban
Pelaku Tindak Pidana Judi Sabung Ayam. Lex Crime. VIII (7). Siregar,  HM.  2014.  Analisis  Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. Pranata Hukum. Fakultas Hukum,
Universitas  Bandar  Lampung,  Jl. ZA  Pagar  Alam  No.26  Labuhan Ratu Bandar Lampung. 9(1).
Sumadi,  K.  2013.  Upaya  Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  (Crime Prevetion)  Tajen  oleh  Kepolisian Resort  Buleleng  (Suatu  Tinjauan Kriminologi). Kertha Widya, Jurnal Hukum. 1 (1).
Triyasa, D, K, dan Dkk. 2018. Mengungkap Masuknya  Uang  Tajen  Sebagai
Sumber  Dana  Piodalan  Dadia (Studi Kasus pada Dadia Nyoman Gampil Dusun Pasek Desa Pakraman  Tajun).  JIMAT  (Jurnal
Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi). Program  Studi  S1  Akuntansi, Jurusan  Ekonomi  dan  Akuntansi, Universitas  Pendidikan  Ganesha, Singaraja, Indonesia. 9 (2). 2614- 1930.

## SKRIPSI/TENSIS
Yuliartini,  Rai  Ni  Putu.  2014.  Kajian
Kriminologis Anak Dalam
Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota Singaraja  Bali  (Tesis),  Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar. PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana
Undang  Nomor  7  Tahun  1974  Tentang
Penertiban Perjudian (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1974 Nomor 54).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia  Undang-Undang  Nomor  16
Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia
Undang  Undang  Nomor48  Tahun  2009 tentang Kekuasan kehakiman Peraturan  Pemerintah  RI  No.  58  Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan  Pemerintah  No  27  Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara
Republik  Indonesia  No  14  Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan  Kepolisan  Negara  Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja pada  Tingkat  Kepolisian  Resor  dan Kepolisian Sektor.