## Amanna Gappa

## Perspektif Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran atas Perluasan Tindakan Operasi
Sheila Febriana Ngiti Sasmita * , Sabir Alwy, Muji Iswanty
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: sheila_sasmita@yahoo.com

## Abstract:
Protection and law enforcement in the medical field in Indonesia has yet to be optimal. The various medical dispute cases that have occurred and been exposed in multiple media are only a small number of cases, the tip of the iceberg. This study aims to determine the legal perspective of approval for medical action on the expansion of surgery. This study uses a normative legal research method using a statutory approach. Research data were analyzed  by  descriptive  qualitative.  The  study  results  indicate  that  the  implementation  of  medical  action consent in expanding operations in public hospitals must be carried out according to professional standards and  standard  operating  procedures.  Regarding  the  legal  protection  of  doctors  in  the  event  of  a  dispute  case related to the approval of medical action in the expansion of operations in public hospitals, it is carried out in several  ways,  such  as  by  constantly  applying  minimum  service  standards,  standard  operating  procedures, credentialing processes, and prudence and accuracy in work. If a dispute occurs, dispute resolution is carried out by prioritizing kinship through negotiations between the hospital and the patient.
Keywords: Doctor; Health Law; malpractice; Patient

## Abstrak:
Perlindungan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  medik  di  Indonesia  belum  optimal.  Beragam  kasus  sengketa medik  yang  terjadi  dan  dieskpos  di  berbagai  media  hanyalah  merupakan  sebagian  kecil  kasus,  puncak  dari gunung  es  (iceberg).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perspektif  hukum  persetujuan  tindakan kedokteran  atas  perluasan  tindakan  operasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penlitian  hukum  normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi  di  rumah  sakit  umum  harus  dilakukan  sesuai  standar  profesi  dan  standar  operasional  prosedur. Mengenai  perlindungan  hukum  dokter  dalam  hal  terjadinya  kasus  sengketa  terkait  persetujuan  tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti dengan  senantiasa  menerapkan  Standar  pelayanan  minimal,  standar  prosedur  operasional,  proses  kredensial serta kehati-hatian dan ketelitian dalam bekerja. Jika terjadi sengketa, penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan kekeluargaan melalui negosiasi antara pihak rumah sakit dengan pasien.
Kata Kunci: Dokter; Hukum Kesehatan; Malpraktik; Pasien

## 1. Pendahuluan
Dalam  jasa  pelayanan  kesehatan,  keselamatan  pasien,  dokter  selalu  menjadikan  hal tersebut sebagai prioritas dalam menjalankan tugas profesi (“ aegroti salux lex suprema” ). Keselamatan  pasien  merupakan  kewajiban  dari  profesinya  sesuai  Sumpah Hippocrates. 1 Dokter  dengan  berbekal  perangkat  keilmuan  profesinya  memiliki
1 Widodo  Tresno  Novianto.  (2017). Sengketa  Medik.  Pergulatan  Hukum  Dalam  Menentukan  Unsur Kelalaian Medik . Surakarta: UNS Press, hlm. 1-3.
karakteristik unik dan khas. Keunikan dan kekhasan dari profesi dokter yaitu adanya pembenaran  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  dokter  yaitu  dokter  diperkenankan melakukan  berbagai  tindakan  medik  terhadap  pasien  dalam  upayanya  untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan manusia. Dasar utama dokter dakan melakukan  tindakan  medis  terhadap  pasien  adalah  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi kedokteran, pendidikan dan pelatihan yang dijalaninya sehingga memiliki kompetensi dalam  bidang  kedokteran.  Semua  pengetahuan  dan  kompetensi  yang  dimilikinya harus  senantiasa  dipertahankan,  diperbaharui  dan  ditingkatkan  seiring  dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. 2
Kompetensi  dokter  harus  senantiasa  disesuaikan  serta  ditingkatkan  seiring  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  terutama  di  bidang  kedokteran. 3 Kemampuan komunikasi efektif ini meliputi kemampuan dokter untuk berkomunikasi dengan pihak pasien, komunikasi dengan mitra dan rekan kerjanya serta kemampuan berkomunikasi  dengan  masyarakat.  Kemampuan  komunikasi  dokter  dengan  pasien sangat  mempengaruhi  pola  hubungan  dan  tingkat  kepercayaan  pasien  dan  keluarga pasien. 4 Berbagai  permasalahan  dalam  dunia  kedokteran  dapat  terjadi  akibat kegagalan berkomunikasi dengan baik antara dokter dan pasien. Salah satu penyebab terjadinya dugaan malpraktik yang paling sering adalah kurangnya komunikasi antara dokter  dan  pasien.  Efektivitas  komunikasi  antara  dokter  dengan  pasien  berperan memberikan sumbangsih yang lebih baik pada kesehatan, kenyamanan pasien, tingkat kepuasan  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  diperoleh,  dan  bisa  mencegah  risiko perselisihan ataupun sengketa medis antara dokter dan pasien. 5
Dalam  upaya  untuk  penegakan  diagnosis  kerja  dan  pemberian  terapi  biasanya memerlukan berbagai tindakan medik, baik yang sifatnya tindakan sederhana maupun tindakan-tindakan  rumit.  Pola  komunikasi  dokter  dan  pasien  sudah  terbentuk  sejak awal  pasien  bertemu  dengan  dokter  tersebut  dan  berjalan  dengan  semakin  intens ketika dokter akan melakukan suatu tindakan medis kepada pasien. Tindakan medis ini  umumnya  dirasa  menyakitkan  atau  tidak  menyenangkan,  menimbulkan ketidaknyamanan dan menakutkan pasien. Tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter tersebut harus didahului dengan persetujuan pasien dan atau keluarga pasien terhadap  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan,  setelah  pasien  dan  atau  keluarganya menerima penjelasan secara menyeluruh dari dokter.
Persetujuan  baik  secara  lisan  maupun  tulisan  yang  diberikan  oleh  pasien  dan  atau keluarganya dengan berdasarkan pertimbangan matang dari informasi dan penjelasan yang  diperolehnya  mengenai  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter  disebut dengan Informed  Consent . Informed  consent dan  tindakan  medis  saling  berhubungan erat, hubungan tersebut dapat dinarasikan yaitu informed consent merupakan salah satu komponen  utama  yang  akan  mendukung  tindakan  medis  tersebut.  Persetujuan  yang
2 Astuti . (2009). Kedudukan  Hukum  Rekam  Medis  dan  Informed  Consent  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Kasus Malpraktik , Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1.
3 Konsil Kedokteran Indonesia. (2002). Standar Kompetensi Dokter Indonesia , Jakarta, hlm. 5.
4 M Fakih dan Yulia Kusuma Wardani. "Analisis Hukum Terhadap Perluasan Tindakan Kedokteran Yang Dilakukan Dokter Terhadap Pasien." Pactum Law Journal 2, no. 3 (2019): 735-749.
5 Muji  Iswanty,  Abdul  Razak,  Slamet  Sampurno,  dan  Hamzah  Halim.  "Maladministration  as  Doctor Medical  Malpractice:  A  Health  Law  Perspective  in  Indonesia." Journal  of  Law  Policy  &  Globalization 67 (2017): 167.
diberikan secara sadar dan sukarela oleh pasien dan atau keluarga pasien baik secara lisan maupun dengan memberikan tanda tangan pada lembaran persetujuan tindakan medik merupakan salah satu dari dua syarat subjektif sahnya suatu perjanjian dengan pasien,  persetujuan  ini  yang  harus  memenuhi  minimal  tiga  unsur  yaitu  keterbukaan informasi  yang  diberikan  oleh  dokter,  kompetensi  pasien  dan  atau  keluarga  pasien dalam memberikan persetujuan dan bersifat sukarela (tanpa paksaan/tekanan) dalam memberikan persetujuan. Dalam hal ini informed consent berfungsi sebagai perjanjian, yang  dimaksud  adalah  perjanjian  untuk  melakukan  tindakan  medis  antara  dokter dengan pasien. 6
Pada praktiknya, salah satu jenis tindakan medik yang umum dilakukan oleh dokter dalam layanan kesehatan adalah tindakan pembedahan (operasi). Tindakan bedah ini merupakan tindakan medik yang bersifat tindakan invasif, yaitu tindakan medis yang dapat  langsung  mempengaruhi  keutuhan  jaringan  tubuh  pasien,  yaitu  membuka bagian  tubuh  manusia  (membuat  luka  terbuka)  dengan  menggunakan  pisau  bedah. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290/MENKES/PER/ III/2008  tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  menyebutkan  bahwa  operasi merupakan  tindakan  medis  yang  berisiko  tinggi,  yang  berdasarkan  tingkat probabilitasnya  dapat  menyebabkan  kematian  atau  kecacatan. Informed  consent wajib dilakukan oleh dokter dan atau dokter gigi sebelum suatu tindakan operasi, dan harus dalam  bentuk  pernyataan  persetujuan  secara  tertulis  oleh  pasien  dan  atau  keluarga pasien  yang  akan  dioperasi  tersebut.  Tindakan  operasi  ini  apabila  tidak  didahului dengan informed  consent dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  penganiayaan berdasarkan KUH Pidana.
Perluasan  tindakan  operasi  merupakan  tindakan  medis  tambahan  selain  yang diperjanjikan di awal persetujuan, yang dilakukan oleh dokter karena diketemukannya suatu penyakit baru di luar diagnosa dokter sebelumnya. Perluasan tindakan medis ini diputuskan untuk dilakukan oleh dokter berdasarkan dua alasan yang pertama, yaitu perluasan yang dilakukan apabila terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran  dalam  hal  ini  apabila  pada  tahapan    diagnosis  yang  ditegakkan berdasarkan  anamnesis (pemeriksaan  awal  baik  secara  fisik  dan  lisan)  dokter  telah menemukan  indikasi  harus  dilakukan  perluasan  tindakan  kedokteran  nantinya khususnya sebelum pembedahan medis utama (penyakit utama yang mau dioperasi); dan  alasan  kedua  yaitu  perluasan  tindakan  kedokteran  yang  tidak  terindikasi sebelumnya, pada awal pemeriksaan dokter tidak mendapatkan adanya kemungkinan perluasan  tindakan  kedokteran  atau  indikasi  tindakan  perluasan  operasi  ditemukan oleh dokter pada saat pembedahan medis dilakukan. 7
Tindakan  perluasan  operasi  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  antara  lain  kasus  di Tangerang, pasien dengan diagnosa usus turun (hernia), pada saat operasi dilakukan kandung  kencing  pasien  terkena,  sehingga  operasi  diperluas  dengan  penambahan tindakan  di  kandung  kencing  pasien.  Kasus  lain  yang  pernah  terjadi  di  Yogyakarta, pasien  di  diagnose  dengan  kecurigaan  tumor  di  rahim,  ternyata  pada  saat  operasi ditemukan tumornya di ginjal, sehingga tindakan diperluas hingga ke ginjal. Perluasan
6 Dhita  Annisa  Wahyudi.  "Analisis  Informed  Consent  Terhadap  Perlindungan  Hukum  Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung." Res Nullius Law Journal 2, no. 1 (2020): 62-75.
7 Reza  Aulia  Hakim,  Achmad  Busro,  dan  Dewi  Hendrawati.  "Tanggung  Jawab  Dokter  Terkait Persetujuan  Tindakan  Medis  (Informed  Consent)  pada  Korban  Kecelakaan  dalam  Kondisi  Tidak  Sadar (Studi Permenkes Nomor 290/MEN.KES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran)." Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1-15.
tindakan  operasi  juga  pernah  terjadi  di  Kutai  Timur  yaitu,  pada  kasus  kecelakaan, pasien  denga  cedera  pada  limpa,  dimana  pada  awalnya  dokter  merencanakan tindakan  penjahitan  limpa,  ternyata  pada  saat  operasi  berjalan,  dokter  memutuskan tindakan  penjahitan  limpa  tidak  cukup,  sehingga  dilakukan  perluasan  tindakan operasi menjadi pengangkatan limpa.
Tindakan  perluasan  operasi  ini  dapat  menimbulkan  masalah  baik  bagi  pasien  dan keluarganya  maupun  dokter  pelaksana  tindakan  tersebut.  Dokter  dalam  kasus perluasan  tindakan  operasi  berada  dalam  situasi  dimana  harus  membuat  keputusan segera guna menyelamatkan nyawa pasien. Pasien yang dioperasi ini umumnya dalam keadaan  tidak  sadar,  sehingga  untuk  mendapatkan  persetujuan  langsung  tidaklah mungkin  dapat  terjadi.  Bagi  keluarga  pasien  pun  juga  mengalami  masalah,  karena umumnya pada saat perluasan tindakan operasi, keadaan pasien dalam kondisi kritis, sehingga  keluarga  pasien  berada  dalam  kondisi  psikologi  yang  terdesak  dan  sulit untuk  membuat  keputusan  dengan  pertimbangan  matang  atau  dalam  kasus  dimana keluarga pasien tidak ada di rumah sakit. Perluasan tindakan operasi ini jika berhasil dilakukan  dengan  baik  umumnya  tidak  akan  mendatangkan  masalah  ataupun gugatan medik akibat dugaan adanya kelalaian kesalahan dokter, tetapi jika perluasan tindakan  operasi  ini  menyebabkan  kematian  ataupun  kecacatan  pada  pasien,  dapat timbul sengketa medik antara dokter dengan pasien dan keluarganya. 8
Praktik  kedokteran  saat  ini,  banyak  menghadapi  kendala,  salah  satu  yang  sering terjadi  adalah  malpraktik  medis.  Belum  adanya  peraturan  perundang-undangan (hukum  normatif)  yang  mengatur  tentang  malpraktik  medis  sehingga  menyebabkan malpraktik medis sulit dibuktikan. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian baik bagi korban  maupun  bagi  dokter  dan  tenaga  kesehatan  lainnya.  Dugaan  malraktik  medis tersebut  juga  merugikan  pihak  tenaga  kesehatan,  karena  belum  adanya  ketentuan yang  jelas  bagaimana  kriteria  perlakuan  medis  yang  dinyatakan  sebagai  malpraktik medis.  Dalam  praktik  sehari-hari  banyak  sekali  hal-hal  dan  persoalan  yang  dapat diajukan  sebagai  dugaan  malpraktik,  antara  lain  salah  diagnosis  atau  keterlambatan diagnosis  pasti  karena  kurang  lengkapnya  pemeriksaan,  pemberian  terapi  yang kurang  tepat  atau  sudah  ketinggalan  zaman,  kesalahan  teknis  pada  saat  melakukan pembedahan,  salah  pemberian  dosis  obat,  salah  metode  tes  atau  pengobatan  yang diberikan,  pemberian  perawatan  yang  tidak  tepat,  kelalaian  dalam  pemantauan  dan follow up pasien, kegagalan komunikasi, serta kegagalan peralatan. 9
Perlindungan  dan  penegakan  hukum  terutama  dalam  bidang  medik  kesehatan  di Indonesia  masih  sangat  kurang.  Kasus-kasus  sengketa  medik  yang  terjadi  dan dieskpos  di  berbagai  media  hanyalah  merupakan  sebagian  kecil  kasus,  puncak  dari gunung  es  ( iceberg )  dari  yang  sesungguhnya  terjadi  di  masyarakat.  Masyarakat  pada umumnya  masih  kurang  memahami  bahwa  terdapat  berbagai  faktor  yang mempengaruhi hasil dari upaya medis yang dilakukan oleh dokter, misalnya kondisi fisik, daya tahan tubuh, stadium derajat berat ringannya penyakit, kualitas obat-obatan serta kepatuhan dan ketaatan pasien untuk menaati nasihat medis dari dokter. Faktor- faktor ini dapat menyebabkan berbagai upaya medis maksimal yang terbaik sekalipun tidak dapat memberikan hasil maksimal dalam kesembuhan pasien. Hasil dari upaya
8 Wahyu  Andrianto  dan  Djarot  Dimas  Achmad.  "Pola  Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit  Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 4 (2019): 908-922.
9 Hanafiah, M. J, (2013). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, hlm. 97.
medis  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  ini  penuh  dengan  ketidakpastian ( uncertainty ) dan tidak dapat diperhitungkan pasti secara matematik. 10
Negara  telah  menegaskan  perlindungan  bagi  dokter  dalam  pelaksanaan  profesinya yaitu  melalui  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran, Pasal  50  berbunyi  “Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran mempunyai  hak  memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional,”  sehingga  dokter sepatutnya  tidak  perlu  memiliki  ketakutan  yang  berlebihan  dalam  menghadapi permasalahan  sengketa  medis  dengan  pasien.  Hal  inilah  yang  menarik  perhatian peneliti,  untuk  mengetahui  apa  saja  dasar  hukum  pelaksanaan  persetujuan  tindakan kedokteran pada  perluasan  tindakan  operasi,  bagaimana  pelaksanaan  persetujuan tindakan kedokteran pada perluasan tindakan operasi, dan perlindungan hukum bagi dokter  berdasarkan  persetujuan  tindakan  kedokteran  dalam  perluasan  tindakan operasi.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan. 11 Data  yang  dianalisis  secara  kualitatif  akan dikemukakan  dalam  bentuk  uraian  secara  sistmatis  dengan  menjelaskan  hubungan antara  berbagai  jenis  data,  selanjutnya  semua  data  diseleksi  dan  diolah  kemudian dinyatakan secara deskriptif.

## 3. Implementasi  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  Pada Perluasan Tindakan Operasi di Rumah Sakit Umum
Persetujuan  tindakan  kedokteran  dapat  diberikan  oleh  pasien  dan  keluarganya  baik secara  lisan  maupun  secara  tertulis  dalam  formulir  khusus  mengenai  Persetujuan Tindakan  Kedokteran.  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  yang  diberikan  secara  lisan hanya  untuk  tindakan-tindakan  kecil  yang  tidak  berisiko  tinggi.  Tindakan  yang berisiko tinggi dan bersifat invasif harus mendapat persetujuan dari pasien dan atau keluarga  pasien  secara  tertulis  yang  tertuang  dalam  formulir  yang  disediakan  oleh pihak rumah sakit. 12 Tindakan operasi termasuk dalam tindakan yang berisiko tinggi dan  bersifat  invasif  karena  dapat  mempengaruhi  keutuhan  jaringa  tubuh,  sehingga dalam  pelaksanaannya  sebelum  tindakan  operasi  dokter  harus  mendapatkan persetujuan  dari  pasien  dan  atau  keluarga  pasien  secara  tertulis,  yaitu  dengan memberikan  tanda  tangan  disertai  identitas  lengkap  dalam  formulir  Persetujuan Tindakan  Kedokteran  bagi  yang  memiliki  kemampuan  baca-tulis,  sedangkan  bagi yang tidak memiliki kemampuan baca-tulis, dilakukan dengan membubuhkan cap jari.
10 Raden Roro Anja Eutheriana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medik." Dentika: Dental Journal 19, no. 2 (2016): 168-173.
11 Bambang  Sunggono.  (2001). Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, hlm. 195-196
12 Asri Tadda, Indar, dan Amir Ilyas. "Tinjauan Hukum Eksistensi Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) Dalam Penyelesaian Sengketa Medik." Jurnal Ilmiah Ecosystem 22, no. 1 (2022): 120-135.
Penelitian  ini  juga  mendapatkan  hasil  bahwa  seluruh  responden  baik  dokter-dokter pelaksana  tindakan  maupun  direktur  rumah  sakit  telah  mengetahui  dan  memahami sepenuhnya  bahwa  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  merupakan  hak  pasien  dan tanggung  jawab  dokter  yang  harus  dipernuhi.  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  ini merupakan kompenen inti yang menjadi pengangan bagi dokter dalam melaksanakan tindakan operasi. Persetujuan Tindakan Kedokteran yang diberikan kepada pasien dan keluarganya akan dapat dipahami dan dimengerti oleh pasien dan atau keluarganya yang kemudian memberikan persetujuan mengenai tindakan tersebut sehingga dokter pelaksana tindakan akan merasa tenang dan aman dalam melakukan tindakan operasi tersebut.
Pemberian  penjelasan  sebelum  pemberian  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  dapat diberikan  oleh  dokter  yang  merawat  pasien  atau  salah  satu  dokter  dari  tim  dokter yang  merawatnya.  Penjelasan  yang  diberikan  oleh  dokter  tergantung  pada  kondisi pasien  pada  saat  itu  dan  jenis  tindakan  yang  akan  dilakukan.  Tindakan  operasi merupakan  suatu  tindakan  yang  memiliki  risiko  tinggi,  sehingga  harus  memperoleh persetujuan  tertulis  yang  ditandatangani  oleh  pihak  yang  berhak  memberikan persetujuan.  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  bukan  hanya  sekedar  mendapatkan formulir  persetujuan  tindakan  yang  ditanda  tangani  oleh  pasien  atau  keluarganya tetapi  merupakan  sebuah  proses  komunikasi  intensif  untuk  mencapai  sebuah kesamaan  persepsi  tetang  dapat  tidaknya  dilakukan  suatu  tindakan,  pengobatan, perawatan  medis.  Jadi informed  Consent adalah  sebuah  proses  bukan  hanya  sekedar mendapatkan tandatangan lembar persetujuan tindakan
Penjelasan  tersebut  diberikan  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  kecurangan  yang dilakukan  oleh  pihak  penyedia  jasa  kesehatan  dan  sekaligus  juga  dapat  menjadi perlindungan bagi pihak penyedia jasa kesehatan, khususnya bagi dokter, yang telah memberikan  pelayanan  kesehatan  (tindakan  operasi)  sesuai  dengan  standar  profesi dan standar operasional yang berlaku. Penjelasan ini diberikan sesuai hasil diagnosis dokter,  kemudian  setelah  pasien  memberikan  persetujuan  atas  tindakan  kedokteran, maka  dilakukanlah  tindakan  operasi.  Sebaliknya,  jika  tindakan  operasi  dilakukan tanpa persetujuan pasien maka dokter justru dapat dituntut atas dasar penganiayaan (Pasal 351 KUH Pidana).
Azrul  Azwar  mengemukakan  ada  lima  hal  yang  pentingnya infomed  consent bagi dokter, kelima hal tersebut adalah: 13
a. Dapat  membatu  kelancaran  tindakan  kedokteran,  dengan  menyampaikan informasi  kepada  pasien  mengenai  penyakit,  terapi,  keuntungan,  resiko  dan lain-lain  dari  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  maka  terjalin  baik  antara dokter dan pasien. Pasien juga akan dapat menentukan hal yang terbaik dengan landasan  informasi  dokter  tadi,  sehingga  tindakan-tindakan  medis  pun  akan lancar  dijalankan  oleh  kedua  belah  pihak  karena  keduanya  telah  memahami kegunaan semua tindakan medis itu.
b. Dapat  mengurangi  timbulnya  akibat  sampingan  dan  komplikasi.  Dengan penyampaian informasi yang baik akan memberikan dampak yang baik dalam komunikasi dokter pasien terutama dalam menetapkan terapi
13 Azrul  Azwar.  (1991). Latar  Belakang  Pentingnya  Informed  Consent  bagi  Dokter ,  Jakarta:  Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 6-7.
c. Dapat  mempercepat  proses  pemulihan  dan  penyembuhan  penyakit.  Sama halnya dengan kelancaran tindakan, maka sebagian akibat adanya pengetahuan dan  pemahaman  yang  cukup  dari  pasien  terhadap  tindakan  kedokteran  yang akan dilakukan, maka proses pemulihan dan penyembuhan penyakit akan lebih cepat.
d. Dapat  meningkatkan  mutu  pelayanan.  Keberhasilan  meningkatkan  mutu pelayanan  di  sini  adalah  sebagai  akibat  dari  lancarnya  tindakan  kedokteran, berkurangnya  akibat  sampingan  dan  kompilasi  serta  sepatnya  proses pemulihan  dan  penyembuhan  penyakit.  Keadaan  seperti  ini  jelas  akan menguntungkan pihak dokter.
e. Dapat  melindungi  dokter  dari  kemungkinan  tuntutan  hukum.  Perlindungan yang  dimaksud  adalah  apabila  di  satu  pihak,  tindakan  dokter  yang  dilakukan memang  tidak  menimbulkan  masalah  apa  pun,  dan  di  lain  pihak,  jika  masih terjadi masalah, misalnya akibat sampingan dan atau komplikasi yang tidak ada hubungannya  dengan  kelalaian  dan  ataupun  kesalahan  tindakan.  Timbulnya masalah tersebut semata-mata hanya karena berlakunya prinsip ketidakpastian hasil  dari  setiap  tindakan  kedokteran/medis.  Dengan  perkataan  lain,  semua tindakan  kedokteran  yang  dilakukan  memang  telah  sesuai  dengan  standar pelayanan profesi.
Informed  consent sangat  dibutuhkan  dalam  tindakan  medik  karena  memiliki  dimensi hukumnya.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terdapat  beberapa  Pasal yang mengatur penghapusan hukuman terhadap pelaku tindak pidana seperti Pasal 44 (sakit jiwa), Pasal 48 (unsur paksaan), Pasal 49 (membela diri karena terpaksa), Pasal 50 (melaksanakan  ketentuan  undang-undang)  dan  Pasal  51  (  melaksanakan  perintah jabatan  sah).  Hukum  yang  berlaku  umum  ini  tetap  berlaku  juga  bagi  profesi kedokteran.  Namun  masih  terdapat  faktor-fakor  khusus  yang  berlaku  untuk  profesi medis yang tidak dijumpai dalam hukum yang berlaku umum, seperti : 14
a. Risk  of  treatment :  resiko  inheren,  reaksi  alergi,  komplikasi  dalam  tubuh  pasien. Dalam  tindakan  medis  tertentu  (operasi,  pemberian  obat)  selalu  ada  resiko melekat  ( inherent  risk  of  treatment ).  Dokter  sudah  bertindak  hati-hati  dan memenuhi  standar  praktik  profesi  medis  dan  informed  consent,  namun  efek samping (risiko) tetap terjadi. Dalam situasi ini dokter tidak dipersalahkan. Sama halnya  dengan  bila  terjadi  reaksi  alergi  yang  tidak  dapat  diperkirakan sebelumnya.
b. Medical  accident  or  misadventure (kecelakaan  tindakan  medis)  yang  sama  sekali tidak dapat diduga dan bukan merupakan tujuan tindakan.
c. Non-negligent  error  of  judgment (kekeliruan  penilaian  klinik).  Dalam  situasi  ini selalu  berlaku  adagium  dalam  ilmu  hukum  yaitu errare  humanum  est (Latin), artinya kesalahan itu manusiawi. Dan doktrin lain yang berlaku juga dalam ilmu kedokteran yaitu respectable minority rule , artinya seorang dokter tidak dianggap melakukan kelalaian jika ia memilih salah satu (dari sekian banyak) metode/cara pengobatan yang lazim/diakui dalam dunia kedokteran.
14 Dionisius  Felenditi.  "Penegakan  Otonomi  Pasien  Melalui  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Informed Consent)." Jurnal Biomedik 1, no. 1 (2009): 36-37.
d. Volenti  non  fit  inura .  Doktrin  ini  berdasarkan  pandangan  bahwa  bila  seseorang telah mengetahui bahwa ada resiko dan secara suka rela bersedia menanggung resiko  tersebut,  jika  kemudian  resiko  itu  benar  terjadi,  ia  tidak  lagi  dapat menuntut ( he who willingly undertakes a risk cannot afterwards complains ). Contoh di bidang olahraga yang tergolong keras seperti tinju, bela diri, terjun payung, dan sebagainya.  Dalam  dunia  kedokteran  seperti  beberapa  operasi  yang mengandung  resiko  yang  sangat  tinggi  yaitu  cangkok  ginjal  dari  donor  hidup. Resiko  ini  melekat  pada  donor  dan  resipiens,  dan  bila  resiko  ini  terjadi  dokter tidak mungkin dituntut.
e. Contributory  negligence ,  yaitu  sikap  tindak  yang  tidak  wajar  dari  pihak  pasien, yang  mengakibatkan  kerugian  atau  cidera  pada  dirinya,  tanpa  memandang apakah  pada  pihak  dokter  terdapat  pula  kelalaian  atau  tidak.  Doktrin  ini  juga tidak  memandang  apakah  sikap  tindak  pasien  itu  sengaja  atau  tidak,  dan  ini menjadi dasar peniadaan/penghapusan hukuman pada pihak dokter. Misalnya pasien berkeras pulang ke rumah setelah operasi padahal belum diizinkan oleh dokter.  Kelalaian  dari  pihak  pasien  seberapa  kecilpun,  dapat  menjadi  alasan penghapusan/peniadaan hukuman pada pihak dokter.
Perluasan tindakan operasi merupakan tindakan medis tambahan yang dilakukan oleh dokter  karena  diketemukannya  suatu  penyakit  baru  di  luar  diagnosa  dokter sebelumnya.  Perluasan  tindakan  operasi  ini  dapat  dilakukan  berdasarkan  dua  hal yaitu  pertama,  perluasan  yang  dilakukan  apabila  terdapat  indikasi  kemungkinan perluasan  tindakan  kedokteran  yang  telah  ditemukan  indikasi  harus  dilakukan perluasan  tindakan  kedokteran  nantinya  khususnya  sebelum  pembedahan  medis utama (penyakit utama yang mau dioperasi) pada pemeriksaan awal yang dilakukan oleh dokter tersebut; dan hal kedua adalah perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat  indikasi  sebelumnya,  pada  awal  pemeriksaan  dokter  tidak  menemukan adanya  kemungkinan  untuk  dilakukannya  perluasan  tindakan  kedokteran  atau ditemukannya indikasi perluasan tindakan kedokteran pada saat pembedahan medis dilakukan. 15
Tak jarang, proses operasi dalam praktiknya tidak sesuai dengan yaang direncanakan sebelum operasi, misalnya ketika dokter perlu melakukan tindakan operasi tambahan yang  mana  tindakan  ini  tak  tercantum  pada  saat  pasien  memberikan  persetujuan tindakan  kedokteran  dan/atau  tidak  dijelaskan  kepada  pasien  sebelumnya.  Hal  ini merupakan dasar kedua perlunya suatu perluasan tindakan operasi. Namun demikian, perluasan  tindakan  operasi  ini  wajib  dilakukan,  jika  tidak,  malah  dianggap  sengaja mengabaikan dan karenanya dapat menyebabkan cacat badan atau mengancam nyawa pasien sehingga dapat dijerat dengan Pasal 304 jo . Pasal 306 jo. Pasal 531 KUH Pidana. Pengecualian  terhadap  persetujuan  tindakan  kedokteran  dalam  keadaan  gawat dan/atau darurat ini sesuai dengan asas hukum bahwa penyimpangan-penyimpangan atau  pengecualian-pengecualian  akan  memperkuat  berlakunya  asas  yang  bersifat umum  ( exeptio  probat  regulam,  de  uitzonderingen  bevestegen  de  regel ).  Sebagaimana  asas yang  dicetuskan  oleh  Aristoteles  bahwa  keadaan  darurat  tidak  mengenal  hukum ( necessitas  non  habet  legem )  maka  dalam  praktik  pelayanan  medis  dimungkinkan adanya  penyimpangan  terhadap  kaedah  hukum  tertentu  yang  tidak  dikenai  sanksi.
15 Hikmah  Yuli  Octavia,  Aulia  Yohana,  dan  Nur  Atika  Ramadhani.  "Tanggung  Gugat  Rumah  Sakit Atas Kesalahan Diagnosa Yang Dilakukan Oleh Dokter." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (2020): 36- 49.
Ada  beberapa  pelanggaran  hukum  yang  boleh  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu, yang  pada  prinsipnya  perbuatan-perbuatan  itu  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua, yaitu:
a. Perbuatan  yang  pada  hakikatnya  merupakan  pelanggaran  kaedah  hukum, tetapi  tidak  dikenakan  sanksi  karena  dibenarkan  atau  mempunyai  dasar pembenar  ( rechtvaardigingsground ).  Dalam  konteks  ini  perbuatan  pada hakikatnya  melanggar  kaedah  hukum  yang  dihalalkan.  Termasuk  perbuatan ini  adalah,  keadaan  darurat,  pembelaan  terpaksa,  ketentuan  undang-undang dan perintah jabatan.
b. Perbuatan  yang  pada  hakikatnya  merupakan  pelanggaran  kaedah  hukum, tetapi  tidak  dikenakan  sanksi  karena  si  pelaku  pelanggaran  dibebaskan  dari kesalahan  ( schuldopheffingsgrond ).  Perbuatan  ini  terjadi  karena  apa  yang dinamakan force majeur , overmacht atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan atau kekautan di luar kemampuan manusia.
Dalam  praktiknya,  dokter-dokter  yang  melakukan  tindakan  operasi  dan  berencana melakukan  perluasan  tindakan  operasi  tetap  memintakan  persetujuan  tindakan sebelum rencana perluasan tersebut dilakukan. Ada dua bentuk persetujuan tindakan yang  diberikan  kepada  keluarga  pasien.  Sebagian  dokter  melakukannya  dengan meminta  persetujuan  di  lembaran  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  yang  baru  dari dan  terpisah  dari  lembar  persetujuan  awal  yang  telah  ditandatangani  sebelumnya. Namun  ada  juga  dokter  yang  tetap  memakai  lembar  persetujuan  awal  yang  telah ditandatangani  sebelumnya  dengan  melakukan  penambahan  penjelasan  tindakan tersebut. 16
Dalam perjanjian sering terjadi pembuatan addendum khusus, selain addendum istilah yang  sering  digunakan  adalah  amandemen.  Makna  addendum  sendiri  adalah kontrak/perjanjian/klausul tambahan yang terpisah secara fisik namun masih melekat secara hukum pada kontrak utama. Addendum pada umumnya berisi ketentuan yang merubah,  memperbaiki,  atau  merinci  lebih  lanjut  isi  dari  suatu  perjanjian  (sebagai klausul  suplemen  dari  sebuah  perjanjian  induknya).  Hal  ini  penting  dilakukan  agar tidak ada pihak yang salah paham jika terjadi perubahan. Addendum muncul karena adanya  perubahan  dari  isi  perjanjian,  atau  karena  adanya  hal-hal  yang  belum  diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Terhadap hal-hal tersebut, para pihak  dapat  merundingkannya  lebih  lanjut  dalam  suatu  musyawarah,  dan  hasil kesepakatannya  itulah  yang  dituangkan  kedalam  addendum.  Pembuatan  addendum semacam ini lebih praktis ketimbang membuat perjanjian baru yang dapat memakan waktu  dan  biaya  tambahan.  Meskipun  ketika  membuat  surat  perjanjian  tidak dimasukan klausul mengenai addendum, hal tersebut tidak menyebabkan para pihak tidak  dapat  membuat addendum di  kemudian  hari  saat  perjanjian  tersebut dilaksanakan.  Para  pihak,  setiap  waktu,  masih  dapat  melakukan  perubahan  atau penambahan isi perjanjian melalui addendum sepanjang para pihak menyepakatinya.
16 Syamsul Rijal Muhlis, Indar Nambung, and Sabir Alwy. "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Medik Pasien dengan Rumah Sakit Melalui Jalur Mediasi." Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 5, no. 1 (2020): 31-40.
Addendum  sendiri  adalah  kontrak/perjanjian  berupa  pasal/klausul  tambahan  yang terpisah  secara  fisik  namun  masih  melekat  secara  hukum  pada  kontrak  utama,  ini merupakan  perjanjian  tambahan  karena  kesalahan  penulisan  ini  tetap  sah  di  mata hukum.  Kedua  belah  pihak  atau  lebih  yang  terlibat  dalam  surat  kontrak  tersebut paham  dan  sadar  mengenai  cara  untuk  mengubah  penulisan  dalam  perjanjian  ini, sehingga  dalam  mengubah  kata  atau  kalimat  pun  tetap  harus  berdasarkan  hukum. Secara  fisik  addendum  terpisah  dari  perjanjian  pokok,  namun  secara  hukum  suatu addendum  melekat  dan  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  perjanjian  utama. Dengan  demikian,  maka  dapat  dibuat  perjanjian  tambahan  terhadap  persetujuan tindakan  kedokteran  perihal  perluasan  tindakan  operasi  yang  dilakukan.  Namun demikian,  perlu  diperhatikan  bahwa  perjanjian  tambahan  tersebut  dapat  dilakukan asalkan ada kesepakatan dari pihak dokter dan pasien. Perjanjian tambahan ini tetap sah di mata hukum meskipun ketika membuat surat persetujuan tindakan kedokteran tidak dimasukan klausul mengenai perluasan tindakan operasi (dalam hal dilakukan perluasan  tindakan  operasi  yang  tidak  terindikasi  sebelumnya),  hal  tersebut  tidak menyebabkan para pihak tidak dapat membuat perjanjian tambahan atas persetujuan tindakan kedokteran di kemudian hari.
Jika terjadi perluasan tindakan operasi sebaiknya tidak dilakukan penambahan dalam persetujuan  tindakan  kedokteran  dengan  cara  mencoret  atau  membuat  catatan  di persetujuan tindakan kedokteran yang sebelumnya telah disetujui. Hal ini dikarenakan perubahan dengan cara ini dilakukan hanya berlaku untuk perubahan kecil atau minor dan  tidak  berpengaruh  terhadap  esensi  isi  surat  perjanjian.  Namun  demikian,  bukan berarti  perubahan  yang  dilakukan  dengan  cara  ini  lantas  menjadikan  perubahan tersebut  tidak  boleh  dilakukan.  Perlu  diperhatikan  asas  konsesualisme  dalam perjanjian  sehingga  asalkan  para  pihak  yang  bersangkutan  (dokter  dan  pasien) menghendaki  perubahan  dengan  cara  ini  maka  boleh  saja  dilakukan  perubahan dengan cara demikian.
Perlu ditekankan bahwa perubahan harus dilakukan di hadapan dokter, pasien dan/ atau  keluarga  pasien.  Dengan  tujuan  agar  bisa  menjamin  kebenaran  untuk mengesahkan  kembali  tanda  tangan  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  perubahan persetujuan  tindakan  kedokteran  tersebut.  Sekaligus  mengetahui  secara  mendetail lebih  kuat  mana  perjanjian  tulis  tangan  dengan  di  ketik.  Tanggal  perubahan  tetap harus  dicantumkan  agar  pihak  yang  berkaitan  mengetahui  bahwa  surat  perjanjian (persetujuan  tindakan  kedokteran)  tersebut  telah  diubah  pada  waktu  yang  telah dipastikan.

## 4. Perlindungan  Hukum  Dokter  dalam  Perluasan  Tindakan Operasi
Dalam  hubungan  dokter  dengan  pasien,  berlaku  asas-asas  hukum  yang  terkandung dalam  Undang-Undang  Praktek  Kedokteran,  yaitu  nilai  ilmiah,  manfaat,  keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan. Selain itu, ada beberapa asas lainnya yang  harus  dijadikan  pedoman  dan  acuan  mendasar  oleh  para  dokter  dalam melaksanakan transaksi terapeutik.
Terdapat empat asas dasar hukum kesehatan yang berlaku universal, yakni: 17
a. Sa science et sa conscience. Asas ini memberikan makna bahwa “ya ilmunya ya hati nuraninya” maksud dari pernyataan ini adalah bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaanya.
b. Aegroti  salus  lex  suprema. Asas  ini  memberikan  makna  bahwa  “keselamatan pasien  adalah  hukum  yang  tertinggi”  yaitu  tenaga  medik  harus  senantiasa mendahulukan keselamatan pasien diatas segala-galanya.
c. Deminimis  noncurat  lex .  Asas  ini  memberikan  makna  bahwa  “hukum  tidak mencampuri  hal-hal  sepele”,  hal  tersebut  terkait  dengan  kelalaian  yang dilakukan  oleh  tenaga  medik.  Selama  kelalaian  tersebut  tidak  berdampak merugikan pasien, maka hukum tidak akan menuntut.
d. Res ipsa loquitor. Asas ini memberikan makna bahwa “faktanya telah berbicara”, asas  ini  digunakan  pada  kasus-kasus  malpraktek  bidang  kedokteran  dimana kelalaian  yang  terjadi  tidak  perlu  pembuktian  lebih  lanjut,  karena  faktanya terlihat jelas.
Pada tataran praktis, masih terdapat problematika terkait perluasan tindakan operasi yang  dilakukan  oleh  dokter  di  beberapa  rumah  sakit  umum  di  Kabupaten  Kutai Timur. Pasien yang telah memberikan persetujuan sesudah diberikan penjelasan yang sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2004 jo. Pasal 7 ayat (3) Permenkes No.  290  Tahun  2008.  Dalam  penjelasan  tersebut,  dokter  telah  menjelaskan kemungkinan  dilakukan  perluasan  tindakan  operasi,  dan  pasien  dan/atau  keluarga telah  menyetujui  agar  operasi  dilakukan.  Realitas  dilapangan  ternyata  masih  ada beberapa  pasien  dan/atau  keluarganya  merasa  dirugikan  dengan  dilakukannya perluasan  tindakan  operasi.  Beberapa  pasien  dan/atau  keluarganya  tetap  tidak  puas terhadap  tindakan  medik  yang  dilakukan  ketika  terjadi  perluasan  tindakan  operasi dan  menuntut  keringanan  biaya.  Padahal  telah  dijelaskan  sebelumnya  mengenai kemungkinan  perluasan  tindakan  operasi,  kemudian  pasien  dan/atau  keluarganya telah  menyetujui  penjelasan  tersebut.  Ini  artinya,  pasien  dan/atau  keluarganya  pada dasarnya  telah  memberikan  persetujuan  jika  dilakukan  perluasan  tindakan  operasi. Persetujuan ini mencakup kesanggupan dan kesediaan untuk membayar segala biaya yang diperlukan akibat perluasan tindakan operasi. Hal ini juga telah ditegaskan Pasal 58 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 bahwa tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi dokter yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan cacat badan dalam keadaan darurat.
Apabila  dihubungkan  dengan  perluasan  tindakan  operasi  yang  dilakukan  dokter, maka  dokter  dan  pasien  harus  mematuhi  ketentuan  yang  diperjanjikan  sebelum operasi.  Ketika  dokter  telah  memberikan  penjelasan  pada  pasien  terkait  perluasan tindakan operasi yang mungkin akan dilakukan dan pasien memberikan persetujuan untuk  melakukan  operasi,  maka  pasien  harus  dapat  menerima  dan  menanggung konsekuensi  jika  memang  nantinya  dokter  melakukan  perluasan  tindakan  operasi dalam rangka menyelamatkan nyawa atau untuk mencegah cacat tubuh. Hal ini sesuai dengan  prinsip pacta  sunt  servanda yang  dijelaskan  pada  Pasal  1338  KUH  Perdata bahwa  perjanjian  menjadi  hukum  yang  mengikat  bagi  para  pihak  yang  melakukan suatu perjanjian. Artinya, dokter harus menepati janjinya dengan mengerahkan segala
17 Pitono Suparto. (2006). Etika dan Hukum Di Bidang Kesehatan , Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 153.
upaya  (upaya  maksimal)  dalam  rangka  menyembuhkan  pasien.  Sebaliknya,  pasien berkewajiban membayar biaya operasi. 18
Penyelesaian sengketa medik dapat ditempuh melalui jalur hukum dan melalui jalur Etika.  Jalur  hukum  dapat  berupa  hukum  pidana,  hukum  perdata  dan  administrasi. Dalam  kasus  perdata,  terdapat  dua  jalur  penawaran  dalam  penyelesaian  sengketa, dapat  melalui  jalur  litigasi  maupun  jalur  non-litigasi.  Penyelesaian  sengketa  melalui jalur  non  litigasi  dilakukan  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  musyawarah mufakat dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Penyelesaian kasus sengketa secara kekeluargaan merupakan praktik yang lazim terjadi di masyarakat, karena cara ini  dipandang  sebagai  cara  yang  paling  menguntungkan  untuk  kedua  belah  pihak, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dapat dijaga, apalagi jika dugaan tersebut masih diragukan kebenarannya.
Dalam hukum kesehatan, apabila dalam melakukan perluasan tindakan operasi terjadi kesalahan/kelalaian  yang  mengakibatkan  kerugian  terhadap  pasien  maka  dokter wajib  mempertanggungjawabkan  dengan  membayar  ganti  kerugian  kepada  pasien sesuai  Pasal  58  ayat  (1)  UU  No.  36  Tahun  2009.  Selain  itu,  pasien  juga  dapat mengajukan  pengaduan  ke  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia (MKDKI) yang menerima dan berwenang memeriksa dan memutuskan ada tidaknya kesalahan  yang  dilakukan  dokter  karena  melanggar  penerapan  disiplin  ilmu kedokteran.  Pasal  69  UU  No.  29  Tahun  2004  menetapkan  dokter  yang  terbukti melakukan  pelanggaran  etika  akan  diberikan  sanksi  disiplin  berupa,  peringatan tertulis,  rekomendasi  pencabutan  surat  tanda  registrasi  atau  surat  izin  praktek  dan atau  kewajiban  mengikuti  pendidikan  atau  pelatihan  lagi  di  institusi  pendidikan kedokteran.    Dalam  Pasal  6  Permenkes  No.  290  Tahun  2008  ditegaskan  bahwa pemberian  persetujuan  tindakan  kedokteran  tidak  menghapuskan  tanggung  gugat hukum jika dokter lalai dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien.
Pada  kasus  perluasan  tindakan  operasi  yang  dilakukan  dokter  yang  tidak  dijelaskan sebelumnya,  maka  terkait  perjanjian  teraupetik  antara  dokter  dan  pasien  tidak memenuhi  syarat  sah  perjanjian,  yakni  tidak  adanya  kesepakatan  antara  dokter dengan  pasien  dan  keluarganya.  Dengan  demikian,  akibat  hukum  dari  suatu perjanjian  yang  tidak  berdasarkan  kesepakatan  dapat  dibatalkan  apabila  salah  satu pihak  ada  yang  berkeberatan.  Namun  demikian,  perlu  dipertimbangkan  mengenai keadaan  memaksa  atau force  majeure atau overmacht . Force  majeur diatur  dalam  Pasal 1245  KUH  Perdata.  Yang  termasuk force  majeur di  antaranya  adalah  keadaan  yang tidak  terduga  yang  di  luar  kendali  para  pihak,  yang  tidak  dapat  diantisipasi sebelumnya.  Perluasan  tindakan  operasi  yang  tidak  terindikasi  sebelumnya  namun dibutuhkan  untuk  menyelamatkan  nyawa  atau  mencegah  cacat  pasien  merupakan keadaan di luar kendali dokter dan pasien sehingga dapat dikatakan sebagai keadaan overmacht. Dalam  keadaan  seperti  ini  dokter  langsung  melakukan  apa  yang  disebut zaakwaarneming (perwakilan  sukarela)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1354 KUHPerdata, yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang timbul bukan karena adanya ’persetujuan  tindakan  medik’  terlebih  dahulu,  melainkan  karena  keadaan  yang memaksa atau keadaan darurat.
18 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan, “Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.”
Teori  terkait  keadaan  memaksa,  ada  dua,  yakni:  pertama,  teori  ketidakmungkinan ( onmogelijkeheid ), yang terbagi atas ketidakmungkinan absolut dan ketidakmungkinan relatif;  kedua,  teori  penghapusan  atau  peniadaan  kesalahan  ( afwesigheid  van  schuld ). Menurut  penulis,  terkait  sengketa  pembayaran  biaya  perluasan  tindakan  operasi, maka  diaplikasikan  teori  ketidakmungkinan  relatif,  yakni  ketidakmungkinan  yang mana debitur (pasien) masih antara mungkin dapat melaksanakan prestasi (membayar biaya  perluasan  tindakan  operasi)  atau  tidak  mungkin.  Berdasarkan  teori  ini,  maka pasien  dapat  diberikan  keringanan  biaya  perluasan  tindakan  operasi,  atau  bahkan dibebaskan untuk membayar.
Selain  itu,  pelaksanaan  perluasan  tindakan  kedokteran  layaknya  seseorang  yang melakukan isi perjanjian haruslah dilakukan dengan menerapkan prinsip itikad baik. Menurut  Pasal  1338  KUH  Perdata,  perjanjian  yang  dilaksanakan  dengan  itikad  baik, artinya  perjanjian  yang  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepatutan  dan  keadilan. Kedua  belah  pihak  yang  melakukan  perjanjian  masing-masing  menghendaki kedamaian dan ketaatan terhadap isi yang diperjanjikan. Salah satu elemen vital dari itikad baik adalah kejujuran, yang dalam hal ini, maka dokter perlu secara jujur dan terus  terang  menyampaikan  dan  menjelaskan  segala  yang  perlu  diketahui  pasien terkait  tindakan  operasi  yang  akan  dilakukan  dan  termasuk  di  antaranya kemungkinan dilakukan perluasan tindakan operasi yang mungkin terjadi.
Pertanggungjawaban dokter terhadap perluasan tindakan operasi yang dilakukan jika menyebabkan  kerugian  terhadap  pasien  juga  dapat  dikaji  berdasarkan  Hukum Perdata.  Hal  ini  berdasarkan  hubungan  umum  antara  dokter  dan  pasien  adalah perjanjian  terapeutik.  Konsekuensinya,  jika  dokter  melakukan  kesalahan/kelalaian dan mengakibatkan kerugian terhadap pasien maka dokter dianggap telah melakukan perbuatan  melanggar  hukum  ( oncrehtmatigedaad )  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata. Oleh karena itu, dokter wajib mempertanggungjawabkan dengan membayar kerugian  kepada  pasien.  Kemudian  dalam  Pasal  1370 jo. 1371  ayat  (1)  KUH  Perdata, diatur bahwa sebagai akibat dari tindakan dokter yang lalai atau sengaja menyebabkan cacat,  maka  pasien  atau  keluarganya  memiliki  hak  untuk  biaya  ganti  rugi  dan  biaya pemulihan.
Di  sisi  lain,  dapat  juga  dikaji  dari  segi  Hukum  Pidana  terkait  perluasan  tindakan operasi yang dilakukan dokter yang menyimpang dari standar profesi medis sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Jika kerugian yang dialami yaitu matinya pasien maka  dokter  dapat  dikenai  Pasal  359  KUHP  yaitu  berupa  penjara  selama  5  (lima) tahun  dan  kurungan  selama  1  (satu)  tahun,  selain  itu  apabila  dalam  perluasan tindakan  operasi  mengakibatkan  pasien  cacat/luka-luka,  maka  dokter  yang bersangkutan  dapat  dituntut  Pasal  360  KUHP  dengan  ancaman  hukuman  penjara selama  5  (lima)  tahun  dan  kurungan  selama  1  (satu)  tahun.  Dalam  Hukum  Pidana Materil, Persetujuan tindakan medik yang diberikan oleh pasien dalam bentuk tertulis, merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dengan adanya Pasal 351 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan.
Suatu  tindakan  invasif  (misalnya  pembedahan,  tindakan radiology  invasive )  yang dilakukan  oleh  pelaksana  jasa  tindakan  medis  tanpa  adanya  izin  dari  pihak  pasien, maka  pelaksana  jasa  tindakan  medis  dapat  dituntut  telah  melakukan  tindak  pidana penganiayaan, yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP:
a. Penganiayaan  dipidana  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  dua  tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
b. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
c. Jika  perbuatan  itu  berakibat  matinya  orang,  maka  yang  bersalah  dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
d. Dengan  penganiayaan  disamakan  dengan  merusak  kesehatan  orang  dengan sengaja.
Perlindungan  hukum  dalam  pelayanan  kesehatan  terdiri  dari  perlindungan  hukum preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum  preventif merupakan  upaya  yang  dilakukan  lebih  difokuskan  untuk  meminimalis  terjadinya masalah  yang  sekaligus  untuk  menghindari  munculnya  akibat  dari  suatu  masalah. Dalam  implementasinya  bentuk  perlindungan  ini  adalah  dengan  dibentuknya peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan yang diberikan lebih ditekankan pada upaya untuk  mencari  penyelesaian  sengketa  dalam  rangka  mempertahankan  hak-hak  yang dimiliki para pihak. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, jika dokter telah melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  standar  dan  memenuhi  aspek  legalitas  dalam penyelenggaraan  praktek  kedokteran  yaitu  memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  (STR) yang  dikeluarkan  oleh  Konsil  Kedokteran  Indonesia  (KKI)  dan  wajib  memiliki  Surat Ijin  Praktek  (SIP)  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  kesehatan  yang  berwenang  di kabupaten/kota setempat.
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk  perlindungan  preventif  yang dilaksanakan di rumah sakit adalah dalam bentuk pembuatan dan penerapan berbagai peraturan-peraturan  internal  rumah  sakit  yang  didasarkan  dari  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  baik  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan Internal Staf Medis, pedoman Pelayanan, Standar Pelayanan Medik maupun Standar Prosedur  Operasional.  Aturan-aturan  ini  dibuat  untuk  berbagai  tindakan  yang dilakukan di rumah sakit dan pelaksanaannya dievaluasi oleh manajemen rumah sakit melalui komite medik di Rumah Sakit masing-masing.
Sengketa  medis  juga  dapat  disebabkan  karena  mutu  dokter  yang  bekerja  di  rumah sakit di bawah standar atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Rumah sakit perlu melakukan dan menerapkan proses kredensial dalam proses perekrutan tenaga kesehatan  untuk  mewujudkan  penjaminan  mutu  terhadap  pelayanan  yang  diberikan kepada  pasien.  Proses  kredensial  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  dokter  yang bertugas  di  rumah  sakit  telah  memenuhi  syarat  dan  standar  dalam  melaksanakan profesinya di rumah sakit dan menjamin mutu dokter dalam melayani pasien. Proses kredensial  merupakan  bagian  integral  dari  akreditasi  rumah  sakit  yang  bertujuan untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.
Penilaian kelayakan dokter sebagai staf medis di suatu rumah sakit selain ditentukan oleh kemampuan keilmuan dan pengalamannya dalam bidang medis, juga ditentukan oleh tingkat “independensi” dari dokter pada saat melakukan tindakan medis sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Dalam kredensial hal yang dianalisis tidak hanya  keilmuan,  tetapi  juga  otonomi  dari  dokter  pada  saat  melaksanakan keilmuannya.  Proses  kredensial  berusaha  untuk  menjembatani  berbagai  kepentingan yang  ada  di  rumah  sakit,  diantaranya  adalah  adanya  kepentingan  dari  dokter  untuk berpraktik  di  rumah  sakit;  kepentingan  dari  rumah  sakit  dan  badan  pemerintahan untuk  melindungi  aset  dari  rumah  sakit;  serta  kepentingan  pasien  untuk  mengakses pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  yang  disediakan  oleh  rumah  sakit  dan
dilaksanakan  oleh  dokter  yang  mutunya  telah  terjamin  melalui  proses  kredensial. Kredensial dokter diatur dalam beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, dan Hospital by Laws di setiap rumah sakit.
Suatu tindakan medis seperti melakukan perluasan tindakan operasi didasarkan atas wewenang profesional dari dokter yang diakui perundang-undangan yang mengatur mengenai  hak  dan  wewenang  dokter  dalam  menerapkan  ilmu  serta  ketrampilan profesinya  ( professionale  zorgvuldigheid )  maka  dapat  dikatakan  hak  atau  wewenang profesi  dokter  tersebut  merupakan  dasar  pembenaran  yuridis  yang  meniadakan perbuatan  melawan  hukum  yang  merupakan  pengecualian  yang  tidak  tertulis ( medische exceptie ). 19

## 5. Penutup
Pelaksanaan  persetujuan  tindakan  kedokteran  dalam  perluasan  tindakan  operasi  di rumah  sakit  umum  harus  dilakukan  sesuai  standar  profesi  dan  standar  operasional prosedur. Mengenai perlindungan hukum dokter dalam hal terjadinya kasus sengketa terkait  persetujuan  tindakan  kedokteran  dalam  perluasan  tindakan  operasi  di  rumah sakit  umum  dilaksanakan  dengan  beberapa  cara,  seperti  dengan  senantiasa menerapkan  Standar  pelayanan  minimal,  standar  prosedur  operasional,  proses kredensial  serta  kehati-hatian  dan  ketelitian  dalam  bekerja.  Jika  terjadi  sengketa, penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan  mengutamakan  kekeluargaan  melalui negosiasi antara pihak rumah sakit dengan pasien.

## Referensi
Asri  Tadda,  Indar,  dan  Amir  Ilyas.  "Tinjauan  Hukum  Eksistensi  Komite  Etik  Dan Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medik." Jurnal Ilmiah Ecosystem 22, no. 1 (2022): 120-135.
Astuti . (2009). Kedudukan  Hukum  Rekam  Medis  dan  Informed  Consent  Sebagai  Alat  Bukti Dalam  Kasus  Malpraktik ,  Tesis,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta.
Azrul  Azwar.  (1991). Latar  Belakang  Pentingnya  Informed  Consent  bagi  Dokter ,  Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Bambang  Sunggono.  (2001). Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Dhita  Annisa  Wahyudi.  "Analisis  Informed  Consent  Terhadap  Perlindungan  Hukum Tenaga  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bandung." Res  Nullius Law Journal 2, no. 1 (2020): 62-75.
Dionisius Felenditi. "Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)." Jurnal Biomedik 1, no. 1 (2009): 36-37.
19 Moh. Hatta. (2013). Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik . Yogyakarta: Liberty, hlm. 167.
Hanafiah, M. J, (2013). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta.
Hikmah  Yuli  Octavia,  Aulia  Yohana,  dan  Nur  Atika  Ramadhani.  "Tanggung  Gugat Rumah  Sakit  Atas  Kesalahan  Diagnosa  Yang  Dilakukan  Oleh  Dokter." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (2020): 36-49.
Konsil Kedokteran Indonesia. (2002). Standar Kompetensi Dokter Indonesia , Jakarta.
M Fakih dan Yulia Kusuma Wardani. "Analisis Hukum Terhadap Perluasan Tindakan Kedokteran Yang Dilakukan Dokter Terhadap Pasien." Pactum Law Journal 2, no. 3 (2019): 735-749.
Moh. Hatta. (2013). Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik . Yogyakarta: Liberty.
Muji  Iswanty,  Abdul  Razak,  Slamet  Sampurno,  dan  Hamzah  Halim. "Maladministration as Doctor Medical Malpractice: A Health Law Perspective in Indonesia." Journal of Law Policy & Globalization 67 (2017): 167.
Pitono  Suparto.  (2006). Etika  dan  Hukum  Di  Bidang  Kesehatan ,  Surabaya:  Airlangga University Press.
Raden  Roro  Anja  Eutheriana.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Melalui Persetujuan Tindakan Medik." Dentika: Dental Journal 19, no. 2 (2016): 168-173.
Reza Aulia  Hakim,  Achmad  Busro, dan  Dewi  Hendrawati.  "Tanggung  Jawab  Dokter Terkait  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Informed  Consent)  pada  Korban Kecelakaan  dalam  Kondisi  Tidak  Sadar  (Studi  Permenkes  Nomor 290/MEN.KES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran)." Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1-15.
Syamsul  Rijal  Muhlis,  Indar  Nambung,  and  Sabir  Alwy.  "Kekuatan  Hukum Penyelesaian  Sengketa  Medik  Pasien  dengan  Rumah  Sakit  Melalui  Jalur Mediasi." Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 5, no. 1 (2020): 31-40.
Wahyu  Andrianto  dan  Djarot  Dimas  Achmad.  "Pola  Pertanggungjawaban  Rumah Sakit  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medis  di  Indonesia." Jurnal  Hukum  & Pembangunan 49, no. 4 (2019): 908-922.
Widodo Tresno Novianto. (2017). Sengketa Medik. Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik . Surakarta: UNS Press.