ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 4 Nomor 1 Juni, 2023 Halaman 152-175 Article History: Received  : 30 April 2023 Reviewed  : 3 May 2023
Accepted  : 9 Mei 2023 Published  : 01 Juni 2023 DOI : 10.22437/mendapo.v4i2.24843

## LEGAL ANALYSIS OF THE RIGHT TO VOTE FOR PERSONS WITH DISABILITIES MENTAL IN GENERAL ELECTIONS
ANALISIS HUKUM HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM

## Andika Adhyaksa
Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun andika.adhyaksa@Unkhair.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the legal position of the right to vote for people with disabilities in general  elections  and  to  analyze  the  validity  of  the  right  to  vote  for  people  with  mental disabilities in elections. The type of research used is the normative legal research type, which lays down the law as a system of norms. Techniques for obtaining legal materials by means of library  research  by  collecting  legal  materials  carried  out  by  reading,  quoting,  recording  and understanding  various  legal  literature  and  legislation.  The  legal  material  analyzed  is  in  the form  of  laws  and  regulations  and  legal  issues  which  are  then  interpreted  using  deductive thinking.  The  results  showed  that  Persons  with  Mental  Disabilities  are  citizens  who  are recognized  and  upheld  the  right  to  be  able  to  vote  and  be  elected  in  General  Elections  as mandated  by  the  constitution  to  provide  equal  position  of  the  community  in  law  and government and has been guaranteed in laws and regulations. The fulfillment of the rights of persons  with  mental  disabilities  is  still  widely  rejected  by  the  public  and  is  contrary  to  the holding of elections based on the principles of direct, general, free, secret, honest and fair.
Keywords : Right; Choose; Disabilities.

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah memberikan analisis terhadap kedudukan hukum terhadap hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dan untuk menganalisis keabsahan hak pilih  penyandang  disabilitas  mental  dalam  pemilihan.  Tipe  Penelitian  yang  digunakan adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif,  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sistem  norma. Teknik memperoleh bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan ( Library Research) dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  dengan  membaca,  mengutip,  mencatat  dan memahami  berbagai  dokumen  hukum  dan  Perundang-Undangan.  Bahan  hukum  yang dianalisis  berupa  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Isu  hukum  yang  selanjutnya diinterpretasikan  dengan  menggunakan  cara  berfikir  deduktif.  Hasil  penelitian
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
menunjukkan bahwa Penyandang Disabilitas Mental merupakan warga negara yang diakui dan  dijunjung  haknya  untuk  dapat  memilih  dan  dipilih  dalam  Pemilihan  Umum sebagaimana  amanat  konstitusi  untuk  memberikan  persamaan  kedudukan  terhadap masyarakat  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  telah  dijamin  dalam  Peraturan Perundang-Undangan.  Pemenuhan  Hak  penyandang  disabilitas  mental  masih  banyak penolakan  dari  masyarakat  dan  bertentangan  dengan  penyelenggaraan  pemilihan  umum yang berdasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Kata Kunci : Hak, Memilih, Disabilitas

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang mengakui dirinya sebagai negara yang menerapkan  sistem  demokrasi  modern. Sebagaimana  amanat  dalam  pasal  1  ayat  2 UUD  1945  yang  berbunyi  “kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Dasar“. 1 Sementara  itu  dalam  sistem  pemerintahan daerah  berdasarkan  ketentuan  Pasal  18 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengisyaratkan penerapan prinsip
kedaulatan rakyat.
Paham  kedaulatan  rakyat,  seperti  yang dikemukakan  oleh  Harmaily  Ibrahim  dan Moh  Kusnardi  terkait  Paham  kedaulatan rakyat  bahwasanya  rakyatlah  yang  diakui sebagai  pemilik  dan  pemegang  kekuasaan tertinggi  dalam  suatu  negara. 2 Kedaulatan rakyat  selanjutnya  menitikberatkan  pada posisi  rakyat  yang  sangat  besar  dalam menentukan corak dan tatanan pemerintahan sampai pada sebuah
1 Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Dasar 1945
2 Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, 1983, Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia (Cetakan  Kelima), Pusat  Studi  Hukum  Tata Negara  Fakultas  Hukum  universitas  Indonesia, Jakarta, Hlm. 328.
pencapaian  tujuan  negara  yang  diidamkan. Namun  untuk  masa  sekarang    ini,  sistem demokrasi  langsung  mengalami  pergeseran dalam penerapannya. Hal banyak dipengaruhi  dari  kapasitas  atau  jumlah warga  dari  sebuah  negara  yang  mengalami peningkatan yang sangat pesat,
keterjangkauan  atas  luas  wilayah,  tingkat perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat  kompleks  dan  dinamis. 3 Akibatnya,
kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan bahwa kedaulatan rakyat itu seharusnya dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan  ( representation )  atau  yang dikenal  dengan  istilah  demokrasi  tidak langsung ( indirect democracy ).
Pemilihan  umum  merupakan  sebuah penjelmenaan  dari  sistem  demokrasi. Melalui  pemilihan  umum  rakyat  memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam  struktur  pemerintahan. 4 dalam rangka  mewujudkan  pemenuhan  atas  hak-
3 Romi Librayanto, 2010, Ilmu Negara (Suatu Pengantar), Pustaka  Refleksi,  Makassar,  Hlm.
202.
4 T.  May  Rudy,  2007, Pengantar  Ilmu  Politik (wawasan  pemikiran  dan  kegunaannya), PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 87.
hak  asasi  warga  negara  merupakan  suatu kewajiban  bagi  pemerintah  sebagai  bentuk penjaminan  penyelenggaraan  pemilihan umum  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan. rakyatlah yang berdaulat  dengan  artian  bahwa  semua aspek  penyelenggaraan  pemilu  itu  sendiri harus  dikembalikan  kepada  rakyat  untuk menentukannya sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat. 5
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang  Pemilihan  Umum  atau  selanjutnya disingkat  UU  Pemilu  dimaknai  pemilu sebagai  suatu  sarana  menopang  dan mendukung  kedaulatan  rakyat  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden  dan  Wakil  presiden,  dan  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. 6
Dalam pelaksanaan pemilu, setiap warga negara  Indonesia  mempunyai  hak  untuk memilih,  termasuk  bagi  penyandang disabilitas.  Dalam  tataran  regulasi  yang telah  diatur  pada  Undang-Undang  No  8
Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas  menyebutkan  bahwa  Negara 5 Ibid., Hlm. 416
6 Lihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Kesatuan  Republik  Indonesia  menjamin kelangsungan  hidup  setiap  warga  negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki  hak  asasi  manusia  yang  sama sebagai warga Negara Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk  hidup  maju  dan  berkembang  secara adil dan mermartabat. 7
Penyandang disabilitas mental atau tuna grahita  merupakan  salah  satu  bagian  dari masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang  disabilitas  adalah  setiap  orang yang mengalami keterbasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan  lingkungan  dapat  mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi  secara  penuh,  efektif  dengan warga negara lainnya. 8
Namun  dalam  Pelaksanaan  Pemilu  yang berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan khususnya aturan yang mengatur tentang  pemilu  yakni    Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum  dan  aturan  pelaksana  yakni
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar
Pemilih di Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum memberikan syarat-syarat dalam  pelaksanaannya.  Adanya  syarat- 7 Lihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
8 Lihat  pada  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas
syarat yang ditentukan oleh aturan tersebut akan  menimbulkan  dampak  bahwa  tidak semua  warga  negara  dapat  menyalurkan hak  pilihnya  dalam  penyelenggaraan pemilu.  tidak  terlepas  bagi  seorang penyandang  disabilitas  khususnya  Tuna Grahita atau penyandang disabilitas mental.
Dalam  Undang-Undang  Pemilu  tersebut menetapkan  bahwa  ada  syarat  yang  harus terpenuhi  dari  penyandang  disabilitas mental  agar    memiliki  kesempatan  yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR,  sebagai  calon  anggota  DPD,  ,  sebagai calon anggota DPRD, sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dan sebagai penyelenggara  pemilu. 9 Dalam  aturan tersebut  kemudian  memberikan  gambaran bahwa  bagi  Penyandang  disabilitas  yang dapat menggunakan haknya sebagai pemilih haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.
Adanya  beberapa  aktivitas  yang  sulit disamakan  dengan  masyarakat  yang memiliki  kondisi  fisik  normal  pada umumnya.  Hal  tersebut  sangat  jelas dipengaruhi  oleh  kondisi  fisik  masyarakat penyandang  disabilitas  mental.  Salah satunya yakni pemenuhan hak
demokrasinya  sebagai  warga  negara  untuk ikut  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan pemilu demi memberikan sumbangsi dalam
pencapaian tujuan bernegara.
Terkait  hak  pilih  bagi  penyandang disabilitas mental, permasalahan
9 Lihat  Pada  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas mental khususnya pemenuhan terhadap hak politik untuk terlibat  dalam pesta demokrasi  sudah  menjadi  masalah  sosial dalam  kehidupan  bernegara.  Hal  tersebut telah  menjadi  suatu  perbincangan  yang menarik  di  kalangan  masyarakat  baik terkait  kedudukan  hak  pilih  penyandang disabilitas  mental  maupun  terkait  kondisi dalam penyelenggaraan pemilu jika melibatkan seorang  yang  sedang  terganggu kejiwaannya.
Berdasarkan  data  pemilu  tahun  2019, tercatat setidaknya ada 54.000 penyandang disabilitas  mental  yang  masuk  dalam  DPT atau  secara  persen  dikatakan  sebanyak 0,028  dari  total  DPT  secara  keseluruhan untuk terlibat dalam pemilu. Ini merupakan data  yang  diperoleh  KPU  berdasarkan mekanisme  dengan  dasar  Nomor  Induk Kependudukan  dan  Nomor  Kartu  Keluarga, belum  tercatat  yang  sedang  berpetualang atau tidak diketahui keberadaanya. 10
Dari salah satu media online yang dikutip menyatakan  bahwa  20.288  penyandang disabilitas mental di Sulawesi selatan punya hak  pilih.  Ketua  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) Provinsi  Sulawesi Selatan, Misnah M Attas  mengatakan  bahwa  jumlah  pemilih disabilitas  pada  pemilihan  umum  2019 melibatkan  5.087  orang  Tuna  Daksa,  4.409 orang  Tuna  Netra,  4.420  orang  Tuna
10 https://news.detik.com/kolom/d- 4434312/hak-penyandang-disabilitas-mental- di-pemilu,  diakses  pada  tanggal  08  Mei  2023 Pukul 22.00 WITA
Rungu/Wicara,  dan  2.477  orang  Tuna Grahita atau Gangguan jiwa.
11 Keseriusan pemerintah untuk
memberikan  hak  pilih  kepada  penyandang disabilitas  terlihat  dengan  mendaftarkan dalam  DPT  dengan  disertai  keterangan disabilitasnya  yang  berbeda-beda.  Direktur Eksekutif  Perkumpulan  untuk  pemilu  dan demokrasi,  Titi  Anggraini  menyatakan  data pemilih  disabilitas  mental  sebagaimana yang  tercatat  dalam  data  pemilu  2019 seharusnya  lebih  besar.  Harapan  kepada Komisi  Pemilihan  Umum  untuk  dapat mengakomodasi  data  pemilih  penyandang disabilitas  mental  dengan  organisasi penyandang  disabilitas  mental.  Sebagai- mana  data  yang  dikumpulkan  Perludem yang bersumber dari Kementerian
Kesehatan  menunjukkan  angka  402.815 orang  yang menyandang  disabilitas  mental. Hal ini harus serius dilaksanakan mengingat jaminan  tentang  aksesibilitas  pemilih penyandang  disabilitas  yang  diatur  dalam Convention  on  the  Rights  of  Persons  With Disabilities. 12
Berbicara  tentang  pemberian  hak  pilih terhadap  penyandang  disabilitas  mental tentunya menimbulkan kontrovesi. Hamzah Hamid  selaku  Ketua  Dewan  Pimpinan
11 www.Tribun- Timur.com/amp/2018/12/1220288- penyandang-disabilitas-di-sulsel-punya-hak- pilih , di akses tanggal 24 April 2023 Pukul 02.01 WITA
12 https://mediaindonesia.com/opini/430531 /perlindungan-hak-pilih-penyandang- disabilitas-di-pemilu-2024, diakses pada tanggal 09 Mei 2023 Pukul 00.25 WITA.
Daerah  Partai  Amanat  Nasional  memprotes terhadap  pemberian  hak  memilih  bagi penyandang  disabilitas  mental  dalam pemilihan  umum.  Menurutnya  jika  seorang penyandang  disabiltas  diberikan  hak  untuk memilih  akan  menimbulkan  dampak penyalahgunaan. Dalam kutipannya di salah satu media online menyatakan bahwa orang gila  sulit  untuk  menentukan  pilihannya dikarenakan  mereka  tidak  mengetahui calon-calon  wakil  rakyat  dan  mereka  tidak punya pikiran. 13
Dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas mental tentunya akan berdampak  terhadap  pemberlakuan  asas dalam pemilihan umum.sebagaimana diketahui  dalam  penyelenggaraan  pemilu dikenal  asas  bebas.  Penyandang  disabilitas mental  tentunya  tidak  akan  merasa  bebas dalam  memilih,  sehingga  dipastikan  soal pilihannya  akan  sangat  kuat  dipengaruhi oleh siapa pihak yang menuntunnya. 14
Kemudian  Asas  Bebas  yang  artinya bahwa  masyarakat  diberikan  kesempatan untuk  memilih  secara  bebas  dengan keinginan  sendiri  dan  tanpa  ada  perantara. Artinya  bahwa  jika  melibatkan  seorang penyandang disabilitas mental akan mengabaikan  asas  tersebut  dikarenakan pilihan  bagi  penyandang  disabilitas  mental
13 PAN  Makassar  Protes  Orang  Gila  Bisa Memilih,  www.Tribun-timur.com,  di  akses tanggal 25 April 2023 Pukul 00.06 WITA
14 Orang  Gila  Bisa  Memilih  di  Pemilu  2019, Ferry Liando Ungkap Pertentangan Asas Pemilu, www.manado.tribunnews.com,  Diakses  tanggal 25 April 2023 Pukul 00.51
tidak  memilih  pilihan  sesuai  keinginannya, melainkan juga dipengaruhi oleh seseorang yang mendampinginya.
Hal  ini  tentunya  menjadi  suatu  hal  yang membingungkan  mana  kala  dalam  sebuah ketentuan  itu  dijalankan  didasarkan  pada sebuah  asas  pelaksanaan  pemilu  yang termaktub  dalam  Undang-Undang  Pemilu. Ini  menjadi  suatu  permasalahan  menarik jika mengkaji bagaimana sahnya sebuah hak pilih  yang  dijalankan  oleh  Penyandang disabilitas mental khususnya yang memiliki keterbatasan  atau  bahkan  dengan  kata kasarnya  gangguan  terhadap  mental  yang kemudian dilibatkan dalam sebuah
pemilihan  umum  untuk  menentukan  wakil rakyatnya  yang  imingnya  mengharapkan sebuah  hasil  lahirnya  para  wakil  rakyat yang  dipilih  sesuai  Ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan.

## B. Metode Penelitian
Tipe penelitian hukum normatif.
penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum sebagai  sistem  norma.  “Sistem  norma  yang dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang- undangan  putusan  pengadilan  perjanjian serta  doktrin. Dalam  menemukan  bahan hukum  yang  akurat,  penulis  selanjutnya memilih  penelitian  kepustakaan  ( library research )  dengan  menggunakan  bahan hukum  yang  terdiri  dari  Literatur  Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dilakukan dengan cara menerapkan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang
dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan pembahasan. Data yang diperoleh Selanjutnya hasilnya akan
diinterpretasikan  dengan  menggunakan cara  berfikir  deduktif  yaitu  suatu  cara mengambil  kesimpulan  yang  berasal  dari pembahasan  yang  bersifat  umum  menuju pembahasan yang bersifat khusus.
Bahan  Hukum  yang  telah  dikumpulkan selanjutnya  disusun  secara  sistematis  dan dianalisis  dengan  menggunakan  metode kualitatif,  yaitu  mengungkapkan  dan memahami  kebenaran  masalah  serta pembahasan  dengan  menafsirkan  bahan hukum yang telah diperoleh dan dituangkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci dan sistematis.
C. Kedudukan  Hukum  Terhadap  Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Pemilihan  umum  atau  selanjutnya disebut  Pemilu  adalah  salah  satu  ciri  yang harus  ada  pada  negara  yang  menganut paham  demokrasi. 15 Pemilihan  umum merupakan  momentum  peralihan  yang
15 Hasbi  Umar,  2008, “Paradigma  Baru Demokrasi  di  Indonesia  :  Pendekatan  terhadap Pemilu DPR/DPRD, Jurnal innovation Vol. VII, No
14, hlm. 315.
semulanya dipegang oleh rakyat sebagaimana  kenyataannya  dalam  sebuah kepentingan  rakyat  yang  diseimbangkan beralih  kepada  wakil  rakyat  yang  dipilih oleh  rakyat  itu  sendiri  untuk  menciptakan sebuah harapan pemerintahan yang demokratis.  Miriam  Budiardjo  dengan pendapatnya bahwa aspirasi dan partisipasi masyarakat  selanjutnya  terekspos  melalui hasil  pemilihan  umum  yang  terselenggara dengan kondisi keterbukaan dan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
16 Dalam praktiknya, wakil rakyat
menjalankan  prinsip  kedaulatan  rakyat dalam suatu  badan  perwakilan  rakyat yang tidak asing disebut sebagai parlemen dalam menentukan corak dan fungsi pemerintahan serta  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam jangka  panjang  maupun  jangka  pendek seyogyanya  merupakan  suatu  bentuk pengejewantahan  tindakan  wakil  rakyat yang  didasarkan  atas  nama  rakyat.  Agar wakil  rakyat  dapat  bertindak  atas  nama rakyat  maka  kendati  demikian  sangat ditentukan  oleh  rakyat  melalui  hak universalnya yang dilindungi oleh Konstitusi. 17
Pemilihan  umum  dijabarkan  sebagai sebuah  sarana  kedaulatan  rakyat  yang tertuang  dalam  hak  untuk  memilih
16 Miriam  Budiarjo,  2008, Dasar-Dasar  Ilmu Politik, PT  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, Hlm. 461
17 Jimly  Ashiddiqie,  2014, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  negara ,  PT  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, Hlm. 416.
perwakilannya  dalam  menduduki  stuktur ketatanegaraan sebagaimana yang
tercantum  secara  eksplisit  dalam  sebuah tatanan  konsitusi  atau  Undang-Undang Dasar,  yang dilaksanakan  berdasarkan  asas pemilihan  umum  secara  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945. 18
Jimly  Asshiddiqie  dalam  bukunya  yang berjudul  pokok-pokok  hukum  tata  negara Indonesia  pasca  reformasi  memberikan penafsirannya  bahwa  syarat  mutlak  negara yang  mengakui  negaranya  sebagai  negara demokrasi  untuk  melaksanakan  prinsip kedaulatan  rakyat  sebagai  wujud  dalam mengimplementasikan  bentuk  partisipasi masyarakat  atau  warga  negara  dalam pembentukan  opini  politik. 19 Selain  itu, menurut  Jimly  Asshiddiqie,  pada  pokoknya ada empat tujuan utama diselenggarakannya pemilihan umum : 1. mewujudkan proses peralihan kepimimpinan  pemerintahan  yang dilaksanaan secara tertib dan damai.
2. Memungkinkan  proses  pergantian pejabat  berdasarkan  pilihan  warga negara  dalam  rangka  pemenuhan kepentingan  rakyat  dalam  lembaga perwakilan
18 Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
19 Jimly  Ashiddiqie,  2008, Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi . PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta , Hlm 754.
3. Terlaksananya  prinsip  kedaulatan rakyat, dan
4. Terpenuhinya  hak  warga  negara berdasarkan prinsip pemenuhan hak- hak asasi warga negara. 20
Penyaluran  kedaulatan  rakyat  secara langsung  ( direct  democracy )  ditempuh melalui pemilihan umum, pemilihan Presiden  dan  wakilnya,  dan  pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan  atas  Pasal-Pasal  tertentu  dalam Undang-Undang  Dasar.  Kedaulatan  rakyat dapat  pula  disalurkan setiap  waktu  melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan informasi,
hak  atas  kebebasan  pers,  serta  hak  atas kebebasan  berorganisasi  dan  berserikat serta  hak-hak  asasi  lainnya  yang  dijamin tegas dalam konsitusi. 21
Berdasarkan  Undang-Undang  Pemilu, pemilihan  umum  yang  diselenggarakan setidaknya harus didasarkan pada asas-asas fundamental  dalam  pemilihan  umum diantaranya  asas  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil. 22
1. Langsung , pemilih  mempunyai  hak untuk  memberikan  suaranya  secara langsung  sesuai  kehendak  hati nuraninya  secara  langsung  tanpa perantara;
20 Ibid.
21 Jimly Asshiddiqie, Op.cit., Hlm. 59.
22 Lihat Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Umum, pemilu  berlaku  bagi  seluruh warga negara;
3. Bebas,  Kebebasan  pemilih  dalam menentukan  siapapun  yang  dianggap layak  untuk  mengemban  aspirasinya tanpa  ada  paksaan,  dan  intervensi dari pihak manapun;
4. Rahasia, Jaminan terhadap kerahasiaan pilihan dari pemilih ; 5. Jujur,  bertindak  dan  bersikap  jujur oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan  perundang-undangan  yang berlaku;
6. Adil,  setiap  pemilih  dan/atau  semua pihak yang terlibat  pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari bentuk  kecurangan  yang  dilakukan oleh pihak manapun.
Dalam  rangka  mewujudkan  kedaulatan rakyat  guna  menghasilkan  pemerintahan yang demokratis, maka pelaksanaan pemilihan  umum  harus  dilaksanakan  atas dasar  kedaulatan  rakyat  pula  yang termaktub  dalam  sebuah  konteks  naskah Perundang-Undangan.
Tuntutan atas
penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui tatanan  pemilihan  umum  dilaksanakan dengan berdasarkan pada sebuah asas yang kental  dalam  kondisi  ketatanegaraan bangsa  yang  dirampungkan  sebagai  dasar yang fundamental dalam menopang penyelenggaraannya. Sebagaimana Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  memegang  teguh  atas
pemenuhan hak warga negara salah satunya untuk  memilih  dan  dipilih  sebagai  wakil rakyat.  Artinya  untuk  pemenuhan  atas pengakuan  sebagai  negara  hukum  yang demokratis  dapat  ditampakkan  dengan terselenggaranya  pemilihan  umum  yang sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri dengan tanpa mengenal istilah diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu.
Seluruh  warga  negara  atau  masyarakat pada  dasarnya  menginginkan  persamaan dan  kesetaraan  dengan  warga  negara lainnya  dalam  hal  kedudukan,  hak, kewajiban  dan  kesempatan  dalam  tatanan bernegara dan bermasyarakat pada umumnya.  Kesetaraan  kedudukan  dan terhindar dari perlakuan yang diskriminatif menjadi  keinginan  secara  sosiologis  dan konstitusional  yang  dicita-citakan  oleh seluruh  lapisan  masyarakat.  Pengakuan de facto menjadi  penguatan  tersendiri  yang berlaku  di  masyarakat  untuk  mendapat perhatian sosial terhadap dinamika kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. kepastian yang mutlak dan nyata memberikan pengaruh besar pada kelangsungan  hidup  masyarakat    yang mendambakan kesejahteraan dan kehidupan  yang  ideal  bagi  seluruh masyarakat atau warga negara. 23
23 Nur  Syarif  Ramadhan,    2016, Efektifitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013  Dalam  Pemenuhan  Hak  Dasar  Pendidikan Penyandang Disabilitas di  Kota  Makassar, Jurnal Universitas  Negeri  Makassar  Jurusan  PPKn  FIS, Hlm. 136.
Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia mengambarkan bahwa di
Indonesia  sendiri  telah  menempatkan khusus  pada  filosofi  ketatanegaraannya yang  merupakan  bunyi  dari  Sila  ke  5 Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila ini  merupakan  bentuk  jaminan  atas kehidupan  dan  penghidupan  layak  bagi setiap  warga  negara  akan  prinsip  keadilan. Selain  itu,  dalam  hukum  tertinggi  dalam Negara  Republik  Indonesia  yakni  dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf A-J  juga  menghendaki  atas  penghormatan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia  tanpa  ada  pengecualian.  Hal  ini dalam  artian  cakupan  yang  luas  bahwa seluruh  masyarakat  republik  Indonesia mempunyai  hak  yang  diakui  oleh  negara. Pengakuan  atas  hak  ini  merupakan  bentuk penghormatan terhadap
seluruh masyarakat tanpa  ada bentuk diskriminasi.
Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Dasar secara  eksplisit  menegaskan  suatu  bentuk pendeklarasian  sebuah  kedaulatan  besar berada  di  tangan  rakyat  dengan  maksud bahwa segala bentuk pelaksanaan pemerintahan dalam negara berada kuat di tangan  rakyat  untuk  menentukan  nasib mereka dalam sebuah negara yang melekat dengan  istilah  demokratis.  hal  tersebut merupakan  jaminan  yuridis  terhadap  hak pilih  yang  melekat  pada  seluruh  elemen masyarakat  atau  warga  negara  khususnya sebagai  bentuk  dukungan  atau  istilah  lain juga  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk
partisipasi  masyarakat  yang  dibutuhkan untuk hukum  itu dapat berjalan efektif dan efisien.
Penjaminan atas hak memilih dan dipilih
merupakan  bentuk  perlindungan  dan pengakuan  terhadap  hak  yang  terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945,
sehingga  setiap  warga  negara  yang menggunakan  haknya  haruslah  terlaksana dengan bebas (tanpa intervensi), Intimidasi (tanpa tekanan dari luar diri warga negara) dan  tanpa  ada  bentuk  diskriminasi  (tanpa ada  pembatasan  atau  penyekatan  diluar Peraturan  Perundang-Undangan).  Dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia  menentukan mengenai  hak  warga  negara  untuk  dipilih dan  memilih  dalam  sebuah  pemilihan umum  yang  didasarkan  pada  persamaan hak  melalui  pemungutan  suara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  sesuai dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Hakikatnya  bahwa  dalam  tuntutan  Pasal tersebut setidaknya dapat ditarik kesimpulan  bahwa  konteks  negara  hukum demokrasi. Artinya bahwa setiap penyelenggaraan  pemilihan  umum  harus didasarkan  pada  ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan sekalipun bagi pengecualian-pengecualian terhadap pemilih  semisalnya  juga  harus  tegas  diatur dalam  Ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan pula. Dalam penyelenggaraannya, tidak  boleh  ada  yang  merusak,  menghapus
bahkan menghilangkan hak pilih dari warga negara  kecuali  jika  diatur  dalam  Peraturan Perundang-Undangan lainnya dengan sesuai dengan prinsip hukum itu sendiri.
Dalam pelaksanaan pemilu, setiap warga negara  Indonesia  mempunyai  hak  untuk memilih,  termasuk  bagi  penyandang disabilitas.  Dalam  tataran  regulasi  yang telah  diatur  pada  Undang-Undang  No  8
Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas  menyebutkan  bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  menjamin kelangsungan  hidup  setiap  warga  negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki  hak  asasi  manusia  yang  sama sebagai warga Negara Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk  hidup  maju  dan  berkembang  secara adil dan mermartabat. 24
Penyandang  cacat,  istilah  yang  masih sering  digunakan  orang  untuk  menyatakan golongan  masyarakat  tertentu  yang  secara fisik  dan  psikis  mengalami  gangguan, kerusakan,  kelainan,  dan  kehilangan  atau tidak  berfungsinya  organ  tubuhnya.  Istilah ini  bukan  hanya  dipergunakan  sebagian anggota  masyarakat  saja  untuk  menyebut kondisi  demikian,  melainkan  pemerintah pun  secara  resmi  masih  juga  menggunakan istilah  tersebut.  Hal  ini  pun  didukung dengan  pemberlakuan Convention  on  the Rights  of  Person  with  Disabilities yang
24 Lihat  pada  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
menyebutnya  dengan  istilah Person  with Disability ,  yang  kemudian  menjadi  dasar atas  penjabaran  dari Person  with  Disability dari  sebutan  Orang  Dengan  Kecacatan  atau ODK  oleh  Kementerian  Sosial  Republik Indonesia.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention  on  the  Rights  of  Person  with Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang menjadi dasar Pemerintah  Indonesia  untuk  mempergu- nakan istilah Penyandang Disabilitas. 25
Sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  dan Pasal  2  Konvensi  tentang  Hak  Penyandang disabilitas  yang  telah  diratifikasi  oleh Indonesia, dijabarkan tujuan yang kemudian dianalisis sebagai berikut : 26
1. Pasal  1  konvensi  ini  memaparkan tujuan  untuk  memajukan, melindungi dan  menjamin  penikmatan  secara penuh  dan  setara  semua  hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental  bagi  semua  penyandang disabilitas, serta untuk meningkatkan penghormatan  atas  martabat  yang melekat  pada  penyandang  disabilitas. Penyandang  disabilitas  berdasarkan tujuan yang dimaksudkan menyatakan  bagi  mereka  yang memiliki  penderitaan  fisik,  mental,
25 Anton  M.  Moeliono,  1989, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia, Balai  Pustaka,  Jakarta,  Hlm. 143.
26 Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati, 2019,  Hak  Pilih  Penyandang  Disabilitas  Dalam Pemilihan  Umum  di  Indonesia,  Jurnal  Lentera Hukum, Volume 6 Nomor 1, Hlm. 158.
intelektual,  atau  sensorik  dalam jangka waktu lama yang menyebabkan  kesulitan  bagi  mereka dalam  berinteraksi  yang  diharapkan dalam pemenuhan ini dapat meningkatkan  partisipasi  penuh  dan efektif dalam masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dengan masyarakat lainnya. 2. "Diskriminasi berdasarkan
disabilitas"  dimaknai  sebagai  seluruh bentuk  perlakuan  yang  mengarah pada  pembedaan,  pengecualian,  atau membatasi  karena  keterbatasannya kemudian berdampak pada pengurangan atau penghapusan
terhadap pengakuan, penikmatan dan pelaksanaan,  atas  dasar  kesetaraan dengan  manusia  lainnya  terhadap semua  hak-hak  asasi  manusia  dan kebebasan  dasar  dalam  berbagai bidang  semisalnya  ekonomi,  politik, sosial,  sipil,  kebudayaan  dan  lainnya. lainnya. Hal tersebut meliputi keseluruhan  unsur-unsur  perbuatan diskriminasi,  termasuk  penolakan atas  pemberian  akomodasi  yang patut. Bahkan ketika hak penyandang disabilitas  itu  dikurangi  walapun hanya sedikit atau tidak keseluruhan,
perbuatan tersebut masih terkategorikan  diskriminasi.  Ketika sebuah tindakan untuk tidak mengikutkan  penyandang  disabilitas dalam  pesta  demokrasi  tersebut
artinya secara mutlak telah bertindak diskriminasi  terhadap  penyandang disabilitas.
Demikian  tuntutannya  artinya  telah mengarahkan  sebuah  bentuk  pengakuan negara    terhadap  persamaan  hak  yang dimiliki  oleh  warga  negara  terutama    bagi penyandang disabilitas yang sama memiliki hak  terlibat  untuk  menentukan  pilihannya ataupun  dipilih  dalam  Pemilihan  Umum. Hal ini berpijak dan berkaitan pada sebuah tuntutan  konstitusi  Negara  Republik Indonesia  (Undang-Undang  Dasar  1945) tentang  perlindungan  dan  penghormatan atas  hak  penyandang  disabilitas  untuk dapat  terlibat  langsung  dalam  pemilihan umum.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 27 ayat 1 atas jaminan hak politik dan kesetaraan  kedudukan  dalam  hukum  dan pemerintahan.
Ketentuan tersebut setidaknya  memberikan  sebuah  penafsiran terhadap  maksud  “kesetaraan”  sebagai bentuk penyeimbangan atau tidak keberpihakan  dalam  persoalan  hak  warga negara yang menjadi tujuan yang tergolong utama dalam lahirnya konstitusi. Kesetaraan  menjadi  sebuah  hal  yang menyangkut keseluruhan lapisan
masyarakat yang ada tanpa terkecuali.
Dalam  Pasal  28  D  ayat  3  yang menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam  pemerintahan.  Kehendak  demikian sebenarnya  telah  menggambarkan  upaya yang cukup besar untuk melibatkan seluruh
aspek  masyarakat  dalam  sebuah  pesta demokrasi yang merupakan ciri khas negara demokrasi.  Frasa  setiap  orang  yang didasarkan  pernah  dipertanyakan  maksud atau  arti  dari  frasa  tersebut.  Mahkamah Konstitusi  sudah  memberikan  penafsiran terhadap  kata “setiap  orang”  dalam  Pasal tersebut.  Hal  itu  dibuktikan  dengan dikeluarkannya  3  (tiga)  putusan  yang menyatakan penafsiran
tersebut diantaranya,  yaitu  Putusan  MK  Nomor 143/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 10-
17-23/PUU-VII/2009  ;  dan  Putusan  MK
No.16/PUU-VIII/2010  yang  merujuk  pada jaminan  konstitusional  atas  warga  negara yang mengalami peminggiran,
ketertinggalan,  pengucilan,  pembatasan, pembedaan,  kesenjangan  partisipasi  politik dan  kehidupan public  yang  bersumber dari ketimpangan  structural  dan  sosio  kultural masyarakat yang secara terus menerus.
Negara  Republik  Indonesia  dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal suatu  perbuatan  yang  dikatakan  diskrimasi terhadap  suatu  golongan  dan  itu  menjadi sebuah jaminan mutlak yang termuat dalam materi muatan konstitusi. Penggunaan frasa setiap  orang  artinya  menghendaki  sebuah keinginan  besar  bahwa  hak-hak  yang dijamin oleh konstitusi dapat
terimplementasikan  dan  sesuai  dengan masyarakat  luas  dan  kendati  pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  sekalipun konstitusi  seharusnya  demikian  dalam memposisikannya sebagai Peraturan
Tertinggi  dalam  Hierarkhi  Peraturan perundang-Undangan  yang  tertata  dalam struktur  Perundang-Undangan.  Dengan demikian  bahwa  frasa  setiap  orang setidaknya  juga  memberikan  perlindungan dan  jaminan  bahwa  penyandang  disabilitas merupakan warga negara yang harus dijaga dan dipenuhi hak konstitusionalnya.
Berbicara  tentang  hak  politik  yang termuat  dalam  konstitusi,    demikian  juga tidak  dijelaskan  secara  detail  sekalipun menyentuh  kajian  warga  negara  apalagi pada  aspek  kajian  penyandang  disabilitas. Undang-Undang  Dasar  dalam  pengimple- mentasiannya  membutuhkan  dukungan atau pengaturan lebih lanjut dalam Undang- Undang  yang  berada  dibawahnya.  Dalam Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menentukan bahwa  Penyandang  disabilitas  memenuhi syarat  untuk  mempunyai  kesempatan  yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR,  sebagai  calon  anggota  DPD,  sebagai calon  Presiden/wakil  presiden,  sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara  pemilu.  Pengakuan  secara normatif  sangatlah ditunjukkan  dari eksistensi  Peraturan  Perundang-Undangan tersebut sebagai payung hukum penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  di Indonesia menghendaki pemberian kesempatan  yang  sama  untuk  ikut  serta dalam kegiatan politik. Pada  hakikatnya,  pemenuhan  hak  bagi seluruh lapisan masyarakat telah
mewujudkan  suatu  prinsip electoral  justice untuk menyetarakan hak yang dimiliki oleh setiap  warga  negara.  Negara  tidak  pernah menganut  prinsip  untuk  bersikap  berpihak terhadap suatu golongan tertentu karena itu telah menjadi akar dan paham yang sifatnya fundamental  dalam  ketentuan  bahwa sekalipun  penyandang  disabilitas  karena keterbatasannya tidak mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara. 27
Apa  yang  di  cita-citakan  oleh  negara demokrasi  tentunya  dengan  ketentuan bahwa  prinsip  tersebut  melekat  dengan hukum  yang  bermuara  pada  keadilan. Konsekuensi  pemikiran  negara  hukum demokratis disebutnya bahwasanya pemilihan  umum  yang  merupakan  salah satu  wujud  dari  demokrasi  itu  setidaknya harus dilaksanakan dengan konsep keadilan.  Negara  telah  menjamin  melalui Naskah Peraturan Perundang-Undangannya belum cukup untuk mengidentikkan dengan demokrasi  ketika  semua  masyarakat  tidak mendapatkan  pengakuan  dan  perlakuan yang  sama  karena  kondisi  diri  yang berbeda.
Dalam  mewujudkan  keinginan  besar penyelenggaraan  pemilu  atas  dasar  aspek konstitusionalitas  yang  melibatkan  seluruh
27 Nikita  Desverose.  Priyatmoko.  2020, Keadilan  Elektoral  Bagi  Pemilih  Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019  di Surabaya ,  Jurnal  Politik  Indonesia,  Volume  6 Nomor 2, Hlm. 109.
lapisan masyarakat, masyarakat menantikan  bagaimana  tindakan  yang  sah dari penyelenggara untuk terus mempertahankan  konsistensi  kepercayaan masyarakat  yang  bersamaan  dengan bagaimana  pemerintah dapat  menjamin suatu keadilan dalam proses penyelenggaraannya.  Namun  inilah  yang menjadi  dasar  untuk  menciptakan  suatu paradigma kewarganegaraan yang diwujudkan  atas  jaminan  pemeuhan  hak politik  dari  penyandang  disabilitas  tanpa mengikis  pemikiran  ideal  masyarakat terhadap mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Hanya  saja,  selama  ini  yang  menjadi masalah  besar  dalam  pemenuhan  hak penyandang disabilitas itu sendiri
sebenarnya  tumbuh  dari  masyarakat  itu sendiri  yang  tidak  yakin  akan  pemenuhan hak  pilih  dari  seorang  penyandang disabilitas.  Pemikiran  yang  idealis  akan sendirinya  menolak  pemenuhan  hak  dapat dilaksakan oleh pemerintah secara
menyeluruh  kepada  seluruh  warga  negara, paradigma  masyarakat  akan  kental  pada mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang semestinya.

## D. Keabsahan  Hak  Pilih  Penyandang Disabilitas  Mental  Dalam  Pemilihan Umum
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  dan  menempatkan  Undang-Undang
Dasar  1945  sebagai  supremasi  tertinggi dalam  suatu  negara  yang  mengisyaratkan bahwa  segala  tindakan  atau  perbuatan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sama  halnya  dalam  pemenuhan  hak  bagi penyandang  disabiltitas  yang  dimana Undang-Undang  Dasar  1945  menegaskan bahwa  segala  warga  Negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya. 28
Penyandang  disabilitas  diakui  sebagai bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan  dari  anggota  masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama  sebagai  warga  Negara  Indonesia. Secara  eksplisit  di  Indonesia  sebagaimana dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas sebagai landasan hukum bagi Perlindungan dan  Pemenuhan  Hak  Bagi  penyandang Disabilitas  ditegaskan  bahwa  seorang penyandang disabilitas diikutsertakan berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan kesamaan  hak. 29 Hal  tersebut  sebelumnya juga  ditegaskan  dalam  konsideran  Undang- Undang Penyandang cacat yang menyatakan bahwa Penyandang cacat merupakan bagian
28 Lihat Pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
29 Lihat Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas
masyarakat  Indonesia  yang  juga  memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. 30
Hak-hak penyandang
disabilitas menutur  konvensi  Hak-Hak  penyandang disabilitas  dinyatakan  setiap  penyandang disabilitas  harus  memiliki  kebebasan  dari bentuk  penyiksaan  atau  perlakuan  yang kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan martabat  manusia,  bebas  dari  eksploitasi, kekerasan  dan  perlakuan  semena-mena, serta  memiliki  hak  untuk  mendapatkan penghormatan  atas  integritas  mental  dan fisiknya  berdasarkan  kesamaan  dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan  perlindungan  dan  pelayanan sosial  dalam  rangka  kemandirian  serta dalam  keadaan  darurat. 31 Dalam  rangka mendukung  pemenuhan  hak  terhadap penyandang  disabilitas  di  Indonesia,  maka berdasarkan  Undang-Undang  Penyandang Disabilitas  bahwa  salah  satu  hak  yang dimiliki  oleh  penyandang disabilitas  adalah persamaan  hak  dalam  pemilihan  umum (hak politik).
Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator pencapaian penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi  yang  absah  oleh  rakyat  yang dimanifestasikan keterlibatan individu 30 Lihat  Pada  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat 31 Lihat Pada Pokok-Pokok Isi Konvensi Hak- Hak  Penyandang  Disabilitas  yang  Telah Diratifikasi  Dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas.
dalam  pesta  demokrasi  (pemilihan  umum).
Semakin tinggi partisipasi politik mengindikasikan  bahwa  rakyat  mengikuti dan  memahami  serta  seberapa  besar keterlibatan rakyat dalam kegiatan kenegaraan. 32 Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan  memberikan  dampak  positif dalam  penguatan  demokrasi  oleh  warga negaranya  sendiri.  masyarakat  diberikan hak  suara  untuk  memilih  calon  yang  akan memperjuangkan  aspirasinya  dalam  roda pemerintahan.  Artinya  dalam  hal  ini,  yang terkategorikan  sebagai  pemilih  dituntut untuk  mampu  memilih  dan menilai  dengan cermat  wakil  rakyat  yang  pantas  untuk terpilih.
Yang menjadi pertanyaan besar sekarang  ini,  kategori  masyarakat  seperti apa  yang  dianggap  dapat  berkecimpung dalam  pesta  demokrasi  tersebut.  Apakah semua masyarakat akan merasakan keikutsertaan  dalam  dunia  politik  ataukah hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syarat  untuk  ikut  serta  sebagai  pemilih dalam  pemilihan  umum.  Melihat  tatanan normative  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan  semisalnya  dalam  konstitusi tidak  akan  serta  merta  diatur  dan  dimuat keseluruhan dan membutuhkan aturan atau regulasi  yang  khusus  mengatur  mengenai keikutsertaan  masyarakat  dalam  pemilihan umum.
32 Randy  Helnal  Dinata,  2016, Partsipasi Pemilih  Pemula  Pada  Pemilihan  Walikota  dan Wakil Walikota Tahun 2015, JOM Fisip, Volume 3
Nomor 2, Hlm. 1
Dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  7  Tahun  2023  secara  jelas mengenai  warga  negara  yang  terdaftar sebagai pemilih diantaranya :
1. Genap  berusia  17  Tahun  atau  llebih pada  hari  pemungutan  suara,  sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
2. Tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum
tetap. 3. Berdomisili di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-El. 4. Berdomisili  diluar  negeri  yang dibuktikan  dengan  KTP-el,  Paspor dan/atau  Surat  Perjanjian  Laksana Paspor.
5. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf  c  dan  huruf  d,  dapat menggunakan Kartu Keluarga.
6. Tidak  sedang menjadi prajurit Tentara  Nasional  Indonesia  atau anggota  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia. 33
Hal  ini  menarik  jika  ulasannya  pada analisis  mengenai  penyandang  disabilitas mental yang dimana terjadi perubahan yang cukup  besar  dalam  persyaratan  Pemilih dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum
33 Lihat  pada  Pasal  4  Peraturan  Komisi
Pemilihan Umum Nomor  7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  dan  Sistem Informasi Data Pemilih
yang  sebelumnya.  Semisalnya  dalam Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  No  37
Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  No  11 Tahun  2018  Tentang  Penyusunan  daftar Pemilih di Dalam Penyelenggaraan Pemilihan  Umum  atau  selanjutnya  disebut PKPU yang memberikan Batasan untuk ikut dalam pemilu yang dinyatakan dalam pasal 4 PKPU yakni :
1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya 3. Terdaftar sebagai pemilih.
4. Bukan anggota TNI/Polri aktif
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. Terdaftar di DPT.
7. Khusus  untuk  Pemilukada  calon pemilih  harus  berdomisili  sekurang- kurangnya  6  (enam)  bulan  didaerah yang bersangkutan. 34 Ini menarik manakala sebuah kesimpulan bahwa negara telah mendukung dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas  telah  mengarah  pada  sebuah tujuan  yang  diamanatkan  konstitusi  untuk menjunjung  tinggi  persamaan  hukum  dan penyetaraan  bagi  seluruh  warga  negara tanpa  ada  bentuk  diskriminasi.  Namun  hal
34 Lihat  pada  Pasal  4  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  No  37  Tahun  2018  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum No 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan daftar  Pemilih  di  Dalam  Penyelenggaraan Pemilihan Umum
tersebut  sebenarnya  sah  saja  jika  memang dalam  sebuah  pemberian  kesempatan kepada  penyandang  disabilitas  karena  hal tersebut  masih  dapat  diberikan  kebijakan semisalnya  pemilih  penyandang  disabilitas terkategorikan sebagai pemilih khusus yang membutuhkan  perlakuan  khusus  pula. Semisalnya pemenuhan hak pilih oleh salah seorang  penyandang  disabilitas  sensorik seperti  disabilitas  wicara,  secara  fisik tergolong  sebagai  penyandang  disabilitas namun  disisi  lain,  kemampuan  untuk menentukan  pilihannya  dalam  pemilihan umum  masih  sangat  memungkin  ataupun dalam  pemenuhannya dipilih  sebagai  wakil rakyat.
Namun  bagaimana  dengan  seseorang yang mengalami gangguan pada psikis atau biasa disebut sebagai penyandang disabiltas mental. Penyandang disabilitas mental atau yang  biasa  dikatakan  sebagai  Tuna  Grahita merupakan  penyandang  yang  dimana terganggunya  fungsi  pikir,  emosi,  dan perilaku, antara lain :
1. Psikososial  diantaranya  skizofrenia,
bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan 2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. 35
35 Lihat Pada Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Sebagaimana  yang  ditentukan  dalam Undang-Undang  Penyandang  disabilitas dalam penggolongan penyandang disabilitas diantaranya :
1. Penyandang  Disabilitas  fisik,  yakni terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi,  lumpuh  layuh  atau  kaku, paraplegi,celebral  palsy (CP),  akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang  Disabilitas  Intelektual, yakni  terganggunya  fungsi  pikir karena  tingkat  kecerdasan  di  bawah rata-rata,  antara  lain  lambat  belajar, disabilitas grahita dan down syndrome .
3. Penyandang  Disabilitas  Mental,  yakni terganggunya fungsi pikir, emosi, dan
perilaku. 4. Penyandang Disabilitas sensorik,
yakni  terganggunya  salah  satu  fungsi dari  panca  indera,  antara  lain disabilitas  netra,  disabilitas  rungu, dan/atau disabilitas wicara. 36
Secara umum disabilitas mental
dipandang sebagai abnormalitas yang tidak dapat  disembuhkan  tetapi  dapat  dikelola dan  dihadapi.  Baik  professional  maupun awam  setuju  bahwa  disabilitas  adalah masalah  mental  yang  permanen  yang
36 Lihat Pada Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Huruf
A-D  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang sebelumnya  membagi  Penyandang  Disabilitas dalam  empat  ragam  yakni  Penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual,  penyandang  disabikitas  mental, serta penyandang disabilitas sensorik.
terlihat  sejak  tahap  perkembangan  dini. Para  professional  memberikan  deskripsi yang lebih terstruktur, sedangkan masyarakat  awam  berpikir  dengan  cara yang lebih beragam. Menyimak  bagaimana  kondisi  dari penyandang disabilitas mental yang
kemudian dihubungkan dengan pemenuhan hak  memilihnya,  kemudian  lahir  sebuah pertanyaan  yang  cukup  menarik  dalam pemenuhan  haknya  untuk  dilibatkan sebagai  pemilih  dalam  pemilihan  Umum. Dewasa ini, masih menjadi perdebatan yang kuat  mengenai  hal  tersebut.  Anggapan masyarakat luas masih sepenuhnya menolak  untuk  memberikan  kesempatan pada  penyandang  disabilitas  mental  untuk terlibat  memilih  wakil  rakyat.  Argument masyarakat  yang  masih  diskriminatif bahwasanya memang perlu untuk
dipertanyakan  secara  luas  mengenai pemenuhan hak.
Ada  pertentangan  manakala  syarat untuk  memilih  memang  secara  normative telah  mengisyaratkan  bahwa  pemilih dengan penyandang disabilitas mental telah diakui  pemenuhan  haknya  dalam  sebuah Peraturan  Perundang-Undangan.  Namun disisi  lain  perlu  diingat  lagi  bahwa penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang  di idamankan oleh seluruh aspek negara harus terlaksana dengan berpegang pada ketentuan  asas  yang  melekat  dalam penyelenggaraan  pemilu  yang  tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan
Undang-Undang
Pemilu, pelaksanaan pemilu di Indonesia harus  didasarkan pada pengendapan hukum atau asas fundamental pemilu  yang  eksplisit  diatur  dalam ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan tersebut yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 37
1. Langsung,  hak  untuk  memberikan suaranya  secara  langsung  sesuai kehendak  hati  nuraninya  secara langsung tanpa perantara;
2. Umum,  Berlaku  bagi  seluruh  warga negara;
3. Bebas,  Kebebasan  pemilih  dalam menentukan  pilihannya  tanpa  bentuk intervensi dari pihak manapun; 4. Rahasia, Jaminan terhadap kerahasiaan pilihan dari pemilih ; 5. Jujur    yang  menekankan  pada tindakan jujur oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu;
6. Adil,  setiap  pemilih  dan/atau  semua pihak yang terlibat  pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari bentuk  kecurangan  yang  dilakukan oleh pihak manapun.
Pertentangan tersebut pada pemenuhan asas tersebut jika mengaitkan pengikutsertaan  penyandang  disabilitas mental dalam pemilihan umum.
1. Asas  Bebas,  bagaimana  bentuk pengupayaan  atas  penerapan  asas
37 Lihat Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
kebebasan  bagi  warga  negara  atau khususnya  penyandang  disablitas mental  dalam  memilih.  Menguak kajian  ilmu  hukum  secara  luas,
kategori penyandang disabilitas mental  dikatakan  seseorang  yang tidak  cakap  hukum  karena  terganggu jiwanya  atau  seseorang  yang  berada dalam  pengampuan.  Ketika  kehendak untuk  hak  pilih  langsung  dijalankan oleh  orang  yang  sedang  terganggu jiwanya  bukan  lagi  hanya  pada pertentangan  terhadap  Peraturan Perundang-Undangan  akan  tetapi justru  kebebasan  yang  didambakan dalam  penerapan  asas  bebas  sudah tidak bebas lagi karena membutuhkan seorang  wakil  atau  pengampu  yang membantu  dan  tidak  ada  jaminan bahwa  pilihan  tersebut  langsung dipilih  oleh  seseorang  penyandang disabilitas tersebut sementara mental dan pola pikirnya sedang terganggu.
2. Asas  Rahasia,  hal  ini  juga  berdampak pada penerapan asas rahasia. Penjaminan atas kerahasiaan pilihannya tidak akan pernah tercapai manakala  dalam  pemenuhan  haknya membutuhkan pendampingan khusus. Pilihan  tersebut  lebih  besar  akan berpengaruh  pada  pilihan  yang mendampinginya  dan  tidak  ada jaminan pada pilihan yang seharusnya dan/atau  boleh  dikatakan  bukan
pilihannya  langsung  karena  keadaan pemilih tersebut.
3. Asas adil, selanjutnya dalam pemenuhan asas adil yang didambakan  adalah  pemilihan  umum yang terhindar dari bentuk
kecurangan  karena  tuntutan  untuk memberikan  perlakuan  yang  sama terhadap  seluruh  warga  negara  yang terlbiat  dalam  pemilihan  umum.  Hal ini  sebenarnya  saling  berkaitan dengan asas yang lain. Dalam kondisi penyandang  disabilitas  mental  yang tidak  dapat  menggunakan  pola pikirnya  dengan  baik  akan  menjadi hal  yang  rumit  untuk  merasakan bentuk  perlakuan  yang  sama  dengan warga  negara  yang  lain.  Hal  ini  bisa menjadi sebuah celah atau ruang bagi penyelenggara  untuk  memanfaatkan kondisi  demikian.  Menyalahgunakan hak dari penyandang disabilitas sudah menjadi  suatu  bentuk  tindakan kecurangan dan menyalahi asas adil. Memaksakan  sebuah  pemenuhan  Hak dengan tanpa pertimbangan atas pertentangan  dengan  asas  hukum  telah mengarahkan  hukum  kedalam  sebuah pertentangan Peraturan Perundang-
Undangan  yang  cukup  aneh  dalam  sebuah negara  hukum  yang  justru  dilaksanakan tidak  didasarkan  atas  hukum  itu  sendiri. Pemenuhan  atas  hak  politik  penyandang disabilitas  dianggap  masih  dalam  keadaan dipaksakan  sementara  penyelenggaraan
pemilihan  umum  oleh  negara  belum  siap. Akan aneh rasanya jika kajian
dititikberatkan  pada  hak  dipilih  dari penyandang  disabiltas  mental.  Dengan  kata kasarnya  “orang  yang  sedang  terganggu jiwanya dipilih untuk menjadi wakil rakyat”.
Apakah mungkin negara akan memaksakan pemenuhan hak dari penyandang  disabilitas  mental  untuk mempengaruhi muatan Peraturan Perundang-Undangan  mengenai  syarat wakil  rakyat  yang  dipilih  tidak  dibataskan pada  konteks  syarat  ”tidak  sedang terganggu jiwanya”. inilah yang dimaksudkan bahwa dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas mental, penyelenggara  pemilihan  umum  masih dikatakan belum siap untuk memenuhi hak tersebut.  Tatanan  prakteknya,  penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas tunagrahita memiliki keterbatasan, dengan kata lain berkebutuhan  khusus,  terutama  dalam rangka  keikutsertaannya  dalam  pemilu. Komisi  Pemilihan  Umum  sebagai  lembaga yang  ditunjuk  untuk  bertanggung  jawab dalam pelaksanaan pemilu haruslah memikirkan  bagaimana  penyediaan  sarana dan  prasarana  bagi  penyandang  disabilitas tunagrahita  serta  memikirkan  berbagai solusi  atau  alternatif  penyelesaian  atas berbagai  masalah  yang  mungkin  timbul dalam pelaksanaanya.
Jaminan  besar  oleh  konstitusi  atas pemenuhan  hak  warga  negara  dianggap
belum  cukup  ketika  hal  itu  masih  mengikis pemikiran  ideal  oleh  masyarakat  yang mengarah  pada  keraguan  intensitas  nilai- nilai  demokrasi  yang  juga  dijamin  oleh negara.  Hal  ini  tentunya  membutuhkan strategi  khusus  dari  pemerintah  yang memiliki  andil  besar  untuk  menjaga  nilai- nilai dalam konsitusi.
Strategi  itu  harus  betul  dimatangkan oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  manakala tingkat  kepercayaan  masyarakat  itu  sangat elastis  dengan  keberlakuan  hukum  itu sendiri.  Hal  ini  jelas  dipaparkan  bahwa masyarakat  akan  tidak  mudah  menerima ketika kategori seseorang dengan gangguan jiwa  kemudian  diberikan  peluang  untuk menentukan  pilihannya  dalam  pemilu. Sebenarnya keraguan masyarakat itu hanya sebatas  pemikiran  ideal  tentang  nilai-nilai demokrasi  yang  bersinkronisasi  dengan hukum itu sendiri.
Karena kebutuhan
penyandang disabilitas  mental  membutuhkan  suatu perlakuan  yang  khusus  setidaknya  dapat didukung  dengan  kebijakan  yang  sifatnya lebih  khusus  pula.  strategi  yang  selama  ini dijalankan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum hanya  sebatas  pada  sosialisasi  yang menitikberatkan pada penyandang disabilitas  itu  sendiri  dengan  beberapa unsur instansi atau lembaga  yang mendukung  dalam pemberian  perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas. Dalam menyongsong keberhasilan penyelenggaraan  pemilu,  komisi pemilihan
umum  melaksanakan  fungsi  sosialisasi untuk memberikan gambaran terhadap cara memenuhi kebutuhan memilih dari penyandang  disabilitas  itu  sendiri  dengan memberikan  akses  khusus  semisalnya dengan penyediaan TPS khusus , penyaringan pemilih penyandang disabilitas berdasarkan  pertimbangan  ilmu  medis, ataupun  dengan  cara  pendataan  terhadap penyandang  disabilitas  yang  sulit  untuk diikutikan karena gangguan jiwa permanen.
Hal  itu  dianggap  bukan  masalah  yang utama  sekalipun  persoalan  besar  juga  bisa saja  lahir  dari  strategi  tersebut  semisalnya dalam  menjamin  keabsahan  suara  secara langsung oleh pemilih penyandang disabilitas karena ada pendampingan dalam proses  memilih.  Justru  yang dianggap lebih dari  masalah  itu  adalah  bagaimana keyakinan  masyarakat  itu  sendiri  atas keterlibatan pemilih disabilitas mental.
Masyarakat  akan  menganggap  atau bahkan  tidak  akan  memahami  tolak  ukur kapan  dikatakan  sebagai  penyandang disabilitas  mental  dengan  penyandang disabilitas mental yang permanen. Masyarakat akan menganggap bahwa orang dengan  gangguan  jiwa  tidak  memiliki pemikiran  rasional  terlebih  lagi  dalam keterlibatan politik.
Sebagai  langkah  untuk  mengantisipasi tersebut,  setidaknya  komisi  pemilihan umum  dalam  mendorong  partsipasi  politik dan  menjaga  efektivitas  penyelenggaraan pemilu  sebagai  wujud  mempertahankan
nilai-nilai  demokrasi,  informasi  yang terbuka  dan  pendidikan  politik  sangat diharapkan  untuk  meyakinkan  masyarakat dapat menerima pemenuhan hak penyandang  disabilitas  mental  secara menyeluruh dalam pesta demokrasi. 38
Selain  itu,  bentuk  jaminan  data  pemilih penyandang  disabilitas  mental  merupakan suatu  upaya  yang  tidak  kalah  pentingnya untuk  meyakinkan  masyarakat  lainnya. Dukungan pendidikan politik dan sosialisasi politik  yang  merangkul  beberapa  instansi setidaknya dapat  memberikan  bukti  bahwa penyandang  disabilitas  yang  memenuhi syarat  sebagai  pemilih  dengan  kebutuhan khusus  akan  dijamin  dalam  data  yang dijamin keakuratannya oleh pemerintah.

## E. Kesimpulan
Penjaminan atas hak memilih dan dipilih merupakan  hak  yang  dilindungi  dan mendapat  pengakuan  atas  Undang-Undang Dasar  1945,  sehingga  setiap  warga  negara yang  menggunakan  haknya  haruslah terlaksana dengan bebas (tanpa intervensi), Intimidasi  (tanpa  tekanan  dari  luar  diri warga  negara)  dan  tanpa  ada  bentuk diskriminasi  (tanpa  ada  pembatasan  atau penyekatan  diluar  Peraturan  Perundang- Undangan).  Penyandang  disabilitas  dalam
38 Viera  Mayasari  Sri  Regganis.  Dkk,  2020, Problematika  Partisipasi  Pemilih  Penyandang Disabilitas  Dalam  Pemilihan  Serentak  Lanjutan 2020,  Elektoral  Governance :  Jurnal  Tata  Kelola Pemilu Indonesia, Volume 3 Nomor 1, Hlm. 129- 130
terpenuhinya  hak-hak  politiknya  dijamin oleh  Negara  sebagaimana  yang  termaktub dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yang kemudian  secara  eksplisit  diatur  dan dikehendaki dalam Undang-Undang
Penyandang  Disabilitas  serta  telah  dijamin dalam  Undang-Undang  Pemilihan  Umum dan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum bahwasanya Penyandang Disabilitas Mental merupakan  warga  negara  yang  diakui  dan
dijunjung  haknya  untuk dapat  memilih  dan dipilih dalam Pemilihan Umum sebagaimana  amanat  konstitusi  untuk memberikan persamaan kedudukan masyarakat dalam hukum dan pemerintahan. Penyandang disabilitas mental
merupakan  penyandang  disabilitas  yang dalam  kondisi  terganggu  mental  dan jiwanya.  pemenuhan  hak  memilih  dan dipilih  bagi  penyandang  disabilitas  mental masih  mendapatkan  respon  yang  negative dalam masyarakat. masyarakat menganggap keterlibatan  penyandang  disabilitas  mental merupakan  sebuah  kemustahilan  manakala jika  memaksakan  untuk  ikut  serta  dalam memilih  wakil  rakyat  dalam  pemilihan umum.  Hal  ini  juga  bertentangan  dengan penerapan  asas  dalam  pemilihan  umum yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Penerapan asas tersebut dianggap tidak akan terwujud suatu  pelaksanaan  pemilihan  umum  yang berlandaskan  pada  asas  penyelenggaraan
pemilihan umum jika dalam kondisi pemilih yang sedang terganggu jiwanya.
Sosialisasi,  pendidikan  politik,  dan kepastian  data  merupakan  salah  satu strategi yang setidaknya dapat memberikan rasa  kepercayaan  yang  besar  kepada masyarakat  luas  dengan  keterlibatan pemilih  penyandang  disabilitas  mental dalam pemilihan umum.

## F. Saran
Bukan  berarti  dalam  penyelenggaraan pemilihan  umum  tidak  dapat  melibatkan penyandang disabilitas mental lagi kedepannya.  Hal  ini  memerlukan  kajian yang  luas  mengenai  bagaimana  untuk memenuhi  hak  penyandang  disabilitas mental  yang  juga  sebagai  warga  negara dengan kondisi demikian. Di satu sisi untuk pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia  di Indonesia  telah  menjadi  kesepakatan bersama  negara  dengan  masyarakatnya yang  dituangkan  dalam  konstitusi,  namun upaya untuk menyelematkan hak penyandang  disabilitas  mental  khususnya hak  politiknya  dianggap  perlu  suatu kebijakan yang dianggap dapat
mengakomodir  pelaksanaan  pemenuhan dan  penyetaraan  hak  bagi  penyandang disabilitas  mental.  Untuk  itu  diperlukan perubahan  pada  Undang-Undang  Pemilu dan/atau  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  untuk  memperjelas  klasifikasi  dan metode  penjaminan  terhadap  hak  bagi penyandang disabilitas mental.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan
Anton  M.  Moeliono.  1989. Kamus  Besar Bahasa Indonesia. Jakarta :Balai Pustaka.
Hasbi  Umar.  2008. “Paradigma  Baru
Demokrasi  di  Indonesia  :  Pendekatan terhadap  Pemilu  DPR/DPRD .  Jurnal Innovation Vol. VII, Nomor 14
Jimly Ashiddiqie. 2008. Pokok-Pokok Hukum
Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi . Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer
Jimly  Ashiddiqie.  2014. Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  negara .  Jakarta  :  PT RajaGrafindo Persada.
Miriam  Budiarjo.  2008. Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Jakarta  :  PT  Gramedia  Pustaka Utama Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia  (Cetakan  Kelima). Jakarta  : Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia
Moh.  Syaiful  Rahman  dan  Rosita  Indrayati. 2019. Hak  Pilih  Penyandang  Disabilitas Dalam  Pemilihan  Umum  di  Indonesia .
Jurnal  Lentera  Hukum,  Volume  6 Nomor 1 Nikita  Desverose.  Priyatmoko.  2020. Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang  Disabilitas  Mental  Pada Pemilu  Serentak  2019  di  Surabaya .
Jurnal  Politik  Indonesia.  Volume  6 Nomor 2.
Nur  Syarif  Ramadhan.  2016. Efektifitas
Peraturan  Daerah  Kota  Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Pemenuhan Hak  Dasar  Pendidikan  Penyandang
Disabilitas  di  Kota  Makassar. Jurnal Universitas  Negeri  Makassar  Jurusan PPKn FIS
Orang  Gila  Bisa  Memilih  di  Pemilu  2019, Ferry  Liando  Ungkap  Pertentangan Asas Pemilu, www.manado.tribunnews.com PAN  Makassar  Protes  Orang  Gila  Bisa Memilih, www.Tribun-timur.com. Randy  Helnal  Dinata.    2016. Partsipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota  dan  Wakil  Walikota  Tahun 2015. JOM Fisip. Volume 3 Nomor 2
Romi Librayanto. 2010. Ilmu Negara (Suatu Pengantar). Makassar : Pustaka Refleksi. T.  May  Rudy.  2007. Pengantar  Ilmu  Politik (wawasan pemikiran dan kegunaannya). Bandung  :  PT  Refika Aditama. Viera  Mayasari  Sri  Regganis.  Dkk.  2020. Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan  Serentak  Lanjutan  2020. Elektoral  Governance :  Jurnal  Tata
Kelola  Pemilu  Indonesia,  Volume  3 Nomor 1.
www.Tribun- Timur.com/amp/2018/12/1220288- penyandang-disabilitas-di-sulsel- punya-hak-pilih
https://mediaindonesia.com/opini/43053 1/perlindungan-hak-pilih-penyandang- disabilitas-di-pemilu-2024
https://news.detik.com/kolom/d- 4434312/hak-penyandang-disabilitas- mental-di-pemilu

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997
Tentang Penyandang Cacat.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011 tentang  Pengesahan  Konvensi  Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 7  Tahun  2023  Tentang    Penyusunan Daftar  Pemilih  Dalam  Penyelenggaraan Pemilihan  Umum  dan  Sistem  Informasi Data Pemilih
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  No  11 Tahun  2018  Tentang  Penyusunan daftar Pemilih  di  Dalam  Penyelenggaraan Pemilihan Umum