Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2561 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 306 – 315
Tinjauan Hukum Pidana Internasional Atas Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Laut ZEE
Indonesia Oleh Kapal Asing
Sevti Prana Ningrum sevtiprn@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.
Rizkita Brahmana rizkibrahmana1@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.
Siti Khodijah hi.dijaaah@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.
Herly Antoni herli.antoni@unpak.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.
Naskah Diterima : 28 September 2023 Naskah Revisi : 15 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstrack
The Exclusive Economic Zone (EEZ) is a new legal system regulated in the 1982 maritime  law  agreement  between  countries.  Therefore,  the  abundant  marine fisheries  resources in Indonesia's EEZ allow for actions that are detrimental to being an archipelagic country due to violations committed by foreign countries that  violate  state  sovereignty.  Therefore,  the  Indonesian  government  has established  legal  rules  regarding  the  use  of  fisheries  resources  and  maritime boundaries in Law Number 17 of 1985 from the ratification of UNCLOS 82, and in  its  implementation  these  legal  rules  must  not  deviate  from  the  Indonesian Constitution. Apart from vigilance, of course this is a a warning to the country in maintaining  its  sovereignty  so  that  it  is  protected  from  intervention  by  foreign countries who secretly steal data on the country's territory and look for gaps in defense  weaknesses  through  maritime  boundaries.  Therefore,  all  regulations regarding the territorial boundaries of the Exclusive Economic Zone (EEZ) have been summarized in UNCLOS 82. This article aims to explore aspects related to the protection of water resources in the EEZ and the provisions of international and transnational criminal law that anticipate the protection of water resources in  the  EEZ.  This  research  utilizes  normative  methods  that  are  descriptive  in nature and tend to utilize data analysis.
Keywords: EEZ, UNCLOS 82, Foreign Countries, International Crime.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2561 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 306 – 315

## Abstrak
Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  merupakan  pemerintahan  hukum  baru  yang diatur  dalam  perjanjian  hukum  laut  1982  antar  Negara.  Maka  dari  itu  sumber daya  perikanan  laut  di  ZEE  Indonesia  yang  melimpah  memungkinkan  adanya sebuah Tindakan yang merugikan sebagai negara kepulauan karena pelanggaran yang  dilakukan  oleh  negara  asing  hingga  melanggar  kedaulatan  negara.  Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan aturan hukum terkait pemanfaatan sumber  daya  perikanan  dan  batas  laut  pada  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 1985  dari  pengesahan  UNCLOS  82,  dan  dalam  pelaksanaannya  aturan  hukum tersebut tidak boleh menyimpang dari UUD RI Selain pada kewaspadaan, tentu hal ini menjadi sebuah peringatan untuk negara dalam menjaga kedaulatan agar tetap  terjaga  dari  intervensi  negara  asing  yang  secara  diam-diam  melakukan pencurian data wilayah negara dan mencari celah kelemahan pertahanan melalui batas wilayah laut. Maka, semua aturan mengenai batas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) telah terangkum dalam UNCLOS 82. Artikel ini bertujuan untuk menggali  aspek-aspek  terkait  perlindungan  sumber  daya  perairan  di  ZEE  dan ketentuan  hukum  pidana  internasional  dan  transnasional  yang  mengantisipasi perlindungan sumber daya perairan di ZEE. Penelitian ini memanfaatkan metode normatif yang sifatnya deskriptif serta cenderung memanfaatkan analisis data. Kata Kunci: ZEE, UNCLOS 82, Negara Asing, Pidana Internasional.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  dengan  negara  kepulauan  yang  terbentuk  dari  gabungan pulau  kecil  dan  pulau  besar  yang  berjumlah  17.504  pulau,    hampir  2/3 wilayah  Indonesia  berupa  lautan.  Indonesia  juga  mempunyai  garis  pantai yang  luas  keseluruhannya  hingga  81.000  kilometer  persegi,  dimana  wilayah Indonesia  mempunyai  panjan  3.977  mil  antara  Samudera  Hindia  dan Samudera  Pasifik.  Luas  perairannya  hingga  3.257  km2  dan  luas  daratannya hingga  1.922.570  km2.  Batas  wilayah  Indonesia  dihitung  dari  pulau-pulau dengan memakai laut teritorial sepanjang 12 mil dan ZEE sepanjang 200 mil ke arah mata angin. 1
Dari  sudut  sejarah,  laut  sebagai  agen  pembentuk  peraturan  hukum  kelautan berfungsi  sebagai  reservoir  sumber  daya  hayati  dan  abiotik.  Dengan potensi yang    besar  dan    penting  dalam  konteks  perekonomian  nasional,  maka diperlukan  perencanaan  dan  pengelolaan  kawasan  laut  yang  berkelanjutan.
1 Ida Kurnia, “Pengaturan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia”, Jurnal Hukum , Vol. 26 No. 2 (2014), hlm. 73.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2561 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 306 – 315
Banyaknya sumber daya alam perikanan di Indonesia jelas mencuri perhatian banyak  pihak  asing,  yang  mungkin  juga  mengambil  untung  dan menguasainya dengan cara illegal fishing dan overfishing.
Aktivitas Iillegal  fishing ini  dijalankan  oleh  kapal  asing  negara  tetangga  di wilayah  tersebut  yang  masuk  tanpa  izin  ke  perairan  Indonesia.  Aktivitas illegal fishing ini sangat merugikan negara karena sumber daya perikanan di Indonesia menjadi terancam. Misalnya saja yang terjadi di Laut Natuna yang menjadi  wilayah  rawan  terhadap  aktivitas illegal  fishing .  Sebab  daerah  ini mempunyai potensi penangkapan ikan hasil laut yang  besar.
Besarnya  potensi  sumber  daya  perikanan  merupakan  permasalahan  yang berkaitan  langsung  dengan  hukum  perairan  laut  khususnya  di    ZEE Indonesia.  Potensi  pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  kerap  pula dimanfaatkan oleh kapal asing. Karena kapal asing tersebut menjalankan aksi eksploitasi  dari  sumber  daya  perikanan,  yang  secara  tidak  langsung merugikan  bagi  negara  Indonesia.  Karena  eksploitasi  yang  dijalankan  oleh nelayan  asing  maupun  kapal  asing  ini  menimbulkan  dampak  yang  bisa merusak  biota  laut,  Adapun  akibat  dari  penangkapan  ikan  yang  dapat merugikan ialah dengan menggunakan pukat harimau, beberapa alat canggih pun  bisa  digunakan  untuk  penangkapan  ikan  dan  juga  hal  tersebut mengganggu kedaulatan negara Indonesia.
Tentu  saja  hal  ini  diperlukan  untuk  mengembangkan  rezim  tata  kelola maritim  berbasis  perjanjian  di  tahun  1958,  1960  dan  1973-1982  yaitu perjanjian  Konferensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  membuat beberapa  kesepakatan  dan  mengadopsi  UNCLOS  82  menjadi  perjanjian terkait  hukum  maritim  Internasional,  agar  Indonesia  berpedoman  pada UNCLOS  82  sesungguhnya  semua  negara  pantai  lebih  memilih  Indonesia mempunyai  hak  kedaulatan  di  zona  ekonomi  eksklusifnya  untuk  tujuan ekplorasi,  pemanfaatan,  konversi  dan  pemanfaatan  potensi  sumber  daya perikanan  yang  ada  di  laut  Indonesia.  Semoga  negara  Indonesia  dapat menyelesaikan  permasalahan  tersebut  berdasarkan  aturan  hukum  maritim
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2561 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 306 – 315
internasional  yang  berlaku, yaitu  UNCLOS  82.  Contoh  tipikal  terjadi ketika KRI menahan kapal dengan bendera Vietnam yang sedang melakukan illegal fishing di  Laut  Natuna  Utara.  KRI  menemukan  kapal  tersebut  yang  berisi barang  bukti  ikan  seberat  5  ton  yang  dikumpulkan  dari  perairan  zona ekonomi  eksklusif  Indonesia  pada    17  Juni  2020.  Kasus  lainnya  melibatkan kapal  asing  dengan  aksi illegal  fishing ,  dan  Indonesia  kemudian  mengikuti jejaknya.  Apabila  terjadi  tenggelam,  terbakar  atau  meledaknya  kapal  asing yang  menjalankan  kegiatan  eksploitasi  di  perairan  ZEE  Indonesia.  Akan tetapi  dengan  dilakukannya  Tindakan  tersebut  menimbulkan  pro  dan  kontra di kalangan masyarakat Indonesia.
Langkah  tegas  yang  diambil  oleh  pemerintah  tersebut  nampaknya  tidak menghasilkan  penyesalan  kpada  kapal  asing  yang  menjalankan  aksi  tindak pidana  eksploitasi  sumber  daya  perikanan  di  perairan  laut  ZEEI.  Kejadian atas  sumber  daya  perikanan  di  laut  ZEEI  seperti  ini  membuktikan  betapa memprihatinkannya  penanganan  terhadap  kasus-kasus  yang  terjadi  di wilayah  laut  ZEE  Indonesia.  Akibat  lemahnya  penegakan  hukum  dalam menangani  eksploitasi  sumber  daya  perikanan  tersebut  telah  menimbulkan penderitaan yang cukup besar bagi negara Indonesia. 2

## II. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  termasuk  dalam  penelitian  hukum  normatif.  Bagian  ini menguraikan  teori-teori  relevan  yang  melandasi  topik  penelitian  dan memberikan  tinjauan  terhadap  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan, sekaligus  memberikan  referensi  dari  aspek  hukum  karena  penulis  akan membahas  akibat  dari  eksploitasi,  pandangan  hukum  pidana  internasionalm serta  peranan  UNCLOS  82  dalam  menanggulangi  eksploitasi  tersebut. Artikel  ini  menggunakan  bahan  primer  berupa  undang-undang  dan  bahan sekunder dari artikel jurnal.
2 Simela Victor Muhamad, “Illegal Fishing di Perairan Indoesia”, Jurnal Politik , Vol. 3 No. 1 (2014), hlm. 61.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2561 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 306 – 315

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Akibat  yang  Ditimbulkan  dari  Eksploitasi  Sumber  Daya  Perikanan di Wilayah Laut ZEE Indonesia.
Bagian  laut  Indonesia  yang  luas  tentunya  mengandung  sumber  daya perikanan yang kaya dan beragam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  mengemukakan,  di  tahun  2019,  nilai  produk  keluar  perairan Indonesia menyentuh Rp. 73.681.883.000,-, meningkat 10,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kelimpahan tersebut dapat memberikan keuntungan besar secara berkelanjutan bagi masyarkat negara Indonesia. Hal  tersebut  sesuai  dengan  Undang-Undang  perikanan  yang  tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 yang mana pengurusan  perikanan  bertujuan  untuk  mencapai  keuntungan  yang optimal  dan  berkelanjutan  juga  seperti  menjamin  pemeliharaan  sumber daya perairan. 3 Mengembangkan industri perikanan sangat penting untuk memaksimalkan  sumber  daya  air  yang  ada  untuk  masa  depan  yang  jauh lebih  baik.  Rencana  pengelolaan  perikanan  melibatkan  optimalisasi penggunaan  sumber  daya  perairan  untuk  memaksimalkan  peluang kesejahteraan  secara  terus-menerus,  tanpa  mengabaikan  pertimbangan konservasi.  Karena  besarnya  potensi  sumber  daya  perikanan,  timbul persoalan hukum di perairan laut ZEEI. Pandangan UNCLOS pada tahun 1982, semua negara pantai, seperti Indonesia, mempunyai hak kedaulatan di  ZEE-nya  yang  bertujuan  untuk  eksplotasi,  konservasi,  eksplorasi  dan eksploitasi sumber daya perikanan. 4
Namun  di  wilayah  laut  Indonesia,  potensi  eksploitasi  sumber  daya perikanan  berulang  kali  dijalankan  oleh  kapal  asing.  Kehadiran  kapal asing  yang  mengeksploitasi  sumber  daya  air  telah  menimbulkan penderitaan  kepada  negara  Indonesia,  bukan  hanya  menimbulkan
3 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
4 David  Haryo  Kristiano,  Dkk,  “Tinjauan  Yuridis  Tindakan  Eksploitasi  Sumber  Daya  Perikanan  di ZEE Indonesia menurut Hukum Internasional”, Jurnal Hukum , Vol. 10 No. 2 (2022), hlm. 2.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2561 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 306 – 315
kerugian  ekonomi  tetapi  juga  terganggunya  wilayah  perairan  itu  sendiri. Bahkan di dalam zona ekonomi eksklusif, pertambangan secara bertahap dapat mengganggu keseimbangan ekologi.
Karena  kualitas  lingkungan  dapat  mempengaruhi  kualitas  populasi  dan masyarakat, maka  eksploitasi sumber daya perikanan berskala besar atau tidak  terkontrol  dapat  menimbulkan  kerusakan  atau  penurunan  kualitas wilayah.  Tanpa  keterlibatan  global,  eksploitasi  sumber  daya  perikanan akan  berdampak  besar  terhadap  populasi  dan  kualitas  masyarakat. Mengembangkan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan lingkungan  hidup  akan  membahayakan  kelestarian  dan  keberadaan sumber daya perikanan tersebut.
Meadow  dkk.  (1972)  dalam  Rahadian  (2016)  berpendapat  bahwa pertumbuhan  ekonomi  secara  signifikan  terbatasi  oleh  keberadaan  dan kapasitas  sumber  daya  perikanan.  Karena  keterbatasan  dan  keberadaan sumber  daya  perikanan,  sehingga  arus  produk  dan  jasa  yang  dihasilkan dari  sumber  daya  perikanan  jarang  berkesinambungan  (sustainable). Daryanto (2007) mengemukakan, sumber daya perikanan diharapkan bisa menjadi sumber penghidupan penting bagi banyak orang  dan juga dapat menjadi mesin utama perekonomian negara. 5
B. Pandangan  Hukum  Pidana  Internasional  Terhadap  Kegiatan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Laut ZEE Indonesia yang Dilakukan oleh Kapal-kapal Asing.
Hukum  merupakan  seperangkat  peraturan yang hidup  di  masyarakat  dan sifatnya  yang  memaksa  dapat  menghukum  bagi  yang  tidak  menaati aturan.  Hukum  ada  untuk  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan  manusia agar  dapat  berfungsi,  agar  dapat  berjalan  tertib  dan  saling menguntungkan.  Selain  mematuhi  hukum  dalam  negeri,  Indonesia  juga menerapkan hukum internasional. Sejumlah undang-undang internasional
5 Feryl  Ilyasa,  Dkk,  “Pengaruh  Eksploitasi  SDA  Perairan  Terhadap  Kemiskinan  Masyarakat Nelayan”, Jurnal Pendidikan Lingkungan , Vol. 21 No. 1 (2020), hlm. 46.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2561 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 306 – 315
telah  diratifikasi  menjadi  undang-undang  nasional.  Hukum  Internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala Internasional. 6
Hukum  Internasional  membelah  wilayah  suatu  negara  menjadi  empat golongan  besar,  termasuk  wilayah  maritim.  Di  bidang  maritim,  terdapat kesepakatan yang menjadi United Nations Convention on the Law of the Sea  tahun  1982,  setelah  melalui  beberapa  putaran  perundingan  dan persetujuan bersama dari negara-negara yang terlibat.
UNCLOS 98 termasuk dalam perjanjian  internasional yang diatur secara menyeluruh  mengenai  pemanfaatan  lautan,  yang  merupakan  kedaulatan nasional  dari  wilayah  maritim,  untuk  mengatur  distribusi  sumber  daya perikanan  baik  dari  negara  pantai  maupun  non  pantai.  Oleh  dari  itu, Perjanjian  PBB  tentang  Hukum  Laut  tahun  1982  mengatur  pembagian wilayah  maritim  dengan  sistem  hukum  wilayah  itu  sendiri.  Perjanjian PBB  tentang  Hukum  Laut  tahun  1982  mengatur  pemberian  hak eksploitasi kepada negara yang tidak memiliki daratan, yang mana diatur pada pasal 69 (1). “Suatu hak juga dimiliki oleh negara pantai, atas dasar keadilan,  untuk  mengikuti  eksploitasi  bagian  yang  sesuai  atas  kelebihan sumber  daya  perikanan  di  ZEE  suatu  negara  pantai  dalam  kawasan maupun wilayah yang tidak berbeda.” 7
Pada  tahun  1982,  UNCLOS  memberikan  hak  eksploitasi  kepada  negara yang kurang beruntung secara geografis. Izin dapat diberikan berdasarkan Pasal 70 Perjanjian PBB Hukum Laut 1982.  Pasal 70 berbunyi: “Negara- negara  yang  secara  geografis  kurang  beruntung  mempunyai  hak  untuk berpartisipasi secara setara dalam  eksploitasi sumber daya perikanan dan surplus  yang  dimilikinya  di  ZEE  negara  pantai  di  kawasan  tersebut.” wilayah  maupun  teritori  yang  tidak  berbeda,  dengan  mempertimbangkan kondisi geografis dan ekonomi semua negara terkait.” 8
6 Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., Pengantar Ilmu Hukum, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hlm. 5.
7 Pasal 69 ayat 1 UNCLOS 1982.
8 Pasal 70 UNCLOS 1982.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2561 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 306 – 315
Ketentuan eksploitasi  ditentukan oleh  banyak negara yang bersangkutan, pada  hal  ini  negara  pantai  maupun  tidak  berpantai,  melalui  perjanjian reginoal,  subreginoal  dan  bilateral.  Perjanjian  tersebut  mengharuskan negara  asing  untuk  mematuhi  perlindungan,  peraturan,  dan  kualifikasi lain yang diatur dalam aturan undang-undang negara pantai. 9
C. Peranan  UNCLOS  82  dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana Eksploitasi  Sumber  Daya  Perikanan  dilihat  dari  Aspek  Hukum Pidana Internasional.
Peluang  sumber  daya  perikanan  laut  ZEEI  diperhitungkan  mencapai 12,54  juta  ton  per  tahunnya,  menyebar  di  antara    perairan  ZEEI  dan perairan  laut  indonesia.  Diperkirakan  sekitar  4,231  juta  ton  disimpan setiap tahunnya di ZEEI. Namun aktivitas pertambangan yang berlebihan dan  meluas  membuat  terancamnya  potensi  kekayaan  sumber  daya perikanan.  Peluang  kekayaan  sumber  daya  perikanan  memberikan kesempatan kepada kapal asing untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan  tanpa  hambatan.  Tindakan  eksploitatif  tersebut  tentu  memberikan penderitaan  yaitu  kerugian  bagi  negara  Indonesia  yang  merupakan  suatu negara yang memperoleh pendapatan sumber daya perikanan. Eksploitasi yang dijalankan oleh kapal asing merupakan tindakan ilegal karena tidak ada  kesepakatan  perjanjian  sebelumnya  dengan  negara  Indonesia. Perilaku  ini  didorong  karena  sangat  bernilainya  ekonomi  dari  sumber daya perikanan. 10
Pengaturan  mengenai  pelanggaran  ZEE  memerlukan  pendekatan tersendiri, karena bukan hanya kepentingan negara pantai, negara bendera kapal  juga  sama  pentingnya.  Mengingat  UNCLOS  1982,  apabila  kapal asing  tidak  mematuhi  ketentuan  undang-undang,  sehingga  negara  pantai berhak  memeriksa,  menaiki,  menahan  dan  mengambil  tindakan  hukum pada  kapal  asing  yang  bersangkutan  berdasarkan  Pasal  73.  Kapal  asing
9 David Haryo Kristiano, Dkk, Loc. Cit., hlm. 4.
10 Ibid., hlm. 5.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2561 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 306 – 315
yang  tertangkap,  awak  kapalnya  harus  cepat  dilepaskan  dengan  jaminan.
Dijelaskan,  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  kapal  ikan  asing  tidak  bisa sampai  pidana  penjara  tanpa  adanya  kesepakatan  negara  dengan  negara tersebut.  Hal  ini  terjadi  penangkapan  maupun  penahanan  terhadap  kapal asing penangkap ikan, negara pantai harus dengan sigap memberitahu ke kapal  asing  tersebut  melalui  apapun,  mengenai  tindakan  pidana  tersebut dan  mengingatkan  bahwa  ada  sanksi  yang  dikenakan  oleh  suatu  negara pantai  terhadap  suatu  kapal  penangkap  ikan  asing  dari  negara  asing. 11
Apabila  suatu  negara  pantai  mengetahui  adanya  kapal  asing  yang menyimpang ketentuan  aturan  hukum  di ZEEI,  maka  menurut  Pasal  111 UNCLOS  1982,  maka  dalam  hal  ini  negara  pantai  berhak  untuk menjalankan penuntutan atau segera mengadili.

## IV. PENUTUP
Eksploitasi  sumber  daya  perikanan  berskala  besar  dapat  menimbulkan kerusakan  maupun  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  yang  dapat mempengaruhi  kualitas  populasi/masyarakat.  Namun  adanya  pengaturan hukum inernasional yaitu UNCLOS 98 merupakan perjanjian Internasional yang  diaturnya  secara  keseluruhan  mengenai  eksploitasi  laut  ZEEI  hingga mengatur  persebaran  sumber daya  kelautan  negara pesisir  dan non  pesisir. Negara  lain  yang  memiliki  akses  ke  ZEE  suatu  negara  pantai  harus mematuhi  aturan  hukum  negara  pantai  tersebut.  Jika  stok  ikan  terletak  di lebih dari satu ZEE suatu Negara pantai, Negara-negara yang bersangkutan perlu  mencapai  kesepakatan  tentang  tindakan  konservasi.  Indonesia  bisa saja  mengambil  tindakan  kepada  kapal  asing  yang  menjalankan  aksi penangkapan ikan, seperti memeriksa, menaiki, menangkap, dan mengadili berdasarkan  pasal  73  UNCLOS  1982.  Jika  kapal  asing  mencoba  untuk kabur sesuai pasal 111, Indonesia segera mengejarnya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2561 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 306 – 315

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dr.  H.  Yuhelson,  S.H.,  M.H.,  M.Kn.,  2017, Pengantar  Ilmu  Hukum, Gorontalo Ideas Publishing,.

## Jurnal
Kurnia,  Ida.  “Pengaturan  Sumber  Daya  Perikanan  di  ZEE  Indonesia.” Jurnal Hukum , Vol. 26 No. 2 (2014).
Victor,  Simela Muhamad, “Illegal Fishing di Perairan Indoesia.” Jurnal Politik , Vol. 3 No. 1 (2014).
Haryo,  David  Kristiano,  Dkk,  “Tinjauan  Yuridis  Tindakan  Eksploitasi  Sumber Daya  Perikanan  di  ZEE  Indonesia  menurut  Hukum  Internasional.”
Jurnal Hukum , Vol. 10 No. 2 (2022).
Ilyasa,  Feryl.  Dkk,  “Pengaruh  Eksploitasi  SDA  Perairan  Terhadap  Kemiskinan Masyarakat  Nelayan.” Jurnal  Pendidikan  Lingkungan ,  Vol.  21  No.  1
(2020).