## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.76

## Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan yang Terjadi di Sekolah

## Felda Rizki Azalia
Magister Hukum Universitas Indonesia Correspondence email: feldarizkiazalia@yahoo.com
Abstrak. Tindak  kekerasan  yang  dialami  oleh  anak  khususnya  di  sekolah  menjadi  perhatian  oleh  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia. Hal ini menjadi latar belakang perlu ditinjau jauh tentang perlindungan hukum yang diterima oleh anak sebagai korban kekerasan  disekolah,  sebagaimana  kita  tahu  bahwa  sekolah  itu  adalah  tempat  mendidik  anak  agar  menjadi  manusia  yang berpendidikan. Peran seorang guru adalah sebagai orangtua disekolah, seharusnya memberikan pendidikan dan pembelajaran yang pantas,  bukan  menjadi  oknum  terhadap  kekerasan  terhadap  siswa  disekolah.  Fokus  permasalahan  yang  akan  dibahas  yaitu pertama , apa saja faktor yang menyebabkan tingginya tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah yang terjadi di Indonesia saat ini dan kedua bagaimana tindakan yang dilakukan oleh KPAI dan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap di sekolah seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  normatif  yang  menggunakan  metode  pengumpulan  bahan  hukum  adalah  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen ( documentary study ). Hasil  yang diharapkan pada penelitian ini adalah  memberikan imbauan terhadap guru, orangtua  dan siswa agar  sekolah  perlu  turut  terlibat  dalam  pengawasan  anak  didiknya  dan  melaksanakan  beberapa peran  yang  bisa  diambil  sekolah untuk  melindungi  anak  atau  siswanya  dengan  menjalankan  kembali  fungsi  guru  sebagai  tenaga  pendidik  yang  bermoral  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan motivasi dan semangat terutama dari orangtua dirumah untuk mengajarkan anak berpikir positif tentang kekerasan yang telah terjadi kepadanya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Anak, Sekolah
Abstract.  Acts  of  violence  experienced  by  children,  especially  in  schools  are  of  concern  to  the  Indonesian  Child  Protection Commission. This becomes the background that needs to be reviewed further about the legal protection received by children as victims of school violence, as we know that the school is a place to educate children to become educated human beings. The role of  a  teacher  is  as  a  parent  in  school,  should  provide  appropriate  education  and  learning,  not  to  be  a  person  against  violence against  students at  school.  The  focus of  the problem  that will  be  discussed  is  first,  what  are  the  factors  that  cause  high  acts of violence  against  children  in  schools  that  occur  in  Indonesia  at  this  time  and  second  how  the  actions  taken  by  KPAI  and  the Government in overcoming problems of violence against schools like what is happening in Indonesia today . This paper uses the research  method  used  is  normative  legal  research  that  uses  the  method  of  gathering  legal  material  is  a  literature  study  or documentary study. The expected outcome of this research is to give an appeal to teachers, parents and students so that schools need to be involved in the supervision of their students and carry out some roles that schools can take to protect their children or students  by  resuming  the  teacher's  function  as  a  moral  educator  and  devoted  to  God  Almighty,  provides  motivation  and enthusiasm, especially from parents at home to teach children to think positively about the violence that has happened to him.

## Keyword: Legal Protection, Child Violence, Schools

## PENDAHULUAN
Anak adalah amanah dan sekaligus karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa,  oleh karena itu anak harus dijaga  karena  di  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat  serta  hak-hak  sebagi  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi. Selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Tentunya hak-hak yang dimiliki oleh anak merupakan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  hak  anak.  Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang, berpartisipasi  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil  dan  kebebasan. Orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  memelihara  hak  asasi  tersebut  sesuai dengan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  hukum.  Dengan  adanya  perlindungan  hak  anak,  keberadaan  anak  yang menjadi  tanggung  jawab  bangsa  diharapkan  dapat  menyongsong  masa  depan  secara  baik  dalam  kehidupan  di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak,  negara  dan  pemerintah  bertanggung  jawab  menyediakan  fasilitas  dan  aksesibilitas  bagi  anak,  terutama  dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. 1
1 Benedhicta  Desca  Prita  Octalina,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi  Ekonomi, Jurnal  Skripsi Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum , 2014, hal. 1-2.
Undang  Undang  Dasar  Negara  Repbulik  Indonesia  1945  telah  mengamanatkan  dalam  Pasal  28B  ayat  (2) mengatur dengan tegas mengenai hak yang dinyatakan sebagai berikut, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekersan  dan  diskriminasi”.  Hal  ini  memberikan pernyataan bahwa anak memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk dilindungi dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya maka diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  pada  Pasal  21  ayat  (1)  yang  menyatakan,”Negara,  Pemerintah,  dan Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  menghormati  pemenuhan  Hak  Anak  tanpa  membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau  mental.”  Melalui  pasal  ini  dapat  diambil  pemahaman  bahwa  negara  dan  pemerintah  wajib  terhadap penjaminan  pemenuhan  hak  anak  dan  selanjutnya  harus  dirumuskan  sebuah  kebijakan  dan  pelaksanaan  kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 2
Hak-hak terhadap anak yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak didalam BAB III tentang Hak dan  Kewajiban  dari  anak.  Dimana  setiap  anak  memiliki  hak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  selain  itu  anak  juga  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  yang  merupakan  bunyi  dari  Pasal  4  Undang  Undang  Perlindungan Anak. 3 Untuk mengembangkan diri dan tumbuh berkembang anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya yang dituliskan dalam Pasal 9 Undang Undang Perlindungan Anak, hak ini merupakan turunan dari pelaksanaan dari Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan,”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. 4 Hal ini menjadi kunci bahwa anak juga memiliki hak atas pendidikan dan pengembangan dirinya disekolah. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam menuntut ilmu di sekolah yang merupakan pernyataan tersirat dari konstitusi.
Sekolah  merupakan  bentuk  sarana  pendidikan  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Seperti  yang  dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan merupakan hak yang paling asasi  yang dimiliki semua orang, dan yang paling dasar adalah pendidikan terhadap anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Melalui pendidikan yang baik maka akan menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  tinggi  dalam  menjawab  era  globalisasi  yang  penuh dengan  tantangan  dan  kompetisi.  Hak  atas  pendidikan  ini  merupakan  salah  satu  yang  menjadi  pilar  yang  harus dipenuhi oleh negara karena pemenuhan terhadap pendidikan adalah salah satu indikator yang penting apakah negara itu negara maju atau negara berkembang, karena pendidikan adalah faktor utama penentu negara itu untuk maju dan berkembang  dalam  era  globalisasi  ini. 5 Untuk  menciptakan  peserta  didik  yang  cerdas  ini,  tentunya  lingkungan pendidikan  yang  diciptakan  disekolah  harus  sehat  dan  bebas  dari  kekerasan  atau  diskriminasi  yang  dapat menyebabkan psikologis anak menjadi terganggu dan menyebabkan anak menjadi tidak mau datang kesekolah karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan.
Bentuk kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini sangat banyak, padahal sekolah sebagai sarana pendidikan dan merupakan tempat untuk menuntut ilmu, mengembangkan potensi anak, dan harusnya menjadi tempat  yang  aman  dan  nyaman  serta  kondusif  dari  tindak  kekerasan.  Namun  dalam  kenyataannya  saat  ini  banyak sekali ditemui kasus kekerasan yang terjadi disekolah. Tindakan kekerasan ini dilakukan dari kalangan siswa sendiri, orangtua  siswa,  pengurus  sekolah  bahkan  guru  yang  harusnya  adalah  panutan  dari  anak-anak  untuk  memiliki  moral yang  baik  malah  melakukan  tindakan  kekerasan.  Kekerasan  yang  terjadi  di  dunia  pendidikan  saat  ini  merupakan permasalahan terbesar yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Di Indonesia saat ini sangat banyak terjadi kekerasan yang  tempatnya  adalah  disekolah  seperti  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru  terjadi  di  Jagakarsa,  Jakarta  Selatan seorang  guru  memukul  muridnya  yang  masih  kelas  1  SD  dengan  penggaris  besi  atau  pelajar  sendiri  yang  menjadi tersangka  seperti  kasus  yang  terjadi  di  jalan  Daan  Mogot,  Cengkareng,  Jakarta  Barat  seorang  pelajar  tewas  disabet celurit saat tawuran diberitakan pada tahun 2013 lalu. 6
Kasus  lainnya  yang  baru-baru  ini  terjadi  yaitu  diduga  orangtua  siswa  memukul  dua  orang  siswa  secara bergantian  di  dalam  ruangan  kelas.  Menurut  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  tindakan  kekerasan  ini  sangat disayangkan  terjadi  karena  jika  benar  pelaku  adalah  orang  tua  siswa,  mengapa  bisa  masuk  kedalam  kelas  pada  saat proses belajar disekolah, namun terkait pelaku masih menjadi penyelidikan dari KPAI dan Kemendikbud dan diduga kejadian  adalah  di  Pontianak  yang  masih  terus  diselidiki. 7 Kasus  kekerasan  juga  terjadi  di  Pangkal  Pinang  yang dilakukan  oleh  guru  di  Sekolah  Menengah  Pertama  yang  menganiaya  murid  dengan  menampar  2  (dua)  orang  anak
2 Indonesia, Undang  Undang  Perlindungan  Anak ,  UU  No.  35  Tahun  2014,  LN  No.  297  Tahun  2014,  TLN  No.  5606, Pasal 21.
3 Ibid, Pasal 4.
4 Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV, Pasal 31 Ayat (1).
5 A. Siti Hajar Rezki Irawan, ”Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
6 Tri Lestari Utami, Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan, Jurnal Ilmu Pendidikan , 2014, hal. 1.
7 Moh. Nadlir, “Video Kekerasan terhadap Siswa, Pelaku Diduga Orangtua Siswa”, Kompas , (6 November 2017).
muridnya secara bergantian. 8 Kasus di atas memberikan gambaran sangat miris terhadap pendidikan yang terjadi saat ini,  dunia  pendidikan  yang  harus  menciptakan  moral  yang  baik  malah  memberikan  pengajaran  buruk  terhadap siswanya.
Berdasarkan  data  dari  Ketua  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  Asrorun  Niam  Sholeh menyayangkan  kenaikan  jumlah  anak  sebagai  pelaku  kekerasan  atau bullying di  sekolah  sepanjang  tahun  2015. Berdasarkan  total  kasus  kekerasan  di  sekolah  yang  dihimpun,  ada  79  kasus  anak  sebagai  pelaku  bullying  dan  103 kasus dengan anak sebagai pelaku tawuran. Jumlah ini bertambah jika dibandingkan tahun 2014, di mana bullying ada 67 kasus dan tawuran ada 46 kasus. Kenaikan jumlah kasus tawuran termasuk yang cukup signifikan, yakni lebih dari 50 persen di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 lalu. Di sisi lain, kasus kekerasan yang menempatkan anak sebagai korban di sekolah justru berkurang di tahun ini. Jumlah anak sebagai korban kekerasan di sekolah tahun 2015 adalah 147 kasus, dengan total di tahun 2014 sebanyak 159 kasus. Sedangkan anak yang menjadi korban kasus tawuran ada 87 kasus, turun cukup banyak dari tahun 2014 dengan total 113 kasus tawuran. 9

## Rumusan Masalah
Beberapa  kasus  diatas  menggambarkan  sangat  prihatinnya  dunia  pendidikan  Indonesia  saat  ini  yang  sangat rentan  dengan  hal-hal  kekerasan  dan  saat  ini  yang  sedang trend yaitu  kasus  bullying  yang  juga  dikabarkan  sangat meningkat.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  tindakan  kekerasan  ini  terjadi  diseluruh  Indonesia.  Untuk  itu  melalui penulisan  karya  ilmiah  ini mencoba  membatasi  permasalahan  yang  akan  dibahas  terkait  kekerasan  terhadap  anak  di dunia  pendidikan  di  Indonesia  dengan  perumusan  masalah  yaitu Pertama ,  apa  saja  faktor  yang  menyebabkan tingginya tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah yang terjadi di Indonesia saat ini, Kedua bagaimana tindakan yang dilakukan oleh KPAI dan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap di sekolah seperti yang terjadi di Indonesia saat ini ? Untuk itu penulis mencoba untuk memaparkan permasalahan sekaligus analisis terhadap permasalahan yang terjadi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  metode  pengumpulan  bahan  hukum adalah  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen  ( documentary  study ). 10 Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan hukum  primer  antara  lain  sekumpulan  peraturan  perundang-undangan  mulai  dari  UUD  Negara  Republik  Indonesia 1945,  Undang-Undang,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  Peraturan  Pemerintah  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder antara lain buku-buku pegangan, majalah hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, dan hasil karya ilmiah. 11

## HASIL DAN PEMBAHASAN Teori-Teori tentang Hak Asasi Manusia
Hak  konstitusional  merupakan  hak-hak  individu  ( individual  right )  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  dan tentunya  harus  mendapatkan  penjminan  terhadap  hak  tersebut  oleh  negara.  Pemikiran  tentang  hak  konstitusional  ini adalah bersumber dari doktrin yang berasal dari negara barat, dimana hak-hak individu ini dikonsepsikan sebagai hak- hak  alamiah  ( natural  rights )  yang  juga  tecampur  dalam  hukum  alam.  Menurut  Thommas  Hobbes,  setiap  individu manusia  memiliki  hak-hak  alamiah  ( jus  naturale )  yaitu  kebebasan  ( liberty )  untuk  menggunakan  kekuatannya  sendi, sesuai  dengan  kemauannya  sendiri,  guna  mempertahankan  sifat  hakikinya  dalam  kehidupannya.  John  locke menyatakan hak-hak alamiah sebagai hak atas hidup, kebebasan, dan milik. Menurut Sir William Blackstone hak-hak alamiah adalah perbuatan atau tindakan manusia tunduk pada hukum alam dan bahwa tidak ada satupun hukum buatan manusia dapat dianggap sah ( valid ) apabila bertentangan dengan hukum alam. 12
Berbagai  upaya  untuk  mewujudkan  HAM  dalam  kehidupan  nyata  sejak  dahulu  hingga  saat  sekarang  ini tercermin  dari  perjuangan manusia  dalam  mempertahankan  harkat dan  martabatnya  dari  tindakan  sewenang-wenang penguasa  yang  tiran.  Timbulnya  kesadaran  manusia  akan  hak-haknya  sebagai  manusia  merupakan  salah  satu  faktor penting  yang  melatarbelakangi  dan  melahirkan  gagasan  yang  kemudian  dikenal  sebagai  HAM.  Hak  asasi  manusia adalah  hak-hak  yang  dimiliki  manusia  semata-mata  karena  ia  manusia.  Umat  manusia  memilikinya  bukan  karena
8 Rahmatul  Fauza,  “Video  Guru  Pukul  Siswa,  Begini  Kata  Dinas  Pendidikan  Pangkal  Pinang”, Kompas, (6  November 2017).
9 Andri  Donal  Putra,  “KPAI:  Pelaku  Kekerasan  dan  “Bullying”  di  Sekolah  Tahun  2015  Meningkat”, Kompas, (30 Desember 2015).
10 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 18-19.
11 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  Rajawali  Press, 2003), hal. 29.
12 Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional ( Constitusional Complain ), (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, hal. 112- 120.
diberikan  kepadanya  oleh  masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif,  melainkan  semata-mata  berdasarkan martabatnya  sebagai  manusia. 13 Dengan  demikian,  faktor-faktor  seperti  ras,  jenis  kelamin,  agama  maupun  bahasa tidak  dapat  menegasikan  eksistensi  HAM  pada  diri  manusia.  Meskipun  beberapa  pakar  menyatakan  dapat  merunut konsep  HAM  yang  sederhana  sampai  kepada  filsafat  Stoika  di  zaman  kuno  lewat  yurisprudensi  hukum  kodrati ( natural law ) Grotius dan ius naturale dari undang-undang Romawi, tampak jelas bahwa asal usul konsep HAM yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. 14
Berbagai  macam  teori  HAM  menjadi landasan  dari  adanya  hak  konstitusional  seperti  teori hak  kodrati  yang dikenalkan  oleh  John  Locke.  Menurut  teori  hak-hak  kodrati,  HAM  adalah  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  semua  orang setiap  saat  dan  di  semua  tempat  oleh  karena  manusia  dilahirkan  sebagai  manusia.  Hak-hak  tersebut  termasuk  hak untuk  hidup,  kebebasan  dan  harta  kekayaan.  Pengakuan  tidak  diperlukan  bagi  HAM,  baik  dari  pemerintah atau  dari suatu  sistem  hukum,  karena  HAM  bersifat  universal.  Berdasarkan  alasan  ini,  sumber  HAM  sesungguhnya  semata- mata berasal dari manusia. Warisan dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM di  benua  Amerika  dan  Eropa. 15 Dalam  perkembangannya  teori  hak-hak  kodrati  telah  berjasa  dalam  menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma HAM internasional.
Tidak  semua  orang  setuju  dengan  pandangan  teori  hak-hak  kodrati.  Teori  positivis  termasuk  salah  satunya. Penganut  teori  ini  berpendapat,  bahwa  mereka  secara  luas  dikenal  dan  percaya  bahwa  hak  harus  berasal  dari  suatu tempat.  Kemudian,  hak  seharusnya  diciptakan  dan  diberikan  oleh  konstitusi,  hukum  atau  kontrak.  Hal  tersebut dikatakan oleh Jeremy Bentham sebagai berikut: “Bagi saya, hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum ‘kodrati’, lahir hak imajiner. Hak kodrati adalah omong  kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung tinggi.” 16 Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati  sumbernya  dianggap  tidak  jelas.  Menurut  positivisme  suatu  hak  mestilah  berasal  dari  sumber  yang  jelas, seperti  dari  peraturan  perundang-undangan  atau  konstitusi  yang  dibuat  oleh  negara.  Dengan  perkataan  lain,  jika pendukung  hak-hak  kodrati  menurunkan  gagasan  mereka  tentang  hak  itu  dari  Tuhan,  nalar  atau  pengandaian  moral yang a priori , kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. 17 Keberatan  lainnya  terhadap  teori  hak-hak  kodrati  berasal  dari  teori  relativisme  budaya  ( cultural  relativist theory )  yang  memandang  teori  hak-hak  kodrati  dan  penekanannya  pada  universalitas  sebagai  suatu  pemaksaan  atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperalisme budaya ( cultural imperalism ). 18 Menurut para penganut  teori relativisme  budaya,  tidak  ada suatu  hak  yang  bersifat  universal. Mereka  merasa  bahwa  teori  hak-hak kodrati  mengabaikan  dasar  sosial  dari  identitas  yang  dimiliki  oleh  individu  sebagai  manusia.  Manusia  selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap  saat  dan  di  semua  tempat  merupakan  hak-hak  yang  menjadikan  manusia  terlepas  secara  sosial  ( desocialized ) dan budaya ( deculturized ). 19
Perserikatan  Bangsa  Bangsa  yang  lahir  setelah  perang  dunia  ke-2  membentuk  sebuah  gagasan  baru  tentang hak-hak  alamiah  mulai  disoroti  dan  diperhatikan.  Tujuan  dibentuknya  PBB  pada  saat  itulah  yakni  menjadikan pemajuan  dan  dorongan  ke  arah  penghormatan  terhadap  hak-hak  asasi  dan  kebebasan  mendasar  tanpa  diskriminasi. Sejak  penandatanganan  Piagam  PBB  dan  Pembentukan  Komisi  PBB  tentang  Hak  Asasi  Manusia  pada  tahun  1946, istilah  hak-hak  alamiah  menjadi  terkenal  sebagai  hak  asasi  manusia  yang  terkenal  yakni  Deklarasi  Universal  HAM ( Universal  Declaration  Of  Human  Rights ).  Hak  Asasi  Manusia  diatur  secara  nyata  dalam  lingkup  internasional  dan mendapat  respon  yang  sangat  antusias  dari  berbagai  negara  dan  hal  itu  ditandai  dengan  makin  banyak  negara memasukkan jaminan dan perlindungan HAM itu secara tertulis kedalam konstitusinya. Berawal dari doktrin hak-hak alamiah yang kemudian dikenal menjadi hak-hak asasi manusia berevolusi menjadi hak-hak konstitusional setelah itu dijamin  dalam  Konstitusi.  Demi  mencapai  cita-cita  bernegara  salah  satu  substansi  yang  dimuat  dalam  konstitusi negara adalah pengaturan terkait Hak Asasi Manusia ( human right ) Negara yang menganut sistem rule of law , salah satu  unsur  yang  mutlak  harus  ada  adalah  pemenuhan  akan  hak-hak  dasar  manusia  ( basic  rights ).  Hak  dasar  yang dimuat  itu  sebagai bentuk  pengakuan  negara  serta sebagai  bentuk jaminan  perlidungan  negara atas  hak  dasar  warga
13 Rhona K. M. Smith, et. al., Hukum Hak Asasi Manusia , (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), hal. 11.
14 Scott  Davidson, Hak  Asasi  Manusia,  Sejarah,  Teori  dan  Praktek  dalam  Pergaulan  Internasional ,  (Jakarta:  Grafiti, 1994), hal. 2.
15 Todung  Mulya  Lubis, In  search  of  Human  Rights  Legal-Political  Dilemmas  of  Indonesia’s  New  Order ,  (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 15-16.
16 Ibid, hal. 18.
17 Scott Davidson, Op.Cit . hal. 40.
18 Todung Mulya Lubis, Op.Cit . hal. 19.
19 Ibid
negara,  sehingga  hak  tersebut  terlegitimasi  secara  hukum.  Konsekuensi  akan  hal  ini  adalah  setiap  bentuk  kebijakan serta  peraturan  perundang  undangan  yang  diberlakukan  tidak  boleh  melanggar  atau  meniadakan  hak-hak  dasar tersebut. 20
Menurut  Jimly  Asshiddiqie  hak  konstitusional  ( constitutional  right )  adalah  hak-hak  yang  dijamin  di  dalam dan  oleh  UUD  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945  baik  dinyatakan  secara  tegas  maupun  tersirat,  karena dicantumkan  ke  dalam  konstitusi  maka  ia  menjadi  bagian  dari  konstitusi.  Adanya  Pengakuan  dan  penghormatan terhadap  hak-hak  konstitusioanl  sebagai  bagian  dari  konstitusi  dan  sebagai  pembatasan  terhadap  kekuasaan  negara. Terdaftarnya  HAM  kedalam  konstitusi  tertulis  berarti  memberi  kedudukan  bahwa  hak-hak  itu  sebagai  hak-hak konstitusional.  Kontitusi  merupakan  hukum  dasar  atau  hukum  fundamental  ( fundamental  law )  maka  hak-hak konstitusional juga mendapatkan kedudukan sebagai hak fundamental. 21 Merujuk dari berbagai pandangan teori-teori di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa hak konstitusional merupakan hak yang sangat fundamental, dimana hak  ini  bukan  bersumber  dari  hak-hak  alamiah  dan  doktrin-doktirn  tentang  hak  alamiah,  tetapi  lahir  dari  konstitusi tertulis yang dijamin negara dan merupakan hukum fundamental suatu negara. Hak konstitusional warga negara harus dijamin dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan Hak Asasi Manusia serta perlindungan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum tersebut.

## Pengaturan Tentang Hak Anak
Sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi  Indonesia,  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada di negara tersebut. Kedudukan disini diartikan sebagai hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi negara. Mengenai permasalahan hak, didalam Pasal 28A UUD 1945 hasil amandemen kedua menyatakan:”Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup  dan  kehidupannya”. 22 Ini  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  di  Indonesia  atas  dasar  hak  asasi  yang  dimilikinya berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya serta dijamin oleh negara atas hal itu. Berbicara hak asasi manusia seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  ini  merupakan  anugrah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sejak  manusia  itu  dilahirkan. Setiap  orang  juga  memiliki  hak  untuk  berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunannya  melalui  perkawinan  yang  sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1). 23
Prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam  UUD  1945  berlaku  bagi  setiap  induvidu  warga  negara Indonesia, termasuk didalamnya anak. Anak memiliki hak yang juga diatur dalam konstitusi kita yaitu pada Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan,”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.” 24 Sebagaimana  yang  kita  ketahui  anak  merupakan  generasi  penerus bangsa  yang  menjadi  sumber  daya  manusia  utama  dalam  pengembangan  bangsa  dan  negara  serta  pembangunan nasional.  Oleh  karena  itu  negara  sangat  memiliki  peran  penting  untuk  menciptakan  anak-anak  yang  memiliki kemampuan  hebat  dalam  berbagai  bidang  dan  untuk  menjadi  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  mampu memimpin  bangsa  dalam  memelihara  persatuan  dan  kesatuan  NKRI  yang  berdasarkan  pada  Pancasila  dan  Undang Undang  Dasar  1945  yang  menjadi  dasar  negara.  Untuk  mewujudkan  itu  maka  perlu  adanya  pembinaan  dan pengembangan terhadap anak yang merujuk pada hak-hak anak yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara.
Landasan  hukum  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  pemenuhan  hak-hak  anak  bertumpu  pada  Undang- Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang telah dipaparkan diatas serta prinsip-prinsip dasar Konvensi  Hak  Anak  yang  disahkan tahun  1990  kemudian  diserap  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 dan Undang-Undang Nmor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak.  Berdasarkan  sesuatu  yang  melekat  pada  diri  anak  tersebut  yaitu  hak  yang  harus  dilindungi  dan dijaga  agar  berkembang  secara  wajar.  Menurut  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
20 Pipin  Lestari, Hak  Konstitusional  Pemenuhan  Pendidikan  Di  Daerah  Pendudukan ,  Skripsi  Universitas  Lampung, 2016, hal. 38.
21 Dewa Gede Palguna, Op. Cit.
22 Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke II, Pasal 28A.
23 Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke II, Pasal 28B ayat (1).
24 Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke II, Pasal 28B ayat (2).
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan
Selain  itu  hak  anak  juga  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, dimana hak anak diatur secara khusus sebagai berikut:
Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi:
1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
2. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
7. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
8. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
9. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
10. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
11. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
12. Hak  pemberatan  hukuman  bagi  orang  tua,  wali/pengasuh  yang  menganiaya  anak  (fisik,  mental,  penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
14. Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
19. Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).
20. Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).
21. Hak  perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  dan  pelecehan  seksual,  penculikan,  perdagangan  anak  dan  dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).
22. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).
24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
26. Hak  perlakuan  yang  manusiawi  bagi  anak  yang  dirampas  kemerdekaannya  dan  dipisahkan  dari  orang  dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
27. Hak  bantuan  hukum  dan  bantuan  lainnya  secara  efektif  bagi  anak  yang  dirampas  kebebasannya  (Pasal  66  ayat (6)).
28. Hak  membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak  yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum. 25
Berdasarkan  prinsipnya  hak-hak  anak  dikategorikan  dalam  empat  prinsip  utama  yang  diterapkan  dalam Konvensi Hak Anak  yang  saat ini diratifikasi dalam  Undang Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak,  lalu  diserap  oleh  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  dirinci  sebagai berikut 26 : 1. Prinsip Nondiskriminasi
Ini  diartikan  bahwa  perlindungan  anak  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pokok  yang  terdapat  dalam Konvensi  Hak  Anak.  Dimana  prinsip  ini  tertuang  dalam  Pasla  2  Konvensi  Anak  yaitu,”  Negara-negara  peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,  agama,  pandangan  politik  atau  pandangan-pandangan  lain,  asal-usul  kebangsaan, etnik  atau  sosial,  status kepemilikan,  cacat  atau  tidak,  kelahiran  atau  status  lainnya  baik  dari  si  anak  sendiri  atau  dari  orang  tua  atau walinya yang sah”. (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin
25 Prints, Darwan, Hukum Anak Indonesia ,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2003), hal. 144.
26 Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak , (Jakarta: ELSAM, 2005), hal. 2.
agar  anak  dilindungi  dari  semua  bentuk  diskriminasi  atau  hukuman  yang  didasarkan  pada  status,  kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).
2. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak ( The best interest of the child ).
Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan ( the rights to life, survival and development ).
Artinya  dengan  asas  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan  adalah  hak  asasi  yang  paling mendasar  bagi  anak  yang  dilindungi  oleh  Negara,  pemerintah,  keluarga,  dan  orang  tua.  Sedangkan  hal  itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
4. Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak ( resepct for the views of the child ).
Artinya dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan  menyatakan  pendapatnya  dalam  pengambilan  keputusan  tersebut  menyangkut  hal-hal  yang  mempengaruhi kehidupannya.
Dengan  adanya  penegasan  prinsip  hak  anak  dalam  Konvensi  Hak  Anak  ini,  maka  selanjutnya  di  dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga diatur tegas tentang apa saja yang menjadi hak-hak anak sehingga menciptakan sbeuah norma baru terkait hak-hak anak untuk hidup, berkembang, perlindungan dan  partisipasi  yang  wajar. 27 Bentuk  kongkret  dari  norma  hukum  utama  dalam  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini yaitu pada Pasal 4 inilah yang dikatakan norma hukum utama karena merupakan tonggak awal untuk inspirasi pada norma hukum berikutnya dalam pasal-pasal selanjutnya. Mengenai Hak-Hak Anak diatur dalam Pasal 4 s/d Pasal 19 yang secara garis besar dikategorikan dalam empat kategori yaitu : 1. Hak  kelangsungan  hidup  yang  mencakup  hak  dan  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  memadai  ( survival rights ).
2. Hak  tumbuh  kembang  anak  yang  mencakup  semua  jenis  pendidikan  formal  maupun  formal  dan  hak  menikmati standart  kehidupan  yang  layak  bagi  tumbuh  kembang  fisik,  mental,  spritual,  moral  non  moral  dan  sosial ( development rights ).
3. Hak  perlindungan  yang  mencakup  perlindungan  diskriminasi,  penyalahgunaan  dan  pelalaian,  perlindungan  anak- anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak anak pengungsi ( protection rights ).
4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu ( participation rights ). 28
Namun  demikian,  walaupun  seluruh  hak  anak  dijamin  oleh  negara,  anak  juga  tidak  terlepas  dari  kewajiban yang  juga  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  mengkategorikan kewajiban yang harus dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :
1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 29

## Analisis Permasalahan

## Penyebab Timbulnya Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah
Salah  satu  hak  anak  yang  menjadi  perhatian  negara  adalah  hak  tumbuh  kembang  anak  untuk  mendapatkan pendidikan  formal  yang  mana  bersumber  dari  Pasal  31  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945,”Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Setiap disini mewakili seluruh warga negara termasuk yang paling utama adalah anak. Lalu berdasarkan amanat konstitusi ini selanjutnya diatur secara lanjut dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan,”Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan bakat.” 30 Selanjutnya  dalam  Pasal  9 Ayat (1) huruf a menyatakan juga bahwa,”Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau
27 Muhammad Joni, Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga, (Jakarta: KPAI, t.t.,), hal. 11.
28 Ibid , hal. 16.
29 Ibid
30 Indonesia, Undang  Undang Perlindungan  Anak ,  UU  No. 35  Tahun  2014,  LN  No.  297 Tahun  2014, TLN  No.  5606, Pasal 9 ayat (1).
pihak lain.” 31 Adanya  Ayat  (1)  huruf  a  ini  ada  dikarenakan  banyaknya  perkembangan  kasus  kekerasan  yang  terjadi terhadap anak di sekolah yang mana pelakunya adalah tenaga pendidik itu sendiri, siswa, pengurus sekolah atau pihak lain  diluar  sekolah.  Hal  ini  terlihat  jelas  pada  banyaknya  tindakan  kekerasan  yang  muncul  di  media  sosial  terkait penganiayaan atau kekerasan fisik yang terjadi saat ini.
Sekolah  yang  merupakan  tempat  untuk  menempa  ilmu  dan  moral  yang  baik  saat  ini  sudah  menjadi  tempat bagi  para  pelaku  kekerasan  terhadap  anak.  Kekerasan  yang  terjadi  di  sekolah  terutama  yang  dilakukan  oleh  guru mereka sendiri, hal ini terjadi karena guru tidak paham akan  makna  kekerasan dan akibat negatifnya. Guru mengira bahwa  murid  akan  jera  karena  hukuman  fisik.  Sebaliknya,  murid  menjadi  benci  dan  tidak  patuh  lagi  pada  guru. Kekerasan dalam pendidikan terjadi dikarenakan kurangnya kasih sayang dari guru. Guru seharusnya memperlakukan murid  sebagai  subyek  bukan  sebagai  objek.  Kekerasan  bisa  terjadi  karena  guru    sudah  tidak  memiliki  atau  sangat kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap murid, atau dahulu guru itu sendiri diperlakukan dengan keras. Sekolah yang  seharusnya  menjadi  tempat  untuk  berprestasi,  tetapi  menjadi  ajang  premanisme.  Sekolah  yang  seharusnya menjadi  tempat  belajar  tentang  norma-norma  kemasyarakatan  yang  baik,  tetapi  dijadikan  rimba  tanpa  hukum.  Guru yang  kuat,  berkuasa,  memiliki  legalitas  untuk  menindas  yang  lain.  Kekerasan  sering  terjadi  bukan  dalam  bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis. Hal-hal yang sepele dapat menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Bahkan terkadang kekerasan dilakukan tanpa alasan. Menjadi suatu pertanyaan besar jika kekerasan terjadi dari pihak guru kepada siswa. Hal ini sangat memalukan dunia pendidikan. Guru yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para murid, malah memberikan contoh yang tidak baik kepada murid-murid. 32
Tahun  2016  terjadi  kasus  penganiayaan  pada  murid  Sekolah  Menengah  Pertama  yang  terjadi  di  Pangkal Pinang, dalam video singkat berdurasi 37 detik tersebut terlihat bahwa seorang guru tengah memukul anak didiknya dua  orang  secara  bergantian. 33 Sangat  disayangkan  sekali  kondisi  pendidikan  di  Indonesia  saat  ini,  dimana  tenaga pendidik  yang  menjadi  panutan  bagi  siswa  melakukan  tindakan  kekerasan  yang  nantinya  dapat  menyebabkan terganggunya psikologi anak dalam  menuntut ilmu.  Selain itu masih ada lagi kasus kekerasan yang terjadi di dalam dunia  pendidikan  seperti  yang  dikatakan  oleh  Sukiman  Direktur  Pembinaan  Pendidikan  Keluarga  Kementerian pendidikan dan Kebudayaan RI bahwa angka kekerasan di lingkungan sekolah yang dialami siswa masih cukup tinggi. Kondisi  itu  dipengaruhi  oleh  anggapan  yang  menyebutkan  bahwa  kekerasan  itu  bagian  dari  pendidikan.  Hal  itu disampaikannya dalam seminar pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Dia mengatakan bahwa "Ada yang masih menganggap bahwa itu bagian dari pendidikan. Bahwa pendisiplinan itu melalui kekerasan," itu lah yang menyebabkan guru memukul siswa dikelas. 34
Berdasarkan data International Center for Research on Women (ICRW) Pada 2015, sebanyak 84 persen siswa di  Indonesia  mengaku  pernah  mengalami  kekerasan  di  sekolah.  Sebanyak  45  persen  siswa  laki-laki  menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Adapun 22 persen siswi menyebutkan bahwa guru dan petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Selain itu, 75 persen siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah.  Berdasarkan  data United  Nations  International  Children's  Emergency  Fund (UNICEF),  50  persen  anak mengaku  pernah  mengalami  perundungan  atau bullying di  sekolah.  Adapun  40  persen  pelajar  berusia  13-15  tahun mengaku  pernah  mengalami  kekerasan  oleh  teman  sebaya. 35 Kondisi  ini  bertentangan  dengan  hak  konstitusi  yang merupakan  hak-hak  individu    ( individual  Rights )  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  dan  tentunya  harus  mendapatkan penjaminan  terhadap  hak  itu  oleh  negara.  Jimly  Asshiddiqie  menyatakan  hak  konstitusional  ( constitutional  right ) adalah  hak-hak  yang  dijamin  di  dalam  dan  oleh  UUD  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945  baik  dinyatakan secara tegas maupun tersirat, karena dicantumkan  ke  dalam konstitusi maka ia menjadi bagian dari konstitusi. Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah menyatakan dengan tegas bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Tindak  kekerasan  yang  terjadi  berdasarkan  data  di  atas  merupakan  gambaran  tindakan  yang  dilakukan  oleh tenaga  pendidik,  atau  siswa  sendiri  atau  juga  pihak  lain  di  luar  sekolah,  dikatakan  bahwa  84  persen  siswa  pernah mengalami kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Angka ini sangat tinggi sekali. Kekerasan yang dialami  oleh  anak  dikategorikan  dalam  3  kelompok  yaitu  kekerasan  fisik,  kekerasan  mental  dan  kekerasan  seksual. Sebagai  bentuk  gejala  sosial  budaya,  tindakan  terhadap  anak  ini  tidak  muncul  begitu  saja  dalam  keadaan  netral. Tentunya  ada  kondisi  budaya  tertentu  dalam  masyarakat  seperti  berbagai  pandangan,  nilai  dan  norma  sosial  yang memudahkan  terjadinya  tindakan  kekerasan  ini.  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Direktur  Pembinaan Pendidikan Kemendikbud diatas, beberapa data yang dapat ditampilkan bahwa kekerasan yang dilakukan di sekolah
31 Indonesia, Undang  Undang Perlindungan  Anak ,  UU  No. 35 Tahun  2014,  LN  No.  297 Tahun  2014, TLN  No.  5606, Pasal 9 ayat (1a).
32 Arthur  Rionaldi,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kekerasan  Yang  Dilakukan  Oknum  Guru  Terhadap  Murid  Di  Sekolah , Jurnal Ilmu Hukum , 2014, hal. 4.
33 Rahmatul Fauza, Video Guru Pukul Siswa, Op.Cit.
34 Andi Hartik, 84 Persen Siswa Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah, Kompas, (29 November 2016).
35 Ibid
ada  3  besar,  yaitu Pertama, kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru  atau  tenaga  pendidik  disekolah, Kedua, kekerasan berupa  perundungan  ( Bullying ),  dan  yang Ketiga, kekerasan  yang  dilakukan  oleh  siswa  terhadap  siswa  lain  yang sering kita kenal dengan tawuran.
Merujuk pada tiga kategori kekerasan ini, berikut ini data mengenai anak korban kasus kekerasan disekolah ( Bullying) dan anak pelaku kekerasan ( Bullying ) berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia: 36
Tabel 1 . Data Korban Bullying No Kasus Perlindungan Anak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 603 Anak Korban Kekerasan di Sekolah (Bullying) 56 130 96 159 154 81 Tabel 2 . Data Pelaku Bullying No Kasus Perlindungan Anak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 604 Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (Bullying) 48 66 63 67 93 93
Berikut tampilan  data  mengenai  anak  korban  kasus  tawuran pelajar  dan  anak  pelaku  pelaku  tawuran  pelajar berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia: 37
Tabel 3 . Data Korban Tawuran No Kasus Perlindungan Anak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 601 Anak Korban Tawuran Pelajar 20 49 52 113 96 26 Tabel 4 . Data Pelaku Tawuran No Kasus Perlindungan Anak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 602 Anak Pelaku Tawuran Pelajar 64 82 71 46 126 41
Berdasarkan data tersebut ditemukan banyak sekali peningkatan korban kasus kekerasan disekolah ( bullying ) meningkat di tahun 2014, dan kekerasan tawuran antar pelajar juga sangat meningkat pada tahun 2014.
Kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, terutama kasus bullying juga menjadi sorotan di Amerika, data kasus  bullying  di  Amerika  dilaporkan  oleh  Josephson  Institute  of  Ethics  yang  telah  melakukan  survei  pada  43000 remaja, hasilnya 47% remaja berusia 15 hingga 18 tahun telah mengalami bullying dan 50% dari remaja tersebut telah mengganggu, menggoda, dan mengejek siswa lain. National Association of Elementary School Principals melaporkan bahwa setiap tujuh menit anak dibully di lingkungan sekolah, dan setiap bulan ada tiga juta murid absen dari sekolah karena  merasa  tidak  nyaman.  Diperkirakan  ada  18 juta  anak  telah  dibully  di tahun  2013. 38 Menurut  Rigby, bullying berhubungan dengan keinginan menyakiti, dan tindakan menyakiti orang lain . Bullying adalah perilaku agresif pada anak-anak  yang  melibatkan  ketidakseimbangan  kekuatan.  Perilaku bullying dilakukan  secara  berulang-ulang  dari waktu  ke  waktu. Bullying termasuk  tindakan  seperti  membuat  ancaman,  menyebarkan  gosip,  menyerang  seseorang secara  fisik  dan  verbal  yang  dilakukan  mengatasnamakan  individu  dan  kelompok  berdasarkan  hasil  penelitian  dari Department  of  Health  &  Human  Services  USA ,  di  tahun  2015. Bullying adalah  bentuk  perilaku  agresif  di  mana seseorang  dengan  sengaja  dan  secara  berulang  membuat  orang  lain  menjadi  cedera  atau  membuat  orang  lain  tidak nyaman. Bullying dapat  berupa  kontak  fisik  dan  kata-kata.Individu  diganggu  biasanya  memiliki  kesulitan  membela dirinya sendiri dan tidak melakukan apapun menurut data dari American Psychological Association tahun 2016. 39 Berdasarkan data di atas, tindakan kekerasan yang sering terjadi di sekolah Amerika Serikat adalah bullying . Kisaran  tahun  2013  sampai  2015  angka  kekerasan  terhadap bullying meningkat  di  USA,  dikatakan  pada  data  diatas bahwa tindakan bullying ini merupakan aksi dari tekanan yang dilakukan oleh teman sebaya yang menyebabkan anak- anak  korban bullying mengalami  depresi  sehingga  memutuskan  untuk  bolos  sekolah  daripada  mendapatkan  tekanan dari  teman  mereka.  Kita  bandingkan  angka  kekerasan  yang  terjadi  di  Amerika  dan  Indonesia  diantara  Tahun  2013-
36 Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  “Rincian  Data  Kasus  Berdasarkan  Klaster  tahun  2011-2016”, http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011- 2016, diakese pada 15 November 2017.
37 Ibid
38 Andi  Halimah, et.al. ,  “Persepsi  Pada Bystander Terhadap  Intensitas Bullying pada  Siswa  SMP”, Jurnal  Psikologi Volume 42, No. 2 (Agustus 2015), hal. 129-140.
39 Rina Fataruba, “Peran Tekanan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Bullying pada Remaja di Sekolah”, Seminar ASEAN Kedua Psychology dan Humanity, Psychology Forum UMM, (19-20 Februari 2016), hal. 356.
2015 mendapati angka tertinggi terkait kasus ini, Indonesia pada tahun 2014 perilaku bullying ini sangat meningkat, Hasil  riset  yang  didanai  UNICEF  dan  dilaksanakan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  menemukan  fakta sebanyak 30 juta anak dan remaja Indonesia merupakan pengguna internet sehingga media digital kini menjadi pilihan utama saluran komunikasi mereka berdasarkan riset di Tahun 2014. 40 Hal ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan gadget  pada  anak  untuk  syarat  perkembangan  bagi  mereka  memberikan  dampak  buruk  dari  apa  yang  mereka  lihat melalui  internet.  Internet  benar-benar  membuka  cakrawala  anak  dan  jika  tidak  dikontrol  bisa  terlalu  bebas  dan menyebabkan mereka dengan mudah mengakses apapun itu dari internet, salah satunya permainan game online yang identik  dengan  peperangan  dan  kekerasan  yang  menyebabkan  anak  ikut-ikutan  mempraktekkan  kepada  teman sebayanya,  lalu  melihat  kebebasan  media  sosial  untuk  meng- upload kejadian  yang  tidak  seharusnya  ditonton  anak seperti bullying , lalu dijadikan contoh anak-anak untuk diprakterkan kepada temannya.
Namun demikian, tindakan kekerasan yang berkembang saat ini  di sekolah tidak hanya dilakukan oleh anak murid  kepada  temannya  saja,  tetapi  guru  pun  juga  melakukan  perbuatan  yang  tidak  sepantasnya  dilakukan  kepada murid untuk sebuah alasan didikan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru di sekolah terhadap siswanya dapat saja disebabkan oleh beberapa hal berikut : 41
1. Guru  dinilai  kurang  memiliki  pengetahuan  mengenai efek  dari  kekerasan itu  sendiri. Kekerasan  baik  secara  fisik dan psikis yang dianggap ampuh mendisiplinkan murid ternyata tidak efektif untuk mengubah perilaku siswa serta memotivasinya, malah akan berisiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga dirinya.
2. Cenderung  memiliki persepsi yang parsial dalam  menilai siswa. Kebanyakan guru hanya melihat tindakan murid dari  permukaannya  saja  tanpa  mencari  tahu  apa  yang  melandasi  tindakan  atau  sikap  murid  tersebut.  Guru  perlu mengetahui bahwa setiap muridnya memiliki latarbelakang yang tidak dapat dilepaskan dalam setiap tindakan yang ia lakukan.
3. Guru memiliki masalah psikologis yang  membuatnya  tidak  mampu  mengendalikan emosi sehingga guru tersebut cenderung lebih sensitif dan reaktif.
4. Adanya  tekanan  dalam  pekerjaan.  Setiap  guru  tentu  menargetkan  anak  didiknya  berhasil  meraih  prestasi,  namun dalam mencapai tujuan tersebut tentu ada kendala yang besar.
5. Pola  pengajaran  yang  masih  menganut  otoritarian.  Pola  ini  mengutamakan  kepatuhan  pada  figur  otoritas  yang dalam  hal  ini  adalah  guru.  Proses  belajar  mengajar  bersifat  satu  arah,  dari  guru  ke  murid.  Sehingga  murid cenderung tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pendapat dan guru merasa memiliki kekuasaan lebih terhadap murid-muridnya.
6. Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif. Tidak  menutup  kemungkinan  suasana  belajar  jadi  kering  dan stressfull ,  dan  pihak  guru  pun  kesulitan  dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang menarik, padahal mereka dituntut mencetak murid murid berprestasi.
Faktor lain yang menyebabkan guru melakukan kekerasan terhadap siswa nya, yaitu sikap murid yang tidak dapat terlepas dari dimensi psikologis dan kepribadian murid itu sendiri. Perasaan bahwa dirinya lemah, tidak pandai, tidak  berguna,  tidak  berharga,  tidak  dicintai,  kurang  diperhatikan,  rasa  takut  diabaikan,  bisa  saja  membuat  seorang murid menjadi berbuat aneh. Sehingga hal itu memicu amarah guru dikelas.
Sedangkan  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  siswa  itu  sendiri  terhadap  temannya  dikarena  beberapa faktor berikut :
1. Faktor sosial anak, hal ini lebih kepada interaksi anak dengan teman sebaya nya yang biasa melakukan kekerasan, lantaran terbiasa ini anak menganggap bahwa kekerasan yang dilakukannya adalah wajar;
2. Faktor  lingkungan,  hal  ini  juga  mempengaruhi  anak  untuk  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  teman sebayanya, seperti kebiasaan menggunakan gadget untuk  melakukan permainan perang-perangan, kemudian oleh anak dipraktekkan kepada teman sekelasnya, imbas dari film ataupun video game yang bersifat kekerasan. Lewat berbagai media tersebut, anak menjadi terbiasa dengan kekerasan, sehingga walaupun tidak melakukan kekerasan, dalam banyak kasus anak diketahuinya membiarkan terjadinya kekerasan;
3. Faktor disfungsi keluarga, anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang buruk memiliki potensi besar akan melakukan kekerasan. Keluarga yang tidak harmonis mempengaruhi psikologis anak secara bertahap.
4. Faktor Bullying yang dialami anak dilingkungan rumah/sekolah. Pengalaman buruk ini bisa berbentuk verbal atau psikis akan dilakukan oleh anak terhadap temannya atau bahkan orang lain. 42
40 Didi Purwadi, “Riset : 30 Juta Anak Indonesia Pengguna Gadget”, Republika , (18 Februari 2014)
41 Ibu dan Mama, “Kekerasan Yang Terjadi di Sekolah”,http://www.ibudanmama.com/pola-asuh/kekerasan-yang-terjadi- di-sekolah/, kekerasan yang terjadi di sekolah, diakses tanggal 15 November 2017.
42 Dedi  Hendrian,  “Banyak  Alasan  Remaja  Melakukan  Kekerasan”,  http://www.kpai.go.id/berita/kpai-banyak-alasan- remaja-lakukan-kekerasan/, diakses pada 19 November 2017.

## Upaya Penyelesaian Permasalahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah
Terhadap  segala  macam  tindakan  kekerasan  yang  terjadi  saat  ini  di  Indonesia  terhadap  anak  di  sekolah, menjadi tugas besar dari negara yang notabene adalah penyelenggara perlindungan hak anak di Indonesia sesuai anak konstitusi.  Melihat  data  yang  dipaparkan  diatas,  kekerasan  terhadap  anak  sangat  meningkat  pada  tahun  2014,  jenis kekerasan yang meningkat itu adalah bullying yang dilakukan oleh guru atau siswa terhadap temannya, dan kekerasan tawuran  yang  dilakukan  siswa  sebaya.  Menyrotoi  hal  ini  KPAI  mengambil  langkah  untuk  menghadapi  kasus kekerasan yang terjadi di sekolah ini dengan mengimbau agar sekolah ikut terlibat melakukan perlindungan terhadap anak dari aksi kejahatan. saat ini sekolah hanya berfokus pada aspek pengajaran, namun minim partisipasi mendeteksi dugaan  kasus  kekerasan  terhadap  anak.  Idealnya  sekolah  perlu  turut  terlibat  dalam  pengawasan  anak  didiknya.  ada beberapa  peran  yang  bisa  diambil  sekolah  untuk  turut  melindungi  anak  atau  siswanya. Pertama ,  sekolah  bisa  turut memperhatikan gerak gerik siswa apakah sang anak berpotensi menjadi korban kekerasan atau tidak . Kedua , sekolah perlu membangun  mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan. Ketiga , sekolah dapat membangun  kelompok sebaya  untuk  mencegah  terjadinya  aksi  kekerasan  antar  siswa  di  sekolah. Keempat ,  sekolah  juga  penting  untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada para orang tua agar bisa menerapkan pola asuh yang ramah terhadap anak. Kelima , jika ada dugaan anak menjadi korban kekerasan, sekolah harus melaporkan kepada kepolisian. 43
Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan guru di sekolah adalah solusi yang diberikan untuk mengatasi kekerasan guru pada siswa di sekolah diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah;
2. Mendorong/mengembangkan humaniasi pendidikan;
3. Hukuman yang di berikan berkolerasi dengan tindakan anak;
4. Terus  menerus  membekali  guru  untuk  menambah  wawasan  pengetahuan,  kesempatan,  pengalaman  baru  untuk mengembangkan kreativitas mereka;
5. Bukan  murid  saja  membutuhkan  konseling,  tapi  juga  guru.  Sebab  guru  juga  mengalami  masa  sulit  yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. 44
Menumbuhkan  kesadaran  kepada  pendidik  selain  menjadi  pengajar,  seseorang  guru  juga  berperan  sebagai seorang  pendidik  dan  motivator  bagi  siswa-siswanya.  Sebagai  seorang  pengajar,  guru  dituntut  bekerja  cerdas  dan kreatif  dalam  mentransformasikan  ilmu  atau  materi  kepada  siswa,dan  guru  juga  dituntut  unuk  menanamkan  nilai moral,  kedisiplinan,  sopan  santun,  dan  ketertiban  dan  peraturan  disekolah  dan  seorang  guru  dalam  mendidik seharusnya  jika  mengucapkan  sesuatu  dalam  menegur  atau  mengkritik  itu  harus  dengan  bahasa  yang  sopan,  tidak boleh  manggunakan  bahasa  yang  sarkasme,  apalagi  jika  guru  sampai  melakukan  tindak  kekerasan  secara  fisik. Menumbuhkan  kesadaran  kepada  anak  didik  juga  tentang  kekerasan  dan  bahaya  kekerasan  dan  akibat  yang  akan ditimbulkan.  Dan  pemberlakuan  sanksi  yang  seharusnya  diberlakukan  jika  sanksi  itu  tidak  diberlakukan  dengan mestinya  takutnya  kasus  kekerasan  itu  akan  semakin  marak.  Dengan  pemberlakuan  sanksi  yang  tegas  akan meminimalisir kasus kekerasan. 45
Setiap  orangtua  tentu  menginginkan  anaknya  menuntut  ilmu  di  sekolah  yang  dapat  menjamin  keselamatan anaknya.  Terutama  orangtua  yang  bekerja  tentunya  tidak  memiliki  waktu  untuk  mengawasi  anaknya  selama  di sekolah.  Agar  anak  Anda  terhindar  dari  tindak  kekerasan  di  sekolah,  ada  baiknya  Anda  serta  pihak  sekolah bekerjasama  untuk  mencegah  tindak  kekerasanterjadi  di  sekolah.  Adapun  langkah  yang  bisa  diambil  dalam  rangka mencegah kekerasan terjadi pada anak saat di sekolah, sebagai berikut:
1. Memanfaatkan teknologi.
Sekolah  dapat  memanfaatkan  berbagai  alat  seperti  kamera  CCTV  dan metal  detectors untuk  mencegah  adanya benda-benda berbahaya masuk ke gedung sekolah.
2. Memonitor murid.
Para guru seharusnya mengawasi perilaku  muridnya baik di dalam  maupun di luar kelas. Jika menemukan siswa yang  berisiko  menimbulkan  tindak  kekerasan,  terus  awasi  perilaku  anak  tersebut,  dan  juga  laporkan  ke  pihak tertinggi sekolah, seperti kepala sekolah. Selain itu, ada baiknya guru sering-sering berinteraksi dengan muridnya, dan  laporkan  baik  pada  pihak  sekolah  maupun  orangtua  apabila  ada  perubahan  perilaku  yang  drastis  dari  murid tersebut.
3. Menjelaskan aturan sekolah.
Sekolah  harus  menjelaskan  segala  aturan  dan  kebijakan  sekolah  kepada  (calon)  siswa  dan  orangtua  murid  saat pendaftaran sekolah.  Peraturan-peraturan yang harus dipatuhi siswa serta konsekuensi yang akan diberikan kepada siswa yang melanggarnya (termasuk tindak kekerasan).
4. Mengadakan workshop pencegahan kekerasan.
43 Davit Setyawan, “KPAI: Agar Kasus Angeline Tak Terulang Sekolah Perlu Terlibat”, http://www.kpai.go.id/berita/kpai-agar-kasus-angeline-tak-terulang-sekolah-perlu-terlibat/, diakses pada 19 November 2017.
44 Arthur Rionaldi, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan, Op.Cit. , hal. 13
45 Tri Lestari Utami, Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan, Op.Cit.
Sekolah  ada  baiknya  menyelenggarakan workshop pencegahan  kekerasan  di  sekolah  yang  melibatkan  seluruh siswanya. Workshop tersebut  sebagai  wadah  guru  dan  siswa  untuk  berdiskusi  mengenai  kekerasan  di  sekolah seperti  hukum  yang  terkait  dengan  kekerasan.  Biarkan  siswa  memberikan  pendapatnya  dan  minta  mereka  untuk membantu  apabila  ada  temannya  yang  terlibat  kekerasan  di  sekolah.  Keterlibatan  guru  dan  siswa  ini  diyakini mampu membantu siswa kembali ke perilaku yang normal.
5. Awasi tontonan anak.
Usahakan  menghindarkan  anak  dari  tayangan  televisi  atau  film  yang  tidak  mendidik,  yang  banyak  mengandung unsur kekerasan, seperti tayangan film yang menampilkan tokoh superhero karena justru pada tayangan seperti ini sering ditemukan unsur kekerasan.
Upaya yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak terhadap kasus bullying dan tawuran agar tidak terjadi lagi disekolah adalah sebagai berikut :
1. Sekolah  dan  guru  memiliki  peran  penting  untuk  mencegah  terjadinya bullying atau  perundungan  di  sekolah, penting untuk mendidik pola pikir anti bullying kepada guru-guru di sekolah.  penyelesaian bullying ini tidak selesai hanya  dengan  menurunkan  regulasi.  Kemendikbud  seharusnya  tidak  hanya  memberikan  regulasi  tapi  tetapi  juga memberikan persiapan kepada guru-guru atau orang tua untuk menghadapi bullying.
2. Orang tua juga memiliki peran untuk mengentaskan bullying lewat pendidikan parenting .
3. Melakukan  sosialisasi  terhadap  efek  dan  dampak bullying dan  harus  diperhatikan  adalah  sikap  pihak-pihak  yang terlibat terhadap kekerasan yang terjadi di sekolah. Antara orang tua dan sekolah harus bisa menyikapi anak-anak agar tidak trauma dan balas dendam terhadp aksi bullying yang dirasakannya.
4. Langkah  penyelesaian  tindak  pidana  anak  di  luar  pengadilan  atau  diversi  adalah  upaya  yang  baik  dalam menyelesaikan  kasus  kekerasan.  Melalui  rehabilitasi  menjadi  efektif  untuk  memberikan  pembinaan  kepada  anak serta memberikan hukuman yang edukatif.
5. Sekolah Ramah Anak menjadi upaya penyelesaian penghapusan kekerasan berbasis sekolah. Sekolah ramah anak merupakan  model  sekolah  yang  memastikan  setiap  anak  secara  inklusif  berada  dalam  lingkungan  yang  aman, nyaman secara fisik, sosial, psikis dan dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai fase perkembangannya. Serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 46
Upaya  untuk  memperkecil  atau  bahkan  meniadakan  tindak  kekerasan  di  sekolah  harus  terus  dilakukan, termasuk  mengurangi  kehadiran  orang-orang  yang  mendukung  dan  menumbuh  suburkan  perilaku  tersebut.  Konsep sekolah  yang  ramah  pada  anak/  siswa  merupakan  hal  yang  sangat  mendesak  untuk  diterapkan.  Segenap stakeholder yang peduli dengan pendidikan dan pembentukan sikap mental atau akhlak peserta didik yang terpuji harus bersinergi untuk  mewujudkan  cita-cita  mulia  ini.  National  Education  Association  menjelaskan  bahwa  kasus  bullying  memberi dampak  signifikan  pada  siswa  dan  keluarganya.  Dalam  penanganannya,  kepala  sekolah  tidak  hanya  berinteraksi dengan  pelaku  maupun  korban,  namun  juga  harus  bekerjasama  dengan  guru  atau  staf  lain  untuk  mengurangi bullying. 47
Upaya  terakhir  yang  ditawarkan  oleh  KPAI  yaitu  sekolah  ramah  anak  Area  realisasi  Sekolah  Ramah  Anak meliputi  relasi  sehari-hari,  manajemen  dan  peraturan  sekolah,  sarana,  prasarana  dan  lingkungan,  kurikulum  dan kebijakan. Relasi sehari-hari guru, murid, tenaga kependidikan, serta pihak lain di lingkungan sekolah adil dan setara. Manajemen  sekolah  dan  peraturannya  dibuat  menggunakan  perspektif  perlindungan  anak.  Sarana  dan  prasarana sekolah  serta  lingkungannya  diharapkan  sesuai  dengan  keamanan  dan  kebutuhan  anak.  Begitu  pula  kurikulum  dan kebijakannya,  mengacu  pada  tujuan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.   Dalam  hal  ini   sekolah  menjadi  tempat pencegahan  sekaligus  edukasi  budaya  yang  ramah  anak  dalam  bentuk  perilaku  dan  kebiasaan-kebiasaan  baik. Pembiasaan  (habituasi)  melalui  edukasi  budaya  menyaratkan  keaktifan  orangtua,  guru,  karyawan,  dan  masyarakat dalam menggali nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konsep empan papan, orangtua, guru, dan karyawan perlu memberi teladan  yang  baik  bagi  peserta  didik.  Guru  akan  menyebarkan  salam  (kedamaian)  melalui  tingkah  laku  keseharian yang  terus  memotivasi  peserta  didik  untuk  mampu  berkomunikasi  dengan  sesamanya.  Pola  komunikasi  dengan sesama  peserta  didik  perlu  diajarkan  oleh  guru,  agar  mereka  mampu  mengurai  persoalan  hubungan  pertemanan dengan  bijak.  Saat  mereka  mampu  berkomunikasi  baik  lisan  dan  bahasa  tubuh  (verbal  maupun  nonverbal),  maka lingkungan sekolah akan dipenuhi oleh senyawa keakraban dan kekeluargaan yang mendorong semangat belajar dan meraih  mimpi.  Inilah  pentingnya  empan  papan.  Guru  dapat  memahami  dan  berkomunikasi  dengan  bahasa  peserta didik. Yaitu bahasa yang mudah dimengerti sesuai dengan usia tumbuh kembang anak. Sekolah Ramah Anak dengan demikian, merupakan manifestasi cinta kasih sayang seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Saat semua bertindak atas nama cinta, maka sekolah menjadi ruang dinamis yang menjadikan peserta didik betah berlama-lama berinteraksi
46 Davit Setyawan, “KPAI Sekolah Berperan Penting Untuk Hentikan Bullying”, http://www.kpai.go.id/berita/kpai-nilai- sekolah-berperan-penting-untuk-hentikan-bullying/, diakses pada 19 November 2017.
47 Andi Halimah, et.al. , “Persepsi Pada Bystander, Op.Cit. hal. 137.
dengan  guru,  karyawan,  teman,  dan  lingkungan  sekitar.  Semoga  anak-anak  dapat  mendapatkan  lingkungan  yang menyenangkan di sekolah. 48

## SIMPULAN
Penyebab  dari  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru  disekolah  adalah pertama guru  dinilai  kurang memiliki  pengetahuan  mengenai  efek  dari  kekerasan  itu  sendiri, kedua cenderung  memiliki  persepsi  yang  parsial dalam menilai siswa, ketiga guru memiliki masalah psikologis yang membuatnya tidak mampu mengendalikan emosi, keempat adanya  tekanan  dalam  pekerjaan, kelima pola  pengajaran  yang  masih  menganut  otoritarian, keena, muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif.
Sedangkan penyebab dari tindakan kekerasan yang dilakukan sesama siswa berupa bullying dan tawuran yang kerap  terjadi  karena  beberapa  faktor  yaitu pertama Faktor  sosial  anak,  hal  ini  lebih  kepada  interaksi  anak  dengan teman  sebaya  nya  yang  biasa  melakukan  kekerasan,  lantaran  terbiasa  ini  anak  menganggap  bahwa  kekerasan  yang dilakukannya  adalah  wajar, kedua Faktor  lingkungan,  hal  ini  juga  mempengaruhi  anak  untuk  melakukan  tindakan kekerasan  terhadap  teman  sebayanya,  seperti  kebiasaan  menggunakan gadget untuk  melakukan  permainan  perang- perangan,  kemudian  oleh  anak  dipraktekkan  kepada  teman  sekelasnya,  imbas  dari  film  ataupun  video  game  yang bersifat kekerasan. Lewat berbagai media tersebut, anak menjadi terbiasa dengan kekerasan, sehingga walaupun tidak melakukan kekerasan,  dalam  banyak  kasus  anak  diketahuinya  membiarkan  terjadinya kekerasan, ketiga Faktor disfungsi keluarga, anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang buruk memiliki potensi besar akan melakukan kekerasan.  Keluarga  yang  tidak  harmonis  mempengaruhi  psikologis  anak  secara  bertahap, keempat Faktor  Bullying yang  dialami  anak  dilingkungan  rumah/sekolah.  Pengalaman  buruk  ini  bisa  berbentuk  verbal  atau  psikis  akan dilakukan oleh anak terhadap temannya atau bahkan orang lain.
Upaya penyelesaian kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid dapat dilakukan dengan hal berikut yaitu pertama menerapkan  pendidikan  tanpa  kekerasan  di  sekolah, kedua mendorong/mengembangkan  humaniasi pendidikan, ketiga hukuman  yang  di  berikan  berkolerasi  dengan  tindakan  anak, keempat terus  menerus  membekali guru  untuk  menambah  wawasan  pengetahuan,  kesempatan,  pengalaman  baru  untuk  mengembangkan  kreativitas mereka, kelima bukan murid saja membutuhkan konseling, tapi juga guru. Sebab guru juga mengalami masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.
Upaya  penyelesaian  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  terhadap  anak  lain  dalam  hal  ini bullying dan tawuran  ada  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  yaitu pertama Sekolah  dan  guru  memiliki  peran  penting  untuk mencegah  terjadinya bullying atau  perundungan  di  sekolah,  penting  untuk  mendidik  pola  pikir  anti bullying kepada guru-guru di sekolah, kedua orang tua juga memiliki peran untuk mengentaskan bullying lewat pendidikan parenting , ketiga melakukan sosialisasi terhadap efek dan dampak bullying, keempat langkah penyelesaian tindak pidana anak di luar  pengadilan  atau  diversi  adalah  upaya  yang  baik  dalam  menyelesaikan  kasus  kekerasan, kelima Sekolah  Ramah Anak menjadi upaya penyelesaian penghapusan kekerasan berbasis sekolah.

## Saran
Terhadap  kekerasan  yang  terjadi  disekolah  untuk  pihak  guru  yang  menjadi  pelaku  kekerasan,  haruslah diberikan  sosialisasi  pendidikan  tentang  psikologi  anak  yang  isinya  tentang  dampak  dan  efek  kekerasan  yang dilakukan  kepada  anak  itu  apa,  kemudian  mengajak  para  guru  untuk  mengubah mindset tentang  memberi  hukuman fisik  kepada  siswa  adalah  bentuk  pendidikan  moral.  Karena  hukuman  fisik  yang  diberikan  itu  mengakibatkan terganggunya fisik dan mental serta psikologis anak. Jika tidak melakukan perubahan pola pikir ini, anak-anak akan cenderung  untuk  melakukan  hal  yang  sama  seperti  apa  yang  dilakukan  oleh  guru  kepada  mereka,  karena  anak memiliki daya ingat dan daya rekam yang kuat atas apa yang terjadi kepadanya. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kekerasan yang juga dilakukan oleh anak kepada teman mereka. Untuk itu perlunya pengurangan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru disekolah terhadap anak dengan memberikan hukuman yang sifatnya mendidik bukan anarkis. Menjalankan kembali fungsi guru sebagai tenaga pendidik yang bermoral dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apapun yang diajarkan kepada anak disekolah adalah atas dasar moral dan agama, karena peran guru disekolah adalah orangtua kedua dari siswa.
Terhadap  anak  yang  telah  mengalami  kekerasan  dari  guru  sebaiknya  diberikan  motivasi  dan  semangat terutama  dari  orangtua  dirumah  untuk  mengajarkan  anak  berpikir  positif  tentang  kekerasan  yang  telah  terjadi kepadanya.  Didikan  orangtua  merupakan  peran  penting  untuk  membangkitkan  kembali  semangat  anak-anak  yang mengalami  kekerasan  disekolah.  Kemudian  untuk  anak  yang  melakukan  tindakan  kekerasan  disekolah  sebaiknya diberikan  pendidikan  moral  yang  khusus  dengan  tetap  mengutamakan  hak  mereka  sebagai  anak.  Tidak  boleh memberikan hukuman keras kepada anak yang melakukan kekerasan ini, karena bisa menambah beban mental kepada
48 Davit  Setyawan,  “Sekolah  Ramah  Anak”,  http://www.kpai.go.id/artikel/sekolah-ramah-anak/,  diakses  pada  19 November 2017.
anak sehingga bisa jadi mereka melakukan tindakan kekerasan lebih-lebih kepada guru bukan hanya siswa saja. Untuk itu saran yang diberikan oleh KPAI Sekolah Ramah Anak mengenai merupakan manifestasi cinta kasih sayang seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Saat semua bertindak atas nama cinta, maka sekolah menjadi ruang dinamis yang menjadikan  peserta  didik  betah  berlama-lama  berinteraksi  dengan  guru,  karyawan,  teman,  dan  lingkungan  sekitar. Sehingga anak mendapat lingkungan yang menyenangkan di sekolah mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Davidson,  Scott, Hak  Asasi  Manusia,  Sejarah,  Teori  dan  Praktek  dalam  Pergaulan  Internasional. Jakarta:  Grafiti, 1994.
Eddyono, Supriyadi W., Pengantar Konvensi Hak Anak . Jakarta: ELSAM, 2005. Joni, Muhammad, Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga. Jakarta: KPAI, t.t. Lubis,  Todung  Mulya, In  search  of  Human  Rights  Legal-Political  Dilemmas  of  Indonesia’s  New  Order .  Jakarta: Gramedia, 1993.
Palguna, Dewa Gede, Pengaduan Konstitusional (Constitusional Complain) . Jakarta: Sinar Grafika. Prints, Darwan, Hukum Anak Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Smith, Rhona K. M., et. al., Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Rajawali  Press, 2003.
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV. Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke II. Indonesia, Undang Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

## Jurnal Ilmiah
Fataruba,  Rina,  “Peran  Tekanan  Teman  Sebaya  Terhadap  Perilaku  Bullying  pada  Remaja  di  Sekolah”, Seminar ASEAN Kedua Psychology dan Humanity, Psychology Forum UMM , (19-20 Februari 2016), hal. 356. Halimah,  Andi,  et.al.,  “Persepsi  Pada  Bystander  Terhadap  Intensitas  Bullying  pada  Siswa  SMP ”,  Jurnal  Psikologi Volume 42 , No. 2 (Agustus 2015), hal. 129-140.
Octalina, Benedhicta Desca Prita. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”, Jurnal Skripsi Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, (2014).
Rionaldi, Arthur, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid Di Sekolah,
Jurnal Ilmu Hukum , (2014), hal. 4. Utami, Tri Lestari, Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan, Jurnal Ilmu Pendidikan , (2014), hal. 1.

## Skripsi
Irawan, Siti Hajar Rezki, ”Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
Lestari,  Pipin,  Hak  Konstitusional  Pemenuhan  Pendidikan  Di  Daerah  Pendudukan,  Skripsi  Universitas  Lampung, 2016.

## Surat Kabar Harian
Fauza, Rahmatul. “Video Guru Pukul Siswa, Begini Kata Dinas Pendidikan Pangkal Pinang”, Kompas , (6 November 2017).
Hartik, Andi. “84 Persen Siswa Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah”, Kompas , (29 November 2016).
Nadlir, Moh. “Video Kekerasan terhadap Siswa, Pelaku Diduga Orangtua Siswa”, Kompas , (6  November 2017). Purwadi,  Didi. “Riset : 30 Juta Anak Indonesia Pengguna Gadget”, Republika , (18 Februari 2014).
Putra,  Andri  Donal.  “KPAI:  Pelaku  Kekerasan  dan  “Bullying”  di  Sekolah  Tahun  2015  Meningkat”, Kompas ,  (30 Desember 2015).

## Internet
Hendrian,  Dedi.  “Banyak  Alasan  Remaja  Melakukan  Kekerasan”,  http://www.kpai.go.id/berita/kpai-banyak-alasan- remaja-lakukan-kekerasan/, diakses pada 19 November 2017.
Ibu  dan  Mama,  “Kekerasan  Yang  Terjadi  di  Sekolah”,http://www.ibudanmama.com/pola-asuh/kekerasan-yang- terjadi-di-sekolah/, kekerasan yang terjadi di sekolah, diakses tanggal 15 November 2017.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  “Rincian  Data  Kasus  Berdasarkan  Klaster  tahun  2011-2016”, http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster- perlindungan-anak-2011-2016, diakese pada 15 November 2017.
Setyawan,  Davit.  “KPAI  Sekolah  Berperan  Penting  Untuk  Hentikan  Bullying”,  http://www.kpai.go.id/berita/kpai- nilai-sekolah-berperan-penting-untuk-hentikan-bullying/, diakses pada 19 November 2017.
Setyawan, Davit. “KPAI: Agar Kasus Angeline Tak Terulang Sekolah Perlu Terlibat”,
http://www.kpai.go.id/berita/kpai-agar-kasus-angeline-tak-terulang-sekolah-perlu-terlibat/,  diakses  pada  19 November 2017.
Setyawan,  Davit.  “Sekolah  Ramah  Anak”,  http://www.kpai.go.id/artikel/sekolah-ramah-anak/,  diakses  pada  19 November 2017.