Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 161-166| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH HAK KOMUNAL MENURUT HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA
Ni Ketut Krismanika; I Putu Gede Seputra; Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Pemberian Sertifikat Hak Komunal dilakukan Menurut Pasal 18 peraturan MATR/KBPN No. 10/2016, apabila sudah diputuskan bahwa oleh Gubernur, Bupati/Walikota di tempat tersebut memang benar terdapat masyarakat adat, maka Pejabat tersebut akan melaporkan ke Kementerian Badan pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat BPN) supaya tidak diubah dan dimohonkan pendaftaran Hak Komunal untuk tanahnya yang terdapat di daerah itu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  pemberian  sertifikat  hak  atas  tanah  komunal persekutuan  hukum  adat  dan  juga  untuk  mengidentifikasi  hak  guna  usaha  dengan  hak  komunal  berdasarkan pengaturan  agrarian.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  analisis  dan  konsep  hukum.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  keputusan Menteri  Pertanahan  mengatakan  jika  hasil  penelitian  di  tempat  itu  terdapat  masyarakat  hukum  adat  dan tanahnya,  pengukuhan  penduduk  adat  diputuskan  kementerian  MATR/BPN  wilayah  tersebut  agar  ditetapkan dan  didaftarkan  hak  komunal  atas  tanahnya  pada  BPN  wilayah  itu.  Hak  komunal  yang  dimohonkan  itu kedepannya  akan  di  outputkan  Sertifikat  hak  komunal  Masyarakat  hukum  adat.  Setelah  keluar  Sertifikat  Hak Komunal dari BPN atas nama masyarakat adat, pemakaian dan penggunaan bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dalam hal ini apabila ada pihak yang memohonkan Hak Guna Usaha di atas tanah Hak komunal tersebut, maka masyarakat hukum adat boleh merundingkan dengan pihak pemohon itu, agar mendapatkan keuntungann yanng sama. Simpulannya adalah Mekanisme pemberian  sertifikat hak atas tanah komunal persekutuan hukum adat dimulai dari laporan kepala adat ke Bupati/Walikota dan pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Komunal  itu  diperbolehkan  Hak  Komunalan  asalkan  masyarakat  adat  mau  melepaskan  hak  tersebut  atau menukar dengan tanah lain.
Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Hak Komunal, Hukum Pertanahan

## Abstract
The granting of Communal Rights Certificates is done according to Article 18 of the MATR / KBPN  regulation No.  10/2016,  if  it  has  been  decided  that  by  the  Governor,  the  Regent  /  Mayor  in  that  place  there  are  indeed indigenous peoples, the Officer will report to the Ministry of National Land Agency (hereinafter abbreviated as BPN) so that it is not changed and the registration of Communal Rights for the land contained therein in that area. This study aims to determine the mechanism for granting communal land rights certificates for customary law associations and also to identify tenure rights with communal rights based on agrarian arrangements. This research  is  a  normative  legal  research  with  a  statutory  approach  and  analysis  approach  and  legal  concepts. The results of this study indicate that the Decree of the Minister of Land said that if the results  of the research there  were  indigenous  peoples  and  their  land,  the  inauguration  of  the  indigenous  peoples  was  decided  by  the ministry of MATR / BPN of the region to determine and register communal rights over their land in the region's BPN. The communal rights being applied for will be issued in the future the communal rights certificate of the customary  law  community.  After  the  Communal  Rights  Certificate  is  issued  from  the  BPN  on  behalf  of  the customary community, the use and use can be cooperated with a third party, in this case if there is a party who is  applying  for  a  Cultivation  Right  on  the  communal  right,  then  the  customary  law  community  may  negotiate with  the  applicant,  in  order  to  get  the  same  benefits.  The  conclusion  is  that  the  mechanism  for  granting communal land rights certificates to customary law associations starts from the report of the customary head to the  Regent  /  Mayor  and  the granting  of  Building  Use  Rights  on  Communal  Rights  land  is  allowed  as  long  as Communal Rights as long as the customary community wants to relinquish these rights or exchange with other land
Keywords: Cultivation Rights, Communal Rights, Land Law

## I. PENDAHULUAN
Di tengah masyarakat hukum adat, tanah begitu memiliki fungsi yang sangat besar dikarenakan sesuai bentuknya berupa tanah yang apabila dalam kondisi apapun tidak mengalami perubahan, dengan kata lain  pasaran  tanah  tidak  pernah  mengalami  penurunan,  dipandang  dari  segi  materi.  Tetap  dengan kondisi yang semula, apalagi selalu bisa membuat untung jika benar-benar dimanfaatkan dengan baik ( Wignjodipoero, 1973 ).
Tanah yang jika dimanfaatkan dengan baik akan sangat menguntungkan bagi pemiliknya, salah satu  contoh  tanah  yang  dimanfaatkan  dengan  baik  sehingga  memberikan  hasil  yang  sangat signifikan  yaitu  sebagai  perkebunan,  pertanian,  dan  barhak  Komunalan  apabila  tanah  tersebut peruntukannya perumahan ataupun perdagangan barang dan jasa akan sangat menggiurkan di tengah era  modern  ini  karena  seiring  berkembangnya  jaman.  Akan  tetapi  ada  juga  rakyat  yang  dirasa merupakan  tindakan  yang  agak  sedikit  keliru  dengan  keputusannya  yaitu  menjual  tanah  miliknya, karena  ingin  memperoleh  hasil  yang  instan,  ketika  Hak  Milik  itu  dialikan  Hak  Komunal  memang penjual  mendapatkan  hasil  yang  sangat  instan,  tetapi  perlu  diingat  juga  ketika  pengalihan  itu rakyat  yang  menjual  tersebut  sudah  melepaskan  Hak  Miliknya  ke  pembeli,  artinya  penjual  tidak memiliki hak apapun lagi mengenai Hak Milik  tersebut.
Mengenai  rakyat  adat  yang  memiliki  tanah  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  pasti, dalam  UU  Pokok  Agraria  memang  tidak  dikenal  Hak  Komunal,  disana  hanya  menyebutkan  Hak Ulayat. Yang dimana hak ulayat memang merupakan hak rakyat adat namun tidak bisa dikatakan hak atas  tanah.  Hak  Komunal  dan  Hak  Usaha  punya  ciri  khas  yang  tidak  sama.  Hak  Komunal  punya cakupan  yang  sedikit  jika  ada  perbandingannya  dengan  Hak  Usaha.  Hak  Usaha  bersifat  umum  dan pribadi. Wewenang rakyat adat dapat dilihat di sifat umumnya yaitu:
1) Tempat untuk hidupnya berhubungan dengan kegunaan dan cara perawatannya.
2) Keterkaitan rakyat adat dan wilayahnya
3) Perilaku hukum berhubungan dengan wilayahnya
Untuk  bagian  dari  pribadinya  Hak  Usaha  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  tanah  kepunyaan bilamana  digunakan  dengan  adanya  UU  Pokok  Agraria,  berbanding  terbalik  Hak  Komunal  dalam artinya dikatakan bisa menjadi tanah kepunyaan bersama.
Di bagian Undang-Undang Pokok Agraria, haknya rakyat tradisional di tetapkan  dalam  psl  3 UU  Pokok  Agraria.  Pasal  itu  mengatakan  dua  objek  yakni  Hak  Usaha  beserta  hak  sama  dengan masyarakat  adat.  Pernyataan  Hak  Komunal  belum  disebutkan  disana.  Yang  menjadi  intinya  adalah Undang-undang  itu  tidak  ada  yang  menata  bagian  Hak  Komunal.  Sampai  sekarang  masih  tidak terdapat penataan pasti tentang bagaimana struktur Hak Komunal itu dalam Undang-undang tersebut ( Sumardjono,  2016 ).  Tidak  sama  terkait  Pengaturan  Menteri  Pertanahan  yang  terbaru  tahun  2016, aturan  ini  diharapkan  menjadi  solusi  dan  mempermudah  rakyat  tradisional  mendaftarkan  haknya tersebut.
Istilah Hak Komunal tidak dikenal dalam Undang-undang Pokok Agraria. Penetapan mengenai hak atas tanah yang diatur di dalam Pasal 16 dan Pasal 53, Undang-undang Pokok Agraria juga tidak mengatur  tentang  hak  komunal.  Disamping  berfungsi  mendapat  kepastian  hukum,  Sertifikat  Hak Komunal juga menjamin bukti mutlaknya suatu pembuktian kepemilikan tanah. Selanjutnya,  Menteri mengatakan bahwa investor tetap boleh menginvestasikan diatas tanah hak komunal. Para pembisnis dapat  mengkembangkan  bisnisnya  berdasar  Hak  Guna  Usaha  dan  Hak  Guna  Bangunan.  Sehingga kepunyaan  tetap  berada  ditangan  masyarakat  hukum  adat,  dan  pembisnis  hanya  memperoleh  Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. Pengaturan juga ada ditengah Peraturan Menteri Pertanahan bahwa  Hak  komunal  apabila  dihasikan  kemasyarakat  rakyat  tradisional  sebagaimana  apabila  sudah didaftarkan. Berdasarkan  kejelasan  diatas,  ada  aturan yang terkait  adanya  Hak  Guna Usaha dengan Hak Komunal itu.
Adapun beberapa penelitian terkait yang telah dikaji sebelumnya, seperti Yostina (2016) yang mengkaji  tentang  Hak  Komunal  atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Indonesia.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  masih  belum  adanya  perlindungan  hukum  dalam  Peraturan Menteri ini adalah karena Pemerintah masih belum memahami secara penuh hakikat dari hak ulayat itu  sendiri  sehingga  menyamakan  begitu  saja  hak  ulayat  dengan  hak  komunal  yang  keduanya berbeda  karakteristiknya.  Dan  hak  atas  tanah  yang  baru  yaitu  hak  komunal  atas  tanah  yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang juga masih tidak menjamin kepastian hukum karena dasar dikeluarkannya hak atas tanah yang baru tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur di
dalam  Undang-undang  Pokok  Agraria  yaitu  harus  dikeluarkan  melalui  sebuah  Undang-  undang. Selanjutnya Pascaningtyas  (2017) juga  mengkaji  penelitian  serupa  tentang  pemberian  Hak  Guna Usaha  di  atas  tanah  Hak  Komunal  menurut  Hukum  Pertanahan  di  Indonesia.  Hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  pemberian  sertipikat  hak  komunal  bertentangan  dengan  hukum  pertanahan  di Indonesia  karena  hak  komunal  bukan  merupakan  obyek  pendaftaran  tanah.  Selain  itu,  hak  komunal tidak bisa dialihkan sehingga pendaftaran hak komunal menjadi hal yang dipaksakan. Sedangkan hak guna  usaha  tidak  dapat  diberikan  diatas  tanah  hak  komunal.  Hak  guna  usaha  hanya  dapat  diberikan diatas  tanah  negara,  dan  menurut  pengertiannya  hak  komunal  tidak  dapat  diklasifikasikan  sebagai tanah negara. Nurhakim  dkk  (2018) juga  mengkaji  penelitian  serupa  yang  berfokus  pada  eksistensi Sertipikat Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Sektor Kehutanan dan Perkebunan. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  eksistensi  Hak  Komunal  baik  UUPA  maupun  PP Pendaftaran  Tanah  tidak  mengatur  sebagai  bagian  daripada  Hak  Atas  Tanah  maupun  objek pendaftaran tanah. Begitu juga UU Kehutanan dan UU Perkebunan sebagai UU sektoral pengelolaan tanah  di  bidang  kehutanan  dan  perkebunan  tidak  mengatur  mengenai  pranata  Hak  Komunal  atas Tanah.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  penelitian  terdahulu  di  atas,  penelitian  sekarang  ini  berfokus pada mekanisme pemberian sertifikat hak atas tanah komunal persekutuan hukum adat dan Hak  Guna Usaha  dengan  Hak Komunal berdasarkan pengaturan Agraria.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunaan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  analisis  dan  konsep  hukum.  Adapun  sumber  bahan  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  yaitu  1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1996  Nomor  58);  4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor  59);  Sumber  Bahan Hukum Sekunder. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui library research yaitu dengan mengkaji  bahan  bacaan  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan.  Teknik  yang  digunakan  dalam pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan. Setelah bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutkan dianalisis secara deskriptif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Pemberian Sertifikat Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia 1) Hak  Atas Tanah yang Menjadi Obyek Pendaftaran Tanah Menurut Pengaturan Undang-Undang Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada pemilik tanah untuk mengolah dan mempergunakan tanah tersebut sehingga pemilik tanah mendapatkan manfaat dari tanah tersebut ( Santoso, 2015 ). Tiap penduduk  yang  mempunyai  tanah,  harus  ada  bukti  bahwa  dialah yang berhak. Diberikannya bukti kekuatan  hukum  pasti  untuk  seluruh  orang  Indonesia,  salah  satunya  adalah  mendaftarkan  tanah  ke Badan  Pertanahan  Nasional.  Dibawah  ini  adalah  objek  pendaftaran  tanah  sesuai  dengan  pasal  9  PP No. 99/1997 diantaranya: bidang tanah yang di atas namakan hak milik, hak guna usaha,  Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; Hak Pengelolaan ; wakaf; serta Hak Tanggungan. Dilihat pernyataan itu, jadi tidak semua type tanah dijelaskan di Undang- undang Pokok Agraria dimana Hak Komunal dijadikan objek  permohonan  wilayah.  Undang-undang  Pokok  Agraria  cuma  menata  beberapa  wilayah  yang dijadikan objek permohonan h ialah: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan.

## 2) Hak  Komunal  dinyatakan  untuk  Objek  Permohonan  Wilayah  Berdasarkan  Peraturan  Menteri No.10/2016
Terlepas  dari  hal-hal  sudah  dipaparkan  tersebut,  bilamana  ada  sesuatu  kepunyaan  rakyat  tradisional yaitu  Hak  Komunal  dipakai  untuk  bisa  dimohonkan  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  setempat.  Hak Komunal  atas  tanah  adalah  hak  yang  dipunyai  oleh  penduduk  adat atau hak bersama yang dimiliki oleh  masyrakat  adat.  Pengaturan  Menteri  Agraria  itu  diciptakan  oleh  Menteri  untuk  menjawab problematika  terkait  Hak  Komunal  harapannya  ialah  menyerahkan  Hak  Komunal  sebagai  bukti
kepunyaan  untuk  masyarakat  hukum  adat.  Sebelum  dilakukan  permohonan  daftar  ke  Badan Pertanahan  Nasional,  permohonan  daftar  tanah  wajib  melewati  proses  penelitian  atau  pengenalan lokasi tanah. Seperti itu juga untuk tanah yang yang diproyeksikan ada rakyat tradisional adat. Pasal 10 Peraturan MATR/KBPN No. 10/2016 mengatakan jika hasil perhitungan ada orang-orang adat dan tanahnya disana, selanjutnya memberi informasi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.

## 3) Sertifikat Hak Komunal Berfungsi Sebagai Pembuktian Mutlak Berdasarkan Pengaturan Menteri Agraria
Fungsi  dari  permohonan  daftar  tanah  ialah  mendapatkan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  untuk pemilik  hak  untuk  bisa  dengan  gampang  membuktikan  dirinya  pemilik.  Pada  akhirnya  untuk mendapatkan pembuktian mutlak yang tidak bisa diganggu gugat kepastian, jadi pemilik hak nantinya dikasi sertifikat digunakan pembuktian mutlak ( Sudiyat, 2007 ).

## Pemberian  Hak  Guna  Usaha  di  atas  Tanah  Hak  Komunal  Menurut  Hukum  Pertanahan  di Indonesia

## 1) Karakteristik Hak Guna Usaha Menurut UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya
Setiap hak atas tanah mempunyai ciri yang berbeda beda, oleh karena itu Hak Guna Usaha memiliki karakteristik dan ciri yang tidak sama dengan Hak atas lainnya. Hak  Guna  Usaha  bisa  keluar  karena ada  permohonan  Hak  Guna  Usaha  dari  pemohon  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional  setempat. KeMenterian  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  akan  mengeluarkan  Surat  Keputusan Pemberian Hak (SKPH) jika permohonan itu disetujui oleh KeMenterian BPN setempat ( Hajati dkk., 2020 ).
Sertifikat  Komunal  Pemberian  Hak  Guna  Usaha  diharuskan  dicatatkan  ke  buku  tanah  pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota. Hak Guna Usaha dapat terlaksanakan mulai sejak Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional kabupaten/kota. Tujuan pendaftaran itu bertujuan untuk mohon penerbitan sertifikat untuk kepastian hukum atau tanda bukti  kepunyaan  pemohon.  Yang  punya  Hak  Guna  Usaha  diberhakan  memiliki  dan  menggunakan objek  Hak  Guna  Usaha  itu  untuk  usaha  di  jenis  usaha  bertani,  berkebun,  bisnis  kolam  ikan  dan berternak.  Intinya  yang  punya  Hak  Guna  Usaha  bebas  membuat  usaha  dibidang  yang  disebutkan diatas  tersebut.  Menguasai  ketentuan  pengaturan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan kepentingan masyarakat sekitarnya.
2) Hak  Guna  Usaha  Di  Atas  Tanah  Hak  Komunal  Menurut  Undang-Undang  Peraturan  Dasar Pokok- Pokok Agraria No.5 Th 1960
UUPA menjelaskan jika Hak Guna Usaha Cuma bisa didapatkan dari tanah negara, ini menyebabkan keraguan  aturan  UUPA  terhadap  Hak  Komunal,  maka  dari  itu  agar  aturannya  tidak  ragu  dan  jelas Menteri Pertanahan membuat aturan MATR/KBPN No. 10/2016 pengaturannya menjelaskan tentang proses awal adanya Hak Komunal sampai keluarnya Sertifikat Hak Komunal tertera atas nama rakyat adat.  Hak  Komunal  pemberian  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  adalah  yang  sudah  berbentuk Sertifikat  Hak  Komunal  yang  dikasikan  pada  rakyat  adat  ialah  masyarakat  yang  bertempat  tinggal selama  bertahun  tahun  di  tempat  itu,  sudah  mendapatkan  persetujuan  dan  ditetapkan  oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.
Dari penjelasan itu dapat disimpulkkan jika tanah itu bukan lagi tanah negara tetapi kini sudah dikuasai  oleh  rakkyat  adat,  dengan  bukti  Sertifikat  Hak  Komunal  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  setempat.  Dengan  penjelasan  itu  maka  Hak  Komunal  tidak  digolongkan  jadi tanah  negara  lagi.  Jadi  menurut  UUPA  Hak  Guna  Usaha  diatas  tanah  Hak  Komunal  tidak diperbolehkan.
Hak  Komunal  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  juga  Hak  Komunal  itu  bisa  di  bisniskan oleh  rakyat  adat  untuk  penambahan  pemasukan  tanah  Hak  Komunal  tersebut.  Sehingga  rakyat  adat mendapatkan pemasukan dari pemanfaatan Hak Komunal  itu.  Hak  Komunal  itu  boleh  dialihkan  ke Hak  Guna  Bangunan  dengan  catatan  bahwa  rakyat  adat  harus  melepaskan  hak  itu,  dengan  salah satunya penukaran lahan , kompensasi lahan, yang intinya menguntungkan masyarakat adat tersebut tanpa menghilangkan tanah Hak Komunal yang sudah dimiliki itu.
3) Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Peraturan MATR/KBPN Nomor 10/2016 Penyelesaian  dari  masalah  kekosongan  norma  yang  menjadi  perdebatan  UUPA  selama  ini dibijaksanakan  dengan  keluarnya  penataan  MATR  No.10/2016  sekaligus  memberi  nafas  segar  bagi rakyat adat, Penataan ini diharapkan bisa menjawab  problematika  yang  ada  saat  ini.  Penataan  ini
harus  bisa  diterapkan oleh rakyat adat, dengan memahami terlebih dahulu syarat-syarat yag tersirat dalam aturan itu, Ketua adat diharapkan mampu dan berani memberikan rekomendasi kepemimpinan daerah  terkait  adanya  Hak  Komunal  di  daerahnya  tersebut,  tetapi  dengan  catatan  bahwa  apa  yang direkomendasikan itu tidak bertentangan dengan penataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanahan yang besar harapan mampu menyelesaikan problematika yang ada.
Mengenai Hak Guna Usaha yang menjadi permasalahannya sekarang adalah  bisa  atau  tidakny Hak  Guna  Usaha  di  atas  tanah  Hak  Komunal,  disini  rakyat  adat  diharapkan  sekali  memikirkan baik-baik mengenai masalah  ini  karena Hak Guna  Usaha bisa ada ditanah  Hak Komunal tergantung dari  rakyat  adatnya  sendiri,  apabila  rakyat  adat  mau  melepaskan  Haknya  tersebut  maka  Hak  Guna Usaha  bisa  diberikan  diatas  tanah  Hak  Komunal,  apabila  rakyat  adat  tikdak  mau  melepaskan  tanah Hak  Komunal  tersebut  maka  Hak  Guna  Usaha  tidak  akan  pernah  ada  diatas  tanah  Hak  Komunal, disini rakyat adat harus memikirkan baik- baik keputusan apa yang mau dikeluarkan oleh masyarakat adat  apabila  mau  melepaskan,  harus  ada  tanah  yang  diberikan  oleh  pihak  ketiga  sebagai  ganti  dari tanah yang dilepaskan, atau adakan perjanjian apabila Tanah tersebut digunakan sebagai tempat usaha maka  karyawannyaa  atau  mendidik  generasi  penerus  dengan  memberikan  suatu  pembelajaran ketrampilan  atau  skil  agar  bisa  mengurangi  angka  pengangguran.  Oleh  karena  itu  tidak  hanya finansial  yang  diuntungkan  ketika  Hak  Komunal  dilepaskan  tetapi  pembentukan  Sumber  Daya Manusia  juga  didapatkan  dalam  hal  ini.  Artinya  disini  tanah  yang  dilepaskan  tersebut  bisa memberikan  manfaat  yang  sangat  besar  bagi kehidupan  rakyat adat saat ini maupun dimasa yang akan  datang  atau  masih  sangat  bermanfaat  untuk  penerus  bangsa  yaitu  tidak  lain  adalah  kaum milenial,  kaum  milenial  juga  setidaknya  harus  mengetahui  apa  yang  terjadi  dalam  hal  ini,  tidak semata-mata  setuju  dengan  keputusan  penghulu  dan  wakil  adat.  Intinya  adalah  rakyat  adat  harus sangat  diuntungkan  dalam  hal  ini.  Bukan  hanya  diuntungkan  dari  finansial  tetapi  juga  diuntungkan dari  pembentukan Sumber Daya Manusia.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa:  1)  mekanisme diberikannya  Sertifikat  Hak  Komunal  bertentangan  dengan  UUPA  karena  UUPA  tidak  mengatur tentang  adanya  Hak  Komunal,  maka  dari  itu  menteri  pertanahan  mengeluarkan  pengaturan  yang sangat diharapkan mampu menjadi jalan keluar atau jalan tengah yang bijaksana yaitu dikeluarkannya Peraturan  MATR/KBPN  No.  10  Tahun  2016  didalam  peraturan  itu  dijelaskan  bahwa  tanah  rakyat adat itu bisa disetipikatkan, mulai dari laporan kepala adat yang melaporkan kepada pemimpin daerah bahwa di daerah tersebut atau di wilayahnya tinggal terdapat tanah yang memang dari dulu dimiliki atau digunakan  oleh  rakyat  adat  namun  belum  mempunyai  kepastan  hukum  yang jelas atau pasti, setelah  itu  pemimpin  daerah  membentuk  tim  IP4T,  yang  bertugas  untuk  memastikan  kebenaran adanya  rakyat  adat  di  wilayah  itu  atau  tidak,  apabila  ada,  Tim  yang  dibentuk  oleh  pemimpin daerah  itu terdiri  oleh Kakan sebagai ketua, Camat dan Lurah/Kades sebagai anggota, ada juga tokoh adat  karena  dimohon  oleh  rakyat  adat,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dan  Instansi  yang  mengelola Sumber Daya Alam. Tim itu bertugas untuk: menerima permohonan, memastikan manfaat dan guna tanah,  ketika  semuanya  sudah  benar  dan  pasti,  tim  akan  menyampaikan  laporan  kepada  pemimpin daerah  dan  pemimpin  daerah  menetapkan  rakyat  adat  dan  tanahnya  memang  ada  dalam  satu wilayah,  dan  disampaikan  ke  KeMenterian  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten/Kota,  dan didaftarkan setelah itu akan  terbit  Sertifikat  Hak Komunal atas nama rakyat Komunal, itulah proses tentang bagaimana sertifikat hak komunal itu dapat diterbitkan. 2) mengenai Hak Guna Usaha diatas tanah  Hak  Komunal  itu  bisa  dilakukan  dengan  cara  rakyat  adat  mau  melepaskan  Hak  Komunal  itu dengan  kesepakatan  seluruh  rakyat  adat  dan  kesepakatan  pihak  ketiga.  Sehingga  disini  rakyat  adat diharapkan  sekali  memikirkan  baik-baik  mengenai  masalah  ini  karena  Hak  Guna  Usaha  bisa  ada ditanah  Hak  Komunal  tergantung  dari  rakyat  adatnya  sendiri,  apabila  rakyat  adat  mau  melepaskan Haknya tersebut maka Hak Guna Usaha bisa diberikan diatas tanah Hak Komunal, apabila rakyat adat tikdak mau melepaskan tanah  Hak  Komunal  tersebut  maka  Hak  Guna  Usaha  tidak  akan  pernah  ada diatas tanah Hak Komunal.
2. Saran
Adapun  saran-saran  yang  dapat  diberikan  yaitu:  1)  Mengenai  pendaftaran  Hak  Komunal, sebaiknya  masyarakat  hukum  adat  apabila  terdapat  tanah  masyarakat  hukum  adat  yang  belum mempunyai  kepastian  hukum  atau  belum  bersertifikat  agar  segera  mengajukan  permohonan  kepada bupati/walikota  atau  gubernur  melalui  kepala  adat  atau  perwakilan  masyarakat  yang  berada  di kawasan  tersebut  agar  tanah  masyarakat  hukum  adat  tersebut  mempunyai  kepastian  hukum  atau mempunyai  sertpikat  atas  tanah  yang  kepemilikannya  tertera  atas  nama  masyarkat  hukum  adat  itu sendiri.  2)  Sebaiknya  pemerintah  lebih  tanggap  dan  memproses  lebih  cepat  mengenai  permohonan dari kepala adat atau wakil dari masyarakat hukum adat terkait dengan laporan tanah masyarakat yang belum  mempunyai  kepastian  hukum  atau  belum  bersertifikat  atas  nama  masyarakat  hukum  adat yang  ada  di  daerah  tersebut  atau  pemerintah  bergerak  secara  aktif  untuk  mencari  lokasi  tanah masyarakat  hukum  adat  yang  belum  bersertifikat  agar  tanah  yanng  dimiliki  oleh  masyarakat  hukum adat memiliki kekuatan hukum yang pasti. Mengenai pemberian Hak Guna Usaha di atas tanah Hak Komunal,  sebaiknya  harus  ada  keterkaitan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Peraturan  yang mengatur  mengenai  hak  komunal  harus  berlandaskan  dengan  UUPA  dan  peraturan  lebih  tinggi lainnya yang terkait dengan Hak Guna Usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechtar, O. (2020). Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan . Surabaya: Airlangga University Press.
Nurhakim,  L.  I.,  Rubiati,  B.,  &  Afriana,  A.  (2018).  Eksistensi  Sertipikat  Hak  Komunal  Atas  Tanah Masyarakat Hukum Adat di Sektor Kehutanan dan Perkebunan. Bina Hukum Lingkungan , 3 (1), 80–93.
Pascaningtyas,  R.  K.  (2017). Pemberian  Hak  Guna  Usaha  di  Atas  Tanah  Hak  Komunal  Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia . Universitas Airlangga. Santoso, U. (2015). Perolehan Hak Atas Tanah . Jakarta: Kencana. Sudiyat, I. (2007). Hukum Adat Sketsa Asas . Yogyakarta: Liberty. Sumardjono,  M.  S.  W.  (2016).  Ihwal  Hak  Komunal  atas  Tanah. Digest  Epistema , 6 (Hukum  dan Keadilan Eko-Sosial).
Wignjodipoero, S. (1973). Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat . Bandung: Alumni.
Yostina,  M.  (2016).  Hak  Komunal  atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Indonesia  (Analisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  Berada  Dalam Kawasan Tertentu). Jurnal Hukum .