Ál-fâhim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 4 No. 1. March-September 2022 ISSN: 2656-226X; E-ISSN: 2656-6036 DOI: 10.54396/alfahim.v4i1.226
|Submitted: Dec. 27, 2021 |Accepted: March 28, 2022 |Published: March 30, 2022

## Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana
Pendidikan di Bekasi
Adriana Hanny Bella Sukma 1 , Alifia Maharani Nasution 2 Universitas Singaperbangsa Karawang Adrianahanny1234@gmail.com 1 , Ifyalifia@gmail.com 2
Abstract: This study aims to analyze the financial management of schools in the fulfillment of educational facilities at SDN Wanasari 01, Cibitung, Bekasi.  This  research  uses  a  qualitative  case  study  approach.  The  data collection  technique  is  done  by  using  interviews,  observation,  and documentation.  The  data  analysis  technique  uses  data  reduction,  data display, and conclusion drawing/verification. Checking the validity of the data  is  done  through;  credibility,  transferability,  dependability,  and confirmability.  The  results  showed  that  school  financial  management  in fulfilling educational facilities at SDN Wanasari 01 Cibitung Bekasi was carried out through school budget planning, school financial accounting, and school financial accountability.
Keywords: Management, Finance, School, Infrastructure
Abstract: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang manajemen  keuangan  sekolah  dalam  pemenuhan  sarana  prasarana pendidikan  di  SDN  Wanasari  01,  Cibitung,  Bekasi.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  jenis  studi  kasus.  Teknik pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  menggunakan  interview, observasi, dan dokumentasi.  Teknik analisis datanya menggunakan data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Pengecekan keabsahan  datanya  dilakukan  melalui;  credibility,  transferability, dependability,  dan  confirmability.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa manajemen  keuangan  sekolah  dalam  pemenuhan  sarana  prasarana pendidikan  di  SDN  Wanasari  01  Cibitung  Bekasi  dilakukan  melalui perencanaan  anggaran  (budgeting)  sekolah,  pembukuan  (accounting) keuangan sekolah, pertanggungjawaban (akuntabilitas) keuangan sekolah. Kata Kunci: Manajemen, Keuangan, Sekolah, Infrastruktur

## Pendahuluan
Berdasarkan PP No 48 Tahun 2008, biaya pendidikan dibagi menjadi tiga jenis: biaya pendidikan,  biaya organisasi dan administrasi pendidikan, dan  biaya  pribadi  siswa.  Aspek  pembelanjaan  terdiri  dari  pengalokasian biaya  pelatihan  untuk  setiap  komponen  yang  akan  dibiayai.  Sebagian  dari seluruh  pendapatan  retribusi  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan administrasi, administrasi, pendidikan dan infrastruktur. Aliran pendapatan terdiri dari berbagai jenis sumber yang perlu dikelola berdasarkan tipe data yang  disinkronkan  menggunakan  item  anggaran  yang  telah  direncanakan
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
sebelumnya. Tanpa perencanaan, bukan saja tidak mungkin mengalokasikan dana    untuk  kebutuhan  yang  perlu  dipenuhi  terlebih  dahulu,  tetapi  juga menyebabkan penggunaan dana sekolah yang tidak tepat oleh orang-orang yang  tidak  bertanggung  jawab.  Karena  pengelolaan  keuangan  berkaitan langsung  dengan  korelasinya  dengan  kegiatan  sekolah,  maka  perlu dipastikan pengelolaan keuangan dapat diterapkan   secara profesional dan stabil.
Salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam  pembangunan  pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan  dari  tahun  ke  tahun  secara  bertahap  dan  berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program. Pemerintah dalam hal ini  memegang peranan yang esensial demi terciptanya situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  4,  ayat  1  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003) bahwa  prinsip  penyelenggaraan  pendidikan,  yaitu  “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan  kemajemukan  bangsa”.  Kata  diskriminatif  di  sini  berlaku  untuk pembiayaan  pendidikan,  artinya  bahwa  pembiayaan  pendidikan  haruslah tidak  mendiskriminatifkan  setiap  warga  negara  yang  memiliki  keinginan untuk  dapat  mengikuti  pendidikan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan potensi dirinya. 1 Pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan harus dilaksanakan dengan  sangat  hati-hati  dan  teliti.  Penerapan  manajemen  keuangan  di lembaga  pendidikan  bisa  dilihat  dari  kemampuan  lembaga  tersebut  dalam melaksanakan  tahapan-  tahapan  dalam  mengatur  keuangan  serta mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dana  secara  transparan  kepada pemerintahan  dan  masyarakat.  Tepatnya  kerjasama  yang  tulus  seorang kepala sekolah dan manajer keuangan dalam manajemen keuangan adalah hal  yang  sangat  penting  untuk  memanfaatkan  dan  mencari  segala  macam sumber dana agar terhindar dari kekurangan dana. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawabannya  tidak  hanya  dihadapkan  pada  hubungan  dengan manusia saja, akan tetapi juga dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah  swt.  Oleh  karena  itu,  sebelum  dan  selama  mengelola  lembaga pendidikan  sebaiknya  manajemen  qalbu  para  stakeholder  lembaga pendidikan  Islam  harus  senantiasa  dikondisikan  terlebih  dahulu.  Dengan
1 Renny Mayasari, Shopiana, and To ni Julham, “ Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan,” Sabilarrasyad
3,
no.
2 (2018): 77
– 90, https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/view /482.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
adanya sistem manajemen yang bernafaskan al- Qur’an dan hadis diharapkan mencetak lembaga pendidikan yang berkualitas. 2
Pengelolaan  keuangan  sekolah  dilaksanakan  dengan  sangat  baik, namun  tingkat  penegakannya  tidak  konsisten  di  seluruh sekolah.  Berbagai konflik dalam pengelolaan keuangan sekolah bergantung pada kondisi fisik sekolah, letak geografis sekolah, dan citra sekolah. Sekolah dengan tuntutan masyarakat yang  tinggi dalam hal pengelolaan keuangan jauh dari kurang diminati  masyarakat  karena  harus  melakukan  kegiatan  kompleks  yang semakin menuntut dari masyarakat.
Ada  beberapa  prinsip  yang  perlu  diperhatikan  dalam  manajemen keuangan  sekolah,  yaitu  prinsip  keadilan,  efisiensi,  transparansi,  dan akuntabilitas  publik  diperlukan  dalam  pengelolaan  dana  pendidikan. Sekolah mempunyai pengaturan terkait penyerapan anggaran sekolah yang digunakan  dalam  menjalankan  roda  pendidikan  di  sekolah,  baik  sekolah yang  berstatus  negeri  maupun swasta.  Fakta  di  lapangan  mengungkapkan bahwa  operasional  kegiatan  sekolah  perlu  adanya  manajemen  keuangan dalam mengatur tata kelola penggajian pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga  tata  usaha,  memperbaiki/meningkatkan  sarana  prasarana pendidikan.  Untuk  membantu  dalam  masalah  pembayaran  operasional sekolah,  pemerintah  memberikan  dana  yang  disebut  dengan  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Subkhi Widyatmoko, 2017). BOS diberikan bagi satuan  pendidikan  di  lembaga  sekolah/madrasah  untuk  membantu pembiayaan  peserta  didik  agar  mampu  menunjang  sarana  prasarana pendidikan,  pemeliharaan  dan  perbaikan  sekolah,  biaya  ulangan  umum harian, biaya honor guru. 3
Sarana prasarana perlu dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara  maksimal.  Oleh  karena  itu,  sekolah  mebutuhkan  sistem  manajemen sarana  prasarana  yang  baik.  Tanggung  jawab  mengelola  sarana  prasarana terletak pada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana, serta orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola sarana prasarana sekolah. Oleh  karena  itu,  kepala  sekolah  dan  wakil  kepala  sekolah  bagian  sarana prasarana harus memiliki kemampuan mengelola sarana prasarana. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal membutuhkan dukungan sarana prasarana, agar kebutuhan sarana prasarana dapat terpenuhi. Dengan sarana
2 Iffatun  Najihah  and  Suaib  H.  Muhammad,  “ Konsep  Manajemen
Keuangan  Dalam  Lembaga  Pendidikan  Islam  Perspektif  Al  Qur’an  Dan Hadis,” Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan 5, no. 2 (December 3, 2021): 223 – 39, https://doi.org/10.24252/IDAARAH.V5I2.21616. 3 Rita  Pusvitasari  and  Mukhamad  Sukur, “Manajemen  Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di Sd Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo),” Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4,  no.  1  (2020):  94 – 106,  https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al- tanzim/article/view/959/pdf.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
prasarana yang memadai, kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Selain  itu,  sarana  prasarana  yang  memadai  merupakan  salah  satu  faktor pendukung  siswa  untuk  dapat  berprestasi.  Terdapat  beberapa  faktor pendukung  siswa  untuk  dapat  berprestasi,  diantaranya  adanya  sarana prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, motivasi dari diri siswa serta  motivasi dari orang tua dan  lingkungan sekitar. Salah satu  pendukung  prestasi  siswa  adalah  ketersediaan  sarana  prasarana  yang memadai.  Sarana  prasarana  yang  memadai  akan  meningkatkan  semangat siswa dalam mengembangkan keterampilan siswa. 4

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis (metode) yang digunakan  untuk  mempelajari  atau  mempelajari  subjek  di  lingkungan alamnya, tanpa manipulasi  dengan menggunakan metode alami, dan tanpa menguji  hipotesis.  Dengan  menggunakan  metode  ini,  peneliti  akan mendeskripsikan secara sistematis materi pembahasan dari berbagai sumber dan menganalisisnya secara mendetail untuk menarik kesimpulan dari kajian manajemen keuangan sekolah pada pembangunan  dan prasarana sekolah di SDN Wanasari 01, Cibitung, Bekasi.
Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  kepala  sekolah,  sekretaris, dan bendahara serta beberapa guru. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan  menggunakan  interview,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik analisis datanya menggunakan data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.  Pengecekan  keabsahan  datanya  dilakukan  melalui; credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  peneliti  di  lapangan  mengenai pengelolaan keuangan sekolah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di SDN Wanasari 01 Cibitung Bekasi adalah sebagai berikut:

## A. Pengertian Manajemen Keuangan Sekolah
Pengelolaan  keuangan  sekolah  secara  umum  mengacu  pada kegiatan  pengelolaan  keuangan  sekolah.  Kegiatan  ini  meliputi perencanaan  peraturan,  organisasi,  akuntansi,  penawaran  atau penetapan  biaya,  pemantauan  dan  akuntansi.  tugas.  Lembaga pendidikan harus mengelola keuangannya agar dapat menggunakan dana siswa secara efisien, memastikan penggunaan dana siswa, dan meminimalkan  kesalahan  dalam  aturan  penggunaan.  Pengelolaan
4 Safinatun Munawaroh and Rz. Ricky Satria Wiranata, “ Upaya Sekolah Dalam  Meningkatkan  Prestasi  Non  Akademik  Siswa  Melalui  Manajemen Sarana  Prasarana  Di  SMP  Muhammadiyah  Boarding  School  Pleret,” ÁL- FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 2 (2020): 85 – 98.
keuangan  sekolah  membutuhkan  pengetahuan  dan  sumber  daya manusia yang kompeten agar dapat berfungsi dengan baik. berguna. Pemimpin  adalah  figur  sentral  dalam  hal  ini.  Direksi  harus memahami sepenuhnya pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Karyanya  juga  penting  untuk  implementasi  strategi  pengelolaan keuangan sekolah.
Manajemen  keuangan  adalah  hal  yang  sangat  penting dilakukan  di  sekolah  sehingga  kegiatan  pendidikan  di  sekolah menjadi teratur. Manajemen keuangan diterapkan melalui beberapa tahap  antara  lain:  merencanakan  (planning),  mengorganisasikan (organizing), melaksanakan (actuating),
mengawasi
dan
mengendalikan  (controlling).  Dalam  pemisahan  tugas  dan  fungsi, administrasi  keuangan  dibagi  menjadi  3  fungsi,  antara  lain:  fungsi otorisator,  fungsi  ordonator,  dan  bendaharawan.  Otorisator  adalah orang yang berwenang dalam menentukan kebijakan terkait dengan kegiatan  mengeluarkan  dan  menerima  uang.  Ordonator  adalah kepala  sekolah  berhak  memerintahkan  pembayaran  atas  semua aktifitas  yang  dilakukan  berdasarkan  otorisasi  yang  ditentukan. Bendaharawan  adalah  orang  yang  berwenang  dalam  menerima, menyimpan,  dan  mengeluarkan  uang  atau  berkas-berkas  berharga lainnya  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab.  Kepala  sekolah mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  administrasi  pendidikan  di sekolah. Administrasi keuangan diatur oleh seorang bendaharawan dengan  cara  membuat  pembukuan  berdasarkan  aturan  yang berlaku. 5
Menurut  Indra  Bastian  (2015)  manajemen  keuangan pendidikan  dapat  didefinisikan  sebagai:  Pertama,  seni  dan  ilmu mengelola  sumber  daya  keuangan  pendidikan  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran,  agar  peserta  didik secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Kedua,  seni  dan  ilmu  mengelola sumber  daya  keuangan  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  secara  efektif  dan  efisien.  Ketiga,  proses  perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan,  dan  pengendalian  sumber  daya keuangan  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  secara efektif dan efisien. 6
5 Najihah  And  Muhammad,  “Konsep  Manajemen  Keuangan  Dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al Qur’an Dan Hadis.”
6 Silvia  Nora,  Almasdi  Syahza,  And  Zulfan  Saam ,  “ Pelaksanaan Manajemen Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Jenjang Pendidikan Dasar Yayasan Pendidikan Cendana Riau ,”
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

## B. Urgensi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Perspektif Islam
Keuangan lembaga pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam  menunjang  sumber  daya  penyelenggara  pendidikan  dalam melaksanakan  aktivitas  belajar  mengajar.  Hal  tersebut  dapat mengarahkan  pada  efektivitas  pengelolaan  pendidikan  agar terlaksana  sesuai  harapan.  Terlaksananya  pendidikan  yang  sesuai dengan  tujuan,  harus  didukung  dengan  kemaksimalan  manajemen pendidikan  pada  umumnya  dan  khususnya  dalam  manajemen keuangannya.  Manajemen  keuangan  yang  maksimal  akan  tercapai ketika  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya  dengan  penuh  rasa tanggung  jawab  kemudian  dilaporkan  dengan  jujur  dalam  bentuk pembukuan  maupun  pertanggungjawaban. 7 Allah  SWT  berfirman dalam QS al-Baqarah: 197 yang artinya (Musim) haji itu (pada) bulan- bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam  (bulan-bulan)  itu,  maka  janganlah  dia  berkata  jorok  (rafats), berbuat  maksiat  dan  bertengkar  dalam  (melakukan  ibadah)  haji. Segala  yang  baik  yang  kamu  kerjakan,  Allah  mengetahuinya. Bawalah  bekal,  karena  sesungguhnya  sebaik-baik  bekal  adalah takwa.  Dan  bertakwalah  kepada-Ku  wahai  orang-orang  yang mempunyai akal sehat.
Kegiatan  pengelolaan  keuangan  memungkinkan  untuk merencanakan, mengamankan, dan mencatat dana yang dibutuhkan untuk  kegiatan  sekolah  secara  transparan  dan  menggunakannya untuk menjalankan program sekolah secara efisien dan efisien. Oleh karena  itu,  tujuan  pengelolaan  keuangan  adalah  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas    penggunaan  keuangan  sekolah. Meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  keuangan  sekolah. Meminimalkan  penyalahgunaan  anggaran  sekolah  sehngga mengharuskan  untuk  menunjukkan  kreativitas  dalam  meninjau sumber dana dan menunjuk bendahara untuk mengawasi akuntansi dan pelaporan keuangan, dan menggunakannya dengan tepat sesuai dengan hukum dan peraturan  yang berlaku.
C. Perencanaan Anggaran (Budgeting) Sekolah
Perencanaan  Anggaran  (Budgeting)  SDN  01  Wanasari merupakan  gambaran  tentang    kinerja  akademik  yang  diharapkan akan dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk  keuangan.  Rencana  tersebut  disusun  secara    sistematis, mencakup  semua  kegiatan  sekolah  yang  tercantum  dalam  satuan
Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Penelitian  Kualitatif 1,  No.  2  (2017):  96 – 106, Https://Jmppk.Ejournal.Unri.Ac.Id/Index.Php/JMPPK/Article/Viewfile/5 021/4714.
7 Najihah  And  Muhammad ,  “Konsep  Manajemen  Keuangan  Dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al Qur’an Dan Hadis.”
keuangan,  dan  berlaku  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Proses penganggaran  membutuhkan  data  yang  akurat  dan  lengkap, sehingga pada saat penganggaran, dan dapat mengantisipasi segala kebutuhan perencanaan untuk masa yang akan dating. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita dan Mukhamad bahwa perencanaan anggaran (budgeting) merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang  dinyatakan  dalam  ukuran  finansial.  Perencanaannya  disusun secara secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan di sekolah, yang dinyatakan dalam satuan keuangan, dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. 8
Tri  dan  Badrus  menambahkan  dalam  penelitiannya  bahwa melakukan  proses  perencanaan  yang  dilakukan  pada  tahun  ajaran baru  dan  melibatkan  wali  murid  dan  komite  sekolah.  Sebelum RAKAS dibuat, dari pihak sekolah memberikan surat pemberitahuan kepada  wali  murid  agar  hadir  dalam  proses  pembuatan  RAKAS. Perencanaan  sebagai  suatu  proses  Pencapaian  tujuan  seefektik  dan seefisien  mungkin.  Dibawah  pimpinan  kepala  sekolah  melakukan proses  perencanaan  dengan  memperhatikan  berbagai  hal  melalui data  dan  informasi  yang  dikumpulkan  dari  berbagai  pihak.  Pihak yang  paling  berpengaruh  adalah  wali  murid,  masyarakat  agar  visi yang diemban sekolah dapat terwujud. Data tersebut akan dikaji dan pada  akhirnya  akan  disusun  sebagai  bahan  masukan  dalam penyusunan  RAKAS. 9 Hal  ini  juga  selaras  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Safinatun dan Rz. Ricky yang mengemukakan bahwa proses pengadaan sarana prasarana mengacu pada RKAS (Rencana Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah)  yang  telah  dibuat  oleh  kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah. Berdasarkan RKAS tersebut, selanjutnya  sekolah  melakukan  pengadaan  sarana  prasarana  yang dibutuhkan atas persetujuan dari kepala sekolah. Pengadaan sarana prasarana  di  SMP  Muhammadiyah  Boarding  School  Pleret dilaksanakan  oleh  wakil  kepala  sekolah  bagian  sarana  prasarana
8 Pusvitasari  and  Sukur, “Manajemen  Keuangan  Sekolah  Dalam Pemenuhan  Sarana  Prasarana  Pendidikan  (Studi  Kasus  Di  Sd Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo).”
9 Tri  Erlinawati  and  Badrus,  “Manajemen  Keuangan  Sekolah  Dalam Rangka  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Islam  Di  SMAN1  Papar  Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018,” Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman
8, no. 3 (2018): 413 – 28, https://ejournal.iai- tribakti.ac.id/index.php/intelektual/article/view/733/515.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
pada  awal  tahun  ajaran  baru.  Dana  yang  digunakan  untuk pengadaan sarana prasarana berasal dari dana sekolah. 10 Lebih  lanjut,  penelitian  yang  dilakukan  Latifah.  et.al., mengungkapkan  bahwa  faktor  pendukung  manajemen  keuangan dalam  pengadaan  sarana  dan  prasarana,  diantaranya:  Pertama, kondisi  sekolah  yang  kondusif  dalam  melakukan  proses penbelajaran, serta tersedianya tenaga pendidik yang kompeten dan profesional.  Kedua,  penerimaan  peserta  didik  sudah  baik  melalui kriteria  tes  masuk  sekolah  dan  Kegiatan  ekstrakurikuler  berjalan dengan  baik.  Ketiga,  terciptanya  kerjasama  antara  sekolah  dengan warga sekolah (waka kurikulum, staf TU, guru, komite sekolah, dan orang  tua  siswa)  berjalan  dengan  baik  serta  terciptanya  hubungan sekolah dengan masyarakat (orangtua siswa) melalui komite sekolah terjalin  harmonis  dalam  usaha  memajukan  program  sekolah. Sementara  faktor  penghambat  penerapan  manajemen  sarana  dan prasarana  antara  lain  minimnya  dana  serta  belum  terpenuhinya sarana prasarana atau perlengkapan yang dimiliki sekolah. 11 Blocher  dalam  Anwar  (2013:  215)  mengemukakan  bahwa proses  penganggaran  dapat  melibatkan  tugas-tugas  informal  dan sederhana    di  lembaga-lembaga  kecil  yang  hanya  membutuhkan waktu beberapa hari untuk digunakan di perusahaan atau lembaga besar  seperti  pemerintah,  yang  merupakan  proses  yang  sangat kompleks  dan  panjang.  Ini  bisa  memakan  waktu  beberapa  bulan, bahkan satu tahun atau lebih. Proses  anggaran biasanya meliputi: (a) Panitia  Anggaran,  yang  mengawasi    keseluruhan  anggaran,  terdiri dari  unsur  pengatur  Forum,  yang  merupakan  badan  tertinggi organisasi  dalam  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  penggunaan anggaran.  (b)  menetapkan  jangka  waktu  anggaran  yang  memiliki jangka  waktu  satu  tahun  dan  sesuai  dengan  tahun  anggaran perusahaan;  (c)  Spesifikasi  pedoman  anggaran,  yaitu  pemilihan pedoman anggaran dan arahan aturan, yang menjadi tanggung jawab Panitia  Anggaran.  (d)  penyusunan  usulan  anggaran  berdasarkan rekomendasi  anggaran  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  faktor eksternal dan internal lembaga (e) negosiasi anggaran ini dilakukan antara masing-masing unit dengan pimpinannya; Ketika perubahan dilakukan  pada  proposal  anggaran,  negosiasi  dilakukan    di  semua tingkat  organisasi  dan  anggaran  biasanya  memakan  waktu  paling
10 Munawaroh  and  Wiranata,  “Upaya  Sekolah  Dalam  Meningkatkan
Prestasi Non Akademik Siswa Melalui Manajemen Sarana Prasarana Di SMP Muhammadiyah Boarding School Pleret.”
11 Latifah,  Eri  Purwanti,  and  Nurhadi  Kusuma, “Peran  Manajemen Keuangan  Dalam  Pengadaan  Sarana  Dan  Prasarana  Pendidikan  Di  Mts Negeri 2 P ringsewu Kecamatan Banyumas,” Al Idarah 2, no. 1 (2017): 9 – 14.
lama. (f) Manajemen mengajukan persetujuan anggaran secara penuh dan menyerahkan anggaran kepada: Direksi atau Pejabat Pemerintah Daerah (g) Perubahan anggaran  hanya dilaksanakan dalam keadaan khusus,  dan  persetujuan  perubahan  anggaran,  meskipun  terjadi, relatif  sulit  untuk  dilaksanakan.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua peristiwa  dapat  diestimasi  dari  anggaran.  Prosedur  ini  biasanya dilakukan  di  organisasi    besar  seperti  instansi  pemerintah  dan  di sekolah-sekolah  yang  biasanya    lebih  sederhana  dan  tidak  terlalu rumit.
D. Pembukuan (Accounting) Keuangan Sekolah
Akuntansi  keuangan  SD  Negeri  Wanasari  01  merupakan proses  registrasi  yang  dilakukan  secara  berkala    untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Meliputi catatan arus keuangan  yang  ada,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, terutama pada lembaga pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Akuntansi  keuangan  SD  Negeri  Wanasari  01  berjalan  dengan  baik dalam  arti  CFO  menjalankan  fungsi  dan  fungsinya  sesuai  dengan prosedur  yang  ada,  dimulai  dari  penerimaan  calon.  Akuntansi keuangan  terkait  dengan  pembangunan  sarana  dan  prasarana pendidikan,  mulai  dari  penyediaan  sekolah  orang  tua  hingga penyediaan keuangan hingga pelaporan keuangan.
Daftar semua aset yang diperoleh untuk  mengajar dicatat dan disimpan  dengan  rapi  di  buku  kas  sekolah.  Demikian  pula  dalam akuisisi struktur pendukung lainnya, Bendahara telah menghasilkan laporan yang sangat akurat dan telah disetujui oleh Direksi, sehingga akuntabilitas menjadi referensi untuk  bekerja sama dengan Yayasan untuk  melakukan  penilaian  keuangan  secara  berkala.  dan  panitia pendiri.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rita dan  Mukhamad  bahwa  pembukuan  keuangan  merupakan  suatu proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara  teratur  oleh  bendahara untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi pencatatan  terhadap  alur  keuangan  yang  ada,  khususnya  dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, baik secara langsung maupun  tidak  langsung.  Kegiatan  pembukuan  keuangan  yang dilakukan  dengan  baik,  artinya  penanggung  jawab  keuangan  telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang ada, mulai  dari  menerima  pengajuan,  pemberian  disposisi  oleh  kepala sekolah,  pencairan  keuangan,  sampai  pada  pelaporan  keuangan. Begitu  juga  dengan  pembukuan  keuangan  yang  berhubungan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. 12
12 Pusvitasari  and  Sukur, “Manajemen  Keuangan  Sekolah  Dalam Pemenuhan  Sarana  Prasarana  Pendidikan  (Studi  Kasus  Di  Sd Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo).”
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Infrastruktur  pendidikan  sangat  penting  sebagai  sarana penunjang  hasil  belajar  siswa.  Lembaga  menerapkan  struktur menggunakan  dana  sekolah,  dan  setiap  pembelian  harus dikonfirmasi dalam bentuk nota dan nota. Ini berkembang menjadi sebuah lembaga untuk merencanakan akuisisi dan pemeliharaan aset dalam  menanggapi  kebutuhan  masa  depan  dengan  menyediakan infrastruktur administrasi dan keuangan yang efisien, memfasilitasi pemeliharaan  dan  pemantauan,  dan  menyediakan  data  dan informasi.  Akuntansi  keuangan  sekolah  memfasilitasi  manajemen melalui  pelaporan  infrastruktur  pendidikan  dan  pelacakan perlengkapan  sekolah,  memfasilitasi  kebutuhan  seperti  pelaporan infrastruktur pendidikan.
Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus  dilakukan  secara  tertib,  teratur  dan  benar.  Hal  ini  dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaannya yang  jujur  dan  dapat  dipertanggungjwabkan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Hal  ini  selaras  dengan  penelitian  yang dilakukan  Silvia.,  et.  al.,  menyimpulkan  bahwa  proses  pelaporan pembiayaan  pendidikan  di  jenjang  pendidikan  dasar  Yayasan Pendidikan  Cendana  Riau  terbagi  2  yaitu  untuk  dana  yang bersumber  dari  dana  BOS  dan  untuk  dana  yang  bersumber  dari Yayasan dan IKS. Untuk laporan penggunaan dana BOS dilaporkan kepada pemerintah sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada. Untuk proses pelaporan penggunaan dana dari YPCR dan IKS adalah unit melaporkan penggunaan dana untuk operasional dalam form U -102  yang  dilengkapi  dengan  dokumen  berupa  faktur,  kwitansi, materai, tanda terima absensi untuk UHD, surat tugas, copy-an U-101 yang  telah  disetujui.  Jika  terdapat  pengeluaran  yang  tidak  sesuai dengan U-105/U-101, harus dibuatkan justifikasinya oleh kepala unit dan  harus  diketahui  atau  mendapat  persetujuan  dari  Direktur Umum. Jika terjadi overrun (max 10 %) dari U- 101, unit membuatkan justifikasinya. 13

## E. Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) Keuangan Sekolah
Tanggung Jawab Keuangan SDN Wanasari 01 mengacu pada tanggung  jawab  individu  atas  segala  tindakannya,  terutama  yang berkaitan  dengan  penggunaan  keuangan  oleh  mereka  yang  telah memberikan wewenang kepadanya. Sesuai dengan rencana tertulis sekolah,  kepala  sekolah  menggunakan  dana  secara  bertanggung jawab untuk membangun gedung dan infrastruktur sekolah seperti yang  dilaporkan  kepada  kepala  sekolah,  yayasan,  orang  tua,
13 Nora, Syahza, and Saam, “ Pelaksanaan Manajemen Keuangan Dalam Rangka  Meningkatkan  Efektivitas  Penggunaan  Anggaran  Di  Jenjang Pendidikan Dasar Yayasan Pendidikan Cendana Riau. ”
masyarakat,  dan  pemerintah.    Pertanggungjawaban  keuangan sekolah  dalam  penyelenggaraan  prasarana  pendidikan  tertuang dalam  buku  kas  harian  dan  buku  pengelolaan  keuangan  yang ditetapkan  oleh  bendahara  sekolah  (periode  bulanan,  Triwulanan dan akhir tahun).
Lebih  lanjut,  laporan  pertanggungjawaban  di  SDN  01 Wanasari  dilakukan  pada  akhir  tahun  pelajaran  dengan menggunakan wali murid. Dan pada akhir tahun pelajaran, RAPBS dirundingkan  untuk  prasarana  pendidikan  menggunakan  yayasan, dewan  sekolah,  dan  pihak  penanggung  jawab  kepatuhan  sekolah menggunakan  aturan  perencanaan.  Pengamatan  lapangan  oleh peneliti telah menunjukkan bahwa SDN Wanasari 01 telah memenuhi tanggung jawab keuangan sekolah dalam skala mini menggunakan metode penerusan klaim keuangan kepada kepala sekolah.
Meskipun  sangat  bertanggung  jawab,  laporan  keuangan disimpan pada akhir setiap tahun di sekolah yang aman dengan wali siswa. Tanggung jawab ini juga merupakan bagian dari pengawasan yang dapat Anda lakukan sesuai dengan kebutuhan dan wewenang Anda. Dimulai dengan penanganan biaya, pengaturan ongkos kirim, perhitungan  dan  penolakan  masuk  oleh  contact  person  yang ditunjuk.  Secara  berkala  perlu  adanya  pertanggungjawaban  atas laporan tahunan dan tindak lanjut kepada pemangku kepentingan. Tanggung  jawab  penerimaan  dan  penggunaan  dana  Forum Pendidikan  dilakukan  dalam  bentuk  laporan  bulanan  dan triwulanan,  khususnya  untuk  tujuan  kepada  Dinas  Pendidikan Kabupaten. 14 Laporan  keuangan  sekolah  didasarkan  pada  pembiayaan keseluruhan kegiatan sekolah. Laporan disiapkan oleh keuangan dan fakultas. Laporan keuangan mencakup pendapatan, pengeluaran dan pengeluaran  untuk  digunakan.  Pertanggungjawaban  keuangan sekolah  dipertanggungjawabkan  kepada  kementerian  pendidikan nasional  dalam  bentuk  dokumen  laporan  yang  dibuat  oleh  kepala sekolah  dan  bendahara  sekolah.  Setelah  dilaporkan  maka  tindak lanjut  dari  pertanggungjawab  tersebut  yaitu  revisi  laporan  dengan cara  menindaklanjuti  kegiatan  yang  belum  terlaksana.  Bentuk transparansi  dapat  dilihat  pada  evaluasi  oleh  kepala  sekolah  dan monitoring oleh pihak yayasan. 15
14 Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan . Jurnal Al-Afkar, 6(1), 67 – 93 15 Jamaluddin Iskandar, “ Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan ,” Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan 3, no. 1 (June 30, 2019): 114 – 23, https://doi.org/10.24252/IDAARAH.V3I1.8133.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan berarti penggunaan  uang  kuliah  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sekolah menggunakan  uang secara  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  rencana  dan  aturan  yang telah  direncanakan  sebelumnya.  Tanggung  jawab  ada  pada  orang tua,  masyarakat,  dan  pemerintah.  Prasyarat  untuk  membangun akuntabilitas  ada  tiga  pilar  utama  diantaranya:  (1)  Transparansi administrasi  sekolah  melalui partisipasi  dalam  berbagai  komponen pendidikan, (2)Setiap lembaga memiliki standar kinerja yang dapat diukur dengan kinerja tanggung jawab, fungsi dan kewenangannya dan  (3)  Partisipasi  pelayanan  yang  baik  untuk  memberikan pelayanan  yang  sempurna  dan  menciptakan  suasana  yang  aman. dengan cepat.
Silvia  Nora.,  et.al  menjelaskan  dalam  penelitiannya  bahwa langkah-langkah  yang  diambil  meliputi:  (1)  Mengadakan  evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pencapaian tujuan baik di tingkat sekolah maupun ditingkat yayasan, (2) Menentukan skala prioritas, (3) Menekan anggaran dan belanja yang tidak penting, (4) Melakukan revisi budget, (5) Memangkas program yang tidak terkait langsung kepada  pembelajaran,  (6)Melakukan  supervisi  atau  pengawasan terhadap kegiatan, (7) Melakukan apa yang dibutuhkan bukan yang diinginkan,  (8)  Melihat,  mempelajari  cash  flow  tahun  sebelumnya, rencana program yang sedang berjalan, dan menganalisis kebutuhan, dan  (9)  Mempromosikan  sekolah  keluar  supaya  murid  bertambah dalam rangka menaikkan pemasukan atau pendapatan. 16

## Kesimpulan
Pengelolaan keuangan sekolah dasar harus dimiliki oleh sekolah agar pemasukan dan pengeluaran uang sekolah dapat berfungsi dengan baik dan sarana prasarana pendidikan dapat terwujud. Tujuannya dapat mendukung proses  belajar  mengajar  untuk  memastikan  tercapainya  tujuan  pendidikan secara akurat dan optimal.  Beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah  dalam    pengelolaan  keuangan    melalui  perencanaan  anggaran (budgeting)  sekolah,  pembukuan  (accounting)  keuangan  sekolah, pertanggungjawaban  (akuntabilitas)  keuangan  sekolah.  Adapun  prinsip yang  harus  dijadikan  pijakan  oleh  sekolah  dalam    pengelolaan  keuangan lembaga pendidikan harus didasarkan pada manajemen terbuka,  agar dapat melakukan  tugas  yang  dibebankan  untuk  pengembangan  lembaga  dan infrastruktur pendidikan, serta mempertimbangkan pentingnya memelihara sarana dan prasarana yang  ada dan yang akan datang.
16 Nora, Syahza, and Saam, “Pelaksanaan Manajeme n Keuangan Dalam Rangka  Meningkatkan  Efektivitas  Penggunaan  Anggaran  Di  Jenjang Pendidikan Dasar Yayasan Pendidikan Cendana Riau.”
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

## Bibliography
Erlinawati, Tri, and Badrus. “Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Rangka  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Islam  di  SMAN  1  Papar  Kediri Tahun  Pelajaran  2017/2018.” Intelektual:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Studi
Keislaman 8,
no.
3 (2018):
413 – 28. https://ejournal.iai- tribakti.ac.id/index.php/intelektual/article/view/733/515. Huriyah,  Lilik. Manajemen  Keuangan:  Optimalisasi  Pengelolaan Keuangan di Lembaga Penddikan Islam . Surabaya: UINSA. 2014. Iskandar, Jamaluddin. “ Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan.” Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan 3, no. 1 (June 30, 2019): 114 – 23. https://doi.org/10.24252/IDAARAH.V3I1.8133.
Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan . Jurnal Al-Afkar, 6(1), 67 – 93.
Latifah,  Eri  Purwanti,  and  Nurhadi  Kusuma. “Peran  Manajemen Keuangan  Dalam  Pengadaan  Sarana  Dan  Prasarana  Pendidikan  Di  Mts Negeri 2 Pringsewu Kecamatan Banyumas.” Al Idarah 2, no. 1 (2017): 9 – 14. Mayasari,  Renny,  Shopiana,  and  Toni  Julham.  “ MANAJEMEN KEUANGAN DAN  PEMBIAYAAN.” Sabilarrasyad 3,  no.  2  (2018):  77 – 90. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/view /482.
Munawaroh, Safinatun, and Rz. Ricky Satria Wiranata. “Upaya Sekolah Dalam  Meningkatkan  Prestasi  Non  Akademik  Siswa  Melalui  Manajemen Sarana  Prasarana  Di  SM P  Muhammadiyah  Boarding  School  Pleret.” ÁL- FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 2 (2020): 85 – 98. Najihah,  Iffatun,  and  Suaib  H.  Muhammad. “Konsep  Manajemen Keuangan  Dalam  Lembaga  Pendidikan  Islam  Perspektif  Al  Qur’an  Dan Hadis.” Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan 5, no. 2 (December 3, 2021): 223 – 39. https://doi.org/10.24252/IDAARAH.V5I2.21616.
Nora,  Silvia,  Almasdi  Syahza,  and  Zulfan  Saam. “Pelaksanaan Manajemen Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Jenjang Pendid ikan Dasar Yayasan Pendidikan Cendana Riau.” Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Penelitian  Kualitatif 1,  no.  2  (2017):  96 – 106. https://jmppk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JMPPK/article/viewFile/502 1/4714.
Pusvitasari,  Rita,  and  Mukhamad  Sukur. “Manajemen  Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di Sd Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo).” Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4,  no.  1  (2020):  94 – 106.  https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al- tanzim/article/view/959/pdf.
Sanisah,  Siti.  Kebijakan  Pengelolaan  Anggaran  Pendidikan  di Kabupaten  Lombok  Tengah.  Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis  Vol., 3(1). 2015).