## ANALISIS PENGGUNAAN DANA TATA KELOLA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN  PESISIR SELATAN)
Miftahul Fikri Iasra Email: miftahullintan18@gmail.com
Jurusan Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Andalas Padang Jl. Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang
Erwin Email: Erwin@gmail.com
Jurusan Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Andalas Padang Jl. Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang
Wahyuni Syarfi Email: Wahyuni Syarfi@gmail.com
Jurusan Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Andalas Padang Jl. Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  dana  Desa  dari  segi  aspek,  khususnya  1)  Partisipasi.  2) Transparansi. 3) Akuntabilitas. 4) Efektivitas. Penelitian ini dilakukan di 6 Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis-jenis catatan yang diperoleh dalam pembelajaran ini diambil dari  dua  sumber,  terutama informasi  fundamental  dan  data  sekunder.  Teknik  analisis  data  yang  diperoleh dalam mencari tahu dianalisis dengan menggunakan analisis evaluasi fakta kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dibuktikan dari 1) Penerapan transparansi oleh pemerintah nagari cukup baik dalam Pengelolaan  Dana  Desa.  2)  Implementasi  Akuntabilitas  dalam  Pemerintahan  Penggunaan  dana  Desa  oleh pemerintah  desa  cukup  baik.  3)  Pelaksanaan  partisipasi  pemerintah  desa  yang  ada  belum  maksimal  pada saat  adanya  Undangan  Nagari  Musrembang  untuk  menentukan  arah  pengembangan  nagari  dalam penggunaan dana desa, belum 100% tetapi baru menyentuh 71,4% masyarakat yang hadir di musrembang nagari. 4) Penerapan efektifitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan IV  Nagari  Bayang  Utara  Kabupaten  Pesisir  Selatan  telah  melaksanakan  efisiensi  dan  penghematan  dalam penggunaan dana dan alokasi dana lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kata kunci: Tata Kelola. Dana Desa

## ABSTRACT
The purpose of the study is to describe of Village Funds in terms of aspects, in particular 1) Participation. 2) Transparency.  3)  Accountability.  4)  Effectiveness.  This  research  was  conducted  in  6  Nagari  in  District  IV Nagari Bayang Utara, Pesisir Selatan Regency. The types of notes obtained in this study were taken from two sources,  mainly  fundamental  information  and  secondary  data.  The  data  analysis  technique  obtained  in finding out was analyzed using qualitative fact evaluation analysis. The results of the research that have been carried  out  can  be  proven  from  1)  The  implementation  of  transparency  by  the  nagari  government  is  quite good  in  Village  Fund  Management.  2)  Implementation of  Accountability  in  Government  The  use  of  Village funds  by  the  village  government  is  quite  good.  3)  The  implementation  of  existing  village  government participation  has  not  been  maximized  at  the  time  of  the  Nagari  Musrembang  invitation  to  determine  the direction  of  nagari  development  in  the  use  of  village  funds,  not  yet  100%  but  only  touching  71.4%  of  the people  who  attend  the  Nagari  Musrembang.  4)  The  implementation  of  the  effectiveness  of  village  fund management  carried  out  by  the  village  government  in  District  IV  Nagari  Bayang  Utara,  Pesisir  Selatan Regency  has  implemented  efficiency  and  savings  in  the  use  of  funds  and  the  allocation  of  funds  is  more oriented to the interests of the community.
Keywords: Governance. Village Fund

## PENDAHULUAN
Kehidupan  hukum  formal  desa  diakui  dalam  Undang-Undang  Nomor  47  tahun  2015 tentang  Pemerintahan  Desa.  Desa  adalah  satuan  kegiatan  masyarakat  yang  disetujui  untuk menyelenggarakan  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  untuk  kepentingan  masyarakat lingkungan berdasarkan prakarsa lingkungan, hak ulayat, dan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  diberi  wewenang  untuk  mengurus  dan  menyelenggarakan  urusan pemerintahan untuk  kepentingan lingkungan sekitar berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak-hak dasar, dan nama-nama lain. Undang-Undang Nomor empat puluh tujuh tahun 2015 pasal 34 ayat 2  tentang  Pelimpahan  kewenangan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  luar  bidang  pemerintahan  daerah  berkoordinasi dengan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  dari  pemerintah. pembangunan  desa,  pembangunan  lingkungan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa (Soekanto, 1982)
Meskipun keduanya diperuntukkan bagi desa dan merupakan penyuplai pendapatan desa (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), namun pembagian uang desa  dan  uang  desa  tidaklah  sama.  Sebagai  informasi,  dan  seperti  dikutip  dari  'buku' Kementerian  Desa,  Daerah  Tertinggal,  dan  Telekomunikasi  'Dana  Desa  Untuk  Membangun Indonesia  (Tanya  Jawab  Dana  Desa)'  Transmigrasi  (Kemendesa).  Dana  desa  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk membantu desa. Setiap 12  bulan  desa  menerima  dana  desa  dari  pemerintah  pusat  yang  disalurkan  melalui kabupaten/daerah. Uang desa diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Uang desa dialokasikan dalam struktur transfer, sekarang bukan proyek  Uang desa akan terus disalurkan melalui Pemerintah Pusat selama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Setiap tahun,  uang  desa  disalurkan  melalui  APBD  Kabupaten/Kota  untuk  memandu  pelaksanaan kewenangan  desa secara total  berdasarkan usulan hak desa skala lingkungan. dan kewenangan yang  harus  dilaksanakan  setiap  12  bulan  anggaran  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  22 ayat (1) huruf b dan ayat. dua L dua Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Meskipun mekanisme desa transfer dana dilakukan melalui kabupaten / kota, semua dari mereka harus disalurkan ke desa tanpa mengurangi sama sekali. Rekening Kas Umum Daerah / Kas  Daerah  dan  Rekening  Kabupaten  /  Kota  Timah  (RKUD)  hanya  dipesan  sebagai  tempat
penyimpanan  sementara  dana  desa  yang  disalurkan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Besaran  dana  desa sepuluh persen (10%) dari dan luar Transfer Daerah (atau lebih) yang dialokasikan dalam APBN secara berjenjang (Nawawi, 1992)
Tujuan  ekonomi  dari  peningkatan  produktivitas  pedesaan  adalah  untuk  mengurangi kemiskinan pedesaan, yang merupakan salah satu tujuan pertumbuhan desa Kedua, tujuan sosial bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  kesejahteraan  penduduk  desa  terdistribusi  secara  merata Ketiga,  prioritas  budaya  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  secara  keseluruhan kehidupan  di  daerah  pedesaan.  Keempat,  sasaran  kebijakan  adalah  meningkatkan  dan meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  pedesaan  dalam  kegiatan  pembangunan  serta pemanfaatan dan pengembangan hasil pembangunan (Nurman, 2015)
Besarnya  alokasi  dana  desa  sama  dengan  dana  desa  yaitu  10  persen  (10%).  Namun, alokasi kas desa berasal dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/Kota.  Alokasi  dana  desa  untuk  setiap  desa  dan  taktik penggunaannya diatur melalui Bupati/Walikota setiap tahun. Penggunaan uang desa sepenuhnya berdasarkan  Pasal  25  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  247  Tahun  2015  yaitu:  Dana  Desa diprioritaskan  untuk  pembiayaan  peningkatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang pelaksanaannya  diprioritaskan  melalui  swakelola  pemanfaatan  lingkungan  bahan  baku/sumber, dan berusaha lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Desa sebagai entitas badan  usaha  dagang  yang  secara  politis  memiliki  kewenangan  yang  pasti  untuk  mengatur  dan mengubah  warganya  atau  masyarakatnya.  Dengan  fungsi  tersebut,  desa  memiliki  peran  yang sangat esensial dalam membantu keberhasilan para penguasa dan kemajuan negara secara luas. Desa  berada  di  garda  terdepan  dalam  mencapai  keberhasilan  dalam  segala  hal  dan  penerapan kewenangan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  mengamanatkan  agar keuntungan desa dalam DD tidak hanya berasal dari pendapatan desa yang unik tetapi juga dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari dampak kabupaten/kota. pajak  dan  retribusi  serta  Alokasi  Dana  Desa.  (DD)  yang  merupakan  bagian  dari  dana perimbangan  yang  diterima  melalui  Kabupaten/Kota.  Banyaknya  alokasi  dana  secara  langsung kedesa ditetapkan 10 persen dan di belakang dana alih daerah. seterusnya dibagi ke setiap desa dengan  menggunakan  pemikiran  banyak  penduduk,  tingkat  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan
tingkat  masalah geografis.  Dengan demikian, desa memiliki kewenangan untuk  mengubah dan mengurus  rumah  tangga  pribadinya,  yang  melibatkan  peran  pemerintah  sebagai  perusahaan penyedia  publik  dalam  teknik  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  daerah  yang melibatkan lingkungan di tingkat desa, hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Bab  1  Bagian  Kedua  Pasal  2  menjelaskan bahwa  pengelolaan  ekonomi  desa  dikelola  secara  terbuka,  partisipatif,  akuntabel  dilaksanakan secara tertib.
Peraturan pemerintah berorientasi pada kepentingan umum. Menurut Sinambela, (2008) menyatakan  bahwa  pengelolaan  kebijakan  publik  yang  berkualitas  adalah  tingginya  intensitas partisipasi masyarakat. Karena validitas setiap kebijakan publik dari pemerintah terletak di sana. Dialog  dengan  publik  merupakan  kebenaran  suatu  kebijakan  dan  menjadi  wahana  utama kebijakan  yang  siap  digunakan.  Pelaksanaan  pemerintahan  desa,  perlu  adanya  kebijakan  yang ditetapkan oleh kepala desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa, rangkaian tindakan yang mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  aktor  terpilih  memiliki  arti penting dalam mempengaruhi sejumlah orang
Menurut  (Mardiasmo,  2009)  partisipasi  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  lembaga perwakilan  yang  dapat  menyalurkan  aspirasinya.  Partisipasi  tersebut  dibangun  atas  dasar kebebasan  berafiliasi  dan  berbicara  serta  partisipasi  konstruktif.  Partisipasi  masyarakat  adalah keterlibatan  seorang  laki-laki  atau  perempuan  atau  tim  (masyarakat)  yang  secara  aktif memberikan kontribusi secara sukarela terhadap suatu program pembangunan, seperti khawatir dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan kontras.
Berdasarkan  Pasal  79  ayat  (1)  UU  No.  6  Tahun  2014  mengatur  bahwa  perangkat  desa menyusun  tata  ruang  perbaikan  desa  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan  mengacu  pada rencana  pembangunan  kabupaten/kota.  Ketentuan  terkait  perencanaan  perbaikan  desa  diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Salah satu faktor penentu keberhasilan upaya di  atas  adalah  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perbaikan  desa  secara  keseluruhan.  Ia menempatkannya  pada  partisipasi  masyarakat  karena:  pertama,  masyarakat  pedesaan  lebih mengenal  apa  yang  mereka  inginkan  dan  inginkan.  Kedua,  masyarakat  desa  lebih  mengenal
kondisi desa, masing-masing ketentuan jamu (lingkungan fisik dan fenomena alam) dan sosial. Ketiga, pengalaman tugas kelurahan terhadap pelaksanaan dan akibat pembangunan desa mulai dari  perencanaan,  pengambilan  pilihan,  pelaksanaan  hingga  evaluasi.  Perbaikan  desa  perlu didukung  melalui  dana  yang  tersedia.  Pendanaan  merupakan  unsur  yang  paling  menentukan dalam  pelaksanaan  pembangunan  pemikiran  dari  masyarakat.  Pada  tahun  2000,  Pemerintah mengaitkan kebijakan Dana (Anwas, 2013)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  6  Nagari  yaitu,  Nagari  Puluik-Puluik,  Kota  Ranah,  Muaro Aie, Pancuang Taba, Puluik-Puluik Selatan dan Limes Gadang Pancuang Taba di Kecamatan IV Nagari  Bayang  Utara  Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Saat  Penelitian  Analisis  Tata  Kelola Penggunaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  IV  Nagari  Bayang  Utara  dilaksanakan  selama  3  bulan, yaitu dari Juni 2019 hingga September 2019. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diambil  dari  dua  sumber,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang diperoleh  dalam  penelitian  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  data  kualitatif  (Moleong, 2002)

## HASIL DAN DISKUSI
Kecamatan  IV  Nagari  Bayang  Utara  terdiri  dari  6  desa  yaitu  Puluik-Puluik,  Puluik- Puluik Selatan, Muaro aie, Pancuang Taba, Limau Gadang. Kepadatan penduduk di Kecamatan IV  Nagari  Bayang  Utara  7.277  jiwa  terdiri  dari  3.475  laki-laki  dan  3.802  perempuan.  Panjang jalan  di  Kecamatan  Bayang  Utara  hingga  akhir  tahun  2017  tercatat  sepanjang  135  Km,  terdiri dari  jalan  aspal  49  Km,  jalan  diperkeras  35  Km  dan  jalan  tanah  51  Km.  Sedangkan  jumlah jembatan  di  Kecamatan  Bayang  Utara  sekitar  20  buah.  Keberhasilan  pelaksanaan  tugas  pokok dan  fungsi  Kantor  Bupati  Nagari  Bayang  Utara  dikelola  oleh  sumber  daya  manusia  yang  ada didalamnya. Selain itu, keberhasilan juga akan sangat ditentukan dengan menggunakan Rencana Kerja dengan memperhatikan semua dukungan dari cukup banyak sumber daya organisasi  dan lingkungan organisasi, interaksi dari berbagai sumber tersebut pada akhirnya akan menentukan perumusan  teknik  dan  target  kinerja.  Dengan  kata  lain,  melalui  rencana  kerja  akan  diketahui sejauh  mana  kinerja  secara  keseluruhan  telah  dijalankan  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya.  Rencana  Kerja  Kecamatan  IV  Nagari  Bayang  Utara  Kabupaten  Pesisir  Selatan
dimaksudkan  untuk  menentukan  strategi  yang  tepat  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  penyelenggaraan  pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik.
Dari laporan Rekapitulasi Penyaluran Dana Desa di Desa / Nagari Kabupaten IV Nagari Bayang  Utara  Tahun  Anggaran  2017-2018  dijelaskan  bahwa  dana  desa  untuk  masing-masing nagari berbeda pada tahun 2017 terdapat nagari yang memperoleh dana desa paling rendah Desa Nagari /  Koto Ranah 773.118.838 dan  yang tertinggi  adalah Nagari atau  Deasa Pancuang taba 906.875.048  dan  total  Dana  Desa  di  kecamatan  pada  tahun  2017  adalah  4.823.193.053 sedangkan untuk dana desa tahun 2018 desa yang paling banyak menerima dana desa yaitu desa Pancuang Taba dengan 1.122.066.000 dan desa yang menerima dana desa paling sedikit adalah Desa Muaro Aie yang menerima dana desa 735.921.000 dan total Dana Desa di kecamatan pada tahun 2018 adalah 5.524.668.000
Pemanfaatan  dan  penyajian  realisasi  desa  terbesar  pada  tahun  2017  terdapat  di  desa ranah Koto dimana realisasi desa 100% dan realisasi desa terendah adalah desa Muaro Aie yaitu 96,62  persen  dan  rata-rata  realisasi  desa  di  kecamatan  pada  tahun  2017  sebesar  99,3%. Sedangkan  penyajian  realisasi  penggunaan  dan  desa  terbesar  tahun  2018  adalah  Desa  Puluik- Puluik,  realisasi  desa  sebesar  98,0%  dan  realisasi  desa  terendah  yaitu  87,7%  dan  rata-rata realisasi desa di kecamatan pada tahun 2017 yaitu 94%
Alokasi  uang  desa  setiap  tahun  terus  meningkat  pada  tahun  2017  dari  4.823.193.053 pada tahun 2018 menjadi 5.524.668.000 sedangkan kesadaran penggunaan uang desa menurun pada  tahun  2017  sebesar  99,3%,  turun  pada  tahun  2018  menjadi  94%.  Uang  desa  merupakan salah  satu  sumber  pendapatan  desa  yang  penggunaannya  terintegrasi  dengan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNag). Oleh karena itu, perencanaan permohonan dan hal- hal  yang  harus  dilakukan  diatur  melalui  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes).  MusrenbangNag  merupakan  wadah  diskusi  untuk  pengusulan  rencana pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi  Masyarakat  (P3MNag)  Nagari.  Sila  ini  menuntut  keterlibatan  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  dan  kemauan  perbaikan  yang  akan  dilakukan,  khususnya  yang  ada  di nagari terkait, agar mereka pada kenyataannya menjawab keinginan/aspirasi yang berkembang.
Sistem  partisipasi  lingkungan  dilakukan  dalam  rangka  menerapkan  prinsip  partisipasi
atas  keinginan  masyarakat  sehingga  masyarakat  merasa  lebih  berkembang.  Dengan  demikian secara  bertahap  lingkungan  akan  terpenuhi  sebagai  masalah  pembangunan.  Ajaran  partisipasi ((Hempri, 2003) adalah pelibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik tanpa ditunda-tunda  maupun  melalui  lembaga-lembaga  yang  sesuai  dengan  kepentingannya.  Oleh karena  itu,  untuk  mengimplementasikan  derajat  partisipasi  masyarakat  pedesaan  harus  dimulai dari konsep pemberdayaan dimana sistem pemberdayaan terdiri dari dua kecenderungan, yaitu; Pertama:  cara  pemberdayaan  yang  menekankan  pada  cara  memberi  dan  mengalihkan  suatu daya,  kekuatan,  atau  kemampuan  kepada  masyarakat  agar  menjadi  lebih  berdaya.  Kedua: menekankan  pada  proses  merangsang,  mendorong  atau  memotivasi  manusia  untuk  memiliki kemampuan  atau  pemberdayaan  atau  membuat  pilihan  melalui  proses  berkomunikasi. Pelaksanaan  aplikasi  dana  desa  di  Kecamatan  IV  Nagari  Bayang  Utara  Kabupaten  Pesisir Selatan  juga  dilakukan  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  dan  menitikberatkan  pada motivasi  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa.  Kegunaan  sila  partisipasi  juga dibuktikan melalui hasil wawancara: “Sebagian besar kontributor LPM Nagari ikut serta dalam musyawarah desa terkait pembangunan. Selain agar bisa kita kaji bersama-sama dengan aparat kecamatan  dan  nagari,  juga  agar  kita  bisa  ikut  menentukan  pembangunan  apa  yang  akan dilakukan di desa tersebut. ”
Jika  dilihat  dari  partisipasi  dalam  hal  pengambilan  keputusan  penggunaan  dana  dapat dikatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  cukup  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  data  sampel tingkat kehadiran masyarakat di Kecamatan dan Musrembang Musyawarah Nagari di 6 (enam) desa  /  nagari  di  wilayah  Nagari,  Kecamatan  IV  Nagari  Bayang  Utara  yaitu  Puluik-Puluik, Puluik-Puluik  Selatan,  Muaro  aie,  Kota  Ranah,  Pancuang  taba,  Limes  gadang  sebagai  berikut. Tabel  1  Secara  keseluruhan  rata-rata  persentase  kehadiran  dan  kehadiran  masyarakat  di Kabupaten Musrembang dan Musrembang tingkat 6 Nagari adalah sebagai berikut:
No Musrembang Jumlah Jumlah
% Undangan Persen 1 Kecamtan 294 235 79,93 2 Nagari Puluik-Puluik Selatan 57 45 78,95 3 Nagari Limau Gadang 51 34 66,67 4 Nagari Muaro Aie 46 34 73,91 5 Nagari Pancuang Taba 71 50 70,42 6 Nagari Koto Ranah 69 58 84,06 7 Nagari Puluik-Puluik 77 57 74,03
Dari  data  tersebut,  tingkat  partisipasi  (kehadiran)  dalam  pengambilan  keputusan  masih sangat tinggi, di atas 71,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran/derajat fokus publik dalam musyawarah  kabupaten  dan  musrembang  nagari  di  6  (enam)  desa/nagari  di  wilayah  Nagari, Kecamatan  IV  Nagari  Bayang  Utara  khususnya  Puluik-Puluik,  Puluik-Puluik  Selatan,  Muaro Aie, Pancuang Taba Wilayah Kota, Kecamatan Limau Gadang IV Nagari Bayang Utara dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan perbaikan ikhlas cukup tinggi. Padahal tak terhitung banyaknya tokoh  masyarakat  yang datang semata-mata untuk  memenuhi  undangan  rapat desa. Namun,  kehadiran  ini  dapat  membantu  tugas  pemerintah  untuk  mengenali  kebutuhan lingkungan, menempatkan agenda dan prioritas layanan, dan membuat program pembawa sesuai dengan keinginan dan aspirasi lingkungan (Ferdinand, 2005)
Sebagai  perangkat  lunak  atau  kegiatan  siklus  tahunan,  dana  desa  dilakukan  setiap tahun.  Oleh  karena  itu,  proses  pelaksanaan  dana  desa  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan hingga pemantauan dan kontras juga dilakukan setiap tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, ada tokoh masyarakat yang mengaku selalu mengikuti teknik perencanaan dana desa tetapi semata- mata  mengikutinya  untuk  memberikan  semangat  dan  motivasi  kepada  anggota  masyarakat lainnya (Sulistyani, 2004).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pemulungan  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan:  1)  Penerapan  transparansi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  nagari  di  Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisit Selatan cukup baik dalam Pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator transparansi yang belum diterapkan secara maksimal,  seperti  salah  satu  Nagari  Limau  gadang  yang  belum  menjelaskan  penggunaan  dana desa kepada masyarakat. 2) Implementasi Akuntabilitas dalam Pemerintahan Penggunaan dana Desa  oleh  pemerintah  desa  di  Kecamatan  IV  Nagari  Bayang  Utara  Kabupaten  Pesisit  Selatan sudah  cukup  baik.  Namun  masih  terdapat  beberapa  indikator  akuntabilitas  yang  belum diterapkan secara maksimal,  ada beberapa nagari  yang belum melaksanakan Verifikasi SPP di Kecamatan dalam penghimpunan dana desa, padahal Verifikasi SPP di kecamatan menjadi salah satu  syaratnya.  dalam  penarikan  dana  desa  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Bupati
Jumlah 665 513 71,4
Nomor  9  Tahun  2015.  3)  Pelaksanaan  partisipasi  pemerintah  desa  di  Kecamatan  IV  Nagari Bayang  Utara  Kabupaten  Pesisit  Selatan  masih  belum  optimal,  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  dana  karena  partisipasi  aktif  masyarakat  yang  hadir  pada  ajakan  nagari musrembang  untuk  menentukan  arah  pembangunan  desa  dalam  penggunaan  dana  desa  tidak 100%  tetapi  hanya  menyentuh  71,4%  masyarakat  yang  hadir  pada  musrembang  nagari.  4) Penerapan efektifitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan IV  Nagari  Bayang  Utara  Kabupaten  Pesisir  Selatan  telah  melaksanakan  efisiensi  dan penghematan  dalam  penggunaan  dana  dan  alokasi  dana  lebih  berorientasi  pada  kepentingan masyarakat. sehingga pengabdian masyarakat desa dikatakan baik. Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Pesisir Selatan sudah  cukup  baik  dengan  menerapkan  prinsip  dan  aturan  mengenai  efektivitas.  Namun  untuk asas  transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi  dalam  pengelolaan  dana  desa  belum  dilakukan secara maksimal baik di sisi pemerintahan desa maupun dari sisi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwas. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Era Globalisasi . Alfabeta.
Ferdinand. (2005). Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untu Skripsi, Tesis Dan Disertasi Ilmu Manajemen. Semarang: Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro.
Hempri,  S.  &.  (2003). Pengembangan  Masyarakat  dari  Pembagunan  Sampai  Pemberdayaan . Aditya Media.
Mardiasmo. (2009). Akutansi Sektor Publik . Yogyakarta.
Moleong, L. J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Nawawi,  H.  dan  M.  M.  H.  (1992). Instrument  Penelitian  Bidang  Sosial.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press. Gadjah Mada University.
Nurman. (2015). Strategi Pembangunan Daerah . Rajawali Pers.
Sinambela, L. P. (2008). Reformasi Pelayanan Publik . Rineka Cipta.
Soekanto, S. (1982). Sosiologi Suatu Pengantar . Rajawali Pres.
Peraturan      Menteri      Dalam      Negeri      Nomor  690.900-327  tahun  1996  tentang  Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta
Sulistyani, A. T. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pembelajaran . Gava Media.