## PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI TINDAK PIDANA
Putri Ayu Lestari 1 , Wiwik Afifah 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, E-mail: lesilestari71@gmail.com 1 , wiwikafifah@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
There are so many cases of sexual violence that are not reported to law enforcement officials, or have even  been  reported  but  rejected.  Among  them  is  rape  in  marriage.  This  happens  because  sexual relations carried out in marriage are considered as common things that husbands do to their wives, because  they  occur  in  legal  marriages.  This  study  aims  to  determine  marital  rape  as  a  crime.  The research  method  uses  normative  juridical.  This  research  approach  uses  legislation  and  conceptual. Based on research, marital rape has not been clearly regulated in the Criminal Code (KUHP). However, it  has  been  regulated  in  Law  Number  23  of  2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic  Violence (PKDRT). Meanwhile, the husband's actions towards his wife can be said to be marital rape if there are elements of coercion, threats, and violence without regard to the interests of the wife. This is reinforced by Islamic law, namely in the letter Al-Baqarah Verse 223.
Keywords : Marital Rape, Crime

## ABSTRAK
Banyak  sekali  kasus  kekerasan  seksual  yang  tidak  dilaporkan  kepada  aparat  penegak  hukum,  atau bahkan  telah  di  laporkan  tetapi  ditolak.  Diantaranya  adalah  perkosaan  dalam  perkawinan.  Hal  ini terjadi karena hubungan seksual yang dilakukan di dalam perkawinan dianggap sebagai hal yang lazim dilakukan  suami  kepada  istri,  karena  terjadi  dalam  perkawinan  yang  sah.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  perkosaan  dalam  perkawinan  sebagai  tindak  pidana.  Metode  penelitiannya menggunakan  yuridis  normatif.  Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  perundang-undangan  dan konseptual.  Berdasarkan  penelitian,  perkosaan  dalam  perkawinan  belum  diatur  secara  jelas  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sedangkan tindakan suami kepada istri bisa dikatakan perkosaan dalam perkawinan jika terdapat unsur paksaan, ancaman, dan kekerasan tanpa memperdulikan kepentingan istri. Hal ini dikuatkan dengan hukum islam yakni pada surat Al-Baqarah Ayat 223.
Kata kunci : Perkosaan Dalam Perkawinan, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  adanya  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah  diakui secara sah baik oleh agama ataupun negara. Perkawinan adalah peristiwa paling berarti untuk kehidupan  pada  setiap orang.  Sebab  prosesi dari  perkawinan  sendiri  tidak  hanya dijadikan sebagai  kejadian  sosial dalam  kehidupan,  akan tetapi dijadikan  pula  sebagai  kejadian  yang dianggap suci dan sakral. Dengan perkawinan dapat menyatukan antara calon suami dan istri untuk  menjadi  keluarga,  dan  juga  menyatukan  dua  keluarga  yang  sebelumnya  tidak  saling mengenal sampai menyatu menjadi dalam satu keluarga yang saling mengenal. Perkawinan selalu  dianggap  suci  dan  hal  tersebut  membuat  tiap  agama  memiliki  kepercayaan  masing- masing mengenai prosesi perkawinan.
Pedoman  hukum  dalam  perkawinan  sebagai  tata  tertib  dalam  perkawinan  telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Rumah  tangga  merupakan  sebuah  tempat  tinggal sekumpulan orang yang meliputi suami, istri dan anak. Setiap rumah tangga harus tercipta kerukunan,  keamanan,  dan  kebahagiaan  demi  kesejahteraan  keluarga.  Dengan  adanya institusi  perkawinan  seharusnya  tidak  memperbolehkan  menghilangkan  hak  pada  setiap individu.  Akan  tetapi  di  dalam  institusi  perkawinan  seringkali  tercipta  tidak  adanya kesetaraan.  Hal  tersebut  membuat  hak  tiap  individu  dapat  dicederai  oleh  hak  orang  lain dengan wujud kekerasan. Dalam rumah tangga, tindakan kekerasan tidak jarang terjadi dalam perkawinan.
Kekerasan selalu menimpa perempuan, terutama kekerasan seksual. Kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga. Namun hingga kini, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga belum  pernah  mendapatkan  perhatian  khusus  di  kalangan  masyarakat.  Semuanya  terjadi karena ada beberapa alasan, yakni kekerasan dalam rumah tangga jarang diketahui banyak orang  sebab  rumah  tangga  masuk  dalam  area  privat,  dan  kekerasan  rumah  tangga  sering dianggap permasalahan yang wajar. Kekerasan seksual pada rumah tangga karena perlakuan suami  ke  istri,  salah  satunya  yakni  perkosaan.  Penjelasan  mengenai  kekerasan  seksual  di rumah tangga tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan seksual merupakan pengistilahan yang memiliki arti perbuatan hubungan seksual yang menyimpang, membuat korban menjadi rugi, dan membuat terganggunya kedamaian masyarakat (Afifah 2019). Kekerasan seksual dapat mengakibatkan korbannya menjadi menderita, karena pelaku memaksa korban melakukan hubungan  seksual.  Kekerasan  seksual  seharusnya  mendapat  perhatian  khusus  dari  negara sebagai  bentuk  nyata  adanya  perlindungan  terhadap  korban.  Kekerasan  seksual  tersebut yakni tindakan kejahatan perkosaan.
Perkosaan  merupakan  kejahatan  yang  selalu  mengikuti  perkembangan  zaman. Perkosaan masuk dalam kategori tindakan kriminal yang melanggar moral dan aturan hukum. Karena tindakan perkosaan telah memaksa korbannya untuk melakukan hubungan seksual diluar keinginan korban. Modus perkosaan salah satunya yakni dengan dipaksa, dibohongi, bahkan  diperdaya.  Perkosaan  selama  ini  dimaknai  sebagai  perlakuan  diluar  institusi perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya perkosaan juga  bisa dilakukan oleh seseorang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
yang telah memiliki ikatan perkawinan seperti perkosaan suami terhadap istri. Perkosaan bagi perempuan  merupakan  bentuk  kekerasan  paling  berat,  karena  dapat  merusak  organ  fisik maupun  psikis  perempuan.  Perkosaan  dalam  perkawinan  dapat  dikatakan  sebagai penindasan terhadap hak istri.
Penindasan hak istri dengan tindakan suami memperkosa istri akan mengakibatkan istri mengalami  stres  paska  terjadinya  perkosaan.  Adapun  stres  paska  terjadinya  perkosaan terdapat dua perbedaan yakni stres dalam jangka waktu yang pendek dan stres dalam jangka waktu panjang. Stres dalam jangka waktu pendek terjadi paska tindakan perkosaan, seperti kesakitan  pada  fisik,  timbulnya  perasaan  bersalah,  adanya  ketakutan  yang  berlebihan, emosional  tidak  dapat  dikontrol,  bahkan  menjadikan  korban  tidak  berdaya.  Untuk  stres jangka panjang yakni seperti timbulnya rasa trauma yang menjadikan korban merasa tidak percaya.  Hal  tersebut  karena  korban  selalu  memiliki  pikiran  yang  negatif.  Adapun  dampak fisik dan dampak dari ekonomi yang diakibatkan dari perkosaan dalam perkawinan. Dampak fisik yakni istri sebagai korban mengalami kekerasan secara fisik yang mengakibatkan bagian anggota  tubuhnya  menjadi  cedera  seperti  timbulnya  rasa  sakit  akibat  vagina  yang  lecet ataupun  luka  pada  bagian  fisik  yang  lainnnya.  Dan  istri  yang  telah  mengalami  cedera  fisik akibat hubungan seksual akibat perlakuan suami dengan cara kekerasan atau yang disebut sebagai perkosaan dalam perkawinan biasanya, istri malu untuk berobat ke dokter (Nurul Ilmi Idrus 1999). Sedangkan dampak ekonomi yang dialami istri sebagai korban perkosaan dalam perkawinan  akan  menanggung  beban  dari  stigma  yang  membuat  dirinya  disebut  sebagai korban  dari  kekerasan  seksual.  Hal  tersebut  membuat  istri  menjadi  kesulitan  saat menginginkan  hidup  secara  mandiri  ataupun  kesulitan  dalam  mencari  pekerjaan  yang berdampak pada keuangan.
Hubungan seksual yang dilakukan oleh suami dan istri prinsipnya mempunyai kesamaan hak yakni adanya keseimbangan diantara suami dan istri. Karena hal tersebut dilakukan sama- sama demi memenuhi kebutuhan nafsu seksual antar kedua belah pihak. Dan tidak dilakukan karena adanya paksaan dari suami terhadap istri. Istri dapat melakukan penolakab terhadap ajakan suami dalam hal berhubungan seksual dengan adanya alasan masuk akal dan suami harus dapat menerima alasan yang telah diberikan oleh istri. Karena melakukan hubungan seksual  dengan  ancaman dan  pemaksaan  dapat  dikatakan telah  merampas hak  seseorang. Adapun Jenis kerugian yang diterima oleh korban perkosaan yakni bukan hanya mengalami
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
kerugian secara material seperti mengeluarkan biaya dengan kategori cukup banyak untuk berobat  dalam  penyembuhan  luka  fisik  korban.  Akan  tetapi  juga  mengalami  kerugian immaterial,  kerugian  immaterial  sulit  untuk  digantikan  dengan  uang.  Karena  telah menyangkut semangat hidup dan kejiwaan korban perkosaan.
Kekerasan  seksual  di  rumah  tangga  antara  suami  dengan  istri  selama  ini  jarang mendapat  perhatian  khusus  dari  masyarakat.  Karena  perkosaan  dalam  perkawinan  masuk dalam  delik  aduan.  Oleh  sebab  itu  dapat  diketahui  ketika  korban  melaporkan  kejadian tersebut  kepada  aparat  pennegak  hukum.  Dan  kejahatan  perkosaan  semakin  hari  terus berkembang mengikuti perkembangan zaman di era modern yang semakin canggih, bahkan banyak  pula  kasus  yang  belum  terungkap  secara  jelas  mengenai  perkosaan  dalam  rumah tangga.  Semestinya  negara  wajib  melakukan  pembaharuan  hukum  mengenai  perkosaan dalam perkawinan akibat tindakan suami kepada istri dalam lembaga perkawinan.
Beberapa hasil penelitian yang sebelumnya mengenai tema yang sama dengan penulis, yang  pertama  yakni  penelitian  jurnal  Muhammad  Khoirul  Anwar  dengan  judul  “Prespektif Islam  Terhadap  Pemerkosaan  Dalam  Pernikahan”,  fokus  penelitiannya  menganalisis terjadinya  perkosaan  dalam  pernikahan  menurut  pandangan  Al- Qur’an.  Kemudian  yang kedua yakni penelitian jurnal Aldila Arumita Sari dengan judul “ Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual  Terhadap  Istri  (Marital  Rape)  Berbasis  Keadilan  Gender ”,  fokus  penelitiannya menganalisis kebijakan yang tepat dan berkeadilan gender dalam tindak pidana marital rape. Dan  yang  ketiga  yakni  penelitian  jurnal  Bani  Syarif  Maula  dengan  judul  “Kriminalisasi Perkosaan  Dalam  Perkawinan  Menurut  Hukum  Pidana  Nasional  Dan  Hukum  Isalam”  yang fokusnya pada perkosaan dalam perkawinan dalam rana hukum pidana nasional dan hukum islam”.  Dari  ketiga  penelitian  tersebut  berbeda antara  penelitian  yang  telah  dikaji  penulis yaitu mengetahui perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana. Dari penjelasan diatas, maka hal yang akan diteliti penulis adalah apakah perkosaan dalam perkawinan merupakaan tindak pidana.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.  Metode  pendekatannya  menggunakan  metode  perundang-undangan  dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dengan terdiri dari peraturan
perundang-undangan  serta  bahan  hukum  sekunder  yakni  meliputi  buku-buku  yang  terkait dengan hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan perkosaan dalam perkawinan. Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum  pada penelitian normatif ini berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni dengan menelusuri perundang-undangan  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  penulis  diteliti.  Dan  bahan hukum  sekunder  dengan  studi  kepustakaan  dalam  bentuk  buku  hukum  dan  jurnal  hukum. Teknik  analisis  bahan  hukum  yakni  menggunakan  metode  analisis  yang  bersifat  preskriptif analisis secara normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Perkosaan Dalam Perkawinan Prespektif Hukum Positif
Perkawinan  adalah  sebuah  lembaga  yang  suci  dan  dapat  memberikan  hak  antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sah sebagai sepasang suami dan istri agar mendapat  kebahagiaan  dan  keharmonisan  saat  menjalankan  kehidupan  berumah  tangga. Oleh  sebab  itu  perkawinan  tertuang  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Perkawinan mempunyai tujuan yakni salah satunya adalah menghalalkan hubungan seksual antar suami dan istri supaya mendapatkan keturunan secara sah baik dalam hukum maupun agama  sebagai  penerus  generasi  bangsa  serta  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia. Namun dalam lembaga perkawinan yang sah seringkali terjadi pelanggaran akibat perlakuan suami  kepada  istri,  seperti  tindakan  ancaman  atau  pemaksaan  dengan  kekerasan  untuk melakukan  hubungan  seksual  demi  terpenuhinya  kebutuhan  seksual  yang  dimiliki  suami, sehingga menimbulkan perkosaan dalam perkawinan. Perkawinan di Indonesia pada setiap daerah adat mempunyai perbedaan adat dan dalam setiap agama juga memiliki pandangan berbeda-beda. Hal tersebut akibat adanya sosial budaya dan agama yang beragam sehingga dapat berpengaruh pada pola perkawinan di Indonesia. Dan Indonesia adalah negara dengan menggunakan budaya patriarki.
Budaya patriarki merupakan adat budaya yang membuat laki-laki memiliki kedudukan paling  tinggi  dibanding  perempuan  (Mochamad  Ndif  Nasruloh  2022).  Indonesia  yang menggunakan  kultur  budaya  patriarki  menjadikan  suami  memiliki  anggapan  jika  suami
memiliki  kedudukan  yang  lebih  tinggi  dalam  lembaga  perkawinan  yang  sah  dibandingkan dengan  istri.  Konsep  patriarki  menyebabkan  timbulnya  perbedaan  sosial  yang  berdampak adanya  perbedaan  kedudukan  pada  suami  dan  istri.  Padahal  seharusnya  hak  ataupun kewajiban baik suami maupun istri sama tanpa harus memandang kedudukan, karena setiap manusia memilik hak asasi yang seharusnya tidak ada satu orangpun yang dapat melanggar haknya tanpa terkecuali. Dengan adanya kultur budaya tersebut menjadikan suami seolah- olah memiliki kuasa atas segala hak yang dimiliki istri. Hal ini membuat segala keinginan suami harus dituruti oleh istri, sehingga menimbulkan ketidakadilan (Moerti Hadiati Soeroso 2012). Misalnya  dalam  pekerjaan,  suami  tidak  memperbolehkan  istri  untuk  bekerja  demi terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga. Terkait dengan konteks tersebut bukan hanya mengenai hak atas pekerjaan namun dalam segala hal dan khususnya dalam reproduksi dan seksual,  maka  seharusnya  istri  juga  memiliki  hak  atas  reproduksi  dan  seksual.  Akan  tetapi dalam  institusi  perkawinan  sering  terjadi  kekerasan  seksual  dengan  cara  pemaksaan. Pemaksaan  dengan  ancaman  dan  kekerasan  akibat  perlakuan  suami  kepada  istri  dalam melakukan hubungan seksual masuk sebagai kategori perkosaan dalam perkawinan, karena hubungan seksual tersebut tidak sesuai dengan kemauan istri. Hubungan seksual yang tidak sesuai kemauan istri salah satunya yakni seperti suami melakukan hubungan seksual dalam kondisi  mabuk  yang  mempengaruhi  sistem  saraf  saat ereksi  (Nurul  Ilmi  Idrus 1999),  suami melakukan hubungan seksual ketika istri dalam keadaan istirahat tidur yang mangakibatkan istri menjadi tidak mendapatkan rasa puas baik secara lahir dan batin karena tindakan suami dalam hubungan seksual dengan cara tidak nyaman bagi istri, suami melalukan pemaksaan berhubungan  seksual  ketika  istri  dalam  keadaan  haid,  dan  suami  memaksa  melakukan hubungan seksual dengan istri ketika istri sedang sakit.
Semakin hari  masalah  kekerasan dalam  rumah tangga  (KDRT)  dikalangan  masyarakat semakin tinggi, serta pelaku kekerasan  yang ada dalam rumah tangga kebanyakan laki-laki dan korbannya adalah perempuan. Kekerasan rumah tangga  selalu terjadi pada suami dan istri. Suami bertindak sebagai pelaku dan istri sebagai korban. Istri sebagai korban kekerasan sering  memilih  untuk  diam  serta  jarang  ada  istri  yang  berani  membuat  laporan  mengenai tindak kekerasan yang dilakukan suami dalam dirinya kepada apparat penegak hukum, karena perbuatan tersebut terdapat pada lembaga sah yakni perkawinan. Oleh sebab itu istri selalu beranggapan bahwa hal tersebut tidak perlu untuk dilaporkan karena bersifat privat. Dalam
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga menyatakan jika  terdapat  4  bentuk  kekerasan  yang  terjadi  pada  rumah  tangga  yakni  yang  pertama kekerasan  fisik,  kedua  kekerasan  psikis,  ketiga  kekerasan  seksual,  serta  yakni  keempat penelantaran rumah tangga.
Pelaku  kejahatan  seksual  dapat  dinyatakan  menjadi  pelaku  tindak  pidana  dalam kekerasan seksual berdasarkan hukum pidana apabila pelaku terbukti telah memenuhi unsur kekerasan seksual sesuai Pasal 8 huruf (a) Undang-Undang PKDRT Nomor 23 tahun 2004. Yang disebut kekerasan seksual yakni dengan adanya paksaan untuk berhubungan seksual dengan seseorang  yang  berada  pada  lingkup  rumah  tangga.  Adapun  unsur-unsur  pidana  pada perkosaan yaitu dengan ancaman, kekerasan, memaksa, korbannya merupakan perempuan, melakukan persetubuhan dengan dia yaitu perempuan. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal  285  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Namun  dalam  Pasal  285  tidak  dijelaskan khusus  mengenai  perkosaan  dalam  perkawinan,  hanya  perkosaan  di  luar  perkawinan.  Dan adapun  unsur-unsur  pidana  pada  perkosaan  dalam  rumah  tangga  yakni  dengan  cara kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual, dan korbannya merupakan istri yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis. Bentuk perilaku perkosaan dapat dilakukan dengan tindakan sebagai berikut:
a. Korban  perkosaan  merupakan  seorang  perempuan  dan  tidak  mengenal  usia.  Namun ada juga korban perkosaan seorang laki-laki tetapi jarang ditemui.
b. Korban perkosaan telah mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Apabila korban telah mengalami kekerasan dan a
c. ncaman  maka  tindakan  yang  dilakukan  pelaku  tanpa  adanya  persetujuan  dari korban.Hubungan seksual yang dilakukan pelaku di luar perkawinan adalah tujuan yang diinginkan  pelaku  agar  dapat  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  kepada korban (Rena Yulia 2013).
Hubungan  seksual pada kenyataannya  yang  dilakukan  dengan paksaan dan  ancaman dapat  terjadi  dalam  perkawinan  dan  mengakibatkan  penderitaan  mental  dan  fisik.  Hal tersebut sering terjadi dalam pasangan suami dan istri saat berumah tangga. Pasal 8 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa kekerasan seksual yang terdapat pada pasal 5 huruf (c) yaitu adanya paksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap seseorang pada rumah tangga yakni suami ataupun
istri, anak, saudara yang masih sedarah, dan asisten rumah tangga yang tinggal pada lingkup rumah  tangga.  (Rodliyah  dan  Salim  2017).  Dalam  Pasal  16  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasa  Seksual  menyebutkan  bahwa  perkosaan  merupakan  hubungan  seksual  dengan kekerasan,  ancaman  kekerasan,  kebohongan,  dan  penyalahgunaan  kekuasaan.  Sedangkan dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi pernyataan jika perkosaan merupakan tindakan kekerasan dengan memaksa wanita untuk melakukan hubungan seksual diluar perkawinan (Prof. Moeljatno 2014). Oleh sebab itu perkosaan dalam perkawinan dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  masih  belum  ada  aturan  tentang  perkosaan  dalam perkawinan.
Perkosaan  dalam  perkawinan  adalah  tindakan  kekerasan  dengan  pemaksaan  yang dilakukan  suami  agar  dapat  melakukan  hubungan  seksual  dengan  istri  tanpa  adanya persetujuan dari istri serta tidak mempertimbangkan keadaan istri (Aldira Arumita Sari 2019). perkosaan dalam perkawinan terjadi karena adanya ikatan perkawinan dan anggapan bahwa istri merupakan hak milik suami, serta adanya pandangan bahwa suami memiliki kedudukan yang  lebih  tinggi  dibandingkan  istri.  Anggapan  bahwa  perkosaan  dalam  perkawinan  tidak masuk  dalam  kekerasan  telah  ditentang  oleh  banyak  pihak,  sebab  dianggap  wajar  ketika suami dan istri melakukan hubungan seksual. Perkosaan dalam perkawinan dapat dilakukan dengan  bentuk  kekerasan  seperti  suami  memiliki  sifat  agresif  dalam  melakukan  hubungan seksual yang memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan keinginannya sendiri sehingga mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis istri, suami melakukan hubungan seksual dengan kondisi emosional yang kurang stabil menjadikan suami dapat mengancam istri ketika istri  tidak  dapat  menuruti  permintaan  suami  dan  hal  ini  seksualitas  menjadi  tempat  untuk melampiaskan  kemarahan  suami,  hubungan  seksual  dengan  tujuan  mengakibatkan penderitaan  bagi  korban  tetapi  masih  menginginkan  untuk  tetap  melakukan  hubungan seksual, suami melakukan hubungan seksual dengan maksud mengambil keuntungan sendiri tanpa memperdulikan kondisi istri (Moerti Hadiati Soeroso 2012). Hal tersebut karena istri merasa ketakutan akibat adanya paksaan dan ancaman yang di lakukan suami, membuat istri menuruti semua permintaan suami. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkosaan yang terjadi di dalam perkawinan yang pelakunya adalah suami dan korbannya adalah istri.
Perkosaan merupakan kategori delik kesusilaan yang dapat dimaknai sebagai ancaman kekerasan atau kekerasan dengan melakukan tindak pemaksaan untuk melakukan hubungan
seksual dengan perempuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkosaan aturanya masih menunjukkan bahwa pelakunya didominasi oleh laki-laki. Laki-laki sebagai suami tidak dapat disalahkan serta tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perkosaan yang dilakukan kepada  istrinya  pada  saat  ini  kedudukan  laki-laki  maupun  perempuan  memiliki  kesamaan mengenai hak ataupun kewajiban. Dengan laki-laki yang lebih dominasi terhadap perempuan mengenai  aturan  perkosaan  dalam  KUHP  perlu  adanya  pembaharuan,  agar  laki-laki  dan perempuan  mempunyai  kesamaan  kedudukan.  Oleh  sebab  itu,  dapat  disebut  sebagai perkosaan  apabila  dengan  adanya  hubungan  seksual  laki-laki  kepada  perempuan,  baik dengan  istrinya  maupun  bukan  istrinya  secara  memaksa  dan  memberikan  ancaman  serta kekerasan agar korban agar dapat memenuhi permintaan untuk melakukan hubungan seksual (Rodliyah dan Salim 2017).

## Perkosaan Dalam Perkawinan Prespektif Hukum Islam
Perkosaan dalam perkawinan mempunyai dampak yang buruk dalam aspek psikologis istri, sebab suami telah memaksa istri berhubungan seksual dengan ancaman dan kekerasan. Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, hal tersebut mengakibatkan antara pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan  selalu  memiliki  perasaan  sama-sama  mencintai  dan menimbulkan kasih sayang serta saling memiliki melalui perkawinan yang sah (Hasan Hatout 2004).  Dengan  perkawinan  membuat  pasangan  laki-laki  dan  perempuan  disebut  sepasang suami istri yang akhirnya dapat menata kehidupan menuju kebahagiaan dan keharmonisan dengan  meneruskan  keturunan  melalui  berhubungan  seksual.  Ajaran  agama  islam menjelaskan  bahwa  hubungan  seksual  pada  suami  dan  istri  bukan  hanya  untuk  sarana bersenang-senang, tetapi memiliki nilai ibadah. Mengenai hubungan seksual suami dan istri ada salah satu penjelasan dari surat Ar-rum Ayat 21 bahwa pertanda adanya kekuasaan Allah dengan  menjadikan  manusia  saling  berpasangan  yaitu  laki-laki  selalu  dipasangkan  dengan perempuan dari jenis golongan manusia, bukan dari golongan lain seperti jin ataupun setan. Dengan dipasangkan sesama manusia menimbulkan kebahagiaan yang tercipta dari adanya kasih sayang dalam keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (Kurlianto Pradana Putra 2021).
Islam mengajarkan jika suami harus menggauli istrinya secara ma’ruf (Mu’asyarafah bil ma’ruf)  dengan  cara  sebaik  baik  dalam  perkataan  dan perbuatan  (Haeriyyah  2021).  Hal
tersebut  sangat  jelas  jika  suami  tidak  diperbolehkan  bertindak  kepada  istri  dengan  cara kekerasan  seperti  mengancam,  memaksa,  bahkan  memukul  istri.  Meskipun  seorang  istri memiliki kewajiban melayani permintaan suami, akan tetapi istri dapat melakukan penolakan ketika  dalam  keadaan  capek,  sakit,  ataupun  haid.  Dan  suami  harus  dapat  menerima kenyataan  yang  ada  pada  istrinya  hingga  istri  benar-benar  dapat  melayani  suami  kembali. Apabila suami tetap memaksa untuk melakukan hubungan seksual, maka perbuatan suami sudah  tidak  sesuai prinsip  mu’asyarah  bil  ma’ruf (Yunus  Muhammad  2018).  Karena  suami merupakan pelindung istri, perihal tersebut ada pada penjelasan dalam surat An-Nisa Ayat 34 bahwa  suami  merupakan  pelindung  bagi  istri  sebab  Allah  telah  melebihkan  derajat  suami, karena suami yang bertugas menafkahi istri (Makmur Jaya 2020). Oleh sebab itu istri wajib menaati permintaan suami khususnya dalam hubungan seksual, namun istri dapat menolakya ketika dalam kondisi haid ataupun sakit. Surat An-Nisa Ayat 19 juga dijelaskan bahwa suami harus menggauli istri dengan patut.
Perspektif  agama  islam  sangat  jelas  jika  tidak  diperbolehkan  melakukan  hubungan seksual dengan ancaman dan paksaan, karena telah melanggar hak yang dimiliki seseorang. Sebab suami harus menyatu dan membentuk pribadi yang saling menjaga serta melindungi. Suami yang memaksa istrinya melakukan hubungan seksual saat istrinya sedang sakit, maka tindakan suami telah melanggar  peraturan yang ada pada  Al- Qur’an dan suami dinyatakan bersikap nusyuz atau tidak perduli. Padahal surat Al-Baqarah Ayat 223 telah dijelaskan apabila istri  diumpamakan  sebagai  ladang  yang  harus  ditanami  dengan  dikerjakan  berdasarkan amalan yang baik agar dapat memberikan kabar yang gembira kepada seluruh orang (Abdul Hakim 2022). Hak suami terhadap istri yang diumpakan sebagai ladang yang harus ditanami, membuat  suami dapat meminta  melakukan  hubungan  seksual  sesuai  kemauannya  sendiri. Adapun  hadits  riwayat  muslim  yang  menjelaskan  jika  hak  suami  mengajak  isrinya  untuk melakukan hubungan seksual namun istri tidak dapat memenuhi permintaan suami hingga alam  hari  maka  istri  akan  mendapatkan  laknat  hingga  subuh.  Tetapi  suami  tidak  dapat sewenang-wenang memperlakukan istri dengan demikian. Istri wajib bertindak melayani dan memenuhi  permintaan  suami,  namun  istri  dapat  melakukan  penolakan  atas  permintaan suami dengan alasan syar’i yakni seperti ketika istri sedang haid, sakit, puasa ataupun nifas.
Hubungan  seksual  pada  suami  dan  istri  tidak  hanya  sekedar  sebagai  pemenuhan kepentingan suami, akan tetapi istri juga wajib mendapatkan perhatian lebih dari suami. Dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
ketika istri ketika berhubungan seksual tidak hanya dijadikan objek saja melainkan dijadikan subjek. Hubungan seksual pada suami dan istri bukan sekedar mengenai perihal pemuasan kebutuhan  biologis,  akan  tetapi  dapat  dikatakan  lebih  luas  lagi.  Karena  telah  menyangkut persoalan  sosial  dan  psikologis  istri.  Karenanya  baik  suami  maupun  istri  mempunyai kewajiban untuk melakukan pendekatan diri agar saling memahami dan menghargai adanya perbedaan  sifat  yang  dimiliki  oleh  suami  atau  istri.  Karena  dengan  adanya  pendekatan  ini maka dapat tercipta kebahagiaan dan keharmonisan, namun dalam hal ini baik suami dan istri harus  memiliki  kerjasama  dan  keterbukaan  agar  rumah  tangganya  menjadi  sakinah mawaddah warahma. Karena dalam islam, terkait hak dan juga kewajiban baik suami dan istri yakni sama. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah, sedangkan istri  berkewajiban  memenuhi  segala  permintaan  suami  dengan  alasan  istri  telah  sanggup menurutinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan mengenai perkosaan dalam perkawinan dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Dalam perspektif hukum positif dapat dilihat jika perkawinan menjadikan seorang laki- laki  dan  juga  perempuan  sebagai  sepasang  suami  dan  istri  supaya  mendapat keharmonisan  dan  kebahagiaan  saat  menempuh  kehidupan  berumah  tangga  dengan tujuan mendapatkan keturunan. Oleh sebab itu ketika suami memiliki sifat agresif dalam melakukan  hubungan  seksual  dengan  tujuan  ingin  menyakiti  namun  tetap  ingin melanjutkan  hubungan  seksual,  melakukan  kekerasan,  berhubungan  seksual  demi kepentingan sendiri serta tidak sesuai dengan kehendak istri seperti suami dalam kondisi mabuk  atau  bahkan  istri  sedang  haid  maupun  tidak  enak  badan  tetap  dipaksa  dan diancam agar menuruti permintaan suami sehingga merusak fisik dan psikis istri. Maka suami  telah  melanggar  aturan  hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Dalam prespektif islam bisa dilihat bahwa hak dan juga kewajiban suami dan istri yakni sama.  Karena  suami  dan  istri  mempunyai  kewajiban  saling  memberikan  perlindungan, kasih sayang, dan suami harus menafkahi istri. Dalam surat An-Nisa Ayat 19 menerangkan bahwa suami menggauli istri dengan makruf yaitu berhubungan seksual dengan perilaku
yang baik. Dan ketika terdapat konsensual atau kehendak keduanya, tidak dilakuakn saat istri  sedang  sakit  ataupun  haid.  Oleh  sebab  itu  melakukan  hubungan  seksual  dengan kekerasan  seperti  memaksa  dan  mengancam  merupakan  perbuatan  perkosaan  dalam perkawinan,  sebab  tindakan  tersebut  dilarang  dalam  agama  islam  karena  dapat menimbulkan penderitaan fisik dan psikis istri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim, Akhmad Supriadi, Nor Faridatunnisa. 2022. ‘Analisis Surah Al -Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama’, 3
Afifah, Wiwik. 2019. ‘PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS’, Artikel , Volume 12 Nomor 1
Aldira Arumita Sari. 2019 . ‘Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia’, 1
Haeriyyah. 2021. ‘Al - Ma’ruf Dalam Al - Qur’an’, 18.1
Hasan Hatout. 2004. Panduan Seks Islami (Jakarta: Pustaka Zahra) Kurlianto Pradana Putra. 2021. ‘MAKNA SAKINAH DALAM SURAT AL -RUM AYAT 21 MENURUT. QURAISY SYIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN DENGAN TUJUAN PERKAWINAN KOMPILASI HUKUM ISLAM’, Artikel <file:///C:/Users/user/Downloads/3203-Article%20Text-9131-1-10-20220121.pdf> [accessed 9 November 2022]
Makmur Jaya. 2020. ‘PENAFSIRAN SURAT AN - NISA’ AYAT 34 TENTANG KEPIMPINAN DALAM ALQURAN’
Mochamad Ndif Nasruloh. 2022. ‘Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman
Teks Al- Qur’an Dan Kesetaraan Gender)’, 13
Moerti Hadiati Soeroso. 2012. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Sinar Grafika) Nurul Ilmi Idrus. 1999. Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation)
Prof. Moeljatno, S.H. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rena Yulia. 2013. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan
(Yogyakarta: Graha Ilmu)
Rodliyah dan Salim. 2017. Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya (Depok: PT Raja Grafindo Persada)
‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]’. [n.d.].
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> [accessed 15 September 2022]
‘UU Nomor 23 Tahun 2004’. [n.d.].
Yunus Muhammad. 2018. ‘Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Pr espektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia’, Skrpsi