## MEKANISME PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL

## Oil Fuel Subsidized Distribution Mechanism of Small Scale Capture Fisheries Business
* Siti Hajar Suryawati dan Tenny Apriliani Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
* email: siti_suryawati@yahoo.com Diterima 20 Maret 2015 - Disetujui 6 Juni 2015

## ABSTRAK
Bahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap. Biaya penggunaan BBM pada usaha perikanan mencapai 70% dari biaya operasional melaut. Kondisi inilah yang menjadikan BBM sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi nelayan. Penyediaan BBM yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun harga, sangat di butuhkan agar nelayan dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan operasionalnya. Kebijakan subsidi BBM pada usaha perikanan dimaksudkan untuk membantu nelayan agar dapat membeli BBM sesuai kebutuhannya dengan harga lebih murah sehingga produktivitas dan pendapatan nelayan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji usulan tingkat subsidi BBM dan perbaikan pola pendistribusiannya pada usaha perikanan tangkap. Data yang digunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasional pendistribusian BBM bersubsidi perlu diawasi agar lebih tepat sasaran sesuai dengan skala usaha penangkapan. Kemudian untuk menjamin tersedianya pasokan BBM bersubsidi dengan harga yang terjangkau nelayan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) mengaktifkan SPDN yang sudah dibangun namun belum beroperasi; 2) membangun SPBU mini khusus nelayan dengan armada < 5 GT ; dan 3) mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Kata Kunci: nelayan tangkap skala kecil, subsidi, bahan bakar minyak

## ABSTRACT
Oil Fuel has an important role in increasing the fisheries productivity, especially capture fisheries. The cost of oil fuel use in fishing effort to 70% of the operating costs. These conditions make the fuel as a means of production are highly strategic for fishers. The provision of adequate fuel both in terms of quantity and price is in need to encourage fishers to use fuel as needed operations. Policy on fisheries subsidies  are  intended  to  help  fishers  to  be  able  to  buy  fuel  according  to  their  needs  at  a  cheaper price so that productivity and fishers incomeincreased. This study aims to assess the proposed level of subsidies and improvements in the distribution pattern. The data used primary data and secondary data and analyzed by using descriptive method. The analysis showed that the distribution of subsidized fuel operations need to be monitored in order to better targeted according to the scale of fishing effort. Then, to ensure the availability of subsidized fuel supply at affordable prices, it needs to : 1) Enable SPDN that already built but yet in operation; 2) make the construction of a mini gas station that specializes in serving the fishing fleet <5 GT; and 3) supervise of distribution of subsidied fuel for the right target.

## Keywords: small scale capture fisheries business, subsidies, oil fuel

## PENDAHULUAN
Bahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas perikanan. Input energi bahan bakar langsung biasanya mencapai 75% dari total input energi pada kegiatan penangkapan ikan (Tyedmers, 2004; Pujiyani, 2009) dan ini sangat mempengaruhi besaran pendapatan nelayan (Satria, 2009). Selama ini, nelayan kecil 1 dengan bobot kapalnya kurang dari 30 Gross ton (GT) membeli BBM dengan harga umum, bahkan lebih tinggi dari harga di SPBU, terutama nelayan yang berada di daerah terpencil atau jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun Solar Packed Dealer  Nelayan (SPDN) (Suryawati et al ., 2013). Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, sektor perikanan semakin tidak menarik bagi pelaku utama di Indonesia, karena tingginya biaya operasional usaha yang pada akhirnya akan berdampak terhadap penyediaan sumber protein hewani dari ikan secara nasional.
Salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi pelaku utama adalah melalui penerapan kebijakan pemberian subsidi BBM untuk sektor perikanan. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu nelayan membeli BBM sesuai kebutuhannya dengan harga lebih murah sehingga produktivitas dan pendapatan nelayan meningkat. Kebijakan subsidi BBM masih berjalan pada tahun ini. Namun, strategi untuk keberlanjutan penangkapan ikan ini perlu dicari jalan keluarnya mengingat kebutuhan ikan menjadi salah satu komponen ketahanan pangan nasional. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya sebuah permasalahan terkait dinamika harga BBM, yaitu : “sejauh ini belum ada kebijakan antisipatif yang secara efektif mampu meredam dampak kebijakan- kebijakan harga BBM terhadap usaha perikanan”.
Upaya pemerintah untuk melindungi nelayan melalui kebijakan pemberian harga subsidi BBM sepertinya belum berjalan seperti yang diharapkan. Pertanyaannya, apakah pola pendistribusian yang ditempuh pemerintah selama ini kurang efektif? Untuk mendapat jawaban tersebut, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mencoba memberikan usulan pola operasional pendistribusian BBM bersubsidi yang efisien.

## METODOLOGI
Analisis data dilakukan dengan statistik sederhana, untuk mendapatkan gambaran kondisi usaha dengan subsidi dan kondisi usaha tanpa subsidi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.  Menurut Hasan (2002),  dengan metode deskriptif ini dapat  diperoleh informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada,  mengidentifikasi  masalah  atau  memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang datang. Studi deskriptif dilakukan dalam rangka untuk memastikan dan juga menggambarkan karakteristik dari variabel- variabel penting dalam suatu situasi.  Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan terhadap fenomena yang menarik dari suatu individu maupun organisasi (Sekaran, 2006). Kajian ini dilakukan pada tahun 2014.

## PRINSIP DASAR PEMBERIAN SUBSIDI BBM
Konsep subsidi BBM menurut Munawar (2013) ialah : 1) Subsidi BBM adalah selisih harga BBM yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden (harga eceran) dengan harga patokan BBM; 2) BBM yang disubsidi disediakan untuk membantu menstabilkan harga barang (BBM) yang berdampak luas kepada masyarakat; 3) BBM yang disubsidi adalah bahan bakar yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya/kemasannya dan penggunanya sehingga masih harus disubsidi dan ditetapkan sebagai Bahan Bakar Tertentu (BBT); 4) Pada BBM yang disubsidi diterapkan kebijakan administered  price untuk jenis BBM Premium, Minyak Tanah, dan Solar, sehingga harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar; dan 5) Disalurkan melalui perusahaan negara (Pertamina) serta diupayakan lebih tepat sasaran.
Definisi  mengenai  “subsidi  BBM”  yang dikembangkan oleh pemerintah tersebut telah
1 Nelayan kecil adalah adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).
diturunkan ke dalam perhitungan akuntansi yang angka-angkanya kemudian menjadi dasar bagi program pemerintah untuk “menghapuskan subsidi BBM”, termasuk perancangan program- program pengurangan dampak kenaikan harga BBM (Nugroho 2005). Dalam kebijakan pemberian BBM bersubsidi pada usaha perikanan, prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya pasokan BBM bersubsidi kepada nelayan.

## KEBIJAKAN TERKAIT SUBSIDI BBM PADA USAHA PERIKANAN
Kebijakan yang terkait dengan pemberian subsidi BBM pada usaha perikanan diantaranya adalah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, yang dalam poin 11 dinyatakan bahwa “Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, memfasilitasi ketersediaan pasokan BBM bersubsidi kepada nelayan”.  Inpres tersebut, selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis BBM tertentu, yang dalam lampirannya menjelaskan bahwa untuk usaha perikanan, nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dan terdaftar  di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Propinsi/Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal  30  GT  dengan  verifikasi  dan  surat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau kepala SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota  yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing mendapatkan subsidi harga.
Selanjutnya keluar Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran di bawah maupun di atas 30 GT dapat BBM jenis minyak solar dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/bulan setelah mendapat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan. Kemudian dengan keluarnya Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013, pemerintah mencabut subsidi BBM kepada nelayan yang mengoperasikan kapal ikan ukuran diatas 30 GT yang terdaftar di Pemerintah Pusat/Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pada awal tahun 2014 keluar perintah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang sifatnya mengikat terhadap
PT. Pertamina, PT. Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo dan PT. Surya Parna Niaga (SPN) untuk tidak menyalurkan BBM Bersubsidi bagi kapal Usaha Perikanan diatas 30 GT. Surat edaran ini berpotensi bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 (tentang Harga Jual Eceran BBM jenis Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu) karena Permen tersebut tidak secara tegas memuat larangan yang sama dengan Perintah BPH Migas. Sementara yang dijadikan acuan dari Perintah Kepala BPH Migas, Perpres nomor 15 tahun 2012, justru menetapkan penyaluran BBM bersubsidi bagi keperluan usaha perikanan hanya untuk kapal dengan maksimal 30 GT. Hal ini menimbulkan situasi kekhawatiran dan ada potensi pergolakan pada nelayan. Namun, setelah timbul protes dari nelayan beberapa waktu lalu, terbit Permen ESDM No. 06 Tahun 2014 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kapal nelayan berbendera Indonesia dibawah atau diatas 30 Gross Ton(GT) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi, Kabupaten/ Kota, dapat membeli BBM Bersubsidi dengan pemakaian paling banyak 25 kilo liter per bulan dengan  verifikasi  dan  surat  rekomendasi  dari pelabuhan perikanan atau kepala SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai bidangnya masing-masing. Secara lengkap daftar kebijakan terkait subsidi BBM pada usaha perikanan disajikan pada Tabel 1.

## PERMASALAHAN PENYALURAN BBM
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan harga subsidi BBM yang ditetapkan pemerintah masih kurang efektif. Harga yang diterima konsumen di kios pengecer pada umumnya lebih tinggi dari harga jual eceran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : 1) kuota subsidi BBM di SPBU tidak mencukupi kebutuhan seluruh nelayan, dan 2) lokasi SPDN jauh dari tempat pendaratan nelayan. Fenomena ini menunjukkan akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil terkendala oleh modal/uang tunai sehingga kebijakan subsidi BBM tidak bisa mencapai sasaran. Harga jual BBM yang dibayar oleh nelayan disajikan secara rinci pada Tabel 2.
Permasalahan lainnya adalah mekanisme penyaluran BBM pada usaha perikanan yang terbagi pada beberapa saluran. Saluran pertama, pembelian BBM oleh nelayan melalui Pertamina dan SPDN. Saluran lainnya, pembelian BBM oleh nelayan melalui Pertamina dan SPBB.
Tabel 1. Kebijakan Terkait Subsidi BBM pada Usaha Perikanan. Table 1. Policy of Oil Fuel Subsidies in Fisheries Bussiness.
No Peraturan/ Regulation Isi/ Contents 1 Inpres No 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan/ President Instruction No. 15 Year 2011 concerning Fishers Protection Melakukan langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian dan perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan sampai dengan 60 Gross Tonnage (GT)/ Undertake measures coordinated and integrated to provide welfare, certainty and legal protection for fishers who operate fishing boats up to 60 Gross Tonnage (GT) /Poin 11 menyebutkan tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memfasilitasi ketersediaanpasokan Bahan Bakar Minyak bersubsidi bagi nelayan/ Point  11  mentions  the  task  of  the Minister of Energy and Mineral Resources to facilitate the supply of subsidized oil fuel for fishers. 2 Perpres No 15 Tahun 2012tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu/ President Regulation No. 15
Year 2012 concerning retail price and consumer users of certain types of oil fuel
Secara rinci dalam perpres ini disebutkan/ In detail in this perpres mentioned: : 1. Harga jual eceran untuk minyak tanah harga tetap sebesar Rp 2.500,-. Harga minyak tanah ini diperuntukan bagi rumah tangga dan usaha perikanan yang belum mendapatkan konversi LPG/ The retail price of kerosene for a fixed price of Rp 2.500, -. The price of kerosene is intended for households and fisheries businesses that have not received LPG conversion,
2. Harga jual eceran bensin sebesar Rp 4.500,- yang diperuntukkan untuk nelayan kecil dengan motor tempel dan budidaya yang memakai kincir dengan verifikasi tertentu/ The retail price of gasoline at Rp 4,500, - which cater to small fishers with outboard motors and windmill with cultivation taking certain verification . 3. Harga jual eceran solar sebesar Rp 4.500,- yang diperuntukkan di usaha perikanan untuk nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD dengan  ukuran  maksimum  30  GT  dengan  verifikasi  dan  surat  rekomendasi  dari pelabuhan atau kepala SKPD dan pembudidaya dengan kincir. Sementara untuk ukuran kapal nelayan di atas 30 GT diberlakukan harga tanpa subsidi (harga umum)./ The retail price of diesel fuel at Rp 4,500, - designated in fisheries for fishers who use fishing vessels are registered in Indonesia SKPD with maximum size 30 GT with verification and a letter of recommendation from the port or head SKPD and farmers with windmills. As for the size of fishing vessels above 30 GT imposed price without subsidy (public price) In detail in this perpres mentioned: 3 Permen ESDM No 8 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden tentang
Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu/ Ministry Regulation No. 8 Year 2012 concerning the implementation of the Presidential Decree on retail prices, and Consumer User
Specific Fuel Type Pelaksanaan Perpres tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna BBM
Tertentu, Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran di bawah maupun di atas 30 GT dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas  Diij dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima)kilo liter/bulan setelah mendapat rekomendasi dari PelabuhanPerikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yangmembidangi Perikanan./ Implementation  of  the president regulation of retail price, and Consumer Specific Fuel Users, Fishers who use Indonesian fishing boat with sizes below or above 30 GT can use the form Specific Fuel Type Diesel Fuel (Gas Diij with the use of a maximum of 25 (twenty five) kilo liter / month after a recommendation from the fishing port or the Head SKPD Provincial /
District / City in charge of Fisheries.
4 Permen ESDM No 18 Tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu/ Ministry Regulation No. 18 Year 2013 concerning the retail price of certain types of oil fuel to consumers specific user
Secara rinci dalam perpres ini disebutkan/ In detail in this perpres mentioned: :
1.  Harga jual eceran untuk minyak tanah harga tetap sebesar Rp 2.500,-. Harga minyak tanah ini untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil pada wilayah yang belum terkonversi LPG/ The retail price of kerosene for a fixed price of Rp 2.500, -. The price of kerosene for cooking and lighting in a small fishing boat in the area that has not been converted LPG .
2.  Harga jual eceran solar sebesar Rp 5.500,- yang diperuntukkan bagi nelayan yang terdaftar di SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan pemakaian paling banyak 25 kilo liter/bulan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan atau kepala SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan. Harga sama berlaku untuk pembudidaya ikan skala kecil dengan kincir dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SKPD Propinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan/ The retail price of diesel fuel is Rp 5,500, - which is intended for fishermen registered in SKPD Province / Regency / City in charge of fishing with the use of a maximum of 25 kilo liters / month with verification and a letter of recommendation from the port or head SKPD Provincial / District / city in charge of fisheries. Same price applies to small-scale fish farmers with turbines with verification and a letter of recommendation from the head SKPD Province / Regency / City in charge of fisheries . 5 Surat Edaran dari Kepala BPH Migas No 29/07/Ka.BPH/2014 tanggal 15 Januari 2014 /Circular Letters  of  the  Head  of  BPH Migas No 29/07 / Ka.BPH / 2014 dated January 15, 2014 Mengeluarkan Perintah kepada Pertamina, AKR dan SPN agar tidak menyalurkan atau atau melayani penyaluran jenis BBM tertentu (BBM Bersubsidi) kepada konsumen Pengguna usaha Perikanan dengan ukuran Kapal diatas 30 GT./ Commands issued to Pertamina, AKR and Surya Parna Niaga in order not to serve the distribution channel or or certain types of fuel (subsidized fuel) to consumers of business users with the Fishing Vessel sizes above 30 GT.
No Peraturan/ Regulation Isi/ Contents 6 Permen ESDM No 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permen ESDM No 18 Tahun
2013 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu./ ESDM Minister RegulationNo. 6 Year 2014 on the Amendment of ESDM Minister Regulation No. 18 Year 2013 concerning the retail selling prices of certain types of fuel oil to consumers specific user
Secara rinci dalam perpres ini disebutkan/ In detail in this perpres mentioned:
1. Minyak tanah digunakan pada usaha perikanan untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil pada wilayah yang belum terkonversi LPG/ Kerosene used in fishing effort for cooking and lighting in a small fishing boat in the area that has not been converted LPG .
2. Bensin digunakan pada usaha perikanan oleh:/ Gasoline used in fishing effort by:
a. Nelayan kecil dengan motor tempel/ Small fishermen with outboard motors b. Pembudidaya ikan skala kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan/ Small-scale fish farmers (wheel) with verification and a letter of recommendation from the head SKPD Provincial / District / City in charge of fisheries
3. Solar digunakan pada usaha perikanan oleh:/ Solar used on fishing effort by:
a. Nelayan yang menggunakan kapal Indonesia dengan ukuran di bawah maupun di atas 30 GT yang terdaftar di SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan pemakaian paling banyak 25 kilo liter/bulan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan atau kepala SKPD Propinsi/Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan/ Indonesian  fishermen  who  use  boats  with sizes below or above 30 GT are registered in SKPD Province / Regency / City in  charge  of  fishing  with  the  use  of  a  maximum  of  25  kilo  liters  /  month  with verification and a letter of recommendation from the port or head SKPD Provincial / District / City in charge of fisheries .
b.  Pembudidaya  ikan  skala  kecil    dengan  kincir  dengan  verifikasi  dan  surat rekomendasi dari kepala SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan./ Small-scale fish farmers with turbines with verification and a letter of recommendation from the head SKPD Provincial / District / City in charge of fisheries

## Lanjutan Tabel 1/ Continue Table 1

## Tabel 2. Harga Jual yang Dibayar Nelayan
Table 2. Selling Price Paid by Fishers
No Usaha Perikanan/ Fisheries Bussiness Lokasi/ Location Harga BBM subsidi yang ditetapkan/ Fuel price subsidies are set Harga BBM yang diterima konsumen/ Fuel prices received by consumers 1 Kapal < 10 GT/ Boat <10 GT Muara Angke* Rp 5.500,- Rp 7.000,- 2 Kapal > 30 GT/ Boat < 30 GT Muara Baru dan Muara Angke*/ Muara Baru and Muara Angke Rp 5.500,- Rp 5.500,- (untuk kuota 25 KL/bulan) Rp 11.300,- (harga industri, jika pemakaian melebihi kuota 25 KL/bulan) / Rp 5.500, - (for the quota of 25 KL / month) Rp 11,300, - (industrial prices, if usage exceeds the quota of 25 KL / month) 3 Kapal penangkap ikan tuna (< 10 GT)/ Tuna fishing vessels (<10 GT) Bitung** Rp 5.500,- Rp 6.500,- (beli di pengecer karena kuota subsidi BBM di SPBU tidak mencukupi kebutuhan seluruh nelayan)/ Rp 6,500, - (purchase in retailers due to the quota of fuel subsidies at gas station do not meet the needs of all fishers) 4 Kapal kecil (<5 GT) / Small Fishing Boat (<5 GT) * Muara Angke Rp 5.500,- Rp 6.000,- (posisi SPDN jauh dari lokasi nelayan)/ Rp 6.000, - (SPDN position awayfrom the fishing ground) 5 Kapal ukuran 10 – 15 GT/ Boat size 10-15 GT Sibolga** Rp 4.500,- Tahun 2012: Rp 5.500,- (bensin campur solar) Tahun 2013: Rp 7.600,- / 2012: Rp 5.500, - (gasoline mixed diesel)2013: Rp 7.600, - 6 Kapal < 10 GT/ Boat <10 GT Cirebon Rp 5.500,- Rp 6.000,- (posisi SPDN jauh dari lokasi nelayan) / Rp 6.000, - (SPDN position away from the fishing ground) 7 Kapal < 10 GT/ Boat <10 GT Muncar Rp 5.500,- Rp 6.000,- (nelayan berhutang pada pemodal (pengamba) untuk pembelian BBM dengan tambahan Rp 500,- per liter nya)/ Rp 6.000, - (fishers owe financiers
(pengamba) for the purchase of fuel with an additional Rp 500, - per liter)
Keterangan: * Data primer (2014); ** Panelkanas (2012)/ Note: primary data (2014); Panelkanas (2012)
Pembelian di SPDN dan SPBB oleh nelayan harus dilakukan secara tunai. Hal ini yang dirasakan cukup memberatkan bagi nelayan, karena sebagian besar nelayan terkendala modal untuk biaya operasional. Nelayan banyak melakukan pemilihan pembelian BBM melalui mekanisme saluran ke-3, yaitu dari pengecer. Sistem pembayaran pun bisa dilakukan dengan sistem kredit. Biasanya nelayan akan membayarnya pada saat menjual hasil melaut (Suryawati et al., 2012a).
Gambar 1. Saluran Distribusi Bahan Bakar Kapal Ikan(Suryawati et al ., 2012) Figure 1. Distribution Channels of Fuels Fishing Vessel (Suryawati et al., 2012)
Masalah  selanjutnya  adalah  penyaluran  BBM  oleh  SPDN,  di  beberapa  lokasi  masih terdapat SPDN yang tidak beroperasi. Terlihat dari data sebaran SPDN di Indonesia (Tabel 3) belum  100%  dari  SPDN  yang  dibangun  dapat  melayani nelayan,  diantaranya di  Propinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Sumatera  Barat,  Kepulauan  Riau,  Banten,  DKI  Jakarta,  Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
PERTAMINA
SPDN
SPBU Pengecer/ Retailer Nelayan/ Fishers Nelayan/ Fishers SPBB Nelayan/ Fishers
Masalah selanjutnya adalah penyaluran BBM oleh SPDN, di beberapa lokasi masih terdapat SPDN yang tidak beroperasi. Terlihat dari data sebaran SPDN di Indonesia (Tabel 3) belum 100% dari SPDN yang dibangun dapat melayani nelayan, diantaranya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
Tabel 1. Saluran Distribusi Bahan Bakar Kapal Ikan(Suryawati et al., 2012) Figure 1. Distribution Channels of Fuels Fishing Vessel (Suryawati et al., 2012)
Tabel 3. Sebaran Solar Packed Dealer Nelayan ( SPDN ) di Indonesia Tahun 2012. Table 3. Solar Packed Dealer for Fishers Distribution in Indonesia.
No Propinsi/ Province Status SPDN/ Status of Solar Packed Dealer for Fishers Distribution Beroperasi/ Operated Mati/ Off Jumlah/ Total Persentase/ Percentage 1 N. Aceh Darussalam 12 3 15 80.00 2 Sumatera Utara 26 0 26 100.00 3 Sumatera Barat 8 3 11 72.73 4 Kepulauan Riau 5 3 8 62.50 5 Riau 2 0 2 100.00 6 Bangka Belitung 10 0 10 100.00 7 Bengkulu 7 0 7 100.00 8 Jambi 1 0 1 100.00 9 Lampung 7 0 7 100.00 10 Banten 3 4 7 42.86 11 DKI Jakarta 1 0 7 14.29 12 Jawa Barat 10 3 13 76.92 13 Jawa Tengah 23 5 28 82.14 14 DI Yogyakarta 2 0 2 100.00 15 Jawa Timur 22 3 25 88.00 16 Bali 3 0 3 100.00 17 Nusa Tenggara Barat 4 0 4 100.00 18 Nusa Tenggara Timur 9 0 9 100.00 19 Kalimantan Barat 9 0 9 100.00 20 Kalimatan Tengah 3 0 3 100.00 21 Kalimantan Selatan 7 0 7 100.00 22 Kalimantan Timur 3 0 3 100.00 23 Sulawesi Selatan 25 3 28 89.29 24 Sulawesi Barat 5 0 5 100.00 25 Sulawesi Tengah 3 1 4 75.00 26 Sulawesi Tenggara 9 1 10 90.00 27 Sulawesi Utara 8 0 8 100.00 28 Gorontalo 1 0 1 100.00 29 Maluku 2 0 2 100.00 30 Maluku Utara 5 0 5 100.00 31 Irian Jaya Barat 1 0 1 100.00 32 Papua 3 0 3 100.00
Sumber: KP3K KKP (2012)/Source : KP3K KKP (2012)
1.

## Table 4. T otal of Motor Boats by T ype, Size and Province, 201
1. No
Propinsi/
Province Motor  Tempel/ outboard motor Kapal Motor (GT)/ Motor Boat <5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 100-200 300-500 500-1000
N. Aceh Darussalam 4.971 6.484 1.171 363 428 1 2 1 - - 2 Sumatera Utara 8.657 17.490 3.020 313 549 79 267 111 1 - 3 Sumatera Barat 4.471 940 538 290 129 1 - - - - 4 Kepulauan Riau 702 4.855 384 41 6 5 10 1 - - 5 Riau 9.100 5.900 1.183 598 201 199 80 70 - - 6 Bangka Belitung 97 2.231 167 80 30 6 - 11 2 5 7 Bengkulu 309 3.775 605 339 88 9 11 - - - 8 Jambi 3.694 9.843 1.241 107 5 - - - - - 9 Lampung 1.656 359 173 64 15 4 21 - - - 10 Banten 2.304 3.1 15 620 233 45 7 14 1 - - 11 DKI Jakarta - 1.728 1.563 172 281 189 499 601 143 94 12 Jawa Barat 11.591 264 1.643 1.646 1.892 100 40 42 - - 13 Jawa T engah 19.514 699 1.240 642 707 11 6 426 151 1 - 14 DI Y ogyakarta 405 - 24 22 - - 2 1 - - 15 Jawa T imur 27.195 11.080 7.295 4.217 2.372 40 20 7 - - 16 Bali 12.440 52 31 44 134 62 196 133 - 3 17 Nusa T enggara Barat 11.392 3.402 799 99 2 - - - - - 18 Nusa T enggara Timur 2.407 1.858 1.091 266 92 - - - - - 19 Kalimantan Barat 3.862 4.391 1.436 265 121 29 51 14 - - 20 Kalimatan Tengah 1.193 3.536 433 14 1 - - - - - 21 Kalimantan Selatan 11 4 8.353 3.409 970 254 38 - - - - 22 Kalimantan Timur 5.644 16.770 2.450 541 46 4 - 2 - - 23 Sulawesi Utara 13.612 265 185 11 6 103 46 11 6 39 19 9 24 Gorontalo 6.545 71 11 9 24 15 - 2 - - - 25 Sulawesi Tengah 17.049 1.949 933 225 38 1 - - - - 26 Sulawesi Barat 3.446 2.133 593 87 - - - - - - 27 Sulawesi Selatan 15.861 10.124 2.349 774 38 - 1 - - - 28 Sulawesi Tenggara 15.280 1.927 863 11 2 11 0 - - - - - 29 Maluku 7.982 1.271 681 223 106 5 3 6 10 2 30 Maluku Utara 793 382 356 279 181 2 - 9 28 4 31 Papua 3.983 213 255 246 92 7 40 - - - 32 Irian Jaya Barat 5.565 624 373 156 84 1 - 4 - 6 Sumber: DJPT KKP (2012)/ Source : DJPT KKP (2012)
16
Kebutuhan BBM/tahun /
Fuel Need/year Jumlah kapal/
Boat Number Sumber: data diolah (2014)/ Source : Data Processed, 2014
Gambar 2. Kebutuhan BBM menurut Jenis dan Ukuran Kapal per Tahun Figure 2. Fishing Vessel Fuel Need By Type and Boat Size per Year
Hal tersebut berimplikasi pada perlunya kebijakan yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi  oleh nelayan.  Oleh karena itu  perlu dipertimbangkan bentuk- bentuk  kebijakan  alternatif dengan  memberikan  penekanan  bahwa  diperlukan  operasional pendistribusian BBM bersubsidi yang efisien.

## USULAN RANCANGAN KEBIJAKAN
Untuk menjamin harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dibayar oleh  nelayan,  harus lah didukung  dengan  manajemen  operasional  yang  efektif  dan  efisien.
Berikut  adalah  usulan  manajemen  operasional  yang  diperkirakan  mampu  mengamankan kebijakan  BBM bersubsidi sampai tingkat  nelayan. Untuk  menentukan  berapa jumlah BBM
Hal tersebut berimplikasi pada perlunya kebijakan yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan bentuk-bentuk kebijakan alternatif dengan memberikan penekanan bahwa diperlukan operasional pendistribusian BBM bersubsidi yang efisien.

## USULAN RANCANGAN KEBIJAKAN
Untuk menjamin harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dibayar oleh nelayan, haruslah didukung dengan manajemen operasional yang efektif dan efisien. Berikut adalah usulan manajemen operasional yang diperkirakan mampu mengamankan kebijakan BBM bersubsidi sampai tingkat nelayan. Untuk menentukan berapa jumlah BBM bersubsidi yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan usaha perikanan, maka diusulkan pendekatan proporsional, yaitu rasio antara kebutuhan domestik berdasarkan kebutuhan BBM menurut jenis kapal yang disajikan pada Tabel 5.
Untuk menjamin tersedianya pasokan BBM bersubsidi yang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, dapat diusulkan beberapa hal berikut :
Sumber: data diolah (2014)/ Source : Data Processed, 2014
Gambar 2. Kebutuhan BBM menurut Jenis dan Ukuran Kapal per Tahun Figure 2. Fishing Vessel Fuel Need By Type and Boat Size per Year
1.  Mengaktifkan SPDN yang sudah dibangun namun belum beroperasi, seperti di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan asset yang sudah diinvestasikan.
2.  Pembangunan SPBU mini yang khusus melayani nelayan dengan armada < 5 GT  di lokasi perkampungan/tempat sandar kapal nelayan. Hal ini dikarenakan, kenyataan dilapang subsidi BBM selama ini dinikmati oleh kapal berukuran besar karena lokasi SPBU yang cukup jauh dari perkampungan nelayan/tempat sandar kapal nelayan. Terutama untuk Propinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Irian Jaya Barat.
3.  Pengawasan terhadap penggunaan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran sesuai dengan skala usaha penangkapan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan terhadap penggunaan BBM, seperti penjualan BBM di tengah laut.
Tabel 5. Kebutuhan BBM bersubsidi menurut Jenis Kapal dan Propinsi. Table 5. Fishing Vessel Fuel Subsidies By Type And Province.
No Propinsi/ Province Motor Tempel/ Outboard Motor Kapal Motor (GT)/ Motor Boat (GT) Jumlah/ Total <5 5-10 10-20 20-30 1 N. Aceh Darussalam 7,457 28,011 3,372 3,281,520 27,734,400 31,054,760 2 Sumatera Utara 12,986 75,557 8,698 2,829,520 35,575,200 38,501,961 3 Sumatera Barat 6,707 4,060,800 1,549,440 2,621,600 8,359,200 16,597,747 4 Kepulauan Riau 1,053,000 20,974 1,105,920 370,640 388,800 2,939,334 5 Riau 13,650 25,488 3,407 5,405,920 13,024,800 18,473,265 6 Bangka Belitung 145,500 9,638 480,960 723,200 1,944,000 3,303,298 7 Bengkulu 463,500 16,308 1,742,400 3,064,560 5,702,400 10,989,168 8 Jambi 5,541 42,522 3,574 967,280 324,000 1,342,917 9 Lampung 2,484 1,550,880 498,240 578,560 972,000 3,602,164 10 Banten 3,456 13,457 1,785,600 2,106,320 2,916,000 6,824,833 11 DKI Jakarta - 7,465 4,501 1,554,880 18,208,800 19,775,646 12 Jawa Barat 17,387 1,140,480 4,732 14,880 122,602 1,300,081 13 Jawa Tengah 29,271 3,019,680 3,571 5,803,680 45,813,600 54,669,802 14 DI Yogyakarta 607,500 - 69,120 198,880 - 875,500 15 Jawa Timur 40,793 47,866 21,010 38,122 153,706 301,497 16 Bali 18,660 224,640 89,280 397,760 8,683,200 9,413,540 17 Nusa Tenggara Barat 17,088 14,697 2,301,120 894,960 129,600 3,357,465 18 Nusa Tenggara Timur 3,611 8,027 3,142 2,404,640 5,961,600 8,381,020 19 Kalimantan Barat 5,793 18,969 4,136 2,395,600 7,840,800 10,265,298 20 Kalimatan Tengah 1,790 15,276 1,247,040 126,560 64,800 1,455,466 21 Kalimantan Selatan 171,000 36,085 9,818 8,768,800 16,459,200 25,444,903 22 Kalimantan Timur 8,466 72,446 7,056 4,890,640 2,980,800 7,959,408 23 Sulawesi Utara 20,418 1,144,800 532,800 1,048,640 6,674,400 9,421,058 24 Gorontalo 9,818 306,720 342,720 216,960 972,000 1,848,218 25 Sulawesi Tengah 25,574 8,420 2,687,040 2,034,000 2,462,400 7,217,434 26 Sulawesi Barat 5,169 9,215 1,707,840 786,480 - 2,508,704 27 Sulawesi Selatan 23,792 43,736 6,765 6,996,960 2,462,400 9,533,653 28 Sulawesi Tenggara 22,920 8,325 2,485,440 1,012,480 7,128,000 10,657,165 29 Maluku 11,973 5,491 1,961,280 2,015,920 6,868,800 10,863,464 30 Maluku Utara 1,189,500 1,650,240 1,025,280 2,522,160 11,728,800 18,115,980 31 Papua 5,975 920,160 734,400 2,223,840 5,961,600 9,845,975 32 Irian Jaya Barat 8,348 2,695,680 1,074,240 1,410,240 5,443,200 10,631,708
Sumber : data diolah (2014)/ Source : data processed, 2014

## PENUTUP
Operasionalisasi pendistribusian BBM bersubsidi secara memadai diperlukan pengawasan penanggung jawab pendistribusian terhadap penggunaan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran sesuai dengan skala usaha penangkapan, sebagaimana pendistribusian BBM oleh PT Pertamina ke unit-unit SPBU/SPBB/SPDN. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan terhadap penggunaan BBM seperti penjualan BBM di tengah laut. Pendistribusian BBM bersubsidi seyogyanya
juga didasarkan atas pangsa pasokan terbesarnya.
Untuk menjamin tersedianya pasokan BBM bersubsidi dengan harga yang terjangkau nelayan, perlu dibuat pembangunan SPBU mini yang khusus melayani nelayan dengan armada < 5 GT  di lokasi perkampungan/tempat sandar kapal nelayan. Hal ini disebabkan, kenyataan di lapangan subsidi BBM selama ini dinikmati oleh kapal berukuran besar, karena lokasi SPBU yang cukup jauh dari perkampungan nelayan/tempat sandar kapal nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi [BPH Migas]. 2014. Surat Edaran dari Kepala BPH Migas No 29/07/Ka.BPH/2014 tentang Pelarangan Kapal Diatas 30 GT untuk Mengkonsumsi BBM Bersubsidi. Dikeluarkan di Jakarta pada Tanggal 15 Januari 2014. BPH Migas. Jakarta.
Hasan, M.I. 2002. Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Instruksi Presiden No 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. Dikeluarkan di Jakarta pada Tanggal 22 November 2011. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2014. Peraturan Menteri ESDM No 6 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Permen ESDM No 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 20 Februari 2014. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta.
_____. 2013. Peraturan Menteri ESDM No 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 21 Juni 2013. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta.
_____. 2012. Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 24 Februari 2012. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012a. Jumlah Solar Packed Dealer Nelayan ( SPDN) di Indonesia. Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP. Jakarta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012b. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Jakarta.
Munawar, D. 2013. Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN. http:// www.bppk.depkeu.go.id/bdk/cimahi/ attachments/299_Memahami%20Subsidi. pdf. Diunduh pada tanggal 23 Mei 2014 pukul 11.00 WIB.
Nugroho, H. 2005. Apakah Persoalannya pada Subsidi BBM? Tinjauan terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional dan Pembangunan Infrastruktur Energi. Perencanaan Pembangunan X/02, Maret 2005.
Pujiyani, R. 2009. Kondisi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing, Bandar Lampung. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Satria, A. 2009. Pesisir dan Laut Untuk Rakyat. IPB Press. Bogor. 178 hal.
Sekaran. U. 2006. Research Methods For Business 4th Edition. John Wily & Sons, Inc., New York
Sekretariat Kabinet. 2012. Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 7 Februari 2012. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
Suryawati, S. H., A. Ramadhan, A. Zamroni dan A. H. Purnomo. 2013. Kebijakan Antisipatif dalam Menghadapi Dinamika Harga BBM pada Usaha Perikanan Tangkap. Jurnal Kebijakan Sosek KP Vol. 3 (2): 189-205.
Suryawati, S. H., R. Muhartono dan E. S. Luhur. 2012. Potensi Kebijakan Subsidi BBM Berbasis Pendaratan Hasil Tangkapan Ikan. Laporan Teknis Analisis Kebijakan dan Kajian Kusus Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan BalitbangKP – KKP, Jakarta
Tyedmers, P. 2004. Fisheriess and Energy Use. Encyclopedia of Energy, Volume 2. Elsevier. Page 683 – 693.