INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8418-8430 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Lembaga Permasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lembaga
Permasyarakatan Lubuk Pakam)
Gunawan 1 ✉ , Henry Aspan 2
Fakultas Hukum, Univesitas Panca Budi, Medan, Indonesia
Email : gunawanunp@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Keberadaan lembaga permasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  Pasal  1  angka  3  yang  menjelaskan  bahwa  lembaga  permasyarakatan  adalah  tempat  untuk melaksanakan  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan.  Aturan  tentang  pelaksanaan narapidana dan anak didik permasyarakatan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersebut terkait mengenai  pembinaan  dan  pendidikan  yang  dilakukan  pada  lembaga  permasyarakatan  di  benturkan kepada narapidana dengan kasus-kasus tertentu. Salah satu kasus yang paling banyak disebabkan oleh tindak  penyalahgunaan  narkotika.    Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  dan  yuridis  empiris,  yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer. Teknik  pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan bersumber dari data primer atau data dasar (primary data atau basic data) yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara) di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam dan Penelitian Kepustakaan (Library Research).  Peran  Lemabaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam  yang  kita  berikan  sudah  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang  pemasyarakatan  dan  juga  sudah  sesuai  dengan  PP Nomor  12  tahun  1999  tentang  pembinaan  dan  pembimbingan  warga  binaan.  Peran  dari  lembaga pemasyarakatan  yang  bertugas  membina  narapidana  bahwa  narapidana  tersebut  harus  dibekali pengertian  norma-norma  kehidupan  serta  melibatkan  mereka  dalam  kegiatan-kegiatan  sosial  yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Pembinaan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan Lubuk Pakam yang terdiri dari pembinaan sosial yang bertujuan untuk membimbing dan membantu narapidana untuk memupuk dan mengembangkan sikap kreatif yang positif, disamping itu terdapat pendidikan budi pekerti dan umum. Kata Kunci: Peran, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaanm , Narkotika

## Abstract
The existence of correctional institutions in Indonesia is stated in Law Number 12 of 1995 Article 1 number  3  which  explains  that  correctional  institutions  are  places  for  carrying  out  development  of correctional prisoners and students. The rules regarding the implementation of prison inmates and correctional students are further regulated in this law regarding the guidance and education carried out in correctional institutions which applies to prisoners in certain cases. One of the most cases is caused by narcotics abuse. This research is descriptive analysis and empirical juridical, namely research directly from the community based on legal facts that occurred or research on primary data. The data collection technique used by the author in this research is Field Research. Field research comes from primary data or basic data, namely research data sources obtained directly from the source (without going through intermediary media) in Lubuk Pakam Penitentiary and Library Research. The role of the Lubuk Pakam Correctional Institution that we provide is in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning corrections and is also in accordance with PP Number 12 of 1999 concerning coaching and mentoring of inmates. The role of correctional institutions tasked with developing prisoners is that these prisoners must be equipped with an understanding of the norms of life and involve them in social activities that can foster a sense of self-confidence in social life, so that prisoners are able to live independently. The training provided at the Lubuk Pakam correctional institution consists of social development  which  aims  to  guide  and  help  prisoners  to  cultivate  and  develop  positive  creative attitudes, besides that there is character and general education.
Keyword: Role, Correctional Institutions, Development, Narcotics

## PENDAHULUAN
Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi  tubuh  terutama  susunan  syaraf  pusat/otak  sehingga  jika  disalahgunakan akan  menyebabkan  gangguan  fisik,  psikis/jiwa  dan  fungsi  sosial.  Karena  itu  Pemerintah memberlakukan  Undang-undang  untuk  penyalahgunaan  Narkoba  yaitu  Undang-undang No.5  tahun  1997  tentang  Psikotropika  dan  Undang-undang  No.  35  tahun  2009  tentang Narkotika.  Penentuan  penyalahgunaan  Narkoba  sebagai  kejahatan  dimulai  dari penempatan  penyalahgunaan  Narkotika  dan  Psikotropika  sebagai  kejahatan  di  dalam undang-undang, yang lazim disebut sebagai kriminalisasi (Fazizullah et al., 2022). Undang- undang  ini  secara  tegas  mensyaratkan  beberapa  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang  Narkotika  yang  dikriminalisasi  dijadikan  sebagai  ketentuan  hukum  tentang perbuatan  yang  dilarang  dan  disertai  dengan  ancaman  pidana  bagi  barang  siapa  yang melanggar larangan tersebut.
Keberadaan lembaga permasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  pada  Pasal  1  angka  3  yang  menjelaskan  bahwa  lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Aturan tentang pelaksanaan narapidana dan anak didik permasyarakatan diatur  lebih  lanjut  dalam  undang-undang  tersebut  pembinaan  dan  pendidikan  yang dilakukan pada lembaga permasyarakatan di benturkan kepada narapidana dengan kasus- kasus tertentu. Salah satu kasus yang paling banyak disebabkan oleh tindak penyalahgunaan narkotika  (Kawuwung,  2018).  Organisasi  perbaikan  sebagai  salah  satu  sub-kerangka penegakan  hukum  terkoordinasi  berperan  selama  waktu  yang  dihabiskan  untuk mengalahkan pelanggaran yang terjadi secara  lokal dengan memberikan arahan kepada tahanan  untuk  menjaga  dan  membimbing  tahanan.  Tahanan  dalam  menjalani  sistem pelatihan  juga  merupakan  orang-orang  yang  harus  dijamin  dan  dihargai  kebebasan dasarnya dan tahanan tidak dapat ditangani dengan alasan yang sewenang- wenang (Lubis, 2018).
Pelaksanaan  pembinaan  dalam  upaya  mengembalikan  narapidana  menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik menjadi baik  dimata  masyarakat.  Oleh  karena  itu  di  dalam  pelaksanaan  pembinaan  diperlukan kerjasama dari petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembinaan ada narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan (Nasution, 2022). Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem  pemasyarakatan  melalui  upaya  reintegrasi  warga  binaan  tidak  akan  tercapai bagaimanapun  baiknya  kualitas  program-program  pembinaan  yang  diterapkan. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  Pasal  54  bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
Dengan adanya penggunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan narkotika Penanggulangan  kejahatan  yang  berhubungan  dengan  narkotika  sudah  dilakukan  oleh berbagai pihak dengan banyak cara (Sinaga et al., 2019). Salah satu cara penanggulangan narkotika adalah memberikan sistem pembinaan bagi narapidana narkotika yang dilakukan dengan  maksud  agar  para  narapidana  narkotika  yang  telah  melaksanakan  sistem pembinaan  akan  terbebas  sepenuhnya  dari  jerat  bahaya  narkotika  dan  dapat  diterima kembali  ke  masyarakat.  Program  pembinaan  yang  diberikan  oleh  petugas  kepada narapidana  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang
pemasyarakatan,  yang  merupakan  acuan  pembinaan  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan (Nova & Syaekh, 2021).
Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku  melalui  sistem  pemidanaan  yang  dianut  di  Indonesia,  salah  satunya  sistem pemidanaan  adalah  menerapkan  dan  menjatuhkan  sanksi  hukuman  bagi  pelaku  melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restrorative justice berdasarkan treatment (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara (Arfa et al., 2020). Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  pemakai  sebagai  pelaku  penyalahgunaan  Narkoba  akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di samping dapat mengurangi peredaran gelap Narkoba, untuk itu kerangka yurudis yang telah ada di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan  pemakai  Narkoba  yakni  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika (Alwahid & Dewi, 2023).  Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini dalam penulisan  tesis  dengan  judul:  “Peran  Lembaga  Permasyarakatan    Dalam  Melakukan Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Penyalahgunaan  Narkotika  (Studi  Di  Lembaga Per masyarakatan Lubuk Pakam)”.

## METODE
Metode  penelitian  hukum  yaitu  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala  yang  bersangkutan.  Untuk  itu  dilakukan  penelitian  yang  meliputi  metode-metode (Hariyadi & Anindito, 2021).
Berdasarkan  dari  segi  istilah  ,  pengertian  metodologi  penelitian  berbeda  dengan pengertian  metode  penelitian.  Metodologi  merupakan  ilmu  yang  mengkaji  mengenai konsep teoritik dari berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya, maupun konsep-konsep yangn digunakan. Tegasnya, metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji dan mempelajari  metode  penelitian.  Sedangkan  metode  penelitian  merupakan  uraian  teknis yang digunakan dalam penelitian penulis (Dedet, 2018).
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  dan  yuridis  empiris,  deskriptif  analisis  yaitu penelitian  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  rinci,  sistemmatis  dan  menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara
yuridis  empiris  yaitu  penelitian  yang  langsung  dari  masyarakat  berdasarkan  fakta-fakta hukum  yang  terjadi  atau  meneliti  pada  data  primer  (Siregar  et  al.,  2022).  Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic.
penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistemmatis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis  empiris  yaitu  penelitian  yang  langsung  dari  masyarakat  berdasarkan  fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  yuridis empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat ataupun lembaga instansi pemerintah dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara. Penelitian Hukum, menurut satu sumber, adalah  proses  mengidentifikasi  dan  mengambil  informasi  yang  diperlukan  untuk mendukung  pengambilan  keputusan  hukum.  Dalam  arti  luas,  penelitian  hukum  meliputi setiap langkah dari tindakan yang diawali dengan analisis fakta-fakta masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan komunikasi (Rohim, 2022).
Alat  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  observasi  dan  wawancara  yang mendalam  dengan  para key  informan  yang  sudah  ditentukan  peneliti  berdasarkan karakteristik  penelitian.  Lincoln  dan  Guba  mengemukakan  maksud  wawancara,  yaitu mengkonstruksikan  mengenai  orang,  kejadian,  kegiatan,  organisasi,  perasaan,  motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (Sabariah & Dewi, 2023).
Untuk mendapatkan data yang akurat perlu distribusi sampling dan penentuan secara acak (random) baik sederhana maupun tidak sederhana. Dalam penelitian kualitatif guna mendapatkan  keputusan  tentang  besar (magnitude)  nilai-nilai  parameter  populasi berdasarkan data sampel kita menggunakan proses yang disebut pendugaan. Melakukan wawancara  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam.  Sementara  pengumpulan  data sekunder,  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  (dokumentasi)  yaitu  serangkaian  usaha untuk  memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan  dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang  berupa peraturan-peraturan, literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikemukakan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan bersumber dari data primer atau data dasar (primary data atau basic data) yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara) di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup  dokumen-dokumen  resmibuku-buku,  kamus-kamus  hukum,,  hasil  penelitian, jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan  pengadilan.  Peneliti memperoleh sumber data secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas :
1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan-bahan hukum yang mengikat.
2. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:
a. Tahapan  penelitian  kepustakaan  penelitian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  data sekunder yang meliputi bahan  primer, bahan hukum sekunder  dan bahan hukum tertier data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.
b. Tahapan  penelitian  lapangan,  sebagai  langkah  awal  dilakukan  dengan  penentuan atau  pendekatan  wawancara  informan  kepada  Lembaga  Pemasyarakayanterkait pembinaan terhadap penyalahgunaan narkotika   (Pratiwi & Lemes, 2018).
Data Sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif, metode  kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang  menyeluruh  dan  mendalam mengenai aspek yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan pelaku pecandu narkoba (Romala Putri & Dewi Setia Triana, 2020). Data Sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif,  metode  kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang  menyeluruh  dan mendalam mengenai aspek yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukuman bagi pengguna narkotika.
Tahapan analisis normatif kualitatif dalam penelitian ini dapat diuraikan yaitu dilakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan literatur dan kasus serta data primer untuk mendukung analisis data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder dan tertier dipilah-pilah untuk  mendapatkan  norma,  kaidah  hukum  dan  asas  yang  benar-benar  relevan  untuk menjawab  masalah  penelitian,  dan  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  tersebut  dianalisis
dengan  menggunakan  metode  interprestasi  konsep  dan  abstraksi  untuk  mendapatkan kaidah hukum, asas maupun doktrin hukum yang terkandung di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan dan anak didik  pemasyarakatan  selanjutnya,  pemasyarakatan  alasan  penahanan,  tetapi  juga merupakan teknik atau pengaturan perlakuan terhadap terpidana. Organisasi restoratif juga berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian hukum (Muhammad, 2021). Tercapai atau tidaknya  tujuan  penegakan  hukum  harus  terlihat  dari  hasil-hasil  yang  telah  diambil  dan diberikan  oleh  landasan  restoratif  dalam  keseluruhan  proses  penegakan  hukum.  Dalam Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999.  Tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah ”kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
`Penyalagunaan narkotika adalah salah satu kejahatan yang semakin meluas dari waktu kewaktu.  Hampir  semua  elemen  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat  dengan  tampa membedakan status sosial dapat dimasukan oleh narkotika dan psikotropika, seperti anak – anak,  pelajar,  mahasiswa,  selebritis,  lembaga  propesional  dan  tidak  sedikit  parah  oknum penjabat. jika dimanfaatkan untuk tujuan selain itu, aksi unjuk rasa dapat dikatakan sebagai tindakan  yang  jelas  melanggar  hukum  dan  juga  penyalahgunaan  opiat  berdasarkan Peraturan  Nomor.  35  Tahun  2009.Hukum  tidak  terlepas  dari  kehidupan  manusia.  Pada hakikatnya hukum kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertibaan dan dapat membatasi  ruang  gerak  setiap  individu.  Hal  ini  bisa  menjadi  pertentangan  yang  terjadi dalam  kehidupan  masyarakat  karena  karena  bisa  membatasi  hak-hak  asasi  manusia  (Aji, 2022).
Hal ini bukanlah disebabkan karena kekhawatiran kalau hak-hak asasi tersebut dibatasi, melainkan justru di sebabkan karena kebutuhan akan adanya pembatasan untuk menjaga keseimbangan  ketertiban  dalam  suatu  masyarakat.  Hukum  adalah  kekuasaan-kekuasaan yang mengusahakan ketertiban sekalipun hukum itu kekuasaan yang mempunyai hak untuk memaksa dan berlaku sebagai  sanksi,  namun hendaknya harus dihindarkan  agar jangan sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa. Karena ada penguasa yang menyalahgunakan hukum maka muncullah istilah “ Rule of law ” yang berarti pengaturan oleh hukum. Perlu diingat bahwa hukum merupakan perlindungan Setiap lapas narkotika pasti akan  menghadapi  hambatan  atau  kendala  yang  dapat  menggangu  berjalanya  proses
pembinaan yang di laksanakan di dalam lapas tersebut. Demikian halnya juga dengan Lapas Lubuk Pakam ini mempunyai  hambatan atau kendala, baik dari  dalam maupun dari  luar lapas,  pada  waktu  melaksanakan  proses  pembinaanya  terhadap  narapidana.Dalam melaksanakan suatu pembinaan, tidaklah terlepas dari hambatan-hambatan yang ada.
Pemasyarakatan  pada  hakekatnya  merupakan  gagasan  dala  melaksanakan  pidana penjara  dengan  tetap  mengunjung  tinggi  harkat  dan  martabatnya  sebagai  manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana tidak tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana  ke  tengah-tengah  masyarakat  sebagai  orang  yang  baik  dan  berguna (resosialisasi terpidana.) Resosialisasi merupakan suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga permasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk  mengubah  sistem  nilai-nilai  dari  pada  narapidana,sehingga  narapidana  akan dapat dengan baik dan efektif beradaptasi dengan norma-norma dan niai- nilai berlaku di dalam masyarakat. Upaya mendorong atau mengarahkan yang merupakan pusat latihan kerangka remedial, merupakan metode untuk memperlakukan pendekatan yang lebih baik untuk  narapidana  untuk  mendukung  pola  upaya  baru  pelaksanaan  pidana  penjara  agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi angota masyarakat (Sulaiman & ul Hosnah, 2022).
Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam permasyarakatan melibatkan peran serta  masyarakat,  hal  ini  disebkan  timbulnya  salah  satu  doktrin  bahwa  narapidana  tidak dapat  diasingkan  hidupnya  dari  masyarakat  (AZIS,  2018).  Pembinaan  narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pegertian pembinaan yang dimikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan  rasa  harga  diri  pada  diri  sendiri  dan  pada  diri  orang  lain,  serta megembangkan  rasa  tanggung  jawab  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kehidupan  yang damai dan sejahtera dalam masyarakat, selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang bermoral tinggi (Pambudi et al., 2016).
Seluruh  proses  pembinaan  narapidana  dengan  sistem  pemasyarakatan  merupakan suatu  kesaturan  yang  integral  untuk  mengembalikan  narapidana  kepada  masyarakatan dengan bekal kemampuan (mental, phisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial  dan  material)  yang  dibutuhkan  untuk  menjadi  warga  yang  baik  dan  berguna. Terdapat sepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu:
1. Merikan  bekal  hidup  agar  mereka  dapat  menjalankan  peranannya  sebagai  warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara  tidak  berhak  membuat  seseorang  lebih  buruk/lebih  jahat  dari  pad  sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak,  para  narapidana  dan  anak  didik  harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  dan  anak  didik  tidak  boleh  bersifat sekedar mengisi waktu, atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan  dan  didikan  yang  diberikan  kepada  narapidana  dan  anak  didik  harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana  dan  anak  didik  hanya  dijatuhi  pidana  kehilangan  kemerdekaan  sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Disediakan  dan  dipupuk  sarana-sarana  yang  dapat  mendukung  fungsi  rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.
Peran  serta  masyarakat  harus  dipandang  sebagai  aspek  integral  dari  upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan WBP.Salah satu bentuk peran serta masyarakat ini diwujudkan melalui program kemitraan dalam bentuk berbagai kerjasama antara lapas/bapas dengan masyarakat,  baik  perorangan  maupun  kelompok  (Yuliandhari,  2020).  Pada  dasarnya perkembangan proses pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam yang memiliki tujuan agar para narapidana narkotika setelah habis masa pidananya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dimana tujuan tersebut meliputi :
1. Membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara  dan  Cabang  Rumah  Tahanan  Negara  dalam  rangka  memperlancar  proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan  jaminan  perlindungan  hak  asasi  tahanan/para  pihak  berperkara  serta keselamatan  dan  keamanan  benda-benda  yang  disita  untuk  keperluan  barang  bukti
pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  serta benda-benda  yang  dinyatakan  dirampas  untuk  negara  berdasarkan  putusan pengadilan.
Terkhusus  bagi  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  lebih  ditingkatkan  lagi  dalam  hal memberikan  penyuluhan  hukum  tentang  bahaya  penggunaan  Narkotika  dan  obat-obat terlarang lainnya karena berdasarkan jumlah narapidana dengan klasifikasi tindak pidana Narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam  yang  dimana  setiap  tahunnya meningkat  (Pakpahan,  2016).  Lembaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam  dalam  mengatasi hambatan tidak berjalannya pembinaan jasmani kepada narapidana wanita ialah dengan cara membuat jadwal senam atau olahraga secara sistematis yang akan diberlakukan kepada narapidana  wanita  dan  menunjuk  salah  satu  ketua  dari  narapidana  wanita  untuk mengarahkan  atau  mengkordinasikan  berjalannya  proses  pembinaan  jasmani  terhadap narapidana wanita di dalam lembaga pemasyarakatan  (Setyawan et al., 2021). Solusi apa yang  diberikan  Lembaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam  yang  apabila  mengahadapi hambatan-hambatan  dalam  pembinaan  narapidana  narkotika  ialah  kita  terus  mengajak mereka dengan cara perlahan dan bersikap optimis sampai mereka menerima bimbingan yang telah kita berikan, dan kita juga bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah yang terkait.

## SIMPULAN
Peran  Lemabaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam  yang  kita  berikan  sudah  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan juga sudah sesuai  dengan  PP  Nomor  12  tahun  1999  tentang  pembinaan  dan  pembimbingan  warga binaan. Peran dari lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana bahwa narapidana tersebut harus dibekali pengertian norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Pembinaan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan Lubuk Pakam yang terdiri dari pembinaan sosial yang bertujuan  untuk  membimbing  dan  membantu  narapidana  untuk  memupuk  dan mengembangkan sikap kreatif yang positif, disamping itu terdapat pendidikan budi pekerti dan  umum.  Pendidikan  yang  diberikan  terpidana  dalam  melakukan  pembinaan  yaitu dengan  menyelenggarakan  pendidikan  keagamaan,  menyelenggarakan  latihan  dan  olah raga  dan  lain  dan  latihan  kerja.  Upaya  untuk  mengatasi  hambatan  yang  dialami  oleh lembaga  pemasyarakatan  Lubuk  Pakam  ialah  perlunya  pembenahan  dan  pengawasan birokrasi  yang  lebih  baik  lagi  didalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  sebagai  fungsi
Lembaga  Pemasyarakatan,  agar  terciptanya  fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  yang sesungguhnya  yang    sesuai  dengan  Undang  Undang  Pemasyarakatan,  serta  perlunya kesadaran bagi narapidana dan juga pemerintah untuk membantu pembinaan narapidana agar, setelah keluar tidak mengulangi perbuatan yang sama

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  G.  R.  (2022).  Model  Pembinaan  Narapidana  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Residivis  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Amnesti Jurnal Hukum, 4(1), 1 – 10.
Alwahid, M. F., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 3 5 Tahun 2009 Tentang Penyalangunaan Narkotika. (JPIH) Jurnal Prodi Ilmu Hukum, 1(2).
Arfa, N., Nur, S., & Monita, Y. (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan dan Pelaksanaan Hukuman Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pengedar  Narkotika  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4(2), 526 – 537.
AZIS,  A.  A.  (2018). IMPLEMENTASI  SYARAT  TAMBAHAN  UNTUK  MEMPEROLEH PEMBEBASAN  BERSYARAT  DALAM  TINDAKPIDANA  KORUPSI  PADA  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR. UNIVERSITAS BOSOWA. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3543
Dedet, G. P. (2018). Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A  Padang.  Universitas  Andalas. http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/39917
Fazizullah, F., Marlina, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 248/Pid. Sus/2015/PN Bna). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 3(2), 304 – 325. https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5357
Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), 377 – 383. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34140
Kawuwung, N. T. A. (2018). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG  BELUM  DIATUR  UNDANG-UNDANG  NOMOR  35  TAHUN  2009  TENTANG NARKOTIKA. LEX CRIMEN, 7(1).
Lubis,  H.  S.  (2018). Tinjauan  Yuridis  Pemberantasan  Narkotika  Berdasarkan  Program Rehabilitasi  Bagi  Korban  Penyalahgunaan  Narkoba  di  Kota  Batam.  Universitas
Internasional Batam. http://repository.uib.ac.id/id/eprint/1141
Muhammad,  F.  R.  (2021). PELAKSANAAN  PEMBINAAN  DI  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS. Universitas Andalas.
Nasution,  R.  (2022).  Kajian  Yuridis  Bagi  Personil  Polri  Yang  Menyalahgunakan  Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus  Di  Polda  Sumatera  Utara). Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  Dan
Informasi Hukum Dan Masyarakat, 3(1), 196 – 217. https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v3i1.5135
Nova, R. A., & Syaekh, K. A. (2021). KONTROVERSI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 5  TAHUN  2018  KAITANYA  DENGAN  DERADIKALISASI  YANG  DILAKUKAN  OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 AT POLRI. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(7),
2169 – 2185.
Pakpahan,  F.  B.  (2016).  PELAKSANAAN  PEMBINAAN  TERHADAP  WARGA  BINAAN PEMASYARAKATAN  DI  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  KLAS  IIAPONTIANAK. Jurnal Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Untan  (Jurnal  Mahasiswa  S1  Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 4(3).
Pambudi, A., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  dengan  peningkatan jumlah  narapidana  residivis  (studi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang).
Diponegoro Law Journal, 5(3), 1 – 17. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12570
Pratiwi,  S.  A.,  &  Lemes,  I.  N.  (2018).  Pelasanaan  Pembinaan  Narapidana  Sebagai  Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja. Kertha Widya, 6(1). https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.492
Rohim, A. (2022). Efektivitas pembinaan bagi residivis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember). UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Romala Putri, D., & Dewi Setia Triana, I. (2020). PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
DALAM  MENCEGAH  RESIDIVISME  DI  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  KELAS  II  B CILACAP. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1),
144 – 155. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.131
Sabariah, S., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  Bagi  Anak  Dibawah  Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang . JIIP - Jurnal Ilmiah
Ilmu Pendidikan, 6(3), 1945 – 1956. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1531
Setyawan,  B.  N.  N.,  Natangsa  Surbakti,  S.  H.,  &  Kelik  Wardiono,  S.  H.  (2021). Efektifitas Pelaksanaan  Asimilasi  Terhadap  Terpidana  Tindak  Pidana  Narkotika  Studi  Kasus  di Rumah  Tahanan  Kota  Surakarta.  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/90801
Sinaga,  A.  P.,  Lubis,  A.  A.,  &  Munthe,  R.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Permufakatan  Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  (Studi  Putusan  Nomor :  423/Pid/2018/PN.  Mdn). JUNCTO:  Jurnal  Ilmiah Hukum, 1(1), 10 – 18. https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.190
Siregar,  R.,  Miroharjo,  D.,  &  Mustamam,  M.  (2022).  PERANAN  KEPOLISIAN  DALAM MENANGGULANGI  TINDAK  PIDANA  PENYALAHGUNAAN  NARKOTIKA  YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Jurnal Ilmiah METADATA, 4(2), 102 – 124.
Sulaiman, A., & ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak  Pidana  Ringan  Sebagai  Upaya  Mengurangi  Over  Kapasitas  di  Lembaga Pemasyarakatan. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW, 3(2), 57 – 67. https://doi.org/https://doi.org/10.8888/ijospl.v3i2.121
Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. National Conference on Law Studies (NCOLS), 2(1), 741 – 759.