## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1841 - 1852 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6736

## Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi
Ilham Syahputra Angkat 1 , Ismail Koto 2
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatsyahputrailham2000@gmail.com, ismailkoto@umsu.ac.id

## ABSTRACT
Indonesia is a state of law and has a variety of legal mechanisms for resolving various existing issues. Although it is not easy as a rule of law to prevent the occurrence of criminal acts of corruption, committed by certain people for their own benefit and as a means of enriching themselves, these acts are severely detrimental to the state and even the interests of the masses. As  a  developing  country,  corruption  cases  in  Indonesia  continue  to  occur,  causing  losses  and hampering  economic  growth  and  development  as  well  as  the  development  of  the  country's infrastructure.  All  natural  resources  in  Indonesia  are  utilized  as  well  as  possible  for  the prosperity  of  the  Indonesian  people  as  a  manifestation  of  the  practice  of  noble  values  in  the nation  and  state.  Therefore,  eradicating  corruption  needs  to  be  carried  out  to  prevent  the recurrence of criminal acts of corruption. In Indonesia, the Corruption Eradication Commission exists as a state instrument  with the  duty and authority  to take action to prevent, eradicate, and  handle  the  occurrence  of  criminal  acts  of  corruption.  One  of  the  tasks  of  the  Corruption Eradication  Commission  itself  is  to  carry  out  a  preventive  function,  namely  carrying  out preventive  actions  to  avoid  the  occurrence  of  criminal  acts  of  corruption  in  Indonesia. Therefore,  one  way  for  the  Corruption  Eradication  Committee  to  take  preventive  action  is  to carry out anti-corruption education programs in society, especially for young people at school and  at  universities  in  Indonesia.  With  this,  it  is  hoped  that  the  Corruption  Eradication Commission can make a real contribution to efforts to prevent acts of corruption in Indonesia. Keyword : Education, anti corruption, KPK

## ABSTRAK
Indonesia adalah negara hukum dan mempunyai berbagai mekanisme hukum dalam menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  ada.  Kendati  demikian  sebagai  negara  hukum  tidak mudah untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk kepentingan diri sendiri dan sebagai cara untuk memperkaya diri, tindakan ini sangat  merugikan  negara  dan  bahkan  kepentingan  orang  banyak.  Sebagai  negara berkembang kasus korupsi di indonesia masih saja terus terjadi yang menyebabkan kerugian dan  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi  serta  pembangunan infrastruktur  negara.  Semua  kekayaan  alam  yang  ada  di  indonesia  dimanfaatkan  dengan sebaik-baiknya  untuk  kemakmuran  masyarakat  indonesia  sebagai  wujud  dari  pengamalan nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara. Maka dari itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan  untuk  mencegah  kembali  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Di  indonesia  Komisi Pemberantasan  Korupsi  hadir  sebagai  instrumen  negara  dengan  tugas  dan  wewenangnya untuk  melakukan  tindakan  dalam  pencegahan,  pemberantasan  dan  penanganan  terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu tugas dari KPK sendiri adalah Menjalankan fungsi preventif yakni melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di indonesia. Maka dari itu salah satu cara KPK dalam melakukan tindakan pencegahan adalah dengan melakukan program pendidikan anti korupsi di tengah masyarakat khususnya kepada anak-anak  muda  di  bangku  sekolah  maupun  di  perguruan  tinggi  yang  ada  di  indonesia.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dengan  ini  harapannya  KPK  dapat  memberikan  kontribusi  yang  nyata  dalam  upaya melakukan pencegahan terjadinya tindakan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci : Pendidikan, anti korupsi dan KPK

## PENDAHULUAN
Peristiwa  korupsi  di  indonesia  sudah  menjadi  masalah  yang  serius  karena banyak ditemukan kasus tindak pidana korupsi yang sulit dalam upaya pencegahan dan  penanganannya.  Mengutip  dari  Transparency  International  Indonesia  (TII) Indonesia adalah peringkat ke 96 di dunia dengan kriteria negara terkorup di dunia. Tak bisa dipungkiri korupsi sudah lama merubah tingkah dan perilaku masyarakat di  indonesia  dan  seolah  sudah  menjadi  bagian  budaya  hidup  bangsa  yang  tidak dapat  dihindarkan.  Namun  bersamaan  dengan  hal  itu  hadirnya  pendidikan  anti korupsi  di  indonesia  diharapkan  membawa  perubahan  terhadap  perilaku  dan kebiasaan  buruk  itu  terutama  terhadap  generasi  muda  bangsa  indonesia  agar nantinya  dapat  mengamalkan  nilai-nilai  luhur  yakni  berperilaku  jujur  dan berintegritas.
Sebagai elemen penting dalam upaya pemerintah guna mencegah terjadinya tindakan  korupsi  di  indonesia  pendidikan  anti  korupsi  harus  sejak  dini  disajikan dalam dunia pendidikan agar nantinya dapat membentuk generasi paham dan selalu sadar  akan  bahaya  korupsi  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  banyak  orang terutama bangsa dan negara.
Maka  dari  itu  pentingnya  pendidikan  anti  korupsi  di  indonesia  dapat diintegrasikan  ke  dalam  berbagai  jenis  mata  pelajaran  seperti  sejarah, kewarganegaraan  dan  ilmu  sosial  sebagai  upaya  membantu  generasi  muda menumbuhkan  kesadaran  akan  bahayanya  tindakan  korupsi  terhadap  berbagai aspek  kehidupan.  Pentingnya  pendidikan  anti  korupsi  juga  dapat  dimulai  dari lingkungan  keluarga  kemudian  jenjang  Sekolah  Dasar  maupun  sampai  di  jenjang perguruan tinggi. Dengan hadirnya pendidikan anti korupsi di indonesia diharapkan mampu  meningkatkan  kepedulian  masyarakat  dalam  pemahaman  tentang  bahaya dari  tindakan  perilaku  korupsi  yang  nantinya  dapat  merugikan  diri  sendiri  dan kepentingan  orang  banyak  (  Yulio  Mahendra  &  Stefani  Ratna  Maharani,  2022,  p. 2003).
Tujuan  pendidikan  anti  korupsi  adalah  membantu  dalam  membentuk perilaku,  sikap  dan  nilai-nilai  integritas,  jujur  dan  adil,  mendemonstrasikan  dan menumbuhkan  budaya  anti  korupsi  di  kalangan  generasi  muda,  membantu memahami tentang korupsi, dampak dan upaya pencegahan, sebagai dorongan agar berperan  aktif  dalam  upaya  mencegah  dan  memberantas  korupsi,  menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan mampu menerapkan perilaku dan sikap anti korupsi. Dengan  adanya  upaya  mencegah  terjadinya  tindak  korupsi  dan  membantu mengatasi kasus korupsi di indonesia, pendidikan anti korupsi diharapkan mampu menjadi  instrumen  yang  dapat  menanamkan  nilai-nilai  anti  korupsi,  mewujudkan budaya  anti  korupsi,  keakuratan  dalam  akuntabilitas,  menciptakan  masyarakat madani yang berperan aktif dalam upaya memberantas korupsi dan mengamalkan pengetahuan dari bahaya korupsi (Wutsqah, 2019, p. 30).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Tentunya semua itu perlu diterapkan dengan penuh integritas,, keterbukaan dalam pemberian informasi, dalam pelaporan dan membuat keputusan serta, jujur dan  adil  agar  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  budaya  anti  korupsi  yang  selama  ini diharapkan  oleh  masyarakat  indonesia  (Rasmadi,  Tjukup,  Yustiawan,  &  Sugama, 2022, p. 1).
Pendidikan  anti  korupsi  pastinya  akan  mampu  menciptakan  masyarakat indonesia  yang  madani  dengan  cara  membentuk  kesadaran  terhadap  bahaya  dari korupsi,  kemudian  menumbuhkan  rasa  cinta  tanah  air  dalam  mengamalkan  nilai- nilai luhur bangsa indonesia serta nilai-nilai kejujuran dan pantang menyerah dalam hal  kebaikan.  Dalam  konteks  ini,  masyarakat  madani  sebagai  proses  penciptaan peradaban  yang  mengacu  pada  nilai-nilai  kebijakan  bersama,  seperti  demokratis, menjunjung  tinggi  etika  dan  moralitas,  transparan,  toleransi,  berpotensi  pada kebaikan,  aspiratif,  bermotivasi,  berpartisipasi,  konsisten,  mampu  berkoordinasi, sederhana,  sinkron,  integral,  dan  menegakkan  hak  asasi  manusia  diyakini  dapat menciptakan masyarakat yang anti korupsi di Indonesia (Dairani, Fathorrahman, & Faradilla Mutiara Nisa, 2022, p. 64).
Efektivitas pendidikan anti korupsi di sekolah dapat diukur melalui berbagai metode  yang  mencakup  penilaian  sikap  dan  perilaku,  penilaian  pengetahuan, penilaian hasil belajar,  penilaian keterlibatan masyarakat, penilaian hasil kegiatan, penilaian  hasil  pengabdian  masyarakat,  penilaian  hasil  program  pendidikan, penilaian  hasil  keterbukaan  informasi,  penilaian  hasil  keterlibatan  guru,  dan penilaian  hasil  keterlibatan  kepala  sekolah,  Pengetahuan  siswa  tentang  korupsi, Sikap  siswa  terhadap  korupsi,  Partisipasi  siswa  dalam  upaya  pemberantasan korupsi (Shaliadi & Dannur, 2023, p. 15).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  fungsi  preventif  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode normatif digunakan untuk menganalisis fungsi preventif KPK dalam  pendidikan  anti  korupsi.  Metode  penelitian  normatif  adalah  suatu pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  untuk  memahami  dan menjelaskan hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Dalam metode  ini,  memfokuskan  pada  analisis  dan  interpretasi  dari  sumber-sumber hukum  yang  relevan,  seperti  undang-undang,  peraturan,  serta  teori-teori  hukum yang terkait. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami bagaimana hukum dan peraturan  tersebut  diterapkan  dan  diinterpretasikan  dalam  praktik  hukum,  serta untuk mengetahui bagaimana mereka mempengaruhi perilaku dan keputusan para subjek hukum.
KPK  berperan  sebagai  agen  perubahan  dalam  meningkatkan  kesadaran siswa  tentang  korupsi  dan  dampaknya.  KPK  juga  berperan  sebagai  sumber informasi yang akurat dan reliabel dalam memberikan pengetahuan tentang korupsi dan  cara  mencegahnya.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  KPK  memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam upaya pemberantasan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
korupsi.  KPK  berperan  sebagai  motivator  yang  meningkatkan  kesadaran  siswa tentang pentingnya peran mereka dalam mencegah korupsi.
KPK juga berperan sebagai sumber inspirasi yang meningkatkan kesadaran siswa  tentang  pentingnya  peran  mereka  dalam  mencegah  korupsi.  Dalam kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa KPK memiliki fungsi preventif yang sangat  signifikan  dalam  pendidikan  anti  korupsi.  KPK  berperan  sebagai  agen perubahan, sumber informasi, motivator, dan sumber inspirasi dalam meningkatkan kesadaran  siswa  tentang  korupsi  dan  cara  mencegahnya.  Dengan  demikian,  KPK memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  partisipasi  siswa  dalam  upaya pemberantasan korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  Hukum  Terhadap  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia
Pengaturan hukum terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia telah  menjadi  salah  satu  prioritas  utama  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan kejujuran  dan  integritas dalam  berbagai  sektor.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diatur sebagai tindak  pidana  yang  dapat  dikenakan hukuman mati  jika dilakukan  dalam keadaan tertentu.  Selain  itu,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur pidana mati terhadap pelaku tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu.  Pasal  2  ayat  (2) Undang-Undang  tersebut  memberikan  hukuman  mati  terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu (M & Kandar, 2022, p. 64).
Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, masyarakat juga memiliki hak  dan  tanggung  jawab  dalam  arti  masyarakat  berperan  serta  dalam  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Tujuan  dari  penulisan  ini untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  peran  serta  masyarakat  dan  bentuk pelaksanaan perlindungan hukum apa yang diperoleh masyarakat dalam membantu pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Pengaturan  peran  serta masyarakat  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  diatur dalam  Ketetapan  MPR  RI  No.XI/MPR/1998  tentang  penyelenggaraan  negara  yang bersih  dan  bebas  KKN,  Pasal  41  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  serta  PP  Nomor  71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi (Azzahra, 2022, p. 1).
Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pemerintah juga berupaya melakukan  pencegahan  dengan  pembentukan  perangkat  hukum.  Undang-Undang No.  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang mengatur pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu (Putri F.J, 2022).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Setelah  dinamika  panjang,  terjadi  revisi  kedua  UU  Nomor  30  tahun  2002 melalui UU Nomor 19 tahun 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK  juga  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  evaluasi  kinerja  Pimpinan  dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun.  Dengan  demikian,  KPK  memiliki  kewenangan  yang  luas  dalam  fungsi pencegahan  tindak  pidana  korupsi  dan  dapat  melakukan  berbagai  tindakan  untuk mencegah dan menghentikan tindak pidana korupsi. Revisi ini memuat perubahan signifikan,  salah  satunya  menempatkan  KPK  dalam  rumpun  kekuasaan  eksekutif. Hal  ini  memang  senada  dengan  Putusan  MK  Nomor  36/PUU-XV/2017.  Pokok pengujian  tersebut  yaitu  frasa  “pelaksanaan  suatu  undang-undang  dan/atau kebijakan pemerintah” dalam Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014. MK dalam putusannya menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif. MK mendasarkan pada pertimbangan bahwa KPK melaksanakan fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan.  Latar  belakang  pembentukan  KPK  juga disebabkan  oleh  situasi  lembaga  kepolisian  dan  kejaksaan  belum  berfungsi  secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. MK melihat konstruksi tersebut baik kepolisian,  kejaksaan,  maupun  KPK  merupakan  lembaga  yang  berada  di  ranah eksekutif dilihat dari segi tugas dan fungsi (Mochtar, 2021, p. 321).
Sementara  itu  terkait  dengan  pengaturan  hukum  terhadap  tindak  pidana korupsi  juga  terdapat  aturan  tentang  penanganan  tindak  pidana  pencucian  uang atau TPPU. Tindak pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau berkaitan yang sangat fundamental. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai membuat terobosan dengan gencar menerapkan pasal dalam Undang-Undang Tindak  Pidana  Pencucian  uang  pada  kasus-kasus  dugaan  korupsi  yang  disidiknya. Tak  tanggung-tanggung,  lembaga  antikorupsi  itu  menggunakan  dua  UU  TPPU sekaligus, yakni UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  serta  UU  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang (Ismail Koto, 2021, p. 156).

## Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi
KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  adalah  sebuah  lembaga  yang berfungsi  sebagai  pengawal  dan  penindak  korupsi  di  Indonesia.  Dalam  upayanya untuk memberantas korupsi, KPK memiliki kewenangan yang sangat penting dalam fungsi pencegahan. Salah satu contoh kewenangan KPK dalam pencegahan korupsi adalah  melalui  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  keuangan  negara.  KPK melakukan  pengawasan  terhadap  penggunaan  anggaran  dan  keuangan  negara untuk  memastikan  bahwa  mereka  digunakan  secara  transparan  dan  tidak  terjadi korupsi.
Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan dalam melakukan investigasi dan penyidikan  terhadap  kasus  korupsi.  Dalam  melakukan  investigasi,  KPK  dapat mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan untuk menindak para pelaku korupsi. KPK juga dapat melakukan penyidikan terhadap para pelaku  korupsi dan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
mengajukan  tuntutan  hukum  terhadap  mereka.  Dengan  demikian,  KPK  dapat memberantas korupsi dan mencegah korupsi terjadi di masa depan.
KPK  juga  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap pejabat  publik.  KPK  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  pejabat  publik  untuk memastikan  bahwa  mereka  tidak  melakukan  korupsi.  KPK  juga  dapat  melakukan penyidikan  terhadap  pejabat  publik  yang  diduga  melakukan  korupsi.  Dengan demikian,  KPK  dapat  mencegah  korupsi  terjadi  di  kalangan  pejabat  publik  dan memastikan bahwa mereka bekerja secara transparan dan jujur.
Selain  itu,  KPK  juga  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  edukasi  dan kampanye anti-korupsi. KPK dapat melakukan edukasi dan kampanye anti-korupsi untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  anti-korupsi.  KPK juga  dapat  melakukan  kampanye  anti-korupsi  untuk  mencegah  korupsi  terjadi  di masa  depan.  Dengan  demikian,  KPK  dapat  memberantas  korupsi  dan  mencegah korupsi terjadi di masa depan (Mahardika & Wijaya, 2019, p. 825).
KPK  juga  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap pemerintah  daerah.  KPK  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan korupsi. KPK juga dapat melakukan  penyidikan  terhadap  pemerintah  daerah  yang  diduga  melakukan korupsi.  Dengan  demikian,  KPK  dapat  mencegah  korupsi  terjadi  di  pemerintah daerah  dan  memastikan  bahwa  mereka  bekerja  secara  transparan  dan  jujur (Buchori Muslim & Hariri, 2023, p. 63).
KPK  juga  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap aparat  penegak  hukum.  KPK  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  aparat penegak  hukum  untuk  memastikan  bahwa  mereka  tidak  melakukan  korupsi.  KPK juga  dapat  melakukan  penyidikan  terhadap  aparat  penegak  hukum  yang  diduga melakukan  korupsi.  Dengan  demikian,  KPK  dapat  mencegah  korupsi  terjadi  di kalangan  aparat  penegak  hukum  dan  memastikan  bahwa  mereka  bekerja  secara transparan dan jujur.
Dalam  keseluruhan,  kewenangan  KPK  dalam  fungsi  pencegahan  korupsi sangat  penting  untuk  memberantas  korupsi  di  Indonesia.  Dengan  memiliki kewenangan  tersebut,  KPK  dapat  melakukan  pengawasan,  investigasi,  penyidikan, pengawasan  pejabat  publik,  pengawasan  pemerintah  daerah,  dan  pengawasan aparat  penegak  hukum  untuk  mencegah  korupsi  terjadi  di  masa  depan.  Dengan demikian,  KPK  dapat  memastikan  bahwa  korupsi  tidak  terjadi  di  Indonesia  dan memastikan  bahwa  negara  ini  dapat  berkembang  secara  transparan  dan  jujur (Engkus, Shabira, Marsha, & Meghantara, 2022, p. 112).
KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  telah  berupaya  keras  dalam memberantas  korupsi  di  Indonesia  melalui  berbagai  cara,  termasuk  melalui program  pendidikan  anti  korupsi.  Salah  satu  contoh  program  pendidikan  anti korupsi yang dilakukan KPK adalah melalui pendidikan karakter di sekolah formal. KPK  telah  bekerja  sama  dengan  sekolah  untuk  mengembangkan  program  kantin kejujuran  yang  bertujuan  membentuk  karakter  jujur  siswa  melalui  pengurus pengelolaan  kantin  kejujuran  dengan  metode  pembiasaan  melalui  mekanisme pelayanan mandiri.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1841 - 1852 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6736
Selain itu, KPK juga telah mengembangkan program pendidikan anti korupsi melalui  game  edukasi.  Program  ini  bertujuan  untuk  mengedukasi  masyarakat tentang bahaya korupsi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya game.  Dengan  melihat  pesatnya  perkembangan games ,  KPK  dapat  menggunakan game sebagai peluang untuk mengembangkan game edukasi anti korupsi. Program ini dikemas dalam bentuk game edukasi yang menyajikan informasi tentang bahaya korupsi dan hukuman yang diterapkan terhadap pelaku korupsi.
KPK  juga  telah  berupaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang  pentingnya  anti-korupsi  melalui  pendidikan  anti  korupsi  yang  diberikan kepada masyarakat. Program ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui kampanye  dan  edukasi  anti-korupsi  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  KPK  juga telah  bekerja  sama  dengan  organisasi  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat tentang pentingnya anti-korupsi (Fitriani, 2023).
Selain itu, KPK juga telah mengembangkan program pendidikan anti korupsi melalui  pendidikan  karakter  di  rumah  tangga.  Program  ini  bertujuan  untuk mengedukasi  anak-anak tentang  nilai-nilai  anti  korupsi sedini mungkin.  KPK  telah bekerja  sama  dengan  organisasi  masyarakat  untuk  mengembangkan  program  ini, yang  dilakukan  melalui  berbagai  cara,  termasuk  melalui  pendidikan  anti  korupsi yang diberikan kepada anak-anak.
Dalam keseluruhan, KPK telah berupaya keras dalam memberantas korupsi di  Indonesia  melalui  berbagai  cara,  termasuk  melalui  program  pendidikan  anti korupsi.  Dengan  memiliki  program  pendidikan  anti  korupsi  yang  beragam,  KPK dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  anti-korupsi  dan membantu mencegah korupsi terjadi di masa depan. Dengan demikian, KPK dapat memastikan  bahwa  korupsi  tidak  terjadi  di  Indonesia  dan  memastikan  bahwa negara ini dapat berkembang secara transparan dan jujur (Fitriani, 2023).

## Keterlibatan  Lembaga  Pendidikan  Formal  Dalam  Membantu  Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan anti korupsi telah menjadi salah satu strategi yang efektif dalam memberantas  korupsi  di  Indonesia.  Salah  satu  lembaga  yang  berperan  penting dalam  upaya  ini  adalah  lembaga  pendidikan  formal.  Lembaga  pendidikan  formal telah berupaya keras dalam membantu KPK melalui pendidikan anti korupsi. Salah satu  contoh  adalah  melalui  kurikulum  anti  korupsi  yang  diterapkan  di  sekolah- sekolah formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Kurikulum  anti  korupsi  ini  bertujuan  untuk  mengedukasi  siswa  tentang bahaya korupsi dan pentingnya nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang dikenalkan  melalui  kurikulum  ini  antara  lain  Jujur,  Peduli,  Tanggung  Jawab,  Kerja Keras,  Mandiri,  Sederhana,  Berani,  Disiplin,  dan  Adil.  Kesembilan  nilai  ini  sangat berkaitan  dengan  adab  warga  negara  dan  norma  yang  ada  dalam  masyarakat (Sebayang, Pitoewas, & Halim, 2023, p. 39).
Lembaga  pendidikan  formal  juga  telah  berupaya  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  anti-korupsi  melalui  pendidikan  anti

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
korupsi yang diberikan kepada siswa. Program ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui ceramah dan tanya jawab dengan narasumber.
Selain  itu,  lembaga  pendidikan  formal  juga  berupaya  untuk  membentuk karakter  anti  korupsi  sejak  dini  khususnya  untuk  para  pelajar.  Program  ini dilakukan  melalui  berbagai  cara,  termasuk  melalui  pendidikan  anti  korupsi  yang diberikan kepada siswa. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman  tentang  bahayanya  korupsi  sehingga  akan  timbul  kesadaran  hukum siswa  untuk  tidak  melalukan  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan  korupsi (Badaruddin et al., 2023, p. 33).
Perguruan  tinggi  memiliki  peran  penting  dalam  menjalankan  pendidikan anti-korupsi  di  Indonesia.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  perguruan  tinggi adalah dengan  mengintegrasikan  materi  anti-korupsi  ke  dalam  kurikulum  pendidikan formal.  Dengan  demikian,  generasi  muda  dapat  diajarkan  nilai-nilai  etika  dan integritas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan korupsi.
Keterlibatan  perguruan  tinggi  dalam  pendidikan  anti-korupsi  juga  dapat membantu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  peran mereka dalam menghadapi korupsi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar akan bagaimana korupsi dapat merugikan masyarakat dan bagaimana mereka dapat berperan dalam menghadapi korupsi (Karim, 2023, p. 25).
Perguruan  tinggi  juga  bekerja  sama  dengan  lembaga  lain  untuk mengembangkan  program-program  pendidikan  anti-korupsi  yang  lebih  spesifik. Misalnya, perguruan tinggi telah bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk mengembangkan  program  "Anti-Corruption  Education"  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap korupsi dan bagaimana menghadapi korupsi.
Selain  itu,  perguruan  tinggi  juga  bekerja  sama  dengan  lembaga  lain  untuk mengembangkan  materi  ajar  yang  lebih  spesifik  tentang  korupsi.  Misalnya, perguruan  tinggi  telah  bekerja  sama  dengan  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  untuk mengembangkan materi ajar tentang korupsi yang dapat digunakan sebagai bahan ajar di kelas.
Dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  korupsi, perguruan  tinggi  juga  bekerja  sama  dengan  lembaga  lain  untuk  mengembangkan program-program  pendidikan  anti-korupsi  yang  lebih  luas.  Misalnya,  perguruan tinggi  telah  bekerja  sama  dengan  Departemen  Pendidikan  Nasional  untuk mengembangkan  program  "Anti-Corruption  Education"  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesadaran  siswa  terhadap  korupsi  dan  bagaimana  menghadapi korupsi (Agustina, 2021).
Keterlibatan  perguruan  tinggi  dalam  pendidikan  anti-korupsi  juga  dapat membantu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  peran mereka dalam menghadapi korupsi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar akan bagaimana korupsi dapat merugikan masyarakat dan bagaimana mereka dapat berperan dalam menghadapi korupsi.
Dengan  demikian,  keterlibatan  perguruan  tinggi  dalam  pendidikan  anti- korupsi  dapat  membantu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  korupsi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1841 - 1852 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6736
dan  bagaimana  menghadapi  korupsi.  Dengan  demikian,  korupsi  dapat  dihentikan dan  masyarakat  dapat  hidup  dalam  lingkungan  yang  lebih  adil  dan  transparan (Karim, 2023, p. 25).
Selain itu pentingnya peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana  korupsi  juga  dapat  dilakukan  dengan  cara  melaporkan  atau  memberi informasi  penting  kepada  aparat  penegak  hukum.  sebagai  seorang  yang memberikan  bantuan  kepada  penegak  hukum  dalam  bentuk  pemberian  informasi penting,  bukti-bukti  yang  kuat,  atau  keterangan  di  bawah  sumpah  yang  dapat mengungkap  suatu  kejahatan  dimana  orang  tersebut  terlibat  dalam  kejahatan tersebut  atau  suatu  kejahatan  lainnya  yang  disebut  sebagai  Whistleblower  (A  & Ismail Koto, 2022, P. 242).
Namun  bersamaan  dengan  peran  penting  masyarakat  dalam  mencegah terjadinya  tindak  pidana  korupsi,  tidak  dipungkiri  bahwa  masyarakat  sudah memasuki  budaya  baru  yang  belum  sepenuhnya  disadari  kelebihan  maupun kelemahannya.  Masyarakat  saat  ini  belum  memiliki  pemahaman  juga  tentang menggunakan  media  sosial  dan  mengambil  sisi  positifnya,  serta  bagaimana menghindari dampak negatifnya (Ismail Koto, 2021, p. 2).
Dalam  penggunaan  media  sosial  yang  dilakukan  dengan  bijak  dan  terukur juga  dapat  membantu  dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  seperti mencari  tahu  seputar  perkembangan  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  ada dan  sebagai  wadah  untuk  melakukan  pelaporan  dan  pengaduan  bila  mana  ada kemungkinan terjadinya tindakan korupsi di tengah kehidupan bermasyarakat.
Pelaporan  dan  pengaduan  bilamana  dicurigai  adanya  terjadi  tindakan korupsi  juga  tidak  asal  dilakukan,  semua  itu  juga  harus  memerhatikan  etika  dan norma  sosial  dalam  menggunakan  media  sosial.  Jangan  sampai  ketika  masyarakat melakukan pengaduan dan pelaporan atau bahkan keluh kesah terhadap terjadinya kasus tindak pidana korupsi malah terjerat pasal penghinaan dalam UU ITE.

## KESIMPULAN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019,  KPK  juga  diberikan kewenangan  untuk  melakukan  evaluasi  kinerja  Pimpinan  dan  Pegawai  Komisi Pemberantasan  Korupsi secara  berkala  1  (satu)  kali  dalam  I  (satu)  tahun.  Dengan demikian,  KPK  memiliki  kewenangan  yang  luas  dalam  fungsi  pencegahan  tindak pidana  korupsi  dan  dapat  melakukan  berbagai  tindakan  untuk  mencegah  dan menghentikan tindak pidana korupsi.
KPK  juga  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  edukasi  dan  kampanye anti-korupsi.  KPK  dapat  melakukan  edukasi  dan  kampanye  anti-korupsi  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  anti-korupsi.  KPK  juga dapat  melakukan  kampanye  anti-korupsi  untuk mencegah  korupsi  terjadi  di  masa depan.  Dengan  demikian,  KPK  dapat memberantas  korupsi  dan  mencegah  korupsi terjadi di masa depan.
Dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  korupsi, perguruan  tinggi  juga  bekerja  sama  dengan  lembaga  lain  untuk  mengembangkan program-program  pendidikan  anti-korupsi  yang  lebih  luas.  Misalnya,  perguruan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
tinggi  telah  bekerja  sama  dengan  Departemen  Pendidikan  Nasional  untuk mengembangkan  program  "Anti-Corruption  Education"  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesadaran  siswa  terhadap  korupsi  dan  bagaimana  menghadapi korupsi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, G. (2021). Upaya pemerintah dalam menanggulangi kelangkaan arsiparis di indonesia. JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN (JIPER), 3(2). https://doi.org/10.31764/jiper.v3i2.4371
Asliani & Ismail Koto. Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 3 (2), 242- 247, 2022. https://doi.org/10.55357/is.v3i2.261
Azzahra,  A. N.  (2022).  Perlindungan  hukum  bagi  justice  collaborator  dalam  tindak pidana korupsi menurut Uu perlindungan saksi dan korban. Verstek, 10(1), 1. https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64160
Badaruddin, S., Basri, H., Kasim, A. J., Supriadi, S., Nur, D. U. H., H, N., Ramdhani, S. I.,
Sari, N. W., Alfia, A., & Nurpadilah, N. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini (Sosialisasi Bagi Siswa SMP Negeri 4 Majene). MALAQBIQ, 2(1), 33-40. https://doi.org/10.46870/jam.v2i1.505
Buchori Muslim, M., & Hariri, A. (2023). Peran pemerintah daerah dalam mereduksi tindak pidanaa korupsi di daerah. Mendapo: Journal of Administrative Law, 4(1), 63-74. https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23442
Dairani  Dairani,  Fathorrahman  Fathorrahman,  &  Faradilla  Mutiara  Nisa,.  (2022). Implementasi  pendidikan  anti  korupsi  melalui  program  pusat  edukasi  anti korupsi  di  sekolah  dasar.  JURNAL  RISET  RUMPUN  ILMU  SOSIAL,  POLITIK DAN HUMANIORA, 1(2), 64-71. https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.149
Engkus,  Shabira,  A.,  Marsha,  C.  L.,  &  Meghantara,  D.  S.  (2022).  Korupsi  dalam pengawasan  dan  pengendalian  aparat  penegak  hukum.  Jurnal  Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 20(1), 112-124. https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.39 Fitriani, C. (2023). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. https://doi.org/10.31219/osf.io/h5uvs
Ismail  Koto,  (2021).  Hate  Speech  Dan  Hoax  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Ite  Dan Hukum  Islam  :  SOSEK:  Jurnal  Sosial  dan  Ekonomi  2  (1),  48-56,  2021 https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.125
Ismail  Koto.  Kewenangan  Jaksa  Dalam  Melakukan  Penggabungan  Perkara  Korupsi Dan  Money  Laundering  (Studi  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Utara).  (2021). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.103
Karim, A. (2023). Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 4(2), 25. https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.506
M, F., & Kandar, I. (2022). Praktik tindak pidana korupsi dalam peradilan indonesia dan upaya pencegahan korupsi oleh penegak hukum di indonesia. Khazanah Multidisiplin, 3(1), 64-81. https://doi.org/10.15575/kl.v3i1.17170
Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2019.  Jurnal  Konstitusi,  18(2),  321. https://doi.org/10.31078/jk1823
Putri, F. J. (2022). Analisis yuridis terhadap praktik jual beli rekening bank ditinjau dari  undang-undang  no.8  tahun  2010  tentang  pencegahan  dan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Lex  LATA,  3(3). https://doi.org/10.28946/lexl.v3i3.1342
Rasmadi,  I.  P.,  Tjukup,  I.  K.,  Yustiawan,  D.  G.,  &  Sugama,  I.  G.  (2022).  Urgensi pendidikan  anti  korupsi  pada  sekolah  menengah  kejuruan  melalui sosialisasi. Buletin Udayana Mengabdi, 21(1), 1. https://doi.org/10.24843/bum.2022.v21.i01.p01
Sebayang,  D.  P.,  Pitoewas,  B.,  &  Halim,  A.  (2023).  Implementasi  Pendidikan  Anti Korupsi  Dalam  Tatanan  Sistem  Sosial  Untuk  Memperkuat  Keadaban Kewarganegaraan.  JERUMI:  Journal  of  Education  Religion  Humanities  and Multidiciplinary, 1(1), 39-49. https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i1.1190 Shaliadi,  I.,  &  Dannur,  M.  (2023).  Urgensi  pendidikan  anti  korupsi  di  sekolah. ANAYASA : Journal of Legal Studies, 1(1), 15-22. https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.5
Wijaya, F. (2019). Kajian yuridis fungsi pencegahan komisi pemberantasan korupsi dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa secara elektronik di provinsi dki jakarta. Jurnal Hukum Adigama, 1(2), 825. https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2925
Yulio  Mahendra  Putra,  I.  G.  N.,  &  Stefani  Ratna  Maharani,  I.  G.  A.  (2022). Problematika  kewenangan  dwi  fungsi  jaksa  menangani  tindak  pidana korupsi dalam prespektif sistem peradilan pidana.  Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 10(9), 2003. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p04