…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
MENEMUKAN POLA PENALARAN IDEAL BAGI HAKIM DALAM MEMERIKSA KASUS ADMINISTRATIVE CORRUPTION (Kajian Putusan Nomor 12/PID.SUS./2012/PN.MTR)
Oleh Asmayandi 1 , Syaifullah 2 , Tri Laksono Kurniawan 3 1,2,3 Universitas 45 Mataram Email: 1 andicha22@gmail.com

## Abstrak
Penerapan  pola  penalaran  deduktif  secara  mutlak  dalam  kasus  korupsi  akan  menyebabkan putusan  hakim  tidak  memiliki  bentuk  dan  jauh  dari  semangat  keadilan,  sebab  para  hakim  akan digiring menuju suatu metode berfikir positivistic dengan menerapkan teori strict liability , yang dalam pemahaman hukum pidana Inggris konsep ini hanya dapat diterapkan dalam kasus pidana ringan.  Untuk  itu,  solusi  ideal  untuk  mendapatkan  pola  penalaran  yang  cocok  dalam  kasus administrative  corruption ini  menerapkan  konsep justice  discreation, yang  akan  menempatkan posisi  nilai  rasa  dan  moral  dalam  logika  sehingga  hakim  mampu  menembus  kekakuan  formal suatu undang-undang, dalam bentuk pola penalaran prismatic. Kata Kunci: Pola Panalaran, Berfikir Positivistic, Justice Discreation.

## PENDAHULUAN
Penetapan  status  tersangka  pejabat pemerintahan  atas  dugaan  tindak  pidana korupsi  belakangan  kerap  menjadi tranding issue pemberitaan  media.  Maraknya  pejabat publik  yang  tersandung  kasus  korupsi  bukan saja menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan,  tetapi  juga  menyisakan persoalan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan.  Di  samping  karena  dugaan memperkaya  diri,  penerimaan  gratifikasi  dan suap,  penetapan  status  tersangka  korupsi  juga disematkan  kepada  mereka  yang  karena kebijakannya  diduga  telah  menimbulkan kerugian  negara.  Tindakan  dan  keputusan seorang pejabat publik yang sejatinya dilindungi  oleh  asas  kebebasan  bertindak  di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat justru kerap dibayangi
kekhawatiran dan ketakutan manakala peraturan  kebijakan  maupun  keputusannya diduga  berdampak  pada  kerugian  negara  dan dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana,  sehingga kreatifitas  dan  inovasi  aparatur  pemerintahan
dalam penyelenggaraan pemerintahan pun kian terbatasi 1 .
Penegakan  hukum  dalam  beberapa kasus  korupsi  sering  menjadi  masalah  baru ketika  terjadi overlapping antara  wilayah administrative corruption dalam kajian hukum administrasi/pemerintahan  dengan personal corruption dalam kajian hukum pidana . Kasus tersebut  akan  menyebabkan  terjadi  tumpang tindih  dalam  penentuan  acuan  hukum  mana yang  memiliki  yurisdiksi  bagi  penanganan penyimpangan  pejabat  tersebut.  Hal  ini menyangkut  persoalan  sanksi  hukum  mana yang  akan  diterapkan  atau  bagaimanakah bentuk  pertanggungjawaban  hukum  yang dapat  diberikan  bagi  pejabat  public  yang bersangkutan.
Dari berbagai perspektif hukum, persoalan  kebijakan  pejabat  publik  khususnya dalam  lapangan  hukum  pidana,  hukum administrasi negara, dan hukum perdata berada di  wilayah  abu-abu  ( grey  area) sehingga
1 Fathudin, Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan  Wewenang)  Pejabat  Publik  (Perspektif  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), Jakarta  :  Pusat  Studi  Konstitusi  dan  Legislasi  Nasional  (Posko- Legnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2015, hlm. 116
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Journal of Innovation Research and Knowledge
parameter mengenai batasan kebijakan berbeda-beda. Dari perspektif hukum administrasi  negara  yang  menjadi  parameter membatasi  gerak  bebas  kewenangan  aparatur negara (discretionary power) adalah penyalahgunaan  wewenang  ( detournement  de puvoir) dan sewenang-wenang (abus de droit) , dalam  hukum  perdata  disebut  perbuatan melanggar  hukum  sebagai onrechtmatigedaad dan  wanprestasi.  Sedangkan  dalam  hukum pidana  disebut  sebagai  melawan  hukum (wederechtelijkheid) dan  menyalahgunakan wewenang 2 . Menurut pendapat penulis pola penalaran  hukum  seorang  hakim  dalam  posisi kasus  seperti  di  atas  akan  menjadi  sangat penting  agar  seorang  hakim  mampu  membuat sebuah  putusan  yang  memang  memiliki kebenaran  secara  materiil  dan  memiliki  sudut padang  keadilan  secara  substanstif.  Namun produk putusan hakim seperti itu sangat jarang ditemukan  karena  kebanyakan  para  hakim apabila  dihadapkan  pada  kasus  korupsi  yang apapun  bentuknya  maka  secara  spontan (automaticly) mereka  akan  berfikir  bahwa wilayah  hukum  pidana  merupakan  obat  dan cara  menangani  yang  paling  utama (premium remedium).
Penalaran hukum memang paling tepat ditelusuri  jika  berangkat  dari  putusan  hakim. Alasannya  sederhana,  sebagaimana  dikatakan oleh  A.G.  Guest,  “ The  object  of  a  scientific inquiry  is  discovery;  the  object  of  a  legal inquiry  is  decision ”.  Tentu  saja  penalaran hukum  berlaku  dalam  semua  pekerjaan  para pengemban  profesi  hukum  lainnya  di  luar hakim.  Namun,  intensitas  penalaran  hukum yang  dilakukan  oleh  para  hakim  memang paling tinggi tingkatannya. Tidak mengherankan  jika  akhirnya  ada  pandangan yang  menyatakan  bahwa legal  reasoning itu pada hakikatnya adalah judicial reasoning 3 .
2 Syaifullah  Anwar, Kriminalisasi  Kebijakan  Terhadap Kepala  Daerah  Dalam  Tindak  Pidana  Administrative  Corruption (Studi  Kasus  Walikota  Kota  Parepare  Provinsi  Sulawesi  Selatan), Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makassar, 2014, hlm. 03
3 Bambang  Purnomo, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Jakarta  : Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 125
Seperti  contoh  kasus  dalam  putusan yang  akan  dianalisis  oleh  penulis  pada  jurnal ini  adalah  salah  satu  contoh  kasus  yang merupakan tindakan yang berbentuk administrative  corruption ,  dengan  Terdakwa atas nama Dr. H. Asnawi, MA (mantan Rektor IAIN  Mataram  Tahun  2006).  Bahwa  pada tahun  anggaran  2005,  Institut  Agama  Islam Negeri (IAIN) Mataram mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat,  Gedung  Fakultas  Da’wah  dan Gedung  Fakultas  Syariah  di  Institut  Agama Islam  Negeri  (IAIN)  Mataram  sesuai  dengan Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA) Nomor:  059.1/25-01.0/XX1/2005  tanggal  31 Oktober  2005  dengan  pagu  anggaran  sebesar Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah). Untuk pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan  Gedung  Rektorat,  Gedung Fakultas Da’wah dan Gedung Fakultas Syariah Fakultas  Syariah  di  Institut  Agama  Islam Negeri  (IAIN)  Mataram  tahun  anggaran  2005 tersebut,  sebelumnya  pada  saat  itu  yang menjadi  (Pengganti  sementara)  Pgs.  Rektor Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Mataram adalah saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM yang  diangkatberdasarkan  surat  Keputusan Presiden RI,dan atas dasar menjadi Pgs Rektor Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Mataram tersebut,  saksi  Prof.  Dr.  H.  Lukman  Hakim, MM. membentuk panitia pengadaan barang/jasa  dengan  surat  Keputusan  Nomor: (kosong)/KP.00.3/XV/SK/2005  tanggal  20 Nopember  2005.  Kemudian berdasarkan keterangan  Terdakwa  yang  pada  saat  itu menjadi  ketua  panitiapengadaan,  dan  semua anggota  panitia  pengadaan  serta  saksi  Pgs Rektor Prof. Dr. H.Lukman Hakim, MM yang telah membentuk susunan kepanitian pengadaan  barang/jasa  tersebut  tidak  pernah sama  sekali  melakukan  proses  pemilihan  atau tender/lelangterhadap projek kegiatan Pekerjaan  Pembangunan  Gedung  Rektorat, Gedung FakultasDa’wah dan Gedung Fakultas Syariah  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) MataramTahun  Anggaran  2005.  Kemudian
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pgs Rektor saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM membuat surat Nomor: 633/K.U.011/XV/2005  tanggal  10  Oktober 2005 perihal Permohonan
Penunjukan Langsung  terhadap  Pekerjaan  Pembangunan GedungRektorat,  Gedung  Fakultas  Da’wah dan  Gedung  Fakultas  Syariah  Fakultas SyariahInstitut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 yang ditujukankepada  Sekretariat  Jendral  DEPAG RI  cq.  Kepala  Biro  Perencanaan  DEPAG  RI cq.  Kepala  Biro  Perencanaan  DEPAG  RI  di Jakarta dengan surat Nomor: SJ/BI/3/ KU.00.2/2223/2005,  tanggal  19  Oktober  2005 tentang Persetujuan Penunjukan Langsung.
Berdasakan  surat  tersebut,  saksi  Prof. Dr.  H.  Lukman  Hakim,  MM.  menunjuk langsung  yang  menjadi  pelaksana  dalam Pekerjaan  Pembangunan  Gedung  Rektorat, Gedung  Fakultas  Da’wah  dan  Gedung Fakultas  Syariah  Institut  Agama  Islam  Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 adalah PT. Karya Pratama Rekajaya dan pada tanggal 30  Nopember  2005  telah  dibuat  Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor 693A/KP.00.1/VIII/2005 yang ditanda tangani oleh pihak pertama saksi Pgs Rektor Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM dan pihak kedua saksi Drs.  Toty  Cung  Direktur  Utama  PT  Karya Pratama  Rekajaya  sebagai  pelaksana  kegiatan projek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat,  Gedung  Fakultas  Da’wah  dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.409.675.000, - (sembilan milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)  dengan  jangka  waktu  pelaksanaan  60 (enam  puluh)  hari  kalender  terhitung  sejak tanggal  30 Nopember 2005 sampai dengan 28 Januari 2006.
Dalam  kasus  ini  Terdakwa  sebenarnya diberikan  amanah  sebagai  rector  IAIN Mataram  setelah  beberapa  perencanaan  dalam proyek  itu  disepakati  oleh  rector  Pgs  atau setalah  proyek  tersebut  dijalankan,  atau dengan kata lain Terdakwa hanya melanjutkan apa  yang  menjadi  kesepakatan/kontrak  yang
telah dibuat oleh rector Pgs.  Kemudian dalam pelaksanaanya Pekerjaan Pembangunan Gedung  Rektorat,  Gedung  Fakultas  Da’wah dan  Gedung  Fakultas  Syariah  Institut  Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 pekerjaan yang dilakukan oleh PT  Karya  Pratama  Rekajaya  secara  teknis bangunan  bermasalah  sehingga  pada  saat  itu saksi Pgs Rektor Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM.  pernah  meminta  kajian  teknis  struktur bangunan  kepada  Fakultas  Teknik  Universitas Mataram melalui surat Nomor: 127/KP.00.1/VIII/2006  tanggal  27  Pebruari 2006.  Kemudian  dari  hasil  kajian  ahli  teknis dari  Universitas  Mataram  melaporkan  hasil kajiannya dengan surat Nomor: 01/TKT/IV/2006  tanggal  24  April  2006  yang ditandatangani  oleh  Koordinatar  Tim  saksi  Ir. Joedono,  MCE.  Namun  sebelum  melakukan pembayaran  terdkawa  telah  melaksanakan sebanyak
2 (dua) kali upaya addendum/perubahan kontrak dengan pelaksana,  hal  ini  dilakukan  untuk  dapat memastikan  bahwa  kualitas  bangunan  telah sesuai  dengan  spec  yang  telah  ditentukan supaya tidak terjadi temuan. Langkah addendum  tersebut  dilakukan  pada  bulan  juli 2006 untuk addendum yang pertama dan pada bulan  desember  untuk  addensum  yang  kedua. Dengan  proses  pembayaran  sebayak  3  (tiga) kali angsuran.
Namun  kemudian  dari  kasus  tersbut Terdakwa oleh hakim dianggap telah melakukan  per  buatan  melawan  hukum  yang telah  merugikan  keuangan  Negara  karena perbuatan  Terdakwa  dalam  merealisaikan anggaran  tidak  sesuai  dengan  Keppres  Nomor 80  tahun  2003  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  dan Keppres  Nomor  32  Tahun  2005  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Keppres  Nomor:  80 Tahun  2003  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian atas  dasar  pertimbangan  tersebut  hakim memutuskan untuk menghukum Terdakwa Dr. H.  Asnawi,  MA.,  dengan  pidana  penjara selama  1  (satu)  Tahun  dan  pidana  denda
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
sejumlah  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta rupiah).
Ada  beberapa  fakta  menarik  yang penulis  temukan  dalam  contoh  kasus  yang terdapat dalam putusan Nomor 12/PID.SUS./2012/PN.MTR. Dengan
Terdakwa  atas  nama  Dr.  H.  Asnawi,  MA.
Sehingga rumusan masalah yang akan menjadi focus  dalam  penelitian  ini  adalah pertama penulis akan mencoba menganalisis bagaimana  pola  penalaran  hukum  hakim dalam memutus perkara administrative corruption ?  Dan kedua penulis  akan  mencoba untuk  menemukan  dimanakah  letak  cacat hukum dari putusan
Nomor 12/PID.SUS./2012/PN.MTR?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hokum  Normatif.  Objek  penelitiannya  adalah pola  penalaran  hakim  dalam  memeriksa  kasus administrative  corruption  dalam  putusan Nomor  12/PID.SUS./2012/PN.MTR.  Penelitin ini  juga  menggunakan  beberapa  metode pendekatan  diataranya, pertama pendekatan perundang-undangan (statute  approach) yaitu pendekatan  yang  menelaah  semua  undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan  isu  hukum  yang  diteliti  seperti Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  ke  dalam  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mana undang-undang ini adalah  batu  uji  setiap  kasus  korupsi  di Indonesia  yang  digunakan  oleh  setiap  hakim pada pengadilan Tipikor. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) , yaitu pendekatan yang dilakukan  dengan  mengkaji  teori,  pendapat para  ahli  yang  ada  kaitannya  dengan permasalahan yang dikaji dan teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini sebagai batu uji adalah teori Trias Politica dan Prinsip Checks and Balances.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pola  penalaran  hukum  hakim  dalam memutus perkara administrative corruption Sebelum masuk pada tinjauan mendalam terhadap putusan yang akan diteliti, penulis terlebih dahulu dalam sub bab ini akan memaparkan beberapa teori dan konsep terkait dengan tema yang akan diteliti.
Pertama, menurut World Bank 4 , dalam praktek dikenal dua bentuk korupsi yaitu:
a) Administrative  Corruption. Dimana  segala sesuatu  yang  dijalankan  adalah  sesuai dengan  hukum/peraturan  yang  berlaku, akan  tetapi  ada  individu-individu  tertentu yang berupaya memanfaatkan memperkaya diri atau mencari keuntungan dari  situasi  yang  ada.  Sebagai  contoh dalam  pelaksanaan  pelelangan,  seakan- akan  sudah  sesuai  dengan  aturan,  padahal pemenang  lelang  sudah  ada  dan  sudah ditentukan terlebih dahulu, meski kemudian tetap diumumkan.
b) Against The Rule Corruption yaitu korupsi yang  dilakukan  sepenuhnya  bertentangan dengan  hukum,  seperti  penerima  suap, pemerasan, memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi  lain  secara  melawan hukum atau dengan perbuatan penyalahgunaan jabatan.
Sedangkan  menurut  Jerremy  Pope 5 , dalam administrative  corruption terdapat  dua alasan  mendasar  yang  menyatakan  bahwa administrative corruption tidak hanya bertentangan  dengan  peraturan,  namun  dapat juga  bersesuaian  dengan  peraturan  yang berlaku. Hal yang bertentangan dengan hukum bahwa  kebijakan  tersebut  cenderung  kepada perbuatan  melawan  hukum,  menyalahgunakan kewenangan,  dan  dapat  merugikan  keuangan negara.  Sedangkan  hal  yang  bersesuaian dengan  hukum  yaitu  dalam  hal  mengeluarkan kebijakan  sesuai  dengan  kewenangan  pejabat
4 Marwan Effendy, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum . Jakarta : Referensi, 2012, hlm. 56
5 Jawade  Hafidz  Arsyad, Korupsi  dalam  Perspektif  HAN (Hukum Administrasi Negara) . Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hlm. 101
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
tersebut berdasarkan aturan atau norma hukum administrasi  negara,  akan  tetapi  kemudian karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum  pidana  materil  maka  kebijakan  yang tadinya  sesuai  dengan  hukum  tersebut, menjadi dapat dipidana.
Kedua, penalaran hukum adalah esensi terpenting  dari  pekerjaan  seorang  hakim, penalaran  hukum  adalah  fenomena  yang multifaset.  Kendati  demikian,  penalaran  itu tidak  boleh  dilakukan  sekehendak  hati. Penalaran  hukum  adalah  penalaran  yang reasonable ,  bukan  semata logical .  William Zelermeyer  (1960:  4)  membedakan  antara kedua  istilah  itu  dengan  kata-kata  sebagai berikut:  “ We  are  dealing  with  human  beings and not with things. We must reasonable. This means  that  the  law  and  its  decisions  must  be supported  by  reason;  they  must  be  productsof arbitrary  action.  To  be  reasonable  does  not necessarily mean to be logical. Logic can lead toinjustice,  hence  we  must  guard  against  its abusive  use ”.  Seperti  yang  penulis  telah jelaskan  dalam  sub  bab  pendahuluan  di  atas, bahwa  penalaran  hukum  merupakan  hal  yang sangat  penting  bagi  seorang  hakim,  sehingga ia  mampu  menempatkan  dan  menerjemahkan hukum dengan baik dan berkeadilan 6 . Dalam  memutus  kasus  Dr.  H.  Asnawi, MA,  dalam  menafsirkan  tindakan  korupsi hakim memulainya dengan penalaran silogisme  (metode  deduktif),  yakni  premis mayor  dibangun  dari  norma  positif  dalam sistem  peraturan  perundang-undangan  dan kemudian  disandingkan  dengan  fakta  yang merupakan  premis  minor,  sehingga  akan menghasilkan konklusi 7 , sebagai berikut: Hakim menghubungkan fakta-fakta tersebut  (premis  minor)  dengan  unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair yaitu pasal 2 dan dakwaan  subsidair  pada  pasal  3  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 20  tahun  2001  tentang  perbuahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999
6 Fathudin, Op. Cit , hlm. 120
7 Widodo  Dwi  Putro, Mencari Kebenaran Materiil  Dalam “HardCase”  Pencurian  Tiga  Buah  Kakao,Kajian  Putusan  Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT , Jakarta : Jurnal Yudicial, 2010, hlm. 223.
tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi (premis  mayor)  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  didakwakan  JPU  (Jaksa Penuntut  Umum)  untuk  dianalisa  sehingga akan  ditemukan  pola  penalaran  hakim  dalam mengkaji  setiap  unsur-unsur  pasal  tersebut, berikut  penulis  hanya  akan  menjelaskan pertimbangan  hakim  dalam  membuktikan beberapa unsur dalam dakwaan Jaksa sekaligus mengakaji kesalahan (fallacy) dalam penalaran hakim :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Dari  hampir  semua  pertimbangan hakim dalam penjelasan di atas terlihat bahwa pola  penalaran  yang  digunakan  adalah penalaran deduktif (silogisme) . Pola penalaran hukum  secara  deduktif  adalah  penalaran bertolak  dari  aturan hukum  yang  bersifat umum untuk  kemudian  ditarik  kesimpulan bersifat khusus–konkret. Penarikan kesimpulan secara deduktif, lazimnya menggunakan  pola  berfikir  yang  dinamakan silogisme atau silogismus .  Silogisme  adalah suatu  bentuk  proses  penalaran  yang  berusaha menghubungkan  dua  proposisi  yang  berlainan untuk  menurunkan  suatu  kesimpulan  yang merupakan  proposisi  ketiga 8 .  Dalam  sumber lain  dari  teori  yang  sangat  klasik, Cesare Beccaria berpendapat bahwa 9 : “Dalam setiap perkara criminal , hakim harus  dapat  berfikir silogistik .  Yang mayor  harus  menjadi hukum  umum ; yang  minor,  yaitu  persesuaian  dari
8 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim , Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 15
9 Cessare  Beccaria, Prihal  Kejahatan  dan  Hukuman , terjemahan Wahmuji, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm. 09
tindakan  atau  perlawanan  terhadap hukum;  kesimpulan  yaitu  kebebasan atau hukuman”.
Kedua  definisi  tentang  pola  penalaran deduktif  diatas  menempatkan  premis  mayor sebagai  hukum  yang  bersifat  umum,  yang artinya definisi tersebut tentu tidak
membernarkan  adanya  tindakan  hakim  yang memaksakan  pemberlakuan  premis  mayor terhadap  premis  minor.  Persesuaiannya  harus hadir tanpa pemaksaan. Hukum bersifat umum artinya  tidak  hanya  menempatkan  satu  norma hukum  dalam  menentukan  sebuah  kesalahan oleh  Terdakwa  karena  budaya  masyarakat (fakta  masayarakat)  tentu  jauh  lebih  luas  dari daya  jangkau  hukum.  Yang  mana  dalam kaitannya  dalam  kasus  di  atas  penulis menganggap  langkah  hakim  dengan  hanya menggunakan  pola  penalaran  deduktif  sangat kurang  tepat.  Karena  Majlis  Hakim  tidak cermat  dalam  mengkaji  pola  deduktif  tersebut dan  tidak  mampu  menempatkan  norma  umum dalam  acuan  premis  mayor,  dimana  hakim hanya  mengacu  pada  satu  ketentuan  (hukum pidana)  saja  misalnya.  Kaitannya  dengan  hal tersebut  lanjut Cesare  Beccaria berpendapat bahwa pengetahuan manusia sebanding dengan jumlah ide yang  dimilikinya. Semakin banyak  ide,  semakin  komplek  pula  ragam posisi yang dipertimbangkan. Semangat hukum  merupakan  hasil  dari  logika  yang  baik atau  buruk  dari  hakim,  dan  ini  bergantung pada  penalaran  baik  atau  buruk  dari  hakim, pada kekerasan hasratnya, atau pada hubungannya dengan Terdakwa 10 .
Walaupun silogisme penting dan perlu, dalam praktik penalaran hukum tidak sesederhana  dan  linier  sebagaimana  yang dibayangkan.  Aturan  hukum  yang  dipandang sebagai  premis  mayor  selalu  memerlukan interpretasi  dalam  konteks  kenyataan  faktual yang  konkret.  Selain  itu,  dinamika  kehidupan selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya  belum  ada  aturan  eksplisit  yang secara langsung dapat diterapkan. Itu sebabnya,  aturan  hukum  selalu  mengalami
10 Ibid. hlm. 10
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
pembentukan dan pembentukan ulang (dengan interpretasi) 11 .
Dalam  kekeliruan  pola  penalaran seperti  di  atas  hanya  akan  menggiring  Majlis Hakim dalam menentukan konsep pemidanaan dalam  suatu  teori common  law yaitu  teori Strict  Liability .  Teori  ini  diartikan  sebagai suatu  alas  an  pemidanaan  yang  tidak mensyaratkan  adanya  kesalahan  pada  diri pelaku terhadap satu atau lebih dari actus reus.
Strict Liability
merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan ( liability without  fault) yang  dalam  hal  ini  si  pelaku sudah  dapat  dipidana  jika  ia  telah  melakukan perbuatan dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa lebih jauh sikap batin sipelaku, konsep ini juga tidak jauh  berbeda  dengan  prinsip  dalam  teori kesalahan  normative,  yang  mana  teori  ini mengukur tingkat kesalahan dengan perlawanan  terhadap  suatu  aturan  hukum dalam  perundang-undangan  yang  berlaku 12 . Namun  di  Negara-negara  common  law  yang merupakan  asal  dari  pemberlakuan  teori  ini sendiri  hanya  akan  menganut  penggunaanya pada  kasus-kasus  pidana  tertentu  seperti narkotika, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan daalam makanan 13 .
Selain  di  Negara-negara  common  law, di  inggris  juga  mengenal  konsep  pemidanaan semacam strict  liability ini  yang  dikenal dengan  istilah strict  liability  crimes. Prinsip tersebut  menurut  hukum  pidana  inggris  hanya berlaku  terhadap  perkara  pelanggaran  ringan, yaitu:  pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum atau  kesejahtraan  umum;  seperti  pelanggaran terhadap  tata  tertib  pengadilan;  pencemaran nama baik seseorang; kejahatan yang mengganggu  ketertiban  masyarakat  termasuk regulatory offences seperti penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan; dll 14 .
11 Widodo Dwi Putro, Op. Cit , hlm. 232
12 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 163
13 Sui Tetus Reid, Criminal Law, Third Edition, Englenood Cliffs, New Jersey, USA, 1995, hlm. 414
14 Mahrus Ali, Loc. Cit
Dalam kaitannya dengan kasus Terdakwa  Dr.  H.  Asnawi,  MA.,  di  atas penggunaan  logika  berfikir  seperti  tersebut tentu  sangat  tidak  tepat,  karena  dalam  kasus korupsi  tidak  jarang  akan  melibatkan  seorang pejabat  public  yang  nantinya  tidak  hanya kesalahan  tersebut  tidak  hanya  disandarkan kepada diri pribadi pejabat tersebut namun ada kewenangan  yang  melekat  pada  jabatan tersebut. Selain itu dalam pemberlakuan Teori Strict  Liability ini  pun  sangat  terbatas  pada kasus-kasus  ringan.  Pola  pemikiran  hakim yang  menerapkan  prinsip  tersebut  dapat dijumpai  dalam  pertimbangan  hakim  pada poin  ke  5  dalam  table  di  atas.  Sebelumnya dalam pertimbangannya hakim memulai dengan  pernyataan  bahwa  pasal  3  dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tidak mencantumkan  unsur  “melawan  hukum” secara  berdiri  sendiri  (bukan  merupakan bestanddee ). Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan  hukumnya  terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ... berarti  telah  melawan  hukum.  Jadi  dalam  hal ini,  Majlis  Hakim  menganggap  bahwa  setiap tindakan  Terdakwa  yang  dalam  jabatannya bertentangan  dengan  aturan  dianggap  sebagai perbuatan  melawan  hukum,  dalam  kutipan putusannya  Majlis  Hakim  mempertimbangkan bahwa:
Bahwa  Terdakwa  telah  mencantumkan beberapa dokumen seperti Surat Sekjen Depag RI Nomor: SJ/B.I/3/KU.00.2/1681/2006 tanggal  18  Juli  2006,  Perihal  Percepatan Pembayaran, Nomor: SJ/B.I/3/KU.00.2/2223/2005 tanggal 19 Oktober 2005, perihal Persetujuan PL, Nomor: SJ/B.I/3/KU.00.2/420/2006 tanggal 28 Pebruari  2006,  perihal  kelengkapan  data,  No: SJ/B.I/3/KU.00.2/1305/2006  tanggal  9  Juni 2006, perihal Perkembangan Kegiatan Pembangunan Kampus IAIN Mataram, Nomor:  SJ/  B.I/3/KU.00.1/1953/2006  tanggal 16 Agustus 2006, perihal Persetujuan
Pembayaran  Pembangunan  Kampus  IAIN Mataram  Tahun  2005  dari  Anggaran  Tahun
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Journal of Innovation Research and Knowledge
2006,dan Surat Toty Cung, Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya
No: 062/PTKR/VII/2006,  tanggal17  Juli  2006, perihal  Permohonan  Realisasi  Pembayaran Pekerjaan,  dan  dimana  beberapa  dokumen tersebut  tanpa  nomor  dan  tanggal  merupakan sarana  dan  kesempatan  yang  digunakan  oleh TerdakwaDR. H. ASNAWI, MAuntuk mencairkan seluruh dana pembangunan gedung  Rektorat,  Fakultas  Dakwah,  Fakultas Syariah  IAIN  Mataram  kepada  PT.  Karya Pratama  Rekajaya  atau  Toty  Cung  walau  pun surat-surat  tersebut  bertentangan  dengan Keppres  RI  Nomor  80  Tahun  2003  Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
Jadi perbuatan Terdakwa seperti di atas dianggap  bersalah  karena  telah  bertentangan dengan  Keppres  Nomor  80  Tahun  2003. Selanjutnya  dalam  menafsirkan  frasa  “dapat” dalam  pertimbangan  hakim  poin  ke-6  di  atas Majlis  Hakim  menyatakan  bahwa  delik korupsi  merupakan  delik  formil  yang  artinya tindak  pidana  korupsi  dapat  dilihat  dari terpenuhinya unsur-unsur bukan sampai adanya  akibat.  Pandangan  tersebut  Majlis Hakimmerujuk  pada  penjelasan  Pasal  2  yang secara  normative  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sehingga
memang dalam faktanya dipersidangan Terdakwa tidak dapat dibuktuikan  telah  menguntungkan  dirinya, atau  orang  lain,  ataupun  korporasi,  karena yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membayar  apa  yang  menjadi  kewajiban lembaga setelah gedung kampus IAIN tersebut dibangun  oleh  PT  Karya  Pratama  Ekajaya. Namun  karena  Majlis  Hakim  memiliki pandangan  normative  seperti  yang  diatur dalam  penjelasan  pasal  2  di  atas,  maka Terdakwa dianggap bersalah.
2. Letak cacat hukum dari putusan Nomor 12/PID.SUS./2012/PN.MTR
Berangkat  dari  pengkajian  di  atas  penulis menganggap pertimbangan-pertimbangan hukum Majlis Hakim sangat berpaut pada pola
penalaran deduktif sehingga melahirkan pemikiran  hukum  yang  mayoritas  terdapat dalam  pemahaman  teori strict  liability dan teori  pemidanaan  normative  yang  diterapkan secara membabi buta, yang hanya menyandarkan  kesalahan  pada  peraturan- peraturan hukum tertulis tanpa memperhatikan interpretasi  terhadap  unsur-unsur  lain  dari hukum.
Selanjutnya  penulis  juga  menemukan beberapa  hasil  kajian  yang  menunjukkan adanya  kesalahan  dalam  logika  hukum  Majlis Hakim  seperti  dalam  pertimbangan  hakim yang dikutip oleh penulis, sebagai berikut:
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang
dimaksud  dengan  “secara  melawan hukum” adalah “secara  melawan hukum” dalam arti formil ( formele wederrechtelijkheid). Yang dimaksud dengan formele wederrechtelijkheid adalah  anasir  yang  melawan  hukum positif  tertulis  ( in  stijdmet  hetgeschreven positieve recht).
Kata “tersebut” dalam pertimbangan di atas, Majlis Hakim merujuk pada putusan MK Nomor  003/PUUIV/2006,  tanggal  25  Juli 2006.  Ketentuan  ini  nampaknya  diterima  dan dilaksanakan  secara dogmatig oleh  hakim, tanpa  melakukan  kajian  ataupun  interpretasi lebih  radikal  dan  mengaitkan  dengan  kondisi dalam  ruang-ruang  yang  bersifat  non-hukum. Maka  akibatnya  secara  otomatis  Majlis Hakimdituntut  harus  mampu  menunjukkan kesalahan  formil  dari  si  Terdakwa  sehingga dalam  kasus  DR.  H.  Asnawi,  MA  ini  Majlis Hakim  menguraikan  beberapa  kesalahan Terdakwa sebagai berikut:
• Terdakwa  telah  menunjuk  PT  Karya Prtama  Ekajaya  dengan  menggunakan metode  Penunjukan  Langsung  (PL) sesuai  dengansuratnya  tanggal  10 Oktober 2004 No:
633/KU.011/XV/2005  dengan  alasan antara  lain  “keterbatasan  waktu  untuk menyelesaikan  pelaksanaan  anggaran tersebut  harus  selesai  bulan  Desember
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2005” dan telah disetujui oleh H. Faisal Ismail  Sekretaris  Jenderal  Mepartemen Agama  RI  tanggal  19  Oktober  2005 No: SJ/BI/3/KU.00.22/2223/2005… yang  bertentangan  dengan  Pasal  17 ayat (5) huruf a dan Lampiran I BAB I huruf C.1.a.4 angka 4 huruf a) ayat (3) Keppres  Nomor  32  Tahun  2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keppres  Nomor:  80  Tahun  2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Pada  tanggal  24  Juli  2006Terdakwa DR.  H.  ASNAWI,  MA  telah  membuat dan  menandatangani  Surat  Perjanjian Perubahan (addendum) Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005danSurat Perjanjian Perubahan Kedua (Addendum) Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005  tanggal  19
Desember  2006,  sedangkan  menurut keterangan ahli bahwa kontrak tersebut termasuk  dalam  kontrak  yang  bersifat Lump  Sum atau Fix  Price sehingga tidak  dapat  diadakan  perubahan… maka  perbuatan  Terdakwa  tersebut bertentangan  dengan  Pasal  30  ayat (2)Peraturan  Presiden  RI  Nomor:  70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80
Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah.
• Selanjutnya  oleh  karena  pada  tanggal 20  Desember  2006  ketika  Terdakwa Melakukan  Pembayaran  kepada  PT Karya  Pratama  Rejaya  (Toty  Cung hingga  mencapai  100%)  keadaan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram belum mencapai  100%  bahkan  masih  harus diperbaiki sebagaimana direkomendasikan olehPUSLITBANGKIM
Bandung, maka  pembayaran  angsuran  (termijn)
Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut  di atas  bertentangan  denganPenjelasan Pasal  33  ayat  (2)  Keputusan  Presiden RI  Nomor  80  Tahun  2003  Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Khusus  untuk  pekerjaan  konstruksi, pembayaran  hanya  dapat  dilakukan senilai  pekerjaan  yang  telah  terpasang, tidak  termasuk  bahan-bahan,  alat-alat yang ada di lapangan”.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas Majlis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum  yang  menjadi  salah  satu  pertimbangan hakim  bahwa  Terdakwa  harus  dipidana. Pendapat  tersebut  memang  ada  benarnya apabila  kita  melihat  secara  kontekstual  dalam pertimbangan  hakim  di  atas,  karena  memang setiap  perbuatan  yang  bertentangan  dengan peraturan-peraturan secara tertulis maka itulah yang  dimaksud  dengan  perbuatan  melawan hukum formil dan tentu ada pertanggungjawabannya. Namun dalam situasi inilah penulis berpendapat Majlis Hakim harus mampu memilah dan menempatkan rezim dari masing-masing bidang hukum. Apabila diperhatikan dari ketiga pertimbangan tersebut tidak  ada  satupun  perbuatan  Terdakwa  yang bertentangan  dengan  kaidah  hukum  yang mengandung unsur pidana.
Dalam hal ini penulis akan menganalisa terkait dengan kedudukan sebuah Peraturan  Presiden/Keputusan  Presiden  dalam hirarki peraturan peundang-undangan di Indonesia.  Pada    pasal  7  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  menyebutkan bahwa  jenis  hirarki  peraturan  perundang- undangan adalah :
a. UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;
b. TAP MPR;
c. Undang-Undang/PERPU;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Perda Provinsi;
g. Perda Kabupaten/Kota.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Dalam  hirarki  tersebut  sudah  tidak digunakan  lagi  istilah  Keputusan  Presiden, sehingga  diganti  dengan  istilah  Peraturan Presiden.  Lebih  lanjut  dalam  pasal  15 disebutkan bahwa materi muatan yang memuat ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam : a. Undang-Undang;
b. Perda Provinsi;
c. Perda Kabupaten/Kota.
Jadi  dapat  dilihat  bahwa  Peraturan Preisden  tidak  mengandung  unsur  pidana karena  pada  dasarnya  Perpres  merupakan peraturan  yang  termasuk  dalam eksecutive legislation yang isinya memuat tentang aturan- aturan  teknis  atau  pelaksanaan  pembangunan yang menjadi tugas pemerintah. Jimly Asshidiqqie menyatakan bahwa :
Presiden berwenang mengeluarkan peraturan  pemerintah  atau  peraturan presiden (Pouvoir Reglementair) ,
demikian pula dengan Gubernur, Bupati  atau  Walikota,  dan  Kepala
Desa. Peraturan tersebut berkedudukan sebagai  aturan  pelaksanaan  dari  aturan yang  lebih  tinggi  sekaligus  menjadi aturan teknis
administrative pemerintahan.  Aturan-aturan  tersebut hanya bersifat petunjuk dan tidak boleh mengandung  unsur  sanksi  pidana, karena  yang  dapat  mengandung  unsur pidana  hanyalah  Undang-Undang  dan Perda  karena  kedua  peraturan  tersebut merupakan Legislatif  Legislation atau fungsi  legislative  dalam  arti  positif
(positif  legislation) yang  menjadi  hak penuh  DPR  maupun  DPRD  dalam fungsi  Legislasinya,  sesuai  dengan teori Trias  Politica yang  membagi keuasaan  Negara  ke  dalam  tiga lembaga dengan tugas masing- masing 15 .
Atas  dasar  penjelasan  di  atas  penulis melihat  bahwa  terkait  dengan  perbuatan Terdakwa  selama  pembangunan  gedung  IAIN yang  dianggap  bertentangan  dengan  Peraturan
15 Jimmly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 257
Presiden  RI  Nomor:  70  Tahun  2005  Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden RI Nomor  80  Tahun  2003  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah  merupakan  suatu  perbuatan  Mal- administrasi yang bertentangan dengan aturan- aturan  administrasi  pemerintahan  sehingga tidak tepat apabila kesalahan seperti tersebut di atas  menjadi  dasar  penjatuhan  pidana.  Karena Perpres tersebut merupakan pedoman (petunjuk  teknis)  bagi  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  oleh  pemerintah  yang  kaitannya dengan program pembangunan fisik (infrastruktur).  Namun  Majlis  Hakim  dalam petimbangannya  telah  menganggap  perbuatan Terdakwa  adalah  perbuatan  melawan  hukum yang  mengakibatkan  kerugian  pada  Negara sehingga dianggap korupsi dan harus dipidana sesuai  ketentuan  pasal  2  dan  3  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam beberapa  fakta  persidangan  memang  sangat sering  ditemukan  langkah-langkah  Majlis Hakim  dalam  memeriksa  kasus  pidana kususnya  korupsi,  yang  seperti  menutup  diri dengan  anasir-anasir  di  luar  hukum  pidana tersebut.  Hakim  seperti  ini  sebagaimana  yang disebut  dalam  istilah  Prof.  Satjipto  Rahardjo sebagai  penegak hukum  yang agitatif dan anti terhadap  progresifitas  dalam  hukum,  padahal menurut  beliau  semua  cabang  ilmu  hukum tersebut adalah partial dan tidak berdiri sendiri namun saling berkaitan satu sama lain 16 . Disinilah letak overlapping yang penulis  jelaskan  diawal  tulisan  ini,  lalu mengapa  Majlis  Hakim  dalam  konteks  seperti ini harus mampu memisahkan antara administrative  corruption dengan personal corruption ?  Langkah  tersebut  ditujukan  untuk mendapatkan  pola  pertanggungjawaban  yang ideal dari si pelaku, khususnya pejabat public. Dalam  konsep  klasik  penentuan  proporsi
16 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  Cetakan  Ke-VIII, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 192
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
kejahatan  dan  hukuman  menurut Cesare
Beccaria menjelaskan bahwa 17 :
Jika  ada  skala  kejahatan  dan  hukuman yang  pasti  dan  universal,  kita  seharusnya memiliki  ukuran  umum  atas  tingkat kebebasan  dan  perbudakan,  kemanusiaan dan kekejaman dari bangsa yang berbeda. Oleh karena itu, jika hukuman yang sama telah  ditahbiskan  untuk  dua  kejahatan yang mencederai masyarakat dalam tingkatan  yang  berbeda,  tidak  ada  yang menghalangi  dari  melakukan  kejahatan yang  lebih  besar  yang  menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
Selanjutnya  kaitannya  dengan administrative corruption atau  kesalahan  dalam  jabatan  yang bertentangan dengan hukum, penulis mengutip pendapat Logemann 18 , bahwa:
“….berdasarkan  Hukum  Tata  Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban,  yang  diberi  wewenang  untuk melakukan  perbuatan  hukum.  Karena wewenang  itu  melekat  pada  jabatan, namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris  jabatan,  maka  siapa  yang harus  memikul  tanggung  jawab  hukum ketika  terjadi  penyimpangan  harus  dilihat secara  kasuistik  karena  tanggung  jawab itu  dapat  berupa  tanggung  jawab  jabatan dan  dapat  pula  berupa  tanggung  jawab dan tanggung gugat pribadi”.
Sedangkan dalam sumber yang berbeda, F. R. Bothlingk , melengkapi pendapat Logemann di atas, bahwa :
Tanggungjawab  jabatan  berkenan  dengan keabsahan  tindakan  hukum  pemerintahan yang  dilakukan  oleh  pejabat  untuk  dan atas  nama  jabatan (ambtshalve) .  Baik wakil  maupun  yang  diwakili  adalah pelaku,  namun  tidak  berarti  bahwa keduanya  mempunyai  tanggung  jawab. Berkenan  dengan  perbuatan  hukum, jawabannya  jelas.  Perbuatan  hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung
17 Cesare Beccaria , Op. Cit, hlm. 15 18 Munir  Fuaddy, Teori  Negara  Hukum  Modern (Rechstaat) , Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 120
jawab secara khusus  tertuju  kepada pihak yang  kehendaknya  dinyatakan,  yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan  kehendaknya  sendiri,  karena itu  meletakan  tanggung  jawab  kepadanya tidak pada tempatnya 19 .
Jadi,  seharusnya  Majlis  Hakim  dalam menjatuhkan  sebuah  hukuman,  hendaknya memiliki  dasar  kesalahan (mens  rea) yang jelas  dengan  bentuk  pertanggungjawabannya. Artinya  besaran  sebuah  kesalahan  menjadi penentu  seperti  apa  pola  pertanggungjawaban yang akan diberikan.
Selanjutnya untuk memcahkan overlapp ini  penulis  menyandingkan  antara ketiga  pendapat  di  atas,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  kesalahan  administrasi tidak dapat secara serta merta dibebani dengan tanggung  jawab  pidana,  karena  kesalahan administrasi
mempunyai
ranah pertanggungjawaban secara
hukum administrasi.  Disebabkan  dalam  diri  seorang pejabat  public  terdapat  jabatan  yang  melekat padanya sebuah kewenangan, dan kewenangan tersebut  bukan  terdapat  dalam  diri  pejabat namun  pada  jabatannya.Pendapat  ini  penulis sandarkan  pada  pendapat  penganut Arrest Hoge  Road (H.R)  oleh Simons “untuk  dapat dipidananya  suatu  perbuatan  harus  mencocoki rumusan delik yang disebut dalam wet” 20 , wet dalam  hal  ini  diterjemahkan  oleh  Dr. Amiruddin  SH,  M.  Hum.,  sebagai  Undang- Undang  dalam  arti  sempit,  bukan  semua peraturan tertulis (peraturan perundang- undangan) secara umum.
Selanjutnya penulis juga akan mengkaji kembali pertimbangan hukum hakim dalam poin ke-5 yaitu unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau  Sarana  Yang  Ada  Padanya  Karena Jabatan  atau  Kedudukan”.  Unsur  delik  ini terdapat  dalam  pasal  3  UU  Nomor  31  Tahun 1999  Jo.  UU  Nomor  20  Tahun  2001,  dimana
19 F.R.  Bothlingk  , Het  Leerstuk  der  Vertegenwoordiging en  Zijn  Toepassing  op  Ambtsdragers  in  Nederland  en  in  Indonesia, Juridische  Boekhandel  en  Uitgeverrij  A.  Jongbloed  &  Zoon’s- Gravenhage,1954, hlm. 137
20 Amiruddin, Unsur  Melawan  Hukum  (Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta : Genta Press, 2012, hlm. 03
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
dalam  pasal  3  ini  unsur  melawan  hukumnya tidak  disebutkan  secara  implisit.  Dalam  delik pidana  metode  seperti  ini  memang  dapat dibenarkan  dengan  alas  an  supaya  tidak kesulitan  dalam  hal  pembuktian  oleh  Jaksa, sehingga  majlis  hakim  menyimpulkan  dalam pertimbangannya  bahwa “dalam  pasal  3  tidak mencantumkan  unsur  “melawan  hukum” secara  berdiri  sendiri  (bukan  merupakan bestanddee),  makaunsur  melawan  hukumnya terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  ...  berarti  telah melawan hukum”.
Yang  menjadi  bahan  kajian  penulis, unsur  melawan  hukum  seperti  apakah  yang dijadikan ukuran oleh hakim dalam menganalisa perbuatan terdakwa telah melawan  hukum  atau  tidak?  Berikut  beberapa pertimbangan hakim dalam menganalisa unsur ini:
1. Surat-surat  bukti  dan  dokuemen  yang digunakan oleh Terdakwa untuk Pembayaran  Angsuran  III  (ketiga)  pada tanggal  20  Desember  2006 tanpa  Surat Pernyataan Lapangan tentang kemajuan (progress) pekerjaan merupakansaranadan kesempatanyang digunakan oleh Terdakwa;
2. Terdakwa telah menunjuk saksi Dra.Hatiyatul Malichah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan gedung IAIN Mataram pada tahun 2006, tetapi tidak pernah menjalani  Tugas  Pokok  dan  Fungsinya sebagai  PPK sebagaimana  diatur  dalam Pasal  9  ayat  (3)  PerPres  RI  Nomor:  8 Tahun 2006.
Perbuatan  terdakwa  di  atas  dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat  (2)  UU  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  yang  pada  pokoknya menyebutkan bahwa :
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
berwenang:
a. menguji  kebenaran  material  surat-surat bukti mengenai hak pihakpenagih;
b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjianpengadaan barang/jasa;
c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
d. membebankan  pengeluaran  sesuai  dengan mata anggaranpengeluaran yang bersangkutan;
e. memerintahkan  pembayaran  atas  beban APBN/APBD. Dalam  pertimbangan  poin  pertama kesalahan Terdakwa terletak pada ketidaktelitiannya sehingga dokumen pembayaran tersebut “tidak lengkap”,
sedangkan dalam pasal 18 di atas menyebutkan  bahwa  wewenang  pengguna anggaran adalah meneliti dan menguji kebenaran dokumen , bukan meneliti kelengkapan dokumen karena meneliti kelengkapan  dokumen  adalah  tugas  pengawas yang  dalam  kasus  di  atas  adalah  saksi  Talhah Zuhri.  Sedangkan  dalam  pertimbangan  kedua Terdakwa  dianggap  bersalah  karena  telah menunjuk  Dra.Hatiyatul  Malichah  sebagai Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dan  tidak pernah  melaksanakn  tugas  pokoknya  sebagai PPK.  Jadi  dari  kedua  pertimbangan  di  atas tidak  ditemukan  satupun  unsur  pasal  yang dilanggar oleh Terdakwa, baik dalam Undang- Undang maupun peraturan tertulis lainnya.
Dari beberapa pertimbangan ini penulis menyimpulkan  bahwa  Majlis  Hakim  telah menganggap perbuatan terdakwa bukan perbuatanmelawan hukum secara formil namun  melawan  hukum  dalam  arti  materil, karena  lebih  tepatnya  perbuatan  terdakwa  di atas  tidak  bertentangan  dengan  aturan  hukum tertulis melainkan bertentangan dengan aturan- aturan  social  seperti  lalai  dan  tidak  cermat dalam memberi amanah, jadi ukuran melawan hukum  dalam  hal  ini  adalah  melawan  hukum dalam arti materil. Sehingga penulis berkesimpulan  bahwa  Majlis  Hakim  yang memeriksa perkara ini menunjukkan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
ketidakkonsistensinya dalam memberikan pertimbangan  hukum,  karena  sebelumnya majlis  hakim  telah  menerima  secara  dogmatig konsep  melawan  hukum  dalam  arti  formil menurut putusan MK Nomor 003/PUU/IV/2006, namun dalam
pertimbangan  selanjutnya  majlis  hakim  justru merujuk pembuktiannya kepada konsep melawan secara materil.
Ketidakkonsistennya  Majlis  Hakim dalam perkara Dr. H. Asnawi, MA., juga dapat ditemukan  dalam  pertimbangan  berikutnya, yaitu dalam pertimbangan unsur “memperkaya diri  sendiri”  atau  “orang  lain”  atau  “suatu korporasi”. Majlis hakim selanjutnya
menyatakan bahwa:
“…Bahwa  dari  fakta  dipersidangan  Jaksa tidak mampu membuktikan apakah Terdakwa  sendiri  menjadi bertambah kaya,  ataupun  PT.  Karya  Pratama Rekajaya  dan  Saksi  Drs.  Tothy  Cung menjadi  tambah  kaya ,  karena  hakim menganggap Jaksa tidak mampu menghadirkan  bukti  kongkrit  mengenai tambahan kekayaan atau harta benda….maka hakim berkesimpulan bahwa  unsur  “memperkaya  diri  sendiri” atau  “orang  lain”  atau  “suatu  korporasi” tidak terpenuhi”.
Dalam
pertimbangan tersebut sepertinya  majlis  hakim  telah  menempatkan unsur  delik  tersebut  sebagai  delik  dalam  arti materil.  Delik  materil  adalah  pembuktiannya lebih  menekankan  pada  adanya  akibat,  yang mana  menurut  beberapa  sarjana  pembuktian unsur  “memperkaya  diri  sendiri”  atau  “orang lain” atau “suatu korporasi” dalam pasal 2 UU 31/1999  harus  dianggap  sebagai  konsep  delik formil, karena apabila terbukti adanya kerugian  Negara  maka  secara  otomatis  unsur tersebut terpenuhi 21 . Namun dalam pertimbangan unsur “Dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi” dalam  pasal  3  UU 31/1999 , justru majlis Hakim mempergunakan konsep  pembuktian  delik  formil,  dengan menyatakan beberapa fakta perbuatan
21 Ibid. hlm. 41
terdakwa seperti, “mengabaikan” dan “ketidakcermatan”  adalah  sesuatu  yang menguntungkan  bagi  PT  Karya  Pratama Rekajaya  atau  Thoty  Cung  selaku  Direktur walaupaun  tingkat  keuntungannya  tidak  perlu diukur atau dibuktikan seperti unsur “memperkaya”  dalam  pasal  2.  Konsep  ini merupakatan  metode  pembuktian  delik  formil dengan  tanpa  melihat  akibat  namun  cukup dengan  adanya  sebab.  Menurut  hemat  penulis seharunya  majlis  hakim  konsisten  dalam  hal ini  dalam  menerapkan  konsep  pembuktian pada tiap-tiap rumusan delik sepaya terjaminnya kepastian hukum.
Menurut Muljatno, seharusnya  dalam beberapa delik pada rumusan pasal 2 dan 3 UU 31/1999  harus  dipandang  sebagai  rumusan delik  formil-materil  karena  ada  kaitannya dengan  jabatan  dan  kewenangan,  atau  dengan kata  lain  rumusan  tersebut  akan  banyak bersentuhan  dengan  prilaku  pejabat  public (administrative  will). Unsur “Dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi” sama  pentingnya dengan  unsur “dapat  merugikan  keuangan Negara” yang  beban  pembuktiannya  harus dipandang  sebagai  delik  formil-materil,  yang artinya  cara  berbuat  dengan  akibat  dari perbuatannya  harus  dipandang  sebagai  satu kesatuan dalam menentukan unsur
pidananya 22 .
Yang menjadi catatan penulis selanjutnya  kaitannya  dengan  penjelasan  di atas,  dalam  pertimbangannya  Majlis  Hakim tidak  memberikan  penjelasan  terhadap  frasa “dengan  tujuan”  hanya  terdapat  penjelasan terhadap  frasa  “menguntungkan”,  dalam  hal ini  majlis  hakim  mengenyampingkan  frasa tersebut. Unsur “adanya tujuan” dalam hukum pidana harus dipandang sebagai suatu perbuatan kesengajaan (dolus) bukan kealpaan ( culpa). Menurut Frank dalam “Festcsrift Gieszen”  1907 ,  sengaja  adalah  apabila  akibat suatu  tindakan  dikehendaki,  apabila  akibat  itu menjadi  maksud  benar-benar  dari  tindakan yang  dilakukan  tersebut,  sedangkan  kealpaan adalah  tidak  hati-hati  dalam  melakukan
22 Ibid. hlm. 41-42
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
tindakan  dan  akibatnya  tidak  dikehendaki 23 . Pertanyaanya  kemudian  apakah  tindakan terdakwa berupa
“pengabaian” dan “ketidaktelitian”  merupakan  suatu  tindakan kesengajaan (dolus) yang  bertujuan  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  korporasi atau orang lain ?
Dengan melihat beberapa penjelasan di atas  dan  pernyataan  pembelaan  Terdakwa secara  lisan  yang  dimuat  dalam  putusan hakim,  bahwa  Terdakwa  menyatakan  bahwa dirinya  telah  melakukan  segala  sesuatu  yang sesuai  dengan  kebutuhan  IAIN  Mataram khususnya  mahasiswa  (pada  waktu  itu)  yang sangat  membutuhkan  ruangan  perkuliahan, jadi  terlihat  bahwa  kehendak  terdakwa  hanya bagaimana  secepatnya  dapat  memberikan kenyamanan perkuliahan bagi para mahasiswa. Dalam  hal  ini  penulis  menyimpulkan  bahwa seharusnya majlis hakim lebih tepat memandang perbuatan tersebut sebagai sebuah kesalahan  administrative  yang  terjadi  karena kelalaian yang berakibat pada adanya kerugian Negara. Lalu bagaimanakah bentuk pertangungjawaban ideal pada tindakan terdakwa di atas? Dalam buku saku Mengenal Lebih  Dekat  Badan  Pemeriksa  Keuangan 24 , BPK menyatakan bahwa:
“Kerugian  Negara/Daerah  memang bisa  terjadi  akibat  perbuatan  melawan hukum secara sengaja, namun juga bisa saja terjadi karena kelalaian. Bila BPK menilai  kerugian  Negara  teradi  karena kelalaian,  dan  bukan  karena  tujuan memperkaya  diri  sendiri,  BPK  hanya akan  meminta  pihak  terperiksa  untuk hanya  mengganti  kerugian  tersebut, dengan  membayar  uang  yang  harus dikembalikan ke kas Negara”.
Selanjutnya  dalam  pembuktian  unsur “dapat  merugikan  keuangan  Negara”  majlis hakim  menyatakan  unsur  tersebut  terpenuhi atas  dasar  Laporan  Hasil  Audit  Investigasi
23 Mahrus Ali, Op. Cit , hlm. 176
24 Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia, Mengenal Lebih Dekat BPK : Sebuah Panduan Populer, Jakarta : Biro Humas  dan  Luar  Negeri  Badan  Pameriksa  Keungan  Republik Indonesia, 2014, hlm. 92
BPKP  Perwakilan  Provinsi  Bali  Nomor: LHAI-73/PW22/5/2011  tanggal  4  Februari 2011, yang menyatakan bahwa dalamkegiatan PembangunanGedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.903.715.502,14  (satu  miliar,  sembilan  ratus tiga juta, tujuh ratus lima belas ribu, lima ratus dua rupiah, empat belas sen).
Dalam beberapa kasus korupsi keabsahan hasil audit antara BPK, BPKP, atau Kejaksaan, sering kali menjadi bahan perdebatan  antara  hakim,  jaksa,  dan  kuasa hukum.  Dalam  kasus  ini  kuasa  hukum terdakwa juga tidak menerima keabsahan hasil audit  investigasi  BPKP  yang  dijadikan  dasar dalam  menentukan  kerugian  Negara.  Namun dalam  pertimbangan  hukumnya  majlis  hakim berpegang  pada  apa  yang  dimuat  dalam  pasal 58  ayat  (2)  UU  No.  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah  No.  60  tahun  2008  pasal  48  ayat (1) berbunyi 25 :
…pengawasan intern sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  47  ayat  (2)  huruf  a dilakukan  oleh  aparat  pengawasan  intern Pemerintah, dan ayat (2) berbunyi: ”aparat pengawasan
intern pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
a. Audit;
b. Reviu;
c. Evaluasi;
d. Pemantauan; dan
e. Kegiatan pengawasan lainnya
Bahwa  selanjutnya  dalam  pasal  49  PP No.  60  tahun  2008  tersebut  dinyatakan pengawas  intern  pemerintah  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  48  ayat  (1)  terdiri atas 26 : a. BPKP;
25 Pasal  58  ayat  (2)  UU  No.  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  jo.  Peraturan  Pemerintah  No.  60  tahun  2008 pasal 48 ayat (1)
26 Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
c. Inspektorat provinsi; dan
d. Inspektorat kabupaten;
Penjelasan dalam pasal tersebut memang  bersesuaian  dengan  penjelasan  pasal 2  Perpres  Nomor  192  Tahun  2014  tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP),  yang  menyatakan bahwa 27 : BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Selanjutnya pasal 3 huruf b, menjelaskan: Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  BPKP menyelenggarakan fungsi:
…pelaksanaan  audit,  reviu,  evaluasi, pemantauan,  dan  kegiatan  pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau  kegiatan  lain  yang  seluruh  atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran  negara/daerah  dan/atau  subsidi termasuk  badan  usaha  dan  badan  lainnya yang  didalamnya  terdapat  kepentingan keuangan  atau  kepentingan  lain  dari Pemerintah  Pusat  dan/atau  Pemerintah Daerah  serta  akuntabilitas  pembiayaan keuangan negara/daerah.
Namun  perlu  dicermati  bahwa  dalam rumusan pasal tersebut tidak satu pun terdapat frasa  yang  memberikan  kewenangan  kepada BPKP untuk menyatakan kerugian Negara dari hasil  audit  yang  dilakukan.  Fungsi  audit seperti yang dijelaskan dalam pasal 47 ayat (2) huruf  a  PP  Nomor  60  tahun  2008  maupun pasal 3 huruf b Perpres Nomor 192 tahun 2014 di  atas  merujuk  kepada  fungsi  audit  yang kaitannya  dengan  pengelolaan  keuangan
27 Pasal  2  Perpres  Nomor  192  Tahun  2014  tentang  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
negara  dan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi Instansi  Pemerintah  yang  terdiri  atas  aspek kehematan,  efisiensi,  dan  efektivitas,  karena ruh  dari  BPKP  adalah  lembaga  Pengawas bukan  Pemeriksa,  sebagaimana  dijelaskan dalam  pasal  50  ayat  (2)  PP  Nomor  60  Tahun 2008.
Sehingga  pada  dasarnya  lembaga  yang memiliki  kewenangan  secara  formal  dalam melakukan audit keuangan sekaligus memiliki wewenang untuk menentukan kerugian Negara adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK), sebagaiman  termuat  dalam  pasal  10  ayat  (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan bahwa:
“BPK  menilai  dan/atau  menetapkan jumlah  kerugian  negara  yang  diakibatkan oleh  perbuatan  melawan  hukum  baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan Negara”.
Jadi, dasar pertimbangan hakim di atas dalam  menentukan  kerugian  Negara  dalam suatu  tindak  pidana  korupsi  adalah  keliru. Sehinggapenulis  melihat  adanya  kecacatan yuridis  dalam  beberapa  pertimbangan  hukum pada putusan hakim No.12/PID.SUS./2012/PN.MTR di atas.
Logika  berfikir  seorang  hakim  dalam mengkaji setiap fakta-fakta hukum  memegang posisi yang sangat penting dalam kasus di atas, terlebih  dalam  hal  adanya  suatu  tindakan korupsi  yang  dianggap  suatu administrative corruption . Seperti yang telah penulis jelaskan di  atas  kritik  mendasar  yang  perlu  bagi  para hakim  apabila  melihat  pada  kasus  di  atas adalah  tantu  kaitannya  dengan  pola  penlaran hukum  sang  hakim.  Pola  penalaran  deduktif seperti  di  atas  menjadi  keliru  ketika  hakim hanya an  sich menerapkan  secara  dogmatig saja  dalam  kasus.  Metode  ini  memang dianggap  baik  dalam  kalangan  beberapa pemikir  hukum  positivism,  namun  seiring perkembangan zaman dalam beberapa literature  telah  banyak  kita  temukan  kritik terkait  ajaran  positivism  tersebut,  karena
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
dianggap  sudah  tudak  sejalan  dengan  kondisi dan kebutuhan berhukum bangsa Indonesia.
Kaitannya  dengan  hal  di  atas  penulis mengutip  pendapat  Dr.  Syarif  Mappiasse 28 , salah  satu  Hakim  Tinggi  Pengawas  pada Badan  Pengawasan  Mahkamah  Agung  (MA), kajian beliau ini seperti mampu menjadi bahan auto  kritik  bagi  para  hakim  di  Indonesia, sebagai berikut:
“Penalaran hukum bagi positivisme selalu menitikberatkan  pada  capaian  kepastian hukum. Doktrin Austin dan Kalsen dalam perundang-undangan  di  Indonesia  telah diakomodasi,  tetapi  tidak  sepenuhnya diterima  dalam  konsep  penalaran  hukum sebab  hakim  Indonesia  berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 UU  No.  48  Tahun  2009).  Hakim  wajib mengadili  menurut  hukum  sekaligus wajib  menggali  nilai-nilai  hukum  sesuai rasa  keadilan  masyarakat  (Pasal  4  dan  5 UU  No.  48  Tahun  2009).  Dengan  sikap kemandirian hakim Negara telah
memberikan  wewenang  memeriksa  dan mengadili,  termasuk  wewenang judicial discretion demi  nilai  kemanfaatan  dan keadilan. Sebetulnya pola judicial discretion ini  dalam  system  perundang- undangan Indonesia adalah konsep radikal melenturkan positivism Austin dan Kalsen  dalam  proses  peradillan,  sebab hakim Indonesia tidak hanya menerapkan hukumsebagai  corong  undang-undang tetapi  juga  melakukan  penemuan  dan pembentukan hukum”.
Lalu  bagaimanakah  solusi  ideal  bagi para  hakim  ketika  menyelsaikan  kasus-kasus berat  dan  rumut  seperti  korupsi,  dan  lain-lain supaya  dapat  menghasilkan  suatu  produk putusan  (yurisprudensi)  yang  progress  dan berkeadilan.  Dalam  sumber  yang  sama  Dr. Syarif Mappiasse, menjelelaskan bahwa metode judicial  discretion di  atas  nantinya akan  mengarahkan  para  hakim  terlepas  dari pola  penalaran  silogisme  semata  namun sampai  pada  titik  penalaran prismatic yaitu
28 Syarif Mappiasse, Op. Cit , hlm. 134
suatu metode penalaran dengan bertumpu pada kekuatan moral dan logika  rasa tidak hanya nalar semata,  masalahnya  akan  bergeser dari  hal  menentukan  apa  yang  konklusif menjadi hal menentukan apa yang paling dapat diterima (akseptabel) .  Metode  ini  menurut Paul  Scholten 29 telah  mengingatkan  bahwa hukum  itu  ada  dalam  undang-undang,  tetapi masih harus ditemukan.
Pentingnya posisi nalar dan rasa dalam pola  penalaran  juga  dapat  ditemukan  dalam beberapa  pendapat  para  sarjanawan  hukum lain seperti Dr. Anthon F. Susanto 30 misalnya, beliau  menjelaskan  bahwa  nalar  memiliki posisi sebagai fasilitator dari inisiator, sehingga  kita  akan  menggunakan  nalar  untuk mendapatkan  apa  yang  kita  mau  bukan  untuk menentukan  apa  yang  kita  mau.  Sedangkan rasa  memiliki  posisi  yang  jauh  lebih  penting. Dalam  pandangan Stange rasa  adalah  salah satu  kemampuan  kognitif  atau  pengenalan, sebagaimana  dipahami  oleh  para  mistikus, yang  digunakan  untuk  mengetahui  aspek- aspek intuitif dari realitas.
Jadi,  logika  rasa  memiliki  posisi  yang memang  vital  dalam  kaitannya  dengan  pola penalaran, sebab nalar akan mampu memberikan  ketajaman  dalam  berfikir  namun rasa  akan  mampu  memberikan  ketepatan dalam berlogika, penggunaan logika rasa akan membuat  hakim  berani  menembus  batas kekauan kontek undang-undang secara yuridis, sampai  kepada  analisa  untuk  menemukan keadilan  dalam  relitas  hukum  yang  ada  dalam masyarakat.
Pada  sumber  lain  menurut  Romli Atmasasmita 31 , yang di kutip oleh Dr. Anthon F. Susanto, menyatakan bahwa:
“…Apabila system peradila pidana diartikan sebagai suatu peradilan hukum (law enforcement) maka di dalamnya
29 Ibid. hlm. 87 30 Anthon  F.  Susanto, Penelitian  Hukum  Transformatif- Partisipatoris  :  Fondasi  Penelitian  Kolaboratif  dan  Aplikasi Campuran  (Mix  Method)  Dalam  Penelitian  Hukum ,  Malang  :  Setara Press, 2015, hlm. 62-64
31 Anthon  F.  Susanto ,  Wajah  Peradilan  Kita,  Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana , Bandung : Refika Aditama, 2004, hlm. 75
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalisasi perundang-undangan dalam upayan menaggulangi  kejahatan  dan  bertujuan mencapai kepastian hukum (certaintly). Dilain  pihak  apabila  pengertian  system peradilan pidana dipandang sebagai pelaksanaan  social  depence  yang  terkait kepada  tujuan  mensejahtrakan  masyarakat maka  dalam  system  peradilan  pidana  akan terkadung aspek social yang terkadung pada kegunaan (espediency)”.
Konsep  ini  menitikberatkan  kepada peran  hakim  tidak  hanya  menegakkan  hukum untuk mencapai kepastian namun harus sampai kepada kegunaan dari hukum, dengan membuka  diri  terhadap  anasir  di  luar  hukum atau  basis  social  bekerjanya  hukum.  Khusus kaitannya  dengan  kasus  Dr.  H.  Asnawi,  MA., di  atas  merupakan  tindakan  korupsi  yang  erat kaitannya  dengan  jabatan,  yang  dalam  hukum administrasi  mengatur  pula  tentang  tata  cara dan  pertanggungjawaban  dari  setiap  tindakan pejabat public, jadi hakim tidak harus menutup diri dan an sich memandang kejahatan sebagai pelanggaran  terhadap  hukum  dalam  konteks pidananya saja.

## PENUTUP Kesimpulan
Satu  catatan  penting  dari  beberapa uarain  yang  telah  penulis  jelaskan  di  atas, kaitannya  dengan  kekhususan  dari  bentuk administrative  corruption .  Istilah  ini  memang jarang  terdengar  dalam  system  hukum  kita, karena  sampai  sejauh  ini criminal  justice system kita hanya berada pada posisi diam dan meyakini  setiap  kejahatan  korupsi  adalah membahayakan  Negara  dan  berdampak  pada kerugian  keuangan  Negara,  khusunya  para hakim  di  pengadilan-pengadilan  TIPIKOR  di Indonesia  yang  masih  saja  secara  dogmatig menerapkan metode penalaran deduktif (silogisme)  dalam  memutus  beberapa  kasusu korupsi  sehingga  tidak  mungkin  menemukan titik  pembeda  antara  korupsi  dalam  jabatan dengan  korupsi  secara  personal.  Metode  ini hanya  akan  mengarahkan  para  hakim  untuk
menerapkan  konsep strict  liability yang  tidak tepat  penempatannya  pada  kasus-kasus  besar seperti korupsi. Sehingga penulis berkesimpulan, sebagai berikut:
Pertama, walaupun  silogisme  penting dan  perlu,  dalam  praktik  penalaran  hukum tidak sesederhana dan linier sebagaimana yang dibayangkan.  Aturan  hukum  yang  dipandang sebagai  premis  mayor  selalu  memerlukan interpretasi  dalam  konteks  kenyataan  faktual yang  konkret.  Selain  itu,  dinamika  kehidupan selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya  belum  ada  aturan  eksplisit  yang secara langsung dapat diterapkan. Itu sebabnya,  aturan  hukum  selalu  mengalami pembentukan dan pembentukan ulang (dengan interpretasi) (Widodo Dwi Putro, 2010:232).
Kedua, dalam  melakukan  interpretasi hukum  dipersidangan  hakim  harus  berani memisahkan  diri  dari  kanyamanan  terhadap satu  norma  hukum,  dan  harus  memandang konsepsi  di  luar  hukum  sebagai  satu  kesatuan dengan  hukum  untuk  mencapai  derajat keadilan,  sebab  tingkatan  adil  tidak  hanya berada  dalam  ikatan  hukum,  namun  juga berada  pada  anasir  social  di  luar  hukum  yang basis bekerjanya hukum.
Ketiga, nampaknya  konsep judicial discreation merupakan solusi ideal yang harus dijalankan oleh para hakim dalam menemukan soslusi  bagi overlapping antara administrative corruption dengan personal  corruption yang selama  ini  menempatkan  para  pejabat  public menjadi  momok  kasus  hukum,  sehingga  akan mampu  mengarahkan  hakim  kepada  logika penalaran prismatic yang  akan  menuntun hakim dalam melakukan interpretasi mendalam  dan  menemukan  keadilan  hukum dalam kakunya konteks undang-undang dengan  tidak  mendewakan  pasal-pasal  dalam undang-undang  dalam  pada  mayor  yang tingkat kebenarannya sudah pasti.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Amiruddin,  Unsur  Melawan  Hukum (Wederrechtelijk)  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi,  Yogyakarta  :  Genta  Press, 2012;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
[2] Anthon  F.  Susanto,  Penelitian  Hukum Transformatif-Partisipatoris  :  Fondasi Penelitian  Kolaboratif  dan  Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian  Hukum,  Malang  :  Setara
Press, 2015;
[3] -----------------------, Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan,  Mekanisme  Kontrol  dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Bandung
: Refika Aditama, 2004;
[4] Bambang  Purnomo,  Asas-asas  Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993;
[5] Cessare  Beccaria,  Prihal  Kejahatan  dan Hukuman, terjemahan
Wahmuji, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011;
[6] Fathudin, Tindak Pidana Korupsi
(Dugaan  Penyalahgunaan  Wewenang)
Pejabat  Publik  (Perspektif  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan),  Jakarta  :
Pusat  Studi  Konstitusi  dan  Legislasi Nasional (Posko-Legnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2015;
[7] F.R.  Bothlingk  ,  Het  Leerstuk  der Vertegenwoordiging  en  Zijn  Toepassing op  Ambtsdragers  in  Nederland  en  in Indonesia,  Juridische  Boekhandel  en Uitgeverrij  A.  Jongbloed  &  Zoon’s- Gravenhage,1954;
[8] Jawade  Hafidz  Arsyad,  Korupsi  dalam Perspektif  HAN  (Hukum  Administrasi Negara). Sinar Grafika: Jakarta, 2013;
[9] Jimmly  Asshiddiqie,  Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia,  Jakarta  :
Sinar Grafika, 2011; [10] Julista Mustamu, Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan, Yogyakarta : Jurnal Mimbar Hukum UGM, 2011;
[11] Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2012;
[12] Marwan  Effendy,  Diskresi,  Penemuan Hukum,  Korporasi  &  Tax  Amnesty
Dalam  Penegakan  Hukum.  Jakarta  :
Referensi, 2012;
[13] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Ke-VIII,  Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti, 2014;
[14] Sui  Tetus  Reid,  Criminal  Law,  Third Edition,  Englenood  Cliffs,  New  Jersey,
USA, 1995;
[15] Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan  Putusan  Hakim,  Jakarta  : Kencana Prenada Media Group, 2015; Dokumen Lain:
[16] Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) Republik  Indonesia,  Mengenal  Lebih Dekat  BPK  :  Sebuah  Panduan  Populer, Jakarta  :  Biro  Humas  dan  Luar  Negeri Badan  Pameriksa  Keungan  Republik
Indonesia, 2014;
[17] Syaifullah Anwar, Kriminalisasi
Kebijakan  Terhadap  Kepala  Daerah Dalam  Tindak  Pidana  Administrative Corruption  (Studi  Kasus  Walikota  Kota Parepare  Provinsi  Sulawesi  Selatan), Makassar  :  Fakultas  Hukum  Universitas Hassanudin, Makassar, 2014;
[18] Widodo  Dwi  Putro,  Mencari  Kebenaran Materiil  Dalam  “HardCase”  Pencurian Tiga Buah Kakao,Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT, Jakarta :
Jurnal Yudicial, 2010.
Dokumen Hukum:
[19] Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
[20] Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Tindak Pidana Korupsi;
[21] Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
[22] Perpres  Nomor  192  Tahun  2014  tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; [23] Putusan
Nomor 12/PID.SUS./2012/PN.MTR.