PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN UQUBAT JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH (ANALISIS PUTUSAN NO 8/JN/2020/MS.TTN)
[Achmad Fikri Oslami] 1
1 [Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang]
1 [fikri.oslami@yahoo.com]

## Abstract
Aceh  is  one  of  the  provinces  that  has  a  high  number  of  cases  of  sexual  violence  against women and children. The Syar'iyah Court is a court within the Religious Courts which hears cases related to sexual crimes including sexual harassment, adultery, and rape as regulated in Qanun number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Ideally, the punishment or 'uqubat for child  sexual  abuse  in  the  jinayat  law  is  at  least  the  same  as  the  child  protection  law  or heavier with the  increasing number of cases of sexual abuse  of  both women and children. This paper was written to find out what things are considered by the Panel of Judges of the Syar'iyah  Court  on  cases  of  sexual  violence  against  children  in  Aceh  by  analyzing  decision number 8/JN/2020/MS.Ttn so that it can provide an ideal picture. Jinayat law enforcement image. especially in cases of child sexual abuse. This research is a type of normative research using  a  case  approach,  carried  out  using  case  studies  related  to  the  issues  at  hand  which have  become  court  decisions  with  permanent  legal  force,  related  to  the  themes  discussed which were obtained from primary materials in the form of decisions at the level of The first was  tried  by  the  Panel  of  Judges  of  the  Tapaktuan  Syar'iyah  Court  number 8/JN/2020/MS.Ttn,  then  the  appeal  decision  of  the  Aceh  Syar'iyah  Court  Judges  number 17/JN/2020/MS.Aceh  and  the  last  was  the  Supreme  Court's  cassation  decision  number  11 K/AG/JN/2020. The results of this study need a minimum  penalty for  sexual abuse  against children due to its special handling and has become a serious problem in Indonesia, so that there is no uqubat disparity imposed between the Syar'iyah Courts in Aceh.
Keywords: judge's consideration, uqubat, jarimah, sexual abuse of children
Received : 15 Desember 2021     Revised: 04 April 2022        Available online: 27 April 2022
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

## 1. PENDAHULUAN
Anak  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  dan  merupakan  generasi penerus  bangsa  sudah  selayaknya  mendapatkan  perhatian  khusus,  baik  dari  orang tua,  masyarakat  dan  pemerintah.  Hal  ini  bertujuan  dalam  rangka  pembinaan  anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu kepentingan  anak  harus  dijadikan  dasar  pedoman  oleh  mereka  yang  bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua. 1
Konvensi  hak  Anak  dinyatakan berlaku  di  Indonesia  sejak  tanggaI  5  Oktober 1990.  Sebagai  konsekuensinya  "seharusnya"  Pemerintah  Indonesia  berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak- hak anak di Indonesia. 2
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  menjamin  kesejahteraan  pada setiap  warga  negaranya  salah  satunya  adalah  dengan  memberikan  perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia  dalam  usahanya  untuk  menjamin  dan  mewujudkan  perlindungan  dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  rangka  penyesuaian  terhadap  beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan  Undang-Undang  nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Selain berlakunya  ketentuan  hukum  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  di  wilayah  provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  terdapat  pula  ketentuan  khusus  tentang  “Qanun Jinayat”  yang  diberlakukan  di  provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  sebagai konsekeunsi  ditetapkannya  provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  sebagai  daerah otonomi khusus (OTSUS). 3
Dalam  penerapannya  di  Aceh,  Perlindungan  terhadap  anak  tersebut  diatur didalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun nomor 7 tahun 2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat,  dan  Peraturan  Gubernur  nomor  5  tahun  2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
Salah  satu  permasalahan  yang  sangat  urgent  dan  krusial  serta  perlunya penanganan  khusus  di  Aceh  adalah  terkait  pelecehan  seksual  terhadap  anak  yang semakin hari semakin banyak kasus terjadi di Provinsi Aceh.
Pelecehan  seksual  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perilaku  yang  merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Perilaku ini  kemudian  dapat  melibatkan  pemaksaan  dan  degradasi  seksual,  materi  atau
1 Nusantara,  AHG.  (1986).  “ Prospek  Perlindungan  Anak”,  dalam  Hukum  dan  hak-hak  anak .  Jakarta:  Rajawali  dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , hlm 19 2 Fitriani,  R.  (2016). Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  Dan  Memenuhi  Hak-Hak Anak . Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), hlm 250-358
3 Setyadi,  R.,  Yamin,  M.,  &  Affan,  I.  (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh) . Jurnal Ilmiah Metadata, 3 (2), hlm 583-598
bahan  yang  berbau  seksual,  komentar  atau  candaan,  atau  perilaku  lainnya  yang dirasakan oleh seseorang sebagai akibat dari jenis kelamin mereka sehingga mereka di ejek atau dihina. 4
Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang  dewasa  atau  orang  yang  lebih  tua,  yang  menggunakan  anak  untuk memuaskan  kebutuhan  seksualnya.  Bentuk-bentuk  pelecehan  seksual  sebenarnya beragam.  Seperti   meminta  atau  menekan  seorang  anak  untuk  melakukan aktivitas seksual,  memberikan  paparan  yang  tidak  senonoh  dari  alat  kelamin  anak, menampilkan  pornografi  untuk  anak,  melakukan  hubungan  seksual  dengan  anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis. 5
Dalam  bab  I  pasal  1  angka  27  Qanun  nomor  6  tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat menjelaskan mengenai definisi pelecehan seksual, berbunyi:
“Pelecehan  seksual  adalah  perbuatan  asusila  atau  perbuatan  cabul  yang sengaja  dilakukan  seseorang  di  depan  umum  atau  terhadap  orang  lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.
Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 mengatur ancaman uqubat tentang Jarimah pelecehan seksual terhadap anak yang isinya sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  pelecehan  seksual sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  46  terhadap  anak,  diancam  dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau dendan paling  banyak  900  (sembilan  ratus)  gram  emas  murni  atau  penjara  paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.
Mengingat begitu banyak kasus-kasus kejahatan yang dialami oleh  anak-anak yang  menyebabkan  kejiwaan  anak  terganggu  dan  tidak  dapat  melaksanakan kewajibannya  dengan  baik.  Seperti  yang  terus  diberitakan  di  media  massa  tentang kasus-kasus  tindak  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  perlu  mendapatkan sorotan  penting  bagi  hukum  untuk  bertindak  sesegera  mungkin.  Bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan  mulai  dari  pencegahan  terjadinya  tindak kekerasan  seksual  terhadap  anak,  perlindungan  terhadap  anak  korban  tindak kekerasan  seksual  serta  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  (anak  pelaku)  tindak  kekerasan  seksual.  Hukum  di  tuntut  untuk  dapat memberikan  perhatian  yang  khusus  bagi  kepentingan  anak,  dalam  hal  ini  dapat menanggulangi  tindak  kekerasan  seksual  yang  banyak  dialami  oleh  anak-anak Indonesia. 6
Salah  satu  putusan  yang  berkaitan  dengan  penanganan  pelecehan  seksual
4 Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan . Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional, 2(2), hlm 136-144.
5 https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/ diakses pada tanggal 14 Desember 2021
6 Sitompul,  A.  H.  (2015). Kajian  Hukum  Tentang  Tindak  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  di  Indonesia . Lex Crimen, 4 vol 1, hlm 46
terhadap  anak  di  Aceh  adalah  Putusan  No  8/JN/2020/MS.Ttn  yang  diputus  oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.
Putusan  No  8/JN/2020/MS.Ttn  ini  mengadili  jarimah  pelecehan  seksual terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  seorang  guru  mengaji  di  Kabupaten Aceh Selatan kepada 2 (dua) orang santrinya sejak tahun 2017, dalam rentang waktu yang  cukup  lama  sekitar  3  (tiga)  tahun,  perbuatan  Terdakwa  baru  terungkap  dan diproses  hukum  sampai  akhirnya  diadili  di  Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan  dan didakwa  melanggar  Pasal  47  Qanun  Aceh  nomor  6  tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat.
Disini penulis tertarik mengkaji bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terkait penjatuhan jarimah pelecehan seksual terhadap anak ditinjau dari putusan tersebut yang  juga  telah  diputus  pada  tingkat  banding  dan  kasasi,  sehingga  dapat memberikan  gambaran  yang  jelas  bagaimana  pertimbangan  hukum  tersebut dipertimbangkan  di  masing-masing  tingkatan  Peradilan.  Hal  ini  menurut  penulis sangat  penting  dikarenakan  sebelum  berlaku  Qanun  nomor  6  tahun  2014  tentang Hukum Jinayat, penyelesaian perkaran pelecehan seksual ditangani oleh Pengadilan Negeri  dengan  menggunakan  Undang-Undang  nomor  35  tahun  2014  tentang perlindungan  anak,  namun  sejak  berlakunya  Qanun  Jinayat,  maka  penyelesaian perkara  tersebut  menjadi  kewenangan  absolut  Mahkamah  Syar’iyah,  sehingga penulis  ingin  melihat  sudut  pandang  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku jarimah tersebut.
Penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait permasalah ini dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  yang  ada  di  Aceh,  dan  masih  sangat  jarang  sekali penelitian  dilakukan  di  Mahkamah  Syar’iyah  yang  notabene  penyelesaian  perkara tersebut sekarang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar’iyah, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi tambahan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan penanganan perkara pelecehan seksual terhadap anak.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case aproach), 7 dilakukan dengan menggunakan tela’ah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  tetap,  terkait  tema  yang  penulis  bahas  yaitu  pelecehan  seksual  terhadap anak di Aceh yang didapat dari bahan primer berupa Putusan tingkat pertama yang diadili oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan nomor 8/JN/2020/MS.Ttn, selanjutnya putusan banding Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh  nomor  17/JN/2020/MS.Aceh  dan  terakhir  putusan  kasasi  Mahkamah  Agung nomor  11  K/AG/JN/2020.  selanjutnya  bahan-bahan  sekunder  berupa  buku,  hasil
7 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, hlm 57
penelitian  dan  jurnal-jurnal  yang  berkaitan  dengan  pelecehan  seksual  terhadap anak.
Hasil  dari  data-data  yang  telah  berhasil  dikumpulkan  kemudian  dianalisis sesuai  dengan  tujuan  dari  fokus  penelitian  sebagai  pedoman,  sehingga  kemudian dapat menghasilkan kesimpulan yang diharapkan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Penyelesaian Perkara Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh.
Kasus  pelecehan  seksual  yang  terjadi  di  Provinsi  Aceh  dewasa  ini,  banyak dialami  anak-anak  dan  remaja,  khususnya  perempuan.  Secara  umum,  korban pelecehan  seksual  adalah  anak-anak  dan  remaja  yang  berusia  di  bawah  18  tahun, hanya  dalam  beberapa  kasus  pelecehan  seksual  saja  yang  korbannya  merupakan perempuan  dewasa.  Hal  ini  disebabkan  pada  usia  anak-anak  dan  remaja,  mereka belum  memahami  dengan  baik  tentang  pendidikan  seks  dan  pelecehan  seksual, tentang perilaku mana yang harus dihindari, serta tentang akibat yang akan timbul dari  tindakan-tindakan  asusila  tersebut.  Di  samping  itu,  anak-anak  dan  remaja cenderung tidak punya kekuatan untuk menolak keinginan si pelaku, ditambah lagi pelaku mengancam korban secara fisik dan psikis. 8
Pelecehan seksual yang terjadi di Provinsi Aceh secara umum disebabkan oleh kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai  korban.  Selain  itu,  faktor  ekonomi  juga  ikut  mengambil  peran  dalam maraknya  kasus  pelecehan  seksual  yang  terjadi.  Korban  dengan  mudah  mengikuti keinginan  pelaku  dengan  diiming-imingi  uang,  atau  benda-benda  lainnya.  Bagi pelaku  sendiri,  faktor  penyebab  terjadinya  pelecehan  seksual  adalah  menurunnya moralitas yang menjadikan pelaku menuruti semua keinginan hawa nafsunya tanpa memikirkan  baik-buruk,  benar-salah,  boleh-tidak  akan  perilakunya.  Hal  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  bahwa  terdapat  tiga  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya tindak kekerasan seksual pada subjek penelitiannya yaitu faktor kelalaian orangtua, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, dan faktor ekonomi. 9
Pada  perkara  nomor  8/JN/2020/MS.Ttn,  Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan mengadili perkara Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa  kepada 2 (dua) orang anak laki-laki disalah satu desa di Kabupaten Aceh Selatan.
Adapun  pokok  dakwaan  yang  didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  kepada Terdakwa pada perkara nomor 8/JN/2020/MS.Ttn adalah sebagai berikut 10 :
1. Pada  hari,  tanggal  dan  bulan  yang  tidak  terdakwa  ingat  lagi  yaitu  pada tahun  2017  pertama  kali  terdakwa  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap korban anak 1 di TPA xxx dengan cara terdakwa memegang tangan korban
8 Bahri, S. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh . Jurnal pencerahan, 9(1), hlm 62
9 Fuadi, M. Anwar, 2011, Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi.Psikoislamika , Jurnal Psikologi Islam, 8(2), hlm 191-208
10 Dirangkum dalam Putusan nomor 8/JN/2020/MS.Ttn
anak  1  dan  lalu  terdakwa  langsung  membuka  celana  dan  langsung meletakkan  tangan  saksi  korban  anak  1  di  kemaluan  Terdakwa,  lalu  pada saat  anak  1  memegang  kemaluan  terdakwa,  dan  tidak  lama  kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma, setelah selesai terdakwa  langsung  bangun  dan  memakai  kembali  celana  dalam  dan  kain sarung  lalu  setelah  itu  terdakwa  mengatakan  kepada  saksi  korban  anak  1 “jangan  kamu  bilang  siapa-siapa  iya,  itu  aib  tengku,  dan  cuma  kamu  yang bisa  mengobati  tengku  dengan  cara  seperti  itu”  lalu  setelah  itu  anak  1 langsung pergi meninggalkan terdakwa.
2. Bahwa  Pada  hari,  tanggal  dan  bulan  yang  tidak  saya  ingat  lagi  yaitu  pada tahun  2018  Terdakwa  juga  pernah  ada  melakukan  perbuatan  tersebut namun  Terakwa  sudah  tidak  mengingat  lagi  kapan  dan  di  mana  kejadian tersebut terjadi.
3. Bahwa  Pada  hari  dan  tanggal  yang  tidak  terdakwa  ingat  lagi  yaitu  pada bulan Mei 2019 terdakwa ada pergi ke rumah korban anak 1 untuk mencari korban anak 1 untuk membersihkan kitab yang ada di tpa xxx dan terdakwa berjumpa dengan ibu korban anak 1 yaitu sdri ibu korban lalu korban anak 1 menanyakan kepada terdakwa “kenapa tengku ?” lalu terdakwa menjawab “ke  tpa  dulu  bersihkan  kitab”  lalu  anak  1  menjawab  “iya  tengku” selanjutnya  terdakwa  dan  korban  anak  1  langsung  pergi  ke  tpa  dan meninggalkan rumah anak 1 tersebut, pada saat terdakwa dan korban anak 1 sampai di tpa dan korban anak 1 langsung masuk ke dalam tpa tersebut dan  langsung  membersihkan  kitab-kitab,  setelah  itu  terdakwa  menggelar tikar di lantai dan terdakwa berbaring di atas tikar lalu setelah itu terdakwa memanggil  korban  anak  1  “sini  dulu”,  terdakwa  langsung  mengatakan kepada korban anak 1 “kamu urut dulu badan tengku ini” lalu korban anak 1 tidak  ada  mengatakan  apa-apa  dan  langsung  mengurut  badan  terdakwa kemudian terdakwa membuka kain yang terdakwa pakai dan juga membuka celana dalam terdakwa sendiri, Selanjutnya terdakwa langsung memegang tangan sebelah kanan korban anak 1 dan langsung menyuruh korban anak 1 untuk  mengurut  terdakwa  di  bagian  kemaluan,  lalu  terdakwa  langsung mencium  bagian  pipi  kanan  dan  pipi  kiri  korban  anak  1,  setelah  itu  saya langsung  menyuruh  sr  anak  1  pergi  dan  saya  mengatakan  kepada  anak  1 “jangan kamu bilang siapa-siapa ya, ini aib tengku”.
4. Pada hari, tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi yaitu pada bulan Oktober 2019  di  TPA  xxx  Terdakwa  memanggil  anak  1  untuk  meminta  tolong membelikan rokok di warung untuk  Terdakwa, setelah itu anak 1 langsung pergi  membelikan  rokok  saya  tersebut  dan  tidak  lama  kemudian  anak  1 pulang  kembali  ke  TPA  xxx  dan  Terdakwa  langsung  memanggil  anak  1  di dekat  kamar  mandi  yang  mana  saya  pada  saat  itu  sedang  berdiri  di  dekat
kamar mandi, setelah itu anak 1 langsung memberi rokok yang saya suruh beli tadi, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh anak 1 masuk ke dalam kamar  mandi  untuk  mengurut  paha  saya  setelah  itu  Terdakwa  langsung mencium  pipi  kanan  dan  pipi  kiri  anak  1,  setelah  itu  saya  langsung menyuruh anak 1 keluar dari kamar mandi tersebut.
5. Bahwa terhadap korban anak 2, Terdakwa melakukan perbuatan cabul Pada hari,  tanggal  dan  bulan  yang  tidak  terdakwa  ingat  lagi  yaitu  pada  tahun 2018  pertama  kali  terdakwa  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  korban anak  2  pada  saat  terdakwa  sedang  berada  di  TPA  xxx  sedang  mengajar murid-murid mengaji dan terdakwa melihat  anak 2 pergi ke ruang sebelah untuk  mengambil  air  minum  lalu  Terdakwa  langsung  mengikuti  anak  2 tersebut, sesampainya di ruangan sebelah Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri anak 2, lalu setelah itu anak 2 langsung pergi kembali ke ruangan  sebelah  atau  keruanga  tempat  ngaji  dan  meningglkan  saya  di ruangan tempat mengambil air minuman tadi.
6. Pada  hari,  tanggal  dan  bulan  yang  tidak  terdakwa  ingat  lagi  yaitu  pada tahun 2019 terdakwa sedang mengajar murid-murid mengaji di TPA xxx lalu terdakwa memanggil saksi korban anak 2 “ke sini dulu” lalu setelah itu saya langsung  mengajak  anak  2  kekamar  mandi  dan  sesampainya  di  kamar mandi  saya  langsung  mencium  pipi  kanan  dan  pipi  kiri  anak  2  setelah  itu anak  2  langsung  pergi  dan  masuk  kembali  ke  tempat  ngaji  tersebut  dan Terdakwa masih berdiri di kamar mandi.
7. Bahwa  Pada  hari,  tanggal  dan  bulan  yang  tidak  terdakwa  ingat  lagi  yaitu pada  tahun  2019  Terdakwa  melihat  anak  2  sedang  bermain  PS  di  rumah salah  satu  warga  dan  saya  langsung  memanggil  anak  2  “  Ke  Sini  Dulu Keluar”  lalu  saksi  korban  anak  2  langsung  keluar  dan  Terdakwa  langsung menyuruh  anak  2  untuk  membeli  minuman  di  warung,  lalu  saksi  anak  2 langsung  pergi  ke  warung  dan  terdakwa  langsung  pulang  ke  rumah  saya sendiri,  tidak  lama  kemudian  terdakwa  melihat saksi  korban  anak  2  sudah berada  di  perkarangan  rumah  terdakwalalu  terdakwa  langsung  menyuruh anak 2 masuk kedalam rumah Terdakwa, dan sesampainya di dalam rumah saya langsung menyuruh anak 2 masuk kedalam kamar saya sesampainya di dalam  kamar  saya  langsung  menyuruh  anak  2  berbaring  di  atas  tempat tidur  saya,  tidak  lama  kemudian  saya  langsung  menaiki  tubuh  anak  2  dan saya  mengatakan  kepada  anak  2  “ada  kamu  dengar  suara  detak  jantung tengku  ?”  lalu  anak  2  menjawab  “ada  tengku”  lalu  saya  kembali  berkata kepada  anak  2  “kamu  dengar  terus  suara  nya  supaya  kamu  cepat  pandai mengaji” lalu setelah itu saya turun dari badan anak 2 dan anak 2 langsung bangun  dan  langsung  pergi  dan  pada  saat  anak  2  terdakwa  mengatakan
kepada anak 2 “jangan kamu bilang siapa-siapa masalah ini ya “ dan anak 2 langsung keluar dari rumah terdakwa.
Dalam  proses  persidangan,  JPU  juga  telah  menghadirkan  barang  bukti  dan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam proses persidangan, dan pada intinya semua barang  bukti  dan  keterangan  saksi-saksi  memperkuat  dakwaan  Jaksa  Penuntu Umum  Kabupaten  Aceh  Selatan  terhadap  Terdakwa,  serta  pada  saat  pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa juga mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.
Setelah  melalu  rangkaian  pemeriksaan  perkara,  Majelis  Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Tapaktuan  telah  menjatuhkan  putusan,  yang  amar  putusannya  sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan  Jarimah  pelecehan  seksual  terhadap  anak  sebagaimana  diatur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  uqubat  penjara  selama  80 (delapan  puluh)  bulan,  dengan  ketetapan  bahwa  lamanya  Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta’zir yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru keabu-abuan;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar baju koko muslim warna hijau lemon;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana boxer warna biru tua;
Dikembalikan  kepada  yang  berhak  yaitu  saksi  korban  anak  1  dan  saksi korban anak 2;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Dalam  perjalanan  proses  perkara  ini,  Terdakwa  yang  didampingi  kuasa hukumnya tidak menerima putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, dan  mengajukan  upaya  hukum  banding  ke  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh,  dimana Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  membatalkan  putusan  Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:
 Menerima  permohonan  banding  Pembanding  I/Penasihat    Hukum Terdakwa  dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum ;
 Membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor
8/JN/2020/MS.Ttn.,  tanggal      8      Juni    2020Masehi  bertepatan  dengan tanggal   16  Syawal  1441 Hijriyah.
Dengan Mengadili Sendiri
1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan  Jarimah  pelecehan  seksual  terhadap  anak  sebagaimana  diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan  hukuman  terhadap  Terdakwa  dengan  uqubat  ta’zir  berupa penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru keabu-abuan;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar baju koko muslim warna hijau lemon;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana boxer warna biru tua;
Dikembalikan  kepada  yang  berhak  yaitu  saksi  korban  anak  1  dan  saksi korban anak 2;
4. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
Terhadap  Putusan  banding  yang  diputus  oleh  Majelis  Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Aceh  tersebut,  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung,  dimana  selanjutnya  Majelis  Hakim  pada tingkat  kasasi  juga  telah  menjatuhkan  putusan  pada  pokoknya  membatalkan putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  serta  mengadili  sendiri  yang  amar  putusannya sebagai berikut:
 Mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  kasasi,  Jaksa  Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan;
 Membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor
17/JN/2020/MS.Aceh.,  tanggal      23  Juli  2020  Masehi  bertepatan  dengan tanggal   2 Zulhijjah 1441 Hijriyah.
Mengadili Sendiri
1. Menyatakan  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah melakukan  Jarimah  pelecehan  seksual  terhadap  anak  sebagaimana  diatur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  uqubat  penjara  selama  80 (delapan  puluh)  bulan,  dikurangi  dengan  masa  penahanan  yang  telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dtahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru keabu-abuan;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar baju koko muslim warna hijau lemon;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana boxer warna biru tua;
Dikembalikan  kepada  yang  berhak  yaitu  anak  korban  anak  1  dan  anak korban anak 2;
5. Membebankan  kepada  terdakwa  membayar  biaya  perkara  dalam  semua tingkat peradilan, dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
3.2 Pertimbangan  Hakim  dalam  Penjatuhan  Uqubat  Kepada  Pelaku  Pelecehan Seksual terhadap anak.
Dari  Putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  baik  di  tingkat  pertama, banding,  maupun  kasasi,  penulis  melihat  ada  pertimbangan-pertimbangan  sesuai dengan legal reasoning atau argumentasi hukum masing-masing Majelis pada setiap tingkatan  yang  mengakibatkan  jumlah  uqubat  yang  dihukumkan  kepada  Terdakwa mempunyai perbedaan. Adapun pertimbangan tersebut yaitu:

## 3.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan
Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan  selalu  pengadilan  tingkat  pertama yang  mengadili  perkara  pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  Kabupaten  Aceh Selatan memberikan pertimbangan sebagai berikut:
a. Majelis  Hakim  dalam  menetapkan  Uqubat  dalam  perkara  ini  juga mengacu  kepada  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  dalam  penjelasan  Undang-Undang  ini  menjelaskan bahwa  dengan  maraknya  kejahatan  seksual  kepada  anak  di masyarakat,  maka  memerlukan  komitmen  dari  Pemerintah  Pusat, Daerah  dan  Masyarakat  serta  semua  pemangku  kepentingan  yang terkait dengan  penyelenggaraan Perlindungan anak.
b. Kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang  luar  biasa  di  Indonesia  dan  dibutuhkan  perhatian  yang  serius dalam  penanganannya,  maka  Majelis  Hakim  juga  mengacu  kepada ancaman  minimal  yang  telah  disebutkan  pada  Pasal  81  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
c. hukuman  cambuk  merupakan  uqubat  utama,  Akan  tetapi  Majelis Hakim  dalam  hal  ini  mempunyai  penilaian  yang  berbeda,  di  mana Majelis  Hakim  akan  menggunakan  kaidah  contra  legem  terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa  keadilan  hukum  dan  masyarakat,  apabila  dalam  perkara  ini uqubat  yang  dipilih  adalah  uqubat  penjara,  selain  akan  lebih memberikan  efek  jera  kepada  Terdakwa  juga  sekaligus  proses
tadabbur  dan  jail  healing  bagi  Terdakwa  selama  berada  dalam penjara.
d. Hal-hal  yang  memberatkan  yaitu  Perbuatan  Terdakwa  tidak mendukung  program  Pemerintah  Aceh  dalam  menegakkan  Syari’at Islam  di  Provinsi  Aceh,  Perbuatan  Terdakwa  meninggalkan  trauma psikis dan merusak masa depan anak, Perbuatan Terdakwa berulang kali dilakukan, Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak.
e. Hal-hal  yang  meringankan  yaitu  Terdakwa  mengakui  terus  terang dan meyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;
3.2.2 Pertimbangan  Majelis Hakim Tingkat Banding pada Mahkamah Syar’iyah Aceh
Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  selalu  pengadilan  tingkat  banding,  atas permohonan  banding  yang  diajukan  oleh  Kuasa  Hukum  Terdakwa  telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
a. Pertimbangan  hukum  tentang  terbukti  atau  tidaknya  Terdakwa melakukan  uqubat  jarimah  pelecehan  seksual  dalam  putusan tersebut,  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  sependapat dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah Tapaktuan  dan  selanjutnya  mengambil  alih  menjadi  pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh.
b. Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Aceh menilai bahwa keterangan dua orang saksi korban yang bernama  anak 1 dan anak 2 dan yang dialami  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  181  ayat  (1) huruf a, e, f dan g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Acara  Jinayat  yang  keterangannya  dinyatakan  di  depan  sidang pengadilan,  didengarkan  secara  terpisah,  keterangan  saksi  dan pengakuan  Terdakwa    yang  berhubungan  satu  dengan  lainnya sedemikian  rupa  sehingga  dapat  membenarkan  adanya  suatu kejadian atau keadaan yang tidak  dapat dilihat oleh khalayak ramai.
c. Berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan  bahwa  Saksi Korban  mengalami  ketakutan  bertemu  dengan  Terdakwa,  sehingga untuk  memulihkan  kondisi  psikis  Korban  perlu  waktu  agar  tidak bertemu  dengan  terdakwa,  sehingga  pemilihan  hukuman  cambuk dan  denda    tidak  memberikan  rasa  keadilan  hukum  bagi  Korban, karenanya    Majelis  HakimMahkamah  Syar`iyah  Aceh  sependapat dengan judex factie Mahkamah Syar`iyah Tapaktuan.
d. hakikatnya  penjatuhan  hukuman  harus  sesuai  dengan  asas penjatuhan  hukuman  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2014 tentang  Hukum  Acara  Jinayat  dan  untuk  memenuhi  rasa  keadilan
yang  tidak  hanya  adil  untuk  korban,  tetapi  juga  harus  adil  bagi Terdakwa sebagai pelaku jarimah.
e. Majelis  HakimMahkamah  Syar`iyah  Aceh  dalam  menjatuhkan  berat ringannya  hukuman  didasarkan  kepada  keadilan  yang  berimbang antara Korban dan Terdakwa, dengan cara Majelis HakimMahkamah  Syar`iyahAceh  memilih  menjatuhkan  hukuman kepada  alternatif  ketiga,  yaitu  penjara,  bukan  cambuk  atau  denda adalah  memahami  trauma  yang  dialami  Korban  yang  masih  kecil, sehingga  pilihan  penjatuhan  hukuman  penjara  kepada  Terdakwa adalah agar Korban mempunyai waktu untuk menghilangkan trauma ketemu  dengan  Terdakwa  pada  usia  yang  masih  kecil,  apalagi penjara merupakan hukuman yang yang berlaku secara nasional.
f. berat  ringannya  hukuman  tidak  semata-mata  kepada  penjatuhan hukuman  maksimal  atau  minimal,  tetapi  tergantung  juga  dengan posisi  seorang  dalam  komunitasnya,  sehingga  Terdakwa  yang merupakan  seorang  Guru  Mengaji  yang  dihormati  ditempatnya menjadi  pertimbangan  bagi  Majelis    Hakim  Mahkamah  Syar`iyah Aceh  dalam  memberikan  hukuman,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim Mahkamah  Syar`iyah  Aceh  tidak  sependapat  dengan  hukumman penjara 80 (delapan puluh) bulan.
g. berdasarkan  berita  acara  sidang  tentang  pemeriksaan  terhadap Terdakwa  bahwa  pelecehan  seksual  yang  dilakukannya  adalah bukan sebagai akibat dari gejala penyimpangan seksual kepada laki- laki,  tetapi  karena  pilihan  secara  sadar  akan  akibat  dari  perbuatan pelecehan  seksual  kalau  dilakukan  kepada  perempuan  yang  dapat menjurus  kepada  kehamilan,  oleh  karena  itu  dalam  melakukan kejahatan  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  kepada  laki-laki  bukan sebagai  penyimpangan  seksual  tetapi  karena  dorongan  nafsu dengan  tetap  menghindari  akibat  yang  lebih  besar,  maka  pilihan pelecehan jatuh kepada sesama jenis.
h. Terdakwa  dengan  jelas  mengakui  perbuatannya  dengan  jujur sebagaimana terlihat dalam berita acara sidang halaman 36 sampai dengan  40  pada tanggal 18  Mei  2020  dan menyesal atas apa yang dia  lakukan,  maka  Majelis  HakimMahkamah  Syar`iyah  Aceh berpendapat  dari  perkataan  seorang  Terdakwa  yang  merupakan sebagai  Guru  Mengaji  dan  perbuatannya  juga  bukan  karena penyimpangan  seksual,  maka  dengan  dijatuhkannya  hukuman kepada  Terdakwa  berapapun  ringannya    sudah  cukup  menjadikan dirinya  terpukul  dan  merasa  malu  dan  tidak  akan  melakukan  lagi
perbuatannya, karena itu maka salah satu asas yang terdapat dalam Pasal 2 huruf c, yaitu keadilan dan keseimbangan sudah tercapai.
i. Dalam persidangan terungkap bahwa istri Terdakwa marah sewaktu mengetahui  perbuatan  suaminya  melakukan  pelecehan  seksual terhadap  anak  laki-laki,  tetapi  istrinya  masih  mau  menerima keadaan  suaminya,  oleh  karena  itu  dengan  menjatuhkan  hukuman kepada Terdakwa sebagai suaminya yang sudah mempunyai seorang anak,  seorang  istri  masih  mengharapkan  keberadaan  suaminya sebagai Imam dalam rumah tangganya, oleh karena itu menjatuhkan hukuman  yang  berat  patut  dikhawatirkan  hilangnya  kesabaran  istri menunggu  suaminya  bebas  dari  penjara  dan  mengajukan  gugatan perceraian  dengan  alasan  suami  dijatuhi  hukuman  penjara sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  74    Undang-Undang  Nomor    7
Tahun  1989    tentang  Peradilan  Agama  sehingga  hukuman  yang dijatuhkan  akan  tidak  mencerminkan  rasa  keadilan  bagi  Terdakwa dan keluarganya.
j. Nilai  yang harus terwujud  dalam  putusan hakim adalah kepastian, kemanfaatan dan  keadilan, termasuk kepada Korban, Terdakwa dan Keluarga keduanya, oleh karena itulah Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 7  Tahun  2014  tentang  Hukum  Acara  Jinayatyang  memberikan kebebasan  kepada  hakim  untuk  menjatuhkan  hukuman  dengan memberikan  batasan  maksimal  dengan  tidak  memberikan  batasan minimal  seperti  pada  hukuman  jarimah  lainnya  yang  menetapkan batasan  minimal  dan  maksimal,  oleh  karena  itu  hakim  akan memberikan  penilaian  berdasarkan  berat  ringannya  kasus  dan dampaknya  kepada  Korban,  Terdakwa  dan  keluarga  Korban  dan Keluarga Terdakwa.
k. Hadis  Nabi  yang  diriwayatkan  dari  `Aisyah  Radiyallahu  anha,  yang menghendaki  bahwa  dalam  hukuman  yang  tergolong  selain  had, yaitu  qisas  dan  ta`zirtidak  menghukum  orang    atau    setidaknya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan dan sudah bertaubat sebagaiman teksnya berikut ini:
تائيهلا يوذ اوايقا لاق ملسو هيلع الله  يلص الله لوسر نا اهنع الله  ي
ضر ةهشئاع نع
او  ي ئاسنلاو دواد اوباو دمحأ هاور دودحلا لاا مهتا رثع ي قهيبل (Vide Subulussalam, Juz
IV, hal. 38)
Dalam  Hadis  tersebut  terdapat  kata   اوايقا  dimaknai  dengan    يوذ  ةقفاوم"  ) "اهفيفخت وا هل ةذخؤملا كرت  يلع ةشيهلاImam  tidak menghukumnya atau memberikan hukuman  yang  ringan  kepada  تائيهلا  يوذ,  dan  kata  “  تائيهلا  يوذ“    menurut  al- Mawardi dimaknai  dengan dua makna. Pertama  adalah orang yang melakukan
dosa  kecil,  bukan  dosa  besar,    Kedua  orang  yang  melakukan  kesalahan  dan sudah bertaubat ( ورئابكلا نود رئاغصلا باحصا مهنا امهدحأ : يهجو كلاذ  ي ف يدرواملا  يكحو باتو  بنذا  اذا  ي ئاثلاو  )  dan  kata  “مهتا رثع  “  dimaknai  dengan  dua  makna,  Pertama adalah  orang  yang  melakukan  dosa  kecil  dan  Kedua  orang  yang  melakukan maksiat pertama kalinya (  اهيف لزي ةيصعم لوا  ي ئاثلاو رئاغصلا امهدحأ :ناهجو مهتا رثع ي فو عيطم);
Dari  dua  pendapat  Mawardi  mengenai  maksud  kata  “تائيهلا  يوذ”  Majelis HakimMahkamah  Syar`iyah  Aceh  memilih  yang  kedua,  yaitu  orang  yang melakukan  dosa  tetapi  sudah  bertaubat  (باتو  بنذا  اذا  ي ئاثلاو),  sedangkan  kata “مهتا ر ثع”  Majelis  HakimMahkamah  Syar`iyah  Aceh  memilih  makna  yang  kedua, yaitu orang yang baru pertama kali melakukan maksiat ( اهيف لزي ةيصعم لوا  ي ئاثلاو عيطم), oleh karena itu Hadis `Aisyah tersebut menurut Majelis HakimMahkamah Syar`iyah  Aceh  membawa  pesan  bahwa  orang  yang  baru  pertama  melakukan maksiat  dan  sudah  bertaubat  sekurang-kurangnya  berhak  mendapat  hukuman yang  lebih  ringan,  oleh  karena  itu  Majelis  HakimMahkamah  Syar`iyah  Aceh berpendapat  Terdakwa  yang  baru  pertama  melakukan  jarimah  pelecehan seksual terhadap anak dan telah menyesali perbuatannya dan juga merupakan orang  yang  dihormati  dikampungnya  karena  sebagai  guru  mengaji  berhak  dan lebih adil mendapat hukuman yang lebih ringan
l. Hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa mengakibatkan  anak    korban  menderita  trauma  psikis,  Merusak masa depan anak korban.
m. Hal-hal  yang  meringankan  yaitu  Terdakwa  mengakui  perbuatannya dan  menyesalinya  serta  bersikap  sopan  selama  mengikuti persidangan,  Terdakwa  mempunyai  tanggungan  keluarga  dan mempunyai  kewajiban  dalam  masyarakat  mengajar  anak  mengaji, Terdakwa belum pernah dihukum.
3.2.3 Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Mahkamah  Agung  selalu  pengadilan  tingkat  kasasi  juga  telah menjatuhkan  putusannya,  pada  pokoknya  Majelis  Hakim  tingkat  kasasi memberikan pertimbangan sebagai berikut:
a. Pertimbangan  hukum  Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan  telah  tepat dan  benar,  oleh  karenanya  diambil  alih  oleh  Mahkamah  Agung menjadi pertimbangan sendiri.
b. Dalam  perkara  ini  korban  adalah  anak,  maka  jenis  uqubat  yang dijatuhkan  kepada  Terdakwa  haruslah  hukuman  yang berprespektif pada kepentingan terbaik bagi anak.
c. Anak  mempunyai  kedudukan  sebagai  generasi  penerus  bangsa sebagaimana ditegaskan dalam konsideran huruf C Undang-Undang nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan Undang- Undang nomor 17 tahun 2016 bahwa :”anak sebagai tunas, potensi dan  generasi muda  oenerus  cita-cita perjuangan  bangsa. Anak  juga mempunyai kedudukan sebagai aset yang mempunyai nilai investasi dunia  akhirat  bagi  kedua  orangtua  dan  bangsa.  Karenanya  anak harus  mendapatkan  perlindungan  dari  segala  jenis  kekerasan  dan diskriminasi  agar  anak  dapat  terjamin  hak-haknya  dalam  proses tumbuh kembang dengan baik, selama kelangsungan hidupnya.
d. Anak  sebagai  korban  kejahatan  seksual  harus  mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf (j)  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016.
e. Pelaku  jarimah  pelecehan  seksual  terhadap  anak  merupakan predator  bahkan  dalam  perkara  a  quo  anak  korban  mengalami traumatic mental/ fisik, karena itu Mahkamah Agung menilai uqubat cambuk  bagi  Terdakwa  dirasa  tidak  tepat  serta  dikhawatirkan  jika Terdakwa  dicambuk  dan  segera  bebas  akan  menambah  beban psikologis anak korban bila bertemu kembali dengan Terdakwa. Atas dasar  itu,  maka  jenis  uqubat  yang  tepat  bagi  Terdakwa  dan berprespektif  kepentingan  terbaik  anak  adalah  uqubat  penjara. Dengan  uqubat  penjara  tersebut  dimaksudkan  agar  memberikan efek  jera  kepada  Terdakwa  sekaligus  sebagai  proses  tadabbur  dan jail healing bagi Terdakwa selama menjalani uqubat dalam penjara. Selain itu ketika Terdakwa selesai melaksanakan uqubat dan keluar dari  penjara  anak  sudah  besar  dan  dalam  keadaan  pulih  rasa traumaticnya.
3.3 Analisis  penjatuhan  Uqubat  Pelaku  Pelecehan  Seksual  terhadap  anak  di Aceh.
Dari  rangkaian  pertimbangan  Majelis  Hakim  di  tingkat  pertama,  banding  dan kasasi,  telah  dijelaskan  secara  komprehensif  legal  reasoning/  argumentasi  hukum Majelis  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  pelecehan  seksual  terhadap  anak tersebut. Penulis melihat ada 2 sudut pandang yang berbeda dan sangat menonjol dalam pertimbangan ketiga putusan tersebut, yaitu:
Pertama,  Majelis  Hakim  pada  tingkat  pertama  yaitu  Mahkamah  Syariyah Tapaktuan  dan  Majelis  Hakim  tingkat  kasasi  yaitu  Mahkamah  Agung  banyak mempertimbangkan  dari  sisi  anak  sebagai  korban,  dimana  perkara-perkara kekerasan  seksual  terhadap  anak  ini  menjadi  masalah  yang  serius  di  Indonesia, sehingga uqubat yang diberikan kepada Terdakwa selama 80 (delapan puluh) bulan penjara dinilai sebagai suatu uqubat yang layak terhadap apa yang sudah diperbuat
oleh Terdakwa kepada para korban.
Kedua,  Majelis  Hakim  pada  tingkat  banding  yaitu  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh lebih  banyak  mempertimbangkan  dari  sisi  Terdakwa  sebagai  seorang  guru  mengaji yang  mempunyai  kewajiban  terhadap  keluarga  dan  juga  telah  bertaubat  dan mengakui  kesalahannya,  sehingga  uqubat  yang  diberikan  kepada Terdakwa  selama 24  (dua  puluh  empat) bulan dinilai  sebagai  uqubat  yang  layak  dihukumkan  kepada Terdakwa.
Dari  dua  pendapat  diatas,  maka  menurut  penulis  semua  argumentasi  hukum yang  sudah  disampaikan  oleh  Majelis  Hakim  di  masing-masing  tingkatan  didalam putusannya  itu  haruslah  dihormati,  sesuai  dengan  asas  hukum  Res  Judicata  Pro Veritate  Habetur  yang  artinya  “putusan  hakim  harus dianggap  benar”  dan  inilah letak independensi hakim dalam mengadili perkara.

## 4. KESIMPULAN
Perkara pelecehan seksual terhadap anak di Aceh merupakan permasalahan yang  serius  dan  harus  ditangani  secara  serius  pula,  sehingga  Majelis  Hakim  pada Mahkamah  Syar’iyah  yang  memeriksa  perkara-perkara  pelecehan  seksual  terhadap anak  harus  mempunyai  perspektif  “peduli  anak”  namun  harus  juga mempertimbangkan  keadilan  dari  sisi  Terdakwa,  sehingga  dengan  pertimbangan yang berdasarkan argumentasi hukum dapat memberikan keadilan dari 2 perspektif yang berbeda, yaitu perspektif korban dan terdakwa..
Perlu  adanya  batas  minimal  hukuman  terhadap  jarimah  pelecehan  seksual terhadap  anak  ini  disebabkan  penanganannya  yang  khusus  dan  sudah  menjadi persoalan  yang  serius  di  Indonesia,  sehingga  tidak  ada  disparitas  uqubat  yang dijatuhkan antar Mahkamah Syar’iyah yang ada di Aceh.

## 5. REFERENSI
Buku: Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press. Mataram. Nusantara,  AHG.  (1986). Prospek  Perlindungan  Anak Dalam  Hukum  dan  Hak-Hak Anak . Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta.

## Jurnal:
Prameswari,  Z.  W.  A.  W.  2017.  Ratifikasi  Konvensi  Tentang  Hak-Hak  Anak  Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Yuridika , 32(1), 167-188. UNICEF. 2009. The State of the World’s Children: Special Edition UNICEF . [2]. Sitompul,  A.  H.  2015.  Kajian  Hukum  Tentang  Tindak  Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak di Indonesia. Lex Crimen . 4(1).
Bahri, S. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh. Jurnal pencerahan, 9(1).
Fitriani, R. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan . 11(2), 250-358. Fuadi,  M.  Anwar.  2011.  Dinamika  Psikologis  Kekerasan  Seksual:  Sebuah  Studi Fenomenologi Psikoislamika. Jurnal Psikologi Islam . 8(2), 191-208. Ishak,  D.  2020.  Pelecehan  Seksual  Di  Institusi  Pendidikan:  Sebuah  Perspektif Kebijakan. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional . 2(2), 136-144. Setyadi, R., Yamin, M., & Affan, I. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan  Anak  Dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan Negeri Banda Aceh). Jurnal Ilmiah METADATA . 3(2), 583-598.
Sumber Internet:
https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/ https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-pada-anak-kenali-tandanya-jika- si-kecil-jadi-korban

## Skripsi, Tesis dan Disertasi:
Hidayat, J. N. 2021. Sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Qonun Aceh no.
6/2014  tentang  hukum  jinayat  pasal  46  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana pasal 281. Doctoral dissertation . UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.

## Peraturan Perundang-undangan:
Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Peraturan Gubernur no 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat
Sumber lainnya:
Putusan No 8/JN/2020/MS.Ttn Putusan No 17/JN/2020/MS.Aceh Putusan No 11 K/Ag/JN/2020