## RASIONALITAS DAN EVALUASI PENETAPAN BEA KELUAR DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN PENGELOLAAN MINERAL

## The Rationale And Evaluation Of Export Tax To Promote Mineral Management Policy
M. Zainul Abidin Kementerian Keuangan Gedung Notohamiprodjo Lantai 6, Jl. Wahidin 1, Jakarta Pusat 10710 E-mail: abidinmz@gmail.com Dikirim: 13 Maret 2014; direvisi: 18 Maret 2014; disetujui: 12 Mei 2014

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penetapan Bea Keluar (BK) Mineral dalam Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  6/PMK.011/2014  (PMK  6/2014)  guna  mendukung  kebijakan  pengelolaan sumber  daya  mineral  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  (UU  4/2009),  dan  dampak  PMK 6/2014  terhadap  masyarakat,  investor  pertambangan  dan  pemerintah.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penetapan  BK  mineral  dalam PMK  6/2014  diperlukan  guna  memperkuat  tujuan  kebijakan  pengelolaan  mineral  dalam  UU  4/2009, khususnya  dalam  rangka  menjamin  manfaat  pertambangan  mineral  secara  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan  hidup,  serta  menjamin  ketersediaan  mineral  untuk  mendorong  investasi  baru dalam  industri  pengolahan  mineral  di  dalam  negeri.  PMK  6/2014  telah  berdampak  pada  penurunan volume  ekspor  mineral  dan  pelemahan  aktivitas  ekonomi  di  wilayah  sekitar  pertambangan  sehingga, dalam jangka pendek, merugikan masyarakat sekitar tambang, investor, dan pemerintah. Namun, dalam jangka  panjang,  pengenaan  BK  dalam  PMK  6/2014  dapat  berdampak  positif  terhadap  perekonomian nasional sepanjang tersedia industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Kata kunci: anggaran pendapatan dan belanja negara, bea keluar mineral, industri pengolahan mineral, investasi pertambangan, tenaga kerja.

## Abstract
The  aims  of  this  research  was  observing  mineral-export  tax  in  The  Regulation  of  the  Minister  of Finance  Number  6  Year  2014  (PMK  6/2014)  to  promote  mineral  management  policy  in  the  Law Number  4  Year  2009  (4/2009),  and  the  impact  of  PMK  6/2014  on  society,  government  and  mining investors.  This  study  used  a  qualitative  descriptive  approach.  The  results  showed  that  PMK  6/2014 necessary to strengthen the policy objectives of management of minerals in Law 4/2009, in particular in order  to  ensure  the  benefits  of  mineral  mining  in  a  sustainable  and  environmentally,  as  well  as guarantee the availability of minerals as raw materials for domestic needs. In the short-run, the impact of  mineral-export  tax  detrimental  to  surrounding  communities,  investors,  and  government.  In  the medium  and  long-run,  the  mineral-export  tax  can  have  a  positive  impact  on  the  national  economy  if there are mineral processing and refining plants.
Keywords: labor, mineral export tax, mining investment, smelters, state budget.

## PENDAHULUAN
Perekonomian
Indonesia menunjukkan perkembangan  positif.  Selama  kurun  waktu  2009- 2013,  pertumbuhan  ekonomi  rata-rata  mencapai 5,9%  per  tahun.  Produk  Domestik  Bruto  telah meningkat dari Rp4.954 triliun (tahun 2008) menjadi Rp9.084  triliun  (2013)  dan  pendapatan  per  kapita tahun 2008 sebesar Rp21,3 juta menjadi Rp36,5 juta pada  2013  (BPS,  2009  &  2014).  Sementara  itu, tingkat  kemiskinan  dan  pengangguran  dapat  ditekan masing-masing  pada  level  11,37%  dan  5,92%. (www.presidenri.go.id, diakses 24 Juni 2014).
Salah  satu  pendorong  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  berasal  dari  aktivitas  ekspor.  Pada  tahun 2013,  aktivitas  ekspor  telah  menyumbang  kepada sumber  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  2,52%  (BPS, 2014).  Salah  satu  sektor  yang  mendukung  ekspor berasal dari sektor pertambangan mineral. Selain itu,
kegiatan ekspor mineral telah memberikan sumbangan  yang  besar  terhadap  perekonomian nasional  dan  daerah  dan  menambah  penerimaan negara.
Pasal  33  ayat  3  UUD  1945  menyatakan  bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  bahan  mineral  di  bumi Indonesia  merupakan  sumber  daya  alam  yang bermakna  strategis  sehingga  perlu  dikelola  secara optimal  guna  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat. Guna memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan  sumber  daya  alam,  Pemerintah  telah menerbitkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (UU 4/2009).
Pasal 103 dan 107 UU 4/2009 mengamanatkan para pelaku usaha pertambangan melakukan kegiatan
pengolahan  dan  pemurnian  hasil  penambangan  di dalam negeri. Selanjutnya, UU tersebut menjelaskan bahwa  diwajibkannya  kegiatan  tersebut  ditujukan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya  bahan  baku  industri,  penyerapan  tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.
Indonesia  merupakan  salah  satu  penghasil bahan  tambang  mineral  terbesar  di  dunia,  meskipun secara  potensi  tidak  besar  (Djamaluddin,  dkk., 2012:1).  Namun,  produksi  mineral  Indonesia  lebih banyak  diekspor  daripada  diserap  oleh  pasar domestik. Hal ini terlihat dari data produksi, ekspor, dan pengolahan domestik seperti pada Tabel 2.
Berkenaan dengan perdagangan mineral, Menteri  Keuangan  menerbitkan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan  Barang  Ekspor  yang  Dikenakan  Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kedua  Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor  yang  Dikenakan  Bea  Keluar  dan  Tarif  Bea Keluar. Pengenaan Bea Keluar (BK) terhadap produk mineral  sebagaimana  diatur  dalam  PMK  tersebut dimaksudkan  untuk  menghambat  ekspor  mineral sehingga diperoleh  ketersediaan  bahan baku  industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
Kebijakan  pengenaan  BK  didasarkan  pada  UU 10/1995  tentang  Kepabeanan  sebagaimana  diubah dengan  UU  17/2006.  Selanjutnya,  pengaturan  lebih lanjut  terhadap  pengenaan  BK  diatur  di  dalam  PP 55/2008  tentang  Pengenaan  Bea  Keluar  Terhadap Barang  Ekspor.  PP  55/2008  menyebutkan  bahwa pengenaan  BK  dilakukan  oleh  menteri  keuangan. Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  menteri  keuangan telah  menerbitkan  PMK  75/2012  tentang  Penetapan Barang  Ekspor  yang  Dikenakan  Bea  Keluar  dan Tarif Bea Keluar. Selanjutnya, melalui PMK 6/2014, menteri  keuangan  menetapkan  kenaikan  tarif  BK mineral  sehingga  memunculkan  dilema  dalam kebijakan  pengelolaan  mineral.  Di  satu  sisi,  ekspor mineral  mentah  telah  berperan  menggerakkan aktivitas  ekonomi  masyarakat.  Di  sisi  lain, pengenaan  BK  yang  tinggi  dapat  menghambat ekspor  produk  mineral.  Situasi  ini  tampak  semakin sulit  karena  perusahaan  pertambangan  belum  siap melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan  di  dalam  negeri.  Kenaikan  tarif  BK sepintas  dapat  menguntungkan  penerimaan  negara, tetapi  berpotensi  melemahkan  perdagangan/ekspor mineral.  Akibatnya,  masyarakat  dirugikan  terhadap kebijakan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penetapan  BK mineral kiranya perlu mempertimbangkan keselarasan  dengan  UU  4/2009  dan  dinamika  yang terjadi di masyarakat .
Tabel 1. Penerimaan Negara dari Pertambangan
Keterangan 2009 2010 2011 2012* 2013* PNBP (triliun rupiah) 15,3 18,6 24,7 27,2 29,9 Pajak (triliun rupiah) 36,1 48,3 55,0 81,7 89,9 Total 51,4 66,8 79,7 108,9 119,8
*) Perkiraan
Sumber:  Bahan  paparan  Direktur  Jenderal  Mineral  dan  Batubara  Dalam  Rapat  Kerja  Tahun  2012  Dengan Kementerian Perindustrian, Hotel Grand Sahid Jakarta, 1 Februari 2012.
Tabel 2. Produksi Mineral (P), Ekspor (E) dan Pengolahan Domestik (D)
No Komoditas Unit 2009 2010 2011 2012 P E D P E D P E D P E D 1 Tembaga Ribu ton 999 703 287 878 612 228 482 310 193 674 431 418 2 Emas Ton 129 104 33 105 81 22 63 51 19 66 53 25 3 Perak Ton 328 306 83 279 227 63 170 148 51 250 218 85 4 Ni+Co in Matte Ribu ton 68 61 0 77 77 0 72 68 0 71 72 0 5 Timah Ribu ton 60 65 0 48 47 0 54 52 0 72 72 0 6 Bijih Nikel Juta ton 6,1 5 0 7,5 6,4 0 32,9 32,6 0 34 34 0 7 Ferronikel Ribu ton 13 14 0 19 18 0 18 18 0 19 19 0 8 Bauksit Juta ton 5,4 4,7 0,2 15,6 15,2 0 40,7 39,7 0,03 10 10 0 9 Bijih Besi Juta ton 5,2 5,1 0 3,9 3,9 0 13,1 12,8 0 5 5 0
Sumber: Bahan paparan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Dalam Rapat Kerja Tahun 2012 Dengan Kementerian Perindustrian, Hotel Grand Sahid Jakarta, 1 Februari 2012.
Berkenaan  dengan  pengenaan  BK  Mineral, penulis tertarik melakukan kajian terhadap penetapan BK  Mineral  di  dalam  PMK  6/2014  dengan  tujuan kebijakan pengelolaan mineral di dalam UU 4/2009. Kesesuaian  tersebut  akan  memberikan  keyakinan arah kebijakan fiskal dalam mendukung pengelolaan kekayaan  alam  bagi  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan,  penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  (1) Urgensi  penetapan  BK  mineral  dalam  mendukung tujuan  UU  4/2009,  dan  (2)  dampak  penetapan  BK mineral  dalam  PMK  6/2014  terhadap  masyarakat, investor pertambangan dan pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  deskriptif  dengan  berusaha  memberikan gambaran  dan  penjelasan  secara  tertulis  terhadap sejumlah  data  yang  telah  dikumpulkan.  Proses analisis  dilakukan menggunakan  norma-norma hukum,  teori  ekonomi  dan  keuangan  publik. Penelitian ini menggunakan studi literatur. Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.
Kajian  ini  diawali  dengan  kegiatan  pra penelitian, meliputi: Perumusan masalah, pengumpulan dan pemilihan bahan kepustakaan serta studi  awal  terhadap  bahan  kepustakaan  tersebut. Tahap  pelaksanaan  dilakukan  melalui  penelitian kepustakaan  yaitu  dengan  membaca,  mengkaji  dan membandingkan  berbagai  peraturan  perundang- undangan, buku, artikel, surat kabar/majalah dan/atau  sumber  bacaan  lain  yang  diambil  melalui media  elektronik  (internet)  yang  berhubungan dengan topik kajian. Selanjutnya, tahap penyelesaian dilaksanakan dengan cara menganalisis dan menyusun  data  hasil  penelitian  secara  sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penetapan Bea Keluar dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral
Peran  Pemerintah  sangat  diperlukan  dalam perekonomian  dan  berfungsi  dalam  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  untuk  meningkatkan  standar kehidupan penduduk pada tingkat yang layak. Fungsi Pemerintah dalam perekonomian dapat dikelompokkan  ke  dalam  3  fungsi,  yaitu:  fungsi alokasi,  fungsi  distribusi,  dan  fungsi  stabilisasi (Fuad, dkk., 2004:24).
Secara  umum,  APBN  mempunyai  peran strategis  untuk  melaksanakan  tiga  fungsi  ekonomi Pemerintah. Fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran  Pemerintah  untuk  tujuan  pembangunan nasional,  terutama  dalam  melayani  kebutuhan masyarakat  dan  mendukung  penciptaan  akselerasi pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  berkualitas.
Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan  dan  subsidi  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan  rakyat,  sedangkan  fungsi  stabilisasi berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi  kinerja  ekonomi  sehingga  perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil (Republik Indonesia, 2014:1-2).
Kebijakan  fiskal  pemerintah  tercermin  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang mencakup kebijakan dari sisi penerimaan dan belanja negara. Berkenaan dengan fungsi stabilisasi, kebijakan  fiskal  mempengaruhi  secara  langsung tingkat  permintaan  barang  dan  jasa  (Fuad,  dkk., 2004:52).
Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  penerimaan negara  (fungsi  budget),  yaitu  mengumpulkan  dana yang akan digunakan bagi pembiayaan kegiatan rutin operasional  pemerintah  mengatur  negara.  Selain berfungsi  budget,  pajak  berfungsi  sebagai  alat pengaturan serta pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan  sektor  swasta  (fungsi  regulator).  Pada fungsi  regulator,  kebijakan  perpajakan  dimaksudkan untuk  mencapai  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang diinginkan  dengan  cara  mengatur  pola  produksi  dan konsumsi  barang-barang  ekonomi.  Dengan  sistem perpajakan,  pemerintah  dapat  mendorong  investasi yang  menghasilkan  barang-barang  produksi  tertentu atau sebaliknya (Fuad, dkk., 2004:125).
Kebijakan  pajak  seharusnya  difokuskan  pada pertumbuhan  ekonomi  nasional  dengan  memberikan insentif  pada  aktivitas-aktivitas  produktif  nasional. Ekonomi  yang  terus  tumbuh  dan  pasar  yang  efisien harus  terus  dijaga  agar  kemakmuran  masyarakat tidak  rusak  akibat  adanya  penerapan  kebijakan perpajakan (Fuad, dkk., 2004:146-147).
Salah  satu  pungutan  negara  yang  difungsikan sebagai  regulator  adalah  pengenaan  pajak  ekspor guna  mengekang  pertumbuhan  ekspor  komoditi tertentu  dalam  rangka  menghindari  kelangkaan produk  tersebut  di  dalam  negeri  (Fuad,  dkk., 2004:268). Pengertian pajak ekspor tersebut memiliki  kesamaan  dengan  BK  dalam  Pasal  1  UU 17/2006 yaitu pungutan negara berdasarkan undang- undang  yang  dikenakan  terhadap  barang  ekspor. Pasal  2  ayat  2  PP  55/2008  menyatakan  bahwa  BK bertujuan untuk (1) menjamin terpenuhinya kebutuhan  dalam  negeri;  (2)  melindungi  kelestarian sumber  daya  alam;  (3)  mengantisipasi  kenaikan harga  yang  cukup  drastis  dari  komoditas  ekspor tertentu  di  pasaran  internasional;  atau  (4)  menjaga stabilitas  harga  komoditas  tertentu  di  dalam  negeri. BK bukan  merupakan pajak  dan lebih  ke pengertian pungutan  negara  dengan  tujuan  untuk  melindungi kepentingan  nasional  dan  kepentingan  masyarakat (Purwito, 2009:43).
Kebijakan  perpajakan  terkait  fungsi  regulator diterapkan Pemerintah dalam APBN 2014. Pemerintah  melakukan  penyempurnaan  kebijakan insentif  perpajakan  untuk  mendukung  iklim  usaha dan  investasi,  antara  lain  melalui  penyusunan
kebijakan  fiskal  untuk  mendukung  penghiliran pertambangan  melalui  kebijakan  disinsentif  fiskal BK  untuk  ekspor  barang  tambang  mentah,  dan insentif  fiskal  untuk  penanaman  modal  bagi  industri hilir pertambangan (Republik Indonesia, 2014:3.28).
Berkenaan  dengan  kebijakan  pengelolaan sumber  daya  mineral,  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.  Makna  penguasaan  negara  mencakup,  antara lain:  kekuasaan  untuk  mengatur (regelendaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi  yang  penting  bagi  negara  dan/atau menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  (Mahkamah Konstitusi, 2008).
Fungsi  pengaturan  oleh  negara  dilakukan melalui  kewenangan  legislasi  oleh  DPR  bersama Pemerintah,  dan  regulasi  oleh  Pemerintah.  Adapun fungsi  pengawasan  oleh  negara  dilakukan  oleh Negara, c.q. Pemerintah,  dalam  rangka  mengawasi dan  mengendalikan  agar  pelaksanaan  penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  seluruh  rakyat  (Mahkamah  Konstitusi, 2003).
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  mengamanatkan bahwa  penguasaan  negara  sumber  daya  alam dilaksanakan demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Kemakmuran merupakan kata benda yang bermakna keadaan makmur. Kata makmur merupakan kata sifat yang  berarti  serba  kecukupan  dan  tidak  kekurangan (Pusat  Bahasa  Kementerian  Pendidikan  Nasional, diakses  26  Mei  2014).  Dengan  demikian,  dapat dipahami  bahwa  penguasaan  negara  atas  seluruh kekayaan alam ditujukan untuk mencukupi kebutuhan  dan  meningkatkan  taraf  kehidupan masyarakat secara merata.
Makna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran  rakyat  dalam  Pasal  33  ayat  3  UUD 1945  tercermin  dalam  UU  4/2009.  Pasal  3  UU 4/2009 menyebutkan tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah: (a) menjamin efektivitas pelaksanaan  dan  pengendalian  kegiatan  usaha pertambangan  secara  berdaya  guna,  berhasil  guna, dan berdaya saing; (b) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; (c) menjamin  tersedianya  mineral  dan  batubara  sebagai bahan  baku  dan/atau  sebagai  sumber  energi  untuk kebutuhan  dalam  negeri;  (d)  mendukung  dan menumbuhkembangkan  kemampuan  nasional  agar lebih  mampu  bersaing  di  tingkat  nasional,  regional, dan  internasional;  (e)  meningkatkan  pendapatan masyarakat  lokal,  daerah,  dan  negara,  serta menciptakan  lapangan  kerja  untuk  sebesar-besar kesejahteraan  rakyat;  dan  (f)  menjamin  kepastian hukum  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  usaha pertambangan mineral dan batubara.
UU 4/2009 telah memberikan arah pengelolaan
sumber  daya  mineral.  UU  tersebut  menegaskan bahwa  pengelolaan  sumber  daya  mineral  harus dikuasai  oleh  Negara  untuk  memberi  nilai  tambah secara  nyata  bagi  perekonomian  nasional  dalam usaha  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat  secara  berkeadilan.  Pengertian  nilai  tambah yang  umum dikenal di kalangan  yang  menggunakan parameter  ekonomi  sebagai  acuan  adalah  perbedaan antara  nilai  output  dan  nilai  input  atau  peningkatan harga material yang dihasilkan dari proses pengolahan  mineral  dan  logam  persatuan  berat logam/mineral.  Pengertian  nilai  tambah  juga  dapat dikaitkan  dengan  kepentingan  lain  yang  lebih  luas termasuk  setiap  manfaat  ekonomi,  sosial  dan peradaban  yang  dihasilkan,  seperti  peningkatan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja baru, multiplier  effect sektor  lain,  penguasaan  ilmu pengetahuan & teknologi, kemudahan dan kecepatan proses, dan peningkatan ketahanan nasional (Djamaluddin,  dkk.,  2012:5).  Adapun  maksud peningkatan nilai tambah dalam kegiatan pengolahan dan  pemurnian,  sebagaimana  disebutkan  dalam penjelasan  pasal  103  ayat  1  UU  4/2009,  untuk meningkatkan  dan  mengoptimalkan  nilai  tambang dari  produk,  tersedianya  bahan  baku  industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.
UU  4/2009  memberikan  arah  pengelolaan potensi  mineral  secara  mandiri,  andal,  transparan, berdaya  saing,  efisien  dan  berwawasan  lingkungan, guna  menjamin  pembangunan  nasional  secara berkelanjutan. UU 4/2009 mengamanatkan pembangunan  industri  pengolahan  berbasis  mineral agar  sumber  daya  mineral  dapat  memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional.
Sebagai  gambaran,  kebijakan  peningkatan  nilai tambah  tercermin  pada  komoditas  mineral  tembaga, nikel  dan  bauksit.  Berdasarkan  kajian  Kementerian ESDM  dengan  menggunakan  data  tahun  2011, terdapat  potensi  peningkatan  nilai  tambah  dari  bijih dan konsentrat tembaga sebesar USD 13.198.637.400  dan  perkiraan  penyerapan  tenaga kerja  sebanyak  32.600  orang.  Adapun  potensi peningkatan  nilai  tambah  dari  bijih  dan  konsentrat nikel sebesar USD 241.489.616.800 dan penyerapan tenaga  kerja  sebanyak  1.700.000  orang.  Sementara itu, potensi nilai tambah bauksit diperkirakan sebesar USD  13.412.471.160  dengan  tenaga  kerja  sebanyak 670.000  orang.  Kegiatan  peningkatan  nilai  tambah mineral  di  dalam  negeri  berpotensi  meningkatkan penerimaan  negara  dari  pajak  penghasilan,  PNBP (royalti  dan  landrent),  retribusi  daerah,  dan peningkatan aktivitas ekonomi di daerah (Pusat Data dan  Informasi  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral, 2012:70-103).
Guna  mendukung  tujuan  dalam  UU  4/2009, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 1/2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  PP tersebut  mengatur  kewajiban  kegiatan  pengolahan dan  pemurnian  mineral  logam  di  dalam  negeri  bagi seluruh perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan dimungkinkan menjual produk mineral  logam  ke  luar  negeri  (ekspor)  setelah memenuhi  batasan  minimum  pengolahan  dan pemurnian dengan kriteria tertentu.
Berkenaan  dengan  kebijakan  pengelolaan mineral,  Pemerintah  menerbitkan  PMK  75/2012. PMK  tersebut  mengenakan  tarif  BK  sebesar  20% terhadap  21  jenis  mineral  logam  mentah  (belum diolah),  diantaranya  bijih  tembaga,  nikel,  bauksit, dan  timah.  Namun  pengenaan  tarif  tersebut  belum efektif  menghambat  ekspor  mineral.  Kecuali  bijih tembaga  yang  telah  diolah  menjadi  konsentrat, ekspor bijih mineral tercatat mengalami peningkatan dari  tahun  ke  tahun.  Setelah  diberlakukannya  PMK 75/2012  pada  tanggal  12  Mei  2012,  ekspor  mineral sempat  menurun  tetapi  pada  tahun  2013  tercatat mengalami peningkatan, bahkan lebih besar daripada sebelum  dikenakan  BK.  Data  volume  ekspor  bijih mineral logam seperti pada Tabel 3.
Berdasarkan  data  ekspor  pada  tabel  di  atas, penetapan  tarif  BK  dalam  PMK  75/2012  disikapi berbeda  oleh  perusahaan  pertambangan.  Sebagian perusahaan  (timah)  mengurangi  volume  ekspor, tetapi sejumlah perusahaan lain justru  meningkatkan volume  ekspornya.  Pengenaan  BK  berpotensi mengurangi  profit  margin  perusahaan  pertambangan sehingga  untuk  mendapatkan  akumulasi  keuntungan yang  diinginkan,  perusahaan  semakin  meningkatkan volume ekspornya demi mengkompensasi penurunan laba perusahaan.
Dibandingkan  tahun  2012,  volume  ekspor  biji dan  konsentrat  mineral  tahun  2013  mengalami kenaikan.  Apabila  dihubungkan  dengan  kemampuan domestik  dalam  mengolah  mineral  mentah  menjadi konsentrat,  maka  diperkirakan  lonjakan  volume ekspor  tersebut  terjadi  sebagai  akibat  dari  kegiatan penambangan  secara  masif.  Hal  ini  menimbulkan kekhawatiran  terhadap  ketersediaan  bahan  baku mineral  pada  masa  yang  akan  datang,  mengingat mineral termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.  Selain  itu,  eksploitasi  sumber  daya  alam yang  berlebihan  juga  mengancam  kelestarian lingkungan.
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri menetapkan  batasan  minimum  komoditas  mineral yang  dapat  dijual  ke  luar  negeri.  Pemerintah melarang  seluruh  ekspor  mineral  mentah  sekaligus menegaskan  kewajiban  pengolahan  dan  pemurnian mineral  di  dalam  negeri.  Pada  dasarnya,  seluruh komoditas  mineral  harus  melalui  proses  pengolahan dan  pemurnian  di  dalam  negeri.  Namun,  terdapat sejumlah  komoditas  tertentu  yang  boleh  diekspor setelah  melalui  kegiatan  pengolahan  dan  memenuhi batasan minimum tertentu. Penjualan produk mineral hasil  pengolahan  tersebut  diperkenankan  sampai dengan tahun 2016.
Guna memperkuat kebijakan  pengelolaan sumber daya mineral, Pemerintah menerbitkan PMK 6/2014. Melalui PMK tersebut, Pemerintah berupaya mendorong percepatan pembangunan pabrik pengolahan  dan  pemurnian  mineral.  Konsideran Menimbang  PMK  tersebut  menyatakan  bahwa pengenaan  BK  bertujuan  menjamin  ketersediaan
Tabel 3. Perkembangan Ekspor Beberapa Komoditas Hasil Pertambangan Tahun 2010 – 2013
No Komoditas Berat Bersih (Ton) 2010 2011 2012 2013 1 Bijih Tembaga 2.642.087 1.471.601 1.124.444 1.453.956 2 Bijih Nikel 17.566.047 40.792.165 48.449.392 64.802.857 3 Bauksit 27.410.375 40.644.118 29.521.625 57.104.931 4 Bijih Timah/Tin 0 1 533 176
Sumber: Badan Pusat Statistik, Desember 2011 dan 2013.
Tabel 4. Ekspor Mineral 2012-2013 No Uraian Barang Berat (Kg) 2012 2013 1 Biji dan Konsentrat Besi (non aglomerasi) 10.432.544.627 22.259.618.733 2 Biji dan Konsentrat Besi (aglomerasi) 1.113.207.171 48.600.920 3 Biji dan konsentrat Mangan 19.081.118 3.945.221 4 Biji dan konsentrat tembaga 1.123.541.044 1.453.731.863 5 Biji dan konsentrat timbal 5.083.897 10.325.040 6 Biji dan konsentrat seng 1.334.982 2.442.590 7 Biji dan konsentrat titanium dan ilmenit 6.258.500 6.482.000 Sumber: Badan Pusat Statistik
bahan  baku  industri  pengolahan  dan  pemurnian mineral serta menjaga kelestarian sumber daya alam. BK tersebut diberlakukan secara bertahap mulai 20% dengan  kenaikan  setiap  semester  sampai  dengan 2016. Adapun produk mineral hasil pengolahan yang bisa diekspor dan tarif BK sebagaimana tercantum di Tabel 5.
PMK  6/2014  memberikan  peluang  ekspor, meskipun  pada  periode  selanjutnya,  perusahaan pertambangan  harus  semakin  menyadari  bahwa peluang ekspor produk mineral olahan akan semakin dibatasi. Dengan kata lain, perusahaan pertambangan dimungkinkan  tetap  berproduksi  sekaligus  didorong untuk  mempercepat  penyelesaian  pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (Asosiasi  Pertambangan  Indonesia,  diakses  30  Mei 2014).
Keberadaan  BK  Mineral  seharusnya  dapat memperkuat  kemampuan  nasional  dalam  mengelola dan  mengusahakan  potensi  mineral  secara  mandiri, andal,  transparan,  berdaya  saing,  efisien,  dan
berwawasan  lingkungan.  Namun  merujuk  data ekspor  tahun  2013  pada  tabel  4,  kebijakan  BK mineral tampak kurang berhasil dalam mengendalikan  ekspor  mineral  mentah.  Oleh  karena itu,  PMK  6/2014  yang  menetapkan  skema  tarif  BK yang lebih tinggi dipandang akan lebih efektif dalam mendukung  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya mineral sesuai UU 4/2009.
Berkenaan  dengan  isu  lingkungan,  kegiatan penambangan  telah  menciptakan  nilai  kerusakan lingkungan  yang  besar.  Hasil  valuasi  di  Kabupaten Tanah  Laut  tahun  2004  menunjukkan  bahwa  nilai kerusakan  akibat  tambang illegal di  kabupaten tersebut  mencapai  Rp  700  miliar  atau  2,3  kali  lipat APBD kabupaten tersebut yang hanya Rp 300 miliar pada  tahun  yang  sama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kerusakan lingkungan yang diciptakan oleh pertambangan semakin membuktikan bahwa aktivitas  pertambangan  yang  tidak  dikelola  dengan baik menimbulkan persoalan besar bagi pembangunan  masyarakat  (Komisi  Pemberantasan
Tabel 5. Barang Ekspor Berupa Produk Mineral yang
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar No Uraian Tarif Bea Keluar (%) 2014 2015 2016 Sejak 12 Januari sd 30 Juni Sejak 1 Juli sd 31 Desember Sejak 1 Januari sd 30 Juni Sejak 1 Juli sd 31 Desember Sejak 1 Januari sd 30 Juni Sejak 1 Juli sd 31 Desember 1 Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu 25% 25% 35% 40% 50% 60% 2 Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar ≥ 62% Fe 20% 20% 30% 40% 50% 60% Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar ≥ 51% Fe dan kadar (Al2O3+SiO2) ≥ 10% 20% 20% 30% 40% 50% 60% 3 Konsentrat mangan dengan kadar ≥ 49% Mn 20% 20% 30% 40% 50% 60% 4 Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 57% Pb 20% 20% 30% 40% 50% 60% 5 Konsentrat seng dengan kadar ≥ 52% Zn 20% 20% 30% 40% 50% 60% 6 Konsentrat ilmenite dengan kadar Fe ≥ 58% (bentuk pasir) dan kadar Fe ≥ 56% (bentuk pellet) 20% 20% 30% 40% 50% 60% Konsentrat titanium lainnya dengan kadar Fe ≥ 58% (bentuk pasir) dan kadar Fe ≥ 56% (bentuk pellet) 20% 20% 30% 40% 50% 60%
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan 6/2014
Korupsi, 2013:53).
Kegiatan  usaha  pertambangan  memberikan dampak negatif terhadap lingkungan fisik, kimia, dan biologi.  Kerusakan-kerusakan  tersebut  diantaranya kerusakan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, rusaknya  flora  dan  fauna  endemik,  meningkatnya polusi  udara  dan  debu,  erosi,  dan  sedimen  yang memicu  banjir,  kebisingan,  rusaknya  jalanan  umum yang  digunakan  untuk  memuat  alat-alat  berat perusahaan, dan adanya limbah yang dapat masuk ke lahan-lahan  pertanian  dan  sungai  sehingga  merusak biota perairan dan sumber air yang digunakan untuk air  bersih  (minum)  dan  mencuci  (Raden,  dkk., 2010:71).
PMK  6/2014  mengenakan  BK  dengan  tarif sebesar 20-25% pada tahun 2014 dan sampai dengan 60%  pada  tahun  2016.  Meskipun  aturan  BK  ini masih  memungkinkan  dilakukannya  ekspor  dalam bentuk  pengolahan  mineral  (konsentrat)  sampai dengan  tahun  2016,  tetapi  tarif  BK  mineral  semakin meningkat hingga mencapai batas maksimal 60%.
Pemberlakuan  PP  1/2014  dan  diikuti  dengan PMK  6/2014  menunjukkan  efektivitasnya.  Hal  ini tampak  dari  data  ekspor  2014  yang  menunjukkan penurunan  ekspor  produk  mineral.  Hal  ini  terlihat dari  data  ekspor  mineral  Januari-April  2014  yang turun  dibandingkan  dengan  periode  yang  sama  pada tahun  sebelumnya  (www.gatra.com,  diakses  22  Mei 2014).  Jika  pada  tahun  2013,  nilai  ekspor  untuk konsentrat  mineral  mencapai  4,5  miliar  dollar  AS, maka  sampai  dengan  April  2014  hampir  tidak  ada ekspor  mineral  (http://bisniskeuangan.kompas.com, diakses 5 Juni 2014).
Kebijakan  hilirisasi  mineral  di  dalam  negeri akan  meningkatkan  nilai  pemasaran  dan  pendapatan dari  komoditas  mineral  yang  telah  diolah  sehingga mampu memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar  di  dalam  negeri.  Hal  ini  mendukung  tujuan pemanfaatan  potensi  mineral  bagi  perekonomian nasional  dalam  usaha  mencapai  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat  secara  berkeadilan.  Potensi mineral  di  dalam  negeri  juga  dapat  dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi keuntungan rakyat. Selain itu, kebijakan tersebut dapat  mengurangi ekspor  mineral mentah  dan  kegiatan  pengambilan  sumber  daya mineral di alam sehingga lebih menjamin kelestarian lingkungan.
Kebijakan  BK  dalam  PMK  6/2014  diharapkan memperkuat  kemampuan  nasional  dalam  mengelola dan  mengusahakan  potensi  mineral  secara  mandiri, andal,  transparan,  berdaya  saing,  efisien,  dan berwawasan  lingkungan.  Pengenaan  BK  produk mineral  akan  lebih  menjamin  ketersediaan  bahan baku  mineral  di  dalam  negeri.  Selain  itu, ketersediaan  bahan  baku  dapat  menarik  investasi baru  dalam  bidang  pengolahan  mineral  sehingga mampu  mendorong  perekonomian  nasional  dan pembangunan  daerah  secara  merata.  Apabila  pabrik pengolahan dan pemurnian mineral belum dibangun, maka  kegiatan  penambangan  mineral  di  alam  akan
berkurang  atau  berhenti  sehingga  ekosistem  lebih terjaga  kelestariannya  dan  kekayaan  alam  tersebut dapat  dinikmati  lebih  lama.  Sementara  itu,  apabila pabrik  pengolahan  dan  pemurnian  dapat  dibangun, maka  masyarakat  akan  mendapatkan  keuntungan ekonomi yang semakin tinggi.
PMK  6/2014  diharapkan  dapat  mendorong investor  untuk  mempercepat  pembangunan  pabrik pemurnian  mineral  di  dalam  negeri.  Dengan  adanya tarif  BK  yang  tinggi  diperkirakan  volume  ekspor mineral  akan  semakin  turun.  Meskipun  terjadi penurunan volume ekspor konsentrat, tetapi penurunan  volume  ini  akan  dikompensasi  dengan peningkatan  nilai  ekspor  dari  produk  mineral  yang telah  dimurnikan  yang  nilainya  jauh  lebih  tinggi hingga  beratus-ratus  kali  lipat.  Peningkatan  nilai  ini akan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan berdampak  positif  terhadap  perekonomian  nasional secara  lebih  luas.  BK  mineral  ini  akan  mengurangi aktivitas  penambangan  serta  mengalihkan  aktivitas tersebut ke dalam proses pengolahan dan pemurnian. Sehingga  diharapkan  mengurangi  risiko  kerusakan lingkungan  sebagai  akibat  dari  penambangan  secara besar-besaran.  Selain  itu,  diharapkan  melalui kegiatan  pengolahan  dan  pemurnian  mineral  ini, pada  nantinya  akan  membuka  lebih  banyak  peluang bagi  tenaga  kerja  terampil/berkeahlian.  Penurunan ekspor ini diikuti dengan penurunan tingkat produksi pertambangan  karena  pabrik  pengolahan  dan pemurnian  mineral  domestik  belum  dibangun  serta terjadi  penurunan  daya  saing  komoditas  mineral Indonesia  sebagai  akibat  pengenaan  BK  mineral yang relatif tinggi.

## Dampak Pengenaan Bea Keluar Mineral
Setiap  kegiatan  pembangunan  di  bidang pertambangan  pasti  menimbulkan  dampak  positif maupun  dampak  negatif.  Dampak  positif  dari kegiatan  pembangunan  di  bidang  pertambangan antara  lain:  (1)  memberikan  nilai  tambah  secara nyata  kepada  pertumbuhan  ekonomi  nasional;  (2) meningkatkan  Penerimaan  Asli  Daerah  (PAD);  (3) menampung  tenaga  kerja,  terutama  masyarakat lingkar  tambang;  (4)  meningkatkan  ekonomi masyarakat  lingkar  tambang.  Dampak  negatif  dari pembangunan  di  bidang  pertambangan  diantaranya: (1)  kehancuran  lingkungan  hidup;  (2)  penderitaan masyarakat  adat;  (3)  menurunnya  kualitas  hidup penduduk lokal (Dewi, 2010:34-35).
Pengaruh  pajak  terhadap  penggunaan  faktor- faktor  produksi  dipengaruhi  elastisitas  permintaan terhadap  barang-barang  yang  dihasilkan.  Barang- barang  yang  tingkat  permintaannya  in-elastis sempurna  tidak  akan  terpengaruh  dengan  adanya pengenaan pajak. Konsumen akan membayar seluruh beban  pajak  yang  ditambahkan  pada  harga  barang. Sebaliknya, jika elastisitas permintaan barang adalah sempurna,  perusahaan  tidak  dapat  mengalihkan beban  pajaknya  pada  harga  barang  (Fuad,  dkk., 2004:143).
Penelitian  Hidayat  Amir mengungkapkan bahwa  pembatasan  ekspor  mineral  mentah  dalam jangka  pendek  akan  berdampak  negatif  terhadap perekonomian,  khususnya  menyebabkan  penurunan ekspor  mineral  mentah  dan  investasi  baru  di  sektor pertambangan mineral. Namun, kebijakan pembatasan  ekspor  tersebut  akan  berdampak  positif terhadap  perekonomian  jika  didukung  adanya investasi baru di sektor pengolahan mineral sehingga Indonesia  dapat  mengekspor  komoditas  mineral olahan (Amir, 2013:19).
Dampak pengenaan BK Mineral mengakibatkan  ekspor  mineral  berkurang.  Hal  ini terlihat  dari  data  ekspor  mineral  selama  periode bulan  Januari-April  2014.  Pengenaan  BK  mineral sebagaimana  diatur  dalam  PMK  6/2014  telah menekan  volume  ekspor  mineral.  Berdasarkan  data Kemendag,  total  nilai  ekspor  mineral  dari  Januari- Maret 2014 kurang lebih US$ 500 juta, dengan total volume 994 ribu ton (www.gatra.com, diakses 5 Juni 2014).  Angka  tersebut  menurun  dibandingkan periode  yang  sama  pada  tahun  2013  sebesar  0,38% (http://ekonomi.metrotvnews.com,  diakses  17  Juni 2014).
Berdasarkan data tabel 6, volume ekspor mineral turun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tarif  BK menyebabkan harga produk mineral mentah Indonesia menjadi  mahal  atau  di  atas  margin  produksi.  Adapun rata-rata  margin  keuntungan  perusahaan  tambang hanya sekitar 10%, sehingga jika dikenakan BK 20%- 60%  sangat  memberatkan  (http://nasional.kontan. co.id,  diakses  3  Juni  2014).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  permintaan  produk  mineral  bersifat  elastis sehingga  pengenaan  BK  secara  tidak  langsung  akan dibebankan kepada perusahaan pertambangan.
Tujuan pengenaan BK mineral adalah mendukung  ketersediaan  bahan  baku  mineral  bagi industri  pengolahan  dan  pemurnian  di  dalam  negeri sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat  kapasitas  pengolahan  dan  pemurnian mineral  di  dalam  negeri  lebih  kecil  daripada kapasitas produksi, pengenaan BK dapat mengurangi eksploitasi sumber daya mineral. Penerapan BK pada produk  konsentrat  Tembaga,  Bijih  Besi,  Pasir  Besi, Ilmenite, Mangan, Timbal, dan Seng ini tampak dari volume  ekspor  mineral  yang  turun/lebih  kecil daripada  periode  yang  sama  pada  tahun-tahun sebelumnya  (http://bisnis.news.viva.co.id,  diakses tanggal 28 Mei 2014).
Adapun  pertimbangan  pemerintah  memberikan kelonggaran  ekspor  sejumlah  produk  konsentrat mineral  antara  lain:  (1)  Konsentrat  mangan. Pemerintah  mengizinkan  ekspor  konsentrat  mangan dengan  pertimbangan  bahwa  biaya  transportasi pengangkutan  mangan  dari  areal  pertambangan  di Nusa  Tenggara  ke  pabrik  pemurnian  di  Pulau  Jawa sangat  besar  (http://industri.kontan.co.id,  diakses  9 Juni  2014).  (2)  Studi  yang  dilakukan  Lembaga Afiliasi  Penelitian  dan  Industri  Institut  Teknologi Bandung  menemukan  jenis  mineral  yang  ekonomis untuk  dimurnikan  adalah  bauksit,  nikel,  dan  bijih besi.  Tiga  komoditas  itu  jika  diolah  akan meningkatkan nilai tambah 70% terhadap price base . Sementara,  tembaga  dan zinc (seng)  tidak  ekonomis untuk  dimurnikan  di  dalam  negeri. Konsentrat tembaga  telah  mencapai  95%  dari price  base .  Jika dimurnikan,  nilai  tambahnya  hanya  5%,  tetapi dengan nilai investasi hampir setengah dari investasi untuk pengolahan ore menjadi konsentrat. Pengolahan ore menjadi  konsentrat  tembaga  sekitar USS 20 ribu per ton, tetapi pemurnian tembaga (nilai tambah 5%) membutuhkan investasi US$ 10 ribu per ton  (Asosiasi  Pertambangan  Indonesia,  diakses  5 Maret 2014).
Turunnya  nilai  ekspor  mineral  yang  tidak diimbangi  dengan  penyerapan/kemampuan  industri pengolahan di dalam negeri mengakibatkan penurunan  tingkat  produksi/pendapatan  perusahaan, pendapatan pekerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat  sekitar  serta  penerimaan  negara  dari pajak  dan  PNBP.  Adapun  dampak  penurunan aktivitas  pertambangan  ini  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1. Dampak Bea Keluar Mineral terhadap Ekonomi
Masyarakat
Analisis dampak terhadap perekonomian difokuskan  pada  penyerapan  tenaga  kerja  dan distribusi pendapatan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja  berperan  dalam  mengentaskan  kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.
Analisis  ketenagakerjaan  menunjukkan  bahwa setiap  tenaga  kerja  akan  menafkahi  4  orang  bahkan mampu  menanggung  biaya  hidup  hingga  10  orang anggota  keluarganya.  Memperhatikan  hal  ini,  maka penyerapan  tenaga  kerja  dan  tingkat  pendapatan yang  diperoleh  tenaga  kerja  akan  menimbulkan manfaat  yang  sangat  besar  bagi  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  (Badan  Pusat  Statistik.
Tabel 6. Perbandingan Ekspor Komoditas Hasil Pertambangan Januari 2013 dan Januari 2014
Jenis Barang Berat Bersih (Ton) Perub (%) Nilai FOB (Ribu US $) Perub (%) 2013 2014 2013 2014 Biji Tembaga 93.580 56.870 -39,23 206.295 137.392 -33,40 Biji Nikel 5.161.609 4.160.121 -19,40 152.204 85.913 -43,55 Bauksit 2.777.773 2.085.671 -24,92 58.171 46.492 -20,08 Hasil Tambang Lain 2.448.186 1.594.675 -34,86 43.895 42.907 -2,25 Sumber: Badan Pusat Statistik, Januari 2014.
2013:18).
Perusahaan  pertambangan  non  minyak  dan  gas bumi  dapat  dikatakan  padat  modal  ( capital intensive ),  karena  jumlah  tenaga  kerjanya  relatif sedikit  dibandingkan  dengan  sektor  lain  (seperti industri  dan  pertanian)  yang  tenaga  kerjanya mencapai  jutaan  orang.  Adapun  penyerapan  tenaga kerja di subsektor pertambangan  mineral pada tahun 2010  berjumlah  54.106  orang  yang  terdiri  dari pendidikan  pasca  sarjana  426  orang,  sarjana  dan diploma  8.492  orang  dan  sampai  dengan  sekolah lanjutan  tingkat  atas  sebanyak  44.916  orang.  Pada tahun  2012,  jumlah  tenaga  kerja  mengalami kenaikan.  Data  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada Perusahaan  Pertambangan  Non  Migas  Tahun  2010- 2012  sebagaimana  tercantum  dalam  tabel  7  (Badan Pusat Statistik. 2013:18-19).
Berkenaan  dengan  dengan  pelarangan  ekspor mineral  mentah,  saat  ini  sudah  ada  beberapa perusahaan yang melakukan rasionalisasi pekerja dan kebanyakan dari sektor tambang nikel, bauksit, pasir besi dan bijih besi. Data Asosiasi Pengusaha Bauksit dan  Pasir  Besi  Indonesia  (APB3I)  menyebutkan sebanyak  40.000  tenaga  kerja  yang  dirumahkan. Jumlah  ini  berasal  dari  51  perusahaan  yang  menjadi anggota  asosiasi.  Salah  satu  anggota  asosiasi,  PT Central  Omega  Resources  pemilik  konsesi  tambang nikel  di  Morowali  dan  Konawe  Utara,  telah menghentikan kegiatan penambangan dan merumahkan  kurang  lebih  3000  orang  karyawannya (www.majalahequipment.com, diakses 28 Mei 2014).
Direktorat  Jenderal  Mineral  dan  Batubara memperkirakan terjadi rasionalisasi pekerja sebanyak 33.400 orang. Jumlah ini kemudian dirinci dari  beberapa  komoditas  yakni  Bauksit  sebanyak 12.400  orang,  nikel  sebanyak  14.000  orang, pasir/bijih  besi  sebanyak  5.000  orang  serta  mangan sebanyak 2.000 orang. (www.majalahequipment.com, diakses  28  Mei  2014). Sebagian  besar  pekerja  yang diberhentikan  adalah  pekerja  dari  penduduk  sekitar dengan  posisi  sebagai  operator  tambang  hingga geologis.  Sementara,  pekerja  eksplorasi  tetap dipertahankan karena kegiatan eksplorasi masih tetap dilakukan.  Hal  ini  berdampak  pada  perekonomian masyarakat  lokal  yang  bergantung  pada  industri tambang.  Sekitar  70  persen  dari  karyawan  tambang
ini  adalah  masyarakat  lokal  di  sekitar  lokasi pertambangan (Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, diakses 13 Juni 2014).
Selain  faktor  adanya  penyerapan  tenaga  kerja lokal  yang  bekerja  di  perusahaan,  peningkatan penghasilan per bulan yang diterima oleh masyarakat disebabkan  pula  oleh  adanya  peluang  usaha  bagi masyarakat  yang  berada  di  sekitar  aktivitas pertambangan. Peluang usaha yang dapat dikembangkan  masyarakat  akibat  adanya  kegiatan pertambangan  antara  lain:  warung  makan,  warung sembako,  rumah  sewaan,  jasa  katering  perusahaan, jasa  pencucian  pakaian/ laundry ,  usaha  isi  air  ulang. Berdasarkan  hal  tersebut,  kegiatan  pertambangan dianggap  dapat  meningkatkan  kondisi  ekonomi masyarakat sekitar lokasi tambang daripada sebelum adanya aktivitas tersebut (Raden, dkk., 2010:37).
Kasubdit  Perdagangan  dan  Produksi  Mineral Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral mengatakan  pelarangan  ekspor  bijih  relatif  tidak berdampak  untuk  komodit  emas,  perak,  Ilmenite, tembaga,  timbal  dan  seng.  Namun,  pelarangan ekspor  bijih  bauksit,  bijih  nikel,  bijih  besi,  pasir besi,dan  bijih  mangan  dapat  menimbulkan  dampak ekonomi,  sosial,  tenaga  kerja,  dan  keamanan  di sekitar  wilayah  IUP  Operasi  Produksi  mineral. Dampak  ini  diperkirakan  hanya  terjadi  sementara selama  masa  transisi  selama  2  sampai  3  tahun  ke depan,  dan  seiring  dengan  selesainya  pembangunan akan ada penyerapan tenaga kerja (www.majalahequipment.com, diakses 28 Mei 2014).
2. Dampak Bea Keluar Mineral terhadap
Perusahaan Pertambangan
Perusahaan  BUMN,  PT  Aneka  Tambang (Persero) Tbk, mencatatkan rugi pada kuartal I 2014 sebesar Rp 272,6 miliar dibandingkan kuartal I 2013 yang  membukukan  laba  Rp  407,6  miliar.  Kerugian itu karena perseroan terkena dampak larangan ekspor mineral mentah yang mulai diberlakukan awal tahun ini  dan  masih  rendahnya  harga  komoditas.  Antam membukukan  penjualan  sebesar  Rp  2,3  triliun  pada kuartal I 2014 atau turun 31,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,34 triliun. Penurunan penjualan terutama untuk bijih nikel yang anjlok  92,2  persen;  emas  turun  25,6  persen;  dan
Tabel 7. Pendidikan dan Kewarganegaraan Pekerja pada Perusahaan Pertambangan Non Migas Tahun 2010-2012
No Uraian 2010 2011 2012 1 Pasca Sarjana 426 631 869 2 S1/D/IV/DIII 8.492 17.465 20.027 3 Sampai dengan SLTA 44.916 76.274 100.456 Jumlah 54.106 94.792 121.856 WNI 53.834 94.370 121.352 WNA 272 422 503
Sumber: Badan Pusat Statistik.
perak  turun  4,8  persen.  Pada  kuartal  I  tahun  ini, perseroan  juga  sama  sekali  tidak  menjual  bijih bauksit (www.tempo.co, diakses 5 Juni 2014).
Sementara  itu,  mineral  konsentrat  milik Freeport  dan  Newmont  belum  mendapat  izin  ekspor dari  pemerintah.  Mineral  konsentrat  Freeport  dan Newmont  yang  masih  tersimpan  tersebut  nilainya mencapai  US$  1,5  miliar,  terdiri  dari  US$  450  juta dari  Newmont  dan  US$  950  juta  dari  Freeport (www.gatra.com,  diakses  5  Juni  2014).  Bea  ekspor 20%  dari  penerimaan  kotor  dikurangi  royalti membuat  profit  margin  tambang  menipis,  dari  27- 30%  menjadi  hanya  7%.  (http://bisnis.liputan6.com, diakses 13 Juni 2014).
Kebijakan  pelarangan  ekspor  mineral  mentah telah  merugikan  perusahaan  pertambangan.  Guna menekan potensi kerugian, perusahaan pertambangan berusaha  melakukan  efisiensi.  Langkah  efisiensi yang  telah  dilakukan  antara  lain  dengan  cara negosiasi  dengan  para  pemasok  untuk  mendapatkan potongan  harga  dan  menunda  proyek-proyek investasi  yang  dianggap  belum  terlalu  penting. (www.tempo.co,  diakses  5  Juni  2014).  Perusahaan pertambangan  mempercepat  pembangunan  pabrik pengolahan dan pemurnian. Sementara itu, perusahaan besar melakukan pengambilalihan perusahaan  pertambangan  lain  yang  produknya masih  dimungkinkan  untuk  diekspor,  meski  dengan membayar BK mineral, demi memperoleh pendapatan.  Strategi  ini  dijalankan  oleh  PT  Central Omega Resources, Tbk. Pihak perusahaan mengakui besaran  BK  sebesar  20  persen  di  tahun  2014  masih ekonomis  (www.majalahequipment.com,  diakses  28 Mei  2014).  Sementara  itu,  PT  Antam  juga  akan meningkatkan  target  penjualan  logam  mulia  (emas), dari  hanya  9,3  ton  menjadi  13  ton,  dan  batubara. (www.gatra.com, diakses 5 Juni 2014).
Untuk  membangun  industri  pengolahan  dan pemurnian  mineral  ( smelter )  dibutuhkan  sejumlah persyaratan.  Pembangunan  pabrik  membutuhkan ketersediaan  tanah,  pasokan  energi  listrik,  sumber daya  manusia  dan  keselarasan  dengan  kondisi lingkungan.  Berkenaan  dengan  kesiapan  pasokan energi  listrik,  PLN  menyatakan  bahwa  terdapat  3 (tiga) provinsi yang dapat memasok kebutuhan listrik untuk  smelter,  yaitu  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  dan Sulawesi  Selatan.  Selain  pasokan  listrik,  perusahaan smelter  membutuhkan  dukungan  infrastruktur  jalan dan  pelabuhan.  Selain  itu,  Industri  ini  termasuk kategori padat modal.
3. Dampak Bea Keluar Mineral terhadap Pemerintah
Nota  Keuangan  APBN  2014  menyebutkan pendapatan  pertambangan  minerba  dalam  RAPBN 2014  ditargetkan  sebesar  Rp21,3  triliun,  meningkat sebesar  Rp3,2  triliun  atau  17,6  persen  bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2013.  Peningkatan  tersebut  terutama  didorong  oleh pendapatan  royalti  sebesar  Rp3,1  triliun  atau  18,1
persen. Sementara itu, pendapatan iuran tetap dalam tahun  2014  ditargetkan  sebesar  Rp0,8  triliun,  atau Rp0,1  triliun  lebih  tinggi  dari  targetnya  dalam APBNP  2013.  Untuk  mendukung  pencapaian pendapatan  pertambangan  mineral  dan  batu  bara tersebut,  dalam  tahun  2014  sasaran  produksi pertambangan  mineral  dan  batu  bara  adalah tercapainya target produksi (a) batubara sebesar 360 juta  ton;  (b)  timah  sebesar  95  ribu  ton;  (c)  feronikel sebesar  20  ribu  metrik  ton;  (d)  tembaga  sebesar 739,8  ton;  (e)  emas  sebesar  73,9  ton;  (f)  perak sebesar  215,2  ton;  dan  (g)  bijih  besi  sebesar  1  juta ton.
Nota  Keuangan  APBN  2014  menyebutkan bahwa  realisasi  pendapatan  BK  2013  atas  bijih mineral  sebesar  Rp6,1  triliun.  Pemerintah  mengakui bahwa  penerimaan  BK  akan  menurun  sebagai konsekuensi  larangan  melakukan  ekspor  barang tambang  mentah  sesuai  amanat  UU  4/2009. Pendapatan BK atas konsentrat mineral diperkirakan sebesar  8%  dari  target  penerimaan  BK  atau  sebesar Rp1,6  triliun  (Asosiasi  Pertambangan  Indonesia, diakses 13 Juni 2014).
Sektor pertambangan umum memberikan kontribusi  yang besar bagi penerimaan dalam negeri APBN,  baik  dari  sumber  perpajakan  maupun  dari Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP).  Jenis perpajakan  yang  dimaksud  adalah  pajak  pemerintah pusat  dan  daerah,  yaitu  (Kementerian  Perindustrian, 2012:23-24):  (1)  Pajak  Pemerintah  Pusat  dan  yang dibagihasilkan, meliputi: (i) Pajak Dividen, (ii) Pajak Penghasilan Badan, (iii) Pajak Penghasilan Perseorangan,  (iv)  Pajak  Penghasilan  23/26/Final, (v)  Pajak  Pertambahan  Nilai,  (vi)  Pajak  Penjualan Barang  Mewah,  (vii)  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, (viii)  Bea  Masuk,  (ix)  Cukai;  (2)  Pajak  Pemerintah Daerah, meliputi:(i) Pajak Mineral C dan Air/Lumpsum  (Kab.  Mimika),  (ii)  Pajak  atas  Air (Prov.  Papua),  (iii)  Pajak  Kendaraan  Bermotor/Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  (iv)  Pajak  Air Bawah  Tanah  dan  Air  Permukaan  ( water  levy ),  (v) Pajak  Mineral  C;  (3)  Sedangkan  yang  termasuk PNBP adalah: (i) Royalti, (ii) Landrent/deadrent, (iii) Provisi  Sumber  Daya  Hutan,  (iv)  Iuran  Kehutanan (Dana Reboisasi).
Sektor  energi  dan  sumber  daya  mineral memberi  kontribusi  kepada  penerimaan  negara melalui  komponen  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP). Kontribusi kepada PNBP tersebut tercermin dari penerimaan SDA dan  merupakan  yang tertinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. (Kementerian  Perindustrian,  2012:100).  Pembatasan ekspor mineral mentah akan menurunkan penerimaan  negara  dan  daerah.  Potensi  kehilangan penerimaan  negara  diperkirakan  sebesar  Rp  20 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp 6 triliun dan PNBP yang berasal dari royalti sekitar Rp 14 triliun (Indonesia Finance Today, 18 Maret 2014:6).
Kebijakan  pembatasan  ekspor  mineral  akan berdampak  pada  penerimaan  negara  sebagai  berikut
(Bank  Dunia,  2014:30):  (1)  Penurunan  penerimaan dari BK ekspor mineral mentah (PMK 75/2012), (2) Penerimaan  dari  BK  ekspor  konsentrat  mineral (PMK  6/2014),  tetapi  jumlahnya  akan  semakin menurun seiring peningkatan tarif  BK yang semakin tinggi,  (3)  Penurunan  penerimaan  royalti  (PNBP) mineral  mentah,  (4)  Kenaikan  penerimaan  royalti (PNBP)  dari  ekspor  konsentrat  mineral,  (5) Penurunan  pajak  penghasilan  badan  sebagai  akibat dari  penurunan  laba  dan  peningkatan  biaya perusahaan.
Kontribusi sektor pertambangan  juga  dirasakan oleh daerah. Daerah akan menerima Dana Bagi Hasil (DBH)  serta  penerimaan  pajak  daerah.  Penurunan penerimaan dari sektor pertambangan akan menurunkan  alokasi  DBH.  Bagi  pemerintah  daerah, penurunan  penerimaan  PNBP  akan  menurunkan DBH.  Sebagai  gambaran  pada  pertambangan tembaga,  berdasarkan  PMK  18/2014,  alokasi  DBH pertambangan  umum  tahun  2013  untuk  Kabupaten Mimika  (Papua)  dan  Kabupaten  Sumbawa  Barat (Nusa  Tenggara  Barat)  masing-masing  sebesar  Rp 1.932.218.990,-  dan  Rp  1.297.191.556,-.  Apabila aktivitas  penambangan  di  kedua  daerah  tersebut berhenti,  maka  kedua  daerah  tersebut  berpotensi kehilangan  penerimaan  DBH  dan  penerimaan  pajak daerah.
Penurunan  ekspor  ini  belum  diikuti  oleh kemampuan  industri  pengolahan  mineral  di  dalam negeri sehingga potensi mineral tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi (dijual). Hal ini berdampak pada penurunan aktivitas  produksi  pertambangan  hingga  terjadi pemutusan hubungan kerja karyawan dan berkurangnya  kegiatan  ekonomi  di  daerah  sekitar wilayah  pertambangan.  Penurunan  kegiatan  ekspor dan  produksi  pertambangan  mineral  yang  belum diikuti kemampuan dalam menyerap potensi mineral di  dalam  negeri  ini  menurunkan  aktivitas  ekonomi sehingga  menurunkan  potensi  penerimaan  negara dari perpajakan dan PNBP (iuran tetap, royalti) serta penerimaan  daerah  dalam  bentuk  pungutan  retribusi dan DBH.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Penetapan  BK  mineral  dalam  PMK  6/2014 diperlukan  guna  memperkuat  tujuan  kebijakan pengelolaan  mineral  dalam  UU  4/2009,  yaitu dalam  rangka  mendukung  peningkatan  nilai tambah  sumber  daya  mineral  bagi  sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Pengenaan  BK  bertujuan  menjamin  manfaat pertambangan  mineral  secara  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan  hidup,  serta  menjamin tersedianya  mineral  sebagai  bahan  baku  untuk kebutuhan  dalam  negeri.  Tujuan  PMK  6/2014 mendukung  arah  kebijakan  pengelolaan  mineral
dalam  Pasal  3  UU  4/2009,  khususnya  huruf  (b), (c),  dan  (e).  PMK  6/2014  telah  menetapkan skema  tarif  BK  yang  semakin  tinggi  sampai dengan  tahun  2016  dalam  rangka  mendorong investor/perusahaan  pertambangan  melakukan percepatan  pembangunan  pabrik  pengolahan  dan pemurnian mineral di dalam negeri.
2. Penetapan  BK  mineral  dalam  PMK  6/2014  telah berdampak  pada  penurunan  volume  ekspor mineral  dan  pelemahan  aktivitas  ekonomi  di wilayah  sekitar  pertambangan.  Kondisi  ini mengakibatkan penurunan produksi mineral yang diikuti  terjadinya  rasionalisasi  pekerja  dan berkurangnya  penerimaan  negara  dari  pajak  / PNBP pertambangan sehingga berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar  wilayah  pertambangan.  Dalam  jangka menengah dan panjang, kebijakan pengenaan BK dalam  PMK  6/2014  dapat  berdampak  positif terhadap perekonomian nasional sepanjang tersedia  pabrik  pengolahan  dan  pemurnian mineral.

## Saran
Merujuk pada simpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:
1. Guna menumbuhkembangkan perekonomian nasional,  selain  menerapkan  kebijakan  kebijakan disinsentif  fiskal  BK  dan  insentif  fiskal  untuk investasi industri hilir pertambangan,  pemerintah dapat mempertimbangkan pengembangan potensi ekonomi  daerah  selain  sektor  pertambangan, seperti  pengembangan  sumber  daya  manusia, modernisasi  pertanian,  pariwisata,  dan  lain sebagainya. Hal ini dapat menjadi awal yang baik untuk melakukan transformasi dari perekonomian yang bertumpu pada sektor pertambangan kepada sektor-sektor  ekonomi  yang  lebih  produktif  dan lebih  menjamin  pembangunan  ekonomi  secara berkelanjutan.
2. Pengenaan  BK  seharusnya  didasarkan  pada pungutan negara tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi,  pengentasan  kemiskinan,  penyediaan lapangan  kerja  dan  pemerataan  pendapatan. Memperhatikan  potensi  dampak  pelemahan ekspor  mineral  terhadap  masyarakat,  pemerintah dapat  memberikan  alternatif  sumber  mata pencaharian  baru  atau  jenis  pekerjaan  lain  yang kiranya  dapat  mengurangi  dampak  buruk  akibat PHK atau pelemahan aktivitas ekonomi. Pemerintah  dapat  mempertimbangkan  pemberian kebijakan affirmative ,  seperti  bantuan  barang kebutuhan  pokok  dan  pelayanan  dasar  untuk masyarakat  dan  pekerja,  khususnya  di  sekitar wilayah pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku, jurnal, laporan penelitian
Amir,  Hidayat.  Economic  Impact  Analysis  of  the  2012
Indonesia  Mineral-Export  Tax  Policy:  A  CGE Approach. The International Journal of Economic Policy Studies , Volume 8, 2013, h. 1-22. Badan  Pusat  Statistik.  2013.  Statistik  Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi 2010-2012. Jakarta. Badan  Pusat  Statistik.  Berita  Resmi  Statistik  Nomor 11/02/Th. XII, 16 Februari 2009.
Badan  Pusat  Statistik.  Berita  Resmi  Statistik  Nomor 16/02/Th. XVII, 5 Februari 2014.
Bank  Dunia.  2014,  Maret. Perkembangan  Triwulanan Perekonomian  Indonesia:  Investasi  yang  Tak Menentu . Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia. The World Bank. Dewi.  2010.  Skripsi: Aspek  Hukum  Kontrak  Karya Dalam  Investasi  Pertambangan  Umum .  Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Djamaluddin,  H.,  Meinarni  Thamrin,  dan  Alfajrin Achmad. 2012. Potensi dan Prospek Peningkatan
Nilai  Tambah  Mineral  Loga  di  Indonesia  (Suatu Kajian  Terhadap  Upaya  Konservasi  Mineral) .
Prosiding  Hasil  Penelitian  Fakultas  Teknik Universitas  Hasanuddin  Volume  6  (Desember 2012).
Fuad, Noor, dkk. 2004. Dasar-Dasar Keuangan Publik . Jakarta: LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Kementerian  Perindustrian  RI.  2012. Analisis  Biaya Manfaat  Pelarangan  Ekspor  Bahan  Mentah Minerba  dan  Dampaknya  Terhadap  Sektor Industri: Studi Kasus Nikel & Tembaga . Jakarta. Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2013. Laporan  Hasil Kajian  Sistem  Pengelolaan  PNBP  Mineral  dan Batubara . Jakarta.
Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 58/PUU-VI/2008.
Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.
Purwito, Ali. 2009. Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Teori dan Aplikasi . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pusat  Data  dan  Informasi  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral,  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.  2012. Kajian  Supply  Demand  Mineral . Jakarta.
Raden,  Ince,  dkk.  2010. Laporan  Penelitian  Kajian Dampak Penambangan Batubara Terhadap Pengembangan  Sosial  Ekonomi  dan  Lingkungan di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara .  Jakarta:  Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
B. Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2008  tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012
tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  6/PMK.011/2014 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  75/PMK.011/2012  tentang Penetapan  Barang  Ekspor  yang  Dikenakan  Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Peningkatan  Nilai Tambah  Mineral  Melalui  Kegiatan  Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
Republik  Indonesia.  Nota  Keuangan  APBN  Tahun 2014.
C. Berita, artikel, dan/atau sumber lain dari internet Asosiasi  Pertambangan  Indonesia. Batasan  Ekspor
Mineral
Diperlonggar . http://www.ima- api.com/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=1463:batasan-ekspor-mineral- diperlonggar&catid=47:media- news&Itemid=98&lang=id.  Diakses  tanggal  30
Mei 2014. Asosiasi Pertambangan Indonesia. Perusahaan Tambang Tidak Harus Bangun Smelter . http://www.ima- api.com/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=1070%3Aperusahaan-tambang-tidak- harus-bangun-smelter&catid=1%3Aima- news&Itemid=86&lang=en.  Diakses  tanggal  5 Maret 2014.
Asosiasi  Pertambangan  Indonesia. Penerimaan  Bea Keluar Bisa Turun . http://www.ima- api.com/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=1825%3Apenerimaan-bea-keluar-bisa- turun-444&catid=47%3Amedia- news&Itemid=98&lang=id. Diakses 13 Juni 2014. Asosiasi  Pengusaha  Mineral  Indonesia. Pelarangan Ekspor  Akibatkan  Puluhan  Ribu  Karyawan Dipecat . http://www.apemindo.com/gallery/81- news/media-news/623-pelarangan-ekspor- akibatkan-puluhan-ribu-karyawan-dipecat. Diakses 13 Juni 2014.
Koran  Indonesia  Finance  Today.  2014,  18  Maret.
Larangan  Ekspor  Mineral  Kurangi  Penerimaan Negara Rp20 Triliun . hlm. 6. http://www.gatra.com/ekonomi-1/52846-bea-keluar- ekspor-mineral-bakal-turun-jadi-5-10.html. Diakses tanggal 22 Mei 2014.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/03/170 4236/Ekspor.Mineral.Dilonggarkan.Neraca.Perda gangan.Bakal.Surplus, diakses 5 Juni 2014. http://www.gatra.com/ekonomi-1/53802-belum-dapat- izin-ekspor,-mineral-konsentrat-usd-1,5-miliar- tertahan.html, diakses tanggal 5 Juni 2014. http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/05/05/2384 69/perlambatan-ekonomi-akibat-larangan-ekspor- mineral-mentah, diakses 17 Juni 2014.
http://nasional.kontan.co.id/news/kadin-akan-ajukan-
uji-materi-bea-mineral-ke-ma,  diunduh  tanggal  3 Juni 2014. http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/485683-bps-- ekspor-mineral-mentah-anjok-70--di-januari, diunduh tanggal 28 Mei 2014. http://industri.kontan.co.id/news/transportasi-mahal- jadi-alasan-mangan-boleh-ekspor,  diakses  9  Juni 2014. http://www.majalahequipment.com/index.php/feature2/ 88-gelombang-phk-di-tambang-mineral.  Diakses tanggal 28 Mei 2014. http://www.tempo.co/read/news/2014/06/02/088581910 /Larangan-Ekspor-Mineral-Antam-Rugi-Rp-272- Miliar. Diakses 5 Juni 2014. http://bisnis.liputan6.com/read/2058736/bea-keluar- mineral-gerus-untung-pengusaha-tambang, diakses 13 Juni 2014. http://www.tempo.co/read/news/2014/03/26/092565592 /Pendapatan-Antam-Tergerus-Larangan-Ekspor- Mineral. Diakses 5 Juni 2014. http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2013/08/1 6/9309.html, diakses 24 Juni 2014. Pusat  Bahasa  Kementerian  Pendidikan  Nasional. Kamus Besar
Bahasa
Indonesia. http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.ph p, diunduh tanggal 26 Mei 2014.