Kebijakan Kriminal terhadap Eksploitasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi
Eko Budi S. 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Jl. Slamet Riyadi Broni - Jambi Email: ekobudi1999@yahoo.co.id

## Abstrak
Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk perdagangan orang sebagai perbudakan  modern  yang  banyak  terjadi  diberbagai  negara.  Kelompok  yang paling  banyak  menjadi  korban  eksloitasi  seksual  adalah  perempuan  dan  anak- anak.  Modus  operandi  yang  dilakukan  bemacam-macam  antara  negara  satu dengan  negara  lainnya  berbeda.  Faktor-faktor  penyebabnya  kejahatan  tersebut juga  berlainan  berdasarkan  karakteristik  dari  negara  tersebut.  Kebijakan  Hukum Pidana  dalam  penanggulangan  eksloitasi  seksual  dapat  dilakukan  dengan  dua pendekatakan  yaitu  kebijakan  non  penal  dan  penal.  Tipe  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  dan  konsep  kriminologi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam  penanggulangan  perdagangan  orang dalam bentuk eksloitasi seksual dimasa yang akan datang.
Kata  Kunci: Kebijakan  hukum  pidana,  eksploitasi  seksual,  perdagangan  orang, kriminologi.

## Abstract
Sexual exploitation is one form of trafficking in person as a modern enslavement that  occurs  in  many  countries.  The  groups  that  are  most  victims  of  sexual exploitation are women and children. The modus operandi is done varies between country  one  with  other  country  different.  The  causes  of  these  crimes  are  also different  according  to  the  characteristics  of  the  country.  Criminal  law  policy  in the prevention of sexual exploitation can be done with two approaches: non penal and  penal  policies.  Type  of  research  used  is  normative  juridical  by  using approach of legislation and concept of criminology. The purpose of this study is to contribute  thoughts  in  the  prevention  of  trafficking  in  the  form  of  sexual exploitation in the future.
Keywords: Criminal law policy, sexual exploitation, trafficking, criminology.

## PENDAHULUAN
Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan  fenomena  kejahatan  sudah  tercipta  sejak  zaman  Adam  dan  Hawa, sehingga  dari  situlah  kejahatan  merupakan  persoalan  yang  tidak  henti-hentinya untuk  diperbincangkan  karena  dimana  ada  manusia  pasti  ada  kejahatan,  seperti yang  dikatakan  Frank  Tannembaum “crime  is  eternal  as  eternal  as  society. ” 2 Kejahatan  dibatasi  sebagai  perbuatan  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara  dalam hukum  pidana  saja (mala  in  prohibita). Dalam  pengertian  spiritual,  kejahatan adalah  suatu  perbuatan  tidak  manusiawi yang  tidak  bisa  diterima  oleh  nilai-nilai
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2 Yesmil  Anwar  dan  Adang, Kriminologi, Cetakan  Kedua  (Bandung:  Refika  Aditama, 2013), hlm. 200.
moral  universal  meski  sekalipun  tanpa  hukum  tertulis,  dan  perbuatan  ini  sering disebut dosa (mala in se).
Secara  yuridis,  kejahatan  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  tindakan  yang melanggar  undang-undang  atau  ketentuan  yang  berlaku  dan  diakui  secara  resmi. Sementara secara kriminologi yang berbasis sosiologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal dan reaksi non formal.
J.M.  van  Bemmelen  berpendapat,  “Kejahatan  adalah  tiap  kelakuan  yang merugikan  atau  merusak  dan  asusila  yang  menimbulkan  kegoncangan  yang sedemikian  besar  dalam  suatu  masyarakat  tertentu,  sehingga  masyarakat  itu berhak  mencela  dan  mengadakan  perlawanan  terhadap  kelakuan  tersebut  dengan jalan  menjatuhkan  nestapa.” 3 Sedangkan  W.A.  Bonger  memberikan  penjelasan bahwa, “Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi terhadap rumusan  hukum (legal  definition) mengenai  kejahatan.” 4 Tentang  kejahatan,
Sutherland menekankan bahwa, “Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang  oleh  negara  karena  merupakan  perbuatan  yang  merugikan  negara  dan terhadap  perbuatan  itu  negara  bereaksi  dengan  hukuman  sebagai  upaya pamungkas.” 5
Perdagangan orang (trafficking in person) adalah bentuk kejahatan modern dari  perbudakan  manusia.  Perdagangan  orang  juga  merupakan  salah  satu  bentuk perlakuan  terburuk  dari  pelanggaran  harkat  dan  martabat  manusia.  Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara  yang  sedang  berkembang  lainnya,  telah  menjadi  perhatian Indonesia  sebagai  bangsa,  masyarakat  internasional,  dan  anggota  organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 6
Berdasarkan  bukti  empiris,  perempuan  dan  anak  adalah  kelompok  yang paling  banyak  menjadi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Korban diperdagangkan  tidak  hanya  untuk  tujuan  pelacuran  atau  bentuk  eksploitasi seksual  lainnya,  tetapi  juga  mencakup  bentuk  eksploitasi  lain,  misalnya  kerja paksa  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan,  atau  praktik  serupa  perbudakan  itu. Pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan, pemindahan,  penyembunyian,  atau  penerimaan  orang  untuk  tujuan  menjebak, menjerumuskan,  atau  memanfaatkan  orang  tersebut  dalam  praktik  eksploitasi dengan  segala  bentuknya  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
Bentuk-bentuk  perdagangan  orang  yang  terjadi  di  suatu  negara  dengan negara  lain  memiliki  karakteristik  yang  berbeda,  tetapi  secara  umum  bentuk- bentuknya  meliputi  eksploitasi  seksual,  kerja  paksa,  perbudakan  dalam  rumah
3 Hendrojono, Kriminologi,  Pengaruh  Perubahan  Masyarakat  dan  Hukum, (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 2.
4 Yesmil Anwar, Op. Cit., hlm. 178.
5 Topo  Santoso,  Eva  Achjani  Zulfa, Kriminologi, Cetakan  Kesebelas,  (Jakarta:  Rajawali, 2011), hlm. 14.
6 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO).
tangga,  adopsi  anak  antar  negara  secara  illegal,  penjeratan  utang,  pengantin pesanan melalui e-mail (mail-order bride ), dan perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersil. Kerja paksa meliputi pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak, dan kerja paksa.
Kathryn E. Nelson mengartikan “perdagangan seks sebagai suatu keadaan di mana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar  dari  keadaan  itu,  dan  mereka  dijadikan  subjek  eksploitasi  dan  kekerasan seksual.” 7 Sexual  exploitation (eksploitasi  seksual)  ini  merupakan  salah  satu bentuk  perdagangan  orang  yang  banyak  terjadi  diberbagai  negara.  Eksploitasi seks,  baik  berbentuk  perdagangan  seks  maupun  eksploitasi  seksual  saat  ini merupakan  bisnis  global  yang  banyak  mendatangkan  keuntungan.  Eksploitasi dengan  tujuan  komersial  terhadap  perempuan  memiliki  pangsa  pasar  yang  luas yang  meliputi  pornografi,  seks  untuk  kepentingan  wisata,  atau  rumah  pelacuran. Bisnis  ini  sudah  bisa  kita  sebut  sebagai  perdagangan  seks  dengan  skala internasional.  Perempuan  dan  anak-anak  dipaksa  memasuki  perbudakan  seks, seperti dijual, diculik, disiksa, atau diperkosa, yang tujuan utamanya adalah untuk meraih keuntungan yang besar.
Sexual  exploitation merupakan  bentuk  yang  paling  banyak  digunakan  oleh pelaku  untuk  mendapatkan  perempuan  dan  anak-anak  setelah  penjeratan  utang. “Eksploitasi  seksual  ini  merupakan  bisnis  haram  yang  paling  banyak mendatangkan keuntungan materi dibandingkan dengan bentuk-bentuk perdagangan  orang  yang  lain,  angka  itu  tentunya  tidak  termasuk  perempuan- perempuan  yang  juga  menjadi  korban  eksploitasi  seksual.” 8 Tingginya  angka eksploitasi  seksual  tersebut  hakikatnya  disebabkan  oleh  tingginya  permintaan terhadap anak-anak dan perempuan untuk dijadikan sebagi pelacur.
Di  Indonesia  perdagangan  seks/pelacuran  ini  juga  sering  kali  terjadi. “Biasanya  yang  menjadi  korban  adalah  perempuan  dan  anak-anak  melalui berbagai  macam  cara,  salah  satunya  adalah  ajakan  untuk  bekerja  di  luar  negeri dengan  gaji  yang  tinggi.” 9 Persoalan  utama  perdagangan  orang  di  Indonesia adalah  lemahnya  penegakan  hukum  dan  tindakan-tindakan  yang  diambil pemerintah  terutama  dalam  kaitannya  dengan  penyelundupan  orang  ke  luar negeri.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang ingin dikaji dalam penulisan ini  yang  berjudul  “Kebijakan  kriminal  terhadap  kejahatan  eksploitasi  seksual sebagai  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam  perspektif  kriminologi,  antara lain tentang: modus operandi dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang  dalam  bentuk  eksploitasi  seksual,  dan  upaya  penanggulangan  terjadinya tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam  bentuk  eksploitasi  seksual  serta pengaturan hukumnya.

## METODE PENULISAN
Metode  penulisan  yang  penulis  gunakan  adalah  metode  penulisan  deduktif yaitu dengan cara pemaparan secara umum untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus,  tipe  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif
7 Kathryn E. Nelson, “Sex Trafficking And Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches”, Houston Journal Of International Law, Vol. 24, (Tahun 2002), hlm. 553.
8 Mahrus  Ali  dan  Bayu  Aji, Perdagangan  Orang:  Dimensi,  Instrumen  Internasional  dan Pengaturannya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 25.
9 Ibid.
analitik,  untuk  memperoleh  gambaran  secara  menyeluruh  dan  mendalam  dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas.
Untuk menjawab permasalahan maka dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui  studi  kepustakaan  berupa  bahan  hukum  primer,sekunder  dan  tersier, bahan-bahan  tersebut  kemudian  diinventarisasi  dan  diidentifikasi,  teknis  analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan  mendasarkan  pada  suatu  norma  dan  pendekatan  konsep  kriminologi, sedangkan  penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode penalaran secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Modus Operandi
Perdagangan  orang  dengan  tujuan  utama  eksploitasi  seksual  dilakukan dengan modus operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan modus operandi/cara mendapatkan perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan seks antara satu negara  dan  negara  lain.  Masing-masing  negara  memiliki  karakteristik  tersendiri dalam  kaitannya  dengan  bagaimana  pelaku  melakukan  aksinya  untuk mendapatkan  perempuan  dan  anak-anak yang  akan  dijadikan  objek  perdagangan seks.  Akan  tetapi,  secara  umum  modus  operandinya  antara  lain,  menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan “memesan” langsung ke orang tua atau keluarga terdekat atau bahkan dengan paksaan.
Para pelaku ( trafficker ) menjanjikan pekerjaan yang tidak berat dengan gaji yang tinggi. Cara umum yang dilakukan adalah melalui iklan di surat kabar yang isinya menawarkan pekerjaan. Ketika ada perempuan-perempuan yang merespons iklan  itu,  seorang  agen  langsung  menghubunginya.  Setelah  diberi  penjelasan secukupnya  tentang  pekerjaan  yang  nantinya  akan  dijalani  yang  meliputi  bentuk dan jenis pekerjaan serta besarnya gaji yang akan diterima, mereka diberangkatan ke  luar  negeri.  Sesampainya  ditempat  tujuan,  ternyata  mereka  dipertemukan dengan  agen  yang  berbeda  dengan  alasan  kontrak  mereka  tidak  dengan  agen pertama  yang  membawa  ke  luar  negeri,  tetapi  dengan  agen  itu. 10 Pada  saat  itu passport mereka  diambil  oleh  agen  dan  pada  saat  itulah  dunia  prostitusi  siap menanti mereka.
Tidak sedikit dari lembaga-lembaga yang secara khusus bergerak di bidang perdagangan  orang  (eksploitasi  seks)  memiliki  izin  resmi  dari  pemerintah,  tetapi dalam  kenyataannya  itu  hanyalah  topeng  mereka  untuk  mengelabui  korban  dan keluarganya.  Ketika  korban  sudah  masuk  dalam  perangkap  mereka,  akan  sangat sulit  bagi  mereka  untuk  melepaskannya.  Hal  ini  disebabkan  bisnis  perdagangan orang  merupakan  bisnis  yang  dapat  mendatangkan  keuntungan  yang  besar dibandingakan dengan bisnis lainnya.
Ketika sudah masuk ke dunia perdagangan seks, para perempuan dan anak- anak  tidak  lagi  diperlakukan  layaknya  manusia.  “Setiap  hari  mereka  dipaksa melayani 32 sampai 35 laki-laki hidung belang, jika menolak pelaku tidak segan- segan memasukkan mereka ke dalam kamar mandi (WC) selama 15 hari, bahkan, jika  mereka  berusaha  melarikan  diri  dari  rumah  pelacuran  ( brothel ),  pukulan,
siksaan,  bahkan  pemerkosaan  akan  menimpa  mereka.  Sungguh  merupakan perbuatan yang menodai dan melanggar harkat dan martabat kemanusiaan.” 11
Agar  korban  mendapatkan  kesulitan  untuk  kembali  lagi  ke  negara  asal mereka,  biasanya  pelaku  memindahkan  mereka  dari  satu  negara  ke  negara  lain. Pelaku  juga  menempatkan  perempuan  dan  anak-anak  korban  perdagangan  orang di  negara  yang  mereka  sendiri  tidak  mengerti  bahasa  yang  digunakan.  Hal demikian merupakan hal yang mudah dilakukan oleh pelaku karena perdagangan orang  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  terorganisasi  dan  kejahatan  lintas negara.  Antara  pelaku  yang  satu  dan  pelaku  yang  lain  dengan  mudah  saling menukar  korban  perdagangan  orang,  dan  itu  akan  semakin  menyulitkan  korban untuk  kembali  ke  negara  asal  mereka.  Kondisi  ini  diperparah  dengan  keadaan korban  yang  umumnya  memiliki  keterbatasan  akses  terhadap  pendidikan  dan kekayaan.
Kesulitan  korban  perdagangan  orang  untuk  kembali  ke  negara asal mereka juga disebabkan dua hal, antara lain:
Pertama, pelaku  akan  memberitahukan  kepada  keluarga  korban  bahwa  ia telah  menjadi  pelacur.  Cara  ini  umum  dilakukan  pelaku  agar  korban  tidak ada niat atau keinginan lagi untuk kembali kepada keluarga mereka. Ketika korban  tahu  bahwa  keluarganya  sudah  mengetahui  yang  dia  lakukan,  akan sulit baginya untuk kembali kepada keluarga mereka karena perasaan malu, menjadi orang tidak berharga, dan membuat malu keluarga. Demikian juga dengan keluarga korban. Mereka merasa malu kepada keluarga terdekat dan masyarakat karena memiliki anak pelacur.
Kedua, adanya tanggapan masyarakat bahwa menjadi pelacur karena korban perdagangan  orang  sekalipun  merupakan  perilaku  yang  tidak  bermoral sehingga  mereka  cenderung  mencap  korban  sebagai  orang  tidak  baik. Secara  tidak  langsung  anggapan  ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  korban  kesulitan  untuk  kembali  kepada  keluarga  dan masyarakat. 12
Modus  operandi  lainnya  yang  digunakan  pelaku  untuk  mendapatkan “mangsanya”  adalah  dengan  datang  langsung  kepada  orang  tua  atau  keluarga dekat  korban. 13 Dengan  memakai  pakaian  dan  perhiasan  yang  bagus  seperti layaknya  orang  kaya,  pelaku  membujuk  dan  mengelabui  mereka  supaya  anak- anak mereka bisa bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi yang tidak mereka bayangkan  sebelumnya.  Tidak  sedikit  orang  tua  yang  rela  melepaskan  anak perempuan  mereka  bekerja  di  luar  negeri  dengan  harapan  hal  itu  mengurangi beban ekonomi keluarga.
Setelah  anak  perempuan  mereka  berhasil  didapat,  pelaku  selama  waktu tertentu  mengirimkan  gaji  kepada  orang  tua  korban.  Hal  itu  dilakukan  semata- mata  untuk  meyakinkan  orang  tua  korban  bahwa  anak  perempuan  mereka memang  benar-benar  dipekerjakan  secara  layak  dan  mendapat  gaji  yang  tinggi. Pada waktu yang bersamaan, anak perempuan itu dipaksa untuk menjadi pelacur atau tukang pijat plus-plus , yang tugas utamanya adalah melayani para pelanggan. Ketika  dua  cara  di  atas  tidak  berhasil,  pelaku  tidak  segan-segan menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan perempuan atau anak-anak yang
11 Shaheen  P.  Torgoley,  “Trafficking  and  Forced  Prostitution:  Manifestation  of  Modern Slavery”, Tulano Jurnal and Comparative Law, Vol. 14, (Tahun 2006), hlm. 554.
12 Mahrus Ali dan Bayu Aji, Op. Cit., hal. 31.
13 Ibid.
bisa  dijadikan  objek  perdagangan  seks  berupa  penculikan. 14 Pelaku  menculik perempuan  atau  anak-anak  untuk  dijadikan  sebagai  pelacur  dari  keluarga  yang kurang mampu dan memiliki keterbatasan akses pada pendidikan. Penculikan ini dilakukan  di  tempat-tempat  umum  atau  sepi.  Antara  lain, Pertama, di  beberapa tempat  kesadaran  publik  tentang  perdagangan  orang  sangat  rendah  dan  hal  itu diikuti pula oleh penerimaan terhadap prostitusi yang menyebar luas di beberapa negara.  Tidak  jarang  antara  pelaku  dan  pejabat  publik  memiliki  hubungan  yang erat  dalam  kaitannya  masalah  ini. Kedua, aparat  penegak  hukum  memiliki keterbatasan  kemampuan  di  dalam  mengidentifikasi  kasus-kasus  perdagangan orang,  terutama  kasus-kasus  yang  melibatkan  anak-anak,  kadangkala  korban merasa  enggan  menceritakan  yang  dialami  karena  takut  mereka  atau  keluarga mereka menerima pembalasan dari pelaku.

## Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang

## Kemiskinan, Perpindahan Penduduk, dan Diskriminasi
Kemiskinan  sesungguhnya  tidak  hanya  terkait  dengan  perdagangan  orang, tetapi juga terkait dengan berbagai macam persoalan yang lain. Kejahatan terjadi salah  satunya  disebabkan  oleh  alasan  kemiskinan,  seorang  melakukan  kejahatan salah  satu  tujuannya  karena  ingin  mempertahankan  hidup  di  tengah  kondisi ekonomi yang serba sulit. Kemiskinan juga menyebabkan terjadinya perdagangan orangdalam  bentuk  eksploitasi  seks.  Tidak  sedikit  yang  “rela”  menjadi  korban perdagangan  orang  karena  alasan  kemiskinan.  Banyak  orang  tua  yang  menjual anaknya  kepada  orang  lain  untuk  dijadikan  objek  perdagangan  orang  karena berharap hal itu akan mengurangi beban ekonomi mereka. 15
Tidak salah jika Jennifer E. Enck menyatakan bahwa: Korban  perdagangan  orang  memiliki  keunikan  tersendiri  yang  berbeda dengan  kejahatan  yang  lain.  Adanya  keinginan  untuk  memperbaiki  nasib ekonomi  dengan  berharap  pada  adanya  kehidupan  yang  lebih  baik  pada masa yang akan datang menyebabkan korban perdagangan orang memasuki dunia itu dengan sukarela walaupun kita harus mengakui bahwa yang paling banyak  terjadi  bukan  karena  sukarela,  melainkan  karena  paksaan  atau ancaman paksaan. 16
Kebanyakan  dari  mereka  adalah  perempuan  dan  anak-anak.  Banyaknya perempuan  dan  anak-anak  yang  menjadi  korban  eksploitasi  seksul  disebabkan oleh  adanya  diskriminasi  terutama  dalam  kaitannya  dengan  akses  terhadap  harta keluarga  dan  pendidikan.  Mereka  secara  “rela”  menjadi  korban  karena  hal  itu merupakan alternative terakhir yang dapat dilakukan.
Minimnya  akses  pada  pendidikan  menjadikan  korban  dengan  mudah  “di ajak”  untuk  bekerja  di  luar  negeri,  apalagi  dengan iming-iming gaji  yang  tinggi dengan  pekerjaan  yang  tidak  begitu  menguras  tenaga.  mereka  dengan  mudah terpengaruh  oleh iming-iming itu. 17 Hal  demikian  terjadi  disebabkan  perbedaan perlakuan  oleh  orang  tua  mereka  terutama  akses  pada  pendidikan  terhadap
14 Ibid.
15 Janie  Cheung,  “Redirecting  the  Debate  Over  Trafficking  in  Women:  Definitions Paradigms and Contexts” Harvard Human Rights Journal, No. 11 (Tahun 1998), hlm. 69.
16 Mahrus Ali dan Bayu Aji, Op. Cit., hlm. 51.
17 Alison  Cole,  “Reconceptualising  Female  Trafficking:  The  Inhuman  Trade  In  Women,”
Cardozo Journal Of Law & Gender, Volume 12 , (Tahun 2006), hlm. 797.
perempuan  dan  anak-anak  ( the  root  of  causes  of  trafficking  often  lie  in  unequal treatment of women and girl-children) . 18
Ketika akses terhadap harta benda keluarga dan pendidikan diberikan porsi yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan,  paling  tidak  hal  itu  akan meminimalisasi anak-anak dan perempuan menjadi korban berikutnya. Anak-anak dan  perempuan  yang  tidak  memiliki  pendidikan  yang  cukup,  mereka  dengan mudah masuk ke dalam perangkap pelaku. Dan kalau itu terjadi, akibat negative yang lain tak bisa kita hindari.
Anak-anak  dan  perempuan  yang  menjadi  korban  eksploitasi  seksual mengalami  beban  psikologis  yang  sangat  berat.  Mereka  merasa  malu  bergaul dengan  sesamanya  terutama  dengan  laki-laki  karena  trauma  akan  pengalaman yang  dialami  dan  tidak  jarang  keluarga  mereka  menyalahkan  mereka.  Tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban ketika kembali kepada anggota keluarga, faktor  penghambatnya  adalah  justru  datang  dari  anggota  keluarga  itu  sendiri. Mereka  merasa  malu  memiliki  anggota  keluarga  yang  sudah  dalam  keadaan “kotor” dan telah membuat aib keluarga.

## Budaya dan Mitos
Budaya  patriarki  merupakan  faktor  berikutnya  yang  menyebabkan terjadinya  perdagangan  orang.  Budaya  patriarki  adalah  suatu  budaya  yang menganggap  bahwa  anak  laki-laki  memiliki  kelebihan  dan  keutamaan dibandingkan dengan anak-anak perempuan terutama dalam hubungannya dengan akses pada harta keluarga dan pendidikan. 19 Budaya ini merupakan cara pandang yang meminggirkan kaum perempuan dan the voiceless lainnya. Cara pandang ini menganggap  perempuan  sebagai  kaum  atau  warga  nomor  dua  atau  nomor kesekian.  Ideologi  ini  memandang  anak-anak,  minoritas,  penyandang  cacat,  dan yang  lainnya  sebagai  objek,  bukan  subjek.  Ideologi  ini  jelas  merugikan  kaum perempuan dan anak-anak serta kelompok tersisih lainnya. 20
Menurut Karnia Bhasin dalam Valentina Sagala dan Ellin Roza mengatakan bahwa  “seluruh  institusi  dalam  masyarakat  adalah  patriarkis.  Instiusi  keluarga; agama;  media;  serta  sistem  hukum,  ekonomi,  dan  politik  adalah  pilar-pilar  dari sistem  patriarkis.” 21 Dalam  keluarga  laki-laki  adalah decision  maker .  Proses internalisasi  nilai  patriarkis  terhadap  anak-anak  sejak  janin  sampai  dewasa dilakukan di dalam sebuah keluarga. Institusi agama yang mayoritas dikuasai laki- laki, menjalankan  peran  sebagai  pihak  yang  mensosialisasikan  pembakuan  peran perempuan.  Sistem  hukum  yang  dibangun  atas  substansi,  struktur,  dan  kultur hukum  diformulasikan  untuk  melayani  laki-laki  dan  memperkuat  hubungan- hubungan sosial yang patriarkis.
Sikap  pembiaran  orang  tua  kepada  anak-anak  merupakan  wujud  dari  nilai- nilai  patriarkis.  Patriarki  sebagai  cara  pandang  masyarakat  dan  negara  yang mensubordinasi  perempuan  dan  anak  membuat  mereka  tidak  memiliki  posisi tawar ( bergaining position ) terhadap keinginan orang tua, termasuk saat orang tua menginginkan mereka menjadi tulang punggung  keluarga dan bermigrasi ke luar negeri sebagai buruh migran yang kemudian “dengan terpaksa” menjadi pelacur.
18 Ibid.
19 R.  Valentina  Sagala  Dan  Ellin  Rozana, Memberantas  Trafficking  Perempuan  dan  Anak, (Bandung: Institut Perempuan, 2007), hlm. 85.
20 Ibid., hlm. 86.
21 Ibid.
Menurut  Mohamed  Y.  Mattar  dalam  Mahrus  Ali  dan  Bayu  Aji  “kuatnya budaya  patriarki  ini,  mengakibatkan  anak-anak  dan  perempuan  tersebut  rentan menjadi  korban  eksploitasi  seks.” 22 Interpretasi  terhadap  ajaran  agama mempengaruhi  praktik-praktik  sosial  yang  berkaitan  dengan  nilai-nilai  keluarga tradisional,  praktik-praktik  pernikahan  paksa,  dan  status  hukum  perempuan. Anak-anak  dan  perempuan  hanya  dibatasi  pada  pekerjaan  sebagai  ibu  rumah tangga dan penjaga anak.
Di  Indonesia  budaya  patriarki  ini  menjadi  salah  satu  faktor  terjadinya perdagangan orang. “Kuatnya ideologi patriarki di masyarakat dan negara menjadi salah  satu  penyebab  terjadinya  perdagangan  orang  di  samping  menguatnya globalisasi  dan  neoliberalisme,  feminisasi  kemiskinan,  migrasi,  minimnya  akses pada pendidikan dan diskriminasi perempuan dalam bidang pendidikan, tubuh dan seksualitas  perempuan  sebagai  komoditas,  dan  lemahnya  perlindungan  terhadap korban.” 23
Eksploitasi  seksual  pada  umumnya  terjadi  terhadap  perempuan  dan  anak. Selain budaya patriarki, faktor lainnya berupa mitos di kepala orang dewasa, baik orang  Indonesia  maupun  asing,  yang  mendorong  mereka  melakukan  eksploitasi seksual  kepada  anak-anak.  Anggapan  mereka  adalah  jika  berhubungan  seks dengan  anak  itu  aman  karena  anak-anak  aman  dari  kemungkinan  mengidap penyakit  seks.  Serta  ada  anggapan  hubungan  seks  dengan  anak  akan  membuat awet muda.

## Keuntungan ekonomi yang melimpah
Jika  dilihat  dari  keuntungan  yang  diperoleh,  pelaku  bisnis  perdagangan orang  terutama  bisnis  industri  seks  menjadi  bisnis  ketiga  terbesar  setelah perdagangan  obat-obatan  terlarang  dan  perdagangan  senjata  secara  illegal. Pembicaraan  tentang  perdagangan  orang  saat  ini  dianalogikan  dengan pembicaraan tentang makanan.
Ketika  seseorang  pergi  ke  lokalisasi  (tempat  pelacuran),  sebenarnya  tidak ada  bedanya  dengan  pergi  ke  McDonald. 24 Dalam  hubungan  ini  permasalahan perdagangan orang beralih dari permasalahan moralitas dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi sekadar permasalahan bisnis yang berkaitan dengan permintaan dan  persediaan.  Kalau  pergi  ke  McDonald  untuk  membeli  hamburger  dan  itu berupa  barang,  sedangkan  kita  pergi  ke  pelacuran  untuk  membeli  manusia. Perdagangan  orang  sudah  dianggap  sebagai  “penemuan  baru”  yang  dapat mendatangkan  keuntungan  yang  berlipat  ganda.  Manusia  dijadikan  sebagai produk baru untuk memperoleh penghasilan. 25
Kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri bahwa saat ini perdagangan orang dalam  bentuk  eksploitasi  seksual  merupakan  bisnis  yang  bisa  mendatangkan keuntungan  ekonomi  yang  banyak  dengan  biaya  yang  sedikit.  Inilah  yang membuat  orang  tergiur  untuk  memperdagangkan  orang.  Mereka  mendapatkan anak-anak  dan  perempuan  untuk  dijadikan  objek  eksploitasi  dengan  cara  dan biaya yang tidak begitu besar dan ketika menjualnya untuk kepentingan tersebut, keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan itu. 26
22 Mahrus Ali dan Bayu Aji, Op. Cit., hlm. 54.
23 R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, Op. Cit., hlm. 96.
24 Mahrus Ali dan Bayu Aji, Op. Cit., hal. 55.
25 Ibid.
26 R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, Op. Cit., hal. 97.
Ada  tiga  alasan  mengapa  bisnis  eksploitasi  seks  mengalami  peningkatan yang begitu cepat dan mendatangkan pemasukan yang banyak.
Pertama ,  meningkatnya  permintaan terhadap  perpindahan  penduduk  dalam konteks internasional, yang kebanyakan berasal dari negara pengirim. Kedua ,  pembatasan  terhadap  perpindahan  penduduk  secara  legal  yang diterapkan  oleh  negara-negara  industri,  secara  tidak  langsung  menciptakan peluang bagi adanya permintaan, yaitu melalui cara illegal.
Ketiga, rendahnya  risiko  pelaku  untuk  ditangkap  dan  diadili  dibadingkan dengan  kejahatan-kejahatan  terorganisasi  lainnya.  Dari  ketiga  alasan tersebut,  alasan  yang  ketiga  merupakan  persoalan  tersendiri  di  beberapa negara.  Hal  ini  karena  adanya  perbedaan  yang  tajam  antara  kejahatan perdagangan orang dan kejahatan-kejahatan lain, seperti perdagangan obat- obatan terlarang dan perdagangan senjata tajam secara illegal terutama jika dilihat dari segi ancaman pidananya. 27

## Upaya  penanggulangan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dalam  Betuk Eksploitasi Seksual
Adapun  upaya  yang  dilakukan  untuk  menangulanggi  terjadinya  Tindak Pidana Perdagangan Orang ada 2 yaitu Upaya Penal dan Upaya Non Penal

## Upaya Non Penal
Penerapan  kebijakan  non  penal  lebih  menekankan  terhadap  tindakan pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Sasaran  utamanya  bagaimana kebijakan  itu  mampu  menangani  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan eksploitasi  seksual  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  upaya “preventif” agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi terhadap permasalahan- permasalahan  sosial  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  menumbuh suburkan  upaya  percaloan  dalam  perekrutan  tenaga  kerja  untuk  ekploitasi  atau perbudakan.
Menurut  G.  Peter  Hofnagels  dalam  kebijakan  pencegahan  dan penanggulangan kejahatan sebagaimana halnya dikemukakan oleh Barda Nawawi yakni:
1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisthment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
4. pemidanaan  lewat  media  massa (influencing  views  of  society  on  crime  and punishment mass media). 28
Mengacu kepada sistematika kebijakan kriminal yang telah ada usaha-usaha kebijakan  non  penal  dalam  pencegahan  dan  perlindungan  korban  perdagangan orang (trafiking) menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapat berupa: Penyantunan  dan  pendidikan  sosial  dalam  rangka  mengembangkan tanggung  jawab  sosial  warga  masyarakat,  penggarapan  jiwa  masyarakat melalui  pendidikan  moral,  agama  dan  sebagainya,  pengingkatan  usaha- usaha  kesejahteraan  anak  dan  remaja,  kegiatan  patroli  dan  pengawasan lainnya  secara  kontiniu  oleh  polisi  dan  aparat  kemanan  lainnya.  Usaha-
27 Ibid.
28 Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 56.
usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. 29
Pencegahan  kejahatan  (upaya  non  penal)  memfokuskan  diri  pada  campur tangan  sosial,  ekonomi  dan  pelbagai  area  kebijakan  publik  dengan  maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari  upaya  pencegahan  situasional  dan  peningkatan  kapasitas  masyarakat  dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi  pada  pelaku  atau offender-centred  crime  prevention dan  berorientasi pada  korban  atau victim-centred  crime  prevention. 30 Tujuan  utama  dari  usaha- usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara  langsung  mempunyai  pengaruh  preventif  terhadap  kejahatan.  Upaya keseluruhan kegiatan preventif non penal itu memiliki kedudukan strategis dalam memegang posisi kunci yang seyogyanya terus diintensifkan dan diefektifkan. Untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, bahwa secara dini harus dimulai  dengan  penanaman  nilai-nilai  moral  dan  budi  pekerti  pada  anak-anak, dimana tugas ini dilakukan oleh keluarga seperti orangtua di rumah dan para guru disekolah. Mereka dapat mengajarkan pada anak untuk mengasihi dan menghargai orang  lain  sebagai  sesama  mahluk  ciptaan  Tuhan,  dengan  demikian  setelah dewasa  nanti  mereka  dapat  lebih  bisa  menjalani  kehidupan  secara  harmonis dengan  ingkungan  pergaulan  dimana  mereka  tinggal.  Penanaman  nilai  spiritual secara  memadai  juga  diperlukan  dan  ini  tugas  dari  para  tokoh  agama  untuk menghimbau  agar  umat  mereka  tidak  melakukan  hal-hal  yang  melanggar  rasa keadilan  dan  kemanusian  pada  orang  lain  apalagi  bila  kejahatan  itu  berkaitan dengan  penyerangan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia,  sebab  bukankah semua  agama  selalu  mengajarkan  untuk  melakukan  kebaikan  dan  hidup berdampingan dengan orang lain secara toleran dan harmonis.
Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal  bagi  usaha  penanggulangan  kejahatan.  Oleh  karena  itu  suatu  kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif  non  penal  ke  dalam  satu  sistem  kegiatan  Negara  yang  teratur  dan terpadu.
Sebagaimana diungkapkan Radzinovics menyatakan “Criminal policy must combine  the  varior  preventive  activities  and  adjust  them  so  as  to  from  a  single comprehensive  machine  and  finally  coordinate  the  whole  into  an  arganized system of activity” 31 (Kebijakan  kriminal  harus  menggabungkan  variasi  kegiatan pencegahan dan menyesuaikannya sehingga ada satu kesatuan yang komprehensif dan akhirnya dapat terkordinasikan dalam satu kesatuan sistem yang sama).

## Upaya Penal
Upaya penal adalah penangulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (criminal  law  application) ,  kebijakan  tersebut  dioperasionalisasikan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materil, hukum formil, dan hukum  panitensier  dalam  masyarakat.  Dalam  Kongres  PBB  ke-4  di  Kyoto
29 Abintoro  Prakoso, Kriminologi  Hukum  dan  Hukum  Pidana ,  (Yogyakarta:  Laksbang Grafika, 2013), hlm. 159.
30 Ibid, hlm. 160.
31 Ibid, hlm. 161.
disepakati  bahwa  usaha  pencegahan  kejahatan,  termasuk  penegakan  hukum pidana merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. 32
Dinamika  dan  berbagai  upaya  yang  dilakukan  baik  di  tingkat  nasional, regional  maupun  internasional  untuk  memberantas  perdagangan  orang,  terutama perempuan dan  anak  melalui  instrumen  intenasional  sejak  tahun  1904.  Usaha penghapusan tersebut ditandai dengan diselenggarakannya konferensi internasional  perdagangan  manusia  pertama  kali,  yakni  konferensi  mengenai perdagangan  wanita  atau ”trafficking  in  women” diadakan  di  Paris  tahun  1895. Sembilan tahun kemudian pada tahun 1904, di kota yang sama, 16 negara kembali mengadakan  pertemuan  yang  menghasilkan  kesepakatan  internasional  pertama menentang  Perdagangan  Budak  yang  Berkulit  Putih  yang  dikenal  dengan  istilah Intenational  Agreement  the  Supresssion  of  White  Slave  Traffic. Kesepakatan tersebut  menentang    dipindahkannya  perempuan  ke  luar  negeri  dengan  tujuan pelanggaran  kesusilaan.      Konvensi  awal  ini  membatasi  diri  pada  penentangan bentuk  pemaksaan  dalam  perdagangan  perempuan,  tetapi  sama  sekali  tidak mempermasalahkan  tiadanya  bukti  pemaksaan  atau  penyalahgunaan  kekuasaan dalam perekrutannya.
Pengaturan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam  bentuk  eksploitasi seksual  terdapat  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  diantaranya adalah:

## Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1997  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO)
Lahirnya  Undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang diprakarsai  oleh  lahirnya  deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  tahun  1948  yang merupakan  upaya  untuk  menangani  masalah  perdagangan  manusia,  utamanya bagi  pemenuhan  hak-hak  asasi  korban  dan  perlindungan  hukumnya.  Upaya tersebut kemudian dirangkum   dalam   “Protokol   untuk   mencegah,   menindak dan   menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak”. Protokol ini  lahir  di  kota  Polermo,  Itali  pada  12  Desember  2000,  yang  kemudian  dikenal sebagai  Protokol  Polermo.  Protokol  Polermo  tidak  hanya  mewajibkan  negara untuk mempidanakan  pelaku  tindak  perdagangan  orang,  tetapi  juga mengharuskan  negara  untuk  menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi  hak  asasi korban perdagangan.
Pengertian  eksploitasi  seksual  yang  tercantum  di  dalam  pasal  1  angka  8 UUPTPPO adalah,  “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh  seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari    korban    untuk    mendapatkan keuntungan,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.
Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
32 Widodo,  Aspek  Hukum  Pidana  Kejahatan  Mayantara,  Yogyakarta:  Aswaja  Pressindo, 2013, hlm,188.
orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  120.000.000,00  (seratus  dua puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  600.000.000,00  (enam  ratus  juta rupiah)”.
Sementara itu Pasal 2 ayat (2) berbunyi: “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi , maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Keberadaan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  (UUPA)  merupakan  perwujudan  komitmen  pemerintah  dalam  meratifikasi Konvensi Hak Anak. Secara filosofis, lahirnya UUPA bertujuan untuk melindungi hak-hak  anak.  Perlindungan  anak  adalah  “Segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”. 33 Demi melindungi      kepentingan  anak,  maka  undang-undang  melarang  setiap  orang menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan eksploitasi terhadap anak, baik secara ekonomi maupun seksual.
Ketentuan  pidana  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Anak  lebih  tegas  bila  dibandingkan  dengan  KUHPidana  karena  sudah  memuat tentang  batas  minimum  hukuman.  Ketentuan  pidana  terkait  tindakan  eksploitasi seksual terhadap  anak  tercantum  dalam  pasal  81,  82,  dan  83  Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 81:
1) Setiap    orang    yang    dengan    sengaja    melakukan    kekerasan    atau ancaman  kekerasan    memaksa    anak    melakukan    persetubuhan    dengannya atau  dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)  tahun  dan  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp  60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2) Ketentuan    pidana    sebagaimana    dimaksud    dalam    ayat    (1)    berlaku    pula bagi  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan orang lain.
Batasan  eksploitasi  seksual  terhadap  anak  sesuai  pasal  81  tersebut adalah persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  kepada  seorang  anak  melalui kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun dengan bujukan dan tipu muslihat.
Pasal  82,  menyatakan:  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat, serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
33 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Batasan  eksploitasi  seksual  terhadap  anak  menurut  pasal  82  adalah pencabulan yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  kepada  seorang  anak  melalui kekerasan,  ancaman  kekerasan,  ataupun  dengan  bujukan  dan  tipu  muslihat. Sedangkan pasal 83, menyatakan bahwa: Setiap  orang  yang  memperdagangkan, menjual,    atau   menculik    anak    untuk    diri  sendiri  atau  untuk  dijual,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas)   tahun   dan   paling   singkat 3   (tiga)   tahun   dan   denda   paling   banyak   Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

## SIMPULAN
Modus  operandi  eksploitasi  seksual  beragam  macamnya  mulai  dari menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan sampai dengan “memesan” langsung  ke  orang  tua  atau  keluarga  terdekat  atau  bahkan  dengan  cara  paksaan. Eksploitasi seksual tersebut merupakan salah satu bentuk dari perdagangan orang saat ini.
Faktor  penyebabnya  antara  lain:  Kemiskinan,  Perpindahan  Penduduk,  dan Diskriminasi,  selain  itu  adanya  budaya  patriarki  yang  menganggap  bahwa  anak laki-laki  memiliki  kelebihan  dan  keutamaan  dibandingkan  dengan  anak-anak perempuan  terutama  dalam  hubungannya  dengan  akses  pada  harta  keluarga  dan pendidikan,  sehingga  perempuan  sebagai  kaum  nomor  dua.  Faktor  selanjutnya adalah  keuntungan  yang  diperoleh,  pelaku  bisnis  perdagangan  orang  terutama bisnis  industri  seks  menjadi  bisnis  ketiga  terbesar  setelah  perdagangan  obat- obatan terlarang dan perdagangan senjata secara illegal.
Upaya  penanggulangan  eksloitasi  seksual  yang  dapat  dilakukan  antara lain dengan kebijakan non penal dan penal. Upaya non penal ditujukan  dalam rangka pencegahan  dan  perlindungan  korban  perdagangan  orang  melalui:  penyantunan dan  pendidikan  sosial  dalam  rangka  mengembangkan  tanggung  jawab  sosial warga  masyarakat,  penggarapan  jiwa  masyarakat  melalui  pendidikan  moral, agama  dan  sebagainya,  peningkatan  usaha-usaha  kesejahteraan anak  dan  remaja, kegiatan  patroli  dan  pengawasan  lainnya  secara  kontinyu  oleh  Polisi  dan  aparat kemanan lainnya. Upaya-upaya non penal dapat dilakukan, meliputi bidang yang sangat  luas  di  seluruh  sektor  kebijakan  sosial.  Sedangkan  kebijakan  penal  dalam penangulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  hukum  pidana (criminal  law application) ,  kebijakan  tersebut  dioperasionalisasikan  dengan  cara  menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materil, hukum formil, dan hukum panitensier  dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abintoro  Prakoso,  2013, Kriminologi  Hukum  dan  Hukum  Pidana ,  Yogyakarta: Laksbang Grafika.
Hendrojono,  2005, Kriminologi,  Pengaruh  Perubahan  Masyarakat  dan  Hukum, Surabaya: Srikandi.
Mahrus  Ali  dan  Bayu  Aji,  2011, Perdagangan  Orang:  Dimensi,  Instrumen Internasional  dan  Pengaturannya  di  Indonesia, Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
R.  Valentina  Sagala  Dan  Ellin  Rozana,  2007, Memberantas  Trafficking Perempuan dan Anak, Bandung: Institut Perempuan.
Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2011, Kriminologi, Cetakan Kesebelas, Jakarta:
Rajawali.
Widodo, 2013, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
Yesmil Anwar dan  Adang, 2013, Kriminologi, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.

## Jurnal
Cole,  Alison,  “Reconceptualising  Female  Trafficking:  The  Inhuman  Trade  In Women,” Cardozo Journal Of Law & Gender, Volume 12 , (Tahun 2006) Cheung, Janie, “Redirecting the Debate Over Trafficking in Women: Definitions Paradigms  and  Contexts” Harvard  Human  Rights  Journal,  No.  11 (Tahun 1998)
Nelson,  E.  Kathryn,  “Sex  Trafficking  And  Forced  Prostitution:  Comprehensive New  Legal  Approaches”, Houston  Journal  Of  International  Law,  Vol.  24, (Tahun 2002),
Torgoley,  P.  Shaheen,  “Trafficking  and  Forced  Prostitution:  Manifestation  of Modern  Slavery”, Tulano  Jurnal  and  Comparative  Law,  Vol.  14, (Tahun 2006)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO).