## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2729/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Prosedur dan Efektifitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan dan Investasi Dalam ASEAN
Fariz Mauldiansyah

## Program Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 17 Desember 2021 Publish 04 Januari 2022 Trade  and  investment  play  an  important  role  in  the  practice  of  relations  between countries in the prospective economic cooperation efforts to increase the economic growth  of  each  country.  In  this  regard,  ASEAN  also  has  legal  instruments  that regulate transactions and investments among other countries. In the trade regime, ASEAN has several agreements such as the ASEAN Free Trade Agreement, ASEAN Trade  in  Goods  Agreement,  ASEAN  Trade  in  Services  Agreement,  ASEAN Framework Agreement on Services, and so on. Meanwhile in the investment regime, ASEAN  has  the  ASEAN  Comprehensive  Investment  Agreement.  One  of  the important  components  in  a  Regional  Trade  Agreement  is  the  clause  of  a  legally binding  dispute  settlement  mechanism.  In  the  trade  regime,  the  system  and mechanism  of  the  dispute  resolution  procedures  are  separated  from  other  trade agreements, the ASEAN Protocol on the Enhanced Dispute Resolution Mechanism. Meanwhile  in  the  Investment  regime,  the  system  and  mechanism  of  the  dispute resolution  procedure  are  regulated  in  the  same  agreement  in  the  ASEAN Comprehensive  Investment  Agreement.  This  article  will  describe  the  procedural mechanism for the dispute resolution framework of the trade and investment regime in ASEAN, as well as focus on  each dispute resolution system with the preferences of each participating country, with differences in the use of the dispute system in the WTO.
Keywords: Dispute Settlement, Trade, EDSM, Investment, ACIA Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 17 Desember 2021 Publis 04 Januari 2022 Perdagangan  dan  investasi  memegang  peranan  penting  dalam  praktik  hubungan antar  negara  dalam  upaya  kerjasama  di  bidang  ekonomi  yang  prospektif  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  masing-masing  negara.  Dalam  hal  tersebut, ASEAN juga memiliki instrumen hukum yang mengatur transaksi perdagangan dan investasi  antar  negara  anggotanya.  Pada  rezim  perdagangan,  ASEAN  memiliki beberapa  perjanjian  seperti  ASEAN Free  Trade  Agreement ,  ASEAN Trade  in Goods  Agreement, ASEAN Trade  in  Services  Agreement ,  ASEAN Framework Agreement  on  Services ,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  pada  rezim  investasi, ASEAN  memiliki  ASEAN Comprehensive  Investment  Agreement .  Salah  satu komponen  penting  dalam  sebuah Regional  Trade  Agreement adalah  pengaturan mengenai  penyelesaian  sengketa  yang legally  binding .  Dalam  rezim  perdagangan, sistem  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  diatur  khusus  dalam  perjanjian terpisah,  yakni  ASEAN Procotol  on  Enhanced  Dispute  Settlement  Mechanism . Sedangkan  pada  rezim  Investasi,  sistem  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa diatur  dalam  perjanjian  yang  sama  pada  ASEAN Comprehensive  Investment Agreement .  Artikel  ini  akan  fokus  untuk  menguraikan  mekanisme  yang  bersifat prosedural  atas  kerangka  penyelesaian  sengketa  dari  rezim  perdagangan  dan investasi  di  ASEAN,  serta  efektifitas  dari  masing-masing  sistem  penyelesaian sengketa  yang  dikaitkan  dengan  preferensi  negara  anggota  ASEAN  terhadap penggunaan sistem penyelesaian sengketa di WTO.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Fariz Mauldiansyah Program Magister Hukum Perdagangan Internasional, Universitas Indonesia Email: farizmhnf@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Latar  belakang  terbentuknya Association  of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN)  adalah  untuk menciptakan kerukunan  dan rasa kekeluargaan  yang tentu dilatarbelakangi  oleh adanya pemikiran bahwa setiap negara di Asia Tenggara sejatinya adalah keluarga dan harus saling berhubungan dan bekerjasama  baik  secara  ekonomi,  politik,  maupun  budaya.  Hal  tersebut  secara  tidak  langsung termuat dalam Pasal 1 (1) Piagam ASEAN, disebutkan bahwa ASEAN lahir untuk mempertahankan dan  meningkatkan  perdamaian,  keamanan,  dan  stabilitas,  serta  memperkuat  nilai-nilai  yang berlandaskan perdamaian di dalam kawasan Asia Tenggara .
Perkembangan integrasi kawasan di ASEAN dimulai sejak 2003 pada KTT ASEAN IX di Bali. Pada  konferensi  tersebut  terbentuklah  Deklarasi  ASEAN  Concord  II  (Bali  Concord  II)  yang menekankan  pada  pembentukan ASEAN  Community sebagai  komunitas  yang  aman,  damai,  stabil, dan  sejahtera.  Melalui  tiga  pilar  ASEAN  yang  telah  disebutkan  dalam  Bali  Concord  II  dan kemudian  ditegaskan  kembali  dalam Preamble Piagam  ASEAN,  membagi ASEAN  Community ke dalam  tiga  pilar,  yakni ASEAN  Political-Security  Community (APSC), ASEAN  Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). APSC dalam hal ini bukanlah sebuah langkah koordinasi kebijakan luar negeri atau pakta pertahanan dan keamanan, namun justru mengedepankan  adanya sovereign  right yang  dimiliki  setiap  negara  untuk  melakukan  dan menjalankan  kebijakan  luar  negeri  dan  politik  keamanannya  secara  independen.  Demikian  juga dengan  ASCC  yang  merupakan  wujud  kerjasama  yang  lebih  intens  dibidang  sosial  budaya.  Pada Bali Concord II, yang menjadi perhatian utama adalah pada AEC dengan adanya deklarasi integrasi ekonomi  ASEAN  yang  ingin  dicapai  pada  tahun  2020,  kemudian  pada  agenda  terpisah  di akselerasikan upaya pembentukan AEC pada tahun 2015. Integrasi ekonomi yang dimaksud dalam hal  ini  adalah  kesepakatan  anggota  ASEAN  untuk  menciptakan “single  market  and  production base” yang didasarkan pada “free flow of goods, services, investments, capital, and skilled labour”. Hal tersebut diharapkan dapat memperkecil dan bahkan menghilangkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan Asia Tenggara.
Dengan berkembang pesatnya pertumbuhan organisasi regional di dunia, tentu memiliki potensi yang lebih besar terkait adanya ketidaksepakatan antar negara. Dalam mengantisipasi konflik yang timbul  dari  adanya  ketidaksepakatan  antar  negara-negara,  khususnya  negara-negara  anggota organisasi regional, sebuah mekanisme penyelesaian sengketa  yang legally binding dinilai sebagai komponen  yang  penting  dalam  menunjang  dan  mempertahankan  keberhasilan  integrasi  ekonomi regional.  ASEAN  sebagai  organisasi  regional  dengan  tiga  pilar ASEAN  Community merupakan sebuah kerangka pemikiran dan terobosan yang progresif, namun hal tersebut harus dikawal dengan suatu prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum.
Sejarah  perkembangan  pengaturan  penyelesaian  sengketa  di  ASEAN  dimulai  pada  saat terbentuknya  Deklarasi  Bangkok  1967  atau  juga  sering  disebut  Deklarasi  ASEAN.  Deklarasi ASEAN  merupakan  sebuah  instrumen  yang  menjadi  dasar  kesepakatan  negara-negara penandatangan  (pada  saat  itu  Filipina,  Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  dan  Thailand)  untuk membentuk  ASEAN  sebagai  organisasi  regional.  Namun  ASEAN  baru  diberikan  status  sebagai badan  yang  memiliki legal  personality melalui Charter  of  the  Association  of  Southeast  Asian Nations atau biasa disebut Piagam ASEAN.
Deklarasi ASEAN sebenarnya tidak secara spesifik mengatur mengenai penyelesaian sengketa, namun  terdapat  sebuah  landasan  filosofis  yang  menginginkan  adanya  komitmen  negara  anggota untuk  menciptakan  suasana  damai,  yang  dimana  dapat  ditarik  suatu  makna  bahwa  dalam  hal
terjadinya  persoalan  atau  ketidaksepakatan  dalam  kerjasama  antar  negara  anggota,  negara-negara diharapkan  tetap  memelihara  perdamaian  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Hal  tersebut  berarti  bahwa dalam hal terjadinya sengketa antar negara anggota, negara anggota diharuskan untuk menyelesaian sengketa secara damai.
Namun  Deklarasi  ASEAN  bukan  satu-satunya  landasan  negara  anggota  ASEAN  dalam menyelesaikan  sengketa. Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in  the  South-East  Asia (TAC)  yang ditandatangani  pada  tahun  1976,  merupakan  perjanjian  pertama  yang  memiliki  pengaturan  terkait penyelesaian  sengketa.  Salah  satu  poin  penting  dalam  TAC  adalah  kewajiban  negara  untuk menghargai kedaulatan negara lain dan menetapkan prosedur penyelesaian sengketa secara damai. Pada  dasarnya  setiap  perjanjian  ASEAN  mewajibkan  komitmen  para  pihak  dalam  menjalankan muatan perjanjiannya serta dalam hal terjadinya sengketa, harus dilakukan dengan cara yang damai melalui  mekanisme-mekanisme  seperti  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  arbitrase,  dan judicial settlement.
Kemudian  pada  tahun  1996  terdapat  sebuah  instrumen  yang  mengatur  mengenai  penyelesaian sengketa,  yakni the  Protocol  on  Dispute  Settlement  Mechanism .  Namun  perjanjian  tersebut kemudian  digantikan  dengan ASEAN  Protocol  on  Enhanced  Dispute  Settlement  Mechanism (EDSM)  pada  tahun  2004.  EDSM  merupakan  sebuah  manifestasi  dari  keinginan  negara  anggota ASEAN  untuk  memiliki  instrumen  yang  memuat  penyelesaian  sengketa  di  bidang  kerjasama ekonomi.
Perkembangan  pengaturan  penyelesaian  sengketa  di  ASEAN  tidak  berhenti  di  EDSM.  Pada tahun  2007,  negara-negara  anggota  ASEAN  mengesahkan  Piagam  ASEAN  yang  kemudian memperkuat  kedudukan  Deklarasi  ASEAN  sebagai  instrumen  pendirian  ASEAN  dengan diberikannya  status  kepada  ASEAN  sebagai  organisasi  regional  yang  memiliki legal  personality . Hal  tersebut  termuat  dalam  Pasal  3  Piagam  ASEAN  yang  menyatakan: “ASEAN,  as  an  inter- governmental  organization,  is  hereby  conferred  legal  personality” .  Sebenarnya  ketentuan penyelesaian  sengketa  dalam  Piagam  ASEAN  hanya  memuat  pengaturan-pengaturan  yang sebelumnya  sudah  pernah  diatur  dalam  TAC  dan  EDSM,  serta  acuannya  terhadap  Pasal  33  (1) Piagam PBB.
Namun  meskipun  terdapat  berbagai  perjanjian  yang  mengikat  negara-negara  ASEAN,  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  ASEAN  tidak  memiliki  lembaga  atau  institusi  yang  mengatur  dan mengawasi  kepatuhan  negara-negara  anggota  dalam  menjalankan  kewajiban  dalam  perjanjiannya. Baru  sejak  terbentuknya  Piagam  ASEAN,  ASEAN  memiliki  instrumen  yang  mengatur  mengenai mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  sifatnya legally  binding .  Dapat  dikatakan  bahwa  sebelum terbentuknya  Piagam  ASEAN,  eksistensi  ASEAN  dan  keberlanjutan  ASEAN  hanya  bergantung pada itikad baik negara-negara anggota saja.
Selain  itu,  dengan  disebutkannya  bahwa  ASEAN  menginginkan  adanya  integrasi  ekonomi  di negara-negara  kawasan  Asia  Tenggara  dengan  cara “free  flow  of  goods,  services,  investments, capital,  and  skilled  labour”, maka  dengan  demikian  cita-cita  tersebut  tidak  hanya  terbatas  pada integrasi  di  bidang  perdagangan  barang  dan  jasa  saja,  namun  juga  di  bidang  investasi.  Instrumen penting  ASEAN  terkait  investasi  adalah ASEAN  Comprehensive  Investment  Agreement (ACIA) . Secara  singkat  ASEAN  juga  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa  investasi  antara  negara- negara  anggota  ASEAN  dengan  investor  asing.  Dengan  demikian  kerjasama  ekonomi  di  ASEAN terbagi  menjadi  dua,  yakni  kerjasama ekonomi di  bidang perdagangan, dan kerjasama ekonomi  di bidang investasi.
Berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  di  ASEAN,  fokus  artikel  ini  adalah  mengenai penyelesaian sengketa pada rezim perdagangan dan pada rezim investasi investasi dalam ASEAN. Artikel ini akan dibagi dalam dua pembahasan, yakni pembahasan pertama mengenai Penyelesaian Sengketa Perdagangan di ASEAN melalui EDSM, dan pembahasan kedua mengenai Penyelesaian Sengketa Investasi di ASEAN melalui ACIA.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  merupakan  tipe  penulisan  yuridis  normatif  yaitu  penulisan  yang  berdasar pada  penemuan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin  hukum  yang  sesuai  untuk melakukan  perbandingan  atas  mekanisme  penyelesaian  sengketa  perdagangan  dan  investasi  di ASEAN,  serta  untuk  menilai  efektifitas  dari  penggunaan  EDSM  dan  DSM  ACIA.  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  dengan  menggunakan Statute Approach, Conceptual Approach, dan Comparative Approach.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Penyelesaian  Sengketa  Perdagangan  Melalui  ASEAN  Protocol  on  Enhanced  Dispute

## Settlement Mechanism
Ruang  lingkup  daripada  EDSM  ini  adalah  berfokus  pada  sengketa  yang  berkaitan  dengan ekonomi.  Sengketa  ekonomi  ini  adalah  sengketa  yang  timbul  dari  pelaksanaan  (hak  dan kewajiban)  dan  sengketa  terkait  penafsiran  dari  perjanjian  perjanjian  ekonomi  yang  negara- negara ASEAN telah sepakati. Di dalam Appendix I, EDSM memuat perjanjian-perjanjian yang tercakup  dan  tunduk  pada  EDSM  ini.  Terdapat  46  perjanjian  ekonomi  di  dalamnya,  termasuk perjanjian  yang penting, antara lain ASEAN Framework Agreement on Service (1995), ASEAN Agreement on Customs (1997) dan lain sebagainya.
Dalam hal terjadinya sengketa dan dalam hal mengupayakan penyelesaian sengketa melalui prosedur  dan  mekanisme  yang  diatur  dalam  EDSM,  pihak  bersengketa  dapat  mengajukan permintaan  ke Senior  Economic  Officials  Meeting (SEOM)  untuk  membentuk panel sesuai dengan  Pasal  5  (1)  EDSM.  Namun  dalam  Pasal  1  yang  membahas  mengenai Coverage  and Application ,  pada ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  dalam  hal  terjadinya  sengketa  antar  negara anggota ASEAN, pihak bersengketa diberikan kebebasan untuk mencari alternatif penyelesaian melalui  forum  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  lainnya. Maka  dengan  kata  lain  hendak menjelaskan  bahwa  ketentuan-ketentuan  EDSM  sifatnya  lebih  fleksibel  karena  tidak mengurangi hak negara-negara anggota untuk mengupayakannya jalan lain untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan negara anggota lainnya.
Kemudian apabila pihak bersengketa menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya melalui SEOM, maka SEOM akan bertindak sesuai EDSM dan kemudian membentuk dan mengadopsi panel  report ,  serta Appellate  Body  Report .  SEOM  dan  badan-badan  ASEAN  terkait  lainnya akan diberitahu tentang solusi yang disepakati bersama dan hal-hal yang secara resmi diangkat berdasarkan  ketentuan  mengenai  konsultasi  dan  penyelesaian  sengketa  yang  tercakup  dalam perjanjian.
Pada  tahapan  pertama,  pihak  bersengketa  sebelumnya  harus  terlebih  dahulu  melakukan konsultasi.  Dalam  mengupayakan  konsultasi,  pihak  bersengketa  yang  dirugikan  harus mengajukan  permohonan  konsultasi  dan  memberitahukan  permohonan  konsultasi  tersebut secara  tertulis  kepada  SEOM  dengan  memberikan  penjelasan  mengenai  alasan  dibuatnya permohonan  konsultasi  seperti  permasalahan  yang  disengketakan  dan  dasar  hukum  klaim tersebut.  Jika  permohonan  konsultasi  telah  dibuat,  negara  anggota  yang  bersangkutan  harus menjawab  permintaan  konsultasi  tersebut  dalam  kurun  waktu  10  hari  setelah  tanggal penerimaan  permohonan  konsultasi  dan  harus  mengadakan  konsultasi  dalam  jangka  waktu  30 hari  setelah  tanggal  penerimaan  permohonan  konsultasi.  Dalam  kasus  yang  mendesak  – termasuk  yang  menyangkut perishable  goods –  para  pihak  yang  bersengketa, panel dan Appelate  Body (AB)  harus  melakukan  segala  upaya  untuk  mempercepat  proses  secepat mungkin. Namun jika tidak ditemukan hasil dari konsultasi tersebut dan tidak menemukan titik terang maka kemudian semua hasil konsultasi tersebut harus diberitahukan kepada SEOM untuk dilakukannya  upaya  penyelesaian  sengketa  dengan  motode  yang  lain,  yakni  melalui  jasa-jasa
baik,  konsiliasi,  dan  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  (1)  EDSM.  Pada  proses  ini, sebenarnya  pihak  bersengketa  diberikan  keleluasaan  untuk  mengupayakan  mekanisme  yang lebih  diplomatis.  Namun  apabila  setelah  melalui  mekanisme  tersebut  para  pihak  bersengketa tetap tidak dapat menemukan titik terang, maka SEOM selanjutnya dapat membentuk panel . Pembentukan panel ini  sebenarnya  tidak  perlu  menunggu  hasil  konsultasi  terlebih  dahulu. Dalam hal ketika permohonan konsultasi yang diajukan pihak bersengketa yang dirugikan tidak dijawab  selama  10  hari  oleh  pihak  yang  bersangkutan  (sejak  diajukannya  permohonan konsultasi),  atau  dalam  setelah  diajukannya  permohonan  konsultasi  pihak  yang  bersengketa tidak  mengadakan  konsultasi  (dalam  kurun  waktu  30  hari  setelah  diajukannya  permohonan konsultasi),  atau  dalam  hal  ketika  konsultasi  berhasil  dilaksanakan  namun  tidak  menemukan kesepakatan  dalam  kurun  waktu  60  hari  setelah  diajukannya  permohonan  konsultasi,  maka SEOM  dapat  membentuk panel . Panel dibentuk  dengan  berdasarkan Terms  of  Reference  of Panels yang tercantum dalam Pasal 6 EDSM.
Panel yang dibentuk oleh SEOM ini sebenarnya sama seperti panel yang ada dalam Dispute Settlement  Mechanism WTO  (DSM  WTO),  dimana panel membuat  penafsiran  objektif  terkait permasalahan  yang  disengketakan,  termasuk  melihat  kembali  fakta-fakta  yang  terdapat  dalam kasus  dan  keterkaitannya  dengan  perjanjian  EDSM  atau  perjanjian  relevan  lainnya  yang tercakup dalam EDSM, dan bertugas memberikan findings , rulings , dan recommendations yang tepat dalam rangka penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa.
Setelah panel membuat penafsiran, temuan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan kasus, panel harus  menyampaikan  hasilnya  kepada  SEOM  dalam  bentuk  laporan  tertulis  dan  dalam kurun waktu 60 hari sejak dibentuknya panel . Namun dalam keadaan tertentu, panel diberikan perpanjangan  waktu  selama  10  hari  untuk  menyampaikan panel  report nya.  Sebelum panel memberikan panel  report nya  kepada  SEOM,  negara  pihak  bersengketa  harus  diberikan kesempatan untuk mereview hasil report tersebut.
Setelah  diberikannya panel  report kepada  SEOM,  SEOM  harus  mengadopsi panel  report tersebut  dalam  kurun  waktu  30  hari  setelah  diberikannya panel  report kepada  SEOM.  Namun apabila  terdapat  pihak  bersengketa  yang  mengajukan  banding,  maka  pengadopsian  yang dilakukan oleh SEOM harus menunggu sampai proses banding melalui AB telah dilaksanakan sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  9  (1)  EDSM.  Namun  dalam  hal  tidak  adanya  pertemuan SEOM,  pengadopsian panel  report tersebut “shall  be  done  by  circulation” ,  artinya, pengadopsian panel  report dapat  dilaksanakan  dengan  diedarkannya panel  report tersebut kepada  seluruh  anggota  ASEAN.  Apabila  setelah  diberikannya panel  report dan  pihak bersengketa  tidak  memberikan  sanggahannya  untung  membanding  hasil panel  report tersebut, maka SEOM dapat mengasumsikan bahwa pihak yang bersengketa telah setuju mengenai hasil panel report tersebut.
Menjadi  hal  yang  wajar  ketika  pihak  bersengketa  tidak  sepakat  dengan  hasil panel  report . Hal tersebut juga demikian dalam DSM WTO. Dalam rangka pihak bersengketa (salah satu atau keduanya) mengajukan permohonan banding, maka langkah selanjutnya adalah proses banding yang  akan  dilakukan  oleh  AB.  AB  dibentuk  (atau  diangkat)  oleh ASEAN  Economic  Ministers (AEM)  yang  mana  anggota  AB  akan  menjalani  tugasnya  selama  satu  periode  (4  tahun),  dan masa jabatannya hanya dapat diperpanjang satu kali. AB terdiri dari tujuh orang dan setidaknya tiga dari setiap anggota tersebut harus ada dalam setiap kasus. Hal ini sama seperti AB yang ada di WTO, dimana dalam menangani proses banding, AB tidak boleh terdiri kurang dari 3 orang.
Sebagai aturan umum, proses pelaksanaan banding melalui AB tidak akan melebihi 60 hari sejak  salah  satu  pihak  bersengketa  secara  resmi  memberitahukan  keputusannya  untuk mengajukan  banding  ke  AB. Hal  yang  cukup  menarik  adalah  pengaturan  dalam  Pasal  12  (9) yang  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  AB  harus  dirahasiakan.  Dalam  hal  ini  EDSM mengupayakan confidentiality atas  informasi  yang  diberikan  oleh  para  pihak.  Lalu  AB report
dapat  dirancang  tanpa  kehadiran  para  pihak  yang  bersengketa  dan  berdasarkan  informasi disediakan dan pernyataan yang telah dibuat.
Ruang  lingkup  AB  terbatas  pada  permasahan  hukum  yang  ada  dalam panel  report ,  dan mengenai  kesalahan  interpretasi  hukum  yang  dilakukan  oleh panel .  Dalam  hal  ini  AB  dapat mendukung,  mengubah,  atau  bahkan  membalikkan  temuan  hukum  dan  kesimpulan  dari panel report .  Kemudian  setelah  dikeluarkannya  AB report ,  AB report tersebut  harus  diadopsi  oleh SEOM  dan  diterima  tanpa  syarat  oleh  pihak  yang  bersengketa  kecuali  SEOM  memutuskan melalui  konsensus  untuk  tidak  mengadopsi  AB report (negative  consensus/reverse  consensus) sebelum dalam kurun waktu 30 hari setelah diedarkan ke negara anggota lainnya.
Secara keseluruhan proses penyelesaian sengketa di bawah EDSM tidak boleh melebihi 445 hari,  kecuali  apabila  terdapat  keadaan  yang  terpaksa  harus  dilakukan  lebih  dari  445  hari sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  dalam  proses  pembentukan EDSM,  negara-negara  ASEAN  menyadari  perlu  adanya  batasan  waktu  dalam  upaya penyelesaian sengketa agar tercipta kesepakatan yang efektif dan efisien.
Hal  terakhir  yang  penting  untuk  diketahui  adalah  perkembangan  penggunaan  kerangka EDSM  pada  saat  ini.  Pada  kenyataannya,  hingga  saat  ini  mekanisme  penyelesaian  sengketa pada kerangka EDSM melalui SEOM tidak pernah dipergunakan oleh anggota-anggota ASEAN sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan yang terjadi antar anggota. Perkembangannya  hingga  saat  ini,  dalam  hal  terjadinya  sengketa  perdagangan  antar  negara anggota  ASEAN,  negara-negara  anggota  ASEAN  pada  akhirnya  cenderung  memanfaatkan DSM  WTO.  Mengingat  pentingnya  pengaruh  pengaturan  baik  di  bidang  ekonomi  maupun sektor  lainnya,  maka  tidak  mengherankan  jika  anggota  ASEAN  tidak  selalu  setuju  dengan tafsiran  atau  penerapan  peraturan  ini.  Sengketa  perdagangan  biasa  terjadi  ketika  suatu  negara memutuskan  untuk  menerapkan  kebijakan  perdagangan  tertentu  yang  bertentangan  dengan komitmennya kepada WTO, atau ketika suatu negara membuat entry barrier kepada negara lain yang  terkait  dengan  kebijakan  yang  dapat  merugikan  negara  lain.  Hal  ini  lah  yang  membuat negara-negara ASEAN lebih memilih DSM WTO daripada EDSM.
Hal  tersebut  dapat  terlihat  pada  kasus  antara  Indonesia  dengan  Vietnam  terkait  tindak pengamanan  pada  produk  besi  atau  baja  pada  tahun  2015  (DS496).  Sengketa  tersebut  bahkan tidak  dipertimbangkan  untuk  diselesaikan  melalui  mekanisme  EDSM.  Kedua  belah  pihak langsung  mencari  upaya  penyelesaian  melalui  DSM  WTO.  Kecenderungan  Indonesia  dan Vietnam  dalam  memilih choice  of  forum disini  disebebkan  oleh  keambiguan  dalam  Pasal  22 Piagam  ASEAN  yang menyebutkan ‘resolve peacefully’ dalam upaya menyelesaikan sengketa tanpa  menyebutkan  mengenai  siapa  pihak  atau  badan  yang  berwenang  dalam  menyelesaikan sengketa, apakah ASEAN, apakah WTO, atau bahkan apakah ICJ. Selain itu, Pasal 1 (3) EDSM juga memberikan keleluasaan kepada negara anggotanya untuk menentukan pilihan forum nya sendiri,  dimana  penggunaan  EDSM  secara  tidak  langsung  bersifat  tidak  mutlak  bagi  negara anggota ASEAN.
ASEAN  sebagai  organisasi  regional  di  kawasan  Asia  Tenggara  tidak  memiliki  organ  yang cukup  kuat  seperti  halnya  Uni  Eropa  yang  dapat  mengadopsi  peraturan  yang  mengikat  negara anggotanya  secara  hukum.  Disisi  lain,  ASEAN  begitu  menekankan  prinsip  untuk  menghargai kedaulatan  dan  independensi  anggotanya.  ASEAN  juga  tidak  terlibat  langsung  dalam  urusan domestik  masing-masing  anggotanya.  ASEAN  begitu  menekankan  prinsip good  governance dan  prinsip  demokrasi  sehingga  membatasi  Sekretaris  Jenderal  ASEAN  dalam  memberikan rekomendasi  mengenai choice  of  forum di  ASEAN.  Piagam  ASEAN  juga  tidak  memberikan wewenang  kepada  Sekretaris  Jenderal  ASEAN  untuk  memaksa  negara  anggotanya  untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme ASEAN.
Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  ASEAN  sebenarnya  tidak  memiliki  kekuatan  yang  cukup untuk  membuat  anggotanya  menggunakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  ASEAN.
Ditambah  dengan  kepentingan  negara  anggota  ASEAN  yang  berbeda-beda,  membuat  ASEAN semakin  sulit  untuk  menghendaki  adanya  penyelesaian  sengketa  perdagangan  melalui mekanisme  ASEAN.  Seharusnya  sengketa  antara  Indonesia  dengan  Vietnam  diselesaikan melalui  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  diatur  oleh  ASEAN  berdasarkan Regional Trade  Agreement (RTA)  mereka  sendiri  yang  mengikat  anggota  ASEAN  secara  regional. Namun pada praktiknya, Piagam ASEAN tidak dapat memberikan kejelasan mengenai choice of forum kepada  Indonesia  dan  Vietnam  yang  keduanya  sama-sama  merupakan  anggota  ASEAN dan WTO.
3.2.Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui ASEAN Comprehensive Investment Agreement Sebagai salah satu pilar ASEAN Community , AEC merupakan wujud dari keinginan negara anggota  ASEAN  untuk  mempercepat  transformasi  kawasan  Asia  Tenggara  menjadi  kawasan yang  lebih  makmur,  dan  berdaya  saing  tinggi  dengan  langkah  pemerataan  pembangunan ekonomi,  dan  mengurangi  dan  bahkan  menghilangkan  kesenjangan  ekonomi.  Maksud  dari eksistensi  AEC  adalah  untuk  menciptakan “single  market  and  production  base” yang didasarkan  pada “free  flow  of  goods,  services,  investments,  capital,  and  skilled  labour” yang tertuang  dalam AEC  Blueprint poin  pertama.  AEC  diharapkan  dapat  menghilangkan  sebagian besar  hambatan  perdagangan  antar  negara-negara  anggota  ASEAN,  menciptakan  fasilitasi perdagangan dan program harmonisasi kebijakan.
Dalam  menunjang  keinginan  negara  anggota  ASEAN  untuk  mempercepat  transformasi kawasan Asia Tenggara, salah satu langkah yang cukup solutif dalam upaya pembentukan AEC adalah  dengan  dipermudahnya  arus  investasi  ke  negara-negara  yang  berada  di  kawasan  Asia Tenggara.  Asia  Tenggara  menjadi  destinasi  investasi  yang  menjanjikan  dengan  melimpahnya sumber  daya  alam  seperti  minyak,  gas,  dan  mineral.  Dengan  adanya  AEC,  iklim  investasi  di ASEAN,  khususnya  pada  sektor  pertambangan,  meningkat  secara  drastis.  Berdasarkan  data World Bank , saat ini Foreign Direct Investment (selanjutnya disebut FDI) masih mendominasi dari total seluruh investasi asing di ASEAN.
Meningkatnya  jumlah  investasi  dibidang  pertambangan  di  ASEAN  tentu  memberikan dampak  positif  bagi  negara  anggota.  Bagimana  tidak,  memanfaatkan  sumber  daya  alam  nya sebagai  sumber  pendapatan  negara  merupakan  sebuah  langkah  cermat  dalam  menunjang pertumbuhan  ekonomi  di  ASEAN.  Namun  meningkatnya  investasi  juga  memiliki  dampak negatif  yang  apabila  tidak  diperhatikan,  menjadi  kerugian  bagi  ASEAN  itu  sendiri. Industrialisasi sektor pertambangan seakan-akan memaksa negara untuk memperhatikan adanya potensi persoalan seperti perlindungan investasi, dan sengketa investasi antara investor dengan negara  anggota  ASEAN.  Sebagai  langkah  preventif  dari  negara-negara  ASEAN  dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul oleh adanya sengketa investasi, dibentuk A SEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA).
Sebenarnya ACIA bukanlah instrumen ASEAN pertama yang mengatur mengenai investasi asing,  dan  investasi  intra-ASEAN.  Sebelumnya  ASEAN  telah  memiliki  beberapa  perjanjian terkait investasi, yakni:
a. Agreement  among  the  Government  of  Brunei  Darussalam,  the  Republic  of  Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments (1987)
b. Protocol  to  Amend  the  Agreement  among  the  Governments  of  Brunei  Darussalam,  the Republic  of  Indonesia,  Malaysia,  the  Republic  of  the  Philippines,  the  Republic  of Singapore,  and  the  Kingdom  of  Thailand  for  the  Promotion  and  Protection  of Investments (1996)
c. Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (1998)
d. Protocol to Amend the Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (2001)
Namun  dengan  dibentuknya  ACIA  sebagai  perjanjian  yang  mengatur  lebih  rinci  dan komprehensif  terkait  investasi,  perjanjian-perjanjian  tersebut  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku.  Di  Indonesia,  pencabutan  perjanjian-perjanjian  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  ASEAN  Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN).
ACIA yang ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN pada 26 Februari 2009, dan berlaku  efektif  pada  29  Maret  2012,  adalah  perjanjian  multilateral  yang  memberikan  landasan hukum  bagi  liberalisasi  investasi  pada  AEC.  Tujuan  dibentuknya  ACIA  adalah  sebagai instrumen  yang dapat  meningkatkan ketertarikan investor asing untuk  berinvestasi  di  ASEAN, agar  terciptanya  rezim  investasi  di  ASEAN  yang  bebas,  terbuka  dan  daerah  investasi  terpadu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ACIA.
Dengan  meningkatnya  iklim  investasi  di  setiap  negara  anggota  ASEAN,  ASEAN membutuhkan  suatu  landasan  hukum  yang  memberikannya  perlindungan  dan  jaminan.  Hal tersebut  disadari  oleh  para  negara  anggota  ASEAN  bahwa  dengan  meningkatnya  jumlah investasi, maka akan memperbesarkan kemungkinan dan resiko adanya sengketa yang dihadapi investor dan host state (negara anggota ASEAN). Berangkat dari alasan tersebut, negara-negara anggota  ASEAN  menyediakan  empat  pilar  yang  termuat  dalam  ACIA,  yakni: liberalization, protection, facilitation, dan promotion. Berbicara mengenai perlindungan, ACIA menyediakan berbagai  macam  bentuk  perlindungan bagi  para  investor  yang hendak berinvestasi  di  ASEAN, yakni: Fair  and  equitable  treatment (Pasal  11), Compensation  in  case  of  strife (Pasal  12), Freedom to transfer funds (Pasal 13), No unlawful expropriation (Pasal 14), dan Full protection and security (Pasal 17 dan 18).
Dalam  menghadapi  berbagai  tantangan  yang  timbul  dari  meningkatnya  iklim  investasi  di ASEAN,  salah  satu  tantangan  yang  memerlukan  perhatian  khusus  adalah  dengan  timbulnya sengketa antara investor asing dan host state . ACIA sebagai instrumen pengaturan investasi di ASEAN  memiliki  pengaturan  yang  mengatur  mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa. Dalam  Pasal  33  (1)  ACIA  disebutkan  bahwa  dalam  rangka  terjadinya  sengketa  antara  negara anggota  ASEAN  dengan  investor  asing,  investor  asing  diberikan  hak  untuk  menyelesaikan sengketanya  melalui  beberapa  pilihan  mekanisme,  yakni:  melalui  pengadilan  negeri  setiap negara  (Pasal  33.1  (a));  melalui  ICSID  berdasarkan ICSID  Convention,  ICSID  Rules  of Procedure  for  Arbitration  Proceedings, dan ICSID  Additional  Facility  Rules (Pasal  33.1 (b),(c)); UNCITRAL Arbitration Rules (Pasal 33.1 (d)); Pusat Regional untuk Arbitrase di Kuala Lumpur (Pasal 33.1 (e)); dan Institusi arbitrase lainnya yang telah disepakati para pihak (Pasal 33.1 (f)).
Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan apabila klaim atau gugatan dari  investor  merupakan  sengketa  dalam  lingkup  pelanggaran  terhadap National  Treatment (Pasal  5), Most-Favoured  Nation  Treatment (Pasal  6),  Pengelola  Senior  dan  Dewan  Direksi (Pasal  8), Treatment  of  Investment (Pasal  11),  Kompensasi  dalam  hal  terjadinya  kerusuhan (Pasal  12), Transfer (Pasal  13),  Pengambilalihan  dan  kompensasi  (Pasal  14),  dan  sengketa- sengketa  terkait  pengelolaan,  pelaksanaan,  pengoperasian,  penjualan  atau  pelepasan  lain terhadap suatu investasi yang dilindungi, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 32 (a) ACIA.
Berdasarkan Pasal 31 (1) ACIA, dalam rangka terjadinya sengketa investasi antara investor dan host  state ,  para  pihak  diwajibkan  untuk  mencari  penyelesaian  melalui  mekanisme konsultasi  dan  negosiasi  terlebih  dahulu.  Dalam  melaksanakan  konsultasi  dan  negosiasi,  para pihak  dapat  menggunakan third  party  procedures yang  sifatnya non-binding .  Konsultasi tersebut  dilakukan  dengan  cara  pengajuan  permohonan  konsultasi  dari  investor  asing  yang bersengketa  kepada host  state yang  merupakan  negara  anggota  ASEAN.  Pada  Pasal  31  (2) ACIA,  proses  konsultasi  antara  pihak  yang  bersengketa  harus  dilaksanakan  setidaknya  dalam
kurun waktu 30 hari, namun dapat disesuaikan (dilaksanakan lebih dari setelah 30 hari) apabila disetujui oleh para pihak.
Pengaturan pada Pasal 31 berimplikasi bahwa dalam hal terjadinya sengketa, investor asing tidak dapat langsung mengajukan klaim atau gugatan kepada host state sebelum melaksanakan upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  konsultasi  dan  negosiasi.  Namun  apabila  dalam  kurun waktu  180  hari,  para  pihak  bersengketa  tidak  menemukan  solusi  dan  penyelesaian  dari  suatu sengketa,  pihak  investor  asing  dapat  mengajukan  klaim  atau  gugatan  kepada  lembaga  atau institusi arbitrase yang telah disebutkan dalam Pasal 31 (1).
ACIA  juga  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  prosedur  pengajuan  gugatan  kepada  arbitrase dalam  hal  terjadinya  sengketa.  Pada  Pasal  33  (2)  disebutkan  bahwa  pengajuan  gugatan  dapat dinyatakan  diterima  di  lembaga  arbitrase  apabila notice  of  arbitration yang  diajukan  pihak investor telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan arbitrase lembaga tersebut. Disini terlihat bahwa ACIA tidak berusaha membuat prosedur sendiri, melainkan bahwa pihak bersengketa  harus  menyelesaikan  sengketanya  berdasarkan  peraturan  lembaga  arbitrase  yang telah disepakati dalam ACIA.
Dalam  hal  pihak  investor  yang  bersengketa  handak  mengajukan  gugatannya  ke  lembaga arbitrase,  pengajuan  sengketa  investasi  ke  arbitrase  tersebut  harus  merupakan  suatu  kerugian atau dugaan pelanggaran yang telah berlangsung dalam kurun waktu 3 tahun dari waktu di mana investor  yang  bersengketa  menyadari  adanya  pelanggaran  kewajiban  berdasarkan  ACIA  yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada investor  yang bersengketa atau sengketa investasi yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  32  (a).  Kemudian  pihak  investor  yang  bersengketa memberikan pemberitahuan tertulis, yang harus diserahkan setidaknya 90 hari sebelum gugatan diajukan,  kepada  negara  anggota  ASEAN  yang  bersengketa  mengenai  niatnya  untuk mengajukan gugatan sengketa investasi ke arbitrase dan yang secara singkat merangkum dugaan pelanggaran negara anggota ASEAN yang bersengketa berdasarkan ACIA (termasuk ketentuan yang diduga telah dilanggar) dan kerugian atau kerusakan yang diduga disebabkan oleh investor yang bersengketa.
Kemudian  sehubungan  dengan  pengaturan  pada  Pasal  34  (1)  (c),  pihak  investor  yang bersengketa tidak boleh dicegah untuk memulai atau melanjutkan niatannya untuk mengajukan gugatannya  ke  arbitrase  untuk  mengupayakan  langkah-langkah  perlindungan.  Negara  anggota ASEAN  juga  tidak  diperbolehkan  memberikan diplomatic  protection sehubungan  dengan sengketa  yang  telah  disetujui  oleh  salah  satu  investornya  dan  negara  anggota  ASEAN  lainnya untuk  menyerahkan  atau  telah  diserahkan  ke  arbitrase  berdasarkan  ACIA,  kecuali  negara anggota ASEAN lain tersebut gagal untuk melakukannya. Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam hal  terjadinya sengketa, negara  anggota ASEAN lainnya (yang tidak bersengketa) tidak boleh melakukan intervensi yang dianggap tidak perlu.
Terlihat  bahwa  ACIA  benar-benar  berupaya  memberikan  perlindungan  maksimal  kepada investor asing untuk berinvestasi di ASEAN. Fasilitasi tersebut terlihat pada Pasal 34 (4) bahwa negara anggota ASEAN yang bersengketa tidak boleh melakukan pembelaan, tuntutan balasan, hak ganti rugi atau sebaliknya kepada pihak investor dalam rangka diajukan gugatan oleh pihak investor yang bersengketa.
Sebenarnya  mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  arbitrasenya  merupakan  aturan arbitrase pada umumnya, seperti halnya mengenai penunjukan satu arbiter dari masing-masing pihak  bersengketa,  dan  arbiter  ketiga  yang  akan  ditentukan  oleh  arbiter-arbiter  yang  sudah ditentukan oleh para pihak dengan syarat bahwa arbiter ketiga tersebut bukanlah warga negara dari negara anggota ASEAN yang bersengketa, dan juga tidak berdomisili di di negara tersebut. Arbiter  ketiga  tersebut  juga  harus  berasal  dari  negara  yang  memiliki  hubungan  diplomatik dengan  negara  yang  bersengketa.  Namun  dalam  hal  ketika  pengadilan  arbitrasenya  belum terbentuk  selama  75  hari  yang  diakibatkan  oleh  tidak  lengkapnya  arbiter,  maka  pihak  yang
berwenang  (dalam  hal  ini  biasanya  lembaga  arbitrasenya)  dapat  diberikan  kewenangan  untuk menunjuk arbiter yang posisinya masih belum ada sesuai dengan persyaratan pada Pasal 35 (1), dan (2).
ACIA  juga  mengatur  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  arbitrase.  Hal  yang  menarik  untuk diperhatikan  adalah  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  pelaksanaan  arbitrase. Setelah  diajukannya  gugatan  kepada  lembaga  arbitrase  oleh  pihak  investor  yang  bersengketa, negara  anggota  ASEAN  yang  bersengketa  diberikan  hak  selambat-lambatnya  30  hari  setelah pembentukan  pengadilan (tribunal) untuk  mengajukan  keberatan  mengenai  gugatan  yang diajukan  oleh  pihak  investor  yang  bersengketa,  seperti  halnya  keberatan  mengenai  yurisdiksi dan  kompetensi  pengadilan  dalam  melaksanakan  arbitrase.  Kemudian  keberatan  tersebut  akan dibahas sebagai pertanyaan pendahuluan. Para pihak yang bersengketa harus diberi kesempatan yang  wajar  untuk  menyampaikan  pandangan  dan  pengamatan  mereka  ke  pengadilan.  Jika pengadilan  memutuskan  bahwa  gugatan  itu  nyata  tanpa  alasan,  atau  sebaliknya  tidak  berada dalam  yurisdiksi  atau  kompetensi  pengadilan,  maka  pengadilan  akan  memberikan  mengenai pandangan tersebut. Kemudian mengenai tempat pelaksanaan arbitrase, tempat pelaksanaannya dapat ditentukan berdasarkan peraturan lembaga arbitrase tersebut selagi berada di negara yang merupakan pihak pada New York Convention .
Hal  yang  cukup  menarik  adalah  mengenai  sengketa  investasi  yang  berkaitan  dengan masalah  perpajakan.  Dalam  hal  terjadinya  sengketa  akibat taxation  measure ,  negara  anggota ASEAN  yang bersengketa dapat  bersama negara anggota ASEAN  yang tidak bersengketa dan lembaga  berwenang  yang  menangani  pajak  pada  negara  anggota  yang  bersengketa,  harus melaksanakan  konsultasi  terlebih  dahulu  untuk  menentukan  dan  mencari  tahu  apakah  gugatan yang  diajukan  benar-benar  merupakan  sengketa  mengenai  pajak.  Hal  tersebut  juga  demikian apabila  sengketa  pajak  ini  berkaitan  dengan Expropriation  and  Compensation sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Lalu apabila konsultasi tersebut tidak dilaksanakan oleh negara anggota yang bersengketa dalam kurun waktu 180 hari setelah diajukannya permohonan konsultasi oleh pihak investor yang bersengketa, maka pengajuan gugatan oleh pihak investor yang bersengketa tidak dapat dihalangi. Sebenarnya kewajiban para pihak untuk melaksanakan konsultasi terlebih dahulu  berlaku  dalam  sengketa  investasi  jenis  apapun  yang  termasuk  dalam  investasi  yang dilindungi  dalam  ACIA,  namun  ACIA  memberikan  perhatian  khusus  kepada  jenis  sengketa terkait pajak, dimana hal tersebut secara spesifik disebutkan dalam Pasal 36 (6), (7), (8).
Berkaitan  dengan  hukum  yang  berlaku  pada  sengketa  investasi  yang  diselesaikan  melalui arbitrase,  Pasal  40  (1)  menjelaskan  bahwa  dalam  upaya  menyelesaikan  sengketa  melalui arbitrase,  sumber  hukum  atau  acuan  pengadilan  arbitrase  dalam  menyelesaikan  sengketanya dapat  berdasarkan  ACIA,  perjanjian  yang  berlaku  antara  negara  anggota  ASEAN  yang bersengketa  dengan  negara  dari  pihak  investor  yang  bersengketa  seperti Bilateral  Investment Treaty (selanjutnya  disebut  BIT),  ketentuan  hukum  internasional  yang  berlaku  seperti contohnya New  York  Convention ,  dan  bahkan  peraturan  perundang-undangan  negara  anggota yang bersengketa apabila relevan terhadap sengketa tersebut.
Yang terakhir, berbicara mengenai hasil putusan akhir dari arbitrase, ACIA menyelaraskan ketentuannya berdasarkan peraturan lembaga arbitrase yang ditentukan para pihak bersengketa, khususnya pada  ICSID  dan UNCITRAL.  Layaknya putusan  arbitrase pada umumnya, putusan yang  telah  dikeluarkan  oleh  pengadilan  arbitrase  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  hanya berlaku  bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa  saja.  Namun  ketika  pihak  bersengketa  ditengah proses  pelaksanaan  arbitrase  merasa  sudah  menemukan  sebuah  solusi  dari  sengketa  tersebut, dengan  kesepatan  kedua  pihak  sengketa  tersebut  dapat  di  berhentikan  dan  dinyatakan discontinued, bahkan juga demikian sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan arbitrase. ACIA  telah  memiliki  beberapa  Protokol  perubahan  yang  pada  umumnya  mengatur  ulang seperti  mengenai  reservasi,  definisi natural  person ,  dan  berbagai  perubahan  teknis  lainnya.
Namun  terkait  penyelesaian  sengketa,  mekanisme  yang  diatur  dalam  ACIA  tidak  ada perubahan.  Indonesia  telah  mengesahkan  perubahan-perubahan  tersebut  melalui  berbagai macam PP.
Pada  dasarnya,  ACIA  mengatur  hal-hal  yang  bersifat  general  atau  umum,  dimana  ACIA diharapkan  menjadi  acuan  negara-negara  anggota  ASEAN  dalam  menerapkan  kebijakan investasi asingnya. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai investasi, yakni: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU  PMA).  Namun  bicara  mengenai  penyelesaian  sengketa,  sebenarnya  pengaturan  di  ACIA sedikit lebih rinci karena membahas mengenai prosedur dan menentukan “reasonable period of time” untuk  mengajukan  gugatan  arbitrase.  Pada  Pasal  32  (1)  UU  PMA,  disebutkan  bahwa pihak  bersengketa  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  investor  (baik  investor  dalam  negeri maupun asing) harus terlebih  dahulu  menyelesaikan sengketanya secara musyawarah mufakat. Hal  tersebut  selaras  dengan  Pasal  31  ACIA,  namun  dalam  ACIA  dijelaskan  lebih  rinci mengenai  mekanisme  konsultasinya.  Pada  Pasal  32  (4)  UU  PMA  dijelaskan  bahwa  dalam  hal terjadinya sengketa antara Indonesia dengan investor asing, sengketa tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase Internasional.
Berdasarkan pengaturan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Indonesia tidak memberikan opsi untuk menyelesaikan sengketanya di pengadilan negeri sebagaimana diberikan pilihan oleh ACIA.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  beberapa  sengketa  investasi  yang  diselesaikan  melalui berbagai  lembaga  arbitrase  seperti  ICSID,  UNCITRAL,  dan  lain  sebagainya.  Kasus-kasus tersebut  antara  lain  contohnya  seperti  sengketa  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  Kaltim Prima Coal (2007), Ravat Ali Rizvi (2011), Churchill Mining and Planet Mining Pty Ltd (2012 &  2019),  PT  Newmont  Nusa  Tenggara  (2009  &  2014),  Hesham  Talaat  M.  Al  Waraq  (2014), Oleovest Pte Ltd (2016), dan lain sebagainya.

## 4. KESIMPULAN
Pada dasarnya ASEAN memiliki instrumen penyelesaian sengketa pada rezim perdagangan dan rezim  investasi.  Dalam  EDSM,  ruang  lingkup  sengketanya  terbatas  pada  sengketa  ekonomi  saja. EDSM  memiliki  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  serupa  dengan  mekanisme  yang  termuat dalam DSM WTO, yakni adanya panel dan Appelate Body sebagai badan banding. Namun hingga saat  ini,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  EDSM  tidak  pernah  digunakan  dalam  sengketa perdagangan antar negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN  yang bersengketa cenderung lebih  memanfaatkan  DSM  WTO.  Hal  tersebut  dikarenakan  pada  ambiguitas  Pasal  22  Piagam ASEAN  yang  menghendaki  adanya  penyelesaian  sengketanya  yang ‘resolve  peacefully’ tanpa memberikan  kejelasan  mengenai  siapa  atau  badan  apa  yang  berwenang  dalam  menyelesaikan sengketa  di  ASEAN.  Kemudian  lemahnya  ASEAN  dalam  menyikapi  negara-negara  anggotanya menjadi  faktor  penyebab  pemilihan  DSU  WTO  sebagai choice  of  forum dalam  menyelesaikan sengketa perdagangan antar anggota ASEAN.
Kemudian  ACIA  sebagai  intrumen  investasi  di  ASEAN  hadir  sebagai  upaya  preventif  negara anggota  ASEAN  dalam  menghadapi  arus  investasi  yang  semakin  tinggi.  Untuk  menyelesaikan sengketa  investasi  di  ASEAN  dapat  diselesaikan  melalui  lembaga  arbitrase  antara  lain:  ICSID, UNCITRAL,  Pusat  Regional  untuk  Arbitrase  di  Kuala  Lumpur,  dan  lembaga/institusi  arbitrase lainnya  yang  disepakati  para  pihak  bersengketa.  Dengan  diberlakukannya  ACIA,  negara-negara ASEAN  harus  mengharmonisasi  kebijakan-kebijakan  penanaman  modal  asingnya  masing-masing dengan  ACIA.  Dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa,  UU  PMA  yang  dimiliki Indonesia  memiliki  pengaturan  yang  kurang  lebih  sama  meskipun  tidak  rinci  seperti  pada  ACIA. Namun  dapat  dipastikan  bahwa  pengaturan  penyelesaian  sengketa  pada  UU  PMA  dan  ACIA tidaklah bertentangan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Association of Southeast Asian Nations. ASEAN Economic Community Blueprint . Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008.
Bossche, Peter Van den. The Law and Policy of the World Trade Organization. E d.3. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Direktorat  Kerjasama  ASEAN  Kementerian  Luar  Negeri. ASEAN  Selayang  Pandang.  E d.19. Jakarta: Kementerian Luar Negeri, 2010.

## Jurnal
A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda, Kadek Januarsa Adi Sudharma, dan Pipin Carolina BR Barus, “The Analysis of Tendency on Choice of Forum in the Settlement of Dispute of International Trade Among ASEAN Countries”, Arena Hukum , Vol. 13, No. 1, 2020) Koesrianti, “Analisa Kekuatan Mengikat Piagam ASEAN”, Yuridika, Vol. 26, No. 1, 2011.
Mangku, Dewa Gede Sudika. “Suatu  Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN”, Jurnal Perspektif , Vol. 17, No. 3, 2012.

## Prosiding
Fitriyanti,  Fadia,  dan  Andika  Putra.  “Penyelesaian  Sengketa  Investasi  Melalui  Arbitrase  Dalam Masyarakat  Ekonomi  ASEAN”, Proceeding  Paper  Seminar  Nasional,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , 2015.
Lestariningsih, Diah, dan Hening Kartika Nudya. “Risk Sensitive Investment in ASEAN: Problems and Solutions”. Makalah pada International Conference on ASEAN Studies , 2014. Sulistyawati,  Dyah  Ratih.  “Gearing  Up  for  ASEAN  Economic  Community:  Small  Medium Enterprises’  Response  and  Preparedness  to  Regional  Market  Integration.” Working  Paper pada ASEAN Studies Centre , 2014.

## Internet
Direktorat  Kerjasama  ASEAN  Kementerian  Luar  Negeri. Kerjasama  Ekonomi  ASEAN . https://kemlu.go.id/ . ICSID Cases Database, https://icsid.worldbank.org/ .
Tempo.co. Pemimpin  ASEAN  Tandatangani  Bali  Concord  II .  https://nasional.tempo.  co/.  (7 Oktober 2003).
UNCITRAL Clout Database, https://www.uncitral.org/ . World  Trade  Organization. DS496:  Indonesia  –  Safeguard  on  Certain  Iron  of  Steel  Products, https://www.wto.org/. (1 Juni 2015).
Xinghua  News  Agency. Bali  Concord  II  –  Historic  Step  Toward  Regional  Integration, http://www.china .org.cn/. (8 Oktober 2003).

## Perjanjian Internasional
Association  of  Southeast  Asian  Nations.  ASEAN  Protocol  on  Enhanced  Dispute  Settlement Mechanism. UNTS 177, 2004.
Association  of  Southeast  Asian  Nations.  Charter  of  the  Association  of  Southeast  Asian  Nations.
UNTS 2624, 2007.
Association of Southeast Asian Nations. ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 2009.