## ANALYSIS OF GOVERNMENT PERFOMANCE
(Case Study of Local Goverment Rejang Lebong)
1 Meriana
1 Politeknik Raflesia - merianaandi@gmail.com
Abstract  - This  study  aims  to  determine  the  financial  performance  of  Rejang  Lebong  Regency  Government.  The analysis  used  in  this  research  is  Financial  Ratio  with  Qualitative,  using  5  (five)  Ratio  that  is,  Degree  of  Fiscal Decentralization Degrees Independence Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio and Ratio of Harmony. Uses from the Rejang Rejang Revenue Budget Report from 2014 to 2016. The results of this study can be concluded that the Financial Performance of Rejang Lebong Regency is the comparison of financial performance from 2014 to 2016 which is still less satisfactory, since the original income of Rejang Lebong Regency is still relatively low compared to the Self Transfer Local Income. In terms of revenue the original district rejang lebong still very less because it is still dependent on the Transfer from the center. From effectiveness is also still less effective, from efefiensi still less efficient because the  average  is  still  equal  to  97,34%.  In  terms  of  harmony  also  operational  spending  is  still  greater  than  the  capital spending Rejang Lebong Regency.
Keywords - Financial Performance Analysis (Degrees of Fiscal Decentralization, Degrees of Independence Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio and Ratio of Harmony)
——————————  ——————————

## 1) L ATAR B ELAKANG
Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan  daerah, implementasi  program  pemerintah  daerah  yang mengkonsumsi  sejumlah  sumber  daya  tertentu  dapat dievaluasi  melalui  kinerja  yang  dihasilkan  oleh  setiap satuan  kinerja.  Dari  setiap  satuan  kerja  telah  memiliki manajer  untuk  mengelola  keuangan.  Kinerja  dari manajer  tersebut  dapat  mencerminkan  pengelolaan keuangan  daerah  yang  dilakukan  di  masing-masing satuan kerja.
Otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang,  serta kewajiban  daerah  otonom  guna  mengatur  serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan  daerah  tersebut  yang  sesuai  dengan perundang-undangan. Penggunaan dana publik sangat menuntut  adanya  pengelolaan  dana  daerah  yang bertanggungjawab. Dalam rangka pelaksanaan otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal,  pemerintah daerah  dituntut  untuk  memiliki  kemandirian  keuangan daerah  yang  lebih  besar.  Dengan  tingkat  kemandirian keuangan  yang  lebih  besar  berarti  daerah  tidak  akan lagi  sangat  tergantung  pada  bantuan  dari  pemerintah pusat dan Provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak  berarti  jika  kemandirian  keuangan  daerah  tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan  untuk  mempercepat  pembangunan  di daerah.
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban  dan  pengawasan  keuangan daerah.  Berdasarkan UU 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1,  keuangan  daerah  harus  dikelola  secara  tertib,  taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,  efektif,  transparan  dan  bertanggungjawab dengan  memperhatikan  keadilan,  kepatuhan  dan manfaat  untuk  masyarakat.    Perubahan  mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud
dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah.
Halim  (2001:  167)  menjelaskan  bahwa  ciri  utama suatu  daerah  yang  mampu  melaksanakan  otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan  untuk menggali  sumber-sumber  keuangan,  mengelola  dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahannya, dan  (2)  ketergantungan  kepada  bantuan  pusat  harus seminimal  mungkin,  agar  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga  peranan  pemerintah  daerah  menjadi  lebih besar.  Namun  pada  kenyataannya,  sudah  dua  belas tahun  sejak  otonomi  daerah  diberlakukan,  saat  ini kemampuan  keuangan  beberapa  pemerintah  daerah masih  sangat  tergantung  pada  penerimaan  yang berasal dari pemerintah pusat.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.  Bagaimana  kinerja  keuangan  pada  Kabupaten Rejang  Lebong  jika  dilihat  dari  Rasio  Derajat Desentralisasi Fiskal?
2.  Bagaimana  kinerja  keuangan  pada  Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Kemandirian?
3.  Bagaimana  kinerja  keuangan  pada  Kabupaten Rejang  Lebong  jika  dilihat  dari  Rasio  Efektifitas Pendapatan Asli Daerah?
4.  Bagaimana kinerja keuangan pada Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
5.  Bagaimana kinerja keuangan pada Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Keserasian?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  untuk mengetahui  kinerja  keuangan  pemerintah  pada Kebupaten Rejang Lebong yaitu:
1.  Kinerja  keuangan  pada  Kabupaten  Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal;
2.  Kinerja  keuangan  pada  Kabupaten  Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Kemandirian;
3.  Kinerja  keuangan  pada  Kabupaten  Rejang Lebong  jika  dilihat  dari  Rasio  Efektivitas Pendapatan Asli Daerah;
4.  Kinerja  keuangan  pada  Kabupaten  Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah;
5.  Kinerja  keuangan  pada  Kabupaten  Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Keserasian;

## 2) K AJIAN P USTAKA
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah kemampuan  suatu  daerah  untuk  menggali  sumber- sumber  keuangan  asli  daerah  dalam  memenuhi kebutuhannya  guna  mendukung  bejalannya  sistem pemerintahan,  pelayanan  kepada  masyarakat  dan pembangunan  daerahnya  dengan  tidak  tergantung sepenuhnya  kepada  pemerintah  pusat  dan  mempuyai keleluasaan  di  dalam  menggunakan  dana-dana  untuk kepentingan  masyarakat  daerah  dalam  batas-batas yang  ditentukan  peraturan  undang-undang  (Ibnu Syamsi,1986: 199).
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah keluaran/hasil  dari  kegiatan/program  yang  akan  atau telah dicapai sehubung dengan pengguanaan anggaran  daerah  dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang terukur,  kemampuan  daerah  dapat  diukur  dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010).
Organisasi  sektor  publik  yang  salah  satunya pemerintah  merupakan  organisasi  yang  bertujuan memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat dngan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi  dan  sebagainya.  Pelayanan  publik diberikan  kepada  masyarakat  yang  merupakan  salah satu stakerholder organisasi sektor publik, oleh karena itu  Pemerintah  Daerah  wajib  menyampaikan  laporan pertanggung  jawaban  kepada  Dewan  Perwakilan Rakya  Daerah  (DPRD)  selaku  wakil  rakyat  di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah  membutuhkan sistem  pengukuran  kinerja  yang  bertujuan  untuk membantu  manajer  publik  untuk  menilai  pencapaian suatu  strategi  melalui  alat  ukur  finansial  dan  non finansial.  Sistem  pengukuran  kinerja  sendiri  dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang  baik  bagi  Pemerintah  Daerah  dicapai  ketika administrasi  dan  penyediaan  jasa  oleh  Pemerintah Daerah  dilakukan  pada  tingkat  yang  ekonomis,  efektif dan efisien.
Pengukuran  Kinerja  Pemerintah  Daerah  harus mencangkup  pengukuran  Kinerja  Keuangan.  Hal  ini terkait  dengan  tujuan  organisasi  Pemda.  Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:
1)  Indikator Masukan (Inputs adalah segala sesuatu yang  dibutuhkan  agar  pelaksanaan  kegiatan dapat  berjalan  untuk  menghasilkan  keluaran. Misalnya:  jumlah  dana  yang  dibutuhkan,  jumlah pegawai  yang  dibutuhkan,  jumlah  infrasruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.
2)  Indikator  Proses (Process) adalah  merumuskan ukuran  kegiatan,  baik  dari  segi  kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan  tersebut.  Misalnya:  ketaatan  pada peraturan  perundangan  dan  rata-rata  yang diperlukan
untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3)  Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan  langsung  dapat  dicapai  dari  suatu kegiatan  yang  dapat  berupa  fisik  atau  nonfisik. Misalnya:  jumlah  produk  atau  jasa  yang dihasilkan  dan  ketepatan  dalam  memproduksi barang atau jasa
4)  Indikator Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang  mencerminkan  berfungsinya  keluaran kegiatan  pada  jangka  menengah.  Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai
5)  Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait  dengan  tujuan  akhir  dari  pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.
6)  Indikator  Dampak (impact) adalah  pengaruh yang  ditimbulkan  baik  positif  maupun  negatif. Misalnya: peningkatan
kesejahteraan
masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

## Kerangka Pikir

## 3) M ETODE P ENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Pemerintah
Kabupaten Rejang Lebong
dengan melihat permasalahan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Rejang  Lebong  yang  mana  dana  bantuan  dari Pemerintah  lebih  banyak  dari  pada  Pendapatan  Asli Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  itu  sendiri  maka penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana kinerja  keuangan  dari  Kabupaten  Rejang  Lebong  itu sendiri.
Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan  penelitian  deskripsi  kuantitatif  yaitu melakukan  perhitungan-perhitungan  terhadap  data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Dinas Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah  (DPKAD)  dalam mengelolah keuangan Kabupaten Rejang Lebong, jika dilihat  dari  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal,  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektivitas Pendapatan  Asli  Daerah,  Rasio  Efisiensi  Keuangan Daerah,  dan  Rasio  Keserasian.  Berikut  Organisasi Kerja  Perangkat  Daerah  (OKPD)  Kabupaten  Rejang Lebong

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan Keuangan  Pemerintah  yang  terdiri  dari  Neraca, Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan Saldo  Anggaran  Lebih,  Laporan  Oprasional,  Laporan Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Ekuitas  dan  Catatan Atas  Laporan  Keuangan  Kabupaten  Rejang  Lebong Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.
Sementara  kriteria  penarikan  sampel  diambil  dari Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten Rejang Lebong selama 3 (tiga) Tahun, dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.

## 4) H ASIL DAN P EMBAHASAN
Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Rejang  Lebong  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan
Keuangan  Kabupaten  Rejang  Lebong  dalam  bidang keuangan  untuk  kurun  waktu  2015-2017.    Data  yang digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah Lapoan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten Rejang  Lebong  yang  didapat  dari  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Aset  Daerah  (DPKAD)  Kabupaten  Rejang Lebong.  Dari  data  tersebut  nantinya  dapat  diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Rejang Lebong. Adapun hasil dari Analisis Rasio Tersebut adalah:

## 1.  Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Tabel 4.1.

## Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Thn Pendapatan Asli Daerah (Rp) Total Pendapatan Daerah (Rp) DDF (%) Kemam- puan 2014 64.936.983.995 801.154.075.127 8,10 Sangat Kurang
2015 58.706.435.941 868.517.855.952 6,75 Sangat Kurang 2016 74.340.825.324 991.224.556.033 7,50 Sangat Kurang
Sumber Data: DPKAD Kabupaten Rejang Lebong ( Data Diolah 2017)
Berdasarkan data diatas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Derajak Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai dari Tahun 2014 Rasio Derajat Desentralisasi pada Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang  Lebong  sebesar  8,10%  pada  Tahun  2015 mengalami penurunan menjadi 6,75%, dan pada Tahun berikutnya  2016  terjadi  kenaikan  menjadi  7,50% meskipun  mengalami  kenaikan  pada  tahun  terakhir namun  seluruhnya  dapat  dikatakan  kemampuan keuangan  Kabupaten  Rejang  Lebong  masih  sangat kurang,  karena  masih  berada  dalam  skala  interval 00,00%-10,00%

## 2.  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tabel 4.2.

## Rasio Kemandirian
Thn Pendapatan Asli Daerah (Rp) Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman (Rp) RKKD (%) Pola Hubungan 2014 64.936.983.995 611.892.330.400 10,61 Instruktif 2015 58.706.435.941 665.203.694.156 8,82 Instruktif 2016 74.340.825.324 743.059.291.113 10,00 Instruktif
Sumber Data : DPKAD Kabupaten Rejang Lebong (Data Diolah 2017)
Berdasarkan    Tabel    di  atas  kemapuan  keuangan Pemertintah  Kabupaten  Rejang  Lebong  tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola  hubungan  instruktif  dimana  pernana  pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Nilai terendah terjadi pada Tahun 2015 dimana nilai  presentasenya  sebesar  8,82%  dan  nilai  tertinggi terjadi  pada  Tahun  2014  yaitu  sebesar  10,61% sedangkan  pada  Tahun  2016  hanya  sebesar  10,00% lebih tinggi dari pada Tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap bantuan  darri  pihak  ekstern  terutama  dari  bantuan Pemerintah Pusan dan Provinsi masih sangat tinggi.

## 3.  Rasio Efektivitas
Tabel 4.3.

## Rasio Efektivitas
Thn Anggaran PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) REPAD (%) Kriteria 2014 50.217.203.425 64.936.983.995 129,31 Sangat Efektif 2015 66.187.723.381 58.706.435.941 88,70 Kurang Efektif 2016 75.271.697.319 74.340.825.324 98,80 Cukup Efektif
Sumber Data: DPKAD Kebupaten Rejang Lebong (Data Diolah 2017)
Berdasarkan    Tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa Efektivitas  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Rejang Lebong  pada  Tahun  2015  Kurang  Efektif  karena  nilai efektif  hanya  diantara  75%-89%  yaitu  88,75%  dan Tahun 2016 Cukup Efektif, karena nilai yang diperoleh
diantara  90%-99%  yaitu  98,80%..  Dan  untuk  Tahun 2014 Sangat Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 129,31%.

## 4.  Rasio Efisiensi
Tabel 4.4. Rasio Efisiensi Thn Realisasi Belanja (Rp) Realisasi Pendapatan (Rp) REKD (%) Kriteria 2014 760.653.379.293 801.158.075.127 95,04 Tidak Efisien 2015 851.591.747.483 868.517.855.952 98,05 Tidak Efisien 2016 981.736.029.685 991.224.556.033 99,04 Tidak Efisien
Sumber Data: DPKAD Kabupaten Rejang Lebong (Data Diolah 2017)
Bedasarkan    Tabel  di  atas  Efisiensi  Keuangan Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  Tahun  dari  2014, 2015  sampai  2016  tergolong  tidak  efisien  karena  nilai rasionya sebesar 95,04%, 98,05% dan 99,04%. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja daerah.

## 5.  Rasio Keserasian
Tabel 4.5.
Rasio Efektivitas Belanja Operasi Thn Total Belanja (Rp) Realisasi Belanja Operasi  (Rp) Rasio Belanja Operasi (%) 2014 760.653.379.293 565.795.718.350 74,40 2015 851.591.747.483 610.444.270.930 71,70 2016 981.736.029.685 663.877.345.389 67,62
Sumber data: DPKAD Kabupaten Rejang Lebong (Data Diolah 2017)
Bedasarkan TabeL di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio  Keserasian  Belanja  Operasi  Kabupaten  Rejang Lebong  71,24%.  Dimulai  dari  Tahun  2014  di  mana rasionya  sebesar  74,40%  menurun  pada  Tahun  2015 menjadi  71,70%  dan  terus  mengalami  penurunan menajdi 67,62% pada Tahun 2016.
Tabel 4.6.
Rasio Efektivitas Belanja Modal Thn Total Belanja (Rp) Realisasi Belanja Modal (Rp) Rasio Belanja Modal (%) 2014 760.653.379.293 169.586.051.890 22,30 2015 851.591.747.483 184.027.818.119 21,61 2016 981.736.029.685 202.529.475.010 20,63
Sumber data: DPKAD Kabupaten Rejang Lebong (Data Diolah 2017)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  Tabel  di  atas diketahui  bahwa  rata-rata  Rasio  Keserasian  Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 21,51%. Dimulai  pada  Tahun  2014  dimana  rasionya  sebesar 22,30%  mengalami  penurunan  pada  Tahun  2015 menjadi  21,61%.  Tahun  2016  juga  mengalami penurunan menjadi 20,63%.

## 5) K ESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1)  Kinerja Keuangan Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat  dari  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal dapat  dikategorikan  Sangat  Kurang,  karena masih  berada  dalam  skala  interval  00,00%- 10,00%. Dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016  rasionya  masing-masing  sebesar:  8,10%, 6,75%, dan 7,50%.
2)  Kinerja Keuangan Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong  masih  sangat  rendah  dan  pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut  dari  Tahun  2014  sampai  dengan Tahun  2015  rasionya  masing-masing  sebesar: 10,61%, 8,82%, dan 10,00%.
3)  Kinerja Keuangan Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat  dari  Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah  diketahui  bahwa  Efektivitas  kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong  untuk  Tahun  2015  berjalan  tidak  efektif karen  efektivitasnya  diantara  75%-89%  yaitu 88,70%,  sedangkan  pada  Tahun  2016  berjalan cukup  efektif  karena  efektivitas  masih  di  antara 90%-99%  yaitu  98,80%.  Untuk  Tahun  2014 sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 129,31%.
4)  Kinerja Keuangan Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat  dari  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah diketahui  bahwa  rata-rata  efisiensi  keuangan daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  Tahun  2014 sampai  dengan  Tahun  2016  sebesar  97,38% atau dapat dikatakan Tidak Efisien. Berturut-turut dari  Tahun  2014  sampai  dengan  Tahun  2016 rasionya  masing-masing  sebesar:  95,04%, 98,05%, dan 99,04%.
5)  Kinerja Keuangan Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat  dari  Rasio  Keserasian  adalah  selalu mengalami  penurunan  dari  tahun  ke  tahun. Pengeluaran  belanja  operasi  lebih  besar  dari belanja modal. Besarnya belanja operasi berada pada  kisaran  67,62%-74,40%  rata-rata  sebesar 71,24%,  hal  ini  disebabkan  oleh  besarnya belanja  pegawai  karena  penambahan  jumlah pegawai  negeri  sipil  dan  dinas-dinas  terbaru. Untuk  belanja  modal  berada  pada  kisaran 20,63%-22,30%,  rata-rata  sebesar  21,51% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten  Rejang  Lebong  masih  kurang memperhatikan pembangunan daerah.

## 6) S ARAN
Pemerintah Daerah harus mampu  mengoptimalkan penerimaan  dari  potensi  pendapatannya  yang  telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan  dalam  upaya  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah.  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan  secara  optimal  pemungutan  pajak  dan retribusi  daerah  serta  melakukan  pengawasan  dan
pengendalian  secara  sistematis  dan  berkelanjutan untuk  mengantisipasi  terjadinya  penyimpangan  dalam pemungutan  Pendapatan  Asli  Daerah  oleh  aparatur daerah.  Selain  itu  Pemerintah  Daerah  harus  mencari alternatif-alternatif  yang  memungkinkan  untuk  dapat mengatasi  kekurangan  pembiayaannya,  dan  hal  ini memerlukan  kreativitas  dari  aparat  pelaksanaan keuangan  daerah  untuk  mencari  sumber-sumber pembiayaan  baru  baik  melalui  program  kerjasama pembiayaan  dengan  pihak  swasta  dan  juga  program peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah,  misalnya pendirian  Bandan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  sektor potensial.  Selain  itu  Pemerintah  Daerah  diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Adu Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keungan Daerah . Jakarta: Selemba Empat.
[2] Abdul Halim. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga . Yogyakata: UPP STIM YKPN.
[3] Afrida N. 2013. Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang), Artikel Ilmiah , Universitas Negeri Padang, tahun
2013.
[4] Aries Djaenuri. (2012). Hubungan Keuangan Pusat Daerah . Bogor : Ghalia Indonesia.
[5] Hendro Sumarjo. (2010) ” Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhaapa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .”
[6] Ibnu Syamsi. (1986). Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional . Jakarta: CV Rajawali.
[7] Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua . Yogyakarta :
UPP STIM YKPN.
[8] Nurhidayat. (2005). Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun
2004 & Undang-undang RI Nomor 33 Tahun
2004 . Bandung : Nuansa Aulia.
[9] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Retribusi Daerah.
[10]  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
[11]  bengkuluekspress.com Organisasi Kerja Pemerintah Daerah 2017