PEMENUHAN KEWAJIBAN HUKUM  DALAM PERDAGANGAN BARANG UNTUK MEWUJUDKAN DAYA SAING BANGSA
Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. 1

## Abstract
The country of Indonesia is a large country, in addition to its vast territory, as well as its large population. Therefore Indonesia has become a large market share, so it has become the target of selling goods from other countries. This large market will also be a big capital for domestic products if domestic products can be competitive in their own countries, even if they are exported to other countries. To create competitiveness in its own country, businesses in Indonesia must be able to produce and trade goods in quality, using identities that are easily recognizable and can be trusted by consumers.
Keywords: fulfillment of obligations, cunsemer, private law

## 1. PENDAHULUAN
Aristoteles menyebutkan manusia adalah mahkluk sosial, artinya manusia tidak   dapat   tinggal   sendiri,   dan   tidak   pula   dapat   memenuhi   sendiri   semua kebutuhannya. Oleh karenanya, manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam
1 Penulis adalah staf  Pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.
memenuhi kebutuhannya. Imbasnya manusia memerlukan kontak dengan pribadi yang lain melalui mekanisme perdagangan 2 dengan pihak lain.
Perdagangan ini, disatu pihak seseorang membutuhkan barang dan dipihak lain memerlukan   uang, maka   muncullah jual beli.  Dalam ketentuan Pasal 1457 Kitab   Undang-Undang   Hukum   Perdata   menyebutkan   jual   beli   adalah  suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
Dalam jual beli, penjual berkewajiban untuk menyerahkan  barang sesuai dengan keinginan  pembeli. Pembeli ini, dalam konsep perdagangan disebut dengan konsumen 3 sedangkan penjual disebut dengan pelaku usaha. 4 Pembeli  berharap barang-barang yang dibelinya berkualitas sesuai dengan keinginannya. Sementara penjual   berharap   barang-barang   yang   diperdagangkannya,   akan   dapat     menjadi pilihan dari konsumen.
Pelaku   usaha   dan   konsumen   saling   membutuhkan,   kebutuhan   konsumen dipenuhi   oleh   pelaku   usaha   dan     kebutuhan   pelaku   usaha   dipenuhi     pula   oleh konsumen.     Adanya saling ketergantungan   ini membutuhkan perangkat hukum untuk   mengaturnya.   Terdapat   beberapa   undang-undang   yang   mengatur   agar hubungan   konsumen   dan   pelaku   usaha     dapat   berjalan   dengan   harmonis   dan menjaga hak dan kewajiban.
Oleh karenanya konsumen   akan memilih barang-barang yang berkualitas, dan tentunya meninggalkan barang-barang yang tidak berkualitas, sehingga hanya pelaku usaha  yang mampu bersaing untuk memenuhi kebutuhan konsumen  yang dapat   bertahan,   sedangkan   apabila   tidak   tentunya   dapat   mengakibatkan   pelaku usaha gulung tikar.
Di Indonesia, pelaku usaha   di bagi dalam empat kelompok, yaitu usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Pembagian kelompok ini didasarkan pada aset dan omzetnya dari para pelaku usaha. Pelaku usaha selain harus bersaing dengan
2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjelaskan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait  dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
3 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan     konsumen   adalah   setiap   orang   pemakai   barang   dan/atau   jasa   yang   tersedia   dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum   negara   Republik   Indonesia,   baik   sendiri   maupun   bersama-sama   melalui   perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam  Pasal 1 angka 14 Undang- Undang  Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga menjelaskan pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
sesama pelaku usaha dalam  kelompok yang sama, melainkan juga harus bersaing dengan  pelaku usaha dari kelompok yang lain.
Dengan demikian,   untuk mendapatkan konsumen, seorang pelaku usaha tidak hanya harus bersaing dengan pelaku usaha   dari kelompok lain, melainkan juga dengan pelaku usaha yang sama. Hanya pelaku usaha yang memiliki kelebihan tertentu dari barang 5 yang dipasarkannya, yang dapat memenangkan persaingan itu. Dengan adanya  pasar bebas, pelaku  usaha Indonesia  dalam  perdagangan dalam   negeri 6 tidak   hanya   harus   bersaing   dengan   pelaku   usaha   dalam     negeri, melainkan   juga   dengan   pelaku   usaha   dari   luar   negeri.   Barang-barang   dari   luar negeri, terutama dari negara-negara ASEAN bebas untuk dipasarkan di Indonesia. Demikian pula barang-barang yang diproduksi dari Indonesia dapat pula dipasarkan di luar negeri. 7
Pelaku usaha dalam merebut hati konsumen juga memiliki tantangan seiring dengan berubahnya perilaku konsumen pada akhir-akhir ini. Konsumen tidak lagi berhubung   langsung   dengan   pelaku   usaha     dalam     memenuhi   kebutuhannya, melainkan sudah melalui perangkat  teknologi informasi, dan pembayaran pun acap kali tidak  dilakukan dengan uang tunai. Hal ini secara tegas diakui oleh Undang- Undang       yang   menegaskan   bahwa   Pasar     sebagai  lembaga   ekonomi   tempat bertemunya pembeli dan penjual tidak hanya dilakukan   secara langsung namun juga memungkin secara  tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
Pada zaman   sekarang, yang sering disebut zaman now dengan generasi milenealnya   telah   ditandai   dengan   berkembangnya   teknologi   informasi   dan transaksi banyak dilakukan secara elektronik, 8 maka pola transaksi perdagangan sudah banyak berubah. Pelaku usaha tidak lagi menerima uang tunai, melainkan sudah   mengandalkan   transaksi   non   tunai   baik   dengan   kartu   debit,   kartu   kredit maupun kartu elektronik.    Di sisi lain,  perilaku  konsumen juga sudah berubah, konsumen   tidak   lagi   berjumpa   langsung   dengan   pelaku   usaha   secara   fisik. Konsumen bertransaksi melalui   teknologi informasi   untuk memesan barang dan menerimanya di tempat, baik mengandalkan jasa ekspedisi maupun jasa kurir.
Dengan   demikian,   maka   pelaku   usaha   dalam   memenangka   persaingan memerlukan strategi tertentu untuk memenangkan persaingan itu. Strategi itu, tidak hanya strategi didasarkan pada keilmuwan ekonomi, melainkan juga harus ditopang
5 Pasal 1 angka  5  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
6 Pasal 1 angka 2  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri
7 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjelaskan perdagangan   Luar   Negeri   adalah   Perdagangan   yang   mencakup   kegiatan   Ekspor  dan/atau   Impor   atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara
8 Pasal 1 angka 24  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjelaskan Perdagangan   melalui   Sistem   Elektronik   adalah   Perdagangan   yang   transaksinya   dilakukan   melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
pada pengetahuan hukum tentang perdagangan itu.   Hukum tentang perdagangan itu, tidak hanya dimaksudkan adalah Undang-Undang Perdagangan, melainkan juga undang-undang lain yang terkait dengan perdagangan itu, yang secara tersistem dan masif   memuat   berbagai   kewajiban   hukum   yang   merupakan   norma   dalam perdagangan, sehingga harus diperhatikan  oleh pelaku usaha untuk memenangkan persaingan itu.     Oleh karena itu   menjadi   pertanyaan, apakah kewajiban hukum yang harus dipenuhi atau mempengaruhi untuk memenangkan persaingan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan   ini   menggunakan  jenis   penelitian  yuridis   normatif,  yaitu   data utamanya  berasal   dari   data  sekunder.   Pendekatan   yang   digunakan  melalui pendekatan   sejarah,  dan   pendekatan  konseptual.   Spesifikasi   penelitian   bersifat deskriptif analitis kemudian dianalisis berdasarkan yuridis kualitatif,  selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perdagangan barang merupakan salah satu dari jenis perdagangan, karena terdapat pula perdagangan jasa. Perdagangan barang, obyeknya adalah barang yang diperdagangkan,   sedangkan   perdagangan   jasa   adalah   jasa   yang   menjadi   obyek perdagangan.
Kegiatan perdagangan pada dasarnya adalah kegiatan keperdataan, dalam arti   merupakan   perbuatan   pribadi-pribadi   konsumen   maupun   dari   para   pelaku usaha,   namun   Indonesia   sebagai   negara   hukum   yang   menganut   sistem   negara hukum kesejahteraan, maka kegiatan perdagangan perdagangan tidak sepenuhnya menjadi rezim hukum keperdataan.     Kegiatan perdagangan telah juga beririsan dengan hukum publik, karena negara bertugas untuk melindungi rakyatnya dalam rangka   memajukan   kesejahteraan   umum   sebagaimana   diamanatkan   dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
Implementasi   dari   pembukaan   ini   cerminannya   terdapat   dalam   Pasal   33 Undang-Undang Dasar, yaitu:
1) Perekonomian   disusun   sebagai   usaha   bersama   berdasar   atas   asas kekeluargaan
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian   nasional   diselenggarakan   berdasar   atas   demokrasi   ekonomi dengan   prinsip   kebersamaan,   efisiensi,   berkeadilan,   berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   pelaksanaan   pasal   ini   diatur   dalam undangundang
Ketentuan Pasal 33 UUD   ini, merupakan aturan dasar atau aturan pokok yang   menjadi   sumber     dan   dasar   bagi     terbentuknya   aturan   hukum   yang   lebih
rendah, 9 di   bidang   perekonomian,   sebagaimana   juga   diatur   berdasarkan   hirarki perundang-undangan   dalam   Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011   Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.  Berkaitan dengan adanya pengaturan masalah perekonomian dalam UUD NRI,  Jimly Asshiddiqie, menyebutkan bahwa UUD ini di samping sebagai konstitusi politik juga sebagai konstitusi ekonomi. Ciri yang penting,   UUD   NRI   sebagai   konstitusi   ekonomi   ialah   bahwa   UUD   NRI   juga mengandung ide ‘negara kesejahteraan’ (welfare state). 10
Berdasarkan   prinsip   ini,   maka   negara   tidak   membiarkan   sepenuhnya perdagangan berlaku sistem pasar yang berdasarkan prinsip kapitalis. Melainkan negara berhak dan berwenang mencampuri  kegiatan perdagangan yang dilakukan warga negaranya.   Undang-Undang Dasar, dalam Pasal 33 ayat  (1)  dengan tegas menyebutkan perekonomian harus berdasarkan asas 11 kekeluargaan.
Untuk   itu,   sebagaimana   amanat   dalam   ayat   (5)   Pasal   3,   maka   adanya kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur mengenai perdagangan ini. Berkenaan dengan   itu   telah     dibentuk     Undang-Undang   Nomor   7     Tahun   2014   tentang Perdagangan.   Pengundangan   undang-undang   ini   merupakan   babak   baru     untuk menata kegiatan perdagangan dalam sistem hukum Indonesia.
Undang-undang   ini   didasarkan   pada     pertimbangan   bahwa   pelaksanaan demokrasi   ekonomi   yang   dilakukan   melalui   kegiatan   Perdagangan   merupakan penggerak   utama   dalam   pembangunan   perekonomian   nasional   yang   dapat memberikan   daya   dukung   dalam   meningkatkan   produksi   dan   memeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri.
Selain   pertimbangan   tersebut,   undang-undang   ini   juga   dibentuk   dengan pertimbangan   bahwa   peranan   Perdagangan   sangat   penting   dalam   meningkatkan pembangunan   ekonomi,   tetapi   dalam   perkembangannya   belum   memenuhi kebutuhan   untuk   menghadapi   tantangan   pembangunan   nasional   sehingga diperlukan   keberpihakan   politik   ekonomi   yang   lebih   memberikan   kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Dilihat   dari   segi   substansinya,   undang-undang   ini   merupakan   undang- undang   pokok   berkenaan   dengan   perdagangan.   Dikatakan   demikian,   karena pengaturan mengenai perdagangan tersebar dalam berbagai undang-undang. Hal ini karena perdagangan memiliki aspek yang sangat luas.
Ketentuan   Pasal   3     Undang-Undang   Perdagangan   ini,   dengan   jelas menegaskan   bahwa pengaturan kegiatan perdagangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
9 Taufiqurrohman Syauki, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011, hal. 53.
10 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, 2010, hal. 214.
11 Asas-asas hukum itu berfungsi sebagai pembangun sistem karena asas-asas itu bukan hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga di dalam  banyak keadaan menciptakan suatu sistem. Lihat Teuku Ahmad Yani,  Asas kekeluargaan  dalam usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum pada persekutuan komanditer   menurut konsep negara hukum pancasila, Disertasi, PPS Universitas Syiah Kuala, 2016, hal.  4.
b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk  Dalam Negeri; c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan  lapangan pekerjaan;
d. menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang  kebutuhan pokok dan barang penting;
e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;
g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
h. meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional;
i. meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
j. meningkatkan pelindungan konsumen;
k. meningkatkan penggunaan SNI;
l. meningkatkan pelindungan sumber daya alam; dan
m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang  diperdagangkan.
Berdasarkan  ketentuan Pasal 3 ini, menjadi semakin jelas bahwa kegiatan perdagangan tidak dapat dibiarkan sepenuhnya berjalan pada sistem pasar.    Para pelaku usaha untuk dapat bertahan di pasar, maka tentunya harus memiliki strategi untuk menguasai pasar.   Namun   negara tidak   dapat hanya menjadi penonton, negara harus memiliki peran.
Perlu peran ini didasarkan pada faktanya bahwa para pelaku usaha Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha kelompok usaha mikro dan kecil, sebagaimana dibagi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah   dengan   tegas   membagi   usaha   dalam   empat   kelompok,   yaitu   usaha mikro,   usaha   kecil,   usaha   menengah   dan   usaha   besar.     Undang-undang   ini menyebutkan     bahwa   usaha     Mikro     adalah     usaha     produktif     milik     orang perorangan dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Sedangkan usaha  kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan   anak   perusahaan   atau   bukan cabang   perusahaan   yang   dimiliki, dikuasai,   atau   menjadi bagian   baik   langsung   maupun   tidak   langsung   dari Usaha Menengah  atau  Usaha  Besar  yang  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp50.000.000,00   (lima   puluh   juta   rupiah)   sampai   dengan   paling   banyak Rp500.000.000,00   (lima   ratus   juta   rupiah)   tidak   termasuk   tanah   dan   bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih  dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus  juta rupiah) sampai dengan  paling  banyak  Rp2.500.000.000,00  (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Sementara itu, usaha  menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan  usaha  yang
bukan   merupakan   anak   perusahaan   atau cabang   perusahaan   yang   dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan Usaha   Kecil   atau   Usaha   Besar   dengan   jumlah   kekayaan       bersih     lebih     dari Rp500.000.000,00   (lima   ratus   juta   rupiah)   sampai   dengan   paling   banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat   usaha;   atau     b.   memiliki     hasil     penjualan   tahunan   lebih   dari Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah kelompok usaha mikro, dengan modalnya yang kecil tentu sangat sulit diharapkan dapat bersaing dengan produk luar negeri, yang memiliki beberapa keunggulan. Hal ini  telah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan pemberdayaan dan penguatan terhadap pelaku usaha dan terutamanya adalah kelompok usaha mikro dan kecil.
Kewajiban   ini   diamanatkan   dalam   ketentuan   Pasal   22   Undang-Undang Perdagangan,   dimana   ditegaskan   bahwa   dalam   rangka   pengembangan, pemberdayaan,   dan     penguatan   Perdagangan   Dalam   Negeri,   Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, yang   dilakukan   keberpihakan   melalui   promosi,   sosialisasi,   atau   pemasaran   dan menerapkan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri.
Selain itu ketentuan Pasal 25 undang-undang ini menegaskan pula bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok   dan/atau   Barang   penting   di   seluruh   wilayah   Negara   Kesatuan   Republik Indonesia   dalam   jumlah   yang   memadai,   mutu   yang   baik,   dan   harga   yang terjangkau.   Selain   itu,   juga   Pemerintah   dan   Pemerintah   Daerah   berkewajiban mendorong peningkatan  dan melindungi  produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Penguatan   produksi   dalam   negeri     dalam   bersaing   dan   membangun kesadaran   dari   masyarakat   untuk   menggunakan   produk   dalam   negeri,   tidaklah berjalan sendiri-sendiri, artinya keduanya harus terbangun. Pada era perdagangan bebas,   pemerintah   tentu   tidak   dapat   memproteksi   sepenuhnya   produk   dari   luar negeri masuk ke pasar dalam negeri.
Oleh   karena   itu,   hanya   mutu   barang   dan   harganyalah   yang   dapat memenangkan persaingan. Untuk itu, pelaku usaha dipagari dengan undang-undang persaingan sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan persaingan sehat di Indonesia.
Ketentuan  Pasal 3 Undang-Undang   Nomor 5 Tahun 1999  dengan tegas menyebutkan tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang   sehat   sehingga   menjamin   adanya   kepastian   kesempatan   berusaha   yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah   praktek   monopoli   dan   atau   persaingan   usaha   tidak   sehat   yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Untuk   mewujudkan   persaingan   usaha   yang   sehat   itu,   maka   hak-hak konsumen     harus   tetap   dipenuhi.   Dalam   arti   tidak   boleh   terjadi   pelanggaran- pelanggaran   hukum   baik   secara   jelas   maupun   secara   tersebunyi   yang   dapat merugikan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk dapat memilih barang-barang yang dibutuhkan baik dari kualitas maupun harganya. Hak-hak konsumen secara tegas diatur  dalam  ketentuan  Pasal  4 Undang-Undang Perlindungan  Konsumen. Hak-hak konsumen itu  adalah:
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai  dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak   untuk   mendapatkan   advokasi,   perlindungan,   dan   upaya   penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak   untuk   diperlakukan   atau   dilayani   secara   benar   dan   jujur   serta   tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa yang diterima  tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaku usaha yang ingin bertahan di pasar, tentunya harus nanpu memenuhi hak-hak   konsumen.   Ketentuan   ini   harus   menjadi   dasar   dalam   pengambilan keputusan produksi dan distribusi dari barang ke konsumen. Disinilah pelaku usaha membidik   konsumen   secara   cerdas   dan   memenuhi   ketentua   perundang-undang, bukan secara curang.   Kecurangan bisa terjadi, misalnya pengurangan berat dari barang   yang   diperjual   belikan, 12 yang   di   dalam   hukum   Islam   termasuk   dalam perbuatan yang diharamkan. Islam mewajibkan untuk menyempurnakan timbangan terhadap barang-barang yang dijual  dengan dasar berat tertentu,    sesuai dengan berat   yang   dijanjikan.   Allah   SWT   dalam   Al-Quran,   berfirman,   dengan   artinya bahwa: “ Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang   apabila   menerima   takaran   dari   orang   lain   mereka   minta   dipenuhi.   Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah   orang-orang   itu   menyangka,   bahwa   sesungguhnya   mereka   akan
12 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam,  Rajawali Pers,  Jakarta, 2013, hal. 145
dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. ” 13
Kecurangan   bukan hanya mendapatkan  dosa dari Allah Swt, melainkan barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha akan kehilangan konsumennya. Hal ini tentunya merugikan pelaku usaha. Kecurangan tersebut jelas merupakan satu tindak pidana, yaitu pencurian terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. 14
Pelaku   usaha   tidaklah   seharus   berpikir   untuk   untung   jangka   pendek, melainkan   kepercayaan   konsumen   yang   membuat   berjalan   terus   menerus merupakan hal yang selalu menjadi catatan penting dalam berusaha. Kepercayaan konsumen sangatlah dipulihkan, hal ini sering disampaikan dalam peribahasa sekali langcung   ke   ujian,   seumur-umur   tidak   dipercaya. 15 Untuk   itulah   Allah   sangat menekankan perbuatan jujur karena jujur akan selalu membawa pada kebaikan- kebaikan. 16
Begitu pentingnya menjaga takaran atau timbangan, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, mewajibkan kepada pelaku usaha untuk   menjaga   kebenaran   alat   takar   tersebut   dengan   mewajibkan   melakukan pengujian   dan   pemeriksaan   alat-alat   ukur,   takar,   timbang   dan   perlengkapannya pada pejabat yang tugas pokok dan fungsinya untuk itu.
Untuk   menghindari   kerugian   konsumen,   maka   undang-undang   ini, sebagaimana   diatur   dalam   Pasal   22       telah   mewajibkan     semua   barang   dalam keadaan   terbungkus   yang   diedarkan,   dijual,   ditawarkan   atau   dipamerkan   wajib diberitahukan   atau   dinyatakan   pada   bungkus  atau   pada   labelnya   dengan   tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai: . a. nama barang dalam bungkusan itu;
b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan; dan
c. jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Metrologi Legal ditegaskan pula   tentang adanya larangan bagi pelaku usaha   menawarkan untuk dibeli, menjual,  menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk   dijual,   disewakan   atau   diserahkan   atau   memperdagangkan   secara bagaimanapun juga :
a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.
13 Quran Surah. Al-Muthaffifin, ayat  1-6. 14 Taisîrul Karîmir Rahmân fî Tafsîri Kalâmil Mannân hal.999.
15 http://www.organisasi.org/1970/01/arti-peribahasa-sekali-lancing-ke-ujian-seumur-hidup- orang-tak-percaya.html#.W6zYVHszbIU.
16 Asep Subhi Dan Ahmad Taufik, 101 Dosa-dosa Besar , Qultum Media,  Jakarta, 2004, hal. 52- 53.
Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha, antara lain:  untuk  beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan   memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
Untuk memberikan informasi yang cukup bagi konsumen, maka ketentuan senada,   juga   terdapat     ketentuan   Pasal   6     Undang-Undang   Perdagangan   yang mewajibkan bagi setiap pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
Pelaku usaha harus menjamin bahwa barang-barang yang dipasarkan  sesuai dengan informasikan. Dalam arti pelaku usaha harus menjamin kualitas   barang sesuai dengan janji yang disampaikan pada label barang tersebut. Ketidak sesuaian antara informasi pada label barang dengan barang  itu sendiri dapat dikategorikan sebagai   perdagangan   yang   curang,   dengan   tindak   pidana   penipuan.     Sementara dalam konsep keperdataan barang-barang yang diserahkan tidak sesua dengan yang dijanjikan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. 17
Label   barang   tidak   hanya   berfungsi   sebagai   hanya   pemberian   informasi, melainkan  sebagai janji dari pelaku usaha kepada konsumen.  Label pada barang terkait   dengan   merek,   karena   hampir   tidak   ada   lagi   barang-barang   yang diperdagangkan tidak menggunakan merek, walaupun   hanya dengan merek yang berupa   kata-kata   atau   huruf   saja,   atau   hanya   berupa   penyebutan   orang   yang menjualnya.
Merek   begitu   penting   dalam   dunia   perdagangan   barang,   karena   dengan mereklah konsumen akan mengenali barang-barang yang akan dibelinya. Hal ini karena merek berfungsi sebagai alat pengenal dari barang-barang yang dipasarkan. Konsumen   akan   mencari   kembali   terhadap   barang-barang   yang   kualitas   sama, apabila barang yang dikonsumsi pertama sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini konsumen akan mencari barang  yang diinginkan dengan mengenalinya melalui merek.
Oleh karena itu, adanya kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk  menjaga kualitas   dari   barang-barang   yang   diperdagangkannya,   sehingga   merek   juga berfungsi   untuk menunjuk kualitas barang yang diperdagangkan. Kualitas yang tidak standar akan mengakibatkan konsumen pindah ke merek yang lain.
Undang-undang   Nomor   20   Tahun   2016   Tentang   Merek   Dan   Indikasi Geografis   belum   mewajibkan   kepada   pelaku   usaha   untuk   menggunakan   merek dalam perdagangan, melainkan hanya mewajibkan untuk melakukan pendaftaran apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum. Artinya merek yang digunakan boleh saja tidak didaftarkan, namun negara tidak melindunginya, apabila merek itu digunakan oleh pihak lain.
17 Wirjono Prodjodikoro mengartikan wanprestasi adalah  ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1981, hal. 17
Ketentuan   ini,   menunjukkan   bahwa   pendaftaran   merek   yang   diatur   oleh undang-undang   hanya   untuk   melindungi   pelaku   usaha,   belum   melihat   pada   sisi kepentingan   konsumen.   Padahal   konsumen   sangat   membutuhkan   jaminan   atas barang barang yang dikonsumsinya,  melalui kepastian dari merek yang terdaftar. Oleh  karenanya,  sudah  seharusnyalah   pemerintah  mulai   mewajibkan    pengguna merek untuk mendaftarkan mereknya, tanpa merek terdaftar maka barang-barang yang diperdagangkan dengan merek tidak boleh diperjual belikan.
Disini negara hadir dengan berbagai kebijakan yang pro usaha mikro, untuk berperan aktif dalam  hal pendaftaran  merek ini. Negara hadir untuk melakukan pemberdayaan   usaha   mikro,   yang   sekaligus       ditujukan   untuk   perlindungan konsumen.
Apabila   merek-merek   yang   digunakan   tidak   terdaftar,   maka   akan   terjadi berbagai penipuan dari pelaku usaha untuk gonta ganti penggunaan merek, bahkan melakukan pengoplosan terhadap barang-barang   yang sebenarnya bukan kualitas itu.   Hal   ini   justeru   sebagai   penipuan.   Hal   ini   dapat   mengakibatkan   hilangnya kepercayaan   dari   konsumen   terhadap   barang-barang   dari   pelaku   usaha   lokal, terutama dari usaha mikro.
Sementara pasar di negara Indonesia sudah termasuk pasar bebas sehingga barang-barang dari negara lain dapat masuk ke Indonesia, baik secara langsung diekspor ke Indonesia maupun melalui franchise. Franchise tidak hanya merambah pasar dari   produk usaha  kecil  dan  menengah   bahkan  ke pasar  yang  selama  ini dikuasai oleh usaha mikro.
Pada zaman teknologi informasi dewasa ini,  maka transaksi sudah diwarnai dengan transaksi elektronik, maka konsumen memesan barang berdasarkan reputasi barang   itu,   melalui   merek.   Disinilah   pentingnya   kewajiban   barang-barang   yang diperdagangkan menggunakan merek yang dapat dipercaya.
Pangsa   pasar   Indonesia   memang   sangat   menjanjikan   karena   Indonesia memiliki penduduk yang besar. Tahun ini Indonesia memiliki 181 juta penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun, hampir enam kali penduduk Malaysia. Pada 100 tahun Indonesia Merdeka, jumlahnya diperkirakan 208 juta jiwa 18 .
Oleh karena itulah, maka pemberdayaan usaha mikro, sebagaimana tersebut di atas menjadi amat   penting dalam rangka untuk mempertahankan daya saing bangsa.     Apabila   tidak,   maka   pangsa   pasar   Indonesia   yang   besar   justeru   akan dimanfaatkan oleh pelaku usaha asing. Padahal   penduduk Indonesia   diharapkan menjadi modal besar pembangunan yang jadi pengungkit menjadi Indonesia negara kaya raya.

## 4. KESIMPULAN
Negara   Indonesia   sebagai   negara   yang   pangsa   pasar   yang   besar,   telah menjadi   target   dari   barang-barang   dari   negara   lain.     oleh   karena   itu,   untuk menciptakan daya saing di negara sendiri, pelaku usaha di Indonesia harus mampu memproduksi dan memperdagangkan secara berkualitas, serta memakai identitas yang mudah dikenali  dan dapat  dipercayai  oleh konsumen. Kehadiran beberapa
18 Milenal Penentu Indonesia Emas, Kompas, tanggal 27 September 2018.
undang-undang yang berkaitan dengan   perdagangan, seharusnya dapat diaplikasi dengan baik, agar  daya saing bangsa dapat dipertahankan dan dikembangkan.

## 5. REFERENSI
Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam,  Rajawali Pers,  Jakarta , 2013.
Asep Subhi Dan Ahmad Taufik. 101 Dosa-dosa Besar , Qultum Media, Jakarta, 2004.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, 2010.
Milenal Penentu Indonesia Emas, Kompas, tanggal 27 September 2018.
Taisîrul Karîmir Rahmân fî Tafsîri Kalâmil Mannân.
Taufiqurrohman   Syauki, Tafsir   Konstitusi   Berbagai   Aspek   Hukum ,   Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011.
Teuku Ahmad Yani,  Asas kekeluargaan  dalam usaha pengangkutan penumpang dengan   kendaraan   bermotor   umum   pada   persekutuan   komanditer     menurut konsep negara hukum pancasila, Disertasi, PPS Universitas Syiah Kuala, 2016.
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1981.