## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## PERLINDUNGAN TERHADAP LESSEE USAHA DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA SEBAGAI  KONTRAK BAKU
Protection Of Business Lessees In Lease Agreements As Standard Contracts
Sudjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sdjana@yahoo.com Naskah dikirim : 11 Agustus 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 29 Agustus 2023
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.7858

## ABSTRACT
This study aims to determine the clarity of existence (leasing) in agreement and leasing law in the perspective of standard agreements.The method of approach is juridical normative and  the data is analyzed  in  a  qualitative  normative  way  to  produce  descriptive  data  based  on  the  study  of statutory  norms.The  results  of  the  study  show  that  leasing  in  treaty  law  has  2  (two)  financing categories,  namely  finance  lease  (lease  with  option  rights)  and  operating  lease  (lease  without option rights). In contract law, the operating lease has the aspect of a lease agreement while the finance  lease  is  more  in  line  with  the  aspect  of  buying  and  selling,  but  each  of  these  aspects compared  to  the  financing  category  still  has  a  difference.  Whereas  leasing  in  the  standard agreement perspective applies in accordance with freedom of contract vide Article 1320 jo Article 1338 of the Civil Code as long as it does not lead to eliminating the responsibility of the business actor  (exenorasi  classula),  but  considering  the  lease  agreement  unilaterally  determined  by  the lessor,  the  position  of  the  lessee  is  still  weak  legal  protection  through  legal  action  that  can  be carried out, for example filing a claim for compensation, costs and interest.
Keywords: protection; leasing; standard agreement.

## ABSTRAK
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menentukan    kejelasan    eksistensi  ( leasing )  dalam  hukum  perjanjian dan  leasing  dalam  perspektif  perjanjian  baku.  Metode  pendekatan  adalah  yuridis  normatif    dan data tersebut dianalisis secara normatif  kualitatif  untuk menghasilkan data deskriptif  berdasarkan kajian  norma  perundang-undangan..    Hasil  kajian  menunjukan  bahwa  leasing  dalam  hukum perjanjian yang  mempunyai 2 (dua) kategori pembiayaan yaitu finance lease (sewa guna dengan hak  opsi)  dan operating  lease (sewa  guna  tanpa  hak  opsi).  Dalam    hukum  perjanjian, operating lease memiliki  aspek  perjanjian  sewa  menyewa    sedangkan finance  lease lebih  sesuai    dengan aspek  jual  beli,  tetapi    masing-masing  aspek  tersebut    dibandingkan  dengan    kategori pembiayaanya  tetap  memiliki  perbedaan.  Sedangkan  leasing    dalam  perspektif    perjanjian  baku berlaku sesuai  dengan kebebasan berkontrak vide Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata  selama tidak  mengarah  kepada  menghilangkan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  (klasula  eksenorasi),  tetapi mengingat  klausula  perjanjian  leasing    ditentukan  secara  sepihak  oleh lessor ,  maka    kedudukan lessee lemah  meskipun  tetap  mendapat  pelindungan  hukum  melalui  tindakan  hukum  yang  dapat dilakukan, misalnya  mengajukan gugatan ganti rugi, biaya dan bunga.
Kata kunci:  pelindungan; leasing ;   perjanjian baku.

## PENDAHULUAN
Modal  merupakan faktor penting  bagi  pengusaha  dalam  melakukan  pembiayaan untuk  pengembangan  bisnis  yang  bersumber  dari  dalam  (internal)  dan  dari  luar (eksternal) perusahaan. Pemenuhan modal secara internal bersumber dari perusahaan itu sendiri sedangkan pemenuhan kebutuhan modal secara eksternal berasal dari pihak luar,

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
sebagai  contoh  adalah  lembaga  keuangan.  Lembaga  keuangan  yang  dapat  digunakan dalam  pemenuhan  modal  dapat  dibedakan  lembaga  keuangan  bank,  dan  nonbank misalnya lembaga pembiayaan, 1 yang menjadi solusi untuk penyediaan dana atau barang modal  bagi  perusahaan  yang  memerlukannya  tetapi tidak  menarik  dana  secara langsung dari  masyarakat  dalam  bentuk  giro,  deposito  atau  tabungan.  Salah  satu  kegiatan  usaha perusahaan  pembiayaan  adalah  sewa  guna  usaha  ( leasing )  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  memberikan  pinjaman  ( lessor )  tidak  berupa  dana  tetapi  memberikan  barang modal yang pembayarannya dapat diangsur oleh pihak penerima leasing ( lessee ). Pada  saat  ini  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  hukum pelaksanaan  sewa  guna  usaha  adalah  Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2009  tentang Lembaga  Pembiayaan,  Peraturan Menteri Keuangan Nomor  100/PMK.010/2009  tentang Perusahaan  Pembiayaan,  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  1169/KMK.01/1991 tentang  Kegiatan  Sewa  Guna  Usaha  dan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 634/KMK.013/1990  tentang  Pengadaan  Barang  Modal  Berfasilitas  Melalui  Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing ). Tercatat 198 perusahaan leasing yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tetapi data ini dapat saja berubah yang disebabkan ada nama perusahaan finance baru  yang  berdiri  atau  ada  perusahaan finance lama  yang  ijin-nya dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena melanggar/tidak memenuhi syarat peraturan. 2
Sewa  guna  usaha  pada  hakekatnya  adalah  suatu  perjanjian,  karena  itu    berlaku ketentuan umum yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),    sehingga  dapat  dikategorikan  sebagai    perikatan    yang  lahir  karena perjanjian,  sehingga  perjanjian  leasing  merupakan  perjanjian  tak  bernama  atau onbenoemde  overeenkomst (innominat). 3 Kontrak  innominat  (tidak  bernama)  adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga belum dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 4 Terjemahan “hak sewa guna usaha” untuk istilah  leasing  menunjukan  bahwa  perusahaan  pembiayaan  tersebut  berkaitan  dengan perjanjian sewa menyewa, tetapi dari sisi lain lessee juga membeli barang modal tersebut yang pembayarannya dilakukan secara cicilan, sehingga kategorinya mirip perjanjian jual beli.  Penentuan    aspek  perjanjian    sewa  menyewa  dan  jual  beli    pada    leasing  penting, karena  prinsip-prinsip  hukum  kedua  perjanjian    sebagaimana  diatur  dalam    Buku  III KUHPerdata  berbeda,  sehingga    pengaturan,  penerapan  norma  dan  akibat  hukum    yang ditimbulkannya juga berbeda.
Penggunaan  kontrak  baku  pada  perjanjian  leasing  menunjukkan  satu  sisi dominasi  oleh  pelaku  usaha  atau  perusahaan.  Perusahaan-perusahaan    menciptakan bentuk kontrak  sebagai  bagian  untuk  menstabilkan  hubungan  pasar  eksternal  mereka dengan  alasan  keseragaman  dan  efisiensi  dalam   memberi  pelayanan  kepada  para
1 Siti  Mahmudah.  (2018,  206),  “Kedudukan Lessor Dalam  Perjanjian  Operasional Leasing Terhadap Kepailitan Lessee Di Indonesia”, Diponegoro Private Law Review ”, 2 (1).
2 Anonim,  https://www.bisnisjasa.id/2018/10/list-nama-perusahaan-leasing-di-indonesia.html.  [Accessed Maret 7, 2022].
3 Bandingkan Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),  hlm  67.  Lihat  pula  Suprawito,  Pelindungan  Hukum  Terhadap  Lessee  Dalam  Perjanjian  Baku  Sewa Guna Usaha ( Leasing ) (Kajian Hukum Normatif Pasal 10 dan Pasal 11 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Verena  Multi  Finance  Tbk),  Jurnal  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya Malang (2013).
4 Made  Ester  Ida  Oka  Patty, Pelaksanaan  Kontrak  Karya  Antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  Dengan Perseroan  Terbatas  (PT)  Avocet  Bolaang  Mongondow ,Tesis,  (2008),  hlm  57    sebagaimana  dikutip  oleh Azahery  Insan  Kamil  (2015,  147),  Hukum  Kontrak  Dalam  Perspektif  Komparatif  (Menyorot  Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama), Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 (Agustus 2014 – Januari 2015).

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
konsumen,    perusahaan    telah    merumuskan    seluruh    atau    sebagian    besar    klausula perjanjian    secara    sepihak. 5 Oleh  karena  itu  timbul  permasalahan  berkaitan  dengan pelindungan bagi lessee .
Berdasarkan hal itu, kajian ini mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kualifikasi  lembaga  pembiayaan  leasing  dalam  perspektif Hukum Perjanjian?
2. Bagaimana pelindungan lessee dalam perjanjian leasing sebagai kontrak baku?
Ada  beberapa  kajian    berkaitan  dengan  kontrak  baku  dan  Leasing,  seperti Mu’adil  Faizin”  Keabsahan  Klausula  Eksonerasi  Perjanjian  Baku  Dalam  Perspektif Hukum Islam”( ISTINBATH Jurnal Hukum 14 (01) membahas,  May 2017); Sukmawati” Pelaksanaan  Perjanjian  Leasing  Dan  Permasalahannya  Pada  PT  Swadharma  Indotama Finance Semarang” ( Jurnal Law and Justice, Vol. 3 No. 2 Oktober 2018); dan Sri Lestari Poernomo  “Standar  Kontrak  dalam  Perspektif  Hukum  Perlindungan  Konsumen”(Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure  Vol.19  No.1,  Maret  201  2019).  Namun  ketiga  tema  dan permasalahannya penelitian tersebut berbeda dengan kajian penulis karena itu artikel ini dapat dipertanggungjawabakan orisinalitasnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif 6 yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan- peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. 7 Teknik  pengumpulan  data  bersumber  dari  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum primer  (perundang-undangan),  bahan  hukum  sekunder  (pendapat  para  akhli)  dan  bahan hukum  tersier  (kamus,  internet  dan  lain  sebagainya).  Sedangkan  analisis  data  dilakukan secara  normatif  kualitatif  yaitu  untuk  menghasilkan  data  deskriptif  berdasarkan  kajian norma perundang-undangan, sehingga tidak menggunakan rumus statistik.

## PEMBAHASAN

## Kualifikasi Leasing dalam Perspektif Perjanjian
a. Aspek Perjanjian Sewa Menyewa  dalam  Leasing
Istilah leasing berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu  dari  kata  “ lease ”  yang  berarti sewa-menyewa.  Pada  dasarnya leasing merupakan  suatu  bentuk  derivatif  dari  sewa menyewa yang kemudian berkembang dalam bentuk khusus serta mengalami perubahan fungsi  menjadi  salah  satu  jenis  pembiayaan.  Dalam  bahasa  Indonesia,  leasing  sering diistilahkan  dengan  sewa  guna  usaha. 8 Leasing  atau  Sewa  Guna  Usaha      adalah perusahaan, yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap  dan  terus  menerus  dan  yang  didirikan,  bekerja  serta  berkedudukan  dalam  wilayah Negara  Republik  Indonesia,  untuk  tujuan  memperoleh  keuntungan  dan  atau  laba    di
5 Ridwan  Khairandy  (2007), Keabsahan  Perjanjian  Standar  Pasca    Berlakunya    Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Jogjakarta: hlm 1.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (2009), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm  93.
7 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2015) Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , (Jakarta : Rajawali Pers), hlm 13-14.
8 Munir  Fuady  (2012). Hukum  Tentang  Pembiayaan (Dalam  Teori  dan  Praktik).  Bandung:  Citra  Aditya Bakti,  hlm  10.  Lihat  juga  Muhammad  Izuddin  Zakki.  (2013,  184).  Transaksi  Leasing  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Epistemé . 8 (1).

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
bidang  pembiayaan  dalam    bentuk  penyediaan  dana  atau  barang  modal.    Perusahaan pembiayaan  adalah  badan  usaha  yang  khusus  didirikan  untuk  melakukan  sewa  guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.
Pengertian  menurut Equipment  Leasing  Association, leasing  adalah  perjanjian antara lessor dan lessee untuk  menyewa  suatu  jenis  barang  modal  tertentu  yang  dipilih oleh lessee. Hak  kepemilikan  atas  barang  modal  tersebut  ada  pada lessor sedangkan lessee hanya  menggunakan  barang  modal  tersebut  berdasarkan  pembayaran  uang  sewa yang  telah  ditentukan  dalam  jangka  waktu  tertentu. Berdasarkan  beberapa  pengertian di atas maka terdapat beberapa unsur mengenai sewa guna usaha, yaitu: 9
a. Adanya suatu perusahaan pembiayaan ( lessor );
b. Adanya calon penyewa guna usaha ( lessee );
c. Penyediaan barang modal;
d. Keterbatasan jangka waktu;
e. Pembayaran secara berkala;
f. Hak opsi bagi lessee ;
g. Ada nilai sisa (residu).
Sewa  guna  usaha  ( leasing )  merupakan  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  barang  modal  baik  secara  sewa  guna  usaha  dengan  hak  opsi  ( finance  lease ) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ( operating lease ) untuk digunakan oleh penyewa guna  usaha  ( lessee )  selama  jangka  waktu  tertentu  berdasarkan  pembayaran  secara angsuran. 10 Leasing adalah  Kegiatan    pembiayaan    dalam    bentuk    penyediaan    barang modal  baik secara  sewa  guna  usaha  dengan  hak  opsi  ( finance  lease ) maupun  sewa guna usaha  tanpa  hak  opsi  ( operating  lease )untuk  digunakan  oleh  penyewa  guna usaha  ( lessee )  selama    jangka    waktu    tertentu    berdasarkan    pembayaran    secara angsuran. 11
Menurut  Halim 12 pengertian  sewa  guna  usaha  ( leasing )  pada  hakekatnya merupakan suatu perjanjian atau kontrak antara lessor dengan lessee untuk menyewakan suatu  asset  misalnya  mesin  dan  peralatan  pabrik,  gedung,  kendaraan,  mesin  fotocopy, komputer dan sebagainya. 13 Dalam hal ini  ada dua pihak utama yaitu lessee (pengguna peralatan)  dan lessor adalah  pemilik  peralatan. 14 Namun  Apabila lessor tidak  memiliki barang  yang  diperlukan  oleh  lessee,    dana  yang  memadai  dan    pertunya  perusahaan penanggung  resiko,  maka    terdapat    5  (lima),  yaitu    pihak      yaitu: lessor;      lessee  ; supplier, bank dan  asuransi.
Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada  pihak lessee dalam  bentuk  barang  modal. Lessee adalah  perusahaan  atau  pihak yang  memperoleh  pembiayaan  dalam  bentuk  barang  modal  dari lessor yang  pada  akhir kontrak,  memiliki  hak  opsi  atas  barang  tersebut  yaitu  lessee  dapat  memilih  untuk membeli  barang  yang  di- lease dengan  harga  berdasarkan  nilai  sisa  atau  melakukan perjanjian  leasing  yang  baru. Supplier adalah  perusahaan  atau  pihak  yang  mengadakan atau  menyediakan  barang  untuk  dijual  kepada lessee dengan  pembayaran  secara  tunai oleh lessor. Bank  atau    kreditor  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  kontrak  tersebut,
9 Aprilianti  (2011,  317)  Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  Antara  Lessee  dan  Lessor, Fiat  Justisia Jurnal  Ilmu Hukum Volume 5 No.3, September-Desember 2011.
10 Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
11 Ahmad Muliadi (2013), Hukum Lembaga Pembiayaan , (Jakarta: Akademia Permata), hlm 7.
12 Abdul  Halim  (2009), Analisis  Kelayakan  Investasi  Bisnis  (Kajian  dari  Aspek  Keuangan), (Yogyakarta GrahaIlmu), hlm 169.
13 Ross, W. Westerfield dan Bradford D. Jordan (2009), Pengantar Keuangan Perusahaan . Alih bahasa: Ali Akbar, Rafika Yuniasih dan Christine. Buku 2. Ed. 8. (Jakarta: Salemba Empat), hlm 556.
14 Ibid.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
namun  pihak  bank  memegang  peranan  dalam  hal  penyediaan  dana  kepada lessor dan ada  kemungkinan supplier juga    menerima  kredit  dari  bank,  untuk  memperoleh barang- barang  yang  nantinya  akan  dijual  sebagai  objek leasing kepada lessee atau lessor, sedangkan  perusahaan  asuransi    adalah  penanggung  resiko  apabila  dalam  perjanjian leasing timbul peristiwa yang tidak tentu.
Keunggulan leasing bagi pihak leasse untuk me- lease dari membeli 15 :
1. Tanpa  ada  uang  muka  ( no  down  payment )  sangat  menarik  bagi perusahaan  yang  tidak  memiliki  kas  yang  cukup  untuk  membayar  uang muka  atau  perusahaan  yang  ingin  menggunakan  modal  yang  tersedia untuk tujuan operasi serta investasi lainnya;
2. Menghindari  resiko  pemilikan  ( avoids  risks  of  ownership )  harga  seperti kerugian  karena  bencana,  keausan,  kondisi  perekonomian. Lesse boleh menghentikan lease meskipun  dikenakan  denda,  dan  dengan  demikan menghindarkan penanggungan risiko dari kejadian tersebut;
3. Flexibility Jika  assets  di- lease, perusahaan  dapat  lebih  muda  mengganti assets sebagai respon atas perubahan.
Keunggulan lease bagi pihak lessor meliputi:
1. Meningkatkan  Penjualan  ( increased  sales )    karena  penawaran  produk melalui  leasing  kepada  pelanggan  potensial,  dapat  meningkatkan penjualan  dalam  jumlah  besar.  Alasannya  kemungkinan  para  pelanggan tidak  mau  atau  ada  yang  tidak  mampu  membeli  harta  tersebut  secara tunai.
2. Kelangsungan  hubungan  dengan lesse ( ongoing  business  relationship with  lessee )  Jika  harga  dijual,  pembeli  terkadang  tidak  mengadakan transaksi  lagi  dengan  penjualnya.  Namun  dalam leasing, lessor dan lessee tetap  berhubungan  selama  periode  tertentu,  dan  hubungan  bisnis jangka panjang dapat selalu dibina.
3. Nilai  sisa  dipertahankan  ( residual  value  retained )    karena  dalam perjanjian lease , hak atas harta yang di- lease tidak pernah beralih kepada lesse. Lessor beruntung dari kondisi ekonomi yang membuat nilai residu yang  besar  pada  akhir  periode lease . Lessor dapat  me- lease kembali aktiva itu kepada lesse lain atau menjualnya dan memperoleh keuntungan pada saat itu juga.
Kerugian/kelemahan antara lain sebagai berikut: 16
1. Pembiayaan  secara leasing merupakan  sumber  pembiayaan  yang  relatif mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini terjadi karena  sumber  dana lessor pada  umumnya  dari  bank  atau  lembaga keuangan bukan bank.
2. Barang  modal  yang  di- lease tidak  dapat  dicantumkan  sebagai  unsur aktiva lesee untuk  tujuan  “ Collateral  Credit ”  dari  Bank,  yaitu  “ trade creditor ”mungkin  akan  menilai  perusahaan  tersebut  memiliki  posisi keuangan yang lemah.
3. Bagi  para  perusahaan  tertentu  kadang-kadang  timbul  masalah  prestise antara memiliki barang modal sendiri atau lease .
15 Meiky Sumual, Dhullo Afandi, (2016, 638) Analisis Perlakuan Akuntansi Leasing dan Pelaporannya Pada PT. Astra Sedaya Finance Di Manado, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04.
16 Anonim, http://wartawarga. gunadarma.ac.id/2010/02/ kuntungan-dan-kerugian-leasing/[Accessed Juli 5, 2022].

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
4. Resiko yang lebih besar pada lessor, artinya adanya tanggung jawab yang menuntut pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang orang  lain  yang  disebabkan  oleh  “lease  property”  tersebut,  dan  juga lessor belum tentu yakin bahwa barang lease tersebut bebas dari berbagai ikatan  seperti  “liens”  (gadai)  “preferences”,  “priorities”,  charges”  atau kepentingan-kepentingan lainnya.
Leasing melibatkan  beberapa  pihak,  sehingga  dapat  dikategorikan  sebagai perjanjian  yaitu  suatu  perbuatan  di  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 17 Perjanjian leasing dikategorikan sebagai perjanjian standar  atau  perjanjian  baku  karena  klausulanya  ditentukan  secara  sepihak  oleh lessor , tetapi mengingat lessee membubuhkan tandatangannya maka secara hukum  dianggap ada kesepakatan    berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak,  artinya  para  pihak  dapat  secara bebas menentukan klausula dalam perjanjian tetapi  harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
Akibat  Perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak,  maka  perjanjian  tersebut  mengikat sebagai  Undang-undang,  artinya  harus  dilaksanakan,  tidak  dapat  diputuskan  secara sepihak  kecuali  sepakat    kedua  belah  pihak  atau  karena  alas  alasan  tertentu  yang  oleh Undang-undang  dinyatakan  cukup  dan    perjanjian  tersebut    harus  dilaksanakan  dengan itikad  baik. 18 Itikad  baik  terletak  pada  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak,  yaitu tindakan  sebagai  pelaksana  sesuatu  hal.  Menurut  Simposium  Hukum  Perdata  Nasional yang  diselenggarakan Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN), itikad baik hendaknya diartikan sebagai : 19
a. Kejujuran pada waktu membuat kontrak
b. Pada  tahap  pembuatan  ditekankan,  apabila  kontrak  dibuat  dihadapan pejabat,  para  pihak  dianggap  beritikhad  baik  (meskipun  ada  juga pendapat yang menyatakan keberatannya).
c. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik  terhadap  perilaku  para  pihak  dalam  melaksanakan  apa  yang  telah disepakati  dalam  kontrak,  semata-mata  bertujuan  untuk  mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.
Perjanjian   yang  dibuat  secara sah  oleh  para  pihak  tersebut  mengakibatkan  para pihak terikat 20 untuk melakukan  sesuatu atau prestasi, yaitu memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. 21 Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu,  termasuk  kewajiban lessor atau supplier untuk  menyerahkan  barang  yang bersangkutan kepada lessee dan untuk merawatnya sampai saat penyerahan. 22
Sejak perjanjian leasing yang dibuat berlaku, maka barang yang akan diserahkan oleh lessor atau  supplier  menjadi  tanggungjawabnya  sehingga  jika  lalai  untuk
17 Pasal 1313 KUHPerdata.
18 Ibid , Pasal 1338.
19 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN)  (tanpa  tahun), Simposium  Hukum  Perdata  Nasional, Kerjasama BPHN-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta.
20 Perikatan merupakan hubungan hukum (hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum) yang menimbulkan hak dan kewajiban
21 Pasal 1234 KUHPerdata.
22 Ibid, Pasal 1235.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
menyerahkan barang yang  bersangkutan, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab lessor atau supplier. Bahkan lessee dapat  menuntut  ganti  biaya,  kerugian  dan  bunga apabila lessor atau supplier tidak  mampu  untuk  menyerahkan  barang  itu  atau  tidak merawatnya  dengan  sebaik-baiknya. 23 Namun  dalam  praktek,  biasanya lessor atau supplier tidak dapat menyarahkan barang yang sudah disetujui dalam perjanjian leasing , mengganti dengan barang baru yang sejenis sesuai persetujuan lessee. Perjanjian (leasing mempunyai beberapa sifat: 24
a. Konsensual  yaitu  perjanjian  yang  terjadi  apabila  para  pihak-pihak  tercapai kata  sepakat  dan  kata  sepakat  itu  mengenai  barangbarang  modal  dan harganya, maksudnya perjanjian sewa guna usaha itu sudah lahir pada detik tercapainya  kata  sepakat  mengenai  jangka  waktu  kontrak  dengan  masa barang modal secara ekonomis dan harganya dibayar secara berkala;
b. Formal  yaitu  perjanjian  yang  didapat  atas  dasar  persetujuan  antara  para pihak yang didasarkan pada kata sepakat yang dinyatakan dengan suatu akta tertulis,  jadi  dalam  perjanjian  sewa  guna  usaha  selalu  diikuti  dengan  surat perjanjian sewa guna usaha yang dibuat oleh lessor ;
c. Kekuatan  mengikat  dari  perjanjian  sewa  guna  usaha,  yaitu  perjanjian  sewa guna  usaha  yang  dibuat  oleh lessor dan lessee secara  sah  berlaku  seperti Undang-Undang dan mengikat mereka;
d. Asas kepribadian dari perjanjian sewa guna usaha, dalam hal ini mengandung hak  dan  kewajiban lessee dan lessor . Lessor mempunyai  kewajiban menyerahkan  barang  modal,  sedangkan  lessee  memperoleh  hak  untuk memakai  barang  modal  tersebut  setelah  memenuhi  kewajibannya  dalam perjanjian sewa guna usaha. Jadi, perjanjian sewa guna usaha hanya mengikat lessor dan lessee . Leasing merupakan  perjanjian  yang  mengandung    makna    sewa  menyewa, sehingga  ketentuan  yang  menyangkut  sewa  menyewa  dan  jual  beli  dalam  KUHPerdata dapat  diberlakukan.  Sewa  menyewa  adalah  suatu  persetujuan,  dengan  mana  pihak  yang satu  mengikatkan  diri  untuk  memberikan  kenikmatan  suatu  barang  kepada  pihak  yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut  terakhir  itu.  Orang  dapat  menyewakan  berbagai  jenis  barang,  baik  yang  tetap maupun yang bergerak.
Proses terjadinya perjanjian sewa guna usaha: 25
a. Tahap  pra-kontraktual  (sebelum  terjadinya  perjanjian)  Pada  tahap  ini  terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang meliputi:
1) Negosiasi (tawar menawar), merupakan langkah awal yang terjadi antara calon  lessee  dengan  supplier,  dimana  antara  keduanya  terjadi  proses saling  tawar  menawar  mengenai  penentuan  dan  penawaran  harga  dan barang objek sewa guna usaha;
2) Konfirmasi  (pemberitahuan),  merupakan  langkah  lebih  lanjut  setelah pihak  lessee  dan supplier sepakat  mengenai    barang  objek  sewa  guna usaha  dan  harganya,  kemudian  calon lessee mengajukan  permohonan kepada pihak lessor untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha.  Pada  tahap  ini  calon lessee diharuskan  mengisi  formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak lessor ;
23 Ibid, Pasal1236.
24 Aprilianti, op.cit, 318-319.
25 Ibid.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
3) Evaluasi kelayakan, tahap pemeriksaan formulir permohonan, kelengkapan persyaratan, pengama- tan secara langsung akan usaha dari calon lessee tersebut;
4) Keputusan, merupakan tahap terakhir, pihak lessor memberikan penilaian tentang fasilitas sewa guna usaha dapat diberikan atau tidak kepada calon lessee.
Tahap  kontraktual  (terjadinya    perjanjian)  merupakan  rangkaian  kegiatan penandatanganan perjanjian oleh pihak calon lessee dengan pihak lessor yang merupakan bukti  bahwa  calon lessee telah  sepakat  mengenai  isi  dari  perjanjian  standar  yang  telah dibuat oleh pihak lessor . Pada tahap ini kedua pihak telah sepakat untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi perjanjian.
Mekanisme leasing sebagai berikut: 26
1. Lessee menghubungi supplier untuk  pemilihan  dan  penentuan  jenis barang,  spesifikasi,  harga,  jangka  waktu  pengiriman,  jaminan  purnajual atas barang yang akan di- lease ;
2. Lessee melakukan  negosiasi  dengan lessor mengenai  kebutuhan pembiayaan  barang  modal.  Pada  tahap  awal  ini, lessee dapat  meminta lease  quotation yang  tidak  mengikat  dari lessor. Dalam lease  quotation ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain : keterangan barang, cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya;
3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang  berisi  syarat-syarat  pokok  persetujuan lessor untuk  membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua  ketentuan  dan  persyaratan  dalam letter  of  offer ,  kemudian lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor;
4. Penandatanganan  kontrak leasing setelah  semua  persyaratan  dipenuhi lessee. Kontrak leasing tersebut  sekurang-kurangnya  mencakup  hal-hal antara  lain  :  pihak-pihak  yang  terlibat,  hak  milik,  jangka  waktu,  jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing , perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya; 5. Pengiriman  order  beli  kepada supplier disertai  instruksi  pengiriman barang  kepada lessee sesuai  dengan  tipe  dan  spesifikasi  barang  yang telah disetujui;
6. Pengiriman  barang  dan  pengecekan  barang  oleh lessee sesuai  pesanan.
Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier ;
7. Penyerahan  dokumen  oleh supplier kepada lessor termasuk  faktur  dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya;
8. Pembayaran oleh lessor kepada supplier;
9. Pembayaran angsuran ( lease payment ) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama  masa  sewa  guna  usaha  yang  seluruhnya  mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya.
Untuk lebih jelas mekanisme leasing dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:
26 Ibid.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Dalam  Perjanjian leasing, lessee mula-mula  berkedudukan  sebagai  penyewa, hanya  menikmati  barang  modal  yang  diterima  dari lessor. Ketentuan  Pasal  1548 KUHPerdata:”Sewa  menyewa  adalah  suatu  persetujuan,  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  diri  untuk  memberikan  kenikmatan  suatu  barang  kepada  pihak  yang  lain selama  waktu  tertentu,  dengan  pembayaran  suatu  harga  yang  disanggupi  oleh  pihak tersebut  terakhir  itu.  Orang  dapat  menyewakan  pelbagai  jenis  barang,  baik  yang  tetap maupun yang bergerak”.
Pihak yang menyewakan ( lessor ) karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk:
1. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;
2. memelihara  barang  itu  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  dipakai  untuk keperluan yang dimaksud;
3. memberikan  hak  kepada  penyewa  untuk  menikmati  barang  yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa. 27
Dalam praktek pelanggaran kewajiban lessor memberikan hak kepada penyewa untuk  menikmati  barang  yang  disewakan  itu  dengan  tenteram  selama  berlangsungnya sewa,  dalam  arti lessee tidak  mendapat  gangguan  dari  pihak  lain  jarang  terjadi  karena barang  modal  yang  diserahkan  oleh lessor atau supplier yang  biasanya  sebuah  badan usaha  kepada lessee dapat dipastikan milik lessor atau supplier yang bersangkutan. Pihak  yang  menyewakan  ( lessor )  harus  menanggung  penyewa  ( lessee )  terhadap semua  cacat  barang  yang  disewakan  yang  merintangi  pemakaian  barang  itu,  meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat persetujuan sewa. Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib memberikan ganti rugi. 28 Dalam praktek ketentuan lessor wajib memberikan  ganti  rugi    jarang  terjadi  karena  biasanya  apabila    terjadi  demikian, lessee meminta penggantian barnagn modal yang baru.
Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan  hanya  sebagian  musnah,  maka  penyewa  ( lessee )  dapat  memilih  menurut keadaan,  akan  meminta  pengurangan  harga  atau  akan  meminta  pembatalan  persetujuan sewa,  tetapi  dalam  kedua  hal  itu  ia  tidak  berhak  atas  ganti  rugi. 29 kejadian  yang  tidak disengaja  dalam  pasal  tersebut  tidak  jelas,  apakah  perbuatan lessor atau lessee, tetapi kejadian  yang  tak  sengaja  tersebut  dalam  praktek  lazimnya  diertanggugkan  kepada perusaha  asuransi,  sehingga  apabila  terjadi  peristiwa  tersebut,  perusahaan  asuransi memberikan ganti rugi.
27 Pasal 1550 KUHPerdata.
28 Ibid , Pasal 1552.
29 Ibid , Pasal 1553.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Penyewa,  jika  tidak  diizinkan,  tidak  boleh  menyalahgunakan  barang  yang disewanya  atau  melepaskan  sewanya  kepada  orang  lain,  atas  ancaman  pembatalan persetujuan  sewa  dan  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  sedangkan  pihak  yang menyewakan,  setelah  pembatalan  itu,  tidak  wajib  menaati  persetujuan  ulang  sewa  itu. Jika  yang  disewa  itu  berupa  sebuah  rumah  yang  didiami  sendiri  oleh  penyewa,  maka dapatlah  ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan. 30 Hal ini sebagai konsekuensi bahwa lessee sebagai penyewa  barang  modal  bukan  pemilik,  sehingga  apabila  mengulang  sewakan  kepada pihak lain bukan hanya mendapat sanksi perdata tetapi juga pelanggaran terhadap hukum pidana  (penggelapan).  Dalam  praktek  hal  ini  dapat  terjadi  karena  ketidaktahuan lessee bahwa kedudukannya sebagai penyewa bukan pemilik, sehingga leesee mengulangsewakan barang modal tersebut kepada pihak lain tanpa seizin lessor. Penyewa ( leesee ) harus menepati dua kewajiban utama:
1. memakai  barang  sewa  sebagai  seorang  kepala  rumah  tangga  yang  baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada  persetujuan  mengenai  hal  itu,  sesuai  dengan  tujuan  barang  itu menurut persangkaan menyangkut keadaan;
2. membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. 31
Kewajiban  bagi  pihak  yang  menyewakan  dalam  perjanjian  sewa  menyewa tersebut, yaitu:
1. Menyerahkan  barang  yang  disewakan  kepada  si  penyewa  (Pasal  1550 ayat 1 KUHPerdata).
2. Memelihara  barang  yang  disewakan  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat dipakai  untuk  keperluan  yang  dimaksudkan  (Pasal  1550  ayat  2  KUH Perdata).
3. Memberikan  hak  kepada  penyewa  untuk  menikmati  barang  yang disewakan  (Pasal  1550  ayat  (3)  KUHPerdata  Melakukan  pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUHPerdata)
4. Menanggung  cacat  dari  barang  yang  disewakan  (Pasal  1552 KUHPerdata). Hak dan kewajiban Lessor (pihak yang menyewakan) 32
Hak Lessor :
1. Menerima pembayaran secara lunas terhadap objek leasing ;
2. Melakukan pengecekan terhadap objek leasing ;
3. Menahan atau menarik kemballi objek leasing . Kewajiban Lessor :
1. Menyerahkan objek leasing ;
2. Bertanggungjawab pada objek leasing yang disewakan;
3. Menanggung biaya asuransi dan biaya pengiriman;
4. Menyediakan dan mengirimkan instruktur.
Hak dan kewajiban Lessee (pihak penyewa):
Hak Lessee:
1. Berhak  atas  objek  leasing  yang  telah  disepakati  dan  disetujui sebelumnya;
2. Berhak atas pembinaan instruktur yang diberikan oleh Lessor ;
30 Ibid , Pasal 1559.
31 Ibid, Pasal 1560.
32 Anonim, https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/perjanjian-kegiatan-contoh-leasing/ Accessed  Juli 9, 2022].

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
3. Berhak atas hak pilih (opsi);
4. Berhak untuk meminta perpanjangan waktu masa sewa. Kewajiban Lessee :
1. Membayar harga sewa untuk objek leasing ;
2. Menanggung kerusakan objek leasing kecuali terjadi force majeure;
3. Tidak diperbolehkan memindahkan hak guna sewa.
Penyewa  ( lessee )  bertanggung  jawab  atas  segala  kerusakan  yang  ditimbulkan pada  barang  yang  disewakan  selama  waktu  sewa,  kecuali  jika  membuktikan  bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. 33 Akan tetapi lessee tidak bertanggung jawab atas kebakaran, kecuali jika pihak yang menyewakan membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan  oleh  kesalahan  penyewa. 34 Resiko  atas  kerugian    atas  barang  barang  modal yang    menjadi  obyek leasing diantisipasi  oleh lessor dengan  cara  mengalihkan  resiko tersebut  kepada  perusahaan  asuransi  yang  preminya  dibebankan  kepada lessee sebagai biaya administrasi.
Persetujuan  sewa  sekali-kali  tidak  hapus  dengan  meninggalnya  pihak  yang menyewakan  ataupun  pihak  yang  menyewa. 35 Dalam  hal lessee meninggal,  akhli  waris bertanggungjawab    untuk  membayar    cicilan  barang  modal  dan  memiliki  hak  untuk meneruskan  pemanfaatan    barang  modal  tersebut  sampai  dengan  berakhirnya  perjanjian leasing.  Apabila lessor meninggal,  juga  tidak  akan  menimbulkan  masalah  karena perusahaan leasing statusnya  badan  usaha  atau  subyek  hukum  badan  sehingga  dengan meninggalnya pimpinan, pimpinan pengganti meneruskan perjanjian leasing tersebut. Apabila dikaitkan dengan Teknik pembiayaan leasing yang terdiri dari 2 kategori pembiayaan  yaitu  pada finance  lease (sewa  guna  dengan  hak  opsi)  dan operating  lease (sewa  guna  tanpa  hak  opsi),  maka    aspek  perjanjian  sewa  menyewa    lebih  sesuai sedangkan    pada operating  lease (sewa  guna  tanpa  hak  opsi).  Namun,  tetap  saja  ada perbedaan dengan perjanjian sewa menyewa. Adapun perbedaan tersebut sebagai berikut: 36
Hal Leasing ( operating lease ) Perjanjian Sewa menyewa Jangka waktu Focus utama karena dengan berakhirnya  jangka  waktu, lessee memiliki hak opsi bukan  fokus  utama  sehingga pihak  penyewa  dapat  saja menyewa barang dalam jangka  waktu  yang  tidak dibatasi Jenis perjanjian Nominatif, yaitu jenis perjanjian yang sudah diatur dalam KUHPerdata Perjanjian  innominatif  (tidak diatur  dalam  KUHPerdata), yang  disebut  sebagai  salah satu lembaga pembiayaan badan usaha Para pihak Badan usaha Para pihak dapat perorangan Hak opsi ada tidak ada Leasing  kategori operating  lease, lessor sengaja  membeli  barang  modal  dan selanjutnya  di-lease-kan,    jumlah  seluruh  pembayaran  berkala  tidak  mencakup  jumlah
33 Ibid, Pasal 1564.
34 Ibid, Pasal 1565.
35 Ibid , Pasal 1575.
36 Anonim, https://esenha.leasing-sebagai-salah-satu-lembaga-pembiayaan/ [Accessed  Juni 5, 2022].

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  barang  modal  tersebut  berikut  dengan bunganya. Operating  lease atau  kadang-kadang  juga  disebut  dengan  sewa  guna  usaha biasa adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lessee dengan ketentuan :
a. Lessor sebagai  pemilik  objek leasing kemudian  menyerahkan  kepada pihak  lessee  untuk  digunakan  dengan  jangka  waktu  relatif  lebih  pendek daripada umur ekonomis barang modal tersebut.
b. Lessee atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara  berkala  kepada lessor yang  jumlahnya  tidak  meliputi  jumlah keseluruhan  biaya  perolehan  barang  tersebut  beserta  bunganya  atau disebut juga non full pay out lease.
c. Lessor menanggung  segala  risiko  ekonomis  dan  pemeliharaan  atas barang-barang tersebut.
d. Lessee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor. e. Lessee biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu- waktu  atau  disebut cancelable  operating  lease dalam  pelaksanaannya membutuhkan  suatu  keahlian  khusus  terutama  untuk  pemeliharaannya dan  pemasaran  kembali  barang  modal  yang  dilease-kan  tersebut.  Oleh karena  itu  berbeda  dengan finance  lease objek leasing di  akhir  masa kontrak  merupakan  hak  milik lessor untuk  kemudian  dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut. Lessor dalam operating lease bertanggung  jawab  atas  segala  biaya  pelaksanaan lease antara  lain misalnya,  biaya  asuransi,  pembayaran  pajak  dan  pemeliharaan  barang modal.  Perbedaan  lain  dengan finance  lease adalah  angsuran operating lease tidak menggambarkan keseluruhan biaya perolehan barang. Hal ini disebabkan lessor mengharapkan  keuntungan  dari  kontrak leasing berikutnya.
Dalam praktiknya, kegiatan finance lease dibagi lagi ke dalam dua bentuk:
1. Direct  finance  lease ,  dalam  kegiatan  ini  pihak lessor membeli  barang modal  atas  permintaan lessee dan  menyewakan  barang  tersebut  kepada lessee .  Dalam  kegiatan  ini  yang  dilakukan lessor hanyalah  untuk memenuhi kebutuhan pihak lessee .
2. Sales  and  lease  back ,  dalam  kegiatan  ini  pihak lessee menjual  barang modalnya  kepada lessor untuk  dilakukan  kontrak  sewa  guna  usaha  atas barang  tersebut.  Metode  ini  digunakan  untuk  menambah  modal  kerja pihak lessee.
b. Aspek Perjanjian Jual Beli dalam Leasing
Jual  beli  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak,  segera  setelah  orang- orang  itu  mencapai  kesepakatan  tentang  barang  tersebut  beserta  harganya,  meskipun barang  itu  belum  diserahkan  dan  harganya  belum  dibayar. 37 Aspek  jual  beli 38 finance lease dilakukan  melalui  kesepakatan  antara lessor dengan lessee disertai  dengan membayar  sisa  harga  dari  barang  yang  telah  disewa  guna.    Hak  milik  atas  barang  yang dijual  tidak  pindah  kepada  pembeli  selama  barang  itu  belum  diserahkan  menurut  Pasal 612, 613 dan 616. Namun dalam leasing penyerahan barang modal tidak perlu dilakukan lagi  karena  barang  tersebut  sudah  berada    pada  lessee  ( traditio  brevi  manu ) 39 ,  sehingga penyerahan  nyata  tidak  diperlukan  lagi.  Berkaitan  dengan  peralihan  hak  milik,  terdapat
37 Pasal 1458 KUHPerdata.
38 1457  “Jual  beli  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.
39 Pasal 612 ayat (2) “Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
perbedaan  antara  jual  beli  dengan leasing ,  yaitu    hak  milik  pada  perjanjian  jual    beli beralih  setelah  adanya  penyerahan, 40 sedangkan  pada leasing hak  milik  tidak  berpindah pada saat penyerahan karena barangnya sudah berada pada lessee . Hak milik atas barang modal  tersebut  beralih  pada  saat lessee menggunakan  hak  opsi  untuk  membeli  barang tersebut pada akhir masa sewa, dengan membayar harga sisa yang disepakati antara pihak lessor dengan pihak lessee. Selanjutnya, barang objek dalam perjanjian leasing biasanya adalah  barang  modal  perusahaan,  seperti  mesin-mesin  dan  mobil-mobil  perusahaan. Sementara  itu,  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  barang  objek  apa  yang diperjual-belikan dalam perjanjian jual beli. 41
Pada akhir cicilan  dalam  perjanjian leasing , lessee memiliki hak opsi, yaitu hak untuk memilih  apakah barang  modal tersebut dibeli  atau melakukan perjanjian leasing yang baru, sehingga  teknik pembiayaan melalui finance lease lebih tepat memiliki aspek perjanjian jual beli.
Teknik pembiayaan menurut finance lease ini, perusahaan leasing sebagai lessor adalah  pihak  yang  membiayai  penyediaan  barang  modal.  Penyewa  guna  usaha  ( lessee ) biasanya  memilih  barang  modal  yang  dibutuhkan  dan  atas  nama  perusahaan  leasing, sebagai  pemilik  barang  modal  tersebut,  melakukan  pemesanan,  pemeriksaan  serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing . Selama masa leasing , lessee melakukan  pembayaran  nilai  sisa  ( residual  value ).  Kalau  ada,  akan  mencakup pengembalian  harga  perolehan  barang  modal  yang  dibiayai  serta  bunganya,  yang merupakan  pendapatan  perusahaan  leasing.  Dari  pengertian  di  atas  dapat  diambil kesimpulan  bahwa finace  lease atau  kadang-kadang  pula  disebut full-pay  out  leasing yaitu  suatu  bentuk  pembiayaan  dengan  cara  kontrak  antara lessor dengan lessee dengan ketentuan:
a. Lessor sebagai  pihak  pemilik  barang  atas  objek leasing ,  dimana  objek leasing  dapat  berupa  barang  bergerak  ataupun  tidak  bergerak  dan memiliki  umur  maksimum  sama  dengan  masa  kegunaan  ekonomis barang tersebut;
b. Lessor sebagai  pihak  pemilik  barang  atas  objek leasing ,  dimana  objek leasing  dapat  berupa  barang  bergerak  ataupun  tidak  bergerak  dan memiliki  umur  maksimum  sama  dengan  masa  kegunaan  ekonomis barang tersebut;
c. Lessee berkewajiban  membayar  kepada lessor secara  berkala  sesuai dengan  jumlah  dan  jangka  waktu  yang  disetujui.  Jumlah  yang  dibayar tersebut  merupakan angsuran  atau lease  payment yang  terdiri  atas  biaya perolehan  barang  ditambah  dengan  semua  biaya  lainnya  yang dikeluarkan lessor dan  tingkat  keuntungan  atau spread yang  diinginkan lessor;
d. Lessor dalam  jangka  waktu  perjanjian  yang  disetujui  tidak  dapat  secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Risiko ekonomis  termasuk  biaya  pemeliharaan  dan  biaya  lainnya  yang berhubungan  dengan  barang  yang  di- lease tersebut  ditanggung  oleh lessee;
e. Lessee pada  akhir  periode  kontrak  memiliki  hak  opsi  untuk  membeli barang  tersebut  sesuai  dengan  nilai  sisa  atau residual  value yang disepakati,  atau  mengembalikan  pada lessor, atau  memperpanjang  masa
40 Pasal 1459 KUHPerdata.
41 Bandingkan dengan Salim H. S (2008), Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika), hlm139.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
lease sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  disetujui  bersama.  Pembayaran berkala  pada  masa  perpanjangan lease tersebut  biasanya  jauh  lebih rendah daripada angsuran sebelumnya;
Ciri-ciri finance lease antara lain:
a. Objek leasing tetap milik lessor sampai dilakukannya hak opsi;
b. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak / tidak bergerak;
c. Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya;
d. Jumlah lease payment = jumlah biaya perolehan + biaya-biaya lainnya + spread;
e. Lessor tidak  dapat  secara  sepihak  mengakhiri  masa  kontrak  ( non- cancellable ), atau akan dikenakan denda;
f. Risiko ekonomis misalnya biaya pemeliharaan ditanggung lessee;
g. Transaksi keuangan;
a. Full pay out;
b. Disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value ;
c. Lessor tidak boleh menyusutkan barang modal;
d. Angsuran leasing tidak dikenakan PPN dan PPh Pasal 23.
Finance lease memiliki aspek perjanjian jual beli, tetapi tetap masih memiliki perbedaan diantara keduanya yaitu: 42 Hal Leasing Perjanjian jual beli Penyerahan /peralihan hak milik Belum tentu terjadi, baru terjadi jika lessee menggunakan  hak opsi untuk membeli pasti  terjadi  setelah  membayar harga barang yang dibeli Jenis perjanjian Innominatif, lembaga pembiayaan Nominatif  dan  bukan  lembaga pembiayaan Selanjutnya, apabila pembiayaan leasing secara umum dibandingkan dengan dan teknik pembiayaan lainnya, maka dapat dilihat sebagai berikut: 43 Penjelasan Metode Pembiayaan Leasing Sewa beli Sewa menyewa Kredit bank Jenis barang Barang  bergerak & tidak bergerak Barang bergerak Barang  bergerak perlu pemeliharaan Semua jenis investasi Penyewa pembeli Perusahaan  atau perseorangan Perusahaan atau perseorangan Perusahaan  atau perseorangan Perusahaan atau perseorangan Bentuk perusahaan Badan hukum Supplier Supplier Bank Pemilikan barang Perusahaan leasing Pemilik barang Pemilik barang debitur Jangka waktu menengah pendek Menengah/pend ek/ jangka panjang Pendek/menengah
42 Anonim, https://esenha. 2012/04/05/ leasing-sebagai-salah-satu-lembaga-pembiayaan/[Accessed  Juni 5, 2022].
43 Anonim, http://staffnew.uny.ac.id/ upload/132318570/ pendidikan/sewa-guna-usaha.pdf[Accessed  January 25, 2022].

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Besarnya 100% 80% Lebih rendah 80% Pembiyaaan biaya bunga Bunga+ margin tinggi Bunga+ Margin spread Interbank rate + Akhir kontrak Menggunakan hak  opsi  untuk membeli seharga  nilai  ke debitur sisa; memperpanjang kontrak; mengembalikan kepada lessor Barang milik penyewa Barang  kembali kepada pemilik Kredit lunas; jaminan kembali Pelindungan terhadap Lesee dalam Leasing sebagai Perjanjian Baku Leasing merupakan perjanjian baku karena dibuat berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh lessor , sehingga lessee hanya diminta persetujuannya.  Menurut   Mariam Darus   Badrulzaman    sebagaimana dikutip oleh  Ahmadi   Miru   dan   Sutarman Yodo, perjanjian  baku  dengan    klausula  eksonerasi  yang  meniadakan    atau    membatasi kewajiban    salah    satu    pihak    (kreditur)    untuk    membayar    ganti    kerugian  kepada konsumen, memiliki ciri sebagai berikut : 44
1) Isinya    ditetapkan    secara    sepihak    oleh    kreditur    yang    posisinya    relatif kuat dari pada konsumen;
2) Konsumensama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
3) Terdorong  oleh  kebutuhan- nya,  konsumen terpaksa  menerima  perjanjian tersebut;
4) Bentuknya tertulis;
5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.
Menurut Rijken dalam  Ahmadi  Miru dan Sutarman  yodo  menyatakan  bahwa
: 45 Klausula eksonerasi   adalah klausula yang   dicantumkan   dalam   suatu perjanjian dengan    mana    satu    pihak    menghindarkan    diri    untuk    memenuhi    kewajibannya membayar  ganti  rugi  seluruhnya  atau  terbatas,  yang  terjadi  karena ingkar janji atau perbuatan  melanggar  hukum.  Klausula  eksonerasi    yang    biasanya    dimuat    dalam perjanjian  sebagai klausula  tambahan  atas  unsur  esensial  dari  suatu  perjanjian,  pada umumnya    ditemukan  dalam  perjanjian  baku.    Klausula  tersebut  merupakan    klausula yang  sangat   merugikan   konsumen   yang   umunya   memiliki   posisi   lemah   jika dibandingkan    dengan  produsen,    karena    beban    yang    seharusnya    dipikul    oleh produsen dengan adanya  klausula tersebut menjadi beban konsumen.
Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen:
(1) Pelaku usaha dalam mena- warkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
44 Ahmadi Miru (2017), Hukum  Kontrak  Dan  Perancangan  Kontrak , (Jakarta:  Raja Grafindo  Persada), hlm  40.  Lihat  juga  Sudarmanto,  Analisis  Hukum  Pencantuman  Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian    Leasing Pada  PT.  Toyota    Astra  Financial  Services  Dilihat    Dari  UU  No  8  Tahun  1999  Tentang    Pelindungan Konsumen, Skripsi , Universitas Bengkulu, (2013), hlm 30-31.
45 Ahmadi  Miru  &  Sutarman  Yodo  (2011), Hukum  Pelindungan  Konsumen ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada), hlm114.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
a. menyatakan pengalihan tang- gung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penye-  rahan  kembali barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali uang  yang  dibayarkan  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;
d. menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada  pelaku  usaha  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen  memanfaatkan  jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan  terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
(2)  Pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas,  atau  yang pengungkapannya sulit dimengerti.
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
Klausula tersebut tidak boleh dicantumkan karena merupakan klausula eksenorasi yang  merugikan  konsumen  dan  berakibat  batal  demi  hukum.  Sebagai  contoh 46 ,  klausula baku  yang  merugikan  adalah  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  PT  Verena  Multi Finance Tbk dengan debiturnya, tercantum dalam Pasal 10 menyatakan : “Semua piutang KREDITUR  tehadap  DEBITUR  berdasarkan  PERJANJIAN  ini  dan  perjanjian  lainya diantara DEBITUR dan KREDITUR dapat dialihkan oleh KREDITUR kepada pihak lain siapapun  adanya  dan  DEBITUR  dengan  ini  memberikan  persetujuan  dimuka  atas pengalihan tersebut, tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk atau cara  lain  apapun  juga.  Dengan  adanya  pengalihan  tersebut,  maka  seluruh  hak KREDITUR  yang  timbul  karena  PERJANJIAN  ini  beralih  secara  mutlak  kepada  pihak yang menerima pengalihan dimaksud tanpa kecuali apapun.
Pasal 11 menentukan:” Semua kuasa tersebut didalam akta ini bersifat tetap dan tidak  dapat  dita-  rik  kembali,  serta  tidak  berakhir  karena  sebab  sebab  yang  tercantum dalam pasal 1813 KUHPerdata, maupun karena alasan/sebab apapun, selama DEBITUR masih  mempunyai  hutang  kepada  KREDITUR,  atau  belum  memenuhi  semua kewajibanya terhadap KREDITUR”.
Berdasarkan    ketentuan  tersebut    apabila  dianalogikan  dengan leasing sebagai lembaga  pembiayaan,  maka  kedudukan lessee lemah,  karena  itu  urgen  untuk  mendapat
46 Anonim, https://aanadesaputro/2014/05/ 02/review-1-pelindungan-hukum-terhadap-lessee-dalam- perjanjian-baku-sewa-guna-usaha-leasing/[Accessed  January 9, 2022].

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
perlindungan  hukum.    Perlindungan  hukum  terhadap lessee yaitu  melakukan  tindakan hukum  seperti  gugatan  ganti  rugi,  biaya  dan  bunga,  pembatalan  perjanjian,  dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

## KESIMPULAN
Leasing dalam  perspektif  hukum  perjanjian  merupakan  kontrak  baku  atau perjanjian  standar  yang  mempunyai  2  (dua)  kategori  pembiayaan  yaitu finance  lease (sewa  guna  dengan  hak  opsi)  dan operating  lease (sewa  guna  tanpa  hak  opsi).  Dalam perspektif  hukum  perjanjian, operating  lease memiliki  aspek  perjanjian  sewa  menyewa sedangkan finance  lease lebih  sesuai    dengan  aspek  jual  beli,  tetapi    masing-masing aspek tersebut  dibandingkan dengan  kategori pembiayaanya tetap memiliki perbedaan.
Leasing sebagai  perjanjian  baku  tetap  berlaku  sesuai    dengan  kebebasan berkontrak  (Pasal  1338  ayat  1  jo  Pasal  1320  KUHPerdata)    selama  tidak  mengarah kepada  menghilangkan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  (klausula  eksenorasi),  tetapi mengingat  klausula  perjanjian leasing ditentukan  secara  sepihak  oleh lessor ,  maka kedudukan lessee lemah meskipun tetap mendapat pelindungan hukum melalui tindakan hukum yang dapat dilakukan, misalnya  mengajukan gugatan ganti rugi dan pembatalan perjanjian.

## SARAN
Untuk  menjamin  kepastian  hukum    dan  keadilan    sesuai  dengan    pesatnya perkembangan  perusahaan  pembiayaan,  perlu    dibuat    perundang-undangan  secara suigeneris  yang  secara  khusus  dan  rinci  mengatur  tentang    hak  sewa  guna  (leasing), terutama  berkaitan  dengan  rambu-rambu    kebebasan  berkontrak,  mengingat  leasing merupakan  perjanjian  baku  atau  kontrak  standar  yang  klausulanya  ditentukan  secara sepihak oleh lessor sehingga berpotensi merugikan lessee.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Badrulzaman,  Mariam    Darus,    dkk  (2011) Kompilasi  Hukum  Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN)  (tanpa  tahun), Simposium  Hukum Perdata  Nasional, Yogyakarta  Kerjasama  BPHN-Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada.
Halim,  Abdul  (2009), Analisis  Kelayakan  Investasi  Bisnis (Kajian  dari  Aspek Keuangan). Yogyakarta: Graha Ilmu).
Fuady,  Munir  (2012), Hukum  Tentang  Pembiayaan ( Dalam  Teori  dan  Praktik ), (Bandung : Citra Aditya Bakti).
Khairandy,  Ridwan  (2007), Keabsahan    Perjanjian    Standar    Pasca    Berlakunya Undang-Undang Pelindungan Konsumen, (Jogjakarta). Marzuki,  Peter  Mahmud  (2009), Penelitian  Hukum, (Jakarta  :  Kencana  Pre-  nada Media Group).
Miru,  Ahmadi (2017), Hukum  Kontrak  Dan  Perancangan  Kontrak , (Jakarta:  Raja Grafindo  Persada).
Miru  Ahmadi  &  Sutarman  Yodo  (2011), Hukum  Pelindungan    Konsumen ,  (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada. Muliadi, Ahmad (2013), Hukum Lembaga Pembiayaan , (Jakarta : Akademia Permata).

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Ross,  W.  Westerfield  dan  Bradford  D.  Jordan  (2019). Pengantar  Keuangan Perusahaan. Alih bahasa: Ali Akbar, Rafika Yuniasih dan Christine, Buku 2. Ed. 8, (Jakarta: Salemba Empat).
Salim H.S. (2008), Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika).
Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji  (2015), Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat ), (Jakarta : Rajawali Pers).

## Jurnal dan Hasil Penelitian
Aprilianti  (2011,  317).  Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  Antara  Lessee  dan  Lessor, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 5 (1), 315-323.
Azahery Insan Kamil (2015), Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian  Bernama  Dengan  Perjanjian  Tidak  Bernama),  Jurnal Serambi  Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015.
Meiky  Sumual  (2016),  Dhullo  Afandi,  Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Leasing  dan Pelaporannya  Pada  PT.  Astra  Sedaya  Finance  Di  Manado,  Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04.
Muhammad  Izuddin  Zakki  (2013,  184),  Transaksi  Leasing  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Epistemé , ,Vol. 8, No. 1, Juni. Patty,  Made  Ester  Ida  Oka  (2008),  Pelaksanaan  Kontrak  Karya  Antara  Pemerintah Republik Indonesia Dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow, Tesis .
Siti  Mahmudah  (2018,  2006)  ,  Kedudukan  Lessor  Dalam  Perjanjian  Operasional Leasing Terhadap Kepailitan Lessee Di Indonesia, Diponegoro Private Law Review , Vol. 2 No. 1 Mei.
Sudarmanto  (2013),  Analisis  Hukum  Pencantuman  Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian Leasing  Pada  PT.  Toyota    Astra  Financial  Services  Dilihat    Dari  UU  No  8  Tahun 1999 tentang  Pelindungan Konsumen, Skripsi, Universitas Bengkulu.
Suprawito (2013), Pelindungan Hukum Terhadap Lessee Dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha (Leasing) (Kajian Hukum Normatif   Pasal 10 dan Pasal 11 Perjanjian Pembiayaan  Konsumen  PT  Verena  Multi  Finance  Tbk), Jurnal Program  Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen. Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/80 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli ( Hire Purchase ) Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (Renteng).
World Wide Web: Anonim, https://aanadesaputro. /2014/05/02/    review-1-pelindungan-hukum-terhadap- lessee-dalam-perjanjian-baku-sewa-guna-usaha-leasing/  [Accessed    January  9, 2022].
Anonim, https:// www.bisnisjasa. id/2018/10/list-nama-perusahaan-leasing-di- indonesia.html[Accessed  Maret 7, 2022].

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Anonim, https://esenha./ 2012/04/05/ leasing-sebagai-salah-satu-lembaga- pembiayaan/[Accessed  Juni 5, 2022]. Anonim, http://staffnew.uny.ac.id/
upload/132318570/pendidikan
/SEWA+GUNA+USAHA.pdf [Accessed  January 25, 2022].
Anonim, http://wartawarga. gunadarma. ac.id/2010/02/kuntungan-dan-kerugian- leasing/[Accessed Juli 5, 2022].
Anonim,https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/perjanjian-kegiatan-contoh-
leasing/[Accessed  Juli 9, 2022].