al-Ihkâ V o l . 1 3   N o . 1   J u n i   2 0 1 8 I DOI 10.19105/al-ihkam.v13i1.1578 DOI 10DOI 10.19105/al-ihkam.v12i1.119118

## Melacak Motivasi dan Efektifitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah di Pamekasan
Maimun
(Fakultas Syariah IAIN Madura, Jl. Raya Panglegur km. 04 Tlanakan Pamekasan 69371, Email: maimun@stainpamekasan.ac.id)
Ainul Haq
(Fakultas Tarbiyah  IAIN Madura, Jl. Raya Panglegur km. 04 Tlanakan Pamekasan 69371, Email: ainulhaq@stainpamekasan.ac.id)
Abstrak:
Hadirnya  beberapa  Peraturan  Daerah  (perda)  yang  bernuansa syari’ah di Pamekasan diharapkan mampu menjadikan masyarakatnya  lebih  berperilaku Islâmî .  Namun  keinginan  luhur tersebut belum sepenuhnya terwujud sesuai cita-cita pembentukannya.  Penelitian  ini  mencoba  mencari  tahu  apa sebenarnya  yang  melatarbelakangi  (motivasi)  terbitnya  perda-perda bernuansa  syari’ah  di  Pamekasan?  dan  bagaimana  efektivitas penerapan  perda-perda  bernuansa  syari’ah  di  Pamekasan?  Melalui pendekatan  kualitatif-fenomenologis  dengan  jenis  penelitian lapangan,  dilakukan  langkah  analisis  deskriptif  model  Miles  dan Huberman,  dihasilkan  temuan pertama bahwa  motivasi  di  balik pembentukan  perda  bernuansa  syari’ah  di  Pamekasan  di  samping karena  adanya  unsur  filosofis-sosiologis  dan  yuridis,  juga  karena motif politik identitas yang berkelindan dengan politik hukum. Kedua penerapan peraturan  daerah  yang  bernuansa  syari’ah  belum maksimal  dan  belum  efektif  membentuk  perilaku  masyarakat Pamekasan yang lebih Islâmî , banyak faktor yang menyebabkan, baik karena  banyak  peraturan  daerah  yang  terabaikan  penegakannya  di lapangan, maupun karena kehadiran peraturan daerah tersebut yang kontra produktif dengan peraturan daerah yang lain.

## Kata Kunci:
Politik Hukum Islam, Prinsip Hukum Islam, Peraturan Daerah
Abstract:

## Maimun
al- V o l . 1 3   N o . 1   J u n i   2 0 1 8 122
The  presence  of  several  regional  regulations  ( perda )  with  shari'a nuance  in Pamekasan  is  expected  to  make  his  community more behave Islam. But  the  lofty  desire  has  not  been  fully  realized according to the ideals of its formation. This research tries to find out what  exactly  is  behind  the  (motivation)  of  the  issuing  of  regional regulations  with  shari'a  nuance  in  Pamekasan,  and  how  is  the effectiveness  of  applying  regional  regulations  with  shari'a  nuance  in Pamekasan.   Through a  qualitative-phenomenological approach with the type of field research and descriptive analysis of Miles model and Huberman,  it  produced some  findings:  First,  the motivation behind the  establishment  of  Regional  Regulations  with shari'a nuance was not only because of heir philosophical-sociological and  juridical  elements  but  also  the existence of  motives  of  identity politics  integrated  with  law  politics. Second,  the  implementation  of regional regulations with shari'a nuance has not been maximum and effective in forming the behavior of Pamekasanese society more islamic.  Many factors  that made  the  problem  emerge,  neither because  of many  regional  regulations that  their  enforcement  were ignored in  the field nor because  of  the presence of  the  regional regulations that were contradictory with other regional regulations.
Keywords :
Political Law of Islam, Principles of Islamic Law, regional regulation

## Pendahuluan
Hukum  Islam  di  Indonesia  senantiasa  diikuti  dan dilaksanakan selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat. Karena itu, hukum Islam di Indonesia menjadi aturan yang menyatu dengan umat  yang  memang  mengharapkan  kehadiran  aturan-aturan  yang dapat  mengantarkan  mereka  menuju  kemaslahatan.  Hal  itulah  yang mendorong  munculnya  gagasan  pembentukan  hukum  Islam  ke dalam  perundang-undangan  yang  berlaku  umum  bagi  masyarakat Indonesia maupun berlaku khusus bagi umat Islam.
Salah  satunya  misalkan  apa  yang  dilontarkan  oleh  A.  Qadri Azizy  agar  para  pemerhati  dan  praktisi  hukum  Islam  di  Indonesia berupaya  untuk  menjadikan  hukum  Islam  yang  dianut  oleh mayoritas  muslim  Indonesia  sebagai  hukum  positif.  Artinya  hukum Islam  dijadikan  sumber  sistem  hukum  yang  diberlakukan  oleh pemerintah  Indonesia  baik  berbentuk  undang-undang  negara maupun  peraturan  lainnya.  Menurut  Azizy,  dalam  konteks
pembangunan hukum nasional di Indonesia nilai-nilai syari’ah dapat dijadikan  landasan  pembangunan  hukum  nasional  karena  sistem hukum  di  Indonesia  secara  garis  besar  meliputi  tiga  macam:  sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. 1
Harus diakui bahwa hukum Islam memegang peranan penting dalam  membentuk  dan  membina  ketertiban  sosial  umat  Islam,  dan mempengaruhi  segala  segi  kehidupannya.  Maka  jalan  terbaik  yang dapat  ditempuh  adalah  mengusahakan  secara  ilmiah  adanya transformasi  asas-asas  dan  norma-norma  hukum  Islam  ke  dalam hukum  nasional  sepanjang  sesuai  dengan  peraturan  dan perundangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  serta  relevan  dengan kebutuhan  hidup  umat  Islam.  Ini  berarti  bahwa  sesuai  dengan kedudukannya  sebagai  salah  satu  sumber  bahan  baku  dalam pembentukan  hukum  nasional,  maka  hukum  Islam  dapat  berperan aktif dalam proses pembangunan hukum nasional. 2
Pada  gagasan  formalisasi  hukum  Islam  menjadi  undang- undang seperti di lontarkan di atas, pada tataran praksisnya bukanlah hal yang mudah. Apalagi terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan tersebut misalnya dapat dilihat pada sifat hukum modern (positif) yang fleksibel dalam artian bisa  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman. Karena tidak mengenal sakralitas apapun, hukum modern bisa dibuat dan  dirubah  sesuai  dengan  keperluan.  Namun  pembuatan  atau perubahan undang-undang selalu harus melibatkan partisipasi warga masyarakat melalui para wakilnya di parlemen, sehingga melahirkan check and balance , yang akan menjadi penilai apakah undang-undang tersebut sesuai dengan kemaslahatan rakyat banyak atau tidak.
Karakter  lain  yang  membedakan  hukum  modern  dengan hukum agama adalah, dilihat dari isi atau materi yang dikandungnya. Hukum  modern  dibuat  atas  dasar  kepentingan  dan  maslahat bersama.  Apa  yang  menjadi  kebaikan  bagi  rakyat  banyak  maka  hal itulah yang diundangkan. Hukum modern tidak memandang dirinya mengetahui  segala  hal.  Ada  batas-batas  di  mana  hukum  tidak  bisa
1 A.  Qodri  Azizy, Hukum  Nasional:  Eklektisisme  Hukum  Islam  Dan  Hukum Umum (Jakarta: Teraju, 2004), 138-139.
2 Ibid,  139-164,  bandingkan  dengan  Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 24-35.

## Maimun
menjawab  semua  persoalan  dan  diperlukan  ketentuan  baru  untuk mengaturnya.  Perbedaan  lainnya  adalah  hukum  Islam  mengatur semua  aspek  kehidupan  dari  mulai  urusan  pribadi  (private)  sampai dengan  urusan  publik,  sementara  hukum-hukum  modern  lebih menekankan pada pengaturan hukum publik. Hanya hukum publik saja  yang  diatur  dan  dapat  diintervensi  oleh  pemerintah.  Adapun yang  menjadi  kepentingan  pribadi  diatur  oleh  masing-masing individu. Konsekwensinya produk-produk hukum Islam di Indonesia lebih  teridentifikasi  dan  diakomudir  hukum  privatnya  saja  dan dikesampingkan pelaksanaan hukum publiknya. 3
Kendati  demikian,  perbedaan-perbedaan  tersebut  tidak menyurutkan  sebagian  umat  muslim  untuk  tetap  memperjuangkan proses positivisasi hukum Islam di Indonesia. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, upaya-upaya tersebut menemukan momentumnya,  yaitu  dengan  pemberlakuan  peraturan-peraturan daerah  (perda)  syari’ah  di  berbagai  kabupaten  dan  kota  di  seluruh
Indonesia. Data membuktikan bahwa pada masa pemerintahan SBY- JK  saja  terealisasi  tidak  kurang  dari  66  perda  telah  dibuat  dan diberlakukan  di  beberapa  propinsi  dan  kabupaten  di  Indonesia. Angka  tersebut  semakin  memperkuat  bahwa  dukungan  masyarakat utamanya umat muslim di Indonesia terhadap pemberlakuan hukum Islam  di  Indonesia  sangatlah  jelas  dan  kuat.  Bahkan  pemberlakuan hukum  Islam  melalui  perda-perda  syari’ah  tersebut  diketahui  oleh mayoritas  umat  Islam  di  daerahnya.  Data  terakhir  di  Jawa  Timur, sejak  tahun  2000  sampai  Tahun  2015  tercatat  ada  17  perda  berbasis syari’ah yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota.
Dari  total  jumlah  perda  yang  diundangkan  di  Jawa  Timur, Kabupaten Pamekasan tercatat menyumbangkan enam perda terkait gerakan pembangunan masyarakat Islami (gerbang salam). Ada  yang sudah  sejak  lama  diundangkan  meskipun  salah  satunya  tidak disahkan  melalui  DPRD  setempat,  tetapi  hanya  berbentuk  surat edaran  dari  Bupati  waktu  itu  yang  tertuang  dalam  Surat  Edaran Bupati Pamekasan No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syari’at Islam (Gerbang  Salam) .  Sedangkan  yang  lain  berbentuk  perda,  yaitu  Perda
3 Sofyan  A.P.,  Kau  &  Zulkarnain  Suleman,  “Eksistensi  Hukum  Adat  dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia”, Al-„Adalah, Vol. XIII, No. 2 (Desember,
2016) , 169.
Kabupaten  Pamekasan  No.  18/2001  tentang  Larangan  Peredaran Minuman Beralkohol. Perda No. 18 tahun 2004 tentang larangan atas pelacuran, Perda No. 7 tahun 2008 tentang  pengelolaan zakat, infak dan sadakah, Perda No. 5 tahun 2010 tentang Hibah biaya operasional penyelenggaraan haji,  Perda No.  4 tahun 2014 tentang  keterampilan baca al-Qur’an bagi  anak didik muslim, dan Perda No 5  tahun 2014 penertiban kegiatan di bulan ramadan.
Jika  dilihat  dari  tahun  penetapan  beberapa  perda  tersebut, sebagian terbilang sudah cukup tua, artinya hampir 15 tahun lamanya perarturan  tersebut  diimplementasikan  di  masyarakat  Pamekasan. Waktu  yang  cukup  untuk  dilihat  dan  dianalisis  tingkat keberhasilannya. Tanpa menafikan implikasi-implikasi positif karena keberadaan  perda  tersebut,  secara  empirik  kabupaten  Pamekasan juga tidak jarang pula muncul ke permukaan mengenai kasus-kasus asusila  yang  dilakukan  oleh  pelajar,  tokoh  agama,  sampai  anggota dewan, penyalahgunaan narkoba, khalwat di tempat-tempat terlarang bahkan di depan Masjid, perilaku mesum,
4 serta fakta-fakta lain yang masih meramaikan publik Kabupaten Pamekasan pasca pemberlakuan perda-perda bernuansa syari’ah. Data di atas memperlihatkan secara jelas adanya gap antara cita- cita  luhur  penerapan  syari’at  Islam  melalui  tangan  pemerintahan dalam bentuk pemberlakuan perda-perda dengan kondisi senyatanya di  masyarakat  setelah  kurun  waktu  hampir  15  Tahun.  Sehingga memunculkan  berbagai  pertanyaan  apakah  keberadaan  perda tersebut  belum  berdampak  signifikan  bagi  masyarakat  muslim Pamekasan,  apa  sebenarnya  yang  menjadi  kendalanya,  dan bagaimana  pasang  surut  dan  dinamika  penerapan  perda-perda  di atas dari tahun ke tahun.
Di sinilah tulisan ini menemukan momentumnya bahwa proses membentuk hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan dan  pelaksanaannya  perlu  diangkat  ke  permukaan.  Untuk  itu diangkat dua permasalahan, yaitu pertama apa yang melatarbelakangi pembentukan  peraturan  daerah  bernuansa  syari’ah  di  Pamekasan?. Kedua bagaimana efektivitas  penerapan perda bernuansa syari’ah di Kabupaten Pamekasan?.
4 Observasi  langsung  kasus  di  beberapa  lokasi  di  Pamekasan  antara  Tahun 2015-2016.

## Maimun
Kajian seputar persinggungan antara politik dan hukum Islam atau  legislasi  hukum  Islam  secara  umum  bukan  hal  yang  baru. Tulisan  tentang  peran  Muhammadiyah  dalam  konstelasi  politik hukum  di  Indonesia  adalah  salah  satu  yang  memaparkan  eksistensi ormas  keislaman  yang  didirikan  oleh  KH.  Ahmad  Dahlan  itu, terutama  perannya  dalam  mengawal  proses  legislasi  di  parlemen, turut  memotivasi  beberapa  legislasi  yang  mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional dan sebagainya. 5
Tulisan  lain  tentang  analisis  latar  belakang  sejarah pembentukan  UU.  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syari’ah. Tulisan  ini  berkesimpulan  bahwa  UU  perbankan  syari’ah  terbentuk karena  adanya  kerjasama  yang  harmonis  antara  pemerintah  dengan kelompok  kekuatan  Islam,  meski  demikian  tidak  melupakan  dasar yuridis,  sosiologis,  dan  filosofisnya,  sehingga  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan. 6 Tulisan yang menelusuri teori kritis Jurgen Habermas yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami isu tentang  perda  syari’ah  di  Kabupaten  Garut.  Tulisan  ini berkesimpulan bahwa akibat konsesus simbolik perda syari’ah terdapat kondisi-kondisi  yang  menghambat  pelaksanaan  perda  syari’ah  di wilayah tersebut. 7
Dua tulisan pertama di atas lebih konsen pada proses legislasi hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional  yang  diwarnai  dengan dinamika  politik  kekuasaan  yang  bercampur  dengan  politik  hukum Islam. Sedangkan pada tulisan ketiga menganalisis penegakan perda dan  hambatan-hambatannya  sebagai  bentuk  konsesus  simbolik  dari perda  di  daeranya.  Berbeda  dengan  tulisan  di  atas,  tulisan  ini  lebih kepada menganalisis efektifitas produk-produk politik tersebut pada tataran impelementasi di masyarakat yang juga perlu dilihat dari sisi kesejarahan dan latar belakang pembentukannya, khususnya produk
5 Nispul  Khoiri,  “Pemikiran  Politik  Hukum  Islam  Muhammadiyah”, Al- Syir‟ah, Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum ,  Vol. 47, No. 1  (Juni, 2013), 215.
6 Abdul Ghofur, “Pergulatan Hukum Dan Politik Dalam Legislasi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah”, Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 23, No. 1 (April, 2013), 57.
7 Ahmad  Abrori,  “Refleksi  Teori  Kritis  Jurgen  Habermas  Atas  Konsesus Simbolik Perda Syariah”, Ahkam, Vol. XVI, No. 1(Januari, 2016), 71.
politik  hukum  dalam  bentuk  peraturan  daerah  yang  bernuansa syari’ah
Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif (qualitative approach) .  Peneliti  melihat  fenomena  yang  berkembang  sebagai  satu kesatuan  yang  utuh,  yang  tidak  terikat  dengan  satu  variable  atau hipotesis tertentu. Pendekatan ini akan memudahkan peneliti  dalam menemukan  persoalan-persoalan  ganda,  mendekatkan  diri  peneliti dengan  subyek  yang  diteliti,  serta  lebih  peka  dan  lebih  dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh fenomena di lapangan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang antara lain memiliki  ciri  bahwa  sasaran  penelitiannya  dapat  berupa  manusia, peristiwa,  latar,  dan  dokumen.  Di  mana  sasaran  tersebut  diteliti secara mendalam sesuai dengan latar dan konteksnya, dengan tujuan memahami  berbagai  kaitan  antar  variabelnya. 8 Penelitian  ini mengambil  lokasi  di  Kabupaten  Pamekasan  dengan  membatasi lingkup  kajiannnya  di  Kecamatan  kota  Pamekasan  terutama  terkait dengan motivasi pembentukannya dan efektifitas pelaksanaannya di masyarakat.  Pemilihan lokasi karena Kabupaten Pamekasan menjadi icon  Madura  sebagai  daerah  yang  berupaya  menerapkan  syari’at Islam  sejak  awal  dengan  dibentuknya  lembaga  LP2SI  (Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari’at Islam).
Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi sumber data  yang  berbentuk  manusia  dan  non  manusia.  Sumber  data manusia  antara  lain  unsur  pemerintah  daerah,  unsur  dewan perwakilan  rakyat  daerah,  unsur  MUI,  unsur  FKUB,  unsur  Ormas Islam, Tokoh agama (Ulama’), tokoh masyarakat (Tomas), serta para masyarakat  baik  secara  individu  dan  atau  kelompok  di  wilayah kabupaten  Pamekasan.  Sedangkan  sumber  non  manusia,  dapat berupa  dokumen,  buku-buku,  berita,  salinan  perda  bernuansa syari’ah, dan semua teks tertulis terkait dengan penerapan peraturan daerah  di  wilayah  kabupetan  Pamekasan.  Untuk  memperoleh  data dari  sumber-sumber  di  atas  peneliti  menggunakan  teknik pengumpulan  data  yang  lumrah  digunakan  yaitu  observasi,
8 Imron Arifin, ed., Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Social dan Keagamaan (Malang: Kalimas Sahada, 1996), 57.

## Maimun
wawancara, dan dokumentasi. Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat  pengukurnya,  karena  itu  prosedur  yang  dituntut  oleh  setiap metode  pengambilan  data  yang  digunakan  juga  harus  dipenuhi secara tertib dan benar pula. 9
Penelitian  ini  menggunakan  langkah  analisis  model  Miles  dan Habermas , yaitu: Pertama, reduksi data, yaitu suatu langkah analisis data  yang  sudah  terkumpul,  disusun  secara  sistematis  dan ditonjolkan pokok-pokok masalahnya, sehingga nantinya ditemukan intisari data. Kedua, display data, sudah barang tentu data yang akan dikumpulkan  sangat  banyak  sehingga  akan  menimbulkan  kesulitan dalam  menggambarkannya  secara  keseluruhan  ataupun  dalam pengambilan  kesimpulan.  Maka  untuk  mengatasi  kesulitan  tersebut kemudian  bisa  diantisipasi  dengan  cara  membuat  model,  pemetaan, tabel,  dan  diagram,  sehingga  keseluruhan  data  dapat  dipetakan hingga  bagian-bagian  yang  mendetil.  Dan ketiga heuristik  data. Menemukan  perbedaan-perbedaan  dan  menarik  persamaan- persamaan pada data untuk kemudian bisa dilakukan perbandingan antara tema yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

## Hasil Penelitian
1. Motivasi  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Bernuansa  Syari’ah di Kabupaten Pamekasan
Selama kurun waktu 16 tahun setelah bergulirnya era reformasi dan  otonomi  daerah,  kabupaten  Pamekasan  banyak  sekali  membuat kebijakan-kebijakan  politis  yang  penting,  khususnya  bagi  warga muslim.  Karena  selama  itu  pula  telah  ditetapkan  dan  diterapkan setidaknya  6  peraturan  daerah  yang  bernuansa  syari’ah.  Disebut bernuansa  syari’ah  karena  peraturan-peraturan  daerah  itu  erat kaitannya  dengan  gerakan  pembangunan  masyarakat  Islami  atau yang sering dikenal dengan gerbang salam. 10
Perda-perda  yang  dimaksud  tidak  menggunakan  nomenklatur syari’ah  meskipun  isinya  selaras  dan  lebih  mencerminkan  nilai-nilai ajaran  syari’ah  Islam.  Misalnya  peraturan  daerah  tentang  larangan atas  minuman  beralkohol,  peraturan  daerah  tentang  larangan
9 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 84. 10 Ismail,  Ketua  Komisi  I  DPRD  Kabupaten  Pamekasan  periode  2014-2019, wawancara langsung tanggal 17 Oktober 2016.
pelacuran, dan peraturan daerah tentang penertiban bulan ramadhan khususnya  terkait  dengan  kewajiban  rumah  makan  atau  restoran untuk  tutup  pada  siang  hari  selama  bulan  ramadhan,  dan  wajib tutupnya tempat hiburan selama bulan ramadhan penuh.
Peraturan-peraturan  daerah  yang  sedang  diberlakukan  di Pamekasan  sebagaimana  sudah  disebutkan  bernuansa  syari’at  Islam meskipun  secara  formal  tidak  menggunakan  peraturan  syari’ah. “Penggunaan perturan syari‟ah di Pamekasan adalah suatu hal yang tidak mungkin,  karena  berada  di  wilayah  negara  yang  berasaskan  Pancasila  dan bukan  Islam.  Terkecuali  di  daerah-daerah  yang  sudah  mendapat  hak-hak keistimewaan atau pengecualian khusus, seperti di Aceh” . 11
Upaya  pembentukan  perundang-undangan  yang  berlaku  di beberapa daerah di Indonesia yang di dalamnya terkandung prinsip- prinsip  hukum  Islam  di  dorong  oleh  adanya  campuran  dari  sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat yang secara historis sudah  berjalan  di  wilayah  Indonesia.  meskipun  demikian  sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum  Eropa  kontinental,  khususnya  dari  Belanda  karena  aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) .
Pembentukan  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  positif  di Indonesia  ditandai  dengan  masuknya  nilai-nilai  ajaran  Islam  atau aspek-aspek  hukum  Islam  ke  dalam  undang-undang  atau  aturan  di bawahnya  seperti  halnya  peraturan  daerah,  baik  yang  menyebutnya langsung dengan istilah  hukum Islam maupun tidak. 12
Aspek-aspek  ajaran  hukum  Islam  yang  antara  lain  keharaman minuman  beralkohol  dan  pelacuran,  diberlakukan  berdasarkan peraturan  daerah  sebagai  hukum  formil  yang  mutlak  berlaku  bagi setiap  warga  di  daerahnya.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  adanya  politik hukum  dalam  pemahamannya  sebagai  kebijakan  yang  dilahirkan
11 KH.  Kholilurrahman,  SH.,  M.Si  Pengasuh  Pondok  Pesantren  Matsaratul Huda  Panempan  Pamekasan  sekaligus  mantan  Bupati  Pamekasan  periode 2008-2013  dan  menjabat  Anggota  DPR  RI  dari  Fraksi  PKB  Dapil  Madura. Periode : 2014 – 2019.  Wawancara langsung Tanggal,  04 Juli 2016. 12 Sirajuddin, Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 140.

## Maimun
oleh  penguasa  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  guna tercapainya tujuan yang dicita-citakan. 13 Pembentukan  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  positif  di Indonesia sangat diperlukan mengingat secara statistik masyarakatnya  mayoritas  beragama  Islam.  Meskipun  demikian, kendalanya  adalah  beragamnya  varian  hukum  (baca: fiqh )  dalam Islam.  Varian  hukum  Islam  yang  mana  yang  harus  dimasukkan dalam  hukum  atau  peraturan  pemerintah,  ini  menjadi  kendala tersendiri. Istilah hukum Islam sendiri masih banyak istilah lain yang mungkin  saja  sama  atau  bisa  dipahami  berbeda.  Oleh  karena  itu, dalam Islam sering dijumpai istilah fiqh , syarî‟ah , dan hukum Islam. 14 Istilah-istilah itu sering dikacaukan pemakaiannya, sebagai suatu hal yang berbeda, dan kadang-kadang bersinonim. Terlebih lagi jika yang dipakai  terjemahan  hukum  Islam  yaitu  pengertian  syari’at  dan  fiqh sering menimbulkan konflik-konflik hukum dalam masyarakat. 15
Pada  zaman  VOC  (1062-1880)  hukum  Islam  dalam  aspek hukum  perdata  telah  mendapatkan  legalitas,  dalam  hal  ini merupakan kelanjutan dari Statuta Batavia, yang menegaskan bahwa hukum  kewarisan  orang  Indonesia  yang  beragama  Islam  harus menggunakan  hukum  Islam,  yaitu  hukum  yang  biasa  dipakai  oleh rakyat  sehari-hari. 16 Demi  misi  penjajahan  Belanda  tidak  dapat menghindari  pergesekan  dengan  hukum  Islam,  maka  ketika memberlakukan suatu hukum bagi bangsa Indonesia, muncullah teori Receptio  in  Complexu yang  digagas  oleh Van  Den  Berg .  Isinya  adalah setiap  penduduk  berlaku  hukum  agamanya  masing-masing, penduduk muslim berlaku hukum Islam. 17
Eksistensi hukum Islam mulai mengalami kemajuan pada masa orde  baru  ketika  diakui  dalam  kerangka ius  constitutuum, dengan ditetapkannya  Undang-undang  No.  7  tahun  1989  tentang  peradilan
13 Ibid., 30.
14 Suhaja  S,  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia:  Perkembangan  dan  Prakteknya (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 5.
15 A. Qadry Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional :Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 1-14.
16 Supomo Jokosutomo, Sejarah Politik Hukum Adat, (Jakarta: T.p, 1955), 8.
17 Erie  Hariyanto,  “BURGELIJK  WETBOEK  (Menelusuri  Sejarah  Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia),” Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial No. 4, No. 1
agama, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, inpres No,  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 18 Meskipun hukum Islam pada masa orde baru sudah menempati posisi  yang  layak,  namun  dinilai  hanya  pada  tataran  pengukuhan adanya hukum Islam, atau hanya sekedar legislasi saja. Dalam bahasa Marzuki  Wahid,  politik  hukum  Islam  di  Indonesia,  dilihat  dari  segi pembentukannya  pada  masa  orde  baru  masih  berkarakter semi responsive . Sementara dari sisi materi hukumnya, politik hukum Islam di  Indonesia  berkarakter otonom .  Dari  segi  fungsi  hukum  dalam implemenetasinya berkarakter regulative dan legitimatif . 19
Kemunculan perda-perda bernuansa Islam bukan semata-mata keinginan perseorangan kaum elit pemerintahan saja, atau golongan tertentu,  melainkan  adanya  keinginan  (aspirasi)  mayoritas masyarakat  Pamekasan yang  beragama  Islam  agar  bisa  menerapkan nilai-nilai  Islam  dalam  kehidupan  yang  ditopang  dengan  legalitas hukum  positif. “Perda-perda  tersebut  merupakan  aspirasi  masyarakat Pamekasan yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat sebelumnya” 20
Terdapat  tiga  unsur  penting  yang  mendorong  terbentuknya peraturan daerah di Pamekasan. Unsur tokoh agama, unsur eksekutif dan  unsur  legislatif.  Dalam  pengamatan  peneliti,  masing  masing unsur  merepresentasikan  kelompoknya,  unsur  tokoh  agama perwujudan  dari  agama,  legislatif  representasi  dari  politik  dan pemerintah  merupakan  representasi  dari  hukum  atau  kekuasaan. Idealnya hukum harus menjadi panduan penyelenggaraan kekuasaan politik. 21
Perumusan peraturan daerah di Pamekasan yang berhubungan dengan  gerbang  salam  tidak  sederhana  dan  membutuhkan perjuangan  dari  semua  pihak  yang  berkepentingan.  Pembentukan peraturan  daerah,  termasuk  tentang gerbang  salam selalu  melibatkan semua pihak yang berkompeten, baik itu legislatif, eksekutif, maupun
18 Sudriman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Jakarta: UII Press, 2003), 90.
19 Marzuki  Wahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001), 213-216.
20 Ahmad Syafi’i, Bupati Pamekasan, wawancara tanggal 01 September 2016.
21 Achmad  Gunaryo, Pergumulan  Politik  dan  Hukum  Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 20.

## Maimun
masyarakat  luas  termasuk  pihak-pihak  yang  berkepentingan (stakeholder) terhadap  eksistensi  suatu  perda  di  wilayah  Pamekasan. Tentu  saja  terhadap  upaya  pemerintah  daerah  tersebut  tidak semuanya  setuju.  Ada  saja  yang  memandangnya  sebagai  campur tangan  pemerintah  yang  terlalu  jauh  mencapuri  urusan  keagamaan, atau  sederhananya  pemerintah  sudah  melakukan  politisasi  agama, melalui  politik  akomodasi,  baik  struktural,  legislatif,  infrastruktur, dan kultural. 22
Pandangan tersebut jika dilihat dari dengan kepala dingin, tidak sepenuhnya  benar.  Karena  secara  historis  dan  berdasarkan  yuridis normatif  sejak  sebelum  dan  sesudah  kemerdekaan  RI,  Indonesia secara  umum  sudah  menjadikan  tiga  sistem  hukum,  yaitu  sistem hukum  Islam,  sistem  hukum  adat,  dan  sistem  hukum  eks  barat, sebagai  sumber  bahan  baku  pembentukan  hukum  nasional. 23 Meskipun antara masing-masing sistem hukum tersebut tidak jarang adanya persinggungan dan juga persaingan. 24
Pada  prinsipnya  bahwa  tidak  dapat  dipungkiri  pembentukan suatu  hukum  sangat  erat  hubungannya  dengan  politik,  karena hukum merupakan produk politik. Tinggal bagaimana memposisikan keduanya.  Apakah  hukum  mempengaruhi  politik  dan  idealnya memang demikian atau justru sebaliknya politik yang mempengaruhi hukum.  Undang-undang  bukan  hasil  yuridis  saja,  melainkan  juga produk  politik. 25 Undang-undang  merupakan  jerih  payah  antara kekuatan-kekuatan  politik  dalam  masyarakat. 26 Dari  beberapa pandangan di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa hukum Islam akan dapat menjadi bahan baku hukum atau peraturan karena secara politik umat Islam lebih banyak.
22 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), 273.
23 Zainuddin  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 78-9. 24 Baca  selengkapnya  dalam  Jazuni, Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 237.
25 Moh.  Mahfudz  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia (Jakarta:  Rajawali  Pers,
2009), 9.
26 Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum:  Perkembangan,  Metode,  dan  Pilihan
Masalah (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 127.
Dari  sisi  yang  lain  sebenarnya  hukum  Islam  sangat  layak menjadi bahan baku bagi peraturan tertentu karena beberapa alasan. Pertama karena  dasar  filosofis,  di  mana  Islam  secara  epistemologis memberikan  sumbangan  besar  terhadap  cita-cita  dan  pandangan hidup  rakyat  Indonesia,  cita  hukum  dan  cita  moral,  karena  cita-cita keislaman  yang fitrî itu  sejalan  dengan  cita-cita  kemanusiaan  pada umumnya. Tentu pula di Indonesia sejalan dengan cita-cita manusia Indonesia pada umumnya. 27 Kedua, karena  secara  sosiologis  masyarakat  Indonesia  adalah masyarakat  yang  religius,  nilai-nilai  religius  sudah  menjadi  bagian yang  tak  terpisahkan  dengan  mayoritas  masyarakat  Indonesia, sehingga  pelaksanaannya  tidak  sulit.  Dan ketiga secara  yuridis, undang-undang  di  Indonesia  menjamin  adanya unsur  agama  dalam tatanan  hukum  nasional,  dan  itu  sudah  berkembang  sejak  sebelum sampai sesudah kemerdekaan.
Kalau  dibawa  dalam  konteks  yang  lebih  sempit  di  Kabupaten Pamekasan, ketiga landasan penting di atas dalam hemat penulis juga tidak  jauh  berbeda.  Secara  sosiologis  di  mana  keberagamaan masyarakat juga sudah berkembang sejak lama, memiliki akar sejarah yang  panjang  dan  sudah  mengakar  pada  pikiran  masyarakatnya. Seperti halnya yang dikatakan Kiai Haji Munif:
“Munculnya  perda  bernuansa  syari‟ah  secara  legal  dan  formal  di  Kabupaten Pamekasan Madura sebagai wujud pemberlakuan syari‟ah Islam di era otonomi daerah  ditetapkan  lewat  peraturan  daerah  (perda)  pada  tahun  2001  yang memiliki  kekuatan  hukum  atau  politis.  Dan  penekanannya  masyarakat  secara umum  tentang  perbaikan  tingkah  laku  (akhlaq).  Diawali  dengan  perkumpulan para  kyai  pada  waktu  itu  sering  berkumpul  untuk  membicarakan  kejadian- kejadian  yang  tidak  diinginkan  seperti  penyalahgunaan  alkohol  supaya  di masyarakat  tidak  beredar  minuman  keras.  Karena  terkadang  iman  kita  naik turun.  Maka    dalam  pertemuan  tersebut  diadakan  bersama  kalangan  kyai  dan para  ulama‟  setempat  sampai  membicarakan  Gerbang  Salam  yang  ada  di Pamekasan.” 28
27 Nurcholis Madjid, Cita-Cita Politik Islam (Jakarta: Paramadina, 2009), 33.
28 KH.  Munif  Sayuti,  Pengasuh  Pondok  Pesantren  Salafiyah  Panempan Pamekasan sekaligus menjabat Kepengurusan FPI di Kabupaten Pamekasan Madura. Wawancara langsung, tanggal: 24 Juni 2016.

## Maimun
Dengan  kata  lain,  masyarakat  Pamekasan  yang  mayoritas muslim 29 dan  menjadikan  hukum  Islam  (agama)  sebagai  pegangan utamanya sesuai dengan ungkapan Madura: “abhantal syahadat, asapo‟ iman, apajung Allah ” 30 (artinya: berbantalkan syahadat, berselimutkan iman,  berpayungkan  Allah)  yang  mengandung  pemahaman  bahwa Islam dengan hukumnya sudah mendarah daging dalam masyarakat Madura pada umumnya.
Keberadaan  perda-perda  bernuansa  syari’at  Islam  tersebut, karena memang aspirasi masyarakat yang direpresentasikan melalui tokoh  agama  di  organisasi  masyarakat  (ormas)  Islam  atau  melalui para ulama’ baik yang formal seperti MUI maupun yang non formal, seperti  pengasuh-pengasuk  pondok  pesantren.  Munculnya  ide perumusan  perda  bernuansa  syari’ah  secara  filosofis  dan  sosiologis merupakan  jawaban  atas  persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat dengan berbagai kasus yang mengiringinya. 31
Di  samping  adanya  aspirasi  masyarakat,  memahami  apa  yang menjadi  tujuan  dibentuknya  suatu  perundang-undangan  atau peraturan  sangatlah  penting,  setidaknya  karena  dua  hal, pertama sebagai  alasan  mengapa  diperlukan  pembentukan  suatu  peraturan perundang-undangan. Kedua untuk  menentukan  apa  materi  hukum yang hendak dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 32 Dengan  demikian  akan  dengan  mudah  produk  peraturan  tersebut diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan substansinya.
Dari sisi pembentukannya, peraturan daerah bernuansa syari’ah di  Kabupaten  Pamekasan  sudah  memenuhi  asas-asas  peraturan
29 Masyarakat  yang  beragama  Islam  di  Madura  pada  umumnya  adalah penganut  aliran  sunni/Ahlus sunnah  waljama’ah,  umumnya  dalam  bidang hukum  mengikuti  mazhab  Syafi’i.  Lihat  Abd.  Shomad, Hukum  Islam, Penormaan  Prinsip  Syari‟ah  dalam  Hukum  Indonesia (Jakarta:  Kencana,  2010), 412.
30 Ibid., 21.
31 Nur  Aini,  Kepala  Bagian  Hukum  Sekda  Kabupaten  Pamekasan, wawancara langsung tanggal 07 Oktober 2016 32 Ramlani  Lina  Sianulan,  “Politik  Hukum  UU  No.  35  Tahun  2009  Tentang Nakotika    Dalam  Kaitannya  Dengan  Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan Bagi Penguna/Pecandu Dan Korban Narkotika”, Jurnal Review Politik, Vol. 6,
No. 1 (Juni, 2016), 47.
perundang-undangan  yang  baik.  Dalam  UU  No.  10  Tahun  2004 33 dijelaskan  bahwa  pembentukan  undang-undang  yang  baik  harus memenuhi  asas-asas  kejelasan  tujuan,  kelembagaan  atau  organ pembentuk  yang  tepat,  kesesuaian  antara  jenis  dan  muatan,  dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan
Semua dari tujuh asas sebagaimana di atas dalam pembentukan peraturan daerah sebagai  bagian hirarkis dari  peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  sudah  terpenuhi  semua. Sehingga  secara  legal  formal  perda-perda  tersebut  dapat  dipandang sebagai  perda  yang  baik  secara  tehnis  pembentukannya  maupun pelaksanaannya.

## 2. Efektifitas  Penerapan  Peraturan Daerah  Bernuansa  Syari’ah  di Pamekasan
Dalam  pelaksanaan  dan  penegakan  atas  peraturan  daerah bernuansa  syari’ah  di  Pamekasan  ditemukan  dinamika  tersendiri. Efektifitas  keberadaan  suatu  peraturan  dapat  diukur  secara  kualitas melalui  penegakan  dan  tindakan  tindak  lanjut  bagi  pelanggarnya, sehingga  memberikan  efek  jera.  Kalau  standart  ini  saja  terpenuhi, maka  sudah  cukup  suatu  peraturan  dikatakan  efektif  berjalan mengatur  dan  menuntun  kehidupan  masyarakat.  Namun  sebelum melihat  efektifitasnya  perlu  terlebih  dahulu  dijelaskan  di  sini mengenai  siapa  yang  berwenang  secara  formal  melakukan pengawasan  atas  pelaksanaan  peraturan  daerah,  dan  siapa  sasaran perda-perda  tersebut.  Hal  ini  penting  mengingat  hukum  tidak mungkin  berjalan  sendiri  tanpa  ada  penggeraknya.  Sebaik  apapun rumusan hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan, efektifitas penerapannya pasti  kembali  kepada siapa penggeraknya. Peraturan- peraturan  hukum  membutuhkan  daya  paksa  agar  dapat terealisasikan di masyarakat. Artinya hokum memerlukan kekuasaan yang mampu memaksa dalam pelaksanaan aturannya, karena aturan
33 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 pasal 5.

## Maimun
hukum  tanpa  kekuasaan  hanya  akan  menjadi  anturan  yang  bersifat anjuran belaka. 34
Kalau  dibaca  dalam  peraturan-peraturan  daerah  yang bernuansa  syari’ah  maka  kewajiban  pengawasan  berada  di  bawah koordinasi  kepala  daerah.  Dan  jika  dipandang  perlu  kepala  daerah dapat  membentuk  Tim  Pengawas  Terpadu. 35 Hampir  sama,  juga termaktub  dalam  perda  tentang  larangan  terhadap  pelacuran,  yang menyatakan  bahwa  ketentuan  pengawasan  atas  pelaksanaan peraturan  daerah  ditugaskan  kepada:  a)  kepala  Badan  Pengawas,  b) Kepala  Bagian  Hukum,  dan  c)  Kepala  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. 36
Di samping itu untuk efektifitas pelaksanaan suatu perda, juga tidak  dapat  diabaikan  peran  serta  masyarakat  dalam  membantu aparat  penegak  hukum  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya.  Dalam peraturan  daerah  tentang  penertiban  bulan  ramadhan  dijelaskan bahwa setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan secara aktif  menjaga  ketertiban  selama  bulan  ramadhan  yang  dapat diwujudkan  dalam  sosialisasi  yang  dilakukan  secara  simpatik  dan humanis,  pemberian  nasihat,  teguran,  dan  atau  peringatan  kepada orang  yang  melakukan  pelanggaran  serta  memberikan  informasi kepada instansi yang berwenang. serta memberikan informasi kepada aparat  yang  berwenang  tentang  terjadinya  pelanggaran  terhadap peraturan  daerah  ini. 37 Dalam  menjalankan  peran  sertanya  dilarang melakukan  tindakan  kekerasan  baik  secara  fisik  maupun  non  fisik dalam rangka menegakkan peraturan daerah ini.” 38
Adapun sasaran dari pelaksanaan perda-perda tersebut adalah masyarakat  dalam  wilayah  kabupaten  Pamekasan  baik  yang beragama  Islam  maupun  non  muslim.  Individu  atau  kelompok,
34 Jeje Abdul Rojak, “Menyisipkan Politik Hukum  Dalam Sosialisasi Norma Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional” al-Daulah, Vo. 7, No. 2 (Oktober,
2017), 307. 35 Perda  No.  18  Tahun  2001,  Tentang  Larangan  Atas  Minuman  Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan, Bab III Pasal 3 Poin (1), dan (2).
36 Perda  No.  18  Tahun  2004  tentang  Larangan  Terhadap  Pelacuran,  Bab  III Pasal 4 Poin (1).
37 Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Kegiatan dalam Bulan Ramadhan, Bab III Pasal 7 poin (1), dan (2).
38 Ibid., pasal 8.
badan  usaha/perusahaan.  Bahwa  pelaksanaan  perda  minuman bearlkohol dan larangan pelacuran tidak memandang latar belakang apapun,  baik  agama,  ras,  golongan,  strata  sosial,  ekonomi,  dan  latar belakang  lainnya.  Sehingga  peraturan  daerah  tersebut  berlaku  bagi semua orang yang berstatus warga Pamekasan atau orang luar yang berada di wilayah Pamekasan.
Positivisasi  atau  legislasi  hukum  Islam  yang  pernah  terjadi  di
Indonesia  terdapat  dua  macam, pertama hukum  Islam  yang dimasukkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku umum, seperti undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan  undang-undang  yang  lainnya. Kedua hukum  Islam  yang dimasukkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku khusus  untuk  umat  Islam  atau  lembaga  Islam. 39 di  Kabupaten Pamekasan juga terdapat dua model hukum Islam yang dimasukkan ke  dalam  peraturan  daerah,  baik  yang  berlaku  umum  maupun berlaku khusus umat Islam.
Hukum Islam yang dimasukkan dalam Peraturan daerah yang berlaku  umum  bagi  warga  Pamekasan  atau warga  daerah  lain  yang sedang  berada  di  wilayah  Pamekasan  adalah  Perda  No.  18  Tahun 2001 tentang larangan atas minuman beralkohol, Perda No. 18. Tahun 2004  tentang  larangan  atas  pelacuran,  dan  perda  No.  5  tahun  2014 tentang  Penertiban  kegiatan  di  Bulan  Ramadhan.  Sementara  hukum Islam yang dimasukkan dalam perda yang berlaku khusus  bagi umat Islam termaktub dalam perda No. 7 tahun 2008 tentang  pengelolaan zakat, infak dan sedekah, Perda No. 5 tahun 2010 tentang Hibah biaya operasional  penyelenggaraan  haji,  Perda  No  4  tahun  2014  tentang keterampilan baca al-Qur’an bagi anak didik muslim.
Selanjutnya,  strategi  pelaksanaan  dan  penegakan  perda-perda bernuansa  syari’ah  di  Pamekasan  diawali  dengan  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat.  Sosialisasi  dilakukan  langsung  oleh badan pengawas perda baik secara langsung maupun menggunakan alat  kelengkapan  lainnya.  Misalnya  melalui  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Kabupaten  Pamekasan.  Prinsipnya  siapa  saja  bisa
39 Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2005), 491.

## Maimun
al- V o l . 1 3   N o . 1   J u n i   2 0 1 8 138
mensosialisasikan  peraturan  daerah. 40 Menurut  Ismail,  sosialisasi perda-perda yang baru ditetapkan di Pamekasan biasanya tidak saja melalui forum-forum resmi, namun juga melalui event-event tertentu yang  menggunakan  media-media  baik  media  cetak  maupun  media elektronik. 41 Masyarakat  bersama  dengan  tokoh  ulama’  juga  sangat respek dengan upaya pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan- peraturan  daerah  yang  kontennya  sangat  selaras  dengan  ajaran agama,  seperti  pelarangan  pelacuran,  larangan  minuman  beralkohol dan  penertiban  kegiatan  bulan  ramadhan.  Karena  secara  langsung atau tidak langsung berupaya melaksanakan ajaran Islam secara utuh dan berkelanjutan. 42
Setelah sosialisasi  dipandang cukup, maka petugas melakukan pengawasan secara intensif atas pelaksanaan perda-perda bernuansa syariah.  Terutama  kepada  tempat-tempat  yang  dipandang  rawan, begitu  juga  terhadap  laporan  dari  masyarakat. Sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja, yaitu sebagai alat pemerintah dalam penegak Perda, dan fungsi memelihara transtibum (ketentraman dan ketertiban  umum).  Sat  Pol  PP  sudah  berupaya  melaksanakan  tugasnya semaksimal  mungkin,  meskipun  selalu  terbentur  dengan  lemahnya  aturan itu  sendiri,  karena  kasus-kasus  yang  ditangani  selalu  diketegorikan  tindak pidana  ringan  (tipiring)  yang  hukumannya  sangat  rendah  dan  tidak mendatangkan efek jera. 43
Sebenarnya efektivitas pelaksanaan peraturan daerah bernuansa syari’ah  di  Pamekasan  memiliki  modal  besar  untuk  dapat  sukses. Setidaknya karena Pertama dukungan penuh dari unsur ulama’ mulai dari  perumusannya  sampai  pada  pelaksanaannya.  Keterlibatan  para ulama’  dan  tokoh  agama  merupakan  kekuatan  yang  luar  biasa  bagi efektivitas  pelaksanaan  perda,  karena  mereka  merupakan representasi dari masyarakat pada umumnya. Kedua juga peran partai
40 Nur  Aini,  Kepala  Bagian  Hukum  Sekda  Kabupaten  Pamekasan, wawancara langsung tanggal 07 Oktober 2016.
41 Ismail, Wawancara langsung tanggal 17 Oktober 2016.
42 KH. Ali Rahbini Abd. Latif, Ketua MUI Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 02 Oktober 2016.
43 M.  Yusuf  Wibiseno,  Kepala  Seksi  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 5 September 2016.
politik,  karena  bagaimana  pun  proses  legislasi  dan  fungsi pengawasan ada di kalangan anggota dewan yang nota bene usungan dari partai politik. Ketiga adalah faktor pelaksana sekaligus pengawas, yaitu  kepala  daerah  bersama  alat  kelengkapannya. Keempat respon positif  dari  organisasi  masyarakat  (ormas  Islam)  terhadap  kelahiran dan  pelaksanaan  perda-perda  bernuansa  syari’ah  itu  juga  menjadi faktor pendorong keberhasilan penegakan peraturan daerah itu.
Namun  keempat  modal  di  atas  tidak  secara  otomatis  menjadi patokan  kesuksesan  pelaksanaan  peraturan  daerah  bernuansa syari’ah  di  wilayah  Pamekasan.  Terbukti  masih  banyak  kasus-kasus pelanggaran yang terjaring petugas maupun yang tertangkap kamera pemburu berita, semisal kasus mesum ditempat umum, kasus asusila anak  sekolah  di  kost-kostan,  hingga  kasus  asusila  yang  dilakukan oleh  pemuka  agama,  peredaran  minuman  beralkohol  yang  masih banyak  ditemukan  di  rumah  makan  dan  toko,  masih  sering ditemukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Pamekasan. 44 Kasus- kasus  tersebut  mengindikasikan  bahwa  beberapa  peraturan  daerah bernuansa  syari’ah  belum  sepenuhnya  berdampak  positif  bagi perilaku sosial dan keberagamaan masyarakat Pamekasan.
Realitas belum efektifnya pelaksanaan perda bernuansa syari’ah di  Pamekasan  memerlukan  analisis  menyeluruh  tidak  hanya  pada aspek dukungan eksternal maupun internal pemerintah, namun juga perlu dikritisi substansi hukumnya, khususnya terkait dengan sanksi bagi  pelanggarnya  apakah  mengandung  efek  jera  atau  tidak. Kenyataannya, terkait dengan sanksi bagi pelanggar perda bernuansa syari’ah masih sangat ringan sehingga terkesan ada dan tidak adanya perda  sama  saja. “Sat  Pol  PP  sudah  berupaya  melaksanakan  tugasnya semaksimal  mungkin,  meskipun  selalu  terbentur  dengan  lemahnya  aturan itu  sendiri,  karena  kasus-kasus  yang  ditangani  selalu  diketegorikan  tindak pidana  ringan  (tipiring)  yang  hukumannya  sangat  rendah  dan  tidak mendatangkan efek jera. “Contoh misalnya pelanggar perda 18 tahun 2001 dinyatakan  bersalah  karena  terbukti  mengkonsumsi  minuman  beralkohol
44 M.  Yusuf  Wibiseno,  Kepala  Seksi  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung Tanggal 5 September 2016.

## Maimun
divonis  dengan  denda  200  ribu  rupiah  dengan  subsidaer  kurungan  atau tahanan hanya 2 hari. Rata-rata orang bayar, hanya denda sekecil itu”. 45 Rendahnya  tuntutan  dan  hukuman  bagi  pelanggar  perda bernuansa  syari’ah  seringkali  tidak  berimbang  dengan  usaha  yang dilakukan  oleh  petugas  untuk  menangkap  dan  memperoses  para pelanggar  secara  hukum,  karena  para  pelanggar  seringkali  dijatuhi hukuman  sangat  ringan.  Padahal  kalau  dilihat  isi  peraturan  daerah.
Di dalamnya sudah diatur juga ketentuan pidana yang harus diterima oleh masing-masing pelanggar sesuai dengan bentuk pelanggarannya. Untuk  para  pelanggar  Perda  No.  18  Tahun  2001  ada  beberapa kriteria  sanksi.  Bagi  yang  memperoduksi  dan  mengoplos, mengidarkan,  menawarkan  dan  memperdagangkan  minuman beralkohol ancaman pidananya maksimal enam bulan kurungan atau denda  maksimal  5  juta  rupiah. 46 Sementara  bagi  penimbun  dan penyimpan  minuman  beralkohol  diancam  pidana  kurungan maksimal 5 bulan atau denda maksimal 4 juta rupiah. Dan ancaman 4 bulan atau denda 3 juta rupiah bagi orang yang menjamu minuman beralkohol, serta 3 bulan kurungan dan atau denda 2 juta rupiah bagi peminum dan pembawa minuman beralkohol. 47
Di  samping  penjatuhan  sanksi  hukum  yang  lebih  sesuai, dukungan masyarakat dalam penegakan peraturan-peraturan daerah juga  diperlukan.  Peraturan  daerah  tentang  larangan  atas  minuman beralkohol,  larangan  atas  pelacuran,  dan  peraturan  daerah  tentang penertiban  bulan  Ramadan  di  Pamekasan  tentunya  berkorelasi dengan ketertiban umum di wilayah kabupaten Pamekasan. Hukum Islam dan  hukum positif berbeda dari  sisi pembentukannya, namun sama  persis  dari  sisi  yang  lain,  yaitu  sisi  normanya  yang  kedua- duanya sama-sama diperuntukkan untuk memperoleh kebaikan. 48 Untuk itu, peraturan daerah bernuansa syari’ah yang dibentuk dengan perjuangan yang gigih dan tentu menghabiskan dana APBD yang tidak sedikit pula, dijaga penegakannya jangan sampai mandek
45 Ibid. 46 Perda  No.  18  Tahun  2001,  Tentang  Larangan  Atas  Minuman  Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan, Bab V Pasal 5 dan 6.
47 Ibid., Pasal 7, 8, 9.
48 Jazuni, Legislasi Hukum Islam., 490.
tanpa implikasi positif bagi masyarakat. Perbaikan pada sisi substansi maupun pada strategi pelaksanaan di lapangan harus terus dilakukan agar  perda-perda  bernuansa  syari’ah  tersebut  tidak  bernasib  sama dengan  Qanun  Syari’ah  Islam  Aceh,  yang  pembentukannya  begitu dielu-elukan  masayarakat,  namun  setelah  disahkan,  justru  menuai pro dan kontra. 49

## Penutup
Dari  paparan  temuan  dan  analisis  data  dihasilkan: Pertama, pembentukan peraturan daerah bernuansa syari’ah Islam, antara lain perda no. 18 Tahun 2001 tentang larangan atas minuman beralkohol di wilayah kabupaten Pamekasan.  Perda No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan  Atas  Pelacuran,  dan  Perda  No.  5  Tahun  2014  tentang Penertiban  Kegiatan  di  Bulan  Ramadan,  dimotivasi  oleh  aspirasi masyarakat  setempat.  Tentu  modal  aspirasi  saja  tidak  cukup  tanpa adanya  unsur  kekuatan  politik  dari  kalangan  legislatif  yang didominasi  kalangan  muslim.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kehadiran  peraturan  daerah  bernuansa  syari’ah  tidak  lepas  dari menguatnya  politik  identitas  yang  kemudian  terefleksikan  dalam politik  hukum  Islam.  Meskipun  demikian,  proses  pembentukannya tidak  menafikan  prosedur  yang  legal  dan  formal,  bahkan  asas-asas pembentukan  perundang-undangan  yang  baik  sesuai  dengan undang-undang No. 10 Tahun 2004, juga sudah dilalui.
Kedua, pelaksana  teknis penegakan  perda  di lapangan  menjadi tanggung  jawab  Satpol  PP  (satuan  polisi  pamong  praja)  Kabupaten Pamekasan.  Bila  diperlukan  dapat  meminta  bantuan  kepolisian  dan juga TNI daerah. Sebagai fungsi penegak ketentraman dan ketertiban umum  (trastibum),  para  personel  Satpol  PP  sudah  bekerja  secara maksimal  dalam  upaya  menegakkan  peraturan  daerah  yang  terkait dengan  minuman  beralkohol,  palacuran,  dan  penertiban  kegiatan bulan  ramadhan.  Namun  efektifitas  penegakannya  belum  maksimal meskipun  memiliki  potensi  untuk  diterima  sepenuhnya  oleh masyarakat,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  konsistensi  kepala  daerah dalam memperlakukan peraturan-peraturan daerah. Sehingga belum memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu menciptakan
49 Cut Maya Aprita Sari, “Pro Dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh”, Jurnal Review Politik, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2016), 68.

## Maimun
masyarakat Pamekasan yang berperilaku Islâmî dan aman. Salah satu faktornya  adalah  sanksi  yang  ringan  dan  penuntutan  bagi pelanggarnya yang tidak maksimal.

## Daftar Pustaka
Abrori,  Ahmad.  “Refleksi  Teori  Kritis  Jurgen  Habermas  Atas Konsesus  Simbolik  Perda  Syariah”, Ahkam, Vol.  XVI,  No. 1(Januari, 2016).
Ali, Zainuddin. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Arifin,  Bustanul. Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Akar  Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996 Arifin,  Imron,  ed. Penelitian  Kualitatif  dalam  Ilmu-ilmu  social  dan Keagamaan, Malang: Kalimas sahada, 1996.
Azizy, A. Qadri. Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum
Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gema Media, 2002. ---------------------, Hukum  Nasional:  Eklektisisme  Hukum  Islam  Dan
Hukum Umum , Jakarta: Teraju, 2004.
Effendy,  Bahtiar. Islam  dan  Negara:  Transformasi Pemikiran dan  Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998.
Ghofur, Abdul. “Pergulatan Hukum Dan Politik Dalam Legislasi UU
No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syari’ah”, Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 23, No. 1 (April, 2013).
Gunaryo,  Achmad. Pergumulan  Politik  dan  Hukum  Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hariyanto, Erie. “GERBANG SALAM: Telaah atas Pelaksanaanya Di Kabupaten Pamekasan.” KARSA: Journal of Social and Islamic Culture 15, No. 1 (25 Maret 2012).
Hariyanto,  Erie.  “BURGELIJK  WETBOEK  (Menelusuri  Sejarah
Hukum  Pemberlakuannya  Di  Indonesia).” Al-Ihkam:  Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Vol.4, No. 1 (3 September 2013).
Jazuni. Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2005.
Jokosutomo, Supomo. Sejarah Politik Hukum Adat, Jakarta: T.p, 1955. Ka’bah, Rifyal. Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama‟, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
Kau,  Sofyan  A.P.,  &  Zulkarnain  Suleman.  “Eksistensi  Hukum  Adat dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia”, Al-„Adalah, Vol.
XIII, No. 2 (Desember, 2016).
Khoiri,  Nispul.  “Pemikiran  Politik  Hukum  Islam  Muhammadiyah”, Al-Syir‟ah, Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum , Vol. 47, No. 1 (Juni, 2013).
Lukito, Ratno. Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia, Jakarta: INIS, 1998.
Madjid, Nurcholis. Cita-Cita Politik Islam, Jakarta: Paramadina, 2009. Mahfudz MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Mertokusumo, Sudiko. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2003.
Minhajuddin. Pengantar  Ilmu  Fiqh-Ushul  Fiqh, Ujung  Pandang: Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1983.
Muslihuddin,  Muhammad. Phylosopy  of  Islam  Law  and  Orientalis:  A
Comparative  Study  of  Islamic  Legal  System, Lahore:  Islamic Publication Ltd. tt.
Perda  No.  18  Tahun  2001,  Tentang  Larangan  Atas  Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan. Perda No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran. Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Kegiatan dalam Bulan Ramadhan. Praja, Suhaja S, Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Prakteknya, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1994. Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah, Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2003
Rojak,  Jeje  Abdul.  “Menyisipkan  Politik  Hukum  Dalam  Sosialisasi Norma  Islam  Ke  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional” al-Daulah, Vol. 7, No. 2 (Oktober, 2017).
Sari, Cut Maya Aprita. “Pro Dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh”, Jurnal Review Politik, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2016).
Schacht,  Joseph. An  Introduction  to  Islamic  Law, Oxford:  Clarendon Press, 1984.
Shomad, Abd. Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari‟ah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010.

## Maimun
Sianulan,  Ramlani  Lina,  “Politik  Hukum  UU  No.  35  Tahun  2009 Tentang  Nakotika    Dalam  Kaitannya  Dengan  Pergeseran Paradigma  Pemidanaan  Bagi  Penguna/Pecandu  Dan  Korban Narkotika”, Jurnal Review Politik, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2016). Sirajuddin, Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008.
Suryabrata,  Sumadi, Metodologi  Penelitian, Jakarta:  Rajawali  Press,
1992.
Syarifuddin, Amir, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam” dalam Ismail
Muhammad  Syah,  dkk. Filsafat  Hukum  Islam, Jakarta:  Bumi
Aksara, 1992.
Tebba, Sudriman, Sosiologi Hukum Islam, Jakarta: UII Press, 2003. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Wahid,    Marzuki, Syari‟at  Islam,  antara  Pemberlakuan,  Formalisasi  dan Politisasi, Bacaan Kritis atas Wacana dan Gerakan “Shari‟at Islam” Pasca  Orde  Baru, (Pengantar  dari  Gontor  ke  Pulau  Baru,
Memoar H. Ahmadi, Yogyakarta: Syarikat, 2002. Wahid,  Marzuki  dan  Rumadi, Fiqh  Mazhab  Negara:  Kritik  atas  Politik Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2001.