## IMPLEMENTASI APLIKASI E-SURAT DALAM TATA KELOLA BIROKRASI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG
Oleh : Kadek Mira Diana 1 dan Gede Sandiasa 2

## Abstaksi
Teknologi  informasi    memiliki  peran  penting  dalam  memperbaiki  kualitas pelayanan suatu instansi. Dalam pengelolaan organisasi instansi pemerintah, aktivitas komunikasi  memegang  peranan  yang  sangat  penting.  Dengan  kemajuan  teknologi, administrasi  persuratan  juga  harus  dilakukan  peningkatan  secara  kualitas. Pengelolaan surat dengan media elektronik salah satunya dengan diciptakannya media surat digital oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yang disebut dengan Aplikasi E- Surat Buleleng. Pada penelitian ini, pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:  1.  Bagaimanakah  implementasi  aplikasi  e-surat  buleleng  pada  Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng?; 2.Bagaimanakah dampak aplikasi e-surat buleleng terhadap percepatan birokrasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng?; 3.Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi aplikasi e-surat buleleng pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ?.
Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah penelitian kualitatif dengan maksud untuk memberikan gambaran penyajian serta  menjelaskan  objek  yang  diteliti  berdasarkan  fakta  yang  terdapat  di  lapangan. Penentuan  informan  menggunakan  teknik purposif. Berikutnya  pengumpulan  data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilaksanakan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa implementasi  aplikasi  e-surat  buleleng  dari  indikator  komunikasi,  sumber  daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang  diharapkan.  Dampak  implementasi  aplikasi  e-surat  buleleng  sebagian  besar memperlihatkan  dampak  positif  seperti  waktu  dan  tempat  mengirim  dan  waktu membaca surat bersifat fleksibel; kerahasiaan surat terjamin; dapat menyimpan surat otomatis;  dapat  mengirim  surat  ke  beberapa  tujuan  sekaligus;  dan  mengurangi penggunaan kertas serta  biaya lainnya. Faktor pendukung implementasi aplikasi  e- surat  buleleng  sudah  sebagian  besar  dimiliki  oleh  pelaksana,  namun  untuk  faktor penghambat  masih  dapat  diatasi  oleh  pelaksana  sehingga  tidak  mengganggu  hasil yang sesuai harapan. Rekomendasi yang dihasilkan adalah 1) Agar semua staf Dinas Pertanian  dibuatkan  akun  e-surat  buleleng;  2) Agar  aplikasi  e-surat  buleleng  bisa dikembangkan sehingga bisa menjangkau semua instansi di Buleleng; 3) Agar dinas pertanian bisa menambah router wifi sehingga kedepannya jaringan wifi bisa stabil. Kata kunci : Implementasi Surat Elektronik, Tata Kelola Birokrasi.
1. Mahasiswa FIA Universitas Panji Sakti Email: miradiiana1491@gmail.com
2. Staf Pengajar Universitas Panji Sakti Email sandiasagede1970@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Dewasa ini Indonesia dapat dikatakan berada pada era informasi. Teknologi informasi    memiliki  peran  penting  dalam  memperbaiki  kualitas  pelayanan  suatu instansi,  hal  ini  sepadan  dengan  pendapat  berikut,  “ E-Government sebagai  media dalam  mewujudkan  pelayanan  yang  maksimal,  efektif  dan  efisien  (Juliawati  dan Sandiasa,  2019:    1). Dalam  pengelolaan  organisasi  instansi  pemerintah,  aktivitas komunikasi  memegang  peranan  yang  sangat  penting.  Surat  merupakan  sumber kegiatan  atau  aktivitas  yang  ada  dalam  organisasi. Dengan  kemajuan  teknologi, administrasi persuratan juga harus dilakukan peningkatan John J. Stallard (1990: 118) menerangkan  “Surat  elektronik  merupakan  komunikasi  pesan  nonverbal  dari seseorang  ke  orang  lain  dengan  memakai  media  penyampaian  (transmission) elektronik.”
Pengelolaan  surat  dengan  media  elektronik  salah  satunya  dengan diciptakannya media surat digital oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yang disebut dengan Aplikasi  E-Surat  Buleleng. Aplikasi  ini  berbentuk  web  yang  dapat  diakses dengan  jaringan  internet  pada  browser  yang  tersedia  dalam  smartphone,  leptop, ataupun  komputer  pegawai.   Aplikasi  ini  juga  sudah  tersedia  pada playstore untuk android. Adapun aplikasi ini telah di launching pertama kali pada Jumat, 17 Desember 2021 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa. Aplikasi e-surat ini diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang penggunaan sertifikat elektronik dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang pelaksanaan aplikasi surat elektronik. Selain itu aplikasi ini memiliki 5 (lima) fitur diantaranya; surat masuk, surat keluar, disposisi, verifikasi, dan tandatangan.
Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng merupakan salah satu OPD yang aktif menggunakan  aplikasi  ini  karena  aplikasi  ini  sangat  membantu  dalam  pelaksanaan tugas kedinasan terutama mengenai administrasi persuratan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.  Aplikasi e-surat Buleleng mulai diberlakukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mulai tanggal 1 Januari 2022. Tujuan diterapkannya aplikasi e-surat buleleng pada dinas pertanian kabupaten buleleng karena aplikasi e- surat  ini  dapat  mempermudah,  mempercepat,  dan  mengefisiensikan  proses  surat
menyurat  sebagai  penunjang  kinerja  pegawai  dalam  pengadministrasian  persuratan menuju kearah digitalisasi sehingga bisa menunjang percepatan terhadap birokrasi.
Penerapan aplikasi e-surat Buleleng pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng bisa  terlaksana  karena  adanya  sumber  daya  manusia  dan  perangkat  lunak  maupun perangkat  keras  yang  memadai.  Perangkat  yang  digunakan  berupa computer/laptop/handphone , printer, dan wifi atau jaringan internet. Adapun akun e- surat Buleleng ini dimiliki oleh Kepala Dinas, Plt. Sekretaris Dinas, Kepala Bidang serta Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
Adapun alasan mengapa peneliti memilih tempat untuk penelitian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng karena Dinas Pertanian telah menerapkan aplikasi e- surat,  sehingga  penulis  ingin  mengetahui  lebih  dalam  lagi  mengenai  penggunaan aplikasi  e-surat  Buleleng  dalam  menunjang  percepatan  terhadap  birokrasi. Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui:  1) Implementasi aplikasi e-surat buleleng pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng; 2) Dampak aplikasi e-surat buleleng terhadap percepatan birokrasi pada Dinas Pertanian Kabupaten  Buleleng;  3)  Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  implementasi aplikasi e-surat buleleng pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

## 1. Kajian Pustaka

## 1.1 Kebijakan Publik
Menurut  Harold  D  Lasswell  dan Abraham  Kaplan  (Taufiqurrahman,  2014), memberi  arti  kebijakan  sebagai  “a  project  program  of  goals,  values  and  practise” (suatu  program  pencapaian  tujuan,  nilai-nilai  dan  praktik-praktik  yang  terarah). Friedrich dalam Agustino (2008:7), menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian  tindakan  atau  kegiatan  yang  diusulkan  seseorang,  kelompok,  atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dimana  terdapat  hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan)  dan  kemungkinan-kemungkinan  (kesempatan-kesempatan) dimana  kebijakan  tersebut  diusulkan  agar  berguna  dalam  mengatasinya  untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

## 1.2 Implementasi Kebijakan
Mazmanian  dan  Sabatier  Wahab,  (2012:135)  menjelaskan  makna implementasi yaitu  memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian  implementasi kebijakan,  yakni  kejadian-kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk  mengadministrasikannya  maupun  untuk  menimbulkan  akibat  atau  dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Menurut teori implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2011), implementasi  kebijakan  merupakan  proses  yang  krusial.  Karena  seberapa  baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Teori Edward III (dalam Subarsono,  2011)  berpandangan  bahwa  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

## 1.3 Dampak Kebijakan
Dampak  kebijakan  adalah  akibat-akibat  dan  konsekuensi-konsekuensi  yang ditimbulkan  dengan  dilaksanakannya  kebijakan-kebijakan  (Islamy,  2010). Adapun menurut  Anderson  (Islamy,  2010),  dimensi  dampak  kebijakan  publik  itu  adalah dampak  kebijakan  yang  diharapkan  ( intended  consequences ),    limbah  kebijakan terhadap situasi atau orang-orang ( kelompok ) yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari kebijakan tersebut, dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang, dampak kebijakan terhadap biaya langsung  atau direct  cost, dan  dampak  kebijakan  terhadap  biaya  tidak  langsung  ( indirect costs ).

## 1.4 Pengertian Tata Kelola
Faiz  zamzami,    dkk  (2018:85)  Secara  umum,  tata  kelola  merupakan  upaya sistematis  dalam  suatu  proses  untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  melalui  prinsip- prinsip  manajemen,  yang  meliputi  fungsi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian, dan  evaluasi.  Tata  kelola  akan  terwujud  apabila  memiliki  prinsip  yang membangkitkan  kepercayaan,  seperti  akuntabilitas,  efektif,  efisien,  berorientasi kekeluargaan, partisipasi, penegakan hukum dan transparansi.

## 1.5 Pengertian Aplikasi
Menurut Abdurahman (2014:8), aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan  untuk  menjalankan  perintah-perintah  dari  pengguna  aplikasi  tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi  tersebut,  aplikasi  mempunyai  arti  yaitu  pemecahan  masalah  yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan.  Pengertian  aplikasi  menurut  Jogiyanto  (1999:12)  adalah  penggunaan dalam  suatu  komputer,  instruksi  (instruction)  atau  pernyataan  (statement)  yang disusun  sedemikian  sehingga  komputer  dapat  memproses  input  menjadi  output. Kamus

## 1.6 Pengertian Surat
Wursanto  (1991:11)  menerangkan  “surat  adalah  suatu  alat  penyampaian informasi/keterangan-keterangan (keputusan, pernyataan, pemberitahuan, permintaan,  dan  sebagainya)”.  Berbeda  dengan  Wursanto,  menurut  Silmi  (2001:1) surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis ”.
Pengertian surat menurut Barthos (2009 : 36) adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta. Serta menurut Rahardi (2008: 12) surat adalah pernyataan tertulis dari pihak satu ke pihak lain, atas nama perseorangan ataupun atas nama jabatan.

## 1.7 Pengertian Surat Elektronik
Purwanto (2008: 170) menerangkan “Surat elektronik adalah salah satu bentuk atau  cara  pengiriman  surat,  informasi,  atau  pesan  (bisnis  dan  nonbisnis)  yang dilakukan secara elektronik, tanpa kertas, dan tanpa jasa pengirim.” John J. Stallard (1990: 118) menerangkan “Surat elektronik merupakan komunikasi pesan nonverbal dari  seseorang  ke  orang  lain  dengan  memakai  media  penyampaian  (transmission) elektronik.”
Surat elektronik memiliki fungsi dasar dan fungsi tambahan sebagai berikut : 1) Fungsi dasar surat elektronik yaitu menerima, membaca, mengirim, menjawab dan meneruskan pesan elektronik; 2) Fungsi tambahan surat elektronik yaitu menyimpan pesan yang telah dikirim, menyimpan pesan yang telah diterima dan telah dibaca, dsb. Komponen penting dalam surat elektronik yaitu to (untuk), from (dari), carbon copy, bcc  ( blind  carbon  copy ), subject , date (waktu), sender (pengirim), reply  to ,  dan attachment .
John  J.  Stallard  (1990:  128)  menjelaskan  beberapa  kelebihan  dari  surat elektronik diantaranya kecepatan, biaya, pesan-pesan dapat dikirim sesuai keinginan pengirim,  akses,  peningkatan  produktivitas,  dan  keamanan.  Selain  kelebihan- kelebihan  yang  dimiliki,  surat  elektronik  juga  memiliki  kekurangan-kekurangan. Adapun  beberapa  kekurangan  surat  elektronik  yaitu  pertama,  diperlukan  pelatihan terhadap pengelola surat elektronik karena memerlukan tenaga yang profesional atau mengerti  tentang  teknologi  mutakhir  atau  memilik  “dibutuhkan  peningkatan kemampuan  literasi  (Sandiasa,  2020:  50).  Kedua,  tingkat  keamanan  data  rendah. Ketiga, apabila terjadi kerusakan pada fasilitas surat elektronik, maka pelayanan akan tertunda.  Adapun  manfaat  dari  penerapan  aplikasi  e-surat  bagi  pemerintah kabupaten/kota  yaitu  :  1)  Menjadi  media  penyimpanan  surat  yang  relevan;  2) Meningkatkan  transparansi  administrasi  dalam  proses  persuratan;  3)  Mewujudkan kinerja dengan konsep paperless ; 4) Terciptanya birokrasi modern yang efektif dan efisien pada pemerintah daerah.

## 2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah kualitatif, yang mana, penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang yang ditunjuk untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  fenomena  alamiah  maupun  fenomena  buatan manusia,  fenomena  itu  dapat  berupa  aktivitas,  karakteristik,  perubahan,  kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya, (Sukmadinata, 2006:72).
Dalam  penelitian  yang  dilaksanakan,  penulis  memilih  Kepala  Dinas,  Plt. Sekretaris  Dinas,  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Keuangan,  Kepala  Bidang,  dan
Operator E-Surat Dinas sebagai informan. Pemilihan informan tersebut karena para informan  tersebut  adalah  yang  secara  langsung  sebagai  pengguna  sistem  E-Surat tersebut.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kata-kata  dan tindakan serta dokumen.   Jenis data ada dua yaitu jenis data primer adalah data yang diperoleh  secara  langsung  dari  informan  melalui  wawancara  serta  Data  sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari  dokumen  -  dokumen  resmi,  buku  -  buku  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian  yang  mendukung  dan  menguatkan  pendapat dari informan.
Adapun  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1) Implementasi  E-Surat  pada  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng  yang  meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi; 2) Dampak aplikasi E- Surat  dalam  tata  kelola  birokrasi  pada  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng,  yang meliputi  dampak  positif  meliputi  tercapainya  harapan  dinas  pertanian  kabupaten buleleng dalam percepatan pelaksanaan sistem surat menyurat serta dampak negatif atau  dampak  yang  tidak  diharapkan  meliputi  terlambatnya  penerimaan  infomasi karena notifikasi e-surat masuk jarang muncul di ponsel; 3) Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi E-Surat pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng. Tujuan diadakannya penelitian ini dengan sasaran untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi  e-surat  terhadap  percepatan  birokrasi  pada  Dinas  Pertanian  Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, ada tiga cara yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen.
Keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  standar  untuk melihat  derajat  kepercayaan  atau  kebenaran  hasil  penelitian.  Menurut  Moleong (2007),  bahwa  untuk  menetapkan  keabsahan  data  diperlukan  teknik  pemeriksaan. Teknik  pemeriksaan  ini  didasarkan  pada  empat  kriteria  yaitu  kepercayaan ( credibility ),  keteralihan  ( transferability ),  ketergantungan  ( dependability )  dan kepastian  ( confermability ).  Analisis  data  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data,  memilah-milah  data menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola,  mensintesiskan  nya,  mencari  dan  menemukan
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain.  Menurut  Matthew  Miles  dan  Huberman, (Sugiyono, 2014) ada empat tahapan analisis data yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Simpulan atau verifikasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Implementasi Aplikasi E-Surat Buleleng pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
Peneliti  menganalisis  implementasi  aplikasi  E-Surat  Buleleng  pada  Dinas Pertanian  Kabupaten  Buleleng  menggunakan  teori  Edward  III  yang  menggunakan empat  variabel  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan,  yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Subarsono, 2011).

## a. Komunikasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Plt  Sekretaris,  Kepala  Sub  Bagian Umum  dan Keuangan serta Operator E-surat  Dinas Pertanian  Kabupaten  Buleleng hal-hal  yang  dilakukan  pelaksana  kebijakan  agar  komunikasi  dalam  implementasi aplikasi e-surat buleleng ini dapat berjalan dengan baik, yaitu Pelaksanaan sosialisasi dan  evaluasi  surat  dengan  sistem  daring  kepada  seluruh  pengguna  aplikasi  e-surat buleleng pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, pembuatan whatssapp grup e- surat Dinas Pertanian untuk pengguna aplikasi e-surat buleleng dan keikutsertaan dan keaktifan operator e-surat dinas dalam whatssapp grup e-surat Pemkab Buleleng Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu variabel dalam teori Edward III (Subarsono, 2011)  yaitu  komunikasi,  yang  menjelaskan  bahwa  keberhasilan  implementasi kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan, dimana  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada kelompok sasaran ( target group ), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

## b. Sumber Daya
Sumber  daya  yang  digunakan  pada  implementasi  aplikasi  e-surat  buleleng yaitu pengguna aplikasi e-surat buleleng pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang  sudah  mengerti  tentang  alur  penggunaan  aplikasi  e-surat  buleleng  dan
ketersediaan  sarana  prasarana  penunjang  seperti  komputer/leptop,  printer  dan ketersediaan wifi di area kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Implementasi aplikas  e-surat  buleleng  ini  juga  dapat  berjalan  dengan  baik,  tentu  saja  karena terjalinnya kerjasama yang baik antar atasan dan bawahan serta operator e-surat dinas dalam penerapan aplikasi ini, sehingga implementasi aplikasi e-surat buleleng dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Menurut  Edward  III  (Widodo,  2010  :  98)  mengemukakan  bahwa  faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun komunikasi antar pengguna atau pelaksana terjalin dengan baik, tetapi jika sumber daya yang ada tidak mumpuni maka suatu implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.
c. Disposisi
Hasil wawancara dengan Ir. I Made Sumiarta, Kepala Dinas Pertanian, Ir. I Gusti  Ayu  Maya  Kurnia,  M.Si  Kepala  Bidang  Tanaman  Pangan,  Putu  Gustia Purnamasari,  Operator  aplikasi  e-surat  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng, menjelaskan  bahwa  komitmen  antara  atasan,  bawahan  serta  operator  e-surat  sudah terjalin dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap pelaksana kebijakan yang cepat dalam mendisposisi atau meneruskan surat masuk kepada tujuan, baik sedang berada di dalam kantor, diluar kantor ataupun saat hari libur sehingga informasi cepat sampai kepada tujuan. Hal tersebut telah sesuai dengan teori Edward III (Subarsono, 2011) variabel lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu disposisi atau watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  pelaksana  suatu  kebijakan.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  implementor  tersebut  dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti harapan pembuat kebijakan.

## d. Struktur Birokrasi
Berdasarkan wawancara dengan dengan Desak Nyoman Armini, S.E, Kepala Sub  Bagian  Umum  dan  Keuangan  Dinas  Pertanian,  I  Made  Suparma,  S.Pt  Kepala Bidang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  dan  I  Gede  Subudi,  SP  Kepala  Bidang Hortikultura  Dinas  Pertanian  dapat  dipahami  bahwa  SOP  (Standar  Operasional Prosedur)  penggunaan  aplikasi  e-surat  buleleng  pada  Dinas  Pertanian  Kabupaten Buleleng adalah diawali dari penerimaan surat masuk dari OPD lain ke akun operator
e-surat  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng,  kemudian  operator  mengidentifikasi surat dimana surat undangan diteruskan ke Kepala Dinas, surat permohonan bantuan dan permintaan data diteruskan ke Plt Sekretaris Dinas. Kemudian surat-surat diatas akan diteruskan ke masing-masing bidang yang menangani kegiatan tersebut, setelah itu kepala bidang akan langsung melaksanakan tugas sesuai isi surat.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  Edward  III  (Subarsono,  2011)  yang menerangkan bahwa variabel struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan. Struktur  birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan  berbelit  akan  cenderung  melemahkan pengawasan  dan  menimbulkan  red-tape,  yakni  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan terlalu kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## 3.2 Dampak Implementasi  Aplikasi  E-Surat  Buleleng  pada  Dinas  Pertanian Kabupaten Buleleng
Dampak  kebijakan  adalah  akibat-akibat  dan  konsekuensi-konsekuensi  yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan (Islamy, 2010). Informan yang  merasakan  dampak  dari  implementasi  aplikasi  e-surat  buleleng  pada  Dinas Pertanian  Kabupaten  Buleleng  yaitu  Kepala  Dinas,  Plt.  Sekretaris  Dinas,  Kepala Bidang,  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Keuangan  serta  Operator  e-surat  dinas. Dampak kebijakan dapat dibagi menjadi  2 (dua) yaitu dampak positif dan dampak negatif.

## a. Dampak Positif
Hasil  wawancara  beberapa  informan  pada  Dinas  Pertanaian  Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa aplikasi dengan terapkannya aplikasi e-surat buleleng ini memberikan banyak dampak positif bagi percepatan administrasi persuratan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, dampak positif dari implementasi aplikasi e- surat buleleng ini yaitu: 1) Waktu dan tempat mengirim serta membaca surat fleksibel, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan koneksi internet; 2) Pengiriman surat digital lebih cepat daripada surat manual; 3) Kerahasiaan isi surat terjamin  sehingga  bisa  meminimalisir  pencurian  data;  4)  Dapat  menyimpan  surat secara  otomatis  di  aplikasi  e-surat  buleleng;  5)  Dapat  mengirim  surat  ke  beberapa tujuan sekaligus; 6) Mengurangi penggunaan kertas dan biaya persuratan lainnya.
Dampak positif yang dihasilkan dari implementasi aplikasi e-surat buleleng tersebut adalah termasuk dalam salah satu dimensi dampak kebijakan publik menurut Anderson  (Islamy,  2010)  yaitu  dampak  kebijakan  yang  diharapkan  ( intented consequences ) dan dampak positif ini juga berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang..

## b. Dampak Negatif
Hasil  wawancara  dengan  para  informan  pada  Dinas  Pertanian  Kabupaten Buleleng  menunjukkan  bahwa  masih  ada  dampak  negatif  dari  implementasi  suatu kebijakan,  dampak  negatif  dari  implementasi  aplikasi  e-surat  buleleng  pada  Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yaitu kesalahan dalam menangkap maksud atau tujuan dari  sebuah  surat  digital,  terjadinya  kebiasaan  malas  bergerak  dan  kurangnya sosialisasi  antar  pegawai,  notifikasi  surat  masuk  yang  tidak  muncul  di  ponsel. Dampak negatif yang dihasilkan dari implementasi aplikasi e-surat buleleng sesuai dengan salah satu dimensi dampak kebijakan publik menurut Anderson (Islamy, 2010) yaitu dampak yang tidak diharapkan ( unintended consequences ).

## 3.3 Faktor  Pendukung  Implementasi Aplikasi  E-Surat  pada  Dinas  Pertanian Kabupaten Buleleng.
Pada proses meneliti faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi aplikasi e-surat buleleng, peneliti melakukan wawancara dengan kepala dinas, kepala bidang  dan  operator  e-surat  dinas  sebagai  pengguna  langusng  dari  aplikasi  e-surat buleleng ini. Indikator yang digunakan untuk meneliti faktor pendukung dan faktor penghambat aplikasi e-surat buleleng adalah faktor teknologi, manajerial dan sumber dayanya.

## a. Faktor Pendukung
Hasil wawancara dari beberapa informan dapat dilihat beberapa faktor internal yang menjadi pendukung dalam implementasi aplikasi e-surat buleleng ini adalah: 1) Komptensi  Sumber  Daya  Manusia  pengelola  aplikasi  e-surat  buleleng  pada  Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang sudah mencukupi; 2) Kecepatan komputer/laptop yang  digunakan  pengguna  aplikasi  e-surat  buleleng  yang  sudah  memenuhi  kriteria yang baik; 3) Adanya sosialisasi penggunaan aplikasi e-surat buleleng secara internal; 4) Adanya  grup  e-surat  buleleng  khusus  untuk  pengguna/pegawai  Dinas  Pertanian
Kabupaten Buleleng; 5) Kemampuan kepala dinas dalam mengkordinir pegawai yang menggunakan  aplikasi  e-surat  secara  internal  yang  sudah  sangat  baik  dibuktikan dengan  lancarnya  penggunaan  aplikasi  e-surat  buleleng  dalam  sisten  kerja administrasi persuratan.
Hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  dapat  dilihat  beberapa  faktor eksternal  yang  menjadi  pendukung  dalam  implementasi  E-PPDB  ini  adalah:  1) Adanya jaringan wifi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melalui  pengadaan  dan  pemasangan  wifi  oleh  Dinas  Kominfosanti  Buleleng.;  2) Keterlibatan  operator  e-surat  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng  dalam  grup whatsapp e-surat pemkab buleleng; 3) Terjadinya komunikasi dua arah antara dinas pertanian  dengan  dinas  lain  di  kabupaten  buleleng  berupa  pengiriman  surat  dan penerimaan surat melalui aplikasi e-surat buleleng; 4) Sistem yang user friendly atau mudah  dimengerti  oleh  pengguna  aplikasi  e-surat  buleleng  pada  Dinas  Pertanian Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, yang lebih banyak menjadi  faktor  pendukung  implementasi  aplikasi  e-surat  buleleng  tersebut  adalah sumber daya yang dimiliki dan digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut sangat sesuai dengan teori dari Edward III (Subarsono, 2011) bahwa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya. Jika dalam pelaksanaan kebijakan terdapat kekurangan sumber daya, maka implementasi tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

## b. Faktor Penghambat
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan,  faktor  internal  yang  menjadi penghambat implementasi aplikasi e-surat buleleng yaitu: 1) Kendala pada jaringan internet  ketika  di  kantor  ataupun  diluar  kantor;  2)  Belum  semua  staf  pada  Dinas Pertanian memiliki akun e-surat buleleng.
Sedangkan faktor eksternal  yang menjadi penghambat implementasi aplikasi e-surat buleleng yaitu: 1) Penerimaan surat dari dinas lain yang mepet (berdekatan) dengan waktu pelaksanaan kegiatan; 2) Masih ada beberapa instansi di Pemerintah Kabupaten  Buleleng  yang  belum  memiliki  akun  e-surat;  3)  Aplikasi  ini  hanya
menjangkau lingkup pemkab buleleng dan belum bisa bertukar surat dengan instansi diluar pemkab buleleng.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  faktor  penghambat  dalam implementasi aplikasi e-surat buleleng tersebut telah sesuai dengan teori Edward III (Subarsono,  2011)  bahwa  saat  implementor  atau  pelaksana  kebijakan  kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Hal tersebut didukung juga dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Tachjan, 2006), bahwa variabel yang mempengaruhi kebijakan adalah sumber daya dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor penghambat tersebut juga sudah sesuai dengan pandangan Smith (Tachjan, 2006), bahwa salah satu variabel yang perlu diperhatikan  dalam  proses  implementasi  adalah  environmental  faktor  yaitu  unsur- unsur  dalam  lingkungan  yang  mempengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Implementasi aplikasi e-surat buleleng pada satuan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng,  dari  indikator  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur birokrasi  sudah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  sesuai  aturan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang diharapkan.  Secara  umum  dapat  digambarkan  bahwa  implementasi  aplikasi  e- surat buleleng sudah sesuai tujuan dan tepat sasaran, sehingga dapat dikatakan sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dampak positif dari implementasi aplikasi e-surat buleleng ini adalah waktu dan tempat mengirim serta membaca surat fleksibel, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan koneksi internet; dsb. Namun terdapat pula dampak negatif yaitu adanya kesalahan dalam menangkap maksud atau tujuan dari  sebuah  surat  digital;  Terjadinya  kebiasaan  malas  bergerak  dan  kurangnya sosialisasi antar pegawai; dan notifikasi surat masuk yang tidak muncul di ponsel.
3. Faktor pendukung implementasi aplikasi e-surat buleleng ini adalah komptensi Sumber Daya Manusia pengelola aplikasi e-surat buleleng pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang sudah mencukupi; Kecepatan komputer/leptop  yang digunakan  pengguna  aplikasi  e-surat  buleleng  yang  sudah  memenuhi  kriteria yang  baik;  Adanya  jaringan  wifi  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Buleleng  melalui  pengadaan  dan  pemasangan  wifi  oleh  Dinas Kominfosanti Buleleng; Keterlibatan operator e-surat Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng  dalam  grup whatsapp e-surat  pemkab  buleleng;  sistem  yang user friendly atau  mudah  dimengerti  oleh  pengguna  aplikasi  e-surat  buleleng  pada Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng,  dsb.  Sedangkan  faktor  penghambat implementasi  aplikasi  e-surat  buleleng  yaitu  Kendala  pada  jaringan  internet ketika di kantor ataupun diluar kantor; Belum semua staf pada Dinas Pertanian memiliki akun e-surat buleleng; dsb

## 4.2 Saran
1. Kedepannya  semua  staf  bisa  dibuatkan  akun  e-surat  buleleng  secara  merata sehingga penyebaran informasi surat menjadi lebih cepat.
2. Dari segi sistem, disarankan agar mengembangkan kembali aplikasi ini, sehingga bisa menjangkau seluruh instansi yang ada di buleleng baik itu pemerintahan atau swasta.
3. Dari  segi  sumber  daya,  penulis  menyarankan  agar  Dinas  Pertanian  Kabupaten Buleleng  bisa  menambah router  wifi agar  kedepannya  jaringan  wifi  bisa  lebih stabil.

## Daftar Pustaka
Agustino. L,. 2012. Dasar –Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta
Faiz Zamzani, Ihda Arifin Faiz, dkk. 2018. Audit Internal Konsep dan Praktik Sesuai dengan Standard for  The Professional Practice Of Internal Auditing ,. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
Harold D. Lasswell, Abraham Kaplan. 1970. “Power and Society”. Dalam Kebijakan Publik. FISIP Universitas Moestopo Beragama. Jakarta
Islamy, M. Irfan, 2007.Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi
Juliawati dan Gede Sandiasa, 2019. “Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan  Pendidikan  Di  Madrasah  Aliyah  Negeri  (MAN)  BULELENG” dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 2 – Agustus 2019
Purwanto,  Djoko.  (2007). Korespondensi  Bisnis  Modern .  Esensi,  Erlangga  Group. Jakarta
Sandiasa, Gede. 2016. Kebijakan Publik. Singaraja: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Unipas Singaraja.
Sandiasa,  Gede,  2020.  “In-efisiensi  Manajemen  Informasi  dan  Komunikasi Administrasi  Publik  Akibat  Berita  HOAK”.  Dalam  Locus  Majalah  Ilmiah FISIP Vol 12 No.1 – Pebruari 2020P.50-59
Stallord, John J., dkk. (1990). Perkantoran Elektronik . Rineka Cipta. Jakarta
Subarsono.  2011.  Analisis  Kebijakan  Publik  (Konsep,  Teori  dan  Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Rosdakarya. Bandung
Taufiqurakhman.  2014. Kebijakan  Publik  Pendelegasian  Tanggungjawab  Negara Kepada  Presiden  Selaku  Penyelenggara  Pemerintahan .  Jakarta:  FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers)
Wahab, A. S. 2012. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.