## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sda)
Wanda Meidina Akhmad Universitas Sunan Giri Surabaya meidinawanda6@gmail.com
Haniyah Universitas Sunan Giri Surabaya haniyahkarsa99@gmail.com

## Abstract
Prosecutors are Functional officials who are authorized by the Act to conduct prosecutions. In the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, that at every level of diversion is sought for diversion, the concept of diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to processes outside the criminal justice system. The application of the concept of diversion  has  an  influence  on  the  role  of  the  prosecutor  in  performing  and  carrying  out  his  duties.  Attorney General Regulation No. 006/A/J.A/2015 on diversion guidelines at the prosecution level requires law enforcement officials,  especially the  Public  Prosecutor,  to  handle  children's  cases  using  a  restorative  justice  approach  and seeking d iversion. Similarly  kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Natural resources need to carry out a  diversion process, the purpose of this study is to make the public understand more, about diversion of cases of children facing the law, because so far there are many cases of children facing the law, who do not use diversion in solving children's cases.   The research methods used by normative juridical and empirical approaches,  based on the results  of  research  at  the  Sidoarjo  District  Attorney's  Office  regarding  the  diversion  process  are  not  fully  in accordance with the provisions of the law, but have attached importance to the principle of best interests for children.
Keywords : Prosecutor, Diversion, Child facing the law.

## ABSTRAK
Jaksa  adalah  Pejabat  fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan  penuntutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pada setiap tingkatan diversi diupayakan diversi, konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana. Penerapan konsep diversi berpengaruh terhadap  peran  jaksa  dalam  menjalankan  dan  melaksanakan  tugasnya.  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor 006/A/J.A/2015 tentang pedoman diversi di tingkat penuntutan mewajibkan aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, untuk menangani kasus anak dengan menggunakan pendekatan restorative justice dan mengupayakan d iversion. Demikian pula kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Sumber daya alam perlu dilakukan proses  diversi,  tujuan  penelitian  ini  adalah  agar  masyarakat  lebih  paham,  tentang  diversi  kasus  anak  yang berhadapan dengan hukum, karena selama ini banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang tidak menggunakan diversi dalam menyelesaikan kasus anak.   Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis dan empiris normatif, berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengenai proses diversi tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang,  tetapi  telah  mementingkan  prinsip  kepentingan terbaik bagi anak.
Kata Kunci : Jaksa, Diversi, Anak yang berhadapan dengan hukum.

## PENDAHULUAN.
Negara  Indonesia adalah  Negara  hukum yang  menegakkan  supermasi  hukum  dengan tujuan  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan. 1 Dengan  dimikian  dapat  dikatakan  Negara Indonesia  adalah  Negara  hukum  dan  tidak  berdasarkan  kekuasaan  semata,  setiap  warga negara  Indonesia  berhak  atas  pengakuan,  jaminan  dan  perlindungan  yang  adil  serta  sama dimuka hukum. Fungsi penegakan hukum memegang peranan penting dalam proses kegiatan hukum nasional, salah satu bentuk penegakan hukum.
Penegakan  hukum  bukan  hanya  sebatas  pasal-pasal  yang  berada  dalam  peraturan perundang-undang  yang  beralaku  di  Indonesia,  tetapi  mengenai  berbagai  macam-macam faktor yang mempengaruhi didalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan para penegak  hukum  yang  merupakan  bagaian  dari  sistem  peradilan  anak,  salah  satu  bentuk contoh  penerapan  hukum  adalah  proses  diversi  dalam  penanganan  perkara  anak  yang berhadapan dengan hukum. Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang  ikut  berperan  menentukan  sejarah  bangsa  sekaligus  cermin  sikap  bangsa  pada  masa mendatang. 2
Menurut Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah a) anak yang melakukan tindak pidana, atau b)  seorang  anak  yang  melanggar  norma  hukum  dan  norma  masyarakat. 3 Oleh  karena  itu penanganan perkara pidana anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa,  penanganan  terhadap  anak  tersebut  bersifat  khusus  karena  itu  diatur  dalam peraturan tersendiri. 4
Data  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI),  kasus  anak  berhadapan  hukum (ABH), menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI. Sejak tahun 2011 sampai 2019, jumlah  kasus  anak  berhadapan  hukum  yang  dilaporkan  ke  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia mencapai angka 11.492 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh dua) kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (Narkotika dan Zat Adiktif) yaitu 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) kasus, pornografi dan cyber crime 3.323 (tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga) kasus, serta trafficking dan eksploitasi 2.156
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Wigiati Sutedjo,2005, Hukum Pidana Anak , Bandung: Refika Aditama, hal 5 3 Ibid, hal 11
4 Mahir Sikki Z.A “Sekilas Tentang Sistem Peradilan Anak”, www.pn.palopo.go.id, 07 Maret 2018 20:24, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2020.
Submit Approve Publish 10 Desember 2022 20 Desember  2022 30 Januari 2023
(dua ribu seratus lima puluh enam) kasus. 5 Cara preventif dan pengendalian anak yang nakal, harus segera di lakukan. 6
Semua hal upaya dan Tindakan, baik yang dilakukan oleh dinsos atau setara Lembaga kesejahteraan,  pemerintah,  pengadilan,  badan  legislative  dan  sebagainya  harus  demi kepentingan  anak  atau  pertimbangan  utamanya  anak. 7 Prinsip-prinsip  perlindungan  anak terutama  prinsip  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  maka  diperlukan  proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau bisa disebut dengan proses diversi. Jaksa penuntut umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melakukan diversi selain  polisi  dan  hakim.  Intitusi  penghukuman  bukanlah  jalan  untuk  menyelesaikan permasalahan anak karena justru didalamnya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak- hak anak. 8
Berdasarkan data kasus anak berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo sejak berlakunya diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat kasus seorang anak yang berinisial RZ umur 17 (tujuh belas)  tahun  telah  melakukan  tindak  pidana  setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan dengan korban meninggal dunia, bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peran jaksa penuntut umum dalam Kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sda.

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan menggunakan  pendekatan  undang – undang  (statue  approach)  dan  menggunakan  studi dokumen  atau  bahan  pustaka  dengan  meniliti  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  kemudian  dikaji  secara  ilmiah  dengan  mendasarkan  pada  Peraturan  Perundang- Undangan  khususnya  Undang-undang  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak serta peraturan lain terkait anak, dengan hasil penelitian yang akan dinarasikan secara deskriptif sebagai hasil penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Undang-Undang No: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5 M.Siddiq, Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum KPAI, http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak- dilaporkan-ke-kpai/
6 Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.103.
7 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak pasal. 3
8 Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, www.mahkamahagung.go.id,27 Juni 2017 12: 52, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2020.
Anak  merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  yang  Maha  Esa,  memiliki  berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum. Dalam sistem peradilan, Segala bentuk aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak  merupakan  pusat  perhatian  dalam  peradilan  anak,  secara  historis  pernah  terjadi keterlibatan pengadilan dalam perkara anak tidak atau kurang ditunjukkan pada kepentingan terbaik  bagi  anak.  Oleh  karena  itu,  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  harus mendapat  perlindungan  dan  pengayoman  khusus  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, namun dalam pelaksanaanya anak diposisikan sebagai objek cenderung merugikan anak.
Sistem  peradilan  pidana  anak  memiliki  pengertian  keseluruhan  proses  penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan  setalah  menjalani  pidana.  Menurut  Setyo  Wahyudi  dalam  disertasinya menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan  hukum  peradilan  pidana  anak  yang  terdiri  atas  subsistem  penyidikan  anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. 9
Dapat  dikatakan    sistem  peradilan  pidana  anak  yaitu  segala  unsur  sistem  peradilan pidana, yang terkait didalam penanganan kasus anak, yang berhadapan dengan kasus-kasus kenakalan anak, institusi formal pertama, yang bersentuhan dengan kasus kenakalan anak, melalui sistem peradilan anak adalah kepolisian, polisi dapat menentukan apakah anak dapat dibebaskan atau di proses lebih lanjut, kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga  akan  menentukan  apakah  anak  akan  dibebaskan  atau    diproses  ke  pengadilan  anak. Ketiga adalah pengadilan anak, tahapan dimana anak akan ditempatkan dalam pilihan, mulai dari  dibebaskan  atau  anak  harus  dimasukkan  dalam  intitusi  penghukuman.  Dalam  sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak menggunakan konsep diversi dengan mengutamakan keadilan restoratif.

## Diversi Perkara Anak di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Diversi  yang  dirancanangkan  dalam  SMRIJ  (The  Baeijing  Rules)  sebagai  standard international  dalam  penyelenggaraan  peradilan  anak  ini,  pada  pertemuan  para  ahli  PBB tentang “Children and Juveniles in Detention of Human Rights  Standards” pada tanggal 30 Oktober-4 Nopember 1994 di Vena Australia, dan mengajak semua negara sejak tahun 2000, melaksanakan kesepakatan the Baijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules  for  the  Protection  of  Jeveniles  Deprived  of  Their  Leberty  yaitu  pedoman  upaya menghindari efek negatife proses peradilan anak. Dengan memberikan kewenangan kepada
9 Setyo Wahyudi, Implementasi Ide Diversi, Genta Publishing Yogyakarta,2011 , cetakan ke-1, hlm.16.
aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah perkara anak dengan tidak mengambil jalan formal, namun menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan dan menyerahkan kepada masyarakat.
Untuk menghindar efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak , United  Nations  Standard  Minimum  Rules  For  The  Administrator  Or  Juvenile  (The  Beijing Rules) telah memberikan pedoman, sebagai upaya menghindari efek negative tersebut, yaitu dengan  memberikan  kewenangan  kepada  aparat  penegak  hukum  mengambil  tindakan kebijakan  dalam  menangani  atau  menyelesaikan  masalah  pelanggar  anak  dengan  tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masnyarakat dalam bentuk -bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.
Diversi  dalam  kenyataannya  belum  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 dan baru akan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam hal ini ketentuan-ketentuan mengenai diversi terdapat dalam beberapa pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Sedangkan dalam pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pengertian Diversi
Diversi  berasal  dari  kata  B ahasa  Inggris  “Diversion”  menjadi  istilah  Diversi  dalam Bahasa  Indonesia,  Diversi  yaitu  gagasan,  pemikiran  jika  dengan    pertimbangan  yang  layak untuk  menghindari  stigma  (cap  jahat)  pada  anak,  maka  setiap  saat  dalam  tahapan-tahpan sistem peradilan anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pembinaan lembaga pemasyarakatan), diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk- bentuk  kegiatan  seperti:  penyerahan  pembinaan  orang  tua  atau  walinya;  peringatan, pembebanan  denda  atau  restitusi;  pembinaan  oleh  departemen  sosial  atau  lembaga  sosial masyarakat maupun konseling.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  telah  diberikan  tafsiran  auntentik pada pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke  proses  diluar  peradilan  pidana.  Akan  tetapi  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  diversi tersebut  tidak  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012.  Dalam  Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa diversi  adalah  suatu  pengalihan  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  tertentu,  dari  proses  pidana  formal  ke  penyelengaraan  secara  damai,  antara pelaku  dan  korban  (terdakwa)  dengan  fasilitas  keluarga,  masyarakat  para  aparat  penegak hukum.
Pengertian  diversi  menurut  United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the Administration of Juveniles Justice (The Baijing Rules) adalah pemberian kewenangan kepada aparat  penegak  hukum  untuk  mengambil  tindakan-tindakan  kebijaksanaan,  dalam
menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, menghentikan  atau  meneruskan  atau  melepaskan  dari  proses  peradilan  pidana,  atau mengembalikan  atau  menyerahkan  kepada  masyarakat  dan  bentuk-  bentuk  kegiatan pelayanan sosial lainnya.
Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatife keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.   Tindakan diversi  dapat  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pihak  pengadilan  maupun pimbina  lembaga  pemasyarakatan.  Penerapan  diversi  disemua  tingkatan  ini  diharapkan mengurangi efek negatife (negative effect) dalam keterlibatan anak dalam proses peradilan. Model diversi secara garis besar terdiri dari 3 (tiga): (1)Peringatan; (2) Diversi Informal; (3) Diversi Formal.
Diversi formal  di  berlakukan  jika  telah  di  coba  pendekatan  informal  tidak  mampu dilakukan, dan perlu intervensi. Beberapa korban merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya.  Karena permasalahannya muncul dari keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan, dan menyusun rencana yang baik untuk itulah pelaku dan korban harus bertemu dalam satu forum disebut “Restorative Justice”  model  ini  sep erti:  Musyawarah  Kelompok  Keluarga  (Family  Group  Conferece), Musyawarah Keadilan Restoratif (Restorative Justice Conference), Musyawarah Masyarakat (Community Conferencing).

## Tujuan Diversi
Menurut R Wiyono sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan anak, setiap aparatur penegakkan hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diversi bertujuan: (a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; (b) Menyelesaikan perkara anak diluar  proses  peradilan;  (c)  Menghindarkan  anak  dari  perampasan  kemerdekaan;  (d) Mendorong masyarakat untuk berpartispasi; (e)  Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. hal ini di maksudkan demi masa depan anak, sehingga anak mempunyai rasa percaya diri dan mampu meneruskan cita-cita mereka, sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai potensi yang patut di banggakan.

## Perkara Yang di Upayakan Diversi
Setiap kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, di atur  dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilanggar dan diancam dengan pidana. Dalam pasal 7 ayat (2) yaitu “Diversi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : (a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
M Nasir Djamil, mantan Pempinan Panja RUU Sistem Peradilan Anak Komisi III DPR RI  mengemukakan  bahawa  ketentuan  yang  terdapat  dalam:  1)  pasal  7  ayat  (1)  Undang-
Undanga Nomor 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana anak yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebab pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversi. Batasan tindak dipidana yang di ancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong dalam tindak pidana berat dan ketentuan pidana penjara di bawah tujuh tahun mengacu pada hukum pidana.
Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana menjadi salah satu faktor tidak dilakukannya  proses  diversi,  karena  pengulangan  tindak  pidana  oleh  anak  menjadi  bukti bahwa  tujuan  diversi  tidak  tercapai,  yaitu  menanamkan  rasa  tanggung jawab  kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan diversi.

## 1) Musyawarah Diversi
Musyawarah  diversi  Menurut  ketentuan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, proses  diversi  dilakukan  dengan  cara musyawarah yang melibatkan para pihak, yaitu: anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja professional, serta masyarakat.
Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pid ana  Anak  bahwa  “orang  tua  dan  wali  korban  dilibatkan  dalam  proses  diversi dalam hal korban dan anak”. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat antara lain: tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat. Dalam melakukan proses  diversi  maka  harus  mempertimbangkan  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum,  dan  hakim  harus  memperhatikan  beberapa  hal  tersebut  yaitu:  (a)  Katagori  tindak pidana; (b) Umur anak; (c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan (d) Dukungan lingkungan  keluarga  dan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  maka  setiap  penegak  hukum  harus mempetimbangkan tersebut guna melakukan proses diversi.

## 2) Kesepakatan Diversi
Kesepakatan diversi terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesepakatan diversi yaitu untuk menyelesaikan tindak pidana yang  berupa  pelanggaran,  tindak  pidana  ringan,  tindak  pidana  tanpa  korban  atau  nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik  bersama  dengan  pelaku  dan/atau  keluarganya,  pembimbing  kemasyarakatan  dan tokoh masyarakat; (a) Kesepakatan tersebut dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi dari pembimbing masyarakat; (b)Selain itu juga diatur tentang bentuk bentuk dari sanksi yang dapat dituangkan dalam kesepakatan Hasil Kesepakatan Diversi
Hasil kesepakatan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa berbentuk: a) perdamaian dengan atau tanpa  kerugian,  b)  penyerahan  kembali  dengan  orang  tua/wali,  c)  keikutsertaan  dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayan masyarkat.

## Peranan Jaksa Dalam Proses Diversi
Dalam penerapan kebijakan diversi yang dilakukan oleh jaksa sebagai penegak hukum mempunyai  kewajiban  untuk  menegakkan  keadilan,  oleh  sebab  itu  penerapan  kebijakan diversi  yang  dilakukan  oleh  jaksa  hendaknya  sejalan  dengan  tujuan  dasar  dari  proses pemidanaan yaitu dengan melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.  Kejaksaan  merupakan  salah  satu  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan kekuasaan negara dibidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 1 Undang-Undang Kejaksaan Nomor  16  Tahun  2004  menjelaskan  pengertian  jaksa  yaitu  pejabat  fungsional  yang  diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kukuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasrkan Undang-Undang.
Dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia yang salah satu tugas wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana. Sedangkan  arti  “penuntutan” adalah tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke  pengadilan  negeri  yang berwenang, dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. 10
Di beberapa negara jaksa mempunyai peran ganda dalam menjalankan fungsinya, yaitu sebagai penyelenggara (prosecutor) atau admisnistrator dan sebagai semi judge (semi hakim), sehingga jaksa bertugas menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan penjatuhan pidana dari pengadilan seberat mungkin, namun berbeda dengan fungsi jaksa sebagai semi judge yaitu untuk melindungi yang tidak bersalah, mempertimbangkan hak-hak tersangka dan mencegah terjadinya penuntutan atas dasar balas dendam, fungsi jaksa sebaga semi judge sejalan dengan penerapan konsep diversi yaitu mempertimbangkan kepentingan hak-hak tersangka dalam hal ini adalah anak.
Diversi itu sendiri berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, maka dari itu dapat dikatakan bahwa proses diversi merupakan sebuah proses tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk tidak mengajukan suatu kasus ke pengadilan.
Peranan Jaksa Dalam Menerapkan Kebijakan Diversi Ditinjau Dari Beberapa Teori.
10 Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH), http://jseh.unram.ac.id , Diakses 22 Juni 2020

## Diversi berdasarkan teori Absolut atau Teori Pembalasan.
Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus menunjukaan saksi dalam hukum pidana. 11 Pidana  yaitu  suatu  konsep  dalam  bidang  hukum  yang  masih  membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana  adalah  reaksi  atas  delik  (tindak  pidana),  dan  berwujud  suatu  nestapa  (kesusahan hati)  yang  dengan  sengaja  ditimpahkan  negara  kepada  pembuat  delik  itu. 12 Kejahatan  itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena  dilakukannya  suatu  kejahatan.  Tidaklah  perlu  memikirkan  manfaat  penjatuhan pidana. 13 Apabila manfaat penjatuhan suatu pidana tidak perlu dipikirkan maka yang menjadi sasaran  utama  dari  teori  ini  adalah  balas  dendam  dengan  dimikian  teori  pembalasan  tidak memikirkan bagaimana membina suatu pelaku kejahatan.
Namun berbeda dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Jaksa sebegai penegak  keadilan  disarankan  agar  mengupayakan  proses  diversi  sebagai  jalan  untuk menyelesaikannya.  Sedangkan  diversi  itu  sendiri  adalah  pengalihan  hukuman  menjadi pembinaan yang berarti meniadakan unsur balas dendam/ pembalasan yang merupakan dasar dari teori pemidanaan. Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut. 14
a) Dijatuhkan pidana akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi  dirinya,  temannya, maupun  keluarganya.  Perasaan  ini  tidak  dapat  dihindari  dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum ( vindicative).
b) Penjatuhan  pidana  dimaksudkan  sebagai  peringatan  kepada  pelaku  kejahatan  dan anggota  masyarakat  yang  lainnya  bahwa  setiap  perbuatan  yang  melukai  orang  lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya ( fairness).
c) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan ( proportionality).
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk  menyadarkan  pelaku  tindak  pidana  bahwa  penderitaan  yang  diperoleh  melalui hukuman  tersebut  merupakan bentuk  dari  akibat  perbuatan  yang  mereka  lakukan  sendiri. Mengingat dalam hal ini pelaku kejahatan adalah anak, sistem diversi memberikan hukuman “pidana  pengawasan”  yaitu  pidana  yang khusus  dikenakan untuk  anak,  yakni  pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum, terhadap pelaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah  anak  dan  pemberian  bimbingan  yang  dilakukan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan
11 Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni 1982), hal. 23.
12 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia , (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal.9
13 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal.26.
14 Mahmud Mulyadi, Criminal Policy:Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekarasan, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 70-71
dalam bentuk mengikuti pelatihan atau kegiatan dalam masyarakat selama waktu tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak yang  pelaku tindak pidana tetap mendapat balasan dari perbuatan yang telah dilakukan.

## Diversi berdasarkan Teori Restorative Justice
Menurut Bagir Manan restorative justice adalah cara menyelesaikan perbuatan atau tindak pidana diluar proses peradilan (out of criminal judicial procedure) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. 15 Menurut Jeff Christian restorative justice adalah  sebuah  penanganan  tindak  pidana  yang  tidak  hanya  diliat  dari  kacamata  hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainya. 16
Menurut  Zehr, restorative  justice sebagai  upaya  penyelesain  baik  pelaku  pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban  didalam  komunitas  mereka  sendiri  sehingga  semua  pihak  akan  mengalami  rasa keadilan  yang  terbuka, 17 Menurut  Tony.F.Mashall  proses  dimana  para  pihak  yang berkepentingan  dalam  pelanggaran  tertentu  bertemu  bersama  sebagaimana  menyelesaikan akibat  dari  pelanggaran  tersebut  demi  kepentingan  masa  depan,  dimana  dengan  metode musyawarah aktif antara pelaku, korban dan masyarakat. 18 Didalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  disebutkan  bahwa “keadilan  restoratife/restorative  justice  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan pelaku anak termasuk korban maupun pihak terkait lainnya, guna mencari solusi penyelesaian secara adil dan mengutamakan pemulihan jiwa anak.

## Penerapan Diversi Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo Terhadap Kasus Tindak Pidana Anak
Nomor. 08/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sda
Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  disebut  tindak  pidana,  proses  penyelesaiannya mengunggunakan sistem peradilan pidana anak yang menggunakan konsep diversi. Diversi itu sendiri  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses diluar pengadilan atau disebut juga melalui proses non hukum (proses damai) dengan adanya kesepakatan  dari  pihak  pelaku,  korban  dan  keluarganya.  Pelaksanaan  diversi  mempunyai beberapa  tahapan  dari  proses  penyidikan  sampai  kepada  pelaksanaan  putusan  pengadilan, apabila  diversi  gagal  dalam  tahap  penyidikan  maka  dilanjutkan  dalam  tahap  penuntutan, dalam  hal  ini  tahap  penuntutan  adalah  tahap  kedua  dalam  mengupayakan  proses  diversi
15 R. Wiyono, Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika,2016, hlm. 39
16 Ibid,halm.40
17 Horward Zehr, Changing Lense (Rev.Ed), Scottsdale, P.A. Horld Press, 1990, Hlm. 87
18 Tony. F. Marshall, Restorative Justice: An. Overview, London: Home Office Reserch Development and Statistic Directorate, 1999, hlm.5
terhadap  anak  yang berhadapan  dengan hukum  ketika  pada  tahap  penyidikan  tidak  dapat diselesaikan.
Kasus Posisi penetapan diversi dari pengadilan nomor 08/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sda:
Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan raya Tol Waru-Sidoarjo tepatnya di KM-23 arah Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, anak Rama Zhimbaranie mengemudikan mobil Toyota Yaris Nopol : W-922-PZ dengan kecepatan sekitar 120 Km/Jam berusaha mendahului mobil truk yang ada di depannya dari sebelah kiri lewat bahu jalan.  Setelah berhasil mendahului truk yang ada di depannya tersebut, anak R.Z melihat Mobil Toyota Inova yang berada di lajur kiri berusaha mendahului mobil  truk yang ada didepan mobil Inova tersebut dengan cara lewat sebelah kiri yaitu bahu jalan.
Selanjutnya anak R.Z berusaha mendahului mobil Inova tersebut dengan menghindar ke kiri  sehingga  roda  depan  dan  belakang  yang  sebelah  kiri  masuk  ke  tanah  lalu  anak  R.Z membanting  setir  ke  kanan  hingga  menabrak  bak  kiri  mobil  tersebut.  Lalu  mobil  yang dikemudikan  anak  R.Z  oleng  ke  kiri  dan  terguling  di  tanah  dengan  posisi  terbalik.  Akibat kejadian  tersebut  saksi  A.M  dan  Saksi  I.S.A  terluka  dan  korban  meninggal  dunia  yaitu F.A.Y.Barang Bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Nopol: W-922-PZ dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Yaris Nopol: W-922-PZ. Pasal yang disangkakan: Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Proses Diversi Penetapan Diversi Dari Pengadilan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sda enurut Gitta Ratih Suminar, S.H.,M.H menyatakan bahwa 19 menurut Peraturan Jaksa Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER-006/A/JA/04/2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi Pada Tingkatan Penuntutan ada beberapa tahap yaitu:
1) Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Anak untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana:
Pada Point pertama: Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo menerbitkan surat penunjukan jaksa penuntut umum anak dengan kode surat P-16 Anak  dengan  nomor  surat  Print-994/O.5.30/Epp.2/05/2015  dan  tanggal  surat  11  Mei  2015, hanya  saja  jaksa  yang  ditunjuk  1  (satu)  jaksa  penuntut  umum  saja,  padahal  dalam  bab  III Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkatan Penuntutan “surat perintah penunjukan penuntut umum untuk  mengikuti  perkembangan  penyidikan  perkara  anak  dan  surat  perintah  penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara anak sedapat mungkin menunjuk 2 (dua) orang penuntut umum ” namun hal itu tidak dapat dilaksanakaan dikarenakan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo kekurangan Jaksa Penuntut Umum Anak .

## 2) Koordinasi
19 Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Sidoarjo
Setelah  menerbitkan  P-16  Anak  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Seksi Tindak  Pidana  Umum  atas  nama  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Sidoarjo  melakukan  koordinasi dengan  penyidik  Polri  yang  mana  Surat  Dimulainya  Penyelidikan  (SPDP)  telah  masuk  ke kantor Kejaksaan guna menghindari bolak-balik berkas perkara. Dalam hal ini jaksa penuntut umum meneliti berkas yang sudah dikirim penyidik tanggal 25 Mei 2015 terdapat kekurangan syarat  formil  dan  meteriil  dengan  diterbitkanya  surat  nomor:  B-1920/O.5.30/Epp.2/06/2020 tanggal 10 Juni 2015 dengan kode surat (P-19) dengan perihal pengembalian berkas perkara atas nama R.Z yang disangka melanggar Pasal 310 ayat (4) ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 untuk dilengkapi sesuai petunjuk petunjuk.
Setelah  dilegkapi  oleh  penyidik  Polri  dalam  hal  ini  Polres  Sidoarjo  kemudian dikembalikan  pada  tanggal  31  Agustus  2015  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  menutukan  Sikap bahwa  perkara  an.  R.Z  sudah  lengkap  dengan  Nomor  surat:  B-2958/O.5.30/Epp.1//09/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dengan Kode P-21 (Anak) dengan diterbikannya surat tersebut maka penyerahan anak dan barang bukti tersebut bisa dilakukan. Menurut penulis koordinasi jaksa penuntut  umum  dengan  penyidik  tidak  terjalin  dengan  baik  karena  masih  ada  kekurang berkas sampai akhirnya dinyatakan lengkap membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan. 3) Upaya Diversi
Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang dan barang bukti (tahap II) Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo segera menerbitkan surat perintah penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara anak dengan nomor: 2241/O.5.30/Ep.2/11/2015 dengan kode P-16A (Anak), kemudian penuntut umum melakukan penilitian terhadap kebenaran identitas anak serta barang bukti dalam perkara anak, serta mencatat hasil penilitian tersebut dalam berita acara penerimaan dan penilitian anak.
Dalam  jangka  waktu  7×24  (tujuh  kali  dua  puluh  empat  jam)  terhitung  sejak  tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, penuntut umum wajib melakukan upaya  diversi  dengan  memanggil  dan  mengupayakan  damai. Pada  prakteknya  di  Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo Jaksa Penuntut Umum setelah menerima penyerahan tahap II dari penyidik dihari itu juga langsung melakukan upaya diversi pada tanggal yang sama dengan melibatkan pelaku anak, korban, Bapas (Balai Pemasyarakatan) dan tokoh masyarakat namun sebelum itu Jaksa Penuntut Umum Anak mengirim Surat Panggilan terlebih dahulu.

## 1) Musyawarah Diversi
Setelah Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut melakukan pemanggilan, maka pada hari yang ditentukan para pihak yang dipanggil langsung dimusyawarahkan di Kantor Kejaksaan Negeri  Sidoarjo.  Musyawarah  Diversi  dilaksanakan  di  Ruang  Khusus  Anak  (RKA), musyawarah diversi di pimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator yang diawali dengan perkenalan  para  pihak,  setelah  itu  fasilitator  menyampaikan  maksud  dan  tujuan dilaksanakannya  musyawarah  diversi,  peran  dari  fasilitator,  dan  tata  tertib  musyawarah untuk disepakati oleh para pihak, dan penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan
dugaan  tindak  pidana  yang  didakwakan  terhadap  anak.  Pada  studi  kasus  ini  tejadi musyawarah diversi pada tanggal 18 Nopember 2015 adapun pihak-pihak yang mengahadiri sebagai berikut: (a) Anak Pelaku (RZ) ; (b) Orang tua anak pelaku (H. Zainal Abidin) ; (c) Korban (AM); (d) Orang tua Korban (Baudowi (orang tua dari I.S.A), Sri Wulandari (orang tua  dari  M.F));  (e)  Pembimbing  Kemasyarakatan  (Tri  Pramoedjo);  (f)Tokoh Masyarakat/Saksi (Abdul Rachim Latif); (g) Fasilitator : Jaksa Penuntut Umum Irawan Eko, S.H
Selanjutnya  fasilitator  memberi  kesempatan  Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk mebacakan  uraian  singkat  hasil  laporan  penilitian  kemasyarakatan  yang  telah  dilakukan terhadap anak sebagai berikut:
a) Bahwa  anak  RZ  telah  melakukan  tindak  pidana  kerena  kelalaiannya  mengemudikan mobil  Toyota  Yaris  Nopol  :  W-922-PZ  mengakibatkan  saksi  A.M  dan  saksi  I.S.A menderita luka-luka sedangkan F.A.Y meninggal dunia.
b) Selaian anak R.Z masih muda belum dapat mengendalikan emosi dalam mengemudikan mobil Toyota Yaris Nopol : W-922-PZ.
c) Bahwa pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan) serta orang tua anak pelaku berharap pada diri anak dapat dilakukan pembinaan dengan menyerahkan kepada orang tua R.Z. Atas penjelasan tersebut fasilitator memberikan kesempatan kepada anak dan orang tua anak, korban, dan orang tua korban, serta tokoh masyarakat untuk memberikan tanggapan dan  saran  tentang  bentuk  dan  cara  serta  jangka  waktu  dalam  penyelesaian  perkara  anak sebagai berikut:
a) Anak pelaku R.Z Meminta maaf kepada korban luka-luka maupun kepada korban yang meninggal dan meminta agar permasalaan bisa diselesaiakan melalui diversi
b) Orang tua anak pelaku/H. Zainal Abidin mengucapkan terimaksih kepada kejaksaan, penyidik dan Bapas yang sudah melaksanakan diversi
c) Korban  anak  A.M  Meminta  agar  permasalahan  dapat  segera  diselesaikan  dan  mau memaafkan anak pelaku
d) Orang tua korban/anak F.P (Alm) (Sri Wulandari) mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak baik korban maupun keluarga korban berharap agar pak Zainal Abidin dan ibu Dwi Widyastuti mau mengiklaskan semua yang terjadi.
Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, ditandatangani oleh fasilitator serta  para  pihak  yang  hadir  dalam  musyawarah  diversi  dan  dilaporkan  kepada  Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dalam hal ini musyawarah diversi berhasil mencapai kesepahaman pendapat terkait penyelesaian perkaraa anak dan telah disepakati hal-hal sebagai berikut: (1) Pasal 1 anak R.Z mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada  korban  dan  berjanji  tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi,  (2)  Pasal  2  korban memaafkan  perbuatan  anak  dan  agar  anak  diawasi  dan  dibimbing  oleh  pembimbing pemasyarakatan.
Dengan demikian musyawarah diversi tersebut dinyatakan berhasil dan dilanjutkan dengan kesepakatan diversi.

## 1) Kesepakatan Diversi
Dalam  musnyawarah  diversi  berhasil  mencapai  kesepakatan,  fasilitator  menyusun  dan merumuskannya dalam kesepakatan diversi. Dalam penyusunan dan perumusan kesepakatan diversi, fasilitator memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan diversi tidak memuat hal-hal  yang  bertentangan  dengan  hukum,  kepatuhan  masyarakat  setempat,  kesusilaan, ketertiban umum hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan dengan iktikad baik.
Bahwa  pada  hari  Kamis  tanggal  18  Nopember  2015  bertepat  di  Kantor  Kejaksaan  Negeri Sidoarjo dihadapan fasilitator diversi telah tercapai  kesepakatan diversi dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut: (1) Anak R.Z/orang tua (H. Zainal Abidin) dan  pihak orang tua Anak  M.F  sudah  saling  memaafkan,  serta  meberikan  santunan  kepada  keluarga  (orang  tua anak M.F) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), (3) Anak R.Z/orang tua (H.Zainal Abidin) dan pihak Ibu Dwi widyastuti sebagai pemilik mobil telah terjadi kesepakatan : saling bersedia  memaafkan  dan  berdamai  serta  bersedia  mengganti  kerugian  sebesar  Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta  rupiah)  dibayar  pada  tanggal  17  Nopember  2015  sedangkan  sisanya  akan  melunasi kerugian tersebut pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Kesepakatan tersebut dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan  penipuan  dari  pihak  manapun.  Apabila  kesepakatan  tersebut  ini  tidak dilaksanakan/dilaksanakan  tidak  sepenuhnya  oleh  para  pihak  maka  proses  pemeriksaan perkara  akan  dilanjutkan  ke  Pengadilan.  Setelah  terjadi  kesepakatan  diversi  maka  jaksa penuntut umum meminta permohonan ketetapan diversi ke Pengandilan Negeri Sidoarjo.
Untuk  kepentingan  penyelesaian  perkara  anak  R.Z  melalui  proses  diversi  yang mengasilkan kesepakatan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pera dilan Pidana Anak “pasal 12  ayat  (1)  berbunyi  “hasil  kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  11  dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.
Dan pasal 12 ayat (2) berbunyi hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3  (tiga)  hari  sejak  kesepakatan  dicapai  untuk  diperoleh  penetapan”.  Maka  diterbitkanlah Penetapan  Diversi  Nomor:  08/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SDA  tanggal  30  Nopember  2015, pengadilan  negeri  menetapkan:  (a)  Mengabulkan  permohanan  permohon  penuntut  umum; (b) Memerintah penuntut umum untuk menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan; (c) Memerintahkan penitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, anak/orang tua, korban dan para sanksi.

## 2) Pelaksanaan kesepakatan diversi
Setelah mendapat surat penetapan diversi dari pengadilan negeri sidoarjo, penuntut umum dalam  jangka  3  (tiga)  hari  memanggil  dan  meminta  para  pihak  untuk  melaksanakan kesepakatan diversi. Pelaksanaan kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam kesepakatan diversi, namun tidak boleh melebihi ketentuan  sabagai berikut:  (1)  Dalam  hal  kesepakatan  deversi  mensyaratkan  pembayaran ganti  kerugian  atau pengembalian pada keadaan semula. Kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam musnyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan; (2)  Dalam  hal  kesepakatan  diversi  mewajibkan  dilaksanannya  kewajiban  selain  bentuk sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  sistem  peradilan  anak.  Kesepakatan  diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari dan dapat  diperpanjang 1 (satu)  kali  paling  lama  tiga  bulan);  (3)  Dan  fasilitator  tidak  dapat  dikenai pertanggungjawaban pidana
Apabila  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  para  pihak  tidak  terlaksana kesepakatan  maka  pihak  Jaksa  Penutut  Umum  dapat  menindak  lanjuti  berkas  perkara tersebut  agar  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo,  pada  prakteknya  di  Kejaksaan Negeri  Sidoarjo  tidak  terjadi  pelaporan  karena  Jaksa  Penuntut  Umum  selalu  membuat kesepakatan bersama dengan para pihak bertujuan untuk memberikan langsung kompensasi (ganti rugi) guna menghindari wanprestasi dari para pihak.
Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
Setelah  terjadi  kesepakatan  diversi  berbentuk  perdamaian  dan  para  pihak menyetujuinya serta menandatangani surat kesepakatan diversi, dan diperkuat dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka jaksa penuntut umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan kode surat (P-26 Anak).
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hasil kesepakatan diversi yaitu Anak RZ (pelaku)  menyesali  perbuatannya  dan  merasa  bersalah  dan  meminta  maaf  kepada  semua korban dan memberi santunan kepada korban dan pihak korban. Serta memberikan ganti rugi kepada pemilik kendaraan mobil yang rusak serta adanya kesanggupan dari pihak orang tua anak  RZ  (Pelaku)  untuk  lebih  meningkatkan  pengawasan,  pembimbingan  dan  pembinaan terhadap pelaku. Maka sudah sesuai dengan tujuan diversi yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari  perampasan  kemerdekaan,  mendorong  masyarakat  untuk  berpartispasi,  dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Hasil  penelitian  melalui  wawancara  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum  Gitta  Ratih Suminar,  disampaikan  bahwa  selain  kurangnya  jaksa  penuntut  umum  yang  menangani perkara  anak  di  Kejaksaan  Negeri  Sidorjo  faktor  utama  tidak  terlaksananya  diversi  pada berbagai tingkat dan tahapan pelaksanaan diversi pihak korban dan keluarganya besersikeras menuntut  pelaku  anak  untuk  diproses  melalui  peradilan  pidana,  ditangkap,  ditahan,  dan
akhirnya di penjara, walaupun pihak korban mau menyelesaikan suatu perkara tindak pidana menggunakan  proses  diversi  dalam  musyawarah  diversi  namun  mereka  menuntut  ganti kerugian  yang  jumlahnya  sangat  besar  bahkan  terkesan  melakukan  pemerasan  terhadap pelaku  sehingga  pihak  pelaku  dan  keluarganya  memilih  untuk  di  pidana  saja  daripada memberikan ganti rugi dalam jumlah yang besar.
Bahwa  penuntut  umum  sudah  berusaha  mengupayakan  diversi  seperti  apa  yang diwajibkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  namun  warga  masyarakat  yang menjadi pelaku tindak pidana anak, maupun yang menjadi korban tindak pidana anak belum mempunyai  kesadaran  hukum  akan  pentingnya  diversi  begai  kepentingan  anak,  korban, masyarakat, bangsa dan negara.
Sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum Lesya Agastya N., SH selain orang tua para pihak  mementingkan  kepentingan  anak  masing-masing  pelaksaanan  diversi  dinilai  kurang kondusif  dikarenakan  sulit  menghadirkan  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  dan  pihak pekerja  sosial  yang  susah  untuk  dihubungi,  serta  adanya  tumpeng  tindihnya  peraturan pelaksanaan  diversi,  bahwa  diversi  wajib  dilakukan  pada  setiap  tahap  namun  ada pengecualian seperti proses diversi keterlibatan anak pada pidana tidak menimbulkan korban seperti penggunaan narkoba atau judi belum diatur dalam undang-undang secara jelas.
Menghadapi  permasalahan  yang  mencul  dalam  pelaksanaan  proses  diversi,  membuat jaksa penuntut umum mencari solusi yang harus dipecahkan untuk mendapatkan jawaban dari semua permasalahannya itu. Menurut Gitta Ratih Suminar, SH mengungkapkan bahwa solusi supaya diversi bisa berhasil dengan mengesampingkan ego masing-masing dari pihak pelaku maupun pihak korban, serta harus adanya kesadaran dalam berkomunikasi yang baik dari para pihak serta penyuluhan hukum mengenai proses diversi dalam bentuk sosialisasi ke sekolah-sekolah,  ke  kecamatan,  dan  desa  menganai  pengertian  diversi  serata  tujuan dilakukannya diversi.
Diversi  diartikan  sebagai  suatu  proses  pengalihan  penyelesaian  perkara  pidana  dari dalam  pengadilan  menjadi  di  luar  pengadilan  memberi  gambaran  yang  salah  dengan mengartikan  bahwa  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  dianggap  dihentikan  dan  telah selesai  tanpa  adanya  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  korban.  Peran  jaksa  adalah sebagai  penuntut  yang  bertugas  menuntut  perkara  dengan  tujuan  penjatuhan  pidana  dari pengadilan seberat mungkin terhadap pelaku tindak pidana untuk melindungi pihak korban (pihak yang dirugikan/pihak yang tidak bersalah) maka dari itu usaha untuk menghilangkan unsur pembalasan dalam suatu tindak pidana yang sudah dilakukan itu tidak dibenarkan.
Peran jaksa menurut teori Keadilan Restoratife jaksa sebagai Fasilitator terlatih yang disiapkan  menfasilitasi  korban  dan  pelaku  untuk  membahas  akibat  dari  kejahatan  dan kerugian  untuk  menentukan  langkah-langkah  penyelesaiannya  karena  anak  pelaku  tindak pidana  berhak  di  lakukan  penyelesain  perkara  di  luar  perosedur  perkara  pidana, dan  lebih
mementingkan  penyelesaian  yang  adil  dan  pemulihan  kembali  keadaan  dan  bukan pembalasan maka sangat sejalan dengan konsep diversi.
Masyarakat  pada  umumnya  masih  memandang  bahwa  pemidanaan  terhadap  pelaku tindak pidana harus ada sebagai suatu pembalasan. Karena kurangnya pemahaman seperti ini merupakan salah satu hal yang mengakibatkan diversi mengalami kegagalan, meskipun dalam proses  diversi  tidak  sampai  dalam  proses  pengadilan  bukan  berarti  tidak  ada  pidana  yang dijatuhkan  sebagai  bentuk  tanggungjawab  pelaku  tindak  pidana.  Namun  pidana  yang diterima merupakan pidana pengganti yang memiliki suatu tujuan untuk meniadakan sifat pembalasan yang menunjukan penderitaan dan mengganti dengan hal lain yang bersifat lebih baik  sesuai  dengan  tujuan,  memberi  kesempatan  pada  pelaku  untuk  berubah  kearah  yang lebih baik tanpa mendapatkan stigma yang mengakibatkan masa depanya tertutup.

## SIMPULAN
Peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversi dalam tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu sebagai fasilitator, yang memberi pandangan dari sudut lain untuk menyelesaikan  masalah  kapada  para  pihak.  Hambatan  yang  dihadapi  oleh  jaksa  dalam penerapan  kebijakan  diversi  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  yaitu  sulit  mendamaikan para pihak agar tercapainya kesepakatan yang mementingkan kepentingan anak.  Upaya yang dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  adalah  memberikan  pengertian  terhadap keluarga dan anak pelaku dan korban mengenai kasus yang dihadapi dengan secara rinci dan jelas serta kemungkinan-kemungkinan selanjutnya yang akan terjadi.
Berdasarkan  dari  Peraturan  Jaksa  Agung  No.  006/J.A/2015  tentang  pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo menunjuk 2 (dua) jaksa penuntut umum namun pada kanyataanya hanya 1 (satu) penuntut umum namun dalam proses  tahap  II  (pelimpahan  tersangka  dan  barang  bukti)  jaksa  yang  ditunjuk  ada  2  (dua) jaksa penuntut umum dengan kode surat (P-16A-(Anak)) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Hambatan  yang  dihadapi  aparat  penegak  hukum  khususnya  pada  tingkat  penuntutan, koordinasi jaksa penuntut umum dengan penyidik tidak terjalin dengan baik karena masih ada kekurang berkas sampai akhirnya dinyatakan lengkap membutuhkan waktu kurang lebih 2  (dua)  bulan,  maka  belum  sepenuhnya  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan secara optimal dikarenakan kekurangan penuntut umum yang menangani perkara anak serta masih mementingkan ego masing-masing pihak bukan kepentingan terbaik bagi anak.
Jaksa harus mempunyai pandangan luas dan mampu melihat masalah-masalah dengan berbagai  sudut  pandang,  sehingga  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  fasilitator  bisa mengarahkan  untuk  mencari  kesepakatan  terbaik  demi  kepentingan  bersama  dan  tanpa
merugikan pihak manapun, serta memahami sudut pandang masing-masing pihak sehingga bisa menjembatani dalam proses musyawarah diversi guna kepentingan semua pihak dapat tersampaikan dengan baik pada pihak lain tanpa prasangka.Dalam memberikan pengertian kepada para pihak yang bersangkutan, jaksa harus berada dalam posisi netral tidak memihak pada  pihak  manapun,  sehingga  penerima  penjelasan  tidak  merasa  tertekan  atau  diarahkan kepada hasil yang dianggap menguntungkan pihak yang lain..

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
Barda Nawawi, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana” Undip.
Dr. Ani Purwati, Keadilan Restoratife & Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Jakad Publishing, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
Mahmud Mulyadi, Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non
Penal  Policy  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Kekarasan,  Medan  Pustaka Bangsa Press,2008.
M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan, Hukum Di Indonesia, Bandung: Alumni 1982.
Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia , Jakarta: Aksara Baru,1983.
Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Cetakan Kesatu.
Tony. F. Marshall, Restorative Justice: An. Overview, London: Home Office Reserch Development and Statistic Directorate, 1999 Wigiati Sutedjo, 2005, Hukum Pidana Anak , Bandung: Refika Aditama Mahir Sikki Z.A “Sekilas Tentang Sistem Peradilan Anak”, www.pn.palopo.go.id, 07 Maret 2018 20:24, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2020.
Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, www.mahkamahagung.go.id Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH), http://jseh.unram.ac.id ,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Hukum Pidana (KUHP) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
Perumusan  Hasil  Seminar  Yang  Telah  Disepakati  “Diversi”  Yaitu  Kemungkinan Hakim Menghentikan  Atau  Mengalihkan  Pemeriksaan  Dan  Pemeriksaan  Perkara  Dan Pemeriksaan itu Terhadap Anak Selama Proses Pemeriksaan Dimuka Sidang, Lihat Romli Atmasasmita “Peradilan Anak di Indonesia”, Bandung