## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 11 Nomor 2, September 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI TERHADAP NASABAH
( Analisa Putusan Nomor:15/Pdt.G/2017/Pn.Wgp)
Raymond A. Letidjawa 1*
1* Raymond A. Letidjawa; Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Jl.  R.  Suprapto  No.35,  Prailiu,  Kec.  Kota  Waingapu,  Kabupaten  Sumba  Timur,  Nusa  Tenggara  Timur, Indonesia, email: raymond@unkriswina.ac.id

## INFO ARTIKEL
Abstract Riwayat Artikel Diterima: 19 Juni 2023 Direvisi: 14 Juli 2023 Diterima: 4 Agustus 2023 Diterbitkan: September 2023
In February 2018, the East Sumba Waingapu District Court issued a verdict to seven Defendants consisting of the Management and Supervisor  of  the  Permata  Amanda  Waingapu  Multipurpose Cooperative  to  compensate  their  customers  for  committing unlawful acts in carrying out cooperative activities. The aim of this writing  is  to  answer  the  most  basic  question  from  this  case regarding  what  is  the  responsibility  of  the  cooperative management whose legal relationship is based on an agreement but whose responsibility is for an unlawful act? Then the second legal issue  discussed  in  this  article  is  the  question  of  whether  Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives can be used as a basis for legal considerations even though the Law has been revoked by the  Constitutional  Court.  The  method  used  in  this  research  is  a normative method. From this research, it was found that there was a  missing  link  in  the  judge's  considerations  in  explaining  the responsibility for the cooperative management's unlawful actions arising from an agreement. In this research, it was also found that the application of the law was wrong because it used a legal basis that had been annulled by the Constitutional Court as a basis for consideration  in  handing  down  the  decision.  Based  on  the  two descriptions  of  the  findings  above,  it  can  be  concluded  that  the decision  in  case  number  15/Pdt.G/2017/PN.Wgp  deserves  a review  to  be  corrected  because  in  this  decision  there  are  weak considerations and the panel of judges made a mistake in applying the law.

## Keywords:
Civil Liability; Coolperatives; Management Cooperatives: Default; Unlawful Acts . DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2
Copyright  ©2023  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Koperasi  dalam  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia  cukup  penting, mengingat  peran  dari  koperasi  itu  adalah  untuk  mengembangkan  segala  macam  potensi ekonomi  yang  ada  didalam  masayrakat  itu  sendiri.    Apabila  melihat  ketentuan  Pasal  3 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi ( selanjutnya disebut UU No. 25/1992 tentang  Koperas )  menyebutkan,  Koperasi  bertujuan  memajukan  kesejahteraan  anggota  pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Namun yang terjadi pada Koperasi Koperasi Serba usaha Amanda Permata Waingapu ( selanjunya disebut KSU Amanda) tidaklah sesuai dengan tujuan  koperasi.  Pada  Perkara  nomor  15/Pdt.G/2017/PN.Wgp pada  Pengadilan  Negeri Waingapu , Zakarias Ndawa Njuru Hapa dan kawan-kawan yang merupakan anggota KSU Amanda mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) melalui Pengadilan Negeri Waingapu terhadap Dewan Pengurus serta dewan Pengawas KSU Amanda atas dasar telah melakukan kegiatan koperasi bodong serta ingkar janji dalam memberikan bonus perbulan. 1 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberikan amar putusan bahwa para Tergugat yang dalam hal ini adalah pengurus serta pengawas Koperasi Amanda telah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  sehingga  harus  mengganti  kerugian  yang dialami oleh Para Penggugat. 2
Hal yang menjadi isu hukum pada perkara ini adalah adanya missing link pada bagian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Waingapu  tentang hubungan hukum yang terjadi antara para Penggugat.  Bahwa dalam perihal gugatan yang diajukan para Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum, sedangkan perikatan antara para Penggugat dengan para Tergugat  diawali  dengan  suatu  perjanjian.  Selain  itu,  isu  hukum  yang  ada  pada  putusan pengadilan  tersebut  adalah  penggunaan  Undang-Undang    nomor  17  Tahun  2012  tentang koperasi  sebagai  dasar  hukum    pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  amar putusan. Bahwa telah diketahui sebelumnya undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasi  telah  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.
1 Lihat : Poin 3 dan poin 4 tentang duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp, hlm 4.
2 Ibid, hlm 48
Berdasarkan  isu  hukum  yang  diungkapkan  diatas,  maka  yang  menjadi permasalahan dalam penlitian ini adalah :
1. Bagaimana  pertanggungjawaban  perdata  pengurus  koperasi      serba  usaha  Amanda Waingapu  yang  didasarkan  pada  analisa  hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  para Penggugat dengan para Tergugat?
2. Apakah penggunaan undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasi sebagai dasar  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  amar  putusan  memiliki kelamahan?

## METODE PENELITIAN
Dalam  mendeskripsikan  serta  menganalisa  masalah  hukum  yang  diutarakan  pada bagian  pendahuluan,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan  tiga  jenis  pendekatan  yaitu,  pendekatan  undang-undang    ( statute  approach ) pendekatan konseptual ( conceptual approach) dan pendekatan kasus ( case approach ). 3
Bahan  atau  sumber  penelitian  yang  digunakan  adalah  berupa  bahan  hukum  primer seperti Undang-undang, putusan Hakim dan dokumen autoritatif lainnya. 4 Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis juga menggunakan sumber hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, kamus hukum, serta jurnal-jurnal hukum. 5
Teknik  penulis  dalam  membahas  isu  hukum  yang  telah  dipaparkan  diatas  adalah dengan mengunkan teknik silogisme deduktif. Penulis akan mengulas terlebih dahulu norma hukum secara umum sebagai premis mayor kemudian akan mengulas fakta hukum yang ada dalam  pertimbangan  hakim  perkara  yang  dimaksud  sebagai  premis  minor  dan  diakhiri dengan sebuah legal opnion sebagai premis kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pertanggungjawaban Perdata
Dalam kamus bahasa Indonesia kata tanggung jawab mempunyai arti sebagai keadaan wajib  menanggung  segala  sesuatunya atau fungsi  menerima  pembebanan,  sebagai  akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. 6 Kemudian menurut kamus hukum tanggung jawab atau responsibility dalam hukum adalah tanggung jawab. Kelsen berpendapat sebuah konsep yang
3 Octoberina Susanti, Dyah dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), ed. oleh Maya Sari, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 110-126.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th ed, Prenadamedia, 2017, hlm. 181.
5 Ibid.
6 Di akses melalui https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab pada tanggal 24 februari 2020, pukul 21:13 WITA
berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. 7
Bagi  Nasution  mengungkapkan,  tanggung  jawab  hukum  itu  sendiri  dapat  bermakna sebagai  pertanggungjawaban  yang  didasarkan  atas the  rule  of  the  game atau the  rule  of  law . Dengan demikian, tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang didasarkan atas kehendak  norma-norma  hukum  yang  tentunya  bersumber  pada  berbagai  peraturan perundang-undangan,  termasuk  yang  bersumber  dari  adanya  suatu  perikatan  yang  telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian/kontrak. Menurut Pound, yang menjadi titik tolak dari pertanggungjawaban  Adalah  tindakan-tindakan  personal,  apakah  pertanggungjawaban karena tindakan yang merugikan orang lain atau kewajiban melaksanakan janji. Oleh sebab itu, bagi Pound pertanggungjawaban merupakan efek yang diberikan oleh ex delicto tetapi juga dilaksanakan karena ex contractu, yang berarti bahwa seseorang boleh menagih dan seorang lainnya tunduk kepada penagihan.”
Pertanggungjawaban  perdata  dapat  terjadi  karena    dua  alasan,  alasan  yang  pertama karena  adanya  ingkar  janji  atau wanprestasi dari  suatu  perjanjian  sehingga  mengakibatkan pihak  lain  dalam  perjanjian  tersebut  mengalami  kerugian  dan  alasan  yang  kedua  karena adanya  perbuatan  melawan  hukum  (PMH)  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. 8

## 1.1. Pertanggungjawaban karena Ingkar Janji
Pertanggungjawaban perdata atas perbuatan ingkar janji atau wanpresentasi didasarkan pada  suatu  perjanjian  yang  dibuat  dan  disepakati  oleh  minimal  dua  subyek  hukum  yang berbeda,  yang  kemudian  salah  satu  pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut  tidak melaksanakan  kewajiban  yang  telah  disepakti  sehingga  menyebabkan  pihak  lain  yang menyepakti  perjanjian  tersebut  mengalami  kerugian.  Dasar  hukum  dari  perjanjian  adalah pasal 1313 Kitab Undang  undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa “ suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ” dan Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
7 Bachtiar, “The Imposition of Civil Liability to The Regional Head Due to Default By The Head of Office,” Jurnal Yudisial, 11.2 (2018), hlm. 212– 213.
8 ibid.
Perjanjian yang dilakukan para pihak yang didasarkan pada pasal 1313 dan pasal 1338 KUHPer  haruslah  sah  menurut  hukum  sehingga  dapat  menimbulkan  hak  dan  kewajiban hukum  diantara  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut.  Untuk  menyatakan  bahwa suatu  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  para  pihak    sah  menurut  hukum,  maka  perjanjian tersebut  harus  memenuhi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  yang  diatur  pasal  1320  KUHPer yaitu:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.
Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHPer merupakan syarat yang bersifat subyektif, yang mana perjanjian  tersebut  tercipta  karena  adanya  cacat  kehendak  dari  pihak  yang  membuat perjanjian tersebut. Cacat kehendak biasanya terjadi akibat para pihak kurang teliti, adanya kekhilafan( wilsgebreke ),  adanya  intimidasi  atau  paksaan,  adanya  tipu  msulihat,  atau  pihak yang  mebuat  kesepakatan  tersebut  tidak  memiliki  kecakapan  bertindak  ( ombekwaamheid ). Sedangkan  Pasal  1320  ayat  3  dan  4  merupakan  syarat  obyekftif,  yang  mana  obyek  yang diperjanjikan tersebut sebenarnya semu atau tidak ada, tidak jelas, melanggar norma hukum ataupun melanggar norma kesusilaan. Jika para pihak yang membuat perjanjian melanggar syarat  subyektif  maka  akan  berakibat  batal  demi  hukum,  sedangkan  jika  para  pihak melanggar syarat obyektif maka akan berakibat batal demi hukum.
Seseorang  dapat  dinyatakan  melakukan wanprestasi apabila  orang  tersebut  tidak melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan,  melaksanakan  yang  diperjanjikan  tapi  tidak sebagaimana  mestinya,  melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan  tapi  terlambat,  melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 9 Selanjutnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan salah satu atau lebih, dari empat tindakan yang dikategorikan sebagai wanprestasi , maka pihak yang dirugikan dapat melakukan  tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada  pasal 1238 KUHPerdata dan pasal 1243 KUHPerdata, yang dimana isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 1238 KUHPerdata :
9 Satiah  Satiah  dan  Riska  Ari  Amalia,  “Kajian  Tentang  Wanprestasi  Dalam  Hubungan  Perjanjian,” Jatiswara, 36.2 (2021), hal.131, 126 <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.280>.
“Debitur  dinyatakan  Ialai  dengan  surat  perintah,  atau  dengan  akta  sejenis  itu,  atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
Pasal 1243 KUHPerdata :
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  Ialai,  tetap  Ialai  untuk  memenuhi perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat di berikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” Berdasarkan  Pasal  1238KUHPerdata  dan  pasal  1243KUHPerdata,  sejatinya seseorang yang telah melakukan tindakan wanprestasi wajib untuk melakukan ganti-rugi terhadap pihak lain yang ada dalam perjanjian yang mengalami kerugian. Namun perlu menjadi perhatian, bahwa tindakan wanprestasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak diakibatkan oleh suatu keadaan yang memaksa atau keadaan diluar  kendali  atau  diluar  kekuasaan  atau  keadaan  yang  tidak  terduga  dari  si  pelaku wanprestasi . Keadaan yang memaksa atau keadaan diluar kendali atau diluar kekuasaan atau keadaan yang tidak terduga ini disebut sebagai overmacht. Menurut Subekti, untuk dapat  dikatakan  suatu  “keadaan  memaksa”  (overmacht),  selain  keadaan  itu  “diluar kekuasaannya”  si  debitur  dan  “memaksa”,  keadaan  yang  telah  timbul  itu  juga  harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak- tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur. 10

## 1.2. Pertanggungjawaban Perdata karena Perbuatan Melawan Hukum
Menurut  Hoffman,  untuk  menentukan  seseorang  telah  melakukan  suatu  perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat unsur, yakni: 11
a. Er moet een daad zijn verricht (ada subyek yang melakukan perbuatan)
b. Die daad moet onrechtmatig zijn ( perbuatan tersebut harus melawan hukum )
c. De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht (perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian bagi orang lain)
d. De daad moet aan schuld zijn te wijten ( perbuatan itu dapat dicelakakan pada subyek yang bersnagkutan )
10 Medika Adati Andarika, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,” Lex Privatum, 6.4 (2018), hlm. 7
11 sedyo  Prayogo  Dan  Sedyo  Prayogo  Advokat,  Penerapan  Batas-Batas  Wanprestasi  Dan  Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum (Mei-Agustus, 2016), III, hlm. 284.
Mengenai  pertanggungjawaban  perdata  karena  Perbuatan  Melawan  hukum  (PMH) didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi :
Pasal 1365 KUHPerdata :
“Tiap  perbuatan  yang  melawan  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”
Pasal 1366 KUHPerdata :
“Setiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya.”
Dari  rumusan  pasal  1365  diatas  dapat  diartik  suatu  unsur – unsur  yang  harus dipenuhi agar seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berikut unsur – unsur tersebut : 12
1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian
Dari isi kedua pasal tersebut diatas mengisyaratkan, bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban  karena  perbuatan  melawan  hukum  apabila  adanya  suatu  perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  perbuatan  yang  kurang  hati – hati  atau  kelalaian sadari orang tersebut sehingga mengakibatkan  pihak lainnya mengalami kerugian, dan antara kerugian dengan perbuatan tersebut haruslah mempunyai hubungan sebab-akibat.
Perbuatan  melawan  hukum  juga  dapat  diartikan  menjadi  dua  jenis  kategori  yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, yakni suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang timbul karena diperintahkan oleh undang-undang saja atau yang bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  dari  subyek  yang  melakuan  perbuatan  tersebut,. 13 Dalam arti luas, perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan berupa kealpaan,
12 Sari Indah, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11.1 (2020), hlm. 67 <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
13 Sri Redjeki Slamet Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet, Partners Jalan Bungur Besar Raya Blok A-, Dan Jakarta  Pusat,  Tuntutan  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Suatu  Perbandingan  Dengan Wanprestas i , Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi , Lex Jurnalica , 2013, X ., hlm.119
kelalaian atau kurangnya hati -hati yang melanggar hak orang lain, atau suatu bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukan perbuatan atau melanggar, baik kesusilaan ataupun bertentangan dengan norma kepatutan yang ada didalam masyarakat. 14
Dengan  demikian  disini  terlihat  jelas  perbedaan  antara  pertanggungjawaban  karena ingkar janji atau wanpretasi dengan pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum. Pada ingkar janji atau wanprestasi mengharuskan adanya perjanjian terlebih dahulu kemudian pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sehingga adanya hak dari salah satu pihak  yang  dilanggar  dan  mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  yang  dilaggar  haknya. Sedangkan pada perbuatan perbuatan melawan hukum tidak perlu adanya suatu perjanjian terlebih  dahulu,  melainkan  mengharuskan  adanya  suatu  perbuatan  yang  bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan atau norma kepatutan yang ada didalam masyarakat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Atau dengan kata lain Berkaitan dengan ganti- rugi  yang  diakibatkan  dari  tindakan Wanprestasi dan  perbuatan  melawan  hukum  adalah berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga.

## 2. Uraian Singkat Kasus Posisi Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2017/Pn.Wgp
Bahwa  telah  penulis  utarakan  sebelumnya,  para  Penggugat  mengajukan  gugatan terhadap  dewan  pengurus  dan  pengawas  koperasi  KSU  Amanda  selaku  Tergugat  dengan dasar  perbuatan  melawan  hukum.  Bahwa  Para  Tergugat  menjanjikan  bonus  kepada  para Penggugat yaitu setiap simpanan sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) akan mendapat bonus/bunga  sebesar  Rp.  250.000,-  (dua  ratus  lima  puluh  ribuh  rupiah)  setiap  bulannya, sehingga simpanan Para Penggugat sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) akan mendapat keuntungan berupa bunga sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribuh rupiah) setiap bulannya, namun bonus/bunga yang dijanjikan tersebut tidak pernah diterima oleh Para Penggugat sejak pertama kali ikut bergabung sampai dengan gugatan ini diajukan di pengadilan yaitu sejak dari bulan mei  - September 2017 (selama 4 bulan).
Untuk menemukan benar adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Terggugat, Majelis Hakim mengkostantir masalah dengan merumuskan pertanyaan “ apakah benar  para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan para Terggugat? ” Berdasarkan alat bukti yang  ditunjukan  oleh  para  Penggugat  pada  persidangan  yaitu  dari  para  saksi – saksi  dan kuitansi penyetoran, Majelis Hakim menyatakan bahwa benar peristiwa tersebut benar terjadi
14 i bid.
dan  antara  Penggugat  dan  para  Tergugat  memiliki  hubungan  hukum. 15 Majelis  Hakim menyimpulkan bahwa benar para penggugat merupakan nasabah dari KSU Amanda. Para Penggugat  juga  mendalilkan  bahwa  para  Tergugat  telah  menjalankan  koperasi  bodong. Namun  dalam  persidangan  para  Penggugat  tidak  dapat  menunjukan  alat  bukti  yang menyatakan bahwa para Tergugat telah menyatakan koperasi bodong, sehingga mengenai dalil tersebut hakim tidak memberikan tanggapan apapun.
Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan pasal 1 butir 6 dan butir  7  undang – undang  nomor  17  tahun  2012  tentang  koperasi  sebagai  dasar  hukum pertanggungjawaban  para  Tergguat  untuk  mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh  para penggugat, berikut bunyi dari kedua butir  tersebut :
Butir 6 :
Pengawas  adalah  perangkat  organisasi  Koperasi  yang  bertugas  mengawasi  dan memberikan nasihat kepada Pengurus
Butir 7:
Pengurus  adalah  perangkat  organisasi  Koperasi  yang  bertanggung  jawab  penuh  atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

## 3. Kelemahan  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Perkara  Perdata  Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp
Apabila  cermati  secara  seksama  antara  pokok – pokok  dalil  gugatan  para  penggugat dengan pertimbangan majelis hakim pada perkara yang dibahas, penulis berpendapat adanya beberapa kelemahan yang cukup esensial. Pertama, adanya suatu missing link yang mampu menghubungkan atau menjelaskan mengapa suatu hubungan hukum yang diawali dari suatu perjanjian atau kesepakatan (dalam hal ini hubungan hukum kesepakatan menjadi nasabah KSU Amanda)  berujung pada pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Kemudian kelemahan yang kedua , adalah penggunaan dasar hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat,  sebagaimana  yang  diamanatkan  putusan  mahkamah  konstitusi  dalam  amar putusan nomor 28/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan undang-undang nomor 17 tahun 2012 tidak memiliki keuatan hukum mengikat serta memberlakukan undang-undang nomor  25  tahun  1992  tentang  koperasi  sementara  waktu  sampai  dengan  terbentuknya
undang-undang  baru.  Berikut  penjelasan  secara  mendetail  keduan  kelemahan  yang  telah disebutkan diatas.

## 3.1. Kelemahan dalam menentukan dasar hubungan hukum
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  pada  bagian  sub  pembahasan  dua,  bahwa awal  terjadinya  hubungan  hukum  antara  para  Penggugat  dengan  para  Tergugat  adalah kesepakatan  menjadi  nasabah  koperasi.  Dalam  kesepakatan  tersebut  para  Penggugat berkewajiban menyetorkan uang dalam jumlah tertentu dan berhak mendapatkan bunga atas penyetoran uang tersebut. Sebaliknya para Tergugat berhak atas suatu penyerahan sejumlah uang dan berkewajiban untuk meberikan bonus atas penyetoran uang tersebut. Apabila para Tergugat telah melakukan ingkar janji atas hak para Penggugat selaku nasabah koperasi, maka selayaknya  para  Penggugat  mengajukan  gugatan wanprestasi. Namun  yang  terjadi  para Penggugat lebih memilih untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil para Tergugat telah melaksanakan kegiatan koperasi bodong.   Karena penggugat menuntut gugatan  perbuatan  melawan  hukum,  maka  seharusnya  para  Penggugat  pada  petitumnya meminta agar perjanjiannya adalah batal demi hukum  kemudian dilanjutkan dengan petitum menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjalankan perkoperasian bodong dan/atau mendirikan serta menjalakan suatu kegiatan koperasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan sehingga sangat beralasana hukum para Tergugat  dapat  di  mintai  pertangugjawaban  atas  perbuatan  melawan  hukum.  Namun  hal tersebut tidak dilakukan oleh para penggugat Penggugat sehingga gugatan para penggugat dapat dikatakan kabur ( obscure libel ) yang mana seharusnya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
Demikian juga dengan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya  seharusnya  menjelaskan  awal  mula  hubungan  hukum  antara  para  Penggugat dengan para Tergugat tercipta karena adanya suatu perjanjian, yang mana para Penggugat ingin  menjadi  nasabah  koperasi  yang  dikelola  oleh  para  Tergugat.  Kemudian  selanjutnya Majelis Hakim wajib menilai keabsahan perjanjian tersebut dengan menggunakan pasal 1320 KUHPerdata. Penilaian akan keabsahan perjanjian antara para Penggugat (nasabah koperasi) dan  para  Tergugat  (pengurus  koperasi)  sepatutnya  dimuat  dalam  bagian  pertimbangan karena hal tersebut amat penting. Keabsahan dari perjanjian tersebut akan menjadi penentu apakah  gugatan  yang  diajukan  oleh  para  Penggugat  sepatutnya  berupa Wanprestasi atau Perbuatan  Melawan  Hukum.  Jika  perjanjian  tersebut  sah,  maka  gugatan  yang  diajukan sepatutnya  adalah  gugatn wanprestasi, jika  perjanjian  tersebut  tidak  sah,  maka  jenis
gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Apabila perjanjian tersebut tidak sah, maka Majelis Hakim wajib memberikan pertimbangan tentang fakta – fakta dan hukum perjanjian tersebut  tidak  sah  karena  melanggar  syarat  tentang  obyek  tertentu  atau  melanggar  syarat tentang sebab yang halal/tidak bertentangan dengan hukum.
Dengan  adanya  kelemahan  yang  disebutkan  diatas  maka  putusan  Majelis  Hakim tersebut  diatas  dapat  dikategorikan  sebagai  Putusan  yang  tidak  cukup  pertimbangan  atau onvoldoende  gemotiveerd ( insufcient  judgement ).  Sepatutnya  Majelis  Hakim  memberikan pertimbangan  yang  lebih  rinci  walaupun  dalam  gugatan  para  Penggugat    kurang  lengkap sebagaimana  yang  diamanatkan  pasal  178  ayat  (1)  HIR,  yang  berbunyi  :  “dalam  rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan  oleh  para  pihak”.  Atau  dengan  dengan  kata  lain  Majelis  Hakim    wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak  yang berperkara.

## 3.2. Kelemahan dalam pemilihan dasar hukum
Berkaitan dengan perkara yang dibahas. Penulis menilai Majelis  Hakim yang memeriksa serta  mengadili  perkara  tersebut  tidak  cermat  dalam  pemilihan  dasar  hukum.  Hal  ini berkenaan dengan dasar hukum ( lex specialis ) pertanggungjawaban pengurus serta pengawas koperasi  dalam  menjalankan  kegiatan  koperasi.  Penggunaan  undang – undang  nomor  17 Tahun 2012 tentang Perkoperasi oleh Majelis Hakim merupakan suatu kekeliruan atau ketidak cermatan  dari  Mejelis  Hakim.  Bahwa  sejatinya  peraturan  tersebut  sudah  dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Berikut amar putusan Mahkamah Konstusi dengan nomor 28/PPU- XI/2013  pada  hari  Senin,  tanggal  tiga,  bulan  Februari,  tahun  dua  ribu  empat  belas,  dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 09.30 WIB adalah sebagai berikut:
Menyatakan:
1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan  permohonan  Pemohon  III,  Pemohon  V,  Pemohon  VI,  Pemohon  VII,  dan Pemohon VIII;
2.1. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  212,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2.2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  212,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2.3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1992  Nomor  116,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;
3. Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana mestinya;
Amar putusan diatas mempunyai implikasi hukum  sebagai berikut: 16
1. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasi  untuk  sementara  waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.
2. undang-undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian  tidak  lagi  mempunyai kekuatan hukum sejak putusan diucapkandalam pleno sidang umum.
3. Perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebelum  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  tetap  sah  dan dilindungi oleh hukum dan setelah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, segala perbuatan yang didasarkan pada UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum.
4. Koperasi yang didirikan yang didasari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut harus  menyesuaikan  anggaran  dasar  (AD)  dan  anggaran  rumah  tangga  (ART)  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
3.3. Tanggungjawab Pengurus Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Pada sub pembahasan ini penulis akan menjelaskan tugas dan tanggungjawab koperasi menurut  undang-undang  nomor  25  tahun  1992  tentang  Koperasi.  Hal  tersebut  berkanaan dengan  telah  dibatalkannya  undang-undang  nomor  17  tahun  2012  tentang  Koperasi  oleh Mahkamah Konstitusi.
Koperasi  dalam  menjalankan  aktifitasnya  ditopang  oleh  tiga  organ,  yaitu  pengurus, pengawas  dan  rapat  umum  anggota.  Dari  ketiga  organ  tersebut,  pengurus  koperasi mempunyai  peran  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  kelancaran  aktifitas  perkoperasian
16 Immanuel  Anthony  Tri  Prakoso,  Fifiana  Wisnaeni,  dan  Amalia  Diamantina,  “Analisis  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  28/PUU-XI/2013  tentang  Pengujian  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2012 tentang  Perkoperasian  terhadap  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indones ia  1945,”  Diponegoro  Law Journal, 6.1 (2016), hlm. 8
karena  pengurus  koperasi  mempunyai  tugas  untuk  mengelola  atau  mengurusi  seluruh kegiatan perkoperasian. Selain mengelola koperasi, pengurus koperasi juga mempunyai tugas untuk  mengajukan  rancangan  rencana  kerja  serta  rancangan  rencanaanggaran  pendapatan dan belanja Koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas,  menyelenggarakan  pembukuan  keuangan  dan inventaris  secara  tertib,  dan  memelihara  daftar  buku  anggota  dan  pengurus,  sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Selanjutnya pada pasal 30 ayat (2) Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi mengatur  tentang  kewenangan  pengurus  koperasi  yang  diataranya  mewakili  Koperasi  di dalam dan diluar pengadilan, memutuskan penerimaan dan  penolakan anggota baru serta pemberhentian  anggota  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Anggaran  Dasar,  melakukan tindakan  dan  upaya  bagi  kepentingan  dan  kemanfaatan  Koperasi  sesuai  dengan tanggunajawabnya dan keputusan Rappat Anggota.
Selain  memiliki  tugas  seperti  yang  sudah  diuraikan  diatas,  pengurus  koperasi  juga bertanggungjawab  mengenai  segala  kegiatan  pengelolaan  Koperasi  dan  usahanya  kepada Rapat  Anggota  atau  Rapat  Anggota  Luar  Biasa.  Adapun  tanggungjawab  dari  Pengurus koperasi  untuk  mengganti  kerugian  koperasi  jika  kerugian  koperasi  tersebut  diakibatkan karena kesengajaan atau kelalaian dari pengurus koperasi. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 34 Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi yang berbunyi :
(1)  Pengurus,baik  bersama-sama,maupun  sendiri-sendiri,menanggung  kerugian  yang  di derita Koperasi ,karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
(2)  Di  samping  penggantian  kerugian  tersebut,apabila  tindakan  itu  dilakukan  dengan kesengajaan,  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  penuntut  umum  untuk  melakukan penuntutan.
Dari  isi  rumusan  ayat  (1)  diatas  dapat  dimaknai  bahwa  jenis pertanggungjawabannya  berupa  ganti  kerugian,  sedangkan  dalam  ayat  (2)  jenis pertanggungjawabannya  adalah  pertanggungjawaban  pidana  yaitu  dilakukannya penuntutan  oleh  jaksa  Penuntut  umum.  Kerugian  yang  diderita  koperasi  akibat kesengajaan  ataupun  kelalaian  pengurus  koperasi  sudah  pasti  akan  berimbas  kepada para nasabah yang menyimpan uang dalam koperasi. Dalam menentukan para Tergugat (pengurus  koperasi)  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau  tidak,  Majelis Hakim  perlu  untuk  memperhatikan  prinsip  praduga  selalu  bertanggung  jawab ( presumtion of liability ). Prinsip praduga selalu bertanggung jawab ( presumtion of liability)
ini  menyatakan  bahwa,  tergugat  selalu  dianggap  bertanggung  jawab  sampai  ia  dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 17 Artinya,  para Tergugat (pengurus Koperasi) diberi  kesempatan  untuk  membuktikan  bahwa  kerugian  yang  dialami  oleh  nasabah tidak  didasari  kesalahan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  mereka  selaku  pengurus koperasi dalam menjalankan kegiatan koperasi. Jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pengurus koperasi, maka pengurus koperasi wajib dinyatakan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami para nasabahnya.
Sepatutnya  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp  mengunakan  pasal  34  Undang – undang  Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi  sebagai dasar hukum dalam pertimbangan. Jika Majelis  Hakim  menyakini  bahwa  para  Tergugat  telah  melakukan  suatu  perbuatan melawan hukum, maka pasal 34 Undang – undang Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi lebih layak untuk digunakan sebagai pertimbangan dasar hukum atas  kesalahan  baik  karena  disengaja  ataupun  karena  kelalain  yang  dilakukan  oleh Pengurus Koperasi yang mengakibatkan kerugian bagi nasabahnya

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian hukum yang sudah penulis paparkan pada bagian pembahasan diatas,  maka  penulis  menarik  kesimpulan  sebagai  berikut. Pertama, pertimbangan  Majelis Hakim  pada  perkara  nomor  15/Pdt.G/2017/PN.Wgp  memiliki  kelemahan  dalam menentukan hubungan hukum yang terjadi antara Pengurus Koperasi dengan para nasabah koperasi. Hubungan hukum yang terjadi antara para nasabah koperasi dengan para pengurus koperasi  adalah  suatu  ikatan  yang  terbentuk  karena  adanya  suatu  perjanjian.  Inti  dari kesepakatan tersebut adalah para Pengurus koperasi wajib mengelola dengan baik uang yang disimpan oleh para nasabah dan wajib memberikan bonus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Kedua, dengan tidak digunakannya pasal 34 Undang – undang Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi dan malah menggunakan undang – undang nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang telah dibatalakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum  pertimbangan  hakim  untuk  menyatakan  para  pengurus  koperasi  telah  melakukan suatu  perbuatan  melawan  hukum,  maka  dapat  ditatrik  suatu  kesimpulan  bahwa  Majelis
17 R izqy  Rizqy  dan  Syahrizal  Syahrizal,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan Sanksi  Nya,” Jurnal  Justisia :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-undangan  dan  Pranata  Sosial ,  3.2  (2019),  hlm.  244 <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5931>.
Hakim  pada  perkara  tersebut  telah  melakukan  kekhilafan  yang  bereakibat  terabainya  asas kepastian hukum dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara.
Berdasarkan kedua uraian temuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa atas putusan perkara nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp patut diajukan peninjauan kembali untuk diperbaiki sebab dalam putusan ini terdapat pertimbangan yang lemah dan majelis hakim salah dalam melakukan penerapan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adati  Andarika,  Medika.  “Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Yang  Dapat  Di  Pidana  Menurut Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.” Lex Privatum 6, no. 4 (2018).
Bachtiar, dan Tono Sumarna. “The Imposition of Civil Liability to The Regional Head Due to Default By The Head of Office.” Jurnal Yudisial 11, no. 2 (2018): 209 – 25.
Sedyo  Prayogo,  Penerapan,  dan  Sedyo  Prayogo  Advokat.  “Penerapan  Batas -Batas Wanprestasi  Dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Perjanjian.” Jurnal  Pembaharuan Hukum . Vol. III. Mei-Agustus, 2016.
Indah, Sari. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.”
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (1 September 2020). https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th ed . Prenadamedia . 13 ed. Vol. 151. Jakarta: Prenamedia, 2017.
Prakoso,  Immanuel  Anthony  Tri,  Fifiana  Wisnaeni,  dan  Amalia  Diamantina.  “Analisis Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  28/PUU-XI/2013  tentang  Pengujian  Undang- undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indone sia 1945.” Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2016).
Redjeki Slamet Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet, Sri, Partners Jalan Bungur Besar Raya Blok A- , dan Jakarta Pusat. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi.” Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi Lex Jurnalica . Vol. 10, 2013.
Satiah,  Satiah,  dan  Riska  Ari  Amalia.  “Kajian  Tentang  Wanprestasi  Dalam  Hubungan Perjanjian.” Jatiswara 36, no. 2 (2 Agustus 2021): 126. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.280.
Susanti, Dyah, Octoberina, dan A’an Efendi. Penelitian hukum (legal research) . Diedit oleh Maya Sari. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Kitab  Undang – Undang  Hukum  Perdata,  Burgerlijk  Wetboek  voor  Indonesie,  (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2012  Nomor  212,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5355)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1992  Nomor  116,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3502)
Putusan Mahkamah Konstusi nomor : 28/PPU-XI/2013
Putusan Pengadilan negeri Waingapu nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp