## ANALISIS PETA MUTU PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) DI PROVINSI ACEH.
*Herliana
* Herliana is Widyaiswara at the Acehnese Education Quality Assurance Institution Email: anagenabuddin@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analize  the  result  of  quality  mapping  of  vocational  schools  as  a  part  of  the educational quality assurance in Aceh province  in 2017. The school mapping has been conducted nationally for the past two years since 2016 to 2017, which in Aceh has been involving all schools in  23  districts.  The  quality  mapping  is  conducted  using  web  based  instruments  for  respondences teachers, head teacher, students and school committee. This analysis is a comparative description of the result based on the 8 national standards of education, using five categories to meet the highest level of the standards. The results of this research showed that the quality of vocational schools in Aceh  is  below the national  standars;  including the graduates, the content of curriculum, teaching and learning process, management, teachers and education personels, infrastructure andequipment, evaluation, and finance. The content of curriculum showed the highest score 5.04, comparing with nasional 4.87. It means that the quality of vocational school in Aceh is better that the average quality of  vocational  schools  in  Indonesia,  despite  this  is  remain  below  the  expected  national  standard. Nevertheless, the lowest score is the standard of teachers and education personels; 3.33. Comparing to the average score of national 2.98, the quality of vocational school of Aceh in general is better, despite this is remain below the expected quality according to the national standard.
Keywords :analysis, educational quality assurance, Vocational High School.

## PENDAHULUAN
Penjaminan mutu pendidikan dimaksudkan sebagai  suatu  mekanisme  yang  dijalankan  secara sistematis,  terintegrasi  dan  berkelanjutan  di  tingkat satuan  pendidikan  maupun  di  tingkat  pemerintah daerah. Adapun  mekanisme sistematis  ini  bertujuan untuk memastikan terimplementasikannya penyelenggaraan pendidikan di seluruh proses sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan secara nasional Implementasi  mekanisme  penjaminan  mutu  ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan  pendidikan  secara  sistemik,  holistik,  dan berkelanjutan,  sehingga  diharapkan  pada  akhirnya akan  tumbuh  dan  berkembang  budaya  mutu  pada satuan pendidikan tersebut.
Pelaksanaan implementasi teknisnya, penjaminan  mutu  dilaksanakan  dengan  mengikuti tahapan-tahapan dengan siklus  sebagai  berikut : (1) Penetapan Standar. (2) Pemetaan Mutu. Memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan  melalui  kegiatan  evaluasi  diri  yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang  dihadapi  dan  rekomendasi;  (3)  Penyusunan Rencana  Pemenuhan.(4)  Pelaksanaan  Pemenuhan Mutu. (5) Evaluasi/Audit Mutu.
Gambar 1. Siklus Penjamian Mutu Pendidikan (Kemendikbud, 2016)
Tahap awal dari siklus penjaminan mutu ini adalah  pemetaan  mutu,  yang  dilaksanakan  secara teknis dengan pegumpulan data dan informasi terkait 8 SNP. Dalam pemetaan mutu ini, data dan informasi dijaring  dengan  menggunakan  instrument  tertentu yang  ditetapkan  secara  nasional.  Instrumen  ini disebarkan  ke  seluruh  sekolah  di  Indonesia  melalui sistem  dalam  jaringan  (daring-online)  yang  juga dikelola  secara  nasional.  Adapun  responden  dalam penjaringan  mutu  ini  adalah  warga  sekolah  yang diwakili dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai panduan pemetaan mutu. Pengolaha data dilaksanakan  setelah  data  dan  informasi  terkumpul
secara nasional, yang kemudaian hasilan pengolahan data  ini  divisualisasikan  dalam  bentuk  rekapitulasi capaian  8  SNP  berdasarkan  capaian  indikator- indikator dalam setiap standar.
Hasil  pengolahan  data  secara  nasional  ini selanjutnya dikembalikan kepada satuan pendidikan dalam  bentuk  hasil  persatuan  pendidikan.  Untuk rekapitulasi  capaian  di  tingkat  kabupaten/kota  dan provinsi, dapat pula dilihat dalam bentuk yang sama yang  menggambarkan  capaian  rata-rata  SNP  untuk jenjang  SD,  SMP,  SMA,  SMK  di  tingkat kabupaten/kota  dan  provinsi.  Dengan  diperolehnya hasil  pengolahan  data  dari  peta  mutu  di  semua tingkat  kepentingan,  diharapkan  satuan  pendidikan dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, dapat  menyusun  rencana  tindak  lanjut  peningkatan mutu  dan  pengembangan  bidang  pendidikan  yang lebih efektif dan efisien.
Perencanaan berdasarkan peta mutu merupakan  tahapan  selanjutnya  dalam  siklus penjaminan mutu pendikan. Berdasarkan perencanaan  berbasis  data,  dapat  dilaksanakan program  dan  kegiatan  peningkatan  mutu  di  semua tingkat;  satuan  pendidikan,  kabupaten/kota  maupun provinsi. Dalam hal ini monitoring dari semua pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mengawal implementasi  yang  efektif  dan  efisien  sesuai perencanaan.  Selanjutnya  dibutuhkan  evaluasi (audit) atas pelaksanaan program peningkatan mutu, untuk memastikan adanya kontribusi yang siginifan dari program yang diterapkan terhadap peningkatan kualitas  8  SNP.  Dalam  hal  terjadinya  peningkatan atas  8  SNP  tersebut,  pihak-pihak  terkait  dapat menetapkan  target  mutu  baru  untuk  dicapaia  pada tahun  berikutnya.  Dengan  demikian  siklus  ini merupakan  alur  yang  berkesinambungan  yang membutuhkan  komitmen  dari  semua  pihak  internal maupun eksternal sehingga tujuan akhir penjaminan mutu, yaitu terciptanya budaya mutu berkelanjutnya, dapat tercapai dan bermakna bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
Laporan  peta  mutu  ini  merupahan  analisis dari  hasil  pengolahan  data  Peta  Mutu  Pendidikan jenjang SMK di Provinsi Aceh untuk tahun 2016 dan 2017. Analisis ini dibutuhkan untuk mengkaji secara lebih  rinci  capaian  standar,  indikator  dan  sub indikator  dari  8  SNP  untuk  dipahami  secara menyeluruh makna dari nilai yang tecantum di dalam peta mutu tersebut. Data yang tercantum pada kajian ini  tidak  sepenuhnya  cukup  untuk  menganalisis sebab  akibat  dari  kondisi  8  SNP  yang  digambaran, namun  dapat  menjadi  salah  satu  dasar  pembahasan terkait  kondisi  pendidikan  di  Provinsi  Aceh.  Untuk itu, penelitian lebih lanjut dengan didukung oleh data dari  tingkat  satuan  pendidikan  dan  kabupaten/kota dibutuhkan untuk mengetahui tantangan yang terjadi, sehingga  pada  akhirnya  perencanaan  di  bidang pendidikan  dapat  lebih  efektif  dan  efisien  baik  di tingkat  satuan  pendidikan  maupun  di  tingkat kabupaten/ kota dan provinsi.

## METODOLOGI
Data  yang  digunakan  pada  analisis  peta mutu pendidikan Provinsi Aceh jenjang SMK tahun 2016  adalah  dari  203  SMK  dan  pada  tahun  2017 berasal dari 208 SMK di Provinsi Aceh yang tersebar di  23  kabupaten/kota.  Pengumpulan  data  dilakukan pada tahun2006 dan 2017 melalui aplikasi PMP yang dikelola  oleh  Data  Pokok  Pendidikan  (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Instrumen dalam aplikasi PMP mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan yang memuat 27 indikator dan 241  sub  indikator.  Namun  karena  terjadi  kendala teknis  tidak  semua  sub  indikator  dapat  diolah datanya.
Pada  akhirnya  data  yang  terkumpul  diolah sehingga  diperoleh  nilai  untuk  setiap  standar, indikator,  dan  sub  indikator.  Nilai  yang  muncul kemudian dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan  dengan  data  capaian  SNP  provinsi Aceh  tahun  2016.  Kategori  yang  digunakan  adalah “ menuju  SNP  1 ”  dengan  rentang  nilai  0-2.04,
“ menuju SNP 2 ” dengan rentang 2.05-3.70, “ menuju SNP 3 ” dengan kategori 3.71-5.06, “ menuju SNP 4 ” dengan rentang 5.07-6.66, dan “ sudah SNP ” dengan rentang  6.67-7.00.  Pembahasan  pada  kajian  peta mutu ini merupakan hasil analisis standar, indikator dan  sub-indikator  dengan  melihat  keterkaitan  logis antarstandar dari 8 SNP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peta mutu pendidikan jenjang SMK Tahun 2016  dan  2017  menunjukkan  bahwa  secara  umum kualitas 8 SNP di SMK di Aceh berada pada kategori yang sama dengan kualitas SMK di Indonesia.  Hal ini menunjukkan sebagian besar SMK di  Indonesia, juga di Aceh, telah memiliki sumberdaya yang baik pada  komponen  manajerial  maupun  akademiknya, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan SNP.  Untuk  mendapatkan  rekomendasi  atas perbaikan  pada  standar  terkait  dan  komponen- komponen yang menjadi prioritas perbaikan, berikut adalah  pembahasan  hasil  peta  mutu  untuk  jenjang SMK pada Tahun 2016 dan 2017
1. Peta Mutu SMK Provinsi Aceh Tahun 2016 Capaian setiap standar untuk jenjang SMK pada  Peta  Mutu  2016  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah  ini.  Berdadarkan  tabel  tersebut,  capaian tertinggi  dari  8  SNP  di  Provinsi  Aceh  adalah  pada Standar Proses (5.04) dengan katagori ‘menuju SNP 4”. Capaian ini bahkan lebih baik sebesar 0.53 poin dari perolehan secara  nasional. Selanjutnya capaian terbaik Provinsi Aceh adalah pada Standar Isi (5.01) yang  juga  berada  pada  kualitas  lebih  tinggi  dari kualitas  SMK  secara  umum  di  tingkat  nasional sebesar  0.23  poin.    Standar  akademik  lainnya  yaitu Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL  dan  Standar Penilaian  berada  pada  capaian  4.97  dan  3.91.
Dibandingkan  dengan  capaian  nasional,  SKL Provinsi  Aceh  berada  lebih  tinggi  0.20  poin, sementara  Standar  Penilaian  berada  lebih  rendah sebesar 0.09 poin.
Tabel 1. Capaian Nilai 8 SNP
No Standar Nasional Pendidikan Nasio- nal Provinsi Aceh 1 Standar Kompetensi Lulusan 4.77 4.97 2 Standar Isi 4.78 5.01 3 Standar Proses 4.87 5.04 4 Standar Penilaian Pendidikan 4 3.91 5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.98 3.33 6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 3.75 3.75 Standar Pengelolaan Pendidikan 3.98 4.21 8 Standar Pembiayaan 3.66 3.66
Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016.
Adapun  pada  empat  standar  lainnya terkait manajerial SMK, capaian Provinsi Aceh juga tidak terlalu berbeda dengan capaian secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTKP pada 3.33, Standar Sarana  dan  Prasarana  (3.75),  Standar  Pengelolaan Pendidikan  (4.21)  dan  Standar  Pembiayaan  (3.66). Capaian  Standar  PTK  berada  lebih  tinggi  sebesar 0.33 poin dibandingkan capaian nasional, sementara Standar Pengelolaan Pendidikan berada lebih tinggi dari  capaian  nasional  sebesar  0.23  poin.  Standar Sarpras  dan  Standar  Pembiayaan  menunjukkan capaian yang sama dengan tingkat nasional.

## 1.1 Standar Kompetensi Lulusan
Capaian Standar Kompetensi  Lulusan untuk  Provinsi  Aceh,  sebagaimana  telah dijelaskan  di  atas  adalah  4.97,  berada  pada kategori “menuju  SNP  3” .  Capaian  ini merupakan nilai rata-rata dari capaian indikator SKL terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan  lulusan  SMK.  Pada  indikator terkait  sikap,  capaian  Provinsi  Aceh  adalah 6.12,  dilanjutkan  dengan  capaian  terkait dimensi  pengetahuan  siswa  pada  2.78,  dan capaian  terkait  dimensi  keterampilan  siswa pada  6.02.  Berikut  adalah  tabel  yang menunjukkan capaian-capaian tersebut:
Tabel  2.  Capaian  Nilai  Standar  Kompetensi
Lulusan No Standar/Indikator/ SubIndikator Nilai 1 Standar Kompetensi Lulusan 4.97 1.1 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6.12
1.2 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 2.78 1.3 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6.02
Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016.
Berdasarkan  indikator-indikator  di atas  dapat  dilihat  bahwa  capaian  tertinggi adalah pada dimensi sikap, dilanjutkan dengan capaian  pada  dimensi  keterampilan,  dan capaian pada dimensi pengetahuan. Rendahnya capaian  pengetahuan  dibandingkan  capaian pada dimensi lainnya akan dibahas pada bagian selanjutnya.

## 1.2 Standar Isi
Selanjutnya  pada  Standar  Isi  yang mencapai  5.01  ( pada  kategori  “menuju  SNP 4” ),  ditandai  dengan  tercapainya  indikator perangkat  pembelajaran  (6.4).Namundemikian capaian indikator terkait pengembangan KTSP sesuai  prosedur  berada  pada  kategori  “ menuju SNP 3 ” dengan nilai 3.7. Demikian pula dengan capaian  pada  indikator  terkait  pelaksanaan kurikulum  sesuai  ketenetuan,  berada  pada kategori yang sama dengan capaian 4.82. Tabel 3. Capaian Nilai Standar Isi
No Standar/Indikator/ Sub Indikator Nilai 2 Standar Isi 5.01 2.1 Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan 6.4 2.2 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur 3.79 2.3 Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 4.82
Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016

## 1.3 Standar Proses
Capaian Standar Proses, sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, adalah 5.04. Secara  umum  ini  berarti  bahwa  kondisi pelaksanaan  pembelajaran  di  SMK  di  Aceh pada umumnya sudah baik, mendekati katagori “menuju  SNP  4”.Tabel  di  bawah  ini menunjukkan  nilai  capaian  masing-masing indikator.
Dari  ketiga  indikator  di  atas,  dapat dijelaskan  bahwa  capaian  pelaksanaan  proses pembelajaran  yang  sesuai  aturan  mencapai 5.58 (katagori menuju SNP 4).
Tabel 4. Capaian Nilai Standar Proses No Standar/Indikator Nilai 3 Standar Proses 5.04
3.1 Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan 5.58 3.2 Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 5.08 3.3 Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran 4.46 Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016 Indikator lain yaitu proses pembelajaran  dilaksanakan  dengan  tepat  dan pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran  mencapai  masing-masing  5.08 dan  4.46  (berada  pada  kategori  ‘menuju  SNP 3”).  Capaian  ini  menunjukkan  pelaksanaan proses  pembelajaran  di  SMK  yang  secara umum  sudah  mengikuti  panduan  secara nasional,  walaupun  belum  sepenuhnya  dari setiap  komponen  panduan  tersebut  dijalankan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

## 1.4  Standar Penilaian Pendidikan
Capaian Standa Penilaian adalah 3.91,
yang merupakan rata-rata dari capaian
indikator-indikator berikut ini: Tabel 5. Capaian Nilai Standar Penilaian Pendidikan No Standar/Indikator/ SubIndikator Nilai 4 Standar Penilaian Pendidikan 3.91 4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 4.57 4.2. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel 3.68 4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 3.88 4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 3.43 4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 3.97 Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi
Aceh tahun 2016.
Secara  keseluruhan  capaian  setiap indikator  pada  standar  ini  masih  berada  pada kategori “menuju SNP 3”, yaitu aspek penilaian sesuai  ranah  kompetensi  (3.91),  teknik penialain  yang  objektif  dan  akuntabel  (3.68), penilaian  pendidikan  ditindaklanjuti  (3.88), instrumen  penilaian  menyesuaikan  aspek (3.43),  dan  penilaian  dilakukan  mengikuti prosedur  (3.97).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penerapan  sistem  penilaian  di  SMK  di  Aceh secara  umum  telah  mengikuti  panduan  yang ditetapkan  secara  nasiona,  walaupun  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  kualitas  yang diharapkan.

## 1.5 Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  (PTK)  diukur  dengan  melihat capaian  dari  indikator-indikator  pada  tabel berikut ini:
Tabel  6. Capaian Nilai Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan No Standar/Indikator/ SubIndikator Nilai 5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.33 5.1. Ketersediaan  dan kompetensi guru sesuai ketentuan 3.63 5.2. Ketersediaan  dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan 4.22 5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai ketentuan 2.14 Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi
Aceh tahun 2016.
Secara  keseluruhan,  Standar  PTK mencapai 3.33 (pada kategori “mencapai SNP 3”).  Namun  capaian  ini  perlu  dikaji  dengan melihat  capaian  indikator-indikatornya,  di mana  indikator  ‘ketersediaan  dan  kompetensi guru  sesuai  ketentuan”  berada  pada  nilai  3.63 dan  indikator  ‘ketersediaan  dan  kompetensi kepala  sekolah  sesuai  ketentuan’  berada  pada nilai  4.22.  Namun  indikator  ‘ketersediaan  dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai ketentuan’  berada  pada  nilai  2.14.  Hal  ini menunjukkan  kurangnya  jumlah  guru  pada SMK  di  Aceh  yang  memenuhi  syarat kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian SMK tempatnya bertugas.

## 1.6 Standar Sarana dan Prasarana
Capaian Standar Sarpras (3.75) menunjukkan  bahwa  ketersediaan  sarana  dan prasarana di SMK di Aceh masih belum sesuai dengan harapan SNP. Indikator ‘kapasitas dan daya  tampung  sekolah  memadai’  mencapai nilai 3.5, yang artinya pada umumnya SMK di Aceh belum mampu menampung siswa dengan menyediakan  sarana  pendukung  yang  sesuai harapan  nasional.  Capaian  indikator  ‘sekolah memiliki  sarana  dan  prasarana  pembelajaran yang  lengkap’  berada  pada  nilai  2.42, sementara capaian indikator ‘sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap’ mencapai 5.35 (pada kategori menuju SNP 4). Capaian  ini menunjukkan bahwa secara umum SMK  di  Aceh  telah  memiliki  sebagian  sarana yang ditetapkan, namun kebutuhan kelengkapan pembelajaran masih sangat kurang.
Tabel  7.  Capaian  Nilai  Standar  Sarana  dan Prasarana Pendidikan No Standar/Indikator/ SubIndikator Nilai 6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 3.75 6.1 Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai 3.5 6.2 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap 2.42 6.3 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap 5.35 Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi
Aceh tahun 2016.
1.7 Standar Pengelolaan Pendidikan Capaian Standar Pengelolaan
Pendidikan adalah 4.21 (katagori ‘menuju SNP 3’),  menunjukkan  bahwa  sistem  pengelolaan sekolah  untuk  jenjang  SMK  di  Provinsi  Aceh telah mengikuti prosedur yang berlaku, namun masih banyak komponen dari regulasi pengeloaan SMK tersebut  belum dilaksanakan sepenuhnyadengan kualitas sesuai SNP. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator dari Standar Pengelolaan berikut ini:
Tabel 8. Capaian Nilai Standar Pengelolaan Pendidikan
No Standar/Indikator/ SubIndikator Nilai 7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4.21 7.1 Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 4.74 7.2 Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 4.88 7.3 Kepala sekolah berkinerja baik 2.89 7.4 Sekolah mengelola sistem informasi manajemen 4.34 Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi
Aceh tahun 2016.
Capaian  pada  indikator  ‘sekolah melakukan  perencanaan  pengelolaan’  adalah 4.74,  sementara  capaian  indikator  ‘program pengelolaan  dilaksanakan  sesuai  ketentuan’ adalah 4.88 dan inidikator ‘sekolah mengelola sistem  informasi  manajemen’  mencapai  4.34.
Berdasarkan  capaian  ini,  dapat  dijelaskan bahwa  pengelolaan  SMK  di  Provinsi  Aceh telah berjalan cukup baik dengan mengedepankan  perencanaan  dan  pelaksanaan yang sesuai ketentuan. SMK di Provinsi  Aceh juga  pada  umumnya  telah  mengelola  sistem informasi  manajemen  dengan  baik.  Namun demikian, kinerja kepala SMK pada umumnya
masih  belum  sesuai  harapan  secara  nasional. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  capaian  indikator ‘sekolah mengelola sistem informasi manajemen’  yang  mencapai  2.89  (pada kategori  ‘menuju  SNP  2’).  Adapun  sub- indikator  dari  indikator  terkait  kinerja  kepala sekolah  ini,  yang  masih  berada  di  kategori ‘menuju SNP 2” adalah ‘berjiwa kewirausahaan’ (2.94) dan melakukan supevisi dengan  baik  (2.38).  Dengan  demikian  dapat dijelaskan bahwa pada umumnya kepala SMK di  Provinsi  Aceh  belum  menunjukkan  jiwa kewirausahaan yang berkontribusi pada perbaikan  pengelolaan  SMK,  dan  belum melakukan  supervisi  pembelajaran  denngan baik sesuai ketentuan.

## 1.8 Standar Pembiayaan
Pada  Standar  Pembiayaan,  penilaian utama  adalah  pada  indikator  terkait  layanan subsidi  silang,  beban  operaioan  sekolah,  dan pengelolaan  dana  di  sekoah,  sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini:
Tabel  9. Capaian Nilai Standar Pembiayaan
No Standar/Indikator/ SubIndikator Nilai 8 Standar Pembiayaan 3.66 8.1 Sekolah memberikan layanan subsidi silang 2.33 8.2 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan 6.2 8.3 Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 2.46
Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016.
Standar  Pembiayaan  berada  pada kategori    ‘menuju  SNP  3’  dengan  nilai  3.66. Indikator  ‘beban  operasional  sekolah  sesuai ketentuan’  mencapai  6.2,  yang  artinya  beban operasional  SMK  di  Provinsi  Aceh  sudah sesuai  dengan  ketentuan  secara  nasional. Namun SMK di Provinsi Aceh pada umumnya belum  memberikan  layanan  subsidi  silang, yang  dimungkinkan  karena  adanya  program Sekolah Gratis, di mana setiap siswa mendapat perlakukan  yang  sama  terkait  besaran  dana sehingga  tidak  terlaksananya  sistem  subsidi silang  dan  sulitnya  membebaskan  sepenuhnya siswa  kurang  mampu.  Selain  itu  indikator ‘sekolah  melakukan  pengelolaan  dana  dengan baik’  berada  pada  nilai  2.46,  yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan  di  SMK  di  Provinsi  Aceh  pada umumnya belum sesuai  standar. Sub-indikator dengan  capaian  terendah  pada  indikator  ini adalah  ‘memiliki  laporan  yang  dapat  diakses oleh  pemangku  kepentingan’  dengan  capaian 1.79.  Sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa rendahnya  capaian  Standar  Pembiayaan  ini
adalah karena sistem pelaporan keuangan yang belum sesuai standar.

## 2. Peta Mutu SMK Provinsi Aceh Tahun 2017
Capaian  8  SNP  berdasarkan  Rapor  Mutu Tahun  2017  adalah  sebagaimana  ditunjukkan  pada tabel berikut ini:
Tabel 10. Capaian Nilai 8 SNP Nasional dan Provinsi Aceh No Standar Nasional Pendidikan Nasional Aceh 1 Standar Kompetensi Lulusan 4.84 4.74 2 Standar Isi 4.06 3.91 3 Standar Proses 6.21 5.99 4 Standar Penilaian Pendidikan 5.85 5.52 5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.93 3.3 6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 1.9 1.89 7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4.95 4.77 8 Standar Pembiayaan 5.85 5.79
Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.
Capaian tertinggi dari  SNP ini adalah pada Standar  Proses  dengan  nilai  5.99  (menuju  SNP  4), walapun  dibandingkan  dengan  capaian  nasional, nilai  ini  masih  lebih  rendah  sebesar  0.22  poin.
Adapun  standar  dengan  capaian  terendah  adalah Standar  Sarana  dan  Prasarana,  yaitu  1.89  (menuju SNP  1).  Nilai  ini  bahkan  ebih  rendah  dari  capaian tingkat  nasional.  Berikut  adalah  rincian  capaian setiap standar berikut indikator dan sub indikatornya.

## 2.1 Standar Kompetensi Lulusan
Capaian Standar Kompetensi
Lulusan(SKL)  untuk  pemetaan  mutu  tahun 2017  menunjukkan  bahwa  secara  umum  SKL di  Provinsi  Aceh  telah  mencapai  criteria ‘menuju SNP 3’. Capaian ini merupakan hasil hitung rata-rata dari capaian indikator-indikator berikut ini:
Tabel  11.  Capaian  Nilai  Standar  Kompetensi
Lulusan No Standar/Indikator Nilai 1 Standar Kompetensi Lulusan 4.74 1.1 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6.46 1.2 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 2.03 1.3 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 5.71
Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017. Capaian indikator
‘Sekolah merencanakan  proses  pembelajaran  sesuai ketentuan’  adalah  6.30  (menuju  SNP  4)  dan indikator  ‘Proses  pembelajaran  dilaksanakan dengan  tepat’  berada  pada  nilai  6.04.  Hal  ini menunjukkan  kualitas  proses  pembelajaran  di SMK di Provinsi Aceh secra umum telah baik. Hal ini terlihat pula dari terimplementasikannya sistem pengawasan terhadap proses pembelajaran;  ditunjukkan  dengan  nilai  5.75 pada  indikator  ‘Pengawasan  dilakukan  dalam proses pembelajaran’.

## 2.2 Standar Penilaian Pendidikan
Kualitas implementasi sistem penilaian  secara  umum  di  SMK  di  Provinsi Aceh dapat dilihat dari capaian pada standar ini, yaitu  5.52  (menuju  SNP  4).  Adapun  capaian setiap  indikatornya  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:
Tabel 12. Capaian Nilai Standar Penilaian
Pendidikan No Standar/Indikator Nilai 4 Standar Penilaian Pendidikan 5.52 4.1 Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 6.22 4.2 Teknik penilaian obyektif dan akuntabel 5.12 4.3 Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 5.58 4.4 Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 4.90 4.5 Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 5.78 Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi
Aceh tahun 2017.
Adapun indikator-indikator pada Standar Penilaian ini telah berada pada kategori ‘menuju  SNP  4,  di  mana  indikator  ‘Aspek penilaian  sesuai  ranah  kompetensi’  mencapai 6.22, indikator ‘Teknik penilaian obyektif dan akuntabel’  pada  5.12.  Hal  ini  menunjukkan guru  SMK  pada  umumnya  telah  menerapkan sistem  penilaian  yang  sesuai  dengan  panduan secara  nasional.  Hal  ini  ditandai  pula  dengan tercapaianya  indikator  ‘Penilaian  pendidikan ditindaklanjuti’  dengan  nilai  5.58,  indikator ‘Instrumen  penilaian  menyesuaikan  aspek, pada  nilai  4.80  dan  inidkator  ‘Penilaian dilakukan  mengikuti  prosedur’  dengan  nilai 5.78.
2.3 Standar Pendidik dan Tenaga

## Kependidikan
Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) adalah 3.30 (menuju SNP 2).  Hal  ini  menunjukkan  masih  rendahnya kualitas PTK di SMK di Provinsi Aceh secara umum.  Adapun  capaian  setiap  indikator  pada standar ini adalah sebagai berikut:
Tabel 13. Capaian Nilai Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan No Standar/Indikator Nilai 5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.30 5.1 Ketersediaan  dan kompetensi guru sesuai ketentuan 4.39 5.2 Ketersediaan  dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan 3.34 5.3 Ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai ketentuan 2.18
Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.
Capaian  indikator  ‘Ketersediaan    dan kompetensi guru sesuai ketentuan’ adalah 4.39 (menuju  SNP  3),  demikian  pula  indikator ‘Ketersediaan  dan kompetensi kepala sekolah sesuai  ketentuan’  dengan  nilai  3.34  (menuju SNP 3). Hal ini menunjukkan kurang sesuainya jumlah  dan  kompetensi  guru  dan  kepala sekolah di SMK di Provinsi Aceh secara umum. Hal ini terkait dengan kompetensi professional guru,  serta  kompetensi  sosial  dan  manajerial kepala sekolah yang masih rendah.

## 2.4 Standar Sarana dan Prasarana
Standar  Sarana  dan  Prasarana  berikut ini menunjukkan capaian ‘menuju SNP 4’ pada indikator ‘Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai’ dengan nilai 5.11.
Tabel 14. Capaian Nilai Standar Sarana dan Prasarana No Standar/Indikator Nilai 6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 1.89 6.1 Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai 5.11 6.2 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap 0.56 6.3 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi
Aceh tahun 2017.
Nilai  capaian  di  atas  menunjukkan bahwa  pada  umumnya  sarana  dan  prasarana SMK  di  Provinsi  Aceh  sudah  memadai  untuk
terlaksananya  proses  pembelajaran  sesuai dengan daya tamping yang diatur sesuai standar nasional.  Namun  perlu  dilakukan  kajian  lebih terperinci  mengenai  kondidi  sarana  dan prasarana  yang  secarang  langsung  dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran berbasis kompetensi; termasuk sarana teaching factory, alat dan bahan praktik, dan sebagainya.
2.5 Standar Pengelolaan Pendidikan Capaian Standar Pengelolaan adalah
4.77 (menuju SNP 3), dengan capaian
indikator-indikatornya yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:
Tabel 15. Capaian Nilai Standar Pengelolaan Pendidikan No Standar/Indikator Nilai 7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4.77 7.1 Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 5.83 7.2 Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 5.96 7.3 Kepala sekolah berkinerja baik 1.92 7.4 Sekolah mengelola sistem informasi manajemen 5.44 Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017 Capaian indikator ‘Sekolah melakukan  perencanaan  pengelolaan’  (5.83) dan indikator ‘Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan’ (5.96) menunjukkan  bahwa  pengelolaan  SMK  telah berjalan  dengan  baik  di  Provinsi  Aceh, ditunjukkan  dengan  capaian  yang  masuk  ke dalam kategori ‘menuju SNP 4). Sekolah juga telah  mengimplementasikan  sistem  informasi manajemen  dengan  baik  (nilai  5.44-kategori menuju  SNP  4).  Namun  demikian  kinerja kepala  sekolah  belum  memenuhi  harapan nasional, ditandai dengan tercapainya nilai 1.92 (menuju SNP 1).
2.6 Standar Pembiayaan Capaian  pada  Standr  Pembiayaan menunjukkan  kualitas  pelaksanaan  sistem penilaian  di  SMK  di  Provinsi  Aceh  pada umumnya telah  berada pada kategori  ‘menuju SNP  4’  dengan  nilai  5.79.  Adapun  capaian indikator-indikator  pada  standar  ini  adalah sebagai berikut:
Tabel 16. Capaian Nilai Standar Pembiayaan
No Standar/Indikator Nilai 8 Standar Pembiayaan 5.79 8.1 Sekolah memberikan layanan subsidi silang 6.99 8.2 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan 6.65 8.3 Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 3.73
Sumber  :  Laporan  Peta  Mutu  SMK  Provinsi
Aceh tahun 2017 Capaian indikator ‘Sekolah memberikan layanan subsidi silang’ (6.99) dan indikator  ‘Beban  operasional  sekolah  sesuai ketentuan’ (6.65) menunjukkan bahwa
pembiayaan  terhadap  operasional  sekolah, terutama  kepada  siswa  kurang  mampu  telah berjalan dengan baik di SMK di Provinsi Aceh pada umumnya. Namun demikian pengelolaan keuangan  belum  sesuai  dengan  harapan nasional, yang ditandai dengan nilai 3.73 pada indikator  ‘Sekolah  melakukan  pengelolaan dana dengan baik’ (menuju SNP 3).

## Pembahasan
Berdasarkan  deskripsi  di  atas,  dapat dinyatakan  bahwa  kualitas  SMK  di  Provinsi  Aceh pada  umumnya  belum  sesuai  dengan  SNP  untuk tahun  2016-2017.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  tabel capaian SNP padara Rapor Mutu Pendidikan Tahun 2016 dan 2017 berikut ini.
Tabel 17. Capaian Nilai 8 SNP  Tahun 2016 dan 2017
No Standar Nasional Pendidikan 2016 2017 1 Standar Kompetensi Lulusan 4.97 4.74 2 Standar Isi 5.01 3.91 3 Standar Proses 5.04 5.99 4 Standar Penilaian Pendidikan 3.91 5.52 5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.33 3.3 6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 3.75 1.89 7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4.21 4.77 8 Standar Pembiayaan 3.66 5.79
Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat secara  umum  bahwa  terjadi  penurunan  nilai  pada beberapa  standar  dari  rapor  mutu  2016  pada  rapor mutu 2017, yaitu pada SKL, Standar Isi, dan Standar Sarana  dan  Prasarana.  Sementara  pada  Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar  Pengelolaan  Pendidkan  dan  Standar Pembiayaan terjadi peningkatan nilai. Penuruan dan penignkatna  ini  perlu  didiskusikan  dengan  meliaht seluruh  standar  secara  menyeluruh,  dengan  tidak mengabaikan  kondisi  nyata  di  tingkat  sekolah maupun  kabupaten  kota.  Tabel  berikut  ini menunjukkan  kondisi  SKl  berdasarkan  capaian indikatornya:
Tabel 18. Capaian Nilai Standar Kompetensi
Lulusan No Standar/Indikator /SubIndikator 2016 2017 Nilai Kat Nilai Kat 1 Standar Kompetensi Lulusan 4.97 ««« 4.74 ««« 2.1 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6.12 «««« 6.47 «««« 2.2 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 2.78 «« 2.03 «« 2.3 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6.02 «««« 5.71 ««««
Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.
Capaian  tertinggi  pada  SKL  adalah  pada indikator  kompetensi  lulusan  pada  dimensi  sikap (6.12  pada  tahun  2016  dan  6.47  pada  tahun  2017), disusul  capaian  pada  dimensi  keterampilan  (6.02 pada tahun 2016 dan 5.17 pada tahun 2017). Adapun capaian kompetensi siswa pada dimensi pengetahuan adalah  2.78  pada  tahun  2016  dan  2.03  pada  tahun 2017.
Lebih  rendahnya  capaian  pada  kompetensi pengetahuan  dapat  dibahas  dengan  melihat  capaian pada  standar  lainnya.  Berikut  adalah  capaian  pada Isi:
Tabel 19. Capaian Nilai Standar Isi
No Standar/Indikator /SubIndikator 2016 2017 Nilai Kat Nilai Kat 2 Standar Isi 5.0 ««« 3.9 ««« 2.1 Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan 6.4 «««« 4.4 ««« 2.2 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur 3.8 ««« 5.5 «««« 2.3 Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 4.8 ««« 1.9 «
Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.
Capaian  di  atas  menunjukkan  bawa perangkat  pembelajaran  telah  disiapkan  oleh  guru SMK dengan kualitas yang baik, hal ini ditunjukkan dengan  nilai  indikator  ‘Perangkat  pembelajaran sesuai  rumusan  kompetensi  lulusan’  sebesar  6.4 (menuju SNP 4) pada tahun 2016. Nilai ini menurun pada tahun  2017  menjadi  4.4  (menuju  SNP  3).  Hal ini terjadi pula pada  inidikator  ‘Sekolah melaksanakan  kurikulum  sesuai  ketentuan’  yang mencapai nilai 4.8 (menuju SNP 3) pada tahun 2016, menjadi  1.9  (menuju  SNP  1)  pada  tahun  2017. Namun  demikian,  indikator  ‘Kurikulum  Tingkat Satuan  Pendidikan  dikembangkan  sesuai  prosedur’ mencapai 3.8 (menuju SNP 2) pada tahun 2016 dan
meningkat  dengan  nilai  5.5  (menuju  SNP  4)  pada tahun 2017.
Peningkatan  nilai  pada  indikator  terkait pengembangan  KTSP  dapat  dikaitkan  dengan  siap dan  tersedianya  regulasi  terkait  pengembangan KTSP yang juga sudah disosialisasikan kepada SMK secara  umum  di  Provinsi  Aceh  melalui  pelatihan- pelatihan Kurikulum 2013. Panduan pengembangan KTSP  ini  tidak  mengalami  perubahan  secara signifikan  dalam  prosedur  pelaksanaan  maupun pemantauannya.  Untuk  itu  dapat  dijelaskan  bawah pengembangan KTSP telah dimulai sejak terjadinya perubahan  kurikulum  dan  telah  diimplementasikan dengan baik oleh SMK di Provinsi Aceh.
Namun  demikian,  perangkat  pembelajaran yang  sesuai  dengan  rumusan  kompetensi  lulusan mengalami penuruanan nilai sebagaimana dijelaskan di  atas.  Hal  ini  perlu  dikaitkan  dengan  kondisi perubahan Struktur Kurikulum SMK, Spektrum dan rumusan  Kompetensi  Inti  (KI)  dan  Kompetensi Dasar  (KD)  pada  tahun  2015-2017,  di  mana perubahan  ini  membuat  guru  SMK  pada  umumnya mengalami kesulitan dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai.
Adapun proses pembelajaran di SMK pada umumnya  telah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  capaian  pada  katagori  ‘menuju SNP  4’ pada semua  indikator pada Standar Proses, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini.
Tabel 20. Capaian Nilai Standar Proses
No Standar/Indikator/ SubIndikator 2016 2017 Nilai Kat Nilai Kat 3 Standar Proses 5.04 ««« 5.99 «««« 3.1 Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan 5.58 «««« 6.30 «««« 3.2 Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 5.08 «««« 6.05 «««« 3.3 Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran 4.46 ««« 5.75 ««««
Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.
Kondisi  rendahnya  capaian  SKL  pada indikator terkait kompetensi pada dimensi pengetahuan siswa tidak didukung oleh data proses pembelajaran  yang  kurang  sesuai.  Dalam  hal  ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan lebih terfokus untuk mengetahui sebab terjadinya capaian kompetensi siswa khususnya pada dimensi pengetahuan. Kajian lebih lanjut ini adalah pada: (1) konten  materi,  (2)  kemampuan  awal  siswa,  dan  (3) gaya  belajar  siswa  dan  gaya  mengajar  guru,  karena ternyata  proses  pembelajaran  yang  baik  menurut guru  belum  cukup  membantu  siswa  secara  efektif untuk  mencapai  kompetensi  pembelajaran  pada dimensi pengetahuan.
Selanjutnya  untuk  melihat  keterkaitan capaian  Standar  Penilaian  terhadap  rendahnya
capaian  SKL  di  atas,  berikut  adalah  tabel  capaian setiap indikator pada Standar Penilaian: Tabel 21. Capaian Nilai Standar Penilaian Pendidikan
No Standar/Indikator/ SubIndikator 2016 2017 Nilai Kat Nilai Kat 4 Standar Penilaian Pendidikan 3.91 ««« 5.53 «««« 4.1 Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 4.57 ««« 6.22 «««« 4.2 Teknik penilaian obyektif dan akuntabel 3.68 «« 5.12 «««« 4.3 Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 3.88 ««« 5.59 «««« 4.4 Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 3.43 «« 4.91 ««« 4.5 Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 3.97 ««« 5.78 ««««
Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.
Berdasarkan tabel di atas, terlihat beberapa peningkatan  nilai  dan  katagori  capaian  pada indikator-indikator  Standar  Penilaian  dari  tahun 2016 ke tahun 2017. Dengan capaian 6.22 (menuju SNP  4)  di  tahun  2017  pada  indikator  ‘Aspek penilaian  sesuai  ranah  kompetensi’  dan  indikator- indikator lainnya, dapat dinyatakan bahwa prosesdur penilaian  di  SMK  telah  dilaksanakan  dengan  baik sesuai  panduan.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  telah tersedianya  panduan  dari  Direktorat  Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang dapat membantu  guru  secara  teknik  dalam  menerapkan sistem  penilaian  pada  ranah  sikap,  pengetahuan maupun keterampilan.
Namun demikian, dalam kajian penelusuran sebab  rendahnya  capaian  SKL  khususnya  pada dimensi  pengetahuan,  perlu  dilakukan  pembahasan mengenai  efektifitas  sistem  penilaian  itu  sendiri. Penerapan  teknik  penilaian  yang  akuntabel  dan mengikuti prosedru serta dilakukannya tindak lanjut hasil  penilaian  ternyata  belum  cukup  efektif  untuk siswa mencapai kompetensi pengetahuan yang lebih baik.  Hal  ini  perlu  ditindaklanjuti  dengan  kajian terhadap:  (1)  kesesuai  teknik  penilaian  dengan metode  pembelajaran,  (2)  ketepatan  waktu  dalam melakukan  penilaian  berbasis  kompetensi  dan kebutuhan  siswa,  (3)  bentuk  kegiatan  tindak  lanjut hasil penilaian yang lebih efektif.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  pada standar-standar  terkait  akademik  ditemukan  bahwa penerapan  Kurikulum  2013  telah  berjalan  baik  di SMK  di  Provinsi  Aceh,  namun  belum  sepenuhnya membantu  siswa  mencapai  kompetensi  yang diharapkan.  Kajian  lebih  lanjut  dibutuhkan  untuk melihat  kondisi  pada  standar-standar  manajerial yaitu  Standar  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan
(PTK),  Standar  Sarana  dan  Prasarana,  Standar Pengelolaan Pendidikan, dan Standar Pembiayaan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  capaian  pada Rapor  Mutu  2016  dan  2017  dan  perbandingan capaiannya  pada  dua  tahun  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa implementasi 8 SNP di SMK di Provinsi  Aceh  secara  umum  telah  berjalan  dengan baik.  Kurikulum  2013  diterapkan  dengan  baik dengan proses pembelajaran dan penilaian yang baik pula.  Perubahan  pada  beberapa  komponen  dari struktur kurikulum SMK terlihat memberi tantangan bagi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pada akhirnya capaian kompetensi siswa khususnya pada dimensi pengetahuan belum mencapai SNP sebagaimana yang diharapkan.
Untuk  itu,  perlu  dilakukan  kajian  lebih lanjut  dan  rencana  tindak  untuk  meningkatkan kualitas layanan pendidikan SMK di Provinsi Aceh, dengan:
1) mengnalisis  rapor  mutu  pendidikan  8  SNP dengan  data  dan  informasi  tambahan  dari observasi di tingkat satuan pendidikan,
2) menindaklanjuti data capaian 8 SNP pada rapor mutu dengan perencanaan peningkatan mutu di tingkat sekolah dan di tingkat Provinsi,
3) mensosialisasikan  rapor  mutu  secara  berkala dalam forum resmi SMK,
4) meningkatkan pendampingan 8 SNP di tingkat sekolah  melalui  kegiatan  terpadu  seperti sekolah model penjaminan mutu,
5) memastikan terbentuknya tim penjaminan mutu di tingkat sekolah dan di tingkat provinsi,
6) memastikan  tersusunnya  rencana  strategi peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan berdasarkan data dan informasi. Dengan tersedianya rapor mutu 2016-2017,
satuan  pendidikan,  dalam  hal  ini  SMK,  dapat memperoleh  gambaran  kondisi  8  SNP  di  sekolah tersebut.  Dengan  tersedianya  data  yang  sahih, sekolah  dapat  menentukan  menganalisis  kebutuhan prioritas  sekolah  untuk  menentukan  rencana  tindak lanjut  yang  lebih  efektif  dan  efisien  Untuk memastikan  keterkaitan  antarstandar  secara  lebih rinci dan  mengkaji  latar  belakang kondisinya, perlu dilakukan  investigasi  dan  penelitian  lebih  lanjut dengan  didukung  data  dan  informasi  di  tingkat satuan pendidikan dan di tingkat kabupaten/kota. Untuk  itu  besar  harapan  LPMP  Provinsi Aceh  untuk  terlaksananya  kegiatan  pemetaan  mutu yang  lebih  sistemtis  di  tingkat  satuan  pendidikan pada  tahun-tahun  mendatang  sehingga  data  yang merupakan  data  yang valid dan reliable. Pada akhirnya LPMP Provinsi Aceh mengepresiasi setiap dukungan  dan  peran  serta  semua  pihak  sehingga terwujudnya  peta  Mutu  Pendidikan,  khususnya jenjang  SMK  dan  mengharapkan  tersusunnya rencana  tindak  lanjut  peningkatan  mutu  yang  dapat
diimplementasikan secara lebih efektif dan efisien di tingkat sekolah maupun provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
 Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan. 2016. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2016  tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu Pendidikan  Dasar  dan  Menengah .  Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263.
 Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Pedoman Umum Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Dasar  dan Menengah.
 Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan. 2016. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  nomor  21  tahun  2016  tentang Standar Isi  Pendidikan Dasar dan Menengah . Kemdikbud. Jakarta.
 Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan. 2016. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  nomor  22  tahun  2016  tentang Standar  Proses  Pendidikan  Dasar  dan Menengah . Kemdikbud Jakarta.
 Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan. 2016. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  nomor  23  tahun  2016  tentang Standar  Penilaian  Pendidikan .  Kemdikbud.
Jakarta.
 Kemdiknas. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional  nomor  69  tahun  2009 tentang  Standar  Biaya  Sekolah/Madrasah . Kemdiknas. Jakarta.
 Kementerian  Pendidikan  Nasional.  2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24  tahun  2007  tentang  Standar  Sarana  dan Prasarana  Sekolah/Madrasah .  Kemdiknas.
Jakarta.
 Kementerian  Pendidikan  Nasional.  2007. Peraturan  Meneteri  Pendidikan  Nasional nomor  19  tahun  2007  tentang  Standar Pengelolaan Pendidikan . Kemdiknas. Jakarta.