## PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG

## MAPPING CONFLICT AREAS PRONE IN LAMPUNG PROVINCE
Leydi Silvana
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jlana Kramat Raya No. 132, Senen - Jakarta Pusat e-mail: leydisilvana@yahoo.co.id Diterima: 11 Agustus 2013; direvisi: 31 Agustus 2013; disetujui: 18 September 2013

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  karakteristik  konflik,  penyebab  dan  akar  persoalan konflik  yang  terjadi,  mengidentifikasi  faktor-faktor  apa  yang  menjadi  pemicu  konflik,  mengetahui langkah-langkah  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  konflik  (kelemahan  dan kekuatan) serta merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik. Provinsi Lampung merupakan  salah  satu  lokasi  penelitian.  Dari  hasil  penelitian  kajian  ini  bersifat  deskriptif,  dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Akar masalah yang menyebabkan Provinsi Lampung sebagai  salah  satu  daerah  rawan  konflik  secara  umum  disebabkan  karena  persoalan  politik,  ekonomi, sosial budaya antar umat beragama, suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi sumber daya  alam  yang  tidak  seimbang.  Oleh  karena  itu,  hal-hal  yang  perlu  dilakukan  pemerintah  didalam menangani  konflik  yang  terjadi  adalah  menciptakan  kehidupan  yang  aman,  tentram  dan  sejahtera, memelihara  kondisi  damai  dan  harmonis,  meningkatkan  tenggang  rasa  dan  toleransi,  memelihara keberlangsungan pemerintah, melindungi jiwa, harta benda, sarana umum serta memulihkan fisik sarana & masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan dalam menangani konflik.
Kata kunci : konflik, rawan, toleransi.

## Abstract
The purpose of this study was to determine the characteristics of the conflict, the root and the causes of the conflict issues, identify the factors that trigger conflict, knowing the steps taken by the government to  resolve  the  conflict  (weaknesses  and  strengths)  and  formulate  a  strategy  that  needs  to  be  done  to resolve the conflict Lampung province is determined as one of the research area. This study is designed to  illustrate,  elaborate,  answer  and  describe  the  portrait  mapping  conflict  prone  areas  in  Indonesia. From the research this study is descriptive and the method used is a qualitative method. The root of the problem which led Lampung Province as one of the conflict-prone areas generally caused by political issues, economic, social and cultural inter-religious, ethnic tribes, businesses and communities with the distribution of natural resources that is not balanced. Therefore, the things that need to be done by the government in dealing with the conflict are to create a safe life, peaceful and prosperous, Maintenance of peace and harmony, increase tolerance, maintain continuity of government, to protect life, property, public  facilities  and  restore  the  physical  facilities  and  the  community  is  an  important  thing  to  do  in dealing with conflict.
Keywords : conflict, troubled, tolerant.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  bergulirnya  reformasi  telah mendorong terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang sosial-politik.  Reformasi  juga  memunculkan  nilai- nilai  kepemerintahan  yang  baik (good  governance) seperti  demokrasi  dan  transparansi,  pemerataan, keadilan  dan  akuntabilitas  yang  berorientasi  kepada kepentingan rakyat. Dengan demikian perkembangan reformasi di Indonesia telah membawa dampak yang sungguh luar biasa.
Angin  segar  perubahan  tatanan  kehidupan politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  yang  pada awalnya  begitu  kencang  ditiupkan,  ternyata  juga memiliki  sisi  lain  yang  tidak  pernah  terbayangkan sebelumnya.  Munculnya  berbagai  tindak  kekerasan
dan  konflik  antar  elemen  masyarakat  di  berbagai daerah  di  Indonesia  merupakan  indikasi  yang  kuat untuk  membuktikan  sinyalemen  tadi.  Semua  itu disebabkan  adanya    ketidakpuasan  daerah  atas berbagai ketimpangan hubungan, karena tidak diakui dan tidak dihargainya keanekaragaman yang ditabukan  seperti  :  Suku,  Agama,  Ras  dan  Antar Golongan  (SARA)  dalam  tatanan  sosial.  Dalam  era Reformasi  ini,  Indonesia  harus  mampu  mengelola keanekaragaman  tersebut  dengan  bijaksana,  agar tercipta  hubungan  antara  unsur-unsur    sosial  yang berbeda-beda.  Penciptaan  hubungan  sosial  yang harmonis  dapat  tercapai  melalui  komunikasi  yang tulus  yang  dilandasi  oleh  pengakuan  dan  saling penghargaan  atas  perbedaan-perbedaan  yang  ada
demi  tercapainya  kehidupan  sosial  yang  lebih demokratis.
Akibat  dari  tidak  adanya  keterpaduan  sosial dan upaya setengah hati untuk membentuk kehendak bersama (common will), maka  sebagai suatu bangsa kita terpuruk pada persoalan konflik yang berkepanjangan  dan  menelan  ribuan  korban  nyawa dan harta benda. Belum lagi apabila kita memikirkan akibat psikologis pada anak-anak yang berada dalam situasi konflik berkepanjangan tersebut.
Masalah  konflik  bukan  hanya  masalah  emosi sesaat,  walaupun  bisa  terjadi  di  mana  saja  serta kapan  saja.  Sebuah  relasi  antar  manusia  apapun bentuknya  mempersyaratkan  perlunya  memahami diri  sendiri  dan  orang-orang  lain  secara  akurat. Dalam  kondisi  komunikasi  antar  budaya  yang  tidak kondusif tersebut, konflik  sangat rentan dan  terbukti banyak terjadi.
Masyarakat  pada  saat  ini  menjadi  semakin terbiasa  melakukan  dan  menghadapi  berbagai peristiwa  konflik  dalam  kehidupan  sehari-harinya, baik  yang  terjadi  dalam  lingkup  nasional  maupun lingkup  kedaerahan.  Hal  ini  akhirnya  tidak terhindarkan  telah  mewarnai  pola  perilaku  sosial dalam  hubungan  interaksi  antar  warga  masyarakat, antar  lembaga  kemasyarakatan,  bahkan  antar pemerintah  daerah.  Perilaku  konflik  sosial  tersebut, dalam  sejumlah  kasus  berlangsung  secara  tidak terkendali  dan  mengabaikan  norma-norma  hukum yang  berlaku.  Bahkan  adakalanya  menjurus  pada penciptaan  situasi  kerusuhan  yang  anarkis  dan melebar  pada  persoalan  lain  yang  tidak  berkaitan langsung dengan sumber timbulnya persoalan.
Merebaknya  perilaku  konflik  dan  terjadinya perubahan  sosial  yang  berlangsung  secara  cepat  dan cenderung  semakin  tidak  terkendali.  Hal  ini  dapat menyebabkan krisis yang pada gilirannya berdampak  pada  tersendatnya  keberlangsungan pembangunan,  berkembangnya  aksi  main  hakim sendiri  dan  berkembangnya  aksi  kriminalitas, maraknya aksi berdemonstrasi, semakin menggejalanya  euphoria  semangat  kedaerahan  dan ego  sektoral  yang  dimaknai  secara  sempit,  serta terjadinya konflik vertikal dan horizontal di sejumlah daerah, bahkan konflik antar pemerintah daerah yang pada  masa  lalu  sangat  jarang  terjadi,  saat  ini dianggap suatu hal yang biasa.
Dari  sejumlah  kasus  konflik  yang  pernah terjadi  tersebut,  tidak  sedikit  yang  berdampak  pada jatuhnya  korban  jiwa  dan  luka-luka  serta  kerugian material  dan  immaterial  yang  begitu  besar. Menyikapi terjadinya sejumlah kasus konflik dengan berbagai  motif  dan  bentuk  perilaku  tersebut,  baik dalam lingkup nasional, lingkup daerah, antar warga masyarakat, maka Pemerintah bersama-sama dengan aparat  keamanan  telah  berupaya  menanganinya. Dengan  berbagai  macam  cara,  sejumlah  kasus konflik  maupun  dampak  sosialnya  telah  berhasil diselesaikan  atau sedang dalam proses penyelesaian. Persoalan  mengenai  munculnya  dan  yang  berkaitan
dengan penanganan kasus konflik tersebut, kadangkala  menjadi  semakin  kompleks  ketika menjadi meluas ke persoalan atau ke daerah lain atau dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu.
Tidak  mudahnya  proses  penyelesaian  kasus konflik  tersebut,  selain  merupakan  konsekuensi  dari kurangnya  realisasi  dukungan  dana  dari  Pemerintah serta  perangkat  hukum  yang  memadai.  Hal  ini  juga disebabkan belum adanya kesamaan pemahaman dan keterpaduan  langkah  yang  terkoordinasi  di  antara para  penyelenggara  negara,  aparatur  pemerintah, aparatur keamanan, dan antar daerah  maupun belum kuatnya  ketahanan  sosial  dan  dukungan  keterlibatan masyarakat  dalam  menyikapi  kasus-kasus  konflik tersebut.
Oleh  karena  itu,  guna  memberikan  kemudahan dan  mempercepat  upaya  penanganan  berbagai  kasus konflik  yang  terjadi  di  sejumlah  daerah  secara terpadu  dan  terkoordinasi,  maka  diperlukan  kajian untuk  melakukan  pemetaan  rawan  konflik  di beberapa daerah dan mencari solusi kebijakan dalam penanganan konflik yang terjadi di daerah. Kajian ini pada  hakekatnya  bertujuan  untuk  mengetahui karakteristik konflik, mengetahui penyebab dan akar persoalan  konflik  yang  terjadi,  mengidentifikasi faktor-faktor  apa  yang  menjadi  pemicu  konflik, mengetahui  langkah-langkah  yang  telah  dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik (kelemahan dan  kekuatan)  dan  merumuskan  strategi  yang  perlu dilakukan untuk mengatasi konflik.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini dirancang untuk dapat menggambarkan, menguraikan, menjawab dan menjabarkan  potret  pemetaan  daerah  rawan  konflik di  Indonesia.  Dengan  demikian  Kajian  ini  bersifat deskriptif,  dengan  metode  yang  digunakan  adalah metode  kualitatif.  Metode  ini  dipilih  untuk  dapat menggambarkan fenomena konflik yang terjadi pada lokus kajian yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan tujuan kajian, teknik pengumpulan  data  dan  informasi  dilakukan  melalui penelitian  lapangan (field  research) dan  yang sebelumnya  didahului  dengan  kajian  kepustakaan (library  research). Kegiatan  lapangan  dilakukan dengan  menggunakan  wawancara  mendalam (in- depth  interview) dengan  menyiapkan  pedoman wawancara  dan  tinjauan  kepustakaan  dilakukan melalui penelahaan literatur, dokumen, laporan dinas dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1964  tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret  1964.  Secara  geografis  Provinsi  Lampung terletak  pada  kedudukan  103º40”  (BT)  Bujur  Timur sampai  105º50”  (BT)  Bujur  Timur    dan  3º45”  (LS)
Lintang  Selatan  sampai  6º45”  (LS)  Lintang  Selatan. Provinsi  Lampung  meliputi  areal  daratan  seluas 35.288,35  km  (Lampung  dalam  angka,  BPS  2012) termasuk  132  pulau  di  sekitarnya  dan  lautan  yang berbatasan  dalam  jarak  12  mil  laut  dari  garis  pantai kearah  laut  lepas.  Luas  perairan  laut  Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas sumberdaya  pesisir  Lampung,  1999).  Panjang  garis pantai  Provinsi  Lampung  lebih  kurang  1.105  km, yang  membentuk  4  (empat)  wilayah  pesisir,  yaitu Pantai  Barat  (210  km),  Teluk  Semangka  (200  km), Teluk  Lampung  dan  Selat  Sunda  (160  km),  dan Pantai Timur (270 km).
Pada  tahun  2012,  Badan  Kesbang  dan  Politik Daerah  Provinsi  Lampung  melakukan  pemetaan daerah  rawan  konflik  di  14  (empat  belas) Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Lampung.  Berdasarkan pemetaan  yang  telah  dilakukan,  konflik  di  Provinsi Lampung, dapat dikelompokkan sebagaimana berikut:
1. Konflik  antar  agama/suku/etnis  berjumlah  12 kasus  yang  terjadi  di  beberapa  wilayah  yaitu: Bandar  Lampung  (2),  Lampung  Timur  (1), Tanggamus  (3),  Pringsewu  (5),  dan  Lampung Tengah (1).
2. Konflik  Politik  berjumlah  4  kasus  yang  terjadi di  beberapa  wilayah  yaitu:  Bandar  Lampung (1),  Tulang  Bawang  (1),  Lampung  Utara  (1), dan Tanggamus (1).
3. Konflik  Batas  Wilayah/Daerah  berjumlah  20 kasus yang terjadi di semua wilayah.
4. Konflik  Industrial  berjumlah  4  kasus  seperti  di Tulang  Bawang  (1),  Mesuji  (2),  dan  Lampung Timur (1).
5. Konflik  Agraria/Lahan  berjumlah  39  kasus yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.
6. Konflik  Sosial/Antar  Kelompok  berjumlah  44 kasus yang tersebar
di beberapa Kabupaten/Kota.
Untuk  lebih  jelasnya  pengkategorian  rawan konflik  tersebut  diatas  dapat  dilihat  dalam  Tabel  1: Data Potensi Konflik Provinsi Lampung Tahun 2013 dibawah. Sedangkan secara detail peta rawan konflik di  masing-masing  dari  14  Kabupaten/Kota  di wilayah Provinsi Lampung dapat dilihat dalam Tabel Rawan  Konflik  di  masing-masing  14  Kab./Kota dalam tabel 1.
Karakteristik  konflik  di  Provinsi  Lampung dapat  dilakukan  pemetaan  daerah  rawan  konflik  di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota terdapat 130 kasus konflik  dan  dapat  dikelompokkan  kedalam  jenis potensi  konflik  antar  lain    konflik  antar  umat agama/suku/etnis  12  kasus,  Politik  8  kasus,  Batas Wilayah 23 kasus, Industrial 4 kasus, Agraria/Lahan 39 kasus dan Sosial/Antar Kelompok 44 kasus. Dari data  tersebut  diatas  kasus  terbanyak  adalah  konflik sosial/antar  kelompok  sebanyak  44    kasus,  namun kasus  tersebut  terpicu  dari  konflik  Agraria,  jadi domain  kasus  terbesar  di  Provinsi  Lampung  adalah masalah  Agraria,  dan  sampai  saat  ini  kasus  masalah agraria  masih  dalam  proses  penyelesaiannya, mengingat  persepsi  pemerintah  daerah  bahwa
No. Kab./ Kota Jenis Potensi Konflik Jml Antar Umat Beragama/ Suku/Etnis Politik Batas Wilayah Industrial Agraria/ Lahan Sosial/ Antar Kelompok 1. Bandar Lampung 2 4 2 - - 6 14 2. Metro - - 2 - - 5 7 3. Lampung Selatan - - 1 - 9 12 22 4. Pesawaran - - 2 - 3 1 6 5. Tulang Bawang - 1 2 1 2 1 7 6. Tulang Bawang Barat - - 1 - 2 - 3 7. Mesuji - - 1 2 3 - 6 8. Lampung Utara - 1 2 - 5 2 10 9. Way kanan - - 2 - 4 - 6 10. Lampung Timur 1 1 1 1 3 5 12 11. Lampung Barat - - 1 - 3 1 5 12. Tanggamus 3 1 3 - 2 1 10 13. Pringsewu 5 - 1 - 1 2 9 14. Lampung Tengah 1 - 2 - 2 8 13 JUMLAH 12 8 23 4 39 44 130
Sumber: Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung
masalah  agraria  menjadi  domain  penyelesaian  di pemerintah pusat.
Akar  masalah  penyebab  konflik  di  Provinsi Lampung  secara  umum  dapat  disebabkan  karena persoalan:  Politik,  Ekonomi,  Sosial  BudayaAntar Umat  Beragama,  Suku  Etnis,  Masyarakat  dengan Pelaku  Usaha  dan  Distribusi  Sumber  Daya  Alam yang  tidak  seimbang.  Dari  penjelasan-penjelasan tersebut,  dapat  dijelaskan  bahwa,  terjadinya  konflik disebabkan hal-hal sebagai berikut:
a) Adanya  perbedaan  pendirian  atau  perasaan antara  individu  dan  individu  lain  sehingga terjadi konflik di antara mereka.
b) Adanya perbedaan kepribadian diantara anggota  kelompok  disebabkan  perbedaan  latar belakang budaya.
c) Adanya  perbedaan  kepentingan  atau  tujuan diantara individu atau kelompok.
d) Adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat yang diikuti oleh adanya perubahan  nilai-nilai  atau  system  yang  berlaku dalam masyarakat.
Konflik  adalah  suatu  pernyataan  hidup,  tidak terhindarkan  dan  sering  bersifat  kreatif.Jika  konflik selalu  ada,  berarti  konflik  itu  memang  sebenarnya dibutuhkan.  Manfaat  konflik  antara  lain  membuat masyarakat  menyadari  adanya  banyak  masalah, mendorong  kearah  perubahan  yang  dibutuhkan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat  perkembangan  pribadi,  menambah kepedulian  diri,  mendorong  kedewasaan  psikologis dan  menimbulkan  kesenangan  (Tjosvold,  2000). Penyebab konflik antara lain:
1. Kurangnya sumberdaya: dana, alat, orang
2. Sikap  berbeda,  ketidaksetujuan,  komunikasi buruk, lemahnya teamwork (kepercayaan)
3. Struktur  organisasi  yang  tidak  cukup  dan kurang jelasnya peran.
4. Sedangkan gejala-gejala konflik antara lain:
5. Ada  sesuatu  yang  tidak  beres:  merasa  gelisah, frustasi, terhina, tersakiti hati, sedih, marah dan tidak setuju.
6. Tidak saling bicara
7. Sengaja merusak/menjatuhkan dan tidak kooperatif;
8. Berkontradiksi, berkata-kata tidak baik;
9. Debat, polemik, kelompok-kelompok;
10. Ancaman dan tindakan merusak. Sumber-sumber konflik sosial dapat dikatagorikan pada tiga katagori yakni:
Pertama,  Perebutan  sumber  daya,  alat-alat  produksi dan  kesempatan  ekonomi  ( Access  to  Economic Resources and to Means of Production )
Kedua,  Perluasan  batas-batas  kelompok  sosial budaya ( Social & Cultural Borderline Expansions ) Ketiga,  Benturan  kepentingan  politik,  ideology  dan agama ( Conflict of Political, Ideology And Religious Interest. )
Tidak  mudahnya  proses  penyelesaian  kasus konflik, selain merupakan konsekuensi dari
kurangnya  realisasi  dukungan  dana  dari  Pemerintah serta  perangkat  hukum  yang  memadai,  hal  ini  juga disebabkan belum adanya kesamaan pemahaman dan keterpaduan  langkah  yang  terkoordinasi  di  antara para  penyelenggara  negara,  aparatur  pemerintah, aparatur keamanan, dan antar daerah  maupun belum kuatnya  ketahanan  sosial  dan  dukungan  keterlibatan masyarakat  dalam  menyikapi  kasus-kasus  konflik tersebut.
Dilihat  dari  pandangan  mengenai  pihak  yang berkonflik  dan  sumber  awal  konflik  ada  tiga pendekatan,  yaitu  :  pendekatan  makro,  mikro  dan pendekatan  konvergensi  (Abdel  Salam,  2004). Pendekatan  makro  melihat  sumber  awal  atau  akar konflik  berasal  dari  adanya  persaingan  antar kelompok  dalam  mengejar  kekuasaan  dan  sumber daya  yang  ada.  Pendekatan  ini  menganalisis  konflik antar  kelompok  pada  tataran  kesadaran.  Pendekatan mikro  atau behavior memandang    sumber  awal konflik dari adanya persaingan antar individu dalam pemenuhan  kebutuhan,  dan  sesuai  dengan  watak dasar  manusia  yang  agresif.  Sementara  pendekatan konvergensi,  menjelaskan  bahwa  sumber  konflik merupakan  paduan  antara  unsur-unsur  yang  berasal dari  individu  dan  kelompok.  Sering  sekali  konflik sebenarnya  bersifat  pribadi,  namun  karena  setiap individu  memiliki  identitas  kelompok  tertentu  dan ditambah  dengan  hal-hal  tertentu  maka  menjadi konflik antar kelompok.
Teori konflik muncul sebagai reaksi munculnya teori  struktural  versus  teori  fungsional  (Karl  Marx) pada  tahun  1950 dan  1960  an. Teori  konflik  banyak merebak  diimplementasikan  yang  menyediakan alternatif  terhadap  pemecahan  masalah  sesuai  teori struktural  versus  teori  fungsional.  Definisi  konflik merupakan  hubungan  antara  dua  pihak  atau  lebih (individu  atau  kelompok)  yang  memiliki,  atau  yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.
Michael  E.Brown,  menyebutkan  terdapat  4 (empat)  faktor  di  mana  suatu  daerah  menjadi  lebih rawan  konflik  dibandingkan  daerah  lain,  yaitu  :    (1) faktor  struktural,  misalnya  lemahnya  Penguasa (Negara/  Pemerintah);  (2)  faktor  politik,  misalnya adanya  diskriminasi  atau  pengutamaan  kelompok politik  tertentu;  (3)  faktor  ekonomi  sosial,  misalnya adanya  resesi,  dampak  sosial  pembangunan  dan modernisasi;  dan  (4)  faktor  kultural/  persepsi, misalnya  adanya  diskriminasi  kultural/  pertentangan sejarah (Michael Brown, 2001).
Dalam  perspektif  ilmu  sosial,  konflik  adalah sesuatu  yang  alamiah  dalam  kehidupan  suatu masyarakat. Namun konflik menjadi persoalan ketika diekspresikan dengan tindakan kekerasan. Kekerasan dapat  dilihat  sebagai  suatu  manifestasi  dari  konflik yang tidak terlembagakan atau terinstitusionalisasikan.  Sebaliknya  konflik  yang terlembagakan  dapat  dipecahkan  secara  damai (Tadjoeddin, 2013.). Menurut Sihbudi dan Nurhasim (2001),  konflik  merupakan  faktor  yang  turut membangun  perkembangan  masyarakat.  Konflik
akan  bisa  membangun  solidaritas  kelompok  dan hubungan  antar  warga  negara  maupun  antar kelompok.  Konflik  memang  tidak  terhindarkan,  tapi yang  terpenting  adalah  bagaimana  cara  untuk menyelesaikan  konflik  agar  ancaman (threat) bisa menjadi  kesempatan. (opportunity) dan  bahaya timbulnya  konflik  yang  terbuka    secara  meluas  bisa dilokalisasi  dengan  membangun  suatu  model pencegahan dan penang-. gulangan secara dini (early warning  system  mod el).  Deskriptif  teoritik  ini memberikan  argumen  tentang  pentingnya  penetuan paradigma di dalam mengkaji konflik sosial, terlebih bila kajian ini akan dijadikan landasan untuk sebuah kebijakan.
Jika dilihat dari dampaknya jenis  konflik dapat dibagi  ke  dalam  konflik  yang  konstruktif  dan destruktif.  Hal  ini  tergantung  kepada  pendekatan dalam  melihat  konflik.  Ada  dua  pendekatan  dalam melihat  konflik,  yaitu  :  pendekatan  fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik.
Pendekatan  pertama  menganggap  masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian, tiap bagian  saling  terkait  dan  berfungsi,  sehingga berkembang  keseimbangan  (Nasikun,  1995;  Ritzer, 1985).  Pendekatan  ini  mengabaikan  kemungkinan suatu  sistem  menentang  fungsi-fungsi  lainnya. Dilihat  dari  tujuan  kepentingannya,  konflik  dapat dibagi ke dalam konflik (dalam budaya) individualistik  dan  kolektivistik  (Ting  Toomey dalam  Gudykunst  et.al,  1988:  278).  Perbedaan keduanya  dapat  dilihat  dari  unsur  penyebab  konflik, hubungan  isu  dan  pelaku,  kondisi  yang  mengitari konflik,  dan  sikap  pelaku.  Konflik  individualistik melihat  penyebab  konflik  sebagai  instrumen  bukan ekspresif  sehingga  sering  memisahkan  isu  dengan pelaku  konflik.  Sebaliknya  konflik  kolektivistik melihat  penyebab  konflik  lebih  sebagai  ekspresif, tidak  memisahkan  antara  isu  dengan  pelaku  yang berkonflik,  konflik  muncul  ketika  norma  kelompok dari  pelaku  dilanggar,  cenderung  tidak  konfrontatif dan  sikapnya  tidak  langsung  terhadap  konflik, artinya  anggota  kelompok  berkeinginan  kuat membentuk kelompok yang harmonis dan cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung.
Ada  kajian  yang  dilakukan  oleh  Willson  dan Rylend  yang  dikutip  oleh  Samsu  Aman  (2006), mereka  membahas  strategi  mengatasi  konflik  antara lain:
Elimination yaitu  suatu  sikap  untuk  mengundurkan diri dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik; Mengurangi  domination  untuk  memberi  kepuasan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik;
Minority  Consent artinya  kelompok  mayoritas  yang menang  namun  kelompok  minoritas  tidak  merasa dikalahkan;  Kompromi  artinya  kedua  belah  pihak yang  terlibat  dalam  konflik  bias  mencari  jalan tengah; dan Integrasi artinya pendapat-pendapat yang bertentangan  didiskusikan,  dipertimbangkan  Dan
ditelaah  kembali  sampai  kelompok  mencapai keputusan yang memuaskan bagi semua pihak.
Salah satu kajian tetapi yang cukup komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Mark R. Amstudz  yang  melihat  konflik  sebagai  suatu “continuum”  yaitu  di  satu  titik  ekstrim  terdapat kondisi  dan  situasi  “tak  ada  masalah  /  perbedaan” sementara  di  titik  ekstrim  satunya  terdapat  kondisi dan situasi yang diwarnai “perbedaan/ ketidakcocokan”.Diantara  kedua  titik  itu  terdapat tahapan – tahapan sebagai berikut :
1. Tenssion atau ketegangan
2. Dissagreement atau ketidaksetujuan / ketidaksepakatan 3. Rivalry atau persaingan
4. Disput e atau pertikaian 5. Hostility atau permusuhan 6. Agretion atau agresi 7. Violence ayau kekerasan
8. Warfare atau peperangan
Atau  kalau  hal  itu  dilihat  sebagai  pentahapan berjalannya  suatu  konflik,  maka  ada  tahap  diskusi dan jika masing – masing mau menang sendiri, maka proses berlanjut ke tahap polarisasi, dan perkembangan  selanjutnya  jika  tidak  ada  lagi obyektifitas  maka konflik  memasuki tahap segregasi (saling  menjauh,  putus  komunikasi),  dan  tahap paling  berbahaya  jika  segregasi  tidak  bisa  ditangani secara baik maka konflik memasuki tahap destruktif.
Langkah-langkah  yang  dilakukan  pemerintah dalam mengatasi konflik antara lain :
1) Pencegahan dan Penanganan Konflik
Dalam  rangka  pencegahan  dan  penaganan  konflik, Pemprov Lampung telah melakukan untuk melakukan  pencegahan  dan  penanganan  konflik, diantaranya:
a. Pencegahan Konflik. Dapat dilakukan dengan:
(1) Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.
(2) Meliharaan Kondisi Damai Dalam Masyarakat Adanya sikap toleransi dan saling menghormati.
Hormati  perbedaan  suku,  Bahasa,  dan Adat Istiadat. Mengakui Harkat dan Martabat. Mengakui  Persamaan  derajat  dan  hak tanpa  membedakan  suku,  keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial dan warna kulit. Mengembangkan persatuan dan kebinekaan tunggal ikaan Indonesia. Menghargai  Pendapat  dan  kebebasan orang lain.
b. Penanganan Konflik
(1) Menciptakan  Kehidupan  yang  aman,  tentram dan sejahtera
(2) Memelihara kondisi damai dan harmonis
(3) Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi
(4) Memelihara keberlangsungan pemerintah
(5) Melindungi jiwa, harta benda, sarana umum
(6) Memulihkan fisik sarana & masyarakat
2) Kewajiban  Pemerintah  Dalam  Meredam
Potensi Konflik
a. Memperhatikan aspirasi masyarakat
b. Menerapkan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan yang baik
c. Melakukan program perdamaian
d. Mengintensifkan dialog antar kelompok
e. Penegakan hukum tanpa diskriminasi
f. Membangun karakter bangsa;
g. Melestarikan nilai Pancasila dan Kearifan local h. Menyelenggarakan musyawarah dengan masyarakat dan membangun   kemitraan dengan pelaku usaha.
3) Membangun Sistem Peringatan Dini
a. Penelitian  dan  pemetaan  wilayah  potensi konflik;
b. Penyampaian  data  dan  informasi  secara  cepat dan akurat;
c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
d. Peningkatan dan pemanfatan modal asing;
e. Penguatan  dan  pemanfaatan  fungsi  intelijen sesuai dengan ketentuan.
Strategi  yang  dilakukan  untuk  mengatasi konflik antara lain :
1) Mensosialisasikan  Instruksi  Presiden  Nomor  2 Tahun  2013  Tentang  Penanganan  Gangguan Keamanan Dalam Negeri dan Intruksi
Menkopolhukam  selaku  Ketua  Tim  Terpadu Tingkat  Pusat  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013  tentang Penanganan  Gangguan  Keamanan  Dalam Negeri  Tahun  2013  kepada  seluruh  SKPD  di lingkungan    Pemerintah    Provinsi    Lampung dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  pada  tanggal 05  dan  07  Maret  2013  di  Ruang  Rapat  Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
2) Membentuk  Tim  Terpadu  dan  Menyusun Rencana  Aksi  Terpadu  tingkat  Provinsi Lampung  berdasarkan  kewenangan  konflik tingkat  Provinsi,  dengan  melibatkan  Satuan Kerja  Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
3) Kepada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk segera  membentuk  Tim  Terpadu  dan  Rencana Aksi  Terpadu  tingkat  Kabupaten  Kota  serta langkah-langkah  terpadu  guna  meredam  dan penyelesaian  konflik  yang  terjadi  tingkat Kabupaten/Kota,  dengan  tetap  mengedepankan aspek  hukum  dan  norma-norma  serta  adat istiadat setempat.
4) Untuk  menindaklanjuti  Inpres  Nomor  2  Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan
Dalam Negeri, Pemerintah Pusat telah menyusun  Rencana  Aksi  Terpadu  Tingkat Nasional  dan  Pemerintah  Provinsi  serta Kabupaten/Kota  sedang  menyusun  Rencana
Aksi Terpadu Tingkat Daerah dengan berpedoman  pada  Rencana  Aksi  Terpadu Tingkat Nasional.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Lampung ditemukan akar  masalah penyebab konflik antara lain karena persoalan: politik, ekonomi, sosial budaya antar umat beragama, suku etnis, masyarakat dengan  pelaku  usaha  dan  distribusi  sumber  daya alam  yang  tidak  seimbang.  Oleh  karena  itu disarankan  agar  pemerintah  dapat  melakukan pencegahan dan penanganan konflik dengan memelihara  kondisi  damai  dalam  masyarakat, mengembangkan  sistem  penyelesaian  perselisihan secara  damai,  meredam  potensi  konflik  dan membangun  sistem  peringatan  dini,  menciptakan kehidupan  yang  aman,  tentram  dan  sejahtera, memelihara kondisi damai dan harmonis, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara keberlangsungan pemerintah, melindungi  jiwa,  harta  benda,  dan  sarana  umum, serta memulihkan fisik dan sarana masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bangura, Yusuf, 1995. The Search for Identity : Ethnicity, Religion and Political Violence . UNRISD. Danim, Sudarwan, 2000. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan , Bumi Aksara,  Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional.2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia
Gudykunst et.al., 1988. Cultural and Interpersonal Communication , Sage Publication Gurr, Robert, 1971. Why Men Rebel , Princeton : Princeton University Press Hamilton, Peter, 1990. Talcott Parsons dan Pemikirannya , Terj. Hartono. Yogyakarta: Tiara Wacana
Howard Ross, Marc, 1993. The Culture of Conflict ,
Yale University Press, New Haven
And
London.
Miall, Hugh. et.al., 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer Menyelesaikan, Mencegah, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama & Ras ,terj.Jakarta : Raja Grafindo Persada Mitchell, Chris. 1981. The Structure of International Conflict , Macmillan, London Moleong, Lexy J, 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyana, Deddy, 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial lainnya , PT.Remaja Rosdakarya, Bandung. Nasikun, 1995. Sistem Sosial Indonesia , Jakarta : Raja Grafindo Persada
Sihbudi, Reza, dkk, 2000. Memahami Gejolak Daerah- daerah Rawan Konflik di Indonesia, Kerjasama Kantor Menristek dengan LIPI, Jakarta Simon Fisher, 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertinda k,terj. Jakarta, SMK Grafika Desa Putra Suryadi, (2002) Shaw, Martin. 2001. Bebas dari Militer . Yogyakarta : Insist Press Stavenhagen, Rodolfo. 1966. Ethnic Conflicts and the Nation-State , Macmillan. Tjosvold, Dean. 1992. The Conflict-Positive Organisation : Stimulate Diversity and Create Unity , Addisson Wesley Usman, Sunyoto, 1996. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat , Yogyakarta : Pustaka Pelajar Zubir, Zaiyardam, 2008. Budaya Konflik dan Jaringan Kekerabatan . Teks Buku Ajar, Hibah dari Dikti, Jakarta