JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 5 Nomor 1 Februari 2019 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online) DENPASAR http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM

## PROBLEMATIKA PENGAWASAN GURU AGAMA HINDU DALAM PENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR
Oleh I Nyoman Temon Astawa Institut Hindu Dharma Negri Denpasar temonastawa@gmail.com
diterima 10 Agustus 2019, direvisi 18 Januari 2019, diterbitkan 28 Februari 2019

## Abstract
The  Implementation  of  the  Supervision  of  Hindu  Religious  Education  is an  act  done  by  the  Supervisors  of  Hindu  Religious  Education  in  order  to  be able  to  achieve  the  established  goals,  one  of  the  aims  is  to  improve  the performance of  Hindu Religious Education Teachers  in  improving  the quality of education.
Supervision in improving the performance of Hindu Religious Education Teachers  in  an  effort  to  improve  the  quality  of  education  is  inseparable  from the existence of an action to achieve the goal by utilizing the existing elements. In the supervisory action conducted by the Supervisor of Hindu Education on Hindu  Religious  Education  Teachers,  there  are  factors  that  hinder  the implementation  of  the  Hindu  Religious  Education  Supervisory  strategy. Inhibiting  factors  may  arise  from  the  Supervisors  of  Hindu  Religious Education, Hindu Religious Education Teachers, as well as from the policy of supervisors.

## Keywords: Problematic, quality of education

## I. PENDAHULUAN
Pelaksanaan pendidikan terutama pendidikan  Agama  Hindu  masih  banyak mengalami  kendala-kendala.  Salah  satunya dari  lingkungan  pendidik  atau  guru.  Guru merupakan  salah  satu  komponen  penting dalam  proses  pembelajaran.  Guru  sebagai salah  satu  anggota  organisasi  sekolah  harus dikelola  dengan  manajemen  yang  baik. Kinerja guru dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan, sangat dipengaruhi pula dukungan  sarana  dan  prasarana  seperti  :  1) buku  pelajaran,  2)  media  pembelajaran,  3) gedung sekolah, 4) alat tulis dan sebagainya. Sampai saat ini buku-buku pelajaran pendidikan  Agama  Hindu  belum  dapat dipenuhi  secara  maksimal  oleh  pemerintah bahkan  buku-buku  pelajaran  Agama  Hindu sering berubah-ubah. Hal ini belum dicermati oleh  guru-guru  pendidikan  Agama  Hindu,
sehingga  proses  pembelajaran  banyak  yang tidak sesuai dengan harapan kurikulum.
Perilaku guru juga tidak terlepas dari kinerja  yang  dimiliki  oleh  guru  tersebut. Tampaknya  ada  dua  kecendrungan  guru dalam  menjalankan  tugasnya  yaitu  pertama ada  guru  yang  pertama-tama  memikirkan mengenai penghasilan/gaji, memandang pekerjaannya sebagai sarana untuk mendapatkan  uang,  dan  sekolah  merupakan organisasi  yang  menjamin  kesejahteraan guru.  Dengan  demikian  guru  berupaya memberikan  pelajaran  tambahan  sebanyak mungkin  agar  mendapatkan  tambahan  honor sebagaimana  yang  diaharapkan,  guru  juga mengajar di sejumlah sekolah agar mendapatkan penghasilan tambahan. Akibatnya prilaku guru seperti itu, guru tidak sempat  mempersiapkan  pelajaran  dengan baik atau memeriksa tugas satu persatu, guru hanyalah mengajar dengan metode mengajar yang  mudah  dilakukan  baginya  tanpa memperhatikan apakah siswa-siswanya dapat mengerti  dengan  materi  pelajaran  yang diajarkan.  Kedua  ada  perilaku  guru  yang menaruh perhatian pada perkembangan siswa berupaya menyumbangkan segala kemampuannya  untuk  kepentingan  siswa, guru  berupaya  membantu  siswa  yang mempunyai kemampuan belajar yang rendah. Guru menggunakan berbagai metode mengajar  agar  siswa  dapat  mengerti  materi pelajaran  yang  diajarkannya.  Guru  tersebut mempunyai  kreativitas  merasa  puas  apabila siswa berhasil dengan baik.
Perilaku  guru  yang  menyimpang  dan memberikan  pengaruh  terhadap  kinerjanya tampaknya  dapat  dilihat  pada  isu-isu  yang sedang berkembang saat ini bahwa diketahui guru  yang  lolos  sertifikasi  dan  sudah mendapatkan  tunjangan  serifikasi  malah menunjukkan kinerja yang kurang baik, guru tersebut malas untuk memberikan pembelajaran  di  kelas,  hal  ini  diketahui setelah adanya pengawas pendidikan berkunjung ke sekolah (Bali Post, 2017).
Kepemimpinan  kepala  sekolah  juga merupakan  salah  satu  yang  menentukan kinerja guru. Faktor  perilaku kepemimpinan mempengaruhi  kinerja  bawahannya.  Makin
efektif kepemimpinan seseorang maka makin tinggi pula kinerja bawahannya atau sebaliknya.  Oleh  karena  seorang  kepala sekolah adalah seseorang pemimpin, inovator  ataupun  seorang supervisor ,  maka kualitas  kepemimpinannya  merupakan  kunci keberhasilan  kinerja  bawahan  dan  bermuara kepada output dan outcome yang berkualitas. Kepemimpinan  kepala  sekolah  merupakan salah satu kekuatan efektif dalam pengelolaan sekolah yang bertanggung jawab dalam menghadapi perubahan dan memperbaiki mutu pendidikan. Mutu pendidikan  disuatu  lembaga  pendidikan  dan jenjang pendidikan sangat tergantung kepada pemimpin sekolah. Ini berarti kepala sekolah sebagai  pemimpin  di  suatu  sekolah,  pola kepemimpinannya sangat mempengaruhi dan menentukan  kinerja  bawahannya  terutama kinerja  guru.  Oleh  karena  itu,  untuk peningkatan  kinerja  guru  pemimpin  harus memperbaiki  perilaku  kepemimpinannya, menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan  situasi  yang  ada  yaitu  kemampuan dan  kemauan  guru,  sehingga  guru  mau meningkatkan  kinerjanya  dan  selalu  ingin mencapai  hasil  yang  lebih  baik  dari sebelumnya.

## II. PEMBAHASAN
Faktor penghambat pelaksanaan Pengawasan    Pendidikan  Agama  Hindu  di Kementerian  Agama  Kota  Denpasar  dalam upaya  peningkatan  kinerja  Guru  Pendidikan Agama  Hindu  dapat  diuraikan  sebagai berikut.
1. Faktor Penghambat dilihat dari
Kondisi Pengawas Pendidikan Agama Hindu Faktor Penghambat dilihat dari Kondisi Pengawas Pendidikan Agama Hindu dapat  di  dibagi  menjadi  faktor  internal  dan faktor eksternal. Adapun yang menjadi faktor internal  adalah  kualifikasi  dan  pengalaman kerja Pengawas yang tidak berlatar belakang di bidang  Pendidikan  Agama  Hindu, sedangkan  faktor  eksternal  dapat  dilihat  dari sarana  kerja  pengawas  yang  tidak  memadai. Berikut    diuraikan  secara  terurut  mengenai kualifikasi  dan  pengalaman  kerja  Pengawas
yang  tidak  berlatar  belakang  di  bidang Pendidikan Agama Hindu, serta sarana kerja Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu  yang tidak memadai.
1.1 Kualifikasi  dan  Pengalaman  Kerja Pengawas yang Tidak Berlatar

## Belakang Pendidikan Agama Hindu
Kementerian  Agama  Kota  Denpasar memiliki    Pengawas  Pendidikan  Agama Hindu  yang    di  antaranya  adalah  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  tingkat  Sekolah Menengah  Pertama.  Disamping  jumlah pengawas  yang  hanya  satu  orang    Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  tersebut    tidak berkualifikasi  dan  berpengalaman  kerja  di bidang  Pendidikan  Agama  Hindu.  Hal  ini tentunya  menjadi  penghambat  pelaksanaan strategi  Pengawas  di  Kementerian  Agama Kota Denpasar terutama pada awal diangkatnya  calon  pengawas  yang  tidak berlatar  belakang  Pendidikan  Agama  Hindu menjadi Pengawas Pendidikan Agama Hindu.  Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu yang  tidak  berlatar  belakang  Pendidikan Agama  Hindu,  pada  awal  kerjanya  tentu kurang dapat memahami pelaksanaan kerjanya terutama terkait dengan
kelengkapan  pembelajaran  seperti  program pembelajaran, rencana
pelaksanaan pembelajaran, dan silabus.
Lebih lanjut mengenai standar kualifikasi  Pengawas  Pendidikan  khususnya Pendidikan  Agama  Hindu  dalam  Peraturan Menteri  Agama  Republik  Indonesia  No.  16 tahun  2010  tentang  Pengelolaan  Pendidikan Agama  pada  Sekolah  pasal  20  disebutkan bahwa  Pengawas  Pendidikan  Agama  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Untuk  TK  dan  SD  sekurang- kurangnya  memiliki  kualifikasi akademik  Strata  1/Diploma  IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat  pendidik  sebagai  guru pendidikan  agama  di  TK  dan  SD dengan
pengalaman kerja
minimum 8 tahun atau pengalaman  sebagai  kepala  TK atau SD minimum 4 tahun.
2. Untuk  SMP,  SMA,  dan  SMK sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi  akademik  Strata  2 kependidikan dengan ijazah Strata  1  dalam  pendidikan  agama dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat  pendidik  sebagai  guru pendidikan agama di SMP, SMA, dan  SMK  dengan  pengalaman kerja  minimum  8  tahun  atau pengalaman  sebagai  kepala  SMP, SMA,  dan  SMK  minimum  4 tahun.
3. Memiliki pangkat sekurang- kurangnya peñata, golongan
ruang III/c.
4. Berusia  maksimal  50  tahun  sejak diangkat sebagai pengawas pendidikan agama.
5. Memenuhi  kompetensi  sebagai pengawas pendidikan agama yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi  dan/atau  pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas,  pada  lembaga  yang ditetapkan pemerintah 6. Lulus seleksi pengawas pendidikan agama. Berdasarkan uraian di atas tampaknya pemilihan Pengawas
Pendidikan di Kementerian  Agama  Kota  Denpasar  belum dapat  dikatakan  sesuai  dengan  ketentuan yang  ada.  Pemilihan  calon  Pengawas Pendidikan  di  Kementerian  Agama  Kota Denpasar  hanya  berdasarkan  kebijakan khusus  yang  ditetapkan  oleh  Pejabat  yang ditunjuk dalam wilayah Kementerian Agama Kota  Denpasar.  Dalam  hal  ini  Kementerian Agama  pusat  dan  kantor  wilayah  sebagai yang  mengawasi  Pengawas  Pendidikan Agama Hindu belum secara cermat mengetahui  hal  tersebut,  sehingga  keadaan ini menjadi penghambat pelaksanaan strategi Pengawas Pendidikan Agama Hindu. Pengawas  yang  tidak  sesuai  dengan  standar yang  telah  ditetapkan  khususnya  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  yang  tidak berkualifikasi  dan  berpengalaman  kerja  di bidang  Pendidikan  Agama  Hindu  tentunya
harus  bekerja  keras  untuk  memahami kompetensinya  dibidang  supervisi  akademik maupun manajerial agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

## 1.2 Sarana  Kerja  Pengawas  Pendidikan Agama Hindu Tidak Memadai
Faktor  penghambat  sarana  kerja Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu  dapat dilihat dari kurangnya perlengkapan operasional  untuk  Pengawas  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  yang  tersedia  di Kementerian  Agama  Kota  Denpasar.  Para Pengawas
Pendidikan Agama Hindu tentunya memerlukan sarana untuk menunjang  pencapaian  tujuan  pelaksanaan program  kerja  Pengawas  Pendidikan  Agama Hindu.  Moenir  (1992  :  119)  mengemukakan bahwa  sarana  merupakan  segala  jenis peralatan,  perlengkapan  kerja  dan  fasilitas yang  berfungsi  sebagai  alat  utama  atau pembantu  dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  dan juga  dalam  rangka  kepentingan  yang  sedang berhubungan dengan organisasi kerja.
Pernyataan  di  atas  jelas  memberi  arah bahwa  sarana  merupakan  seperangkat  alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
Kurangnya  perlengkapan  operasional untuk Pengawas Pendidikan Agama Hindu di Kementerian  Agama  Kota  Denpasar  adalah: (1) kurangnya kendaraan dinas yang dipergunakan  Pengawas  Pendidikan  Agama Hindu dalam memonitoring guru ke sekolah- sekolah,  dan  (2)  belum  adanya  fasilitas komputer  dalam  ruang  kerja  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu.  Untuk  lebih jelasnya  mengenai  faktor  penghambat  dari sarana  Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu di Kementerian Agama Kota Denpasar maka dapat diuraikan sebagai berikut.

## 1.2.1 Kurangnya  Fasilitas  Kendaraan
Bagi  Pengawas  Pendidikan  Agama Hindu
Perlengkapan dalam pelaksanaan operasional  Pengawas  Pendidikan  Agama
Hindu di Kementerian Agama Kota Denpasar  tampaknya  kurang  memadai, khususnya  dalam  pengadaan  kendaraan sepeda motor dinas bagi pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  tingkat  Sekolah Menengah Pertama. Kendaraan sepeda motor dirasakan  penting  bagi  Pengawas  untuk menjalankan tugas, khususnya untuk memonitoring  kinerja  Guru  ke  sekolah- sekolah.  Kenyataan  yang  ada  jumlah kendaraan  tidak  sesuai  dengan  jumlah Pengawas Pendidikan Agama Hindu, sehingga  mengakibatkan  para  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  yang  tidak mendapatkan  kendaraan  merasa  kurang optimal dalam menjalankan tugasnya.
Merasa  kurangnya  kendaraan,  para Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu  sudah mencoba  untuk  mengajukan  pengadaan kendaraan bagi  pengawas ke pusat sebanyak jumlah  pengawas  yang  belum  mendapatkan kendaraan.  Permohonan  tersebut  direspon baik  oleh  pihak  pusat,  tetapi  kenyataannya pengiriman kendaraan dari pusat kurang dari jumlah  pengawas  yang  belum  mendapatkan kendaraan,  sehingga  pengadaan  kendaraan bagi  Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu masih dirasakan kurang.
Kurangnya  kendaraan  untuk  para Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu  ini mengakibatkan pembagian biaya transportasi (pembelian  BBM)  untuk  para  Pengawas Pendidikan Agama Hindu juga tidak merata. Biaya  transportasi  hanya  diberikan  kepada para  Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu yang  mendapatkan  kendaraan  saja,  dengan kata  lain  besarnya  biaya  BBM  (bahan  bakar minyak) diberikan sebanyak jumlah kendaraan saja.
Terkait dengan pernyataan tersebut di atas, Supriyono (1999:16) menyatakan bahwa:  “biaya  merupakan  suatu  komponen yang  sangat  penting  dalam  menunjang pelaksanaan  kegiatan  dalam  usaha  mencapai tujuan”.  Tujuan  itu  dapat  tercapai  apabila biaya yang dikeluarkan sebagai bentuk suatu pengorbanan  telah  diperhitungkan  secara tepat.
Beranjak pada uraian di atas pembagian  biaya  pengganti  BBM  untuk
Pengawas Pendidikan Agama Hindu
dirasakan  kurang  tepat.  Para  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  yang  tidak mendapatkan kendaraan mestinya mendapatkan  biaya  pengganti  BBM  juga. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  besarnya biaya  pengganti  BBM  yang  didapatkan  oleh para  Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu kurang  sesuai  dengan  pelaksanaan  tugas Pengawas Pendidikan Agama Hindu. Hal ini dapat  mengakibatkan  kurangnya  kinerja Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu  yang tentunya  berpengaruh  terhadap  kinerja  Guru Pendidikan Agama Hindu yang dibinanya.

## 1.2.2 Belum  Adanya  Fasilitas  Yang memadai  di  Ruangan  Pengawas Pendidikan Agama Hindu
Kementerian  Agama  Kota  Denpasar sudah  memiliki  ruangan  khusus  untuk Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu  yang terletak  di  lantai  dua  yang  berdampingan dengan  ruangan  Seksi  Pendidikan  Agama Hindu,  namun  ruangan  tersebut  tampaknya belum  ada  fasilitas  komputer  dan  printer sebagai penunjang pelaksanaan tugas
Pengawas Pendidikan Agama Hindu
terutama untuk penyusunan perencanaan dan pembuatan laporan pengawas. Terkait dengan  hal  tersebut  hasil  wawancara  dan observasi  dilapangan  didapatkan  bahwa adanya  komputer  bagi  para  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  dirasakan  penting untuk membantu tugas Pengawas Pendidikan Agama Hindu namun kenyataannya memang para  Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu belum  memiliki  sarana  komputer  di  ruang kerjanya.  Pengadaan  komputer  untuk  para Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu  sudah direncanakan,  namun  karena  keterbatasan anggaran  yang  dimiliki  maka  belum  dapat direalisasikan  untuk    sementara,  sehingga untuk  saat  ini  para  Pengawas  Pendidikan Agama  Hindu  belum  memiliki  sarana komputer di ruang kerjanya.
Mengacu  pada  hal  di  atas,  belum adanya  fasilitas  komputer  di  ruang  kerja Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu  di Kementerian Agama Kota Denpasar diakibatkan  karena  keterbatasan  anggaran
yang  dimiliki.  Para  Pengawas  Pendidikan Agama  Hindu  berkoordinasi  dengan  Kasi Pendidikan  Agama  Hindu  sebagai  yang membawahi  pengawas  untuk  mengajukan apa saja yang diperlukan oleh para Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu.  Permohonan tersebut  tampaknya  belum  dapat  dipenuhi secara  maksimal  karena  anggaran  yang dimiliki belum mencukupi. Adanya anggaran dirasakan sangat penting, karena mempengaruhi  untuk  pengadaan  sarana prasarana.
Belum  adanya  fasilitas  komputer dalam ruangan Pengawas Pendidikan Agama Hindu tampaknya kurang dapat meningkatkan kompetensi Pengawas Pendidikan   Agama    Hindu   dibidang pengembangan teknologi. Dalam Permendiknas RI No. 12 Tahun 2007 tentang Standar
Pengawas
Sekolah/Madrasah, kompetensi  yang  harus  dimiliki  seorang pengawas  sekolah  salah  satunya  adalah memahami  konsep  teori  dan  teknologi  serta memiliki  rasa  ingin  tahu  akan  hal-hal  baru tentang  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  seni  yang  menunjang  tugas pokok dan tanggungjawabnya.
Beranjak  dari  uraian  di  atas,  belum adanya  fasilitas  komputer  dan  printer  untuk Pengawas Pendidikan Agama Hindu mengharuskan  para  Pengawas  Pendidikan Agama Hindu untuk memanfaatkan komputer  pribadi  dan  jasa  pengetikan. Pengawas  yang  memiliki  inisiatif  untuk memakai komputer pribadinya tentu memiliki
kompetensi dibidang
pengembangan teknologi, sedangkan pengawas yang memanfaatkan jasa pengetikan  belum  dapat  mengembangkan kompetensinya dibidang teknologi. Selain itu dengan keadaan tersebut  para pengawas juga mengeluarkan dana pribadinya untuk pembuatan  Laporan  Pengawasan.  Keadaan yang  seperti  ini  mengharuskan  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  mengeluarkan dana  pribadinya  dikarenakan  tidak  adanya biaya  pembuatan  Laporan  Pengawasan  di Kementerian Agama Kota Denpasar, padahal jika  dirinci  perlunya  biaya  pembuatan laporan  tersebut  dapat  dipergunakan  untuk
pengetikan, print  out ,  penjilidan  sampai dengan memperbanyak laporan untuk disetor dan  arsip.  Dengan  demikian  tanpa  adanya fasilitas komputer untuk Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  akan  berpengaruh pada  kinerja  dan  kompetensi  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  yang  tentunya akan  menghambat  peningkatan  kinerja  Guru Pendidikan Agama Hindu.
2. Faktor Penghambat dilihat dari Kondisi  Guru  Pendidikan  Agama Hindu
Pelaksanaan  Program  Pengawas  di Kementerian Agama Kota Denpasar tentunya melibatkan  seluruh  Guru  Pendidikan  Agama Hindu  yang  ada  di  kawasan  Kota  Denpasar, sehingga  tidak  dipungkiri  hambatan  dalam pelaksanaan  Program  Pengawas  Pendidikan Agama  Hindu  di  Kementerian  Agama  Kota Denpasar  dapat  timbul  dari  kondisi  Guru Pendidikan  Agama  Hindu  di  kawasan  Kota Denpasar.  Untuk  lebih  jelas  mengenai hambatan  yang  ditimbulkan  oleh  Guru Pendidikan  Agama  Hindu  di  Kota  Denpasar dapat diuraikan sebagai berikut.
2.1 Wawasan dan Potensi Guru
Pendidikan  Agama  Hindu  Tidak Sama
Wawasan  dan  potensi  guru  yang berbeda-beda di  Sekolah Menengah Pertama se-Kota  Denpasar  mengakibatkan  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  di  Kementerian Agama Kota Denpasar kesulitan memberikan pembinaan terkait dengan pelaksanaan Program Pengawasan.
Berdasarkan data dan hasil wawancara  di  lapangan  didapatkan  bahwa untuk mencapai tujuan Program Pengawasan Pendidikan  Agama  Hindu,  Guru  Pendidikan Agama  Hindu  tingkat  Sekolah  Menengah Pertama ikut terlibat di dalam pelaksanaannya.  Kualifikasi,  kompetensi, serta  pengalaman  kerja  Guru  Pendidikan Agama  Hindu  di  Kota  Denpasar  berbeda- beda. Kualifikasi, kompetensi, serta pengalaman  kerja  guru  Pendidikan  Agama Hindu  yang  berbeda-beda  mengakibatkan pemahaman  masing-masing  guru  terhadap
pelaksanaan  Program  Pengawasan  yang diarahkan  oleh  para  Pengawas  Pendidikan Agama  Hindu  juga  tidak  sama  antara  guru yang satu dengan yang lainnya.
Mengenai kualifikasi dan kompetensi guru, pemerintah menetapkan dalam Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2007 disebutkan  bahwa:  Guru  pada  SMP,  atau bentuk  lain  yang  sederajat,  harus  memiliki kualifikasi  akademik  pendidikan  minimum sarjana  (S1)  dalam  bidang  pendidikan  itu atau  psikologi  yang  diperoleh  dari  program studi yang terakreditasi. Sedangkan kompetensi  yang  harus  dimiliki  guru  adalah kompetensi  pedagogik,  kepribadian,  sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.
Beranjak  dari  uraian  di  atas,  seorang guru  memiliki  standar  kualifikasi  dan kompetensi. Guru yang sadar dengan standar kualifikasi  dan  kompetensi  guru  khususnya Guru  Pendidikan  Agama  Hindu  akan mengembangkan  dirinya  agar  memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi guru yang telah  ditetapkan,  sedangkan  guru  yang kurang  paham  atau  tidak  menghiraukan standar  yang  telah  ditetapkan  akan  bersikap acuh  tak  acuh  yang  tentunya  berpengaruh terhadap kinerjanya.
Menurut  data  Kementerian  Agama Kota  Denpasar,  seluruh  Guru  Pendidikan Agama  Hindu  khususnya  tingkat  Sekolah Dasar  di  kawasan  Kota  Denpasar  belum semua  berkualifikasi  S1,  Guru  Pendidikan Agama  Hindu  dengan  tamatan  PGAH sebanyak 7 orang, D2 sebanyak 18 orang, D3 sebanyak  4  Orang,  S1  sebanyak  317  orang, dan  S2  sebanyak  11  orang,  yang  tentunya memiliki  masa  kerja  yang  berbeda-beda, inilah  yang  menyebabkan  wawasan  dan potensi guru berbeda-beda.
Terkait dengan uraian di atas wawasan  dan  potensi  Guru  Pendidikan Agama  Hindu  yang  berbeda-beda  tersebut dapat  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat para  Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu dalam  pelaksanaan  Program  Pengawasan. Guru  Pendidikan  Agama  Hindu  yang mengerti  akan  tugasnya,  memiliki  wawasan
serta  berpengalaman  akan  cepat  membantu pelaksanaan  Program  Pengawasan  dengan menyiapkan  kelengkapan  pembelajarannya seperti adanya Program Pembelajaran, Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  dan silabus. Sebaliknya Guru  Pendidikan Agama Hindu  yang  tidak  mengerti  akan  tugasnya serta  kurang  berpengalaman  mengharuskan para  Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu untuk  memberikan  pembinaan,  pengarahan serta  pengawasan  yang  lebih  untuk  dapat menunjang  tercapainya  tujuan  Program Pengawasan terlebih lagi untuk meningkatkan  kinerja  Guru  Pendidikan Agama Hindu.

## 2.2 Penguasaan di Bidang Teknologi
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, perkembangan  di  bidang  teknologi    semakin berkembang pesat. Teknologi apabila dipergunakan dengan baik akan menimbulkan manfaat yang berguna diberbagai bidang. Dilihat dari sisi positifnya,  teknologi  dapat  dimanfaatkan dalam dunia pendidikan khususnya membantu  guru  dalam  proses  pembelajaran di kelas maupun administrasi guru.
Penggunaan  teknologi  dalam  proses pembelajaran  dapat  dimanfaatkan  sebagai media  pembelajaran.  Manfaat  teknologi dalam  dunia  pendidikan  adalah  sebagai berikut.
1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis (tahu kata-katanya,  tetapi  tidak  tahu maksudnya)
2. Mengatasi  keterbatasan  ruang, waktu dan indera.
3. Dengan  menggunakan  teknologi atau  media  pembelajaran  yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa.
4. Dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu masalah (Harjanto, 1997:245).
Berdasarkan  uraian  di  atas  adanya teknologi  dalam  pendidikan  sebagai  media pembelajaran  dirasakan  sangat  bermanfaat bagi  guru.  Para  Guru  Pendidikan  Agama Hindu  di  kawasan  Kota  Denpasar  tentunya
dapat  memanfaatkan  kemajuan  teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran  pendidikan  Agama  Hindu  di kelas.  Materi  ajar  Pendidikan  Agama  Hindu tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama  dapat disajikan  menarik  dengan Power  Point yang ditampilkan  melalui LCD ( Liquid  Crystal Display) ,  sehingga  penyajian  pesan  dengan mudah dapat dipahami oleh siswa serta dapat mengatasi  keterbatasan  ruang,  waktu,  dan indera. Hanya saja dengan pesatnya perkembangan  teknologi  ini,  sebagian  besar Guru  Pedidikan  Agama  Hindu  di  kawasan Kota
Denpasar
kurang dapat mengaplikasikan  teknologi  melalui  media pembelajaran Agama Hindu.
Menurut data observasi dan wawancara  di  lapangan  didapatkan  bahwa sebagian  besar  Guru  Pendidikan  Agama Hindu  di  Kota  Denpasar  belum  dapat mengikuti kemajuan teknologi secara maksimal,  terutama  guru  yang  berumur  50 tahun  ke  atas.  Pengawas  Pendidikan  Agama Hindu  mengetahui  hal  ini  karena  ketika memonitoring  guru  di  kelas  belum  terlihat penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran  Agama  Hindu,  serta  belum adanya  sarana  media  pembelajaran  berupa komputer  atau laptop ,  dan  LCD  di  sekolah itu.
Mengacu  pada  hasil  di  atas,  Guru Pendidikan  Agama  Hindu    di  kawasan  Kota Denpasar  yang  berumur  50  tahun  ke  atas tampaknya  belum  terbiasa  menggunakan komputer,  laptop  dan  LCD  sebagai  alat untuk  membantu  proses  pembelajaran  di kelas, karena kurangnya penguasaan terhadap  penggunaan  komputer,  laptop  dan LCD,  selain  itu  dilihat  dari  faktor  fisiologis Guru  Pendidikan  Agama  Hindu  terutama yang  berumur  50  tahun  ke  atas  kurang mampu untuk bekerja di depan komputer dan laptop  terlalu  lama  karena  penglihatan  yang mulai  melemah.  Belum  adanya  sarana komputer, laptop dan  LCD  khususnya  di sekolah-sekolah    juga  menjadi  salah  satu faktor  beberapa  Guru  Pendidikan  Agama Hindu tidak dapat menguasai sarana teknologi tersebut.
Mencermati  keadaan  pembelajaran pendidikan  Agama  Hindu  di  kawasan  Kota Denpasar,  tampak  bahwa  guru  pendidikan Agama Hindu masih menggunakan pembelajaran  konvensional  yang  belum menggunakan sarana teknologi dalam pembelajaran  Agama  Hindu.  Terkait  dengan administrasi  guru  dan  pelaporan  guru khususnya  Guru  Pendidikan  Agama  Hindu yang penyelesaiannya tidak pernah lepas dari penggunaan  komputer  juga  menghambat kerja  guru  yang  kurang  penguasaan  dengan pemakaian  komputer.  Guru  Pendidikan Agama  Hindu  yang  kurang  menguasai komputer terpaksa harus mengandalkan kerja Tata  Usaha  sekolah  untuk  menyelesaikan administrasi  dan  pelaporan  guru  pendidikan agama  Hindu  yang  nantinya  disetor  ke Kementerian Agama Kota Denpasar.
Mengenai penguasaan  di bidang teknologi,  dalam  Undang-undang  No.  14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 disebutkan  bahwa:  “dalam  melaksanakan tugas  keprofesionalan,  guru  berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  secara berkelanjutan  sejalan  dengan  perkembangan ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni”. Lebih  lanjut  Tilaar    (1999:205)  berpendapat bahwa, melalui penguasaan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  kuat seorang guru profesional akan menginspirasi anak didiknya dengan ilmu dan teknologi.
Mengacu  dari  uraian  di  atas  seorang guru  yang  profesional  berkewajiban  untuk selalu  mengembangkan  dirinya  dalam  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  sehingga  dalam pengerjaan  administrasi  dan  pelaporan  tidak lagi  terlalu  bergantung  dengan  Tata  Usaha Sekolah. Pekerjaan Tata Usaha sekolah yang sangat banyak mengharuskan Guru Pendidikan  Agama  Hindu  menunggu  giliran untuk  dapat  dibantu  oleh  Tata  Usaha Sekolah, sehingga administrasi dan pelaporan yang nantinya di setor penyelesaiannya  akan  memakan  waktu  yang lama.  Dengan  demikian  Guru  Pendidikan Agama  Hindu  yang  kurang  menguasai  di bidang teknologi khususnya dalam penggunaan komputer, dan hanya
mengandalkan  Tata  Usaha  sekolah  untuk menyelesaikan segala administrasi dan pelaporannya dapat menghambat pelaksanaan  program  kerja  para  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu,  karena  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  membutuhkan data  administrasi  dan  laporan  dari  Guru Pendidikan Agama Hindu.

## 3. Faktor Kebijakan
Kebijakan  menurut  Frederock  (dalam Wahab,  1991:13)    diartikan  sebagai  suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan- hambatan  tertentu,  seraya  mencari  peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang dinginkan.
Faktor  kebijakan  yang  diberikan kepada  pengawas  diantaranya  dalam  hal pedoman  penyusunan  Laporan  Pengawasan yang  diberikan  oleh  pusat  ke  Kementerian Agama
Kota Denpasar. Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  di  Kementerian Agama Kota Denpasar merasa kesulitan. Hal itu  disebabkan  karena    buku  pedoman pembuatan  laporan  pengawasan  dari  pusat biasanya  hanya  diberikan  kepada  salah  satu Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu  yang mengikuti  pelatihan  di  Kementerian  Agama Propinsi Bali. Sehingga tidak semua Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu  di Kementerian Agama Kota Denpasar memiliki  buku  pedoman  untuk  pembuatan laporan  pengawasan.    Hambatan  yang dihadapi pengawas pendidikan Agama Hindu terletak  pada  penyusunan  pedoman  laporan pengawasan  pendidikan  agama  Hindu  yang diberikan  oleh  pusat  seperti  penyusunan membuat  karya  ilmiah,  sehingga  para pengawas  merasa  kesulitan  untuk  membuat Laporan Pengawasan tersebut.
Berdasarkan persoalan tersebut menyebabkan  para  Pengawas  Pendidikan Agama  Hindu  merasa  kesulitan  dalam penyusunan Laporan Pengawasan, dikarenakan  pedoman  penyusunan  laporan pengawasan  yang  diberikan  oleh  pusat  ke Kementerian  Agama  Kota  dirasakan  seperti
membuat  laporan  karya  ilmiah,  dan  tidak semua  Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu memiliki Buku Pedoman Pengawasan tersebut,  sehingga  Pengawas  Pendidikan Agama  Hindu  tidak  dapat  mempelajarinya secara  mendalam.  Hal  ini  mengakibatkan Koordinator  Pengawas  Pendidikan  Agama Hindu memberikan kebijakan dalam penyusunan  laporan  pengawasan.  Hal  mana yang    dirasa  dapat  untuk  diikuti  dalam pedoman  penyusunan  laporan  tersebut,  itu saja  yang  dicantumkan  dalam  Laporan Pengawasan,  sedangkan  para  Pengawas Pendidikan  Agama  Hindu  yang  merasa mampu  mengikuti  pedoman  penyusunan Laporan Pengawas Pendidikan Agama Hindu tersebut  membuat  laporannya  sesuai  dengan pedoman  yang  diberikan  oleh  pusat,  yang pada  akhirnya  setelah  disetorkan  ke  Kantor Kementerian  Agama  Provinsi  Bali,  Laporan Pengawasan tersebut dapat diterima.

## III. KESIMPULAN
Seorang  pemimpin  harus  mempunyai kemampuan  yang  dapat  diandalkan  apapun bentuknya untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi, dengan  memperhatikan  sumber  daya  yang dimiliki serta menerima masukan atau usulan dari  seseorang  atau  kelompok,  sehingga  ada jalan keluar  yang terbaik, dihasilkan melalui proses  yang  adil.  Terkait  dengan  faktor kebijakan  ini  yang  demikian  dirasakan kurang mampu untuk menanggulangi kesulitan  Pengawas  Pendidikan  Agama Hindu dalam penyusunan laporan pengawasan, sehingga mengakibatkan penyusunan
Laporan
Pengawasan
Pendidikan  Agama  Hindu  di  Kementerian Agama  Kota  Denpasar  berbeda-beda  antara pengawas  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Dengan  demikian  hal  ini  dapat  menjadi hambatan para Pengawas Pendidikan Agama Hindu dalam pelaksanaan maupun pembuatan  laporan  Pengawasan  karena Pengawas  Pendidikan  Agama  Hindu  belum memiliki  kepastian  yang  benar  dalam penyusunan Laporan Pengawasan, atau dapat dikatakan belum ada pedoman yang baku.

## Daftar Pustaka
Elsbree,  Willand  S.,  Harold  J.  Mc.  Nally  and Richard  Wyne,  1987. Elementary  School Administration  and  Supervision ,  Third Edition,  New  York:  American  Book Company.
Dahar,  R.W.  1989. Teori-Teori  Belajar . Jakarta: Erlangga.
Darma,  Agus.  1985. Manajemen  Prestasi Kerja. Jakarta: PT Rajawali Press. Departemen Pendidikan  dan Nasional. 2008.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Departemen Pendidikan  dan Nasional. 2010.
Penyusunan  Program  Pengawasan Sekolah. Jakarta:  Direktorat  Jenderal Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan
Tenaga Kependidikan. Depdiknas. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2007 Tentang  Standar  Pengawas  Sekolah. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan Tenaga Kependidikan. Nurkolis. 2003. Manajemen Berbasis
Sekolah. Jakarta: Grasindo.
Ormston, M dan Shaw, M. 1994. Inspection: Preparation Guide for School.
London: Logman Group.
Pudja,  G.  2005. Bhagawad  Gita  (Pancama Veda) . Surabaya: Paramita
Rahman,  Arief.  2006. Guru  Powerful,  Guru Masa Depan, Jakarta: Rineka Cipta. Sudarsana,  I.  K.  (2018).  Pengaruh  Model Pembelajaran  Kooperatif  Terhadap Peningkatan  Mutu  Hasil  Belajar Siswa. Jurnal  Penjaminan  Mutu ,
4 (1), 20-31.
Wahab,  Solichin  Abdul.  1991. Analisa
Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementation .  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Wahjosumidjo, 2003, Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Wahyudin,  Din.  1995. Monitoring  dan
Evaluasi Petunjuk bagi Para Pelaksana. Jakarta: PEQIP.