## PENGARUH BELANJA PUBLIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT
Oleh : Yarlina Yacoub 1) dan Resty Adelia 2)

## ABSTRACT
Public  finance  and  economic  growth  can  be  regarded  as  important  intruments  in reducing poverty in most developing countries.  The objectives of this study in to sheds light  on the impact  of public finance and economic growth  on the poverty level in West Kalimantan for the period 2004-2008.  This study uses descriptive- associative  method.    By  using  regression  model,  the  results    show  that  partially either  public  finance  or  economic  growth  influences  positively  and  significantly on poverty level. Simultneously, both variables have an impact siginifivicantly on the poverty level in West Kalimantan.
Keywords: belanja publik, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kalimantan barat
1)Dosen FE Untan
2)Mahasiswa FE Untan

## 1. LATAR BELAKANG
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di suatu daerah tujuan utamanya adalah  dapat  menyelesaikan  persoalan  pembangunan.  Pembangunan  dipastikan dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi (economic  growth) dan  sebaliknya pertumbuhan  ekonomi  diharapkan  mempelancar  proses  pembangunan.  Dengan demikian  persoalan  pembangunan  di  daerah  teratasi,  sehingga  kesejahteraan masyarakat terus meningkat.  Hal ini akan cepat terwujud apabila disertai dengan otonomi  daerah  yang  efektif.  Ini  bermakna  bahwa  desentralisasi  fiskal  menjadi aspek  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi secara  keseluruhan.  Konsep  desentralisasi  fiskal  yang  dikenal  selama  ini sebagai money  follows  function ,  mensyaratkan  bahwa  pemberian  tugas  dan  kewenangan kepada pemerintah daerah ( expenditure assignment ) akan diiringi oleh pembagian kewenangan  kepada  daerah  dalam  hal  penerimaan/pendanaan  ( revenue assignment ) - (Bahl dalam Mardiasmo, 2009:564).
Dalam  rangka  pertanggungjawaban  publik,  pemerintah  daerah  diharapkan dapat  melakukan  optimalisasi  belanja  yang  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Widodo dalam Halim (2004:153) menggarisbawahi  hal  ini  dengan  menyatakan  bahwa  sebagai  daerah  di  negara berkembang, peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan  masih  relatif  besar,  sehingga  alokasi  Belanja  Publik  seharusnya lebih  besar  dari  pada  Belanja  Aparatur.  Pendapat  senada  juga  disampaikan Mardiasmo (2002:169) : “dana pada anggaran daerah pada dasarnya adalah dana
publik (public  money) ,  sehingga  seharusnya  dana  tersebut  dimanfaatkan  untuk kepentingan publik”.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Peranan  APBD  sebagai  pendorong  dan  salah  satu penentu  tercapainya  target  dan  sasaran  makro  ekonomi  daerah  diarahkan  untuk mengatasi  berbagai  kendala dan permasalahan pokok  yang merupakan tantangan dalam  mewujudkan  agenda  masyarakat  yang  sejahtera  dan  mandiri.  Kebijakan pengelolaan  APBD  difokuskan  pada  optimalisasi  fungsi  manfaat  pendapatan, belanja  dan  pembiayaan  bagi  tercapainya  sasaran  atas  agenda-agenda pembangunan tahunan. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang  diarahkan  untuk  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke  dalam  belanja  aparatur  dan  belanja  publik.  Belanja  yang  termasuk  dalam belanja  aparatur  yaitu  belanja  pegawai,  belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial  & belanja  bantuan  keuangan,  dan  belanja  tidak  terduga.  Sedangkan  yang  termasuk belanja publik yaitu belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal.
Kebijakan  pengelolaan  belanja  daerah  dilakukan  untuk  meningkatkan fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat,  dengan  mengupayakan  peningkatan  porsi belanja  pembangunan  (belanja  publik)  dan  melakukan  efisiensi  pada  belanja aparatur.  Belanja  pelayanan  publik  dialokasikan  untuk  membiayai  kegiatan  yang hasil,  manfaat  dan  dampaknya  secara  langsung  dinikmati  masyarakat  atau publik.Sehingga  dengan  demikian  pertumbuhan  ekonomi  meningkat  dan kesejahteraan  masyarakat  meningkat  dan  kemiskinan  turun.  Permasalahan  dalam tulisan  ini,  bagaimanakah  pengaruh  belanja  publik  dan  pertumbuhan  ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat ?”.

## 1.2. Perkembangan Rasio belanja Publik Terhadap APBD Kabupaten/Kota
Proses  pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yaitu faktor  ekonomi  dan  faktor  non  ekonomi.  Faktor  ekonomi  yang  dapat mempengaruhi  ekonomi  suatu  daerah  antara  lain  adalah  :  sumber  daya  alam, sumber  daya  manusia,  sumber  daya  modal,  usaha,  dan  kemajuan  teknologi. Sumber  daya  modal  yang  tersedia  bagi  pembangunan  yang  berasal  dari pemerintah salah satunya bersumber dari belanja APBD, terutama belanja publik.
Tabel 1 Rasio Belanja Publik Terhadap Total Belanja APBD Kabupaten/Kota di Prov. Kalbar Tahun 2004 - 2008 Kota/Kabupaten 2004 2005 2006 2007 2008 Rata- Rata 1  Kab. Sambas 70,79 71,18 92,78 53,01 51,27 67,81 2  Kab. Bengkayang 41,69 84,29 79,48 91,52 65,21 72,44 3  Kab. Landak 28,75 32,32 51,44 52,48 61,46 45,29 4  Kab. Pontianak 83,98 70,66 91,67 47,74 42,76 67,36 5  Kab. Sanggau 60,43 86,6 80,94 54,41 48,87 66,25 6  Kab. Ketapang 34,36 36,49 58,44 64,35 58,43 50,41
7  Kab. Sintang 78,23 73,56 61,86 64,63 44,95 64,65 8  Kab.Kapuas Hulu 18,1 22,3 13,79 51,52 59,63 33,07 9  Kab. Sekadau 22,56 76,75 70,63 65,47 67,17 60,52 10  Kab.Melawi 36,41 77,61 64,59 58,2 69,71 61,30 11  Kota Pontianak 15,3 12,53 16,52 52,2 65,21 32,35 12  Kota Singkawang 25,68 34,42 47,51 41,21 57,47 41,25
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Barat (data di olah)
Besarnya  alokasi  dana  dari  APBD  yang  diperuntukkan  untuk  belanja publik  oleh  pemerintah  daerah  menunjukkan  komitmen  yang  tinggi  pada kepentingan  masyarakat  yang  lebih  luas.  Dan  untuk  kabupaten/kota  di  Kaliantan Barat, pola rasio belanja untuk setiap daerah tidak sama. Hanya kabupaten landak saja  yang  konsisten  rasio  belanjanya  semakin  meningkat.  Sedangkan  daerah lainnya cendrung berfluktuasi. Tahun 2008 masih ada beberapa daerah kabupaten /kota  rasio  belanja  publiknya    dibawah  50%,  yaitu  Kabupaten  pontianak, Kabupaten  Sanggau  dan  Kabupaten  Sintang.  Besarnya  belanja  publik  yang dialokasikan,  jika  diimplementasikan  menjadi  belanja  langsung  yang  efektif  dan effisien,  maka  akan  mempercepat  pencapaian  pada  tujuan  pembangunan  yang dicanangkan, terutama pencapaian pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Dalam  perekonomian  modern  pemerintah  merupakan  salah  satu  pelaku ekonomi yang semakin penting. Aktivitas ekonomi sektor pemerintah ditunjukkan oleh kebijakan fiskal melalui penetapan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara. Fungsi pemerintah berbeda dengan fungsi rumah tangga atau perusahaan swasta. Pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam APBN/APBD mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kenibijakan untuk  membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  melaksanakan  kebijakan tersebut.  Menurut  Rostow  dan  Musgrave  dalam  Mangkoesoebroto  (1997:171), model pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Pada  tahap  awal  perkembangan  ekonomi,  persentase  investasi  pemerintah terhadap  total  investasi  pemerintah  terhadap  total  investasi  besar  karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan presarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi.
2. Pada  tahap  menengah  pembangunan  ekonomi,  investasi  pemerintah  tetap diperlukn  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  agar  dapat  tinggal landas, namu pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.
3. Pada  tingkat  ekonomi  lebih  lanjut  dalam  pembangunan  ekonomi,  aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk  aktivitas  sosial  seperti  :  program  kesejahteraan  hari  tua,  program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.
Pemerintah     daerah     dapat      menyediakan     barang     dan     jasa     publik yang bervariasi    sesuai   dengan    keinginan    masyarakat    secara    lokal   sehingga lebih  efisien  daripada  harus  disediakan  oleh  pemerintah  secara  nasional  dan seragam  (Oates,  1999)  dalam  Pertama  (2009:6).  Menurut  Kunarjo  (1996:81), Pengeluaran Pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan
masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana  yang tidak dapat  dipenuhi oleh  swasta.  Pengeluaran  Pemerintah  yang  terus  berkembang  mengakibatkan penerimaan  negara  harus  ditingkatkan.  Hal  ini  berarti  bahwa  Pemerintah  harus dapat  menggali  sumber-sumber  penerimaanya,  yang  sebagian  besar  dari  pajak. Dengan  kata  lain  antara  Pengeluaran  Pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dan  kewajiban  masyarakat  untuk  membayar  pajak  sangat  erat kaitannya.
Pengeluaran  pemerintah  merupakan  sumber  investasi  bagi  pertumbuhan ekonomi  selain  investasi  swasta.  Pemerintah  melakukan  investasi  sosial  dalam penyediaan  fasilitas  publik,  di  samping  investasi  yang  dilakukan  oleh  swasta (PMDN maupun PMA). Berbeda dengan investasi swasta yang bertujuan mencari keuntungan, investasi pemerintah didasarkan pada pertimbangan lain  yaitu untuk kesejahteraan  masyarakat  sehingga  dinamakan  juga  investasi  sosial  (Sukirno, 2000:85).  Investasi  pemerintah  disini  adalah  realisasi  pengeluaran  pembangunan daerah yang juga faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.\
Menurut Mangkoesoebroto  (1997:2), peranan pemerintah sangat  penting  di dalam  menstabilkan  perekonomian  negara  dikarenakan  pihak  swasta  tidak  dapat mengatasi  masalah  perekonomian  dan  tidak  mungkin  diserahkan  sepenuhnya kepada sektor swasta.

## 1.3.Pertumbuhan Ekonomi
Bagi  suatu  daerah  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  indikator  penting untuk  mengetahui  keberhasilan  pembangunan  yang  telah  di  capai  serta  dapat digunakan  sebagai  pedoman  untuk  menentukan  arah  pembangunan  pada  tahun- tahun  berikutnya.  Pembangunan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  berbagai  strategi  dan  kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu yang mempengarui besarnya PDRB adalah belanja pemerintah. Di mana belanja pemerintah terdiri  dari belanja  yang bersifat  rutin  (belanja  rutin)  dan  belanja  pembangunan.  Kedua  belanja  tersebut akan  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  adanya  pembangunan ekonomi  daerah  maka  akan  tercipta  pertumbuhan  ekonomi  yang  meningkat. Untuk  mengetahui  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan PDRB sebagai berikut:
Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Prov.  Kalbar Tahun 2004 – 2008 ( % ) Kabupaten / Kota 2004 2005 2006 2007 2008 1.  Kabupaten Sambas 4.96 5.68 3.95 5.38 5.56 2.  Kabupaten Bengkayang 6.68 9.07 6.29 6.12 5.77 3.  Kabupaten Landak 4.18 3.61 4.78 5.13 4.29 4.  Kabupaten Pontianak 3.98 4.25 6.03 7.01 5.90 5.  Kabupaten Sanggau 7.95 3.35 8.23 5.48 3.49 6.  Kabupaten Ketapang 7.44 11.22 13.87 10.14 7.14 7.  Kabupaten Sintang 2.86 4.61 5.01 5.16 4.69 8.  Kabupaten Kapuas Hulu -0.76 0.56 4.07 3.42 3.55 9.  Kabupaten Sekadau 2.56 5.69 6.19 7.63 5.76 10. Kabupaten Melawi 3.64 3.70 4.67 5.44 5.11
11. Kota Pontianak 4.96 4.81 4.96 5.45 5.72 12. Kota Singkawang 5.21 6.19 6.33 4.72 5.02 Kalimantan Barat 6.93 4.69 5.23 6.02 5.02 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat
Pada  tahun  2004  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  yaitu  di  daerah Kabupaten  Sanggau  sebesar  7,95  %.  Sedangkan  pada  tahun  2005  sampai  pada tahun  2008,  Kabupaten  Ketapang  selalu  mengalami  pertumbuhan  ekonomi tertinggi  di  antara  seluruh  kabupaten/kota  se-Kalbar.  Pertumbuhan  ekonomi tertinggi  yang  diperoleh  Kabupaten  Ketapang  adalah  pada  tahun  2006  yaitu sebesar  13,87%  dan  pertumbuhan  ekonomi  terendah  adalah  Kabupaten  Kapuas Hulu  pada  tahun  2004  yaitu  -0,76%.  Secara  keseluruhan  pertumbuhan  ekonomi Kalimantan Barat yang tertinggi yaitu pada tahun 2004 sebesar 6,93 %.
Secara    umum    pertumbuhan    ekonomi    dapat    diartikan    perkembangan kegiatan  dalam  perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang diproduksi  dalam  masyarakat  bertambah  dan  kemakmuran  masyarakat meningkat.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat    juga    diartikan    sebagai    kenaikan Gross   Domestic    Product (GDP)    atau Gross  National  Product (GNP)  tanpa memandang  apakah  kenaikan  itu  lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari  tingkat pertumbuhan  penduduk  atau  apakah  perubahan  struktur  ekonomi  terjadi  atau tidak  (Arsyad,  1999:15).  Dari  beberapa  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  merupakan  kemampuan suatu  negara dalam  menyediakan kebutuhan  akan  barang  dan  jasa  kepada  masyarakat  dalam  jumlah  yang  banyak sehingga  memungkinkan  untuk  kenaikan  standar  hidup  yang  mana  berdampak pula bagi penurunan tingkat  pengangguran  dalam  jangka  panjang. Dari berbagai pandangan  yang  disampaikan  para  ahli  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu perekonomian  dikatakan  mengalami  pertumbuhan  atau  berkembang  apabila tingkat  kegiatan  ekonominya  lebih  tinggi  daripada  apa  yang  dicapai  pada  masa sebelumnya dan dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Dalam  berbagai  literature  studi  empiris  ekonometrik,  Goudy  dan  Ladd (1999)  dalam  Teddy  Lesmana  menyebutkan  ada  tingkat  kesepakatan  dan konsensus terhadap hubungan-hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan  dan  kemiskinan.  Pertama  hubungan  itu  menggambarkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  mengurangi  kemiskinan.  Hal  ini  tergantung  pada  sejauh mana  keadilan  dalam  distribusi  pendapatan  di  suatu  masyarakat.  Kedua, pertumbuhan  ekonomi  tidak  memiliki  pengaruh  yang  bisa  diprediksi  atas ketimpangan di Negara-negara berkembang. Ketiga, tingkat keadilan dalam suatu masyarakat  adalah  salah  satu  determinan  dari  pertumbuhan  ekonomi.  Sehingga sejak    beberapa  tahun    terakhir,    pro-poor    growth  atau    pertumbuhan  yang berpihak  kepada  orang  miskin  menjadi  strategi  ekonomi  terpenting  bagi keterlibatan sosial  (social inclusion) kelompok miskin.
Ramainya perdebatan terkait hal  ini dipicu tulisan David  Dollar dan Aart Kraay,  Growth  is  Good  for  the  Poor  (2002)  dalam  Ivan  H  Hadar  (2009).  Dalam studinya,  dua  ekonom  Bank  Dunia  ini  menyimpulkan  bahwa  tanpa  diduga, pertumbuhan  ekonomi  mempunyai  pengaruh  besar  dalam    perang  melawan kemiskinan  global.  Menurut  mereka,  sejak  40  tahun  terakhir,  ternyata
pertumbuhan  ekonomi    global  berbanding  lurus  (satu    banding  satu)    dengan kenaikan  pendapatan  kelompok    miskin.  Selain    itu,  sejak  beberapa  dekade terakhir  ditemukan  bahwa  tiada  tanda-tanda  telah  terjadi  pelemahan  pengaruh pertumbuhan atas pengurangan kemiskinan.
Dollar dan Kraay juga menguji pengaruh berbagai strategi kebijakan yang mengalokasikan  porsi  besar  bagi  belanja  kesehatan  dan  pendidikan.  Temuan mereka  cukup  mengejutkan.  Ternyata,  tidak  ada    bukti  yang  cukup  kuat  bahwa strategi  itu  membawa  dampak  sistematis  pemerataan  penghasilan.  Dengan demikian,  bisa  saja    muncul  pertanyaan  apakah  konsep  pro-poor    growth sebenarnya dapat saja  direduksi  menjadi  sekadar pro-growth? Jawabannya tidak karena,  menurut  mereka,  sekadar  pertumbuhan  ekonomi    tidak  cukup  untuk memperbaiki kondisi kehidupan orang  miskin.
Lalu,  apa    yang  membuat  pertumbuhan  ekonomi    menjadi    berpihak kepada  orang    miskin?  Sebuah  gambaran  cukup  lengkap  termaktub  dalam kumpulan  tulisan  yang  dipublikasikan  Michael  Krakowski  (2004),    Attacking Poverty,  What  Makes    Growth  Pro-Poor.    Stephan  Klasen  dalam  Ivan  A  Hadar (2009) memberi batasan jelas. Pertama, harus dipastikan bahwa kelompok  miskin memperoleh keuntungan lebih dari pertumbuhan dibandingkan dengan kelompok masyarakat  lain.  Sebuah  perbandingan  lurus  seperti  diungkap  Dollar  dan  Kray tidak masuk dalam  kategori  ini. Kedua,  diperlukan  distribusi  pendapatan dalam kelompok    miskin  itu  sendiri.    Mereka    yang  paling  miskin  perlu  diprioritaskan. Dalam  penelitian  mereka  di  Kosta  Rika,  El  Salvador,  Nigeria,  Panama,  Senegal, dan  Tanzania,  pertumbuhan  ekonomi    yang  tinggi  ternyata  berjalan  paralel dengan menurunnya penghasilan orang  miskin.
Sebuah posisi berseberangan ditunjukan Surjit Bhalla dalam buku Imagine There‟s No Country-Poverty, Inequality, and Growth in the Era of Globalization (2002) dalam Ivan A Hadar (2009).  Secara eksplisit, Bhalla mencari jawaban atas pertanyaan  terkait  dampak  globalisasi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  distribusi penghasilan,  dan  kemiskinan.  Menurut  dia,  sepanjang  1980  hingga  2000, pertumbuhan  ekonomi    yang  tinggi  telah  mengurangi  perbedaan  penghasilan. Pertumbuhan  menurut dia, adalah propoor.

## 1.4. Kemiskinan
Masalah  kemiskinan  merupakan  salah  satu  persoalan  mendasar  yang menjadi  pusat  perhatian  pemerintah  di  negara  manapun.  Berbagai  upaya  dan kebijakan  pembangunan  telah  dilakukan  pemerintah  terutama  memberikan peluang  kepada  masyarakat  miskin  untuk  meningkatkan  kesejahteraan. Kemiskinan  sering  kali  dipahami  sebagai  gejala  rendahnya  tingkat  kesejahteraan semata  padahal  kemiskinan  merupakan  gejala  yang  bersifat  komplek  dan multidimensi.    Rendahnya  tingkat  kehidupan  merupakan  salah  satu  mata  rantai dari  munculnya  lingkaran  kemiskinan.  Beban  kemiskinan  paling  besar  terletak pada kelompok-kelompok tertentu.
Masalah kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kondisi masyarakat yang tidak  atau  belum  ikut  serta  dalam  proses  perubahan  karena  tidak  mempunyai kemampuan  baik  kemampuan  dalam  pemikiran  faktor  produksi  maupun  kualitas faktor  produksi  yang  memadai.  Akibatnya  mereka  tidak  mendapatkan  manfaat
dari  hasil  pembangunan  dan  mengakibatkan  ketidak  sempurnaan  pasar, keterbelakangan,  produktivitas,  pendapatan,  tabungan,  investasi  yang  akan dihasilkan semakin rendah dan pada akhirnya kekurangan modal.
Tabel 3.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Prov. Kalbar Tahun 2004 – 2008 ( % ) Kabupaten / Kota 2004 2005 2006 2007 2008 1.  Kabupaten Sambas 14,46 15,10 16,77 14,00 11,51 2.  Kabupaten Bengkayang 15,18 13,63 14,63 11,88 9,41 3.  Kabupaten Landak 24,68 25,87 27,82 24,95 18,65 4.  Kabupaten Pontianak 11,45 9,82 10,95 8,26 7,03 5.  Kabupaten Sanggau 10,93 9,84 10,55 7,97 6,25 6.  Kabupaten Ketapang 18,35 19,23 20,76 17,94 15,21 7.  Kabupaten Sintang 16,61 19,09 19,80 17,10 13,61 8.  Kabupaten Kapuas Hulu 16,06 16,90 17,76 15,05 11,44 9.  Kabupaten Sekadau 10,83 11,76 12,57 10,25 7,66 10. Kabupaten Melawi 21,52 20,63 22,05 19,50 14,80 11. Kota Pontianak 6,47 6,84 7,15 6,77 9,29 12. Kota Singkawang 9,78 10,33 8,32 7,02 7,89 Sumber : BPS Kalimantan Barat
Dari  tahun  2004  -  2008,  Kabupaten  Landak  memiliki  jumlah  penduduk miskin terbesar di  antara seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Penduduk miskin tertinggi yaitu di Kabupaten  Landak adalah pada tahun 2006 yaitu sebesar 27,82  %  dan  penduduk  miskin  terendah  adalah  Kabupaten  Sanggau  pada  tahun 2008 yaitu 6,25 %.
Pemahaman  Amartya  Sen  (1999)  dalam  Ivan  A  Hadar  (2009),  bahwa kemiskinan  adalah  kurangnya  kesempatan  bagi  seseorang  untuk  secara  mandiri memperbaiki  kondisi  hidupnya,  perlu  menjadi  pertimbangan.  Kesehatan  yang buruk,  konflik  kekerasan,  lemahnya  tanggung  jawab  negara,  serta  buruknya kondisi  lingkungan  hidup  adalah  berbagai  kondisi  yang,    menurut  Sen,    ikut membatasi  kesempatan  itu.  Berbeda  dengan  Dollar  dan  Kraay  yang  melakukan studi secara global, ada  temuan lain yang diperoleh dari studi di beberapa negara. Louise Lopez  dan John  Page, misalnya, menunjukkan pertumbuhan bisa berjalan parallel dengan pemerataan, atau  sebaliknya memperbesar kesenjangan.
Menurut  Suyatno  dalam  BPS  (1995:  59)  ”  kemiskinan  stuktural  adalah kemiskinan yang ditenggarai dari kondisi struktural, atau tatanan kehidupan yang tidak  menguntungkan  ”.  Kemiskinan  struktural  dipengaruhi  kebijakan pembangunan  yang  belum  mampu  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan cenderung membaik pada kasus pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai akibat peningkatan pendapatan secara signifikan pada sektor tradisonal ( traditonal sector enrichment ).  Sebaliknya  distribusi  pendapatan  semakin  memburuk  karena peningkatan pendapatan sektor modern (Field, 1979).
Sementara itu Arsyad (1997:218) mengemukakan bahwa:
1) Kemiskinan  itu  multi  dimensial,  artinya  karena  kebutuhan  manusia  itu bermacam  –  macam,  maka  kemiskinan  memiliki  banyak  aspek.  Dilihat
dari  kebijakan  umum  kemiskinan  meliputi  aspek  primer  yang  berupa miskin  akan  aset-aset,  organisasi  sosial,  sumber-sumber  keuangan  dan informasi.  Dimensi-dimensi  kemiskinan  tersebut  memanifestasikan  diri dalam  bentuk  kekurangan  gizi,  air  dan  perumahan  yang  tidak  sehat  dan perawatan kesehatan yang kurang baik.
2) Aspek-aspek  kemiskinan  adalah  saling  berkaitan,  baik  langsung  maupun tidak  langsung.  Hal  ini  berarti  bahwa  kemajuan  atau  kemunduran  salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran aspek lainnya.
3) Bahwa  yang  miskin  adalah  manusia  baik  secara  individual  maupun kolektif.
Selain itu masih ada juga ciri-ciri kemiskinan lain sebagai berikut:
1) Mereka  yang  hidup  dibawah  garis  kemiskinan  pada  umumnya  tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan.  Faktor  produksi  yang  dimiliki  umumnya  sedikit  sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2) Mereka  pada  umumnya  tidak  mempunyai  kemungkinan  untuk memperoleh  asset  produksi  dengan  kekuatan  sendiri.  Pendapatan  yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha. Disamping  itu  merekapun  tidak  memenuhi  syarat  pendapatan  kredit perbankan,  sebagai  jaminan  kredit  yang  biasanya  mempunyai  hubungan yang sangat tinggi.
3) Tingkat  pendidikan  pada  umumnya  rendah  (tidak  tamat  sampai  Sekolah Dasar  (SD))  dikarenakan  waktu  mereka  pada  umumnya  habis  untuk mencari nafkah demi untuk membantu orang tua mereka sehingga mereka tidak ada lagi waktu untuk untuk belajar.
Sharp,  et.al  (1996:173-191)  yang  dikutip  oleh  Kuncoro  (2004:157) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu:
1) Secara  mikro,  kemiskinan  muncul  karena  adanya  ketidaksamaan  pola kepemilikan  sumberdaya  yang  menimbulkan  distribusi  pendapatan  yang timpang.  Penduduk  miskin  hanya  memiliki  sumberdaya  dalam  jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2) Kemiskinan  muncul  akibat  perbedaan  dalam  kualitas  sumberdaya manusia . Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya  rendah,  yang  pada  gilirannya  upahnya  rendah. Rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  ini  dikarenakan  rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.  Ketiga  kemiskinan  muncul  akibat  perbedaan  akses  dalam modal.
3) Penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (Vicius  circles  of  poverty). Adanya  keterbelakangan  ,ketidaksempurnaan pasar,  dan  kurangnya  modal  menyebabkan  rendahnya  produktivitas. Rendahnya  produktivitas  menyebabkan  rendahnya  pendapatan  yang diterima.  Rendahnya  pendapatan  berimplikasi  pada  rendahnya  tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan menyebabkan keterbelakangan.
Berdasarkan  teori  Keyness,  belanja  pemerintah  merupakan  salah  satu mesin  pendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Peranan  belanja  pemerintah  dalam APBD  sebagai  pendorong  dan  salah  satu  penentu  tercapainya  target  dan  sasaran makro  ekonomi  daerah  diarahkan  untuk  mengatasi  berbagai  kendala  dan permasalahan  pokok  yang  merupakan  tantangan  dalam  mewujudkan  agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
Untuk  pengelolaan  daerah  tidak  hanya  dibutuhkan  sumber  daya  manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran  pemerintah  daerah.    Anggaran  sebagai  instrumen  kebijakan  dan menduduki  posisi  sentral  harus  memuat  kinerja,  baik  untuk  penilaian  secara internal  maupun  keterkaitan  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  terutama  jangka  panjang  memang sangat  penting  bagi  penurunan/penghapusan  kemiskinan.  Kerangka  dasar pemikiran  teoristiknya  adalah  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  menciptakan  / meningkatkan  kesempatan  kerja  yang  berarti  mengurangi  pengangguran  dan meningkatkan  upah/pendapatan  dari  kelompok  miskin.  Artinya,  ketika perekonomian  tumbuh,  kemiskinan  berkurang  namun  ketika  perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat kembali. Pertumbuhan  ekonomi  secara  kontemporer  dapat  mengurangi  kemiskinan.  Oleh karena  itu,  pertumbuhan  yang  berkelanjutan  penting  untuk  mengurangi kemiskinan.    Laju  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  akan  mengambarkan tingkat  pendapatan  masyarakat.  Rendahnya  pertumbuhan  ekonomi  berimplikasi pada  pendapatan  dan  daya  beli  dari  mayoritas  penduduk,  khususnya  golongan bawah.  Rendahnya  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  tersenut  memberikan  dampak terhadap  kesejahteraan  penduduk  yang  menyebabkan  bertambahnya  jumlah penduduk miskin.
Pengentasan  kemiskinan  telah  menjadi  tujuan  pembangunan  yang fundamental sehingga menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas berbagai jenis  program  pembangunan.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  menjadi  instrumen yang  sangat  berpengaruh  dalam  penurunan  kemiskinan  pendapatan  ( income poverty ),  sehingga  dibutuhkan  cara-cara  yang  tepat  dalam  mengkaji  dampak kemiskinan  terhadap  pertumbuhan.  Ketika  perekonomian  berkembang  di  suatu kawasan  (negara  /  kawasan  tertentu  yang  lebih  kecil),  terdapat  lebih  banyak pendapatan  untuk  dibelanjakan,  yang  jika  terdistribusikan  dengan  baik  di  antara penduduk  maka  akan  mengurangi  kemiskinan.  Dengan  kata  lain,  secara  teoritis, pertumbuhan  ekonomi  memainkan  peranan  penting  dalam  mengatasi  masalah penurunan kemiskinan.

## 1.5. METODOLOGI 1.5.1. Jenis Penelitian
Untuk  melakukan  analisis  pengaruh  variabel  independent  yaitu  Belanja Daerah  (x 1 ),  Pertumbuhan  Ekonomi  (x 2 ),  dan  variabel  dependent  yaitu Kemiskinan  (Y),  digunakan  analisis  metode  kuantitatif.  Dengan  menggunakan analisis regresi berganda ( multiple) melalui program sofware economicr views (E- views) version 4, sebagai berikut:
LogY it = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 +e
Dimana : Y = Kemiskinan a = konstanta b = koefisien regresi X 1 = Belanja publik X 2 = Pertumbuhan ekonomi e = kesalahan (error)
Untuk mengetahui besarnya kontribusi (sumbangan) variabel  terikat  yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas maka digunakan R² (Koefisien Deteminasi). Untuk mencari pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat yaitu menggunakan uji F atau F test. Uji ini digunakan untuk pengujian pengaruh variabel  bebas  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  terikat.  Pengambilan keputusan  hipotesis  berdasarkan  pada  uji  F  dengan  tingkat  probabilitas  95%. Probabilitas  dari  hasil  Uji-F  dengan α =  0,05. Selanjutnya  untuk  mencari pengaruh  variabel  bebas  secara  parsial  terhadap  variabel  terikat  yaitu menggunakan  uji  t  atau  t  test.  Uji  ini  digunakan  untuk  melihat  peranan  tiap variabel bebas secara parsial atau individual terhadap variabel terikatnya.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  panel  data time  series periode 2004-2008  dan  data cross  section yaitu  data  12  kabupaten/kota  di  Provinsi Kalimantan Barat. Sumber data ,  yaiyu data sekunder  yang diperoleh dari Badan Pusat  Statistik  Provinsi  Kalimantan  Barat  (BPS),  dan  Biro  Keuangan  Provinsi Kalimantan Barat.

## 1.5.2. Definisi Variabel Penelitian
Adapun variabel-variabel yang diteliti meliputi:
a. Belanja  publik  /  Belanja  Langsung  adalah  pengeluaran  yang  dialokasiokan untuk  membiayai  kegiatan  yang  hasil,  manfaat  dan  dampaknya  secara langsung dinikmati masyarakat atau publik.
b. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat pun meningkat.
c. Kemiskinan  adalah  suatu  situasi  di  mana  pendapatan  tahunan  individu  di suatu  kawasan  tidak  dapat  memenuhi  standar  pengeluaran  minimum  yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak.

## 2. PENGARUH BELANJA PUBLIK, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN

## 2.1. Belanja Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan,
Secara  umum,  kemiskinan  adalah  ketidakmampuan  seseorang  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  standar  atas  setiap  aspek  kehidupan.  Menurut  Sen
(1999)  kemskinan  lebih  terkait  pada  ketidakmampuan  untuk  mencapai  standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak.
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  kemiskinan,  baik  yang  relatif  tetap maupun yang berkembang. Faktor relatif tetap misalnya letak geografis dan daya dukung  alam.  Faktor  yang  berkembang  berupa  keadaan  sosial  budaya  yang menyangkut  pengetahuan  dan  ketrampilan,  adat  istiadat,  situasi  politik  dan kebijaksanaan  penguasa.  Ada  beberapa  indikator  yang  menyebabkan  orang terperangkap  kemiskinan,  diantaranya  perkembangan  di  bidang  sosial  dan ekonomi antara lain pelayanan kesehatan, gizi, pengajaran, perumahan, konsumsi, transportasi dan jasa, pertanian, industri dan perdagangan.
Tabel 4.
Rata – Rata Belanja Publik, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota dari Tahun 2004 – 2008(%) Kab/Kota Belanja Publik Pert Ekonomi Kemiskinan 1.  Kab Sambas 67.81 5.11 14.37 2.  Kab Bengkayang 72.44 6.79 12.95 3.  Kab Landak 45.29 4.40 24.39 4.  Kab Pontianak 67.36 5.43 9.50 5.  Kab Sanggau 66.25 5.70 9.11 6.  Kab Ketapang 50.41 9.96 18.30 7.  Kab Sintang 64.65 4.47 17.24 8.  Kab Kapuas Hulu 33.07 2.17 15.44 9.  Kab Sekadau 45.17 5.57 10.61 10. Kab Melawi 61.30 4.51 19.70 11. Kota Pontianak 32.35 5.18 7.30 12. Kota Singkawang 41.26 5.49 8.67
Sumber : Data Olahan (biro Keu Pemda Provensi Kal-Bar &BPS Kal-Bar)
Dapat  dilihat  pada  tabel  4  bahwa  tidak  semua  Kabupaten/Kota  di Kalimantan  Barat  yang  apabila  belanja  publik  meningkat  dan  pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Sebagai contoh dapat dilihat pada daerah  Kabupaten  Sambas  yaitu  besar  belanja  publik  sebesar  67.81  %,  dan pertumbuhan  ekonominya  sebesar  5.11  %  sedangkan  tingkat  kemiskinan  sebesar 14.37.  Ini  menunjukkan  jika  belanja  publik  besar  dan  pertumbuhan  ekonomi tinggi  tidak  mempengaruhi  penurunan  tingkat  kemiskinan.  Hal  ini  terjadi  karena dana  alokasi  belanja  publik  tidak  berpusat  pada  belanja  modal  yang  secara langsung  dapat  dinikmati  oleh  semua  kalangan  masyarakat,  sedangkan pertumbuhan  ekonominya  tinggi  tidak  dipengaruhi  oleh  semua  sektor,  hanya dipengaruhi oleh sektor perdagangan dan perkebunan.
Contoh  lain  yaitu  daerah  Kabupaten  Ketapang  yang  belanja  publiknya sebesar  50.41  %  dan  pertumbuhan  ekonominya  sebesar  9.96  %  dan  tingkat kemiskinan sebesar 18.30 %.  Ini  terjadi karena dana alokasi belanja publik tidak digunakan untuk  belanja modal  yang dapat  dinikmati  langsung untuk  sarana dan prasarana  publik,  sedangkan  pertumbuhan  ekonominya  tinggi  dipengaruhi  oleh sektor  pertambangan  dan  perikanan.  Sehingga  dampak  dari  besarnya  belanja
publik  dan  tingginya  pertumbuhan  ekonomi  hanya  dirasakan  oleh  orang-orang yang  berkepentingan  didalamnya  dan  tidak  dinikmati  oleh  masyarakat  miskin sehingga tingkat kemiskinan tetap tinggi. pertumbuhan ekonomi  yang meningkat disebabkan oleh sebagian kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi (kaya) dan  distribusi  pendapatan  yang  tidak  merata  sehingga  kemiskinan  tetap  tinggi. Tujuan  awal  belanja  publik  dan  pertumbuhan  ekonomi  meningkat  untuk  dapat menurunkan  tingkat  kemiskinan  tidak  terealisasi  karena  belanja  publik  tidak berfokus  pada  belanja  modal  yang  membiayai  fasilitas-fasilitas  yang  digunakan langsung oleh masyarakat.
Hubungan  antara  belanja  publik  dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap tingkat kemiskinan bervariasi. Belanja publik terdiri dari belanja pegawai, belanja barang  &  jasa,  dan  belanja  modal.  Belanja  publik  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi,  dengan  belanja  publik  yang  besar  untuk  belanja  pegawai  dan  belanja barang  &  jasa  sehingga  sedikit  akan  mempengaruhi  peningkatan  pertumbuhan ekonomi.  Sedangkan  belanja  publik  hanya  sedikit  mempengaruhi  penurunan tingkat  kemiskinan,  karena  total  belanja  daerah  yang  dialokasikan  untuk  belanja modal  lebih  sedikit  dibandingkan  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  &  jasa. Hanya  belanja  modal  yang  dapat  dirasakan  secara  langsung  oleh  masyarakat. Karena  belanja  modal  dialokasikan  untuk  perbaikan  fasilitas-fasilitas  umum, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, jalan dan lain-lain.
Teori  ekonomi  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang menunjukan  semakin  banyaknya  output  nasional,  mengindikasikan  semakin banyaknya  orang  yang  bekerja  sehingga  seharusnya  akan  mengurangi penggangguran  dan  kemiskinan.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  terutama jangka  panjang  memang  sangat  penting  bagi  penurunan  tingkat  kemiskinan. Pertumbuhan  ekonomi  menciptakan  dan  meningkatkan  kesempatan  kerja  yang berarti  mengurangi  pengangguran  dan  meningkatkan  pendapatan.  Sehingga penduduk  bisa  memenuhi  kebutuhannya  dan  keluar  dari  lingkar  kemiskinan. Dengan demikian jika belanja publik dan pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  syarat  keharusan bagi  pengurangan kemiskinan.  Adapun  syarat  kecukupannya  pertumbuhan  tersebut  harus  efektif mengurangi  kemiskinan.  Pertumbuhan  ekonomi  hendaklah  menyebar  di  setiap golongan  pendapatan,  termasuk  di  golongan  penduduk  miskin.  Secara  langsung pertumbuhan  perlu  dipastikan  terjadi  di  sektor-sektor  di  mana  orang  miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Sedangkan secara tidak langsung diperlukan  pemerintah  yang  cukup  efektif  meredistribusi  manfaat  pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor moderen seperti jasa dan manufaktur yang padat modal ke golongan penduduk miskin.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  tidak  akan  banyak  berarti  bagi  kaum miskin  apabila  distribusi  pendapatan  antara  kaya  dan  miskin  pincang.  Jika distribusi  pendapatan  tetap  sama,  dengan  setiap  pendapatan  atau  pertumbuhan ekonomi  dinikmati  oleh  semua  kelompok  pendapatan.  Dan  jika  pertumbuhan ekonomi  hanya  dinikmati  oleh  kelompok  pendapatan  tertinggi  (terkaya),  maka berarti kesenjangan dalam distribusi pendapatan membesar dan efek pertumbuhan tersebut sangat kecil terhadap penurunan jumlah orang miskin.
Pertumbuhan  ekonomi  mempengaruhi  kemiskinan  juga  dapat  dilihat  dari aspek  kesempatan  kerja  dari  perubahan  output.  Jika  output  turun,  maka kesempatan kerja juga berkurang sehingga mengakibatkan jumlah penggangguran meningkat yang selanjutnya jumlah orang miskin juga bertambah.
Kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  dapat  di  lihat  dari  besarnya pengeluaran  dalam  APBD  untuk  membiayai  program-program  pemberantas kemiskinan.  Pengeluaran  pemerintah  untuk  program-program  pemberantasan kemiskinan diberikan dalam 2 bentuk yaitu: (1). Dalam bentuk uang (kas), subsidi beras,  pelayanan  kesehatan  dan  gizi  dan  pendidikan.  (2).  Penciptaan  kesehatan kerja (termasuk pembangunan infrastruktur & pemberian kredit).

## 3.PENGARUH  BELANJA  PUBLIK  DAN  PERTUMBUHAN  KONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh fungsi regresi sebagai berikut:
LogY it =     a - 0,058343LogX 1 + 0,038499LogX 2
Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6
Nilai Koefisien Variabel Bebas terhadap Variable Terikat, dan t hitung
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG Belanja Publik (X 1 ) -0.058343 0.025243 -2.311.273 0.0254 LOG Pertumbuhan Ekonomi (X 2 ) 0.038499 0.117271 0.328291 0.7442 Fixed Effects _SBS —C 12,15399 _BKY —C 11,16646 _LDK —C 12,23484 _PTK —C 12,09978 _SGU —C 11,51926 _KTP —C 12.32159 _STG —C 12,09891 _KPH —C 11,36036 _SKD —C 10,84365 _MLW —C 11,38926 _KPT —C 11,42989 _SKW —C 10,57381

## Sumber : Data olahan Eviews 4
Untuk melihat bagaimana pengaruh belanja publik (X 1 ) dan pertumbuhan ekonomi  (X 2 )  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Kalimantan  Barat  (Y)  dapat diketahui  dengan    melihat  angka  koefisien  regresi  belanja  publik  (X 1 )  dan pertumbuhan  ekonomi  (X 2 ).  Diketahui  bahwa  nilai  koefisien  regresi  belanja
publik  (X 1 )  yaitu  sebesar  -  0,058343  %  dan  pertumbuhan  ekonomi  (X 2 )  yaitu sebesar  0.038499  %.  Dari  hasil  tersebut  terlihat  bahwa  belanja  publik  (X 1 ) berhubungan  negatif  terhadah  tingkat  kemiskinan  di  Kalimantan  Barat  dan pertumbuhan  ekonomi  (X 2 )  berhubungan  positif  terhadap  tingkat  kemiskinan  di Kalimantan Barat (Y). Hal tersebut dapat diartikan yaitu sebagai contoh di daerah Kabupaten  Sambas  apabila  belanja  publik  (X 1 )  dan  pertumbuhan  ekonomi  (X 2 ) tetap maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 12,15399 %. Jika belanja publik (X 1 ) naik  sebesar 1 % sementara pertumbuhan ekonomi (X 2 ) tetap maka tingkat kemiskinan akan penurunan sebesar 0,058343 %. Dan apabila belanja publik (X ! ) tetap sementara pertumbuhan ekonomi (X 2 ) naik sebesar 1 % maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 0.038499 %.

## 3.1. Uji F ( Uji Simultan )
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  bebas  dapat menjelaskan  pengaruh  secara  simultan  (bersama-sama)  terhadap  nilai  variabel terikat.  Untuk  menguji  apakah  hipotesis  yang  diajukan  diterima  atau  ditolak dilakukan  dengan  cara:  Membandingkan  Fhitung  dengan  Ftabel,  dengan didasarkan  pada  derajat  kebebasan  (dk)  pembilang  =  2  dan  derajat  kebebasan penyebut  dk=n-k-1  (n=  jumlah  anggota  sampel,  k=  jumlah  variabel  bebas), dengan  ketentuan  apabila  Fhitung>Ftabel,  maka  hipotesis  nol  (Ho)  ditolak. Dengan  demikian  diperoleh  derajat  kebebasan  sebesar  60-2-1=57,  derajat kesalahan (α) = 0,05 atau 5% dengan menggunakan uji satu pihak kanan diperoleh Ftabel sebesar 3,15.
Diperoleh nilai  Fhitung sebesar 7.014942 dan Ftabel sebesar 3,15 dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel dapat diketahui bahwa Fhitung lebih besar  dari  Ftabel  (7.014942>3,15).  Artinya  ada  pengaruh  antara  belanja  publik dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat.

## 3.2.Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya persentase sumbangan  variabel  bebas  terhadap  naik  turunnya  variabel  terikat  di  gunakan Koefisien  Determinasi  (R 2 )  dimana  nilai  koefisiennya  terletak  diantara  1  dan  -1. Nilai  koefisien  korelasi  ganda  (R)  antara  X 1 ,  X 2 dengan  Y  sebesar  0.938461. Artinya:  terdapat  hubungan  yang  sangat  lemah  antara  belanja  publik  dan pertumbuhan  ekonomi  dengan  tingkat  kemiskinan  di  Kalimantan  Barat. Sedangkan  Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  atau  R-Square  sebesar  0.921070, artinya:  tingkat  kemiskinan  dipengaruhi  oleh  belanja  publik  dan  pertumbuhan adalah sebesar 92,1070 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

## 3.3. Uji T ( Uji Parsial )
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  variabel  bebas terhadap variabel terikat secara individu atau parsial terhadap variabel terikat. Uji t  juga  digunakan  untuk  melihat  variabel  bebas  mana  yang  memiliki  pengaruh paling besar atau paling dominan terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 3.6. uji  signifikasi  (uji  t)  diperoleh  t  hitung  (-2,311273)  maka  dapat  disimpulkan
bahwa  variabel  belanja  publik  (X 1 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat karena prob >  alpha atau 0,0254 < 0,05. Dan uji signifikasi  (uji  t)  diperoleh  t  hitung  (0,328291)  maka  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  pertumbuhan  ekonomi  (X 2 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat karena prob > alpha atau 0,7442 > 0,05.
Meningkatnya belanja publik diharapkan pemerintah daerah menyediakan sarana  dan  prasarana  yang  dapat  menunjang  peningkatan  ekonomi  seperti perbaikan jalan, jembatan dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Tersedianya sarana dan  prasarana  yang  baik  merupakan  bukti  nyata  komitmen  pemerintah  daerah dalam meningkatkan  pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
Hubungan  negatif  antara  belanja  publik  dan  kemiskinan.  Berarti  belanja publik  yang  meningkat  mengakibatkan  tingkat  kemiskinan  turun.  Kebijakan memperbesar  belanja  publik  yang  berdampak  positif  bagi  pengurangan kemiskinan,  terutama  kebijakan  yang  produktif  seperti  perluasan  akses  semua orang  ke  pendidikan  dan  pelayanan  kesehatan,  peningkatan  kesempatan  kerja, serta pembangunan sektor-sektor pertanian dan ekonomi pedesaan.
Hubungan  anrata  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  hasilnya  positif. Ini  menandakan  kebijakan  untuk  mengejar  tingkat  pertumbuhan  eonomi  tidak dibarengi  dengan  penurunan  tingkat  kemiskinan.  Pertumbuhan  ekonomi  yang dicapai di Kalimantan Barat ternyata tidak terdistribusi secara merata pada seluruh masyarakat.  Memang  untuk  mengentaskan  kemiskinan  salah  satu  pra  syaratnya adalah  mengurangi  pengangguran  dan  menyerap  angkatan  kerja  baru  dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hanya saja apakah mungkin penyediaan lapangan  kerja  dapat  dilakukan  dengan  mengutamakan  pertumbuhan  ekonomi? Atau  apakah  ada  korelasi  langsung  pengurangan  kemiskinan  yang  disertai distribusi kekayaan dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi? Dengan kata lain  dapatkah  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  permasalahan  (problem  solving) untuk perekonomian.
Ketidakmampuan metode pertumbuhan ekonomi sebagai  problem solving disebabkan  kesalahan  konsep  ini  dalam  memandang  kemiskinan  yang  harus dipecahkan,  yakni  kemiskinan  yang  menimpa  negara  bukan  kemiskinan  yang menimpa  individu.  Juga  konsep  ini  menitikberatkan  perhatiannya  pada  aspek produksi barang dan jasa bukan pada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat.
4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
Berdasarkan  informasi  dan  data  yang  diperoleh  penulis  dalam  penelitian ini  serta  uraian  yang  telah  dipaparkan  pada  bab-bab  diatas  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa :
1. Perkembangan belanja publik, pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi tingkat  kemiskinan  di  Kalimantan  Barat  yaitu  pengaruh  antara  belanja publik dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan bervariasi. Belanja  publik  terdiri  dari  belanja  pegawai,  belanja  barang  &  jasa,  dan belanja  modal.  Belanja  publik  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,
dengan  belanja  publik  yang  besar  untuk  belanja  pegawai  dan  belanja barang  &  jasa  sehingga  sedikit  akan  mempengaruhi  peningkatan pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  belanja  publik  hanya  sedikit mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan, karena total belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal lebih sedikit dibandingkan belanja pegawai  dan  belanja  barang  &  jasa.  Hanya  belanja  modal  yang  dapat dirasakan  secara  langsung  oleh  masyarakat.  Karena  belanja  modal dialokasikan  untuk  perbaikan  fasilitas-fasilitas  umum,  sarana  dan prasarana  kesehatan,  pendidikan,  jalan,infrasturktur  dan  lain-lain  yang dapat memicu kegiatan ekonomi menjadi lebih baik.
2. Hubungan belanja publik terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat bernilai  negatif  sedangkan  hubungan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap tingkat  kemiskinan  di  Kalimantan  Barat  bernilai  positif,  dari  hasil perhitungan  regresi  dengan  menggunakan  program  Eviews  4.  Nilai konstanta  setiap  Kabupaten/Kota  berbeda  dikarenakan  besarnya  belanja publik  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  mempengaruhi  terhadap  tingkat kemiskinan berbeda di setiap daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Nilai  koefisien  belanja  publik  (X 1 )  naik  sebesar  1  %  sementara pertumbuhan ekonomi (X 2 ) tetap maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar  nilai  belanja  publik  .  Dan  apabila  belanja  publik  (X ! )  tetap sementara  pertumbuhan  ekonomi  (X 2 )  naik  sebesar  1  %  maka  tingkat kemiskinan  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  nilai  pertumbuhan ekonomi.
3. Belanja  Publik  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara  bersama-sama mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  di  Kalimantan  Barat  sebesar  92,1070 %,  dan  sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  terdapat  dalam penelitian ini.

## 4.2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  penulis  bermaksud  memberikan saran yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi proses pembangunan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yaitu :
1. Setiap daerah dalam menyusun alokasi anggaran belanja hendaknya lebih mengutamakan  pada  anggaran  belanja  pembangunan  dimana  masyarakat dapat merasakan dampaknya.
2. Daerah harus proaktif menciptakan program-program untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  sehingga  dapat  memberikan  dampak  kepada penurunan tingkat kemiskinan.
3. Daerah dapat memperhatikan efektivitas dan efisiensi alokasi dana belanja publik sehingga dana alokasi belanja publik dapat tetap sasaran dan dapat diawasi  penggunaannya  agar  lebih  bermanfaat  bagi  semua  kalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,  Lincolin , Ekonomi  Pembangunan , Edisi  IV,  STIE  YPKN,  Yogyakarta, 1997.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2006 - 2008. PDRB Atas Harga Konstan Kalimantan Barat  2006-2008. Pontianak. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2006 - 2008. Data Kemiskinan . Pontianak.
Biro  Keuangan  Provinsi  Kalimantan  Barat.  2006  –  2008. Data  Belanja  Daerah Kalimantan Barat. Pontianak. Halim,Abdul, 2004. Bunga  Rampai Manajemen Keuangan Daerah, : UPP YKPN. Yogyakarta.
Hadar. Ivan .A. Pertumbuhan orang miskin , www. google, 10 september 2009 Kunarjo,1996, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan , UI Press, Jakarta Kuncoro, Mudrajad. 2004. Ekonomika Pembangunan, Edisi ke 4 Teori, Masalah, dan Kebijakan. Penerbit : (UPP) STIM YKPM Lesmana, Teddy, Ketimpangan dan Ketertingan , Peneliti Pusat Penelitia Ekonomi LIPI, Jakarta, Republika, 16 Juni 2007.
Mardiasmo,2009 , Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi : 2005-2008 (dalam Era Baru Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, editor  :  Anggito  Abimayu  dan  Andie  Megantara),  Penerbit  Buku Kompas, Jakarta.
Mangkoesoebroto, Guritno,1997. EkonomiPublik, Edisi Ketiga, BPFE,Yogyakarta. Pertama, Hamdi Aniza, 2009, Desentralisasi Pemerintahan: Desentralisasi Sistem Perpajakan  Dalam  Meningkatkan  Efisiensi  Ekonomi  sektor  Publik  dan Kualitas Pelayanan Publik , HAMDI.ANIZAPERTAMA@pajak.go.id. Pressman,  Steven.  2000. Lima  Puluh  Pemikir  Ekonomi  Dunia, Terjemahan  Tri Wibowo Rudi Santosa , PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sukirno,  Sadono,  2000, Makroekonomi  Modern,  Perkembangan  Pemikiran  dari Klasik Hingga Keynesian Baru , PT RajA Grafindi Persada, Jakarta. Todaro, Michael P & Stephen C Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi, Edisi ke 8. Penerbit: Erlangga. Jakarta.