## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3340/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Covid-19 Yang Dikatagorikan Sebagai Force Majeur
1 Faiza Dianti, 2 Mohamad Fajri Mekka Putra
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received: 18 Mei 2022 Publish: 05 Juli 2022 The  purpose  of  this  study  is  to  study  and  analyze  further  regarding  the postponement of  debt payment  obligations due to  Covid-19  which is used as an excuse as a force majeure condition. The research method used is the normative juridical  method.  Where  this  research  focuses  on  legislation,  books,  and  other related literature. Covid-19 has caused various negative impacts, one of which has an impact on the inability of debtors to pay their debts to creditors. This then has an impact on increasing cases of bankruptcy applications, especially requests for postponement of  debt payment obligations (PKPU), debt payments are made by applicants to the respondent but the respondent does not perform according to what has been promised, achievements cannot  be made  due to covid-19 reasons. The research was conducted by examining the legal systematics related to legislation regarding agreements, coercive circumstances and PKPU as well as by examining library materials or secondary data in the form of various literatures and doctrines of  experts  regarding  agreements,  coercive  circumstances  and  PKPU.  Research analysis was conducted using qualitative methods. Thus, the COVID-19 pandemic can be used as an excuse by debtors in PKPU.
Keywords: Debt, Covid-19, Force Majeur
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima:18 Mei 2022 Publis:  05 Juli 2022 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  dan  menganalisis  lebih  lanjut mengenai  Penundaan  kewajiban  pembayaran  hutang  akibat  Covid-19  yang dijadikan  alasan  sebagai  kondisi  force  majure.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif.  Dimana  penelitian ini menitikberatkan  kepada  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  dan literatur lain yang berkaitan. Covid-19 menimbulkan berbagai dampak buruk, salah  satunya  berdampak  pada  ketidakmampuan  debitor  untuk  membayar utangnya  kepada  kreditor.  Hal  tersebut  kemudian  berdampak  pada meningkatnya  perkara  permohonan  pailit  terutama  permohonan  penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), pemberian hutang dilakukan oleh para pemohon  kepada  termohon  namun  termohon  tidak  melakukan  prestasinya sesuai  dengan  apa  yang  telah  dijanjikan,  tidak  bisanya  dilakukan  prestasi dikarenakan  alasan  covid-19.  Penelitian  dilakukan  dengan  mengkaji sistematika  hukum  terkait  peraturan  perundang-undangan  mengenai perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU serta dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa berbagai literatur dan doktrin para ahli mengenai perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Faiza Dianti Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: keyfaiza@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
COVID-19 atau Corona Virus Disease-2019  adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 muncul di Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Sejak awal  kemunculannya,  grafik  orang  yang  terinfeksi  COVID-19  bahkan  meninggal  dunia  terus mengalami  peningkatan.  Pemerintah  Indonesia  lantas  menetapkan  COVID-19  sebagai  jenis penyakit  yang  menimbulkan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  untuk menghambat  penyebaran  COVID-19.  Maka  Presiden  mengambil  kebijakan  dalam  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  mengenai  Penetapan  Bencana  Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Akibat hukum dari terbitnya Keputusan Presiden tersebut adalah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menjadi upaya Indonesia untuk menghambat penularan pandemi Covid-19, namun juga  mengakibatkan  mobilisasi  orang,  barang  dan  jasa  menjadi  sangat  terganggu  dan  bahkan menyebabkan  rantai  aktivitas  perkonomian  tertentu  harus  berhenti.  Di  tengah  keadaan  jumlah kasus covid-19 yang semakin bertambah serta belum terdapat kepastian hingga kapan keadaan tersebut berlangsung, ternyata sangat berkorelasi buruk dengan merosotnya kinerja pelaku usaha sebab  keadaan  krisis  tersebut.  Dari  keadaan  itu  pastinya  berakibat  dalam  menurunnya  jumlah pemasukan sampai kesulitan membayar hutang atau kredit terhadap kreditur. Ditegaskan Kembali dari pernyataan  Ketua Umum AKPI Jimmy Simanjuntak mengatakan bahwa tren permohonan pailit,  terutama  PKPU  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  sejauh  ini. Menurutnya, peningkatan  perkara  pailit  dan  PKPU  terjadi  karena  adanya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh debitor  akibat  COVID-19.  Misalnya  tidak  menjalankan  kewajiban,  seperti  membayar  utang akibat situasi keuangan perusahaan yang menurun.
Pada  keadaan  krisis  berdampak  pada  semua  aspek  bisnis,  penting  untuk  membuat kebijakan restrukturisasi utang. Perbuatan mengadakan restrukturisasi kredit tersebut mempunyai payung  hukum,  yakni  diantaranya  ditentukan  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. OJK memiliki inisiatif membuat kebijakan guna memberikan stimulus perekonomian pada dunia perbankan. Kebijakan itu termuat pada  PeraturanOtoritas  Jasa  Keuangan  RI  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran  Coronavirus Disease 2019 yang ditetapkan di tanggal 13 Maret 2020. Berdasarkan data-data tersebut, POJK 11/2020 butuh dimaksimalkan implementasinya kepada debitur, terutama debitur yang terdampak baik  dengan  langsung  ataupun  tidak  langsung  pandemi  covid  jepada  dunia  usahanya.  Hal  itu penting secepatnya dijalankan oleh bank sebab bukan tidak mungkin penambahan resiko kredit macet  tidak  cuma  berakibat  dalam  stabilitas  perbankan  tetapi  bisa  menyerang  sistem perekonomian  negara  dengan  keseluruhan.  Maka  kebijakan  restrukturisasi  itu  wajib  dinilai menjadi kebijakan pengendalian resiko supaya terhindar dari krisis yang berkelanjutan
Situasi pandemi seperti ini tentunya para pelaku usaha tidak menduga situasi COVID-19 ada dan berlangsung dengan lama tentunya tidak memerhatikan dalam perjanjian kredit yang di tandatangani  namun  dalam  perjanjian  kredit  pastinya  ditentukan  suatu  hal  mengenai Force Majeure (keadaan memaksa) yang bisa digunakan dasar debitur tidak memenuhi kewajiban atau keadaan  sebab  situasi  krisis  di  luar  kendali  debitur.  Secara  konsep, force  majeure merupakan sebuah situasi di luar kuasa para pihak yang menyebabkan para pihak tidak bisa atau terhambat guna menjalankan kewajiban pembayaran hutangnya. Peningkatan perkara terutama permohonan PKPU  tesebut  terbukti  berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  dari  situs  Sistem  Informasi Penelusuran  Perkara  (SIPP)  Pengadilan  Negeri  khususnya  Pengadilan  Niaga  yang  ada  di Indonesia yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Data mengenai perkara PKPU yang dihitung perkuartal, dimulai dari kuartal 2 yakni bulan April, Mei, Juni 2019 , kuartal 3 yakni bulan Juli, Agustus, September 2019 , dan kuartal 4 yakni bulan Oktober, November, Desember 2019 dan akan penulis bandingkan dengan kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 2020 (selama masa pandemi COVID-19) yang akan disajikan sebagai berikut:
Tabel 1. Data Jumlah Perkara Permohonan PKPU Pada Kuartal 2, Kuartal 3, dan Kuartal 4 Tahun 2019
Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Tabel 2. Data Jumlah Perkara Permohonan PKPU Pada Kuartal 2,  Kuartal 3, dan Kuartal 4 Tahun 2020

## Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan perkara permohonan PKPU dihampir seluruh Pengadilan Niaga di Indonesia pada kuartal 2,kuartal 3, dan kuartal 4 2020 (saat masa pandemi) dibanding dengan kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 tahun sebelumnya (2019). Peningkatan  perkara  permohonan,  PKPU  tersebut  menunjukkan  bahwa  selama  masa  pandemi COVID-19 , terdapat banyak debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain para debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya kepada kreditor. Hal tersebut penulis buktikan melalui penelitian yang penulis lakukan pada sejumlah data perkara permohonan PKPU yang  terdapat  di  SIPP  Pengadilan  Niaga  yang  menunjukkan  bahwa  kreditor  mengajukan permohonan  PKPU  terhadap  debitor  yang  diakibatkan  oleh  ketidakmampuan  debitor  tersebut memenuhi kewajiban yakni membayar utang kepada kreditornya.

## Rumusan Masalah
1. Apakah  Covid-19  Dapat  dikatagorikan  Sebagai  Force  Majure  Dan  Bisa  Dijadikan  Alasan Oleh  Debitor  Dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana  pertimbangan  Hukum  Hakim  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dalam  menyelesaikan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Hutang  dengan  alasan Covid-19 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021?

## Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan gambaran serta  informasi lebih jauh mengenai kedudukan terhadap menganalisis  kondisi  dalam  sistematika  hukum  pada  saat  pandemi  Covid-19 yang  dikatagorikan  sebagai  Force  Majure  serta  dijadikan  alasan  oleh  debitor  dalam  penundaan kewajiban pembayaran utang.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Dimana yuridis normatif itu sendiri  lebih menitikberatkan kepada bahan pustaka sebagai sumbernya seperti  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. Pendekatan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  melihat  dari  peraturan  perundang- undangan terutama yang berkaitan dengan perkawinan. Penelitian ini mengacu pada Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas  dan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan PKPU.
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dimana penelitian ini  mengacu  pada  aturan,  prinsip-prinsip, teori  hukum  guna  memperoleh  pandangan  yang lebih lanjut yang akhirnya akan di  analisa untuk diteliti. Bentuk dari penelitian ini adalah
No Pengadilan Negeri Jumlah Perkara Permohonan PKPU pada Kuartal 2 Jumlah Perkara Permohonan PKPU pada Kuartal 3 Jumlah Perkara Permohonan PKPU pada Kuartal 4 Total Jumlah Permohonan Perkara 1  Jakarta Pusat 67 67 75 209 No Pengadilan Negeri Jumlah Perkara Permohonan Pkpu Pada Kuartal 2 Jumlah Perkara Permohonan Pkpu Pada Kuartal 3 Jumlah Perkara Permohonan Pkpu Pada Kuartal 4 Total Jumlah Permohonan Perkara 1 Jakarta Pusat 97 145 122 364
deksriptif analitis, yaitu penelitian yang menekankan pada data-data sekunder yang meliputi norma-norma  dan  peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  Covid-19  yang  dikatagorikan sebagai  Force  Majure  serta  dijadikan  alasan  oleh  debitor  dalam  penundaan  kewajiban pembayaran utang

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Covid-19  Dapat  dikatagorikan  Sebagai  Force  Majure  Dan  Bisa  Dijadikan  Alasan  Oleh Debitor  Dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021
Keadaan  memaksa  atau force  majeur adalah  suatu  keadaan  yang  terjadi  setelah dibuatya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur  tidak  dapat  dipersalahkan  dan  tidak  harus  menanggung  resiko  dan  tidak  dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjajian dibuat. Force majeur akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar  ganti  rugi.  Kondisi/keadaan  yang  menghalangi  ini  diluar  kehendak  dari  pihak yang harus melakukan prestasi biasanya alasan bencana alam sebagai salah satu penyebab dan  analogi  yang  selalu  dipakai  untuk  menjelaskan  kondisi  sifat  keadaan  yang  memaksa dalam force  majeur. Presiden  mengambil  kebijakan  dalam  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  mengenai  Penetapan  Bencana  Non  alam  Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Sebagai  Bencana  Nasional.  Akibat  hukum  dari terbitnya Keputusan Presiden tersebut adalah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  yang  menjadi  upaya  Indonesia  untuk  menghambat  penularan  pandemi  Covid-19, namun juga mengakibatkan mobilisasi orang, barang dan jasa menjadi sangat terganggu dan bahkan menyebabkan rantai aktivitas perkonomian tertentu harus berhenti.
Kondisi ini meningkatkan perkara PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena banyaknya  kekhawatiran  kreditur  karena  menganggap  krediturnya  tidak  dapat  bertahan dengan kondisi seperti ini. Persepsi seprti ini akan dijadikan alasan untuk para kreditur tidak dapat/menunda pelaksanaan prestasi para kreditur. Kreditur melihat dalam ketentuan  Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan mengenai pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal- hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Maka untuk memaknai konsepsi force  majeur dan  tepat atau  tidaknya  Covid-19  dikatagorikan  sebagai  keadaan  yang force majeur tersebut harus dilihat syarat suatu keadaan dikatakan force majeure adalah sebagai berikut:
a) Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
b) Keadaan  tersebut  harus  keadaan  yang  tidak  dapat  diketahui  pada  waktu  perjanjian  itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.
Dengan adanya beberapa syarat di atas maka seseorang tidak bisa semaunya sendiri mengatakan  dirinya  mengalami  force  majeur.  Karena  debitur  bisa  beralasan  apapun  agar dirinya bisa bebas dari tanggung jawabnya. Maka hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak  bersalah  sehingga  ia  bisa  lepas  dari  tanggung  jawabnya  untuk  tidak  memenuhi kewajibannya karena alasan force majeur harus sesuai dengan unsureunsur yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut :
a) Ada  peristiwa  yang  riil  yang  dapat  dibuktikan  menghalangi  debitur  berprestasi  yang mana halangan tersebut membenarkan debitur untuk tidak dapat  berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;
b) Debitur  harus  bisa  membuktikan  dirinya  tidak  ada  unsur  bersalah  atas  peristiwa  yang menghalangi ia berprestasi;
c) Debitur  harus  bisa  membuktikan  bahwa  halangan  tersebut  sebelumnya  tidak  dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian
Uraian mengenai syarat force majure yang akan di implementasikan dengan kondisi Covid-19  tidak  serta  merta  menjadi  sebuah  alasan  debitur  untuk  menghapus  kerugian kreditur dalm Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004 menyatakan:
“ Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangutangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon  penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor .” Force  majeur atau  keadaan  kahar  merupakan  suatu  kejadian  yang  di  luar  prediksi tanpa bisa dicegah dan berpotensi merusak atau mengancam sebuah usaha atau pekerjaan sehingga  tidak  mungkin  bisa  diteruskan  lagi. Di  antara  bentuk-bentuk  force  majeur bermacam-macam,  seperti  bencana  alam,  huru-hara,  gempa  bumi,  kebakaran  hingga peperangan. Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat pula bentuk force majeur secara khusus, yakni:
1) Undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan akibat adanya undangundang atau peraturan pemerintah tadi.
2) Sumpah. Sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu pabila seorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi.
3) Tingkah laku pihak ketiga
4) Pemogokan
Alasan  Covid-19  sebagai  penundaan  kewajiban  dalam  pembayaran  hutang  pada perkara niaga harus melihat adanya kondisi dimana debitur tidak dapat ( existing conditions ) atau memperkirakan tidak akan dapat membayar ( prediction ) hutang-hutangnya yang sudah jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  Sedang  tujuan  dari  PKPU  adalah  mengajukan  rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor, karena  pada  dasarnya  Covid-19  telah  mengakibatkan  berbagai  kesulitan  ekonomi  yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan bayar debitur. Artinya, kondisi finansial debitur telah tidak memungkinkan untuk membayar hutang-hutangnya pada saat Covid-19, karena hampir semua aktivitas ekonomi terganggu kalau tidak mau dikatakan tertunda.
Pengenaan  covid-19  sebagai  alasan  penundaan  kewajiban  pembayaran  hutang  jika dipersepsikan  dengan  menggunakan  teori  objektif  dalam  perkara  ini  maka  debitur  hanya dapat  mengemukakan  tentang  keadaan  memaksa,  jika  pemenuhan  prestasinya  bagi  setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Suatu keadaan tidak mungkin melakukan prestasi yang diperjanjikan karena ketidak mampuan debitur untuk menghadapi kenyataan. Pada hal ini  debitur  sama  sekali  tidak  mungkin  melakukan  prestasinya  pada  kreditur.  Misalnya penyerahan sebuah rumah tidak mungkin dilaksanakan karena rumah tersebut musnah akibat gempa  bumi  atau  bencana  alam  lainnya.  Dalam  perkembangan  selanjutnya  teori  ini  terus berkembang,  yakni  tidak  lagi  berpegang  kepadea  ketidakmungkinan  yang  mutlak, tetapi menganggap  juga  sebagai  keadaan  memaksa  apabila  barangnya  hilang  atau  di  luar perdagangan.  Menurut  teori  subjektif  terdapat  keadaan  memaksa,  jika  debitur  yang bersangkutan  mengingat  keadaan  pribadi  daripada  debitur  tidak  dapat  memenuhi prestasinya.  Maksudnya  yaitu  apabila  terjadi  keadaan  memaksa  pada  debitur,  terhapuslah keadaan debitur. Dengan demikian debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kreditur karena tidak memikul kesalahan apapun. Misalnya  A seorang pemilik industri kecil harus menyerahkan sejumlah barang kepada B, di mana barang-barang tersebut masih harus dibuat dengan  bahan-bahan  tertentu.  Tanpa  diduga  bahan-bahan  tersebut  harganya  telah  naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subjektif mengakui adanya keadaan memaksa.
3.2. Pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  dengan  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku dalam menyelesaikan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Covid-19
Pt.  Sarana  Youman  Sembada  merupakan  subjek  hukum  berbentuk  Badan  Hukum
(r echtpersoon )  dengan  jenis  Badan  Hukum  Privat,  dan  karenanya  terkualifikasi  sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah hak berupa kedudukan hukum  ( legal  standing )  untuk  mengajukan  pengujian  suatu  undang-undang  terhadap Undang-Undang Dasar 1945; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2  Tahun  2021  tentang  Tata  Beracara  Dalam  Perkara  Pengujian  Undang-Undang.  Dengan demikian,  PT.  Sarana  Youman  Sembada  telah  sesuai  dan  memenuhi  ketentuan  syarat kedudukan  hukum  ( legal  standing )  untuk  mengajukan  permohonan.  Pt  Sarana  Youman Sembada  merasa  bahwa  Hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional  tersebut  dianggap  telah dirugikan  oleh  berlakunya  Undang-Undang  yang  dimohonkan  pengujian . Dengan pembuktikan dengan tidak terbukanya suatu upaya hukum apapun terhadap Putusan Perkara Kepailitan  yang  dimulai  dengan  dimasukannya  Permohonan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, yakni:
- Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi:
“ Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.”
- Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi:
“ Terhadap  putusan  Pengadilan  berdasarkan  ketentuan  dalam  Bab  III  ini  tidak  terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini. ”
- Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi:
“Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan  peninjauan  kembali  kepada  Mahkamah  Agung,  kecuali  ditentukan  lain dalam Undang-Undang ini.”
Keberadaan  3  (tiga)  Pasal  ini  telah  menyebabkan  kerugian  konstitusional  karena menyebabkan  PT.  Sarana    tidak  dapat  mengajukan  upaya  hukum  apapun  yang  kemudian berakibat tidak dapatnya PT. Sarana Yeoman Sembada untuk mengelola harta kekayaannya akibat  putusan  status  pailit  padahal  putusan  PKPU  yang  berujung  pailit  itu  lahir  dari pertimbangan-pertimbangan  yang  tidak  adil  dan  cermat  dalam  menerapkan  hukum  oleh Majelis  Hakim  yang  memutus  dan  mengadili  perkara  Putusan  PKPU  Nomor  42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn.,  tanggal  15  Desember  2020,  dalam  Perkara  antara Lie  Tek Hok, Selaku  PT. Sarana Yeoman Sembada PKPU melawan PT Sarana Yeoman Sembada selaku Termohon PKPU/kini PT. Sarana Yeoman Sembada uji materiil, sebagaimana dapat dikualifikasikan adanya proses pembuktian materil yang secara hukum bermasalah, dimana ditemukan  fakta-fakta  materil  yang  terungkap  dipersidangan  yaitu  terdapat  proses pembuktian dan bukti yang tidak benar yang dilakukan oleh Lie Tek Hok dan Kreditur Lain (Bukan PT. Sarana Yeoman Sembad PKPU) selain Lie Tek Hok, yaitu: (1) Totok Marjono, (2) Ng. A Thiam Al Kasim, (3) Iwa Dinata alias Robin, (4) A Lim Al A Boi, (5) Ngang King, serta  (6)  Jefry  Ong,  yang  tidak  diperhitungkan  oleh  Majelis  Hakim  perkara a  quo serta bertentangan juga dengan 3 (tiga) Perkara sebelumnya yang telah mengadili pokok materi perkara yang sama, yakni (1) Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan; (2) Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan; dan (3) Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, sehingga menyebabkan PT. Sarana Yeoman Sembada kini berada dalam keadaan pailit.

## 4. KESIMPULAN
Dari pemaparan kasus di atas dapat ditarik simpulan bahwa sebelum melakukan Pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Secara mikro, kondisi ini telah mengakibatkan menurunnya kemampuan membayar hutang debitur. Dampak ikutan selanjutnya adalah banyak debitur yang menggunakan pranata PKPU untuk mendapatkan relaksasi menata kondisi  ekonomi  agar  pada  saatnya  debitur  dapat  memenuhi  kewajiban  berprestasi  dengan membayar  hutang-hutang  yang  telah  jatuh  tempo.  Keadaan  ini  didukung  dengan  indicator
meningkatkan permohonan PKPU secara signifikan.
Covid-19  dapat  dikatakan  sebagai  kondisi  force  majure  jika  memenuhi  syarat sebagaimana ketentuan yang mengatur unsur pemenuhan kondisi tersebut, namun hal ini tidak serta merta menghapus kerugian kreditur hanya diasumsikan kewajiban dengan cara lain sebagai bentuk solutif sementara sehingga ketika kondisi telah kembali normal maka kewajiban debitur harus dijalankan sesuai kesepakatan awal

## 5. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Aprita, S. (2019). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi : Upaya Mewujudkan  Perlindungan  Hukum  Berbasis  Keadilan  Resstrukturitatif  bagi  Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. Jember: Pustaka Abadi,2019
Bahtiar HS, Jejak-Jejak Perkara PKPU , Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2018
E. R Ginting, Hukum Kepailitan , Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2016).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris.  Depok: Prenada Media Group.
Fauzi, M. (2019). Lembaga Kepailitan Diantara Dua Kutub Kepentingan. Yogyakarta: Leutika Prio.
Ginting,  E.  D.  (2010).  Analisis  ukum  Mengenai  Pengaturan  Reorganisasi  Perusahaan  dalam Kepailitan. Medan: USU Press. Ginting, E. R. (2018). Hukum Kepailitan,
H.  Amran  Suadi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Penemuan  dan  Kaidah  Hukum, Jakarta: Prenamedia Group, 2018
Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
R. Subekti. Hukum Perjanjian , Jakarta: PT Intermasa, 1992
Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam bayang-bayang Pelaku Usaha , (t.t.p.: Pustaka Sutra).
Sutan  Remy  Siahdeini.  2018.  Sejarah,  Asas  dan  Teori  Hukum  Kepailitan  (Memahami UndangUndang  No.37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group Divisi Kencana

## Jurnal
Aprita, S. (2017). Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum bagi Debitur pailit sehubungan Tidak Adanya Insolvensi Test dalam Penyelesaian Kepailitan. Nurani,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f572d24a2238/kepailitan--momok menakutkandi- masa-pandemi?page=2, Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2020 Pukul 03.40 WIB https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---robangkok/-- ilo- jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf , terakhir tanggal 19/Maret/2020 Pukul 22.51 WIB.
Melia,  “Pembagian  Harta  Bersama  Setelah  Perceraian  (Studi  Terhadap  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan (Vol.7 No.3, Desember 2019), hlm.508-518.

## Peraturan Perundangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas UU No.  7 Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang Nomor  24 Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi.