## REGRESI MODERASI DAN NARASI KEGAMAAN DI SOSIAL MEDIA; FAKTA DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAAN
Ahmad Alfajri 1 , Abdul Haris Pito 2
1 Program Studi Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidyatullah Jakarta
2 Pengarusutamaan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Dan Keagamaan
1 alfajri@uinjkt.ac.id 2 abdulharispito@gmail.com
https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.237
Diterima: 11 Oktober 2021 | Disetujui: 22 November 2021| Dipublikasikan: 31 Desember 2021

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang menurunnya moderasi beragama di Indonesia dan strategi yang bisa digunakan untuk  menetralisir dan  mengembalikan  semangat  moderasi beragama  tersebut.  Penurunan  level  moderasi beragama  bisa  dilihat dari  naiknya  kecenderungan  intoleransi  baik  antar  maupun  intra  umat  beragama  di Indonesia dan berkembangnya narasi-narasi keagaman yang tidak moderat di berbagai platform media sosial. Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder yang  berasal  dari  sejumlah temuan  lembaga  penelitian  tentang  toleransi  dan  moderasi  beragama.  Dari  tinjauan  kepustakaan  yang dilakukan  berhasil  ditemukan  bahwa  regresi  moderasi  beragama  di  Indonesia  adalah  sebuah  fakta  dan keberadaan media sosial telah mempermudah penyebaran narasi keagaman yang tidak moderat, media sosial juga menjadi rujukan keagaman menggantikan otoritas keagaamaan lama. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa peran lembaga pendidikan dan civil society sangat sentral dalam mengembalikan semangat moderasi beragama, begitu juga dengan kemampuan para stakeholders untuk bekerjasama secara lintas sektoral.
Kata Kunci : regresi, moderasi, toleransi, Islam Indonesia.

## Abstract
This paper discusses the decline of religious moderation in  Indonesia and strategies to neutralize and restore religious  moderation.  The  decline  is  seen  through  the  decreasing  level  of  tolerance  both  within  and  between religions and the growing numbers of religious intolerance narratives on various social media platforms. This is qualitative research by using secondary data produced by credible research institutions. This research found that the regression of religious moderation in Indonesia is a fact and social media has contributed significantly to the spread of intolerance narrative; in addition, social media has become a new religious reference, replacing the conventional authority. This study also concludes the central role of educational institutions and civil society in restoring the spirit of religious moderation in Indonesia, also it finds the important role of stakeholders to work collaboratively across sectors.
Keywords : regression, moderation, tolerance, Indonesian Islam
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN
alam  sebuah  perjalanan  menuju tempat pertemuan, kami
menggunakan  moda  trasportasi roda  empat online bersama  satu  orang  rekan lainnya,  dalam  perjalanan  tersebut,  kami berdiskusi  tentang  dinamika  dan  kondisi kehidupan  beragama  di  Indonesia.  Sepertinya sang  pengemudi  juga  mendengarkan  diskusi yang kami lakukan dan tiba- tiba bertanya, “ Pak, moderasi  beragama  itu  apa  sih?  Saya  sering dengar  istilah  itu. ” Kami  agak  kaget  sekaligus antusias , kami kemudian berusaha  menjawab pertanyaan  sang  pengemudi  tersebut.  Pada lain  kesempatan,  kami  juga  pernah  diundang berdiskusi  tentang  topik  yang  sama  dengan rekan sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lagi- lagi  pertanyaan  tersebut  muncul,  “apa yang  dimaksud  dengan  moderasi  beragama, bukankah moderasi itu sama dengan liberal? ” Berkaca  dari  dua  pengalaman  tersebut, kami  menyimpulkan  bahwa  term  moderasi beragama  sebenarnya  sudah  cukup  dikenal oleh masyarakat, namun term tersebut belum dipahami  secara  baik.  Jika  dilihat  silsilahnya, istilah  moderasi  memang  bukan  istilah  yang baru muncul belakangan ini, namun pemberian makna  dan discourse terhadap  term  tersebut baru  menemukan  momentumnya  dalam beberapa tahun terakhir.
Dinamika  kehidupan  keagamaan  yang cukup  dinamis  -kadang  cenderung  negatif- belakangan  ini  mendesak  term  moderasi beragama  muncul  ke  permukaan  dan memperkuat  diri. Discourse tentang  moderasi masuk  ke  dalam  perdebatan  akademik sehingga popularitas term moderasi beragama semakin meningkat.
Moderasi beragama sendiri bagi Indonesia adalah identitas  sekaligus  menjadi bargaining position di level internasional. Indonesia sering menggunakan
term moderasi untuk menunjukkan posisi Indonesia dalam berbagai isu penting di level global. Tidak mengherankan  jika  moderasi  beragama  ini
kemudian menjadi agenda penting  yang akan dan terus dijalankan oleh bangsa Indonesia ke depan.
Moderasi  beragama  sudah  masuk  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Kemenag, 2020). Ini  berarti,  semua  komponen  dan  institusi  di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjadikan moderasi -dengan segala aspeknya- sebagai rencana pembangunan lima tahun ke depan. Kementerian Agama tentu saja akan menjadi leading sector dalam pengarusutamaan moderasi beragama. Kementerian Agama menjadi tulang punggung penguatan moderasi bergama. Bagi Kementerian  Agama,  moderasi  bergama adalah  jantung  perjuangan  dan  target immaterial yang harus dicapai.
Masuknya  moderasi  beragama  pada RPJMN  2020-2024  tentunya  didasarkan  pada pertimbangan  yang  sangat  urgen.  Dalam pengamatan  awam,  masuknya  moderasi bergama dalam RPJMN adalah sebagai respon terhadap munculnya “tekanan - tekanan” terhadap  falsafah  dan  stabilitas  kerukunan dalam  kehidupan  beragama,  berbangsa  dan bernegara. Tekanan tersebut hanya bisa diatasi dengan cara penguatan beragama yang tidak ekstrem kanan dan kiri dalam masyarakat.
Tulisan  ini  akan  membahas  tentang  fakta menurunnya semangat moderasi beragama di Indonesia  dengan  merujuk  pada  sejumlah temuan  penelitian  yang  dilakukan  oleh lembaga  penelitian  kredibel.  Temuan-temuan tersebut  menjadi  dasar  untuk  membangun strategi-strategi  yang  bisa  diambil  untuk mengembalikan semangat moderasi beragama.  Jika  ini  tidak  dilakukan  tentu moderasi beragama  -yang selama ini menjadi ikon  Islam  Indonesia  di  mata  internasional- berpotensi untuk hilang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. Menurut  Bogdan  dan  Taylor  penelitian
D
kualitatif  adalah  pendekatan  pencarian kesimpulan  dalam  suatu  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  tulisan, ucapan, dan perilaku (Bogdan, 1992). Lawrence Neuman  lebih  lanjut  mengatakan  bahwa penelitian kualitatif menekankan pada konteks sosial untuk memahami dunia sosial, penelitian ini mengacu pada kejadian atau peristiwa yang ada  dan  sangat  bergantung  pada  konteks kemunculannya,  saat  peneliti  menghilangkan satu  peristiwa  maka  makna  yang  sebenarnya akan  hilang  (Neuman,  2004).  Dari  kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian  kualitatif  adalah  sebuah  metode yang  bertujuan  untuk  mendapat  kesimpulan atas  cara  berpikir  induktif  atau  dibangun berdasarkan  pada  tindakan  eksplorasi  yang dilakukan oleh peneliti.
Tulisan ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif. Penelitian  kualitatif  deskriptif  dimaksudkan untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan fenomena-fenomena  yang  ada  dan  melihat karakteristik  antar  fenomena  yang  terjadi (Sukmadinata,  2011).  Dapat  disimpulkan  dari pengertian  tersebut  penelitian  kualitatif deskriptif ini menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa  atau  fenomena  yang  terjadi  melalui penjelasan dan gambaran yang didapat melalui data dan sampel.
Dalam  hal  pengumpulan  data,  penelitian banyak  bergantung  pada  studi  kepustakaan ( library research ).  Penelitian  ini  akan menggunakan  data  dan  temuan  penelitian yang  sudah  dilakukan  sebelumnya  oleh lembaga-lembaga  penelitian  seperti  Pusat Pengkajian  Islam  dan  Masyarakat  (PPIM), Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI),  The  Wahid Institute,  Setara  Institute  dan  data  yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama. Data- data  tersebut  akan  saring,  dikategorisasikan dan  diolah,  serta  dialanilis  sesuai  dengan argumen yang ingin dibangun dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Regresi Moderasi
Istilah  moderat  sangat  erat  kaitannya dengan  kata  toleran.  Bahkan  keduanya memiliki keterkaitan makna yang sangat kuat. Orang  yang  moderat  cenderung  toleran terhadap  perbedaan,  begitu  juga  sebaliknya. Sehingga,  untuk  mengukur  level/kualitas moderasi bangsa Indonesia, salah satunya, bisa dilakukan  dengan  mengukur  level  toleransi bangsa  Indonesia  terhadap  pandangan/orang yang berbeda.
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  munculnya discourse tentang  pengarusutamaan  moderasi beragama  di  Indonesia  dilatarbelekangi  oleh fakta meningkatnya intolernsi pada masyarakat indonesia.  Inilah  yang  saya  sebut  dengan regresi moderasi. Munculnya penurunan sikap moderasi  dan  toleransi  pada  masyarakat  kita. Banyak lembaga riset yang telah menunjukkan bahwa  intoleransi  dan  “ketidakmoderatan” dalam  beragama  meningkat  dari  waktu  ke waktu  sehingga  menjadi  ancaman  bagi keutuhan  dan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Inilah  yang  kemudian  disebut dengan regresi moderasi.
Penelitian  Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI) tahun 2006 tentang toleransi sosial masyarakat Indonesia menemukan bahwa meskipun secara umum masyarakat Indonesia adalah masyarakat  yang  cukup  toleran,  namun toleransi terhadap orang yang berbeda agama lebih rendah. Sejumlah 36,7 persen responden mengatakan  keberatan  jika  penganut  agama lain  mengadakan  acara  keagamaan/kebaktian di sekitar mereka tinggal. Sebanyak 42,3 persen keberatan  jika  penganut  agama  lain mendirikan  tempat  ibadah  di  sekitar  tempat tinggal mereka. Bahkan 64 persen tidak setuju jika  kelompok  yang  mereka tidak  sukai  boleh melakukan  demonstrasi  untuk  menyuarakan aspirasi mereka (LSI, 2016).
Penelitian  LSI  tahun  2018,  kembali mengkonfirmasi temuan yang sama. Terdapat 38  persen  warga  muslim  keberatan  jika
penganut  agama  lain  mengadakan  kegiatan keagamaan  di  sekitar  mereka  tinggal.  Jumlah ini tidak jauh  berbeda  dari  angka  tahun 2017 (36  persen),  2016  (40  persen)  dan  2006  (38 persen). Dalam survei 2018 ini, ada sebanyak 52 persen  muslim  Indonesia  keberatan  jika  non muslim  mendirikan  rumah  ibadah  di  sekitar mereka tinggal. Angka ini lebih tinggi dari data 2017  (48  persen)  dan  sama  dengan  angka  di tahun  2016.  Sejumlah  59  persen  muslim keberatan  jika  non  muslim  menjadi  presiden. Angka ini lebih tinggi dari 2017 (53 persen) dan 2016 (48 persen) (LSI, 2008).
Setara  Institute  (2008)  juga  melakukan penelitian  tentang intoleransi masyarakat  dan restriksi  negara  dalam  kebebasan  beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa terdapat 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan  dalam  265  peristiwa. Peristiwa terbanyak terjadi pada bulan Juni (103 peristiwa).  Bulan  Juni  adalah  bulan  di  mana desakan  dan  persekuasi  terhadap  Ahmadiyah mengalami ekskalasi cukup tinggi, baik sebagai desakan terhadap pemerintah agar mengeluarkan  Keputusan  Presiden  tentang Pembubaran  Ahmadiyah  maupun  sebagai dampak  serius  dari  adanya  SKB  Pembatasan Ahmadiyah.
Dilihat  dari  wilayah  terjadinya  peristiwa pelanggaran, tiga provinsi menunjukkan angka pelanggaran  yang  sangat  tinggi  jika dibandingkan  dengan  provinsi  lainnya.  Jawa Barat  (73  peristiwa),  Sumatera  Barat  (56 peristiwa)  dan  Jakarta  (45  peristiwa).  Tiga provinsi  ini  memiliki  tingkat  toleransi  yang rendah  sekaligus  menyimpan  potensi  konflik agama cukup tinggi (Setara Institute, 2008).
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (2018)  juga  melakukan  penelitian  tentang intoleransi  dan  radikalisme  di  Indonesia. Penelitian  ini  melibatkan  1800  responden  di sembilan  provinsi  di  Indonesia.  Hasil  yang didapatkan  tidak  jauh  berbeda  dari  survei- survei  serupa  sejak  2016.  Sebesar  56  persen warga  Indonesia  mengatakan  hanya  akan
menerima pemimpin yang seagama. Angka ini tidak jauh berbeda dari hasil penelitian LSI 2018 dengan jumlah 52 persen.
Selain itu, 30 persen masyarakat Indonesia menganggap  agamanya  paling  benar  dan pemeluk  agama lain  berada  dalam  kesesatan. Hasil  yang  cukup  berbeda  adalah  soal keberatan  atau  tidak  masyarakat  muslim  jika non  muslim  mendirikan  rumah  ibadah  di sekitar  mereka  tinggal.  Dalam  penelitian  LIPI diperoleh  hasil  sekitar  40  persen  mengatakan keberatan  dan  menolak  pendirian  tempat ibadah  agama  lain  di  sekitar  mereka  tinggal, sementara dalam penelitian LSI di tahun yang sama menunjukkan angka 52 persen.
Penelitian PPIM tahun 2017 yang bertema “Api dalam sekam; Keberagamaan Muslim Gen Z” memperkuat temuan di atas. Pada penelitian 2017,  melalui  pengumpulan  data  dari  1800 responden  siswa/mahasiswa  di  34  provinsi, ditemukan hasil bahwa tingkat intoleransi dan radikalisme  siswa/  mahasiswa  muslim  cukup tinggi.  Sebanyak  34  persen  siswa  dan mahasiswa  memiliki  opini  intoleran  terhadap pemeluk  agama  lainnya.  Tingkat  intoleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas dalam Islam (seperti Ahmadiyah, Syiah, dan lain-lain) jauh lebih tinggi mencapai 51% (PPIM, 2017).
The  Wahid  Institute  juga  melakukan penelitian bertemakan tolernasi umat bergama.  Tahun  2014  The  Wahid  Institute melakukan  penelitian  bertema  kebebasan beragama/berkeyakinan dan toleransi.
Penelitian ini mencakup 18 wilayah pemantauan  terdiri  dari:  Jawa  Barat,  DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,  Kalimantan  Tengah,  Aceh,  Sumatra Barat,  Sumatra  Utara,  NTB.  NTT,  Kepulauan Riau dan Papua.
Hasilnya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang tahun 2014 berjumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Dari jumlah  tersebut,  80  peristiwa  melibatkan 98  aktor  negara;  sementara  78  peristiwa melibatkan  89  aktor  non-negara.  Dibanding
tahun 2013, peristiwa pelanggaran tahun 2014 menurun  sebanyak  42  persen.  Tahun  2013, jumlah  pelanggaran  sebanyak  245  peristiwa. Jumlah ini juga turun 12 % dibanding 2012.
Di tahun 2016, The Wahid institute kembali melakukan  penelitian  bersama  LSI  untuk mengukur  level  intoleransi  dan  radikalisme masyarakat  muslim  Indonesia.  Penelitian melibatkan  1520  responden  muslim  di  34 provinsi.  Model  penelitiannya  mengadopsi model least  like  group yang  dikembangkan oleh  Sullivan.  Diketahui  hasilnya  bahwa  92 persen  masyarakat  muslim  tidak  setuju  jika kelompok  yang  dia  tidak  sukai  menjadi aparatur negara, bahkan 82 persen mengatakan  tidak  mau  hidup  bertetangga dengan kelompok yang tidak disukai.
Terkait  dengan  relasi  antara  muslim  dan non  muslim,  secara  umum  survei  ini menyimpulkan  bahwa  38  persen  masyarakat muslim  Indonesia  tidak  toleran  terhadap  non muslim. Untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu,  angkanya  lebih  tinggi.    Saat ditanyakan  apakah  setuju  jika  non  muslim menjadi  presiden,  sebesar  48  persen  tidak setuju.  Saat  ditanyakan  apakah  setuju  non muslim  mendirikan  tempat  ibadah  di  sekitar mereka  tinggal,  sebesar  52  persen  menjawab tidak setuju (The Wahid Institute, 2016).
Kelompok  usia  muda  adalah  kelompok yang  paling  rentan  terjerumus  ke  dalam kecenderungan  intoleransi  ini.  Hal  tersebut dikarenakan kelompok usia muda adalah yang paling intens berhadapan dengan media sosial. Penelitian  PPIM  (2018)  mengkonfirmasi  hal tersebut,  banyak  anak  muda  yang  mulai terpapar  oleh  cara  pandangan  yang  tidak toleran. Sebesar 37.71 persen anak muda (siswa dan  mahasiswa)  memandang  bahwa  jihad adalah perang, terutama perang melawan non muslim. Selanjutnya 23.35 persen setuju bahwa bom  bunuh  diri itu  adalah  jihad  dalam  Islam. Hal  lain  yang  tak  kalah  mengejutkan  adalah sebanyak  34.03  persen  setuju  bahwa  jika  ada umat  muslim  yang  murtad  maka  harus dibunuh.
Riset-riset  di  atas  memberikan  gambaran bahwa  sikap  dan  pemahaman  yang  moderat dalam beragama saat ini mendapat tantangan (atau  bahkan  ancaman)  yang  cukup  serius. Sebagian masyarakat meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik apabila  semua  penduduknya  hanya  dari  satu agama  saja,  sebagian  juga  menyetujui  bahwa pemeluk  agama  yang  berbeda  tidak  berhak memimpin di daerah yang mayoritas beragama beda. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah, terjadi peningkatan dalam jumlah orang yang memiliki pola fikir seperti itu.

## Sosial Media dan Narasi Keagamaan yang Tidak Moderat
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  sosial  media sudah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  banyak orang  di  dunia  saat  ini.  Menurut  data  yang dihimpun  oleh  WeAreSocial  2020,  total populasi  dunia mencapai  7,7  milyar,  sejumlah 4,5  milyar  diantaranya  telah  menggunakan internet di kehidupan sehari-hari dan 3,8 milyar adalah  pengguna  sosial  media  yang  aktif. Gambaran  data  serupa  juga  terlihat  di Indonesia,  tahun  2020,  pengguna  internet  di Indonesia  mencapai  175  juta,  dan  160  juta diantaranya  aktif  sebagai  pengguna  sosial media (WeAreSocial.com). Data ini tentu akan terus  berkembang  seiring  dengan  adanya kemudahan-kemudahan  dalam  mengakses media  sosial  di mobile  phone dan  harga  data internet yang sangat kompetitif.
Fenomena ini menunjukkan bahwa seakan saat ini  kita  hidup  dalam  dua  realitas,  realitas fisik  dan  realitas  maya . Bahkan,  ada  sebagian orang yang jauh lebih aktif berinteraksi di dunia maya melalui sosial media dari pada dunia fisik. Itulah  mengapa  fenomena  kehadiran  sosial media patut disebut sebagai realitas baru.
Mengingat  jangkauan  media  sosial  yang begitu  luas,  maka  penggunaannya  harus dilakukan  secara  bijaksana.  Kalau  tidak,  akan berakibat cukup fatal. Banyak konflik di dunia yang  pada  awalnya  bersumber  dari  informasi yang  salah  ( hoax )  di  media  sosial  baik  itu
twitter, youtube, instagram maupun whatsapp. Misalnya, kasus kebohongan yang disampaikan oleh Ratna Sarumpuat tentang  pengeroyokan yang  dialami,  menimbulkan  keresahan  dan berimbas  pada  tensi  politik  yang  semakin memuncak,  ternyata  hanya  kedok  untuk menutupi  gagal  operasi  plastik.  Contoh  lain misalnya,  informasi  yang  menyebar  di  sosial media bahwa vaksin akan melemahkan tubuh anak, ternyata juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.
Keberadaan sosial media yang menjangkau mayoritas  penduduk  ini  tentu  menjadikan sosial  media  sebagai  arena  kontestasi  ide, gagasan,  ideologi  dan  kepentingan  banyak aktor.  Hampir  setiap  hari  kita  menyaksikan pertarungan  informasi  di  berbagai platform sosial media antara pendukung gagasan yang berbeda.  Di  bidang  politik,  kita  pernah menyaksikan  -terutama  di  masa  pemilu presiden-  pertarungan  kelompok-kelompok yang  aktif  di  sosial  media  ( buzzers )  untuk menggiring  opini  publik  guna  mendukung calon yang diusung. Opini tersebut di- counter oleh opini yang lain.
Kampanye konvensional tidak lagi dijadikan metode  utama,  semua  sudah  beralih  ke kampanye  menggunakan  berbagai channel di sosial  media.  Perang hashtag dan  meme berhamburan  setiap hari.  Di  bidang  ekonomi, kita  juga  melihat social  media digunakan sebagai  media  kompetesi  para enterpreuner dalam  memperebutkan  pasar.  Pada  dasarnya, siapa yang mampu menggiring opini di social media ,  dia  kan  mendapatkan benefit di  dunia nyata.
Tak terkecuali agama, saat agama masuk ke ranah social  media ,  kontestasi  pemikiran keagamaan  juga  terjadi.  Beberapa  penelitian menunjukkan  indikasi  tersebut.    Penelitian Pusat  Pengkajian  Islam  dan  Masyarakat menunjukkan  bahwa  sejak internet  dan social media menjadi  bagian  dari  keseharian masyarakat  (terutama  dalam  konteks  narasi keagamaan),  terlihat  kontestasi  narasi  antara tiga jenis media yaitu media Islam mainstream
(NU dan Muhammadiyah), media kontemporer (Suara Islam, Hidayatullah MMI, DDII, MTA) dan media  non  afiliasi  (Era  muslim,  portal  Islam, VOA Islam, Arrahmah, Thariquna dan lain-lain) (PPIM,  2018).  Masing-masing  media  memiliki website  and  akun-akun social  media masing- masing. Melalui media-media tersebut, narasi- narasi keagamaan disampaikan dan dipopulerkan.
Hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh  Maarif Institute  (2018)  yang  menerbitkan  jurnal khusus  dengan  tema  “Islam  dan  media; kontestasi  ideologi  di  era  revolusi  d igital”. Tulisan-tulisan  di  jurnal  tersebut  turut mengungkapkan  pertarungan  ideologi  di media  sosial.  Direktur  Eksekutif  MAARIF Institute menyebut jurnal tersebut menghimpun  artikel-artikel  yang  dapat mencerahkan informasi tentang pertumbuhan media sosial dan jaringan internet di Indonesia. Selain  itu  ada  juga  tulisan  Imam  Ardhianto (2016)  juga  memotret  media  sosial  sebagai ajang  kontestasi  pemahaman  dan  kelompok- kelompok Islam. Ia meneliti perang hashtag di twitter  antara  kelompok  #indonesiatanpaFPI dengan  #indonesiatanpaJIL  tahun  2012. Masing-masing kelompok menggunakan media  sosial  terutama  twitter  dalam menyebarkan hashtag tersebut.
Jika  diamati  secara  seksama,  kontestasi narasi  keagamaan  di social  media pada dasarnya  adalah  perpanjangan  tangan  dari kontestasi pemikiran di dunia nyata yang sudah ada sebelumnya. Pada dunia nyata kita melihat persinggungan  pemikiran  yang  cukup  kuat antara  kelompok  yang  mungkin  bisa dikateorikan  kelompok  eksklusif  dengan kelompok inklusif. Kelompok ekslusif cenderung  pada  gagasan  formalisme  agama, tekstual,  puritan,  dan  ortodoks,  sedangkan kelompok inklusif lebih susbtansial, kontekstual dan  “sinkretis”.  Dua  jenis  kelompok  ini  sudah berdabat  sekian  lama.  Perang  hashtaq #indonesiatanpaJIL  dan  #IndonesiatanpaFPI bisa  ditafsirkan  menjadi  bagian  dari
perdebatan  kedua  kelompok  ini.  Masing- masing memiliki corong media sosial.
Akan tetapi, banyak data yang menunjukkan  bahwa  kontestasi  kelompok- kelompok  tersebut  terlihat  tidak  kompetitif. Narasi-narasi  yang  dikembangkan  oleh kelompok  eksklusif  sepertinya  jauh  lebih bergaung  dan  diminati  oleh  publik  sosial media. Kembali ke tiga kategori media di atas ( maintreams ,  kontemporer  dan  non  afiliasi), narasi yang dikembangkan di media non afiliasi jauh  lebih  banyak  dibaca  oleh  para  pegiat internet. Ada beberapa contoh narasi yang bisa dimunculkan  pada  media  non  afiliasi  tersebut seperti  (1)  yahudi  zionis  adalah  biang kerusakan  dunia,  (2)  perlunya  berjihad  di Rohingya,  (3)  mencari  jalan  mulus  ke  media jihad, (4) politik intimidasi terhadap muslim (5) Makar orang kafir dan sebagainya (PPIM, 2017). Pengunjung  media  yang  menyajikan  narasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan media yang  mengusung  narasi  moderasi.  Pembaca media online NU  hanya  berjumlah  6,5  juta orang  pada  periode  Juli-september  2017  dan pada  periode  yang  sama  pengunjung  media online muhammadiyah  hanya  300  ribuan pengunjung.  Sementara,  pengunjung  media era muslim mencapai 9,5 juta dan portal Islam, 8,3 juta pengunjung pada periode yang sama. Selengkapnya  bisa  dilihat  dari  data  yang dikumpulkan PPIM di bawah.
Sumber: PPIM 2018
Hasil  di  atas  diperkuat  oleh  temuan penelitian  International  NGO  Forum  on Indonesian Development (INFID) dan jaringan Gusdurian  dengan  tema  “persepsi  dan  sikap generasi  muda  terhaap  radikalisme  dan ekstremisme kekerasan berbasis agama”, yang menunjukkan bahwa lebih banyak pesan yang tidak  moderat  beredar  di  berbagai platform sosial  media  baik  di  media whatsapp , twitter , facebook , instagram , maupun youtube .
Penelitian tersebut melakukan tracing terhadap kata-kata kunci seperti kafir, sesat, jihad, liberal, musuh  islam  dan  syariat  islam.  Dari penelurusan yang dilakukan, ditemukan kurang lebih 90 ribu akun sosial media memuat kata- kata  kunci  tersebut.  Pada platform twitter terdapat 5.173 kicauan yang memposting kata
kafir  dalam  satu  bulan  dan  kata  komunis sebanyak 995 dalam sebulan.
Di platfom Facebook,  ditemukan  884 unggahan  yang  memuat  kata  kunci  radikal. Penelitian  ini  juga  mengkomplikasi  beberapa contoh narasi keagamaan yang banyak disebar pada  akun-akun  sosial  media  tersebut  seperti (1)  kapitalisme  sekuler  telah  meng-hancurkan agama (2) demokrasi adalah sistem yang buruk (3) umat Islam sudah jauh dari ajaran agama (4) Islam terzalimi  dan (5) jalan keluar dari semua ini  adalah  kembali  menagakkan  syariat  Islam mulai dari individu sampai pada negara.
Dua penelitian di atas menunjukkan bahwa ternyata  publik  lebih  banyak  mengunjungi media  yang  menyajikan  naras-narasi  tidak moderat.  Belum  banyak  temuan  penelitian yang  bisa  mengidentifikasi  “publik”  yang  di maksud,  kelompok  usia  mereka,  gender, pendidikan dan kemampuan ekonomi. Namun, melihat  dari  kecenderungan  yang  muncul  di berbagai  survei,  mayoritas  publik  yang dimaksud  di  sini  adalah  kelompok  muda, termasuk  siswa  dan  mahasiswa.  Seperti  yang disampaikan  Menteri  Agama,  Fachrul  rozi bahwa  -mengutip  penelitian  Lembaga  Kajian Islam dan Perdamaian (Lakip) bahwa 52 persen siswa  setuju  dengan  narasi  keagamaan  yang tidak moderat (CNN, 2019). Artinya, siswa dan mahasiwa  (notabene  adalah  kelompok  muda) kelompok inilah yang lebih banyak mengakses dan “terkontaminasi” oleh narasi -narasi di atas. Tulisan  ini  bukan  untuk  mengeneralisir bahwa  internet  dan social  media tidak  bisa digunakan  untuk  kepentingan  keagamaan yang positif. Sepertinya yang disampaikan oleh Eva  F  Nisa  (2018), social  media seperti whatsapp  dan facebook  telah  menjadi  wadah lahir  dan  berkembangnya  gerakan  One  Day One  Juz  (ODOJ.  Gerakan  ini  bertujuan  untuk menghidupkan kembali tradisi kesalehan di era modern  dengan  cara  kembali  membaca Alquran. Gerakan yang dimulai tahun 2004 ini berkembang hingga sekarang.

## Penerimaan Narasi Intoleran
Pada bagian sebelumnya sudah digambarkan  bahwa  media  sosial  sudah menjadi  realtias  yang  tidak  bisa  dihindarkan oleh  kita  semua.  Di  sisi  lain,  informasi  yang berkembang  di  sosial  media  mampu memengaruhi  dan  membentuk  sikap  para pembaca  sosial  media  tersebut.  Banyak  teori yang  bisa  menjelaskan  hal  ini.  Seperti konstruktivisme, yang berpandangan kebenaran  dalam  fikiran  adalah  sesuatu  yang dibentuk bukan given .
Salah  satu  cara  mengkonstruk  kebenaran adalah  dengan  mengimajinasikan  ide  dan menyebarkannya  (tentu  saja  menggunakan media yang banyak diakses), saat ide tersebut sudah diinteraksikan secara reguler dan masif, ide  tersebut  akan  menjadi  kebenaran  dalam fikiran  orang  yang  membaca.  Di  saat  itulah sikap  dan  prilakunya  akan  terbentuk  dan dipengaruhi oleh persepsi tersebut. Pandangan ini  mirip  dengan  gagasan post truth ,  bahwa sesuatu  yang  tidak  benar  bisa  menjadi  benar jika  diucapkan  dan  diinteraksikan  berkali-kali. Pada  bagian  atas  juga  disebutkan  bahwa gagasan yang banyak beredar di media sosial adalah  gagasan-gagasan  yang  tidak  selalu sejalan  dengan  pandangan  mainstream, bahkan  terkesan  kontra.  Gagasan  tersebut terbukti  sudah  membentuk  sikap  dan pandangan  para  pembacanya.  Ini  adalah sekelumit  tentang  karakter/demografis  para “penyedia” konten dan ilmu di medi a sosial Di  sisi  lain,  kita  juga  perlu  mengetahui bagaimana  karakter  dari  para  penerima konten/ilmu  di  media  sosial.  Banyak  tulisan yang menyebutkan bahwa media sosial saat ini cenderung dijadikan sebagai rujukan keagamaan  oleh  pembaca  sosial  media.  Pada era  sebelum  sosial  media  menjadi  euforia, otoritas  keberagamaan  (Islam)  dipegang  oleh individu atau lembaga yang memang dipercaya publik  memiliki  pengetahuan  agama.  Namun pada era media sosial, kecenderungan itu mulai
berubah.  Sosial  media  menjadi  rujukan.  Kita mengenal ada istilah “ kiai google ” , aktifis sosial media  tinggal search di  google  tentang  apa yang  ingin  dia  ketahui  tentang  agama. Kemudian mereka mendapatkan jawaban yang instan  dan  singkat.  Ini  merupakan  sebuah konsekuensi dari keberadaan sosial media yang sudah  menjadi  bagian  dari  keseharian  setiap orang. Social  media sekarang  sudah  menjadi jalan  keluar  untuk  semua  percarian  informasi tentang agama.
Penelitian  PPIM  menunjukkan  anak-anak muda yang gemar mencari sumber pengetahuan  agama  melalui  internet  berupa blog, website dan media sosial mencapai 54,87 persen  (PPIM  2018).  Dalam  beberapa  tahun terakhir  memang  kita  saksikan  munculnya antusiasme belajar agama yang cukup tinggi di kalangan kelas menengah, diwujudkan dengan belajar  secara online menggunakan  berbagai platform sosial  media  seperti  facebook  dan youtube. Belajar dengan metode atau media ini sepertinya lebih digemari karena karakter dari social  media  yang  menyuguhkan  informasi yang singkat, jelas dan tegas. Tentu ini berbeda dari  pembelajaran  yang  dilakukan  melalui metode konvensional, dimana seseorang akan menghabiskan  waktu  yang  cukup  lama untuk membaca  teks  dan  konteks  sebelum  sampai pada kesimpulan akhir.
Metode  belajar  instan  seperti  ini  tentu mengundang  banyak  persoalan.  Pertama, sangat  mungkin  narasi  atau  bacaan  yang dirujuk  adalah  hal-hal  yang  belum  melalui proses  riset  yang  mendalam,  belum  bisa dipertanggungjawabkan  kevalidannya,  atau bisa  jadi  propaganda  semata.  Kedua,  orang (termasuk media sosial) yang dijadikan rujukan bukanlah  yang  dipilih  karena  kredibilitas akademiknya, namun karena mungkin bahasanya  yang  bagus,  atau  memiliki pandangan  yang  cocok  dengan  pemahaman pembaca. Social  media adalah platfom yang bebas dimana semua orang bisa berbicara dan menyebarkan informasi. Untuk hal-hal keagamaan,  banyak  pertanyaan  yang  muncul
dan  direspon  oleh  orang-orang  yang  belum diketahui record akademik  dan  keahliannya. Para  pembaca  lebih  fokus  kepada  informasi yang  disampikan,  bukan  pada  kualitas penyedia informasi
Melihat  kondisi  ini,  kita  menyadari  bahwa ada yang janggal dalam proses supply-demand pengetahuan dan narasi keagamaan di media sosial.  Pemberi  ilmu  ( supply )  cenderung didominasi  oleh  narasi-narasi  yang  kurang moderat  sementara  pencari  ilmu  ( demand ) cenderung  tidak  kritis  dalam  mencari  ilmu, sehingga  apa  yang  dibaca  di social  media dianggap  sebagai  kebenaran  dan  diterima secara taken for granted .  Tentu,  mengambil ilmu  dan  narasi  keagamaan  di  media  sosial tidaklah  terlarang.  Hanya  saja,  hal  tersebut perlu dibarengi kehati-hatian dan penguasaan dasar-dasar  ilmu  agama  terlebih  dulu.  Tanpa itu,  para  pembelajar – jika  selalu  disuguhkan informasi  dan  pemahaman  yang  salah-  bisa terapar  oleh  radikalisme  dan  ekstremisme. Survei PPIM (2018) menunjukkan bahwa 59,5% siswa dan mahasiswa memiliki akses terhadap internet  dan  59,7%  di  antaranya  memiliki faham yang cenderung radikal.
Critical thinking adalah sesuatu yang hilang pada mereka yang mencari informasi di social media .  Kalau  kita  bedah  satu  per  satu narasi- narasi keagamaan yang tadi sudah dijelaskan, narasi  tersebut  lebih  bisa  disebut  sebagai propaganda  dari  hasil  tinjauan  akademik (kebenaran). Misalnya, narasi bahwa Islam saat ini tertindas, untuk sampai pada kesimpulan ini, dibutuhkan  pembacaan  yang  mendalam  baik menggunakan case  study maupun  komprasi, tidak cukup dengan membacara satu atau dua literatur,  harus  membandingkan  berbagai literatur. Hal ini tidak dilakukan oleh penggiat social  media ,  sehingga  informasi  yang didapatkan ditelan tanpa critical thinking. Sebelum  maraknya  media  sosial  dijadikan rujukan  keagamaan,  pembelajaran  agama biasanya  dilakukan  secara  konvensional dengan berguru kepada tokoh-tokoh agama/ulama  secara  sistematis  dan  terukur.
Mereka  yang  dijadikan  rujukan  telah  diakui kredibiltasnya,  menulis  banyak  buku,  belajar dari lembaga pendidikan yang kredibel. Silsilah keilmuannya  bisa  dilacak  dan  informasi  yang diberikan  bisa  dipertanggungjawabkan  secara ilmiah.  Selain  membaca  karya-karya  mereka, pembelajaran  juga  dilakukan  secara  interaktif dan  dua  arah  di  lembaga  pendidikan  formal seperti sekolah dan informal seperti pesantren.
Mempelajari agama dengan cara “konvensional” seperti ini mampu memberikan kita  kemewahan  ilmu  yang  sangat  beragama, kita  akan  terekspos  dengan  berdebatan teroritik antara berbagai jenis pemikiran/mazhab  tanpa  perlu  memaksakan satu  pandangan  yang  paling  benar.  Latihan pemikiran  sepertinya  sangat  membantu teratama saat berhadapan dengan perbedaan pendapat  tentang  hukum  sesuatu.  Seseorang tidak akan terjebak dalam kesempitan berfikir, saat  sudah  terbiasa  dengan  dialektika  dan perdebatan.
Otoritas  keagamaan  yang  biasanya dipegang  oleh  tokoh  atau  institusi  tersebut tergantikan  dengan  munculnya  media  sosial. Media  sosial  menyuguhkan  informasi  terkait isu  dan  hukum-hukum  dalam  agama  yang ditulis  oleh  sumber-sumber  yang  sangat ringkas.  Memang,  informasi  yang  didapatkan bisa sangat majemuk, namun kelemahan dalam memelajari agama menggunakan media sosial adalah  kita  tidak  akan  mampu  mendapatkan informasi  yang  memadai  tentang  sesuatu menggunakan  media  sosial,  karena  media sosial kecenderunganya memberikan informasi yang cepat, sederhana dan pendek.  Sehingga, kita agak gagal memehami betapa sesuatu itu cukup complicated ,  tidak  sesederhana  yang ditampilkan dalam sosial media.
Sering  kita  temukan  muncul  keresahan  di dunia nyata akibat informasi/ilmu yang dibaca di  sosial  media.  Contohnya,  banyak  media sosial  yang  menyajikan  informasi  bahwa transaksi  A  atau  B  adalah  riba,  sehingga transaksi tersebut haram dan harus dibatalkan. “Haram” ini menjadi viral sekaligu s meresahkan
bagi  sebagian  kalangan.  Padahal  hukum transaksi  tersebut  masih  menjadi  diskusi  dan perdebatan  di  kalangan  ahli  hukum  Islam. Terdapat  perbedaan  pandangan  dan  masing- maisng pandangan merujuk pada sumber yang otektik.  Pada  akhirnya,  informasi  prematur seperti  ini  dijadikan  alat  untuk  mengukur hukum  sesuatu  buat  dirinya  dan  buat  orang lain yang pasti akan menimbulkan keresahan.
Beberapa kalangan menyebut fenomena ini dengan istilah cyberreligion . Secara sederhana cyberreligion adalah  kehadiran  institusi  dan aktivitas  keagamaan  di  dunia  siber  (Brasher, 2001).  Internet  dan social  media menjadi otoritas keagamaan baru. Cyberreligion ini juga menan dakan  “kematian”  otoritas  keagamaan baik  individu  maupun  insitusi  dan  digantikan oleh  internet.  Kelompok  muda  yang  ingin mempelajari agama, terjebak dalam kemudahan  mengakses  informasi/ilmu  yang ada di social media. Sosial media memberikan informasi  yang  lugas,  singkat  dan  tidak complicated seperti yang disajikan oleh buku- buku dan tulisan akademik lainnya. Cyberreligion yang melembaga di dunia maya ini memang lebih praktis dan cepat meski tidak menjanjikan  hasil  yang  maksimal  terhadap pemahaman kontennya.

## Strategi Pengarusutamaan Moderasi Beragama
Pengarusutamaan  moderasi  beragama memang  bukan  pekerjaan  yang  mudah. Pekerjaan  ini  harus  menjadi  tanggungjawab political society maupun civil society dan perlu dilakukan  upaya-upaya  kolaboratif  lintas sektoral,  tidak  parsial.  Berikut  beberapa  hal yang  bisa  dilakukan  sebagai  strategi  untuk memperkuat dan mengarusutamakan moderasi beragama.

## Meningkatkan Peran Lembaga Pendidikan
Pendidikan  adalah  media  kunci  untuk memperkuat  kembali  moderasi  beragama. Pendidikan  yang  baik,  akan  melahirkan manusia  yang  toleran  dan  moderat.  Seperti
yang  sering disebut  the  highest  result  of education  is  tolerance (Keller,  1903).  Handling problem  yang  muncul  melalui  sosial  media bukanlah hal yang mudah. Penggunaan sosial media  secara  positif  akan  menghasilkan dampak yang juga positif, sehingga baik atau tidaknya efek sosial media sangat bergantung pda  motivasi  orang-orang  yang  ada  di  balik media  sosial  tersebut.  Negara  tidak  bisa melakukan  blokir  begitu  saja  terhadap  media sosial, karena media sosial juga menjadi wadah kegiatan  ekonomi  yang  efektif,  media  sosial juga menjadi media komunikasi yang jauh lebih cepat  dan  mudah.  Sehingga,  yang  perlu diarahkan  adalah  orang  yang  memproduksi narasi dan orang yang “menelan” narasi yang disuguhkan di social media .
Menyasar  para  produsen  narasi  ternyata tidak  mudah  juga.  Selama  produsen  narasi- narasi  tersebut  tidak  terbukti  melakukan pelanggaran  terhadap  hukum  dan  konstitusi, mereka bisa melakukan kegiatan tersebut atas nama  kebebasan  dalam  berekspresi  dan menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang.  Oleh  karena  itu,  objek  yang perlu  dijadikan  pusat  perhatian  adalah  para penerima informasi/narasi yang sebagian besar adalah kelompok usia muda.
Lembaga pendidikan memiliki keunggulan karena  mampu  menjangkau  kelompok  muda yang rawan terpapar narasi intoleran tersebut baik  yang  ada  di  jenjang  sekolah  maupun perguruan  tinggi.  Itulah  mengapa  lembaga pendidikan  diharapkan  melakukan  sesuatu. Tentu,  upaya  yang  dilakukan  oleh  satu  sektor pendidikan  saja  tidak  cukup,  harus  ada  kerja lintas sektoral secara masif. Pemerintah melalui Kominfo  misalnya  membuat  regulasi  dan punishment kepada  media-media  yang  sudah melebihi  batas  kebebasan  berekspresi,  NGO keagamaan  seperti  NU  dan  Muhammadiyah juga bisa ambil andil dengan cara beradaptasi dan masuk ke dalam dunia media sosial secara lebih serius dan membajiri media sosial dengan narasi,  pesan  dan  informasi  yang  valid  dan inklusif.  Partai  politik  dan  Dewan  Perwakilan
Rakyat  bersama  pemerintah  juga  bisa menerbitkan  regulasi  atau  undang-undang yang  mengatur  bagaimana  ber-media  sosial yang  bertanggung  jawab.  Bahkan, platform sosial  media  itu  sendiri  juga  bisa  melakukan screening terhadap  informasi-informasi  yang membahayakan serta memberikan wadah bagi pembaca  untuk  melaporkan  jika  ada  narasi- narasi  yang  dianggap  berbahaya, hoax dan provokatif.
Lembaga  pendidikan  sebagai  sebuah institusi  memiliki  peran  besar  dalam membentuk  dan  mengarahkan  perilaku anggota-anggota  yang  ada  di  dalam  institusi tersebut. Institusi bisa diibaratkan seperti mesin yang  memproses  sebuah input untuk  keluar menjadi output yang  diharapkan,  baik  atau tidaknya output tergantung  pada  proses  di dalam  institusi  tersebut.  Jika  institusi  bekerja dengan maksimal, maka output maksimal akan dilahirkan, begitu juga sebaliknya. Pendekatan institusionalis  ini  tidak  hanya  diyakini  efektif untuk  konteks  pendidikan, namun  juga untuk konteks politik, dan manajemen konflik.
Banyak  penelitian  menyarankan  lembaga pendidikan  seperti  sekolah,  madrasah  dan perguruan  tinggi  mengambil  posisi  di  garda depan  untuk  menghentikan  arus  tergiringnya anak  muda  ke  arah  pemikiran  yang  intoleran dan close minded . Seperti yang disinggung oleh Idris  dan  Putra  (2021)  bahwa  institusi Pendidikan  Islam  harus  terlibat  dalam membangun  semangat  moderasi  beragama kepada  peserta  didik.  Hefni  (2020)  juga memiliki pemikiran yang sama bahwa lembaga pendidikan  memiliki  peran  penting  dalam membentuk karakter peserta didik/mahasiswa oleh  karena  itu  maka  diperlukan  upaya pengarusutamaan  moderasi  di  lembaga- lembaga  pendidikan  tersebut.  Terkait  dengan hal  ini  Abdullah  dan  Nento  (2021) menyarankan  bahwa  dibutuhkan  usaha untuk mengkonstruksi narasi (kata kunci) moderat di perguruan  tinggi  sehingga  upaya  untuk internalisasi  nilai-nilai  moderasi  di  kalangan mahasiswa/siswa lebih mudah dilakukan.
Masalah  utama  yang  kita  hadapi  adalah rendahnya  tingkat  literasi  media  sosial  di kalangan generasi muda. Inilah yang membuat mereka mudah memercayai informasi apa saja yang  mereka  dapatkan  di  media  sosial,  baik berupa  hukum  agama  terkait  hal  tertentu maupun narasi agama yang berbalut politik.
Rendahnya  literasi  para  pengguna  media sosial juga menunjukkan
minimnya
kemampuan critical thinking , sehingga mereka dengan  mudah  bisa  menyebarkan  informasi- informasi  yang  belum  bisa  diverifikasi kebenarnya.  Itulah  hal  utama  yang  harus  di- address oleh  lembaga  pendidikan.  Lembaga pendidikan  diharapkan  mampu  membentuk anak  muda  yang  terdidik  dalam  bermedia sosial  dan  kritis  terhadap  informasi  yang beredar di dunia maya.
Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan  Nasional  No.20  Tahun  2003, lembaga
pendidikan berfungsi untuk membentuk  karakter  anak  didik.  Dengan berkembangnya  sosial  media  sebagai realitias baru dalam kehidupan manusia modern, maka pendikan  karakter  yang  dimaksud  jangan hanya  terfokus  pada  tata  cara  bersikap  dan berperilaku  di  dunia nyata,  namun  juga harus dimaknai  dengan  bagaimana  membentuk karakter  anak  didik  di  realitas  maya  ( social media ).  Baik  realitas  nyata  maupun  realitas maya,  dua-duanya  membutuhkan  sikap  dan perilaku  yang  bertanggung  jawab.  Lembaga pendidikan  memiliki  kesempatan  terdepan dalam  membentuk  sikap  bertanggung  jawab tersebut.
Instrumen  pertama  yang  bisa  digunakan oleh  lembaga  pendidikan  dalam  membentuk anak  didik  (siswa  dan  mahasiswa)  yang bertanggung jawab, literat dan memiliki critical thingking adalah  kurikulum.  Dengan  adanya revolusi  industri  4.0  ini,  lembaga  pendidikan perlu melakukan adaptasi terhadap perkembangan  teknologi  informasi  dan menjadikan  perkembangan  baru  tersebut bagian dari kurikulum yang diajarkan. Lembaga pendidikan  tidak  bisa  menghindar  dan
menutup diri dari keharusan untuk beradaptasi dengan  perkembangan  lingkungan  eksternal. Dengan  meng- embrace perubahan  tersebut, lembaga  pendidikan  berada  satu  frekuensi dengan  dunia  anak  muda.  Dengan  demikian, lembaga pendidikan memiliki gambaran yang jelas  tentang  dimana  posisi  mereka  dan  apa yang seharsnya mereka lakukan.
Di  dalam  kurikulum,  lembaga  pendidikan perlu  mengembangkan  materi-materi  yang tidak  hanya  mengasah  kemampuan  memori siswa/mahasiswa  namun  juga  kemampuan untuk  menyaring  informasi.  Supaya  bisa menyaring  informasi,  maka  Siswa/mahasiswa harus dibiasakan dengan perbedaan pendapat, mengenal perdebatan filosofis yang kontradiktif  di  balik  sebuah  hukum  atau argumen,  bahwa  tidak  ada  kebenaran  yang taken  for  granted .  Dengan  demikian,  materi yang  diajarkan  harus  mencakup  keberagam dalam  berfikir  dan  perbedaan  pemikiran merupakan  kondisi  yang  wajar.  Di  level  yang lebih ekstrem, pemikiran yang skeptikal (selalu meragukan  kebenaran  sesuatu),  pada  tataran tertentu, menjadi dasar lahirnya critical thinking tersebut,  mereka  yang  memiliki  pemikiran skeptikal tidak mudah dihasut dan cenderung kritis terhadap informasi yang disuguhkan.
Dengan demikian, sekolah perlu mengembangkan  kurikulum  mampu  menjadi dasar  lahirnya  pemikiran  inklusif  dan  kritis. Dalam bahasa lain, Zuhri (2019) menyebutkan bahwa perlu ada konstruksi Islam wasathiyyah dalam  kurikulum  Pendidikan  Islam.  Terkait dengan  pembelajaran  agama,  misalnya, beberapa  lembaga  mulai  membuka  diskusi untuk mengajarkan agama dengan pendekatan religious studies .  Siswa  atau  mahasiswa  tidak hanya mempelajari agamanya saja, namun juga diberikan  informasi  yang  memadai  tentang agama  lain,  sehingga  mereka  memiliki pengetahuan  dasar  tentang  agama  lain. Kurikulum  seperti  ini  untuk  menumbuhkan semangat  toleransi,  sikap  intoleran  kadang muncul dari ketidak tahuan. Kurikulum seperti itu juga bagus untuk mencegah mereka untuk
tidak  mudah  terhasut  oleh  narasi-narasi propaganda lintas agama.
Hanya  sekolah  atau  lembaga  pendidikan yang mampu menanamkan watak kritis terebut kepada  anak  muda.  Karena  hanya  di  sekolah atau  perguruan  tinggi  pergulatan  dan  latihan itu  bisa  dilakukan.  Lembaga  pendidikan memiliki  sumber  daya  tenaga  pengajar  yang bisa  mengambil  peran  sebagai  pembimbing dalam  proses  berfikir,  berdebat,  dan berdialektif tersebut. Dengan demikian sekolah atau  perguruan  tinggi  telah  menjalankan perannya  sebagai  “pabrik”  tempat  menampa pemikiran siswa menjadi pemikiran yang kritis, tidak mudah terhasust oleh narasi propaganda dan perbedaan pendapat.

## Penguatan Peran Civil Society
Gambaran di atas tentu menjadi tantangan besar  bagi  Indonesia  yang  saat  ini menggalakkan  prinsip  moderasi  dalam beragama. Melakukan mainstreaming moderasi  sudah  menjadi  target  yang  harus dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Tentu, realitas  sosial  media  saat  ini  akan  menjadi tantangan  berat  dalam  pengarusutamaan moderasi beragama. Dalam menyusun strategi untuk  merespon  hal  tersebut,  harus  disadari bahwa  kehadiran social  media adalah  sebuah keniscayaan,  tidak  bisa  dihindarkan.  Media sosial  di  kalangan  remaja  Indonesia,  juga menjadi  bagian  dari  gaya  hidup.  Media  sosial adalah wadah yang dengan mudah memengaruhi  pikiran  orang  melalui  narasi- narasi yang singkat, tegas dan sederhana. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah nature dari  para  pembaca  sosial  media  yang  kurang critical terhadap  informasi  yang  diperoleh. Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  patut dilakukan beberapa hal berikut.
Jika dilakukan analisis SWOT, kita akan tahu bahwa  kita  memiliki  persoalan  baik  di  level supply informasi mapuan di level demand /penerima informasi. Pada level supply informasi,  kelemahan  narasi  moderat  adalah karena  kurang  menarik  secara  konten,  tidak
produktif  (produksi  kontennya jauh  berada  di bawah  media  non  moderat),  terkesan complicated ,  lebih  banyak  fokus  ke  konten untuk  kalangan  internal  dan  kaku.  Dengan demikian,  perlu  ada  evaluasi  dan  reformasi dalam  upaya-upaya  kontra narasi  yang  sudah dilakukan selama ini.
Tanggung  jawab  ini  bisa  dipikul  bersama, termasuk  oleh civil  society .  Upaya  yang dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  untuk merangkul dan menyamakan persepsi dengan ormas-ormas  yang  ada  merupakan  langkah awal  yang  penting  (Republika,  2019).  Upaya untuk  mengingkatkan  kembali  moderasi beragama  harus  dilakukan  oleh  semua  pihak, termasuk  organisasi  kemasyarakatan.  Ormas seperti  NU  dan  Muhammadiyah  memiliki modal  besar  yang  bisa  digunakan.  Bahkan menurut  Zakia  Derajat  (2017)  bahwa  NU  dan Muhammadiyah  adalah  dua  lembaga  yang menjadi  penjaga  moderatisme  beragama  di Indonesia.  Kedua  lembaga  (dan  lembaga lainnya)  memiliki  jaringan  sekolah  dan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, mereka memiliki sumber daya dan fasilitas yang digunakan untuk mengembangkan moderatisme dalam beragama (Al- Mu’tashim 2019).
Selain itu, ormas-ormas besar di Indonesia juga media sosial masing-masing dan memiliki pembaca  dalam  jumlah  yang  banyak.  Selama ini  jumlah  kunjungan  ke  media  sosial  ormas seperti NU dan Muhammadiyah memang jauh di  bawah  jumlah  kunjungan  ke  media  yang menyuguhkan informasi yang kurang moderat. Oleh  karena  itu,  peran  ormas  seperi  NU  dan Muhammadiyah  sangat  diharapkan  terutama dalam  memproduksi  narasi  moderat  dengan kemasan yang menarik bagi kaum milenial.
Tentu  saja,  aktifitas  ini  tidak  hanya  dititik beratkan  pada  konten  (konten-konten  yang bagus adalah yang singkat, sederhana namun kuat  dan  persuasif), tapi juga format, layout , desain  dan  penyajian  harus friendly dan milenial  (karena  mayoritas  pembaca  adalah
anak  muda)  sehingga  pembaca  tidak  bosan dan jenuh.

## Literasi Ber-media
Pada  level  penerima  informasi,  perlu dilakukan  literasi  media.  Menurut  Taele  dan Sulzby  (1986)  literasi  ialah  kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, menyimak  dan  menulis”  dengan  cara  yang berbeda  sesuai  dengan  tujuannya.  Dengan demikian  maka  literasi  media  adalah seperangkat  kecakapan  yang  berguna  dalam proses mengakses, menganalisis, mengevaluasi,  dan  menciptakan  pesan  dalam beragam  bentuk.  Literasi  media  digunakan sebagai model instruksional berbasis eksplorasi sehingga  setiap  individu  dapat  dengan  lebih kritis  menanggapi  apa  yang  mereka  lihat, dengar, dan baca.
Terkait  dengan  hal  ini,  beberapa  peneliti juga  mengusungkan  perlu  literasi  media terutama  bagi  generasi  muda.  Kosasih  (2019) mengatakan  bahwa  pembaca  media  sosial harus  diberikan  perangkat  berfikir  untuk membedakan  mana  yang  bisa  diterima  dan mana yang harus ditolak.
Literasi  media  ini  adalah  langkah  jangka pendek  yang  harus  dilakukan.  Bahkan  bagi Wahyudi dan Kurniasih (2021) literasi media ini adalah  jihad  yang  perlu  dilakukan  di  era revolusi digital 4.0 ini. Sebetulnya negara bisa melakukan  upaya  literasi  digital  ini  dengan menggunakan  jaringan  aparatur  negara  yang sampai  ke  level  bawah.  Jika  dioptimalkan, kekuatan  negara  jauh  lebih  kuat  dibanding platform-platform  non  moderat  tersebut. Pemerintah adalah entitas yang besar, memiliki aparatus dan sumber daya yang banyak, sangat tidak  masuk  akal  jika  institusi  besar  ini  kalah oleh segilitir kelompok.
Literasi  media  bisa  dimulai  dari  aparatur negara  yang  akan  menjadi  ujung  tombak dalam  agenda counter narasi.  Kementerian Agama  memiliki  jaringan  aparatur  sampai  ke level  kelurahan,  dan  banyak  penyuluh  agama
yang  bisa  dioptimalkan  fungsinya.  Mereka adalah  aktor  pertama  yang  perlu  diberikan literasi agama. Karena tidak jarang ditemukan, para  aparatur  sendiri  yang  terpapar  dan menyebarkan  informasi  yang  tidak  benar. Posisi mereka sebagai aktor yang “menyuluhkan”  agama,  sangat  penting.  Oleh karena  itu  sebelum  memerikan  pemahaman kepada  publik,  mereka  sudah  harus  terlebih dahulu diliterasikan.
Langkah jangka panjang adalah mengupayakan  edukasi  dan critical thinking pada  para  pembaca  sosial  media.  Tidak mungkin  kita  menutup akses  terhadap  media sosial, itu sebuah keniscayaan di era sekarang, perlu  ditanamkan critical thinking sehingga apapaun  prpoaganda  yang  muncul  di  soal media,  bisa  ditelaah  dan  disaring  terlebih dahulu. Critical thinking secara sederhana bisa diartikan  sebagai  sikap  untuk  tidak  menerima kebenaran  informasi  sacara  take for  granted , seseorang  yang  kritis  akan  menelaah  dan melakukan cross check terhadap informasi dan kebenaran yang dibaca terlebih dahulu.
Untuk melakukan agenda-agenda tersebut (baik  di  level supply maupun demand ), kementerian agama perlu melakukan kerjasama  dengan  berbagai  pihak.  Di  level supply ,  kerjasama  bisa  dilakukan  dengan media-media mainstream yang  selalma  ini sudah  ikut  dalam  kontestasi,  jangan  biarkan mereka bertarung sendiri. Pemerintah memiliki priviledge untuk  meminta  aktor-aktor  lain untuk  terlibat  misalnya  meminta  kontribusi para influencer social media yang menjadi role model para  milenial  untuk  menyampaikan narasi-narasi yang diinginkan. Di level demand , dibutuhkan kerjasama lintas sektoral, kementerian  agama,  kementerian  pendidikan dan kebudayaan dan juga mungkin kementerian informasi.
Hefni  (2020)  menambahkan  bahwa  selain institusi  di  atas,  perguruan  tinggi  kembali diharapkan  mengambil  peran  penting.  Dia mengatakan bahwa Perguruan
Tinggi
Keagamaan  Islam  sebagai  laboratorium
perdamaian  kemudian  menguatkan  konten- konten  moderasi  beragama  melalui  ruang digital  sebagai  penyeimbang  dari  arus informasi  yang  deras  di  ruang  media  sosial. Lembaga  pendidikan  perlu  menumbuhkan budaya  berfikir  kritis  kepada  siswa  dan mahasiswa, sehingga mereka mampu menyaring informasi dengan baik.

## PENUTUP
Menggalakkan
Moderasi beragama merupakan  agenda  yang  menjadi  prioritas negara.  Adanya  polarisasi  dalam  masyarakat, meningkatnya  angka  intoleransi  di  kalangan anak muda menjadi alasan yang cukup penting mengapa  penguatan  moderasi  beragama harus  dilakukan.  Ditambah  lagi,  keroposnya moderasi beragama dipengaruhi oleh keberadaan social  media yang  digunakan sebagai  wadah  penyebaran  narasi  intoleran; media  sosial  sebagai  realitas  kedua  manusia ternyata mampu memengaruhi dan membentuk  persepsi  dan  pemahaman  orang yang membacanya dengan mudah.
Melihat  kondisi  tersebut,  maka  lembaga pendidikan  perlu  berdiri  paling  depan  untuk menetralisir  dan  mengembalikan  moderasi dalam  beragama  dengan  cara  menyediakan seperangkat  kurikulum,  keahlian  dan  cara pandang  yang  bisa  membentengi  anak  muda dari infiltrasi ide dan narasi yang tidak moderat. Selain  itu,  peran civil  society juga  sangat penting  untuk  memberikan  kontra  narasi sehingga  narasi  intoleran  bisa  diimbangi dengan  narasi  yang  jauh  lebih  menyejukkan. Baik  pemerintah  maupun civil  society bisa bekerjasama dalam memberikan literasi digital kepada  masyarakat  terutama  anak  muda. Upaya  pengarus  utamaan  kembali  moderasi beragama  ini  memang  tidak  bisa  dilakukan oleh  satu  aktor  saja,  butuh  kerja  lintas  sektor melibatkan  baik  pemerintah  maupun civil socety .

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal dan Report
Abdullah, Abdul haris. Nento, Shinta. (2021). “ Constructing Religious Moderation in Islamic Higher Education ” dalam Al-Ulum Vol21 No1 June, 166-186
Akhmadi, Agus. (2019) . “ Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia’s Diversity ” dalam Jurnal Diklat Keagamaan Vol 13, No.2, 45 -55
Almu’tasim, Amru. (2019) . “ Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai- Nilai Moderasi Islam Di Indonesia .” TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman 8, no. 2, 199 – 212.
Ardhianto, Imam. (2016). “ Kontra Publik Keagamaan dalam media baru: Islam, Kebudayaan Populer dan media sosial pada Gerakan #IndonesiatanpaJIL”, Antropologi Indonesia, Vol 2. 83 -102
Aulia, N. N. (2017). “ Islam dan Mediatisasi Agama .” Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 1 | Januari -Juli 2017.
Barbera et all, (2015). “ Tweeting From Left to Right: Is Online Political Communication More Than an Echo Chamber? ” Psychological Science, Vol. 26(10) 1531 – 1542
Bogdan, Robert C. And Taylors K.B, (1992). Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods, (Boston: Ally and Bacon inc, )
Brasher, Brenda. (2001). Give Me that Online Religion . San Fransisco: Jossey-Bass Inc
Campbell, H. A. (2013). Digital Religion: Understanding Religious Practice In New Media Worlds. London And New York . Taylor And Francis Group
Dawing, Darlis. (2017). “ Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural .” Dalam Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat Vol 13, no. 2, 225 – 255
Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. (2019) . “ Moderasi Beragama Di Indonesia .” Dalam Intizar 25, no. 2
Hamdi, Saibatul. Munawarah. Hamidah. (2021). “ Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi ” dalam Intizar Vol. 27 No. 1
Hefni, Wildani. (2020) . “ Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ” dalam Jurnal Bimas Islam Vol 13 no.1, 1-22.
Hjarvard, S. (2008). The mediatization of religion. A theory of the media as agents of religious change . Northern Lights
Idris, Muhammad. Putra, Alven. (2021) . “ The Roles of Islamic Educational Institutions in Religious Moderation ” dalam Academic Journal of Islamic Studies, Vol 6, No. 1, 25 -48
Johansson, Anders C. (2016) “ Media Social and Politics in Indonesia ”, Stockholm School of Economics Asia Working Paper No. 42
Kosasih, Engkos. (2019) . “ Literasi Media Sosial dalam Pemasyarakatan Sikap Moderasi Beragama ” dalam Jurnal Bimas Islam, Vol 12 No.2, 264-296
Lim, Merlyn. (2013). “ The Internet and Everyday Life in Indonesia:A New Moral Panic ”, Bijdragen tot de Taal, , land en Volkenkunde (Brill) 133-147
Lim, Merlyna. (2017) “ Freedom To Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, And The Rise Of Tribal Nationalism In Indonesia ”, Critic al Jounal of Asian Studies, Volume 49,-Issue 3.
Mustakim, Zaenal. Ali, Fachry. Rahmat, Kamal. (2021) . “ Empowering Students As Agents Of Religious Moderation In Islamic Higher Education Institutions ” dalam Jurnal Pendidikan Islam Vol 7 No. 1, 65-76
Neuman, W. Lawrence, and W. Lawrence Neuman, (2004), Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches , (Boston: Pearson)
Nisa, Eva F. (2018). “ Social Media and the birth of Islamic Social Movement ODOJ in contemporary Indonesia ”, Indonesia and the malay world, vol 44, No. 134, 24-43
PPIM, Convey Report. (2019). Vol.2 Nomor 1 – Pelita yang Meredup: Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia
PPIM, Convey report. (2018). Vol.1 Nomor 1 – Api dalam Sekam: Sikap dan Keberagamaan Gen-Z
PPIM, Convey report. (2018). Vol.1 Nomor 3 – Situs-Situs Islam: Kontestasi Narasi Radikal dan Moderat
Putra, A. R. (2018). “ Efektivitas Instagram Pemuda Hijrah Terhadap Kesadaran Beragama Jamaah Masjid Al-Latiif Jl.Saninten Kota Bandung ”. Prosiding Komunikasi Penyiaran Islam, ISSN:
2460-6405 Volume 4, No. 1.
Solahudin, Dindin and Moch Fakhruroji. (2020). “ Internet And Islamic Learning Practices In Indonesia, Social Media, Religious Populism And Religious Authority ”, Religion, 11, 19
Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). Metode Penelitian Pendidikan . (Bandung: Remaja Rosadakarya)
Teale, William H, Sulzby, Elizabeth. (1986). Emergent Literacy:Writing and Reading: Ablex Publication Corp. University of  Minnesota.
Wahyudi, Dedi. Kurniasih, Novita. (2021) . “ Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi “Jihad Milenial” ERA 4.0” dalam Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama Vol. 01, no. 1, 1-20
Wahyuni, Dwi. (2019) . “ Agama Sebagai Media Dan Media Sebagai Agama ”, JIA, Nomor 2, 83 -91
Zuhri, Safudin. (2019) . “ Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyyah) Dalam Kurikulum Pendidikan Islam ” dalam Literasi Moderasi Beragama di Indonesia. Bengkulu: Zigie utama

## Website
WeareSocial. https://wearesocial.com/digital-2020
CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191106203229-20-446183/menag- hasil-survei-52-persen-pelajar-setuju-radikalisme
Tirto. https://tirto.id/survei-pesan-intoleransi-bertebaran-di-media-sosial-cfeY
Republika. https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/12/05/pj8toz320- peneliti-lipi-ungkap-korelasi-media-sosial-dan-intoleransi
Cnn Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191113170928-20-448055/menag- sebut-banyak-rakyat-pelajari-tuhan-lewat-medsos
Republika. Kemenag Samakan Persepsi Moderasi Beragama dengan Ormas. https://www.republika.co.id/berita/ql2hj9366/kemenag-samakan-persepsi-moderasi-beragama- dengan-ormas
Media Indoensia. Ini pentingnya literasi digital bagi pelajar. https://mediaindonesia.com/humaniora/444305/ini-pentingnya-literasi-digital-bagi-pelajar