INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1451-1559 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Penerapan Delik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 2365/Pid.B/2023/PN Sby)
Rico Andrian Nahampun 1 ✉ , Akbar Sayudi 2
Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa Email: anymousjtm@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Permasalahan hukum sering timbul dalam penerapan delik tindak pidana, khususnya dalam perjudian biasa dan perjudian online. Penelitian ini menggunakan studi yuridis normatif yang mengevaluasi penerapan unsur delik tindak pidana perjudian online sesuai UU No. 19 Tahun 2016 menyangkut ITE serta putusan hakim dalam kasus Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby yang menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Penelitian ini menemukan bahwa  tindak  pidana  perjudian  online  menjadi  lex  specialis  mesti  mencakup  seluruh  unsur  lex  generalis ditambah  unsur  khusus  dari  lex  specialis.  Namun,  pada  putusan  Nomor  2365/Pid.B/2023/PN  Sby,  hakim mengesampingkan asas lex specialis meskipun terdapat unsur-unsur yang diatur pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, serta tetap menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Pada konteks hukum Indonesia, asas Res Judicata Pro Veritate Habetur menjadikan putusan hakim final  serta mengikat, kecuali dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Perjudian Online

## Abstract
Legal problems often arise in the application of criminal offenses, especially in ordinary gambling and online gambling. This study uses a normative juridical study that evaluates the application of criminal elements of online gambling crimes based on Law No. 19 of 2016 concerning ITE and the judge's decision in case Number 2365/Pid.B/2023/PN Sby which uses Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code. This study found that the crime of online gambling as a lex specialis must include all elements  of lex generalis plus special elements of lex specialis. Nevertheless, despite the fact that certain aspects were governed by Article 27 paragraph (2) of the ITE Law, the court in Decision Number 2365/Pid.B/2023/PN Sby disregarded the lex specialis concept and continued to apply Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code. The concept of Res Judicata Pro Veritate Habetur renders a judge's ruling definitive and enforceable under Indonesian law, unless annulled by a higher court.
Kata Kunci: Criminal act, Online Gambling

## PENDAHULUAN
Perjudian telah dikenal sejak lama sebagai suatu bentuk permainan yang bergantung pada taruhan dan keberuntungan. Intinya, perjudian adalah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk  mendapatkan  kekayaan  tanpa  bekerja  melalui  kemenangan  dalam  permainan. Namun, perjudian menjadi tindakan yang melanggar norma agama dan kesusilaan ketika dijadikan sumber penghasilan utama dan seseorang bergantung pada hasil perjudian untuk kehidupannya. Suatu macam perjudian yang saat ini populer pada Indonesia serta nanti merambah terhadap masyarakat kita terpengaruh oleh perjudian online.
Judi  Online  ialah  perjudian  yang  menggunakan  telepon  genggam  dan  internet sebagai  media  perantara.  Sebelum  melakukan  perjudian  setiap  penjudi  diwajibkan  agar menjalankan setor tunai diawal agar bisa mengikuti judi online. Sesuai KBBI Judi maupun Perjudian  ialah  permainan  yang  menggunakan  uang  menjadi  pertaruhan.  Sedangkan berjudi  ialah  memberikan  uang  atau  harta  benda  sebagai  taruhan  didalam  permainan tebakan sesuai keberuntungan melalui harapan memperoleh uang maupun  harta benda yang lebih besar dari modal melakukan perjudian. (Poerwadarminta, 1995)
Diatur  menurut  UU  RI  Nomor  19  Tahun  2016  menyangkut  pergantian  terkait  UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut ITE, Pasal 1 ayat  (1) "Informasi Elektronik" termasuk satu maupun sekumpulan data elektronik, misalnya tulisan, bunyi, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy, maupun semacamnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, maupun token.
Jumlah  kejadian  kejahatan  perjudian  di  Kota  Surabaya  tahun  2020  sampai  2021 tercatat sebanyak 6 perkara yang selesai. (Statistik, Kota Surabaya Dalam Angka 2022, 2022) dan mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sampai 2022 tercatat sebanyak 59 perkara kejahatan  perjudian yang  selesai. (Surabaya, 2023) Selain  itu, hasil statistik  Potensi Desa Indonesia  Tahun  2021  terdapat  kasus  tindak  kejahatan  perjudian  sepanjang  tahun  2021 sebanyak 692 kasus di Provinsi Jawa Timur. (Statistik, Statistik Potensi Desa Indonesia 2022, 2022)
Adanya kemajuan teknologi dan informasi, kasus perjudian menjadi semakin mudah dilakukan dan beragam, karena masyarakat dapat mengakses atau memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi. Bahkan, sebagian masyarakat sudah beranggapan bahwa tidak ada orang yang menjadi kaya dari judi hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Hal ini menjadi masalah serius, terutama di Kota Surabaya, di mana banyak terjadi tindak pidana perjudian. Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat ke depan, karena perjudian termasuk aktivitas yang berlawanan pada norma agama dan kesusilaan.
KUHP termasuk landasan hukum pidana pada Indonesia melarang tindakan perjudian. Pasal 303 Buku II KUHP menetapkan bahwa siapa pun yang sengaja menyuguhkan maupun membagi  peluang  agar  berjudi  tanpa  izin,  maupun  yang  menjadikan  perjudian  menjadi mata pencaharian, maupun yang terlibat pada perusahaan perjudian; yang secara sengaja membagi peluang untuk masyarakat umum agar berjudi maupun yang secara sengaja ikut serta pada perusahaan perjudian tersebut, dengan tidak mengamati syarat atau tata cara yang  diperlukan,  atau  yang  menjadikan  perjudian  sebagai  mata  pencaharian,  diancam melalui hukuman penjara maksimal sepuluh tahun maupun denda yang besar. Jika pelaku melakukan pelanggarannya pada konteks profesinya, sehingga haknya pada hal tersebut bisa dilepas. Permainan judi dimaknai menjadi setiap permainan yang biasanya keuntungan bergantung untuk hoki semata, meskipun pemainnya semakin terlatih maupun hebat. Ini termasuk seluruh bentuk taruhan mengenai hasil perlombaan maupun permainan lainnya yang  bukan  dibuat  antara  peserta  lomba  atau  permainan  tersebut,  serta  semua  bentuk taruhan lainnya.
Pasal 303 bis KUHP mengatur bahwa seseorang yang terlibat  pada perjudian yang melanggar ketentuan Pasal 303 dapat dihukum  melalui pidana penjara maksimal empat tahun maupun denda hingga sepuluh juta rupiah. Ini berlaku bagi siapa pun yang memakai peluang  untuk  berjudi  atau  ikut  serta  pada  perjudian  pada  jalan  umum,  pinggir  jalan, maupun area yang didatangi publik, tidak termasuk bila perjudian tersebut diizinkan oleh pihak berwenang. Jika pelanggaran terjadi dalam dua tahun setelah adanya hukuman tetap untuk pelanggaran serupa, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal enam tahun maupun denda hingga lima belas juta rupiah. (Hamzah, 2011)
UU RI Nomor 19 Tahun 2016,  termasuk  pergantian  dari  UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut ITE, Pasal 27 ayat (2)  memaparkan jika "Semua Orang secara sengaja serta tanpa  hak  menyebarkan  maupun  mentransmisikan  maupun  menjadikan  bisa  diaksesnya Informasi  Elektronik  serta  Dokumen  Elektronik  yang  memperoleh  muatan  perjudian". Sehingga, UU tersebut menyusun perjudian online secara khusus.
Mengingat kondisi hukum sekarang, kemajuan IPTEK berbasis elektronik sudah ramai digunakan  untuk  melakukan  kriminalitas,  yang  mesti  dicegah  oleh  kebijakan  hukum. sehingga, butuh dibuat upaya penanggulangan terhadap tindak pidana berbasis elektronik, seperti  perjudian  online,  termasuk  dalam  hal  pembuktiannya.  Saat  penegakan  hukum pidana, penentuan pribadi bersalah maupun tidaknya dalam membuat tindak pidana tidak hanya berdasarkan tingkah lakunya yang melanggar UU yang sudah tersedia, tetapi pula mesti didukung dari kekuatan bukti yang sah serta bisa dipertanggungjawabkan.
Pembuktian  yang terkait  pada tindakan  hukum  yang  diselenggarakan lewat  sistem
elektronik  adalah  suatu  masalah  hukum  yang  sering  dihadapi.  Untuk  tujuan  mencari kebenaran  materiil  di  persidangan,  Penulis  berusaha  memberikan  penjelasan  tentang pembahasan dengan berkonsentrasi pada masalah proses hukum unsur delik dalam kasus perjudian yang dilakukan secara online. Seperti dalam kasus perjudian yang telah diputus melalui putusan Nomor : 2365/Pid.B/2023/PN Sby, bahwa pada putusannya, Majelis Hakim memutus  pelaku  menggunakan  ketentuan  Pasal  303  KUHPidana.  Sementara  dalam kronologisnya,  terdakwa  Patrio  Swandono  Bin  Kasbi  memberikan  keterangan  mengakui telah melakukan perjudian online higgs domino island jenis chip (koin kemenangan) dan memperjual belikan chip dengan menggunakan telepon genggam sebagai media dan hal tersebut  diperkuat  dengan  keterangan  saksi  Moh  Bakeri  dan  Andry  P,  S.H  yang  pada pokoknya memberikan kesaksian bahwa terdakwa telah melakukan perjudian online higgs domino island. Sehingga dalam hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dasar pertimbangan hakim  saat  memutus  perkara  tersebut  menggunakan  ketentuan  Pidana  Umum  serta mengesampingkan Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 menyangkut Pergantian terkait UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut UU ITE.
Meskipun  hakim  memiliki  kebebasan  dalam  memberikan  keputusan  sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 menyangkut Kekuasaan Kehakiman, namun apabila  melihat  Putusan  No  :  2365/Pid.B/2023/PN  Sby  yang  dikorelasikan  dengan kronologis serta ketentuan untuk Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut ITE,  yang  memutus  perkara  melalui  penggunaan  pasal  303  ayat  (1)  ke-2  KUHP,  penulis berpendapat jika ditemukan pengesampingan asas lex specialis derogat legi generali yang dilakukan Majelis Hakim dan hal tersebut tidak  mengikuti  peraturan  perundang-undang yang diterapkan (ius constitutum).
Sehingga  sesuai  konteks  yang  telah  diuraikan,  penulis  ingin  melakukan  penelitian tentang proses hukum dalam pengenaan delik perjudian baik secara konvensional maupun secara online serta penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian mengikuti peraturan  yang  berlaku  yang  berjudul “ Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Delik  Dalam  Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus Putusan Nomor: 2365/Pid.B/2023/Pn Sby:. ”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  Hukum  menerapkan  metode  yuridis  normatif  ,  yang  berarti  penelitian dilakukan sesuai dengan UU serta data yang dipakai seperti bahan hukum sebagai data sekunder. Peter Mahmud Marzuki mengartikan Penelitian Hukum Normatif sebagai upaya agar memperoleh aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menangani isu-isu hukum yang dilewati, dengan tujuan merekomendasikan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan.
(Marzuki,  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi,  2016).  Penelitian  ini  tentang  Putusan  Nomor: 2365/Pid.B/2023/PN  Sby  memakai  pendekatan  Perundang – Undangan  (The  Statute Approach) serta pendekatan kasus (Case Approach) peneliti perlu mengerti Ratio Decidendi, yaitu dasar hukum yang dipakai dari hakim agar mencapai keputusannya. Untuk penelitian ini, penulis memakai metode pengumpulan data oleh studi kepustakaan (library research). Data  yang  diperoleh  lewat  studi  pustaka  dianalisis  secara  normatif,  di  mana  data  yang terkumpul disusun pada pemaparan yang logis serta sistematis, kemudian dianalisis agar mendapatkan  kejelasan  dalam  penyelesaian  masalah.  Selanjutnya,  kesimpulan  diambil dengan deduktif, yakni oleh hal yang bersifat umum hingga untuk hal bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Disusun  lewat  pasal  303  KUHP    menyatakan  permainan  judi  termasuk  tiap-tiap permainan,  bahwa  yang  biasanya  kemungkinan  memperoleh  keunggulan  bergantung untuk peruntungan  semata, apalagi permainannya semakin terlatih maupun lebih mahir. Sehingga, termasuk semua jenis pertaruhan menyangkut keputusan perlombaan maupun permainan lainnya yang belum dibuat, sesama orang yang ikut berlomba maupun bermain, begitu pula semua pertaruhan lainnya.
R. Soesilo mengatakan permainan judi termasuk jenis permainan yang pada bahasa asing  dikatakan  menjadi  "hazardspel."  Permainan  judi  (hazardspel)  termasuk  setiap permainan yang mengandalkan keberuntungan sebagai faktor utama dalam harapan untuk menang,  meskipun  kepandaian  dan  pengalaman  pemain  dapat  meningkatkan  peluang tersebut. Hazardspel juga mencakup pertaruhan pada hasil perlombaan maupun permainan lain  yang  disiapkan  dari  pihak  yang  tidak  berpartisipasi  pada  perlombaan  maupun permainan tersebut, serta  segala bentuk pertaruhan lainnya. Contoh hazardspel meliputi permainan  seperti  dadu,  selikuran,  jemeh,  kodok-ulo,  roulette,  bakarat,  kemping  keles, kocok, keplek, tombola, dan sebagainya. Bahkan pertandingan sepak bola serta totalisator untuk pacuan kuda pula tergolong dalam kategori judi.
Dari  sudut  pandang  perjudian,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  perjudian  adalah permainan dengan taruhan bernilai yang diselenggarakan dari dua pihak maupun banyak dengan unsur kemenangan serta kekalahan, meskipun penyampaiannya dapat berbeda- beda. Permainan ini bersifat untung-untungan, jadi Anda harus  bertaruh  sebelum Anda tahu  hasil  akhir.  Perjudian,  oleh  karena  itu,  adalah  permainan  di  mana  beberapa  orang bertaruh  pada  keberuntungan dan mengadakan taruhan atau sesuatu yang  berharga di tempat tertentu. Tujuannya adalah menebak siapa yang akan menang maupun kalah pada sebuah perlombaan atau pertandingan.
Perjudian online berbeda dengan perjudian konvensional. Perjudian online dilakukan melalui perangkat elektronik dan merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan  dalam bidang teknologi informasi. Hukum positif Indonesia membedakan tindak pidana perjudian online oleh tindak pidana perjudian konvensional. Perjudian online disusun secara khusus pada Pasal 27 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 menyangkut pergantian terkait UU Nomor 11 Tahun  2008  menyangkut  ITE,  melainkan  perjudian  konvensional  disusun  dengan  umum pada Pasal 303 KUHP. Contoh permainan yang dianggap menjadi hazardspel meliputi main dadu,  main  selikuran,  main  jemeh,  kodok-ulo,  roulette,  bakarat,  kemping  keles,  kocok, keplek, tombola, dan lain-lain. Pertandingan sepak bola serta totalisator untuk pacuan kuda pula tergolong dalam kategori perjudian.
Asas  adalah  suatu  hal  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk  berpikir,  berpendapat, serta  berlaku.  Dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan,  bermakna  dasar maupun suatu hal yang dibuat tumpuan saat menyusun peraturan perundang-undangan. Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis, yang ditemukan pada Pasal 63 ayat 2 KUHP, termasuk  asas  penafsiran  hukum  yang  menyatakan  jika  hukum  khusus  (lex  specialis) mengesampingkan hukum umum (lex generalis).
Tindak pidana ITE pasal 45 ayat 2 jo 27 ayat 2  termasuk lex specialis untuk tindak pidana  perjudian,  menurut  Pasal  303  serta  303  bis  KUHP.  Pertama,  lex  specialis  mesti mencakup seluruh unsur pokok tindak pidana lex generalis, termasuk unsur-unsur khusus yang belum ada pada lex generalis. Kedua, ruang lingkup tindak pidana lex generalis serta lex specialis mesti sama. Ketiga, subjek tindak pidana harus sama, bila subjek lex generalis adalah orang, sehingga subjek lex specialis pula mesti orang. Keempat, objek tindak pidana harus sama, dan kelima, kepentingan hukum yang ingin diamankan pada lex specialis mesti sama pada yang dilindungi pada lex generalis. Terakhir, sumber hukum tindak pidana lex generalis serta lex specialis harus sama. (Chazawi, 2009)
Berdasarkan uraian diatas, UU RI Nomor 19 Tahun 2016 menyangkut pergantian terkait UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut ITE, termasuk aturan yang bersifat (lex specialis) dari KUHP. Adapun dalam menerapkan Unsur delik tindak pidana perjudian online pada suatu tindak pidana yang termasuk pada kategori lex specialis mesti terdapat seluruh unsur pokok tindak  pidana lex  generalis.  Ditambah  satu  unsur  maupun  berbagai  unsur  yang  secara khusus  pada lex  specialis  belum  ada  pada  lex  generalis,  saat  menerapkan  unsur  tindak pidana  perjudian  online  menurut  penulis,  yakni:  (a)  Perlu  adanya  perbuatan mendistribusikan  serta  mentransmisikan  juga  menjadikan  bisa  diaksesnya  informasi elektronik juga dokumen elektronik yang bermuatan perjudian, (b) tindakan tindak pidana perjudiannya dilakukan sengaja, tidak adanya izin dan menawarkan kepada khalayak umum
dan  (c)Adanya  alat  bukti  yang  memenuhi  unsur  muatan  perjudian  yang  disusun  pada peraturan perundang-undangan.
Penulis akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan rumusan permasalahan. Dalam hal  ini,  penulis  melakukan  penelitian  menyangkut  pertimbangan  hakim  untuk  putusan nomor: 2365/Pid.B/2023/PN Sby dalam kaitan dengan pemberlakuan asas lex spealis terkait tindak pidana perjudian Online. Untuk amar putusan hakim nomor: 2365/Pid.B/2023/PN Sby, PN Subaraya memakai Pasal 303 Ayat (1) KUHP. Hakim PN Surabaya  mengeluarkan putusan yang pada amarnya sebagai berikut: Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Patrio Swandono Bin Kasbi bersalah atas dakwaan utama Penuntut Umum karena secara sengaja membagi  peluang  untuk  khalayak  umum  agar  bermain  judi.  Hakim  memutuskan  untuk menghukumnya dengan pidana penjara sepuluh bulan. Waktu penahanan dan penahanan Kasbi akan dikurangkan dari pidana yang diberikan. Hakim, bagaimanapun, memutuskan bahwa Kasbi harus tetap ditahan.dan memerintahkan 1 buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih nomor simcard: 08578567118, 1 buah HP Android merk  OPPO type  F1F warna krem dirampas agar dimusnahkan, serta uang tunai Rp215.000,00 dirampas untuk negara. Terdakwa pula dikenakan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.
Pada  pokoknya  hakim  dalam  pertimbangannya  sependapat  pada  penuntut  umum seperti pada surat tuntutannya yang menetapkan 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih dan 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem.
Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim dalam putusannya, hakim menyetujui dan mengesahkan barang bukti yang diusulkan pada muka persidangan, yang dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diusulkan dari penuntut umum seperti tercantum menurut surat tuntutannya. Adapun tuntutan dakwaan penuntut umum,  yang  tertuang  dalam  halaman  2  dalam  putusan  No  :  2365/Pid.B/2023/PN  Sby menyatakan 3 barang bukti, berwujud 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih, 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem, Uang tunai Rp.215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah).
Bahwa  berdasarkan  surat  dakwaaan  dan  putusan  hakim,  dua  orang  saksi  yang dihadirkan dalam muka persidangan juga membenarkan barang bukti yang dalam putusan dituangkan pada halaman 6 dan halaman 7 pada putusan No : 2365/Pid.B/2023/PN Sby yang untuk dasarnya mengatakan jika ketika hari Sabtu tanggal 9 September 2023 di Jalan Raya  Klakarejo  RT  002  RW  008  Kel.  Kandangan  Kec.  Benowo  Kota  Surabaya,  Saksi mengamankan terdakwa yang telah melakukan perjudian online higgs domino jenis chip dan berhasil menyita barang bukti berwujud 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO type A11, 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem, dan Uang tunai Rp. 215.000 (dua ratus
lima belas ribu rupiah).
Selain  itu,  terdakwa  dalam  keterangannya  membenarkan  barang  bukti  yang  telah disita akibat melakukan perjudian online Higgs Domino jenis Chip, adapun barang bukti yang dibenarkan, yakni: 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih, 1 buah HP Android merk OPPO type F1F dan uang tunai Rp. 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah)  sebagaimana  hal  tersebut  dituangkan  dalam  halaman  7  dan  halaman  8  pada putusan  No  :  2365/Pid.B/2023/PN  Sby.  Berdasarkan  putusan  hakim,  dakwaan  penuntut umum, keterangan saksi serta keterangan terdakwa diatas sehingga penulis berpendapat bahwa barang bukti maupun keterangan saksi dan terdakwa Ditegaskan bahwa meskipun tindak pidana yang diselenggarakan termasuk perjudian online, buktinya tidak dimasukkan sebagai barang bukti dalam persidangan. Akibatnya, alat bukti yang dibawa ke persidangan menunjukkan bahwa yang terjadi adalah perjudian konvensional sesuai dengan Pasal 303 KUHP, bukan perjudian online.
Sementara  itu,  dalam  UU  ITE  diatur  mengenai  barang  bukti  khusus  untuk  Tindak Pidana Perjudian Online yang disusun secara khusus pada Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 5 Ayat (1) menyatakan  jika  "Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik dan/atau hasil cetakannya termasuk alat bukti hukum yang sah." Pasal 5 Ayat (2) menambahkan jika "Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetakannya,  seperti dijelaskan  lewat  ayat  (1),  termasuk  perluasan  atas  alat  bukti  yang  sah  mengikuti  Hukum Acara yang diterapkan pada Indonesia."
Bila mengenai ketentuan di atas, Pertimbangan Hakim saat memutus perkara tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby tidak sesuai dengan asas lex specialis, yaitu UU RI Nomor 19 Tahun 2016 menyangkut pergantian terkait UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut ITE. Hakim masih menggunakan Pasal 303 KUHP tentang judi konvensional, padahal menurut asas lex specialis derogate legi generali,  UU khusus (UU ITE) seharusnya mengesampingkan UU umum (KUHP). Oleh karena itu, hakim semestinya  memberlakukan  Pasal  27  ayat  (2)  UU  ITE  yang  dengan  khusus  menyusun tentang judi online, karena hukum yang lebih khusus harus mengesampingkan UU yang bersifat umum.
Berkaitan  dengan  hal  diatas,  bahwa  hakim  yang  pertimbangannya  untuk  putusan nomor:  2365/Pid.B/2023/PN  Sby  tidak  memasukkan  unsur  atau  delik  tindak  pidana perjudian online. Oleh karena itu  dalam hukum indonesia kita mengenal asas Res Judicata Pro Veritate Habetur yang memperoleh makna bila putusan hakim mesti dipikir benar serta harus dilaksanakan. Sehingga dengan demikian, putusan hakim dianggap benar, apapun isi putusannya  hingga  terciptanya  putusan  yang  membatalkannya  atau  diputus  lain  dari
pengadilan yang lebih tinggi yang pada hal ini dilakukan Banding atau Kasasi. Jadi dalam hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  putusan  hakim  tersebut  bersifat  final  dan  mengikat selama tidak ada putusan yang membatalkannya atau diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi.

## SIMPULAN
Menerapkan unsur delik tindak pidana perjudian online, semua elemen dasar dari lex generalis,  serta  elemen  khusus  dari  lex  specialis  ada.  Unsur-unsur  tersebut  meliputi:  (a) mendistribusikan,  mentransmisikan,  atau  menjadikan  bisa  diaksesnya  data  maupun dokumen elektronik bermuatan perjudian; (b) tindakan dibuat secara sengaja, belum ada izin, dan ditawarkan kepada khalayak umum (c) adanya alat bukti yang memenuhi unsur muatan perjudian sesuai peraturan perundang-undangan.
Pertimbangan  Hakim  saat  memutus  perkara  tindak  pidana  perjudian  online berdasarkan Putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby tidak sesuai dengan asas lex specialis, karena menggunakan Pasal 303 KUHP tentang Judi Konvensional, seharusnya Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang digunakan agar membagi sanksi lebih berat dan efek jera. Namun,  dalam hukum Indonesia kita mengenal asas Res Judicata Pro Veritate Habetur yang menyatakan bila  putusan  hakim  dipikir  benar  serta  mesti  diselenggarakan  hingga  ada  putusan pengadilan lebih tinggi yang membatalkannya

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, A. (2009). Hukum Pidana Positif Penghinaan. Surabaya: ITS Press-PMM Hamzah. (2011). KUHP dan KUHAP Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi (Cetakan Ke 12 ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
Poerwadarminta. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. Putusan Nomor: 2365/Pid.B/2023/PN Sby, atas terdakwa Patrio Swandono Bin Kasbi Statistik, B. P. (2022). Kota Surabaya Dalam Angka 2022. Surabaya: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya.
Statistik, B. P. (2022). Statistik Potensi Desa Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Psl 1 (8).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Psl 1 (1).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)