Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK
Faktor-Faktor Penentu Implementasi E-Goverment Pemerintah Daerah Di Indonesia
Indra Sarjono Sipahutar 1 , Sutaryo 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Solo, Indonesia
Abstract. This  study  aims  to  examine  the  effect  of  region  own  source  revenue  (PAD),  capital  expenditure, internal auditor capability, internal auditor expertise to the implementation of e-government on municipalities in Indonesia. This study used a dependent variable like index ranking of e-government local government (PeGI) and so the independent variable used is region own source revenue, capital expenditure, internal auditor capability, internal  auditor  expertise.  The  sampling  technique  in  this  study  is  purposive  sampling.  The  criteria  are determined based on the index ranking of e-government local government (PeGI) issued by the Kemenkominfo. The  criteria  are  divided  into  five  dimensions,  namely  policies,  institutions,  infrastructure,  applications,  and planning. Based on the criteria that have been established, there are 198 municipalities as a sample. Data in this study is collected from the Local Government Financial Report (LKPD) in 2012-2014 and the index ranking of e- government  implementation  (PeGI)  in  2012-2014.  Data  were  analyzed  using  descriptive  statistics,  classical assumption  test  and  multiple  linear  regression.  The  results  showed  that  political  region  own  source  revenue (PAD), capital expenditure, internal auditor capability have an effect on e-government implementation. However, internal auditor expertise does not have an effect on e-government implementation in Indonesia.
Keywords: e-government; region own source revenue; capital expenditure; capability.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan sumber pendapatan daerah (PAD), belanja modal, kemampuan auditor internal, keahlian auditor internal terhadap pelaksanaan e-government di kota-kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel dependen seperti indeks ranking pemerintah daerah e-government (PeGI)  dan  variabel  independen  yang  digunakan  adalah  pendapatan  sumber  sendiri,  pengeluaran  modal, kemampuan  auditor  internal,  keahlian  auditor  internal.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling.  Kriteria  tersebut  ditentukan  berdasarkan  peringkat  indeks  pemerintah  daerah  e-government (PeGI)  yang  dikeluarkan  oleh  Kemenkominfo.  Kriteria  dibagi  menjadi  lima  dimensi,  yaitu  kebijakan,  institusi, infrastruktur,  aplikasi,  dan  perencanaan.  Berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  terdapat  198  kotamadya sebagai  sampel.  Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) 2012-2014  dan  peringkat  indeks  implementasi  e-government  (PeGI)  pada  tahun  2012-2014.  Data  dianalisis dengan  menggunakan  statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik  dan  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sumber  pendapatan  daerah  politik  (PAD),  belanja  modal,  kemampuan  auditor  internal berpengaruh  terhadap  implementasi  e-government.  Namun,  keahlian  auditor  internal  tidak  berpengaruh  pada implementasi e-government di Indonesia.
Kata Kunci: e-government; sumber pendapatan daerah; belanja modal; kapabilitas.
Corresponding author. r.indrasipahutar@student.uns.ac.id 1 , sutaryo@staff.uns.ac.id 2
How to cite this article. Sipahutar, I. S., & Sutaryo, S. (2017). Faktor-Faktor Penentu Implementasi E-Goverment Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 5 (2), 1393–1408. https://doi.org/10.17509/jrak.v5i2.7931 History of article. Received: Mei 2017, Revision: Juli 2017, Published: Agustus 2017 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI :10.17509/jrak.v5i2.7931 Copyright©2017. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government merupakan  era  baru  dalam  peningkatan transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan, kebijakan  serta  kegiatan  pemerintah  baik pemerintah pusat mau pun pemerintah daerah. Penerapan  e-government  diharapkan  akan membawa dampak positif dalam meningkatkan  perekonomian  suatu  negara seperti negara Indonesia yang sedang berusaha keluar dari status negara berkembang  menjadi  negara  maju.  Salah  satu usaha  meningkatkan  perekonomian  negara adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good governance. Sejalan  dengan  misi  good  governance, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government diterbitkan  dengan  tujuan  untuk  membuka peluang  bagi  pengaksesan,  pengelolaan  dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar  secara  cepat  dan  akurat,  meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan, dan  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan yang baik.
Menurut  Nam  (2014),  terdapat  lima kegunaan e-government dalam instansi pemerintahan,  yaitu  (1)  kegunaan  layanan: penggunaaan layanan transaksional, (2) kegunaan informasi umum: pencarian informasi umum, (3) penyelidikan/riset kebijakan: pencarian informasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah,  (4)  partisipasi:  keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, (5) co-creation:  menyusun  kebijakan,  informasi, dan  layanan-layanan  oleh  pemerintah  dan warga negara secara bersama-sama.
Tujuan penting dalam implementasi e- government  adalah  mewujudkan  transparansi dan  akuntabilitas  publik  yang  lebih  baik  dari sebelumnya.  Hal  ini  dapat  dicapai  dengan adanya  fasilitas  teknologi  informasi  yang memadai  dan  tenaga  yang  ahli  dalam
mengerjakannya. Pengadopsian teknologi informasi  dan  komunikasi  mengubah  cara berinteraksi  antara  sebuah  lembaga  dengan lembaga  lainnya.  Faktanya,  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada pemerintahan  mengubah  cara  masyarakat berinteraksi  dengan  pemerintah  dan  cara pemerintah mengelola tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Implementasi e-government diharapkan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah sebagai cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kinerja (Chun et al, 2012).
Menurut Laswad et al (2005), akuntabilitas    adalah  kondisi  di  mana pemerintah  daerah    melakukan  proses perencanaan,  publikasi  dan  menyebarkan informasi  rencana  tahunan  (  informasi perkiraan)  dan  laporan  keuangan  yang  telah diaudit  dan  persyaratan  bahwa  pemerintah daerah  mengembangkan,  menerapkan,  dan memelihara strategi keuangan jangka panjang serta kebijakan investasi dan pinjaman kepada masyarakat. Bersamaan dengan dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government menjadi tantangan  baru  bagi  pemerintah  daerah  untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat karena  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK)  akan  menjadikan  sistem informasi  di  dalam  pemerintah  daerah terhubung  secara  online  sehingga  masyarakat dapat  memperoleh  layanan  yang  cepat,  tepat, mudah, dan lebih murah.
Cikal bakal pelaksanaaan implementasi  e-government    di  Indonesia telah  dimulai  sejak  17  tahun  lalu  yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang No.43  tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian yang melahirkan Sistem Informasi  Manajemen  Kepegawaian.  Namun, di  tengah-tengah  berkembangnya  penerapan e-government  khususnya  pada  pemerintah daerah masih terdapat berbagai kendala untuk mendukung dan mencapai keberhasilan penerapan  e-government.  Beberapa  kendala tersebut antara lain berasal dari faktor internal dan  faktor  eksternal  pemerintah  itu  sendiri.
Menurut    Ndou  (2004)  ada  banyak  hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan e- government yang mengarah ke memperlambat dan  kompleksitas  dalam  menerapkan    e- government  di  negara-negara  berkembang. Hambatan  dalam  penerapan  e-government antara lain infrastruktur TIK, isu-isu kebijakan,  perubahan  dalam  manajemen  dan kendala-kendala dalam kemitraan dan kolaborasi. Para peneliti telah mengklasifikasikan  tantangan  e-government pada  negara-negara  berkembang  ke  dalam berbagai  kategori,  seperti  stratagi,  teknologi, kebijakan,  dan  organisasi  (Lam,  2005). Menurut  Obeidat  dan  Abu-Shanab  (2010) hambatan  penerapan  e-government    adalah peraturan/hukum  dan  sumber  daya  manusia. Hambatan  penerapan  e-government  lainnya adalah  terkait  hal  teknis,  nasional,  sosial  dan organisasi (Kanaan, 2009).
Di Indonesia, terdapat beberapa hambatan  dan  tantangan  dalam  implementasi e-government  yaitu  hambatan  di  bidang regulasi  dan  pedoman  penyelenggaran  situs web  pemerintah  daerah,  kekurangan  sumber daya  manusia,  keterbatasan  sarana  dan prasarana,  dan  belum  meratanya  pemahaman masyarakat tentang penggunaan e- governement  (Sosiawan,  2008).  Menurut Satriya (2006), kendala penerapan e- government  di  Indonesia  adalah  mengenai masalah aplikasi e-government dan infrastruktur,  faktor  kelembagaan,  regulasi, dan  kebijakan,  serta  rendahnya  pemahaman tentang e-government.
Beberapa penelitian terdahulu mengenai    implementasi  e-government  telah dilakukan  baik  di  dalam  negeri  maupun  di luar  negeri.  Secara  garis  besar,  penelitian terdahulu mengenai implementasi e government dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok  tema,  yaitu  efek  pelaksanaan  e- government  terhadap  suatu  output,  evaluasi terhadap  penerapan  e-government,  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  e- government.
Penelitian  terkait  efek  pelaksanaan  e- government  telah  dilakukan  baik  di  di  dalam negeri  maupun  di  luar  negeri.  Misalnya, Elbahnasawy (2014) meneliti tentang dampak
penerapan  e-government  dan  pengadopsian internet terhadap penurunan korupsi. Gathungu  dan  Mungai  (2012)  meneliti mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi strategi  implementasi  e-government  dan dampaknya  terhadap  kinerja  sektor  publik  di Kenya.  Penelitian  lainnya  terkait  efek penerapan implementasi e-government dilakukan  di  Indonesia,  misalnya  studi penerapan  e-government  di  indonesia  dan negara  lainnya  sebagai  solusi  pemberantasan korupsi di sektor publik (Hardjaloka, 2014). Adapun penelitian mengenai evaluasi terhadap  implementasi  e-governement  telah dilakukan  di  luar  negeri  dan  di  dalam  negeri. Contohnya,  Chatfield  dan  Alhujran  (2009) menganalisis  tentang  perbandingan  tingkat perkembangan penggunaan e-government pada negara-negara Arab. Penelitian yang lain meneliti  mengenai  motivasi  dan  temuan- temuan  terkait  penerapan  e-government  pada pemerintah (Chun et al, 2012). Penelitian lain melakukan  penelitian  terkait  kegunaan  e- government,  misalnya  Nam  (2014)  meneliti tentang tingkat penggunan e-government oleh pemerintah  dengan  menganalisa  data  Survei Online Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pew Internet and American Life Project. Penelitian lainnya  meneliti  evaluasi  penerapan  e- government  pada  pemerintah  daerah  di Indonesia, contohnya Sosiawan (2008) meneliti  tentang  implementasi  e-government pada  situs  web  pemerintah  daerah  di Indonesia.
Topik penelitian yang banyak dilakukan mengenai implementasi e- government  adalah  penelitian  mengenai faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penerapan e-government.  Misalnya,  Alwazhir  &  Zheng (2014)  meneliti  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  implementasi  ¬e-government di  Yaman.  Al-Naimat  et  al  (2013)  meneliti mengenai  implementasi  e-government  di Jordan.  Penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh Cinca  et  al  (2008)  yang  meneliti  tentang faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penerapan e-government  di  92  kota  di  Spanyol.  Di Indonesia,  penelitian  serupa  juga  telah dilakukan  dan  menfokuskan  pada  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  e-
government  pada  pemerintah  daerah.  Martani (2010)  meneliti  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  implementasi  e-government pada pemerintah provinsi di Indonesia.
Dari  kategori  penelitian  di  atas, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi  implementasi  e-government menjadi  topik  penelitian  yang  menarik.  Hal ini  didasarkan  bahwa  pada  hasil  penelitian terdahulu  yang  tidak  konsisten  baik  pada faktor non-keuangan maupun faktor keuangan pemerintah daerah . Hasil penelitian mengenai pengaruh  faktor  non-keuangan,  misalnya Martani  (2010)  menemukan  bahwa  variabel tipe pemerintah daerah hasilnya tidak berpengaruh  signifikan.  Selain  itu  faktor keuangan  seperti  pendapatan  asli  daerah (PAD)  juga  menunjukkan  hasil  yang  tidak konsisten  di  mana  penelitian  dan  Martani (2010) menemukan bahwa variabel
pendapatan  asli  daerah  (PAD)  berpengaruh signifikan.  Sebaliknya  penelitian  Adhi  dan Suhardi (2010) menemukan bahwa implementasi  e-government  tidak  memiliki pengaruh  yang  signifikan.  Selain  hasil pengukuran  variabel  yang  tidak  konsisten, penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  penelitian  ini menggunakan indeks pemeringkatan e- government  (PeGI)  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi. Informasi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini lebih formal dikeluarkan oleh kementerian teknis  terkait  sehingga  lebih  valid  dibanding dengan  ukuran  dari  penelitian  sebelumnya. Atas  dasar  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini dilakukan  untuk  mengidentifikasi  faktor penentu  tingkat  keberhasilan  implementasi  e- government  di  Indonesia.  Penelitian  ini penting untuk dilakukan agar dapat memberikan  tambahan  literatur  penerapan implementasi  e-government  pada  pemerintah dan  kontrbusi  bagi  pemerintah  dalam  rangka mewujudkan keberhasilan penerapan e- government pada pemerintah di Indonesia.
LANDASAN TEORI DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Organisasi
Organisasi  merupakan  sarana  untuk mewujudkan kebersamaan dan sebagai wadah untuk  menyampaikan  ide  atau  gagasan sehingga  tujuan  organisasi  dapat  terwujud. Organisasi  dapat  dijadikan  sebagai  ajang untuk  bersosialisasi  dan  bekerja sama dengan rasional  dan  sistematis.  Teori  organisasi adalah  suatu  bidang  ilmu  yang  mempelajari bagaimana  cara  mengkoordinasi  orang-orang di  dalamnya  untuk  mencapai  tujuan  tertentu (Mc  Auley  et  al,  2007).  Sementara  menurut Pugh  (1977)  dalam  Mc  Auley  et  al  (2007) mendefinisikan bahwa teori organisasi  adalah suatu  studi  tentang  struktur,  fungsi,  dan kinerja  organisasi  dan  perilaku  orang-orang dan kelompok yang berada di dalamnya. Teori organisasi juga mempelajari bagaimana organisasi  berfungsi,  bagaimana  seharusnya organisasi  diatur  dan  bagaimana  pengaruh faktor-faktor  baik  internal  maupun  eksternal terhadap organisasi.
Organisasi  yang  berinteraksi  dengan lingkungan eksternal mempunyai kecenderungan  pada  penerapan  tipe  sistem organisasi  terbuka  (Patrick,  2007).  Perbedaan antara  sisten  organisasi  tertutup  dengan organisasi  terbuka  adalah  bahwa  pada organisasi  tertutup  banyak berpengaruh pada administrasi  publik,  sedangkan  organisasi terbuka lebih mengarah pada sistem administrasi  perusahaan.  walaupun  pada akhir-akhir ini banyak perubahan yang terjadi, namun administrasi publik juga menggunakan sistem terbuka. Karakteristik sistem organisasi terbuka  merupakan  organisasi  yang  mudah menyesuaikan dengan lingkungannya, sehingga inovasi organisasi mampu berkembang pesat pada sistem ini. Karakteristik  pemerintah  daerah  sangat  erat kaitannya  dengan  organisasi  sistem  terbuka. Hal  ini  akan  menghasilkan  inovasi  organisasi yang berkaitan dengan struktur organisasi dan lingkungan eksternal organisasi.
Menurut  Patrick  (2007),  organisasi sistem  terbuka  dapat  berinteraksi  dengan lingkungan  eksternal  yang  terkait  dengan inovasi.  Penelitian  yang  dilakukan  Patrick (2007) menggunakan karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen.
Karakteristik tersebut terdiri atas tiga kategori
yaitu  (1)  budaya  organisasi,  (2)  struktur organisasi,  dan  (3)  lingkungan  eksternal. Budaya organisasi diproksikan dengan keceenderungan  berinovasi  dan  tanggung jawab konstituen. Struktur organisasi diproksikan dengan spesialisasi kerja, diferensial  fungsi,  intensitas  administrasi, ketersediaan  sumber  daya  dan  ukuran organisasi.  Sementara  lingkungan  eksternal diproksikan  dengan  debt  financing  dan intergovernmental revenue, sehingga penelitian  ini  menggunakan  struktur  dan lingkungan eksternal organisasi sebagai indikator karakteristik pemerintah daerah.

## Karakteristik Pemerintah Daerah
Menurut  UU  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  pasal  1  ayat  2 menyebutkan bahwa pengertian pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh  pemerintahan  daerah  dan DPRD  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  yang seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik  pemerintah  daerah  merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah yang menandai sebuah daerah tersebut dan  dapat  membedakannya  dengan  daerah yang lain. Patrick (2007) dalam penelitiannya menggunakan  budaya  organisasi,  struktur organisasi  dan  lingkungan  eksternal  sebagai proksi  dari  variabel  karakteristik  pemerintah daerah  di  Pennsylvania.  Suhardjanto  et  al (2010)  menggunakan  struktur  organisasi  dan lingkungan  eksternal  dalam  menjelaskan karakterisktik  pemerintah  daerah,  struktur organisasi diproksikan dengan ukuran daearah,  wealth,  functional  differentiation, age,    dan  latar  belakang  pendidikan, sementara  lingkungan  eksternal  diproksikan dengan    municipality  debt  financing  dan intergovernmental revenue. Dengan demikian, variabel  ukuran  pemerintah  daerah,  jumlah SKPD  dan  status  daerah  sebagai  proksi  dari variabel  karakteristik  pemerintah  daerah dalam penelitiannya.

## Kapabilitas Auditor Internal
Menurut Peraturan Kepala BPKP No.  PER-1633/K/JF/2011,  kapabilitas aparat  pengawasan  intern  pemerintah daerah  merupakan:“kemampuan  untuk melaksanakan  tugas-tugas  pengawasan  yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP  yang  harus  dimiliki  APIP  agar  dapat mewujudkan  peran  APIP  secara  efektif.” Untuk dapat menjalankan tugas tersebut maka unit  APIP  harus  memiliki  kapabilitas  yang memadai,  baik  dari  segi  kelembagaan,  proses bisnis/tata  kelola  pengawasan  ,  dan  sumber daya manusia (SDM).
Kapabilitas  APIP  diukur  dengan Internal  Audit  Cappability  Model  (IACM) sesuai  dengan  Perka  BPKP  No.  PER- 1633/K/JF/2011,  yang  merupakan  alat  bantu dalam  menyusun  kerangka  kerja  untuk memperkuat  peran  APIP  melalui  beberapa langkah  perubahan  yang  diorganisasikan dalam  lima  level  kapabilitas  yaitu  (1)  initial, (2) infrastructure, (3) integrated, (4) managed, dan (5) optimizing.

## Keahlian Auditor Internal
Keahlian  adalah  suatu  minat  atau bakat  yang  harus  dimiliki  oleh  seseorang, dengan keahlian yang dimilikinya memungkinkan  untuk  dapat  menjalankan  dan menyelesaikan tugas-tugas secara baik dengan hasil yang maksimal. Keahlian sesorang dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal misalnya dari pengalaman-pengalaman dalam  bidang  tertentu.  Pengalaman-pengalan tersebut  dapat  diperoleh  dari  pelaksanaan tugas-tugas  dalam  pekerjaan,  dan  pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan keahlian seseorang.
Pada    pemerintah  daerah,  keahlian diperlukan  oleh  aparat  pengawas  intern pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai  auditor  internal  pemerintah.  Hal  ini didasarkan pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.Pan/03/2008 bahwa seorang auditor/pemeriksa harus mempunyai
pengetahuan,  keterampilan,  dan  kompetensi
lainnya  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan tanggung jawabnya. Pimpinan Aparat Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  harus yakin  bahwa  latar  belakang  pendidikan  dan kompetensi  teknis  auditor  memadai  untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pimpinan APIP wajib menciptakan kriteria yang memadai tentang pendidikan dan pengalaman  dalam  mengisi  posisi  auditor  di lingkungan  APIP.  Menurut  Sutaryo  et  al, inspektorat  pemerintah  daerah  melaksanakan pengawasan intern terhadap pemerintah daerah  ditentukan  oleh  atribut  auditornya seperti  jenjang  jabatan  dan  peran  dalam organisasi  pemerintah.  Jika  jenjang  jabatan dan  peran  tinggi,  maka  akan  mempunyai kemampuan  yang  tinggi  sehingga  mampu melaksanakan  tugas  dan  fungsi-fungsinya sesuai  dengan  target  yang  telah  ditetapkan oleh organisasi (Sultana et al, 2015).

## E-government
Berdasarkan  Instruksi  Presiden  No.  3 Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengembangan E-Government diterbitkan  dengan  tujuan  untuk  membuka peluang  bagi  pengaksesan,  pengelolaan  dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar  secara  cepat  dan  akurat,  meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan, dan  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan yang  baik.  Pengembangan  e-government dilakukan dengan penataan sistem manajemen dan  proses  kerja  di  lingkungan  pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). The World Bank Group mendefinisikan  e-government  sebagai  berikut : “e-government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Network, Internet dan mobile computing)  oleh  organisasi  pemerintahan yang  mempunyai  kemampuan  membentuk hubungan  dengan  warga  negara,  bisnis  dan organisasi lain dalam pemerintahan. Sementara  Muhannad  (2014)  mendefinisikan bahwa  e-government  berarti  penggunaan  alat teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK) untuk  memberikan  layanan  kepada  warga.
Walaupun e-government memberikan manfaat besar  dan  sinergi  kepada  pemerintah  dan masyarakat,  akan  tetapi  tetap  menghadapi banyak  kendala  dan  tantangan.  Oleh  karena itu,  selalu  ada  sejumlah  faktor  penentu keberhasilan  dan  risiko  yang  terkait  dengan implementasi e-government.
Menurut  Reddick  (2004)  terdapat  tiga level  pertumbuhan  e-government  dan  jenis hubungan  pemerintah,  yaitu  Government  to citizen    (G2C),  Government  to  government (G2G),  dan  Government  to  business  (G2B). Government  to  citizen    (G2C)  adalah tingkatan  di  mana  pemerintah  menyediakan informasi tentang pemerintahan dan aktivitas- aktivitas  terkait  kebijakan  bagi  masyarakat seperti  siaran  langsung  rapat  pemerintah  dan juga pemerintah menyediakan layanan ,database,  formulir  online  untuk  mendukung transaksi  online  bagi  masyarakat  seperti pembayaran  pajak  online.  Government  to government  (G2G)  merupakan  tingkatan  di mana  pemerintah  menyediakan  informasi kepada bagian/tingkat pemerintah lainnya dan pegawainya, seperti intranet yang menyediakan  informasi  bermanfaat  dan  juga menyediakan  layanan,  database,  formulir online untuk mendukung transaksi online bagi tingkat  pemerintah  dan  pegawai  lainnya, contohnya menyediakan pelatihan online. Dan Government  to  business  (G2B)  adalah tingkatan  di  mana  pemerintah  menyediakan informasi untuk bisnis dalam bidang pemerintahan,  seperti  pengadaan  persediaan kantor  secara  online  dan  juga  menyediakan layanan,  database,  dan  formulir  online  untuk mendukung transaksi bisnis dengan ppemerintah, contohnya pengadaan pembelian persediaan kantor secara online.
Menurut  Nam  (2014),  penggunaan  e- government  dalam  instansi  pemerintahan dapat  dibagi  ke  dalam  lima  jenis  yaitu kegunaan  layanan:  layanan  transaksional, kegunaan  informasi  umum  :  pencarian informasi  umum,  peyelidikan/  riset  kebijakan pemerintah, partisipasi: keikutsertaan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan pemerintah,  dan  co-creation:  penyusunan kebijakan,  informasi,  dan  layanan-layanan oleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Sementara
itu  di  Indonesia,  tujuan  pengembangan  e- government  yang  terdapat  pada  Instruksi Presiden  No.  3  Tahun  2003  adalah  sebagai berikut:  pembentukan  jaringan  informasi  dan transaksi  pelayanan  publik  yang  memiliki kualitas  dan  lingkup  yang  dapat  memuaskan masyarakat  luas  serta  dapat  terjangkau  di seluruh  wilayah  Indonesia  pada  setiap  saat tidak  dibatasi  oleh  sekat  waktu  dan  dengan biaya  yang  terjangkau  oleh  masyarakat  ; pembentukan  hubungan  interaktif  dengan dunia usaha untuk meningkatkan
perkembangan  perekonomian  nasional  dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional  ;  pembentukan  mekanisme  dan saluran  komunikasi  dengan  lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi  masyarakat  agar  dapat  berpartisipasi dalam  perumusan  kebijakan  negara  ;  dan pembentukan  sistem  manajemen  dan  proses kerja  yang  transparan  dan  efisien  serta memperlancar  transaksi  dan  layanan  antar lembaga  pemerintah  dan  pemerintah  daerah otonom.

## Hipotesis

## Pendapatan Asli Daerah dan e-government
Berdasarkan  Undang-Undang  No.33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan  asli  daerah  (PAD)  didefinisikan sebagai  pendapatan  yang  diperoleh  daerah yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak  ukuran  dari  pendapat  asli  daerah harus  diupayakan  secara  optimal  karena pemerintah  daerah  tidak  dapat  melaksanakan fungsinya  dengan  efektif  dan  efisien  tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.  Kim  (2007)  menyatakan  bahwa kinerja e-government ditentukan oleh kesejahteraan
ekonomi,
pendidikan, urbanisasi,  kebebasan  rakyat,  efektivitas pemerintahan, dan interaksi antara penggunaan internet dan kesejahteraan ekonomi  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  jika kesejahteraan  ekonomi  daerah  tinggi  ,  maka
pemerintah  daerah  mempunyai  biaya  yang cukup untuk melayani masyarakatnya melalui implementasi e-government, karena implementasi e-government diharapkan untuk menyediakan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  membutuhkan  biaya  besar.  Berdasarkan uraian  tersebut,  maka  dapat  dikembangkan hipotesis sebagai berikut:
H1 = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh  positif  terhadap implementasi e-government pemerintah daerah di Indonesia.

## Belanja Modal dan e-government
Menurut
Standar
Akuntansi
Pemerintah  (SAP),  belanja  modal  adalah pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi, termasuk  di  dalamnya  adalah  pengeluaran untuk  biaya  pemeliharaan  yang  sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat,  serta  meningkatkan  kapasitas  dan kualitas aset. Untuk mendukung implementasi ¬e-government diperlukan pengadaan infrastruktur  yang  memadai,  hal  ini  untuk mengurangi  salah  satu  hambatan  dalam implementasi  e-government  yaitu  kurangnya alat  teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  yang  diperlukan  dalama  penerapan  e- government.  Dengan  adanya  peningkatan belanja modal maka diharapkan akan menambah  alokasi  belanja  modal  untuk pengadaan peralatan dan mesin TIK. Cinca et al  menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  faktor yang mempengaruhi perkembangan e- government  yaitu  sumber  daya  pemerintah kabupaten/kota,  politikus  dan  lingkungan. Sumber daya pemrintah kabupaten/kota berkaitan dengan karakteristik spesifik seperti ukuran  pemerintah,  kekuatan  finansial  dan kapasitas teknologi. Sarana teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  memadai akan  mendukung  tingkat  implementasi  e- government.  Berdasarkan  uraian  tersebut, maka  dapat  dikembangkan  hipotesis  sebagai berikut:
H2 = Jumlah  belanja  modal  berpengaruh positif  terhadap  implementasi  e-government pemerintah daerah di Indonesia.
Kapabilitas auditor internal dan e- government
Kapabilitas aparat pengawasan
internal  pemerintah  (APIP)  menunjukkan kemampuan APIP terkait kapasitas, kewenangan,  dan  kompetensi  sumber  daya, manusia  APIP  untuk  melaksanakan  tugas- tugas  pengawasan.  Kapabilitas  APIP  terdiri atas  lima  level,  yaitu  initial,  infrastructure, integrated,  managed,  dan  optimizing  (Perka BPKP 1633,2011). Semakin tinggi level  yang diperoleh aparat pengawasan internal pemerintah  (APIP)  maka  akan  semakin  baik kinerja APIP tersebut. Menurut The International  for  the  Professional  Practice  of Internal Auditing, peran yang dimainkan oleh auditor  internal  dibagi  menjadi  dua  kategori utama yaitu  jasa assurance  dan  jasa konsultansi. Jasa assurance merupakan penilaian  objektif  auditor  internal  atas  bukti untuk  memberikan  pendapat  atau  kesimpulan independen  mengenai  proses,  sistem  atau subyek masalah lain, sedangkan jasa konsultasi  merupakan  pemberian  saran,  dan umumnya  dilakukan  atas  permintaan  khusus dari  klien.  Melalui  jasa  konsultansi    APIP sebagai  auditor  internal  pemerintah  daerah berpengaruh  terhadap  penyusunan  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Semakin  tinggi level IACM yang diperoleh oleh APIP artinya semakin  tinggi  kemampuan  APIP  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  penyusunan LKPD  sehingga  LKPD  yang  dihasilkan  oleh pemerintah  daerah  semakin  andal  dan berkualitas.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan implementasi e-government yaitu menyediakan  transparansi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintah  baik  informasi keuangan maupun non keuangan. Berdasarkan uraian  tersebut,  maka  dapat  dikembangkan hipotesis sebagai berikut:
H3 = Kapabilitas auditor internal berpengaruh positif terhadap implementasi e- government pemerintah daerah di Indonesia .

## Keahlian auditor internal dan e-government
Keahlian  aparat  pengawas  intern pemerintah  (APIP)    menunjukkan  tingkat pengetahuan,  keterampilan,  dan  kompetensi lainnya  yang  diperlukan  oleh  auditor  internal pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan tugasnya.  Inspektorat  pemerintah  daerah melaksanakan  pengawasan  intern  terhadap pemerintah  daerah  ditentukan  oleh  atribut auditornya  seperti  jenjang  jabatan  dan  peran dalam  organisasi  pemerintah  (Sutaryo  et  al, 2015) Semakin tinggi tingkat keahlian auditor maka  akan  semakin  baik  kinerja  dari  APIP tersebut.  Aparat  pengawas  intern  pemerintah (APIP)  harus  mempunyai  latar  belakang pendidikan  dan  kompetensi  yang  memadai daalm  melaksanakan  pekerjaan  auditnya. Keahlian auditor ini penting untuk diperhatikan  karena  tingkat  keahlian  auditor yan tinggi akan memberikan kinerja yang baik pula terutama dalam hal penciptaan transparansi  dan  akuntabilitas  publik,  yang merupakan tujuan diterapkannya e- government.  Berdasarkan  uraian  tersebut, maka  dapat  dikembangkan  hipotesis  sebagai berikut:
H4 = Keahlian
auditor internal berpengaruh positif terhadap implementasi e- government pemerintah daerah di Indonesia .

## METODOLOGI PENELITIAN

## Populasi,  Sampel,  dan  Teknik  Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  adalah seluruh  pemerintah  kabupaten  dan  kota  di Indonesia  yang  laporan  keuangannya  tahun 2012-2014. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan purposive sampling  yaitu  pengambilan  sampel  dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari penelitian. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel dari indeks
pemeringkatan e-government pemerintah kabupaten  dan  kota  tahun  2012  sampai dengan  tahun  2014  yang  terdiri  dalam  lima kriteria,  yaitu  dimensi  kebijakan,  dimensi kelembagaan,  dimensi  infrastruktur,  dimensi aplikasi  dan  dimensi  perencanaan. Dimensi penilaian  e-government  tersebut  ditentukan oleh Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika  yang  dipublikasikan  dalam  situs resmi Kementerian Komunikasi dan
Informatika,  yaitu  www.kominfo.go.id  dan
www.pegi.layanan.go.id. Sample frame dalam penelitian ini adalah daftar nama pemerintahan  kabupaten  dan  kota  yang terdapat dalam daftar indeks pemeringkatan e- government tahun 2012-2014 yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika.  Sampel  dalam  penelitian  ini adalah  sebanyak  198  kabupaten/kota  yang memenuhi kriteria dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
.
Tabel. 2.1 Data dan Sumber Data Data Sumber Data Indeks Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) Kementerian Informasi dan Komunikasi Realisasi pendapatan asli daerah (PAD)  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Realisasi belanja modal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Kapabilitas auditor internal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Keahlian auditor internal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

## Variabel dan Pengukuran Variabel
Variabel  dependen  yang  digunakan adalah  rata-rata  indeks  pemeringkatan  e- government.  Variabel  independen  dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu total
pendapatan  asli  daerah  (PAD),  total  belanja modal, kapabilitas, dan keahlian. Lebih lanjut, variabel  dapat  dijelaskan  pada  tabel  berikut ini: Tabel. 2.2 Variabel dan Pengukuran Variabel Nama Akronim Pengukuran Variabel Dependen Indeks Pemeringkatan e- government EGOV Nilai rata-rata indeks pemeringkatan e- government. Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah REVENUE Ln  (Total  realisasi  pendapatan  asli  daerah (PAD) kabupaten atau kota) Belanja Modal EXPEND Ln  (Total  realisasi    belanja  modal kabupaten atau kota) Kapabilitas CAPABILITY Hasil assesment internal control oleh BPKP Keahlian EXPERTISE Jumlah  total  keahlian  (penyelia,  pelaksana lanjutan  dan  pelaksana  dibagi  dengan jumlah auditor pada kabupaten/kota. Variabel Kontrol Tipe Pemerintah Daerah TYPE Variabel dummy dengan angka 0 untuk tipe pemerintah  kabupaten  dan  angka  1  untuk pemerintah kota.
Lokasi Pemerintah Daerah GEO Variabel dummy dengan  angka  0  untuk lokasi  pemerintah  kabupaten/kota  di  Luar Jawa    dan  angka  1  untuk  pemerintah kabupaten/kota di Jawa. Metode dan Analisis Data Penelitian ini dilakukan dengan pengujian  hipotesis  yang  bertujuan  untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengalokasian belanja  bantuan  sosial  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Indonesia.  metode  yang digunakan  adalah  regeresi  berganda  yang berfungsi  untuk  menganalisis  data  dalam
penelitian  ini.  Metode  ini  digunakan  untuk menguji pengaruh  antara variabel  independen total  PAD,  belanja  modal,  level  kapabilitas, level keahlian, karakteristik pemerintah kabupaten/kota  terhadap  implementasi  e- government  pada  198  kabupaten  atau  kota  di Indonesia.  Analisis  data  pada  penelitian  ini menggunakan model analisis regresi berganda sebagai berikut :
β (EGOV) = β0 + β1(REVENUE) +β2(EXPEND) + β3(CAPABILITY) + β4(EXPERTISE)+ β5(TYPE) + β6(GEO) + ᶓ Keterangan: EGOV = Indeks pemeringkatan e-government . REVENUE = Total pendapatan asli daerah (PAD) EXPEND = Total belanja modal daerah CAPABILITY = Level kapabilitas auditor internal EXPERTISE = Level keahlian auditor internal TYPE = Tipe pemerintah daerah GEO = Lokasi pemerintah daerah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel. 3.1 Statistik Deskriptif dan Korelasi
EGOV REVENUE EXPEND CAPABILITY EXPERTISE TYPE GEO Minim um 1 2.677 32.341 1 0 0 0 Maxim um 3,53 2.791.580 1.817.067 2 1 1 1 Mean 1,86242 204.707,3939 283.138,6010 1,10606 0,16561 0,24242 0,37374 Std. Deviat ion 0,41405 360.383,6661 233.034,7865 0,308696 0,24625 0,429636 0,48502 N 198 198 198 198 198 198 198 Correl ations EGOV REVENUE EXPEND CAPABILITY EXPERTISE TYPE GEO EGOV 1,000 REVE NUE 0,475** 1,000 0,000 EXPE ND 0,382** 0,661** 1,000 0,000 0,000 CAPA BILIT Y 0,190** -0,001 -0,077 1,000 0,007 0,991 0,278 EXPE RTISE 0,085 0,109 0,037 0,168* 1,000 0,235 0,127 0,602 0,018
TYPE 0,219** 0,173** -0,026 -0,003 0,039 1,000 0,002 0,015 0,720 0,961 0,582 GEO 0,413** 0,287** 0,168* 0,310** 0,084 -0,023 1,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,237 0,749
Keterangan: EGOV: implementasi e-government: REVENUE: pendapatan asli daerah: EXPEND: total belanja modal daerah : CAPABILITY:kapabilitas inspektorat daerah: EXPERTISE: keahlian inspektorat daerah: TYPE: tipe pemerintah daerah: GEO: geografis pemerintah daerah : ** Signifikansi pada level 1% : * Signifikansi pada level 5%
TABEL 3 menunjukkan bahwa jumlah sampel  (N)  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak  198.  Dari  198  sampel  tersebut variabel independennya adalah PAD, BELANJA  MODAL,  KAPABILITAS  dan KEAHLIAN  dengan  variabel  kontrol  TIPE PEMDA  dan  GEOGRAFIS  serta  variabel dependennya EGOV. Hasil statistik deskriptif pada  tabel  menunjukkan  bahwa  penelitian  ini menggunakan  198  sampel.  Tabel  di  atas menunjukkan  bahwa  nilai  minimum  pada variabel  tingkat  implementasi  e-government (PeGI)  sebesar  1,00  yang  dimiliki  oleh Kabupaten  Bantaeng  dan  nilai  e-government tertinggi  dimiliki  oleh  Kota  Surabaya  dan Kota  Pekalongan  sebesar  3,53.  Sementara nilai rata-rata  tingkat  implementasi e- government  sebesar  1,86242.  Nilai  minimum pendapatan  asli  daerah  (PAD)  sebesar Rp2.677  (dalam  jutaan  rupiah)  dimiliki  oleh Kabupaten  tertinggi  dan  nilai  maksimum pendapatan  asli  daerah  (PAD)  sebesar Rp2.791.580  (dalam  jutaan  rupiah)  terdapat pada Kota Surabaya, sedangkan nilai rata-rata pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  sebesar Rp204.707,3939 (dalam jutaan rupiah). Semakin  tinggi  nilai  PAD  maka  semakin tinggi  pula  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  melaksanakan  desentralisasi.  Nilai minimum  belanja  modal  sebesar  Rp32.341 (dalam  jutaan  rupiah)  dimiliki  oleh  Kota Probolinggo  dan  nilai    maksimum  belanja modal  sebesar  Rp1.817.067  (dalam  jutaan rupiah)  dimiliki  oleh  Kabupaten  Kutai Kertanegara, sedangkan nilai rata-rata belanja modal sebesar Rp283.138,6010 (dalam jutaan rupiah).  Semakin  tinggi  nilai  belanja  modal maka  semakin  tinggi  pula  alokasi  belanja untuk  pengadaan  infrastruktur  e-government. Variabel  kapabilitas  memiliki  nilai  minimum sebesar  1  dan  nilai  maksimum  sebesar  2,
sedangkan  nilai  rata-ratanya  sebesar  1,10606. Artinya  sebagian  besar  tingkat  kapabilitas auditor internal pemerintah daerah di Indonesia  hanya  mencapai  level  1  atau  level initial  dan  level  2  atau  level  infrastruktur, dalam  level  ini  auditor  internal  Pemda  belum dapat  memberikan  jaminan  atas  proses  tata kelola  sesuai  dengan  peraturan  dan  belum dapat  mencegah  korupsi  (Perka  BPKP  1633, 2011).  Variabel  keahlian  memiliki  nilai minimum  sebesar  0  dan  nilai  maksimum sebesar  1,  sedangkan  nilai  rata-ratanya sebesar 0,16561. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian  besar  tingkat  keahlian  auditor internal pemerintah daerah di Indonesia masih berada  pada  level  yang  rendah.  Tipe pemerintah  daerah  akan  diberi  angka  0  jika status  daerah  adalah  kabupaten  dan  angka  1 jika  status  pemerintah  daerah  adalah  kota. Dan  juga  variabel  geografis  pemerintah daerah akan diberi angka 0 jika berada di luar pulau  Jawa  dan  angka  1  jika  berada  di  pulau Jawa.  Hal  ini  tentunya  berhubungan  antara total  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  belanja modal,  kapabilitas,  serta  keahlian  auditor internal  sebagaimana  terlihat  dari  nilai korelasi  yang  signifikan  seperti  tersaji  dalam TABEL 3 di atas

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolonieritas,  dan  uji  autokorelasi  telah dilakukan  dan  data  tersdistribusi  normal  dan tidak terjadi gangguan asumsi klasik sehingga pengujian  hipotesis  dengan  regresi  berganda dapat dilakukan

## Uji Hipotesis dan Pembahasan
Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen  dalam  penelitian  ini  dilakukan
dengan analisis regresi berganda.
.Tabel. 3.1  Pengujian Hipotesis 1 2 3 4 5 Constant 1,640 1,527 1,582 1,666 1,399 0,000ᵃ 0,000ᵃ 0,000ᵃ 0,000ᵃ 0,000ᵃ REVENUE 5,728 2,818 0,000ᵃ 0,005ᵃ EXPEND 5,472 2,482 0,000ᵃ 0,014ᵇ CAPABILITY 1,021 1,919 0,308 0,057ᶜ EXPERTISE 0,645 0,020 0,520 0,984 TYPE 2,762 4,003 3,62 3,588 3,189 0,000ᵃ 0,000ᵃ 0,000ᵃ 0,000ᵃ 0,002ᵃ GEO 5,126 6,076 5,976 6,53 4,397 0,006ᵃ 0,000ᵃ 0,000ᵃ 0,000ᵃ 0,000ᵃ F Test 32,601 31,373 18,977 18,708 18,332 Sig 0,000ᵃ 0,000ᵃ 0,000ᵃ 0,000ᵃ 0,000ᵃ R Square 0,335 0,327 0,227 0,224 0,365 Adjusted R Square 0,325 0,316 0,215 0,212 0,345 N 198 198 198 198 198
Keterangan:  EGOV:  implementasi  e-government:  REVENUE:  pendapatan  asli  daerah:  EXPEND:  total belanja  modal  daerah  :  CAPABILITY:kapabilitas  inspektorat  daerah:  EXPERTISE:  keahlian  inspektorat daerah: TYPE: tipe pemerintah daerah: GEO: geografis pemerintah daerah, ᵃ Signifikansi pada sig < 1% : ᵇ Signifikansi pada sig < 5%: ᶜ Signifikansi pada sig <10%
Hasil  pengujian  regresi  sederhana yang ditunjukkan pada TABEL 3.2 menyatakan  bahwa  nilai  adjusted  R  Square sebesar  0,345  artinya  kemampuan  variabel independen  dalam  menjelaskan  variabel dependennya hanya sebesar 34,5%. Sedangkan  65,5%  dijelaskan  oleh  variabel lain  yang  tidak  terdapat  dalam  penelitian  ini. Sementara uji signifikansi simultan atau yang disebut dengan uji F digunakan untuk melihat apakah  model  regresi  layak  (fit)  atau  tidak. Dari tabel di atas menunjukkan nilai F hitung untuk persamaan regresi sederhana ini sebesar 18,332  dengan  signifikansi  0,000.  Nilai signifikansi  berada  di  bawah  0,05  yang menunjukkan bahwa model regresi layak/fit. Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Variabel  independen dikatakan berpegaruh terhadap variabel dependen  apabila  probability  value  (p-value)
menunjukkan  nilai  lebih  kecil  dari  10%. Berdasarkan tabel di atas tersebut menunjukkan  bahwa  hipotesis  1  diterima. Artinya  total  pendapatan  asli  daerah  (PAD) berpengaruh  positif  terhadap  implementasi  e- government.  Hasil  dari  penelitian  ini  sama dengan  penjelasan  hipotesis  bahwa  semakin tinggi  total  pendapatan  asli  daerah  (PAD) maka akan semakin tinggi tingkat implementasi  e-government.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  penelitian  Martani  (2010) menemukan  bahwa  variabel  pendapatan  asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap  e-government.    Hasil  pengujian menunjukkan hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima.  Artinya  bahwa  jumlah  belanja modal  daerah  berpengaruh  positif  terhadap implementasi  e-government.  Hasil  ini  sama dengan  hipotesis  bahwa  semakin  tinggi jumlah  belanja  modal  maka  akan  semakin tinggi  tingkat  implementasi  e-government.
Hal  ini  dikarenakan  bahwa  semakin  tinggi jumlah  belanja  modal  maka  akan  semakin tinggi  juga  bagian  dari  belanja  modal  yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan implementasi e-government.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa hipotesis  3  dalam  penelitian  ini  diterima. Artinya  bahwa  level  kapabilitas  auditor internal  pemerintah  daerah  berpengaruh positif  terhadap  implementasi  e-government. Hasil dari penelitian sesuai dengan penjelasan dalam pengembangan hipotesis bahwa semakin  tinggi  level  kapabilitas  auditor internal  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat implementasi e-government pemerintah daerah. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 dalam penelitian ini ditolak. Artinya  bahwa  keahlian  auditor  internal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap implementasi  e-government.  Variabel  tipe
pemerintah  daerah  dan  geografis  pemerintah daerah  sebagai  variabel  kontrol  menunjukkan bahwa tipe pemerintah daerah yang digambarkan  dengan  tipe  pemerintahan  kota dan  kabupaten  dan  geografis  pemerintah daerah yang digambarkan dengan lokasi Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa berpengaruh positif terhadap implementasi e-government pemerintah daerah di Indonesia.

## Pengujian Tambahan
Pengujian ini dilakukan dengan menginteraksikan  antar  variabel  pendapatan asli daerah, belanja modal, kapabilitas auditor internal,  dan  keahlian  auditor  internal  dengan tujuan  untuk  mengidentifikasi  konsistensi hasil pengujian per variabel terhadap implementasi e-government .  Hasil  pengujian ini dapat dilihat dalam TABEL 5 berikut ini.
Tabel 3.3 Pengujian Hipotesis (Tambahan) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Constant 1,570  1,566 1,494 1,482 1,637 1,636 1,35 8 1,329 1,51 9 1,51 9 1,58 1 1,585 0,000 ᵃ 0,000 ᵃ 0,000 ᵃ 0,000ᵃ 0,000 ᵃ 0,000 ᵃ 0,00 0ᵃ 0,000ᵃ 0,00 0ᵃ 0,00 0ᵃ 0,00 0ᵃ 0,000 ᵃ REVENUE 2,795  2,804 5,898 5,806 5,676 5,660 0,006 ᵃ 0,006 ᵃ 0,000 ᵃ 0,000ᵃ 0,000 ᵃ 0,000 ᵃ EXPEND 2,297  2,270 5,71 5 5,553 5,44 7 5,42 9 0,023 ᵇ 0,024 ᵇ 0,00 0ᵃ 0,000ᵃ 0,00 0ᵃ 0,00 0ᵃ CAPABILI TY 1,698 1,731 1,88 1 1,932 0,93 4 0,941 0,091ᶜ 0,085ᶜ 0,06 1ᶜ 0,055ᶜ 0,35 2 0,348 EXPERTIS E 0,225 0,209 0,55 7 0,55 0 0,49 8 0,525 0,822 0,835 0,57 8 0,58 3 0,61 9 0,600 REV_EXP 0,645 0,519 REV_CAP 0,638 0,524 REV_EXP ERT 0,157 0,875 EXP_CAP 0,950 0,343 EXP_EXPE RT 0,01 3
0,99 0 CAP_EXPE RT - 0,354 0,724 TIPE PEMDA 3,183  3,203 2,736 2,752 2,749 2,746 4,02 8 4,045 3,96 9 3,95 1 3,58 9 3,590 0,002 ᵃ 0,002 ᵃ 0,007 ᵃ 0,006ᵃ 0,007 ᵃ 0,007 ᵃ 0,00 0ᵃ 0,000ᵃ 0,00 0ᵃ 0,00 0ᵃ 0,00 0ᵃ 0,000 ᵃ GEOGRAF IS 5,283  5,245 4,32 4,257 5,092 5,073 5,15 6 5,099 6,00 1 5,96 6 5,94 3 5,937 0,000 ᵃ 0,000 ᵃ 0,000 ᵃ 0,000ᵃ 0,000 ᵃ 0,000 ᵃ 0,00 0ᵃ 0,000ᵃ 0,00 0ᵃ 0,00 0ᵃ 0,00 0ᵃ 0,000 ᵃ F Test 26,30 8 21,06 6 25,40 9 20,346 24,34 4 19,38 1 24,7 23 19,949 23,5 24 18,7 21 14,2 4 11,36 5 Sig 0,000 ᵃ 0,000 ᵃ 0,000 ᵃ 0,000ᵃ 0,000 ᵃ 0,000 ᵃ 0,00 0ᵃ 0,000ᵃ 0,00 0ᵃ 0,00 0ᵃ 0,00 0ᵃ 0,000 ᵃ R Square 0,353  0,354 0,345 0,346 0,335 0,335 0,33 9 0,342 0,32 8 0,32 8 0,22 8 0,228 Adjusted R Square 0,339  0,337 0,331 0,329 0,322 0,318 0,32 5 0,325 0,31 4 0,31 0,21 2 0,208 N 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
Keterangan: EGOV: implementasi e-government: REVENUE: pendapatan asli daerah: EXPEND: total belanja modal daerah : CAPABILITY:kapabilitas inspektorat daerah: EXPERTISE: keahlian inspektorat daerah: TYPE: tipe pemerintah daerah: GEO: geografis pemerintah daerah :  ᵃ Signifikansi pada sig < 1% : ᵇ Signifikansi pada sig < 5%: ᶜ Signifikansi pada sig <10%
.
TABEL3.3  menunjukkan  hasil  bahwa semua  persamaan  regresi  fit  untuk  digunakan terbukti  dengan  nilai  F  test  dan  signifikansi seluruh  persamaan  regresi  kurang  dari  5%. Hasil  regresi  6-17  mengindikasikan  bahwa hasil untuk variabel
REVENUE, EXPENDITURE,
CAPABILITY, dan EXPERTISE  tidak  konsisten  berpengaruh terhadap  implementasi e-government baik secara individu maupun ketika diinteraksikan. Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel independen  yang  digunakan  kurang  sensitif terhadap implementasi e-government dibutuhkan pengembangan lebih lanjut mengenai  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian.

## SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  bukti  empiris  terkait  pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, kapabilitas, dan kealian terhadap implementasi e-government pemerintah daerah di  Indonesia. Hasil dari penelitian atas pengaruh  pendapatan  asli  daerah  (PAD),
belanja  modal,  kapabilitas,  dan  keahlian terhadap implementasi e-government pemerintah daerah di Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, dan kapabilitas berpengaruh terhadap implementasi e- government pemerintah  daerah  di  Indonesia, sedangkan keahlian tidak berpengaruh terhadap implementasi e-government pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Hasil penelitian  ini  mengindikasikan  pentingnya karakteristik  pemerintah  daerah  berupa  faktor keuangan  dan  non-keuangan  pemerintah daerah,  dan  kapabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  daerah,  khususnya  terkait  dengan implementasi e-government, sehingga pemerintah  daerah  penting  untuk  memenuhi alokasi  keuangan  dan  sumber  daya  manusia yang memadai agar dapat melakukan implementasi e-government yang lebih baik. Penelitian  ini  menggunakan  sumber data  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  namun  tidak semua  kabupaten  atau  kota  di  Indonesia terdapat dalam data yang dikeluarkan
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika tersebut,  sehingga  data  kurang  representative. Nilai adjusted  R² sebesar  0,345.  Hal  ini menunjukkan    bahwa  sebesar  34,5%  variasi dari  implementasi e-government pemerintah daerah  dapat  diterangkan  oleh  variabel  dalam penelitian  ini,  sedangkan  sisanya  diterangkan oleh variabel-variabel lain. Penelitian selanjutnya  sebaiknya  mencakup  semua pemerintah  daerah  di  Indonesia    agar  hasil penelitian bisa lebih digeneralisasi.  Penelitian yang akan datang sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel  lainnya  di  luar  variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  misalnya faktor  politik,  sumber  daya  manusia  (SDM) aparatur  negara,  faktor  sosial  dan  kultur masyarakat,    ketersediaan  infrastruktur  TIK, reformasi birokrasi dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Wazir,  Ali  A  dan  Zhao  Zheng,  2014.
Factors Influencing E-government
Impelementation  in  Least  Developed Countries:  A  Case  Study  of  Yemen. Developing  Country  Studies .  4(7).  Pp 20-29.
Al-Naimat,  Ali  M  et  al,  2014.  The  Critical Success  Factors  For  E-Government Implementation In Jordan. Proceedings  of  the  4th  International Conference on Computing and Information 2013 Sarawak . Cinca, Carlos Serrano et al, 2009. Determinants of E-Government Extension. Online Information Review.
33 (3). Pp 476-498.
Chatfield, Akemi Takeoka dan Omar Alhujran,  2009.  A  Cross-Country Comparative Analysis of E- Government  Service  Delivery  among Arab Countries. Information Technology  for  Development. Vol.  15
(3). pp 151-17.
Chun et al, 2012. Collaborative E- government. Transforming
Government:  People,  Process  and
Policy. 6(1) pp.5-12.
Elbahnasawy,  Nasr  G,  2014.  E-Government,
Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation. Word Development .Vol.57,pp.114-126.
Gathungu,  James  dan  Alfred  N.  Mungai, 2012. Contextual  Factors Affecting E- Government  Strategy  Implementation and  Its  Impact  on  Public  Sector
Performance in Kenya. pp. 143-157. Ghozali.
I, 2011. Aplikasi Analisis
Multivariate  dengan  Program  SPSS .
Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
Hardjaloka,  Loura,  2014.  Studi  Penerapan  E- Government  di  Indonesia  dan  Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi  di  Sektor  Publik. Jurnal Rechtsvinding . 3(3). 435-452. Kanaan,  R,  2009. Making  sense  of  E- government  Implementation  in  Jordan:  A Qualitative
Investigation . De Montfort University, United Kingdom.
Kim,  Chon-Kyun,  2007. A  Cross-national Analysis  of  Global  E-Government . Department  of  Social  Sciences,  Texas A&M University, Corpus Christi.
Lam,  W,  2005.  Barriers  to  E-Government Integration. Journal  of  Enterprise Information  Management :  18(5),  511-
530.
Laswad,  Fawzi  et  al,  2005.  Determinants  of Voluntary  Internet  Financial  reporting by  Local  Government  Authorities.
Journal  of  Accounting  and  Public Policy 24. 101-12.
Martani,  Dwi  dan  Annisa  Liestiani.  2010.
Disclosure  of  Local  Government Financial  Statement  in  Indonesia . University of Indonesia. Depok. Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975. "The  Policy  Implementation  Process:
A Conceptual Framework in
Administration and Society 6 . London: Sage.
Mc  Auley  et  al,  2007. Organization  Theory: Challenges and Perspectives . Prentice Hall.
Nam,  Taewoo,  2014. Determining  The  Type of  E-Government  Use .  Government Information Quarterly.
Ndou, V, 2004. E –Government for Developing  Countries:  Opportunities and Challenges. EJISDC ,18(1),1-24.
Obeidat, R. A. dan Abu-Shanab, E. A. (2010). Drivers  of  E-Government  and  E- Business  in  Jordan. Journal  of Emerging Technologies in Web
Intelligence , 2(3), 204.
Patrick, Patricia A, 2007 . The Determinants of Organizational  Innovativeness:  The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government . Ph.D. Dissertation.
The  Pennsylvania  State  University, United States–Pennsylvania.
Reddick, C. G., 2004. A Two Stage Model of E-Government  Growth:  Theories  and Empirical  Evidence  for  U.S.  Cities. Government  Information  Quarterly,
21(1), 51-64.
Republik  Indonesia.  Instruksi  Presiden  No.  3 Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Pengembangan  E- Government.
.  Peraturan  Kepala  BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011. Pedoman
Teknis Peningkatan  Kapabilitas  Aparat  Pengawasan
Intern Pemerintah.
.  Peraturan  Pemerintah  No. 60  Tahun  2008  Tentang    Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
.Undang-Undang No.33
Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. .Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No. PER/05/M.Pan/03/2008 Tentang
Standar  Audit  Aparat  Pengawasan Intern  Pemerintah  Menteri  Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara.
Sekaran,  Uma,  2006. Research  Methods  for Business. Metodologi  Penelitian untuk Bisnis . Penerbit Salemba.
Sosiawan,  Edwi  Arief,  2008.  Evaluasi
Implementasi E-Government pada Situs  Web  Pemerintah  Daerah  di Indonesia  :  Perspektif  Content  dan Manajemen. Seminar Nasional Informatika 2008 UPN Veteran Yogyakarta. Suhardjanto  et  al,  2010.  Influence  of Parliament Characteristics toward
Mandatory Accounting Disclosure Compliance  in  Indonesia. Laporan Penelitian . LP2M UNS
Sultana,  N.,  Singh,  H.,  dan  Mitchel,  V.,  Z, 2015. Audit Committee Characteristics and Audit
Report  Lag. International  Journal  of Auditing . I19: 72–87. Sutaryo  et  al,  2015.  Ketepatan  Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah:  Bukti  Peran  Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Di
Indonesia.  Universitas  Sebelas  Maret.
Surakarta.