## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023

## Implementasi Program Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Jayapura
Siti Fatimah 1 , Usman Pakasi 2 , Elvira Usulu 3 , Yuliati Kala Padang 4
Universitas Yapis Papua, Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura, Papua Corresponding Author: fatimah.halim67@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan suatu hal yang yang harus dilakukan agar masyarakat dapat menikmati  hasil  yang  telah  dilakukan  demi  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat. Pembangunan  yang  dilaksanakan  tidak  terlepas  dari  suatu  perencanaan  yang  telah  dilakukan sebelumnya  (Yunas,  2017).  Agar  tercapainya  tujuan  tersebut  maka  pembangunan  harus diimplementasikan  dalam  bentuk  program  kerja  yang  harus  dilaksanakan  (Manghayu,  2018). Oleh  karenanya  program-program  yang  telah  diusulkan  harus  terlebih  dahulu  dibicarakan melalui  musyawarah  bersama.  Musyawarah  diperlukan  karena  merupakan  wujud  dari pemufakatan masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan pemerintahan (Azhar, 2015).
Dalam  wujud  pembangunan,  setiap  daerah  mulai  dari  tingkat  pusat  sampai  tingkat pemerintahan  terkecil  berbeda  program  kerja  dan  pelaksanaannya.  Pembangunan  di  tingkat pusat  dari  segi  pelaksanaannya  membutuhkan  waktu  dan  perencanaan    yang  lebih  besar begitupun di tingkat yang terkecil, dalam hal ini tingkat kelurahan (Paselle, 2017). Pada tingkat kelurahan  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  melalui  musyawarah  perencanaan
Journal of Governance and Local
Politics (JGLP) Vol. 4 No. 2 Page 001-500  November 2022 ISSN 1684-9992 Keyword: Implementation; Program; Development Plan Deliberation. Kata Kunci: Implementasi;
Program;
Musrenbang.

## Abstract:
The purpose of this research is to  look at the process and output of development planning  deliberations  in  the  physical  field  of  facilities  and  infrastructure,  the sociocultural field, the economic sector, and the government sector. The research method used is qualitative descriptive in Trikora Village, North Jayapura District, Jayapura City. The results of the study show that both the process and output aspects for  each  field:  physical  facilities  and  infrastructure,  the  sociocultural  sector,  the economic sector, and the government sector are running according to the mutual agreement during the development planning meeting. We suggest that the quality of  planning  should  be  improved  for  each  sector:  physical  facilities  and infrastructure, sociocultural sector, economic sector, and government sector. Good quality planning will have an impact on community development in Trikora Village, North Jayapura District, Jayapura City.
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  proses  dan  output musyawarah  perencanaan  pembangunan  bidang  fisik  sarana  dan  prasarana, bidang  sosial  budaya,  bidang  ekonomi  dan  bidang  pemerintahan.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualilatif  di  Kelurahan  Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pada  aspek  proses  maupun  output  untuk  setiap  bidang:  fisik  sarana  dan prasarana,  bidang  sosial  budaya,  bidang  ekonomi  dan  bidang  pemerintahan berjalan  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  pada  saat  musrembang.  Kami menyarankan  agar  dilakukan  peningkatan  kualitas  perencanaan  untuk  setiap bidang:  fisik  sarana  dan  prasarana,  bidang sosial  budaya,  bidang  ekonomi  dan bidang pemerintahan. Kualitas perencanaan yang baik akan berdampak terhadap pembangunan  masyarakat  di  Kelurahan  Trikora  Distrik  Jayapura  Utara  Kota Jayapura.
pembangunan  tingkat  kelurahan atau  biasa  di  singkat  musrenbang  kelurahan  (Sulaiman  et  al, 2017 dan Muhtadi, 2021).
Musyawarah  perencanaan  pembangunan  tingkat    kelurahan    dilaksanakan    oleh    tim penyelenggara  musrenbang  kelurahan  yang  telah  dibentuk  atau  ditetapkan  sebelumnya  oleh kepala kelurahan, yang pesertanya berasal dari sejumlah  komponen masyarakat baik individu maupun kelompok seperti ketua RT/RW, Lembaga- lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, Tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya yang berada di lingkungan tersebut  (Mawengkang et al, 2021). Semua peserta mengusulkan dan memaparkan program utama yang akan dikerjakan dan yang  menjadi  prioritas  dalam  pelaksanaan  oleh  masing-masing  peserta  kelompok  sebagai pengusul (Basri et al, 2021).
Musyawarah perencanaan pembangunan juga yang merupakan agenda tahunan dimana warga  saling  bertemu  mendiskusikan  masalah  yang  dihadapi  di  lingkungan  masyarakat  dan masyarakat memutuskan prioritas pembangunaan yang akan dilaksanakan (Farid & Fithriana, 2016  dan  Salangka,  2020).  Ketika  prioritas  telah  tersusun,  kemudian  diusulkan  kepada pemerintah  di  tingkat  yang  lebih  tinggi,  yang  mana  usulan-usulan  tersebut  dikategorisasikan berdasarkan bidang-bidang dan alokasi anggaran. Kelurahan Trikora merupakan kelurahan yang berada di wilayah  Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Pada musrenbang tahun 2020 kelurahan Trikora mengusulkan program kerja terdiri dari bidang fisik sarana dan prasarana, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidangpemerintahan, yang dihadiri kurang lebih seratus orang dari perwakilan masing-masing kelompok.
Rangkaian kegiatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan  tingkat kelurahan, dimulai dari RT/RW dan kelompok masyarakat mengadakan diskusi serta musyawarah yang hal tersebut  kemudian  dilaporkan  ke  kepala  kelurahan  untuk  kemudian  disusun  jadwal penyelenggaraan Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.
Adapun  masalah  yang  terjadi  dalam  pembangunan  di  kelurahan  Trikora  yaitu  tidak adanya  komunikasi  yang  intens  antara  pihak  perangkat  daerah  dengan  pihak  kelurahan mengenai realisasi program pembangunan yang dilakukan oleh pihak perangkat daerah sehingga pihak kelurahan tidak tahu program mana saja yang sudah dikerjakan dan  adapun program yang dijalankan tidak sesuai dengan lokasi yang telah dibahas dalam rapat musrenbang sebelumnya hal  itu  menyebabkan  usulan  tersebut  kembali  diusulkan  pada  rapat  musrenbang  di  tahun berikutnya.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bermaksud  menelusuri  unsur-unsur  pokok  yang  harus  ditemukan  sesuai  dengan  butir-butir permasalahan  penelitian.  Fokus    penelitian  ini  adalah  bidang-bidang  yang  merupakan  usulan pembahasan  program dalam  musrenbang  yaitu bidang fisik sarana dan prasarana, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Informan pada penelitian ini ada Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Staff dan tokoh masyarakat.

## HASIL DAN DISKUSI

## Proses

## 1. Proses pada Bidang  Fisik Sarana dan Prasarana
Pelaksanaan  program  hasil  musrenbang  bidang  sarana  prasarana  fisik  yang  lolos  dalam pengajuan, masih ada yang pada akhirnya ditangguhkan pada tahun berikutnya, seperti program perbaikan jalan antar wilayah tingkat RW karena selain besaran  dana yang dibutuhkan tidak sesuai sehingga tidak ada pihak ketiga yang bersedia melaksanakannya.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023
Proses pelaksanaan program hasil musrenbang dalam bidang sarana prasarana fisik secara umum berjalan baik dan sesuai rencana awal, namun ada valume kegiatan yang dikurangi karena pagu anggaran yang tidak sesuai dengan rencana awal seperti pengadaan meubel berupa meja kursi, dari 10 unit yang direncanakan, pada pelaksanannya hanya 7 unit meja kursi yang dapat direalisasikan, bahkan ada 1 program yang dialihkan karena ketidak sesuaian pagu anggarannya.
2. Proses pada Bidang Sosial dan Budaya
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara  tersebut  dari  beberapa  informan,  dapat  digambarkan bahwa  Proses  program  dari  hasil  musrenbang  bidang  sosial  budaya  ada  beberapa  yang  lolos sampai pada tahap musrenbamg tingkat kota diantaranya adalah bantuan pengadaan alqurán, infokus  bagi  gereja,  bantuan  social  bagi  masyarakat  miskin,  pelatihan  pemanfatan  halaman dengan tanaman hidroponik, yang telah selesai dilaksanakan adalah pengadaan Alqurán untuk Mesjid  dan  pemberian  infokus  untuk  gereja,  pengkaderan  posyandu,  pelatihan  pengolahan makanan  dari  bahan  sagu,  sementara  untuk  pelatihan  pemanfatan  halaman  dengan  tanaman hidroponik belum dilaksanakan.
Proses  pelaksanaan  program  hasil  musrenbang  di  kelurahan  Trikora  secara  umum  telah berjalan sesuai ketetapan, adapun program yang belum disetujui bukan karena ditolak tetapi lebih pada penundaan, karena pada masa pandemic saat ini, adanya pengalihan anggaran pada penanganan  covid-19  sehingga  program  yang  dipandang  belum  terlalu  prioritas,  untuk sementara waktu bias ditangguhkan.
3. Proses pada Bidang Ekonomi
Pemberian  bantuan  bagi  masyarakat  pelaku  usaha  kecil  sejauh  ini  belum  dilaksanakan, karena pendataan yang dilakukan belum tuntas dan masih adanya masyarakat yang tahun lalu sudah memperoleh masih mengajukan sementara hal ini diprioritaskan bagi masyarakat yang belum  memperoleh  pada  tahun  lalu.  Pada  prosesnya  pelaksanaan  program  ini  adalah  pada penentuan  siapa  saja  yang  bisa  menerima  bantuan  tersebut,  terutama  bantuan  modal  usaha, jangan sampai terulang lagi pada tahun sebelumnya, dimana masyarakat yang sudah mendapat bantuan modal usaha tapi pada tahun berikutnya masih mendapatkan bantuan, sementara ada beberapa  masyarakat  yang  masuk  dalam  kategori  penerima  tetapi  sampai  saat  ini  belum memperoleh  manfaat  dari  program  tersebut,  perlu  diberikan  pemahaman  yang  mendalam kepada  masyarakat,  khususnya  yang  pernah  menerima  bantuan  modal  usaha,  agar mekanismenya  diatur  bahwa  prioritas  sasaran  program  pada  masyarakat  yang  belum mendapatkan bantuan modal usaha atau sistem bergilir.
Berkaitan  dengan  proses    hasil  musrenbang  tingkat  kelurahan,  telah  disepakati  beberapa program  pada  bidang  sarana  prasarana  fisik,  namun  sebagian  dari  usulan  tersebut  ada  yang tidak  terakomodir  pada  musrenbang  tingkat  distrik,  sehingga  pada  prosesnya  program  yang dilaksanakan sesuai dengan daftar program yang diakomodir sampai pada musrenbang tingkat kota. Pelaksanaan program hasil musrenbang bidang sarana prasarana fisik yang lolos dalam pengajuan, masih ada yang pada akhirnya ditangguhkan pada tahun berikutnya, seperti program perbaikan jalan antar wilayah tingkat RW karena selain besaran  dana yang dibutuhkan tidak sesuai sehingga tidak ada pihak ketiga yang bersedia melaksanakannya
Proses pelaksanaan program hasil musrenbang dalam bidang sarana prasarana fisik secara umum berjalan baik dan sesuai rencana awal, namun ada valume kegiatan yang dikurangi karena pagu anggaran yang tidak sesuai dengan rencana awal seperti pengadaan meubel berupa meja kursi, dari 10 unit yang direncanakan, pada pelaksanannya hanya 7 unit meja kursi yang dapat direalisasikan, bahkan ada 1 program yang dialihkan karena ketidak sesuaian pagu anggarannya. Realisasi program dari hasil musrenbang bidang social budaya ada beberapa yang lolos sampai pada tahap musrenbamg tingkat kota diantaranya adalah bantuan pengadaan alqurán, infokus
bagi  gereja,  bantuan  social  bagi  masyarakat  miskin,  pelatihan  pemanfatan  halaman  dengan tanaman hidroponik, yang telah selesai dilaksanakan adalah pengadaan Alqurán untuk Mesjid dan pemberian infokus untuk gereja, pengkaderan posyandu, pelatihan  pengolahan makanan dari bahan sagu, sementara untuk pelatihan pemanfatan halaman dengan tanaman hidroponik belum dilaksanakan.
Proses  pelaksanaan  program  hasil  musrenbang  di  kelurahan  Trikora  secara  umum  telah berjalan sesuai ketetapan, adapun program yang belum disetujui bukan karena ditolak tetapi lebih pada penundaan, karena pada masa pandemic saat ini, adanya pengalihan anggaran pada penanganan  covid-19  sehingga  program  yang  dipandang  belum  terlalu  prioritas,  untuk sementara waktu bias ditangguhkan. Pemberian bantuan bagi masyarakat pelaku usaha kecil sejauh  ini  belum  dilaksanakan,  karena  pendataan  yang  dilakukan  belum  tuntas  dan  masih adanya  masyarakat  yang  tahun  lalu  sudah  memperoleh  masih  mengajukan  sementara  hal  ini diprioritaskan  bagi  masyarakat  yang  belum  memperoleh  pada  tahun  lalu.  Pada  prosesnya pelaksanaan  program  ini  adalah  pada  penentuan  siapa  saja  yang  bisa  menerima  bantuan tersebut, terutama bantuan modal usaha, jangan sampai terulang lagi pada tahun sebelumnya, dimana  masyarakat  yang  sudah  mendapat  bantuan  modal  usaha  tapi  pada  tahun  berikutnya masih mendapatkan bantuan, sementara ada beberapa masyarakat yang masuk dalam kategori penerima  tetapi  sampai  saat  ini  belum  memperoleh  manfaat  dari  program  tersebut,  perlu diberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat, khususnya yang pernah menerima bantuan  modal  usaha,  agar  mekanismenya  diatur  bahwa  prioritas  sasaran  program  pada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan modal usaha atau system bergilir
Kegiatan  yang  harus  direalisasikan  dan  masuk  pada  program  prioritas  pada  bidang  ini diantaranya adalah Pendataan penduduk berbasis IT, pengadaan papan nama jalan, papan nama ketua  RT  dan  RW  serta  pengadaan  papan  nama  untuk  batas  wilayah  antar  RT  dan  RW. Pembangunan kantor kelurahan dan penyelesaian sertifikat dan penyelesaian pelepasan tanah, ada beberapa kegiatan yang cenderung berulang-ulang pada setiap tahunnya, seperti pengadaan papan nama jalan, papan nama ketu RT dan RW juga pengadaan papan batas wilayah RT dan RW, pada prosesnya perlu memperhatikan kualitas, terutama kualitas bahan agar tahan lama sehingga tidak perlu dianggarkan setiap tahun. Program yang paling prioritas dan harus segera direalisasikan  pada  bidang  pemerintahan  adalah  pendataan  penduduk  berbasis  IT,  karena program tersebut berpengaruh terhadap data perkembangan penduduk yang sangat pesat dan penentuan jumlah penduduk wajib e-KTP.

## Keluaran
1. Keluaran Bidang Fisik Sarana dan Prasarana
Output yang diharapkan dari pelaksanaan program hasil musrenbang pada bidang sarana prasarana fisik diantaranya adalah dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimum bagi aparatur kelurahan yang diharapkan dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanannya, mampu memenuhi kebutuhan khususnya kelengkapan sarana prasarana pendukung baik bagi aparatur kelurahan maupun bagi masyarakat, sehingga aktivitas pemerintahan berjalan baik dan sesuai  harapan  dari  semua  pihak.  Pada  pelaksanaan  program  hasil  musrenbang  diantaranya adalah tercapainya penataan sarana prasarana fisik yang baik pada kantor kelurahan Trikora, sehingga  dapat  lebih  memotivasi  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  menuju pada pelayanan prima sesuai apa yang diharapkan masyarakat.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023
2. Keluaran Bidang Sosial Budaya
Berdasarkan pada hasil dengan informan, digambarkan bahwa luaran pelaksanaan program hasil  musrenbang  di  kelurahan  Trikora  secara  khusus  pada  bidang  social  budaya  yaitu terciptanya  kehidupan  sosial  budaya  yang  baik  sesuai  dengan  kearifan  local  yang  ada  dan meningkatnya potensi kehidupan masyarakat yang rukun dan bertoleransi tinggi antar warga, budaya  saling  menghormati  dan  menghargai  antar  warga  menjadi  tolok  ukur  output  dari kehidupan  social  budaya,  secara  umum  bermuara  pada  visi  dan  misi  kelurahan  bidang kehidupan  bermasyarakat  dengan  semangat  dan  jiwa  gotong  royong  sebagai  cerminan kehidupan yang baik.
3. Keluaran Bidang Ekonomi
Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan, dapat digambarkan berkaitan dengan Luaran  yang  diharapkan  dalam  pelaksanaan  program  kerja  hasil  musrenbang  di  kelurahan Trikora  khususnya  pada  bidang  ekonomi  diantaranya  adalah  bagaimana  masyarakat  dapat diberdayakan  sesuai  dengan  potensi  dan  kemampuan  yang  dimilikinya,  sehingga  menjadi masyarakat  yang  mandiri,  bahwa  tujuan  utama  jalannya  pemerintahan  adalah  terbentuknya masyarakat  sejahtera  baik  secara  ekonomi,  social,  budaya  dan  bidang  lainnya.  Output pelaksanaan  program  bidang  ekonomi  secara  umum  ditargetkan  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  berkualitas  dengan  pola  pemberdayaan  masyarakat,  untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan ekonomi masyarakat, untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
4. Keluaran Bidang Pemerintahan
Output  yang  diharapkan  dari  pelaksanaan  program  kerja  hasil  musrenbang  bidang pemerintahan, yaitu diantaranya tertib administrasi dan pencapaian standar pelayanan prima dari aparatur pemerintah kepada masyarakat selaku pengguna layanan, meningkatnya kinerja pegawai  sehingga  kepuasan  masyarakat  terhadap  kinerja  aparatur  kelurahan  semakin  tinggi dengan  dukungan  sarana  prasarana  yang  memadai.  Program  kerja  bidang  pemerintahan diharapkan  dapat  mewujudkan  good  government  dan  clean  government  dengan  penarapan prinsip-prinsipnya secara maksimal, ini merupakan tolok ukur utama dibentuknya organisasi pemerintahan khususnya pada tingkat kelurahan.
Keluaran  ( output )  adalah  apa  yang  dihasilkan  oleh  kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk mendukung  pencapaian  sasaran  dan  tujuan  program  dan  kebijakan.  Hasil  ( outcome )  adalah segala  sesuatu  yang  mencerminkan  berfungsinya  keluaran  dari  kegiatan-kegiatan  dalam  satu program. Jadi menurut kami, antara Perencanaan, Keuangan dan SAKIP tidak terdapat perbedaan pemahaman  mengenai  istilah  keluaran  dan  hasil.  Tapi  itu  baru  di  level  peraturan  tertulis, sementara untuk di tataran pelaksana sangat mungkin terjadi perbedaan pemahaman.
Pembangunan fisik dan juga beberapa kegiatan non fisik seperti analisis dan kajian tidak mungkin selesai  dalam  waktu  sebulan  dua  bulan.  Dengan  pagu  anggaran  yang  cukup  besar,  banyak kegiatan  yang  baru  selesai  menjelang  akhir  tahun  anggaran  karena  harus  melalui  berbagai tahapan terlebih dahulu. Dengan kondisi tersebut, maka keluaran/output sebuah kegiatan dalam tentu sudah dapat diketahui bahkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Tetapi  hasil dari kegiatan itu  tentu  baru  dapat  dirasakan  dan  dinilai  setelah  kegiatan  selesai  dilaksanakan.  Kecuali kita menyajikan  data  asal-asalan,  maka  proses  penilaian  hasil  yang  baru  selesai  di  bulan  Oktober misalnya,  tentu  baru  dapat  kita  lakukan  di  Januari  Tahun  berikutnya.  Misalnya  dengan diperbaikinya  jembatan,  maka  indikator  hasil  seperti  peningkatan  kelancaran  lalu  lintas  yang ditunjukkan  dengan  penurunan  angka/tingkat  kemacetan  dapat  diturunkan,  tentu  baru  bisa diukur setelah beberapa hari, minggu atau bahkan bulan dipergunakan masyarakat.

## KESIMPULAN
Proses hasil musrenbang pada Bidang Sarana dan Prasarana Fisik diantaranya pengadaan meubel berupa meja kursi untuk pegawai, pengecatan pagar kantor kelurahan, pengecatan jalan, pemasangan papan nama ketua RT dan RW serta pemasangan batas wilayah antar RT dan RW; pada Bidang Sosial Budaya adalah pengadaan Alquran untuk masjid, Infokus untuk gereja dan berbagai pelatihan keterampilan bagi masyarakat, pada Bidang Ekonomi adalah bantuan modal usaha, bantuan sosial Dan  pada Bidang Pemerintahan pendataan warga berbasis IT, penertiban administrasi dan penyelesaian sertifikasi kantor kelurahan.
Keluaran  pelaksanaan  program  hasil  musrenbang  Bidang  Sarana  dan  Prasarana  fisik adalah  upaya  pencapaian  standar  pelayanan  minimum  bagi  aparatur  kelurahan,  tercapainya penataan sarana prasarana fisik yang baik pada kantor kelurahan Trikora. Bidang Sosial Budaya terciptanya  kehidupan  social  budaya  yang  baik  sesuai  dengan  kearifan  local,  kehidupan masyarakat  yang  rukun  dan  bertoleransi  tinggi  antar  warga.  Bidang  Ekonomi  terbentuknya masyarakat  sejahtera,  tangguh  dan  mandiri  serta  memiliki  daya  saing.  Bidang  Pemerintahan tertib administrasi dan pencapaian standar pelayanan prima dari aparatur pemerintah kepada masyarakat,  meningkatnya  kinerja  pegawai  sehingga  kepuasan  masyarakat  terhadap  kinerja aparatur, mewujudkan good government dan clean government .

## REFERENSI
Azhar,  F.  (2015).  Partisipasi  masyarakat  dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan (musrenbang)  di  Kelurahan  Pegirian  Kecamatan  Semampir  Kota  Surabaya.  Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(2).
Basri, H., Budi, H., & Teniro, A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung. Jurnal Kebijakan Publik, 13(1), 25-32.
Farid,  M.,  &  Fithriana,  N.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Musyawarah  Erencanaan Pembangunan  (Musrenbang)  Kabupaten  Sumenep.  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik (JISIP), 5(2).
Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. Jurnal Manajemen Pembangunan, 5(5), 95-115.
Mewengkang,  A.  J.,  Singkoh,  F.,  &  Sampe,  S.  (2021).  Efektivitas  Pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  di  Kecamatan  Tompaso  Kabupaten  Minahasa Tahun 2016. Governance, 1(2).
Muhtadi, T. Y. (2021). Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Dalam Memandu Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 342-348.
Paselle, E. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Jurnal Paradigma (JP), 2(1), 10-25.
Salangka,  W.  P.  (2020).  Partisipasi  masyarakat  dalam  musrenbang  di  desa  malola  kecamatan kumelembuai kabupaten minahasa selatan. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 9(3).
Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2015). Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang).  Mimbar:  Jurnal  Sosial  dan Pembangunan, 31(2), 367-378.
Yunas,  N.  S.  (2017).  Efektivitas  E-Musrenbang  di  Kota  Surabaya  dalam  Sistem  Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 19-27.