## Faktor-Faktor Mempengaruhi IPM di Kota Banjarmasin

## Norma Hayati
Program Studi Ilmu Ekonomi  & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat normahayati96@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  government  spending  on  education, health,  and  social  protection  simultaneously  and  partially  to  the  HDI  in  Banjarmasin from 2006 to 2016.
The results of the research using the analysis showed that the results of R-square of 0.952 could be interpreted that government expenditures in education, health, and social protection affect the HDI in the city of Banjarmasin from 2006  to 2016. While partially only in  education relevant to IPM city Banjarmasin and health, social protection is not partly applicable to HDI in Banjarmasin city.
Keywords:  Education, health, social protection, HDI.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pengeluaran  pemerintah dibidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  perlindungan  sosial  secara  simultan  dan  parsial terhadap IPM dikota Banjarmasin dari tahun 2006 sampai 2016.
Hasil dari penelitian yang menggunakan analisis menunjukkan bahwa hasil dari R- square sebesar 0,952 dapat diartikan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan,  dan  perlindungan  sosial  berpengaruh  terhadap  IPM  dikota  Banjarmasin  dari tahun  2006  sampai  2016.  Sedangkan  secara  parsial  hanya  dibidang  pendidikan  yang relevan  terhadap  IPM  dikota  Banjarmasin  dan  kesehatan,  perlindungan  sosial  tidak relevan secara parsial terhadap IPM dikota Banjarmasin.
Kata Kunci : Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, IPM.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  dari  pemerintah  daerah  adalah  pengaturan  pembagian  dari  Anggaran Penerimaan dan Belaja Daerah, yang didalam nya meliputi akar penghasilan daerah dan pengeluaran  pemerintah  yang  berbentuk  kapitalisasi,  semakin  besar  keuangan  yang dimiliki  Negara  sehingga  meningkatkan  perekonomian  dan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  semakin  besar  keadaan  keuangan  suatu  negara  akan  dapat meningkatkan pengeluaran publik untuk program kesejahteraan masyarakat hal ini karena kapasitas keadaan yang lebih luas akan meresap semakin dalam untuk kegiatan ekonomi dan  masyarakat.  Sedangkan  peran  pemerintah  dalam  APBD  sebagai  pelaksanaan  dari keuangan  daerah  diharapkan  berguna  dengan  baik  dan  berhasil.  Anggaran  yang  sudah disiapkan  untuk  suatu  fungsi  memperlihatkan  tanggung  jawab  pemerintah  terhadap masalah  pada  pengeluaran  pemerintah  dibidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  lain-lain. Semakin  besar  anggaran  yang  diberikan  oleh  pemerintah  diharapkan  semakin  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengeluaran  pemerintah  yang  memberikan  kebijakan  tentu  memiliki  akibat  dana yang harus diberikan, dan anggaran pengeluaran pemerintah digunakan untuk mendanai sektor-sektor  publik  yang  penting,  diantara  semua  sektor  yang  menjadi  prioritas pemerintah  dalam  mencapai  pembangunan  kualitas  SDM  adalah  investasi  pada  sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial semakin besarnya pegeluaran pemerintah sangat diharapkan semakin dapat meningkatkan kegiatan perekonomian daerah sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
IPM  merupakan  salah  satu  ukuran  untuk  melihat  dampak  kinerja  pembagunan wilayah,  karena  memperlihatkan  kualitas  penduduk  suatu  wilayah  dalam  hal  harapan hidup, dan standar hidup layak.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  dirumuskanlah  permasalahan  sebagai berikut  bagaimana  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  dibidang  pendidikan,  kesehatan, dan  pelindungan  sosial  secara  simultan  dan  secara  parsial  terhadap  peningkatan  indeks pembangunan manusia dikota Banjarmasin.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis pengaruh  pengerluaran  pemerintah  dibidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  perlindungan sosial  secara  simultan  dan  secara  parsial  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  dikota Banjarmasin.
Adapaun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa  alternatife  referensi  dan  bahan  masukan  bagi  pemerintah  kota  Banjarmasin tentang  anggaran  penerimaan  dan  belanja  daerah    dan  dapat  digunakan  sebagai  bahan masukan bagi peneliti lain, untuk masalah yang sama atau ada kaitannya dengan masalah tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  pemerintah  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk produksi suatu barang atau jasa dan APBD, berdasarkan rencana kerja yang dibuat oleh Pemerintah daerah berbentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan melaksanakan kebijakan kesejahteraan publik.(Bastian, 2006).

## Pendidikan
“Pengeluaran  pemerintah  dibidang  pendidikan  adalah  tujuan  utama  untuk memberikan  kehidupan  yang  layak,  pendidikan  yang  berperan  sangat  penting  dalam membentuk  Negara  berkembang  untuk  menyerap  teknologi  modern  dan  untuk mengembangkan kemampuan sehingga terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan”. (Tadaro, 2006)
Kesehatan
“Kesehatan  adalah  prioritas  pertama  untuk  kesejahteraan  masyarakat  yang  ingin diciptakan  oleh  pemerintah,  maka  kesehatan  harus  menjadi  perhatian  utama  pemerintah sebagai  penyelenggaraan  pelayanan  public,  dengan  anggaran  yang  diberikan  oleh pemerintah  di  bidang  kesehatan  dapat  memberikan  jaminan  kepada  masyarakat  untuk sehat  dengan  memberikan  perobatan  gratis  yang  berkualitas  dan  kesehatan  merupakan tingkat masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat”. (Mahmudi, 2007)
Perlindungan Sosial
“Perlindungan sosial sebagai segala bentuk yang diberikan pemerintah, swasta, atau masyarakat mewujudkan pemindahan penghasilan, melindungi kelompok rentan terhadap resiko  penghidupan,  serta  meningkatkan  status  sosial  kelompok-kelompok  yang terpinggirkan”. (Suharto, 2008)
IPM
“Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  mengukur  capaian  pembangunan  manusia berbasis  sejumlah  komponen  dasar  kualitas  hidup  dan  sebagai  ukuran  kualitas  hidup”. (UNDP, 1990)

## METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  adalah  dilakukan  menggunakan  metode  deskriptif  dan  kuantitatif yaitu dengan memberikan gambaran dan menganalisis data-data dari instansi yang terkait antara lain  Bidang  Anggaran  Walikota  Banjarmasin  dan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik kota Banjarmasin. Data yang digunakan adalah data runtun waktu tahunan.

## Dafinisi Operasional Variabel
1. Pengeluaran  pemerintah  dibidang  pendidikan  (X1)  diukur  dalam  satuan  rupiah dan disajikan dalam bentuk juta rupiah.
2. Pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan (X2) diukur dalam satuan rupiah dan disajikan dalam bentuk juta rupiah.
3. Pengeluaran  pemerintah  dibidang  perlindungan  sosial  (X3)  diukur  dalam  satuan rupiah dan disajikan dalam bentuk juta rupiah.
4. Indeks  Pembangunan  Manusia  IPM (X4)  diukur  dalam  satuan  persen  dan disajikan dalam bentuk persen.

## Teknik Analisa Data
Model    yang    digunakan    dalam    penelitian    ini    dijabarkan    untuk  menguji hipotesis  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka  metode  analisis  yang  digunakan adalah  metode  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  menggunakan  program  computer eviews versi  9  Metode  ini  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  faktor-faktor  dari variabel  bebas  seperti  pegeluaran  pemerintah  dibidang  pendidikan  (X 1 )  pengeluaran pemerintah  dibidang  kesehatan  (X 2 )  dan pengeluaran  pemerintah  dibidang  perlindungan sosial (X 3 )  terhadap IPM di Kota Banjarmasin. Berikut adalah model regresinya: Maka dibuat persamaannya sebagai berikut:
Keterangan : Y  = jumlah indeks pembangunan Manusia (IPM) di Kota Banjarmasin (persen) X 1 = Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan   (Jutaan Rupiah) X 2 =  Pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan (Jutaan Rupiah) X 3 = Pengeluaran Pemerinta di Bidang Perlindungan Sosial (Jutaan Rupiah) Β 0 = Konstanta Β 1 , Β 2 , Β 3 , = Koefiisien Regresi µ  = Variabel pengganggu
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + µ

## HASIL DAN ANALISIS
Berdasarkan  hasil  dari  estimasi  dengan  menggunakan  bantuan  dari  program eviews versi 9 maka diperoleh hasil perhitungan dari masing – masing variabel penelitian sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Analisis Linier Berganda Simbol Koefisien Standar Eror t-Statistik Prob. Pendidikan  (X1) 2.55E- 11 2.83E-12 9.008150 0,0000 Kesehatan  (X2) 1.86E-11 1.19E- 11 1.566120 0,1613 Perlindungan sosial (X3) -1.28E-10 1.20E-10 -1.060469 0,3214 Konstanta 61.5404770764 R-Squared 0.952285 Durbin-Watson 2.390416 Ajusted R- squared 0.931835 Prob( F-statistic) 0,000054

## Hasil olahan peneliti
Dari  hasil  perhitugan  tersebut,  maka  diperoleh  estimasi  dari  regresi  linier berganda sebagai berikut:
Y = 61.5404 + 2.55 e-11 X1 + 1.86 e-11 X2 - 1.28 e-10 X3 + E Berdasarkan  model  yang  dibentuk  terlihat  konstanta  sebesar  61.80721 menyatakan bahwa jika semua variabel independennya sama dengan 0 (nol) maka indeks pembangunan  manusia  dikota  Banjarmasin  sebesar  61.80721.  menunjukkan  bahwa indeks  pembangunan  manusia  dikota  Banjarmasin  mempengaruhi  pengeluaran pemerintah  dibidang  pendidikan  k`esehatan,  dan  perlindungan  sosial  dengan  nilai  yang cukup tinggi.
Bahwa  hanya  variabel  yang  signifikan  yaitu  jumlah  pengeluaran  pemerintah dibidang  pendidikan  (X1)  mempunyai  nilai  koefisien  sebesar  2.55E-  11  dan  bertanda posotif,  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  pengeluaran  pemerintah  dibidang  pendidikan mempunyai  hubungan  yang  positif.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  jika  jumlah pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan mengalami kenaikan senilai 1 triliun maka IPM mengalami kenaikan senilai  0,00002548 poin.
Jumlah  pengeluaran  pemerintah  dibidang  kesehatan  (X2)  mempunyai  nilai koefisien sebesar 1.86E- 11 mempunyai hubungan yang positif, hal ini mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan mengalami kenaikan 1 triliun maka IPM mengalami kenaikan sebesar 0,0000186 poin.
Jumlah  pengeluaran  pemerintah  dibidang  perlindungan  sosial  (X3)  mempunyai nilai koefisien sebesar -1.28E- 10 dan bertanda negative. Hal ini mengandung arti bahwa jika  jumlah  pengeluaran  pemerintah  dibidang  perlindungan  sosial  mengalami  kenaikan senilai 1 triliun maka IPM mengalami penurunan senilai - 0,0000128 poin.
Untuk  mengetahui  kuat  tidaknya  hubungan  variabel independen  dengan  variabel dependen dapat dilihat melalui koefisien Korelasi (R). Sedangkan untuk melihat seberapa
besar  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  dapat  dilihat  melalui koefisien determinasi (R Squared ).
Uji  F  keberartian  model  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  semua  variabel  bebas yang  terdapat  dalam  model  secara  simultan  terhadap  variabel  terkait.  Hasil  dari  regresi tersebut  menggunakan  taraf  keyakinan  95%  (α  =  5  persen),  untuk  menghitung  F tabel digunakan rumus sebagai berikut:
F tabel = α : (K-1) (n-K) = 0,05 : (4-1) (11-4) = 0,05 : 3.7 (Menggunakan tabel F) = 4,35 α = 0,05 n = banyak tahun (11 Tahun) K= jumlah variabel (4) Jika  dilihat  berdasarkan  hasil  dari  kelayakan  model  menunjukkan  nilai  F  hitung lebih  besar  dibandingkan  dengan  F tabel (F hitung 46,567  >  4,35    F tabel )  berdasarkan probabilitas dapat dilihat signifikasi senilai 0,000 < 0,050 dapat diartikan bahwa variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terkait.
Jika  dilihat  berdasarkan  hasil  dari  kelayakan  model  menunjukkan  hasil  regresi memperoleh  nilai  R 2 (  R-Square)  sebesar  0,952.  Hal  ini  berarti  sebesar  95,2% menunjukkan  bahwa  variabel  bebas  cukup  mempengaruhi  sedangkan  sisanya  sebesar 4,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
Determinasi  (Uji  R)  keberartian  model  ini  untuk  mengukur  sebarapa  jauh kemampuan  model  dalam  memperlihatkan  hubungan  variabel  independen  terhadap variabel  dependen.  Hasil  pengeluaran  pemerintah  dibidang  pendidika,  kesehatan,  dan perlindungan  sosial  dikota  Banjarmasin  pada  tahun  2006-2016  menggunakan  taraf keyakinan 90% (α = 5 persen), untuk menghitung F tabel digunakan rumus sebagai berikut:
T tabel = α : (n-K)
2
= 0,05   : (11- 4)
2 = 0,025 : 7 = 2,365 (Menggunakan Tabel t) α = 0,05 n = banyak tahun (11 Tahun) K= jumlah variabel (4) Pada  program eviews versi  9  diperoleh  hasil  perhitungan  untuk  masing- masing  variabel  bebas  Berikut  secara  rinci  adalah  hasil  regresi  linier  berganda eviews versi 9 :
Tabel 2
Hasil Uji t
Simbol Koefisien t- Statistik Sig. Pendidikan  (X1) 2.55E- 11 9.00815 0,0000
Kesehatan  (X2) 1.86E-11 1.56612 0,1613 Perlindungan sosial (X3) -1.28E-10 -1.0605 0,3214

## Hasil olahan peneliti
Dapat  dilihat  pada  tabel  2  bahwa  variabel  pengeluaran  pemerintah  dibidang pendidikan  bepengaruh  relevan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  dikota Banjarmasin  dengan  tingkat  alpha  5  persen  atau  0,05  dimana  variabel  pendidikan memiliki nilai prob sebesar 0,0000 sedangkan variabel pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan  dan  perlindungan  sosial  menunjukkan  tidak  signifikan  dan  negative  terhadap indeks  pembangunan  manusia  dikota  Banjarmasin  dimana  variabel  kesehatan  memiliki nilai prob sebesar 0,1613 dan variabel perlindungan sosial memiliki nilai prob 0,3214.
Dibidang pendidikan dengan harapan meningkat anggaran dengan adanya program –  program  yang  sangat  banyak  diberikan  kebijakan  oleh  pemerintah  program  wajib belajar  sebilan  tahun  dan  sekarang  diwajibkan  sampai  dua  belas  tahun  untuk  belajar  , program bantuan dana operasional sekolah sehingga berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia dikota Banjarmasin.
Dibidang  kesehatan  dengan  harapan  menaikkan  anggaran  yang  diberikan  oleh pemerintah  dapat  memberikan  kesempatan  kepada  seluruh  rakyat  untuk  memperoleh pelayanan  kesehatan,  dengan  memberikan  beberapa  program  yang  telah  dilakukan pemerintah  untuk  mempermudah  masyarakat  mengakses  pelayanan  kesehatan  yang berdampak  positif  terhadap  peningkatan  IPM  dikota  Banjarmasin,  tetapi  malah sebaliknya pada bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM karena anggaran yang diberikan  oleh  pemerintah lebih  banyak dipergunakan  untuk  pembangunan infrastruktur bukan untuk memperbaiki gizi masyarakatnya.
Kebijakan  perlindungan  sosial  juga  mencakup  penyediaan  akses  universal  akan pelayanan sosial yang terjangkau dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada harusnya anggaran dibidang kesahatan dan pendidikan tidak perlu dimasukkan lagi dalam anggaran perlindungan sosial karena anggaran kesehatan dan pendidikan sudah memiliki anggaran yang tersendiri yang diberikan oleh pemerintah daerah, atau disebut kurang tepat sasaran.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Secara simultan variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berpengaruh terhadap IPM dikota Banjarmasin.
2. keseluruhan  variabel  hanya  pengeluaran  pemerintah  dibidang  pendidikan  yang berpengaruh  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  dikota Banjarmasin dengan secara parsial.
Saran
1. Bagi  pemerintah  daerah  kota  Banjarmasin  yang  menentukan  kebijakan  dalam upaya  untuk  meningkatkan  indeks  pembangunan  manusia.  Maka  perlu ditingkatkan  lagi  walaupun  pengeluaran  pemerintah  dibidang  pendidikan  ini berpengaruh relevan terhadap IPM dikota Banjarmasin.
2. Bagi  pemerintah  daerah  kota  Banjarmasin  perlu  juga  memperhatikan  pada pengeluaran  pemerintah  dibidang  kesehatan  dan  perlindungan  sosial  dalam membuat  kebijakan,  sehingga  pada  periode  masa  yang  akan  mendatang  agar berpengaruh relevan terhadap IPM dikota Banjarmasin.
3. Bagi  akademisi,  diharapkan  dapat  melakukan  penelitian  yang  berhubungan dengan  perlindungan  sosial  dengan  variabel  lain  atau  indikator  yang  berbeda seperti  perlindungan  anak  dibawah  umur  dan  perlindungan  sosial  lainnya. Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  variabel  mana  yang  paling  dominan  dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan bagaimana cara mengatasi dan mencari solusi bagi variabel yang berpengaruh namun tidak signifikan.

## DAFTAR FUSTAKA
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor publik : suatu pengantar: Jakarta : Erlangga
Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN).
Suharto, Edi 2008. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta
UNDP, 1990. Human Development Report . New York: Oxford University Press.