DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i2 Received: 14 November 2020 ,  Revised: 15 November 2020, Publish: 1 Januari 2021

## EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN OLEH TIM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019-2020

## Jamil Ihsan 1
1) Universitas Terbuka, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, 530039367@ecampus.ut.ac.i Corresponding Author: Penulis Pertama
Abstrak :  Badan  Pemeriksa  Keuangan  mempunyai  tugas  dan  wewenang  BPK  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  (UU)  Nomor  15  Tahun  2006  Pasal  6  Ayat  1  UU  tersebut  menjelaskan  tugas  BPK  adalah  memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya,  Bank  Indonesia,  badan  usaha  milik  negara,  badan  layanan  umum,  badan  usaha  milik  daerah,  dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Sedangkan pada Pasal 8 Ayat 5 menjelaskan tugas BPK adalah memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dan  memberitahukan  hasilnya  secara  tertulis  kepada  DPR,  DPD,  dan  DPRD,  serta Pemerintah. Belum optimalnya penyelesaian TLHP mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan TLHP  BPK  di  Wilayah  Provinsi  Sumatera  Selatan,  akibatnya  perlu  dilakukan  evaluasi  penyelesaian  tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK oleh Tim Penyelesaian Tindak Lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan  data  dengan  wawancara  dan  dokumentasi  terhadap  sumber  informasi  yang  relevan  terhadap penelitian ini .
Kata Kunci: Pemeriksaan Keuangan, Tim Pemantau

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  memerlukan  sebuah  pengawas  internal  agar pemerintahan  berjalan  efektif,  transparan,  akuntabel,  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme,  serta  penyalahgunaan  wewenang  dan  penyimpangan  oleh  oknum  ASN  (Aparat Sipil  Negara).  Pengawas  internal  ini  melakukan  pengendalian  pada  sistem  pengendalian internal (SPI) pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa salah satu peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Fungsi  pengawasan  bertujuan  menjaga  pelaksanaan  program  yang  telah  ditentukan pada  setiap  tahun  anggaran  (TA),  baik  menggunakan  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara),  maupun  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah).  Pengawas internal  pemerintah  bisa  melihat  dan  melakukan  pengendalian  pelaksanaan  program dibandingkan  dengan  perencanaan  program  pemerintah  yang  telah  disusun  tahun sebelumnya.  Pengawasan  yang  dilakukan  ini  merupakan  proses  kegiatan  membandingkan aturan dan realita di lapangan yang dapat membantu mengidentifikasi kelemahan yang ada.
Proses  pengawasan  di  internal  pemerintah  mulai  dari  perencanaan,  baik  dari  segi anggaran  maupun  non  anggaran,  pelaksanaan,  hingga  pelaporan.  Hal  ini  bertujuan memastikan  rencana  pemerintah  berjalan  sesuai  target  yang  telah  ditetapkan.  Pengawas internal  pemerintah dilakukan oleh  Inspektorat  Jenderal (Itjen), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Daerah.
Hasil  pelaksanaan  kegiatan  pemerintah,  setelah  ataupun  saat  tahun  anggaran  berjalan, dapat  dilakukan  pemeriksaan  oleh  sebuah  badan  pemeriksa  eksternal  pemerintah,  yaitu Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Tugas  BPK  terdapat  di  Undang-Undang  Dasar  (UUD) 1945 pada Bab VIII A dengan tiga pasal yaitu 23E, 23F, dan 24G dan tujuh ayat.
Tugas dan wewenang BPK diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Pasal  6  Ayat  1  UU  tersebut  menjelaskan  salah  satu tugas  BPK  adalah  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang  mengelola  keuangan  negara.  Sedangkan  pada  Pasal  8  Ayat  5  menjelaskan  tugas  BPK adalah  memantau  pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  pejabat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dan  memberitahukan  hasilnya  secara  tertulis  kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
Sebagai  perpanjangan  tangan  BPK  RI  dan  sekaligus  amanat  UU  Nomor  15  Tahun 2006,  kantor  BPK  Perwakilan  berdiri  di  setiap  ibukota  provinsi  di  Indonesia.  Terdapat  tiga jenis  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  Perwakilan,  yaitu  (1)  pemeriksaan  laporan
keuangan pemerintah daerah (LKPD), (2) pemeriksaan kinerja, dan (3) pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Setiap pemeriksaan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang  diberikan  kepada  DPR,  DPD,  dan  DPRD,  serta  Pemerintah.  LHP  memuat  temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.
Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan amanat dari UU Nomor 15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara pada Pasal 20:
1. Ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  Pejabat  wajib  menindaklanjuti  rekomendasi  dalam laporan hasil pemeriksaan;
2. Ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  Pejabat  wajib  memberikan  jawaban  atau  penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
3. Ayat (3) yang menyatakan bahwa Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada Ayat  (2)  disampaikan  kepada  BPK  selambat-lambatnya  60  (enam  puluh)  hari  setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Berdasarkan  UU  tersebut,  pelaksanaan  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan BPK merupakan tanggung jawab dari setiap pimpinan entitas yang diperiksa. Tindak lanjut dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab.
BPK  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Selatan  mempunyai  18  entitas  pemeriksaan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 yang terdiri dari 1 pemerintah provinsi, 13 pemerintah  kabupaten,  dan  4  pemerintah  kota.  Pelaksanaan  pemantauan  tindak  lanjut  atas LHP  BPK  dilakukan  oleh  Inspektorat  Daerah  pada  entitas  pemeriksaan,  yaitu  Tim Pemantauan  Tindak  Lanjut  (PTL)  yang  disahkan  oleh  Surat  Keputusan  (SK)  pimpinan entitas.
Adanya  Tim  PTL  seharusnya  mempercepat  proses  penyelesaian  tindak  lanjut  atas rekomendasi BPK. Namun dalam pelaksanaan di lapangan diketahui bahwa Tim PTL belum berupaya  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  rekapitulasi  hasil  pemantauan  tindak  lanjut  per Semester II Tahun 2019 sebagai berikut.
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pemantauan
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  persentase  rekomendasi  yang  telah  sesuai masih  dibawah  75%  yaitu  71,35%.  Terdapat  17  pemerintah  kabupaten/kota  yang  masih belum menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Lambatnya  penyelesaian  TLHP  mengindikasikan  adanya  permasalahan  dalam pelaksanaan TLHP BPK. Kondisi di lapangan dapat diidentifikasi sebagai berikut.
1. Belum  ada  aturan  perundang-undangan  turunan  yang  mengatur  panduan  pelaksanaan TLHP;
2. Rencana aksi ( action plan ) belum dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak ada sanksi pada pihak terkait yang melakukan kelalaian;
3. Seringnya terjadi mutasi pejabat pada entitas yang diperika;
4. Tim  PTL  bagian  teknis  dan  sekretariat  yang  terlalu  sedikit  sehingga  operasional  tim menjadi minim; dan
Ketegasan pimpinan entitas dalam melakukan TLHP.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka akan dilaukan penelitian yang berjudul “ Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan  oleh  Tim  Pemantauan  Tindak  Lanjut  di  Wilayah  Provinsi  Sumatera  Selatan Tahun Anggaran 2019-2020 ”.
Jml Jml Jml %
Jml % Jml % Jml % 1 PemProv Sumatera Selatan 645 1655 1115 67,37 325 19,64 214 12,93 1 0,06 2 Pemkab Ogan Komering Ilir 329 808 727 89,98 81 10,02 0 - 0 - 3 Pemkab Musi Rawas 398 997 825 82,75 115 11,53 57 5,72 0 - 4 Pemkab Lahat 357 875 700 80,00 139 15,89 36 4,11 0 - 5 Pemkot Lubuk Linggau 297 689 550 79,83 114 16,55 25 3,63 0 - 6 Pemkot Pagar Alam 381 879 668 76,00 163 18,54 48 5,46 0 - 7 Pemkab Ogan Komering Ulu Timur 238 616 463 75,16 65 10,55 88 14,29 0 - 8 Pemkab Banyuasin 386 910 679 74,62 187 20,55 44 4,84 0 - 9 Pemkab Musi Banyuasin 470 1105 806 72,94 271 24,52 28 2,53 0 - 10 Pemkot Prabumulih 307 756 549 72,62 189 25,00 18 2,38 0 - 11 Pemkab Ogan Komering Ulu 411 957 680 71,06 175 18,29 102 10,66 0 - 12 Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan 357 910 620 68,13 238 26,15 52 5,71 0 - 13 Pemkab Muara Enim 370 849 560 65,96 233 27,44 56 6,60 0 - 14 Pemkab Ogan Ilir 328 812 500 61,58 222 27,34 90 11,08 0 - 15 Pemkot Palembang 582 1434 867 60,46 455 31,73 112 7,81 0 - 16 Pemkab PALI 125 322 183 56,83 116 36,02 23 7,14 0 - 17 Pemkab Empat Lawang 250 705 389 55,18 252 35,74 64 9,08 0 - 18 Pemkab Musi Rawas Utara 115 270 148 54,81 119 44,07 3 1,11 0 - 5701 13894 9914 71,35 3134 22,56 846 6,09 0 - Belum Ditindaklanjuti Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah Jumlah
No Entitas Temuan
Pemeriksaan Rekomendasi Status Pemantauan Tindak Lanjut Sesuai Belum Sesuai

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana evaluasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK oleh Tim Penyelesaian Tindak Lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020?
2. Apa  saja  yang  menjadi  karakteristik  komposisi  susunan  tim  penyelesaian  tindak  lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020?
3. Bagaimana  kompetensi  tim  PTL  dalam  melakukan  tugas  penyelesaian  tindak  lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020?
4. Apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam melakukan penyelesaian TLRHP di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020?

## Tujuan Penelitian
1. Mengetahui evaluasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK oleh Tim Penyelesaian Tindak Lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020.
2. Mengetahui  karakteristik  komposisi  susunan  tim  penyelesaian  tindak  lanjut  (PTL)  di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020.
3. Mengetahui  kompetensi  Tim  PTL  dalam  melakukan  tugas  penyelesaian  tindak  lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020.
4. Mengetahui  hambatan  dan  kendala  dalam  melakukan  penyelesaian  TLRHP  di  Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020.

## Manfaat Penelitian

## 1. Manfaat Teoritis
Evaluasi  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  BPK  oleh  Tim Pemantauan Tindak Lanjut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019- 2020 dapat dijadikan masukan dan referensi untuk penelitian sejenis yang dilakukan pada masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktikal
a) Bahan  masukan  kepada  Inspektorat  di  Wilayah  Provinsi  Sumatera  Selatan  dalam meningkatkan  peran  untuk  menyelesaikan  tindak  lanjut  rekomendasi  BPK.  Karena Inspektorat  punya  wewenang  sebagai  koordinator  dan  sekretariat  dalam  melakukan
tindak lanjut rekomendasi BPK yang ada di OPD-OPD di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan melaporkan kepada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
b) Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut  rekomendasi  BPK  di  Wilayah  Provinsi  Sumatera  Selatan  sehingga  dapat meningkatkan  kinerja  penulis  sebagai  pemeriksa  di  BPK  Perwakilan  Provinsi Sumatera Selatan.

## KAJIAN PUSTAKA
Evaluasi  menurut  Charles  O.  Jones  dalam  Soenarko  SD  (2003:211)  adalah  kegiatan yang  dapat  menyumbangkan  pengertian  yang  besar  nilainya  dan  dapat  pula  membantu penyempurnaan  pelaksanaan  kebijakan  beserta  perkembangannya.  Dalam  melaksanakan evaluasi  maka  terdapat  faktor-faktor  yang  berkaitan  satu  dengan  yang  lainnya.  Dunn (2000:608)  menjelaskan  bahwa  secara  umum  evaluasi  dapat  disamakan  dengan  penafsiran, pemberian angka, penilaian, dan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan. Kriteria evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut.
No. Kriteria Pertanyaan 1 Efektivitas apakah hasil yang diinginkan dapat tercapai
2 Efisiensi
seberapa  banyak  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  mencapai hasil yang diinginkan
3 Kecukupan seberapa jauh hasil yang dicapai dapat memecahkan masalah
4 Pemerataan apakah  hasil  atau  manfaat  dapat  terdistribusi  merata  ke  semua OPD
5 Responsitivitas  seberapa  jauh  hasil  yang  dicapai  dan  yang  diinginkan  dapat memecahkan masalah
6 Ketepatan apakah  hasil  yang  diinginkan  dalam  pelaksanaan  program  dapat berguna
Tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut Akmal (2005:76) didefinisikan sebagai suatu proses  untuk  menentukan  kecukupan,  keefektifan,  dan  ketepatan  waktu  tindakan-tindakan koreksi  yang  dilakukan  oleh  manajemen  terhadap  rekomendasi  dari  temuan  pemeriksaan
yang  dilaporkan.  Termasuk  temuan-temuan  yang  berkaitan  dan  yang  diperoleh  oleh pemeriksa  baik  eksternal  maupun  internal.  Dalam  standar  profesi  disebutkan  bahwa pemeriksa  eksternal  dan  internal  harus  melakukan  tindak  lanjut  untuk  memastikan  apakah tindakan koreksi telah dilakukan oleh manajemen atas temuan yang dilaporkan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan tersebut, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota  menyusun  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tindak  Lanjut  Rekomendasi  Hasil  Pemeriksaan  Menindaklanjuti  rekomendasi  yang diberikan oleh BPK merupakan suatu kewajiban yang diemban oleh pejabat, yakni satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara. Kewajiban ini termaktub di dalam  Pasal  20  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.  Kemudian,  BPK  akan  melaksanakan  pemantauan atas tindak lanjut yang telah dilakukan tersebut. Pemantauan ini dilakukan untuk menentukan bahwa  pejabat  terkait  telah  melaksanakan  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  dalam  tenggang waktu  yang  telah  ditentukan  (IHPS  I,  2016).  Pengklasifikasian  hasil  tindak  lanjut  atas rekomendasi  BPK  dijalaskan  di  dalam  peraturan  BPK  Nomor  2  Tahun  2017.  Tindak  lanjut atas rekomendasi BPK diklasifikasikan menjadi empat klasifikasi yaitu:
a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
c. rekomendasi belum ditindaklanjuti
d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
Penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  adalah  salah  satu  indikator  kunci  dari kinerja  pengawasan.  Kegagalan  dalam  pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  harus disadari  adalah  sebagai  pemborosan  keuangan  negara,  maka  penyelesaiannya  seharusnya menjadi  kewajiban  dan  tanggungjawab  bukan  hanya  oleh  pejabat  melainkan  juga  oleh  seluruh
pihak  terkait.  Sehubungan  dengan  itu,  BPK  perlu  memantau  dan  menginformasikan  hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPRD.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  yang  menurut  Bogdan  dan Taylor  dalam  Moleong  (1988:2)  menerangkan  bahwa  penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Menurut  Whitney  dalam  Moh.  Nasir (2003:16)  disebutkan  bahwa  metode  deskriptif  adalah  pencarian  fakta  dengan  interpretasi  yang tepat. Maka dalam penelitian ini penulis berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan permasalahan  yang  terjadi,  memahami,  dan  mengkaji  secara  mendalam.  Berdasarkan  hasil  dari kajian,  penulis  akan  memaparkan  dalam  tulisan  ini  berupa  evaluasi  penyelesaian  tindak  lanjut rekomendasi  hasil  pemeriksaan  (TLRHP)  BPK  oleh  Tim  Penyelesaian  Tindak  Lanjut  (PTL)  di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020.

## Periode Penelitian
Penelitian  akan  dilakukan  di  BPK  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Selatan  di  Palembang dengan  menganalisis  data  TLRHP  pada  TA  2019  dan  2020  di  Wilayah  Provinsi  Sumatera Selatan.

## Metode Sampling
Sampling  merupakan  teknik  pengambilan  sample,  teknik  pengambilan  sample  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  non  random  sample.  Non  random  sampling  adalah  cara pengambilan sample yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Cara pengambilan sample dengan non randon sample pada penelitian ini dengan cara  proporsive  sampling  yaitu  cara  pengambilan  sampel  dengan  menetapkan  kriteria  tertentu sesuai dengan tujuan. Sugioyo (2003).

## Sumber Data
Sumber informasi yang relevan menurut penulis adalah sebagai berikut.
1. Inspektur di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sekretaris Inspektorat di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Auditor Muda Inspektorat di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Dinas Pendidikan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan; dan
7. Kepala  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  di  Wilayah  Provinsi  Sumatera Selatan.

## Pengumpulan Data
Prosedur  pengumpulan  data  yang  akan  Penulis  lakukan  yaitu  wawancara  dan dokumentasi.  Wawancara  yang  dilakukan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  wawancara mendalam  ( in-depth  interview ).  Penulis  berharap  dengan  wawancara  mendapatkan  informasi berupa data primer yang diperlukan dalam penelitian ini. Sedangkan dokumentasi adalah setiap proses  pembuktian  yang  didasarkan  atas  jenis  sumber  apapun,  baik  itu  berupa  tulisan,  lisan, gambaran, atau arkeologis.

## Teknik Pengumpulan Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu mengandalkan kemampuan dan temuan dalam melakukan analisis. Analisis dilakukan atas fakta yang  ditemukan  serta  menghubungkan  dengan  teori  dan  hasil  riset  terdahulu.  Analisis  data dilakukan setelah mengumpulkan data hasil wawancara, kuesioner, dan mendapatkan dokumen.
Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga  data  menjadi jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas  dalam  analisis  meliputi  reduksi  data  ( data  reduction ),  penyajian  data  ( data  display ), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi ( conclusion drawing/verification ).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Moh Nazir. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
B. Jurnal
Arifianti,  Hermin  dkk.  2013. Pengaruh  Pemeriksaan  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia) . Universitas Sebelas Maret.
Bani  Alsya  Akbar.  2017. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Penyelesaian  Tindak Lanjut  Rekomendasi  Hasil  Pemeriksaan  Bpk  Pada  Pemerintah  Provinsi  Di  Indonesia . jurnal ilmia mahasiswa FEB  Vol 5 (1)
Harinurhady, Agus dkk. 2017. Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat . Universitas Mataram.
Pongoliu,  R.  R.  2017. Analisis  Kendala  Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  Bpk Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo . Jurnal riset akuntansi dan auditing vol 8 (1)

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah.