## PENGARUH DISIPLIN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MERAUKE
Anita Rusianti 1 , Renie Padang 2
Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah  Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke Jl. Nowari No. 95 Merauke 99660 Email  : anitarusianti @gmail.com

## Abstrak
The  Investment  Office  and  the  One  Stop  Integrated  Service  (DPMPTSP)  of  Merauke Regency  have  the  task  of  providing  guidance  and  developing  the  skills  of  the  investment apparatus  and  actors  in  the  field  of  investment,  organizing  guidance,  monitoring,  evaluating, reporting  and  controlling  investment,  organizing  coordination  of  investment  development,  and administering  office  administration.  This  can  be  done  by  maximizing  the  performance  of  its employees by increasing discipline, such as supervision, coordination, motivation and so on so that  employee  performance  increases.  This  disciplinary  variable  is  closely  related  to  the performance variable in achieving good service delivery to the community. The research sample is  all  employees  in  the  Investment  Office  and  the  One  Stop  Integrated  Service  (DPMPTSP)  of Merauke Regency with the research time period is February 2018. Data analysis techniques use multiple linear regression equations to test the hypothesis that discipline has a positive effect on employee  performance  in  Investment  Office  and  One  Stop  Integrated  Services  (DPMPTSP)  of Merauke Regency. The results of the study showed that the motivational variable had a positive and significant effect on performance with the results of the regression ie Performance = 28,626 + 0,240X.
Keywords: Discipline, Performance, Employe, Implementation, DPMTSP Merauke.

## 1. PENDAHULUAN
Syafri  Mangkuprawira  dan  Aida  Vitayala Hubieis  mendefinisikan  Disiplin  Kerja  adalah  sifat seseorang karyawan yang secara sadar mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu,
kedisiplinan sangat mempengaruhi kinerja karyawan atau perusahaan.[1]
Disiplin  kerja  merupakan  suatu  kesadaran dan  kesediaan  seseorang  mentaati  semua peraturan  pemerintah  dan  norma-norma  social yang  berlaku.  Dengan  adanya  kedisiplinan diharapkan  pekerjaan  akan  dapat  dilakukan secara efektif dan efisien.
Ketaatan  dalam  melaksanakan  aturan-aturan yang  ditentukan  atau  diharapkan  oleh  instansi atau  perusahaan  dalam  bekerja,  dengan  maksud agar  tenaga  kerja  melaksanakan  tugasnya dengan tertib dan lancer, termasuk penahanan diri
untuk tidak melakukan perbuatan yang
menyimpang dari peraturan. Seseorang mempunyai  kedisiplinan  cenderung  akan  bekerja sesuai  dengan  peraturan  dan  kewajiban  yang dibebankan kepadanya.
Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  abdi  Negara dan  abdi  masyarakat  dituntut  untuk  menunjukkan kinerja  dan  memberikan  peranan  yang  optimal dalam pembangunan nasional.
Dalam mewujudkan pembangunan nasional ini,
diperlukan pula pembangunan aparatur pemerintahan yakni pegawai negeri sipil itu sendiri yang  mana  akan  diarahkan  dalam  terwujudnya Administrasi  Negara  yang  mampu  menjamin kelancaran keterpaduan tugas, fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan system administrasi  Negara  yang  handal,  professional, efisien  dan  efektif.  Sumber  daya  manusia  sangat penting  bagi  suatu  organisasi  untuk  mengelola,
mengatur  dan  memanfaatkan  pegawai  sehingga dapat  berfungsi  secara  produktif  untuk  dapat tercapainya tujuan organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan pra sarana serta sumber dana yang  berlebihan,  tetapi  tanpa  dukungan  sumber daya manusia yang handal kegiatan pemerintahan tidak  akan  terselesaikan  dengan  baik.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sumber  daya  manusia merupakan  kunci  pokok  yang  harus  di  perhatikan dengan segala kebutuhannya.
Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  nasional tergantung dari kemampuan Aparatur Negara dan Kesempurnaan Pegawai Negari Sipil.
Kelancaran Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  53 tahun  2010  pasal  1  bahwa  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil  untuk  menaati  kewajibandan  menghindari larangan yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan  yang  apabila  tidak  ditaati  atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan  disiplin  PNS,  baik  yang  dilakukan  di dalam  maupun  di  luar  jam  kerja.  Peraturan pemerintah  No.  53    Tahun  2010  merupakan pembaharuan  dan  pengganti  PP  sebelumnya. Menurut  PP  No.  53  Tahun  2010  ini,  disiplin pegawai  adalah  kesanggupan  Pegawai  Negeri Sipil  untuk  menaati  kewajiban  dan  menghindari larangan yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan  yang  apabila  tidak  ditaati  atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.[2]
Salah  satu  masalah  yang  paling  sering ditemukan  di  berbagai  instansi  baik  swasta maupun  pemerintah  tentang  pegawai  adalah masalah  disiplin.  Dari  fenomena-fenomena  yang terjadi,  masih  banyak  pegawai  yang  melanggar kedisiplinan, baik itu tidak masuk kerja  tanpa alas an  yang  jelas,  tidak  mengikuti  apel  pagi  dan meninggalkan  kantor  pada  saat  jam  kerja. Kemudian  kebiasaan  yang  sudah  membudaya dikalangan pegawai yang mana sering menambah waktu  liburan  misalnya  disaat  lebaran  dengan berbagai  macam  alasan.  Pegawai  Negeri  Sipil termasuk  organ  penting  yang  memiliki  peran  dan fungs  yang  besar  didalam  keberhasilan  sebuah instansi pemerintahan, karena ia adalah perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  segala aspek pelaksanaan kegiatan pemerintah terutama
pembangunan baik di perkotaan ataupun perdesaan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Visi  dan Misi  pegawai  negeri  sipil  tu  sendiri,  yaitu memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, setia dan serius bekerja.
Disiplin  kerja  sangat  berpengaruh  pada  kinerja pegawai,  disiplin  dilaksanakan  untuk  mendorong para  pegawai  agar  mengikuti  berbagai  standar dan aturan, sehingga penyelewengan- penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah  untuk  mendorong  disiplin  diri  diantara pegawai  untuk  datang  tepat  waktu.  Dengan datang  tepat  waktu  dan  melaksanakan  tugas sesuai dengan tugasnya, maka diharapkan kinerja akan meningkat, melalui disiplin akan mencerminkan kekuatan, karena biasanya seseorang  yang  berhasil  dalam  karyanya  adalah mereka  yang  memiliki  disiplin  tinggi.  Guna mewujudkan  organisasi  yang  pertama  harus dibangun  dan  ditegakkan  diperusahaan  tersebut adalah  kedisplinan  pegawai.  Jadi  kedisplinan merupakan  kunci  keberhasilan  suatu  organisasi dalam  mencapai  tujuan.  Disiplin  kerja  pegawai bagian  dari  faktor  kinerja,  salah  satu  faktor penentu  dari  efektivitas  kinerja  adalah  disiplin kerja.  Disiplin  kerja  harus  dimiliki  setiap  pegawai dan  harus  dibudayakan  dikalangan  pegawai  agar dapat  mendukung  tercapainya  tujuan  organisasi karena merupakan wujud dari kepatuhan terhadap aturan  kerja  dan  juga  tanggung  jawab  diri terhadap organisasi atau perusahaan.
Menurut  Alfred  R.  Lateiner  dalam  Imam Soejono, umumnya disiplin kerja dapat di ukur dari 3 indikator, yaitu:
1. Disiplin  Waktu,  disiplin  waktu  disini  diartikan sebagai  sikap  atau  tingkah  laku  yang menunjukkan  ketaatan  terhadap  jam  kerja yang  meliputi  :  kehadiran  dan  kepatuhan pegawai pada jam kerja, pegawai melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar.
2. Disiplin Peraturan dan Berpakaian. Peraturan maupun  tata  tertib  yang  tertulis  dan  tidak tertulis  dibuat  agar  tujuan  suatu  organisasi dapat  dicapai  dengan  baik.  Untuk  itu dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen  yang  telah  ditetapkan  tersebut. Kesetiaan disini berarti taat  dan patuh  dalam melaksanakan  perintah  dari  atasan  dan peratura,  tata  tertib  yang  telah  ditetapkan, serta  ketaatan  pegawai  dalam  menggunakan kelengkapan  pakaian  seragam  yang  telah ditentukan organisasi atau lembaga.
3. Disiplin  Tanggung  Jawab  Kerja,  merupakan salah  satu  wujud  tanggung  jawab  pegawai. Penggunaan  dan  pemeliharaan  peralatan yang sebaik-baiknya dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancer. Serta adanya  kesanggupan  dalam  menghadapi pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya sebagai seorang pegawai.[3]
Terdapat  dua  jenis  disiplin  dalam  organisasi, yaitu yang bersifat preventif dan korektif.
1. Pendisiplinan Preventif Pendisiplinan  yang  bersifat  preventif  adalah tindakan  yang  mendorong  para  karyawan untuk  taat  kepada  berbagai  ketentuan  yang berlaku  dan  memenuhi  standar  yang  telah ditetapkan.  Artinya  melalui  kejelasan  dan penjelasan  tentang  pola  sikap,  tindakan  dan perilaku  yang  diinginkan  dari  setiap  anggota organisasi  diusahakan  pencegahan  jangan sampai para karyawan berperilaku negative,
2. Pendisiplinan Korektif Jika  ada  karyawan  yang  nyata-nyata  telah melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan- ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar  yang  telah  ditetapkan,  kepadanya dikenakan  sanksi  disipliner.  Berat  atau ringannya  suatu  sanksi  tentunya  tergantung pada  bobot  pelanggaran  yang  telah  terjadi. Artinya  pengenaan  sanksi  tersebut  diambil oleh pejabat pimpinan yang memang berwenang untuk itu (Sondang P. Siagan).[4] Hukuman    disiplin  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yaitu  untuk  memperbaiki  dan  mendidik  pegawai negeri  sipil  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin, oleh  karenanya  setiap  pejabat  wajib  memeriksa terlebih  dahulu  kepada  pegawai  yang  melakukan pelanggaran. Dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun  2010  dalam  pasal  7 disebutkan tingkat  dan hukuman disiplin yaitu:
1.  Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a.  Hukuman disiplin ringan,
b.  Hukuman disiplin sedang, dan c.  Hukuman disiplin berat.
2.  Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, terdiri dari:
a.  Teguran lisan,
b.  Teguran tertulis, dan
c.  Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3.  Jenis  hukuman  ringan  berdasarkan  pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a.  Penundaan  kenaikan  gaji  berkala selama 1 tahun,
b.  Penundaan  kenaikan  pangkat  selama 1 tahun, dan
c.  Penurunan  pangkat  setingkat  leih rendah selama 1 tahun.
4.  Jenis  hukuman  ringan  berdasarkan  pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a.  Penurunan  pangkat  setingkat  lebih rendah selama 3 tahun,
b.  Pemindahan  dalam  rangka  penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
c.  Pembebasan dari jabatan,
d.  Pemberhentian  dengan  hormat  atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
e.  Pemberhentian  tidak  dengan  hormat sebagai PNS.[2]
Dalam  rangka  mewujudkan  PNS  yang disiplin,  handal,  professional  dan  bermoral sebagai  peneyelenggara  pemerintahan  yang menerapkan  prinsip-prinsip  kepemerintahan  yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur  Negara  dituntut  untuk  setia  kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah, bersikap  disiplin,  jujur,  adil,  transparan  dan akauntabel  dalam  melaksanakan  tugas.  Untuk menumbuhkan  sikap  disiplin  PNS,  pasal  30 Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian mengemanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah  mengenai  disiplin  PNS.  Namun demikian  peraturan  pemerintah  tersebut  perlu disesuaikan
dengan
kebutuhan dan perkembangan,  karena  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. [5]
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten Merauke,  merupakan  organisasi  pemerintahan yang  bekerja  dibidang  pelayanan  terhadap masyarakat salah satunya terkait tentang perijinan mengenai  Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan  kebijakan  teknis  tentang  perijinan- perijinan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Untuk  itu  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang selalu  siap  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi  secara  professional  sehingga  dituntut disiplin  dalam  bekerja  agar  mendapatkan  kinerja yang baik.
Dari data yang dapat diketahui bahwa disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke masih naik turun dilihat  dari  daftar  kehadirannya  dalam  apel  pagi. Hal  eperti  ini  tentu  sangat  mempengaruhi  system kerja  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kabupaten Merauke, terutama pegawai yang tidak hadir  tanpa  keterangan.  Jika  tidak  hadir  dengan alasan  yang  jelas  maka  itu  bias  dimaklumi,  tapi jika  tanpa  keterangan,  maka  pegawai  tersebut tidak melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab mereka yang akan berakibat tidak maksimalnya  kinerja  yang  dihasilkan.  Kemudian masalah peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten Merauke,  dari  data  realisasi  program  kerja  yang didapat  terlihat  bahwa  banyak  para  pegawai masih  kurang  menunjukkan  prestasi  kerja  yang belum maksimal karena masih kurang menunjukkan  prestasi  kerja  yang  tidak  terlaksana tepat  pada  waktunya  sehingga  hal  ini  bias menghambat  pencapaian  tujuan  organisasi  yang telah diprogramkan.
Dengan adanya disiplin pada Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Merauke,  maka  di harapkan  pekerjaan  yang  akan  dilakukan  sudah terstruktur dan bila terjadi kelalaian atau kesalahan  maka  dengan  adanya  disiplin  berupa hukuman,  maka  akan  mengingatkan  seorang pegawai  untuk  lebih  baik  dalam  mencapai  kinerja tersebut.
Menurut  Sedarmayanti,  pengertian  Kinerja ( Performance )  adalah  hasil  kerja  yang  dapat dicapai  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung  jawab masing-masing dalam upaya mencapai  tujuan  organisasi  yang  bersangkutan secara  ilegal  tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai dengan  moral  dan  etika. The  Scribner  Bamtam English  Dictionary ,  Kinerja  ( Performance )  berasal dari  kata  “to  perform”  yang  mempunyai  beberapa “entities” berikut:
a. To  do  or  Carry  out  execute berarti melakukan, menjalankan.
b. To discharge berarti memenuhi kewajiban
c. To  portray  as  character  in  a  play berarti karakter dalam permainan
d. To execute or completean undertaking berarti melaksanakan.[6]
Kinerja  (Prestasi  Kerja)  sendiri  merupakan hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang dicapai  oleh  seseorang  dalam  melaksanakan fungsinya  sesuai  dengan  tanggungjawab  yang diberikan kepadanya.
Permasalahan diatas tentunya masih merupakan  dugaan  sementara  yang  perlu  dikaji lebih  jauh  lagi  melalui  suatu  penelitian  ilmiah, pengaruh  disiplin  terhadap  kinerja  pegawai  pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten.

## 2.     METODELOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian asosiatif  karena  data  yang  penulis  kumpulkan adalah  data  bentuk  kata-kata,  kalimat,  maupun pencatatan  dokumen  artinya  permasalahan  yang dibahas  dalam  penelitian  ini  dituangkan  dalam bentuk  bilangan  atau  angka  statistik  melainkan masih  dalam  bentuk  kualitatif  yang  memiliki  arti lebih  kaya  dari  sekedar  angka  relevansi  atau frekuensi.[7]  Yang  mencakup  daftar  pertanyaan yang  disebar  pada  pegawai  kantor  tentang motivasi  terhadap  kinerja  dan  sebagai  sampelnya diambil 22 orang pegawai pada Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke.
Untuk sampling dalam penelitian
menggunakan metode purposive sampling dengan  objek  penelitian  pegawai  pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke.
Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah menggunakan multiple  linier  regression  methode atau  analisis  regresi  linier  berganda    terhadap data  pooling  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kabupaten  Merauke  dengan  metode Enter yaitu secara  otomatis  mengeluarkan  satu  persatu variabel  yang  tidak  signifikan  sehingga  pada akhirnya diperoleh model terakhir dengan variabel yang  keseluruhannya  signifikan  dari  program SPSS.
Model  persamaan  regresi  yang  digunakan adalah: Y=α+Xβ+e. Agar  model  regrasi  yang diperoleh  memberikan  hasil  regresi  yang  efisien maka model tersebut perlu uji asumsi dasar klasik, uji parsial dan uji hipotesis.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk menguji hipotesis penelitian ini  adalah dengan  melakukan  regresi  berganda  atas  kinerja
R e g re s s io n S tu d e n ti z e d R e s id u a l sebagai  variabel  dependen  terhadap  disiplin sebagai variabel independennya.
Hipotesis  yang  diajukan  menyatakan  bahwa disiplin  (X)  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap kinerja (Y) Pengujian signifikan keterkaitan  antara  variabel  independen  dengan variabel  dependen  secara  parsial,  dilakukan perbandingan pada level berapa masing – masing variabel signifikan dengan nilai α=0,05
Hasil regrasi berganda dengan metode Enter dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1 Hasil Regresi Variabel β Std error t Sig. Ket (Constant)  28,626 5,583 5,128 0,000 Motivasi 0,240 0,188 2,281 0,015 Sig.
Dari  tabel  1  didapat  persamaan  regresi sebagai berikut :
Kinerja = 28,626+0,240X t statistik =(5,128)    (2,281) Sig t =(0,000)    (0,015)
Data  yang  disajikan  menunjukkan  bahwa diperoleh  nilai  t hitung sebesar  5,128  dengan  tingkat signifikan 0,000 yang ternyata jauh lebih kecil dari 0,05  berarti  variabel  dependen  secara  parsial mampu menjelaskan perubahan variabel dependen.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  faktor  disiplin  secara  parsial  berpengaruh terhadap kinerja.
Sedangkan  untuk  pengujian  asumsi  klasik nilai  yang  dihasilkan  secara  autokorelasi  model terbebas  dari  autokorelasi  dengan  nilai  pengujian Durbin Watson sebesar 1,490 yang berarti 1,490> 1,4289  dan  (4-1,490)  >  1,4289  atau  2,510  > 1,4289    maka  dinyatakan  tidak  ada  masalah autokorelasi,  baik  autokorelasi  positif  maupun negatif. (dengan kisaran DW antara 1 dan 4).
Untuk  pengujian  multikoliniaritas  dapat  nilai tolerance sebesar 1,000 dengan nilai VIF 1,000.
Nilai  Tolerance  untuk  variabel  independen atau  disiplinmenunjukkan  lebih  dari  0,1  yang menunjukkan
bahwa tidak
terdapat multikolinearitas.  Sedangkan  nilai  VIF  nya  semua kurang dari angka 5.
Adapun  pengujian  heterokedastisitas  pun tidak  di  temui  penyimpangan  –  penyimpangan yang  berarti.  Hal  ini  dapat terlihat  pada  gambar  1 berikut ini.

## Regression Standardized Predicted

## Gambar 1. Scatterplot Dependent Variabel : Kinerja (Y)
Hasil  pengujian  dengan  melihat  grafik scatterplat di mana sumbu X  adalah Y yang telah diprediksi  dan  sumbu  Y  adalah  residual  (Y prediksi Y sesunggunhya) yang telah di- standarized .  Hasil  grafik  terlihat  tidak  terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di  bawah  angka  nol  pada  sumbu  Y  dari  masing- masing variabel bebas sehingga tidak mengandung gejala heterokedastisitas.

## 4.     KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil  analisis  hipotesis  menunjukkan  bahwa nilai  t hitung dari  variabel  produk  (X1)  sebesar 2,281,  tingkat  signifikan  sebesar 0,015, sedangkan  nilai  t tabel dengan  alpha  0.05  di mana  N=22  dan  df  =2  diperoleh  nilai  sebesar 2,085.  Di  mana  nilai  t hitung >  t tabel yaitu  2,281> 2,85 atau tingkat nilai sig < alpha  yaitu 0.015< 0.05,  dengan  demikian  H 0 ditolak  dan  H a diterima yaitu  motivasi (X 1 )  mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y)  sehingga  hipotesa  diterima.  Yang  artinya disiplin memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke.
2. Adapun hasil persamaan regresi linear berganda  adalah:  Y  =  28,626  +  0,240X 1 yang berarti Nilai konstanta sebesar 28,626 menunjukkan  besarnya  kinerja  pegawai,  jika disiplin  sebesar  nol,  maka  besarnya  kinerja pegawai    sebesar  28,626  Sedangkan  nilai
koefisien regresi variabel motivasi (X 1 ) sebesar 0,240  yang  berarti  bahwa  apabila  motivasi dinaikkan  satu  unit  satuan,  maka  kinerja meningkat  sebesar  28,866  dengan  asumsi bahwa  variabel  lain  dalam  penelitian  ini  tetap. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  disiplin berpengaruh  terhadap  kinerja  pegawai  pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pinti  Kabupaten
Merauke.

## 5.  DAFTAR PUSTAKA
[1].  Aida  Vitalaya  Hubbies  dan  Syafri.  2007. Organisasi  dan  Manajemen  Kinerja . Jakarta: Rineka Cipta,
[2].  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun 2010.  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil,
[3].  Alfred R. Lateiner. 1983. Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja.
Terjemahan  Imam  Soejono.  Jakarta:
Aksara Biru,
[4]. Siagian , Sondang ., P . 2008 . Manajemen Sumber  Daya  Manusia (Edisi.  Pertama). Jakarta: Binapura Aksara
[5].  Undang-undang  No.  43  Tahun  1999 Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang No.  8  Tahun  1974.  Tentang  Pokok-pokok Kepegawaian,
[6].  Sedarmayanti.
2005.
Manajemen Sumber  Daya  Manusia. Bandung:  PR
Refika Aditama, [7].  Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu  Pendekatan  Proposal .  Jakarta: PT. Rineka Cipta,