## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 733-745
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24

## KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI MATA PUBLIK: STUDI KASUS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI BALI TAHUN 2020
Kadek Dwita Apriani 1
1 Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana Correspondence author: kadek.dwita88@unud.ac.id Denpasar, Bali, Indonesia

## Abstract
Bali is one of the region in Indonesia experiencing an upmost severe impact of Covid-19 pandemy. Policies formulation and implementation were done in unideal condition. The evaluations from the public opinion are really needed. This study captures the public's response over the policy of pandemic handling in Bali which is focused on the aspects of: (1) health, (2) tourism economy, and (3) social welfare. The method used in this study is survey conducted on 1.540 respondents spread all over Bali. The margin of error is 3% at the confidence level of 95%. The results showed that public values the performance of Bali Government is lower than national scores (66%). Good satisfaction numbers are shown over the health aspect (62%). Balinese rate over economic and public welfare sectors are valued as 42%. This research also found that public's response over Bali Province government policies in pandemic handling are related with the pandemic impact on respondents household financial situations.
Keywords: Bali; Covid-19; Local Government; Pandemic

## Abstrak
Bali merupakan satu daerah di Indonesia yang merasakan dampak pandemi Covid-19 paling buruk. Formulasi dan implementasi kebijakan dilakukan dalam kondisi yang tidak ideal. Evaluasi kebijakan dari kacamata publik amat diperlukan. Penelitian ini memotret respon publik atas kebijakan penanganan pandemi di Bali yang berfokus pada aspek: (1)kesehatan, (2)ekonomi pariwisata, dan (3)kesejahteraan sosial. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah survei tatap muka terhadap 1.540 responden yang tersebar di seluruh Bali. MoE dalam penelitian ini sebesar 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Temuan penelitian ini memperlihatkan, kinerja pemerintah provinsi Bali dalam penanganan pandemi tahun 2020 di mata publiknya, lebih rendah dibandingkan angka rata-rata nasional (66%). Angka kepuasan yang cukup baik terlihat pada aspek kesehatan (62%). Penilaian publik Bali untuk sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial terpotret di angka 42%. Riset ini juga menemukan bahwa respon publik atas kebijakan pemerintah daerah Bali dalam penanganan pandemi berkaitan dengan dampak pandemi terhadap kondisi ekonomi rumah tangga responden.
Kata Kunci: Bali; Covid-19; Kinerja Pemerintah Daerah; Pandemi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.733-745 Kadek Dwita Apriani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid 19 merupakan kondisi global yang dihadapi oleh semua pihak di hampir seluruh belahan dunia. Pandemi ini juga membawa dampak bagi banyak aspek kehidupan. Bukan hanya dampak kesehatan, aspek ekonomi, politik dan pemerintahan juga memperoleh ekses yang luar biasa. (Arfan dkk, 2021) Situasi itu tak pelak mengharuskan pemerintah mengambil berbagai kebijakan penanganan pandemi.
Pemerintah Indonesia memfokuskan kebijakan penanganan pandemi pada tiga hal utama, yakni kesehatan, stimulus ekonomi dan jaminan sosial. Berbagai stimulus ekonomi dan bantuan sosial diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid. Penyaluran bantuan sosial dan stimulus tersebut kerap menjadi titik kritis pada penerapan kebijakan penanganan Covid. Alih-alih menjadi solusi, penyaluran bantuan saat pandemi menuai kritik dari berbagai kalangan. Kritik berikutnya yang kerap dialamatkan pada pemerintah terkait dengan sektor kesehatan, mulai data pasien, SOP pelayanan kesehatan, hingga pencegahan penularan virus.
Pemerintah provinsi Bali juga menghadapi permasalahan yang sama, meski Pemprov Bali pada masa awal pandemi sempat mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Satgas Covid sebagai salah satu dari sepuluh daerah yang tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun berhasil menekan laju penambahan kasus. (Detik.com) Keberhasilan penekanan kasus positif Covid di Bali diperkirakan karena adanya penerapan kebijakan oleh Pemprov Bali yang berbasis kearifan lokal. Kebijakan yang dimaksud adalah pembentukan Satgas gotong royong berbasis desa adat. Kebijakan yang dirumuskan Gubernur Bali bersama Majelis Desa Adat (MDA) sebagai program pemberdayaan krama desa adat dan yowana (generasi muda) dalam melakukan pencegahan Covid-19 di desa adat. Kebijakan inipun tak lepas dari kritik masyarakat.
Hingga saat ini belum ada evaluasi terhadap berbagai kebijakan publik yang dirancang dan dilaksanakan Pemprov Bali terkait dengan pandemi Covid. Kritik dan saran yang disampaikan masyarakat hanya terpotret secara parsial melalui media konvensional dan media sosial. Belum ada penelitian ilmiah yang berbasis opini publik dan dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap kebijakan yang diterapkan Pemprov Bali.
Respon publik terhadap kebijakan Pemprov Bali dalam penanganan pandemi Covid dapat menjadi umpan balik yang dalam teori kebijakan publik memiliki arti sangat penting dalam upaya menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kepuasan publik pada pemerintah. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba melihat lima poin kebijakan Pemprov Bali dalam penanganan pandemi dari sudut pandang public. Adapun lima poin tersebut adalah (1) Pencegahan penularan Covid di pulau Bali; (2) Penanganan kesehatan; (3) Penanganan dampak Covid terhadap industri pariwisata; (4)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 733-745
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24
Penanganan dampak Covid terhadap kesejahteraan social; dan (5) Pemberian bantuan sembako terhadap warga terdampak pandemi Covid 19.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja pemerintah provinsi Bali di mata publik dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 pada fase awal tahun 2020? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemprov Bali dalam penanganan pandemi di mata publiknya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi atau feed back bagi sistem politik dalam formulasi kebijakan selanjutnya.
Sebelum membahas mengenai teori-teori yang akan dipergunakan, penting untuk memahami konsep-konsep terkait terlebih dahulu. Formulasi kebijakan publik merupakan sebuah upaya untuk mengkombinasikan pengetahuan teknis dengan kompleksitas politik dan realitas sosial. (Roziqin dkk, 2021; 94) Kebijakan publik juga disebut sebagai pertemuan antara batas politik dan administratif. Sebuah kebijakan diambil oleh sebuah organisasi merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Namun, Hadna (2021) mengutip Kindon dan Brodkin (2014), menyatakan bahwa formulasi kebijakan publik bukanlah respon rasional atas permasalahan sosial ekonomi yang telah didefinisikan dengan jelas.
Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori sistem politik dan teori opini publik. Dalam sistem politik terdapat komponen-komponen seperti input , proses, output dan feedback . Sistem politik sangat umum dipergunakan dalam analisis kebijakan publik. Fungsi input dalam sistem politik berkaitan dengan tuntutan dan dukungan. Fungsi outbut terkait dengan penerapan dan pengawasan kebijakan. Fungsi input dijalankan oleh sub-sub sistem non pemerintah, masyarakat, dan lingkungan umum. Fungsi output dijalankan oleh pemerintah.[6]
Opini publik memiliki arti penting dalam menginterpretasi perilaku dan mengevaluasi klaim beberapa pihak tentang satu kebijakan publik. [2] Pengukuran opini publik sangat vital bagi sistem politik karena ia memberikan ukuran atas tingkat dukungan politik bagi pemerintah dan/atau kebijakan tertentu. Opini publik juga berperan dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja pemerintahan.
Informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat, dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah dapat menghasilkan pemahaman di antara kedua belah pihak. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai apa yang dilakukan pemerintah untuk mereka, dan pemerintah membutuhkan informasi mengenai apa yang rakyat inginkan dan harapkan dari pemerintah. [4] Dalam konteks system politik, komunikasi politik bekerja seperti sirkulasi darah. Idealnya sirkulasi darah dalam hal ini kounikasi politik harus yang mengalir
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.733-745 Kadek Dwita Apriani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
tanpa hambatan. Isi informasi dari kedua belah pihak (pemerintah dan masyarakat) harus benar, akurat, dan berkualitas, bukan atas dasar asumsi atau prasangka-prasangka.

## METODOLOGI

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, dimana seluruh data yang diperoleh akan dijelaskan disajikan dalam bentuk tabel dan dideskripsikan sesuai dengan pertanyaan kuesioner. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Menurut Sugiyono (2008:6) “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”, sehingga penelitian ini hanya akan mendeskripsikan data yang dikumpulkan.

## Lokasi Penelitian
Pengambilan data dilakukan di Sembilan kabupaten/kota yang ada di Bali dengan sebaran sampel proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

## Populasi dan Sampel
Populasi merupakan objek penelitian, Menurut Sugiyono (2008:90) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualiatas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian seluruh penduduk provinsi Bali yang sudah dewasa dan dapat mengutarakan pendapatnya (penduduk yang telah memiliki identitas diri seperti KTP provinsi Bali).
Sampel merupakan representasi populasi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi sebagai sumber data. Menurut Sugiyono (2008:57) sampel adalah “Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik multistage random sampling karena sampling frame penelitian ini tidak homogen. Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebesar 1.540 responden. Dengan begitu margin of error pada penelitian ini adalah 3%, pada tingkat kepercayaan 95%.

## Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur objek penelitian. Menurut Arikunto (2006:160) instrumen penelitian adalah “alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”. Pada penelitian ini penulis menggunakan angket (kuesioner) sebagai instrumen penelitian. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang sudah disusun oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden. Menurut Arikunto (2006:151) angket atau kuesioner adalah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 733-745
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24
“sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”.
Kuesioner dalam penelitian ini akan diturunkan dari beberapa konsep yang telah tertuang dalam landasan teori mengenai opini public dan kebijakan public. Secara spesifik, kebijakan yang dioperasionalisasikan dalam kuesioner pada penelitian ini adalah kebijakan penanganan pandemi Covid 19 oleh Pemprov Bali pada bulan Maret – Agustus 2020.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data penelitian, teknik yang digunakan yaitu:
1. Angket (kuesioner). Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ditanyakan melalui wawancara tatap muka antara enumerator dan responden target. Pengumpulan data lapangan ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
2. Studi kepustakaan dan dokumen melalui berbagai bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data penelitian ini adalah:
1. Data primer
Data yang peroleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
2. Data sekunder
Data yang mendukung data primer yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

## Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Data yang diharapkan dari penelitian ini adalah data berupa respon publik terkait kebijakan penanganan Covid oleh Pemprov Bali. Data tersebut berupa data-data persepsional yang ditabulasi dan dilaporkan dalam bentuk frekuensi dan tabulasi silang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Persepsi atas Kondisi Ekonomi Selama Enam Bulan Pertama Pandemi
Persepsi masyaratat terkait ekonomi dilihat sebagai faktor kunci dalam evaluasi kinerja pemerintah. Dalam definisi Mujani (2019), faktor ekonomi politik berkenaan dengan kinerja pemerintah sebagaimana dilihat oleh para pemilih dalam kehidupan rumah tangga dan ekonomi daerahnya. Masyarakat mengevaluasi kinerja para pemimpin dan keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.733-745 Kadek Dwita Apriani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Dalam konteks ini, pandemi Covid19 dianggap sebagai persolan utama masyarakat pada tahun 2020. Persepsi masyarakat tentang ekonomi rumah tangganya dan kondisi ekonomi daerahnya akan sangat mempengaruhi penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah daerahnya. Oleh karenanya, data persepsi atas kondisi ekonomi Bali dan kondisi ekonomi keluarga responden perlu ditampilkan terlebih dahulu, sebelum penilaian masyarakat atas kinerja pemerintah provinsi Bali terkait kebijakan masa pandemi.
Survei ini menemukan fakta bahwa 2/3 masyarakat Bali menyatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga mereka pada enam bulan pertama pandemi Covid 19, menjadi lebih buruk dan jauh lebih buruk dibandingkan sebelum pandemi. Hanya sekitar 9% dari responden yang menatakan kondisi ekonomi rumah tangganya menjadi lebih baik pada masa pandemi. Temuan ini memberi gambaran betapa pandemi membawa dampak luas, mendalam, dan langsung pada ekonomi masyarakat Bali hingga ke level rumah tangga. Mayoritas mengaku pemburukan dirasakan, namun ada juga yang mengaku bahwa ekonomi rumah tangga mereka justeru mengalami perbaikan di semester awal pandemi atau sekitar bulan Maret- September 2020. (lihat gambar 1)
0,5 13,4 53,7 7,3 16,0 8,7 0,3 TIDAK
MENJAWAB JAUH LEBIH BURUK LEBIH BURUK TIDAK BERUBAH TETAP BURUK TIDAK BERUBAH TETAP BAIK LEBIH BAIK JAUH LEBIH BAIK
Gambar 1. Tabulasi frekuensi jawaban dari pertanyaan “Menurut Anda, bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga Anda dalam 6 bulan pertama Pandemi jika dibandingkan tahun sebelumnya?”
Pada gambar 1, Tak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi rumah tangganya, mayoritas masyarakat Bali juga memandang bahwa kondisi ekonomi daerah, dalam hal ini provinsi Bali, lebih buruk jika dibandingkan sebelum masa Pandemi. Sekitar 71% responden dalam penelitian ini yang mewakili populasi masyarakat Bali secara keseluruhan, menyatakan bahwa kondisi ekonomi Bali dalam pandangan mereka lebih buruk dan jauh lebih bukuk pada enam bulan pertama pandemi, jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi daerah ini sebelum terjadinya pandemi (lihat gambar 5).
Data ini menggambarkan masyarakat Bali cukup mampu melihat kondisi daerahnya dan memahami bahwa kondisi ekonomi Bali yang memburuk itu merupakan akibat dari situasi pandemi yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Sektor pariwisata yang menjadi penopang utama ekonomi Bali mengalami hantaman yang luar biasa. Bali memang bukan satu- satunya provinsi yang mengalami situasi seperti ini, penelitian Wattimena dkk (2021; 128)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 733-745
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24
menyebutkan bahwa situasi yang sama juga terjadi di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, masyarakat Bali sangat menginginkan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memulihkan ektor ekonomi dan pariwisata. Data tentang kinerja pemerintah di mata public akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.
1,2 14,0 57,0 6,2 11,4 9,5 0,6 TIDAK
MENJAWAB JAUH LEBIH BURUK LEBIH BURUK TIDAK BERUBAH TETAP BURUK TIDAK BERUBAH TETAP BAIK LEBIH BAIK JAUH LEBIH BAIK
Gambar 2 Tabulasi Frekuensi jawaban dari pertanyaan Menurut Anda, bagaimana kondisi ekonomi provinsi Bali enam bulan pertama pandemic jika dibandingkan tahun sebelumnya?
Gambar 2 menunjukan, Dua grafik yang menggambarkan data persepsi masyarakat Bali tentang kondisi ekonomi telah dipaparkan pada bagian ini. Dapat dikatakan secara umum bahwa mayoritas masyarakat Bali mengalami penurunan kondisi ekonomi pada rumah tangganya dan menyadari hal ini terjadi secara umum di Bali, terutama pada semester pertama pandemi Covid19.

## Dampak Pandemi dan Sumber Bantuan
Sebelumnya telah dipaparkan bahwa masyarakat Bali mayoritas menyatakan bahwa ekonomi rumah tangga mereka dan daerah Bali menjadi lebih buruk pada enam bulan pertama masa Pandemi. Persepsi tentang memburuknya kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat Bali tersebut merupakan dampak dari berkurangnya penghasilan mereka. Sebanyak 70,6% masyarakat Bali menyatakan dampak pandemi yang paling mereka rasakan adalah berkurangnya penghasilan. (lihat gambar 6)
Selain kehilangan pekerjaan, dampak pandemi yang dirasakan oleh masyarakat Bali adalah kehilangan pekerjaan. Sebanyak 12,6% responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka kehilangan pekerjaannya dalam enam bulan pertama pandemi Covid19. Di luar dua hal yang berkaitan dengan ekonomi rumah tangga tersebut, ada dampak psikologis, yakni tidak berani keluar rumah. Sekitar 15% responden menyatakan bahwa dampak yang paling mereka rasakan pada enam bulan pertama pandemi tersebut adalah ketakutan keluar rumah. Ini sejalan dengan berbagai anjuran pemerintah ketika itu. Dampak pandemi paling dirasakan dapat dilihat pada Gambar 3.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.733-745 Kadek Dwita Apriani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
70,6 12,6 15,2
1,6
BERKURANGNYA
PENGHASILAN KEHILANGAN PEKERJAAN TIDAK BERANI KELUAR RUMAH LAINNYA
Gambar 3 Dampak Pandemi Covid yang Paling Dirasakan Responden Gambar 3 menunjukan terdapat berbagai kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah mulai diberlakukan di Indonesia setelah ditemukan kasus pertama di Depok, Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia setelah PP No 21 tahun 2020 ditandatangani presiden. Pasal 4 ayat 1 PP 21/2020 menyebutkan bahwa PSBB paling sedikit mengatur (1) peliburan sekolah dan tempat kerja, (2) pembatasan kegiatan keagamaan; dan (3) pembatasan aktivitas di tempat atau fasilitas umum. Ketika kebijakan tersebut dikeluarkan, Bali tidak secara langsung mengajukan PSBB untuk disetujui Menteri Kesehatan. Provinsi pertama yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta.
Ketika itu, berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat, baik oleh pemerintah, swasta maupun perorangan. Bantuan yang umum diberikan pada masa itu berupa bantuan sembako. Di Bali sendiri, hanya 19% responden yang mengaku tidak memperoleh bantuan dari pihak manapun. Artinya, bantuan sembako dari berbagai pihak telah menyentuh lebih dari 80% masyarakat Bali pada enam bulan pertama berlangsungnya pandemi Covid19. Dari mereka yang mengaku menerima bantuan sembako, paling banyak mengaku menerima bantuan sembako dari pemerintah kabupaten/kota (48,2%). Selanjutnya, bantuan sembako di Bali yang paling banyak diterima oleh masyarakat berasal dari perorangan/swsta (15,7%). Angka ini cukup mengejutkan mengingat kondisi ekonomi di provinsi yang ditopang oleh sektor pariwisata ini tengah memburuk secara umum, namun solidaritas di antara mereka tidak hilang. Semangat berbagai terbaca cukup tinggi di tengah situasi yang sangat sulit tersebut. Dari sisi lain perlu dilihat bahwa semakin ke atas jenjang pemerintahan, semakin sedikit masyarakat yang merasa memperoleh bantuan dari tingkatan pemerintahan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh pemahaman atas birokrasi yang tidak terlalu baik di masyarakat. Seperti diketahui, bantuan dari pusat juga disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota. Warga tidak banyak yang bertanya tentang sumber bantuan yang mereka dapatkan. Secara umum mereka hanya membedakannya menjadi 3, yaitu bantuan dari pemerintah, non pemerintah dan tidak mendapat bantuan. Jika ditanya tingkatan pemerintah yang memberi bantuan, maka pemerintah kabupaten/kota paling

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 733-745
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24
mudah disebutkan, karena itu adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan warga.

## Respon Publik tentang Kebijakan Penanganan Pandemi Covid 19 di Provinsi Bali pada Semester Pertama Pandemi
Secara umum telah dikemukakan di bagian awal, bahwa penanganan pandemi di Indonesia difokuskan pada tiga sektor utama, yaitu sektor Kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Fokus penanganan tersebut juga dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali pada semester awal pandemi. Survei opini public ini mencoba untuk menggambarkan penilaian yang diberikan masyarakat terhadap kinerja Pemprov Bali dalam penanganan tiga focus tersebut.
Dalam sektor Kesehatan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dilihat dari dua indicator, yaitu pencegahan penyebaran virus dan penanganan pasien. Temuan dari survei ini memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat Bali (62%) menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah di sektor kesehatan pada enam bulan pertama pandemi. Angka kepuasan tersebut terlihat pada kedua indicator, baik pencegahan penyebaran maupun penanganan pasien. (lihat gambar 4 dan 5)
Gambar 4 Penilaian atas Kinerja Pemprov dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 pada 6 Bulan Pertama Pandemi
Gambar 4, menjelaskan bahwa Temuan ini mengindikasikan bahwa kepuasan masyarakat Bali terhadap kinerja Pemprov Bali dalam pencegahan penularan virus corona lebih rendah dibandingkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat pada indikator yang sama. Temuan survei sebuah Lembaga survei nasional, Indikator Politik Indonesia, di bulan September 2020 memperlihatkan bahwa masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah pusat dalam mencegah penularan virus corona sebanyak 66,3%. (indikator Politik Indonesia, 2020) Angka ini 4% lebih tinggi dibandingkan temuan kepuasan terhadap pemprov Bali.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.733-745 Kadek Dwita Apriani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Gambar 5 Penilaian atas Kinerja Pemprov dalam Penanganan Paseien Covid-19 pada 6

## Bulan Pertama Pandemi
Gambar 5, bahwa Penilian yang signifikan berbeda dapat dilihat dalam kepuasan masyarakat terhadap penanganan dampak pandemi di sektor ekonomi. Sektor ini diketahui merupakan sektor yang memang paling terdampak dalam proses penanganan pandemi. Jika titik berat penanganan adalah Kesehatan, maka ekonomi akan terkesan dikorbankan. Inilah yang tertangkap dalam hasil survei atas kebijakan penanganan dampak pandemi di Bali. Jika pada sektor Kesehatan, kepuasan mencapai lebih dari 60%, maka pada penilaian kinerja pemerintah dalam penanganan dampak Covid di sektor ekonomi dan pariwisata, raport Pemprov Bali terlihat tidak terlalu prima, pasalnya mereka yang menyatakan puas dan sangat puas pada kinerja pemerintah provinsi Bali dalam sektor pariwisata dan ekonomi hanya berkisar di angka 42%. (lihat gambar 6)
Gambar 6 Penilaian atas Kinerja Pemprov dalam Penanganan Dampak Covid pada Sektor Ekonomi dan Pariwisata pada 6 Bulan Pertama Pandemi
Gambar 6 menjelaskan bahwa, Angka ini 20% lebih rendah dibandingkan angka kepuasan di sektor Kesehatan. Temuan ini berkorelasi dengan data pada bagian sebelumnya, dimana mayoritas masyarakat Bali menyatakan kondisi ekonomi provinsi Bali memburuk, demikian juga dengan kondisi ekonomi rumah tangganya. Tabel hasil tabulasi silang di bawah ini memperlihatkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja ekonomi pemprov Bali pada fase awal pandemi Covid19 berhubungan dengan persepsi mereka atas kondisi ekonomi rumah tangganya. Berikut dijelaskan tabulasi silang antara kondisi ekonomi rumah tangga dengan penilaian atas kinerja pemerintah provinsi dalam penanganan dampak covid-19 di sektor ekonomi dan pariwisata dapat dilihat pada tabel 1.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 733-745
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24

## Tabel 1
Tabulasi Silang antara Kondisi Ekonomi Rumah Tangga dengan Penilaian atas Kinerja Pemprov dalam Penanganan Dampak Covid di Sektor Ekonomi dan Pariwisata
Sumber: Diolah dari hasil survei tatap muka terhadap 1.540 responden Tabel 1 menunjukan bahwa, sektor kesejahteraan sosial juga memperoleh penilaian yang tidak jauh berbeda dengan sektor ekonomi. Kinerja pemerintah provinsi Bali dalam hal penanganan dampak Covid pada sektor kesejahteraan sosial, dinilai memuaskan hanya oleh 48% masyarakat Bali. (lihat gambar 11). Mereka yang secara eksplisit menyatakan tidak puasa terhadap kinerja pemprov dalam penanganan dampak covid terhadap kesejahteraan sosial sebanyak 31%. Bila dibandingkan dengan ketidakpuasan di sektor Kesehatan, angka ini hampir dua kali lipatnya. Namun bila dibandingkan dengan sektor ekonomi dan pariwisata, angka ketidakpuasan terhadap kinerja di sektor kesejahteraan sosial ini memang lebih rendah. Penilaian atas kinerja pemerintah provinsi Bali dalam penanganan dampak covid-19 pada kesejahteraan sosial disajikan pada gambar 7.
Gambar 7 Penilaian atas Kinerja Pemprov dalam Penanganan Dampak Covid pada Kesejahteraan Sosial pada 6 Bulan Pertama Pandemi
Gambar 7 menunjukan bahwa, opini publik Bali terhadap kinerja penanganan pandemi Covid19 oleh pemerintah provinsi Bali pada enam bulan pertama pandemi, terbelah menjadi dua. Opini baik diperoleh dalam penanganan di sektor Kesehatan, sementara opini
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.733-745 Kadek Dwita Apriani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
buruk terbaca di sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial. Temuan ini dapat menjadi input bagi sistem politik dalam hal kebijakan penanganan pandemi oleh Pemprov Bali yang sebaiknya memberi perhatian yang seimbang pada sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Jika salah satu sektor saja yang memperoleh perhatian besar, maka akan mucul ketidakpuasan dari sektor lainnya.

## KESIMPULAN
Terdapat beberapa temuan penting terkait kinerja pemerintah provinsi Bali dalam penanganan Pandemi Covid19 di mata publik pada fase awal berlangsungnya pandemi Covid 19 di Indonesia. Masyarakat Bali menilai kondisi ekonomi provinsi ini lebih buruk dibandingkan sebelum masa pandemi. Demikian juga dengan persepsi mereka terhadap kondisi ekonomi rumah tangganya. Mayoritas masyarakat menyatakan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga mereka mengalami penurunan pada semester pertama pandemi Covid 19.
Kondisi ekonomi rumah tangga responden terbaca berpengaruh terhadap persepsinya tentang kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi, terutama di sektor ekonomi dan pariwisata. Dibandingkan dengan sektor Kesehatan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi Bali pada sektor ekonomi dan pariwisata terbaca lebih rendah. Konsisi kepuasan yang hampir sama terbaca dalam sektor kesejahteraan sosial.
Dengan begitu, berarti dalam tiga sektor yang menjadi focus perhatian dalam penanganan pandemi Covid19, yaitu Kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, nilai kepuasan tertinggi yang diperoleh pemerintah provinsi Bali berdasarkan penelitian ini adalah pada sektor Kesehatan dengan angka mencapai 62%. Namun angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan temuan survei nasional terhadap kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintah pusat dalam penanganan penyebaran virus Corona (66,3%).
Dilihat dari teori sistem politik dan opini public yang digunakan dalam penelitian ini, hasil survei ini dapat menjadi input pada sistem politik dalam hal merancang kebijakan terkait penanganan pandemi ke depannya terutama di Bali. respon publik tentang sebuah kebijakan merupakan feed back atau umpan balik bagi sistem politik untuk dijadikan input dalam proses pembentukan kebijakan yang menghasilkan output selanjutnya.

## REFERENSI
Buku
Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Kavanagh, D. (1983). Political Science and Political Behaviour. London: George Allen & Unwin.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 733-745
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24
Mujani, Saiful dkk. (2019). Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
Nasution, Z. (1990). Komunikasi Politik Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatife, Kualitatife, dan R & D. Bandung: Alfabeta. Varma, S.P. (2001). Teori Politik Modern. Jarta: Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Arfan, Surya dkk. (2021). "Responsivity of Public Services in Indonesia during the Covid 19 Pandemic" Budapest International Research and Critics Institute Journal . 4(1): 552-562 Hadna, Agus Heruanto. (2021). "Policy Formulation during Pandemic COVID-19: New E vidence of Multiple Streams from Yogyakarta, Indonesia" Journal of Public Administration and Governance . 11(3): 36 - 55
Roziqin, Ali dkk. (2021). "An Analysis of Indonesian Government Policies Against COVID-19 Pandemic" Public Administration and Policy . 24(1): 92 - 107
Wattimena, Zarita Kaulika R dkk. (2021). "Inovasi Kebijakan Pemerintah DIY dalam Membangun Ketahanan Pangan di Era Pandemi Covid-19" Jurnal Inovasi Kebijakan Matra Pembaruan. 5(2): 127 - 139

## Website
https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2020/10/Rilis_Surnas_Indikator_25- Oktober_2020.pdf
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/09002161/6-bulan-pandemi-covid-19- catatan-tentang-psbb-dan-penerapan-protokol?page=all
https://news.detik.com/berita/d-5012616/ini-strategi-bali-berhasil-lawan-corona-tanpa- psbb/1