Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS), Oktober, 2020, Vol. 3, No. 2 hal. 61-67 E-ISSN: 2655-2469 © 2020 JPDS

## OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENDAMPINGAN PEMANFAATAN WEBSITE PEMERINTAH DESA KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG
Desinta Dwi Rapita* 1 , Didik Sukriono 1 , Nurul Ratnawati 2 , Meidi Saputra 1
desinta.fis@um.ac.id
1 Jurusan Hukum dan Kewargaengaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
2 Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Diterima 14 April 2020, dipublikasikan 31 Oktober 2020

## Abstrak
Tujuan pengabdian ini untuk mengoptimalkan pelayanan publik dengan  memanfaatkan website agar terwujud good village governance. Masyarakat pada era sekarang ini sangat membutuhkan pelayanan yang  praktis  dan  efisien.  Pemerintah  desa  di  Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang  belum melaksanakan  pelayanan  publik  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  tersebut.  Terdapat  website Pemerintah Desa, namun belum dimanfaatkan dengan optimal, bahkan banyak perangkat desa yang tidak  dapat  mengoperasikan  website  tersebut.  Metode  pelaksanaan  kegiatan  ini  dibagi  menjadi  tiga tahapan  pelaksanaan,  yaitu  sosialisasi,  workshop  dan  pendampingan.  Hasil  dari  pelaksanaan pengabdian  ini  pemerintah  desa  memahami  tentang  tahapan-tahapan  pemanfaatan  website. Selanjutnya  mereka  juga  berhasil  membuat  konten  pelayanan  publik  pada  website  desa  masing- masing dengan standar pelayanan publik yang sudah ditentukan. Pelayanan publik di pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal dengan memanfaatkan dan mengembangkan website pemerintah desa.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Website , Pemerintah Desa

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  pada  hakekatnya  adalah  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pemerintahan  tidak diadakan  untuk  melayani  dirinya  sendiri,  akan  tetapi  untuk  melayani  masyarakat  dan  menciptakan kondisi  yang  memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat  mengembangkan  kemampuan  dan kreatifitasnya  untuk mencapai  tujuan bersama  (Rasyid,  1998).  Terbitnya  Undang  Undang Nomor  25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  (UUPP)  membawa  konsekuensi  hukum  bahwa  setiap Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan pelayanan publik dengan optimal agar terwujudnya good village governance.  Hanya permasalahannya kinerja penyelenggara pelayanan publik, dilihat dari pola penyelenggaraan  pelayanan  masih  jauh  dari  cita  Undang-Undang  Pelayanan  Publik,  yakni:  kurang responsif,  kurang  informatif,  kurang  accessible,  kurang  koordinasi,  cenderung  birokratis,  tidak  mau mendengar keluhan, kritik dan saran, dan inefisien (Meiji et al., 2019). Sedangkan dari Sumber Daya Manusia  (SDM),  kurangnya  profesionalisme,  kurang  kompetensi,  kurang  empati  dan  kurang  etika. Lembaga Governance and Decentralization Survey menambahkan, bahwa buruknya  pelayanan publik ditandai dengan masih besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat, bahkan pelayanan cenderung manja di “komoditas”.
Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 158 kepala daerah yang terdiri atas gubernur, bupati, wali kota tersangkut korupsi sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Sedikitnya 42 anggota DPR juga terseret korupsi pada kurun waktu 2008-2011 dan kurun waktu 2009-2011 terdapat 30  anggota  DPR  dari  4  parpol  terlibat  kasus  dugaan  suap  pemilihan  Deputi  Gubernur  Senior  Bank Indonesia. Hal yang sama juga di institusi KPU, Komisi Yudisial, KPPU, Ditjen Pajak, Bank Indonesia dan  BKPM.  Sepanjang  2010,  Mahkamah  Agung  menjatuhkan  sanksi  kepada  107  hakim,  pegawai kejaksaan 288, dan 294 polisi yang dipecat dari dinas Polri (Kompas, 2011).
Secara spesifik Sunaryati (2011) mengelompokkan bentuk “maladministrasi”  dalam dua puluh katagori, yaitu: Kelompok pertama, bentuk maladministrasi yang terkait dengan ketepatan waktu dalam proses  pelayanan  umum,  yang  terdiri  dari  tindakan  penundaan  berlarut,  tidak  menangani  dan melalaikan  kewajiban;  Kelompok  kedua,  bentuk  maladministrasi  yang  mencerminkan  keberpihakan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan diskriminasi, yang terdiri dari persekongkolan, kolusi, nepotisme, bertindak tidak adil, dan nyata-nyata tidak adil; Kelompok ketiga,  bentuk maladministrasi yang lebih mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran hukum dan peraturan perundangan, yang terdiri dari  pemalsuan,  pelanggaran  undang-undang,  dan  perbuatan  melawan  hukum;  Kelompok  keempat, bentuk maladministrasi yang terkait dengan kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada  kualitas  pelayanan  umum  pejabat  publik  kepada  masyarakat,  yang  terdiri  dari  tindakan  di  luar kompetensi, pejabat yang tidak kompeten menjalankan tugas, intervensi yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum, dan tindakan yang menyimpang prosedur tetap; Kelompok kelima, bentuk maladministrasi yang mencerminkan sikap arogansi seorang pejabat publik dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, yang terdiri dari tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, tindakan yang tidak patut; Kelompok keenam,bentuk maladministrasi yang mencerminkan tindakan  korupsi  secara  aktif,  yang  terdiri  dari  tindakan  pemerasan  atau  permintaan  imbalan  uang, penguasaan barang orang lain tanpa hak dan penggelapan barang bukti.
Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang  mengalami  banyak  kemajuan.  Dalam perkembangannya  Kecamatan  Sumberpucung  mengalami  pemekaran  wilayah  sehingga  sekarang menjadi 7 desa, yaitu Desa Sumberpucung, Desa Jatigui, Desa Sambigede, Desa Senggreng, Desa Trenyang,  Desa  Ngebruk,  dan  Desa  Karangkates.  Namun,  mayoritas  Desa  di  Kecamatan Sumberpucung ini belum mempunyai Standar Pelayanan Publik. Kalau pun ada tapi belum bisa secara baik diterapkan. Sehingga untuk mewujudkan Good Village Governance akan sangat sulit. Sedangkan disisi  lain  masyarakat  saat  ini  sangat  membutuhkan  pelayanan  publik  yang  praktis  dan  efisien. Beberapa  desa  sudah  memiliki  website  pemerintah  desa,  namun  belum  sepenuhnya  dimanfaatkan karena  keterbatasan  pengetahuan.  Oleh  sebab  itu,  perlu  diadakan  pendampingan  dalam  proses optimalisasi pemanfaatan website Pemerintahan Desa sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

## METODE
Kegiatan pengabdian dilakukan melalui aktifitas pelatihan dan pendampingan langsung kepada mitra  (Wiradimadja  et  al.,  2019).  Metode  pelaksanaan  yang  digunakan  dalam  pengabdian  ini menggunakan 3 tahapan, yaitu: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap evaluasi. Tahap perencanaan adalah tahap awal untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan  program  pengembangan  desa  mitra.  Tim  pengusul  melakukan  analisis  situasi Pemerintahan  Desa  di  Kecamatan  Sumberpucung    termasuk  mendaftar  permasalahan-permasalah yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Selanjutnya  dari  hasil  analisis  tersebut  tim  pengabdian  melakukan persiapan dan perencanaan bentuk program yang harus dilaksanakan. Tahapan pelaksanaan program pengembangan  desa  ini  menggunakan  metode Participatory  Action  Research (PAR).  Seluruh  pihak yang relevan (stakeholders) dilibatkan secara aktif dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung melalui kegiatan workshop. Setelah itu dilakukan tahap evaluasi atau refleksi. Pada tahap ini, pengusul dengan beberapa stakeholder yang terlibat melakukan Focus Group Discussion dengan model rembug. Hasi evaluasi dan refleksi dijadikan bahan koreksi untuk perbaikan dan peningkatan agar menjadi lebih baik lagi pelayanan publik di pemerintahan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan  Sumberpucung  terdiri  dari  7  (tujuh)  desa,  antara  lain  Desa  Sumberpucung,  Desa Jatiguwi, Desa Sambigede, Desa Senggreng, Desa Trenyang, Desa Ngebruk, dan Desa Karangkates. Total luas kecamatan adalah 3568 Km². Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, perkebunan, buruh pabrik dan buruh bangunan. Masyarakat desa di  Kecamatan  Sumberpucung  merupakan  masyarakat  yang  sudah  maju.  Rata- rata  sudah  ‘melek’ teknologi. Mengenai urusan pelayanan terhadap administrasi di pemerintahan desa tentunya mereka
juga mengharapakan pelayanan yang bisa efektif dan efisien. Namun, dari hasil analisis situasi yang dilakukan oleh tim pengabdian, di masing-masing Pemerintahan Desa di Kecamatan Sumberpucung belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. Bahkan terdapat beberapa desa yang belum mempunyai standar pelayanan publik sehingga prosedur pelayanan tidak jelas.
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  sebagai  upaya  untuk mengoptimalkan  pelayanan  publik  pemerintahan  desa  di  Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten Malang. Kegiatan utama dari pengabdian ini adalah melakukan pendampingan pemanfaatan website sebagai  upaya  untuk  mengoptimalkan  pelayanan  publik.  Oleh  karena  itu,  perlu  diawali  dengan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang pentingnya Standar Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa. Subtansi pelayanan publik dibenahi terlebih dulu.  Setelah itu dilakukan workshop pembuatan Standar  Pelayanan  Publik  sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing  desa.  Setelah  masing-masing desa  mempunyai  Standar  Pelayanan  Publik,  maka  bentuk  pelayanan  publik  dapat  dikembangkan dengan memanfaatkan website desa.
Target  utama  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  menghasilkan  konten  pelayanan  publik  pada website pemerintahan desa. Konten yang dimaksud secara khusus berisi tentang jenis-jenis pelayanan publik termasuk di dalamnya terdapat informasi-informasi atau berita tentang perkembangan desa.

## Gambar 1 Tampilan website Pemerintah Desa dengan penambahan konten pelayanan publik
Konten  pelayanan  publik  yang  dimaksud  dapat  dibedakan  menjadi  beberapa  hal  tergantung kebutuhan  masing-masing  desa.  Misalnya  saja  berkaitan  dengan  humas  dan  pengaduan,  layanan administrasi  surat  menyurat,  layanan  online  polres  malang,  layanan  pertanahan,  layanan  surat keterangan legalisasi (nikah, talak, cerai, rujuk) dan lain-lain.
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dilaksanakan  berdasarkan  metode  yang  sudah ditentukan  oleh  Pelaksana.  Terdapat  3  (tiga)  tahap,  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi. Pada  tahapan  pertama  atau  perencanaan,  Pelaksana  melakukan  melakukan  analisis  situasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Sumberpucung termasuk mendaftar permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Selanjutnya  dari  hasil  analisis  tersebut  maka  tim  pengusul  melakukan  persiapan  dan perencanaan bentuk program yang harus dilaksanakan. Pelaksana sepakat melaksanakan workshop atau  pelatihan  pembuatan  standar  pelayanan  publik  dan  pemanfaatan  website  Pemerintah  Desa. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, pelaksana menyelesaikan surat perizinan, yang pertama  dari  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat.  Dari  surat  itu  Pelaksana menyampaikan permohonan ijin kepada Bakesbangpol Kabupaten Malang. Surat dari Bakesbangpol disampaikan  kepada  Camat  Sumberpucung,  mengingat  Camat  hanya  bisa  bertugas  mengkoordinir Desa jika ada surat delegasi dan rekomendari dari Bakesbangpol.
Setelah  itu  Pelaksana  menindaklanjuti  dengan  menyampaikan  surat  kepada  Camat Sumberpucung dan langsung berkoordinasi dengan masing-masing Desa. Tim Pelaksana pada tahap pelaksanaan ini telah melaksanakan proses pendampingan untuk menganalisis hal-hal yang diperlukan di beberapa desa untuk membuat standar pelayanan publik.
Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menjalankan pelayanan publik yang sesuai dengan asas (UU Nomor 25 Tahun 2009): kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban,  profesional,  partisipatif,  persamaan  perlakuan  atau  tidak  diskriminatif,  keterbukaan, akuntabilitas,  fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan,  ketetapatan  waktu,  kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Namun yang terjadi di hampir seluruh Desa di Sumberpucung masih belum diaktualisasikan. Perangkat desa belum benar-benar memahami konsep pelayanan publik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sehingga peraturan tentang  pelayanan  publik  belum  bisa  kami  temukan  di  setiap  desa.  Bahkan  temuan  terakhir,  kantor Kecamatan Sumberpucung pun juga belum menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik yang sesuai  dengan  undang-undang.  Mengenai  penataan  atau  setting  ruang  pelayanan  sudah  mulai dibenahi, namun tetap menjadi masalah apabila tidak segera disusun standar pelayanan publik yang baik.
Tahap  selanjutnya  dari  pelaksanaan  pengabdian  adalah  workshop  pembuatan  Standar Pelayanan Publik dan pemanfaatan website Pemerintah Desa. Workshop dilaksanakan pada tanggal 7  Agustus  2019  bertempat  di  Kantor  Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang.  Acara  dihadiri oleh perangkat desa dari 7 desa di Kecamatan Sumberpucung yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan operator. Juga terdapat tambahan peserta dari Kecamatan Sumberpucung, yaitu sekretaris camat, kaur bidang pemerintahan, kaur hukum dan operator kecamatan. Total peserta yang hadir dan ditambah beberapa undangan menjadi 50 orang.
Gambar 3 dan 4 Peserta mengisi daftar hadir
Pemerintah Desa melalui tim yang dikirim untuk mengikuti workshop menyambut baik maksud dari Tim Pelaksana Pengabdian. Mereka juga merasa memerlukan untuk melaksanakan kegiatan ini
dengan  baik  sebab  akan  memberikan  manfaat  yang  banyak  untuk  memperbaiki  sistem  pelayanan publik  di  Desa  masing-masing.  Materi  disampaikan  oleh  tim  dengan  sangat  menarik.  Secara bergantian, materi disampaikan oleh anggota tim pengabdian. Materi yang disampaiakan antara lain: konsep  dasar  Standar  Pelayanan  Publik,  cara  membuat  Standar  Pelayanan  Publik,  cara  membuat konten  Pelayanan  Publik  pada  website  Pemerintahan  Desa,  dan  cara  memanfaatkan  website  untuk pelayanan publik.

## Gambar 5 Tim Pengabdian menyampaikan materi tentang Website dan Standar Pelayanan Publik
Pada saat praktik membuat Standar Pelayanan Publik dan juga praktik memanfaatkan website Pemerintah  Desa, peserta  sangat  antusias. Banyak  pertanyaan  yg  diajukan  kepada  tim pengabdian berkaitan dengan teknis pemanfaatan website dan cara menuliskan informasi dalam website sehingga bisa efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik.
Gambar 6 Sesi Tanya-jawab peserta dan Tim Pengabdian
Beberapa peserta sudah berhasil membuat konten pelayanan publik pada website Pemerintahan Desa. Selanjutnya mereka mempraktekkan membuat informasi-informasi berkaitan dengan pelayanan publik di desa nya dan mulai praktek memanfaatkan konten yang mereka sudah buat. Selain itu seluruh perangkat desa (7 desa) sudah berhasil juga membuat Standar Pelayanan Publik.
Pada  tahap  selanjutkan  dilaksanakan  pendampingan  di  masing-masing  desa  di  Kecamatan Sumberpucung.  Pendampingan  dilakukan  oleh  tim  sesuai  dengan  jadwal  yang  sudah  disepakati dengan perangkat desa khususnya para operator website. Pendampingan dilakukan pada minggu ke 2  dan  ke  3  bulan  September  2019.  Sebagai  persiapan,  tim  telah  melaksanakan  Focus  Group Discussion  (FGD)  satu  kali  lagi  dengan  beberapa  perangkat  desa  mewakili  masing-masing  desa  (7 desa).
Hasil pendampingan yang dilakukan oleh tim yaitu para operator desa mulai mengembangkan bentuk  pelayanan  publik  pada  website  pemerintahan  desa.  Konten  pelayanan  publik  yang  sudah berhasil  dibuat  sementara  diisi  dengan  informasi-informasi  pelayanan desa. Misalnya  saja  informasi mengenai humas dan pengaduan, layanan online Polres Malang, Layanan Pertanahan, layanan surat keterangan legalisasi (nikah, talak, cerai, rujuk), dan lain-lain.
Beberapa  sub  layanan  memang  belum  sepenuhnya  diaktifkan  sebab  harus  menindaklanjuti dengan pihak terkait, misalnya layanan online Polres Malang. Sedangkan layanan lainnya di beberapa website desa hanya diisi dengan informasi-informasi pelayanan desa. Walaupun begitu sudah sangat membantu  warga  untuk  mendapatkan  informasi.  Misalnya  saja  tentang  layanan  administrasi  surat menyurat  atau  layana  surat  keterangan  legalisasi  sudah  diisi  dengan  informasi  seperti  persyaratan yang harus dibawa warga ke kantor desa apabila mereka ingin mengurus administrasi di desa.

## Gambar 7 Informasi tentang layanan administrasi surat menyurat
Gambar 8 Informasi tentang syarat pebuatan surat keterangan umum dari desa
Warga  merasa  sangat  terbantu  dengan  adanya  konten  pelayanan  publik  di  website pemerintahan desa. Mereka tidak perlu bolak-balik untuk mengambil persyaratan yang harus dipenuhi disaat  mengurus  surat  keterangan  dari  desa.  Mereka  cukup  cek  dulu  dari  website  persyaratannya, kemudian  mereka  melengkapi  dulu  baru  mereka  pergi  ke  kantor  desa.  Sehingga  lebih  efisien  dan praktis.

## KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  Pemerintahan  Desa  Kecamatan  Sumberpucung Kabupaten  Malang  memberikan  banyak  manfaat.  Beberapa  hasil  dari  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  antara  lain:  1)  terbentuknya  Standar  Pelayanan  Publik  di  masing-masing  desa  di Kecamatan  Sumberpucung  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  2) Pemerintahan  Desa  sudah  berhasil mengembangkan  website di  Pemerintahan  Desa  dan dilengkapi dengan  konten  khusus  pelayanan  publik.  Sehingga  pelayanan  publik  di  Pemerintahan  Desa  bisa berjalan dengan optimal. Banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya konten pelayanan publik karena lebih praktis dan efisien.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  tim  pengabdian  sampaikan  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu kelancaran  dan  keberhasilan  kegiatan  pengabdian  ini.  Dukungan  yang  luar  biasa  dari  Universitas Negeri  Malang  selaku  pemberi  dana.  Berikutnya  Pemerintah  Kabupaten  Malang  yang  telah memberikan ijin dan juga memfasilitasi kerjasama tim dengan pihak Pemerintah Desa, dalam hal ini Kecamatan Sumberpucung dan Pemerintah Desa Sumberpucung, Desa Jatiguwi, Desa Sambigede, Desa Senggreng, Desa Trenyang, Desa Ngebruk, dan Desa Karangkates. Semua tim pengabdian dan perangkat desa yang terlibat, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance, Gajah Mada, Yogyakarta, 2005. Agus  Dwiyanto  (et.al),  Kinerja  Tata  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia,  PSKK  UGM  Bekerjasama dengan kemitraan, Yogyakarta, 2007.
Abdul  Mukthie  Fadjar,  “Keprihatinan  Memudarnya  Penegakan  Hukum  dan  Kewibawaan  Hukum  Di Indonesia”, Makalah disampaikan pada serasehan Forum Doktor, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 30 Juni 2011.
Agung  Hendarto,  Nizar  Suhendra,  Good  Governance  dan  Penguatan  Institusi  Daerah,  Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta, 2002.
C.F.G. Sunaryati  Hartono, Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia, Jakarta, 2003.
Chambliss William J., dan Robert B. Seidman, Law, Order and Power, Addison-Westley, Mass, 1971. Huntington,  Samuel  P.  dan  Joan  Nelson,  Partisipasi  Politik  di  Negara  Berkembang,  Rineka  Cipta, Jakarta, 1994.
Erwan  Agus  Purwanto  dan  Wahyudi  Kumorotomo,  Birokrasi  Publik  dalam  Sistem  Politik  Semi Parlementer, Gava Media, Yogyakarta, 2005.
Habibi,  Muhammad  Mujtaba,  Didik  Sukriono,  dkk.  Pendampingan  Pembentukan  Standar  Pelayanan Publik  Pemerintahan  Desa  sebagai  Upaya  Mewujudkan  Good  Village  Governance.  Jurnal Pengabdian dan Dedikasi Sosial (JPDS) (April, 2019), Vol. 2, No 1 h.19-27
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
M.  Ryaas  Rasjid,  Desentralisasi  Dalam  Menunjang  Pembangunan  Daerah  Dalam  Pembangunan Administrasi di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.
Meiji, N., Widianto, A., Kodir, A., & Irawan, I. (2019, June 17). Strengthening Village Information System to Reach Good Governance in Rural Areas through Participatory Rural Appraisal. Proceedings of  1st  Workshop  on  Environmental  Science,  Society,  and  Technology,  WESTECH  2018, December 8th, 2018, Medan, Indonesia. https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.8-12-2018.2283894
MP3 Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, Ada Apa dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik?, Yayasan TIFA, Jakarta.
Satjipto  Rahardjo,  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Penerbit  Genta  Publishing, Yogjakarta, 2009.
Sirajjudin, Didik Sukriono dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Setara Press (Kelompok Insrans Publishing), Malang, 2011.
Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1984. Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
Wiradimadja,  A.,  Kurniawan,  B.,  &  Sukamto.  (2019).  PELATIHAN  DAN  PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PTK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS) BAGI GURU IPS SMP/MTS MALANG RAYA. Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS) , 2 (1).