https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2963.149-162
Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya Pada Tahun 2017
Hardi Alunaza SD 1 , Bastian Andhony Toy 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia hardi.asd@fisip.untan.ac.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia, bas.andhony@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  membahas  sejauh  mana  pengaruh  dari  militer  dalam  sistem  politik  di Myanmar terkait kasus penindakan terhadap etnis Rohingya pada tahun 2017. Pemerintahan Myanmar melalui pihak militer dinilai menggunakan kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya sehingga menimbulkan ribuan  korban  jiwa  dan membuat  etnis  Rohingya  terusir  serta  berupaya  mengungsi  ke  negara-negara tetangga. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menilai  peran  militer  dalam sistem  pemerintahan  Myanmar  karena  berdasarkan Konstitusi  tahun  2008, militer memiliki  kursi  sebesar  25  persen di  parlemen  Myanmar  dan memiliki  sejumlah kewenangan dalam sistem politik. Hal ini dapat dianggap sebagai pemicu dari agresivitas militer terhadap etnis Rohingya karena perwakilan militer yang memiliki eksistensi dalam parlemen Myanmar. Penulis menggunakan teori  konkordansi  dan  konsep new  professionalism  of  internal  security  and  national  development dalam menganalisis fenomena terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh militer dalam pemerintahan Myanmar karena berdasarkan konstitusi, militer mengontrol tiga departemen strategis yaitu Pertahanan, Urusan Dalam Negeri, dan Perbatasan.  Militer juga memegang kendali penuh atas angkatan bersenjata, kepolisian dan pasukan keamanan, sehingga  menunjukkan adanya peran militer dalam kebijakan Myanmar terkait penindakan terhadap etnis minoritas Rohingya.
Kata Kunci: Militer, Sistem Politik, Diskriminasi

## ABSTRACT
This paper aims to discuss the extent to which the influence of the military in the political system in Myanmar  related  to  cases  of  the  2017  prosecution  of  ethnic  Rohingya.  Myanmar's  government  through  the military is considered using violence and discrimination against Rohingya ethnic groups resulting in thousands of  casualties  and  the  migration  of  ethnic  Rohingya  to  neighboring  countries.  This  research  was  conducted  to assess  the  role  of  the  military  in  the  Myanmar  government  system  because  under  the  2008  Constitution,  the military  occupied  25  percent  seats  of  the  Myanmar  parliament  and  placed  a  number  of  authorities  in  the political  system.  The  presence  of  military  representatives  in  the  Myanmar  parliament  can  be  considered  as  a trigger  for  the  military's  aggressiveness  towards  Rohingya  to  analyze  the  extends  of  military  influence  in Rohingya case. The author uses concordance theory and the concept of new professionalism of internal security and  national  development.  The  results  of  this  research  indicate  the  existence  of  military  influence  in  the Myanmar government because under the constitution, the military controls three strategic departments, namely Defense, Internal Affairs and Border. The military also holds full control of the armed forces, police and security forces, thus demonstrating the military role in Myanmar's policies regarding prosecution of the ethnic minority of Rohingya.
Keywords: Military, Political System, Discrimination

## Pendahuluan
Negara  sebagai  suatu  kesatuan  dari seluruh  elemen  masyarakat,  wilayah  teritorial,
serta  memiliki  pemerintahan  tentu  memiliki tujuan  untuk  tetap  menjaga  keberlangsungan hidup  negara  dan  kepentingan  rakyat.  Soultau
menyatakan  bahwa  “negara  adalah  alat ( agency )  atau  wewenang  ( authority )  yang mengatur  atau  mengendalikan  persoalan- persoalan  bersama,  atas  nama  masyarakat”. 1
Dengan  kata  lain,  negara  melalui  pemerintah tentu  memiliki  kebijakan  atau  wewenang dalam  mengatur  dan  menciptakan  aturan- aturan  atau  hukum  dalam  upaya  menjaga eksistensi dari negara tersebut.
Dalam menjalankan suatu pemerintahan, tiap  negara  memiliki  sistem  politik  yang menjadi  landasan  dan  tujuan  bagi  tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  terhadap fungsionalitas  dan  kehidupan  dari  negara tersebut.  Dengan  adanya  sistem  pemerintahan yang  berjalan  sesuai  dengan  konstitusi  yang berlaku  di negara tersebut, maka warga negara akan memiliki aturan dan hukum yang berlaku. Sistem  politik  juga  menjadi  cerminan  budaya politik  ( political  culture )  dari  suatu  negara yang terdiri  dari pandangan  hidup, norma, dan pola-pola orientasi pada politik serta dipengaruhi  oleh  sejarah,  status  sosial,  agama, konsep  mengenai  kekuasaan,  kepemimpinan dan sebagainya. 2
Sistem politik atau pemerintahan  negara dapat  terbagi  dalam  beberapa  jenis,  baik berbentuk  demokrasi  presidensial,  demokrasi parlementer, otoritarian, dan sebagainya.
Namun dalam suatu sistem pemerintahan, tidak hanya  mengenai  hubungan  antara  pemerintah dengan  rakyat,  tetapi  juga  adanya  hubungan antara  sipil  dan  militer.  Dalam  sistem demokrasi, Huntington menyatakan ada bentuk hubungan  sipil-militer  yang  ideal  yaitu “kontrol  sipil  obyektif”  atas  militer,  di  mana sipil  memiliki  supremasi  atas  militer  tetapi memberikan  profesionalisme  militer  untuk tetap independen terkait ruang  lingkup  militer. Terkait hubungan sipil-militer, Barany menyatakan  bahwa  “demokrasi  tidak  dapat dikonsolidasikan  tanpa  elit  militer  yang berkomitmen  untuk  pemerintahan  demokratis dan taat kepada elit politik”. Pemikiran Barany
1 Miriam  Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik (pp. 39). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.
2 Ibid, pp. 49.
menekankan  bahwa  diperlukan  ketaatan  dari pihak  militer  untuk  tetap  terfokus  terhadap profesionalismenya  agar  elit  politik  dapat mengendalikan  militer  sebagai  alat  pertahanan dan keamanan negara. 3
Namun  bagaimana  ketika  militer  yang seharusnya  mendapat  pengawasan  dan  berada dalam  kendali  pihak  sipil  justru  berupaya melakukan  kudeta  ataupun  berupaya  berperan dalam  politik  dengan  dalih  untuk  menjaga konstitusi  negara  agar  tetap  berjalan  atau mungkin  menilai  pihak  sipil  dianggap  tidak mampu  dalam  menjalankan  pemerintahan nasional.  Hal  ini  terjadi  di  negara  Myanmar, pernah  terjadi  transisi  dari  pemerintahan  sipil ke  pemerintahan  militer,  walaupun  akhirnya tahun 2011 kembali  kepada pemerintahan sipil namun  militer  tetap  memiliki  peran  dalam sistem politik.
Myanmar  merupakan  salah  satu  negara di  Asia  Tenggara  yang  merdeka  sejak  tahun 1948. Pemerintahan Myanmar dibawah pimpinan  U  Nu  menerapkan  sistem  demokrasi parlementer  dan  dipimpin  oleh  seorang presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.  Namun  pada  tanggal  2  Maret 1962,  terjadi  kudeta  terhadap  pemerintahan sipil  U  Nu  yang  dilakukan  pihak  militer  yang dipimpin  oleh  Jenderal  Ne  Win.  Kudeta tersebut dilatarbelakangi kegagalan pemerintah sipil  dalam  menyelesaikan  masalah  dalam negeri, sebelumnya pihak militer telah memberikan ultimatum selama 2 tahun kepada pemerintah  sipil  terkait  penyelesaian  masalah di  Myanmar.  Keberhasilan  kudeta  oleh  militer kemudian  menjadi  awal  pemerintahan  militer di Myamar dari tahun 1962 hingga 2011. 4
Aung  San  Suu  Kyi  dan  kelompok  yang pro demokrasi sempat menentang rezim militer kemudian ditangkap oleh pemerintahan militer.
3 Maung  Aung  Myoe,  Emerging  Pattern  Of  Civil- Military  Relations  In  Myanmar. Southeast  Asian Affairs . 2017. Disandur dari https://www.researchgate.net
4 Devi Apriyanti, Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar  Pada  Masa  Pemerintahan  Presiden  U Thein Sein (2011-2013). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fisip 1, 2. 2014. Disandur dari https://jom.unri.ac.id.
29 Hardi Alunaza SD dan Bastian Andhony Toy  | Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya Pada Tahun 2017
Namun, adanya tekanan dari dunia internasional,  Aung  San  Suu  Kyi  akhirnya dibebaskan pada tahun 2010. Hal ini kemudian menjadi pertanda bagi  demokratisasi di  negara Myanmar.  Pada  Januari  2011,  adanya  upaya demokratisasi  sejak  kepemimpinan  Thein  Sein sebagai  presiden  Myanmar  melalui  pemilihan umum,  di  mana  sebelumnya  presiden  dijabat oleh  rezim  militer  Jenderal  Than  Shwe  sejak tahun  1992.  Presiden  Thein  Sein  kemudian mengambil  upaya  transformasi  politik  dari militer  ke  sipil melalui  pemilu  untuk mendapatkan  perwakilan rakyat agar duduk di kursi  parlemen  Myanmar.  Hasil  dari  pemilu tersebut  dimenangkan  oleh  partai  oposisi National  League  Democracy (NLD)  yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. 5 Namun, walaupun telah kembali dipimpin  oleh  pemerintahan  sipil,  berdasarkan Konstitusi  2008,  militer  tetap  memiliki kewenangan dalam sistem pemerintahan melalui  kepemilikan  hak  kursi  di  parlemen Myanmar  sebesar  25  persen  dan  berhak mengontrol  tiga  kementrian  yaitu  pertahanan, urusan dalam  negeri  dan perbatasan.  Panglima militer  juga  memiliki  kesetaraan  jabatan dengan  wakil  presiden.  Ketika  terjadi  situasi darurat  dan  jika  diperlukan  maka  panglima militer  berhak  menggantikan  presiden  dalam pengambilan  keputusan  terkait  kedaulatan  dan pertahanan nasional. 6
Pada  tahun  2012,  pemerintahan  Thein Sein  menjadi  perhatian  dunia  ketika  terjadi pembantaian  terhadap  etnis  Rohingya  yang dilatarbelakangi pembunuhan dan pemerkosaan  terhadap  Ma  Thida  Htwe, seorang gadis beragama Buddha di perkampungan Thabyechaung, Desa Kyauknimaw. Pelaku kejahatan tersebut adalah tiga orang pemuda Muslim dan dua
5 Muslina, Upaya UNDP ( United Nations Development  Programme )  Dalam  Memajukan Demokrasi Di Myanmar. Jurnal Online Mahasiswa (JOM)  FISIP  3,  2 .  2016.  Disandur  dari https://jom.unri.ac.id.
6 Moe Thuzar, Understanding Democracy, Security, and Change in Post-2015 Myanmar. The Journal of Asia  Studies  22,  1 .  2017.  Disandur  dari http://aas2.asian-studies.org.
diantaranya  adalah  etnis  Rohingya,  yang kemudian  telah  ditangkap  dan  dipenjarakan oleh  Kepolisian  Myanmar.  Akan  tetapi, kerusuhan tetap terjadi karena warga desa tetap marah  akibat  perbuatan  pelaku  terlebih  lagi pelaku  merupakan  etnis  Rohingya.  Pada  bulan Juni  2012,  konflik  semakin  memburuk  yang dipicu  pembakaran  bus  oleh  etnis  lokal Myanmar  di  Rakhine,  kemudian  menewaskan 10  orang  Muslim  Rohingya.  Hal  ini  kemudian memicu  kerusuhan  rasial  di  Rakhine  antara etnis  lokal  beragama  Buddha  dan  Rohingya menjadi semakin meluas. 7
Pertikaian  antara  rakyat  Myanmar  dan etnis  minoritas  Rohingya  sebenarnya  telah terjadi sejak sekitar tahun 1972, pada waktu itu terjadi  kerusuhan  karena  perebutan  ekonomi dan  kebutuhan  hidup.  Pemerintah  ketika  itu dianggap  lebih  melindungi  etnis  Rakhine (Myanmar)  daripada  Rohingya.  Pemerintah melakukan  perampasan  hak  atas  tanah, pengusiran,  pelarangan  pelaksanaan  ibadah, dan sejumlah tindakan lainnya oleh pemerintah militer  yang  juga  dibantu  para  biksu  Rakhine untuk mengusir penduduk Rohingya. 8
Pada tahun 1974, Pemerintahan Myanmar  menyatakan  bahwa  Myanmar  tidak memberikan  kewarganegaraan  kepada  etnis Rohingya  karena  dianggap  sebagai  imigran ilegal  dan  pendatang  dari  Bangladesh.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya  dan  menilai  bahkan  sebelum kemerdekaan  Myanmar  sejak  1948,  bahwa Rohingya bukanlah etnis yang telah menetap di Myanmar.  Hal  ini  juga  terkait  kebijakan pemerintah Myanmar mengesahkan UU Kewarganegaraan tahun 1982, mengenai pembagian  tiga  kelompok  warga  negara  yaitu kewarganegaraaan penuh, warna negara
7 Tri  Joko  Waluyo, Konflik  Tak  Seimbang  Etnis Rohingya  dan  Etnis  Rakhine  di  Myanmar. Jurnal Transnasional 4, 2 . 2013. Disandur dari https://ejournal.unri.ac.id.
8 Alfi  Revolusi,  et.al,  Faktor-faktor  Penyebab Konflik  Etnis  Rakhine  dan  Rohingya  di  Myanmar Tahun  2012. Artikel  Ilmiah  Hasil  Penelitian Mahasiswa  Universitas  Jember. 2013.  Disandur dari http://repository.unej.ac.id.
asosiasi  dan  penduduk  naturalisasi.  Sementara Rohingya  tidak  diakui  kewarganegaraannya karena dianggap sebagai warga asing. 9
Pada  tanggal  25  Agustus  2017,  kembali terjadi  pembantaian  terhadap  etnis  Rohingya yang  disebabkan  adanya  serangan  oleh pemberontak yaitu Tentara Pembebasan Rohingya Arakan ( Arakan Rohingya Salvation Army /ARSA) terhadap sejumlah pos keamanan
dan  militer  yang  menewaskan  12  aparat keamanan Myanmar. Pasukan
militer Myanmar  ( Tatmadaw )  kemudian  membalas serangan  tersebut  tetapi  tidak  hanya  kepada militan  ARSA,  warga  sipil  Rohingya  turut menjadi  target  penyerangan  oleh  militer Myanmar.  Berdasarkan  data  Badan  Pengungsi (UNHCR),  per  September  2017,  konflik  di Rakhine,  Myanmar  telah  menimbulkan  lebih dari  1.000  korban  jiwa  dan  sekitar  313.000 penduduk Rohingya mengungsi ke Bangladesh.  Banyaknya  jumlah  pengungsi disebabkan  militer  Myanmar  juga  melakukan pembakaran terhadap tempat tinggal penduduk Rohingya. 10
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dipaparkan di atas, maka penulis  dalam hal  ini bertujuan  untuk  membuat  suatu  gagasan  dan analisa mengenai “bagaimana pengaruh militer dalam sistem politik  di Myanmar terkait  kasus diskriminasi  dan  kekerasan  terhadap  Etnis Rohingya  pada  tahun  2017?”.  Permasalahan dalam  penelitian  ini  perlu  dikaji  karena  dalam memahami  suatu  kontelasi  konflik  yang terdapat  di  suatu  negara,  maka  perlu  juga memahami kondisi dan sistem politik yang ada di negara tersebut. Hal ini bertujuan memberikan deskripsi dan pemahaman mengenai latar belakang tindakan dan keputusan  negara  dalam  menangani  konflik yang sedang terjadi.
9 Jawahir Thontowi, Perlakuan Pemerintah
Myanmar  terhadap  Minoritas  Muslim  Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional. Jurnal Pandecta 8, 1. 2013. Disandur dari http://journal.unnes.ac.id.
10 Adirini Pujayanti, Indonesia dan Tragedi
Kemanusiaan  Rohingya. Majalah  Info  Singkat Hubungan Internasional 9, 17 . 2017. Disandur dari www.puslit.dpr.go.id.
Tulisan  ini  terbagi  menjadi  dua  poin penting  dalam  menjelaskan  serta  menganalisa pengaruh  militer  dalam  sistem  politik  di Myanmar.  Pertama,  kedudukan  militer  dalam sistem  pemerintahan  di  Myanmar.  Kedua, tindakan dan dukungan terhadap militer terkait kasus  kekerasan  terhadap  etnis  Rohingya  pada tahun 2017.

## Kajian Pustaka
Teori Konkordansi ( concordance theory ) Rebecca  L.  Schiff,  memperkenalkan suatu  model  alternatif  dalam  menjelaskan hubungan  sipil-militer,  yang  dikenal  sebagai teori  konkordansi.  Menurut  teori  ini,  adanya konkordansi  atau  kesepakatan  antara  pihak militer, elit politik dan warga negara mengenai peran  dari  angkatan  bersenjata,  komposisi perwira  militer,  proses  pengambilan  sistem politik,  proses  rekrutmen  dan  pola  militer dengan  tujuan  mencegah  intervensi  militer kepada  pemerintahan  sipil.  Meskipun  dalam teori  ini  menyatakan  bahwa  dalam  suatu keputusan  atau  kesepakatan  belum  tentu terbentuk  secara  demokratis.  Berbeda  dengan teori  pemisahan,  teori  konkordansi  lebih menekankan  kepada  kemitraan  dan  integrasi antara  militer,  elit  politik  dan  warga  negara melalui  pengesahan  konstitusi  yang  telah disepakati. 11
Pada  dasarnya  teori  ini  menjelaskan terdapat  kondisi  spesifik  yang  menentukan peranan  militer  di  ranah  domestik  baik  di pemerintah dan masyarakat. Konkordansi yang terbentuk  tidak  harus  berupa  pemerintahan khusus, seperangkat institusi atau proses proses pengambilan keputusan.  Namun  terdapat perjanjian yang telah ditetapkan dalam undang- undang,  keputusan  atau  konstitusi.  Teori  ini menjelaskan  bahwa  intervensi  militer  dapat dicegah  apabila  adanya  kerja  sama  antara  elit politik  dan  warga  negara  dalam  membentuk pemerintahan nasional. 12
11 Myoe, op.cit, pp. 260.
12 Rebecca  L.  Schiff, The  Military  and  Domestic Politics:  A  Concordance  Theory  of  Civil-Military Relations (pp. 43). New York: Routledge. 2009.
Teori  konkordansi  menilai  elit  politik, militer,  dan  warga  negara  sebagai  mitra strategis.  Militer  dapat  didefinisikan  dengan sederhana,  secara  umum  militer  sebagai lembaga  yang  diakui  oleh  elit  politik  dan masyarakat  sebagai  institusi  yang  membela integrasi dan perbatasan suatu negara.
Sementara  elit  politik  sebagai  perwakilan pemerintahan  yang  memiliki  fungsi  untuk menentukan bentuk konkordansi (kesepakatan) yang berlaku antara sipil dan militer, kemudian membutuhkan dukungan militer dalam mempertahankan kedudukan pemerintahan sipil.  Sedangkan  warga  negara  adalah  pihak yang  memiliki  hak  untuk  memilih  dan dianggap  pihak  yang  bekerja  sama  dalam membantu  dan  melegitimasi  kekuatan  militer dan  politik.  Teori  konkordansi  pada  dasarnya tidak  menyatukan  institusi  sipil  dan  politik, karena  menilai  warga  negara  sebagai  mitra penting  yang  berbeda  dari  elit  politik  dan militer. Oleh  karena itu, konkordansi  yang ada tidak  hanya  terfokus  kepada  kelembagaan tetapi  juga  menggabungkan  antara  unsur  sipil atau  masyarakat  dalam  mempengaruhi  peran dan fungsi dari militer. 13
Dengan  kata  lain,  teori  ini  menjelaskan apabila terjadi kesepakatan yang telah disetujui oleh elit politik, militer dan warga negara maka akan  tercipta  suatu  hubungan  antara  sipil  dan militer  dalam  proses  pengambilan  keputusan terkait  konstelasi  politik  dan  pertahanan  serta keamanan nasional. Teori ini lebih menekankan kepada sinergi antara sipil-militer dalam menjalankan pemerintahan secara bersama-sama.  Sipil  tetap  memegang  kendali sebagai  pemimpin  pemerintahan  dan  militer tetap  memiliki  peran  dalam  pemerintahan namun  dengan  kesepakatan  yang  telah  diatur oleh  konstitusi  di  suatu  negara.  Akan  tetapi, tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pembagian kekuasaan  antara  sipil-militer  terkadang  tidak demokratis karena terdapat kondisi kelembagaan  dan  budaya  yang  dimiliki  oleh masing-masing  pihak  sehingga  belum  tentu mengarah kepada tipe hubungan yang ideal.
13 Ibid.

## Konsep New  Profesionalism  of  Internal Security and National Development
Konsep  ini  diperkenalkan  oleh  Alfred Stepan,  yang  menilai  bahwa  ada  reformasi terhadap  profesionalisme  militer  dalam  hal keamanan internal  dan pembangunan  nasional. Militer  juga  dituntut  peduli  terkait  masalah- masalah  politik  dibandingkan  hanya  terfokus pada ancaman dari luar sehingga mengindikasikan  militer  dapat  berafiliasi kedalam bidang-bidang politik. Namun, ekspansi  dari  militer  ke  dalam  ranah  politik dipengaruhi oleh sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara. Ketika legitimasi pemerintahan  sipil  dinilai  semakin  lemah, maka  kecenderungan  militer  terlibat  dalam proses  pembangunan  nasional  akan  semakin besar.  Profesi  militer  yang  baru  ini,  lebih menekankan pada fungsi memperkokoh keamanan  internal  dan  pembangunan  nasional sesuai  dengan  wawasannya  melalui  doktrin militer dan pendidikan militer yang mumpuni. 14
Berbeda  dengan  konsep  Huntington mengenai  otonomi  militer  yang  menuntut militer  terlepas  dari  politik,  konsep new professionalism menilai perlu adanya koordinasi  yang  sinergis  antara  pemerintah sipil dan militer, di mana militer dilibatkan dan diberikan  otoritas  dalam  menghadapi  masalah keamanan  nasional  baik  internal  maupun eksternal  yang  berhubungan  dalam  aspek politik,  ekonomi,  dan  urusan  militer.  Profesi militer  diharapkan  juga  memiliki  wawasan yang  cukup dalam menangani masalah nasional  dan  menjadi  bagian  dalam  proses pembangunan nasional negara.
Profesionalisme  militer  dalam  bidang  politik saat  ini  masih  berlaku  di  beberapa  negara  di Amerika  Latin  seperti  Brasil,  El  Savador,  dan Uruguay. Meskipun tidak terlibat politik secara langsung  tetapi  militer  memiliki  sejumlah  hak yang mempengaruhi keputusan dari pemerintahan  sipil,  namun  lebih  ditekankan
14 J.  Kristiadi,  Profesionalisme  TNI  di  Tengah Transisi  Politik. Jurnal  Antropologi  Universitas Indonesia . 2001. Disandur dari http://journal.ui.ac.id.
pada keputusan yang terkait keamanan internal negara. 15 Dengan demikian, konsep ini menyatakan  bahwa  adanya  pembaharuan terhadap  ruang  lingkup  profesi  dari  militer,  di mana ketika Huntington menilai profesionalisme  militer  ditunjukkan  melalui fokus  terhadap  bidang-bidang  militer.  Akan tetapi,  menurut  Stepan  melalui  konsep new professionalism menyatakan  bahwa  militer perlu dilibatkan lebih jauh dalam hal keamanan internal  dan  pembangunan  nasional,  secara langsung  maupun  tidak  langsung  perlu  adanya keterlibatan militer dalam sistem politik negara tersebut.  Pihak  militer  dianggap  memiliki peran  dan  wawasan terhadap politik,  ekonomi, serta  urusan  militer  di  dalam  pemerintahan agar  dapat  mengawasi  stabilitas  keamanan internal dan membantu pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan konstitusi dan tujuan negara.

## Metode Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  kualitatif dengan pendekatan  deskriptif,  di  mana penulis memberikan gambaran terkait situasi fenomena sosial, memilah informasi yang relevan dengan permasalahan  yang  ada  baik  dari  sudut pandang  teoritis  maupun  praktis.  Selanjutnya dilakukan  interpretasi  data  untuk  dapat menjelaskan  dan  menganalisa  permasalahan, serta memberikan jawaban terhadap bagaimana pengaruh militer dalam sistem politik Myanmar  terkait  kasus  kekerasan  terhadap etnis Rohingya pada tahun 2017. 16
Teknik  pengumpulan  data  sekunder dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  dari  buku,  jurnal,  skripsi, website dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian  ini.  Penulis  menggunakan  teknis
15 John  Richard  Berg,  (2016). Insurgents  to Presidents:  Contemporary  Civil-Military  Relations in  Brazil,  El  Salvador,  and  Uruguay .  Thesis,
Monterey,  California:  Naval  Postgraduate  School. Disandur dari https://calhoun.nps.edu.
16 J.R.  Raco, Metode  Penelitian  Kualitatif  -  Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya (pp. 7).  Jakarta:
PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
analisis  data  kualitatif  yang  bersifat  induktif, yaitu analisa melalui data yang telah diperoleh. Dalam  penelitian  ini,  penulis  menetapkan limitasi  materi  dan  tahun  yaitu  mengenai kedudukan  militer  dalam  sistem  pemerintahan Myanmar  dan  tindakan  serta  dukungan terhadap militer terhadap etnis Rohingya tahun 2017.
Kedudukan Militer dalam Sistem

## Pemerintahan Myanmar
Berlakunya  Konstitusi  tahun  2008  serta terjadinya  pemilihan  umum  tahun  2010  dan tahun  2015,  menunjukkan  Myanmar  telah mengalami  proses  dalam  transisi  politik  yang sebelumnya  dipimpin  pemerintahan  militer oleh Tatmadaw (angkatan bersenjata
Myanmar)  selama  50  tahun,  menjadi  lebih demokratis  dengan  dipimpin  kembali  oleh pemerintahan sipil. Saat ini, presiden Myanmar adalah  Htin  Kyaw,  yang  berasal  dari  partai National  League  Democracy (NLD)  sebagai pemenang pemilu pada tahun 2015. Kekuasaan legislatif  di  Myanmar  menganut  sistem bikameral,  dipegang  oleh Pyithu  Hluttaw (Dewan Perwakilan) yang terdiri dari 440 kursi dan Amyotha  Hluttaw (Majelis  Nasional)
terdiri dari 224 kursi. 17
Berdasarkan pasal 109(b) dalam Kontitusi  2008,  menyatakan  bahwa  militer memiliki  110  kursi  dalam Pyithu  Hluttaw dan pasal  141(b)  menyatakan  militer  memiliki  56 kursi di Amyotha Hluttaw . Hal ini menunjukkan  dari  total  664  jumlah  kursi  di parlemen,  sebesar  166  kursi  (25  persen  dari total  kursi)  diperoleh  oleh  pihak  militer. Anggota  militer  yang  menduduki  parlemen dipilih  langsung  oleh  Panglima  Tertinggi Tatmadaw .  Pasal  436  menyatakan  bahwa dalam pengesahan suatu amandemen konstitusi maka diwajibkan mendapat persetujuan sebesar  75  persen  di  parlemen,  hal  ini membuat Tatmadaw secara  langsung  memiliki hak  veto  terkait  perubahan  struktural  ataupun
17 Myoe, op.cit, pp. 259-263.
menolak  rancangan  undang-undang  dalam politik Myanmar. 18
Tatmadaw bertugas dan dipercaya untuk menjaga  konstitusi  agar  tetap  berjalan  bahkan tidak  mendapatkan  pengawasan  dari  pihak sipil.  Pemimpin Tatmadaw yaitu  Panglima Tertinggi  di  militer  juga  diberikan  hak konstitusional dalam mengambil alih pemerintah jika diperlukan. Hal ini telah diatur melalui  Konstitusi  2008  pasal  40(c)  bahwa ketika terjadi disintegrasi nasional dan hilangnya  kekuasaan  kedaulatan  pemerintah sipil  akibat  pemberontakan,  kekerasan  dan sebagainya  maka  Panglima  Tertinggi  dari Kementrian  Pertahanan  atau  NDSC  ( National Defence  and  Security  Council )  memiliki  hak untuk  mengambil  alih  dan  melaksanakan kekuasaan negara. 19
Meskipun telah dipimpin oleh
pemerintah sipil, akan tetapi Panglima Tertinggi  dan Tatmadaw memiliki  otonomi serta  peran  penting  baik  di  pemerintahan maupun  legislatif.  Berdasarkan  Konstitusi 2008,  Panglima  Tertinggi  memang  setara dengan  Wakil  Presiden,  namun  ia  menjadi otoritas tertinggi dari pertahanan dan keamanan  nasional.  Panglima  juga  adalah komandan  tertinggi  dari  seluruh  angkatan bersenjata,  kepolisian,  organisasi  paramiliter, bahkan  dapat  memobilisasi  sipil  terkait pertahanan nasional bila diperlukan. 20
Konstitusi 2008 juga memberikan kewenangan  yang  masif  kepada Tatmadaw untuk  independen  mengenai  kelembagaan militer.  Pasal  20(b)  memberikan  Kementrian Pertahanan  (NDSC)  untuk  secara  mandiri mengatur  semua  urusan  angkatan  bersenjata. Berdasarkan pasal 232(b) dan 234(b),
Panglima  Tertinggi  berhak  memilih  personil militer  untuk  menjabat  pimpinan  dan  staf  di tiga kementrian yaitu pertahanan, dalam negeri dan  bidang  hubungan  perbatasan.  Presiden
18 Renaud  Egreteau, Parliamentary  Development  in Myanmar  - An  Overview  of  the  Union  Parliament,
2011-2016 (pp. 24). Yangon: The Asia Foundation, hlm. 24. 2017. Disandur dari https://reliebweb.int.
19 Myoe, op.cit, pp. 261.
20 Ibid.
Myanmar  juga  tidak  memiliki  kekuatan  setara dengan  panglima  militer  karena  pasal  342 menyatakan bahwa Presiden bukanlah panglima  militer, tetapi adalah seseorang  yang harus diusulkan dan disetujui oleh NDSC. 21
Tatmadaw juga  diberikan  hak  untuk mengatur  dan  mengadili  seluruh  permasalahan terkait  angkatan  bersenjata  di  Myanmar. Keputusan  dari  Panglima  Tertinggi Tatmadaw adalah  final  dan  konklusif,  walaupun  belum dibahas dalam pengadilan militer.
Pemerintahan sipil tidak mendapat kewenangan  untuk  mengintervensi  struktur, alokasi  keuangan,  dan  tidak  bebas  mengawasi bisnis terkait  militer. Pemerintah sipil  dilarang untuk  ikut  campur  dalam  promosi  atau pengangkatan  personil  militer. Tatmadaw juga memiliki  hak  eksklusif  dalam  membuat kebijakan dan melaksanakan agenda pertahanan nasional. 22
Tindakan  dan  Dukungan  Militer  Myanmar
Terkait Diskriminasi Kepada Etnis

## Rohingya Tahun 2017
Sejak  bulan  Agustus  2016,  Aung  San Suu  Kyi  sebagai  Penasihat  Negara  ( State Counsellor ) dan Menteri Luar Negeri Myanmar  membentuk  suatu  komisi  penasihat (Komisi  Pendampingan  Wilayah  Rakhine) terkait  penyelesaian  kasus  Rohingya  yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi  Annan.  Komisi  ini  diberi  masa  kerja setahun  dan telah  menyampaikan hasil laporan pada  Agustus  2017.  Komisi  tersebut  menilai bahwa  terjadi  pelanggaran  HAM,  krisis pembangunan  dan  kemiskinan  di  Rakhine, Myanmar.  Pemerintah  Myanmar  disarankan agar  lebih  selektif  dan  tidak  agresif  dalam menyikapi  pemberontakan  ARSA  agar  tidak meluasnya  tindakan  radikalisme  yang  dapat memperparah  konflik  di  Rakhine,  Myanmar.
Akan  tetapi,  rekomendasi  dari  komisi  tersebut tidak  dilaksanakan  pemerintahan  Myanmar
21 Kristian  Stokke,  Roman  Vakulchuk,  dan  Indra Øverland, Myanmar: A Political Economy Analysis .
Oslo:  Norwegian  Institute  of  International  Affairs. 2018. Disandur dari www.nupi.no.
22 Myoe, op.cit, pp. 261-262.
karena  terjadinya  unjuk  rasa  besar-besaran  di kota  Yangoon,  ibukota  Myanmar,  yang  mana rakyat  Myanmar  meminta  tindakan  tegas  dari pemerintah  terhadap  terorisme  ARSA  yang berasal dari kalangan Rohingya. 23
Aung  Sang  Suu  Kyi  yang  juga  sebagai peraih  nobel  perdamaian  dinilai  gagal  untuk menerapkan  rekonsiliasi  terhadap  minoritas  di Myanmar.  Rekonsiliasi  yang  diartikan  Aung San  Suu  Kyi  hanya  terfokus  kepada  partai politiknya  dengan  pihak  militer  sehingga menunjukkan  sikap  beliau  dinilai  masih terpengaruh oleh militer dalam politik Myanmar. Sejumlah inisiatif pemerintah Myanmar juga tidak terlaksana karena perlawanan  dari  elemen  militer.  Lembaga internasional  juga  tidak  mampu  menghentikan kekerasan  karena  belum  terbentuk  reformasi sektor  keamanan  karena  dominasi  yang  kuat dari Tatmadaw dalam  kehidupan  sosial  dan politik di Myanmar. 24
Saat  ini,  baik  pemerintah  sipil  dan pasukan  militer  tetap  sejalan  dalam  kebijakan mereka  terhadap  etnis  Rohingya.  Aung  San Suu  Kyi  disinyalir  telah  mendukung  angkatan bersenjata Myanmar untuk melakukan serangan  bersenjata  mereka  di  daerah-daerah yang  didominasi  oleh  Rohingya,  sehingga tidak  mengakui  kejahatan  dan  kekerasan  yang dilakukan  oleh  militer  Myanmar.  Pada  19 September  2017,  dalam  pidato  nasional  di Yangon,  yang  bertujuan  untuk  menenangkan kemarahan publik internasional, Aung San Suu Kyi mengklaim bahwa tidak begitu mengetahui secara  jelas  mengapa  eksodus  dari  Rakhine tetap  berlangsung,  pernyataan  ini  dinilai banyak  pihak  bahwa  pemerintah  melindungi militer dari pemeriksaan atau investigasi. 25
Pimpinan  militer  Myanmar  dinilai  tetap bebas  dari  pengawasan  dari  pemerintah  sipil yang bahkan dipimpin oleh Aung San Suu Kyi sekalipun.  Aaron  Connelly,  peneliti  Asia Timur di Lowy Institute di Sydney mengatakan
23 Pujayanti, op.cit, pp. 6.
24 Ibid.
25 Amnesty  Internasional, Myanmar:  Aung  San  Suu Kyi  ‘burying  her  head  in the  sand’  about Rakhine Horrors . 2017. Disandur dari www.amnesty.org.
bahwa berdasarkan  dari konstitusi tahun 2008, Panglima  tertinggi  militer  Myanmar  adalah pimpinan dari negara itu, karena dia tidak perlu melapor  kepada  Aung  San  Suu  Kyi,  bahkan tidak  dapat  dipecat  oleh  presiden  Myanmar sekalipun. 26 Hal  ini  kembali  menegaskan bahwa pimpinan militer memiliki otoritas yang cukup kuat dalam pemerintahan Myanmar.
Salah  satu  biksu  terkemuka  Myanmar, Aswin  Wirathu,  sebagai  pemimpin  kelompok Buddha  Ma  Ba  Tha  yang  cukup  terkenal karena mendapat reputasi terhadap kebenciannya terhadap Islam dengan menentang  kaum  Rohingya  dan  Muslim. Wirathu  telah  mengajukan  dan  menuntut penutupan  bisnis  Muslim  di  negara  tersebut dan  telah  mengajukan  proposal  kepada pemerintah  dalam  mencegah  wanita  Buddha untuk  menikahi  pria  Muslim.  Kelompok  ini juga  mengklaim  sebagai  gerakan  mereka  telah mendukung oleh pihak militer untuk menyingkirkan Rohingya dari Rakhine. Pada 30 Agustus 2017, Wirathu mengatakan  kepada  para  pengunjuk  rasa  yang menentang  Rohingya  di  ibukota  Yangon, bahwa  hanya  panglima  militer  yang  dapat melindungi  kehidupan  dan  properti  penduduk Myanmar  serta  militer  adalah  satu-satunya yang dapat memberikan sebuah tindakan untuk membasmi teroris Muslim Bengali (Rohingya). Bahkan  Wirathu  juga  tidak  mempercayai  bila terjadi  pelanggaran  militer  seperti  halnya pemerkosaan  terhadap  etnis  Rohingya,  karena ia  menilai  bahkan  tubuh  etnis  Rohingya  tidak pantas  untuk  diperkosa.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  sikap  militer  tidak  hanya  didukung pemerintah,  bahkan  pimpinan  agama  di Myanmar  mendukung  penuh  tindakan  militer dalam memberantas etnis Rohingya. 27
Pada  bulan  Maret  2017,  Panglima Tertinggi  Myanmar,  Min Aung Hlaing menyatakan  "Kami  telah  memberi  tahu  dunia
26 Usaid  Siddiqui, The  Rohingya:  The  Latest Massacre  in  a  Violence-Filled  History .  Al  Jazeera Centre for Studies. 2017. Disandur dari http://studies.aljazeera.net.
27 Ibid.
bahwa  kami  tidak  memiliki  Rohingya  di negara kami... Orang Bengali di negara bagian Rakhine  bukan  warga  negara  Myanmar  dan mereka  hanya  orang-orang  yang  datang  dan tinggal  di  negara  ini”. 28 Bahkan  Jenderal Hlaing  selalu  menentang  setiap  pembicaraan mengenai etnis Rohingya yang dapat diberikan kewarganegaraan dengan memperjelas keputusan  militer  terhadap  konflik  dan  tetap melanjutkan  operasi  militer  terhadap  etnis Rohingya di provinsi Rakhine. 29
Dalam  laporan Amnesty  Internasional (2017),  sejumlah  kementerian  dan  departemen pemerintah Myanmar yang dinilai bertanggung jawab  terkait  pelanggaran  HAM  terhadap Rohingya  atau  tidak  mampu  mencegah pelanggaran  tersebut  ternyata  tidak  berada dibawah  pemerintahan  otoritas  sipil,  namun justru  dikendalikan  oleh  otoritas  militer. Kepolisian,  polisi  penjaga  batas,  Departemen
Administrasi Umum ( The General Administration Department /GAD), serta angkatan  bersenjata  secara  penuh  dibawah kendali  panglima  angkatan  bersenjata  dan bukan  di  kontrol  oleh  pemerintahan  sipil karena  berdasarkan  konstitusi,  pemerintahan sipil  tidak  memiliki  kuasa  atas  angkatan bersenjata.  Terlebih  lagi,  pihak  keamanan bukan  berupaya  menangkap  para  terduga anggota kelompok teroris, tetapi menggunakan dalih  ancaman  serangan  dari  teroris  ARSA untuk  sengaja  melakukan  penyerangan  dan penindakan terhadap warga Rohingya. 30
Sejak  akhir  bulan  Agustus  2017,  sekitar 480.000  pengungsi  Rohingya  dilaporkan  telah melarikan  diri  ke  Bangladesh  akibat kekerasan di Rakhine. Amnesty International memberikan  bukti  bahwa  ada  upaya  pihak militer  Myanmar  untuk  mendorong  kelompok Rohingya pergi dari wilayah Myanmar di dekat
28 RFA  (Radio  Free  Asia),  (2017).    Myanmar Military  Chief  Defends  Crackdown  Against Rohingya  in  Rakhine  State.  Disandur  dari www.rfa.org.
29 Ibid.
30 Amnesty  Internasional,  (2017).  Terpenjara Tanpa Atap”:  Apartheid  Di  Negara  Bagian  Rakhine  Di Myanmar. Disandur dari https://www.amnesty.org.
perbatasan  dengan  Bangladesh.  Berdasarkan laporan Yanghee Lee, Staf Khusus PBB untuk Hak  Asasi  Manusia  di  Myanmar  dari  awal tahun  hingga  September  2017,  kekerasan terhadap  etnis  Rohingya  telah  menewaskan kurang  lebih  1000  orang  termasuk  anak-anak dan bayi. 31
Pihak  Militer  juga  melakukan  operasi untuk meletakkan ranjau darat di berbagai titik di dekat perbatasan Myanmar dengan Bangladesh.  Hal  ini  menunjukkan  pemerintah Myanmar  dinilai  berupaya  menghalangi  para pengungsi  Rohingya  untuk  kembali  dari Bangladesh. Pemerintah Myanmar sendiri juga belum  meratifikasi  sejumlah  perjanjian  hukum internasional.  Ketika  terjadi  kekerasan  oleh militer  Myanmar  sejak  2016  hingga  Agustus 2017,  sejumlah  organisasi  hak  manusia  telah mengecam  kejahatan  kemanusiaan  dan  perang yang dilakukan oleh pihak militer. 32
PBB  juga  mengonfirmasi  melalui  citra satelit, bahwa sekitar 288 desa di Rakhine telah hancur dan dibakar. Pembakaran desa dilakukan  oleh  serangan  terorganisir  pada Muslim  Rohingya  dipimpin  oleh  kelompok nasionalis  di  Rakhine  yang  dihasut  oleh  para biksu Budha dan terkadang didukung pula oleh pasukan keamanan Myanmar. Dewan HAM di Jenewa,  Zeidra'ad  al  Alhussein  menilai  bahwa mengecam  operasi  keamanan  yang  dinilai brutal  terhadap  etnis  minoritas  muslim  di Rakhine.  Sementara  menurut  Menteri  Luar Negeri Bangladesh, Abulhasan
Ali,
menyatakan  aksi  dari  militer  Myanmar merupakan genosida , dan masyarakat internasional  juga  dapat  menilai  hal  tersebut.
Sekretaris  Jenderal  PBB,  Antonio  Guterres menyebutkan bahwa situasi pengungsi Rohingya  telah  darurat  dan  seharusnya  tidak
31 Md.  Salman  Sohel,  The  Rohingya  Crisis  in Myanmar: Origin and Emergence. Saudi Journal of Humanities  and  Social  Sciences  2,  11A. 2017. Disandur dari http://scholarsmepub.com.
32 Laura  Baron  Mendoza,  (2017).  The  War  Report 2017  -  Myanmar:  A  Battle  For  Recognition. Research  of  Geneva  Academy,  Academy  of International  Humanitarian  Law  and  Human Rights . Disandur dari https://www.geneva- academy.ch.
dapat  diterima  karena  jelas  bahwa  adanya upaya  pembersihan  etnis  terhadap  etnis Muslim Rohingya di Myanmar yang rakyatnya mayoritas beragama Buddha. 33
Pihak keamanan Myanmar juga menutupi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar  dengan  menangkap  dan  menahan reporter  yang  meliput  tindakan  militer.  Pada Desember 2017, dua wartawan Reuters dituduh menerima  informasi  terkait  dugaan  kasus kekerasaan  militer  terhadap  Rohingya.  Pihak Myanmar menahan mereka berdasarkan Official  Secrets  Act (Undang-undang  Rahasia Resmi  Negara).  Pengadilan  telah  menetapkan sidang  terhadap  reporter  tersebut  pada  tanggal 10 Januari 2018.  Hal ini  menunjukkan  militer memegang  kendali  dalam  kasus  Rohingya bahkan  media  massa  diperlakukan  sebagai tindakan kriminal bila dianggap mendiskreditkan militer dalam kasus ini. 34
Analisa  Pengaruh  Militer  dalam  Sistem Politik  Myanmar  Terhadap  Kasus  Etnis Rohingya Pada Tahun 2017
Pasca  kembalinya  pemerintahan  sipil dalam  memegang  kekuasaan  tertinggi  di Myanmar  menunjukkan  adanya  upaya  untuk menerapkan  kembali  sistem  demokrasi  di negara ini setelah beberapa dekade sebelumnya di  kuasai  oleh  pemerintahan  militer.  Akan tetapi,  sebelum  peralihan  pemerintahan  dari militer  ke  sipil  pada  tahun  2010,  telah  di tetapkan  Konstitusi  tahun  2008  yang  tidak hanya mengatur struktur politik di pemerintahan  sipil,  tetapi  juga  menjadi  suatu dasar  kesepakatan  antara  sipil  dan  militer terkait  pembagian  kekuasaan.  Hal  ini  tentu sesuai  dengan  teori  konkordansi  di  mana adanya  upaya  melalui  elit  politik,  militer  dan warga  negara  (diwakili  oleh  parlemen)  untuk menetapkan  konstitusi  yang  telah  di  sepakati bersama dan kembali menerapkan pemerintahan demokratis di negara Myanmar.
33 Sohel, op.cit, pp. 1016.
34 Jon  Lunn  &  Daniel  Harari,  Burma:  Januari  2018
Update. Briefing Paper, No. 7901, 9. Januari 2018. Disandur  dari  http://www.parliament.uk/commons- library.
Meskipun  begitu,  terdapat  sejumlah pasal kontroversial dalam konstitusi tersebut di mana  militer  menguasai  penuh  aspek-aspek terkait  keamanan  dan  pertahanan  nasional. Panglima  Tertinggi  militer  juga  sebagai  pihak yang berdaulat atas seluruh angkatan bersenjata,  ketimbang  presiden  yang  justru tidak memiliki otoritas penuh dalam mengontrol militer. Pihak militer juga diberikan  hak  kursi  di  parlemen  sebesar  25 persen,  di  mana  hal  ini  membuat  militer memiliki  hak  veto  untuk  menolak  undang- undang  yang  dianggap  tidak  sejalan  dengan kepentingan mereka.
Selain itu, militer juga dapat mengontrol tiga kementrian yaitu pertahanan, urusan dalam negeri  dan  hubungan  perbatasan.  Hal  ini menunjukkan  adanya  otoritas  yang  cukup mumpuni  dari  militer  dalam  menetapkan kebijakan  operasi  militer  dengan  dalih  untuk menjaga  keamanan  dan  pertahanan  negara.
Akan  tetapi,  Konstitusi  2008  juga  tetap memberi sipil dalam  memimpin pemerintahan, sehingga sipil mengontrol kebijakan pemerintahan  sementara  militer  mengontrol bidang  pertahanan.  Dalam  hal  ini  tentu dibutuhkan  kesepahaman  dari  dua  belah  pihak dalam  mencapai  kepentingan  serta  saling berkoordinasi  terkait  pengambilan  keputusan terhadap eksistensi negara Myanmar.
Profesionalisme  militer  dalam Myanmar telah ditunjukkan tidak hanya melalui legitimasi  yang  kuat  terhadap  urusan  militer. Namun  militer  telah  memiliki  ruang  lingkup dalam sistem politik melalui sejumlah kewenangan  di  kementrian  lainnya  seperti urusan dalam negeri dan perbatasan. Kebijakan ataupun  rancangan  undang-undang  yang  di rumuskan  dalam  parlemen  dapat  ditolak  oleh militer apabila kontradiktif dengan kepentingan  yang  dimiliki  pihak  militer.  Hal ini  menunjukkan  adanya  profesionalisme  baru dari  pihak  militer  Myanmar  dari  sebelumnya hanya terfokus kepada keamanan dan pertahanan  negara tetapi turut pula mengambil bagian dalam politik Myanmar.
Pihak militer
juga memiliki
profesionalisme  dalam  bidang  ekonomi  yang
telah  dijabarkan  dalam  pembahasan,  bahwa mereka  memiliki  otonomi  terhadap  keuangan yang  dialokasikan  kepada  mereka.  Dalam  hal ini  militer  berhak  membentuk  agenda  sendiri baik dalam proses rekrutmen militer, pengadaan  perlengkapan  militer  serta  bisnis lainnya  yang  berhubungan  dengan  akomodasi militer.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  militer Myanmar  memiliki  profesionalisme  dalam mengatur perekonomian yang menyangkut alat keamanan  dan  pertahanan  negara  sehingga mereka tidak bergantung  kepada pemerintahan sipil.  Prinsip  ini  telah  sesuai  dengan  konsep new  professionalism of  internal  security  and national  development oleh  Alfred  Stepan,  di mana  penulis  menilai  bahwa  militer  telah memiliki pertimbangan tersendiri untuk menggunakan  alokasi  keuangan  terhadap kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  militer  dan juga  memiliki  kepentingan  tersendiri  dalam perumusan undang-undang serta terlibat dalam beberapa kementrian strategis di Myanmar.
Pihak  militer  yang  notabene  adalah pemegang departemen pertahanan juga menggunakan  dalih  ancaman  terorisme  untuk menyerang  kaum  Rohingya,  baik  militan ARSA  ataupun  warga  sipil  etnis  Rohingya. Selain karena ingin mempertahankan kepentingan  nasional  terkait  keamanan  dan pertahanan. Penyerangan militer dapat diindikasikan  juga  sebagai  cara  pemerintah dalam  mengusir  dan  melenyapkan  etnis Rohingya dari wilayah Myanmar. Hal ini  jelas dilakukan karena sejak kemerdekaan Myanmar, pemerintah Myanmar tidak menggagap  Rohingya  bagian  dari  etnis  di Myanmar.
Militer  juga  tidak  berupaya  menangkap oknum  pelaku  teroris  tetapi  juga  melakukan kekerasan terhadap warga sipil karena menganggap Rohingya adalah ancaman nasional  terlebih  lagi  adanya  gerakan  ARSA. Pemerintah  sebagai  pemimpin  negara  dan militer  sebagai  pertahanan  negara,  dalam  hal ini  terlihat  saling  mendukung  terutama  terkait penindakan  terhadap  etnis  Rohingya.  Bila pemerintah  sipil  tidak  tegas  kepada  Rohingya, maka militer tetap akan menggunakan
kekuatannya  dalam  menindak  etnis  Rohingya karena militer memiliki otonomi khusus terkait bidang  pertahanan  sehingga  dapat  membentuk dirinya  sendiri  dan  memiliki  dalih  operasi militer  untuk  melindungi  kepentingan  negara.
Dengan  pengaruh  militer  yang  cukup  kuat  di politik  Myanmar,  maka  pemerintah  Myanmar juga tidak dapat bertindak secara penuh karena hal  ini  telah  diatur  dalam  Konstitusi  2008, militer  juga  akan  melakukan  intervensi bilamana  keputusan  pemerintah  dinilai  tidak efektif  dalam  upaya  menjaga  keamanan nasional.

## Kesimpulan
Pemerintah  sipil  dalam  suatu  sistem demokrasi  idealnya  memiliki  otoritas  tertinggi dalam bidang politik suatu negara. Akan tetapi, lain  halnya yang terjadi  di Myanmar.  Di  mana adanya  pengaruh  militer  dalam  sistem  politik sehingga pihak militer turut serta dalam proses pengambilan  keputusan,  sepatutnya  militer terfokus  pada  pertahanan  nasional.  Hal  ini ternyata  telah  diatur  dalam  konstitusi  yang berlaku  sehingga  dalam  berperan  dalam politik, militer telah memiliki pegangan hukum dalam  tiap  kepentingan  yang  ingin  dicapai melalui  pemerintahan.  Adanya  kepemilikan sejumlah  kursi  di  parlemen,  mengontrol beberapa  kementrian  strategis,  serta  sebagai lembaga  otonom  dalam  pertahanan  negara, membuat  militer  menjadi  aktor  politik  yang berpengaruh dalam kebijakan Myanmar.
Hal  ini  juga  terlihat  di  mana  militer melakukan  agresi  berlebihan  terhadap  etnis Rohingya.  Walaupun  mendapat  tekanan  dari masyarakat  internasional,  tetapi  hal  itu  tidak cukup  untuk  menghentikan  operasi  militer karena  telah  di  atur  dalam  konstitusi,  bahwa militer  berwenang  penuh  terhadap  angkatan bersenjata  dan  sebagai  penjaga  kedaulatan negara.  Militer  bahkan  tidak  segan  untuk menembak  langsung  warga  sipil  Rohingya tanpa  melihat  usia,  gender,  dan  apapun situasinya  saat  itu.  Sehingga  secara  langsung pemerintah  Myanmar  membiarkan  militer dalam melakukan kekerasan ataupun
diskriminasi,  dengan  dalih  mempertahankan kedaulatan nasional.
Saran  yang  dapat  disampaikan  oleh penulis  adalah  perlunya  keseriusan  oleh pemerintah Myanmar dalam mengontrol perilaku  militer  baik  melalui  lobby  ataupun pendekatan politik lainnya agar tidak menambah  stigma  buruk  terhadap  negara Myanmar. Meskipun dalam konteks
memerangi terorisme, tetapi tidak perlu adanya operasi  militer  yang  berlebihan  karena  hanya akan menambah korban jiwa dan meningkatkan  eskalasi  konflik  di  Myanmar. Pemerintah  dan  militer  Myanmar  diharapkan memiliki  komitmen  dalam  menangkap  pelaku terorisme  ARSA,  namun  tidak  melakukan generalisasi  terhadap  seluruh  etnis  Rohingya sebagai ancaman nasional.

## Daftar Pustaka
Amnesty  Internasional.  (2017). Myanmar: Aung San Suu Kyi ‘burying her head in the  sand’  about  Rakhine  Horrors .
www.amnesty.org,  [Diakses  pada  28 Maret 2018].
Amnesty  Internasional.  (2017).  “Terpenjara
Tanpa  Atap”:  Apartheid  Di  Negara Bagian Rakhine Di Myanmar.
https://www.amnesty.org,  [Diakses  pada 28 Maret 2018].
Apriyanti,  Devi.  (2014).  “Reformasi  Politik dan  Ekonomi  di  Myanmar  Pada  Masa Pemerintahan  Presiden  U  Thein  Sein (2011-2013).”  Jurnal  Online  Mahasiswa
(JOM)  Fisip  Vol.  1,  No.  2,  (Oktober 2014).  https://jom.unri.ac.id,  [Diakses pada 28 Maret 2018].
Berg,  John  Richard.  (2016).  “Insurgents  to Presidents:  Contemporary  Civil-Military Relations  in  Brazil,  El  Salvador,  and Uruguay.” Thesis, Monterey, California:
Naval Postgraduate School.
https://calhoun.nps.edu [Diakses pada 07
April 2018]
Budiardjo,  Miriam.  (2001). Dasar-dasar  Ilmu Politik .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Egreteau,  Renaud  (2017). Parliamentary Development in Myanmar - An Overview  of  the  Union  Parliament , 2011-2016 . Yangon: The Asia Foundation, https://reliebweb.int [Diakses pada 28 Maret 2018].
Kristiadi,  J.  (2001).  “Profesionalisme  TNI  di
Tengah Transisi Politik”. Jurnal Antropologi Universitas Indonesia.
http://journal.ui.ac.id  [Diakses  pada  07
April 2018]. Lunn,  Jon  &  Harari,  Daniel.  (2018).  “Burma:
January  2018  Update.”  Briefing  Paper,
No. 7901, 9 (January 2018).
http://www.parliament.uk/commons- library [Diakses pada 07 April 2018].
Muslina.  (2016).  “Upaya  UNDP  ( United
Nations Development Programme ) Dalam Memajukan Demokrasi Di
Myanmar.”  Jurnal  Online  Mahasiswa (JOM)  FISIP,  Vol.    3,  No.  2,  (Oktober 2016).  https://jom.unri.ac.id  [Diakses pada 28 Maret 2018]
Mendoza,  Laura  Baron.  (2017).  “The  War Report  2017  -  Myanmar:  A  Battle  For Recognition.”  Research  of  Geneva Academy,  Academy  of  International Humanitarian  Law  and  Human  Rights. https://www.geneva-academy.ch [Diakses pada 28 Maret 2018].
Myoe,  Maung  Aung.  (2017).  “Emerging Pattern  Of  Civil-Military  Relations  In Myanmar”,  Southeast  Asian  Affairs,
(hlm. 259-270).
https://www.researchgate.net [Diakses pada 28 Maret 2018]. Pujayanti,  Adirini.  (2017).  “Indonesia  dan Tragedi Kemanusiaan Rohingya”.
39 Hardi Alunaza SD dan Bastian Andhony Toy  | Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya Pada Tahun 2017
Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. 9, No. 17, September    2017.    www.puslit.dpr.go.id
[Diakses pada 28 Maret 2018]. Raco, J.R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakteristik, dan
Keunggulannya .  Jakarta:  PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Revolusi,  Alfi  et.al.  (2013).  “Faktor-faktor
Penyebab  Konflik  Etnis  Rakhine  dan Rohingya  di  Myanmar  Tahun  2012”. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember. http://repository.unej.ac.id [Diakses pada 28 Maret 2018].
RFA  (Radio  Free  Asia).  (2017).    “Myanmar
Military  Chief  Defends  Crackdown Against  Rohingya  in  Rakhine  State”, www.rfa.org  [Diakses  pada  29  Maret 2018].
Schiff,  Rebecca  L.  (2009). The  Military  and Domestic  Politics:  A  Concordance Theory of Civil-Military Relations .  New York: Routledge.
Siddiqui,  Usaid.  (2017).  “The  Rohingya:  The Latest  Massacre  in  a  Violence-Filled History.”  Al Jazeera Centre for Studies. http://studies.aljazeera.net [Diakses pada
29 Maret 2018].
Sohel,  Md.  Salman.  (2017).  “The  Rohingya Crisis in Myanmar: Origin and Emergence.” Saudi Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 2,
No. 11A. http://scholarsmepub.com,
[Diakses pada 29 Maret 2018].
Stokke,  Kristian.,  Vakulchuk,  Roman  & Øverland,  Indra.  (2018).  “Myanmar:  A Political  Economy  Analysis”.  Oslo: Norwegian  Institute  of  International Affairs,  www.nupi.no  [Diakses  pada  29 Maret 2018].
Thontowi, Jawahir. (2013). “Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas  Muslim  Rohingya  Perspektif Sejarah  dan  Hukum  Internasional”. Jurnal Pandecta, Vol.  8, No. 1, (Januari 2013). http://journal.unnes.ac.id [Diakses pada 29 Maret 2018]. Thuzar, Moe. (2017).
“Understanding Democracy,  Security,  and  Change  in Post-2015  Myanmar.”  The  Journal  of Asia  Studies  Vol.    22,  No.  1. http://aas2.asian-studies.org [Diakses
pada 28 Maret 2018]. Waluyo,  Tri  Joko.  (2013).  “Konflik  Tak Seimbang  Etnis  Rohingya  dan  Etnis Rakhine
di Myanmar. Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 2.
https://ejournal.unri.ac.id  [Diakses  pada 28 Maret 2018].