Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 2, Desember 2019, Hal 68-77 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193
Daftar Proyeksi Pekerjaan sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Prinsip 5C Perbankan

## Jihan Khairunnisa, Abdul Atsar
Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Karawang jihankhairunnisaaaa@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  pengajuan  fasilitas  kredit  kepada  bank  harus  melalui  proses  analisis  kredit  terlebih  dahulu  dengan menggunakan  prinsip  5C,  serta  dalam pemberian  fasilitas  kredit  bank  umumnya  sering  di  persyaratkan  adanya penyerahan jaminan sebagai jaminan pelunasan hutang debitur. Salah satu bentuk jaminan ialah jaminan fidusia dan salah satu objeknya adalah piutang. Dalam praktik perbankan ditemukan daftar proyeksi pekerjaan sebagai objek jaminan fidusia yang dibuat secara sepihak oleh debitur, hal ini memungkinkan timbul ketidakpastian hukum bagi  kreditur.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa daftar proyeksi pekerjaan tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia apabila ditinjau dari prinsip 5C dan daftar proyeksi pekerjaan tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur atau penerima fidusia.
Kata kunci: daftar proyeksi, jaminan fidusia, prinsip 5C

## ABSTRACT
In applying credit to bank must be through some analytical credit process by using the 5Cs principles, and also in giving  credit  is  commonly  required  guarantee  as  the  guarantee  of  debtor's  repayment  of  debt.  One  of  the guarantees  is  fiduciary  guarantee,  and one  of  the objects  is  receivable.  In  practical  of  banking  was  found  job projections as the fiduciary object made by the debtor unilaterally, this might cause uncertainty of law for the debtor. This research used normative juridical approach method by using secondary data obtained from primary, secondary and terriary law resources. The result of the the research showed that the job projections could not be as the object of fiduciary reviewed from the 5Cs principles and the job projections could not give certainty and protection of law for debtor or fiduciary receiver.
Keywords: job projections, fiduciary guarantee, 5Cs principle

## A. PENDAHULUAN
Peranan  perbankan  sangat  memengaruhi  kegiatan  ekonomi  suatu  negara,  bank  dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.
Artinya  keberadaan  dunia  perbankan  semakin  dibutuhkan  pemerintah  dalam masyarakatnya. 1 Begitu    pentingnya  dunia  perbankan,  sehingga  ada  anggapan  bahwa  bank merupakan  “ nyawa ”  untuk    menggerakan  roda  perekonomian  suatu  negara.  Anggapan  ini tentunya tidak salah, karenafungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam  penciptaan  uang,  mengedarkan  uang,  menyediakan  uang  untuk  menunjang  kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya. 2
Secara  sederhana  bank  diartikan  sebagai  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  usahanya adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana  tersebut kemasyarakat  serta  memberikan  jasa-jasa  bank  lainnya.  Menurut  Undang-undang  Nomor  10 Tahun  1998  yang  dimaksud  dengan  bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kemasyarakat  dalam  bentuk  kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 3
Dalam perjalanan perbankan saat ini, bank sudah berkembang dan dapat dibagi menjadi 2  golongan  besar,  yaitu bank  konvensional  dan  bank  syariah.  Seluruh  pelaku  usaha  maupun bukan  (karyawan,  pensiunan,  pelajar,  dan  lain-lain)  tidak  terlepas  dari  kebutuhan  jasa  bank, karena apa pun yang berhubungan dengan uang baik uang fisik maupun non fisik tidak terlepas dari kebutuhan jasa bank. Bagi pelaku usaha, bank merupakan tempat atau media perputaran uang,  media  keluar-masuknya  uang  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  seperti supplier (pemasok), buyer (pembeli), pihak ketiga, relasi, dan lain-lain. 4
Salah  satu  fungsi  bank  adalah  menyalurkan  kredit  baik  kepada  perorangan  maupun badan usaha. Pemerintah sangat mendorong, mendukung dan membantu kepada sektor UKM (Usaha  Kecil  Menengah  atau  istilah  asing  SME  “ Small  Medium  Enterprise”) agar  UKM menjadi penopang tatanan perekonomian Indonesia. Bagi pelaku bisnis atau pengusaha, bank merupakan  media  perputaran  lalu  lintas  uang.  Dan  tempat  dimana  permasalahan  keuangan dapat  diselesaikan,  baik  melalui  produk-produk  bank  maupun  jasa  bank  yang  ditawarkan kepada nasabahnya. 5
Kegiatan bank salah satunya ialah menyalurkan dana ( lending ). Penyaluran dana yang dilakukan  oleh  bank  dilakukan  melalui  pemberian  pinjaman  yang  dalam  masyarakat  lebih
1 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2012), hlm. 2
2 Ibid. , hlm. 3
3 Ibid., hlm. 3-4
4 Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 1
5 Ibid. , hlm. 3
dikenal dengan nama kredit. 6 Dalam bahasa latin kredit disebut “ credere ” yang artinya percaya.
Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan,  sehingga  mempunyai  kewajiban  untuk  membayar  kembali  pinjaman  tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar- benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. 7
Salah  satu  lembaga  jaminan  yang  dikenal  dalam  sistem  hukum  jaminan  di  Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud  maupun yang tidak berwujud  dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. 8
Objek yang dapat  dibebankan dengan jaminan fidusia  berupa benda. Yang dimaksud dengan benda menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1  ayat  (4)  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  dan  dialihkan,    baik    yang    berwujud maupun  yang  tidak  berwujud,  yang  terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Kemudian lebih lanjut, dalam Pasal 9 ayat (1) juga disebutkan:
“Jaminan  Fidusia  dapat  diberikan  terhadap  satu  atau  lebih  satuan  atau  jenis  benda, termasuk  piutang,  baik  yang  telah  ada  pada  saat  jaminan  diberikan  maupun  yang diperoleh kemudian.”
Salah  satu  objek  jaminan  fidusia  yaitu  piutang.  Piutang  adalah  hak  untuk  menerima pembayaran. Piutang sebagai salah satu bentuk objek jaminan fidusia telah banyak digunakan pengusaha  atau  badan  usaha  khususnya  Perseroan  Komanditer  (CV)  yang  bidang  usahanya berjalan  dibidang  jasa  kontruksi  dan  menangani  proyek  pemerintah.  Mereka  seringkali mengajukan kredit dengan jaminan fidusia dan menggunakan piutang sebagai objeknya yaitu
6 Op.Cit ., hlm. 35
7 Ibid ., hlm. 112
8 Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
berupa  Daftar  Proyeksi  Pekerjaan  yang  akan  dikerjakaan  sebelum  mendapatkan  persetujuan dari pemerintah daerah setempat berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
Daftar  Proyeksi  Pekerjaan  adalah  surat  berisi  sejumlah  pekerjaan  yang  akan dilaksanakan oleh Perseroan Komanditer (CV) tersebut, yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh debitur (Perseroan Komanditer) dan kemudian dipergunakan sebagai bukti objek jaminan fidusia.  Hal  ini  memungkinkan  jaminan  tersebut  bisa  saja  tidak  memiliki  kepastian  nilai dikarenakan  dibuat  secara  sepihak  serta  belum  diterbitkannya  Surat  Perintah  Kerja  (SPK) berkaitan dengan Daftar Proyeksi Pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  peneliti  akhirnya  ingin  mengkaji  apakah  Daftar  Proyeksi Pekerjaan dapat dijadikan objek jaminan fidusia bila ditinjau dari prinsip 5C dan bagaimana perlindungan  hukum  bagi  kreditur  sebagai  penerima  jaminan  fidusia  dengan  objek  Daftar Proyeksi Pekerjaan.

## B. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Umumnya data yang digunakan berwujud dokumen sehingga penelitian ini  disebut  juga  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Data  penelitian  ini  dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis buku- buku,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma- norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Daftar Proyeksi Pekerjaan Ditinjau dari Prinsip 5C
Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang  diberikan  benar-benar  akan  kembali.  Keyakinan  tersebut  diperoleh  dari  hasil  penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai  cara  untuk  mendapatkan  keyakinan  tentang  nasabahnya,  seperti  melalui  prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. 9 Proses analisis kredit mempunyai tujuan utama yang paling hakiki yaitu agar bank membuat satu keputusan kredit yang baik dan benar “ make
9 Kasmir, Op.Cit., hlm. 136
a good loan” , sehingga terhindar dari keputusan kredit yang keliru yang menyebabkan kredit bermasalah “ bad loan” . 10
Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula  dengan  ukuran-ukuran  yang  ditetapkan  sesudah  menjadi  standar  penilaian  setiap  bank. Biasanya  kriteria  penilaian  yang  umum  dan  harus  dilakukan  oleh  bank  untuk  mendapatkan nasabah  yang  benar-benar  layak  untuk  diberikan,  dilakukan  dengan  analisis  5C. 11 “5C”  ini merupakan  satu  alat  atau  “ tool” untuk  melihat  sejauh  mana  kelayakan  kredit  yang  akan diberikan  kepada  calon  debitur  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. 12 Penilaian  analisis  5C adalah sebagai berikut:

## a. Character (Karakter)
Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur  dapat  dilihat  dari  latar  belakang  si  nasabah,  baik  bersifat  latar  belakang  pekerjaan maupun  yang  bersifat  pribadi  seperti  cara  hidup  atau  gaya  hidup  yang  dianutnya,  keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “ kemauan” nasabah untuk membayar.

## b. Capacity (Kapasitas)
Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian  ini  terlihat  kemampuan  nasabah  dalam  mengelola  bisnis.  Kemampuan  ini dihubungkan  dengan  latar  belakang  pendidikan  dan  pengalamannya  selama  ini  dalam mengelola  usahanya,  sehingga  akan  terlihat  “ kemampuannya” dalam  mengembalikan  kredit yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama Capability .

## c. Capital (Modal)
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat  dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas  dan  solvabilitasnya,  rentabilitas  dan  ukuran  lainnya.  Analisis capital juga  harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal
10 Maryanto Supriyono, Op.Cit., hlm. 161
11 Kasmir, Loc.Cit.
12 Maryanto Supriyono, Loc.Cit.
yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri an berapa modal pinjaman.

## d. Condition (Kondisi)
Dalam  menilai  kredit  hendaknya  juga  dinilai  kondisi  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha  yang  dibiayai  hendaknya  benar-benar  memiliki  prospek  yang  baik,  sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

## e. Collateral (Jaminan)
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.  Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan  dan  kesempurnaannya,  sehingga  jika  terjadi  suatu  masalah,  maka  jaminan  yang dititipkan  akan  dapat  dipergunakan  secepat  mungkin. 13 Penilaian  jaminan  dilakukan  untuk melihat  sejauh  mana  tingkat  kemudahan  diperjualbelikan,  tingkat  risiko  bank  semakin berkurang. Dan besarnya nilai jaminan mengcover seluruh pinjaman. 14
Dalam  prakteknya  di  dunia  perbankan  saat  ini,  tak  sedikit  yang  mengajukan  fasilitas kredit  baik  perseorangan  maupun  berbentuk  badan  usaha  untuk  menunjang  kebutuhannya. Dalam mengajukan fasilitas kredit tidak sedikit pula debitur yang mengajukan kredit dengan jaminan fidusia.Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir .
Sifat accessoir ini  didasarkan  pada  Pasal  4  Undang-undang  Jaminan  Fidusia  yang menyatakan bahwa “ Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi “.  Perjanjian kredit  (utang-piutang)  yang  merupakan  perjanjian  pokok  dengan  perjanjian  jaminan  fidusia merupakan  dua  hal  berbeda  yang  dituangkan  dalam  akta  yang  berbeda  pula,  namun  saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain. 15
Sebelum  jaminan  fidusia  dikenal,  jaminan  yang  lazim  diberikan  pada  benda-benda bergerak  dan  berwujud  seperti  mobil,  emas  perhiasan,  atau  mesin-mesin  dan  sejenisnya menggunakan  sistem  gadai  dengan  konsep  menyerahkan  benda-benda  bergerak  tersebut  ke dalam penguasaan penerima jaminan (kreditor). Selain gadai, untuk benda bergerak yang tidak
13 Kasmir, Op.Cit., hlm. 136-138
14 Maryanto Supriyono, Loc.Cit., hlm. 163
15 https://media.neliti.com/media/publications/118371-ID-perlindungan-hukum-bagi-penerima-fidusia.pdf, diakses pada 20 November 2018
berwujud  seperti  hak  tagih  atau  piutang  dan wessel dalam  praktiknya  sering  menggunakan bentuk pemberian jaminan berupa cessie atas tagihan. Cessie merupakan suatu cara pengalihan antara  piutang  atau  hak  kebendaan  tak  berwujud  lainnya  dari  satu  kreditor  kepada  kreditor lainnya,  sebagai  mana  dimaksud  dalam  Pasal  613  KUHPerdata,  pembahasan  tentang cessie diuraikan lebih lanjut dalam Bab 7. 16
Kedua  bentuk  jaminan  tersebut,  gadai  dan cessie ,  akhirnya  tidak  cocok  lagi  dengan perkembangan zaman karena barang yang dijaminkan harus diserahkan penguasaannya secara penuh  kepada  kreditor  selaku  penerima  jaminan.  Oleh  karena  itu,  timbulah  bentuk  Jaminan Fidusia  sebagaimana  dituangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia. Konsep awal mengenai jaminan fidusia didasarkan pada pemberian jaminan dengan barang yang sedang dijaminkan tersebut masih bisa digunakan oleh pemiliknya dalam menjalankan usaha atau keperluannya sehari-hari. 17
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan  ( inventory) ,  benda  dagangan,  piutang,  peralatan  mesin,  dan  kendaraan  bermotor. Tetapi  dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :
1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. 18
Piutang  sebagai  salah  satu  bentuk  objek  jaminan  fidusia  telah  banyak  digunakan pengusaha atau badan usaha khususnya Perseroan Komanditer (CV) dengan bidang usahayang berjalan dibidang jasa kontruksi dan menangani proyek pemerintah. Tidak sedikit badan usaha Perseroan Komanditer (CV) dengan bidang usaha tersebut mengajukan fasilitas kredit kepada bankdengan jaminan fidusia dan menggunakan piutang sebagai objeknya yaitu berupa Daftar Proyeksi Pekerjaan yang akan dikerjakaan sebelum mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah setempat berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
Namun  apabila  ditinjau  dari  prinsip  5C,  Daftar  Proyeksi  Pekerjaan  berpeluang menimbulkan risiko bagi bank selaku pemberi kredit dan penerima jaminan fidusia dikarenakan
16 Irma Devita Purnamasari, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan (Bandung: PT. Mizan Pustaka,  2011), hlm. 82
17 Ibid., hlm. 83
18 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 64
Daftar Proyeksi Pekerjaan sebagai jaminan belum memiliki kepastian mengenai besaran nilai, artinya  besaran  nilai  atau  nominal  Daftar  Proyeksi  Pekerjaan  yang  diajukan  belum  dapat ditentukan  karena  belum  diterbitkannya  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  dari  pemerintah  daerah setempat  serta  hanya  dibuat  dan  disetujui  secara  sepihak  oleh  pihak  debitur  selaku  pemberi fidusia yang dalam hal ini ialah Perseroan Komanditer (CV).
Akan  tetapi  dalam  prinsip  5C  terdapat Collateral (Jaminan),  nilai  jaminan  haruslah dapat  mengcover  seluruh  hutang  debitur  dikarenakan  apabila  dikemudian  hari  terjadi wanprestasi  ataupun  kredit  macet,  jaminan  tersebut  dapat  dengan  mudah  di  eksekusi  guna mengcover  seluruh  pinjaman  debitur.  Dengan  demikian  Daftar  Proyeksi  Pekerjaan  apabila ditinjau dari Prinsip 5C tidak dapatdijadikan objek jaminan fidusia, dikarenakan besaran nilai atau nominal jaminan belum dapat ditentukan secara pasti, sehingga tidak dapat diperhitungkan apakah jaminan tersebut dapat mengcover seluruh pinjaman apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi.

## 2. Perlindungan Hukum bagi Kreditur sebagai Penerima Jaminan Fidusia dengan Objek Daftar Proyeksi Pekerjaan
Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 9 tidak mengatur  jenis  piutang  yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  fidusia,  padahal  cara pengalihan piutang sangat beragam dan dapat dibedakan menjadi:
a. Piutang atas nama, yaitu pengalihan terhadap piutang tersebut dengan akta otentik atau di bawah tangan, pengalihan mana termasuk hak-hak kebendaan yang melekat padanya. Pada prinsipnya dalam piutang atas nama terdapat hak menagih dari kreditur terhadap debitur tertentu yang mengikatkan diri berdasarkan perikatan yang dibuat diantara para pihak.
b. Piutang  atas  bawa,  yaitu  pengalihannya  dilakukan  hanya  dengan    penyerahan  surat piutang tersebut.
c. Piutang atas tunjuk, yaitu piutang yang pembayarannya dilakukan terhadap siapa orang yang  ditunjuk,  yang  dilakukan  dengan  penyerahan  surat  piutang  disertai  endosemen (catatan punggung).
Dari  ketiga  jenis  piutang  tersebut,  tidak  semuanya  dapat  dijaminkan  dengan  fidusia. Dalam  praktik  perbankan,  hanya  piutang  atas  nama  saja  yang  dapat  menjadi  objek  jaminan
fidusia. 19 Dalam  pasal  6  point  e  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia, dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia haruslah memuat uraian mengenai nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Artinya nilai atau besarnya nominal jaminan harus dapat ditentukan, akan tetapi Daftar Proyeksi  Pekerjaan  belum  memiliki  kepastian  mengenai  besaran  nominalnyameskipundalam Daftar  Proyeksi  Pekerjaan  tersebut  disebutkan  total  keseluruhan  biaya  proyek  yang  akan dikerjakan oleh debitur selaku pemberi fidusia dan nilai tersebut tidak bisa diartikan sebagai nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu Daftar Proyeksi Pekerjaan dibuat secara dibawah tangan dan secara sepihak oleh debitur selaku pemberi fidusia yang dalam hal ini berbentuk badan usaha Perseroan Komanditer (CV).
Keadaan demikian mengakibatkan Daftar Proyeksi Pekerjaan yang dibuat oleh pemberi fidusia  tidak  dapat  memberikan  kepastian  hukum  serta  perlindunganhukum  bagi  penerima fidusia yang dalam hal ini adalah bank, serta dapat menimbulkan sejumlah risiko di kemudian hari, antara lain:
a.  Daftar  Proyeksi  Pekerjaan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenaran  isinya, karena dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemberi fidusia secara sepihak.
b.  Besarnya nilai yang belum dapat ditentukan berisiko jaminan bisa saja tidak dapat mengcover seluruh hutang debitur apabila kredit bermasalah atau macet.

## D. PENUTUP
Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank pada umumnya melakukan analisis kredit terlebih dahulu untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan fasilitas kredit.  Adapun  yang  digunakan  oleh  bank  dalam  menganalisis  kredit  ialah  menggunakan prinsip  5C,  salah  satunya  adalah Collateral (Jaminan).    Apabila  ditelaah  Daftar  Proyeksi Pekerjaan belum atau tidak bisa dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, karena tidak memiliki kepastian  besarnya  nilai  atau  nominal  dari  objek  tersebut,  dan  belum  dapat  dikategorikan sebagai piutang dikarenakan belum memiliki hak untuk menerima pembayaran.
19 Sri  Soedewi  Mascjhoen  Sofwan, Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Lembaga  Jaminan  Khususnya  Fiducia  di Dalam  Praktik  dan  Perkembangannya  di  Indonesia (Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, 1977), hlm. 72
Daftar  Proyeksi  Pekerjaan  juga  tidak  dapat  memberikan  kepastian  dan  perlindungan hukum bagi penerima fidusia karena dapat menimbulkan resiko dikemudian hari seperti Daftar Proyeksi Pekerjaan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan besarnya nilai yang belum  dapat  ditentukan  berisiko  tidak  dapat  mengcover  bisa  dimungkinkan  tidak  dapat mengcover hutang debitur apabila terjadi kredit macet/bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
H.S. Salim. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017
Irma  Devita  Purnamasari. Kiat-Kiat Cerdas,  Mudah,  dan  Bijak  Memahami  Masalah  Hukum Jaminan Perbankan. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2011
Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012
Maryanto Supriyono. Buku Pintar Perbankan. Yogyakarta : Penerbit Andi. 2011

## 2. Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

## 3. Sumber Lain
https://media.neliti.com/.  Artikel Perlindungan  Hukum  Bagi  Penerima  Fidusia  Atas Jaminan  Berupa  Piutang  Berdasarkan  Surat  Daftar  Piutang  Yang  Dibuat  Oleh Pemberi Fidusi a, diakses pada 20 November 2018 .