## TRANSFER PRICING PADA ADARO ENERGY: PENDEKATAN ANALISIS FUNGSIONAL

## Nicholas Jonathan Hendrik Wibowo
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jl. Dinoyo 48A, Surabaya
* nicholas.jonathan@ymail.com

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received July 9, 2020 Revised November 5, 2020 Accepted November 24, 2020
Key words: Fiscal Policy, Corporate Tax Law, Indonesian Transfer Pricing, In- ternational Taxation
DOI: https://doi.org/10.33508/jako.v13i1.2591

## A B S T R A C T
This research examines the funtional analysis in the case of Adaro Indonesia and Coaltrade  as  reported  by  Global  Witness  in  order  to  explain  the  practicality  of functional analysis and its relation to the fairness aspect of transfer pricing. This research was perpetrated using a descriptive qualitative method and utilised sec- ondary data obtained from Global Witness’ report and combined with other data from  Adaro Energy’s annual  report  in  order  to  reduce  bias  in  the  analysis.  In making  the  analysis,  this  research  used  secondary  data  analysis  strategy  and grounded theory  approach in  order  to  make  a  valid  reasoning.  In practice, func- tional  analysis  involved  some  process  and  identification  including  identification of  entity  involved,  identification  of  perspective  in  the  analysis,  identification  of relevant business process in terms of asset usage and business risk, and the classi- fication of business models. The results show that the transfer pricing scheme in which  Coaltrade  served  as  full  risk  distributor  indicated  unfairness  in  the  com- pensation since Coaltrade was able to earn more profit than Adaro Indonesia de- spite the low risk nature of the business. In that sense, functional analysis is relat- ed to the fairness aspect of transfer pricing in some way in regards that functional analysis enables analyst to get the big picture on the compensation earned by each entity  invovled.  An  indication  of  unfair  transfer  pricing  and  tax  evasion  may arise in the case that a lower risk entity earns more than the higher risk one.

## A B S T R A K
Penelitian ini mengkaji analisis fungsional pada kasus Adaro Indonesia dan Coal- trade  yang  dilaporkan  oleh  Global  Witness  dengan  tujuan  untuk  menjelaskan analisis fungsional dan kaitannya dengan aspek kewajaran dari transfer pricing. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  kualitatif  dan  menggunakan data  sekunder  yang  diperoleh  dari  laporan  Global  Witness  yang  digabungkan dengan data lainnya dari laporan tahunan Adaro Energy untuk mengurangi bias dalam analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan strategi analisis data  sekunder  dan  pendekatan  grounded  theory  agar  menghasilkan  penalaran yang  valid.  Analisis  fungsional,  dalam  prakteknya,  melibatkan  beberapa  proses dan identifikasi antara lain identifikasi entitas yang terlibat, identifikasi perspek- tif  dalam  analisis,  identifikasi proses  bisnis  yang  relevan dalam  hal penggunaan aset dan risiko bisnis, serta klasifikasi model bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema transfer pricing dimana Coaltrade berperan sebagai full risk distrib- utor mengindikasikan ketidakwajaran dalam perolehan kompensasi dimana Coal- trade  memperoleh  keuntungan  lebih banyak daripada  Adaro Indonesia  meskipun sifat  bisnisnya  berisiko  lebih  rendah.  Analisis  fungsional  terkait  dengan  aspek kewajaran  transfer  pricing.  Analisis  fungsional  dapat  memberikan  gambaran tentang tingkat kompensasi wajar yang diperoleh oleh setiap entitas yang terlibat. Indikasi  skema  transfer  pricing  yang  tidak  wajar  dan  penggelapan  pajak  dapat muncul  dalam  kasus  di  mana  entitas  dengan  risiko  lebih  rendah  mendapatkan lebih banyak laba daripada entitas afiliasi berisiko yang lebih tinggi.

## TRANSFER PRICING PADA ADARO ENERGY: PENDEKATAN ANALISIS FUNGSIONAL OLEH: WIBOWO

## PENDAHULUAN
Harga  Transfer  ( Transfer  Pricing )  adalah penetapan  harga  oleh  Wajib  Pajak  dalam  menjual, membeli,  atau  berbagi  sumber  daya  dengan  afili- asinya  (Arnold  dan  McIntyre,  2002)  dalam  semua transaksi  dengan  pihak  berelasi  yang  mencakup penjualan  barang  berwujud  maupun  tidak  ber- wujud,  layanan,  pembiayaan,  dan  lain  sebaginya (Mehafdi,  2000)  serta  biasanya  ditandai  oleh  hub- ungan  khusus  antar  perusahaan  yang  melakukan transaksi  (Setiawan,  2014). Transfer  pricing sering- kali  dimaknai  secara  negatif  ( pejorative )  sebagai teknik minimalisasi pajak yang melibatkan manip- ulasi  harga  barang  atau  jasa  untuk  memindahkan laba  antar  entitas  (Butterworths,  1997).  Dalam  hal tersebut, praktik transfer pricing biasanya ditujukan untuk  mengurangi  jumlah  penghasilan  kena  pajak terutang (Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji, 2013) sambil  mengalokasikan  pendapatan  ke  yurisdiksi dengan  tarif  pajak  yang  lebih  rendah  dan/atau mengalokasikan  biaya  yang  dapat  dikurangkan dari  pajak  ke  yurisdiksi  yang  memiliki  tarif  pajak lebih tinggi (Darussalam dan Ngantung, 2013). Pe- rusahaan  pada  umumnya  selalu  berusaha meminimalisasi  beban  pajak  serendah  mungkin (Van  den  Hurk,  2014),  dan  perbedaan  dalam  tarif pajak  di  berbagai  negara  cenderung  mendorong perusahaan multinasional (MNE) untuk menggunakan transfer  pricing melalui  penciptaan harga palsu (Horst, 1971). Akibatnya, otoritas pajak biasanya  mencurigai  adanya  praktik  pemindahan laba  melalui  harga  transfer  di  transaksi  pihak  ber- elasi. Padahal, transfer  pricing tidak  hanya  ber- makna  negatif  namun  juga  dapat  dimaknai  secara positif  untuk  berbagai  tujuan  lainnya,  seperti  alo- kasi  sumber  daya,  optimalisasi  laba,  motivasi,  dan evaluasi kinerja suatu fungsi (Mehafdi, 2000).
Di  Indonesia,  beberapa  penelitian  telah mengkaji  permasalahan  yang  ada  pada  praktik transfer pricing dalam negeri dengan akar permasa- lahan  yang  tumpang  tindih.  Penelitian  oleh  Dewi dan  Mustikasari  (2020)  menyimpulkan  bahwa permasalahan praktik transfer pricing secara pejora- tive di Indonesia seringkali didasari oleh rendahnya kesadaran Wajib Pajak, etika dan i’tikad yang ren- dah. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak, etika, dan i’tikad yang  rendah  ini  berasal  dari  adanya  tujuan untuk memaksimalkan laba dan mengurangi biaya pajak,  khususnya  bagi  perusahaan  multinasional (Huda, Nugraheni, dan Kamarudin, 2017). Namun, penelitian deskriptif kualitatif oleh Saraswati, Saifi, dan Dwiatmanto (2014) malah menemukan bahwa skema  penetapan  harga  transfer  dengan  metode Transnational Net Margin Method (TNMM)  pada  pe-
rusahaan  yang  diteliti  sejatinya  telah  sesuai  dan wajar  menurut  peraturan  yang  berlaku  (PER-32), namun  kewajarannya  masih  diperdebatkan  oleh pihak DJP sebagai otoritas pajak. Temuan ini mem- buktikan bahwa permasalahan praktik transfer pric- ing tidak hanya terpusat pada masalah etika Wajib Pajak  saja,  namun  juga  kurangnya  Sumber  Daya Manusia di DJP dalam memahami aspek kewajaran transfer  pricing itu  sendiri  (Huda,  Nugraheni,  dan Kamarudin,  2017).  Dapat  disimpulkan  bahwa  per- masalahan transfer  pricing di  Indonesia  seringkali berupa  perbedaan  pendapat  antara  Wajib  Pajak dan  pihak  DJP  yang  berakar  dari  tingginya  kom- pleksitas  t ransfer  pricing itu  sendiri,  permasalahan etika  Wajib  Pajak,  dan  rendahnya  pemahaman aspek  kewajaran  oleh  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  terlibat,  bahkan  oleh  pihak  otoritas pajak sekalipun.
Perdebatan  antara  Wajib  Pajak  dan  pihak otoritas  pajak  (DJP)  dalam  dunia  praktik transfer pricing di Indonesia ini seringkali membahas aspek kewajaran transfer  pricing itu  sendiri  dikarenakan kompleksitasnya yang begitu tinggi dan rendahnya pemahaman  pihak-pihak  yang  terlibat  di  da- lamnya.  Padahal,  aspek  kewajaran transfer  pricing di  Indonesia  berkiblat  hanya  kepada Arm’s Length Principle (ALP)  yang  berfokus  pada  pemberian kompensasi wajar kepada setiap entitas yang terli- bat  dalam  suatu  transaksi  afiliasi  sehingga  harga mencerminkan  kekuatan  pasar  yang  dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran (Setiawan, 2014).  Meskipun  demikian,  penetapan  kompensasi dan harga yang wajar ini tidaklah mudah dan ser- ing  menyebabkan  kontroversi  dengan  pihak  otori- tas  perpajakan  (Lebowitz,  2000).  Aspek  kewajaran yang  dipermasalahkan  ini  mencakup  penetapan transfer pricing , pengaplikasian metode transfer pric- ing ,  dan  pengukuran  kewajaran  transaksi  melalui penggunaan  transaksi  pembanding  (Saraswati, Saifi,  dan  Dwiatmanto,  2014)  yang  hanya  merupa- kan  bagian  dari  analisis  kesebandingan.  Analisis kesebandingan  sendiri  merupakan  serangkaian langkah  analisis,  mulai  dari  identifikasi  detail transaksi afiliasi, identifikasi pembanding potensial berdasarkan  faktor-faktor  kesebandingan,  aplikasi metode transfer  pricing untuk  melakukan  per- bandingan, hingga pengukuran kewajaran dari dua transaksi  yang  diperbandingkan  (Irawan,  Febby, dan Kristiaji, 2013). Sejatinya, analisis kesebandingan  akan  rancu  apabila  tidak  mengacu pada  analisis  fungsional  yang  tepat  karena  gam- baran  yang  jelas  terhadap  fungsi  tiap  entitas  yang terlibat  dalam  transaksi  afiliasi  hanya  dapat  di- peroleh  dari  analisis  fungsional  (Irawan,  Febby,
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 13  NO 1 – JANUARI 2021 – Halaman 01-11
dan  Kristiaji,  2013).  Dalam  hal  ini,  analisis fungsional  seringkali  luput  dari  perhatian  dan seharusnya  memiliki  urgensi  tinggi  untuk  dikaji dalam literatur transfer pricing .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  ana- lisis fungsional pada kasus transfer pricing kontem- porer  Adaro  dan  Coaltrade  pada  laporan  Global Witness,  organisasi  nirlaba/ non-profit  organisation (LSM/NGO)  yang  memerangi  eksploitasi  sumber daya dan korupsi. Adanya penelitian ini ditujukan untuk  menjelaskan  analisis  fungsional  dan  kai- tannya  dalam  menelaah  aspek  kewajaran  transfer pricing  melalui  analisis  kasus  kontemporer  di  bi- dang studi transfer pricing . Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kebaharuan dalam studi transfer pricing dimana kajian dalam penelitian ini berfokus pada analisis fungsional, sebuah topik yang masih tergolong  jarang  dalam  studi transfer pricing di  In- donesia.  Penelitian  ini  bermanfaat  akademis  bagi bidang studi perpajakan khususnya transfer pricing dimana penelitian ini memberikan gambaran yang jelas  atas  penerapan  analisis  fungsional  untuk mengkaji kewajaran dari skema transfer pricing me- lalui  analisis  kasus  kontemporer.  Terlebih  lagi, penelitian  ini  juga  bermanfaat  praktis    dalam membantu para praktisi memahami unsur kewaja- ran dari transfer pricing sehingga dapat mengambil langkah  yang  tepat  dan  mengurangi  perdebatan. Penggunaan  kasus transfer  pricing kontemporer dalam penelitian ini disyaratkan agar hasil analisis dapat merefleksikan kondisi praktis yang ada guna meningkatkan manfaat praktis dari penelitian ini.

## KAJIAN  LITERATUR  DAN  PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kajian Literatur
Penelitian  ini  menggunakan  Undang-Undang Perpajakan  Indonesia  tentang transfer  pricing se- bagaimana diatur dalam Pasal 18 (3) UU PPh (Un- dang-Undang Pajak Penghasilan, 2008) dan PER-32 (2011) guna menjelaskan peraturan yang mengatur transfer  pricing di  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian ini  juga  mengacu  pada  konsep  analisis  fungsional sebagai  literatur  utama  dan  dasar  untuk  meninjau analisis fungsional dan kaitannya terhadap kewaja- ran  skema transfer  pricing Adaro  dan  Coaltrade seperti yang dilaporkan oleh Global Witness (2019). Pemahaman  terhadap  konsep transfer  pricing di Indonesia dan kajian tentang analisis fungsional ini merupakan hal yang integral dan diperlukan guna memahami  alur  logis,  langkah-langkah,  dan  pera- turan  yang  mengatur transfer  pricing dan  kewaja- rannya di Indonesia.

## Konsep Transfer Pricing di Indonesia
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  di  Asia yang pertama kali mengatur tentang harga transfer (Feinschreiber  dan  Kent,  2012)  di  mana  regulasi berpusat  pada  hubungan  khusus  antar  entitas. Kondisi  untuk  adanya  hubungan  khusus  didasar- kan  pada  Pasal  18  (4)  UU  PPh  (2008).  Setelah  di- yakini  adanya  hubungan  khusus,  Pasal  18  (3) memberikan  kewenangan  kepada  DJP  untuk menetapkan kembali utang sebagai ekuitas, jumlah penghasilan  kena  pajak,  dan  pengeluaran  yang dapat  dikurangkan  untuk  transaksi  antara  wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan khu- sus sesuai dengan Arm’s Length Principle (ALP). Hal ini  menjadikan  Indonesia  memiliki  lingkungan pemeriksaan  pajak  yang  agresif  yang  sebagian  di- dorong  oleh  keinginan  Pemerintah  Indonesia  un- tuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  pajak (Ernst and Young Global, 2018).
Pengaturan kewajaran skema penetapan trans- fer pricing antar wajib pajak dengan hubungan khu- sus, Indonesia berkiblat pada ALP yang diatur da- lam  Pasal  18  (3)  UU  PPh  (2008)  dan  PER-43  (dia- mandemen  oleh  PER-32,  2011),  yang  merupakan dasar bagi DJP untuk menilai penerapan ALP dan menentukan  kewajaran  transaksi  yang  tercantum dalam  dokumen  pendukung  yang  diatur  dalam Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor PMK.213/PMK.03/2016  (2016).  ALP  dalam  prak- tiknya,  berpatok  pada  konsep  bahwa  setiap transaksi harus didasarkan pada kompensasi yang wajar  kepada  masing-masing  pihak.  Kompensasi yang  diperoleh  pihak-pihak  dengan  hubungan khusus harus sebanding dengan pihak-pihak yang bertransaksi tanpa adanya hubungan khusus terse- but karena kompensasi dan harga yang wajar seha- rusnya ditentukan oleh kekuatan pasar yang mem- perhitungkan  permintaan  dan  penawaran,  sehing- ga  transaksi  tersebut  mencerminkan  harga  pasar yang  wajar  (Setiawan,  2014).  Meskipun  demikian, penetapan  kompensasi  dan  harga  yang  wajar  ini tidaklah  mudah  dan  sering  menyebabkan  kontro- versi  dengan  pihak  otoritas  perpajakan  (Lebowitz, 2000).  Dalam  hal  ini,  kompensasi  yang  sebanding belum  tentu  mencerminkan  sebuah  skema transfer pricing yang wajar karena kompensasi tersebut be- lum  tentu  mencerminkan  kualitas  barang/jasa yang  sama,  wajar,  dan  diberikan  oleh  entitas dengan  fungsi  serupa.  Untuk  menangani  kontro- versi tersebut, Pasal 18 (3) (UU PPh, 2008) dan PER- 32 (2011) mensyaratkan bahwa analisis kesebandingan  dalam  ALP  harus  diikuti  dan  dic- erminkan  melalui  analisis  fungsional  dan  pemili- han metode transfer pricing yang wajar dan sesuai.

## TRANSFER PRICING PADA ADARO ENERGY: PENDEKATAN ANALISIS FUNGSIONAL OLEH: WIBOWO

## Analisis Fungsional dalam Transfer Pricing
Analisis  fungsional,  faktor  pertama  dalam ALP,  adalah  titik  awal  sebelum  pemilihan  Metode TP yang sesuai dan merupakan dasar dalam setiap analisis  kewajaran  harga  transfer  (Prescott-Haar, 2008). Analisis fungsional ini penting karena mam- pu  memberikan  gambaran  dalam  menentukan jumlah kompensasi yang wajar untuk setiap entitas yang  terlibat.  Analisis  fungsional  melibatkan  be- berapa langkah proses dimana setiap proses mem- iliki  tujuannya  masing-masing  dan  harus  dil- akukan  agar  hasil  analisis  dapat  dipergunakan secara tepat dalam analisis berikutnya.
Sebagai  langkah  awal,  analisis  fungsional dapat  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  se- luruh  entitas  yang  terlibat  dalam  kesatuan  supply chain  untuk  mendapatkan  gambaran  awal  dari fungsi atau kontribusi  yang diberikan  oleh sebuah entitas (Huibregtse, Verdoner, dan Welvaert, 2009). Proses  selanjutnya  adalah  menentukan  perspektif yang  digunakan  dalam  membuat  analisis fungsional dimana ada dua perspektif yang diper- bolehkan:  perspektif  makro  dan  perspektif transaksi  terkait    (Irawan,  2013).  Perspektif  makro biasanya  digunakan  untuk  melihat  peran  suatu entitas  dalam  value  chain  group.  Dengan menggunakan perspektif ini, peran dan karakteris- tik  suatu  entitas  dapat  langsung  diidentifikasi. Namun  perspektif  yang  berbeda  harus  digunakan apabila  sebuah  entitas  memiliki  fungsi  dan  peran dalam  transaksi  afiliasi  yang  berbeda  jauh  dengan perannya  secara  umum  dalam  value  chain  group. Untuk menganalisis transaksi afiliasi ini, penggunaan perspektif transaksi terkait lebih tepat. Hal  ini  dikarenakan  perspektif  transaksi  terkait berfokus  langsung  pada  transaksi  tersebut.  Bi- asanya  perspektif  ini  digunakan  pada  value  chain grup  yang  memiliki  penugasan  langsung  kepada entitas-entitas  yang  dibawahinya  atau  bisa  juga digunakan  oleh  struktur  organisasi  berbentuk konglomerasi  yang  memiliki  kompleksitas  yang tinggi.  Identifikasi  perspektif  ini  penting  karena dapat  menentukan  cakupan  analisis  yang  harus dilakukan  yang  akan  berpengaruh  pada  efisiensi usaha dan akurasi hasil.
Setelahnya, barulah analis berlanjut pada iden- tifikasi  proses  bisnis  yang  relevan  yang  menelaah jenis  risiko  yang  ditanggung  dan  jenis  aset  yang dipergunakan  oleh  sebuah  entitas  dalam  suatu transaksi  afiliasi.  Penggunaan  jenis  aset,  dalam proses identifikasi aset,  harus diperhatikan karena penggunaan aset berupa pabrik dan perlengkapan, aset  tidak  berwujud  seperti  kekayaan  intelektual, maupun  aset  keuangan  seperti  deposito,  investasi
saham, dan investasi obligasi masing-masing mem- iliki  tingkatan  kompensasi  yang  tingkatan  risiko yang  berbeda  yang  melekat  pada  aktivitas penggunaan  aset  tersebut.  Proses  identifikasi  ini merupakan  proses  yang  vital  karena  berpengaruh dalam  menentukan  harga  transfer  dan  mengukur potensi  kerugian  yang  dapat  timbul  serta  dapat dipergunakan  sebagai  dasar  dalam  mencari transaksi pembanding.
Setelah  proses  identifikasi,  tiap-tiap  entitas diklasifikasikan ke dalam tiga model bisnis utama: manufaktur/produsen,  distributor,  atau  penyedia jasa/layanan. Masing-masing klasifikasi usaha ter- sebut  dibagi  lagi  ke  dalam  beberapa  jenis  sesuai dengan  kompleksitas  fungsi  yang  dijalankan  serta risiko yang mengikuti aktivitas operasionalnya ter- sebut  (Przysuski  dan  Lalapet,  2005).  Pada  klasifi- kasi  bisnis  manufaktur  seperti  pada  halnya  PT Adaro  Indonesia,  terdapat  empat  skema  berbasis risiko  dan  kepemilikan  barang  yaitu toll  manufac- turer,  contract  manufacturer,  licensed  manufacturer, dan  fully-fledged  manufacturer dimana fully-fledged manufacturer memiliki  tanggung  jawab  penuh  dari pengolahan  material  hingga  kepemilikan  legalitas barang  dan  kepemilikan  merk  dagang  dalam  ben- tuk  aset  tidak  berwujud.  Di  sisi  lain,  klasifikasi usaha  distribusi,  seperti  halnya  pada  Coaltrade, hanya  memiliki  dua  skema  saja  yaitu sales  repre- sentative/sales  agent dan full-risk  distributor dimana full-risk distributor bertanggung jawab penuh dari pembelian  barang  hingga  penjualan  dan  terpapar pada  risiko  persediaan  dan  risiko  pasar  sekaligus. Penerimaan  kompensasi  yang  wajar  pada  entitas- entitas  ini  harus  didasarkan  kepada  tanggung  ja- wab dan risiko yang ditanggung oleh entitas terse- but. Dalam hal ini, entitas yang menanggung risiko yang  sangat  besar  seperti fully-fledged manufacturer tentunya  akan  memiliki  tingkatan  kompensasi yang sangat besar juga untuk kontribusinya. Hasil dari  analisis  fungsional  ini  mampu  memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana fungsi (beserta  risiko  dan  aset  yang  melekat)  dari transaksi  independen  telah  sebanding  dengan transaksi  afiliasi  yang  dianalisis  (Irawan,  Febby, dan  Kristiaji,  2013).  Dalam  hal  ini,  analisis fungsional  memungkinkan  pengkategorian  ting- katan dan kedudukan suatu transaksi pembanding dalam mata rantai suplai produksi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kualitatif,  paradigma  penelitian  yang  berfokus  pa- da pemahaman masalah sosial ( social situation ) ber- dasarkan  kondisi  riil  yang  sebenarnya  dan
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 13  NO 1 – JANUARI 2021 – Halaman 01-11
menekankan pada sifatnya yang holistik, kompleks dan  rinci  (Arikunto,  2016).  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  bersifat  sekunder,  yang  tidak didapatkan dari sumber utama, melainkan melalui pengumpulan  dan  pengkajian  data  dari  sumber lain  sehingga  penelitian  merupakan  pihak  kedua yang  mengelola  dan  mengkritisi  data  tersebut (Moleong,  2017).  Data  didapatkan  dari  laporan  ta- hunan Adaro Energy 2008 dan dari laporan Global Witness  (2019) “Indonesia’s shifting  coal  money,  Part 3:  Taxing  Times  for  Adaro ” .  Dalam  melakukan  ana- lisisnya,  peneliti  menggunakan  strategi  analisis data  sekunder  dimana  data  sekunder  yang  ada dikaji  lebih  lanjut  guna  mengevaluasi  atau  mene- laah  kembali  hasil  yang  telah  ada.  Dalam melakukan  analisis  data  sekunder,  analisis  dan pembentukan  argumen  didukung  data  faktual berupa  laporan  keuangan  Adaro  Energy  sendiri untuk  tahun-tahun  yang  bersangkutan  dan  juga konsep-konsep  dari  kajian  literatur  ( grounded  theo- ry )  sehingga  argumen  yang  dihasilkan  memiliki dasar yang kuat dan mengurangi bias yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Fungsional  pada  Kasus  Adaro  Indonesia  dan Coaltrade  serta  Kaitannya  terhadap  Kewajaran  Skema Transfer Pricing
Analisis  fungsional  merupakan  sebuah  lan- dasan dalam setiap analisis kewajaran harga (Pres- cott-Haar,  2008).  Selain  disyaratkan  oleh  PER-32 untuk mengungkapkan kesesuaian metode transfer pricing dan  memberikan  dasar  untuk  per- bandingan,  penggunaan  analisis  fungsional  juga berguna  untuk  mendapatkan  suatu  hasil  telaahan lengkap dan menyeluruh atas rantai atau alur dari suatu  transaksi  dengan  pihak  berelasi.  Analisis fungsional  pada  dasarnya  melibatkan  tiga  aspek yaitu  fungsi  yang  dijalankan,  aspek  yang  di- pergunakan,  serta  risiko  yang  ditanggung  oleh  se- tiap  entitas  yang  terlibat  (Irawan,  2013).  Analisis ketiga  aspek  ini  berujung  pada  klasifikasi  karak- terisasi  usaha  ke  dalam  tiga  bentuk  utama:  man- ufaktur,  distributor,  atau  penyedia  jasa  dimana masing-masing model bisnis memiliki tingkat mar- gin  laba,  kepemilikan  barang,  dan  risiko  bisnis yang berbeda (Przysuski dan Lalapet, 2005). Dalam struktur  usaha  konglomerasi,  karakterisasi  usaha yang  mencakup  tiga  aspek  analisis  fungsional  ter- sebut telah ditentukan di awal karena setiap entitas dalam grup konglomerasi  telah mempunyai penu- gasannya  masing-masing.  Maka  dari  itu,  langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentif- ikasi  struktur  korporasi  grup  usaha  dan  seluruh entitas  yang  terlibat  dalam  kesatuan  supply  chain
untuk  mendapatkan  gambaran  awal  dari  fungsi atau  kontribusi  yang  dijalankan  masing-masing entitas (Huibregtse, Verdoner, dan Welvaert, 2009).
Dari struktur organisasi Adaro Energy seperti pada  gambar  1  dibawah,  dapat  diidentifikasi  bah- wa  struktur  organisasi  Adaro  Energy  berbentuk korporasi  dengan  Adaro  Energy  sendiri  sebagai organisasi  induk  dan  sebuah  holding  company. Karena  keterbatasan  perannya  sebagai  holding company, Adaro Energy dapat dikatakan tidak ter- libat  secara  langsung  dalam  skema transfer  pricing penjualan  batu  bara  ke  Singapura.  Hal  ini  dikare- nakan  penerima  batu  bara  dari  Indonesia  tersebut adalah  Coaltrade  Services  International  Pte.Ltd, perusahaan trading dan distribusi yang berbasis di Singapura yang memperdagangkan batubara yang dibeli  dari  pihak  ketiga,  menyediakan  campuran batubara dan Envirocoal yang bersumber langsung dari  Adaro  Indonesia  (Adaro  Energy,  2009).  Laba Coaltrade berasal dari margin antara harga beli dan harga  jual  batu  bara  tersebut  dan  dari  komisi  atas penjualan apabila Coaltrade berperan sebagai agen penjualan (Global Witness, 2019). Di sisi lain, Envi- rocoal  yang  diperdagangkan  oleh  Coaltrade  ber- sumber  dari  PT  Adaro  Indonesia  sehingga  pihak berelasi  yang  menjual  batu  baranya  kepada  Coal- trade  adalah  PT  Adaro  Indonesia,  sebuah  perus- ahaan penambang batu bara yang menambang dari area  sumber  daya  di  kabupaten  Tanjung,  Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia berdasarkan PKP2B dengan  Pemerintah  Indonesia  hingga  tahun  2022 (Adaro  Energy,  2009).  Dapat  disimpulkan  bahwa pihak  yang  terlibat  secara  langsung  dalam  skema transfer  pricing ini  adalah  Adaro  Indonesia  dan Coaltrade yang dibawahi oleh PT Alam Tri Abadi.

## Gambar 1. Struktur Korporasi Adaro Energy
Setelah  identifikasi  pihak  yang  terlibat  dalam skema transfer pricing , entitas yang terlibat tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk karakterisasi usaha utama: manufaktur, distributor, atau penye- dia  jasa  dimana  masing-masing  klasifikasi  usaha

## TRANSFER PRICING PADA ADARO ENERGY: PENDEKATAN ANALISIS FUNGSIONAL OLEH: WIBOWO
memiliki tingkat margin laba, kepemilikan barang, dan  risiko  bisnis  yang  berbeda  (Przysuski  dan Lalapet, 2005). Mengingat struktur korporasi Adaro Energy  yang  berbentuk  konglomerasi,  pengklasifi- kasian karakterisasi usaha juga dipermudah karena karena setiap entitas telah memiliki penugasannya masing-masing dan penugasan tersebut diungkap- kan  dalam  struktur  organisasi  dalam  laporan  ta- hunan  entitas  induk  seperti  pada  gambar  1. Menurut  struktur  korporasi  tersebut,  Coaltrade telah  diidentifikasi  dan  ditugaskan  sebagai  perus- ahaan trading batu bara dan Adaro Indonesia telah diidentifikasi  dan  ditugaskan  sebagai  perusahaan penambang  batu  bara.  Dalam  pengklasifikasian karakterisasi  usahanya,  Coaltrade  diklasifikasikan sebagai  distributor  sedangkan  Adaro  Indonesia diklasifikasikan sebagai manufaktur karena kapasi- tas  dan  tugasnya  untuk  menambang,  memproses, dan  menggunakan  merk  dagangnya  yaitu  Enviro- coal.  Pengklasifikasian  usaha  ini  penting  karena setiap  klasifikasi  bisnis  memiliki  tingkat  margin laba,  kepemilikan  barang,  dan  risiko  bisnis  yang berbeda  yang  tentunya  akan  sangat  berpengaruh dalam  penentuan  kompensasi  wajar  atas  ba- rang/jasa yang disediakan oleh fungsi tersebut.
Selanjutnya,  klasifikasi  bisnis  yang  ada  terse- but  dibagi  lagi  ke  dalam  beberapa  jenis  sesuai dengan  kompleksitas  fungsi  yang  dijalankan  oleh sebuah entitas. Karena PT  Adaro Indonesia terma- suk dalam usaha manufaktur, klasifikasi usaha ter- sebut  dibagi  lagi  menjadi  empat  skema  berdasar- kan kompleksitas peran yang dijalankan yaitu: toll manufacturer,  contract  manufacturer,  licensed manufacturer,  dan  fully-fledged  manufacturer (Irawan,  2013).  Pembagian  klasifikasi  ini  ada  ber- dasarkan  besaran  risiko  usaha,  hak  atas  legalitas kepemilikan  barang,  penggunaan  aset  tidak  ber- wujud, dll dimana toll manufacturer berada di po- sisi  terendah  dan  fully-fledged  manufacturer  be- rada  di  posisi  puncak  dalam  skema  pembagian klasifikasi  tersebut.  Dalam  skema transfer  pricing ini,  PT  Adaro  Indonesia  dapat  diklasifikasikan  se- bagai sebuah fully-fledged manufacturer karena PT Adaro  Indonesia  bertanggung  jawab  atas  seluruh proses bisnis yang terlibat, mulai dari  manajemen, penelitian dan pengembangan, penambangan batu bara, pemrosesan batu bara, pemasaran, penjualan, logistik,  serta  keuangan  dan  administrasi  (Adaro Energy, 2009). Sebagai sebuah fully-fledged manu- facturer, PT Adaro Indonesia menanggung seluruh resiko  dari  proses  bisnis  yang  bersangkutan  dan bertanggung  jawab  atas  legalitas  kepemilikan  ba- rang dan menggunakan aset tidak berwujud beru- pa  merk  dagang  Envirocoal  dalam  penjualan  batu
baranya.
Di  sisi  lain  sebagai  sebuah  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  usaha  distribusi,  bidang  usaha Coaltrade juga dapat di bagi lagi menjadi beberapa klasifikasi  diantaranya:  sales  representative/sales agent  (agen  penjualan)  dan  full-risk  distributor. Dalam  hal  ini,  perusahaan  yang  bergerak  dalam fungsi  agen  penjualan/sales  agent  terpapar  risiko usaha yang lebih sedikit dibandingkan dengan pe- rusahaan yang mengasumsikan fungsi full-risk dis- tributor (Irawan, 2013). Tentunya, hal ini juga akan berdampak  pada  tingkat  kompensasi  atau  profit margin  yang  diharapkan  dari  operasi  bisnisnya dimana  full-risk  distributor  memiliki  tingkat  laba atau  kompensasi  yang  lebih  besar  atas  tanggung jawab dan resiko yang harus ditanggungnya. Pada skema transfer pricing ini,  Coaltrade  Services  Inter- national  Pte.  Ltd  dapat  diklasifikasikan  kedalam bentuk full-risk distributor, model bisnis bagi enti- tas yang melakukan jual beli dari pihak afiliasi dan pihak  ketiga  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas pengelolaan persediaan, logistik, aktivitas pemasa- ran,  serta  menanggung  semua  resiko  yang  terkait dengan  risiko  persediaan,  risiko  pasar,  dan  risiko gagal  tagih  (Irawan,  2013).  Hal  ini  dikarenakan definisi  peran  dari  Coaltrade  sendiri  yang  mem- perdagangkan  batubara  yang  dibeli  dari  pihak  ke- tiga,  dan  menyediakan  campuran  batubara  dan Envirocoal  yang  bersumber  langsung  dari  Adaro Indonesia  (Adaro  Energy,  2009)  dimana  Coaltrade melakukan  aktivitas  jual  beli  dan  mengasumsikan legalitas  kepemilikan  barang  (termasuk  campuran batu  bara  dan  Envirocoal  yang  diperdagangkan) yang  tentu  saja  akan  berakibat  pada  Coaltrade terpapar risiko dari kegiatan operasional tersebut.
Asumsi kedua peran fungsional tersebut, baik Coaltrade  maupun  Adaro  Indonesia  berada  pada posisi  puncak  dalam  klasifikasi  usaha  masing- masing unit (manufaktur dan distribusi). Meskipun sama-sama  berada  pada  posisi  puncak  dalam klasemen  usahanya,  tingkat  risiko,  tanggung  ja- wab,  serta  tingkatan  laba  yang  diharapkan  kedua fungsi ini berbeda jauh. Hal ini dikarenakan setiap klasifikasi  usaha  memiliki  aktivitas  operasi  yang berbeda-beda  yang  tentunya  akan  membuat tanggung jawab, tingkat laba yang diharapkan, dan paparan risiko usaha berbeda seperti dapat dilihat pada  Gambar  2  (Swaneveld,  Przysuski,  Lalapet, Osoro, dan Paul, 2004).

## Gambar 2. Kaitan Klasifikasi Usaha dan Tingkat Kompensasi yang Diharapkan
Entitas  yang  mengasumsikan  peran full-risk distributor (juga disebut sebagai marketer distribu- tor),  seperti  Coaltrade,  terpapar  pada  tanggung jawab, risiko, dan biaya yang berasal dari kegiatan usaha  yang  dilakukannya  yang  terfokus  pada pembelian dan penjualan, diantaranya: administra- si umum, biaya terkait dengan aktivitas penjualan, bea  dan  cukai,  biaya  terkait  dengan  aktivitas pemasaran,  risiko  kredit,  garansi/ warranty ,  risiko nilai  tukar ,  product  mix  pricing ,  pangsa  pasar,  dan volume  barang  yang  diperjualbelikan  (Irawan, 2013). Meskipun full-risk distributor memiliki legal- itas  atas  kepemilikan  barang,  menjual  barang  atas namanya,  serta  menanggung  laba  atau  rugi  dari aktivitas  tersebut,  entitas  yang  mengasumsikan peran  ini  tidak  mengubah  merk  dagang  dari  ba- rang  yang  dijual  dan,  tentu  saja,  tidak  melakukan penambahan  nilai  yang signifikan  terdapat barang dagangannya  tersebut.  Hal  ini  berbeda  jauh dengan fully-fledged manufacturer ,  seperti  PT Adaro Indonesia,  yang  melakukan  kegiatan  pemrosesan material hingga menjadi barang jadi dimana terjadi penambahan nilai yang signifikan terhadap barang. Namun  atas  aktivitasnya  ini  juga,  sebuah fully- fledged manufacturer terpapar  pada  tingkatan  risiko dan  kompensasi  yang  lebih  besar  juga.  Dalam  hal ini, PT Adaro Indonesia sebagai fully-fledged manu- facturer juga  terpapar  resiko  dan  tanggung  jawab lebih  daripada fully-fledged  manufacturer lainnya karena  tanggung  jawabnya  juga  meliputi  proses penjualan produknya di dalam negeri, menggunakan  merk  dagang  Envirocoal,  dan  sifat alamiah harga batu bara sendiri yang memiliki vol- atilitas  tinggi  sehingga  tingkat  kompensasi  yang diharapkannya  meningkat  secara  eksponen  juga (Adaro Energy, 2009).
Perbedaan  tingkat  laba  yang  diharapkan  dari PT  Adaro  Indonesia,  sebagai fully-fledged  manufac- turer ,  dan  Coaltrade,  sebagai full-risk distributor, tentunya  juga  akan  berpengaruh  terhadap  profita- bilitas  perusahaan  secara  keseluruhan  dan  kontri-
businya terhadap grup usaha. Dalam kasus ini, ten- tu  saja  sebuah fully-fledged  manufacturer seperti Adaro  Indonesia  memiliki  tingkatan  profitabilitas dan  laba  bersih  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan sebuah perusahaan full-risk distributor sep- erti  Coaltrade.  Dalam  data  yang  diambil  dari laporan  tahunan  Adaro  Energy  2008  (gambar  3), dapat dilihat bahwa Adaro Indonesia, sebagai fully- fledged  manufacturer ,  seharusnya  mampu  meraup laba  bersih  jauh  lebih  tinggi  daripada  Coaltrade, yang  diklasifikasikan  hanya  sebagai full  risk  d is- tributor.  Namun,  perbedaan  laba  yang  signifikan hanya  terlihat  pada  tahun  2008  dimana  Adaro sendiri  telah  mengungkapkan  bahwa  skema trans- fer  pricing pada  tahun  tersebut  telah  disesuaikan, dan  Coaltrade  tidak  lagi  berperan  sebagai full risk distributor  melainkan  sebagai sales  agent .  Seha- rusnya,  perbedaan  tingkat  profitabilitas    yang  sig- nifikan  antara  dua  klasifikasi  model  usaha  yang berbeda  akan  mencerminkan  bahwa  analisis fungsional  telah  dilakukan  secara  tepat  dan transaksi afiliasi telah mencerminkan harga wajar.
Gambar 3. Sorotan Performa 5 Tahunan PT.

## Adaro Indonesia (2004-2008)

## Gambar 4. Sorotan Performa 5 Tahunan Coaltrade (2004-2008)
Dalam  kasus  sebaliknya,  seperti  yang  tercer- min pada performa keuangan Adaro Indonesia dan Coaltrade pada tahun 2004-2007, indikasi kompen- sasi harga yang tidak wajar dalam transaksi afiliasi

## TRANSFER PRICING PADA ADARO ENERGY: PENDEKATAN ANALISIS FUNGSIONAL OLEH: WIBOWO
dapat  tercermin  dalam  profitabilitas  perusahaan apabila  tingkatan  nilai  laba  ini  terbalik  atau  tidak mencerminkan  perbedaan  yang  signifikan.  Dalam kasus  ini,  Coaltrade,  perusahaan  full-risk  distribu- tor, khususnya pada tahun 2004-2005 meraup laba yang  sedikit  lebih  kecil,  dan  bahkan  lebih  besar secara nilai dan tingkatan laba berbanding asetnya (ROA) daripada PT Adaro Indonesia, sebuah fully- fledged manufacturer (lihat gambar 3). Menurut ana- lisis fungsional, hal ini merupakan indikasi bahwa laba telah dipindahkan dari Indonesia ke Singapu- ra dengan tarif pajak yang lebih kecil. Terlebih lagi, hal  ini  didukung  data  laporan  keuangan  bahwa sebagian besar batu bara yang dijual Coaltrade ber- sumber dari Adaro Indonesia, yang  mengindikasi- kan  pemindahan  laba  Adaro  Indonesia  ke  Coal- trade  di  Singapura  guna  mendapatkan  tarif  pajak penghasilan yang lebih rendah.
Rupanya  Global  Witness  (2019)  mencatat pengungkapan Adaro pada tahun 2008 bahwa DJP telah menyimpulkan bahwa penjualan batu bara ke Coaltrade  pada  tahun  2004  dan  2005  dilakukan dengan  harga  yang  lebih  rendah  (Global  Witness, 2019).  Pengungkapan  atas  ketidakwajaran  skema transfer pricing ini menjelaskan skema profitabilitas yang  tidak  wajar  tersebut  dimana  Coaltrade  me- raup laba yang lebih besar daripada Adaro Indone- sia,  sebuah fully-fledged  manufacturer .  Dalam  kasus skema transfer pricing yang  tidak  wajar  seperti  ini, Adaro Indonesia pelu melakukan penyesuaian dan menghitung kembali harga jual batu baranya yang dijual  ke  Coaltrade  hingga  mencerminkan  harga wajar.  Hal  ini  tentu  saja  menyebabkan  laba  yang diterima  oleh  PT  Adaro  Indonesia  meningkat  se- hingga  harus  membayar  pajak  lebih  dan  juga membayar  denda  atas  penggelapan  pajak  di  Indo- nesia.
Analisis fungsional terdiri dari beberapa pros- es  identifikasi.  Rangkaian  identifikasi  analisis fungsional  dimulai  dari  identifikasi  pihak  yang terlibat,  identifikasi  penggunaan  perspektif  ana- lisis,  identifikasi  proses  bisnis  relevan  atas  risiko dan penggunaan aset, serta pengklasifikasian mod- el bisnis. Setiap bagian dari proses ini memiliki kai- tan  yang  erat  antara  satu  dengan  yang  lain  dan berhubungan  terhadap  kewajaran  perolehan  laba kompensasi  atas  aktivitas  yang  dilakukannya.  Da- lam  hal  ini,  analisis  fungsional  pada  dasarnya mampu memberikan gambaran tingkatan kompen- sasi  yang  seharusnya  diterima  oleh  suatu  entitas atas  kontribusi  dan  risiko  yang  dialaminya  dalam suatu transaksi afiliasi. Analisis fungsional ini akan mencerminkan  kewajaran  dalam  suatu  skema transfer pricing dalam  artian  ketidakwajaran  skema
tersebut  dapat  terindikasi  apabila  entitas  dengan risiko yang lebih rendah mampu meraup laba yang lebih  tinggi  daripada  afiliasinya  dengan  tingkat paparan risiko yang lebih tinggi.
Perubahan  Analisis  Fungsional  Coaltrade  dan  Kai- tannya terhadap Kewajaran Skema Transfer Pricing
Setelah  Adaro  Indonesia  mengungkapkan penyesuaian  yang  dilakukannya  dan  menghitung kembali  harga  jual  batu  baranya,  Global  Witness mencatatkan  bahwa  ada  perubahan  terhadap  ak- tivitas  operasional  pada  transaksi  afiliasi  yang  dil- akukan oleh Coaltrade (Global Witness, 2019). Da- lam  kasus  perubahan  aktivitas  operasional  seperti yang  dilakukan  Coaltrade  ini,  analisis  fungsional harus  diubah  dan  dilakukan  kembali  meskipun perubahan  pada  analisis  fungsional  tidak  perlu dilakukan secara menyeluruh pada beberapa kasus dimana  aktivitas  operasional  tidak  berubah  jauh. Namun  dalam  penelitian  ini,  analisis  fungsional akan dibahas ulang guna mendapatkan pemaham- an menyeluruh atas perubahan aktivitas operasional  dan  dampaknya  terhadap  analisis fungsional.
Perubahan  aktivitas  operasionalnya,  Coal- trade berperan sebagai sales agent/sales representative (commission agent ) yang bertugas untuk melakukan kegiatan  penjualan  yang  meliputi  riset  atas  per- ilaku  pasar,  dan  melakukan  negosiasi  atas penjualan batu bara dari Adaro Indonesia dan dari pihak  ketiga  tanpa  adanya  perpindahan  legalitas barang. Coaltrade, sebagai sales agent , menggunakan  asetnya  yaitu  daftar  pelanggan  dan terpapar  risiko  pasar  dan  risiko  pemasaran  atas aktivitasnya  tersebut.  Kompensasi  yang  diperoleh Coaltrade tidak lagi berupa mark-up atau kenaikan harga  melainkan  berupa  komisi  atas  penjualan produk  yang  biasanya  berupa  persentase  atau jumlah  yang  telah  disepakati  sebelumnya  dalam kontrak.  Karena  tidak  terpapar  pada  tanggung  ja- wab legalitas kepemilikan barang dan risiko kredit, kompensasi  yang  diraup  Coaltrade  lebih  kecil  da- ripada  kompensasi  yang  dulu  diraupnya  ketika berperan sebagai full risk distributor.
Menurut  struktur  korporasi  Adaro  Energy yang  berbentuk  konglomerasi,  identifikasi  ter- hadap peran Coaltrade yang awalnya telah diiden- tifikasi dan ditugaskan sebagai perusahaan trading batu  bara  tetap  tidak  berubah  karena  peran  terse- but  merupakan  peran  Coaltrade  secara  umum  da- lam value chain grup menggunakan perspektif mak- ro.  Namun  perubahan  aktivitas  operasional  Coal- trade  hanya  berjalan  pada  fungsinya  dalam transaksi  afiliasi  dimana  Coaltrade  akan  lebih  ber-
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 13  NO 1 – JANUARI 2021 – Halaman 01-11
fokus pada fungsinya sebagai sales agent daripada sebagai  full-risk  distributor.  Dalam  hal  ini,  analis tidak  memiliki  pilihan  perspektif  lain  selain menggunakan  perspektif  transaksi  terkait  dalam menelaah  peran  dan  fungsi  Coaltrade  dalam transaksi  afiliasi  secara  spesifik.  Hal  ini  dikare- nakan  Coaltrade  sedikit  menyimpang  dari  fungsi umumnya  dan  harus  analisis  fungsionalnya  harus menggunakan  perspektif  transaksi  terkait  (Irawan, 2013).  Sebagai  sebuah  entitas  yang  menjalankan fungsi  sales  agent,  Coaltrade  memperoleh  komisi dari  penjualan  batu  bara  yang  diperolehnya  dari pihak ketiga dan Adaro Indoensia (berupa Enviro- coal).  Namun  sebagai  sales  agent,  Coaltrade  tidak boleh  mengasumsikan  kepemilikan  legalitas  ba- rang  yang  dijualnya  tersebut  karena  risiko  usaha sales  agent  tidak  mencakup  legalitas  kepemilikan barang (Irawan, 2013).
Dalam  pengklasifikasian  model  usahanya, Coaltrade  masih  tetap  diklasifikasikan  kedalam model  usaha  distributor,  hanya  saja  Coaltrade sekarang menjalankan fungsi sales agent/commission  agent.  Entitas  yang  menjalan- kan fungsi sales agent ini hanya menjalankan tugas negosiasi  dan  aktivitas  lainnya  yang  terkait  hanya dengan penjualan produk. Dalam hal ini, Coaltrade menggunakan  daftar  pelanggan  sebagai  asetnya dan  terpapar  risiko  pasar  dan  risiko  pemasaran atas  aktivitasnya  tersebut.  Tentu  saja  karena  Coal- trade  hanya  menjalankan  peran  dan  risiko  yang lebih terbatas dibandingkan ketika Coaltrade men- jalankan fungsi full risk distributor, tingkatan laba atau  kompensasi  yang  didapat  Coaltrade  dari  ak- tivitas  operasional  dalam  transaksi  afiliasinya  pun akan  berkurang.  Di  sisi  lain,  hal  ini  akan  me- nyebabkan  laba  yang  diperoleh  Adaro  Indonesia meningkat dibandingkan ketika dia harus menjual kepada  Coaltrade  sebagai  full  risk  distributor.  Pe- rubahan  analisis  fungsional  ini  terefleksikan  juga pada laporan keuangannya dimana laba bersih dari Adaro  Indonesia  terlihat  naik  signifikan  dan  ber- beda jauh dengan Coaltrade yang mengasumsikan peran sales agent. Pada tahun 2008, terlihat bahwa Adaro Indonesia meraup laba bersih $ 163 juta se- dangkan  Coaltrade  meraup  laba  bersih  $  32  juta. Perbedaan  signifikan  yang  cukup  jauh  antara  laba bersih keduanya ini mencerminkan bahwa analisis fungsional telah dilakukan dengan tepat dan harga transfer pricing pada transaksi afiliasi sedikit banyak mengindikasikan  kewajaran.  Perubahan  analisis fungsional  dalam  hal  ini  berdampak  langsung dengan  perubahan  gambaran  tingkatan  kompen- sasi yang diterima oleh entitas tersebut. Dalam hal ini, kewajaran transfer pricing akan tetap terindikasi
apabila  analisis  fungsional  tersebut  dilakukan dengan tepat.

## SIMPULAN
Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan an- alisis  fungsional  dan  kaitannya  dalam  menelaah aspek  kewajaran transfer  pricing melalui  analisis kasus kontemporer di bidang studi transfer pricing . Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kebaha- ruan  dalam studi transfer pricing dimana  kajian  da- lam penelitian ini berfokus pada analisis fungsion- al,  sebuah  topik  yang  masih  tergolong  jarang  da- lam  studi transfer  pricing di  Indonesia.  Dalam melakukan  analisisnya,  peneliti  menggunakan strategi  analisis  data  sekunder  dimana  data sekunder  yang  ada  dikaji  lebih  lanjut  guna  men- gevaluasi  atau  menelaah  kembali  hasil  yang  telah ada. Dalam melakukan analisis data sekunder, ana- lisis  dan  pembentukan  argumen  didukung  data faktual  berupa  laporan  keuangan  Adaro  Energy sendiri untuk tahun-tahun yang bersangkutan dan juga  konsep-konsep  dari  kajian  literatur  ( grounded theory ) sehingga argumen yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan mengurangi bias yang ada.
Proses  analisis  fungsional  pada  umumnya melibatkan  beberapa  proses  identifikasi  dan  ana- lisis.  Proses  identifikasi  dan  analisis  tersebut  dian- taranya:  identifikasi  entitas  yang  terlibat,  identifi- kasi  perspektif  analisis  fungsional,  identifikasi proses  bisnis  relevan  terkait  dengan  risiko  dan penggunaan  aset  dalam  transaksi  afiliasi  terkait, dan  pengklasifikasian  entitas  ke  dalam  beberapa model  bisnis  yang  sesuai  dengan  aktivitas operasionalnya,  legalitas  kepemilikan  barang, penggunaan  aset,  dan  tingkat  paparan  risiko  yang dialami. Analisis fungsional ini berujung pada klas- ifikasi  model  bisnis  serta  gambaran  tentang  ting- kaat kompensasi wajar yang dihasilkan dari entitas tersebut.
Kasus transfer  pricing melibatkan  Adaro  Indo- nesia,  sebagai fully-fledged  manufacturer ,  dan  Coal- trade sebagai full risk distributor, batu bara dengan merk  dagang  dijual  oleh  Adaro  Indonesia  pada Coaltrade  yang  berbasis  di  Singapura.  Dalam  hal ini,  Adaro  Indonesia  memanfaatkan  kapasitasnya sebagai fully-fledged manufacturer dan menggunakan asetnya dalam memproses batu bara hingga  menjadi  sebuah  produk  yang  dibubuhi merk dagang — aset tidak berwujud — Envirocoal guna mendapatkan kompensasi dari harga jual ba- tu  bara  tersebut  kepada  Coaltrade.  Di  sisi  lain, Coaltrade sebagai full risk distributor menggunakan aset  keuangannya  untuk  membeli  legalitas kepemilikan  barang  dari  batu  bara  Envirocoal  ter-

## TRANSFER PRICING PADA ADARO ENERGY: PENDEKATAN ANALISIS FUNGSIONAL OLEH: WIBOWO
sebut dan menjualnya kembali dengan harga yang telah  dinaikkan  guna  mendapatkan  kompensasi atas penggunaan aset dan risiko yang terpapar pa- danya.
Namun, peninjauan lebih lanjut mengindikasi- kan bahwa seharusnya tingkat laba yang diperoleh Adaro  Indonesia  jauh  lebih  besar  daripada  Coal- trade karena tanggung jawab dan risikonya sebagai fully-fledged  manufacturer yang  lebih  besar dibandingkan  Coaltrade  mengasumsikan  fungsi full risk distributor. Kasus dimana laba perusahaan dengan  tingkatan  risiko  yang  lebih  rendah  namun memperoleh tingkatan laba bersih yang lebih tinggi mengindikasikan  bahwa  tingkatan  kompensasi yang  diterima  entitas  tersebut  tidak  wajar  dan mencerminkan sebuah praktik transfer pricing yang tidak  wajar  juga  dan  dapat  dibawa  ke  ranah penggelapan  pajak.  Dalam  hal  ini,  analisis fungsional  memberikan  gambaran  tentang  tingkat kompensasi wajar yang diterima oleh suatu entitas yang  menjalankan  suatu  fungsi  dalam  transaksi afiliasinya dimana kewajaran skema transfer pricing sedikit  banyak  akan  terindikasi  dari  sana. Penelitian  lebih  lanjut  dapat  membahaas  analisis fungsional  ini  dengan  metode  lainnya  yang  lebih memungkinkan interaksi antara peneliti dan subjek penelitian,  misalnya  dengan  menggunakan  studi kasus  guna  mendapatkan  dana  kualitatif transfer pricing yang  bergantung  pada social  situation se- hingga  penelitian  dapat  memperoleh  data  yang lebih  luas  baik  secara  kualitas  maupun  secara kuantitas.

## REFERENCES
Adaro  Energy.  (2009). Laporan  Tahunan  2009  PT. Adaro
Energy
Tbk . Didapatkan
dari http://www.adaro.com/files/news/berkas/1 08/Laporan%20Tahunan%202009.pdf.
Arikunto,  S.  (2016). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pen- dekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Arnold,  B.,  dan  McIntyre,  M.  (2002). International Tax  Primer .  New  York:  Kluwer  Law  Interna- tional.
Butterworths.  (1997). Business  and  Law  Dictionary .
Sidney: Butterworths.
Darussalam, Septriadi, D., dan Kristiaji, B. B. (2013). Pendahuluan:  Ide,  Strategi,  dan  Panduan Praktis. Dalam Darussalam, Septriadi, D., dan Kristiaji, B. B. (Ed). Transfer Pricing: Ide, Strate- gi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak In- ternasional (h. 3-34).
Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
Darussalam, dan Ngantung. Y. W., (2013). Transfer Pricing:  Prinsip  Hukum  Perpajakan  Inter-
nasional.  Dalam  Darussalam,  Septriadi,  D., dan  Kristiaji,  B.  (Ed). Transfer  Pricing:  Ide, Strategi,  dan  Panduan  Praktis  dalam  Perspektif Pajak  Internasional (h.  61-86).  Jakarta:  Danny Darussalam Tax Center.
Dewi,  R.,  dan  Mustikasari,  E.  (2020).  Analisis  Pe- nangangan Manipulasi Transfer Pricing Perpa- jakan  dalam  Menjawab  Tantangan  Global. E- Jurnal Akuntansi, 30 (2), 460-473. Ernst and Young Global. (2018). Worldwide Transfer Pricing  Reference  Guide  2017-2018 .  Didapatkan dari https://www.ey.com/en_gl/tax- guides/worldwide-transfer-pricing-reference- guide-2020.
Feinschreiber,  R.  dan  Kent,  M.  (2012). Asia-Pacific Transfer  Pricing  Handbook .  Singapore:  John Wiley and Sons Singapore Pte. Ltd. Global  Witness.  (2019). Indones ia’s Shifting  Coal Money: How Vast Sums Have Been Move Offshore and Out of Sight Part 3: Taxing Times for Adaro.
Didapat
dari https://www.globalwitness.org/en/campaig ns/oil-gas-and-mining/indonesias-shifting- coal-money-3-taxing-times-for-adaro/.
Horst, T. (1971). Theory of the Multinational Firm: Optimal Behaviour Under Different Tariff and Tax  Rates. Journal  of  Political  Economy,  79 (5), 1059-1072.
Huda,  M.,  Nugraheni,  N.,  dan  Kamarudin,  K. (2017).  The  Problem  of  Transfer  Pricing  in  In- donesia  Taxation  System. International  Journal of Economics and Financial Issues , 7(4), 139-143. Huibregtse,  S.,  Verdoner,  L.,  dan  Welvaert,  J.,
(2009). Transfer  Pricing  Handbook .  Amsterdam: Transfer Pricing Associates.
Irawan,  R.  (2013).  Analisis  Fungsional.  Dalam Darussalam.,  Septriadi,  D.,  dan  Kristiaji,  B.  B. (Ed). Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis  dalam  Perspektif  Pajak  Internasional (h. 107-132).  Jakarta:  Danny  Darussalam  Tax Center.
Irawan, R., Febby, C., dan Kristiaji, B. (2013). Ana- lisis Kesebandingan. Dalam Darussalam., Sep- triadi, D., dan Kristiaji, B. B. (Ed). Transfer Pric- ing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Per- spektif  Pajak  Internasional (h.  133-153)  Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
Lebowitz,  B.  (2000).  Transfer  Pricing  and  The  End of  International  Taxation. Transfer  Pricing  Re- port , 9 (61), 1-11.
Mehafdi,  M.  (2000).  The  Ethics  of  International Transfer  Pricing. Journal  of  Business  Ethics , 28 (4), 365-381.
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 13  NO 1 – JANUARI 2021 – Halaman 01-11
Moleong, L. (2017). Metode Penelitian Kualitatif (Edi- si ke-30). Jakarta: Remaja Rosdakarya.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-32.
(2011). Perubahan  atas  Peraturan  Direktur  Jen- deral  Pajak  Nomor  PER-043/PJ/2010  Tentang Penerapan  Prinsip  Kewajaran  dan  Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak  yang  Mempunyai  Hubungan  Istimewa .
Didapatkan
dari https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan- pajak/read/peraturan-dirjen-pajak-per- 32pj2011.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Indonesia  Nomor 213/  PMK.03  /  2016.  (2016). Jenis  Dokumen dan/atau  Informasi  Tambahan  yang  Wajib  Disim- pan  oleh  Wajib  Pajak  yang  Melakukan  Transaksi dengan  Para  Pihak  yang  Mempunyai  Hubungan Istimewa  dan  Tata  Cara  Pengelolaannya . Didapatkan
dari https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/2 13~PMK.03~2016Per.pdf. Prescott-Haar, L. (2008). Practical Issues in a Carry- ing  Out  and  Implementing  a  Transfer  Pricing Study. Dalam Green, G.  (Ed). Transfer Pricing Manual (h.  133-167).  London:  BNA  Interna- tional.
Przysuski,  M.  dan  Lalapet,  S.  (2005).  Appropriate Canadian  Transfer  Pricing  Documentation. Tax Notes International, October, 26(39), 55-88.
Saraswati,  M.,  Saifi,  dan  Dwiatmanto,  M.  (2014).
Evaluasi  Kewajaran  Harga  dan  Kesesuaian Metode  Transfer  Pricing  dengan  PER  Dirjen Pajak  Nomor  PER-32/PJ/2011  (Studi  kasus pada  PT.  Mertex  Indonesia). Jurnal Mahasiswa Perpajakan , 3 (1), 1-9. Setiawan,  H.  (2014). Transfer  Pricing  dan  Resikonya terhadap  Penerimaan  Negara .  Didapat  dari https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/ files/2014_kajian_pprf_transfer%20pricing%20 dan%20risikonya%20terhadap%20penerimaan %20negara.pdf, 01 Juli 2020, pukul 12.45 WIB.
Swaneveld.  H.,  Przysuski.  M.,  Lalapet.  S.,  Osoro. C.,  dan  Paul.  P.  (2004).  Transfer  Pricing  and Characterisation  of  Multinational  Enterprise Operations  with  a  Focus  on  Canada  and  the US. Tax Notes International, 34 (7), 743-763. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36.
(2008). Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan . Didapatkan
dari https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20N o.%2036%20Thn%202008.pdf.
Van  den  Hurk,  H.  (2014).  Starbucks  versus  The People. Bulletin for International Taxation , 68 (1), 27-34.