## PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DKI JAKARTA
Oleh :
Yurianto 1
Akhmad Tantowi 2
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 2
E-mail:
yuribpsdm@gmail.com 1
atantowi75@gmail.com 2

## ABSTRAK
Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat maupun  daerah.  Berbagai  cara  dilakukan  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari pajak ini, tak terkecuali pemerintah daerah melalui berbagai reformasi perpajakan daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah  dari  sektor  perpajakan  yang  akan  digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Metode  riset  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif dengan data Provinsi DKI Jakarta pada periode 1987-2019. Analisis regresi akan digunakan  dan  diolah  dengan software SPSS.  Hasil  yang  diperoleh  dari  riset  ini adalah  penerimaan  pajak  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  DKI  Jakarta  selama  periode  1987-2019. Kebijakan otonomi daerah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa kesinambungan penerimaan pajak daerah  diperlukan  untuk  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  DKI Jakarta.  Penerimaan  pajak  daerah  sebaiknya  juga  digunakan  untuk  mendanai proyek  atau  aktivitas  yang  produktif  sehingga  dapat  mempercepat  pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci : Penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi, otonomi daerah, analisis regresi

## ABSTRACT
Taxes  are  the  main  source  of  government  revenue,  both  central  and  local governments.  Various  ways  have  been  done  to  increase  revenue  from  this  tax, including local governments through various regional tax reforms. The purpose of tax reform is to increase regional revenues from the taxation sector which will be used  for  the  prosperity  of  the  people  through  economic  growth  and  regional development. This study aims to investigate the effect of tax revenue on economic growth  in  DKI  Jakarta  Province.  The  research  method  used  is  a  quantitative method  with  data  from  the  DKI  Jakarta  Province  in  the  1987-2019  period. Regression  analysis  will  be  used  and  processed  with  SPSS  software.  The  result obtained from this research is that local tax revenues have a positive and significant effect  on economic growth  in the DKI Jakarta  Province during the period  1987- 2019. Regional autonomy policies also affect the economic growth of DKI Jakarta. The  implication  of  this  finding  is  that  the  sustainability  of  local  tax  revenues  is needed  to  increase  economic  growth  in  DKI  Jakarta.  Local  tax  revenues  should also be used to fund productive projects or activities so as to accelerate economic growth.
Keywords: Tax revenue, economic growth, regional autonomy, regression analysis

## A. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  pemerintah,  baik  pemerintah pusat maupun daerah. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran daerah  dalam  membiayai  pengeluaran  daerah,  baik  untuk  pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari  pajak  ini,  tak  terkecuali  pemerintah  daerah  melalui  berbagai  reformasi perpajakan  daerah.  Tujuan  reformasi  perpajakan  adalah  untuk  meningkatkan penerimaan  daerah  dari  sektor  perpajakan.  Penerimaan  tersebut  selanjutnya  akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Saragih, 2018).
Indikator  keberhasilan  reformasi  birokrasi  mencakup  birokrasi  yang  bersih dan  akuntabel,  kapabel,  serta  memiliki  kualitas  pelayanan  publik  yang  prima (KemenpanRB,  2020).  Pemerintahan  yang  bersih  akan  menjamin  optimalisasi penggunaan  penerimaan  pajak  untuk  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan. Untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan  kapabilitas  dari  birokrasi  perpajakan, pemerintah  daerah  memiliki  peluang  yang  luas  untuk  melakukannya  seiring perkembangan  teknologi  informasi  sangat  pesat  saat  ini.  Penggunaan  teknologi informasi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem dan fasilitas yang akan memperbaiki  kualitas  pelayanan  kepada  publik.  Kemudahan  dapat  diberikan kepada  para  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Berbagai media  berbasis  teknologi  informasi  juga  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk menyosialisasikan perpajakan bagi masyarakat luas untuk sadar dan taat pajak. Keberhasilan  reformasi  perpajakan  dapat  diukur  melalui  peningkatan penerimaan  pajak  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  peningkatan pertumbuhan ekonomi. Gebreegziabher (2018) dalam Saragih (2018) menyatakan
bahwa penerimaan pajak berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mdanat et al. (2018) menemukan bukti bahwa tidak  selamanya  peningkatan  penerimaan  pajak  menyebabkan  peningkatan pertumbuhan  ekonomi.  Penerimaan  pajak  akan  berdampak  positif  bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara, apabila digunakan untuk mendanai aktivitas atau proyek yang produktif. Namun, apabila penerimaan pajak digunakan untuk  mendanai non-productive  expenditures justru  berdampak  negatif  pada pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuktikan secara empiris  dan  kuantitatif  untuk  mengambil  kesimpulan  secara  umum  mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta pada periode 1987-2019. Hal ini penting untuk diteliti karena dapat menilai efektivitas reformasi perpajakan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  menjawab  permasalahan  tersebut.  Signifikansi  dan  kontribusi  dari penelitian ini adalah menambah literatur penelitian mengenai penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan memberikan bukti empiris selama periode penelitian. Selain itu, dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi para pembuat  kebijakan  di  bidang  perpajakan  mengenai  keefektifan  reformasi perpajakan  daerah  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, menekankan pentingnya menggunakan penerimaan pajak  untuk  mendanai  aktivitas  atau  proyek  yang  produktif  sehingga  tercapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Pajak Daerah
Penarikan  pajak  daerah  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Pajak  daerah  didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  daerah.  Pajak  daerah  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak kabupaten meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan  perdesaaan  dan  perkotaan,  dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan.

## Otonomi Daerah
Secara  historis  otonomi  daerah  di  Indonesia  telah  mengalami  dinamika perubahan  beberapa  kali  menyesuaikan  kondisi  lingkungan  sosial  ekonomi  dan
politik.  Perubahan  otonomi  daerah  tersebut  ditandai  dengan  berbagai  perubahan perundangan sejak periode kemerdekaan. Undang-Undang tentang otonomi daerah ini  terakhir  disusun  pada  tahun  1999,  yaitu  Undang-Undang  No.  22  tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  No.  25  tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Kedua Undang-undang ini kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara prinsip kedua undang-undang tersebut mengubah pola penyelenggaraan pemerintah daerah  dan  menandai  dimulainya  Era  Otonomi  Daerah  di  Indonesia. Dilaksanakannya otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kewenangan yang lebih  besar  kepada  daerah.  Melalui  pelaksanaan  otonomi,  pemerintah  daerah diharapkan lebih kreatif dalam mengembangkan dan menggali potensi di daerahnya masing-masing sehingga mampu melakukan pembangunan daerah.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi pada umumnya mempunyai pengertian meningkatnya output  barang  dan  jasa  pada  wilayah  tertentu  dan  biasanya  diukur  dengan pertumbuhan  nilai  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Untuk  tingkat  daerah,  PDB disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik  (BPS),  PDRB  merupakan  jumlah  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai produk barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  di  dalam  wilayah  domestik  untuk  selanjutnya digunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat (BPS, 2021). Nilai tambah adalah nilai  yang  ditambahkan  dari  kombinasi  antara  faktor  produksi  dan  bahan  baku dalam  proses  produksi.  Nilai  tambah  dihitung  dengan  cara  mengurangi  nilai produksi  ( output )  dengan  biaya  antara.  Komponen-komponen  nilai  tambah  bruto meliputi  pendapatan  faktor  (upah  dan  gaji,  bunga,  sewa  tanah,  dan  keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. BPS mengeluarkan dua angka PDRB, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) dan PDRB atas dasar harga konstan (adhk). PDRB adhb menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan  harga  yang  berlaku  pada  setiap  tahun,  sedangkan  PDRB  adhk menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku  pada  tahun  tertentu  sebagai  dasar.  PDRB  adhk  atau  PDRB  riil  biasanya digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  mengenai  pengaruh  atau  dampak  penerimaan  pajak  terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Saragih (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan  penerimaan  pajak  provinsi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  di  Indonesia.  Adriansyah  (2014)  juga menemukan  bahwa  terdapat  korelasi  positif  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan penerimaan  pajak,  tetapi  pertumbuhan  penerimaan  pajak  tidak  sama  dengan pertumbuhan  ekonomi.  Adkisson  dan  Mohammed  (2014)  telah  meneliti tax structure  and  state  economic  growth  during  the  Great  Recession ,  dengan
menggunakan data dari 50 negara pada rentang tahun 2004 hingga 2010. Hasilnya adalah  terdapat  dukungan  penerimaan  pajak  terhadap  pertumbuhan  ekonomi sekalipun pada masa resesi.
Selanjutnya, Neog & Gaur (2020) dalam penelitian pada 14 negara bagian di India pada periode 1991-2016 menemukan pajak penghasilan dan pajak barang-jasa memiliki  dampak  negatif,  sedangkan  pajak  transaksi  properti  dan  modal berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada  pertumbuhan  ekonomi  di  India.  Namun sebaliknya,  Sihaloho  (2020)  menemukan  di  Indonesia  pajak  penghasilan berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi. Sementara  Iswahyudi  (2018)  menemukan  pajak  konsumsi  berpengaruh  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan  pajak  pendapatan  tidak  berpengaruh. Gashi et al. (2018) menemukan sebagian besar jenis pajak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  dengan  tingkat  yang  berbeda- beda.  Stoilova  (2017)  dan  Stoilova  &  Patanov  (2012)  melakukan  penelitian mengenai tax  structure  and  economic  growth di  negara-negara  Eropa  dan menyimpulkan  bahwa  pajak  atas  barang  konsumsi,  pajak  penghasilan,  dan  pajak atas  properti  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Jalata  (2014) menemukan  bahwa  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  berdampak  positif  pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Sementara  itu,  Ginting  et  al.  (2019)  menemukan  desentralisasi  fiskal berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia. Demikian juga penelitian yang dilakukan Nurhemi & Suryani (2015) dan Rustan (2013)  juga  menemukan  otonomi  keuangan  daerah  atau  desentralisasi  fiskal berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Sementara Sasana (2015) menemukan desentralisasi fiskal memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara statistik tidak signifikan.
Dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, dapat diperoleh gambaran secara umum, bahwa penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Kesinambungan dalam penerimaan  pajak  dapat  menjamin  kesinambungan  pertumbuhan  ekonomi meskipun dalam keadaan resesi.

## C. METODE PENELITIAN
Bagian  ini  menguraikan  metode  riset  dan  hipotesis  yang  digunakan  untuk menjawab  permasalahan  penelitian.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  seperti  Badan  Pusat  Statistik  dan Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK),  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia pada periode 1987-2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan instrumen penelitian berupa data keuangan dalam bentuk nominal. Untuk pengolahan data kuantitatif, peneliti akan menerapkan kaidah dasar dalam  statistika  dan  ekonometrika,  yang  meliputi  statistik  deskriptif  dan  analisis regresi  dengan  bantuan  software  SPSS.  Statistik  deskriptif  adalah  statistik  yang digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau menggambarkan  data  apa  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang berlaku  secara  umum  atau  generalisasi  (Sugiyono,  2017).  Untuk  mengetahui hubungan  antara  variabel  penerimaan  pajak  daerah  (PJKD)  dan  nilai  riil  produk
domestik regional bruto (RPDRB) akan digunakan analisis regresi. Selain itu juga akan ditambahkan satu variabel dummy untuk mengetahui dampak pemberlakukan otonomi daerah tahun 2000 pada pertumbuhan ekonomi.
Menurut  Gujarati  (2003),  analisis  regresi  merupakan  analisis  yang mempelajari  ketergantungan  satu  variabel,  variabel  terikat  ( dependent  variable ), pada satu atau lebih variabel lain, variabel penjelas ( explanatory variables ). Dalam penelitian ini model regresi yang diajukan adalah:
RPDRB t = β 0 + β 1 PJKD t + β 2 D 2000 + u t (1)
dimana RPDRB t = PDRB riil DKI Jakarta pata tahun ke-t dan PJKD t = penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tahun ke-t, sedangkan D 2000 adalah variabel dummy untuk mempresentasikan  pelaksanaan  otonomi  daerah  sejak  tahun  2000.  β 0 ,  β 1 dan  β 2 adalah  parameter  yang  akan  diestimasi.  Hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah penerimaan  pajak  daerah  dan  pelaksanaan  otonomi  daerah  berpengaruh  positif terhadap pertumbuhan ekonomi atau β 1 dan β 2 > 0.
Sementara untuk nilai elastisitas diperoleh dengan rumus:
𝜀 = 𝛽 1 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 (𝑃𝐽𝐾𝐷) 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 (𝑅𝑃𝐷𝑅𝐵)
(2)
dimana ε=elastisitas

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Penerimaan Pajak DKI Jakarta
Dibutuhkan  dana  yang  relatif  besar  untuk  membiayai  pembangunan  suatu daerah. Dana pemerintah  daerah  yang direpresentasikan oleh besarnya  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu ukuran kemampuan daerah  dalam  membangun  daerah  termasuk  membangun  prasarana  dan  saranaa. Salah  satu  sumber  utama  penerimaan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai pembangunan  adalah  pajak.  Besar  kecilnya  penerimaan  pajak  daerah  akan menentukan  kapasitas  keuangan  daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah,  baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Pada periode 1987-2019 penerimaan pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada Gambar 1. Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000 penerimaan pajak daerah Pemprov DKI  Jakarta  mengalami  kenaikan  yang  cukup  besar,  bahkan  pada  periode  2011- 2019 mengalami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini sesuai tujuan pelaksanaan otonomi dimana pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam mengembangkan dan  menggali  potensi  daerahnya  sehingga  mampu  melakukan  pembangunan daerah.
Sumber: DJPK, beberapa tahun
Gambar 1.

## Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
1987-2019
Dilihat menurut jenis penerimaan, pajak daerah merupakan salah satu sumber utama  penerimaan  Pemprov  DKI  Jakarta.  Gambar  2  menunjukkan  setiap  tahun pajak daerah menyumbang sekitar 40-50 persen terhadap total penerimaan Pemprov DKI Jakarta. Pada beberapa tahun terakhir kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan Pemprov DKI Jakarta terus meningkat. Ini menunjukkan peran penting pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di DKI Jakarta.
Sumber: DJPK, beberapa tahun
Gambar 2.
Perkembangan Pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Sumber Penerimaan, 1987-2019

## Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta
Pasca  krisis  ekonomi  tahun  1997-1998  perekonomian  DKI  Jakarta  yang digambarkan dengan produk domestik regional bruto riil (PDRB adhk) dan angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perubahan tata kelola  pemerintahan  sejak  dimulainya  era  otonomi  daerah  pada  tahun  2000  juga berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Pada Gambar 3 dapat  dilihat  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  DKI  Jakarta  sebelum  krisis  ekonomi yang  dimulai  pada  pertengahan  1997  cukup  tinggi  antara  6-10  persen.  Pada  saat
- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 1987 1989 1991 19931995 19971999 20012003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Triliun Ru p iah 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pajak Lainnya
terjadi  krisis  ekonomi  yang  puncaknya  terjadi  pada  tahun  1998  pertumbuhan ekonomi  di  DKI  Jakarta  terkoreksi  cukup  dalam  yang  mencapai  minus  17,49 persen.  Sementara  sejak  tahun  2000  pertumbuhan  perekonomian  di  DKI  Jakarta relatif stabil di sekitar 5 persen.
Pada Gambar 3 juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara umum di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ini terjadi mengingat DKI  Jakarta  merupakan  salah  satu  penggerak  perekonomian  nasional.  Selain sebagai ibukota negara, DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian dan keuangan di  Indonesia.  Namun  demikian,  perekonomian  di  DKI  Jakarta  rentan  terhadap guncangan dari luar. Ini dapat dilihat ketika krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan krisis finansial dunia tahun 2008-2009 pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta langsung terkoreksi. Ini sebagai konsekuensi DKI Jakarta sebagai kota terbuka dan hampir sebagian  besar  kebutuhan  masyarakat  DKI  Jakarta  didatangkan  dari  daerah  lain atau luar negeri.
Sumber: BPS, beberapa tahun

## Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta, 1987-2019

## Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta
Tabel 1 menampilkan nilai statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam  penelitian  ini.  Nilai  rata-rata  dari  RPDRB  dan  PJKD  menunjukkan  angka yang  positif  dan  cukup  besar.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta cukup baik, begitu juga dengan penerimaan pajak daerah. Hal tersebut  dapat  memberikan  tanda  bahwa  pajak  daerah  memberikan  pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.
Tabel 1.

## Statistik deskriptif variabel penelitian
Variabel Obs Rata-rata Std Dev Minimum Maximum RPDRB 33 878.417,46 424.872,40 321.510,5 1.836.198,5 PJKD 33 10.192,15 12.620,18 179,1 40.298,1
Sumber: data diolah dengan SPSS -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 - 50 100 150 200 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 19 98 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Perse n
Trili u n R u p ia h PDRB Growth_DKI (%) Growth_Nas (%)
Tabel  2 menampilkan hasil akhir regresi  model penelitian. Uji  F dilakukan untuk  mengetahui  apakah  secara  bersama-sama  seluruh  variabel  bebas mempengaruhi variabel  terikat atau tidak. Berdasarkan Tabel  2, diketahui  bahwa nilai  statistik  F  sebesar  341,054  dengan  nilai  probabilitas  0,0000.  Hasil  ini menunjukkan bahwa pada level signifikansi α 5% variabel bebas (PJKD dan D 2000 ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat RPDRB sebagai proksi pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta. Dengan kata lain, pada periode 1987- 2019,  pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi  oleh  penerimaan  pajak  daerah  dan kebijakan otonomi daerah.
Tabel 2.

## Hasil regresi model penelitian Variabel dependen: RPDRB
Variabel Koefisian Std Dev Prob. C 492.565,0 25.015,287 0,000 PJKD 29,124 1,587 0,000 D 2000 146.874,2 40.366,777 0,001 R 2 -adj = 0,955 F = 341,054 (0,000) Sumber: data diolah dengan SPSS
Selanjutnya,  nilai adjusted R 2 digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar variasi  variabel  terikat  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  bebasnya.  Semakin  besar nilainya, berarti semakin besar pula variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Berdasarkan Tabel 2, nilai adjusted R 2 mencapai 0,955. Hal ini berarti bahwa  95,5%  variasi  dari  pertumbuhan ekonomi  di  DKI Jakarta  (RPDRB)  dapat dijelaskan  dengan  perubahan  penerimaan  pajak  daerah  (PJKD)  dan  D 2000 . Sementara sisanya, 4,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.
Untuk mengetahui apakah masing-masing varibel bebas berpengaruh secara signifikan  atau  tidak  terhadap  variabel  terikat  pertumbuhan  ekonomi  maka dilakukan uji statistik t ( t-test ). Berdasarkan Tabel 2 di atas, pada level signifikansi α = 5% varibel  penerimaan pajak daerah (PJKD) dan kebijakan otonomi  daerah (D 2000 )  berpengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi (RPDRB), yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas PJKD (0.0000 < 0.05) and D 2000 (0.0010 < 0.05).
Berdasarkan hasil ini, diperoleh kesimpulan bahwa penerimaan pajak daerah dan kebijakan otonomi daerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Dengan demikian, hipotesis bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan  ekonomi  terbukti.  Hasil  riset  ini  mendukung  hasil  riset  yang sebelumnya telah dilakukan oleh Sihaloho (2020); Neog & Gaur (2020);  Saragih (2018), Iswahyudi (2018); Gashi et al. (2018); Stoilova (2017); Adriansyah (2014); Jalata  (2014);  dan  Adkisson  dan  Mohammed  (2014)  yang  secara  umum menyimpulkan  bahwa  penerimaan  pajak  berpengaruh  positif  pada  pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara.
Pengaruh  positif  penerimaan  pajak  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dapat dianalisis  dari  beberapa  sudut  pandang.  Dari  sisi  proses  analisis  kebijakan  yang mencakup serangkaian aktivitas penyusunan agenda, formulasi  kebijakan, adopsi kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  penilaian  kebijakan,  dapat  disimpulkan
bahwa reformasi perpajakan daerah di DKI Jakarta dinilai efektif karena terbukti terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.
Sementara ditinjau dari efektivitas reformasi perpajakan daerah, berdasarkan hasil uji empiris dalam penelitian ini maka dapat dikatakan cukup berhasil. Tujuan reformasi  perpajakan  adalah  untuk  meningkatkan  penerimaan  daerah  dari  sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah.  Meskipun  demikian, pertumbuhan  ekonomi  ke  depannya  sangat  bergantung  pada  penggunaan penerimaan  pajak  untuk  tujuan  kemakmuran  rakyat  secara  luas.  Mdanat  et  al. (2018)  menyatakan  bahwa  penerimaan  pajak  yang  tinggi  tidak  selamanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, tergantung tepat guna atau tidak. Penerimaan pajak yang digunakan untuk mendanai proyek atau kegiatan yang tidak  produktif  justru  tidak  akan  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Sementara  Wijayanti  dan  Babulu  (2019)  dalam  penelitiannya  menyimpulkan efektifitas belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Efektifitas belanja  daerah  ditentukan  oleh  prioritas,  ketepatan  waktu,  serta  transparansi  dan akuntabilitas.  Oleh  karena  itu,  perencanaan  yang  matang  dalam  membelanjakan anggaran,  proses  yang  transparan  dan  akuntabel,  dan  dilaksanakan  tepat  waktu harus menjadi perhatian agar belanja dapat memacu perekonomian.
Secara  empiris  besarnya  pengaruh  pajak  daerah  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dapat  dilihat dari nilai  elastisitasnya.  Hasil hitung nilai  elastisitas pajak daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,34  (lihat  Tabel  3).  Ini  artinya kenaikan  pajak  daerah  sebesar  1%  berpotensi  menaikan  pertumbuhan  ekonomi 0,34%.  Hasil  ini  berarti  kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  di  DKI  Jakarta  tidak sensitif terhadap kenaikan pajak daerah ( inelastic ). Hasil ini bisa dijelaskan bahwa porsi  pengeluaran  pemerintah  terhadap  total  PDRB  DKI  Jakarta  memang  relatif kecil.  Berdasar  data  BPS  Provinsi  DKI  Jakarta,  pada  tahun  2019  sumbangan konsumsi pemerintah yang sebagian besar sumbernya dari pajak daerah terhadap total  PDRB  hanya  sebesar  12,82%.  Sumbangan  terbesar  terhadap  perekonomian DKI Jakarta berasal dari konsumsi rumah tangga (61,03%) dan pembentukan modal tetap bruto (37,30%).
Tabel 3. Nilai Elastisitas Variabel Elastisitas PJKD 0,3379 Sumber: diolah
Selain penerimaan pajak, otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2000 juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Ini sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  Ginting  et  al.  (2019),  Nurhemi  dan  Suryani (2015),  dan  Rustan  (2013)  juga  menemukan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Blochliger and Akgun (2018) dapat dijelaskan pada diagram di bawah ini. Desentralisasi fiskal akan menyediakan dana
bagi  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  pengeluarannya.  Peningkatan pengeluaran pemerintah daerah akan mendorong peningkatan belanja modal yang diperlukan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  demikian, desentralisasi  fiskal  akan  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  didukung penelitian yang dilakukan Yurianto (2020) yang menemukan rasio belanja barang, jasa  dan  modal  terhadap  total  belanja  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Demikian  juga  Ayu  et  al.  (2020)  menemukan alokasi  belanja  modal  mempunyai  pengaruh  langsung  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
Sumber: Blochliger and Akgun (2018)
Gambar 4. Keterkaitan Desentralisasi Fiskal Dengan Pertumbuhan Ekonomi

## E. SIMPULAN
Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  pemerintah,  baik  pemerintah pusat  maupun  daerah.  Berbagai  cara  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk meningkatkan penerimaan dari pajak ini, tak terkecuali pemerintah daerah melalui berbagai reformasi perpajakan daerah. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan  penerimaan  daerah  dari  sektor  perpajakan.  Penerimaan  tersebut selanjutnya  akan  digunakan  untuk  meningkatkan  kemakmuran  rakyat  melalui pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah.  Data  pada  periode  penelitian (1987-2019) menunjukkan penerimaan pajak daerah terus meningkat setiap tahun dan  menjadi  sumber  utama  penerimaan  Pemprov  DKI  Jakarta.  Begitu  juga pertumbuhan ekonomi relatif stabil, kecuali pada periode 1997-1999. Hasil analisis regresi  menunjukkan  penerimaan  pajak  daerah  dan  kebijakan  otonomi  daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta selama periode 1987-2019.
Implikasi  dari  temuan  dalam  penelitian  ini  adalah  dibutuhkan  dukungan kesinambungan penerimaan pajak daerah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Penerimaan pajak daerah sebaiknya juga digunakan untuk mendanai  proyek  atau  aktivitas  yang  produktif,  sehingga  dapat  mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemprov DKI Jakarta juga perlu meningkatkan efektivitas reformasi perpajakan daerah. Selain itu, masyarakat sebagai pembayar pajak juga perlu  meningkatkan  kepatuhan  dalam  membayar  pajak  karena  pada  akhirnya manfaatnya akan kembali kepada mereka.
Penelitian ini memiliki keterbatasan sekaligus sebagai saran untuk penelitian selanjutnya.  Penelitian  ini  tidak  mengidentifikasi  lebih  rinci  mengenai  struktur pajak daerah dan memberi perhatian pada jenis pajak yang mempunyai kontribusi tinggi  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk menginvestigasi struktur pajak secara lebih rinci dan komprehensif. Tujuannya agar dapat diketahui kontribusi jenis pajak tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriansyah,  B.  G.  (2014).  Analisis  Pertumbuhan  PDB,  Penerimaan  Pajak  dan Insentif  Pajak  Bagi  Industri  Manufaktur. Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan , 18(1), 69-84.
Ayu, L. A., Rayahu, S., & Junaidi. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  dengan  Alokasi  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi , 5(1), 31-44.
Badan Pusat Statistik. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2016-2020. Jakarta.
__________________. 2021. Produk Domestik Regional Bruto.
https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan- usaha-.html#subjekViewTab3
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  DKI  Jakarta.  (2021).  Produk  Domestik  Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Menurut Pengeluaran 2016-2020. Jakarta.
Blochliger, H., & Akgun, O. (2018). Fiscal Decentralization and Economic Growth. In Kim (Ed.), Fiscal Decentralization and Inclusive Growth (p. 262). Paris: OECD Publishing.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (2021). Data Keuangan Daerah. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
Gashi,  B.,  Asllani,  G.,  &  Boqolli,  L.  (2018).  The  Effect  of  Tax  Structure  in Economic  Growth. International  Journal  of  Economics  and  Business Administration , 6(2), 56-67.
Ginting,  A.  M.,  Hamzah,  M.  Z.,  &  Sofilda,  E.  (2019).  The  Impact  of  Fiscal Decentralization  on  Economic  Growth  in  Indonesia. Economic  Journal  of Emerging Markets , 11(2), 152-160.
Gujarati, D. 2003. Basic Econometrics, 4 th Edition. New York: McGraw-Hill.
Jalata, D. M. (2014). The role of value added tax on economic growth of Ethiopia. Science, Technology and Arts Research Journal , 3(1), 156-161.
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
Mdanat, M. F., Shotar, M., Samawi, G., Mulot, J., Arabiyat, T. S., Alzyadat, M. A. (2018). Tax structure and economic growth in Jordan, 1980-2015. EuroMed Journal of Business , 13(1), 102-127.
Neog, Y. & Gaug, A. K. (2020). Tax Structure and Economic Growth: A Study of Selected  Indian  States.  Journal  of  Economic  Structure  9,  38  (2020). https://doi.org/10.1186/s40008-020-00215-3
Nurhemi dan Suryani, R. G. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia. Buletin  Ekonomi  Moneter  dan Perbankan , 18(2), 183-205.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rustan,  A.  (2013).  Desentralisasi  Fiskal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi,  serta Kaitannya Dengan Otonomi Daerah. Jurnal Borneo Administrator , 9(3), 284- 304.
Saragih,  A.  H.  (2018).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal SIKAP , 3(1), 17-27.
Sasana,  H.  (2015).  Dampak  Implementasi  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Harga di Provinsi di Indonesia. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen , 30(1), 1-14.
Sihaloho, E. D. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia:  Pendekatan  Vektor  Autoregressive. Jurnal  Forum  Ekonomi , 22(2), 202-209.
Simanjuntak,  T.  H.  &  Mukhlis,  I.  (2012).  Dimensi  Ekonomi  Perpajakan  dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Stoilova,  D.  (2017).  Tax  Structure  and  Economic  Growth:  Evidence  from  the European Union. Contaduría y Administracion , 62(3), 1041-1057.
Stoilova,  D.,  &  Patonov,  N.  (2012).  An  Empirical  Evidence  for  the  Impact  of Taxation on Economy Growth in the European Union. Book of Proceedings– Tourism  and  Management  Studies  International  Conference  Algarve 2012 vol.3, University of the Algarve, Portugal.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
Wijayanti, M., dan Babulu, N. L. (2019). Determinan Efektivitas Belanja Daerah dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi . Jurnal Ekonomi Pembangunan , 4(2), 34-44.
Yurianto.  (2020).  Variabel  Pertumbuhan  Ekonomi,  Belanja  Daerah,  Investasi, Kurs, dan Krisis Ekonomi Dalam Perekonomian Jakarta 1987-2017. Journal of Applied Business and Economics (JABE), 7(2), 239-260.