## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Anak Agung Dewi Christina*, Anak Agung Gede Raka dan I Made Sumada
Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa
*Email Corespondence: agungdewichristina@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  the  study  was  to  analyze  the  performance of  the  state  civil  apparatus  at  the  Denpasar  City Regional Revenue Agency. The formulation of the problem in this study is why the performance of the State Civil Apparatus at the Denpasar City BAPENDA has not been maximized? What are the factors that cause the performance of the State Civil Apparatus at BAPENDA Denpasar City has not been maximized? This study uses  a  qualitative  descriptive  method  with  the  application  of  theory.  Data  was  collected  by  means  of observation,  in-depth  interviews  and  documentation.  Selection  of  informants  using  purposive  sampling technique and inductive qualitative data analysis. The results of the study indicate that the performance of the State  Civil  Apparatus  at  the  Denpasar  City  Regional  Revenue  Agency  has  not  been  maximized.  This  is indicated by two of the five factors, namely: productivity, service quality that has not run optimally because Anjab's  achievement  did  not  reach  80%  and  the  lack  of  ASN  at  BAPENDA  Denpasar  City.  The  inhibiting factors for increasing performance at the Denpasar City Regional Revenue Agency, namely from education, discipline, quantity and quality factors.
Keywords: performance; state civil apparatus

## Abstrak
Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Denpasar.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  ialah  mengapa  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  pada BAPENDA  Kota  Denpasar  belum  maksimal?  Faktor-faktor  apakah  yang  menyebabkan  belum  maksimalnya kinerja Aparatur Sipil Negara pada BAPENDA Kota Denpasar? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif  dengan  penerapan  teori.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara  yang mendalam  dan  dokumentasi.  Pemilihan  informan  menggunakan  teknik  purposive  sampling  dan  analisis  data kualitatif  bersifat  induktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar  belum  maksimal.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  dua  dari  lima  faktor  yaitu: produktifitas,  kualitas  layanan  yang  belum  berjalan  secara  maksimal  karena  capaian  Anjab  tidak  mencapai 80%  serta  masih  kurangnya  ASN  pada  BAPENDA  Kota  Denpasar.  Adapun  faktor-faktor  penghambat peningkatan kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, yaitu dari faktor pedidikan, kedisiplinan, kuantitas dan kualitas.
Kata Kunci: kiner ja; apar atur  sipil negar a
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Christina, A. A. D., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2022). Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1): 20-30. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.7.1.2022.20-30

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 21
Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  23  Tahun  2018  Tentang  Prosedur Pengelolaan  Pajak  di  Wilayah  Kota  Denpasar  mempunyai  fungsi  selain  sebagai  regulator atas  kebijakan  perpajakan  di  wilayah  Kota  Denpasar,  BAPENDA  juga  bergerak  secara teknis  dalam  proses  pengumpulan  devisa  daerah  dalam  bentuk  kasda  (kas  daerah)  dari berbagai macam pundi-pundi pendapatan daerah, baik itu PBB, PHR, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, ABT, BPHTB, pajak parkir. Pengumpulan devisa daerah melalui pajak ini dilaksanakan dalam rangka, mengisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk proses  pembangunan  sarana  dan  fasilitas  daerah  yang  terkait  sarana  publik  berupa  jalur transportasi,  perkantoran,  wilayah  wisata  kota  dan  wilayah  ekowisata.  Sebagai  salah  satu faktor  pendorong  pertumbuhan  pariwisata  di  Lingkungan  Daerah  Kota  Denpasar,  yang berlandaskan  atas  budaya  serta  kearifan  lokal.  Dengan  harapan  agar  tercapai  pemerataan pembangunan  berkesinambungan  dan  menjamin  tingkat  keberadaban  masyarakat  di Lingkungan  Daerah  Kota  Denpasar  berdasarkan  standarisasi  kebijakan  yang  telah  diambil untuk kepentingan publik.
BAPENDA Kota Denpasar dalam penerapan kebijakan publik yang dapat ditunjukkan pada  hasil  target  dan  realisasi  pajak  daerah  Tahun  2019  dan  Tahun  2020.  Berdasarkan observasi  yang  dilakukan  tentang  kinerja  BAPENDA  sebagai  instansi  publik  yang menjalankan  kegiatan  teknis  pengelolaan  pajak  di  wilayah  Kota  Denpasar  nampak  semua item  pajak  tidak  tercapai  target  atau  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu  fenomena indisipliner  yang  dilakukan  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Denpasar  masih  sering  terjadi,  seperti  tidak  mematuhi  jam  kerja,  walaupun  resiko pengurangan  pendapatan  menjadi  konsekuensi  yang  harus  diterima.  Adapun  tingkat kepatuhan  terhadap  jam  kerja  pegawai  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar Tahun  2020  cenderung  berfluktuasi,  dimana  rata-rata  tingkat  absensi  pegawai  sebesar 5,58%. Ini berarti bahwa tingkat ketidakhadiran pegawai tergolong tinggi, karena menurut Utama, dkk (2007: 93), mengatakan bahwa tingkat absensi yang wajar berada di bawah 3%. Diatas  3%  sampai  10%  dianggap  tinggi,  sehingga  perlu  mendapat  perhatian  serius  dari pimpinan  organisasi.  Tingkat  absensi  yang  tinggi  merupakan  salah  satu  indikator  adanya permasalahan terkait kinerja Aparatur Sipil Negara.
Berdasrkan  penjelasan  yang  telah  dipaparkan  maka  penulis  melakukan  penelitian terhadap “ Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar ”. Adapun  yang  dijadikan  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  Pegawai  di  Lingkungan  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar  dan  para  wajib  pajak,  selaku  publik  spesimen  dalam proses pengaplikasian kebijakan publik terkait perpajakan daerah.
Berdasarkan paparan pada latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Mengapa  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  pada  BAPENDA  Kota  Denpasar  belum maksimal?
Faktor-faktor  apakah  yang  menyebabkan  belum  maksimalnya  kinerja  Aparatur  Sipil Negara pada BAPENDA Kota Denpasar?
Peneliti dalam menganalisis kajian analisis kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar  mengunakkan  teori  dari  Dwiyanto  (2008:  50-51)  yang menyatakan produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  kinerja  sumber  daya  manusia  dalam organisasi.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 22

## Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Faktor-faktor  penghambat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  meningkatkan kinerja Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah teori Suprihanto (2003) yang terdiri dari faktor pendidikan, kedisiplinan, kurangnya aparatur dan kualitas aparatur.

## 2.  Metode
Dalam  melakukan  penelitian  tentang  Analisis  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar  menggunakan  metode  penelitian  deskrptif  kualitatif. Pendekatan  deskriptif  kualitatif  dipegunakan  untuk  mengungkapkan  fenomena  dan permasalahan  yang  terjadi  dalam  analisis  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar.  Melalui  penelitian  ini  penulis  berharap  mendapatkan jawaban atas permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini.
Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data dibantu dengan pedoman wawancara. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan  fokus  penelitian,  memilih  informan  sebagai  sumber  data,  melakukan pengumpulan  data,  reduksi  data,  menyajikan  data,  dan  membuat  kesimpulan  atas temuannya.  Disamping  peneliti  sebagai  instrumen  utama,  instrumen  lainnya  dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, kamera, dan alat-alat lainnya.
Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis.  Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  dengan mengangkat fakta keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan  menyajikannya.  Seperti  diuraikan  sebelumnya  bahwa  metode  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu  proses  pengorganisasian  dan  mengurutkan  ke  dalam  pola,  kategori  dan  satu  uraian dasar sehingga dapat di rumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kuantitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  pada  saat  pengumpulan  data  dalam periode tertentu. Pada saat  wawacara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang  di  wawancarai.  Apabila  jawaban  yang  disampaikan  oleh  informan  setelah  dianalisis dirasa  kurang  memuaskan,  maka  peneliti  akan  melanjutkan  pertanyaan  lagi,  sampai  tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Analisis  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Denpasar yang dianalisis dengan menggunakan teori kinerja (Dwiyanto, 2008: 50-51) yang mencakup produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas.
Dari hasil penelitian di lapangan terungkap bahwa Aparat Badan Pendapatan Daerah Kota  Denpasar  cukup  memiliki  skill  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya.  Data  yang  di peroleh menunjukkan bahwa untuk menjadi pegawai cukup menjadi jaminan untuk mampu bekerja  secara  profesional.  Meningkatkan  produktivitas  kinerja  yang  tinggi  serta meningkatkan  profesionalisme  dalam  bekerja,  akan  selalu  terkait  dengan  ukuran-ukuran atau standar kinerja. Untuk mengukur Produktifitas Kerja Aparat Badan Pendapatan Daerah Kota  Denpasar,  menggunakan  beberapa  indikator  yaitu:  Sikap  mental/perilaku  dan Kemampuan Aparat Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
Sikap  tersebut  berasal  dari  persepsi  mereka  mengenai  pekerjaannya  dan  hal  ini tergantung  pada  tingkat outcomes intrinsik  maupun  ekstrinsik  dan  bagaimana  pekerja/ pegawai  memandang outcome tersebut  dan  mencerminkan  perasaaan  mereka  terhadap pekerjaanya.  Sikap  mental  merupakan  kondisi  mental  yang  mendorong  seseorang  untuk berusaha  mencapai  potensi  kerja  secara  maksimal.  Hasil  wawancara  dengan  wajib  pajak
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 23 Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
PBB  Bapak  Wayan  Pada  Tanggal  15  Maret  2021  yang  didokumentasikan  pada  lampiran foto nomor 7, menyatakan bahwa:
“ Umumnya  para  pegawai  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar  memiliki  rasa malu apabila pelayanan yang diberikan kurang optimal namun berbeda dengan sikap yang ditunjukkan. Kadangkala arogan yang di tampakkan kepada para wajib pajak, ini disebabkan ada  saja  oknum  aparat  yang  pilih  kasih  dalam  tata  cara  melayani  sehingga  muncul  kesan “ tak kenal maka tak sayang ”.
Tanggapan warga yang beragam tentang sikap aparat dalam pelayanan menunjukkan kepedulian dan keperhatinan, sebab akan memunculkan berbagai pandangan. Tentunya hal itu  sulit  untuk  di  hindari.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  warga  cukup  puas  dengan  hasil yang mereka terima akan tetapi masih ada di dalam benak mereka masing-masing tentang pelayanan yang tentunya tidak semua dari warga merasa puas. Hal ini tentunya tidak bisa di hindari,  sebab  publik  lah  yang  menilai.  Hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Dewa  Nyoman Semadi, S.E., M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar pada Tanggal 19  Maret  2021  yang  di  dokumentasikan  pada  lampiran  foto  nomor  1,  mengungkapkan bahwa:
“ Saya  sebagai  pemimpin  di  BAPENDA  Kota  Denpasar  merasa  bertanggung  jawab terhadap segala sesuatunya yang terjadi dengan Wajib Pajak di Kota Denpasar. Tetapi tidak terlepas dari kenyataan yang ada bahwa saya beserta para staf telah memberikan pelayanan yang secara optimal kepada masyarakat. Namun  saya akui sikap para pegawai tidak dapat secara  keseluruhan  dapat  di  kontrol,  hanya  kepercayaan  dan  kesadaran  diri  dari  para pegawai yang biasa di atasi sendiri oleh masing-masing ”.
Aparat  birokrasi  dalam  memberikan  pelayanan  publik  seringkali  masih  menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan  pada  juklak  (petunjuk  dan  pelaksanaan)  sehingga  kecenderungan  yang  terjadi adalah  lemahnya  komitmen  aparat  birokrasi  untuk  akuntabel  terhadap  masyarakat  yang dilayaninya.  Selama  ini  aparat  birokrasi  telah  terbiasa  lebih  mementingkan  kepentingan pimpinan  daripada  kepentingan  masyarakat  pengguna  jasa.  Birokrasi  tidak  pernah  merasa bertanggung  jawab  kepada  publik,  melainkan  bertanggung  jawab  kepada  pimpinan  atau atasannya.
Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan sistem online pajak adalah masyarakat Kota  Denpasar  sebagai  wajib  pajak.  Diharapkan  tumbuh  kesadaran  masyarakat  Kota Denpasar  sebagai  wajib  pajak  dalam  membayar  kewajibannya  itu,  karena  sudah dilaksanakan sistem online pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar terus berupaya memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, efektif dan efisien kepada masyarakat Kota Denpasar guna menciptakan pemerintahan yang good governance . Di samping itu harapan wajib pajak kepada pemerintah agar terus melakukan pembenahan atas sistem pembayaran dan  pelaporan  wajib  pajak.  Sesuai  dengan  penjelasan  beberapa  informan  menunjukkan bahwa  indikator  kualitas  pelayanan  hanya  sebagian  yang  terpenuhi,  sehingga  kualitas pelayanan  publik  secara  komprehensif  di  Badan  Pendapatn  Daerah  Kota  Denpasar  belum maksimal.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menyatukan  persepsi  tentang  akuntabilitas  dan responsibilitas dimana kedua-duanya terkait tanggung jawab dari aparat, dari atasan kepada bawahan baik internal maupun eksternal, mengingat ruang lingkup penelitian ini yang kecil dan  jumlah  aparat  yang  sedikit.  Peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  melalui pelayanan  prima  yang  berorientasi  pada  kepuasan  masyarakat  adalah  misi  dari  Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
Hirarki kewenangan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada struktur  organisasi  yang  menunjukan  alur  atau  tingkat  pertanggungjawaban  berdasarkan jabatan  struktur  yang  ada.  Dimana  struktur  organisasi  telah  jelas  terlihat  bagaimana  alur kewenangan  yang  ada  dari  tingkat  yang  paling  tinggi  yaitu  Kepala  Badan  sampai  tingkat
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 24 Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
yang paling rendah yaitu pegawai. untuk mengetahui lebih jelas tentang hirarki kewenangan dalam  pelaksanaan  akuntabilitas  kinerja  pegawai  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Denpasar berikut ini dipaparkan hasil wawancara yang diperoleh. Hasil wawancara dengan Bapak I Dewa Nyoman Semadi, S.E., M.Si. selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar pada tanggal 19 Maret 2021 yang didokumentasikan pada lampiran foto nomor 1 adalah sebagai berikut.
“ Untuk  mengetahui  hirarki  kewenangan  yang  ada  pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kota  Denpasar  ini  yang  sekaligus  juga  menggambarkan  alur  proses  pertanggungjawaban yang  ada  dapat  dilihat  pada  bagan  struktur  organisasi  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Denpasar. Dimana tingkat kewenangan yang tertinggi untuk meminta pertanggungjawaban disini adalah saya selaku kepala badan dan diteruskan kepada posisi dibawah sesuai dengan struktur.  Dengan  kata  lain  dapat  digambarkan  bahwa  pegawai  bertanggungjawab  pada kepala  bagian  masing-masing,  kepala  bagian  tersebut  selanjutnya  bertanggungjawab  pada saya. Begitulah tingkat hirarki kewenangan pertanggungjawaban yang ada disini. ”
Dengan  demikian  alasan  utama  Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar dalam melakukan akuntabilitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan adalah demi terciptanya  proses  kerja  yang  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Oleh  karena  pelayanannya menyangkut  kepentingan  bangsa,  negara  dan  masyarakat  maka  alasan  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Denpasar  melakukan  akuntabilitas  pada  kinerja  pegawainya  sangatlah  tepat, dimana  lingkup  akuntabilitas  yang  diberikan  tidak  hanya  kepada  informal  dalam  ruang lingkup organisasi saja tetapi juga kepada eksternal organisasi yaitu kepada wajib pajak dan pihak  lainnya  yang  berkepentingan.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan aturan yang ada.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  infroman  yang  ada,  menunjukkan  aparat sangat tanggap dan meresponi pengguna layanan. Informan yang diwawancarai mengatakan bahwa  respon  petugas  sudah  baik/tanggap  karena  jika  seorang  petugas  yang  dibutuhkan tidak ada, maka petugas yang lain mengatakan “ bapak tunggu  sebentar mungkin  sebentar lagi dia datang, mari pak masuk didalam ’ (hasil wawancara dengan seorang Bapak.. selaku wajib pajak.
Hal  senada juga dikatakan oleh Bapak Made selaku wajib pajak Hotel  dan Restoran pada  tanggal  15  Maret  2021  yang  didokumentasikan  pada  lampiran  foto  nomor  9,  beliau mengatakan bahwa:
“ Waktu saya melakukan pembayaran dan pelaporan ke kantor BAPENDA Denpasar, petugas  langsung  menanyakan  keperluan  saya  dan  mengarahkan  saya  untuk  melengkapi berkas-berkas  yang diperlukan dan terlihat  aparat  tersebut  sangat  menguasainya dan cepat menanggapi.
Kedua  pernyataan  diatas  menjadi  dasar  bagi  penulis  untuk  mengambil  kesimpulan bahwa daya tanggap pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar cukup baik, hal ini perlu  diperhatikan  bahwa  petugas  piket  harus  selalu  siap  ditempat  agar  kesan  pertama masyarakat sudah baik.
Produktifitas  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar diukur  menggunakan  dua  indikator  yaitu  sikap  mental  dan  kemampuan.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  ASN  pada  BAPENDA  Kota  Denpasar  pada  umumnya  belum melakukan kewajiban dalam hal ini memberikan pelayanan secara maksimal kepada wajib pajak.  Hal  ini  dikarenakan  kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  masih  ada  ASN khususnya  di  BAPENDA  Kota  Denpasar  pilih  kasih  dalam  tata  cara  melayani  sehingga muncul  kesan  tidak  baik  di  antara  wajib  pajak.  Selain  itu  ASN  pada  BAPENDA  Kota Denpasar masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan sepihak sehigga birokrasi tidak merasa bertanggungjawab kepada publik melainkan kepada pimpinan atau atasan.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 25

## Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar belum memiliki kemampuan  melayani  secara  prima  kepada  masyarakat  atau  wajib  pajak.  Hal  ini dikarenakan berdasarkan kenyataan dilapangan  menunjukkan bahwa masih  ada ASN  yang kurang kompeten dalam menjelaskan prosedur wajib pajak kepada masyarakat.  ASN pada BAPENDA  Kota  Denpasar  belum  maksimal  baik  secara  sikap/mental  dan  kemampuan dalam  memberikan  pelayanan  kepada  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin dan Andriani (2018) menunjukkan bahwa Aspek pelayanan  ASN  di  kantor  Kecamatan  Malunda  belum  maksimal  hal  ini  dikarenakan ketidakjelasan informasi dan keterbatasan fasilitas penunjang.
Kualitas pelayanan ASN pada BAPENDA Kota Denpasar belum maksimal. Masih ada wajib pajak yang tidak puas dengan kualitas layanan menggunakan system wajib pajak yang di  sediakan  oleh  BAPENDA.  Sistem  wajib  pajak  ini  belum  di  terapkan  secara  maksimal karena  sumber  daya  manusia  yang  kurang  memadai.  Dengan  adanya  beberapa  indikator kualitas  layanan  yang  tidak  terpenuhi  maka  secara  komperhensif  dapat  dikatakan  bahwa kualitas  layanan  pada  BAPENDA  Kota  Denpasar  belum  maksimal.  Kenyataan  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rindah (2017).
Responsivitas  bermakna  bahwa  lembaga-lembaga  dan  proses-proses  harus  melayani masyarakat  atau  pemangku  kepentingan.  Dalam  konteks  birokrasi  dan  organisasi pemerintah, responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan pelayanan dengan kebutuhan  masyarakat.  Responsivitas  dimasukkan  sebagai  salah  satu  indikator  kinerja karena  responsivitas  secara  langsung  menggambarkan  kemampuan  birokrasi  publik  dalam menjalankan misi dan tujuannya. Sedangkan Responsivitas yang rendah ditunjukan dengan ketidakselarasan  antara  pelayanan  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Hal  tersebut  jelas menunjukkan  kegagalan  organisasi  dalam  mewujudkan  misi  dan  tujuan  birokrasi  publik. Organisasi  yang  memiliki  responsivitas  rendah  dengan  sendirinya  memiliki  kinerja  yang jelek pula. Dwiyanto (2008:50-51).
Responsibilitas  menjelaskan  apakah  pelaksanaan  kegiatan  birokrasi  publik  itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik  yang  ekspisit  maupun  implisit,  (Dwiyanto,  2008:  51).  Berdasarkan  konsep  tersebut responsibilitas  dan  akuntabilitas  menjelaskan  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  itu dilakukan  sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  administrasi.  Berdasarkan  hasil  analisis terkait responsibilitas dan akuntabilitas pada BAPENDA Kota Denpasar mnunjukkan hasil bahwa  dalam  menjalankan  pertanggungjawaban,  pemerintah  Badan  Pendapatan  Daerah Kota Denpasar  yakni aparat  BAPENDA sudah menjalankan sesuai dengan peraturan  yang ada, pertanggungjawaban pelaporan yang transparan dan akuntabilitas.

## Faktor-Faktor  Penghambat  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Badan  Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Faktor  penghambat  dalam  meningkatkan  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar  ialah  faktor  pendidikan,  kedisiplinan,  kuantitas  atau kurangnya aparatur dan kualitas kerja ASN BAPENDA Kota Denpasar.
Suprihanto  (2003)  menyatakan  bahwa  pendidikan  mempunyai  fungsi  penggerak sekaligus pemacu terhadap potensi kemampuan sumber daya manusia dalam meningkatkan prestasi  kerjanya  dan  nilai  kompetensi  seseorang  pekerja  dapat  di  pupuk  melalui  program pendidikan,  pengembangan  dan  pelatihan.  Berdasarkan  fakta  yang  ada  dilapangan pendidikan memang sangat berpengaruh didalam suatu pekerjaan hal itu terbukti dari kinerja pegawai yang lambat dan tidak konsisten dalam bekerja. Hal ini didukung pernyataan dari hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Gede  Made  Sosiawan,  S.E  selaku  Kepala  Sub  Bagian Perencanaan, umum dan kepegawaian melalui wawancara pada tanggal 19 Maret 2021 yang didokumentasikan pada lampiran foto nomor 4, beliau menyatakan bahwa:
“ Bahwa  kurang  maksimalnya  kinerja  pegawai  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Denpasar dikarenakan pada beberapa bagian kedudukan yang diemban oleh pegawai tidak
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 26 Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
sesuai  dengan  keahlian  atau  profesinya,  sehingga  dalam  proses  mengerjakan  tugas  dan tanggung jawab yang dibebankan tidak terlaksanakan dengan maksimal ”.
Hal ini juga pemerintahnya kurang memperhatikan tentang status pendidikannya jika pemerintah  ingin  aparat  BAPENDA  memiliki  kemampuan  dalam  bekerja  harus  ada pembaruan,  minimal  sesuai  jurusan  mereka.  Sehingga  dalam  hal  ini  para  aparatur BAPENDA  susah  untuk  memahami  dan  menyerap  tugas-tugas  yang  diberikan  kepada mereka masing-masing.
Faktor  lainnya  ialah  kurangnya  kedisiplinan  di  masing-masing  aparatur  BAPENDA. dimana  menurut  Singodimedjo  dalam  Sutrisno  (2009)  mengatakan  disiplin  adalah  sikap kesediaan  dan  kerelaan  seseorang  untuk  mematuhi  dan  menaati  peraturan  yang  berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Made Sosiawan, S.E. selaku sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada tanggal 19 Maret 2021 yang didokumentasikan pada lampiran foto nomor 4, beliau mengatakan bahwa:
“ Staf  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar  masih  sering  telat,  tidak melakukan  absensi  serta  tanpa  keterangan,  sehingga  sering  terjadi  keterlambatan  dalam melaksanakan tugas yang dibebankan dan pada akhir dapat mempengaruhi terhadap kinerja baik Aparatur Sipil Negara maupun pada organisasi ”
Disiplin  yang baik  akan  mempercepat  tujuan, sedangkan disiplin  yang merosot akan menjadi  penghalang  dan  memperlambat  pencapaian  tujuan  suatu  instansi.  Di  Kantor BAPENDA para aparatnya belum melaksanakan disiplin dengan baik dan masih ada aparat yang  melanggar  peraturan.  Contoh  kasus  yang  sering  terjadi  mengenai  kedisiplinan  ialah aparatur  BAEPNDA  yang  sering  datang  terlambat,  kurang  menghargai  waktu  dan  lain sebagainya.
Menurut  Handayaningrat  (1982)  mengemukakan  bahwa  Aparatur  ialah  aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi, aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Made Sosiawan, S.E. selaku sub Bagian  Perencanaan,  Umum  dan  Kepegawaian  pada  tanggal  19  Maret  2021  yang didokumentasikan pada lampiran foto nomor 4, beliau mengatakan bahwa:
“ saat  pada  bagian  perencanaan,  umum  dan  kepegawaian.  Kami  melakukan  tiga tupoksi  sekaligus  namun  kuantitas  ASN  yang  ada  belum  sesuai  sehingga  terkadang  ada pekerjaan  yang  terabaikan  serta  kurang  maksimal  dalam  mejalankan  tugas  dan tanggungjawab ”
Masih kurangnya Apratur pada Kantor BAPENDA khususnya di bagian perencanaan, umum, kepegawaian hal ini dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan. Ini menjadi sangat penting  untuk  dilakukan  perbaikan-perbaikan,  karena  kuantitas  aparatur  BAPENDA  juga berpengaruh  terhadap  cepatnya  suatu  kinerja  dan  lebih  mudah  untuk  dilakukan  kerjasama diantara  aparatur  BAPENDA.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kurangnya aparatur  BAPENDA  merupakan  faktor  yang  sanggat  penting  untuk  menjalankan  tujuan- tujuan organisasi dan kepegawain di dalam pemerintahan BAPENDA.
Kualitas kerja menurut Mangkunegara (2009) adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan  apa  yang  seharusnya  dikerjakan.  Dalam  hal  ini  yang  ada  pada  ASN BAPENDA  Kota  Denpasar  yaitu  mengenai  kualitas  yang  ada  pada  diri  ASN  BAPENDA Kota Denpasar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Dewa  Nyoman  Semadi,  S.E,  M.  Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar pada tanggal 19 Maret 2021 yang didokumentasikan pada lampiran foto nomor 4, beliau mengatakan bahwa:
“ Saat  ini  permasalahan  dalam  kualitas  ini  ialah  kurang  pahamnya  aparatur  terhadap CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 27 Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
jenis pajak, sistem pembayaran dan pelaporan pajak online. Namun, dengan adanya upaya melalui pendidikan dan pelatihan, aparatur mulai memiliki pengetahuan dan tata cara dalam menguasai jenis pajak, sistem pembayaran dan pelaporan pajak online.
Hal  ini  sesuai  dengan  fakta  di  lapangan  bahwasanya  setelah  dilaksanakanya pendidikan dan pelatihan kinerja aparatur mengalami peningkatan, walaupun masih sangat minim  perkembangannya.  Upaya  pendidikan  dan  pelatihan  yang  dimaksud  menjadi  salah satu  cara  efektif  untuk  memberikan  perkembangan  terhadap  kualitas  aparatur  BAPENDA Kota Denpasar. Hal ini pula dapat dilihat dengan perbedaan antara sebelum dengan sesudah dilakukan  pendidikan  dan  pelatihan.  Dalam  hal  ini,  setelah  melakukan  pendidikan  dan pelatihan kinerja aparatur BAPENDA Kota Denpasar sudah dikategorikan cukup meningkat karena dilihat dari tugas yang dibebankan kepada aparatur lebih cepat dan lebih paham akan tugas  pokok  dan  fungsi.  Namun,  masih  harus  tetap  terus  dilakukan  upaya-upaya  lainnya agar  permasalahan  mengenai  ketidakpahaman  dalam  pembayaran  dan  pelaporan  pajak segera teratasi dengan baik.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kurang  maksimalnya  kinerja  ASN  pada BAPENDA  Kota  Denpasar  dikarenakan  pada  beberapa  bagian  kedudukan  yang  di  emban oleh  ASN  tidak  sesuai  dengan  keahlian  atau  profesi  sehingga  kurang  memahami  dan menyerap  tugas  yang  diberikan  kepadanya.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  seharusnya memperhatikan  tentang  status  Pendidikan  jika  pemerintah  ingin  ASN  pada  BAPENDA memiliki  kemampuan  dalam  bekerja.  Agar  dengan  demikian  melalui  kedudukan  sesuai dengan  kualifkasi  Pendidikan  yang  tepat  dapat  memberikan  perubahan  dan  meningkatkan kinerja  baik  ASN  maupun  Organisasi  pada  BAPENDA  Kota  Denpasar.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Rizka Do Karim, dkk (2020) bahwa penempatan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ternate belum sepenuhnya efektif hal  ini  sebabkan  karena  ditinjau  dari  aspek  Pendidikan,  penempatan  ASN  belum  seesuai dengan jenjang dan bidang studi yang disyaratkan jabatan.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kurang  maksimalnya  kinerja  ASN  pada BAPENDA  Kota  Denpasar  dikarenakan  masih  terdapat  ASN  yang  kurang  disiplin  dalam ketepatan  waktu.  Kenyataan  dilapangan  menunjukkan  bahwa  staf  di  BAPENDA  Kota Denpasar  masih  sering  telat,  tidak  melakukan  absensi,  bahkan  tanpa  keterangan.  Hal  ini menyebabkan sering terjadi keterlambatan dalam melaksanakan tugas yang diberikan yang pada  akhirnya  dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja  ASN  di  BAPENDA  Kota  Denpasar. Temuan ini paralel dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin dan Andriani (2018) yang menyatakan bahwa tingkat disiplin kerja ASN pada Kantor Camat Malunda masih jauh dari semestinya. Beberapa aspek yang masih lemah adalah belum mentaati tata tertib, belum memiliki rasa tanggungjawab yang besar, tidak menepati ketentuan jam kerja, melaksanakan tugasnya  terkesan  tidak  sungguh-sungguh  dan  mengulur-ulur  waktu  dalam  menyelesaikan pekerjaan.
Dari  segi  kuantitas  menunjukkan  bahwa  kurang  maksimalnya  kinerja  ASN  pada BAPENDA  Kota  Denpasar  karena  masih  kurangnya  tenaga  ASN.  Kenyataan  di  lapangan menunjukkan bahwa pada bagian perencanaan, umum dan kepegawaian melaksanakan tiga tupoksi  sekaligus  namun  sumber  daya  manuasia  yang  ada  belum  memadai  sehingga menyebabkan kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Hal ini dapat mempengaruhi  kinerja  ASN  pada  BAPENDA  Kota  Denpasar.  Sesuai  pula  dengan  hasil penelitian Sri Rizka Do Karim, dkk (2020).
Dalam  kaitannya  dengan  implementasi  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  BAPENDA Kota  Denpasar,  salah  satu  kekhawatiran  banyak  kalangan  adalah  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  daerah  yang  tidak  cukup  memadai  untuk  melaksanakan  sejumlah kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  didelegasikan  kepadanya.  Meskipun  anggapan tersebut  direspon  oleh  daerah  sebagai  stigma  yang  sengaja  dihembuskan  agar  pola sentralistik  dapat  tetap  dipertahankan,  atau  paling  tidak,  skala  pemberian  otonomi  dapat lebih  diminimalkan,  namun  secara  jujur  harus  diakui  bahwa  kualitas  SDM  aparat  yang
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 28 Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
dipunyai  daerah,  khususnya  daerah  kabupaten/kota,  secara  umum  memang  relatif  masih rendah.  Ini  setidaknya  bisa  diamati  dari  tingkat  pendidikan,  pengetahuan,  pengalaman, wawasan,  motivasi,  etos  kerja,  kualifikasi,  kapasitas,  dan  kompetensi.  Jika  ditelusuri kebelakang, ini bukan sepenuhnya kesalahan daerah.
Sistem  pemerintahan  sentralistik  yang  dilaksanakan  selama  lebih  dari  tiga  dekade, turut  berkontribusi  terhadap  rendahnya  kualitas  SDM  aparat  di  daerah.  Dalam  sistem  ini, pemerintah  pusat  melakukan  intervensi  pada  hampir  semua  dimensi  kehidupan.  Bahkan sistem  ini  telah  menciptakan  dominasi  pemerintah  pusat  atas  pemerintah  daerah  dan dominasi  pemerintah  atas  masyarakat.  Pemerintah  daerah  hanya  dijadikan  alat  untuk melayani  kepentingan  pemerintah  pusat  di  daerah.  Karenanya,  sistem  tersebut  telah menghambat  berlangsungnya  proses  belajar,  sekaligus  menumpulkan  daya  inisiatif  dan kreatifitas  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  aktifitas  pembangunan  dan  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Aparat  pemerintah  daerah  hanya  dicekoki  dengan  beragam instruksi,  arahan,  dan  petunjuk  (juklak  dan  juknis).  Karenanya  pekerjaan  cenderung dilaksanakan secara “ teknismekanistis ”. Mengubah mentalitas aparat dari budaya petunjuk ke  budaya  inisiatif  tentu  saja  bukanlah  pekerjaan  mudah.  Dibutuhkan  berbagai  bentuk intervensi  strategis  secara  sistemik  dan  berkelanjutan,  terutama  yang  berkaitan  dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparatur.
Diharapkan,  dengan  adanya  berbagai  bentuk  intervensi  strategis  tersebut,  akan  lahir aparat  pemerintah  daerah  yang “ cemerlang ”, yang  sanggup  memadukan  dan  menjaga keseimbangan antara pekerjaan teknis dengan non-teknis, antara loyalitas dengan integritas, antara rutinitas dengan kreatifitas. Sedangkan secara lokal, rendahnya kualitas SDM aparat, juga disebabkan oleh sistem rekruitmen, pola mutasi dan promosi, pemberiaan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, lingkungan kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk penguatan  kelembagaan  BAPENDA  Kota  Denpasar  ke  depan,  kesemuanya  itu  perlu mendapat  pembenahan,  khususnya  dalam  hal  independensi  BAPENDA  Kota  Denpasar dalam  mengatur  dan  menata  seluruh  perangkat  kelembagaannya  secara  internal. Pembenahan dimaksud, antara lain:
Pertama,  rekruitmen  staf.  Mungkin  sudah  saatnya  dipikirkan,  rekruitmen  staf sepenuhnya menjadi kewenangan BAPENDA Kota Denpasar sendiri, sehingga benar-benar sesuai  dengan  kebutuhan  intern  BAPENDA  Kota  Denpasar.  Bagaimanapun,  pekerjaan perencanaan  bukan  semata-mata  pekerjaan “ teknis,  tetapi  lebih  merupakan  pekerjaan “ intelektualitas ”. Amat  sulit  mengharapkan  BAPENDA  Kota  Denpasar  menjadi  sebuah lembaga yang berwibawa dan kredibel jika hanya didukung oleh staf yang masuk kategori “ biasa ”. Amat  naïf  mengharapkan  BAPENDA  Kota  Denpasar  tumbuh  menjadi  lembaga perencana  yang  kuat  jika  lembaga-lembaga  teknis  justru  lebih  menguasai  filosofi perencanaan daripada orang-orang BAPENDA Kota Denpasar. Oleh karena itu, rekruitmen dan pembinaan staf seyogyanya mendapat perhatian serius di masa depan.
Kedua,  mutasi  dan  promosi.  Selama  ini,  penempatan  jabatan  eselon  di  BAPENDA Kota Denpasar hampir selalu bersifat dropping dan hanya disesuaikan dengan kepangkatan, dan bukan didasarkan atas kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi. Akibatnya, seringkali ada staf yang menempati jabatan eselon di BAPENDA Kota Denpasar yang tidak pernah sama sekali terlibat sebelumnya dalam kegiatan perencanaan. Dan pada saat yang sama, seringkali pula  ada  staf  yang  sudah  dikader  dan  dibina  dengan  baik  dalam  hal  perencanaan,  namun karena pengaturan job, harus dipindahkan (mutasi) ke instansi lain  yang sama sekali tidak ada  kaitannya  dengan  perencanaan.  Ke  depan,  sudah  saatnya  dikembangkan  pola  jabatan karir  di  lingkungan  BAPENDA  Kota  Denpasar  yang  mana  hal  tersebut  di  satu  sisi  dapat menjadi reward bagi staf yang potensial dan berprestasi, dan di sisi lain akan memperkuat kelembagaan BAPENDA Kota Denpasar dari segi pengembangan staf.
Ketiga, pengembangan staf dan lingkungan kerja. Aparat BAPENDA Kota Denpasar harus  didorong  dan  diberi  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  meningkatkan kompetensinya,  baik  melalui  jalur  pendidikan  formal  maupun  jalur  pelatihan.  Pemberian
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 29 Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
kesempatan harus berlaku bagi siapa saja dan tidak lagi ditentukan oleh faktor klise: like and dislike .  Disamping  itu,  kegiatan in-house  training juga  perlu  dibudayakan  di  lingkungan BAPENDA  Kota  Denpasar.  Mereka  yang  baru  pulang  dari  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan  misalnya,  wajib  hukumnya  untuk  membagi  pengetahuan  yang  diperolehnya kepada  seluruh  aparat  BAPENDA  Kota  Denpasar.  Diskusi  berkala  juga  perlu  lebih diintensifkan,  dimana  aparat  BAPENDA  Kota  Denpasar  secara  bergilir  menyampaikan bahan presentasi, khususnya mengenai isuisu aktual pembangunan dan perencanaan. Upaya seperti  ini,  disamping  dapat  meningkatkan  semangat  kolektifitas,  membangun  kerjasama tim, meningkatkan kualitas aparat, juga potensial menurunkan tensi persaingan di kalangan staf.
Setelah  dilakukan  analisis  terkait  faktor-faktor  penghambat  kinerja  ASN  di BAPENDA  Kota  Denpasar  berdasarkan  teori  Mangkunegara  (2009)  upaya  yang  perlu dilakukan  adalah  menempatkan  Aparatur  sesuai  keahlian  dan  kemampuan  setiap  Aparat agar  setiap  pekerjaan  yang  diemban  oleh  setiap  ASN  dapat  di  kerjakan  dengan  maksimal sehingga kinerja baik ASN maupun Pemerintah BAPENDA Kota Denpasar bisa meningkat. Selain  faktor  Penempatan,  faktor  motivasi  akan  membangkitkan  aparat  BAPENDA membangun gairah dan semangat dalam bekerja. Disamping itu perlu didukung olehjumlah pegawai  yang  memadai  sehingga  setiap  pekerjaan  yang  diemban  dapat  dikerjakan  secara maksimal  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

## 4.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  simpulan sebagai berikut.
Belum  maksimalnya  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kota  Denpasar  dikarenakan  dari  lima  faktor  yang  di  analisis  terdapat  dua  fakktor  yang belum  maksimal  yaitu,  produktifitas  dan  kualitas  layanan.  Produktifitas  ASN  pada BAPENDA  Kota  Denpasar  diukur  menggunakan  dua  indikator  yaitu  sikap  mental  dan kemampuan hasil analisis menunjukkan bahwa ASN pada BAPENDA Kota Denpasar pada umumnya  belum  melakukan  kewajiban  dalam  hal  ini  memberikan  pelayanan  secara maksimal kepada wajib pajak. Hal ini dikarenakan berdasrkan capaian anjab masih kurang dari  80%.  Berdasarkan  kualitas  layanan  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kualitas pelayanan  ASN  pada  BAPENDA  Kota  Denpasar  belum  memenuh  syarat.  Hal  ini disebabkan karena kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak puas dengan kualitas layanan menggunakan sistem wajib pajak yang di sediakan oleh BAPENDA  selain  itu  tidak  tercapainya  kualitas  layanan  dikarenakan  jumlah  ASN  pada BAPENDA  Kota  Denpasar  masih  kurang  pada  Sub.  Bagian  Perencanaan,  Umum  dan Kepegawaian.  Terkait  responsivitas  menunjukkan  bahwa  daya  tanggap  dari  aparat  sesuai dengan  penelitian  sudah  sesuai  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Terkait  responsibilitas dan  akuntabilitas  mnunjukkan  hasil  bahwa  dalam  menjalankan  pertanggungjawaban, pemerintah  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Denpasar  yakni  aparat  BAPENDA  sudah menjalankan  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada,  pertanggungjawaban  pelaporan  yang transparan dan akuntabilitas.
Faktor-faktor  penghambat  peningkatan  kinerja  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Denpasar,  yaitu  dari  faktor  pedidikan,  kedisiplinan,  kuantitas  dan  kualitas.  Kurang maksimalnya  kinerja  ASN  pada  BAPENDA  Kota  Denpasar  dikarenakan  pada  beberapa bagian  kedudukan  yang  di  emban  oleh  ASN  tidak  sesuai  dengan  keahlian  atau  profesi sehingga kurang memahami dan menyerap tugas yang diberikan kepadanya. Selan itu masih ada ASN kurang disiplin dalam ketepatan waktu dan kurang maksimalnya kinerja ASN pada BAPENDA  Kota  Denpasar  karena  kurangnya  sumber  daya  manusia  sehingga  dapat mempengaruhi kualitas kerja dan kinerja ASN pada BAPENDA Kota Denpasar.
Berdasarkan  uraian  dan  simpulan  yang  telah  di  paparkan,  maka  penulis  hendak CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 30 Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
menyampaikan  beberapa  saran  atau  rekomendasi  agar  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  di Badan Pendapatan Daerah dapat berjalan efektif. Adapun saran ini ditujukan kepada:

## Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Hendaknya  membuat  kebijakan  yang  lebih  baik  lagi  terkait  pelayana  kepada  wajib pajak kota Denpasar, agar dengan demikian setiap Aparatur Sipil Negara  yang melakukan pelayanan  kepada  wajib  pajak  selalui  meberikan  pelayanan  prima  dan  sesuai  dengan standard  operasional  prosedur yang  ditetapkan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Denpasar.
Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Lingkungan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Denpasar
Bagi  PNS  yang  di  beri  tugas  dan  taggungjawab  agar  lebih  maksimal  dalam mengemban tugas nya sehingga pencapaian kinerja organisasi bisa tercapai melalui kinerja pegawai yang di lakukan secara professional, efektif dan maksimal.

## Daftar Pustaka
Agus  Dwiyanto.  2008. Mewujudkan  Good  Governance  melalui  Pelayanan  Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Handayaningrat, Soewarno. 1982. Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen . Jakarta, PT. Toko Gunung Agung.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik
Sedarmayanti,  M.  Pd.,  APU.  2009. Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Suprihanto  John,  dkk,  2003. Perilaku  Organisasional ,  Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi YKPN.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta, CV.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Yudoyono,  Bambang.  2001.  Otonomi  Daerah: Peluang  dan  Tantangan .  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.