ISSN Online: 2808-1676 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/index
Kedudukan Wilayah Al-Hisbah Pada Putusan Peradilan Nomor :

## 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl Tentang Sengketa Rahn dan Ijarah
Nurmikyana 1 , Abdul Mujib 2
1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , E-mail: nurmikyanaa@gmail.com 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , E-mail: abdulmujib@uin-suka.ac.id

## Artikel History
Received: Nov. 10, 2023; Revised: Dec. 13, 2023; Accepted: Dec. 14, 2023;
DOI: 10.46870/jhki.v4i2.763

## Abstract
A judicial decision is a question from the judge that is spoken at the trial and aims to end  or  resolve  a  case  or  dispute  between  the  parties  involved  in  the  trial.  Through hisbah,  the  state  uses  this  institution  to  comprehensively  control  socio-economic conditions  for  business  activities  and  economic  practices.  Religious  court  judges must  use  the  compilation  of  sharia  economic  law  as  a  source  of  material  law  to resolve sharia economic disputes. The author, using the normative juridical method, systematically describes the structure and content of judicial decisions and then the basis  for  the  judge's  consideration  of  the  position  of  the  al-hisbah  area  regarding judicial  decisions  as  well  as  the  practice  of  pawning  (rahn)  and  ijarah  financing according to sharia economic law. This research uses a case research approach (Case Approach). This approach includes reviewing cases related to the main problem and then using them to make court decisions that have permanent legal force (Inkracht). Qualitative data analysis presenting data, reducing it, and drawing conclusions from it.  The  judge  in  deciding  the  case  used  several  legal  bases  such  as  Presidential Instruction  Number  17/DSN-MUI/IX/2000  regarding  witnesses  for  wealthy customers  who  postponed  payments  because  after  being  identified  the  defendants were not found to have any defects in carrying out their obligations, namely paying maintenance costs, etc. as stated in the details of the plaintiff's total losses. The panel of judges decides cases fairly by applying ma'rūf and nahi mungkar for the benefit of the people according to the topic, especially sharia economics.

## Keywords: Judicial Decision, Al-Hisbah, Gadai, Ijarah Financing

## Abstrak
Putusan  peradilan  adalah  suatu  pertanyaan  dari  hakim  yang  diucapkan  di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang terlibat dalam persidangan. Melalui hisbah, negara menggunakan  lembaga  ini  untuk  mengontrol  secara  menyeluruh  kondisi  sosial ekonomi untuk kegiatan bisnis dan praktik ekonomi. Hakim peradilan agama harus menggunakan  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  sebagai  sumber  hukum  materiil untuk  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Penulis  dengan  menggunakan metode  yuridis  normatif  menguraikan  secara  sistematis  struktur  dan  isi  putusan pengadilan  kemudian  dasar  pertimbangan  hakim  terhadap  kedudukan  wilayah  al- hisbah  mengenai  putusan  pengadilan  serta  praktek  gadai  (rahn)  dan  ijarah. pembiayaan  menurut  hukum  ekonomi  syariah.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  penelitian  kasus  (Case  Approach).  Pendekatan  ini  meliputi  peninjauan kembali  perkara-perkara  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahannya  kemudian digunakan untuk mengambil putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap  (Inkracht).  Analisis  data  kualitatif  menyajikan  data,  mereduksinya,  dan menarik  kesimpulan  darinya.  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  menggunakan
beberapa  landasan  hukum  seperti  Instruksi  Presiden  Nomor  17/DSN-MUI/IX/2000 tentang  sanksi  atas  nasabah  mampu  yang  menunda  pembayaran  karena  setelah  di identifikasi  para  tergugat  tidak  ditemukan  adanya  kecacatan  dalam  menjalankan kewajibannya  yaitu  membayar  sejumlah  biaya  pemeliharaan  atas  objek  gadai,  dan lainnya  sesuai  yang  tertera  dalam  rincian  total  kerugian  dari  penggugat.  Majelis hakim  memutuskan perkara dengan adil dengan  menerapkan amar  ma'rūf dan nahi mungkar  untuk  kepentingan  umat  sesuai  dengan  masing-masing  focus  perkara, terutama perkara ekonomi syariah.
Kata Kunci: Putusan Peradilan, Al-Hisbah, Gadai, Ijarah.

## PENDAHULUAN
Putusan  pengadilan  didefinisikan  dalam  Bab  I  Pasal  1  angka  5  Rancangan  Undang- Undang  Hukum  Acara Perdata sebagai suatu putusan  yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat Negara  yang  diberi  wewenang  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  yang  dituangkan  dalam bentuk  tertulis  dan  kemudian  diucapkan di  persidangan  dengan  tujuan  untuk  mengakhiri  atau menyelesaikan  suatu  gugatan.  Untuk  tujuan  ini  disampaikan  pada  persidangan  dan dimaksudkan mengakhiri perselisihan atau konflik antara masing-masing pihak. 1 Sementara itu, Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP menyatakan bahwa “putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dan lepas dari segala tuntutan.” Putusan pengadilan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh  ketua  sidang,  semua  hakim  anggota  yang  memeriksa  atau  memutuskan  perkara,  serta panitera pengganti yang hadir selama proses persidangan. 2
Putusan  peradilan  adalah  suatu  pertanyaan  dari  hakim  yang  diucapkan  di  persidangan dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu  perkara  atau  sengketa  antara  para pihak  yang  terlibat  dalam  persidangan. 3 Menurut  uraian  di  atas,  putusan  hakim  atau  putusan pengadilan  adalah  suatu  pernyataan  tertulis  yang  dibuat  oleh  hakim  sebagai  pejabat  Negara yang  diberi  wewenang  untuk  itu  dan  diucapkan  di  depan  persidangan  yang  terbuka  untuk umum setelah melewati proses hukum  yang diperlukan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara demi keadilan atau kepastian hukum bagi para pihak yang bersengklaim.
Selama  sejarah  Islam,  telah  ada  lembaga  ekonomi  yang  bertanggung  jawab  atas  pasar yang  disebut  hisbah.  Hisbah  terutama  didirikan  untuk tujuan  mencapai  kesejahteraan  spiritual dan moral dan untuk mengawasi proyek sosial dan sipil. Berbicara tentang peran negara dalam kehidupan  ekonomi  seseorang  tidak  boleh  mengabaikan  peran  lembaga.  Lembaga  ini  juga bertanggung  jawab  atas  program  pemerintah,  yang  memungkinkan  pelaksanaan  dan pengawasan  sejumlah  besar  aktivitas  ekonomi.  Peran  dan  intervensi  pemerintah  diperlukan agar  sebuah  institusi  berjalan  optimal.  Di  Indonesia,  lembaga  Hisbah  tidak  berfungsi  sebagai lembaga.  Sebaliknya,  ada  badan  pengawas  ekonomi  kontemporer  seperti  OJK,  DPS,  BPOM LPPOM, dan lain-lain yang bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan ekonomi. Organisasi ini bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran.
Fenomena  munculnya  sengketa rahn (gadai)  ditengah  kehidupan  masyarakat  tidak jarang  kita  dengar  karena  setiap  harinya  masyarakat  tidak  sedikit  juga  melakukan  transaksi rahn .  Pada  dasarnya  terjadinya  praktek rahn bertujuan  untuk  saling  tolong  menolong  apabila salah  satu  pihak  sedang  membutuhkan  suatu  barang  bergerak  maupun  tidak  bergerak  dengan
1 Sulaikin Lubis, S. H. Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia . (Jakarta: Kencana: 2018), hal. 12.
2 Didik Endro Purwoleksono. Hukum Pidana . (Surabaya:Airlangga University Press:2014), hal. 4.
3 Yahya  Harahap. Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  Dan Putusan Pengadilan . (Jakarta: sinar grafika: 2017), hal. 226.
jangka  waktu  yang  telah  disepakati  sesuai  dengan  kebutuhan. 4 Adanya  praktek rahn tersebut juga  sering  menimbulkan  permasalahan  antara  kedua  pihak  bahkan  menjadi  perkara  dimuka persidangan.  Putusan  peradilan  tentang  sengketa rahn yang  terjadi  ditengah  kehidupan masyarakat  sangat  penting  karena  hal  tersebut  yang  menentukan  kedua  pihak  akan  memilih jalan  damai  atau  malah  sebaliknya.  Biasanya  salah  satu  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi rahn tidak  menutup  kemungkinan  melakukan  tindakan  wanprestasi,  hal  tersebut  dapat disebabkan oleh beberapa faktor bisa karena lalai, kesengajaan, atau keadaan yang mendesak. Oleh karena itu hadirnya perkara ekonomi tersebut yang mana sengketa ekonomi menjadi salah satu kompetensi absolut peradilan agama tentunya menjadi tantangan baru bagi penegak hukum dilembaga tersebut. 5
Menyerahkan  manfaat  suatu  benda  kepada  orang  lain  sebagai  ganti  uang  disebut  Al- Ijarah.  Karena  itu,  sewa-menyewa  atau  ijarah  berarti  pemindahan  hak  guna  atau manfaat  atas suatu  barang  atau  jasa  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  pembayaran  upah  sewa  (ujrah) tanpa kepemilikan langsung ditransfer. 6
Artikel  ini  membahas  tentang  kedudukan  wilayah  al-hisbah  pada  putusan  peradilan sengketa  gadai  tanah  dengan  pembiayaan  ijarah  (sewa  menyewa).  Pokok  permasalahan  disini adalah  terjadinya  wanprestasi  oleh  pihak  tergugat  karena  sebagaimana  yang  tertulis  dalam lembaran  bukti  adanya  akad  gadai  dan  pembiayaan  ijarah. 7 Terbukti  bahwa  pihak  tergugat menyisakan biaya pokok sebesar Rp. 25.190.000,- (dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh ribu  rupiah)  dan  biaya  perawatan  dan  penyimpanan  surat  berharga  di  brankas  sebesar  Rp. 4.020.000,-  (empat  juta  dua  puluh  ribu  rupiah).  Oleh  karena  itu,  tergugat  harus  membayar denda  keterlambatan  selama  delapan  bulan  x  Rp.  730.000,-,  atau  total  Rp.  5.840.000  selama delapan bulan tersebut. Hakim mengacu pada  Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang sanksi  atas  nasabah  mampu  yang  menunda  pembayaran  untuk  memutuskan  apakah  tergugat layak  dikenakan  denda.  Pelanggan  mampu  yang  menunda  pembayaran  atau  tidak  memiliki keinginan atau keinginan untuk membayar dapat dikenakan denda, menurut keputusan pertama angka 3, Jumlah denda yang ditetapkan berdasarkan jumlah yang telah dibayarkan.
Majelis  hakim  memutuskan  bahwa  tergugat  tidak  dapat  menunjukkan  bahwa  ada kekuatan  yang  menghalanginya  untuk  membayar,  bahkan  jika  surat  P.4  menunjukkan  bahwa tergugat mengatakan bahwa pendapatannya tidak terpengaruh oleh pandemi Covid-19. Dengan demikian,  majelis  hakim  memutuskan  bahwa  tergugat  tidak  termasuk  dalam  kategori  nasabah yang tertimpa kekuatan yang mengahalanginya untuk membayar.  Dalam kasus ini, penggugat mengajukan  surat  cerai  dengan  nomor  1083.Pdt.G/2023/PA.Btl  dengan  alas  an  bahwa  pada tanggal  18  Juni  2022,  tergugat  mengajukan  permohonan  gadai  ( rahn )  terhadap  sertifikat sebidang  tanah  pekarangan  kosong  dengan  nomor  surat  ukur  2393  dan  nomor  1994/2008, dengan  luas  233  meter  kubik.  Dalam  pasal  1,  angka  (1),  pihak  kedua,  tergugat  menyatakan bahwa  tanah  tersebut  dimiliki  oleh  tergugat  1.  Namun,  objek  gadai  tersebut  merupakan  harta bersama  dari  pihak  tergugat  dan  penggugat  yang  dulunya  merupakan  sepasang  suami  istri meskipun objek gadai tersebut bersertifikat SHM atas nama tergugat. Menurut Pasal 95 Ayat 1 dari  Kompilasi  Hukum  Islam,  suami  atau  isteri  dapat  meminta  Pengadilan  Agama  untuk
4 Siti Rafi’ah Amir, dkk, “Penyelesaian Sengketa Rahn Tasjily Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Andoolo (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Adl) ”, Jurnal Fawaid Vol.4 No. 2, (2022), hlm. 61- 71.
5 Abdul  Bari,  dkk.,”Sengketa  Jaminan  Tanah  Pada  Akad  Rahn  (Studi  Kasus  KSPPS  Nuri  Jatim  Cabang Pasongsongan),” Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa , Vol.8 No.1 (April-2023), hlm. 95.
6 Jamaluddin,  “Elastisitas  Akad  Al-Ijarah  (Sewa-Menyewa)  dalam  Fiqh  Muamalah  Persfektif  Ekonomi Islam,” Jurnal At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah, Vol.1 No.1 (2019), hlm.17.
7 Fatchurohman, dkk. “Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang,” Indonesian Journal Of Islamic Literature And Muslim Society Vol. 3 No. 1 (2018), hlm.91- 110.
meletakkan  sita  sebagai  jaminan  atas  harta  bersama  jika  salah  satu  dari  mereka  tidak bertanggung  jawab  atas  penggunaan  harta  gono  gini 8 .  Ini  tidak  memerlukan  gugatan  cerai. Maka, permasalahannya adalah: 1) Bagaimana kedudukan wilayah hisbah dalam upaya hakim mengeluarkan putusan peradilan 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl tentang sengketa rahn dan ijarah ?, 2) Bagaimana  hasil  analisis  putusan  peradilan  tentang  sengketa rahn dan ijarah dengan berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000?
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hani Meilani dalam jurnalnya “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gadai Tanah Di Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu  Kota  Tasikmalaya ”  masih  mengacu  kepada  hukum  adat.  Perjanjian  gadai  tidak mengenal  batas  waktu  dalam  pelaksanaannya,  seperti  halnya  perjanjian  gadai  tanah,  yang dibuat  secara  lisan  dan  jabat  tangan  tanpa  bukti  tertulis,  tanpa  saksi,  dan  hanya  berdasarkan kepercayaan  satu  sama  lain.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konsekuensi  hukum  dari perjanjian di bawah tangan sangat berisiko dan tidak stabil di tempat-tempat hukum yang sulit untuk  menyelesaikan  sengketa  gadai  tanah  pertanian. 9 Sedangkan  dalam  penelitian  ini  sangat menekankan  bagaimana  hasil  putusan  peradilan  tentang  sengketa Rahn (gadai)  tanah  dengan pembiayaan ijarah dan menggunakan berbagai teori yang dipakai oleh peneliti.
Berbeda  halnya  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Aulia  Ade  Putra dalam  jurnalnya  “ Analisis  Dikabulkannya  Permohonan  Peninjauan  Kembali  Setelah Pelaksanaan  Putusan  Sengketa  Gadai  Tanah  Ulayat ”  tercatat  bahwa  penelitian  tersebut membahas  tentang  dikabulkannya  permohonan  peninjauan  kembali  putusan  peradilan  yang objek penelitiannya ialah sengketa gadai tanah, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh  penulis. 10 Namun,  penelitian  sebelumnya  dianalisis  sesuai  dengan  bidang  keilmuannya yaitu memakai teori yang  berkaitan dengan tanah ulayat. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak mengkategorisasi  secara  jelas  putusan  peradilan  Nomor  :  1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl  Tentang Sengketa Rahn (Gadai)  Tanah  Dengan  Pembiayaan Ijarah. Karena  pada  dasarnya  sengketa rahn (gadai)  tanah  dan  ijarah  ini  sangatlah  penting  untuk  dibahas  agar  tidak  menimbulkan kerancuan. Kedudukan wilayah hisbah dalam putusan peradilan ini juga penting dibahas karena sebagaimana  yang  kita  ketahui,  wilayah  hisbah  merupakan  salah  satu  instrument pengawasan dalam  Islam.  Sehingga,  kita  dapat  melihat  bagaimana  eksistensi  hakim  dalam  memutuskan perkara  terlebih  perkara  dalam  penelitian  ini,  dan  apakah  hakim  menyertakan  wilayah  hisbah dalam  menimbang  dan  memutuskan  perkara  ekonomi  syariah  tersebut.  Karena  Sejarah mencatat  bahwa  Rasulullah  SAW  sendiri  bertugas  sebagai  pengendali  pasar  atau  hisbah; kemudian, negara bertanggung jawab atas pasar. 11 Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk memeriksa harga dan mekanismenya, dan seringkali menemukan praktik bisnis yang  tidak  jujur,  sehingga  menegurnya.  Beberapa  pakar  ekonomi  Islam  modern  berpendapat bahwa  keberadaan  al  hisbah  terkait  dengan  keberadaan  negara  dalam  bidang  ekonomi, khususnya pasar. Islam mengharuskan pemerintah mengawasi pasar dan ekonomi. Karena itu,
8 Arifah S. M, dkk. “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama,” Jurnal Hukum Khaira Ummah , Vol. 12 No.2 (Juni-2017), hlm. 95.
9 Meilani,  H. Tinjauan  Yuridis  terhadap  penyelesaian  sengketa  jual  beli  gadai  tanah  di  Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu  Kota  Tasikmalaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).
10 Putra,  A.  A.  Analisis  Dikabulkannya  Permohonan  Peninjauan  Kembali  Setelah  Pelaksanaan  Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat. JCH Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4 No. 2 (2019) . hlm.243.
11 Diana Lestari, dkk. “Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan System Ekonomi Islam,” Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 9 No. 2 (2022), hlm. 84-92.
sangat menarik dan penting untuk membicarakan tentang struktur wilayah al hisbah dari sudut pandang fiqih siayasah 12 .
Penelitian tentang  kedudukan  wilayah  hisbah  pada  putusan  peradilan  tentang  sengketa rahn dan ijarah memang jarang dilakukan oleh para peneliti. Karena pada prinsipnya, majelis hakim  merupakan  kunci  kesuksesan  sebuah  Negara  yang  memiliki  tugas  untuk  memberikan putusan-putusan  seadil  mungkin  demi  kemaslahatan  umat.  Dalam  sejarahnya,  sebuah perubahan besar pada masa khalifah umar bin abdul aziz dalam penegak hukum dan keadilan melalui  due  procces  of  law  (proses  peradilan).  Karena  beliau  selalu  mengedepankan kemaslahatan  manusia  di  atas  kemaslahatannya  sendiri.  Penelitian  ini  akan  menggali  data primer  dan  sekunder  dari  berbagai  sumber  yang  terpercaya  dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif dan kualitatif dengan menyajikan analisis yang terperinci tentang kedudukan wilayah hisbah  pada  putusan  peradilan  Nomor  :  1083/PDT.G/2023/PA.Btl  tentang  sengketa rahn dan ijarah .

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan  pustaka  sebagai  dasar  untuk  penelitian.  Peraturan  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan masalah  yang  akan  diteliti  juga  diselidiki.  Penulis  melalui  metode  yurudis  normative menguraikan  secara  sistematik  struktur  dan  isi  putusan  peradilan  lalu  dasar  pertimbangan hakim  terhadap  kedudukan  wilayah  al-hisbah  terhadap  putusan  peradilan  serta  praktek  gadai ( rahn ) dan pembiayaan ijarah menurut hukum ekonomi syariah. Dimulai dengan memberikan kejelasan  tentang  identitas  pihak,  dasar  perkara,  argumen,  dan  pertimbangan  pengadilan. Selanjutnya,  keputusan akhir  harus  sesuai  dengan  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku untuk sengketa ekonomi syariah. 13 Dalam penyusunan penelitian ini, bahan atau data yang dapat diandalkan dari sumber kepustakaan diperlukan untuk menyusun penelitian ini. Bahan pustaka, yang  merupakan  data  dasar  yang  dalam  (ilmu),  dianggap  sebagai  data  sekunder  dalam penelitian  hukum  normatif.  Data  sekunder  mencakup  banyak  hal,  seperti  surat-surat  pribadi, buku-buku  harian,  dan  dokumen  resmi  pemerintah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan penelitian  kasus  ( Case  Approach ).  Pendekatan  ini  melibatkan  meninjau  kasus  yang  berkaitan dengan  masalah  utama  dan  kemudian  digunakan  untuk  membuat  keputusan  pengadilan  yang memiliki  kekuatan  hukum  tetap  ( Inkracht ). 14 Analisis  data  kualitatif,  menurut  miles  dan huberman  berarti  menyajikan  data,  menguranginya,  dan  membuat  kesimpulan  darinya. Pemilihan data yang tidak penting dan penting dari data yang terkumpul disebut reduksi data. Kesimpulan data adalah tafsiran atau interpretasi dari data yang disajikan, sedangkan penyajian data  adalah  penyajian  informasi  yang  tersusun.  Perlu  dicatat  bahwa,  menurut  miles  dan huberman, analisis data kualitatif bukanlah pekerjaan menghitung seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan  Wilayah  al-Hisbah  Dalam  Upaya  Hakim  Mengeluarkan  Putusan  Peradilan Sengketa Gadai Dan Ijarah
Wilayah  Al-Hisbah  adalah  kewenangan  atau  kekuasaan  yang  diberikan  kepada seseorang  untuk  melakukan  perbuatan  baik  (ma’ruf)  dan  mencegah  perbuatan  buruk  (buruk), dengan harapan mendapatkan pahala dan ridha Allah swt. Imam al-Mawardī Al-hisbah adalah
12 Ahmad Fauzan Abdullah, “Wewenang Dan Peran Wilayah Hisbah Dalam Pengawasan Pasar Dan Ekonomi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah,” Al-Alabhats Jurnal Penelitian Social Agama Vol. 3 No. 2 (2018), hlm.283-305.
13 Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif . CV. Syakir Media Press.
14 Nugrahani,F & Hum, M. Metode penelitian kualitatif. (Solo: Cakra Books, ed. I cet. 1, 2014), hlm 3-4.
perintah untuk melakukan yang ma'rūf ketika sudah jelas ditinggalkan orang dan menghindari yang  mungkar  ketika  sudah  jelas  dilakukan.Dalam  kitabnya  Al-Ahkam  al  Sulthaniyah,  Abū Ya`la Muhammad bin al-Husain al Fara'i Al-hambali mengulangi definisi yang sama.
Melalui hisbah, negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol secara menyeluruh kondisi  sosial  ekonomi  untuk  kegiatan  bisnis  dan  praktik  ekonomi.  Yang  lebih  penting, lembaga ini memantau industri dan jasa, layanan profesional, standarisasi produk, pengawasan penimbunan,  lintah  darat,  dan  perantara.  aktivitas.  Selain  itu,  Muhtasib  harus  mengawasi perilaku  sosial  masyarakat.  Prestasi  mereka  dalam  memenuhi  kewajiban  agama  mereka  dan kemanjuran  mereka  dalam  memenuhi  kewajiban  pemerintah  dan  agama  mereka.  Karena kehidupan  umat  Islam  yang  sederhana  pada  masa  awal  Islam  (masa  Rasulullah  Saw.  dan Khulafa'  al  Rasyidun),  Nabi  Saw.  dan  para  khalifah  biasanya  melaksanakan  kekuasaan  al- hisbah  secara  langsung.  Jawatan  al-hisbah  adalah  pelaksanaan  dari  al-amru  bi  al-ma'ruf  wa nahyu  „an  al  munkar,  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  perdamaian  antara  orang  yang berselisih.
Seperti yang kita ketahui bahwa hakim adalah penentu akhir dari perkara-perkara yang menjadi  objek  dari  adanya  persidangan.  Artinya,  hakim  adalah  kunci  kesuksesan  sebuah Negara karena segala bentuk permasalahan hukum, baik itu hukum perdata, hukum pidana, dan lainnya  akan  diselesaikan  di  muka  peradilan.  Jadi,  bagaimana  proses  peradilan  tersebut  dapat memberikan  keadilan  dan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia  dengan  memberikan  putusan peradilan  seadil-adilnya.  Proses  peradilan  adalah  keyakinan  hakim  dalam  menjalankan  tugas dan  kewenangan  mereka  untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Melalui  keputusan  mereka, diharapkan  hakim  dapat  menerapkan  hukum  dengan  benar  dan  adil,  mengajar  orang  dan masyarakat,  memberikan  koreksi,  memberikan  prepensi,  dan  represip  dengan  tegas,  dan membangun  tatanan  masyarakat  untuk  masa  depan.  serta  harus  memiliki  kemampuan  untuk mendamaikan  pihak  yang  berperkara,  sambil  tetap  berpegang  teguh  pada  Kode  Etik  dan Pedoman  Perilaku  Hakim:  Hakim  dapat  berpartisipasi  dalam  pembelajaran  hukum  dengan mengaktualisasikan peran mereka sebagai penegak hukum dan masyarakat. 15
Hakim peradilan agama harus menggunakan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai sumber  hukum  materiil  untuk  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Jika  terdapat kekurangan  dalam  KHES,  hakim  dapat  menggunakan  sumber  hukum  lain  untuk melengkapinya.  Putusan-putusan  yang  menggunakan  KHES  sebagai  referensi  untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Putusan ini biasanya berfokus pada ketentuan KHES tentang  akad  dan  ingkar  janji  karena  sebagian  besar  sengketa  ekonomi  syariah  terjadi  karena kegagalan atau ingkar janji. Oleh karena itu, merujuk pada fatwa harus sesuai dengan peraturan BI atau OJK. Namun, jika tidak, fatwa tersebut harus dianggap sebagai pendapat majelis hakim saat  pertimbangan  putusan,  memberikan  kekuatan  hukum  mengikat  bagi  pihak  yang berperkara. Hakim harus menjadikan KHES sebagai rujukan utama dan melengkapinya dengan sumber hukum lain yang lebih khusus untuk memperkuat kedudukan KHES sebagai pedoman prinsip syariah bagi mereka dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Mereka juga  harus  menyempurnakan  KHES  dengan  ijtihad  dan  interpretasi  baru  agar  lebih  relevan dengan perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia. 16
Menurut  Ibnu  Taimiyah,  amar  ma'rūf  adalah  tuntunan  yang  diberikan  oleh  Allah  di semua kitab-Nya, disampaikan oleh para rasul-Nya, dan merupakan bagian dari syariat Islam. Selanjutnya,  Syeikh  Islam  Ibnu  Taimiyah  menyatakan  bahwa  jika  amar  ma’rūf  dan  nahi
15 Nurlaila  Harun,  “Proses  Peradilan  Dan  Arti  Sebuah  Keyakinan  Hakim  Dalam  Memutuskan  Suatu Perkara Di Pengadilan Manado.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 No. 2 (2017), hlm. 167-192.
16 Ika  Atikah,  “Eksistensi  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  Sebagai  Pedoman  Hakim  Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 9 No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 143-162.
mungkar  merupakan  kewajiban  dan  amalan  sunnah  yang  sangat  agung  (mulia),  maka  sesuatu yang  wajib  dan  sunnah  maslahat  di  dalamnya  lebih  kuat  atau  lebih  besar  dari  mafsadatnya, karena  para  rasul  diutus  dan  kitab-kitab  diturunkan  dengan  membawa  hal  ini.  Allah  tidak menyukai  kerusakan,  dan  apa  pun  yang  Dia  perintahkan  adalah  baik.  Dia  juga  memuji  orang yang berbuat baik serta mencela mereka yang melakukan pelanggaran dalam beberapa hal. Jika manfaat  amar  ma'rūf  dan  nahi  mungkar  lebih  besar  daripada  manfaatnya,  maka  ia  bukan sesuatu yang diperintahkan Allah, meskipun telah ditinggalkan kewajiban dan dilakukan yang haram. Karena Allah tidak memiliki petunjuk untuk mereka, seorang mukmin harus bertakwa kepada-Nya di hadapan hamba-Nya. Inilah makna kebaikan dari amar ma'rūf dan nahi munkar. Amar  ma'ruf  dan  nahi mungkar  adalah  hak  dan  kewajiban  bagi  mereka  yang  beragama  Islam dan  merupakan  salah  satu  prinsip  politik  dan  sosial.  Al-Qur'an  dan  hadits  nabi  telah menjelaskan prinsip ini dan memerintahkan orang untuk memberikan nasihat atau kritik kepada mereka  yang  berkuasa  dan  meminta  penjelasan  tentang  hal-hal  yang  bermanfaat  bagi  rakyat atau  menolak  hal-hal  yang  tidak  bermanfaat  bagi  rakyat.  Karena  syari'at  adalah  alat  untuk menentukan kebaikan dan kemungkaran. 17
Jadi,  dalam  memutuskan  perkara  ini  hakim  sebisa  mungkin  memberikan  putusan peradilan  yang  tidak  berat  sebelah  dengan  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  segala sesuatunya,  baik  itu  dari  kesaksian,  alat  bukti,  dan  lain  sebagainya  dengan  menggunakan landasan  hukum  yang  sesuai  dengan  focus  perkara.  Sehingga  menghasilkan  putusan  yang berkualitas  demi  keberlangsungan  dan  kemaslahatan  umat.  Tidak  hanya  itu,  hasil  putusan peradilan  ini  juga  dapat  dijadikan  landasan  untuk  sengketa  ekonomi  syariah  lainnya  terlebih sengketa gadai tanah dan ijarah.
Analisis Putusan Peradilan Sengketa Gadai ( Rahn ) Dan Pembiayaan Ijarah
Ijarah  yang  berkaitan  dengan  sewa  jasa,  dimana  seseorang  mempekerjakan  seseorang dengan  upah  sebagai  imbalan  atas  jasa  mereka.  Pihak  yang  mempekerjakan  disebut  sebagai musta’jir,  pekerja  disebut  sebagai  “ajir,” dan  upahnya  dibayarkan  disebut  ujrah.  Istilah  ijarah mengacu  pada  sewa  asset  atau  property  yaitu  memberikan  hak  untuk  menggunakan  aset  atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan sewa atau sewa beli yang dilakukan secara konvensional.
Seseorang yang menyewa disebut musta’jir, seseorang yang menyewakan disebut mu’jir dan  biaya  sewa  disebut  ujrah. 18 Hak  gadai  dapat  dihapus,  seperti  halnya  hak  tanah  lainnya. 19 Karena hak gadai dihapus, pembeli gadai tidak lagi memiliki ha katas tanah yang dimiliki oleh hak  gadai.  Menurut  pasal  7  Undang-undang  No.  56/Prp/1960,  hak  gadai  dihapus  karena beberapa alasan, antara lain:
1. Telah dibayar oleh si pemberi gadai
2. Gadai untuk tanah pertanian, tambak dan tanaman telah berlangsung 7 tahun
3. Telah diputuskan oleh pengadilan untuk menyelesaikan gadai dengan milik-beding
4. Telah  dicabut  untuk  kepentingan  umum,  dan  Jika  tanah  musnah  karena  bencana  alam seperti  banjir  atau  longsor,  pemegang  gadai  tidak  dapat  menuntut  kembali  uang gadainya.
17 Kusnadi,  Zulhilmi  Zulkarnain,  “Makna  Amar  Ma’ruf  Nahi  Munkar  Menurut  Muhammad  Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur’an,” Jurnal Wardah , Vol.18 No. 2 (2017), hlm. 95-115.
18 Husaeni,  Uus  Ahmad,  “Law  On  fee  (Ujrah)  In  Gratuitous  Contract:  (Study  On  National  Sharīah Board-Indonesian Council Of Ulama Fatwa.” Islamic Cultural Centre , Vol.62 Issue 2 (2018), Pages 289-302.
19 Seniara,  N.  “Tinjauan  Sosiologi  Tentang  Pegadaian  Terhadap  Tanah  Pertanian  Menurut  Undang- Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 (Studi Sengketa Gadai Tanah Pertanian Di Kampung Tingkem Asli Dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah,” jurnal justisia Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 58-73.
Sebagaimana  dalam  Pasal  1  angka  (1)  menyatakan  bahwa  para  pihak  tergugat  dalam perkara ini bersedia dengan rela dan ikhlas menggadaikan sertifikat tersebut kepada penggugat dengan membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan (brangkas). Dapat terlihat jelas bahwa para  tergugat  memiliki  kewajiban  yang  pada  akhirnya  mereka  tidak  memenuhi  kewajiban tersebut  atau  yang  biasa  disebut  perbuatan  wanprestasi.  Dalam  pasal  2  angka  (5)  apabila perjanjian  tersebut  telah  sampai  pada  waktu  jatuh  temponya,  maka  para  tergugat  bersedia membayar  ganti  rugi  (ta’widh)  sesuai  dengan  fatwa  dewan  syariah  nasional  No.  43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh) sampai dengan pembiayaan di KSPPS BMT terkait dinyatakan telah lunas.
Salah  satu  hak  atas  tanah  sementara  adalah  gadai  tanah.  Ayat  pertama  dari  Pasal  53 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa:
“ Dalam  pasal  16  ayat  1  huruf  h,  hak  gadai,  usaha  bagi  hasil,  menumpang,  dan  sewa  tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan diusahakan hapusnya dalam waktu singkat .”
Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama pada tanggal 25 Juli 2023, dengan  nomor  1083/Pdt.G/2023/PA.Btl,  pada  tanggal  9  Agustus  2023,  dengan  alasan  sebagai berikut:
Majelis hakim membuat keputusan setelah mengadili semua pihak yang terlibat dalam sengketa.  Putusannya  adalah  bahwa  hakim  mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk  sebagian. Dalam  perjanjian  tersebut,  disebutkan  bahwa  perjanjian  gadai  Rahn  Nomor:1125/Rahn/BMT- PAS/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan perjanjian pembiayaan Ijarah Nomor: 1126/IJR/BMT- PAS/VI/2022  tanggal  24  Juni  2022  keduanya  secara  sah  dan  mengikat.  menghukum  para tergugat untuk membayar: Sisa pokok=Rp.25.190.000,-, Sisa biaya pemeliharaan=Rp.4.020.000,-, Denda keterlambatan= Rp. 5.840.000,-. Jika dikalkulasikan total kerugian dari penggugat ialah Rp. 35.050.000,-.
Berdasarkan perjanjian gadai Rahn (gadai) Nomor: 1125/Rahn/BMT-PAS/VI/2022 dan perjanjian  pembiayaan  ijarah  Nomor:  112  tanggal  24  Juni  2022,  sertifikat  sebidang  tanah pekarangan  kosong  dengan  luas  233  meter  persegi  di  Desa  Triharjo,  Kecamatan  Wates, Kabupaten  Kulonprogo.  Tertulis  atas  nama  tergugat  I  pada  tanggal  27  Mei  1983,  dan  sah sebagai jaminan atas utang para tergugat. Hakim menolak gugatan penggugat untuk semua dan selebihnya. Selain itu, hakim mewajibkan tergugat untuk membayar biaya perkara  sebesar Rp. 295.000,00. 20
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat I dan tergugat II melakukan pelanggaran. Pada  awalnya,  pihak  tergugat  dan  penggugat  melakukan  akad  gadai  dan  ijarah.  Meskipun demikian,  tergugat  gagal  memenuhi  janjinya  selama  delapan  bulan  untuk  membayar  sisa pembiayaan sebesar Rp. 25.190.000,-. Dalam Instruksi Presiden Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai  saksi  atas  nasabah  mampu  yang  menunda  pembayaran, 21 disebutkan  ketentuan berikut:
1. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah saksi yang dikenakan LKS kepada klien yang mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda pembayaran.
2. Sanksi tidak akan dikenakan pada klien yang tidak dapat membayar karena forcemajeur.
20 Havis Arafik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah” Jurnal Economi Sharia , Vol. 1 No. 2 (Februari-2016), hlm. 33.
21 Fikri Muhammad Zukvikar, dkk., “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 17/DSN- MUI/XI/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembaaran Di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya,” Bandung Conference Series: Sharia Economic Law , Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 504.
3. Jika  pelanggan  mampu  menunda  pembayaran  atau  tidak  memiliki  keinginan  dan  niat yang baik untuk membayar, mereka dapat dikenakan sanksi.
4. Sanksi  didasarkan  pada  prinsip  ta’zir,  yang  bertujuan  untuk  mendorong  pelanggan untuk memenuhi kewajibannya.
5. Sanksi  dapat  berupa  denda  berupa  sejumlah  uang  yang  besarnya  ditentukan  oleh kesepakatan dan dikenakan saat perjanjian ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda dialokasikan untuk dana sosial.
Dalam  memutuskan  dan  menentukan  dapat  tidaknya  para  tergugat  dikenakan  denda, majelis  hakim  juga  berpedoman  pada  Fatwa  MUI  tersebut.  Berdasarkan  ketentuan  diatas penggugat  dan  tergugat  yang  telah  melakukan  kesepakatan  sebagaimana  tertuang  dalam perjanjian  gadai  ( rahn )  dan  perjanjian  pembiayaan  ijarah,  dimana  penggugat  selaku  mustajir telah menyerahkan kepada pihak kedua (mu’ajjir) uang gadai sebesar Rp. 73.000.000,- dengan kewajiban para tergugat membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan surat berharga dalam brangkas  sebesar  Rp.  13.140.000,-  dan  apabila  para  tergugat  melakukan  wanprestasi  maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp. 730.000,- perbulan.
Bahkan dengan mengingat bahwa pernyataan tergugat bahwa pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi  penghasilan  mereka,  tergugat  tidak  dapat  membuktikan  adanya  kekuatan  luar biasa yang menyebabkan mereka tidak atau tidak dapat membayar dalam kasus  ini. Penggugat telah  diberikan  identitas  Hak  Milik  (HM)  atas  nama  tergugat  I  untuk  menjual  objek  jaminan rahn, yaitu sebidang tanah pekarangan kosong yang terletak di Desa Triharjo Kecamatan Wates Kabupaten  Kulonprogo.  Dalam  ekonomi  Islam,  hak  milik  pribadi  tidak  mutlak.  Negara memiliki hak untuk mengontrol bagaimana hak milik digunakan untuk kepentingan umum. Ini berarti  bahwa  sumber  daya  umum  tidak  dapat  dimonopoli  oleh  kelompok  tertentu. 22 Namun, karena  penggugat  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  menyediakan  bukti  yang  diperlukan, seperti surat kuasa yang membebankan hak tanggungan dengan pemberian hak tanggungan dan pendaftaran  hak  tanggungan,  para  tergugat  tidak  akan  dibebaskan  dari  kewajiban  untuk mengembalikan  sisa  utang  terhadap  penggugat.  Majelis  hakim  memutuskan  bahwa  para tergugat  harus  membayar  biaya  yang  telah  dihitung  dari  denda  keterlambatan,  biaya pemeliharaan,  dan  biaya  pokok.  Ini  karena  mereka  telah  terikat  dengan  perjanjian  gadai  dan pembiayaan ijarah.
Terlihat  jelas  bahwa  para  tergugat  tidak  menunaikan  kewajibannya  untuk  membayar segala  biaya  atas  objek  gadai  berupa  tanah  pekarangan  kosong  tersebut  padahal  para  tergugat mampu untuk membayar dan tidak ditemukan sama sekali kendala apapun yang menyebabkan mereka  tidak  mampu  untuk  membayar.  Jadi  upaya  hakim  untuk  memberikan  putusan  akhir ialah  dengan  berlandaskan  pada  Instruksi  Presiden  Nomor  17/DSN-MUI/IX/2000  mengenai saksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran. Menurut peneliti, landasan hukum yang dipakai  oleh  hakim  tersebut  sesuai  dengan  pokok  permasalahan  dalam  perkara  tersebut. Sehingga,  para  tergugat  wajib  membayar  kerugian  yang  dialami  oleh  penggugat  dengan sejumlah  uang  yang  telah  dilayangkan  oleh  hakim  pada  putusan  peradilan  tentang  sengketa gadai dan pembiayaan ijarah tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  wilayah  hisbah  pada  Putusan peradilan  tentang  sengketa rahn (gadai)  dan  ijarah  sangat  penting  karena  berkaitan  dengan sengketa  peradilan  pada  penelitian  ini.  Selain  itu  hakim  juga  dalam  memutuskan  perkara, menggunakan  beberapa  landasan  hukum  seperti  Instruksi  Presiden  Nomor  17/DSN-
22 Elvira Sitna Hajar, “Institusi Pengawasan Public (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah,” An-Nawawi: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol.1 No. 2 (2021), hlm. 71-78.
MUI/IX/2000 mengenai saksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran karena setelah di  identifikasi  para  tergugat  tidak  ditemukan  adanya  kecacatan  dalam  menjalankan kewajibannya  yaitu  membayar  sejumlah  biaya  pemeliharaan,  dan  lainnya  sesuai  yang  tertera dalam  rincian  total  kerugian  dari  penggugat.  Pihak  tergugat  berkewajiban  untuk  membayar total kerugian yang dialami oleh penggugat dengan jumlah sesuai dengan yang disebutkan oleh hakim.  hakim  telah  memutuskan  perkara  tersebut  dengan  seadil-adilnya  dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, memperhatikan segala bentuk alat bukti baik itu berupa surat berharga, dan lainnya. Dengan demikian secara tidak langsung hakim  telah memutuskan perkara tersebut dengan sebenar-benarnya dengan mengimplementasikan amar ma’rūf dan nahi mungkar  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  kemaslahatan  umat  sesuai  dengan  masing-masing perkara terutama perkara ekonomi syariah. Peneliti menyarankan kepada majelis hakim apabila dalam  memutuskan  perkara,  landasaran  hukum  yang  digunakan  sebaiknya  lebih  dari  satu. Sebab,  perkara  pada  penelitian  ini  ialah  perkara  ekonomi  syariah  dan  dibutuhkan  landasan hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariahnya,  dalam artian tidak hanya landasan dari hukum positif, hukum syariah juga perlu.

## REFERENSI
Abdussamad,  H.  Z.,  &  Sik,  M.  S.  (2021). Metode  Penelitian  Kualitatif .  CV.  Syakir  Media Press.
Abdul Bari, dkk.,”Sengketa Jaminan Tanah Pada Akad Rahn (Studi Kasus KSPPS Nuri Jatim Cabang  Pasongsongan),” Jurnal  Ekonomi  Syariah  Pelita  Bangsa ,  Vol.8  No.1  (April- 2023).
Amir,  R.,  Kamaruddin,  &  Uke,  L.  O.  (2020). Penyelesaian  Sengketa  Rahn  Tasjily  Melalui Gugatan  Sederhana  Di  Pengadilan  Agama  Andoolo  (Studi  Putusan  Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Adl) . July , 1–23. Arafik, Havis, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al- Hisbah” Jurnal Economi Sharia , Vol. 1 No. 2 (Februari-2016).
Arifah S. M, dkk. “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif  Di  Indonesia  Serta  Praktek  Putusan  Pengadilan  Agama,” Jurnal  Hukum  Khaira Ummah , Vol. 12 No.2 (Juni-2017).
Atikah, Ika, “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 9 No. 2 (Juli-Desember 2017).
Didik Endro Purwoleksono. Hukum Pidana . (Surabaya:Airlangga University Press: 2014) Elvira  Sitna  Hajar,  “Institusi  Pengawasan  Public  (Hisbah)  Menurut  Ibnu  Taimiyah,” An- Nawawi: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol.1 No. 2 (2021). Fatchurohman,  dkk.  “Penyelesaian  Sengketa  Nasabah  Wanprestasi  Ekonomi  Syariah  Di Pengadilan  Agama  Magelang,” Indonesian  Journal  Of  Islamic  Literature  And  Muslim Society Vol. 3 No. 1 (2018).
Fatwa  DSN  MUI  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  tentang saksi  atas  nasabah  mampu  yang menunda-nunda pembayaran.
Fauzan, Ahmad  Abdullah, “Wewenang Dan Peran Wilayah Hisbah Dalam Pengawasan Pasar Dan  Ekonomi  Dalam  Perspektif  Fiqih  Siyasah,” Al-Alabhats  Jurnal  Penelitian  Social Agama Vol. 3 No. 2 (2018). Harahap,  Yahya. Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan . (Jakarta: sinar grafika: 2017).
Harun,  Nurlaila,  “Proses  Peradilan  Dan  Arti  Sebuah  Keyakinan  Hakim  Dalam  Memutuskan Suatu Perkara Di Pengadilan Manado.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 No. 2 (2017). Hilal,  S.  (2013).  Urgensi  Ijarah  Dalam  Prilaku  Ekonomi  Masyarakat. Asas  Jurnal  Hukum
Ekonomi Syariah , 5 (1), 4. https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692
Husaeni, Uus Ahmad, “Law On fee (Ujrah) In Gratuitous Contract: (Study On National Sharīah Board-Indonesian  Council  Of  Ulama  Fatwa.”  Islamic  Cultural  Centre,  Vol.62  Issue  2 (2018), Pages 289-302.
Jajuli Sulaeman Jajuli (2015). Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam . Deepublish. Jamaluddin,  “Elastisitas  Akad  Al-Ijarah  (Sewa-Menyewa)  dalam  Fiqh  Muamalah  Persfektif Ekonomi Islam,” Jurnal At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah, Vol.1 No.1 (2019).
Lestari,  Diana,  dkk.  “Analisis  Komparatif  Lembaga  Hisbah  Di  Zaman  Rasulullah  Dengan Zaman  Modern  Berdasarkan  System  Ekonomi  Islam,” Al-Muamalat:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 9 No. 2 (2022). Lubis, Sulaikin S. H. Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia . (Jakarta: Kencana: 2018).
Meilani, H. (2019). Tinjauan  Yuridis terhadap penyelesaian sengketa jual beli gadai tanah di Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Muhammad,  Fikri  Zukvikar,  dkk.,  “Tinjauan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama No.  17/DSN-MUI/XI/2000  Tentang  Sanksi  Atas  Nasabah  Mampu  Yang  Menunda- Nunda  Pembaaran  Di  Koperasi  Syariah  Batara  Tungga  Raksa  Tasikmalaya,” Bandung Conference Series: Sharia Economic Law , Vol. 3 No. 2 (2023).
Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books , 1 (1), 3-4.
Putra,  A.  A.  (2019).  Analisis  Dikabulkannya  Permohonan  Peninjauan  Kembali  Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) . Rafi’ah, Siti Amir, dkk, “Penyelesaian Sengketa Rahn Tasjily Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Andoolo (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Adl) ”, Jurnal Fawaid Vol.4 No. 2, (2022). Seniara,  N.  (2018). Tinjauan  Sosiologi  Tentang  Pegadaian  Terhadap  Tanah  Pertanian Menurut  Undang-Undang  Nomor  56  PRP  Tahun  1960  (Studi  Sengketa  Gadai  Tanah Pertanian  Di  Kampung  Tingkem  Asli  Dan  Tingkem  Bersatu  Kecamatan  Bukit, Kabupaten Bener Meriah) . 1960 .
Undang-undang  no. 5  tahun  1960 tentang peraturan  dasar  pokok-pokok  agraria. Volume 144 dari Penerbitan chusus. Pengarang, Indonesia. Penerbit, Ganung Lawu, 1960.
Zulhilmi, Kusnadi Zulkarnain, “Makna Amar Ma’ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur’an,” Jurnal Wardah , Vol.18 No. 2 (2017).