## TINJAUAN KRIMINOLOGIS HOMOSEKSUAL DI KABUPATEN INDRAMAYU
Saeful Kholik, S.H., M.H .
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu Email: saefulkholik21@gmail.com

## Abstrak
In general, there are several factors that led to the occurrence of a crime. The first is the factor that comes to or contained within the offender that predispose a person to commit a  crime  that  arises  from  within  itself  the  perpetrator  based  on  the  heredity  and psychological  (mental  illness).  The  second  factor  is  the  factor  that  originate  or  are outside the personal self perpetrator. Such as a person who committed a crime because of  the  influence  of  the  outside  of  the  perpetrator  based  on  the  household  and environmental factors.  In the legal  order of the  Republic of  Indonesia does not  exist that  specifically  regarding  the  crime  of  homosexuals  so  often  the  deviation homosexuals do so more and more of the homosexuals themselves.
Key Word: Criminology, Principle of legality, Analogy interpretation.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  hukum  hal  ini  telah  tercantum  pada  pasal  1  ayat  3 UUD 1945 penulis lebih mengkrucutkan bahwa Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan  pemerintahan  baik  dalam  lapangan  pengaturan  maupun  dalam  lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas.  Artinya  pemerintah  tidak  dapat  melakukan  tindakan  pemerintahan  tanapa dasar kewenangan.
Kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  dimanapun  didunia  ini, tidak dapat dipisahkan dengan adanaya kehidupan suatu generasi masa depan bangsa, anak  maupun  remaja  merupakan  suatu  generasi  penerus  dalam  suatu  kehidupan sehingga dengan memeberikan perhatian dan control terhadap anak baik di bawah umur maupun anak yang sedang tumbuh menginjak masa remaja dan dewasa guna investasi masa depan keluarga maupun masyarakat, bangasa dan bernegara. Penyadaran terhadap seluruh komponen masyarakat akan keberadaan kehidupan anak sanagat di butuhkan guna  menghindarkan  anak  dari  tindakan  tindakan  yang  mengarah  kepada  suatu penyimpanagn seks.
Suharko Kasran 1 berpendapat bahwa homoseksual pada dasarnya meruapakan interest afektif dan genital terarah kepada sesama seks. Dari beberapa definisi tersebut setidaknya kita dapat mengambil satu persamaan yaitu bahwa homoseksual merupakan kecenderungan  individu  untuk  menyukai  orang  lain  yang  mempunyai  jenis  kelamin yang  sama.  Homoseksual  sendiri  terbagi  menjadi  dua  kelompok  yaitu  homoseksual yang  terjadi  pada  pria  yang  disebut  gay  dan  yang  terjadi  pada  wanita  yang  disebut lesbianism.
Orientasi Seksual Orientasi seksual individu pada dasarnya terbagai menjadi 3 yaitu  Heteroseksual,  yang  merupakan  reaksi  seksual  antara  makhluk  berbeda  jenis kelamin;  Homoseksual,  reaksi  seksual  antara  mahluk  sesama  jenis  kelamin;  dan Biseksual, yang merupakan gabungan antara keduanya. Perlu diingat bahwa orientasi seksual ini tidak sama dengan aktivitas seksual, ini terbukti dengan bahwa remaja yang lesbian, gay, ataupun biseksual belum tentu pernah melakuakn hubungan seksual secara nyata.
Begitu  pula  sebaliknya  orang  yang  pernah  berhubungan  seks  sesama  jenis bukan berarti adalah lesbian, gay, atau biseksual Alfred Kinsey mengemukakan bahwa 96% manusia itu biseksual. 2% homoseksual murni dan 2% heteroseks murni. Dalam teori statistik, hal ini dikenal dengan istilah kurva distribusi normal. Bila suatu populasi dikelompokkan, akan terbentuk kurva distribusi pada kedua ujungnya, 2% kanan dan 2 % kiri dianggap sebagai standar deviasi atau abnormalitas. Jadi, sesuai dengan teori dr. Kinsey, yaitu 2% homoseks dan 2% heteroseks dianggap abnormal.
Homoseksual pertama diciptakan pada abad ke 19 oleh seorang psikolog Jerman Karoly  Maria  Benkert 2 .  Walaupun  istilah  ini  tergolong  baru  tetapi  diskusi  tentang seksualitas dan homoseksualitas telah dimulai sejak zaman Yunani kuno pada diskusi filosofis Symposium Plato dengan teori queer kontemporer . Yang timbul dari sejarah ini setidaknya di Barat adalah ide hukum alam dan beberapa interpretasi hukum yang melarang homoseksual.
Referensi  hukum  alam  masih  berperan  penting  dalam  perdebatan  tentang homoseksual baik dalam agama, politik dan sebagainya. Perubahan sosial yang paling signifikan melibatkan homoseksualitas adalah munculnya gerakan pembebasan gay di
1 Suhkarko kasaran, Penegrtian Homoseksual edisi revisi, bandung. Gramedia, 1971, hlm 12
2 Wikipwdia. sejarah homoseksual, Karoly Maria Benkert.this data reterid from Dikutip Pada Tanggal 23 Februaari 2016 Pukul 14.00
Barat. Sebuah isu sentral yang diangkat dari teori queer adalah apakah homoseksualitas, heteroseksualitas  ataupun  biseksualitas  secara  sosial  muncul  semata-mata  didorong oleh kekuatan biologis.
Munculnya gerakan pembebasan gay di era pasca-Stonewall, perspektif terang terangan gay dan lesbian mulai diajukan dalam bidang politik dan filsafat. Ada banyak pendapat dimana teori queer ini dibedakan dari teori pembebasan gay yang paling awal.
Beberapa  versi  misalnya  teori  lesbian  digambarkan  sebagai  identitas  dan  seksualitas dalam istilah tertentu: non hirarki, konsesnsus dan khususnya dalam hal-hal seksualitas tidak terlalu terfokus pada alat kelamin.
Tokoh  utama  tentang  identitas gay ini  dikembangkan  oleh  Michel  Foucault, dalam serangkaian karyanya untuk menganalisis sejarah seksualitas dari Yunani kuno sampai era modern (1980, 1985, 1986). Tetapi karya ini terhenti oleh kematiannya pada tahun 1984, Michel Foucault mendapatkan pengertian tentang seksualitas dapatberbeda dalam ruang dan waktu serta argumennya ini terbukti sangat berpengaruh dalam teori gay dan  lesbian  pada  umumnya  dan  teori queer pada  khususnya.  Salah  satu  alasan dalam  melakukan  penelitiannya  untuk  memberikan  bantuan  pemahaman  yang menyatakan  bahwa  seksualitas  itu  terbentuk  dari  dasar  sosial  yang  terbentuk  secara alami 3 .
Kriminolog  Edwin  H  suterland  dalam  bukunya “principle  of  criminology” mengarakan bahawa 4 :
“Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memeberi kesempatan  untuk  melakauakan  kejahatan  dan  masyarakaat  sendiri yang akan menanggung akibatnya dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari  sebab sebab kejahatan adalah  di  masyarakat,  untuk melihat  apa sebabanya seorang menjadi penjahat,  haruslah  dilihat  pertama  tama  keadaan  masa  lampaunya, bagaimana  pengaruh  masa  lampaunya  terhadap  orang  itu  lalau bagaimana kehidupan orang orang tersebut samapai saat melakauakan kejahatan itu, tapi pada seorang masa lampaunya telah melakauakan kejahatan kenakalan anaka anak belum tentu setelah dewasanya itu ia jadi penjahat mungkin ia menjadi baik”
3 Teori Kinsey Michel Foucault teori queer kontemporer . Stanford, 2006, hlm 23.
Pola tingkah laku seorang dalam kehidupan masyarakat secara tidak di sadari merupakan pengaruh dari pola kehidupan social budaya yang di jalaninya sejak kecil dalam lingkungan etnis keluarganya.
Menurut  Tambu  Saraswati  “adanaya  suatu  realita  alami  bahwa  secara  fisisk kaum  pria  lebih  kuat  daripada  kaum  wanita  pada  umumnya  dalam  memeandang maupun memerlakukan kaum wanita, baik dalam hubungan kehidupan pribadi maupun kolegial”.
Tindakan homoseksual buaknalah suatu tindakan yang baru di dalam kehidupan bermasyarakat  di  perkirakan bahakan realita  yang sering kita dengar melalaui media elektronik, media cetak dan sering kita lihata dalam kehidupan sehari hari banyak sekali video sesama jenis dalam hal ini adalah gay.
Fakta yang terjadi di dalam masyarakat semakain banyak saja kelompok atau komunitas  kaum  homoseksual  ini  di  akibatkan  ketidakseriusan  para  pembuat  aturan hukum dalam menangani kasus homoseksual karena tidak adanaya suartu aturan khusus yang melarang perbuatan ini
Asas  legalitas  tercantum  di  dalam  pasal  1  ayat  1  KUHP.  Kalau  “Tiada  suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan pidana yang mendahuluinya”.  Asas legalitas yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: “ Nullum delictum nulla poena sine praevia  legi poenali ”, yang dapat disalin ke dalam Bahasa Indonesia kata demi kata dengan:  “Tidak  ada  delik,  tidak  ada  pidana  tanpa  ketentuan  pidana  yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: “ Nullum crimen sine lege stricta ”, yang dapat disalin kata demi kata pula dengan: “Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”. Ucapan “ nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” berasal dari von Feuerbach, sarjana hukum pidana 5 .
Pemerintah  terkesan  menutup  mata  menegani  aturan  yang  kopeten  terhadap kasus  penyimpanagan  seksual  yang  ada  di  Indonesia  khususnya  di  kabupaten indramayu bahakan tidak danaya suatu aturan yang tetrtulis menegani peraranag atau bahakan memeprbolehkan untuk melakukan perbuatan homoseksual atau dalam KUHP
5 Atmasasmita. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi . Bandung: Mandar Maju. 1995, hlm. 40 dan Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat 1 Bahwasanya Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.
tidak mengatur hukuman untuk perbuatan sesama jenis.  Bahkan di dalam pengertian pasal 292 KUHP mengenai kejahatan seksual berbunyi sbegai berikut: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
Penjelasan pasal 292 KHUP mengenai kejahatan seks di bawah umur dengan sesama jenis, Akan tetapi dalam KUHP tidak ada suatu aturan yang mengenai aturan yang melarang hubungan sesama kelamin jika di atas umur di kenakan pasal dan hukum seperti  apa  jika  seorang  homoseksual  melakukan  hubungan  seks  di  atas  umur,  Di Indonesia  sendiri  tidak  mempunyai  aturan  atau  pasal  yang  menjelaskan  secara  tegas menegenai homoseksual.
Hukum  pidana  terdapat  asas  antara  lain  Asas  tidak  berlaku  Surut,  ditentukan dalam pasal  1 ayat  2 KUHP (pengecualian pasal  1 KUHP). Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut (strafrecht heeftgeen terugwerkende kracht).
Perbuatam suatu tindak pidana yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, pelaku tdk dapat dipidana atas ketentuan yang baru itu. Hal ini untuk menjamin warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.
Asas larangan penggunaan analogi. Larangan penggunaan analogi, yaitu untuk membuat perbuatan yang tidak tercantum secara tegas dalam undang-undang tetapi ada kemiripannya,  dijadikan/dianggap  sebagai  tindak  pidana/delik.  Dapat  pula  analogi terjadi  bilamana  menganggap  bahwa  suatu  peraturan  hukum  tertentu  juga  meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya/kesamaannya yang telah diatur, padahal semula tidak demikian 6 .

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  diaats  maka  penulis  menagangkat permasalahan  yang  akan  di  teliti  berkaiatan  tinjauan  kriminologis  menegnai homoseksual di kabupaten indramayu adalah sebagai berikut:
1. Faktor apa yang memepengaruhi homoseksual melakukan pelanggaran hukum?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap homoseksual?
3. Kapan kelompok homoseksual dianggap melakukan kejahatan?
6 Lamintang, P.A.F. Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Sinar Baru. 1990, hlm 12.

## Tujuan
a. Untuk  mengetahui  Faktor  apa  yang  memepengaruhi  homoseksual  melakukan pelanggaran hukum.
b. Untuk  mengetahui  Bagaimanakah  pengaturan  hukum  pidana  terhadap homoseksual?
c. Untuk  mengetahui  Kapan  kelompok  homoseksual  dianggap  melakukan kejahatan?

## II. KAJIAN TEORI

## 2.1.   Pendapat Ahli Mengenai Kejahatan
Shutuerland menekakankan bahwa “ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang  oleh  Negara  karena  merupakan  perbuatan  yang  merugikan  Negara  dan terhadap  perbuatan  itu  Negara  bereaksi  denagan  hukuman  sebagai  upaya pamungkas” 7 dalam  pengertian  yuridis  membatasi  kejahatan  sebagai  perbuatan  yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam denagan  suatu  sanksi.  Sementara  penjahat  merupakan  para  pelaku  pelanggar  hukum tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatan tersebut.  Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarak atas suatu kejahatan yang diwkaili oleh para pembentuk undang-undang.
Secara  sosiogis  kejahatan  merupakan  suatu  perilaku  manusia  mana  yang diciptakan msyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang  sama.  Keadaan  ini  dimungkinkan  karean  adanya  system  kaidah  dalam masyarakat 8 .
Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi didalam proses dimana ada  interaksi  sosial  anatara  bagian-bagian  dalam  masyarakat  yang  mempunyai kewenanagan  untuk  melakukan  perumusan  tenatang  kejahatan  dengan  pihak-pihak mana yang memang melakauakan kejahatan.
7 Ibid hlm. 15.
8 Sutherland, E.H dan Cressey, D. Principles of Criminology. Fifth Edition. Lippincot Company. 1960
Rumusan  dalam  kejahatan  kriminologi  semakin  diperluas  sasaran  perhatian terutama diarahkan kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan  yang  berakibat  jatuhnya  korban-korban  bukan  hanya  korban  individual melainkan  korban  golongan-golongan  dalam  suatu  ruang  lingkup  masyarakat. penegndalian sosial  dalam  arti luas dipahami sebagai  usaha untuk  memperbaiki atau mengubah struktur politik ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan 9 .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Faktor-faktor  yang  menyebabakan  homoseksual  melakukan  pelanggaran hukum
Orientasi seksual orang lebih banyak ditentukan oleh kombinasi antara faktor genetik,  hormonal,  kognitif,  dan  lingkungan.  Sebagian  besar  ahli  dalam  hal homoseksualitas  percaya  bahwa  tidak  ada  faktor  tunggal  yang  menyebabkan homoseksualitas  dan  bobot  masing-masing  faktor  berbeda-beda  dari  satu  orang  ke orang yang lain.
Akibatnya,  tidak  ada  satu  orangpun  yang  mengetahui  secara  pasti  penyebab seseorang menjadi seorang homoseksual. Teori tentang homoseksual yang berkembang saat  ini  pada  dasarnya  dapat  dibagi  menjadi  dua  golongan:  esensialis  dan konstruksionis 10 Esensialisme  berpendapat  bahwa  homoseksual  berbeda  dengan heteroseksual sejak lahir, hasil dari proses biologi dan perkembangan.
Teori  ini  menyiratkan  bahwa  homoseksualitas  merupakan  abnormalitas perkembangan, yang membawa perdebatan bahwa homoseksualitas merupakan sebuah penyakit.  Sebaliknya,  konstruksionis  berpendapat  bahwa  homoseksualitas  adalah sebuah peran sosial  yang telah berkembang secara berbeda dalam budaya dan waktu yang  berbeda,  dan  oleh  karenanya  tidak  ada  perbedaan  antara  homoseksual  dan heteroseksual  secara  lahiriah.  Berikut  ini  jabaran  berbagai  pendekatan  yang memaparkan latar belakang terbentuknya perilaku homoseksual.
Secara  umum  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan
9 Ancel, M. Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems. London: Routledge and Kegan Paul.1996, hlm. 44.
itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).
Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.
Kemudaian  dengan  kata  lain  faktor  penyebab  yang  mendominasi  terjadinya tindak pidana yang dilakukan pelaku homoseksual adalah
a. Faktor keinginan
Maksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong  si  pelaku  untuk  melakukan  sebuah  kejahatan.  Misalnya  seseorang  yang setelah  menonton  suatu  adegan  atau  peristiwa  yang  secara  tidak  langsung  telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.
b. Faktor kesempatan
Faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.

## c. Faktor lemahnya iman
Faktor  lemahnya  iman  di  sini  merupakan  faktor  yang  sangat  mendasar  yang menyebabkan  seseorang  melakukan  sebuah  kejahatan.  Jika  ketiga  faktor  itu  telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga  faktor  tersebut  di  atas  tidak  terpenuhi  maka  kejahatan  tidak  mungkin  terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi.
Kata lain juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi. Tetapi faktor  yang  paling  menentukan  dalam  hal  ini  adalah:  faktor  lemahnya  iman.  Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya

## 3.2. Pengaturan hukum pidana terhadap homoseksual
Masyarakat  selalu  mengalami  perubahan,  dan  hukum  selalu  mengikuti perkembangan masyarakat.  Dalam konteks  yang demikian, hukum seharusnya tidak perlu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Akan tetapi kondisi yang tercipta
adalah  hukum  selalu  tertinggal  dari  perkembangan  masyarakat.  Peristiwa-peristiwa yang  sebenarnya  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  tidak  dapat  diatasi  hanya karena hukumnya tidak ada atau belum ada.  Kondisi ini tercipta karena hukum yang dikembangkan  lebih  ditekankan  kepada  hukum  tertulis,  yang  pembuatan  dan pemberlakuannya dilakukan melalui prosedur tertentu dan memakan waktu yang tidak pendek.
Pelemahan  atau  pergeseran  asas  legalitas  dengan  menekankan  pada perkembangan atau pengakuan ke arah asas legalitas materiil dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR dan KUH Pidana Kanada, padahal ketentuan dalam ICCPR merupakan pengecualian terhadap ketentuan non retroaktif dari kovensi tersebut.
Penjabaran  di  atas  penulis  merumusakan  tidak  adanya  suatu  aturan  khusus menegnai  perbuatan  atau  sanksi  tegas  mengenai  homoseksual  itu  sendiri,  hal  ini menajdi sutau bahan pekerjaan rumah untuk segara memebnahi natau merevisi KHUP dan  KUHAP  pidana  yang  ada  di  Indonesia  jika  tidak  adanya  suatu  aturan  khusus mengenai sanksi dan hal lainya bagi kaum homoseksual maka semakin banyak hal yang akan di rugikan dari hal perkembanagan dan moralitas bangsa Indonesia itu sendiri 11 .
Kasus  homoseksual  semakin  marak  yang  di  lakukan  kaum  gay  di  kabupaten indramayu, dalam suatu kenyataanya tidak ada suatu pasal atau undang undangan yang melarang atau sanksi tegas menegnai aturan homoseksual di nasioanal maupun dareah itu  sendiri.  Akan  tetapi  para  hakim  atau  jaksa  dapat  saja  memberikan  sanksi  keapda pelaku  homoseksual  jika  di  barengi  dengan  suatu  unsur  lain  seperti  memaksa  dan memeperkosa  atau  paksaaan  dan  lain  lainya  maka  dari  itu  saya  sebagai  penulis mengkrucutkan  sanksi  pidana  bagi  para  pelaku  homoseksual  jika  di  barengi  dengan beberapa unsur.

## 3.3. Kapan seorang homosekaual dianggap melakukan tindak pidana
Hukum  pidana,  aturan  tentang  homoseksual  diatur  pada  buku  ke  2  KUHP tentang  Kejahatan,  Bab  XIV  Kejahatan  Kesusilaan  Pasal  292.  Pasal  292  KUHP mengatur bahwa:
11 Moh Anwar, H.A.K, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I , Bandung, Alumni. 1982, hlm. 21.
“Orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak  yang  belum  dewasa,  yang  sejenis  kelamin  dengan  dia,  padahal diketahui  atau  patut  disangkanya  bahwa  anak  itu  belum  dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.
Analisis pasal diatas diketahui bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang  sejenis  dengan  dia.  Dewasa  dalam  hal  ini  berarti  telah  berumur  21  tahun,  atau belum mencapai umur itu tetapi sudah kawin 12 .
Konteks  keabnormalan  seksual  sering  kali  orang-orang  dengan  kelainana seksual  digolongkan  dalam  group  seksual  pscyhcopats  akan  tetapi  menurut  Krut Schneider  bahawa  psikopat  adalah  normal  dan  keabnormalan  seksual  murni  harus dipisahkan  dari  konsepsi  psikopati  sebgai  bentuk  khas  keabnormalan  yang  tertentu tanpa batas-batas yang tajam.
Pandangan  ini  memicu  para  seorang  yang  melakuakn  tindakan  prilaku  seks menyimpang dalam hal ini adalah homoseksual sangat rentan sekali melakukan tindak pidana di dalam masyarakat hal ini telah di buktikan oleh para kriminolog yang sudah diklasifikasikan  dalam  jenis  jenis  tindak  kejahatan  seksual  sesuai  dengan  penemuan Von hentig dan vierstein 13 .
Pelaku  homoseksual  diberbagai  Negara  bukan  merupakan  suatu  melanggar hukum  akan  tetapi  dinegara  Indonesia  ini  banyak  sekali  para  pelaku  homoseksual melaukan  tindak  pidana  dalam  hal  ini  seoramg  homoseksual  dapat  dikatakan melakukan suatu tindak pidana yaitu dapat memenuhi unsur atau persyaratan anatara lain terdapat dua unsur, unsur pertama datang dalam diri individu.
Pelaku homoseksual itu sendiri karena banyak sekali para pelaku homoseksual melakukan tindakan pidana apabila pasangan homoseksual atau bahkan seorang yang dikatakan special dalam dirinya telah mengingkari janji suci para pelaku homoseksual itu sendiri,  sedangkan unsur kedua  yaitu dari sisi  sosal hukumnya sama  seperti teori hukum lainya yaitu
Pelaku  homoseksual  dapat  dikatakan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum pidana apabila pertistiwa tersebut memenuhi beberapa unsur, yakni unsur obyektif dan
12 Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya , Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 1983, hlm 15.
13 Prakoso, Abintoro, Kriminologi dan Hukum Pidana , Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2013 hlm 65.
unsur subyektif. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu perbuatan adalah perbuatan pidana antara lain.
a. Unsur obyektif, yakni adanya suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki sanksi. Dalam  pengertian  ini  titik  utama  perbuatan  pidana  dalam  pengertian  unsur obyektif ialah pada tindakannya.
b. Unsur  subyektif,  yakni  adanya  perbuatan  seseorang  dan  atau  beberapa  orang yang mengakibatkan sesuatu hal  yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau  peraturan  hukum.  Dalam  pengertian  ini,  titik  utama  perbuatan  pidana dalam  pengertian  subyektif  ialah  adanya  seseorang  dan  atau  beberapa  orang yang melakukan tindakan pidana.
Syarat  yang  mesti  dipenuhi  (berperan  sebagai  unsur  obyektif  dan  subyektif dalam  persyaratan)  pada  suatu  peristiwa  pidana  adalah  harus  terdapat  perbuatan seseorang atau beberapa orang dimana perbuatan itu dapat dipahami sebagai sesuatu perbuatan yang merupakan peristiwa;
1. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan peraturan hukum
2. Perbuatan  tersebut  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  disebutkan  dalam peraturan hukum
3. Harus dapat dibuktikan atau terdapat bukti bahwa terdapat kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan
4. Harus tersedia ancaman hukuman pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dimuat dalam peraturan hukum yang berlaku 14 .

## IV. Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
Secara  umum  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan
14 Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi , Jakarta, Raja Grafindo Persada.2006, hlm. 37.
itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).
Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah  tangga  dan  lingkungan.  Selain  hal  itu  didalam  tatanan  hukum  Republik Indonesia  terhadap  pengaturan  tindak  pidana  pelaku  homoseksual  tidak  ada  yang mengatur sehingga sering sekali tindak pidana yang dilakukan homoseksual terjadi, dan Pelaku  homoseksual  itu  sendiri  karena  banyak  sekali  para  pelaku  homoseksual melakukan tindakan pidana apabila pasangan homoseksual atau bahkan seorang yang dikatakan  special  dalam  dirinya  sehingga  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku homoseksual kapan saja bias terjadi jikalau terdapat faktor tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ancel,  M.  Social  Defence,  A  Modern  Approach  to  Criminal  Problems.  London: Routledge and Kegan Paul.1996.
Atmasasmita. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi . Bandung: Mandar Maju. 1995.
Lamintang, P.A.F. Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Sinar Baru. 1990.
Moh Anwar, H.A.K, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I , Bandung, Alumni. 1982.
Prakoso,  Abintoro,  Kriminologi  dan  Hukum  Pidana,  Yogyakarta:  Laksbang  Grafika. 2013.
Suhkarko kasaran, Penegrtian Homoseksual edisi revisi, Bandung. Gramedia, 1971.
Sutherland, E.H dan Cressey, D. Principles of Criminology.  Fifth Edition.  Lippincot Company. 1960.
Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 1983.
Teori Kinsey Michel Foucault teori queer kontemporer . Stanford, 2006.