## PENDAMPINGAN LEGALITAS BERUSAHA BERBASIS RESIKO UNTUK BANTUAN PERMODALAN USAHA MIKRO MASYARAKAT KELURAHAN CIWADUK
Eva Safaah 1* , Ken Ima Damayanti 2
1) Teknik Informatika, Universitas Serang Raya,
2) Teknik Kimia, Universitas Serang
Raya
*Corresponding author Email : safaah.safaah2020@gmail.com

## Abstraksi
Legalitas  usaha  adalah  salah  satu  standar  penting  yang  harus  dimiliki  oleh para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  agar  dapat  bersaing  di pasar  bebas.  Kemudahan  berusaha  lewat  legalitas  usaha  juga  merupakan aspek  penting  untuk  terwujudnya  peningkatan  iklim  investasi  di  Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk perizinan berusaha yang terintegrasi  secara  elektronik  Online  Single  Submission  (OSS)  sebagaimana dimaksud  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  dan disempurnakan  dengan  OSS  RBA  (Risk  Basic  Approach)  yang  merupakan entitas  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. OSS Berbasis Risiko membagi klasifikasi jenis usaha berdasarkan risiko mulai dari usaha kecil, menengah, besar.  Kategori usaha dibagi menjadi kegiatan usaha dengan risiko rendah, menengah dan tinggi. Semakin rendah risikonya, maka semakin ringkas perizinannya . Pendampingan legalitas izin usaha tentang pembuatan izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di daerah Kelurahan  Ciwaduk  melalui  Online  Single  Submission  (OSS)  berbasis  resiko dilakukan secara elektronik. Tujuan kegiatan pengabdian ini untuk membantu para  pelaku  usaha  mendapatkan  surat  izin  berusaha  secara  elektronik berbasis  resiko  rendah  sehingga  para  pelaku  usaha  berkesempatan  untuk mendapatkan modal usaha dan mendapatkan bantuan pemberdayaan dari pemerintah.
Kata kunci: OSS, RBA, ijin usaha, IUMK, UMKM

## Abstract
Business legality is one of the most important standards that must be owned by Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  in  order  to  compete  in  the market. Ease of doing business through business legality is also an important aspect for realizing an improvement in the investment climate in Indonesia in an  effort  to  realize  the  country's  goals,  namely  increasing  people's  welfare which  is  implemented  in  the  form  of  business  licensing  that  is  integrated electronically  Online  Single  Submission  (OSS)  as  referred  to  in  Government Regulation  Number  24  of  2018  and  refined  with  the  OSS  RBA  (Risk  Basic Approach)  which  is  an  entity  in  Government  Regulation  Number  5  of  2021 concerning  Risk-Based  Business  Licensing.  Risk-Based  OSS  divides  the classification of business types based on risk, starting from small, medium and large businesses. Business categories are divided into low, medium and high risk business activities. The lower the risk, the simpler the licensing. Assistance on the legality of business permits regarding  the making of Micro Small Business (IUMK) permits in the Ciwaduk Village area through a risk-based Online Single Submission (OSS) carried out electronically. The purpose of this service activity is to help business actors obtain business licenses  electronically on a low-risk basis so that business actors have the opportunity to obtain business capital and receive empowerment assistance from the government.
Keywords: OSS, RBA, business license, IUMK, MSME
© 2022 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved

## PENDAHULUAN UMKM
Usaha   Mikro   Kecil   Menengah (UMKM) merupakan penopang  ekonomi  masyarakat  (Indrawati  & Amnesti, 2019). Selain itu UMKM juga sebagai     sektor ekonomi     nasional     yang     sangat     strategis dalam pembangunan   ekonomi   kerakyatan,  selalu
menjadi      isu      sentral      yang  diperebutkan        oleh politisi    dalam    menarik    simpati    massa.    Dalam perkembangannya,  sektor  ini  justru  menghadapi banyak    masalah    yang  sampai    saat    ini    belum mendapat  perhatian  serius  untuk  mengatasinya. Usaha    kecil    dan    menengah  (UKM)    perlu mendapat    perlindungan    khusus  dalam
menghadapi    pasar    bebas.    Perlindungan    yang diharapkan    adalah  dalam    bentuk,    antara    lain, penguatan    kapasitas    sumber    daya    manusia, modal,  pelatihan,  promosi,  dan  iklim  usaha  yang kondusif (Suci et al., 2017) . UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah.  UKM memiliki  peranan  yang  sangat  vital  di  dalam pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  tidak hanya  di  Negara-negara  berkembang  seperti Indonesia,  tetapi  juga  di  Negara-negara  maju.  Di Indonesia,  peranan  UMKM  selain  berperan  dalam pertumbuhan  pembangunan  dan  ekonomi,  UMKM juga memiliki peranan yang  sangat  penting dalam mengatasi pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya  sebagai  sumber  pertumbuhan kesempatan  kerja  dan  pendapatan.  Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM juga memiliki  peran  strategis  dalam  upaya  pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.

## Online Single Submission (OSS)Berbasis Resiko
Salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah  legalitas  usaha.  Legalitas  usaha  melalui perizinan  sangat  penting  bagi  UKM  untuk  dapat mepermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam  mengembangkan  usahanya  dan  bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
Maka  Guna  Menindaklanjuti  legalasi  pada  15 September  2014  Presiden  menerbitkan  Peraturan Presiden  (Perpres)  Republik  Indonesia  Nomor  98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil ini memuat bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang  bergerak  dalam  usaha  perdagangan  sektor informal  perlu  dilakukan  pemberdayaan  untuk meningkatkan  dan  mengembangkan  kegiatan usaha  dan  perekonomian  masyarakat  bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian  masyarakat  melalui  kegiatan  usaha mikro  dan  kecil,  maka  perlu  adanya  akses  yang sederhana,  mudah  dan  cepat  dalam  proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan  kepastian  dan  perlindungan  dalam berusaha.
Di daerah Kelurahan Ciwaduk Kota Cilegon Provinsi Banten kurang lebih terdapat 40 para pelaku usaha yang  sudah  memiliki  usaha  di  antaranya  produksi gipang,  stick  bawang,  kerupuk  kulit,  donat  dls. Namun problematika yang ada di daerah kelurahan ciwaduk masih banyak dari para pelaku usaha mikro yang  belum  memiliki  surat  ijin  berusaha  digital berbasis  resiko (OSS RBA).  Kegiatan  pengabdian  ini juga  selain  membantu  program  pemerintah  pusat juga  pemerintah  daerah  dalam  memajukan ekonomi  kerakyatan  dan  mengemnangkan  usaha mikro dan kecil yang menjadi program pada kabinet kerja, juga membantu masyarakat dalam
mengembangkan  usahanya  lewat  legalitas  usaha OSS berbasis resiko yang harus di miliki para pelaku usaha mikro.
OSS  Berbasis  Risiko  merupakan  implementasi Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  5  Tahun  2021 tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko,  yang  merupakan  aturan  turunan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja.  OSS  Berbasis  Risiko  membagi  klasifikasi jenis usaha berdasarkan risiko mulai dari usaha kecil, menengah,  besar.  Kategori  usaha  dibagi  menjadi kegiatan  usaha  dengan  risiko  rendah,  menengah dan tinggi. Semakin rendah risikonya, maka semakin ringkas  perizinannya.  Tujuan  kegiatan  pengabdian ini untuk membantu para pelaku usaha mendapatkan  surat  izin  berusaha  secara  elektronik berbasis resiko rendah sehingga para pelaku usaha berkesempatan  untuk  mendapatkan  modal  usaha dan  mendapatkan  bantuan  pemberdayaan  dari pemerintah.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Investasi/Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM),  telah  meresmikan  peluncuran  OSS  RBA, dengan harapan kemudahan berusaha di Indonesia semakin membaik dan berkualitas. Sesuai dengan PP Nomor  5  Tahun  2021,  Perizinan  Berusaha  Berbasis Risiko  adalah  perizinan  berusaha  berdasarkan tingkat  Risiko  kegiatan  usaha.  Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko  dilakukan  berdasarkan  penetapan tingkat  Risiko  dan  peringkat  skala  kegiatan  usaha meliputi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) dan/atau  usaha  besar.  Penetapan  tingkat  risiko  ini dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.
Tingkat  Risiko  adalah  hasil  perkalian  nilai  bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya, dan hal ini sangat menentukan jenis perizinan berusaha. Tingkat Risiko  suatu  kegiatan  usaha  ditetapkan  dengan menerapkan  konsep  Risiko  maksimum  (maximum Risk)  atas  seluruh  kriteria  yang  digunakan  dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan  pada  saat  menetapkan  jenis  Perizinan Berusaha.  Analisis  Risiko  wajib  dilakukan  secara transparan, akuntebel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian professional.
Tingkat  Risiko  adalah  hasil  perkalian  nilai  bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya, dan hal ini sangat menentukan jenis perizinan berusaha. Tingkat Risiko  suatu  kegiatan  usaha  ditetapkan  dengan menerapkan  konsep  Risiko  maksimum  (maximum Risk)  atas  seluruh  kriteria  yang  digunakan  dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan  pada  saat  menetapkan  jenis  Perizinan Berusaha.  Analisis  Risiko  wajib  dilakukan  secara transparan, akuntebel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian professional.
Di  dalam  OSS  RBA  dilakukan penilaian  tingkat bahaya,  penilaian  potensi  terjadinya  bahaya,
tingkat  risiko,  dan  peringkat  skala  usaha  kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah,  risiko  menengah  rendah,  dan  risiko menengah tinggi.
Usaha  dengan  tingkat  Risiko  rendah,  Pelaku  Usaha cukup  melakukan  pendaftaran  di  Sistem  OSS  RBA untuk  mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB). Selain sebagai identitas Pelaku Usaha, NIB sekaligus sebagai  Perizinan  Berusaha  merupakan  bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Khusus  untuk  kegiatan  usaha  dengan  tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh  Usaha Mikro  dan  Kecil (UMK), maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil  (UMK) mengacu pada peraturan perundang- undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan  koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah.
Sama  seperti  halnya  kegitan  usaha  tingkat  risiko menengah  rendah,  usaha  tingkat  risiko  menengah tinggi  jenis  perizinan  berusahanya  adalah  NIB  dan Sertifikat Standar.
Adapun yang harus dipenuhi antara lain: 1. Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS RBA setelah  Pelaku  Usaha  membuat  pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS RBA, akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha;
2. NIB  dan  Sertifikat  Standar  tersebut  sebagai Perizinan  Berusaha  digunakan  sebagai  legalitas usaha  terbatas  hanya  untuk  melakukan pelaksanaan persiapan memulai usaha;
3. Sebelum  melakukan  kegiatan  operasional  dan komersial,  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya akan melakukan verifikasi  pemenuhan  Standar  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha.  Pelaksanaan  verifikasi  oleh pemerintah  dapat  bekerjasama  dengan  Pihak Ketiga yang telah diakreditasi pemerintah;
4. Untuk  kegiatan  usaha  tertentu,  verifikasi pemenuhan  standar  pelaksanaan  kegiatan usaha dapat dilakukan seiring dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha; 5. Standar  pelaksanaan  kegiatan  usaha  wajib dipenuhi oleh Pelaku
Usaha selama melaksanakan  kegiatan  usaha,  dan  akan dilakukan pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud  guna  memantau  tingkat  kepatuhan Pelaku Usaha.
Kegiatan  usaha  dengan  tingkat  risiko  tinggi  jenis perizinan berusahanya adalah NIB dan Izin. Izin  merupakan  legalitas  usaha  dalam  bentuk persetujuan pemerintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan  operasional  dan  komersial  kegiatan usahanya.
Persetujuan  pemerintah  diterbitkan  setelah  Pelaku Usaha  memenuhi  semua  persyaratan  pelaksanaan kegiatan  usaha  dimaksud.  Dalam  hal  kegiatan usaha  dengan  tingkat  Risiko  Tinggi  tersebut
dipersyaratkan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang membutuhkan verifikasi, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan  Sertifikat  Standar  berdasarkan  hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.  Pelaksanaan  verifikasi  oleh  pemerintah tersebut  dapat  bekerjasama  dengan  Pihak  Ketiga yang telah diakreditasi.

## Metode Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan  dengan beberapa pendekatan diantaranya adalah:
(a) Kegiatan  Observasi  Awal,  dilakukan  dengan pendekatan  ini  bekerjasama  dengan  kelurahan setempat yaitu kelurahan ciwaduk bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki surat ijin usaha  digital  berbasis  resiko.  Selanjutnya disepakati  untuk  mengadakan  penyuluhan  OSS secara  online  dikarenakan  penyuluhan  OSS sebelumnya sudah dilakukan secara tatap muka dengan masyarakat yang berlokasi di kelurahan.
(b) Kegiatan Penyuluhan dan Pengumpulan Persyaratan  dan  data  yang  dibutuhkan  untuk pembuatan surat ijin usaha OSS berbasis resiko.
(c) Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan, dilakukan dengan membantu masyarakat dalam pembuatan OSS berbasis resiko.
(d) Pengarsipan,  dalam  hal  ini  setelah  didapatkan surat ijin  usaha  OSS berbasis  resiko, para  pelaku UKM melaporkan hasil berkas yang di dapatkan dari  kementrian  secara  online  untuk  diserahkan berkasnya ke kelurahan sebagai arsip.

## Gambar 1. Koordinasi Dengan Pihak Kelurahan Ciwaduk
Gambar 2. Foto Produk Pelaku Usaha Yang Memiliki Ijin Usaha

## Gambar 3. Kunjungan Sosialisasi Ijin Usaha Berbasis
Digital
Gambar 4. Sosialisasi Bantuan Permodalan BRI Para Pelaku Usaha Mikro

## Pembahasan
Adapun tahapan pengajuan perijinan OSS berbasis resiko  secara  online  melalui  beberapa  tahapan yaitu:
(a) Menyiapkan  persyaratan  dan  data  yang dibutuhkan  untuk  pembuatan  surat  ijin  usaha secara online seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, BPJS, dan data usaha seperti modal usaha, lahan usaha,  nama  produk  usaha,  bahan  yang dibutuhkan  untuk  produksi,  jumlah  tenaga  kerja dll;
(b) Memiliki  email  aktif  yang  bisa  digunakan  untuk mendaftar OSS;
(c) Membuat akun OSS pada laman www.oss.go.id;
(d) Masuk ke akun OSS dan melengkapi data;
(e) Mengunduh Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko.
Gambar 5. Laman OSS ( www.oss.go.id )
Gambar 6. Data Para Pelaku Usaha Yang Memiliki NIB
Safaah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 4 Nomor 2, Bulan November Tahun 2022: Halaman 13 7

## Gambar 7. Pendampingan Perijinan Usaha OSS Berbasis Resiko
Gambar 8. Contoh Surat Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
Safaah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 4 Nomor 2, Bulan November Tahun 2022: Halaman 13 8

## KESIMPULAN
Kegiatan pendampingan pembuatan surat perijinan berusaha  sangat penting  untuk para pelaku  usaha mikro melalui online single submission (OSS) di daerah kelurahan  ciwaduk  sehingga  selain  membantu program  pemerintah  juga  membantu  masyarakat dalam
mengembangkan
usaha
dan mempermudah  untuk  mendapatkan  bantuan permodalah bagi usahanya. Hasil yang di dapat dari kegiatan ini adalah Surat Perijinan Usaha digital OSS berbasis  Resiko  rendah.  Kegiatan  ini  ke  depannya, perlu  dilakukan  secara  berkelanjutan  untuk membantu  masyarakat  secara  luas  dalam pembuatan  legalitas  usaha  lainnya  misalnya pendampingan halal, BPOM, ijin edar dll.

## PUSTAKA
Anggraeni,  R.  (2021).  Pentingnya  legalitas  usaha bagi  usaha  mikro  kecil  dan  menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 77-83. Indrawati,  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Merek Pada  Produk  Usaha  Kecil  di  Kabupaten Kebumen. Amnesti Jurnal Hukum, 1(1), 29-35. Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil  dan  menengah)  di  Indonesia.  jurnal  ilmiah cano ekonomos, 6(1), 51-58..
Safaah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 4 Nomor 2, Bulan November Tahun 2022: Halaman 13 9