## SISTEM  PEMILIHAN  UMUM  DALAM KAITAN DENGAN NEGARA DEMOKRASI

## Syaiful Asmi Hasibuan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Email: syaiful_asmi@dosen.pancabudi.ac.id
ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum melalui analisis  terhadap  sistem  pemilihan  umum  dalam  kaitan dengan  negara demokrasi. Secara konstitusional sudah tegas dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menetapkan kedaulatan di tangan rakyat dan dikenal sebagai negara demokratis serta  negara  hukum.  Doktrin  mengenai  negara  demokratis  dan  negara  hukum merupakan atribut dari sistem politik yang sama-sama sangat diinginkan. Salah satu perwujudan hak politik dari warga negara melalui pemilihan umum (Pemilu), karena pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  warga  negara.  Di Indonesia,  pemilihan  umum  dilaksanakan  setiap  lima  tahun  sekali  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Disamping  itu  juga,  pemilihan  umum diselenggarakan  oleh  suatu  Komisi  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri  atau independen, lembaga ini disebut Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun tujuan diselenggarakannya pemilu adalah: Menciptakan transisi yang tertib dan damai dalam kepemimpina  pemerintahan;  Menciptakan  pejabat  pengganti  yang  mewakili kepentingan  rakyat  dalam  lembaga  perwakilan;  Pelaksanaan  prinsip  kedaulatan rakyat; dan Pelaksanaan prinsip hak asasi warga negara.

## Kata  Kunci  :  Sistem  Pemilihan  Umum,  Pemilihan  Umum  Negara,  Negara Demokrasi:
ABSTRACT -  This  study  aims  to  find  legal  arguments  through  an  analysis  of  the electoral  system  in  relation  to  democratic  countries.  Constitutionally,  it  has  been expressly stated that the State of Indonesia is a country  where  sovereignty is  in the hands of the people, known as a Democratic State and a rule of law. The rule of law and democracy are both desirable attributes of a political system. One manifestation of political rights owned by citizens is through general elections (elections), because elections are a form of community participation. General Elections in Indonesia are held  directly,  publicly,  freely,  confidentially,  honestly  and  fairly  every  five  years. Besides  that,  general  elections  are  also  held  by  an  election  commission  that  is national,  permanent  and  independent  or  independent,  this  institution  is  hereinafter referred to as the  General Election Commission or  KPU. The objectives of holding General Elections are: To enable the transition of government leadership in an orderly and peaceful  manner; To enable the replacement of officials  who  will represent the interests  of  the  people  in  representative  institutions;  To  carry  out  the  principle  of popular sovereignty; and To implement the principle of citizens' human rights.
Keywords : General Election System, State Elections, Democratic Country:

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  dalam  perspektif  hukum  tata  nagara  merupakan  suatu  hal yang berkaitan dengan prinsip dari negara hukum dikarenakan rakyat yang  memilih sehingga telah memberikan kepercayaan dengan memberikan hak untuk menciptakan produk  hukum,  melaksanakan  serta  mengawasi  produk  hukum  sesuai  dengan kehendak rakyat. (Andi Subri, 2013: 536). Artinya bahwa penyelenggaraan pemilu tidak  dapat  dipisahkan  dari  prinsip  negara  hukum.  Seperti  diketahui  bahwa Indonesia  merupakan  negara  demokrasi,  dengan  demokrasi  sebagai  amanat konstitusi  yang  sejalan  dengan  perkembangan  konsep  demokrasi  yang  ada  di dunia.  Konsep  demokrasi  secara  umum  harus  menekankan  pada  kekuasaan  rakyat yang  berdaulat  dalam  konsep  demokrasi  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi. Otoritas tertinggi  yang ada pada rakyat sebagai bagian guna  menciptakan  kehendak bebas dari rakyat. (Hufron dan Sofyan Hadi, 2016: 123).
Demokrasi  merupakan  suatu  pemerintahan  yang  berasal  dari  rakyat  dan untuk  rakyat.  Demokrasi  merupakan  suatu  sistem  yang  berdiri  pada  prinsip kedaulatan  rakyat,  kebebasan  ( liberty )  dan  kesederajatan  ( equality )  sebagai  dua nilai pokok yang melekat padanya. Kebebasan berarti kebebasan untuk mengambil tanggung  jawab  dan  bergerak  dalam  batas-batas  konstitusi,  hukum  dan  etika. Disamping  itu,  kesederajatan  atau  kesetaraan  yang  mencakup  aspek  politik,  hukum dan ekonomi serta sosial. Sebagai tatanan politik, dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang tepat untuk mengatur kehidupan bernegara, meskipun demokrasi bukanlah sistem yang paling sempurna untuk mengatur jalannya kehidupan manusia. Wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini adalah pengisian jabatan tertentu dalam penyelenggaraan  pemilihan  umum.  Pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  melalui penyelenggaraan  pemilihan  umum  saat  ini  setara  dengan  pelaksanaan  demokrasi  di negeri ini. (Ramlan Surbakti, 2008:  15).

## KAJIAN TEORI
Demokrasi dalam suatu negara sangat penting karena demokrasi memainkan peran penting dalam memastikan berfungsinya organisasi negara. Demokrasi sebagai dasar  kehidupan  bernegara  yang  berarti  rakyat  pada  tingkatannya  menentukan persoalan  pokok  kehidupannya,  termasuk  evaluasi  kebijakan  negara.  Demokrasi mensyaratkan  partisipasi  masyarakat  dalam  mengevaluasi  kebijakan  yang  nantinya akan  menentukan  kehidupan  masyarakat  di  masa  depan.  Singkatnya,  negara demokrasi  adalah  negara  yang  diselenggarakan  atas  dasar  kemauan  dan  kemauan rakyat  (Siswanto  Sunarno,  2008:  24).  Sebagai  bagian  dari  demokrasi,  pemilu membawa  banyak  harapan  bagi  perkembangan  serta  kemajuan  dari  demokrasi. Pemilu  sebagai  bagian  dari  sarana  pemenuhan  tuntutan  demokrasi  dan  memberikan kesempatan  yang seluas-luasnya kepada rakyat  untuk berpartisipasi secara aktif dan langsung  dalam  pengambilan  kebijakan,  yaitu  dengan  menggunakan  haknya  untuk memilih pemimpin yang dikehendakinya.
Demokrasi  tumbuh  di  negara-negara  yang  menerapkan  pandangan  sebagai negara  hukum,  karena  pemerintah  harus  memaksakan  kehendaknya  berdasarkan peraturan  hukum  yang  ada  atau  menjalankan  kekuasaannya  berdasarkan  undang- undang.  (Zahermann  Armandz  Muabezi,  2017:  437).  Konstitusi  secara  khusus menyatakan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  yang  hak  penentuan  kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  yang  dikenal  sebagai  negara  yang  demokratis  dan  negara hukum. (UUD RI 1945, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)). Konsep demokrasi secara umum  harus  menekankan  pada  kekuasaan  rakyat  yang  berdaulat  dalam  konsep demokrasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Otoritas tertinggi yang ada  dalam rakyat  sebagai  bagian  dari  penciptaan  kehendak  bebas  dari  rakyat  (Hufron  dan Sofyan  Hadi,  2016:  123).  Demokrasi  sebagai  tatanan  politik  yang  cocok  untuk mengatur  kehidupan  bernegara,  meskipun  demokrasi  bukanlah  sistem  yang  paling sempurna untuk mengatur jalannya kehidupan manusia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bertujuan  untuk menemukan  landasan  hukum  dengan  menganalisis  sistem  pemilihan  umum  dalam kaitannya  dengan  negara  demokrasi.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian dokumenter  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  bahan  dasar untuk  mencari  argumentasi  hukum  atas  pokok  penelitian  ini.  Data  yang  terkumpul dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  yang  menekankan  pada pencarian  makna  di  balik  aspek  empiris  realitas  sosial  untuk  menarik  beberapa kesimpulan yang dapat dibahas dalam pembahasan ini (Syaiful Asmi Hasibuan, dkk, 2022: 417).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Demokrasi  sebagai  dasar  kehidupan  bernegara  menyampaikan  pengertian bahwa  rakyat  memiliki  hak  suara  dalam  politik  yang  nantinya  akan  menentukan kehidupan  rakyat  di  masa  depan.  Singkatnya,  demokrasi  pemerintahan  dari  rakyat atau government  by  the  people (Miriam  Budiardjo,  2013:  105) . Sederhananya, gagasan  bahwa  negara  demokrasi  dapat  dirumuskan  adalah  negara  yang diselenggarakan  berdasarkan  kehendak  warga  negara  tersebut.  Ditinjau  dari  sejarah hukum, peradaban awal dari dunia  hukum pada dasarnya hanya  mengenal dua jenis negara hukum, yaitu tipe Eropa kontinental dengan konsep rechtstaat dan tipe Anglo- Saxon dengan konsep rule of law . Keduan konsep ini memiliki perbedaan, hanya saja untuk  saat  ini  belum  dirasakan  karena  keduanya  pada  dasarnya  tidak  memiliki perbedaan  yang  mendasar,  namun  perbedaan  kedua  jenis  tersebut  terlihat  jelas  dari latar  belakang  sejarahnya.  Dapat  dilihat  bahwa  konsep rechtstaat didasarkan  pada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law yang bersifat administratif, sedangkan konsep rule  of  law didasarkan  pada  sistem  hukum  common  law  yang  memiliki cabang peradilan (Phillipus M. Hadjono,  1987:72).
Pengertian  negara  hukum  merupakan  produk  sejarah,  merupakan  faktor pembentukan  dan  pemahaman  negara  hukum  yang  berkembang  mengikuti  sejarah perkembangan manusia. Istilah negara hukum secara formal adalah Rechtsstaat atau Rule  of  law,  mengingat  ketiga  istilah  tersebut  memiliki  kecenderungan  yang  sama,
yaitu  mencegah  kekuasaan  yang  absolut  karena  pengakuan  dan  perlindungan  hak asasi  manusia.  Perbedaannya  terletak  pada  makna  material  atau  kandungan  ketiga istilah  tersebut,  yang  diturunkan  dari  latar  belakang  sejarah  dan  sikap  hidup masyarakat. Selain negara hukum atau rule of law, gagasan negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi, yang berasal dari kata nomos dan kratos. Kata nomokrasi dapat dibandingkan dengan demokrasi dalam demokrasi dan krato atau kratia. Nomos berarti  standar  sedangkan  cratos  berarti  kekuatan.  Norma  atau  hukum  dianggap sebagai  faktor  penentu  dalam  pelaksanaan  kekuasaan.  Oleh  karena  itu,  istilah nomokrasi  terkait  erat  dengan  gagasan  negara  hukum  atau  asas  hukum  sebagai kekuasaan tertinggi. (Jimly  Asshiddiqie,  2008: 298).
Demokrasi  tumbuh  di  negara-negara  yang  menganut  pandangan  sebagai negara  hukum,  dikarenakan  tanpa  adanya  supremasi  hukum  hanya  akan  ada  paham yang  benar-benar  totaliter,  menindas,  dan  fasis.  Demokrasi  muncul  berdasarkan supermasi hukum, artinya negara hukum dan negara demokrasi dapat dicapai secara bersamaan, demikian pula dengan pemahaman bahwa pemerintah harus memaksakan kehendaknya  atau  menjalankan  kekuasaannya  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang ada. berdasarkan hukum. (Zahermann Armandz Muabezi, 2017: 437).
Secara  konstitusional,  sudah  tegas  dinyatakan  bahwa  Negara  Indonesia merupakan  suatu  negara  yang  mentukan  kedaulatan  berada  pada  rakyat  yang dikenal dengan  istilah  Negara  Demokrasi  (UUD  RI  1945,  Pasal  1 ayat (2), dan negara hukum (UUD RI 1945, Pasal 1 ayat (3). Oleh karena itu, amanat konstitusi ini  sangat  mendasar  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Doktrin  negara demokratis  atau  negara  hukum  adalah  fitur  sistem  politik  yang  sama-sama diinginkan.  Salah  satu  perwujudan  hak  politik  warga  negara  adalah  pemilihan anggota  parlemen  (Pemilu).  Pemilu  merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  warga negara. Hak politik ini diabadikan dalam Konstitusi dan didukung oleh hasil retifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik yang didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights .
Demokrasi serta politik tidak bisa dipisahkan, karena politik merupakan suatu usaha  untuk  untuk  pencarian  kehidupan  yang  baik,  dan  pencarian  tersebut  dapat
diwujudkan  dengan  cara  yang  berbeda,  meskipun  keduanya  saling  bertentangan. Singkatnya, politik negara terkait erat dengan kekuasaan (Miriam Budiarjo, 2013: 8). Pelaksanaan  pemilihan  umum  merupakan  sarana  untuk  menyalurkan  hak-hak  dasar warga  negara.  Oleh  karena  itu,  sehubungan  dengan  pelaksanaan  hak  asasi  warga negara, pemerintah perlu menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang terjadwal tetap.  Sesuai  prinsip  kedaulatan  rakyat,  dimana  rakyat  yang  berdaulat,  segala  aspek yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  juga  harus  dikembalikan kepada rakyat untuk memutuskan. Merupakan pelanggaran hak asasi manusia ketika pemerintah  tidak  menjamin  penyelenggaraan  pemilihan  umum,  memperlambat penyelenggaraan  pemilihan  umum  tanpa  persetujuan  wakil  rakyat  atau  tidak melakukan  apa  pun  untuk  mencegah  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang semestinya. (Didik Sukriono, 2009: 12).
Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip  luberjudil  (Langsung,  Umum,  BEbas,  Rahasia,  JUjur,  dan  aDIL)  setiap lima  tahun  sekali  (UUD  RI  1945,  Pasal  22E  (1).  Disamping  itu  juga penyelenggaraan  pemilihan  umum  dilaksanakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan umum  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri  atau  independen,  lembaga  ini selanjutnya disebut dengan Komisi Pemelihan Umum atau KPU (UUD RI 1945, Pasal  22E  (5).  Adapun  tujuan  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  menurut gagasan Jimly Asshiddiqi, yaitu: Menciptakan transisi yang tertib dan damai dalam kepemimpina  pemerintahan;  Menciptakan  pejabat  pengganti  yang  mewakili kepentingan  rakyat  dalam  lembaga  perwakilan;  Pelaksanaan  prinsip  kedaulatan rakyat; dan Pelaksanaan prinsip hak asasi warga negara. (Didik Sukriono, 2009: 20).
Sistem Pemilihan Umum yang ada di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai wujud Indonesia sebagai Negara Hukum dan  merupakan  wujud  dari  penghormatan  hak  asasi  warga  negara  sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi.  Oleh  karena  itu,  Pemilihan  Umum  dapat dinyatakan tidak dapat dipisahkan dari sistem politik, karena saling berhubungan dan  melengkapi  satu  sama  lainnya  yang  dikehendaki  dan dilaksanakan  menurut
hukum yang  berlaku  serta  berpihak  terhadap  kepentingan  warga  negara  secara umum.

## SIMPULAN
Demokrasi  sebagai  dasar  kehidupan  bernegara  menyampaikan  pengertian bahwa  rakyat  memiliki  hak  suara  dalam  politik  yang  nantinya  akan  menentukan kehidupan rakyat di masa depan. Secara sederhana dapat dirumuskan  bahwa negara demokrasi merupakan suatu negara yang diselenggarakan berdasarkan keinginan dari warga  negaranya.  Demokrasi  tumbuh  di  negara-negara  yang  menerapkan  visi supremasi hukum, karena tanpa supremasi hukum hanya akan ada paham yang benar- benar  totaliter,  menindas,  dan  fasis.  Secara  konstitusional  secara  tegas  dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara di mana hak untuk menentukan nasib sendiri berada di tangan rakyat, yang dikenal dengan negara demokrasi dan negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Riwanto, Hukum  partai  politik  dan  hukum  pemilu  di  Indonesia, Thafa  Media, Yogyakarta, 2016.
Andi  Subri, Pemilihan  Umum  Tahun  2014:  Pemilih  Rasional  dan  Pemilih Irrasional. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9, Nomor 4, Desember 2013. Didik  Sukriono, Menggagas  Sistem  Pemilihan  Umum  Di  Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009.
Hufron  dan  Sofyan  Hadi, Ilmu  Negara  Kontemporer:  Telaah  Teoritis  Asal  Mula, Tujuan  dan  Fungsi  Negara,  Negara  Hukum  dan  Negara  Demokrasi , Laksbang Grafika, Yogyakarta,  2016.
Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi , Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta,  Gramedia  Pustaka  Utama, 2013.
Phillipus  M.  Hadjono, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Bina  Ilmu, Surabaya, 1987.
Ramlan  Surbakti, Perekayasaan  Sistem  Pemilu  Untuk  Membangun  Tata  Politik Demokratis, Kemitraan, Jakarta, 2008. Siswanto  Sunarno, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2008.
Syaiful  Asmi  Hasibuan.  Dkk, Analisi  Hukum  Terhadap  Pengenyampingan Pertanggungjawaban Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Penyidikan , Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol 16 No. 3 tahun 2022.
Zahermann  Armandz  Muabezi, Negara  Berdasarkan  Hukum  (Rechtsstaats)  Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State, Jurnal Hukum
Universitas Dharmawangsa
Dan Peradilan, Volume 6, Nomor 3, November 2017. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.