© 2020 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat

## P ENDAMPINGAN P ENGEMBANGAN K OMPETENSI P ENGELOLAAN P ERPAJAKAN P ADA U NIT

## P ENYEDIA A IR B ERSIH K OTA B EKASI
Resi Ariyasa Qadri*, Rizqi Haniyah, Asqolani Jurusan Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Article history
Received   :  31-12-2019 Revised      :  23-03-2020 Accepted :  24-04-2020
*Corresponding author Resi Ariyasa Qadri Email : resi.ariyasa@pknstan.ac.id

## Abstraksi
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  untuk  memberikan pendampingan  pengembangan  kompetensi  pengelolaan  kewajiban perpajakan, terutama pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada entitas penyedia  air  bersih  di  Kota  Bekasi,  sehingga  diharapkan  kepatuhan pemungutan PPN di entitas tersebut dapat meningkat. Metode pelaksanaan kegiatan  ini  diselenggarakan  dengan  melakukan  kegiatan  identifikasi  awal kebutuhan,  kegiatan  penyusunan  proposal,  rapat  finalisasi  persiapan,  dan pelaksanaan  pendampingan  pengembangan  kompetensi  perpajakan. Kegiatan  selesai  dilakukan  dengan  baik  sehingga  para  peserta mengungkapkan bahwa mereka sangat puas dan merasa sangat terbantu dengan  adanya  kegiatan  ini.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  program  lanjutan untuk pendampingan mitra terkait pengelolaan perpajakan yang berkaitan dengan pelaporan pemungutan PPN tahun berikutnya.
Keywords :  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  Pengembangan  Kompetensi, Pajak Pertambahan Nilai, Penyediaan Air Bersih

## Abstract
The  community  service  aims  to  provide  training  for  the  water  utility  unit  on Bekasi to improve the tax knowledge and skills especially in the field of value added tax. It is expected that the unit’s compliance in collecting the value added tax from its customers can be improved. The methods for conducting the  service  were  initial  identification  of  the  unit’s  requirements,  proposal preparation,  pre-activity  final  meeting,  and  provision  of  value  added  tax implementation training designed for water utility field. The training had been well-executed  as  the  participants  expressed  their  satisfaction  towards  the training implementation. Therefore, further training needs to be carried out so that the water utility unit can gain deeper understanding related to its value added tax obligation.
Keywords :  Community  Service,  Competence  Training,  Value  Added  Tax,
Clean Water Provision © 2020 Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Penyediaan air bersih menjadi fokus perhatian dunia mulai  saat  ini  sampai  dengan  10  tahun  ke  depan (Tortajada  &  Biswas,  2018),  bahkan  hal  ini  telah menjadi  agenda  utama  dari  Persatuan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  sebagaimana  tertuang  dalam Sustainable  Development  Goals 2015-2030  (United Nations,  2019).  Pemerintah  pun  menyadari  akan pentingnya air bersih tersebut. Berbagai upaya telah pemerintah  lakukan  untuk  memberikan  kepastian hukum  terkait  penyediaan  air  bersih  bagi masyarakat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air (Anwar & Salvetti, 2017b). Undang-Undang tersebut menjelaskan  bahwa  solusi  pemenuhan  kebutuhan air  bersih  bagi  masyarakat  dilakukan  melalui pengembangan  sistem  penyediaan  air  minum (SPAM).  Pemerintah  pun  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2005  tentang
Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum sebagai  aturan  pelaksanaan  dari  undang-undang sumber  daya  air.  Anwar  &  salvetti  (2017a) menjelaskan  bahwa  adanya  peraturan  tersebut memberikan legitimasi bagi pemerintah pusat untuk mendesentralisasikan  hak  pengembangan  SPAM kepada  pemerintah  daerah  melalui  pembentukan Badan  Usaha  Milik  Daerah  penyelenggara  utama pengembangan SPAM.
Daerah  Bekasi  dan  pengelolaan  air  bersihnya seringkali  menjadi  perhatian  para  peneliti  maupun peliput media massa (Gusdini, Purwanto, Murtilaksono, & Kholil, 2016; Pahrevi, 2018). Penyedia- an air bersih untuk kota Bekasi diselenggarakan oleh Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Tirta  Patriot (selanjutnya  disebut  Unit  Penyedia  Air  Bersih  Kota Bekasi)  yang  dibentuk  melalui  Peraturan  Daerah Kota  Bekasi  Nomor  13  tahun  2000  jo.  Peraturan
DOI: http://dx.doi.org/10.30656/jpmwp.v4i1.1902
Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  2  Tahun  2006.  Unit Penyedia  Air  Bersih  Kota  Bekasi  merupakan  salah satu  BUMD  yang  berada  dibawah  penguasaan Pemerintah  Kota  Bekasi  dan  dibentuk  untuk penyelenggaraan  layanan  penyediaan  air  bersih kepada masyarakat kota Bekasi. Secara umum, Unit Penyedia  Air  Bersih  Kota  Bekasi  memiliki  dua  jenis pendapatan,  yaitu  pendapatan  air  dan  pen- dapatan  non  air.  Paskahyati  (2014)  menjelaskan lebih  lanjut  bahwa  pendapatan  air  merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan air bersih, sedangkan  pendapatan  non  air  adalah  pen- dapatan  yang  berasal  dari  penyambungan  pipa baru, pergantian pipa, dan layanan lainnya.
Unit Penyedia  Air Bersih wajib memenuhi kewajiban perpajakan  yang  timbul  atas  seluruh  pendapatan tersebut  (Ardiansyah,  2015).  Diantara  kewajiban perpajakan yang sering menjadi masalah pelik bagi Unit  Penyedia  Air  Bersih  di  Indonesia  adalah kewajiban  pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai (Rosdiana,  Sidik,  Hidayati,  &  Murwendah,  2018). Kewajiban  pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  di  bidang  penyediaan  air  bersih  mengacu pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2015 tentang Penyerahan Air Bersih Yang DIbebaskan dari Pengenaan PPN (Ginting & Wijaya, 2018). Meski Unit Penyedia  Air  Bersih  Kota  Bekasi  dibebaskan  dari kewajiban  PPN  atas  penjualan  air  bersih,  Unit Penyedia  Air  Bersih  tetap  wajib  melakukan mekanisme  pemungutan  PPN  terhadap  pen- dapatan non air (Zulfikar, 2019). Beberapa penelitian terdahulu  menjelaskan  bahwa  pemungutan  PPN  di bidang  penyediaan  air  bersih  malah  menjadi hambatan terbesar dalam  pencapaian sustainable development  goals nomor  6  tentang clean  water and  sanitation (Ardiansyah,  2015;  Rosdiana  et  al., 2018). Sementara penelitian yang Paskahyati (2014) lakukan  berhasil  mengungkap  bahwa  meskipun mekanisme  pelaporan  keuangannya  telah  sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, Unit Penyedia Air Bersih ternyata seringkali terlambat dalam melakukan penyetoran pajaknya.
Secara  umum,  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu tersebut  menunjukkan  bahwa  Unit  Penyedia  Air Bersih  memiliki  masalah  terkait  kewajiban  per- pajakannya.  Di  Unit  Penyedia  Air  Bersih  Kota  Bekasi sendiri, terdapat permasalahan yang sama dengan apa yang diulas oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu  masalah  terkait  kewajiban  perpajakan, terutama  pemungutan  PPN.  Bahkan,  seluk  beluk terkait mekanisme pemungutan PPN di Unit Penyedia Air  Bersih  Kota  Bekasi  hanya  dikuasai  oleh  satu pegawai saja. Tentunya, informasi yang dikuasai oleh satu  orang  di  dalam  suatu  perusahaan  akan berdampak  negatif  terhadap  tata  kelola  dari perusahaan  tersebut  (Wardani  &  Wahyuningtyas,
2018).  Untuk  mengatasi  masalah  kewajiban perpajakan  tersebut,  beberapa  penelitian  lainnya merekomendasikan  bahwa  pelatihan  perpajakan yang  dapat  meningkatkan  pemahaman  dan pengetahuan di bidang perpajakan harus dilakukan agar perusahaan memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan
kepatuhan perpajakannya (Khasanah  &  Novi,  2016;  Rahayu,  2017;  Sudrajat  & Ompusunggu, 2015).
Di Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi sendiri, urgensi pengembangan  kompetensi  perpajakan  melalui kegiatan  pelatihan  diuraikan  secara  gamblang dalam  surat  Direktur  Unit  Penyedia  Air  Bersih  Kota Bekasi Nomor: 690.1/205.c/PDAM-TP/X/ 2019,
tanggal  22  Oktober  2019,  perihal:  Kegiatan Pendampingan  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat  (P3M)  Kampus  PKN  STAN.  Dalam  surat tersebut,  Unit  Penyedia  Air  Bersih  Kota  Bekasi meminta bantuan PKN STAN untuk menyelenggara- kan  pelatihan  perpajakan  bagi  para  pegawainya terutama yang berkaitan dengan aspek pemungutan PPN. Mengacu pada rekomendasi dari beberapa penelitian terdahulu serta surat permintaan  Direktur  Unit  Penyedia  Air  Bersih  Kota Bekasi,  diperlukan  suatu  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pengembangan kompetensi pegawai Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi yang berkaitan dengan aspek pemungutan PPN di bidang penyediaan air bersih.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pendampingan pengembangan kompetensi pemungutan PPN bagi Unit Penyedia Air Bersih  Kota  Bekasi  dilakukan  pada  tanggal  30 Desember  2019.  Namun  demikian,  persiapan kegiatan  dilakukan  sejak  bulan  November  2019. Yang  dilakukan  selama  masa  persiapan  kegiatan adalah  Pertama,  Tim  Politeknik  Keuangan  Negara STAN  melakukan  identifikasi  awal  terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi pemungut- an  PPN  (Gambar  1).  Kedua,  hasil  identifikasi  awal tersebut didiskusikan lebih lanjut bersama perwakilan dari  Unit  Penyedia  Air  Bersih  Kota  Bekasi  pada tanggal  22  November  2019.  Ketiga,  hasil  identifikasi awal  dan  diskusi  dituangkan  ke  dalam  proposal kegiatan.  Keempat,  proposal  kegiatan  tersebut dijelaskan dalam rapat pleno tanggal 27 November 2019  yang  melibatkan  para  pejabat  di  lingkungan Unit  Penyedia  Air  Bersih  Kota  Bekasi.  (Gambar  2) Masukan yang diperoleh dari rapat pleno dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam perancangan bahan ajar kegiatan pendampingan. Kelima, pada tanggal 13 Desember 2019, dilakukan rapat finalisasi persiapan  kegiatan  bersama  Subbagian  Pajak  Unit Penyedia  Air  Bersih  Kota  Bekasi.  Dalam  rapat tersebut, digali lebih dalam terkait praktik dan isu-isu yang  berkaitan  dengan  pemungutan  PPN  di  Unit
DOI: http://dx.doi.org/10.30656/jpmwp.v4i1.1902
Penyedia  Air  Bersih  Kota  Bekasi.  Keenam,  sehari sebelum kegiatan pendampingan dimulai, dilakukan pengecekan  kembali  terhadap  materi  yang  akan dibagikan kepada peserta, konsumsi, ruangan, dan konfirmasi kehadiran peserta.

## Gambar 1. Identifikasi Awal Kebutuhan
Gambar 2. Pemaparan Proposal Kegiatan Pada saat kegiatan pendampingan pengembang- an kompetensi pemungutan PPN bagi Unit Penyedia Air  Bersih  Kota  Bekasi  dilakukan,  Tim  Politeknik Keuangan  Negara  STAN  memaparkan  tentang tinjauan  umum  atas  proses  bisnis  di  bidang penyediaan air bersih. Setelah itu, dijelaskan tentang tinjauan  atas  pendapatan  dan  beban  yang berhubungan  dengan  proses  bisnis  tersebut. Selanjutnya,  dibahas  tentang  aspek  pemungutan PPN bagi Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi: status Unit  Penyedia  Air  Bersih  sebagai  Pengusaha  Kena Pajak, mekanisme penerbitan Faktur Pajak Keluaran, dan  mekanisme  pengkreditan  pajak  masukan. Diskusi  dilakukan  sepanjang  proses  pemaparan sehingga peserta tidak kehilangan momen penting dari tiap materi yang dijelaskan. Peserta yang hadir dalam  kegiatan  ini  sebagian  besar  berasal  dari Bagian  Keuangan  Unit  Penyedia  Air  Bersih  Kota Bekasi. Setelah kegiatan selesai diselenggarakan, Tim
menyusun  laporan  hasil  kegiatan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  kepada  institusi.  Secara umum,  kegiatan  pendampingan  pengembangan kompetensi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  di  bidang penyediaan air bersih mengingat target luaran yang hendak dicapai pun dirancang agar selaras dengan kebutuhan dari Unit Penyedia  Air Bersih Kota Bekasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

## PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
(pengmas)  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas sumber  daya  manusia  di  bidang  perpajakan  bagi Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi dilakukan pada tanggal  30  Desember  2019,  berlokasi  di  Gedung  P Lantai  1,  Politeknik  Keuangan  Negara  STAN,  Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan. Kegiatan ini  difokuskan  untuk  memberikan  pemahaman kepada  mitra  mengenai  aspek  pemungutan  PPN. Target luaran yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan kompetensi  terhadap  konsep  umum  pemungutan PPN,  konsep  dasar  pemungutan  PPN  di  bidang penyediaan air bersih, dan diskusi terkait isu-isu terkini terkait  pemungutan  PPN  oleh  Unit  Penyedia  Air Bersih.
Unit Penyedia Air Bersih memiliki aktivitas bisnis yang bersifat  khusus  dan  vital  bagi  masyarakat,  yaitu penyerahan air bersih dan non air bersih. Penjelasan dimulai  dengan  pemaparan  hasil  analisa  sumber pendapatan Unit Penyedia Air Bersih yang terdiri dari pendapatan  air  dan  non  air.  Pendapatan  yang berasal  dari  non  air  bersih  akan  dikenakan  PPN. Sedangkan  atas  penyerahan  air  bersih  diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2015 bahwa atas penyerahan air bersih oleh pengusaha,  dibebaskan  dari  pengenaan  Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya dipaparkan mengenai  unit  biaya  pada  aktivitas  bisnis  Unit Penyedia  Air  Bersih  antara  lain  biaya  pembelian bahan baku air, biaya unit produksi air bersih, biaya unit pelayanan dan biaya pengelolaan, dilanjutkan dengan  menjelaskan  PPN  Masukan  yang  dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2015 mengatur  lebih  lanjut  bahwa  Pajak  Masukan  atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan air bersih tidak dapat dikreditkan.  Sehingga  PPN  yang  dapat  dikreditkan oleh Unit Penyedia Air Bersih terbatas Pajak Masukan atas  penyerahan  selain  penyerahan  air  bersih. Sebelumnya,  Unit  Penyedia  Air  Bersih  Kota  Bekasi mengkreditkan  semua  Pajak  Masukan  biaya pembelian  pipa  air  yang  disalurkan  ke  pelanggan rumah tangga  (reguler), untuk pendapatan non air
DOI: http://dx.doi.org/10.30656/jpmwp.v4i1.1902
diantaranya pendapatan pendaftaran sambungan baru  dan  pendapatan  administrasi  pembayaran. Sedangkan  pipa  tersebut  pada  dasarnya  akan dikapitalisasi sebagai aset tetap dan dimanfaatkan oleh  Unit  Penyedia  Air  Bersih  untuk  penyerahan  air bersih  ke  pelanggan.  Mekanisme  pengkreditan Pajak  Masukan  tersebut  menyebabkan  Unit Penyedia Air Bersih selalu mengalami lebih bayar PPN setiap tahun. Tim Pengmas memaparkan mengenai peraturan  yang  mengatur  pengkreditan  pajak masukan  yang  sesuai  dengan  aktivitas  bisnis  Unit Penyedia Air Bersih tersebut.
Tim  lebih  menekankan  pada  aspek  penghitungan kembali  pajak  masukan  yang  seharusnya  tidak dikreditkan sebagai konsekuensi dari pembelian aset tetap  yang  digunakan  untuk  menghasilkan penyerahan  Jasa  Kena  pajak  yang  terutang  PPN (pendapatan non air) dan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari PPN  (pendapatan air). Dalam  Pasal  9  ayat  6,  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  2009  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai, disebutkan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak
Pengusaha Kena Pajak
selain
melakukan
penyerahan  yang  terutang  pajak,  juga  melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak  Masukan  untuk  penyerahan  yang  terutang pajak  tidak  dapat  diketahui  dengan  pasti,  jumlah pajak  Masukan  yang  dapat  dikreditkan  untuk penyerahan  yang  terutang  pajak  dihitung  dengan menggunakan  pedoman  yang  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan.  Peraturan  dimaksud adalah  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman  Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa bagi pengusaha  yang  melakukan  penyerahan  terutang dan  tidak  terutang  pajak, maka  tidak  semua  Pajak Masukannya dapat dikreditkan.
Sepanjang sesi pemaparan materi, mitra mengajukan  pertanyaan  dan  klarifikasi  lebih  detail mengenai  penghitungan  kembali  pajak  masukan yang  tidak  dapat  dikreditkan  (Gambar  3  dan Gambar  4).  Selain  itu  dilakukan  pembahasan mengenai  mekanisme  pelaksanaan  pengelolaan perpajakan oleh mitra pada tahun-tahun sebelumnya,  dan  pertimbangan  dan  justifikasinya. Selanjutnya,  dibahas  juga  tentang  permasalahan dan  kasus  perpajakan  yang  pernah  dihadapi  oleh mitra  dan  Unit  Penyedia  Air  Bersih  lain  di Indonesia. Kegiatan  pengabdian  masyarakat  dalam  rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang  perpajakan  bagi  Unit  Penyedia  Air  Bersih Kota  Bekasi  telah  terlaksana  dengan  baik.  Hasil luaran  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program berhasil  memenuhi  seluruh  target  luaran  yang dicanangkan.  Namun,  terdapat  hambatan  dalam
pelaksanaan kegiatan ini, yaitu waktu pelaksanaan kegiatan  cukup  singkat  sehingga  pembahasan hanya  terbatas  pada  pengelolaan  PPN  yang berhubungan  dengan  penyerahan  air  bersih  dan non  air  bersih  saja,  belum  mencakup  aspek perpajakan  lainnya.  Hambatan  tersebut  tidak mengurangi  antusiasme  dari  para  peserta.  Mereka mengungkapkan  bahwa  mereka  sangat  senang bisa ikut serta dalam kegiatan ini dan merasa sangat terbantu  dengan  adanya  kegiatan  semacam  ini. Oleh karenanya, diperlukan kegiatan lanjutan untuk mendampingi  mitra  dalam  menyusun  pelaporan pajak  di  tahun  mendatang,  terutama  pelaporan pemungutan PPN.
Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan 1

## Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan 2

## KESIMPULAN
Tim Politeknik Keuangan Negara STAN telah berhasil melakukan kegiatan pendampingan pengembang- an  kompetensi  pengelolaan  perpajakan  bagi  Unit Penyedia  Air  Bersih  Kota  Bekasi  pada  tanggal  30 Desember  2019.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk
DOI: http://dx.doi.org/10.30656/jpmwp.v4i1.1902
meningkatkan  pemahaman  dan  kompetensi terhadap  konsep  umum  pemungutan  PPN,  konsep dasar  pemungutan  PPN  di  bidang  penyediaan  air bersih,  dan  diskusi  terkait  isu-isu  terkini  terkait pemungutan PPN oleh Unit Penyedia Air Bersih. Untuk mencapai tujuan tersebut, Tim PKN STAN melakukan beberapa kegiatan persiapan dari bulan November –  Desember  2019,  yaitu  kegiatan  identifikasi  awal kebutuhan,  kegiatan  penyusunan  proposal,  dan rapat  finalisasi  persiapan.  Pada  saat  kegiatan dilakukan,  Tim  menjelaskan  tentang  status  Unit Penyedia Air Bersih sebagai Pengusaha Kena Pajak, mekanisme  penerbitan  Faktur  Pajak  Keluaran,  dan mekanisme  pengkreditan  pajak  masukan.  Diskusi dalam  kegiatan  tersebut  berlangsung  cukup  seru. Para  peserta  sangat  bergairah  untuk  mengajukan pertanyaan  praktis  yang  belum  diatur  dalam ketentuan  peraturan  PPN.  Namun  demikian,  para peserta  mengeluhkan  bahwa  waktu  pelaksanaan kegiatan  yang  hanya  sehari  saja  dirasakan  terlalu singkat sehingga pembahasan hanya terbatas pada pengelolaan PPN terkait penyerahan air bersih dan non air bersih, belum mencakup aspek PPN lainnya. Meski  demikian,  para  peserta  mengungkapkan bahwa  mereka  sangat  puas  dan  merasa  sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Oleh karena itu, diperlukan program lanjutan untuk pendamping- an  mitra  terkait  pengelolaan  perpajakan  terutama untuk menyusun pelaporan pemungutan PPN tahun 2020.

## PUSTAKA
Anwar,  A.,  &  Salvetti,  M.  2017a. World  Bank  Report:  Case Study — PDAM Intan Banjar, Indonesia . Jakarta.
Anwar,  A.,  &  Salvetti,  M.  2017b. World  Bank  Report:  Case Study — PDAM Tirtanadi, Indonesia . Jakarta. Ardiansyah,  B.  G.  (2015). Kajian  Badan  Kebijakan  Fiskal Kementerian  Keuangan:  Pengenaan  PPN  atas Penyediaan Air Bersih dan Biaya Jasa Penggelolaan SDA (BPSDA) . Jakarta.
Ginting, M. E. S., & Wijaya, S. 2018. Pajak Pertambahan Nilai Terhadap  Penyerahan  Air  Bersih :  Dibebaskan  Atau Tidak  Dipungut ? Seminar  Nasional  I  Universitas Pamulang  Program  Studi  D3  Akuntansi ,  1–6.
Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.
Gusdini, N., Purwanto, M. J. J., Murtilaksono, K., & Kholil, K.
2016. Kelangkaan air bersih : Telaah sistem pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Bekasi. JURNAL SUMBER DAYA AIR , 12 (2), 175–186. https://doi.org/10.32679/jsda.v12i2.64 Khasanah,  S.  N.,  &  Novi,  A.  2016.  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Jurnal Profita , 8 , 1–13. Pahrevi, D. 2018. Tingkatkan Pelayanan, PDAM Tirta Patriot
Luncurkan Aplikasi ‘Ïntipasi’. Retrieved 31 December 2019, from Kompas website: https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/11/ 14380771/tingkatkan-pelayanan-pdam-tirta-patriot-

## luncurkan-aplikasi-ntipasi
Paskahyati, E. 2014. Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan  Pajak  Penghasilan  PDAM  Kota  Kupang. Universitas Kristen Petra. Tax & Accounting Review , 4 , NO.1 (1), 1–17.
Rahayu,  N.  2017.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,
Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Akuntansi Dewantara , 1 (1), 15–30.
Rosdiana,  H.,  Sidik,  M.,  Hidayati,  M.,  &  Murwendah.  2018. Rethinking value added tax on drinking water supply system:  evidence  based  policy  from  Indonesia. E3S Web of Conferences , 74 , 09006. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187409006 Sudrajat,  A.,  &  Ompusunggu,  A.  P.  2015.  Pemanfaatan teknologi  Informasi  ,  Sosialisasi  Pajak  ,  Pengetahuan Perpajakan  ,  dan  Kepatuhan  Pajak. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP Universitas Pancasila , 2 (2), 193–202.
Tortajada,  C.,  &  Biswas,  A.  K.  2018.  Achieving  universal access  to  clean  water  and  sanitation  in  an  era  of water  scarcity:  strengthening  contributions  from academia. Current  Opinion  in  Environmental
Sustainability , Vol. 34, pp. 21–25.
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.08.001
United  Nations.  2019.  The  Sustainable  Development  Goals Report 2019. In United Nations Report . New York. Wardani, D. K., & Wahyuningtyas, W. 2018. Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi Pengaruh Asimetri Informasi  Pada  Manajemen  Laba. Kajian  Bisnis  STIE Widya Wiwaha , 26 (1), 69–81. https://doi.org/10.32477/jkb.v26i1.265 Zulfikar,  A.  2019.  PDAM,  Masih  Wajibkah  Pungut  PPN?  | Direktorat  Jenderal  Pajak.  Retrieved  31  December 2019,  from  Direktorat  Jenderal  Pajak  website: https://pajak.go.id/artikel/pdam-masih-wajibkah- pungut-ppn