Volume 17, Nomor 1 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i1.44948

## Dominasi kota sebagai konsentrasi fasilitas kesehatan (Studi kasus: Daerah Istimewa Yogyakarta)

## Domination of cities as a concentration of health facilities (Case study: Special Region of Yogyakarta)
M I Sadali 1 , M A F Alfana 2 , Z Hadijah 1 , E L Rosewidiadari 1 , dan R Andika 1
1 Program Studi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada
2 Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada
Corresponding author ’s email : m.isnaini.s@ugm.ac.id
Abstrak. Penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  suatu  wilayah  perlu memperhatikan  kebutuhan  pelayanan,  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  dan aksesibilitas.  Keragaman  jumlah  dan  jenis  fasilitas  pelayanan  yang  terdapat  di beberapa  daerah  memungkinkan  terjadinya  konsentrasi  dan  pemusatan  fasilitas pelayanan  pada  salah  satu  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  dan menganalisis  konsentrasi  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  berimplikasi  pada dominasi kota sebagai pusat pelayanan. Data utama penelitian ini bersumber dari data sekunder  dengan  metode  analisis  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  dilaksanakan  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  unit  analisis  paling  kecil  adalah kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota masih menjadi wilayah dengan konsentrasi pelayanan kesehatan yang tinggi, dalam hal ini adalah Kota Yogyakarta. Indeks  konsentrasi  fasilitas  kesehatan  di Kota  Yogyakarta  sebesar 10,76,  sedangkan indeks terkecil berada di Kabupaten Gunungkidul (0,51). Dominasi kota sebagai pusat pelayanan  kesehatan  juga  diperkuat  dengan  tingginya  indeks  konsentrasi  fasilitas kesehatan di Kecamatan Umbulharjo (14,94) yang berlokasi di Kota Yogyakarta.
Kata Kunci: Ketersediaan; Pengembangan Wilayah; Pusat Pelayanan
Abstract. The provision of health service facilities in an area needs to pay attention to service needs, population, area size, and accessibility. The diversity of the number and types of service facilities in several areas allows the concentration and centralization of  service  facilities  in  one  area.  This  study  aims  to  identify  and  analyze  the
concentration of health facilities that have implications for the domination of cities as service centers. The source of the main data of this research is from secondary data with  quantitative  descriptive  analysis  method.  The  research  was  conducted  in  the Province of Yogyakarta Special Region, with the district as the smallest unit of analysis. The  results showed that the  city is still an area with a high concentration of health facilities, in this case Yogyakarta City. The concentration index for health facilities in Yogyakarta  City  was  10.76,  while  the  smallest  index  was  in  Gunungkidul  Regency (0.51). The dominance of the city as a health service center is also strengthened by the high  concentration  index  of  health  facilities  in  Umbulharjo  District  (14.94)  which  is located in Yogyakarta City.
Keywords: Availability; Regional Development; Service Center

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Tingkat  kesejahteraan  pada  masyarakat  dapat  tercapai  dengan  terpenuhinya kebutuhan  pokok  pada  masyarakat  disertai  dengan  tersedianya  fasilitas-fasilitas  untuk mendukung  pemenuhan  kebutuhan  tersebut.  Ketersediaan  fasilitas  pelayanan  dapat  dikaji baik yang menyangkut lokasi maupun kualitas beserta jumlahnya, hal ini sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat [1]. Ketersediaan dan keterjangkauan akses pada fasilitas pelayanan  di  suatu  tempat  sangat  penting  karena  dapat  memudahkan  masyarakat  dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan aktivitas sehari-harinya. Pengetahuan terhadap ketersediaan,  kebutuhan,  dan  aksesibilitas  fasilitas  pelayanan  merupakan  konsep  penting yang  harus  dijadikan  pedoman  bagi  perencana  dalam  merumuskan  perencanaan pengembangan  wilayah.  Salah  satu  tujuan  utama  pembangunan  (perencanaan  fasilitas pelayanan)  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  kesejahteraan masyarakat dapat tercapai [2].
Fasilitas pelayanan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi fasilitas umum, sosial, dan ekonomi  [3].  Contoh  pada  klasifikasi  fasilitas  pelayanan  sosial  yaitu  fasilitas  kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas dasar yang ketersediaannya sangat penting mengingat kesehatan adalah hak dasar manusia yang perlu dipenuhi [4]. Penyediaan fasilitas kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dinyatakan  bahwa  pembangunan nasional  harus  berlandaskan  kesehatan  yang  memperhatikan  kesehatan  masyarakat  [5]. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kesehatan masyarakat merupakan hal yang krusial karena gangguan kesehatan pada masyarakat dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sehingga upaya peningkatan derajat kesehatan merupakan salah satu bentuk investasi pembangunan negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan menyebutkan bahwa penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh
lapisan masyarakat perlu diperhatikan dengan menimbang berbagai aspek, seperti kebutuhan pelayanan,  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  dan  aksesibilitas  [6].  Prinsip  keterjangkauan  ini juga  selaras  dengan Central  Place  Theory yang  memperhatikan  jarak  ( range )  dan  ambang batas  layanan  ( threshold ) yang  disampaikan  oleh  Christaller  dalam  Muta’ali,  Widyanto  dan Sadali [7]. Faktanya, bias perencanaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan publik secara umum terjadi di Indonesia. Menurut Rodinelli dan Evans dalam Aulia [8] kegiatan produktif,  infrastruktur,  layanan,  dan  fasilitas  publik  umumnya  terkonsentrasi  di  kota. Keberadaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  belum  terkontrol  secara  optimal,  hal  ini  dapat dilihat pada konsentrasi fasilitas kesehatan pada wilayah tertentu. Jumlah fasilitas kesehatan di  wilayah  perkotaan  cenderung  lebih  banyak  dan  lengkap  dibandingkan  dengan  jumlah fasilitas kesehatan yang ada di perdesaan [9]. Kontrol izin terhadap jumlah fasilitas kesehatan masyarakat,  terutama  yang  dimiliki  oleh  pihak  swasta  (non  pemerintah)  berkembang  tidak teratur dengan orientasi yang berbeda (bisnis/keuntungan). Kondisi yang terjadi di lapangan, fasilitas kesehatan yang dimiliki dan dikembangkan oleh swasta banyak terdapat di perkotaan, sehingga menambah terkonsentrasinya fasilitas kesehatan di kota. Jumlah penduduk di kota lebih banyak yang dilayani daripada penduduk di desa, dan lebih menjanjikan dari segi bisnis atau keuntungan perusahaan [10].
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2016  tentang Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan,  dalam  Pasal  11  “Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  wajib menyediakan  paling  sedikit  1  (satu)  pusat  kesehatan  masyarakat  pada  setiap  kecamatan”. Meskipun demikian, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dapat lebih dari 1 (satu) pada tiap  kecamatan  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  pelayanan,  jumlah  penduduk,  dan aksesibilitas.  Rasio  ideal  puskesmas  terhadap  kecamatan  (yaitu  minimal  1  puskesmas  di  1 kecamatan) sudah tercapai di Provinsi DIY, dengan besar rasio 1,55 [11]. Hal ini berarti bahwa setiap  kecamatan  di  Provinsi  DIY  terdapat  1-2  puskesmas.  Sebaran  fasilitas  kesehatan  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  dapat  dikatakan  relatif  merata  di  setiap kabupaten/kota.  Permasalahan  lain  yang  muncul  pada  tahun  2014  adalah  masih  terdapat desa/kelurahan  di  D.I.  Yogyakarta  yang  kesulitan  mengakses  fasilitas  pelayanan  kesehatan. Sebanyak  187  desa/kelurahan  atau  42,69%  masih  mengalami  kesulitan  mengakses  rumah sakit karena memiliki jarak lebih dari 6 km, 45 desa/kelurahan atau 10,27% masih kesulitan mengakses tempat praktek dokter, dan 5 desa/kelurahan masih sulit mengakses Puskesmas pembantu [12].
Kota Yogyakarta sebagai ibukota Provinsi DIY tidak hanya bersifat administrasi, gejala primacy atau  pemusatan  perkembangan  wilayah  terjadi  di  Kota  Yogyakarta  dan  sekitarnya  [13]. Fenomena ini menunjukkan bahwa telah terjadi pemusatan sistem pusat pelayanan wilayah dan  terjadi  konsentrasi  fasilitas  pelayanan  di  Kota  Yogyakarta  [14].  Penelitian  ini  berusaha menganalisis dominasi kota sebagai pusat konsentrasi fasilitas pelayanan kesehatan melalui tujuan  penelitian  untuk  mengidentifikasi  ketersediaan  fasilitas  kesehatan  dan  menganalisis tingkat konsentrasi fasilitas kesehatan di daerah penelitian.

## 2. Metode
Metode  penelitian  kuantitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  memanfaatkan  data sekunder  sebagai  sumber  utama  untuk  olah  data  dan  analisis.  Penelitian  ini  menggunakan analisis  deskriptif  dengan  lokasi  penelitian  secara  administratif  dilaksanakan  di  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi DIY terbagi atas 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota  Yogyakarta.  Adapun  jumlah  kecamatan  di  Provinsi  DIY  berjumlah  78  kecamatan.  Peta daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Perhitungan indeks konsentrasi menurut lingkup wilayah dibagi menjadi 2 (dua), pada tingkat kabupaten/kota unit analisis terkecil analisis adalah kecamatan dan pada tingkat provinsi unit analisis  terkecil  analisis  adalah  kabupaten/kota.  Beberapa  sumber  data  utama  dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Data utama penelitian dan sumber data penelitian.
No Data Sumber 1 Jumlah penduduk Kabupaten dalam angka 2 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten dalam angka, Profil Kesehatan Provinsi DIY 3 Jenis fasilitas pelayanan kesehatan  Kabupaten dalam angka, Profil Kesehatan Provinsi DIY
4 Luas wilayah BPS
5 Bobot jenis fasilitas Peraturan Menteri PU No. 41/PRT/M/2007 dan SNI 03- 1733-2004
Untuk mengetahui tingkat konsentrasi dari fasilitas pelayanan kesehatan di daerah penelitian, digunakan rumus hasil modifikasi indeks konsentrasi.
Formula indeks konsentrasi [7].
IK = %Fi %TFi
Modifikasi formula indeks konsentrasi dengan memperhatikan bobot fasilitas kesehatan.
IK = Fi x C x 100

## TFi x C
Modifikasi formula indeks konsentrasi dengan memperhatikan bobot fasilitas kesehatan dan luas wilayah.
IK = %Fi x C %Li x C Keterangan: IK = indeks konsentrasi fasilitas Fi = jumlah unit fasilitas pada sub wilayah i TFi = total jumlah unit fasilitas pada wilayah i Li = luas wilayah i C = bobot jenis fasilitas (lihat Tabel 2) Tabel 2. Penentuan bobot jenis yang mengacu pada SNI 03-1733-2004.
Jenis Fasilitas Kesehatan Penduduk yang Dilayani Bobot Jenis Rumah sakit 240.000 4 RS bersalin 30.000 2 Poliklinik/balai pengobatan lingkungan 30.000 2 Puskesmas 120.000 3 Puskesmas pembantu 30.000 2 Apotek 30.000 2 Posyandu 1.250 1

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1. Identifikasi fasilitas pelayanan kesehatan
Fasilitas  pelayanan  kesehatan  dasar  di  Provinsi  DIY  dilaksanakan  oleh  Puskesmas,  klinik pratama, praktik dokter/dokter gigi perseorangan, sedangkan  pelayanan kesehatan rujukan dilaksanakan oleh rumah sakit umum dan rumah sakit khusus [15]. Analisis difokuskan pada rumah sakit dan puskesmas sebagai representatif dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas  pelayanan  kesehatan  rujukan  atau  lanjut.  Pada  tahun  2014  jumlah  keseluruhan fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  Provinsi  DIY  berjumlah  6.712  unit  (lihat  Tabel  3)  dan  pada tahun  2019  bertambah  menjadi  6.787  unit.  Kondisi  eksisting  pada  tahun  2019  fasilitas
kesehatan yang ada di Provinsi DIY adalah rumah sakit berjumlah 48 unit, rumah sakit bersalin 45  unit,  poliklinik/  balai  pengobatan  lingkungan  146  unit,  puskesmas  167  unit,  puskesmas pembantu 295 unit, apotek 359 unit, dan posyandu 5.727 unit (lihat Tabel 4).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, setiap puskesmas  di  Indonesia  pada  tahun  2019  ditargetkan  dapat  memberikan  pelayanan  sesuai standar. Puskesmas di Provinsi DIY yang memberikan pelayanan sesuai standar baru mencapai 91,74  %,  angka  ini  tergolong  tinggi  dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di  Indonesia  [16]. Meskipun  demikian  masih  diperlukan  peningkatan  pelayanan  kesehatan  yang  ditinjau  dari fasilitas  kesehatan,  SDM  kesehatan,  pembiayaan  kesehatan  dan  pengendalian  penyakit. Menurut data profil kesehatan Provinsi DIY, dari total persebaran puskesmas yang ada belum seluruh  puskesmas  terakreditasi.  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DIY  melakukan  beberapa  upaya kesehatan dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yang salah satunya adalah memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
Tabel 3. Jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan di Provinsi DIY Tahun 2014 [17 – 21].
Kabupaten/ Kota Rumah Sakit RS Bersalin Poliklinik  Puskesmas Puskesmas Pembantu Apotek/ Pharmacy Posyan- du Bantul 13 14 45 27 59 47 1.132 Gunungkidul 5 3 42 30 112 19 1.466 Kota Yogyakarta 12 18 18 16 9 39 625 Kulon Progo 5 8 10 21 59 13 913 Sleman 6 53 26 69 46 195 1.537 Provinsi DIY 41 96 141 163 285 313 5.673
Tabel 4. Jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan di Provinsi DIY Tahun 2019 [22 – 26]. Kabupaten/ Kota Rumah Sakit RS Bersalin Poliklinik  Puskesmas Puskesmas Pembantu Apotek/ Pharmacy Posyan- du Bantul 16 8 44 29 58 58 1.141 Gunungkidul 6 1 41 33 110 30 1.431 Kota Yogyakarta 13 12 22 16 8 42 622 Kulon Progo 6 0 12 21 58 27 960 Sleman 7 24 27 68 61 202 1.573 Provinsi DIY 48 45 146 167 295 359 5.727
Tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan dapat diketahui dengan mengidentifikasi jumlah unit dan  jenis  pelayanan  yang  tersedia.  Jumlah  tersebut  dapat  mengindikasikan  perkembangan wilayah  beserta  fungsi  pelayanan  wilayah  berdasarkan  daya  layan.  Ketersediaan  fasilitas pelayanan  pada  lingkup  wilayah  tertentu  dapat  mencerminkan  keberlangsungan  fungsi pelayanan sesuai kebutuhan per wilayah dengan mempertimbangkan banyaknya penduduk dan cakupan wilayah (skala pelayanan) yang dilayani. Kebutuhan fasilitas pelayanan wilayah
akan meningkat seiring meningkatnya penduduk di suatu wilayah [27]. Salah satu aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan sesuai dengan porsi tiap wilayah. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Provinsi DIY mengalami penambahan pada periode lima tahun terakhir (tahun 2014-2019) dengan  variasi  jumlah  penambahan  berbeda-beda  pada  jenisnya.  Penurunan  fasilitas kesehatan  hanya  terjadi  pada  rumah  sakit  bersalin.  Secara  keseluruhan  total  penambahan jumlah fasilitas kesehatan dasar maupun lanjut (rujukan) di Provinsi DIY berjumlah 75 unit.
Fasilitas  pelayanan  kesehatan  rujukan  berupa  rumah  sakit  mengalami  penambahan  pada kurun  waktu 2014-2019,  yaitu  sebesar  7  unit,  dari  41  rumah  sakit  menjadi  48 rumah  sakit. Rumah sakit bersalin justru mengalami penurunan yang signifikan sebesar 51 unit, sehingga pada tahun 2019 jumlah rumah sakit bersalin menjadi 45 unit. Penurunan jumlah rumah sakit bersalin di Provinsi DIY terjadi karena beberapa berubah status jenis fasilitas kesehatannya atau  sudah  tidak  beroperasional  lagi.  Fasilitas  pelayanan  kesehatan  dasar  di  Provinsi  DIY berupa  puskesmas  juga  mengalami  penambahan  4  unit  pada  5  tahun  terakhir,  pada  tahun 2014 Provinsi DIY memiliki 163 puskesmas sedangkan pada tahun 2019 bertambah menjadi 167  puskesmas.  Meskipun  penambahan  puskesmas  ini  paling  sedikit  dibandingkan  dengan fasilitas kesehatan yang lain di Provinsi DIY, akan tetapi secara nasional jumlah ini relatif cukup besar  karena  penambahan  rata-rata  puskesmas  di  Indonesia  dalam  5  tahun  sebesar  2 puskesmas per provinsi [11].
Perencanaan  pembangunan  membutuhkan  suatu  pegangan  atau  pedoman  sebelum melakukan aksi pembangunan. Konsep Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota Departemen  Pekerjaan  Umum  1979  dan  Standar  Nasional  Indonesia  tentang  Tata  Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Tahun 2014 merupakan dokumen nasional yang  berisikan  pedoman  atau  sebagai  acuan  dalam  perencanaan.  Berdasarkan  pedoman tersebut dapat disusun rencana lebih mendetail untuk bahan perencanaan fasilitas pelayanan umum di daerah. Dengan diketahuinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada masing-masing tingkat  fasilitas  kesehatan  tertentu,  maka  akan  dapat  dilakukan  analisis  mengenai  tingkat terpenuhinya daya layan atau efektifitas daya layan tiap fasilitas kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan  ideal  dapat  diketahui  dengan  melakukan  perbandingan  antara  jumlah  fasilitas kesehatan  dan  total  penduduk  yang  dilayani.  Kebutuhan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di Provinsi  DIY  menurut  jumlah  penduduk  yang  dilayani  secara  umum  sudah  terpenuhi,  baik fasilitas  pelayanan  kesehatan  dasar  maupun  lanjut/rujukan.  Hanya  saja  fasilitas  pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit) belum tersebar secara merata, sebagai contoh di Kabupaten Sleman  terdapat  7  rumah  sakit  yang  mengelompok  di  2  kecamatan,  yaitu  4  rumah  sakit  di Kecamatan Gamping dan 3 rumah sakit di Kecamatan Mlati. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan sesuai banyaknya penduduk yang dilayani pada suatu wilayah perlu  diperhatikan.  Selain  itu,  penempatan  fasilitas  kesehatan  yang  tepat  juga  diperlukan dengan mempertimbangkan luas wilayah di suatu tempat. Wilayah dengan luasan yang besar sebaiknya memiliki fasilitas-fasilitas yang penempatannya strategis, sehingga aksesibilitas dan daya  jangkau  menuju  fasilitas  tersebut  mudah  digapai  masyarakat  setempat.  Penelitian
sebelumnya  yang  relevan  juga  mengkaji  efektivitas  pusat  pelayanan  wilayah  dapat  diukur melalui efisiensi dan keterjangkauan fasilitas pelayanan [28].
Ulman dalam Aulia menyampaikan bahwa pada proses pemenuhan kebutuhan tiap wilayah diperlukan keterkaitan antar wilayah, yaitu tiap-tiap wilayah dengan fungsi pelayanan yang berbeda  diharapkan  dapat  saling  memenuhi  kebutuhan  penduduk  terhadap  fasilitas pelayanan tertentu [8]. Fasilitas pelayanan wilayah dengan daya layan yang lebih luas dapat melayani kebutuhan penduduk di wilayahnya sendiri dan di luar wilayahnya. Dengan demikian prinsip daya layan dari fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia didasarkan pada pemenuhan kebutuhan penduduk menurut jumlah penduduk ( threshold ) dan ketersediaan pada masing- masing wilayah administrasi ( range ). Prinsip tersebut juga sesuai dengan Central Place Theory yang memperhatikan ambang batas minimal sebuah fasilitas pelayanan wilayah agar dapat berlangsung dan optimal memenuhi kebutuhan penduduk ( threshold ) serta jangkauan ( jarak ) maksimum sebuah fasilitas pelayanan wilayah mampu melayani penduduk ( range ) [7].

## 3.2. Konsentrasi fasilitas pelayanan kesehatan
Ketersediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  Provinsi  DIY  dapat  diidentifikasi  menurut kuantitas  (jumlah)  dan  jenisnya,  sehingga  dalam  merumuskan  formula  untuk  mengukur tingkat  konsentrasi  fasilitas  pelayanan  kesehatan  mempertimbangkan  pembobotan.  Hal  ini berkaitan  dengan  penjenjangan  dari  masing-masing  jenis  fasilitas  kesehatan  yang  memiliki daya  layan  berbeda-beda  menurut  fungsinya.  Analisis  konsentrasi  fasilitas  pelayanan kesehatan  di  Provinsi  DIY  dapat  diidentifikasi  dengan  mengolah  data  jumlah  fasilitas kesehatan tiap kecamatan beserta data luas wilayah dan jumlah penduduk pada tahun 2014 dan 2018. Analisis pada 2 (dua) tahun yang berbeda dilakukan untuk melihat perubahan serta perkembangan  tingkat  konsentrasi  pelayanan  kesehatan  di  daerah  yang  sama.  Fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi DIY yang akan dijadikan indikator jenis meliputi rumah sakit, rumah  sakit  bersalin,  poliklinik/balai  pengobatan  lingkungan,  puskesmas,  puskesmas pembantu, apotek ( pharmacy ), dan posyandu.
Indeks  konsentrasi  fasilitas  pelayanan  digunakan  sebagai  salah  satu  cara  untuk mengidentifikasi  ketersediaan  dan  pemusatan  fasilitas.  Artinya,  adanya  indeks  konsentrasi fasilitas  pelayanan  ini  menunjukkan  seberapa  besar  suatu  wilayah  dapat  berfungsi  sebagai pusat  pelayanan  untuk  wilayah  itu  sendiri  maupun  wilayah  di  sekitarnya.  Metode  indeks konsentrasi fasilitas pelayanan yang digunakan merupakan hasil perbandingan antara jumlah unit  fasilitas  kesehatan  sesuai  dengan  jenisnya  di  wilayah  administrasi  dengan  variabel pembanding  berupa  luas  wilayah.  Perbandingan  tersebut  dilakukan untuk  melihat  proporsi suatu nilai jumlah unit terhadap proporsi nilai lainnya yaitu luas wilayah. Setiap nilai indeks konsentrasi  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dapat  mengindikasikan  seberapa  besar  dominasi wilayah terhadap keseluruhan wilayah sebagai penyedia pelayanan kesehatan. Semakin besar indeks konsentrasi fasilitas pelayanan, maka akan semakin banyak peran suatu wilayah dalam mengalokasikan wilayahnya untuk berfungsi sebagai pusat pelayanan. Tingginya angka fungsi pelayanan  menunjukkan  semakin  besar  fungsi  pelayanan  yang  digapai  masyarakat  di  tiap
kecamatan sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan dilihat dari orientasi geografis penduduk.
Persebaran  tenaga  medis  dan  fasilitas  penunjang  kesehatan  seperti  puskesmas  dan  rumah sakit saat ini masih menumpuk di kota [9]. Fasilitas pelayanan publik yang tidak memadai dan memiliki kualitas kurang memuaskan akan memicu mobilitas penduduk yang lebih tinggi [29]. Pemerintah Provinsi DIY telah berupaya mendorong penguatan pelayanan kesehatan dengan menyediakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  tersebar  di  4  kabupaten  dan  1  kota. Meskipun demikian, di Provinsi DIY masih terdapat pemusatan fasilitas kesehatan di beberapa wilayah. Perhitungan indeks konsentrasi berdasarkan cakupan wilayahnya dibagi menjadi 2 (dua),  yaitu  pada  wilayah  administrasi  kabupaten/kota  dan  provinsi.  Pada  tingkat kabupaten/kota, indeks konsentrasi terendah tahun 2014 berada pada Kecamatan Purwosari (Kabupaten  Gunungkidul)  atau  sebesar  2,18  sedangkan  indeks  konsentrasi  tertinggi  tahun 2014 ada pada Kecamatan Umbulharjo di Kota Yogyakarta atau sebesar 15,07. Tahun 2019, indeks  konsentrasi  terendah  dan  tertinggi  menurut  tingkat  kabupaten/kota  masih  berada pada kecamatan yang sama namun dengan angka yang berbeda, yaitu terendah di Kecamatan Purwosari dengan angka 2,35 dan tertinggi di Kecamatan Umbulharjo dengan angka 14,94.
Kecamatan  Purwosari  menduduki  peringkat  paling  rendah  dalam  indeks  konsentrasi pelayanan  fasilitas  kesehatannya,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  dan  daya  layan fasilitas kesehatan masih tergolong rendah. Kelengkapan fasilitas pelayanan merupakan salah satu indikator perkembangan wilayah, selain itu kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat menjadi simpulan awal kesuksesan pembangunan wilayah. Penelitian yang dilakukan Kodoatie dalam Hariyani, Usman dan Kurniawan [30] juga menunjukkan bahwa rendahnya ketersediaan fasilitas  dan  kualitas  infrastruktur  pada  suatu  wilayah  berbanding  lurus  dengan  tingkat perekonomiannya.  Kebanyakan  masyarakat  di  Kecamatan  Purwosari  hidup  dari  lahan pertanian, yaitu padi dan singkong. Kondisi geografis di Kecamatan Purwosari juga memiliki karakter topografi yang bervariasi, dari yang landai-hingga terjal dan termasuk dalam jajaran perbukitan karst atau sering disebut Pegunungan Sewu [31]. Pola bertahan hidup masyarakat ini  masih  menggambarkan  karakteristik  hidup  tradisional  dengan  mengandalkan  sektor pertanian  (agraris)  sebagai  mata  pencaharian  utama.  Kecamatan  Purwosari  terdiri  dari beberapa dusun yang terdiri dari kelompok-kelompok permukiman dengan jarak antar dusun yang cukup jauh. Kecamatan Purwosari memiliki jumlah penduduk paling rendah di Kabupaten Gunungkidul, yaitu 21.107 jiwa pada tahun 2019. Kondisi Kecamatan Purwosari yang demikian menyebabkan sedikitnya fasilitas kesehatan yang dibangun di daerah tersebut. Tercatat pada tahun 2019 di Kecamatan Purwosari tidak ada fasilitas rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan poliklinik di wilayah ini. Fasilitas kesehatan lainnya yang terdapat di sana adalah 1 puskesmas, 4 puskesmas pembantu, 1 apotek, dan 32 posyandu.
Kondisi yang sebaliknya terjadi di Kecamatan Umbulharjo yang memiliki indeks konsentrasi pelayanan  fasilitas  kesehatan  tertinggi  di  Provinsi  DIY.  Kondisi  eksisting  pada  tahun  2019 fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  Kecamatan  Umbulharjo  memiliki  jumlah  dan  kelengkapan fasilitas  kesehatan  yang  sangat  memadai,  yaitu:  3  rumah  sakit,  1  rumah  sakit  bersalin,  4
poliklinik,  1  puskesmas,  2  puskesmas  pembantu,  6  apotek,  dan  92  posyandu.  Hal  ini menunjukkan bahwa indeks konsentrasi merepresentasikan kelengkapan fasilitas kesehatan dan  daya  layan  optimal  dari  fasilitas  kesehatan  dalam  memenuhi  kebutuhan  penduduk terutama di Kecamatan Umbulharjo. Lokasi relatif Kecamatan Umbulharjo berada di pinggiran Kota  Yogyakarta  dengan  akses  yang  baik  menuju  pusat  kota  dan  daerah  sekitarnya,  hal  ini menyebabkan pertumbuhan fasilitas pelayanan juga pesat di kecamatan ini. Kondisi topografi di  wilayah  ini  mendukung  adanya  ketersediaan  fasilitas  yang  lengkap.  Kecamatan  ini  dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan dari kecamatan-kecamatan di sekitarnya.
Hasil komparasi fungsi pelayanan tahun 2014 dan 2019 menurut tingkat kabupaten/kota di Provinsi  DIY  menunjukkan  bahwa  ada  kecamatan  yang  mengalami  peningkatan  indeks konsentrasi fasilitas kesehatan dan ada yang mengalami penurunan, serta ada pula kecamatan dengan perkembangan indeks konsentrasi fasilitas kesehatan yang stagnan selama 5 tahun tersebut. Peningkatan indeks konsentrasi fasilitas kesehatan didominasi di Kota Yogyakarta, yaitu  sebanyak  5  (lima)  kecamatan  mengalami  peningkatan.  Kelima  kecamatan  tersebut adalah  Kecamatan  Kraton,  Gondomanan,  Ngampilan,  Gedongtengen,  dan  Tegalrejo.  Hal  ini menunjukkan  adanya  perkembangan  (penambahan)  fasilitas  kesehatan  di  Kota  Yogyakarta secara  umum.  Peningkatan  terbesar  dalam  kurun  5  tahun  terjadi  di  Kecamatan  Ngampilan Kota  Yogyakarta.  Hal  ini  terjadi  karena  penduduk  Kecamatan  Ngampilan  mengalami peningkatan yang besar diikuti dengan penambahan fasilitas kesehatan, berupa 1 poliklinik dan 1  apotek.  Kondisi tersebut  tepat  dikarenakan  seiring  meningkatnya penduduk,  fasilitas yang  dibutuhkan  juga  meningkat.  Kenaikan  jumlah  penduduk  seharusnya  diikuti  dengan penambahan  fasilitas  pendukung  mengingat  ketersediaan  tersebut  menentukan  tingkat perkembangan  wilayah  [30].  Penurunan  indeks  konsentrasi  fasilitas  kesehatan  terendah berada  di  kecamatan  yang  memiliki  penduduk  terendah  di  Provinsi  DIY,  yaitu  Kecamatan Pakualaman  di  Kota  Yogyakarta.  Kecamatan  Pakualaman  memiliki  luas  wilayah  terkecil  di Provinsi DIY, yaitu sekitar 63 hektar. Akan tetapi, Kecamatan Pakualaman terletak di tengah kota dan berbatasan dengan kecamatan-kecamatan yang berpengaruh, yaitu sebelah utara berbatasan  dengan  Kecamatan  Danurejan,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan Mergangsan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gondomanan, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Umbulharjo. Atas keuntungan letak geografis itu Kecamatan Pakualaman  yang  memiliki  indeks  konsentrasi  cukup  rendah  tidak  begitu  menjadi  masalah bagi masyarakat di kecamatan ini karena kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan ke kecamatan lain.
Berdasarkan komparasi nilai indeks konsentrasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat provinsi di tahun 2014 dan 2019, tercatat adanya perubahan nilai indeks konsentrasi yang tidak terlalu signifikan di tiap kabupaten/kota. Pada tahun 2014, Kota Yogyakarta berada pada klasifikasi tertinggi  (I)  dengan  nilai  indeks  konsentrasi  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sebesar  10,9. Kabupaten dengan nilai indeks konsentrasi klasifikasi sedang (II) ada pada 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman dengan nilai indeks konsentrasi sebesar 1,67 dan Kabupaten Bantul dengan nilai indeks konsentrasi 1,25. Klasifikasi terendah (III) ditempati oleh Kabupaten Kulon Progo dengan nilai indeks konsentrasi 0,80 dan Kabupaten Gunungkidul dengan nilai indeks
konsentrasi  0,52  (lihat  Tabel  5).  Pada  tahun  2018,  terdapat  perubahan  angka  nilai  indeks konsentrasi fasilitas pelayanan kesehatan di semua kabupaten/kota namun tidak signifikan. Beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan indeks konsentrasi selama 5 tahun tersebut yaitu Kabupaten Bantul yang naik menjadi 1,26 dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,83.  Adapun  Kabupaten  Sleman,  Kabupaten  Gunungkidul  dan  Kota  Yogyakarta  mengalami penurunan nilai indeks konsentrasi walaupun tidak signifikan. Kabupaten Sleman mengalami penurunan menjadi 1,66, sedangkan Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan menjadi 0,51 dan Kota Yogyakarta mengalami penurunan menjadi 10,76 (lihat Tabel 6).
Hasil  klasifikasi  menurut  tingkat  konsentrasi  di  provinsi  DIY  pada  tahun  2014  dan  2019 menunjukkan  bahwa  klasifikasi  tertinggi  ditempati  oleh  Kota  Yogyakarta.  Kota  Yogyakarta merupakan  satu-satunya  daerah  berstatus  kota  dengan  4  (empat)  lainnya  berstatus kabupaten.  Luas  wilayah  Kota  Yogyakarta  paling  sempit  dibandingkan  wilayah  kabupaten lainnya,  yaitu  hanya  3.250  hektar.  Akan  tetapi,  kepadatan  penduduk  Kota  Yogyakarta menempati angka tertinggi dari kabupaten lainnya, yaitu mencapai 13.154 jiwa per kilometer persegi.  Terdapat  korelasi  kepadatan  penduduk  yang  berdampak  signifikan  terhadap perkembangan fasilitas di suatu wilayah, yaitu semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk, maka  semakin  banyak  ketersediaannya  [32].  Tingginya  kepadatan  penduduk  di  Kota Yogyakarta  dikarenakan  Kota  Yogyakarta  berkedudukan  sebagai  ibu  kota  Provinsi  DIY,  hal tersebut  menjadi faktor pendukung utama  Kota Yogyakarta menduduki  klasifikasi  tertinggi. Status  ibu  kota  yang  melekat  pada  Kota  Yogyakarta  menyebabkan  banyaknya  aktivitas masyarakat sehingga kebutuhan fasilitas pelayanan juga semakin meningkat dan bervariasi. Lokasi  fasilitas  kesehatan  melibatkan  komitmen alokasi  sumber  daya  untuk  rencana  jangka panjang.  Keputusan  lokasi  fasilitas  kesehatan  yang  terencana  dengan  baik  akan  sangat menunjang pemenuhan kebutuhan untuk wilayah itu sendiri maupun wilayah lain.
Tabel 5. Tingkat konsentrasi fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi DIY berdasarkan data
tahun 2014. No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Persentase Jumlah Unit dengan Bobot Persentase Luas Indeks Konsentrasi Tingkat Konsentrasi 1 Bantul 968.632 19,95 15,91 1,25 II 2 Kulon Progo 405.222 14,71 18,40 0,80 III 3 Gunungkidul 698.825 24,11 46,62 0,52 III 4 Sleman 1.163.970 30,12 18,04 1,67 II 5 Kota Yogyakarta 400.467 11,12 1,02 10,90 I
Tabel 6. Tingkat konsentrasi fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi DIY berdasarkan data
tahun 2018. No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Persentase Jumlah Unit dengan Bobot Persentase Luas Indeks Konsentrasi Tingkat Konsentrasi 1 Bantul 1.006.692 20,07 15,91 1,26 II 2 Kulon Progo 425.758 15,30 18,40 0,83 II
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Persentase Jumlah Unit dengan Bobot Persentase Luas Indeks Konsentrasi Tingkat Konsentrasi 3 Gunungkidul 736.210 23,65 46,62 0,51 III 4 Sleman 1.206.714 30,00 18,04 1,66 II 5 Kota Yogyakarta 427.528 10,97 1,02 10,76 I
Pergeseran  tingkat  konsentrasi  fasilitas  kesehatan  Provinsi  DIY  terjadi  di  Kabupaten  Kulon Progo yang sebelumnya berada pada tingkat tiga (III) naik menjadi tingkat dua (II). Naiknya tingkat konsentrasi berbanding lurus dengan naiknya indeks konsentrasi fasilitas kesehatan di Kabupaten  Kulon  Progo.  Selain  itu,  tingkat  konsentrasi  juga  berhubungan  dengan  adanya penambahan beberapa fasilitas kesehatan di Kabupaten Kulon Progo, terutama rumah sakit (bertambah 1), poliklinik (bertambah 2), dan apotek (bertambah 14). Kota Yogyakarta memiliki indeks konsentrasi tertinggi (10,76), nilai indeks konsentrasi fasilitas kesehatan yang dimiliki Kota  Yogyakarta  sangat  kontras  dengan  kabupaten  lainnya,  terlebih  dengan  Kabupaten Gunungkidul (0,51). Gap yang jauh antar wilayah ini terjadi karena Kabupaten Gunungkidul juga  memiliki  indeks  sentralitas  terendah.  Kabupaten  Gunungkidul  merupakan  kabupaten yang relatif kurang berkembang dengan kondisi topografi datar hanya sedikit sehingga kurang mendukung untuk dibangun fasilitas pelayanan wilayah. Perihal ruang wilayah tersebut dapat menjadi pembatas tempat tersebut secara fisik maupun nonfisik [33]. Selain itu, Kabupaten Gunungkidul  memiliki  kepadatan  penduduk  yang  relatif  rendah  dibandingkan  dengan kabupaten/kota  lainnya  di  Provinsi  DIY.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  tidak terkonsentrasinya  fungsi  pelayanan  dari  fasilitas  kesehatan  di  Kabupaten  Gunungkidul  dan menjadikannya terendah di antara kabupaten/kota lainnya.
Penentuan  struktur  ruang  wilayah  dalam  rencana  tata  ruang  wilayah  (RTRW)  juga mendasarkan  pada  fasilitas  pelayanan  yang  tersedia  di  wilayah  tersebut.  Semakin  baik performanya (jumlah, jenis, dan fungsinya) maka akan semakin tinggi hierarki pusat pelayanan atau sistem perkotaannya. Kota Yogyakarta dalam sistem perkotaan RTRW Provinsi DIY tahun 2019-2039  merupakan  Pusat  Kegiatan  Nasional  (PKN),  yang  berarti  bahwa  skala  pelayanan Kota  Yogyakarta  sudah  melayani  kegiatan  nasional  atau  beberapa  provinsi  [34].  Hasil  dari analisis  indeks  konsentrasi  fasilitas  kesehatan  pada  tahun  2014  dan  2018  yang  dilakukan peneliti  menunjukkan  kesesuaian  dengan  penetapan  pusat  pertumbuhan  di  Provinsi  DIY. Meskipun  demikian,  penentuan  suatu  kabupaten/kota  menjadi  tempat  pusat  tidak  cukup hanya  melihat  keberagaman  fasilitas  kesehatan  yang  ada,  tetapi  juga  melihat  daya  layan fasilitas  secara  menyeluruh  melalui  tingkat  ketersediaan  dan  persentase  luas  wilayahnya. Suatu tempat sentral yang merupakan salah satu tempat penting dan strategis yang berperan besar dalam pusat kegiatan maupun penyediaan fasilitas pelayanan untuk wilayahnya sendiri beserta  wilayah  di  sekitarnya  [7].  Tingkat  konsentrasi  fasilitas  pelayanan  menunjukkan pemusatan  suatu  fungsi  sehingga  menimbulkan  daya  tarik  yang  besar  dan  interaksi  antar wilayah. Tingginya tingkat konsentrasi fasilitas pelayanan di suatu wilayah menjadi ciri pusat pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang lebih besar dibandingkan wilayah lain. Salah satu  pertimbangan  suatu  wilayah  dijadikan  pusat  pertumbuhan  yaitu  karena  adanya keuntungan aglomerasi yang berupa: kedekatan geografis, aktivitas sosial, ekonomi, maupun
mobilitas  penduduknya  sehingga  mampu  memberikan  daya  tarik  menuju  wilayah  dengan konsentrasi fasilitas pelayanan yang lebih tinggi.

## 4. Kesimpulan
Meningkatnya  jumlah  penduduk  berbanding  lurus  dengan  meningkatnya  kebutuhan penduduk  terhadap  fasilitas  pelayanan,  tak  terkecuali  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan. Urgensi  peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  suatu  wilayah adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  penduduk  dan  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk melalui  fasilitas  kesehatan  yang  memadai  dan  terjangkau.  Ketersediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Provinsi DIY sudah sesuai dengan standar jumlah minimal yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  PU  No.  41/PRT/M/2007  dan  SNI  03-1733-2004.  Daya layan  fasilitas  kesehatan  dasar  di  Provinsi  DIY  telah  memenuhi  kebutuhan  ideal  menurut jumlah  penduduk  yang  dilayani  dan  jangkauan  wilayah  administrasi  sesuai  Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2016. Akan tetapi sebaran fasilitas kesehatan rujukan atau tingkat lanjut  di  Provinsi  DIY  berupa  rumah  sakit  belum  terdistribusi  secara  merata,  terutama  di Kabupaten Sleman (masih mengelompok di 2 kecamatan) dan Kabupaten Gunungkidul (masih mengelompok di 4 kecamatan).
Ketersediaan fasilitas pelayanan yang ada di setiap wilayah di Provinsi DIY pada kurun waktu tertentu  memberikan  gambaran  terhadap  distribusi/sebaran  fasilitas  pelayanan  dan perkembangan  fasilitas  pelayanan  wilayah  tersebut.  Kecamatan  yang  memiliki  fungsi pelayanan fasilitas kesehatan terbaik berada di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Hal ini  menunjukkan  adanya  peran  Kecamatan  Umbulharjo  dalam  mengalokasikan  wilayahnya untuk  melayani  wilayah  sendiri  dan  wilayah  sekitarnya.  Tingginya  konsentrasi  fasilitas kesehatan di Kecamatan Umbulharjo juga mengindikasikan besarnya potensi wilayah untuk memegang peranan sebagai pusat pelayanan. Sementara fungsi pelayanan terendah berada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul. Dominasi Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan wilayah di Provinsi DIY juga ditunjukkan oleh adanya konsentrasi fasilitas kesehatan yang tinggi. Indeks konsentrasi fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta (yaitu 10,90) memiliki selisih yang jauh dibandingkan dengan indeks konsentrasi kabupaten lain di Provinsi DIY. Hal ini memperkuat gejala primacy atau pemusatan perkembangan wilayah di Provinsi DIY yang masih terpusat Kota Yogyakarta dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
Wilayah yang menjadi tempat pusat pelayanan kesehatan memiliki jumlah, jenis, dan skala pelayanan  yang bervariasi,  oleh  karena  itu perlu  diimbangi dengan  peningkatan fungsi  dan akses  pelayanan.  Konsentrasi  fasilitas  kesehatan  yang  tinggi  di  suatu  daerah  perlu mempertimbangkan aksesibilitas yang baik sehingga jangkauan pelayanan kesehatan dapat merata  dan  dengan  mudah  diakses  oleh  masyarakat  yang  membutuhkan.  Aspek  tersebut sangat  penting  untuk  menjadi  pertimbangan  perencana  pembangunan  agar  tercipta kesejahteraan yang merata pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi DIY.

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  Hibah  Penelitian  Fakultas  Geografi  UGM.  Peneliti mengucapkan terima  kasih  atas bantuan  dan dukungan  yang  diberikan  oleh Program  Studi Pembangunan Wilayah dan Fakultas Geografi UGM.

## Referensi
[1] Sadali  MI,  Intizhar  F,  Aisyah.  Analisis  Ketersediaan  Fasilitas  Sosial  di  Kabupaten Banjarnegara,  Sebagai  Pendukung  Kondisi  Darurat  Bencana  dan  Pengembangan
Wilayah. Media Komun Geogr 2017;18:128 – 45.
https://doi.org/10.23887/mkg.v18i2.12517.
[2] Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Bappenas.  Rancangan  Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-201. 2019.
[3] Muta’ali  L.  Teknik  Analisis  Regional.  Yogyakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Geografi Universitas Gadjah Mada; 2015.
[4] World Health Organization. Refugee and Migrant Health 2018. https://www.who.int/migrants/en/ (accessed October 1, 2020).
[5] Republik Indonesia. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2009.
[6] Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
[7] Muta’ali L, Widiyanto D, Sadali MI. Modul Praktikum Metode dan Teknik Analisis Sosial Ekonomi.  Yogyakarta:  Program  Studi  Pembangunan  Wilayah  Universitas  Gadjah Mada; n.d.
[8] Aulia  BU.  Overview:  Faktor  Pendorong  Terjadinya  Keterkaitan  Kota-Desa  dari  Segi Pergerakan Orang antara Kota Mojokerto dengan Wilayah Peri-Urban di Kabupaten Mojokerto. Desa-Kota 2020;2:58 – 69. https://doi.org/10.20961/desa- kota.v2i1.39267.58-69.
[9] Putri  SW.  Hari  Kesehatan  Nasional:  Persebaran  Fasilitas  Kesehatan  Indonesia  Tidak Merata. AyobandungCom 2019. https://www.ayobandung.com/netizen/pr- 79668071/hari-kesehatan-nasional-persebaran-fasilitas-kesehatan-indonesia-tidak- merata?page=all (accessed January 10, 2022).
[10]  Wahyudi MZ. Hampir 54 Persen Penduduk Indonesia Tinggal di Kota. KompasCom 2012. https://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/21232065/ Hampir.54.Persen. Penduduk.Indonesia.Tinggal.di.Kota (accessed January 10, 2022).
[11]  Kementerian  Kesehatan  RI.  Profil  Kesehatan  Indonesia  Tahun  2019.  Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.
[12]  BPS Provinsi DIY. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (PODES) 2014. 2015.
[13]  Firmansyah  RA,  Hariyanto,  Indrayati  A.  Dinamika  Sistem  Kota-Kota  Dan  Pemilihan Alternatif  Pusat  Pertumbuhan  Baru  di  Kota  Semarang.  Geo  Image  2016;5:46 – 51. https://doi.org/10.15294/geoimage.v5i2.13561.
[14]  Utari  MGES.  Analisis  Sistem  Pusat  Pelayanan  Permukiman  di  Kota  Yogyakarta  Tahun 2014. Jejak J Econ Policy 2015;8. https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3856.
[15]  Dinas Kesehatan DIY. Profil Kesehatan D.I Yogyakarta Tahun 2018. 2019.
[16]  Kementerian  Kesehatan  RI.  Profil  Kesehatan  Indonesia  2018.  Jakarta:  Kementerian
Kesehatan RI; 2019.
[17]  BPS Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul dalam Angka 2015. 2015.
[18]  BPS Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2015. 2015.
[19]  BPS Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta Dalam Angka 2015. 2015.
[20]  BPS Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2015. 2015.
[21]  BPS Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman Dalam Angka 2015. 2015.
[22]  BPS Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul dalam Angka 2020. 2020.
[23]  BPS Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2020. 2020.
[24]  BPS Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020. 2020.
[25]  BPS Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2020. 2020.
[26]  BPS Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman Dalam Angka 2020. 2020.
[27]  Ritohardoyo  S,  Sadali  I.  Kesesuaian  Keberadaan  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH) terhadap  Tata  Ruang  Wilayah  di  Kota  Yogyakarta.  Tata  Loka  2017;19:291 – 305. https://doi.org/10.14710/tataloka.19.4.291-305.
[28]  Sari  SMRP,  Hardiana  A,  Putri  RA.  Efektivitas  Perkotaan  Gemolong  Sebagai  Pusat Pelayanan Permukiman di Kabupaten Sragen. Region 2017;12:83 – 92. https://doi.org/10.20961/region.v12i1.10172.
[29]  Hardati  P.  Hierarki  Pusat  Pelayanan  di  Kecamatan  Ungaran  Barat  dan  Ungaran  Timur Kabupaten  Semarang.  J  Geogr    Media  Inf  Pengemb  Dan  Profesi  Kegeografian 2016;13:204 – 15. https://doi.org/10.15294/jg.v13i2.7977.
[30]  Hariyani S, Usman F, Kurniawan EB. Strategy of Urban Settlement Planning Through a Model  of  Public  Service  Facilities.  IOP  Conf.  Ser.  Earth  Environ.  Sci.,  vol.  202, Surabaya: IOP Publishing Ltd; 2018. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/202/1/012011.
[31]  Kurniawan  A,  Sadali  MI.  Keistimewaan  Lingkungan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2015.
[32]  Arsandi  AS,  Wahyu  R  D,  Ismiyati,  Hernawan  F.  Dampak  Pertumbuhan  Penduduk Terhadap Infrastruktur di Kota Semarang. J Karya Tek Sipil 2017;6:1 – 14.
[33] Tickamyer  AR.  Space  Matters !  Spatial  Inequality in Future  Sociology. Contemp  Sociol 2000;29:805 – 13. https://doi.org/10.2307/2654088.
[34]  Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039.