Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i5.1194

## PP 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEBELUMNYA TENTANG PNBP DEPAG DITINJAU MASLAHAH
Siti Juryati * 1 , Ahmad Dibul Amda 2 , Busman Edyar 3 1,2 Mahasiswi, IAIN Curup; Jl. Dr. A. K. Gani, telp. (0732)21010-21759, Indonesia e-mail: *sitijuryati17@gmail.com, 2dibulahmad@gmail.com,
3busmanedyar@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  utama  penelitian  ini  adanya  perubahan  ketentuan  PP  Nomor  48  Tahun  2014  menjadi  PP Nomor  47  Tahun  2004  Tentang  PNBP  apakah  perubahan  peraturan  ini  sejalan  dengan  maslahah. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  library  research,  sumber  data  diperoleh  dari  literature kepustakaan. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan pendekatan normatif adapun metodenya adalah tehnik analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan dua hal yaitu terdapat perubahan biaya nikah yang dilakukan diluar KUA atau diluar hari jam kerja dikenakan biaya nikah yang dilakukan diluar KUA atau  diluar  hari  jam  kerja  dikenakan  biaya  pencatatan  nikah  sebesar  enam  ratus  ribu  rupiah  sedangkan untuk  pernikahan  yang dilakukan di  KUA  dikenakan  tarif nol  rupiah  ini  juga berlaku bagi  warga negara yang  tidak  mampu  baik  dari  ekonomi  maupun  korban  bencana  alam.  Analisis  maslahah  dari  segi  nash perubahan  peraturan  sejalan  dengan  kaidah  meraih  kemaslahatan  dan  menolak  kemafsadatan,  dari  sisi kehadiran menurut ketentuan hukum Islam perubahan ini terdapat banyak maslahahnya karena dilihat dari alasan  perubahan  untuk  peningkatan  pelayanan  pencatatan  nikah,  menghilangkan  ketidaklayakan pelayanan  pencatatan  nikah  serta  profesi  yang  membutuhkan  profesionalitas  serta  pengalaman  yang mendalam serta terhindar dari tindakan gratifikasi  dan dari segi maksud usaha mencari dan menetapkan hukum maka dikategorikan maslahah dengan tujuan memelihara jiwa, memelihara harta dan memelihara keturunan.
Kata kunci : Peraturan Pemerintah, Maslahah

## PENDAHULUAN
Biaya pencatatan nikah dan rujuk, yang biasa disingkat NR, yang tertuang dalam ketentuan pemerintah    bernomor  47  pada  tahun  2004  dibebankan  biaya  sejumlah  Rp  30.000.00  setiap peristiwa. Karena ukuran sebuah kegiatan yang membutuhkan keterampilan kerja yang luar biasa, pembayaran  sejumlah  itu  begitu  tidak  sebanding  dengan  usaha,  disebabkan  suatu  proses pencatatan  merupakan  waktu  yang  mana  sepasang  pasutri  mendapatkan  legalitas  resmi  dengan tujuan hidup yang penuh kebersamaan dalam jalinan yang sah serta kesempatan seperti itu dapat terjadi satu kali sepanjang hidup. 1
1 Berita  Website  Resmi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat ,  Biaya  Nikah  Sudah  Semestinya Gratis, 2013,  https://jabarprov.go.id/  Biaya/Nikah/Sudah/Semestinya/Gratis,  (diakses  tanggal    7  Januari 2022).
Sesuai dengan tujuannya untuk pengembangan layanan pencatatan nikah atau rujuk, mesti melakukan perubahan menyesuaikan Tarif atas Jenis PNBP yang berjalan pada Kemenag seperti halnya yang sudah ditetapkan pada ketentuan pemerintah bernomor 47 pada tahun 2004 mengenai pembebanan biaya pemasukan dari negara yang tidak dikategorikan pajak dikenal dengan  PNBP yang  berjalan  pada  Kemenag.  Bahwa  pada  kesempatan  itu  mesti  ditetapkan  suatu  ketentuan sehubungan  dengan  perbaikan  terhadap  ketentuan  pemerintah  bernomor  47  pada  tahun  2004 mengenai  tarif  atas  jenis  pemasukan  dari  negara  yang  bukan  pajak  dikenal  dengan  PNBP  yang berlaku  pada  Kemenag.  Telah  berjalan  sepanjang  10  tahun,  ketentuan  pemerintah  bernomor  47 pada  tahun  2004  mengenai  tarif  atas  jenis  pemasukan  dari  negara  yang  bukan  pajak  dikenal dengan PNBP yang berlaku di Kemenag akhirnya direvisi. 2
Selain itu awal lahirnya pembaharuan Peraturan Pemerintah ini adalah dari pantauan Irjen Kementerian  Agama  bapak  Muhammad  Yasin yang memperkirakan  pungli  (pungutan  liar)  pada Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam  urusan  pernikahan  mencapai  sejumlah  triliunan  per tahunnya.  Sebagai  solusi  atas  permasalahan  ini  maka  bapak  Muhammad  Yasin  meminta pemerintah  harus  menganggarkan  dana  proses  pernikahan  dalam  laporan  pemasukan  serta pengeluaran  negara  dikenal  dengan  APBN  sehingga  penghulu  serta  petugas  yang  melayani pernikahan  yang  disebutkan  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  saat  akhir  pekan  dan  bukan  waktu kerja mendapat tunjangan serta dana operasional. 3
Penerapan pemerintah yang menetapkan pencatatan dari pendaftaran nikah serta dibuktikan dangan  akta  nikah,  memakai  sebutan  dalam  pemahaman  hukum  Islam,  merupakan  cara  istislah atau maslahah mursalah. 4 Ulama’ terdahulu sebagai para ahli syariat tidak ada yang menetapkan dasar pemeriksaan mengenai perkawinan harus melalui pencatatan nikah beserta aktanya, sampai para ahli syariat berfikir mengenai pencatatan dianggap tidak dibutuhkan. Akan tetapi mengikuti kemajuan  zaman  dan  wawasan  pengetahuan  serta  masalah-masalah  di  masa  depan  yang menimbulkan  sengekta  baru  belum  ada  di  zaman  sebelumnya  barulah  pencatatan  nikah  dan aktanya memiliki kemaslahatan dan searah dengan kaidah fikih, yang berbunyi sebagai berikut:
ِحِلَصَمْلا ِبْلَج  ْنِم ىَل ْوَأ ِدِساَفَمْلا ُء ْرَد
2 Ana Amalia Furqon, “Nikah dan Rujuk di KUA Samarinda: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP,” Mazahib , Vol XV, No 2, (Desember 2016), h. 247. 3
Berita Satu, Pungli Biaya Nikah Masuk Gratifikasi, 2019,
https://www.beritasatu.com/archive/89988/pungli-biaya-nikah-masuk-gratifikasi,  (diakses  14  Desember 2022).
4 Yurda Heti, “Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2014  Tentang  Biaya  Nikah  (Studi  Kasus  di  KUA  Kec.  Selebar  Kota Bengkulu),” Qiyas , Vol 2, No 1, (April 2017), h. 41–48.
Artinya:  Menolak  keburukan  atau  mafsadah  itu  lebih  diutamakan  dari  pada  meraih kebaikan atau maslahah . 5
Dari  setiap  ketentuan  yang  dikeluarkan  pemerintah  itu,  mestilah  menghasilkan  suatu kemanfaatan begitupun perubahan ketentuan pemerintah ini, mengenai biaya atas pemasukan dari negara  yang  tidak  dikategorikan  pajak  atau  PNBP  yang  berjalan  pada  Depag,  yang  ditetapkan kembali  apakah  menimbulkan  suatu  kemanfaatan  berupa  kemaslahahan  karena  perubahan peraturan ini ialah sebagai produk hukum dalam ketentuan hukum Islam, maka bermula dari latar belakang  inilah  penulis  merasa  perlu  menganalisis  perubahan  Peraturan  Pemerintah    Nomor  48 Tahun  2014 tentang  perubahan atas  Peraturan  Pemerintah   Nomor  47  Tahun  2004  tentang  Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Depag ditinjau dari maslahah.
Dari  setiap  ketentuan  yang  dikeluarkan  pemerintah  itu,  mestilah  menghasilkan  suatu kemanfaatan begitupun perubahan ketentuan pemerintah ini, mengenai biaya atas pemasukan dari negara  yang  tidak  dikategorikan  pajak  atau  PNBP  yang  berjalan  pada  Depag,  yang  ditetapkan kembali  apakah  menimbulkan  suatu  kemanfaatan  berupa  kemaslahahan  karena  perubahan peraturan ini ialah sebagai produk hukum dalam ketentuan hukum Islam, maka bermula dari latar belakang  inilah  penulis  merasa  perlu  menganalisis  perubahan  Peraturan  Pemerintah    Nomor  48 Tahun  2014 tentang  perubahan atas  Peraturan  Pemerintah   Nomor  47  Tahun  2004  tentang  Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Depag ditinjau dari maslahah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang diterapkan  pada  penelitian  ini  merupakan  pendekatan  normatif    artinya  pendekatan  yang dilakukan  ditujukan  untuk  mencapai  kegiatan  penelitian  sebagai  pengadaan  hubungan  terhadap persoalan  yang  diamati  juga  sebagai  suatu  cara  mengetahui  pembahasan  yang  berhubungan dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Dimana  pendekatan  normatif  terbagi  kepada  lima  macam pendekatan  yang  dikemukakan  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki,  kelima  pendekatan  yaitu  Undang- Undang, kasus, historis, perbandingan, konseptual dan metode pengumpulan data pada penelitian normatif. 6 Sumber  data  yang  dipakai  pada  penelitian ini  merupakan  sumber  sekunder  yaitu  data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan sasaran penelitian, hasil penelitian  dalam  bentuk  laporan,  skripsi,  tesis,  disertasi,  dan  peraturan  perundang-undangan. Adapun  pada  pengamatan  penulis  metode  analisis  datanya  menggunakan  analisis  kualitatif berjenis deskriptif.
5 Hifdhotul  Munawaroh,  "Sadd  Al-  Dzari’At  dan  Aplikasinya  Pada  Permasalahan  Fiqih Kontemporer", Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam , Vol 12, No 1, (Juni 2018), h. 69.
6 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, (Bandung: ALFABETA. cv, 2017), Cet. ke-1, h. 68-69.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  hasil  dari  analisis  perubahan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  itu  antara  lain sebagai  berikut  dari    judul  peraturannya    yaitu    PP  sebelum  perubahan  berjudulkan  “  PP  RI Nomor  47  Tahun 2004  Tentang  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak    yang  berlaku pada Departemen Agama”. Berubah menjadi “PP RI Nomor  48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan  Negara Bukan  Pajak    yang  berlaku  pada  Departemen  Agama”.  Hal    yang  di  pertimbangkan  yaitu  PP sebelum  perubahan:  penyesuaian  tarif  atas  jenis  PNBP  yang  berlaku  pada  depag  serta  sejalan dengan  pengalihan  organisasi,  administrasi  dan  finansial  di  lingkungan  PA  kepada  MA.  Setelah perubahan: untuk meningkatkan layanan pencatatan nikah yang berlaku pada kemenag. Dalam hal mengingat  yaitu  PP  sebelum  perubahan:  mengingat  UU  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara  dan  UU  No.  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  Sedangkan  pada  PP  setelah perubahan mengingat ketentuan PP 47 Tahun 2004 Tentang PNBP yang berlaku pada depag.
Dalam Hal Memutuskan yaitu PP sebelum perubahan yaitu  pada ketentuan Pasal 6 ayat (1)  &  (2)  bagi  warga  negara  yang  tidak  mampu  dibebaskan  dari  pembayaran  PNBP  atas  biaya nikah.  Sedangkan  PP  setelah  perubahan  berisikan  4  ayat  sama-sama  pasal  6  mengenai  warga negara yang melangsungkan pernikahan diluar KUA dikenakan biaya transfortasi dan jasa profesi sementara  nikah  di  KUA  tidak  dikenakan  biaya  dan bagi  warga  yang  tidak  mampu  atau  korban bencana melangsungkan nikah diluar tidak dikenakan biaya. Dalam lampiran angka II mengenai penerimaan dari KUA, pada PP sebelum perubahan PNBP dari KUA untuk biaya nikah dikenakan 30.000.00,  sedangkan  pada  PP  setelah  perubahan  yaitu  diubah  mengenai  PNBP  biaya  nikah dikenakan tarif 600.000.00.Dari bagian umum PP tentang PNBP  pada depag : pada PP sebelum perubahan    ditujukan  untuk    menyesuaikan  pada  pengalihan  organisasi,  administrasi  serta finansial  di  lingkup  PA  pada  MA  dan  penambahan  jenis  PNBP    selain  itu  juga  untuk menyesuaikan  PNBP  dengan  kondisi  saat  itu  dipandang  perlu  mengatur  kembali  jenis  PNBP, sedangkan  pada PP  setelah perubahan  ditujukan untuk meningkatkan layanan pencatatan  nikah dan  menyesuaikan  jenis  tarif  PNBP  yang  berlaku  pada  kemenag  serta  memenuhi  ketentuan  UU No.  20  Tahun  1997  tentang  PNBP.  Kepala  Negara  yang  meresmikan    masing-masing  PP  yaitu sebelum  perubahan  PP  ibu  Megawati  Soekarno  Putri.  sedangkan  setelah  perubahan  oleh  bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Langkah kebijaksanaan pemerintah dalam merespon permasalahan gratifikasi di kalangan penghulu  ditindak  lanjuti  pemerintah  dengan  melakukan  perubahan  peraturan  dari  ketentuan pemerintah yang biasa disingkat PP bernomor  47 pada tahun 2004 kepada ketentuan pemerintah bernomor 48 pada tahun 2014 mengenai pemasukan negara kecuali kategori pajak yang disingkat PNBP  yang berlaku pada Departemen Agama (Depag) yang pada intinya terkait biaya nikah dan
rujuk  yang  memunculkan  maslahah  dan  memiliki  dampak  pada  terpeliharanya  harta.  Dengan hadirnya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  ini  banyaknya  para  oknum  penghulu  yang  melakukan gratifikasi dapat diminimalisir.
Lahirnya  ketentuan  pemerintah  atau  PP  ini  telah  menjadi  pelindung  hukum  terhadap penarikan  bayaran  dari  masyarakat  untuk  proses  ketahap  administrasi  pendaftaran  nikah. Perubahan  peraturan  ini  pada  intinya  membahas  mengenai  biaya  pencatatan  nikah  dimana pencatatan nikah bertujuan membuktikan hak istri dan suami serta menjamin status anak dari hasil perkawinan  antar  seorang  yang  telah  menikah  yang  secara  agama  dan  hukum  positifnya tercatatkan  maka  dari itu  pencatatan  nikah  meskipun bukan  merupakan  bagian  dari rukun  nikah tetapi haruslah dilaksanakan karena ada hak perlindungan terhadap keturunan sebagaimana kaidah :  “  Menghilangkan  kemudharatan  itu  lebih  diutamakan  dari  pada  memperoleh  sebuah kemaslahatan dan kemudharatan haruslah dihilangkan”. Kedua kaidah ini mengganti bahwa untuk melenyapkan kemudharatan yang ditimbulkan akibat pencatatan nikah, maka dari itu pencatatan nikah  diperlukan  dilakukan  oleh  kedua  pihak  calon  pengantin  melalui  pembayaran  biaya  nikah sesuai dengan peraturan dalam Peraturan Pemerintah ini. 7
Kemaslahatan  pada  perubahan  peraturan  ini  telah  mengalami  perubahan  dari  ketentuan pemerintah  yang  biasa  disingkat  (PP)  bernomor  47  pada  tahun  2004  membuat  ketentuan pemerintah  bernomor  48  pada  tahun  2014  mengenai  penerimaan  negara  kecuali  kategori  pajak yang biasa disebut  PNBP yang berlaku pada Departemen Agama (Depag), perubahan peraturan ini  mengikuti  perkembangan  masalah  yang  dihadapi  umat  manusia  mengenai  banyaknya kemafsadatan dari  peraturan  sebelumnya  dimana  peraturan  sebelumnya  itu  menimbulkan pungutan  liar  (pungli)  yang  meningkat  perihal  ini  bukan  soal  ibadah  karena  manusia  hanya diperintahkan  untuk  melakukan  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  ketentuannya  oleh  hukum Islam dalam bentuk nash Al-Qur’an.
Untuk melakukan penetapan hukum ini ditempuh dengan menggunakan metode maslahah di  mana  zaman  modern  dan  sampai  era  selanjutnya  juga  merupakan  sesuatu  metode  penetapan hukum  yang  terus  digunakan  tidak  dapat  dihindari  karena  permasalahan  umat  manusia  terus berkembang  dan  harus  dicarikan  solusi  penyelesaiannya  dalam  hukum  Islam  semakin  komplek dan  sangat  beragam  seperti  halnya  perubahan  peraturan  ini  jika  perubahan  ini  tidak  dilakukan maka akan terus meningkatnya pungutan liar (pungli) atau gratifikasi terhadap biaya nikah ini.

## Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Biaya Nikah dan Rujuk
Biaya  pendaftaran  pencatatan  Nikah  atau  Rujuk  yang  sering  kali  disingkat  biaya  NR adalah  pemasukan  negara  kecuali  pajak  atau  PNBP  berasal  dari  bayaran  yang  diambil  dari
7 M Ma’shum Ridho dan Qohar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Pernikahan di Luar KUA di Bandar Lampung", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , Vol 2, No 2, (Desember, 2020), h. 186.
masyarakat  atas  proses  pencatatan  pendaftaran  peristiwa  nikah  yang  didaftarkan  pada  tempat layanan  nikah  khusus  umat  muslim  dikenal  dengan  KUA.  Biaya  pencatatan  nikah  atau  rujuk merupakan  pembayaran  yang  wajib  dibayarkan  oleh  orang  pribadi  yaitu  calon  pengantin  (catin) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta wajib disetorkan oleh bendahara penerimaan kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang ditunjuk untuk menyetorkan biaya Nikah/Rujuk (NR) sesuai ketentuan yang berlaku. Keterangan tertulis dari penyetoran yang tidak dikategorikan pajak dikenal dengan SSBP merupakan surat tanda setoran pada kewajiban pembayaran biaya NR, yang saat  ini  disebut  dengan  biling  PNBP.  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  yang  disingkat KPPN  merupakan  himpunan  vertikal  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  yang  berada  di  bawah serta  bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada  kepala  kantor  ilayah  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan.
Berlaku  juga  dengan  Kantor  Depag  tingkat  Kabupaten,  yang  kemudian  disebut KANDEPAG adalah instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab  langsung  kepada  Kepala  KANDEPAG.  Sedangkan  unit  pelaksana  teknis  di  wilayah kecamatan dan berada juga di bawah KANDEPAG tingkat Kecamatan yang disebut dengan KUA. Selanjutnya  disebutkan  dalam  Pasal  2  bahwa  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan pemungutan pemasukan negara kecuali pajak atau dikenal PNBP dan setoran NR adalah Menteri Agama  selaku  PA  yang  dapat  menggunakan  kembali  penerimaan  tersebut  paling  tinggi  sebesar delapan  puluh  persen  dari  keseluruhan  PNBP  dari  penyetoran  bayaran  NR  dengan  pembatasan tidak  melampaui  pagu  DIPA.  Pagu  penggunaan  kembali  PNBP  dari  biaya  yang  disetorkan  dari bayaran NR dialokasikan pada DIPA masing-masing Kandepag. 8
Selain  perubahan  Peraturan  Pemerintah  terdapat  juga  perubahan  istilah  tarif  atas  jenis pajak,  yang  mana  sebelumnya  istilah  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  atau  disingkat  PNBP  ini adalah  Surat  Setoran  Bukan  Pajak  yang  disingkat  SSBP  meskipun terdapat  perbedaan  istilahnya tidak mengubah tujuan pembayarannya keduanya sama-sama berupa setoran kepada negara terkait dengan biaya nikah kepada Departemen Agama yang dialokasikan pada DIPA masing-masing.
Pemasukan negara kecuali pajak atau dikenal dengan PNBP terhadap bayaran nikah dan rujuk  telah  diatur  di  dalam  PMA  Republik  Indonesia  bernomor  21  pada  tahun  2005  mengenai revisi  terhadap  ketentuan  Menteri  Agama  bernomor  9  pada  tahun  2005  mengatur  mengenai pengelolaan  biaya  pendaftaran  pencatatan  nikah  dan  rujuk,  Menteri  Agama  Republik  Indonesia dengan  memikirkan  perubahan  Peratauran  Menteri  Agama  (PMA)  tentang  pengelolaan  biaya
8 Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia,  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan Nomor  Per-32/PB/2009  Tentang  Mekanisme  Penyetoran  dan  Pencairan  PNBP  Atas  Biaya  Pencatatan Nikah dan Rujuk , (Jakarta: 3 Juli 2009), h. 2–4.
pendaftaran  pencatatan  nikah  dan  rujuk  untuk  menjamin  kemudahan  serta  kehati-hatian  peroses pengelolaan administrasi bayaran pendaftaran pencatatan nikah dan rujuk. 9
Jadi  dapat  disimpulkan  penerimaan  negara  yang  tidak  berasal  dari  perpajakan  seperti pembayaran  PNBP  terhadap  biaya  Nikah/Rujuk  (NR)  ini  adalah  setoran  yang  dipenuhi masyarakat  kepada  lembaga  terkait  untuk  persyaratan  administrasi  pencatatan  nikah  yang kemudian diolah negara untuk dialokasikan lembaga yang berwenang.

## Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Terkait  dengan  langkah  memperoleh  tujuan  nasional  sebagaimana  disebutkan  dalam konstitusi disingkat (UUD) Tahun 1945, dimana pemerintah melaksanakan kegiatan pemerintahan serta pembangunan nasional. Disebabkan oleh tujuan perumusan yang ditetapkan pada konstitusi di  tahun  1945  tentang  pemasukan  negara  kecuali  pajak  atau  dikenal  dengan  PNBP  dimaksud penting  dalam  peningkatan  kemandirian  bangsa  dalam  pemasukan  negara  serta  pembangunan lewat  optimalisasi  sumber-sumber  PNBP  dan  tertatanya  administrasi  pemasukan  negara  kecuali pajak atau dikenal PNBP dinilai banyak memberikan kepastian hukum serta pemerataan keadilan bagi  masyarakat  yang  lebih  sah  bagi  daerah  untuk  turut  serta  mengembangkan  pendanaan pembangunan  sejalan  dengan  keuntungan  yang  mereka  amati  dari  aktivitas  yang  menghasilkan pemasukan negara kecuali pajak atau dikenal dengan PNBP mendorong strategi pemerintah untuk meninggikan perkembangan keuangan, kesetaraan pembangunan serta mendorong upaya lahirnya pejabat  pemerintah  yang  kuat,  bersih,  berwibawa,  penyederhanaan  prosedur  dan  pemenuhan kewajiban,  peningkatan  tertib  administrasi  keuangan  dan  perhitungan  negara  dan  peningkatan pengawasan. 10

## Pengertian Maslahah
Maslahah  berawal  dari  Kata  kata  kerja  bahasa  Arab  ( ُحُلْصَي  - َحَلَص)  menjadi  ( اًحْلُص)  atau ( ًة َحَلْصَم) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata maslahah kadang-kadang disebut juga  dengan  ( ْحَلاْصِتْسِلاَا)  yang  artinya  mencari  yang  baik  ( ْحَلاْصِلاا   ُبَلَط)  yaitu  manfaat  atau  juga berarti terlepas dari padanya suatu kerusakan”. 11
Maslahah  dalam  bahasa  Arab  berarti  tingkah  laku  yang  memicu  kepada  kebaikan manusia.  Ini  mempunyai  artian  yang  umum  merupakan  segala  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi manusia,  baik  dalam  arti  menarik  ataupun  menghasilkan  contohnya  menghasilkan  keuntungan atau  kesenangan  dalam  artian  menolak  atau  menghindarkan  kemudharatan  ataupun  suatu
9 Depag Republik Indonesia, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam Edisi 2005 , (Jakarta: Depag RI, 2005). h. 189.
10 Menteri  Negara  Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP , (Jakarta: 23 Mei 1997), h. 6.
11 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999). Cet. ke-1, h. 323.
kerusakan. Dapat disimpulkan setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahah dengan seperti  itu  maslahah  mengandung  dua  sisi  menarik  atau  menghadirkan  kemasalahatan  dan menolak atau menghindar dari suatu kemudharatan. 12

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Perubahan  ketentuan  pemerintah    bernomor  48  pada tahun 2014 mengenai perbaikan terhadap ketentuan pemerintah atau PP bernomor 47 pada tahun 2004  mengenai  Tarif  Atas  Jenis  PNBP  yang  Berlaku  Pada  Depag  ditinjau  dari  maslahah mursalah, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
Perubahan ketentuan pemerintah atau PP bernomor 48 pada tahun 2014 mengenai Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Depag ini pokok perubahannya yaitu biaya nikah yang dilakukan diluar  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  atau  diluar hari  waktu  kerja  dikenakan  bayaran  pencatatan nikah  sebesar  600.000.00,-  melainkan  untuk  perkawinan  yang  dilakukan  di  tempat  layanan pernikahan  tingkat  kecamatan  biasa  disingkat  KUA  dikenakan  tarif  nol  rupiah  ini  juga  berlaku bagi  warga  negara  yang  tidak  mampu  baik  dari  segi  ekonomi  maupun  korban  bencana  alam, dimana  ketentuan  pemerintah  atau  PP  bernomor   47 pada  tahun  2004  mengenai  Tarif  atas Jenis PNBP  yang  berlaku  pada  Depag  ini  sebelumnya  menyebutkan  bahwa  bayaran  pencatatan  nikah atau rujuk itu sebesar tiga puluh ribu rupiah, baik pada pelaksanaan pernikahan di KUA  maupun diluar KUA.
Dari  sisi  kehadiran  menurut  ketentuan  hukum  Islam  perubahan  ini  terdapat  banyak maslahahnya karena dilihat dari alasan perubahan untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah, menghilangkan  ketidaklayakan  pelayanan  pencatatan  nikah  serta  profesi  yang  membutuhkan profesionalitas serta pengalaman yang mendalam serta terhindar dari tindakan gratifikasi.

## SARAN dan REKOMENDASI
Pembahasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:
Pertama, untuk masyarakat atau khalayak ramai pada umumnya untuk tidak memberikan biaya diluar dari peraturan yang telah ditetapkan, yang tidak ada aturan yang mengaturnya. Hal ini dimaksudkan agar  tidak menjadi  ketentuan  baru  yang  terus menerus dilakukan untuk  diteruskan karena  aturan  pembaharuan  yang  sudah  jelas  dan  ada  landasan  hukumnya  tidak  hanya  untuk diundangkan saja tapi mesti diterapkan untuk kedepannya.
Kedua,  bagi  suatu  kementerian  ataupun  suatu  lembaga  pemerintah  diharapkan  terus menerapkan pengawasan yang lebih terhadap ruang gerak para oknum tidak bertanggung jawab,
12 Musda  Asmara  dan  Reti  Andira,  “Kepentingan  Talak  Di  Depan  Sidang  Pengadilan  Perspektif Maslahah Mursalah,” Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam , Vol 3, No 2, (2018), h. 207.
apabila  menemukan  suatu  pelanggaran  dari  tidak  diterapkannya  aturan  dari  perubahan  ini diharapkan  memberikan  sanksi  yang  membuat  jera  para  pelakunya,  agar  selanjutnya  menjadi perhatian dan pembelajaran.
Terakhir  bagi  peneliti  sendiri  untuk  selanjutnya  diharapkan  adanya  penelitian  lanjutan dari  perubahan  ini  karena  peraturan  ini  akan  terus  berubah  menyesuaikan  kebutuhan masyarakatnya yang mengikuti perkembangan suatu zaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmara  Muda  dan  Andira  Reti,  “Kepentingan  Talak  Di  Depan  Sidang  Pengadilan  Perspektif Maslahah Mursalah,” Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam , Vol 3, No 2,   (2018).
Berita  Website  Resmi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat ,  Biaya  Nikah  Sudah  Semestinya Gratis, 2013, https://jabarprov.go.id/ Biaya/Nikah/Sudah/Semestinya/Gratis,  (diakses tanggal  7 Januari 2022).
Departemen Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-32/PB/2009 Tentang Mekanisme Penyetoran dan Pencairan  PNBP  Atas  Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk , (Jakarta: 3 Juli 2009).
Depag Republik Indonesia, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam Edisi 2005 , (Jakarta:  Depag RI, 2005).
Furqon Amalia Ana, “Nikah dan Rujuk di KUA Samarinda: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor  48  Tahun  2014  Tentang  Tarif  Atas  Jenis  PNBP,” Mazahib ,  Vol  XV,  No  2, (Desember 2016).
Heti Yurda, “Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus di KUA   Kec. Selebar Kota Bengkulu),” Qiyas , Vol 2, No 1, (April 2017).
Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis  serta  Disertasi, (Bandung: ALFABETA. cv, 2017), Cet. ke-1.
Munawaroh  Hifdhotul,  "Sadd  Al-  Dzari’At  dan  Aplikasinya  Pada  Permasalahan  Fiqih Kontemporer", Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam , Vol 12, No 1, (Juni 2018). Satu Berita, Pungli Biaya Nikah Masuk Gratifikasi, 2019,
https://www.beritasatu.com/archive/89988/pungli-biaya-nikah-masuk-gratifikasi,  (diakses 14 Desember 2022).
Ridho M Ma’shum dan Qohar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Pernikahan di Luar   KUA  di Bandar Lampung", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , Vol 2, No 2, (Desember, 2020).
Menteri  Negara  Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP , (Jakarta: 23 Mei 1997).
Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh Jilid 2 , (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999). Cet. ke-1.