## MAGISTRA Law Review
Volume 03 Nomor 01, Januari 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA  TATA  USAHA NEGARA  TERHADAP  HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan PTUN  Semarang Nomor  : 20/G/2020/PTUN.Smg)

## Maridjo
Perkumpulan advokad indonesia maridjo@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian    ini   untuk  megetahui  hasil  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara    terhadap  hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil  pasca putusan PTUN Semarang Nomor  20/G/2020/PTUN.Smg Permasalahan hukum  yang  penulis  angkat  adalah,  bagaimana  Analiisisis  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha    Negara terhadap  hukuman    Disiplin    Pegawai  Negeri  Sipil    studi  putusan  PTUN  Semarang  Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg. Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan beberapa  pendekatan  diantaranya  pendekatan  perundang-undangan  meliputi  beberapa  peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pendekatan konseptual meliputi teori-teori hukum terkait hukum tata negara, hukum Tata Usaha Negara maupun pemerintahan daerah khususnya mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil serta pendekatan kasus yang secara faktual dialami oleh Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian bahwasanya sesuai dengan Putusan PTUN    Semarang,  Nomor  20/G/2020/PTUN.Smg.  Gubernur  Jawa  Tengah  membatalkan  Keputusan No.862.3/035/2020  Tentang  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  atas  nama  Sri Endang Mulyani, S.Pd., tertanggal 2 Januari 2020; mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin,Kepada Pegawai Negeri kemudian  dikembalikan kedudukan, harkat  martabat seperti semula.
Kata Kunci : Hukuman PNS;  Sengketa Tata Usaha  Negara; Putusan PTUN.

## ABSTRACT
This study is to find out the results of the settlement of State Administrative disputes against the Discipline of Civil Servants after the decision of the Semarang Administrative Court Number 20/G/2020/PTUN.Smg The legal problem that the author raises is, how is the analysis of the settlement of State Administrative disputes against the Discipline of Civil Servants. Semarang Administrative Court decision study Number 20/G/2020/PTUN.Smg. This research is a type of normative legal research that uses several approaches including the statutory approach including several laws and regulations, Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant discipline, the conceptual approach includes legal theories related to constitutional  law,  state  administrative  law.  as  well  as  local  governments,  especially  regarding  the discipline of Civil Servants and the case approach that is factually experienced by Civil Servants. The results of  the  research  are  in  accordance  with  the  Semarang  Administrative  Court  Decision,  Number 20/G/2020/PTUN.Smg. The Governor of Central Java cancels Decree No. 862.3/035/2020 concerning the Imposition of Disciplinary Sentences to Civil Servants on behalf of Sri Endang Mulyani, S.Pd., dated January 2,  2020;  revoked  the  Decree  of  the  Governor  of  Central  Java  Number  862.3/035/2020  Concerning  the Imposition of Disciplinary Sentences, to Civil Servants and then returned to their position, dignity as before.
Keywords: Administrative Court Decision; PNS Penalties; State Administrative Disputes.

## A. PENDAHULUAN
Pegawai  Negeri  mempunyai  peranan  yang  amat  penting  karena  Pegawai  Negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.  Tujuan  negara  kita  seperti  yang  tertuang dalampembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh Tumpah Darah
Indonesia. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur,  seimbang  materiil  dan  spiriitualnya  berdasarkan  Pancasila  dalam  wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran pelaksanaan pemerintah danpembangunan nasional itu terutama sekali tergantung pada  pesempurnaan  Aparatur  Negarayang  pada  pokoknya tergantung  juga  dari  kesempurnaan      pegawai negeri bagian dari aparatur negara 1
Dalam konteks hukum publik Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas membantu Presiden sebagai  kepala  pemerintahan  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Sebagai abdi Negara seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga wajib setia dan taat Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Negara, UUD 1945, Negara dan pemerintah.
Tujuan  pembangunan  nasional  dalam  penyelenggaraan  negara,  pemerintah membutuhkan sarana negara atau sarana tindak pemerintahan. Sarana negara dimaksud terdiri dari  sarana  yuridis,  sarana  personil,  sarana  materiil  dan  sarana  finansial. 2 Sarana  personil dimaksud terdiri dari pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil. Di Indonesia keberadaan pegawai negeri sipil diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang  mengatur  kedudukan,  norma,  standar  dan  prosedur  yang  berkaitan  dengan  hak  dan kewajiban  Pegawai  Negeri  Sipil,  larangan,  sanksi  dan  upaya  perlindungan  hukum.  Dalam melaksanakan  tugas,  Pegawai  Negeri  Sipil  terikat  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  yang  mengatur  keseluruhan  tahap  kepegawaian  yang  meliputi  pengangkatan, pengembangan  karier,  dan  pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil.  Kebijaksanaan  manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan  kualitas  sumber  daya  Pegawai  Negeri  Sipil,  pemindahan,  gaji,  tunjangan, kesejahteraan,  pemberhentian,  hak,  kewajiban  dan  kedudukan  hukum.  Pegawai  Negeri  Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan  ketaatan  kepada Pancasila, UUD  1945, Negara  dan  Pemerintah  menyelenggarakan  tugas pemerintahan  dan  pembangunan.  Sehubungan  dengan  kedudukan  Pegawai  Negeri  dimaksud maka Pegawai Negeri Sipil dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan disamping hak-hak  kepegawaian  yang  didapat.  Sebagai  aparatur  negara,  Pegawai  Pegeri  Sipil  dituntut mempunyai jiwa yang handal, profesional,  dan  bermoral  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).
Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin khususnya Pegawai Negeri Sipil. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat birokrasi senantiasa diatur  dengan  sejumlah  kewajiban,  larangan  dan  sanksi  kepegawaian  yang  disebut  dengan disipilin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  peraturan  yang mengatur  kewajiban,  larangan,  dan  sanksi  apabila  kewajiban-kewajiban  tidak  ditaati  atau dilanggar  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil.  Dengan  maksud  untuk  mendidik  dan  membina  Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil
1 Syahya Anggara, 2018, Hukum Administrasi Negara , Pustaka Setya, Bandung, Hal. 98
2 W. Riawan Tjandra, 2012, Hukum Administrasi Negara, Atmajaya Yogyakarta, hlm 24
tersebut,  sebenarnya  Pemerintah  Indonesia  telah  memberikan  suatu  regulasi  dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran hukum disiplin seyogianya dijatuhi sanksi hukuman disiplin. Walaupun sanksi hukuman disiplin merupakan konsekuensi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, namun sanksi hukuman disiplin yang diberikan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maupun asas- asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Sanksi  hukuman  disiplin  menganggap  bahwa  sanksi  yang  dijatuhkan  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merupakan tindakan penyalagunaan wewenang maupun tindakan sewenang-wenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak hukum untuk malakukan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku,
Keberadaan upaya Hukum dalam penyelesaian sengketa kepegawaian sejalan dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:
Pasal 48
(1)Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara aministratif  sengketa  tata  usaha  negara  tertentu,  maka  sengketa  tata  usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa              Ad- ministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Eksistensi lembaga upaya administratif (keberatan dan banding administrasi) secara yuridis    telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan  di  atas  namun dalam  implementasinya  masih  ditemukan sejumlah kendala sehingga maksud dan tujuan dise- diakannnya upaya administratif sebagai sarana perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri  Sipil belum dapat      dirasakan dengan maksimal 3
Penelitian  ini berawal dari  adanya  kasus  yang  secara  faktual  dialami  oleh  Sri Endang Mulyani, S.Pd. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru PNS di SMA Negeri 1, Kabupaten Kudus, Tempat tinggal Honggosoco RT.01, RW.IV, Nomor 94, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus  dengan  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor:  862.3/035/2020  Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama: Sri Endang  Mulyani, S.Pd,  tertanggal 2 Januari 2020,  Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menjatuhkan hukuman  disiplin  tingkat  berat  berupa  penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah  selama  3 tahun,    karena  berteman  dengan  saudara  SUPARJO  dianggap  melakukan  pelanggaran terhadap  kewajiban  pegawai  Negeri  Sipil sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  6 Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  yaitu
3 S.F.  Marbun,  2012, Peradilan   Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia, FH  UII Press, Yogyakarta, hlm.102
menjujung tinggi  kehormatan  negara.  Karena  merasa  keberatan  dan  sangat  dirugikan  atas keputusan tersebut, diantara kerugian yang dialami adalah harga dirinya menjadi rendah dan jatuh dihadapan keluarga, dan para  Guru  yang  ada  dilingkungan  kerja, dengan  diturunkan pangkat  setingkat  lebih  rendah  menjadikan tunjangan semakin berkurang dan karir kerja menjadi terhambat. dengan adanya kerugian yang diderita tersebut, maka sesuai Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  mempunyai  kepentingan  untuk  mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan keputusan tata usaha obyek  sengketa  yang  diterbitkan  oleh  Gubernur  Jawa    Tengah  tersebut  di  atas    agar dinyatakan batal atau tidak sah dan merehabilitasi kedudukan dan martabatnya.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan penulisan  yang berjudul “ ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP   HUKUMAN  DISIPLIN   PEGAWAI  NEGERI SIPIL   (Studi  Putusan  PTUN    Semarang Nomor:  20/G/2020/PTUN.Smg).

## B. METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  (legal  research),  karena  hukum  bersifat preskriptif yakni sesuatu yang seyogianya artinya bahwa objek hukum adalah koherensi antara norma  hukum  dan  prinsip  hukum,  antara  aturan  hukum  dan  norma  hukum  serta  koherensi antara tingkah laku bukan perilaku individu dengan norma hukum, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum yuridis normatif (Marzuki, 2016).
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diantaranya  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach)  yakni  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara menelaah  segala peraturan  perundang-  undangan  terkait  isu  hukum  yang  dikaji  (Susanti  dan A’an,  201 4).    Selain  itu,  menggunakan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  yakni menelaah  segala  teori-teori  hukum  yang  terdapat  pada  doktrin-doktrin  hukum  serta pendekatan kasus (case approach) yaitu menelaah fakta-fakta hukum secara nyata dan putusan- putusan  hakim  terkait  isu  hukum  yang  dikaji.  Pendekatan  kasus  dalam  penelitian  ini  terkait dengan  kasus    yang  diambil  dari  putusan  PTUN  Semarang,  Nomor  20/G/2020/PTUN.Smg yang mengabulkan gugatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Endang Mulyani, S.Pd selaku Penggugat  untuk  seluruhnya  artinya  bahwa Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal demi hukum.
Sumber hukum yang digunakan para peneliti dalam penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer (Simanjuntak, 2019) yang peneliti gunakan         diantaranya  adalah UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Semarang,  Nomor  20/G/2020/PTUN.Smg. Tentang  Sengketa    Tata  Usaha    Negara  terhadap  hukuman  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Penyelesaian Sengketa  Tata Usaha Negara  Terhadap  Hukuman  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  (Studi  Putusan  PTUN    Semarang  Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg)
Peran  yang sangat penting karena  Pegawai Negeri Sipil (PNS)) merupakan bagian unsur aparatur untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan  negara,  Kelancaran  pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  itu  utamanya tergantung  pada  kesempurnaan  aparatur  negara  yang  pada  pokoknya  tergantung  juga  dari kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari aparatur negara 4
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  sebagai  aparatur  pemerintah  memiliki  keberadaan  yang sentral  dalam  membawa  komponen  kebijaksanaan  guna  terealisasinya  tujuan  nasional. Komponen  tersebut  terakumulasi  dalam  bentuk  pendistribusian  tugas,  fungsi  dan  kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan adanya pergeseran dalam pelayanan publik, secara otomatis hal  ini  akan  menciptakan  perubahan  sistem  dalam  hukum  kepegawaian  dengan  adanya penyesuaian  dalam  pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan  kewajiban  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) meliputi  penataan  kelembagaan  birokrasi  pemerintahan,  sistem  dan  penataan  manajemen kepegawaian. 5
Masalah  Sengketa  Kepegawaian  di  atur  dalam  :  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menyatakan penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari PeradilanTata Usaha Negara, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PeraturanPemerintah No. 53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Sengketa  Kepegawaian  merupakan  salah satu  bagian dari  sengketa  Tata  Usaha  Negara  (TUN)  dankeputusan/penetapan  di  bidang kepegawaian merupakan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)
Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  merumuskan  pengertian Sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  Tata  Usaha  Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN. Keputusan Tata Usaha Negara    menurut  Pasal  87  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014    tentang  Administrasi Pemerintahan  adalah  merupakan  Penetapan  tertulis  termasuk  tindakan  faktual;  Dikeluarkan oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  di  lingkungan  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan penyelenggara negara lainnya; Berisi tindakan hukum tata usaha negara; Berdasarkan peraturan perundangundangan dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik); Bersifat konkret, individual, dan final dalam arti luas;  Berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan Berlaku bagi warga masyarakat.
Adapun  yang  menjadi  penyebab  sengketa  kepegawaian  bagi  pegawai  negeri  sipil dapatdikemukakan sebagai berikut 6 :
4 Moh. Mahfud MD,  2012, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty, hlm. 98.
5 Sri  Hartini,  Setiajeng  Kadarsih,  dan  Tedi  Sudrajat,  2017, Hukum  Kepegawaian  Indonesia ,  (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm. 3
6 Hadjon,Philipus.dkk , 2015, Pengantar        Hukum  Administrasi Negara., Universitas Gadjah Mada Press,Yogyakarta, hlm. 27
1. Kesalahan penulisan identitas PNS seperti nama, tanggal lahir, NIP, pangkat ataujabatan, kesalahan dalam keputusan kenaikan pangkat, kesalahan dalam keputusanpengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional, ketidakpuasan PNS dalamkeputusan penjatuhan hukuman disiplin.
2. Masalah penggajian yang tidak sesuai dengan system penggajian atau tidakberdasarkan pada beban  tugas yang dipikulnya, yang merupakan tanggung jawabnyamaupun sistem penggajian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
3. Masalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang keliru oleh Pejabat penilaidalam hal ini atau langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4. Masalah penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan atasan, yang tidak sesuai dengan berat ringannya pelanggaran disiplin yang diperbuat.
5. Masalah  cuti  yang  disebabkan  adanya  permintaan  cuti  dari  Pegawai  Negeri  Sipilyang merupakan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak diloloskan oleh atasan karena semata-mata alasan demi kepentingan dinas yang mendesak.
6. Masalah kenaikan pangkat yang selalu ditunda-tunda hanya semata-mata alasanprestasi kerja  ataupun  disiplin  yang  dimiliki  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  yangbersangkutan  masih kurang
7. Masalah  pensiun,  terjadi  akibat  seretnya  pembayaran  uang  pensiun  atas  jasa-jasa daripengabdian  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan ataupunadanya  anggapan  dari  atasan  bahwa  ahli  waris  dari  penerima  pensiun  tidak mestiditerimanya.
Upaya  hukum  yang  bisa  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  terhadap  keputusan Penjatuhan  hukuman  disiplin  adalah  mengajukan  gugatan  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.  Didalam  Undang-Undang    Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilann Tata Usaha Negara, dinyatakan dalam Pasal 48 sebagai berikut: 7 Dalam  hal  suatu  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  diberi wewenang  oleh  atau  Badan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk menyelesaikan  secara  administrative  sengketa  Tata  Usaha  Negara  tertentu,  maka  sengketa Tata Usaha Negaratersebut harus diselesaikan melalui upaya adminstrasi yang tersedia.
Pengadilan  baru  berwenang  memeriksa,  memutuskan,  dan  menyelesaikan  sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dilakukan.
Berawal  dari  peristiwa  hukum  yaitu  terjadinya  sengketa  Administrasi  Negara  adalah dengan  terbitnya Surat  Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama: Sri Endang  Mulyani, S.Pd., tertanggal  2  Januari  2020;  menjatuhkan  hukuman  disiplin  tingkat  berat  berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Kemudian  merasa  keberatan dan sangat dirugikan atas keputusan tersebut, diantara kerugian yang dialami adalah harga dirinya menjadi rendah dan jatuh dihadapan keluarga dan para Guru yang ada dilingkungan kerja   dengan diturunkan pangkat setingkat lebih rendah menjadikan tunjangan  semakin
7 R. Wiyono, 2013 , Peradilan Tata Usaha Negara , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109
berkurang  dan  karir  kerja  Penggugat  menjadi  Terlambat;  dan  semakin  berat  bebannya dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga dikarenakan hidup seorang janda yang memiliki tanggungjawab  menghidupi  anak-anaknya.  Dengan  adanya  kerugian yang  diderita,  maka sesuai Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sdri Sri Endang  Mulyani, S.Pd mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan keputusan tata usaha obyek sengketa yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah  agar dinyatakan batal atau tidak sah dan merehabilitasi kedudukan dan martabatseperti semula.
Sesuai   dengan    UU   Nomor   51   Tahun   2009,   keputusan   obyek sengketa yang diterbitkan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha  negara  (Gubernur  Jawa  Tengah/Tergugat)  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum.
Sri Endang  Mulyani, S.Pd  mulai  mengabdikan  diri  sebagai  Guru  di  SMA  Negeri  1 Kudus sejak tahun 2000-2007 berstatus wiyata bakti di SMA Negeri 1 Kudus Jawa Tengah diangkat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  Tenaga  pendidik  yang  mengajar  di  SMA Negeri  1  Kabupaten  Kudus,  dengan  Pangkat/Golongan:  Penata  (III/C),  hingga  sekarang, kemudian mengalami permasalahan yaitu terkait hubungannya  kedekatan dengan seorang laki-laki bernama sdr. SUPARJO, telah dikaitkan dengan kedudukan dengan status PNS yaitu dituduh/diduga telah melakukan pelanggaran disiplin sebagai PNS.
Kenyataan  yang  dialami  terkait  hubungannya  dengan laki-laki  bernama  saudara SUPARJO adalah hubungan teman biasa dan sama sekali tidak ada hubungan khusus yang bersifat  negatif  apalagi  melanggar  norma  susila  dan norma  agama  serta  melanggar  etika seorang PNS.
Tindakan  Jawa  Tengah  Gubernur  dalam  menerbitkan  keputusan  obyek  sengketa merupakan kategori penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat adalah suatu tindakan yang sewenang-wenang,  hal  ini  bertentangan  dengan  Pasal  1 angka  3  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : “Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam  kerja”. Sementara tidak  pernah melakukan  pelanggaran  disiplin  seperti  halnya yang dituduhkan didalam SK Gubernur Jawa Tengah tersebut . Dengan demikian merasa  tidak terima dan kepentingannya  dirugikan atas Surat Keputusan tsb.
Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan : Tingkat hukuman Disiplin terdiri dari : a. hukuman disiplin ringan, b. hukuman disiplin sedang dan c. hukuman disiplin berat;
Jenis hukuman ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari : a. teguran lisan, b. teguran tertulis dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
Dasar penerbitan keputusan obyek sengketa yang diterbitkan adalah Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu menjunjung  tinggi  kehormatan  Negara,  Pemerintah  dan  martabat  PNS,  yang  kemudian memutuskan  menjatuhkan  hukuman  berat  kepada  sdri  Sri Endang  Mulyani, S.Pd  adalah tidak  tepat  dijadikan  landasan  hukum  menentukan  hukuman  dikarenakan  tindakan  yang
dilakukan adalah tindakan pribadi berkomunikasi kepada pribadi lain dalam batas kewajaran berteman dan tidak berpotensi mencemarkan  nama baik atau berdampak Negatif Institusi unit    kerja    maupun  Pemerintah.    Tindakan    Pejabat  TUN    dalam  menerbitkan  suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang  baik,  dalam  hal  ini  asas  yang  dilanggar  adalah  Asas  Kepastian  Hukum  :  asas  dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. karena dalam menerbit- kan  keputusan  obyek  sengketa telah  mengandung cacat  administrasi dan  tidak  melalui prosedur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Asas Keterbukaan : adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
Gugatan   yang   diajukan   oleh   Penggugat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga su- dah tepat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon kepada  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Semarang  untuk  menyatakan  batal atau tidak sah keputusan Tergugat tersebut, mewajibkan  kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa, dan mengembalikan kedudukan martabat seperti semula.
Dalam  hal  kewenangan  PTUN  dapat  memiliki  dua  kompetensi  yang  dapat  dibedakan atas kompetensi relatif dan absolut.  Kompetensi  relatif  yang  dimaksud  berhubungan  dengan kewenangan pengadilan yang didasarkan pada wilayah hukumnya sedangkan kompetensi ab- solut  merupakan  berhubungan  dengan  kewenangan  PTUN  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.8
Kewenangan  Absolut  Pengadilan  terkait  Upaya  Administratif;  bahwa  Penggugat mendalilkan  setelah  menerima  Objek  Sengketa,  Penggugat  mengajukan  Upaya  Keberatan Administratif    kepada  Tergugat  pada  tanggal  28  Januari  2020  dan  terhadap  Keberatan Administratif  Yang  diajukan  Penggugat  tidak  dijawab  oleh  Tergugat  dan  oleh  karena  tidak dijawab  atau ditanggapi Penggugat  mengajukan  gugatan  Ke  Pengadilan;  atas  dalil  Penggugat tersebut,  Majelis  Hakim  akan  menilai  kewenangan  absolut  Pengadilan  terkait  Upaya  Admin- istratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebut PERMA No. 6 Ta- hun 2018);berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16, Pasal 75, Pasal 76 UU AP tersebut di atas, baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, apabila persoalan yang disengketakan (dalam hal  ini  Objek  Sengketa)  oleh  yang  bersangkutan  (Penggugat)  terlebih  dahulu  telah menempuh/menggunakan seluruh upaya penyelesaian dilingkungan Pemerintahan itu sendiri (penyelesaian  Internal)  melalui  “Upaya  Administratif”  yang  bersifat  komulatif  dalam  forum “keberataan  Adminsitratif”  kepada  Pejabat  yang  mengeluarkan  Keputusan  dan  “Banding” kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan.
8 Heriyanto, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan . Pakuan Law Review, Vol. IV, No. 1, hlm. 75
Pasal  2  dan  Pasal  3  PERMA  No.  6  Tahun  2018,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa Pengadilan  berwenang  menerima,  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif didasarkan pada ketentuan upaya  administratif  yang  diatur  dalam  peraturan  dasar  penerbitan  keputusan/tindakan  dan apabila  tidak  mengatur  upaya  administratif,  maka  Pengadilan  mengunakan  penilaian  upaya administratif bersifat komulatif dalam forum Keberatan administratif dan Banding yang diatur dalam  ketentuan  UU AP, kecuali ditentukan  lain  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dalam  ketentuan  khusus  mengenai  Upaya  Administratif  secara  internal  dalam penerbitan Objek Sengketa mengatur  tidak  dapat  diajukan  upaya  administratif,  maka  bahwa aturan  yang  menentukan  Objek  sengketa  tidak  dapat  diajukan  upaya  administratif  memiliki makna pengaturan pengecualian yang menentukan bahwa keputusan berupa Objek Sengketa tidak disediakan upaya administratif sehingga Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

## Tenggang  Waktu  Pengajuan  gugatan
Objek Sengketa tanggal 2 Januari 2020 pada hari yang sama dengan tanggal diterbitkan Objek Sengketa tanggal 2  Januari 2020  dan  gugatan  di  daftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Semarang  pada  tanggal  27  Februari  2020,  dengan  demikian  gugatan Penggugat  terhitung  dari  tanggal  2  Januari  2020  sampai  dengan  tanggal  27  Februari  2020 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun;
Penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat oleh Tergugat tidak melalui mekanisme  sebagaimana  Pasal  7  ayat  (1),  (2),(3)  dan  (4)  PP  No.  53  Tahun  2010,  karena Tergugat sebagai  Pembina Kepegawaian  dari  PNS  berkewajiban untuk membina terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan Pelanggaran dengan tujuan memperbaiki kesalahan dari PNS  yang  bersangkutan  dan  hendaknya  penjatuhan  disiplin  kepada  PNS  hendaknya berjenjang melalui hukuman disiplin ringan, sedang dan berat dan Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman ringan dan sedang sebagaimana Pasal 7 ayat (2) dan (3) PP No. 53 Tahun 2010 selama menjadi PNS.
Pasal  53  ayat    (2)    huruf    a.    dan    b.    Undang-Undang    Peratun  UU  No.  9/2004), memberi batasan kewenangan Pengujian Pengadilan dalam penyelesaian Pokok Sengketa meliputi:
Apakah  Objek  Sengketa  dikeluarkan  Tergugat  bertentangan  atau  tidak bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  dilihat  dari  aspek kewenangan, aspek prosedural/formal dan aspek Materiel/ substansial?;
Apakah Objek sengketa dikeluarkan bertentangan atau tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?;

## Pengujian dari aspek kewenangan mengeluarkan Keputusan.
Objek Sengketa diterbitkan kepada Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil/ASN di Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  (SMA  1)  Kudus  yang  berstatus  sebagai  tenaga pendidik/Guru  SMA  Negeri  1  Kudus  yang  terletak  di  Kabupaten  Kudus  berada  dalam cakupan wilayah Propinsi Jawa Tengah dan merupakan
wilayah administrasi Gubernur Jawa Tengah.
Pasal   1    angka   5    PP   No.    53    Tahun    2010, menyebutkan;  “Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian  Daerah  Kabupaten/Kota  adalah  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  wewenang  pengangkatan,  pemindahan,  dan pemberhentian PNS.
Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,  Pemindahan  dan  Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil,  meyebutkan; “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.

## Pengujian dari aspek Prosedur diterbitkannya Objek Sengketa.
Prosedur  diterbitkan  Keputusan    melalui  tata  cara  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 53 Tahun 2010) berikut ini;
Pasal 23;
(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran  disiplin  dipanggil secara tertulis oleh  atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan;
(3) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS  yang  bersangkutan  tidak  hadir  juga  maka  pejabat  yang  berwenang  menghukum menjatuhkan disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
Sebelum PNS  dijatuhi  hukuman  disiplin  setiap  atasan  langsung  wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran.disiplin;
Pemeriksaaan  dilakukan    secara  tertutup  dan  hasilnya  dituangkan  dalam  bentuk berita acara pemeriksaan;
Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan; Atasan  langsung  yang  bersangkutan  maka  atasan  langsung  tersebut wajib menjatuhkan  hukuman  disiplin; Pejabat  yang   lebih   tinggi   maka   atasan   langsung   tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan.
Dalam  rangka  kelancaran pemeriksaan,  PNS yang diduga  melakukan  pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung
sejak yang bersangkutan diperiksa.
Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan  langsung,  unsur  pengawasan,  dan  unsur  kepegawaian  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk.

## Pengujian dari aspek Materiel/Substansial diterbitkannya Objek Sengketa;
Aspek  hukum  materiel/substansial  diterbitkan  Keptusan/Objek  Sengketa  dapat dibaca  pada  konsideran  menimbang  pada  huruf  c.  yang  menyatakan  “bahwa  perbuatan saudara Sri Endang Mulyani, S.Pd dimaksud merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu menjunjung tinggi kehormatan
Negara, Pemerintah dan martabat PNS” sehingga Tergugat memutuskan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.
Dalam menguji apakah aspek Materiel/Substansial diterbitkannya Objek Sengketa yang telah diuraikan di atas telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya,
Pasal 3 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010, menentukan “ setiap PNS wajib, angka 6. Menjunjung  tinggi  kehormatan  negara,  Pemerintah  dan  Martabat  PNS”: terhadap pelanggaran kewajiban, khsusunya Pasal 3 angka 6, pada setiap jenis hukuman tingkatan jenis hukuman  Ringan,  Jenis Hukuman Sedang dan Jjenis Hukuman Berat,
Penerapan tingkatan jenis hukuman disiplin berupa hukuman Ringan, Sedang atau Berat  haruslah  memperhatikan  jangkauan  dampak  (unsur-unsur/kualifikasi)  perbuatan Pelanggaran yang dilakukan PNS.
Landasan pemikiran lahirnya Undang-Undang ditinjau dari aspek filosofi, sosiologis dan  yuridis,  maka  yang  menjadi  semangat/motivasi  untuk  melakukan  penjatuhan  sanksi Hukuman disiplin berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang atau berat  sesuai  dengan berat    ringannya    pelanggaran    yang    dilakukan    oleh    PNS    yang  bersangkutan,  dengan mempertimbangkan  latar  belakang  dan  dampak  dari  pelanggaran,  haruslah      didasarkan telah   terbukti melakukan  Pelanggaran;
Oleh karena Hubungan kedekatan antara Penggugat dengan Suparjo sifatnya tidak membuktikan suatu peristiwa hukum bahwa telah terjadi hubungan kedekatan dengan laki- laki  yang  bukan  suami  yang  sahnya,  yang  dapat  menimbulkan  tafsir  layaknya  seperti sepasang  suami  istri  yang  sah  (perselingkuhan)  antara  Penggugat  dengan  Suparjo,  maka pertimbangan  Tergugat yang mencatumkan  dalam  Objek  Sengketa dengan  kalimat/frase “terbukti  mempunyai  hubungan  kedekatan  dengan  laki - laki  yang  bukan  suami  sahnya”, secara materiel/substansial tidak  memenuhi  unsur/kualifikasi  yang  membuktikan Penggugat telah melanggar kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010, sehingga Objek Sengketa terbit cacat hukum secara materiel/substansial. Semangat/motivasi  yang  tercantum  dalam  penjelasan  Umum  PP  No.  53  Tahun  2010 menyebutkan  penjatuhan  hukuman  disiplin  ditujukan  hanya  kepada  PNS  yang  terbukti melakukan  Pelanggaran,  dengan  mempertimbangkan  latar  belakang  dan  dampak  dari pelanggaran yang dilakukan, maka terhadap Objek Sengketa yang cacat hukum sebagimana pertimbangan di atas, haruslah dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut  Objek  Sengketa,  serta  merehabilitasi  hak-hak  Penggugat  dengan  cara mengembalikan  kedudukan  harkat  dan  martabat  Penggugat  seperti  semula  oleh  karena Objek  Sengketa  cacat  hukum  dan  dinyatakan maka pengujian terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik  (AUPB) tidak  dipertimbangkan lagi. Memperhatikan segala sesuatu yang  terjadi  dipersidangan,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  107  Undang-Undang Peratun,  Hakim  menentukan  apa  yang  harus  dibuktikan,  beban  pembuktian  beserta penilaian  pembuktian. Atas dasar  itu terhadap seluruh  alat bukti  telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Mengingat,  Pasal-pasal  yang  berlaku  dari  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Undang- Undang Peratun), serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan, maka    diputuskan  oleh  Majjelis  Hakim  PTUN  Semarang,  Nomor  20/G/2020/PTUN.Smg, Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya,  Menyatakan  batal  Keputusan
Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  862.3/035/2020,  Tentang  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  atas  nama  Sri  Endang  Mulyani,  S.Pd.,  tertanggal  2  Januari 2020;,Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai, Negeri Sipil atas  nama  Sri  Endang  Mulyani,  S.Pd.,  tertanggal  2  Januari  2020,  Mewajibkan    Tergugat untuk  mengembalikan  kedudukan  dan  harkat  martabat Penggugat seperti semula.

## D.   PENUTUP
Berdasarkan  uraian   pembahasan  dalam  penulisan  ini,  maka  dapat  disimpulkan diantaranya sebagai berikut:
Penyelesaian sengketa Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  tehadap  Pegawai  Negeri  Sipil atas nama Sri Endang Mulyani, S.Pd., tertanggal 2 Januari 2020, diselesaikan  melalui  litigasi dengan  cara  mengajukan gugatan ke Pengadilan  Tata Usaha Negara (PTUN ) Semarang , setelah terlebih  dalulu    dilakukan Upaya  Keberatan  Administratif    kepada  Tergugat  pada  tanggal  28 Januari 2020, dan terhadap Keberatan Administratif oleh karena tidak dijawab atau ditanggapi, maka  Penggugat  mengajukan  gugatan  Ke  Pengadilan; .  yang  kemudian    Majelis  Hakim  yang memeriksa,  dan        mengadili memutuskan  dalam  amarnya,  Mengabulkan gugatan  Penggugat untuk  seluruhnya,  Menyatakan  batal  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor 862.3/035/2020,  Tentang  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun., tertanggal 2  Januari  2020;,Memerintahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Keputusan  Gubernur  Jawa Tengah  Nomor  862.3/035/2020  Tentang  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  Kepada  Pegawai, Negeri  Sipil,  Mewajibkan  Tergugat  untuk    mengembalikan    kedudukan    dan    harkat martabat  Penggugat  seperti  semula.  Implikasi  hukum  pasca  adanya  putusan  PTUN Semarang, Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg yang mengabulkan gugatan Pegawai Negeri Sipil atas  nama  Sri  Endang  Mulyani,  S.Pd selaku  Penggugat  untuk  seluruhnya  artinya  bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan  Hukuman Disiplin  Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil yang  menjadi  objek  sengketa  dinyatakan  batal  demi hukum artinya dianggap tidak pernah ada oleh hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Dyah  Ochtorina  Susanti,  A'an  Efendi,  2014, Penelitian  Hukum  (legal  research), Sinar  Grafika, Jakarta.
Hadjon,  Philipus.  2015,    Pengantar  Hukum  Administrasi    Negara.,  Gadjah    Mada  University Press,Yogyakarta,
Moh. Mahfud MD, 2012,, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty,
Peter Mahmud Marzuki,  2016, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta
R. Wiyono, 2013, Peradilan Tata Usaha Negara , Sinar Grafika, Jakarta,
Rochmat Soemitro, 2010, Peradilan Tata Usaha Negara , PT. Refika Ditama Bandung
S.F. Marbun, 2012, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia , FH UII Press, Yogyakarta
Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2017, Hukum Kepegawaian Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,)
Syahya Anggara, 2018, Hukum Administrasi Negara , Pustaka Setya, Bandung
Tedy Sudrajat, 2017, Hukum Kepegawaian , Sinar Grafika, Jakarta.
W. Riawan Tjandra, 2012, Hukum Administrasi Negara, Atmajaya, Yogyakarta,

## Jurnal:
Heriyanto, Kompetensi  Absolut  Peradilan  Tata Usaha  Negara  Berdasarkan Paradigma  UU No 30 Tahun 2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan . Pakuan Law Review, Vol. IV, No. 1,

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.