Policy Implementation Of Regional Financial Management In Pasar Minggu District, Jakarta Selatan Administrative City In 2021
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan DaerahPada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021
Asmi 1 , Kumba Digdowiseiso 2*
Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional 1,2 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Public  policy  implementation  in  Indonesia  is  related  to  regional  autonomy  and  decentralization  policies.  Policy implementation  is  an  implementation  of  basic  policy  decisions  in  the  form  of  laws,  also  in  form  of  important executive  orders  or  decisions  of  the  judiciary.  This  study  aims  to  identify  and  describe  the  Implementation  of Regional Financial Management Policies in Pasar Minggu Subdistrict South Jakarta Administrative City, especially in terms  of  financial  management  in  the  form  of  planning,  implementation,  administration,  reporting  and accountability  as  well  as  identifying  supporting  factors  and  inhibiting  factorsfor  the  implementation  of  regional financial management.The research method used is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that  the  Implementation  of  Regional  Financial  ManagementPolicies  in  Pasar  Minggu  Subdistrict,  South  Jakarta Administrative  City,  based  on  the  Regulation  of  the  Governor  of  DKI  Jakarta  Number  162  of  2013  concerning Guidelines for Regional Financial Administration is carried out properly in accordance with applicable regulations. The conclusion of this research is that the implementation of regional financial management policies in Pasar Minggu Subdistrict, South Jakarta  in2021 has been going well although there are still some obstacles such as lack of human resource capacity andothers.
Keywords: Implementation, Management, Financial, Government, Regional

## ABSTRAK
Pelaksanaan  kebijakan  publik  di  Indonesia  erat  kaitannya  dengan  kebijakan  otonomi  daerah  dan  juga  kebijakan desentralisasi. implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan keputusan kebijaksanaandasar dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusaneksekutif yang penting atau  keputusan  badan  peradilan.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendiskripsikan  tentang Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Pada  KecamatanPasar  Minggu  Kota  Administrasi Jakarta  Selatan  terutama  dalam  hal  bentuk  pengelolaan  keuangan  yang  berupa  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  serta  mengidentifikasi  faktor  Pendukung  dan  faktor penghambat Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta  Selatan  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  162  Tahun  2013  tentang  Pedoman Penatausahaan  Keuangan  Daerah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Implementasi  KebijakanPengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Kecamatan  Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta  Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang  Pedoman  Penatausahaan  Keuangan  Daerah  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan-peraturan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan  Pasar  Minggu  Jakarta  Selatan  tahun  2021  telah  berjalan  dengan  baik  walaupun  masih  ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan lainnya.
Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Keuangan. Pemerintah, Daerah

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah, kebijakan  otonomi  daerah  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab  kepada  Daerah/kota  telah memberikan  perubahan  yang  mendasar  dimaksud  yaitu  Pemerintah  Daerah  Kota  memiliki kewenangan yangluas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Karena itu,  Indonesia  yang  merupakan  negara  kesatuan  dengan  berlandaskan  pada  prinsip desentralisasi  didalam  pelaksanaan  sistem  pemerintah,  melalui  desentralisasi  menyediakan peluang dan kebebasan untuk masing-masing daerah menerapkan otonomi daerah. Maka dari
Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
itu  UU  No.  23  Thn  2014  adalah  dasar  yang  kuat  untuk  menjalankan  pemerintahan  dengan sistem  otonomi  dengan  wewenang  yang  lebih  besar  dan  nyata  serta  mempunyai  tanggung jawab  langsung  untuk  daerahnya  dengan  mengatur,  membagi  dan  memanfaatkan  sumber- sumber daya yang ada dengan prinsip yang adil dan berimbang antara keuangan daerah pusat dan daerah.
Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 36 dijelaskan bahwa salah satu dari kapasitas dasar dari daerah yaitu memiliki parameter keuangan daerah dan kemampuan penyelenggaraaan pemerintahan.  Pemendagri  No.33  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  Tahun Anggaran 2020 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 merupakan pedoman pengelolaan  keuangan  daerah,  dimana  bentuk  dari  tanggung  jawab  pemerintah  daerah ditunjukkan  dengan  penyediaan  informasi  keuangan  yang  transparan  untuk  publik,  tidak terkecuali  informasi  finansial  baik  melalui  media  cetak  ataupun  dengan  bantuan  teknologi informasi seperti situs resmi pemda.
Berdasarkan  Pemendagri  No.33  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD Tahun Anggaran 2020 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 dalam Kebijakan tersebut menjelaskan secara detail pengelolaan keuangan meliputi kekuasaaan pengelolaan keuangan,  penyusunan  rancangan,  penetapan,pelaksanaan,  perubahan,  pengelolaan  kas, penatausahaan  keuangan  daerah,  akuntansi  keuangan  daerah,  pertanggungjawaban pelaksanaan  keuangan  BLUD,  pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam Kebijakan tersebut, penulis telah melaksanakan observasi di Kecamatan Pasar Minggu.  Perangkat  Daerah  Kecamatan  Pasar  Minggu  terdiri  dari  Kelurahan  Pasar  Minggu, Kelurahan Jatipadang, Kelurahan Pejaten Barat, Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Ragunan, Kelurahan  Kebagusan  dan  Kelurahan  Cilandak  Timur.  Perangkat  Daerah  tersebut  hanya memiliki kewenangan dalam pengelolaan pengeluaran keuangan dikarenakan di Kecamatan Pasar Minggu.
Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang cukup luas, penulis mempersempit cakupan penelitian hanya tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kecamatan dan Kelurahan di
Kecamatan Pasar Minggu setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran di sahkan. Sebagai landasan  penatausahaan  keuangan  daerah,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  menetapkan Peraturan  Gubernur  Nomor  162  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penatausahaan  Keuangan Daerah,  meliputi  penatausahaan  penerimaan  dan  penatausahaan  pengeluaran.  Dengan adanya regulasi / kebijakan yang baik merupakan hal yang penting sebab dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik ( good government ) sehingga semua pihak melaksanakan secara professional dan bertanggungjawab dalam proses implementasinya.
Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakuan penelitian dengan mengambil  judul  tentang  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021.

## 2. Tinjauan Pustaka
1. Kebijakan
Kebijakan  atau  dalam  bahasa  Inggris  disebut policy merupakan  kegiatan  atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan satu aktifitas pemerintaha. Secara etimologis  kata policy adalah  kota  atau  negara.  Kemudian  digunakan  dalam  bahasa  Inggris sebagai policie yang mempunyai arti berhubungan dengan urusan administratif pemerintahan. Menurut  Hanif  (2005:160)  arti  dari  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  tindakan  pemerintah yang  bertujuan  menghasilkan  kehidupan  atau  kesejahteraan  untuk  warga  negaranya. Kebijakan  juga  diartikan  sebagai  tindakan  yang  dibuat  melalui  tahapan  perencanaan  yang sistematis dimana variabel- variabel utama dan masalah terkait dibahas. Kebijakan juga
diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh unit pelaksana. Kebijakan juga membutuhkan penilaian atau evaluasi agar dapat diketahui keberhasilan dari penerapan kebijakan didalam memecahkan permasalahan.(Hanif, 2005).

## 2. Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan istilah yang tidak jarang dijumpai dalam kehidupan sehari- hari. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam membuat aturan ataupun  birokratisasi.  Kebijakan  publik  menurut  Jones  dapat  dipergunakan  untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat bebeda. Istilah “Kebijakan’’atau “ policy ’’ secara umum digunakan untuk merepresentasikan suatu tindakan atau prilaku individu atau kelompok dalam dalam organisasi atau lembaga kepemerintahan. (Jones, 1994).

## 3. Implementasi Kebijakan Publik
Pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia erat kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah dan juga kebijakan desentralisasi. Di Indonesia, desentralisasi merupakan urusan yang berhak diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan hak otonomnya. Dengan  kata  lain,  hal  itu  hanya  dapat  terjadi  jika  daerah  tersebut  memiliki  otonomi.  Di Indonesia,  konsep  desentralisasi  lebih  mengacu  pada  desentralisasi  administratif.  Sejalan dengan  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  pemerintah  pusat  juga  telah  melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan di setiap tingkat pemerintahan. Konsep desentralisasi fiskal, sebagaimana didefinisikan oleh De Mello (2000), merupakan alat untuk mentransfer atau menyampaikan sumber pendapatan dan faktor pengeluaran  ke  setiap  daerah  dengan  cara  mengurangi  birokrasi  pemerintahan.  Dengan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ahli federalisme fiskal generasi pertama dalam Hayek (1945) dan Tiebout (1956), diharapkan dapat mendorong  efisiensi,  akuntabilitas,  dan  transparansi  dalam  penyediaan  pelayanan  publik. (Digdowiseiso, Sugiyanto and Djumadin, 2018).
Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier bahwa implementasi kebijakan adalah melakukan keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh para pembuat keputusan yang dituliskan  dalam  bentuk  undang-undang  atau  peraturan,  atau  keputusan.  Pada  umumnya, kebijakan berkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan, dengan menyertakan tujuan dan sasaran,  pelaksana,  target,  faktor  pendukung  dan  lainnya  yang  dijelaskan  secara  tegas  dan metode pelaksanaannya terukur.(Agustino, 2016).

## 4. Manajemen Pengertian Manajemen
Manajemen merupakan pengelolaan terhadap suatu hal. pengelolaan dapat diartikan sebagai  mengendalikan  dan  memanfaatkan  sumber-sumber  daya  yang  bisa  digunakan berdasarkan rencana yang telah dibuat yang bertujuan untuk menyelesaikan satu masalah atau mencapai  satu  sasaran.  Kata  “Pengelolaan”  dapat  disamakan  dengan  manajemen  yaitu kegiatan  untuk  mengurus  atau  mengatur.(Arikunto,  1993).  Sebagaimana  dikutip  dari  Fayol dalam  Kaehler  dan  Grundei  (2019)  manajemen  adalah  memperkirakan  dan  merencanakan, mengorganisasi, memerintahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan. Untuk meramalkan dan  menyediakan  sarana  untuk  mengukur  masa  depan  dan  menyusun  rencana  tindakan. Mengorganisir berarti membangun struktur ganda, material dan manusia, dari usaha tersebut. Memerintahkan berarti memelihara aktivitas di antara  personel.  Koordinasi  artinya mengikat, mempersatukan  dan  mengharmoniskan  semua  kegiatan  dan  usaha.  Mengontrol  berarti melihat bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan perintah yang diungkapkan. (Kaehler and Grundei, 2019).
Manajemen  adalah  proses  mencapai  tujuan  organisasi,  dalam  lingkungan  yang
berubah,  dengan  menyeimbangkan  efisiensi,  efektivitas  dan  kesetaraan,  memperoleh  hasil maksimal dari sumber daya yang terbatas, dan bekerja dengan dan melalui orang lain.(Kotler, 2000) Manajemen adalah pengaruh pengarah pada pasar, produksi dan / atau operasi sumber daya  dalam  sebuah  organisasi  dan  unitnya  yang  dapat  menangani  masalah  orang  dan  non- orang dan digunakan oleh banyak aktor organisasi melalui pengaturan norma antisipatif atau manajemen konstitutif atau strategis) atau intervensi situasional atau manajemen operasional) dengan tujuan mencapai tujuan unit. Mengelola sebuah unit identik dengan mengarahkan atau memimpinnya.

## Fungsi Manajemen
Siagian  menggolongkan  fungsi  manajemen  kedalam  dua  bagian  utama  yaitu  fungsi organik dan fungsi penunjang,(P. Siagian, 2010) adalah:
a. Fungsi Organik adalah yaitu fungsi pokok yang harus dilaksanakan oleh para manajer untuk mencapai tujuan dan juga sasaran organisasi yang telah ditentukan. Jika satu fungsi tidak berjalan  sebagaimana  mestinya  maka  organisasi  akan  mengalami  hambatan  dalam melakukan kegiatan atau bisa berpotensi mengalami kegagalan.
b. Fungsi penunjang merupakan fungsi dari manajemen yang mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan termasuk tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja atau individu pada satu organisasi yang bertujuan untuk memperkuat fungsi organik dari manajemen.

## 5. Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Keuangan  merupakan  bagian  atau  unit  kerja  yang  mengelola  uang  masuk  ataupun keluar dalam sebuah organisasi. Keuangan merupakan satu aspek dalam usaha yang mengkaji tentang cara pengelolaan uang, pengalokasian dan penggunaan sumber daya keuangan atau modal secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekwensi dari penggunaan keuangan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan.
Menurut  Mamesah,  keuangan  daerah  adalah  berbagai  kegiatan  yang  melibatkan anggaran dari suatu daerah yang diukur dengan uang. Begitupula keuangan dapat dijadikan asset daerah yang diatur menurut peraturan khusus yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh negara  dengan  unit  pelaksana  yang  bertanggung  jawab  dimasing-masing  daerah.(Mamesa, 1995). Keuangan daerah juga masuk dalam lingkup hal dan kewajiban yang harus dikelola oleh pemerintah daerah dalam kerangka APBD.

## Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)
Pemendagri No.33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020  Pengaturan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pasal  1  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  daerah yang ditetapkan dengan Perda. Selanjutnya dalam PP.No. 12 Tahun 2019. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diinterpretasikan secara ringkas yaitu keuangan daerah adalah berbagai kegiatan yang melibatkan anggaran dari suatu daerah yang diukur dengan uang. Begitupula keuangan dapat dijadikan asset daerah yang diatur menurut peraturan khusus yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh negara dengan unit pelaksana yang bertanggung jawab dimasing-masing daerah. Sedangkan PKD merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungiawaban,  dan  pengawasan  Keuangan Daerah

## Perencanaan
Perencanaan diartikan sebagai proses sistematis untuk menetapkan kebutuhan dan
kemudian mencari cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan, dalam kerangka kerja strategis yangmemungkinkan  organisasi  atau  perusahaan  mengidentifikasi  prioritas  dan  menentukan prinsip- prinsip operasionalnya. Perencanaan berarti memikirkan masa depan organisasi atau lembaga  sehingga  dapat  melakukan  berbagai  hal  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  atau lembaga dimasa yang akan datang.(Bredmar, 2012)
Memberikan  wewenang  yang  luas  untuk  daerah  membutuhkan  pengaturan  dan koordinasiuntuk menciptakan pembangunan yang lebih selaras dan harmonis antar daerah. Berdasarkan  konsep  tersebut  maka  dibuatnya  UU  No.  22  Tahun  2013  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  yang  menjadi  dasar  hukum  untuk  perencanaan pembangunan oleh pemda dan juga pemerintah pusat.
Menurut  UU  No.  23  tahun  2014  menyatakan  bahwa  perencanaan  pembangunan daerah merupakan integrasi dari sistem perencanaan nasional untuk memastikan relevansi dan kongruensi  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan  serta  pengendalian  dan  pengawasan dari  anggaran  keuangan  pemda.  Menurut  UU  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  sistem perencanaan  Pembangunan  Nasional,  pemda  Provinsi/  Kabupaten  ataupun  Kota  harus mempunyai dokumenrencana pembangunan termasuk :
1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## Pelaksanaan
Pelaksanaan anggaran berlandaskan pada pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan Anggaran adalah sesuai dengan anggaran belanja daerah yang sudah ditetapkan anggarannya dalam APBD. Dalam hal ini pemda tidak saja harus memperhatikan peraturan namun juga harus berusaha untuk menggunakan anggaran yang tersedia sebaik mungkin, hanya mengeluarkan anggaran  jika  ada  didalam  rancangan  anggaran  dan  mencatat  semua  pengeluaran  secara sistematis didalam sistem arsip. Pemda dilarang untuk mengeluarkan anggaran belanja untuk halyang tidak diperuntukkan sebelumnya didalam APBD hal tersebut agar tidak tercipta hutang belanja yang melebi kapasitas anggaran. Maka dalam pelaksanaan anggaran terdiri dari:
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
2. Formulir DPA- SKPD
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
4. Pelaksanaan Anggaran Belanja
5. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
6. Pergeseran Anggaran

## Penatausahaan
Penatausahaan  merupakan  suatu  prosedur  atau  tahapaan  yang  dilakukan  untuk menata berbagai aktifitas, tindakan atau kegiatan yang mengeluarkan, menerima, menyimpan, membayar, dan membuat laporan tanggung jawwab atas uang dari APBD yang sudah masuk ke kas pemda berdasarkan DPA dan SKPD. Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD terdiri dari:
a. Penggunaan Anggaran b. Kuasa Penggunaan Anggaran
c. Bendahara Pengeluaran
d. Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK)
e. Pejabat pelaksana teknis kegiatan.
Berkaitan dengan penataan anggara maka fungsi datas berkewajiban untuk menata APBD menurut PP No. 12 Tahun 2019. Dalam undang-undang ini SKPD merupakan elemen yang mendukung pemerintah daerah dalam melakukan urusan kepemerintahan dengan mealkukan
pengelolaan APBD. Tiap unit SKPD memegang tanggung jawab terhadap satu atau beberapa kegaitan. Adapun tugas dan fungsi SKPD antara lain yaitu untuk menyediakan dokumen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Menyedian register SPD, membuat surat perintah membayar SPM, membuat bukti pembayaran, membuat bukti setor, dan juga memasukkan data kedalam buku kas umum pengeluaran atau pemasukan dan beberapa tugas lainnya yang relevan.

## Pelaporan
Penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  bertujuan  untuk  memberikan informasi yang tepat dan akurat mengenai posisi keuangan dan berbagai transaksi keuangan yang diimplementasikan oleh pemda selama satu periode keuangan. Tujuan utama pelaporan keuangan  pemda  adalah  untuk  melakukan  perbandingan  dan  evaluasi  dari  realisasi pendapatan dan anggaran belanja yang sudah ditentukan sebelumnya. Pelaporan keuangan juga bertujuan untuk mengukur kondisi keuangan, mengetahui efesiensi pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan juga melihat apakah pemerintah daerah sudah mematuhi aturan dan  undang-undang  terkait  keuangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Pemerintah  daerah berkewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  berbagai  kegiatan  dan  program  yang  sudah dilaksanakan  dan  juga  pencapaian  dari  program  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan terstruktur untuk tujuan sebagai berikut:
a. Akuntabilitas
Menyampaikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dan penggunaan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan dalam periode tertentu.
b. Manajemen
Mengelola  dan  memfasilitasi  pengguna  laporan  keuangan  untuk  melakukan  evaluasi implementasi program dan kegiatan epmda dalam satu periode pelaporan agar membantu dalam  proses  rencana,  manajemen,  kendali  terhadap  aset-aset,  kewajiban,  akuitas  dana pemda untuk kepentingan publik.
c. Transparansi
Menyampaikan  informasi  keuangan  kepada  publik  secara  transparan  dan  jujur  dengan mempertimbangkan  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  dari  pemda  dalam mengelola  keuangan  daerah  serta  memastikan  kepatuhan  dan  ketaatannya  pemda terhadap  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  APBD.  Transparansi  terdiri  dari struktur hukum, politik, dan kelembagaan yang membuat informasi tentang karakteristik internal pemerintah dan masyarakat tersedia bagi para pelaku baik di dalam maupun di luar sistem  politik  domestik.  Transparansi  ditingkatkan  dengan  mekanisme  apa  pun  yang mengarah  pada  pengungkapan  informasi  kepada  publik,  baik  pers  bebas,  pemerintahan terbuka, audiensi, atau keberadaan lembaga swadaya masyarakat dengan insentif untuk merilisinformasi yang obyektif tentang pemerintah. (Finel and Lord, 1999)
d. Keseimbangan Antargenerasi
Memfasilitasi  pengguna  laporan  keuangan  untuk  memastikan  bahwa  pemda  telah mengalokasikan dana yang tersedia untuk peruntukan yang sudah ditetapkan dalam APBD. Dan  untuk  memastikan  tentang  keseimbangan  antar  generasi  yang  diasumsikan  ikut menanggung beban pengeluaran tersebut atau tidak.

## Pertanggung jawaban
Untuk mempertanggung jawabkan implementasi perencanaan keuangan dan anggaran pemerintah  daerah  maka  para  pihak  terkait  termasuk  bendahara,  pimpinan  dan  kasubbag keuangan  harus  mempertanggung  jawabkan  penggunaan  anggaran  secara  administratif kepada masyarakat. Pemda harus menyampaikan penggunaan anggaran melalui
PPK-SKPD setidaknya dalam waktu 10 bulan kedepan. Laporan pertanggung-jawaban pemda harus disampaikan palinglama per 31 Desember tiap tahunnya.
Dokumen  pendukung  SPP  LS  disertakan  dengan  bukti  pertanggungjawaban  atas penggunaan  anggaran  kepada  pihak  ketiga.  Karena  pertanggung  jawaban  dana menggambarkan seluruh anggaran dan realisasi maka dalam pertanggung jawaban tersebut mencakup pertanggung jawaban dana.
a. Surat Pertanggungjawaban Langsung (SPJ LS) untuk Gaji.
b. Surat Pertanggungjawaban Langsung (SPJ LS) atas untuk barang dan jasa pihak ke III.
c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan uang persediaan, ganti uang dantambah uang.

## 3. Metode Penelitian
Jenis penelitianya adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2009:11) penelitian  deskriptif  merupakan  jenis  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai variable  mandiri,  baik  satu  variable  ataupun  lebih  ( independent )  tanpa  melakukan perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan pada bulan Januari 2021. Dimana penulis melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari Camat Kecamatan Pasar Minggu, Kasubag Perencanaan Anggaran, Kasubag Keuangan dan salah satu staf Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Sumber  data  penelitian  yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer  dan  sekunder. Sumberdata primer berupa hasil wawancara dengan para informan dan sumber  data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, literatur terkait lainnya. Untuk menggumpulkan data maka penulis menggunakan  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  (observasi,  wawancara  dan dokumentasi).Sedangkan  untuk  menganalisis  data  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif model  interaktif  yang  meliputi  :  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan.

## 4. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Perencanaan
Untuk  mengetahui  bagaimana  perencanaan  yang  dilaksanakan  di  Kecamatan  Pasar Minggu  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan,  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Camat Kecamatan Pasar Minggu, Kasubag Perencanaan Anggaran, Kasubag Keuangan dan salah satu staf Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Menurut Camat Kecamatan Pasar dalam penyusunan rencana kerja anggara tersebut mencakup kegiatan-kegiatan dengan indikatorkinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  diketahui  bahwa  perencanaan  yang  dilaksanakan  di Kecamatan  Pasar  Minggu  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  dapat  dikatakan  sudah  sesuai dengan  tahapan-tahapan  yang  sudah  ditentukan/diatur  didalam  Peraturan  Gubernur  DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah. Informan juga mengatakan bahwa didalam perencanaan tersebut semua pihak terkait harus memberikan gagasan  atau  masukan  sehingga  rencana  tersebut  tidak  saja  tertulis  namun  bisa diimplementasikan  dengan  baik.  Ada  kalanya  rencana  tidak  berjalan  dengan  sebagaimana mestinya  namun  menurut  infoman  Kasubang  Perencanaan  Anggaran  bahwa  perencanaan keuangan pada dasarnya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

## 2. Pelaksanaan
Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan ini penulis mengetahui bahwa pelaksanaan juga dilakukan menurut peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan arahan
dari Camat dan juga pengawasan dari Kasubag. Semua pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan  kemudian  disampaikan  secara  tertulis  kepada  Camat,  Kasubag  Perencanaan  Anggaran. Pelaksanaan dari rencana dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Maka dari itu dikantor camat juga telah disediakan jadwal yang berisikan tanggal kegiatan dan lingkup kegiatan  yang  memerlukan  perincian  biaya.  Pelaksanaan  rencana  anggaran  kemudian dimasukkan  kedalam  laporan  keuangan  daerah  secara  periodik.  Pelaksaaan  hal  ini  juga dipermudah dengan koordinasi dan kerjasama yang baik diantara para pegawai dan sub-sub didalam  kantor  camat  Pasar  Minggu  untuk  menyelesaikan  RKA  pada  waktu  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Hal  itu  dilakukan  agar  anggaran  bisa  diterima  dan  dipergunakan denganse-efesien mungkin untuk tujuan-tujuan yang mendukung kepentingan masyarakat di wilayah kecamatan Pasar Minggu.
Menurut  hasil  penelitian  juga  diketahui  bahwa  didalam  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  daerah  petugas  atau  pegawai  yang  berwenang  akan  menyusun  DPA  (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) setelah APBD ditetapkan. Dalam DPA tersebut akan dijelaskan tujuan maupun sasaran yang akan dicapai termasuk kegiatan, program, kebijakan, jadwal penarikan, dan  pengeluaran  dana  untuk  tiap-tiap  unit  kerja.  Setelah  DPA  disusun  dilanjutkan  dengan membuat rencana anggaran kas dan pembahasan anggaran kas dari pelaksanaan pengelolaan keuangan.
Menurut  Kasubbag  Perencanaan  Anggaran  didalam  pelaksanaan  pengelolaan keuangan tidak jarang pula ditemukan kendala yang dapat mengganggu pelaksanaannya yaitu adanya  keterlambatan  di  unit  kerja  dalam  menyelesaikan  rencana  kerja  anggaran  dapat berpengaruh terhadap Seksi yang lainnya karena dalam menyelesaikan rencana kerja anggara dari  masing-  masing  unit  kerja  harus  mengumpulkan  data  secara  keseluruhan.  Hal  itu menunjukkan masih minimnya koordinasi diantara para pegawai yang bertugas.
Menurut informan juga bahwa pelaksanaan dilakukan secara bekerjasama dengan staf keuangan lainnya agar rencana yang sudah tetapkan sebelumnya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tidak tidak menyimpang dari peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.

## 3. Penatausahaan
Untuk mengetahui bagaimana penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan di Kecamatan  Pasar  Minggu  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan.  Dari  hasil  wawancara  dengan kasubbag Perencanaan Keuangan dapat diketahui bahwa penataan keuangan daerah dilakukan oleh bagian administrasi yang kemudian dievaluasi dan ditinjau oleh Kasubbag. Didalam kantor camat  ada  beberapa  orang  staf  yang  bertugas  untuk  menata  keuangan  secara  sistematis. Memasukkan semua data pengeluaran dan pemasukan anggaran kedalam laporan dan juga kedalam arsip-arsip yang selalu diperbaharui.
Maka  dari  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  penatausahaan  keuangan  daerah yang  dilaksanakan  di  Kecamatan  Pasar  Minggu  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  dapat dikatakan  sudah  sesuai  dengan  tahapan-tahapan  yang  sudah  ditentukan/diatur  didalam Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  162  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penatausahaan Keuangan Daerah.

## 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Menurut  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penelitian  terhadap  Kasubag Perencanaan  Anggaran  Kecamatan  Pasar  Minggu  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  dapat diketahui bahwa laporan perencanaan, pelaksanaan, penggunaan keuangan kantor kecamatan diberikan  kepada  pihak  terkait  dalam  hal  ini  dari  KAsubag  ke  Camat.  Kemudian  Camat melaporkan  kepada  Walikota  dan  demikian  seterusnya.  Menurut  hasil  wawancara  juga diketahui bahwa didalam pelaporan dan pertanggung jawaban diperlukan berkas-berkas yang
berupa SPP dan SPM.Petugas yang bertanggung jawab juga harus menyerahkan SPP dan SPM dilengkapi dengan bukti terkait. Petugas di Kecamatan Pasar Minggu juga menggunakan system SIPKD agar pengelolaan keuangan daerah bisa dilakukan secara terintegrasi.
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  diketahui  bahwa  kegiatan  pelaporan  dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  yang  dilaksanakan  di  Kecamatan  Pasar  Minggu  Kota Administrasi  Jakarta  Selatan  dapat  dikatakan  sudah  sesuai  dengan  tahapan-tahapan  yang sudah  ditentukan/diatur  didalam  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  162  Tahun  2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.
5. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan
Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan PeraturanGubernur DKI Jakarta Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Pasar Minggu Kota

## Administrasi Jakarta Selatan
Menurut  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  faktor  pendukung  Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi jakarta Selatan  diantaranya  adalah  adanya  rasa  tanggung  jawab  yang  tinggi  diantara  para  pegawai yang  bertugas,  dimana  mereka  harus  menyelesaikan  RKA  berdasarkan  target  yang  sudah ditetapkan.  Para  petugas  juga  saling  bekerjasama  agar  kegiatan  perencanaa,  pelaksanaan, pencatatan berjalan dengan semaksimal mungkin. Ada pembagian kerja yang jelas antara para pegawai misalnya untuk menyimpan berkas SPP dan SPP yang harus dilengkapi dengan bukti- bukti yang benar. Faktor pendukung lainnya yaitu pimpinan dalamhal ini Camat Pasar Minggu yang sering memberikan arahan kepada para bawahannya, danmau berinteraksi agar tercipta kerjasama dan koordinasi yang baik dalam menyelesaikan semua kegiatan terkait pelaksanaan perencanaan  anggaran  keuangan  di  Kecamatan  Pasar  Minggu  Kota  Administrasi  Jakarta Selatan.

## Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kecamatan  Pasar  Minggu  Kota Administrasi Jakarta Selatan
Dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang  Pedoman  Penatausahaan  Keuangan  Daerah,  Kecamatan  Pasar  Minggu  Kota Administrasi  Jakarta  Selatan  tentunya  juga  menemui  beberapa  faktor  yang  penghambat. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penelit maka diketahui beberapa hal yang menghambat implementasi PKD di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan  yaitu  serignnya  terjadi  keterlambatan  dalam  penyelesaian  RKA  yang  dapat mempengaruhi unit kerja lainnya. Minimnya koordinasi dan komunikasi antara pimpinan dan bendaraha yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan miskomunikasi terhadap pekerjaan. Tidak  jarang  pula  di  kantor  camat  Pasar  Minggu  mengalami  kekurangan  berkas  SP2D  dan fasilitas  internet  yang  sangat  lambat.  Hal  tersebut  tentunya  membuat  pelaksanaan  tugas perencanaan  anggaran  mengalami  gangguan  yang  cukup  signifikan.  Dimana  petugas  harus sering  mengirimkan  bukti-bukti  pembayaran,  SPJ  mengakses  dan  menerima  data,  nota pengeluaran dan penerimaan kepada pihak yang berkepentingan.

## 5. Penutup
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan telah sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  162  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penatausahaan  Keuangan Daerah yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan
pertanggungjawaban. Perencanaan diawali dengan penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) kemudian  dilanjutkan  dengan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah  Pedoman  dan dilanjutkan dengan penatausahaan Keuangan Daerah. Pada tahap akhir yaitu tahap pelaporan dan  pertanggungjawaban  yang  menerapkan  sistem  akuntansi  dan  informasi  yang  sesuai dengan  ketentuan  dari  perda  dimulai  dari  rangkaian  prosedur  diantaranya  mengumpulkan data, membuat catata, membuat laporan yang dimasukkan kedalam arsip secara tercetak dan juga dimasukkan kedalam arsip komputer. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu, adanya  kerjasama  tim  yang  baik  didalam  membuat,  mencatat  dan  mengelola  anggaran keuangan.  Hal  itu  dapat  dilihat  dengan  adanya  bukti  pengeluaran-pengeluaran  yang dimasukkan dalam SPP dan SPM yang komprehensif. Keakuratan catatan kas dan fisik dalam anggaran,  adanya  kerjasama  dan  komunikasi  yang  terbuka  antara  pimpinan  dan  pegawai. Sementara  faktor  penghambatnya  yaitu  minimnya  ketersediaan  pegawai  yang  memahami sistem  akuntansi  dan  informasi  yang  handal  sehingga  hal  tersebut  kadang  membuat penyampaian laporan menjadi terkendala. Faktor penghambat lainnya yaitu kurang cepatnya jaringan internet yang ada dikantor kecamatan Pasar Minggu sehingga sering menjadi kendala dalam mengirimkan laporan dan mencari data-data yang penting terkait anggaran pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka
Agustino, L. (2016) ‘Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)’, Alfa Beta . Arikunto, S. (1993) Metode Penelitian . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Bredmar, K. (2012) ‘The meaning and development of the concept of Management Control : an etymological study’, International Journal of Management . Digdowiseiso, Kumba.(2015). Sistem Keuangan Publik . Jakarta : LPU-Unas.
Digdowiseiso,  Kumba.,  Sugiyanto,  E.  and  Djumadin,  Z.  (2018)  ‘Implementation  of  irrigation policy in the decentralized government: A case study of west Java, Indonesia’, Journal of Environmental Management and Tourism . doi: 10.14505/jemt.v9.3(27).02.
Finel, B. I. and Lord, K. M. (1999) ‘The surprising logic of transparency’, International Studies Quarterly . doi: 10.1111/0020-8833.00122.
Hanif, N. (2005) ‘Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah’, PT Grasindo . Jones, C. (1994) Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kaehler, B. and Grundei, J. (2019) ‘The Concept of Management: In Search of a New Definition’, in. doi: 10.1007/978-3-319-94526-2_2.
Kotler, P. (2000) ‘Marketing Management , Millenium Edition’, Marketing Management . doi: 10.1016/0024-6301(90)90145-T.
Mamesa, D. (1995) Sistem Administrasi Keuangan Daerah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. P. Siagian, S. (2010) Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta : Cetakan Kedelapan BelasBumi Raksa.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Gubernur  DKI Jakarta Nomor  162  Tahun 2013  tentang  Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan KeuanganDaerah