Analisis Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat (2009-2020)
Rusli 1 , Desmaniar 2 , Novia Amirah Azmi 3 , Aqil Teguh Fathani 4*
1. Department of Islamic Education, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, drshruslimag@gmail.com
2. Department of History of Islamic Civilization, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, bundodes20@gmail.com
3 Department of Communication Science, Universitas Perintis Indonesia, Padang, noviaamirahazmi@gmail.com
4. Department of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
aqil.teguh.psc19@mail.umy.ac.id
Diterima: 28 Juli 2021     Disetujui: 5 Agustus 2021
Dipublikasikan: 7 Agustus 2021

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat sehingga dapat menguasai  politik  daerah  dalam  12  tahun  (2009-2021).  Berbagai  daerah  di Indonesia memiliki ciri-ciri khas untuk mementukan suatu pilihan terutama dalam memenangkan kontestansi politik daerah, salah satunya  provinsi Sumatera Barat yang  dikenal  sangat  kental  dengan  sosial  dan  kebudayaan  yang  berbasis keagamaan atau agama islam. Berbagai upaya telah dilakukan partai politik untuk meraih kekuasaan legislative dan eksekutif dari penguasaan PKS. Metode dalam penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan rasionalistik karena dapat mengungkap dan meneliti lebih dalam untum suatu permasalahan. Hasil penelitian menampilkan bahwa PKS selalu berkuasa dalam pelaksanaan pemilihan gubernur tiga (3) periode terakhir (2010 2015,2020). Kemudian perolehan kursi legislative terus  meningkat  signifikan,  semua  pencapaian  ini  dikarenakan  PKS  berhasil melakukan  pendekatakan  dengan  masyarakat  dengan  memadukan  konsep keagamaan  atau  nilai-nilai  syari’ah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan juga  didukung  adanya  kesaamaan  paham  dan  ideologi  dalam  menjalankan kehidupan.  Kemudian  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  kepercayaan kepada  masyarakat  PKS  selalu  konsisten  dalam  melakukan  pendekatan  dengan mengutamakan  nilai-nilai  agama  kepada  masyarakat  sehingga  kepercayaan masyarakat dapat diperoleh sepenuhnya.
Kata kunci : Politik Identitas, Pendekatan Keagamaan, Partai Keadilan

## Sejahtera, Sumatera Barat

## Abstract
The purpose of this study was to determine and analyze the approach taken by the Prosperous Justice Party (PKS) in West Sumatra so that it can dominate regional politics  within  12  years  (2009-2021).  Various  regions  in  Indonesia  have  unique characteristics  to  make  choices,  especially  in  winning  regional  political contestation,  one  of  which  is  West  Sumatra  province,  which  is  known  to  be  very thick  with  social  and  cultural  based  on  religion  or  Islam.  Various  attempts  have been  made  by  political  parties  to  gain  legislative  and  executive  power  from  the control of PKS. This research method is qualitative with a rationalistic approach because it can reveal and examine more deeply for a problem. The results show that PKS has always been in power to implement the election for governor in the last three  (3)  periods  (2010,  2015,  2020).  Then  the  acquisition  of  legislative  seats continued to increase significantly. These achievements were due to the success of PKS approaching the community by integrating religious concepts or sharia values in  government  administration  and  supported  by  a  shared  understanding  and ideology in running life. Then in maintaining and increasing trust in the community, PKS  is  always  consistent  in  approaching  by  prioritizing  religious  values  to  the community so that people's trust can be obtained fully.
Keywords: Identity Politics, Religious Approach, PKS, West Sumatera

## Pendahuluan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pendekatan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat sehingga dapat menguasai politik  lokal  dalam  12  tahun  (2009-2021).  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS) merupakan  partai  yang  lahir  dari  gerakan  tarbiyah  dari  beberapa  kampus  di Indonesia  (Sumber).  Gerakan  Tarbiyah  sendiri  awalnya  lebih  berfokus  sebagai gerakan  dakwah  yang  muncul  di  awal  1980-an  di  Era  Orde  Baru,  kemudian Gerakan  ini  juga  dipahami  sebagai  langakah  awal  untuk  memulai  pendekatan kepada mahasiswa dalam memenangkan kontestasi politik di Indonesia 1 .
Dalam  sebuah  negara  demokrasi  pemimpin  dipilih  oleh  rakyat,  baik  secara langsung maupun tidak langsung 2,3 . Proses ini merupakan jalan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan kriteria dan keinginan masyarakat yang menginginkan suatu perubahan 4 . Selain itu ini merupakan akhir dari sesuatu yang lama sekaligus menjadi awal dari sesuatu yang baru bagi rakyat, sehingga tak jarang proses pergantian kepemimpinan ini dianggap sebagai pesta demokrasi oleh berbagai  kalangan.  Penerapan  pemilihan  pemimpin  dalam  sistem  demokrasi  di berbagai belahan dunia memiliki dinamika yang berbeda-beda. Pada negara-negara yang homogen misalnya, preferensi dalam memilih pemimpin lebih dititik beratkan pada  isu  apa  yang  ia  bawa,  untuk  kepentingan  siapa  dan  bagaimana  ia  akan menjalankan roda kepemimpinannya setelah ia terpilih 5 .
Sementara,  di  negara-negara  yang  penduduknya  heterogen,  faktor  identitas seperti etnis, agama, ras, warna kulit, usia, penampilan, budaya, dan bahasa menjadi aspek primordial yang sangat menentukan keberpihakan seseorang terhadap calon pemimpin yang akan ia pilih 67 . Pelibatan aspek primordial dalam demokrasi untuk mengarahkan  keberpihakan  berdasarkan  identitas  tertentu  disebut  dengan  politik identitas 8 . Terkait dengan hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan akademisi, dimana  sebagian  mengatakan  bahwa  politik  identitas  merupakan  indikator primordialitas karena memilih pemimpin bukan berdasarkan kapasitas melainkan atas dasar identitas, sementara sebagian lainnya mengatakan baik karena pemimpin
1 Muhamad Ramadan Habibi, “Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Sorotan Media Di Indonesia,” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15, no. 1 (2019): 115–41, doi:10.24042/tps.v15i1.4302.
2 (Purnaweni, 2004
3 Ma’arif, 2012)
4 M Fikri and Nico A Oktario, “Politik Identitas Dan Penguatan Demokrasi Lokal,” Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam2 18, no. 2 (2018): 172–134.
5 Dharma Kelana Putra, “Relevansi Politik Identitas Pemilih Muslin Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018,” Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 21, no. 2 (2019): 236– 44, doi:https://doi.org/10.25077/ jantro.v22.n2.p236-244.2019 236.
6 (Ma’arif, 2012;
7 Xiaomei, 2014)
8 Kwame Anthony Appiah, “The POlitics of Identity,” Daedalus 135, no. 4 (2006): 15–22.
yang  terpilih  akan  mengutamakan  kepentingan  rakyat  banyak  sebagai  kelompok mayoritas 9,10 .
Pada tahun 2003 Partai keadilan bertranformasi ke Partai Keadilan Sejahtera hal  tersebut  juga  berlaku  untuk  seluruh  wilayah  di  Indonesia  termasuk  Provinsi Sumatera  Barat.  Deklarasi  Partai  Keadilan  Sejahtera  di  Sumatera  Barat  diketuai oleh Tifatul Sembiring dan juga Hidayat Nur Wahid. Sejak bertransformasi Partai Keadilan  Sejahtera  mengalami  peningkatan  yang  signifikan,  peningkatan  terjadi karena  beberapa  hal  yaitu,  Pertama,  PKS  merupakan  partai  berbasis  Islam  yang lahir pada era reformasi dan tidak memiliki hubungan dengan rezim orde baru 11 . Kedua, Partai ini lahir bukan dari organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis). Ketiga, partai PKS mampu menyerap aspirasi dan dukungan dari masyarakat karena mengutamakan ajaran Islam 12 .
Pengaruh ideologi yang sejalan dengan masyarakat, memudahkan PKS untuk berkembang  luas,  termasuk  pada  daerah  Sumatera  Barat.  Sumatera  Barat  yang dikenal  sangat  kental  dengan  ajaran  Islam  serta  kehidupan  sosial-budaya  yang homogen  memudahkan  PKS  untuk  menguasai  wilayah  Sumatera  Barat termasuk menguasai  kursi  politik  daerah  tersebut 13 .  Kemudian  pada  pengelolaan  sistem kaderisasi serta agenda utama yang menolong masyarakat dan ummat, maka dinilai bahwa  PKS  merupakan  partai  yang  sangat  baik  dalam  penampung  aspirasi masyarakat 14 .
PKS  sebagai  partai  berideologi  Islam  memiliki  usaha  untuk  peningkatan jumlah kader maupun basis massa pada setiap waktunya yang terlihat pada pemilu 2004, 2010, 2015, 2019 dan 2020   yang  lalu, sehinga hal ini dapat di teliti yaitu dalam  perjalannya  di  dunia  demokrasi  dan  juga  dalam  penentuan  kriteria  serta mekanisme untuk menjaring para kadernya, bagaimana PKS menanamkan ideologi Islam  pada  calon  kadernya  sehingga  menghasilkan  kader  yang  berkualitas  yang tidak  saja  dapat  di  nilai  oleh  partai  sendiri  tetapi  juga  pada  masyarakat  untuk memperoleh posisi jabatan publik dan juga pada Islam yang menjadi ideologi nya 15 .  Hal  ini  terbukti  karena  sejak  tahun  2010  hinggan  2020,  PKS  selalu memenangkan kontestansi pemilihan umum gubernur (pilgub) provinsi Sumatera Barat. dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
9 (Haboddin, 2012
10 Burhan & Sani, 2013)
11 Zachary Abuza, Political Islam and Violence in Indonesia (Routledge Taylor & Franxcis, n.d.).
12 William Liddle, “Politics, Islam and Public Opinion,” Journal of Democracy 15, no. 1 (2004).
13 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia (Jakarta: Teraju, 2002).
14 Amir Syamsuadi et al., “Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018,” JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 10, no. 1 (2020): 1–22, doi:10.15575/jispo.v10i1.8162.
15 Sibghatullah Arrasyid, Husaini Husaini, and Zainal Abidin, “Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera,” JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 5, no. 1 (2020): 77–86.
Tabel 1. Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2010-2020 Gubernur Koalisi Partai Tahun  Kemenangan Irwan-Prayitno - Muslim Kasim Partai Keadilan Sejahtera - Partai Hanura - Partai Bintang Reformasi 2010 32.44% Irwan Prayitno – Nasrul Abit Partai Keadilan Sejahtera – Partai Gerindra 2015 58-41.38% Mahyeldi – Audy Joinaldy Partai Keadilan Sejahtera – Partai Persatuan Pembangunan 2020 32.43% Sumber: Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat tahun 2020
Pada  tahun  2010,  PKS  berhasil  memenangkan  kompetensi  pemilihan gubernur (pilgub) dengan kemenangan 32.44% dari 2.027.870 suara sah 16 . Sejak kemenangan pilgub tersebut, partai PKS terus melanjutkan kekuasaannya hampir ke  seluruh  kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat,  hingga  tahun  2020.  Tabel  1 menampilkan bahwa kursi Sumatera Barat 1 selalu dipimpin oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hal ini menggambarkan bahwa kepercayaan masyarakat Sumatera Barat  terhadap  PKS  terus  berlangsung  dari  tahun  2010  hingga  2020,  walaupun dapat  pertentangan  dan  perdebatan  dalam  pilgub  2020  dari  beberapa  partai  yaitu Partai  Gerindra  dan  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  PKS  tetap berhasil memenangkan kompetensi pilgub provinsi Sumatera Barat.
Besarnya  kepercayaan  masyarakat  Sumatera  Barat  kepada  partai  keadilan sejahtera (PKS)   tidak terlepas dari pendekatan dan jenis sosialisasi yang dilakukan para  kader  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat, hipotesa  awal  mencoba  menganalisa  bahwa  kepercayaan  ini  timbul  dengan sendirinya  dari  dalam  masyarakat  karena  pendekatan  yang  digunakan  sejalan dengan  kultur  sosial-budaya  masyarakat  Sumatera  Barat-Minangkabau  yang menjunjung tinggi nilai Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabulla (ABS-SBK) atau  mengamalkan  nilai-nilai  islam  dalam  menjalankan  kehidupan 17 .  Artikel  ini mencoba  menganalisis  dan  mengkaji  strategi  politik  PKS  dalam  memenangkan persaingan  dalam  memenangkan  politik  di  provinsi  Sumatera  Barat  sejak  tahun 2010-2020.
16 KPU, “Hasil Pemilu 2020,” Komisi Pemililhan Umum 2020 , 2020, https://infopemilu.kpu.go.id/.
17 Aqil Teguh Fathani and Zuly Qodir, “Agama Musuh Pancasila? Studi Sejaraha Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila,” Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya 26, no. 1 (June 2020): 117–28, doi:10.31969/alq.v26i1.828.

## Tinjauan Pustaka Identitas Politik
Konsep  politik  identitas  pada  dasarnya  berbeda  dengan  konsep  identitas politik, tetapi keduanya mengakar pada konsep yang sama yaitu identitas. Secara bahasa  identitas  sendiri  berasal  dari  kata  dalam  bahasa  latin  yaitu “idem” yang bermakna “Sama”, sedangkan secara istilah, identitas merujuk pada istilah bersama, yaitu pengakuan atas keberadaan, penerimaan, dan afiliasi terha- dap sebuah subjek 18 .  Baik  identitas  politik  maupun  politik  identitas  yang  secara  bersama menempatkan  seseorang  pada  sikap  politik  tertentu  dan  keberpihakannya berdasarkan konstruksi identitas yang ia miliki, baik secara sosial maupun kultural 19 .  Dari  dua  pandangan  ini,  dapat  ditarik  suatu  definisi  bahwa  politik  identitas merujuk  pada  praktik  politik  yang  didasarkan  pada  pemanfaatan  kesadaran  akan kesamaan  identitas  tertentu,  seperti;  warna  kulit,  jenis  kelamin,  agama,  budaya, pekerjaan, etnis, ras, dan usia.
Politik identitas pada dasarnya memiliki perbedaan dengan politik aliran yang kembali  populer  di  era  pasca  reformasi.  Politik  aliran  merujuk  pada  kelompok- kelompok  sosio-budaya  yang  berkembang  dari  pembelahan  kultural  masyarakat Jawa  ala  Geertz  (santri,  priyayi,  dan  abangan)  dan  kemudian  menjelma  sebagai organisasi  politik  dengan  menganut  arah  serta  posisi  ideologis  yang  sama 20 . Sementara politik identitas cenderung mengedepankan kesamaan identitas terlepas dari adanya implikasi bahwa kesamaan identitas memiliki kesamaan arah dan posisi ideologis.  Politik  identitas  seyogyanya  merupakan  strategi  dalam  politik,  yang apabila  dipraktikkan  dapat  berarti  baik  atau  buruk,  tergantung  siapa,  bagaimana, dan  untuk  tujuan  apa  politik  ini  dimanfaatkan 2122 .  Penggunaan  politik  identitas sebagai strategi pada dasarnya memiliki tujuan yang fundamental, seperti membela dan  memperjuangkan  kepenti-  ngan  kelompok-kelompok  tertentu  yang  tertindas karena identitas yang dimilikinya.
Pada  proses  pergantian  kepemimpinan,  politik  identitas  cenderung dimaksudkan untuk mengarahkan pilihan kepada calon pemimpin yang memiliki kesamaan identitas dengan mereka, baik identitas agama, etnis, warna kulit, jenis kelamin,  budaya,  pekerjaan,  ras,  dan  usia 23 .  Dalam  praktiknya,  politik  identitas
18 Xiaomei, “Political Identity: A Perspective from Cultural Identity. Journal Social Sciences in China.”
19 Endang Sulastri et al., “Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta,” Jurnal Ketahanan Nasional 26, no. 3 (2020): 308–32.
20 Salim Alatas, “Politik Aliran Dalam Pemilu 2009 (Studi Atas Political Marketing Partai Keadilan Sejahtera),” Jurnal Kom Dan Realitas Sosial 1, no. 1 (2010): 37–48.
21 (Appiah, 2006;
22 Ma’arif, 2012)
23 Nadirsah Hawari, “Menelisik Langkah Strategis PKs Tulang Bawang Pada Pemilu 2009,”
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 16, no. 2 (2020): 1–20.
dihembuskan  oleh  seorang  elit  terhadap  kelompok  mayoritas  untuk  memperoleh legitimasi dalam setiap tindakan politiknya, sementara di sisi lain digunakan oleh kelompok  tersebut  untuk  menentukan  pilihan  berdasarkan  kesamaan-kesamaan identitas  tertentu 24 .  Praktik  ini  menimbulkan  reaksi  negatif  dan  penolakan  dari kelompok minoritas, terutama dalam proses pergantian kekuasaan baik di tingkat nasional maupun  daerah.  Secara  moral  praktik  politik  identitas  dalam  pergantian kepemimpinan dinilai buruk, karena pemimpin yang terpilih karena praktik politik identitas dianggap seringkali mengeluarkan kebijakan yang tidak berimbang, berat sebelah,  memihak  pada  satu  sisi  dan  memarjinalkan  sisi  lainnya  sehingga berpotensi memunculkan konflik horizontal pada tataran tertentu 25 . Terlebih lagi, pemimpin  terpilih  dikhawatirkan  hanyalah  sebatas  simbol  keislaman  dan  tidak memiliki  keung-  gulan  dalam  kapasitasnya.  Tetapi  dari  sudut  pandang  yang berbeda,  praktik  politik  identitas  dinilai  relevan  dan  fungsional  sehingga  hampir setiap orang kini melakukannya. Ini senada dengan pendapat 26 yang mengatakan bahwa  Politik  identitas  biasanya  digunakan  oleh  para  pemimpin  sebagai  retorika politik  sekedar  untuk  dijadikan  alat  memanipulasi alat  untuk menggalang  politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya.

## Idenitas Agama
Pada  dasarnya  Undang-Undang  Dasar  1945  tidak  memisahkan  hubungan antara agama dan negara 27 , pernyataan ini bisa dilihat dalam sila pertama Pancasila dan  Bab  XI  Undang-Undang  Dasar  1945  tentang  agama.  Hubungan  agama  dan negara  sering  kali  menjadi  pro  dan  kontra,  dikarenakan  agama  sering  kali digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan pemerintahan atau pemerintahan  sering  dijadikan  kekuatan  untuk  menekan  agama.  Negara  dalam pandangan Islam menurut (Al- Mawardi, 1950) yaitu di dalam negara ada agama yang  dijunjung  tinggi,  di  dalam  negara  ada  penguasa  yang  berwibawa,  di  dalam negara harus ada keadilan, di dalam negara tercipta keamanan, di dalam negara ada generasi,  dan  di  dalam  negara  harus  terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat.  Oleh karena itu salah satu unsur terpenting dalam suatu negara adalah agama, sehingga nantinya agama memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hubungan agama dengan negara dinilai sangat erat dan saling berhubungan dalam berbagai aspek 28 . Berbagai kalangan cendekiawan, ilmuan dan  agamawan di  Indonesia  menyepakati  bahwa  agama memberikan  pedoman  yang  berasal  dari tuhan  dan  berfungsi  sebagai  pembimbing  dan  pemberi  petunjuk,  dengan  fungsi
24 Fikri and Oktario, “Politik Identitas Dan Penguatan Demokrasi Lokal.”
25 Ma’arif, Politik Identitias Dan Masa Depan Pluralisme Kita .
26 Haboddin (2012)
27 Aqil Teguh Fathani and Zuly Qodir, “Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila,” Al-Qalam 26, no. 1 (2020): 117–28, doi:10.31969/alq.v26i1.828.
28 Hawari, “Menelisik Langkah Strategis PKs Tulang Bawang Pada Pemilu 2009.”
seperti ini tujuan pokok agama adalah keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian kepada  penganutnya 29 .  Pemahaman  terhadap  pola  hubungan  agama  dan  negara dengan pendekatan Islam pada dasarnya tidak untuk mendirikan negara agama atau negara Islam, akan tetapi untuk mengisi ruang-ruang agama yang lebih fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 30 .
Melihat pola hubungan identitas agama dalam dunia politik Indonesia melalui partai-partai  politik  Islam  pasca  reformasi  memilki  dua  aliran  yang  berbeda  dan terkadang mengalami pergesekan 31 . Pertama, aliran yang menganut bahwa syar’ah islam harus  diterapkan dalam system pemerintahan, hal ini banyak dikemukakan oleh  partai-partai  besar  seperti  Partai  Bulan  Bintang  (PBB),  Partai  Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua, mempercayai untuk menolak dalam mengimplementasikan Syariah dalam system pemerintahan, aliran  ini  dianut  oleh  Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  dan  Partai  Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan dalam hal kontestansi politik di Sumatera Barat lebih banyak meyakini aliran pertama, karena adanya hubungan yang erat antara agama, budaya dan pemerintahan yang dari dahulu telah berlangsung.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan rasionalistik 32 . Pendekatan rasionalistik ini sangat sesuai dengan model penelitian kualitatif  karena  dapat  mengungkap,  mengkaji  dan  meneliti  lebih  jauh  melihat mengenai  perkembangan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  sejak  mulai  berkuasa tahun 2009-2020 di Sumatera Barat.
Penelitian  kualitatif  sebagai  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain,  secara  holistik,  dan  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah 33 .  Tujuan menggunakan metodologi kualitatif ini adalah agar peneliti dapat mendeskripsikan mengenai  perkembangan  PKS  di  provinsi  Sumatera  Barat.  Secara  garis  besar
29 Muhammad Ishak, “Hubungan Antara Agama Dengan Negara Dalam Pemikiran Islam,” Jurnal Tahkim 10, no. 2 (2014): 109–31.
30 Hamsah Hasan, “HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia,” Al-Ahkam 25, no. 1 (2015): 19–42, doi:10.21580/ahkam.2015.1.25.192.
31 Fitri Ramdhani Harahap, “Politik Identitas Berbasis Agama,” in Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan Yang Bermakna (Yogyakarta: Konferensi Nasional Sosioogi, Mei 2014, 2014), 517–27.
32 Budiarti Budiarti, “Islam Dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila,” Jurnal Zawiyah: Pemikiran Islam 4, no. 1 (2018): 41– 61, http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/995.
33 A Anggito and J Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif , ed. Ella Deffi Lestari (Jawa Barat: CV. Jejak Publisher, 2018).
penelitian  ini  mengungkap  bagaimana  model  pendekatan  dan  interaksi  dengan masyarakat sehingga dapat berkuasa di Sumatera Barat selama 11 tahun.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berasal dari website dan media sosial PKS, media online umum, media cetak, jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian. Data tersebut dikumpulkan dan dilakukan penyaringan  untuk  memilih  data  yang  sesuai  dengan  arah  penelitian,  kemudian data-data tersebut ditelaah dan dilakukan analisis sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.  Hasil  penelitian  dipilih  dan  disusun  menjadi  satu-kesatuan  yang berkesinambungan sesuai dengan topik penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Partai  politik  dalam  sistem  perpolitikan  nasional  merupakan  wadah  seleksi kepemimpinan  nasional  dan  daerah 34 .  Bila  manajemen  partai  politik  berjalan dengan baik, maka posisi partai politik tersebut dapat berkiprah di pentas politik secara  baik  dan  pada  gilirannya  dapat  berkontribusi  terhadap  kualitas  bangunan demokrasi.  Sebaliknya,  bila  manajemen  partai  politik  tidak  berlangsung  dengan baik, maka kiprahnya sebagai partai politik akan menjadi buruk pula. Bahkan lebih dari itu, partai politik dengan manajemen yang buruk dapat memberikan dampak buruk bagi bangunan demokrasi 35 .
Salah satu upaya manajemen partai politik yang umum dilakukan oleh partai politik di Indonesia adalah keterbukaan dalam strategi politik. Hal ini salah satunya dapat  dilihat  dalam  kasus  PKS.  Partai  ini  awalnya  merupakan  gerakan  dakwah Tarbiyah di berbagai kampus terkemuka di Indonesia. Karena itu, sejak didirikan tahun  1998,  PKS  mendeklarasikan  diri  sebagai  partai  dakwah  yang  berusaha maraup  suara  pemilih  dari  kalangan  Muslim  muda  perkotaan.  Tetapi,  sejak musyawarah  kerja  nasioonal  (Mukernas)  Bali  2008,  PKS  kemudian  mengalami pergeseran dengan membuat strategi politik melalui pelebaran ceruk pemilihnya, salah satunya dengan merekrut calon anggota legislatif dari non-Muslim. Hal ini menandai  perubahan  penting  dalam  tubuh  PKS  yang  berakibat  pada  munculnya faksi di kalangan internasl partai tersebut.
Kebijakan  PKS  menjadi  partai  terbuka  tersebut  secara  politis  tidak  hanya terkait dengan pragmatisme politik, tetapi juga dinamika politik internal partai. Dari perspektif pragmatisme politik, pilihan PKS mengubah baju partainya dari partai dengan kesan “ekslusif” menjadi partai yang terbuka tidak lepas dari target-target politik  praktis  PKS  terutama  terkait  perolehan  suara  pada  Pemilu,  baik  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD). Maka,
34 Amir Syamsuadi and M.H.D Rafi Yahya, “Model Kandidasi Birokrat Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015,” Journal of Governance 3, no. 2 (2018): 133–53.
35 Asep Abdul Sahid and Kadar Nurjaman, “Literasi Politik Masyarakat Pesisir Dan Manajemen Partai Politik,” JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 7, no. 2 (2017): 137–57.
tidak  mengherankan  jika  pergeseran  ke  arah  partai  terbuka  menjadi  salah  satu strategi  politiknya  yang  utama.  Perubahan  strategi  politik  PKS  menjadi  sebuah partai  terbuka  dapat  menjadi  “propaganda”  ampuh  sehingga  bisa  diterima  oleh masyarakat Indonesia secara lebih luas tanpa tersekat oleh  batas-batas primordial suku, agama, ras dan antar golongan 36 37 .
Dilihat  dari  perspektif  dinamika  politik  internal  partai,  perubahan  PKS menjadi partai terbuka menunjukkan kemenangan salah satu faksi dalam internal PKS  sendiri.  Para  pengamat  politik  menyebutnya  dengan  istilah  “Faksi Kesejahteraan”,  “Faksi  Pragmatis-Realistis”  atau  “Faksi  Moderat”  yang  lebih menghendaki  agar  PKS  menjadi  partai  lebih  “longgar”,  realistis  dengan  peta kondisi di lapangan, dan agresif dalam menarik dukungan di luar basis masa Islam dengan terobosan-terobosan yang lebih berani. Hal ini berseberangan dengan faksi lain yang dikenal dengan istilah “Faksi Keadilan”, “Faksi Idealis-Ideologis” atau “Faksi Fundamentalis” yang lebih menghendaki PKS tetap di jalur awal sebagai partai “kanan” atau setia pada PKS “lama” dengan nilai-nilai Islam yang kental dan konservatif.
Sebagai  sebuah  partai  politik,  perubahan  kebijakan  PKS  menjadi  partai terbuka merupakan bagian dari strategi komunikasi politik partai yang muaranya berujung  pada  upaya  untuk  mendapatkan  dukungan  luas  dari  masyarakat  dalam rangka untuk memperkuat posisinya dalam pusaran kekuasaan politik di Indonesia. PKS mencoba mempromosikan diri agar posisinya lebih bisa diterima masyarakat melalui  strategi  politik  sebagai  partai  terbuka  bagi  semua  elemen  anak  bangsa. Dilihat dari sudut pandang komunikasi politik lebih jauh, kebijakan PKS menjadi partai terbuka adalah bagian dari propaganda partai 38 .
Dalam konteks ini, PKS mencoba menggunakan ide-ide umum yang berlaku di masyarakat luas sebagai pesan politiknya agar eksistensinya, baik sebagai sebuah komprador  politik  maupun  sebagai  sebuah  komunitas  Islam,  lebih  bisa  diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas. Ide-ide umum yang dimaksud adalah fakta sosiologis  kemajemukan  bangsa  Indonesia  yang  terwadahi  melalui  representasi pilar-pilar  kebangsaan  dan  kenegaraan,  yaitu  Pancasila,  UUD  1945,  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar-pilar kebangunan  bangsa  Indonesia.  Hal  lainnya  adalah  pengasosiasian  ide-ide  umum bahwa  PKS  merupakan  bagian  dari  Islam  moderat mengingat  mayoritas  Muslim Indonesia memiliki pemahaman Islam yang moderat (pertengahan). Islam moderat sendiri dipandang sebagai model penafsiran secara teologis atas ajaran Islam yang
36 Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, “Menjerat Kader, Melepas Partai Politik;
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi,” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 5, no. 1 (2020): 57–78, doi:10.35673/ajmpi.v5i1.677.
37 Sri Herwindya Wijaya, Komunikasi Politik Partai Terbuka Ala PKS (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014).
38 Ibid.
dinilai lebih sesuai, lebih terbuka dan lebih bisa menerima fakta pluralitas termasuk kemajemukan  bangsa  Indonesia.  Karenanya,  pilihan  PKS  menjadi  partai  terbuka adalah  pilihan  yang  rasional  mengingat  partai  terbuka  dianggap  sebagai  wadah terbaik  yang  dapat  menampung  pluralitas  bangsa  Indonesia  melalui  representasi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan maupun asosiasinya sebagai bagian Muslim moderat.
Karena itu, melalui penggunaan teknik propaganda ini, diharapkan PKS bisa lebih  hadir  dan  diterima  oleh  semua  komponen  anak  bangsa,  meskipun  secara ideologis, PKS secara tegas tetap menganut ideologi Islam. Berdasarkan pandangan pragmatisme  politik  tersebut,  PKS  mencoba  melakukan  sebuah  akrobat  politik melalui  praksis  “keterbukaan”  sebagai  kebijakan  baru  partai.  Strategi  politik  ini merupakan  bentuk  komunikasi  politik  partai  dalam  upaya  agar  masyarakat Indonesia,  baik  secara  struktural  maupun  kultural,  lebih  dapat  menerima  PKS. Dalam  pengalaman  Pemilu  1999-2019  mengambil  kesimpulan  bahwa  menjadi sebuah  partai  terbuka  bagi  semua  golongan  adalah  pilihan  tepat  untuk  meraih dukungan  suara  semaksimal  mungkin  dari  pemilih.  Hal  ini  terbukti  pada  Pemilu 1999 bernama Partai Keadilan (PK) hanya memperoleh 1,6% atau 1,4 juta suara nasional.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  penggunaan  simbol-simbol  kelompok  maupun pesan-pesan  komunikasi  politiknya  yang  relatif  terkesan  “eksklusif”  di  mata umumnya  masyarakat  Indonesia.  Tetapi,  hal  tersebut  kemudian  berubah  drastis pada pemilu 2004, di mana peraihan suara PKS (setelah berganti nama) melonjak menjadi 7,3% atau 8,3 juta suara nasional, lalu meningkat pada Pemilu 2009 yang meraih 7,8% atau 8,2 juta suara nasional, 6,79% pada pemilu tahun 2014 dan 11.4 juta suara pada Pemilu 2019.
Walaupun ada sedikit penurunan suara di tahun 2014, konsistensi dan tingkat dukungan  PKS  terus  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  pesan komunikasi  politik  PKS  yang  didesain  tampil  lebih  “terbuka”  dengan  tidak mengusung lagi pesan-pesan politik yang dinilai terlalu sempit seperti tema-tema bernuansa agama (Islam), melainkan pesan-pesan politik bersifat umum yang relatif terbuka bagi masyarakat luas. Keterbukaan strategi politik PKS di level nasional tersebut juga kemudian tersebar secara merata dalam praktik politik di level daerah. Salah satu provinsi yang menunjukkan kesuksesan strategi politik terbuka adalah provinsi Sumatera, yang merupakan sebuah provinsi yang menjadi salah satu basis politik PKS di luar Jawa yang menjadi tempat pendulang suara terbanyak bagi PKS dalam Pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah.
Pada  provinsi  Sumatera  Barat  yang  menjadi  daerah  unggulan  dalam pemenangan pemilu 2019, PKS berhasil menjadi salah satu partai yang memperoleh suara tertinggi pada pemilu 2019 dengan perolehan 2 kursi pada DPR RI, 10 kursi DPRD Provinsi dan 72 kursi DPRD di daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, tingginya perolehan kursi ini merupakan hasil dari pendekatan yang dilakukan oleh
PKS  kepada  masyarakat  serta  membuktikan  elektabilitas  PKS  sangat  tinggi  di provinsi  Sumatera  Barat,  kemudian  didukung  oleh  pola  interaksi  yang menggabungkan  pendekatan  agama  dan  budaya  serta  didukung  oleh  kultur masyarakat  yang  sangat  kental  dengan agama  islam  sehingga  untuk  memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat mudah untuk dicapai. Disisi lain, meskipun suara perolehan PKS tergolong tinggi tetapi masih kalah dengan pesaing terkuatnya yaitu  partai  Gerindra,  pada  penyelenggaraan  pemilu  2019  Gerindra  berhasil memperoleh total 110 kursi, dengan rincian 3 DPR RI, 14 DPRD Provinsi dan 93 kursi DPRD kabupaten/kota di Sumatera Barat, persaingan yang kuat antara kedua partai  politik  ini  tidak  terlepas  dari  koalisi  partai  pada  pelaksanaan  pemilihan gubernur sebelumnya.
Persaiangan  yang  kuat  antara  partai  Gerindra  dengan  PKS  pada penyelenggaraan  pemilu  tahun  2019  juga  mempengaruhi  penyelenggaraan pemilihan  gubernur  Sumatera  Barat  tahun  2020.  Sebelum  itu,  pada penyelenggaraan gubernur tahun 2010, partai PKS berkoalisi dengan partai Hanura, PBR  dan  dapat  memenangkan  penyelenggaraan  pilkada  tersebut,  lanjut  pada penyelenggaraan pilkada tahun 2015 partai PKS dan Gerindra berkoalisi, koalisi ini juga didorong dan dipengaruhi oleh besarnya suara koalisi Prabowo-Hatta Rajasa (PAN, PKS dan Gerindra) pada pemilihan presiden tahun 2014 di daerah Sumatera Barat. Tingginya suara PKS dan Gerindra pada pilpres di Sumbar menjadikan PKS dan Gerindra juga berkoalisi pada pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2015 dan dengan mudah dapat memenangkan kontestansi kepala daerah tersebut. Dalam dua periode gubernur Sumatera Barat (2010 dan 2015) dapat kita lihat PKS selalu mendominasi  daerah  Sumatera  Barat  karena  Calon  yang  diusung  selalu memenangkan  kontestansi  gubernur,  dalam  penglihatan  sederhana  partai  apapun yang bisa berkoalisi dengan partai PKS untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat selalu memenangkan kompetensi dan menariknya calon dari PKS selalu menjadi pemimpin/gubernur.
Dalam  perpolitikan,  pengaruh  dan  model  pendekatan  yang  dilakukan  oleh PKS  kepada  masyarakat  berjalan  dengan  baik,  yaitu  berhasil  mempengaruhi masyarakat  dengan  pendekatan  keagamaan  yang  berbasis  adat  kebudayaan  lokal (adat  basandi  syarak,  syarak  basandi  kitabullah) ,  dapat  memegang  kepercayaan masyarakat serta tidak memiliki kasus yang dapat menjatuhkan nama PKS sendiri. Pada  pemilihan  gubernur  tahun  2020,  PKS  dan  Gerindra  berpisah  serta memutuskan  untuk  mengusung  calon  dari  partai  masing-masing,  walaupun perolehan  kursi  gerindra  lebih  tinggi  dari  PKS  tidak  menyurutkan  PKS  untuk bersaing dalam memperoleh kursi gubernur Sumatera Barat. Pada saat Pilkada 2020 PKS hanya didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada pelaksanaan pilkada ini terlihat jelas dukungan, kepercayaan masyarakat Sumatera Barat kepada Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS),  hasil  dari  koalisi  dua  partai  ini  berhasil
memenangkan  pemilihan  gubernur  dengan  perolehan  suara  726.853  suara  atau 32,43% 39 . Kemudian disusul oleh pesaing terkuat yaitu dari Gerindra (Nasrul Abit) dengan perolehan suara 679.069 dengan persentase 30,30%, padahal pasangan ini didukung oleh 14 kursi legislatif yang mendominasi daerah Sumatera Barat.
Keberhasilan  dari  Partai  Keadilan  Sejahtera  untuk  berkuasa  di  daerah Sumatera Barat tidak terlepas dari pendekatan politik terbuka serta didorong oleh ideologi  keagaaman  PKS  terhadap  masyarakat  sumbar,  kemudian  hal  ini  sejalan dengan  tradisi  budaya  dan  keislaman  masyarakat  sehingga  menghasilkan  kader- kader yang berintegritas, kuat, dan lekat dengan agama. Sejalan dengan teori yang diungkapkan  oleh 40 ,  bahwa  partai  PKS  menerapkan  nilai-nilai  syari’ah  dalam menjalankan  sistem  pemerintahan  di  provinsi  Sumatera  Barat  dalam  2  periode sebelumnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai PKS dapat bertahan dengan baik bahkan terjadi peningkatan dalam setiap periodel pemilu dan pilkada Sumbar. Terlepas dari itu adanya keseragaman bahwa masyarakat Sumatera Barat sangat  kental  dengan  nilai-nilai  budaya  dan  sosial  islam  sehingga  memudahkan PKS  untuk  melakukan  pendekatan  dengan  nilai-nilai  politik  islam  untuk memperoleh suara masyarakat.

## Penutup
Perilaku  politik  yang  mengedepankan  kepentingan-kepentingan  dari  suatu kelompok atas dasar kesamaan identitas, karakter yang berbasik ras, suku, etnis dan agama merupakan sebuah langkah pernyataan dari identitas politik. Politik identitas menjadi  gerakan-gerakan  yang  bercorak  kedaerahan,  kesukuan  dan  keagamaan yang menggambarkan ciri khas dari kedaerahan dan agama tertentu. Penggunaan identitas sangat berpengaruh secara signifikan hal ini disebabkan karena identitas merupakan  kunci  utama  dalam  dunia  politik.  Dalam  konteks  politik  di  Sumatera Barat,  identitas  agama  yang  ditunjukan  dalam  sebuah  perjuangan  tidak  hanya ditampilkan  oleh  kelompok  kecil  tetapi  ditampilkan  oleh  kelompok-kelompok besar.  Oleh  karena  itu  politik  identitas  agama  muncul  sebagai  salah  satu pengelompokan dalam konteks politik  lokal, karena agama menjadi sumber daya yang kuat untuk dimobilisasi menjadi kekuatan politik.

## Daftar Pustaka
Abuza, Zachary. Political Islam and Violence in Indonesia . Routledge Taylor & Franxcis, n.d.
Alatas, Salim. “Politik Aliran Dalam Pemilu 2009 (Studi Atas Political Marketing
39 Oktaviano Hana, “KPU Tetapkan Hasil Pilgub Sumbar 2020,” Kabar24.Com , 2020, https://kabar24.bisnis.com/read/20201221/15/1333539/kpu-tetapkan-hasil-pilgub-sumbar-2020- mahyeldi-audy-pemenangnya.
40 Harahap (2014)
Partai Keadilan Sejahtera).” Jurnal Kom Dan Realitas Sosial 1, no. 1 (2010): 37–48.
Anggito, A, and J Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif . Edited by Ella Deffi Lestari. Jawa Barat: CV. Jejak Publisher, 2018.
Appiah, Kwame Anthony. “The POlitics of Identity.” Daedalus 135, no. 4 (2006): 15–22.
Arrasyid, Sibghatullah, Husaini Husaini, and Zainal Abidin. “Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera.” JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 5, no. 1 (2020): 77–86.
Aspan, Zulkifli, and Wiwin Suwandi. “Menjerat Kader, Melepas Partai Politik;
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 5, no. 1 (2020): 57– 78. doi:10.35673/ajmpi.v5i1.677.
Budiarti, Budiarti. “Islam Dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik
Soekarno Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila.” Jurnal Zawiyah: Pemikiran Islam 4, no. 1 (2018): 41–61. http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/995.
Burhan, O.K, and J Sani. “Prasangka Terhadap Etnis Tioinghoa Di Kota Medan: Peran Identitas Nasional Dan Persepsi Ancaman.” Jurnal Psikologika 8, no. 1 (2013): 25–33.
Damanik, Ali Said. Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia . Jakarta: Teraju, 2002.
Fathani, Aqil Teguh, and Zuly Qodir. “Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila.” Al-Qalam 26, no. 1 (2020): 117–28. doi:10.31969/alq.v26i1.828.
———. “Agama Musuh Pancasila? Studi Sejaraha Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila.” Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya 26, no. 1 (June 2020): 117–28. doi:10.31969/alq.v26i1.828.
Fikri, M, and Nico A Oktario. “Politik Identitas Dan Penguatan Demokrasi
Lokal.” Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam2 18, no. 2 (2018): 172–134.
Habibi, Muhamad Ramadan. “Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Sorotan Media Di Indonesia.” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15, no. 1 (2019): 115–41. doi:10.24042/tps.v15i1.4302.
Haboddin, Muhtar. “Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal.” Journal of Government and Politics 3, no. 1 (2012): 109–26. doi:10.18196/jgp.2012.0007.
Hana, Oktaviano. “KPU Tetapkan Hasil Pilgub Sumbar 2020.” Kabar24.Com ,
2020. https://kabar24.bisnis.com/read/20201221/15/1333539/kpu-tetapkan- hasil-pilgub-sumbar-2020-mahyeldi-audy-pemenangnya.
Harahap, Fitri Ramdhani. “Politik Identitas Berbasis Agama.” In Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan Yang Bermakna , 517–27. Yogyakarta: Konferensi Nasional Sosioogi, Mei 2014, 2014.
Hasan, Hamsah. “HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia.” Al-Ahkam 25, no. 1 (2015): 19–42. doi:10.21580/ahkam.2015.1.25.192.

## Hawari, Nadirsah. “Menelisik Langkah Strategis PKs Tulang Bawang Pada
Pemilu 2009.” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 16, no. 2 (2020): 1–20.
Ishak, Muhammad. “Hubungan Antara Agama Dengan Negara Dalam Pemikiran Islam.” Jurnal Tahkim 10, no. 2 (2014): 109–31. KPU. “Hasil Pemilu 2020.” Komisi Pemililhan Umum 2020 , 2020. https://infopemilu.kpu.go.id/.
Liddle, William. “Politics, Islam and Public Opinion.” Journal of Democracy 15, no. 1 (2004).
Ma’arif, Ahmad Syafii. Politik Identitias Dan Masa Depan Pluralisme Kita .
Jakarta: Democracy Project, 2012.
Purnaweni, Hartuti. “Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa.” Jurnal Administrasi Publik 3, no. 2 (2004): 118–31.
Putra, Dharma Kelana. “Relevansi Politik Identitas Pemilih Muslin Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.” Jurnal Antropologi: Isu- Isu Sosial Budaya 21, no. 2 (2019): 236–44. doi:https://doi.org/10.25077/ jantro.v22.n2.p236-244.2019 236.
Sahid, Asep Abdul, and Kadar Nurjaman. “Literasi Politik Masyarakat Pesisir Dan Manajemen Partai Politik.” JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 7, no. 2 (2017): 137–57.
Sulastri, Endang, Eko Priyo Purnomo, Asep Setiawan, Aqil Teguh Fathani, and Chandra Oktiawan. “Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta.” Jurnal Ketahanan Nasional 26, no. 3 (2020): 308–32.
Syamsuadi, Amir, and M.H.D Rafi Yahya. “Model Kandidasi Birokrat Oleh
Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.” Journal of Governance 3, no. 2 (2018): 133–53. Syamsuadi, Amir, Zamhasari Zamhasari, Seri Hartati, and Liza Trisnawati. “Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.” JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 10, no. 1 (2020): 1–22. doi:10.15575/jispo.v10i1.8162.
Wijaya, Sri Herwindya. Komunikasi Politik Partai Terbuka Ala PKS . Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014.
Xiaomei, Zhan. “Political Identity: A Perspective from Cultural Identity. Journal Social Sciences in China.” Journal Social Sciences InChina 35, no. 2 (2014): 155–73.