## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMERINTAH APABILA TIDAK MEWUJUDKAN KEWAJIBANNYA DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
Oleh :
Muhammad Ali Adnan 1 ,
Atika Sunarto 2

## Abstract
.  The  social  security  program  is  one  of the  programs  that  is  considered  strategic  in realizing  the  welfare  of  the  people  in  many countries.  By  reason  of  the  purpose  of establishing  a  country  is  to  achieve  prosperity (welfare  state)  which  is  the  government's commitment as its responsibility as the manager of  the  state.  Social  welfare  development  in Indonesia  actually  refers  to  the  concept  of  a welfare  state.  Social  security  is  also  the  right of State Civil Apparatus Employees (ASN). What is meant  by  the  State  Civil  Apparatus  Employees are  the  civil  servants  and  the  government employees  with  work  agreements  who  are appointed by a civil servant development official and  assigned  tasks  in  a  government position  or entrusted  with  other  state  duties  and  are  paid based on statutory regulations.
Based  on  the  background  described above,  this  research  will  discuss  3  (three) problems,  namely  how  are  the  government's obligations in the  health services, how  is the Work  Accident  Insurance  and  Death  Benefit for the State Civil Apparatus (ASN) and what are the legal consequences for the government if it does not fulfill its obligations in  providing  the  Work  Accident  Insurance and  Death  Benefit  for  the  State  Civil Apparatus ( ASN).
To  fulfill  the  order  of  the  Constitution  of 1945 and the Article 92 of the Law Number 5 of
1 Dosen Tetap, NIDN 0103027803, Universitas Prima Indonesia, Email: aliadnansh14@gmail.com.
2 Dosen  Tetap,    NIDN  0109117801,  Universitas Prima Indonesia, Email:atikasunarto@gmail.com.
2014  concerning  the  State  Civil  Apparatus,  the Government  issued  Government  Regulation Number  70  of  2015  concerning  the  Work Accident  Insurance  and  Death  Benefit  for  the State Civil Apparatus Employees. The
Government  Regulation  explains  that  the  Work Accident Insurance is the  protection  against the risk  of  the  work  accidents  or  the  occupational diseases in the form of treatment, compensation,  and  disability  benefits.  Then, Death Benefit is the protection against the risk of death  not due  to  a  work  accident  in  the  form  of death benefit. The Work Accident Insurance and Death Benefit Program include the participation, benefits  and  contributions.  Based  on  this,  the government  has  an  obligation  to  provide protection  for  the  work  accident  insurance  and death benefit as regulated in the Law Number 5 of  2014  concerning  the  State  Civil  Apparatus. Government  actions  that  are  negligent  or intentionally  do  not  carry  out their  obligations  in protecting  work  accident  insurance  and  death benefit  certainly  have  legal  consequences  and are  human  rights.  For  this  action,  legal  action can  be  taken  in  the  form  of  a  group representative lawsuit. It is done by following the procedure  as  regulated  in  the  Regulation  of  the Supreme  Court  Number  1  of  2002  concerning the
Lawsuit Procedure for Group Representatives. Furthermore, against the government's  actions,  every  citizen  can  also take  legal  action  against  citizens  (Citizen Lawsuit).

## Abstrak
Program  jaminan  sosial  merupakan salah  satu  program  yang  dianggap  strategis  di dalam  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  di banyak  negara.  Karena  tujuan  pembentukan sebuah negara untuk tercapainya kesejahteraan (welfare  state) yang  merupakan  komitmen pemerintah  sebagai  tanggungjawabnya  sebagai pengelola negara . Pembangunan kesejahteraan sosial  di  Indonesia  sesungguhnya  mengacu pada  konsep  negara  kesejahteraan.  Jaminan sosial  tersebut  juga  merupakan  hak  dari Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).    Yang dimaksud  dengan  Pegawai  Aparatur  Sipil Negara  adalah  pegawai  negeri  sipil  dan pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu jabatan  pemerintahan  atau  diserahi  tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah dijabarkan diatas, maka pada penelitian ini  akan  membahas  3  (tiga)  permasalahan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yaitu bagaimana  kewajiban pemerintah dalam  pelayanan  kesehatan,  bagaimana Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan Kematian  terhadap  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) dan bagaimana akibat hukum terhadap pemerintah apabila tidak mewujudkan kewajibannya dalam
memberikan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan Jaminan  Kematian  terhadap  Aparatur  Sipil Negara (ASN).
Untuk  mewujudkan  perintah  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Pasal  92  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil  Negara,  maka  Pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian  Bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara. Peraturan  Pemerintah  tersebut  menerangkan bahwa  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  adalah perlindungan  atas  risiko  kecelakaan  kerja  atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan,  dan  tunjangan  cacat.  Kemudian, Jaminan  Kematian  adalah  perlindungan  atas risiko  kematian  bukan  akibat  kecelakaan  kerja berupa  santunan  kematian.  Program  Jaminan Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian meliputi  kepesertaan,  kemanfaatan  dan  iuran. Berdasarkan  hal  tersebut  Pemerintah  memiliki kewajiban  untuk memberikan  perlindungan  atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil  Negara.  Tindakan  pemerintah  yang  lalai atau  sengaja  tidak melaksanakan  kewajibannya dalam  melakukan  perlindungan  atas  jaminan kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kematian  tentu memiliki  akibat  hukum  karena  telah  melanggar hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Atas  tindakan tersebut,  maka  dapat  dilakukan  upaya  hukum berupa  gugatan  perwakilan  kelompok.  Dengan mengikuti  tata  cara  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2002  tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan Kelompok. Selanjutnya terhadap tindakan pemerintah  tersebut,  setiap  warga  negara  juga dapat  melakukan  upaya  hukum  gugatan  warga negara ( Citizen Lawsuit ).

## I. Pendahuluan
A.  Latar Belakang Berdasarkan sila kelima Pancasila serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menekankan bahwa  prinsip  keadilan  sosial  mengamanatkan tanggung jawab
pemerintah dalam
pembangunan
kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  UUD 1945, yang utama seperti dimaksud dalam Pasal 28H  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  setiap orang  berhak  atas  jaminan  sosial yang memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara utuh  sebagai  manusia  yang  bermartabat.  Lebih lanjut  pada  Pasal  34  ayat  (2)  UUD  1945 menerangkan  bahwa  negara  mengembangkan Sistem  Jaminan  Sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan tidak mampu sesuai dengan matabat kemanusiaan.
Program  jaminan  sosial  merupakan salah  satu  program  yang  dianggap  strategis  di dalam  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  di banyak  negara.  Karena  tujuan  pembentukan sebuah negara untuk tercapainya kesejahteraan (welfare  state) yang  merupakan  komitmen pemerintah  sebagai  tanggungjawabnya  sebagai pengelola negara . Pembangunan kesejahteraan sosial  di  Indonesia  sesungguhnya  mengacu pada  konsep  negara  kesejahteraan.  Salah  satu tujuan  Negara  menurut  aliran  kesejahteraan (welfare  state) adalah  mengusahakan  atau mewujudkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan umum.  Salah  satu  yang  menjadi  indikator tercapainya  tujuan  negara  adalah  tersedianya jaminan sosial ( social security ) bagi masyarakat. Adapun  bentuk  jaminan  sosial  yang  dimaksud, antara  lain  diberikan  dalam  bentuk  asuransi sosial ( social insurance ).
Penyelenggara  program  jaminan  sosial merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan  sosial  ekonomi  kepada  kepada masyrakat Indonesia, mengembangkan program jaminan  sosial  berdasarkan funded  social security ,  yaitu  jaminan  sosial  yang  didanai  oleh

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peserta  dan  masih  terbatas  pada  masyarakat pekerja di sektor formal.
Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam TAP  MPR  Nomor  X/MPR/2001  menugaskan kepada  Presiden  untuk  membentuk  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  dalam  rangka memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia  yang menyeluruh dan terpadu. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu unsur penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,  khususnya  dalam  melaksanakan tugas-tugas  pembangunan  nasional  memiliki peran  yang  penting  dalam  pemberian  jaminan sosial.  Menurut  Pasal  1  angka  (3)  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil  Negara  (UU  No.  5  Tahun  2014),  ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Selama  beberapa  dekade  terakhir  ini, Indonesia  telah  menjalankan  beberapa  program jaminan  sosial.  Undang-undang  yang  secara khusus  mengatur  jaminan  sosial  bagi  tenaga kerja  adalah  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (UU  No.  24  Tahun  2011)  yang diselenggarakan  oleh  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  yang  disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan yang meyelenggarakan  program  jaminan  kecelakaan kerja,  jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun  dan jaminan  kematian.  Sedangkan  untuk  program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Kesehatan  yang kemudian disebut dengan BPJS Kesehatan.
Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dikembangkan  program  Dana  Tabungan  dan Asuransi Pegawai Negeri yang diselenggarakan oleh  PT.  Taspen  (Persero)  yang  dibentuk
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981  Tentang  Asuransi  Sosial  Pegawai  Negeri Sipil  yang  kemudian  mengalami  perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013  Tentang  Perubahan  Atas  Asuransi  Sosial Pegawai Negeri Sipil (PP No. 20 Tahun 2013).
Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan  kepada  ASN  dengan  memberikan asuransi  sosial  berupa  Jaminan  Kecelakaan Kerja  (JKK)  dan  Jaminan  Kematian  (JKM). Namun  pemberian  jaminan  ini  berbeda  dengan pemberi  jaminan  bagi  pegawai  swasta.  Jika para  pegawai  swasta  yang  mendapat  JKK  dan JKM yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan,  maka  JKK  dan  JKM  yang diperoleh  ASN  diselenggarakan  oleh  PT. Taspen (Persero).
Mulai  Tahun  2015  tepatnya  tanggal  1 Juli  2015,  PT.  Taspen  (Persero)  mengelola dana  JKK  dan  JKM  bagi  abdi  negara.  Jaminan Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  bagi PNS  ini  merupakan  program  baru  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  yang  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun 2017  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2015  tentang Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan Kematian  Bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara (PP No. 66 Tahun 2017).
Berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor  70  Tahun  2015  tentang  Jaminan Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dibentuk berdasarkan  amanat  Pasal  92  ayat  (4)  dan Pasal  107  UU  No.  5  Tahun  2014  yang mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan  berupa  JKK  dan  JKM  bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan  Pasal  4  PP  No.  66  Tahun 2017,  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada calon  PNS,  PNS,  dan  Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertujuan memberikan  jaminan  terhadap  resiko  yang mungkin  terjadi  dialami  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya  yaitu  menyelenggarakan pemerintahan  umum  dan  pelayan  publik,  oleh sebab  itu  dibentuklah  PP  JKK  dan  JKM tersebut.
Peraturan  Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015  tentang  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan Jaminan  Kematian  Bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil Negara mengalami perubahan dengan diberlakukannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor 66  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan  landasan  dan  kepastian  hukum yang serta menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut,  khususnya  ketentuan  yang  mengatur tentang  peningkatan  pemberian  manfaat  dan besaran  iuran  JKM.  Perubahan  pengaturan peningkatan  pemberian  manfaat  dan  iuran  JKK dan  JKM  dimaksudkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  peserta  dan  ahli  waris  yang ditinggalkan  serta  guna  meningkatkan  tata kelola dan keberlangsungan pelaksanaan program JKK dan JKM bagi ASN.
JKK  dan  JKM  merupakan  fasilitas  yang diberikan  pemerintah  selain  gaji,  tunjangan  dan fasilitas.  JKK  merupakan  perlindungan  atas risiko  kecelakaan  kerja  atau  penyakit  akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan  cacat.  Sedangkan  JKM  merupakan perlindungan  atas  risiko  kematian  bukan  akibat kecelakaan  kerja  berupa  santunan  kematian.
JKK  dan  JKM  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan  bagi  ASN  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan  umum  dan  pelayanan  publik berupa  jaminan  kepastian  akan  hak  peserta, jaminan  kepastian  atas  manfaat  yang  akan diterima, dan jaminan kepastian atas keberlangsungan program
serta untuk meningkatkan
kesejahteraan ASN dan memberikan  praktisi.  Oleh  karena  itu  PT. Taspen  (Persero)  dituntut  untuk  melaksanakan program  JKK  dan  JKM  tersebut  dengan  baik dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
JKK dan JKM memiliki arti yang penting bagi  ASN  di  Indonesia.  Keberadaan  JKK  dan JKM sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai Pancasila dan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Jika  untuk  mewujudkan  kehidupan yang  layak  dan  bermartabat  serta  untuk memenuhi  hak  atas  kebutuhan  dasar  warga Negara demi tercapainya kesejahteraan sosial.
Mengingat  hal  tersebut,  maka  tentunya Pemerintah memiliki peran  yang sangat  penting agar manfaat yang diperoleh oleh peserta dapat memenuhi  tujuan  filosofi  serta  regulasi  sistem jaminan  sosial  nasional  atas  penunjukan  PT. Taspen (Persero) sebagai Penyelenggara Jaminan  Sosial  bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil Negara  yang  dapat  dikaitkan  dengan  Undang- undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (UU  No.  40  Tahun 2004). Hal  tersebut  dikarenakan,  implementasi jaminan  sosial  ini  dipandang  membutuhkan penyempurnaan sehingga dapat menjadi sistem jaminan sosial nasional.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Konsekuensi  penyelenggaraan  jaminan
sosial diperlukan pandangan yang terus menerus,  karena  jaminan  sosial  sebagai program  parmanen  seumur  hidup.  Selanjutnya kunci  sukses  dalam  penyelenggaraan  sistem jaminan  sosial  adalah  pelaksanaan  penindakan hukum  yang  efektif.  Agar  Perundang-undangan dapat  efektif  sesuai  dengan  fungsinya  maka diperlukan adanya pengawasan terhadap pemberlakuan Undang-undang
tersebut.
Mengingat  begitu  pentingnya  Jaminan  Sosial bagi Aparatur Sipil Negara dengan kemungkinan  berbagai  permasalahan  hukum yang
akan timbul dalam praktek pelaksanaannya.  Terlebih  lagi,  berdasarkan fakta yang terjadi masih banyak ASN yang tidak mengetahui  adanya  program  JKK  dan  JKM yang  dikelola  oleh  PT.  Taspen  (Persero) tersebut,  padahal  premi  atas  JKK  dan  JKM tersebut  sudah  ditanggung  oleh  Pemerintah. Untuk  itu  dipandang  perlunya  ASN  mengetahui upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  apabila Pemerintah  tidak  menjalankan  kewajibannya atas JKK dan JKM tersebut.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah dijabarkan diatas, maka pada penelitian ini  akan  membahas  3  (tiga)  permasalahan yaitu :
1.  Bagaimana kewajiban pemerintah dalam pelayanan kesehatan.
2.  Bagaimana  Jaminan  Kecelakaan  Kerja dan Jaminan Kematian terhadap
Aparatur Sipil Negara (ASN).
3.  Bagaimana akibat hukum terhadap
pemerintah  apabila  tidak  mewujudkan
kewajibannya
dalam memberikan
Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan Kematian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis, yaitu  suatu  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  dan  menganalisis  mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan  antara  kejadian  tersebut  dengan masalah yang akan diteliti.
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian  yuridis  normatif. 3 Penelitian  yuiridis normatif  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma  hukum  positif.  Mengambil  istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini disebut dengan  istilah  penelitian  doktrinal  ( doctrine research )  yaitu  penelitian  yang  menganalisis hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis di  dalam  buku (law  at  it  is  written  in  the  book) maupun  hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim melalui  proses  pengadilan (law  is  it  decided  by the  judge  through  judicial  process) . 4 Penelitian yuridis  sosiologis  yaitu  penelitian  yang  bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  kemudian menghubungkan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## II.  Hasil & Penelitian
A.  Kewajiban Pemerintah Dalam

## Pelayanan Kesehatan
Indonesia memiliki tujuan nasional yang tercantum  pada  pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945  antara  lain  melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia dan  memajukan  kesejahteraan  umum.  Tujuan tersesbut  tentulah  tidak  hanya  di  satu  sektor,
3 Jhony  Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Surabaya, 2008, hal.295 4 Bismar  Nasution, Metode  Penelitian  Hukum Normatif  dan  Perbandingan  Hukum ,    Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hal.2.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melainkan  untuk  di  seluruh  sektor  termasuk sektor  kesehatan.  Hal  ini  juga  telah  dipertegas dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  dan  (3)  Undang- Undang  Dasar  1945  juncto  Pasal  41  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia.
Untuk  menjalankan  amanat  Undang- Undang Dasar 1945 tersebut, maka dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan antara lain  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional, Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  Undang-undang  Nomor  44  Tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit,  Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial,    Undang- undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan,  dan  berbagai  peraturan  perundang- undangan turunan lainnya.
Program  jaminan  sosial  merupakan salah  satu  program  yang  dianggap  strategis  di dalam  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  di banyak  negara.  Karena  tujuan  pembentukan sebuah negara untuk tercapainya kesejahteraan (welfare  state) yang  merupakan  komitmen pemerintah  sebagai  tanggungjawabnya  sebagai pengelola negara . Pembangunan kesejahteraan sosial  di  Indonesia  sesungguhnya  mengacu pada konsep negara kesejahteraan.
Jaminan  sosial  merupakan  salah  satu bentuk  perlindungan  sosial  untuk  menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar  hidupnya  yang  layak.  Selanjutnya,  untuk menjalankan  jaminan  sosial  tersebut,  maka dibentuklah sistem jaminan sosial nasional yakni suatu  tata  cara  penyelenggaraan  program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Sistem
jaminan sosial nasional tersebut diselenggarakan  dengan  asas  kemanusiaan,
asas  kemanfaatan,  dan  asas  keadilan  bagi seluruh  rakyat  Indonesia,  yang  bertujuan  untuk memberikan  jaminan  terpenuhinya  kebutuhan dasar hidup  yang  layak bagi setiap  peserta  dan atau  anggota  keluarganya.  Adapun  yang menjadi  jenis-jenis  program  jaminan  sosial antara lain jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua,  jaminan pensiun,  dan  jaminan  kematian.  Hal  ini  telah diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
B.  Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Jaminan
kecelakaan kerja diselenggarakan  secara  nasional  berdasarkan prinsip  asuransi  sosial  yang  diperuntukkan  bagi seseorang  yang  telah  membayar  iuran.  Dalam hal  ini,  Pemerintah  juga  berkewajiban  memberi perlindungan atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai ASN sebagaimana  yang  diamanatkan  Pasal  92 Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara.  Pasal  tersebut  pada pokoknya menyatakan bahwasannya Pemerintah  wajib  memberikan  perlindungan berupa  jaminan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan kerja,  jaminan  kematian,  dan  bantuan  hukum. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian  tersebut  mencakup  jaminan  sosial yang  diberikan  dalam  program  jaminan  sosial nasional.
Pegawai  ASN  merupakan  pegawai negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian  kerja  yang  diangkat  oleh  pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan  pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.  Pegawai  Negeri  Sipil

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(PNS)  adalah  warga  negara  Indonesia  yang memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai Pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian  Kerja  yang  selanjutnya  disingkat PPPK  adalah  warga  negara  Indonesia  yang memenuhi  syarat  tertentu,  yang  diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu  dalam  rangka  melaksanakan  tugas pemerintahan.
Untuk  mewujudkan  perintah  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Pasal  92  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil  Negara,  maka  Pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian  Bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2017.  Peraturan Pemerintah tersebut menerangkan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan  cacat.  Kemudian,  Jaminan  Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat  kecelakaan  kerja  berupa  santunan kematian.  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja dan  Jaminan  Kematian  meliputi  kepesertaan, kemanfaatan dan iuran.
Kecelakaan  kerja  adalah  kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajiban,  dalam  keadaan  lain  yang  ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan  itu  disamakan  dengan  kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya,  karena  perbuatan  anasir  yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan  tugas,  dalam  perjalanan  dari
rumah  menuju  tempat  kerja  atau  sebaliknya, dan/atau  yang  menyebabkan  Penyakit  Akibat Kerja.  Manfaat  Jaminan  Kecelakaan  Kerja meliputi  perawatan,  santunan,  dan  tunjangan cacat.  Perawatan  tersebut  diberikan  sesuai kebutuhan  medis  yang  meliputi  pemeriksaan dasar dan  penunjang, perawatan tingkat pertama  dan  lanjutan, rawat  inap  kelas  I  rumah sakit  pemerintah  dan  rumah  sakit  swasta  yang setara, perawatan intensif, penunjang diagnostik,  pengobatan,  pelayanan  khusus,  alat kesehatan  dan  implant,  jasa  dokter/medis, operasi,  transfusi  darah,  dan/atau  rehabilitasi medic,  yang  dilakukan  pada  rumah  sakit Pemerintah,  rumah  sakit  swasta,  atau  fasilitas perawatan terdekat.
Santunan  sebagaimana  yang  diaur dalam  Peraturan  Pemerintah  ini,  meliputi penggantian  biaya  pengangkutan  Peserta  yang mengalami  kecelakaan  kerja  ke  rumah  sakit dan/atau  ke  rumah  Peserta,  termasuk  biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, santunan  sementara  akibat  kecelakaan  kerja, santunan  cacat  sebagian  anatomis,  cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap, penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese)  dan/atau  alat  ganti  (prothese)  bagi Peserta  yang  anggota  badannya  hilang  atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja, penggantian biaya gigi tiruan, santunan kematian  kerja,  uang  duka  tewas,  biaya pemakaman dan/atau bantuan beasiswa.
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung  oleh  Pemberi  Kerja. Besarnya  Iuran Jaminan  Kecelakaan  Kerja  adalah  sebesar 0,24%  (nol  koma  dua  puluh  empat  persen)  dari Gaji  Peserta  setiap  bulan.  Iuran  Jaminan Kecelakaan  Kerja  bagi  Peserta  yang  gajinya dibayar  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  dibebankan  pada  Anggaran

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Sedangkan Iuran  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  bagi  Peserta yang gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dibebankan pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.
Kemudian,  Manfaat  Jaminan  Kematian diberikan  bagi  Peserta  yang  wafat.  Manfaat tersebut  terdiri  atas  santunan  sekaligus,  uang duka  wafa,  biaya  pemakaman,  dan  bantuan beasiswa. Santunan sekaligus diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebesar Rp15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah)  yang dibayarkan  1  (satu)  kali.  Uang  duka  wafat diberikan  kepada  ahli  waris  Peserta  yang  wafat sebesar  3  (tiga)  kali  Gaji  terakhir  yang dibayarkan 1 (satu) kali. Selanjutnya untuk biaya pemakaman diberikan kepada  ahli waris Peserta  yang  wafat  sebagai  penggantian  biaya yang meliputi peti jenazah dan perlengkapannya,  dan  tanah  pemakaman  dan biaya  di  tempat  pemakaman.  Besaran  biaya pemakaman  diberikan  oleh  Pengelola  Program sebesar  Rp7.500.000,00  (tujuh  juta  lima  ratus ribu rupiah).
C.  Akibat  Hukum  Terhadap  Pemerintah Apabila Tidak Mewujudkan Kewajibannya Dalam Memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Terhadap Pegawai

## Aparatur Sipil Negara (ASN)
Peristiwa  dapat  dibedakan  menjadi  2 (dua) yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  suatu  peristiwa dikatakan menjadi peristiwa hukum jika memiliki akibat  hukum.  Menurut Peter  Mahmud  Marzuki, peristiwa  hukum  adalah  peristiwa  yang  diatur oleh  hukum.  Peristiwa  hukum  yang  bukan karena  perbuatan  subyek  hukum  terjadi  karena kejadian  alamiah  sedangkan  peristiwa  hukum
yang  merupakan  perbuatan  subyek  hukum terjadi  karena  kehendak  dari  subyek  hukum untuk  menimbulkan  akibat  hukum.
Akibat  hukum  adalah  segala  akibat yang  terjadi  dari  segala  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  subyek  hukum  terhadap  obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan  karena  kejadian-kejadian  tertentu yang  oleh  hukum  yang  bersangkutan  sendiri telah  ditentukan  atau  dianggap  sebagai  akibat hukum.  Akibat  hukum  inilah  yang  melahirkan suatu  hak  dan  kewajiban  bagi  para  subyek hukum.  Dengan  kata  lain,  akibat  hukum  adalah akibat  yang  ditimbulkan  oleh  peristiwa  hukum. Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan  yang  berdasarkan  sifatnya menimbulkan  akibat  hukum.  Karakteristik  paling penting  dari  tindakan  hukum  yang  dilakukan oleh  pemerintah  adalah  keputusan-keputusan dan  ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak.
1.  Gugatan Perwakilan Kelompok Tindakan pemerintah yang tidak menjalankan  kewajibannya  dalam  memberi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian terhadap pegawai aparatur sipil negara merupakan bentuk pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia. Tindakan tersebut telah melanggar UndangUndang Dasar 1945,
Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia  (Undang-undang  HAM), serta  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Hal  ini  tentu mengakibatkan Pegawai ASN mengalami kerugian.
Pegawai ASN yang mengalami kerugian akibat  pelanggaran  atas  perlindungan  jaminan kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kematian  dapat melakukan  upaya  hukum.  Hal  ini  telah  dijamin oleh  konstitusi  dan  peraturan  perundang-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
undangan di Indonesia sebagai upaya perlindungan  dan  perlakuan  hukum  yang  adil tanpa  diskriminasi  sebagaimana  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  khususnya  Pasal  3 ayat  (2)  menyatakan  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan  hukum  yang  adil  serta  mendapat kepastian  hukum  dalam  semangat  di  depan hukum. Selanjutnya, Pasal 17 yang menyatakan setiap  orang,  tanpa  diskriminasi,  berhak  untuk memperoleh  keadilan  dengan  mengajukan permohonan,  pengaduan,  dan  gugatan,  baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak, sesuai  dengan  hukum  acara  yang  menjamin pemerikasaan  yang  objektif  oleh  hakim  yang jujur  dan  adil  untuk  memperoleh  putusan  yang adil dan benar.
Gugatan  perwakilan  kelompok  dapat diajukan  bagi  Pegawai  ASN  yang  merasa dirugikan akibat tindakan pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan perlindungan atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan  kematian.  Hal  ini  juga  diatur  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2002  tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan Kelompok.  Gugatan    Perwakilan  Kelompok adalah  suatu  tata  cara  pengajuan  gugatan, dalam  mana  satu  orang  atau    lebih  yang mewakili  kelompok  mengajukan  gugatan  untuk diri  atau  diri-diri  sendiri  dan  sekaligus  mewakili sekelompok  orang  yang    jumlahnya  banyak, yang  memiliki  kesamaan  fakta  atau  dasar hukum  antara  wakil  kelompok  dan  anggota kelompok  dimaksud.  Wakil  kelompok  adalah satu  orang  atau  lebih  yang  menderita  kerugian yang  mengajukan  gugatan  dan  sekaligus mewakili  kelompok  orang  yang  lebih  banyak
jumlahnya. Anggota kelompok adalah sekelompok  orang  dalam  jumlah  banyak  yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan.
Tata  cara  persyaratan  yang  harus dipenuhi  dalam  gugatan  perwakilan  kelompok yakni,  Jumlah  anggota  kelompok  sedemikian banyak, terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan  kesamaan  dasar  hukum  yang  digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok  dengan  anggota  kelompoknya,  wakil kelompok  memiliki  kejujuran  dan  kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok  yang  diwakilinya.  Dalam  hal  ini, Hakim  dapat  menganjurkan  kepada  wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan- tindakan  yang  bertentangan  dengan  kewajiban membela  dan  melindungi  kepentingan  anggota kelompoknya.
Surat  gugatan  perwakilan  kelompok harus  memuat  identitas  lengkap  dan  jelas  wakil kelompok,  defenisi  kelompok  secara  rinci  dan spesifik,  walaupun  tanpa  menyebutkan  nama anggota  kelompok  satu  persatu,  keterangan tentang  anggota  kelompok  yang  diperlukan dalam  kaitan  dengan  kewajiban  melakukan pemberitahuan,  posita  dari  seluruh  kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang  teridentifikasi  maupun  tidak  teridentifikasi yang  dikemukakan  secara  jelas  dan  terperinci, dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub  kelompok,  jika  tuntutan  tidak  sama  karena sifat  dan  kerugian  yang  berbeda,  tuntutan  atau petitum  tentang  ganti  rugi  harus  dikemukakan secara  jelas  dan  terperinci,  memuat  usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian
ganti kerugian kepada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang  pembentukan  tim  atau  panel  yang membantu memperlancar pendistribusian penggantian kerugian.
2.  Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)
Istilah  hukum  ( legal  term )  yang  sering dipergunakan di Indonesia yang sama maknanya  dengan  “ Citizen  Lawsuit ”  adalah “Gugaatan  Warga  Negara”.  Berdasar  istilah tersebut tersurat, bahwa yang memiliki kekuasaan  ( authority/power )  atau  “kualifikasi” (qualification)  mengajukan  gugatan  “ Citizen Lawsuit ”  adalah  setiap  warga  negara  yang  ada di suatu negara.
Salam teori dan praktik selalu dikemukakan  beberapa  karakteristik  Citizen Lawsuit, antara lain:
1)  Merupakan  akses  yang  diberikan  hukum kepada  seorang  atau  beberapa  kelompok warga  negara  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan  warga  negara  atau  untuk  dan atas  nama  kepentingan  publik  ( probono public ).
2)  Citezen Lawsuit, bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara terjadinya kerugian  yang  timbul  dari  akibat  tindakan atau pembiaran atau kelalaian dari
Penyelenggara Negara/Otoritas Negara menjalankan undang-undang.
3)  Kapasitas  orang  perorangan  warga  negara yang  bertindak  mengambil  inisiatif  menjadi Penggugat dalam perkara Citizen Lawsuit: a.  Tidak harus dan tidak perlu membuktikan dia ada mengalami kerugian nyata dan objektif, dan b.  Tidak  memerlukan  Surat  Kuasa  dari orang lain atau warga negara manapun. Citizen  Lawsuit atau  Gugatan  Warga Negara terhadap penyelenggara Negara
sebenarnya  tidak  dikenal  dalam  sistem  hukum Civil  Law sebagaimana  yang  diterapkan  di Indonesia. Citizen  Lawsuit sendiri  lahir  di negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum Common  Law ,  misalnya  di  Amerikat  Serikat, India,  dan  Australia.  Dan  dalam  sejarahnya Citizen  Lawsuit pertama  kali  diajukan  terhadap permasalahan  lingkungan  hidup.  Namun pada perkembangannya, Citizen  Lawsuit tidak  lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi  pada  semua  bidang  dimana  negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak-hak  warga  negaranya.  Pada  hakekatnya gugatan  warga  negara  ( Citizen  Lawsuit )  adalah akses  orang  perorangan  warga  negara  untuk keseluruhan  warga  negara  atau  kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan mengajukan  gugatan  di  pengadilan  guna menuntut agar pemerintah atau negara melakukan  penegakan  hukum  yang  diwajibkan kepadanya  atau  untuk  memulihkan  kerugian publik yang terjadi.
Michael  D.  Axline,  menegaskan  bahwa Citizen  lawsuit memberikan  kekuatan  kepada setiap  warga  negara  untuk  menggugat  pihak tertentu  (Privat)  yang  melanggar  undang- undang,  dan  juga  memiliki  kekuatan  untuk menggugat negara dan lembaga-lembaga
(Federal) yang
melakukan pelanggaran undang-undang, atau yang gagal dalam memenuhi  kewajibannya    dalam  melaksanakan (implementasi) undang-undang.
Pada prinsipnya, penerimaan dan pengakomodasian gugatan Citizen Lawsuit atas sistem Common  Law ,  hanya  sebatas  syarat formil atau syarat proseduralnya saja. Sedangkan  tata  tertib  beracaranya  sepenuhnya tetap  tunduk  kepada  ketentuan  Hukum  Acara Perdata  yang  diatur  dalam  HIR  atau  RBG. Proses  jawab  menjawab,  replik,  duplik,  tahap

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pembuktian  dan  kesimpulan  tetap  mengacu kepada  ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku. Akan  tetapi  seperti  yang  disinggung  di  atas, syarat  formil  atau  syarat  prosedural  yang menyertai Gugatan Citizen Lawsuit atau Gugatan  Warga  Negara  tersebut,  selain  syarat formil  yang  diatur  dalam  hukum  acara  perdata, diadopsi  atau  dicangkok  beberapa  syarat  formil yang  diatur  dalam  sistem  hukum  acara  Anglo Saxon. Antara lain:
a.  Menyampaikan notifikasi (notification kepada penyelenggara negara/otorita negara.  Notofikasi  ini  berupa  somasi  atau peringatan  yang  harus  disampaikan  lebih dahulu  oleh  warga  negara/kelompok  warga negara  yang  akan  mengambi  inisiatif mengajukan Gugatan Citizen Lawsuit .
b. Dalil  (positum/posita)  atau  fundamentum petendi  gugatan  hanya  berdasar  perbuatan melawan  hukum  (PMH)  ( Onrechtmatige
Daad, Unlawful Act ) dalil perbuatan melawan  hukum  tersebut  atas  alasan karena  lalai  memenuhi  hak-hak  warga negara  dalam  menjalankan  pelaksanaan kebijakan umum yang menimbulkan kerugian  dalam  bentuk  menyesengsarakan kesejahteraan  umum  secara  luas  atau pro bono publico.
c.  Pihak  yang  memiliki  kapasitas  atau  legal persona  standi  in  judicio  bertindak  sebagai
Penggugat adalah perorangan atau kelompok  yang  memiliki  status  warga negara  untuk  dan  atas  nama  kepentingan warga  negara  atau  untuk  kepentingan umum  ( for  and  on  behalf  public  interest ) atau probono public .
d.  Petitum  gugatan  yang  dapat  diminta  dan dituntut, hanya sebatas menghukum negara/pemerintah/penyelenggara negara yang bersangkutan mengeluarkan kebijakan
yang bersifat mengatur umum atau Regelling demi  mnghindari  terjadi  dan berlanjutnya  hal  yang  merugikan  dan menyengsarakan warga negara.
e.  Pihak  yang  dapat  ditarik  sebagai  Tergugat dalam  gugatan  warga  negara  atau Citizen Lawsuit ,  hanya  penyelenggara  negara, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Kementerian/Menteri sampai pejabat negara di bidang yang dianggap melakukan kelalaian dan pembiaran memenuhi kepentingan  warga  negara,  Badan  Usaha Milik  Negara  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah.
Dalam hal ini, pengadilan wajib membantu  para  pencari  keadilan  dan  berusaha mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan untuk  tercapainya  peradilan  yang  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.  Hakim  dan  hakim konstitusi wajib  menggali, mengikuti dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang  hidup  dalam masyarakat.  Pengadilan  juga dilarang  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili, dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa dan  mengadilinya,  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwasannya  pemerintah  memiliki  kewajiban untuk  memberikan  perlindungan  atas  jaminan kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kematian  yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945 dan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  untuk  melindungi dan  memenuhi  hak  atas  pelayanan  kesehatan sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia. Kewajiban  tersebut  juga  harus  dilaksanakan terhadap    Pegawai.  Hal  ini  juga  diatur  dalam

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara.
Tindakan  pemerintah  yang  lalai  atau sengaja  tidak  melaksanakan  kewajibannya dalam  melakukan  perlindungan  atas  jaminan kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kematian  tentu memiliki  akibat  hukum  karena  telah  melanggar hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Atas  tindakan tersebut,  maka  dapat  dilakukan  upaya  hukum berupa  gugatan  perwakilan  kelompok.  Dengan mengikuti  tata  cara  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2002  tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan Kelompok.
Selanjutnya terhadap tindakan pemerintah  tersebut,  setiap  warga  negara  juga dapat  melakukan  upaya  hukum  gugatan  warga negara  ( Citizen  Lawsuit ).  Pengaturan  khusus gugatan  warga  negara  atau  Citizen  Lawsuit masih  belum  ada.  Namun,  dalam  praktiknya gugatan  ini  telah  dipraktikkan  dan  diterima  di Indonesia. Hukum Acara Perdata yang digunakan  pada  gugatan  ini  yakni  HIR  atau RBG.  Proses  jawab  menjawab,  replik,  duplik, tahap  pembuktian  dan  kesimpulan  juga  tetap mengacu  kepada  ketentuan  hukum  acara  yang berlaku yakni HIR atau RBG.
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian  telah  mendapat  Perlindungan  dari negara melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dan dilaksanakan  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  66  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian  Bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara. Oleh sebab itu, hal ini harus tetap dipertahankan dan pelayanannya terus ditingkatkan.

## III.  Penutup

## A.  Kesimpulan
1.  Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  perlindungan  atas  jaminan kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kematian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2.  Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial yang diperuntukkan bagi seseorang yang telah membayar iuran. Dalam hal ini, Pemerintah  juga  berkewajiban  memberi perlindungan  atas  jaminan  kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai ASN sebagaimana yang diamanatkan  Pasal  92  Undang-undang
Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur
Sipil Negara
3.  Tindakan  pemerintah  yang  lalai  atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan
perlindungan  atas  jaminan  kecelakaan kerja  dan  jaminan  kematian  tentu memiliki  akibat  hukum  karena  telah melanggar hukum dan hak asasi manusia.  Atas  tindakan  tersebut,  maka dapat  dilakukan  upaya  hukum  berupa gugatan  perwakilan  kelompok.  Dengan mengikuti  tata  cara  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara
Gugatan Perwakilan Kelompok. Selanjutnya terhadap tindakan pemerintah tersebut, setiap warga negara  juga  dapat  melakukan  upaya hukum  gugatan  warga  negara  ( Citizen

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Lawsuit ).  Pengaturan  khusus  gugatan warga negara masih belum ada. Namun, dalam  praktiknya  gugatan  ini  telah dipraktikkan  dan  diterima  di  Indonesia. Hukum  Acara  Perdata  yang  digunakan pada gugatan ini yakni HIR atau RBG.
B.  Saran 1.  Pemerintah seharusnya
dapat
memberikan perlindungan hukum
terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  atas Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan Kematian.
2.  Mengingat  belum  adanya  peraturan khusus  yang  mengatur  tentang  upaya hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh Aparatur Sipil Negara apabila pemerintah tidak mewujudkan kewajibannya dalam memberikan Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan Kematian  terhadapnya,  seharusnya  hal ini  dapat  disikapi  dengan  serius  oleh Pemerintah..
3.  Diharapkan
pemerintah dapat membentuk
suatu
regulasi yang mengaturnya secara konkrit dalam peraturan perundang-undangan agar dapat  menjamin  kepastian  hukum  atas perlindungan  yang  diberikan  kepada Aparatur Sipil Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Bismar  Nasution, Metode  Penelitian  Hukum Normatif  dan  Perbandingan  Hukum , Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara, 2013. Jhony  Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Surabaya, 2008.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan Kematian  Bagi  Pegawai  Aparatur Sipil Negara. Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil  yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan  Pemerintah  Nomor  20
Tahun  2013  Tentang  Perubahan Atas Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan Perwakilan Kelompok.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat