PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA; PELUANG DAN TANTANGANNYA (Pendekatan Analisis SWOT)

## Oleh: Rasiam, MA

## ABSTRACT
The will to develop the economy of Sharia is not solely due to the spirit of religion will but there is disclosure of truth and practice of the result of scientific evolution particularly in the field of economics. The main reason is a justice perspective so as to generate ghiroh to articulate in the real world. In fact, the Sharia-based economy has evolved in some countries, even in countries that had previously proposed and implemented the concept of conventional economy with the capitalistic system. Along with these developments, Sharia economics began to appear in Colleges. In a real context, the Sharia economic system has already been practiced in the banking world. In Indonesia, the trigger was Law No. 7/1992 which was later changed to law No. 10/1998.
Keywords: Sharia Bank, development and Prospective.

## A. Pendahuluan
Dominasi perbankan kovensional sejak terbentunknya Negara ini sampai sekarang mengalami sedikit degredasi dengan lahirnya perbankan syari’ah. Menurut hemat penulis ada dua faktor yang menjadi penyebabnya yaitu pertama , kinerja yang positif (terlihat dari bertahannya perbankan syari’ah disaat Indonesia dilanda krisis), kedua adalah mendunianya perbankan syari’ah secara pesat. Bahkan beberapa institusi keuangan Islam beroperasi di tiga belas negara seperti Australia, Bahama, Kanada, Cayman Islands, Denmark, Guernsey, Jersey, Irlandia, Luxembourgh, Switzeland, Inggris, Amerika Serikat, dan Virgin Island. Di Pakistan, Iran, dan Sudan semua bank harus beroperasi menurut prinsip-prinsip keuangan Islam (Alqoud dan Lewis, 2005: 9). Sementara di tempat-tempat lainnya yang menerapkan sistem campuran, bank Islam berada dalam posisi minoritas dan beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Pertumbuhan perbankan Syari’ah di mulai sejak dekade 70-an. (2006). Bank-bank ini didirikan tidak hanya di negara-negara dimana Islam adalah agama mayoritas penduduknya, seperti Mesir, Yordania, Sudan, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat
Arab, Tunisia, Mauritania, dan Malaysia, akan tetapi juga berkembang di negara-negara barat yang mayoritas penduduknya bukan muslim  (Saeed, 1996: xiii).  Perkembangan ekonomi syari’ah di berbagai Negara diikuti pula dengan perkembangannya di dunia pendidikan. Geliat itu bisa dilihat dengan semakin maraknya perguruan tinggi yang membuka program-program ekonomi syari’ah.
Hadirnya perbankan Syari’ah di Indonesia tidak terlepas dari dua hal, pertama, perkembangan perbankan Syari’ah di negara-negara lain setidaknya berimbas pada keinginan kaum muslim yang berada di Indonesia, sehingga mereka bersemangat untuk mendirikan perbankan syari’ah. Kedua, kondisi perbankan konvensional di Indonesia yang semakin terpuruk  yaitu munculnya krisis ekonomi khususnya perbankan pada tahun 1997. Kedua faktor ini dijadikan pintu awal berdirinya bank syari’ah di Indonesia.
Suhaji menyebutkan beberapa faktor keterpurukan perbankan konvensional di Indonesia disebabkan oleh :
a. Negatif Spread . Masalah ini terjadi karena bank harus membayar biaya bunga kepada deposan ( cost of fund ) dengan suku bunga tinggi, sedangkan suku bunga pinjaman tidak bisa disesuaikan sepenuhnya.
b. Likuiditas (Kesanggupan potensial atau kesanggupan efektif perbankan untuk memenuhi/membereskan kewajiban-kewajibannya. Kesanggupan ini diukur dari perbandingan antara jumlah kekayaan yang tersedia untuk  membayar hutang-hutang dan jumlah hutang yang harus dibayar). Masalah likuiditas terutama dirasakan oleh bank swasta. Mobilitas dana masyarakat yang masuk-keluar menjadi sangat tinggi, dan sebagai akibatnya bank-bank terpaksa  memberlakukan suku bunga tinggi agar dana masyarakat bisa terhimpun. Masalah likuiditas terjadi akibat rush terhadap bank swasta, sementara bank-bank yang mengalami kelebihan likuiditas tidak mau menolong bank-bank lainnya. Nasabah cenderung mengalihkan dananya ke bank-bank yang dianggap aman ( flight safety ), terutama ke bank asing dan bank BUMN.
c. Net Open Position (NOP). Terjadinya fluktuasi nilai tukar yang tajam menyebabkan bank-bank devisa mengalami kesulitan dalam mengelola aset dan kewajiban yang didominasi dalam mata uang asing. Implikasinya, setiap terjadi pergerakan dalam nilai rupaih, maka bank-bank mengalami kerugian valas ( foreign exchange loss ). Sebagai akibat mudahnya bank-bank memperoleh pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan atau likuiditas valuta asingnya, yang ironisnya sebagian besar tidak dilakukan lindung nilai ( hedging ), pada saat terjadi nilai tukar kewajiban bank meningkat secara drastis.
d. Non Performing Loan (NPL). Masalah ini muncul akibat terjadinya kontraksi output di satu pihak dan meningkatnya beban utang perusahaan karena
meningkatnya suku bunga di lain pihak, maka kemampuan perusahaan membayar kredit menjadi berkurang. Konsekuensinya, bank harus menanggung jumlah NPL yang lebih besar. Dengan demikian bank diharuskan menyediakan PPAP yang pada gilirannya memperberat posisi keuangan bank.
e. Capital (Permodalan). Beban negatif Spred , meningkatnya biaya pencadangan/PPAP karena meningkatnya NPL, penyelesaian utang luar negeri yang terkait dengan NOP, serta melonjaknya beban biaya overhead dan biaya operasional lainnya secara terakumulasi berlahan-lahan menggerogoti modal bank.
Adanya ke lima problematika perbankan nasional yang tidak bisa teratasi tersebut di atas, maka muncul inisiatif bagaimana bank syari’ah dengan system non ribawi ( profit and loss sharing ) hadir sebagai alternatif. Untuk itu pada tanggal 1 November 1991 ditanda tangani akta pendirian PT. Bank Mu’amalat Indoesia, yang kemudian beroperasi pada tanggal 1 mei 1992.

## B. Rasionalisasi diharamkannya Riba
Bagi sebagian pengamat ekonomi, masih menyisakan masalah kemiskinan dan pengangguran setelah 61 tahun Indonesia merdeka menunjukkan telah gagalnya sistem rente (bunga) yang mendominasi perekonomian Indonesia sejak awal kemerdekaan. Kedepan, perlu ada sistem alternatif yang mendampingi atau menggantikan sistem rente yang gagal itu. Kalau kita pelajari dengan seksama ternyata sistem rente yang dikamuflase dengan nama ”bunga” ini tidak pernah sepi dari menimbulkan masalah.
Dengan membawa sifatnya yang kapitalistik perbankan dengan sistem rente (Bank  Konvensional) telah berhasil menghimpun dana masyarakat dari semua orang (everybody) untuk dipinjamkan kepada mereka yang memerlukan dana; tetapi karena yang sifatnya yang diskriminalistik dana hanya mengalir kepada segelintir anggota masyarakat yang mampu  (somebody) saja. Karena rente (bunga) bank adalah konsep biaya, oleh segelintir pemimjam yang mampu ini digeserkan kepada harga barang dan jasa, biaya produksi, upah buruh, dan kualitas.
Penggeseran beban rente bank kepada harga barang dan jasa yang terus menerus tentu saja menimbulkan kenaikan harga yang terus menerus pula sehingga bersifat inflatoir. Inflasi yang ditimbulkan menjadi input penentuan tingkat rente (bunga) simpanan yang oleh bank kembali digeserkan kepada nasabah peminjam dan oleh peminjam digeserkan lagi kepada harga barang dan jasa, biaya produksi, upah buruh, dan kualitas. Demikian terjadi terus menerus sehingga menjadi lingkaran setan yang tak berujung pangkal. Dengan demikian tidak ada rente (bunga) bank tanpa menimbulkan inflasi dan tidak ada inflasi tanpa menimbulkan kenaikan tingkat rente (bunga) bank.
Dari gambaran sepintas dalam keadaan normal dimana daya beli masyarakat masih mampu membeli barang-barang dan jasa kebutuhannya, maka secara pasti akan terjadi pergeseran harta dari rakyat jelata kepada para banker dan pengusaha. Kejadian inilah yang terus menerus terjadi selama 61 tahun merdeka sehingga tidak hentinya terjadi jurang pemisah yang semakin dalam antara yang kaya dan yang miskin.
Tingginya tingkat rente (bunga) bank selalu berbanding terbalik dengan tingginya tingkat investasi. Tingginya tingkat investasi selalu diperlukan oleh semua negara yang sedang membangun karena akan membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu tingkat rente (bunga) bank harus diturunkan tetapi penurunan tingkat rente (bunga) bank dapat menimbulkan inflasi apabila menambahan jumlah uang yang beredar tidak diimbangi dengan penambahan jumlah barang dan jasa. Rendahnya tingkat rente (bunga) bank dalam suatu perekonomian yang menganut sistem devisa bebas juga dapat menimbulkan capital flight alias parkirnya dana-dana hasil ekspor di luar negeri yang dapat memberikan tingkat rente (bunga) bank yang lebih tinggi. Dengan demikian mengendalikan rente (bunga) bank pada tingkat yang ”pas” yang mendorong tingkat investasi tetapi tidak menimbulkan inflasi serta capital flight adalah tugas otoritas moneter yang sangat bersifat dilematis.
Inilah gambaran sistem rente (bunga) bank yang telah difatwakan ulama Islam diseluruh dunia sebagai sama dengan riba yang diharamkan itu. Sekarang baru kita mengerti secara nalar ekonomi mengapa rente (bunga) bank sama dengan riba yang diharamkan dalam agama samawi (Islam, Nasrani, Yahudi).
Krisis ekonomi yang diawali oleh devaluasi mata uang Bath Thailand terhadap Dollar Amerika pada tengah tahun 1997 itu berdampak langsung pada merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Kemerosotan nilai tukar rupiah ini tidak bisa dihindarkan lagi karena menipisnya cadangan devisa akibat capital flight dan kebutuhan untuk pembayaran hutang luar negeri swasta yang telah jatuh tempo. Intervensi yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara melepas ke pasar cadangan devisanya tidak mampu mencegah meluncurnya ke bawah nilai tukar rupiah. Tingginya likwiditas masyarakat (M2) ditenggarai menjadi penyebab tidak efektifnya intervensi Bank Indonesia.
Untuk mengatasi tingginya likwiditas masyarakat (M2) kebijaksanaan moneter yang pertama kali dilakukan adalah menaikan tingkat bunga melalui lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tingginya tingkat bunga pada masa krisis, telah secara langsung berdampak buruk pada kinerja bank-Bank Konvensional. Dampak buruknya dimulai dari kesulitan menemukan nasabah peminjam yang mampu membayar tingkat bunga pinjaman yang tingginya diatas 30%. Daya beli masyarakat yang rendah karena inflasi, tidak mampu menanggung biaya produksi atau harga barang yang diakibatkan tingginya tingkat bunga. Langkanya nasabah peminjam yang mampu, dihadapkan dengan membengkaknya jumlah nasabah penyimpan yang tergiur dengan tingginya tingkat
bunga simpanan yang bertengger diatas 36% inilah, yang memaksa bank menurunkan tingkat bunga pinjaman lebih rendah dari tingkat bunga simpanan. Akibatnya, sebesar apapun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan bank tersebut, lambat laun tapi pasti, bank akan mengalami tekor atau yang biasa disebut negative spread . Angka spread mulai menunjukkan negatif pada Kwartal I 1998 sebesar -1.29%, mencapai puncaknya pada bulan Oktober 1998 sebesar -7.90% dan berakhir pada bulan Mei 1999 sebesar  -0.97%.  Kecilnya spread yang berada dibawah 4% terus berlangsung hingga bulan Oktober 1999.
Fenomena kecilnya spread dan bahkan negatif yang berjalan lebih dari tiga tahun secara terus menerus langsung menurunkan rasio kecukupan modal (Capital Adequasy Ratio = CAR) dan akhirnya melanggar ketentuan CAR yang ditetapkan Bank Indonesia. Akibat lanjut dari pelanggaran CAR disusul dengan pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Akibat balik dari tingkat bunga tinggi terhadap sektor perbankan sendiri adalah 16 bank terpaksa harus dilikwidir.

## C. Lembaga Keuangan yang kita kenal.
Lembaga Keuangan terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (undang-undang No. 10 Tahun 1998) Lembaga Keuangan Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.  Kemudian Bank Umum terdiri dari Bank Umum Konvensonal (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) lalu Bank Perkreditan Rakyat juga terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPRK) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
Lembaga Keuangan Non Bank terdiri dari Perasuransian, Perusahaan Multi Finance, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Reksa Dana, Perusahaan Dana Pensiun, dan Perusahaan Pegadaian. Lembaga Keuangan Non Bank yang sudah berbentuk usaha syariah baru Perasuransian, Reksadana, dan Pegadaian.
Sesuai dengan Statistik yang dipublikasikan Bank Indonesia, dari tahun ke tahun sektor berbankan berhasil menghimpun dana masyarakat termasuk dana yang dihimpun dari premi asuransi yang hingga Oktober 2004 mencapai Rp. 947,088 triliun atau 95,58 % dari jumlah uang yang beredar (M2) yang jumlahnya mencapai Rp. 995,935 triliun. Dengan demikian Lembaga Keuangan Bank sebenarnya mendominasi sistem perekonomian di Indonesia, sehingga baik buruknya perekonomian Indonesia sangat tergantung kepada kinerja Lembaga Keuangan Bank. Kinerja Lembaga Keuangan Bank meliputi kinerja Bank Konvensional (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat) serta Bank Syariah (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat), namun karena pangsa pasar (Total Assets) Bank Syariah sampai dengan bulan Mei 2006 baru mencapai 1,45% dari seluruh Lembaga Keuangan Bank. Dengan demikian hingga bulan Mei 2006 dalam pengaruhnya terhadap perekonomian perbankan syariah masih belum berarti. Dalam
makalah ini pembahasan tentang Lembaga Keuangan Syariah akan didahului dengan ulasan tentang perekonomian yang didominasi sistem bunga, Kinerja Bank Konvensional menjadi terseret didalamnya dihadapkan dengan kinerja Bank Syariah yang walaupun masih berusia muda belia dan market sharenya masih kecil tetapi telah mempunyai kinerja yang mengesankan. Pada bab berikutnya kita akan bahas prospek perbankan syariah dan dampaknya terhadap perekonomian Indonseia dimasa yang akan datang.
Sebagaimana dikemukakan dimuka disamping lembaga keuangan bank kita mengenal pula Lembaga Keuangan Non Bank seperti. Perasuransian, Perusahaan Leasing, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Reksa Dana, dan Perusahaan Pegadaian. Diantara lembaga keuangan yang lain, perasuransian adalah satu-satunya Lembaga Keuangan Non Bank yang diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi dan menginvestasikannya dalam berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :.
a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari 1 bulan;
b. Saham yang tercatat di Bursa Efek;
c. Obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
d. Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
e. Unit penyertaan reksadana;
f. Penyertaan langsung;
g. Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
h. Pinjaman polis;
i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal (dengan skema murabahah);
j. Pembiayaan modal kerja (dengan skema mudharabah).
Menurut Hot Bonar Sinaga, pada tahun 2000  ternyata 56 persen atau Rp 18,76 trilyun dari total investasi asuransi senilai  Rp 32,03 trilyun dialokasikan ke deposito bank (www.kompas.com). Pernyataan Hot Bonar Sinaga juga ditunjang oleh data yang dihimpun Dewan Asuransi Indonesia dari tahun 1995 -  1999, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 dan Grafik 1 dibawah ini dimana investasi pada tahun 1999 dalam bentuk deposito mencapai 60,8 %.  (www.dai.or.id). Dibandingkan dengan seluruh deposito masyarakat berjangka waktu 12 bulan yang dihimpun oleh sektor perbakan pada tahun 2000 berjumlah Rp. 87890  milyar  (www.bi.go.id)  atau Rp. 87,89 trilyun, maka keikutsertaan sektor perasuransian dalam kegiatan riba melalui perbankan mencapai
maksimum 21,34 %. Bahkan investasi lainnya yang dilakukan masih kemungkinan mengandung maisir, gharar, dan bathil.
TABEL a.1

## JUMLAH INVESTASI INDUSTRI ASURANSI
GRAFIK a.1.

## INVESTASI INDUSTRI ASURANSI
MENURUT JENIS USAHA TAHUN 1999
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                        Volume 2 Nomor 1 Maret 2012
Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa dari seluruh lembaga keuangan yang kita kenal, hanya lembaga keuangan bank yang paling besar peranannya dalam perkembangan ekonomi. Lembaga keuangn non bank yang boleh menghimpun dana masyarakat hanyalah perasuransian namun sebagian besar dana yang berhasil dihimpun juga ditempatkan disektor perbankan.
Dengan demikian maka tidaklah berlebihan apabila dalam setiap analisa permasalahan ekonomi sector perbankan menjadi sorotan yang paling utama. Berkembang tidaknya suatu perekonomian tergantung kepada baik tidaknya fungsi intermediaries yang diamanhkan kepada sector perbankan. Data  Statistik yang diterbitkan Bank Indonesia dibawah ini membuktikan gagalnya fungsi intermediaries (LDR) dan besarnya kredit macet (NPL) pada bank konvensional, dibandingkan dengan perbankan syariah.

## Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank (posisi Oktober 2006)
Islamic Banks Total
Banks Nominal Share Nominal Share Total Assets 25.04 1.56% 1605.16 Deposit Fund 18.86 1.53% 1233.65 Credit/Financing extended 20.09 2.66% 754.95 FDR/LDR*) 106.53% 61.20% NPFS/NPLS*) 5.07% 8.25%
*) FDR = Financing extended/Deposit Fund
LDR = Credit extended/Deposit Fund
Sumber: Bank Indonesia

## D. Potensi Perbankan Syariah
Sejak diberlakukannya Undang-undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 di Indonesia telah dibuka berdirinya bank-Bank Syariah. Bank-bank syariah ini pada sisi penghimpunan dana masyarakat diberlakukan sistem bagihasil terhadap hasil usaha bank. Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat yang merupakan usaha bank terdiri dari produk jual beli (murabaha,
salam, istisnaa), produk sewa (ijarah, rahn), produk penyertaan modal dengan bagihasil (mudharabah, musyarakah), dan pinjaman kebajikan (qardhul hasan).
Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang sejak diundangkannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 tanggal 25 Maret 1992 telah berusia tujuh tahun.. Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank umum syariah, ditambah dengan sekitar 25 dari 77 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, tetap berada dalam kondisi sehat. Hal ini telah cukup menjadi bukti ketangguhan sistem bagihasil pada sektor perbankan. Oleh karena itu tidaklah mengada-ada apabila Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan merupakan bukti kesepakatan seluruh rakyat Indonesia akan ketangguhan sistem bagihasil pada perbankan syariah dalam meredam gejolak moneter internasional. Keputusan untuk mengembangkan lebih banyak lagi perbankan syariah merupakan tanda akan dipergunakannya perangkat bagihasil di seluruh sektor keuangan sebagai sarana untuk memulihkan kembali perekonomian mesyarakat yang telah porak poranda. Selain di subsektor perbankan, tentu masih banyak lagi subsektor lain pada sektor keuangan yang akan terkait dengan subsektor perbankan yang perlu menyesuaikan diri, bahkan akan meluas pula pada sektor-sektor ekonomi lainnya.

## a.  Kinerja Perbankan Syariah
Secara umum, kinerja lembaga keuangan syariah dapat diperiksa pada publikasi Perbankan Syariah Bank Indonesia, khususnya Laporan Perkembangan Perbankan SyariahTahun 2004, sebagai berikut :

## 1. Kinerja pertumbuhan jumlah kantor
Sejak lima tahun terakhir pertumbuhan jumlah kantor Bank Syariah sangat mengesankan. Dari hanya 2 Bank Umum Syariah, 3 Unit Usaha Syariah dengan jumlah kantor 62 buah dan 78 BRPS pada tahun 2000 telah bertambah menjadi 3 Bank Umum Syariah, 19 Unit Usaha Syariah dengan jumlah kantor 504 buah dan 92 BRPS pada tahun 2004.

## 2. Kinerja pertumbuhan produk pembiayaan
Bisnis utama (core business) lembaga keuangan syariah sebenarnya adalah pada produk kemitraan yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perkembangan dari tahun 2004 ke 2005 menunjukan bahwa pembiayaan Murabaha masih mendominasi jenis pembiayaan pada perbankan syariah karena 66,5 % pangsa pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2004 masih merupakan pembiayaan murabaha, angka ini turun menjadi 62,3% pada tahun 2005. Namun dilihat dari pertumbuhannya ternyata pembiayaan Musyarakah
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                        Volume 2 Nomor 1 Maret 2012
dan Mudharabah menunjukan angka pertumbuhan yang tinggi, yaitu 315,3 % untuk pembiayaan Musyarakah dan 159,6 % untuk pembiayaan Mudharabah pada tahun 2004. Angka ini berubah menjadi 49,4 % untuk pembiayaan Musyarakah dan 51,5 % untuk pembiayaan Mudharabah pada tahun 2005. Secara keseluruhan outstanding pembiayaan perbankan syariah meningkat dari 11,480,933 juta rupiah di tahun 2004 menjadi 15,231,942 juta rupiah di tahun 2005. Tingkat pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2004 yang mencapai 95,0 % telah menurun menjadi 32,6 % pada tahun 2005.

## 3. Kinerja pertumbuhan dana pihak ketiga
Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tercermin dari outstanding dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan pertumbuhannya. Outstanding dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun yang pada tahun 2004 yang mencapai 11,862,117 juta rupiah meningkat menjadi 15,582,329 juta rupiah pada tahun 2005. Jumlah ini menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan dari 107,2 % ditahun 2004 menjadi 31,4 % ditahun 2005. Kalau dilihat dari komposisi pangsa dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun nampak jelas bahwa dana pihak ketiga lebih banyak mengendap pada Deposito Mudharabah yaitu sebesar 58,8 % pada tahun 2004 dan 58,8 % di tahun 2005.

## 4. Kinerja dalam menjalankan fungsi intermediasi
Berjalannya fungsi intermediasi dapat dilihat dari rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun (FDR). Indikator FDR dari Triwulan IV  tahun 2004 sampai triwulan IV tahun 2005 menunjukan fungsi intermediasi perbankan syariah yang sangat baik dengan rata-rata diatas 100%
5. Kinerja dalam meraih laba.
Keberhasilan suatu bisnis ditandai dengan keberhasilannya memperoleh laba yang memadai. Rata-rata perbankan syariah telah mampu mencapai titik impas (break event point) dalam waktu dua tahun. Setelah itu bank tersebut akan meraih keuntungan yang terus meningkat. Secara nasional laba tahun berjalan pada triwulan IV tahun 2004 menunjukan angka 12,59 milyar rupiah, kemudian naik menjadi 19,81 milyar rupiah pada triwulan I tahun 2005, tapi kemudian menurun drasti menjadi 2,41 milyar rupiah pada triwulan ke II tahun 2005, meningkat lagi menjadi 12,22 milyar pada triwulan ke III tahun 2005, dan meningkat lagi menjadi 16,22 pada triwulan ke IV tahun 2005. Ciri khas yang dimiliki bisnis lembaga keuangan syariah terutama ketika pembiayaan masih didominasi murabaha adalah mampu menjual dengan harga yang bersaing (lebih rendah) namun dengan volume penjualan yang besar akhirnya memperoleh keuntungan yang tinggi. Tidaklah mengherankan
apabila lembaga keuangan syariah dapat memberikan ”return on investment” yang lebih baik dari bunga deposito lembaga keuangan konvensional.

## 6. Kinerja dalam mengelola risiko
Bisnis perbankan pada dasarnya adalah bisnis mengelola risiko. Paradigma baru dalam bisnis perbankan syariah adalah rendahnya kredit macet. Hal ini bisa terjadi karena perbankan syariah dalam operasinya sarat nilai dan dituntut untuk bermoral serta berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam baik untuk pesonnel bank maupun nasabahnya. Kinerja perbankan syariah ditandai dengan rendahnya rasio pembiayaan macet atau Non Performing Financing (NPF). Indikator NPF perbankan syariah menunjukkan angka yang stabil dibawah 5%, yaitu 2,37 % pada triwulan IV tahun 2004, 2,77% pada triwulan I tahun 2005, 3,85 % pada triwulan II tahun 2005, 4,16 % pada triwulan III tahun 2005, dan 3,54 % pada triwulan IV tahun 2005.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil pada sisi pengerahan dana (funding) mempunyai karakteristik yang khas yaitu memeratakan pendapatan secara adil, sedang pada sisi penyaluran dana (financing) lembaga keuangan syariah mempunyai daya jangkau dan penetrasi penyaluran dana kesemua lapisan masyarakat, memberi kesempatan berusaha yang sama sehingga berdampak pada perluasan kesempatan kerja, dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Keuanggulan yang ditampilkan perbankan syariah ini bukannya tanpa hambatan dan masalah. Produk perbankan syariah murabaha masih berhadapan dengan masalah penafsiran undang-undang tentang pajak penjualan sehingga apabila Bank Syariah dianggap terhutang pajak penjualan, bisa dipastikan sebagian besar Bank Syariah akan mengalami kerugian. Selain daripada itu perlakuan status Non Performing Financing bagi produk mudharabah dan musyarakah sangat ketat. Sekali bagihasil tidak terjadi, maka status pembiayaannya langsung kestatus yang lebih berat. Hal-hal inilah yang memerlukan perhatian Departemen Keuangan dan Bank Indonesia untuk menfasilitasi beroperasinya secara sehat lembaga keuangan yang berdasarkan prinisp syariah Islam.

## b. Prospek Perbankan Syariah di Indonesia.
Setelah kita memahami kinerja Lembaga Keuangan Bank baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah pertanyaan yang kerapkali timbul adalah bagaimana prospek Bank Syariah di Indonesia ? Para ahli dalam memprediksi prospek suatu usaha biasa menggunakan apa yang disebut SWOT Analisis yaitu analisa terhadap Strength (kekuatannya), Weakness (kelemahannya),
Opportunity (Peluangnya), dan Threath (Ancamannya). Dengan mengumpulkan beberapa data dan informasi, diperoleh analisis sebagai berikut :
1. Kekuatan ( strength ) dari Bank Syariah.
1)    Dukungan ummat Islam yang merupakan mayoritas penduduk.
Bank Syariah telah lama menjadi dambaan ummat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa Kebangkitan Nasional yang pertama. Berdirinya Bank Syariah merupakan upaya strategis dalam Garis-Garis Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Tahun 1990-1995. Hal ini menunjukan besarnya harapan dan dukungan ummat Islam yang diwakili olah Majelis Ulama Indonesia terhadap adanya Bank Syariah.
Tidak lama setelah diberlakukannya system perbankan ganda (dual banking system) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992, Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan lambaga keuangan bank dan non bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Majelis  Ulama Indonesia pula mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah Nasional yang kemudian nanti akan diikuti oleh Gerakan Ekonomi Syariah Daerah di seluruh Propinsi yang akan di buka oleh Kepala Daerah Propinsi masing-masing. Gerakan Ekonomi Syariah akan diisi dengan berbagai kegiatan sosialisasi ekonomi syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi bangsa.
2) Komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan (Bank Indonesia).
Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menunjukkan pengakuan Bank Indonesia akan keberadaan Bank Syariah dan bank konvensional. Tidak lama setelah itu Bank Indonesia membentuk Komite Pengarah, Komite Ahli, dan Komite Kerja Pengembangan Perbankan Syariah. Komite Pengarah terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Agama, dan Menteri Sekretaris Negara, yang bertugas menetapkan kebijakan umum dalam pengembangan Bank Syariah. Komite Ahli terdiri dari ahli Syariah, ahli Hukum, ahli Perbanka, dan ahli Ekonomi, yang bertugas memberikan masukan dan saran atas tatacara dan prosedur dalam dalam pengembangan Bank Syariah. Komite Kerja terdiri atas pejabat terkait di Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan nasional yang bertugas merumuskan langkah- langkah pengembangan perbankan syariah yang meliputi kelembagaan, instrumen keuangan, sumberdaya insani, dan pengawasan bank.
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                        Volume 2 Nomor 1 Maret 2012
Komite-komite inilah yang merumuskan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia sampai dengan tahun 2011 yang kemudian menjadi program kerja Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia.
3) Dukungan dari lembaga keuangan Islam diseluruh dunia.
Adanya Bank Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam adalah sangat penting untuk memelihara ummat Islam dari terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu pada Konferensi Ke-2 Menteri-Menteri Luar Negeri negara-negara Muslim diseluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah sepakat untuk mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. IDB kemudian secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1974 dimana Indonesia menjadi salah satu negara anggota pendiri. IDB dalam Articles of Agreementnya Pasal 2 Ayat xi akan membantu berdirinya bank-bank yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dinegara-negara anggotanya. Beberapa Bank Syariah yang berskala internasional telah datang ke Indonesia untuk menjajagi kemungkinan membuka Bank Syariah patungan dengan bank nasional. Bank-bank tersebut antara lain adalah: Al-Baraka and Investment Co. yang berkantor pusat di Jeddah, Kuwait Finance House yang berkantor pusat di Kuwait City, Dar Al-Maal al-Islami yang berkantor pusat di Switzerland, Faisal Islamic Bank of Egypt yang berkantor pusat di Mesir, dsb. Hal ini menunjukan besarnya harapan dan dukungan lembaga keuangan international terhadap adanya Bank Syariah di Indonesia.
4) Konsep yang melekat ( build in concept ) pada Bank Syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan baik masa kini maupun dimasa yang akan datang.
Bank Syariah adalah sistem perbankan yang diperlukan masyarakat saat ini dan saat yang akan dating, karena:
• Bank Syariah mendorong kebersamaan antara bank dan nasabahnya dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan / kerugian secara adil.
• Operasi penyaluran dana Bank Syariah berupa pembiayaan tidak mengutamakan jaminan kebendaan baik berupa surat hak atas pemilikan harta tetap maupun fidusia. Hal ini bisa dilakukan karena pembiayaan yang diberikan adalah berupa talangan dana untuk membeli barang kebutuhan peminjam dimana barang itu selama belum lunas masih menjadi milik bank.
• Untuk pembiayaan al-mudharabah, Bank Syariah dengan sendirinya tidak akan membebani nasabah dengan biaya-biaya tetap yang berada diluar jangkauannya. Nasabah hanya diwajibkan membagi hasil usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi hasil kecil kalau keuntungan usahanya kecil dan bagi hasil besar kalau hasil usahanya besar.
• Karena pendapatan dari bagi hasil yang diterima nasabah sebagai penyimpan dana pada bank akan berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi ekonomi, maka nasabah secara otomatis sudah dapat mengetahui keadaan banknya jauh sebelum bank tersebut menderita kerugian, inilah keterbukaan yang dijamin oleh
Bank Syariah.
• Bank Syariah dalam operasinya juga terbebas dari penyimpangan- penyimpangan karena penyaluran dana selalu dikaitkan dengan barang (terutama barang modal) yang diperlukan peminjam. Karena ini bank  dengan sistem ini tidak berdampak inflasi, mendorong investasi, mendorong pembukaan lapangan kerja baru, dan mendorong terjadinya pemerataan pendapatan.
• Bank Syariah juga menyediakan pinjaman murah bebas biaya disebut al-qardul hasan yang disimpan pada rekening dana ummat atas nama bait al-tamwil, yayasan-yayasan, BAZIZ, masjid, dsb. yang dananya dikumpulkan dari zakat, infaq, dan shadaqoh,
sebelum saatnya disalurkan kepada mereka yang berhak.
• Investasi yang dilakukan nasabah Bank Syariah tidak tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat  bunga  karena  tidak ada biaya uang  ( biaya bunga pinjaman ) yang harus diperhitungkan.
• Bank Syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional karena kegiatan operasional bank ini tidak menggunakan perangkat bunga. Kemandirian ini manjamin Bank Syariah mempunyai ketahan yang kuat terhadap pengaruh negatif globalisasi.
• Persaingan antar Bank Syariah tidak saling mematikan tetapi saling menghidupi. Bentuk persaingan antar Bank Syariah adalah berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari  yang lain dalam memberikan porsi bagian laba kepada nasabah. Dengan demikian bank yang bagi hasilnya rendah tinggal memasukan dananya ke bank yang bagi hasilnya tinggi sehingga memperolah manfaat dari besarnya porsi pembagian laba bank tersebut.
Dengan mengenali kekuatan dari Bank Syariah, maka kewajiban kita semua untuk terus mengembangkan kekuatan yang dimiliki Bank Syariah ini.
2. Kelemahan ( weakness ) dari Bank Syariah.
1) Masih terdapatnya berbagai kontrotroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional Bank Syariah diantara kelompok masyarakat,dan banker syariah, seperti:
• Kontroversi tentang bunga bank dan riba;
• Kontroversi tentang system akuntansi berbasis kas dan akrual;
• Kontroversi tentang perhitungan bagi hasil atas dasar profit and loss sharing dan revenue sharing;
• Kontroversi tentang pehitungan margin harga jual bank pada akad murabaha, baiu bithaman ajil, salam, istisna’a, ijarah, dll.
2) Dari hasil survey yang dilakukan Bank Indonesia di lima Propinsi, dan di Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat perbankan syariah (Rata-rata 11 %).
3) Jaringan pelayanan Bank Syariah (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Bank Perkreditan Rakyat) jumlahnya masih terbatas dan belum mencapai semua sentra-sentra kegiatan ekonomi;
4) Keberhasilan sistem bagi hasil Bank Syariah pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah sangat tergantung kepada kejujuran nasabahnya (moral hazart). Dengan demikian Bank Syariah sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik.
5) Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang tepat terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak pernah tetap. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional.
6) Karena Bank Syariah membawa misi bagi hasil yang adil, maka Bank Syariah lebih memerlukan tenaga-tenaga professional yang andal dari pada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat yang lebih berat dari pada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.
7) Karena Bank Syariah masih baru dioperasikan di Indonesia, maka kemungkinan disana-sini masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya. Masalah adaptasi sistem pembukuan dan akuntasi Bank Syariah terhadap sistem pembukuan dan akuntasi perbankan yang telah dibakukan nampaknya masih menjadi perdebatan..
Dengan mengenali kelemahan-kelemahan ini maka adalah kewajiban kita semua untuk memikirkan bagaimana mengatasinya dan menemukan penangkalnya.

## 3. Peluang ( opportunity ) dari banksyariah.
Bagaimana peluang dapat didirikannya bank tanpa  bunga dan kemungkinannya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dilihat dari pelbagai pertimbangan yang membentuk peluang-peluang dibawah ini:
1) Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama.
• Adalah merupakan hal yang nyata bahwa didalam masyarakat
Indonesia khususnya  yang beragama Islam, masih banyak yang menganggap bahwa menerima dan/atau membayar bunga adalah termasuk  menghidup-suburkan riba. Karena riba dalam agama Islam jelas-jelas dilarang maka masih banyak masyarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa perbankan konvensional yang telah ada sekarang.
• Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan disektor agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, masjid-masjid,  baitul-mal dsb., yang belum menyimpan dananya di bank yang sudah ada.
• Sistim pemberian bonus uang dan pengenaan biaya uang (disebut bunga) dalam sistem perbankan konvensional yang berlaku sekarang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariah Islam.
Untuk itu Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Nomor 02/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Tabungan , dan Nomor 03/DSN- MUI/IV/2000 tentang Deposito, yang menetapkan bahwa Giro, Tabungan, dan Deposito tidak dibenarkan secara syariah apabila berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan Giro, Tabungan, dan Deposito yang dibenarkan secara syariah ialah yang didasarkan prinsip mudharabah dan/atau wadiah.
Unsur-unsur yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan  syariah Islam tersebut diataslah yang ingin dihindari dalam mengelola bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil.
2)    Adanya peluang hukum untuk berkembangnya Bank Syariah..
• Undang-Undang Dasar 1945 (setelah Amandemen) Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (1)
menyebutkan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi  dengan prinsip kebersamaan, dst. Bank Syariah dalam operasinya  mempunyai konsep yang melekat (build-in concept) berazaskan kebersamaan dalam  hal investasi,
menghadapi risiko usaha dan dalam membagi hasil usaha dengan nasabahnya.
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Penjelasannya serta peraturan-peraturan pelaksanaannya sangat mendukung keberadaan Bank Syariah. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia bahkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perkembangan Bank Syariah.
• Paket 27 Oktober 1988 dan ketentuan lanjutannya tanggal 29
Januari 1990 memberikan peluang untuk berdirinya bank-bank swasta baru, kemudian bank- bank asing yang ada dapat membuka cabang pembantu di 5 kota dan Daerah Otorita Pulau Batam, dan masuknya perwakilan bank asing baru termasuk kemungkinan joint ventures bagi perwakilan bank asing yang telah ada dengan bank domestik.
3)    Adanya peluang ekonomi bagi keberadaan Bank Syariah.
• Krisis moneter yang melanda negara-negara di wilayah Asia bulan Juli 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi membuktikan rapuhnya sistem perbankan dengan sistem bunga yang mendominasi perekonomian dinegara tersebut. Di Indonesia krisis moneter dimulai dengan merosotnya dengan tajam nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Merosotnya nilai tukar rupaih tersebut dengan sendirinya membengkakkan hutang nasabah besar bank yang dibuat sebelumnya dalam valuta asing. Akibatnya secara otomatis terjadi pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), kredit macet atau non performing loan, dan bank mengalami mismatch karena loan to deposit diatas 120 %.
Kebijaksaan uang ketat yang kemudian diterapkan oleh Pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi telah mendorong tingginya tingkat bunga bank untuk mengatasi kesulitan likwiditas. Menyusul tingginya tingkat bunga adalah terjadinya masalah negative spread karena banyaknya nasabah yang tidak mampu membayar tingkat bunga pinjaman yang tinggi.
• Mochtar Riady  mengelompokan krisis perbankan menjadi tiga, yaitu : Pertama, bank bermasalah sebelum krisis moneter; Kedua, bank bermasalah sesudah krisis moneter; dan Ketiga, bank yang masih bertahan dan berjalan normal walaupun sudah dihantam oleh berbagai badai.  Menurut Mochtar bank yang termasuk kelompok ketigapun bisa terseret dalam masalah dan akan bergiliran masuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)  (Bisnis Indonesia, 12/10/1998).
Dengan terjadinya krisis perbankan di Indonesia yang didominasi perbankan dengan sistem bunga, maka masyarakat mulai memperhatikan Bank Syariah yang ternyata selama krisis moneter dan krisis ekonomi tetap tangguh dan dalam keadaan sehat.
• Adanya Bank Syariah yang tangguh dalam mengahadapi krisis ekonomi akan memperkaya khasanah perbankan di Indonesia. Iklim baru ini telah menarik penanaman modal disektor lembaga keuangan khususnya IDB dan bank-Bank Syariah lainnya serta pemodal dari negara-negara penghasil minyak di Timur-Tengah.
• Konsep Bank Syariah yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi risiko usaha dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan investasi, penyediaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mengingat Bank Syariah adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maka bank dengan sistem ini akan mempunyai sigmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peluang untuk berkembangnya Bank Syariah di Indonesia cukup besar.
4. Ancaman (threat) terhadap Bank Syariah .
1) Ancaman yang paling berbahaya ialah apabila Bank Syariah dikait-kaitkan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak yang
berusaha menghalangi berkembangnya Bank Syariah ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat Islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu bahwa Bank Syariah itu jelas- jelas bermanfaat untuk semua orang tanpa pandang bulu. Isu eksklusivisme atau sara mungkin akan dilontarkan untuk mencegah berkembangnya Bank Syariah.
2) Ancaman berikutnya adalah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian terbesar beragama Islam melalui sistem perbankan yang sudah ada. Munculnya Bank Syariah yang menuntut pemerataan pendapatan yang lebih adil akan dirasakan oleh mereka sebagai ancaman terhadap status quo yang telah dinikmatinya selama puluhan tahun.
3) Ancaman yang terakhir ialah dari ummat Islam sendiri yang kwalitas imannya telah mengalami kemerosotan karena tergoda oleh kebutuhan materi. Diantara mereka akan ada yang menuntut apabila sebagai menyimpan dana pada Bank Syariah bagi hasil yang setingkat dengan tingkat bunga yang berlaku pada saat bank pada taraf awal berdirinya. Sebaliknya pada waktu bagi hasil lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku justru menganggap Bank Syariah lebih dholim dari bank konvensional. Pengelola Bank Syariah yang mengikuti keserakahan seperti ini dengan memodifikasi sistim perbankan syariat sebagian besar mengalami kesulitan.
Dengan mengenali ancaman-ancaman terhadap dioperasikannya Bank Syariah ini maka diharapkan para cendekiawan yang telah memahami kemanfaatan bank sistem bagihasil dapat berjaga-jaga dan mengupayakan penangkalnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agreement  Establishing  The Islamic Development Bank, Dar Alasfahani Printing Press, Jeddah, 12 Agustus 19t4
Alqaud M. Latifa dan Lewis K. Mervyn (2001), “Perbankan Syari’ah, Prinsip, Praktek, Prospek”, Serambi, Jakarta
Antonio, Syafi’i Muhammad, (2001), “Islamic Banking, dari Teori ke Praktek”, Gema Insani Press dan TAZKIA, Jakarta.
Arifin, Zainul (2002), “Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah”, Alfabet, Jakarta.
Bank Indonesia, (2006), Buku Saku Perbankan Syari’ah”, Jakarta
Firdaus, Muhammad dkk (2005), “Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah”, Edukasi Profesional Syari’ah, Renaisan, Jakarta.
Hosen, M. Nadratuzzaman, dkk, (2006), “Lembaga Bisnis Syari’ah” Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah, Jakarta.
Hosen, M. Nadratuzzaman, dkk,  (2006), “Bank-ku Syari’ah”, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah, Jakarta.
Latifa M. Alqoud dan Mervyi K Lewis, Perbankan Syari'ah; Prinsip-Praktik dan Prospek. 2005.
Lestiadi, Suhaji, (2003), “Prospek dan Tantangan Bank Syari’ah” Makalah Seminar “Prospek dan Peluang Perekonomian Syari’ah di Pontianak Kalimantan Barat”.
Perwataatmajda, Karnaen (2006), "Histry Of Islamics Economic", Diktat Kuliah Ekonomi Islam UIN SYAHID Jakarta.
Perwataatmadja. A. Karnaen dkk (2005), “Bank dan Asuransi Islam di Indonesia”, KENCANA dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Perwataatmadja. A. Karnaen dan Syafi’i M. Antonio, (1999), “Apa dan Bagaimana Bank Islam”, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
Saeed, Abdullah, (2004), “Menyoal Bank Syari’ah”, Paramadina, Jakarta.
Siddiqi. M. Nejatullah, (2001), “Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam”,
Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
Umar Farouk, Peri, (2006), “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia”, Yogyakarta
Referensi Tambahan:
Bisnis Indonesia, BUMN - swasta merger saja, wawancara Bisnis Indonesia dengan Chaiman Grup Lippo, Mochtar Riady, Senin, 12 Oktober 1998
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/23/ekonomi/peng13.htm
http://www.dai.or.id/informasi-kegiatan-babi/
http://www.bi.go.id