## Pengaruh Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Pristi Audilla, Diamonalisa Sofianty*, Asri Suangga
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 06/05/2024 Revised : 25/06/2024 Published  : 16/07/2024
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 4 No.
: 1 Halaman  : 29 - 36 Terbitan  : Juli 2024
Terakreditasi Sinta Peringkat 5 berdasarkan Ristekdikti No. 72/E/KPT/2024

## A B S T R A K
Kepemilikan  kendaraan  bermotor  di  Indonesia  tinggi,  namun  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  masih  rendah,  menunjukkan  ketidakpatuhan masyarakat  dalam  membayar  pajak.  Pemerintah  daerah  telah  membuat inovasi  untuk  mempermudah  pembayaran  pajak,  seperti  implementasi  e- samsat  dan  program  pemutihan  pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  kedua  program  tersebut  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dari 105 responden yang terdaftar di Kantor Samsat Cimahi melalui teknik Incidental Sampling. Analisis data melibatkan analisis statistik deskriptif dan verifikatif,  dengan  dukungan  aplikasi  SmartPLS  3.0  berbasis  SEM-PLS untuk  menguji  validitas  dan  reliabilitas  menggunakan  PLS  Algorithm  dan hipotesis menggunakan Bootstrapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi e-samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor;  2)  Program  pemutihan  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Kata  Kunci :  Implementasi  E-samsat;  Program  Pemutihan  Pajak;  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## A B S T R A C T
The  high  ownership  of  motor  vehicles  in  Indonesia  is  not  matched  by  motor vehicle  tax  revenue,  which  remains  relatively  low,  indicating  non-compliance among  the  public  in  paying  motor  vehicle  taxes.  Regional  governments  have introduced  various  innovations  to  facilitate  tax  payments,  such  as  the implementation  of  e-Samsat  and  tax  amnesty  programs.  This  study  aims  to determine the impact of these programs on motor vehicle taxpayers' compliance. The  research  uses  descriptive  and  verificative  methods  with  a  quantitative approach. Data  were  collected  from  105  respondents  registered  at  the  Cimahi Samsat  Office  using  Incidental  Sampling  techniques.  Data  analysis  involved descriptive and verificative statistical analysis, supported by the SmartPLS 3.0 application  based  on  SEM-PLS  to  test  validity  and  reliability  using  the  PLS Algorithm and hypotheses using Bootstrapping. The results show that: 1) The implementation  of  e-Samsat  has  a  significant  positive effect  on  motor  vehicle taxpayers' compliance; 2) The tax amnesty program does not affect motor vehicle taxpayers' compliance.
Keywords  : Implementation  of  E-samsat;  Tax  Bleaching  Program;  Motor Vehicle Taxpayer Compliance
Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan
Pemerintah  Indonesia  mengandalkan  pendapatan  pajak  untuk  mendukung  berbagai  program pembangunan  ekonomi  dan  sosial,  termasuk  investasi  dalam  infrastruktur,  kesehatan,  pendidikan,  dan pelayanan publik lainnya. Pajak merupakan salah satu pilar utama pendapatan negara, hal ini dapat dibuktikan dari  data  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  Tahun  2022  di  Indonesia.  Pada  tahun  2022, pendapatan negara mencapai Rp. 2.626,4 triliun, dan pajak berkontribusi sebanyak Rp. 1.784 triliun dari total realisasi pendapatan negara. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022 (Sri Mulyani, 2023).
Pajak Daerah termasuk penerimaan tertinggi dalam membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pengelompokannya,  pajak  daerah  tingkat  1  (provinsi)  salah  satunya  terdapat  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB).  Sesuai  UU  No.  28  Tahun  2009  dimana  Pajak  Kendaraan  Bermotor  memiliki  definisi  pajak  atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang mencakup kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, bus dan sejenisnya yang memiliki roda dan beroperasi di darat.
Pada  dasarnya  Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  iuran  yang  wajib  dibayarkan  oleh  setiap  pemilik kendaraan  bermotor.  Secara  keseluruhan,  tingkat  kepatuhan  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor masih tergolong rendah. Sekitar 40 juta kendaraan dari 103 juta kendaraan yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat  belum  membayar  pajak  kendaraan.  Data  tersebut  menunjukkan  tingkat  kepatuhan Pajak  Kendaraan Bermotor  hanya  mencapai  61%  (news.ddtc.co.id).  Maka  dari  itu,  Pemerintah  Indonesia  harus  melakukan berbagai  inovasi  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor,  dari  mulai  melaksanakan digitalisasi pajak menggunakan aplikasi e-samsat hingga menerapkan program pemutihan pajak.
Kasubdit  STNK  Korlantas  Polri  Komisaris  Besar  Taslim  Chairuddin  pada  tahun  2021  dalam keterangannya, mengakui bahwa platform digital yang dirancang untuk proses pembayaran pajak kendaraan melalui samsat elektronik mengalami sejumlah hambatan. Dugaan itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat  tentang  cara  menggunakan  aplikasi  tersebut.  Tingkat  kegagalan  cukup  tinggi  ada  13.729  atau 72,3% dengan asumsi jumlah transaksi 18.860 dikurangi jumlah transaksi berhasil 5.131. Secara khusus, faktor lain  penyebab  dari  kegagalan  penggunaan  samsat  elektronik  ini  dikatakan  bahwa  sebagian  besar  pengguna mengalami  kesulitan  karena  kesalahan  dalam  menjalankan  prosedur  aplikasi,  sehingga  mereka  terpaksa melakukan transaksi ulang berulang kali sebelum akhirnya berhasil (Taslim Chairuddin, 2021).
Program selanjutnya adalah pemutihan pajak atau penghapusan sanksi administrasi pajak dilaksanakan di  beberapa  daerah/provinsi  di  Indonesia  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). Namun, menurut catatan Jasa Raharja sampai bulan Desember 2022, masyarakat yang melakukan registrasi ulang kendaraan bermotor hanya mencapai 56,24% dan hal itu menujukkan bahwa sekitar  43,76%  dari  total  seluruh  kendaraan  yang  beroperasi  di  Indonesia  ternyata  belum  menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak. Dirregident Korlantas Polri Yusri Yunus pada tahun 2022 mengatakan bahwa program pemutihan yang dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah tidak membuat masyarakat semakin patuh dalam melakukan pembayaran pajak (Yusri Yunus, 2022).
Berdasarkan  penjabaran  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengaruh  Implementasi  E-samsat  dan  Program  Pemutihan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor".

## B. Metode Penelitian
Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Kota  Cimahi.  Jumlah  sampel  yang  diambil  sebanyak  105  responden.  Pengambilan  sample  dilakukan  dengan metode  Incidental  Sampling,  yaitu  secara  acak  dan  kebetulan.  Teknik  analisis  data  terbagi  menjadi  2,  yaitu:  1) Teknik Analisis Statistik Deskriptif; 2) Teknik Analisis Statistik Verifikatif dengan menggunakan SmartPLS 3.0 sebagai aplikasi pendukung.
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel
Variabel Dimensi Indikator Skala Data Implementasi  E- samsat (X1) Sumber: (Dewi  & Fikri, 2018) 1. Cepat, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan pajak terjamin pasti. 2. Efektif,  penggunaan  teknologi  informasi  dan transaksi  elektronik  meningkatkan  efektivitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. 3. Efisien,  wajib  pajak  tidak  memerlukan kunjungan  langsung  ke  kantor  samsat  atau harus mengantri. 4. Mudah,  fitur  e-samsat  dapat  diakses  dimana saja dan kapan pun. 5. Aman,  dengan  adanya  perlindungan  hukum dan  pencegahan  terhadap  pungutan  liar  dari perantara. Ordinal Program Pemutihan  Pajak (X2) Sumber:  (Anggi, 2021) 1. Wajib  pajak  mengetahui  keberadaan  program pemutihan PKB. 2. Memahami keuntungan dari kebijakan
program pemutihan PKB.
3. Wajib  pajak  memahami  tujuan  di  balik kebijakan program pemutihan PKB. 4. Tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  wajib pajak. 5. Wajib  pajak  mengalami  kesulitan  dalam mengikuti  proses  dari  program  pemutihan denda PKB. 6. Kebijakan program pemutihan PKB membantu  meringankan  beban  pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib pajak. 7. Wajib pajak hanya membayar pokok PKB jika pemerintah  menerapkan  kebijakan  program pemutihan PKB. 8. Program  pemutihan  PKB  meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 9. Wajib  pajak  efektif  dalam  memanfaatkan kebijakan program pemutihan PKB. 10. Wajib  pajak  mencari  informasi  tentang program pemutihan denda PKB. Ordinal Kepatuhan  Wajib Pajak (Y) Sumber: (Nurmantu, 2003) Kepatuhan Formal 1. Mematuhi  peraturan  yang  berlaku  mengenai hak dan kewajiban perpajakan.
2. Wajib pajak membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Tidak  pernah  terjadi  pelanggaran  peraturan perpajakan oleh wajib pajak. Ordinal Kepatuhan Material 1. Melakukan pembayaran pajak tepat waktu. 2. Wajib  pajak  dapat  mengetahui  batas  waktu pembayaran pajak. 3. Tidak  ada  tunggakan  pajak  yang  belum dibayar oleh wajib pajak. Ordinal

## C. Hasil dan Pembahasan

## OUTER MODEL
Pengujian validitas dan reliabilitas adalah dua jenis pengujian yang akan dilakukan sebagai bagian dari proses pengujian outer model . Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menilai keabsahan kuesioner dan sejauh mana stabilitas dan konsistensinya terhadap data yang diperoleh. Fungsi PLS Algorithm pada aplikasi SmartPLS 3.0 akan digunakan dalam pengujian outer model ini.

## Uji Validitas
Convergent  Validity (AVE =  Average  Variance  Extracted) ,  jika  nilai Average  Variance  Extracted (AVE) melebihi angka 0,5, dapat disimpulkan bahwa indikator pada suatu dimensi memiliki validitas konvergen yang baik (Hair J. F et al ., 2022).
Tabel 2. Nilai Hasil Pengujian melalui AVE
Melihat tabel di atas, variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor telah memiliki nilai 0.558 sesuai dengan standar nilai AVE. Dengan demikian, seluruh variabel dapat dinyatakan valid.
Discriminant Validity , pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan menggunakan nilai Fornell- Larcker Criterion. Apabila nilai √ AVE setiap konstruk (nilai diagonal) lebih besar dari nilai korelasi lainnya, maka pengujian discriminant validity menggunakan Fornell-Larcker Criterion dianggap baik atau valid (Hair J. F et al ., 2022).
Tabel 3. Nilai Hasil Pengujian melalui Fornell-Larcker Criterion
Nilai √AVE pada variabel Program Pemutihan Pajak sebesar 0.713 lebih besar daripada nilai korelasi antara Program Pemutihan Pajak dengan Implementasi E-samsat yang memiliki nilai sebesar 0.295. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan nilai discriminant validity terpenuhi dan dapat diterima. Selanjutnya, nilai √AVE pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0.747 lebih besar daripada nilai korelasi antara Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Program Pemutihan Pajak yang memiliki nilai sebesar 0.255. Selain itu, nilai korelasi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor juga lebih  besar  daripada  nilai  korelasi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dengan  Implementasi  E- samsat  yang  memiliki  nilai  sebesar  0.397.  Dengan  demikian,  persyaratan  nilai discriminant  validity pada seluruh variabel sudah terpenuhi dan dapat diterima.

## Uji Reliabilitas
Composite  Reliability ,  merupakan  ukuran  yang  dapat  mencerminkan  estimasi  reliabilitas  berdasarkan interkorelasi antar indikator yang diamati. Batasan indikator dengan konsistensi internal yang baik biasanya terpenuhi ketika nilai composite reliability lebih dari 0,7 (Hair J. F et al ., 2022).
Average Variance Extracted (AVE) X1 (Implementasi E-samsat) 0.568 X2 (Program Pemutihan Pajak) 0.509 Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) 0.558 X1 X2 Y X1 (Implementasi E-samsat) 0.754 X2 (Program Pemutihan Pajak) 0.295 0.713 Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) 0.397 0.255 0.747
Tabel 4. Nilai Hasil Pengujian melalui Composite Reliability Composite Reliability X1 (Implementasi E-samsat) 0.866 X2 (Program Pemutihan Pajak) 0.909 Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) 0.858
Berdasarkan tabel di atas,  dapat disimpulkan bahwa setiap variabel memiliki nilai yang melebihi 0.7 dan menandakan bahwa semua variabel dianggap reliabel.
Cronbach’s Alpha , jika nilai cronbach’s alpha dari suatu indikator melebihi 0,5, maka indikator tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang memadai (Hair J. F et al ., 2022).
Tabel 5. Nilai Hasil Pengujian melalui Cronbach’s Alpha
Berdasarkan tabel di atas, apat disimpulkan bahwa setiap variabel memiliki nilai yang melebihi 0.5 dan menandakan bahwa semua variabel dianggap reliabel.

## INNER MODEL
Pengujian  Inner  Model  pada  SmartPLS  3.0  adalah  menentukan  nilai  Koefesien  Determinasi  dengan menggunakan fungsi R-square (R 2 ). Adapun hasil dari pengujian R 2 dapat dilihat di bawah ini:
Tabel 6. Nilai Hasil Pengujian melalui R-square
Kriteria  rentang  nilai  koefisien  determinasi  berkisar  antara  0  hingga  1.  Informasi  pada  tabel  di  atas menunjukkan  variabel  Implementasi  E-samsat  dan  Program  Pemutihan  Pajak  sudah  dapat  menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan baik.

## PENGUJIAN HIPOTESIS
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fungsi Bootstrapping pada aplikasi SmartPLS 3.0, yang merupakan uji t dalam kerangka Partial Least Square . Kriteria dari suatu hipotesis dapat diterima yaitu apabila jika nilai t-hitung lebih besar dibandingkan nilai t-table.
Composite Reliability X1 (Implementasi E-samsat) 0.866 X2 (Program Pemutihan Pajak) 0.909 Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) 0.858 R Square R Square Adjusted Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) 0.179 0.162
Tabel 7. Nilai Hasil Pengujian melalui Bootstrapping Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) X1 -> Y 0.353 0.407 0.098 3.586 X2 -> Y 0.151 0.159 0.236 0.640
Berdasarkan  tabel  di  atas  setelah  melakukan  pengujian  hipotesis  menggunakan  fungsi  bootstrapping, pada nilai T-Statistic dapat diketahui bahwa:
Variabel Implementasi E-samsat Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana nilai t-hitung sebesar 3.586 > 1.96, maka hipotesis diterima. Artinya, variabel Implementasi E-samsat berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Variabel Program Pemutihan Pajak Tidak Berpengaruh  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.  Dimana  nilai  t-hitung  sebesar  0.640 < 1.96,  maka  hipotesis  ditolak.  Artinya,  variabel  Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## Pengaruh Implementasi E-samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Pengembangan inovasi e-samsat dari Tim Pembina Samsat Jawa Barat merupakan fasilitas untuk wajib pajak dari  Pemerintah  Daerah  demi  memudahkan  wajib  pajak  dalam  melakukan  hak  dan  kewajibannya.  Hal  ini didukung  dengan  kemajuan  teknologi  sehingga  layanan  publik  pun  perlu  mengikuti  perkembangan  zaman. Hadirnya  e-samsat  ini  diharapkan  wajib  pajak  lebih  patuh  dalam  membayar  pajak,  karena  e-samsat  dapat diakses dimana saja dan kapan pun.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa implementasi  e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  telah  memiliki pemahaman  dan  keterampilan  dalam  menggunakan  e-samsat,  sehingga  wajib  pajak  merasaka  manfaatnya, yang kemudian menghasilkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.
Penelitian  ini  memiliki  keselarasan  dengan  Dewi  &  Fikri  (2018)  yang  memiliki  hasil  positif  dalam penelitiannya.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  konsisten  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Oktavianingrum  (2021)  dan  Afifah  &  Sofianty  (2023),  yang  keduanya  memiliki  hasil  positif  signifikan. Namun, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian Niken (2018) yang menunjukkan bahwa implementasi e- samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa sebagian besar wajib pajak dalam penelitian  Niken (2018) tidak mengetahui tentang e- samsat,  dan  sebagian  besar  dari  mereka  tidak  menggunakan  ATM  Bank.  Oleh  karena  itu,  wajib  pajak cenderung tetap membayar langsung ke Kantor Samsat.

## Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Program  pemutihan  pajak  juga  merupakan  suatu  fasilitas  dari  Pemerintah  Daerah  yang  bertujuan  untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Program ini salah satunya meliputi penghapusan denda pajak. Wajib pajak yang memiliki tunggakan akan dimudahkan dengan hanya membayar pajak pokok tanpa perlu membayar sanksi atau denda.
Hasil  pengujian hipotesis  menunjukkan bahwa  program pemutihan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penjelasan ini dapat diasumsikan dengan mengacu pada jawaban kuesioner, dimana sebagian besar wajib pajak belum memiliki pengetahuan tentang program pemutihan pajak.
Penelitian  ini  memiliki  hasil  yang  selaras  dengan  penelitian  Sasana et  al .  (2021)  dimana  program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, Penelitian ini tidak memiliki keselarasan dengan penelitian yang dilakukan oleh William & Dewi (2020), Anggi (2021) maupun Indah et al . (2022). Ketiga penelitian tersebut memiliki hasil program pemutihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya perbedaan dari hasil penelitian- penelitian  ini  dapat  disebabkan  oleh  faktor-faktor  tertentu  seperti  perbedaan  karakteristik  responden,  lokasi penelitian, ataupun perbedaan dalam metode penelitian.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  kesimpulan  yang  dapat diambil  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Implementasi  E-samsat  Berpengaruh  Positif  Signifikan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  (2)  ⁠Program  Pemutihan  Pajak  Tidak  Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## Daftar Pustaka
Afifah,  &  D.  Sofianty.  (2023). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Penerapan  Program  E-samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor [Skripsi]. Universitas Islam Bandung. Anggi.  (2021). Pengaruh  Program  Pemutihan  Denda  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Pembebasan  Bea  Balik Nama  dan  Sosialisasi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  UPT.  SAMSAT Medan Selatan [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Aulia,  R.  N.,  &  Amaliah,  I.  (2023).  Kesiapan  Masyarakat  Kabupaten  Sumedang  dalam  Melakukan Pembayaran Pajak Secara Digital melalui Aplikasi SIAPDOL. ICONOMICS: Journal of Economy and Business , 1 (1), 17–26.
Basuki, F. H., & Henny Gomies. (2023). Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi , 141–148. https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.3032
Dewi dan Fikri. (2018). Pengaruh Program E-samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan  Kepuasan  Kualitas  Pelayanan  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Kasus  Samsat  Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika , 15 (2).
Fuji Pratiwi. (2023). 43 Persen Masyarakat Masih Menunggak Pajak Kendaraan . https://ekonomi.republika.co.id/berita/rp4edg457/43-persen-masyarakat-masih-menunggak-pajak- kendaraan
Hair J. F, Hult G. T. M, Ringle C. M, & Sarstedt M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (3rd ed.). SAGE Publications.
Indah, dkk. (2022). Edukasi Pembayaran Pajak Melalui Implementasi E-samsat dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan. Bidayatuna : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah , 5 , 219–229.
Insasnny,  A.  N.,  Sofianty,  D.,  &  Mardini,  R.  (2023).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Penerapan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. JRA : Jurnal Riset Akuntansi , 3 (1), 11–16. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1761 Kementerian Keuangan. (2023, January 31). Menkeu: APBN 2022 Bekerja Sangat Keras Dalam Melindungi Rakyat  dan  Menjaga  Momentum  Pemulihan  Ekonomi .  https://www.kemenkeu.go.id/informasi- publik/publikasi/berita-utama/APBN-2022-Bekerja-Dalam-Melindungi-Rakyat
Lodang Prananta Widya Sasana, I. G. A. I. R. H. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea  Balik  Nama  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. INVENTORY:  Jurnal Akuntansi , 5 . Muhamad  Wildan.  (2022,  August  1). Kepatuhan  Membayar  Pajak  Kendaraan  Rendah,  Begini  Catatan Kemendagri . https://news.ddtc.co.id/kepatuhan-membayar-pajak-kendaraan-rendah-begini-catatan- kemendagri-40938 Niken. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia. Nurmantu. (2003). Pengantar Perpajakan (2nd ed.). Yayasan Obor Indonesia.
Oktavianingrum.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Online  E-Samsat  Jabar  Rendra  Trisyanto Surya Yeti Apriliawati Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen
Pemerintahan/Akuntansi). Indonesian Accounting Research Journal , 1 (2), 244–252. Uji Coba Bayar Pajak STNK Online Banyak Kendala . (2023).
https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20210823095931-579-683888/uji-coba-bayar-pajak-stnk- online-banyak-kendala
Vannisa Regita Putri, Nunung Nurhayati, & Riyang Mardini. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal  Riset  Akuntansi ,  129–134. https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.2827
William dan Dewi. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. Jurnal Keuangan Dan Bisnis , 68–88.