Pertanggungjawaban  Hukum  terhadap  Anak  yang  Melakukan  Tindak Pidana  Pembunuhan;  Analisis  Perbandingan  Hukum  Pidana  Islam  dan Positif

## Andril Muharram, Abdul Wahid Hadedde, Andi Fadli Natsif
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar andrilmuharram8@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  yang  diangkat  ataupun  Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  konsep  pertanggungjawaban  hukum  terhadapap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana pembunuhan  dengan  korelasi  hukum  islam  dan  hukum  positif.  Untuk  mengkaji  dan  menjawab permasalahan dalam skripsi ini, digunakan pendekatan multisipliner, yaitu pendekatan teologis normatif (syar`i)  yuridis/perundang-undagan  (statue  approach),  historis  (historica  approach)  sosiologis (sociological approach), psikologi (psicological approach). Penelitian ini tergolong liblary research, data dikumpulkan dengan cara menganalisis dengan mengunakan analisis isi relevansi dengan masalsah yang dapat diselesaikan dan menyimpulkanya.
Setelah mengadakan kajian terhadap perseolan tersebut hasil penelitian menuunjukan bahwa bagi anak pelaku pidana dapat dipertanggungjwabakan secara hukum serta dalam hukum positif diberikan sanksi yang  sifat  dan  tujuan  utamanya  adalah  pembinaan.  Ada  beberapa  Undang-Undang  yang  mengatur tetntang hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berbeda dengan hukum islam (fikih), ersepsi anak, dan bentuk pertanggungjwaban membuat tindak pidana anak tidak dikenakan Uqubah (hukuman), takzir (peringatan) dan ta`dabiyyah (pembinaan) saja, korelasi dari keduanya adalah Asas penetapan hukuman bagi seorang anak sebagai pelaku dengan hukum positif yang berbeda  dengan  pelaku  tindak  pidana  anak  dalam  pemberian  takzir  maupun  ditinjau  ta`dibiyah  kepada anak  yang  melakukan  tindak  pidana  merupakan  maslaha  hajiyat  (sekunder).  untuk  itu,  penelitian  ini diharapkan  sebagai  bahan  perbandingan  teoritis    antara  hukum  positif  dan  hukum  islam,  bahan perbandingan  dan  acuan  terhadap  penelitian  selanjutnya  baik  yang  relevan,  maupun  dari  varian  yang berbeda, dan atau bahan acuan uji materil terhadap Undang-Undang tindak pidana anak yang telah ada.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban’ , Pidana Anak, Hukum Islam dan Positif.

## Abstract
The problem raised or the purpose of this research is to find out how the concept of legal responsibility for children who commit the crime of murder with a correlation between Islamic law and positive law.To study  and  answer  the  problems  in  this  thesis,  a  multisciplinary  approach  is  used,  namely  the  juridical normative  (syar`i)  /  statutory  (statue  approach),  historical  (sociological  approach),  psychology (psychological approach) approach. This research is classified as a library research, data is collected by analyzing it by using content analysis with relevance to the issues that can be resolved and concluded. After  conducting  a  study  of  the  conspiracy,  the  results  of  the  research  show  that  children  who  are criminals can be accounted for legally and in positive law they are given sanctions whose main character and  purpose  is  guidance.  There  are  several  laws  that  regulate  this  matter,  namely  Law  Number  23  of 2002 concerning child protection. In contrast to Islamic law (fiqh), children's perceptions, and forms of responsibility make child crimes not subject to Uqubah (punishment), takzir (warning) and ta`dabiyyah (guidance) alone, the correlation between the two is the principle of determining punishment for a child as a perpetrator With a positive law that is different from child offenders in the provision of takzir and in terms  of  ta`dibiyah  to  children  who  commit  criminal  acts,  it  is  maslaha  hajiyat  (secondary).  For  this reason, this research is expected to be a material for theoretical comparisons between positive law and Islamic law, comparative material and a reference for further research both relevant and from different variants, and / or reference material for material testing of existing child criminal acts.
Keywords: Pertanggungjawaban’ , Pidana Anak, Hukum Islam dan Positif

## Pendahuluan
Anak  yang  dibawah  umur  dalam  melakukan  perilaku  menyimpang  mengakibatkan timbulnya  suatau  permasalahan  yang  baru  dalam  hal  penegakan  hukum  untuk  menentukan pertanggungjawaban  oleh  anak  tersebut.  Perilaku  manusia  dewasa  saat  ini  berbeda  dengan
anak-anak. 1 Orang  dewasa  lebih  paham,  dan  lebih  mengetahui  apa  dan  bagaimana mengontrol/mengendalikan  emosi  atau  perasaannya,  menpunyai  rasa  tanggung  jawab  yang lebih besar dan semuanya lebih lancar. Tetapi perilaku anak yang masih dibawah umur dan dalam keadaan labil dan tidak dapat mengendalikan tingkat emosinya.
Proses perkembangan ini menyita waktu lama sehingga dianggap atau diterima suatu yang  normal.  Anak  seharusnya  belajar  bagaimana  berperilaku  sebagai  orang  dewasa. Perkembangan  terjadi  pada  semua  organisme  yang  hidup,  oleh  karena  itu  mengatur  alur perkembangan saat ini sangatlah penting. Dengan demikian semua persoalan dapat diarahkan sehingga  dapat  mengetahui  kapan  tindakan  kriminal  anak  dapat  diketahui  melalui  tingkah laku sang anak. 2
Dalam  perkembangan  era  globalisasi,  arus  media  dan  teknologi  menjadi  pengaruh terbesar bagi anak yang mengalami masa tumbuh kembang, dalam masa ini, anak seringkali tidak mendapatkan pola asuh yang tepat oleh orang tua maupun institusi dan pendidikan anak, sehingga  anak  banyak  terjebak  dalam  kenakalan  remaja,  mulai  dari  tingkat  yamg  ringan seperti  miras,  penyalahgunaan  narkotika,  bullying  hingga  memperdagangkan  teman sebayanya.
Menyikapi  hal  ini,  anak  harus  tetap  bertanggungjawab  atas  perilaku  yang dilakukannya  agar  dia  dapat  mendapatkan  pelajaran  dan  perubahan  diri.  Hal  ini  diatur  oleh Undang-Undang  nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  perubahan  atas Undang-Undang  35  tahun  2002  tentang  perlindungan  serta  undang  nomor  11  tahun  2012 tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  memiliki  alternatif  pemindanaan  anak  yang  bebrasi melalui perlindungan anak.
Pertimbangan  yang  sangat  penting  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai identitas yang harus tetap belajar bertanggung jawab, walaupun tidak dapat disamakan cara bertanggung jawabnya layaknya orang dewasa yaitu  anak  didasarkan  pada  satu  anggapan  bahwa  anak,  karena  masih  dalam  tahap perkembangan (fisik, mental, maupun sosial), meraka bergantung pada orang-orang dewasa. Dengan demikian ketergantungan ini tidak hanya faktual namun juga secara legal dimana dari prespektif  hukum  anak-anak  ditempatkan  dibawah  perwalian  orang  tua  atau  orang  dewasa lainnya.  Meraka  dianggap  belum  mampu  melakukan  tindakan  hukum  atau mempertanggngjawabkan  tindakannya  secara  hukum  baik  secara  Perdata,  Pidana  maupun Tata Negara. 3
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah  kehidupan,  karena  anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  dan  penerus  pembangunan, yaitu  generasi  yang  dipersiapkan  sebagai  subjek  pelaksanaan  pembangunan  yang berkelanjutan  pemegang  kendali  masa  depan  suatu  negara,  tidak  terkecuali  di  Indonesia. Perlindungan  anak  di  Indonesia  berarti  melindungi  potensi  sumber  daya  insani  menbangun manusia  Indonesia  seutuhnya,  menuju  masyrakat  yang  adil  dan  makmur,  materil  spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan  perkembangan  pribadi  si  anak  yang  bersangkutan.  Sebagai  mana  batasan yang  berlaku  untuk  orang  dewasa,  tetapi  apabila  pelakunya  adalah  anak,  tentu  ada  hal-hal yang  sangat  berbeda  dengan  orang  dewasa,  apalagi  halnya  dalam  KHUP  ditegaskan  bahwa
1 Islamul Haq et al., “Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis,” Al-’Adl 14, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/10.31332/aladl.v14i1.1925.
2 Samsunwiyati  Mar’at.  dan    Lieke  Indienengsih  Kartono Perilaku  Manusia (Bandung:  PT  Refika  Aditama, 2006), h. 39.
3 Muhammad  Irsyam  Thamrin  dan  Muhammad  Farid. Panduan  Hukum  Bagi  Paralegal (Yogjakarta: LBH, 2010), h. 493.
seseorang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  atas  syarat  kesadaran  diri  yang bersangkutan ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatanya itu terlarang menurutt hukum berlaku, sedangkan seseorang anak dengan karekstristik yanga ada padanya karenan tidak  kemampuanya,  berbeda  dengan  orang  dewasa  yang  memiliki  cara  berpikir  normal akibat dari kehidupan rohani yang telah sempurna, pribadi yang telah mantap menampakkan rasa tanggung jawab atas segala sesuatu atau segala tindakan yang telah dipilihnya.
Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa namun anak  juga  turut  andil  dalam  suatu  tindak  pidana,  sangat  disayangkan  perilaku  kriminalitas yang  dilakukan  anak  dikarenakan  pada  masa  anak  seharusnya  dapat  tumbuh  berkembang dengan baik melalui pembelajaran dari lingkugan keluarga maupun masyarakat seperti contoh bermain  dan  menentut  ilmu,  akan  tetapi  pada  kenyataaanya  anak  pada  saat  ini  tidak  kalah bersaing dengan orang dewasa, dalam melakukan suatu tindakan pidana.
Perlunya  perbuatan  tindak  pidana  tersebut  untuk  dilakukan  pencegahan  agar  anak dapat menpunyai masa depan yang baik tanpa terjeremus dalam suatu tindak pidana apapun. Maka  dari  itu  perlu  diketahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  anak  tersebut  dapat melakukan suatu tindakan pidana pembunuhan dan cara untuk melakukan pencegahan pada tindak pidana tersebut. 4

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  ( Liberary  research ),  yakni  penelitian yang  kajiannya  dilakukan  dengan  menelusuri  literatul-literatul  tentang  bagaimana  akibat hukum menjerat pidana anak yang melakukan tindak pembunuhan dan pendekatan siologis, yaitu  penelitian  yang  dimana  topik  kajiannya  dilihat  dari  segi  faktor  dan  implikasi  serta implementasi pandangan hukum islam dan hukum pidana.

## Hasil dan Pembahasan
Tindak  pidana  oleh  anak  merupakan  suatu  masalah  yang  sangat  memerlukan perhatian  khusus  pemerintah,  oleh  karena  itu  berkaitan  dengan  moralitas  para  generasi bangsa. Pengadilan dalam hal ini merupakan instansi atau lembaga yang menagani masalah hukum  perlu  memberikan  perhatian  terhadadap  kasus  yang  berkaiatan  dengan  anak-anak. Untuk  itu  pengadilan  perlu  memberikan  sanksi  yang  paling  tepat  pada  anak-anak  yang melakukan tindak pidana. 5

## Sistem Pertangungjawaban Anak Yang Melakukan Tindakan Pidana
Sistem ataupun konsep pertangungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak edentik,  dengan  konsep  kewajiban  hukum,  seseorang  individu  (anak)  secara  hukum diwajbkan  untuk  berperilaku  dengan  cara  terntentu,  jika  perilakunya  yang  sebaliknya melakukan  tindakan  pidana  maka  dikenakan  saknsi  tetapi  pada  dasarnya  anak  tidak memenuhi kewajiban penahanan.
Dari  kasus  yang  muncul  ada  kalanya  anak  berada  dalam  status  saksi  dan/atau  anak sanksi  bjuga  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  Khusus  mengenai  sanksi  terhadap  anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anbak yang masih berumur kurang dari 12 (dau belas) tahun hanya dikenakan tidakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur  12  (dua  belas)  tahun  sampai  dengan  18  (delapan  belas)  tahun  dapat  dijatuhi  tindakan dan  pidana.  Mengingat  ciri  dan  sifat    yng  khas  pada  anak  dan  demi  perlindungan  terhadap anak  perkara,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  wajib  disidangkan  di9  pengadilan terhsdap anak, perkara anak yang berada di  lingkungan peradilan umum. Proses peradilam perkara  anak  sejak  ditangkap,  ditahan,  dan  diadali  pembinaanya  wajib  dilakuakan  oleh
4 Vicky Hernani Utama, Wikipedia The free Encyclopedia. Htpp://eprints.umm.ac.id/56736 (25 november 2019)
5 Hans Kelsen, teori hukum murni, ( cet : XVI mei 2014), h.136
pejabvat  khusus  yang  memahami  masalah  anak  namun,  sebelum  masuk  peradilan,  para penegak hukum, keluarga , dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesain di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
Undang-Undang  yentsng  system  peradilan  pidana  anak  ini  mengatur  mengenai keseluruhan peoses penyelesaain perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidiakn  smapai  dengan  thap  pembingbingan  setlah  menjalani  pidana.prinsip perlindungan  hukum  terhadap  anak  harus  sesuai  dengena  konvensi  hak-hak  anak sebagaiaman  telan  diratifakasi  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang  Pengadilam  anak  dimaksudakan  untuk  melindungi  dan  mengayomi  anak  yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat meyongson masa depanya yang masaih panjang serta  me,beri  kesempatan  kepada  anak  agar  melalui  pembinaan  akan  diperoleh  jsti  dirinya unutk  mernjadi  manusia  yang  mandiri,  bertanggung  jawab  dan  berguna  bagi  diri  senidiri, keluarga,  masyrakat,  bangsa,  dan  negara.  Namun  dalam  pelaksanaanya  anak  diposisikan sebagai  pbjek  dan  perlakuan  terhasadp  anak  yang  berhdaopan  dengan  hukumn  cendurung merugikan anak selain itu.
Undang-Undang terserbut sudah tindaka sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam msayarakat  dan  belum  secara  komprenshif  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak yang  berhadapadn  deengan  hukum.  Demhan  demikann,  perllu  adanya  paradigm  penagan dalam  penaganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anatarea  lain  didsrkan  psds  persn dan  tugas  masyarakat,  pemerintah,  dan  lembaga  negara  lainya  yang  berkewajiaban  dan bertanggungjawab  utnuk  meningkatkan  kesejataraan  anak  serta  meberikan  perlindunagan khusus kepada anak yang berhadapan denghan hukum.

## Relevansi Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Pidana Anak
Perlindungan hak asasi manusia dalam nomokrasi islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakuai tetapi juga dilindungi sepenuhnya. 6 Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip  yang  sangat  penting  yaitu  prinsip  pengakuan  hak-hak  asasai  manusia  dan  prinsip perlindungan terhadap hak-hak tesebut. 7 Adapun prinsip peradilan bebas Prinsip keadilan dan persamaan, dalam nomokrasi islam seseorang hakim memiliki kewenagan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun, Hakim wajib menerpakan prinsip keadilam dan persamaan terhadap siapapun. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seseorang yuris islam terkenal Abu Hanifa berpendapat bahwa kekuasan kehakiman harus memiliki kebebsan dari segala macam bentuk tekanan dan campur  tangan  kekuasaan  eksekutif  bahkan  kebesan  tersebut  mencakup  pula  wewenang hakim untuk menjatuhkan keputusan pada seseorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat. 8
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  Islam  adalah  pembeban  tehadaap  sesorang  atas sesuatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatanya itu. 9 Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila  memenuhi  syrata  adqanya  perbuatan  yang  dilarang,  dikerjskan  dengan  kemaunnya sendiri  dan  pelakunya  mengetahui  akibat    darimperbuaatan  tersebut.  Sanksi  atau  hukuman
6 Wahyuddin Naro et al., “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia,” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 572–86, https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5.
7 Muhammad Tahir Azhary, Negara hukum 1 , (cetakan : 4 desember 2004), h.130
8 Muhammad  Tahir Azhary, Negara hukum 1 , (cetakan : 4 desember 2004), h.144
9 Abdul Syatar and Achmad Abubakar, Filosofi ’Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Gowa: Alauddin University Press, 2020).
dalam  pidana  islam  disebut iqab (bentuk  singularnya  sedangjan  bentuk  pluralnya  adalah uqubah yang memiliki arti siksaan atau balasan tehadp kejahatan. 10

## Kesimpulan
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 maka penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  sistem  tanggungjawab  seorang  anak  yang  melakukan  tindak pidana  yang  menyebabkan  kematian  orang  tidaklah  tepat  apabila  dijatuhi  hukuman  tetapai harus  mengutamanakan  jalur  diversi(proses  penyelesain  perkara  di  luar  sistem  pengadilan). Berdasarkan  ketentuanan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012    maka  keputusan menjatuhi  hukuman  ataupun  yang  dilakukan  tetap  dengan  memenuhi  kewajiban  sebagai. Keadaan  Sosial  untuk  anak  yang  melakukan  tindak  pembunuhan  dan  yang  lainnya  dapat diperlakukan secara manusiawi, walaupun melakukan tindakan yang tak terpuji berhak pula diperlakukan  sesuai  dengan  umurnya  maka  perlu  dipisahkan  dari  orang  dewasa  dengan memperoleh,  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara  formal,  bebas  dari  peyiksaan, penghukuman  atau  perlakuan,  tidak  dijatuhi  pidana  mati  atau  pidana  seumur  hidup.  Tidak ditangkap ataupun ditahan, memperoleh keadilan di muka penagdilan anak yang objektif, dan dalam sidang tertutup secara umum, tidak di publikasikan identitas anak hingga memperoleh pendamping  orang  tua/Wali  dan  oarng  yang  terpercaya  oleh  anak,  memperoleh  kehidupan pribadi,  memperoleh  Advokasi  sosial,  memperoleh  pendidikan,  memperoleh  pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Daftar Pustaka
Adam  Sani, Pemidanaan  Anak  Menurut  Kondepsi  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 3, Agustus 2015.
Muhammad  Irsyam  Thamrin  dan  Muhammad  Farid. Panduan  Hukum  Bagi  Paralegal (Yogjakarta: LBH, 2010.
Hans Kelsen, teori hukum murni, ( cet : XVI mei 2014. Muhammad Tahir Azhary, Negara hukum 1 , (cetakan : 4 desember 2004. Muhammad tahir azhary, Negara hukum 1 , (cetakan : 4 desember 2004.
Haq,  Islamul,  M  Ali  Rusdi  Bedong,  Abdul  Syatar,  and  Muhammad  Majdy  Amiruddin.
“Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis.” Al-’Adl 14, no. 1 (2021): 1. https://doi.org/10.31332/aladl.v14i1.1925.
Naro,  Wahyuddin,  Abdul  Syatar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  Islamul  Haq,  Achmad Abubakar,  and  Chaerul  Risal.  “Shariah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of Cybercrime  in  Indonesia.” International  Journal  of  Criminology  and  Sociology 9 (2020): 572–86. https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5.
Samsunwiyati  Mar’at.  dan    Lieke  Indienengsih  Kartono Perilaku  Manusia (Bandung:  PT Refika Aditama, 2006.
Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. Filosofi ’Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi  Dengan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  Gowa:  Alauddin University Press, 2020.
Vicky  Hernani  Utama, Wikipedia  The  free  Encyclopedia. Htpp://eprints.umm.ac.id/56736 (25 november 2019.
10 Adam Sani, Pemidanaan Anak Menurut Kondepsi Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 3, Agustus 2015, h. 16