## HAKIKAT BAHASA, NASIONALISME, DAN JATIDIRI BANGSA DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAHASA

## Sukarno
Yogyakarta State University, Email: sukarno@uny.ac.id

## Abstrak
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  besar  menyebabkan  Indonesia  mempunyai  jumlah  bahasa daerah terbesar di dunia. Setiap daerah mempunyai bahasa daerahnya masing-masing, sehingga untuk keperluan  komunikasi  yang  mempersatukan  bangsa  diperlukan  bahasa  persatuan,  bahasa  Indonesia. Sedangkan untuk keperluan hubungan internasional, bahasa asing khususnya bahasa Inggris menjadi vital.  Dengan  demikian,  bahasa  di  Indonesia  dikategorikan  menjadi bahasa  daerah,  bahasa  nasional, dan bahasa asing. Sebagai alat komunikasi, bahasa yang digunakan mencerminkan fungsi dan karakter penuturnya.  Makalah  ini  mendiskusikan  hakikat  bahasa,  nasionalisme,  jati  diri  bangsa  dalam kebijakan pendidikan bahasa.
Kata kunci : bahasa, hakikat bahasa, nasionalisme, jati diri bangsa, dan kebijakan, pendidikan bahasa

## Abstract
Indonesia  as  a  large  archipelagic  country  causes  Indonesia  to  have  the  largest  number  of  regional languages  in  the  world.  Each  region  has  its  own  regional  language,  so  for  the  purposes  of communication  that  unites  the  nation,  a  unified  language  is needed,  Indonesian.  Meanwhile,  for  the purposes of international relations, foreign languages, especially English, are vital. Thus, languages in Indonesia  are  categorized  into  regional  languages,  national  languages,  and  foreign  languages.  As  a means of communication, the language used reflects the function and character of  the speaker. This paper discusses the nature of language, nationalism, national identity in language education policy .
Keywords :  language, nature  of  language,  nasionalism,  national  identity,  education  policy,  language education

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  besar  yang  secara  astromis  terbentang  dari  6 o lintang  utara sampai dengan 11 o lintang selatan dan dari 95 o bujur timur sampai dengan 141 o bujur timur. Secara geografis Indonesia berada  di Benua Asia, namun letak Indonesia secara geografis  tersebut biasanya disebutkan antara Benua Asia dan Benua Australia, dan antara Samudera Hindia (Samudra Indonesia) dan Samudera Pasifik. Pada posisi tersebut, Indonesia mempunyai luas 7,81 juta km 2 (BPHN, 2015) dengan 17. 508 pulau, 659 suku bangsa, 260 juta penduduk, dan 659 bahasa (BPPB 2014), 700 bahasa (LIPI),  726  bahasa  (Poskota  News).  Dari  jumlah  pulau,  suku  bangsa,  penduduk,  dan  bahasa  daerah tersebut,  Indonesia  mempunyai  kekayaan  alam  dan  kekayaan  budaya  serta  kearifan  lokal  yang  luar biasa banyak dan sangat kompleks.  Dari kompleksitas suku bangsa dan kebudayaan tersebut, peranan bahasa  daerah  sangat  vital  untuk  melestarikan  kebudayaan  daerah  dan  kearifal  lokal  yang  pada akhirnya  menyatu  menjadi  jati  diri  bangsa,  bangsa  Indonesia,  yang  dipersatukan  secara  nasional dengan bahasa  nasional,  Bahasa  Indonesia.  Kekayaan  budaya  dengan  segala  kearifan  lokalnya  yang dipersatukan  dengan  bahasa  nasional  Bahasa  Indonesia  dipromosikan  dengan  bahasa  internasional, khususnya  Bahasa  Inggris.  Memperhatikan  peranan  bahasa  daerah  untuk  melestarikan  budaya  dan kearifan lokal, peranan Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu Bangsa Indonesia, dan pernan bahasa
asing  khususnya  Bahasa  Inggris  sebagai  alat  promosi  kebudayaan,  makalah  ini  membahas  hakikat bahasa, nasionalisme, jati diri bangsa dalam kebijakan pendidikan bahasa.

## Gambar 1. Peta Indonesia
Hakikat  bahasa  pada  dasarnya  menitikberatkan  pada  fungsi  bahasa  sebagai  alat  komunikasi dan  sarana  interaksi  sosial  yang  sistematis.  Karena  dipakai  dalam  interaksi  sosial  pada  masyarakat tertentu dan sejumlah kelompok masyarakat membentuk suatu bangsa, bahasa akan menjadi identitas dan jati diri bangsa. Selain itu, bahasa menjadikan setiap anggota masyarakatnya merasa  handarbeni (rasa memiliki) pada masyrakatnya sendiri dan masyarakat yang lebih luas membentuk suatu bangsa, sehingga  bahasa  akan  menumbuhkan  jiwa  nasionalisme  pemiliknya.  Nasionalisme  yang  mendalam dan  dimanisfestasikan  dalam  tutur  kata  dan  perilaku  masyarakatnya  juga  akan  membentuk  jati  diri bangsa,  dalam  hal  ini  Bangsa  Indonesia.  Secara  singkat,  bahasa  membentuk  jati  diri  bangsa  yang ditunjukkan oleh penuturnya. Bahasa yang juga membentuk nasionalisme mendalam yang diwujudkan dalam  perilaku  penuturnya  membentuk  jati  diri  bangsa.  Dengan  memperhatikan  kuatnya  peranan bahasa  dalam  membentuk  nasionalisme  dan  jati  diri  bangsa  tersebut,  perlu  dirumuskan  kebijakan pendidikan  bahasa  di  Indonesia  yang  meliputi  bahasa  daerah,  Bahasa  Indonesia,  dan  bahasa  asing untuk mengangkat derajat dan martabat Bangsa Indonesia.

## Gambar 2. Skema Kebijakan Pendidikan Bahasa

## Hakikat Bahasa
Bahasa mempunyai berbagai fungsi dengan segala perspektifnya. Namun secara hakiki bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan sarana interaksi antarumat manuasi dalam kehidupan sosialnya. Dari  fungsi  hakiki  bahasa  tersebut,  bahasa  mempunyai  peranan  yang  tidak  dapat  digantikan  dalam interaksi  antarmanusia.  Dalam  konteks  Indonesia,  bahasa  sesuai  perannya  dapat  dibedakan  menjadi
tiga, yaitu bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan bahasa asing yang utamanya merujuk pada Bahasa Inggris.  Bahasa  daerah  digunakan  dalam  komunikasi  dan  sarana  interaksi  di  dalam  keluarga  dan masyarakat  dalam  suatu  daerah  tertentu.  Bahasa  Indonesia  mempunyai  peran  yang  lebih  luas  yaitu menghubungkan  semua  warga  di  seluruh  daerah  yang  ada  di  Indonesia  untuk  dapat  berkomunikasi yang  saling  dapat  dipahami  secara  nasional  dan  sekaligus  sebagai  alat  pemersatu  Bangsa  Indonesia yang  sangat  majemuk.  Bahasa  asing  mempunyai  peran  terbesar  dalam  komunikasi  karena  bahasa asing  khususnya Bahasa  Inggris  dapat  digunakan  sebagai  alat  komunikasi  anatarbangsa  yang  ada  di dunia. Oleh karena itu, secara esensial ketiga macam bahasa yang ada di Indonesia mempunyai fungsi umum yang sama, sebagai alat komunikasi.   Namun ketiga bahasa tersebut  mepunyai peran berbeda sesuai level dan proporsinya.
Untuk  memperjelas  pemahaman  tentang  hakikat  bahasa  secara  umum,  definisi  dan  fungsi bahasa  yang  diajukan  oleh  para  ahli  linguistik  dan  pembelajaran  bahasa  perlu  diulas  kembali.  Pada awalnya  bahasa  didefinisikan  sebagai  suatu  sistem  lambang  yang  didasarkan  pada  bunyi  tertentu untuk  merujuk  suatu  entitas  tertentu  berdasarkan  kesepakatan.  Sistem  lambang  yang  disepakati  ini digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia dalam kelompoknya  (Harimurti, Bloch, Trager, Bram,  dan  Wardhaugh  di  dalam  Hidayat,  2006:  22  &  Robins,  1980:  9).  Dari  definisi  para  ahli linguistik ini, bahasa menekankan pada bunyi, lambang, dan makna untuk benda tertentu yang telah disepakati oleh para penuturnya.
Kaum aliran grammar transformatif mempunyai pandangan yang berbeda. Chomsky di dalam Stern  (1983:  144  dan  Halliday  (1993:  xviii)  menyebutkan  bahwa,  menurut  kaum  grammar transformatif,  bahasa  merupakan  seperangkat  sistem  aturan  gramatik, “ rule- governed”  system . Menurut  aliran  ini,  penguasaan  suatu  bahasa  diawali  dengan  penguasaan  aturan-aturan  gramatik bahasa.  Dengan  menguasai  aturan  gramatik,  seseorang  akan  dapat  menyusun  kalimat  sebanyak- banyaknya,  bahkan  tak  terhingga  jumlahnya. Transformational  generative  grammar ini  fokus  dan mengutamakan  bentuk  kalimat  berdasarkan  aturan  tertentu.  Dengan  demikian,  aliran  ini  tidak memberikan  keleluasaan  bagi  penuturnya  untuk  mengungkapkan  gagasannya  dengan  menggunakan ungkapan-ungkapan yang variatif.
Berbeda dengan kaum grammar transformatif, kaum strukturalis memandang bahasa dengan lebih komprehensif. Menurut Langacker dan Saussure di dalam Stern (1983: 126), kaum strukturalis memandang  bahasa  sebagai  suatu  sistem  terpadu  yang  unsur-unsurnya  saling  terkait  dan  saling mendukung.  Aliran  strukturalis  dalam  investigasi  bahasa  menghasilkan  lima  doktrin  yang  terkenal yaitu  1) Language  is  speech,  not  writing; 2) A  language  is  what  its  native  speakers  say,  not  what someone thinks they ought to say; 3) Languages are different; 4) A language is a set of habit; dan 5) Teach the language, not about the language .” Doktrin kaum strukturalis ini menjadi bagian dari ciri linguistik  moderen  dan  berterima  berbagai  kalangan  dan  diterapkan  dalam  pembelajaran  bahasa. Dalam  pembelajaran  bahasa,  penguatan  dalam  bentuk  latihan  sangat  ditekankan.  Dengan  demikian model drill sangat populer untuk ketepatan  atau akurasi pengucapan supaya mirip dengan apa yang diucapkan oleh native speakers . Dengan drill ini, pembelajar diharapkan dapat  melafalkan kata-kata bahasa  target  secara  akurat,  bahkan  mirip  dengan  penutur  aslinya.  Lebih  dari  itu,  kaum  strukturalis yang  dalam  pembelajaran  bahasa  menggunakan audio  lingual  method menginginkan  pembelajar menguasai keempat keterampilan bahasa secara tuntas – menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan  benar.  Kaum  strukturalis  dengan audio  lingual  method nya  berupaya  mengembangkan keterampilan berbahasa pembelajar khususnya keterampilan berbicara dan menggunakan keterampilan tersebut untuk berkomunikasi secara otomatis. Dengan demikian, initi dari ajaran kaum strukturalis ini adalah bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang dapat dikuasai dengan cara berlatih berulang- ulang dan bermakna tanpa ada misinterpretasi.
Secara lebih komprehensif dan holistik dibandingkan kaum strukturalis, Halliday memandang bahasa  dari  dari  perspektif  bentuk,  aturan,  fungsi,  dan makna.  Halliday  (1993: xvii)  mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem untuk membentuk makna, a system for making meaning . Sistem tersebut merupakan  sistem  semantik.  Dengan  demikian,  pendapat  para  ahli  sebelumnya  yang  terkait  hakikat bahasa  masuk  ke dalam  pemikiran  Halliday tentang  bahasa,  fungsi  bahasa,  dan  penggunaan  bahasa. Halliday  menekankan  bahwa  makna  kata  harus  dalam  konteks  tertentu  yang  diungkapkan menggunakan  aturan  gramatik  bahasa  dan  kosakata, grammar dan vocabulary .  Pandangan  halliday tentang bahasa ini dikenal dengan systemic functional linguistics (SML) dan ditulis dalam buku yang berjudul An  Introduction  to  Functional  Grammar dan  sampai  saat  ini  masih  bku  tersebut  masih dipakai sebagai acuan dalam linguistik dan pembelajaran bahasa secara moderen, khususnya Bahasa Inggris.  Butt  et  al.  (2001:  257)  menjabarkan  gagasan  yang  disampaikan  oleh  Halliday  dengan menyatakan  bahwa  berbahasa  merupakan  proses  membentuk  makna  dalam  konteks  sosial  dalam bingkai sistem semantik.
Dalam  tataran  teknis  opersasional  untuk  pembelajaran  bahasa,  Brown  (2007:  6) mengkonsolidasikan sejumlah definisi bahasa dan fungsi bahasa ke dalam delapan definisi gabungan tentang  bahasa.  Ke  delapan  definisi  tersebut  adalah :  “ Language  is  systematic;  Language  is  a  set  of arbitrary  vocal  symbols;  Those  symbols  are  primarily  vocal,  but  may  be  visual;  The  symbols  have conventionalized  meanings  to  which  they  refer;  Language  is  used  for  communication;  Language operates  in  a  speech  community  or  culture;  Language  is  essentially  human,  although  possibly  not limited  to  humans;  and  Language  is  acquired  by  all  people  in  much  the  same  way,  language  and language  learning both have  universal  characteristics .” Konsolidasi  definisi  bahasa  oleh  Brown  ini merupakan  suatu  integrasi  unsur-unsur  bahasa  yang  merupakan  sistem  simbol  yang  bermakna  dan merupakan  sistem  komunikasi  yang mempunyai  karakteristik  universal.  Integrasi  sistem  simbol  dan sistem komunikasi ini digunakan masyarakat sebagai saran interaksi untuk menyampaikan gagasan.
Dari sejumlah pakar linguistik dan pembelajaran bahasa di atas, Robin (1980: 9) memandang bahasa dengan penekanan pada struktur unsur-unsur bahasa untuk merujuk pada makna tertentu dalam komunikasi, “ a system of elements for meaning consisting of grammatical and phonological systems; interactions .” Sedangkan Brown (2007: 6) memandang bahasa dari perspektif fungsi bahasa, secara fungsional  bahasa  merupakan  alat  komunikasi.  Feez  dan  Joyce  (2002:  5-6)  mempunyai  kesamaan dengan  Halliday  dalam  memandang  bahasa.  Menurutnya,  bahasa  merupakan  sumber  untuk membentuk makna dalam konteks sosial dan konteks situasi dalam konteks budaya yang lebih luas. Feez dan Joyce (2002: 5-6) mendefinisikan bahasa sebagai suatu seperangkat sistem untuk membuat dan  menyampaikan  makna/ide/gagasan  ketika  bahasa  tersebut  digunakan  untuk  berkomunikasi  dan berinteraksi  antaranggota  masyarakat  untuk  mendiskusikan/membicarakan  topic  tertentu  di  dalam konteks  sosial  dam  konteks  budaya.  Di  sini  Feeze  dan  Joyce  memberikan  penekanan  bahwa  fungsi bahasa  meruapakan  alat  komunikasi.  Dengan  demikian,  dalam  komunikasi  semua  orang membutuhkan  kompetensi  komunikatif  yang  setidaknya  memerlukan  kemampuan  dalam  hal memahami, memproduksi, dan menginterpretasi peristiwa komunikasi yang berbeda-beda dan dalam konteks yang berbeda.
Dari  sejumlah  definisi  dan  fungsi  bahasa  yang  diajukan  oleh  para  ahli  bahasa  dan  ahli pengajaran  bahasa  yang  dipaparkan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hakihat  bahasa  adalah seperangkat  sistem  alat  komunikasi  yang  merupakan  sarana  untuk  saling  berinteraksi  antarsesama manusia  dalam  saling  bertukar  informasi  dan  gagasan  dalam  konteks  sosial  dan  budaya.  Dalam konteks  Indonesia  yang  merupakan  negara  kepulauan  yang  penuh  dengan  kemajemukan,  bahasa menjadi  sarana  interaksi  antaranggota  masyarakat,  antarmasyarakat,  dan  antarsuku  bangsa  yang  ada untuk  saling  bertukar  informasi/ide/gagasan  untuk  saling  memahami,  saling  bertoleransi,  saling menerima,  saling  menjaga  kebersamaan,  dan  saling  memupuk  persatuan  yang  pada  akhirnya
menumbuhkan  jiwa nasionalisme yang  dimanisfestasikan  dalam  perilaku  berbahasa  dan  perbuatan keseharian  yang  merepresentasikan jati  diri  bangsa  Indonesia .  Secara  singkat,  bahasa  di  Indonesia menumbuhkan nasionalisme dan  merupakan  pengikat  ke-Indonesi-an  yang  fundamental  serta menunjukkan jati diri bangsa Indonesia.

## Nasionalisme
Seperti  yang  telah  disinggung  di  bagian  atas,  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang mempunyai  ratusan  suku  bangsa.  Dengan  adanya  berbagai  suku  bangsa  tersebut,  Indonesia mempunyai kekayaan budaya dan bahasa daerah yang beraneka ragam. Bahasa daerah yang berbeda- beda  tersebut  bukan  merupakan  sumber  perbedaan  dan  perpecahan.  Bahasa  daerah  yang  ada merupakan sarana perekat dan pelestari kebudayaan daerah yang memperkaya khasanah kebudayaan nusantara, nasional Indonesia, yang tetap dan terus menumbuhkan rasa handarbeni pada kebudayaan nusantara  dan  menumbuhkan  jiwa  nasionalis  dan  patriotik  bagi  bangsa  Indonesia.  Semua  bahasa daerah  dan  kebudayaan  daerah  di  seluruh  nusantara  tersebut  dipersatukan  dengan  bahasa  persatuan, Bahasa  Indonesia  dan  dipromosikan  dengan  bahasa  asing  khususnya  Bahasa  Inggris.  Dengan demikian,  ada  tiga  kategori  bahasa  di  Indonesia  yaitu  bahasa  daerah,  Bahasa  Indonesia,  dan  bahasa asing.  Ketiga  kategori  bahasa  tersebut  mempunyai  fungsi  dan  peran  yang  berbeda  tetapi  saling mendukung dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme.

## Bahasa Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa  (BPPB)  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada  tahun  2014,  Indonesia  mempunyai 659 bahasa daerah yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Berbeda dengan BPPB, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang juga melakukan peneletian terkait jumlah dan keberadaan bahasa daerah, menemukan 700 bahasa daerah yang berbeda yang masih ada di bumi Indonesia. Sedangkan menurut  Poskota  news,  Indonesia  memiliki  726  bahasa  bahasa  daerah.  Perbedaan  jumlah  tersebut terjadi  kemungkinan  adanya  perbedaan  metode,  penggalian  informasi  dan  kriteria.  Dari  sejumlah penelitian  yang  dilakukan  tersebut,  Indonesia  merupakan  negara  yang  mempunyai  bahasa  daerah paling banyak di dunia.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang benar-benar mempunyai kekayaan kebudayaan, dan bahasa itu sendiri merupakan salah satu dan bagian kecil dari produk kebudayaan, bahasa daerah juga merupakan suatu alat untuk melestarikan kebudayaan.
Bahasa daerah utamanya digunakan dalam komunikasi antaranggota keluarga dan lingkungan sosial  pada  lingkup wilyah  tertentu.  Menurut  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan  pasal  1  ayat  6,  yang dimaksud  bahasa  daerah  ialah  bahasa  yang  digunakan  secara  turun-temurun  oleh  warga  negara Indonesia  di  daerah-daerah  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Di  daerah-daerah tertentu di Indonesia, seperti Papua, lingkup wilayah bahasa daerah bisa sangat kecil karena di daerah- daerah  tersebut  secara  geografis  tersekat-sekat  oleh  pegunungan,  jurang,  hutan,  dan  rawa-rawa. Dengan  demikian,  bahasa  daerah  menjadi  sarana  ekspresi  batin  yang  mendalam  bagi  seseorang sebagai warga atau anggota masyarakat tertentu di dalam lingkungan tertentu yang mungkin terpisah dari lingkungan masyarakat lainnya.
Bahasa  daerah  yang  asli  biasa  digunakan  dalam  berbagai  upacara  adat  kedaerahan  dan berbagai  hal  yang  menyangkut  seni  dan  kebudayaan  daerah.  Bahasa  daerah  yang  penggunaannya melekat pada upacara adat dan kebudayaan daerah tersebut menjadi identitas daerah tertentu yang di dalamnya  penuh  dengan  berbagai  kearifan  lokal  yang  mempunyai  nilai-nilai  budaya  dengan  penuh makna.  Dalam  konteks  ini,  bahasa  daerah  berfungsi  sebagai  peneguh  jati  diri  kedaerahan.  Jati  diri
kedaerahan  pada  setiap  daerah  atau  suku  bangsa  merupakan  pembentuk  kepribadian  suku  bangsa, yang  secara  bersama-sama  menjadi  unsur  pembentuk  kepribadian  suku  bangsa  yang  pada  akhirnya bahasa  daerah  tersebut  menjadi  pembentuk, penguat,  dan pemerkaya  identitas  nasional.  Dari  bahasa daerah dengan segala budaya yang melekat padanya dan adanya semangat kebersamaan, semua warga daerah  di  nusantara  merasakan  kekayaan  budaya  ini,  sehingga  pada  diri  setiap  insan  di  nusantara tumbuh,  berakar,  dan  berkembang  rasa  mencintai  bangsanya  yang  memperkokoh  jiwa  patriotik  dan semangat nasionalisme.
Bahasa  daerah  yang  beraneka  ragam  dan  penuh  dengan  keunikan  kosakata  dan  ungkapan merupakan  pemasok  kosakata  bahasa  nasional,  Bahasa  Indonsia.  Kata  atau  istilah  yang  tidak  ada dalam Bahasa Indonesia dapat diperkaya dari kata atau istilah dari suatu bahasa daerah.  Kata wisma, sebagai  suatu  contoh,  adalah  kata  asli  Bahasa  Jawa.  Namun  demikian  dalam  perkembangan penggunaannya  kata wisma menjadi  kosakata dalam  Bahasa  Indonesia.  Demikian  juga  sejumlah kosakata  Bahasa  Indonesia  lainnya  didapatkan  dari  berbagai  bahasa  daerah.  Contoh  ini  merupakan bukti bahwa bahasa daerah memperkaya dan memperkokoh Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang sekaligus secara simultas bahasa-bahasa daerah yang ada membentuk jati diri dan identitas dan identitas nasional Indonesia.
Dalam konteks budaya, selain sebagai salah satu produk budaya, bahasa daerah juga berfungsi sebagai sarana pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang di dalamnya terdapat sastra daerah (PP  Nomor  57  Th  2014  tentang  Pengembangan,  Pembinaan,  dan  Pelindungan  Bahasa  dan  Sastra). Dalam  berbagai  pertunjukan  seni,  sastra,  dan  budaya  daerah,  bahasa  daerah  digunakan  sebagai  alat untuk mengungkapkan kekayaan, isi, dan makna budaya daerah yang di dalamnya terkandung nilai- nilai  moral  dan  kearifan  lokal.  Pada  saat  bahasa  daerah  digunakan  dalam  acara  budaya,  secara bersamaan  bahasa  daerah  itu  sendiri  menunjukkan  keuinikan  dan  keindahan  tersendiri  ketika didengarkan, diperhatikan, dinikmati, dan dianalisis. Fakta keindahan bahasa daerah selalu ada dalam setiap  kata  dan  ujaran,  contoh  dalam  Bahasa  Jawa  pada  acara  pengantin  adat  Jawa  misalnya,  ada ungkapan jumbuh  kang  ginayuh,  sembada  kang  sinedya,  lestari  kang  kaesti .  Ungkapan  ini  dalam Bahasa  Indonesia  menyatakan tercapai  yang dicita-citakan ,  namun  demikian,  dalam  Bahasa  Jawa frasa  tersebut  diungkapkan  dengan  ungkapan  yang  lebih  indah  dan  penuh  makna.  Demikian  juga dalam  bahasa-bahasa  daerah  lainnya,  pesan-pesan  informatif  diungkapkan  dengan  penuh  keindahan yang menunjukkan keunikan bahasa daerah. Semua bahasa daerah ini dengan segala budaya merajut jati diri dan nasionalisme Indonesia.

## Bahasa Indonesia
Bahasa  Indonesia  yang  merupakan  Bahasa  Negara,  Bahasa  Nasional,  dan  Bahasa  Persatuan pada  awal  sejarah  perkembangannya  merupakan  Bahasa  Melayu  yang  tumbuh,  berkembang,  dan digunakan dalam komunikasi di segala penjuru nusantara, bahkan hampir di seluruh penjuru kawasan Asia  Tenggara  sejak  abad  ke-7  (Badan  Pengembanagan  dan  Pembinaan  Bahasa, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id).  Bahasa  Melayu  pada  masa  Sriwijaya  dikenal  dengan  Koen- luen.  Pada  saat  itu,  Bahasa  Melayu  berperan  sebagai lingua  franca di  nusantara  untuk  kepentingan perdagangan.  Bahasa  ini  terus  berkembang  seiring  dengan  kemajuan  perdagangan  di  nusantara  dan penyebaran Agama Islam oleh para saudagar yang terus berkembang dengan pesat yang menggunakan Bahasa  Melayu  sebagai  medium  dakwah.  Meskipun  Bangsa  Indonesia  mengalami  masa  penjajahan oleh Belanda dan Jepang yang cukup lama, Bangsa Indonesia tidak menggunakan bahasa penjajahnya, Bangsa Indonesia di seluruh nusantara tetap menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari dan sebagai lingua franca untuk berkomunikasi antarsuku bangsa. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa ini semakin memperkokoh tali persaudaraan antarsuku bangsa yang ada di nusantara dan terus
berkembang dengan mengambil kosakata bahasa-bahasa daerah yang ada sebagai kosakata baru dan dan  kosakata  tersebut  digunakan  secara  menyeluruh  di  segala  penjuru  nusantara.  Dengan  demikian, penduduk nusantara menjadi semakin terbiasa dan merasa nyaman menggunakan bahasa ini. Perannya sebagai  pengikat  dan  pemersatu  bangsa-bangsa  di  nusantara  semakin  tampak  nyata  dan  semakin kokoh.  Dalam  perkembangannya  sesuai  dinamika  masyarakat  nusantara,  bahasa  ini  diakuai  menjadi bahasa  persatuan,  Bahasa  Indonesia,  yang  ditetapkan  oleh  para  pemuda  Indonesia  melalui  kongres pemuda Indonesia yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

## Gambar 3. Teks Sumpah Pemuda
Melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini lahirlah Bahasa Indonesia, dan Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga disepakati dan diakui sebagai bahasa  persatuan  yang  mempersatukan  seluruh  penduduk  dan  tanah  nusantara.  Kedudukan  Bahasa Indonesia  di  bumi  nusantara  menjadi  lebih  kuat.  Semakin  luas  dan  kokohnya  pengakuan  Bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  nasional  meningkatkan  nasionalisme  dan  patriotisme  karena  Bahasa Indonesia  digunakan  dalam  berbagai  pergerakan  politik  dan  persuratkabaran.  Sejak  saat  itulah pemutakhiran  Bahasa  Indonesia  terus  dilakukan,  khususnya  penambahan  kosakata-kosakata  baru dengan  mengadopsi  kosakata  bahasa-bahasa  daerah  di  nusantara,  Indonesia.  Dengan  pemutakhiran tersebut, penggunaan Bahasa Indonesia di menjadi semakin luas cakupan wilayahnya sampai pelosok tanah air. Fakta inilah yang membuktikan bahwa Bahasa Indonesia benar-benar mampu meningkatkan persaudaraan  antarsuku,  agama,  ras,  dan  budaya  menjadi  satu  bangsa,  bangsa  Indonesia  dan  benar- benar menjadikan seluruh suku, agama, ras, dan budaya yang ada di nusantara bertumpah darah satu, tanah air Indonesia dengan penuh jiwa nasionalisme dan patriotisme.
Sehari  setelah  bangsa  Indonesia  mencapai  kemerdekaanya,  pada  tanggal  18  Agustus  1945 Bahasa Indonesia resmi menjadi Bahasa Negara dengan disyahkannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh BPUPKI. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara secara tegas  dinyatakan  dalam  pasal  36  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Bahasa  Indonesia yang  dimaksud  bersumber  dari  Sumpah  Pemuda  butir  ketiga,  Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa persatuan (Ayat 1, Pasal 25, UU RI No. 24 Th. 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan). Sebagai Bahasa Negara, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan  nasional,  sarana  pemersatu  berbagai  suku  bangsa,  serta  sarana  komunikasi  antardaerah dan  antarbudaya  daerah  (Ayat  2,  Pasal  25,  UU  RI  No.  24  Th.  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan Lambang  Negara,    serta  Lagu  Kebangsaan).  Bahasa  Indonesia  juga  berfungsi  sebagai  bahasa  resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi  dan  dokumentasi  niaga,  serta  sarana  pengembangan  dan  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa (Ayat 2, Pasal 25, UU RI No. 24 Th. 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,  serta Lagu Kebangsaan).
Penggunaan Bahasa Indonesia secara rinci diatur dalam pasal 26-39 UU RI No. 24 Th 2009 tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,    serta  Lagu  Kebangsaan.  Ketentuan  secara  lebih mendetil  dari  segala  ketentuan  yang  ada  pada  pasal  26-39  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Presiden. Ketentuan tersebut menyangkut penggunaan Bahasa Indonesia yang terkait dengan penyelenggaraan negara  dan  hal-hal  yang  menyangkut  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara operasional. Ketentuan-ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia tersebut merupakan wujud kebijakan Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  menggunakan,  melestarikan,  dan  mengembangkan  Bahasa Indonesia.  Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  mengembangkan  Bahasa  Indonesia  adalah  upaya menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang diatur dalam pasal 44 UU RI No. 24 Th  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,    serta  Lagu  Kebangsaan  dan  ketentuan rincinya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia yang diwujudkan dalam UU RI No. 24 Th 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,  serta Lagu Kebangsaan khususnya pasal  25-39  pada  hakikatnya  merupakan  kebijakan  pemerintah  untuk  menjadikan  Bahasa  Indonesia sebagai  identitas  bangsa/negara  Indonesia  untuk  menumbuhkan  jiwa  nasionalisme  dan  patriotisme yang  pada  akhirnya  menjadi  jati  diri  bangsa  Indonesia.  Dengan  demikian,  seluruh  warga  negara Indonesia  harus  mencintai  Bahasa  Indonesia.  Mencintai  Bahasa  Indonesia  berarti  mengenal, memahami,  dan  menggunakan  Bahasa  Indonesia  sesuai  dengan  kaidah  Bahasa  Indonesia  yang dimanifestasikan dalam bertindak tutur bahasa yang baik dan benar. Pola perilaku tindak tutur bahasa oleh seluruh warga negara Indonesia inilah yang menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

## Bahasa Asing
Selain bahasa daerah dan Bahasa Indonesia,  bahasa asing dapat digunakan  untuk kajian dan keperluan khusus (Pasal 35 dan 37 UU RI No. 24 Th 2009  tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,    serta  Lagu  Kebangsaan)  dalam  penyelenggaraan  negara.  Penggunaan  dalam  hal  keperluan khusus  ini  misalnya  publikasi  ilmiah.  Dalam  publikasi  ilmiah,  artikel  dapat  ditulis  dalam  bahasa daerah atau bahasa asing. Penggunaan bahasa daerah bertujuan menunjukkan kekhasan suatu bidang kajian  yang  biasanya  terkait  dengan  kearifan  lokal.  Sedangkan  penggunaan  bahasa  asing,  terutama Bahasa  Inggris,  bertujuan  untuk  menyebarkan,  mendiseminasikan,  atau  mempromosikan  hasil penelitian  dengan  tujuan  memperluas  sasaran  pembaca.  Dengan  menggunakan  Bahasa  Inggris, pembaca  dari  berbagai  negara  dapat  memahami  artikel  ilmiah  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh akademisi  dan  peneliti  Indonesia.  Selain  untuk  kerperluan  khusus  tersebut  di  atas,  bahasa  asing khususnya  Bahasa  Inggris  digunakan  dalam  berbagai  kepentingan  yang  menyangkut  diplomasi, penguasaan  dan  pengembangan  ipteks,  promosi  kebudayaan  dan  wisata,  dan  pengembangan  Bahasa Indonesia.
Tanpa  penguasaan  bahasa  asing  khususnya  Bahasa  Inggris,  mustahil  diplomasi  dapat dilakukan. Dengan penguasaan Bahasa Inggris yang baik, kerjasama dengan berbagai negara di dunia dapat  dilakukan.  Dengan  kerjasama  yang  menggunakan  Bahasa  Inggris  ini,  kepentingan  nasional Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan dapat diperjuangkan dan hasilnya tentu untuk eksistensi bangsa  Indonesia  dan  kepentingan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dengan  berbagai  kepentingan  dan keuntungan yang didapatkan ini, penggunaan Bahasa Inggris dalam diplomasi tidak akan memudarkan semangat  nasionalisme  dan  patriotisme,  tetapi  sebaliknya,  menggunakan  Bahasa  Inggris  untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kecintaan terhadap nusa dang bangsa Indonesia.
Pengguasaan  dan  penggunaan  bahasa  asing khususnya  Bahasa  Inggris  dapat  juga digunakan untuk  penguasaan  dan  pengembanagan  ipteks.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sebagian  besar  ilmu pengetahuan ditulis dalam Bahasa  Inggris. Dengan penguasaan Bahasa Inggris yang baik, seseorang
akan  dengan  lebih mudah  mempelajari  dan mengembangkan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni. Dengan penguasaan ipteks berbantuan Bahasa Inggris ini, Indonesia akan berkembang menjadi negara maju.  Jadi  penguasaan  Bahasa  Inggris  bukan  suatu  tujuan  utama,  Bahasa  Inggris  hanya  merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih luas.
Penggunaan bahasa asing dapat digunakan sebagai sarana mempromosikan budaya, kearifan lokal, dan tempat wisata di Indonesia bagi turis manca negara. Turis manca negara dalam jumlah yang banyak  dapat  meningkatkan  devisa  negara  dan  mengembangkan  perekonomian  nasioanal  dalam bidang transportasi, hotel, kuliner, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya turis manca negara yang  banyak,  berbagai  lapangan  pekerjaan  akan  mncul  dan  dapat  mengurangi  angka  pengangguran dan  kemiskinan.  Dengan  meningkatnya  perekonomian  nasional  ini,  warga  negara  Indonesia  akan menjadi lebih cinta tanah air sehingga jiwa nasionalismenya akan terus terpupuk dan meningkat.
Selain fungsi penggunaan bahasa asing di atas, bahasa asing berperan dalam pengembangan Bahasa Indonesia. Sejumlah kata serapan dari bahasa asing memperkaya kosakata Bahasa Indonesia. Dengan  kosakata  yang  jumlahnya  berkembang  dan  terus  menjadi  banyak,  Bahasa  Indonesia  dapat digunakan dengan lebih mudah dalam mengekspresikan gagasan dan menyampaikan segala informasi sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Dengan  mudahnya  menyampaikan  gagasan  dan  informasi menggunakan  Bahasa  Indonesia,  kecintaan  terhadap  Bahasa  Indonesia  akan  meningkat  dan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

## Jati Diri Bangsa
Bahasa  sangat  erat  dengan  jati  diri,  baik  seseorang  maupun  suatu  bangsa.  Bahasa menunjukkan jati diri seseorang . Ungkapan Jawa, “ Ajining dhiri ana ing lathi ,” menunjukkan bahwa harga diri seseorang terletak pada tindak tutur bahasanya. Apa yang diucapkan dan secara lebih luas apa  yang  dituliskan  sebagai  suatu  karya  menunjukkan  karakter  penuturnya  atau  penulisnya,  karena apa yang ada di dalam benak pikiran dan perasaannya itulah yang muncul tindak tutur dan perilaku. Hal ini selaras dengan Brown (2007: 210) yang menyatakan bahwa budaya merupakan bagian integral dari  interaksi  bahasa  dan  pemikiran.  Bahasa  itu  sendiri  juga  merupakan  salah  satu  produk  budaya. Dengan  demikian,  pemikiran  seseorang  akan  dituangkan  dalam bentuk  tutur  kata  ketika komunikasi dan diwujudkan dalam perilaku yang secara luas dan kolektif dalam masyarakat menjadi suatu produk budaya yang mencerminkan pemiliknya, yang pada ujungnya menunjukkan watak dan jati diri suatu bangsa.
Bahasa, utamanya bahasa daerah, sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kearifan lokal, nilai- nilai estetis, dan nilai-nilai luhur lainnya. Nilai-nilai tersebut merupakan sumber pendidikan karakter dan pembentukan karakter  (Suwarsih Madya, 2011: 89). Bahasa itu sendiri juga merupakan kearifan yang mempunyai nilai-nilai budaya yang membentuk karakter penuturnya. Karakter individu-individu secara  klektif  dan  simultan  membentuk  karakter  bangsa  dan  menjadi  identitas  bangsa  yang menunjukkan jati diri suatu bangsa.
Penggunaan bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan bahasa asing oleh warga negara Indonesia menunjukkan karakter, identitas, dan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia ditunjukkan oleh  bagaimana  warga  negara  Indonesia  berbicara/berkomunikasi,  apa  saja  yang  dibicarakan  (isi pembicaraan tentang Indonesia dan kearifannya), tata karma berkomunikasi, dan perilakunya. Dengan mendengarkan  dan  memperhatikan  tindak  tutur  bahasa  da  nisi  pembicaraan  orang  Indonesia,  orang asing dapat dengan mudah mengenali jati diri bangsa Indonesia secara keseluruhan.

## Kebijakan Bahasa dan Kebijakan Pendidikan Bahasa
Kebijakan  bahasa  dan  kebijakan  pendidikan  bahasa  di  Indonesia  meliputi  kebijakan  tentang bahasa  daerah,  Bahasa  Indonesia,  dan  bahasa  asing.  Kebijakan-kebijakan  tersebut  dirumuskan  di dalam peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi – UUD Negara Republik Indonesia sampai pada  yang  terendah – Perbup/Perwal.  Meskipun  ada  peraturan  terendah  dalam  system  perundang- undangan  Republik  Indonesia – peraturan  desa  (perdes),  kebijakan  bahasa  belum  sampai  pada peraturan  desa.  Sejumlah  kebijakan  bahasa  dan  kebijakan  pendidikan  bahasa  di  Indonesia terdeskripsikan sebagai berikut.

## Kebijakan Bahasa dan Kebijakan Pendidikan Bahasa Daerah
Kebijakan  mengenai  bahasa  daerah  dan  pendidikan  bahasa  di  Indonesia  dirumuskan  dalam peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap, dari peraturan tertinggi samapai pada peraturan terendah. UUD 1945 (32:2)  menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai  kekayaan  budaya  nasional.  Peraturan  perundangan  tertinggi  ini  secara  tegas  melestarikan bahasa  daerah  yang  jumlahnya  mencapai  659  bahasa  (BPPB  2014),  700  bahasa  (LIPI),    dan  726 bahasa  (Poskota  News).  Selain  itu,  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2009  tentang  Bendera,  Lambang  Negara,  Lagu  Kebangsaan  dan  Bahasa  pasal  35-35  memberikan ruang  untuk  penggunaan  dan  pengembangan  bahasa  daerah.  Untuk  kebijakan  pendidikan  bahasa daerah,  UU  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menyatakan secara lebih jelas dan tegas menyatakan bahwa penggunaan bahasa daerah diatur sebagai pelengkap  penggunaan  bahasa  Indonesia  yang  diwajibkan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan nasional di Indonesia. Selain itu, bahasa daerah dinyatakan sebagai pendukung Bahasa Indonesia yang berfungsi  sebagai  bahasa  pengantar  utama  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Peraturan  Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa bahasa daerah merupakan pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai  ke-Indonesia-an.  Dalam  tingkat  yang  sama,  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  40  Th  2007  tentang  Pedoman  bagi  Kepala daerah  dalam  Pelestarian  dan  Pengembanagan  Bahasa  Negara  dan  Daerah.  Dari  sejumlah  peraturan perundangan tersebut di atas, sangat jelas bahwa pemerintah pusat secara tersistem melestarikan dan mengembangkan  bahasa  daerah  sampai  pada  tingkat  penggunan  bahasa  daerah  dalam  pendidikan. Sebagai  realisasi  kebijakan  pemerintah  pusat,  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  pada tahun 2017 revitalisasi 52 bahasa daerah, yaitu: 11 bahasa daerah punah,  3 kritis, 12 terancam punah, 2 rentan, 12 bahasa berstatus terancam punah, 12 bahasa aman (missal: bahasa Jawa, Aceh, Bali, dan Sentani).
Sebagai  tindak  lanjut  kebijakan  pemerintah  pusat  tentang  kebijakan  bahasa  daerah  dan pendidikan  bahasa  daerah,  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  juga  mengeluarkan  kebijakan tentang bahasa daerah dan pendidikan bahasa daerah dalam bentuk peraturan perundangan.   Contoh- contoh  tentang  kebijakan  pemerintah  daerah  tentang  bahasa  daerah  dan  pendidikan  bahasa  daerah misalnya 1) Peraturan Gubernur DIY No 64/KEP/2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah.   Di dalam peraturan ini, pasal 5-8 mensyaratkan adanya pelajaran  bahasa  daerah,  bahasa  Jawa;  2)  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengh  No  57  Th  2013  tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra,  dan  Aksara  Jawa.  Peraturan  ini  melestarikan  bahasa  Jawa  dengan  memberlakukan  pelajaran Bahasa  Jawa  di  sekolah;  3)  Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Penggunaan Bahasa  Bali  di  Lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Badung  Pasal  3  menyatakan  bahwa  Bahasa
Badung  harus  digunakan  di  lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Badung  dalam  rangka  pelestarian Bahasa  Badung,  Bali;  dan  4)  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  47  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, pasal 17 ayat 2 menyatakan  Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa. Kebijakan khusus tentang pendidikan bahasa daerah masuk dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.

## Kebijakan Bahasa dan Kebijakan Pendidikan Bahasa Indonesia
Kebijakan  Bahasa  Indonesia  dan  pendidikan  Bahasa  Indonesia  telah  dituangkan  dalam Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  36.  Pada  pasal  ini  dinyatakan bahawa Bahasa Indonesia adalah Bahasa Negara.   Secara lebih rinci kebijakan ini dituangkan dalam Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Lambang Negara,  Lagu  Kebangsaan  dan  Bahasa  pasal  25.  Hal-hal  yang  lebih  rinci  tentang  kebijakan  Bahasa Indonesia dituangkan pada pasal 26-39.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  sistem  Pendidikan Nasional  pasal  33  ayat  1  menyatakan  bahwa  Bahasa  Indonesia  digunakan  sebagai  bahasa  pengantar pendidikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Republik  Indonesia  berusaha  melestarikan, menjaga, dan mengembangkan Bahasa Indonesia yang merupakan Bahasa Negara (UUD 1945 pasal 36 dan  UU RI  No 24  Th  2009  pasal  25)  dan  bahasa  nasional,  bahasa  persatuan  (Sumpah  Pemuda). Dalam rangka pelaksanaan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  mengeluarka  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  50  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Umum  Ejaan  Bahasa  Indonesia  dan  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2015  tentang  Tata  Naskah  di Lingkungan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Untuk  pembentukan  istilah-istilah  dalam Bahasa Indonesia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarka Keputusan Menteri  Pendidikan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  146/U/2004  tentang  Penyempurnaan  Pedoman  Umum Pembentukan  Istilah.  Kebijakan  khusus  tentang  pendidikan  bahasa  daerah  masuk  dalam  kurikulum satuan tingkat pendidikan.

## Kebijakan Bahasa dan Kebijakan Pendidikan Bahasa Asing
Kebijakan  bahasa  yang  terkait  dengan  bahasa  asing  adalah  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  33  ayat  3  yang menyatakan  bahwa bahasa  asing  dapat  digunakan  sebagai  bahasa  pengantar  pada  satuan  pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Pada tingkat daerah, Peraturan Wali  Kota  Medan  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Mata  Pelajaran  Bahasa  Inggris  sebagai  Muatan Lokal untuk Jenjang Pendidikan sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan  Swasta  di  Kota  Medan  Pasal  2-7  mengatur  tentang  pelaksanaan  muatan  lokal  pelajaran  Bahasa Inggris di sekolah. Sedangkan kebijakan khusus tentang pendidikan bahasa daerah diatur secra rinci di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.

## KESIMPULAN
Bahasa  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  hubungan  antarmanusia  untuk digunakan  sebagai  alat  saling  menyampaikan  informasi.  Dalam  hubungan  antarmanusia  tersebut, dalam  konteks  Indonesia,  bahasa  daerah,  Bahasa  Indonesia,  dan  bahasa  asing  mempunyai  peranan yang  berbeda.  Bahasa  daerah  berfungsi  untuk  melestarikan  budaya  dan  komunikasi  antarsesama dalam  wilayah  daerah-daerah  di  Indonesia.  Bahasa  Indonesia  lebih  berfungsi  sebagai  bahasa pemersatu  budaya,  pemersatu  wilayah  Indonesia,  dan  pemersatu  semua  warga  negara  Indonesia
karena statusnya sebagai Bahasa Negara, bahasa persatuan, dan Bahasa nasional. Bahasa asing lebih berfungsi  sebagai  sarana  diplomasi,  sarana  penguasaan  dan  pengembangan  teknologgi,  dan penyokong  kosakata  untuk  pengembangan  Bahasa  Indonesia.  Namun  demikian,  ketiga  bahasa tersebut,  dalam  konteks  Indonesia,  berfungsi  saling  mengikat  rasa  kemanusiaan  antar  sesame  warga negara  Indonesia  dalam  merajut  ke-Indonesia-an  sehingga  ketiga  bahasa  tersebut  berperan  dalam meningkatkan  rasa  kebersamaan,  rasa  nasionalisme,  dan  rasa  patriotisme.  Kecintaan  terhadap ketiga bahasa  tersebut  dimanifestasikan  dengan  memahami,  mengenali,  mencintai,  dang  menggunakannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian bahasa tersebut merepresentasikan sikap dan perilaku penuturnya, yang secra kolektif dan simultan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia.
Mempertimbangkan  fungsi  bahasa  daerah,  Bahasa  Indonesia,  dan  bahasa  asing,  pemerintah telah  mempunyai  kebijakan  bahasa  dan  kebijakan  pendidikan  melalui  peraturan  perundangan  untuk melestarikan  bahasa  daerah,  mengembangkan  Bahasa  Indonesia,  dan menguasai  bahasa  asing  dalam rangka  mengokohkan  kebudayaan  nasional  dan  mempererat  tali  persaudaraan  antarwarga  negara Indonesia  uuntuk  meningkatkan nasionalisme  dan  patriotisme  yang pada  akhirnya  menunjukkan  jati diri  bangsa  Indonesia.  Namun  demikian,  peraturan  perundang-undangan  tersebut  belum  dilengkapi dengan  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  sehingga  pelaksanaannya  belum  dapat  dimonitor dan dievaluasi dengan baik.

## SARAN
Dalam  rangka  melestarikan  bahasa  daerah,  mengembangkan  Bahasa  Indonesia,  dan menguasai  bahasa  asing  perlu  dibuat  kebijakan  bahasa  dan  kebijakan  pendidikan  bahasa.    Untuk bahasa  daerah,  perlu  adanya  pendokumentasian  bahasa,  perlu  modernisasi  bahasa,  perlu  dilakukan pembelajaran  berbasis  isi/konten,  pemutakhiran  pemelajaran  bahasa  daerah,  dan  konferensi  bahasa daerah  secara  berkelanjutan.  Untuk  Bahasa  Indonesia  dan  bahasa  asing,  pemutakhiran  pemelajaran Bahasa  Indonesia  dan  asing  perlu  terus  dilakukan  dengan  mengikuti  tren-tren  pemelajaran  bahasa terkini yang didasarkan pada riset.
Terkait  dengan  kebijakan  yang  saat  ini  dikeluarkan  pemerintah  yang  berupa  peraturan perundang-undangan,  peraturan  tersebut  belum  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal  pada  tingkat operasional karena peraturan-peraturan perunfdangan tersebut belum disertai petunjuk pelksanaan dan petunjuk  teknis.  Oleh  karena  itu,  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  setiap  peraturan perundangan harus disiapkan supaya kebijakan bahasa dapat dilaksanakan dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching . (5th Ed). New York: Longman Pearson Education, Inc.
Butt,  et  al.  (2001). Using  Functional  Grammar .  Sydney:  National  Centre  for  English  Language Teaching and Research Macquarie University.
Feez,  S.  &  Joyce,  H.  (2002). Text-based  Syllabus  Design. Sydney:  National  Centre  for  English language Teaching and Research, Macquarie University.
Halliday, M. A. K. (1993). An Introduction to Functional Grammar . Melbourne: Edward Arnold, A Division of Hodder & Stoughton.
Hidayat, A. A. (2006). Filsafat Bahasa: Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna dan Tanda . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
http://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN- YANG-TERBESAR-DI-DUNIA
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/627/Sekilas%20Tentang%20Sejar ah%20Bahasa%20Indonesia http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1343 http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/42 http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/berita/1682/Seminar%20Politik%20Bahasa%20201 5:%20Mengawal%20Bangsa%20Besar%20dengan%20Berawal%20Bahasa http://www.unpad.ac.id/2014/02/bahasa-daerah-dan-bahasa-asing-perkuat-identitas-bahasa-indonesia/ https://uns.ac.id/id/uns-berkarya/cinta-dan-bangga-menggunakan-bahasa-indonesia-wujud- nasionalisme-kita.html http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/berita/2260 http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/627/Sekilas%20Tentang%20Sejar ah%20Bahasa%20Indonesia
http://www.antaranews.com/berita/536595/bahasa-indonesia-pengikat-nasionalisme-indonesia http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1343 http://poskotanews.com/2015/03/30/bahasa-daerah/
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Pedoman  bagi Kepala daerah dalam Pelestarian dan Pengembanagan Bahasa Negara dan Daerah.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun  2015  tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  74  Tahun  2015  tentang  Tata  Naskah  di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudatyaan.
Peraturan Gubernur DIY No 64/KEP/2013 tentang mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/madrasah.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturandaerah Propinsi Jawa Tengah No 9 Th 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 th 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan  Wali  Kota  Medan  No  23  Tahun  2014  tentang  Mata  Pelajaran  Bahasa  Inggris  sebagai Muatan Lokal untuk Jenjang Pendidikan sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa negeri dan swasta di Kota Medan.
Peraturan  Bupati  Badung  No  24  Tahun  2016  tentang  Penggunaan  bahasa  Bali  di  Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung.
Peraturan  Walikota  Surabaya  No  47  Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan  dan  Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.
Robins,  R.  H.  (1980). General  Linguistics:  An  Introductory  Survey (3th  ed.).  New  York:  Longman Inc.
Suwarsih  Madya,  Pengintegrasian  Pendidikan  Karakter  di  Perguruan  Tinggi.  In:  Darmiyati  Zuchdi, Editor, Pendidikan  Karakter  dalam  Perspektif  Teori  dan  Praktik, UNY  Press,  Yogyakarta, Indonesia (2011), pp. 80-108.
Stern, H. H. (1983). Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Lambang Negara, Lagu Kebangsaan dan Bahasa.
Undang-undang  Negara  Republik  IndonesiaI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.