## Legalitas

## Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local
Roni Sulistyanto Luhukay
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Dalem Mangkubumen KT III/237 Kadipaten Kraton Daerah Istimewah Yogyakarta Correspondence email: roni.luhukay@yahoo.com
Abstrak .  Penyelengaraan  pemilihan  umum  di  laksanakan  secara  serentak  di  Indonesia  sebagai  bagian  dalam  mensukseskan demokrasi berbagai permasalah hukum muncul mulai dari pada masa jabatan pejabat public yang belum  akan berakhir pada saat pelaksanaan  pesta  demokrasi  serentak  di  laknakan.  Penelitian  ini  mengunakan  metode  yuridis  normative    di  laksanakan  duna menjawab  Urgensi pemisahan pemilu  nasional dan daerah dalam Penyelenggaraan  pemilu  lima kotak, dapat memambah  beban kerja  dan  berpotensi  dapat  menghilangkan  nyawa  petugas  kpps  selain  itu  bukan  hanya  masalah  manajemen  penyelenggaraan, melainkan  juga  relevansinya  dengan  sistem  pemerintahan,  dan  kemurnian  hak  pilih,  desain  keserentakan  yang  ada  berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil. Untukitu  memahami  Masalah  pergulatan  pemilihan  serentak  terjadi  setelah  pelaksanaan  serentakpada  memakan  banyak  korban dengan system lima kotak akan tetapi potensi jika tidak dilaksankan secara serentak akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan di karenakan Kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi politik.
Kata Kunci : Refleksi, Pemilu, Nasional, Local
Abstract. The holding of general elections is held simultaneously in Indonesia as part of the success of democracy. Various legal problems  arise  from  the  tenure  of  public  officials  which  will  not  end  when  the  implementation  of  a  democratic  party simultaneously is carried out. This research uses the normative juridical method which is carried out in response to the urgency of  separating  national  and  regional  elections  in  the  implementation  of  a  five-box  election,  can  increase  the  workload  and  can potentially  eliminate  the  lives  of  Kpps  officers  besides  that  it  is  not  only  a  matter  of  management  management,  but  also  its relevance  to  the  government  system  and  purity.  Voting  rights,  the  existing  concurrency  design  impact  on  the  non-optimal implementation of voting rights and the insecurity of the election process according to the principles of honesty and fairness. To understand that, the problem of simultaneous election struggles occurs after the simultaneous implementation of consuming many victims  with  a  five-box  system  but  the  potential  if  it  is  not  carried  out  simultaneously  will  also  result  in  the  weakness  of  the president's  position  to  align  the  government  agenda  and  development  agenda  because  the  regional  head  is  an  extension  of  the central  government, at  the same time as the organizer of regional autonomy for the purpose of national  development,  will  face changes in the political configuration.

## Keywords: reflection, Election, National, Local

## PENDAHULUAN
Kedaulatan berada di tangan rakyak merupakn konsep negara demokrasi di Indonesia halini di pertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar NRI  1945”;    untuk  itu  dalam  menjalankan  fungsi  demokrasi  yang  memberikan  kekuasaan  penuh  untuk  menentukan suatu negara. Dengan kata lain pemerintahan demokrasi di tangan rakyat yang mengandung arti tiga hal yang pertama ;  pemerintahan  dari  rakyat (goverment  of  the  people) ,  kedua  pemerintahan  oleh  rakyat (goverment  by  the  people), ketiga pemerintahan untuk rakyat (goverment for the people) tiga hal ini yang merupakan tolak ukur umum dalam satu pemerintahan  yang  demokratis. 1 Berdasarkan  halini  lah  melahirkan  Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  1945,  menjelaskan “Pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  llima  tahun  sekali”; selanjutnya    Pasal  18  ayat  (3)  UUD  1945,  “Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum” dan Pasal 18 ayat (4) UUD  1945,  “Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah  daerah  provinsi  kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”;
Pemilihan  umum  (pemilu)  merupakan  mekanisme  demokrasi  untuk  memutuskan  penggantian  pemerintah  di mana  rakyat  dapat  menyalur  hak  politiknya  secara  bebas  dan  aman.  Pemilu  harus  di  laksanakan  secara  teratur  serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dalam struktur pemerintahan. Penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan  demokrasi  adalah  pemilihan  umum  dan  partai  politik.  Partai  politik  memiliki  peran  yang  sangat
1 Kamaruddin  Azyumardi,  “ Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia  Masyarakat  Madani ,”    Penerbit    Kencana,    Jakarta  2008 Cetakan Ke 3, Hlm 40

## Roni Sulistyanto Luhukay, Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local
strategis  terhadap  proses  demokratisasi.  Selain  sebagai  struktur  kelembagaan  politik  yang  anggotanya  bertujuan mendapatkan  kekuasaan  dan  kedudukan  politik,  partai  politik  adalahn  sebagai  wadah  bagi  penampungan  aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melali partai politik melalui partai-partai itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka  ragam  dapat  di  salurkan  secara  teratur. 2 Pemilihan  umum  selanjutnya  di  sebut  pemilu  merupakan    sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selanggarakan secara langsung, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  tahun  1945. 3 Penyelenggaraan  pemilihan  umum  di  laksanakan  secara  lansung  jujur  dan  adil  setiap  lima tahun sekali. 4
Bagi  Negara  demokrasi  modern,  pemilihan  umum  (pemilu)  merupakan  merupakan  mekanisme  utama  yang harus  ada  dalam  tahapan  penyelenggaran  Negara  dan  pembentukan  pemeritahan.  Pemilu  dipandang  sebagai  bentuk paling  nyata  dari  kedaulatan  yang  berada  di  tangan  rakyat  serta  wujud  paling  kongkrit  partisipasi  rakyat  dan penyelenggarraaan  Negara.  Oleh  karena  itu,  system  dan  penyelenggaraan  pemilu  selalu  menjadiperhatian  utama. Melalui penataan system dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar dapatdiwujudkan. 5
Di era reformasi, system dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap  pelaksanaanpemilu  selalu  memiliki  undang-undang  (UU)  tersendiri  sebagai  dasar  pelaksanaannnya.  Saat  ini para  pembentuk  UU  juga  tengah  mempersiapkan  UU  yang  akan  menentukan  system  dan  penyelenggaraan  pemilu yang  akan  datang. 6 Perbaikan  system  dan  penyelenggaraan  pemilu  memang  selalu  di  perlukan  berkaca  dari kelemahan  dan  kelebihan  dari  system  dan  penyelenggaraan  pemilu  yang  lalu.  Itu  semua  tentu  dimaksudkan  untuk meningkatkan  kualitas  pemilu,  sekaligus  meningkatkan  kualitas  demokrasi.  Namun  demikian,  tentu  perbaikan  itu harus di lakukan sesuai dengan prinsip dasar dan mengarah pada nilai konstitusional.
System pemilu saat ini tidak luput dengan adanya permasalahan hukum sehingga adanya gugatan ke mahkama konstitusi yang berkaitan dengan Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Putusan Mahkamah Konstitusi perkara 55/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi  (Perludem).  Uji  materi  diajukan  terhadap  keserentakan  pemilu  yang  diatur  dalam  Pasal  167  Ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  dan  Pasal  201  Ayat  (7)  UU  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Pilkada. Mahkamah Konstitusi memberikan sejumlah opsi pemilihan serentak yang masih konstitusional, yakni 7 : a. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD.
b. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota.
c. Pemilihan  umum  serentak  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  presiden  dan  wakil  presiden,  anggota  DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota.
d. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu  setelahnya  dilakukan  pemilihan  umum  serentak  lokal  untuk  memilih  anggota  DPRD  provinsi,  DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota.
e. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu  setelahnya  dilaksanakan  pemilu  serentak  provinsi  untuk  memilih  anggota  DPRD  provinsi,  gubernur,  dan kemudian  beberapa  waktu  setelahnya  dilakukan  pemilu  serentak  kabupaten/kota  untuk  memilih  DPRD kabupaten/kota dan memilih bupati/wali kota.
f. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.
Dengan  demikian  pemilu  serentak,  dalam  arti  pemilu  legislatif  dan  pemilu  eksekutif  diselenggarakan  dalam waktu bersamaan, merupakan  solusi strategis untuk menghindari terbentuknya pemerintahan terbelah. Namun dalam konteks  politik  Indonesia  masalahnya  belum  selesai,  sebab  pada  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  juga menggunakan sistem presidensial, di mana anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota maupun gubernur dan
2 Janedjri M. Gaffar, ” Politik Hukum Pemilu” , Jakarta, Konstitusi pers, Cetakan Pertama , 2012, Hlm 36 3 Anonim, Kumpulan Undang-Undang Pemilihan Umum, (Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkama Konstitusi  Republik Indonesia, Tahun 2008), Hlm. 3.
4 Yasir Arafat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945 Amandemen , (Pertama Press), Hlm19.
5 Janedjri M. Gaffar , Op.,Cit , Hlm 53
6 Janedjri M. Gaffar, Ibid.,
7 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  perkara  55/PUU-XVII/2019  yang  dimohonkan   Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan Demokrasi (Perludem). Uji materi diajukan terhadap keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016

## Roni Sulistyanto Luhukay, Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local
wakil  gubernur  serta  bupati  dan  wakil  bupati/walikota  dan  wakil  walikota  sama-sama  dipilih  melalui  pemilu.  Di sinilah  penyelenggaraan  pemilu  serentak  perlu  dibagi  dua:  pertama,  pemilu  nasional  untuk  memilih  anggota  DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden; kedua, pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah. 8 Lahirnya  pertentangan  di  tengah  masyarakat  kontroversi  dikarenakan  putusan  tersebut  dianggap  tidak mempertimbangan  “Beban berat dari jabatan  politik yang dipilih serta kompleksitasnya sebab meninggalnya petugas pada  pemilu-pemilu  legislatif  sebelumnya,  meski  tak  sebanyak  Pemilu  2019.  Ini  menjadi  catatan  penting  kegagalan system  demokrasi  yang  menimbulkan  korban  jiwa  sehingga  berbagai  upaya  di  lakukan  antara  lain  sebagai  berikut yang  Pertama,  penyatuan  pemilu  DPR,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota  pada  waktu  bersamaan.  Kedua, manajemen teknis kepemiluan seperti surat suara yang besar dan banyak. Distribusinya yang di lapangan mengalami kendala keterlambatan atau kekurangan jumlah.
Dengan  banyaknya  adanya  kendala  kemanusian  di  tambah  lagi  bangsa  Indonesia  di  perhadapkan  dengan masalah  pandemic  covid  19  saat  ini  untuk  itu  Seyogyannya    pemilu  menjadi  dua  bagian.  Pertama,  pemilu  serentak nasional,  yang  menyelenggarakan  pemilu  presiden-wakil  presiden,  DPR,  dan  DPD.  Kedua,  pemilu  serentak  lokal, yang menyelenggarakan pilkada dan DPRD.
Selain  mampu  mengurangi  beban  kerja  penyelenggara  pemilu,  kehadiran  pemilu  serentak  dengan  desain nasional dan lokal bisa memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Hal ini merujuk pengalaman sejumlah negara Amerika  Selatan  dan  teori  ilmu  politik. 9 Hal  ini  dilaksanakan  Tanpa  harus  mengamandemen  konstitusi  dan  banyak undang-undang  politik,”  Untuk  itu  pemilu  serentak  juga  bisa  menghasilkan  partai  politik  atau  koalisi  mayoritas  dan sistem kepartaian multipartai moderat. Dengan catatan, hanya ada kurang dari lima partai politik efektif di Parlemen.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pemilu serentak. Namun, pemilu serentak didesain dengan lima jenis  pemilu  sekaligus.  Dalam  hal  ini    pemilu  lima  surat  suara  ini  lebih  tepat  dipandang  sebagai  pemilu  borongan, ketimbang  pemilu  serentak.  belajar  dari  pemilu  sebelumnya  seyogyannya  agar  pemerintah  Indonesia  mengupayakan kembali desain pemilu serentak nasional dan lokal. tetap menjadi bahagian yang terpisah pada saat pandemic saaat ini. Pentingnya  desain  jangka  pajang  politik  nasional  sebagai  acuan  utama.  Sebab,  saatnya  pematangan  system  politik melalui penerapan dan pengembangan hukum pemilu di lakukan secara konsisten. 10 Konsistensi dalam hukum pemilu dapat menghasilkan Pertama, kebebasan suatu kegiatan pengembangan diri, memasyarakatkan  tersedianya  kondisi-kondisi  tertentu. Kedua, prinsip  kesamaan  yang  di  pahami  sebagai  sah  satu bentuk hak-hak sama yang utama terhadap kondisi-kondisi pengembangan diri. Ketiga, resiprositas (ketimbal balikan) dan  kegiatan  bersama  berfungsi  sebagai  kondisi  sosial  yang  membebaskan  dan  juga  berimplikasi  pada  bentuk  serta wilayah  pembuatan  keputusan  yang  demokrasi, Keempat, demokrasi  dapat  di  terapkan  di  terapkan  tidak  saja  di wilayah politik maupun wilayah ekonomi sosial. 11
Selain  itu,  setelah  lebih  dari  satu  dasawarsa  reformasi,  sudah  saatnnya  terdapat  satu  sisem  dan  model penyelenggaraan pemilu yang di pandang tepat sesuai dengan konsitusi dan  kondisi bangsa  Indonesia. Memang, ada berbagai pilihan system dan mekanisme penyeenggaraan pemilu yang dapat di pilih.  Tapi,sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi, tentu sudah saatnya pun perbaikan system dan penyelenggaaan pemilu juga di lakukan secara konsolidatif.  Dengan  demikian  perubahan  atau  perbaiikan  yang  di  lakukan  untuk  setiap  pemilu  memiliki  kejelasan arah.  Ia  bukan  perubahan  atau  pengantian  system  yang  berbeda  atau  berseberangan,  yang  pada  akhirnya  akan menghambat proses konsolidasi demokrasi dan kelembagaan Negara. 12 Hukum pemilu merupakan sebuah entitas yang sangat  kompleks,  yang  mempunyai  banyak  aspek,dimensi,dan  fase. 13 Bila  di  ibaratkan  benda  ia  bagaikan  permata, yang  tiap irisan dan  sudutnya  akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang  yang melihat atau memandangnya. Berdasarkan  lata  belakang  diatas  dapat  di  Tarik  suatu  permasalahan  hukum  yang  hendaknya  di  jewab  dalam  suatu hasil penelitian dan pembahasan anatinya yang meliputi:
1. Apa Urgensi pemisahan pemilu nasional dan pemilu local?
2. Bagaimana Refleksi dalam memaknai pemilihan umum serentak di Indonesia?.

## METODE
8 Secretariat  Bersama  kodifikasi  undang  undang  pemilu,  Policy  Brief  [04]  Kodifikasi  Undang-undang  Pemilu  Oleh Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu,hlm 6
9 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tak sepakat dengan wacana pemisahan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Perludem lebih mendorong pemilu serentak nasional dan lokal dipisah. Perludem Lebih Setuju Pemilu  Nasional  Dan  Lokal  Dipisah ,  https://www.medcom.id/nasional/politik/1bvyr7gn-perludem-lebih-setuju-pemilu-nasional- dan-lokal-dipisah, dikses Pada Hari Kamis 24 September 2020, Pukul 15:30 Wib
10 Janedjri M. Gaffar, ” Politik Hukum Pemilu” , Jakarta, Konstitusi pers, Cetakan Pertama , 2012, Hlm 28
11 Caror C.Gould,” Demokrasi Di Tinjau Kembali,” Penerbit PT Lion Wacana, Jogyakarta Thn 1993, Hlm 77.
12 Ibid., Hlm 37 13 Sri Soemantri Martosoewignjo ,” Dasar-Dasar Politik Hukum,” Rajawali Pers, Jakarta  1991 , Cetakakan pertama, Hlm 1.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum  normatif beranjak dari  hakekat  keilmuan  hukum 14 . Sejalan  dengan  itu Peter  Mahmud  Marzuki mengemukan Legal  Research adalah  penelitian  hukum  yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 15
Dalam  pembahasan  pertama  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  perundang  –  undangan  ( Statute Aprroach ),  dalam  metode  ini  penulis  perlu  memahami  hierarki,  dan  asas  –  asas  dalam  peraturan  perundang  – undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang  – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang  – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang  – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika  demikian,  pendekatan  peraturan  perundang  –  undangan  adalah  pendekatan  dengan  menggunakan  legislasi  dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Aprroach ),  pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 17 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensi pemisahan pemilu nasional dan pemilu local
Dasar  Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  dasar  yang  dapat  memberikan  gambaran sejalan  dengan  itu K.C  Wheare F.B.A berpendapat  bahwa  konstitusi  di  pakai  untuk  mengambarkan  selurus  sistem yang  ada  dalam  suatu  negara 18 ,  untuk  itu  berbagai  regulasi  peraturan  dalam  suatu  pemerintahan  menjalankan  fungsi demokrasi diatur dalam konstitusi  pasal 22 E UUD NRI tahun 1945 yang mengatur khusus tentang tentang pemilihan anggota  DPR,DPD,  DPRD  serta  presiden  dan  wakil  presiden.  Kesepakan  demokratis  mengenai  pemilu  dengan maksud agar bersifat fleksibel. 19 Berdasarkan hal inilah lahirlah undang undang pemilu yang melahirkan pelaksanaan pemilu  serentak  di  Indonesia,  berbagai  kalangan  berpendapat  lahirnya  kebijakan  pelaksanaan  pemilu  serenta  dalam pesta demokrasi ini sangat berdampat terhadap meningkatnya beban kerja KPU, serta lemahnya isu pesta demokrasi di daerah  karena  adanya  keserentakan  pemilu  nasional  untuk  itu  adanya  urgen  di  dahulukan  untuk  pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan local.
Urgenitas  pemisahan  pemilu  nasional  dan  local    ini  lahir  setelah  adanya  pasal  Pasal  167  ayat  (3)  UU  Pemilu sepanjang  frasa  “ pemungutan  suara  dilaksanakan  secara  serentak ”  dan  Pasal  347  ayat  (1)  UU  Pemilu,  kemudian Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada dinyatakan inkonstitusional bersyarat yakni sebagai berikut:   dan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Dalam  Frasa  “ pemungutan  suara  dilaksanakan  secara  serentak ”  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945 sepanjang  tidak  dimaknai  “ Pemungutan  suara  dilaksanakan  secara  serentak  yang  dibagi  atas  pemilu  serentak nasional  untuk  memilih  DPR,  Presiden,  dan  DPD,  dan  dua  tahun  setelah  pemilu  serentak  nasional  dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota ”. Selian  itu  juga  muncul  Pasal  347  ayat  (1)  UU  Pemilu Pemungutan  suara  Pemilu  diselenggarakan  secara serentak. sepanjang  tidak  dimaknai  “ Pemungutan  suara  dilaksanakan  secara  serentak  yang  dibagi  atas  pemilu serentak  nasional  untuk  memilih  DPR,  Presiden,  dan  DPD,  dan  dua  tahun  setelah  pemilu  serentak  nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota ”. dan di perkuat dengan Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara  serentak  di  seluruh  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sehingga  sepanjang  tidak  dimaknai “ Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota melalui pemilu serentak daerah dua tahun setelah pelaksanaan pemilu serentak nasional ”.
Polemic  muncul    menginggat  Pasal  201  ayat  (7)  dan  Pasal  201  ayat  (9)  UU  Pilkada  dianggap    bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan  hukum mengikat.  Selanjutnya Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada    yang menjelaskan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  hasil
14 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
15 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
17 Ibid , hlm 177.
18 K.C Wheare F.B.A, Modern Constitution , London, Oxford University Pers, 1975, hlm 1
19 Haris Syamsuddin, “ Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi” , Jakarta, Buku Obor, 2014, Cetakan Pertama ., Hlm 94.
Pemilihan  tahun  2020  menjabat  sampai  dengan  tahun  2024. Selanjutnya  Pasal  201  ayat  (9)  UU  Pilkada Untuk mengisi  kekosongan  jabatan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya  pada  tahun  2023  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),  diangkat  penjabat  Gubernur,  penjabat  Bupati, dan  penjabat  Walikota  sampai  dengan  terpilihnya  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
Untuk itu dalil dalil yang ada serta  frasa dan norma tersebut bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut:  Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat (1)

## Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Urgenitas pemisahan merupakan hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini  terkait  dengan  hak  warga  negara  untuk  membangun  peta checks  and  balances dari  pemerintahan  presidensial dengan  keyakinan  sendiri.  Untuk  itu  warga  negara  dapat  mempertimbangkan  sendiri  mengenai  penggunaan  pilihan untuk memilih DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya memilih secara cerdas dan efisien”; serta adanya desain sistem pemilu serentak, akan memberikan efek satu sama lain antara keterpilihan presiden dan anggota DPR. Meskipun pengaruh itu akan tetap diserahkan kepada kemerdekaan dan kebebasan 20 .
Mengacuh  pada  sebuah  sebuah  desain  pemilu  yang    merupakan    sesuatu  yang  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap peta checks and balances , terutama  terkait dengan efektivitas  sistem presidensil  di Indonesia. Efektifitas di dalam  sistem  presidensil  ini  tentu  saja  ditujukan  untuk  memberikan  penguatan  terhadap  posisi  presiden  sebagai pemegang kekuasaan dengan menjalankannya sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Untuk itu desain pelaksanaan pemilu  lima  kotak  akan  berakibat  pula  kepada  lemahnya  posisi  presiden  untuk  menyelaraskan  agenda  pemerintahan serta  agenda  pembangunan,  karena  pemilihan  kepala  daerah  dengan  DPRD  tidak  diserentakkan.  Kepala  daerah sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat,  sekaligus  sebagai  penyelenggara  otonomi  daerah  untuk  tujuan pembangunan  nasional,  akan  menghadapi  perubahan  konfigurasi  politik  yang  berubah-ubah  ketika  pemilihan  kepala daerah  tidak  diserentakkan  dengan  pemilihan  anggota  DPRD,  baik  di  tingkat  provinsi,  maupun  pada  tingkat kabupaten/kota.
Penyelenggaran    pemilu  serentak  dengan  lima  kotak  suara  secara  sekaligus,  telah  secara  nyata  menimbulkan kerumitan  bagi  pemilih  di  dalam  memberikan  pilihan  politiknya.  Terkait  hal  ini  akan  kami  jelaskan  di  dalam rangkaian  argumentasi  berikutnya,  yang  dibuktikan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia. Inilah yang membuat pemilu serentak lima kotak menjadi irasional bagi pemilih, karena mesti menghadapi surat suara  yang banyak, jumlah calon yang banyak, sehingga mustahil pula  kita  akan berharap pemilih akan rasional dalam memberikan pilihan politiknya memberatkan bagi pemilih, pemilu serentak lima kotak juga telah menunjukkan  bahwa  penyelenggaraannya  meningkatnya  suara  tidak  sah,  sehingga  ini  jelas  merendahkan  derajat keterwakilan pemilih di dalam sebuah proses pemilu. Terkait dengan kuantitas suara tidak sah.
Penyelengaraan  Pemilu  2019  yang  dilaksanakan  secara  serentak  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden, anggota  DPR,  anggota  DPD,  anggota  DPRD  provinsi,  dan  anggota  DPRD  kabupaten/kota,  dapat  diketahui  bahwa pemilu  secara  serentak  dengan  lima  kota  memiliki  berbagai  persoalan  yang  cukup  serius,  sehingga  membutuhkan evaluasi. Persoalan tersebut tidak saja terkait manajemen dan teknis pelaksanaan, melainkan juga berhubungan dengan substansi  pemilu,  yaitu  kemurnian  hak  pilih  warga  negara  sebagai  wujud  konkrit  kedaulatan  rakyat  yang  ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.  Selain itu muncul fakta  fakta  empiris yang menyatakan penyelenggaraan Pemilu Serentak  2019  memakan  banyak  korban  penyelenggara  pemilu,  artinya  desain  penyelenggaraan  Pemilu  dengan  5 kotak  seperti  diinginkan  oleh  Pembentuk  UUD  1945  sebagaimana  menjadi  salah  satu  dasar  Mahkamah  Konstitusi memutuskan  mengabulkan  permohonan  dalam  perkara  Nomor  14/PUU-XI/2013  perlu  diuji  dan  dipertimbangkan kembali konstitusionalitasnya dari sisi hak-hak konstitusional yang telah nyata-nyata terlanggar oleh karena itu perlu dipandang sebagai upaya evaluasi atas hasil uji coba design yang nyata-nyata malah memakan banyak korban jiwa 21
20 Sebuah  desain pelaksanaan jadwal pemilu, adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta checks and balances, terutama terkait dengan efektivitas sistem presidensil di Indonesia. Efektifitas di dalam sistem presidensil ini tentu saja ditujukan  untuk  memberikan  penguatan  terhadap  posisi  presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  dengan  menjalankannya sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, dalam kerangka politik  hukum di Indonesia, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung, serta tugas, fungsi, dan wewenang dari gubernur, bupati, dan walikota di dalam kerangka otonomi daerah, mengharuskan  adanya  irisan  kepentingan  dan  kewenangan  dalam  fungsi  cheks  and  balances  dengan  DPRD  di  daerah  masing- masing. Dalam konteks ini, menurut Pemohon, hubungan dua lembaga, antara DRPD dan kepala daerah, tidaklah bisa dilepaskan dari  proses  pemilihannya,  khususnya  jadwal  pelaksanaan  pemilu  serentaknya    di  kutip  dalam  Putusan  Mahkama  Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.
21 Penyelenggaraan    pemilu  lima kotak, telah  membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara  menjadi sangat panjang dan melelahkan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per tanggal 16 Mei 2019, jumlah petugas KPPS  yang

## Roni Sulistyanto Luhukay, Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local
Jika  dirunut  ke  belakang,  desain  pelaksanaan  pemilu  serentak  2019  merupakan  tindak  lanjut  Putusan  MK Nomor  14/PUU-XI/2013.  Dalam  putusan  pengujian  UU  Nomor  42  Tahun  2008  tersebut,  MK  menegaskan  bahwa penyelenggaraan Pilpres yang tidak bersamaan dengan penyelenggaraan anggota legislatif adalah bertentangan dengan Pasal  22E  ayat  (2)  UUD  1945.  Putusan  itu  didasarkan  atas  tiga  pertimbangan  pokok,  yaitu  kaitan  antara  sistem pemilihan  dan  sistem  pemerintahan  presidensial, original  intent pembentukan  UUD  1945,  efektifitas  dan  efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak memilih warga negara secara cerdas. . . Adapun  pertimbangan  terkait original  intent Pasal  22E  ayat  (2)  UUD  1945  justru  mendapat  krtikan  di masyarakat mengingat. Alasan menyerentakkan Pilpres dengan pemilu seluruh anggota  legislatif, baik pusat maupun daerah  akan  menyebabkan  beratnya  beban  penyelenggaraan  dan  juga  akan  menyebabkan  pemilih  tidak  dapat memberikan  hak  suaranya  secara  rasional.  Kritikan  ini  ternyata  memang  menjadi  kenyataan  dalam  Pemilu  serentak 2019, di mana penyelenggara menanggung beban manajemen penyelenggaraan yang berat, sehingga muncul persoalan seperti  tidak  begitu  siapnya  logistik  pemilu,  banyaknya  surat  suara  yang  tidak  sah,  dan  yang  lebih  berat  adalah meninggalnya lebih dari 550 orang penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Terlepas adanya laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa faktor yang menyebabkan  banyaknya petugas  yang meninggal adalah  karena stroke,  gagal jantung dan  alasan  kesehatan  lainnya,  namun  beban  kerja  penyelenggaraan  pemilu  ikut  berkonstribusi  terhadap  munculnya masalah tersebut.
Pemisahan  penyelenggaraan  pemilu  nasional  dari  penyelenggaraan  pemilu  daerah  jauh  lebih  menjamin demokrasi daripada pemilu serentak. Hal ini dapat dibuktikan dengan alasan berikut:
a) Rakyat/pemilih dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu dua kali dalam lima tahun;
b) urusan  pemerintahan  daerah  mendapat  kesempatan  yang  sama  menjadi  isu  publik  dengan  urusan  pemerintahan nasional  tetapi  dalam  waktu  yang  berbeda  untuk  menjadi  bahan  diskusi  diantara  peserta  pemilu  dan  diantara pemilih; 22
c) peserta pemilu akan dapat fokus pada isu urusan pemerintahan nasional pada pemilu nasional dan pada isu urusan pemerintahan  daerah  pada  pemilu  daerah  sehingga  mereka  dapat  bersaing  baik  dalam  menawarkan  alternatif program maupun alternaif calon kepada pemilih. Selain itu peserta pemilu juga diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituen pada kedua jenis pemilu tersebut;
d) media  massa  juga  akan  meliput  dan  memberitakan  kegiatan  pemilu  daerah  pada  penyelenggaraan  pemilu penyelenggara urusan pemerintahan daerah;
e) bahan  informasi  yang  harus  dicari,  didengar,  dan  diolah  pemilih  tidak  akan  terlalu  banyak  karena  isu  urusan pemerintahan  nasional  dipisahkan  forum  pemilunya  dari  isu  urusan  pemerintahan  daerah  sehingga  pemilih  akan dapat mengambil keputusan secara bebas;
f) tugas proses pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilaksanakan oleh KPPS menjadi lebih ringan, yaitu tiga jenis pemilu pada pemilu nasional, dan  empat jenis pemilu pada pemilu daerah. Penyelesaian tugas ini  tidak hanya  akan  dengan  pasti  dapat  diselesaikan  dalam  satu  hari  tetapi  juga  lama  waktu  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan tugas tersebut masih manusiawi; 23
meninggal dunia adalah 527 jiwa dan tercatat 11.239 orang sakit setelah menyelenggarakan tugasnya sebagai anggota KPPS. Hal ini membuktikan, secara manajemen pelaksanaan, khususnya untuk proses pemungutan dan penghitungan suara yang mesti selesai pada hari yang sama (setelah ada putusan Mahkamah diberi waktu tambahan sampai pukul 12.00 waktu setempat sehari setelah pemungutan suara) adalah sesutu pekerjaan yang mesti diselesaikan di luar batas kemampuan daya tahan tubuh manusia. Hal ini bersesuaian  pula  dengan  Putusan  Mahkamah  Nomor  31/PUU-XVI/2018,  bahwa  rasionalitas  di  dalam  menentukan  pilihan pengaturan  manajemen  pemilu,  merupakan  isu  konstitusionalitas  yang  berkaitan  langsung  dengan  pemenuhan  asas penyelenggaraan pemilu, dikutib dalam Putusan Mahkama Konstitusi  Nomor 55/PUU-XVII/2019.
22 Pemerintahan daerah merupakan salah satu lembaga yang mendapatkan tugas dan kewenangan dari UUD 1945. Pasal 18 UUD 1945 berikut ini memperlihatkan apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945:
1) Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2) Pemerintah  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi dan tugas pembantuan.
3) Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  memiliki  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6) Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan tugas pembantuan.
7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang
23 Aparat  Sipil  Negara  (ASN)  memiliki  jam  kerja  mulai  jam  08.00  pagi  sampai  dengan  jam  16.00  (8  jam).  Pegawai  di Amerika Serikat bekerja dari jam 09.00 sampai dengan jam 17.00 ( from nine to five ) alias 8 jam juga
Desain keserentakan pemilu yang menyerentakkan pilpres dengan pemilu seluruh anggota legislatif (pusat dan daerah  dan  sistem  proporsional  terbuka)  ternyata  memiliki  masalah.  Masalah  tersebut  tidak  saja  terkait  manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang mesti dilindungi. Ketika desain keserentakan yang ada berdampak terhadap tidak  optimalnya  pelaksanaan  hak  pilih  dan  tidak  terjaminnya  proses  penyelenggaraan  pemilu  sesuai  asas  jujur  dan adil,  maka  realitas  tersebut  tentunya  patut  menjadi  dasar  bagi  Mahkamah  untuk  memperbaiki  dan/atau  mungkin menyempurnakan  pendiriannya  terkait  desain  keserentakan  pemilu,  khususnya  pendirian  yang  didasarkan  pada original  intent Pasal 22E ayat  (2) UUD 1945. Pertimbangan agar  hak pilih dapat dilaksanakan sesuai prinsip pemilu yang  jujur  dan  adil  Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  1945  tentunya  harus  lebih  diutamakan  dibandingkan  pertimbangan original  intent  norma  Pasal  22E  ayat  (2).  Pemenuhan  standar  penyelenggaraan  pemilu  yang  mampu  menjamin  hak pilih warga negara diberikan secara rasional dalam pemilu yang jujur dan adil tersebut secara tidak langsung juga akan memperkuat  sistem  presidensial.  Untuk  itu  kesempatan  warga  negara  untuk  mengenal  kandidat  secara  baik  dan menentukan  pilihan  secara  logis  akan  turut  menentukan  kualitas  kekuatan  politik  yang  mengisi  kekuasaan  eksekutif dan  legislatif  pusat  sesuai  yang  dikehendaki  konstitusi.  Oleh  karena  itu,  koreksi  atas  desain  keserentakan  pemilu memang  perlu  dilakukan  dalam  melaksankan  mekanisme  demokrasi. 24 untuk  itu  sistem  pemilihan  umum  serentak pemilu  yang  tidak  mampu  mencapai  tujuan  itu  hanyakan  menjadi  mekanisme  pemberian  legitimasi  bagi  pemegan kekuasaan negara. pemilu demikian adalah pemilu yang kehilangan ruh demokrasi. 25 Untuk pelaksaaan keserentakan dianggap  tidak  rasional  dan  mengandung  obesitas  hukum  yang  artinya  konsep  ini    terlalu  berlebihan  dengan  tidak mempertimbnagakan beben kerja dan konsidi di lapangan serta berpotensi melahirkan  kekacouan hukum atau konflik dalam kehidupan masyarakat dan tindakan sewenang-wenang. 26

## Refleksi dalam memaknai pemilihan umum serentak di Indonesia.
Menurut  UU  pemilu,  pemilihan  umum  di  laksanakan  untuk  memilih  pemimpin  negara  daerah  ataupun  badan legislative  yang  ada  di  daerah  mapun  dipusat  yang  pemilihannya  dilaksanakan  secara  langsung  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. 27 Dalam  menjalankan  fungsi  pemilihan  Lembaga  KPU  di  tugaskan  dalam  menjalankan  funsi  demokrasi  guna mensukseskan fungsi demokrasi ini KPU di harapkan menembatkan posisinya sebagai Lembaga independen 28 Berhasil tidaknya pemilu bisa dilihat dari sisi proses dan hasil. Proses pemilu dapat dikatakan sukses bila asas luber dan jurdil benar-benar terwujud dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Di sini semua peraturan perundang- undang  dan  prosedur  pelaksanaan  tahapan  benar-benar  terimplementasi  dengan  baik  dan  benar;  setiap  terjadi pelanggaran, pelaku mendapatkan sanksi sesuai ketentuan 29 .Konsep pemilihan umum yang di laksankan di Indonesia dengan  Pemilu  Serentak  yang  meruapakan  sebuah  Solusi    Lijphart  (1994)  berpendapat  bahwa  pemilu  serentak ( concurrent election ) merupakan solusi untuk mengatasi divided government . Pemilu serentak adalah pemilu parlemen dan  pemilu  presiden  yang  diselenggarakan  bersama  dalam  satu  hari  H  pemilihan.  Kajian  Pyane  dkk.  (2002) menunjukkan,  pemilu  serentak  tidak  hanya  berhasil  menyederhanakan  sistem  kepartaian  di  parlemen,  tetapi  juga berkecenderungan membentuk pemerintahan kongruen, di mana presiden terpilih berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen. Di  sini  terdapat dua faktor penyebab terbentuknya koalisi sebelum pemilu dan terjadinya coattail effeck.
Pemilu  serentak  mendorong  terbentuknya  pemerintahan  kongruen  karena  partai-partai  terpaksa  menggalang koalisi  lebih  dini  sebelum  pemilu.  Pemilu  serentak  menimbulkan coattail  effect yaitu  kecenderungan  pemilihan presiden  dan  keterpilihannya  berpengaruh  terhadap  pemilihan  dan  keterpilihan  anggota  parlemen.  Jelasnya, keterpilihan Calon Presiden A mempengaruhi keterpilihan calon anggota parlemen dari partai atau koalisi partai yang mengajukan  Calon  Presiden  A.  Dalam  pemilu  serentak,  pemilih  akan  memilih  presiden  sekaligus  partai  atau  koalisi partai pendukung presiden. Pemilih merasa memilih presiden lebih penting daripada memilih anggota parlemen.
24 Putusan  Mahkama  Konstitusi    Nomor  55/PUU-XVII/2019  mengenai  Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  1945,  yakni  pemilihan umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali  haruslah  menjadi  basis bertindak,  untuk  menentukan  desain  sistem  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia.  Setiap  desain  pelaksanaan  pemilu,  mulai  sistem pelaksaaan,  pelaksanaan  setiap  tahapan  pemilu,  hingga  sampai  kepada  penetapan  hasil  pemilu  mesti  dilaksanakan  secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil
25 Janedjri M. Gaffar, Op. Cit., Hlm. 44.
26 Roni  Sulistyanto  Luhukay, Karakteristik  Tanggung  Gugat  Perusahaan  Terhadap  Lingkungan  Dalam  Menciptakan Kesejateraan Rakyat , Junal Meta Yuridis Universitas PGRI Semarang, Volume 2 No 1 Tahun 2009, Hlm 26.
27 Anonim, Undang-Undang  Pemilu  (Pemilihan  Umum);  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2011, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), Hlm 9 28 Muchamad Isnaeni Ramahdan, “ Kompediun Pemilian Kepala Daerah” ,  Jakarta Thn 2009, Hlm 61
29 Secretariat  Bersama  kodifikasi  undang  undang  pemilu,  Policy  Brief  [04]  Kodifikasi  Undang-undang  Pemilu  Oleh Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu, hlm 1

## Roni Sulistyanto Luhukay, Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local
Pemilu  Serentak  untuk  lima  jenis  pemilu,  yaitu  pemilu  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  pemilu  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,  dapat  dilihat  dari dua  dimensi,  yaitu  pemilu  demokratik  dan  efisiensi.  Prinsip  yang  mendasari,  dan  yang  menjadi  ukuran  bagi  kelima jenis pemilu tersebut bukan efisiensi melainkan pemilu demokratik. You can have election between having democracy but you cannot have democracy without election. Pernyataan  ini menunjukkan adanya dua tipe pemilu,  yaitu pemilu tanpa  demokrasi  yang  sering  disebut authoritarian  election ;  dan  pemilu  yang  demokratis.  Berdasarkan  tujuh  asas pemilu  yang  disebutkankan  pada  pasal  22e  ayat  (1)  uud  1945,  yaitu  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil, dan periodik (lima tahun sekali), maka kelima jenis pemilu  yang dirumuskan pada Pasal 22E ayat (2) tidak bisa lain haruslah demokratis.
Pemilu  Demokratik  berkaitan  dengan  tujuan  dan  cara.  Karena  demokrasi  menjadi  tujuan,  maka  cara menyelenggarakan  pemilu  juga  harus  demokratis.  Karena  itu  pemilu  serentak  dapat  ditinjau  dari  segi  efektivitas ( Effective )  dan  efisiensi  ( Efficiency ).  Perbedaan  efektivitas  dan  efisiensi  yang  sangat  tepat  adalah  berikut  ini: Being effective is about doing the right things, while being efficient is about doing things right.
Pemilu  serentak  untuk  kelima  jenis  pemilu  akan  dapat  dikategorikan  efektif  bila  mencapai  tujuan  (efek)  yang ditetapkan. Doing  the  right  things berarti  melaksanakan  sesuatu  sesuai  dengan  tujuannya  baik  cara  maupun  tujuan yang hendak dicapai keduanya harus the right things . Kelima jenis pemilu tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.  Pemilu  serentak  untuk  kelima  jenis  pemilu  akan  dapat  dikategorikan  efisien  bila  cara  atau  metode  yang digunakan  tepat.  Cara  atau  metode  yang  tepat  ( doing  things  right )  adalah  efisien  dari  segi  waktu,  tenaga  dan  dana. Manfaat dan keuntungan ( benefit ) harus lebih besar daripada ongkos ( cost ) yang dikeluarkan. Manfaat dari suatu cara jauh melebihi ongkos yang dikeluarkan, maka cara apapun dapat ditempuh. The end justify the means . Karena kelima jenis  pemilu  tersebut  dilaksanakan  secara  serentak  pada  hari  dan  tanggal  yang  sama,  maka  penyelenggaraan  kelima jenis  pemilu  tersebut  niscaya  akan  sangat  efisien,  setidak-tidaknya  dari  segi  jumlah  anggaran  yang  dikeluarkan. Karena kelima jenis pemilu dan pemilu demokratik merupakan substansi konstitusi, maka menurut hemat saya, pemilu serentak  untuk  kelima  jenis  pemilu  tersebut  harus  ditinjau  dari  dimensi  efektivitas  ( Effective ),  bukan  dari  dimensi efisiensi  ( Efficiency ).  Para  ahli  ilmu  politik,  baik  perbandingan  politik  maupun  administrasi  publik,  banyak memperdebatkan isu demokrasi dan efisiensi. Akan tetapi tampaknya terdapat semacam konsensus bahwa demokrasi harus  mendahului  efisiensi.  Bila  dihadapkan  pada  dua  pilihan  tersebut  niscaya  pilihan  akan  jatuh  pada  demokrasi. Akan tetapi karena efisiensi juga penting, sering disebut asas manfaat, maka bila terdapat sejumlah alternatif pilihan, maka  efisiensi  akan  juga  diadopsi  sepanjang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi.  Pada  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945 terdapat ungkapan: “efisiensi harus berkeadilan.” Karena itu Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 hendaknya juga dibaca dan dipahami  pertama  dari  segi  demokrasi  baru  kemudian  efisiensi.  Ditinjau  dari  segi  effisiensi,  pemilu  serentak merupakan  keharusan.  Akan  tetapi  dari  segi  pemilu  demokrasi,  pemilu  serentak  ternyata  tidak  semuanya  sejalan dengan demokrasi. 30
Kejadian pada pemilu serentak yang diselenggarakan pada bulan April 2019 yang lalu dapat didiskripsikan satu per satu sebagai berikut.
1. waktu  yang  tersedia  bagi  KPU  untuk  merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengendalikan  pelaksanaan  semua tahapan pemilu dapat dikatakan sangat memadai; dan pembuatan seluruh peraturan pelaksanaan setiap tahapan, dan pengadaan, dan distribusi seluruh alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dapat dilaksanakan dalam waktu  yang  tersedia.  Akan  tetapi  volume  pekerjaan  KPU  memang  sangat  besar;  KPU  harus  melaksanakan pekerjaan dua tahun dalam satu tahun.
2. partai politik peserta pemilu melaksanakan empat kegiatan sekaligus: membangun kesepakatan dengan partai lain tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; mengidentifikasi, menyeleksi, dan menentukan daftar calon anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota;  merumuskan  visi,  misi  dan  program  partai  sebagai
30 Ramlan  Subekti yang  di  kutib  dalam  Putusan  Mahkama  Konstitusi    Nomor  55/PUU-XVII/2019  terkaid  dengan  hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta  checks  and  balances  dari  pemerintahan  presidensial  dengan  keyakinan  sendiri.  Untuk  itu  warga  negara  dapat mempertimbangkan  sendiri  mengenai  penggunaan  pilihan  untuk  memilih  DPR  dan  DPRD  yang  berasal  dari  partai  yang  sama dengan  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Hanya  dengan  pemilihan  umum  serentak  warga  negara  dapat  menggunakan  haknya memilih  secara  cerdas  dan  efisien  serta  pemilu  lima  kotak  akan  berakibat  pula  kepada  lemahnya  posisi  presiden  untuk menyelaraskan  agenda  pemerintahan  serta  agenda  pembangunan,  karena  pemilihan  kepala  daerah  dengan  DPRD  tidak diserentakkan.  Kepala  daerah  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat,  sekaligus  sebagai  penyelenggara  otonomi  daerah untuk tujuan pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD, baik di tingkat provinsi, maupun pada tingkat kabupaten/kota serta problematika  Pasal  22E  ayat  (2)  UUD  1945,  yakni  pemilihan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Presiden dan Waki Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah.
materi kampanye; menyusun strategi kampanye dan mencari dana kampanye pemilu; dan melaksanakan kampanye pemilu baik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilu anggota DPR dan DPRD.
3. pelaksanaan kampanye pemilu lebih didominasi oleh: (a) kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden daripada kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; (b) kampanye pemilu untuk isu urusan pemerintahan nasional oleh kedua pasangan calon presiden daripada isu urusan pemerintahan daerah (otonomi daerah); dan (c) persaingan antar  calon dari partai  yang sama di daerah  pemilihan  yang sama daripada persaingan antar partai politik peserta pemilu. Singkat kata, program atau rencana kebijakan yang hendak diwujudkan oleh partai politik peserta pemilu sama sekali tidak jelas.
4. waktu yang tersedia bagi pemilih dalam mencari dan mengolah informasi, dan memberikan suara (mencoblos lima peserta  pemilu  dan  calon)  di  TPS  berlangsung  relatif  lancar  dan  tepat  waktu  kedua  pasangan  calon  presiden ternyata  mampu  membangkitkan  minat  dan  partisipasi  Pemilih.  Partisipasi  pemilih  ( voting  turnout )  pada  Pemilu Serentak 2019 mencapai 81% lebih. Karena para calon anggota DPR dan DPRD yang melakukankampanye pemilu (persaingan antar calon dari partai yang sama di dapil yang sama), maka visi, misi, dan program partai tampaknya tidak  digunakan  sebagai  materi  kampanye.  Para  calon  cenderung  mengambil  jalan  pintas  dan  pragmatis  dalam mempengaruhi  pemilih,  yaitu  dengan  pertukaran  materi  dengan  suara  ( vote  buying ).  Materi  kampanye  pemilu cenderung  diganti  dengan  pemberian  materi  (uang  dan  sembako).  Pelaksanaan  pemungutan  suara  berlangsung relatif  lancar  karena  kebanyakan  pemilih  sudah  siap  dengan  nomor  urut  partai  dan  nomor  urut  calon  yang  akan dicoblos.  Kesiapan  itu  bukan  berasal  dari  kemampuan  mengolah  (memilah,  menilai,  dan  memilih)  informasi tentang berbagai alternatif peserta pemilu dan rencana kebijakan yang ditawarkan melainkan berasal dari kehendak calon yang telah “membeli” suara pemilih.
5. persoalan justru muncul dalam proses penghitungan suara di TPS. Penghitungan suara satu per satu  dari lima jenis pemilu, baik partai politik maupun  nama  calon secara  transparan  (di depan para saksi, pengawas  TPS, pemantau, pemilih  dan  warga  masyarakat)  niscaya  memakan  waktu  yang  panjang.30  Perlu  dikemukakan  di  sini  bahwa Indonesia merupakan satu-satunya  negara demokrasi di dunia yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara  sekaligus  di  setiap  TPS  secara  terbuka.31 Praktek  ini  merupakan the  best  practice dari  pemilu  demokratik. Waktu dan tenaga yang diperlukan sangat lama dan karena itu sangat melelahkan tidak hanya proses penghitungan suara  tetapi  juga  dalam  menyusun  berita  acara  dan  sertifikat  hasil  perhitungan  suara  (C1)  untuk  kelima  jenis pemilu, dan menyusun salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil perhitungan suara untuk kelima jenis pemilu yang  akan  diberikan  kepada  saksi  pemilu  baik  yang  hadir  maupun  tidak  hadir  (16  saksi  partai  peserta  pemilu nasional  dikalikan  tiga,  2  saksi  pasangan  calon  presiden,  dan  puluhan  saksi  calon  anggota  DPD,  dan  panitia pelaksana (PPK, PPS, dan pertinggal di KPPS). Tidak diketahui berapa orang dari 7 anggota KPPS yang mampu menyusun  berita  acara  dan  sertifikat  hasil  perhitungan  suara.  Semua  berita  acara  dan  sertifikat  ini  harus  basah (ditulis dengan tangan, tidak boleh difotocopy).
6. pemilu  serentak  lima  tahun  sekali  akan  menyebabkan  ketua  dan  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota, dan para pegawai KPU; ketua dan anggota Bawaslu, Provinsi, Kabupaten/Kota dan para pegawai Bawaslu;  dan  ketua  dan  anggota  DKPP  menganggur  selama  sisa  masa  jabatannya,  tetapi  menerima  uang kehormatan setelah pemilu serentak. Pemilu serentak lima tahun sekali tidak hanya merupakan pemborosan sumber daya manusia tetapi juga pemborosan dana.
7. proses  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden  oleh  Mahkamah  Konstitusi  lebih  banyak diberitakan  oleh  media  massa  daripada  proses  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilu  legislatif.  Akan  tetapi  proses penyelesaian  sengketa  hasil  pemilu  legislatif  sesungguhnya  jauh  lebih  kompleks  daripada  sengketa  hasil  pemilu presiden  dan  wakil  presiden  walaupun  tidak  banyak  diberitakan  oleh  media  massa.  Setidak-tidaknya  dari  segi jumlah permohonan mencapai 330 perkara DPR/DPRD, tetapi yang diregister hanya sebanyak 250, dan 10 perkara DPD, dan semuanya diregister. Semua perkara ini harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu dua bulan.  Saya tidak dapat membayangkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menyelesaikan  begitu banyak  sengketa pemilu serentak.
8. akuntabilitas peserta pemilu dapat dituntut  secara efektif oleh pemilih  hanya sekali dalam  lima tahun. Sebaliknya peserta  pemilu  hanya  wajib  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  lima  tahun  sekali.  Lima  tahun  bukan  jangka waktu  pendek  sehingga  pemilih  justru  sudah  lupa  apa  yang  dikerjakan  dan  yang  tidak  dikerjakan  oleh  peserta pemilu.  Salah  satu  kelebihan  bentuk  pemerintahan  parlementer  dibandingkan  dengan  bentuk  pemerintahan presidensial  adalah  akuntabilitas  penyelenggara  negara  hasil  pemilu.  Akuntabilitas  eksekutif  dapat dituntut  setiap waktu  oleh  pemilih  melalui  anggota  parlemen  (terutama  oposisi)  sedangkan  akuntabilitas  kepala  eksekutif (presiden) hanya dituntut pada akhir masa jabatannya. Akan tetapi kelemahan bentuk pemerintahan presidensial ini dapat  diperbaiki  dengan  jalan  menyelenggarakan  pemilu  untuk  penyelenggara  pemerintahan  nasional  secara terpisah  (selang 30 bulan) dari penyelenggaraan pemilu untuk penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dirumuskan ketentuan berikut: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  Pemerintahan  Pusat. Dari  pasal  ini
dapat  disimpulkan  urusan  pemerintahan  dibedakan  menjadi  dua  kategori,  yaitu  urusan  pemerintahan  daerah  dan urusan pemerintahan pusat (nasional). 31
Dengan  pemisahan  pemilu  nasional  dari  pemilu  daerah  seperti  ini,  rakyat  pemilih  akan  dapat  menuntut akuntabilitas  peserta  pemilu  daerah  pada  pemilu  nasional,  dan  30  bulan  kemudian  dapat  menuntut  akuntabilitas peserta pemilu nasional pada pemilu daerah.
Putusan  menyerentakkan  pilpres  dengan  pemilu  legislatif  merupakan  putusan  yang  sudah  tepat  dari  aspek pemurnian dan penguatan sistem presidensial. Hanya saja, dari aspek manajamen penyelenggaraan dan upaya menjaga kemurnian  hak  pilih  dalam  pemilu,  desain  keserentakan  memang  memiliki  masalah  tersendiri.  Ketika  desain keserentakan  pemilu  2019  harus  dievaluasi,  maka  desain  waktu  penyelenggaraan  pemilu  tetap  harus  berada  dalam kerangka  memperkuat  sistem  presidensial.  Pada  saat  yang  sama,  juga  harus  mempertimbangkan  aspek  manajemen penyelenggaraan  dan  kemudahan  pemilih  dalam  menentukan  pilihannya  secara  rasional.  Dengan  demikian,  evaluasi keserentakan  pemilu  tidak  harus  dijawab  dengan  kembali  pada  desain  waktu  penyelenggaraan  yang  diterapkan sebelumnya. Sebab, desain tersebut jelas tidak memiliki konstribusi lebih untuk penguatan sistem presidensial.
Berdasarkan  kerangka  pikir  demikian,  maka  keserentakan  pilpres  dengan  pemilu  anggota  DPR  dan  DPD seharusnya  tetap dipertahankan. Sebab, keserentakan itulah  yang  secara nyata berdampak  terhadap penguatan  sistem presidensial  sebagamana  dimaksud  MK  dalam  Putusan  Nomor  14/PUU-XI/2013.  Selain  itu,  mekanisme check  and balances yang  diharapkan  terjadi  adalah  antara  kekuasaan  pemerintahan  negara  yang  dipegang  Presiden  dengan kekuasaan  legislatif  yang  dipegang  DPR.  Adapun  keserentakan  pilpres  dengan  pemilu  anggota  DPRD  provinsi  dan DPRD  kabupaten/kota  hampir  tidak  memiliki  dampak  terhadap  perimbangan  kekuasaan  presiden  dengan  lembaga legislatif. Sebab, hubungan kekuasaan presiden dengan kekuasaan DPRD bukanlah hubungan yang bersifat horizontal, melainkan  vertikal.  Oleh  karena  itu,  alasan  penguatan  sistem  presidensial  dengan  menyerentakkan  pilpres  dengan pemilu  anggota  DPRD  sesungguhnya  tidaklah  relevan.  Untuk  itu    pada  Prinsipnya  pengunaan    rasionalitas  dlam pemilu serentak  sebagai bagian untuk mencegah terjadinya  isu di local hal ini di karenakan sebagai  negara kesatuan maka  kewenanga  pusat  lebih  dapat  menjawab  permasalahan  yang  ada  di  daerah  artinya  penerapan  pemilu  serentak mengandung  makna,  ketepatan  atau  pelaksanaan  sesuai  dengan  tujuan  dan  sarana  yang  di  gunakan  untuk  mencapai tujuan 32 .
Dalam membangun Paradigma menegakan   keadilan subtantif yang diguna oleh suatu regulasi yang berkaitan dengan  procedural dengan  tidak membuka peluang keadilan menempatkan MK penentu akan tetapi  proses dan nilai demokrasi  yang  masih  berlangsung  masih  di  warnai  pembajakan..  untuk  itu  Mahkamah  Konstitusi  tidak  hanya memperlias keadilan, akan tetapi juga memeperkuat demokrasi yang berlangsung. 33
Masalah pergulatan pemilihan serentak terjadi setelah pelaksanaan  serentakpada  tahun 2019 memakan banyak korban  dengan  system  lima  kotak  yang  memambah  beban  kerja  petugas  akan  tetapi  apabila  tidak  di  serentakan pemilihan  umum  akan  berakibat  pula  kepada  lemahnya  posisi  presiden  untuk  menyelaraskan  agenda  pemerintahan serta  agenda  pembangunan,  karena  pemilihan  kepala  daerah  dengan  DPRD  tidak  diserentakkan.  Kepala  daerah sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat,  sekaligus  sebagai  penyelenggara  otonomi  daerah  untuk  tujuan pembangunan  nasional,  akan  menghadapi  perubahan  konfigurasi  politik  yang  berubah-ubah  ketika  pemilihan  kepala daerah  tidak  diserentakkan  dengan  pemilihan  anggota  DPRD,  baik  di  tingkat  provinsi,  maupun  pada  tingkat kabupaten/kota

## SIMPULAN
1. Urgensi di  laksankannya pemisahan pemilu  nasional dan daerah  adalah belum berakhirnya massa jabatan pejabat public jika di laksnakan pemilihan serentak serta Penyelenggaraan  pemilu lima kotak, telah membuat pelaksanaan teknis  pemungutan  dan  penghitungan  suara  menjadi  sangat  panjang  dan  melelahkan  yang  berpotensi  dapat menghilangkan nyawa seperti halnya terjadi di tahun 2019. permasalahan lain muncul terkait bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih sebagai  bagian  dari  hak  konstitusional  warga  negara  yang  mesti  dilindungi.  desain  keserentakan  yang  ada berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil. Penyelengaraan pemilu serentak seyogyannya di rubah dengan adanya pemisahan pemilu nasional  dan  local  hal  ini  di  kerenakan  benyaknya  pejabat  public  yang  massa  jabatannya  belum  akan  berakhir
31 Pemilu  untuk  memilih  penyelenggara  urusan  pemerintahan  daerah  (DPRD  dan  kepala  daerah  baik  provinsi  maupun kabupaten/kota)  harus  dipisahkan  dengan  pemilu  untuk  memilih  penyelenggara  urusan  pemerintahan  nasional  (DPR,  DPD,  dan Presiden). Karena Indonesia mengadopsi susunan negara kesatuan, maka pemilu nasional harus diselenggarakan lebih dahulu.
32 Roni Sulistyanto Luhukay, Abdul Kodir Jailani, Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia , Jurnal Jatiswara, Universitas Mataram Lombok, Volume 34 No 2 Juli 2019, hlm 158. 33 Ahmad Sodiki, “ Jurnal Konstitusi Implementasi Putusan MK Terhadap Sistem Pemilu Dan Demokrasi,” Jakarta, Jurnal Redaksi Konstitusi, 2011, Hlm.119.
selain itu dengan pemilu lima kotak juga sangat menambah beban kerja penyelengaran pesta demokrasi yang dapat berpotensi  membahayakan  keselamatan  seperti  halnya  terjadi  di  tahun  2019  untuk  itu  dengan  adanya  pemisahan pemilu secara nasional dan local merupakan Langkah revolusioner.
2. Masalah  pergulatan  pemilihan  serentak  terjadi  setelah  pelaksanaan  serentakpada  tahun  2019  memakan  banyak korban  dengan  system  lima  kotak  yang  memambah  beban  kerja  petugas  akan  tetapi  apabila  tidak  di  serentakan pemilihan umum akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta  agenda  pembangunan,  karena  pemilihan  kepala  daerah  dengan  DPRD  tidak  diserentakkan.  Kepala  daerah sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat,  sekaligus  sebagai  penyelenggara  otonomi  daerah  untuk  tujuan pembangunan  nasional,  akan  menghadapi  perubahan  konfigurasi  politik  yang  berubah-ubah  ketika  pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD, baik di tingkat provinsi, maupun pada tingkat kabupaten/kota,  Pelaksanaan  Pemilu  serentak  sangat  baik  jika  di  terapkan  akan  tetapi  di  butuhkan  kesiapan  yang matang  sehingga  tidak  akan  muncul  pergulatan  seyogyannya  pelaksanaan  pesta  demokrasi  tidak  hanya  di laksanakan berdasrkan menyelaraskan  agenda pemerintahan  serta agenda pembangunan,  karena pemilihan  kepala daerah  dengan  DPRD  di  agendakan  menjadi  satu  akan  tetapi  harus  dapat  melihat  hal  yag  lain  yang  berkaitan dengan ekonomi social budaya di tambah dengan kondisi pandemic covid 19 yang di alami saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anonim, Kumpulan  Undang-Undang  Pemilihan  Umum, (Sekretariat  Jendral  Kepaniteraan  Mahkama  Konstitusi Republik Indonesia, Tahun 2008).
======, Undang-Undang Pemilu (Pemilihan Umum); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika) Kamaruddin  Azyumardi,  “ Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia  Masyarakat  Madani ,”    Penerbit    Kencana,    Jakarta  2008 Cetakan Ke 3.
Janedjri M. Gaffar, ” Politik Hukum Pemilu” , Jakarta, Konstitusi pers, Cetakan Pertama , 2012. Yasir Arafat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945 Amandemen , (Pertama Press). K.C Wheare F.B.A, Modern Constitution , London, Oxford University Pers, 1975. Caror C.Gould,” Demokrasi Di Tinjau Kembali,” Penerbit PT Lion Wacana, Jogyakarta Thn 1993 Sri Soemantri Martosoewignjo ,” Dasar-Dasar Politik Hukum,” Rajawali Pers, Jakarta  1991 , Cetakakan pertama Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Haris Syamsuddin, “ Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi” , Jakarta, Buku Obor, 2014, Cetakan Pertama. Muchamad Isnaeni Ramahdan, “ Kompediun Pemilian Kepala Daerah” ,  Jakarta Thn 2009.

## Jurnal
Ahmad  Sodiki,  “ Jurnal  Konstitusi  Implementasi  Putusan  MK  Terhadap  Sistem  Pemilu  Dan  Demokrasi,” Jakarta, Jurnal Redaksi Konstitusi, 2011 Roni  Sulistyanto  Luhukay, Karakteristik  Tanggung  Gugat  Perusahaan  Terhadap  Lingkungan  Dalam  Menciptakan Kesejateraan Rakyat , Junal Meta Yuridis Universitas PGRI Semarang, Volume 2 No 1 Tahun 2009.
====================,  Abdul  Kodir  Jailani, Penataan  Sistem  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia , Jurnal Jatiswara, Universitas Mataram Lombok, Volume 34 No 2 Juli 2019.

## Lain lain
Secretariat  Bersama  kodifikasi  undang  undang  pemilu,  Policy  Brief  [04]  Kodifikasi  Undang-undang  Pemilu  Oleh Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu.
Ramlan Subekti yang di kutib dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 55/PUU-XVII/2019 Putusan Mahkamah Konstitusi perkara 55/PUU-XVII/2019
Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi  (Perludem)  tak  sepakat  dengan  wacana  pemisahan  pemilihan  legislatif (pileg)  dan  pemilihan  presiden  (pilpres).  Perludem  lebih  mendorong  pemilu  serentak  nasional  dan  lokal dipisah. Perludem Lebih Setuju Pemilu Nasional Dan Lokal Dipisah , https://www.medcom.id/nasional/politik/1bvyr7gn-perludem-lebih-setuju-pemilu-nasional-dan-lokal-dipisah, dikses Pada Hari Kamis 24 September 2020, Pukul 15:30 Wib