## Studi Atas Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum
Romli SA * , Syafran Afriansyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
* romlisa_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  formulation  and  basis  for  the  formation  of Manhaj Tarjih Muhammadiyah. This type of research is qualitative with a literature study approach.  Data  analysis  uses  content  analysis  and  comparative  approaches.  This research  found  that  first,  the  basis  for  the  formulation  of  the  Muhammadiyah  Tarjih Council's Manhaj in legal istinbath was sourced from the Al-Qur’an and al-Sunnah as well  as  the  results  of  the  ijtihad  of  the  ulama.  Second,  the  approach  used  by  the Muhammadiyah  Tarjih  Council  in  understanding  the  texts  of  the  Al-Qur’an  and  al- Sunnah is through the Qawa'id lughawiyah texts. And third, facing problems for which there  is  no  text,  the  Muhammadiyah  Tarjih  Council  uses  a  general  approach  to  the meaning  of  the  texts  of  the  Koran  and  al-Sunnah,  an  istidlal  approach  with  various tools/media according to the problems that arise; such as using the istislahi approach and/or  the  qiyasi  approach.  Likewise,  using  qawaid  fiqhiyah  in  dealing  with  various problems, especially new problems for which the legal provisions are completely unclear.

## Keywords: Manhaj; Muhammadiyah Tarjih Council; Istinbath Hukum

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi dan landasan pembentukan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi  kepustakaan.  Analisis  data  menggunakan  pendekatan  content  analysis  dan komparatif.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pertama,  landasan  formulasi  Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam istinbath hukum adalah bersumber dari al-Quran dan  al-Sunnah  serta  hasil  ijtihad  para  ulama.  Kedua,  pendekatan  yang  digunakan  oleh Majelis  Tarjih  Muhammadiyah dalam memahami  nash  al-Quran dan  al-Sunnah adalah dengan media  Qawa’id lughawiyah nash. Dan ketiga, menghadapi  persoalan-persoalan yang  tidak  ada  dalil  nashnya,  maka  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  menggunakan pendekatan keumuman makna nash al-Quran dan al-Sunnah, pendekatan istidlal dengan berbagai perangkatnya/media sesuai dengan permasalahan yang muncul; seperti dengan menggunakan pendekatan istislahi dan atau pendekatan qiyasi. Begitu juga menggunakan qawaid  fiqhiyah  dalam  menghadapi  berbagai  masalah,  terutama  masalah-masalah  baru yang sama sekali belum jelas ketentuan hukumnya.

## Kata Kunci: Manhaj; Majelis Tarjih Muhammadiyah; Istinbath Hukum

## Pendahuluan
Muhammadiyah  sebagai  sebuah  organisasi  gerakan  Islam  di  Indonesia,  sering juga disebut dengan organisasi Gerakan Islam Dakwah Amar Ma’ruf Nahy Munkar dan Tajdid ,  bersumber  pada  al-Quran  dan  al-Sunnah  (Muhammadiyah,  2005).  Secara institusional,  Penyebutan  Muhammadiyah  dengan  gerakan  Islam  “ Amr  Ma’ruf Nahy Munkar dan Tajdid ” ini dimaksudkan bahwa organisasi Islam ini bersifat dinamis, aktif, kreatif  dan  inovatif.  Arti  dinamis  dalam  konteks  ini  adalah  bahwa  Muhammadiyah
sebagai sebuah organisasi Islam dalam gerakannya didukung oleh semangat dan tenaga yang mampu menggerakkan dan bergerak maju ke depan serta mampu menyesuaikan diri dalam segala keadaan dan perubahan serta perkembangan dan tantangan yang dihadapi yang terjadi dalam kehidupan ini.
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah Amar Ma’ruf Nahy Mungkar dan tajdid adalah identik dengan gerakan perubahan dan pencerahan. Gerakan perubahan dan pencerahan ini adalah merupakan gerakan yang mengusung misi kenabian Muhammad Saw—risalah nubuwah membawa dan mengajarkan kitab al-Quran—yang oleh al-Quran sendiri disebut dengan ungkapan “ Kitabun Anzalnahu Ilaika Litukhrijan-Naasa Min al- Zhulumaati Ila al-Nuur” yaitu (kitab al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Saw untuk  mengeluarkan  manusia  dari  kehidupan  yang  gelap  gulita  (kebodohan)  menjadi hidup yang yang terang benderang, cerdas dan beradab).
Gerakan  Islam  yang  diperjuangkan  oleh  Muhammadiyah  dengan  pendekatan dakwah amar  ma’ruf  Nahi  mungkar dan tajdid ini  menjadi  prinsip  dan ikon (simbol) perjuangan Muhammadiyah sejak awal kelahirannya hingga sekarang, dan bahkan nanti. Paling tidak, ada tiga nilai ( values ) dalam gerakan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang  diperjuangkan  oleh  Muhammadiyah—  yang  akan  membawa  pada perubahan dan pencerahan pada umat atau masyarakat.
Adapun  tiga  nilai  tersebut  adalah:  (1)  Mengajak,  menghimbau  dan  memotivasi masyarakat untuk berbuat baik atau kebajikan serta mengembangkan hal-hal yang makruf dan  positif    dalam  kehidupan,  (2)  berupaya  menjauhi,  menghindari  dan  mencegah berbagai macam bentuk kemungkaran yang akan merusak kehidupan, serta (3) melakukan perubahan  dan  pembaharuan  paham  keagamaan  dan  melakukan  penataan  kehidupan sosial sesuai dengan situasi, keadaan, tempat dan perkembangan dengan tetap berpijak kepada  nilai-nilai  al-Quran  dan  al-Sunnah.  Menurut  Ma’arif  (1995),  pembaharuan sebagai terjemahan dari tajdid adalah sama artinya dengan inovasi, restorasi, modernisasi, penciptaan sesuatu yang baru, dan lain-lain yang berkaitan dengan makna itu.
Masih  menurut  Ahmad  Syafi’i  Ma’arif  (1995)—dengan  ungkapan  bertanya— mengapa harus ada tajdid dalam Islam? Paling tidak ada tiga faktor yang berperan dalam masalah ini; Pertama, pemahaman dan penafsiran terhadap suatu doktrin transendental tidak pernah bernilai mutlak benar, semutlak benarnya doktrin itu sendiri. Dalam Islam, masalah  ini  berkaitan  dengan  kepercayaan  kepada  konsep  Nabi  terakhir  pada  diri Rasulullah  Saw.  Menurut  konsep  ini,  otoritas  tentang  wahyu  telah  berakhir  pada  diri Muhammad  Saw.  Dengan  perkataan  lain,  tidak  ada  otoritas  yang  sama  bobot  dan statusnya dalam soal memahami setiap ajaran yang berasal dari wahyu dengan otoritas Muhammad  Saw  sebagai  Rasul  terakhir.  Konsekuensi  dari  pandangan  ini  ialah  bahwa otoritas siapapun di bidang penafsiran terhadap ajaran transendental tidak ada yang tidak dapat  dipertanyakan,  asalkan  al-Quran  dengan  bantuan sunnah dan  sejarah  dipahami secara  utuh  dan  dijadikan  ketentuan  terakhir  dalam  memberikan  kata  putus  terhadap masalah yang dipersoalkan.
Kedua ,  Islam  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu  tata  sosio-politik  di  atas landasan  etik  dan  moral  yang  kuat  dalam  rangka  mengaktualisasikan  “ rahmatan  Lil ’’Alamin ” dalam ruang dan waktu. Fondasi moral dan etik ini merupakan pra-syarat bagi pembentukan  apa  yang  diistilahkan  oleh  al-Quran  dengan  “ khira  ummat ”,  yaitu  suatu tatanan sosio-politik-kultural yang kebaikan dan kualitasnya dapat diukur secara objektif dan dengan standar apa pun. Sampai sekarang, lanjut Ahmad Syafi’i Ma’arif, “pondasi moral  dan  etik  ini  belum  lagi  dirumuskan  secara  sistematis  dan  komprehensif  untuk keperluan  kita  sekarang  ini”.  Oleh  sebab  itu,  orang  Islam  akan  bingung  sendiri  bila, misalnya, kekuasaan politik jatuh ketangannya. Masalah yang akan segera muncul adalah bagaimana  hubungan syari’ah dengan  negara.  Sebab  isi  syari’ah  yang  kita  warisi  ini
sebagian besar adalah merupakan hasil ijtihad. Sudah barang tentu banyak bagian-bagian yang harus ditinjau secara serius dan mengujinya kembali dengan pemahaman kita secara komprehensif terhadap al-Quran dan Sunnah.
Ketiga, Tajdid dalam pemikiran dan pelaksanaan ajaran Islam pernah ditunjukkan oleh  generasi  sahabat,  terutama  oleh  Khalifah  Umar  bin  Khatab  yang  telah  merobah kebijaksanaan  Nabi  tentang  persoalan  tanah  rampasan  perang  di  Irak  dan  Mesir  yang dikuasai setelah prajurit Islam menang dalam peperangan. Pada masa Nabi, tanah-tanah rampasan perang diserahkan kepada para prajurit yang menaklukkan suatu wilayah.  Pada masa Khalifah Umar Ibn al-Khatab, tanah-tanah itu diputuskan dan diperintahkan agar tetap dikuasai dan dikelola oleh penduduk yang dikalahkan/ditaklukkan. Dilihat sepintas lalu, seakan-akan Umar bin Khatab telah merobah sunah, apalagi kebijaksanaan Umar ini juga mendapat kecaman dan tantangan dari sebagian sahabat di samping sebagian yang lain menyokongnya. Untuk memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang terkandung di  dalam  al-Quran  dan  al-Sunnah  tersebut—yang  keduanya  dijadikan  sebagai  sumber pembentukan  hukum—diperlukan  prosedur  dan  perangkat  yang  sebagai  media  untuk memahaminya.  Prosedur  dan  perangkat  inilah  yang  kemudian  disebut  atau  dikenal dengan manhaj (Yunus,  1973). Dalam kajian hukum  Islam, manhaj adalah merupakan metodologi  yang  digunakan  untuk  melakukan istinbath hukum,  baik  sifatnya  untuk memahami  nilai-nilai  hukum  yang  terdapat  di  dalam  al-Quran  dan  al-Sunnah  maupun persoalan-persoalan baru yang tidak ada dalilnya secara tekstual di dalam nash . Asjmuni  Abdurrahman  (2002)  menyebutkan  bahwa  keberadaan Manhaj ini, dalam  khazanah  keilmuan  Islam  klasik  dikenal  dengan  ilmu  Ushul  Fiqh.  Ilmu  ini memiliki  kedudukan  yang  amat  istimewa,  ia  dapat  dipergunakan  untuk  melakukan penggalian  terhadap  aturan-aturan  keagamaan,  baik  dalam  persoalan  politik,  ekonomi, sosial  budaya  maupun  hukum.  Nilai  penting  dari  ilmu  ini  sangat  disadari  betul  oleh Majelis  Tarjih  dan  pengembangan  Pemikiran  Islam  Muhammadiyah.  Dalam  catatan Asjmuni Abdurrahman, sesungguhnya upaya untuk perumusan metodologi atau manhaj pengambilan ( istinbath ) hukum dalam Muhammadiyah telah dimulai sejak tahun 1935. Di antara bentuk yang paling awal dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah  mengkaji  dan  merumuskan  apa  yang  disebut  dengan “masail  al-Khams ”  atau ” Mabadi’ al-Khamsah ”, yaitu “lima masalah atau masalah lima” yang berkenaan dengan pokok-pokok  persoalan  agama  yang  menjadi  titik  dasar  dan  sekaligus  sikap  dasar Muhammadiyah  dalam  persoalan  keagamaan  Islam  secara  umum  (Muhammadiyah, 1967). Lima masalah pokok itu adalah rumusan dan pendefinisian agama Islam, apa yang disebut dengan dunia, apa itu ibadah, apa itu sabilullah dan apa pula yang disebut dengan qiyas. Seperti  dijelaskan  oleh  Asjmuni  Abdurrahman  (2002)  bahwa  upaya-upaya perumusan dan penyempurnaan metodologi yang kemudian diberi nama dengan “ Manhaj Tarjih ” itu terus dilakukan dari tahun ke tahun.
Bagaimana  pentingnya manhaj ini  bagi  Muhammadiyah?  Tentu,  Tidak  dapat diingkari  bahwa  Muhammadiyah  sebagai  sebuah  organisasi  besar  Islam  yang memposisikan  diri  sebagai  pemurni  dan  pembaharu  ajaran  Islam,  maka Manhaj itu menjadi  sebuah  keniscayaan  adanya.  Oleh  karena  itu,  perumusan manhaj tarjih  ini menjadi  penting  dan  perlu  dilakukan,  agar  Muhammadiyah  memiliki  kerangka metodologi  yang  jelas  dan  standar  dalam  melakukan istinbath hukum. Manhaj Tarjih yang  yang  digunakan  oleh  Muhammadiyah  adalah  merupakan  pola  atau  metode  yang dipakai dalam kegiatan istinbath hukum dan pengkajian berbagai persoalan agama dalam kehidupan masyarakat.
Sebagai sebuah organisasi Islam tertua di Indonesia yang mengusung misi dakwah dan pengembangan pemikiran Islam, tidak dapat tidak mesti memiliki landasan pijak dan kerangka  metodologis  dalam  mengkaji  dan  mengelaborasi  ajaran  Islam  dari  sumber-
sumbernya,  yang  sekaligus  juga  mampu  memberikan  resfon  terhadap  persoalan- persoalan kehidupan dan kekinian dalam berbagai dimensinya. Mencermati manhaj yang digunakan  oleh  Muhammadiyah  dalam  mengkaji  ajaran  Islam  adalah  sangat  penting, karena akan melihat posisi Muhammadiyah di tengah keragaman manhaj yang sudah ada dan telah lama eksis di kalangan Mazhab hukum dan organisasi-organisasi Islam lainnya.
Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  sebelumnya  di  antaranya  Djamil  (1995), Abdurrahman (2002), Al-Hadi (2012). Dari ketiga penelitian ini, ada yang belum dikaji secara  jelas  dan  tegas,  terutama  berkaitan  dengan  bagaimana  menyelesaikan  perkara- perkara yang tidak ada dalilnya secara tekstual di dalam nash . Penelitian yang dilakukan ini  akan  fokus  pada  persoalan  yang  disebutkan  terakhir  ini.  Persoalan  yang  disebut terakhir  ini  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting.  Lebih-lebih  persoalan  baru  terus bermunculan  yang  berhadapan  langsung  dengan  sikap  pandang,  nilai  dan  praktik  atau pengamalan agama umat.

## Metode
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sementara sumber data diperoleh dari sumber primer dan sekunder—yang digali dan didapat dari telaah  kepustakaan  dengan  menelusuri  sejumlah  kepustakaan. Sumber  primer ,  di antaranya  adalah:  Himpunan  Putusan  Tarjih  Muhammadiyah  dan Manhaj Tarjih Muhammadiyah  (Metodologi  dan  Aplikasi)  yang  merupakan  karya  Asjmuni Abdurrahman. Sementara itu, sumber sekunder akan diperoleh dan digali dari sejumlah sumber  yang  diantaranya:  Metode  Ijtihad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  (Hasil Penelitian Fathurrahman Djamil), Manahij al-Ifta’ Fi Indonesia: Dirasah al-Manhajiyah Fi al-Istinbath  al-Ahkam Bain Lajnah Bahsi al-Masail Wa Majlis al-Tarjih Wa al-Tajdid (Hasil Penelitian Alim al-Hadi) dan Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan  Langkah  Yang  merupakan  kumpulan  berbagai  keputusan  Muktamar  dan  hasil permusyawaratan dalam Muhammadiyah secara periodik yang diantar oleh Rd. Haidar Nashir,  MA,    serta  sejumlah  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini baik primer maupun sekunder akan menggunakan dua pendekatan, yaitu melakukan studi kepustakaan dengan menghimpun  semua  data  yang  berhubungan  dengan  persoalan  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  serta  studi  dokumen  yang  berhubungan  dengan  catatan  proses  kegiatan istinbath hukum dan produk hukum yang dihasilkan. Semua data yang sudah terhimpun dan  diklasifikasi  sesuai  dengan  fungsinya,  maka  selanjutnya  dilakukan  analisa  dengan menggunakan pendekatan content analysis dan komparatif. Dan hasil analisis data dari penelitian ini akan dinarasikan dalam bentuk laporan deskriptif-kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Manhaj  Tarjih Muhammadiyah
Sebagaimana  telah  disinggung  pada  uraian  terdahulu,  bahwa  apa  yang  disebut dengan Manhaj Tarjih  itu,  tidak  lain  adalah  merupakan  metodologi  atau  cara  yang ditempuh dalam istinbath hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Muhammadiyah,  sebagaimana  juga  berbagai  kelompok  atau golongan  di  luar  Muhammadiyah  seperti  berbagai  mazhab  yang  eksis  dan  organisasi- organisasi Islam lainnya, juga mempunyai manhaj yang menggariskan langkah-langkah, prinsip-prinsip  atau  prosedur  dalam istinbath hukum,  baik  yang  berkaitan  dengan sumber-sumber  yang  dijadikan  dasar  penetapan  hukum  maupun  media  atau  perangkat yang  digunakan  dalam  memahami nash al-Quran  dan  al-Sunnah  serta  kaidah-kaidah fiqhiyah yang bersifat aksiomatis yang sudah menjadi postulat hukum.
Berkaitan  dengan  sumber  hukum,  Muhammadiyah  berpendapat  bahwa  sumber utama  dalam  hukum  Islam  adalah  al-Quran  dan  al-Sunnah shahihah (Djamil,  1995). Asjmuni  Abdurrahman  (2004),  sebagai  salah  seorang  ulama  Muhammadiyah, menyebutkan bahwa al-Quran dan al-Sunnah sebagai dasar pokok pengambilan hukum. Secara lebih tegas lagi bahwa dalam pokok-pokok manhaj Majelis Tarjih, dalam point pertama di dalam beristidlal dasar utamanya adalah al-Quran dan al-Sunnah al-Sahihah . Rumusan  ini  dihasilkan  dan  ditetapkan  pada  Muktamar  Tarjih  Muhammadiyah  1955. Keputusan  ini  termaktub  dalam  “ Kitab  Masalah  lima ”,  yang  menyebutkan  bahwa “Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diturunkan Allah Swt,  di  dalam  Al-Quran  dan  tersebut  dalam  al-Sunnah  yang shahih ,  berupa  perintah- perintah  dan  larangan-larangan  serta  petunjuk  untuk  kebaikan  manusia  di  dunia  dan akhirat. Dalam ungkapan dan rumusan lain, bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah al-Quran dan al-Sunnah (Muhammadiyah, 2011).
Menurut  Fathurrahman  Djamil  (1995),  bahwa  al-Quran  dan  al-Sunnah  sebagai sumber hukum tidak hanya diyakini oleh Muhammadiyah saja, tetapi juga oleh seluruh umat  Islam  dalam  berbagai mazhab dan  aliran.    Diantara  dua  sumber  itu,  al-Quran merupakan “sumber dari segala sumber hukum”. Artinya, al-Quran merupakan rujukan utama  dalam  menetapkan  hukum.  Sementara,  al-Sunnah  berfungsi  sebagai  penjelas terhadap  al-Quran,  yang  sebetulnya  juga  sebagai  sumber  hukum.  Tentu,  al-Sunnah sebagai penjelas tidak boleh bertentangan dengan  apa yang dijelaskannya dari al-Quran. Apa yang menjadi tolok ukur al-Sunnah itu dapat diterima? Menurut sebagian ahli bahwa al-Sunnah atau al-Hadis dapat diterima harus disileksi dan diuji. Kalau al-Sunnah atau al- Hadis    sejalan  dengan  al-Quran,  maka  al-Sunnah/al-Hadis  itu  dapat  diterima.    Jika  al- Sunnah/al-Hadis tidak sejalan, apalagi bertentangan al-Quran, maka al-Sunnah tersebut otomatis ditolak/tidak diterima.
Dalam  pandangan  Fathurrahman  Djamil,  agaknya  Muhammadiyah  tidak  begitu mengembangkan  tolok  ukur  ini.  Sebagai  indikatornya  adalah  terdapat  beberapa  al- Sunnah/al-Hadis yang dijadikan dasar putusan Tarjih, yang diduga oleh sementara pihak sebagai “tidak sejalan” dengan al-Quran. Fathurrahman Djamil mengemukakan contoh al-Sunnah/al-Hadis tentang “hukum membayar puasa untuk orang yang telah meninggal dunia  dan  hukum  memakai  emas  bagi  laki-laki”.  Fathurrahman  Djamil  mengutip Keputusan  disebutkan  bahwa  apabila  ada  orang  yang  dalam  perwaliannya  meninggal dunia, sedangkan ia berhutang puasa, maka walinya harus berpuasa untuk orang tersebut. Adapun dalil yang menjadi rujukan/dasarnya adalah yang bersumber dari Aisyah, yang matannya adalah seperti berikut:
َّنَأ َةَشِئاَع  ْنَع
.ُهُّيِل َو ُهْنَع َماَص ٌماَي ِص ِهْيَلَع َو  َتاَم ْنَم :َلاَق ِالله َل ْوُس َر Terjemahannya:
Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah telah bersabda: Barang siapa yang meninggal dunia  dan  dia  mempunyai  kewajiban  (berhutang)  puasa,  maka  walinya  dapat berpuasa untuknya.
Hadis  ini,  menurut  penjelasan  Fathurrahman  Djamil,  oleh  sementara  pihak dianggap tidak sejalan dengan firman Allah:
.ىَعَساَم َّلاِإ ِناَسْنِ ْلِْل  َسْيَّل  ْنَأ َو
Terjemahannya:
Dan  bahwasanya  seorang  manusia  tiada  memperoleh  selain  apa  yang  telah diusahakannya (QS. al-Najm/53: 39).
Mengenai haramnya laki-laki memakai emas, Majelis Tarjih menggunakan Hadis berikut ini sebagai dalilnya:
.اَه ِر ْوُكُذ ىَلَع َم َّرَح َو ْيِتَّمُأ  ْنِم ِثاَنِ ْلِْل ُرْي ِرَحْلا َو ُبَهَّذلا َّل ِحُا
Terjemahannya:
Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari umatku dan diharamkan bagi   kaum laki-lakinya.
Hadis  ini  oleh  sementara  pihak  dianggap  tidak  sejalan  dengan  firman  Allah berikut ini:
َيِه ْلُق ،ِق ْز ِ رلا َنِم ِتاَبِ يَطْلا َو ِهِداَبِعِل َج َرْخَأ ىِتَّلا ِالله َةَنْي ِز َم َّرَح  ْنَم ْلُق
،ِةَماَيِقْلا َم ْوَي ًةَصِلاَخ اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا ىِف ا ْوُنَماَء َنْيِذَّلِل
.َن ْوُلَمْعَي  ِم ْوَقَل ِتيَ ْلاا ُل ِ صَفُن  َكِلاَذَك
Terjemahannya:
Katakanlah:  "Siapakah  yang  mengharamkan  perhiasan  dari  Allah  yang  telah dikeluarkan-Nya  untuk  hamba-hamba-Nya dan (siapa  pulakah  yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui . (QS. al-A’raf/7:32).
Namun demikian, para Ahli ushul fiqh berpendapat bahwa dalam kedua kasus di atas  tidak  terdapat  pertentangan  karena  dalam  hal  ini  kedudukan  Hadis  sebagai  pen - takhsis terhadap  al-Quran.  Fathurrahman  Djamil  (1995),  menyebutkan  kecenderungan Muhammadiyah dalam menilai hadis hampir sama dengan Imam Syafi’i. Sebuah hadis yang  sudah  diketahui  kesahihannya  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  tanpa  harus meneliti lebih lanjut makna dari matan hadis itu. Oleh sebab itulah Syafi’i dikenal dengan “ Nashir al-Sunnah ”, yaitu penolong al-sunnah. Lebih lanjut, Djamil menyebutkan bahwa kriteria hadis sahih itu tidak hanya dilihat dari segi sanadnya saja tetapi juga harus ditinjau dari segi matannya.
Pandangan  bahwa  Muhammadiyah  lebih  menekankan  pada  kritik sanad hadis, terlihat dalam Manhaj yang dibuat oleh Majelis Tarjih. Dalam pedoman tersebut hanya diatur bagaimana hukum menggunakan hadis Mauquf, Mursal Sahabi, dan Mursal tabi’i, serta bagaimana cara menilai seorang rawi. Bahkan, dalam menerima Hadis da’if sebagai hujjah pun,  tolok  ukurnya  adalah  bahwa  hadis  tersebut  diriwayatkan  oleh  sanad  yang banyak.  Sementara  itu,  dalam  pedoman  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  upaya  kritik matan . Dalam mengamalkan hadis/al-sunnah, Muhammadiyah berpegang kepada hadis sahih . Hadis Shahih atau al-sunnah al-sahihah adalah hadis yang memenuhi rukun dan syarat secara syar’i sebagai hadis sahih (Sanu, 2002).
Dalam  ilmu  hadis,  istilah sahih dibedakan  kepada  2  (dua)  macam,  yaitu: sahih lizatih dan sahih lighairih . Hadis sahih lizatih itu adalah hadis yang dengan sendirinya memenuhi rukun dan syarat sebagai hujjah . Ada lima syarat bagi suatu hadis yang dapat dijadikan hujjah , yaitu: bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat ingatannya ( dlabith ), Tidak janggal/asing (syaz) pada sanad dan matan , dan tidak cacat (Sanu, 2002). Sementara itu, hadis sahih lighairih adalah hadis hasan lizatih, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui jalan yang banyak yang sama derajatnya, atau salah satunya lebih kuat dengan lafal yang sama atau maknanya saja, dan ia kuat dan ia meningkat/naik dari Hasan menjadi shahih . Dalam penjelasan Asmuni Abdurrahman (2004) Hadis Hasan Lizatih jika banyak jalannya dapat meningkat menjadi hadis sahih lighirih . Dengan  kata  lain, hadis  hasan  lighairih adalah  hadis  yang  asal  mulanya  hadis dhaif yang  bukan maudlu’ dan matruk dengan  jumlah  yang  banyak  dari  banyak jalannya/jalurnya dimana antar satu dengan yang lainnya saling menguatkan.  Dan dalam ilmu Hadis inilah yang disebut dengan hadis Maqbulah. Menurut Quthub Mustafa Sanu (2002),  apa  yang  disebut  dengan maqbulah atau maqbulat itu  adalah  hadis  yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah, yang adil dan kuat ingatannya atau kredibel, tetapi tidak mencapai tingkat mutawair .
Oleh karena itu, jika Muhammadiyah berpendapat bahwa apa yang disebut dengan al-Sunnah  atau hadis  shahih itu,  di  samping  hadis  sahih  yang  memenuhi  persyaratan hadis-hadis sahih yang mencapai tingkat mutawatir juga hadis-hadis hasan lighairih yang disebut dengan hadis maqbul (Abdurrahman, 2004) . Dalam konteks ini, Kasman (2012) menyebutkan bahwa hadis-hadis dha’if itu dapat dijadikan hujjah (argumen dan alasan syar’iy)  apabila  ia  banyak  dan  saling  menguatkan  satu  dengan  yang  lainnya  apabila banyak jalannya atau jalurnya dan terdapat qarinah yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis shahihah.
Khusus tentang tentang hadis ini, Muhammadiyah, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Kasman (2012), dalam bukunya “Hadits Dalam Pandangan Muhammadiyah ” adalah sebagai berikut:
a. Bahwa sumber ajaran Islam, disamping apa yang terdapat dalam wahyu (al-Quran), juga apa yang tersebut dalam Sunnah Sahihah .
b. Wajib percaya akan hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, berupa berita yang mutawatir dan  memenuhi  syarat-syarat.  Dalam  masalah  aqidah  (tauhid)  hanya dipergunakan dalil-dalil- atau hadis mutawatir.
c. Hadis mauquf belaka tidak daoat dijadikan hujjah .
d. Hadis mauquf yang dihukumi marfu’ dapat dijadikan hujjah .
e. Hadis Mauquf yang dihukumi marfu’ , apa bila terdapat  qarinah yang bisa dipahami ke- marfu’an -nya kepada rasulullah.
f. Hadis Mursal Tabi’iy belaka tidak dapat dijadikan hujjah .
g. Hadis Mursal Tabi’iy dapat dijadikan hujjah , apabila hadis itu  disertai adanya qarinah yang menunjukkan persambungannya .
h. Mursal  Sahabiy dapat  dibuat hujjah ,  apabila    ada qarinah yang  menunjukkan persambungannya.
i. Hadis-hadis  dla’if yang  menguatkan  satu  sama  lainnya  dan  berasal  dari  banyak jalannya/jalurnya dapat dijadikan hujjah , jika tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah yang sahih.
j. Riwayat  orang  yang  terkenal suka  melakukan tadlis (Cacat  yang  disembunyikan) dapat  diterima  bila  ia  menerangkan  bahwa  apa  yang  ia  riwayatkan  itu  sanadnya sambung, sedangkan tadlis nya itu tidak tidak sampai tercela keadilannya.
Menurut catatan, Dr. Kasman (2012) bahwa Muhammadiyah dalam memahami konsep  al- Sunnah  al-Sahihah, agaknya lebih  memilih  konsep  yang  berasal  dari Muhadditsin  Mutaqaddimin (ulama  hadis  sebelum  tahun  400  H),  yang  memasukkan Hadits hasan ke dalam hadis sahih . Bahkan, Hadis dla’if yang memiliki pendukung juga dapat dinilai sebagai al-Sunnah al-sahihah . Konsep sunnah juga tidak meliputi qaul dan tindakan sahabat (hadis mauquf). Dalam hal yang terakhir ini dapat dijadikan hujjah , jika telah mencapai derajat Ijma’ atau dihukumi marfu’. Dalam hal yang berhubungan dengan aqidah Muhammadiyah hanya menetapkan hanya berdasarkan khabar mutawatir . Dalam hal  penentuan  kesahihan  hadis,  Muhammadiyah  terlihat  ketat,  tetapi  pada  sebagian pemikiran lainnya terlihat tawasuth (moderat-tengahan), dan bahkan terkesan longgar. Keketatan tersebut  terlihat  pada persoalan matan yang menyangkut  persyaratan ketersambungan sanad . Sementara itu, ketawasuth -an pandangan Muhammadiyah dalam menentukan kualitas hadis terlihat pada persoalan yang menyangkut persyaratan keadilan dan  ke- dlabit- an periwayat.  Dengan  memperhatikan  langkah-langkah  dan  prinsip  yang ditempuh  Muhammadiyah  dalam  memahami  dan  berpegang  kepada  suatu  hadis,  maka Muhammadiyah telah menggunakan kaidah-kaidah ijtihad tarjih dalam manhaj nya untuk menentukan ke hujjah an suatu hadis. Kerumitan dalam menentukan apakah sebuah hadis dapat  dijadikan hujjah atau  tidak  dan  bagaimana  menentukan  ukuran-ukuran/norma kekuatan suatu hadis serta bagaimana solusinya jika terjadi perlawanan diantara dua dalil
hadis adalah hal-hal yang sangat kompleks yang membutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk  mencari jawabannya. Kegiatan inilah yang disebut oleh Kasman  dengan ijtihad tarjih (Kasman, 2012) .
Kemudian, terkait dengan penggunaan istidlal yaitu ber hujjah dan menggunakan dalil atau penggunaan argumen hukum selain dua sumber utama yaitu al-Quran dan al- Sunnah,  juga  dipakai  dalam  Muhammadiyah—sebagaimana  halnya    yang  berlaku  di kalangan para Mujtahid dan di kalangan semua mazhab dari dahulu hingga sekarang ini, meskipun terjadi ikhtilaf di kalangan mereka dalam mensikapi unsur-unsur istidlal yang digunakan oleh masing-masing mereka. Penggunaan unsur-unsur atau perangkat istidlal selain  al-Quran  dan  al-Sunnah, seperti; Ijma’,  Qiyas,  Istihsan,  Maslahat  Mursalah, Istishab, ‘Urf, Qaul Sahabi, Syar’un Man Qablana , termasuk juga qaidah-qaidah fiqhiyah serta qaidah-qaidah lughawiyah untuk memahami nash al-Quran dan al-Sunnah adalah media yang sudah baku yang ditetapkan oleh ahli ushul fiqh terdahulu (Djamil, 1995) dan terus digunakan oleh para mujtahid dan mazhab hukum (fiqh) dalam istinbath hukum hingga sekarang ini.
Penggunaan istidlal— selain  al-Quran  dan  al-Sunnah—dengan  berbagai perangkat/media  yang  ada  di  dalamnya,  meskipun  terdapat  perbedaan  di  kalangan Mazhab,  juga  digunakan  oleh  seluruh  kalangan  dan  termasuk  Muhammadiyah. Muhammad  Nawawi  menjelaskan  Ushul  Fiqh  yang  digunakan  oleh  Muhammadiyah adalah Ushul Fiqh yang pada umumnya yang sudah terbangun dan dikembangkan oleh para ulama sejak masa lalu hingga sekarang.
Berkenaan  dengan  sistematika  sumber  atau  dalil  hukum,  Majelis  Tarjih Muhammadiyah telah menggariskan dalam Manhaj nya Bahwa di  samping menjadikan al-Quran  dan  al-Sunnah  sebagai  sumber  utama  dalam istinbath hukum,  juga menggunakan istidlal dengan  berbagai  media  yang  ada  di  dalamnya.  Muhammadiyah menggunakan istidlal tersebut  tidak  lagi  mempersoalkan  asal  usul  berbagai perangkat/media istidlal tersebut, tetapi lebih melihat kepada ketepatan dan kesesuaian media istidlal dengan objek masalah yang akan ditetapkan hukumnya.

## 2. Metode Tarjih Muhammadiyah Dalam Memahami Nash
Sebagaimana telah disebutkan pada uraian terdahulu, bahwa bagi Muhammadiyah al-Quran  dan  al-Sunnah  atau  al-Hadis  merupakan  sumber  utama  yang  menjadi  dasar pembinaan tasyri’ dan dari kedua sumber inilah lahirlah berbagai ketentuan hukum syara’ yang  berkaitan  dengan  segala  perbuatan  dan  tingkah  laku  manusia  serta  berbagai persoalan lainnya. Untuk memahami kedua sumber ini diperlukan perangkat atau media apa yang dikenal dengan teori atau ijtihad bayani (Madkur, 1984).
Di kalangan ulama ushul apa yang disebut dengan teori bayani adalah usaha untuk menjelaskan  dan  mengetahui  makna  yang  terkandung  pada  lafal nash dan  kemudian sampai  pada  tahap  penyimpulan  dan  penetapan  hukum.  Teori bayani ini  berkaitan langsung dengan penjelasan dan pemaknaan lafal (teks) nash yang sudah dikategorikan kepada  istila-istilah  konsep  kebahasaan  yang  dikalangan  Ulama  Ushul  dikenal  dengan Qawa’id  al-Ushuliyah  al-Lughawiyah (Khalaf,  1990).  Konsep  atau  teori Qawa’id Ushuliyah  al-Lughawiyah yang  umumnya  dipakai  oleh  para  Ulama  Ushul  dalam memahami nash dan  menyimpulkan  hukum  dari  padanya.  Dalam  konteks  ini  Majelis Tarjih Muhammadiyah juga menggunakan cara ini dalam memahami nash al-Quran dan al-Sunnah, sebagaimana telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Kaidah lafziyah nash atau  disebut  dengan Qawa’id  Lughawiyah  nash sudah  lama  ada  dan  berkembang  di kalangan ulama mazhab.
Ada  beberapa  aspek/segi  yang  terkait  langsung  dengan  teori bayani ini,  sebagai berikut:
a. Lafal nash dilihat dari segi kandungan/cakupan makna. Para ulama ushul telah sepakat bahwa lafal Nash dilihat dari segi cakupan makna ini, dikelompokan kepada apa yang disebut dengan lafal-lafal; al-Khas dan al-‘Am , musytarak dan ta’wil (Zuhaili, 1986) . b. Lafal nash dari segi penggunaan makna/arti dilihat dari segi penggunaan makna, para Ulama Ushul membaginya kepada dua macam yaitu Hakikat (ةقيقحلا), Sarih (حيرصلا), Kinayah ( ةيانكلا )
c. Lafal Nash dari segi jelas dan tidak jelas maknanya. Tentang lafal nash yang jelas dan tidak jelas penunjukkan maknanya ( dilalah ) terhadap maksud yang dikehendaki ini, oleh kalangan mazhab Hanafi kepada empat kategori secara bertingkat yaitu Zhahir (رهاظلا), Nash (صنلا ), mufassar (رسفملا), dan al-Muhkam ( مكحملا)
d. Lafal Nash yang tidak jelas penunjukkan maknanya. Lafal nash dalam kategori ini, juga terdiri dari 4 (empat) tingkatan yaitu al-Khafy (يفخلا), al-Musykil (لكشملا), al- Mujmal (لمجملا), dan al-Mutasyabih (هباشتملا)
e. Lafal  nash  dari  segi  cara dilalahnya. Kalangan  ulama  Hanfiyah  membagi  cara penunjukkan (dilalah) lafal nash ini  kepada  empat  macam,  yaitu:  ‘ Ibarat  al-Nash, Isyarat al-Nash, Dilalat al-Nash dan Iqtidla’ al-Nash.
f. Lafal Nash dilihat dari segi kekuatan Dilalah -nya. Adapun ciri khas dan karakteristik nash yang dikelompokkan kepada Qath’iy al-Dilalah tersebut adalah ditandai dengan 1) menyebut nama jenis atau tempat dari sesuatu objek dalam 2) menyebutkan angka atau jumlah dari objek disebutkan dalam kalimat, 3) menyebut sifat tertentu dari suatu objek dalam kalimat. 4) Pengungkapan sesuatu yang diiringi oleh penjelasan (bayan) baik langsung (muttashil) dalam satu rangkaian kalimat atau terpisah (munfashil), 5) bentuk kata majemuk (idlafat) atau rangkaian dan gabungan dari dua unsur kata yang disebut dengan Mudlaf wa Mudlaf ‘alaih.

## 3. Penggunaan  Manhaj  terhadap  Nash    Al-Quran  dan  Al-Sunnah  serta  Contoh- Contoh Aplikatifnya
Langkah-langkah dan asumsi-asumsi seperti ini sudah terbangun dan eksis serta telah  dipraktekan  oleh  umumnya  para  Ulama  Mazhab  dan  organisasi  keislaman,  tidak terkecuali  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah.  Berbagai  persoalan  keagamaan  yang  digali dan diputuskan oleh Majelis Tarjih—yang sekarang sudah terhimpun dalam Himpunan Keputusan Tarjih Muhammadiyah tidak bisa lepas dari Manhaj dan kerangka metodologi yang dibangun dalam Muhammadiyah serta aplikasinya dalam istinbath hukum. Berikut ini, dikemukakan contoh-contoh  aplikatif dari manhaj yang digunakan dalam istinbath hukum. Oleh karena itu, pada uraian ini akan mengemukakan dan  penggunaan Manhaj dalam kaitannya kegiatan ijtihad dan istinbath hukum serta akan diiringi dengan contoh- contoh aplikatifnya dari ketetapan hukum yang telah dihasilkan. a. Wudlu’
Terkait dengan wudlu’ Putusan Tarjih Muhammadiyah menjelaskan tata cara atau kaifiat wudlu’ dan dalil-dalil yang melandasinya. Pada bagian wudlu’ ini Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menjelaskan pengertian wudlu’ tetapi menjelaskan tata cara atau kaifiat  wudlu’  secara  rinci.  Dalam  kaitannya  dengan  kaifiat  wudlu’,  Putusan  Tarjih Muhammadiyah menyebutkan sebagai berikut:
1) Bila hendak berwudlu’, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim ;
2) Mengikhlaskan niat kepada Tuhan Allah;
3) Membasuh telapak tangan tiga kali;
4) Menggosok gigi dengan kayu arak, siwak atau sesamanya;
5) Berkumur-kumur dan mengisap air dari telapak tangan sebelah dan kerjakan yang demikian  tiga kali;
6) Dan  sempurnakanlah  dalam  berkumur-kumur  dan  mengisap  air  itu,  apabila  kamu sedang tidak berpuasa;
7) Membasuh muka tiga kali;
8) Dengan mengusap dua sudut mata;
9) Lebihkanlah membasuh;
10) Dengan digosok;
11) Dan sela-selailah janggutmu;
12) Kemudian basuhlah (cucilah kedua tanganmu beserta kedua sikumu dengan digosok tiga kali);
13) Dan sela-selailah jarimu;
14) Dengan melebihkan membasuh kedua tanganmu;
15) Mulai tangan kanan;
16) Lalu usaplah kepalamu ;
17) Atau ubun-ubunmu dan atas surbanmu;
18) Dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala sehingga tengkuk dan kembalikan lagi pada permulaan;
19) Kemudian  usaplah  telinga  sebelah  luarnya  dengan  ibu  jari  dan  sebelah  dalamnya dengan kedua telunjuk;
20) Lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok tiga kali;
21) Dan sela-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya;
22) Mulai dari yang kanan;
23) Dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu;
24) Kemudian ucapkanlah, “ Asyhadu alla Ilaha illa Allah Wahdahu La Syarikalah Wa Asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu Wa rasuluh”.
Penjelasan kaifiat wudlu’ yang sangat rinci dan detail ini adalah didasarkan pada dalil-dalil nash al-Quran surat al-Maidah/5, ayat 6 dan didukung oleh 59 buah hadis Nabi. Kesemua  hadis  yang  dijadikan hujjah oleh  Majelis  Tarjih    ini,  berfungsi  untuk memberikan  penjelasan  dan  rincian  ( bayan )  bagi  pelaksanaan  wudlu’  sebagaimana diperintahkan oleh al-Quran. Dengan kata lain, kesemua hadis tersebut adalah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) dari perintah berwudlu’.
b. Mandi
Masih  terdapat  sejumlah hadis  yang lain dalam Himpunan Putusan Tarjih yang dijadikan sebagai hujjah atas wajibnya mandi karena junub , wanita yang selesai haid dan nifas. Dari dalil nash yang dikemukakan di atas, Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah menjelaskan  kaifiat  pelaksanaan  mandi  tersebut.    Yang  mewajibkan  mandi  tersebut adalah disebabkan karena junub yang mengeluarkan mani, atau wanita yang  baru lepas haid, dan nifas maka hendaklah mandi;
1) Mulailah mencuci kedua tanganmu;
2) Berniat dengan ikhlas karena Allah;
3) Basuhlah kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosokanlah tanganmu pada tanah atau apa yang menjadi gantinya;
4) Lalu  berwudlu’lah  sebagai  yang  tersebut  di  atas;  kemudian  ambillah  air  dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit wewangian;
5) Rambutnya dilepas;
6) Mulailah pada sisi yang kanan;
7) Tuangkan air di atas kepalamu tiga kali, lalu ratakanlah atas badanmu semuanya;
8) Serta digosok-gosok;
9) Lalu basuhlah kedua kakimu dengan mendahulukan kaki kanan dari pada yang kiri;
10) Jangan berlebih-lebihan menggunakan air.

## 4. Manhaj Majelis Tarjih Terhadap Persoalan yang Tidak Disebutkan dalam  Al- Quran dan Al-Sunnah
Majelis Tarjih Muhammadiyah setelah mendengar paparan/prasaran tentang Bayi Tabung dan Ceramah Ilmiah tentang persoalan Inseminasi buatan dan Bayi Tabung oleh dr.  Ahmad  Pratiknya  Watik,  Kkutbah  Iftitah  Pimpinan  Pusat  Majelis  Tarjih Muhammadiyah  serta  pembahasan  dari  seluruh  peserta/utusan  dalam  sidang-sidang Muktamar,  maka  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  memutuskan  dan  menetapkan  bahwa Bayi Tabung dalam prosesnya, sperma dan ovum (penjantan dan indung telurnya) berasal dari suami istri yang sah menurut hukum Islam hukumnya adalah mubah (boleh) dengan syarat:
a. Teknis  pengambilan  semen  (sperma)  dengan  cara  yang  tidak  bertentangan  dengan syari’ah Islam.
b. Penempatan zigote seyogyanyalah dilakukan oleh dokter wanita.
c. Resipien adalah istri sendiri.
d. Status anak dan bayi tabung PLTSI-RRI (sperma dan ovum dari suami istri yang sah, resipien istri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami-istri yang bersangkutan.
Dari  dalil-dalil nash al-Quran  dan  al-Sunnah  yang  ditampilkan  dan  dijadikan hujjah oleh  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  tidak  satupun  yang  menyebutkan  secara harfiyah (tekstual) menyangkut persoalan bayi tabung. Dalil-dalil nash tersebut, baik al- Quran  maupun  al-Sunnah  memang  menyebut  tentang  keinginan  manusia  mempunyai keturunan, menyebut “istri sebagai tempat menyemaikan keturunan, menyebut manusia berasal dari air mani yang memancar, bahwa untuk mendapatkan keturunan (anak) yang sah hanyalah dari rahim isteri yang sah serta setiap anak yang dilahirkan adalah suci.
Oleh  karena  itu,  dalil-dalil nash di  atas  sifatnya  umum  tidak  menyebutkan bagaimana  terjadinya  proses  pembuahan  antara  sperma  dan  ovum,  meskipun  ayat mengatakan;  “ istrimu  adalah  sawah  ladangmu  dan  datangilah  sawah  ladangmu bagaimana saja kamu sukai ”. Dan juga dalam hadis disebutkan; “ tidak halal bagi seorang laki-laki menyiramkan air maninya ke dalam rahim wanita yang tidak halal baginya ”. Bayi  Tabung  pembuahannya  tidak  melalui  proses  persetubuhan  secara  alamiah,  tetapi melalui  proses  bantuan  tenaga  medik.  Sesuai  dengan  kemajuan  teknologi  di  bidang pengetahuan  kedokteran,  terutama  berkaitan  dengan  reproduksi,  dan  ilmu  ini  sangat berguna dan bermanfaat serta dapat membantu bagi pasangan suami istri yang bermasalah dalam proses pembuahan untuk memperoleh keturunan.
Jika demikian halnya, maka bayi tabung itu mengandung nilai-nilai maslahat dan ada  manfaatnya.  Dari  kaidah-kaidah  Fiqhiyah  dan  ushuliyah  yang  digunakan,  maka berarti  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  menggunakan  pendekatan/teori Istishlahi yang berpijak pada kemaslahatan atau asas manfaat. Inti teori istishlahi atau Ijtihad Istishlahi yakni menyelesaikan beberapa kasus-kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum yang telah disebutkan diatas —al-Quran dan al-Sunnah— dengan menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Oleh karena itu, kasus bayi tabung masuk ke dalam wilayah ini, yang sifatnya Ijtihadi. Dan,  bayi  tabung  ini  merupakan  persoalan baru,  dan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  telah  menetapkan  hukumnya  adalah mubah atau dibolehkan sepanjang dilakukan dan hanya dengan pasangan suami istri yang sah, yang memang betul-betul membutuhkan serta dapat dipastikan bisa membantu pasangan suami  istri  bermasalah  dalam  pembuahan  yang  menginginkan  keturunan.  Dengan bertawakal dan Memohon Taufiq serta Inayah kepada Allah, Memutuskan:
a. Transplantasi  adalah  masalah Ijtihadiyah dunyawiyah,  maka  hukumnya  berputar (bergantung/terpaut) pada ‘illatnya .
b. Berobat adalah wajib hukumnya.
c. Transplantasi  dari  segi  melukai  dan  merusak  dan  merusak  jaringan  dan  organ hukumnya haram;
d. Ototransplantasi yang donor dan resipiennya satu individu hukumnya adalah mubah;
e. Homotransplantasi baik living donor maupun cadaver donor karena dlarurat menurut medis (ahli yang mu’tabar) hukumnya mubah;
f. Semua  pencangkokan  yang  membahayakan  baik  rohaniyah  maupun  jasmaniyah hukumnya haram.

## Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, landasan formulasi Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam istinbath Hukum adalah bersumber dari al-Quran dan al- Sunnah serta hasil Ijtihad para Ulama. Kedua, pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih  Muhammadiyah  dalam  memahami nash al-Quran  dan  al-Sunnah  adalah  dengan media Qawa’id lughawiyah nash , yang disebut dengan Teori bayani atau Ijtihad bayani yang berpijak pada pemahaman lafal nash dengan berbagai karakteristiknya; baik dilihat dari  keumuman  makna  lafal nash dan  kekhususannya,  dari  segi  jelas  dan  tidak  jelas dilalah nya, dari segi manthuq dan mafhumnya dari suatu lafal nash, dari segi qath’iy dan zhannynya , ungkapan lafal nash maupun dari segi hakikat dan majaznya dari suatu lafal nash serta termasuk juga muhkam dan mutasyabihat. Dan ketiga, menghadapi persoalan- persoalan  yang  tidak  ada  dalil nash nya,  maka  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah menggunakan    pendekatan keumuman makna nash al-Quran dan al-Sunnah, pendekatan istidlal dengan berbagai perangkatnya/media sesuai dengan permasalahan yang muncul; seperti  dengan  menggunakan  pendekatan istislahi dan  atau  pendekatan qiyasi .  Begitu juga  menggunakan qawaid  fiqhiyah dalam  menghadapi  berbagai  masalah,  terutama masalah-masalah baru yang sama sekali belum jelas ketentuan hukumnya.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  A.  (2004). Manhaj  Tarjih  Muhammadiyah:  Metodologi  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Djamil, F. (1995). Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah . Jakarta: Logos.
Kasman. (2012). Hadis dalam Pandangan Muhammadiyah. Yogyakarta: Mitra Pusta. KBBI. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Khalaf,  A.  W.  (1990).  ‘ Ilm  Ushul  al-Fiqh .  Kairo:  Maktabah  al-Da’wah  al-Islamiyah Dsyabab al-Azhar.
Muhammadiyah,  PP.  (1967). Himpunan  Putusan  Tarjih .  Yogyakarta:  Majelis  tarjih Muhammadiyah.
Muhammadiyah,  PP.  (2005). Anggaran  Dasar  dan  Rumah  Tangga  Muhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
Muhammadiyah,  PP.  (2009). Manhaj  Gerakan  Muhammadiyah  (Ideologi,  Khittah  dan Langkah ). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP. Muhammadiyah.
Muhammadiyah,  PP.  (2019).  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga Muhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
Sanu, Q. M. (2000). Mu’jam Musthalahat Ushul al-Fiqh . Beirut-Libanon: dar al-Fi8kr al- Mu’asir.
Zuhaili, W. (1990). Ushul al-Fiqh al-Islami. Suriyah-Damaskus: Dar al-Fikr.