## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## ZAKAT SEBAGAI SUMBER PENINGKATAN KEMANDIRIAN FISKAL DI PROVINSI ACEH

## Abstract
This study aims to determine the contribution  of  zakat  and  economic  growth  in increasing fiscal independence in Aceh Province in  2015-2019.  The  study  used  secondary  data, consisting of zakat realization, economic growth, and  fiscal  independence.  It  used  multiple  linear regression  method  and  chose  a  random  effects model  approach  (Random  Effect).  This  study found that zakat and economic growth positively and  significantly  affect  fiscal  independence  in Aceh  Province  in  2015-2019.  Therefore,  local governments  can  increase  fiscal  independence through  socialization  to  the  community  to  pay their zakat through Baitul Mal. This will increase own  source  revenue  and  increasing  the  fiscal capacity  of  Aceh  in  conducting  development. Thus, local government should maintain the level of  economic  growth  through  increasing  the production  of  goods  and  services  in  Aceh Province.

## Gedung EKP, Prodi Ekonomi Pembangunan
FEB Unsyiah Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111 Telp/Fax: (0651) 7551265 Email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id
©2021 FEB Unsyiah. All rights reserved.

## Diana Febriani Hasibuan 1
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala E-mail: dianafebriani00@gmail.com
Miksalmina 2 1
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala E-mail: miksalmina@gmail.com

## Zulkifli 3
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala E-mail: zulkifli_tok@unsyiah.ac.id

## Keywords:
Zakat, Economic Growth,
Fiscal Independence.

## INFORMASI ARTIKEL
Dikirim: November 2021 Diterima setelah revisi: November 2021 Diterima: November 2021
Dipublikasi: November 2021

## 1. Pendahuluan
Aceh  memperoleh  otonomi  khusus  melalui  UU  No.18  Tahun  2001  dan  kemudian disempurnakan dengan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU ini, Aceh diberikan kewenangan dalam mengatur daerahnya lebih luas, terutama dalam kewenangan untuk mendapatkan  sumber  pendapatan  daerah.  Kewenangan  yang  lebih  luas  ini  diharapkan  bisa memberikan  kesempatan  kepada  Aceh  dalam  menggali  berbagai  sumber  untuk  meningkatkan penerimaan  fiskalnya  (Ali  &  Maisyuri,  2017).  Namun  berdasarkan  indeks  kemandirian  fiskal seluruh provinsi di Indonesia tahun 2019, Provinsi Aceh  masih berada pada peringkat 6 dari 34 provinsi di Indonesia dan menjadi satu-satunya provinsi yang berstatus belum mandiri di Pulau Sumatera. Perkembangan data indeks kemandirian fiskal Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

## Tabel 1. Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Aceh Tahun 2015-2019
Tahun Indeks Kemandirian Fiskal (Persen) 2015 16,88 2016 16,66 2017 15,86 2018 16,35 2019 17,13 Sumber: BPKA, 2020 (data diolah)
Tabel 1 menunjukkan indeks kemandirian fiskal Provinsi Aceh 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Indeks kemandirian fiskal tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 17,13 persen. Meskipun  indeks  kemandirian  fiskal  lebih  baik  pada  tahun  2019  dibandingkan  dari  tahun sebelumnya,  namun  indeks  tersebut masih  tergolong  rendah  jika  dibandingkan  dengan  provinsi lainnya.  Kemandirian  fiskal  suatu  daerah  dapat  dicerminkan  dari  peningkatan  penerimaannya melalui  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Tingginya  PAD  akan  meminimalisir  tingkat ketergantungan  fiskal  daerah,  begitu  pula  sebaliknya  (Suryani  dan  Basri,  2016).  Perkembangan jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Aceh  tahun  2015-2019  dapat  dilihat  pada gambar 1:
Gambar 1. Perkembangan Jumlah PAD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019
1.97 2.06
2.27 2.35 2.69
2015 2016 2017 2018 2019 PAD
Gambar 1 menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir PAD Provinsi Aceh mengalami peningkatan dengan trend yang meningkat. Kenaikan PAD tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi  daerah  dan  juga  zakat.  Jumlah  PAD  yang  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan menjadi  sebuah  indikator  untuk  Aceh  lebih  mandiri.  Salah  satu  kebijakan  pemerintah  Aceh dalam mendapatkan sumber PAD adalah berasal dari zakat, karena zakat memiliki potensi yang besar  dalam  memaksimalkan  pendapatan  dan  penerimaan  di  Provinsi  Aceh  (Musa,  2014). Persentase kontribusi zakat terhadap PAD Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2. Kontribusi Zakat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019
TAHUN ZAKAT PAD Kontribusi Zakat terhadap PAD 2015 27.805.237.046,74 1.972.049.032.901,98 1,41 2016 35.780.632.814,11 2.060.180.945.551,33 1,74 2017 52.180.580.303,10 2.276.305.568.813,72 2,29 2018 53.928.676.345,25 2.359.385.393.6 45,65 2,29 2019 248.893.222.882,63 2.698.912.417.144,15 9,22
Sumber: BPKA, 2020
Tabel  2  menunjukkan  kontribusi  zakat  terhadap  PAD  dalam  5  tahun  terakhir  mengalami peningkatan.  Jumlah  penerimaan  zakat  yang  meningkat  akan  mendorong  meningkatnya  PAD dan  tingkat  kemandirian  fiskal  di  Provinsi  Aceh.  PAD  yang  merupakan  salah  satu  sumber pembiayaan pemerintah daerah yang sangat penting dengan indikator utamanya adalah pajak dan retribusi daerah. Namun tidak semua daerah memiliki sumber PAD yang optimal. Daerah yang memiliki  sumber  PAD  yang  kecil,  dapat  memasukkan  zakat  sebagai  salah  satu  sumber  PAD mengingat  zakat  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  serta  dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Varlitya, 2017). Untuk itu, perlu diteliti seberapa besar kontribusi zakat dalam meningkatkan kemandirian fiskal di Provinsi Aceh.

## 2. Tinjauan Teoritis

## Kemandirian Fiskal
Kemandirian fiskal daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  (Saputra,  2014). Kemandirian  fiskal  daerah  dapat diukur  melalui  indeks  kemandirian  fiskal  dengan  membandingkan  besarnya  PAD  terhadap  jumlah pendapatan daerah (Hunter, 1977). Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dapat dihitung melalui:

## IKFt = TPADt TPDt 𝑋 100%

## Dimana:
IKFt : Indeks Kemandirian Fiskal tahun t TPADt : Total Pendapatan Asli Daerah tahun t TPDt : Total Pendapatan Daerah tahun t
Indeks  kemandirian  fiskal  menggambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana dari  luar.  Semakin  tinggi  indeks  kemandirian  fiskal  berarti  tingkat  ketergantungan  daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

## Zakat
Zakat adalah  kegiatan  wajib  bagi  umat  islam  untuk  menyisihkan  sebagian  hartanya  sesuai dengan  ketentuan  agama  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  (Maguni,  2013).
Pelaksanaan zakat di Provinisi Aceh diperkuat dengan lahirnya Qanun No.7 Tahun 2004 tentang pengelolaan  zakat  yang  dikelola  oleh  Baitul  Mal.  Dalam  Undang-Undang  No.11  Tahun  2006 Pasal 180 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan:
1. Sumber PAD Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana yang tercantum dalam pasal 79 ayat 2 huruf a terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil penyertaan modal, zakat, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pengelolaan  sumber  PAD  Aceh  dan  PAD  kabupaten/kota  berpedoman  pada  peraturan perundang-undangan.
Peranan  zakat  di  dalam  ekonomi  makro  sangatlah  signifikan  sebagai  instrumen  kebijakan fiskal,  terutama  dalam  meningkatkan  konsumsi  untuk  menaikan  tingkat  pendapatan  daerah bahkan negara. Hasil pengumpulan dana zakat disuatu daerah akan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat sehingga tingkat kemandirian fiskal di suatu daerah akan meningkat (Zulfa, 2014).

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian  yang menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  dalam  masyarakat  bertambah  (Ma’ruf,  2008). Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  merupakan  indikator  makroekonomi  yang  pada  umumnya digunakan  untuk  mengukur  kinerja  ekonomi  di  suatu  Negara/Daerah,  untuk  tingkat  provinsi maupun  Kabupaten/Kota,  digunakan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Total  nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam satu tahun dihitung sebagai Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  (Alwindi  Dan  Santoso,  2017).  Penelitian  ini menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010. PDRB menurut
harga  konstan  banyak  digunakan  untuk  menganalisis  suatu  perkembangan  karena  data  ini memberikan  informasi  yang  lebih  rill.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  di  ukur  dengan  rumus sebagai berikut:
Laju pertumbuhan PDRB = ∪ PDRBt − PDRBt − 1 PDRBt − 1 X 100%

## Dimana:

## PDRBt      : Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t PDRBt-1   : Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t

## Penelitian Sebelumnya
Varlitya (2007), memaparkan bahwa tidak semua daerah di Provinsi Aceh memiliki sumber PAD  yang  optimal,  oleh  karena  itu  daerah  yang  memiliki  sumber  PAD  yang  kecil  dapat menerapkan zakat sebagai pendapatan asli daerah karena sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD.  Pada  penelitian  ini  alat  analisis  model  yang  digunakan  adalah  regresi  linier  sederhana dengan menggunakan data panel dari tahun 2014 hingga tahun 2016.
Suprayitno. dkk (2013), menemukan hasil dari penelitiannya yang menggunakan data panel di Semenanjung Malaysia dan analisis dilakukan dengan menggunakan model fixed effect . Hasil analisis mendapati bahwa zakat memiliki dampak positif dan signifikan pada pendapatan pajak dan hipotesis bahwa zakat akan mengurangi penerimaan pajak ditolak.
Muhajir (2017), menyatakan pada penelitiannya bahwa potensi zakat di Indonesia jauh lebih besar  dibandingkan  Negara  islam  lainnya.  Potensi  zakat  tersebut  dapat  meningkatkan  ekonomi masyarakat  bahkan  dapat  membangun  kemandirian  dibidang  ekonomi.  Metode  penelitian  yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Lubis.  dkk  (2017),  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi terhadap derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil yang diperoleh adalah  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  terhadap  derajat otonomi  fiskal  dan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur. Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  linier  sederhana  dengan  menggunakan  data  sekunder Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2001–2015.
Rinaldi  dan  Nuryasman  (2013),  menemukan  hasil  dari  penelitiannya  yang  menganalisis pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  di Provinsi Kalimantan Timur dengan metode regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh bahwa produk  domestik  regional  bruto  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kemandirian  keuangan
daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  data  panel  selama  4  tahun  (2006-2009)  dari  23 kabupaten/kota di Divisi Indonesia.
Nurainy,  dkk  (2013),  yang  menganalisis  tentang  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  dan pendapatan  asli  daerah  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  di  Jawa  Barat.  Hasil penelitiannya  adalah  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  berpengaruh  terhadap  kemandirian keuangan daerah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

## 3. Metodologi Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji tentang kontribusi zakat dan pertumbuhan ekonomi dalam  meningkatkan  kemandirian  fiskal  dengan  menggunakan  data  panel.  Data  time  series  yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2015-2019 dan data cross section yang digunakan ialah data dari 23 kabupaten/kota di  Provinsi Aceh. Jenis data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Baitul  Mal,  Badan  Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa  Keuangan Aceh  (BPKA),  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI),  buku-buku  literatur  serta sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
Penelitian  menggunakan  metode  regresi  liner  berganda  dengan  menggunakan  data  panel. Menentukan metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pooling least square (Common Effect), pendekatan efek tetap (Fixed Effect) dan pendekatan efek random (Random Effect) (Basuki, 2014). Adapun persamaan regresi berganda untuk data panel yang umum digunakan adalah sebagai berikut:
Y it = α it + β 1 X it + β 2 X it + ε it …………..…………………………………………(1)
Bentuk persamaan penelitian dapat ditulis sebagai berikut:
KFit = αit + β1LZKTit + β2PEit + εit………………………………………..(2)
Dimana:
KF = Kemandirian Fiskal
α = Konstanta LZKT  = Logaritma Zakat
PE          = Pertumbuhan Ekonomi β 1 = Koefisien regresi dari ZKT β 2 = Koefisien regresi dari PE
i = 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh
t = Tahun dari 2015-2019
ε = Residual/ error term
Untuk  menentukan  teknik  yang  paling  tepat  dalam  mengestimasi  regresi  data  panel. Terdapat tiga uji yang harus  dilakukan yaitu: Uji F (Chow test), uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM).
4. Hasil dan Pembahasan

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  yang  dilihat  dari  nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini merupakan statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam model penelitian:
Tabel 3. Statistik Deskriptif Kemandirian Fiskal (KF) Logaritma Zakat (LZKT) Pertumbuhan Ekonomi (PE) Mean 8.681754 9.761667 3.783860 Maximum 21.68000 10.29000 13.15000 Minimum 2.480000 9.170000 -20.34000 Std. Dev. 3.566516 0.291040 3.228839
Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9, 2021
Tabel  3  memperlihatkan  bahwa  ketiga  variabel  memiliki  nilai  rata-rata  (mean)  yang  lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasinya. Nilai standar deviasi yang lebih kecil menunjukkan sebaran data yang kecil. Untuk variabel dalam penelitian ini, dapat diartikan zakat, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian fiskal memiliki sebaran data yang kecil.

## Uji F (Chow test)
Uji  Chow  ( Chow  Test ).  Uji  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  teknik  regresi  data  panel menggunakan Fixed Effect model atau Common Effect model Hasil dari estimasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji F (Chow test) Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 5.908070 (22,89) 0.0000 Cross-section Chi-square 102.637943 22 0.0000

## Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9, 2021
Tabel 4 memperlihatkan hasil F-test sebesar 5,908070 dengan prob (0,0000). Nilai probabilitas hasil uji  chow  <  0,05  yaitu  H1  diterima,  sehingga  dipilih  model  FEM.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  uji hausman untuk melihat model apakah yang dipilih antara FEM atau REM.

## Uji Hausman
Uji Hausman digunakan untuk memilih antara Fixed Effect model atau Random Effect model. Hasil dari estimasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

## Tabel 5. Hasil Uji Hausman
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 0.700093 2 0.7047
Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9, 2021
Tabel 5 menunjukkan nilai prob. chi-squares untuk hasil estimasi uji hausman adalah 0,7047. Nilai Prob. chi-square lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, pada uji ini model random effect lebih baik daripada model fixed effect. Karena uji chow dan uji hausman memiliki hasil yang berbeda sehingga dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM).

## Uji Lagrange Multiplier (LM)
Uji LM digunakan untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik dari model
Common Effect. Hasil dari estimasi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

## Tabel 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier
Test Hypothesis Cross- section Time Both Breusch-Pagan 54.59309  0.747500 55.85888 (0.0000)  (0.3873) (0.0000)
Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9, 2021
Tabel  6  menunjukkan  nilai Probabilitas  Breush-Pagan  (BP) pada both sebesar  0,0000.  Nilai Probabilitas Breush-Pagan (BP) tersebut lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga model yang tepat pada hasil diatas adalah random effects model. Dapat kita simpulkan bahwa estimasi paling tepat yang digunakan pada penilitian ini yaitu random effects model.

## Hasil Regresi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peningkatan Kemandirian Fiskal
Hasil output pada regresi dengan menggunakan metode random effects model ditunjukkan dalam tabel 7 berikut:
Tabel 7. Estimasi Random Effects Model (REM) Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -50.19381 9.881031 -5.079815 0.0000 LZKT 5.960752 1.006684 5.921174 0.0000 PE 0.180248 0.071949 2.505209 0.0137 R-squared 0.257072 Adjusted R-squared 0.243686 S.E. of regression 2.215467 F-statistic 19.20441 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9, 2021
Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 7 model estimasinya sebagai berikut ini: KF = -50,19381+ 5,960752 LZKT + 0,180248 PE
Dari regresi di atas maka dapat di interpretasikan hasil penelilitian:
1. Nilai konstanta sebesar -50,19381, artinya rata-rata variabel kemandirian fiskal (Y) bernilai sebesar - 50,19381.
2. Nilai koefisien untuk zakat adalah sebesar 5,960752, artinya apabila zakat meningkat 1 persen maka tingkat kemandirian fiskal akan meningkat 5,960752 persen. Sehingga setiap kenaikan zakat akan menambah tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Aceh.
3. Nilai koefisien untuk pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,180248, artinya apabila pertumbuhan ekonomi  meningkat  1  persen  maka  tingkat  kemandirian  fiskal  akan  meningkat  sebesar  0,180248 persen. Sehingga setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menambah tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Aceh.

## Hasil Regresi Random Effect Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh
Hasil output regresi dengan menggunakan metode random effects model di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh ditunjukkan dalam tabel 8 berikut:
Tabel 8. Random Effect Per Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
NO KABUPATEN/KOTA EFFECT 1 SIMEULUE -1.568885 2 ACEH SINGKIL -2.831816 3 ACEH SELATAN -0.385191 4 ACEH TENGGARA -2.052568 5 ACEH TIMUR 0.038502 6 ACEH TENGAH 0.129943 7 ACEH BARAT -0.563669 8 ACEH BESAR -1.423938 9 PIDIE 2.719367 10 BIREUEN 0.913705 11 ACEH UTARA -0.009019 12 ACEH BARAT DAYA 0.792109 13 GAYO LUES -0.499619 14 ACEH TAMIANG -0.182224 15 NAGAN RAYA -1.073673 16 ACEH JAYA -1.370384 17 BENER MERIAH -2.056963 18 PIDIE JAYA -0.200831 19 BANDA ACEH 6.069272 20 SABANG 1.999412 21 LANGSA 3.856845 22 LHOKSEUMAWE -1.541616 23 SUBULUSSALAM -0.758760
Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9, 2021
Tabel  8  memperlihatkan  efek  positif  dan  negatif  dari  zakat  dan  pertumbuhan  ekonomi terhadap  peningkatan  kemandirian  fiskal di  23  Kabupaten/Kota  di  seluruh  Provinsi  Aceh.  Efek paling  besar  terjadi  di  Kota  Banda  Aceh  yaitu  sebesar  6,06  persen.  Hal  ini  mengindikasikan
Diana Febriani Hasibuan, Miksalmina, Zulkifli / Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 8 (2) 2021 138-148
bahwa zakat dan pertumbuhan ekonomi sangat berdampak pada peningkatan kemandirian fiskal di Kota Banda Aceh dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh.

## 5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat  di  ambil  adalah  zakat  dan  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal di  Provinsi Aceh. Sehingga setiap kenaikan zakat dan pertumbuhan ekonomi satu persen bisa meningkatkan kemandirian fiskal di Provinsi Aceh. Hasil untuk  R-squared  ialah  sebesar  0,257072  yang  artinya  zakat  dan  pertumbuhan  ekonomi  dapat menjelaskan  kemandirian  fiskal  sebesar  25,70  persen  didalam  model  sedangkan  sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini.

## Implikasi Kebijakan
Berdasarkan  pemaparan  kesimpulan  di  atas,  peneliti  memberikan  beberapa  saran  yang diharapkan  dapat  digunakan  kedepannya,  antara  lain  :  pemerintah  daerah  perlu  meningkatkan potensi  penerimaan  daerahnya  melalui  pengoptimalan  peran  Baitul  Mal  sebagai  lembaga pengelola  zakat  dengan  cara  meningkatkan  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  menyalurkan zakatnya  melalui  Baitul  Mal,  yang  nantinya  diharapkan  penerimaan  zakat  melalui  Baitul  Mal tersebut mampu meningkatkan kemandirian fiskal di Provinsi Aceh dan pemerintah daerah juga perlu terus menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi barang dan jasa di  Provinsi  Aceh.  Apabila  produksi  barang  dan  jasa  meningkat  dan  kemampuan  masyarakat dalam  membayar  pajak  juga  akan  meningkat.  Hal  ini  bisa  meningkatkan  kemandirian  fiskal daerah.

## Daftar Pustaka
Ali,  M.,  &  Maisyuri.  (2017)  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Aceh  Utara.  Jurnal  Akuntansi  dan Pembangunan. Vol 3 No 1
Alwindi,  R.,  &  Santoso.  (2017). Analisis  Kemandirian  Fiskal  Dan  Pembangunan  Ekonomi  38 Kabupaten  Atau  Kota  di  Jawa  Timur  (Periode  2010-2014).  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa FEB, 5(2).
Basuki. (2014). Electronic Data Processing (SPSS 15 dan Eviews 7). Sleman: Danisa Media. Musa, A. (2014). Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh. Media Syariah, Vol. XVI No. 1
Ma’ruf,  A.,  &  Wihastuti,  L.  (2008).  Pertumbuhan  ekonomi  indonesia:  determinan  dan
prospeknya. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 9(1), 44-55.
Maguni,  W.  (2013).  Peran  Fungsi  Manajemen  Dalam  Pendistribusian  Zakat  :  Distribusi  Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada Badan Amil Zakat (BAZ). Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 1.
Nur'ainy,  R.,  Desfitrina,  D.,  &  Utomo,  R.  B.  (2013).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Pendapatan Asli  Daerah  terhadap Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus Pada Kota Di Jawa Barat). Prosiding PESAT, 5.
Muhajir, A. (2017). The Pattern of Empowerment of Zakat, Infak and Sedekah (ZIS) Conducted by  Yayasan  Lima  Belas  Juli  (Yaliju)  in  Improving  the  Economy  of  Dhu’afa  Society. Jurnal Bimas Islam, Vol.10. No. 4.
Rinaldi, N. (2013). Pengaruh Realisasi Belanja Modal, Fiscal Stress, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi, 18(1), 77-96.
Suprayitno,  E.,  Kader,  A,  R.,  &  Harun,  A.  (2013).  Akat  Sebagai  Pengurang  Pajak  Dan Pengaruhnya  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Di  Semenanjung  Malaysia.  Jurnal  Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 7, No. 1.
Suryani & Basri. (2016). Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh Dan Di Sumatera Utara. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), I.
Lubis, R, J, A., Parmadi., & Aminah, S. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat desentralisasi  fiskal  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur.  E-Jurnal  Perspektif  Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 6. No. 3.
Varlitya,  R,  C.  (2017).  Analisis  Zakat  Sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia:  Pendekatan  Data  Panel  (Studi  Kasus  12  Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia. II.
Zulfa, A.  (2014).  Potensi  Zakat  untuk  Membasmi  Kemiskinan  di  Nanggroe Aceh  Darussalam. Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, III.