Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  930 - 935

## KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Oleh : Ni Putu Agustinawati Program Studi Akuntansi, STIE YBPK Email: np.agustinawati@gmail.com
Maria Yanida Program Studi Akuntansi, STIE YBPK Email: maria.yanida.26@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 Aim of this study is to analyze the performance of finance in Kapuas Local Government in regional financial management according to APBD (Local
Government  Budget)  2020,  reviewed  by  financial  ratio  analysis encompassing  local  financial  independence  ratio,  effectivity  ratio,  and growth  ratio  with  its  realization.  Data  which  are  used  to  analyze  the aforementioned  ratios  are  derived  from  Kapuas  Local  Government’s budget realization report year 2019 and 2020. Results of the study indicate the  financial  independence  of  Kapuas  Regency  had  reached  5.49%  in 2020 and 6.03% in 2021, from which it can be reckoned that Kapuas Local Government  has  successfully  raised  its  financial  independence  ratio. Effectivity ratio of Kapuas Local Government is shown to attain 92.62% in  2020,  which  is  considered  to  be  effective,  and increase  to  94.38%  in 2021  from  which  Kapuas  Local  Government’s  effectivity  ratio  is considered  to  be  preferable  than  prior  year.  PAD  (Local  Own-source Revenue)  growth  in  2020  decreased  in  insignificant  amount  from  prior year, while in 2021 Kapuas Local Government has attained 9.18% of PAD growth  that  conveys  Kapuas  Local  Government  in  2021  has  attained advanced performance than 2020.
Keyword :
Effectivity Ratio, Financial Independence Ratio, Growth Ratio, Kapuas Regency, Local Government Financial Performance]

## 1. PENDAHULUAN
Kabupaten  Kapuas  merupakan  salah  satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan  Tengah.  Secara  yuridis  formal Kabupaten  Kapuas  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959 tentang  Penetapan  Undang-Undang  Darurat Nomor  3  Tahun  1953  tentang  Pembentukan Daerah  Tingkat  II  di  Kalimantan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 1820).
Kabupaten  Kapuas  merupakan  salah  satu Kabupaten  yang  perkembangannya  cukup meningkat  baik  dari  hasil  Pendapatan  Daerah maupun  tata  lingkungan  perkotaan  yang mengusung slogan Kota Air (Aman, Indah dan
Ramah). Dengan adanya otonomi daerah yang merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan  keputusan  daerah  secara  lebih leluasa  untuk  mengelola  sumber  daya  yang dimiliki  sesuai  dengan  kepentingan,  prioritas dan  potensi  daerah  sendiri.  Untuk  mencapai kinerja keuangan yang optimal, maka Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kapuas  terus melakukan  terobosan  dan  inovasi  yang  baru khususnya  dalam  rangka  rencana  penyusunan anggaran yang dilakukan secara efektif, efisien dan  sistimatik,  disamping  itu  pula  diperlukan suatu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah  Daerah  yaitu  dengan  melakukan analisis  rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh seluruh SKPD  dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten Kapuas.
Hasil analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan  sebagai  tolok  ukur  dalam  menilai kemandirian  keuangan  daerah  dan  membiayai belanja  daerah,  serta  mengukur  efektivitas dalam  merealisasikan  pendapatan  Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas juga dapat digunakan untuk mengukur kontribusi masing- masing  sumber  dalam  bentuk  pendapatan daerah  serta  melihat  pertumbuhan  atau perkembangan  perolehan  pendapatan  juga pengeluaran  yang  dilakukan  selama  periode tertentu.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah mengisyaratkan bahwa dimungkinkan  adanya  penggunaan  rasio-rasio keuangan  sebagai  informasi  tambahan  yang dapat melengkapi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu periode dengan periode sebelumnya.

## 2. KAJIAN

## PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

## Akuntansi Sektor Publik
Sektor publik merupakan pemerintahan dan unit-unit  organisasinya,  yaitu  unit-unit  yang dikelola  pemerintah  yang  berkaitan  dengan hajat  hidup  orang  banyak  atau  pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan  (Fahmi,  2017).  Usaha  pariwisata digolongkan  kedalam  3  jenis  yaitu  usaha  jasa pariwisata,  pengusahaan  objek  dan  daya  tarik wisata, serta usaha sarana
pariwisata.Pengusahaan jasa pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia sedangkan pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha  sarana  pariwisata  dapat  dilakukan  oleh badan usaha atau perseorangan.
Adapun tujuan dari akuntansi sektor publik adalah  menyajikan  informasi  bagi  para pengambil keputusan tentang kebijakan- kebijakan ekonomi penting dengan dasar serta menyajikan  atau  membantu  mempersiapkan informasi tentang cara mengalokasikan sumber-sumber  yang  serba  terbatas  guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah.

## Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi  keuangan  daerah  adalah  proses pengidentifikasi,  pengukuran,  pencatatan,  dan pelaporan  transaksi  ekonomi  (keuangan)  dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau
provinsi). Pihak-pihak entitas pemda memerlukan  informasi  yang  dihasilkan  oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD),  badan  pengawas  keuangan,  investor, kreditur dan donatur, analis ekonomi, pemerhati  pemda,  rakyat,  pemda  lain,  dan pemerintah  pusat,  yang  seluruhnya  berada dalam  lingkungan  keuangan  daerah  (Halim, 2019).

## Laporan Keuangan Daerah
Pengertian  laporan  keuangan  adalah  suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi  yang  digunakan  sebagai  alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan  dengan  data  keuangan  atau aktivitas  organisasi  /  perusahaan  (Sundjaja, 2003).
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Keuangan Daerah
SAP  adalah  prinsip  akuntansi  atau pernyataan-pernyataan  yang  wajib  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pemerintah  pusat  atau  pemerintah daerah.  SAP  merupakan  persyaratan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  segala upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  di  Indonesia.  Dalam  hal ini  peraturan  yang  memuat  mengenai  Standar Akuntansi Pemerintah terdapat dalam Peraturan  pemerintah  No.  24  Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Tujuan  dari  standar  akuntansi  pemerintah adalah  untuk  mengatur  penyusunan  laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (General pupose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan  keuangan  yang  ditujukan  untuk memenuhi  kebutuhan  bersama  sebagian  besar pengguna  laporan  termasuk  lembaga  legislatif sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)
Berdasarkan  Pasal  64  ayat  (2)  Undang- undang  No.    5  Tahun  1974  tentang  pokok- pokok  pemerintahan  di  daerah,  APBD  dapat didefinisikan  sebagai  rencana  operasional keuangan  pemerintah  daerah,  dimana  disatu pihak  menggambarkan  perkiraan  pengeluaran setinggi-tingginya  guna  membiayai  kegiatan atau proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu,  dan  pihak  lain  menggambarkan
perkiraan  penerimaan  dan  sumber  penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran- pengeluaran.

## Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Proses  penyusunan  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Bastian, 2015) adalah sebagai berikut:
1.  Proses  Penentuan  Rencana  Plafon APBD
a) Bagian  keuangan,  dinas  pendapatan dan  dinas-dinas  yang  mengurus  sumber penerimaan  daerah,  secara  bersama-sama memperkirakan  target  anggaran  pendapatan rutin dan pembangunan
b) Bahan penentuan kepada plafon anggaran  belanja  rutin  diperoleh  dari  dinas daerah  yang  didasarkan  kepada  surat  edaran kepala daerah.
c) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah,  bagian  keuangan,  bagian  penyusunan program  secara  bersama-sama  menentukan rencana anggaran pembangunan daerah
d) Proses penentuan proyek-proyek pembanguan: Dinas/lembaga menyusun, mengajukkan  perencanaan  fisik  perincian pembiayaan  proyek  yang  akan  dilaksanakan setelah  itu  Bappeda  mengadakan  penelitian tentang  proyek  berdasarkan  skala  prioritas selanjutnya  bagian  keuangan  dan  bagian penyusunan  program  mengadakan  penelitian jumlah biaya.
2.  Proses Penentuan Belanja Rutin
a) Penentuan  belanja  untuk  gaji,  biaya pensiun,  dan  tunjangan  lainnya  direncanakan oleh bagian keuangan, kepegawaian berdasarkan surat keputusan
b) Penentuan belanja non pegawai dalam rutin dilakukan sebagai berikut : dinas/lembaga penyusunan  dan  perencanaan  usulan  kegiatan beserta  pembiayaan  dan  bagian  keuangan mengadakan penelitian prioritas.
Kinerja Keuangan kinerja adalah kuantitas, kualitas dan waktu yang  digunakan  dalam  menjalankan  tugas (Sutrisno,  2017).  Kuantitas  adalah  hasil  yang dapat  dihitung  sejauh  mana  seseorang  dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas  adalah  bagaimana  seseorang  dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengenai banyaknya  kesalahan yang dibuat, kedisplinan dan  ketetapan.  Waktu  kerja  adalah  mengenai jumlah absensi yang dilakukan, keterlambatan, dan lamanya masa kerja dalam tahun yang telah dijalani.

## Rasio Keuangan Daerah
beberapa  rasio  yang  dapat  dikembangkan berdasarkan  data  keuangan  yang  bersumber dari APBD yaitu antara lain (Halim, 2019):
1.  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pola  hubungan  pemerintah  pusat  dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah disajikan sebagai berikut:
Tabel 1. Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0-25 Instruktif Rendah 25-50 Konsultif Sedang 50-75 Partisipatif Tinggi 75-100 Delegatif Sumber: Halim (2019)
Rasio  Kemandirian  keuangan  daerah (otonomi  fiskal)  menunjukkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
2.  Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah
Rasio efektivitas menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah (Halim,  2019).  Sesuai  dengan  Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan  efektivitas  keuangan  daerah otonom  ke  dalam  lima  tingkat  efektivitas sebagai berikut:
Tabel  2.  Efektivitas  Keuangan  Daerah Kemampuan Keuangan  Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif ˃100 Efektif ˃90-100 Cukup Efefktif ˃80-90 Kurang Efektif ˃60-80 Tidak Efektif ≤60 Sumber: Halim (2019)
Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan tugas  dikategorikan  efektif  apabila  rasio  yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%.  Namun  demikian  semakin  tinggi  rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2019).
3.  Rasio Pertumbuhan Mengukur  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

## 3. METODE PENELITIAN
Analisis  berdasarkan  rasio-rasio  yang dilakukan  dalam  penilaian  kinerja  secara keseluruhan  yang  dicapai  atas  penggunaan APBD oleh Daerah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan  Tengah  yang  dilihat  dari  hasil perhitungan  rasio  keuangannya  dengan  cara menganalisis hasil kinerja. Dalam penelitian ini menggunakan  informasi  yang  terdapat  pada laporan  ringkasan  perhitungan  APBD  yang membandingkan  mulai  tahun  2020-2021 dengan  menggunakan  rasio-rasio  keuangan yaitu:
1.  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah (RKKD)
RKKD = PAD / Bantuan Pemerintah
2.  Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah (REPAD)
REPAD = Realisasi PAD / Target PAD

## 3.  Rasio Pertumbuhan (RT)
RT = Realisasi PAD x-n – X n-1 Realisasi PADX n-1

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Ringkasan  Laporan  Realisasi APBD  Kabupaten  Kapuas  dari  tahun  2020 sampai  dengan  tahun  2021,  dilakukan  analisis rasio keuangan sebagai berikut:
1)  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi  fiskal)  menunjukkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Kemandirian keuangan daerah ditujukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan
pemerintah  pusat  ataupun  pinjaman  (Halim, 2019).  Adapun  analisis  pendapatan  daerah berdasarkan rasio kemandirian sebagai berikut:
RKKD 2020 = 85.832.949.196,87
1.564.650.131.553,65
= 5,49%
RKKD 2021 = 93.717.860.686,33 1.555.151.139.598,46 = 6,03%
Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten  Kapuas  pada  tahun  2020  sebesar 5,49%. Maka dapat dikatakan bahwa kemampuan  keuangan  pemerintah  Kabupatern Kapuas  masih  rendah  sekali.  Hal  ini dikarenakan  bantuan  Pemerintah  Pusat  dan Pinjaman  lebih  besar  dibandingkan  dengan Pendapatan  Asli  Daerah  itu  sendiri,  ini membuktikan  bahwa  tingkat  ketergantungan pihak  Pemerintah  Kabupaten  Kapuas  kepada pihak  eksternal  (Pemerintah  Pusat)  masih sangat  tinggi.  Dengan  demikian  Pemerintah Kabupaten Kapuas belum mampu
mengoptimalkan  secara  maksimal  sumber- sumber yang menambah pendapatan asli daerah Pemerintah  Kabupaten  Kapuas  itu  sendiri. Sedangkan  pada  tahun  2021  mencapai  6,03% hal  ini  menggambarkan  bahwa  pemerintah Kabupaten  Kapuas  pada  tahun  2021  berhasil meningkatkan  rasio  kemandirian  keuangan walaupun  hanya  sedikit  saja  dengan  cara meningkatkan jumlah PAD dari tahun sebelumnya  dan  mengurangi  bantuan  dari pemerintah pusat.
2) Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli
Daerah
Rasio  efektivitas  pendapatan  asli  daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan potensi  riil  daerah  (Halim,  2019).  Semakin tinggi rasio efektivitas, hal ini menggambarkan semakin  efektif  kemampuan  suatu  daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah.
REPAD 2020 = 85.832.949.196,87
92.673.563.000,00
= 92,62%
REPAD 2021 = 93.717.860.686,33 99.297.610.000,00 = 94,38%
Kemampuan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam  menjalankan  tugasnya  dapat  dikatakan sudah  efektif  pada  tahun  2020  dimana  terlihat rasio  efektifitas  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten  Kapuas  mencapai  92,62%  yang artinya  semakin  tinggi  rasio  efektivitas menggambarkan  daerahnya  semakin  baik dalam  merealisasikan  dan  mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Hal ini disebabkan realisasi  penerimaan  PAD  pada  tahun  2020 hampir mendekati target anggaran penerimaan PAD  tahun  2020.  Pada  tahun  2021  rasio efektifitas  meningkat  menjadi  94,38%  hal  ini menandakan  pemerintah  kabupaten  Kapuas semakin baik.
3) Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  ini  digunakan  untuk mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah  Daerah  dalam  mempertahankan dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Berikut  ini  perhitungan  Rasio  Pertumbuhan PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun  Anggaran 2020 dan 2021.
Rasio PAD 2020 = 85.832.949.196,87 - 87.107.922.832,12 89.107.922.832,12 = - 3, 68 %
Rasio PAD 2021 = 93.717.860.686,33 -  85.832.949.196,87 85.832.949.196,87 = 9,18 %
pertumbuhan  PAD  pada  tahun  2020 mengalami  penurunan  yang  tidak  terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  Hal  ini  menggambarkan  adanya indikasi  penurunan  perekonomian  masyarakat dan  pelaksanaan  otonomi  daerah  belum dilakukan secara optimal, sehingga Pemerintah Kabupaten  Kapuas  harus  terus  melakukan usaha-usaha  untuk  mendukung  perekonomian masyarakat  di  Kabupaten  Kapuas,  sehingga kedepannya nanti pendapatan asli daerah akan terus  meningkat  dan  Pemerintah  Kabupaten Kapuas  bias  mandiri.  Pada  tahun  2021
pemerintah kabupaten Kapuas berhasil meningkatkan  PAD  dan  bertumbuh  sebesar 9,18%  hal  ini  menandakan  kinerja  pemerintah kabupaten  Kapuas  bertambah  lebih  baik dibandingkan pada tahun 2020 yang mengalami penurunan.

## 5. KESIMPULAN
Pada  tahun  2020  kemampuan  keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas masih tergolong rendah  sekali,  sedangkan  pada  tahun  2021 Pemerintah Kabupaten Kapuas berhasil meningkatkan  rasio  kemandirian  keuangan walaupun  hanya  sedikit  saja  dengan  cara meningkatkan jumlah PAD dari tahun sebelumnya  dan  mengurangi  bantuan  dari pemerintah  pusat.  Untuk  rasio  efektivitas  dari tahun  2020  sudah  mampu  mencapai  tingkat efektif.  Sedangkan  pada  tahun  2021  rasio efektifitas meningkat dibandingkan tahun 2020 hal  ini  menandakan  pemerintah  kabupaten Kapuas  semakin  baik.  Pada  tahun  2021 pemerintah kabupaten Kapuas berhasil meningkatkan  PAD,  hal  ini  menandakan kinerja pemerintah kabupaten Kapuas bertambah lebih baik dibandingkan pada tahun 2020 yang mengalami penurunan.

## 6. REFERENSI
Bastian,  I.  (2015).  Akuntansi  Untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga.
Fahmi,  I.  (2017).  Analisis  Laporan keuangan. Bandung: Alfabeta.
Halim,  A.  (2019).  Pengelolaan  Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN.
Sundjaja,  I.  B.  (2003).  Manajemen Keuangan. Jakarta: Literata Lintas Media.
Sutrisno,  E.  (2017).  Manajemen  Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 690.900  327  Tahun  1996  Tentang  Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas  2019,  2020.  Laporan  Realisasi  APBD Kabupaten Kapuas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13 Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Undang-Undang  No.  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
Undang-Undang  No.  15  Tahun  2004 Tentang  Pemeriksaan  Tanggung  Jawab  dan Pengelolaan Keuangan Negara
Undang-Undang  No.  17  Tahun    2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah