## DISKURSUS POLITIK ETIS DALAM FILM GURU BESAR TJOKROAMINOTO Adelia Risnaning Tyas
Universitas Gadjah Mada

## E-mail: artadeltyas@mail.ugm.ac.id
ABSTRAK . wacana politik etis pada film Guru Besar Tjokroaminoto mengisahkan sebuah perlawanan  Tjokroaminoto dan para intelektual terhadap wacana politik etis tentang sebuah hadiah pendidikan, perairan serta ancaman penangkapan bagi  mereka  yang  melanggar  norma-norma  politik  etis.  Metode  analisis  wacana  digunakan  untuk  mengamati  relasi kekuasaan yang terbentuk dari episteme atau pengetahuan di zaman politik etis. Kekuasaan didisiplinkan, dinormalisasi dari pengetahuan, terbentuk karena adanya relasi antar masyarakat, penjajah, dan organisasi hingga tercipta kebenaran pada  masanya.  Penelitian  menemukan  adanya  wacana  pendidikan,  pembangunan  moral  pada  janji-janji  politik  etis, pendisiplinan, normalisasi subjek dengan episteme membentuk dan dididik atas larangan, penolakan, oposisi benar dan salah. Penolakan organisasi yang tidak benar atau tidak sejalan dengan politik etis. Kedisplinan dan hukuman tidak sesuai dengan aturan. Hukuman guru kepada murid jika berkomentar atau menjawab soal, hingga adanya episteme pendisiplinan yang dinormalisasikan oleh pekerja, penjara, perceraian dan pernikahan oleh perempuan dengan alasan untuk patuh kepada orangtua.
Kata Kunci : diskursus; politik etis; Tjokroaminoto
ABSTRACT . This research discousses on ethical politics in the film “Guru Besar Tjokroaminoto”. narrates a resistence led by Tjokroaminoto and intelectuals against the discourses of ethical political concerning education, along with the threat of arrest for those who violate ethical political norms. Discourse analysis methods are employed to observe power relations formed by episteme or knowledge during the era of ethical politics. Power is established, normalized through knowledge, and established due to relations among society, colonialist and organizations ultimately creating the truths of its time. The research reveals the discourse on education, moral development in the promises of ethical political discourse, subject discipline, normalization through episteme, shaping and educating under prohibitions, rejections, oppositions of right and wrong. Rejection of organizations differing from ethical politics, perspective on progress, and power liminations. Discipline and punishment do not conform to the rules, including teachers’ punishment of students for commenting or answering questions to body discipline normalized by women as a pretext for obedience to parents.
Keywords: discourses; ethical politics; Tjokroaminoto

## PENDAHULUAN
Kemajuan sistem tanam paksa yang dijalankan oleh  Belanda  dalam  perdangangan  menimbulkan penderitaan  bagi  Indonesia,  dengan  segala  bentuk kebijakan yang selalu menguntungkan Belanda secara sepihak. Sistem tanam paksa cenderung merugikan penduduk setempat karena penduduk tidak menerima hasil  bumi  dengan  layak,  sehingga  pemerintah mendapat kritikan, karena menyebabkan kemelaratan bagi penduduk setmpat  (van Niel, 2009: 19).
Eksploitasi  kolonialisme  Belanda  mem- perburuk tingkat kemiskinan di Indonesia. Meskipun Pemerintahan  kolonial  berusaha  meningkatan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia,  terutama  yang tertinggal dari Negara-negara lainnya. Para pengusaha swasta menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan penduduk  akan  menguntungkan  koloni  tersebut. Masyarakat  Eropa  yang  berpikiran  modern  mulai merasa terganggu dengan penurunan kondisi penduduk Indonesia. Ketidakpuasan ini mendorong munculnya  suatu  orientasi  baru  yaitu  politik  etis, pada  awalnya  hanya  memberikan  perhatian  pada suatu golongan, namun kemudian ditujukan kepada seluruh  masyarakat  Indonesia.  Politik  etis  atau disebut dengan ethische politic yang artinya politik
haluan utama berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20.
Dalam  era  politik  etis  atau  politik  balas  budi fokus utama adalah membentuk imigrasi, menciptakan perairan  dan  menyediakan  pendidikan  bagi  Hindia Belanda atau Indonesia menuju kemajuan walaupun tetap  dibawah  penguasaan  Belanda.  Pendidikan yang  diberikan  memiliki  tujuan  untuk  mengubah pandangan  serta  asumsi  masyarakat  Indonesia  dan mengupayakan  kebebasan  bangsa  Indonesia  (Susilo & Isbandiyah, 2018:1). Saat itu, seluruh kebijakan di Indonesia berada di bawah kendali Belanda dan politik etis diciptakan dengan tujuan menguntungkan koloni. Pemusatan  pada  imigrasi,  perairan,  dan  pendidikan merupakan amanat yang disampaikan ratu untuk membentuk mental kesejahteraan Bumiputera.
Sistem  Pendidikan  yang  dibentuk  pada  masa tersebut  dibagi  berdasarkan  golongan,  melibatkan status dan keturunan seseorang. Golongan tersebut terdiri  dari  Eropa,  Bumiputera  dengan  status bangsawan, ulama, pemimpin adat, hingga biasa, dan golongan Timur Asing (Makmur, 1993: 65). Tempat sekolah dan kurikulum yang diajarkan tidak merata di antara masyarakat biasa; kurikulum mereka hanya mencakup  ketrampilan  dasar  seperti  membaca, menulis, dan berhitung sederhana.
Wacana, dalam konteks ini, memiliki sejumlah kegunaan  yang  kompleks,  yaitu  interaksi  simbolis manusia  melalui  bahasa  lisan  atau  tulisan,  gerak tubuh, gambar, diagram film bahkan musik (Meriel & Thomas, 2007:2). Wacana juga diartikan sebagai komunikasi baik lisan maupun tulisan  tentang cara pandang  terhadap  nilai  atau  pengalaman  (Fowler, 1979). Analisis wacana oleh Van Djik pada (Halwati, 2013:71)  menyoroti  perannya  sebagai  pernyataan, kritik, gugatan, atau gertakan. Foucault (Wiradnyana, 2018:12) menggambarkan wacana sebagai diskursus atau sistem kemungkinan dari pengetahuan yang  memiliki  peran  mengontrol,  menormalkan, dan  mendisisplinikan  individu  serta  membatasi pandangan.
Perhatian  Foucault  terfokus  pada  episteme, bukan  sekedar  pengetahuan  spesifik  dalam  suatu ilmu yang ada dari generasi ke generasi. Epistem mencakup  otoritas  rezim  pengetahuan  pada  suatu masa.  Pemeriksaan  sejarah  tidak  hanya  terfokkus pada bentuk pengetahuan, tetapi pada definisi atau rancangan  yang  terstruktur  dengan  spesifik,  lalu membentuk otoritas dan legitimasi serta menjelaskan semua hal. legitimite yang terstruktur ini dapat mempengaruhi    prakatik-praktik  individu,  seperti pandangan, tindakan, dan ungkapan sebagai bentuk normalisasi atau pengetahuan dominan dalam suatu episteme atau wacana (Foucault, 2017:312-313). Pola pengetahuan yang diusung oleh Foucault bukanlah ukuran pertumbuhan, melainkan pergeseran pola pengetahuan lalu ke pola pengetahuan yang berbeda  bersifat  dogmatif  sebagai  rezim  wacana dalam  suatu  zaman  yang  spesifik.  Penggunaan Arkeologi untuk menjelajahi histori yang berurutan dengan  mengambil  pemaknaan  episteme.  Pola pengetahuan yang sudah ditegaskan pada suatu keadaan sebagai pemakanaan zaman tertentu adalah Episteme.
Dalam  diskursus  tentang  kegilaan,  Foucault berusaha  menerangkan  tentang  konsep  yang bertentangan  dengan  kegilaan  atau  sebuah  pan- dangan  yang  sering  diabaikan  dari  suatu  zaman, yaitu menerangkan tentang “yang lain” dari kegilaan (Bevir, 1999: 347). “kegilaan” sering kali merupakan cerminan dari norma-norma sosial dan kekuasaan yang  berlaku,  serta  bagimana  masyarakat  memilih untuk mengelompokkan dan mengasingkan mereka yang  dianggap  berbeda  atau  tidak  normal.  Dalam konteks  ini  “yang  lain”  dari  kegilaan  merujuk pada pandangan yang tidak sesuai dengan norma- norma tersebut, menyoroti bagaimana kegilaan dan rasionalitas tidak selalu merupakan kategori yang tetap  atau  objektif,  melainkan  dapat  berubah-ubah tergantung pada konteks sejarah.
Penegasan pengetahuan hingga menjadi istimewa melibatkan proses otoriter yang menetap,
melibatkan  gabungan  pengetahuan  ilmiah  dan kekuasaan. Penegasan ini terjadi dalam ruang lingkup diskursus  atau  wacana.  Pengetahuan  ilmiah  bukan hanya  mencari  kebenaran  atau  kesalahan,  tetapi juga  melibatkan  pemisahan  yang  mungkin  tidak dilakukan  atau  dipertimbangkan  oleh  pengethuan dari  suatu  episteme.  Melalui  episteme,  kekuasaan dapat beroperasi dan menjelaskan transformasi rezim pengetahuan dari era tertentu, melibatkan kekuasaan (Foucault,  2002:216).  Contohnya,  kekuasaan  tidak hanya dimiliki pemerintah yang memiliki kontrol atas  rakyatnya,  tetapi  juga  dapat  berkaitan  dengan hubungan  antara  individu,  seperti  hubungan  suami istri.  Foucault  menyajikan  hipotesisnya  tentang kekeuasaan  yang  terdiri  dari  lima  poin  (Foucault, 1978: 94-95).
a. Pencapaian, perolehan, dan penggunaan kekuasa- an tidak dianggap sebagai suatu hal yang dapat diikat atau dimiliki, tetapi kekuasaan dijalankan melalui  hubungan  yang  berjalan  terus-menerus dari berbagai arah.
b.  Hubungan kekuasaan tidak terstruktur dalam suatu bagan atau struktur yang dapat mendominasi dan didominasi.
c. Kekuasaan dimulai dari akar dan menginginkan musnahnya  oposisi  biner  atau  kelainan  karena kekuasaan mencangkup keseluruhan atau keduanya.
d. Relasi kekuasaan tidak bersifat kekhususan.
e. Setiap ada kekuasaan akan selalu ada resistensi, resistensi muncul ketika individu tidak sejalan dengan kekuasaan yang ada atau tidak memiliki jalan keluar dari kekuasaan.
Salah  satu  film  yang  menceritakan  wacana pengetahuan  pada  masa  politik  etis  adalah  “Guru Bangsa:  Tjokroaminoto”.  Film  ini  mengisahkan seorang  intelektual  yang  membela  masyarakat Indonesia dan memberontak koloni-koloni Belanda pada  zaman  kolonial.  Dalam  film  ini  tergambar keadaan Indonesia yang kacau karena politik, agama, perbedaan yang masih sering terjadi pada setiap masa. Tjokroaminoto, seorang bangsawan yang bersekolah pada masa poltik etis melihat kondisi Indonesia. Film ini mencerminkan kehidupan seorang Oemar Siad Tjokroaminoto dari kelahirannya hingga usia tuanya, bagaimana  ia  melawan  Belanda  dan  saat  dewasa menikah dengan puteri bupati Ponorogo, Soeharsikin (Toni, 2018:4).
Film ini juga mengisahkan bagaimana sistem pengetahuan menjadi penghubung penguasa, Tjokro yang mulai terlibat dalam pergerakan politik untuk memperjuangkan  masyarakat  Indonesia  dengan bergabung  dalam organisasi Sarekat Islam. Film menggambarkan tentang larangan-larangan terhadap  sistem  yang  ada,  pandangan-pandangan
yang  dianggap  salah,  kerusuhan,  dan  orang  yang dianggap berbahaya. Film ini memberikan gambaran pengetahuan dan kekuasaan dapat mendisiplinkan subjek atau objek tertentu. Politik etis yang berkuasa dan telah mendisiplinkan rakyat menganggap Sarekat Islam sebagai ancaman dan film ini menggambarkan bagaimana  rezim  episteme  dalam  suatu  masa dapat dilihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan prosedur penciptaan wacana dan hubungan antara kekuasaan, pengetahuan dan subjek pada film ini.

## METODE
Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan objek material film yang didalamnya ada  perkataan  berbentuk  teks.  Pendekatan  yang digunakan penelitian ini adalah analisis wacana kritis yang dipelopori oleh Foucault. Penelitian ini berfokus pada wacana dalam masa politik etis yang terjadi di Indonesia dalam film Guru Bangsa Tjokroaminoto. Untuk menganalisis suatu zaman, metode yang digunakan  oleh  Foucault  yaitu  membedah  sejarah ( counter-history ).  Ia  tidak  menulis  sejarah  tetapi membedah sejarah yang sudah ada.  Sejarah yang sudah  ada  tidak  dilihat  sebagai  kebenaran  mutlak atau  kejadian  beruntun  yang  dibenarkan.  Namun dalam  sejarah  ada  kemungkinan  lain  yang  bisa merumuskan kejadian sejarah, artinya sejarah bukan hanya berupa kelanjutan (kontinuitas). Jika sejarah dilihat  sebagai  kelanjutan  ada  juga  diskontinuitas yang dianggap materi mentah yang harus direduksi, ditata, dan mungkin ada bagian yang harus dibuang agar kelanjutan kejadian-kejadian sejarah dapat diketahui (Foucault, 2012:11).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  awal  film  menceritakan  Tjokroaminoto yang  berada  di  penjara  kalisosok  Surabaya  karena dituduh membuat keributan di Garut. Peristiwa ini membuat gempar masyarakat karena Tjokroaminoto bukan  pelaku  kerusuhan.  Penjara,  rumah  sakit, kegilaan  yang  digagas  oleh  Foucault  ditunjukkan dengan  keberadaan  Belanda  di  Indonesia  pada zaman politik etis. Pada zaman penjajahan, kolonilah yang memilki kekuasaan dan kekuasaan ada karena adanya  relasi,  relasi  kekuasaan  tak  luput  dari pengetahuan dan pengetahuan yang menentukan pendidisiplinan (Martono, 2014: 88-91).
“aku Cecilius Vand Djik dari opsir Hindia Belanda menginkani mendapatkan kesaksian dari Tuan Tjokro yang terlihat dari terkumpulnya bukti-bukti atas peristiwa di Kota Garut Jawa Barat. kami mendapatkan bukti bahwa kau
pemimpin perkumpulan Bumi Putra Oemar Said Tjokroaminoto, kesaksian palsumu lalu menjadi dalang dilakukan Sarekat Islam, silahkan tuan Tjokro, harap bersikap sopan! Mohon balik badan dan dekatkan pada meja” penjaga penjara mengambil pistol (Guru Bnagsa Tjokroaminoto, 2015: 02.02) (Nugroho, 2015) .
Dalam  percakapan  diatas  Tjokroaminoto sebagai  ketua  organisasi  Sarikat  Islam  menentang dengan  tidak  menghadap  opsir  Vand  Djik  yang mengintrogasinya lalu membuat opsir itu marah dan meminta opsir lain untuk menembak. Penangkapan yang dilakukan oleh Belanda karena adanya rezim pengetahuan  bahwa  Sarikat  Islam  adalah  pembuat masalah dan dalangnya adalah ketuanya yaitu Tjokroaminoto.  Penangkapan  ini  juga  merupakan tanda pendisiplinan individu dari wacana politik etis yang digagas oleh Belanda. Bahwa organisasi yang tidak  disetujui  oleh  Belanda  akan  menimbulkan kerusuhan.
Percakapan  antara  opsir  penjaga  penjara, Vand  Djik  dan  Tjokroaminoto  memiliki  kontrol yang  berbeda.  Tjokro  yang  ditangkap  di  penjara memiliki  kontrol  yang  berebda  dengan  opsir  dan penjaga  penjara,  Tjokro  yang  diam  dan  penjaga penjara  yang  tidak  dapat  memukul  Tjokro  karena kontrol  dari  opsirnya.  Dalam  hal  ini,  Foucault yang memarginalkan fokus studi mengenai kontrol hingga  berbeda  jauh  dari  analisis  yang  dikenalkan oleh Marxisme yaitu kelas dan ekonomi (Beilharz, 2003):128)  salah  satunya  objeknya  yaitu  penjara, rumah  sakit,  klinik  asumsi  tentang  sakit,  kegilaan dan  penjara.  Foucault  yang  tertarik  pada  asumsi yang  mengatakan  benar  dan  salah,  pengetahuan yang dipraktekkan dalam kekuasaan dan bagaimana bentuk prakteknya dalam masyarakat. Salah satunya pengetahuan atas tuduhan yang dialami oleh Tjokro karena mendirikan organisasi yang merugikan kekuasaan Belanda pada masa tersebut.
Ruang  individu  yang  bisa  meposisikan  satu kedudukannya  dan  dapat  mengatakan  benar  atau salah yang dipraktekkan dalam masyarakat atau wacana  yaitu  pengetahuan.  Arena,  koordinasi  dan kedudukan  tentang  materi,  konsep,  dan  bahan yang  dapat  diartikan,  diganti,  digunakan  yaitu dengan pengetahuan. Menentukan Pengetahuan dapat menggunakan kesempatan penggunaan dan pembiasaan yang didukung oleh wacana (diskursus) (Bevir, 1999: 347).
Ruang individu yang dimiliki oleh opsir Vand Djik  yang  memiliki  kontrol  atas  benar  dan  salah dipraktiekkan  dengan  kekuasaannya,  arenanya sebagai  opsir  memiliki  pengetahuan  bahwa Sarekat  Islam  tidak  mematuhi  aturan  yang  sudah dibuatnya  dan  koordinasinya  dipraktiekkan  dalam
masyarakat  untuk  menembak  ketua  Sarekat  Islam. Tjokroaminoto  sebagai  ketua Sarekat Islam juga memiliki  kontrolnya  sebagai  pemimpin  organisasi terkuat untuk melakukan resistensi terhadap penjajahan yang mencoba mendisplinkan penduduk pribumi di buminya sendiri.
Pendisiplinan dilakukan oleh Belanda terhadap masyarakat pribumi, terjadi karena adanya wacana bahwa politik etis hadir untuk membantu Indonesia salah  satunya  dengan  memberi  pekerjaan  seperti buruh.  Prosedur-prosedur  penciptaan  wacana  yaitu dengan adanya larangan objektif, larangan konteks- tual seperti ritual, larangan subjektif atau hak bicara istimewa  yang  dimiliki  subjek-subjek  tertentu, pembagian  dan  penolakan  seperti  orang  gila  yang dianggap tidak bermakna, dan yang terakhir adalah oposisi salah dan benar (Faruk, 1999: 70). Wacana ini berperan untuk mendisiplinkan dan bentukannya melalui hal-hal yang dilarang seperti: kalau kami sakit apa yang bisa kalian lakukan mengerti bodoh, karena itu aku disini, kalian semua dengar aku setiap aturan yang ada, hentikan kegiatanmu, berhenti mengetik, dasar tidak tahu malu. Seperti yang kukatakan yang melanggar aturan akan mendapatkan imbasnya?”  (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 14.07)
“tuan menikmati teh ini pagi dan sore yang ditanam dengan kesungguhan mereka di tanah mereka, untuk kesuburan negara tuan” memberikan teh hingga terjatuh-jatuh
“pecat Tjokroaminoto!!” setelah melawan (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 15.00)
“mereka yang kabur dari perkebunan” “penjara ini pasti kekurangan sipir dan penjaga serdadu” (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 19.38)
Salah satu bentuk normalisasi adalah Belanda memiliki  buruh  yang  dipekerjakan  secara  keras  di bidang percetakan, perkebunan dan lain sebagainya. Jika tidak sesuai dengan atauran yang mereka bilang seperti  percakapan  pertama,  peraturannya  harus memakai  sarung  tangan  jika  ingin  memberikan teh  agar  penyakit  tidak  menular.  Namun  karena itu adalah larangan dan tidak dipatuhi mereka dihukum.  Aturan  yang  dibuat  oleh  para  penjajah mendisiplinkan  pekerja,  bahwa  dengan  adanya kata-kata  yang  berbentuk  aturan  memiliki  kontrol atas normalisasi hukuman dan larangan terhadap subjek yang berada dibawah kuasanya. Begitupula Tjokroaminoto yang tidak kuasa melihat itu semua hingga membela temannya dia juga dipecat karena tidak sesuai dengan peraturan yang mereka miliki. Contoh lainnya orang yang kabur dari perkebunan mereka juga dihukum jika pekerjaannya tidak sesuai target yang mereka buat.
Dalam  hal  ini  keinginan  Foucault  untuk memaparkan  bahwa  bentuk  dari  kekuasaan  adalah rezim  wacana.  Kekuasaan  yang  ada  pada  masa sistem Tanam Paksa dimiliki oleh Belanda dengan wacana sistemnya yang dipraktekkan di masyarakat. Praktek-praktek yang seperti aturan-aturan dalam bekerja,  perkebunan,  percetakan,  terposisikan  dan memposisikan  sebagai  wacana  yang  mengklaim kejujuran dan konteksualisasi sebagai suatu penge- tahun.  Tuntutan  kebenaran  merupakan  sistem beropreasinya suatu wacana sebagai kekuasaan yang juga melegitimasi tempat lain atau institusi-institusi dan kegiatan sosial (Agustin, 2009: 201).
Kekeuasaan itu bukan terletak pada objek atau sesuatu yang dimilki tetapi letaknya pada relasi yaitu produktifitas yang menciptakan konserversi. Relasi itu adalah sistem yang tersebar dimana-mana, jadi bagaimana  kita  mengasosiakan  kekuasaan  yang ada dengan wacana yaitu wacana yang diproduksi dengan pengetahuan (Foucault, 1978: 92-93).
Wacana-wacana lain yaitu dengan adanya normalisasi bagi tubuh masyarakat Indonesia yang menjadi  buruh.  Bentuk  normalisasinya  adalah larangan-laranagn  dan  penetuan  salah  dan  benar yang  ada  dalam  kutipan  diatas,  dilarang  berbicara atau membantah sekalipun ditujukkan dalam kutipan diatas. Kehendak kebenaran ini juga disokong oleh institusi salah satunya sekolah dan diperkuat dengan praktik-praktik subjek di dalamnya.
“disini Netherland, disini Australia, disini Hindia Belanda, terbukanya terusan Suez dan jika ada terusan pelabuhan di dekat sini apa akibatnya? Siapa yang tau akibatnya?” guru menjelaskan peta dan bertanya
“saya mengetahui alasan kedatangan orang- orang Eropa untuk mendapatkan apa yang mereka tidak dimilikinya yaitu teh, kopi, karet, pala, tembkau dan cengkeh, untuk kesejahteraan mereka..” Tjokro menjawab dari luar kelas “tutup mulutmu!” menambah hukuman dan menyuruhnya pergi Mereka juga menginginkan pelabuha-pelabuhan agar mendapatkan hasil yang kita miliki setiap tahun, orang orang Eropa disini hanya menjadi raja sehari “bicara banyak kau”guru menggertaknya
“Tian Jansen yang tinggal dibelakang sekolah itu enak sekali menyuruh orang, dia memiliki pembantu 320 orang” (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 08.48)
Tjokroaminoto merupakan seorang bangsaawan yang mendapatkan pendidikan yang tergolong baik. Kejadian  saat  guru  kelas  belum  datang,  anak-anak pribumi  menghina  anak-anak  Belanda,  lalu  guru datang dan menghukum Tjokro saja, pada saat guru
menjelaskan  tentang  peta-peta  Tjokro  menjawab dari luar kelas yang membuat gurunya kesal karena jawaban Tjokro benar, namun kontrol guru lebih kuat karena  guru  yang  lebih  mengetahui  hingga  Tjokro mendapatkan hukuman yang lebih berat dan diapun diusir. Mendapat hukuman karena ketidaksiplinannya merupakan hasil dari sebuah episteme era politik etis dimana  Tjokro  yang  benar  dianggap  salah  karena guru  yang  mendisiplinkan  murid  dan  memberikan pendidikan,  pengetahuan  dan  membentuk  murid. Pengetahuan yang ada juga masuk dalam ranah institusi seperti sekolah. Sekolah memiliki aturan yang menormalisasikan muridnya untuk mematuhi aturan instansi dan guru.
Adanya  relasi  kekuasaan  yang  didapat dari  pengetahuan  yang  ada  pada  era  politik  etis, sistem  politik  balas  budi  dengan  adanya  wacana kesejahteraan didukung juga oleh institusi dan relasi masyarakat seperti bupati dan lainnya salah satunya saat  Tjokro  membantu  temannya  dan  dia  dipecat, bapak  mertuanya  yang  merupakan  seorang  bupati tidak terima karena Tjokro  tidak mematuhi sistem yang sudah ada.
“Tjokro, benarkah kamu akan berhenti dari penggaweanmu?, jika benar kamu minggat dari tempat ini. This is about honour, kerajan Jawa sudah tidak memiliki kekeuasaan, tidak ada kekuasaan yang tetap, kekuasaan tetap ada pada pemerintahan Belanda. Keluarga kita sudah dapat posisi yang tepat, palungguhan, aku sudah katakan kepadamu tempat ini bukan hanya  kediaman. Bukan hanya rumah tapi juga tempat tinggal, tempat dimana  kita menjaga martabat yang sudah kau musnahkan, kau mengerti? Bodoh! ” (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 15.58)
Rezim pengetahuan pada film dilatar belakangi dengan sistem tanam paksa yaitu pada masa penjajahan Belanda. Film ini mengungkapkan adanya kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan karena keduanya saling mempengaruhi. Pengetahuan atau episteme mengendalikan cara kita untuk memahami realitas suatu zaman yaitu episteme tertentu yang tidak disadari dan berlangsung begitu lama.
“ayah dahulu ayah sama ibu menikahkan aku dengan orang yang aku kenal dengan mas Tjokro, aku patuh, sekarang ayah sama ibu akan menceriaikanku dengan mas Tjokro aku hanya bisa diam dalam hati, untuk selanjutnya seumur hidup Soeharsikin tidak akan menikah lagi karena suamiku hanya Tjokroaminoto semata dunia dan akhirat” (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 21.30)
Anak yang harus mematuhi kedua orangtuanya dengan dalih atau berharap dengan kepatuhannya akan mengantarkan ke surga itu juga merupakan proses
normalisasi yaitu anak harus menuruti perkataan orangtuanya. Dalam hal ini istri pak Tjokroaminoto yaitu  Soeharsikin,  ketika  Tjokro  tidak  mematuhi ayah mertuanya, Soeharsikin diminta untuk bercerai dengan alasan Tjokro pergi karena untuk keluyuran. Sebuah  pengetahuan  dan  epistime  pada  zaman  itu anak  perempuan  harus  mematuhi  ayahnya  bahkan dalam  hal  memilih  pasangan  yang  tergambar  dari sosok Soeharsikin yang harus menikah denagn keturunan bangsawan juga. Perbedaan episteme juga terlihat  pada  setiap  eranya  yang  dibongkar  melaui sejarahnya.
Kuasa yang digagas oleh Foucault juga terdapat pada tatanan mikro seperti keluarga, hubungan suami dan istri hingga yang tidak memiliki hubungan apa pun. “kami sudah mendapat kabar tantang kemampuan tuan untuk memberantai perkelahian yang ada di Surabaya, dan mendengar kemampuan tuan sebagai advokat yang membantu warga, apa tuan juga sudah mendapat kabar apa yang terjadi di Surakarta maupun Batavia, dan perkelahiann ini menuduh kami yang di Surakarta menyebabkan kerusuhan ini, Belanda memdiamkan pekumpulan kami para pedagang yang tidak bia berdagang lagi”H. Samanhudi (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 51.54)
Relasi  kekuasaan  yaitu  Tjokro  dan  para cendikiawan yang tergabung dalam organisasi yaitu Sarikat  Dagang  Islam.  Sarikat  dagang  islam  yang memiliki para cendikiawan yang pintar dan memiliki haknya sebagai pedagang, dan organisasinya tidak bisa beropersi lagi karena tidak disetujui oleh Belanda. Adu domba yang terjadi antara orang Tionghoa dan Jawa karena sistem pengetahuan berkata bahwa Jawa dan Islamlah yang berhak untuk membuat perkumpulan.
Kepiawaian  Tjokroaminoto  bersama  teman- temannya  yang  lain  membentuk  Sarikat  Dagang Islam  menjadi  Sarikat  Islam  untuk  memerdeka- kakn manusia yang dinilai seperempat manusia. Wacana memerdekakan manusia menilai manusia semua  sama,  baik  yang  besar,  kecil,  kaya  miskin semua  sama.  Wacana  yang  dibangun  oleh  sistem pengetahuan  tertentu  pada  suatu  zaman  ini menentang penjajahan yang ingin mendidik atau mensejahterakan Bumiputera. Pemikiran-pemikiran seperti  membentuk  organisasi,  revolusi,  dan merdeka atau membentuk pemerintahan sendiri tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah pembagian dan penolakan seperti kalimat dibawah ini:
“aku ingin membicarakan Tjokroaminoto, tuan kenal?”Handelfit “ya”Ringkes yang membantu Tjokroaminoto “sudah kuduga, dia berbahaya, kumohon berhati- hatilah, semua buruhku mogok kerja karena dia”
“di dunia baru ini kita memerlukan Tjokroaminoto untuk menjadi jembatan antara mereka dan kita” “apa yang kau katakan? Biar ku peringatkan Tjokro berbahaya, dia memanfaatkan islam demi cita-cita politiknya” (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 01.06.39)
Pembicaraan  diatas  adalah  Handelfit  dan Ringkes  dua  orang  bangsawan  belanda  yang memperkerjakan orang Indoensia. Tjokro membantu orang  indonesia  yang  bekerja  di  tempat  Handelfit dan  melawannya.  Tjokro  yang  menolak  dan tidak  taat  peraturan  dianggap  gila  dan  salah,  dan sehingga konteks kegilaan yang dimaksud adalah pelawanan  Tjokroaminoto  yang  tidak  mematuhi peraturan hingga dianggap berbahaya menurut orang Belanda. Anggapan gila dan lain karena melawan ini beriringan dengan konteks sejarah yang pada masa itu sistem tanam paksa berlaku di Indonesia.
Peraturan,  pendisiplinan,  yang  ada  melarang konsep  atau  pandangan  baru,  Tjokro  dan  semua orang  bumiputera  dibatasi  untuk  mengeluarkan sesuatu  yang  berbeda  dalam  batas  yang  telah ditentukan. Pernyataan yang diterima dan pandangan yang tidak diterima tentang objek yang ditinggalkan. Contoh lainnya pandangan yang tidak diterima atau akan ditinggalkan:
“katanya pidatonya mas Tjokro membuat orang kecil tak tau diri, teman-teman priyaiku banyak yang menyindir mas Tjokro mengatakan bahwa pidato mas Tjokro membuat kerusuhan dimana- mana” Soeharsikin (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 01.13.20)
Pernyataan  ini  diajukan  oleh  istri  Tjokro yaitu Soeharsikin yang mendengar suaminya dipandang  tidak  baik  oleh  teman-teman  priyainya karena pidatonya dianggap merendahkan kaum bangsawan  yang  setuju  dengan  Belanda.  Wacana pandangan  Tjokro  yang  dinilai  salah  juga  terlihat dalam  pidatonya  yang  membuat  organisasi  untuk membantu  perekebunan  dan  masyarakat  dapat bekerja  dengan  nyaman.  Sistem  dan  pengetahuan apa  yang  menentukan  Tjokro  sebagai  orang  yang berbahaya  yaitu  adanaya  penjajahan  Belanda  dan sistem  penjajahan  yang  dibungkus  menjadi  politik etis  yang  membuat  peraturan.  Salah  satunya  juga ajakan untuk tidak bekerja:
“aku mendapat kabar pemuda bernama semaun dia mengajak buruh parbik untuk mogok bekerja dan hal aneh lainnya seorang pemberontak yang aktif mengajak orang melakukan kekerasan orang itu berbahaya cari dia dan tangkap” (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 02.04.49)
Pada masa ini Sarikat Islam ,  Tjokro,  dan pandangan  membentuk  Negara  sendiri  dinilai
berbahaya.  Salah  satunya  yang  dilakukan  Semaun yang  membuat  buruh-buruh  di  desa  tidak  bekerja, dengan  pengetahuan  yang  di  dapat  oleh  buruh bahwa  Semaun  adalah  orang  yang  berpendidikan. Dan kekerasan kelompok tani kecil di Garut yang dianggap tidak sesuai moral yang diajakan politi etis terpaksa  dibunuh  oleh  sistem  pengetahuan  moral belanda.
“Tuan Tjokro kmai baru saja mendapat lampiran resmi, bahwa beras yang kita impor membawa tikus dan penyakit, banyak warga yang kena tifus, kemungkinan istri tuan terkena tifus, kami akan memeriksanya kembali”( Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 01.47.33)
Pada scene diatas menunjukkan bahwa rumah sakit,  klinik,  psikologi  dan  lain  sebagainy  adapat menentukan subjek yang sakit. Istri Tjokroaminoto Soeharsikin terpaksa didiagnosa penyakit tifus yang berasal  dari  beras  yang  mereka  gunakan,  namun hanya istrinya yang terkena penyakit dan lainnya tidak.  Foucault  yang  juga  meneliti  tentang  rumah sakit  beranggapan  bahwa  rumah  sakit  memeiliki pengetahuan untuk menentukan kegilan dan sakit. Salah satunya juga terlihat dengan ibu Soeharsikin yang didiagnosa penyakit.
“hei hei hei mau kemanna kamu?” “ini jam malam” “aku ngerti tapi anakku sakit” “tapi kamu orang harus tertib, balik, balik1!” (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 02.16.10)
Pada  akhir  film  Tjokro  yang  dipanggil  oleh pengadilan  karena  menentang  sistem  politik  balas budi, membuat semua orang yang berada di sekitarnya juga ditangkap dan diadili. Rumah Tjokro juga dijaga ketat  oleh  tentara  yang  bertugas  agar  keluarganya juga  tidak  menyebarkan  pengetahuan  yang  aneh dan  tidak  masuk  akal.  Pada  scene  ini  Mbok  yang bekerja disamping ibu Soeharsikin ingin keluar untuk membeli  obat  namun  tidak  diperbolehkan  karena adanya pemberlakuan jam malam. Pemberlakuan jam malam juga terjadi pada masa covid-19, pengetahuan yang tersebar akan penyakit membuat semua orang berada di rumah.

## SIMPULAN
Film  ini  mengisahkan  tentang  perlawanan  Oemar Said  Tjokroaminoto  dan  para  cendikiwan  melawan wacana-wacana  politik  etis  tentang  pendidikan, berbahaya, penangkapan bagi perusak norma zaman politik etis. Penelitian ini menggunakan analisis wacana atau diskurus untuk melihat relasi kekuasaan yang  terbentuk  dari  episteme  atau  pengetahuan  di zaman politik etis. Peneliti menemukan bahwa pada zaman politik etis epeisteme atau pengetahuan yang
terjadi  era  itu  dibentuk  karena  penjajahan  Belanda dengan  memberikan  pendidikan,  imigrasi,  serta kesejahteraan. Dari pengetahuan itu muncul kekuasaan yang  mendisiplinkan,  menormalisasikan  terbentuk dari pengetahuan dan relasi kekuasaan Penelitian ini juga untuk memahami dan menemukan suatu kebenaran pada zamannya. Penelitian ini menemukan normalisasi  subjek-subjek  atau  masyarakat  dengan pengetahuan bahwa mereka dibentuk dan didik oleh penjajah  dan  pelarangan,  penolakan,  dan  oposisi benar  dan  salah  juga  terlihat  dalam  film  denagn sosok  Tjokroaminoto  di  sekolah,  buruh,  pekerja, sipir penjara. Penolakan organisasi seperti sarekat dagang islam, yang tidak sesuai dengan politik etis, pandangan tentang kemajuan, pembatasan kekuasaan. Kedisplinan  dan  hukuman  yang  didapat  yang  tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hukuman yang juga mendisiplinkan institusi yaitu sekolah hingga mikro kecil seperti organisasi, hukuman diberikan oleh guru kepada  murid  dalam  pelarangan  berkomentar  atau menjawab  soal,  hingga  pendisiplinan  tubuh  yang dinormalisasikan oleh perempuan sebagai dalih untuk patuh kepada orangtua.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin,  S.  M.  (2009).  Foucault  Dan  Komunikasi (Telaah  Konstruksi  Wacana  Dan  Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi). Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK , 7 (3).
Beilharz,  P.  (2003). Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap para Filosof Terkemuka . Pustaka Pelajar.
Bevir, M. (1999). Foucault, Power, and Institutions. Political Studies , 47 (2), 345–359. https://doi. org/10.1111/1467-9248.00204
Faruk.  (1999). Pengantar sosiologi sastera: dari strukturalisme genetik sampai post- modernisme . Pustaka Pelajar.
Foucault, M. (1978). The History of Sexuality: An introduction . Pantheon Books. https://books. google.co.id/books?id=h8knAAAAYAAJ
Foucault,  M.  (2002). Arkeologi Pengetahuan (M. Zoerni (ed.)). Qalam.
Foucault, M. (2012). Arkeologi Pengetahuan, Menggugat Sejarah Ide . IRCiSoD. Foucault, M. (2017). Power or Knowledge . Narasi: Pustaka Promethea.
Halwati,  U.  (2013).  Analisis  Foucault  Dalam Membedah Wacana Teks Dakwah Di Media Massa. AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam , 1 (1).
Makmur, D. (Departemen P. dan K. (1993). Sejarah Pendidikan Indonesia di Zaman Penjajahan . CV. Manggala Bhakti.
Martono,  N.  (2014). Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas (sampel halaman gratis) . Raja Grafindo Persada.
Meriel & Thomas, B. (2007). The Practice of Critical Discourse Analysis. An Introduction . Holder Education.
Nugroho, G. (2015, April 9). Tjokroaminoto: Guru Bangsa .  Yayasan  Keuarga  Besar  HOS Tjokroaminoto Picklok Production.
Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya  Bagi  Lahirnya  Pergerakan Bangsa Indonesia. Historia. Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah , 6 (2), 403. https:// doi.org/10.24127/hj.v6i2.1531
Toni, A. (2018). Konstruksi Keindonesiaan Dalam Film  Tjokroaminoto. Communication , 9 (1), 19. https://doi.org/10.36080/comm.v9i1.613
van  Niel,  R.  (2009). Munculnya Elit Modern Indonesia . Dunia Pustaka Jaya. https://books. google.co.id/books?id=XiWmDwAAQBAJ Wiradnyana, K. (2018). Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books. google.co.id/books?id=NPliDwAAQBAJ