## ISLAM POLITIK DI INDONESIA TRANSFORMASI GERAKAN SOSIAL AKSI BELA ISLAM 212
DARI GERAKAN DEMONSTRASI KE GERAKAN

## KELEMBAGAAN SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI
Gili Argenti 1)
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan H.S Ronggowaluyo Telukjambe Timur- Karawang, 41361 Indonesia.
Email : gili.argenti@fisip.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Aksi Bela Islam 212 memiliki keunikan tersendiri sebagai gerakan sosial. Aksi unjuk rasa berubah menjadi aksi lebih terlembagakan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Aksi Bela Islam 212 menggunakan  ideologi  Islam  sebagai  spirit  perjuangan  dan  perlawanan.  Sumber  daya  berupa masjid  dan  pesantren  menjadi  sumber  daya  yang  membantu  secara  maksimal  eskalasi  partisipan aksi.  Proses  transformasi  gerakan  sosial  Aksi  Bela  Islam  212  ke  lembaga  sosial,  ekonomi  dan politik,  menandakan  telah  terjadi  perubahan  tujuan  arah  gerakan,  tujuan  mereka  tidak  hanya sampai  divonis  bersalahnya  Ahok  saja,  tetapi  mengalami  pergeseran  tujuan  beragam.  Tulisan  ini merupakan  studi  literatur  yang  ingin  menjelaskan  fenomena  Aksi  Bela  Islam  212,  dari  gerakan demonstrasi menjadi aksi lebih terlembagakan.
Kata kunci : Aksi Bela Islam 212, Gerakan Sosial dan Transformasi Gerakan.

## ABSTRACT
The  Islamic  Defending  212  Act  has  its  own  uniqueness  as  a  social  movement.  Demonstrations turned  into  more  institutionalized  actions  in  the  social,  political  and  economic  fields.  Islamic Defending Action 212 uses Islamic ideology as a spirit of struggle and resistance. Resources in the form of mosques and pesantren become resources that help maximally escalate participants in the action.  The  process  of  transforming  social  movements  into  a  social,  economic  and  political institution, indicates that there has been a change in the direction of the movement, their objectives not only until Ahok's guilty verdict, but experiencing a shift in diverse objectives. This paper is a literature study that wants to explain the phenomenon of the Islamic Defendant Action 212, from the demonstration movement to the more institutionalized action.
Keywords: Islamic Defending 212 Act, Social movement, and transformation movement

## PENDAHULUAN
Gerakan  sosial  menjadi  bagian  dari  partisipasi  politik  masyarakat  untuk mempengaruhi  kebijakan  pemerintah.  Aksi  kolektif  masyarakat  ini  biasanya melibatkan kerumunan massa yang terorganisir untuk menyampaikan tuntutannya. Dengan  banyaknya  masyarakat  yang  terlibat  dalam  gerakan  sosial,  tentu  akan memperbesar peluang keberhasilan tuntutan mereka kepada pemerintah.
Dalam  sejarah  politik  Indonesia  berbagai  peristiwa  besar  yang  terjadi dinegeri  ini  terjadi  karena  partisipasi  politik  masyarakat  yang  terlembagakan dalam gerakan sosial. Berbagai peristiwa politik sepektakuler di negeri ini seperti
peralihan  kekuasaan  dari  Orde  Lama  ke  Orde  Baru,  kemudian  disusul  dari  Orde Baru  ke  Reformasi  peran  politik  masyarakat    yang  terlibat  dalam  gerakan  sosial tidak  dapat  kita  nafikan.  Mereka  seperti  mengisi  ruang  kosong  atau  kevakuman institusi  politik  yang seharusnya dimainkan oleh  lembaga perwakilan (DPR) dan partai  politik  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  kekuataan  pengontrol jalannya kekuasaan pemerintah.
Pasca  kejatuhan  Orde  Baru  publik  politik  Indonesia  banyak  disuguhkan dengan  berbagai  fenomena  politik  yang  menarik  seperti  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Pemilu  Legislatif,  Otonomi  Daerah  dan  Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak. Beberapa fenomena tersebut mengidentifikasikan sistem  politik  di  Indonesia  mengalami  perubahan  signifikan  dari  sistem  politik otoriter-totaliter  ke  demokrasi.  Menariknya  meskipun  penguatan  kelembagaan demokrasi  sedang  terjadi,  tidak  melunturkan  semangat  masyarakat  untuk  terlibat dalam  berbagai  aktifitas  gerakan  sosial  sebagai  bagian  dari  partisipasi  politik. Salah  satu  gerakan  sosial  yang  menarik  perhatian  masyarakat  Indonesia  bahkan dunia,  adalah  Aksi  Bela  Islam  pada  tanggal  2  Desember  2016  atau  kita  familiar menyebutnya dengan Aksi Bela Islam 212.
Aksi  Bela  Islam  merupakan  aksi  unjuk  rasa  terbesar  dalam  sejarah Republik  Indonesia.  Ini  merupakan  gerakan  sosial  pertama  dalam  sejarah Indonesia yang bersifat massif kolosal dan berskala nasional. Bahkan peserta aksi yang  terlibat  mungkin  melampaui  peserta  aksi  unjuk  rasa  ditahun  1966,  1974, 1977/1978, dan terakhir 1998. Selain itu latar belakang peserta aksi sangat plural dari  kelompok-kelompok  yang  disebut  Islam  garis  keras,  pengikut  ormas  Islam mainstream ,  para  santri,  kalangan  selebritis,  kaum  profesional,  anak-anak  muda dari perkampungan serta perkotaan, juga tidak ketinggalan ibu-ibu muda sosialita (http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/11/10/ogfkdr319-revolusi- putih, diakses tanggal 29 Januari 2017).
Menjadikan  Aksi  Bela  Islam  212  sebagai  bahan  kajian  ilmu  sosial  tentu sangat  menarik,  setidaknya  terdapat  beberapa  point  penting  yang  menjadi  alasan penulis menjadikan Aksi Bela Islam 212 menjadi topik tulisan ini. Pertama , Aksi Bela  Islam  212  menjadi  antitesis  gerakan  sosial  lainnya,  yang  menempuh  jalan
kekerasan  dalam  memperjuangkan  tuntutannya,  kekerasan  seakan  menjadi fenomena  menonjol  dari  berbagai  gerakan  sosial  yang  menyeruak  di  media nasional dan Internasional. Aksi Bela Islam 212 ini seakan menjadi setitik oase di gurun pasir. Kedua , Aksi Bela Islam 212 dimotori beberapa ulama serta da’i muda dari  latar  belakang  ormas  Islam non-mainstream ,  sebuah  fenomena  baru  yang mungkin  menunjukan  terjadi  pergeseran  orientasi  keberagamaan  umat  Islam Indonesia, yang selama ini dilekatkan sebagai umat Islam moderat mengikuti garis kebijakan  ormas mainstream NU  dan  Muhammadiyah. Ketiga ,  terjadi transformasi  gerakan  dari  Aksi  Bela  Islam  212,  sebelumnya  menempuh  gerakan parlemen  jalanan  ke  gerakan  lebih  terlembagakan  ke  berbagi  institusi  sosial  dan ekonomi. Keempat , Aksi Bela Islam 212 secara kuantitas melibatkan peserta aksi sangat  besar,  sebuah  fenomena  baru  dalam  studi  gerakan  sosial  di  Indonesia. Kelima ,  Gerakan  Sosial  Aksi  Bela  Islam  212  menjadi prototype perkembangan teori gerakan sosial.
Sebagai prototype ,  karena  biasanya  sebuah  gerakan  sosial  akan  meredup atau surut apabila terdapat tiga faktor kalau kita merujuk pada teori gerakan sosial, yaitu  (1)  Gerakan  sosial  mengalami  represifitas  sistemik  dari  rezim  yang mengakibatkan  meredupnya  gerakan,  karena  rezim  berhasil  menghancurkan organisasi  gerakan  sampai  keakar-akarnya.  (2)  Tujuan  dari  gerakan  sosial  telah tercapai dengan diakomodirnya tuntutan mereka. (3) Hilangnya seorang pemimpin kharismatis,  pertentangan internal dan merosotnya dukungan.
Untuk  kasus  Gerakan  Sosial  Aksi  Bela  Islam  212  ini  menjadi  berbeda, gerakan  ini  tidak  mengalami  kehancuran  oleh  rezim  berkuasa,  serta  tuntutan utama  mereka  sudah  teralisasi  di  dalam  persidangan.  Tetapi  gerakan  ini  tidak meredup  justru  semakin  menguat  pola  gerakannya,  bahkan  geliat  gerakan  Aksi Bela Islam ini semakin terinstitusionalisasi dalam lembaga-lembaga sosial, politik dan ekonomi.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  diatas,  terdapat  dua  pertanyaan pokok yang menjadi fokus tulisan  ini :
1. Bagaimana  anatomi  gerakan  sosial  (aktor,  akar,  ideologi,  dan  sumber daya) dari Aksi Bela Islam 212?
2. Bagaimana proses transformasi gerakan sosial dari Aksi Bela Islam 212 dari aksi demontrasi menjadi gerakan terlembagakan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Hasan (2012:2-3) mendefinisikan Islam politik sebagai gejala sosial politik diberbagai  belahan  dunia  yang  berkait  dengan  aktifitas  sekelompok  individu muslim  yang  melakukan  gerakan  dengan  landasan  ideologi  yang  diyakininya bersama.  Dalam  definisi  ini,  Islam  politik  dikonseptualisasikan  terutama  bukan sebagai  gejala  keagamaan,  tetapi  lebih  merupakan  fenomena  sosial-politik  yang melibatkan  sekelompok  individu  muslim  yang  aktif  melakukan  gerakan  tertentu yang diyakininya. Unsur terpenting yang membedakan Islam politik dengan gejala sosial-politik  lain  adalah  :  (1)  aktor  yang  terlibat,  (2)  aktifisme  dan  (3)  ideologi. Aktor  yang terlibat dalam  Islam politik, merupakan sekelompok orang beragama Islam,  mengikat  aktifitas  serta  keterlibatan  individu-individu  yang  berkhidmat dalam  Islam  politik.  Tetapi  identitas  keagamaan  saja  tidaklah  cukup  untuk menisbatkan sesuatu kepada  Islam  politik, diperlukan unsur kedua  yang  penting, yakni  aktifisme.  Artinya,  meskipun  ada  sekelompok  individu  yang  beragama Islam,  gejala  Islam  politik  tidak  terjadi  sebelum  mereka  mengaktifkan  diri melakukan  gerakan  tertentu,  yaitu  gerakan  dan  aktifitas  bernuasa  politik  yang memiliki  spektrum  sangat  luas,  terutama  berkait  dengan  sistem  kekuasaan. Terakhir  unsur  ideologi  menjadi  inheren  dalam  Islam  politik,  karena  pertautan yang  erat  dengan  sistem  kekuasaan,  ideologi  berfungsi  sebagai  penggerak  dan landasan  pemikiran  di  belakang  aktifitas  gerakan  yang  dikategorikan  sebagai Islam politik.
Singh (2010)  mendefinisikan  gerakan sosial  ialah :   (1) Mengekspresikan usaha-usaha  kolektif  masyarakat  untuk  menuntut  kesetaraan,  keadilan  sosial, mencerminkan  perjuangan-perjuangan  masyarakat  untuk  membela  identitas- identitas  dan  warisan  budaya  mereka.  Aksi-aksi  kolektif  merupakan  kenyataan yang ensensial dan senantiasa ada dalam gerakan sosial, aksi kolektif menurutnya sebagai  usaha  bersama  dari  sekelompok  orang  untuk  mencapai  tujuan-tujuan jangka  pendek,  tujuan-tujuan  jangka  menengah  dan  nilai-nilai  yang  dianut
bersama,  meskipun  berhadapan  dengan  penentangan  dan  konflik.  (2) Memobilisasi  anggota-anggota masyarakat  untuk  berusaha menyuarakan keluhan melawan  pihak  musuh  entah  itu  negara,  institusi  atau  bagian  lain  masyarakat. Gerakan sosial juga menurutnya harus dicirikan oleh adanya suatu ideologi  yang sama-sama dianut oleh anggotanya.
Sedangkan  Klandermans  (2005:7-10)  menjelaskan  gerakan  sosial  muncul karena  terdapat  aksi  kolektif  berupa  seperangkat  keyakinan  dan  pemaknaan berorietasi  pada  tindakan  yang  memberi  inspirasi  dan  melegitimasi  berbagai kegiatan sosial.  Terdapat  tiga  faktor  yang memicu gerakan sosial,  yaitu (1) Rasa Ketidakadilan, (2) Elemen Identitas dan (3) Faktor Agensi.
Pertama ,  rasa  ketidakadilan  yang  muncul  dari  kegusaran  moral  ( moral indignation ) berhubungan dengan kekecewaan, seperti para karyawan perusahaan yang  merasa  dikhianati  pihak  manajemen.  Kegusaran  moral  ini  sering  kali berhubungan  dengan  ketidaksetaraan  yang  tidak  memiliki  legitimasi,  yaitu perlakukan  tidak  seimbang  terhadap  individu-individu  atau  kelompok-kelompok yang  dipersepsikan  sebagai  sebuah  ketidakadilan.  Perasaan  ketidakadilan semacam  ini  menjadi raison  d’etre dari  beberapa  gerakan  sosial  utama,  seperti gerakan  buruh,  gerakan  hak-hak  sipil  dan  gerakan  perempuan  (Klandermans, 2005)
Kedua ,  elemen  identitas  muncul  karena  didorong  rasa  kemarahan  yang diekspresikan oleh orang-orang yang menilai ada situasi ketidakadilan disebabkan pihak  luar  yang  harus  bertanggungjawab  atas  situasi  yang  tidak  dikehendaki. Kemarahan  ini  tergantung  pada  atribut  kausal,  yaitu  pengidentifikasian  siapa pihak  yang  dipersalahkan  atas  situasi  yang  meresahkan  dan  tidak  mengenakan, tetapi  untuk  dapat  memotivasi  aksi  kolektif,  kemarahan  itu  harus  dirasakan bersama.  Artinya  pengidentifikasian  “mereka”  (maksudnya  pihak  elit  atau penguasa)  yang  dianggap  bertanggungjawab  atas  sebuah  situasi  negatif menyiratkan  “kita”  sebagai  lawannya.  Komponen  identitas  ini  tidak  hanya menekankan  kebersamaan  dalam  merasakan  ketidakpuasan,  tetapi  komponen identitas  harus  memantapkan  sikap  oposisi  kelompok  terhadap  para  pelaku penindasan (Klandermans, 2005).
Ketiga , agensi mengacu pada keyakinan bahwa seseorang dapat mengubah kondisi  atau  kebijakan  melalui  aksi  kolektif,  rasa  ketidakadilan  atau  rasa beridentitas mungkin merupakan kondisi yang diperlukan untuk partisipasi dalam gerakan, tetapi merasakan ketidakpuasan bersama dan menemukan penguasa yang dapat  dipersalahkan  semata-mata  tidak  cukup  dapat  mendorong  orang  untuk melibatkan diri dalam aksi kolektif. Individu-individu harus menjadi yakin bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi mereka, keyakinan semacam itu merupakan syarat bagi kemunculan agen-agen yang memberikan kesan sangat berpengaruh  secara  politik,  yang  dibuktikan  dengan  kesuksesan  mereka  dimasa lalu atau pengaruh mereka secara potensial (Klandermans, 2005).
Mahasin  (1983)  menengarai  bahwa  gerakan  sosial  lebih  banyak diprakasasi  oleh  golongan  menengah,  lebih  jauh  ia  mengatakan  gerakan  sosial yang  digerakan  oleh  masa  kelas  bawah  hanya  sebagai  mitos.  Golongan  kelas menengah  bisa  berupa  kelompok  studi,  perkumpulan  mahasiswa,  kelompok kohesif,  komunitas  pedagang  dan  kaum  buruh  perkotaan.  Kelompok-kelompok kelas menengah tersebut mencoba menjaring konstituen dengan menghimpun para pengikut sebanyak mungkin, karena sebuah gerakan sangat ditentukan oleh basis massa yang ikut terlibat.
Sedangkan Suharko ( Gerakan Sosial Baru di Indonesia dalam Jurnal Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Vol  10,  Nomor  1,  Juli  2006)  jenis-jenis  gerakan  sosial diantaranya  :    (1)  Gerakan  protes,  gerakan  yang  bertujuan  mengubah  atau menentang sejumlah kondisi sosial  yang ada. Ini adalah jenis  yang paling umum dari  gerakan  sosial  di  sebagian  besar  negara  industri.  (2)  Gerakan  regresif, gerakan  yang  bertujuan  membalikkan  perubahan  sosial  atau  menentang  sebuah gerakan  protes.  Dan  (3)  Gerakan  religius,  gerakan  sosial  yang  berkaitan  dengan isu-isu  spiritual  atau  hal-hal  yang  gaib  ( supernatural ),  yang  menentang  atau mengusulkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama atau tatanan kultural yang dominan.
Dalam konteks gerakan sosial, ideologi seringkali digunakan sebagai dasar bagi  usaha  pembebasan  manusia,  dalam  hal  ini  ideologi  memiliki  pengertian sebagai  sekumpulan  gagasan  yang  menjadi  panduan  bagi  sekelompok  manusia
dalam  bertingkah  laku  mencapai  tujuan  tertentu.  Dengan  cara  menurunkan gagasan-gagasan  ideologi  menjadi  sejumlah  kerangka  aksi    dan  aturan-aturan tindakan,  sekelompok  manusia  bertindak  membebaskan  diri  dari  sesuatu  yang dipersepsikan  sebagai  kekangan  atau  penindasan.  Ideologi  memberi  arah  bagi gerakan  pembebasan,  serta  menjadi  keyakinan  bagi  kelompok  tersebut  (Takwin, 2009:5)
Terdapat  beberapa  sumber  daya  dari  gerakan  sosial  Islam. Pertama , Masjid yang menjadi lembaga utama bagi praktik keagamaan dalam masyarakat- masyarakat  muslim,  seringkali  dimanfaatkan  sebagai  suatu  struktur  mobilisasi religio-spasial  kelompok  Islamis.  Dalam  stukrur  masjid  kalangan  Islamis menyelenggarakan  khutbah,  ceramah  dan  kelompok-kelompok  studi  untuk menyelenggarakan pesan gerakan, mengorganisasi tindakan kolektif dan merekrut anggota baru. Selaian itu, masjid juga menawarkan jaringan organik dan nasional yang  menghubungkan  komunitas-komunitas  aktifis  diberbagai  tempat. Kedua , LSM-LSM  Islam  merupakan  kumpulan  organisasi  tingkat  menengah  yang digunakan, LSM Islam seperti klinik medis, rumah sakit, yayasan-yayasan derma, pusat-pusat  budaya  dan  sekolah-sekolah,  telah  menyediakan  barang  dan  jasa untuk  memperlihatkan  bahwa  Islam  adalah  jawaban  persoalan-persoalan  sehari- hari  dalam  masyarakat. Ketiga ,  para  aktifis  Islam  juga  melakukan  mobilisasi melalui  struktur  asosiasi-asosiasi  profesional  dan  mahasiswa.  Dalam  masyarakat muslim,  asosiasi-asosiasi  ini  sering  kali  berfungsi  sebagai  gelanggang  politik alternatif dimana berbagai kontrol atas sumber daya kelembagaan (Wikatoorowicz, 2012:50)
Sedangkan  untuk  teori  perubahan  sosial  (transformasi  sosial)  penulis menggunakan Teori Kelompok Strategik dari Evers dan Schiel (dalam Evers dan Gerke,  2015)  teori  ini  memahami  bahwa  sebuah  perubahan  sosial  yang  terjadi ditengah-tengah  masyarakat  berdasarkan  pada  perilaku  manusia  yang  dikawal oleh  kepentingan  dalam  mencari  keuntungan  secara  maksimum,  selain  itu  bisa juga dipengaruhi oleh faktor tindakan sosial berupa cinta atau kebencian serta iri hati atau kagum. Kelompok strategik (Evers dan Gerke, 2015) bukanlah kelompok elit,  mereka  merupakan  masyarakat  yang  bersatu  dalam  satu  tujuan  sama  untuk
mendapatkan  peluang  kini  atau  akan  datang,  serta  memperoleh  akses  kepada sumber-sumber  ekonomi  dan  politik.  Tindakan  dari  kelompok  strategik  berupa perubahan  institusi  yang  memiliki  tujuan  jangka  panjang  untuk  mewujudkan struktur  sosial,  politik  dan  ekonomi  dan  institusi  yang  dapat  meningkatkan peluang yang mereka harapkan.
Kelompok strategik (Evers dan Gerke, 2015) tidak muncul tiba-tiba tetapi melalui tahap pengkondisian, yaitu kesamaan akan peluang hidup, memiliki relasi hubungan  yang sama dan nilai  yang sama. Mereka dipanggil  "strategik”, karena mereka  mampu  membangun  strategi  mereka  sendiri,  serta  secara  aktif menggalakkan  gerakan  sosial,  ekonomi  atau  politik.  Mereka  memiliki kecenderungan  untuk  menyokong  pemimpin  yang  muncul  dari  kalangan  mereka sendiri,  atau  pemimpin  yang  dianggap  bisa  mewakili  aspirasi  dan memperjuangkan kelompok mereka.
Dalam banyak kasus perubahan sosial, tidak jarang kelompok strategik ini menjadi  penguasa  baru  dalam  waktu  yang  lama,  sehingga  mengakibatkan perubahan  dalam  struktur  kelas  sosial  di  masyarakat.  Tujuan  kelompok  strategik menubuhkan  sebuah  "struktur"  (sistem  politik  dan  ekonomi)  yang  sesuai  dengan kepentingannya.  Dengan  kemunculan  sistem  ekonomi  baru  dan  sistem  politik baru, kelompok ini mempunyai peluang yang besar untuk menstrukturisasi sistem politik, mewujudkan corak kesahihan, gaya politik untuk kepentingannya.
Bagan 1 : Alur Berpikir Penulis

## ANATOMI GERAKAN SOSIAL
Alur  berpikir  diatas  merupakan  acuan  bagi  penulis  dalam  melakukan penelitian  ini,  sengaja  penulis  tidak  menggunakan  satu  kerangka  teori,  karena dengan  menggunakan  kerangka  teori  lebih  dari  satu  penulis  berharap  mampu memotret  secara  luas  objek  kajian  penelitian,  sehingga  memperoleh  hasil  yang memuasakan.

## METODE PENELITIAN
Bogdan  dan  Tylor  (dalam  Maleong,  2014:  4)  mendefinisikan  metode kualitatif  adalah  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  yang deskriptif berupa kata-kata tertulis  atau lisan dari orang-orang dan perilaku  yang dapat  diamati.  Penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  berusaha mendeskripsikan dan menginterprestasikan sesuatu.

## PEMBAHASAN
Pada  tahun  2016  suhu  politik  nasional  memanas,  karena  terjadi  tiga  kali aksi besar yang dilakukan umat Islam Indonesia terkait penyataan Gubernur DKI Jakarta  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok)  yang  dinilai    melakukan  penistaan terhadap agama Islam. Aksi pertama dilakukan pada bulan Oktober 2016 di Balai
1. AKTOR
2. AKAR 3. IDEOLOGI 4. SUMBER DAYA GERAKAN
(Masjid, Pesantren, Khutbah, Ceramah dll)
AKSI BELA ISLAM 212 TRANSFORMASI MENJADI KELOMPOK STRATEGIK
(Nilai, Visi, Program dan Strategi)
LEMBAGA SOSIAL GERAKAN POLITIK LEMBAGA EKONOMI
Kota, aksi ini tidak begitu mendapat pemberitaan secara luas. Baru kemudian aksi kedua dan ketiga yang menggunakan tagline Aksi Bela Islam (ABI) yang dikenal dengan  Aksi  Bela  Islam  411  dan  Aksi  Bela  Islam  212  menjadi  peristiwa  besar yang  menyita  perhatian  publik  Indonesia  bahkan  dunia,  dikarenakan  selain  aksi diikuti  massa  yang  banyak  bahkan  diprediksi  mencapai  jutaan  orang  juga mendapat  porsi  pemberitaan  yang  sangat  massif  melalui  media  cetak,  elektronik dan sosial.
Menurut Latief (JURNAL MAARIF Vol. 11, No. 2-Desember 2016) Aksi Bela Islam ini memang berbeda dengan gerakan sosial lain yang pernah terjadi di Indonesia,  perbedaan  ini  terletak  pada  keunikan  aksi  Bela  Islam  yang  beririsan dengan  aspek  politik  praktis  khususnya  terkait  dengan  kontestasi  pemilihan gubernur DKI Jakarta, khususnya terkait posisi Ahok sebagai gubernur pertahana yang  kembali  mencalonkan  diri  sebagai  gubernur  untuk  periode  lima  tahun selanjutnya.
Gerakan  Aksi  Bela  Islam  ini  memang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  setting sosial  politik  yang  melatarbelakanginya  yaitu  Pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta 2017.  Menurut  Jati  (JURNAL  MAARIF  Vol.12,No.1-Juni  2017),  perhelatan pemilu  kepala  daerah  di  Jakarta  ini  telah  memunculkan  spekulasi  bahwa  Aksi Bela Islam sebagai sebuah gerakan politik, terlebih beberapa hari menjelang hari H  pemilihan,  terdapat  gerakan  politik  yang  mengatasnamakan  “Tamasya  Al- Maidah”  untuk  mengajak  serta  mempengaruhi  preferensi  pemilih  Jakarta  untuk memilih pemimpin muslim.
Sedangkan  Burhani  (JURNAL  MAARIF  Vol.12,No.1-Juni  2017) mengaitkan  Aksi  Bela  Islam  sebagai  persoalan  antara  “keindonesiaan”  dengan “keislaman”  seakan-akan  identitas  keislaman  dengan  keindonesiaan  tidak  bisa menyatu. Kasus Pilkada DKI Jakarta telah menjebak kita pada dua sudut ekstrim antara  muslim  dan  nasionalis.  Terdapat  anggapan  kalau  kita  tidak  mendukung Ahok, sepertinya kita tidak mendukung kebhinekaaan. Serta sebaliknya kalau kita mendukung  Ahok,  maka  kita  akan  dikecam  sebagai  pembela  si  penista  agama, bahkan  keimanan  dan  keislaman  kita  sejatinya  menjadi  domain  privasi  dan otoritas ketuhanan akan dipertanyakan, diragukan serta dihakimi publik.
Peristiwa  ini  diawali  oleh  pidato  Gubenur  DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaja Purnama  pada  tanggal  7  September  2016,  ketika  melakukan  kunjungan  kerja  ke Pulau  Pramuka  di  Kepulauan  Seribu,  dalam  pidatonya  Basuki  atau  Ahok  dinilai terindikasi  melakukan  penistaan  terhadap  agama  Islam,  berikut  fragmen pernyataan kontroversial Ahok yang menuai reaksi dari umat Islam Indonesia :
“Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak  Ibu  merasa  nggak  bisa  pilih  karena  takut  masuk  neraka,  dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa  nggak  enak  karena  nuraninya  nggak  bisa  pilih  Ahok” (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601, diakses tanggal 28 Agustus 2018).
Pidato  Basuki  ini  kemudian  banyak  menuai  pro  dan  kontra  setelah diunggah oleh Bun Yani di akun facebooknya dengan memberi judul “Penistaan terhadap Agama?”. Tidak lama kemudian Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Ulama  Indonesia,  MUI,  Sumatera  Selatan  melaporkan  Ahok  kepada  polisi.  Pada tanggal 10 Oktober 2016, Ahok menyatakan permintaan maaf kepada umat Islam, serta  menjelaskan  ia  tidak  berniat  untuk  menghina  Islam  dan  Al-Qur’an,  tetapi permintaan  maaf  Ahok  hanya  berdampak  sangat  kecil.  Pada  tanggal  11  Oktober 2016,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengeluarkan  surat  keputusan  yang menyatakan bahwa Ahok telah menghina Islam termasuk para ulama.
Terkait  pemberian  surat  keputusan  MUI  dalam  kasus  Ahok,  menurut pendapat  berbagai  pihak  menandakan  telah  terjadi  perubahan  posisi  MUI  bila dibandingkan  ketika  masa  rezim  Orde  Baru  berkuasa.  Surat  keputusan  MUI  ini dinilai sebuah langkah berani  yang diambil MUI, karena surat keputusan seakan- akan  memperhadapkan  MUI  dengan  pemerintahan,  mengingat  selama  ini  sosok Ahok sering dikaitkan kubunya pemerintah.
Posisi  MUI  sendiri  pada  masa  reformasi  ini  menurut  Ichwan  (dalam Bruinessen,  2014:102)  memang  telah  mengalami  perubahan    peran,  sebelumnya sebagai pelayan pemerintah ( khadim al-hukumah ) pada masa Orde Baru menjadi pelayan umat ( khadim al-ummah ) hal  ini selaras dengan konsep dasar dari agenda reformasi.  Posisi  MUI  saat  ini  memang  memposisikan  dirinya  untuk  membela
kepentingan  dan  aspirasi  umat  Islam,  bahkan  menurut  Ma’ruf  Amin  MUI memperkenalkan  pendekatan  baru  dengan  jargon  “melunakan  yang  keras  dan mengeraskan  yang  lunak”,  sehingga  perubahan  peran  ini  telah  merubah pandangan MUI yang sebelumnya senantiasa mewakili penafsiran ortodoksi Islam moderat, pada dekade terakhir menunjukan pergeseran menjadi lebih puritan.
Dalam  risetnya  Ichwan  (dalam  Bruinessen,  2014)  juga  menjelaskan beberapa  produk  MUI  yang  menandakan  pergeseran  tersebut,  diantaranya Pertama , sebelum Pemilu 1999, MUI mengelurakan tiga tausiyah (pada 29 April, 20  Mei  dan  1  Juni  1999).  Tausiyah  itu  berturut-turut  berisi  seruan  kepada  umat Islam Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum damai, seruan untuk menghormati  pilihan  partai  politik  Islam .  Kedua ,  pada  tahun  2003  MUI mengeluarkan  fatwa  menyatakan  haramnya  perbankan  konvensional  yang berbasis  bunga.  Memang  pada  tahun  2000,  MUI  mengeluarkan  keputusan perbankan  konvensional  diperbolehkan  dengan  pertimbangan  situasi  masih darurat.  Namun,  pada  tahun  2003  telah  berdiri  sejumlah  bank  syariah,  sehingga MUI  menganggap  perbankan  konvensional  tidak  diperlukan  lagi. Ketiga ,  MUI mengeluarkan fatwa terkait polemik Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan  Pornoaksi  (RUU  APP),  dengan  mengeluarkan  fatwa  No.  287/2001,  dalam fatwanya tersebut MUI mendesak semua penyelenggara negara untuk menetapkan peraturan  perundang-undangan  dengan  sungguh-sungguh,  bahkan  harus  disertai sanksi  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  supaya  pelaku  jera  serta orang belum melakukan takut untuk melakukannya. Keempat , MUI mengelurkan fatwa  anti  liberal,  pluralisme  dan  sekulerisme  tahun  2005,  adapun  alasan  MUI mengelurkan  fatwa  ini  untuk  melindungi  umat  Islam  Indonesia  dari  pengaruh ideologi  serta  pemikiran  berbahaya  yang  mengancam  akidah  Islamiah,  bahkan tidak  hanya  mengelurkan  fatwa,  para  tokoh  muslim  liberal  dikeluarkan  dari kepengurusan MUI pusat sampai ke daerah.
Puncak  dari  kekecewaan  umat  Islam  terhadap  kasus  Ahok  dan  dukungan terhadap surat keputusan MUI ialah berdirinya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (GNPF  MUI).  Kasus  penistaan  agama  yang  dilakukan Ahok telah merubah lanskap Pilkada Serentak 2017 yang sebenarnya diikuti 101
daerah,  karena  kasus  penistaan  agama  ini  gaung  daerah  lain  akhirnya  tenggelam dibawah gemuruh politik yang mewarnai Pilgub DKI Jakarta.
Menurut Sholikin (Madani, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 10,  No.  1  Tahun  2018)  Aksi  Bela  Islam  merupakan  sebuah  gerakan  protes berbasis  solidaritas  yang  direkatkan  oleh  isu  tentang  penistaan  agama.    Banyak tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam Aksi Bela Islam, mereka ini memiliki jamaah dalam  jumlah  besar,  namun  keunikannya  tokoh-tokoh  Islam  tersebut  memiliki pola  dakwah  yang  berbeda,  bahkan  satu  sama  lain  senantiasa  membawa  topik- topik ceramah yang tidak sama. Seperti Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) pimpinan Pesantren Daarut Tauhid di  Bandung, Muhammad Arifin  Ilham pimpinan Majlis Zikir  Az-Zikra,  Habib  Rizieq  Shihab  Imam  Besar  Front  Pembela  Islam  (FPI), Bachtiar  Nasir  Ketua  GNPF  juga  Sekretaris  Jendral  1  Majelis  Intelektual  dan Ulama  Muda  Indonesia  (MIUMI),  KH.  Ma’ruf  Amin  Ketua  Umum  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  tokoh-tokoh  dari  ormas  Islam  lain  yang  memiliki banyak jamaah.
Sementara  itu  organisasi  besar  seperti  Muhammadiyah  dan  Nahdlatul Ulama  (NU)  berusaha  menjaga  jarak  dengan  Aksi  Bela  Islam,  kedua  organisasi Islam  ini  tidak  memberikan  pernyataan  yang  tegas  terhadap  Aksi  Bela  Islam. Seperti  sikap  resmi  yang  dikeluarkan  PP  Muhammadiyah  yang  ditandatangani Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti, berikut penulis kutipkan dibawah ini :
“Muhammadiyah  secara  kelembagaan  tidak  ikut  serta  dan  terlibat  dalam  aksi unjuk rasa 4 November, adapun warga Muhammadiyah memiliki hak demokrasi untuk  demo  selaras  dengan  misi  dakwah  amar  makruf  nahi  munkar  yang pelaksanaanya  harus  sejalan  dengan  Khittah  dan  kepribadian.  Karena  itu  bagi warga  Muhammadiyah  yang  mengikuti  aksi  demonstrasi  harus  memahami sepenuhnya  bahwa  keikutsertaannya  merupakan  sikap  pribadi  sehingga  tidak diperkenankan membawa atribut Muhammadiyah, terutama bendera, menggunakan fasilitas dan dana persyarikatan untuk kepentingan demonstrasi”
(Jurnal Maarif Institute, Vol 11, No. 2-Desember 2016)
Berbeda  dengan  Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dua  ormas Islam lain yaitu Persatuan Umat Islam (PUI) dan Persatuan Islam (Persis) terang- terangan mendorong dan memobilisasi para anggotanya untuk terlibat dalam Aksi Bela  Islam.  Menurut  Muhammad  (Jurnal  Analisa,  Volume  XVI,  Nomor  2, Desember 2016) keterlibatan PUI dan Persis dalam Aksi Bela Islam, karena kedua
ormas  ini  memiliki  karakter  yang  belum  banyak  berubah  sejak  dua  ormas  ini didirikan, yaitu membela Islam dengan cara melawan orang-orang yang dicurigai telah  menodai  kesucian  Islam.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  sejarah  pendirian  Persis dengan  tokohnya  A.  Hassan  yang  suka  berdebat  dengan  berbagai  pihak  untuk memperjuangkan ajaran Islam yang diyakini benar sesuai Al-Qur’an dan Sunnah, termasuk  perdebatan  dengan  Soekarno,  tokoh  yang  disimbolkan  dari  kalangan nasionalis sekuler. Begitu juga dengan Kiai Sanusi yang menjadi tokoh utama PUI yang  seringkali  kontra  dengan  tokoh  agama  lain  untuk  memperjuangkan  Islam yang  benar.  Jadi  tidak  heran  kalau  banyak  anggota  serta  kader  Persis  dan  PUI berpartisipasi dalam Aksi Bela Islam.
Selain  Persis  dan  PUI  tentu  kehadiran  Front  Pembela  Islam  (FPI)  dalam Aksi Bela Islam tidak bisa kita nafikan perannya, mengingat sejak jauh-jauh hari FPI  sudah  berkonfrontasi  dengan  kebijakan-kebijakan  Gubernur  Basuki  Tjahaja Purnama, yang dinilai FPI sudah merugikan kepentingan umat Islam Jakarta.
Menurut Masithoh (JOM FISIP, Vol 5, No. 1-April 2018) Aksi Bela Islam memang  dikoordinasi  oleh  FPI  dengan  nama  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (GNPF-MUI).  Front  Pembela  Islam  (FPI)  menurutnya merupakan  salah  satu  organisasi  Islam  yang  cukup  penting  dimasa  reformasi, ormas  Islam  ini  sangat  tegas  dalam  menegakan Amar  Ma’ruf  Nahimunkar asas FPI  sendiri  ialah Ahlussunah  wal  Jamaah (Aswaja).  Organisasi  ini  dengan  cepat dikenal  masyarakat  sejak  beberapa  tahun  terakhir,  hal  ini  berhubungan  erat dengan  aksi  nyata  mereka  dalam  merazia  tempat-tempat  hiburan  yang  mereka percaya  sebagai  sarang  kemaksiatan  seperti  klub  malam,  diskotik,  kafe  dan kasino. Aksi mereka ini kerapa kali dilakukan menjelang bulan suci Ramadhan.
Selain mengikutsertakan FPI, Aksi Bela Islam 212 juga melibatkan ribuan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menariknya meski dalam tataran organisasi seperti  Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama  (NU)  tidak  melibatkan  diri  dalam Aksi Bela Islam 212, tetapi banyak anggotanya yang berpartisipai dalam aksi ini. Mereka  yang  melibatkan  diri  sebagai  peserta  aksi  datang  juga  dari  kalangan mahasiswa  baik  dari  universitas  sekuler  dan  universitas  Islam,  santri  dari
pesantren-pesantren tradisonal dan modern. Berikut penuturan Mulyadi P. Tamsir (Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2016-2018).
“Aksi Bela Islam jangan dipelintir dan dihubungkan dengan Pilkada DKI Jakarta, kalau masalah  Pilkada  apa  urusannya  orang  Jawa  Timur  dan  Sumatra  datang  ke  Jakarta  ikut aksi,  kita  minta  kepada  Presiden  dan  Kaporli  untuk  secepatnya  proses  Ahok  karena penistaan  agama,  maka  PB  HMI  mengambil  sikap  ikut  berperan  serta  mengambil  garda terdepan dalam barisan Aksi Bela Islam” (dalam, Doli dan Syahputra, 2017).
Dalam Aksi Bela Islam HMI menurunkan peserta aksi sebesar 1.500 orang dari  unsur  Pengurus  Besar  HMI,  Pengurus  Badko  HMI  dan  cabang  yang  ada disekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi dan Banten.
Begitu  juga  dengan  Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim  Indonesia (KAMMI), menurut penuturan Kartika Nur Rakhman (Ketua Umum PP KAMMI) kader KAMMI yang berpartisipasi dalam Aksi Bela Islam sekitar ribuan orang.
“Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim  Indonesia  (KAMMI)  menjadi  saksi  dan  pelaku sejarah dalam aksi akbar 212, kader KAMMI dengan jilbab putih dan gamis hitam sudah menunggu di Bunderan Hotel Indonesia semenjak waktu Dhuha, sedangkan ratusan kader lain  menginap  di  Masjid  Sunda  Kelapa  sejak  dini  hari.  Sedangkan  ratusan  kader  dari Bogor  dan  Depok  memilih  aksi  longmarch  sejak  1  Desember”  (dalam,  Doli  dan Syahputra, 2017).
Dari data diatas yang penulis peroleh, bahwa para peserta Aksi Bela Islam 212  sangat  beragam,  tidak  dari  satu  komunitas  Islam  saja,  tetapi  sudah  lintas komunitas  yang  terkadang  berbeda  metode  berdakwah  antara  satu  komunitas dengan komunitas lain, mereka bergerak bersama-sama karena didasari oleh spirit Ukhuwan  Islamiyah .  Sedangkan,  tujuan  para  peserta  Aksi  Bela  Islam  212  bagi penulis  berdasarkan  beberapa  data  yang  terkumpul  menunjukan  pola  sama,  para aktor  gerakan  sosial  yang  melibatkan  diri  dalam  aksi  demonstrasi  212 menginginkan  adanya  keadilan  ditunjukan  pemerintah  dengan  menangkap  dan mengadili Ahok.
Kemunculan Aksi Bela Islam 212 dilatarbelakangi kekecewaan umat Islam Indonesia  atas  tidak  diindahkanya  tuntutan  untuk  menangkap  Ahok  atas perbuataanya.  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  Ulama  (GNPF)  juga mewacanakan kepada publik : (1) Tafsir GNPF-MUI bahwa Ahok telah menghina ulama (pimpinan umat Islam) karena kalimatnya mengindikasikan pesan seorang ulama  itu  adalah  pembohong.  (2)  Tafsir  GNPF-MUI  bahwa  Ahok  telah  menista
Al-Qur’an, dengan mengindikasikan ulama yang menggunakan Ayat 51 Surat Al- Maidah ditunjukan untuk kepentingan “menipu” umat Islam.
Awalnya menurut Sulistyo (2017:52), memang kasus penistaan agama ini menimbulkan  pro  dan  kontra  ditengah-tengah  masyarakat,  ada  yang  masih mempertanyakan,  apakah  hal  tersebut  termasuk  penistaan  agama  atau  bukan. Tetapi,  setelah  MUI  mengeluarkan  surat  keputusan  bahwa  kasus  Ahok  termasuk dalam  lingkaran  penistaan  agama,  sontak  banyak  pihak  kemudian  melaporkan kasus  ini  kepada  para  penegak  hukum  agar  secepatnya  dapat  diproses  secara hukum.  Namun,  akibat  lambatnya  penegakan  hukum  dari  pemerintah,  akhirnya berbagai unjuk rasa digelar umat Islam yang puncaknya Aksi Bela Islam 212.
Satu  tesis  dari  Aksi  Bela  Islam  212  dapat  diajukan  disini,  bahwa  spirit berislam  telah  menjadi  ideologi  kolektif  yang  menjadi  simbol  perlawanan  dan identitas  para  peserta  aksi.  Aksi  Bela  Islam  menandakan  kekuatan  publik  dan abesennya  hegemoni  negara,  walaupun  sempat  ada  upaya-upaya  negara  untuk membatalkan  aksi  ini,  namun  resistensi  masyarakat  justru  semakin  banyak mengundan  massa.  Lautan  manusia  yang  demikian  besar  sebenarnya  rentah terhadap  aksi-aksi  anarkis,  tetapi  umat  Islam  Indonesia  mampu  menjawabnya dengan  aksi  kolosal  super  damai.  Ini  menjadi  parameter  keberhasilan demokratisasi  kelas  menengah  muslim  yang  semakin  otonom  serta  diharapkan menjadi mediator antara negara dengan masyarakat.
Menurut  Nugraha  (Jurnal  Balai  Diklat  Keagamaan  Bandung,  Volume  IV No.11  September  -Desember  2010)  Masjid  adalah  institusi  yang  inheren  dengan masyarakat  Islam.  Keberadaannya  dapat  menjadi  ciri  bahwa  disitu  tinggal komunitas  muslim.  Masjid  pada  umumnya  terlepas  dari  keragaman  bentuk  dan ukuran  besar  atau  kecilnya  menjadi  kebutuhan  yang  mutlak  bagi  umat  Islam sebagai tempat untuk menemukan kembali suasana religius  yang menjadi  simbol keterikatan warga muslim tersebut satu sama lainnya.
Dalam  Aksi  Bela  Islam  fungsi  masjid  sangatlah  penting,  selain  sebagai tempat  melaksanakan ibadah shalat, juga tempat konsolidasi dan titik berkumpul peserta sebelum melakukan aksi. Selain di Masjid Istiqlal peserta Aksi Bela Islam 212 bermalam dibeberapa masjid di Jakarta, bahkan sebagian masjid menyediakan
berbagai  keperluan  untuk  para  peserta  aksi,  diantaranya  menyediakan  makanan dan minuman. Sumber daya berupa masjid sangat membantu Aksi Bela Islam 212 dalam  memperbesar  partisipasi  peserta.  Sumber  daya  lain  yang  sumbangsihnya cukup besar dalam memperbesar Aksi Bela Islam 212 adalah lembaga pesantren. Peristiwa  penting  keterlibatan  pesantren  dalam  Aksi  Bela  Islam  212  ialah    aksi long march yang dilakukan para santri Ciamis  menuju Jakarta, peserta aksi jalan kaki  ini  ialah  para  santri,  motivasi  mereka  melakukan long  march ingin menunjukkan  kekuatan  Islam  Indonesia  yang  tidak  menyerah  atas  dominasi negara,  serta  mampu  menginspirasi  wilayah  lain  untuk  bersama-sama  bergerak menuju Jakarta.
Selain berpartisipasi dalam aksi long march para santri dari pesantren juga banyak  yang  menjadi  relawan  kebersihan  setelah  aksi  berakhir,  tercatata  ribuan santri  berpartisipasi  dalam  aksi  ini.  Santri  yang  menjadi  relawan  kebersihan  ini berkeliling untuk mengambil sampah dari setiap peserta sekaligus memunguti jika ada  sampah  yang  tercecer.  Aksi  bersih-bersih  yang  dilakukan  para  santri  seusai aksi  ini  banyak  menuai  pujian  dari  masyarakat  luas,  mereka  kagum  akan kekompakan dan soliditas santri dalam menyukseskan Aksi Bela Islam 212.
Fenomena menarik pasca Aksi Bela Islam 212 ialah terbentuknya beberapa gerakan keagamaan dan lembaga-lembaga sosial ekonomi, transformasi sosial ini diluar  prediksi  banyak  pihak,  mengingat  tuntutan  utama  Aksi  Bela  Islam  212 sudah  terakomodir,  dengan  ditetapakannya  Ahok  sebagai  tersangka  dan  dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Karena berdasarkan  teori  gerakan sosial  seharusnya Aksi  Bela  Islam  212  surut  atau  berkahir,  tidak  bertransformasi  menjadi  gerakan sosial lainnya.
Berdasarkan pengamatan penulis, terjadi transformasi dari Aksi Bela Islam 212  menjadi  gerakan  berupa  kelembagaan  sosial,  politik  dan  ekonomi, diantaranya  : Pertama ,  gerakan  ekonomi  berupa  pendirian  Koperasi  Syariah  212 dan  212  Mart. Kedua ,  gerakan  shalat  subuh  berjamaah  yang  dilakukan  masif dibeberapa  daerah. Ketig a,  gerakan  bersifat  politik  dalam  bentuk  Presidium Alumni (PA) 212 yang banyak melibatkan diri dalam gerakan politik praktis.
Koperasi  Syariah  212  adalah  Koperasi  Primer  Nasional  yang  didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam sebagai implementasi semangat Aksi Bela Islam 212 yang  penuh  persaudaraan  dan  kebersamaan.  Semangat  ini  kemudian  diwujudkan pada upaya menjadikan Koperasi Syariah 212 sebagai wadah perjuangan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi umat.
Koperasi  Syariah  212  didirikan  tanggal  6  Januari  2017,  di  Ruang  Al- Hambra, Andalusia Islamic Center, Sentul City, Bogor. Saat itu berkumpul tokoh- tokoh  umat,  seperti  Kyai  Ma’ruf  Amin,  Ustad  Bachtiar  Nasir,  Ustad  M.  Zaitun Rasmin, Kyai Misbahul Anam, Ustad Didin Hafidhuddin, Dr. M. Syafii Antonio, dan  masih  banyak  tokoh  umat  lainnya.  Koperasi  Syariah  212  mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi dan usaha Kecil  Menengah  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  pada tanggal  19 Januari 2017  (https://koperasisyariah212.co.id/profil-koperasi-syariah- 212/, diakses 23 Agustus 2018).
Salah  satu  produk  dari  Kopersi  Syariah  212  adalah  212  Mart,  Koperasi Syariah  212  telah  menginisiasi  212  Mart,  minimarket  Islami  dengan  konsep sharing  economy (ekonomi  berbagi).  Konsep  yang  berbeda  dengan  minimarket yang  sudah  ada  sebelumnya.  Dalam  konsep  ekonomi  berbagi  itu,  jaringan  ritel 212 Mart dimiliki oleh umat, dikelola oleh umat, dan didirikan untuk umat. Gerai pertama  didirikan  pada  12  Mei  2017,  di  Ruko  Perumahan  Taman  Yasmin,  Kota Bogor,  Jawa  Barat  dengan  dana  awal  sekira  Rp300  jutaan  yang  merupakan patungan dari warga, sampai hari ini, telah 174 gerai dibuka dan terus bertambah (https://koperasisyariah212.co.id/cari-212mart, diakses 27 Agustus 2018).
Menurut  penulis  memang  suasana  gerai-gerai  Mart  212  sangat  ideologis, penulis  pernah  masuk  ke  dua  gerai  di  Kota  Karawang,  dipintu  masuk  sudah tercantum,  bahwa  Mart  212  tidak  menjual  rokok  dan  minuman  beralkohol,  serta toko  akan  tutup  sementara  disaat  waktu  sholat  lima  waktu.  Bahkan,  ketika  kita berbelanja  ke  dalamnya  kita  akan  disambut  lantunan  murotal  Al-Qur’an.  Gerai Mart 212 mengklaim memiliki 3.015 item produk yang siap dijual ke masyarakat. Gerai  Mart  212  mengusung  moto  Amanah,  Berjamaah  dan  Izzah  menjadi
branding  untuk  merebut  pasar  pembeli  terutama  umat  Islam  yang  memang menjadi target potensial.
Sedangkan  Gerakan  Indonesia  Shalat  Shubuh  Berjamaah  dideklarasikan pada  peringatan  satu  tahun  Aksi  Bela  Islam  212  atau  publik  Indonesia  lebih mengenalnya  dengan  sebutan  Reuni  Alumni  Aksi  Bela  Islam  212.  Padahal menurut  penulis  gerakan  shalat  subuh  berjamaah  ini  sudah  lama  dideklarasikan bahkan  jauh-jauh  hari  sebelum  Reuni  212.  Dalam  Reuni  212  deklarasi  shalat subuh berjamaah dibacakan oleh Muhammad Al Khaththath.
Gerakan shalat shubuh berjamaah menurut penulis menjadi salah satu cara menjaga spirit Aksi Bela Islam 212, para aktor gerakan sosial ini berusaha untuk terus  menjaga  semangat  serta  militansi  massa  aksi  bela  Islam  tersebut.  Terbukti, ajakan shalat shubuh berjamaah ini mendapatkan respon positif dari umat Islam di Indonesia.  Bahkan,  dibeberapa  kota  besar  perhelatan  shalat  subuh  berjamaah digelar  secara  massif.  Inti  dari  Gerakan  Indonesia  Shalat  Shubuh  Berjamaah  ini menurut penulis, agar umat Islam menghidupkan masjid sebagai pusat kajian dan diskusi  agar  lokomotif  dakwah  bagi  umat  Islam  terus  bergerak.  Ini  juga sebenarnya  yang  menjadi  tujuan  dari  Alumni  212.  Menjadikan  Masjid  sebagai pusat  dari  kegiatan  dan  aktifitas  keumatan,  termasuk  mendiskusikan  masalah- masalah sosial-kemasyarakatan.
Sedangkan dalam ranah politik, trasformasi Aksi Bela Islam 212 berwujud gerakan  politik  praktis.  Para  partisipan  gerakan  sosial  ini  mendirikan Persaudaraan Alumni (PA) 212,  Presidium 212 dan Garda 212. Penegasan bahwa Aksi  Bela  Islam  212  bermuatan  politik  disampaikan  oleh  Pembina  Presidium Alumni 212 yang juga menjadi anggota tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-  MUI,  Kapitra  Ampera.  Gerakan  Aksi  Bela  Islam  212  tujuannya mengkonsolidasikan umat  Islam, sehingga menimbulkan kesadaran agar memilih pemimpin,  baik  kepala  daerah,  maupun  di  legislatif  melalui  pemilu  maupun pilpres  untuk  memilih  pemimpin  yang  berkualitas  memimpin.  Dan  Aksi  Bela Islam  212  merupakan  politik  umat  Islam,  untuk  berkuasa  melalui  jalur-jalur konstitusional, melalui pemilu, melalui pilkada dan melalui pilpres
(https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42184928,  diakses  13  November 2018).
Pendapat bahwa Aksi Bela Islam 212 bermuatan politik juga disampaikan Qasim  Mathar  (Pengajar  di  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar), menurutnya  agenda  mereka  sebenarnya  sudah  selesai.  Kalau  agenda  Aksi  Bela Islam  212  tujuan  utamanya  hanya  menjatuhkan  Ahok,  memberhentikan  Ahok sebagai  gubernur  maka  sudah  tercapai.  Kalau  mereka  sekarang  meneruskan dengan  aksi-aksi  unjuk  rasa  dan  terus  berkelanjutan.  Maka  Aksi  Bela  Islam  212 sudah  menjadi  gerakan  politik,  bukan  hanya  gerakan  keagamaan  semata (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia, diakses 13 November 2018).
Pasca  Aksi  Bela  Islam  212,  para  penggagasnya  kemudian  membentuk Presidium  Alumni  212,  yang  diketuai  Slamet  Maarif  (juru  bicara  Front  Pembela Islam).  Namun,  pada  Maret  2018,  gerakan  ini  berganti  nama  menjadi Persaudaraan  Alumni  212  (PA  212).  Selain  PA  212,  penggerak  Aksi  Bela  Islam ini  membentuk  Gerakan  Shalat  Subuh  Berjamaah  (GISS),  tujuan  dibentuknya GISS adalah "berdakwah lewat jemaah salat subuh”. Menariknya meski menolak dianggap  sebagai  gerakan  politik,  akan  tetapi  GISS  pernah  dideklarasikan  oleh tokoh-tokoh  nasional  yang  juga  sebagai  pengurus  partai.  Deklarasi  gerakan  ini dihadiri  oleh  Prabowo  Subianto,  Ketua  Dewan  Pembina  Partai  Gerindra  serta Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta,  Sandiaga  Uno.  Prabowo  hadir  dalam  deklarasi GISS di Masjid Kristal Khadija di Yogyakarta dan Masjid Al-Hijri II, Universitas Ibnu  Khaldun  (UIKA)  Bogor,  Jawa  Barat.  Sementara  Sandiaga  menghadiri deklarasi  GISS  di  Masjid  Al  Ittihad  Tebet,  Jakarta  Selatan,  dan  Masjid  Al- Makmuriyah Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. (https://tirto.id/agenda-politik-di- balik-gnpf-ulama-amp-alumni, diakses tanggal 25 November 2016)
Puncak  dari  gerakakan  para  alumni  212  ini  adalah  pada  reuni  212  yang dilaksanakan pada tangga 2 Desember 2018, aksi ini dimotori oleh PA 212, dalam aksinya  tersebut,  PA  212  menjelaskan  Reuni  212  yang  diselenggarakan  di kawasan  Monumen  Nasional,  Jakarta  tidak  bermuatan  politik.  PA  212  akan meminta  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dan  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  memantau  dan  mengambil  tindakan  jika  ditemukan  aksi  politis  dalam
Reuni  212.  PA  212  telah  mengeluarkan  imbauan  kepada  para  peserta  aksi  untuk tidak  membawa  kepentingan  politik  dalam  Reuni  212.  Bahkan,  PA  212  hanya akan  membolehkan  peserta  aksi  untuk  menggunakan  baju  putih  saat  datang  ke Reuni  212.  Atribut  yang  dibolehkan  untuk  dibawa  peserta  aksi,  yakni  bendera Indonesia dan bendera bertuliskan kalimat tauhid. Segala atribut lainnya,  apalagi yang  berkaitan  dengan  partai  politik  dan  kandidat  Pilpres  2019  tertentu  akan dilarang (https://katadata.co.id/berita/2018/12/01/pa-212-minta-bawaslu-tindak- tegas-aksi-politis-di-reuni-212, diakses 3 Desember 2018).
Dari  beberapa  data  diatas  menurut  penulis  telah  terjadi  perubahan  format gerakan sosial Aksi Bela Islam 212 dari aksi demontrasi ke institusi kelembagaan ekonomi,  sosial  dan  politik.  Berubahnya  gerakan  sosial  menjadi  kelompok strategik  ini,  menandakan  telah  terjadi  perubahan  tujuan  arah  gerakan,  tujuan mereka  tidak  hanya  sampai  divonis  bersalahnya  Ahok  saja.  Tetapi  mengalami pergeseran tujuan, mereka sekarang ingin mewujudkan struktur sosial, politik dan ekonomi,  dimana  mereka  dapat  mengakses  dan  menjadikan  pemimpin  dari kalangan mereka.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan,  bisa  penulis  simpulkan  simpulkan penelitian tentang Aksi Bela Islam 212. ISLAM POLITIK DI INDONESIA (Studi Transformasi Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 Dari Gerakan Demonstrasi Ke Gerakan Kelembagaan  Sosial, Politik dan Ekonomi) diantaranya :
Pertama ,  Aktor  gerakan  sosial  Aksi  Bela  Islam  212  bukan  dari  satu komunitas  Islam  tunggal,  tetapi  berasal  dari  beragam  kelompok  Islam  di Indonesia.  Meskipun  dalam  praksisnya  terdapat  beberapa  ormas  Islam  secara terang-terangan menghimbau anggotanya terlibat langsung dalam Aksi Bela Islam 212. Kedua ,  Akar  dari  gerakan  sosial  Aksi  Bela  Islam  212  merupakan kekecewaan  umat  Islam  Indonesia,  atas  berlarut-larutnya  kasus  penistaan  agama yang  dilakukan  Ahok ..  Ketiga ,  Ideologi  Aksi  Bela  Islam  212  menggunakan sentimen Islam sebagai spirit perjuangan dan perlawanan. Keempat , Sumber daya berupa  masjid  dan  pesantren  menjadi  sumber  daya  yang  membantu  secara maksimal  eskalasi  partisipan  aksi. Kelima ,  Proses  transformasi  gerakan  sosial
Aksi  Bela  Islam  212  ke  lembaga  sosial,  ekonomi  dan  politik,  menandakan  telah terjadi perubahan tujuan arah gerakan, tujuan mereka tidak hanya sampai divonis bersalahnya Ahok saja. Tetapi mengalami pergeseran tujuan yang beragam.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Bruinessen,  Martin  Van.  (2014) Conservative  Trun  :  Islam  Indonesia  Dalam  Ancaman Fundamentalisme. Bandung : Mizan.
Hasan,  Noorhaidi  (2013). Islam  Politik  Di  Dunia  Kontemporer  :  Konsep,  Genenalogi Dan Teori. Yogyakarta : Suka Press.
Kurnia, Ahmad Doli dan Iswandi Syahputra. (2017). Aksi Bela Islam 212 : Gerakan Hati Kekuatan Bangsa. Bandung : Simbiosa Rekatama Media.
Klandermans, Bert. (2005). Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Maleong, Lexy J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Bumi Aksara.
Singh, Rajendra (2010). Gerakan Sosial Baru . Yogyakrta : Resit Book.
Sulistiyo, M. Dan. (2017), Kesaksian Peserta Aksi 411 dan 212 : Mengetuk Pintu Langit . Jakarta : Visi Media.
Sukmana (2016). Konsep Dan Teori Gerakan Sosial . Malang : Intrans Publishing.
Takwin, Bagus. (2009). Akar-Akar Ideologi . Yogyakarta : Jalasutra.
Wiktorowicz,  Q.  (2012). Gerakan  Sosial  Islam  :  Teori,  Pendekatan  dan  Studi  Kasus . Yogyakarta : Penerbit Gading Publishing dan Paramadina.

## Jurnal
Ahnaf, M. Aksi Bela Islam,” Akankah Mengubah Lanskap Muslim Indonesia (JURNAL MAARIF, Vol. 11, No. 2 — Desember 2016).
Burhani,  Ahmad  Najib. Aksi  Bela  Islam:  Konservatisme  dan  Fragmentasi  Otoritas Keagamaan (JURNAL  MAARIF  Vol.  11,  No.  2  —  Desember 2016).
Burhani,  Ahmad  Najib, Menegosiasikan  KeIndonesiaan  dan  KeIslaman. (JURNAL MAARIF Vol. 12, No. 1 — Juni 2017).
Gerke,  S  dan  Evers,  H. Teori  Transformasi  Sosial. (www.researchgate.net/publication, 2015).
Latief,  Hilman, Solidaritas  Islam  dan  Gerakan  Sosial  Pasca  Aksi  Bela  Islam  2016 . (JURNAL MAARIF Vol. 11, No. 2 — Desember 2016).
Suharko, Gerakan Sosial Baru di Indonesia (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, Nomor 1).
Sholikin,  Ahmad, Gerakan  Politik  Islam  di  Indonesia  Pasca  Aksi  Bela  Islam  Jilid  I,  II dan  III (Madani Jurnal  Politik  dan  Sosial  Kemasyarakatan,  Vol  10,
No.1 Tahun 2018).
Jati,  Wasisto  Raharjo, Dari  Umat  Menuju  Ummah  :  Melacak  Akar  Populisme  Kelas Menengah Muslim Indonesia . (JURNAL MAARIF Vol. 12, No. 1 —
Juni 2017).
Masithoh,  Dewi. Pemaknaan  Jihad  Bagi  Anggota  FPI  Riau  Dalam  Aksi  Super  Damai 212 Di Jakarta . (JOM FISIP Vol. 5, No. 1-April 2018).
Muhammad, Wildan Imaduddin , Ormas Islam Di Jawa Barat dan Pergerakannya : Studi Kasus  Persis  dan  PUI .  (Jurnal  Analisa,  Volume  XVI,  Nomor  2, Desember 2016)
Nugraha  ,  Jurnal  Balai  Diklat  Keagamaan  Bandung,  Volume  IV  No.11  September  - Desember 2010)

## Website
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601, diakses tanggal 28 Agustus 2018
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia, diakses 13 November 2018
http://koperasisyariah212.co.id/212-mart-menggema-di-dunia,  diakses  22  November 2018.
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42184928, diakses 13 November 2018
https://tirto.id/agenda-politik-di-balik-gnpf-ulama-amp-alumni, diakses tanggal 25 November 2016
(https://katadata.co.id/berita/2018/12/01/pa-212-minta-bawaslu-tindak-tegas-aksi-politis- di-reuni-212, diakses 3 Desember 2018).