TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Volume 2 Nomor 2 June 2021: TheJournalish Hal. 016-029

## KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS (HAIS) DI RUMAH SAKIT X YOGYAKARTA
Fathma Rachmawati Auwalani 1 , Totok Sundoro 2
1,2 Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKes Surya Global Yogyakarta,Indonesia Mobile: 085643094731 Email Korespondensi: 1 fathmaauwalani@gmail.com, 2 totoksundoro@gmail.com
Abstrak: Kejadian  phlebitis  bulan  Januari  2019  sebanyak  13%,  September  2019  sebanyak  6%.  Sedangkan Kepmenkes  Nomor  29  Tahun  2008,  standar  kejadian  HAIs  di  rumah  sakit  tidak  boleh  lebih  dari  1.5%. Kepemimpinan,  tata  kelola  dan  sumber  daya  memiliki  peran  yang  ade  kuat  untuk  meningkatkan  sistem keselamatan pasien yang telah di bentuk. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab masih terjadinya HAIs dan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  dan  mengendalikan  HAIs  pada  aspek  kepemimpinan,  tata  kelola, dan  sumber  daya  di  rumah  sakit  menggunakan  Standar  Nasional  Akreditasi  Rumah  Sakit  Edisi  1.  Penelitian kualitatif  deskriptif  studi  kasus  dengan  subjek  penelitian  Direktur,  Ketua  Komite  PPI,  dan  Staf  yang  diambil secara  purposive  sampling.  Obyek  penelitian  adalah  Kepemimpinan,  Tata  Kelola  Dan  Sumber  Daya  Dalam Pencegahan  Dan  Pengendalian  Healthcare  Associated  Infections  (HAIs)  di  rumah  sakit  dengan  teknik  uji keabsahannya melalui triangulasi. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data  menggunakan  metode  reduksi  data,  penyajian  data dan  conclusion/verification.  Terjadinya kasus  HAIs  di rumah sakit dikarenakan belum terlaksananya Program PPI dengan baik, budaya/kepatuhan cuci tangan petugas yang  kurang,  sosialisasi  hasil  investigasi/surveilans  tentang  kejadian  HAIs  dan  upaya  tindak  lanjutnya  masih belum  optimal.  Aspek  kepemimpinan  dan  tata  kelola  rumah  sakit  dalam  upaya  pencegahan  dan penanggulanagan HAIs secara keseluruhan belum terpenuhi dengan baik. Rumah sakit telah membentuk Komite Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi (PPI), ada petugas Prevention Control Nurse (IPCN) dengan ketugasan pokok  dan  fungsinya,  namun  pelaksanaan  program  PPI  belum  dilaksanakan  laporan  hasil  supervisi  belum disosialisasikan secara optimal hanya dalam bentuk informasi yang disampaikan melalui papan informasi/papan pengumuman.
Kata kunci; Kepemimpinan; Tata Kelola dan Sumber Daya; Pencegahan dan Pengendalian HAIs.
Abstract: The  incidence  of  phlebitis  in  January  2019  was  13%,  September  2019  was  6%.  Meanwhile,  the Minister of Health Decree No. 29/2008, the standard incidence of HAIs in the hospital should not be more than 1.5%. Leadership, governance and resources have a strong role to play in improving the patient safety system that has been established. The research objective was to determine the causes of HAIs  still occurring and the efforts made to prevent and control HAIs in the aspects of leadership, governance, and resources in hospitals using the National Standards for Hospital Accreditation, Edition 1. Descriptive qualitative research case study with  research  subjects  Director,  Chair  of  the  PPI  Committee,  and  staff  taken  by  purposive  sampling.  The research  object  is  Leadership,  Governance  and  Resources  in  the  Prevention  and  Control  of  Healthcare Associated Infections (HAIs) in hospitals with validity testing techniques through triangulation. Collecting data by interview, observation and documentation. Data analysis uses data reduction methods, data presentation and conclusion / verification. The occurrence of HAIs cases in hospitals is due to the inadequate implementation of the  PPI  Program,  lack  of  culture  /  compliance  with  officers'  hand  washing,  socialization  of  the  results  of investigations / surveillance regarding the incidence of HAIs and follow-up efforts are still not optimal. Aspects of  leadership  and  hospital  governance  in  the  prevention  and  management  of  HAIs  as  a  whole  have  not  been properly  fulfilled.  The  hospital  has  formed  an  Infection  Prevention  and  Control  Committee  (PPI),  there  are Prevention  Control  Nurse  (IPCN)  officers  with  their  main  tasks  and  functions,  but  the  implementation  of  the PPI program has not been implemented. Bulletin board.
Keywords: Leadership; Governance and Resources; Prevention and control of HAIs.
Received February 23, 2021; Revised February 29, 2021; Accepted March 23, 2021

## PENDAHULUAN
Rumah  sakit  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan,  dan gawat darurat (Undang Undang No 44 Tentang Rumah Sakit, 2009). Rumah sakit sebagai salah satu sarana  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  rumah  sakit dituntut  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  yang  bermutu  sesuai  dengan  standar  yang  sudah ditentukan  (Kars,  2012).  Rumah  sakit  dituntut  agar  dapat  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang bermutu, akuntabel dan transparan kepada masyarakat, khususnya bagi jaminan  keselamatan pasien ( patient safety ). Untuk hal tersebut rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Indonesia  perlu  ditingkatkan  pelayanannya  khususnya  dalam  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi (Depkes RI., 2008).
Saat  ini,  angka  kejadian  infeksi  nosokomial  telah  dijadikan  salah  satu  tolok  ukur  mutu pelayanan  rumah  sakit.  Berdasarkan  Kepmenkes  Nomor  29  Tahun  2008,  standar  kejadian  HAIs  di rumah sakit sebesar ≤ 1,5%. Izin operasional sebuah rumah sakit bisa dicabut karena tingginya angka kejadian  infeksi  nosokomial,  bahkan  pihak  asuransi  tidak  mau  membayar  biaya  yang  ditimbulkan akibat  infeksi  nosokomial  sehingga  pihak  penderita  sangat  dirugikan  (Darmadi,  2011  ).  Infeksi nosokomial  ( Hospital  Acquired  Infection )  kini  penyebutannya  diubah  menjadi  infeksi  terkait pelayanan kesehatan atau HAIs merupakan infeksi yang terjadinya pada pasien selama perawatan di rumah  sakit  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  lainnya  dimana  ketika  masuk  tidak  ada  infeksi  dan tidak  dalam  masa  inkubasi,  termasuk  infeksi  dalam  rumah  sakit  tapi  muncul  setelah  pasien  pulang, juga  infeksi  karena  pekerjaan  pada  petugas  rumah  sakit  dan  tenaga  kesehatan  terkait  proses pelayanan  kesehatan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Pengertian  yang  lebih  luas,  yaitu  kejadian infeksi  tidak  hanya  berasal  dari  rumah  sakit,  tetapi  juga  dapat  dari  fasilitas  pelayanan  kesehatan lainnya.  Tidak  terbatas  infeksi  kepada  pasien  namun  dapat  juga  kepada  petugas  kesehatan  dan pengunjung  yang  tertular  pada  saat  berada  di  lingkungan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  (PMK.27, 2017).
Healthcare Associated Infections (HAIs) merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia.  Dalam  forum Asian  Pasific  Economic  Comitte (APEC)  atau Global  health  Security  Agenda (GHSA)  penyakit  infeksi  terkait  pelayanan  kesehatan  telah  menjadi agenda  yang  dibahas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  HAIs  yang  ditimbulkan  berdampak  secara langsung sebagai beban  ekonomi negara. 5 Secara prinsip, kejadian HAIs sebenarnya dapat dicegah bila  fasilitas  pelayanan  kesehatan  secara  konsisten  melaksanakan  program  PPI.  Pencegahan  dan pengendalian infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan  tertular  infeksi  dari  sumber  masyarakat  umum  dan  disaat  menerima  pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan (PMK.27, 2017).
Angka kejadian HAIs yang diperoleh dari berbagai sumber menunjukkan angka kejadian yang tinggi.  Kejadian  HAIs  terjadi  pada  15%  dari  semua  pasien  rawat  inap.  HAIs  menjadi  penyebab sekitar  4-56%  penyebab  kematian  neonatus,  dengan  tingkat  kejadian  sekitar  75%  terjadi  di  Asia Tenggara dan Subsahara Afrika (World Health Organization., 2011). Berdasarkan hasil survei HAIs tahun  2014  di  rumah  sakit  Amerika  Serikat  didapatkan  angka  kejadian  HAIs  mencapai  722.000  di unit  perawatan  akut  dan  75.000  pasien  dengan  HAIs  meninggal  ketika  dirawat  di  rumah  sakit (Centers  for  Disease  Control  and  Prevention.,  2016).  Angka  infeksi  nosokomial  terus  meningkat mencapai sekitar 9% (variasi 3-21%)  atau lebih dari 1,4 juta pasien rawat inap di rumah sakit seluruh dunia terkena infeksi nosokomial. Penelitian yang dilakukan oleh WHO menunjukkan bahwa sekitar 8,70%  dari  55  rumah  sakit  di  14  negara  yang  berada  di  Eropa,  Timur  Tengah,  Asia  Tenggara,  dan Pasifik  menunjukkan  adanya  HAIs.  Prevalensi  HAIs  peling  banyak  di  Mediterania  timur  dan  Asia Tenggara  yaitu  sebesar  11,80%  dan  10%  sedangkan  di  Eropa  dan  Pasifik  Barat  masing-masing sebesar 7,70% dan 9% (Nurseha, 2013).  Di Indonesia, HAIs mencapai 15,74% jauh di atas negara maju yang berkisar 4,8 – 15,5% (Curtis et al., 2005).
Data  infeksi  nosokomial  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  hasil  survey  point  prevalensi  dari  11 Rumah  Sakit  di  DKI  Jakarta  yang  dilakukan  oleh  Perdalin  Jaya  dan  Rumah  Sakit  Penyakit  Infeksi Prof.  Dr.  Sulianti  Saroso  Jakarta  pada  tahun  2003  didapatkan  angka  infeksi  nosokomial  untuk  ILO (Infeksi  Luka  Operasi)  18,9%,  ISK  (Infeksi  Saluran  Kemih)  15,1%,  IADP  (Infeksi  Aliran  Darah Primer)  26,4%,  Pneumonia  24,5%  dan  Infeksi  Saluran  Napas  lain  15,1%,  serta  Infeksi  lain  32,1%
(Kemenkes RI, 2011).  Penelitian  yang  dilakukan  di  11  (sebelas)  rumah  sakit  di  DKI  Jakarta pada    tahun      2004  menunjukkan  bahwa  9,80  pasien  rawat  inap  mendapatkan  infeksi  nosokomial (HAIs).  HAIs yang paling  sering terjadi adalah infeksi daerah operasi (IDO), infeksi saluran kemih (ISK), infeksi saluran napas bawah (IADP) (Achmad, 2017).
Program  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  merupakan  sebuah  program  yang  wajib dilaksanakan  di  setiap  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  (PMK.27,  2017). Kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu standar mutu  pelayanan  dan  penting  bagi  pasien,  petugas  kesehatan  maupun  pengunjung.  Pengendalian infeksi  harus  dilaksanakan  oleh  seluruh  fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  melindungi  pasien, petugas  kesehatan,  dan  pengunjung  dari  kejadian  infeksi  dengan  memperhatikan  cost  effectiveness (Kars,  2012).  Tujuan  pengorganisasian  program  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  (PPI)  adalah mengidentifikasi  dan  menurunkan  risiko  infeksi  yang  didapat  serta  ditularkan  diantara  pasien,  staf, tenaga profesional kesehatan, tenaga kontrak, tenaga sukarela, mahasiswa, dan pengunjung (KARS, 2017). Upaya rumah sakit dalam melakukan manajemen pencegahan dan pengendalian infeksi terus dilakukan oleh pihak rumah sakit, karena pada dasarnya HAIs dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program PPI.
Pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sangat  penting  bila terlebih dahulu petugas dan pengambil kebijakan memahami konsep dasar penyakit infeksi. Pedoman pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  perlu  disusun  agar  terwujud pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  dan  dapat  menjadi  acuan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di dalam fasilitas pelayanan kesehatan serta dapat melindungi  masyarakat  dan  mewujudkan  patient  safety  yang  pada  akhirnya  juga  akan  berdampak pada  efisiensi  pada  manajemen  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan (Kars, 2012).  Angka infeksi HAIs pada rumah sakit di Indonesia mencapai 15,74%. Di Yogyakarta insidensi  terjadi  infeksi  nosokomial  di  sumah  sakit  secara  umum  sebesar  5,9%.  Secara  global  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  cuci  tangan  dapat  menurunkan  kejadian  infeksi  nosokomial  sebesar 30% (Sari & Cahyawati, 2017 ).
Studi pendahuluan dilakukan bulan Januari 2020 di RS Nur Hidayah Yogyakarta melalui data surveilans  yang  dilakukan  oleh  tim  PPI  RS  Nur  Hidayah  diinformasikan  bahwa  kejadian  Infeksi Daerah  Operasi  (IDO)  pada  tahun  2019  masih  terjadi  dengan  angka  0,5%  .  Sedangkan  angka kejadian  phlebitis  di  Januari  2019  di  angka  13%  dan  terus  bulan  September  2019  di  angka  6%. Selama tahun 2014 sampai 2019 belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian tertinggi ada di  tahun  2015,  yaitu  mencapai  82,5%.  Di  tahun  2019  sendiri  angka  kepatuhan  cuci  tangan  adalah 78,6%  belum  memenuhi  target  100%.  Menurut  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.    129  Tentang Standar  Pelayanan  Minimal  di  Rumah  Sakit  dijelaskan  bahwa  standar  kejadian  infeksi  nosokomial adalah ≤1,5% artinya angka kejadian phlebitis di rumah sakit masih diatas nilai standar yang telah ditetapkan.  Mengingat  pentingnya  pencegahan  dan  pengendalian  HAIs  di  rumah  sakit,  dan berdasarkan data surveilans di rumah sakit Nur Hidayah maka perlu adanya perbaikan melalui upaya pencegahan dan pengendalianya.
Pencegahan dan pengendalian Healthcare Associated Infections (HAIs) di rumah sakit penting dilakukan dalam upaya keselamatan pasien ( patient safety ) di rumah sakit. Program HAIs/PPI akan efektif  apabila  mempunyai  pimpinan  yang  ditetapkan,  pelatihan  dan  pendidikan  staf  yang  baik, metode  untuk  mengidentifikasi  serta  proaktif  pada  tempat  berisiko  infeksi,  kebijakan  dan  prosedur yang  memadai,  melakukan  koordinasi  ke  seluruh  rumah  sakit  dan  manajemen  sumber  daya(KARS, 2017).
Cuci  tangan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  memiliki  pengaruh  besar  dalam  menjaga kesehatan  perawat  dan  pasien,  khususnya  dalam  pencegahan  dan  pengendalian  terjadinya  infeksi nosokomial.  Faktor  penyebab  rendahnya  kepatuhan  mencuci  tangan  di  rumah  sakit  adalah multifaktor,  diantaranya  dapat  disebabkan  oleh  faktor  organisasi  dan  faktor  individu.  Faktor organisasi  seperti  sumber  daya,  kepemimpinan,  imbalan  dan  sanksi,  struktur  organisasi,  desain pekerjaan, dan budaya organisasi dapat mempengaruhi faktor individu seperti pengetahuan, motivasi, sikap, persepsi, lama kerja, kemampuan, dan kepribadian (Arsabani & Hadianti, 2019).
Menurut  penelitian  Iskandar  (2017)  Sistem  keselamatan  pasien  meliputi:  assessment  risiko, identifikasi  dan  pengelolaan  hal  yang  berhubungan  dengan  risiko  pasien,  pelaporan  dan  analisis insiden, kemampuan  belajar  dari  insiden serta  tindak  lanjutnya  dan  implementasi  solusi  untuk
meminimalkan  timbulnya  risiko.  Dalam  menjalankan  system  tersebut  dibutuhkan  peran  dari kepemimpinan  dalam  memberikan  arahan  yang  tepat      agar  Tim  pelaksana  bisa  menjalankan  dan menjaga  keselamatan  pasien  (Iskandar,  2017).  Pemimpin  memiliki  peran  dalam  meningkatkan selamatan  pasien  yaitu  dengan  mengambil  keputusan  yang  tepat  dan  dengan  standar  dan  kriteria peranan  kepemimpinan  dalam  meningkatkan  keselamatan  pasien.  Berdasarkan  hasil  kajian  tersebut disampaikan  bahwa  kepemimpinan      memiliki  peran  yang  adekuat  untuk  meningkatkan  sistem keselamatan pasien yang telah di bentuk oleh setiap Fasilitas pelayanan kesehatan ( Mardiani, 2019). Tata kelola Patient  Safety pada penyakit  Stroke melalui Sepuluh Standar Patient Safety yang diteliti  yaitu  Identifikasi  Pasien,  Komunikasi  Efektif,  Obat High  Alert ,  Ketepatan  Pasien,  Prosedur dan Lokasi Operasi, Hand Hygiene , Risiko Pasien Jatuh, Nama Obat Rupa Mirip, Akurasi Pemakaian Obat,  Pemasangan  Kateter/  Selang,  Spuit  Sekali  Pakai  merupakan  kombinasi  dari  Solusi Keselamatan  Pasien  WHO  dan  Sasaran  Keselamatan  Pasien  Internasional.  Hasil  analisis pelaksanaanya dinyatakan bahwa tingkat kepatuhan belum berjalan secara optimal. Diperlukan upaya peningkatan  budaya  Patient  Safety  di  rumah  sakit,  membuat  kebijakan,  Peraturan  Direktur,  , pedoman  dan  SOP  terkait  dengan  program  Patient  Safety  yang  belum  diatur,  Komite  Mutu  & Keselamatan  Pasien  mengembangkan  program  Patient  Safety  dan  program  pencegahan,  Membuat Patient  Safety  Pathway  untuk  penyakit  lainnya  di  rumah  sakit  (Iskandar,  2017).  Kepemimpinan Senior,  Tata  Kelola  dan  Tanggung  Jawab  Sosial  mempengaruhi  Kinerja  Kepala  Ruang  sebesar 57.59%  sedangkan  sisanya  42.41%  dipengaruhi  oleh  variabel  yang  tidak  diteliti.  Variabel  yang paling besar mempengaruhi kinerja kepala ruang adalah kepemimpinan senior (30.44%) disusul oleh variabel tata kelola (22.96%) dan Tanggung Jawab Sosial (4.18%) (Astiena, et.al , 2015).
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab masih terjadinya HAIs dan upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  dan  mengendalikan  HAIs  pada  aspek  kepemimpinan,  tata kelola,  dan  sumber  daya  di  rumah  sakit  dengan  menggunakan  Standar  Nasional  Akreditasi  Rumah Sakit Edisi 1. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang “Kepemimpinan, Tata  Kelola Dan Sumber Daya Dalam Pencegahan  Dan Pengendalian Healthcare Associated Infections (HAIs) Di Rumah Sakit X Yogyakarta”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  desain  deskriptif  studi  kasus.  Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2013). Penelitian dilakukan bulan Januari sampai dengan  Februari  2020  di  Rumah  Sakit  Nur  Hidayah.  Variabel  tunggal  Kepemimpinan,  Tata  Kelola Dan Sumber Daya Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Healthcare Associated Infections (HAIs) di rumah  sakit.  Kepemimpinan  dan  tata  kelola  adalah  aktivitas  mempengaruhi  orang-orang  supaya diarahkan  mencapai  tujuan  organisasi  serta  rangkaian  proses,  kebiasaan,  kebijakan,  aturan,  dan institusi  yang  mempengaruhi  pengarahan,  pengelolaan,  serta  pengontrolan  suatu  perusahaan  atau korporasi.
Fokus  penelitian  kepemimpinan  dan  tata  kelola  adalah  pada  aspek  penetapan  organisasi pencegahan  pengendalian  infeksi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  penetapkan perawat  PPI/IPCN  ( Infection  Prevention  and  Control  Nurse )  dengan  jumlah  dan  kualifikasi  sesuai dengan  regulasi.  Sedangkan  sumberdaya  adalah  nilai  potensial  dari  materi  atau  elemen  dalam kehidupan   tertentu.   Fokus  penelitian  sumberdaya  adalah  penunjang  pelaksanaan  program   PPI meliputi anggaran dan fasilitas rumah sakit. Teknik pengambilan sampel melalui Purposive sampling dengan  subjek  penelitian  Direktur  Rumah  Sakit,  Ketua  Komite  PPI,  dan  Staf.  Obyek  penelitian  ini adalah  Kepemimpinan,  Tata  Kelola  Dan  Sumber  Daya  Dalam  Pencegahan  Dan  Pengendalian Healthcare  Associated  Infections (HAIs)  di  rumah  sakit.  Teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber dan    trianggulasi  teknik.  Metode  analisis  data  menggunakan  Reduksi  Data,  Penyajian  Data  dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rumah  Sakit  Nur  Hidayah  Bantul  adalah  sebuah  Rumah  Sakit  Swasta  yang  sedang berkembang. Berawal dari didirikannya Yayasan Nur Hidayah pada tahun 1996, dengan sekretariat di dusun  Ngibikan  Canden  Jetis  Bantul  dengan  akte  notaris  Umar  Samhudi,  SH  dengan  nomor  akta  : 38/21  November  1996.  Yayasan  Nur  Hidayah  ini  bergerak  di  bidang  pendidkan,  kesehatan  dan sosial-Islam. Seiring dengan  peningkatan jumlah pasien RS Nur Hidayah di tahun 2013 menetapkan diri  sebagai  Rumah  Sakit  Tipe  D  yang  diakui  oleh    Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia dengan  sertifikat  yang  sudah  terbit  pada  tanggal  21  Februari  2014.  Setelah  berhasil  menjadi  RS Swasta  Tipe  D  progress  selanjutnya yaitu  RS  Nur  Hidayah  berkeinginan  untuk menjadi rumah  sakit yang terakreditasi paripurna. Pada tanggal 15 Maret 2013 mengajukan permohonan survei akreditasi KARS versi 2012 ke Komisi Akreditasi Rumah Sakit.  Hasil yang diperoleh yaitu Akreditasi Tingkat Dasar pada tanggal 24 Februari 2014.

## Analisis Wawancara Direktur, Observasi dan Telusur Dokumen
Wawancara dengan Direktur RS dilakukan untuk mengetahui ketersediaan regulasi tentang program pencegahan dan pengendalian HAIs, pelaksanaan program PPI, dukungan serta upaya direktur agar program pencegahan dan pengendalian HAIs berjalan dengan baik. Berikut adalah hasil wawancara dengan direktur yang disajikan dalam tabel 1.:

## Tabel 1. Hasil Wawancara Dengan Direktur RS Nur Hidayah Tentang Upaya Pencegahan dan Pengendalian HAIs
No Pertanyaan Jawaban 1. Adakah  regulasi  tentang  pencegahan dan  pengendalian  HAIs  di  rumah sakit? Regulasi Peraturan Direktur Rumah Sakit Nur Hidayah Nomor:05/RSNH/PDNH/I/2019 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta Peraturan  Direktur  Rumah  Sakit  Nur  Hidayah  Nomor: 80/RSNH/PDNH/II/2019
Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi
2. Bagaimana pelaksanaan program PPI?
Program PPI meliputi pencegahan infeksi dan pengendalian infeksi belum dilaksanakan dengan baik 3. Bagaimana dukungan Direktur? Menyediakan  fasilitas  penunjang  program  PPI,  SDI sebagai Komite PPI, anggaran dan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program 4. Bagaimana  upaya  untuk  membangun budaya keselamatan pasien? Menyadarkan staf dengan dibuatnya pakta komitmen. 5. Apakah yang menjadi faktor dominan penyebab  angka  infeksi  nosokomial masih tinggi? Program PPI yakni hand hygiene belum terlaksana dengan baik  dan  kepatuhan  cuci  tangan  yang  belum  memenuhi standar.
Berdasarkan  tabel  1.  diinformasikan  bahwa  rumah  sakit  telah  menetapkan  organisasi  tentang kebijakan  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  di  rumah  sakit  berdasarkan  Surat  Keputusan Direktur  Rumah  Sakit  Nur  Hidayah  Nomor:    171/RSNH/KDNH/I/2019  Tentang  Pengangkatan Pejabat Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI). Upaya Direktur dalam membangun dan meningkatkan budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Nur Hidayah adalah dengan menyadarkan kepada seluruh staf melalui sebuah Pakta  Komitmen  yang menyebutkan tentang menjunjung tinggi budaya    keselamatan    pasien.    Dukungan    Direktur    agar    program  PPI    berjalan      dengan      baik adalah  dengan  menyediakan segala yang   dibutuhkan oleh manajemen baik fasilitas, sumber daya manusia, anggaran dan waktu.  Sehubungan dengan factor penyebab angka infeksi nosokomial masih tinggi  yaitu  belum  terlaksananya  program  PPI  yaitu  Hand  Hygiene  dengan  optimal  terkait  masalah kepatuhan petugas dalam melakukan cuci tangan.
Tabel 2. Hasil Analisis Observasi Tentang Dukungan Direktur Rumah Sakit Dalam Upaya
Pencegahan dan Pengendalian HAIs No. Hasil Observasi Keterangan 1. Pakta komitmen dalam upaya membangun budaya keselamatan pasien tersedia 2. Penetapan anggaran program PPI tersedia 3. Fasilitas penunjang program PPI berupa wastafel dan hand rub untuk cuci tangan tersedia 4. Penyediaan tempat sampah medis tersedia
Dukungan  Direktur  rumah  sakit  dalam  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  HAIs  terbukti sudah  dilaksanakan  melalui  ikrar  bersama  seluruh  karyawan  rumah  sakit  melalui  pakta  komitmen seluruh  staf  rumah  sakit  untuk  patuh  dan  mendukung  program  PPI  Rumah  Sakit.  Dukungan manajemen dalam menyukseskan program PPI antara lain dengan menyetujui anggaran kegiatan PPI, penyediaan  fasilitas  pendukung  berupa  wastafel  dan hand  rub di  masing  masing  ruangan  dan penyedian tempat sampah medis infeksius. Simpulan hasil wawancara Direktur, observasi dan telusur dokumentasi  terkait  komitmen  Pimpinan/Direktur  Rumah  Sakit  dalam  pelaksanaan  pencegahan  dan penanggulangan  HAIs  di  Rumah  Sakit  sudah  dapat  dikatakan  baik  melalui  dukungan  berupa penetapan regulasi, penetapan anggaran dan penyediaan fasilitas pendukung program hand hygiene.

## Hasil  Wawancara,  Observasi,  Telusur  Dokumen  dengan  Petugas  Rumah  Sakit  Tentang Kepemimpinan,  Tata  kelola  dan  Sumber  Daya  Dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  HAIs  di Rumah Sakit
Adapun  pelaksanaan  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  HAIs  terkait  aspek  Kepemimpinan Dan Tata Kelola, Sumber Daya adalah sebagai berikut:

## 1. Hasil  Analisis  Regulasi  Tentang  Kepemimpinan,  Tata  Kelola  Dan  Sumber  Daya  Dalam Pencegahan dan Pengendalian HAIs di Rumah Sakit
Tabel 3. Hasil Telusur Regulasi Tentang Kepemimpinan dan Tata Kelola Dalam Pencegahan dan Pengendalian HAIs di Rumah Sakit
Pada aspek kepemimpinan dan tata kelola sebgai upaya pencegahan dan pengendalian HAIs di rumah  sakit  telah  di  tetapkan  2  (dua)  kebijakan  yang  tertuang  dalam  SK  NOMOR: 171/RSNH/KDNH/I/2019  Tentang  Pengangkatan  Pejabat  Komite  Pencegahan  dan  Pengendalian Infeksi (PPI) dan SK NOMOR: 172/RSNH/KDNH/II/2019 Tentang Pengangkatan Perawat Infection Prevention Control Nurse (IPCN) dan Perawat Infection Prevention Control Link Nurse (IPCLN).
Elemen Telusur Keterangan (Ada/Tidak Ada) Kepemimpinan dan Tata Kelola SK  NOMOR:    171/RSNH/KDNH/I/2019  Tentang Pengangkatan  Pejabat  Komite  Pencegahan  dan Pengendalian Infeksi (PPI) Ada SK  NOMOR:  172/RSNH/KDNH/II/2019  Tentang Pengangkatan  Perawat Infection  Prevention  Control Nurse (IPCN)  dan  Perawat Infection  Prevention Control Link Nurse (IPCLN) Ada
2. Hasil Analisis Wawancara Tentang Kepemimpinan, Tata Kelola dan Sumber Daya Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian HAIs
Tabel 4. Hasil Analisis Wawancara Tentang Kepemimpinan dan Tata Kelola Pada Pencegahan dan
Pengendalian HAIs di Rumah Sakit No. Pertanyaan Jawaban Informan 1 Informan 2 Informan 3 1. Apakah  ada  penetapan organisasi tentang kebijakan PPI di RS? Ada Ada Ada 2. Bagaimana pelaporan ketua PPI kepada pimpinan  rumah  sakit? Apakah disosialisasikan ke staf? Pelaporan periode bulanan  dan  triwulan, serta disosialisasikan melalui  papan  informasi dan rapat bulanan Ada  laporan  dan disosialisasikan melalui IPCN Pelaporan periode bulanan dan triwulan, dan bekerjasama  dengan bagian  PMKP,  hasil analisa  ditempel  di dinding informasi 3. Berapa  ketetapan  jumlah dan  kualifikasi  IPCN  di RS Nur Hidayah? 1 orang kualifikasi perawat D3 dan bersertifikasi pelatihan IPCN 1 orang 1 orang 4. Bagaimana IPCN melaksanakan pengawasan  dan  supervisi kegiatan PPI? Seminggu atau dua minggu sekali Seminggu atau dua minggu sekali Seminggu  atau  dua minggu sekali
Dalam  penelitian  ini  terkait  kepemimpinan  dan  tata  kelola  ada  empat  hal  yang  akan disampaikan      oleh      peneliti      meliputi      regulasi      penetapan      organisasi  atau  tim  PPI,  pelaporan kegiatan  PPI,  penetapan  jumlah  IPCN  serta  pelaksanaan  pengawasan  dan  supervisi  oleh  IPCN. Sedangkan terkait sumber daya ada   empat hal   yang disampaikan oleh peneliti   meliputi ketetapan jumlah dan kualifikasi IPCLN, bukti pelaksanaan tugas IPCLN, anggaran rumah sakit, serta fasilitas penunjang program PPI alam tabel 4.
Berdasarkan rangkuman hasil analisis wawancara pada tabel 4 tentang kepemimpinan dan tata kelola dapat diinformasikan bahwa seluruh informan memahami adanya penetapan organisasi tentang kebijakan  PPI  di  rumah  sakit  yang  dituangkan  dalam  Surat  Keputusan  Direktur  Rumah  Sakit  Nur Hidayah Nomor:  171/RSNH/KDNH/I/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Komite Pencegahan Dan Pengendalian  Infeksi  (PPI).  Pelaksanaan  sosialisasi  hasil  evaluasi  program  PPI  belum  tersampaikan keseluruh  petugas  ruangan.  Dari  semua  informan  belum  mengatakan  jawaban  yang  sama  terkait sosialisasi  hasil  pelaporan  tim  PPI  kepada  seluruh  unit  di  rumah  sakit.  Satu  informan  mengatakan bahwa hasil laporan disosialisasikan oleh IPCN ke staf rumah sakit saat melakukan supervisi. Hal ini menunjukkan  bahwa  adanya  petugas  yang  belum  memahami  tentang  penyampaian  laporan  kegiatan PPI  ke  seluruh  unit  di  rumah  sakit.  Seluruh  informan  mengetahui  ketetapan  jumlah  perawat  IPCN yang  berjumlah  satu  orang  namun  dua  dari  tiga  informan  belum  mengetahui  kualifikasi  dari  IPCN tersebut.  Seluruh  informan  telah  memahami  pelaksanaan  pengawasan  dan  supervisi  yang  dilakukan oleh IPCN dalam periode satu sampai dua minggu sekali setiap bulannya.
Berdasarkan  rangkuman  hasil  analisis  wawancara  pada  tabel  5  tentang  sumber  daya  dapat diinformasikan  bahwa  seluruh  informan  memahami  ketetapan  jumlah  IPCLN  di  RS  Nur  Hidayah, namun  mereka  belum  mengetahui  bagaimana  kualifikasi  IPCLN  yang  ditetapkan  oleh  rumah  sakit. Demikian juga seluruh informan memahami bukti pelaksanaan tugas IPCLN untuk membantu IPCN dalam kegiatan PPI. Rumah sakit memiliki anggaran untuk menunjang pelaksanaan program PPI yang diperoleh  dari  Yayasan  dengan  mengajukan  Rencana  Kerja  Dan  Anggaran  (RKA)  yang  disusun periode  tahunan.  Untuk  fasilitas  penunjang  pelaksanaan  program  PPI  telah  disediakan  oleh  rumah sakit, namun saat ini rumah sakit belum memiliki ruang isolasi khusus untuk penyakit infeksi airbone diseases, terbukti dari salah satu kutipan hasil wawancara petugas sebagai berikut:
“Kalau  yang  PPI  yang  belum  terpenuhi  mungkin  apa  ya,  kita  ruang  isolasi.  Ruang  isolasi untuk yang airbone isolation itu kita belum bisa memenuhi. Adanya cuma ruang isolasi biasa, jadi bukan ruang isolasi khusus yang terstandar” . (Informan 1)
Tabel 5. Hasil Analisis Wawancara Tentang Sumber Daya Pada Pencegahan dan Pengendalian HAIs
di Rumah Sakit No. Pertanyaan Jawaban Informan 1 Informan 2 Informan 3 1. Berapa ketetapan jumlah dan kualifikasi IPCLN di RS? Tiap  bangsal  dan  unit ada  IPCLN  sebagai  PJ data Tiap bangsal dan unit ada IPCLN, jumlah 8 Di  bangsal  dan unit-unit  lain  ada IPCLN, jumlah 8 2. Apakah ada bukti pelaksanaan  tugas  perawat penghubung PPI/IPCLN? Ada Ada, menyerahkan lembar  supervisi  ke IPCN Ada bukti, menyerahkan belangko 3. Bagaimana  anggaran  untuk menunjang pelaksanaan program PPI? Ada, melalui RKA Ada  dari  yayasan, ada RKA Ada, mengajukan RKA tiap tahun 4. Bagaimana  fasilitas  untuk menunjang pelaksanaan program PPI? Sudah tersedia, RS belum  memiliki  ruang isolasi untuk airbone diseases Sudah lengkap, sebagian  besar  sudah terlaksana Sudah ada
Simpulan hasil wawancara staf Tentang Kepemimpinan dan Tata Kelola Pada Pencegahan dan Pengendalian  HAIs  di  rumah  sakit  belum  optimal.  Kegiatan  supervise  dan  asesmen  risiko  sudah dilakukan  namun  sosialisasi  kepada  seluruh  petugas  yang  kurang  dan  hasil  laporan  pelaksanaan program dan supervise baru dipublikasikan di papan pengumuman didepan pendaftaran.

## 3. Hasil  Analisis  Observasi  Tentang  Kepemimpinan  Tata  Kelola  dan  Sumber  Daya  Rumah Sakit Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian HAIs
Dalam  kegiatan  observasi  dan  telusur  dokumentasi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui bukti laporan kegiatan Komite PPI, bukti sosialisasi, Surat Keputusan Direktur RS terkait Penetapan  IPCN  dan  bukti  supervisi  yang  telah  dilakukan  oleh  IPCN  dalam  upaya  pencegahan  dan pengendalian infeksi di rumah sakit.
Tabel 6. Hasil Analisis Observasi Tentang Kepemimpinan dan Tata Kelola Rumah Sakit Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian HAIs di Rumah Sakit
No. Hasil Observasi Keterangan 1. Pelaporan  bulanan  &  triwulan  tahun  2020  yang  dibuat  oleh Komite PPI dan materi presentasi laporan PPI. Tersedia 2. SK  Direktur  Nomor:  172/RSNH/KDNH/II/2019  Tentang Pengangkatan  Perawat Infection  Prevention  Control  Nurse (IPCN). Tersedia 3. Papan informasi di depan bagian pendaftaran Tersedia 4. Bukti Supervisi PPI oleh IPCN di bagian rawat inap Tersedia 5. Bukti supervisi PPI oleh IPCN di bagian ruang operasi Tersedia
Berdasarkan tabel 6 hasil observasi dan telusur dokumen tentang aspek kepemimpinan dan tata kelola  rumah  sakit  dalam  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  HAIs  di  rumah  sakit  diinformasikan bahwa  Rumah  Sakit  Nur  Hidayah  pada  tahun  2020  telah  melaksanakan  program  PPI  dengan  bukti adanya laporan bulanan dan triwulan yang dibuat oleh Komite PPI dilaporkan kepada Direktur rumah sakit.  Kemudian  rumah  sakit  juga  telah  menetapkan  petugas  Perawat Infection  Prevention  Control
Nurse (IPCN)  dengan  SK  Direktur  Nomor:  172/RSNH/KDNH/II/2019.  Hasil  kegiatan  Program  PPI termasuk  laporan  supervise  Tim  Komite  PPI  disosialisasikan  kepada  karyawan  dan  kepada  pihak umum melalui papan pengumuman di depan loket Pendaftaran.
Kegiatan observasi dan telusur dokumentasi kedua dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aspek  sumber  daya  secara  khusus  mencari  bukti  tentang  SK  Penetapan  IPCLN  beserta  uraian tugasnya,  bukti  pelaksanaan  tugas  IPCLN,  bukti  anggaran  rumah  sakit  terkait  anggaran  PPI,  dan fasilitas penunjang pelaksanaan program PPI yang ada pada tabel 7. Berdasarkan tabel 7 tentang hasil observasi  dan  telusur  dokumen  terkait  elemen  Sumber  Daya  dalam  Pelaksanaan  Upaya  Pencegahan dan  Pengendalian  HAIs  di Ruang  Rawat  Inap  Bedah  RS  Nur  Hidayah diinformasikan  bahwa rumah sakit  sudah  menetapkan  Pengangkatan  Perawat  Infection  Prevention  Control  Link  Nurse  (IPCLN) yang  tertuang  dalam  SK  Direktur  Nomor:  172/RSNH/KDNH/II/2019.  Kegiatan  supervise  oleh Perawat  IPCLN  sudah  dilakukan  dengan  bukti  formulir  supervise.  Rumah  Sakit  Nur  Hidayah  telah membuat  rencana  anggaran  dalam  kegiatan  program  pencegahan  dan  pengendalian    HAIs  di  rumah sakit,  kemudian  telah  memenuhi  sarana  pendukung  atau  fasilitas  penunjang  PPI  seperti  penyediaan wastafel  di  masing-masing  ruangan  beserta  sabut  dan  tissue  kering,  penyediaan  hand  rub  dan penyediaan tempat sampah medis.
Tabel 7. Hasil Analisis Observasi Tentang Sumber Daya Rumah Sakit Dalam Upaya Pencegahan
dan Pengendalian HAIs di Rumah Sakit No Hasil Observasi Keterangan 1. SK  Direktur  Nomor:  172/RSNH/KDNH/II/2019  Tentang Pengangkatan  Perawat Infection  Prevention  Control  Link Nurse (IPCLN) Tersedia 2. Bukti pelaksanaan tugas IPCLN tahun 2020 Tersedia 3. Bukti anggran RS untuk program PPI tahun 2020 Tersedia 4. Fasilitas Penunjang PPI Tersedia
Disimpulkan bahwa pada aspek sumber daya yang mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan  pengendalian  HAIs  di  ruang  rawat  inap  bedah  RS  Nur  Hidayah  sudah  dapat  dikatakan  baik dengan  melihat  komponen  jumlah  dan  tugas  pokok  IPCLN,  ketersediaan  anggaran  dan  fasilitas pendukung  dengan  tetap  memperhatikan  ketersediaan  ruang  isolasi  kasus  infeksius  di  rumah  sakit yang sampai saat ini belum ada.

## 4. Hasil Analisis FGD (Focus Group Discussion)
FGD dilakukan melalui wawancara khusus kepada petugas perawat bangsal, kepala ruang rawat inap bedah, dan perawat IPCN dengan memberi pertanyaan terkait beberapa hal yang menjadi kendala dalam  pelaksanaan  program  PPI  berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  peneliti.  Berdasarkan tabel 8 hasil rangkuman FGD terkait kendala pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian HAIs di  rumah  sakit  diinformasikan  bahwa  belum  terlaksananya  Program  PPI  yaitu  pelaksanaan hand hygiene campaign dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki petugas saat memberikan pelayanan yang  dikarenakan  volume  pekerjaan  yang  cukup  tinggi  sehingga  belum  tertib  dalam  melaksanakan program kampanye cuci tangan atau hand hygiene campaign. Petugas tetap berupaya mendukung dan berpartisipasi dalam program hand hygiene campaign yang ada di rumah sakit.
Permasalahan  yang  dirasakan  oleh  staf/petugas  di  ruangan  dengan  adanya  anggapan  bahwa sosialisasi yang kurang tentang hasil temuan dari kegiatan investigasi/surveilans dan sosialisasi hasil tindak lanjutnya oleh Tim PPI RS disebabkan oleh Kepala Instalasi dan IPCN yang kurang aktif untuk meneruskan hasil sosialisasi yang dilakukan Tim PPI RS kepada Kepala Instalasi dan IPCN ruangan. Menurut  informasi  Ketua  Tim  PPI  menyampaikan  bahwa  sebenarnya  kegiatan  sosialisasi  sudah dilaksanakan sebatas Kepala Instalasi dan IPCN ruangan bahkan melibatkan Tim PMKP dalam proses sosialisasi hasil investigasi melalui papan pengumuman dengan harapan dapat dilihat dan dibaca oleh pasien ataupun petugas rumah sakit.
Diperlukan dukungan yang baik mulai dari Pimpinan rumah sakit, Tim/Komite PPI RS, Kepala Ruang  dan  Perawat  PPI/IPCN.  Kemudian  sosialisasi  yang  optimal  terkait  program  pencegaham  dan pengendalian  HAIs  dan  pemenuhan  fasilitas  penunjang  untuk  mendukung  suksesnya  budaya  cuci
tangan  dan  ketersediaan  APD  petugas  rumah  sakit  dalam  memotong  mata  rantai  penularan infeksi/HAIs  di  rumah  sakit.  Program  pengendalian  infeksi  nosokomial  merupakan  salah  satu  pilar utama  mutu  layanan  kesehatan.  Definisi  infeksi  nosokomial  atau  yang  sekarang  disebut  sebagai Health-care  Associated  Infection (HAIs)  menurut  WHO  adalah  infeksi  yang  didapatkan  dan berkembang  selama  pasien  dirawat  di  rumah  sakit  (Depkes,  2008).  Program  Pencegahan  dan Pengendalian Infeksi (PPI) sangat penting untuk dilaksanakan di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya sebagai tempat pelayanan kesehatan disamping sebagai tolak ukur mutu pelayanan juga untuk melindungi pasien, petugas juga pengunjung dan keluarga dari riesiko tertularnya infeksi karena  dirawat,  bertugas  dan  berkunjung  ke  suatu  rumah  sakit  atau  fasilitas  pelayanan  kesehatan lainnya (Depkes, 2008). Tujuan pengorganisasian program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) adalah mengidentifikasi dan menurunkan risiko infeksi yang didapat serta ditularkan diantara pasien, staf,  tenaga  profesional  kesehatan,  tenaga  kontrak,  tenaga  sukarela,  mahasiswa,  dan  pengunjung (KARS, 2017).
Tabel 8. Hasil Foccus Group Discussion (FGD) Terkait Kendala Pelaksanaan Upaya
Pencegahan dan Pengendalian HAIs di Rumah Sakit No Permasalahan JAWABAN INFORMAN TENTANG PENYEBAB DARI PERMASALAHAN 1 2 3 4 1. Program PPI yakni hand hygiene campaign belum terlaksana dengan baik Keterbatasan waktu, belum dapat dilaksanakan secara rutin Keterbatasan waktu Volume pekerjaan yang tinggi, belum dapat dilaksanakan secara rutin Partisipasi dalam pelaksanaan program 2. Sosialisasi kepada seluruh petugas yang kurang terkait hasil temuan dari kegiatan surveilans dan sosialisasi hasil tindak lanjutnya Tersedia papan informasi, agar dapat diketahui staf dan ditindaklanjuti. Disampaikan di forum rapat kemudian IPCN yang aktif menyampaikan ke petugas Diinformasika n saat rapat bulanan, melalui Ka. Instalasinya. Melalui Tim PMKP dan hasilnya ditempel di papan informasi Untuk sosialisasi ada, secara langsung 3 Ketersediaan ruang isolasi kasus infeksius di rumah sakit yang sampai saat ini belum ada Bangunan rumah sakit yang terbatas, dampak akan mengorbankan ruangan yang ada. Mempertimban gkan ketersediaan tempat dan biaya Berhubungan dengan anggaran, maka dari itu RS memberikan kebijakan tidak merawat pasien. Perlu waktu untuk membentuk ruang isolasi yang sesuai standar karena keterbatasan bangunan rumah sakit 4. Ketidakpatuhan petugas dalam membudayakan cuci tangan dan penggunaan APD Kesadaran petugas yang kurang Kesadaran petugas yang kurang Kesadaran petugas yang kurang akan hand hygiene Kesadaran petugas yang kurang 5. Solusi yang diharapkan Perlu dukungan/pera n dari kepala ruang. Ketersedian banner, peringatan yang terpasang Dilengkapi penunjang PPI misalnya handrub, sabun dan APDS Perlu dukungan/pera n dari kepala ruang, Perawat PPI terkait sosialisasi program PPI Dukungan Pimpinan, Komite PPI dan Kepala ruang. Buat buku saku tentang program PPI
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  alasan  bahwa  angka  kejadian  HAIs  di  Rumah  Sakit  Nur Hidayah  Yogyakarta  masih  terjadi  dan  masih  tinggi  diatas  nilai  standar  pada  kasus  Phlebitis  serta belum terlaporkannya kasus HAIs selain IDO dan Phlebitis yaitu kasus ISK dan IADP. Dalam hal ini, peneliti akan melihat sejauh mana program yang dijalankan oleh rumah sakit dalam upaya pencegahan dan peanggulangan HAIs di rumah sakit berdasarkan elemen penilaian Akreditasi Rumah Sakit dalam Standar  Nasional  Akreditasi  Rumah  Sakit  Edisi  1  yang  terdiri  dari  aspek  Kepemimpinan  dan  Tata Kelola  ,  Sumber  Daya,  Program  Pencegahan  dan  Pengendalian  Infeksi,  Peralatan  Medis  dan  Alat kesehatan  Habis  Pakai,  Pengelolaan  Limbah  Infeksius,  Pengelolaan  Pelayanan  Makanan,  Transmisi Infeksi, Peningkatan Mutu dan Program Edukasi yang diuraikan dalam pembahasan berikut ini:

## 1.  Kepemimpinan dan Tata Kelola
Program  HAIs  akan  efektif  apabila  mempunyai  pimpinan  yang  ditetapkan,  pelatihan  dan pendidikan staf yang baik, metode untuk mengidentifikasi serta proaktif pada tempat berisiko infeksi, kebijakan  dan  prosedur  yang  memadai,  juga  melakukan  koordinasi  ke  seluruh  rumah  sakit.  Sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  pimpinan  rumah  sakit  membentuk  organisasi  pengelola kegiatan  PPI  di  rumah  sakit  dan  menetapkan  tanggung  jawab  dan  tugas  meliputi  penetapan  definisi infeksi terkait layanan kesehatan; metode pengumpulan data ( surveilans ); membuat strategi/program menangani  risiko  PPI;  dan  proses  pelaporan.  Dalam koordinasi  termasuk  komunikasi  dengan  semua pihak  di  rumah  sakit  untuk  memastikan  program  berjalan  efektif  dan  berkesinambungan  (KARS, 2017).
Keberhasilan  suatu  organisasi  baik  sebagai  keseluruhan  maupun  berbagai  kelompok  dalam suatu  organisasi  tertentu,  sangat  tergantung  pada  efektivitas  kepemimpinan  yang  terdapat  dalam organisasi yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi  memainkan  peranan  yang  sangat  dominan  dalam  keberhasilan  organisasi  tersebut  dalam menyelenggarakan  berbagai  kegiatannya  (Ginting  et  al.,  2019).  Evaluasi  manajemen  mutu  dan keselamatan  pasien  dirumah  sakit  akan  terlaksana  dengan  baik  jika  rumah  sakit  memiliki  arah kebijakan  yang  dilengkapi  dengan  panduan  pelaksanaan  untuk  dapat  dipatuhi  oleh  seluruh  pegawai rumah sakit dengan tujuan agar terpenuhinya sasaran keselamatan pasien di rumah sakit (Sundoro et al., 2019)
Di  dalam  memenuhi  elemen  kepemimpinan  dan  tata  kelola  rumah  sakit  sebagai  upaya pencegahan  dan  penanggulanagan  HAIs  di  Rumah  Sakit  Nur  Hidayah,  telah  dibentuk  Komite Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi (PPI) tertuang pada SK NOMOR: 171/RSNH/KDNH/I/2019 Tentang  Pengangkatan  Pejabat  Komite  Pencegahan  dan  Pengendalian  Infeksi  (PPI)  dan  diangkatnya Petugas  Perawat  IPCN  dalam  SK  NOMOR:  172/RSNH/KDNH/II/2019  Tentang  Pengangkatan Perawat Infection  Prevention  Control  Nurse (IPCN).  Perawat  PPI/  IPCN  tersebut  yang  bertugas mengawasi  serta  supervisi  semua  kegiatan  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  di  rumah  sakit  dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan dan supervisinya kepada Pimpinan/Direktur rumah sakit.
Hasil  observasi  dan  telusur  dokumen  telah  terbukti  kegiatan  supervise  telah  dijalankan  dan adanya  bukti  dokumen  laporan  kegiatan  supervise  dari  Komite  PPI  kepada  Direktur.  Namun  hasil wawancara  terhadap  Petugas  di  ruang  perawatan  diinformasikan  bahwa  hasil  kegiatan pengawasan/supervise yang telah dilaporkan kepada Direktur tersebut belum tersosialisasikan dengan baik  kepada  seluruh  petugas  ruang  perawatan.  Diharapkan  agar  hasil  pengawasan  terhadap  kegiatan surveilans kejadian infeksi tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan/oral kepada petugas di suatu tempat  seperti  aula  namun  perlu  disampaikan  melalui  papan  informasi  di  masing-masing  ruang perawatan khususnya di Nurse Station .
Disimpulkan  bahwa  kepemimpinan  dan  tata  kelola  sebagai  upaya  pencegahan  dan penanggulanagan  HAIs  di  Rumah  Sakit  Nur  Hidayah  belum  terpenuhi  dengan  baik.    Rumah  sakit telah  membentuk  Komite  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Infeksi  (PPI),  ada  petugas  Prevention Control  Nurse  (IPCN)  dengan  ketugasan  pokok  dan  fungsinya,  namun  pelaksanaan  program  PPI belum dilaksanakan laporan hasil supervisi belum disosialisasikan secara optimal hanya dalam bentuk informasi yang disampaikan melalui papan informasi/papan pengumuman.

## 2.  Sumber Daya
Pimpinan rumah sakit menyediakan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program PPI. Untuk  melaksanakan  program  PPI  diperlukan  sumber  daya  yang  memadai.  Sumber  daya  tersebut
meliputi  tenaga,  anggaran,  fasilitas,  dan  sumber  informasi/referensi  yang  diperlukan  (KARS,  2017). Dalam  melaksanakan  program  PPI  dibutuhkan  tenaga  agar  sasaran  program  dapat  tercapai.  Jumlah tenaga  yang  dibutuhkan  bergantung  pada  ukuran  rumah  sakit,  kompleksitas  kegiatan,  tingkat  risiko, dan cakupan program. Dalam bekerja perawat PPI/IPCN dapat dibantu beberapa perawat penghubung/ IPCLN  ( Infection  Prevention  and  Control  Link  Nurse )  dari  tiap  unit,  terutama  yang  berisiko  terjadi infeksi (KARS, 2017).
Perawat  penghubung  PPI/IPCLN  sebagai  perawat  pelaksana  harian/penghubung  bertugas mencatat  data  surveilans  dari  setiap  pasien  di  unit  rawat  inap masing-masing; memberikan  motivasi dan  mengingatkan  pelaksanaan  kepatuhan  PPI  pada  setiap  personil  ruangan  di  unitnya  masing  - masing;   memonitor   kepatuhan   petugas   kesehatan   yang   lain    dalam  penerapan kewaspadaan isolasi; memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan HAIs pada pasien; bila terdapat infeksi potensial  KLB  melakukan  penyuluhan  bagi  pengunjung  dan  konsultasi  prosedur  PPI,  serta berkoordinasi  dengan  IPCN;  memantau  pelaksanaan  penyuluhan  bagi  pasien,  keluarga  dan pengunjung, serta konsultasi prosedur yang harus dilaksanakan.
Fasilitas merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Keberadaan sarana dan prasarana ini akan  menunjang  kegiatan  program  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  di  RS  serta  mendukung proses  terwujudnya  tujuan  organisasi  untuk  mencegah  infeksi  di  RS.  Diperlukan  dukungan manajemen dalam penyediaan (pengadaan) fasilitas penunjang tersebut. Dalam hubungannya dengan pencegahan  infeksi,  sarana  dan  prasarana  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  digunakan  untuk mencegah  terjadinya  infeksi  seperti  sarana  dan  peralatan  yang  dibutuhkan  untuk  mencuci  tangan, melaksanakan  dekontaminasi  alat-alat  kesehatan,  dan  untuk  mengelola  limbah  padat  yang  ada  di ruang rawat inap (Ginting et al., 2019).
Rumah  Sakit  Nur  Hidayah  telah  memiliki  Perawat  IPCLN  yang  ditetapkan  oleh  Direktur dengan  SK  Direktur  Nomor:  172/RSNH/KDNH/II/2019  Tentang  Pengangkatan  Perawat Infection Prevention Control Link Nurse (IPCLN). Seluruh petugas sudah memahami adanya ketetapan Perawat IPCLN  dengan  ketugasannya.  Adanya  bukti  supervisi/pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Perawat IPCLN dimasing-masing ruang perawatan. Untuk menerapkan program pencegahan dan pengendalian infeksi diperlukan anggaran, karena itu rumah sakit perlu menyediakan anggaran antara lain meliputi anggaran  untuk  pengadaan  disinfektan,  misalnya  untuk handrub dan  anggaran  pelatihan  PPI  (dasar maupun  lanjutan)  yang  dilaksanakan  internal  maupun  di  luar  rumah  sakit.  Selain  itu,  anggaran  juga diperlukan untuk pemeriksaan kuman/kultur, pengadaan alat pelindung diri, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.  Rumah  sakit  menjamin  tersedia  anggaran  yang  cukup  untuk  melaksanakan  program  PPI dengan efektif (KARS, 2017).
Rumah  Sakit  Nur  Hidayah  telah  menetapkan  anggaran  yang  telah  disusun  dan  diajukan  oleh Komite  PPI  rumah  sakit.  Terbukti  telah  tersedianya  fasilitas  penunjang  untuk  mendukung  upaya pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  di  rumah  sakit  berupa  ketersedian  wastafel, hand  rub ,  tempat sampah medis dan non medis dan ketersediaan alat pelindung diri. Namun dari hasil wawancara dan observasi membenarkan bahwa Rumah Sakit Nur Hidayah belum memiliki ruang isolasi khusus untuk pasien infeksius.
Terdapat  sistem  informasi  sangat  mendukung  kegiatan  PPI  rumah  sakit.  Sistem  manajemen informasi merupakan sumber daya penting untuk mendukung pengumpulan data serta analisis untuk mengetahui  tingkat  risiko  dan  kecenderungan  infeksi  terkait  dengan  layanan  kesehatan.  Data  dan informasi program PPI diintegrasikan dengan program peningkatan mutu rumah sakit (KARS, 2017). Pencegahan  serta  pengendalian  infeksi  terus  berkembang  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu, teknologi  kedokteran,  dan  kesehatan,  karena  itu  rumah  sakit  diharapkan  selalu  mencari  informasi perkembangan  ilmu  dan  teknologi  serta  peraturan  perundangan  terkait  dengan  program  pencegahan dan pengendalian infeksi. Sumber informasi dan referensi diperlukan dalam melaksanakan surveilans dapat secara efektif serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan PPI (KARS, 2017). Bentuk media informasi untuk kegiatan pengawasan dan supervise yang ada di RS Nur hidayah saat ini berupa daftar tilik/ checklist kegiatan yang diisi di setiap kegiatan Perawat IPCLN atau Perawat IPCN.
Disimpulkan bahwa pada aspek sumber daya yang mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan  pengendalian  HAIs  di  Rumah  Sakit  Nur  Hidayah  belum  dapat  dikatakan  baik  dengan  melihat komponen  jumlah  dan  tugas  pokok  IPCLN,  ketersediaan  anggaran  dan  fasilitas  pendukung  dengan tetap  memperhatikan  ketersediaan  ruang  isolasi  kasus  infeksius  di  rumah  sakit  yang  sampai  saat  ini belum ada.

## KESIMPULAN
Terjadinya kasus HAIs di rumah sakit dikarenakan belum terlaksananya Program PPI dengan baik,  budaya/kepatuhan  cuci  tangan  petugas  yang  kurang,  sosialisasi  hasil  investigasi/surveilans tentang  kejadian  HAIs  dan  upaya  tindaklanjutnya  masih  belum  optimal.  Aspek  kepemimpinan  dan tata  kelola  rumah  sakit  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulanagan  HAIs  secara  keseluruhan belum  terpenuhi  dengan  baik.  Rumah  sakit  telah  membentuk  Komite  Pencegahan  dan Penanggulangan  Infeksi  (PPI),  ada  petugas Prevention  Control  Nurse (IPCN)  dengan  ketugasan pokok  dan  fungsinya,  namun  pelaksanaan  program  PPI  belum  dilaksanakan  laporan  hasil  supervisi belum  disosialisasikan  secara  optimal  hanya  dalam  bentuk  informasi  yang  disampaikan  melalui papan  informasi/papan  pengumuman.  Aspek  sumber  daya  dalam  mendukung  pelaksanaan  upaya pencegahan  dan  pengendalian  HAIs  di  rumah  sakit  belum  terpenuhi  dengan  baik.  Ketersediaan anggaran  sudah  terpenuhi  namun  ketugasan  Komite  PPI  dan  IPCLN  dirangkap  dengan  ketugasan fungsional dan fasilitas pendukung  seperti ketersediaan ruang isolasi kasus infeksius di rumah sakit tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  I.  (2017).  Manajemen  Perawatan  Pasien  Total  Care  Dan  Kejadian  Infeksi Nosokomial Di Ruang Icu Rsud Masohi Tahun 2016. Global Health Science .
Astiena, A. K., Hafizurrachman, H., & Savitri, M. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Senior, Tata Kelola Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Kepala Ruang Rawat Inap Rumah  Sakit  Karya  Bhakti  Kota  Bogor  Tahun  2008. Majalah  Kedokteran  Andalas , 34(2), 147-159.
Arsabani,  F.  N.,  &  Hadianti,  N.  P.  N.  (2019).  Hubungan  Ketersediaan  Sumber  Daya, Kepemimpinan,  Lama  Kerja,  dan  Persepsi  dengan  Kepatuhan  Mencuci  Tangan  Lima Momen di Rumah Sakit Islam Surabaya. Jurnal Keperawatan Muhammadiyah, 4(1).
Centers  for  Disease  Control  and  Prevention.  (2016).  National  and  State  Associated Infections Progress Report. Centers for Disease Control and Prevention.
Curtis,  V.,  Scott,  B.,  &  Cardosi,  J.  (2005).  The  handwashing  handbook;  A  guide  for developing  a  hygiene  promotion  program  to  increase  handwashing  with  soap.  World Bank.
Darmadi.  (2011).  nfeksi  Nosokomial:  Problematika  &  Pengendaliannya.  In  Infeksi Nosokomial: Problematika & Pengendaliannya.
Ginting, D., Fentiana, N., Rajagukguk, T., & Wahyudi, H. (2019). Gaya Kepemimpinan dan Komitmen  Paramedis  dalam  Implementasi  Akreditasi  Rumah  Sakit  Versi  SNARS. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi . https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.642
INFEKSI,  P.  D.  P.  (2008).  Pedoman  manajerial  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Iskandar,  Edy  .(2017).  Tata  Kelola  dan  Kepatuhan  Penerapan  Standar  Patient  Safety Penyakit Stroke di Rumah Sakit Dr. Kanujoso Djatiwibowo Tahun 2015. Jurnal  ARSI, 5 (1).
Kars. (2012). Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Kars .
KARS. (2017). Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Efektif 1 Januari 2018. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
kemenkes  RI.  (2011).  PERATURAN  MENTERI  KESEHATAN  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR  1691/MENKES/PER/VIII/2011  TENTANG  KESELAMATAN  PASIEN RUMAH SAKIT. In PMK .
Mardiani, R. (2019). Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien.
Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Nurseha, E., Haryanto, I., & Torina, D. T. (2017). Pelaksanaan Higiene Penjamah Makanan Dan  Sanitasi  Lingkungan  Di  Instalasi  Gizi  Rumah  Sakit  Holistic  Purwakarta  Tahun 2016. Journal of Holistic and Health Sciences, 1(1), 26-39.
PMK.27.  (2017).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2017 Tentang  Pedoman  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Infeksi  Di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan. In Progress in Physical Geography.
Sari, D.  R., & Cahyawati,  F.  E. (2017).  Hubungan pengetahuan petugas  kesehatan  Dengan perilaku five moment for hand Hygiene di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping (Doctoral dissertation, Universitas' Aisyiyah Yogyakarta).
Sundoro, T., Rahaded, A. B., Zitri,  I., Agustina, M., Fatihah, Z., &  Karimah, N. M. (2019). Pelaksanaan  Sasaran  Keselamatan  Pasien  Berdasarkan  Standar  Nasional  Akreditasi Rumah  Sakit  Edisi  1  di  RSUD  Kota  Yogyakarta. Assosiasi  Dosen  Muhammadiyah Magister Administrasi Rumah Sakit .
Undang  Undang  No  44  Tentang  Rumah  Sakit,  1  Presiden  RI  2  (2009). https://kesmas.kemkes.go.id/perpu/konten/uu/uu-nomor-44-tahun-2009-ttg-rs
World Health Organization. (2011). The burden of health care-associated infection worldwide. Infection Prevention and Control.