## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

## S. E. Rayung Wulan

## Abstract
In  comliance  with  commendation  The  Constitution  Code  of  Numbeer  23 The  Year  2002  about  “Child  Protection”.  Words  mastered  by  this  protection bearing  the  conept  of  human  right.  Hence  child are  have  right  to  protection,  to give  opinion  and  for  their  interest  to  be  reconized  and  protection  the  law  even since  the  first  (  Section  52  subsection  2 )  The  Constitution  Code  Of  Number  39 The  Year  1999  about  Human  Rights.  Child  protection  measures  need  to  be implemnted  as  early  as  possible,  that  since  from  in  the  womb  of  the  child  18 (eighteen) years old. The role of  goverment, parents, and the community is very important to protect children.
Keywords : legal protection of children

## PENDAHULUAN
Anak adalah makhluk sosial seperti juga  orang  dewasa.  Anak  membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan  kemampuannya,  karena anak  lahir  dengan  segala  kelemahan sehingga  tanpa  orang  lain  anak  tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan  yang  normal.  Menurut  John Locke (dalam Gunarsa, 1986) anak adalah pribadi  yang  masih  bersih  dan  peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus (dalam Suryabrata, 1987), yang dipandang sebagai  peletak  dasar  permulaan  psikologi anak,  mengatakan  bahwa  anak  tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang  dari  hukum  dan  ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan  dan  pengertian  terhadap
realita  kehidupan,  anak-anak  lebih  mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Selain itu anak merupakan  bagian  dari  keluarga,  dan keluarga  memberi  kesempatan  bagi  anak untuk  belajar  tingkah  laku  yang  penting untuk  perkembangan  yang  cukup  baik dalam kehidupan bersama.
Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  kelangsungan  hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah bangsa  dan  negara.  Dengan  peran  anak yang  penting  ini,  hak  anak  telah  secara tegas  dinyatakan  dalam  konstitusi,  bahwa negara  menjamin  setiap  anak  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 1
Meskipun  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi
1 Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945
Manusia  telah  mencantumkan  tentang  hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai  perlindungan  anak  sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban  dan  tanggung  jawab  tersebut. 2
Dengan  demikian,  pembentukan  undang- undang  ini  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa  perlindungan  anak  dalam  segala aspeknya  merupakan  bagian  dari  kegiatan pembangunan  nasional,  khususnya  dalam memajukan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Upaya  perlindungan  anak  perlu dilaksanakan  sedini  mungkin,  yakni  sejak dari  janin  dalam  kandungan  sampai  anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak  dari  konsepsi  perlindungan  anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang  ini  meletakkan  kewajiban memberikan  perlindungan  kepada  anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
1. Non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.
Apabila  pertumbuhan  sel-sel  otak anak semakin bertambah, maka
2 Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999,  Tentang Hak Asasi Manusia.
kemampuan  intelektualnya  juga  akan berkembang. Proses perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada perkembangan  fisik,  melainkan  juga  pada perkembangan  psikis.  Berdasarkan  uraian diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  anak merupakan mahkluk sosial, lihat perkembangan sosial anak, yang membutuhkan  pemeliharaan,  kasih  sayang dan  tempat  bagi  perkembangannya,  anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak  tersendiri  yang  kesemuanya  itu merupakan  totalitas  psikis  dan  sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase  perkembangan  pada  masa  kanak- kanak  (anak).  Perkembangan  pada  suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya. 3
Salah  satu  hak  anak  adalah  hak untuk  dilindungi,  hak  anak  adalah  hak asasi manusia (HAM) dan untuk kepentingannya  hak  anak  itu  diakui  dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan  (pasal  52  ayat  (2)  UU  No  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  HAM  berlaku  secara  universal. Dasar-dasar  HAM  tertuang  di  dalam Deklarasi  Kemerdekaan  Amerika  Serikat ( Declaration  Of  Independence  Of  USA ).
Dan  tercantum  di  dalam  UUD  1945 Republik  Indonesia,  seperti  pasal  27  ayat
3 Rujukan  Buku  :  Suryabrata,  Sumadi,  2000. Pengembangan  Alat  Ukur  Psikologis,  Yogyakarta: Andi (tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis)”
(1),  pasal  28,  pasal  29  ayat  (2),  pasal  30 ayat  (1),  pasal  31  ayat  (1).  HAM  yang dirujuk  sekarang  adalah  seperangkat  hak yang  dikembangkan  oleh  PBB  sejak berakhirnya  perang  dunia  II  yang  tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara  tidak  bisa  berkelit  untuk tidak  melindungi HAM  yang bukan warga negaranya.  Dengan  kata  lain,  selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait  pemenuhan  HAM  pribadi-pribadi yang ada di dalam  jurisdiksinya, termasuk orang  asing  sekalipun.  Oleh  karenanya, pada  tataran tertentu,  akan  menjadi  sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh  siapa  saja,  sepanjang  ia  bisa  disebut sebagai manusia.
Dalam rangka pemberantasan kejahatan  seperti  anak  yang  menjadi korban, pelanggaran HAM, Berbagai pihak mengeluhkan  dalam  penanganan  atau penegakan hukum yang dilakukan.
Berbagai  media  massa  memberitakan aparat  hukum  terkena  sangkaan  dan dakwaan atau suap. Menghadapai kebobrokan  hukum  dan  peradilan  ini membuat masyarakat menjadi tidak bermoral (normless) dan tidak mempercayai hukum (losing trust). Hukum
seolah-olah  dapat  dimainkan,  diplintir, bahkan  hanya  berpihak  pada  mereka  yang memiliki  status  sosial  tinggi. 4 Keadaan demikian  membuat  penegakan  hukum semakin  sulit  dilakukan.  Tidak  terlalu berlebihan  bila  berbagai  kalangan  menilai penegakan  hukum  lemah  dan  telah kehilangan  kepercayaan  dari  masyarakat termasuk  dalam  memperkerjakan  anak  di bawah  umur.  Masyarakat  menjadi  apatis, mencemooh  dan  dalam  keadaan  tertentu kerap  melakukan  proses  pengadilan  jalan (street justice).
Penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau fingsinya  norma-norma  hukum  secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas  atau  berfungsinya  norma-norma hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan  proses  penegakan  hukum sebagaimana dimaksudkan di atas, dibutuhkan  suatu  organisasi  yang  cukup kompleks, tanpa adanya organisasi tersebut (kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) hukum  tidak  dapat  dijalankan  dalam masyarakat.
4 Hikmahanto  Tuwana”Penegakan  Hukum  Dalam Kajian  Law  and  Development:  Problem  dan Fundamental Bagi Solusi di Indonesia”,

## Landasan Konseptual
Dasar hukum pelaksanaan perlindungan  anak  di  Indonesia,  mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional  dan  internasional.  Dasar  hukum nasional  yang  utama  adalah  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang  definisi  anak,  tujuan  perlindungan anak,  hak-hak  anak,  kewajiban  Negara, masyarakat dan keluarga.
Upaya  peningkatan  kesejahteraan dan  perlindungan  khusus  untuk  anak  juga tercakup  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) 2010-2014,  yang  merupakan  tahap  kedua dari  pelaksanaan  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005- 2025  yang  ditetapkan  melalui  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya,  RPJMN  2010-2014  menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis
kementerian/lembaga  (Renstra-KL)  dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam
menyusun/menyesuaikan
rencana pembangunan  daerahnya  masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih  lanjut,  RPJMN  dijabarkan  ke  dalam Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  yang akan  menjadi  pedoman  bagi  penyusunan Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Negara  (RAPBN).  Mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002, perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian  ini  hanya  untuk  memberikan gambaran saja, kajian  ini  lebih difokuskan pada perlindungan khusus untuk anak.
Lebih  lanjut  disebutkan  dalam RPJMN 2010-2014 berbagai permasalahan dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  perlindungan  anak  sebagai berikut:
1. Meningkatkan  akses  terhadap  layanan pemenuhan  hak  tumbuh  kembang anak,  termasuk  pengembangan  anak usia dini yang holistik dan integratif.
2. Meningkatkan  perlindungan  anak  dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
3. Meningkatkan  kapasitas  kelembagaan perlindungan  anak.  Masih  lemahnya kualitas  dan  kuantitas  kelembagaan berperan dalam pencapaian pembangunan  perlindungan  anak  yang belum optimal yang ditunjukkan dengan:
a. masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang  tidak  konsisten  dengan  KHA
dan  Undang-Undang  Perlindungan Anak  yang  berpotensi  merugikan dan  menghambat  pemenuhan  hak- hak anak; dan b. belum  terbentuknya  kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, serta c. masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.
Kebijakan peningkatan
perlindungan  anak  dalam  RPJMN  2010- 2014 diarahkan untuk:
1. Peningkatan  akses  terhadap  pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi  anak  dalam  pembangunan, dan  upaya  menciptakan  lingkungan yang  ramah  anak  dalam  rangka mendukung  tumbuh  kembang  dan kelangsungan hidup anak;
2. Peningkatan  perlindungan  anak  dari kekerasan dan diskriminasi; dan
3. Peningkatan  efektivitas  kelembagaan perlindungan anak.
Tiga fokus prioritas dalam mencapai  arah  Kebijakan  peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:
1. Peningkatan  kualitas  tumbuh  kembang dan  kelangsungan  hidup  anak,  antara lain,  melalui  peningkatan  aksesibilitas dan  kualitas  program  pengembangan anak  usia  dini;  peningkatan  kualitas kesehatan  anak;  dan  peningkatan
pendidikan  kesehatan  reproduksi  bagi remaja.
2. Perlindungan  anak  dari  segala  bentuk tindak  kekerasan  dan  diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi  dan  pelindungan  sosial anak;  peningkatan  perlindungan  bagi pekerja  anak  dan  penghapusan  pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan  kapasitas  kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan  penyediaan  data  dan informasi  perlindungan  anak;  dan peningkatan  koordinasi  dan  kemitraan antarpemangku  kepentingan  terkait pemenuhan  hak-hak  anak,  baik  lokal, nasional, maupun internasional.
Landasan hukum internasional terkait  dengan  perlindungan  anak  yaitu Konvensi  tentang  Hak-hak  Anak  yang disetujui  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 20
Nopember  1989.  Perserikatan  Bangsa- Bangsa telah menyatakan bahwa:
1. Anak-anak  berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
2. Meyakini  bahwa  keluarga,  sebagai kelompok dasar masyarakat dan
lingkungan  alamiah  bagi  pertumbuhan dan  kesejahteraan  semua  anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan  perlindungan  dan  bantuan yang  diperlukan  sedemikian  rupa sehingga  dapat  dengan  sepenuhnya memikul  tanggung  jawabnya  di  dalam masyarakat.
3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya  yang  penuh  dan  serasi, harus  tumbuh  berkembang  dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
4. Mempertimbangkan  bahwa  anak  harus dipersiapkan  seutuhmya  untuk  hidup dalam  suatu  kehidupan  individu  dan masyarakat,  dan  dibesarkan  semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian,  kehormatan,  tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
5. Mengingat  bahwa  kebutuhan  untuk memberikan pengasuhan khusus kepada  anak,  telah  dinyatakan  dalam Deklarasi  Jenewa  mengenai  hak-hak anak  tahun  1924  dan  dalam  Deklarasi hak-hak  anak  yang  disetujui  oleh Majelis  Umum  pada  tanggal  20 November  1959  dan  diakui  dalam Deklarasi  Universal  tentang  hak-hak asasi manusia, dalam Kovenan
Internasional tentang hak-hak sipil dan politik  (terutama  dalam  pasal  23  dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi,  sosial  dan  budaya  (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen  yang  relevan  dari badan-badan  khusus  dan  organisasi- organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak. 6. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk  dalam  Deklarasi  mengenai hak-hak  anak,  "anak,  karena  alasan ketidakdewasaan  fisik  dan  jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan  hukum  yang  tepat,  baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
7. Mengingat ketentuan-ketentuan
Deklarasi tentang prinsip-prinsip sosial dan  hukum  yang  berkenaan  dengan perlindungan  dan  kesejahteraan  anak, dengan referensi khusus untuk meningkatkan penempatan dan pemakaian secara nasional dan internasional; aturan standard minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk  administrasi  peradilan  remaja (aturan-aturan  Beijing);  dan  Deklarasi tentang perlindungan wanita dan anak- anak  dalam  keadaan  darurat  dan konflik bersenjata.
8. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki
penghidupan anak-anak di setiap negara,  terutama  di  negara-negara sedang berkembang.
Sementara  itu,  anak  juga  harus terhindar dari hal-hal seperti berikut:
1. Memaksa  anak  untuk  melakukan kegiatan  sesuatu  yang  tidak  disukai oleh  anak.  Misalnya  anak  tidak menyukai  kegiatan  “olah  bakat”, namun dipaksa untuk melakukannya.
2. Menghukum / mempermalukan anak di depan orang lain karena tidak menunjukkan kemajuan
3. Mengintervensi  anak  terlalu  banyak dalam melakukan aktivitasnya
sehingga membuat kreativitasnya
menjadi terberangus
4. Membanding-bandingkan  kemampuan anak dengan teman– temannya
5. Menggunakan ancaman, kekerasan dan otoritas sebagai orangtua supaya dipatuhi anak
6. Menuntut  anak  terlalu  tinggi  tanpa melihat kemampuan dan minat anak.
Seorang  anak  harus  dijaga  tumbuh kembangnya,  dan  harus  dimaknai  sebagai berikut:
1. Terpenuhinya kesejahteraan rohani anak
2. Terciptanya tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembanganya  dengan  wajar  secara jasmani dan rohani.
Sementara itu anak juga mempunyai  kewajiban-kewajiban  sebagai berikut:
1. Menghormati orang tua, wali dan guru
2. Mencintai  keluarga,  masyarakat  dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air bangsa dan negara
4. Menunaikan  ibadah  sesuai  dengan agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia
Sehubungan  dengan  itu,  keluarga sangat  berperan  terutama  dalam  hal: Memberikan  pemenuhan  hak  –  hak  anak antara lain :
1. Pendidikan Pengasuhan
2. Kesehatan
3. Kesejahteraan
4. Pemanfaatan waktu luang
5. Melakukan kegiatan budaya (satu nusa, satu bangsa)
6. Mencegah eksploitasi
Peran  keluarga  tersebut  akan  lebih bermakna  jika  didukung  oleh  pemerintah dengan perannya sebagai berikut:
1. Melaksanakan regulasi yang menjamin terpenuhinya hak – hak anak
2. Memfasilitasi  terpenuhinya  hak-hak anak
3. Kebijakan dan program - program
Apabila  keluarga  dan  pemerintah sudah  berperan  dengan  baik,  maka seharusnya  tidak  ada  lagi  tindakan- tindakan seperti berikut:
1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, ekonomi, seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman,  kekerasan,  penganiayaan dan ketidak adilan
5. Perlakuan salah
Lebih lanjut, anak juga harus dijaga untuk  mempunyai  rasa  aman  tidak  hanya pada segi fisik namun lebih bersifat psikis. Anak tidak merasa takut kepada orang tua, namun  justru  mengangap  orang  tua sebagai  orang  yang  paling  mengerti  dan memahami anak. Orang tua harus mempunyai ketulusikhlasan, sehingga dapat memberi sejuta rasa aman bagi anak yang  pada  akhirnya  dapat  terwujud tumbuh  kembang  anak  seperti  yang diharapkan.
Kondisi  seperti  ini  sangat  baik untuk  mendukung  tumbuh  kembang  anak, anak  yang  tumbuh  dan  berkembang dengan  baik  dapat  dilihat  dari  kondisi fisik,  mental,  sosial  dan  intelektual  yang baik,  dan  tidak  sakit  atau  terganggu. Beberapa  indikator  yang  digunakan  untuk melihat tumbuh kembang anak yaitu:
1. Fisiologis/Fisik-motorik
2. Psiko-emosional/rasa  aman  dan  kasih saying
3. Sosial budaya
4. Kognitif/pendidikan Anak  yang  mempunyai  tumbuh kembang  yang  baik  juga  perlu  didukung oleh  pola  asuh  yang  baik.  Beberapa
indikator  untuk  pola  asuh  anak  sebagai berikut:
1. Orang tua yang lengkap
2. Single parent (orang tua tunggal)
3. Orang tua pengganti
4. Kualitas pengasuhan tergantung pendidikan,  kematangan  emosi,  dan pengalaman pengasuh.
Jadi  anak  harus  mendapat  asuh, asih, dan asah. Asuh dilihat dari pemenuhan:
1. Kebutuhan fisik-biomedik: Gizi, Sandang, dan Papan
2. Perawatan Kesehatan Dasar:
3. Pengobatan cepat dan tepat
Asih dilihat dari indikator: kebutuhan emosi/kasih  sayang.  Kebutuhan kasih  sayang,  emosi,  perhatian,  peduli, perlindungan  orang  tua  dan  anggota keluarga  yang  lain.  Asah  dilihat  dari indikator  kebutuhan  stimulasi  mental. Kebutuhan akan stimulasi dan pendidikan, BKB  (Bina  Keluarga  Balita),  Kelompok bermain,  PAUD,  TPA,  Sekolah  (TK,  SD, SMP,SMA).
Dalam hal perlindungan anak perlu juga  diperhatikan  anak  dengan  kondisi kecacatan,  baik  cacat  fisik,  mental,  tuna rungu, tuna netra, autism, gangguan emosi dan  sosial, gangguan kesulitan  belajar dan konsentrasi,  serta  cacat  kombinasi.  Anak dengan  kecacatan  ini  bervariasi  dari tingkat ringan, sedang dan berat.
Semua  anak  baik  yang  sehat maupun anak dengan kecacatan memerlukan penanganan yang baik. Kebutuhan yang diperlukan menyangkut:
1. Pemeriksaan yang tepat untuk diagnosa yang akurat
2. Treatment / rehabilitasi yang intensif
3. Pendidikan  &  pelatihan lifeskills yang memadai
4. Pendidikan  terhadap  orangtua  untuk memahami kebutuhan khusus anak

## PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum terhadap

## Anak di Bawah Umur
Indonesia  sebagai  negara  hukum yang  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat manusia, sudah seharusnya setiap manusia  baik  dewasa  maupun  anak-anak wajib dilindungi dari upaya-upaya
memperkerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang  merendahkan  harkat  dan  martabat manusia atau pekerja yang tidak manusiawi.
a. Pengertian Perlindungan Anak
Perlindungan hukum diartikan sebagai  suatu  bentuk  tindakan  atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan  kepada  subjek  hukum  sesuai dengan  hak  dan  kewajibannya  yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia.  Perlindungan  hukum  timbul karena  adanya  suatu  hubungan  hukum.
Hubungan hukum (rechtbetrekking) adalah interaksi  antar  subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).
Perlindungan hukum dikaitkan dengan konsep Welfare State sebagaimana yang  dianut  oleh  Indonesia.  Konsep  ini menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan  bagi  warga  negaranya. Untuk  itu  pemerintah  dituntut  untuk bersifat  aktif  dalam  rangka  mewujudkan tujuan  dari  konsep  negara  welfare  state tersebut,  salah  satunya  dengan  kebijakan- kebijakan yang dapat pemerintah wujudkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.  Tujuannya  adalah untuk  memberikan  perlindungan  hukum bagi warga negara tanpa diskriminasi.

## b. Perlindungan Terhadap  Hak  Asasi Anak.
Hak  asasi  anak  secara  umum  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia. Dalam  Pasal  52  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  menyatakan  bahwa  anak  berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi dapat disimpulkan  bahwa  bukan  saja  menjadi kewajiban  orang  tua  untuk  melindungi anak,  tetapi  juga  masyarakat  dan  negara. Karena  pertumbuhan  dan  perkembangan
anak  untuk  menjadi  manusia  seutuhnya sangat  bergantung  pada  sistem  moral meliputi  nilai-nilai  normatif  yang  sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat.
Hak  anak  adalah  bagian  dari  hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan negara. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2003  tentang Perlindungan  Anak,  bahwa  perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Anak  yang  bekerja  merupakan salah  satu  bentuk  strategi  kelangsungan hidup  rumah  tangga  (Household  Survival Strategy). Hal ini terjadi dalam masyarakat yang  mengalami  transisi  ekonomi  atau kelompok  miskin  di  perkotaan.  Bila kondisi keluarga dalam kemiskinan, mereka  akan  memanfaatkan  sumber  yang tersedia. Salah satu upaya untuk beradaptasi  dengan  kemiskinan  adalah memanfaatkan  tenaga  kerja  keluarga. Akibatnya  banyak  orang  tua  harus  rela melepaskan  anaknya  untuk  bekerja  demi membantu perekonomian keluarga.
c. Penegakan  Hukum  Terhadap  Hak
Asasi anak.
Merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  HAM.  Menghormati, menegakkan  dan  mengimplementasikan hak asasi  anak  sejalan  dengan  penegakan dan  implementasi  HAM  itu  sendiri. Namun  kenyataannya  hak  asasi  anak masih  berada  posisi  yang  terpinggirkan dan  dianggap  sebagai  masalah  sekunder dalam penegakan HAM.
Akibat  kurangnya  perlindungan terhadap  anak,  maka  mereka  sering  di eksploitasi untuk mendatangkan keuntungan.  Meskipun  perbudakan  telah dinyatakan  sebagai  tindakan  melanggar hukum, namun mendatangkan keuntungan, namun banyak keadaan membuat kehidupan  anak  yang  bekerja  mendekati perbudakan.  Hal  ini  mencakup  eksploitasi buruk  anak,  penjualan  anak,  pelacuran yang  dipaksa,  serta  penjualan  narkotika dengan perantara anak-anak.
Secara  yuridis,  Indonesia  telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak- hak  anak  untuk  mengurangi  dampak bekerja  dari  anak  seperti  UUD 1945 , ratifikasi  Konventasi  ILO  182  menjadi Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000 tentang  pelanggaran  dan  tindakan  segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk  untuk  anak,  Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sementara  itu,  menurut  Soetarso (1996) mengungkapkan pengertian pekerja anak  yang  lebih  luas.  Ia  berpendapat bahwa pekerja anak adalah :
1) Anak  yang  dipaksa  atau  terpaksa bekerja  mencari  nafkah  untuk  dirinya sendiri  dan/atau  untuk  keluarganya  di sektor  ketenagakerjaan  formal  yang melanggar peraturan perundang- undangan  yang berlaku, sehingga anak terhenti  sekolahnya  dan  mengalami permasalahan  fisik,  mental,  maupun sosial.  Dalam  profesi  pekerjaan  sosial, anak  ini  disebut  mengalami  perlakuan salah (abuse), dieksploitasi (exploited), dan ditelantarkan (neglected).
2) Anak  yang  dipaksa,  terpaksa  atau dengan  kesadaran  sendiri  mencari nafkah  untuk  dirinya  sendiri  dan/atau keluarganya  di  sektor  ketenagakerjaan informal,  di  jalanan  atau  di  tempat- tempat  lain,  baik  yang  melanggar peraturan peraturan perundang- undangan (khususnya di bidang ketertiban),  atau  yang  tidak,  baik  yang masih  sekolah  maupun  yang  tidak  lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami  perlakuan  salah  dan/atau dieksploitasi, ada pula yang tidak. 5
Lebih  lanjut,  Soetarso  (1996) menegaskan  bahwa  tidak  dikategorikan sebagai  pekerja  anak  adalah  anak  yang dibimbing  oleh  orang  tua  atau  sanak keluarganya  atau  atas  kesadaran  sendiri membantu  pekerjaan  orang  tua  atau orang lain  yang  tidak  diarahkan  untuk  mencari atau  membantu  mencari  nafkah,  tetapi untuk  menanamkan  atau  memperoleh pengetahuan, keterlampilan, dan/atau sikap kewirausahaan  sejak  dini,  anak  tersebut masih  bersekolah  dan  kegiatan  tersebut tidak  mengganggu  proses  belajar  di sekolahnya.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  dan Otonomi  Daerah  Nomor  5  Tahun  2001 tentang  penanggulangan  pekerja  anak menegaskan  bahwa  yang  disebut  sebagai pekerja anak adalah anak  yang  melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat  proses  belajar  serta  tumbuh kembang.  Di  dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  yaitu  tentang Perlindungan  Anak,  khusunya  disini  di dalam  pasal  1  yaitu  bahwa  anak  yang belum  berusia  18  tahun  termasuk  anak yang  masih  dalam  perlindungan. 6 Dalam hal  ini  mereka  tidak  boleh  menjadi  tulang punggung  ekonomi  keluarga.  Anak-anak hanya  boleh  di  tiga  tempat,  yakni  rumah, sekolah  dan  tempat  mereka  bermain  saja.
6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1
Apapun  alasannya  memperkerjakan  anak di bawah umur merupakan perbuatan yang melanggar  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak. Faktor  penyebab  utama  munculnya  tenaga kerja  anak  (buruh  anak)  adalah  faktor kemiskinan dan pendidikan. Dengan bekerjanya  anak-anak  seolah-olah  orang tua  merasa  beruntung  padahal  sebaliknya karena dampak yang ditimbulkan dari anak bekerja  di  bawah  umur  sangatlah  banyak antara  lain  seperti  penulis  sebutkan sebelumnya,  sehingga  pertumbuhan  fisik anak tersebut bisa terhambat, pertumbuhan emosional  dan  pertumbuhan  sosial  serta moral.
Pada  tanggal  20  November  1989 disahkannya  Konvensi  Tentang  Hak-Hak Anak  yang  disetujui  oleh  Majelis  Umum Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Indonesia sebagai  salah  satu  negara  anggota  PBB mengakui  akan  konvensi  tersebut  dan wajib  menuangkan  ketentuan  yang  ada dalam  konvensi  ke  dalam  peraturan nasional.
Pemerintah Indonesia
menuangkannya dalam Keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini mengakui bahwa anak untuk perkembangan keperibadiannya sepenuhnya  yang  penuh  dan  serasi,  harus tumbuh  berkembang  dalam  lingkungan keluarganya  dalam  suasana  kebahagiaan, cinta  dan  pengertian.  Mempertimbangkan bahwa  anak  harus  dipersiapkan  seutuhnya
untuk  hidup  dalam  suatu  kehidupan individu  dan  masyarakat,  dan  dibesarkan semangat  cita-cita  yang  dinyatakan  dalam Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  dan terutama  dalam  semangat  perdamaian, kehormatan,  tenggang  rasa,  kebebasan, persamaan  dan  solidaritas.  Mengingat bahwa  seperti  yang  ditunjuk  dalam deklarasi  mengenai  hak-hak  anak,  anak karena ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk
perlindungan  hukum  yang  tepat,  baik sebelum maupun juga sesudah kelahirannya.
Konvensi  ini  menyatakan  dalam Pasal 1 bahwa anak adalah setiap  manusia di  bawah  umur  18  (delapan  belas)  tahun kecuali  menurut  undang-undang  yang berlaku  pada  anak,  kedewasaan  dicapai lebih  awal.  Pasal  2  menegaskan  bahwa negara-negara  pihak  harus  menghormati dan  menjamin  hak-hak  yang  dinyatakan dalam  konvensi  ini  pada  setiap  anak  yang berada  di  dalam  yurisdiksi  mereka,  tanpa diskriminasi macam apapun, tanpa menghiraukan  ras,  warna  kulit,  jenis kelamin,  bahasa,  agama,  pendapat  politik atau  pendapat  lain,  kewarganegaraan, etnis, atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat,  kelahiran,  atau  status  lain  dari  anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.
Kemudian pada tahun 1994 pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  wajib
belajar  Pendidikan  Dasar  dengan  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1994  tentang Pelaksanaan  Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar,  sehingga  anak-anak  yang  berusia  7 tahun sampai dengan 15 tahun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh  Pendidikan  Dasar.  Dengan kebijakan  wajib  belajar  pendidikan  dasar secara  tidak  langsung  diharapkan  dapat mengurangi jumlah pekerja anak.
Pada  tahun  1999  pemerintah  telah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO  Nomor  138  mengenai  usia  minimum untuk  diperbolehkan  bekerja.  Hal  ini karena Indonesia sebagai anggota PBB dan organisasi  ketenagakerjaan  internasional atau  international  labour  organization (ILO)  menghargai,  menjunjung  tinggi  dan berupaya menerapkan keputusan- keputusan lembaga internasional dimaksud.
Berbicara  mengenai  ILO,  bahwa organisasi ini merupakan organisasi perburuhan  internasional  yang  merupakan organisasi perserikatan bangsa-bangsa (PBB)  yang  didirikan  pada  tanggal  11 April  1919,  bersamaan  dengan  dibuatnya perjanjian perdamaian yang disebut dengan  ”Perjanjian  Versailles”.  Kantor ILO berpusat di Geneva, Swiss.
Pada  tahun  1946  setelah  perang dunia  II  berakhir,  ILO  berubah  menjadi salah  satu  badan  khusus  perserikatan
bangsa-bangsa,  yakni  menjadi  bagian  dari dewan  ekonomi  dan  sosial  (economic  and social  council), yang  diakui secara internasional  sebagai  salah  satu  organisasi yang  bergerak  di  bidang  sosial  dan perburuhan.
Prinsip  dan  tujuan  berdirinya  ILO adalah  bahwa  ILO  berdiri  atas  prinsip filosofi  bahwa  perdamaian  menyeluruh dan  abadi  hanya  dapat  dicapai  bila didasarkan  pada  keadilan  sosial.  Unsur penting  dalam  keadilan  sosial  antara  lain penghargaan  atas  hak  asasi  manusia, standar  hidup  yang  layak,  kondisi  kerja yang  manusiawi,  kesempatan  kerja  dan keamanan ekonomi. Bentuk-bentuk pekerjaan  terburuk  untuk  anak  menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000 tentang  pengesahan  ILO  Convention Nomor  182  Concerning  the  Prohibition and  Immediate  Action  for the  Elimination of  the  Worst  Forms  of  Child  Labour (Konvensi  ILO  Nomor  182  mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) adalah :
1) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis  perbudakan  seperti  penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan penghambatan (serfdom) serta  kerja  paksa  atau  wajib  kerja, termasuk pergerakan anak secara paksa atau  wajib  untuk  di  manfaatkan  dalam konflik bersenjata.
2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran  anak  untuk  pelacuran, untuk  produksi  pornografi  atau  untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
3) Pemanfaatan, penyediaan atau
penawaran anak untuk kegiatan terlarang,  khususnya  untuk  produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana  diatur  dalam  perjanjian internasional yang relevan.
4) Pekerjaan  yang  sifat  atau  keadaan tempat  pekerjaan  itu  dilakukan  dapat membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak.
Pengertian
bentuk-bentuk
pekerjaan  terburuk  untuk  anak  menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000 7 tersebut  di  atas  di  Indonesia  secara  umum meliputi  anak-anak  yang  dieksploitasi secara  fisik  maupun  ekonomi  dalam bentuk :
1) Anak-anak yang dilacurkan;
2) Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
3) Anak  yang  bekerja  sebagai  penyelam mutiara;
4) Anak-anak  yang  bekerja  di  sektor konstruksi;
5) Anak-anak yang bekerja di jermal;
6) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah atau pengemis;
7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000
7) Anak-anak  yang  dilibatkan  dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
8) Anak yang bekerja di jalan;
9) Anak  yang  bekerja  sebagai  pembantu rumah tangga;
10) Anak  yang  bekerja  di  industri  rumah tangga;
11) Anak yang bekerja di perkebunan;
12) Anak  yang  bekerja  pada  penerbangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu;
13) Anak  yang  bekerja  pada  industri  dan jenis  kegiatan  yang  menggunakan bahan kimia yang berbahaya.
2. Sangsi Hukum bagi  Perusahaan atau  Perorangan  yang  Melakukan Memperkerjakan  Anak  di  Bawah Umur
Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerjaan  anak  dari  tahun  ke  tahun kompleks menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk  eksploitasi  dan  membahayakan pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik, mental,  moral, sosial dan  intelektual anak. Jenis  pekerjaan  terburuk  semakin  marak ditemukan,  seperti  anak  yang  dilacurkan, diperdagangkan,  bekerja  di  pertambangan dan  lain-lain.  Dari  segi  hak  anak,  yang sangat  memperhatikan  adalah  anak-anak yang  bekerja  umumnya  berada  dalam
posisi  rentan  untuk  diperlakukan  salah, termasuk  eksploitasi  oleh  orang  dewasa atau  suatu  system  yang  memperoleh keuntungan  dari  tenaga  anak.  Berbagai studi dan pengamatan menunjukkan bahwa pekerja  anak  umumnya  sangat  rentan terhadap  eksploitasi  ekonomi.  Di  sektor informal,  mereka  umumnya  berada  dalam kondisi  jam  kerja  yang  panjang,  berupah rendah,  menghadapi  resiko  kecelakaan kerja  dan  gangguan  kesehatan  atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenang orang dewasa. 8
Kasus-kasus eksploitasi hak-hak anak yang terabaikan  selama  melakukan  pekerjaan mereka,  justru  sering  kali  terjadi  dan dilakukan  oleh  orang  dekat  si  anak. Misalnya  pekerjaan  anak  dalam  dunia hiburan maupun sebagai penyanyi.
Masalah  lain,  adalah  mengenai media  hiburan  dan  iklan  untuk  anak-anak. Komnas  perlindungan  anak  mencatat  dari seluruh  televisi  di  Indonesia  baik  swasta maupun  pemerintah  telah  mengeksploitasi anak sebagai obyek komersial,  baik dalam bentuk  iklan,  hiburan  yang  disajikan  anak tidak  lagi  memiliki  kebebasan  untuk bermain, berkreasi secara sehat, anak-anak dipasung  oleh  film  atau  cerita  yang  tidak bermutu,  banyak  cerita  perkelaihan  atau perang.
8 Bagong  Suyanto,  Sri  Sanituti  Hariadi,  dan Addriono,  Pekerja  Anak  di  Sektor  Berbahaya, Surabaya, 2001, hal. 9-10.
Data  lainnya  menunjukkan  bahwa, eksploitasi  anak  tidak  hanya  di  sector industry dan pekerjaan. Sejak lahir hak dan kesejahteraan  anak  sudah  dieksploitasi. Untuk memperoleh hak paling awal, yakni untuk  diakui  identitasnya  melalui  akta kelahiran,  ternyata  tidak  semua  anak mendapatkannya.  Hal  ini  terjadi  karena selain  biayanya  terlalu  mahal,  birokrasi pengurusannya juga berbelit-belit. Menurut data Komnas Perlindungan Anak, hampir  75  %  anak-anak  di  seluruh Indonesia  belum  memiliki  akte  kelahiran. Berdasarkan  catatan  UNICEF,  Indonesia menempati  urutan  ke  109  dan  119  negara di  dunia  dalam  hal  pengembangan  SDM, cukup  ironis  jika  dibandingkan  dengan Vietnam dan Srilangka, ternyata Indonesia cukup tertinggal. 9
Berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan  hak  anak,  pemerintah  telah melakukan  beberapa  kegiatan  baik  dalam bentuk  merumuskan  maupun  legislasi peraturan  perundang-undangan.  Dalam legislasi undang-undang pemerintah memiliki  komitmen  yang  tinggi  untuk memberikan jaminan hukum bagi perlindungan  anak,  namun  secara  empiris Implementasi undang-undang belum menampakan hasil yang memuaskan.
9 Mokh.  Najih,”Perlindungan  Hak  Asasi  Dalam Hukum  Indonesia”  Jurnal  Legality,  vol.  11  No  2 September 2003-Februari 2004, hal 284.
Kegiatan  empiris  yang  dilakukan antara lain : secara nasional telah dibentuk Komisi  Nasional  Perlindungan  anak, Komisi  ini  dibentuk  pada  Tahun  1998 yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah, khususnya Presiden dalam maslah kesehatan,  kesejahteraan  anak.  Komisi juga dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pengembangan anak dan penegakan hukum berkaitan dengan masalah perlindungan anak.
Bagi  masyarakat  Indonesia,  lemah kuatnya  penegakan  hukum  oleh  aparat akan  menentukan  persepsi  ada  tidaknya hukum. Bila penegakan lemah, masyarakat yang  taat  pada  hukum.  Bila  Penegak lemah,  masyarakat  akan  mempresepsikan hukum  tidak  ada  seolah-olah  mereka berada dalam hutan rimba, sebaliknya, bila penegakan  hukum  kuat  dan  dilakukan secara  konsisten,  barulah  masyarakat mempersepsikan  hukum  ada  dan  akan tunduk.
Dalam konteks demikian,
masyarakat  masih  dalam  taraf  masyarakat yang  takut  pada  (aparat  penegak)  hukum dan  belum  dapat  dikatagorikan  sebagai masyarakat  yang  taat  pada  hukum. Masyarakat  yang  takut  pada  hukum, mereka tidak akan tunduk pada hukum bila penegak  hukum  lemah,  inkosisten  dan tidak  dapat  dipercaya.  Oleh  karenanya
penegak hukum yang tegas dan berwibawa dalam  kehidupan  hukum masyarakat sangat  diperlukan.  Patuh  hukum  bukanlah tataran  tertinggi,  melainkan  adalah  setiap individu  dalam  masyarakat  yang  bersikap di bawah alam sadar sesuai dengan tujuan.
Secara  tradisional  institusi  hukum yang  melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga pemasyarakatan. Problem  dalam  penegakan  hukum  perlu dipotret dan dipetakan agar para pengambilan keputusan dapat mengupayakan jalan  keluar.  Adapun problem  yang  dihadapi  dalam  penegakan hukum  adalah, 10 problem  pada  pembuatan peraturan perundang-undangan, masyarakat  pencari  kemenangan  bukan keadilan, uang mewarnai penegakan hukum, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum  yang diskriminatif, lemahnya kualitas dan integritas  SDM,  advokat  tahu  hukum versus  advokat  tahu  koneksi,  keterbatasan anggaran,  penegakan  hukum  yang  dipicu oleh media massa.
Secara substansinya Undang- undang  tersebut  mengatur  hak-hak  anak yang  berupa,  hak  hidup,  hak  atas  nama, hak  pendidikan,  hak  kesehatan  dasar,  hak untuk  beribadah  menurut  agamanya,  hak berekspresi,  berpikir,  bermain,  berkreasi,
10 Hikmahanto Yuhana, Loc.Cit.hal. 12
beristirahat,  bergaul  dan  hak  jaminan sosial.  Dibuatnya  aturan-aturan  tersebut sangat  jelas  terlihat  bahwa  negara  sangat memperhatikan  dan  melindungi  hak-hak anak.  Hak-hak  anak  tersebut  wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasinya masalah penegakan  hukum  (law  enforcement) sering  mengalami  hambatan  maupun kendala  baik  yang  disebabkan  karena factor internal maupun faktor eksternal.
Salah satunya adalah memperkerjakan  anak  di  bawah  umur sama  dengan  memperkerjakan  anak  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Padahal memperkerjakan  anak  dibawah  umur  itu sendiri  lebih  berorientasi  kepada  individu si  anak  atau  biasa  disebut  dengan pertanggungjawaban  individu  /  personal (individu  responsibility)  dimana  pelaku dipandang  sebagai  individu  yang  mampu untuk  bertanggung  jawab  penuh  terhadap perbuatan yang dilakukannya.
Sedangkan anak merupakan individu  yang  belum  menyadari  secara penuh  atas  tindakan  /  perbuatan  yang dilakukannya,  hal  ini  disebabkan  karena anak  merupakan  individu  yang  belum matang dalam  berpikir. Tanpa disadari  hal tersebut  tentu  saja  dapat  menimbulkan dampak  psikologis  yang  hebat  bagi  anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan  mental  dan  jiwa  si  anak tersebut. Oleh sebab itu dengan
memperlakukan  anak  itu  sama  dengan orang dewasa  maka dikhawatirkan si anak akan  dengan  cepat  meniru  perlakuan  dari orang-orang yang ada di dekatnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Mohammad  Nuh  melarang orang  tua  maupun  pihak  lain  untuk mempekerjakan  anak  di  bawah  umur. "Tidak  boleh  mempekerjakan  anak  di bawah  umur,  baik  itu  orang  tua  maupun sipemekerjakan anak di bawah umur harus diberitahu,"  kata  Menteri.  sesaat  setelah menghadiri  peresmian  gedung  pendidikan IPB  di  Kampus  IPB  Dramaga,  Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 11 Menteri mengatakan, apapun  jenis  pekerjaannya  baik  itu dikerjakan  pagi,  siang  sore  dan  malam tidak  boleh  dilakukan  oleh  anak  yang masih  di  bawah  umur.  Bagi  yang melanggar  atas hak-hak  anak  akan mendapatkan  sangsi  pidana  sesuai  dengan peraturan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  yaitu  tentang  perlindungan anak.
Anak  sebagai  individu  yang  belum dewasa  perlu  mendapatkan  perlindungan hukum/yuridis  (legal  protection)  agar terjamin  kepentingannya  sebagai  anggota masyarakat.  Masalah  penegakan  hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan  masalah  penegakan  hukum  secara keseluruhan.  Oleh  sebab  itu,  masalah
11 Antara New, Jum’at, 27 April 2012
pengimplementasian
hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor : a. Peraturan  hukumnya,  yakni  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang masalah hukum tertentu.
Dalam hal ini, maslah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :
1) Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
2) Materi  hukum  tersebut  apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
3) Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki  perlu  dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.  Aparat  penegak  hukum, yakni  para  petugas  hukum  atau lembaga  yang  berkaitan  dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat.
b. Dalam  hal  penegakan  hukum  di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan  hukum  dikenal  dengan Catur Wangsa yang meliputi
kepolisian (lembaga penyidik),
Kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokad.  Untuk  menegakkan  hak-hak anak  dan  menegakkan  hukum  anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda  Indonesia  yakni  keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang
memahami  hukum  anak  dan  hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan  kemampuan  organisasi  dalam menegakkan  hukum  anak  dan  hak-hak anak.
c. Budaya  hukum  masyarakat,  yakni struktur  sosial  dan  pandangan  cultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam  menegakkan hukum sebagai  sebuah  pedoman  tingkah  laku sehari-hari.  Masalah  budaya  hukum merupakan  masalah  penting  dalam menegakkan  hukum  di  Indonesia  yang menyangkut  keyakinan  masyarakat pada hukum dan para penegak hukum. d. Masyarakat  hukum,  yakni  tempat bergeraknya  hukum  dalam  kehidupan sehari-hari  yang  mencakup  dengan sejauh  mana  kepatuhan  masyarakat kepada  hukum,  kepedulian  masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju  ketertiban  dan  kedamaian. Dalam  hal  penegakkan  hak-hak  anak dalam  praktek  kehidupan  sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan  acuan  untuk  mengarahkan bagaimana  masyarakat  bertindak  jika masalah anak ditemukan. 12
12 Moh.  Joni  dan  Zulchaini  Z.  Tanamas, Aspek Hukum  Perlindungan  Anak ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung 1999, hal. 90

## PENUTUP
1. Kesimpulan
Hak  anak  adalah  bagian  dari  hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang tua , keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan negara. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2003  tentang Perlindungan  Anak,  bahwa  perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Bagi  Perusahaan  dan  perorangan yang melanggar aturan tentang memperkerjakan anak dibawah umur harus dikasih  sangsi  yang  tegas  sesuai  dengan
peraturan  yang  berlaku  agar  tidak  terjadi lagi pelanggaran.

## 2. Saran
Sebaiknya pemerintah, masyarakat, orangtua  dan  lembaga  sosial  bekerjasama dan  bahu  membahu  agar  tidak  ada  lagi perusahaan  maupun  perorangan  yang memperkerjakan  anak  dibawah  umur. Selain  itu  perlu  adanya  seperangkat peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang menyatakan  kewajiban  bagi  pemerintah untuk  menanggulangi  pekerja  anak  yang bekerja sektor informal. Perlunya pengawasan  yang  optimal  oleh  seluruh elemen hubungan industrial serta penerapan sanksi yang tegas atas pelanggaran  yang  terjadi  terhadap  pekerja anak  guna  terciptanya  implementasi  yang efektif  dari  pengaturan  khususnya  di bidang pekerja anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta:Akademi Presindo, 1989. Hlm. 35, hal.19
Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal.5.
Arif  Gosita.”Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dan  konvensi  Hak-hak  Anak”Era  Jurnal Hukum.Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum.No.4/Th.V/April  1999.  Fakultas  Hukum Tarumanegara.Jakarta,1999,hal 264-265.
Bagong  Suyanto,  Sri  Sanituti  Hariadi,  dan  Addriono,  Pekerja  Anak  di  Sektor  Berbahaya, Surabaya, 2001, hal. 9-10
Bhirawa, Mahesa .2010 .  “ wajah Anak Indonesia Memprihatikan ” dalam http://ekonomi.kompasianacom/group//bisnis/2010/08/26/wajah-pekerja- anakindonesiamemprihatinkan , Di akses tanggal 30-09-2010 jam 19:45
Bismar Siregar dkk, Hukum dan Hak-hak Anak. Jakarta: Rajawali, 1986, hal.22
Dr.  Johnny  Ibrahim,  SH.,M.  Hum,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Surabaya,2005, hal 8.
Hikmahanto Tuwana”Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamental Bagi Solusi di Indonesia”,
Irwanto,”Perlindungan  Anak  Prinsip  dan  persoalan  Mendasar”.Makalah,Medan:Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jelman, 1 September 1997,hal.2-4.
Irma Setyowati Soematro, hal.15.
Mokh. Najih,”Perlindungan Hak Asasi Dalam Hukum Indonesia” Jurnal Legality, vol. 11 No 2 September 2003-Februari 2004, hal 284.
Moh.  Joni  dan  Zulchaini  Z.  Tanamas, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak ,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung 1999, hal. 9
Suryabrata, Sumadi, 2000. Pengembangan Alat Ukur Psikologis, Yogyakarta: Andi (tinjauan- secara-kronologis-dan-psikologis/”
Soetarso,1996
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tantang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000,  ratifikasi  ILO  Nomor  182,  bentuk-bentuk  terburuk bagi anak.
Era Hukum, hal 274-275
Antara New, Jum’at, 27 April 2012