## PELUANG DAN TANTANGAN ATAS KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Inda Rahadiyan 1 , Karina Amanda Savira 2
Abstrak  : Permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peluang  dan  tantangan yang  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)?  Penelitian  dilakukan dengan  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  ( library  research ).  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  terdapat  beberapa  faktor  penting  yang  menjadi  peluang  sekaligus  tantangan  bagi  Indonesia dalam keikusertaan MEA, di antaranya adalah faktor jumlah penduduk dan faktor letak geografis.
Kata-kata kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, peluang, tantangan

## 1. PENDAHULUAN
Komitmen  para  pemimpin  negara Asia  Tenggara  dalam  rangka  membentuk masyarakat  ASEAN  (ASEAN Community ) sebagaimana  tercantum  di  dalam  Visi ASEAN  2020 1 telah  memasuki  tahapan baru  pasca    tercapainya  kesepakatan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN  (MEA)  pada  pertemuan  Bali Concord  II. 2 Berbagai  pertemuan  terkait pembentukan MEA terus dilakukan secara berkesinambungan  oleh  para  pemimpin negara ASEAN. Salah satu hasil kesepakatan  penting  yang  dicapai  adalah mengenai percepatan rencana
Penulis
1. Penulis  menyelesaikan  pendidikan
Strata  Satu  dan  Strata  Dua  pada  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kini penulis adalah  Dosen  Tetap  pada  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Penulis  adalah  mahasiswa  aktif  pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
1 Mengenai  ini  baca:  ASEAN  Vision 2020, http://www.aseansec.org/1814.htm
2 Mengenai  ini  baca:  Bali  Concord  II, http://www.aseansec.org/15159.htm
pembentukan MEA yang semula diagendakan  pada  tahun  2020  kemudian disepakati  akan  dilaksanakan  pada  tahun 2015. 3
Sebagai  suatu  bentuk  liberalisasi ekonomi regional, MEA memiliki karakteristik  utama  yang  meliputi;  (1) pasar tunggal dan basis produksi tunggal, (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (3) kawasan dengan pembangunan ekonomi  yang  merata,  serta  (4)  kawasan yang  terintegrasi  penuh  dengan  ekonomi global. 4 Berdasarkan  pada  karakteristik yang demikian maka sistem perekonomian  kawasan  Asia  Tenggara akan benar-benar menyatu dengan sistem perekonomian  global.  Integrasi  sistem perekonomian  dalam  konteks  demikian tentu  memiliki  implikasi  terhadap  peluang
3 Kesepakatan  ini  dicapai  pada  KTT ASEAN ke-12 bulan Januari tahun 2007.
4 ASEAN Economic Community
Blueprint, http:www.//asean.org
dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  setiap negara anggota termasuk Indonesia.
Tujuan utama  yang  hendak dicapai melalui pembentukan MEA adalah terwujudnya pasar tunggal ( single market) dan  basis  produksi  tunggal  ( production base )  yang  terintegrasi  secara  penuh dengan  perekonomian  global. 5 Dalam kaitan ini, aliran bebas barang merupakan salah satu instrumen utama bagi terbentuknya  pasar  tunggal  itu  sendiri. Aliran  bebas  barang  akan  terwujud melalui  berbagai  aktivitas  perdagangan dengan  melibatkan  baik  para  pelaku usaha  yang  berasal  dari  dalam  kawasan ASEAN  maupun  dari  luar  kawasan ASEAN,  sehingga  pemberlakuan  MEA akan  semakin  mendorong  terjadinya globalisasi  ekonomi.  Globalisasi  ekonomi kemudian  dihadapkan  pada  berbagai faktor  yang  menjadi  peluang  sekaligus tantangan  bagi  setiap  negara  anggota. 6
Keikutsertaan  Indonesia  dalam  MEA setidaknya  dihadapkan  pada  beberapa faktor  penting  yang  dapat  dipandang sebagai  peluang  sekaligus  tantangan.  Di antaranya  yakni  faktor  letak  geografis, jumlah  penduduk  serta  pertumbuhan kelas  menengah.  Pertama,  Indonesia merupakan  negara  dengan  penduduk
5 Ibid.
6 Baca: “Peranan  Hukum  dalam
Pembangunan Pada
Era Globalisasi: Implikasinya  Bagi  Pendidikan  Hukum  di Indonesia” ,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru Besar  dalam  Bidang  Hukum  Pada  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  4 Januari  1997, http://www.ermanhukum.com Diakses pada tanggal 07 Februari 2015, pukul 13.34 WIB.
terbesar di kawasan ASEAN. Berdasarkan data  Biro  Pusat  Statistik,  penduduk ASEAN  mencapai  angka  lebih  dari  600 juta  jiwa  dengan  populasi  penduduk Indonesia  mencapai  237.641.326  per tahun  2010. 7 Kedua,  secara  geografis letak Indonesia sangat strategis di kawasan  ASEAN.  Posisi  Indonesia  yang berada pada jalur lalu lintas perdagangan berpotensi  memberikan  peluang  bagi kemajuan  perekonomian.  Di  sisi  lain, faktor  lokasi  geografis  ini  justru  dapat menimbulkan tantangan seperti kemungkinan  masuknya  produk-produk selundupan/ilegal melalui berbagai pelabuhan. 8 Ketiga,  pertumbuhan  kelas menengah  ( middle  class )  di  Indonesia dapat  dikatakan  kian  meningkat  dari waktu  ke  waktu.  Pertumbuhan  kelas menengah ini tentunya dapat memberikan pengaruh positif bagi daya saing Indonesia  di  tingkat  regional  maupun global. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka pengkajian mengenai peluang dan tantangan bagi Indonesia dalam keikutsertaan  MEA  menjadi  suatu  hal yang penting untuk dilakukan.
7 Badan  Pusat  Statistik  Republik Indonesia, “Indikator  Sosial  Budaya  2003, 2006,  2009,  2012”, http://www.bps.go.id, diakses  pada  tanggal  05  Februari  2015  pukul 16.05 WIB.
8 Untuk  ini  baca:  Adrini  Pujayanti, “Budaya  Maritim,  Geo -Politik  dan  Tantangan Keamanan  Indonesiam  Bagian  Ke  Satu”, http://www.berkas.dpr.go.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2015, pukul 13.05 WIB.

## 1.1 Rumusan Masalah
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka menjawab  sebuah  rumusan  masalah yakni  bagaimana  peluang  dan  tantangan yang dihadapi Indonesia atas keikutsertaan Indonesia dalam  MEA?

## 1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  peluang  dan  tantangan  yang dihadapi  Indonesia  atas  keikutsertaan Indonesia dalam  MEA.

## 1.3  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam rangka menjawab rumusan masalah  dalam  dalam  kajian  ini  adalah studi kepustakaan ( library research ). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, serta mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang relevan  guna  menjawab  permasalahan penelitian. 9

## 2. PEMBAHASAN
Kedudukan  MEA  Sebagai  Salah  Satu Bentuk Liberalisasi Ekonomi Regional

## ’Interdependence’’ may be overused
but it accurately describes our world today.  Economic  forces  flow  with great  rapidity  from  one  country  to the  next.  Despite  all  the  talk  about
9 Baca Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Normatif , 2006, Malang, Bayumedia Publishing.
sovereignty  and  independence,  in the fact these concepts can mislead and  irrelevant  when  applied  to  the today’s world economy . 10
Kutipan  ini  memberikan  gambaran jelas  mengenai  kondisi  perekonomian dunia  dewasa  ini  yang  menunjukkan adanya  ketergantungan  antar  negara terlebih sejak kemunculan dan berkembangnya  arus  globalisasi.  Saling ketergantungan
(interdependensi)
antarnegara  pada  tataran  selanjutnya telah  mendorong  terjadinya  penyatuan (integrasi)  ekonomi  baik  dalam  skala global maupun dalam skala regional.
Integrasi  perekonomian  dunia  akan diikuti  oleh  harmonisasi  hukum.  Secara historis terbentuknya World
Trade Organization (WTO) didahului oleh terbentuknya  blok-blok  ekonomi  regional seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (European  Union),  NAFTA,  AFTA,  serta APEC.  Dengan  demikian,  tidak  ada kontradiksi  antara  regionalisasi  dengan globalisasi perdagangan. Sebaliknya,
integrasi ekonomi global telah mendorong terciptanya blok-blok perdagangan baru. 11
Berbicara tentang liberalisasi ekonomi regional  di kawasan  Asia Tenggara  tentu  tidak  dapat  terlepas  dari
10 John  H.  Jackson,  William  J.  Davey and  Alan  O.  Sykes. Legal  Problems  of International  Economic  Relations .  2002.  West Group. ST Paull Minn., hlm.1.
11 Bary  Hufbauer, “International Trade
Organization  and  Economies  in  Transition:  A Glimpse  of  The  Twenty- First  Century”, Law and  Policy  in  International  Business,  Vol.29, 1995, hlm.108
pembicaraan mengenai pembentukan Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA). Cikal  bakal  kerjasama  ekonomi  negara- negara  Asia  Tenggara  diawali  dengan kesepakatan pembentukan kawasan perdagangan  bebas  ASEAN  (ASEAN Free  Trade  Area/AFTA)  pada  tahun  1992 yang  meliputi  kesepakatan  di  bidang perdagangan barang. Langkah liberalisasi kemudian dilanjutkan melalui kesepakatan kerjasama  perdagangan  bidang  jasa (ASEAN Framework Agreement on Services) pada tahun 1993 dan kesepakatan  bidang  investasi  (ASEAN Investment Area) pada tahun 1998.
Upaya pembentukan integrasi ekonomi  di  kawasan  Asia  Tenggara kemudian  mencapai  puncaknya  melalui kesepakatan pembentukan ASEAN Economic  Community  (AEC/MEA)  pada tahun  2003. 12 MEA  dibentuk  dal  am rangka menciptakan kawasan Asia Tenggara  sebagai  sebuah  pasar  tunggal ( single market ) dan basis produksi tunggal ( production  base )  melalui  pembebasan aliran  barang,  jasa,  tenaga  kerja  terampil ( skilled  labor )    serta  arus  penanaman modal  yang  lebih  bebas  ( freer  flow  of capital ) antar negara anggota. 13
Percepatan  pembentukan  MEA disepakati dalam KTT ASEAN ke-12 yang
12 Chia,  S.Y.,  2013, “The  ASEAN Economic  Community:  Progress,  Challenges and  Prospects”, ADBI  Working  Paper  440. Tokyo: Asian Development Bank Institute, hlm. 1,  http://www.adbi.org,  diakses  pada  tanggal
03 Februari 2015 pukul 14.40 WIB.
13 ASEAN  Economic  Community Blueprint , Loc.Cit.
diselenggarakan pada bulan Januari 2007 melalui penandatanganan “Declaration on the  Acceleration  of  the  Establishment  of an ASEAN Community by 2015” . Sebagai tindak  lanjut  atas  kesepakatan  tersebut, para  Menteri  Ekonomi  ASEAN  kemudian menginstruksikan kepada Sekretariat ASEAN  untuk  menyusun  sebuah  Cetak Biru ASEAN Economic Community 14 yang memuat empat pilar utama:
(1) ASEAN sebagai pasar  tunggal  dan  basis  produksi  tunggal yang  didukung  dengan  elemen  aliran bebas  barang,  jasa,  tenaga  kerja  terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
(2) ASEAN sebagai kawasan  yang  berdaya  saing  tinggi  di bidang ekonomi dengan elemen peraturan kompetisi,  perlindungan  konsumen,  hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce;
(3) ASEAN sebagai kawasan  pengembangan  ekonomi  yang bersifat merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah serta prakarsa integrasi ASEAN  untuk  negara-negara  Kamboja, Laos, dan Vietnam;
(4) ASEAN sebagai kawasan  yang  terintegrasi  penuh  dengan perekonomian global.
Kerjasama  ekonomi  MEA  meliputi  dua belas  (12)  sektor  prioritas  yakni:  produk-
14 Dian  Triansyah  Djani, “ASEAN
Selayang Pandang” , Direktur Jendral Kerjasama ASEAN, Jakarta, hlm. 33.
produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik,  perikanan,  produk  berbahan dasar  karet,  tekstil,  produk  berbahan dasar  kayu,  jasa  perjalanan  udara,  e- ASEAN,  bidang  kesehatan,  pariwisata, serta logistik. 15 Dalam rangka menyongsong  era  perdagangan  bebas ASEAN  pada  kedua  belas  (12)  sektor sebagaimana  telah  disepakati,  Indonesia telah menerbitkan sebuah regulasi penting yakni  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2014  tentang  Perdagangan  (Undang- Undang Perdagangan). Pembentukan undang-undang  ini  merupakan  salah  satu upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah untuk  mencegah  dampak  negatif  atas masuknya berbagai produk impor menyusul berlakunya MEA 2015. 16
Undang-Undang  Perdagangan  mengatur berbagai  materi  muatan  penting  di antaranya mengenai: aturan umum perizinan  bagi  pelaku  usaha  yang  terlibat dalam kegiatan perdagangan 17 , peningkatan  penggunaan  produk  dalam negeri 18 serta larangan pembatasan
15 ASEAN Economic Community
Blueprint, Loc.cit.
16 Humprey Wangke, “Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” ,  Bidang  Hubungan  Internasional,  Pusat Pengkajian,  Pengolahan  Data  dan  Informasi (P3DI)  Setjen  DPR  RI,  http://www.dpr.go.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2015, pukul 17.10 WIB.
17 Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 2014 tentang Perdagangan mewajibkan pelaku
usaha untuk menggunakan atau melengkapi label berbahasa  Indonesia  pada  barang  yang diperdagangkan di dalam negeri.
18 Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
barang dan jasa bagi kepentingan nasional. 19
Selain  itu,  kerjasama  ekonomi  MEA juga  mencakup  berbagai  bidang  yang meliputi  pengembangan  sumber  daya manusia  dan  peningkatan  kapasitas, pengakuan kualifikasi profesional, konsultasi  kebijakan  ekonomi  makro  dan keuangan, tahapan pembiayaan
perdagangan,  peningkatan  infrastruktur dan konektivitas
komunikasi, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, integrasi industri kawasan  dalam  rangka  promosi  sumber daya  daerah,  serta  peningkatan  peran serta  sektor  swasta  dalam  pembangunan MEA. 20
3.  Peluang  dan  Tantangan  Atas Keikutsertaan  Indonesia  dalam Masyarakat Ekonomi Asean
Indonesia sebagai salah satu negara  penggagas  berdirinya  ASEAN 21
19 Baca: Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang Perdagangan
20 Mohamed  Jawar  Hasan, The Resurgence  of  China  and  India,  Major  Power Rivalry  and  The  Response  of  ASEAN ,  dalam Hadi  Soesastro  dan  Clara  Joewon,  The Inklusif  Regionalist,  Jakarta,  Centre  for Strategic  and  International  Studies  Indonesia,
2007,  dalam  Masnur  Tiurmaida  Malau, “Aspek  Hukum  Peraturan  dan  Kebijakan
Pemerintah Indonesia Menghadapi
Liberalisasi  Ekonomi  Regional:  Masyarakat Ekonomi  Asean  2015” ,  Jurnal  Recht  Vinding,
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014,hlm. 165.
21 ASEAN  didirikan  pada  tahun  1967 oleh lima negara penggagas yakni; Indonesia, Malayasia,  Filipina,  Singapura  dan  Thailand. Pada  awal  pendiriannya,  ASEAN  bertujuan untuk  meningkatkan  kerjasama  ekonomi  dan politik  antar  negara  anggota  sehingga  pada
tentu  memiliki  peran  penting  bagi kemajuan kerjasama antarnegara anggota.  Dalam  rangka  menyongsong pemberlakuan MEA, pengetahuan mengenai  peluang  dan  tantangan  yang dihadapi  oleh  Indonesia  menjadi  sangat relevan terutama guna menentukan arah kebijakan  dan  strategi  menghadapi  era liberalisasi ekonomi regional ini.
Beberapa  faktor  yang  merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia  dalam  rangka  menyongsong pemberlakuan MEA 2015 terutama berkaitan  dengan  tiga  hal,  yakni;  jumlah penduduk, lokasi geografis, serta pertumbuhan  kelas  menengah.  Pertama, Indonesia  merupakan  negara  dengan penduduk  terbesar  di  kawasan  ASEAN. Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik, penduduk  ASEAN  mencapai  angka  lebih dari  600  juta  jiwa  dengan  populasi penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 per tahun 2010. 22
Jumlah  penduduk  yang  demikian besar  menunjukkan  adanya  ketersediaan tenaga kerja sekaligus pangsa pasar yang
saat  itu  permasalahan  mengenai  integrasi ekonomi regional (liberalisasi ekonomi regional) belum mengemuka. Mengenai hal ini baca: Suthipand Chirativat, Chumpron Pachusanond dan Patcharawalai Wongboonsin, “ASEAN Prospects for
Regional  Integration  and  the  Implications  for the  ASEAN  Legislative  and  Institutional Framework” , ASEAN Economic Bulletin, Vol.16  No.1  April  1999,  Institute  of  Southeast Asian Studies
(ISEAS), http://www.jstor.org/stable/25773558, hlm. 29.
22 Badan  Pusat  Statistik  Republik Indonesia, “Indikator  Sosial  Budaya  2003, 2006,  2009,  2012”, http://www.bps.go.id, diakses  pada  tanggal  05  Februari  2015  pukul 16.05 WIB.
menjanjikan.  Dalam  konteks  MEA,  faktor jumlah  penduduk  ini  mampu  memberikan sebuah  peluang  bagi  Indonesia  apabila dikelola  dan  dipersiapkan  dengan  baik oleh  para  pemangku  kepentingan.  Akan tetapi  ,  faktor  jumlah  penduduk  ini  juga dapat  menjadi  tantangan  manakala  tidak dikelola  dan  dipersiapkan  dengan  baik. Tanpa  diikuti  dengan  berbagai  upaya pembangunan  sumber  daya  manusia, faktor jumlah penduduk ini ini dikhawatirkan justru hanya akan menjadikan  Indonesi a  sebagai  ‘pasar’ terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Kedua, sebagaimana diketahui bahwa  Indonesia  terletak  pada  posisi geografis  sangat  strategis  di  kawasan ASEAN.  Posisi  Indonesia  yang  berada pada jalur lalu lintas perdagangan berpotensi  memberikan  peluang  bagi kemajuan  perekonomian.  Faktor  letak geografis  ini  dapat  menjadi  peluang apabila  dimaksimalkan  melalui  berbagai upaya  seperti  pembangunan  kawasan pelabuhan dan pembangunan infrastruktur yang  mampu  menjadi  penghubung  antar kawasan. Akan tetapi, perlu untuk dipahami  pula  bahwa  pada  sisi  yang  lain faktor  lokasi  geografis  ini  justru  dapat menimbulkan tantangan seperti masuknya produk-produk  selundupan/ilegal  melalui berbagai pelabuhan. 23
23 Untuk  ini  baca:  Adrini  Pujayanti, “Budaya  Maritim,  Geo -Politik  dan  Tantangan Keamanan  Indonesiam  Bagian  Ke  Satu”, http://www.berkas.dpr.go.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2015, pukul 13.05 WIB.
Ketiga,
pertumbuhan kelas
menengah  ( middle  class )  di  Indonesia yang kian meningkat dari waktu ke waktu. Pertumbuhan kelas menengah ini tentunya  dapat  memberikan  pengaruh positif bagi daya saing Indonesia di tingkat regional  maupun  global.  Hal  demikian dapat  dipahami  mengingat  pertumbuhan kelas  menengah  akan  berkorelasi  positif dengan  minat  investor  untuk  menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasinya.  Secara  garis  besar  peluang yang  dimiliki  oleh  Indonesia  dalam menyongsong  pemberlakuan  MEA  2015, antara lain meliputi:
(1) Peluang sebagai pasar
potensial dunia
Dengan  jumlah  penduduk  terbesar 24 di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berpotensi  menjadi  pemimpin  ekonomi ASEAN.  Jumlah  penduduk  yang  besar dan heterogen selain menjadikan Indonesia  sebagai  pasar  potensial  juga menjadikan  Indonesia  sebagai  negara penyedia tenaga kerja terbesar di kawasan Asia Tenggara. 25
(2) Peluang sebagai negara tujuan investasi
Indonesia merupakan negara tujuan investasi  di  kawasan  Asia  Tenggara. Prosentase jumlah investasi negara anggota  ASEAN  di  Indonesia  tercatat
24 Terhitung  hingga  tahun  2010  jumlah penduduk  Indonesia  mencapai  237.641.326 dari  total  penduduk  ASEAN  mencapai  633,1 juta jiwa. Lihat: http://www.bps/go.id
25 Masnur  Tiurmaida  Malau, Op.cit., hlm. 171.
mencapai  43% 26 dari  total  investasi negara-negara ASEAN di negara lain.
(3) Peluang sebagai negara
pengekspor
Berdasarkan nilai ekspor Indonesia menuju  negara  di  luar  kawasan  ASEAN yang  mencapai  lebih  dari  80%  dari  total kegiatan  ekspor  yang  dilakukan  maka terbuka  peluang  besar  bagi  Indonesia untuk menjadi negara pengeksor besar di kawasan Asia Tenggara. 27
(4) Peluang  yang  disebabkan  oleh bonus demografi
Sebagai  negara  yang  memiliki  jumlah populasi  terbesar  di  kawasan  Asia Tenggara, 28 maka  Indonesia    berpeluang meningkatkan pendapat per kapita berdasarkan  pada  perhitungan  jumlah penduduk  usia  produktif.  Penduduk  usia produktif diharapkan dapat turut menopang  pertumbuhan  ekonomi  yang pada  akhirnya  akan  berkorelasi  positif
26 Peningkatan  jumlah  investasi  di kawasan Asia Tenggara ini terutama dipengaruhi  oleh  dilakukannya  penghapusan hambatan  investasi  (investment  barriers) melalui  kesepakatan  ASEAN  Investment  Area (AIA).  Lebih  lanjut  mengenai  AIA  baca:
“ ASEAN Investment Area” , http://www.asean.org. 27 Erman Rajagukguk,  “ ASEAN-China Free  Trade  Area  Agreement  dan  Implikasinya bagi Indonesia”, http://www.ui.ac.id/lib.ui.ac.id, diakses  pada  tanggal  07  Februari  2015  pukul 10.49 WIB.
28 Perbandingan  jumlah  penduduk usia  produktif  di  Indonesia  dengan  negara ASEAN  lainnya  yakni  38:100  yang  berarti bahwa  di  dalam  setiap  100  orang  penduduk ASEAN  usia  produktif  maka  38  di  antaranya adalah penduduk Indonesia. Lihat:
“Komunitas ASEAN 2015” , http://www.setneg.go.id/index.php/option, diakses  pada  tanggal  07  Februari  2015  pukul 10.53 WIB.
dengan kemampuan daya saing
menghadapi MEA 2015 29 disamping pembicaraan  mengenai  peluang  dan tantangan, pembicaraan mengenai kesiapan  Indonesia  dalam  menyongsong pemberlakuan  MEA  2015  juga  menjadi suatu  hal  yang  tidak  kalah  penting  untuk disinggung.  Mengenai  upaya  persiapan dalam rangka menyongsong pemberlakuan  MEA,  Hendri  Saparini menyatakan  bahwa  kesiapan  Indonesia baru  mencapai  82  persen.  Kondisi  ini ditengarai  dari  empat  isu  penting  yang perlu segera diantisipasi oleh Pemerintah. Keempat isu tersebut, yakni: 30
(1)  Indonesia  berpotensi  untuk sekedar  menjadi  pemasok energi  dan  bahan  baku  bagi proses industrialisasi di kawasan  ASEAN.  Hal  ini
mengakibatkan minimnya manfaat  yang  diperoleh  dari kekayaan sumber daya alam dan defisit neraca perdagangan; (2)  Meningkatnya defisit perdagangan  barang  seiring dengan
meningkatnya
perdagangan jasa;
(3)  Pembebasan  aliran  tenaga kerja  dapat  mengakibatkan ‘membanjirnya’  tenaga  kerja asing;
29 Masnur Tiurmaida, Op.cit., hlm.
172. 30 Humprey Wangke, Op.cit., hlm. 8.
(4)  Arus  investasi  ke  dalam negeri  Indonesia  baik  yang berasal  dari  dalam  maupun dari luar kawasan ASEAN.
(5)

## 3. PENUTUP
Terdapat  beberapa  faktor  yang merupakan  peluang  sekaligus  tantangan bagi Indonesia atas keikutsertaan Indonesia  dalam  MEA.  Ketiga  faktor dimaksud, yakni; (1) faktor letak geografis, (2)  faktor  jumlah  penduduk,  serta  (3) faktor pertumbuhan penduduk kelas menengah. Pemerintah
Indonesia
bersama dengan para pemangku kepentingan  diharapkan  dapat  mengelola berbagai peluang yang ada dalam rangka menghadapi  era  perekonomian  bebas ASEAN (MEA).

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
John  H.  Jackson,  William  J.  Davey  and Alan  O.  Sykes. Legal  Problems  of International  Economic  Relations .
2002. West Group. ST Paull Minn.
Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian  Normatif ,  2006,  Malang, Bayumedia Publishing.
Nopirin, Ekonomi  Internasional,  Edisi  3 ,
2011,  Badan  Penerbitan  Fakultas Ekonomika dan Bisnis (BPFE)
Universitas Gadjah Mada.
Peter  Van  Den  Bosche,  2007, the  Law and  Policy  of  the  World  Trade Organization Text, Cases and
Materials , Cambridge University Press.

## JURNAL
Bary Hufbauer,

## “International  Trade
Organization  and  Economies  in
Transition: A Glimpse of the Twenty- First  Century”, Law  and  Policy  in International Business, Vol.29, 1995, Hlm.108

## DATA ELEKTRONIK
Adrini  Pujayanti, “Budaya  Maritim,  Geo - Politik  dan  Tantangan  Keamanan Indonesiam  Bagian  Ke  Satu”, http://www.berkas.dpr.go.id
Anonim ,  “Komunitas  ASEAN  2015” , http://www.setneg.go.id/index.php/o ption Anonim, ASEAN  Investment  Area” , http://www.asean.org.
ASEAN  Economic  Community  Blueprint, http:www.//asean.org ASEAN Vision 2020, http://www.aseansec.org/1814.htm Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, “Indikator  Sosial  Budaya  2003, 2006, 200 9, 2012”, http://www.bps.go.id Bali Concord II, http://www.aseansec.org/15159.htm Chia,  S.Y.,  2013, “The ASEAN Economic
Community:  Progress,  Challenges and  Prospects”, ADBI  Working Paper 440. Tokyo: Asian Development Bank Institute, http://www.adbi.org Dian  Triansyah  Djani, “ASEAN  Selayang
Pandang” , Direktur Jendral Kerjasama ASEAN
Erman  Rajagukguk,  “ ASEAN-China  Free Trade Area Agreement dan Implikasinya bagi Indonesia”, http://www.ui.ac.id/lib.ui.ac.id Erman  Rajagukguk ,  “Peranan  Hukum dalam  Pembangunan  Pada  Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan  Hukum  di  Indonesia” , Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru Besar  dalam  Bidang  Hukum  Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  Jakarta,  4  Januari  1997, http://www.ermanhukum.com
Humprey  Wangke, “Peluang  Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” , Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan  Data  dan  Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, http://www.dpr.go.id Suthipand Chirativat, Chumpron Pachusanond  dan  Patcharawalai Wongboonsin, “ASEAN  Prospects for  Regional  Integration  and  the Implications for the ASEAN Legislative and Institutional Framework” , ASEAN Economic Bulletin,  Vol.16  No.1  April  1999, Institute  of  Southeast  Asian  Studies (ISEAS), http://www.jstor.org/stable/25773558 .