## AGAR MATA AIR TIDAK MENJADI „AIR MATA‟
Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Air di Era Otonomi Daerah Studi Kasus di Desa Tajuk, Kec. Getasan, Kab. Semarang
Oleh: Ambar Istiyani

## Abstract
This paper describes a research finding on the dynamics of water management  in  decentralization  era  using  a  case  study  in  Tajuk Village, Semarang Regency.  The case study shows the change of water  management  system  in  the  village.  Water-based  conflict was often  happened due to inequity of water distribution to the community.  Water  management  changes  when  Pamsimas (Program  Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis Masyarakat) program enters the village, a program established by central  government  in  cooperation  with  local  government  as  an implementation  of  decentralization.  In  the  beginning,  the program invites pro and con among villagers. The pro side argues that the program can solve community‟s problem on the inequity of  water  distribution,  while  the  conside  argues  that  the  public should  not  pay  to  water  which  is  their  own  asset.  Finally,  the program  was  implemented  when  all  community  members  were convinced that they themselves who will manage and decide the price of water in the village.
Kata  kunci:  pengelolaan  sumber  daya  air,  konflik,  desentralisasi,
Pamsimas
“Menurut  Undang-undang,  air  memang  milik  negara  dan  digunakan  untuk kepentingan  seluruh  rakyat.  Tetapi  tidak  di  sini.  Mereka  yang  menggu-nakan  air adalah yang dekat dengan sumber mata airnya.”
(warga Desa Tajuk)

## Pendahuluan
Momentum  otonomi  daerah  seharusnya  menjadi  peluang  bagi pengelolaan  sumber  daya  air  yang  lebih  ideal  bagi  masyarakat.  Otonomi
daerah  diharapkan  bisa  mendorong  proses  transformasi  sosok  penye- lenggaraan daerah di dalam berbagai bidang. Di bidang ekonomi misalnya, otonomi  daerah  di  satu  pihak  diharapkan  bisa  menjamin  lancarnya pelaksanaan  kebijakan  ekonomi  nasional  di  daerah,  dan  di  lain  pihak terbukanya  peluang  bagi  pemerintah  daerah  mengembangkan  kebijakan regional  dan  lokal  untuk  menciptakan  dan  mengoptimalkan  pendaya- gunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan  fasilitas  investasi,  memudahkan  proses  perijinan  usaha,  dan membangun  berbagai  infrastruktur  yang  menunjang  perputaran  ekonomi di daerahnya (Rasyid, 2002). Dengan demikian otonomi daerah diharapkan akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu  ke  waktu  dengan  adanya  infrastruktur,  termasuk  infrastruktur untuk pelayanan air minum dan sanitasi.
Selama  ini  masih  banyak  perdebatan  di  antara  berbagai  kalangan tentang  bagaimana  seharusnya  air  dikelola.  Dua  perspektif  besar  yang masih  mendominasi  adalah: pertama,  yang  setuju  menjadikan  air  sebagai komoditi. Kelompok ini berpendapat bahwa hanya dengan cara membayar penggunaan  air,  kelangkaan  air  seperti  musim  kering,  polusi,  dan meningkatnya permintaan akan air akan dapat diperhitungkan dan diatasi dengan tepat. Misalnya, dalam situasi langka air, harga air bisa ditingkatkan sehingga  menurunkan  permintaan  air,  dan  untuk  mengatasi  semua  ini dibutuhkan  teknologi  air  maupun  pengelolaan  air  yang  lebih  efisien (Hoekstra  1998  dalam  Danardono,  2005).  Majalah The  Economist sebagaimana  dikutip  oleh  Haryanto  (2005)  menyatakan  bahwa  salah  satu masalah  manusia  mengakses  air  bersih  adalah  karena  manusia  menolak untuk menjadikan  air  sebagai  komoditas,  dan  tidak  memperhitungkannya sebagai  barang  yang  memiliki  nilai  ekonomis.  Oleh  sebab  itu,  sudah seharusnya manusia menggunakan air dengan membayar. Perspektif kedua, adalah  mereka  yang  menganggap  bahwa  air  adalah  hak  asasi  dasar  bagi manusia.  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  merupakan lembaga yang  berhalauan  perspektif  kedua.  Air  merupakan  barang  publik dan  akses  masyarakat  terhadap  air  bersifat  terbuka,  untuk  itulah pemerintah  berkewajiban  menjamin  agar  setiap  warga  negaranya mendapatkan  jaminan  atas  air  untuk  hidupnya  melalui  undang-undang (Siregar dkk, 2004). Dengan demikian tidak seharusnya air dikomoditaskan dan pengelolaan air haruslah dilakukan secara terpadu oleh masyarakat.
Indonesia telah memiliki UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air. UU ini berangkat dari latar belakang bahwa persoalan banjir, kekeringan, polusi air, dan bencana lainnya  terjadi  setiap  tahun  dengan  kecenderungan  adanya  peningkatan kuantitas  dan  kualitas  bencana.  Air  yang  bersifat  dinamis  dalam  lingkup ruang  dan  waktu  menyebabkan  masalah-masalah  tersebut  juga  dinamis. Oleh karena itu diperlukan rambu-rambu yang pada hakekatnya bertujuan agar  pengelolaan  sumber  daya  air  dapat  berkelanjutan,  terpadu,  dan berwawasan lingkungan (Kodoatie dan Basuki, 2005).
Meskipun demikian, pada kenyataannya isi yang terkandung dalam UU  No.7/2004  tersebut  dianggap  jauh  dari  tujuannya.  Ardhianie  (2005) berpendapat  bahwa  setelah disahkannya  UU  ini  tampak  bahwa  privatisasi dan komersialisasi sumber daya air di Indonesia tidak dapat dicegah. UU ini mengubah  drastis  khususnya  usaha  mewujudkan  kesejahteraan  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  sebagaimana  terkandung  dalam  UU  sebelumnya tentang pengairan. UU ini juga tidak lagi menekankan melulu pada fungsi sosial  air  tetapi  juga  fungsi  ekonomis  (Hadipuro,  2010).  Hal  ini  kemudian didukung  dengan  diimplementasikannya  otonomi  daerah  dan  diperkuat dengan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam kerangka  otonomi  daerah,  masing-masing  pemerintah  daerah  berupaya menaikkan  pendapatan  asli  daerahnya.  Mereka  berlomba-lomba  meng- undang  para  investor  untuk  menggunakan  hak  guna  air,  dengan  cara mengenakan  pajak  yang  rendah  terhadap  perusahaan  swasta  (Hadipuro, 2010).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  otonomi  daerah  mulai  mendorong pemerintah  daerah  melahirkan  kebijakan-kebijakan  yang  mengarah  pada perspektif  pertama  tentang  pengelolaan  sumber  daya  air,  yakni  air  adalah barang yang pantas dikomoditikan. Padahal, kritik terhadap pandangan ini adalah  apabila  pengelolaan  air  diperhitungkan  secara  ekonomis  murni, maka  kelompok  masyarakat  miskin  tidak  akan  memiliki  akses  air  karena harga  air  akan  diperhitungkan  dari  elastisitas  permintaan  dan  penawaran air (Danardono, 2005).
Sudah  seharusnya  otonomi  daerah  dikelola  sebaik  mungkin  demi menciptakan  dan  memelihara  harmoni  sosial  dan  pada  saat  yang  sama memelihara  nilai-nilai  lokal  yang  dipandang  bersifat  kondusif  terhadap kemampuan  masyarakat  merespon  dinamika  kehidupan  di  sekitarnya (Rasyid,  2002).  Ini  berarti  bahwa  setiap  program  yang  digulirkan  oleh
pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam  kerangka  otonomi  daerah haruslah sesuai dengan nilai lokal masyarakat yang bersangkutan dan bisa menjawab  permasalahan-permasalahan  sesungguhnya  yang  ada  di masyarakat, termasuk permasalahan pengelolaan sumber daya air.
Artikel ini hendak memaparkan hasil penelitian tentang dinamika pengelolaan  sumber  daya  air  di  era  Otonomi  Daerah  berdasarkan  studi kasus  di  Desa  Tajuk,  Kecamatan  Getasan,  Kabupaten  Semarang.  Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, kerja lapang dilakukan  di  Desa  Tajuk  dalam  kurun  waktu  kurang  lebih  dua  bulan (Februari-Maret  2014).  Wawancara  pertama  dilakukan  terhadap  seorang narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan tentang pengelolaan air di  Desa  Tajuk,  kemudian  metode snowballing  digunakan  untuk mendapatkan  responden,  yakni  dari  perangkat  desa  (sekretaris  desa  dan kepala  dusun),  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  anggota Kelompok  Keswadayaan  Masyarakat  (KKM)  Program  Pamsimas  (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), staf Balai Taman Nasional  Gunung  Merbabu,  dan  beberapa  orang  warga  desa.    Observasi dilakukan antara lain untuk mendapatkan gambaran tentang wilayah desa dan  implementasi  pengelolaan  air  oleh  masyarakat,  terutama  kaitannya dengan  infrastruktur  yang  telah  dibangun.  Selain  itu,  studi  dokumentasi juga dilakukan khususnya untuk mencari data-data tentang Desa Tajuk dan kebijakan-kebijakan  di  era  otonomi  daerah  yang  memiliki  kaitan  dengan pengelolaan sumber daya air.
Pembahasan dinamika  pengelolaan  sumber daya  air  di Desa  Tajuk meliputi  uraian  tentang:  (1)  Ketersediaan  dan  akses  air  di  Desa  Tajuk;  (2) Pandangan  masyarakat  setempat  terhadap  air;  (3)  Aneka  konflik  dan masalah  air  di  Desa  Tajuk  yakni,  politisasi  air  di  ajang  pemilihan  kepala desa  dan  masalah  keadilan  distribusi;  (4)  Perubahan  pola  pengelolaan  air dengan  masuknya  Pamsimas;  dan  (5)  Respon  masyarakat  dan  dampak Pamsimas di Desa Tajuk.

## Sketsa Umum Desa Tajuk
Untuk  mendalami  isu  pengelolaan  air  di  Desa  Tajuk,  pada  bagian ini  diberikan  gambaran  mengenai  Desa  Tajuk.  Hal-hal  empirik  yang ditemukan melatarbelakangi isu dan masalah terkait air yang terjadi. Sketsa
umum  yang  disajikan  adalah  keragaman  wilayah  dan  sosial  budaya  serta ketersediaan dan akses air di Desa Tajuk.

## KeragamanWilayah dan Sosial-Budaya
Secara  administratif  Desa  Tajuk  terletak  di  Kecamatan  Getasan, Kabupaten  Semarang,  Jawa  Tengah.  Desa  ini  berada  di  lereng  Gunung Merbabu  dan  sebagian  besar  dikelilingi  oleh  kawasan  Taman  Nasional Gunung  Merbabu  (TNGMb).  Desa  Tajuk  terdiri  dari  11  dusun  yaitu, Ngaduman,  Gedong,  Cengklok,  Sokowolu,  Pulihan,  Puyang,  Tajuk, Kaliajeng,  Ngroto,  Banaran,  dan  Macanan.  Selain  itu  ada  tiga  wilayah dukuh yaitu, Ngrekesan yang menjadi satu dengan Dusun Kaliajeng; serta Jambu dan Dukuh yang menjadi satu dengan Dusun Tajuk. Dusun-dusun di Desa  Tajuk  berada  pada  tingkat  ketinggian  wilayah  yang  berbeda  yakni, ±1000-1800 meter di atas permukaan air laut (m dpl). Lima dusun tertinggi adalah  Dusun-dusun  Ngaduman,  Gedong,  Pulihan,  Cengklok,  dan Sokowolu  dengan  ketinggian  ±1200-1800  mdpl.  Sedangkan  dusun  dengan ketinggian  terendah  adalah  Dusun  Kaliajeng  dan  Dusun  Banaran  dengan ketinggian ±1000 m dpl (lihat Gambar 1).
Gambar 1. Peta Desa Tajuk 1
1 Peta diolah menggunakan aplikasi Google maps dan Corel draw ditambah dengan informasi berdasarkan arsip peta Kantor Desa Tajuk serta wawancara dengan warga Desa Tajuk
Jumlah  penduduk  Desa  Tajuk  adalah  4007  jiwa  dengan  mata pencaharian sebagian  besar  petani  sayur  dan peternak  sapi.  Jenis  sayuran/ tanaman yang mereka tanam antara lain kol, tomat, wortel, labu, labu siam, cabai,  dan  pada  musim  tertentu  tanaman  tembakau.  Jenis  sapi  yang dipelihara adalah sapi potong dan sapi perah.
Beberapa  fasilitas  publik  tersedia  di  Desa  Tajuk,  antara  lain  tiga sekolah  tingkat  dasar,  yakni  Sekolah  Dasar  (SD)  Negeri  Tajuk  dan Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  Tajuk  yang  berada  di  Dusun  Tajuk,  dan  SD Carmel  berada  di  Dusun  Ngaduman.  Pusat  kesehatan  masyarakat (Puskesmas)  berada  di  Dusun  Ngroto.  Setiap  dusun  memiliki  tempat ibadah, yakni gereja dan atau masjid. Kantor Desa Tajuk berada di Dusun Pulihan  dan  rumah  tinggal  perangkat  desa  utama  seperti  sekretaris  serta kepala desa  juga berada di dusun ini. 2
Karena  berada  di  sekitar  kawasan  hutan  Gunung  Merbabu, sebagian besar warga masyarakat memiliki ikatan sosial yang kuat dengan hutan  Gunung  Merbabu  secara  turun  temurun.  Mereka  menggantungkan hidupnya dari hasil sumber daya hutan, seperti rumput untuk pakan ternak dan air dari mata air di kawasan hutan.
Masyarakat  Desa  Tajuk  mempunyai  keragaman  budaya,  adat istiadat,  dan  kepercayaan.  Keragaman  agama  dapat  dilihat  dari  adanya tempat  ibadah  masjid  maupun  gereja.  Upacara  adat  seringkali  dilakukan. Beberapa  warga  masyarakat  berdoa  dan  melakukan  meditasi  di  tempat- tempat  menuju  puncak  yang  dikeramatkan.  Sesaji  seringkali  diketemukan di  lereng-lereng  bebatuan  dan  sumber mata  air.  Setiap  malam  tahun  baru Jawa 1 Suro, kenduri methuk tanggal diadakan dan masyarakat berkumpul di  rumah bekel  (kepala  dusun)  untuk  berdoa  bersama.  Mereka  berharap agar mendapatkan rejeki yang melimpah, aman, dan sejahtera.
Tradisi  bersih  desa  juga  masih  dijalankan  oleh  masyarakat  Desa Tajuk dan penyelenggaraannya dilakukan oleh tiap dusun. Pada umumnya tradisi  ini  diselenggarakan  pada  bulan Sapar  yaitu  bulan  kedua  dalam penanggalan  Jawa,  sehingga  masyarakat  menyebut  tradisi  bersih  desa  ini dengan Saparan.  Namun,  ada  juga  dusun  yang  menyelenggarakan  bersih desa bersamaan dengan perayaan Paskah, yakni di Dusun Ngaduman yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Di dalam tradisi yang dilakukan
2 Untuk  mengurus  keperluan  administrasi,  kadangkala  warga  masyarakat  tidak  melaku- kannya di kantor desa tetapi di rumah-rumah perangkat desa.
tiap  dusun  ini,  masyarakat  akan  memasak  makanan  yang  lebih  istimewa dari  hari-hari  biasa.  Keluarga  mereka  dari  dusun-dusun  lain  akan  datang berkunjung untuk merayakan tradisi ini. Kesenian rakyat biasanya wayang semalam suntuk atau reog (kuda lumping) digelar untuk meramaikannya.

## Ketersediaan dan Akses Air di Desa Tajuk
Terdapat  banyak tuk  (mata  air)  di  sekitar  Desa  Tajuk  yang lokasinya  berada  di  kawasan  hutan  TNGMb  maupun  di  lahan  milik masyarakat Desa Tajuk (lihat Gambar 1). Lima mata air di kawasan hutan TNGMb  yang  debit  airnya  relatif  besar  (±  4–6  m 3 /detik)  adalah:  (1) Tuk Kali Lawas/Kenteng yang airnya diakses oleh warga Dusun Ngaduman dan Dusun  Gedong;  (2) Tuk  Kwadas  yang  airnya  dimanfaatkan  oleh  warga Dusun  Macanan;  (3) Tuk  Gedad  yang  airnya  dimanfaatkan  oleh  warga Dusun-dusun  Pulihan,  Cengklok,  Kaliajeng,  dan  Sokowolu;  (4) Tuk Gondang/Karet yang dimanfaatkan oleh warga Dusun Puyang; dan (5) Tuk Suren yang airnya dimanfaatkan oleh warga Dusun Tajuk, Dukuh – Dusun Tajuk,  Ngrekesan  –  Dusun  Kaliajeng,  Dusun  Ngroto,  dan  Dusun  Banaran. Sedangkan  mata  air  yang  berada  di  lahan  milik  warga  antara  lain  adalah: (1) Tuk  Jurang  Grawah  yang  dimanfaatkan  oleh  warga  Jambu  –  Dusun Tajuk,  Dusun  Macanan,  Dusun  Sokowolu,  dan  Dusun  Cengklok;  dan  (2) Tuk Dandang yang dimanfaatkan oleh warga Dusun Banaran. 3
Akses air dan pengelolaan air di Desa Tajuk terus berkembang dari waktu  ke  waktu.  Sebelum  tahun  1980,  sebagian  besar  masyarakat mengambil  air  secara  langsung  dari  sumber-sumber  mata  air  yang lokasinya  berjarak  kurang  lebih  2  km  dari  pemukiman  warga.  Untuk mempermudah  mengumpulkan  air  di  sumber-sumber  mata  air  tersebut, masyarakat  mengunakan  batang  bambu  panjang  yang  dibelah  untuk mengalirkan air sehingga menjadi pancuran. Sementara para laki-laki desa mengelola  ladang,  tugas  mengambil  air  dilakukan  oleh  para  perempuan. Mereka berjalan kaki dari pemukiman ke sumber mata air sambil memikul lodong,  yakni  dua  batang  bambu  utuh  berukuran  sekitar  1.5  meter  yang dapat diisi air dan dihubungkan dengan kayu sekaligus sebagai alat untuk pemikul.  Mereka  menyimpan  air  tersebut  di  dalam  tempayan  dari  tanah liat  yang  biasanya  terletak  di  dapur  rumah,  kemudian  digunakan  untuk
3 Selain oleh warga Desa Tajuk, air dari beberapa tuk tersebut juga diakses oleh warga dari luar Desa Tajuk.
memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dan  kegiatan  pertanian/  peternakan mereka.
Pada  waktu  belum  memiliki  kamar  mandi  dan  kakus  di  rumah, untuk  keperluan  mencuci  dan  mandi  masyarakat  melakukannya  langsung di pancuran.  Sementara  untuk  buang  air  besar,  masyarakat  biasanya membuat lubang tanah sebagai kakus yang letaknya agak jauh di belakang rumah,  dengan  kedalaman  sekitar  1  meter  dan  di  atas  lubang  kakus diletakkan beberapa batang bambu sebagai pijakan.
Pada  tahun  1979  masyarakat  Desa  Tajuk  –meskipun  tidak  di seluruh dusun– mendapatkan bantuan presiden berupa pembangunan dua bak penampungan air sebagai tandon di dekat pemukiman warga dan pipa- pipa  besi  untuk  mengalirkan  air  dari  sumber  mata  air  ke  penampungan. Bak penampungan dan pipa-pipa besi efektif mulai digunakan tahun 1980. Setelah  itu  secara  bertahap  masyarakat  membeli  sendiri  pipa  untuk mengalirkan air dari tandon ke rumah-rumah mereka. Mereka juga mulai membuat  kamar  mandi  dan  jamban  di  rumah  sehingga  saat  ini  hampir seluruh warga Desa Tajuk telah memilikinya.
Kini tiap-tiap dusun mengelola ketersediaan air bagi warganya dan kerjasama  antar  dusun  pun  dilakukan  apabila  diperlukan.  Di  Dusun Pulihan misalnya, inisiatif warga dalam upaya peningkatan pengelolaan air pernah  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  uang  iuran  sebesar  Rp 1.000/KK (Kepala Keluarga) setiap bulan. Meskipun masyarakat tidak perlu membayar  berapapun  jumlah  air  yang  mereka  pakai,  uang  iuran  tersebut diharapkan  bisa  digunakan  untuk  memperbaiki  saluran-saluran  air  yang rusak.  Sementara  itu,  dusun  yang  tidak  memiliki  ketersediaan  air  yang cukup  misalnya  Dusun  Kaliajeng,  warganya  bekerjasama  dengan  Dusun Pulihan agar bisa mengakses air yang berasal dari mata air di dekat Dusun Pulihan.
Selain  masyarakat  Desa  Tajuk,  air  dari  sumber-sumber  mata  air yang  ada  juga  dimanfaatkan  oleh  beberapa  pihak  di  luar  Desa  Tajuk, melalui bantuan dan koordinasi dengan warga Dusun Pulihan. Pihak-pihak tersebut  antara  lain  adalah  dua  peternakan  babi  milik  dua  pengusaha Tionghoa di  Desa  Samirono  dan Desa  Sumogawe; Komplek  Salib  Putih di Salatiga;  dan  Pertapaan  Gedono  di  Desa  Tosoro,  Kecamatan  Getasan. Pihak-pihak  ini  diperbolehkan  mengakses  air  melalui  Dusun  Pulihan karena mereka seringkali memberikan sumbangan kepada masyarakat serta
dukungan  ketika  ada  kegiatan-kegiatan  dusun 4 .  Selain  itu,  mereka  juga memberikan  uang  iuran  setiap  bulan  untuk  masyarakat  Desa  Tajuk  yang uangnya dikelola oleh beberapa orang warga Desa Tajuk.

## Pandangan Masyarakat Lokal terhadap Air
Masyarakat  Desa  Tajuk  menganggap  bahwa  air  sangat  penting  bagi kehidupan  mereka.  Masyarakat  tidak  hanya  menggunakan  air  untuk kebutuhan  sehari-hari,  tetapi  juga  untuk  mendukung  kegiatan  pertanian dan peternakan. Air digunakan untuk konsumsi, mandi, dan mencuci, serta dimanfaatkanuntuk  memberi  pakan  ternak,  membersihkan  kandang ternak, dan menyiram tanaman sayuran di ladang.
Tradisi  bersih  desa Saparan  dan  Paskahan  di  Desa  Tajuk menyimpan  kearifan  lokal  terhadap  kelestarian  air.  Tradisi  ini menunjukkan  penghargaan  dan  penghormatan  masyarakat  Desa  Tajuk terhadap  sumber-sumber  mata  air.  Sebelum  perayaan Saparan  dilakukan, masyarakat  di  tiap  dusun  bermusyawarah  untuk  membahas  teknis pelaksanaan  tradisi  ini.  Selanjutnya  mereka  melakukan  gotong  royong membersihkan  lingkungan  di  sekitar  dusun  dan  tempat-tempat  yang dianggap sakral seperti pemakaman dan sumber-sumber mata air, sekaligus memperbaiki  saluran-saluran  air  yang  rusak.  Mereka  kemudian  akan berdoa  bersama  di  rumah  kepala  dusun  agar  diberikan  keselamatan  dan kesejahteraan oleh Tuhan.
Pandangan masyarakat tentang air juga dapat dilihat dari berbagai pernyataan  dan  sikap  mereka  terhadap  berbagai  peristiwa  yang  terjadi  di Desa  Tajuk.  Pandangan  tersebut  secara  implisit  antara  lain  dapat  dilihat dari  respon  mereka  terhadap  perubahan  status  kawasan  hutan  lindung Gunung  Merbabu  yang  mengelilingi  sebagian  wilayah  Desa  Tajuk  ini menjadi Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb). Perubahan status ini diputuskan  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Kehutanan sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.32/2004  tentang  Pemerintah  Daerah, Pasal  9  yang  berbunyi  bahwa  pemerintah  dapat  menetapkan  kawasan khusus dalam wilayah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota.
4 Pada  tahun  2008  misalnya,  pihak  Salib  Putih  memberikan  sumbangan  kepada  Dusun Pulihan sebesar Rp 18 juta untuk pembangunan jalan umum dusun.
TNGMb  merupakan  salah  satu  taman  nasional  termuda  di Indonesia,  karena  sebelumnya  kawasan  hutan  Gunung  Merbabu  dikelola oleh  Perhutani.  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  ini  mengelola  hutan dan menjadikannya sebagai lahan produktif. Pada tahun 2004, Pemerintah Pusat  melalui  Kementerian  Kehutanan,  mengambil  alih  langsung pengelolaan ini dan menjadikan kawasan hutan Gunung Merbabu sebagai TNGMb.  Pengambilalihan  pengelolaan  ini  dituangkan  melalui  surat keputusan  Menteri  Kehutanan  nomor  SK.135/Menhut-II/2004  tentang perubahan  fungsi  kawasan  hutan  lindung  dan  taman  wisata  alam  pada kelompok hutan Gunung Merbabu seluas + 5.725 (lima ribu tujuh ratus dua puluh  lima)  hektar,  yang  terletak  di  Kabupaten-kabupaten  Magelang, Semarang  dan  Boyolali,  Provinsi  Jawa  Tengah,  menjadi  Taman  Nasional Gunung  Merbabu.  Kemudian  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kehutanan No.  P.03/Menhut-II/2007  tanggal  1  Februari  2007,  Taman  Nasional Gunung  Merbabu  dikelola  oleh  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Merbabu selaku  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Direktorat  Jenderal  Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan.
Sebagian  besar  warga  Desa  Tajuk  sebenarnya  tidak  terlalu mempedulikan  siapa  yang  mengelola  hutan  Gunung  Merbabu,  asalkan mereka  tetap  bisa  mengakses  air,  mendapatkan  rumput,  dan  mengambil kayu bakar dari hutan, namun pro dan kontra tetap muncul dari berbagai kalangan  terhadap  kebijakan  perubahan  pengelolaan  hutan  menjadi TNGMb.  Sebagian  warga  sekitar  Gunung  Merbabu  yang  didampingi  oleh beberapa  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  pada  waktu  itu  menolak perubahan  ini. 5 Kelompok  yang  menolak  kebijakan  tersebut  berpendapat bahwa  taman  nasional  telah  meminggirkan  hak-hak  masyarakat  sekitar yang  telah  lama  menggantungkan  hidup  mereka  pada  hasil  hutan  karena ada  zona-zona  tertentu  yang  tidak  dapat  diakses  oleh  masyarakat. 6 Paska
5 WALHI  mengadakanbeberapa  kali  diskusi  di  sejumlah  desa  dan  di  Pondok  Pesantren Tegalrejo  Magelang  tentang  pro  dan  kontra  penetapan  status  Taman  Nasional  Merapi- Merbabu  guna  memetakan  persoalan  rencana  perubahan  status  kawasan  Merapi-Merbabu (WALHI, tanpa tahun). Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT), sebuah LSM lokal  di  Salatiga,  juga  melakukan  advokasi  atas  isu  ini  antara  lain  dengan  mengadakan workshop  tentang  konservasi-advokasi  (Haryono,  2004).  Selain  diskusi,  pengorganisasian massa  juga dilakukan  oleh  sejumlah  NGO.  Oleh  WALHI,  pengorganisasian  masyarakat  ini dilakukan di tiga lokasi, yaitu Boyolali, Magelang dan Klaten, sebagai basis area masyarakat yang  berada  di  wilayah  kawasan  Merapi  dan  Merbabu.  Hasil  dari  pengorganisasian  ini menghasilkan  dua  organisasi  rakyat,  yaitu  Forum  Peduli  Merapi  (Klaten),  dan  Gerakan Rakyat Anti Penindasan (Boyolali).
6 Berdasarkan fungsi dan peruntukannya, kawasan taman nasional dibagi menjadi beberapa zona,  yakni  zona  inti,  zona  rimba,  zona  pemanfaatan  dan  zona  lainnya  (zona-zona tradisional,  rehabilitasi,  budaya  /  sejarah,  dan  khusus).  Zona  inti  adalah  kawasan  yang
menjadi  TNGMb,  masyarakat  yang  biasanya  mengambil  kayu  bakar  di hutan secara lebih ketat tidak diperkenankan menebang pohon untuk kayu bakar meskipun kayu berasal dari pohon yang tumbang atau sudah lapuk. Dengan  alasan  konservasi,  pohon  yang  tumbang  atau  lapuk  harus dikembalikan  ke  alam  dengan  cara  dikuburkan  dalam  tanah  di  kawasan hutan.  Selain  itu,  alasan  penolakan  TNGMb  adalah  ada  sebagian  warga Desa  Tajuk  yang  menjadi  pegawai  Perhutani  sehingga  dengan ditetapkannya sebagai taman nasional pekerjaan merekapun tergeser.
Pada  saat  itu  pemerintah  melakukan  berbagai  sosialisasi  kepada masyarakat  terkait  perubahan  status  kawasan  hutan  Gunung  Merbabu. Menurut  seorang  responden,  Karang  Taruna  Desa  Tajuk,  yang  pada awalnya  menolak  perubahan  ini  pada  akhirnya  pro  terhadap  taman nasional.  Dalam  interval  waktu  sekitar  tiga  tahun  (2007-2011),  Karang Taruna  Desa  Tajuk  bersama  dengan  Forum  Rembug  Merapi  -  Merbabu, mencoba  menjembatani  hubungan  warga dengan  pemerintah.  Warga pun diberikan pemahaman bahwa pengelolaan ini bertujuan baik yakni sebagai upaya  konservasi  yang  dalam  jangka  panjang  akan  menguntungkan masyarakat.  Seorang  responden  dari  Karang  Taruna  Desa  Tajuk  yang  kini menjadi  staf  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Merbabu  berpendapat  bahwa konservasi  melalui  taman  nasional  penting  demi  kelestarian  sumber  daya air:
“Hutan  di  Gunung  Merbabu  merupakan  sumber  air  bagi daerah-daerah  di  bawahnya.  Jika  hutan  ini  gundul,  maka  air bisa  habis;  bahkan  pendangkalan  air  di  Rawa  Pening  sangat mungkin  terjadi,  padahal  air  di  Rawa  Pening  merupakan sumber  kehidupan  bagi  masyarakat  sekitar  dan  sumber  daya bagi pembangkit listrik tenaga air di Jelog, Tuntang.”
(wawancara  dengan  staf  Balai  TNGMb,  tanggal  24  Februari 2014, di Desa Tajuk)
Paska  perubahan  status  menjadi  TNGMb,  masyarakat  Desa  Tajuk masih  bisa  mendapatkan  akses  masuk  ke  wilayah  hutan  namun  terbatas sesuai  dengan  ketentuan  zonasi  yang  berlaku.  Berdasarkan  kesepakatan
berfungsi  untuk  perlindungan  dan  penelitian,  maka  masyarakat  tidak  diperbolehkan memasuki  serta  melakukan  kegiatan  di  luar  peraturan  yang  berlaku.  Zona  rimba  adalah kawasan  taman  nasional  yang  berfungsi  mendukung  zona  inti.  Sama  halnya  dengan  zona inti,  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  adalah  penelitian  dan  perlindungan.  Masyarakat  tidak diperkenankan  mengambil  flora  dan  fauna  yang  ada  di  zona  ini,  namun  diperkenankan melakukan  wisata  alam  terbatas  misalnya  pendakian.  Sementara  itu,  zona  pemanfaatan adalah  kawasan  hutan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sekitar,  misalnya  untuk kegiatan pendidikan, penunjang budidaya, dan pariwisata alam / rekreasi (Adiwibowo dkk, 2009).
antara  warga  dengan  Balai  TNGMb,  setiap  kepala  keluarga  di  Dusun Pulihan  mendapatkan  hak  mengelola lacen  (sepetak  tanah)  di  kawasan hutan  tempat  mereka  bisa  mencari  rumput  dan  menanam  pohon-pohon yang nantinya bisa dipanen buahnya dan dimanfaatkan kayunya. Selain itu, masyarakat  juga  diperbolehkan  mengelola  air  yang  ada  di  kawasan  hutan walau  tidak  ada  perjanjian  secara  tertulis  dan  hanya  berdasarkan komunikasi  lisan  antara  perangkat  desa  dengan  staf  Balai  TNGMb. Masyarakat  yang  dimotori  oleh  Karang  Taruna  Desa  Tajuk  seringkali melakukan penghijauan secara gotong-royong di lacen-lacen yang dikelola masyarakat  dan  di  wilayah  sekitar  sumber  mata  air.  Gotong-royong tersebut  dilakukan  bersama  dengan  berbagai  pihak  yang  mengusung  misi konservasi  hutan  dan  air  antara  lain,  Balai  TNGMb,  sekolah,  universitas, lembaga keagamaan, LSM, dan sebagainya.
Berbagai pandangan masyarakat lokal tentang air juga akan nampak dalam peristiwa-peristiwa lain dan konflik air yang terjadi di antara warga, yang akan dipaparkan di bagian berikutnya dalam paper ini.

## Potret Konflik Air di Desa Tajuk
Karena  tingkat  ketinggian  wilayah  yang  berbeda  di  tiap  dusun, jarak  pemukiman  warga  dusun  dengan  sumber  mata  air,  dan  aktor-aktor yang memiliki berbagai kepentingan, Desa Tajuk memiliki potensi masalah dan  konflik  air.  Gambaran  masalah  dan  konflik  air  dapat  dilihat  melalui kasus-kasus  yang  terjadi,  antara  lain  politisasi  air  dalam  proses  pemilihan kepala Desa Tajuk dan masalah keadilan distribusi air di Dusun Pulihan.

## Politisasi Air di Ajang Pemilihan Kepala Desa
Seorang narasumber mengungkapkan bahwa kadangkala ada pihak yang  menggunakan  air  untuk  tujuan  mempengaruhi  orang  lain. Menurutnya,  undang-undang  di  Indonesia  memang  mengatur  bahwa kekayaan  alam  dan  air  dikelola  oleh  negara  dan  digunakan  untuk kepentingan  seluruh  rakyat.  Tetapi  yang  terjadi  di  Desa  Tajuk  tidak demikian, mereka yang tinggal dekat dengan sumber mata air lebih banyak
menikmati  air 7 .  Dalam  konteks  inilah  politisasi  air  di  Desa  Tajuk  dapat terjadi.  Politisasi  ini  dapat  dilihat  dari  ajang  pemilihan  kepala  desa (Pilkades).
Dalam  pesta  demokrasi  Pilkades  di  Desa  Tajuk  tahun  2013,  ada empat  orang  warga  yang  berasal  dari  empat  dusun  yang  berbeda mencalonkan  diri  sebagai  kepala  desa  baru.  Keempat  calon  tersebut semuanya  adalah  laki-laki  dengan  wilayah  dusun,  latar  belakang  agama, dan  pendidikan  yang  berbeda-beda.  Calon  kades  pertama  berasal  dari Dusun Ngaduman, beragama Kristen, dan lulusan sarjana pertanian. Calon kades  yang  kedua  berasal  dari  Dusun  Ngroto,  lulusan  pascasarjana,  dan beragama  Islam.  Calon  Kades  ketiga  berasal  dari  Dusun  Puyang  adalah seorang  tamatan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dan  beragama  Kristen. Selanjutnya  calon  terakhir  berasal  dari  Dusun  Pulihan,  beragama  Islam dengan  pendidikan  terakhir  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  yang ijazahnya diperoleh dari program Kejar Paket C.
Air telah menjadi alat „intimidasi‟ bagi warga untuk memilih salah satu calon kepala desa. Dusun Pulihan adalah salah satu dusun yang paling dekat dengan mata air Kwadas, Gedad, dan Jurang Grawah yang mengaliri empat  dusun  yang  lain,  yakni  Dusun-dusun  Cengklok,  Jambu  –  Tajuk, Macanan,  dan  Kaliajeng.  Calon  dari  Dusun  Pulihan  menjadi  kuat  karena tim  sukses  calon  ini  „mengancam‟  hendak  memutuskan  saluran  air  ke dusun-dusun  lain,  jika  calon  dari  Dusun  Pulihan  tidak  terpilih.  Hal  ini diperkuat  oleh  salah  seorang  warga  Dusun  Pulihan  yang  menjadi  tim suksesnya,  yang  bekerja  sebagai  salah  seorang  staf  Balai  TNGMb  dan memiliki  akses  untuk  masuk  ke  zona-zona  hutan  di  TNGMb  tempat sumber-sumber  mata  air  berada.  Upaya  mereka  pun  kemudian  berhasil mengusung kemenangan calon kades dari Dusun Pulihan.
Pilkades  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  otonomi  daerah yang  sebenarnya  hendak  membawa  harapan  bagi  terwujudnya  demokrasi politik  di  tingkat  lokal  belum  sepenuhnya  bisa  terwujud.  Proses  Pilkades masih  diwarnai  oleh  penggunaan  kuasa  atas  air  sebagai  alat  meraup  suara sehingga  menjadikan  salah  satu  calon  menang  dalam  rekruitmen  politik. Penggunaan  air  sebagai  alat  intimidasi  juga  telah  menghapuskan rasionalitas sebagian masyarakat dalam memilih pemimpinnya.
7 Beberapa  warga  bahkan  ada  yang  menjadikan  air  sebagai  komoditas  karena  kebetulan sumber  mata  air  berada  di  tanah  miliknya.  Mereka  menjual  air  kepada  pengusaha- pengusaha peternakan yang ada di luar Desa Tajuk.

## Masalah Keadilan Distribusi Air: Contoh dari Dusun Pulihan
Meskipun  masyarakat  Desa  Tajuk  hidup  berdampingan  dengan guyub  dalam  berbagai  hal,  namun  distribusi  air  yang  tidak  merata seringkali  mendorong  terjadinya  konflik  di  antara  warga.  Seorang responden  menceritakan  bahwa  sekitar  10  tahun  yang  lalu  ia  sendiri pernah  melihat  pertengkaran  dan  perkelahian  antara  dua  warga  yang disebabkan masalah pembagian air.
“Perselisihan warga karena masalah air sudah lama terjadi. Kira- kira 10 tahun yang lalu saya menyaksikan sendiri ada perkelahian dua warga karena masalah pembagian air. Perkelahian itu terjadi di dekat rumah saya.”
(wawancara  dengan  Pemuda  GKJ  TU  Pulihan,  tanggal  20 Februari 2014,di Desa Tajuk)
Dengan  topografi  tanah  yang  miring  dan  tingkat  ketinggian wilayah yang berbeda, keadilan distribusi air menjadi masalah yang serius di Desa Tajuk. Gambaran tentang konflik ketidakadilan distribusi ini dapat dilihat  di  Dusun  Pulihan.  Dusun  ini  terdiri  dari  empat  wilayah  rukun tetangga  (RT).  RT  3  dan  4  topografinya  lebih  tinggi  dari  RT  1  dan  2. Masyarakat sering menyebut RT 3 dan 4 sebagai bagian atas/ ndhuwur, dan RT  1  dan  2  sebagai  bagian  bawah/ ngisor.  Kebutuhan  air  warga  ndhuwur tercukupi  dengan  baik,  namun  distribusi  air  ke ngisor  tidak  lancar.  Air yang mengalir ke rumah-rumah warga ngisor seringkali debitnya kecil dan kadangkala sama sekali tidak mengalir, sehingga mereka kekurangan air.
Distribusi  air  yang  tidak  sama  tersebut  memicu  saling  curiga  di antara  warga.  Warga ngisor  menuduh  warga  ndhuwur  sengaja  menutup pipa-pipa  air  ke ngisor.  Mereka  juga  dipandang  sengaja  tidak  menyisakan air bagi warga ngisor karena mereka seringkali membuka kran-kran air di rumah-rumah  mereka  terus-menerus  tanpa  ditutup  sehingga  air  habis  di ndhuwur  dan  tidak  sempat  mengalir  ke  ngisor.  Hal  ini  terbukti  bahwa ketika  warga ngisor  melihat  ke  wilayah  ndhuwur,  air  bersih  banyak terbuang sia-sia, dan malah mengalir di selokan-selokan. Sebaliknya, warga ndhuwur  menuduh  warga  ngisor  mengada-ada.  Mereka  berpendapat bahwa air sangat melimpah, jika sampai ada yang tidak kebagian, ini berarti warga ngisor sendirilah yang tidak bisa mengelola air dengan baik.
Penggunaan  air  oleh  warga  untuk  menyirami  tanaman  sayur  di ladang  pada  musim  kemarau  seringkali  juga  memicu  konflik  antar  warga. Seorang  responden  mengatakan  bahwa  meskipun  musim  kemarau,  sudah
seharusnya  warga  tidak  menggunakan  air  untuk  menyiram  sayuran  di ladang  mereka.  Jika  hal  tersebut  dilakukan,  maka  warga  lain  akan kekurangan  air.  Seorang  narasumber  menceritakan  bahwa  sekitar  dua tahun  yang  lalu,  ada  seorang  warga  yang  mengalirkan  air  menggunakan pipa  untuk  menyirami  tanaman  sayur  di  ladangnya  dan  air  dibiarkan mengalir  semalaman.  Keesokan  harinya  pipa  ditemukan  telah  terpotong- potong menjadi beberapa bagian tanpa diketahui siapa yang melakukannya. Narasumber  berasumsi  bahwa  tindakan  orang  yang  memotong  pipa tersebut  adalah  bentuk  kejengkelannya  terhadap  orang  yang  hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa melihat warga lain yang kekurangan air.
Ketidakadilan  distribusi  air  ini  mendorong  puncak  kemarahan sebagian warga yang kemudian memutuskan akses air untuk pihak di luar Desa  Tajuk.  Pada  akhir  tahun  2013,  sejumlah  warga  secara  diam-diam menutup saluran air yang menuju ke pihak-pihak di luar Desa Tajuk, yakni dua peternakan babi milik dua pengusaha Tionghoa di Desa Samirono dan Desa Sumogawe Kecamatan Getasan; Komplek Salib Putih di Salatiga; dan Pertapaan  Gedono  di  Desa  Tosoro,  Kecamatan  Getasan.  Mereka  ber- anggapan  bahwa  seharusnya  masyarakat  Dusun  Pulihan  yang  diutamakan untuk mendapatkan  air.  Jika  ada  warga  yang masih  kekurangan  air,  tidak seharusnya air malah didistribusikan ke pihak-pihak di luar dusun. Alasan lain mereka adalah tidak transparannya pengelolaan uang sumbangan dari para pihak luar oleh beberapa orang warga.
Guna  meningkatkan  pengelolaan  air,  masyarakat  Dusun  Pulihan pernah  berinisiatif  mengumpulkan  uang  untuk  pemeliharaan  dan perbaikan  saluran  air  agar  air  terdistribusi  dengan  baik.  Dalam  suatu pertemuan dusun untuk mempersiapkan tradisi saparan tahun 2012 warga Dusun  Pulihan  bersepakat  untuk  mengumpulkan  uang  iuran  sebesar Rp.1.000  per  KK  setiap  bulan.  Iuran  tersebut  dikelola  per  RT  sebagai  kas dusun  dan  dibayarkan  bersamaan  dengan  pembayaran  tagihan  rekening listrik yang telah lama dikelola bersama. Iuran yang terkumpul rencananya akan  digunakan  untuk  memperbaiki  saluran  air,  misalnya  pipa-pipa  yang bocor.  Sebagian  uang  iuran  itu  rencananya  juga  akan  digunakan  untuk membeli  bibit  tanaman  untuk  ditanam  di  dekat  sumber-sumber  mata  air, dengan harapan sumber mata air tidak mati sehingga ketersediaan air tetap ada untuk warga.
Faktanya,  sebagian  uang  iuran  yang  terkumpul  memang dipergunakan  untuk  perbaikan  saluran  air  per  lingkungan  RT,  namun berdasarkan kesepakatan bersama warga, uang iuran juga digunakan untuk kegiatan  lain  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  semula.  Karena  minimnya kas dusun, uang tersebut kadangkala malah digunakan untuk kegiatan lain yang  bersifat  hiburan,  antara  lain  menyewa  pertunjukan  organ  tunggal dalam  kegiatan-kegiatan  dusun.  Dengan  demikian  sampai  dengan  akhir tahun  2013,  uang  iuran  warga  sebagai  bentuk  inisiatif  pengelolaan  air  di Dusun Pulihan belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
Pamsimas:Pola Baru Pengelolaan Air diDesa Tajuk
Pamsimas  (Program  Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis Masyarakat) adalah program nasional (pemerintah dan pemerintah daerah) yang  dimulai  sejak  tahun  2008  dan  didukung  oleh  Bank  Dunia (Pamsimas.org ,  2012).  Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  akses penduduk  perdesaan  dan  peri  urban  terhadap  fasilitas  air  minum  dan sanitasi  yang  layak  dengan  pendekatan  berbasis  masyarakat  (CPMU Pamsimas,  2013).  Pamsimas  didasarkan  pada  komitmen  Pemerintah Indonesia  untuk  mencapai Millennium  Development  Goals  sektor  Air Minum  dan  Sanitasi  (WSS-MDG),  dan  berdasarkan  UU  No.32  tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  maka  pemerintah  daerah bertanggungjawab  penuh  untuk  memberikan  pelayanan  dasar  kepada masyarakat  di  daerahnya  masing-masing,  termasuk  pelayanan  air  minum dan sanitasi (Pamsimas.org , 2012).
Sebenarnya,  belum  terlalu  banyak  hal  yang  bisa  diangkat  dalam konteks  implementasi  Pamsimas  di  Desa  Tajuk,  mengingat  waktu pelaksanaannya  secara  komprehensif  belum  berlaku  sepenuhnya.  Namun secara  umum  bisa  dicatat  bahwa  pada  semester  kedua  tahun  2013,  Desa Tajuk mendapatkan tawaran untuk mengikuti seleksi pemilihan desa yang akan  menerima  hibah  Pamsimas.  Tim  pembuat  proposal  Desa  Tajuk  pun kemudian  dibentuk  berjumlah  lima  orang,  terdiri  dari  warga  desa  dan perangkat desa. Tim berlima membuat proposal senilai Rp 270 juta dengan harapan  mendapatkan  hibah  dari  pemerintah,  yang  menurut  seorang narasumber hibah berasal dari hutang luar negeri.
“Pamsimas itu dananya bisa dari dana APBN atau APBD. Namun untuk  Desa  Tajuk,  dananya  diambil  langsung  dari  APBN  yang
berasal  dari  hutang  luar  negeri.  Tapi  warga  di  sini  tidak  perlu membayar hutangnya, karena hutang itu atas nama pemerintah.”
(wawancara dengan anggota KKM Dharma Tirta, tanggal 2 Maret 2014, di Desa Tajuk)
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hibah  Pamsimas.  Menurut  aturan  teknis  Pamsimas,  proposal  dan  budget yang diajukan sumbernya haruslah dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara  (APBN)  dan  sebagian  dari  warga  masyarakat  sendiri  sebesar  4% dalam  bentuk in  cash  –yang  berarti  uang  tunai–  dan  16%  in  kind  –yakni upaya dari masyarakat misalnya tenaga untuk gotong royong–. Oleh sebab itu  program  senilai  270  juta  rupiah  yang  diajukan  itu,  terdiri  dari  54  juta rupiah dari warga dan 216 juta dari hibah pemerintah. Selain soal anggaran, syarat  lainnya  adalah  desa  mendapatkan  sertifikat  CTPS  (Cuci  Tangan Pakai Sabun) dan bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Desa Tajuk berhasil  mendapatkan  sertifikat  tersebut  dari  Dinas  Kesehatan,  melalui Puskesmas setempat.
Desa  Tajuk akhirnya  terpilih  sebagai  salah  satu desa  di  Kabupaten Semarang yang menerima hibah Pamsimas tahun anggaran 2014, meliputi program  pengelolaan  air  dan  sanitasi  di  fasilitas  publik  seperti  sekolah- sekolah  dan  di  rumah-rumah  warga.  Program  sanitasi  di  sekolah dilaksanakan  untuk  tiga  sekolah  tingkat  dasar  yang  ada,  yakni  Sekolah Dasar (SD) Negeri Tajuk, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tajuk, dan SD Carmel di  Dusun  Ngaduman.  Sekolah-sekolah  tersebut  difasilitasi wastafel  untuk cuci  tangan  dan  pembangunan  kamar  mandi  serta  WC  yang  memadai. Sementara  itu,  pengelolaan  air  minum  dan  sanitasi  dilaksanakan  untuk rumah-rumah warga Dusun Pulihan dan sebagian warga Dusun Kaliajeng. Jaringan-jaringan  pipa  saluran  air  dikelola  dengan  lebih  terstruktur  dan setiap rumah dipasang alat pengukur jumlah air yang terpakai ( meteran).
Ada  beberapa  alasan  mengapa  hanya  Dusun  Pulihan  dan  Dusun Kaliajeng  yang  menjadi  sasaran  program.  Salah  satu  alasannya  adalah terbatasnya  jumlah  bantuan  fasilitas  pengelolaan  air  minum  dan  sanitasi untuk  rumah-rumah  warga  yang  hanya  207  unit. 8 Namun,  alasan  yang menurut  narasumber  paling  mendasar  adalah  hanya  dusun  yang  bersedia menerima  Pamsimas  saja  yang  difasilitasi,  karena  selain  ada  konsekuensi
8 Dusun Pulihan mendapatkan 140 unit dan Dusun Kaliajeng 67 unit. Sehingga sebenarnya pemerintah telah „melebihkan‟ jumlah bantuan sebanyak 7 unit.
warga  akan  mengeluarkan  sejumlah  uang  sebagai  persyaratan in  cash, nantinya  tiap  bulan  mereka  juga  perlu  membayar  air  yang  mereka pergunakan.
Lebih  khusus,  alasan  Dusun  Pulihan  dipilih  sebagai  sasaran program  adalah: pertama,  Dusun  Pulihan  dekat  dengan  sumber  mata  air yang  airnya  telah  ditampung  dalam  tandon  air  sehingga  program  akan lebih mudah diimplementasikan. Kedua, ada konflik yang cukup serius di antara  warga  Dusun  Pulihan  terkait  dengan  distribusi  air,  sehingga program  ini  diharapkan  membuat  distribusi  air  lebih  merata  dan  konflik tidak  terjadi  lagi. Ketiga,  Pamsimas  diselenggarakan  di  Dusun  Pulihan karena aparat pemerintahan desa  yang dianggap penting tinggal di Dusun Pulihan. Seorang warga Dusun Pulihan mengungkapkan bahwa,
“Mumpung  lurah  dan  carik  ada  di  Pulihan,  harusnya  Pulihan didahulukan.  Percuma  kalau  Pulihan  tidak  maju  lebih  dulu dibandingkan dusun yang lain. Jadi PAM juga harusnya Pulihan dulu yang ada, bukan dusun yang lain.”
(wawancara  dengan  Pemuda  GKJ  TU  Pulihan,  tanggal  11  Maret 2014, di Desa Tajuk)
Sementara  itu,  Dusun  Kaliajeng  dipilih  karena  meskipun  sudah memiliki  sumber  mata  air  sendiri,  namun  belum  mencukupi  kebutuhan seluruh warganya sehingga masih perlu mendapatkan air yang berasal dari mata air di sekitar Dusun Pulihan.
Dalam  rangka  implementasi  Pamsimas,  ada  sejumlah  tim  yang dibentuk,  yaitu  Kelompok  Keswadayaan  Masyarakat  (KKM)  „Dharma Tirta‟,  Satuan  Pelaksana,  dan  BPSPAMS  (Badan  Pengelola  Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Menurut Ketua KKM Dharma Tirta, tim-tim  tersebut  dibentuk  berdasarkan  musyawarah  di  tingkat  desa,  dan khususnya  dengan  warga  masyarakat  yang  terlibat  atau  menjadi  sasaran program saat ini yakni warga Dusun Pulihan dan Dusun Kaliajeng. Satuan pelaksana  telah  melaksanakan  tugasnya  yakni  memasang  pipa-pipa  dan meteran  ke  rumah-rumah  warga  bersama  kontraktor  terpilih.  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  kemudian  melakukan  uji  coba  air  untuk mengetahui  apakah  air  mengalir  dengan  baik  atau  tidak.  Sementara  itu, BPSPAMS  adalah  tim  yang  nantinya  akan  mengelola  air  setelah  program sepenuhnya  dilaksanakan.  Tim  ini  berjumlah  sepuluh  orang  yang  terdiri dari perangkat desa, warga, dan perwakilan perempuan.
Respon Masyarakat dan Dampak Pamsimas di Desa Tajuk
Sebelum  Pamsimas  digulirkan,  berbagai  sosialisasi  oleh  perangkat desa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan di Balai Desa, masjid, gereja, rumah  kepala  dusun,  dan  rumah-rumah  warga  misal  ketika  diadakan pendalaman  Alkitab  atau yasinan.  Semasa  sosialisasi  ini,  pro  dan  kontra terjadi  di  kalangan  warga  terhadap  rencana  pelaksanaan  Pamsimas. Kebanyakan  warga  yang  setuju  adalah  warga  Dusun  Pulihan  yang  tinggal di  wilayah ngisor  (bawah),  yang  seringkali  kesulitan  memperoleh  air. Mereka berharap dengan adanya Pamsimas, pengelolaan air di Desa Tajuk menjadi lebih baik. Sementara itu, warga yang tidak setuju  sebagian besar adalah  para  peternak  yang  memelihara  beberapa  sapi.  Mereka  khawatir akan  membayar  air  dengan  mahal  karena  biasa  menggunakan  banyak  air dalam kegiatan peternakannya.
Ada beberapa alasan yang mendasari kesetujuan dan ketidaksetujuan  warga.  Warga  yang  setuju  atas  rencana  dilaksanakannya Pamsimas berpendapat bahwa: Pertama, pengelolaan air bersama Pamsimas dianggap penting agar distribusi air lebih merata ke seluruh warga. Kedua, dengan  dipasangnya  alat  ukur  jumlah  penggunaan  air  dan  berbayar  maka warga  akan  lebih  menghargai  air.  Mereka  akan  menggunakan  air  dengan lebih  bijak,  sehingga  tidak  ada  air  yang  terbuang  sia-sia. Ketiga,  dengan adanya pembedaan harga air, justru keadilan akan terwujud, karena warga yang menggunakan air lebih banyak akan membayar dengan lebih  mahal, dan  sebaliknya. Keempat,  agar  pertikaian  diantara  warga  karena  masalah air  bisa  teratasi.  Sedangkan  alasan  dari  warga  yang  awalnya  tidak  setuju adalah  tidak  seharusnya  warga  menggunakan  air  dengan  membayar. Mereka menganggap bahwa mata air adalah aset desa yang bisa digunakan oleh masyarakat tanpa membayar. Mereka juga khawatir bahwa Pamsimas akan menjadikan harga air mahal.
Dengan  sosialisasi  dan  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  warga serta  pemerintah  desa  sejak  semester  kedua  2013,  masyarakat  yang  pada awalnya  menolak  Pamsimas  pun  menjadi  setuju  terhadap  program  ini. Mereka  dapat  diyakinkan  bahwa  pengelolaan  Pamsimas  nantinya  akan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Hal ini berarti bahwa tarif air pun akan ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara warga dan tidak akan mahal. Merekapun  semakin  percaya  bahwa  program  akan  berguna  setelah mengetahui  bahwa  seluruh  rumah  warga  sasaran  program  bisa
mendapatkan  pasokan  air  secara  adil  ketika  percobaan  program dilaksanakan.
Kini tarif air telah ditentukan oleh masyarakat melalui rapat dusun. Setiap  bulan  warga  Desa  Tajuk  yang  mengikuti  Pamsimas  diwajibkan membayar  uang  iuran  sebesar  Rp  1.000  ditambah  dengan  biaya  air  yang digunakan  yakni  sebesar  Rp  200/  m 3 .  Pengenaan  tarif  air  ini  hendak direalisasikan  mulai  tanggal  1  April  2014.  Apabila  uang hasil  pembayaran tarif  air  ini  terkumpul  dari  warga,  uang  tersebut  akan  digunakan  untuk pengelolaan  dan  pengembangan  jaringan,  serta  pengembangan  fasilitas air di Desa Tajuk.
Dampak  diwujudkannya  Pamsimas  di  Desa  Tajuk  memang  belum bisa  digambarkan  secara  menyeluruh  mengingat  program  ini  belum sepenuhnya  dijalankan.  Namun,  menurut  seorang  narasumber,  ada beberapa hal yang kemungkinan akan menjadi tantangan bagi program ini kedepan  antara  lain,  yakni: Pertama,  apabila  debit  air  turun  atau  sumber mata  air  mati.  Oleh  sebab  itu  antisipasi  akan  dilakukan  dengan  reboisasi dan konservasi di wilayah sekitar sumber-sumber mata air. Kedua, apabila belum  ada  dana  yang  terkumpul,  maka  pengelolaan  air  yang  maksimal kemungkinan  akan  terhambat,  untuk  itulah  tarif  air  diharapkan  dapat segera  direalisasikan. Ketiga,  tidak  adanya  sumber  daya  manusia  yang memadai  sehingga  pengelolaan  yang  tidak  bertanggung  jawab  terjadi. Sebagai  langkah  yang  nantinya  akan  ditempuh,  warga  diminta  membuat satu nomor rekening bank atas nama pengelola sehingga pengelolaan akan lebih  transparan  dan  pemeriksaan  akan  mudah  dilakukan. Keempat, kemungkinan adanya tunggakan pembayaran dari warga. Sebagai antisipasi nantinya,  pembayaran  tagihan  air  akan  dilakukan  bersamaan  dengan pembayaran rekening listrik yang telah lama dikelola bersama di tiap RT.

## Penutup
Pengelolaan  sumber  daya  air  di  era  otonomi  daerah  dalam  kasus Desa  Tajuk  sangatlah  dinamis.  Variasi  ketinggian  wilayah  dan  jarak pemukiman dusun dengan sumber-sumber mata air memiliki konsekuensi terhadap  ketersediaan  dan  akses  air  oleh  masyarakat.  Diwarnai  dengan kepentingan  berbagai  aktor,  kondisi  fisik  wilayah  ini  dapat  melatar- belakangi terjadinya masalah dan konflik air. Masuknya Pamsimas di Desa Tajuk  –sebagai  program  pemerintah  di  era  otonomi  daerah  untuk
meningkatkan  penyediaan  air  minum  dan  sanitasi  bagi  masyarakat–  telah mengubah  pola  pengelolaan  air  di  Desa  Tajuk.  Melalui  program  ini, pemerintah  memfasilitasi  peningkatan  infrastruktur  akses  air  bagi masyarakat,  namun  penggunaan  air  oleh  masyarakat  dikenai  tarif  yang nantinya  dikelola  sendiri  oleh  masyarakat.  Kebijakan  ini  pada  awalnya memicu pro dan kontra di antara masyarakat yang substansinya mengarah pada dua perspektif besar tentang pengelolaan air, yakni air sebagai barang publik  dan  air  sebagai  komoditi.  Sampai  laporan  penelitian  ini  dibuat, masyarakat  meyakini  bahwa  Pamsimas  bisa  menjadi  solusi  bagi  masalah keadilan distribusi air di Desa Tajuk. Meskipun demikian, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui dampak Pamsimas dalam jangka panjang.

## Referensi
Adiwibowo,  Soeryo  dkk.  2009. Analisis  Isu  Pemukiman  di  Tiga  Taman  Nasional Indonesia . Jakarta: Sajogyo Institute.
Ardhianie, Nila. 2005. “Water Privatisation in Indonesia” dalam Belén Balanyá dkk
(ed.) Reclaiming Public Water: Achievements, Struggles, and Visions from Around the World . Amsterdam: Transnational Institute (TNI) & Corporate Europe Observatory (CEO).
CPMU Pamsimas. 2013. Pedoman Umum Pelaksanaan Pamsimas . Jakarta: Central Project Management Unit CPMU  Pamsimas.
Danardono,  Donny.  2005.  “Argumentasi  Pengelolaan  Air:  Dari  Epistemologi  ke Etika” dalam RENAI: Air – Hak Asasi versus Komodifikasi . Tahun V No.1.
Hadipuro, Wijanto. 2010. “Air di Era Otonomi Daerah: Bentuk Liberalisasi Alam?”, makalah, Seminar Internasional Dinamika Politik Lokal di Indonesia ke-11:
Ada  Apa  Dengan  10  Tahun  Otonomi  Daerah ,  PERCIK  Institute,  Salatiga,
21-23 Juli 2010.
Haryanto,  Ignatius.2005.  “Vivendi  Universal  2000-2003:  Reinkarnasi  Perusahaan Air  Jadi  Perusahaan  Media”,  dalam RENAI: Air  –  Hak  Asasi  versus Komodifikasi . Tahun V No.1.
Haryono,  Slamet.  2006. Mengendus  Jejak  Kapitalisme  di  Indonesia:  Studi Perubahan  Status  Kawasan  Merapi-Merbabu  Menjadi  Taman  Nasional . Artikel Ilmiah, Program Kreativitas Mahasiswa, Universitas Kristen Satya Wacana.
Kodoatie,  Robert  J.  dan  M.  Basoeki.  2005. Kajian  Undang-undang  Sumber  Daya
Air . Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Pamsimas.org.  2012,    http://new.pamsimas.org/index.php?option=com_k2&view= item&layout=item&id=15&Itemid=129 (diakses 13 Maret 2014)
Rasyid, Ryaas. 2007. “Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya”dalam Syamsuddin Haris (ed.), Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah . Jakarta: LIPI Press.
Siregar,  Raja  P.,  Adam  Mahfud,  Hening  Parlan,  Adi  Nugroho.  2004. Politik  Air: Penguasaan Air Melalui Hutang . Jakarta: WALHI dan KAU.
Taman Nasional Merbabu. http://dinhut.jatengprov.go.id/en/kehutanan-jawa- tengah/taman-nasional-merbabu/ (diakses 13 Maret 2014)
WALHI Jateng. Tanpa Tahun. Kampanye Publik dan Advokasi Masyarakat Lereng Merapi . Solo: WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jateng.