## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PROGRAM INTERVENSI BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2016
Implementation Of Intervention Program Help Policies For Poor Communities In 2016
Mukti Sumarsono 1
1 Magister Ilmu Administrasi Universitas Kadiri

## Abstrak
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi terkait pelaksanaan program intervensi bagi masyarakat miskin yang  mana  tujuan  pelaksanaan  program  ini  adalah  menyejahterakan  masyarakat  miskin,  sekaligus  untuk menurunkan  tingkat  kemiskinan.  Program  intervensi  bagi  masyarakat  miskin  yang  dilaksanakan diharapkan  bisa  efektif  dalam  pelaksanaannya  dan  bisa  menurunkan  angka  kemiskinan.Kenyataan  yang ada adalah tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Tulungagung selama lima tahun terakhir meskipun mengalami  penurunan  namun  persentasenya  yang  sangat  kecil.  Melihat  fakta  ini  maka  tidaklah  sepadan dengan  berbagai  program  pengentasan  kemiskinan  yang  dijalankan.  Rumusan  masalah  dalam  penulisan tesis  ini  adalah  (1)  Bagaimana  keefektifan  bantuan  program  intervensi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terhadap  penurunan  jumlah  masyarakat  miskin.  (2).  Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  pendukung maupun  penghambat  dalam  pelaksanaan  bantuan  program  intervensi  bagimasyarakat  miskin.  Metode penelitian,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Kegiatan sosialisasi ternyata tidak semua desa melaksanakan kegiatan ini dengan berbagai alasan seperti takut terjadi protes dari warganya. Ada juga yang melakukan secara tidak resmi pada saat ada kegiatan di lingkungan. Sebenarnya  pelaksanaan  sosialisasi  ini  sudah  ada  petunjuk  pelaksanaannya  dimana  dilakukan  secara berjenjang dari level kabupaten dilanjutkan ke level kecamatan dan terus ke level desa. Pada saat di level desa inilah sering terjadi permasalahan.
Kata Kunci : Implementasi; Program Intervensi; Masyarakat Miskin

## Abstract
The research in this thesis was motivated by the implementation of intervention programs for the poor where the aim of implementing this program was to improve the welfare of the poor, as well as to reduce poverty. The formulation of the problem in the writing of this thesis is (1) How is the effectiveness of the intervention program assistance carried out by the government to reduce the number of poor people. (2). What factors are supporting or inhibiting the implementation of intervention program assistance for the poor. The research method, this study uses a qualitative approach with the type of descriptive research. The dissemination activities turned out that not all villages carried out these activities for various  reasons  such  as  fear  of  protests  from  their  citizens.  There  are  also  those  who  do  unofficially  when  there  are activities  in  the  environment.  Actually,  the  implementation  of  this  socialization  has  already  been  carried  out  with implementation instructions which are  carried  out in stages from the district level and  continued to the  sub-district level and continued to the village level. At this time at the village level, problems often occur.
Keywords : Implementation; Intervention Program; Poor Community

## A. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai salah satu negara yang  memiliki  penduduk  terbesar  ke empat  di  dunia,  yang  memiliki  jumlah penduduk  sekitar  260  juta  jiwa.  Indonesia saat  ini  terdiri  dari  17.508  pulau,  sekitar 6.000  diantaranya  dihuni,  terbagi  menjadi 34  provinsi,  lima  di  antaranya  memiliki status  yang  berbeda.  Provinsi  dibagi menjadi  416  kabupaten  dan  98  kota.  Ada sekitar  300  kelompok  yang  berbeda  etnis pribumi  di Indonesia, dan 742  bahasa dan dialek yang berbeda (BPS, 2014).
Populasi penduduk Indonesia yang besar  ini  membuat  Indonesia  memiliki banyak  sekali  persoalan-persoalan  rumit yang  terjadi  di  masyarakat  salah  satunya kemiskinan.  Masalah  seperti  ini  sering terjadi  di  sebuah  negara  yang  memiliki jumlah penduduk yang besar.
Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak untuk mengatur dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri. Sebagaimana  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun  1945  yang  mengamanatkan  bahwa negara  berkewajiban  untuk  melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Fungsi  dan  tujuan  negara  adalah untuk  mengusahakan  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyatnya  seperti  yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak- anak  terlantar  dipelihara  oleh  Negara”. Maka  secara  tidak  langsung  dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua  anak  terlantar  pada  prinsipnya dipelihara  oleh  Negara,  tetapi  pada kenyataannya yang ada di lapangan bahwa tidak  semua  orang  miskin  dan  anak terlantar dipelihara oleh Negara.
Undang-Undang  yang  dibuat  oleh pemerintah  sudah  sangat  baik  dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat  Indonesia,  namun  pada kenyataannya yang terjadi di lapangan saat ini  belum  sesuai  dengan  apa  yang tercantum dalam Undang-Undang. Banyak
sekali  penduduk  Indonesia  saat  ini  yang masih  hidup  dalam  keadaan  miskin  dan bahkan  sangat  miskin,  yang  membuat mereka  tidak  mampu  dalam  memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. Kemiskinan itu merupakan sebuah konsep abstrak  sehingga  amat  sulit  didefinisikan. Itulah  sebabnya  kebanyakan  dari  mereka tidak berani menuliskan definisi kemiskinan  itu  secara  eksplisit.  Meskipun demikian, sekalipun amat umum, beberapa diantara  mereka  menuliskan  juga  definisi kemiskinan itu.
Kemiskinan  merupakan  hal  yang kompleks  karena  menyangkut  berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan,
pendidikan,  pekerjaan,  dan  sebagainya. Untuk  mengubah  kemiskinan  dibutuhkan mental  yang  bagus.Kemiskinan  memang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat,  dan  itu  sangat  tampak  dari adanya  rumah  kumuh  baik  yang  ada  di pinggiran  sungai  atau  tempat-tempat lainnya.  Mungkin  kemiskinan  terjadi karena  tidak  dapat  membiayai  kehidupan secara  langsung.  Dan  itulah  yang  terjadi sekarang  ini,  bahwa  kemiskinan  sekarang ada  dimana-mana.  Jika  pemerintah  tidak mengatasi  masalah  kemiskinan  secepat mungkin,  mungkin  kemiskinan  akan bertambah  terus-menerus.  Kemiskinan tidak  hanya  berdampak  bagi  para penduduk  miskin  tetapi  juga  berdampak bagi  warga  sekitarnya  karena  kemiskinan juga dapat meningkatkan tindakan kriminalitas.
Kemiskinan  juga  merupakan  salah satu  faktor  penghambat  pembangunan.  Ia merupakan tolok ukur bagi sebuah negara apakah pembangunan yang tengah berlangsung dapat dinikmati oleh segenap warga negaranya tanpa memandang suku, agama  dan  ras,  atau  dengan  kata  lain pembangunan  yang  berlangsung  bisa merata dalam masyarakat.
Kemiskinan bukan merupakan sesuatu  yang  berdiri  sendiri,  sebab  ia merupakan  akibat  dari  tidak  tercapainya pembangunan ekonomi yang berlangsung. Dalam  hal  ini,  kemiskinan  akan  makin bertambah seiring tidak terjadinya
pemerataan pembangunan dalam
masyarakat.
Tujuan  Pembangunan  utamanya adalah menyejahterakan  masyarakat,  yang pada  akhirnya  akan  menurunkan  tingkat kemiskinan  di  suatu  wilayah.  Jika pembangunan  yang  dilaksanakan  ternyata berpengaruh  kurang  efektif  atau  bahkan tidak  bisa  menurunkan  angka  kemiskinan di  suatu  wilayah  tentunya  dipastikan  ada permasalahan dalam pelaksanaannya.
Tingkat  kemiskinan  yang  ada  di Kabupaten  Tulungagung  selama  lima tahun  terakhir  meskipun  mengalami penurunan  namun  persentasenya  yang sangat  kecil.  Melihat  fakta  ini  maka tidaklah sepadan dengan berbagai program  pengentasan  kemiskinan  yang dijalankan. Angka-angka pada tabel. 1 menunjukkan persentase penurunan tingkat  kemiskinan  (P0)  di  Kabupaten Tulungagung  sangat  kecil  dan  kalau dibandingkan  dengan  program-program perlindungan  sosial  bagi  pengentasan kemiskinan  yang  sudah  diluncurkan, sangat  tidak  seimbang  kemungkinan  ada sesuatu yang kurang pas dalam pelaksanaannya. Kondisi ini terjadi merata di setiap wilayah kecamatan maupun desa.
Realita  ini  sangat  menarik,  sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan. Adapun daerah yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah daerah  Desa  Tugu,  Kecamatan  Sendang Kabupaten Tulungagung.
Berdasarkan  fokus  penelitian  yang telah  ditetapkan  tersebut,  maka  masalah penelitian  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :
1.  Bagaimana keefektifan bantuan program  intervensi  yang  dilakukan oleh pemerintah terhadap penurunan jumlah masyarakat  miskin.
2.  Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi pendukung  maupun  penghambat dalam pelaksanaan bantuan program intervensi bagi masyarakat  miskin.

## B. LANDASAN TEORITIS
2.1. Pembangunan Nasional
Pembangunan  Nasional  adalah upaya  untuk  meningkatkan  seluruh  aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara untuk memujudkan Tujuan Nasional. Pelaksanaan  pembangunan  mencakup aspek  kehidupan  bangsa,  yaitu  aspek politik,  ekonomi,  social  budaya,  dan pertahanan  keamanan  secara  berencana, menyeluruh,  terarah,  terpadu,  bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan  kemampuan  nasional  dalam rangka  mewujudkan  kehidupan  yang sejajar  dan  sederajat  dengan  bangsa  lain yang lebih maju.
Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan  bangsa  yang  maju,  mandiri dan  adil  sebagai  landasan  bagi  tahap pembangunan
berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.
Sebagai  ukuran  tercapainya  Indonesia yang
Maju, Mandiri dan Adil,
pembangunan  nasional  dalam  20  tahun mendatang  diarahkan  pada  pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.
1. Terwujudnya daya saing bangsa untuk  mencapai  masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. 2. Terwujudnya  Indonesia  yang demokratis berlandaskan hukum. 3. Terwujudnya  rasa  aman  dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya  keutuhan  wilayah NKRI  dan  kedaulatan  negara dari  ancaman  baik  dari  dalam negeri maupun luar negeri.
4. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ke seluruh wilayah. 5. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan  masyarakat  di seluruh wilayah, termasuk berkurangnya kesenjangan antar  wilayah  dalam  kerangka NKRI.
6. Terwujudnya  Indonesia  yang asri dan lestari.
7. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bermoral, beretika dan berbudaya.

## 2.2. Administrasi Publik
Menurut  Ali  Mufiz  yang  dikutip oleh  Sukidin  dan  Darmadi  (2009:8),  apa yang  disebut  ilmu  administrasi  publik adalah  ilmu  yang  mempelajari  kegiatan kerjasama  dalam  bidang-bidang  yang bersifat publik. Oleh karena itu, administrasi  publik  merupakan  cabang dari  ilmu  administrasi.  Dengan  demikian, semua  teori,  konsep,  dan  analisis  yang berlaku  dalam  ilmu  administrasi,  juga berlaku bagi ilmu administrasi publik.
Istilah administrasi publik mempunyai  berbagai  macam  definisi. Pemikiran  pertama  memandang  bahwa administrasi publik sebagai suatu kegiatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  yakni lembaga  eksekutif.  Misalnya  Willoughby yang  dikutip  Dimock  (Darmadi  dan Sukidin,  2009:8)    mencatat  bahwa “ Administrative  function  is  the  function  of actually  and  interpreted  by  the  judicial branches  of  government ”.  Dari  pernyataan tersebut menunjukkan bahwa administrasi publik  itu  hanya  berkaitan  dengan  fungsi untuk  melaksanakan  hukum  yang  telah ditetapkan oleh DPR.
2.3. Kebijakan Publik Pola kebijakan dalam
pembangunan  atau  yang  lebih  dikenal sebagai kebijakan publik merupakan faktor penentu  keberhasilan  pembangunan  salah satunya adalah dalam rangka terwujudnya peningkatan
kualitas hidup dan kesejahteraan  masyarakat  di  seluruh wilayah, termasuk
berkurangnya kesenjangan  antar  wilayah.  Kebijakan publik  itu  sendiri  dapat  dimaknai  sebagai pemanfaatan  yang  strategis  terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah  publik  atau  pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi  yang  dilakukan  secara  terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan  kelompok  yang  kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka
dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan  secara  luas.  Pengertian kebijakan  publik  menurut  Chandler  dan Plano  dapat  diklasifikasikan  kebijakan sebagai  intervensi  pemerintah.  Dalam  hal ini  pemerintah  mendayagunakan  berbagai instrumen  yang  dimiliki  untuk  mengatasi persoalan  publik.  Chandler  dan  Plano  ( 1988 )

## C. METODE PENELITIAN
Dengan  melihat  pada  butir-butir rumusan  masalah,  tujuan  dan  manfaat penelitian, maka metode yang cocok untuk digunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini dipilih  karena  permasalahan  secara spesifik  belum  jelas,  holistik,  kompleks, dinamis  dan  penuh  makna  sehingga  tidak mungkin  data  pada  situasi  sosial  dijaring dengan  metode kuantitatif.  Tempat penelitian  adalah  rumah  tangga  miskin yang  ada  di  Wilayah  Kecamatan  Sendang Kabupaten Tulungagung. Dipilihnya wilayah  ini  karena  persentase  rumah tangga  miskinnya  yang  masih  tinggi meskipun berbagai program pembangunan sudah banyak dilaksanakan.

## D. PEMBAHASAN
4.1. Keefektifan Bantuan Program Intervensi yang Dilakukan oleh Pemerintah  terhadap  Penurunan  Jumlah Masyarakat  Miskin Program  intervensi  merupakan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam berbagai macam bentuk  seperti  program  jaring  pengaman sosial  seperti  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT) yang merupakan program konpensasi  kenaikan  bahan  bakar  minyak (BBM),  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) yang  diperuntukkan  bagi  masyarakat miskin yang mempunyai anggota rumahtangga  sedang  hamil,  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional  (Jamkesmas), Program  Beras  Miskin  (Raskin).  Program- program  intervensi  tersebut  sampai sekarang  masih  terus  berjalan  dengan penyempurnaan-penyempurnaan.
Awal  pelaksanaan  masing-masing program intervensi tersebut tidak bersamaan,  melihat  kebutuhannya  seperti BLT  mulai  diluncurkan  tahun  2005 kemudian program PKH mulai diluncurkan tahun 2008. Pelaksana program-program tersebut adalah pemerintah  pusat  lewat  masing-masing kementerian berdasarkan
Instruksi Presiden.  Kementerian  yang  terlibat langsung  adalah  kementerian  sosial  dan kementerian kesehatan. Kementerian sosial menangani  program  intervensi  BLT,  PKH dan Raskin sementara kementerian kesehatan  menangani  program  jaminan kesehatan  nasional.  Pelaksanaan  kegiatan program intervensi tersebut berjenjang dari pusat ke provinsi terus ke kabupaten, dari kabupaten ke kecamatan sampai level desa sebagai eksekutor program intervensi.
Secara umum pelaksanaan program intervensi  melalui  tahapan-tahapan  yang telah  ditetapkaan  sesuai  dengan  petunjuk teknis.  Tahapan-tahapan  ini  meliputi sosialisasi  program,  verifikasi  kelayakan rumah tangga sasaran di tingkat desa/kelurahan,  pelaksanaan  program, monitoring dan pelaporan.
Menurut Instruksi Presiden (Inpres) No : 3 Tahun  2008  yang  mendapat  Instruksi Presiden  adalah  kementerian  dan  Instansi pemerintah yang meliputi :
1. Menteri Koordinator Bidang  Politik,  Hukum dan Keamanan 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Menteri Koordinator Bidang  Kesejahteraan Rakyat. 4. Menteri Keuangan. 5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 6. Menteri Sosial.
7. Menteri Dalam Negeri.
8. Menteri Komunikasi dan Informasi.
9. Menteri  Negara  Badan Usaha Milik Negara.
10. Jaksa Agung. 11. Panglima Tentara Nasioanal Indonesia. 12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 13. Kepala  Badan  Pusat Statistik 14. Kepala Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan.
15. Para Gubernur.
16. Para Bupati/Walikota.
Ke  16  kementerian  dan  instansi pemerintah  tersebut  mendapat  tugas  dan kewajiban  sesuai  dengan  kewenangan masing-masing. Sementara di level kabupaten,  instansi  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  program  intervensi  SKPD terkait, Kantor Pos, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

## a. Sosialisasi Program Intervensi
Sosialisasi  program  intervensi  merupakan kegiatan  penting  untuk  memperkenalkan program  intervensi  sebelum  diluncurkan.
Sosialisasi program intervensi
dilaksanakan  mulai  dari  level  kabupaten yang  mana  turut  diundang  camat  dan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) terkait.  Menurut  informan  1,  harapan  dari hasil  sosialisasi  adanya  pemahan  yang seragam  sebelum  disampaikan  ke  level yang lebih bawah.
Camat  yang  telah  mengikuti sosialisasi lebih awal bersama Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) kemudian menindak  lanjuti  dengan  mengadakan sosialisasi  di  tingkat  kecamatan  dengan
mengundang kepala desa/kelurahan.
Instansi  lainnya  yang  turut  diundang adalah PT POS di kecamatan. Selanjutnya desa/kelurahan mengadakan sosialisasi program intervensi pada level desa/kelurahan dengan mengundang  perangkat  desa/kelurahan, Ketua  RW,  Ketua  RT  dan  tokoh masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan  ada  beberapa  desa  yang tidak mengadakan sosialisasi.
Pengakuan  Informan  8  perangkat desa  di  Desa  Nyawangan  diadakan  rapat dengan  mengundang  seluruh  perangkat desa  ,  ketua  RW,  ketua  RT,  anggota  BPD dan tokoh masyarakat. Sebenarnya sosialisasi  akan  dilanjutkan  sampai  pada level  RT  dengan  harapan  pelaksanaan program  intervensi  dapat  berjalan  dengan baik.  Namun  menurut  informan    9 perangkat  desa  di  Desa  Krosok  sosialisasi tidak  perlu  harus  dengan  mengadakan pertemuan  resmi, yang  penting  semua  hal yang berkaitan dengan program intervensi dapat diterima masyarakat.
Berbeda  dengan  Desa  Nglurup yang  telah  mengadakan  sosialisasi  secara resmi  di  balai  desa  namun  warga  yang menerima program intervensi merasa tidak mengetahui.  Sosialisasi  dinyatakan  tidak berhasil  disebabkan  adanya  pertentangan di tingkat RW dan RT. Penolakan ketua RT untuk  menyampaikan  informasi  terkait siapa-siapa  yang  menerima  program intervensi  mengakibatkan  warga  menjadi korban.
Pelaksanaan  sosialisasi  program intervensi  memang  telah  dilaksanakan  di seluruh  desa,  namun  tidak  semua menindaklanjuti  sampai  pada  level  RW atau  RT,  sebagian  mengadakan  sosialisasi di  forum  resmi  sedangkan  sebagian lainnya  mengadakan  sosialisasi  di  forum tidak  resmi  atau  hanya  sekedar  bincang- bincang.
Ketidak berhasilan sosialisasi proram  intervensi  baik  lewat  forum  resmi maupun tidak resmi adalah : a) Kurangnya  komitmen pelaksana  sosialisasi, yang mana penyampai sosialisasi  kurang  jelas atau segan dalam menyampaikan  materi sosialisasi. b) Penyampaian informasi yang diterima tidak lengkap sampai  ke  sasaran program intervensi. c) Pola  pikir  dari  Rumah Tangga  Sasaran  (RTS) yang kurang memahami permasalahan,  karena sebagian  besar  RTS adalah  orang  yang sudah tua dan berpendidikan rendah. b. Verifikasi Data untuk Program Intervensi Verifikasi data dimaksudkan untuk mengecek  ulang  tentang  keberadaan  dan kelayakannya  sebagai  penerima  program intervensi. Jadwal Verifikasi yang melibatkan kepala desa, ketua RW dan RT dilakukan  selama  2  (dua)  hari  untuk melakukan verifikasi daftar nama nominasi RTS  sebelum  dikirim  ke  Tim  Program Intervensi di Kabupaten.
Verifikasi  data  dilakukan  dengan cara  mencoret  nama  RTS  yang  dianggap tidak  layak  menerima  bantuan  program intervensi dari daftar nominasi, dikukuhkan  dengan  membubuhkan  tanda tangan  dan  cap/stempel  ketua  RT  atau ketua RW atau Kepala Desa. Jika ada nama yang  dianggap  lebih  berhak  menerima bantuan  program  intervensi  maka  harus dibuatkan  usulan  nama  RTS  pengganti. Jumlah  usulan  baru  ini  tidak  boleh melebihi dari total jumlah yang dibatalkan atau tidak layak seperti pindah, meninggal (tidak ada anggota rumah  tangga  lainnya) dan yang sudah tidak miskin lagi.
Verifikasi  ini  juga  mengatasi pendapat  dari  beberapa  kepala  desa  yang mengatakan data tidak layak karena sudah basi/kedaluwarsa.  Realita  yang  ada,  tidak semua desa memanfaatkan momen verifikasi data ini.
Bagi  informan  6,  Kepala  Desa Krosok,  verifikasi  ini  merupakan  moment
yang  tepat  untuk  memperbaiki  data,  hasil verifikasi  akan  menghasilkan  data  yang valid  dan up  to  date .  Menurut  informan  5,
Kepala
Nyawangan kenapa harus melakukan  verifikasi  kalo  kenyataannya bisa  secara  langsung  dipindah  ke  yang lainnya
dengan membawa surat keterangan dari desa.
Realita  verifikasi  data,  meskipun sebagian  mengangggap  tidak  berguna seharusnya  desa  tetap  harus  melakukan verifikasi  data,  karena  data  tersebut  dapat digunakan untuk basis data yang sewaktu- waktu  digunakan  untuk  pelaksanaan program  intervensi.  Selain  itu  waktu pelaksanaan verifikasi data RTS seharusnya  dijadwalkan  dengan  melihat beban  tugas  maksimum  yang ada  di  desa. Bagi  desa  yang  jumlah  RTS  sedikit mungkin  masalah  waktu  tidak  jadi kendala,  sebaliknya  desa  yang  memiliki jumlah  RTS  banyak  tentunya  akan kerepotan  jika  waktu  yang  disediakan terbatas.  Dan  jika  perlu,  pelaksanaan verifikasi  bisa  dianggarkan  sehingga  hasil yang dicapai bisa maksimal.
Kegagalan  dalam  proses  verifikasi secara langsung akan memberikan dampak pada  kualitas  data  RTS  yang  rendah  dan bisa  dipastikan  jika  data  tersebut digunakan untuk program intervensi akan menimbulkan
permasalahan.
Ketidakberhasilan  proses  verifikasi  daftar nama RTS oleh desa disebabkan :
a) Prosedur verifikasi kurang aplikatif bagi unsur pimpinan di desa.
b) Adanya  pendapat  yang  mengatakan bahwa  tanpa  verifikasi  data  yang  tidak layak  langsung  bisa  dialihkan  tanpa prosedur yang berbelit-belit.
c) Terjadi  konflik  di  masyarakat  ketika seorang  RTS  diputuskan  untuk  diganti karena memang sudah tidak layak lagi.
4.2. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program a) Sikap Pelaksana Kebanyakan  permasalahan  yang muncul ketika program intervensi dijalankan  adalah  adanya  ketidak  tegasan dari pelaksana kegiatan terkait
permasalahan  yang  muncul.  Sebagai contoh, ketika program Bantuan Langsung Tunai  banyak  terjadi  pelanggaran  seperti pemotongan dengan dalih untuk pemerataan  ataupun  untuk  sumbangan kepada  yang  lainnya.  Menurut  Instruksi Presiden  Nomor  3  Tahun  2008  butir  ke empat  menyatakan,  untuk  melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  terhadap  setiap  orang, perusahaan  atau  badan  hukum  yang melakukan  atau  patut  diduga  melakukan penyimpangan  dan  penyelewengan dalam persiapan  dan  pelaksanaan  program pemberian  BLT.  Dari  Inpres  No.  3  tahun 2008 ini sebenarnya bisa digunakan pijakan untuk  bersikap  tegas  untuk  segala  jenis pelanggaran.
Melihat  contoh  kasus  diatas  maka segala  bentuk  pengurangan/pemotongan bantuan progrram intervensi yang diterima dengan  alasan  apapun  tidak  dibenarkan dan  ini  merupakan  suatu  pelanggaran. Pemotongan  akan  menodai  tujuan  utama pemberian  bantuan  program  intervensi yaitu  membantu  masyarakat  miskin  agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,  dan  mencegah  penurunan  taraf kesejahteraan  masyarakat  miskin  akibat kesulitan ekonomi.
Pemotongan dana bantuan program  intervensi  dilakukan  dengan alasan-alasan  sebagai  berikut  :  (1)  untuk pemerataan,  ada  2  hal  yaitu  pemerataan untuk dibagi kepada warga miskinlainnya yang  tidak  mendapat  bantuan,  dan pemerataan  untuk  seluruh  warga  baik miskin  maupun  tidak  mikin  (budaya pemerataan),  (2)  untuk  iuran  transportasi ke lokasi mengambil dana/barang bantuan program intervensi, (3) sumbangan lainnya,  misal  lembaga  sosial,  dan  (4) untuk  biaya  pengurusan  surat-surat  yang dibutuhkan untuk persyaratan
administrasi untuk pencairan dana/barang dari program intervensi.
Menurut  Meter  dan  Horn,  begitu juga  Edwards  III,  disposisi  pelaksana menentukan keberhasilan program. Apabila implementor mempunyai disposisi
yang  baik  ,  maka  dia  akan  menjalankan kebijakan dengan baik.
b) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Berdasarkan  hasil  Susenas  tahun 2015, rata-rata pengeluaran untuk konsumsi  di  kabupaten  Tulungagung  per kapita  per  bulan  Rp.  322.000,-.  Hasil Susenas  terlihat  riil,  karena  melakukan survei  langsung  ke  rumahtangga.  Susenas menggambarkan  bahwa  pendapatan  yang begitu  besar  dilihat  angka  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  per kapita  ternyata  sebagian  besaar  dinikmati oleh kelas menengah ke atas.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat di  Kecamatan  Sendang  sebagian  besar bekerja  dengan  status  buruh  dibanding status  pengusaha.  Di  sektor  pertanian, sebagian besar berstatus sebagai buruh tani dibanding  sebagai  pengusaha/petani.  Di sektor  industri,  kondisinya  tidak  jauh berbeda  dimana  sebagian  besar  bekerja dengan  status  buruh  di  perusahaan  yang ada kecamatan lainnya. Melihat kondisi ini dimana sebagian besar masyarakat bekerja dengan  status  buruh  yang  tidak  bisa mempunyai banyak pilihan selain mengikuti apapun yang dikatakan pengusaha,  maka  ketika  ada  bantuan program  intervensi,  siapapun  akan  mau menerima  bahkan  sangat  berharap  untuk menerima. Begitu juga di sektor perdagangan, sebagiaan
besar masyarakatnya  berjualan  pracangan  kecil- kecilan  yang  hanya  bisa  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  hari  itu  juga. Mereka merasa kondisi sosial ekonominya sama rata.
Kecenderungan
dari aparat
pelaksana  bantuan  program  intervensi melakukan  pemerataan  bantuan  bagi semua rumah tangga dengan dalih supaya tidak  ribut  merupakan  tindakan  yang kurang  tepat.  Inilah  salah  satu  faktor kenapa  penurunan  jumlah  penduduk miskin  di  Kecamatan  sendang  berjalan sangat lamban.
Kriteria
kemiskinan yang digunakan  pemerintah dengan  14  variabel nya  menjadi  tidak  efektif  dan  cenderung tidak  digunakan.  Metode  rembug  desa akhirnya  menjadi  pilihan  sebagai  sarana
untuk  menentukan  kemiskinan  seseorang, jadi  hasilnya  adalah  kesepakatan.  Maka wajar  saja  kalau  setiap  ada  program intervensi  selalu  dibagi-bagi  ke  semua masyarakat  hasil  kesepakatan.  Inilah  yang menjadikan  salah  satu  faktor  penyebab kenapa  penurunan  angka  kemiskinan  di kecamatan  Sendang  berjalan  lambat bahkan  tidak  seimbang  dengan  program intervensi  yang  diterima  oleh  masyarakat kecamatan Sendang.
Rembug  desa  terpaksa  digunakan karena  semua  warga  merasa  layak  untuk menerima  bantuan  program  intervensi. Seperti pengakuan Informan 18 (responden yang tidak menerima program intervensi), dia mau menerima jika diberi,”rejeki tidak boleh ditolak” kata informan 18. Beda lagi pengakuan  informan  17  (responden  yang menerima  bantuan  program  intervensi), dia  mendatangi  Ketua  RT  supaya mendapat  bantuan  program  intervensi dengan  berbagai  argumen  dan  alasan. Sebelumnya  informan  initidak  mendapat bantuan  program  intervensi  dan  setelah melakukan protes akhirnya bisa menerima bantuan program intervensi.
Berdasarkan  pengamatan  Penulis, informan  17  tidak  layak  untuk  menerima bantuan  program  intervensi.  Alasan pertama,  informan  17  tidak  masuk  dalam kriteria  14  variabel  dimana  kondisi rumahnya  sangat  baik  lantai  rumahnya sudah bukan tanah, dinding sudah tembok dan  bercat,  listrik  sudah  pakai  meteran, punya  aset  perhiasan  emas  dan  sepeda motor.  Alasan  kedua,  meskipun  informan 13  seorang  janda    namun  dia  masih menerima  pendapatan  pensiunan  dari suaminya  yang  sudah  meninggal.  Sesuai aturan,  bahwa  PNS/TNI/POLRI  dan pensiunan  (termasuk  janda  pensiunan) tidak  berhak  mendapat  bantuan  program intervensi.
Menurut  Sabatier  dan  Mazmanian, dan juga menurut Meter dan Horn, kondisi sosial  ekonomi  mempunyai  pengaruh dalam  keberhasilan  pelaksanaan  program. Masyarakat  yang  terdidik  akan  lebih terbuka dalam meneima program, dibandingkan  dengan  masyarakat  yang kurang terdidik.
c) Situasi Politik Masyarakat Dalam pelaksanaan
bantuan program intervensi ternyata tidak semulus yang  dibayangkan.  Gelombang  penolakan terhadap  pelaksanaan  bantuan  program intervensi terjadi dimana-mana tak terkecuali di kecamataan Sendang.
Beberapa  pendapat  yang  sempat  dikutip dari media.
“Menurut saya pemerintah sebaiknya  menyerahkan  bantuan  program intervensi  tidak  dalam  bentuk  uang,  yang paling sangat diharapkan warga masyarakat  adalah  adanya  harga  bahan kebutuhan pokok yang dapat terjangkau di segala  lapisan  masyarakat  termasuk masyarakat yang kurang mampu, lagi pula penerima  bantuan  program  intervensi seringkali tidak tepat sasaran”. (Zamilatun, Jakarta)
“Bantuan
Program intervensi adalah  opsi  yang  tidak  menyelesaikan masalah.  Kalau  kita  sakit,  kita  ke  dokter diberi  obat  dan  sembuh.  Beda  dengan kemiskinan,  bantuan  program  intervensi bukanlah  obat  tapi  skedar  minuman ringan.  Habis  minumannya  haus  lagi danmiskin  kembali.  Di  luar  kebutuhan harga  naik  lebih  besar  dibanding  besaran yang  diterima  dari  bantuan  program intervensi” (Kayin Fauzi, Balikpapan)
Dalam situasi seperti ini tidak boleh faktor-faktor yang kurang obyektif menjadikan  bahan  pertimbangan  dalam pelaksanaan  bantuan  program  intervensi. Tidak diperbolehkan karena merasa berjasa ketika  mendukung  jabatan  Kepala  Desa sekarang  dimasukkan  sebagai  rumah tangga  penerima  bantuan.  Hal  ini  sangat sensitif di lingkungan kehidupan masyarakat di kecamatan Sendang.
Gelombang  protes  juga  dilakukan sebagian perangkat desa, mereka beralasan trauma  dengan  kejadian  konflik  di masyarakat  desa  ketika  pemerintah menggulirkan bantuan program intervensi. Pokok permasalahan yang mereka ungkap adalah  data  nama  nominasi  penerima bantuan  program  intervensi.  Menurut mereka  data  nominasi  penerima  bantuan program  intervensi  tidak  valid,  untuk  itu
mereka menuntut harus dilakukan verifikasi data.
Setelah  diadakan  sosialisasi  yang intensif  gelombang  protes  bisa  mereda karena mereka sudah mempunyai pemahaman  termasuk  bahwa  verifikasi data  merupakan  salah  satu  tahapan  yang harus  dilalui  sebelum  bantuan  program intervensi dijalankan.
Secara  garis  besar  sikap  politik masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu :  Mereka yang menolak
Mereka  yang  menolak  beralasan data  penerima  bantuan  tidak  valid, sehingga  banyak  yang  tidk  tepat  sasaran, mendidik  masyarakat  mempunyai  sifat pemalas dan jiwa pengemis, menimbulkan konflik di masyarakat terutama yang tidak menerima  bantuan,  lebih  baik  diarahkan untuk  membangun  infrastruktur  dan perluasan lapangan kerja.
 Mereka yang mendukung Mereka yang mendukung menyampaikan bahwa ini program bantuan  yang  bagus  untuk  membantu masyarakat miskin mempertahankan posisinya  supaya  tidak  jatuh  lebih  miskin sehingga  mereka  masih  bisa  menerima hak-haknya  untuk  menikmati  kebutuhan hidupnya  seperti  berobat,  menyekolahkan anaknya dsb. Bagi mereka yang sudah usia lanjut  dan  tidak  mampu  lagi  bekerja  ini merupakan  jalan  terbaik  yang  bisa digunakan.
d) Ketrampilan Pelaksana Ketrampilan  pelaksana  berkaitan erat  dengan  sumber  daya  manusia  yang mana sumber daya manusia menjadi kunci pokok  keberhasilan  implementasi  sebuah kebijakan. Menurut Edawards III, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi bila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan,  implementasi  tidak  akan berjalan  efektif.  Menurut  Mazmanian  dan Sabatier, tingkat komitmen aparat pelaksana  untuk  merealisasikan  tujuan yang  telah  tertuang  dalam  kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan  dalam  membuat  prioritas
tujuan  dan  selanjutnya  merealisasikan tujuan tersebut.
Ketrampilan pelaksana selain ditentukan sumberdaya manusia yang ada juga  sangat  ditentukan  sejauh  mana kepedulian pelaksana
dalam mensukseskan  kegiatan  ini.  Kepedulian yang  tinggi  akan  membawa  keberhasilan yang nyata.
Komitmen dan ketrampilan sumber daya manusia dalam pelaksanaan bantuan program intervensi meliputi tahap sosialisasi,  tahap  verifikasi  data,  tahap pelaksanaan program dan tahap pelaporan.
Menurut  informan  10,  Ketua  RW menyatakan  bahwa  tahap  sosialisasi dilaksanakan  hanya  sekedar  mengikuti tahapan  yang  ada  dan  mereka  kurang begitu  antusias  untuk  menerangkan  tahap verifikasi.
e) Koordinasi  Antar  Pelaksana  Program Intervensi
Dalam banyak program iintervensi, implementasi  sebuah  program  perlu dukungan  dan  koordinasi  dengan  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  lainnya untuk  itu  diperlukan  koordinasi  dan kerjasama  antar  SKPD  demi  keberhasilan suatu program.
Pembentukan tim koordinasi dilakukan  melalui  Pemerintah  Kabupaten melalui  sebuah  surat  keputusan.  Tim Koordinasi  Penenggulangan  Kemiskinan Daerah (TKPKD) merupakan wadah untuk menyelesaikan  berbagai  masalah.  Di  awal pelaksanaan  tugas  tim  koordinasi  berjalan cukup  baik,  namun  demikian  ketika  ada permasalahan  pada  saat  sosialisasi  kurang melibatkan  unsur  masyarakat  lainnya seperti  karang  taruna,  tokoh  agama maupun tokoh masyarakat. Mereka kurang dalam  menggalang  tanggungjawab  sosial dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan
program intervensi.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Hasil  penelitian  setelah  dilakukan analisis dan pembahasan diperoleh beberapa  faktor  yang  bisa  mempengaruhi efektifitas  pelaksanaan  program  intervensi bagi  masyarakat  miskin  ,  yaitu  sebagai berikut :
1) Sosialisasi program bantuan intervensi. Sosialisasi program bantuan intervensi  merupakan  kegiatan  awal sebelum  pelaksanaan  kegiatan  dimulai, dengan dilaksanakannya sosialisasi membuat  masyarakat  mengetahui  dan memahami  terkait  program  dan  sekaligus menghindarkan  salah  persepsi  yang  pada akhirnya  menimbulkan  permasalahan baru.  Kegiatan  sosialisasi  ternyata  tidak semua  desa  melakukan  dengan  berbagai alasan  seperti  takut  terjadi  protes  dari warganya.  Ada  juga  yang  melakukan secara  tidak  resmi  pada  saat  ada  kegiatan di  lingkungan.  Sebenarnya  pelaksanaan sosialisasi  ini  sudah  ada  petunjuk pelaksanaannya  dimana  dilakukan  secara berjenjang dari level kabupaten dilanjutkan ke level kecamatan dan terus ke level desa. 2) Verifikasi Data.
Verifikasi data dimaksudkan untuk melihat  dan  mengecek  ke  lapang  apakah nama-nama  yang  tercantum  dalam  daftar penerima  manfaat  program  bantuan intervensi  sudah  benar  dan  sesuai  dengan kondisi  lapang.  Namun  banyak desa  yang tidak  melakukan  tahapan  ini  dengan berbagai alasan seperti
 Prosedur verifikasi kurang aplikatif bagi unsur pimpinan di desa.
 Adanya  pendapat  yang  mengatakan bahwa  tanpa  verifikasi  data  yang  tidak layak  langsung  bisa  dialihkan  tanpa prosedur yang berbelit-belit.
 Terjadi  konflik  di  masyarakat  ketika seorang RTS diputuskan
3) Pendukung dan Penghambat.
a) Sikap Pelaksana. Sikap  pelaksana  seharusnya  tegas  ketika terjadi  pelanggaran  prosedur  pelaksanaan sehingga  program  bisa  berjalan  dengan benar.
b) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.
Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  yang stratanya hampir sama membuat pelaksana program mengalami
kebingungan  ketika  jumlah  penerima bantuan  program  tidak  bisa  mencakup semua  sasara  yang  ada.  Konsep  tentang kriteria  penerima  manfaat program bantuan perlu disesuaikan dengan kearifan lokal.
c) Situasi Politik Masyarakat.
Meliputi  mereka  ada  yang  mendukung dan  mereka  ada  yang  menolak,  pada situasi  seperti  ini  maka  sikap  pelaksana harus  profesional  sesuai  dengan  prosedur yang ada dan tidak memihak ke siapapun. Berkembang isu bahwa perangkat desa/pelaksana  program  memberikan kemudahan  bagi  saudara/keluarga  untuk prioritas  masuk  dalam  daftar  penerima manfaat bantuan progam.
d) Ketrampilan Pelaksana, Ketrampilan  pelaksana  program  dinilai kurang maksimal karena : (1) mereka segan dalam  hal  memberikan  sosialisasi,  (2) melakukan  tahap  verifikasi  data  rumah tangga  sasaran  dengan  seadanya,  (3) banyak  kejadian  pelanggaran  prosedur seperti  meratakan  bantuan  program intervensi,  (4)  pelaporan  kegiatan  yang tidak  dijalankan  karena  ketidak  tahuan pelaksana.
e) Koordinasi  Antar  Pelaksana  Program Intervensi.
Pelaksanaan tugas tim koordinasi awalnya berjalan  cukup  baik,  namun  dalam pelaksanaannya selanjutnya kurang melibatkan  unsur  lainnya  seperti  karang taruna,  perguruan  tinggi  maupun  dunia usaha  dalam  menggalang  tanggungjawab sosial  dan  partisipasi  menyukseskan program  intervensi.  Koordinasi  yang dilakukan  harus  bisa  mengakomodir semua  kepentingan  dari  para  pelaksana tugas.

## 5.2. Rekomendasi
Berkaitan dengan pelaksanaan
bantuan  program  intervensi  yang  mana sudah  menjadi  skala  prioritas  oleh
pemerintah dalam usahanya untuk menurunkan  angka  kemiskinan,  berikut beberapa hal yang perlu direkomendasikan, yaitu : 1. Implementasi Program  Pelaksanaan sosialisasi perlu dilakukan  pada  forum  resmi dengan komitmen dan ketrampilan pelaksana yang tinggi,  materi  yang  disampaikan haarus  komprehensip,  sehingga dapat  mudah  diterima  oleh seluruh masyarakat
 Proses  verifikasi  data  nama  calon penerima bantuan program intervensi  harus  dilakukan  di seluruh desa dengan petunjuk dan standar  yang  sama  sehingga  bisa menhasilkan  data  yang  homogen untuk seluruh desa yang ada.
 Perlu  dianggarkan  biaya  untuk pelaksaan  nya  sampai  level RW/RT  di  setiap  desa,  hal  ini penting  karena  muara  akhir  dari pelaksanaan  program  intervensi adalah wilayah RW/RT.
 Perlu  lebih  mengintensifkan  terkait laporan  setiap  tahapan  kegiatan, tidak hanya pada atasan langsung namun juga ke seluruh masyarakat yang ada. 2. Pendukung dan Penghambat
Keberhasilan Program.  Sikap  pelaksana  harus  jelas  dan tegas  utamanya  terkait  terjadinya pelanggaran dalam implementasinya,  kalau  perlu setiap  pelanggaran  yang  ada  di proses secara pidana.  Perlu tambahan indikator kemiskinan yang sifatnya mengakomodir situasi lokal,
sehingga diharapkan hasilnya bisa lebih mengena pada sasaran yang ditetapkan.
 Dukungan  politik  dari  masyarakat tetap  dibutuhkan,  karena  opada intinya  program  intervensi  ini bertujuan  untuk  menurunkan tingkat  kemiskinan.  Jika  muncul
permasalahan segera dicari solusinya tanpa harus meniadakan progran intervensi.  Ketrampilan  pelaksana  program lebih  ditingkatkan  lagi  dengan cara  mengikuti  training  terkait program intervensi sehingga mereka  mempunyai  kemampuan dan  komitmen  yang  tinggi  yang pada akhirnya program intervensi bisa  berjalan  dengan  baik  dan benar.  Selanjutnya  perlu  juga ditingkatkan  tingkat  kepedulian selaku pelaksana program sehingga program intervensi yang dijalankan bisa berhasil.  Koordinasi antar tim hatus ditingkatkan  sehingga  ketika  ada permasalahan yang muncul segera bisa  diselesaikan  dengan  cepat dan  benar.  Perlu  memperluas jaringan  dengan  menggandeng unsur  masyarakat  lainnya  seperti perguruan tinggi, tokoh agama/masyarakat maupun dunia usaha.

## F. REFERENSI
Akil,  S.  2001. Penataan  Ruang dalam  Rangka Mendorong  Pengembangan  Ekonomi
Wilayah . Tangerang: Cipta.
Amar Syamsul, 1999.Analisis Ekonomi  tentang  kemiskinan  dan implikasi Kebijaksanaan Pengentasannya di Pedesaan Propinsi  Sumatera  Barat,  Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya. BPS,  2015,  Tulungagung  Dalam Angka, Tulungagung Jawa Timur.TNP2K, 2011. Profil Kemiskinan  di  Indonesia,  dari  data tnp2k.go.id/index.php?q=content/ke miskinan-di-indonesia,  diunduh  19
Pebruari 2013.
Bappenas, 2012.Kemiskinan di Indonesia  dan  Penanggulangannya,
dari
www.bappenas.go.id/node/165/363 0/kemiskinan-di-indonesia-dan penanggulangannya,  diunduh  19 Pebruari 2013.
Budi  dan  Ari.  Menelusuri  Simpul Penyebab  Kemiskinan  Masyarakat Desa. Dalam http//:google.com (Diakses tanggal 19 Januari 2009)
Badjuri, Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono, 2002,  Kebijakan  Publik  Konsep  dan Strategi,  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Badan  Pusat  Statistik,  2015,  Penghitungan dan  Analisis  Kemiskinan  Makro Indonesia Tahun 2015, BPS, Jakarta.
Departemen  Sosial  RI,  2008,  Petunjuk Teknis  Program  Bantuan  Langsung Tunai  kepada  Rumah  Tangga Sasaran, Depsos RI, Jakarta.
Dunn, William N, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan), Edisi Kedua , Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Dwijowijoto,  R.N,  2003,  Kebijakan  Publik
Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi,  Elex  Media  Komputindo, Jakarta. Faisal, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, dasar-dasar  dan  aplikasi,  YA3, Malang.
Frank,  Robert  H,  (1991). Microeconomics and Behaviour, Third edition, The Mc Graw Hill Companies Inc. USA.
Ginting,  Jamilah,  2004.  Analisis  Faktor Penyebab  Pendapatan  Petani  miskin di  Kecamatan  Deli  Tua  Kabupaten Deli Serdang,Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
Haryono  suyono.  Visi  Kependudukan Berwawasan  Kemanusiaan.  Jakarta. DAMANDIRI: 2003.
Howlett,  Michael,  dan  M.  Ramesh,  1995, Studying Public Policy: Policy Cycles and  Policy  Subsystems,  Oxford University Press, New York.
Ibnussalam,  2002.Analisis  Faktor-faktor Penyebab  Kemiskinan  masyarakat
Desa  (Suatu  study  pada  Desa Bulucina,  Tarutungsihoda-hoda  dan Desa Gonting Jae Kecamatan Burumun Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan), Pasca Sarjana USU Medan Imawan,  Wynandin,  2008,  Pendataan Program  Perlindungan  Sosial  PPLS 2008, Bappenas, Jakarta. Islamy, Irfan, 2001, Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijaksanaan  Negara, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. ----,  2015,  Indeks  Pembangunan  Manusia Kabupaten Tulungagung Tahun 2015, Tulungagung. Kismartini  dkk,  2005,  Analisis  Kebijakan Publik , Universitas Terbuka Depertemen  Pendidikan  Nasional, Jakarta. ----,  2015,  Laporan  Akhir  Pendataan Program Perlindungan Sosial
Kabupaten Tulungagung, Tulungagung. ----,  2006,  Metode  Penelitian  Administrasi, Alfabeta, Bandung.
----,  2007,  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  dan  R&D,  Alfabeta, Bandung.
Molo  Maccelinus,  1995.  Kemiskinan  : Konsep, Pengukuran dan Kebijakan;dalam Populasi No. 6 (2). Moleong,  Lexy  J.,  2002,  Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung. Nurwidiastuti, (2001). Kemiskinan : Telaah Kritis dan Alternatif Penanggulangannya,Kajian Bisnis, 24 September-Desember  2001,  STIE Widya Wiwaha.
Parsons,  Wayne,  2005,  Public  Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta. Prayitno  Hadi  dan  Arsyad  L,  1987.Petani Desa dan Kemiskinan, BPFE, Yogyakarta.