Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5004/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Presidential Threshold Dalam Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial Berbasis Negara Hukum Pancasila

## Wishnu Dewanto

## Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Article Info Abstract Article history: Received : 23 March 2023 Publish : 27 March 2023 Through  this  study,  the  author  actually  presents  a  perspective  related  to  the  presidential threshold as a reinforcement of the presidential government system based on the Pancasila rule  of law.  The interesting  side of  this  paper  is  whether  the presidential threshold really curbs people's sovereignty or vice versa through the presidential threshold it actually creates a strong government that is directly elected by the people is people's sovereignty. This makes a  strong  dichotomy  or  the  pros  and  cons of  the  2  views.  However,  we  need to  emphasize whether the presidential threshold or not using it must still be within the framework of the Pancasila  legal  state.  Where  the  rule of  law  in  the  Republic  of  Indonesia  is  based on the ideology and values of Pancasila as the basis of the state and the source of all sources of law. The process of people's sovereignty which is realized through direct presidential elections is very basic but no less important in overseeing the results of the people's sovereignty which is mandated  by the President-elect  to  be able  to  carry  out  the  running of the government  in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in realizing social justice for all Indonesian people. For this reason, the presidential threshold is very relevant as an effective way to strengthen the presidential government system.
Keywords:
Pancasila Legal State Presidential Threshold Presidential Government System
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 23 Maret 2023 Publis : 27 Maret 2023 Melalui kajian ini sesungguhnya penulis menyajikan perspektif terkait presidential threshold sebagai penguat sistem pemerintahan presidential dengan berbasis negara hukum Pancasila. Sisi  yang  menarik  dalam  tulisan  ini  adalah  benarkah  presidential  threshold  mengekang kedaulatan  rakyat  atau  sebaliknya  melalui  presidential  threshold  justru  menciptakan pemerintahan yang kuat yang dipilih langsung oleh rakyat merupakan kedaulatan rakyat. Hal ini menjadikan dikotomi yang kuat atau pro dan kontra terhadap 2 pandangan tersebut. Tetapi, perlu kita pertegas terkait dengan presidential threshold ataupun tidak menggunakannya tetap harus dalam kerangka negara hukum Pancasila. Dimana negara hukum di NKRI didasari oleh ideologi dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara serta sumber segala sumber hukum. Proses  kedaulatan  rakyat  yang  diwujudkan  melalui  pilpres  langsung  merupakan  hal  yang sangat  mendasar  tetapi  tidak  kalah  pentingnya  mengawal  hasil  kedaulatan  rakyat  tersebut yang dimandatkan oleh Presiden terpilih harus dapat melaksanakan jalannya pemerintah yang sesuai  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945  dalam  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu sangatlah relevan  presidential threshold sebagai cara yang efektif dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Wishnu Dewanto Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email : wishnudewanto@iblam.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara hukum Pancasila dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilihan  presiden  sebagai  salah  satu  pilar  penting  demokrasi  yang  harus dilaksanakan  secara demokratis. Indonesia mengatur penyelenggaraan pemilihan presiden sesuai dengan UUD NRI 1945. Pemilihan presiden merupakan sarana yang sangat penting bagi negara demokrasi dengan sistem pemilihan rakyat secara langsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 (2) dan 6A UUD 1945 (Asshiddiqie, Jimly,2011).
Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu perwujudan dari adanya demokrasi  dalam  suatu  negara.  Bisa  kita  telisik  dari  pemikiran  Schumpeter  yang menyebutnya  sebagai  demokrasi  prosedural  (Schumpeter,2003).  Pemilu  menjadi  arena yang  mewadahi  kompetisi  antara  aktor-aktor  politik  yang  meraih  kekuasaan  partisipasi politik  rakyat  untuk  menentukan  pilihan  serta  liberalisasi  hak-hak  sipil  dan  politik
warga  negara  (Sitepu,  2012).  Maka  dari  itu  diperlukan  aturan  untuk  menghasilkan pemimpin  yang  benar-benar  berkualitas  sesuai  dengan  harapan  rakyat,  salah  satunya melalui  mekanisme  penerapan  ambang  batas  pencalonan.Pemilihan  presiden  merupakan  ajang persaingan antara tokoh-tokoh politik nasional terbaik di tanah air, yang diberi kuasa partisipasi politik  rakyat  untuk  mengambil  keputusan  sebagai  wujud  kedaulatan  rakyat.  Oleh  karena  itu, diperlukan  ketentuan-ketentuan  untuk  melatih  pemimpin-pemimpin  yang  berkualitas  sesuai dengan kehendak rakyat, termasuk mekanisme penerapan President Threshold . Indonesia terdapat kasus menarik terkait penetapan ambang batas pencalonan  khususnya  bagi  presiden  yang  dikenal  dengan  Presidential  Threshold (Pres-T)  sebesar  20%.  ini  mengakibatkan  pro-kontra  terkait  efektif  atau  tidaknya Pres-T menghadirkan penguatan sistem presidensial di Indonesia.
Tujuan
ditetapkannya ambang batas untuk menyeleksi bakal calon presiden yang berkompetisi dalam pemilihan presiden. Akan tetapi aturan tersebut dianggap sebagai pengkerdilan asas kesetaran dalam demokrasi. ( Affan Gafar,2000). Pada  dasarnya  tujuan  penetapan  ambang  batas  (presidential  threshold)  adalah  untuk penyaringan terhadap calon presiden potensial yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Namun,  ketentuan  tersebut  dipandang  mengekang  prinsip  kesetaraan  demokrasi.  Hal  ini menimbulkan  keuntungan  dan  kerugian  terkait  efektifitas  presidential  threshold  dalam memperkuat sistem presidensial di Indonesia.
Harun
Alrasyid (1999) menerangkan dalam suatu negara demokrasi, calon presiden pada umumnya ditentukan melalui seleksi dilakukan partai politik.  Penjelasan  Alrasyid  memiliki  arti  bahwa  partai  politik  memiliki  andil  besar dalan pencalonan dan tidak dibatasi oleh aturan ambang batas. Merujuk pada Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum.  Berasal  dari  titik  inilah  kita  bisa  membaca secara  tekstual  bahwasanya  partai  politik  berhak  mencalonkan  presiden  dan  wakil presiden  dengan  syarat  partai  tersebut  terdaftar  sebagai  peserta  pemilu.  Akan  tetapi disini  aturan  presidential  threshold  dipaksakan  masuk  sebagai  aturan  tambahan.  Disini  bentuk penambahan tersebut dilakukan ketika pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan  dengan  waktu  berbeda.  Sedangkan  untuk  saat  ini  pemilu  legislatif  dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan.
Sebelumnya, telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan engan presidential trreshold, diantaranya penelitian Ansori (2017) yang mengkaji Pres-T dalam pemilu serentak 2019 melalui perspektif konstitusi. Dalam kajiannya dia meyakini bahwa jalan terbaik dari penerapan Pres-T sebagai  upaya  melembagakan  koalisi.  Fuqoha  (2017)  menilai  dalam  penerapan  Pres-T  dalam mekanisme  pengisisan  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  melanggar  hak  konstitusional masyarakat.
Ghoffar (2018) yang mengkaji probelematika presidential threshold dari segi putusan MK dan mengkomparasikan  dengan  negara  lain  menyimpulkan  bahwa  tidak  adanya  ambang  batas pencalonan  tidak  memengaruhi  stabil  tidaknya  pemerintahan  suatu  negara.  Sodikin  (2014) mengkaji  hasil  putusan  MK  terkait  penyelenggaraan  pemilu  serentak  yang  dimulai  pada tahun 2019 bukan pada pemilu 2014. Argumen dalam kajiannya mengatakan tidak mempermasalahakan ambang batas dalam sitem pemerintahan, dikarenakan presiden memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga lain sehingga tidak mungkin saling menjatuh
Pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diatur  dalam  undang-undang  baru,  yakni Undang-Undang  Nomor  7  tentang  Pemilu  Tahun  2017.  Namun,  isi  peraturan  tersebut  kurang lebih  masih  sesuai  dengan  UU  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  isinya  juga  menyangkut  ambang  batas  pemilihan  presiden. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka  ambang  batas  pemilihan  presiden  menjadi  sangat penting sebagai sarana yang efektif untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

## 2. METODE PENELITIAN
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan (statue approach); pendekatan konseptual (conseptual approach); pendekatan filosofis. Sumber  data  hukum  diperoleh  dari  data  kepustakaan  berupa  buku-buku,  laporan  dan  hasil penelitian ilmiah, juga karya ilmiah. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier  ( Ali,  Zainuddin, 2016) .
Adapun  teknik  pengumpulan  data  adalah  sejumlah  prosedur  yang  digunakan  oleh  peneliti untuk mendapatkan data guna menjawab permasalahan penelitian. Cara pengumpulan data terdiri atas studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi (Soerjono Soekanto,1986). Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Adapun studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan jalan mengkaji dokumen-dokumen atau bahan bahan penelitian yang pada umumnya berbentuk tertulis. Oleh karena itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni bahan-bahan tertulis yang berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  dan  literatur  hukum  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Presidential Threshold dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Setiap undang-undang (UU) memiliki perspektif historis terhadap proses dan perjalanan norma di dalamnya yang dibentuk atau dilestarikan. Banyak konflik atau perbedaan pendapat sehari-hari  muncul  di  parlemen  selama  proses  tersebut.  Di  sisi  lain  peraturan  baru  yang mulai  berlaku atau  tetap  berlaku  dapat  dipastikan memiliki  sisi  baik  dan  buruk.  Selain itu, pemerintah dan partai oposisi memiliki keyakinan dan alasan masing-masing.
Adapun terkait dengan ambang batas untuk pencalonan presiden memang sering menjadi pro dan kontra mengingat pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat yang sesuai dengan konstitusi kita, tetapi perlu diingat bahwa seorang calon presiden dapat diusul dan diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Hal ini juga merupakan perintah dari  konstitusi  negara  kita,  dimana  di  dalam  menterjemahkannya  tetap  harus  melalui perundang-undangan yang proses pembentukannya dilakukan di DPR yang merupakan wakil- wakil  rakyat  yang  merupakan  representasi  dari  partai  politik.  Sehingga,  Undang-undang dalam  hal  ini  UU  Pemilu  telah  melalui  mekanisme  ketatanegaraan  yang  panjang  sehingga undang-undang pemilu tersebut yang kemudian disahkan telah mencerminkan aspirasi rakyat yang  berkembang.  Adapun  ketidaksetujuan  terhadap  parliementary  threshold  itu  sendiri sesungguhnya ketatanegaraan kita juga memberikan ruang kepada pencari  keadilan dalam perselisihan pandangan konstitusi melalui uji materi terhadap UU Pemilu terkait dengan Pasal batas ambang pencalonan.
B. Indonesia dengan pemerintahan sistem presidensial
Sebagai  Negara  dengan  pemerintahan  sistem  presidensial  dimana  presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, maka disini sudah semakin menjelaskan bahwa lembaga  kepresidenan  yang  dipimpin  oleh  seorang  presiden  mempunyai  kekuasaan  yang sangat  tinggi  dan  kuat  atas  kepemimpinannya  diperlukan  sebuah  dukungan  dari  seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya partai politik sebagai instrumen pengejawantahan mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses pemilu setiap 5 (lima) tahun, sehingga presiden selain legal (sah) tetapi juga  harus legitimate (mendapatkan dukungan) sehingga Indonesia disebut sebagai negara yang menganut sistem berdemokrasi yang berdasarkan pancasila. Dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya,  seorang  presiden  sangat  membutuhkan stabilitas  politik,  stabilitas  keamanan,  maupun  stabilitas  perekonomian.  Hal  tersebut merupakan  mata  rantai  yang  tidak  dapat  diputuskan  dalam  rangka  mewujudkan  nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, sehingga paham yang dianut Indonesia tidak hanya sebatas menjelmakan  Pancasila  dalam  berdemokrasi,  tetapi  juga  sistem  perekonomian  yang berasaskan Pancasila. Hal ini merupakan kewajiban pemerintahan yang sah dalam suatu rezim
atau suatu periodisasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem presidensial tentunya berawal dari Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A, Pasal 6B Undang-
Undang Dasar 1945, hal ini menafsirkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat tetapi di dalam mewujudkan kedaulatan tertinggi tersebut tetap harus melalui proses pemilu yang diikuti oleh partai politik untuk salah satu tugasnya adalah mengusung calon presiden yang  akan  berkontestasi  dalam  pemilihan  presiden.  Tetapi,  juga  dijelaskan  dalam  proses pengusulannya dapat dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang dimana begitu banyaknya partai politik yang mengusung calon presiden sangat berpotensi melahirkan presiden yang pemerintahannya melahirkan stabilitas politik yang kuat.
Konsekuensi  lain  atas  peran  partai  politik  adalah  melahirkan  para  anggota  dewan perwakilan rakyat sekaligus merangkap anggota majelis permusyawaratan rakyat, yang salah satu  tugas  pokoknya  adalah  melahirkan  undang-undang  untuk  lebih  menterjemahkan  yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka, terkait dengan presidential threshold yang merupakan  produk  Undang-Undang  yang  dilahirkan  DPR,  wakil  rakyat  yang direpresentasikan  oleh  partai  politik  secara  legal  (sah)  bisa  disebut  telah menyerap  dan mewakili aspirasi rakyat. Untuk itu, terkait dengan Undang-Undang parliamentary threshold adalah  bagian  daripada  kehendak  rakyat  yang  membutuhkan  pemerintahan  yang  stabil, sekaligus menyaring calon presiden yang benar-benar dikehendaki dan didukung oleh rakyat.
C. Sistem pemerintahan Presidensial berbasis negara hukum Pancasila
Pancasila  merupakan  perwujudan  dari  nilai-nilai  luhur  bangsa  Indonesia  yang  bersifat universal,  sehingga  nilai-nilai  Pancasila  menjadi  sumber  dari  segala  sumber  hukum. Pembukaan  UUD  1945  di  atas tidak menyebutkan secara tersurat kata-kata Pancasila, tetapi Pancasila sebagai peristilahan atas kelima dasar yang disebut dalam Undang- Undang tersebut (Abdy Yuhana,2013).
Bangsa Indonesia sepakat bahwa lima sila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Pancasila. Oleh karena itu, pancasila dapat digambarkan sebagai falsafah dasar negara, yang merupakan pedoman sekaligus tujuan negara. Pancasila selain disebutkan sebagai  dasar  negara  dalam  batang  tubuh  pancasila  juga  termasuk  dalam  batang  tubuh undang-undang.
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  dengan  negara  hukum,  yaitu  suatu  kesatuan sistem  hukum  yang  bersumber  dari  pancasila  dan  berdasarkan  pada  standar  dasar  negara. Pancasila  ditempatkan  pada  tataran  norma  hukum  Indonesia  seperti grundnorm (norma fundamental)  atau staatfundamentalnorm (norma  dasar  negara).  Arti  penting  negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila terletak pada terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan baik materiil maupun spiritual. Sehubungan dengan itu, hukum Indonesia diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Dinamika  dalam  pemilihan  presiden  dengan  ketentuan  adanya  presidential  threshold sesungguhnya  merupakan  kekayaan  berdemokrasi  sebagai  wujud  kedaulatan  rakyat.  Dalam penerapan presidential threshold akan lebih memastikan dalam mengawal pilihan dan kehendak rakyat dalam pilpres yaitu dimana presiden terpilih dalam interaksi ketatanegaraan mempunyai basis  yang  kuat  dari  rakyat  maupun  dari  perwakilan  rakyat  dalam  hal  ini  partai  politik  atau gabungan partai politik sebagai pengusung presiden sehingga akan lebih membuat lebih efektif di  dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya  demi  mewujudkan  kehendak  rakyat,  menuju keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  berdasarkan  Negara  hukum  Pancasila. Presidential  threshold  merupakan  pengejawantahan  atas  perintah  dan  tafsir  di  dalam  Pasal  6A UUD 1945 yang memungkinkan terjadinya musyawarah dan mufakat untuk menentukan batas ideal persentase bakal calon presiden yang menghasilkan presiden yang mendapatkan dukungan besar  di  DPR  yang  merupakan  representasi  rakyat  dan  partai  politik,  sehingga  terjaminnya efektifitas dalam menjalankan roda pemerintah selama periode kepemimpinannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdy  Yuhana, Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  Pasca  Perubahan  UUD  1945  Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, Penerbit Fokusmedia, Bandung, 2013. Affan Gafar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000. Ali, Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika Alrasid, Harun. 1999. Pengisian Jabatan Presiden. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi I, Cet. Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Anshori,  Lutfi.2017.  Telaah  Terhadap  Presidential  Threshold  dalam  Pemilu  Serentak 2019. dalam jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hal 15-27
Fuqoha. 2017.Pengisian Jabatan
Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi  Konstitusional  di  Indonesia,  Jurnal  AJUDIKASI,  Vol.  1  No.  2 Desember 2017, hal 27-38.
Ghoffar,  Abdul.  2018.  “Problematika  Presidential  Threshold:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Dan  Pengalaman  Di  Negara  Lain”. Jurnal Konstitusi 15 (3):480-501. https://doi.org/10.31078/jk1532.
Schumpeter, Joseph. 2003.Capitalism, Socialism, and Democracy. London: Routledge. Sitepu, P. Antonius. 2012. Studi Ilmu Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu. Vanni  Anggara,2019.  Dinamika  Presidential  Threshold  di  Indonesia.  Jurnal  Transformative,
Volume 5, Issue 2. Universitas Brawijaya. Malang.