Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

## Sunaryo
Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  aspek  yuridis  pengaturan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  dalam  perspektif  pembangunan berkelanjutan  dan  penyusunan  program-program  CSR  yang  berorientasi  pada pembangunan  berkelanjutan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  notmatif (doctrinal  reseacrh)  yang  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  melalui  studi pustaka  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dalam  kaitannya  dengan  pembangunan  berkelanjutan,  pengaturan  CSR banyak  ditemukan  di  dalam  berbagai  peraturan  perundangan,  yaitu  UUD  1945 dan  diberbagai  undang-undang  sektoral  lain,  baik  yang  khusus  mengatur perusahaan  swasta  maupun  bagi  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Oleh karena  itu,  perusahaan  yang  ingin  mencapai corporate  sustainability dalam membuat  program  CSR  di  samping  harus  memperhatikan  aspek  ekonomi  dan sosial,  juga  harus  memperhatikan  aspek  lingkungan  sehingga  akan  terjaga eksistensi  perusahaannya  dan  sekaligus  kelestarian  lingkungannya.  Artinya, program-program  CSR  perlu  diselaras  dengan  prinsip-prinsip  pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan green constitution UUD 1945.
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, pembangunan berkelanjutan

## I. PENDAHULUAN
Corporate Social Responsibility (CSR)  atau  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  (TJSP) merupakan  salah  satu  isu  yang mengglobal di samping isu demokrasi  dan  hak  asasi  manusia. Menurut Edi Suharto, 1 CSR merupakan  sebuah  tuntutan  global dimana keberhasilan perusahaan (korporasi)  tidak  hanya  dinilai  dari kinerja  keuangan  dan  pemasaran produknya  saja  tetapi  juga  terhadap kinerja  sosial  dan  lingkungannya.
1 Edi Suharto, “ C C o o r r p p o o r r a a t t e e S S o o c c i i a a l l R R e e s s p p o o n n s s i i b b i i l l i i t t y y : : Konsep  dan  Perkembangan
Pemikiran”.  Makalah  disam-paikan  pada Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan,  Universitas  Islam  Indonesia
(UII), Yoyakarta, Tanggal 6-8 Mei 2008.
Secara konseptual, CSR juga
bersinggungan  dan  bahkan  sering dipertukarkan  dengan  frasa  lain, seperti corporate responsibility, corporate  sustainability,  corporate accountability, corporate citizenship, dan corporate stewardship. Greenberg Baron 2 mendefinisikan CSR sebagai
“ Busniss  practice  that  adhere  to ethical values that comply with legal requirements  and  the  environment ”. Sementara  itu  menurut  Soeharto Prawirokusumo, 3 tanggung  jawab
2 L.  Sinuor  Yosephus. Etika  Bisnis:
Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku    Pebisnis  Kontemporer .  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm. 295.
3 Soeharto Prawirokusumo. “ Perilaku Bisnis Modern  –  Tinjauan  pada  Etika  Bisnis  dan
sosial  adalah  sebuah  konsep  yang luas  yang  berhubungan  dengan kewajiban perusahaan dalam memaksimumkan impact positif terhadap  masyarakatnya.  Pengertian lain  diberikan  oleh The  World
Business  Council  for  Sustainable Development  (WBCSD) bahwa  CSR sebagai “continuing  commitment  by business  to  behave  ethically  and contribute  to  economic  development while improving the quality of life of the  workforce  and  their  families  as wel  as  of  the  local  community  and society  at  large”. 4 Berdasarkan pengertian-pengertian  di  atas  terlihat bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada shareholder saja,  tetapi  sekaligus terhadap para stakeholder dan lingkungan. Semakin  menguatnya  tuntutan perusahaan melaksanakan CSR sebenarnya tidak terlepas dari kenyataan  dimana  keberadaan  suatu perusahaan  bisa  berdampak  negatif bagi sosial dan lingkungan disekitarnya. Poerwanto menyatakan 5 ,  CSR  di  dunia  dan
Indonesia  kini  telah  menjadi  isu penting  berkaitan  dengan  masalah dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut  muncul  sebagai  reaksi  dari
Tanggung  Jawab  Sosial ”,  Jurnal  Hukum Bisnis, Vol 22, No 4, 2003,  hlm. 83. Uraian lebih  lengkap  baca  L.  Sinuor  Yosephus. Ibid. , hlm. 297-309.
4 Sukarmi,  “Tanggung  Jawab  Perusahaan (Corporate  Social  Responsibility)  dan  Iklim Penanaman Modal ” , file:///C:/Users/Acer/Desktop/84-tanggung- jawab-sosial-perusahaan-corporate-social- responsibility-dan-iklim-penanaman- modal.html,    Diakses  tanggal  11  Nopember 2010.
5 Poerwanto. Corporate Social Responsibility : Menjinakkan Gejolak Sosial di  Era  Pornografi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010, hlm.16.
banyak  pihak  terhadap  kerusakan lingkungan baik fisik, psikis maupun sosial, sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber produksi secara tidak benar. FX. Adji Samekto 6 menyatakan berbagai kerusakan  lingkungan  bersifat  lintas batas  negara  kemudian  muncul  di dunia seperti perusakan lapisan ozon, terjadinya pemanasan global, berkurangnya keragaman hayati, terjadinya hujan asam, dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang bersifat lokal. Di sektor kehutanan, 7
kerusakan  di  Indonesia  juga  sangat memprihatinkan,  di  mana  kerusakan hutan mencapai 55 % atau hampir 23 juta  hektar.  Laju  kerusakan  hutan makin  meningkat  selama  otonomi daerah, yaitu 2,5 juta/ha/tahun dengan  tingkat  kerusakan  di  urutan kedua setelah Brasil. Menurut
Sukanda  Husin 8 sumber  daya  hutan dan  lahan  Indonesia  telah  berada pada  titik ecological  imbalances . Kerusakan hutan Indonesia
diperkirakan  antara  600.000  Ha hingga 1,3 juta Ha pertahun. Adapun kerusakan  hutan  dan  lahan  telah mencapai  43  juta  Ha  pertahun.  Pada umumnya,  hal  ini  disebabkan  oleh
6 FX. Adji Samekto. Kapitalisme, Modernisasi,  dan  Kerusakan  Lingkungan .
Yogyakarta:  Genta  Press,  2008,  hlm.  97. Menurut  Nor  Hadi. Corporate  Social Responsibility. Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2011, hlm. 39, terdapat tiga kategori dampak negatif perusahaan (industri) terhadap lingkungan,  yaitu  dampak  karena input proses, dampak karena proses produksi, dan dampak karena output proses produksi.
7 Sudharto  P.  Hadi  dan  FX.  Adji  Samekto. Dimensi  Lingkungan  dalam  Bisnis  Kajian Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  pada Lingkungan. Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2007 hlm. 3.
8 Sukanda  Husin. Penegakkan  Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 82.
eksploitasi  besar-besaran  serta  tidak berkelanjutan  dan  tidak  berwawasan ekologi  sumber  daya  hutan,  baik pengambilan hasil hutan, pembukaan lahan  perkebunan,  maupun  untuk keperluan lain seperti pertambangan.
Rendahnya  kesadaran  untuk penerapan CSR di Indonesia merupakan  hal  yang  sangat  riskan mengingat semakin maraknya kepedulian komunitas global terhadap produk-produk ramah lingkungan  dan    prinsip-prinsip  Hak Asasi Manusia (HAM). 9
Lingkungan  sebagai  salah  satu aspek  penting  pada  CSR  sehingga konsep  pembangunan  berkelanjutan semestinya tercermin di dalam  CSR.
Konsep  pembangunan  berkelanjutan ini muncul menanggapi perkembangan teknologi terkait pengelolaan  sumber  daya  alam. Sebuah  konferensi  PBB  di  tahun
1992  dengan  nama  “ Earth  Summit ” menandai perkembangan pada periode ini. Konferensi ini menghasilkan  “ Rio Declaration ” yang  berisi  27  butir  panduan  bagi negara-negara di dunia untuk menerapkan apa yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. 10
9 Bambang Rudito, dan Melia Famiola. Etika
Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Bandung:
Rekayasa  Sains  2007,  hlm.  101,  memberi contoh,  boikot  terhadap  produk  sepatu  Nike oleh  warga  di  Negara  Eropa  dan  Amerika Serikat terjadi ketika pabrik pembuat  sepatu Nike  di  Asia  dan  Afrika  diberitakan mempekerjakan anak di bawah umur. Fakta- fakta di atas menunjukkan bahwa keberadaan  suatu  perusahaan  tidak  bisa hanya  berorientasi  pada maksimalisasi keuntungan  semata,  tetapi  juga  dituntut untuk  peduli  pada  masalah  sosial  dan lingkungannya.
10 Daud Silalahi. AMDAL (Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan)  dalam Sistem  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia .
CSR dan pembangunan
berkelanjutan  menjadi  penting  jika dikaitkan  dengan  isu  lingkungan. Tuntutan  untuk  melakukan  CSR menjadi  tak  terelakkan,  ketika  fakta menunjukkan  konsumsi  korporasi terhadap  penggunaan  sumber  daya alam  (SDA)  mencapai  lebih  dari  30 persen dari apa yang dapat disediakan  oleh  alam/lingkungan. 11 Oleh karena itu, dalam menggunakan SDA dan dalam rangka melaksanakan  CSR  perlu  diarahkan pada konsep pembangunan
berkelanjutan.    Menurut  A.  Sonny Keraf, 12 paradigma  pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai  etika  politik  pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan  itu  diorganisir  dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan.
Di  Indonesia,  CSR  telah  diatur (diwajibkan)  di  dalam  UU  No.  40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  (UUPT)  dan    UU  No.  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman
Modal  (UUPM).  Dengan  berlakunya peraturan perundangan tersebut,
maka  kewajiban  CSR  telah  bergeser dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum sehingga pelaksanaannya bisa dipaksakan. Guna mewujudkan tujuan dari
Jakarta:  PT.  Suara  Harapan  Bangsa, 2011, hlm. 6. 11 Reza Rahman.
Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan.
Yogyakarta: MedPress, 2009, hlm. 44.
12 A. Sonny Keraf. Etika Lingkungan Hidup . Jakarta:  Kompas,  2010,  hlm.  191.  Menurut Amos  Neolaka.. Kesadaran  Lingkungan . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 7, Inti sistem etika lingkungan yang diperlukan dan dapat  berfungsi  sebagai  pondasi  bagi pembangunan  berkelanjutan  adalah:  (1) berkeyakinan  bahwa  persediaan  SDA  yang dimiliki  oleh  planet  bumi  terbatas,  (2) manusia  merupakan  bagian  dari  alam,  dan (3) manusia tidak superior terhadap alam.
pengaturan  CSR  di  atas,  maka program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan perlu diutamakan.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  yang  menjadi  permasalahan adalah  bagaimanakah  aspek  yuridis pengaturan    CSR  dalam    perspektif pembangunan berkelanjutan dan bagaimanakah  penyusunan  program- program    CSR  yang  berorientasi pada pembangunan berkelanjutan ?

## II. PEMBAHASAN
2.1. Aspek Yuridis Pengaturan CSR dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan
Di  Indonesia,  penerapan  CSR telah memperoleh landasan hukum di dalam berbagi peraturan perundangan  dan  khusus  di  bidang lingkungan  utamanya  yang  terkait dengan  pembangunan  berkelanjutan juga ditemukan dalam berbagi
undang-undang. Tabel 1 di bawah ini menguraikan  dasar  hukum  CSR dalam kaitannya pembangunan
berkelanjutan.
Berdasarkan  pengelompokkan tersebut  dalam  gambar  1  jelaslah bahwa  konsep  CSR  yang  semula hanya  merupakan  kewajiban  moral, dengan  berlakunya  Pasal  74  ayat  (1)
UUPT menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum,  tetapi  khusus  hanya  bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan  dengan  sumber  daya  alam. Bagi perusahaan lainnya, CSR hanya merupakan kewajiban moral. Namun demikian,  kewajiban  moral  ini  dapat juga  berubah  menjadi  kewajiban hukum.
Hal ini merupakan konsekuensi  logis  bahwa  pelak- sanaan  CSR  pada  umumnya  diatur dalam berbagai peraturan perundangan secara terpisah. Tabel 1 Peraturan Perundangan tentang CSR dalam kaitannya Pembangunan Berkelanjutan No Dasar Hukum Pasal Ketentuan 1.  UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir dan  batin,  mendapatkan  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat.      Kekayaan  alam digunakan  untuk  sebesar-besar  kemak- muran  rakyat.  Perekonomian  nasional berdasar  prinsip  kebersamaan,  efisiensi- berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  ekonomi nasional. 2.  UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 9 ayat (3) Setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  hidup yang baik dan sehat. 13
13 Mukti  Fajar. Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Indonesia:  Studi  Tentang  Penerapan Ketentuan  Corporate  Sosial  Responbility  pada  Perusahaan  Multi  Nasional,        Swasta  Nasional dan Badan Usaha Milik Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 251.
3.  UU No. 4Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 36-73, 85-86, 95-112, 134- 138, Khususnya  aturan  mengenai  penggolongan bahan-bahan  galian,  kuasa  pertambangan, hubungan  antara  kuasa  pertambangan dengan  hak-hak  atas  tanah  dan  segala aturan lainnya yang terkait dengan masalah pertambangan, 14 serta izin usaha pertambangan. 4.  UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Ling-kungan Hidup Pasal 36-57 Khususnya  mengenai  pelestarian  fungsi lingkungan  hidup,  pelestarian  daya  dukung lingkungan hidup, pelestarian daya tampung  lingkungan  hidup,  dan  perizinan usaha. 5.  UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 11-12, 20-51, 67-70 Khususnya  mengenai  pengelolaan  hutan yang  termasuk  di  dalamnya  tata  hutan  dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan  dan  penggunaan  kawasan hutan,  perizinan  usaha  hutan,  perlindungan hutan  dan  konservasi  alam,  hak-hak masyarakat adat. 6.  UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 5-9, 11-12, 20-25, 59-62 Khususnya  mengenai  pengelolaan  sumber daya air, pola pengelolaan sumber daya air, rencana  pengelolaan  sumber  daya  air,  hak guna  air,  hak  guna  pakai  air,  hak  guna usaha  air,  dan  aturan  lainnya  yang  terkait dengan  sumber daya air 7.  UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya Pasal 6-10, 26-35, 37-38 Khususnya  tentang  pemanfaatan  SDA hayati dan ekosistemnya, sistem penyangga kehidupan,  konservasi  SDA  hayati  dan ekosistemnya,  kawasan  pelestarian  alam, dan  aturan  lainnya  yang  terkait  dengan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. 8.  UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15-17 Setiap penanam modal wajib melaksanakan CSR,  menjaga  kelestarian  lingkungan hidup.  Bagi  penanam  modal  juga  wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan  lokasi  yang  memenuhi  standar kelayakan lingkungan hidup. 9.  UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT Pasal 74 ayat (1) Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan 10.  UU No. 19 Pasal BUMN  dapat  menyisihkan  sebagian  laba
14 Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama. Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR . Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm. 102-103.
Tahun 2003 Tentang BUMN 88 bersihnya  untuk  keperluan  pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. 11.  Permen BUMN No. 4 Tahun 2007 Pasal 2, 5, dan 9 Setiap BUMN  wajib membentuk unit kerja khusus  yang  menangani  langsung  masalah pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat di  mana  besaran  alokasi  PKBL  tersebut bernilai 2 % dari laba bersih. Kewajiban  melaksanakan  CSR di  atas  tidak  hanya  bagi  perusahaan swasta  tetapi  juga  bagi  perusahaan BUMN. Diwajibkannya CSR tersebut  tidak  terlepas  dari  fakta  di mana  kerusakan  lingkungan  banyak terjadi  sebagai  akibat  dari  dampak negatif keberadaan suatu perusahaan.
Oleh karena itu, perusahaan sekarang ini  tidak  bisa  lagi  hanya  berorientasi pada kepentingan shareholders semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan stakeholders dan  lingkungan/bumi setempat  atau  berorientasi  pada  3P, yaitu profit, people, dan planet. 15 Tuntutan CSR yang berorientasi pada 3P di atas sebenarnya  di  samping  bermanfaat 16
bagi  keberlanjutan  perusahaan  itu sendiri  untuk  jangka  panjang,  juga merupakan wujud dalam pelaksanaan dari prinsip-prinsip pembangunan  berkelanjutan  yang
15 Nurdizal  M.  Rachman.  a t.all . Panduan Lengkap Perencanaan CSR. Bogor: Penebar Swadaya, 2011, hlm. 13, menyatakan bahwa CSR dan sustainability pada dasarnya adalah merajut  dan  menggerakkan  elemen people, planet ,  dan profit dalam  satu  kesatuan, artinya  setiap  isu  yang  terkait  dengan  CSR harus  dikaji  dari  perspektif people,  planet , dan profit dalam satu kesatuan.
16 Michael  Porter  dalam  Hendrik  Budi Untung. Corporate  Social  Responsibility . Jakarta:  Sinar  Grafika,  2008,  hlm.  29, menunjukkan  adanya  korelasi  positif  antara profit  dan  CSR,  atau  tujuan  finansial  dan tujuan  sosial  perusahaan.  Perusahaan  yang mencatat  laba  tertinggi  adalah  para  pionir dalam CSR.
diatur  dalam  konstitusi  dan  berbagai peraturan  sebagaimana  pada  matriks di atas.
Dengan  diaturnya  hak  atas lingkungan sebagai hak asasi manusia  dalam  Pasal  28H  ayat  (1) dan diadopsinya prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan  lingkungan  ke  dalam Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945 menunjukkan bahwa Undang- Undang  Dasar  Negara  kita  sudah bernuansa hijau ( green constitution ). 17 Oleh karenanya, dalam program-program pembangunan  termasuk  di  dalamnya program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dituntut untuk selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan green constitution UUD 1945.
2.2. Program CSR yang Berorientasi pada Pembangunan Berkelanjutan Dalam Our  Common  Future dimunculkan  konsep  Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development ). 18 Di dalam
17 Jimly  Asshiddiqie. Green  Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,  2010, hlm. 9.
18 Arief  Hidayat  dan  FX.  Adji  Samekto.
Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan  di  Era  Otonomi  Daerah .
laporannya, WCED ( World Commission  on  Environment  and Development ) mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai: “Pembangunan  yang  berusaha
memenuhi  kebutuhan  hari  ini, tanpa  mengurangi  kemapuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan mengandung  maksud  pembangunan berwawasan  jangka  panjang,  yang meliputi jangka waktu antar generasi dan  berupaya  menyediakan  sumber daya  yang  cukup  dan  lingkungan yang  sehat  yang    mendukung kehidupan.  Konsep  di  atas  sesuai dengan  sasaran  dan  tujuan  dari CSR 19 di  dalam  berperan  serta pembangunan  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan secara berkelanjutan.
Menurut  UU  No.  32  Tahun 2009  yang  dimaksud  “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana  yang  memadukan  aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan  lingkungan  hidup  serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan, dan mutu hidup
Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas
Diponegoro, 2007,  hlm. 43. 19 Siti  Kotijah  dalam  Joko  Prastowo  dan Miftachul Huda. Corporate Social Responsibility:  Kunci  Meraih  Kemuliaan Bisnis. Yogyakarta:  Samudra  Biru,  2011,
hlm.48,  menyatakan  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  bertujuan  mewujudkan pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat  pada  umumnya.  Hal  ini  dalam rangka  mendukung  terjalinnya  hubungan perseroan  yang  serasi,  seimbang  dan  sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
generasi masa kini dan generasi masa depan  ...”. 20 Konsep Sustainable Development sendiri  mengandung dua  ide  utama,  yaitu  (1)  untuk melindungi  lingkungan  dibutuhkan pembangunan  ekonomi,  dan  (2) pembangunan ekonomi harus memerhatikan  keberlanjutan,  yakni dengan cara melindungi sumber daya yang  dimiliki  bumi  bagi  generasi mendatang. 21 Secara eksplisit 22 definisi
pembangunan  berkelanjutan  secara luas  terdiri  dari  3  (tiga)  aspek prinsip,  yaitu  ekologi 23 ,  ekonomi, dan  sosial  dengan  aspek  ekologi  dan ekuitas  sosial  merupakan  aspek utama.  Dapat  dikatakan  bahwa  tipe pembangunan  sosial  dan  ekonomi yang  berkelanjutan,  adalah  dapat memproteksi dan meningkatkan lingkungan  dan  ekuitas  sosial.  Oleh karena itulah Rasmussen mengatakan bahwa 24 pembangunan yang
20 Iwan  J.  Azis, at  all. (Ed). Pembangunan Berkelanjutan  Peran  dan  Kontribusi  Emil Salim .  Jakarta:  KPG  (Kepustakaan  Populer Gramedia),  2010,  hlm.  142.  Menurut  Jimly Asshiddiqie. Op.Cit. ,  hlm.  135,  Istilah pembangunan  berkelanjutan  secara  resmi baru  dipakai  di  Indonesia  pada  tahun  1997, yaitu dengan dicantumkan dalam UU No. 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Istilah  resmi  yang dipakai undang-undang ini adalah “Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup. 21 Ismail Solihin. Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability .  Jakarta:  Salemba  Empat,
2011, hlm. 27.
22 Johan  Iskandar. Ekologi  Manusia  dan Pembangunan Berkelanjutan . Bandung: Program  Studi  Magister  Ilmu  Lingkungan Universitas Padjajaran, 2009, hlm. 41.
23 Menurut  Andi  Hamzah. Penegakan Hukum  Lingkungan .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2008, hal. 3, istilah ekologi mulai diperkenalkan oleh seorang naturalis Jerman bernama Ernst Haeckel pada tahun 1869.
24 Larry  L.  Rasmussen. Earth  Community Earth  Ethics atau Komunitas  Bumi:  Etika
berkelanjutan  adalah  obat  yang paling luas direkomendasikan sekarang ini untuk krisis-krisis global dalam  bidang  sosial,  ekonomi,  dan teknologi.  Itu  juga  yang  paling  luas variasinya.
Terkait  dengan  uraian  di  atas, perusahaan dalam rangka melaksanakan  CSR  perlu  membuat program-program  yang  senantiasa berorientasi pada Dasakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).  Sebagai  pedoman  strategis, Dasakarya  Pengelolaan  Lingkungan
Hidup  (DPLH)  meliputi  upaya- upaya: 25
(a) melestarikan  fungsi  dan  tatanan lingkungan,
(b) meningkatkan daya dukung lingkungan,
(c) menaikkan mutu lingkungan,
(d) menggerakkan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman flora dan fauna;
(e) mengoordinasikan  keterpaduan
SDM,  SDA,  dan  sumber  daya buatan dalam pengelolaan lingkungan;
(f) mengupayakan pemanfaatan
ruang wilayah secara optimal; (g) menormalisasikan fungsi lingkungandengan  mengurangi risiko perusakan dan pencemaran lingkungan,
(h) menggairahkan peran serta masyarakat;
(i) mengantisipasi dan mengandalkan  sistem  informasi lingkungan dan ekonomi lingkungan;
Bumi  Merawat  Bumi  demi  Kehidupan  yang Berkelanjutan  Bagi  Segenap  Ciptaan (Terj Liem  Sien  Kie).  Jakarta:  PT.  BPK  Gunung Mulia, 2010, hlm. 23.
25 Aca  Sugandhy  dan  Rustam  Hakim. Prinsip  Dasar  Kebijakan  Pembangunan Berkelanjutan  Berwawasan  Lingkungan . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm. 59-60.
(j) memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk  pengelolaan  lingkungan dan penegakkan hukum pengelolaan lingkungan. Kesepuluh upaya tersebut merupakan  pedoman  strategis  dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan harus dilaksanakan secara  terintregasi  dalam  setiap kegiatan  pembangunan,  baik  yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah,  dunia  usaha  maupun  oleh masyarakat luas.
Pada tataran praktik, corporate sustainability yang  dilakukan  oleh perusahaan  dalam  aspek  lingkungan tersebut adalah sebagaimana terdeskripsikan dalam tabel 2. 26
Melalui program-program CSR yang  berorientasi  pada  Dasakarya Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan praktik  CS  sebagaimana  di  atas, maka  diharapkan  akan  tercapai tujuan akhir dari CSR yaitu menempatkan  entitas  bisnis  untuk ikut serta mewujudkan konsep pembangunan  berkelanjutan.  Namun demikian, 27 karena konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana  tertuang  dalam  Agenda 21  mencakup  tiga  aspek,  yaitu lingkungan  hidup,  ekonomi  dan sosial,  maka  syarat-syarat    berupa pemenuhan  kebutuhan  dasar  ( the fulfilment of human needs ), pemeliharaan lingkungan ( maintenance of ecological integrity ),  keadilan  sosial  ( social 26 Dwi Kartini. Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi  di  Indonesia. Bandung:  PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 103.
27 Sudharto  P.  Hadi. Dimensi  Hukum Pembangunan  Berkelanjutan. Semarang: Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, 2002, hlm. 2.
equity ), dan kesempatan menentukan nasib  sendiri  ( self  determination )
juga  harus  dipenuhi.  Dengan  kata lain pembangunan berkelanjutan menghendaki  adanya  perlindungan
dan pemihakan bagi penduduk miskin termasuk di dalamnya masyarakat lokal, demokratisasi, transparansi serta perlindungan fungsi lingkungan. Tabel 2. Parktik CS dalam Aspek Lingkungan Area Praktik Tindakan Praktis Proaktif mendukung isu-isu positif yang berkenaan dengan isu-isu lingkungan
 Program  pelatihan  staf  yang  berkelanjutan  di  bidang lingkungan.
 Bekerjasama  dengan  otoritas  lokal  untuk  membangun kapasitas  dan  meningkatkan  kemampuan  organisasi yang  bersifat  lokal  dalam  hal  kemampuan  mengelola kondisi lingkungan yang ideal.
 Penelitian  atas  produk  yang  menggunakan  energi terbarukan dan proaktif meminimalisir dampak rumah kaca dan penurunan emisi karbon dalam berproduksi. Mengelola dampak risiko lingkungan  Membuat  model  pencegahan  dan  mitigasi  terhadap dampak negatif operasional terhadap lingkungan.  Mengawasi  dan  waspada  terhadap  risiko  yang  akan terjadi.  Tanggapan  yang  cepat  apabila  terjadi  bencana lingkungan  melalui  pelatihan,  komunikasi,  rekayasa pencegahan dan pembangunan serta perencanaan yang jitu untuk menghadapi kondisi darurat.  Mitigasi terhadap bencana secara terus menerus.
Kinerja lingkungan  Efisiensi penggunaan material produksi dan bisnis.
 Manajemen sumber daya energi.
 Manajemen pengelolaan penggunaan air.
 Manajemen  dan  minimasi  limbah,  polusi,  dan  zat berbahaya.
 Minimasi dampak negatif produk terhadap lingkungan.
Keberadaan  CSR  memberikan banyak  manfaat  baik  dilihat  dari aspek  sosial,  ekonomi,  maupun lingkungan. Meskipun demikian, penerapan  CSR  di  Indonesia  masih banyak ditemukan tantangan mengingat belum adanya standarisasi CSR, kesatuan istilah, konsep, bentuk, maupun Peraturan Pemerintah    tentang  CSR.  Di samping  itu,  pengaturan  CSR  ke dalam  produk  hukum  itu  sendiri  pun
menimbulkan pendapat yang berbeda antara  yang  pro  dan  yang  kontra. Berbagai  argumentasi  yang  menolak CSR sebagai suatu kewajiban, melihat  CSR  pada  tataran  kewajiban saja.  Para  pelaku  usaha  tidak mengindahkan  dasar  filosofinya  dan dampak  yang  berlangsung  selama ini.  Pelaku  usaha  tidak  melihat  dari segi tanggung jawab kepada generasi berikutnya,  terhadap  apa  yang  telah mereka  lakukan  dan  apa  yang  akan
mereka  wariskan  kepada  generasi akan datang. 28
Dengan  diwajibkannya  CSR, dunia  usaha  mengkhawatirkan  UU tersebut  akan  menjadi  legitimasi praktik pungutan liar karena peraturan  itu  mencakup  kewajiban perusahaan  untuk  mengalokasikan dana  CSR. 29 Tantangan  lainnya adalah  dengan  diberlakukannya  UU Pemerintahan  Daerah,  baik  dengan UU No. 22 1999 ataupun penggantinya,  UU  No.  32  Tahun 2004 tentang dikhawatirkan terjadinya: (a) egoisme  daerah  yang  berlebihan yang  akan  membatasi  ruang gerak koordinasi antar Kabupaten/Kota, padahal pengelolaan  lingkungan  selalu menuntut di luar batas administrasi karena ciri-ciri ekologisnya;
(b) mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota mengeksploitasi sebanyak-banyaknya  SDA  tanpa memperhatikan  daya  dukungnya demi mengejar PAD; 30
(c) CSR  dijadikan  sebagai  alat untuk meningkatkan PAD sehingga  tujuan  dari  CSR  tidak tercapai. Di balik tantangan di atas, CSR dalam perspektif pembangunan berkelanjutan memiliki peluang
berkembang untuk dilaksanakan.
Seiring dengan diwajibkannya secara hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan  CSR  dan  kesadaran konsumen,  maka  akan  semakin banyak  perusahaan  peduli  pada
28 Isa  Wahyudi  dan  Busyra  Azheri. Corporate  Social  Responsibility:  Prinsip, Pengaturan  dan  Implementasi. Malang: Setara Press, 2011, hlm. 186.
29 Jackie  Ambadar. CSR  dalam  Praktik  di Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 6.
30 Sudharto P. Hadi. Op. Cit., hlm. 63-64.
pelestarian  lingkungan.  Di  samping itu, 31 dengan  otonomi  daerah  akan memberi peluang tercapainya kualitas  keputusan  menjadi  lebih baik, karena pihak-pihak yang berkompeten  turut  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Hal  ini sejalan  dengan  salah  satu  syarat mewujudkan pembangunan berkelanjutan,  yakni  partisipatori, demokrasi, dan
kesempatan menentukan nasib sendiri.

## III. SIMPULAN
1. Di  Indonesia,  keberadaan  CSR sudah  memperoleh  legitimasi untuk  dilaksanakan  oleh  suatu perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan  dari  beroperasinya suatu kegiatan bisnis yang dijalankannya.  Kewajiban  untuk melaksanakan CSR tersebut telah diatur di dalam berbagai peraturan perundangan, baik yang  terkait  dengan  perusahaan (UUPT, UUPMA, dan UU BUMN) maupun yang berhubungan  dengan  HAM  (UU No. 39 Tahun 1999) dan pembangunan berkelanjutan yang terdapat  dalam  berbagai  undang- undang  yang  terkait  dengan lingkungan. Meskipun masih menimbulkan  pro  dan  kontra, namun  dengan  adanya  peraturan perundangan  di  atas,  maka  bagi perusahaan dengan kriteria tertentu  menjadi  wajib  secara hukum  (bukan  lagi  kewajiban moral) untuk melaksanakan CSR.
2. Perusahaan  yang  ingin  mencapai corporate  sustainability dituntut memiliki  program-program  CSR yang berorientasi pada
pembangunan berkelanjutan.
31 Sudharto P. Hadi. Ibid. , hlm. 62.
Program-program CSR dimaksud adalah  program-program  yang senantiasa berorientasi pada Dasakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Sebagai pedoman strategis Kesepuluh upaya tersebut (DPLH)  merupakan  pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan  berkelanjutan  dan harus dilaksanakan secara terintregasi dalam setiap kegiatan pembangunan , baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat  luas,  maupun  dunia usaha.  Dengan  program-program CSR  yang  berorientasi  pada pembangunan berkelanjutan, maka  akan  terjaga  eksistensi perusahaannya dan sekaligus kelestarian lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambadar, Jackie. CSR dalam Praktik di  Indonesia. Jakarta:  Elex Media Komputindo, 2008. Asshiddiqie, Jimly. Green Constitution:  Nuansa  Hijau Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 .  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
Azis, Iwan J. at al. (Ed). Pembangunan Berkelanjutan Peran  dan  Kontribusi  Emil Salim . Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010. Fajar,  Mukti. Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate  Sosial  Responbility pada Perusahaan Multi Nasional,        Swasta  Nasional dan Badan Usaha Milik
Negara. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010. Hadi, Nor. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2011. Hadi,  Sudharto  P.  dan  FX.  Adji Samekto. Dimensi  Lingkungan dalam Bisnis Kajian Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan pada Lingkungan. Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007. Hadi,  Sudharto  P. Dimensi  Hukum Pembangunan  Berkelanjutan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002. Hamzah,  Andi. Penegakan  Hukum Lingkungan . Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Hidayat, Arief dan FX. Adji Samekto. Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007. Husin, Sukanda. Penegakkan Hukum
Lingkungan Indonesia. Jakarta:
Sinar Grafika, 2009. Iskandar,  Johan. Ekologi  Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan . Bandung: Program  Studi  Magister  Ilmu Lingkungan Universitas Padjajaran, 2009. Kartini,  Dwi. Corporate  Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di  Indonesia. Bandung:  PT.
Refika Aditama, 2009. Keraf,  A.  Sonny. Etika  Lingkungan Hidup . Jakarta: Kompas, 2010.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Neolaka, Amos. Kesadaran Lingkungan . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
Oktoberina,  Sri  Rahayu,  dan  Niken
Savitri. Butir-Butir  Pemikiran dalam  Hukum:  Memperingati 70  Tahun  Prof.  Dr.  B.  Arief Sidharta, S.H. Bandung: Refika Aditama, 2008. Poerwanto. Corporate Social Responsibility  :  Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi . Tanpa Kota, Pustaka Pelajar, 2010. Prastowo,  Joko  dan  Miftachul  Huda. Corporate Social Responsibility:  Kunci  Meraih Kemuliaan  Bisnis. Yogyakarta:
Samudra Biru, 2011.
Rachman,  Nurdizal  M. at  all . Panduan Lengkap Perencanaan CSR. Bogor: Penebar Swadaya, 2011. Rahman,  Reza. Corporate  Social Responsibility:  Antara  Teori dan  Kenyataan. Yogyakarta:
MedPress, 2009. Rasmussen, Larry L. Earth Community  Earth  Ethics atau Komunitas  Bumi:  Etika  Bumi Merawat Bumi demi Kehidupan  yang  Berkelanjutan Bagi  Segenap  Ciptaan (Terj Liem  Sien  Kie).  Jakarta:  PT. BPK Gunung Mulia, 2010. Rudito, Bambang, dan Melia Famiola. Etika  Bisnis  dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Bandung: Rekayasa Sains, 2007.
Samekto,  FX.  Adji. Kapitalisme, Modernisasi,  dan  Kerusakan Lingkungan . Yogyakarta: Genta Press, 2008. Silalahi, M. Daud. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Sistem Hukum Lingkungan di
Indonesia .  Jakarta:  PT.  Suara Harapan Bangsa, 2011.
Solihin,  Ismail. Corporate  Social Responsibility:  From  Charity to Sustainability . Jakarta: Salemba Empat, 2011. Sugandhy,  Aca  dan  Rustam  Hakim. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan . Jakarta:  PT.  Bumi  Aksara, 2009.
Suharto,  Edi.  “ C C o o r r p p o o r r a a t t e e S S o o c c i i a a l l R R e e s s p p o o n n s s i i b b i i l l i i t t y y : : Konsep  dan Perkembangan Pemikiran”. Makalah  disampaikan  pada Workshop Tanggungjawab Sosial  Perusahaan,  Universitas Islam Indonesia (UII), Yoyakarta, 6-8 Mei 2008. Untung,  Hendrik  Budi. Corporate
Social  Responsibility .  Jakarta:
Sinar Grafika, 2008. Wahyudi,  Isa  dan  Busyra  Azheri. Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan  dan  Implementasi.
Malang: Setara Press, 2011. Widjaya,  Gunawan  dan  Yeremia Ardi Pratama. Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR .
Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
Yosephus,  L.  Sinuor. Etika  Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap  Perilaku    Pebisnis Kontemporer. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
Jurnal  Hukum  Bisnis,  Vol  22,  No  4, 2003 file:///C:/Users/Acer/Desktop/84- tanggung-jawab-sosial- perusahaan-corporate-social- responsibility-dan-iklim- penanaman-modal.html,