## BUDAYA MAMFATIN UKUNRAI SEBAGAI PARADOKS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Donna Isra Silaban 1 , Imelda Nahak 2 1,2 Fakultas Komunikasi dan Desain, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Email : donnaisra@unibi.ac.id 1 nahak.imelda@gmail.com 2

## Abstrak
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  komunikasi  pembangunan  dalam  partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat penting karena  bisa  menjamin  efektivitas  program  pembangunan.  Dalam  praktiknya,  terdapat sejumlah  kendala  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan.  Beberapa kendala  yang  berhasil  diidentifikasi,  yaitu  tidak  adanya  dukungan  hukum  (Rumensten, 2012), kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya kualitas SDM, lama tinggal dan jenis pekerjaan  yang  menyita  waktu  luang  (Wijaksono,  2013),  kurangnya  sosialisasi  dari pemerintah (Sagita, 2016), kemiskinan dan keterbatasan akses yang diberikan pemerintah (Ompusunggu,  2017),  dan  adanya  kepentingan  birokrasi  (Mbeche,  2017).  Studi-studi tersebut  mempertimbangkan  faktor  budaya  yang  menyebabkan  rendahnya  partisipasi masyarakat.  Studi  kasus  kualitatif  ini  memperluas  studi-studi  sebelumnya  dengan mengungkap  budaya  mamfatin  ukunrai  yang  mendorong  rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Naran  (samaran)  Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu. Budaya mamfatin ukunrai merupakan kebiasaan masyarakat yang  menganggap  perencanaan  pembangunan  sebagai  tugas  dan  tanggung  jawab pemerintah. Masyarakat hanya berperan sebagai pelaksana program pembangunan yang ditetapkan pemerintah.
Kata Kunci : komunikasi pembangunan, budaya , perencanaan pembangunan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  development  communication  in  community  participation  in village development planning. Community participation is very important because it can guarantee the effectiveness of development programs. There are a number of obstacles to community  participation  in  development  planning.  Some  identified  barriers  are  the absence  of  legal  support  (Rumensten,  2012),  lack  of  public  awareness,  low  quality  of human resources, length of stay and hours employment type (Wijaksono, 2013), lack of socialization from the government (Sagita, 2016), poverty and limited access provided by the government (Ompusunggu, 2017), and interest of bureaucracy in planning (Mbeche, 2017).  These  studies,  indeed,  have  not  considered  yet  cultural  factor  leading  to disinvolvement.  This  qualitative  case  study  extends  previous  studies  by  revealing  the culture  of  mamfatin  ukunrai  discouraging  community  participation  in  development planning in Naran Village (pseudonym), Raimanuk Subdistrict, Belu Regency. Mamfatin ukunrai  is  a  custom  considering  development  planning  is  government's  duties  and responsibilities. Villagers are merely the executor of development programs. This custom is  a  legacy  of  royal  government  system  and  dominates  the  mindset  of  villagers.  The tradition of highly appreciating the government unwittingly creates an invisible distance between government and society. It has discouraged villagers’ participation.
Keyword: development communication, culture, development planning
1.PENDAHULUAN Partisipasi masyarakat dalam perencanaan  pembangunan  telah  menjadi topik kajian penting dan menjadi salah satu trend  dalam  penelitian  ilmiah  sejak  tahun 2000.  Pentingnya  partisipasi  masyarakat berkaitan  dengan  efektivitas  dan  efisiensi pemenuhan  kebutuhan  masyarakat,  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera. Partisipasi  masyarakat  mencakup  empat hal,  yakni:  “1) Penerimaan  manfaat  bagi masing-masing  orang  yang  berpartisipasi, 2)  Partisipasi  masyarakat  mencerminkan kebutuhan  mendasar  dan  nilai-nilai kebaikan  bagi  manusia,  3)  Partisipasi masyarakat adalah jaminan bagi terpenuhinya kebutuhan, dan 4) Partisipasi menghasilkan  pengambilan  keputusan yang tepat dalam pelaksanaan pembangunan (Rostam, Ansari, & Vinejad,
2018). Selanjutnya, Ali menegaskan bahwa partisipasi  masyarakat  merupakan  salah satu  elemen  penting  pembangunan  karena dapat  mempermudah  mobilisasi  sumber daya  lokal,  membuka  kesempatan  kerja dan  melatih  masyarakat  untuk  lebih bersikap  kreatif  dengan  keturutsertaannya dalam proses pembangunan (Ngindana dan Hanafi,  2012:29-30).  Dengan  demikian, partisipasi masyarakat juga dapat memberdayakan  masyarakat  (Al-Kautsari, 2017;  Alyas,  2015;  Atmojo,  Eko, Fridayani,  Kasiwi,  &  Pratama,  2017; Defina,  2012;  Fitriani,  Selinaswati,  & Mardiah, 2017).
Partisipasi masyarakat mulai
mendapat  perhatian  dari  pemerintah  sejak tahun  1999,  sejak  diterapkannya  sistem politik demokrasi dan sistem pemerintahan daerah.  Berbagai  ketentuan  hukum  pun dibuat  untuk  memastikan  terlaksananya pembangunan yang partisipatif, di antaranya  UU  No.22  tahun  1999,  UU No.32  tahun  2004,  UU  No.23  tahun  2014 tentang  pemerintahan  daerah,  UU  No.4 tahun  2014  tentang  Desa,  Permendagri No.114  tahun  2014  tentang  Pedoman
Pembangunan  Desa,  dan  Permendagri No.20  tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Namun,  alasan-alasan yang  membuat  partisipasi  masyarakat menjadi  penting  disamping  keberadaan hukum sebagai pendukung ternyata belum menjamin terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Studi  yang  dilakukan  oleh  Marzuki (2009)  terhadap  partisipasi  masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan  di  Malaysia  menyebutkan partisipasi masyarakat masih terbatas pada pihak  yang  menyediakan  informasi  untuk meningkatkan  kualitas  laporan  AMDAL. Masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat  cenderung  diabaikan  karena masyarakat  tidak  dilibatkan  dalam  proses pengambilan keputusan. Rumensten (2012) melakukan  studi  lainnya  dan  menjelaskan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam pembentukan  peraturan  daerah  masih rendah  karena  keberadaan  hukum  yang kurang  mengikat.  Studi  lainnya  yang dilakukan  di  Tanggerang  lebih  melihat pada  sisi  masyarakat,  yang  mana rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam menyikapi perubahan fungsi lahan disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran, rendahnya  SDM  masyarakat,  pengaruh lama  tinggal  dan  pola  yang  menyebabkan tidak adanya waktu luang untuk berpartisipasi  (Wijaksono,  2013).  Selain itu,  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah terkait program yang dilaksanakan merupakan faktor lainnya yang
menyebabkan partisipasi masyarakat
menjadi rendah (Sagita, 2016).
Ompusunggu  (2017)  melakukan studi  terhadap  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan irigasi di Desa Namo Bintang  Kecamatan  Pancur  Batu.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  faktor kemiskinan  dan  keterbatasan  akses  dari pemerintah
merupakan penyebab rendahnya partisipasi masyarakat. Mbeche
(2017)  dalam  penelitiannya  terhadap partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan untuk  mengurangi  gas  emisi  akibat penggundulan dan degradasi hutan menyebut ketiadaan partisipasi masyarakat ini sebagai ‘partisipasi simbolis’. Meskipun  ketentuan mengharuskan  semua pemangku  kepentingan  terlibat  dalam menyusun perencanaan, partisipasi masyarakat  lokal  menjadi  simbol  belaka ketika  penyusunan  perencanaannya  hanya melibatkan  orang-orang  tertentu  sebagai perwakilan  masyarakat  atau  yang  disebut ‘perwakilan substantif’.
Studi  peneliti  di  Desa  Naran menemukan hal baru dari segi kebudayaan lokal  yang  menyebabkan  rendahnya partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan. Kebudayaan tersebut bersumber pada kebiasaan yang diwariskan secara  tak  langsung  dan  tak  jelas  namun mampu mempengaruhi pola pikir sebagian besar  masyarakat  sehingga  menimbulkan sikap  enggan  untuk  berpartisipasi  dalam perencanaan  pembangunan  desa.  Peneliti menyebut  kebiasaan  tersebut  sebagai budaya mamfatin ukunrai . Budaya mamfatin ukunrai merujuk pada kebiasaan masyarakat  yang  menganggap  segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan merupakan tugas pemerintah,  bukan  tugas  masyarakat.
Dengan  demikian,  masyarakat  tidak mempunyai  suatu  keharusan  untuk  turut mengambil  bagian  dalam  pengelolaan pemerintahan, termasuk perencanaan pembangunan  desa.  Untuk  mencari  tahu lebih  lanjut,  peneliti  kemudian  melakukan penelitian  terhadap  partisipasi  masyarakat dalam  perencanaan  pembangunan,  untuk menggali  lebih  dalam  tentang  kondisi partisipasi masyarakat dan budaya mamfatin  ukunrai di  Desa  Naran Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu.

## 2.KAJIAN PUSTAKA
2.1  Kondisi  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Naran Pembangunan merupakan
serangkaian  usaha  yang  dilakukan  secara sadar  dan  berencana  serta  berkelanjutan oleh  suatu  bangsa  dengan  harapan membawa  perubahan  dan  pertumbuhan guna mempercepat modernisasi kehidupan bangsa  untuk  pencapaian  tujuan  akhir bangsa
tersebut. Aspek-aspek pembangunan  telah  mengalami  perubahan sejak  komunikasi  pembangunan  mulai dikenal  di  Indonesia  pada  awal  1970-an baik dalam organisasi
strategi penanggulangan kemiskinan maupun penggunaan  media  komunikasi  (Agusta, 2007). Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dewasa ini, pemerintah  telah  menitik  beratkan  pada usaha meningkatkan aktivitas pembangunan  di  sektor  pedesaan  yang mempunyai  nilai  strategis  dalam  konteks pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan sebagian besar (80%)
penduduk  Indonesia  pada  kenyataannya bermukim  di  pedesaan  yang  merupakan potensi  yang  tinggi  untuk  sumber  daya manusia  dan sumber-sumber  kekayaan alam  (Gumilar,  2008). Oleh  karena  itu, pembangunan perdesaan merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan Daerah Tingkat I meletakkan kerangka bagi bangsa Indonesia  untuk  tumbuh  dan  berkembang di atas kemampuan sendiri. Masyarakat perdesaan hidup dengan  berbagai  latar  belakang  tradisi yang  memiliki  nilai-nilai  sosial  tertentu yang di antara nilai sosial tersebut bersifat kurang  menunjang.  Hal  ini  merupakan tantangan  pelaku  pembangunan  nasional dalamupaya membangun masyarakat secara  menyeluruh  tanpamenimbukan jurang  komunikasi  antara  pemerintah  dan masyarakat. Bagi  pembangunan  pertanian, tingkat  pendidikan  petani  yang  rendah merupakan  salah  satu  permasalahan  yang
sangat penting pula untuk diperhatikan. Dari segi pendidikan, sebagian besar petani Indonesia berpendidikan Sekolah Dasar (SD:40,73%) dan bahkan yang tidak tamat SD  juga  tergolong  banyak  (47,33%). Sedangkan  petani  yang  mempunyai pendidikan  SLTA  hanya  sebesar  4,62% dan pendidikan tinggi (akademi/universitas)  tergolong  paling sedikit  sekali  (0,39%).  Data-data  ini menunjukkan  mutu  atau  kualitas  sumber daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  sektor pertanian  Indonesia.  Sumberdaya  petani Indonesia yang rendah ini merupakan salah satu  sebab  utama  dari  rendahnya produktivitas  para  petani  Indonesia (Henuk, 2008).
Keberhasilan  pembangunan  tidak hanya  bergantung  pada  tersedianya prasarana  material  tetapi  juga  bergantung pada  tersedianya  prasarana  moral  yaitu peraturan tata tertib dan sikap mental serta adat  kebiasaan  yang  bersifat  positif dan favourable  yaitu  berupa  pandangan yang  dapat  sejalan  dan  memberikan dorongan  kepada  berhasilnya  suatu pembangunan.  Oleh  karena  itu,  usaha untuk  mengubah  sikap  mental  masyarakat dari  sikap  yang  cenderung  kurang mendukung  sehingga  dapat  menerima konsepsi-konsepsi pandangan yang bersifat dinamis dan maju perlu dilaksanakan. Keterlibatan  berbagai  pihak, baik  dari  manusia  penggeraknya  dengan sarana  dan  prasarana  yang  tersedia seperti potensi  alam  nilai  budaya  dan  juga kesediaan masyarakat yang ingin dibangun. Sebaliknya kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan potensi- potensi  yang  tersedia  akan  mendorong kesadaran  masyarakat  untuk  lebih  aktif dalam kegiatan pembangunan.
Konsep  komunikasi  pembangunan dapat  dilihat  dalam  arti  luas  dan  arti sempit. Dalam  arti  luas,  komunikasi pembangunan  meliputi  peran  dan  fungsi komunikasi  (sebagai  suatu  aktivitas pertukaran  pesan  secara  timbal  balik)  di antara  semua  pihak  yang  terlibat  dalam usaha  pembangunan;  terutama  antara masyarakat  dengan  pemerintah,  sejak  dari
proses perencanaan, kemudian pelaksanaan,  dan  penilaian  terhadap pembangunan. Dalam arti sempit, komunikasi  pembangunan  merupakan segala  upaya  dan  cara,  serta  teknik penyampaian  gagasan,  dan  keterampilan- keterampilan  pembangunan  yang  berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan  dan  ditujukan  kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan  agar  masyarakat  yang  dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan
(Gumilar, 2008).
Dalam karyanya, Schramm (1964) merumuskan  tugas  pokok  komunikasi dalam  suatu  perubahan  sosial  untuk pembangunan nasional, yaitu: 1.  Menyampaikan  informasi  tentang pembangunan nasional kepada masyarakat agar  dapat  memusatkan  perhatian  pada kebutuhan  akan  perubahan,  kesempatan dan  cara  mengadakan  perubahan,  sarana- sarana  perubahan,  dan  membangkitkan aspirasi nasional.
2.  Memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  mengambil  bagian secara  aktif  dalam  proses  pembuatan keputusan,  memperluas  dialog  agar melibatkan  semua  pihak  yang  membuat keputusan  mengenai  perubahan,  memberi kesempatan  kepada  para  pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, serta menciptakan  arus  informasi  yang  berjalan lancar dari bawah ke atas.
3.  Mendidik  tenaga  kerja  yang  diperlukan dalam  pembangunan  yang  mendukung proses untuk mengubah hidup masyarakat.
Norton  et  al. (2006)  menyatakan bahwa  dalam  rangkaian  komunikasi pembangunan pertanian dan perdesaan saat ini  membutuhkan  sistem  penelitian  yang berkaitan dengan lembaga lingkup internal maupun eksternal yang mampu
menghasilkan teknologi tepat guna (teknologi  yang  mampu  memecahkan permasalahan terhadap isu yang
berkembang di dunia saat ini), yaitu: jumlah  dan  pertumbuhan  penduduk, kemiskinan,  kebutuhan  energi,  ketahanan
pangan, degradasi lingkungan dan perubahan iklim); menyaring, menyesuaikan, dan memproduksi teknologi  dan  lembaga  baru;  serta melakukan  baik  uji  coba  di  stasiun  (lahan terbatas) maupun di lahan usaha tani.
Partisipasi  masyarakat  merupakan kebutuhan  mutlak  dalam  perencanaan pembangunan,  terutama di wilayah pedesaan.  Sebagai  wilayah  pemerintahan terkecil,  keberhasilan  pembangunan  di desa  berarti  keberhasilan  membangun masyarakat  dari  komunitas  akar  rumput. Untuk  itu,  melalui  UU  No.6  Tahun  2014 tentang  Desa,  UU  No.23  tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah,  Permendagri No.114  tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan  Desa  dan  Permendagri
No.20  tahun  2018  tentang  Pengelolaan
Keuangan  Desa,  pemerintah  berupaya
menegaskan  bahwa  partisipasi  masyarakat itu penting dalam pengelolaan pemerintahan desa. Bahkan dalam
Permendagri  No.  114  tahun  2014, dipaparkan secara rinci mengenai tahapan- tahapan  proses  yang  harus  dilalui  dalam melaksanakan pembangunan
desa.
Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam  perencanaan  pembangunan  di  Desa Naran  sangat  rendah.  Berdasarkan  hasil studi  peneliti  terhadap  daftar  hadir kegiatan  pengkajian  keadaan  desa  (PKD) tahun 2017 dan foto kegiatan musyawarah desa (musdes) tahun 2018, dari 631 rumah tangga  yang  ada,  hanya  35  %  yang  hadir dalam  PKD  tahun  2017  dan  38  %  dalam musdes  tahun  2018.  Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.1 Rekapan Kehadiran Masyarakat dalam PKD T.A. 2017 dan Musdus T.A 2018
Sumber : Dokumen Perencanaan Hasil Musdus dan PKD T.A 2017 Desa Naran dan foto kegiatan musdus  T.A 2019
No Dusun Jumlah KK Kehadiran Persentase Hadir 2018  2019  2018  2019 1 Aimalae (Samaran) 49 18 15 37 % 37 % 2 Amea (Samaran) 65 18 25 28 % 38 % 3 Anaoloro A (Samaran) 45 16 21 36 % 47 % 4 Anaoloro B (Samaran) 48 15 25 31 % 52 % 5 Kota Ikun (Samaran) 61 28 17 46 % 28 % 6 Motamauk (Samaran) 85 14 17 16 % 20 % 7 Subaru (Samaran) 34 16 13 47 % 38 % 8 Talerun (Samaran) 38 14 16 37 % 42 % 9 Tukunu (Samaran) 45 21 17 47 % 38 % 10 Umabedua A (Samaran) 49 20 29 41 % 59 % 11 Umabedua 74 18 34 24 46
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun  2017,  hanya  1  dari  12  dusun  yang jumlah kehadiran masyarakatnya mencapai 50%, sedangkan pada tahun 2018, hanya 2 dusun  yang  kehadirannya  mencapai  50%. Dusun  Motamauk  dengan  jumlah  KK terbanyak justru menduduki urutan terendah  selama  dua  tahun  berturut-turut. Hadir  atau  tidaknya  masyarakat  dalam perencanaan pembangunan desa tergantung  pada  diundang  atau  tidaknya mereka  dalam  kegiatan  yang  dimaksud.
Seluruh  informan  dalam  penelitian  ini menjelaskan  bahwa  dalam  tahun-tahun sebelum  tahun  2018,  masyarakat  tidak pernah  dilibatkan  secara  langsung  dalam PKD, musdus, musdes maupun musrenbangdes.  Hal  ini  dikarenakan pemerintah lebih cenderung mempercayakan  kepentingan  masyarakat kepada  BPD,  kepala  dusun,  RW,  RT  dan tokoh  masyarakat  yang  diyakini  dapat memperjuangkan  kebutuhan  masyarakat.
Penyelenggaraan musyawarah secara terbuka  baru  dilaksanakan  pada  akhir tahun  2018.  Namun,  jumlah  kehadiran masyarakat  tidak  mengalami  peningkatan yang  signifikan,  yakni  hanya  sebanyak  3 %.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan  di  Desa  Naran  sejak  tahun 2015 hingga saat ini masih sangat rendah. Permendagri  No.114  tahun  2014 tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa dikeluarkan  pada  tanggal  31  Desember 2014  untuk  mengatur  program  dana  desa yang mulai direalisasikan pada tahun 2015.
Peraturan ini secara khusus mengatur  mekanisme  pembangunan  desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengawasan.  Dalam  pasal  5  menyebutkan bahwa  perencanaan  pembangunan  desa meliputi  dua  tahapan,  yakni  penyusunan dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDes).  RPJMDes merupakan program kerja pemerintah desa dalam jangka waktu 6 tahun yang disusun paling  lambat  3  bulan  setelah  pelantikan kepala  desa,  sedangkan  RKPDes  adalah program  kerja  tahunan  pemerintah  desa yang disusun pada bulan juli tahun berjalan dengan  merujuk  pada  RPJMDes.  Pihak- pihak  yang  dilibatkan  dalam  penyusunan RPJMDes  maupun  RKPDes  adalah pemerintah  desa,  badan  permusyawaratan desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, tokoh  adat,  tokoh  pendidikan,  perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, perempuan,  pemerhati  dan  perlindungan anak,  masyarakat  miskin,  dan  kelompok lainnya sesuai dengan kondisi aspek sosial dan budaya masyarakat.
Proses  penyusunan  RPJMDes  di Desa Naran dilaksanakan pada tahun 2015, tiga  tahun  setelah  pelantikan  kepala  desa. Dalam  dokumen  RPJMDes  Desa  Naran periode  2015-2021  dikatakan  bahwa RPJMDes disusun melalui proses penggalian  potensi  dan  masalah  desa dengan menggunakan pendekatan menggagas masa depan desa (MMDD) dan penggalian gagasan (pegas) yang dilaksanakan  di  tingkat  kelompok  dan dusun. Adapun tujuan penyusunan RPJMDes  adalah  untuk  mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan  masyarakat,  menciptakan  rasa memiliki terhadap program pembangunan, mengembangkan  hasil-hasil  pembangunan dan  meningkatkan  peran  serta  masyarakat dalam  pembangunan  desa  (Dokumen RPJMDes Desa Naran, 2015). B (Samaran) % % 12 Wekrame (Samaran) 38 20 13 53 % 34 % JUMLAH 631 218 242
Mengacu  pada  hakekat  dan  tujuan penyusunan RPJMDes, partisipasi masyarakat  merupakan  hal  yang  perlu dibangun dan ditingkatkan dalam menyusun  perencanaan  pembangunan desa.  Namun,  peneliti  menemukan  bahwa masyarakat belum begitu dilibatkan dalam perencanaan  yang  dimaksud.  Salah  satu staf  Desa  Naran  yang  saat  itu  menangani pembuatan RPJMDes dan RKPDes hingga selesai mengatakan, RPJMDes dan RKPDes  di  Desa  Naran  disusun  oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala dusun, RW, RT, BPD  dan  tokoh  masyarakat  sebagai perwakilan  masyarakat.  Tidak  semua masyarakat  diundang  untuk  mengikuti musyawarah  desa  karena  seluruh  staf pemerintahan Desa Naran belum memahami mekanisme penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Proses penyusunan  RPJMDes  dan  RKPDes sempat dibantu oleh orang yang dahulunya adalah  fasilitator  PNPM-MP,  namun karena  banyaknya  desa  yang  ditangani, maka  RPJMDes  dan  RKPDes  yang dihasilkan  menjadi  tidak  efisien  karena data  yang  digunakan  lebih  banyak  disalin dan  dipindahkan  ( dicopy  paste) dari  data desa lain.
Kualitas  sumber  daya  manusia (SDM)  memegang  peranan  penting  dalam perencanaan  pembangunan  desa,  baik  itu berkaitan  dengan  kapabilitas  pemerintah desa  maupun  masyarakat  secara  luas (Wijaksono,  2013).  Rendahnya  kualitas SDM  dapat  menyebabkan  proses  maupun hasil  perencanaan  pembangunan  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Selain  itu,  keterbatasan  waktu  yang diberikan  oleh  pemerintah  kabupaten merupakan faktor lainnya yang menyebabkan proses pembuatan RPJMDes dan  RKPDes  menjadi  tidak  efektif. Sinkronisasi waktu kerja antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah  pusat  perlu  menjadi  bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan  pembangunan  desa.  Dengan adanya sinkronisasi kerja antar pemerintah di berbagai tingkatan, perencanaan
pembangunan  desa  tidak  akan  dilakukan secara tergesa-gesa.
Pada tahun-tahun berikutnya sesudah  tahun  2015,  pemerintah  desa hanya  menyelenggarakan  musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan  desa  untuk  menyusun RKPDes.  Musyawarah  desa  dilaksanakan di  kantor  desa  untuk  menyusun  prioritas usulan  pembangunan  sesuai  dengan tingkatan urgensinya,
sedangkan musrenbangdes  diselenggarakan  untuk menetapkan  rancangan  RKPDes  menjadi Perdes RKPDes, sekaligus melihat kembali program-program yang tidak berada dalam wewenang  pembiayaan  dana  desa  untuk diusulkan  ke  tingkat  kecamatan  dan selanjutnya dibawa ke tingkat kabupaten.
Pada tanggal 21-22 Desember 2018, peneliti  mengikuti  pelatihan  aparatur  desa yang  dilaksanakan  di  kantor  Desa  Naran. Materi  yang  dibawakan  adalah  tentang tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa.  Dari 9 staf desa yang hadir,  tidak  ada  satupun  yang  memahami dengan baik proses pelaksanaan pembangunan  desa.  Sekretaris  desa sebagai  pimpinan  sekretariat  pun  hanya mengetahui sebagian kecil dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan  desa,  padahal  tiga  tahun telah  berlalu  sejak  program  dana  desa dilaksanakan. Kurangnya sosialisasi terkait mekanisme  perencanaan  pembangunan dapat  menjadi  penyebab  lainnya  dari kondisi ini (Sagita, 2016).
Staf lainnya  yang  telah  bekerja  dari tahun  2015  hingga  saat  ini  menjelaskan lebih lanjut bahwa RPJMDes dan RKPDes disusun  berdasarkan  musyawarah  yang diikuti oleh kepala dusun, RW, RT, tokoh masyarakat  dan  BPD.  Namun,  kehadiran mereka menjadi simbolisasi belaka  karena sebagian  besar  dari  mereka  tidak  sanggup memberikan usul saran kepada pemerintah desa  terkait  program  pembangunan  yang akan  dilaksanakan.  11  dari  12  informan mengatakan  bahwa  dari  sekian  banyak peserta yang hadir dalam musyawarah desa tahun 2015-2018, hanya terdapat 3-4 orang yang  rutin  memberikan  usul  saran  kepada pemerintah desa ketika diberi kesempatan.
Peserta yang lainnya cenderung menyetujui hal-hal yang dikemukakan oleh orang-orang tersebut.
Hasil  observasi  peneliti  terhadap beberapa  kegiatan  yang  dilaksanakan  di kantor  Desa  Naran  mendapatkan  hasil yang lebih buruk dari pemaparan staf desa di  atas.  Pada  tanggal  10  Desember  2018, peneliti mengikuti kegiatan musrenbangdes di Balai Desa Naran. Pada kesempatan  pertama  untuk  bertanya setelah  pembacaan  rekomendasi  tim verifikasi  oleh  sekretaris  desa,  dari  47 peserta yang hadir, tidak ada peserta yang bertanya  ataupun  memberikan  usul  saran. Pada kesempatan kedua setelah pembacaan matrix  RKPDes  2019,  hanya  satu  orang yang  memberikan  usul  saran  setelah dianjurkan  berulang-ulang  kali  oleh moderator untuk memberikan tanggapan.
Tanggal 27 Desember 2018, peneliti kembali  mengikuti  kegiatan  sosialisasi kesehatan  ibu  dan  anak  di  Kantor  Desa Naran.  Ketika  diberi  kesempatan  untuk bertanya  setelah,  dari  17  kader  posyandu yang  hadir  tidak  ada  satu  pun  yang bertanya.  Begitu  pula  dengan  kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang  dilaksanakan  pada  tanggal  28 Desember  2018.  Dari  27  peserta  yang hadir,  hanya  1  orang  yang  memberikan usul  saran,  yakni  ketua  kader  posyandu yang  merangkap  sebagai  bendahara  PKK. Meskipun kegiatan pelatihan aparatur desa, sosialisasi  kesehatan  ibu  dan  anak,  dan pelayanan  kesejahteraan  keluarga  bukan merupakan  bagian  dari  perencanaan pembangunan  desa,  ketiga  kegiatan tersebut  merupakan  pembanding  untuk melihat  seberapa  jauh  masyarakat  Desa Naran,  kepala  dusun,  RW,  RT,  dan  tokoh masyarakat  aktif  dalam  memberikan sumbangsih  pemikiran  yang  bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan.

## 3. METODE PENELITIAN
Studi  kasus  kualitatif  terhadap perencanaan  pembangunan  desa  ini dilakukan  di  Desa  Naran  Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu. Data diperoleh dari  12  informan  yang  diwawancarai
dengan  menggunakan  teknik snowball sampling .  Informan  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  mantan  kepala  desa  periode 2012-2018,  Penjabat  desa,  4  orang  staf desa,  wakil  ketua  BPD  sekaligus  ketua TPK, 1 orang Kepala Dusun, 1 orang RW sekaligus  mantan  kepala  dusun  selama  49 tahun,  1  orang  tokoh  masyarakat,  1  orang masyarakat  yang  juga  menjabat  sebagai ketua  kader  posyandu  dan  1  orang masyarakat  yang  jarang  terlibat  dalam perencanaan pembangunan desa.
Peneliti  juga  melakukan  observasi secara  langsung  terhadap  perencanaan pembangunan dan studi terhadap dokumen-dokumen  perencanaan  berupa surat  undangan  musyawarah,  daftar  hadir, notulen,    RPJMDes  dan  RKPDes  di  Desa
Naran. Data dianalisis dengan menggunakan  teknik  analisis  pembuatan eksploratoris (Yin, 2015). Untuk
memastikan  keabsahan  data,  peneliti melakukan focus  group  discussion (FGD) sebanyak  1  kali  dan  konfirmabilitas temuan terhadap staf pemerintahan desa.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Budaya “Mamfatin  Ukunrai” Sebagai Paradoks  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan Pembangunan Desa
Kecamatan Raimanuk adalah kecamatan  terluas  keempat  di  Kabupaten Belu  setelah  Kecamatan  Tasifeto  Barat, Tasifeto  Timur dan  Kakuluk  Mesak.   Jika dilihat  dari  kepadatan  penduduknya, Kecamatan  Raimanuk  berada  pada  urutan keenam  setelah    Kecamatan  Kota Aatambua, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Atambua  Selatan  dan  Atambua  Barat. Namun,  kecamatan  ini  memiliki  jumlah fakir miskin jauh lebih besar di bandingkan dengan  semua  kecamatan  yang  ada. Kecamatan  yang  lain  memiliki  fakir miskin  berkisar  ±  2500an  namun Kecamatan Raimanuk memiliki 9.153 KK. Jika diurut berdasarkan tingkat kemiskinan terendah  di  Indonesia,  maka  sebanyak 1.951  KK  masih  berada  di  bawah  10%,
terdapat  261  KK  berada  diantara  11-20%, 245 KK berada di antara 21-30%, 184 KK berada  di  antara  31-40%,  selebihnya berada di atas tingkat kemiskinan terendah Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018b). Letak kecamatan ini cukup jauh dari daerah ibukota, yakni berjarak 41,0 km. Di samping  itu,  akses  menuju  beberapa  desa masih  terbatas.  Kehidupan  masyarakatnya masih  terikat  kuat  pada  adat  istiadat  yang berlaku,  meskipun  sudah  mulai  terbiasa mengakses  dan  menggunakan  teknologi. Tingkat  pendidikan  masyarakat  masih tergolong  rendah.    Dari  14.605  jiwa, penduduk  yang  tidak  pernah  sekolah berjumlah  3.520  orang,  masih  SD berjumlah  3.198,  tamat  SD/sederajad berjumlah 3.931 orang, tamat SMP/sederajad berjumlah 988 orang, tamat SMA/sederajad  berjumlah  722  orang,  SM
Kejuruan  berjumlah  56  orang,  DI-DIII berjumlah 81 orang, DIV-S1 berjumlah 57 orang, sedangkan S2-S3 belum ada. 2.052 lainnya  tidak  terkategorisasikan  karena tidak  terdapat  dalam  data  (Badan  Pusat Statistik, 2018a).
Desa Naran merupakan desa tradisional  dengan  jumlah  penduduk terbanyak  di  Kecamatan  Raimanuk,  yakni
2.880  jiwa  dengan  jumlah  rumah  tangga sebanyak  630  rumah  tangga.  Selain memiliki  jumlah  penduduk  yang  banyak,
pendidikan masyarakat juga masih
tergolong  rendah.    Aksesibilitas  penduduk terhadap  sumber  daya  alam  berupa  air, sumber energi listrik masih cukup terbatas. Demikian  pula  dengan  aksesibilitas  jalan dari beberapa dusun yang terletak agak ke dalam  dan  tidak  dilalui  oleh  jalan  raya umum. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian  sebagai  petani.  (Dokumen Perencanaan  Hasil  Musdus  dan  PKD  TA 2017  Desa  Naran  Kecamatan  Raimanuk). Atmojo,  et  al  (2017)  dalam  penelitiannya menyebutkan  bahwa  dana  desa  dapat meningkatkan  akuntabilitas  pemerintah dan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat sejauh  masyarakat  berpartisipasi  secara aktif dalam pengelolaan dana desa.
Keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam perencanaan pembangunan dapat
meningkatkan
efektivitas  dan  efisiensi  program-program pembangunan  yang  dihasilkan  karena bagaimanapun, masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  di  Desa  Naran  sangat rendah,  baik  itu  dilihat  dari  tingkat kehadiran  maupun  jumlah  masyarakat yang ikut memberikan sumbangsih pemikiran  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Ketika  dikaji  lebih  jauh, peneliti  menemukan  alasan  lain  di  balik alasan-alasan  yang  nampak,  yaitu  budaya mamfatin ukunrai .
Kata mamfatin  ukunrai berasal  dari bahasa  Tetun,  dari  kata mamfatin yang artinya  urusan,  pekerjaan,  atau  kebijakan dan ukunrai yang  berarti  pemimpin  atau pemerintah.  Dengan  demikian, mamfatin ukunrai berarti urusan pemerintah, pekerjaan  pemerintah  atau  kebijakan pemerintah.  Budaya mamfatin  ukunrai tidak  merujuk  pada  adat  istiadat  yang diwariskan  turun  temurun  secara  sadar agar  tetap  lestari,  namun  lebih  kepada suatu kebiasaan yang lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap kebiasaan,  yang  telah  mempengaruhi  pola pikir  dan  tingkah  laku  masyarakat sedemikian  rupa,  sehingga  partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi rendah. Budaya mamfatin ukunrai merupakan  suatu  kebiasaan  masyarakat yang  cenderung  memisahkan  antara  apa yang seharusnya menjadi urusan pemerintah  dan  apa  yang  seharusnya menjadi  urusan  masyarakat.  Masyarakat memandang  bahwa  segala  hal  yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan  desa  merupakan  tugas  dan tanggung jawab pemerintah desa, sedangkan masyarakat hanya sebagai pihak yang  melaksanakan  hasil  keputusan  yang telah  ditetapkan.  Salah  satu  staf  desa menuturkan,  peserta  yang  diundang  untuk mengikuti  musyawarah  desa  sering  sekali menolak  untuk  hadir  dengan  alasan  sibuk bekerja  di  kebun,  di  sawah  ataupun  di pasar.  Namun  mereka  berjanji  akan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah tersebut. Ibu Maria (44 tahun), salah seorang warga masyarakat yang berhasil diwawancarai menyampaikan bahwa:
“Coba  tanya  mama  Ika  atau mama  Siska  soalnya  dong yang  lebih  tahu  soal  desa punya  supaya  lebih  jelas  to, saya ni biasa ikut yang kader punya  sa.  Dong  datang  kasih tahu, kadang lewat telpon ma saya ada mau pi pasar, habis dong  telpon  ma  se  mak  na hain  se  mak  iha  neba  o.  Hau te baruk, nanti mau buat apa- apa  baru  sa  yang  buat  sa” (Berkaitan  dengan  urusan desa,  sebaiknya  ditanyakan kepada ibu Ika atau ibu Siska (orang-orang yang biasa dipilih untuk mengikuti kegiatan  musyawarah  desa) karena  saya  jarang  mengikuti kegiatan  di  desa.  Meskipun telah diberitahu, saya harus ke pasar  jadi  siapa  yang  harus berada  di  sini  dan  siapa  yang harus  berada  di  sana.  Saya malas, kalau berkaitan dengan pelaksanaan  hasil  keputusan musyawarah, saya akan melaksanakannya). (Wawancara pada hari Seelasa, 19 November 2018). Bapak  Dominikus  (34  tahun),
terhadap fenomena ini menjelaskan:
“ gambaran  Desa  Naran  soal aktif  atau  tidak  aktifnya  itu tergambar  dari  para  kepala dusun,  RT,  RW  itu.  Pada prinsipnya  mereka  masih menyetujui  orang-orang  yang vokal berbicara, tingkat pendidikannya  lebih  tinggi sehingga ketika mulai diforumkan  segala  sesuatu, orang  berbicara  yang  lain dengan sendirinya iya. Budaya  kita  orang  timur, kami  itu  sangat  menghargai pimpinan. Bagi kami
pimpinan itu orang yang tahu segalanya  sehingga  kalau bapa  desa  sudah  berbicara, semua pasti ikut saja. Mungkin juga karena kendala bahasa  indonesia,  kita  punya kepala  dusun,  RW,  RT  dong ini  kan  banyak  yang  SD. Bahkan  ada  yang  tidak sekolah  juga” (Partisipasi masyarakat Desa Naran direpresentasikan oleh partisipasi  kepala  dusun,  RW dan  RT.  Meskipun  demikian, mereka cenderung untuk ,menyetujui apa yang dikatakan  oleh  orang-orang yang  biasanya  aktif  berbicara di  kantor  dan  berpendidikan tinggi. Di samping itu, budaya orang  timur  yang  sangat menghargai  pimpinannya  dan menganggap pimpinannya sebagai  orang  yang  tahu segalanya  membuat  mereka cenderung diam dan
mengikuti  sesuai  dengan  apa yang  dibicarakan  oleh  kepala desa.  Ketidakmampuan  untuk berbahasa  Indonesia  secara baik  dan  benar  juga  menjadi kendala  dalam  berpartisipasi, mengingat  pendidikan  para kepala  dusun,  RW  dan  RT hanya  sebatas  Sekolah  Dasar (SD)  bahkan  ada  yang  tidak bersekolah).(Wawancara  pada hari  Selasa,  26  November 2018). Hasil wawancara terhadap salah satu staf  desa  tersebut  di  atas,  Ibu  Maria  dan Bapak  Dominikus  menunjukkan  bahwa masyarakat sudah sedemikian rupa terpola dengan  budaya mamfatin  ukunrai sehingga  mereka  akan  lebih  memilih menjalankan rutinitas kesehariannya dibanding mengikuti musyawarah
perencanaan  pembangunan  desa.  Orang- orang  yang  diandalkan  untuk  mengikuti musyawarah adalah orang-orang yang aktif berbicara  (tokoh  masyarakat),  kepala dusun,  RW  dan  RT.  Namun,  ‘perwakilan
substantif’  ini  ternyata  belum  mampu merepresentasikan  kebutuhan  masyarakat. Ibu  Fransiska  (39  tahun)  mengatakan masyarakat Naran cenderung mempercayai orang-orang  yang  biasa  berbicara  dalam musyawarah  sehingga  apapun  yang dibicarakan  oleh  orang-orang  tersebut, yang  lainnya  akan  setuju  dan  mengiyakan karena  mereka  percaya  bahwa  yang dikatakan  orang-orang  tersebut  adalah yang  terbaik  untuk  dusun.  Dengan demikian, sistem perwakilan yang diterapkan  di  Desa  Naran  masih  jauh  dari sistem  keterwakilan  yang  sesungguhnya. Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada tabel berikut :
Tabel 1.2. Rekapan Daftar Hadir Sesuai
Jabatan dalam musdes 2017 dan 2018 N o Jabat an Jum lah Ha dir 201 7 % Ha dir 201 7 Ha dir 201 8 % Ha dir 201 8 1 Staf Desa 12 5 42 % 4 33 % 2 BPD 7 3 43 % 3 43 % 3 Kepal a Dusun 12 5 42 % 6 50 % 4 RW 12 5 42 % 6 50 % 5 RT 24 15 62 % 8 33 % 6 Kader 35 2 5 % 2 5 %
7 Tokoh Pendi dik ± 30 3 10 % 1 3 %
8 Tokoh Masya rakat ± 30 4 13 % 2 6 %
9 Masya rakat ± 280 0 3 0.1 % 2 0.0 7 % JUMLAH TOTAL ± 296 2 45 34 Sumber : Daftar hadir musdes 2017 dan foto kegiatan musdes 2018
Tabel  1.2  menunjukkan  bahwa  dari keseluruhan  staf  pemerintahan  desa  yang diundang pada tahun 2017, hanya RT yang kehadirannya  mencapai  50%,  sedangkan pada  musdes  tahun  2018,  hanya  kepala dusun  dan  RW  yang  kehadirannya mencapai 50%. Jika dilihat dari kehadiran kader,  tokoh  pendidik,  tokoh  masyarakat dan  masyarakat,  selama  dua  tahun berturut-turut kehadirannya tidak mencapai 15%.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua kader, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan masyarakat diundang untuk menghadiri  kegiatan  musdes  tetapi  lebih kepada  orang-orang  tertentu  yang  dipilih oleh  pemerintah  desa.  Pada  dasarnya, orang-orang  yang  dipilih  merupakan orang-orang  yang  dituakan  ataupun  yang aktif berpendapat dalam kegiatan musyawarah.  Hasil  wawancara  terhadap sebagian  besar  informan  dan  hasil pengamatan  peneliti  terhadap  kegiatan- kegiatan  yang  pernah  peneliti  ikuti menunjukkan  bahwa  dari  55  orang  BPD, kepala  dusun,  RT  dan  RW  yang  sering mengikuti  kegiatan  musyawarah,  hanya terdapat 3-4 orang yang biasa
mengemukakan  pendapatnya  atau  sekedar bertanya  mengenai  program  perencanaan pembangunan  yang  akan  dilaksanakan. Selebihnya  cenderung  mengiyakan  apa yang  dikatakan  oleh  orang-orang  yang aktif berbicara dan pemerintahan desa. Pada  tahun  2018,  pemerintah mencoba  menerapkan  sistem  perencanaan pembangunan  desa  yang  lebih  transparan dengan  melaksanakan  musyawarah  di tingkat  dusun  secara  umum,  namun  tabel 1.1  memperlihatkan  bahwa  dari  12  dusun yang  ada,  hanya  2  dusun  yang  tingkat kehadirannya  mencapai  50%.  Bahkan salah satu dusun sempat diundurkan jadwal musdusnya  karena  tidak  ada  masyarakat yang  hadir  pada  hari  yang  ditentukan. Menurut hasil wawancara terhadap beberapa informan, penyelenggaran musdus tahun 2018 dilakukan dengan cara menggabungkan  dua  dusun  dalam  sehari sehingga  tim  penyusun  dipecah  menjadi dua, apabila masing-masing dusun diselenggarakan  di  tempat  yang  berbeda.
Terdapat  4  dusun  yang  musdusnya
diselenggarakan  secara  bersamaan,  yakni Dusun Tukunu dan Kota Ikun, Subaru dan Wekrame. Hal ini dilakukan karena adanya desakan  dari  pemerintah  daerah  untuk segera mengkonsultasikan RKPDes. Peneliti  menilai  bahwa  hal-hal  di  atas terjadi  karena  pelaksanaan  musdus  baru dilakukan  untuk  pertama  kalinya  di  Desa Naran. Disamping itu, kurangnya pemahaman staf pemerintahan dan masyarakat  desa  terkait  mekanisme pelaksanaan  musdus  merupakan  kendala lainnya.  Apabila  mereka  memahami dengan  baik  maka  musdus,  musdes  dan musrenbangdes  akan  dilakukan  jauh sebelum  adanya  desakan  dari  pemerintah kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatannya  tidak  dilakukan  dengan tergesa-gesa. Sejauh pengamatan peneliti, penyelenggara musyawarah ataupun pemberi  sosialisasi  selalu  memberikan kesempatan untuk bertanya atupun memberikan saran dalam kegiatan- kegiatan  yang  diselenggarakan  namun masyarakat  enggan  bertanya.  Hal  ini tentunya  menjadi  dilema  bagi  pemerintah Desa Naran, karena ketentuan mengharuskan  masyarakat  berpartisipasi secara  baik  dan  benar  namun  masyarakat enggan  untuk  berpartisipasi  dan  lebih memilih menjadi pihak yang melaksanakan hasil  keputusan  dibandingkan  dengan  ikut mempengaruhi hasil perencanaan pembangunan.  Fando  (27  tahun),  salah satu  staf  desa  yang  mengikuti  hampir seluruh  musyawarah  dusun  pada  tahun 2018 mengatakan:
“waktu musdus ni masyarakat dong  hadir,  tidak  semua  tapi lumayan.  20-an  lebih,  ada yang lebih banyak lagi model ke  di  SKB  dgn  Amea... kebanyakan  yang  omong  ni kepala  dusun,  terus  ada tambahan dari tokoh masyarakat yang biasa omong itu. Kalo yang lain ya begitulah” (Masyarakat  yang hadir  dalam  kegiatan  musdus berjumlah  20-an  orang  atau lebih,  seperti  di  SKB  dan
Amea... Kepala dusun
merupakan  pihak  yang  paling dominan  berbicara  ketika musdus  dan  beberapa  orang tokoh  masyarakat  yang  biasa berbicara).(Wawancara  pada hari  Senin,  12  November 2018). Selain  hasil  wawancara  terhadap Fando, peneliti juga sempat mewawancarai Bapak  Agus  (63  tahun),  salah  satu  RW yang sebelumnya menjabat sebagai kepala dusun selama 49 tahun. Beliau mengatakan bahwa  dalam  musyawarah  dusun  yang dilaksanakan  di  dusunnya,  beliau  adalah satu-satunya orang yang memberikan usul- saran  kepada  pemerintah  desa  terkait pembangunan  saluran  drainase.  Peneliti menemukan  bahwa  meskipun  tidak  dapat berbicara  bahasa  Indonesia  dengan  benar, beliau  cukup  antusias  dalam  memberikan sumbangsih pemikiran. Dalam
musrenbangdes  yang  sempat  peneliti  ikuti pun beliau adalah satu-satunya orang yang memberikan  usulan  dari  49  peserta  yang hadir.  Meskipun  sempat  menjawab  “saya tidak tahu karena saya orang bodok” ketika ditanya  soal  program  apa  yang  diusulkan dari masalah yang diceritakannya, keinginan Bapak Agus untuk berpartisipasi sangat  tinggi.  Berdasarkan  pengamatan peneliti  terhadap  Bapak  Agus,  peneliti berkesimpulan bahwa tidak dapat berbahasa  Indonesia  dengan  baik  dan benar  sebenarnya  tidak  menjadi  kendala dalam berpartisipasi, tetapi mental masyarakat  yang  sudah  terpola  dengan budaya mamfatin ukunrai.
Budaya mamfatin  ukunrai tidak hanya terdapat pada masyarakat yang tidak mempunyai jabatan dalam struktur pemerintahan  desa,  tetapi  juga  pada sebagian besar unsur-unsur pemerintatahan desa, seperti BPD, kepala dusun, RW, dan RT. Maka untuk memastikan musyawarah perencanaan berjalan sebagaimana mestinya,  pemerintah  desa  mendominasi perencanaan  pembangunan  desa  dengan lebih  banyak  mengarahkan  masyarakat untuk mempertimbangkan program pembangunan mana yang bersifat
mendesak  dan  harus  segera  dilakukan,
mengajak masyarakat untuk mengemukakan  pendapat  atau  bertanya, atau  sekedar  mengajak  masyarakat  untuk bersikap  lebih  santai  dalam  musyawarah yang  diselenggarakan.  Di  satu  sisi, ketentuan mengharuskan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan pembangunan, namun budaya mamfatin ukunrai menyebabkan partisipasi masyarakat  menjadi  rendah  sehingga pemerintah  dipaksa  untuk  mengambil  alih dalam  setiap perencanaan yang  dilakukan. Alyas  (2015)  mengemukakan  bahwa pemimpin  dapat  meningkatkan  partisipasi masyarakat  menggunakan  cara  persuasif ataupun dengan mengakomodasi partisipasi masyarakat.  Sejauh ini, peneliti melihat bahwa pemerintah Desa Naran pun telah  menempuh  cara-cara  persuasif  dan mengakomodasi  partisipasi  masyarakat dengan  menyelenggarakan  musyawarah dusun.  Akan  tetapi,  jumlah  masyarakat yang  hadir  maupun  yang  memberikan sumbangsih  pemikiran  masih  sangat rendah.
Kondisi  partisipasi  masyarakat  di Desa  Naran  saat  ini  tidak  dapat digolongkan  ke  dalam  salah  satu  tangga partisipasi  Arnstein,  hal  ini  dikarenakan masyarakat  enggan  untuk  berpartisipasi secara  langsung  dalam  perencanaan pembangunan, dan lebih memilih memberikan  hak  kepada  BPD,  tokoh masyarakat  yang  aktif  berbicara,  kepala dusun, RW dan RT untuk berunding dalam proses  pengambilan  keputusan,  sedangkan pihak pemerintah tidak menunjuk perwakilan  tertentu  untuk  mengakses proses pengambilan keputusan. Masyarakat  diberikan  kewenangan  untuk berpartisipasi  namun  mereka  cenderung memilih untuk mempercayakannya kepada ‘perwakilan’ nya. Hal ini membuat kondisi masyarakat  Desa  Naran  berada  di  antara tingkat placation  dan  delegated  power namun  tidak  dapat  digolongkan  ke  dalam salah satunya.
Budaya mamfatin  ukunrai erat kaitannya dengan lebarnya jarak kekuasaan antara  pemerintah  dan  masyarakat  Desa Naran,  yang  telah  berlangsung  selama berpuluh-puluh tahun. Pada zaman dahulu,
apabila  masyarakat  tidak  menghormati pimpinannya  maka  masyarakat  tersebut akan  didenda  secara  adat.  Demikian  pula kondisi  saat  ini,  meskipun  tidak  seketat dahulu.  Dalam  acara  adat  ataupun  pesta- pesta  yang  diselenggarakan,  pemerintah dengan jabatan tertinggi biasanya menduduki  kursi  paling  depan.  Hidangan acara  pun  biasanya  disiapkan  tersendiri dan lebih istimewa dibandingkan sebelumnya.  Meskipun  pemerintah  yang bersangkutan tidak memintanya, masyarakat  dengan  sendirinya  akan melakukannya  untuk  menunjukkan  tanda penghormatan dan penghargaannya terhadap  pemerintah.  Orientasi  kehidupan masyarakat  yang  lebih  bersifat  jangka pendek  membuat  masyarakat  masih berpegang  teguh  pada  tradisi,  kebiasaan, nilai  dan  norma  yang  berlaku  di  dalam masyarakat,  baik  itu  yang  diwariskan secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Kebiasaan  sangat  menghargai  pemerintah tanpa  disadari  menciptakan  jarak  tak kelihatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga membuat masyarakat enggan  untuk berpartisipasi. Selain tingginya  jarak  kekuasaan,  rendahnya kualitas  sumber  daya  manusia,  kurangnya sosialisasi  pemerintah  kabupaten  terhadap pemerintah  desa  terkait  mekanisme pelaksanaan pembangunan desa yang baik dan  benar,  serta  kurangnya  kesadaran masyarakat merupakan faktor lainnya yang turut  mendukung  dan  mendorong  budaya mamfatin ukunrai.

## 5. KESIMPULAN
Komunikasi  Pembangunan  dalam Budaya masyarakat desa sangat
mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat,  termasuk  dalam  perencanaan pembangunan  desa.  Budaya mamfatin ukunrai bukanlah  satu-satunya  penyebab partisipasi  masyarakat  menjadi  sangat rendah  dalam  perencanaan  pembangunan di  Desa  Naran,  namun  faktor  ini  adalah faktor yang paling dominan karena hampir sebagian besar masyarakat masih memiliki pola  pikir  dan  pola  tingkah  laku    budaya mamfatin  ukunrai. Jarak  kekuasaan  yang lebar  antara  pemerintah  dan  masyarakat,
rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia (aparatur pemerintahan desa dan masyarakat  desa),  kurangnya  kapabilitas perwakilan  yang  katanya  menjadi  andalan dan  kepercayaan  masyarakat,  serta  masih dan  rendahnya  tata  kelola  pemerintahan desa merupakan faktor-faktor lainnya yang pada  akhirnya  turut  berkontribusi  dalam mendorong  budaya mamfatin  ukunrai dalam perencanaan pembangunan desa.

## 6. REFERENSI
Al-Kautsari, M. M. (2017). Model Transisi Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat Desa. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat , 1 (1), 151 – 159. Retrieved  from  http://journal.uin- suka.ac.id/dakwah/JPMI Alyas.  (2015).  Lurah  dan  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pembangunan  di Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Sosiohumaniora , 17 (1), 84 – 96.
Atmojo,  Eko,  M.,  Fridayani,  H.  D., Kasiwi,  A.  N.,  &  Pratama,  M.  A.
(2017).  Efektivitas  dana  desa  untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis  partisipasi  masyarakat  di Desa  Bangunjiwo  Muhammad  Eko Atmojo  ,  Helen  Dian  Fridayani  , Aulia  Nur  Kasiwi  ,  Mardha  Adhi Pratama Program Studi Ilmu Pemerintahan  ,  FISIP  Univeristas Muhammadiya. ARIST  Sosial  Politik
Humaniora , 5 (1), 126 – 140.
Badan  Pusat  Statistik,  K.  B.  (2018a). Kabupaten  Belu  dalam  Angka  2018.
Katalog . Badan  Pusat  Statistik,  K.  B.  (2018b). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belu Tahun 2018. Katalog . Defina. (2012). The Community
Participation  and  Socialization  in Empowering  Program  (  PPMK  )  at Klender Village. Penyuluhan , 9 (2).
Fitriani,  E.,  Selinaswati,  &  Mardiah,  D. (2017).  Partisipasi  Asyarakat  Dalam Pembangunan  Ekowisata  Sungai Pinang. Socius , 4 (1), 83 – 96.
Marzuki,  A.  (2009).  A  Review  on  Public
Participation in Environmental
Impact  Assessment  in  Malaysia. Theoretical  and  Empirical  Research in  Urban  Management , 4 (3),  126 –
136.  https://doi.org/10.5379/urbani- izziv-en-2010-21-02-006 Mbeche,  R.  (2017).  Climbing  The  Ladder of Participation Symbolic or Subtantive Representation in Preparing  Uganda  for  REDD+. Conservation  and  Society , 15 (4),
426 – 438. https://doi.org/10.4103/cs.cs Ompusunggu, V. (2017). Peranan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan  Pembangunan  Desa. Jurnal  Sektor  Publik , 10 (1),  95 – 102. Retrieved from http://pep3d.jabarprov.go.id/index.ph p/berita/artikel/77-peranan- partisipasi-masyarakat-dalam- perencanaan-pembangunan-desa
Rumensten,  I.  (2012).  Model  Ideal
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Dinamika Hukum , 12 (1), 135 – 148. https://doi.org/10.1017/CBO9781107
415324.004
Sagita,  N.  I.  (2016).  Partisipasi  Warga Masyarakat  Dalam  Penilaian  Kinerja Kecamatan  Di  Kota  Bandung.
CosmoGov , 2 (2), 308 – 329. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v 2i2.10009 Wijaksono,  S.  (2013).  Pengaruh  Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyaraka Dalam Pengelolaan Lingkungan  Permukiman. Journal
ComTech BINUS , 4 (1), 24 – 32. Yin, Robert K. 2015. Studi Kasus : Desain dan  Metode. Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada