## DISKRESI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PROFESI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI

## DANI HARIANTO
Universitas Wisnuwardhana Malang Email: tedjaaroem@gmail.com

## ABSTRAK
Majelis  Kehormatan  Notaris  adalah  institusi  yang  berwenang  untuk  membina  Notaris  dan berhak memberikan ( approval ) persetujuan atau penolakan dalam hal penyidikan dan proses peradilan,  terutama  berkaitan  dengan  pengambilan  fotokopi  Minuta Akta  dan  pemanggilan Notaris  untuk  diperiksa  dalam  setiap  hal  yang  berkaitan  dengan Akta  atau  Protokol  Notaris yang dibuat oleh Notaris. Dalam Putusan MK No. 49/PUU-X/2013, frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dicabut dan diputus batalkan. Akil Mochtar, Ketua Majelis Hakim Mahkamah  Konstitusi  yang  menjabat  pada  saat  itu,  menyatakan  bahwa  frasa  tersebut  tidak binding atau memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berseberangan dengan UUD 1945. Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  sikap,  sebutan,  ucapan,  perilaku,  dan  perbuatan Notaris  dalam  kaitannya  dengan  moral—eiwit,  bukan  urusan—dapat  diterima  masyarakat. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi bahwa banyak Notaris”bully” dan “dikerjai” oleh client yang harus dibantu dalam  akta autentik.  Banyak client  “bully” Notaris dengan dibantu oleh pengacara mereka, danformation Notaris sebagai “pelampiasan atas ketidakpuasan hukum yang mereka lakukan sendiri”. Mungkin Majelis Kehormatan Notaris harus mapping permasalahan hukum  apa  saja  yang  mungkin  melibatkan  Notaris  supaya  voice  of  notary  bisa  terdengar.
Pelaksanaan  diskresi  oleh  MKN  dalam  melakukan  pembelaan  terhadap  profesi  Notaris diperlukan  memahami  Religiusitas  Sains  dengan  pendekatan  profetik  sehingga  dapat menerapkan nilai-nilai moral untuk membangun profesi Notaris yang bermartabat Kata Kunci: Kewenangan, Diskresi, Tanggungjawab

## ABSTRACT
The Honorary Council of Notaries is a body that has the authority to develop Notaries and has the right to give approval or rejection in matters of investigation and judicial process, especially with regard to taking photocopies of Deed Minutes and summoning Notaries to be examined in all matters relating to Notarial Deeds or Protocols made by Notaries. In Constitutional Court Decision  No.  49/PUU-X/2013,  the  phrase  "with  the  approval  of  the  Regional  Supervisory Council" is revoked and decided to be cancelled. Akil Mochtar, Chairman of the Panel of Judges of the Constitutional Court at that time, stated that this phrase had no binding legal force and was contrary to the 1945 Constitution. The Constitutional Court stated that the attitudes, titles, words, behaviour and actions of Notaries in relation to morals - eiwit, were not a matter of — socially acceptable. After the Constitutional Court's decision that many Notaries were "bullied" and "worked" by clients who had to be assisted in authenticating deeds. Many clients "bully" notaries  with  the  help  of  their  lawyers,  and  form  notaries  as  "an  outlet  for  their  own  legal dissatisfaction."  Maybe  the  Notary  Honorary  Council  should  map  out  any  legal  issues  that might involve notaries so that the notary's voice can be heard. The exercise of discretion by the MKN in defending the Notary profession requires understanding the Religiosity of Science with a prophetic approach so that it can apply moral values to build a dignified Notary profession Keywords: Authority, Discretion, Responsibility
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 3, Juli 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030

## PENDAHULUAN
Notaris adalah individu yang dipercaya oleh negara untuk melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab, terutama dalam bidang pelayanan keperdataan kepada masyarakat. Pada dasarnya,  notaris  berfungsi  sebagai  pejabat  umum  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  untuk memenuhi  kebutuhan  publik  untuk  membuat  bukti  sah  yang  memberikan  kepastian  dalam hubungan  hukum  keperdataan.  Pengertian  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  akan  terus membutuhkan notaris  selama sistem hukum negara masih memerlukan bukti autentik. Satu- satunya  pejabat  yang  memiliki  wewenang  untuk  menerbitkan  akta  otentik  terkait  semua tindakan,  termasuk  perjanjian  dan  ketetapan  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang- undangan, di mana para pihak yang berkepentingan ingin tindakan ini dinyatakan dalam akta otentik, adalah notaris. Selain itu, notaris harus menyimpan akta, mengidentifikasi tanggal akta, dan  memberikan grosse  acta ,  Salinan  akta,  dan  kutipan  dari  akta  yang  dibuat.  Berdasarkan prinsip  dan  etika,  notaris  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  layanan  kenotariatan  yang independen  dan  objektif  kepada  masyarakat  yang  menjadi  kliennya.  Tugas  ini  merupakan panggilan  yang  didasari  oleh  semangat  pengabdian  kepada  sesama  atas  nama  kepentingan umum,  yang  berdasar  pada  penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia,  terutama Notaris.
Notaris  sebagai  salah  satu  jabatan  yang  menyandang  penegak  hukum,  selain  jabatan lainnya  seperti  advokat,  hakim,  jaksa,  serta  jabatan  lain  yang  memegang  payung  hukum. Namun, tidak ada satu jabatan apapun yang kebal akan hukum, termasuk jabatan penyandang penegak hukum sekalipun. Jabatan-jabatan tersebut tetap dapat terjerat pidana jika unsur-unsur pidananya  terpenuhi,  termasuk  untuk  Notaris.  Sejauh  ini,  belum  banyak  jumlahnya  Notaris yang terlibat permasalahan hukum, dibandingkan dengan pihak-pihak yang menjadi saksi, atau pihak  yang  bermasalah.  Namun  hal  tersebut  bukan  berarti  notaris  tidak  pernah  ditetapkan sebagai  tersangka  sebelumnya.  Seringkali,  peristiwa  terjeratnya  Notaris  pada  kasus  hukum adalah bukan karena kasus pribadi, melainkan terseret oleh pihak-pihak yang bermasalah dalam upaya  perjanjiannya.  Terdapat  beberapa  hal  yang  seringkali  menjadi  penyebab  terlibatnya Notaris pada kasus hukum, diantaranya:
1. Pembuatan akta dilakukan dengan tanpa menghadap,
2. informasi  identitas  salah  satu  pihak  yang  tercantum  pada  akta  diduga  tidak  valid, sehingga terkesan berupa keterangan palsu,
3. Ketidaksesuaian antara obyek yang diperjanjikan dengan data faktual atas obyek yang sebenarnya,
4. Data yang diberikan oleh salah satu pihak tidak valid, sehingga akta yang diterbitkan oleh notaris dianggap sebagai akta palsu,
5. Adanya pemalsuan tanda tangan terkait pihak yang tercantum dalam akta,
6. Terdapat dua akta yang berada di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dimana ada perbedaan terhadap isinya,
7. Penghadap atau client menggunakan identitas orang lain. Berdasarkan terminologi hukum, kesalahan yang terjadi pada saat menjalankan suatu profesi apapun disebut dengan istilah beroeps-fout . Istilah tersebut digunakan untuk kesalahan yang  telah  dilakukan  oleh  Dokter,  Advokat,  dan  Notaris  selama  bertahun-tahun  karena ketiganya termasuk kedalam satu golongan. Marthalena Pohan mengemukakan bahwa ketiga profesi tersebut merupakan de operae laberales , yaitu profesi dimana ketiganya bekerja tidak hanya  untuk  mencari  nafkah,  tetapi  untuk  kepentingan  umum.  Ketika  Notaris  terlibat permasalahan  hukum,  setidaknya  terdapat  tiga  aspek  hukum  sebagai  pertanggungjawaban, yakni tanggung jawab pidana, tanggung gugat keperdataan dan tanggung gugat administrasi. Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila perkara itu menyangkut perbuatan yang  dilakukan  berdasarkan  keterangan  palsu  para  pihak  dan  tidak  dapat  merupakan  unsur-
unsur tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP akan tetapi, seorang Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan apa yang dilihat, dilakukan, dan dibuktikan dalam suatu perbuatan hukum, apabila ia dengan sengaja menghilangkan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Tanggung gugat Notaris sebagai pejabat umum terdiri dari dua, yaitu tanggung gugat perdata dan tanggung gugat administrasi. Pihak yang menderita kerugian karena pelanggaran atau kesalahan pengacara dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan di pengadilan. Klaim klien termasuk dalam tanggung jawab perdata Ada dua alasan yang dapat dijadikan  dasar  untuk  menuntut  ganti  rugi  atau  tanggung  jawab  perdata,  yaitu  atas  dasar wanprestasi  atau  wanprestasi  dan  atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum. Apabila  hubungan hukum  antar  para  pihak  timbul  karena  suatu  perjanjian,  maka  perbuatan  melawan  hukum dimanfaatkan  apabila  masing-masing  pihak  mempunyai  kewajiban  untuk  melaksanakan perjanjian itu dengan benar dan dapat meminta berlakunya perjanjian itu. Sebaliknya kerugian yang  diakibatkan  oleh  suatu  perbuatan  melawan  hukum  harus  berkaitan  langsung  dengan perbuatan  itu.  Mengenai  pelaksanaan  fungsi  Notaris,  apabila  seorang  Notaris  melakukan kesalahan  atau  kelalaian  dalam  menjalankan  profesinya,  maka  pihak  yang  berperkara  harus menuntut orang lain dan mengganti kerugian yang diderita orang lain.
Berdasarkan  Permenkumham  No.  7  tahun  2016,  Majelis  Kehormatan  Notaris merupakan sebuah organ yang berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris dan bertugas memberikan Approval atau persetujuan atau penolakan terkait penyidikan serta proses peradilan,  terutama  dalam  hal  pengambilan  fotokopi  Minuta Akta  dan  pemanggilan  Notaris untuk  pemeriksaan  terkait Akta  atau  Protokol  Notaris  yang  disimpan  oleh  Notaris.  Majelis Kehormatan Notaris juga memiliki satu badan yang bertanggung jawab atas  pembinaan dan pengawasan  terhadap  Notaris,  yaitu  Majelis  Pengawas  Notaris.  Dalam  arti  lain,  keberadaan Mejelis  Kehormatan  Notaris  berfungsi  untuk  membina,  serta  memastikan  bahwa  segala kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh Notaris berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Selain itu, Majelis Kehormatan Notaris juga memiliki wewenang untuk melindungi Notaris yang terlibat permasalahan hukum dalam batas tertentu. Dengan demikian kewenangan MKN juga meliputi kewenangan diskresi yaitu kewenangan hukum pejabat negara (het recht van bestuur) disaat menghadapi kekosongan hukum (recht vacuum), kekaburan norma (vage norm), atau norma yang tidak lengkap (uncomplete norm).
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor.  49/PUU/X/2013, istilah "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dihapus. Akil Mochtar, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjabat pada saat itu, menyatakan bahwa frasa tersebut tidak binding atau tidak memiliki kekuatan hukum  yang mengikat  dan bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa notaris dapat diperlakukan dengan cara yang  berbeda  sesuai  dengan  Kode  Etik  Notaris,  yang  membahas  sikap,  tingkah  laku,  dan perbuatan notaris terkait moralitas. Persetujuan atau kompromi Majelis Pengawas Daerah tidak diperlukan untuk proses peradilan yang melibatkan pengambilan dokumen dari penyimpanan Notaris  dan  pemanggilan  Notaris  untuk  memeriksa  dokumen  yang  dibuatnya.  sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945, notaris, sebagai warga negara, harus diperlakukan sama di hadapan hukum dalam semua tahapan proses penegakan hukum.
Setelah  keputusan  MK,  banyak  notaris  malah  menjadi  sasaran  dan  "bulan-bulanan" klien mereka dalam akta autentik. Padahal notaris seharusnya membantu klien mereka dalam pembuatan akta autentik. Klien, dengan bantuan pengacara mereka, membuat Notaris sebagai sasaran ketidakpuasan karena tindakan hukum mereka.
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 3, Juli 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Meningkatnya  kasus  hukum  yang  melibatkan  Notaris  menunjukkan  bahwa  dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus bertindak secara hati-hati dan cermat, berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan dalam memberikan layanan hukum. Penerbitan akta harus dilakukan dengan sempurna serta bersih dari unsur kesalahan ("zero mistakes"). Oleh karena itu, MKN sebagai  lembaga  yang  melindungi  Notaris  harus  mampu  menjalankan  tugasnya  sesuai ketentuan dan, bila perlu, membuat diskresi yang tepat. Anggota MKN dalam membuat diskresi harus didasari dengan kemampuan khusus dan intuisi yang berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan.
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan rumusan masalah, yang  pertama,  Bagaimana  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  menjalankan  wewenangnya terkait  perlindungan  Notaris Yang  Terlibat  Permasalahan  Hukum  Dalam  Perspektif  Hukum Administrasi? Kemudian yang kedua Bagaimana Diskresi Majelis Kehormatan Notaris dalam melindungi profesi Notaris yang terlibat permasalahan hukum? kemudian yang terakhir Apakah Diskresi  Majelis  Kehormatan  Notaris  harus  didasarkan  pada  Religiusitas  Sains  dengan pendekatan profetik?. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut serta memberikan saran konsep bagaimana diskresi tersebut dijalankan sebagaimana mestinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  normatief,  atau  studi  hukum  kepustakaan,  adalah  jenis  penelitian  yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Penelitian normatif menganggap hukum sebagai apa yang tertulis dalam Hukum positif, oleh karena itu sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Fokus penelitian ini adalah pilihan Majelis Kehormatan Notaris terkait perlindungan profesi notaris. Peneliti juga melihat bagaimana pilihan tersebut diterapkan dari sudut pandang hukum  administrasi  negara,  khususnya  berkaitan  dengan  kewenangan  dan  tanggung  jawab pejabat notaris dan tanggung gugat mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberadaan  Notaris  dalam  ranah  publik  masih  akan  terus  diperlukan,  selama  sistem hukum di Indonesia masih membutuhkan alat bukti otentik dari segala kegiatan perjanjian yang memerlukan  bukti  otentik  tersebut,  guna  memberi  kepastian  hukum  keperdataan.  Kegiatan kenotariatan dilaksanakan oleh Notaris dalam rangka membuat akta sebagai alat bukti otentik yang mengandung nilai hukum didalamnya, atas suatu obyek yang diperjanjikan oleh beberapa pihak. Dikarenakan mengandung nilai hukum, pembuatan atau pengesahan suatu akta sebagai bukti otentik perlu dilakukan oleh Notaris dengan memperhatikan aturan-aturan yang sesuai, untuk menghindari bahwa bukti otentik tersebut dianggap cacat hukum, atau Notaris dianggap melakukan  kelalaian  yang  dapat  merugikan  pihak  dalam  perjanjian.  Meskipun  demikian, peristiwa  terlibatnya  Notaris  dalam  permasalahan  hukum  masih  sering  terjadi.  Bukan dikarenakan  permasalahan  pribadi,  melainkan  dikarenakan  oleh  client  atau  pihak-pihak bermasalah  didalam  perjanjian  tersebut.  Artinya,  Notaris  tidak  dapat  dinyatakan  mutlak bersalah  atas  kelalaiannya,  meskipun  tetap  akan  dilibatkan  dalam  permasalahan  hukum. Sehingga, perlu adanya perlindungan bagi Notaris atas permasalahan hukum yang berkaitan dengan kegiatan kenotariatannya.

## A. Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Melindungi  Notaris  Yang Terlibat Permasalahan Hukum Dalam Perspektif Hukum Administrasi
Pembahasan  terkait  kewenangan  perlu  diawali  dengan  pembahasan  terkait  teori kewenangan. Kata kewenangan berasal dari kata “ authority ”. Kewenangan menurut perspektif hukum administrasi negeri dapat dilihat pada Undang-undang Republik indonesia nomor 30 tahun  2014  tentang  administrasi  pemerintahan  dimana  disebutkan  pada  pasal  1  angka  6 kewenangan  merupakan  kekuasaan  badan  dan/atau  Pejabat  pemerintahan  atau  organ  negara
lainnya untuk  bertindak  dalam ranah hukum  publik. Kewenangan tidak serta merta melekat pada  seorang  Pejabat  karena  jabatannya  melainkan  lahir  dari  sumber-smber  kewenangan. Sumber  kewenangan  dapat  berasal  dari  3  cara  yakni  kewenangan  bersumber  dari  atribusi, kewenangan bersumber dari delegasi serta yang terakhir kewenangan bersumber dari mandat. Atribusi  ( Attribution )  bermakna  bahwa  kewenangan  suatu  pejabat  diperoleh  dari  undang- undang dan instrumen hukum terkait. Delegasi berarti bahwa kewenangan diberikan melalui pelimpahan dari satu pejabat kepada pejabat lain sesuai dengan hukum positif. Mandat berarti pelimpahan kewenangan dari organ atau pejabat yang secara hierarki lebih tinggi kepada organ atau pejabat yang lebih rendah.
Sebagai perwakilan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Kehormatan Notaris bertanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi notaris yang bertindak sebagai seorang pejabat publik dalam menerapkan ethic code profesi mereka. MKN juga bertanggung jawab  untuk  melindungi  profesi  notaris.  Dalam  konteks  ini,  Majelis  Kehormatan  Notaris memiliki  wewenang  untuk  melindungi  profesi  Notaris,  bukan  individu  Notaris.  Artinya, perlindungan  tersebut  ditujukan  bagi  profesinya,  bukan  Notarisnya.  Sehingga  jika  yang melakukan tindakan pidana mupun pelanggaran terhadap keperdataaan adalah “subyek hukum” atau “ recht persoon ” yang secara kebetulan orang tersebut adalah seorang Notaris sehingga MKN  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  membelanya.  Dalam  konteks  ini,  Jika  Seorang notaris terlibat dalam tindak pidana atau diduga terlibat dalam tindak pidana baik sebagai aktor utama  ataupun  sebagai  pembantu,  yang  tidak  terkait  dengan  pekerjaannya  sebagai  Notaris, penyidik tidak perlu meminta persetujuan MKN untuk memeriksa orang tersebut.
Sebagaimana  diatur  dalam “ Pasal  66A  Perubahan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris, untuk  keperluan  pembinaan,  Menteri  membentuk  Majelis  Kehormatan  Notaris  yang beranggotakan tujuh orang, terdiri dari tiga orang Notaris, dua orang dari pihak Pemerintah, dan dua orang dari kalangan ahli. Sementara itu, Pada Pasal 67, Menteri membentuk Majelis Pengawas  Notaris  untuk  mengawasi  notaris.  Majelis  ini  terdiri  dari  tiga  orang  dari  pihak pemerintah,  tiga  orang  dari  asosiasi  notaris,  dan  tiga  orang  dari  institusi  akademik.  Dengan demikian, dapat dibedakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk melakukan pembinaan, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk melakukan pengawasan. ” Notaris dalam menjalankan kewenangannya juga kerapkali harus berhadapan dengan hukum dikarenakan oknum Notaris tersebut melakukan tindak pidana atau merugikan pihak secara perdata hal  ini pada akhirnya juga menimbulkan pertanyaan terkait  dengan tanggung jawab  dan  tanggung  gugat  seorang  Notaris.  Pembahasan  terkait  dengan  tanggungjawab  dan tanggung gugat seorang Notaris sangat ditentukan dari sumber kewenangan Notaris. Sumber kewenangan notaris berasal dari Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Sumber kewenangan notaris dapat disimpulkan berasal dari atribusi. Kewenangan yang diperoleh melalui Atribusi juga turut dilekati dengan pertanggungjawaban pidana dan tanggung gugat perdata yang dimana dalam hal ini berarti Notaris secara mutlak juga dilekati oleh Tanggung jawab dan Tanggung gugat secara langsung sebagai Pejabat penerima kewenangan dari sumber atribusi.
Ketika terdapat dugaan seorang notaris melakukan tindak pidana yang tidak memiliki sangkut-paut  dengan  profesinya,  kemudian  dibutuhkan  untuk  dilakukan  pemeriksaan terhadapnya, maka pihak pemeriksa atau Penyidik tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan  Notaris.  Sebaliknya,  persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  atau  MKN diperlukan  oleh  Penyidik,  ketika  terdapat  dugaan  seorang  Notaris  melakukan  tindak  pidana yang  memiliki  sangkut  paut  dengan  tugas  profesinya.  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah atau MKNW diharuskan untuk menolak permintaan persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris, atas  dugaan  tidak  pidana  yang  dilakukan  diluar  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris,  dengan alasan  tidak  berwenang  atas  hal  tersebut.  Sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  1
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 3, Juli 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Peraturan Menteri hukum dan ham Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa MKN merupakan:
“suatu  badan yang mempunyai  kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris  dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris”.
“ Dalam  ketentuan  tersebut,  MKN  Pusat  dan  MKN  Wilayah  memiliki  tugas  dan kewenangan  yang  berbeda.  MKN  Pusat  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  pembinaan kepada MKN Wilayah melalui fungsi pengawasannya, sementara MKN Wilayah bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Menurut  Pasal  18,  ayat  (1)  huruf  b,  MKN  Wilayah  dapat  memberikan  persetujuan  atau penolakan terhadap permintaan untuk memanggil notaris untuk hadir dalam proses peradilan, penuntutan,  dan  penyidikan.  Permohonan  secara  teknis  harus  diajukan  secara  tertulis  dalam bahasa Indonesia, dengan tembusan dikirimkan kepada notaris yang relevan. Nama dan alamat notaris, nomor akta atau surat yang terkait dengan minuta akta atau protokol notaris, dan pokok perkara  yang  disangkakan  harus  disertakan  dalam  permohonan.  Ketua  MKN Wilayah  harus memberikan jawaban dalam waktu 30 hari. Jika batas waktu tersebut terlewati, MKN Wilayah dianggap menyetujui permintaan persetujuan pemanggilan notaris. ”
Sebelumnya, frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" di Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada dasarnya, MK memutuskan bahwa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak diperlukan untuk proses  pemeriksaan  hukum  yang  melibatkan  notaris.  Pemerintah  juga  menganggap  penting untuk melindungi profesi notaris, tanpa bermaksud menyimpang dari keputusan MK tersebut.
“ Sedangkan dalam hal pemeriksaan notaris harus dipenuhi mekanisme sebagai berikut:
a. Pasal 24 ayat (5) menyatakan bahwa notaris harus hadir secara langsung saat dipanggil oleh  majelis  pemeriksa  dan  tidak  dapat  diwakili  oleh  orang  lain.  Setelah  dua  kali dipanggil  secara  sah  dan  layak  berturut-turut,  majelis  pemeriksa  berwenang mengambil  keputusan  berdasarkan  permintaan  dari  penyidik,  penuntut  umum,  atau hakim.
b. Proses pemanggilan ini dilakukan oleh Ketua MKN Wilayah yang paling lambat lima hari  sebelum  pemeriksaan  mengirimkan  surat  panggilan  kepada  notaris  yang bersangkutan. Dalam situasi mendesak, pemanggilan bisa dilakukan melalui faks atau email, yang kemudian akan diikuti dengan pengiriman surat panggilan resmi.
c. Jika majelis pemeriksa memberikan persetujuan, notaris harus menyerahkan salinan minuta  akta  atau  dokumen  yang  diminta  oleh  aparat  penegak  hukum.  Berita  acara harus ditandatangani oleh notaris dan aparat penegak hukum, serta disaksikan oleh dua saksi.
d. Pasal  27  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  MKN  Wilayah  dapat  mendampingi  notaris selama  proses  pemeriksaan  di  hadapan  penyidik.  Notaris  pengganti  dan  pejabat sementara notaris juga dapat mendampingi notaris dalam hal ini. ”
Dalam beberapa kasus, kurangnya pemahaman sebagian aparat penegak hukum tentang bidang  kenotariatan  menyebabkan  mengundang  notaris  untuk  memberikan  keterangan. Pemanggilan ini menyita waktu  dan mengganggu psikologis notaris.  Namun, kecuali dalam kasus tuduhan pemalsuan akta seperti yang diatur dalam Pasal 263, 264, dan 266 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana,  keterangan  notaris  tidak  diperlukan  untuk  membuktikan  kebenaran akta otentik.
Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti mengusulkan agar konsep hak ingkar yang diatur  dalam ” Pasal  170  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP),  yang  akan
diklarifikasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang akan datang. Ayat pertama Pasal 170 KUHAP menyatakan bahwa “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan  menyimpan  rahasia,  dapat  minta  dibebaskan  dari  kewajiban  untuk  memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”. Namun hakim bisa menggugurkan hak ingkar yang digunakan. Pasal 170 ayat (2) mengatakan ” “Hakim yang menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut”.
Sebagai  perbandingan,  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  1999  tentang  Pers mengatur  hak  ingkar,  juga  dikenal  sebagai  hak  tolak.,  yang  menyatakan  bahwa  "Dalam mempertanggungjawabkan  pemberitaan  di  depan  hukum,  wartawan  mempunyai  hak  tolak." tujuan  penting  dari  hak  tolak  adalah  untuk  melindungi  sumber-sumber  informasi  wartawan dengan  cara  menolak  mengungkapkan  identitas  sumber  tersebut.  Hak  ini  dapat  digunakan ketika Wartawan dimintai  keterangan oleh penyidik  atau dimintai  keterangan di  pengadilan. Namun,  hak  tolak  dapat  dicabut  demi  kepentingan  dan  keselamatan  negara  atau  ketertiban umum jika dinyatakan oleh pengadilan. ”

## B. Diskresi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Melindungi Profesi Notaris
Berbicara  mengenai  diskresi  MKN  kita  sebaiknya  memahami  arti  diskresi  terlebih dahulu menurut KBBI diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan sendiri dl setiap situasi yg  dihadapi.  Dalam  sudut  pandang  hukum  diskresi  (pertimbangan  pemikiran)  cenderung mengacu  pada  suatu  kasus  dimana  alat  administrative  negara  diberikan  suatu  kewenangan untuk  memilih  diantara  berbagai  alternatif  untuk  mengutamakan  keefektifan  tujuan (doelmatigeheid). Dalam hal  ini biasanya kewenangan hukum  pejabat  negara (het  recht  van bestuur) disaat menghadapi kekosongan hukum (recht vacuum), kekaburan norma (vage norm). Dari  perspektif  lain,  peraturan-peraturan  hukum  bisa  dibagi  menjadi  tiga  kelompok  umum, yakni:
a. Sebagian peraturan merupakan peraturan yang tertidur, yang artinya tidak seorangpun mau melaksanakan peraturan tersebut;
b. Peraturan-peraturan  lain  dari  bagian  hukum  yang  hidup,  namun  tidak  mengandung kepastian (uncomplete norm);
c. Peraturan-peraturan  yang  hidup,  artinya  tidak  ada  yang  menentang  peraturan  ini meskipun peraturan ini belum tentu baik.
“ Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang  diambil  oleh  pejabat  pemerintahan  untuk  mengatasi  masalah  tertentu  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  ketika  peraturan  perundang-undangan  memberikan  pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau stagnasi pemerintahan. Salah satu hak pejabat pemerintahan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan adalah menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya. Siapa yang dimaksudkan oleh pejabat pemerintahan yang ada di sini? Untuk menjawabnya,  pasal  1  angka  3  UU  30/2014  menjelaskan  definisi  pejabat  pemerintahan. ” sebagai  “Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  adalah  unsur  yang  melaksanakan  Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.
“ Hal-hal penting mengenai diskresi yang diatur dalam UU 30/2014 meliputi:
a. Hanya pejabat pemerintah yang berwenang yang dapat melakukan diskresi. [Pasal 22 ayat (1)].
b. Setiap diskresi oleh pejabat pemerintahan harus bertujuan untuk [Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan]:
1) Memperlancar penyelenggaraan pemerintahan;
2) Mengisi legal vacuum ;
3) Memberikan kepastian hukum; dan
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 3, Juli 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
4) Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam situasi tertentu untuk kepentingan dan keuntungan bersama. Stagnasi pemerintahan berarti bahwa pemerintah tidak  dapat  melakukan  sesuatu  karena  kebuntuan  atau  disfungsi  sistem pemerintahan, seperti saat bencana alam atau gejolak politik.
c. Diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan meliputi [Pasal 23]:
1) Pengambilan  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  didasarkan  pada  aturan yang memberikan pilihan
2) Keputusan  dan/atau  tindakan  yang  diambil  karena  undang-undang  tidak mengaturnya;
3) Keputusan dan/atau tindakan yang diambil karena peraturan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
4) Pengambilan  keputusan  dan/atau  tindakan  sebagai  akibat  dari  stagnasi pemerintahan untuk kepentingan umum
d. Pejabat  pemerintahan  yang  menggunakan  diskresi  harus  memenuhi  syarat-syarat berikut [Pasal 24]:
1) Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2);
2) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
4) Berdasarkan alasan yang objektif;
5) Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
6) Dilakukan dengan itikad baik.
e. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran harus mendapatkan persetujuan  dari  atasan  pejabat  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Persetujuan  ini  diperlukan  jika  penggunaan  diskresi  berpotensi  menimbulkan  akibat hukum yang membebani keuangan negara [Pasal 25 ayat (1) dan (2)]. ” Menurut Muchsan Di dalam membuat keputusan tata usaha negara, dasar yang dapat dipergunakan oleh aparat pemerintahan ada dua yaitu :
1. Wet matig (menggunakan dasar peraturan perundang-undangan/Yuridis)
Berbagai  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  ketetapan  MPR  yang  masih  berlaku, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI), Undang-Undang/Perpu, peraturan  pemerintah,  dan  peraturan  daerah  provinsi  dan  kota,  adalah  dasar  hukum  yang digunakan dalam landasan hukum matig. Wet matig ini merupakan landasan yang ideal.
2. Doel matig (menggunakan landasan kebijakan)
Kebijakan berfungsi sebagai dasar atau pijakan menurut landasan Doel matig . Meskipun produk hukum ada, mereka kadang-kadang diabaikan. Prinsip diskresi, atau freies ermessen , dalam hukum tata pemerintahan memungkinkan hal ini dilakukan. Ini tidak berarti bahwa asas hukum  diabaikan  sepenuhnya,  karena  tindakan  pemerintahan  negara  harus  dapat  dievaluasi dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau ketentuan hukum tidak tertulis, seperti asas umum pemerintahan yang baik.
“ Asas legalitas masih digunakan dalam hal ini, tetapi dalam arti yang lebih luas, yang mencakup  tidak  hanya  peraturan  perundang-undangan  tertulis  tetapi  juga  ketentuan  hukum tidak  tertulis  seperti  algemene  beginselen  van  behoorlijk  bestuur  (asas-asas  umum pemerintahan yang baik). Asas diskresi dapat membuat penerapan dalam administrasi negara terlihat  sewenang-wenang.  Namun,  jika  tidak  digunakan,  tujuan  kemajuan  negara  dapat terhambat. Pembatasan harus diterapkan untuk mencegah pemerintah (eksekutif) menggunakan prinsip diskresi dan kebebasan bertindak. ”
Kebijakan diizinkan oleh teori diskresi dalam hukum tata pemerintahan, tetapi Muchsan berpendapat bahwa teori ini menimbulkan dilema:
a. Di  satu  sisi,  penggunaan  diskresi  yang  berlebihan  dapat  mengakibatkan  tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.
b. Namun,  jika  pemerintah  ragu  menggunakan  diskresi,  maka  tujuan  pembangunan nasional yang adil dan makmur akan sulit tercapai.
c. Jika digunakan secara negatif oleh pemerintah, hal ini dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang.
d. Sebaliknya, jika diskresi tidak digunakan atau digunakan dengan tidak tepat, tidak akan ada manfaat yang tercapai.
“ Jadi MKN dapat melakukan diskresi bilamana memenuhi unsur-unsur di atas. Namun dalam  prakteknya  MKN  Pusat  harus  memperbarui  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  melakukan  eksaminasi  dan  kajian  menyeluruh  terhadap  semua  yurisprudensi  yang melibatkan  Notaris,  Berita  Acara  Pemeriksaan  dalam  proses  penyidikan  yang  melibatkan Notaris, dan menetapkan prosedur operasional yang jelas tentang hal-hal yang harus atau tidak boleh dilakukan Notaris saat memberikan layanan hukum. Untuk mencegah potensi masalah hukum  yang  melibatkan  notaris,  semua  informasi  ini  harus  dikomunikasikan  dengan  baik kepada  seluruh  notaris  di  Indonesia.  Program  pelatihan  yang  sistematis,  menyeluruh,  dan berkelanjutan  harus  dirancang  untuk  menghilangkan  kemungkinan  meningkatnya  jumlah notaris yang bermasalah dengan hukum. ”
C. Meneropong Diskresi Majelis Kehormatan Notaris Perspektif Religiusitas Sains
“ Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  memiliki  kewenangan  diskresi  dalam melaksanakan  tugasnya,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan.  Diskresi  ini merupakan  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  untuk mengatasi  masalah  spesifik  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau stagnasi  pemerintahan.  Pejabat  pemerintah  yang  melakukan  keputusan  ini  terdiri  dari komponen  yang  menjalankan  fungsi  pemerintahan,  baik  dari  pemerintah  maupun  dari penyelenggara  negara  lainnya.  Dengan  demikian,  MKN  termasuk  dalam  kategori penyelenggara negara lainnya yang memiliki kewenangan diskresi. ” Dalam prakteknya MKN acap kali mengabaikan fungsinya untuk melindungi profesi Notaris yang terlibat permasalahan hukum terkait jabatannya. Alih-alih untuk mengamankan profesi Notaris, MKN malah seolah-olah tidak memberikan pengayoman dengan memberikan rekomendasi  atas  pemanggilan  Notaris  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  hukum  atas profesinya. Oleh karenanya seorang anggota MKN seyogyanya menerapkan nilai-nilai  yang ada  di  dalam  masyarakat  Indonesia  diantaranya  adalah  nilai  Ketuhanan.  Dimana  nilai Ketuhanan ini tidak dapat dipisahkan dari hukum negara Indonesia karena termaktub dalam pembukaan UUD N RI 1945 bahwa sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. MKN  yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  membina  organisasi  Notaris  sudah  tentu  harus menerapkan nilai-nilai falsafah bangsa.
Jadi,  dalam  mengambil  diskresi  MKN  tidak  semena-mena  sehingga  dapat memperhatikan keadaan hukum dan suara hati nuraninya. Sehingga nilai moralitas masih dapat dipertimbangkan. Dimana nilai moralitas ada dalam lingkup Ketuhanan yang tertuang dalam keyakinan beragama. Sehingga dalam setiap pengambilan keputusan ataupun diskresi benar- benar  bisa  dipertanggungjawabkan  baik  pertanggungjawaban  hukum,  jabatan  maupun pertanggungjawaban  terhadap  Sang  Khalik.  Sehingga  MKN  dapat  melaksanakan  tugasnya dengan  amanah,  tawakal  dan  berserah  diri  sepenuhnya  terhadap  Tuhannya.  Sebagaiamana dikatakan dalam Firman Allah: “Dan kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit
dan  di  bumi,  baik  dengan  suka  maupun  terpaksa  dan  hanya  kepada  Allahlah  mereka dikembalikan” (QS ali Imron/3:83).
Manusia dibedakan dari makhluk lain dengan potensi akal, yang memungkinkan mereka untuk menerima amanat. Seperti yang dinyatakan oleh Abdul Wahab Kholaf, setiap aktivitas manusia memiliki konsekuensi hukum, termasuk ibadah, muamalah, jinayat, dan berbagai jenis transaksi lainnya. Orang bebas memilih apa yang mereka inginkan. Namun, mengapa manusia disebut sebagai dzaluman Jahula (sangat zalim dan bodoh) ketika mereka menerima amanat dari  Allah?  Manusia  memiliki  tanggung  jawab  dan  konsekuensi  hukum  atas  semua perbuatannya  setelah  menerima  mandat  itu.  Jika  ia  melakukan  janji  tersebut  dengan menggunakan akalnya, ia dianggap cerdas;  jika ia tidak mampu melakukannya, ia dianggap menzalimi  dirinya  sendiri  dan  bodoh.  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Surat  al Anfal  8:22, "Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mau menggunakan akalnya."
Dalam hal  Religiusitas Sains  sudah jelas jalan kebenaran merupakan agama masing- masing  yang  dipeluk  oleh  manusia  siapapun  dia.  Oleh  karenanya  tegaknya  kebenaran  bisa didapatkan  karena  melaksanakan  religusitas.  Dalam  agama  Tuhan  menurunkan  pesan-Nya melalui Wahyu yang diturunkan melalui perantara penerima Wahyu, yang dalam agama-agama samawi  disebut  sebagai  nabi.  Nabi  mendapatkan  pesan  dari  Tuhan  untuk  melaksanakan perintah  dan  menyebarkan  pengetahuan  tentang  agama.  Sehingga  tetap  ada  nilai  moralitas dalam melaksanakan profesi-profesi Hukum termasuk Notaris dan MKN yang didaulat untuk membina Notaris.
Memang dalam perjalanan ilmu pengetahuan religiusitas sains mengalami perdebatan. Bahwa  agama  dan  ilmu  pengetahuan  tidak  dapat  disandingkan.  Dalam  kehidupan  benegara yang banyak mengadopsi  teori  ketatanegaraan Barat-pun menganggap bahwa bernegara dan beragama tidak dapat disatukan. Namun pada faktanya tidak ada moralitas tanpa agama dan ilmu  pengetahuan  tanpa  moralitas  akan  menjadi  liar.  Sedangkan  demikian  pula  sebaliknya agama dan moralitas tanpa ilmu tidak akan ada artinya.
Sehingga dalam pelaksanaan diskresi oleh MKN dalam melakukan pembelaan terhadap profesi Notaris diperlukan memahami Religiusitas Sains dengan pendekatan profetik sehingga dapat  menerapkan  nilai-nilai  moral  untuk  membangun  profesi  Notaris  yang  bermartabat. Dengan demikian diskresi MKN dalam melaksanakan tugasnya harus disertai sudut pandang religi  yang  dapat  membangkitkan  martabat  berprofesi.  Sehingga  dalam  hal  perlindungan terhadap profesi Notaris dapat sesuai dengan nilai Ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana norma dan kode etik yang berlaku.

## KESIMPULAN
MKN dapat melakukan diskresi bilamana memenuhi unsur-unsur di atas. Namun dalam prakteknya ” Salah  satu  fungsi  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  adalah  untuk mengidentifikasi masalah hukum yang mungkin melibatkan notaris. Semua yurisprudensi yang melibatkan  notaris,  termasuk  Berita  Acara  Pemeriksaan  dalam  proses  penyidikan  yang melibatkan mereka, harus diperiksa dan diperiksa secara menyeluruh oleh MKN Pusat. Selain itu,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  harus  diperbarui  dan  prosedur  operasional yang  jelas ” harus  dibuat  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  notaris  saat  memberikan  layanan hukum. Selain itu, MKN harus melakukan temuan hukum terkait praktik kenotariatan terbaru. Untuk menghindari masalah hukum yang mungkin terjadi, seluruh notaris di Indonesia harus diberitahu dengan baik  tentang hal  ini. Program  pelatihan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan harus dirancang untuk menghilangkan kemungkinan meningkatnya jumlah notaris yang bermasalah dengan hukum.
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 3, Juli 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Pelaksanaan diskresi oleh MKN dalam melakukan pembelaan terhadap profesi Notaris diperlukan  memahami  Religiusitas  Sains  dengan  pendekatan  profetik  sehingga  dapat menerapkan  nilai-nilai  moral  untuk  membangun  profesi  Notaris  yang  bermartabat.  Dengan demikian diskresi MKN dalam melaksanakan tugasnya harus disertai sudut pandang religi yang dapat membangkitkan martabat berprofesi. Sehingga dalam hal perlindungan terhadap profesi Notaris dapat sesuai dengan nilai Ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana norma dan kode etik yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Latif, dkk. (2009). Buku Ajar  Hukum Acara Mahkamah Konstitusi . Yogjakarta: Total Media.
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama.
Ali, M. (2020). Hukum Pidana Sebagai Last Resort Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27 (1).
Asshiddiqie, J. (2005). Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara . Jakarta: Konstitusi Press.
Dahlan.  (2016).  Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Terkait Aspek  Pidana  Dibidang Kenotariatan. Jurnal Kanun, 18 (1).
Diantha,  I.  M.  P.  (2019). Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum . Jakarta: Kencana. Din, T. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19 (2). Effendi,  J., &  Ibrahim, J. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif  dan Empiris . Jakarta: Kencana.
Erliyani,  R.,  &  Nurunnisa  (Eds.).  (2018). Eksistensi  Notaris  dalam  Dinamika  Hukum  dan Kebijakan . Yogyakarta: GENTA Publishing. Friedman, L. M. (2017). The Legal System: A Social Science Perspective (M. Khozim, Trans.; Cetakan ke VII). Bandung: Nusa Media. (Original work published 1975)
Hadjon,  P.  M.,  &  Djatmiati,  T.  S.  (2009). Argumentasi  Hukum . Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Hadjon,  P.  M.,  et  al.  (2012). Hukum Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Indrayana, D., & Muchtar, Z. A. (2007). Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mimbar Hukum , 19(3), Oktober 2007.
Kusuma, I. M. H. (2019). Problematika Notaris dalam Praktik . Bandung: PT Alumni. Mertokusumo, S. (2008). Mengenal Hukum . Yogyakarta: Liberty. Ridwan. (2011). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers. Siahaan,  M.  (2006). Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia .  Jakarta: Konstitusi Press.