## DINAMIKA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MEDAN, SIBOLGA DAN PADANGSIDIMPUAN

## Arbanur Rasyid
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, 22733 e-mail: arbanurrasyid@iain-padangsidimpuan.ac.id
Abstrak : Tulisan ini bertujuan menganalisis dinamika pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di Kota Medan, Padangsidimpuan dan Sibolga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data  diperoleh  dari  observasi  dan wawancara  mendalam.  Data  dianalisis  secara deskriptif dengan teknik reduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pada  setiap  elemen  terkait  kehalalan  produk  makanan  dan  minuman ditemukan beragam masalah yang menjadi kendala pelaksanaan sertifikasi halal di tengah masyarakat di ketiga kota yang diteliti. Di antara masalah itu adalah keterbatasan  wewenang  dan  dana  pada  MUI  (LP-POM)  untuk  melakukan sosialisasi sertifikasi halal, lemahnya kesadaran hukum produsen untuk menyikapi keharusan  sertifikasi  halal  pada  produknya  serta  lemahnya  pemahaman masyarakat Muslim tentang perlunya memperhatikan dan mewaspadai kehalalan produk makanan dan minuman yang dikonsumsi.
Abstract: The Dynamics of Halal Certification Implementation in Food and Baverage in Medan, Padangsidimpuan and Sibolga . This paper aims to analyze the dynamics of the implementation of halal certification in food and beverage products in the respective cities. This type of research is field research with a qualitative approach. Sources of data was obtained from  observation, in-depth interviews. Data were analyzed descriptively with reduction, display and verification techniques. The results showed that in each element related to the halal food and beverage products found a variety of problems that constrained the implementation of halal certification in the society in all three cities. Among those problems are the limited authority and funds at the MUI to disseminate halal certification, the lack of legal awareness of producers to address the need for halal certification on their products and the limited understanding of the Muslim community about the halal food and beverage products consumed.
Kata Kunci : MUI, sertifikasi halal, pola konsumsi

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019

## Pendahuluan
Kehalalan produk pangan menjadi hal yang sangat krusial bagi umat Islam di Indonesia bahkan di negara-negara lain. 1 Hal ini menjadi pertimbangan bagi mereka dalam membeli dan mengkonsumsinya. Jika pangan tersebut mengandung bahan yang haram, maka makanan tersebut perlu dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsi. 2 Oleh karena itu, dalam memilih produk pangan dalam kemasan, konsumen sendiri dituntut untuk lebih teliti dan jeli. 3 Islam sebagai ajaran yang komprehensif memberikan aturan yang lengkap terkait dengan pertimbangam dalam memilih produk makanan dan miuman yang halal lagi baik. 4 Makanan yang halal adalah makanan yang thayyib , aman, tidak berbahaya dan tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama. 5 Makanan haram ada dua macam yaitu makanan yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah. Ada juga makanan yang haram karena sesuatu bukan zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Dalam al-Qur’an di antaranya surat al-Baqarah/2: 168 dijelaskan tentang makanan yang tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman tetapi untuk seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, Muslim atau kafir. Oleh karena itu, semua manusia diajak untuk memakan makanan/minuman halal dan thayyib yang ada di bumi. 6
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar menyebabkan perubahan dalam jenis dan bentuk makanan serta pola makan konsumen. Di kota-kota besar dengan penduduk yang padat telah terjadi perubahan gaya hidup modern. Adanya peningkatan permintaan produk halal, maka terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan halal. 7 Tuntutan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat Muslim Indonesia, tetapi juga ditemukan pada masyarakat Muslim di negara seperti di Malaysia 8 dan Australia. 9 Pola konsumsi para
1 S. Yasar & E. Boselli, “Perception and Awareness of the European Union Food Safety Framework,” dalam Ital. J. Food Sci., Vol. 27 2015.
2 Abdul Mukti Thabrani, “Esensi Ta’abbud dalam Konsumsi Pangan (Telaah Kontemplatif atas Makna Halâl-Thayyib), ” dalam al-Ihkam, Vol. 8 No. 1 2 013.
3 Iwan Zainul Fuad, Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), h. 1 4 Amir Mahmud, “Kajian Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat,” dalam Jurnal Adabiyah Vol. 17 No. 2 2017.
5 Yusuf Adiwibowo, “Epistemologi Ideologi Keamanan Pangan,” dalam Yuridika, Vol. 31 No. 1, 2016.
6 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan. Kesan, dan Keserasian al-Qur‘an, Vol I, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 456-457.
7 Saniatun  Nurhasanah  &  Happy  Febrina  Hariyani,  “Halal  Purchase  Intention  on Processed Food,” dalam Tazkia Islamic Finance and Business Review , Vol. 11, No. 2, 2017.
8 Mehran Najmaei, “Shaheen Mansoori, Zukarnain Zakaria & Markus Raueiser, Marketing from Islamic Perspective, Tapping into the Halal Market,” dalam Journal of Marketing Management and Consumer Bahavior, Vol. 1 Issue 5 2017.
9 Manal Etri & Salih Yucel, “Halal Certification and Islamophobia: A Critical Analysis of
konsumen cenderung menginginkan efisiensi dalam mengkonsumsi makanan/minuman yang diperlukan. Ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menghadirkan beragam jenis dan model makanan  yang  diinginkan  konsumen.  Berbagai  produk  makanan/minuman memerlukan zat-zat tambahan untuk menghasilkan makanan yang kaya rasa, warna dan penampilan. Oleh karena itu, zat tambahan yang diperlukan ini bisa berasal dari proses kimiawi maupun bioteknologi dan dapat juga diekstraksi dari tanaman dan hewan. Di sinilah kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari yang halal menjadi tidak halal, yaitu jika bahan tambahan berasal dari ekstraksi hewan yang tidak halal seperti daging babi, hewan halal yang tidak dipotong sesuai syariat 10 dan lainnya, atau dengan fermentasi menggunakan media-media yang tidak halal. 11 Oleh karena itu, kecanggihan teknologi juga diperlukan untuk mendeteksi unsur pangan halal yang telah bercampur secara kimiawi dengan bahan-bahan yang tidak halal. 12
Provinsi Sumatera Utara terdiri dari berbagai etnik, agama, suku, bahasa, adat, dan budaya. Majelis Ulama Indonesia di Provinsi ini telah berupaya menyebarluaskan dan merealisasikan sertifikasi halal ke seluruh produsen di setiap kabupaten/kota di seluruh Sumatera Utara, karena hal ini bukanlah tugas yang ringan. 13 Sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen utamanya Muslim dalam menyikapi produk halal. 14 Berdasarkan data yang diperoleh dari MUI Provinsi Sumatera Utara, jumlah sertifikat halal yang telah dikeluarkan sejak tahun 2007 sampai 2015 dapat diuraikan berikut ini. Pada tahun 2007, MUI Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan 52 sertifikat, dari tahun 2008 sampai 2011 sebanyak 409 sertifikat halal, pada tahun 2012 mengeluarkan 72 sertifikat, tahun 2013 mengeluarkan 101 sertifikat, pada tahun 2014 mengeluarkan 107 sertifikat, dan pada tahun 2015 mengeluarkan 78 sertifikat. Dengan demikian, jumlah keseluruhan sertifikat halal yang dikeluarkan MUI Provinsi Sumatera Utara sebanyak 819 sertifikat. 15
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
Submissions Regarding the Review of Third Party Certification of Food in Australia Inquiry,” dalam Australian Journal of Islamic Studies , Vol. 1, Issue 1, 2016.
10 Wiwit  Estuti,  Rizal  Syarief  &  Joko  Hermanianto,  “Pengembangan  Konsep  Sistem Jaminan  Halal  di  Rumah  Potong  Ayam:  Studi  Kasus  pada  Industri  Daging  Ayam,”  dalam Jurnal Teknol. Dan Industri Pangan, Vol. XVI, No. 3 2005.
11 Ali, M.E., U. Hashim, S. Mustafa, Y.B. Che Man & Kh. N. Islam, “Gold Nanoparticle Sensor for the Visual Detection of Pork Adulteration inMeatball Formulation,” dalam Journal of Nanomaterials , Vol. 2012. 12 Yuni  Erwanto,  Sugiyono,  Abdul  Rohman,  Mohammad  Zainal  Abidin,  Dwi  Ariyani, “Identifikasi Daging Babi Menggunakan Metode PCR-RFLP Gen Cytochrome B dan Pcr Primer Spesifik Gen Amelogenin,” dalam Agritech, Vol. 32, No. 4 2012. 13 Renny Supriyatni, “Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan  Sertifikasi  dan  Labelisasi  Halal  Produk  Pangan  di  Indonesia,”  dalam Al-Iqtishad , Vol. III, No. 2, Juli 2011.
14 Siti Ulfah Fauziah, Kudang Boro Seminar, Irman Hermadi & Nugraha Edhi Suyatma, “Sistem Pendukung Keputusan Penyedia Dokumen dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Menurut LPPOM-MUI,” dalam Jurnal Teknologi Industri Pertanian, Vol. 27, No. 3, 2017, pp. 261-270.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
Banyak persoalan sertifikasi halal di tingkat daerah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Di antaranya adalah masalah Roti G Pematang Siantar yang tidak bersedia mendaftarkan perusahaannya ke MUI untuk disertifikasi halal. 16 Dalam harian Metro Siantar ditemukan bahwa minuman merek C dan S yang diproduksi oleh CV. PHW diminta oleh Kepala LPPOM Sumatera Utara untuk tidak diproduksi lagi karena tidak terdaftar dalam LPPOM dan produksinya berbahaya untuk dikonsumsi. 17 Permasalahan yang lain adalah merica palsu di Kabupaten Asahan, kasus saos cabe yang bercampur dengan pewarna tekstil di Deli Serdang dan kasus meminum air dari galon isi ulang tanpa sertifikat halal yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia di kota yang sama. Ada juga kasus bakso di Kota Medan yang mengandung lemak babi, Restoran CL di Medan yang tidak memperpanjang masa berlaku sertifikat halalnya. Kasus di Kota Gunung Sitoli adalah kawasan tidak halal. Di belakang warung makanan ada kandang babi, lalu sertifikat halalnya dicabut dan kasus roti kacang di Tebing Tinggi yang sudah expired . 18 Berdasarkan uraian itu, artikel ini bertujuan untuk mengemukakan lebih jauh tentang dinamika pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidimpuan.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kota Medan, Kota Padangsidimpuan dan Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara. Ketiga kota ini sengaja dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kota Medan adalah ibukota provinsi yang didiami oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, suku, bahasa dan budaya. Sedangkan Kota Padangsidimpuan dipilih sebagai salah satu kota di Sumatera Utara yang didiami oleh mayoritas umat Islam dan Sibolga dengan minoritas Muslim. Sumber data diperoleh dari observasi pola dan perilaku konsumen di berbagai area belanja, proses produksi makanan di beberapa pabrik, wawancara mendalam dengan Komisi Fatwa MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, auditor LP- POM, Dinas Kebersihan Kota Medan, Sibolga dan Padangsidimpuan, produsen makanan/ minuman dan konsumen dari beberapa elemen masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan teknik reduksi, display dan verifikasi (penarikan kesimpulan).

## Hasil  dan Pembahasan

## Demografi Kota Medan, Padangsidimpuan dan Sibolga
Berdasarkan sudut letak astronomi Provinsi Sumatera Utara berada di bagian Barat Indonesia. Provinsi Sumatera Utara terletak pada garis 1º-4º Lintang Utara dan 98º-100º
16 Ibid.
17 Lihat Harian Metro Tabagsel, Tahun 2015, h. 1.
18 http//www.portalkriminal.com.  Diakses  Juni  2016.
Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Aceh, sebelah Timur dengan negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 71.680,68 km2. Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu pantai barat, dataran tinggi, dan pantai timur. Kawasan pantai barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Gunung Sitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Kawasan pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai. Adapun jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara saat ini mencapai 13.766.851 jiwa. Menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin Kabupaten/Kota, laki-laki berjumlah 6.868.587 orang, sedangkan perempuan berjumlah 6.898.264 orang. Dilihat dari jumlah rumah tangga menurut Kab./Kota sekitar 2.980434. Penduduk Sumatera Utara lebih banyak tinggal di pedesaan (rural) dengan jumlah 7.110.347 jiwa. Sedangkan yang tinggal perkotaan (urban) sekitar 5.931.970 jiwa. 19
Kota Medan didirikan 1 Juli 1590. Jumlah penduduk sebanyak 3.418.645 jiwa. Kota Medan adalah kota yang majemuk yang terdiri dari suku Batak, Melayu, Tionghoa, Mandailing, Minangkabau, Karo, Aceh dan Tamil. Etnis asli dari Kota Medan adalah Melayu. Sebagai Kota terbesar ketiga di Indonesia pekerjaan penduduk Kota Medan utamanya adalah bidang perdagangan. Biasanya menjadi pedagang komoditas perkebunan. Sektor perdagangan secara konsisten dipegang oleh etnis Tionghoa dan Minangkabau. Bidang pemerintahan dan politik dikuasai oleh orang-orang Melayu dan Mandailing. Sedangkan profesi yang membutuhkan keahlian tinggi, pengacara, dokter, notaris dan wartawan digeluti oleh orang Minangkabau. 20 Kota Padangsidimpuan meliputi 6 kecamatan dan 37 kelurahan, dan 42 Desa. Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan berdasarkan perhitungan tahun 2012 adalah sebesar 198.809 jiwa, yang terdiri dari 96.841 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 101.968 perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 14.684,68 hektar. Kepadatan penduduk rata-rata Kota Padangsidimpuan adalah sebesar 1.354 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Kota Padangsidimpuan mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2013 sebanyak 90,22% dari total penduduk Kota Padangsidimpuan. Pemeluk agama yang lain adalah 9,78% Katholik, 0,46% Kristen, 8,97% Buddha dan 0,35% lainnya. 21
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
19 Sumatera Utara Dalam Angka , (2015), h. 48.
20 Kota Medan Dalam Angka , (2015), h. 13.
21 Bappeda Kota Padangsidimpuan Tahun , (2015), h. 15.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
Kota Sibolga dahulunya merupakan bandar kecil di Teluk Tapian Nauli dan terletak di Poncan Ketek. Pulau kecil ini letaknya tidak jauh dari kota Sibolga yang sekarang ini. Diperkirakan Bandar tersebut berdiri sekitar abad delapan belas dan sebagai penguasa adalah Datuk Bandar. Setelah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang pola dasar Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Sibolga ditetapkan sebagai Pusat Pembangunan Wilayah I Pantai Barat Sumatera Utara. Perkembangan terakhir yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Kantor Kecamatan, Sibolga yang dibagi menjadi 4 (empat) kecamatan, yaituKecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota, Kecamatan Sibolga Selatan, dan Kecamatan Sibolga Sambas. Bila dilihat dari sisi sosial keagamaan maka Kota sibolga untuk yang beragama Islam 54.795 orang, Kristen Protestan 33.012 orang, Kristen Katolik 4.856 orang dan agama Buddha 2.808 orang. 22 Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan pemilihan kota Medan berdasarkan pada aspek heterogen masyarakat baik dari sisi etnik, agama dan budaya. Sementara itu Kota Padangsidimpuan dipilih berdasarkan homogenitas masyarakat baik dari segi suku Mandailing yang didominasi orang yang beragama Islam. Adapun pemilihan Kota Sibolga berdasarkan pada komunitas masyarakatnya yang lebih dari separuh beragama  non Islam.

## Dasar MUI Sumatera Utara Dalam Penetapan Ketentuan Halal
Pada hakikatnya dasar atau alasan MUI atau Komisi Fatwa dalam menetapkan ketentuan halal adalah sama seperti tertuang dalam bab II pasal 2 bahwa setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu‘tabarah , serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, tidak bertentangan dengan ijmak, kias yang muktabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsân , mashalih al-mursalah , dan sadd al-zari‘ah . Sebelum pengambilan keputusan, MUI meninjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu serta pandangan penasihat ahli yang dihadirkan. 23 Pada ayat pertama dikemukakan bahwa satu fatwa harus mempunyai dasar hukum yaitu al- Qur’an dan Sunnah. Ketentuan pada ayat satu ini merupakan kesepakatan dan keyakinan seluruh umat Islam untuk berpegang pada keduanya. Oleh karena itu, fatwa yang bertentangan dengan kedua sumber ini merupakan fatwa yang tidak sah. Bahkan dapat disebut sebagai hukum yang dibuat-buat sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT. dalam surat al-A‘râf/ 7: 33 dan al-Nahl/16: 116.
Pasal ini memberi peluang ketika permasalahan yang difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur’an dan Sunnah. Para ulama perlu melakukan
22 Badan Pusat Statistik Kota Sibolga , (2015).
23 Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majlis Ulama Indonesia (Jakarta: Bimas Islam, 2003, h. 8.
kajian dan penelitian tentang kemungkinan masalah yang sama pernah disepakati dalam satu ijmak, sehingga masalah yang sedang difatwakan itu tidak boleh bertentangan dengan ijmak yang telah ada. Bagi MUI, ijmak memiliki otoritas yang kuat. Ketika tidak ditemukan ijmak dalam masalah ini, maka fatwa dikeluarkan setelah melalui proses ijtihad dengan menggunakan perangkat-perangkat ijtihad yang memadai dan berpegang teguh pada dalil-dalil hukum lain seperti kias, istihsân dan lain-lain. Kajian tentang pendapat-pendapat dalam fikih utamanya pendapat-pendapat imam mazhab dilakukan secara menyeluruh. Artinya, ketika masalah yang sedang difatwakan diperdebatkan hukumnya oleh imam- imam mazhab, maka semua pendapat itu diteliti secara mendalam dan mendetil, baik dalil- dalil yang mereka gunakan maupun keadaan-keadaan lain yang berkaitan dengan pendapat- pendapat itu. Apabila telah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam, maka diambil satu pendapat terkuat untuk menjadi dasar fatwa. Prosedur seperti ini dijelaskan dalam bab III, pasal 3 ayat 3 yaitu dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjîh setelah memperhatikan fikih muqaran (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih muqaran yang berhubungan pen tarjîh an. 24 Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa dalam menetapkan fatwa MUI melakukan ijtihad intiqa‘i . MUI tidak hanya memilih satu di antara banyak pendapat untuk menjadi dasar fatwa, sesuai dengan situasi dan kondisi, melainkan melalui proses perbandingan antar banyak pendapat, sehingga pendapat yang dipilih sebagai keputusan fatwa benar-benar memiliki validitas dalil yang kuat.
Ada satu klausul khusus yang disebutkan dalam pasal 2 bahwa dasar putusan fatwa di antaranya dengan memperhatikan pandangan penasihat ahli yang dihadirkan. 25 MUI memerlukan pendapat ahli ketika mereka dihadapkan pada masalah-masalah kontemporer yang tidak mereka kuasai keilmuannya seperti masalah kedokteran, ekonomi dan teknologi. Tujuannya agar fatwa yang dikeluarkan mempunyai dasar dan landasan yang benar secara ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan. Kasus ini pernah terjadi di MUI Sumatera Utara. Mereka memanggil tenaga ahli untuk membantu penilaian. Misalnya di Karo, ada makanan yang berasal dari kotoran kerbau dengan nama keripis. Produsen mengajukan permohonan sertifikasi halal. MUI cukup kesulitan dalam menilai zat yang dikandungnya. Akhirnya MUI memanggil dokter hewan untuk meneliti zat keripis tersebut. Tenaga ahli tersebut mengatakan bahwa keripis itu terbuat dari najis kerbau, sehingga Komisi Fatwa tidak mengeluarkan fatwa halalnya. 26 Berdasarkan penjelasan pasal di atas diketahui bahwa urutan dasar
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
24 Ibid., h. 11. 25 Maksud lafal ulil amri adalah orang-orang yang ahli di bidang ilmu ilmu agama dan mereka bisa memberi fatwa kepada masyarakat tentang persoalan-persoalan agama tersebut. Lihat Muhammad Râsyid Ridha, Tafsîr al-Qur’ân al-Hakîm al-Syahir bi Tafsîr al-Manâr, Jilid V (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1993), h. 183.
26 Wawancara dengan Sanusi Lukman, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, Selasa, 09 Agustus 2016.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
penetapan fatwa sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan dalam memutuskan fatwa dan berdasarkan kepada dalil-dalil yang paling kuat di antara dalil-dalil yang ada.
Misalnya MUI telah mengharamkan suatu produk fermentasi yang diperoleh dengan menggunakan media yang mengandung unsur babi. Dampaknya sangat luas, sehingga memerlukan pengkajian ulang berbagai produk fermentasi yang selama ini beredar. Di samping itu diperlukan ijtihad ulama (MUI) untuk menetapkan status hukum bagi produk- produk bioteknologi lainnya seperti hasil rekayasa genetika. Misalnya masih tentang babi, dengan enzim porcineprotease yang digunakan dalam pembuatan bactosoytone sebetulnya bisa saja diproduksi oleh bakteri hasil rekayasa genetika dimana gen penghasil procineprotease dari babi diekspresikan ke suatu bakteri, sehingga bakteri tersebut mampu menghasilkan porcineprotease . 27 Dengan demikian ulama ditantang untuk menetapkan status halal benda zat tersebut dimana MSG yang dalam tahap paling awal produksinya (tahap penyegaran bakteri) menggunakan bactosoytone (yang diproduksi dengan menggunakan porcine protease bakteri hasil rekayasa genetika menggunakan gen dari babi). Oleh karena itu MUI memerlukan orang-orang tertentu yang ahli di bidang-bidang ilmu yang diperlukan untuk nantinya bisa menentukan kehalalan satu produk makanan/minuman. Para ahli ini tergabung dalam auditor LP-POM MUI.
Mengingat pentingnya posisi auditor LP-POM bagi MUI dalam menetapkan kehalalan satu produk makanan dan minuman, maka pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di samping menetapkan kriteria dan persyaratan untuk menjadi auditor seperti yang telah dikemukakan di atas, juga menyusun Panduan Auditor Halal bagi para auditor yang ada dalam LP-POM. 28 Secara umum kandungan panduan itu menjelaskan tiga hal. Pertama , tugas dan tanggung jawab auditor seperti preleminary audit , tahapan audit, pemeriksaan proses produksi, pemeriksaan fisik persediaan bahan, pemeriksaan gudang produk akhir, laporan hasil audit, pertemuan penutup ( exit meeting ), surat-menyurat pasca audit, pelaporan dan pengarsipan. Kedua , kode etik auditor LP-POM. Di antara kode etik itu dijelaskan bahwa auditor LP-POM melaksanakan tugas audit sebagai ibadah kepada Allah SWT. dan amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Para auditor harus jujur dan berani dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait dengan bahan-bahan yang haram, najis dan syubhat sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Para auditor tidak dibolehkan menerima suap dan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Ketiga , panduan ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban para auditor.
27 Anton Apriyantono dan Nurbowo, Panduan Belanja dan Konsumsi Halal (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 16-17.
28 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Panduan  Auditor  Halal (Jakarta:  Proyek Sarana  dan  Prasarana  Produk  Halal  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. ix-x.
Inti kewajiban auditor adalah mendeteksi jika diproduksi oleh flavour house yang belum pernah disertifikasi, maka auditor memberikan alternatif agar produsen memberikan breakdown ingredient lengkap langsung kepada LP-POM MUI. LP-POM mengaudit ke tempat produksi dan menyarankan kepada produsen untuk mendapatkan sertifikasi dari lembaga Islam terdekat yang sudah diakui atau produsen memilih untuk menggunakan bahan- bahan yang sudah memiliki sertifikat halal. Jika produk yang diaudit banyak dan beragam, maka tidak setiap produk harus diproduksi pada saat diaudit tetapi cukup diwakili tiap kelompok produknya. Namun auditor harus memeriksa formula tidak hanya pada database tetapi juga di ruang produksi. Jika pada saat audit dilakukan dan produsen belum dapat melaksanakan proses produksi yang sesungguhnya, maka hal itu diaudit dalam proses skala laboratorium. Pada waktu produksi para auditor melihat kembali kesesuaian seluruh proses. Auditor meminta setiap produsen yang diaudit untuk membuat matriks bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan ke Rapat Komisi Fatwa. Jika tidak ada permasalahan dalam Rapat Komisi Fatwa, maka matriks ini akan disetujui oleh direktur LP-POM setelah diperiksa para auditor. Matriks tersebut dimasukkan ke dalam database dan menjadi pegangan dalam pelaksanaan inspeksi mendadak auditor di tempat produksi. 29 Berdasarkan uraian tersebut dipahami bahwa ijtihad MUI bersama-sama dengan para ilmuwan (auditor) ini sangat diperlukan untuk menuntaskan permasalahan pangan yang akan senantiasa muncul seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
MUI selain berpusat di ibukota juga tersebar di wilayah propinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Masing-masing wilayah ini memiliki sifat keislaman yang berbeda, baik dari segi karakter masyarakat, sosial budaya, lingkungan, kendala dan tantangan yang dihadapi. Artinya keberadaan umat Islam di Jakarta dan tantangan yang mereka hadapi belum tentu sama dengan keadaan umat Islam dan tantangan yang dihadapi di wilayah lain seperti Sumatera Utara. Oleh karena itu masing-masing MUI di setiap wilayah ini dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan mereka untuk bekerja lebih keras dalam menyelesaikan masalah-masalah agama yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di wilayahnya, terutama menyangkut kebutuhan dasar manusia yaitu makanan dan minuman yang halal dan baik.
MUI Provinsi Sumatera Utara memiliki tantangan yang berat dalam memasyarakatkan sertifikasi halal di wilayah ini. Provinsi ini dihuni oleh masyarakat yang heterogen baik dari segi suku, ras dan agama. Setidaknya di provinsi ini didiami oleh masyarakat Muslim, Kristen, Hindu dan Buddha. Sekalipun menurut statistik masyarakat Sumatera Utara sebagian besarnya beragama Islam tetapi perekonomian dikuasai oleh etnis Cina. Perusahaan- perusahaan pangan terbesar dan menengah di wilayah ini dimiliki oleh orang Cina. Mereka memiliki perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang notabene dikonsumsi tidak hanya oleh non Muslim tetapi juga oleh umat Islam. Oleh karena itu, MUI dituntut
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
untuk bekerja lebih keras dalam membangun kesadaran hukum masyarakat agar mereka terhindar dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Hal ini dibidangi oleh Komisi Fatwa dan LP-POM.
Komisi Fatwa MUI Provinsi beranggotakan 22 orang pakar. Satu orang di antaranya adalah guru besar dalam ilmu hadis. Delapan orang lainnya adalah doktor dalam bidang ilmu Syari’ah. Sementara itu 13 orang berpendidikan magister baik dalam bidang ilmu syariah maupun ilmu-ilmu lainnya. 30 Secara akademis mereka adalah orang yang layak untuk berada dan melaksanakan amanah di Komisi Fatwa yaitu memberikan nasihat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam, 31 khususnya dalam menetapkan fatwa halal pada makanan dan minuman di Provinsi Sumatera Utara. Sanusi Lukman mengungkapkan bahwa dasar atau dalil yang digunakan dalam menetapkan kehalalan produk makanan dan minuman adalah al-Qur’an, Hadis dan pendapat para ulama. Para ulama akan berpendapat sesuai dengan dalil-dalil yang akurat. Ketika tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan Sunnah, maka Komisi Fatwa mengundang dan mendatangkan tenaga ahli di luar MUI untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan dalam suatu produk yang sedang diproses kehalalannya. 32 Artinya, secara konseptual Komisi Fatwa MUI mendasarkan keputusan halal satu produk makanan/minuman tidak keluar dari kaidah umum yaitu berpedoman kepada al-Qur’an dan Sunnah. Secara praktikal Komisi Fatwa MUI terlihat lebih praktis dalam menggunakan dasar penetapan halal satu produk makanan/minuman. Nilai praktikal ini lebih terlihat ketika Komisi Fatwa MUI tidak bisa secara mandiri memutuskan fatwa halal tetapi harus tergantung kepada pandangan tenaga ahli yang ada di LP-POM.Keahlian LP-POM ini memiliki makna yang signifikan bagi keberadaan dan kewenangan Komisi Fatwa MUI. Hal ini disebabkan oleh latar belakang keilmuan para auditor di bidang sains yang tidak dimiliki oleh para anggota Komisi Fatwa, sehingga Komisi Fatwa memiliki ketergantungan terhadap pengetahuan tim auditor tentang bahan-bahan kimia yang digunakan dan memberitahukannya kepada Komisi Fatwa.
Ramlan menjelaskan bahwa LP-POM MUI meneliti bahan-bahan produk yang diajukan. Auditor menilai kehalalannya, kandungan najis dan cara pengolahan serta kebersihan tempat produksinya. Untuk memudahkan pekerjaan LP-POM, mereka menyarankan agar perusahaan pengusul melakukan audit internal. Walaupun perusahaan pengusul dimiliki oleh orang Cina non Muslim, tetapi di dalam perusahaan harus tetap ada satu atau dua orang Muslim di perusahaan tersebut yang menjadi auditor internal. 33 Ketika auditor LP-POM
30 Data diolah dari sekretariat MUI Provinsi Sumatera Utara.
31 Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majlis  Ulama  Indonesia, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI (2008), h. 32.
32 Wawancara dengan Sanusi Lukman, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, Selasa, 09 Agustus 2016.
33 Lihat Departemen Agama, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal (Jakarta: Proyek
MUI berkunjung, auditor internal yang menjawab dan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan oleh perusahaan tersebut. 34 Auditor internal perusahaan itu membawa data- data produk ke LP-POM, kemudian LP-POM meneliti ke tempat produksi dan memeriksa bahan-bahannya. Hasil audit dibawa ke MUI dan Komisi Fatwa akan mempertanyakan semua bahan yang digunakan. LP-POM menjelaskan bahan-bahan tersebut secara detil. Misalnya ada produk yang menggunakan salah satu jenis garam. Garam yang digunakan harus memiliki sertifikat halal. Apabila garam tersebut tidak/belum memiliki sertifikat halal, maka sertifikasi halalnya belum bisa dikeluarkan. Apabila bahan-bahannya terbuat dari tanaman seperti ubi, sayur-sayuran yang halal maka LP-POM mendatanya sebagai bahan yang halal. Data-data bahan yang diperoleh dari LP-POM disidangkan oleh Komisi Fatwa MUI dan dinilai kembali berdasarkan ketentuan syariat. Apabila Komisi Fatwa tidak menemukan bahan-bahan yang diharamkan syarak, maka MUI mengesahkan produk tersebut untuk dikeluarkan fatwa halalnya. Apabila perusahaan memproduksi satu produk yang bahan-bahannya terbuat dari najis dan benda-benda yang diharamkan lainnya, maka sertifikat halalnya tidak dikeluarkan. Di sisi lain, jika bahan-bahan yang digunakan masih diragukan kehalalannya menurut syariat, maka Komisi Fatwa MUI meminta LP- POM memeriksa ulang bahan-bahan tersebut dan menunda penetapan fatwa halal. Misalnya pada permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh PT. MIR (inisial). Audit dilakukan tanggal 20 Juni 2016 dengan tim auditor LP-POM MUI yang berstatus perpanjangan sertifikat halal yang sudah diperoleh pada tahun sebelumnya. Perusahaan ini memproduksi jenis bahan makanan saos. Adapun bahan yang digunakan pada produk ini ada dua jenis. Pertama bahan-bahan yang sudah bersertifikasi halal dari MUI seperti tepung tapioka, minyak cabe, minyak bawang, MSG Ajinomoto, garam jangkar waja, dan natrium cyclamate. Kedua , bahan-bahan yang tidak/belum bersertifikasi yaitu garam AB, cuka, pewarna poceau, dan pewarna sunset. Menyikapi hasil audit ini, MUI menunda ( pending ) pengeluaran sertifikat halalnya. 35 Alasan penundaan ini didasarkan pada keadaan bahan jenis kedua yang masih syubhat (tidak bisa dipastikan kehalalan dan keharamannya).
Pada bahan-bahan yang telah bersertifikasi halal, tidak lagi dilakukan pengujian ulang karena Komisi Fatwa menyakini bahan tersebut telah diuji oleh MUI sebelumnya atau MUI/lembaga sertifikasi halal resmi di wilayah lain dan dipastikan kehalalannya berdasarkan al-Qur’an, Sunnah dan dasar-dasar hukum ijtihad lainnya. Dengan demikian Komisi Fatwa hanya terfokus pada bahan yang belum bersertifikasi halal. Dalam hal ini Komisi Fatwa merekomendasikan kembali kepada tim auditor untuk memeriksa ulang
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
Sarana  dan  Prasarana  Produk  Halal  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 158.
34 Wawancara dengan Ramlan Fatwa, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, Selasa, 09 Agustus 2016.
35 Data diolah dari berita acara rapat fatwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, Selasa, 14 Juni 2016.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
bahan-bahan yang belum bersertifikasi karena dikhawatirkan menyalahi ketentuan syarak (al-Qur’an dan Sunnah), sekalipun LP-POM menganggap layak diajukan ke sidang Komisi Fatwa untuk dikeluarkan sertifikat halalnya. Penilaian kelayakan LP-POM yang dimaksud adalah pencantuman kata bukan bahan kritis pada laporan hasil auditing kolom temuan untuk perusahaan PT. MIR. MUI menunda fatwa halal atas produk perusahaan tersebut karena menggunakan garam tidak bersertifikat halal yang berasal  dari Taiwan. 36 Oleh karena itu, MUI meminta kepada auditor untuk memeriksa kembali bahan- bahan yang dianggap bukan bahan kritis. MUI menyarankan agar digunakan bahan garam yang telah ada sertifikat halal dari lembaga resmi.

## Pola MUI Sumatera Utara Dalam Penetapan Ketentuan Halal
MUI Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan ratusan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman. LP-POM MUI Sumatera Utara berdiri pada bulan Mei tahun 2000. 37 Pada tahun 2014 lebih dari seratus perusahaan mengusulkan permohonan sertifikasi halal. Dari jumlah itu, 35 adalah perusahaan pengusul baru dan 65 perusahaan mengusulkan perpanjangan sertifikat. Total sertifikat halal yang dikeluarkan adalah 110 sertifikat. Ada 15 perusahaan yang ditolak usulannya karena belum bisa memenuhi standar halal bahan pangan. Pada tahun 2015 terdata sebanyak 54 perusahaan yang baru mengusulkan sertifikasi halal dan 87 perusahaan mengusulkan perpanjangan sertifikat. Adapun sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI berjumlah 206 sertifikat. Pada tahun 2015 ini ada 10 perusahaan pangan yang ditolak usulannya oleh MUI dengan alasan yang sama. Pada tahun 2016 ada 43 produsen sebagai pengusul baru dan 48 perusahaan mengajukan perpanjangan sertifikat. Sertifikat yang telah dikeluarkan sampai akhir Agustus adalah 72 lembar untuk 72 produk dan 9 perusahaan pengusul ditolak permohonannya. 38 Data ini menunjukkan bahwa banyak produk makanan/minuman tidak halal yang beredar di tengah masyarakat berdasarkan jumlah usulan yang ditolak LP-POM.
Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan produsen untuk memperoleh sertifikat halal. Pertama , pihak perusahaan atau pemohon mengajukan permohonan ke LP-POM MUI Sumatera Utara dengan nama registrasi awal. Kedua , pemohon harus melengkapi berkas-berkas seperti surat izin, bisa dari Dinas Perindustrian, bisa izin PIRT untuk Rumah Tangga ataupun izin-izin yang lain. Artinya, usaha pangan tersebut harus memiliki izin. Ketiga , produsen harus melengkapi dokumen bahan, baik jenis-jenis bahan yang dipakai,
36 Laporan Hasil Auditing Tim LP-POM MUI atas Pemeriksaan Perusahaan PT. MIR untuk Produk Saos , 30 Agustus 2016. 37 Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014),  h.  196.
38 Wawancara dengan Retni Kustiyah Mardi Ati, Sekretaris LP-POM MUI Provinsi Sumatera Utara, Rabu, 8 Agustus 2016.
nama produk, fasilitas, dan profil perusahaan. Dalam perusahaan tersebut harus ada auditor halal internal atau tim manajemen halal perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas halal. Tim manajemen halal memiliki wewenang untuk menetapkan keterpakaian bahan. Keempat , manual atau panduan Sistem Jaminan Halal. Perusahaan menerapkan Sistem Jaminan Halal yaitu Sistem Jaminan Halal yang menjamin perusahaan harus konsisten memakai bahan, produk dan fasilitas yang sama. Setelah semua dokumen sudah lengkap, perusahaan mengirim data tersebut ke LP-POM MUI Sumatera Utara, baik secara langsung maupun melalui internet. Kelima , jika data yang diterima sudah dianggap cukup oleh LP-POM MUI Sumatera Utara, maka LP-POM mengaudit langsung ke perusahaan tersebut. Proses pengauditan dilakukan ketika bahan-bahan sedang diproduksi. Keenam, hasil audit di lapangan dilaporkan oleh auditor untuk diadakan rapat auditor di LP-POM MUI Sumatera Utara. Dalam rapat, auditor menjelaskan bagaimana proses produksi, bahan-bahan, lingkungannya, bagaimana tim auditor halalnya dan sejauh mana penerapan sistem jaminan halalnya. Ketika rapat auditor tidak menemukan ada masalah dan persyaratannya lengkap, hasil rapat auditor dibawa ke Komisi Fatwa untuk ditetapkan fatwa halalnya.
Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI mulai dari proses awal sampai keluar sertifikasinya, tidak bisa ditentukan. Ini sangat bergantung kepada kerjasama produsen pengusul. Ketika pemohon melakukan registrasi awal, bahan- bahannya yang didaftarkan tidak lengkap, maka harus dilengkapi lagi sampai tuntas. Sebagian pemohon cukup lambat dalam proses melengkapi dokumen tersebut, sehingga proses sertifikasi halal juga akan terhambat. Pengauditan oleh auditor juga bisa terjadi lebih dari satu kali. Ini terjadi ketika auditor mendatangi tempat pengolahan, dokumen yang diisi oleh pemohon pada saat registrasi awal tidak sesuai dengan yang di lapangan, LP-POM menyurati kembali si pemohon untuk melengkapi data-datanya. Langkah ini disebut dengan audit memorandum. Jika data-datanya sudah lengkap, maka auditor mengaudit kembali ke lapangan sampai datanya benar-benar lengkap. 39
Berdasarkan alur pengurusan sertifikasi halal di atas diketahui bahwa MUI memiliki pola tersendiri dalam menetapkan fatwa halal khususnya pada produk makanan dan minuman. Hal ini disebabkan karena MUI dihadapkan pada keadaan yang mengharuskannya menggunakan tenaga ahli/ilmuwan untuk menilai bahan-bahan makanan dan minuman yang mengalami perkembangan baik dari sumber-sumber bahan maupun cara pengolahannya. Tenaga ahli yang dimaksud adalah orang-orang yang ahli di bidang sains seperti kimia, biologi, pertanian, teknik kimia, sarjana apoteker dan teknologi pangan. Pada saat ini jumlah auditor LP-POM MUI Sumatera Utara tahun 2015 sebanyak 30 orang dengan beragam bidang keilmuan. 40 Proses dan keputusan fatwa halal yang dilakukan oleh MUI
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
39 Ibid.
40 Wawancara dengan Abdullahsyah, Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Medan, 8 Juni 2016.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
Sumatera Utara harus ditandatangani oleh Komisi Fatwa MUI beserta Ketua Umum MUI Sumatera Utara. Sebelum sertifikat halal ditandatangi oleh Komisi Fatwa MUI dan Ketua Umum MUI Sumatera Utara, bahan makanan dan minuman yang akan disertifikasi harus diteliti dan diaudit terlebih dahulu oleh LP-POM. Setelah itu, LP-POM akan membawa data-data tersebut ke hadapan Komisi Fatwa MUI untuk proses sidang sertifikasi halal. Tahapan-tahapan dalam proses sertifikasi halal memerlukan waktu yang tidak bisa ditentukan, karena berbagai hal yang dihadapi seperti jauh atau dekatnya perusahaan pengusul dan kerumitan bahan yang digunakan. Langkah terakhir adalah mengeluarkan status fatwa baik halal, tidak halal atau ditunda ( pending ). Sertifikat halal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan diperpanjang sebelum masa 2 tahun ini berakhir. 41
Ramlan mengatakan bahwa ada beberapa kasus yang terjadi ketika produsen pengusul tidak/kurang bekerja sama dengan LP-POM dalam proses sertifikasi. Misalnya pengusulan serttifikasi halal roti G di Pematang Siantar. LP-POM berkali-kali meminta bahan-bahan yang digunakan perusahaan. Ketika LP-POM memeriksa bahan-bahan tersebut, perusahaan pengusul tidak menjelaskan secara terbuka, sehingga sertifikasi halal tidak bisa dikeluarkan MUI. Selain roti ganda ada juga kasus sertifikasi halal pada perusahaan yang memproduksi bika ambon. Pada awal pembuatannya, bika ambon menggunakan air nira yang sudah sampai pada tahap memabukkan (tuak). Ketika diperiksa oleh tim auditor LP-POM, mereka akhirnya menukar tuak itu dengan air kelapa atau nira yang baru ditampung/diambil dari pohonnya. Akhirnya MUI bisa mengeluarkan sertifikat halal untuk bika ambon tersebut setelah memastikan kehalalan bahan yang digunakan. 42 Penilaian dan pernyataan auditor tentang satu bahan makanan/minuman menjadi dasar Komisi Fatwa dalam menetapkan fatwa halal. Misalnya pada penilaian 6 produk makanan/minuman dari 6 perusahaan pengusul pada MUI Sumatera Utara, LP-POM telah mencantumkan hasil halal pada kolom pemeriksaan. Dalam rapat itu tidak lagi diperagakan semua jenis bahan yang digunakan produsen dan Komisi Fatwa MUI sendiri tidak lagi mempertanyakan bahan-bahan itu tetapi anggota Komisi Fatwa langsung menyatakan persetujuan atas penilaian LP-POM tersebut. 43
Secara lebih terperinci Sori Monang mengatakan bahwa pengujian produk makanan dan minuman yang diusulkan, dilakukan sebelum makanan dan minuman tersebut
41 Masa berlaku sertifikat halal ini diatur dalam Keputusan MUI Nomor: 131/7/2014 pasal  24.  Pada  pasal  ini  disebutkan  bahwa  masa  berlaku  Sertifikat  Halal  MUI  ditetapkan selama dua tahun.
42 Wawancara dengan Ramlan Fatwa, Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Medan, 9 Agustus  2016.
43 Keenam  perusahaan  pengusul  adalah:  (semua  ditulis  inisial  perusahaan)  PT.  AFI dengan produk tepung terigu, Stick Kembar dengan produk makanan ringan, CV. SMRT dengan produk air minum dalam kemasan, PT.IAAI dengan produk tepung agar-agar, CV.THdengan produk terasi, dan SB dengan produk terasi. Empat dari keenam perusahaan ini mengajukan perpanjangan  fatwa  halal  dan  dua  perusahaan  sisanya  adalah  pengusul  baru.  Lihat  Berita Acara Rapat Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, Medan, 14 Juni 2016.
dicantumkan label halalnya. Bahan-bahan yang digunakan dites oleh tim auditor terlebih dahulu tentang kesahihan makanan tersebut, baik komposisinya, item per item, produk dalam atau luar negeri, zat-zat berbahaya, dan unsur-unsur lainnya. Apabila tim auditor menemukan bahan-bahan berbahaya, maka LP-POM tidak merekomendasikan hasil pengujian itu ke hadapan sidang komisi. 44 Lebih jauh dijelaskan bahwa Komisi Fatwa pergi ke lokasi perusahaan pengusul jika pengusul mengolah hewan penyembelihan. Jika penyembilan tidak sesuai dengan ketentuan fikih dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/Tn.310/7/1992 Tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Ikutannya, maka MUI tidak mengeluarkan sertifikat halalnya. Komisi Fatwa melihat langsung cara penyembelihan yang sesuai dengan standar keislaman dan peraturan perundangan. Apabila menurut Komisi Fatwa sudah memenuhi persyaratan, seperti sampai terputus urat nadinya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW., maka Komisi Fatwa mengatakan sembelihan itu sudah dianggap sah. Misalnya ayam, setelah disembelih, maka kulitnya dilepas. Banyak perusahaan yang ingin cepat memproduksi. Akibatnya, ayam yang  belum benar-benar mati sudah dimasukkan ke dalam air panas. MUI mengatakan bahwa cara pengurusan hewan sembelihan seperti itu belum halal, bahkan dapat dikatakan haram. Apabila hasil uji menunjukkan tanda-tanda aman, maka MUI dapat mengeluarkan surat telah lulus audit oleh tim audit penyembelihan. 45 Keterlibatan MUI dalam pengujian makanan dan minuman hanya dalam sidang Komisi Fatwa. LP-POM sebenarnya yang paling mendominasi penelitian dan pengkajian bahan-bahan yang digunakan perusahaan pengusul.
Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa posisi LP-POM (auditor) sangat signifikan bagi MUI dalam menilai kehalalan bahan-bahan yang digunakan pada satu produk makanan dan minuman seperti yang dikemukakan di atas. Pada tahap awal, auditor mengambil sampel semua bahan makanan/minuman dari perusahaan yang mengajukan permohonan untuk dibawa pada sidang rapat auditor LP-POM MUI. Tahap berikutnya, tim auditor menguraikan unsur setiap sampel bahan di hadapan peserta sidang. Dalam penguraian tersebut dipisahkan setiap bahan menurut jenis dan cara pengolahannya. Misalnya pemisahan antara bahan-bahan nabati yang langsung dinyatakan sebagai bahan halal dan bahan- bahan hewani yang memerlukan proses pengolahan seperti daging ayam. Apabila didapati bahan yang digunakan berasal dari bahan olahan, maka tim auditor menjelaskan proses pengolahan mulai dari awal sampai akhir. Misalnya penjelasan LP-POM pada permohonan pengajuan sertifikasi halal PT. CA dengan jenis produk daging olahan. Tim auditor menguraikan di hadapan sidang Komisi Fatwa bahwa alur proses produksi adalah ayam yang sudah dipotong sesuai pesanan, diberi bumbu, diaduk sampai rata dengan molen selama beberapa
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
44 Wawancara  dengan  Sori  Monang,  Anggota  Komisi  Fatwa  MUI  Sumatera  Utara,  11 Agustus  2016.
45 Wawancara dengan Sanusi Lukman, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, Selasa, 9 Agustus 2016.

## MIQOT
Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
menit, packing, dan disimpan dalam gudang pembeku. 46 Tim auditor menjelaskan bahwa analisis bahan menunjukkan bahwa bahan-bahan yang digunakan selain air dan es sudah bersertifikasi halal dan sarana produksi bersih. 47 Atas dasar penilaian tersebut LP-POM menyimpulkan produk tersebut layak diajukan ke Komisi Fatwa. Sebagai kelanjutannya, Komisi  Fatwa  MUI  menyatakan  produk  tersebut halâlan  syar‘iyyan dengan  tidak mempertanyakan lebih jauh lagi.
Ketua MUI Sumatera Utara menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan audit sertifikasi halal dan hal yang berkaitan dengan permohonan sertifikasi, LP-POM memeriksa bahan- bahan produk sampai pada bagian terkecil dan detil. Setelah diperiksa secara detil maka LP-POM meminta kepada MUI untuk dilakukan rapat antara MUI dan LP-POM terkait dengan permohonan dari perusahaan terkait dengan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan rapat yang dilakukan LP-POM menjelaskan bahan-bahan yang ada dalam satu produk yang dimohonkan oleh produsen secara jelas dan menyeluruh. Setelah itu MUI memeriksa apakah bahan-bahan yang diajukan oleh LP-POM memiliki unsur-unsur yang haram dalam zat tersebut. MUI menilai bahan-bahan yang diajukan oleh produsen sudah sesuai dengan tuntutan syariat tentang makanan/minuman yang halal dan terhindar dari bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. 48 Untuk memudahkan cara kerja MUI, ketika pengajuan sertifikasi halal diterima LP-POM, maka produsen disarankan untuk mengambil bahan- bahan yang sudah ada sertifikat halalnya seperti minyak goreng, tepung, dan sebagainya. Ramlan menambahkan produsen diharuskan melakukan audit internal. 49 Setelah menerima surat permohonan dari produsen, LP-POM mengarahkan produsen untuk melakukan audit internal dengan sumber daya Muslim yang ada dalam perusahaan. Setelah menerima laporan audit internal, LP-POM meninjau lokasi produksi dan mengadakan penataran bagi auditor internal tersebut. Auditor dipanggil untuk mengetahui bagaimana mendeteksi dan menentukan bahan-bahan pangan yang halal. Artinya, walaupun pengusul adalah perusahaan Non Muslim, harus ada dalam perusahaan itu orang Islam untuk melakukan audit internal jika ingin produknya disertifikasi.
46 Pedoman LP-POM dalam menilai kehalalan hewan sembelihan berdasar kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/Tn.310/7/1992 Tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Ikutannya yang dibekalkan kepada mereka dalam perekrutan. Dalam pasal 7 dan 8 Surat Keputusan itu dijelaskan bahwa penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara yang sesuai dengan Fatwa MUI antara lain dengan memutus jalan nafas ( hulqum ), memutus jalan makanan ( mari ), memutus dua urat nadi ( wadajain ) dan membaca  basmalah  sebelumnya.
47 Laporan Hasil Auditing Tim LP-POM MUI Sumatera Utara atas Pemeriksaan/Auditing Perusahaan PT. CA dengan Produk Daging Olahan , 30 Agustus 2016.
48 Wawancara dengan Abdullahsyah, Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Medan, 8 Juni 2016. 49 Wawancara dengan Ramlan Fatwa, Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Medan, 9 Agustus  2016.

## Kendala dan Tantangan Penyebaran Informasi Produk Halal
MUI dihadapkan pada kendala dan tantangan berat dalam menyebarkan informasi sertifikasi halal ke tengah masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh MUI dalam mensosialisasikan sertifikasi halal secara umum tidak ada, karena yang langsung turun ke lapangan untuk meneliti atau mengaudit permasalahan sertifikasi halal kepada produsen adalah LP- POM. Oleh karena itu MUI tidak mengalami masalah secara langsung tetapi LP-POM yang menghadapi cukup banyak kendala dan tantangan dalam operasionalnya.
Sertifikasi halal adalah salah satu bidang kerja yang diamanahkan oleh negara kepada MUI di samping bidang-bidang kerja lainnya. Di sisi lain, serbuan produk makanan/minuman dari luar Indonesia menjadi tantangan berat MUI dalam mengatasinya, apalagi regulasi yang mengatur hal tersebut sangat tidak memadai. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kendala dan tantangan MUI dalam menyebarkan informasi sertifikasi halal. Ketua Umum MUI Sumatera Utara mengatakan bahwa tujuan pemberian informasi terkait dengan sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI adalah untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari makanan dan minuman yang haram. Oleh karena itu LP-POM diberikan tugas untuk memberikan sertifikat halal kepada para produsen dengan harapan masyarakat bisa mengkonsumsi benda-benda yang halal. Dalam pelaksanaan ini MUI bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan atau pemberian informasi tentang sertifikasi halal ini. 50

## Kendala MUI dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal
Secara khusus sertifikasi halal tidak memiliki anggaran mandiri untuk mengelola prosesnya. Sementara itu, proses sertifikasi dilakukan secara gratis. Selama ini biaya operasional proses sertifikasi bergantung pada sumbangan produsen pengusul yang besarannya tidak ditentukan. Oleh sebab itu, anggaran biaya menjadi kendala utama dalam penyebaran informasi sertifikasi maupun produk halal yang telah dikeluarkan sertifikatnya. Dalam pengurusan sertifikasi halal tidak dipungut biaya, hanya melihat kesadaran para produsen untuk memberikan biaya operasional dalam pelaksanaan pengurusan sertifikat. Di antaranya biaya transportasi, penginapan dan makan. Di sisi lain, sebagian produsen mengganggap biaya sumbangan bebas ini terlalu mahal, padahal auditor yang datang untuk meneliti produk mereka tidak difasilitasi oleh negara. Sering juga auditor yang mendatangi tempat pengolahan produk dan para produsen tidak memberikan data-data tentang bahan-bahan/ bumbu yang diolah produsen, sehingga penerbitan sertifikat halal bisa tertunda. Misalnya Pangan Industri Rumah Tangga Ag di Padangsidimpuan yang menyumbangkan biaya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada LP-POM MUI untuk mengaudit 6 produk makanan (madu salak, dodol salak, sirup salak, kurma salak, minuman energi
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
50 Wawancara  dengan  Abdullahsyah,  Ketua  Umum  MUI  Sumatera  Utara,  Medan,  8 Agustus  2016.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
dari salak, dan kecap salak) yang dihasilkannya. Biaya ini termasuk akomodasi, perjalanan auditor, dan proses audit produk. 51 Pada dasarnya biaya yang dikeluarkan produsen di atas tidak mahal melihat 6 produk makanan yang dinilai/diaudit dan nilai ekonomis lebih besar di masa datang yang bisa diperoleh produsen setelah memperoleh sertifikat halal.
Biaya penyebaran informasi sertifikasi halal di Sumatera Utara menumpang ke biaya operasional MUI yang dibiayai pemerintah. Subsidi pemerintah ini mengalami penurunan setahun terakhir. Pada tahun 2014 pemerintah memberikan subsidi kepada MUI senilai 2 milyar rupiah. Jumlah yang sama juga diberikan kepada MUI pada tahun 2015. Akan tetapi terjadi pengurangan subsidi pada tahun 2016 menjadi 1.3 milyar rupiah. 52 Pengurangan subsidi ini mempengaruhi seluruh kegiatan operasional MUI termasuk penyebaran informasi halal ke tengah masyarakat sebagai satu bagian kecil dari beragam kegiatan MUI lainnya.
Banyak cara yang dilakukan oleh MUI dalam menyebarkan informasi sertifikasi halal. Ketua MUI Sumatera Utara menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh MUI Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan sertifikasi halal disampaikan melalui pertemuan-pertemuan yang sudah terjadwal pada pelaksanaan muzakarah yang dilaksanakan oleh MUI Sumatera Utara setiap bulan. Peserta yang diundang pada pelaksanaan biasanya adalah ormas-ormas Islam dan juga masyarakat secara umum. Dalam penyampaian sertifikasi halal MUI biasanya dilakukan di Aula MUI Sumatera Utara. Dalam sosialisasi tersebut pesertanya ada juga dari unsur pemerintah di samping elemen masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal juga melibatkan dunia pendidikan dimana dalam pelaksanaannya diikutkan para dosen dari perguruan tinggi dalam membahas dan mensosialisasikan sertifikasi halal MUI. 53
Mengingat keterbatasan anggaran, pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal MUI Sumatera Utara dilaksanakan kepada semua daerah di Sumatera Utara dengan memilih skala prioritas yang sesuai dengan kemampuan MUI Sumatera Utara sendiri. Dalam pemberian informasi ini sudah ditetapkan jadwal tersendiri oleh LP-POM berdasarkan daerah-daerah yang perlu disosialisasikan tentang sertifikasi halal itu sendiri. Kawasan/ tempat dipilih atas dasar mayoritas berpenduduk Muslim seperti Padangsidempuan, Langkat, Binjai, Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan. Oleh karena itu, kawasan-kawasan dengan penduduk minoritas Muslim jarang dikunjungi oleh MUI untuk menyampaikan informasi sertifikasi halal. Hal ini dibenarkan oleh petugas Dinas Kesehatan Sibolga. Dia mengatakan bahwa masalah sosialisasi sertifikasi halal, MUI Sumatera Utara belum pernah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Menurutnya, LP-POM semestinya berkoordinasi dengan BPOM, agar satu produk makanan atau minuman bernilai halâlan thayyiban . Ketika
51 Wawancara dengan RA, Pemilik Pangan Industri Rumah Tangga Ag, Padang Sidempuan, 8  September  2016.
52 Wawancara dengan Darwis, Kepala Sekretariat MUI Sumatera Utara, Medan, 8 September 2016.
53 Wawancara dengan Abdullahsyah, Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Medan, 8 Juni 2016.
mengurus PIRT ke Dinas Kesehatan, MD atau produk dalam skala besar harusnya datang ke BPOM dan bukan ke LP-POM MUI, karena LP-POM MUI hanya mengurus proses pengeluaran sertifikat halal. Apabila sertifkat halal sudah keluar, LP-POM MUI meneruskannya ke BPOM. Dalam hal ini BPOM melakukan pemeriksaan setempat. Ketika thayyib -nya sudah dipenuhi dan cara produksinya sudah sesuai standar yang ditetapkan, maka BPOM akan berkoordinasi ke MUI bahwa produk tersebut bisa digunakan dalam kemasan. Hanya saja hal ini cukup sulit dilakukan mengingat keberadaan dan keterbatasan yang dimiliki oleh MUI Sumatera Utara. 54 MD merupakan produk skala besar seperti Aqua, sedangkan produk luar seperti Coca Cola termasuk ke dalam ML yang sudah terdaftar di Indonesia. Namun sebagian besar banyak juga produk luar yang tidak memakai ML dan bisa dicurigai bahannya mengandung tungkai/tulang babi. Oleh karena itu jika ada produk luar yang dipasarkan di Indonesia, MUI dan pihak terkait melihat apa saja bahan yang tertulis di label produk yang dipasarkan.
Bentuk lain sosialisasi sertifikasi halal MUI di Sumatera Utara adalah dalam kegiatan safari Ramadan setiap tahunnya dan safari dakwah. Maratua mengemukakan bahwa Dalam mensosialisasikan sertifikasi halal, MUI melaksanakan safari Ramadan dengan memanggil dan membawa lembaga-lembaga ceramah untuk meyakinkan masyarakat agar memproduksi dan membeli produk-produk yang memiliki sertifikat halal. 55 Dari sekian banyak materi dakwah yang disampaikan, salah satunya adalah tentang fatwa halal MUI. Di luar bulan Ramadan, MUI juga melakukan safari dakwah ke berbagai daerah kabupaten/ kota di Sumatera Utara secara berkala. Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dengan mengikutsertakan LP-POM, dengan sasaran agar produsen- produsen makanan dan minuman menggunakan sertifikat halal dan masyarakat dapat mengamati bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi harus mempunyai sertifikat halal. 56 Selain safari Ramadhan dan safari dakwah, MUI juga melaksanakan muzakarah dengan mengundang ormas-ormas Islam dan masyarakat ke gedung MUI. Biasanya kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan berbagai materi agama. Salah satu di antaranya adalah tentang sertifikasi halal pada produk bahan pangan.
Kendala lain yang dihadapi oleh MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal ini utamanya disebabkan oleh belum efektifnya pemberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur kewajiban percantuman label halal pada makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan. Pada akhirnya nanti ada ketentuan yang sifatnya sanksi bagai produsen yang tidak mencantumkan label halal MUI. Pelaksanaan undang-undang ini tentunya sangat penting karena secara ekonomi dengan adanya sertifikasi halal akan lebih menguntungkan. Seluruh masyarakat baik Muslim maupun Non Muslim
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
54 Wawancara dengan  Firmansyah Hulu, Kepala  Bidang Kefarmasian  Dinas Kesehatan Kota Sibolga,  Sibolga, 24  Agustus 2016.
55 Wawancara dengan Maratua Simanjuntak, Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Medan, 8 Agustus 2016.
56 Ibid.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
bisa mencari makanan dan minuman yang mempunyai label halal MUI. Ironisnya, produsen dari etnis Cina terlihat lebih banyak mengusul kepada LP-POM MUI agar produk-produknya memperoleh sertifikat halal. 57 Ketika auditor dari LP-POM mengunjungi tempat pengolahan produk-produk tersebut, semua yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik. Hanya saja aturan tanpa biaya pengurusan sertifikasi halal menjadi kendala bagi LP-POM untuk bekerja lebih profesional dan maksimal. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat yang rendah juga merupakan kendala yang harus dihadapi oleh MUI. Banyak masyarakat Muslim sebagai produsen yang menganggap bahwa sertifikasi halal itu tidak begitu penting karena berkeyakinan telah menggunakan bahan-bahan pangan yang halal. Para produsen Muslim ini juga meyakini bahwa konsumen pasti mempercayai kehalalan produk mereka atas dasar agama Islam yang mereka anut. Padahal ketika produk-produk mereka memiliki sertifikat halal, maka terjadi peningkatan omzet penjualan dan jaringan bisnis akan lebih meluas ke luar daerah seperti yang dipahami oleh produsen-produsen non Muslim.
Bentuk sosialisasi lain yang dilakukan LP-POM dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehalalan bahan pangan adalah melalui penerbitan jurnal halal. 58 Sekadar contoh, pada Jurnal Halal MUI Nomor 94 bulan Maret-April 2012 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan untuk makanan sebanyak 45 buah, minuman 46 buah, tepung 11 buah, roti 15 buah, kue basah 12 buah, kue kering 12 buah, daging 27 buah, minyak 8 buah, kecap 2 buah, saos 4 buah, bumbu 4 buah, gula 2 buah, dan jenis makanan lain sebanyak 20 buah sertifikat. 59

## Tantangan MUI dalam Melakukan Sosialisasi Sertifikasi Halal
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga bentuk tantangan bagi MUI dalam memasyarakatkan sertifikasi halal. Pertama , serbuan makanan/minuman dari luar negeri yang tidak memiliki label halal dan dijual secara bebas dan terbuka di
57 Dari beberapa kali kunjungan peneliti untuk mengambil data ke LP-POM MUI Sumatera Utara. Peneliti menjumpai banyak pengusaha Cina yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Misalnya pada 29 Agustus 2016 peneliti menjumpai tiga orang pengusaha keturunan Cina yang sedang mengajukan sertifikasi halal, 2 orang pada tanggal 6 September 2016, 2 orang pada tanggal 21 dan 28 September 2016 dan 3 orang pada tanggal 3 Oktober 2016.
58 Dalam mensosialisasikan sertifikasi halal MUI melalui jurnal halal MUI, MUI Sumatera Utara mengeluarkan serifikat sebanyak 209 sertifikat yang terdiri dari makanan 41 sertifikat, minuman 47 sertifikat, tepung 11 sertifikat, roti 14 sertifikat, kue basah 10 sertifikat, kue kering 16 sertifikat, daging 25 sertifikat, mentega 2 sertifikat, minyak 8 sertifikat, kecap dua sertifikat, saus 7 sertifikat, bumbu 5 sertifikat dan lain-lain sebanyak 18. Lihat Jurnal Halal MUI No. 93 Januari-Februari 2012, h. 83.
59 Biaya penerbitan jurnal diambil dari biaya yang diberikan oleh produsen pengusul. Jurnal  ini  disebarkan  ke  MUI  seluruh  Indonesia  tetapi  tidak  tersebar  secara  lebih  luas  ke tengah masyarakat karena keterbatasan biaya percetakan. Akhirnya para pembeli yang cerdas memanfaatkan ketelitiannya untuk melihat label halal pada kemasan produk.
seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah Sumatera Utara. Era perdagangan bebas menjadi ruang gerak yang luar biasa bagi produsen pangan di seluruh dunia untuk berpacu menjual produksi pangan ke Indonesia. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, sehingga Indonesia menjadi pangsa pasar yang menjanjikan keuntungan yang besar. Kadang-kadang orang asing menyebut Indonesia ini sebagai futuristic country. negara yang menjanjikan banyak hal untuk orang asing, baik dari segi pemanfaatan lahan yang luar biasa subur, laut yang luas dan kaya, pulau-pulau yang indah dan juga dari sisi jumlah penduduk sebagai konsumen yang tidak terbatas. Pertambahan jumlah penduduk berarti terjadi peningkatan kebutuhan sandang dan pangan yang kadang- kadang tidak bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Akibatnya produksi pangan luar negeri memasuki wilayah Indonesia seperti arus deras yang sukar dibendung.
Data impor pangan menyebutkan bahwa pada tahun 2012 tercatat sebanyak 29.392 sertifikasi impor pangan yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk produsen pangan asing. Dari jumlah sertifikasi tersebut tercatat 88.333 jenis bahan pangan ikutan/itemnya yang masuk dan beredar di seluruh Indonesia. Misalnya satu sertifikasi produk susu dengan jumlah olahan susu yang lebih dari satu seperti susu cair, tepung susu, susu kaleng, susu kental, susu sachet dan lain-lain. Jumlah ini meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 Indonesia telah mengeluarkan 33.379 sertifikasi impor pangan asing dengan 91.566 jenis bahan pangan ikutannya. Pada tahun 2014 Indonesia telah mengeluarkan 34.922 sertifikasi impor pangan dengan 93.035 jenis item ikutannya dan pada tahun 2015 Indonesia mengeluarkan 36.265 sertifikasi impor pangan asing dengan 93.658 jenis item ikutannya. 60
Impor pangan ini harus memenuhi sedikitnya 19 syarat yang ditentukan oleh peraturan BP-POM. Di antara syarat itu adalah adanya sertifikasi kesehatan pangan dari negara asalnya. Syarat lainnya adalah mencantumkan halal pada label. 61 Walaupun pemerintah Indonesia mencantumkan syarat sertifikasi halal tetapi syarat itu bukan sebuah keharusan seperti keharusan memastikan produk halal dan haram sebelum memasuki wilayah negara seperti Malaysia dan Arab Saudi. Akibatnya banyak dari produk pangan tersebut yang beredar tanpa label halal. Misalnya di salah satu supermarket ditemukan produksi pangan luar negeri (jenis biskuit) dengan nama Butter Crackers yang berasal dari Taiwan. Ada juga Hup Seng Cream Crackers Biscuit Cap Pingpong yang berasal dari Malaysia. 62 Kedua produk pangan ini tidak dicantumkan label halalnya. Berdasarkan temuan tersebut dipahami bahwa MUI belum bisa berbuat banyak menyikapi kebijakan pemerintah dalam menerima puluhan ribu produk pangan luar negeri yang kebanyakannya tidak memiliki label. Di sisi
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
60 Tetty Helfery Sihombing, “Surat Keterangan Impor (SKI), SKI Prioritas dan Masalah Ekspor Impor Produk Pangan,” ( Kertas Kerja Seminar BPOM , Bogor, 28 Januari 2016).
61 Ibid., h. 8.
62 Temuan ini diolah dari catatan lapangan dan hasil observasi produk pangan impor yang tidak memiliki  label halal di satu  supermarket kawasan Kota Padangsidimpuan  pada bulan September  2016.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
lain, regulasi untuk pangan impor masih belum memadai bahkan hampir tidak memadai melihat arus masuk produk pangan asing yang tidak terkendali. Jika saja pemerintah lebih bijak dengan menekankan halal dan non halal pada setiap produk, setidaknya hal itu bisa mengontrol dan mengendalikan produk-produk syubhat untuk dikonsumsi oleh umat Islam Indonesia.
Kedua , regulasi yang lemah dalam mengendalikan dan mengontrol arus masuk makanan/minuman dari luar tersebut. Pada dasarnya Negara Republik Indonesia memiliki banyak peraturan perundangan tentang pangan. Peraturan perundangan ini bisa melindungi masyarakat agar terhindar dari memakan makanan yang diharamkan dan berbahaya. Di antaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang terdiri dari sembilan bab dan 67 pasal. Undang-undang ini dibuat untuk menjamin produk yang beredar di tengah masyarakat agar terjamin kehalalannya. Hanya saja undang- undang ini belum efektif dilaksanakan karena pemerintah belum mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya. Peraturan lainnya adalah Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 154 pasal. Di antara bagian yang mengatur tentang halal adalah pasal 97 ayat (3) huruf e bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan yang memuat paling sedikit keterangan mengenai halal bagi yang dipersyaratkan. 63
Selain itu ada juga Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan. Undang ini terdiri dari 12 bab dan 90 pasal. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusian yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata peri kehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemudian ditambahkan pada pasal 10 yang berbunyi bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat diselenggarkan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Ada juga undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 65 pasal. Adapun bagian dari undang- undang yang mengatur tentang halal adalah pasal 8 ayat (1) huruf h bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. 64
Selain beberapa undang-undang di atas, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 8 bab dan 64 pasal. Ayat 5 menjelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau larangan untuk dikonsumsi
63 Lihat Undang-undang Jaminan Produk Halal (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 1-25 dan 86. 64 Undang-undang Jaminan Produk Halal , h. 150.
umat Islam, yang baik menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan diradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdangangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. 65
Selain peraturan-peraturan di atas masih banyak peraturan lain yang di dalamnya diatur tentang pangan halal. Misalnya Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. KMA ini terdiri dari 10 bab dan 14 pasal. Ada juga KMA RI tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. KMA ini terdiri dari 5 pasal. Ada juga Surat Keputusan LPPOM Nomor SK11/Dir/LPPOMMUI/2/14 tentang Revisi Ketentuan Kelompok Produk Bersertifikat Halal MUI berdasarkan SK08/Dir/LPPOM MUI/II/13. SK LPPOM MUI Nomor SK 50/Dir/LPPOMMUI/XIII/13 tetang Penetapan Pedoman Pemenuhan Keriteria Sistem Jaminan Halal pada industri pengolahan. SK LPPOM MUI Nomor SK 13/Dir/LPPOMMUI/ III/13 tetang Ketentuan Sistim Jaminan Halal. SK LPPOM MUI Nomor SK 39/Dir/LPPOM MUI/5/12 tetang Pengaturan Sistim Sertifikasi Halal melalui sertifikasi online (Cerol SS 23000) SK LPPOM MUI nomor SK 38/Dir/LPPOM MUI/III/11 tentang Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Baru Alternatif.
Produsen makanan dan minuman di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari dua jenis perusahaan yaitu perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman dalam jumlah besar. Perusahaan ini mendaftarkan produknya di Dinas Kesehatan dan mengusulkan sertifikasi halal pada LP-POM MUI. Kebanyakan dari produsen skala besar ini berada di Kota Medan. Selain itu ada juga produsen dalam skala kecil yang tergabung dalam Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). PIRT ini tersebar tidak hanya di ibukota provinsi tetapi juga di berbagai wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Mereka mendaftarkan izin usahanya pada Dinas Kesehatan tetapi jarang yang mengusulkan permohonan sertifikasi halal ke LP-POM MUI. Keberadaan PIRT ini menjadi masalah sendiri bagi MUI karena LP-POM hanya ada di ibukota provinsi dan industri rumah tangga juga banyak di daerah yang jauh dari ibukota seperti dijelaskan di atas. Apabila pemilik PIRT bermaksud mengurus sertifikasi halal, mereka terlebih dahulu harus mendaftarkan usahanya dan sekaligus mengurus izin usaha ke Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota setempat. Baik dari segi jauhnya tempat maupun kerumitan urusan sertifikasi menjadi kendala sendiri bagi MUI dalam membangun kesadaran hukum masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan untuk memproduksi dan mengkonsumsi makanan/minuman halal.
Kendala ini juga diakui oleh MUI dengan mengungkapkan bahwa Fatwa MUI daerah dan pusat belum terkoordinasi dengan baik. Masing-masing institusi MUI antara pusat
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
dan daerah tidak ada hubungan hierarki dan kewenangan pemberian sertifikasi halal. Daerah dan pusat memiliki kewenangan yang sama, sehingga berakibat terjadinya kekurangakuratan dalam memberikan sertifikasi halal. 66 Situasi seperti ini tidak hanya dialami oleh MUI pusat dan daerah di provinsi tetapi kondisi yang lebih buruk terjadi antara MUI di ibukota provinsi dengan MUI di kabupaten/kota yang tidak memiliki LP-POM.
Kondisi objektif keberadaan PIRT di wilayah kota/kabupaten di Sumatera Utara diungkapkan di antaranya oleh Dinas Kesehatan Padang Sidempuan, Sibolga dan Medan. Menurut Sofyan Sauri, Pangan Industri Rumah Tangga dapat diartikan sebagai industri yang pengolahan produknya menggunakan alat-alat manual sampai semi otomatis. Meskipun produknya dalam skala besar, tetapi alat-alat yang digunakan masih sederhana, sehingga masih termasuk kategori Pangan Industri Rumah Tangga. Untuk mendapatkan izin usaha harus didaftarkan di kabupaten/kota tetapi jika produsen memiliki produk dalam skala besar ingin mendapatkan sertifikasi halal dari provinsi harus didaftarkan lebih dahulu ke Dinas Kesehatan. Setelah memperoleh izin usaha, produsen mengajukan usul sertifikasi ke LP-POM MUI di ibukota provinsi. 67
Dia menambahkan bahwa dalam proses mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, produsen Pangan Industri Rumah Tangga, maka Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan mengadakan program dan mengundang para produsen Industri Rumah Tangga untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Sebagian besar yang diundang adalah orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab produksi dari industri-industri yang belum memiliki sertifikasi. Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan dilaksanakan selama dua hari dan diberikan materi tentang urgensi sertifikasi halal produk. Setelah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, para produsen akan mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Bagi produsen Pangan Industri Rumah Tangga yang ingin memiliki sertifikat halal pada produk makanan atau minuman, mereka harus datang ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Termasuk salah satunya sertifikat penyuluhan keamanan pangan. 68
Masih banyak Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan yang belum mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Apabila mereka tidak pernah mengikutinya, tetapi mereka ingin mendapatkan sertifikat produk, maka mereka harus datang ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan akan melakukan penyuluhan dalam waktu terbatas. Setelah itu diberikan surat perjanjian kepada produsen industri tersebut bahwa
66 Departemen Agama, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal (Jakarta: Proyek Sarana dan  Prasarana  Produk  Halal  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 17.
67 Wawancara  dengan  Sofyan  Sauri,  Kepala  Seksi  Kefarmasian  Dinas  Kesehatan  Kota Padangsidimpuan,  Padangsidimpuan  5  Agustus  2016.
68 Ibid.
apabila suatu hari diselenggarakan penyuluhan keamanan pangan, maka mereka harus mengikutinya. Setelah diberikan sertifikat penyuluhan keamanan pangan, usulannya ditindaklanjuti untuk dikeluarkan sertifikat produknya.
Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan mempunyai kegiatan rutin dalam pembinaan dan pengawasan industri makanan yang dilaksanakan satu kali dalam setahun. Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan mengunjungi industri-industri rumah tangga untuk mengetahui industri mana saja yang belum atau sudah memiliki sertifikat izin usaha. Jika produsen ingin mendapatkan sertifikat, maka Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan melakukan tinjauan langsung ke tempat pengolahan produk industri. Dalam administrasi dinamakan pemeriksaan setempat. Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan memeriksa semua bahan baku yang diolah, kemudian diaudit dan dievaluasi. Setelah semua layak dan dinilai cukup, maka diterbitkanlah izin dan sertifikat produknya. 69
Kendala yang dihadapi para produsen Pangan Industri Rumah Tangga dalam mendapatkan izin dan sertifikat produk mereka adalah kurangnya kesadaran dan keinginan mereka untuk memiliki sertifikat pada produk mereka. Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan berkoordinasi dengan BPOM apabila bahan tambahan pangan atau campuran bahan produk makanan tidak bisa dianalisa oleh Dinas Kesehatan. Sampel bahan makanan produk tersebut dikirim ke BPOM. Tidak ada anggaran atau biaya yang dikeluarkan oleh Pangan Industri Rumah Tangga untuk mendapatkan sertifikat. Mereka hanya diperlukan untuk mendatangi Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dan setelahnya Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan meninjau langsung ke tempat pengolahan produk Pangan Industri Rumah Tangga.
Kota Padangsidimpuan adalah daerah tingkat satu Provinsi Sumatera Utara yang didominasi oleh penduduk beragama Islam. Berbeda halnya dengan Kota Sibolga yang dihuni oleh penduduk mayoritas non Muslim. Bisa dipahami sindiran salah seorang anggota DPR non Muslim terhadap orang Islam. Dia mengatakan bahwa bahwa banyak orang Islam yang memakan babi. Umat Islam menyuakai tauco, sementara di antara komponen/bahan pembuat tauco tersebut adalah daging babi, walaupun tidak semua tauco mengandung babi. Bahkan dia mengkritisi Kementerian Agama yang kurang mengayomi umat Islam yang banyak ini. Menurutnya, setiap Kementerian Agama diundang, mereka jarang menjelaskan tentang makanan/minuman yang halal dalam acara-acara tersebut. Padahal pangan halal tidak hanya menjadi milik orang Islam saja tetapi sudah menjadi konsumsi internasional. Inilah salah satu bentuk rendahnya peran dan sosialisasi Kementerian Agama dalam hal memasyarakatkan makanan/minuman yang halal. 70
Pada dasarnya Dinas Kesehatan Sibolga hanya mengurusi kesehatan pangan wilayah yurisdiksinya seperti menilai makanan yang sehat, bermutu, bebas dari bahaya mikrobiologis,
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
69 Wawancara dengan  Firmansyah Hulu, Kepala  Bidang Kefarmasian  Dinas Kesehatan Kota Sibolga,  Sibolga, 24  Agustus 2016.
70 Ibid.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
terhindar dari bahan kimia berbahaya, dan bebas dari bahaya fisik. Sedangkan untuk sampai pada makanan/minuman yang halal, Dinas Kesehatan tidak bisa mengelola dan menyampaikannya secara sempurna karena bukan hal itu bukan bagian tugas mereka tetapi menjadi tugas pokok LP-POM MUI. Untuk mengurus sertifikat halal, produsen pangan tentu harus mengajukan usul ke LP-POM MUI, karena mereka yang diberi kewenangan untuk menentukan halal atau haramnya satu produk. Dinas Kesehatan Sibolga hanya mengurus pengawasan makanan yang dilakukan secara berkala yaitu sekali tiga bulan. Apabila ada keluhan dan pengaduan dari masyarakat tentang satu produk pangan, kejadian itu disebut peristiwa insidentil. Dinas Kesehatan Sibolga langsung mengecek ke lokasi untuk menyelesaikannya. Mereka mengambil sisa makanan/minuman yang bermasalah dan mengujinya di laboratorium. Orang yang terkena racun makanan/minuman diberikan pemeriksaan, baik dari fesesnya maupun darahnya untuk menemukan bakteri penyebab keracunan.Walaupun demikian sesekali Dinas Kesehatan berkoordinasi dan mengajak LP-POM MUI untuk ikut turun menyelesaikan keluhan masyarakat. 71
Menurut Dinas Kesehatan Sibolga, Pangan Industri Rumah Tangga dulunya harus memiliki pajak bumi dan bangunan (PBB) dan persyaratan lainnya. Sekarang telah terjadi perubahan regulasi yaitu Pangan Industri Rumah Tangga adalah orang yang memproduksi makanan di rumah tangga sendiri guna diperuntukkan untuk konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, mereka tidak diharuskan memiliki SITUP dan PBB. Pangan Industri Rumah Tangga memproduksi atau mengolah bahan-bahan makanan bisa langsung dikonsumsi atau dijual kepada masyarakat. Di daerah Sibolga masih banyak Pangan Industri Rumah Tangga yang tidak/belum mendaftarkan sertifikasi/izin untuk produknya ke Dinas Kesehatan Sibolga. Dengan adanya perubahan regulasi, di antara produsen PIRT ada yang sudah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan Sibolga dan ada juga yang belum karena semuanya belum teratasi oleh Dinas Kesehatan Sibolga. 72
Pada tahun 2014 dan 2015 ada sekitar 50-100 Pangan Industri Rumah Tangga yang sudah mendaftar ke Dinas Kesehatan Sibolga. Di antara mereka ada yang sudah datang berkali-kali dan tentunya selalu diawasi oleh Dinas Kesehatan Sibolga. Hal ini disebabkan karena hanya industri kecil saja yang mengolah produk makanan kecil di rumahan untuk diperjualbelikan. Produsen tersebut sudah termasuk Pangan Industri Rumah Tangga. Dinas Kesehatan Sibolga melakukan pembinaan-pembinaan kepada mereka melalui penyuluhan dan pengawasan di lapangan. Penyuluhan dan pengawasan dilakukan secara berkala setiap
71 Ibid.
72 Dinas  Kesehatan  Sibolga  menemukan  sejumlah  makanan  produk  lokal  yang  belum lulus uji atau memiliki sertifikat PIRT tetapi dijual di pasaran. Produk makanan dan minuman yang tidak aman dikonsumsi dirazia dan makanan/minuman itu telah kadaluarsa, kemasannya rusak, berkarat, tidak memiliki label halal, tidak berizin resmi tanpa label jaminan keamanan dan kesehatan dari lembaga atau instansi pemerintah berwenang. Lihat Juniwan, “Razia Makanan dan Minuman Menjelang Natal dan Tahun Baru,” dalam Medan Bisnis, 9 Desember 2015.
tahunnya. Pesertanya selalu berganti-ganti. Di antara mereka ada yang sudah mendaftar dan ada juga yang belum mendaftarkan izin usahanya. Materi penyuluhan biasanya terkait dengan tata cara dan aturan mengolah makanan yang sehat dan baik.
Di samping itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sibolga adalah untuk memacu agar Pangan Industri Rumah Tangga melaporkan makanan/minuman yang diproduksi supaya produksi mereka terpantau dengan baik. Dinas Kesehatan Kota Sibolga juga mengambil sampel makanan di pasaran untuk diuji di laboratorium. Tujuannya untuk mendeteksi kandungan berbahaya pada bahan. Hal ini dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Tidak ada kendala serius yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Sibolga dalam hal mengawasi bahan makanan/minuman yang diproduksi Pangan Industri Rumah Tangga. Hanya saja, kehalalan produk makanan/minuman tidak menjadi bagian dari tugas mereka. 73
Untuk mendapatkan sertifikat para produsen Pangan Industri Rumah Tangga harus mengikuti penyuluhan dan pelatihan keamanan pangan oleh Dinas Kesehatan. Setelah lulus dengan nilai yang cukup dalam penyuluhan pelatihan oleh Dinas Kesehatan, maka sertifikat penyuluhan keamanan pangan bisa dikeluarkan. Sertifikat ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia karena standarnya sesuai dengan ketentuan nasional. Oleh karena itu, ketika ada produsen PIRT yang sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, dia bisa mengurus PIRT dan sertifikasi halal ke LP-POM MUI di provinsi. Kendala yang dihadapi produsen pada saat pengurusan PIRT adalah ketika Dinas Kesehatan mengunjungi tempat pengolahan yang produk tidak sesuai dengan ketentuan dan bisa dikatakan tidak memenuhi syarat. Dinas Kesehatan melihat bagaimana cara penyimpanan bahan bakunya, alat yang digunakan, kebersihan atau higienitas, air yang dipakai dalam pengolahan dan komponen- komponen lainnya. 74
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Walikota c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pangan Industri Rumah Tangga di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP IRT dalam rangka peredaran Industri Rumah Tangga dan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Banyak Industri Rumah Tangga di Kota Medan yang sudah memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT). Sebelum Industri Rumah Tangga menjual produk-produk mereka, pemiliknya diwajibkan untuk mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT). Persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemohon atau produsen untuk memiliki Sertifikat Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga yaitu pemohon harus mengajukan permohonan kepada
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
73 Sertifikasi halal tidak menjadi bagian dari tugas Dinas Kesehatan tetapi menjadi tugas BPPOM  dan  LP-POM  MUI.  Akibatnya  beredar  produk  makanan/minuman  PIRT  yang mendapatkan izin dan lolos uji dari dinas kesehatan tetapi tidak memiliki sertifikat halal.
74 Dinas Kesehatan Sibolga semakin memperketat pengaawasan di antaranya terhadap air minum isi ulang. Tujuannya untuk menjaga standar kesehatan air untuk dikonsumsi dalam rangka meminimalisir penyebaran penyakit diare yang disebabkan oleh air mineral yang dikonsumsi.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
Dinas Kesehatan Kota Medan berupa pengisian formulir yang terdiri dari nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih, komposisi, tahap-tahap produksi, nama, alamat serta kode dari produk yang dibuat, nama pemilik, nama penanggungjawab, informasi kadaluarsa dari produk tersebut, dan informasi kode produksi. Setelah itu dilampirkan dokumen-dokumen seperti surat izin usaha dari instansi yang berwenang dan rencana label yang akan dibuat atau yang akan ditampilkan di label kemasannya. 75
Ketiga , kesadaran hukum masyarakat Muslim yang masih cukup rendah dalam menyikapi urgensi produksi dan konsumsi makanan/minuman di dalam negeri. Masyarakat Sumatera Utara adalah sekumpulan orang dengan jumlah yang sangat banyak. Pasti sangat sukar untuk menilai kesadaran hukum mereka secara keseluruhan dalam memproduksi dan mengkonsumsi makanan/minuman. Apalagi kelompok masyarakat ini terdiri dari berbagai elemen dan memproduksi serta mengkonsumsi makanan/minuman setiap harinya. Oleh karena itu, dinilai bahwa kesadaran hukum mereka berdasarkan kategori informan kunci yang telah ditetapkan dalam metode penelitian. Para informan ini adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi tentang apa yang dicari oleh peneliti yaitu kesadaran hukum mereka (masyarakat)  dalam memproduksi  dan mengkonsumsi  pangan baik  makanan maupun minuman yang halal.
Informan kunci yang dapat memberikan informasi tentang kesadaran hukum orang (masyarakat) yang memproduksi pangan adalah anggota Komisi Fatwa sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal, auditor LP-POM MUI yang menerima permohonan pengajuan sertifikasi halal dan menguji bahan makanan/minuman, petugas Dinas Kesehatan sebagai tempat pendaftaran PIRT dan pendaftaran itu menjadi syarat pengusulan sertifikat halal kepada LP-POM MUI. Selain ketiga kategori di atas juga didapatkan informasi dari para pemilik produksi makanan dan minuman yang dilihat dari daerah dengan jumlah produsen terbanyak.
Adapun informan kunci yang dapat menjelaskan tentang kesadaran hukum konsumen makanan/minuman adalah orang yang menjual makanan baik dalam skala besar seperti pemilik supermarket/swalayan maupun para penjual di gerai-gerai makanan/minuman. Sebagian kecil konsumen juga dijadikan sebagai informan kunci untuk mengetahui kesadaran hukum mereka dalam mengkonsumsi makanan/minuman halal. Kategori konsumen ini dilihat dari tiga aspek yaitu kawasan penduduk yang heterogen (multi etnik) yaitu Kota Medan, kawasan muslim minoritas yaitu Kota Sibolga dan kawasan mayoritas Muslim yaitu Kota Padangsidimpuan.

## Kesadaran Hukum Produsen
Produsen makanan dan minuman baik dalam skala besar maupun kecil di Sumatera Utara sangat banyak jumlahnya. Jumlah ini secara faktual sukar untuk diketahui karena
75 Wawancara dengan Kiki, Dinas Kesehatan Kota Medan, Medan, 23 Agustus 2016.
tidak seluruh produsen makanan yang mendaftarkan usahanya di dinas kesehatan Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara tetapi produksi makanan/minuman mereka beredar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, data yang bisa dikumpulkan adalah produsen yang mendaftarkan perusahaannya di Dinas Kesehatan. Bukti pendaftaran usaha produksi pangan di Dinas Kesehatan kota ini menjadi salah satu syarat untuk mengajukan usul sertifikasi halal ke LP-POM MUI. Dengan demikian, salah satu kategori untuk mengukur kesadaran produsen pangan tentang sertifikasi halal adalah dengan mengetahui jumlah perusahaan yang mengajukan usulan sertifikasi halal.
Data LP-POM MUI menunjukkan bahwa produsen pangan yang mengajukan usul sertifikasi halal jauh lebih sedikit dibanding mereka yang mendaftarkan perusahaannya di Dinas Kesehatan. Misalnya di Dinas Kesehatan Kota Sibolga pada tahun 2015 tercatat 45 perusahaan yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan pada tahun yang sama tercatat 124 perusahaan pangan yang berdaftar dan 121 perusahaan pada tahun 2014, tetapi dari seluruh perusahaan itu tidak ada yang mengurus/memiliki sertifikat halal MUI. Hal ini terjadi karena di samping LP-POM MUI yang tidak tersedia di setiap kabupaten/kota juga karena jarak perusahaan-perusahaan itu yang sangat jauh dari Kota Medan. Fakta ini bisa dilihat pada data LP-POM MUI yang menerbitkan jurnal tentang perusahaan-perusahaan olahan pangan yang telah memperoleh sertifikat halal dicantumkan pada Jurnal Halal LP-POM MUI. Jurnal tersebut dikeluarkan secara berkala seperti yang telah diuraikan sebelumnya.
Pada dasarnya produsen yang banyak ini memiliki pengetahuan hukum yang beragam tentang sertifikasi halal dan segala peraturan perundangan yang mengaturnya. Ada di antara mereka yang mengetahui dan memahami aturan-aturan pangan halal dengan baik ketika melihat daftar nama perusahaan mereka dalam Jurnal Halal LPPOM MUI. Jika melihat jurnal tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa mereka adalah pemilik produksi pangan yang telah mengetahui dan memahami hukum tentang pentingnya sertifikasi halal sehingga mereka memilih bersikap untuk mendaftarkan perusahaannya di LP-POM MUI untuk mendapatkan sertifikat. Terlebih ketika perusahaaan tersebut memperpanjang sertifikat halal sebelum habis masanya, menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah menjadi pilihan. Artinya, tanpa aturan sertifikasi pun mereka tetap menganggap penting keperluan memiliki sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang diolahnya.
Peneliti telah mewawancarai setidaknya 19 pemilik perusahaan pangan dari tiga kota di Sumatera Utara. Tujuh orang di antaranya adalah pelaku usaha non Muslim. Para produsen ini kebanyakannya telah mengetahui secara umum tentang aturan perundangan yang mengatur tentang pangan khususnya tentang pangan halal dan keharusan untuk memperoleh sertifikasi halal pada produk makanan dan minumannya. Walaupun mereka tidak mengetahui secara terperinci tentang aturan-aturan tersebut. Misalnya produsen kecap angsa ditanya tentang kewajiban pencantuman Label Halal MUI pada produk pangan

## Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
yang diolahnya, dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui aturan itu pada awalnya tetapi setelah dijelaskan oleh LP-POM MUI dia bisa mengetahui dan memahaminya. 76

## Kesadaran Hukum Konsumen
Penduduk Sumatera Utara berjumlah 13.766.587 jiwa. Mereka semua adalah konsumen makanan dan minuman setiap harinya. Untuk mengukur kesadaran hukum mereka dalam mengkonsumsi pangan halal digunakan beberapa kriteria seperti kawasan tempat tinggal mereka di wilayah heterogen, mayoritas dan minoritas Muslim. Wilayah heterogen adalah Kota Medan yang dihuni oleh orang dengan berbagai latar belakang suku, agama dan budaya. Wilayah minoritas Muslim adalah Kota Sibolga yang lebih banyak dihuni oleh penduduk non Muslim. Wilayah mayoritas adalah Kota Padangsidimpuan yang lebih banyak dihuni oleh masyarakat Muslim.
Masyarakat Muslim Sumatera Utara secara umum memahami tentang aturan yang mengatur keharusan mengkonsumsi pangan halal. Hal ini diketahui dari hasil-hasil wawancara dengan mereka di setiap wilayah baik Kota Medan, Kota Sibolga maupun Kota Padangsidimpuan. Sama halnya dengan produsen, masyarakat Muslim umumnya belum mengetahui secara detil tentang semua peraturan perundangan yang mengatur tentang pangan halal. Mereka kebanyakan mengetahui pangan halal dan haram dari hukum-hukum tidak tertulis (al- Qur’an dan Sunnah) yang diperoleh secara otodidak baik melalui ceramah-ceramah agama di berbagai sarana/media maupun dari buku-buku bacaan. Utamanya mereka mengetahui bahwa babi, bangkai dan darah itu haram untuk dikonsumsi. Walaupun mereka belum detil mengetahui bahwa aturan tidak tertulis itu telah diatur dalam tata aturan perundangan.
Ciri khas masyarakat Muslim dari tiga kriteria wilayah ini cukup berbeda. Masyarakat Muslim Kota Medan terlihat lebih membaur dibanding dua kota lainnya. Hal ini bisa dipahami karena wilayah ini telah menjadi bagian dari kota metropolitan. Peneliti telah mewawancarai 108 orang muslim tentang kesadaran hukum mereka dalam mengkonsumsi makanan/ minuman. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aturan pangan halal adalah cukup berimbang. Pada pengetahuan hukum tertulis, sekitar separuh dari informan mengatahui aturan tersebut walaupun tidak secara detil dan separuhnya lagi kurang mengetahui aturan-aturan tersebut. Akan tetapi hampir seluruh informan ini (lebih dari 90 orang) mengetahui dan memahami aturan-aturan tidak tertulis (al-Qur’an dan Sunnah) yang mengatur tentang pangan halal. Lain halnya dalam sikap dan perilaku mereka ketika berbelanja dan mengkonsumsi pangan halal. Pengamatan dilakukan di beberapa pusat perbelanjaan di Kota Medan. Misalnya pengamatan peneliti di Mall Carefour Kota Medan tentang sikap dan perilaku konsumen menunjukkan bahwa dari sekitar 10 orang yang diamati diketahui bahwa mereka membeli bahan pangan dengan
76 Wawancara dengan Thomson Sitorus, Pemilik PT. Kilang Kecap Angsa, Medan, Juli 2016.
melihat harga dan expired terlebih dahulu. Hanya 4 orang konsumen yang melihat label halal setelah mengetahui harga dan tanggal kedaluwarsanya. Berat dugaan bahwa konsumen yang 4 orang ini adalah warga Muslim dilihat dari pakaian mereka yang mengenakan jilbab. Pengamatan juga dilakukan di Plaza Yuki Kota Medan. Ada 5 orang konsumen yang diamati sedang berbelanja bahan pangan kebutuhannya. Seperti halnya di Mall Carefour, mereka pertama kali melihat label harga dan tanggal kedaluwarsa dan mereka tidak memperhatikan label halal pada bahan pangan tersebut. Pengamatan perilaku konsumen dalam berbelanja juga dilakukan di Plaza Ramayana Kota Medan. Ada sekitar 10 orang yang diamati sedang memilih bahan pangan. Mereka umumnya memperhatikan label harga dan tanggal kedaluwarsa dan ada juga sedikit pembeli yang memperhatikan label halal kemasan. Peneliti menyempatkan diri untuk bertanya kepada beberapa orang di antara mereka. Mereka umumnya mengatakan bahwa melihat label halal dilakukan setelah memastikan harga dan tanggal kedaluwarsa.
Komunitas minoritas Muslim di Kota Sibolga jauh lebih mengetahui dan memahami serta waspada dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di wilayah non Muslim dengan banyaknya ketersediaan pangan non halal. Berdasarkan 50 orang masyarakat Muslim yang diwawancarai, dapat diketahui bahwa hampir seluruhnya mengetahui dan memahami aturan tidak tertulis (ajaran agama) tentang pangan halal baik keharaman babi, bangkai, darah dan minuman keras. Sama halnya dengan daerah lain, mereka kurang mengetahui dan memahami tentang aturan perundangan yang mengatur tentang pangan halal. Berbeda halnya dengan komunitas masyarakat Kota Padangsidimpuan yang didominasi oleh masyarakat Muslim. Dari 67 orang yang telah diwawancarai dapat diketahui bahwa sekitar 60 orang mengetahui dan memahami hukum-hukum tidak tertulis (al-Qur’an dan Sunnah) tentang pangan halal walaupun lebih sedikit yang mengetahui dan memahami hukum-hukum tertulis (aturan perundangan) tentang pangan halal.
Berdasarkan uraian itu diketahui bahwa pada dasarnya mereka memahami tentang keharusan mengkonsumsi pangan halal, tetapi sikap dan perilaku mereka menunjukkan bahwa mereka lebih longgar dalam memilih lokasi makanan dan minuman. Cukup banyak ditemui di Kota Padangsidimpuan restoran, warung makan dan kafe yang dikelola dan dimiliki oleh non Muslim (utamanya Cina), tetapi pelanggan mereka adalah warga Muslim. 77 Peneliti juga mengamati perilaku berbelanja bahan pangan para konsumen yang ada di Kota Padangsidimpuan. Ada sekitar 10 orang pada masing-masing swalayan yang diamati sedang memilih bahan pangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak banyak konsumen yang melihat label halal pada kemasan.
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
77 Peneliti menemukan beberapa restoran yang dimiliki dan dikelola oleh non Muslim. Restoran itu tidak memiliki sertifikat halal. Artinya seluruh makanan/minuman yang disajikan belum  bisa  dipastikan  kehalalannya  tetapi  komunitas  Muslim  setempat  tetap  datang  dan makan/minum  di  restoran  tersebut.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
MUI memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengemban amanah sertifikasi halal. Beban berat ini kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga sertifikasi halal di Sumatera Utara umumnya dan Kota Medan, Sibolga dan Padangsidimpuan khususnya memiliki beragam masalah dan kendala dalam pelaksanaannya. Temuan ini juga diungkapkan oleh Hasan. 78 Masyarakat pasti mengkonsumsi makanan dan minuman setiap harinya. Produk makanan dan minuman itu jumlahnya mungkin jauh lebih banyak dari orang yang mendiami provinsi ini tetapi cukup sukar menemukan tempat penyedia makanan/ minuman yang bersertifikat halal. Apalagi bagi para turis yang mencari produk dan pangan halal. 79 Meskipun produk pangan kemasan berlabel halal agak mudah ditemui di berbagai area belanja tetapi lebih mudah menemui produk pangan tanpa sertifikat atau tanpa label halal pada kemasannya. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat Muslim umumnya kurang peduli dengan kehalalan makanan/minumannya selama kebutuhan itu bisa dipenuhi. Problematika sertifikasi produk halal tidak hanya terjadi di Sumatera Utara. Banyak faktor yang memengaruhi sadar konsumsi dan produksi pangan halal baik dari kalangan Muslim maupun Non Muslim di berbagai wilayah. Nurrachmi mengemukakan, walaupun populasi Muslim di negara maju lebih sedikit tetapi permintaan pasar untuk produk makanan halal tinggi. 80 Maghfiroh mengemukakan bahwa faktor personal, sosial, informasi dan sikap memengaruhi terhadap niat membeli makanan kemasan berlabel halal LPPOM-MUI di kalangan mahasiswa Non Muslim di UNY. 81 Sementara itu, Ayuniyyah mengatakan bahwa faktor keagamaan, sosial, personal, dan psikologi memengaruhi sikap konsumen dalam membeli produk halal. 82 Sumadi mengatakan bahwa kepercayaan kepada penjual dan label halal pada produk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli daging halal. 83

## Penutup
Sertifikasi produk pangan halal di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidimpuan cukup problematik. Permasalahan penyelenggaraan sertifikasi
78 KN. Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, 2014.
79 Krisna  Anugrah,  Asminar  Mokodongan  &  Ade  Pebriani  S  Pulumodoyo,  “Potensi Pengembangan Wisata Halal dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) di Kota Gorontalo,” dalam Pesona, Vol. 2 No. 2 Desember 2017.
80 Wawancara  dengan  Rininta  Nurrachmi,  “The  Global  Development  of  Halal  Food Industry: A Survey,” dalam Tazkia Islamic Finance and Business Review , Vol. 11, No. 1, 2017. 81 Maghfiroh, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Membeli Makanan Kemasan Berlabel Halal LPPOM-MUI,” dalam Jurnal Economia, Vol. 11, No. 2, 2015.
82 Qurrah  Ayuniyyah,  Didin  Hafidhuddin  &  Hambari,  “Factors  Affecting  Consumers’ Decision in Purchasing MUI Halal-Certified Food Products,” dalam Tazkia Islamic Finance and Business Review , Vol. 10 No. 2, 2017.
83 Sumadi, “Peranan Kepercayaan Kepada Penjual dan Label Halal terhadap Minat Beli Daging Halal,” dalam Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 120-130.
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
tidak hanya datang dari lembaga penyelenggara (MUI), tetapi juga datang dari rendahnya pemahaman dan kesadaran baik produsen maupun konsumen dalam menyikapi pangan halal. Oleh karena itu, produk pangan yang bersertifikat sangat sedikit dibanding produk yang tidak bersertifikat. Pada sisi lain, masyarakat Muslim seakan kehilangan kepedulian pada kehalalan produk pangan yang dikonsumsinya.

## Pustaka Acuan
Adiwibowo, Yusuf. “Epistemologi Ideologi Keamanan Pangan,” dalam Yuridika, Vol. 31 No 1, Januari 2016.
Anugrah, Krisna, Asminar Mokodongan & Ade Pebriani S Pulumodoyo. “Potensi Pengembangan Wisata Halal dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) di Kota Gorontalo,” dalam Pesona, Vol. 2 No. 2 Desember 2011.
Apriyantono, Anton, Nurbowo. Panduan Belanja dan Konsumsi Halal. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
Ayuniyyah,  Qurrah,  Didin  Hafidhuddin  &  Hambari.  “Factors  Affecting  Consumers’ Decision in Purchasing MUI Halal-Certified Food Products,” dalam Tazkia Islamic Finance and Business Review , Vol. 10, No. 2, 2017.
Berita Acara Rapat Fatwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara , Selasa, 14 Juni 2016. Departemen Agama. Modul Pelatihan Auditor Internal Halal. Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
Departemen Agama Republik Indonesia. Panduan Auditor Halal. Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
Departemen Agama. Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal. Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
Erwanto, Yuni, Sugiyono, Abdul Rohman, Mohammad Zainal Abidin, Dwi Ariyani. “Identifikasi Daging Babi Menggunakan Metode PCR-RFLP Gen Cytochrome B dan Pcr Primer Spesifik Gen Amelogenin,” dalam Agritech, Vol. 32, No. 4, November 2012.
Estuti, Wiwit, Rizal Syarief & Joko Hermanianto. “Pengembangan Konsep Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Ayam: Studi Kasus pada Industri Daging Ayam,” dalam Jurnal Teknol dan Industri Pangan, Vol. XVI, No. 3 Tahun 2005.
Etri, Manal & Salih Yucel. “Halal Certification and Islamophobia: A Critical Analysis of Submissions Regarding the Review of Third Party Certification of Food in Australia Inquiry,” dalam Australian Journal of Islamic Studies , Vol. 1, Issue 1, 2016.
Fauziah, Siti Ulfah, Kudang Boro Seminar, Irman Hermadi & Nugraha Edhi Suyatma. “Sistem Pendukung Keputusan Penyedia Dokumen dalam Pengajuan Sertifikasi

## MIQOT
Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
Halal Menurut LPPOM-MUI,” dalam Jurnal Teknologi Industri Pertanian, Vol. 27, No. 3, 2017.
Fuad, Iwan Zainul. Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
Hasan, KN. Sofyan. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.
Hasan, Sofyan. Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif . Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
2014.
Hashim, Ali, M.E., U., S. Mustafa, Y.B. Che Man & Kh. N. Islam. “Gold Nanoparticle Sensor for the Visual Detection of Pork Adulteration in Meatball Formulation,” dalam Journal of Nanomaterials , 2012.
Juniwan. “Razia Makanan dan Minuman Menjelang Natal dan Tahun Baru,” dalam Medan Bisnis, 9 Desember 2015.
Laporan Hasil Auditing Tim LP-POM MUI atas Pemeriksaan Perusahaan PT. Mir untuk Produk Saos , 30 Agustus 2016.
Laporan Hasil Auditing Tim LP-POM MUI Sumatera Utara atas Pemeriksaan/Auditing Perusahaan PT. CA dengan Produk Daging Olahan , 30 Agustus 2016.
Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majlis  Ulama  Indonesia.
Panduan Umum Sistim Jaminan Halal LPPOM-MUI, 2008.
Maghfiroh. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Membeli Makanan Kemasan Berlabel Halal LPPOM-MUI,” dalam Jurnal Economia, Vol. 11, No. 2, Oktober 2015.
Mahmud,  Amir,  “Kajian  Hadis  tentang  Halal,  Haram,  dan  Syubhat,”  dalam Jurnal Adabiyah Vol. 17 No. 2, 2017.
Najmaei, Mehran, Shaheen Mansoori, Zukarnain Zakaria & Markus Raueiser. “Marketing from Islamic Perspective, Tapping into the Halal Market,” dalam Journal of Marketing Management and Consumer Bahavior, Vol. 1 Issue 5, 2017.
Nurhasanah, Saniatun & Happy Febrina Hariyani. “Halal Purchase Intention on Processed Food,” dalam Tazkia Islamic Finance and Business Review , Vol. 11, No. 2, 2017.
Nurrachmi, Rininta. “The Global Development of Halal Food Industry: A Survey,” dalam Tazkia Islamic Finance and Business Review , Vol. 11, No. 1, 2017.
Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majlis Ulama Indonesia. Jakarta: Bimas Islam, 2003.
Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsîr al-Qur’ân al-Hakîm al-Syahir bi Tafsîr al-Manâr, Jilid V, Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1993.
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah, Pesan. Kesan, dan Keserasian al-Qur‘an, Vol. I. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
Arbanur Rasyid: Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
Sihombing, Tetty Helfery. “Surat Keterangan Impor (SKI), SKI Prioritas dan Masalah Ekspor Impor Produk Pangan,” Kertas Kerja Seminar BPOM , Bogor, 28 Januari 2016.
Sumadi. “Peranan Kepercayaan Kepada Penjual dan Label Halal terhadap Minat Beli Daging Halal,” dalam Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
Supriyatni, Renny. “Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan di Indonesia,” dalam Al- Iqtishad , Vol. 3, No. 2, Juli 2011.
Thabrani, Abdul Mukti. “Esensi Ta‘abbud dalam Konsumsi Pangan: Telaah Kontemplatif atas Makna Halâl-Thayyib, ” dalam al-Ihkam, Vol. 8, No. 1, 2013.
Undang-undang Jaminan Produk Halal . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Yasar, S & E. Boselli. “Perception and Awareness of the European Union Food Safety Framework,” dalam Ital. J. Food Sci., Vol. 27, Issue 1, 2015.