Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengelolaan Keuangan, Aset Dan Pendapatan Kabupaten Minahasa

## Elvis Lumingkewas
Prodi Ilmu Administrasi Negara elvislumingkewas@gmail.com
Abstract . This  study  aims  to  determine, analyze  and  describe  the  implementation  of  the Discipline Policy for State Civil Servants at the Minahasa District Office of Finance, Asset and Revenue  Management.  Analyze  and  describe  the  factors  that  influence  the  implementation  of disciplinary policies for the State Civil Apparatus in the Office of Financial Management, Assets and District Revenue. Minahasa. While the method used in this research is qualitative research methods. Based on the results of research and discussion that researchers have carried out on the focus of research on the implementation of PP No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline of the Financial Management Service, Asset and Regional Revenue of Minahasa Regency, the first conclusion is the implementation of the Discipline Policy of the ASN State Civil Apparatus in the Department of Finance, Assets and The Regional Revenue of Minahasa Regency is obtained that the  policy  cannot  run  or  is  implemented  properly,  Failure  of  Implementation  of  Government Regulation No. 53/2010 concerning ASN Discipline at the Financial Management Service, Assets and Regional Revenue of Minahasa Regency both in terms of processes and results achieved in general can be sourced from implementation of policies that are not good (bad execution) and the condition of the policy environment that is less supportive (bad conditions). Meanwhile, the factors that  influence the  implementation  of  disciplinary  policies  for  the  ASN  State  Civil Service  in the Minahasa  District  Office  of  Finance,  Asset  and  Revenue  Management  are:  (1)  Inadequate socialization  of  policies.  (2)  The  mentality  of  employees  is  not  good.  (3)  Lack  of  role  models  / examples of discipline (4) No clear and firm sanctions in the form of Rewards and Punishment (5) The factor of favoritism (6) There is no clear job description for the executive staff so that executors just wait for orders from superiors at work.
Keywords : Implementation, Policy, Discipline, Minahasa.
Abstrak Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui,  menganalisis  dan  mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa.Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi  Implemetasi  Kebijakan  Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  di  Dinas  Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa. Sedangkan Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang  telah  peneliti  lakukan  terhadap  fokus  penelitian    mengenai  Pelaksanaan  PP  No  53  tahun 2010 tentang Disiplin PNS Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa  maka  diperoleh  kesimpulan  pertama  Implenetasi  Kebijakan  Disiplin  Aparatur  Sipil Negara ASN di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa diperoleh  bahwa  kebijakan  tersebut  tidak  dapat  berjalan  atau  diimplementasikan  dengan  baik, Kegagalan Implementasi Kebijakan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa baik dari sisi proses dan hasil yang dicapai  secara  umum  dapat  bersumber  pada  pelaksanaan  kebijakan  yang  kurang  baik  (bad execution)  dan  adanya  kondisi  lingkungan  kebijakan  yang  kurang  mendukung  (bad  condition). Sedangkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Implenetasi  Kebijakan  Disiplin  Aparatur  Sipil Negara ASN di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa yakni: (1) Sosialisasi kebijakan yang kurang. (2) Mentalitas pegawai yang kurang baik. (3)  Tidak adanya panutan/contoh  tentang  disiplin  (4)  Tidak  adanya  pemberian  sangsi  berupa  Reward  and
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Punishment yang jelas dan tegas (5) Faktor pilih kasih (6) Tidak ada Job Description yang jelas bagi staf pelaksana sehingga pelaksana hanya menunggu perintah dari atasan dalam bekerja.
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Disiplin, Minahasa.

## PENDAHULUAN
Keberhasilan
suatu organisasi pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan yang  bermutu  bukan  saja  ditentukan  oleh keahlian dan kecakapan dari aparat melainkan juga sangat ditentukan displin para aparat itu sendiri. Bagi aparatur pemerintahan disiplin  tersebut  mencakup  unsur-unsur ketaatan,  kesetiaan,  kesungguhan  dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan  pribadi  dan  golongannya  untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Menyadari  pentingnya  disiplin  dari aparat  kepemerintahan,  maka  Pemerintah mengeluarkan  Kebijakan  berupa  Peraturan Pemerintah Nomor  53 Tahun 2010, Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  mana  di dalamnya  antara  lain  diatur  hal-  hal  sebagai berikut: kewajiban, larangan, sanksi, tata cara pemeriksaan,  tata  cara  penjatuhan  dan penyampaian hukuman disiplin, dan tata cara pengajuan  keberatan  terhadap  hukuman disiplin yang dilakukan. Dalam PP No. 53 th 2010  jelas  disebutkan  definisi  disiplin  serta penegasan  sanksi  yang  diberikan  bagi pelanggar disiplin.
Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah kesanggupan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhihukuman disiplin.Selanjutnya disampaikan juga bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS  yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar  larangan  ketentuan  disiplin  PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Dinas  Pengelola  Aset,  Keuangan  dan Pendapatan  Kabupaten  Minahasa  selatan telah berupaya mengimplementasi Kebijakan Tentang Disiplin PNS tersebut, salah satunya dengan melakukan absensi sidik jari, namun
pada kenyataanya tetap saja masih ada celah yang  dimanfaatkan  pegawai  untuk  bisa meninggalkan  pekerjaan  yang  menjadi tanggung  jawabnya.  Selain  itu  juga  hampir tidak  terlihat  tindakan  dari  atasan  dalam upaya menegur ataupun memberikan peringatan  bagi  pegawai  yang  melanggar disiplin.  Selain  itu  juga,  dalam  penelitian awal  terkesan  bahwa  Peraturan  Pemerintah no.  53  mengenai  Displin  PNS  hanya diterapkan setengah-setengah hati, dan hanya mengedepankan  aspek  keterlambatan  dan kehadiran  saja,  sementara  pada  aspek  yang lain  seperti  kinerja  dan  lain-lainnya  tidak terlalu  diperhatikan.  Padahal  sebagai  suatu bentuk  kebijakan,  peraturan  ini  seharusnya dilaksanakan  secara  utuh  dan  menyeluruh. Permasalahan-permasalahan  tersebut mendorong  peneliti  untuk  melakukan  kajian secara ilmiah melalui penelitian dengan judul ”Implementasi PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS di  Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa”.
Adapun yang menjadi fokus permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah Implementasi  PP  No  53  tahun  2010  tentng Displin  PNS  di  Dinas  Pengelola  Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa. Sehinggia peneliti tertarik membahas bagaimana  Implenetasi  Kebijakan  Disiplin Aparatur  Sipil  Negara  di  Dinas  Pengelola Keuangan,  Aset  dan  Pendapatan  Kabupaten Minahasa  ?  dan  Faktor-faktor  apa  yang mempengaruhi
Implenetasi
Kebijakan Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  di  Dinas Pengelola  Keuangan,  Aset  dan  Pendapatan Kabupaten Minahasa?.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  adalah  di  Dinas  Pengelola Keuangan,  Aset  dan  Pendapatan  Kabupaten Minahasa.Metode  yang  digunakan  peneliti dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian kualitatif. Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah: Data orang, yakni data-
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
data  yang  diperoleh  melalui  wawancara terhadap  orang-  orang  yang  peneliti  nilai memiliki  pengetahuan  dan  informasi  yang relevan dengan fokus masalah, dalam hal ini Kepala-kepala  bidang,  Kepala-kepala  seksi serta beberapa pegawai pelaksana dan bukan orang  atau  data  berupa  dokumentasi  yakni dokumen yang relevan dengan penelitian.
Dalam  rangka  pengumpulan  data yang diperlukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan  teknik  dasar  sebagai  berikut  : Observasi,  Wawancara  dan  Dokumentasi. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Interactive  Analysis  Data  dari  Miles  and Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.
Dalam  pengujian  keabsahan  data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan empat kriteria, yaitu: kredibilitas (kepercayaan
data), transferabilitas (nilai keteralihan/dapat diterapkan, dependabilitas (kebergantungan), dan konfirmabilitas (objektivitas data).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penelitian terhadap fokus masalah yakni Pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin  PNS  di  Dinas  Pengelola  Keuangan Aset  dan  Pendapatan  Kab.  Minahasa  maka peneliti menemukan hal-hal sebagai berikut: 1.Mempengaruhi Implenetasi Kebijakan Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara    PNS    di Dinas  Pengelola  Keuangan  Aset  dan Pendapatan Kabupaten Minahasa. Pelaksanaan mempengaruhi
Implenetasi  Kebijakan  Disiplin  Aparatur Sipil  Negara  di  Dinas  Pengelola  Keuangan Aset  dan  Pendapatan  Kabupaten  Minahasa masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terungkap  dalam  wawancara  di  mana  masih banyak pegawai bahkan pimpinan yang tidak memahami PP 53 tahun 2010 sehingga secara otomatis  kebijakan  tersebut  tidak  bisa berjalan  baik.  Tidak  mungkin  sesuatu peraturan  dapat  dilaksanakan  jika  tidak paham  akan  peraturan  tersebut.  Dari  data- data yang diperoleh bahwa PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS hanya dilihat  dari segi disiplin waktu dan disiplin kerja saja padahal
dari pasal-pasal yang terkandung di dalamnya banyak  terdapat  aturan-aturan  lain  di antaranya  mengucapkan  sumpah/janji  PNS; bekerja  dengan  jujur,  tertib,  cermat,  dan bersemangat  untuk  kepentingan  negara; masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; mencapai  sasaran  kerja  pegawai  yang ditetapkan;  menggunakan  dan  memelihara barang-barang  milik  negara  dengan  sebaik- baiknya;  memberikan  pelayanan  sebaik- baiknya  kepada  masyarakat;  membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas Memberikan kesempatan kepada bawahan  untuk  mengembangkan  karier; menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; memberi atau menyanggupi  akan  memberi  sesuatu  kepada siapapun  baik  secara  langsung  atau  tidak langsung  dan  dengan  dalih  apapun  untuk diangkat  dalam  jabatan;  menerima  hadiah atau  suatu  pemberian apa  saja  dari  siapapun juga  yang  berhubungan  dengan  jabatan dan/atau  pekerjaannya;  bertindak  sewenang- wenang  terhadap  bawahannya;  melakukan suatu  tindakan  atau  tidak  melakukan  suatu tindakan  yang  dapat  menghalangi  atau mempersulit  salah  satu  pihak  yang  dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;  menghalangi  berjalannya  tugas kedinasan;  dan  berbagai  aturan  lain  yang telah ditetapkan dalam PP No 53 tahun 2010.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi mempengaruhi
Implenetasi Kebijakan
Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  di  Dinas Pengelola  Keuangan  Aset  dan  Pendapatan Kab. Minahasa yakni:
Sosialisasi  kebijakan  yang  kurang mengakibatkan  pemahaman  ASN  terhadap kebijakan dalam hal ini kebijakan PP No. 53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  ASN  di  Dinas Pengelola  Keuangan  Aset  dan  Pendapatan Kab. Minahasa masih kurang, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Mentalitas pegawai yang kurang baik, dalam  hal  ini  pegawai  tidak  memiliki kepedulian tentang peraturan yang seharusnya  mengikat  mereka  selaku  ASN, dan  tidak  adanya  kesadaran  akan  tanggung jawabnya  terhadap  pelaksanaan  peraturan, serta  tanggung  jawab  terhadap  organisasi  di
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mana dia bekerja. Tidak adanya panutan/contoh tentang disiplin dari pimpinan
Unsur  pimpinan  dalam  hal  ini menurut  PP  No  53  tahun  2010  seharusnya membimbing
anakbuahnya untuk melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan,  namun dalam  penelitian  ditemui  bahwa  banyak  di antara  unsur  pimpinan  juga  melakukan  hal yang  sama,  meninggalkan  kantor  untuk kepentingan pribadi.
Tidak  adanya  pemberian  sanksi berupa  Reward  and  Punishment  yang  jelas dan  tegas.  Dalam  hal  ini  pemberian  sangsi dan  hukuman  sudah  diatur  dalam  PP  No  53 tahun 2010 namun demikian unsur pimpinan tidak  melakukan  tindakan  tegas  terhadap pegawai yang melanggar disiplin.
Faktor  Pilih  Kasih  di  mana  ada beberapa  pegawai  yang  merasa  bahwa mereka  memiliki  kemampuan  dan  keahlian yang  lebih  dibandingkan  dengan  pegawai lainnya sehingga merasa sangat dibutuhkan di DPKAP dan berbuat seenaknya.
Tidak ada Job Description yang jelas bagi staf pelaksana sehingga pelaksana hanya menunggu  perintah  dari  atasan  dalam bekerja.  Prinsip  ”Good  Governance”  begitu populer  didengung-dengungkan  di  dalam upaya  reformasi  sistem  pelayanan  publik  di Indonesia.  Hal  ini  dipicu  akibat  rendahnya kualitas dan kelambanan pelayanan merupakan  gejala  yang  lazim  hadir  dalam kinerja  birokrasi  pelayanan  publik  di Indonesia yang sampai sekarang ini. Kualitas pelayanan yang buruk masih menjadi keluhan publik pengguna layanan, dan merupakan hal yang ”urgent” untuk diadakan pembenahan.
Displin  bukan  lahir  dengan  begitu saja, disiplin merupakan hasil bentukan, suatu kebiasaan  yang  diulang-ulang  dan  menjadi bagian  hidup  dari  seseorang.  Selain  dari dalam diri seseorang, lingkungan pun sangat berperan  dalam  keberhasilan  pembentukan disiplin.  Hasibuan  (2009:194),  mengatakan bahwa  terdapat  beberapa  indikator  yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan  suatu  organisasi,  antara  lain, kapabilitas/  kemampuan,  kepemimpinan, balas  jasa,  keadilan,  pengawasan  melekat,
sanksi/hukuman,  ketegasan,  dan  hubungan kemanusiaan.  Indikator-indikator yang dikemukakan oleh Hasibuan dan hal-hal yang diamanatkan oleh kebijakan peraturan pemerintah tersebut benar-benar dilaksanakan, maka penyelengaraan administrasi akan menjadi tertib dan teratur, kelancaran  dalam  pelayanan,  tugas-  tugas kedinasan  dapat  dilaksanakan  secara  tepat dan  cepat  yang  pada  akhirnya  mewujudkan gambaran disiplin yang diharapkan.
Menyadari  pentingnya  disiplin  dari aparat  kepemerintahan,  maka  Pemerintah mengeluarkan  Kebijakan  berupa  Peraturan Pemerintah Nomor  53 Tahun 2010, Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  mana  di dalamnya  antara  lain  diatur  hal-  hal  sebagai berikut: kewajiban, larangan, sanksi, tata cara pemeriksaan,  tata  cara  penjatuhan  dan penyampaian hukuman disiplin, dan tata cara pengajuan  keberatan  terhadap  hukuman disiplin yang dilakukan.
Dalam  PP  No.  53  th  2010  jelas disebutkan  definisi  disiplin  serta  penegasan sanksi yang diberikan bagi pelanggar disiplin. Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah kesanggupan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhihukuman disiplin.Selanjutnya disampaikan juga bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS  yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar  larangan  ketentuan  disiplin  PNS, baik yang dilakukan  di  dalam  maupun  di luar  jam   kerja.
1. Pelaksanaan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS di  Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa. Menurut  Thomas  R.  Dye,    kebijakan  publik adalah  studi  tentang  “apa  yang  dilakukan pemerintah, dan mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut” (Parsons, 2001).
Kebijakan  PP  No  53  tahun  2010 tentang  Disiplin  PNS  di  Dinas  Pengelola Keuangan,  Aset  dan  Pendapatan  Kabupaten Minahasa  digolongkan  dalam  kebijakan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
berbicara  mengenai  apa  yang  dilakukan pemerintah, mengapa
pemerintah melakukannya  dan  apa  akibat  dari  tindakan tersebut.  Pada  bagian  awal  telah  dijelaskan apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai Good Governance, dengan berbagai  permasalahan  yang  ada  di  seputar Pegawai Negeri Sipil selaku aparat pemerintah  pemberi  pelayanan.  Yakni  di antaranya kinerja yang
kurang baik,diakibatkan  disiplin  Pegawai  Negeri Sipil yang kurang baik, untuk itu pemerintah merasa  perlu  membuat  Kebijakan  PP  No  53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS agar supaya pegawai  negeri  sipil  lebih  disiplin  dalam bekerja.
Namun  demikian  sebuah  kebijakan hanya  akan  sekedar  berupa  impian  atau rencana  bagus  yang  tersimpan  rapi  dalam arsip,  apabila  tidak  ada  realisasi  dari kebijakan tersebut. Realisasi kebijakan dalam hal  ini  disebut  sebagai  implementasi kebijakan.  Oleh  karena  itu  dalam  studi kebijakan  publik  tidak  dapat  mengabaikan begitu saja tahapan implementasi dari sebuah proses kebijakan.
Dengan  demikian,  tiga  jenis  tahapan kegiatan  analisis  kebijakan  tersebut  saling berhubungan satu dengan yang lain. Kebijakan  pada  tahap  perencanaan  ini meliputi  berbagai  kegiatan  yang  terkait dengan perencanaan. Dalam hal ini Kebijakan  PP  No  53  tahun  2010  tentang Disiplin PNS sudah melewati tahap perencanaan  di  mana  sudah  dibuat/dike luarkan dalam bentuk kebijakan  Pemerintah sejak  oktober  tahun  2010,  sehingga  bisa dikatakan sudah hampir setahun kebijakan ini melalui tahap implementasi. Namun demikian jika dilihat secara global di instansi- instansi  pemerintah  kebijakan  ini  belum terimplementasikan dengan baik.
Berdasarkan
penelitian yang dilakukan  di  lokasi  penelitian  yakni  Dinas Pengelola  Keuangan,  Aset  dan  Pendapatan Daerah mengenai Kebijakan PP No 53 tahun 2010  ctentang  Disiplin  PNS  dapat  dilihat bahwa kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini mengindikasikan bahwa
kebijakannya  sendiri  sudah  cukup  baik karena memiliki tujuan dan perencanaan yang baik  namun  pelaksanaannya  yang  jelek  atau berada  pada  domain  (wilayah)  pelakasanaan yang  jelek  (bad  execution)  menurut  Abdul Wahab dalam Lumingkewas (2006:117).
Selanjutnya masih menurut  menurut Abdul Wahab dalam Budi Wiyono (2005:26) kegagalan  implementasi  kebijakan  baik  dari sisi  proses  dan  hasil  yang  dicapai  secara umum  dapat  bersumber  pada  3  (tiga)  faktor utamanya itu:
(1)Akibat  kondisi  isi  kebijakan  (content  of policy) kurang terumuskan dengan baik (bad policy);
(2)Akibat pelaksanaan kebijakan yang kurang baik (bad execution),
(3)Akibat adanya kondisi lingkungan kebijakan  yang  kurang  mendukung  (bad condition).
Berdasarkan  pendapat  tersebut  dapat dilihat bahwa penyebab gagalnya implementasi  kebijakan  PP  No  53  tentang Disiplin PNS di  Dinas Pengelola Keuangan, Aset  dan  Pendapatan  Kabupaten  Minahasa mencakup  atau  bersumber  dari  dua  hal tersebut di atas yakni (2) Akibat pelaksanaan kebijakan yang kurang baik (bad execution), dan  (3)  Akibat  adanya  kondisi  lingkungan kebijakan  yang  kurang  mendukung  (bad condition).  Sedangkan  untuk  point  pertama yakni  (1)  Akibat  kondisi  isi  kebijakan (content  of  policy)  kurang  terumuskan dengan  baik  (bad  policy);  dalam  hal  ini rumusan  kebijakan  yang  terkandung  dalam PP  No  53  tengan  Disiplin  PNS  sudah mengandung  unsur  kejelasan,  dan  mudah dimengerti,  hanya  saja  dari  data-data  yang diperoleh  bahwa  PP  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  PNS,  karena  kurangnya  sosialisasi maka  pemahaman  terhadap  peraturan  ini menjadi kabur dan tidak jelas.
Peraturan pemerintah ini hanya dilihat dari segi disiplin waktu dan disiplin kerja saja padahal  dari  pasal-pasal  yang  terkandung  di dalamnya banyak terdapat aturan-aturan lain di  antaranya  mengucapkan  sumpah/janji PNS; bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;masuk  kerja  dan  menaati  ketentuan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
jam  kerja;  mencapai  sasaran  kerja  pegawai yang ditetapkan; menggunakan dan memelihara  barang-barang  milik  negara dengan sebaik- baiknya; memberikan
pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat;  membimbing  bawahan  dalam melaksanakan
tugas; memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan  karier;  menaati  peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
Memberi  atau  menyanggupi  akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung  atau  tidak  langsung  dan  dengan dalih  apapun  untuk  diangkat  dalam  jabatan; menerima  hadiah  atau  suatu  pemberian  apa saja  dari  siapapun  juga  yang  berhubungan dengan  jabatan  dan/atau  pekerjaannya; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; melakukan suatu tindakan atau tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang  dapat menghalangi  atau  mempersulit  salah  satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian  bagi  yang  dilayani;  menghalangi berjalannya  tugas  kedinasan;  dan  berbagai aturan  lain  yang  telah  ditetapkan  dalam  PP No 53 tahun 2010. Begitu banyaknya aturan yang  ditetapkan  dalam  pasal-pasal  yang  ada di  PP  No  53  tahun  2010,  namun  peraturan tersebut hanya dipandang secara sempit yakni hanya  dari  segi  kehadiran,  tepat  waktu,  dan menjalankan tugas sesuai dengan sasaran dan tepat waktu.
Faktor kegagalan implementasi kebijakan  PP  No  53  tahun  2010  tentang disiplin  ASN  ini  bersumber  pada  Akibat pelaksanaan kebijakan yang kurang baik (bad execution), di mana dalam hal ini kurangnya sosialisasi  seperti  yang  sudah  disebutkan  di atas,  dan  kurang  tegasnya  atasan  dalam menjalankan peraturan tersebut. Faktor utama lainnya  adalah  akibat  adanya  kondisi lingkungan kebijakan yang kurang mendukung  (bad  condition).  Dalam  hal  ini menyangkut  perilaku  pimpinan  yang  tidak menjadi  contoh  mentalitas  pegawai  yang kurang  baik  serta  budaya  yang  kurang  baik yang berkembang dalam organisasi.
Bagaimana  peran  pimpinan  dan bawahan dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil
selaku  pelaksana  sangat  memegang  peranan penting dalam keberhasilan kebijakan publik hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  yang diutarakan Dunn (2000)
Bahwa  pada  prospektif  kebijakan publik  ada  tiga  elemen  dasar  dalam  sistem kebijakan yang saling pengaruh satu dengan yang  lain  yakni  :  (1)  Pelaku  kebijakan,  (2) Kebijakan publik,dan  (3)Lingkungan bijakan.  Kegagalan  implementasi  kebijakan tidak  sepenuhnya menjadi tanggung jawab  Dinas  PengelolaKeuangan,Asetdan Pendapatan Kabupaten Minahasa tetapi juga menjadi      tanggungjawab  seluruh  Pegawai Negeri Sipil yang ada didalamnya.
Seharusnya  sebagai  suatu  kebijakan  yang sifatnya  mengikat  sebagai  seorang  Pegawai Negeri  Sipil  yang  digaji  oleh  rakyat  melalui pemerintah sepatutnyalah melaksanakan kebijakan tersebut.Jika tidak  bisa melaksanakan/mengimplementasikan kebijakan  tersebut,  sepatutnyalah  malu disebut  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  dan menerima gaji dari negara.
Dalam  rangka  menegakkan  disiplin  kerja diperlukan  dan  selalu  diharapkan  adanya peraturan  yang  harus  ditaati  oleh  aparat. Untuk  menilai  tingkat  kedisiplinan  kerja dikalangan aparat, menurut pendapat Kuncorohadi (2000:42) dapat dilihat dari hal- hal sebagai berikut:
1).  Adanya  kesadaran  dari  masing-masing individu  atau  aparat  bahwa  mereka mengejar tujuan atau kepentingan bersama dan bukan kepentingan individu.
2).  Adanya  kesadaran  bahwa  mereka  itu dibawa satu pimpinan tertentu.
3).  Adanya  kesadaran  dan  saling  percaya kepada  masing-masing  aparat  secara timbal balik.
Adanya kesadaran tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh mentalitas pegawai. Dalam penelitian  ditemukan  bahwa  mentalitas pegawai  yang  kurang  baik,  dalam  hal  ini pegawai  tidak  memiliki  kepedulian  tentang peraturan yang seharusnya mengikat mereka selaku PNS, dan tidak adanya kesadaran akan tanggung  jawabnya  terhadap  pelaksanaan peraturan,  serta  tanggung  jawab  terhadap
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
organisasi  di  mana  dia  bekerja.  Mentalitas pegawai  yang  kurang  baik  tercermin  dari perilaku  mereka  yang  tidak  memanfaatkan celah-celah  yang  peraturan  yang  ada, contohnya dalam absensi sidik jari, ditemukan  banyak  di  antara  pegawai  yang datang  pagi-pagi  sekali,  belum  berpakaian seragam,  melakukan  absensi  atau  datang dengan seragam mengambil absen dan ke luar kantor  dengan  berbagai  macam  alasan  yang merupakan  kepentingan  pribadi,  kemudian pada sore hari kembali untuk absen sidik jari lagi  pada  saat  apel  sore,  menjelang  pulang. Pekerjaan terbengkalai, dan tidak diselesaikan  sehingga  saling  menunggu  satu dengan  yang  lain,  berakhir  pada  tidak selesainya tugas tepat waktu.
Menurut  Dunn  (2000)  bahwa  pada prospektif  kebijakan  publik  ada  tiga  elemen dasar  dalam  sistem  kebijakan  yang  saling pengaruh  satu  dengan  yang  lain  yakni  :  (1) Pelaku  kebijakan,  (2)  Kebijakan  publik, dan (3)  Lingkungan  kebijakan.  Dalam  hal  ini selaku  pelaku  kebijakan  yakni  seluruh Pegawai  Negeri  Sipil  khususnya  di  Dinas Pengelola  Keuangan  Aset  dan  Pendapatan Kabupaten  Minahasa,  dalam  hal  ini  tidak memiliki  disiplin  diri  yang  baik  maka  tentu saja kebijakan tersebut tidak bisa terlaksana.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan ternyata bahwa tidak adanya panutan/contoh tentang disiplin dari pimpinan. Di mana unsur pimpinan  dalam  hal  ini  menurut  PP  No  53 tahun 2010 seharusnya membimbing anakbuahnya untuk melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan, namun  ternyata  banyak  di  antara  unsur pimpinan  juga  melakukan  hal  yang  sama, meninggalkan  kantor  untuk  kepentingan pribadi.
Pengawasan  juga  berkaitan  dengan pemberian  sangsi  baik  itu  reward  dan punishment. Tidak adanya pemberian sanksi Reward and Punishment yang jelas dan tegas bagi  pegawai  teladan  dalam  hal  disiplin dan sangsi  atau  hukuman  yang  jelas  bagi  yang melanggar disiplin. Dalam hal ini pemberian sangsi  dan  hukuman  sudah  diatur  dalam  PP No  53  tahun  2010  namun  demikian  unsur pimpinan  tidak  melakukan  tindakan  tegas
terhadap  pegawai  yang  melanggar  disiplin. Faktor  Pilih  Kasih  di  mana  ada  beberapa pegawai  yang  merasa  bahwa  mereka memiliki  kemampuan  dan  keahlian  yang lebih  dibandingkan  dengan  pegawai  lainnya sehingga  merasa  sangat  dibutuhkan  di DPKAP  dan  berbuat  seenaknya.  Tapi  juga ada perlakuan dari atasan yang mengistimewakan mereka sehingga terkesan pilih kasih.
Tidak  ada  Job  Description  yang  jelas bagi staf pelaksana sehingga pelaksana hanya menunggu  perintah  dari  atasan  dalam bekerja,  jika  pimpinan  tidak  memberikan pekerjaan,  mereka  tidak  bekerja.  Jadi seringkali alasan tidak ada pekerjaan menjadi alasan  para  pegawai  untuk  ke  luar  kantor mengurus  kepentingan  mereka  pribadi,  dari pada di kantor tidak bekerja.
Berbagai  bentuk  penyimpangan  ini merugikan terhadap organisasi langsung atau tidak  langsung.  Hal-hal  tersebut  menjadi penghambat dalam mengimplementasi PP No 53 tahun 2010 di Dinas Pengelola Keuangan, Aset  dan  Pendapatan  Kabupaten  Minahasa. Dalam  usaha  mendisiplinkan  kerja  ada beberapa  faktor  yang  perlu  diperhatikan, yaitu :
1).Pembagian  tugas  dan  pekerjaan  telah dibuat lengkap dan dapat diketahui dengan sadar oleh para pekerja.
2).Adanya  petunjuk  kerja  yang  singkat, sederhana tetapi lengkap.
3).Kesadaran  setiap  pekerja  terhadap  tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. 4).Perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh manajemen.
5).Adanya  keinsyafan  pada  pekerja  bahwa akibat  kecerobohan  atau  kelalaiannya dapat  merugikan  organisasi  dan  dirinya serta  ada  kemungkinan  membahayakan orang lain (Lateiner dan Levine, 2001:151).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  peneliti  lakukan terhadap fokus penelitian mengenai Pelaksanaan  PP  No  53  tahun  2010  tentang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Disiplin  PNS  Dinas  Pengelola  Keuangan, Aset  dan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Minahasa maka diperoleh kesimpulan pertama Implenetasi  Kebijakan  Disiplin Aparatur  Sipil  Negara  ASN  di  Dinas Pengelola  Keuangan,  Aset  dan  Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut kebijakan tersebut tidak dapat berjalan/diimplementasikan  dengan  baik, Kendati  dalam  hal  ini  kebijakannya  sendiri sudah cukup baik karena memiliki tujuan dan perencanaan yang baik namun pelaksanaannya  yang jelek atau berada pada domain  (wilayah)  pelakasanaan  yang  jelek (bad  execution).  Kegagalan  Implementasi Kebijakan  PP  No  53  tahun  2010  tentang Disiplin  ASN  Dinas  Pengelola  Keuangan, Aset  dan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Minahasa baik dari sisi proses dan hasil yang dicapai secara umum dapat bersumber pada 2 (dua)  faktor  utamanya  itu:  (1)  Akibat pelaksanaan kebijakan yang kurang baik (bad execution)  dan  (2)  Akibat  adanya  kondisi lingkungan kebijakan yang kurang mendukung  (bad  condition).    Dalam  hal  ini pelaksanaan  yang  kurang  baik  dari  pelaku kebijakan yakni PNS tersebut dan lingkungan kebijakan
yang masih
tetap mempertimbangkan budaya-budaya toleransi dan  kasihan  serta  faktor  pilih  kasih  serta mempertahankan budaya tidak disiplin. kedua 1. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Implenetasi  Kebijakan  Disiplin  Aparatur Sipil  Negara  ASN  di  Dinas  Pengelola Keuangan,  Aset  dan  Pendapatan  Kabupaten Minahasa  yakni:  (1)  Sosialisasi  kebijakan yang  kurang  mengakibatkan  pemahaman PNS  terhadap  kebijakan  dalam  hal  ini kebijakan  PP  No.  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  PNS  di  Dinas  Pengelola  Keuangan Aset  dan  Pendapatan  Kab.  Minahasa  masih kurang. Ketidakpahaman ini bukan saja pada tingkat  bawahan  tetapi  juga  pada  unsur pimpinan.  (2)  Mentalitas  pegawai  yang kurang  baik,  dalam  hal  ini  pegawai  tidak memiliki  kepedulian  tentang  peraturan  yang seharusnya  mengikat  mereka  selaku  PNS, dan  tidak  adanya  kesadaran  akan  tanggung jawabnya  terhadap  pelaksanaan  peraturan,
serta  tanggung  jawab  terhadap  organisasi  di mana  dia  bekerja.  Mentalitas  pegawai  yang kurang  baik  tercermin  dari  perilaku  mereka yang  tidak  memanfaatkan  celah-celah  yang peraturan yang ada, contohnya dalam absensi sidik  jari,  ditemukan  banyak  di  antara pegawai yang datang pagi-pagi sekali, belum berpakaian seragam, melakukan absensi atau datang dengan seragam mengambil absen dan ke luar kantor dengan berbagai macam alasan yang merupakan kepentingan pribadi, kemudian pada sore hari kembali untuk absen sidik jari lagi pada saat apel sore, menjelang pulang.  Pekerjaan  terbengkalai,  dan  tidak diselesaikan  sehingga  saling  menunggu  satu dengan  yang  lain,  berakhir  pada  tidak selesainya  tugas  tepat  waktu.  Faktor  budaya yang  kurang  baik  yang  merasa  bangga apabila melakukan.ketiga 2.  pelanggaran dan  tidak  dikenai  sanksi.  Akibatnya  budaya indisipliner  menjadi  semakin  berkembang. Karena merasa tidak ada tindakan dari atasan. Hal  ini  Mengakibatkan  mentalitas  para pegawai semakin buruk, budaya tidak disiplin akhirnya  bukan  saja  menjadi  budaya  dalam pribadi  masing-masing  pegawai,  melainkan berkembang  menjadi  budaya  organisasi.  (3) Tidak adanya panutan/contoh tentang disiplin dari pimpinan Unsur pimpinan dalam hal ini menurut  PP  No  53  tahun  2010  seharusnya membimbing  anakbuahnya  untuk melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan,  namun dalam  penelitian  ditemui  bahwa  banyak  di antara  unsur  pimpinan  juga  melakukan  hal yang  sama,  meninggalkan  kantor  untuk kepentingan  pribadi;  (4)  Tidak  adanya pemberian  sangsi  berupa  Reward  and Punishment yang jelas dan tegas. Dalam hal ini  pemberian  sangsi  dan  hukuman  sudah diatur  dalam  PP  No  53  tahun  2010  namun demikian  unsur  pimpinan  tidak  melakukan tindakan  tegas  terhadap  pegawai  yang melanggar disiplin. Tidak adanya pemberian penghargaan terhadap pegawai yang rajin dan menyelesaikan  tugasnya  dengan  baik.  (5) Faktor  pilih  kasih  di  mana  ada  pembedaan dalam  perlakukan  atasan  terhadap  bawahan, baik  karena  kedekatan  hubungan  maupun karena  jenis  pekerjaan  yang  dibebankan kepadanya;  (6)  Tidak  ada  Job  Description
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  jelas  bagi  staf  pelaksana  sehingga pelaksana  hanya  menunggu  perintah  dari atasan dalam bekerja.

## SARAN
Adapun saran yang bisa peneliti diberikan yakni;
1.Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil  Negara  ASN  di  Dinas  Pengelola Keuangan,  Aset  dan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Minahasa  harus  diupayakan dilaksanakan  secara  maksimal,  karena  jika tidak  diimplementasikan  dengan  baik  akan berakibat  buruk  terhadap  pencapaian  tujuan organisasi  khususnya  maupun  terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil selaku pelayan masyarakat.
2.Perlunya sosialisasi terhadap  Kebijakan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS baik Dinas  Pengelola  Keuangan,  Aset  dan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Minahasa maupun  disetiap  organisasi  pemerintah lainnya.
3.Faktor  pimpinan  sebagai  pelaku  kebijakan harus  paham  terhadap isi  kebijakan, mampu menjadi
contoh
dalam
pelaksanaan kebijakan,  menerapkan  prinsip  “reward  and punishment” secara tepat, bertindak adil dan bijaksana  terhadap  pegawai  dan  mampu mengawasi, membimbing dan membagi tugas terhadap pegawai dengan baik.
4.Faktor  bawahan  sebagai  pelaku/pelaksana kebijakan harus paham terhadap isi kebijakan tersebut,  memiliki  mentalitas  yang  baik, bersikap
kreatif, inisiatif dan
bertanggungjawab  terhadap  pekerjaan  yang diberikan  kepadanya  dan  senantiasa  disiplin dalam bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L. (2006). Dasar-Dasar  Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
Atmosudirjo,
P. (2000). Dasar-dasar Manajemen,  Haji  Mas  Agung,
Jakarta.
Hasibuan, (2000). Pengantar Manajemen dan Office Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta. Islamy, I. M. dkk. (2001). Metode Penelitian Administrasi. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. ,  (2001).  Policy  Analysis. Program  Pascasarjana.  Universitas Brawijaya. Malang. Kuncorohadi,  (2000).  Beberapa  Aspek Kepegawaian. Fisip, Undip, Semarang.
Laitener, A. Dan I.E. Levine, (2001). Teknik memimpin  Pegawai  dan  Pekerja, Jaya Sakti, Terjemahan Jakarta,
Lumingkewas,  L.A.  (2006).  Reformasi
Birokrasi  dalam  Perpektif  Otonomi Daerah, Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado. .  (2006).  Kebijakan  Publik, Wineka Media Malang.
Marat,  (2001).  Sikap  manusia  Perubahan serta Pengukurannya, Obor Indonesia, Jakarta. Moenir,  H.A.S.,  (2003).  Pengembangan Sumber Daya Manusia, PT. Pustaka Press, Jakarta.
Mubyarto.  (1998),  Etos  Kerja  dan  Kohesi
Sosial, P.T. Adtya Media, Yogyakarta.
Munandar.  (2008),  Disiplin  Kiat  Menuju
Sukses, P.T. Gramedia, Jakarta.
Parsons,  W.  I.  (2007).  Public  Policy,  An Introduction  to  The  Theory  and Practice of Policy Analysis, Edward Elgor Cheltenham UK, Lyme, US. Putra,  S.  (2001).  Membina  Sikap  Mental Wirausaha, Gunung Jati Jakarta.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.
Pusdiklat,  Spimnas.  2001.  Kajian  Kebijakan
Publik. Lembaga Administrasi Republik Indonesia. Jakarta.
Rahman,EY. (2020). The Role of Teachers in Preventing  Hoax  Through  School- Based  Literacy  Media  Training  at Tondano  Senior  High  School  (pp. 48-51).  Atlantis  Press.  Proceedings of  the  3rd  International  Conference on Social Sciences (ICSS 2020).
Robbins, S.P. (2006). Perilaku
Organisasi,  P.T.Prenhalindo,
Terjemahan, Jakarta.
Senge,  P.M.  (2002).  The  Fifth  Discipline, Inter Aksara, Terjemahan,  Batam.
Soegeng.  (1994),  Disiplin  Kiat  Menuju Sukses, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
Soemarno,  D.  (1995),  Gerakan  Disiplin Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.