## PENGUASA, PENGUSAHA, DAN PETANI: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978–2010
Zaiyardam Zubir
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang E-mail: zaiyardam_zubir@yahoo.com
Disertasi dalam bidang Ilmu Sejarah Program Studi Ilmu-ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Telah dipertahankan di hadapan sidang terbuka pada hari Sabtu, 30 Juli 2016 di Kampus Bulak Sumur, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Perampasan tanah di wilayah adat kami melalui perizinan pemerintah kepada investor mengakibatkan pemiskinan kehidupan kami dan keterancaman budaya kami. Wilayah adat kami telah berubah menjadi perkebunan sawit, pertambangan, dan perkebunan akasia.
(Patih dan Batin Talang Mamak)

## ABSTRACT
The main subject of this research is about the practice of modern capitalism in form of large scale of oil palm plantation and the peasant resistance in the Indragiri Hulu, Riau. It started from the government policy to expand non-oil and gas industry. The local government in Riau responded the policy by allowing big entrepreneurs to invest their capital in plantation economy, and the palm oil plantation was the main form. The main question raised in this study is why the peasant society in Indragiri Hulu resisted the practice of plantation economy in this area. This study employs historical method by using primary and secondary sources. The primary sources mainly derived through oral historical method and secondary source colleted from various libraries in Pekanbaru, Rengat, Yogyakarta, and Jakarta. The important finding of this research is that the expansion of plantation capitalism in Indragiri Hulu created various problems, especially land issues, as low compensation and land grabbing. The authority and the businessmen also ignored local tradition related to land ownership like ulayat land, traditional arable forest and protected forest. This caused two form of resistant, closed and opened resistance. This research concludes that the practice of modern plantation based on traditional social and economic system triggered various anomalies They are includes: first, the weakening local community’s rights of land. Second, the violation of customry law by the capital owners especially those related to land. Third, the appearance of brokers that disadvantaged the peasant. Fourth, unbalanced relationships between the authority, the businessmen and peasant. Fifth, the emergence of peasant resistance against capitalism practice. Sixth, the rise of new sub-urban around the plantation.
Keywords: authority, entrepreneur, peasant, resistance, plantation, palm oil

## ABSTRAK
Permasalahan pokok penelitian ini adalah tentang perlawanan petani perkebunan sawit di Indragiri Hulu, Riau. Perlawanan petani ini tidak terlepas dari kebijakan nasional yang mendukung ekspansi industri non-migas. Usaha nonmigas yang dikembangkan pemerintah pusat adalah pembukaan perkebunan besar. Pembukaan perkebunan besar membutuhkan tanah yang luas sehingga investor mengembangkan usahanya sampai ke pelosok-pelosok seperti di Indragiri Hulu. Pengembangan perkebunan sawit itu membawa persoalan dalam masyarakat dan perlawanan petani. Studi ini mengkaji praktik kapitalisme perkebunan dan perlawanan masyarakat, khususnya petani di Indragiri Hulu. Penulisan ini menggunakan metode sejarah dengan menggabungkan antara sumber tertulis dan sumber lisan, baik primer maupun sekunder. Ekspansi kapitalisme perkebunan di Indragiri Hulu menimbulkan berbagai persoalan, terutama masalah tanah, seperti ganti rugi yang rendah dan perampasan tanah. Penguasa dan pengusaha juga mengabaikan nilai-nilai lokal menyangkut kepemilikan tanah, seperti tanah ulayat, hutan adat, dan hutan larangan.
Hal ini menyebabkan munculnya dua bentuk perlawanan petani, yaitu tertutup dan terbuka. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah praktik kapitalis perkebunan yang didasarkan pada sistem ekonomi tradisional menimbulkan berbagai anomali dalam masyarakat, khususnya di kalangan petani. Anomali itu di antaranya, pertama, melemahnya hak atas kepemilikan tanah dari penduduk lokal (asli). Kedua, berlangsungnya pelanggaran terhadap hukum adat, terutama menyangkut tanah oleh pemilik modal. Ketiga, munculnya broker-broker yang merugikan petani. Keempat, terjadinya unbalanced relationships atau relasi yang tidak seimbang antara penguasa, pengusaha, dan petani. Kelima, perlawanan petani terhadap praktik kapitalisme di Indragiri Hulu. Keenam, adanya efek samping berupa kemunculan sub-sub-urban di pinggiran perkebunan besar.
Kata kunci: penguasa, pengusaha, petani, perlawanan, perkebunan, sawit

## PENGANTAR
Kebijakan pemerintah Indonesia pada masa pe- merintahan Presiden Soeharto menempatkan pem- bangunan menjadi kunci untuk semua program. Obsesi besar yang dijalankan Presiden Soeharto untuk memajukan Indonesia adalah me laksanakan program pembangunan secara teren cana dan terukur, yang dirancang setiap lima tahun sekali atau Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Semua program yang dijalankan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat  pemerin tah pusat. Pola kebijakan seperti ini menjadikan negara sebagai aktor utama dari setiap program pembangunan tanpa memperhatikan  dampaknya terhadap kehidupan masyarakat (Fakih, 2001, 20–50; Zakaria, 2000, 143). Pelaksanaan pem bangun an menempatkan negara sebagai kekuasaan  tunggal sehingga oposisi dihilangkan (Romli, 2006, 53–83).
Dalam skala makro, pembangunan membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, di pelosok Tanah Air. Proyek-proyek itu dikerjakan, baik dengan modal pemerintah maupun modal asing, yang dijadikan indikator pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan seperti sebuah “ mukjizat” (Kian Wie, 2004, 214 dan 257) dan “keajaiban” (Muhaimin, 1990, 272) bagi bangsa Indonesia. Keberhasilan pembangun- an itu tidak terlepas dari pola pembangunan sebagai hasil dari struktur politik yang sangat otoriter dan represif dengan otoritas pembuat kebijakan pemerintah terpusat. Sebuah kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip liberal yang dibuat para teknokrat, terutama untuk  kepentingan penanaman  modal  swasta,  baik  penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi penanaman
modal asing yang dominan di antaranya minyak dan manufaktur. Pada 1967–1985, sekitar 70% investasi industri manufaktur direalisasi (Hill, 1990, 130–131).
Salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk pengembangan modal asing adalah membentuk kerja sama regional. Kerja sama regional yang berhasil dijalankan adalah kerja sama antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia, yang ke- mudian dikenal sebagai Singapura Johor dan Riau (Sijori) (Salam, 1993, 135–141). Melalui program Triangle Growth Sijori itu, Indonesia menempatkan Riau sebagai wilayah kerja sama tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia menjadikan Pulau Batam sebagai pusat industri itu (Pangestu, 1991, 77–83)
Pembukaan kerja sama Sijori turut berpenga- ruh terhadap sektor perkebunan di Riau. Sebelum- nya, sejak 1980-an, perusahaan perkebunan telah mulai melakukan ekspansi besar-besaran di Riau. Hal ini semakin menggurita sejak munculnya kerja sama Sijori. Ekspansi kapital dibangun di atas dasar sistem ekonomi tradisional dan aset- aset ekonomi petani yang terbatas dan lemah sehingga menjadi persoalan bagi petani (Halim, 2001, 268–272).
Penelitian ini membahas dampak ekspansi kapitalisme  perkebunan  sawit  dan  terjadinya perlawanan petani di Indragiri Hulu. Salah satu sektor yang berkembang adalah perkebunan kelapa  sawit.  Memasuki  1980-an,  terjadi  per - mintaan dunia yang tinggi terhadap kelapa sawit. Karena perkembangan perkebunan kelapa sawit itu, terjadi berbagai persoalan sosial ekonomi di Indragiri Hulu.

## INDRAGIRI HULU SEBELUM EKSPANSI KAPITALIS PERKEBUNAN
Sebelum masuknya modal besar, denyut utama kehidupan masyarakat berada di sepanjang aliran Batang Kuantan, Batang Gansal, dan Batang Cinaku.  Batang  Kuantan  memiliki  tiga  nama berbeda, yaitu Batang Ombilin, Batang  Kuantan, dan Batang Indragiri. Bagian yang berhulu di Danau Singkarak, Sumatra Barat, namanya Batang Ombilin. Memasuki perbatasan Riau sampai  Cerenti  namanya  berganti  jadi  Batang Kuantan. Memasuki wilayah Kecamatan Peranap sampai ke pantai timur Sumatra, sebagai muara dari sungai itu, masyarakat menyebutnya Sungai Indragiri. Penyebutan nama ini bisa dilihat dari batasan  geografis  yang  berbeda,  yaitu  Batang Ombilin di Sumatra Barat dan Batang Kuantan di Riau. Penamaan ini bisa dilihat berdasarkan pada batasan budaya, yaitu Batang Kuantan (mengacu pada Minangkabau) untuk wilayah Kuantan dan Indragiri (mengacu pada kebudayaan Melayu) (Yusuf, 2010, 9).
Walaupun memiliki ketergantungan pada alam, mereka didukung oleh ketersediaan lahan yang sangat luas. Gambaran seperti ini oleh Boeke (1983, 26–27) disebut bentuk corak pede- saan prakapitalisme. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki kesamaan dengan corak pedesaan yang digambarkan oleh Boeke, seperti usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat yang komunal, dan interaksi dengan masyarakat luar, terutama pedagang. Dalam masyarakat prakapitalisme yang terdapat di Kabupaten Indra- giri Hulu, kehidupan tidaklah terlalu susah karena alam menyediakan semuanya. Selain itu, dalam keseharian, mereka bertani, berladang, menang- kap ikan, dan beternak (Darmawan, 2008). Dalam pola kehidupan ini, menurut Mubyarto (1992, 5), ada tiga strata ekonomi, yaitu masyarakat eko- nomi modern, ekonomi tradisional, dan terasing.
Pada masa perkebunan rakyat, petani sebagai pekerja atas tanahnya sendiri. Tanaman utama pada awalnya adalah karet rakyat. Tanah-tanah yang digarap penduduk untuk dijadikan lahan
Gambar 1. Peta Penyebaran Penduduk Berdasarkan pada Etnik di Kabupaten Indragiri Hulu Riau
Hijau : Etnis Minangkabau Kuning  : Etnis Melayu
Merah : Etnis Talang Mamak
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, seperti Indragiri Hulu dalam Angka 1980 , Rengat: BPS Indragiri Hulu, 1981; Tsuyoshi Kato, “The Localization of Kuantan in Indonesian from Minangkabau Frontier to a Riau Administrative District”, dalam jurnal BKI KITLV, Leiden, No. 4, 1997; Ahmad Darmawi dkk., Bulean, Suku Talang Mamak Indragiri Hulu Riau , Pekanbaru: Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau, 2008.
perkebunan rakyat, terutama tanaman karet, ter- letak pada 1–20 kilometer dari pinggiran sungai. Lebih dari itu, masyarakat biasa menggarap tanah dan hutan-hutan dan mengambil hasilnya, yang berupa buah-buahan, damar, rotan, dan kayu (Chaniago,  2003,  2).  Dalam  hukum  adat  etnis Melayu Riau, setiap jengkal tanah yang sudah digarap dan dijadikan ladang berpindah adalah tanah milik mereka (Kang, 2005, 7).

## PERAMPASAN TANAH ULAYAT DAN PETANI
Pada bagian sampul depan sebuah jurnal budaya Teraju , yang terbit di Pekanbaru, terdapat tulisan:
Kita berada di tepian Indonesia. Sudah pasti be- rada di posisi marginal dari ke-Indonesia-an. Itu bukan hanya dilihat secara geografis, tetapi juga tentang bagaimana perlakuan Indonesia terhadap Riau dalam rentang waktu 64 tahun merdeka. Tapi sudahlah (Manan, 2009, 4–5).
Sementara itu, sebuah maklumat yang dikeluarkan oleh Batin Etnik Talang Mamak menyatakan:
Kami tidak lagi dapat masuk dan mengambil manfaat dari wilayah hutan adat kami. Kehadiran investasi tersebut berakibat hilangnya kesatuan kami sebagai masyarakat adat Talang Mamak. Tidak hanya itu, kehadiran investasi telah me- nyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah adat Talang Mamak, yang terbukti dari mengecilnya debit  air  di  wilayah  adat  Talang  Mamak  dan semakin seringnya peristiwa banjir (Patih & Batin Talang Mamak, 2013.)
Dua kutipan di atas memperlihatkan bahwa ekspansi modal besar membawa berbagai per - soalan baru di Indragiri Hulu. Di banyak tempat, siklus kehidupan masyarakat juga berubah total. Orang Melayu, Rantau Kuantan, dan orang Talang Mamak tidak bisa lagi melakukan aktivitas ladang berpindah. Orang Talang Mamak kehilang an hutan pusaka, sementara orang-orang Rantau Kuantan  ribut  dan  mengadakan  perlawanan terus-menerus karena pencaplokan tanah ulayat mereka. Namun, mereka tidak bisa bertindak dan melawan secara frontal serta terbuka karena pada waktu itu kekuatan negara, dibantu polisi, tentara, dan preman, secara keras menindak mereka sehingga mereka kalah.
Arus investasi yang berlangsung menghen- daki ada sebagian yang diuntungkan dan seba- gian lain harus dipinggirkan. Orang Riau pada umumnya dan Indragiri Hulu khususnya sejak 1980-an sudah merasakan pahit-getirnya kondisi akibat arus penanaman modal. Setiap investasi yang dilakukan mau tidak mau membutuhkan sarana dan prasarana. Investasi perkebunan besar membutuhkan tanah sangat luas. Sayangnya, cara mendapatkannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti menyogok dan merampas, sehingga menjadi sumber konflik.
Pengalaman  warga  etnis  Talang  Mamak Indragiri  Hulu  memperlihatkan  bahwa  komer - sialisasi pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, berakibat kemiskinan bagi penduduk asli. Dengan berbagai cara, terjadi perampasan tanah oleh investor, seperti yang dialami warga etnis Talang Mamak. Perampasan tanah itu juga dilaku- kan perusahaan negara. Batin Irisan, kepala suku Talang  Mamak  di  Kuala  Cinaku,  menyatakan, “Mereka masuk begitu saja ke kampung dan hutan kami. Apalagi yang dilakukan PT Perke- bunan Negara (PTPN) V. Mereka begitu leluasa mengambil tanah kami. Seakan-akan kami ini bukan manusia yang menghuni tanah-tanah di dalamnya” (wawancara dengan Irisan Batin, 13 Maret 2013 di Kuala Cinaku).
Dalam pembebasan tanah, koperasi memi- liki peranan penting. Posisi koperasi seperti menjadi agensi, broker, ataupun calo bagi pemilik modal. Pihak pemilik modal sering menggunakan ko perasi sebagai perpanjangan tangan untuk me nguasai lahan petani. Contohnya adalah kasus yang dialami masyarakat dengan PT Alam Sari Lestari (ASL). PT ASL menggunakan koperasi, yang ia bentuk sendiri, untuk menjadi penghu- bung dengan masyarakat. Setelah menyerahkan tanah seluas 1.000 hektrea melalui Koperasi Prima Sehati, PT ASL menjanjikan masyarakat mendapatkan plasma. Mereka tidak tahu letak mi- lik mereka sehingga plasma itu hanya ada dalam bayangan. Setelah panen kelapa sawit pada 2005, masyarakat mendapatkan penghasilan Rp30.000/ bulan (“Merasa Terus Dibohongi,” 2013).
Persoalan penggunaan jasa koperasi untuk mendapatkan tanah petani ini sering kali berujung di pengadilan. Kasus yang menimpa Damajanti
Safriyanto berhadapan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia, yang beralamat di lo- kasi PIR Trans PT Asian Agri Ukui, Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, memperlihatkan bahwa PT Asian Agri menggunakan jasa Koperasi Unit KUD Tani Bahagia untuk menguasai lahan petani. Setelah melewati sidang, Damajanti Safri - yanto memenangi perkara itu sehingga, tanahnya, yang seluas 1 kaveling (2 ha), didapatkannya kembali (Keputusan Pengadilan Negeri Rengat No. 05/pdt.g/2013/pn.rgt).
Kepala desa juga memiliki peranan penting. Dengan menggunakan koperasi dan akal-akalan aparat desa dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), Ketua Koperasi Tani Karya memalsukan Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu untuk menjual lahan Plasma milik masyarakat. Setidaknya, 60 kaveling yang diperuntukkan bagi warga eks transmigrasi dijual sehingga mereka kehilangan haknya (“Soal dugaan pemalsu,” 2004, 7).
Kaus lain terjadi di Batu Tinggal Jaya. Pada 1979, PTPN V membuka perkebunan sawit. Dalam pembebasan tanah masyarakat seluas 2.863 ha, tidak jelas ganti ruginya. Di Desa Talang Sei Parit dan Desa Talang Sei Limau, PTPN V mewariskan persoalan tanah seluas 1.700 ha (“Konflik Lahan Masyarakat,” 2002). Selain perusahaan nasional, perusahaan swasta, seperti PT Duta Palma, PT KAT, dan PT Perkasa Tunggal Plantation (PTT), menjadi  wilayah  konflik  yang  berkepanjangan dengan masyarakat. Perusahaan internasional seperti PT Inecda Plantation berkonflik dengan masyarakat Desa Talang Sungai Limau dan Desa Talang Sungai Parit karena dirampasnya tanah rakyat seluas 10.900 ha (“PT Inecda diduga,” 2003).
Setiap kali terjadi proses hukum, rakyat sering mengalami kekalahan. Rakyat tidak berdaya karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka menyangkut hukum negara. Dengan menggunakan pendekatan hukum positif (hukum yang berlaku dalam negara), pihak perkebunan yang berkonflik dengan masyarakat selalu me - minta bukti kepemilikan tanah berdasarkan pada akta tanah yang sah menurut hukum yang diakui negara (Tap MPR No. IX/MPR/2001, Pasal 4 ayat J; Wibowo, Woro, Runggandini, & Subarudi,
2008, 72). Permintaan pihak perkebunan menjadi tidak masuk akal karena selama berabad-abad kepemilikan tanah mereka bukan berdasarkan pada hukum positif, melainkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.
Modal itu tidak hanya dari pihak  pemerintah saja, tetapi juga dari perusahaan swasta nasional dan modal asing (“Laporan Tahunan LSM”, 2008). Di beberapa tempat, PTPN V mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Di Sungai Parit, Sei Lala, Buni, Batu Rijal, dan Ceranti, mereka mem - buat berbagai konflik tanah. Petani tidak berdaya dan hanya bisa menonton ketika tanah mereka yang diambil alih untuk dijadikan perkebunan sawit. Dalam kemelaratan karena tanah mereka dirampas, mereka pun akhirnya hanya berusaha sekadar bertahan hidup. Hak-hak mereka atas tanah seperti hilang begitu saja. Cara ini dilaku - kan oleh negara dan investor perkebunan sawit untuk merampas tanah milik petani (wawancara dengan Indra Sakti Lubis, 23 Oktober 2014, di Serikat Petani Indonesia Pusat Jakarta).
Usaha perkebunan sawit membutuhkan tanah yang luas dan tanah petani menjadi sasaran untuk dijadikan lahan perkebunan besar itu. Namun, hasil yang dikembalikan untuk petani tidak sebanding dengan tanah yang hilang. Hal yang terjadi adalah petani tidak lebih menjadi sapi perah oleh orang-orang besar di Jakarta (Rab, 2002, 73). Bahkan, cara aneh, yaitu salah ketik luas tanah, juga dilakukan PT Duta Palma. Hal itu terjadi pada 2010. Ketika itu, SK Bupati Indragiri Hulu menerangkan bahwa izin lokasi yang diberi - kan kepada PT Palma Satu adalah seluas 10.000 ha. Sementara itu, pada SK yang diketik, luas area yang diberikan kepada PT Palma menjadi 14.000 ha, sehingga terdapat perbedaan 4.000 ha (“Pemerintah Kabupaten Indragiri,” Maret 2015) (lihat Gambar 2).
Sebuah laporan resmi yang dibuat pemerin- tah memperlihatkan bahwa masalah pencaplokan tanah ataupun masalah lahan masyarakat dengan perkebunan besar tidak ditemukan sama sekali. Namun, yang terjadi di lapangan adalah setiap investasi yang masuk ke Indragiri Hulu justru menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapat - kan hasil apa pun dari modal besar yang mema- suki wilayah mereka (Rab, 2003).
Pada 1991–1995, terjadi peningkatan peram- pasan tanah yang mencolok. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari ekspansi Salim Group ke wilayah Riau, yang tidak hanya mengembangkan sayap bisnisnya di perkebunan sawit, tetapi juga pabrik kertas (“Masyarakat bersiap meminjam,” 2003). Untuk wilayah Indragiri Hulu, ekspansi Salim  Group  juga  di  perkebunan  kelapa  sawit serta hutan tanaman industri Riau Pulp di Keca- matan Benai dan Kecamatan Pangian.
Di Kecamatan Siberida, beberapa perusahaan mulai melakukan investasi, seperti PT Kencana Amal Tani di Siberida; PT Rigunas Agri Utama Asian Agri di Desa Talang Perigi, Desa Talang Durian Cacar, Desa Talang Selantai, Kecamatan Rakit Kulim; PT Inecda di Desa Pasir Bongkar, Kecamatan Lirik; PT Tesso di Taman Nasional Tesso; PT Riau Bara Harum Kecamatan Siberida; serta PT Artelindo di Desa Persajian dan Desa Serangge. Konsep awalnya adalah dalam bentuk konsesi tanah dengan pemerintah dan masa kon-
trak 20–25 tahun, setelah itu terjadi perpanjangan kontrak, tanah ulayat seperti menjadi tanah negara karena kontrak itu dilakukan dengan negara.

## PERLAWANAN PETANI DI PERKEBUNAN SAWIT MASA ORDE BARU
Perampasan tanah yang dilakukan kaum ka- pitalis menjadi cikal-bakal perlawanan kaum tani di Indragiri Hulu. Cara-cara yang ditempuh untuk memperluas perkebunan itu dilakukan  dengan jalan yang tidak fair sehingga  menimbulkan per  lawanan di kalangan petani. Perlawanan yang mereka lakukan bisa dalam bentuk individu dan kolektif (Hobsbawm, 1974, 13–50).
Mengacu pada kasus petani di Indragiri Hulu, perlawanan petani tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik nasional pada zaman Orde Baru.  Ciri  khas  perlawanan  petani  di  negara- negara otoriter, seperti Indonesia pada masa
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, seperti Riau Pos, Riau Mandiri, Haluan, Scale, Jikalahari 2007, Jikalahari 2008 , dan WWF: Menelusuri TBS Sawit Ilegal di Riau, Sumatra (Pekanbaru: WWF, 2013).
Gambar 2. Lokasi Perampasan Tanah Petani dan Ulayat oleh Perkebunan Besar di Indragiri Hulu Riau 1979–2010
Orde Baru, adalah perlawanan secara tertutup. Perlawanan  tertutup  ini  menjadi  penting  agar mereka dapat menyembunyikan identitas diri dari  kekuatan  negara.  Perlawanan  mereka lebih bersifat perseorangan sehingga sulit dilacak. Menurut Scott, kekuatan pola perlawanan seperti ini adalah:
Sebagaimana jutaan binatang kecil di laut, mau tidak mau menciptakan batu karang. Demikian juga ribuan aksi perlawanan individu menciptakan tembok karang politik dan ekonomi. Namun, jarang sekali orang yang melakukan tindakan- tindakan kecil itu berusaha menarik perhatian orang kepada dirinya, sebab keamanan mereka justru terletak pada anonimitas mereka (Scott, 2000, 49).
Perlawanan tertutup biasanya dilakukan se - cara sembunyi-sembunyi, seperti  memperlambat pekerjaan, bersifat pura-pura, pelarian diri, pura-pura memenuhi permohonan, pencurian, pura-pura tidak tahu, menjatuhkan nama baik orang, melakukan sabotase, dan pembakaran (Scott,  2000,  49).  Perlawanan  terbuka  petani meng adakan  aliansi dengan kekuatan sosial po- litik di luar wilayah mereka yang juga diperlaku - kan tidak adil (Kartodirdjo, 1994, 431). Dalam perlawanan  tertutup,  petani  yang  lemah  dan ti dak memiliki kekuatan pendukung membuat perlawan an  mereka  juga  bersifat  tersembunyi. Tidaklah mengherankan, ketika tanah mereka diambil alih investor, mereka pasrah begitu saja.
Di  beberapa  tempat,  ada  juga  perlawanan terbuka yang dilakukan petani, seperti di Lubuk Batu Tinggal, terhadap investor seperti PTPN V. Perkebunan milik negara yang beroperasi di Indragiri Hulu adalah PTPN V. Sebagai sebuah perusahaan yang bersifat komersial, tujuan utama PTPN V adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini dapat dilihat dari sepak terjang PTPN V di Indragiri Hulu, Riau, sehingga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat dan PTPN V.
Aktor ut ama  dalam  konflik  yang  terdapat di Indragiri Hulu adalah negara, yang ditandai dengan ekspansi negara melalui PTPN V.  Sampai 1991, luas tanah yang dikuasai perkebunan nasional atau PTPN V di Riau adalah 67.097 ha (Mubyarto, 1992, 152). Persoalannya adalah tanah yang dikuasai itu tidaklah sepenuhnya me- lalui prosedur yang patut sehingga menimbulkan konflik  dengan  masyarakat.  Sebagai  contoh, tanah masyarakat Lubuk Batu Tinggal yang sudah dicaplok PTPN V. Masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal itu sebenarnya sejak 1978 telah melawan dengan berbagai cara untuk mengembalikan hak atas tanah mereka, seperti demonstrasi, boikot, serta  mengadu  ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah dan bupati. Namun, mereka tidak mem- peroleh hasil yang sesuai dengan yang mereka inginkan sehingga gelombang perlawanan terus terjadi.
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, seperti Riau Pos, Riau Mandiri, Jikalahari 2008, dan Scale Riau 2007–2008.
Gambar 3. Grafik Perampasan Tanah Petani/ulayat oleh Penguasa dan Pengusaha 1975–2010
Pada  tahun-tahun  awal  berdirinya  perke - bunan, petani Desa Lubuk Batu Tinggal sudah terlibat  dalam  berbagai  bentuk  perlawanan terbuka. Namun, kekuatan negara yang otoriter pada masa itu membuat masyarakat kalah. Sejak era reformasi, mereka kembali melakukan perla- wanan panjang, tapi tidak memperlihatkan hasil yang positif. Begitu juga petani di Sungai Lalak, Kecamatan Pasir Penyu. Mereka menuntut PTPN V mengembalikan tanah mereka yang dirampas seluas 2.000 ha. Namun, PTPN V enggan meng- ganti dengan alasan hak guna usaha (HGU) berlaku sampai 2020 (“Masyarakat tetap tuntut,” 2002, 21).
Masalah tanah yang lebih luas dan menim- bulkan  perlawanan  petani  terhadap  PTPN  V juga terjadi di Kecamatan Pasir Penyu, yaitu Desa Lubuk Batu Tinggal. Penyerobotan lahan mencapai 2.863 ha. Tanah masyarakat ini juga telah dirampas sejak 1985-an. Mulanya PTPN V hanya mendapatkan HGU seluas 650 ha, tetapi sedikit demi sedikit dilipatnya (wawancara dengan Denny, 11 Juni 2012, di Pekanbaru; dan lihat Pranoto, 2001, 8). Gelombang perlawanan masyarakat Batu Tunggal ini seperti menghadapi tembok tebal. Sejak awal berdirinya hingga 2011, mereka telah berulang kali melakukan berbagai demonstrasi serta mengadu ke bupati dan DPRD, tetapi tidak mendapat hasil yang memuaskan. Tanah  mereka  tidak  dikembalikan.  Peristiwa itu memunculkan perumpamaan: “karena tidak memiliki peluru dari emas, masyarakat tidak bisa menembus tembok-tembok birokrasi, yang justru dikuasai oleh pemilik modal.” Sementara itu, tembok birokrasi justru dikuasai pemilik modal karena keberanian mereka untuk menyogok para birokrat yang korup itu.
Persoalan PTPN V ini juga terjadi di Keca- matan Peranap. Selama ini, sertifikat tanah ma - syarakat dipegang oleh PTPN V, terutama untuk perkebunan yang beroperasi di Bukit Selasih dan Binio, Kecamatan Peranap. Menurut direksi PTPN V, di Bukit Selasih, masyarakat memiliki 1.850 sertifikat tanah, di Binio 1.250 sertifikat, dan  di  Pandan  Wangi  1.684  sertifikat.  Raja Nasution, anggota direksi PTPN V, menyatakan bahwa sertifikat tanah telah dikembalikan kepada masyarakat dan hanya tinggal 260 sertifikat yang
belum diserahkan. Akan tetapi, masyarakat tidak pernah menerima pernyataan yang disampaikan PTPN V, kemudian mereka menuding PTPN V telah berbohong (Stoler, 2005, 8–9; lihat juga “Warga Pandan Wangi,” 2003 . dan “Iktikad PTPN V,” 2003) Sertifikat tanah sebagai  kekayaan me- reka ditahan PTPN V sehingga bisa saja mereka diusir dari  kampungnya. Kebohongan PTPN V memperlihat kan  bahwa  perusahaan  negara  ini diragukan memiliki niat baik untuk membantu masyarakat.

## PERLAWANAN PETANI DI PERKEBUNAN SAWIT PADA ERA REFORMASI
Runtuhnya  rezim  otoriter  Soeharto  pada  1998 mem bawa  perubahan  dari  perlawanan  petani. Di dukung oleh berbagai elemen masyarakat, seperti  aktivis  mahasiswa,  lembaga   swadaya masyarakat, dan kaum intelektual, mereka men- dampingi petani yang memiliki kasus-kasus tanah yang  bermunculan.  Sejak  saat  itu,  perlawanan mulai dilakukan secara terbuka untuk menuntut pengembalian hak atas tanah mereka. Bentuk- bentuk perlawanan terbuka yang dilakukan petani Indragiri Hulu beraneka ragam, seperti demon- strasi, mogok kerja, serta mengadu ke DPRD, bupati, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tujuan utama dari setiap gerakan petani itu adalah pengembalian hak atas tanah mereka yang diganti rugi dengan tidak wajar atau rendah sampai den - gan perampasan tanah milik rakyat dan ulayat.
Titik-tit ik konflik yang disemai oleh  penguasa dan pengusaha perkebunan sawit bertebaran di banyak tempat sepanjang periode Orde Baru. Hal itu kemudian meledak pada masa era reformasi. Gelombang perlawanan petani itu menyebar di berbagai tempat, terutama di wilayah tanah petani yang bermasalah dengan perusahaan perkebunan. Di satu sisi, hamparan hijau perkebunan sawit yang tampak dari luar sesungguhnya di dalamnya sedang membara dan siap meledak kapan saja. Hal itu disebabkan oleh benih-benih konflik yang disemai selama rezim Orde Baru berkuasa. Salah satu titik api utama dalam berbagai kasus penye- robotan lahan ini adalah Indragiri Hulu, sebagai wilayah perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan pada laporan tahun 2008 yang dirilis oleh Scale
Up,  setidaknya  tujuh  perusahaan  kelapa  sawit terlibat  konflik. Adapun  kelompok  perusahaan besar  yang  terbanyak  terlibat  konflik  adalah PTPN V, PT APRIL, PT Torganda, PT Sinar Mas, PT Inecda, PT KAT, dan PT Duta Palma (secara keseluruhan, lahan sengketa di Indragiri Hulu mencapai 300.000 ha).
PTPN  V  adalah  perusahaan  sawit  yang dilawan  oleh  petani.  Perlawanan  dilakukan sejak berdirinya PTPN V pada 1978, tetapi tidak berhasil.  Perlawanan  kembali  dilak ukan pada era reformasi. Gelombang perlawanan pada era reformasi terhadap PTPN V ini semakin keras. Di Binio, misalnya, PTPN V didemonstrasi terus- menerus dan petani secara langsung mengambil kembali tanah mereka yang dikuasai PTPN V. Akhirnya petani berhasil mendapatkan tanah dan PTPN V menutup kantornya di Binio ( wawan- cara dengan Burhanudin, 20 April 2011, di Kota Medan, Kecamatan Kelayang).
Di  Baturijal  Hulu  Peranap,  konflik  PTPN V dengan masyarakat juga terjadi. PTPN V membabat hutan milik masyarakat Baturijal Hulu. Namun, pihak PTPN V membantahnya dan  menyatakan  bahwa  pembukaan  area  itu merupakan  lahan  kelapa  sawit  pola  kemitraan (kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya/ KKPA) dan tanah itu milik Desa Pesikaian di Kecamatan Cerenti. Wilayah Kecamatan Cerenti merupakan batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Perbatasan wilayah yang tidak tegas membuat kedua belah pihak mengklaim memiliki tanah itu. Hal ini dimanfaatkan oleh PTPN V untuk mendapatkan tanah masyarakat dengan jalan mengadu domba masyarakat.
Dalam perl uasan  perkebunan  sawit  itu, PTPN V sudah menjanjikan plasma kepada ma- syarakat Pesikaian, tetapi tidak menjanjikan hal yang sama kepada masyarakat Baturijal. PTPN sengaja memihak satu desa sehingga membuat kedua desa itu berkonflik. Dalam konflik tersebut, yang diuntungkan adalah PTPN karena memang tetap bisa menanam sawit di wilayah konflik itu. Bahkan, ketika Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten  Indragiri  Hulu  menjajaki  wilayah kon flik itu dan memetakan tapal batas desa, 10 pegawai  dinas  itu  sempat  ditawan  masyarakat
Pesikaian. Untuk membebaskan pegawai yang disandera masyarakat itu, polisi sampai turun tangan (“Diduga buka lahan,” 2007, 3).
Daerah lain yang menjadi silang  sengketa dengan PTPN V adalah tanah etnis Talang Mamak. Pada awal berdiri, lahan milik etnis Ta - lang Mamak ini merupakan ladang garapan yang menjadi makanan empuk pihak PTPN V. Tanah masyarakat suku ini dengan mudah dirampas oleh PTPN V dan masyarakat Talang Mamak hanya bisa bersuara. Mereka t idak   melawan, tidak berdemonstrasi, juga tidak membakar perkebunan sawit. Agiran, seorang tokoh Talang Mamak, menyatakan, “Tanah peninggalan leluhur kita sudah habis dirampas oleh PTPN 5 Amo II. Perusahaan BUMN itu berjanji membangunkan kebun sawit 680 ha, tetapi nyatanya hanya 200 ha, itu pun tidak keseluruhannya yang ditanam dan tidak pula dikonversi meski sudah 13 tahun usianya.” Masuknya pihak luar seperti LSM atau pejabat, seperti Camat Kulin, adalah hal yang bisa membawa  suara  mereka  berdengung  ke  dunia luar (“PT ASL rampas tanah,” 2002 ; “Sengketa lahan PTPN,” 2010).
Pola pembebasan tanah yang dilakukan per- usahaan swasta meniru atau memiliki kesamaan dengan yang dikerjakan perusahaan negara se- per ti PTPN V. Pola yang terjadi terutama melalui cara-cara perampasan tanah masyarakat. Hal ini dilakukan  perusahaan  perkebunan  sawit,  PT Alam Sari Lestari (ASL). Proses pembebasan lahan seluas 125 ha itu belum selesai, tetapi sudah ditanami sawit serta sudah dibangun rumah karyawan, jalan, dan perkantoran. Setelah rezim Orde Baru runtuh, masyarakat sudah berani secara terbuka melakukan perlawanan. Beberapa bentuk perlawanan terbuka yang mereka lakukan di antaranya serangkaian demonstrasi ke DPRD dan  bupati.  Gelombang  perlawanan  itu  sering kali tidak membuahkan hasil yang nyata,  kecuali janji-janji pemerintah untuk mengurus lahan sengketa itu. Malah, PT ASL tetap menambah area perkebunan baru di lahan masyarakat dan bahkan di tanah itu sudah ada yang sampai tahap berproduksi. Sementara itu, masalah ganti rugi tanah masyarakat yang dijanjikan hanya ada dalam pidato pejabat menghadapi demonstrasi yang dilakukan warga. Setelah masyarakat selesai
berdemonstrasi, cerita ganti rugi pun tidak ada kelanjutannya, kemudian hilang lenyap ditelan waktu (“Merasa terus dibohongi,”, 2003, 17).
Petani juga tidak berdiam diri saja. Mereka tetap melawan dengan cara masing-masing. Di luar perjanjian yang disepakati bersama, petani kemudian melakukan panen dari perkebunan milik PT ASL. Proses panen yang dilakukan mas yarakat ini sebenarnya merupakan bentuk akumulasi dan kekecewaan atas janji-janji yang dilontarkan PT ASL selama ini. Mereka memanen sawit  itu   dengan  membawa  lima  truk  diesel, pu luhan kendaraan roda dua, dan alat dodos sawit. Perusahaan perkebunan sawit yang berasal dari Malaysia ini awalnya akan mengembangkan pola KKPA dan sudah ada kesepakatan dengan Bupati Raja Thamsir Rahman, tetapi tidak ada realisasinya. Bosan dengan janji-janji manis perusahaan  asing  itu,  warga  mengirim  surat kepada polisi bahwa mereka akan  mengadakan panen massal di PT ASL. Dalam panen yang dikawal  polisi  itu,  tidak  terjadi  keributan dengan pihak per usahaan karena perusahaan membiarkannya saja (“Merasa terus dibohongi,” 2003, 17;  Camara, 2000, 31–32).
Perjuangan petani mengambil kembali hak atas tanah mereka tidak pernah membuahkan hasil yang memuaskan meski sudah menempuh berbagai cara, seperti demonstrasi dan mengadu ke lembaga pemerintah. Hanya jalur hukum yang tidak mereka tempuh karena mereka sadar akan kalah dan tidak sanggup membayar pengacara (wawancara dengan Jhoni Chanda, 21 Agustus 2013, di Padang).
Perusahaan  sawit  selalu  berjanji  kepada mas yarakat untuk melakukan kerja sama. Dalam kerja sama dengan investor itu, masyarakat mendapatkan bagian dari perkebunan. Perjanjian tersebut dilakukan PT Rimba Peranap Indah (PT RPI) sejak dilakukan pembukaan perkebunan pada  1993.  Janji  awalnya  adalah  masyarakat memperoleh 2 ha tiap keluarga. PT RPI tidak menepati janji sehingga masyarakat mengambil kembali lahan yang telah diolah PT RPI selama 20 tahun (“PT RPI dituding,” 2003, 17).
Ada kejadian yang sama sekali tidak bisa dipahami  oleh  masyarakat  pada  zaman  Orde Baru, yaitu tanah kuburan pun dijadikan ladang
sawit. Hal ini dialami masyarakat Jati Rejo, Keca - matan Air Molek. Pelakunya adalah PT Tunggal Perkasa Plantation (PT TPP) di bawah bendera Astra Group. Tanah masyarakat seluas 2.000 ha, termasuk kuburan, dijadikan perkebunan sawit. Pada masa Orde Baru, para petani itu menuntut hak mereka, tetapi mereka harus berhadapan dengan tentara. Pada era reformasi, ketika para petani itu berdemonstrasi, mereka dihadapkan pada Pemuda Pancasila. Akibatnya, terjadi pe- nge royokan terhadap warga Jati Rejo di Pasar Air Molek yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila (“PT TPP rambah,” 2002, 17).
Kasus pencaplokan lahan kuburan itu mem- perlihatkan bahwa investor sudah tidak memikir- kan tanah yang diambil. Semua dirampas, seperti lahan kuburan dijadikan kebun kelapa sawit. PT TPP di bawah bendera Astra Group milik William Sorjadjaja ini mengumbar janji akan memberi ganti rugi dalam bentuk pembangunan kebun sawit untuk 267 keluarga seluas 534 ha, tetapi janji itu tidak pernah terlaksana. Pemerintah daerah Indragiri Hulu pun menanggapi persoal- an ini. Sayangnya, pihak keamanan membela perusahaan. Aditjondro (2002, 397–400) menye- butkan,  “Awalnya  ada  masalah  ketimpangan sosial ekonomi, kemudian menjurus pada konflik etno-religius, sehingga pihak militer melanggeng- kan kekuasaan dari konflik yang berlangsung dan bahkan tidak jarang menjadi bagian dari bisnis itu.” Tentu saja rakyat kecil tetap tidak berdaya dan akhirnya menjadi korban dari konspirasi politik tersebut.
Dalam perampasan tanah itu, para investor melakukan tindakan tidak wajar. Misalnya, me - nyerobot tanah kuburan, yang seharusnya tidak diganggu gugat, untuk dijadikan kebun kelapa sawit, seperti yang dilakukan PT TPP di Desa Cerucup dan Jati Rejo. Sejak 1975, masyarakat sudah  melakukan  perlawanan  untuk  pengem - balian tanah kuburan agar tidak diganggu dan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Namun, pihak perusahaan tetap saja menanam sawit di tanah kuburan itu. Dalam bentrokan masyarakat versus karyawan PT TPP, pihak PT TPP mendatangkan oknum berseragam tentara dan terdengar letusan senjata api, yang membuat masyarakat ketakutan. Pola ini lazim terjadi. Masyarakat dibuat takut terlebih dahulu. Trauma ketakutan ini sudah ter-
jadi setiap kali berhadapan dengan pihak aparat keamanan (wawancara dengan Sahar di Desa Sei Lalak, Kecamatan Pasir Penyu).
Konglomerat Liem Sioe Liong juga mem- buka perkebunan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah bendera Salim Group, kelompok ini membuat masalah karena tanah yang mereka jadikan perkebunan itu didapat dengan jalan pe rampasan. Setelah rezim Orde Baru tumbang, pe tani berdemonstrasi untuk menuntut pengem- balian hak atas tanah mereka yang diambil. Salim Group memiliki perkebunan seluas 104.500 ha sawit di Indragiri Hulu, Kampar, dan Bengkalis di bawah bendera PT Indriplant. Perusahaan yang beroperasi sejak 1986 itu memiliki persoalan dalam hal luas kebun inti sebagai milik perke- bunan seluas 20% dan plasma milik masyarakat seluas  80%.  Perjanjian  berdasarkan  pada  per - aturan pola PIR Trans UU Nomor 333/KPTS/ KB.510/1986 itu tidak berjalan. Salim Group juga melanggar kesepakatan karena kelebihan lahan dari HGU (“Aparat desa diduga,” 2004).
Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk melawan  perusahaan  sawit.  Di  Kelayang,  ma - syarakat meminta PT Regunas Agri Utama (PT RAU) hengkang. Mereka memberi ultimatum un- tuk menghentikan semua aktivitas di lahan seluas 150 ha milik masyarakat Desa Koto Medan, Desa Pulau Sengkilo, Desa Koto Baru, Desa Tujuh Talang Tongga, dan Desa Talang Durian Cacar (“Masyarakat minta PT RAU,” 2003, 17). Setelah tuntutan tidak dipenuhi, masyarakat “meminjam” perkebunan PT RAU. Kata “meminjam” ini men- jadi bahasa halus untuk mendapatkan hasil kebun PT RAU. Kata “meminjam” di sini sama dengan “mengambil paksa” perkebunan sawit PT RAU yang sudah menghasilkan atau panen karena kejengkelan masyarakat terhadap PT RAU yang selalu mengumbar janji-janji. Scott menyebutkan, perlawanan petani seperti ini tidak memiliki se - jarah khas konflik perdesaan sehingga tidak ada kekacauan, pembakaran, kejahatan sosial yang terorganisasi, ataupun kekerasan secara terbuka. Gerakan yang terjadi hanya bersifat sporadis, sehingga tidak ada gerakan besar yang terencana di dalamnya. Gerakan itu menjadi bentuk dari suasana keseharian kalangan petani (“Masyarakat bersiap meminjam,” 2003, 17; Scott, 1993, 301).
PT Regunas Agri Utama juga bermasalah dengan petani Talang Mamak. Tanah yang sudah digarap turun-temurun oleh petani Talang Mamak sepertinya tidak menjadi ukuran bagi pihak negara. Bagi negara yang memiliki hukum positif,  ketiadaan  sertifikat  tanah  menandakan bahwa tanah itu bukan milik mereka sehingga mereka tidak berhak atas tanah itu. Negaralah yang berhak atas tanah-tanah yang tidak memiliki sertifikat itu.
Suku Talang Mamak, sebagai penduduk asli Riau, mengalami nasib yang sama seperti yang dialami Burhanudin di atas. Dalam sebuah wawancara , seorang penduduk Talang Mamak menyatakan lahan hutan mereka dirampok untuk dijadikan perkebunan sawit.
“Tanah kuburan kami tidak diakui. Hutan yang  kami  anggap  sebagai  wilayah  keramat dilindas oleh buldoser. Kami dianggap bukan penduduk sah dan bahkan keberadaan kami tidak diakui dan mungkin kami dianggap tidak manu- sia. Padahal, kami bukan penduduk pendatang, kami orang Talang Mamak asli yang sudah meng- huni Indragiri Hulu Riau selama ratusan tahun.” (Wawancara dengan Sonat, warga Talang Mamak, 20 Maret 2013, di Desa Pitonggan, Kecamatan Pasir Penyu).
Salah satu kasus rumit yang dihadapi masya- rakat Talang Mamak adalah 10.000 ha tanah milik warga Desa Talang Perigi, Desa Talang Durian Cacar, dan Desa Talang Selantai di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tanah ulayat dan petani di wilayah itu diambil paksa oleh PT Regunas Agri Utama (“48 ribu ha hutan,” 2010; lihat juga laporan tahunan LSM Scale Up, 2007). Pengambilan paksa hak milik rakyat ini sepertinya mendapat persetujuan dari rezim Orde Baru.
Kasus penyempitan tanah milik suku Talang Mamak terjadi di sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kabupaten Indragiri Hulu. Hanya dalam delapan tahun, tanah suku Talang Mamak yang dihuni oleh suku asli itu tinggal 30%  dari  total  luas  areanya.  Sejak  2003,  dari 48.000 ha tanah hutan milik Talang Mamak, kini tersisa hanya 30% (“48 ribu ha hutan,” 2010). Hutan rimba yang ditanami pohon karet itu habis dibabat, diperjualbelikan, dan menjadi permukim-
an pendatang. Mereka membangun perkebunan sawit  dan  mengeruk  hasil  tambang  batu  bara. Perampasan tanah yang berlangsung selama masa Orde Baru dan masih terjadi pada masa reformasi itu menimbulkan perlawanan sampai ke tingkat Komnas HAM, sebagaimana yang dilakukan Gilung, penduduk Talang Mamak.
Aturan-aturan adat yang dimiliki republik ini seperti tidak berlaku. Pelaku perampasan adalah perusahaan negara yang sebenarnya memiliki pemahaman tentang pengakuan atas hak kepemilikan lahan penduduk asli. Padahal berbagai konvensi nasional ataupun internasional mengakui keberadaan penduduk asli dengan se- gala hak-hak atas kepemilikan tanah mereka. Pelanggar utamanya adalah perusahaan negara yang dimulai pada zaman Orde Baru.
Perlawanan warga etnis Talang Mamak juga menjadi hal menarik untuk dikaji. Selama ini mereka dianggap sebagai etnis yang terbelakang. Namun, sejak era reformasi, mereka sudah mela- wan dan bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi, seperti  yang  dilakukan  Gilung,  seorang  warga Talang Mamak. Gilung menyampaikan sikap dan derita yang dialami warganya di Mahkamah Konstitusi. Langkah yang ditempuhnya adalah pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pengujian terhadap undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Zakaria,  2000,  pp.  74–77)  memperlihatkan bahwa masyarakat terasing, seperti suku Talang Mamak, dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Persoalan utamanya adalah penyeragaman sistem pemerintahan di tingkat desa, yang membuat masyarakat terpecah-pecah dan kehilangan pengakuan hak atas tanahnya, karena hutan dan rimba mereka dianggap sebagai tanah negara. Walaupun berbeda pandangan, negara tetap mengembangkan perkebunan sawit di lahan milik etnis Talang Mamak itu.
Pola izin perkebunan juga menjadi tumpang- tindih. Contohnya berdasarkan pada pengalaman PT Inecda, yang memperoleh izin pelepasan hutan pada 1989. PT Inecda merasa berhak mengelola hutan itu berdasarkan pada dua HGU, yaitu HGU Nomor 1 Tahun 1989 seluas 6357,3 ha dan HGU Nomor 2 Tahun 1999 seluas 3108,1 ha. Namun, masyarakat asli melihat bahwa tanah yang diam -
bil adalah milik masyarakat dan tidak memiliki persetujuan dari masyarakat sehingga warga Desa Talang Sungai Limau, Desa Talang Sungai Parit, dan Desa Pasir Bongkar menuntut pengembalian hak atas tanah mereka. Sementara itu, PT Inecda beranggapan bahwa mereka adalah perusahaan besar murni, bukan KPA, sehingga tidak memiliki kewajiban memberi bagian kepada masyarakat. Walaupun perusahaan ini mengaku mendapat izin langsung dari Menteri Kehutanan pada za - man Orde Baru, sang Menteri tidak mengetahui status dan lokasi tanah tersebut. Akibatnya, di lapangan, terjadi perampasan tanah oleh pihak perkebunan besar itu (“PT Inecda tolak,” ,2005, p. 17). Gelombang demonstrasi kembali terjadi. Kali ini, mereka berdemonstrasi di Pengadilan Negeri Rengat. Mereka menuntut pengembalian tanah mereka yang dicaplok seluas 3.200 ha. Dalam perjanjian awal itu, 1.600 ha dijanjikan untuk plasma, sedangkan 1.600 ha diserahkan kembali kepada masyarakat. Namun, janji itu tidak terlaksana (“Massa suku talang,” 2007). Keberanian mas yarakat untuk melawan per- kebunan sangat menentukan keberhasilan tuntut- an mereka. Hal ini diperlihatkan oleh masyarakat Kelayang. Perebutan lahan antara masyarakat dan PT Inecda di Desa Sei Limau Kelayang berakhir dengan pendudukan lahan PT Inecda. Melihat keberhasilan petani menduduki perkebunan itu, pihak  perusahaan  menurunkan  karyawan  PT Inecda.  Karyawan  mengadakan  demonstrasi ke DPRD II Indragiri Hulu. Dalam pertemuan itu, karyawan merasa cemas menghadapi situasi demikian itu karena masyarakat Kelayang telah mengambil kembali tanah mereka yang dicaplok oleh perkebunan PT Inecda seluas 3.800 ha. Tindakan masyarakat itu bisa mendatangkan kerugian bagi perusahaan (“Karyawan PT Inecda demo,” 2007, 17).
Persoalan yang dihadapi PT Inecda ternyata bukan hanya dengan masyarakat, melainkan juga  dengan  karyawannya.  Perusahaan  meng - abaikan  hak-hak  karyawannya,  terutama  gaji yang  rendah. Akibatnya,  karyawan  melakukan mogok kerja. Mereka meminta beberapa tuntutan, seperti meminta kejelasan status karyawan dan penyesuaian upah. Mereka menuntut kenaikan
upah karena, jika dibandingkan, upah buruh di perkebunan lebih tinggi daripada upah buruh pabrik. Padahal, risiko pekerjaan buruh pabrik lebih tinggi. Di perkebunan, buruh yang telah bekerja selama 14 tahun menerima gaji Rp1,2 juta dan ditambah beras 46,5 kg, sedangkan gaji buruh pabrik hanya Rp937 ribu tanpa tambahan beras (“Ratusan karyawan PKS,” 2004, 17).
PT Kencana Amal Tani (KAT) di Siberida memiliki konflik dengan masyarakat. J anji per- usahaan untuk memberikan plasma tidak ditepati perusahaan itu. Sebagai ganti rugi atas diambilnya tanah oleh perusahaan, masyarakat diberi uang sebesar Rp175 juta. Namun, masyarakat dari dua desa, yaitu Pangkalan Kasai dan Kelasa, menolak ganti rugi itu dan mereka menginginkan diberi perkebunan sawit dalam bentuk plasma. Berbagai perlawanan telah dilakukan masyarakat di perke - bunan sawit, seperti meminta baik-baik kepada perusahaan dan melakukan demonstrasi. Pada 2010, misalnya, perusahaan berjanji membangun plasma untuk rakyat. Mereka telah melakukan land clearing tanah masyarakat seluas 300 ha, namun janji itu tidak ditepati.
Bahkan, sampai 2003, PT KAT tidak juga membangun plasma sehingga selalu menjadi sasaran demonstrasi masyarakat. Persoalan PT KAT ini ternyata juga melibatkan beberapa desa lain, seperti Desa Belimbing, Desa Ringin, dan Desa Gangsal, dengan total tanah masyarakat yang diambil perusahaan mencapai 1.000 ha.
PT KAT ternyata juga memiliki persoalan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) karena mencemari Sungai Seguyam di Keca- matan Siberida. Lagi-lagi aduan masyarakat tidak mendapatkan respons positif dari pihak yang berwenang. Pencemaran pun berjalan terus (“PT KAT diduga,” 2001, 1).
Dalam kasus lain, perusahaan swasta juga tidak  segan-segan  menjarah  wilayah  yang  di - anggap sebagai cagar alam, seperti nasib yang dialami Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBTP). Pada awalnya, TNTN memiliki luas 38.000 ha. Untuk men cegah  semakin  luasnya  perkebunan  sawit dan perambahan hutan, pemerintah  kemudian me nambah luas area Taman Nasional ini  menjadi
100.000 ha. Persoalannya, masyarakat yang te  lah berabad-abad mendiami lokasi dituduh men  du- duki kawasan hutan dan diusir dari tanah le luhur mereka  (“Tangani  kawasan TNTN,”  2008,  1). Sementara itu, walaupun sudah ditegur dan diberi peringatan oleh pihak pemerintah daerah, peru- sahaan besar tetap saja bisa  beroperasi di TNTN (“PT Tesso abaikan,” 2004, 17). Satu di usir dan lain ditegur, tetapi mereka tetap  ber  operasi se- hingga terjadi diskriminasi orang mis kin dengan orang kaya.

## SIMPULAN
Pengembangan perkebunan kelapa sawit itu mem - bawa  berbagai  perubahan  besar  dalam  tatanan kehidupan masyarakat. Praktik  kapitalisme sebagai kebijakan negara pada masa Orde Baru yang dibangun menggantikan sistem ekonomi tradisional menimbulkan berbagai anomali dalam masyarakat, khususnya di kalangan petani. Per- tama, melemahnya hak atas kepemilikan tanah dari penduduk asli. Kedua, berlangsungnya pelanggaran hukum adat soal tanah oleh pemilik modal. Ketiga, munculnya broker yang merugi- kan petani. Keempat, terjadinya relasi yang tidak seimbang antara penguasa dan pengusaha versus petani. Kelima, perlawanan petani terhadap prak - tik kapitalisme. Keenam, efek samping berupa kemunculan kota-kota di pinggiran perkebunan besar.
Perkebunan kelapa sawit membutuhkan tanah yang luas. Untuk mendapatkan tanah itu, pemda menggunakan cara, baik elegan maupun cara yang tidak adil, misalnya melalui perampasan. Ungkapan yang lazim berlangsung di lapangan adalah ambil dulu tanahnya, perhitungan dibuat belakangan. Setelah mendapatkan tanah secara sah, perusahaan merampas tanah yang berada di sisi kiri-kanan dan muka-belakang dari perke- bunan mereka. Tanah itu diambil sedikit demi sedikit dan menyatukan tanah orang lain dengan tanah mereka sendiri.
Dalam proses mendapatkan tanah itu, pe- nguasa dan pengusaha tidak mengakui ada nya hukum adat setempat, seperti tanah ulayat, hutan adat, dan hutan larangan. Pemilik modal menganggap tanah adat sebagai tanah tak  bertuan dan menjadi tanah milik negara. Jika pun pengua-
sa dan pengusaha dituntut mengembalikan tanah yang dirampas itu, mereka meminta kepastian kepemilikan tanah seperti sertifikat tanah. Per - mintaan  sertifikat  tanah  itu  jelas  sekali  dilihat dari sudut hukum positif (negara), sementara masyarakat sudah berabad-abad menganut hukum adat, sehingga menimbulkan silang sengketa dalam proses pembebasan dan tuntutan ganti ruginya.
Dalam kasus perampasan tanah itu, negara tidak berpihak kepada petani, tetapi kepada peng- usaha. Pemihakan negara kepada pengusaha ini melahirkan  perlawanan  petani.  Perlawanan  itu berlangsung sejak awal masuknya modal besar, baik modal milik negara maupun modal swasta nasional dan asing, ke Indragiri Hulu Riau. Tu- juan  utama  perlawanan  petani  adalah  upaya pengembalian tanah mereka yang telah dirampas pengusaha dan penguasa. Penderitaan mereka tidak hanya sampai dirampasnya tanah mereka, tetapi juga dieksploitasi menjadi buruh di atas bekas tanah mereka sendiri. Mereka mendapatkan upah rendah serta tidak mendapatkan jaminan sosial, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan.
Bentuk perlawanan yang dilakukan petani sesuai dengan kondisi politik yang berkembang secara nasional. Pada saat negara dikuasai rezim militer, seperti pada masa Orde Baru, corak perlawanan  yang  dapat  dilakukan  petani  lebih tertutup dan everyday forms resistance , seperti petani memperlambat pekerjaan, bersifat pura- pura, pelarian diri, pura-pura baik, melakukan pencurian, pura-pura tidak tahu, menjatuhkan nama baik orang, dan melakukan pembakaran (James Scott).
Peru bahan  rezim  diikuti  pula  dengan  pe - rubahan gerakan perlawanan petani. Sementara perlawanan pada rezim Orde Baru lebih bersifat tertutup, pada era reformasi bersifat terbuka ke pusat kekuasaan, seperti kantor bupati, DPRD, Komnas HAM, dan kantor pusat perkebunan. Berbagai  cara  perlawanan  dilakukan  petani, seperti demonstrasi, pembakaran kebun, dan pengambilan  hasil  sawit.  Untuk  kasus  Riau, terjadi gerakan Riau Merdeka, sebuah tuntutan untuk melepaskan diri dari NKRI. Spirit Gerakan Riau Merdeka ini menjadi penting bagi gerakan petani karena menimbulkan keberanian untuk
menuntut pengembalian tanah mereka yang dirampas penguasa dan pengusaha.
Meskipun sudah terjadi berbagai bentuk perlawanan,  upaya  pengembalian  tanah  yang dirampas tidak berjalan sesuai dengan keinginan petani. Bahkan, pada tanah-tanah yang sedang bermasalah antara petani dan pemilik modal itu, penguasa memberikan perpanjangan izin kepada perusahaan perkebunan sawit untuk tetap dapat beroperasi untuk 20 tahun ke depan. Hal itu merupakan sebuah kebijakan yang tidak memiliki empati kepada petani, yang tanahnya dirampas, tidak ada kepastian ganti rugi, dan bahkan dija- dikan budak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tulisan ini merupakan ringkasan disertasi penulis di Jurusan Sejarah Program Studi Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Suhartono W. Pranoto sebagai promotor serta Dr. Sri Margana, M.Phil., sebagai ko-promotor. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para penguji disertasi saya: Prof. Dr. Bambang Purwanto, Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, Prof. Dr. Nawiyanto, M.A., Prof. Dr. Ir. Masyhuri, dan Dr. Abdul Wahid, M.Hum.

## PUSTAKA ACUAN
48 ribu ha hutan adat Talang Mamak musnah dibabat. (2010, 28 Maret). Dalam Media Indonesia online , 17.
Aditjondro, G. J. (2002). Aksi petani, represi militer dan  sosialisme  marga:  Memperluas  wacana permasalahan tanah di Indonesia. Dalam Anu Lounela (eds). Berebut Tanah: Beberapa Kajian Perspektif Kampus dan Kampung. Yogyakarta: Insist Press.
Ahimsa-Putra, H. S. (2007). Wacana pembuka: Men- cari jatidiri Melayu. Dalam Koentjaraningrat, Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan . Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
Aparat desa diduga lahan plasma. (2004, 10 Agustus). Dalam Riau Mandiri.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Riau dalam Angka (1976–2010). Pekanbaru: BPPD. Bernstein, H. (2015). Dinamika kelas dalam peruba- han agraria . Yogyakarta: Insist Press.
Boeke, J. H. (1983). Pra kapitalisme di Asia. Jakarta: Sinar Harapan. Budiman, A. (1995). Teori pembangunan dunia ketiga. Jakarta: Gramedia. Camara, D. H. (2000). Spiral kekerasan. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
Chaniago, A. (2003). Raja Thamsir Rachman, meng- gugah anak negeri. Rengat.
Cissokho, M. (2009). God is not a peasant. Presence Africaine et Grad .
Daldjoeni, N. (1987). Geografi kota dan desa. Band- ung: Penerbit Alumni.
Darmawan, A. (2008). Bulean, suku talang mamak indragiri hulu Riau. Pekanbaru: Dinas Kebu- dayaan, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau.
Diduga buka lahan tanpa izin; PTPN V diingatkan hentikan aktivitas. (2007, 7 Juli). Dalam Riau Mandiri.
Direktori Sawit Indonesia. (2012). Bogor: Masyarakat perkelapasawitan Indonesia.
Fakih, M. (2001). Sesat pikir teori pembangunan dan globalisasi. Yogyakarta: Insist Press. Gurr, R. (1971). Why men rebel. Princeton: Princeton University Press.
Halim, E. H. (2001). Mengapa harus merdeka? Tangis dan darah rakyat Riau dalam memperjuangkan sebuah Marwah. Pekanbaru: Unri Press. Hamidy, U. U. (1995). Kamus antropologi dialek Melayu rantau kuantan Riau. Pekanbaru: Unri Press.
Hill, H. (1990). Investasi asing dan industrialisasi di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Hobsbawm, E. J. (1974). Primitive rebels. Manchester:
Manchester University Press.
Iktikad PTPN V Bantu Masyarakat Diragukan. (2003, 20 Desember). Dalam Riau Mandiri . Indonesia. (2001). Ketetapan MPR Nomor IX/ MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam .
Indragiri Hulu dalam angka 1980–2010. Rengat:
Kerja Sama Badan Perencanaan Pemerintah Daerah dan Kantor Statistik Indragiri Hulu. Juwono,  H.  &  Hutagalung, Y.  (2006). Tiga tungku sejarangan: Sejarah kesultanan Indragiri sampai peristiwa 5 Januari 1949. Yogyakarta: Ombak.
Kang, Y. H. (2005). Untaian kata leluhur: Marji- nalitas, emosi, dan kuasa kata-kata magi di kalangan orang Petalangan Riau. Pekanbaru: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyara- katan Unri.
Kartodirdjo, S. (1994). Pemberontakan petani di Banten 1888. Jakarta: Pustaka Jaya. Karyawan PT Inecda demo DPRD Inhu. (2007, 28 November). Dalam Riau Mandiri . Kato, T. (2005). Adat minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah. Jakarta: Balai Pustaka.
Keputusan Pengadilan Negeri Rengat No. 05/
pdt.g/2013/pn.rgt.
Kian Wie, T. (Ed.). (1980). Pembangunan ekonomi dan pemerataan: Beberapa pendekatan alter- natif . Jakarta: LP3ES.
Kian Wie, T. (Ed.). (2004). Pembangunan, kebebasan, dan “mukjizat” Orde Baru. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Klinken, Gerry van. (2007). Perang kota kecil: Kekerasan komunal dan demokrasi di Indo- nesia. Jakarta: Obor dan KITLV Jakarta. Konflik  Lahan  Masyarakat–PTPN  V,  Timbulkan Antipati. (2002, 27 Mei). Dalam Riau Mandiri. Kunio, Y. (1990). Kapitalisme semu di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
Kuntowijoyo. (2008). Penjelasan sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Laporan Tahunan LSM Scale Up 2007. (2007–2008).
Pekanbaru: Scale.
Lounela, A., & Zakaria, R. Y. (eds.). (2002). Berebut tanah: Beberapa kajian perspektif kampus dan kampung. Yogyakarta: Insist Press.
Lucas, A.,  &  Warren,  C.  (Eds.).  (2013). Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia. Ohio: Ohio University Research in International Studies.
Manan, M. (2009). Bingkai-bingkai Riau. Jurnal Teraju , edisi Khusus, April–Mei.
Margana, Sri, & Nursam, M. (Eds.). (2010). Kota-kota di Jawa: Identitas, gaya hidup dan permasala- han sosial. Yogyakarta: Ombak.
Massa suku talang mamak demo PN Rengat. (2007, 29 November). Dalam Riau Mandiri.
Masyarakat bersiap “meminjam” lahan PT RAU. (2003, 14 Agustus). Dalam Riau Mandiri Masyarakat bersiap “meminjam” lahan PT. RAU. (2003, 14 Agustus). Dalam Riau Mandiri Masyarakat minta PT RAU hengkang. (2003, 26 April). Dalam Riau Mandiri.
Masyarakat tetap tuntut ganti lahan HGU. (2002, 17 Juli). Dalam Riau Mandiri .
Merasa terus dibohongi, kebun PT ASL “Dipanen” massa. (2003, 21 Februari). Dalam Riau Mandiri .
Merasa terus dibohongi, kebun PT ASL “dipanen” massa. (2003, 21 Februari). Dalam Riau Mandiri . Mubyarto (ed.). (1992). Riau menatap masa depan. Yogyakarta: Aditya Media. Muhaimin, Y. A. (1990). Bisnis dan politik: Kebijak- sanaan ekonomi Indonesia 1950–2980. Jakarta: LP3ES. Navis, A. A. (1985). Alam terkembang jadi guru.
Jakarta: Grafiti Press.
Pangestu, M. (1991). An Indonesian perspective. Dalam Lee Tsao Yuan, Growth Triangle: The Johor-Singapura-Riau Experience. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies and Insti- tute of Policy Studie.
Patih dan Batin Talang Mamak. (2013, 18 Januari). bersamaan,  mewujudkan  pengakuan  dan perlindungan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat. Selebaran .
Pemerintah Kabupaten Ikndragiri Hulu cabut izin PT Duta Palma Satu. (2015, 31 Maret). Riau Trust. com .
Pranoto, S. W. (1991). Apanage dan bekel: Peruba- han sosial di pedesaan Surakarta 1839–1920.
Yogyakarta: Tiara Wacana.
Pranoto, S. W. (2001). Serpihan budaya feodal. Yogyakarta: Agastya Media.
PT ASL rampas tanah warga. (2002, 21 Maret). Dalam Riau Mandiri .
PT Inecda diduga tipu petani. (2003, 25 November). Dalam Riau Mandiri .
PT Inecda tolak tuntutan warga. (2005, 27 September).
Dalam Riau Mandiri .
PT KAT diduga tidak memiliki dokumen amdal. (2001, 7 Juni). Dalam Riau Pos . PT RPI dituding ingkar janji bangun kebun. (2003, 30 Desember). Dalam Riau Mandiri .
PT Tesso abaikan imbauan pemkab. (2004, 14 Mei). Dalam Riau Mandiri.
PT TPP rambah lahan kuburan. (2002, 18 Februari). Dalam Riau Mandiri.
Pujiriyani, D.W., Putri, V. R., Yusuf, M., & Ariin, M. B. (2014). Land  grabbing:  Bibliografi beranotasi. Yogyakarta: STPN Press.
Purwanto, B. (2001). Sejarah ekonomi desa: Antara eksploitasi dan kesempatan. Jurnal Dinamika Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta , 1(01).
Purwanto,  B.  (2005).  Kekerasan  dan  kriminalitas di kota pada saat transisi: Yogyakarta pada akhir  masa  kolonial  dan  awal  kemerdekaan. Dalam  Freek  Colombijn  (Eds.), Kota Lama
Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
Rab, T. (2002). Menuju riau Berdaulat. Pekanbaru: Riau Cultural Institute.
Rab, T. (2003). Penjarahan migas Natuna . Pekanbaru: Riau Cultural Institute.
Rahman, E. (ed.). (2003). Alam melayu: Sejumlah gagasan menjemput keagungan. Pekanbaru: Unri Press.
Ratusan karyawan PKS Inecda mogok. 2004, 24 Juni. Dalam Riau Mandiri.
Reid, A. (2011). Menuju sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan dunia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Robison, R. (1986). Indonesia: The rise of capital. North Sydney: Allen & Unwin, Pty Ltd.
Romli, L. (2006). Islam yes. Partai Islam yes: Sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indone- sia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Salam, A. (1993). Riau dalam perspektif kerja sama Sijori. Dalam, Adi Sasono (eds.), Pemban- gunan Regional dan Segitiga Pertumbuhan Jakarta: Cides.
Sasano, A. (Eds.). (1993). Pembangunan Regional dan Segitiga Pertumbuhan. Jakarta: Cides.
Savitri, L. A. (2013). Korporasi & politik perampasan tanah . Yogyakarta: Insist Press. Sayuti, H. (2003). Gerakan Reformasi Riau 1998– 2003. Pekanbaru: Bahana Press.
Scott,  J.  C.  (2000). Senjatanya orang-orang yang kalah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Sengketa lahan PTPN V ricuh, batin tunda pasang patok adat. (2010, 7 Oktober). Dalam FN News .
Soal  dugaan  pemalsu  SK  Bupati  Inhu;  Bawasda periksa sejumlah aparat desa. (2004, 5 Agus- tus). Riau Mandiri . Soedjatmoko. (19181). Dimensi manusia dalam pembangunan. Jakarta: LP3ES. Soetrisno, L., & Winahyu, R. (1991). Kelapa sawit: Kajian sosial ekonomi. Yogyakarta: Aditya
Media. Stoler, A. L. (2005). Kapitalisme dan konfrontasi di sabuk perkebunan Sumatra 1870–1979 . Yog- yakarta: Karsa.
Suryadi, H. (2008). Gerakan Riau merdeka: Meng- gugat sentralisme kekuasaan yang berlebihan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suryani, A. (Ed.). (2012). Akselerasi inovasi industri kelapa sawit untuk meningkatkan daya saing global. Bogor: Maksi.
Tangani kawasan TNTN: BKSDA lakukan diskrimi - nasi hukum. (2008, 15 Desember). Dalam Riau Mandiri .
Tenas, E. (1994). Tunjuk ajar Melayu. Butir-butir budaya Melayu Riau. Pekanbaru:  Dewan Kesenian Riau.
Tiominar, B. (2008). Bandit berdasi: Korupsi berja- maah. Yogyakarta: Impulse dan Kanisius. Tiominar, B. (2011) Perkebunan dan kemiskinan: Kisah sebuah kampung di kawasan perkebunan kelapa sawit. Jakarta: Down to Earth. Vansina, J. (2014). Tradisi lisan sebagai sejarah.
Yogyakarta: Ombak.
Warga Pandan Wangi Tuding PTPN V Berbohong.
(2003, 9 September). Dalam Riau Mandiri . Wibowo,  L.  R.,  Woro,  C.,  Runggandini,  M.,  & Subarudi. (2008). Konflik sumber daya hutan dan reformasi agraria: Kapitalisme menge- pung desa . Yogyakarta: Alfa Media Palma Foundation.
Yoesoef, N. (1992). Masyarakat terasing dan kebu- dayaannya di Provinsi Riau. Pekanbaru: UP Telaga Karya.
Yusuf, T. (2010). Baturijal: Sebuah desa dengan budaya yang sarat nilai, penuh makna. Jakarta: Latira.
Zakaria, R. Y. (2000). Abih tandeh: Masyarakat desa di bawah rezim Orde Baru. Jakarta: Elsam. Zubir, Z. (2002). Radikalisme kaum pinggiran: Studi tentang issue, strategi dan dampak gerakan . Yogyakarta: Insist Press.
Zubir,  Z.  (2010). Budaya konflik dan jaringan kekerasan: Pendekatan penyelesaian berdasar- kan kearifan lokal Minangkabau Yogyakarta:
Insist Press.