Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi …

## PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

## Soliyah Wulandari
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten E-mail: soliyah.wulandari@uinbanten.ac.id.

## Andrie Budiaji
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta E-mail: andriebudiaji@gmail.com.
Abstrak . Pengaruh  Persepsi  Keadilan  Pajak  Dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2013  Terhadap  Kepatuhan  Dalam Memenuhi  Kewajiban  Perpajakan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis pengaruh  persepsi  keadilan  pajak  terhadap  kepatuhan  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan.  Azmi  dan  Perumal  (2008)  mengidentifikasi  lima  dimensi  keadilan  pajak, yaitu  keadilan  umum,  timbal  balik  pemerintah,  ketentuan-ketentuan  khusus,  struktur tarif  pajak,  dan  kepentingan  pribadi.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang diperoleh  dengan  menyebar  kuesioner  kepada  pemilik  usaha  mikro  dan  kecil  di  Pusat Promosi  dan  Pemasaran  Holtikultura  Dinas  Kelautan  dan  Pertanian  Provinsi  DKI Jakarta. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengidentifikasi dimensi keadilan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  keadilan  umum  dan  struktur  tarif  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan,  sedangkan  timbal  balik  pemerintah,  ketentuan-ketentuan  khusus,  dan kepentingan  pribadi  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Kata  Kunci: Keadilan  Umum,  Timbal  Balik  Pemerintah,  Struktur  Tarif  Pajak,  dan Kepentingan Pribadi
Abstract . The  Effect  of  Tax  Justice  Perception  according  to  the  Indonesian Government  Regulation  Number  46  2013  against  Compliance  in  Fulfilling Taxation  Obligation . The  purpose  of  this  research  is  to  analyse  the  influence  of perceptions  of  tax  fairness  towards  compliance  in  fulfilling  taxation  of obligations. Azmi and Perumal (2008)  identified  five of  tax fairness  dimension:  general fairness,  exchanges  with  government,  special  provisions,  tax  rates,  and  self-interest towards individual taxpayers compliance. This research used primary data obtained by distributing  questionnaire  to  micro  and  small  business  owners  in  Center  of  Promotion
Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
and  Marketing  Horticultural  Department  of  Marine  and  Agriculture  DKI  Jakarta. Multiple  regression  analysis  was  used  to  identify  dimensions  of  tax  fairness  that influence  compliance  in  fulfilling  taxation  obligations.  The  results  of  this  research indicate  that  general  fairness  and  the  structure  of  tax  rates  influence  towards compliance  of  micro  and  small  businesses  in  fulfilling  taxation  obligations,  while exchange  with  government,  special  provisions,  and  self-interest  does  not  influence towards compliance of micro and small businesses in fulfilling taxation obligations.
Keywords: General  Fairness,  Exchanges  with  Government,  the  Structure  of  Tax  Rates, Self-Interest.

## Latar Belakang Penelitian
Kita  sering  berbicara  mengenai  kesejahteraan  dan  kemandirian  bangsa  dalam berbagai aspek kehidupan, dan membicarakan hal tersebut maka tidak bisa lepas dari pembahasan  mengenai  sumber  pendapatan  negara.  Hal  ini  karena,  untuk  dapat mewujudkan hidup yang benar-benar sejahtera tanpa bayang-bayang ketergantungan  atau  kekhawatiran  tentang  masa  mendatang  diperlukan  sumber pendapatan  yang  kuat  dan  mandiri.  Dalam  sejarah  perjalanan  Indonesia,  telah  kita ketahui  bahwa  sumber  pendapatan  negara  dari  Pajak  telah  menjadi  unsur  utama dalam  menunjang  kegiatan  perekonomian,  menggerakkan  roda  pemerintahan,  dan penyediaan  fasilitas  umum  bagi  masyarakat.  Bahkan  secara  persentase,  setidaknya pajak memenuhi kurang lebih 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun belakangan. Ini menunjukkan peranan Pajak dalam  mewujudkan  stabilitas  roda  kehidupan  negeri  ini  harus  makin  ditingkatkan mengingat  makin  tingginya  tuntutan  kebutuhan  dan  makin  kompleksnya  tantangan jaman, terutama memasuki era globalisasi (Wijaya, 2012).
Pajak  dari  perspektif  ekonomi  dipahami  sebagai  beralihnya  sumber  daya  dari sektor  privat  kepada  sektor  publik.  Pemahaman  ini  memberikan  gambaran  bahwa adanya  pajak  menyebabkan  dua  situasi  menjadi  berubah,  yaitu  berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang  dan  jasa,  serta  bertambahnya  kemampuan  keuangan  negara  dalam penyediaan  barang  dan  jasa  publik  yang  merupakan  kebutuhan  masyarakat (Sudarman, 2013).
Pada  hakikatnya  pemungutan  pajak  berasal  dari  dan  untuk  masyarakat.  Pajak yang  dipungut  oleh  pemerintah  dari  masyarakat  harus  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku,  mengingat  pungutan  tersebut  nantinya  akan
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi … kembali  kepada  masyarakat  dalam  berbagai  bentuk,  diantaranya  sarana  dan prasarana.  Tujuan  dari  dikeluarkannya  kebijakan  di  bidang  perpajakan  pada umumnya  sama  dengan  kebijakan  publik  lainnya  yaitu,  peningkatan  terhadap kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat,  distribusi  penghasilan  yang  lebih  adil, dan stabilitas (Mansury, 2000:5).
Target  pendapatan  negara  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Perubahan  (APBN-P)  2013  ternyata  turun  dibandingkan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) 2013, sebaliknya belanja negara naik. Perkiraan penambahan belanja negara hampir dua kali penurunan target pendapatan. Dalam postur APBN-P 2013, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 1.502 triliun. Nilai ini turun Rp 27,7 triliun dari target APBN 2013 sebesar Rp 1.529,7 triliun.
Siaran  pers  Kementerian  Keuangan,  Selasa  18  Juni  2013  menyebutkan, penurunan  pendapatan  negara  itu  disebabkan  turunnya  proyeksi  penerimaan  pajak senilai  Rp  1.148,4  triliun  dari  target  Rp  1.193,0  triliun.  Namun,  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak (PNBP) diperkirakan  meningkat Rp 17 triliun  menjadi  Rp 349,2 triliun dibandingkan  target  APBN  2013  sebesar  Rp  332,2  triliun.  Sementara  itu,  belanja negara diperkirakan mencapai Rp 1.726,2 triliun atau naik Rp 43,2 triliun dari pagu APBN  2013  Rp  1.683  triliun.  Kenaikan  belanja  tersebut  berasal  dari  perubahan anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat diperkirakan  mencapai  Rp  1.196,8  triliun  meningkat  Rp  42,4  triliun  dan  transfer daerah meningkat Rp 0,7 triliun menjadi Rp 529,4 triliun (Auliani, 2013).
Kebutuhan  dana  Kebutuhan  dana  APBN  sebagai  penerimaan  negara  sebagian besar berasal dari sektor pajak. Pajak dianggap sebagai sumber yang paling aman dan tidak  mengandung  risiko  karena  tidak  menimbulkan  adanya  beban  pengembalian kredit  dan  bunga.  Pajak  juga  merupakan  sumber  penerimaan  strategis  yang  dapat digunakan  untuk  mengarahkan  kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan  sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
Karena  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara,  maka  pemerintah Indonesia memandang perlu untuk memperbaharui Undang-Undang Perpajakan yang telah  ada  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  Indonesia.  Namun,  perubahan tersebut  jika  tidak  dibarengi  dengan  penyuluhan  kepada  masyarakat  dapat menyebabkan masyarakat kurang paham terhadap Undang-Undang Perpajakan yang
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
pada akhirnya  berimbas  pada rendahnya penerimaan  pemerintah  dari  sektor  pajak. Pada dasarnya perubahan itu bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi, memelihara produktivitas penerimaan negara, dan keadilan dalam pengenaan pajak.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor  16  tahun  2009  (UU  KUP),  Indonesia  menganut  sistem  perpajakan self- assessment .  Dalam  sistem self-assessment ,  Wajib  Pajak  diberikan  fleksibilitas  dan kewenangan  penuh  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  menurut perhitungannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil perhitungan tersebut  tertuang  dalam  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  baik  SPT  Masa  maupun  SPT Tahunan  yang  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sendiri lebih banyak pada tatanan pengarahan dan  pengawasan  sehingga  untuk  mencapai  target  penerimaan  yang  telah dicanangkan,  Direktorat  Jenderal  Pajak  tentu  tidak  dapat  bekerja  sendirian.  Mutlak dibutuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hingga  saat  ini  permasalahan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  tetap  menjadi permasalahan klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan.  Di  dalam  negeri,  rasio  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Hal tersebut, salah satunya dapat terlihat  dari  rendahnya  tingkat  Wajib  Pajak  terdaftar  apabila  dibandingkan  dengan jumlah  Wajib  Pajak  potensial  di  Indonesia.  Seperti  yang  diungkapkan  dalam www.pajak.go.id,  hingga  tahun  2012  jumlah  Wajib  Pajak  potensial  di  Indonesia adalah  sebesar  67  juta  orang.  Dari  jumlah  tersebut,  jumlah  Wajib  Pajak  yang  sudah terdaftar  masih  berjumlah  20  juta  orang,  sehingga  rasio  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak dalam memiliki NPWP hanya berkisar 30% dari jumlah Wajib Pajak potensial.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib salah satu  variabel  nonekonomi  kunci  dari  perilaku  kepatuhan  pajak  adalah  dimensi keadilan  pajak.  Menurut  Vogel, et  al (2005)  (dalam  Berutu  dan  Harto,  2012) pembayar  pajak  cenderung  untuk  menghindari  membayar  pajak  jika  mereka menganggap  sistem  pajak tidak adil. Hal  tersebut menunjukkan  pentingnya  dimensi
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi … keadilan  pajak  sebagai  variabel  yang  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Gerbing  (1988)  (dalam  Azmi  dan  Perumal,  2008)  mendefinisikan  konsep dimensi  keadilan  pajak  ke  dalam  lima  variabel  yaitu general  fairness , exchange  with the  government , self-interest , special  provisions ,  dan tax  rate  structure .  Kemudian dimensi  keadilan  pajak  yang  dikembangkan  oleh  Gerbing  (1988)  tersebut  dijadikan acuan  oleh  beberapa  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak.
Tarif  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  Badan  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah tarif pajak sebanding atau proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 2(a) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  (UU  PPh),  bahwa untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri ditetapkan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas Penghasilan Kena Pajak. Dalam rangka mendorong berkembangnya usaha-usaha kecil, maka perlu adanya pembedaan tarif pajak bagi Wajib Pajak badan usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.  Tarif  pajak  tersebut  adalah  tarif  pajak  Pasal  31E UU PPh yaitu khusus untuk Wajib Pajak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif  Pasal  17 ayat (2a) UU  PPh, yang  dikenakan atas  Penghasilan Kena  Pajak  dari  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp4.800.000.000,-.  Badan  yang peredaran  bruto  setahun  sampai  dengan  Rp50.000.000.000,-  mendapat  fasilitas berupa  pengurangan  tarif  sebesar  50%  dari  tarif  Pasal  17  ayat  (2a)  UU  PPh,  yang dikenakan  atas  Penghasilan  Kena  Pajak  dari  peredaran  bruto  sampai  dengan Rp4.800.000.000,-.
Direktorat  Jenderal  Pajak  merilis  aturan  baru  yang  diperkirakan  akan mempunyai  dampak  luar  biasa  bagi  penerimaan  pajak.  Aturan  tersebut  adalah Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran  Bruto  Tertentu.  Peraturan  ini  mulai  berlaku  efektif  sejak  1  Juli  2013. Dengan  diterbitkannya  peraturan  tersebut,  orang  pribadi  maupun  badan  dengan peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp4.800.000.000,-  dalam  satu  tahun  pajak  dikenai pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto bulanan. Pertimbangan pemerintah atas pengenaan PPh dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
sebagaiman  tercantum  dalam  penjelasan  umum  Peraturan  Pemerintah  46  Tahun 2013  adalah  kesederhanaan  dalam  pemungutan  pajak,  berkurangnya  beban administrasi baik bagi Wajib Pajak, maupun Direktorat Jenderal Pajak.
Usaha  yang  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp4.800.000.000,-  dalam  satu tahun  dapat  dikategorikan  sebagai  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro memiliki peredaran bruto maksimal Rp 300 juta per tahun; usaha kecil memiliki peredaran bruto Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar per tahun; usaha  menengah memiliki  peredaran  bruto Rp  2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar per tahun.
Ditinjau  dari  konsep  keadilan  dalam  pajak (equity  principal) ,  pengenaan  PPh final  tidak  sesuai  dengan  keadilan  karena  tidak  mencerminkan  kemampuan membayar (ability  to  pay) (Tambunan,  2013) . Pengenaan  pajak  yang  adil  adalah bahwa  semakin  besar  penghasilan  maka  semakin  besar  pula  pajak  yang  harus dibayar,  yang  disebut  dengan  keadilan  vertikal  atau vertical  equity (Mansury, 1996:10).  Penghasilan  yang  dimaksud  disini  adalah  penghasilan  neto,  yaitu  setelah dikurangi  dengan  biaya-biaya  pengurang  penghasilan  bruto  yang  diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, PPh final dengan tarif 1% dihitung langsung dari peredaran bruto, maka pengenaan  pajak  tersebut  tidak  sesuai  dengan  konsep  keadilan  dalam  pengenaan pajak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  pengaruh persepsi  keadilan  pajak  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 terhadap  kepatuhan  pengusaha  kecil  menengah  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan. Maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah  keadilan  umum  mempengaruhi  kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
2. Apakah  timbal  balik  pemerintah  mempengaruhi  kepatuhan  usaha  mikro  dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
3. Apakah  ketentuan-ketentuan  khusus  mempengaruhi  kepatuhan  usaha  mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi …
4. Apakah  struktur  tarif  pajak  mempengaruhi  kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
5. Apakah kepentingan pribadi mempengaruhi kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan?

## Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis
1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Pajak  penghasilan  (PPh)  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008,  yang  diamandemen  berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2000.  Pajak  penghasilan  adalah  pajak yang  dikenakan  atas  tambahan  kemampuan  ekonomis  dalam  bentuk  apapun, baik diperoleh dari Indonesia atau luar negeri, digunakan untuk konsumsi atau menambah  kekayaan  Wajib  Pajak.  Pajak  penghasilan  dibebankan  pada penghasilan  perorangan,  perusahaan  atau  badan  hukum  lainnya.  Menurut Resmi  (2005:88)  pajak  penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap subjek  pajak  atau  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  dalam  satu  tahun pajak.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  penghasilan  adalah  kontribusi  wajib kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  atas  setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan  nama  dan  bentuk  apapun  dengan  merujuk  pada  Undang-undang  pajak penghasilan  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  dan  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
Pajak  penghasilan  pasal  4  ayat  (2)  atau  pajak  penghasilan  yang  bersifat final  adalah  pajak  atas  penghasilan  yang  dikenakan  pada  Wajib  Pajak  dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh  terutang  dalam  perhitungan  PPh  yang  harus  dibayar  dalam  Surat Pemberitahuan  (SPT),  namun  seluruh  penghasilan  yang  telah  dipotong  PPh Final tersebut harus tetap dilaporkan didalam SPT sebagai kewajiban pelaporan
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
saja namun tidak perlu diperhitungkan kembali, karena penghitungannya telah selesai (final).
Pajak  penghasilan  final  menurut  PSAK  46  adalah  pajak  penghasilan  yang bersifat final, yaitu  bahwa setelah  pelunasannya,  kewajiban pajak  telah selesai dan  penghasilan  yang  dikenakan  pajak  penghasilan  final  tidak  digabungkan dengan  jenis  penghasilan  lain  yang  terkena  pajak  penghasilan  yang  bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu.
Pajak bersifat dinamis dan mengikuti  perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial. Berbagai perbaikan atas sistem perpajakan dilakukan dalam rangka penyesuaian  atas  perubahan  kondisi  perekonomian  dan  sosial  di  masyarakat. Perbaikan  sistem  perpajakan  berupa  penyempurnaan  kebijakan  dan  sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial.
Pada tanggal 13 Juni 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  46  tahun  2013  tentang  pajak  penghasilan  atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran  bruto  tertentu.  Beberapa  pokok-pokok  penting  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  yang  berlaku  efektif  mulai  1  Juli  2013  tersebut  adalah sebagai berikut:
a. Bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  atau  Wajib  Pajak  badan  tidak  termasuk bentuk  usaha  tetap  yang  menerima  penghasilan  dari  usaha  dengan peredaran  bruto  tidak  melebihi  Rp4.800.000.000.-  (empat  miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1%.
b. Dasar  pengenaan  pajak  yang  digunakan  untuk  menghitung  pajak penghasilan  yang  bersifat  final  adalah  jumlah  peredaran  bruto  setiap bulan.
c. Dikecualikan dari pengenaan PPh final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan  dari  jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas  yang diperoleh, meliputi:
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi …
1) Tenaga  ahli  yang  melakukan  pekerjaan  bebas,  yang  terdiri  dari pengacara, akuntan, arsitek dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
2) Pemain  musik,  pembawa  acara,  penyanyi,  pelawak,  bintang  film, bintang  sinetron,  bintang  iklan,  sutradara,  kru  film,  foto  model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
3) Olahragawan.
4) Penasihat,  pengajar,  pelatih,  penceramah,  penyuluh,  dan moderator.
5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
6) Agen iklan.
7) Pengawas atau pengelola proyek.
8) Perantara.
9) Petugas penjaja barang dagangan.
10) Agen asuransi.
11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang ( multilevel marketing )  atau  penjualan  langsung  ( direct  selling )  dan  kegiatan sejenisnya.

## 2. Konsep Keadilan Pajak
Dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia (KBBI), keadilan  diartikan  sebagai sifat  (perlakuan,  perbuatan  dsb)  yang  adil.  Adil  sendiri  diartikan  sebagai  (1) sama  berat;  tidak  berat  sebelah;  tidak  memihak  (2)  berpihak  kepada  yang benar;  berpegang  pada  kebenaran;  (3)  sepatutnya;  tidak  sewenang-wenang. Sedangkan pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus  dibayar  oleh  penduduk  sebagai  sumbangan  wajib  kepada  negara sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  keadilan  pajak  adalah  sifat  (perbuatan  atau perlakuan)  yang  tidak  sewenangwenang  atau  tidak  berat  sebelah  atas  sistem perpajakan yang berlaku.
Meskipun  pajak  merupakan  pungutan  wajib,  namun  karena  bentuknya merupakan  transfer  kekayaan  dari  masyarakat  kepada  negara,  maka  dalam
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
pemungutannya  agar  tidak  menimbulkan  berbagai  hambatan  dan  perlawanan dari  pihak  yang  dipungut,  maka  salah  satu  syarat  pemungutan  pajak  haruslah memenuhi syarat keadilan. Keadilan di sini meliputi keadilan dalam perundang- undangan  maupun  keadilan  dalam  pelaksanaan.  Adil  dalam  perundang- undangan  diantaranya  mengenakan  pajak  secara  umum  dan  merata,  serta disesuaikan  dengan  kemampuan  dari  masing-masing  Wajib  Pajak.  Adil  dalam pelaksanaannya, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak.
Persepsi  masyarakat  mengenai  keadilan  sistem  perpajakan  yang  berlaku di  suatu  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  perpajakan  yang  baik  di  negara tersebut.  Persepsi  masyarakat  ini  akan  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan pajak  dan  perilaku  penghindaran  pajak  ( tax  evasion ).  Masyarakat  akan cenderung  tidak  patuh  dan  menghindari  kewajiban  pajak  jika  merasa  sistem pajak yang berlaku tidak adil.
Asas  keadilan  merupakan  asas  yang  sangat  penting  dalam  membuat maupun  mempertimbangkan  suatu  kebijakan  ( policy ),  lebih  khusus  kebijakan perpajakan.  Suatu  sistem  perpajakan  dapat  dikatakan  adil  apabila masyarakatnya  merasa  yakin  bahwa  pajak-pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah  telah  dikenakan  secara  adil  dan  setiap  orang  membayar  sesuai dengan  bagiannya.  Sejarah  membuktikan  bahwa  pajak  yang  di  pungut  dengan tidak  adil  dapat  menimbulkan  revolusi  sosial  sebagaimana  yang  terjadi  di Inggris  dan  Prancis,  oleh  karena  itu  ditegakkannya  asas  keadilan  dalam pemungutan pajak merupakan suatu hal yang mutlak (Rosdiana, 2003:120).
Mansury  (1996:10)  dalam  buku  Pajak  Penghasilan  Lanjutan  mengatakan bahwa Pajak Penghasilan akan  sesuai dengan  asas keadilan apabila memenuhi syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal.
a. Keadilan Horizontal
Suatu  pemungutan  pajak  dikatakan  memenuhi  keadilan  horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama  ( equal  treatment  for  the  equals). Pemungutan  pajak  adil  secara horizontal  apabila  beban  pajaknya  sama  atas  semua  Wajib  Pajak  yang memperoleh  penghasilan  yang  sama  dengan  jumlah  tanggungan  yang
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi … sama,  tanpa  membedakan  jenis  penghasilan  atau  sumber  penghasilan (Waluyo, 2005:14).
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam
Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
b. Keadilan Vertikal
Suatu  pemungutan  pajak  disebut  memenuhi  syarat  keadilan  vertikal apabila  Wajib  Pajak  yang  mempunyai  tambahan  kemampuan  ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama (Mansury, 1999:59).

## 3. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan  bentuk  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Kesadaran  Wajib  Pajak  merupakan indikator  penentu  yang  mempengaruhi  penerimaan  negara  terutama  dalam sistem self  assesement yang  memberikan  tanggung  jawab  untuk  menghitung, melapor,  dan  membayar  pajak  terutang  kepada  Wajib  Pajak.  Oleh  sebab  itu, setiap kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah Wajib Pajak, tetapi juga disertai dengan peningkatan kepatuhan  Wajib  Pajak.  Untuk  mengoptimalkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat diupayakan  dengan  beberapa  cara,  yaitu  melalui  pembenahan  administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan serta penegakan hukum.
Menurut  Nurmantu  (2003:148),  kepatuhan  perpajakan  didefinisikan sebagai  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan dan melaksanakannya hak perpajakannya.
a. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban  perpajakan  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam undang-undang  perpajakan.  Misalnya  ketentuan  tentang  batas  waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
b. Kepatuhan Material
Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi  undang-undang  perpajakan.  Kepatuhan  material  dapat  meliputi  juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam  mengisi  SPT  Tahunan  PPh  adalah  Wajib  Pajak  yang  mengisi
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi … dengan  jujur,  baik,  dan  benar  SPT  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.
Dari  pengertian  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  kepatuhan  pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang  terutang  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan.  Menurut  Nasucha  dalam Kurnia (2010:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari:
a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
b. Kepatuhan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Kesadaran  dan  kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  faktor  terpenting  dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika  kepatuhan itu  dapat  diwujudkan maka  penerimaan  pajak akan tinggi. Menyadari hal ini, Indonesia sejak awal berupaya membangun kesadaran dan  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Upaya  itu  semakin  digiatkan  mulai  tahun  1983 bersamaan  dengan  diterbitkannya  undang-undang  perpajakan  baru  yang menganut sistem self assestment. Dianutnya sistem self assestment itu membawa misi  dan  konsekuensi  adanya  perubahan  sikap  (kesadaran)  warga  masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela.
4. Pengaruh  Keadilan  Umum  terhadap  Kepatuhan  Usaha  Mikro  dan  Kecil dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Keadilan  umum  berhubungan  dengan  persepsi  dan  perasaan  seseorang, apakah mereka merasa bahwa sistem pajak yang ada selama ini sudah berjalan sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  tidak menyimpang.  Jika  keadilan  umum  dalam  sistem  perpajakan  sudah menunjukkan  hasil  yang  positif,  atau  mendapat  respon  yang  baik  dari masyarakat,  maka  perilaku  kepatuhan  Wajib  Pajak  pun  akan  meningkat, sehingga  tidak  ada  Wajib  Pajak  yang  merasa  keberatan  atas  sejumlah  beban
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
pajak  yang  dibayarkan,  maka  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  pun  akan meningkat.  Tetapi  jika  yang  terjadi  adalah  sebaliknya,  hal  ini  akan  mendorong Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan tidak membayar pajak.
Hasil  penelitian  Giligan  dan  Richardson  (2005)  menunjukkan  bahwa dimensi  keadilan  umum  dan  distribusi  beban  pajak  berpengaruh  secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian Berutu dan Harto  (2012)  tidak  membuktikan  adanya  pengaruh  antara  dimensi  keadilan umum dan distribusi beban pajak dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.  Penelitian  ini  menguji  kembali  pengaruh  persepsi  keadilan  pajak mengenai dimensi keadilan umum dan distribusi beban pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H 1 :  Keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## 5. Pengaruh Timbal Balik Pemerintah terhadap Kepatuhan Usaha Mikro dan Kecil dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Dimensi  timbal  balik  pemerintah  berhubungan  dengan  penyediaan fasilitas  umum  dan  juga  tatanan  birokrasi  yang  baik  yang  dicapai  pemerintah terhadap  implikasi  atas  sejumlah  pajak  yang  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak. Ketersediaan  fasilitas  umum  yang  layak  dan  memadai  juga  tatanan  birokrasi yang baik dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seseorang. Jika timbal balik  pemerintah  mendapat  respon  positif  dari  masyarakat  secara  umum, seperti  penyediaan  fasilitas  publik  yang  sudah  memadai  dan  tatanan  birokrasi yang  baik,  maka  hal  ini  akan  mendorong  Wajib  Pajak  untuk  membayar  beban pajak mereka. Hal ini akan membuat perilaku kepatuhan Wajib Pajak meningkat karena  masyarakat  dengan  kemauan  sendiri  untuk  melunasi  beban  pajak mereka.  Tetapi  jika  yang  terjadi  adalah  negatif,  yaitu  penyediaan  fasilitas pelayanan  publik  masih  belum  memadai  dan  tatanan  birokrasi  yang  buruk, maka  Wajib  Pajak  akan  merasa  enggan  untuk  membayar  beban  pajak  karena merasa bahwa hal tersebut adalah sia-sia.
Hasil  penelitian  Giligan  dan  Richardson  (2005)  menunjukkan  bahwa dimensi  timbal  balik  pemerintah  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi … perilaku  kepatuhan  Wajib  Pajak  orang  pribadi  di  Hong  Kong.  Di  sisi  lain, penelitian  yang  dilakukan  Giligan  dan  Richardson  (2005)  secara  bersamaan  di Australia  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara timbal balik pemerintah dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di  Australia.  Hasil  penelitian  Azmi  dan  Perumal  (2008)  menunjukkan  bahwa dimensi timbal balik pemerintah tidak membuktikan adanya pengaruh terhadap perilaku  kepatuhan  di  Malaysia.  Penelitian  ini  menguji  kembali  pengaruh persepsi  keadilan  pajak  tentang  dimensi  timbal  balik  pemerintah  terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H 2 :  Timbal balik pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
6. Pengaruh Ketentuan-Ketentuan Khusus terhadap Kepatuhan Usaha Mikro dan Kecil dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Dimensi ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan tarif atau ketentuan  pajak  yang  berlaku yang hanya  diberikan  kepada kelompok khusus, yang  telah  disesuaikan  dengan  aturan  pemerintah.  Ketentuan  khusus  yang hanya  berlaku  pada  sebagian  kecil  golongan  masyarakat  ini  membuat paradigma  yang  senjang  atau  menimbulkan gap .  Hal  tersebut  dikarenakan masyarakat  lainnya  yang  tidak  menikmati,  berpikir  bahwa  pemerintah  hanya memikirkan kepentingan sebagian besar masyarakat saja sehingga hal ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Adanya ketentuan yang bersifat tidak adil ini akan membuat Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak karena merasa pemerintah  hanya  melindungi  kepentingan  satu  pihak  saja  sehingga  mereka lebih memilih untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan  akan  menimbulkan  sanksi  bagi  Wajib  Pajak,  jika  mereka  tidak memenuhi  sanksi  tersebut,  maka  semakin  lama  sanksi  tersebut  akan  semakin besar  dan  cenderung  Wajib  Pajak  lebih  memilih  untuk  melunasi  kewajiban pajak  mereka  secara  tepat  waktu.  Kesediaan  Wajib  Pajak  untuk  membayar secara  tepat  waktu  tidak  mendapat  penghargaan  atau  pelayanan  khusus  dari pemerintah, tetapi jika Wajib Pajak terlambat dalam menyetorkan beban pajak maka mereka juga akan dikenai sanksi pajak.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
Hasil  penelitian  Azmi  dan  Perumal  (2008)  menunjukkan  bahwa  dimensi ketentuan  khusus  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  perilaku kepatuhan  pajak  di  Malaysia.  Di  sisi  lain,  penelitian  Dharmawan  (2011) menunjukkan  adanya  korelasi  positif  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi KPP Pratama Malang. Penelitian ini  menguji  kembali  pengaruh  persepsi  keadilan  pajak  tentang  dimensi ketentuan  khusus  terhadap  perilaku  kepatuhan  pajak,  maka  hipotesis  yang diajukan adalah sebagai berikut:
H 3 :  Ketentuan-ketentuan  khusus  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
7. Pengaruh Struktur Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Usaha Mikro dan Kecil dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Dimensi  ini  berhubungan  dengan  tingkat  tarif  pajak  yang  dikenakan kepada masyarakat pembayar pajak. Struktur tarif yang dikenakan adalah tarif yang  bersifat flat ,  dimana  tarif  pajak  yang  dikenakan  disamaratakan  dan  tidak tergantung  tingkat  penghasilan  seseorang  atau  tarif  pajak  yang  bersifat progresif,  dimana  tarif  pajak  yang  dikenakan  disesuaikan  dengan  tingkat penghasilan  yang  diterima  oleh  seseorang.  Perbedaan  beban  pajak  yang dibebankan  kepada  Wajib  Pajak  yang  disesuaikan  dengan  tingkat  penghasilan akan mendorong mereka untuk berperilaku patuh.
Hasil  penelitian  Azmi  dan  Perumal  (2008)  menunjukkan  bahwa  dimensi struktur tarif  pajak yang  lebih disukai  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Giligan dan Richardson  (2005)  di  Hongkong  menunjukkan  bahwa  dimensi  struktur  tarif pajak  yang  lebih  disukai  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  perilaku kepatuhan  pajak.  Penelitian  ini  menguji  kembali  pengaruh  persepsi  keadilan pajak  tentang  dimensi  struktur  tarif  pajak  yang  disukai  terhadap  perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H 4 :  Struktur  tarif  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  usaha  mikro  dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi …
8. Pengaruh  Kepentingan  Pribadi  terhadap  Kepatuhan  Usaha  Mikro  dan Kecil dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Dimensi kepentingan pribadi berhubungan dengan persepsi dan perasaan seseorang ketika membandingkan beban pajak yang  dibayarkan dengan beban Wajib  Pajak  lain.  Perbandingan  beban  pajak  antara  seorang  Wajib  Pajak  yang memiliki  tingkat  penghasilan  yang  lebih  tinggi,  lebih  rendah  ataupun  sama dapat  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak  mereka.  Seseorang  dengan penghasilan  yang  tinggi,  tetapi  membayar  beban  pajak  yang  kecil,  atau sebaliknya  akan  menimbulkan  suatu  paradigma  yang  negatif  bagi  beberapa pembayar  pajak  yang  akan  membuat  Wajib  Pajak  tersebut  memilih  untuk mengurangi beban pajak yang mereka bayar atau malah tidak membayar pajak. Hal ini terkait dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi setiap Wajib Pajak  dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  mereka.  Jika  Wajib  Pajak  merasa bahwa  beban  pajak  yang  dibayarkan  sudah  sebanding  dengan  penghasilannya dan juga jika dibandingkan dengan Wajib Pajak lain, maka akan timbul motivasi yang baik dari dalam dirinya untuk cenderung patuh terhadap peraturan pajak yang  ada.  Kepentingan  pribadi  seperti  inilah  yang  dimaksud  dapat mempengaruhi  pola  perilaku  kepatuhan  pajak.  Apabila  kepentingan  pribadi seorang Wajib Pajak sudah baik maka akan sebanding dengan pola perilakunya, tetapi  jika  yang  terjadi  adalah  sebaliknya  maka  pola  perilaku  yang  ada cenderung rendah.
Hasil  penelitian  Berutu  dan  Harto  (2012)  menunjukan  bahwa  dimensi kepentingan  pribadi  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di kota Semarang dan Pekalongan. Di sisi lain,  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Azmi  dan  Perumal  (2008)  menunjukkan bahwa  dimensi  kepentingan  pribadi  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap perilaku  kepatuhan  Wajib  Pajak  orang  pribadi  di  Malaysia.  Penelitian  ini menguji  kembali  pengaruh  persepsi  keadilan  pajak  tentang  dimensi kepentingan  pribadi  terhadap  perilaku  kepatuhan  pajak,  maka  hipotesis  yang diajukan adalah sebagai berikut:
H 5 :  Kepentingan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## Metode Penelitian
1. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kausalitas,  yaitu  penelitian  yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih  (Indriantoro  dan  Supomo,  2002:27).  Penelitian  ini  dilakukan  di  Pusat Promosi  dan  Pemasaran  Holtikultura  Dinas  Kelautan  dan  Pertanian  Provinsi DKI  Jakarta.  Penelitian  ini  membahas  mengenai  pengaruh  persepsi  keadilan pajak terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan cara menyebar  kuesioner  kepada  usaha  mikro  dan  kecil  yang  terdapat  di  Pusat Promosi  dan  Pemasaran  Holtikultura  Dinas  Kelautan  dan  Pertanian  Provinsi DKI Jakarta.

## 2. Teknik Penentuan Sampel
Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa purposive sampling (pengambilan sampel bertujuan) yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang  melakukan  usaha  mikro  dan  kecil  di  Pusat  Promosi  dan  Pemasaran Holtikultura  Dinas  Kelautan  dan  Pertanian  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  tahun 2014 dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  memperoleh  data-data  pada  penelitian  ini,  maka  peneliti menggunakan  cara  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Data  yang  diperoleh dari  spenelitian  lapangan  ini  adalah  data  primer,  yaitu  sumber  data  penelitian yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli  (Indriantoro  dan  Supomo, 2002:  145).  Adapun  cara  untuk  mendapatkan  data  primer  yaitu  dengan meninjau  secara  langsung  objek  penelitian,  dan  dengan  mendistribusikan kuesioner.
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi …
4. Teknik Analisis
Penelitian ini  dilakukan uji  statistik deskriptif,  sedangkan  untuk  validitas dan  reliabilitas.  Untuk  menjawab  hipotesis  peneliti  melakukan  uji  regresi berganda. Sebelum dilakukan uji regresi  berganda, dilakukan  uji asumsi  klasik terlebih  dahulu.  Adapun  persamaan  regresi  berganda  secara  statistik  adalah sebagai berikut:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 +β 3 X 3 + β 4 X 4 +β 5 X 5 + ε Keterangan: Y = Kepatuhan Wajib Pajak X 1 = Keadilan umum X 2 = Timbal balik pemerintah X 3 = Ketentuan-ketentuan khusus X 4 = Struktur tarif pajak X 5 = Kepentingan pribadi α = Konstanta β = Koefisien regresi
ε = Standar eror

## 5. Operasional Variabel Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  yang  bertindak  sebagai  variabel  independen  adalah keadilan  pajak.  Penelitian  ini  menggunakan  dimensi  keadilan  pajak  yang dikembangkan oleh Gerbing (1988)  dan  digunakan dalam penelitian Azmi dan perumal (2008). Dimensi keadilan pajak tersebut adalah:
a. Keadilan Umum
Dimensi  keadilan  umum  berhubungan  dengan  keadilan  secara menyeluruh  atas  sistem  perpajakan  (Undang-Undang  Pajak  Penghasilan) yang  berlaku  di  Indonesia  dan  pendistribusian  pembebanan  Pajak Penghasilan di Indonesia. Variabel ini diukur  dengan menggunakan  skala likert 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4),  sangat  setuju  (5).  Instrumen  pengukuran  variabel  ini  menggunakan
pertanyaan yang dikembangkan oleh Azmi dan perumal (2008) sebanyak 5 item.

## b. Timbal Balik dengan Pemerintah
Dimensi  keadilan  pajak  ini  berhubungan  dengan  timbal  balik  tidak langsung  yang  diterima  dari  pemerintah  selaku  pengelola  pajak  seperti manfaat  kemudahaan  menjalankan  aktivitas  perusahaan  terkait  dengan regulasi  dan  birokrasi  atau  fasilitas-fasilitas  umum  seperti  infrastruktur jalan, pendidikan, dan lain-lain. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju  (4),  sangat  setuju  (5).  Instrumen  pengukuran  variabel  ini menggunakan  pertanyaan  yang  dikembangkan  oleh  Azmi  dan  perumal (2008) sebanyak 3 item.

## c. Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku Khusus
Dimensi  keadilan  pajak  ini  berhubungan  dengan  ketentuan-  ketentuan khusus  yang  dihasilkan  oleh  kebijakan  pemerintah  dalam  perpajakan seperti, pemberian fasilitas-fasilitas untuk Wajib Pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju (5). Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azmi dan perumal (2008) sebanyak 4 item.

## d. Susunan Tarif Pajak
Dimensi  keadilan  pajak  ini  berkaitan  dengan  susunan  tarif  pajak  yang memberikan  keadilan  dari  sudut  pandang  Wajib  Pajak  di  Indonesia, misalnya  tarif  pajak  progresif  sebagai  wujud  konsep ability  to  pay dibandingkan  dengan  tarif  pajak  sepadan  atau  proporsional.  Variabel  ini diukur  dengan  menggunakan  skala likert 5  poin  dari  sangat  tidak  setuju
(1),  tidak  setuju  (2),  netral  (3),  setuju  (4),  sangat  setuju  (5).  Instrumen pengukuran  variabel  ini  menggunakan  pertanyaan  yang  dikembangkan oleh Azmi dan perumal (2008) sebanyak 6 item.
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi …

## e. Kepentingan Pribadi
Dimensi keadilan pajak ini berkaitan dengan pendapat dari sudut pandang Wajib  Pajak  di  Indonesia  mengenai  apakah  pajak  yang  dibayarkan  oleh Wajib  Pajak  tersebut  terlalu  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  pajak  yang dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak  lain.  Variabel  ini  diukur  dengan menggunakan skala likert 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2),  netral  (3),  setuju  (4),  sangat  setuju  (5).  Instrumen  pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azmi dan Perumal (2008) sebanyak 3 item.
Dimensi  keadilan  pajak  ini  berkaitan  dengan  susunan  tarif  pajak  yang memberikan  keadilan  dari  sudut  pandang  Wajib  Pajak  di  Indonesia, misalnya  tarif  pajak  progresif  sebagai  wujud  konsep ability  to  pay dibandingkan  dengan  tarif  pajak  sepadan  atau  proporsional.  Variabel  ini diukur  dengan  menggunakan  skala likert 5  poin  dari  sangat  tidak  setuju
(1),  tidak  setuju  (2),  netral  (3),  setuju  (4),  sangat  setuju  (5).  Instrumen pengukuran  variabel  ini  menggunakan  pertanyaan  yang  dikembangkan oleh Azmi dan perumal (2008) sebanyak 6 item.

## f. Kepentingan Pribadi
Dimensi keadilan pajak ini berkaitan dengan pendapat dari sudut pandang Wajib  Pajak  di  Indonesia  mengenai  apakah  pajak  yang  dibayarkan  oleh Wajib  Pajak  tersebut  terlalu  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  pajak  yang dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak  lain.  Variabel  ini  diukur  dengan menggunakan skala likert 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju
(2),  netral  (3),  setuju  (4),  sangat  setuju  (5).  Instrumen  pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azmi dan perumal (2008) sebanyak 3 item.
Variabel  dependen  adalah  jenis  varibel  yang  dijelaskan  atau  dipengaruhi oleh  variabel  independen.  Yang  dimaksud  dengan  variabel  dependen dalam  penelitian  ini  adalah  perilaku  kepatuhan  Wajib  Pajak  usaha  mikro
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
dan kecil. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya.  Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  skala likert 5 poin  dari  sangat  tidak  setuju  (1),  tidak  setuju  (2),  netral  (3),  setuju  (4), sangat  setuju  (5).  Instrumen  pengukuran  variabel  ini  diperoleh  dari sumber  yang  dikembangkan  oleh  Devano  dan  Kurnia  (2006)  sebanyak  7 item pertanyaan.

## Analisis dan Pembahasan
Penyebaran  kuesioner  dimulai  pada  tanggal  25  Februari  2014  sampai  dengan tanggal  5  Maret  2014.  Proses  pengumpulan  data  yang  cepat  disebabkan  karena kuesioner  yang  disebar  kepada  pihak  responden  ditunggu  untuk  dapat  diambil kembali,  sehingga  tidak  ada  kuesioner  yang  ditinggal  untuk  diisi  dan  kemudian diambil kembali beberapa hari kemudian.
Kuesioner  yang  disebarkan  kepada  sampel  dalam  penelitian  ini  berjumlah  35 buah  dan  jumlah  kuesioner  yang  kembali  adalah  sebanyak  35  buah  atau  100%. Jumlah  kuesioner  yang  tidak  memenuhi  syarat  dan  tidak  dapat  diolah  sebanyak  3 buah atau 8,5%. Data sampel ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

## Tabel 1

## Data Sampel Penelitian
Kuesioner yang digunakan di dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas dan  reliabilitas  data.  Model  regresi  yang  diajukan  terlebih  dahulu  dilakukan  uji
No. Keterangan Responden % 1 Jumlah kuesioner yang disebar 35 100% 2 Jumlah kuesioner yang tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diolah 3 8,5% 3 Jumlah  kuesioner  yang  memenuhi  syarat  dan dapat diolah 32 91,5%
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi … asumsi  klasik,  dan  sudah  memenuhi  uji  asumsi  klasik.  Uji  Koefisien  Determinasi digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kemampuan  variabel  dependen  dapat dijelaskan oleh variabel independen.
Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Adjusted R Square 1 0,469
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel di atas menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,469 atau 46,9%, ini menunjukkan  bahwa  variabel  kepatuhan  u  yang  dapat  dijelaskan  oleh  variabel keadilan umun, timbal  balik pemerintah,  ketentuan-ketentuan  khusus,  struktur tarif pajak, dan kepentingan pribadi adalah sebesar 46,9%, sedangkan sisanya 0,531 atau 53,1% (1-0,469) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian  ini.  Faktor-faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  usaha  kecil dan  mikro  antara  lain,  pengetahuan  Wajib  Pajak,  pemahaman  sistem  informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.
Hasil  uji  statistik  F  dapat  dilihat  pada  tabel  4.26,  jika  nilai  probabilitas  lebih kecil  dari  0,05  maka  Ha  diterima  dan  menolak  Ho,  sedangkan  jika  nilai  probabilitas lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak dan menerima Ho.

## Tabel 3

## Hasil Uji Statistik F
Model F Sig. 1 6,485 0,000
Sumber: Data primer yang diolah
Pada  Tabel  di  atas  nilai  F  diperoleh  sebesar  6,485  dengan  tingkat  signifikasi sebesar  0,000.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  model  regresi  memenuhi  untuk  menguji setiap variabel independen terhadap dependen, karena tigkat signifikansi lebih kecil dari  0,05.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dimensi  keadilan  pajak,  yaitu  keadilan umum,  timbal  balik  pemerintah,  ketentuan-ketentuan  khusus,  struktur  tarif  pajak,
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
dan  kepentingan  pribadi  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  usaha mikro  dan  kecil  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Hasil  penelitian  ini konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Berutu  dan  Harto  (2012),  dan Dharmawan (2011).
Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.25, jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima dan menolak Ho, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha.
Tabel 4 Hasil Uji Statistik t Variabel B t Sig. Kesimpulan Keadilan Umum 0,238 2,188 0,038 Berpengaruh Timbal Balik Pemerintah 0,052 0,308 0,760 Tidak Berpengaruh Ketentuan Khusus 0,075 0,443 0,661 Tidak Berpengaruh Struktur Tarif Pajak 0,345 2,407 0,024 Berpengaruh Kepentingan Pribadi 0,101 0,661 0,515 Tidak Berpengaruh
Sumber: Data primer yang diolah
Pada Tabel di atas hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai keadilan  umum  menunjukan  hasil  koefisien  positif  dengan  nilai  t  hitung  sebesar 2,188, lebih besar dari t tabel  yaitu 2,056. Nilai signifikansi variabel keadilan umum adalah  0,038  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  α  =  0,05.  Dengan  demikian  persepsi keadilan  pajak  mengenai  keadilan  umum  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan umum lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Giligan  dan Richardson (2005) serta Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa keadilan
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi … umum  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  dengan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Perilaku  kepatuhan  pajak  ini  timbul  karena  adanya  sistem  pajak  penghasilan yang  diatur  secara  adil,  cara  pembebanan  pajak  penghasilan  didistribusikan  secara adil  kepada  setiap  Wajib  Pajak,  dan  pajak  penghasilan  yang  dibebankan  dilakukan secara  adil.  Selain  itu,  pajak  yang  dikenakan  kepada  Wajib  Pajak  harus  sebanding dengan  kemampuan  membayar  pajak  ( ability  to  pay ).  Menurut  Mc  Mahon  (2001) dalam  Albari  (2008),  kebijakan  atau  kegiatan  yang  bisa  menimbulkan  persepsi, bahwa  pajak  itu  adil  bagi  semua  orang  akan  sangat  membantu  menyadarkan  Wajib Pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
Pada Tabel di atas, hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai timbal  balik  pemerintah  menunjukan  hasil  koefisien  positif  dengan  nilai  t  hitung sebesar  0,308,  lebih  kecil  dari  t  tabel  yaitu  2,056.  Nilai  signifikansi  variabel  timbal balik  pemerintah  adalah  0,760  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  α  =  0,05.  Dengan demikian  persepsi  keadilan  pajak  mengenai  timbal  balik  pemerintah  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  karena  tingkat  signifikansi  yang  dimiliki variabel  keadilan umum lebih  besar dari 0,05. Hasil penelitian ini konsisten  dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia bahwa dimensi timbal balik pemerintah tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak.
Timbal  balik  pemerintah  sebagai  kompensasi  pembayaran  pajak  diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dalam memajukan kehidupannya. Wajib Pajak  berharap  saat  dana  pajak  yang  mereka  bayarkan  kepada  negara,  serta  merta diikuti  perbaikan  pelayanan  publik  dan  birokrasi,  namun  nyatanya  sangat mengecewakan.  Nilai  manfaat  atas  timbal  balik  pemerintah  atas  pembayaran  pajak ini  tidak  menjadi  alasan  Wajib  Pajak  untuk  patuh  dalam  membayar  pajak.  Dengan kata lain, perilaku kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh perasaan adil Wajib Pajak atas timbal balik yang diberikan pemerintah. Wajib Pajak akan tetap membayar pajak penghasilannya  meskipun  mereka  merasa  adil  atau  pun  tidak  dengan  timbal  balik yang  diberikan  pemerintah.  Hal  ini  terjadi  karena  pemerintah  belum  transparan mengenai  bagaimana  mengelola  uang  pajak  serta  hasil-hasil  apa  saja  yang  telah dicapai pemerintah untuk pembangunan. Jadi, meskipun Wajib Pajak tidak mendapat
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
nilai  manfaat  yang  sepadan,  ternyata  hal  tersebut  tidak  secara  signifikan mempengaruhi  Wajib  Pajak  untuk  tidak  patuh  atau  patuh  dalam  pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Pada Tabel di atas, hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai ketentuan-ketentuan khusus menunjukan hasil koefisien positif dengan nilai t hitung sebesar  0,443,  lebih  kecil  dari  t  tabel  yaitu  2,056.  Nilai  signifikansi  variabel ketentuan-ketentuan khusus adalah 0,661 lebih besar dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan  demikian  persepsi  keadilan  pajak  mengenai  ketentuan-ketentuan  khusus tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel  keadilan umum lebih  besar dari 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia bahwa dimensi ketentuan-ketentuan  khusus  tidak  berpengaruh  signifikan  pada  perilaku  kepatuhan pajak.
Adanya  ketentuan-ketentuan  khusus  yang  meringankan  Wajib  Pajak  tertentu dalam  membayarkan  pajak  tidak  mempengaruhi  perilaku  kepatuhannya  dalam membayar  pajak.  Ketentuan-ketentuan  khusus  yang  dapat  mengurangi  pajak  yang dibayarkan  dirasakan  adil  oleh  Wajib  Pajak  Badan  karena  telah  memberikan keringanan  pada  seluruh  lapisan  penghasilan,  baik  yang  berpenghasilan  kecil (misalnya  UMKM)  maupun  perusahaan  besar  (misalnya  perusahaan go  public ). Kenyataannya rata-rata responden menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas dalam bidang perpajakan tersebut dianggap sebagai sebuah bentuk ketidakadilan. Berdasarkan uji statistik,  ketentuan-ketentuan  khusus  bukanlah  faktor  yang  secara  signifikan mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil,  hal  ini  terjadi  karena kurangnya  pemahaman  usaha  mikro  dan  kecil  mengenai  perpajakan,  terutama mengenai  ketentuan-ketentuan  khusus  dalam  perpajakan.  Keputusan  Wajib  Pajak untuk membayarkan pajaknya secara tepat waktu bukan karena perasaan adil karena adanya  keringanan-keringanan  tertentu  tetapi  lebih  pada  rasa  keterikatan  mereka pada peraturan yang berlaku.
Pada Tabel di atas, hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai struktur tarif  pajak menunjukan hasil  koefisien positif dengan  nilai t hitung  sebesar 2,407,  lebih  besar  dari  t  tabel  yaitu  2,056.  Nilai  signifikansi  variabel  struktur  tarif
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi …
pajak  adalah  0,024  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  α  =  0,05.  Dengan  demikian persepsi keadilan pajak mengenai struktur tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap  kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya,  karena  tingkat  signifikansi  yang  dimiliki  variabel  keadilan  umum lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  Azmi  dan  Perumal  (2008)  di  Malaysia  bahwa  dimensi  struktur  tarif  pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak.
Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya penerima penghasilan tinggi memiliki  suatu  kemampuan  untuk  membayar  pajak  penghasilan  lebih  besar,  wajar jika penerima penghasilan tinggi dikenakan pajak secara proporsional dibandingkan penerima  penghasilan  rendah,  dan  adanya  tarif  pajak  yang  adil  berarti  harus  sama untuk setiap Wajib Pajak, meskipun rata-rata responden menyatakan bahwa Tarif 1% yang  di  kenakan  kepada  UMKM  atas  penghasilan  bruto  dianggap  sebagai  sebuah bentuk ketidak adilan.
Pada Tabel di atas, hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai kepentingan pribadi menunjukan hasil koefisien positif dengan nilai t hitung sebesar 0,661,  lebih  kecil  dari  t  tabel  yaitu  2,056.  Nilai  signifikansi  variabel  kepentingan pribadi  adalah  0,515  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  α  =  0,05.  Dengan  demikian persepsi  keadilan  pajak  mengenai  kepentingan  pribadi  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya,  karena  tingkat  signifikansi  yang  dimiliki  variabel  keadilan  umum lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Giligan dan Richardson (2005) di Hongkong bahwa dimensi kepentingan pribadi tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak.
Kepentingan  pribadi  Wajib  Pajak  tidak  dapat  menjadi  tolok  ukur  perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan meskipun pajak yang mereka bayar lebih tinggi maupun  tidak,  Wajib  Pajak  akan  tetap  membayarkan  pajak  penghasilannya. Peraturan-peraturan  pajak  yang  mengikat  lebih  menjadi  pertimbangan  dalam membayarkan  pajak.  Kemungkinan  sanksi  yang  mereka  terima  akan  menjadi perhatian  lebih  dibandingkan  hanya  mempertimbangkan  apakah  kepentingan mereka dapat terpenuhi dengan membayar pajak penghasilan.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  persepsi  keadilan  pajak yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Berdasarkan  data  yang  telah  dikumpulkan  dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakana model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Persepsi  keadilan  pajak  mengenai  keadilan  umum  berpengaruh  terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Giligan dan  Richardson  (2005)  serta  Azmi  dan  perumal  (2008)  yang  menyatakan bahwa  keadilan  umum  mempunyai  pengaruh  dengan  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Persepsi keadilan pajak mengenai timbal balik pemerintah tidak berpengaruh terhadap  kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Azmi  dan  Perumal  (2008)  di  Malaysia  bahwa  dimensi  timbal balik pemerintah tidak berpengaruh pada perilaku kepatuhan pajak.
3. Persepsi  keadilan  pajak  mengenai  ketentuan-ketentuan  khusus  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Azmi  dan  Perumal  (2008)  di  Malaysia  bahwa  dimensi ketentuan-ketentuan  khusus  tidak  berpengaruh  pada  perilaku  kepatuhan pajak.
4. Persepsi  keadilan  pajak  mengenai  struktur  tarif  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal  (2008)  di  Malaysia  bahwa  dimensi  struktur  tarif  pajak  berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.
5. Persepsi  keadilan  pajak  mengenai  kepentingan  pribadi  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil  dalam  memenuhi  kewajiban
Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi … perpajakannya.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Giligan  dan  Richardson  (2005)  di  Hongkong  bahwa  dimensi kepentingan pribadi tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

## Daftar Pustaka
Albari. "Pengaruh  Keadilan  terhadap  Kepatuhan  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak", Jurnal Universitas Islam Indonesia, Vol.XXXI No.69, 2008.
Auliani, Palupi Annisa. "APBN-P 2013, Pendapatan Turun Rp 27,7 T, Belanja Bengkak Rp 43,2 T" artikel diakses tanggal 1 Oktober 2013, dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/19/04342468/APBNP.201 3..Pendapatan.Turun.Rp.27.7.T..Belanja.Bengkak.Rp.43.2.T
Azmi,  Anna  A  dan  Perumal. "Tax  Fairness  Dimensions  In  An  Asian  Context:  The Malaysian Perspective" International Review of Business Research Papers Vol. 4 No.5, 2008.
Berutu,  Dian  Anggraeni  dan  Harto. "Persepsi  Keadilan  Pajak  terhadap  Perilaku Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)", Diponegoro  Journal  Of Accounting, Semarang, 2012.
Devano, Sony dan Kurnia. "Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu", Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
Dharmawan, Ferdyanto. "Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi  pada KPP Pratama Malang Selatan)", Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2011.
Ghozali, Imam. " Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20 " cetakan ke 6. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 2012.
Giligan  dan  Richardson. "Perception  of  Tax  Fairness  and  Tax  Compliance in  Australia and Hong Kong - A Preliminary Study", Journal of Financial Crime, 2005 Hamid,  Abdul. "Pedoman  Penulisan  Skripsi", Fakultas  Ekonomi  dan  Ilmu  Sosial  UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.
Indriantoro,  Nur  dan  Bambang  Supomo.  " Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk Akuntansi dan Manajemen ", BPFE, Yogyakarta , 2002.
Kurnia,  Siti.  " Perpajakan  Indonesia,  Konsep  dan  Aspek  Formal ",  Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam
Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
Mansury,  R.  " Kebijakan  Perpajakan" ,  Yayasan  Pengembangan  dan  Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, Jakarta, 2000.
Mardiasmo. " Perpajakan: Edisi 5" , Andi Offset, Yogyakarta, 2009.
Nurmantu, Safri. " Pengantar Perpajakan" , Jakarta : Granit, 2003.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2013 "Tentang  Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu".
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 " Tentang Tata  Cara  Penetapan  dan  Pencabutan  Penetapan  Wajib  Pajak  Dengan  Kriteria Tertentu  Dalam  Rangka  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran Pajak".
Resmi, Siti. " Perpajakan Teori Dan Kasus" , Salemba Empat, Jakarta, 2005.
Rohman,  Abdul,  dkk. "Kajian  Terhadap  Kapabilitas  Pembukuan  Usaha  Kecil  dan Menengah  (UKM)  dalam  Mendukung  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak", Jurnal Akuntansi/Volume XV, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
Santoso, Singgih. "Buku Latihan SPSS Statistik Parametik", PT Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta, 2000.
Sudarman. "Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2013  (PP- 46/2013) dan Permasalahannya", Dharma Ekonomi No.38/Th.xx/Oktober 2013 STIE Dharmaputra, Semarang, 2013.
Sugiyono. "Metode Penelitian dan Bisnis", Alfabeta, Jakarta, 2007.
Tambunan,  Ruston. "Ketentuan  Terbaru  Pajak  Penghasilan  Atas  UMKM:  Sederhana
Tapi Tidak
Adil" diakses tanggal 1 Oktober 2013 dari http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  36  Tahun  2008 "Tentang  Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan ." Utomo,  Yuni  Prihadi. "Eksplorasi  Data  dan  Analisi  Regresi  dengan  SPSS",
Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2007.
Waluyo. "Perpajakan Indonesia", Salemba Empat, Jakarta, 2005. Wijaya, Erikson.