Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora ISSN 1411 - 0911 : eISSN: 2443-2660

## POLITIK IDENTITAS ETNIK ASLI PAPUA BERKONTESTASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA SORONG
Ferinandus Leonardo Snanfi, Muhadjir Darwin, Setiadi, dan Hakimul Ikhwan Program Studi S3 Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada E-mail: ferisnanfi@yahoo.com
ABSTRAK. Tujuan penelitian, (1) Untuk mengetahui bagaimana politik identitas etnik asli Papua berkontestasi merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. (2) Untuk mengetahui bagaimana etnik asli Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dalam merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Otonomi khusus melahirkan politik identitas etnik, egoisme kampung, marga, budaya, saudara, untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Kedua etnik asli Papua saling marginalisasi dalam  strategi isu kampaye politik identitas, family, marga, kampung, organisasi etnik, gereja, televisi,spanduk, koran, elit DPRD Kota. Kedua etnik tidak bersatu dikarenakan egosime budaya, adat, diantara kedua etnik  asli Papua itu sendiri di Kota Sorong. Tujuan politik identitas etnik untuk menguasai sumber daya ekonomi (dana) otsus Kota Sorong. (2) Alasan etnik asli Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dikarena etnik Maybrat mempunyai perjanjian politik yaitu etnik Maybrat walikota dan etnik Makassar wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.  Serta mengguasai pasar umum, transportasi kendaraan umum.
Kata kunci : Politik Identitas Etnik, Asli Papua Berkontestasi, Pemilihan Kepala Daerah.

## THE IDENTITY POLITICS OF PAPUAN INDIGENOUS ETHNICS IN CONTESTATION OF REGIONAL CHIEF ELECTION IN SORONG CITY
ABSTRACT. This research was aimed (1) to know the identity politics of Papuan indigenous ethnics identity in contesting to  seize power in regional chief election of Sorong City. (2) to know how Papuan indigenous ethnics in collaboration with non-Papuan ethnics in seizing power of regional chief of Sorong City. Qualitative research method was used.The research results showed that (1) Special Autonomy (Otsus) bring forth identity politics of village egoism ethnics, margaism, culture, family, to seize power in voting regional chief in Sorong City. Both Papuan indigenous ethnics marginalized to each other in issues of primordialism identity politic campaign, village, culture, clan, language. Strategy of issues of identity politics campaign, family, clan, village, ethnical organization, church, television, banner, newspaper, elite of city  DPRD. Both ethnics did not unity because of cultural egoism, custom, among both Papuan indigenous ethnics themselves in Sorong city. The political objective of ethnics identity is to dominate economic resource of Otsus’s fund of Sorong City. (2) the reason of Papuan ethnics collaborated with non-Papuan ethnics are for the political agreement in seizing power in voting regional chief in Sorong City,  Maybrat ethnics for major and Makassar ethnics for deputy major. The collaboration has dominated the public market, public transportation and easy to get custom land.
Key words : Ethnics Identity Politics, Papuan Indigenous to Contest, Regional Chief Election.

## PENDAHULUAN
Tujuan penelitian ini, melihat politik identitas etnik  asli  Papua  yaitu,  etnik  Maybrat  dan  etnik  Moi menggunakan  identitasnya  masing-masing  dalam  ber- kontestasi merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala di  Kota  Sorong.  Politik  identitas  etnik  itu,  dimainkan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Etnik  Maybrat  dan  etnik Moi. Dari budaya, adat, kampung, keluarga, marga dan egoisme etnik masing-masing yang tertanam dalam diri mereka berdua dan ingin mendominasi diantara satu etnik  dengan  yang  lainnya.  Berbagai  akatifitas  sehari- hari dari, pendidikan, politik, birokrasi pemerintahan dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari di Kota Sorong.
Etnik  Maybrat  dan  etnik  Moi,  sehari-hari  meng- gunakan  identitasnya  dalam  ranah  dinamika  politik pemilihan kepala daerah yang di selengarai oleh Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  Republik  Indonesia,  dalam pesta lima tahunan sekali dalam kontestasi politik lokal di  Kota  Sorong.  Kedua  etnik  Maybrat  dan  etnik  Moi memajukan pemimpin yang berkualitas dari keduan etnik
dalam mencalonkan dirinya. Namun mereka dua tidak, bergandengan tanggan bersama untuk merebut kekuasaan di Kota Sorong. Kenapa kedua etnik asli Papua ini tidak bergandengan tanggan untuk merebut kekuasan di Kota Sorong, itu disebabkan karena ada egoisme kulurtur dari budaya, etnik, marga, kampung dan sebangainya.
Dinamika  dalam  proses  masa-masa  kampaye inilah,  dikeluarkan  politik  identitas  keduanya  etnik Maybarat  dan  etnik  Moi.  Identitas  yang  di  politisir sebagai “alat” mempersatukan kelompok-kelompok etnik dari, keluarga, kampung, marga, ipar, om, dan sebagainya,  masing-masing  antara  etnik  Maybrat  dan etnik  Moi  dalam  merebut  kekuasaan  di  Kota  Sorong. Proses  kampaye  politik  identitas  etnik  Maybarat  dan etnik  Moi,  saling  memarginalisasi  satu  dengan  yang lainnya dalam isu-isu politik identitas etnik kepada etnik- etnik asli Papua dan etnik non Papua di Kota Sorong. Isu-isu  kampaye  politik  identitas  etnik  yang  dikemas rapi oleh etnik Moi dan dikeluarkan dari, etnik, keluarga, kampung, marga, egoisme. isu kampaye, pemerintahan satu kampung etnik mengguasai birokrasi, satu etnik
mengguasai bantuan pemerintah, pejabat yang mengisi jabatan di birokrasi tidak kemampuan karena hasil etnik pemimpin di birokrasi menujut dari etniknya, dan satu etnik yang mengguasai dana Otsus, DAK, DAU, APBD, PAD dan proyek-proyek di Kota Sorong.
Isu-isu  kampaye  politik  identitas  etnik  yang dikeluarkan  oleh  etnik  Maybarat  kepada  etnik-etnik asli  Papua  (etnik  yang  bayak  dari  segi  jumlah  etnik Teminabuan dan etnik Raja Ampat di kota sorong) dan non Papua di Kota Sorong yaitu,  jangan salah memilih, kalau tidak mau tanah, rumah, usahmu di ambil kembali oleh etnik Moi kalau etnik  Moi yang kekuasaan, etnik Moi  tidak  mempunyai  tidak  mempunyai  kemampuan dalam memimpin dan merangkung etnik asli Papua dan etni non Papua, etnik Moi buka tokoh pembangunan di  Kota  ini.  Dari  permainan  politik  identitas  etnik  ini, sudah ada dua irisan saling memarginalisasi yang tajam dimainkan dalam politik lokal. Maka ini bisa dikatakan kalau  satu  etnik  yang  berkuasa  diantara  mereka  dua akan marginalisasi etnik yang satu dalam bentuk politik, didalam  birokrasi  pemerintahan  atau  dalam  aktifitas pemerintah di Kota Sorong.
Etnik non Papua Bugis, Buton, Makassar, Ambon, dan  Toraja,  (selanjutnya  disingkat  BBMAT,  diambil etnik ini di Kota Sorong banyak segi jumlah etniknya). Etnik  non  Papua  (BBMAT)  disini  tidak  menojolkan politik  identitasnya.  Karena  etnik  non  Papua  pihak yang  berkolaborasi  dengan  kedua  etnik  asli  Papua yang    berkontestasi  dan  saling  memarginalisasi  satu dalam  bentuk  kampaye  yang  didulis  diatas.  Etnik non Papua disini melihat kelebihan dan kekurangan politik  yang  dimainkan  kedua  etnik  asli  Papua  dalam merebut  kekuasaan  di  Kota  Sorong.  Dan  etnik  non Papua  memberikan  dukungan  lewat  berbagai  cara seperti,  organisasi-organisasi  etnik,  DPRD  Kota,  dan pejabat  etnik  di  birokrasi  yang  mempunyai  pengaruh di  lingkungan  tempat  tinggal.  Perjanjian-perjanjian politik  yang  disepakati  oleh  kedua  etnik  Maybrat  dan etnik non Papua dalam merebut kekuasaan itu, dalam berbagai kekuasan didalam birokrasi pemerintahan dan diluar  birokrasi  pemerintahan.  Maka  semua  dukungan suara mayoritas etnik non Papua diberikan kepada etnik Maybrat dan etnik Makassar untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.
Otonomi khusus di Provinsi  Papua dan Provinsi Papua Barat, agar semua etnik asli Papua bergandengan tangan  membangun  daerahnya  sesuai  dengan  kondisi di wilayah Papua. Dengan demikian, akan terjadi pem- bangunan ekonomi masyarakat, percepatan pembangunan sumber daya manusia, percepatan pembangunan institusi pemerintah,  dan  percepatan  pendidikan  politik  bagi masyarakat dan sebagainya. Sayangnya hal tersebut ter- kendala dengan fakta yang ditulis diatas sebelumnya. Ini bisa menegaskas kepada semua etnik-etnik asli Papua, etnik  non Papua yang ada di Kota Sorong dan etnik yang diluar Papua bawah etnik-etnik Papua di Kota Sorong, itu
tidak bersatu dalam pelaksanan Otsus, setiap etnik-etnik lebih bersatu kepada hubungan kelompok-kelompok etnik dari identitasnya dari, kampung, marga, keluarga ipar, om, saudara  dalam  hubungan  darah  dan  kelompok  politik. Dibandingkan  persatuan  kepapuaan,  dan  etnik-etnik Papua di Kota Sorong, saling marginalisasi satu dengan yang lainnya dan ingin tampil menojol, “mengecilkan” identitas etnik-etnik Papua yang lain. Maka memainkan politik  identitas  etnik  dalam  kelompok-kelompoknya untuk merebut kekuasaan di Kota Sorong.
Maka Dari masalah yang diuraikan diatas peneliti tertarik menganalisis dampak proses kerja politik identitas etnik yang dimainkan kedua etnik asli Papua yaitu etnik Maybrat dan etnik Moi dan juga melibatkan etnik non Papua untuk berkolaborasi dalam menjalankan politik identitas etnik untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.
Berdasarkan  dari  uraian  latar  belakang  masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah pokok dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1.  Bagaimana  politik  identitas  etnik  asli  Papua berkontestasi merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong ?
2. Bagaimana etnik asli Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dalam merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong ?
Maka tujuan dari Penelitian ini ialah:
1.  Untuk  mengetahui  Bagaimana  politik  identitas etnik asli Papua berkontestasi merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.
2.  Untuk  mengetahui  Bagaimana  etnik  asli  Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dalam merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.

## METODE
Metode  penelitian  kualitatif,  Nasir  (1988:  64). Nawawi (2001:167), informan yang diambil 52 informan dari  representasi  PNS  tingkat  OPD  etnik  Maybrat  dan etnik Pendatang, PNS dari etnis-etnis yang termarginali- sasi, Tokoh-tokoh masyarakat dari etnis-etnis asli Papua serta  etnis  Pendatang,  Tokoh  Agama,  masyarakat Moi,  masyarakat  Pendatang,  masyarakat  Teminabuan, masyarakat Raja Ampat, masyarakat Maybrat, didalam birokrasi pemerintahan dan di masyarakat Kota Sorong. Teknik  pengumpulan  data  primen  yaitu,  wawancara yang  sifatnya  spontan,objektif,  tidak  rekayasa.  (Salim, 2006:223).  wawancara  mendalam  suasana  keakraban dengan  mengajukan  pertanyaan  (Bungin,  2005:  108). Observasi  sistematis  pada  obyek  penelitian  (Nawawi, 1991:100), observasi sederhana non partisipasi, mencatat pengamatan. Observasi melalui pengamatan dan pengin- draan  (Bugin,  2005:  115).  teknik  pengumpulan  data sekunder,  menurut  Bungin  (2001:152),  dokumen  foto-
foto, karya ilmiah. analisis data penelitian menggunakan M.B.  Miles  dan  A.M.  Huberman  Singarimbun  dan Effendi (1995: 163).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Kerjanya Politik Identitas Etnik Maybrat Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong Proses Politik identitas etnik yang dimainkan kedua etnik asli Papua yaitu etnik Maybrat dengan etnik Moi dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Isu-isu identitas  yang  dipertontongkan  sangat  menojol  dengan politik identitas, saling serang dalam isu-isu yang menjadi buah bibir dikalangan etnik Papua dan etnik non Papua di Kota Sorong. Kubangun (2014:3) yang menyebutkan bahwa, kontestasi di antara orang asli Papua berdasarkan ikatan  primordialisme  semakin  menguat.  Dalam  isu kampaye  yang  digunakan  politik  identitas  oleh  etnik Maybrat  kepada  etnik  Moi  yaitu:  etnik  Papua  dan etnik    non  Papua  kami  (etnik  Maybrat)  adalah  tokoh pemekaran, etnik Maybrat yang membuat kota ini maju di tanah Papua, etnik Maybrat yang bisa menyatukkan etnik asli Papua dan etnik non Papua di Kota, etnik Maybrat yang membuat kota ini aman serta bisa berdangan dari pagi sampai pagi, jika etnik Papua, etnik non Papua, salah memilih maka etnik Papua dan etnik non Papua, akan kehilangan tanah, rumah, usah karena mereka (etnik Moi), berkuasa maka tanah adat mereka di ambil kembali.  Mengunakan  simbol-simbol  baju,  mahkota, bahasa  daerah  setiap  berkampaye  di  etnik  Papua  dan etnik  non Papua, mengatakan bawah etnik Maybrat yang bisa merangkung semua etnik-etnik dan agama-agama di Kota Sorong (Sumber: wawancara dengan Bapak YN Kepala etnik Maybrat Sabtu, 16 September 2017. Jam 11;00 WIT).
Isu  kampaye  politik  identitas,  yang  dimainkan kepada  internal  etnik  Maybrat  itu  sendiri.  Ini  bukan pertarungan merebut jabatan untuk individu atau kelompok yang memberikan dukungan. Tetapi masalah harga diri etnik Maybrat dari keluarga, marga, kampung yang  dipertarukan  dalam  merebut  kekuasan  di  Kota Sorong.  Semua  pejabat-pejabat  yang  memberikan dukungan  politik  kepada  etnik  Maybrat  di  setiap  basis atau lingkungan kelurahan dalam merebut kekuasaan di  Kota  Sorong.  Diangkat  atau  dipertahankan  dalam pengisian  jabatan  struktural.  Kampaye  politik  identitas etnik meberikan bantuan pelayanan pemerintah kepada etnik Papua dari air bersih, jalan raya, penerangan jalan, dan membuka lapangan perkerjaan kepada etnik Papua ( Sumber: wawancara dengan Bapak YN Kepala etnik Maybrat Sabtu, 16 September 2017. Jam 11;00 WIT).
Proses Kerjanya Politik Identitas Etnik Moi Di Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Sorong Isu kampaye politik identitas etnik yang dikemas dalam politik identitas etnik Moi. Etnik asli Papua dan
etnik non Papua, oleh etnik Moi kepada etnik Maybrat di Kota Sorong yaitu. Isu Identita etnik dalam internal etnik Moi kita harus menjadi tuan di atas tanah leluhur tanah  malamoi,  supaya  kita  bisa  membangun  dan menjaga alam kita (etnik Moi) sendiri  yang ditinggalkan oleh  leluhur  etnik  Moi,  etnik  Maybrat  sudah  menjadi berkuasa di kota sorong, tetapi mereka selalu diskri- minasi membawah etniknya dalam menguasai birokrasi dari atasan sampai bawahan di birokrasi pemerintahan Kota Sorong, mereka selalu diskriminasi dalam memberikan bantuan pemerintah kepada etnik-etnik yang lainnya (Sumber: wawancara dengan Bapak SK Ketua  lembanga  masyarakat  Adat  malamoi  jumat,  1 September 2017. jam 9; 00 WIT).
Isu kampaye politik identitas etnik yang disebarkan oleh  etnik  Moi  kepada  etnik  Maybrat  menggunakan politik yang kurang bagus dalam daftar pemilihan tetap ada penambahan nama-nama orang-orang yang kurang jelas  tempat  tinggalnya  dan  menggunakan  politik uang kepada masyarakat yang memilihnya, isu politik identitas yang dimainkan satu kampung etnik Maybrat menguasai jabatan publik semua di Kota Sorong, dari  ketua  umum  DPRD  Kota, Anggota  DPRD  Kota semuanya dikuasai oleh etnik Maybrat saja dan tidak ada  etnik  lain  di  Kota  sorong,  etnik  Maybrat  terlalu egoisme dan KKN.
Strategi Aktor-Aktor Elite dari Etnik Maybrat dan Etnik Moi dalam Kontestasi Politik Identitas Etnik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong Kontestasi  politik  identitas  yang  dimainkan oleh  aktor-aktor  kedua  etnik  asli  Papua,  yaitu  etnik Maybrat  dan  etnik  Moi,  dalam  merebut  kekuasaan politik pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Proses Politik identitas etnik yang dimainkan kedua etnik asli Papua  yaitu  etnik  Maybrat  dengan  etnik  Moi  dalam pemilihan daerah untuk merebut kursi nomor satu di Kota  Sorong.  Dengan  mengunakan  Isu-isu  identitas yang  dipertontongkan  sangat  menojol  dengan  politik identitas, saling serang dalam isu-isu yang menjadi buah bibir dikalangan etnik Papua dan etnik non Papua di Kota Sorong.  Isu  kampaye  yang  digunakan  politik  identitas oleh etnik Maybrat kepada etnik Moi yaitu: etnik Papua dan etnik non Papua kami (etnik Maybrat) adalah tokoh pemekaran, etnik Maybrat yang membuat kota ini maju di tanah Papua, etnik Maybrat yang bisa menyatukkan etnik asli Papua dan etnik non Papua di Kota, etnik Maybrat yang membuat kota ini aman serta bisa berdangan dari pagi sampai pagi, jika etnik Papua, etnik non Papua, salah memilih maka etnik Papua dan etnik non Papua, akan kehilangan tanah, rumah, usah karena mereka (etnik Moi), berkuasa maka tanah adat mereka di ambil kembali.  Mengunakan  simbol-simbol  baju,  mahkota, bahasa  daerah  setiap  berkampaye  di  etnik  Papua  dan etnik non Papua, mengatakan bawah etnik Maybrat yang
bisa merangkung semua etnik-etnik dan agama-agama di Kota Sorong (Sumber: wawancara dengan Bapak YN Kepala etnik Maybrat Sabtu, 16 September 2017. Jam 11;00 WIT).
Etnik Moi memainkan politik identitas dengan mengembangkan isu di masyarakat bahwa jika warga etnik mereka tidak terpilih, maka tanah-tanah adat Malamoi di Kota Sorong akan mereka sita atau ditarik kembali. Mereka yang tidak memilih warga etnik Moi tidak  akan  diakui  sebagai  pemilik  hak  adat  yang  sah di atas tanah lelurnya di Kota Sorong. Di samping itu, etnik Moi juga membangun komunikasi dengan etnik pendatang untuk bersama-sama merebut kursi nomor satu di Kota Sorong. Mereka juga membangun politik identitas  etnik  di  masyarakat  dengan  menggalang dukungan  lewat,  kampung,  marga,om,  ipar,  saudara, partai politik, hubungan keluarga, dan gereja.
Aktor-aktor  elite  dari  etnik  Maybrat  dan  etnik Moi memainkan strategi yang berbeda dalam kontestasi politik identitas etnik untuk pemilihan kepala daerah di  Kota  Sorong.  Menurut  Brown  (dalam  Subianto, 2009:335),  mengatakan  bahwa  identitas  kelompok menunjang konstruksi sosial untuk mempromosikan keterwakilan kepentingan kelompoknya. Perilaku sosial politik  terkait  dengan  identitas  kelompoknya  yang pada momen tertentu dibangkitkan demi kepentingan kelompoknya. Maka ini kita bisa lihat kedua etnik saling memarginakan dan memainkan politik identitas etnik yang  kental  dengan  isu  kampungisme,  saudaraisme, iparisme,  dan  gerejaisme.  Strategi  aktor-aktor  etnik Maybarat  sangat  diunggulkan  dalam  kontestasi  politik identitas etnik ini, dikarena etnik Maybrat sangat cakap bernegosiasi dengan semua etnik asli Papua dan etnik non Papua (BBMTA) di Kota Sorong. Dapat dikatakan bahwa  berkuasanya  etnik  Maybrat  selama  lebih  dari 30  tahun  di  Kota  Sorong  membuat  mereka  berada  di posisi tawar yang baik di hadapan etnik lainnya. Etnik Maybrat  juga  telah  menguasai  sumber  daya  ekonomi yang penting di Kota Sorong, seperti posisi Ketua DPRD Kota Sorong dan Ketua Umum Partai Golkar yang selalu menang selama 30 tahun di Kota Sorong. Warga etnik Maybrat  juga  menguasai  DPRD  Kota  dari  berbagai partai politik yang berbeda dan menguasai sumber daya ekonomi (uang) di birokrasi pemerintahan Kota Sorong. Di samping itu, etnik Maybrat juga mempunyai teman politik  yang  telah  mereka  bina  selama  30  tahun  lewat pendidikan  di  universitas,  perdangan  di  pasar,  proyek- proyek pemerintah, yaitu warga etnik Makassar. Hal itu menjadi kekuatan besar dari kontestasi politik dalam strategi yang dibangun oleh aktor-aktor elite Maybrat dan tidak dapat dikalahkan oleh etnik  Moi atau etnik lain yang mau bersaing merebut kursi nomor satu di Kota Sorong.
Strategi politik aktor-aktor etnik Moi sangat mudah terbaca dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah karena mereka tidak menguasi sumber daya yang paling penting, yaitu uang. Warga etnik Moi tidak tersebar di
posisi-posisi penting di partai politik atau menduduki banyak  kursi  DPRD  Kota  Sorong.  Mereka  pun  tidak pernah menguasai jabatan-jabatan penting birokrasi Kota  Sorong.  Oleh  karena  itu,  politik  identitasnya kurang diminati oleh etnik asli Papua dan etnik non Papua.  Dikatakan  bahwa  undang-undang  otonomi khusus  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada orang Papua pada umumnya dan lebih khusus di Kota Sorong tidak berjalan sesuai harapan, yaitu semua etnik asli Papua harus bergandengan tangan untuk memajukan daerahnya.  Tampak  dalam  kontestasi  politik  lokal  di Kota Sorong, politik identitas etnik bermain sangat menojol di setiap aktivitas politik dan etnik asli Papua harus  saling  menjatuhkan  dengan  strategi-strategi  yang tidak dapat dilihat secara kasat mata saja. Seperti isu-isu yang dimainkan oleh etnik Maybrat kepada etnik Moi. Kalau etnik Moi menjadi pemimpin di Kota Sorong, tanah-tanah  adat  malamoi  yang  sudah  kita  miliki  dan tempat, membangun rumah akan diambil kembali dan juga akan sulit kita mendapat tanah-tanah adat mereka dalam perbagai proses di Kota Sorong seperti berdangan, pembagunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  kita etnik semua akan membayar tanah-tanah adat etnik Moi di  Kota  Sorong.  Isu  yang  dimainkan  oleh  etnik  Moi kepada  etnik  Maybrat  yaitu,  sudah  cukup  lama  etnik Maybrat  memimpin  tetapi  semua  program  untuk  etnik mereka dalam berbagai aspek, dan semua jabatan di kuasai oleh etnik mereka.
Etnis Makassar Memberikan Dukungan kepada Etnik Maybrat Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong Politik pemilihan kepala daerah di Kota Sorong terjadi dinamika kontestasi politik lokal di Kota Sorong, dengan  ikut  sertanya  etnik  Makassar  dalam  politik lokal itu. Maka ini akan berdampak kepada tokoh etnik lokal  yang  bersaing  memperebutkan  kekuasaan  politik dan akses terhadap sumber daya materil Klinken 2001, (dalam  Pandji  Santosa,  2010:15). Ini terlihat lobi-lobi politik yang dilakukan dari etnik Maybrat dan etnik Moi, dengan  sadar  membuat  kesepakatan  proses  nilai  tawar politik  yang  serius  kepada  etnik  non  Papua  didalam organisasi-organisasi etnik non Papua dan para pejabat- pejabat etnik non Papua didalam birokrasi pemerintahan yang  mempunyai  pengaruh  disetiap  basis  lingkungan dikelurahan etnik di Kota Sorong. Negosiasi politik yang di lakukan etnik Maybrat Dan etnik Moi kepada etnik non Papua. Negosiasi politik etnik Maybrat kepada etnik non Papua lebih tertarik berkolaborasi kepada etnik Maybrat (Sumber:  Wawancara  dengan  bapak  MM  dari  etnik Toraja hari Selasa 5 September 2017. Jam 11; 24 WIT).
Perjanjian-perjanjian politik etnik non Papua kepada  etnik  Maybrat  akan  memberikan  dukungan politik jumlah suara etnik non Papua semua kepada etnik Maybrat. Untuk merebut kuris nomor satu yaitu walikota sorong dan juga wakil walikota dari etnik Makassar akan
merebut  kuris  nomor  dua  atau  wakil  walikota  sorong. Maka  semua  perjanjian  politik  yang  harus  ditepati dalam  perebutan  kekuasaan  di  Kota  Sorong.  (Sumber: wawancara dengan Bapak HS Wakil ketua KKS. Hari Selasa, 29 Agustus 2017 WIT).
Etnik non Papua di Kota Sorong juga berperan penting dalam dinamika politik yang dimainkan oleh etnik asli Papua keduanya. Namun etnik non Papua disini tidak menggunakan politik identitas yang berbauw etnik atau agama, tetapi politik identitas kesamaan tujuan politik dalam merebut kekuasaan di Kota Sorong. Maka etnik Maybrat    walikota  dan  etnik  Makassar  wakil  walikota Sorong. Etnis Makassar sangat mengetahui kekurangan setiap etnik asli Papua yang mencalonkan kandidatnya dalam perebutan kekuataan di Kota Sorong berdasarkan pengalamannya  berkolaborasi  dengan  etnik  Maybrat selama  30  tahun.  Untuk  melancarkan  jalanya  merebut kekuasaan  itu,  etnik  Maybrat  memberikan  janji-janji politik kepada etnik Makassar sebagi ganti dukungannya dan janji-janji itu selalu ditepati. Berdasarkan pembagian kekuasaan  yang  telah  disepakati,  etnik  Makassar  akan mendapatkan kekuasaan di sektor-sektor ekonomi, seperti pasar umum dan transportasi, serta posisi wakil wali kota dan jabatan di dalam birokrasi yang berkuasa atas proyek- proyek di Kota Sorong.
Etnik Makassar juga melihat politik identitas yang dibangun oleh etnik Maybrat sangat kuat kental mendominasi, baik di dalam maupun di luar birokrasi (Sumber: wawancara Hari Selasa, 29 Agustus 2017. Jam 16;230 WIT, dengan Bapak HS. Wakil Ketua KKSS di Kota Sorong).
Hubungan  komunikasi  kelompok  etnik  Maybrat dengan etnik Makassar sudah terjaling sangat baik satu  dengan  lainnya  dalam  komunikasi  politik  yang  di bangun keduanya. Kedua etnik saling menerima gagasan politik  atau  ide-ide  politik  yang  berbedaan  di  antara satu  dengan  yang  lainnya,  menerima  perbedaan  etnik, bahasa,  agama,  dan  keduanya  menjadikan  satu  tujuan pikiran dalam tindakan yang rasional dalam memberikan dukungan untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepalah daerah di Kota Sorong. Maka ini senada yang dikutip  menurut  Abdillah  (2002:16),  etnisitas  adalah kelompok  yang  sedikitnya  telah  menjalin  hubungan atau,  kontak  dengan  kelompok  etnik  yang  lainnya, setiap etnik menerima gagasan dan ide-ide perbedaan di antara mereka, baik secara kultur maupun politik. Dalam bahasa lain, etnisitas muncul dalam kerangka hubungan relasional saat berinteraksi. Maka dari hubungan komu- nikasi politik itu etnik Makassar meyakini bahwa orang nomor satu di Kota Sorong pasti berasal dari etnik Maybrat kemudian etnik  Makassar akan menjadi orang kedua di Kota Sorong. Dalam pembagian kue kekuasaan yang  diperoleh  dari  dukungan  itu    adalah  dikuasainya sektor ekonomi, seperti pasar umum dan transportasi, serta sektor swasta dan jabatan birokrasi dan partai politik oleh etnik Makassar. Dari lobi politik untuk memberikan
dukungan itu, etnik Makassar juga melihat etnik Maybrat telah  menguasai  sumber  daya  ekonomi  yang  sangat banyak di dalam jabatan birokrasi pemerintahan, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar yang selalu memenangi pilkada di Kota Sorong dan Ketua DPRD Kota Sorong.

## Etnik Makassar juga melihat kuatnya
Etnik Makassar Memberikan Dukungan kepada Etnik Maybrat lewat Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Sorong Monuver  etnik  Makassar  dan  etnik  Maybrat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong adalah untuk  mempertahankan  kursi  kekuasaan  wali  kota  dan wakil wali  kota Sorong. Dengan demikian, kedua etnik itu melakukan lobi-lobi politik di tingkat elite politik di dalam partai politik dan DPRD Kota Sorong. Di sinilah politik identitas dimainkan sebagai alat pengikat negosiasi di dalam partai politik dan anggota DPRD Kota Sorong, Maka  ini  senada  dengan  yang  dikutip  menurut  Nashir (2000) sosiologi politik, teori tentang elite dikembangkan dalam kaitan perjuangan politik untuk meraih posisi utama dari persaingan kekuasaan (Karomani, 2019:169). Diketahui bahwa etnik Maybrat menguasai posisi Ketua Umum  Partai  Golkar  dan  Ketua  Umum  DPRD  Kota Sorong, sedangkan etnik Makassar menguasai posisi ketua umum di beberapa partai politik (PPP dan PKB) dan anggota DPRD Kota Sorong (Sumber: wawancara dengan  Bapak  HS  Wakil  ketua  KKS.  Hari  Selasa,  29 Agustus 2017 WIT ). Jika digambarkan dalam diagram, berikut ini adalah gambaran Persentase etnik dalam DPRD Kota Sorong.
Sumber: Anggota DPRD Kota Sorong, 2017 Gambar 1. Persentase Etnik dalam Jabatan Anggota DPRD Kota Sorong Periode 2014-2019 di Kota Sorong
Berdasarkan  gambar  itu,  diketahui  bahwa  per- sentase terbesar yang menduduki posisi anggota DPRD Kota Sorong adalah etnik Makassar dan etnik Maybrat yang  diikuti  oleh  Moi  dan  etnis Ambon.  Kedua  etnik yang terakhir juga berkolaborasi memberikan dukungan kepada etnik Maybrat dan etnik Makassar untuk merebut kekuasan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Negosiasi  politik  di  antara  etnik  Makassar  dan  etnik Maybrat  sangat  solid  di  tingkat  partai  politik  di  Kota Sorong.  Dukungan  itu  juga  bertambah  besar  dengan beberapa  aktor  elite  politik  yang  berkolaborasi  dengan etnik Ambon dan etnik Maybrat.
Relasi  antar  etnik  terjadi  manakala  ada  interaksi sosial,  sebab  interaksi  sosial  adalah  awal  dari  relasi sosial  dan  komunikasi  sosial  antara  manusia  (Liliweri, 2009:125). Ini bisa dilihat etnik Makassar dan Maybrat menjalankan lobi-lobi politik di tingkat partai politik dan  anggota  DPRD  Kota  Sorong  dengan  sangat  baik. Dukungan  yang  diberikan  oleh  etnik  Makassar  dalam bentuk menggunakan kekuatan politik identitas etnik keduanya yang secara emosional menggerakkan warga kedua etnik itu. Koalisi kedua etnik itu terbangun dalam partai politik dan DPRD Kota Sorong yang menggerakkan basis-basis kedua etnik di tingkat kelurahan di Kota Sorong. Dengan jalinan politik yang telah berlangsung lama dalam kontestasi politik lokal pemilihan kepala daerah  di  Kota  Sorong,  posisi  tawar  kedua  etnik  telah terbaca  dengan  baik.  Kedua  etnik  telah  membagi kekuasaan  dengan  baik  di  tingkat  keanggotaan  DPRD Kota Sorong, dan sektor swasta. Hubungan politik yang mesra di antara kedua etnik ini menguatkan dukungan di antara keduanya dan tidak mudah dipatahkan oleh strategi politik yang lainnya.

## Etnik Makassar Memberikan Dukungan kepada
Etnis Maybrat lewat  Organisasi Kerukunannya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Sorong Organisasi ini bertujuan untuk mengoordinasikan semua  warga  etnik  Makassar  yang  merantau  mencari hidup di Kota Sorong. Organisasi ini juga sebagai alat komunikasi  dengan  masyarakat  asli  Papua  dan  etnik non Papua sekaligus menjadi media komunikasi politik bagi  etnik-etnik  yang  memerlukannya.  Keberadaan organisasi ini menguatkan posisi aktor elit politik etnik Maybrat untuk meminta dukungan dari etnik Makassar untuk merebut kekuasaan kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Tawaran politik itu tampak dengan  posisi  wali  kota  Sorong  yang  dikuasai  etnik Maybrat selama dua periode, sedangkan etnik Makassar mendapat porsi wakil wali kota di Kota Sorong (Sumber: wawancara dengan Bapak HS Wakil ketua KKS. Hari Selasa, 29 Agustus 2017 WIT ).
Perjanjian politik yang dilakukan di antara kedua etnik  itu  juga  menyangkut  penguasaan  sumber  daya ekonomi di birokrasi pemerintahan di Kota Sorong, keanggotaan  di  DPRD  Kota  Sorong,  serta  proyek  dan sektor  swasta  di  Kota  Sorong.  Dukungan  dikerahkan etnik Makassar dari basis-basis etnik ini di tingkat kelurahan sampai dengan menggunakan politik identitas untuk mencari dukungan dari mereka yang masih memiliki hubungan darah  atau saudara maupun yang kawin dengan etnik Makassar (Sumber: wawancara dengan Bapak YN Kepala  etnik  Maybrat  Sabtu,  16  September  2017.  Jam 11;00 WIT).
Thomas Sowell (dalam Liliweri, 2005:9) menge- mukakan bahwa kelompok etnik merupakan sekelompok orang  yang  mempunyai  pandangan  dan  praktik  hidup yang sama atas suatu nilai dan norma. Contoh kesamaan
nilai di sini adalah kesamaan agama, negara, asal, suku bangsa, kebudayaan, dan bahasa, yang berpayung pada satu kelompok. Maka pendekatan yang dilakukan dalam kesepakatan  politik  yang  dibangun  dengan  pendekatan melalui organisasi kerukunan etnik Makassar untuk memberikan  dukungan  kepada  etnik  Maybrat.  Hal itu diterjemahkan dari ketua organisasi dan badan kepengurusannya kepada seluruh warga etnik Makassar yang berada di Kota Sorong. Mereka harus mendukung etnik  Maybrat  dan  etnik  Makassar  dalam  perebutan kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.
Melalui  organisasi  etnik  Makassar,  mereka  yang berasa dirinya adalah bagian dari etnik Makassar harus bersatu dalam semangat keluarga besar etnik Makassar untuk  bertarung  dalam  politik  lokal  di  Kota  Sorong. Pertarungan politik itu adalah untuk mendukung berpasangannya  etnik  Makassar  dengan  etnik  Maybrat dalam merebut posisis orang nomor satu di Kota Sorong. Dengan pengalaman kolaborasi selama 30 tahun, kedua etnik  ini  telah  sangat  memahami  strategi  politik  yang harus digunakan untuk memobilisasi dukungan politik dalam merebut kekuasan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.
Budaya Egosentrisme Kontestasi dalam politik identitas etnik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong, menimbulkan budaya  egosentrisme  di  antara  kedua  etnik  asli  Papua, yaitu etnik Maybrat dan etnik Moi. Budaya itu menguat ketika  setiap  etnik  mempertahankan  egoisme  budaya, kampung, marga, keluarga, bahasa, dan nama baik etnik  mereka.  Hal  itu  membuat  kedua  etnik  itu  tidak menemukan jalan tengah untuk saling berafiliasi merebut kekuasaan  di  Kota  Sorong.  Etnik  Maybrat  dan  etnik Moi berambisi merebut kekuasaan dan menggunakan politik  identitas  etnik  sebagai  “kendaraan”  politiknya. Keduanya  membedakan  anggota  kelompok  etnik  yang lain  berdasarkan  fisik,  adat,  perkawinan,  makanan, minuman,  dan  hubungan  sosial  sehari-hari  di  wilayah mereka di Kota Sorong. Aktor-aktor etnik Maybrat sangat mengetahui kekuatan mereka karena etnik mereka telah berkuasa selama 30 tahun di atas tanah Malamoi Kota Sorong. Etnik itu telah menguasai semua sumber daya ekonomi yang penting mulai dari jabatan-jabatan ketua umum  DPRD,  birokrasi  pemerintahan,  partai-partai politik, dan proyek-proyek di pemerintahan. Di samping itu, etnik Maybrat juga menguasai banyak sumber dana yang berasal dari dana APBD, otsus, PAD, DAK, PAD, dan dana lain-lainnya.
Etnik  Moi  juga  mempunyai  egoisme  yang  besar untuk  memimpin  tanah  adat  mereka  di  Kota  Sorong. Namun,  kelemahan  etnik  Moi  adalah  mereka  tidak pernah menjadi ketua umum DPRD atau banyak dalam mengisi  kursi  anggota  DPRD  dan  menguasai  jabatan- jabatan  strategis  di  birokrasi  Kota  Sorong.  Hal  itu
membuat  sumber  daya  ekonomi  (uang)  sebagai  faktor yang  paling  penting  dalam  politik  pemilihan  kepala daerah di Kota Sorong juga tidak pernah dikuasai etnik Moi.  Etnik  Maybrat  dan  etnik  Moi  saling  memarginal dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong dan saling menggunakan politik identitas etnik masing masing.
Menurut Thomas Sowell (dalam Liliweri, 2005:9) mengemukakan bahwa kelompok etnik merupakan seke- lompok orang yang mempunyai pandangan dan praktik hidup  yang  sama  atas  suatu  nilai  dan  norma.  Contoh kesamaan nilai di sini adalah kesamaan asal, etnik bangsa, kebudayaan,  dan  bahasa,  yang  berpayung  pada  satu kelompok. Maka ini juga sama setiap etnik asli Papua mempunyai satu kelompok kepemimpinan kultural yang mempunyai  ikatan-ikatan  primordial,  seperti  derajat, martabat,  bahasa,  adat  istiadat,  dan  keyakinan  yang dibawa  sejak  lahir.  Ikatan-ikatan  itu  terbawa  sampai ke  dalam  pekerjaan,  pendidikan,  politik,  dan  lain-lain. Tidak  ada  kesepakatan  antara  etnik  Maybrat  dan  etnik Moi untuk bergandengan tangan merebut kekuasaan di Kota  Sorong.  Hal  itu  karena  masih  kentalnya  egoisme budaya, kampung, keluarga, bahasa, derajat, dan martabat dalam diri setiap etnik. Setiap etnik mengatakan bahwa dirinyalah  yang  paling  hebat,  sedangkan  etnik  lainnya berada  di  bawah  etnik  mereka.  Etnik  Maybrat  juga mempunyai  ambisi  yang  sangat  kuat  karena  mereka mengetahui bahwa mereka telah menguasai kursi nomor satu  di  Kota  Sorong  selama  30  tahun.  Penguasaan terhadap kursi nomor satu itu berarti pula bahwa mereka telah banyak menguasai sumber daya ekonomi dari setiap jabatan di birokrasi, partai politik, dan proyek-proyek di pemerintahan. Sementara itu, etnik  Moi belum pernah menguasai kursi nomor satu di Kota Sorong dan tidak menguasai  sumber-sumber  daya  ekonomi  dari  jabatan- jabatan penting di birokrasi, partai politik, DPRD Kota Sorong, dan proyek-proyek yang ada di Kota Sorong.
Politik identitas etnik yang dimainkan oleh kedua etnik berakibat pada saling memarginalkan dan ber- dampak buruk dalam birokrasi pemerintahan Kota Sorong.  Dampak  negatif  di  kemudiaan  hari  adalah fasilitas umum, seperti pasar umum, pelabuan kapal barang, kapal penumpang, dan rumah sakit umum, yang masuk wilayah administrasi Kota Sorong diklaim oleh Kabupaten Sorong ini dikarena dulu administrasi Kota Sorong masih Kabupaten Sorong di simpan administrasi karena  ada  konflik  para  elite  maka  para  elite  diklaim masuk  aset  kabupaten  Sorong.  Berbicara  mengenai praktik dominasi aktor, struktur dan pertarungan etnis, sejatinya, dominasi para aktor tersebut cenderung terlibat aktif dalam setiap kontestasi politik baik yang berasal dari partai politik, birokrasi, maupun struktur informal seperti dari organisasi paguyuban, tokoh masyarakat, dan tokoh (aktivis) mahasiswa.
Sementara, jika dilihat dari sejarah perjalanan praktik politik identitas etnis yang berkembang di Sorong saat ini, lebih cenderung melibatkan aktor, serta menyeret
penguatan  egoisme  atas  budaya  dari  masing-masing etnis  yang  ada  di  Sorong.  Dengan  mengedepankan parade  kekuatan  yang  secara  alamiah  terus  terpelihara kepentingannya,  maka,  Giddens  (2009)  berpandangan bahwa  kepentingan  kelompok  yang  dominan  erat berkaitan dengan pelestarian status quo. Dengan demikian, bentuk-bentuk  makna  yang  menaturalisasikan  kondisi yang  telah  ada  dengan  menghambat  pengakuan  atas sifat masyarakat manusia yang dapat diubah dan berciri historis berperan untuk melanggengkan kepentingan semacam  itu.  Sepanjang  sejarah,  kenyataan  tersebut dipahami dan dapat mengacu pada kondisi-kondisi ketika relasi sosial tampak memiliki sifat undang-undang alami yang tetap dan tak dapat diganggu gugat, maka, kenyataan identitas tersebut dapat dipandang sebagai bentuk utama keberlangsungan proses naturalisasi masa kini.
Dengan kata lain, sejatinya, penonjolan kekuatan identitas  etnik  dan  relasi  yang  dilakukan  para  aktor tersebut  pada  hakikatnya  merupakan  pijakan  dari kondisi  objektif  etnisitas  yang  merasa  berpeluang untuk  menonjolkan  eksistensinya  dan  tidak  melanggar konstitusi, serta cita-cita demokrasi langsung. Dalam hal ini, kondisi dan kedudukan kelompok (identitas) etnis yang  ada  di  Kota  Sorong  dapat  mendorong  lahirnya civil society yang kuat di daerah. Dalam konteks Sorong, peran aktor melalui organisasi paguyuban yang berbasis etnis sangat berpengaruh dan dominan dalam kontestasi politik identitas etnik.
Selain itu, keterlibatan aktor birokrat sebagai peran kelompok lapangan tengah yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih dan jejaringnya jauh lebih efektif dari pada partai politik. Pemetaan lebih lanjut atas dominasi aktor informal dan sturktur formal dalam kontestasi atas etnisk di Kota Sorong, dapat dilihat sampai sejauh mana usaha para aktor dalam membangun isu  etnik  dalam  upaya  untuk  memetakan  masyarakat pemilih berdasarkan garis keturunan dari para kontestan yang tampil sebagai kandidat pemimpin di Kota Sorong. Tidak ada yang bisa menepis, betapa konfigurasi etnik dapat  terlihat  dengan  hadirnya  para  calon  yang  akan menduduki  kursi  kekuasaan  di  Kota  Sorong.  Terkait dengan  peran  kekuatan  lapangan  tengah  yang  dalam hal  ini  para  aktor  etnik  yang  mewakili  kelompok masing-masing  kandidat,  mereka  terus  berupaya  untuk melembagakan  kekuatan  politiknya.  Walau  secara struktur politik tidak dipandang serupa lembaga partai, namun, kekuatan ini mampu memetakan kekuatan politik para kandidat dengan secara politik yang berbasis etnik.
Tujuan etnik asli Papua berkontestasi merebut jabatan  dengan  mengunakan  berbagai  cara  dengan membangun isu-isu politik identitas etnik kepada etnik- etnik Papua dan etnik non Papua di Kota Sorong, lewat saluran  kampaye  dalam  tulisan-tulisan  di  spanduk, median massa koran dan siayaran televisi lokal di Kota Sorong.  Politik  yang  dimainkan  kedua  etnik  dengan berbagai  cara  dengan  isu  politik  identitas  etnik  untuk
memarginalisasi satu dengan yang lainnya. Maka kedua etnik tersebut menjaling komunikasi kepada etnik Papua dan etnik non Papua untuk bersama-sama berkolaborasi merebut kekuasaan di birokrasi pemerintahan Kota Sorong. Kenapa sampai kedua etnik ini tidak bisa berko- laborasi dikarenakan masih ada faktor egoisme etnik yang dibawah oleh kedua etnik asli Papua. Maka dalam proses-proses kampaye disitu semaking jauh dengan kata bersatu dengan etnik Papua untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.
Penyebab Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Sorong Proses-proses  terjadinya  politik  identitas  etnik dalam pemilihan kepala daerah Kota Sorong. Dikarenakan ada hubungan sebelumnya antara etnik Maybrat dengan etnik  non  Papua  di  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Para elit-elit  etnik  Maybrat  di  berikan  ilmu  pengetahuan (pendidikan) di sebuah lembaga pendidikan (Universitas) yang  ternama  di  Kota  Sorong.  Didalam  menempu pendidikan terjadi kontak-kontak ide-ide politik di antara para  elit  etnik  Maybrat  dengan  etnik  Makassar  yang sama.  Hubungan  yang  terbangun  diantara  kedua  etnik itu sangat baik dan saling percaya menggatar kedua etnik tersebut  dalam  hubungan  politik  jangka  panjang  yang serius dalam percaturangan politik lokal dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.
Proses-proses politik dalam negosiasi politik antara keduanya etnik Maybrat dengan etnik Makassar berjalan dengan mudah karena sudah disampaikan diatas hubungan sebelumnya antara kedua etnik tersebut. Dari kolaborasi politik dalam merebut kekuasan itu sampai sekarang sudah  30  tahun  lamannya  mereka  dua  berkolaborasi. Maka ini sudah ada yang menguasai sektor ekonomi serti etnik Makassar sudah mengasai pasar umum sangat lama, jika kolaborasi itu berubah maka otomasti usaha mereka pasti juga akan berubah karena kolaborasi dengan orang lain.
Kenapa negosiasi etnik Moi tidak diberikan dukungan  kepada  etnik  Makassar.  Karena  hubungan yang  dibangun  oleh  etnik  Makassar  dengan  etnik Maybrat sudah terbangun sejak lama dan saling percaya diantara  kedua  belah  pihak.  Etnik  Moi  kenapa  tidak bisa  berkolaborasi  kepada  etnik  Makassar,  nantinya mengganggu ekonomi yang sudah berjalan yang dipunyai oleh etnik Makassar dan etnik non Papua yang lain. Tidak ada keperyaan antara etnik Makassar kepada etnik Moi dan etnik Moi tidak menguasai Dana, untuk menjamin dalam proses-proses politik pemilihan kepala daerah dan juga  etnik  Moi  tidak  banyak  mempunyai  dukungan  di dalam DPRD Kota Sorong.
Maka untuk mengamankan proses politik di masyarakat  pada  etnik  Papua  dan  etnik  non  Papua dimainkan politik identitas etnik dalam pemilihan dan juga  untuk  mengamankan  sumber  daya  ekonomi  di birokrasi pemerintahan, harus mengunakan politik
identitas  etnik  yang  menojol  dari  keluarga,  kampung dan  marga.  Untuk  kepentingan  menjaga  kursi  nomor satu dalam pertarungan pemilihan kepala daerah lima tahun  lagi.  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  kepada Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat  untuk memperkuatkan etnik-etnik asli Papua dari berbagai aspek,  yang  berorentasi  pada  peningkatan  sumber daya  manusia  dan  lain-lain  sebagainya.  Akan  tetapi, dalam kenyataannya yang terjadi di daerah timbulnya kontestasi politik identitas etnik di Kota Sorong, dalam politik lokal merebut kekuasaan. Hal itu tergambar dari simbol-simbol  primodialisme  yang  menonjol  dalam berbagai aktivitas politik lokal di Kota Sorong.
Maka dari pejelasan diatas dapat mengutip pernyataan  Lukmantoro  (dalam  Bucharim,  2014:20) Politik identitas adalah tindakan politik untuk menge- depankan kepentingan- kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik,  baik  berbasiskan  pada  ras,  etnisitas.  Dari penjelasan politik identitas menurut Lukmantoro (dalam Bucharim, 2014:20), menyebabkan politik identitas etnik menonjol di Kota Sorong untuk penguasan sumber daya ekonomi seperti dana otsus dan lain-lain sebgainya, maka etnik Papua memilih untuk tidak berkolaborasi dengan etnik tertentu di Kota Sorong.  dan Memilih etnik lainnya sebagai kawan politiknya. Dan juga alasan di balik pilihan etnik Maybrat yang memilih berkolaborasi dengan etnik Makassar dibandingkan dengan etnik Moi adanya budaya egosentrisme.  Sebagaimana  diketahui,  etnik  Maybrat telah menguasai pucuk pemimpin (bupati dan walikota 30 tahun) serta jabatan-jabatan publik di Kota Sorong, partai politik, DPRD Kota Sorong, bahkan Ketua DPRD Kota Sorong, serta juga menguasai proyek-proyek kecil maupun proyek besar yang ada di Kota Sorong. Etnik Maybrat juga menguasai sumber daya ekonomi seperti: Dana Otsus Papua, PAD, DAK, dan DAU di Kota Sorong. Yang juga tidak kalah penting adalah dari segi jumlah penduduk,  etnik  Maybrat  sangat  banyak  jumlahnya  di Kota Sorong dan mempunyai hubungan saudara dengan etnik Teminabuan yang dapat dilihat dari sejarah masa lalu mereka. Hubungan saudara kedua etnik itu, membuat jumlah mereka dua sangat banyak dibandingkan dengan etnik Moi.
Dipilihnya  etnik  Makassar  sebagai  etnik  yang dirangkul oleh etnik Maybrat untuk berkolaborasi karena etnik  Makassar  telah  menguasai  sektor  swasta  di  Kota Sorong.  Etnik  non  Papua,  mempunyai  banyak  sumber ekonomi dalam bentuk pasar umum, ruko, kios, warung makan, transportasi angkutan penumpang maupun angkutan  barang,  serta  kapal-kapal  nelayan  di  Kota Sorong.  Etnik  Makassar  juga  menguasai  banyak  dana yang  beredar  dari  masyarakat  kalangan  atas  maupun kalangan kecil di Kota Sorong. Etnik Makassar juga telah mengetahui  kekuatan  etnik  Maybrat  yang  telah  lama menguasai semua jabatan publik yang telah disebutkan sebelumnya. Dari kolaborasi itu, mereka menekan tanah-
tanah  adat  di  wilayah  Kota  Sorong  yang  merupakan tanah adat etnik Moi agar etnik Maybrat, Teminabuan, Makassar,  dan  etnik  lainnya  dapat  menguasai  tanah mereka  dengan  mudah  yang  diatur  dalam  administrasi birokrasi pemerintahan Kota Sorong.
Namun,  politik  identitas  etnik  yang  dimainkan itu tidak mengganggu hubungan relasi antara etnik di Kota Sorong, yaitu antara etnik Maybrat dengan etnik Moi, Teminabuan, Raja Ampat, Makassar, Toraja, dan Ambon. Hal yang sama juga berlaku untuk hubungan etnik  Moi  dengan  etnik  Maybrat,  Teminabuan,  Raja Ampat,  Makassar,  Toraja,  dan  Ambon,  begitu  pun sebaliknya, dari etnik Makassar kepada etnik Maybrat, Moi,  Teminabuan,  Raja  Ampat,  Toraja,  dan  Ambon. Hubungan antara etnik terjain dengan baik dan rukun di  Kota  Sorong,  bahkan  ini  menjadi  sebuah  catatan penting bahwa dalam permainan politik identitas etnik di  Kota  Sorong,  tidak  ada  konflik-konflik  horizontal yang  terjadi.  Hal  itu  membuktikan  bahwa  etnik-etnik asli Papua dan non Papua di Kota Sorong sangat dewasa dari gaya berpikir dan tindakan setiap individu maupun kelompok-kelompoknya  dalam  berpolitik  di  Kota Sorong.

## SIMPULAN
Politik identitas etnik asli Papua berkontestasi merebut kekuasaan  di  Kota  Sorong.  Otonomi  khusus  yang diberikan pemerintahan pusat kepada etnik Papua di Kota Sorong untuk bergadengan tanggan untuk mem- banguan  daerah  kota  sorong  sesuai  dengan  apa  yang mereka alami di Kota Sorong berdampak melahirkan politik  identitas  etnik  dalam  proses  percaturan  politik pemilihan kepala daerah di Kota Sorong, Politik identitas etnik itu dimanfaatkan sebagai alat untuk mempersatukan  kelompok-kelompok  etniknya  untuk kepentingan merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah  di  Kota  Sorong.  Maka  melibatkan  identitas etnik dari primodialisme, egoisme kampung, marga, budaya,  saudara,  dan  kelompok  politik  untuk  melebur menjadi satu dalam semangat merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Maka proses kerja  politik  identitas  etnik  yang  dimainkan  oleh  etnik Maybrat dan etnik Moi dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah di Kota Sorong, kedua etnik tersebut tidak berkerja  sama  satu  dengan  yang  lainnya.  Kedua  etnik maybrat  dan  etnik  etnik  Moi  saling  memarginalisasi satu dengan yang lainnya dengan isu-isu kampaye yang berbauw  identitas  etnik  dari  primodialisme,  kampung, budaya, marga, bahasa, baju adat, mahkota, dan kelom- pok  politik.  Strategi-strategi  isu  kampaye  politik identitas yang dimainkan kedua etnik Maybrat dan etnik Moi  melibatkan,  family,  marga,  kampung,  organisasi etnik asli Papua dan non Papua,gereja, siaran televisi lokal,spanduk,  korang  dan  para  elit  politik  di  DPRD kota dan para pejabat-pejabat birokrasi yang mempunyai
basis-basis  etnik  di  keluarahan.  Kedua  etnik  Maybrat dan etnik Moi tidak bersatu dan berkerja sama dalam merebut kekuasaan dalam politik lokal di kota sorong ini dikarenakan masih kuatnya egosime budaya, adat, etnik lebih kuat dan menojol diantara kedua etnik asli Papua itu sendiri. Dan juga tujuan mendasar dari politik identitas etnik  yang  dimainkan  di  dalam  politik  lokal  di  Kota Sorong dalam pemilihan itu, untuk mengguasai sumber daya ekonomi yang banyak di Kota Sorong.
Etnik asli Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dalam merebut kekuasaan di Kota Sorong. Etnik maybrat tidak  memilih  etnik  Moi  dikarenakan  etnik  keduanya mempunyai  egoisme  kultur  dari  budaya  adat,  marga, kampung,  dan  ingin  dominasi  etnik  satu  dengan  yang lainnya. Hubungan kedua etnik Papua ini tidak berjalan baik dalam proses pemilihan karena masing-masing saling marginalisasi  dengan  isu-isu  kampaye  yang  berbauw identitas  etnik  dan  saling  menyerang  satu  dengan  yang lainnya. di perluh bantuan kepada etnik non Papua untuk menambah  jumlah  mayoritas  suara  pemilih  di  Kota Sorong, maka etnik non Papua di bernegosiasi dengan perjanjian-perjanjian politik kepada kedua belah pihak maka etnik Maybrat mempunyai perjanjian politik yang di sukai oleh etnik  Makassar untuk berkolaborasi dengan etnik Maybrat merebut kekuasaan dalam percaturan politik pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Dalam perjanjian kedua  etnik  Maybrat  menduduki  jabatan  wakikota  dan etnik Makassar menduduki jabatan wakil walikota Sorong. Hubungan yang dibangun oleh etnik Maybrat dengan etnik Makassar sudah jauh hari yang dibangun para elit Maybrat diberikan pendidikan di universitas di Kota Sorong. Dan juga etnik Maybrat sudah menguasai, menjalankan politik identitasnya  di  Kota  Sorong  selama  30  tahun  lamanya dan juga etnik Maybrat sudah mengguasai jabatan politik dari ketua DPRD kota sorong, banyak anggota dari etnik Maybrat  dari  berbagai  partai  politik  yang  menduduki DPRD  kota  Sorong,  ketua  umum  dalam  berbagaipartai politik, dan proyek-proyek pemerintah di Kota Sorong. Dan etnik Makassar sudah sudah mengguasai perekonomian di kota sorong dari pasar umum, transportasi kendaraan umum,  dan  sektor  perekonomian  yang  penting  di  kota sorong, jika ada perjanjian yang politik yang berubah dalam mendukung maka akan berimpas kepada sektor itu juga. Dan juga pembagian Pembagian kekuasan politik yang adil dan dapat dipercaya oleh kedua etnik Maybrat dan etnik Makassar.  Etnik  Maybrat  membuat  proses-proses  tanah ada etnik Moi di kota sorong, lebih mudah etnik Papau dan etnik non Papua mudah mendapatkan tanah itu karena etnik Maybrat menekan di administrasi dan tidak perduli dengan proses adat mereka. Dari hal-hal ini etnik Papua dan etnik non Papua memberikan dukungan lewat dana maupun basis etnik mereka yang sudah terbanggun seja lama di Kota Sorong. Tujuan kedua etnik Maybrat dengan etnik Makassar berkolaborasi untuk menguasai sumber daya ekonomi ekonomi yang  banyak di Kota Sorong.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah  S.U.  (2002). Politik Indentas Etnis,
Pengulatan Tanda Tanpa Identitas . Magelang: Penerbit Indonesiatera.
Bucharim,  S.A.  (2014). Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI DKI.
Bungin,  B.  (2001). Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif . Surabaya: Airlangga University Press.
______. ( 2005). Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif. Surabaya:  Airlangga  University Press.
Giddens , A.  (2009) . Problem Utama Dalam Teori
Sosial, menyangkut dengan Aksi,. Struktur, dan Kontradiksi Dalam Analisis Sosial atau dalam judul Asli yang di undu;. Action, Structure,
and Contracdition In Social Analysis . Jakarta: Penerbit Pustaka. Pelajar.
Karomani,  (2009). Ulama, Jawara, Dan Umaro: Studi Tentang Elite Lokal Di Banten . Sosiohumaniora, Vol. 11 (2):  168-182.
Kubangun  I.I.  (2014).  “Kontestasi  Primordialisme dalam Positioning pada  Struktur  Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Manokwari”. Tesis .
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Liliweri, A. (2005). Prasangka & Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur . Yogyakarta: Lkis.
_____. (2009). Prasangka dan Konflik Komunikasi, Lintas Budaya, Masyarakat dan Multikultur .
Yogyakarta: Lkis.
Nasir,  M. (1988). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nawawi,  H.H.  (2001). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bidang Sosial, University Press.
______,  (1991). Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: University Press.
Pandji, S. (2010). Disintegrasi, Pemerintahan Lokal Dan Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah . Sosiohumaniora, Vol. 12 (1): 12 – 24.
Salim,  A.  (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
Singarimbun,  M.  dan  Effendi,  S.  (1995). Metode Penelitian Survei . Jakarta: LP3ES.
Subianto,  Benny.  (2009). Ethnic Politics and the Rise of the Dayak Bureaucrats in local Election” dalam Deepening Democracy in Indonesia?Direct Elections for Local Leaders (Pilkada). Maribeth  Erb  dan  Priyambudi Sulistiyanto,  Pasir  Panjang,  Singapura:
ISEAS.