Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 10 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (BUMN PERSERO)
Jimmy Simanjuntak 1
1 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: jimmys.juntak@gmail.com
Abstract: In accordance with Article 1 number 1 of Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, the definition of State-Owned Enterprises (SOE) are business entities whose capital is entirely or mainly owned by the state through direct participation that is derived from the state’s separated assets. In the implementation  of  business  sector  in  Indonesia,  SOE  in  several  business  sectors  has  made  a  major contribution to national economic development. There are, however, performance gap of SOE in several business sectors, which leads to the liquidation of SOE that are unable to compete. But, the liquidation process of SOE is more complicated compared to the liquidation process of private company. This research aims to provide an in-depth analysis of the liquidation process of SOE.
Keywords: State-Owned Enterprises; Liquidation; Bankruptcy.
How  to  Site:  Jimmy  Simanjuntak  (2024).  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Negara  Berbentuk  Perseroan  Terbatas (BUMN Persero). Jurnal hukum to-ra , 10 (1), pp 165-177. DOI. 10.55809/tora.v10i1.338

## Introduction
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (BUMN Perum). Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau  paling  sedikit  51%  ( lima  puluh  satu  persen )  sahamnya  dimiliki  oleh  Pemerintah Indonesia.  Sedangkan, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Indonesia  dan  tidak  terbagi  atas  saham.    Penyertaan  modal  negara  kepada  BUMN dilakukan  untuk  dapat  menjalankan  fungsi  dan  tujuannya  guna  mencari  keuntungan yang dapat menjadi salah satu sumber pemasukan bagi keuangan negara. Oleh karena itu, BUMN diharapkan mampu meningkatkan perannya sebagai agent of development yang berkontribusi dalam pembangunan nasional dan berperan aktif dalam mendukung program  prioritas  nasional,  sehingga  diperlukan  ketentuan  terkait  pengaturan  dalam pengelolaan  BUMN  sebagaimana  telah  diatur  dalam  UU  BUMN.  Namun  selain  itu, terhadap BUMN berbentuk Persero perlu mengikuti peraturan terkait dengan perseroan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero) Jurnal Hukum tora: 10 (1): 165-177
Dalam  penerapannya,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  dalam kelangsungan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  BUMN,  termasuk  namun  tidak terbatas  pada  perekonomian  yang  lemah,  menurunnya  kinerja  perusahaan  yang meliputi  organisasi,  manajemen  serta  keuangan  yang  juga  dapat  mempengaruhi perkembangan  BUMN.  Hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  BUMN  mengalami penurunan  tingkat  laba  yang  berpengaruh  terhadap  pendapatan  nasional,  sehingga dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang dapat  mendukung  penyelesaian  permasalahan  tersebut.  Sebagai  contoh,  hukum kepailitan  yang  mengatur  mengenai  penyelesaian  utang  piutang  serta  dalam  hal perseroan  tidak  dapat  melanjutkan  kegiatan  usahanya  maka  dapat  diterapkan mekanisme pembubaran atau likuidasi perseroan.
Pada praktiknya, kepailitan  terhadap BUMN memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, khususnya  dalam  tahapan  eksekusi,  yakni  penyitaan  dan  pembagian  aset.  Beberapa BUMN  pernah  diputus  pailit,  sebagai  contoh  PT  Kertas  Leces  (Persero)  berdasarkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  yang diperkuat  oleh  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  43  PK/Pdt.Sus-Pailit/2019  Tanggal  28  Maret  2019,  dimana  dinyatakan permohonan  peninjauan  kembali  PT  Kertas  Leces  (Persero)  tersebut  tidak  dapat diterima. Namun pada beberapa kasus kepailitan BUMN, putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dibatalkan pada tahapan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, salah satunya PT Hutama Karya (Persero).
Bahwa sampai dengan saat ini, seringkali terdapat perbedaan pandangan bahwa aset BUMN masih dianggap sebagai aset negara walaupun bentuk BUMN yang bersangkutan adalah Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan penyertaan modal pemerintah kepada BUMN  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Bahwa  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa kekayaan Negara  itu  termasuk  di  dalamnya  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  di  BUMN  atau BUMD. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung seringkali dinyatakan bahwa kekayaan negara itu tidak boleh disita serta Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa BUMN itu juga harus mengikuti sistem keuangan negara.
Berdasarkan  hal  tersebut,  kekayaan  negara  yang  terpisah  itu  tetap  bisa  dipailitkan, namun  terdapat  perbedaan  mekanisme  permohonan  pailit  terhadap  BUMN  dengan perseroan swasta, dimana permohonan pailit terhadap BUMN seharusnya diajukan oleh Menteri, baik Menteri BUMN ataupun Menteri keuangan karena terdapat juga persero yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini guna mengurangi potensi kecurangan- kecurangan untuk kepentingan swasta. Putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan kepailitan  BUMN  tersebut  dapat  diterima  apabila  pertimbangannya  adalah  untuk memproteksi  kepentingan  hajat  hidup  orang  banyak,  seperti  pertimbangan  politis,
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero) Jurnal Hukum tora: 10 (1): 165-177
ekonomis,  sosiologis  dan  sebagainya.  Akan  tetapi,  apabila  pertimbangan  Mahkamah Agung  dalam  membatalkan  pailit  BUMN  karena  alasan  kekayaan  Negara  tidak  dapat disita atau tidak dapat dipailitkan maka alasan tersebut tidak dapat diterima.
Keberadaan  badan  hukum  perseroan  yang  sedang  dalam  likuidasi  masih  tetap  ada, dikarenakan  selama  dalam  proses  likuidasi  perangkat  dasar  perseroan  dari  sebuah badan  hukum  masih  tetap  berlaku,  termasuk  RUPS  dan  anggaran  dasar  masih  tetap berfungsi,  namun dalam hal  manajemen  perseroan,  tugas  dan  tanggungjawab direksi diambil  alih  oleh  likuidator,  termasuk  dalam  mengajukan  permohonan  kepailitan  di Pengadilan.  Dengan  demikian,  perseroan  terbatas  dalam  proses  likuidasi  tetap  dapat dipailitkan berdasarkan  permintaan  kreditornya  atau  dapat  mengajukan  permohonan pailit  terhadap  debitornya  dengan  tetap  memenuhi  syarat  yang  diatur  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).
Dalam hal terdapat sisa harta likuidasi setelah seluruh piutang kreditor telah dibayarkan, maka wajib dibagikan kepada pemegang saham perseroan secara prorata. Berdasarkan pembagian  jenis  kreditor  tersebut,  kepentingan para  kreditor dan hak-hak  pemegang saham memiliki kepastian hukum yang jelas. Namun, jika diperkirakan aset hasil likuidasi tidak cukup untuk melunasi seluruh utang perseroan maka likuidator wajib mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Akan tetapi, permohonan pailit tersebut tidak perlu dilakukan jika para kreditor menyetujui proses likuidasi dilakukan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  dapat  mengetahui  bagaimanakah  proses  pembubaran BUMN Persero yang diawali dengan proses likuidasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan studi dokumen untuk  mendapatkan  data  sekunder.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  secara normatif  kualitatif,  yaitu  suatu  cara  menganalisa  yang  menghasilkan  logika  penalaran kualitatif.

## Discussion
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  akan  menganalisis  ketentuan  serta  kaidah- kaidah  terkait  dengan  mekanisme  pembubaran  terhadap  BUMN  Persero  yang  telah diawali dengan proses likuidasi terlebih dahulu sebelum diajukannya permohonan pailit.
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero) Jurnal Hukum tora: 10 (1): 165-177

## Likuidasi
Undang-Undang  tidak  menjelaskan  pengertian  daripada  likuidasi,  namun  menurut kamus hukum, likuidasi adalah pemberesan urusan perseroan, terutama penyelesaian utang  piutang  perseroan. 1 Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  likuidasi  adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero). 2 Mekanisme dan prosedur pembubaran perseroan dapat dilihat dalam Pasal 142  s/d  Pasal  152  UU  PT,  dimana  dalam  Pasal  142  ayat  (1)  UU  PT  dinyatakan bahwa likuidasi  dilakukan  sehubungan  dengan  pembubaran  perseroan  yang  terjadi  karena sebab-sebab sebagai berikut:
“(1) Pembubaran Perseroan terjadi:
a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. karena  jangka  waktu  berdirinya  yang  ditetapkan  dalam  anggaran  dasar  telah berakhir;
c. berdasarkan penetapan pengadilan;
d. dengan  dicabutnya  kepailitan  berdasarkan  putusan  pengadilan  niaga  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  harta  pailit  Perseroan  tidak  cukup  untuk membayar biaya kepailitan;
e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
f. karena  dicabutnya  izin  usaha  Perseroan  sehingga  mewajibkan  Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Bahwa pembubaran  perseroan berdasarkan  ketentuan  ayat  (1)  tersebut, harus  selalu diikuti  dengan  likuidasi,  sebagaimana  yang  dinyatakan dalam  Pasal  142  ayat  (2) yaitu sebagai berikut:
“(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
b. Perseroan  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum,  kecuali  diperlukan  untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.”
Dari ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a, dapat disimpulkan bahwa likuidasi merupakan konsekuensi  dari  pembubaran  suatu  perseroan.  Dalam  hal  syarat  pembubaran perusahaan  telah  terpenuhi,  maka  proses  likuidasi  diawali  dengan  penunjukan
1 S.J. Fockema Andreae, Rechtsgeleerd Handwoordenboek , hlm. 175.
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero) Jurnal Hukum tora: 10 (1): 165-177
likuidator,  baik  seorang  atapun  lebih  likuidator.  Jika  tidak  ada  penunjukan  likuidator dalam proses likuidasi tersebut, maka direksi bertindak sebagai likuidator sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 142 ayat (3) UU PT yaitu:
“(3)  Dalam  hal  pembubaran  terjadi  berdasarkan  keputusan  RUPS,  jangka  waktu berdirinya  yang  ditetapkan  dalam  anggaran  dasar  telah  berakhir  atau  dengan dicabutnya  kepailitan  berdasarkan  keputusan  pengadilan  niaga  dan  RUPS  tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.”
Dalam  praktiknya,  likuidator  yang  ditunjuk  dapat  seseorang  yang  ahli  di  bidangnya, dalam  arti  seseorang  di  luar  struktur  manajemen  perusahaan,  namun  direksi  dari perusahaan  tersebut  dapat  pula  ditunjuk  sebagai  likuidator.  Dalam  menjalankan tugasnya,  likuidator  memiliki  kewenangan  untuk  membentuk  tim  guna  membantu pelaksanaan proses likuidasi.
Selanjutnya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai  dengan  selesainya  likuidasi  dan  pertanggungjawaban  likuidator  diterima  oleh RUPS  atau  pengadilan.  Dari  ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  apabila likuidator diangkat oleh Pengadilan, maka pertanggungjawaban likuidator disampaikan kepada  Pengadilan,  sedangkan  apabila  likuidator  adalah  seorang  direksi  perseroan karena  RUPS  tidak  menunjuk  likuidator,  maka  pertanggungjawaban  likuidator disampaikan kepada RUPS. 3 Perseroan baru kehilangan status badan hukumnya apabila telah selesainya proses likuidasi dan diterimanya pertanggungjawaban likuidator.

## Kepailitan
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang.
Salah  satu  sebab  terjadi pembubaran  perseroan adalah  karena harta  pailit  Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf (e) UU PT. Berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UU PT menyatakan, bahwa dalam hal utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator
3 J. Satrio, Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) berdasarkan U.U. No. 40 Tahun 2007 , Bagian Kedua, hlm. 289.
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero) Jurnal Hukum tora: 10 (1): 165-177
wajib mengajukan permohonan pailit, kecuali seluruh kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.
Dalam hal permohonan pailit diajukan kepada BUMN, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap BUMN tersebut. Menurut Munir Fuady, akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 ( dua ) model pemberlakuan, yaitu sebagai berikut: 4
a. Berlaku Demi Hukum
Akibat yang paling besar dari berlakunya demi hukum adalah berlaku sitaan umum atas  seluruh  harta  debitor  (Pasal  1  ayat  (1)  jo.  Pasal  21  UU  KPKPU)  dan  debitor kehilangan hak mengurus (Pasal 24 UU KPKPU).
D e bit o r  kehilan ga n  hak m en g urus  berd a sarkan  ke t e n tuan  Pa s al 2 4 UU  KPKPU, menentukan b a h w a:
“(1 ) D e b it or de mi  hukum k e h ila n ga n  hakn ya untuk  m e n g ua s ai  d a n m e ngu ru s ke k ayaa nn ya y ang ter m asu k da l a m h a r ta pai li t, seja k tangga l p utus an p e rn ya t aan pa ilit diu c apkan .
( 2) Tangg al p u tu sa n s e ba ga i ma n a dimaksud pada a yat (1) dihitung s e jak puku l 00 . 00 w akt u sete mp a t .
(3 ) D a l a m  ha l  se b e lum  p utusa n  p e rn y ataan  pail i t  d iuca pkan  t e lah dil a k s a na ka n t ra n sfer  dana  me l a lui  b a nk a tau lembag a se l a in  b an k p ad a  ta n gga l  p utu s an s ebaga im a n a dim a ks ud pa d a a y at (1) , tra n sfe r t erse b u t wa jib dite r us k a n.
(4)  Dalam  hal  sebelum  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  telah  dilaksanakan Transaksi Ef e k di Bursa Efek maka transaksi te r s ebut w ajib di se l esa ik a n.”
b. Untuk Akibat-Akibat Hukum Tertentu dari Kepailitan berlaku Rule of Reason
Akibat-akibat hukum yang lain dari dampak kepailitan tersebut adalah menyangkut pembayaran kompensasi pensiun yang akan dilakukan dengan mengacu pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
4 Yudaning Tyassari, Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Dirgantara Indonesia (Persero) , Semarang, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 110.
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero) Jurnal Hukum tora: 10 (1): 165-177
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:
“(1) Dalam hal Perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan,  Upah  dan  hak  lainnya  yang  belum  diterima  oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
(2)  Upah  Pekerja/Buruh  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.
(3) Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya  atas  semua  kreditur  kecuali  para  kreditur  pemegang  hak  jaminan kebendaan.”

## BUMN Persero, BUMN Perum Serta Perseroan Terbatas Swasta
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU BUMN, definisi dari Perusahaan Perseroan (Persero), adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU  BUMN,  definisi  dari  Perusahaan  Umum  (Perum),  adalah  BUMN  yang  seluruh modalnya  dimiliki  negara  dan  tidak  terbagi  atas  saham,  yang  bertujuan  untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus  mengejar  keuntungan  berdasarkan  prinsip  pengelolaan  perusahaan. Perseroan terbatas swasta adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya.
Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU yang berbunyi, “Dalam  hal  Debitor  adalah  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Reasuransi, Dana  Pensiun,  atau  Badan Usaha  Milik Negara  yang  bergerak  di  bidang  kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.
Namun BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU tersebut adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham (Penjelasan Pasal 2 ayat  (5)  KPKPU).  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  BUMN  yang  hanya  bisa  diajukan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan adalah BUMN Perum.
Dapat diketahui, bahwa memang terdapat pengecualian pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU yang mengatur bahwa jika debitur merupakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh  Menteri  Keuangan.  Dijelaskan  lebih  lanjut dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat  (5)  UU
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero) Jurnal Hukum tora: 10 (1): 165-177
KPKPU tersebut bahwa untuk dapat dikatakan bergerak untuk kepentingan publik, maka BUMN harus memenuhi persyaratan, yakni seluruh modal BUMN tersebut dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham.
Bahwa melihat penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU, dan melihat kembali Pasal 1 angka 4  UU  BUMN,  bentuk  perusahaan  yang  bergerak  untuk  kepentingan  publik  itu  adalah perusahaan  jenis  Perum.  Sedangkan untuk  perusahaan dengan  status  Persero,  status dan pengaturannya disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT) lainnya.

## Proses Likuidasi dan Kepailitan Terhadap BUMN Persero
Terkait  dengan pembubaran BUMN, proses  likuidasi  terhadap BUMN  yang berbentuk perseroan  merujuk  kepada  ketentuan  yang  diatur dalam  UU  PT,  sedangkan  terhadap BUMN  yang  berbentuk  perum,  proses  likuidasinya  merujuk  kepadan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2005  tentang  Pendirian  Pengurusan,  Pengawasan  dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (“PP 45/05”). Bahwa mekanisme pembubaran perseroan  yang  didasarkan  dengan  keputusan  RUPS  dilaksanakan  dengan  tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU PT dinyatakan sebagai berikut:
“(1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling  sedikit  1/10  (satu  persepuluh)  bagian  dari  jumlah  seluruh  saham  dengan  hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
(2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
(3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.”
Setelah  keputusan  RUPS  telah  menyetujui  untuk dilakukannya pembubaran  terhadap perseroan, berikut proses yang dilakukan likuidator dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan pembubaran perseroan berdasarkan Pasal 147 s/d Pasal  152 UU PT, yaitu sebagai berikut:

## 1. Tahap Pertama
Berdasarkan Pasal 147 (1) UU PT dinyatakan sebagai berikut:
“(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
a.  kepada  semua  kreditor  mengenai  pembubaran  Perseroan  dengan  cara mengumumkan  pembubaranPerseroan  dalam  surat  kabar  dan  Berita  Negara Republik Indonesia; dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero) Jurnal Hukum tora: 10 (1): 165-177
b.  pembubaran  Perseroan  kepada  Menteri  untuk  dicatat  dalam  daftar  Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
(2)  Pemberitahuan  kepada  kreditor  dalam  surat  kabar  dan  Berita  Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
b. nama dan alamat likuidator;”
Likuidator  melakukan  pengumuman  pembubaran  perseroan  pada  surat  kabar  dan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. Pemberitahuan kepada Menteri tersebut dilakukan oleh Notaris  melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum.  Dalam  pengumuman  tersebut dijelaskan mengenai dasar hukum pembubaran, tata cara pengajuan tagihan, jangka waktu pengajuan tagihan, serta nama dan alamat likuidator. Bersamaan dengan itu, likuidator  juga  melakukan  pencatatan  terhadap  harta-harta  dari  perusahaan termasuk  di  dalamnya  pencatatan  nama-nama  kreditor,  verifikasi  nilai  tagihan kreditor  dan  sifat  tagihannya  serta  hal-hal  lain  terkait  tindakan  pengurusan  dalam proses likuidasi (Pasal 147 ayat (1) UU PT).

## 2. Tahap Kedua
Likuidator melakukan pengumuman kedua pada surat kabar dan BNRI, dimana dalam pengumuman tersebut diberitahukan kepada Menteri tentang rencana pembagian kekayaan  hasil  likuidasi.  Laporan  tersebut  dilakukan  oleh  likuidator  dengan  cara memberitahukan  dengan  surat  tercatat  kepada  Menteri  terkait  berdasarkan  Pasal 149 ayat (1) UU PT yang menyatakan:
“(1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:
a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
c. pembayaran kepada para kreditor;
d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.”
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero) Jurnal Hukum tora: 10 (1): 165-177
Setelah lewat waktu 90 hari pengumuman kedua, maka likuidator dapat melakukan pemberesan dengan menjual aset yang sebelumnya sudah dinilai dengan jasa penilai independent  dilanjutkan  dengan  melakukan  pembagian  atas  aset  tersebut  kepada para  kreditornya  dengan  asas Pari  Passu  Pro  Rata  Parte (Pasal  1131  jo.  1132 KUHPerdata). Dan dalam hal masih adanya sisa kekayaan dari hasil likuidasi maka sisa tersebut harus dikembalikan kepada para pemegang saham.
Selanjutnya,  dengan  merujuk  kepada  Penjelasan  Pasal  149  ayat  (1)  huruf  e  yang dimaksud dengan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, sebagaimana yang diatur lebih lanjut pada Pasal 149 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:
“Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan  Perseroan,  likuidator  wajib  mengajukan  permohonan  pailit  Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui  identitas  dan  alamatnya,  menyetujui  pemberesan  dilakukan  di  luar kepailitan.”

## 3. Tahap Ketiga
Likuidator melakukan RUPS tentang pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UU PT). Dalam hal RUPS menerima pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan maka dilanjutkan dengan pengumuman kepada surat kabar yang kemudian disusul dengan pemberitahuan kepada Menteri bahwa proses likuidasi sudah berakhir. Pemberitahuan kepada Menteri tersebut  dilakukan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Pasal 152 ayat (3) UU PT).
Dalam hal telah dilakukannya pengumuman tersebut, maka Menteri akan mencatat berakhirnya  status  badan  hukum  perseroan  dan  menghapus  nama  perseroan  dari daftar  perseroan  yang  diikuti  dengan  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia (Pasal 152 ayat (5) jo. Pasal 152 ayat (8) UU PT).
Namun, seperti yang sudah dinyatakan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UU  PT,  dalam  hal  utang  perseroan  lebih  besar  daripada  kekayaan  perseroan, likuidator  wajib  mengajukan  permohonan  pailit,  kecuali  seluruh  kreditor  yang diketahui  identitas  dan  alamatnya,  menyetujui  pemberesan  dilakukan  di  luar kepailitan.
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero) Jurnal Hukum tora: 10 (1): 165-177

## Likuidasi dan Kepailitan PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (Dalam Pailit)
Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  mempertimbangkan  PT  Kertas  Kraft  Aceh (Persero)  tidak  dapat  beroperasi  sesuai  dengan  ruang  lingkup  dan  fungsinya,  maka ditetapkan  bahwa  PT  Kertas  Kraft  Aceh  (Persero)  untuk  dapat  dibubarkan  melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pembubaran Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT  Kertas  Kraft  Aceh  (Persero)  (“PP  17/2003”). Penetapan pembubaran melalui PP 17/2003 selanjutnya ditindaklanjuti melalui Rapat Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  dengan  agenda  menetapkan  pelaksanaan pembubaran  PT  Kertas  Kraft  Aceh  (Persero),  pelepasan  dan  pembebasan  tugasan anggota  direksi  dan  komisaris  PT  Kertas  Kraft  Aceh  (Persero),  serta  penunjukkan  Dr. Jimmy  Simanjuntak,  S.H.,  M.H.  sebagai  Likuidator  yang  dituangkan  dalam Akta  Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (Dalam Likuidasi) Nomor 08 Tanggal 21 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Zaki, S.H., M.Kn.,  Notaris  di  Banda  Aceh.  Namun,  terkait  dengan  proses  likuidasi  yang  telah dijalankan terhadap PT Kertas Kraft Aceh (Persero), jumlah aset yang dimiliki PT Kertas Kraft  Aceh  (Persero)  tidak  mencukupi  untuk  membayar  seluruh  hutang  perseroan kepada seluruh kreditornya. Maka dengan merujuk kepada Pasal 149 ayat (2) UU PT, likuidator PT Kertas Kraft Aceh (Persero) telah mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikabulkan dengan Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus/Pailit/2024/PN Niaga Medan pada tanggal 6 Februari 2024.
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero) Jurnal Hukum tora: 10 (1): 165-177

## Conclusion
Berdasarkan  pembahasan  terhadap  permasalahan,  Penulis  mengambil  kesimpulan bahwa pada dasarnya, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan bertujuan untuk kemanfaatan umum. Namun dalam penerapannya,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  dalam  kelangsungan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  BUMN  sehingga  dimungkinkan  terjadinya  pembubaran BUMN. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut salah satunya melalui hukum kepailitan  dan/atau  likuidasi  apabila  kondisi  operasional  usaha  terhenti  atau  tidak produktif.  Pada  umumnya,  permohonan  pailit  terhadap  BUMN  memiliki  perbedaan dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap perseroan swasta. Dapat diketahui bahwa permohonan pailit terhadap BUMN Perum hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (5)  UU  KPKPU,  mengingat  BUMN  Perum  seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan bergerak di bidang kepentingan publik. Sedangkan permohonan  pailit  terhadap  BUMN  Persero,  status  dan  pengaturannya  disamakan dengan  Perseroan  Terbatas  (PT)  lainnya.  Namun,  apabila  terhadap  BUMN  Persero tersebut  telah  diajukan  likuidasi  terlebih  dahulu,  maka  permohonan  pailitnya  dapat diajukan oleh likuidator, sepanjang memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Bahwa dapat disimpulkan,  likuidasi  merupakan  konsekuensi  dari  pembubaran  suatu  perseroan. Namun,  dalam  hal  utang  perseroan  lebih  besar  daripada  kekayaan  perseroan, berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UU PT, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit, kecuali  seluruh  kreditor  yang  diketahui  identitas  dan  alamatnya,  menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

## Acknowledgments
Berdasarkan  pembahasan  terhadap  permasalahan,  penulis  menyarankan  kepada Pemerintah  bahwa  sekiranya  Pemerintah  dapat  menyediakan  peraturan  yang  lebih efektif  dan  efisien  terkait  dengan  mekanisme  pembubaran  terhadap  BUMN  Persero yang  telah  dilakukan  proses  likuidasi  terlebih  dahulu,  antara  lain  mengenai  relaksasi ataupun  pengampunan  terhadap  utang  pajak  atau  utang  negara  lainnya,  serta pengambilalihan aset oleh BUMN lain yang memiliki likuiditas yang baik.
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero) Jurnal Hukum tora: 10 (1): 165-177

## References

## Buku
Satrio, J. (2021), Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) berdasarkan U.U. No. 40 Tahun 2007 , Bagian Kedua , Rajawali Press, Depok.

## Peraturan
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara .
Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .
Indonesia. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .
Andreae, S.J. Fockema, Rechtsgeleerd Handwoordenboek .
Tyassari, Yudaning. (2008), Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara  (BUMN)  PT  Dirgantara  Indonesia  (Persero) ,  Semarang,  Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.