## PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
E-mail:
Studi ini melihat penafsiran al Indonesia.  Fenomena  sosial  m Adanya peningkatan toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda, memungkinkan  mereka  untuk  saling  berinteraksi,  termasuk  dalam  bentuk  jalinan pernikahan.  Hal  ini  didorong  pula  oleh  minimnya  penget pengamalan  agama  dan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Berdasarkan persoalan  diatas,  penelitian  ini  berupaya  menyingkap  penafsiran  ayat pernikahan beda agama dalam hubungannya dengan hukum positif  yang berlaku di Indonesia.  Studi  ini  mengambil untuk  menelusuri  jejak  pemahaman  pernikahan  beda  agama  dalam  al hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sinergi antara pemahaman ayat dan hukum positif ya
Keywords : Al-Quran,

## PENDAHULUAN
Pernikahan  beda  agama  di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang  sudah  ada  sejak  lama.  Samsudin, seperti  dikutip  oleh  NurulMustaqimah menyebutkan  bahwa  pernikahan  yang melibatkan pasangan berbeda etnik dan budaya  atau  agama  telah  terjadi  sejak masa lalu bahkan sebelum masehi. 1 Hingga saat ini pernikahan  beda  agama  masih  banyak ditemukan  di  Indonesia  sekalipun menghadapi  berbagai  hambatan  dan halangan.
Banyak  faktor  yang  dapat mendorong terjadinya pernikahan beda agama,  Duvall  dan  Miller  seperti
1 Nurul Mustaqimah, Komunikasi dalam Pernikahan Beda Agama di
Kota  Pekan  Baru, dalam JOM  FISIP No. 2 Oktober 2015, h.1
Jurnal Ulunnuha -ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050 Vol. 8 No.2/Desember 2019

## PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF QURAN DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Nurlizam IAIN Bukitinggi mail: nurlizam.zamani75@gmail.com

## Abstrak
Studi ini melihat penafsiran al-Quran tentang ayat-ayat pernikahan beda Agama di Indonesia.  Fenomena  sosial  masyarakat  Muslim  Indonesia  yang  multikultural. Adanya peningkatan toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda, memungkinkan  mereka  untuk  saling  berinteraksi,  termasuk  dalam  bentuk  jalinan pernikahan.  Hal  ini  didorong  pula  oleh  minimnya  pengetahuan,  pemahaman  dan pengamalan  agama  dan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Berdasarkan persoalan  diatas,  penelitian  ini  berupaya  menyingkap  penafsiran  ayat-ayat  terkait pernikahan beda agama dalam hubungannya dengan hukum positif  yang berlaku di donesia.  Studi  ini  mengambil  metode  analitis-komparatif  sebagai  langkah  awal untuk  menelusuri  jejak  pemahaman  pernikahan  beda  agama  dalam  al-Quran  dan hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sinergi antara pemahaman ayat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan ayat-ayat tentang.
pernikahan, beda agama, hukum positif
Pernikahan  beda  agama  di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang  sudah ada  sejak  lama.  Samsudin, seperti  dikutip  oleh  NurulMustaqimah menyebutkan  bahwa  pernikahan  yang melibatkan pasangan berbeda etnik dan budaya  atau  agama  telah  terjadi  sejak ahkan sebelum Hingga saat ini praktik pernikahan  beda  agama  masih  banyak ditemukan  di  Indonesia  sekalipun api  berbagai  hambatan  dan
Banyak  faktor  yang  dapat mendorong terjadinya  pernikahan beda agama,  Duvall  dan  Miller  seperti
Mustaqimah, Fenomena Komunikasi dalam Pernikahan Beda Agama di JOM  FISIP ,  Vol.  2
dikutip  Calvina  dan  ElviAndriani Yusuf  menyebutkan  antara  lain  karena meningkatnya toleransi dan penerimaan antar pemeluk aga
berbeda  dan  meningkatnya  mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk  berinteraksi  dengan  orang  yang berlatarbelakang  berbeda. 2 di  berbagai  bidang  kehidupan  juga telah  membuka  kesempatanyang  lebih besar kepada anggota-anggota dari satu golongan masyarakat untuk berinteraksi  dengan  anggota  dari  luar golongannya.  Salah  satu  akibat  yang terlihat  dari  interaksi  tersebut  adalah
2 Calvina dan ElviAndriani Yusuf, “Konflik  Pemilihan  Agama  Pada  Remaja  dari Perkawinan  Beda  Agama” ,Predicara 2012.

## PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF QURAN DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
ayat pernikahan beda Agama di asyarakat  Muslim  Indonesia  yang  multikultural. Adanya peningkatan toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda, memungkinkan  mereka  untuk  saling  berinteraksi,  termasuk  dalam  bentuk  jalinan ahuan,  pemahaman  dan pengamalan  agama  dan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Berdasarkan ayat  terkait pernikahan beda agama dalam hubungannya dengan hukum positif yang berlaku di komparatif  sebagai  langkah  awal Quran  dan hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sinergi antara pemahaman
dikutip  Calvina  dan  ElviAndriani Yusuf  menyebutkan  antara  lain  karena meningkatnya toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda  dan  meningkatnya  mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk  berinteraksi  dengan  orang  yang Kemajuan di  berbagai  bidang  kehidupan  juga telah  membuka  kesempatanyang  lebih
anggota dari satu golongan masyarakat untuk berinteraksi  dengan  anggota  dari  luar golongannya.  Salah  satu  akibat  yang ersebut  adalah Calvina dan ElviAndriani Yusuf, “Konflik  Pemilihan  Agama  Pada  Remaja  dari ,Predicara ,  2:1,
pernikahan beda agama. 3 Juga minimnya  pengetahuan,  pemahaman dan pengamalan agama juga berkontribusi kepada maraknya pernikahan beda agama. Pernikahan  beda  agam  adalah pernikahan  antara  seorang  yang beragama  Islam  (muslim)  dan  orang yang  bukan  Islam  (non  muslim).  Al- Qur'an  membagi  kelompok  non muslim  dalam  perbincangan  ini  ke dalam tiga kategori, yakni orang-orang musyrik ,  kafir  dan Ahl  al-Kitab . Menariknya,  tidak  ada  kesepakatan ulama  mengenai  kelompok  mana  saja yang  dapat  dikategorikan  sebagai musyrik , kafir, maupun Ahl al-Kitab . Pada umumnya kelompok musyrik  diletakkan  pada  kelompok yang  menyekutukan  Allah  atau mengakui ada Tuhan lain selain Allah, seperti  para  penyembah  berhala, penyembah  api  dan  sebagainya.  Lalu kafir  pada  umumnya  dimaknai  semua orang  yang  bukan  muslim.  Sementara Ahl  al-Kitab adalah  sekelompok penganut  agama  yang  memiliki  kitab suci  atau  penganut  agama-agama samawi seperti  Yahudi  dan  Nasrani. Dari ketiga istilah tersebut, istilah kafir dalam  al-Quran  ternyata  menyangkut penyebutan untuk orang-orang musyrik dan Ahl al-Kitab seperti yang dijelaskan  dalam  al-Quran  surat  al- Baqarah  ayat  105  dan  surat  al- Bayyinah  ayat  1  yang  akan  penulis uraikan  pada  bagian  pembahasan, makanya  dalam  pembahasan  tentang orang-orang non muslim, hanya dibagi dalam dua kategori, yaitu musyrik dan Ahl al-Kitab . Berdasarkan  uraian  di  atas,  isu pernikahan beda agama pada
prinsipnya  pandangan  para  ulama
3 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama . (Jakarta : PT Dian Rakyat,1986), h.12
mengenai  hal  ini  terpola  kepada  tiga pendapat: Pertama, melarang  secara mutlak.  Sebagian  ulama  melarang secara  mutlak  pernikahan  antara muslim dengan non muslim, baik yang dikategorikan musyrik maupun ahl al- kitab.  Larangan  itu  berlaku  baik  bagi laki-laki  maupun  perempuan  muslim. Kedua , membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama membolehkan  pernikahan  laki-laki muslim  dan  perempuan  non-muslim dengan syarat  perempuan  non-muslim itu  dari  kelompok  ahli  kitab,  tetapi tidak  sebaliknya. Ketiga ,  sebagian ulama lainnya membolehkan
pernikahan  muslim  dengan  non- muslim, dan kebolehan itu untuk laki- laki dan perempuan.
Tulisan  ini  mencoba  untuk  membahas perkawinan  beda  agama  dengan berbagai  pemikiran  kontroversinya dalam perspektif al-Quran.
Pembahasan    penulis  awali  dengan pembahasan  tentang  pernikahan  di Indonesia, problema hukum pernikahan beda  agama  di  Indonesia  dan  terakhir melihat  perspektif  al-Quran  tentang pernikahan  beda  agama  terutama berkaitan dengan persoalan hukumnya. Inilah  inti  dari  pembahasan  dalam makalah ini.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode analisis-komparatif, yakni mendeskripsikan pernikahan beda agama  menurut  al-Quran  dan  hukum peraturan perundangan-undangan terkait  pernikahan  yang  berlaku  di Indonesia.  Kemudian  dua  objek  ini dianalisis secara kritis untuk menemukan  sisi  persamaan  dan perbedaan serta mengungkapkan adanya hubungan antara kedua objek.
Data-data  yang  hendak  diteliti terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  dalam  hal  ini adalah  ayat-ayat  al-Quran  yang  terkait dengan  pernikahan  beda  agama  dan Undang-undang  Republik  Indonesia No.  1  tahun 1974  tentang  Perkawinan. Sementara  data  sekunder  adalah diambil  dari  kitab-kitab  tafsir  dan buku-buku  yang  relevan  terhadap pernikahan beda agama. Untuk kebutuhan  pembacaan  data,  penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif-historis-filosofis.

## HASIL PENELITIAN
Pernikahan  dalam  bahasa  Arab disebut  dengan  kata  “ al-nikah ”  secara etimologis  mempunyai  beberapa  arti, yaitu  berkumpul,  bersatu,  bersetubuh dan  akad. 4 Pada  hakikatnya,  makna nikah  adalah  persetubuhan,  kemudian secara majaz diartikan  akad,  karena termasuk pengikatan sebab akibat. 5 Secara  terminologi,  pengertian pernikahan  dapat  dilihat  dari  beberapa pandangan  dan  sumber.  Menurut Syafi`’iyah ,  nikah  yaitu  akad  yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual  antara  pria  dan  wanita. 6 Menurut Hanafiyah , nikah adalah akad (perjanjian)  yang  menjadikan  halal hubungan  seksual  sebagai  suami  istri antara  seorang  pria  dengan  seorang
4 Abdurrahman  al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah, (Mesir: al- Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), Jilid 4,
h.1 5 Imam  Taqiyuddin  Abi  Bakar  bin Muhammad  al-Husaini, Kifayah  al-Ahyar (Bandung:  Syirkah  al-Ma`arif  li  al-Thaba`  wa al-Nasyr, t.th.), Juz 2, h. 36
6 Abdurrahman  al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah …, h. 2.Lihat juga, Mohd.  Idris  Mulyono, Hukum  Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), Cet. ke-1,
h.1
wanita,  selama  tidak  ada  faktor  yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut dari segi syar’i. 7 Menurut Malikiyah ,  nikah adalah akad yang mengandung ketentuan  hukum  semata-mata  untuk membolehkannya wathi’ (bersetubuh), bersenang-senang,  dan  menikmati  apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh  nikah  dengannya. 8 Menurut Hanabilah ,  nikah  adalah  akad  yang menjadikan  dibolehkannya  bersenang- senang  dengan  seorang  wanita  dengan lafaz  yang  menyatakan  kehendak menikah. 9 Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikan  nikah  dengan  akad yang  membolehkan  terjadinya al- istimta`’ (persetubuhan) dengan seorang wanita,  atau  melakukan wathi’, dan berkumpul  selama  wanita  tersebut bukan  wanita  yang  diharamkan,  baik sebab  keturunan  atau  sepersusuan. 10 Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan  nikah  sebagai  akad yang  menimbulkan  akibat  hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan  antara  laki-laki  dan perempuan,  saling  tolong  menolong serta  menimbulkan  hak  dan  kewajiban di antara keduanya. 11
Definisi  yang  dikemukakan oleh  ulama  fikih  di  atas,  sangat  seksi
7 Abdurrahman  al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah …, h. 2.
8 Abdurrahman  al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah …, h. 2.
9 Muhammad  Jawadmughniyah ,  Fiqh Lima Mazhab: Ja`far, Hanafi, Maliki, Syafi`’i, Hambali ,  Terj.  oleh  MasykurA.b,  Afis Muhammad,  dan  Idrus  al-Kaff,  (Jakarta: LinteraBasritama, 2002), Cet. ke- 8, h. 311
10 Wahbah  al-Zuhailiy, al-Fiqh  al-Islami waAdilatuhu, (Damsyiq:  Dar  al-Fikr,  1989), Juz VII, h. 29 11 Muhammad  Abu  Zahrah, al-Ahwal  al- Syakhsiyyah ,  (Kairo:  Dar  al-Fikr  al-Arabi, 1957), h.19
dan  bernuansa  biologis.  Nikah  dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan  melakukan  persetubuhan. Hal  ini  semakin  tegas  karena  menurut al-Azhari makna asal kata nikah dalam bahasa Arab adalah al-wath’ (persetubuhan). 12
Berbeda  dengan  pengertian yang  dikemukakan  oleh  para  ulama fikih,  dalam  UU  No.  1  tahun  1974 dinyatakan  bahwa  perkawinan  ialah ikatan  lahir  batin,  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa. 13 Dalam  Kompilasi  hukum Islam  dinyatakan  bahwa  perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat kuat atau "mitsaqan gholiidhan" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 14 Undang-undang Perkawinan yang  mulai  berlaku  secara  efektif tanggal  1  Oktober  1975  mempunyai ciri  khas  kalau  dibandingkan    dengan hukum perkawinan sebelumnya, terutama  dengan  undang-undang  atau peraturan perkawinan yang dibuat oleh dan  diwariskan  oleh  pemerintah kolonial Belanda dahulu yang menganggap perkawinan antara seorang  pria  dan  wanita  hanyalah hubungan  sekuler,  hubungan  sipil  atau
12 Imam Taqiyuddin, Kifayah al-Ahyar…,
h. 36 13 Undang-undang Republik Indonesia No.
1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1. Juga lihat: Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri? , (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), h.1 14 Kompilasi  Hukum  Islam(KHI)  Bab  II Pasal 2
perdata  saja,  lepas  sama  sekali  dari agama atau hukum agama. 15 Undang-undang perkawinan yang termaktub dalam UU No 1 tahun 1974  berasaskan  agama.  Artinya,  sah tidaknya perkawinan seseorang ditentukan  oleh  hukum  agamanya.  Ini sesuai  dengan  cita  hukum  bangsa Indonesia:  Pancasila  dan  salah  satu kaedah  fundamental  Negara  yaitu Ketuhanan  Yang  maha  Esa  yang disebutkan  dalam  pembukaan  dan dirumuskan  dalam  Batang  tubuh  UUD 1945  pasal  29  ayat  (1)  BAB Agama.Pasal  2  ayat  (1)  Undang- undang  Perkawinan  dengan  jelas menyatakan bahwa “Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 16
Pernikahan  beda  agama  menurut hukum positif di Indonesia Sebelum berlakunya UU No.1/1974 tentang perkawinan (selanjutnya di sebut UU Perkawinan), keadaan hukum perkawinan di Indonesia  beragam.  Setiap  golongan penduduk    berlaku  hukum  perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk  lainnya. 17 Persoalan  ini
15 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam dan  Peradilan  Agama, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-2, h. 66 16 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam … , h. 66-67.
17 Pelaksanaan  hukum  perkawinan  di Indonesia  pada  wktu  itu  sebagai  berikut:  1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang baragama Islam  berlaku  hukum  Islam  yang  telah diresipiir  hukum  adat.2.  bagi  orang  Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. 3. Bagi Orang Indonesia  asli  yang  beragama  Kristen  berlaku Huwelijksordonantie  christen  Indonesia.  4, Bagi  orang-orang  timur  asing  cina  dan  WNI keturunan  china  berlaku  Kitab  UU  hukum perdata  dengan  sedikit  perubahan  5.  Bagi orang-orang  Timur  asing  lainnya  berlaku
menimbulkan masalah hukum perkawinan  antar  golongan,  yaitu hukum manakah yang akan diberlakukan  untuk  perkawinan  antar dua orang dari golongan yang berbeda?
Dalam  rangka  memecahkan  masalah tersebut,  maka  pemerintah  Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal  29  Desember  1896  No (Stb.1898  No.  158)  yang  merupakan peraturan tentang perkawinan campuran  atau Releging  op  de GemegdeHuwelijken (GHR). 18 Pernikahan beda agama termasuk dalam pengertian perkawinan campuran.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada pasal  1  GHR  itu  yang  menyatakan bahwa  perkawinan  campuran  adalah "perkawinan  antara  orang-orang  di Indonesia yang tunduk kepada hukum- hukum  yang  berlainan".  Berdasarkan pasal  GHR  tersebut,  para  ahli  hukum berpendapat  bahwa  yang  dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan  antara  laki-laki dan perempuan  yang  masing-masing  pada umumnya  tunduk  pada  hukum  yang berlainan.  Pada  Pasal  7  ayat  (2)  GHR dinyatakan  bahwa  dalam  perkawinan campuran  ini,  perbedaan  agama, bangsa,  atau  asal  sama  sekali  tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. 19
Berdasarkan  paparan  tersebut, maka perkawinan beda agama sebelum berlakunya  UU  Perkawinan,  termasuk dalam  perkawinan  campuran  yang
hukum adat mereka, dan 6. Bagi orang –orang Eropa  dan  WNI  keturunan  Eropa  dan  yang disamakan  dengan  mereka  berlaku  kitab  UU hukum perdata. Lihat: MasjfukZuhdi, Masail F iqhiyah, (Jakarta,  Gunung  Agung,  1996), Cet.ke-IX, h,1-2,
18 Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama …, h.
165 19 Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama …, h.
166
diatur dalam GHR, dan pelaksanaannya dicatat di Kantor Catatan Sipil.
Setelah adanya UU Perkawinan, maka  sah/tidaknya  suatu  perkawinan ditentukan  oleh  hukum  agama  dan kepercayaan  masing-masing  calon mempelai.  Hal  tersebut  nampak  jelas dalam  Pasal  2  UU  Perkawinan  yaitu bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan  menurut  masing-masing hukum agama dan kepercayaannya  itu. Dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1) dinyatakan bahwa tidak ada
perkawinan  di  luar  hukum  agamanya dan kepercayaannya itu.
Berdasarkan  UU  Perkawinan Pasal  2  ayat  (1)  tersebut  bahwa  orang Islam  tidak  mungkin  untuk  kawin dengan  melanggar  hukum  agamanya sendiri,  demikian  juga  bagi  orang Kristen,  Hindu  dan  agama-agama lainnya.  Karena  itu,  setelah  keluarnya UU  Perkawinan  ini,  menjadi  jalan buntu  bagi  para  calon  mempelai  yang berbeda  agama  untuk  melaksanakan perkawinan antar agama.
Ada sebagian yang berpendapat bahwa pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak dapat dipahami sebagai pelarangan  pernikahan  beda  agama, karena  memang  secara  eksplisit  tidak melarangnya, karena hukum perkawinan ini tidak mengatur pernikahan  beda  agama.  Pasal  ini hanya  menyatakan  bahwa  perkawinan harus  dilakukan  menurut  hukum agama.  Jadi,  menurut  sebagian  orang, mengaitkan  masalah  perkawinan  beda agama dengan Pasal 2 ayat (1) ini tidak tepat. 20
Terdapat  beberapa  ahli  hukum yang  mengatakan  bahwa  terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan
20 RatnoLukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia, (Jakarta: Logos, 2001), h.34-35
campuran  beda  agama,  karena  UU
Perkawinan  tidak  mengatur  tentang perkawinan  campuran  beda  agama.  Di antara sarjana yang mengatakan adanya kekosongan hukum ini seperti diungkapkan  oleh  Purwanto  S.  Ganda Sybrata yang dikutip oleh Sri Wahyuni bahwa: Perkawinan  campuran  antara agama  selama  belum  diatur secara  langsung  dalam  UU Perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan  dengan  asas-asas UU Perkawinan. 21 Maria UlfaSubadio juga menyatakan  bahwa  meskipun perkawinan warga Negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi berdasarkan pasal 66, ketentuan dalam  GHR  masih  dapat dipergunakan dalam perkawinan antar agama. 22 Dengan  tidak  adanya  ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam UU  Perkawinan  juga  menimbulkan ketidakpastian  mengenai  ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Di satu sisi dinyatakan perkawinan  perkawinan  beda  agama tidak boleh, tetapi di sisi lain ada yang menyatakan terdapat kekosongan hukum  tentang  perkawinan  beda agama,  sehingga  GHR  masih  tetap berlaku.
21 Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama …, h. 168 22 Maria UlfaSubadio, Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan, (Jakarta: Idaya, 1981), h. 23
Di  sisi  lain,  Petugas  pencatat nikah  di  Kantor  Urusan  Agama maupun  di  Kantor  Catatan  Sipil  tidak dapat  mencatat  pernikahan  pasangan yang  berlaianan  agama  karena  berpijk pada  Kompilasi    Hukum  Islam  (KHI) yang  disyahkan  dengan  inpres  No.  1 tahun  1991  dan  tafsir  monolitik  atas UU  Perkawinan  No  1  tahun  1974,
walaupun ada beberapa kasus pernikahan beda agama bisa dicatatkan di  Kantor  Catatan  Sipil  setelah mendapatkan  izin  dari  pengadilan. Akibat  lebih  lanjut  bagi  yang  ditolak tidak  bisa  mendapatkan  Akta  Nikah sebagai  bukti  legal  atas  pernikahan mereka.  Ketiadaan  Akta  Nikah  akan mempengaruhi  pemenuhan  hak-hak sipil mereka sebagai warga Negara.

## Praktik  Pernikahan  beda  agama  di masyarakat
Keanekaragaman  yang  ada  di wilayah Indonesia, baik beragam suku, budaya, maupun agama, menimbulkanfenomena  yang  saat  ini makin  berkembang  di  masyarakat,
salah  satunya  adalah  menikah  dengan pasangan  beda  agama.  Perkawinan antar  agama  adalah  merupakan  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita,  yang  karena  berbeda agama,  menyebabkan  tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan  sesuai  dengan  hukum agamanya masing-masing. 23
Meskipun  tidak  terakomodasi dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  jumlah  pasangan  yang menikah  beda  agama  tetap  saja bertambah  dari  waktu  ke  waktu,  dan secara  mudah    ditemukan  dalam
23 Rusli  dan  Tama  R., Perkawinan  Antar Agama  dan  Masalahnya ,  (  Bandung  :Pionir Jaya, 1986)
realitas  sosiologis  di  masyarakat. Sejumlah kiat mereka lakukan, misalnya  untuk  mendapatkan  Akta Nikah  sebagai  bukti  legal  pernikahan, sebagian  orang  Indonesia  yang  berasal dari  kelas  ekonomi  menengah  ke  atas terpaksa  menempuh  cara  dengan melangsungkan  pernikahan  di  luar negeri,  seperti di Singapura, Honkong, Australia  dan  sebagainya.  Anehnya surat  keterangan  yang  diterbitkan  oleh lembaga  pernikahan  di  luar  negeri dapat  menjadi  rujukan  bagi  Kantor Catatan Sipil di Indonesia untuk segera melakukan  pencatatan  dengan  tidak mempersoalkan  bentuk  pernikahan mereka.  Kiat  lainnya,  salah  satu  dari pasangan  tersebut  pura-pura  konversi agama  sehingga  tidak  terlihat  berbeda agama  agar  dapat  dicatatkan  pada institusi  berwenang,  seperti  Kantor Urusan  Agama  atau  Kanor  Catatan Sipil.  Setelah  itu  mereka  kembali  lagi ke  agama  semula.  Konversi  dilakukan hanya  untuk  memenuhi  persyaratan administrative  saja.  Kiat  lainnya  lagi, pasangan  tersebut  menikah  sesuai ajaran  agamanya  masing-masing  dan tidak perlu pencatatan. Namun akibatnya, kalau terjadi problem dalam pernikahan mereka, biasanya pihak istri dan anak-anaklah yang menjadi korban karena tanpa Akta Nikah. Mereka sulit menuntut  hak-hak  sipilnya,  seperti nafkah, tunjangan dan warisan.
Praktik  pernikahan  beda  agama di Indonesia bukan merupakan fenomena  yang  baru  terjadi  hari  ini, praktik  tersebut  justru  sudah  ada  sejak lama.  Bahkan,  Prof.  Dr.  Hamka  dalam
Tafsir  al-Azhar 24 menceritakan  bahwa pada  tahun  1957  dalam  perlawatan
24 Haji  Abdul  Malik  Abdul  Karim
Amrullah (Hamka), Tafsir al-Azhar,
(Singapura:  Pustaka  Nasional  Pte  Ltd,  2005) Jilid 1, Cet. ke-6, h.523
beliau  ke  Surabaya,  Hamka  bertemu dengan seorang anak muda sekampung dengan  beliau  yang  berasal  dari Maninjau Sumatera Barat. 25 Pemuda itu bercerita  kepada  Hamka  bahwa  pada sekitar  tahun  1945-1947  pemuda minang  tersebut  telah  menemukan jodohnya  seorang  gadis  jawa  yang beragama  Katolik,  ayah  bunda,  dan saudara-saudaranya juga Katolik.
Ketika pemuda itu akan menikah  dengan  wanita  Katolik tersebut, banyak teman-temannya yang tidak  setuju,  begitu  pula  keluarga  dari pemuda  tersebut.  Sehingga  ketika berita pernikahan itu menyebar sampai ke  kampung  halamannya  di  Maninjau, maka  pemuda  itu  dikeluarkan  dari status  adatnya  dan  dianggap  sudah tidak  ada  lagi  oleh  keluarganya  di Maninjau. Penolakan dari keluarga dan kerabat  tidak  menghalanginya  untuk tetap melangsungkan pernikahan itu.
Pemuda itu menceritakan kepada Hamka, bahwa untuk mendapatkan  legalitas  perkawinannya, iamelakukan  dua  kali  pernikahan. Pertama  pernikahan  dilangsungkan  di gereja dengan tatacara Katolik, kemudian pernikahan juga dilangsungkan  secara  Islam  dengan mendatangi penghulu. Dalam kehidupan  rumah  tangga,  pemuda muslim  tersebut  tetap  menjalankan kehidupan  Islam  dan  beribadah  sesuai dengan  ajaran  Islam.  Ketika  istrinya hendak ke Gereja, ia pun mengantarkannya.Sikap dan
perilakunya  yang  santun  kepada  istri,
25 Dalam  tulisnnya,  Hamka  tidak menyebutkan  secara  eksplisit  siapa  nama pemuda Muslim yang berasal dari kampungnya Maninjau  dan  nama  istri  dari  pemuda  muslim tersebut.  Hal  ini  mungkin  didasari  untuk menjaga  prefasi  dari  orang  yang  ia  ceritakan tersebut  dan  agar  terhindar  dari ghibah (gunjing).
mertua  dan  keluarganya,  membuatnya disenangi dan disayangi oleh mertuanya,  sehingga  dari  hari  ke  hari hubungannya  dengan  mertua  dan keluarga istri semakin akrab.
Selama  menjalin  hubungan keluarga,  pemuda  muslim  tersebut selalu  berusaha  mengenalkan  Islam kepada istri dan keluarganya. Dibelinya buku-buku Islam yang bermutu termasuk  buku-buku  Hamka,  seperti buku  Tasawuf  Modern,  untuk  bacaan istri  dan  mertuanya.  Alhasil,  ketika
Hamka  bertemu  dengan  pemuda tersebut di Surabaya tahun 1957 itu, dia menyampaikan salam mertuanya kepada  Hamka,  karena  buku  Tasawuf Modern  yang  dikarang  oleh  Hamka menjadi  buku  yang  disenangi  dan membawanya  mendapatkan  hidayah Islam. 26 Dari  sumber  lain,  penulis  juga menemukan  praktik  pernikahan  beda agama di Indonesia.Kalau kisah di atas penulis  kutip  dari  sumber  Islam,  yaitu Tafsir  Al-Azhar,  maka  kisah  berikut penulis  ambil  dari  sumber  Kristen Katolik  yaitu  dari  majalah  GEMA. Majalah ini diterbitkan oleh Keuskupan
Katolik  Padang,  edisi  Agustus  2015 dengan  fokus  utamanya  tentang pernikahan  beda  agama  dengan  tema “Repotnya Satu Kapal Dua Nahkoda”. 27 Dalam  ulasannya  dijelaskan bahwa  di  tengah  kemajemukan  suku bangsa,  etnis,  bahasa,  agama  yang dianut  di  negara  ini,  serta  ditunjang dengan  selalu  terjadinya  perpindahan atau  pergerakan  (mobilitas)  manusia,
26 Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir al-Azhar…, h.524 27 Keuskupan  Padang, Nikah  Beda Agama, (Padang:  Majalah  GEMA,  2015), Majalah  Keuskupan  Padang,  edisi  Agutus 2015, h. 1
selalu terbuka peluang dan kemungkinan terjalinnya suatu hubungan  antar  individu  yang  berbeda agama  atau  keyakinanyang  berujung pada pernikahan. Hal demikian dialami pasangan  suami-istri  (pastura)  Deddi Prihandoko (39 tahun) beragama Islam, dengan Bernadeth Firsty Rielia Renata (41 tahun) beragama Katolik.
Karena  situasi,  pasangan  ini merasakan  dua  kali  pernikahan,  secara Islam  dan  Katolik.Pernikahan  secara
Islam dilaksanakan di Yayasan
Paramadina  Jakarta,  karena  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  tidak  mau mencatatkan  pernikahan  pasangan  ini. Di  Paramadina,  mempelai  langsung dibantu  pembuatan  catatan  sipil pernikahan  tersebut.    Setelah  tahapan ini,  pasangan  ini  melangsungkan pemberkatan pernikahan secara Katolik di  Paroki  St.  Ignatius  Loyola,  Jakarta (lebih  dikenal  dengan  nama  Paroki
Jalan Malang). Renata menceritakan pernikahannya  secara  Islam  tersebut tidak  mengalami  kendala,  orangtuanya dan  (calon) suami  sama-sama  Muslim. Sementara  untuk  pernikahan  secara Katolik,  lanjut  Renata,  juga  tidak masalah walau hanya ibunya  saja yang menghadirinya. Anak tertua pastura ini telah  bersekolah  di Education 21, sebuah  sekolah  umum.Baru  satu  yang telah  dibaptis  dan  sedang  persiapan komuni  pertama.Sesuai  janji  saat pemeriksaan  kanon  terjadi  sebelum pernikahan, Renata konsisten mendidik anak-anak  secara  Katolik,  demikian pula suaminya. 28 Deddi Prihandoko,
mengisahkan  masa  pacaran  mereka selama  dua  tahun.  Deddi    tahu  ada perbedaan  agama.  Awal  pacaran,
28 Keuskupan Padang, Nikah Beda Agama…, h.1
katanya belum terpikirkan soal perbedaan  ini.  Sejalan  dengan  waktu, ketika hubungan semakin serius, Deddi mengetahui (bakal) tidak bisa menikah beda agama, hingga akhirnya mendapat artikel  berkaitan  nikah  beda  agama  di Paramadina.  Paramadina  membantu pernikahan  mempelai  beda  agama, tanpa  harus  pindah  agama.  Beberapa teman  Deddi  juga  mengalami  yang sama.  Karena  orang  tua  Renata beragama  Islam  dan  Deddi  Muslim, maka  tidak  perlu  wali  pernikahan. Yang  menikahkan  orang  Muslim sehingga  lebih  gampang.  Setelah pernikahan secara Islam di Paramadina, langsung dicatatkan di Catatan Sipil di sana.  Saat  itu  (masih)  bisa,”  ucap Deddi mengenang.
Setelah  pernikahan,  pastura muda ini tinggal di Pekanbaru dan kini sedang  menantikan  kelahiran  anak keempat.  Terkait  pendidikan  iman anak,  Deddi  menyerahkan  sepenuhnya kepada  istri.  “Saya  tidak  selalu  ada  di rumah  terus.  Biarlah  istri  saya  yang mengurus.Ini  juga  sesuai  dengan  janji saat  pemberkatan  pernikahan  kami  di Gereja.  Tetapi,  menurut  saya  kalau anak sudah dewasa, sudah berpengetahuan, terserah mau ke mana. Mau  tetap  atau  pindah?  Itu  tanggung jawabnya  sendiri.  Di  bawah  usia  18 tahun,  biarlah  anak-anak  ikut  ibunya,” tutur Deddi. 29
Dua  contoh  pasangan  menikah beda agama di atas menyisakan banyak persoalan.  Persoalan  tersebut  mulai dari  proses  pencatatan  perkawinan, membina rumah tangga yang harmonis, pendidikan  dan  pengasuhan  anak  dan pemilihan  agama  mereka,  sampai kepada  persoalan  menyatukan  dua
29 Keuskupan Padang, Nikah Beda Agama…, h.2
keluarga  yang  berbeda  keyakinan  itu. Untuk    proses  pencatatan  pernikahan, mereka  harus  mengadakan  dua  kali pernikahan,  pertama  dengan  cara katolik  di  gereja,  kemudian  mereka melaksanakan  pernikahan  lagi  dengan cara  Islam,  karena  undang-undang  di Indonesia  tidak  mengatur  adanya pernikahan beda agama.
Dalam  hal  membina  rumah tangga,  pasangan  ini  harus  banyak menahan diri dan bertoleransi terutama dalam  pengamalan  ajaran  agama  yang berbeda  itu.  Mereka  harus  rela  untuk tidak bersama-sama dalam menjalankan ibadah sebagaimana keluarga  lain  pada  umumnya.  Dalam hal  pendidikan  agama  anak,  dalam kasus  Dedi  dan  Renata,  pengasuhan dan pendidikan anak diserahkan kepada Renata  sebagai  ibunya  sehingga  anak- anak  mengikuti  agama  dari  ibunya, namun  demikian  Dedi  tetap  berusaha ketika  dewasa  anak-anaknya  dapat memilih apakah akan mengikuti agama dari ibunya atau ayahnya.
Dari  kasus  ini,  terlihat  sekali ada pertikaian batin yang terjadi antara suami  dan  istri  terutama  menyangkut anak-anak. Masing-masing berkeinginan  agar  anak-anak  mereka mengikuti  agama  dan  keyakinan masing-masing orang tua yang berbeda keyakinan  dan  agama  itu.  Di  sinilah tentunya  hal-hal  yang  juga  sering menimbulkan ketidakharmonisan keluarga  itu,  ketika  masing-masing ingin mendapatkan pengaruh dan dapat mempengaruhi anak-anaknya.
Cerita  tentang  pernikahan  beda agama tidak saja terjadi pada kalangan masyarakat  biasa,  hal  ini  juga  banyak terjadi di kalangan  publik figur (artis) yang  merupakan  sorotan  perhatian masyarakat di antaranya Nia Zulkarnain (Islam) dengan Ari Sihasale
(non-Islam).    Beberapa  artis  lain  yang telah lebih dahulu menikah beda agama antara  lain  Jamal  Mirdad  (Islam) dengan  Lidya  Kandau  (non-Islam), Katon  Bagaskara  (non-Islam)  dengan Ira Wibowo (Islam), Dewi Yul (Islam) dengan  Ray  Sahetapi  (non-Islam),  Rio Febrian  (non-Islam)  dengan  Sabria Kono  (Islam),  dan  masih  banyak  yang lainnya.  Sebagian  besar  dari  keluarga tersebut akhirnya menyelesaikan jalinan  pernikahan  mereka  dengan perceraian.
Pernikahan  Beda  Agama  dalam Perspektif  al-Quran Dalam  al-Quran,  pernikahan beda agama setidaknya dapat ditemukan  dalam  tiga  surat; Pertama, Dalam  surat  al-Baqarah  (2):  221 yang berbicara tentang ketidak bolehan pria muslim  menikah  dengan  wanita musyrik,  begitu  juga  sebaliknya ketidak  bolehan  wanita  muslimah dinikahkan dengan pria musyrik. Allah SWT berfirman:
ٌﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ ٌﺔَﻣََﻷَو ﱠﻦِﻣْﺆُـﻳ  ﱠﱴَﺣ  ِتﺎَﻛِﺮْﺸُﻤْﻟا اﻮُﺤِﻜْﻨَـﺗ  َﻻَو اﻮُﺤِﻜْﻨُـﺗ  َﻻَو  ْﻢُﻜْﺘَـﺒَﺠْﻋَأ  ْﻮَﻟَو  ٍﺔَﻛِﺮْﺸُﻣ  ْﻦِﻣ  ٌﺮْـﻴَﺧ ْﻦِﻣ  ٌﺮْـﻴَﺧ  ٌﻦِﻣْﺆُﻣ  ٌﺪْﺒَﻌَﻟَو  اﻮُﻨِﻣْﺆُـﻳ  ﱠﱴَﺣ  َﲔِﻛِﺮْﺸُﻤْﻟا ُﱠاَو ِرﺎﱠﻨﻟا  َﱃِإ َنﻮُﻋْﺪَﻳ َكِئَﻟوُأ ْﻢُﻜَﺒَﺠْﻋَأ ْﻮَﻟَو ٍكِﺮْﺸُﻣ
ُـﻳَو ِهِنْذِِ ِةَﺮِفْغَﻤْﻟاَو ِﺔﱠﻨَْﳉا  َﱃِإ ﻮُﻋْﺪَﻳ ِسﺎﱠﻨلِﻟ ِهِﺗَآ ُِّﲔَـﺒ َنوُﺮﱠﻛَﺬَﺘَـﻳ ْﻢُﻬﱠلَﻌَﻟ ] ةﺮﻘﺒﻟا ﴿ ٢ ﴾ : ٢٢١ [ " Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.Sesungguhnya  budak  yang
mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun  dia  menarik  hatimu.Mereka mengajak  ke  neraka,  sedang  Allah mengajak  ke  surga  dan  ampunan dengan izin-Nya.Dan Allah menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah- perintah-Nya)  kepada  manusia  supaya mereka mengambil pelajaran .”[QS. Al- Baqarah(2): 221]
Kedua , Dalam surat al- Mumtahanah (60): 10 Allah menegaskan  bahwa  baik  pria  muslim maupun  wanita  muslimah  tidak diperkenankan  menikah  dengan  orang kafir. Allah SWT berfirman:
ُتﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا  ُﻢُﻛَءﺎَج  اَذِإ  اﻮُﻨَﻣآ  َﻦﻳِﺬﱠﻟا  ﺎَﻬﱡـﻳَأ  َ ْنِإَف  ﱠﻦِِﺎَﳝِِ  ُﻢَلْﻋَأ  ُﱠا  ﱠﻦُهﻮُﻨِﺤَﺘْﻣﺎَف  ٍتاَﺮِجﺎَﻬُﻣ ا  َﱃِإ ﱠﻦُهﻮُﻌِجْﺮَـﺗ  َﻼَف  ٍتﺎَﻨِﻣْﺆُﻣ ﱠﻦُهﻮُﻤُﺘْﻤِلَﻋ َﻻ ِرﺎﱠفُﻜْﻟ اﻮُﻘَفْـنَأ ﺎَﻣ ْﻢُهﻮُﺗآَو ﱠﻦَُﳍ َنﻮﱡلَِﳛ ْﻢُه  َﻻَو ْﻢَُﳍ ﱞﻞِﺣ ﱠﻦُه ﱠﻦُهﻮُﻤُﺘْـﻴَـﺗآ اَذِإ  ﱠﻦُهﻮُﺤِﻜْﻨَـﺗ  ْنَأ  ْﻢُﻜْﻴَلَﻋ  َحﺎَﻨُج  َﻻَو ﺎَﻣ اﻮُﻟَﺄْﺳاَو ِﺮِفاَﻮَﻜْﻟا  ِﻢَﺼِﻌِﺑ اﻮُﻜِﺴُْﲤ  َﻻَو  ﱠﻦُهَرﻮُجُأ ﺎَﻣ اﻮُﻟَﺄْﺴَﻴْﻟَو ْﻢُﺘْﻘَفْـنَأ ُﻢُﻜَْﳛ ِﱠا ُﻢْﻜُﺣ ْﻢُﻜِﻟَذ اﻮُﻘَفْـنَأ
ٌﻢﻴِﻜَﺣ  ٌﻢﻴِلَﻋ  ُﱠاَو  ْﻢُﻜَﻨْـﻴَـﺑ ] ﺔﻨﺤﺘﻤﳌا ﴿ ٦٠ ﴾ : ١٠ [
Hai orang-orang yang beriman, apabila  datang  berhijrah  kepadamu perempuan-perempuan  yang  beriman, maka  hendaklah  kamu  uji  (keimanan) mereka.Allah lebih mengetahui tentang keimanan  mereka;  maka  jika  kamu telah  mengetahui  bahwa  mereka (benar-benar) beriman maka
janganlah  kamu  kembalikan  mereka kepada  (suami-suami  mereka)  orang- orang  kafir.Mereka  tiada  halal  bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan  berikanlah  kepada  (suami  suami) mereka,  mahar  yang  telah  mereka bayar.  Dan  tiada  dosa  atasmu
mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali  (perkawinan)  dengan  perempuan- perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta  mahar  yang  telah  kamu  bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum  Allah  yang  ditetapkan-Nya  di antara  kamu.  Dan  Allah  Maha Mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana .[QS. Al-Mumtahanah (60): 10] Ketiga surat  al-Mâidah  (5):  5 membolehkan  pria  muslim  menikahi wanita  ahli  kitab.  Allah  SWT berfirman:
اﻮُﺗوُأ  َﻦﻳِﺬﱠﻟا  ُمﺎَﻌَﻃَو  ُتﺎَﺒِّﻴﱠﻄﻟا  ُﻢُﻜَﻟ  ﱠﻞِﺣُأ  َمْﻮَـﻴْﻟا ْﻢَُﳍ  ﱞﻞِﺣ  ْﻢُﻜُﻣﺎَﻌَﻃَو  ْﻢُﻜَﻟ  ﱞﻞِﺣ  َبﺎَﺘِﻜْﻟا ِﻣ  ُتﺎَﻨَﺼْﺤُﻤْﻟاَو َﻦِﻣ  ُتﺎَﻨَﺼْﺤُﻤْﻟاَو  ِتﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا  َﻦ ﱠﻦُهﻮُﻤُﺘْـﻴَـﺗآ  اَذِإ  ْﻢُﻜِلْﺒَـﻗ  ْﻦِﻣ  َبﺎَﺘِﻜْﻟا  اﻮُﺗوُأ  َﻦﻳِﺬﱠﻟا يِﺬِﺨﱠﺘُﻣ  َﻻَو  َﲔِﺤِفﺎَﺴُﻣ  َﺮْـﻴَﻏ  َﲔِﻨِﺼُْﳏ  ﱠﻦُهَرﻮُجُأ َﻮُهَو ُهُلَﻤَﻋ َطِﺒَﺣ ْﺪَﻘَـف ِنﺎَﳝِْﻹِ ْﺮُفْﻜَﻳ ْﻦَﻣَو ٍناَﺪْﺧَأ
ِﻣ ِةَﺮِﺧ ْﻵا  ِﰲ َﻦﻳِﺮِﺳﺎَْﳋا َﻦ ] ةﺪﺋﺎﳌا ﴿ ٥ ﴾ : ٥ [ “Pada  hari  ini  dihalalkan
bagimu yang baik-baik.Makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al  Kitab  itu  halal  bagimu,  dan makanan  kamu  halal  (pula)  bagi mereka.  (Dan  dihalalkan  mengawini) wanita  yang  menjaga  kehormatan diantara  wanita-wanita  yang  beriman dan  wanita-wanita  yang  menjaga kehormatan  di  antara  orang-orang yang  diberi  Al  Kitab  sebelum  kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka  dengan  maksud  menikahinya, tidak  dengan  maksud  berzina  dan tidak  (pula)  menjadikannya  gundik- gundik.  Barangsiapa  yang  kafir sesudah  beriman  (tidak  menerima hukum-hukum  Islam)  maka  hapuslah
amalannya  dan  ia  di  hari  kiamat termasuk  orang-orang  merugi .”[QS. Al-Maidah (5): 5]
Dari  tiga  ayat  di  atas,  Allah menyebutkan  non-muslim  itu ada  tiga macam,  yaitu musyrik,  kafir dan ahli kitab .  Dari  ketiga  istilah  tersebut, istilah  kafir  dalam  al-Quran  ternyata menyangkut  penyebutan  untuk  orang- orang  musyrik  dan Ahl  al-Kitab . Perhatikan  antara  lain  firman  Allah berikut:
اوُﺮَفَﻛ  َﻦﻳِﺬﱠﻟا  ﱡدَﻮَـﻳ  ﺎَﻣ َﻻَو  ِبﺎَﺘِﻜْﻟا  ِﻞْهَأ  ْﻦِﻣ ْﻢُﻜِّﺑَر  ْﻦِﻣ ٍْﲑَﺧ  ْﻦِﻣ  ْﻢُﻜْﻴَلَﻋ  َلﱠﺰَـﻨُـﻳ  ْنَأ  َﲔِﻛِﺮْﺸُﻤْﻟا ِﻞْضَفْﻟا  وُذ ُﱠاَو ُءﺎَﺸَﻳ  ْﻦَﻣ  ِهِﺘَْﲪَﺮِﺑ  ﱡصَﺘَْﳜ ُﱠاَو ِﻢﻴِﻈَﻌْﻟا ] ةﺮﻘﺒﻟا ﴿ ٢ ﴾ : ١٠٥ [
“Orang-orang  kafir  dari  Ahli Kitab  dan  orang-orang  musyrik  tiada menginginkan  diturunkannya  sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu.Dan Allah menentukan siapa yang  dikehendaki-Nya  (untuk  diberi) rahmat-Nya  (kenabian);  dan  Allah mempunyai  karunia  yang  besar.” [QS. Al-Baqarah(2): 105]
ِﻣاوُﺮَفَﻛ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ِﻦُﻜَﻳ َْﱂ َﲔِﻛِﺮْﺸُﻤْﻟاَو  ِبﺎَﺘِﻜْﻟا  ِﻞْهَأ ْﻦ ٰﱠﱴَﺣ َﲔِّﻜَفﻨُﻣ ُﺔَﻨِّﻴَﺒْﻟا ُﻢُﻬَـﻴِﺗَْ ] ﺔﻨﻴﺒﻟا ﴿ ٩٨ ﴾ : ١ [
“Orang-orang  kafir  yakni  ahli Kitab  dan  orang-orang  musyrik (mengatakan  bahwa  mereka)  tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum  datang  kepada  mereka  bukti yang nyata .”[QS. Al-Bayyinah (98): 1]
Jadi  berdasarkan  ayat  di  atas, orang  kafir  ada  dua  macam.  Pertama, Ahl  al-Kitab; dan  kedua,  orang-orang musyrik. Itu istilah yang digunakan al- Quran untuk satu subtansi yang sama, yakni  kekufuran  dengan  dua  nama
yang berbeda, yaitu Ahl al-Kitab dan al-musyrikun .
Bervariasi pendapat para  ulama dalam  menetapkan  batasan  kedua istilah ini. Ada yang memasukkan Ahl al-Kitab kedalam  kategori musyrik ,
dan  ada  pula  yang  membedakan keduanya  secara  tegas.  Perbedaan pemahaman  ini  berimplikasi  kepada boleh  atau  tidaknya  menikahi  wanita Ahl al-Kitab itu.
Ibnu Umar, misalnya menganut pendapat  yang  pertama,  sebagaimana ditegaskan:  “saya  tidak  melihat  syirik yang lebih berat dari perkataan wanita itu  bahwa  Tuhannya  ialah  Isa  atau salah  seorang  dari  hamba-hamba Allah. 30 Dengan  demikian,  semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut  pandang  tinjauan  ini  adalah musyrik.  Orang-orang  Kristen  yang percaya tentang trinitas adalah musyrik, sehingga haram bagi laki-laki muslim menikahi  wanita  Ahl  al-Kitab karena  syirik  nya. 31 Larangan  itu sebagaimana  tercantum  dalam  firman Allah  surat  al-Baqarah  ayat  221  di atas.
Pendapat  Ibnu  Umar  tidak sejalan  dengan  pendapat  sekaligus praktik  sahabat-sahabat  Nabi  SAW lainnya seperti Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Thalhah, Jabir, dan Khuzaifah. Demikian  pula  para  pakar-pakar hukum dengan berbagai alasan, antara lain:
1. Dalam  sekian  banyak  ayat,  al- Quran  menyebut  istilah al-musyrikun berdampingan  dengan Ahl  al-Kitab ,
30 Muhammad Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Kairo:  Dar  al-Shabuni,  2008),  jilid 1, h.221. 31 NashruddinBaidan, Tafsir  Maudhu’i: Solusi Qurani atas Masalah Sosial
Kontemporer, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2001), h. 28
dengan menggunakan kata penghubung wauw (و) yang berarti “dan”.
ِبﺎَﺘِﻜْﻟا  ِﻞْهَأ  ْﻦِﻣاوُﺮَفَﻛ  َﻦﻳِﺬﱠﻟاﱡدَﻮَـﻳﺎﱠﻣ َﲔِﻛِﺮْﺸُﻤْﻟا َﻻَو …
“ Orang-orang  kafir  dari  Ahli Kitab  dan  orang-orang  musyrik tiada menginginkan …”
Kata  penghubung  semacam  ini mengandung  makna  adanya  perbedaan antara kedua hal yang dihubungkan itu. Ini  berarti  ada  perbedaan  antara musyrikun dan Ahl al-Kitab. 32 2. Al-Quran sendiri telah menguraikan sekian banyak keyakinan. Ahl  al-Kitab ,  yang  pada  hakikatnya merupakan kemusyrikan seperti keyakinan  trinitas,  atau  bahwa  Uzair demikian  juga  Isa  adalah  anak  Allah, dan  sebagainya.  Namun  demikian, seperti  terlihat  dalam  butir  pertama  di atas,  al-Quran  membedakan  mereka dan  tetap  menamai  kedua  kelompok tersebut  sebagai Ahl  al-Kitab ,  bukan musyrikun . 33 Al-Shabuni mengomentari pendapat  Ibn  Umar  itu  dengan mengatakan bahwa Ibn Umar nampaknya  khawatir,  si  suami  yang muslim akan terpengaruh oleh istrinya yang  bukan  muslim,  lalu  ia  dapat menjadi murtad. Kecuali itu, pembinaan  anak-anak  akan  sukar dilaksanakan  secara  Islami,  sebab biasanya
anak-anak cenderung meneladani  ibu  ketimbang  ayah mereka.  Namun  bila  kekhawatiran  itu
32 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  al- Quran:  Tafsir  Maudhu’I  atas  Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. ke-3, h. 369-370
33 M. Quraish Shihab, Wawasan al- Quran…, h. 370
hilang, tak ada alasan untuk mengharamkannya, tegas al-Shabuni. 34
Berdasarkan  uraian  di  atas, ditinjau  dari  segi  hukum,  menikahi non-muslim  itu  dapat  dikelompokkan dalam  dua  macam,  yaitu  menikahi orang-orang  musyrik  dan  menikahi Ahl  al-Kitab  yang  akan  penulis uraikan pada pembahasan berikut: 1. Menikahi orang-orang musyrik Musyrik  dalam  pengertian  ahli tafsir    adalah  sebutan  yang  ditujukan kepada seseorang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, bisa berwujud manusia, benda, kekuasaan,  harta,  dan  sebagainya. Akan tetapi, dalam penafsiran mayoritas  ahli  tafsir,  pengertian musyrik selalu dimaknai secara sempit, yakni  pemujaan  atau  penyembahan terhadap berhala, api, dan lainnya. Terkait dengan istilah perempuan musyrik yang terdapat pada QS.  Al-Baqarah  (2):  221  terdapat perbedaan  pendapat  di  kalangan  para mufasir.  Al-Thabariy,  seorang  mufasir klasik dalam bukunya: Jâmi` al-Bayân fi  Tafsîr  al-Qur'an ,  menyebutkan  ada tiga  pendapat  dalam  menafsirkan wanita musyrik. Pertama , yang dimaksudkan  wanita  musyrik  di  situ adalah mencakup wanita-wanita musyrik  dari  bangsa  Arab  dan  bangsa lainnya.  Namun  kemudian  ketentuan hukumnya dihapus oleh al-Mâidah (5): 5,  yang  membolehkan  pria  Muslim menikah  dengan  wanita  ahli  kitab. Kedua ,   yang  dimaksudkan  dengan wanita  musyrik  dalam  ayat  itu  adalah wanita musyrik dari bangsa Arab yang tidak  memiliki  kitab  suci  dan menyembah  berhala. Ketiga ,  pendapat yang  menyatakan  bahwa  wanita musyrik  dalam  ayat  ini  mencakup
34 Muhammad Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam…, h. 222
semua  perempuan  yang  menganut politeisme  dalam  segala  bentuknya, baik  Yahudi,  Kristen  maupun  Majusi. Dari tiga pendapat  di  atas, al-Thabariy sendiri  berpendapat  bahwa  pendapat kedua  lebih râjih. 35 Dengan  kata  lain, kata  al-Thabariy,  wanita  dalam al- Baqarah (2):  221  itu  harus  dibedakan dengan  wanita Ahl  al-Kitab ,  hal  ini sesuai dengan asbab al-nuzul ayat ini. Dalam asbâb  al-nuzul dari al- Baqarah :  221  ini  dikisahkan  bahwa Abdullah  bin.  Rawahah  menikah dengan seorang budak perempuan yang telah  dimerdekakannya.  Perempuan yang dinikahi IbnRuwahah ini sebelumnya  adalah  seorang  musyrik Arab. Tindakan salah satu sahabat Nabi ini  banyak  menjadi  pembicaraan  di kalangan para sahabat dengan tanggapan  yang  minor.  Tindakan Abdullah ini memang agak menentang arus umum pada waktu itu oleh karena banyak  pria  Muslim  (para  sahabat) yang  berbeda  dengan  apa  yang dilakukan  Abdullah.  Namun, al-Qur'an justru  membela  tindakan  Abdullah  ini, lalu turunlah ayat 221 surat al-Baqarah tersebut. 36 Memperhatikan asbâbnuzu l- nya, seperti dijelaskan di atas, menurut hemat  penulis,  agaknya  ada  situasi yang menunjukkan adanya kekhawatiran Nabi atas realitas sahabat-sahabatnya,  dimana  masih banyak  yang  menikah  dengan  wanita musyrik. Dari asbâb al-nuzul ini dapat diketahui  bahwa  ayat  ini  agaknya
35 Muh}ammad  Bin  Jari>r  al-T{abari>,. Tafsi>r  al-T{abari>  al-Musamma>Ja>mi‘  al- Baya>n  fi>Ta’wi>l  al-Qur’a>n, (Beiru>t: Da>r  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah,  1999)  Jilid  2,  h. 221. 36 K.H.Qomarudin Shaleh, H.A.A Dahlan, dkk, Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran , (Bandung: Penerbit Diponegoro,2007), Cet.ke-10, h.73
merupakan  antisipasi  preventif  al- Qur'an  setelah  melihat  realitas  para sahabat Nabi.
Berdasarkan asbâb  al-nuzul ayat  221  surat al-Baqarah di  atas, wanita  musyrik  yang  dimaksud  dalam ayat  tersebut  adalah  wanita  musyrik yang  hidup  pada  zaman  Nabi  yang tidak beragama, yaitu wanita penyembah berhala dan tidak memiliki kitab  suci.  Pelarangan  ini  tampaknya dapat  dipahami  karena  situasi  waktu itu, khususnya bagi orang Islam masih dalam  situasi  konsolidasi  sebagai komunitas  yang  baru  tumbuh  dalam waktu  yang  belum  terlalu  lama.  Ayat ini  turun  ketika  Nabi  belum  lama menjadi  pemimpin  kota  Madinah. Tampaknya,  Nabi  sebagai  pemegang otoritas  merasa  harus  melakukan intervensi terhadap persoalan pernikahan orang Islam menjadi bagian dari tugas kekhalifannya. Di sini, Nabi menjalankan  dua  fungsi  sekaligus, yaitu  sebagai  pemimpin  masyarakat Madinah  dan  tugas  kenabian  serta kerasulannya untuk membimbing umat Islam  dengan  cara  mempertahankan keutuhan umat Islam. Melalui penegasan seperti dijelaskan  secara  tekstual  dalam  surat al-Baqarah :  221  di  atas,  pernikahan beda  agama  tidak  begitu  menjadi masalah  ketika  Nabi  masih  hidup  oleh karena  ketaatan  kepada  Nabi  sangat tinggi.  Namun,  pemahaman  ayat  ini menjadi  masalah  ketika  orang  Islam telah  berinteraksi  dengan  berbagai komponen bangsa lain pasca perluasan wilayah  yang  terjadi  di  dunia  Islam, lebih-lebih  masyarakat  dewasa  ini sebagai  bentuk  pergaulan  yang  telah mengalami globalisasi, hampir dipastikan  sulit  untuk  menghindari interaksi  dengan  orang  yang  beda agama.
Oleh karena itu, ada pertanyaan, apakah wanita  muysrik seperti yang di sebut  dalam  surat al-Baqarah :  221  itu bisa  disamakan  dengan  wanita  non Islam  yang  hidup  dewasa  ini,  yang situasinya berbeda dengan masa Nabi? Dalam  beberapa  kasus,  pernikahan beda agama terjadi karena murni faktor kemanusiaan  dari  kedua  belah  pihak. Di  sini,  pemahaman  ayat  menjadi persoalan,  dan  dipihak  lain,  pemegang otoritas penafsiran,  dalam  hal  ini  Nabi telah  wafat.  Oleh  karena  itu,  pluralitas pemahaman ayat tersebut menjadi sulit untuk dihindari kemunculannya. Meski demikian,  mayoritas  ulama  tidak memperkenankan seorang lelaki muslim  menikah  dengan  wanita musyrikah.
Konsekuensi  dari  pendapat  al- Thabariy  di  atas,  maka  seorang  laki- laki  muslim  boleh  menikahi  wanita musyrik  non  arab,  seperti  wanita musyrik  Cina,  India,  Jepang  yang diduga  dahulu  memiliki  kitab  suci seperti  pemeluk  agama  Budha,  Hindu, Konghucu yang percaya kepada Tuhan Yang  Maha  Esa,  dan  percaya  adanya hidup setelah mati. Hal senada dengan al-Thabariy  juga  dianut  oleh  Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh. 37
Pendapat  di  atas  mendapat bantahan  dikalangan mufasir dan fuqaha ’.  Jumhur  ulama  menetapkan bahwa wanita musyrik itu bukan hanya terbatas  pada  wanita  Arab  saja, melainkan  juga  mencakup  semua wanita  musyrik  non  Arab  di  manapun mereka  berada. 38 Surat  al-Baqarah  (2):
37 Muhammad  Rasyid  Ridha, Tafsir  al- Quran  al-Hakim  al-Syahir  bi  Tafsir  al- Manar ,(t.tp: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 2, h.246-2
38 SapiudinShidiq, Fikih  Kontemporer…, h.  4.  Juga  lihat,  Wahbah  az-Zuhaili, Tafsir  al- Munir, Terj.( Jakarta: Gema Insani,  2013), jilid
1, h.513.
221  secara  tegas  menjelaskan  bahwa menikahi  perempuan  musyrik  adalah haram, begitu juga sebaliknya perempuan muslim tidak boleh dinikahkan  dengan  laki-laki  musyrik. Larangan  tersebut  muncul  disebabkan oleh  perbedaan  keyakinan  di  antara keduanya  yang  bermuara  kepada sulitnya  mempertemukan  visi  hidup  di antara  keduanya,  orang  yang  beriman akan  mengajak  ke  surga,  sementara orang  musyrik  mengajak  ke  neraka. Orang  beriman  percaya  kepada  Allah, kepada  para  nabi,  dan  hari  akhir, sedangkan orang musyrik itu menyekutukan Allah, mengingkari para nabi,  dan  mengingkari  hari  akhir.
Rentang  perbedaan  visi  yang  teramat jauh  tersebut  kalau  dapat  dikatakan menjadi  hal  yang  mustahil  untuk dipertemukan antara keduanya. 39
Syekh  Muhammad  Muthawali al-Sya'`rawi ketika menafsirkan ayat di atas  menyoroti  peran  seorang  ibu dalam  mebina  sebuah  rumah  tangga. Surat  al-Baqarah  (2):  221  menurut  al- Sya`'rawi  merupakan  batu  pertama dalam  membangun  sebuah  rumah tangga,  hal  ini  disebabkan  jika  istri tidak muslimah, maka bisa dibayangkan  apa  yang  akan  terjadi dalam  rumah  tangga  itu.  Ibu  yang musyrik  pasti  akan  mengarahkan pendidikan anak-anaknya kepada arahan yang sesuai dengan kemusyrikannya,  sementara  suami yang bertugas sebagai ayah tidak punya banyak waktu di rumah bersama anak- anaknya  kecuali  sore  atau  malam  hari ketika  nilai-nilai  telah  tertanam  pada jiwa anaknya. 40
39 SapiudinShidiq, Fikih  Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.4.
40 Syekh  Muhammad  Muthawali  al- Sya`rawi, tafsir al-Sya’rawi, (Kairo: akhbar al- Yaum, 1991), Jilid 2, h. 957
Pada tahun-tahun pertama, bayi banyak menghabiskan waktunya dalam asuhan  ibunya.  Apabila  ibu  musyrik sementara  ayahnya  muslim,  bisa dipastikan  iman  tidak  bisa  menembus dirinya  mengingat  kesyirikan  telah menjadi  bagian  dari  dirinya  dan  telah mendarah  daging,  makanya  Allah mengingatkan  “ Dan  janganlah  kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum  mereka  beriman” maksud ayat ini menurut al-Sya`'rawi, janganlah  laki-laki  muslim  terpesona karena kecantikan yang menghancurkan,  karena  kecantikan semata tanpa didasai oleh iman bersifat temporal dan sementara. 41 M. Quraish Shihab menganalisis surat  al-Baqarah (2): 221 yang  memiliki  dua  penggalan,  kalau penggalan  ayat  pertama  ditujukan kepada  pria  muslim,  penggalan  kedua ditujukan  kepada  para  wali.  Para  wali dilarang  menikahkan  wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digarisbawahi: Pertama,
ditunjukkannya  penggalan  kedua  ini kepada  wali  memberi  isyarat  bahwa wali  mempunyai  peranan  yang  tidak kecil  dalam  perkawinan  putri-putrinya atau  wanita  yang  berada  di  bawah perwaliannya. 42
Kedua,  larangan  mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang- orang  musyrik.  Walau  pandangan mayoritas ulama tidak memasukan Ahl al-Kitab dalam kelompok yang dinamai musyrik,  tetapi  bukan  ini  berarti  ada izin untuk pria Ahl al-Kitab mengawini
41 Syekh Muhammad Muthawali al- Sya`rawi, tafsir al-Sya’rawi…, h. 957 42 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-
Quran, (Jakarta: Lintera Hati,  2012), Cet. ke-5, Jilid 1, h.578-579
wanita-wanita muslimah karena mereka sekalipun tidak dikelompokkan musyrik, tetapi masuk dalam kelompok kafir seperti telah dijelaskan pada ayat- ayat  sebelumnya.  Apalagi  dalam surat al-Mumtahanah (60):10 disebutkan  dengan  jelas  wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan dikawinkan dengan pria Ahl al-Kitab . 43 2. Menikahi Ahl al-Kitab
Sebelum  menguruaikan  lebih jauh  penafsiran  tentang  boleh  atau tidaknya  menikahi  Ahl  al-Kitab,  ada baiknya    penulis  bahas  lebih  dahulu siapa  yang  dimaksud  dengan  Ahl  al- Kitab  itu.  Uraian  tentang  siapa  yang dimaksud  dengan  Ahl  al-Kitab  paling banyak  dikemukakan  oleh  pakar-pakar al-Quran  ketika  menafsirkan  surat  al- Maidah/5:5  yang  menguraikan  tentang izin memakan sembelihan Ahl al-Kitab dan  wanita-wanita  yang  menjaga kehormatannya dari kelompok itu.
Imam  al-Syafi'i  seperti  dikutib oleh  M.  Quraish  Shihab  memahami istilah Ahl  al-Kitab sebagai  orang- orang  Yahudi  dan  Nasrani  keturunan orang-orang  Israil,  tidak  termasuk bangsa-bangsa  lain  yang  menganut agama  Yahudi  dan  Nasrani. 44 Alasan beliau  antara  laian  adalah  bahwa  Nabi Musa  AS  dan  Isa  AS,  hanya  diutus kepada  mereka  bukan  kepada  bangsa- bangsa  lain,  juga  (karena  adanya redaksi min  qablikum [sebelum  kamu] pada ayat yang mebolehkan perkawinan itu.
Pendapat al-Syafi'I I ini berbeda dengan  pendapat  Abu  Hanifah  dan
43 M. Quraish Shihab, Tafsir al- Misbah…, h. 579
44 Jalauddin  Rahmat,  M.  Qurasih  Shihab dkk, Rekonstruksi  dan  Renungan  Relegius Islam, (Jakarta:  Paramadina,  1996),  Cet.  ke-1, h. 10.
mayoritas  pakar-pakar    hukum  yang mnenyatakan  bahwa  siapapun  yang mempercayai  salah  seorang  Nabi,  atau kitab  yang  pernah  diturunkan  Allah, maka  ia  termasuk Ahl  al-Kitab ,  tidak terbatas  pada  kelompok  penganut agama  Yahudi  dan  Nasrani.  Dengan demikian, bila ada satu kelompok yang hanya  percaya  kepada  satu Shuhuf Ibrahim  atau  Zabur  saja,  maka  ia  pun termasuk  dalam  jangkauan Ahl  al- Kitab . 45 Ada juga sementara ulama yang berpendapat  bahwa  setiap  umat  yang memiliki  kitab  suci  yang  dapat  diduga sebagai  kitab  suci  samawi,  maka mereka  juga  dicakup  sebgai Ahl  al- Kitab .  Pendapat  ini  diperluas  lagi  oleh para  mujtahid  kontemporer,  sehingga mencakup  pula  orang-orang  Budha, Hindu  dan  yang  lainnya.  Dengan demikian  wanita-wanita  mereka  pun boleh  dikawini  oleh  pria  kaum muslimin. M. Quraish Shihab cendrung memahami  pengertian  Ahl  al  –Kitab pada  semua  penganut  agama  Yahudi dan  Nasrani,  kapan,  dimanapun,  dan dari keturunan siapapun mereka. 46
Mengenai hukum menikahi Ahl al-Kitab , Jumhur ulama pada umumnya berpendapat  bahwa  menikahi  wanita Ahl  al-Kitab boleh  karena  adanya  ayat yang qathi menyatakan  hal  itu  yakni surat al-Maidah (5) : 5 di atas. Menurut Zamahsyari,  ayat  surat  al-Baqarah  (2) ayat  221  di- nasih- kan  oleh  surat  al- Maidah (5) ayat 5. 47
45 Jalauddin Rahmat, M. Qurasih Shihab dkk, Rekonstruksi …, h. 10 46 Jalauddin Rahmat, M. Qurasih Shihab dkk, Rekonstruksi …, h. 12
47 Muh}ammadibn ‘Umar al-
Zamakhshari>,.
al-Kashsha>f ‘an H}aqa>’iqGhawa>mid  al-Tanzi>l wa ‘Uyu>n al-Aqa>wi>l  fi>Wuju>h  al-Ta’wi>l, (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), h.360
Wahbah  al-Zuhaili  menyatakan
terdapat  perbedaan  yang  jelas  antara wanita Ahl  al-Kitab dan  wanita musyrik.  Wanita Ahl  al-Kitab sama dengan orang Islam dalam iman kepada Allah  dan  hari  akhir,  percaya  akan hukum halal dan haram serta wajibnya berbuat  kebajikan  dan  menjauhi kejahatan. 48 Oleh  karena  itu,  Wahbah menjelaskan  bahwa  syariat  Islam membolehkan  lelaki  muslim  menikahi wanita Ahl  al-Kitab ,  tetapi  tidak membolehkan  wanita  muslim  menikah dengan lelaki Ahl al-Kitab . Menurut  Wahbah,  wanita Ahl al-Kitab tetap dalam agamanya meskipun  ia  menikah  dengan  lelaki muslim  (dan  ia  tidak  diganggu  dalam menjalankan  ajaran  agamanya),  juga karena  lelaki  muslim  mengimani agamanya yang mengajarkannya untuk membenarkan  pokok-pokok  agama lain,  di  antaranya  agama  Yahudi  dan Nasrani  dalam  pokok-pokok  ajarannya yang  sesuai  dengan  Islam  dalam  hal seruan  kepada  pengesaan  Tuhan  dan nilai-nilai kebaikan. 49 Sebaliknya,  seandainya  lelaki Ahl  al-Kitab menikah  dengan  wanita muslimah,  tentu  ia  akan  memberikan pengaruh  kepada  istri,  sehingga  boleh jadi  ia  akan  meninggalkan  agamanya dan  biasanya  ia  akan  tertekan  dengan perlakuan  suaminya  akibat  tidak adanya  keserasian  (spiritual  dan  fisik) di  antara  mereka.  Ini  -  kata  Wahbah  - merupakan  pendapat jumhur  ulama,  di samping  mereka  berpendapat  bahwa pernikahan  lelaki  muslim  dengan
48 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir…,
h. 513 49 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir…, h. 513 wanita Ahl al-Kitab makruh hukumnya. 50
Muhammad  Syaltut,  ulama kenamaan dari Mesir punya pandangan yang lain lagi. Menurutnya, pernikahan pernikahan  laki-laki  muslim  dengan perempuan Ahl  al-Kitab dibolehkan sebagai  salah  satu  strategi  dakwah. Dalam  posisi  sebagai  suami,  laki-laki memiliki hak untuk mendidik keluarga, istri,  dan  anak-anak  mereka  dengan akhlak Islam. Pernikahan itu diharapkan untuk mengiliminir kebencian  dan  dendam  orang-orang non muslim terhadap Islam, terutama di hati  istri.  Demikian  juga,  istri  dengan perlakuan suaminya yanag baik terhadapnya, diharapkan akana mengenal  keindahan  dan  kebaikan Islam,  dan  bahwa  Islam  meberikan hak-hak  yang  sempurna  kepada  istri. Akan  tetapi,  kalau  harapan  itu  tidak terwujud,  sebaiknya  pernkhan  itu dilarang. 51
Zuhairi  mengkritik  pandangan kalangan  yang  melarang  penikahan beda  agama  dengan  menjadikan  surat al-Baqarah(2):221  dan  ayat-ayat  yang lain  sebagai  landasan  teologis  dan fikih. 52 Menurut  Zuhairi,  dalam  ayat yang lain dijelaskan prihal dibolehkannya  pernikahan  beda  agama terutama  kepada Ahl  al-Kitab (al- Maidah  (5)  :  5).    Kenyataan  ini menunjukkan  bahwa  pesan  yang dibawa  al-Quran  sangat  progresif  dan membawa  kesan  upaya  mengakui  dan menerima  komunitas  agama  lain  guna
50 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir…, h. 513 51 Mahmud Syaltut, Min Taujihat al- Islam, (Kairo: Al-Idarah al-Ammah li Al- Azhar, 1959), h. 253 52 ZuhairiMisrawi, al-Quran Kitab Toleransi:  Inklusivisme,  Pluralisme,  dan Multikulturalisme, (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007), h. 212
mewujudkan  kehidupan  yang  adil  dan setara.  Di  sinilah  menurut  Zuhairi perlunya  fikih  lintas  agama  yang memberikan perlindungan, simpati dan kesempatan  hidup  bersama  dalam keragaman. 53
Musdah  Mulia  menilai  bahwa pendapat  Jumhur  Ulama  tentang kebolehan  laki-laki  muslim  menikahi wanita  Ahl  al-Kitab  dan  tidak sebaliknya  wanita  muslimah  tidak boleh  menikahi  laki-laki Ahl  al-Kitab sebagai  bentuk  pandangan  yang mempersepsikan  perempuan  objek, yaitu  objek  seksual.    Di  satu  sisi, perempuan diberi label sebagai makhluk  inferior,  lemah,  dan  mudah diperdaya untuk meninggalkan agamanya. Hal ini selanjutnya membawa  kepada  larangan  bagi perempuan  muslimah  menikah  dengan laki-laki  non  muslim.  Namun,  di  sisi lain-  menurut  Musda-mereka  juga diberi  stigma  sebagai  sumber  fitnah yang  mencelakkan.  Implikasinya,  laki- laki  muslim  pun  dilarang  menikah dengan  perempuan  non  muslimah sekalipun Ahl al-Kitab karena dikhawatirkan akan menggiring mereka keluar dari Islam. 54 Menurut Musda, kalaupun seorang  laki-laki  muslim  dibolehkan menikahi  perempuan Ahl  al-Kitab , maka  biasanya  ada  harapan  yang menyertai  pembolehan  itu,  yakni  dia harus mampu mengajak istri dan anak- anaknya  kelak  masuk  Islam.  Padahal dalam sebuah penelitian yang dilakukan  oleh  Nuryamin  pada  tahun 1990  tentang  pernikahan  beda  agama mengungkapkan penemuan yang 53 ZuhairiMisrawi, al-Quran Kitab Toleransi…, h. 212
54 Siti  Musdah  Mulia, Muslimah Reformis:  Perempuan  Pembaru  Keagamaan, (Bandung: Mizan, 2005), h. 68
penting.  Ketika  laki-laki  muslim menikah  dengan  wanita  non  muslim, maka  50  %  dari  pernikahan  tersebut anak-anaknya mengikuti
agama bapaknya.  Sebaliknya,  jika  perempuan muslmah menikah dengan laki-laki non muslim,  maka  hamper  80  %  dari pasangan  tersebut  yang  anak-anaknya mengikuti agama ibunya. 55
Temuan  ini,  menurut  Musda, megindikasikan  bahwa  dalam  kasus pernikahan  beda  agama,  potensi perempuan muslimah dalam menentukan  identitas  agama  anak ternyata  lebih  besar  daripada  potensi laki-laki muslim. Artinya, para perempuan  yang  selama  ini  dipandang lemah  dan  mudah  "terjebak"  ternyata tidak  sepenuhnya  benar.  Mereka terbukti  lebih  berpengaruh  dan  lebih dominan  daripada  laki-laki  dalam kehidupan  keluarga  sehingga  lebih berhasil menggiring anak-anak  mereka ke  lingkungan  agama  yang  mereka anut. 56
ImadZaki al-Barudi dalam bukunya Tafsir  al-Quran  al-Azhim  li al-Nisa’ menyebutkan  bahwa  Allah melarang  wanita  muslimah  menikah dengan orang-orang kafir termasuk Ahl al-Kitab namun  dibolehankan  lelaki muslim menikah dengan wanita-wanita dari  kalangan Ahl  al-Kitab ,  padahal mereka  bagian  dari  orang-orang  kafir, ada dua alasan:
Pertama,  sesungguhnya  Islam bertujuan  untuk  mengangkat  martabat seseorang, bukan hendak menjatuhkannya. Sedangkan kepemimpinan  dalam  rumah  tangga berada ditangan suami, sehingga ketika
55 Nuryamin, Penelitian tentang Implementasi UU Perkawinan (tidak dipublikasikan), PSW, IAIN Jakarta, 1990 56 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis …, h.69
seorang  suami  tidak  Islam,  maka  ia tidak  akan  bisa  mentolelir  istri  dan anaknya apabila tetap dalam keislamnnya. Kedua, nilai universalitas ajaran  Islam  dan  keterbatasan  ajaran agama lain. Di sana kita dapat melihat adanya  kesempatan  untuk  saling mengerti dan memahami. Bahkan tidak jarang,  si  istri  akan  ikut  masuk  Islam, setelah  mengetahui  bahwa  kitab sucinyapun memerintahkan hal itu. 57 M. Quraish Shihab berpendapat bahwa  kebolehan  lelaki  muslim menikahi wanita Ahl al- Kitab sebagijalan  keluar  kebutuhan mendesak  ketika  itu,  saat  kaum mamuslimin  sering  bepergian  jauh melaksanakan  jihad  tanpa  mampu kembali  ke  keluarga  mereka.    Di  sisi lain, wanita muslimah tidak diperkenankan  kawin  dengan  pria  non muslim,  baik Ahl  al-Kitab lebih-lenih kaum  musyrikin,  disebabkan  mereka tidak  mengakui  kenabian  Muhammad SAW.  Lelaki  Muslim  mengakui kenabian Isa AS, serta menggarisbawahi  prinsip  toleransi beragama, lakum dinukumwaliyadin . 58 Laki-laki yang biasanya, bahkan  yang  seharusnya  menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi  istrinya. Jika demikian, bila  suami  tidak  mengakui-bolehnya pihak lain termasuk istri-melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, dikhawatirkan  akan  terjadi  pemaksaan beragama, baik terang-terangan maupun terselubung. Itupula sebabnya- kini sementara
ulama-melarang perkawinan  walaupun  antara  laki-laki
57 ImadZaki al-Barudi, Tafsir al-Quran al- Azhim li al-Nisa’ Terj. (Kairo: Maktabah al- Taufiqiyah, t.th), Jilid 1, h. 81-82
58 M. Quraish Shihab,
Perempuan, (Jakarta: Lintera Hati, 2006), Cet. ke-3, h.329-330
muslim  dengan  perempuan Ahl  al- Kitab karena  pengaruh  perempuan (istri)  sudah  tidak  jarang  mengalahkan pengaruh  suami,  dan  karena  unsur dakwah  islamiyah  dalam  perkawinan tersebut  telah  memudar,  bahkan sebaliknya yang terjadi. 59
Musda  Mulia  lebih  setuju apabila  pelarangan  pernikahan  beda agama berdasarkan alasan
mempertimbangkan  kondisi  objektif dalam  masyarakat.  Sebagai  contoh, bahwa pernikahan beda agama terbukti merupakan  salah  satu  faktor  penyebab tingginya  angka  perceraian  atau  angka kekerasan dalam rumah tangga ( domestic  violence )  di  tanah  air.  Atau karena pertimbangan bahwa pernikahan  beda  agama  telah  menjadi salah  satu  modus  operandi  kegiatan perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan  ( trafficking  in  women  and children) yang  akhir-akhir  ini  semakin marak  di  Indonesia.  Dengan  begitu, alasan  yanag  dibuat  adalah  mencegah meluasnya kerusakan social di masyarakat yang dalam istilah ushulfiqh  di  sebut sad  al-dzara'I (tindakan  preventif  ).  Sebaliknya menurut  Musda,  kalaupun  pernikahan beda  agama  dibolehkan,  harus  ada upaya-upaya  sosialisasi  yang  luas dalam  masyarakat  mengenai  dampak positif dan negatif dari pernikahan beda agama  tersebut.  Ini  penting  untuk memproteksi dan menjauhkan masyarakat, khususnya kaum perempuan,  dari  berbagai  tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan dalam pernikahan. 60
Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI) melalui fatwa yang dikeluarkan tanggal 1  Juni  1980  mengharamkan  semua
59 M. Quraish Shihab, Perempuan…, h. 330 60 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis …, h.70
bentuk  pernikahan  beda  agama, termasuk  pernikahan  laki-laki  muslim dengan  perempuan  non  muslim, walaupun  dari  kalangan Ahl al-Kitab . alasannya karena kerusakan ( mafsadat ) yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama  lebih  besar  daripada  kebaikan ( mashlahah )  yang  didatangkannya, terutama bagi kaum musimin. 61 Dalam konteks  ini,  kaedahfiqih  yang  mereka pegangi adalah " Dar' al- mafasidmuqaddam 'la jalb al- mashalih” (menghindari bahaya didahulukan daripada mengambil maslahat) semacam tindakan preventif. Berdasarkan  kajian  di  atas, dapat  disimpulkan,  semua  pendapat yang berkaitan dengan soal pernikahan antara  Muslim  dan  non  Muslim  atau pernikahan beda agama hanya merupakan  persoalan  ijtihad,  karena ayat-ayat  al-Quran  yang  menjelaskan persoalan tersebut multi tafsir. Kebolehan  menikahi  wanita non  muslim  terutama  kalangan Ahl  al- Kitab menurut hemat penulis disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada.  Seandainya  seorang  laki-laki berada  pada  satu  tempat  di  mana  di sana  kaum  muslimah  sangat  terbatas, maka  menikahi  wanita  Ahl  al-Kitab dibenarkan.  Akan  tetapi  seandainya laki-laki  tersebut  berada  di  lingkungan yang kaum muslimahnya banyak, maka hal itu dilarang karena dapat menyebabkan menyia-nyiakan keberadan  kaum  muslimah  yang semestinya dijaga dan dilindungi Kebolehan  menikahi  wanita  non muslim  pun,  menurut  hemat  penulis harus  melalui  persyaratan  yang  ketat.
Di antara persyaratan tersebut, 61 Muhammad Yusuf, Pendekatan al- Mashlahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tetang Pernikahan Beda Agama, Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 102
menururut  penulis  kuatnya  aqidah menjadi syarat utamanya, karena ketika aqidahnya  lemah  dikhawatirkan  akan terjadi  pemurtadan.  Di  samping persoalan  akidah,  persoalan  ekonomi juga  suatu  yang  penting.  Sehingga dengan memiliki kekuatan dan kemandirian ekonomi, laki-laki tersebut  memiliki  wibawa  ditengah- tengah  keluarga  istrinya.  Yang  tidak kalah  pentingnya  sebelum  seseorang akan  melakukan  pernikahan  beda agama,  ia  harus  memiliki  pengetahuan agama  yang  cukup,  memiliki  visi  dan misi yang jelas dalam berumah tangga, memiliki  kepribadian  yang  kuat  dan bertanggungjawab.  Apabila  syarat- syarat  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka sebaiknya  dihindari  pernikahan  beda agama  dan  pernikhan tersebut  menjadi sesuatu yang haram baginya.

## KESIMPULAN
Pernikahan  beda  agama  dalam perspektif  al-Quran  telah  dijelaskan dalam  al-Quran.  Untuk  orang-orang musyrik, tidak bisa ditawar lagi bahwa menikahi  mereka  atau  menikahkan untuk  mereka  dilarang  di  dalam  al- Quran.Tetapi terhadap
Ahl al- Kitab yaitu  orang-orang  yahudi  dan nasranai atau orang-orang yang mendapatkan  dan  mewarisi  kitab  suci dibenarkan  untuk  menikahi  mereka namun  tidak  dibenarkan  menikahkan wanita  muslimah  untuk  mereka.Inilah pesan  yang  dapat  kita  ambil  dari  QS. Al-Maidah(5):  5.  Dalam  sejarah  Islam juga  tercatat  bahwa  nabi  Muhammad dan  para  sahabatnya  pernah  menikah dengan Ahl al-Kitab seperti Utsman bin Affan  menikah  dengan  wanita  nasrani walaupun  kemudian  istrinya  masuk Islam,    Thalhah  dan  ZuberZuabir  juga pernah  nikah  dengan  wanita  Yahudi yang juga kemudian masuk Islam.
M. Quraish Shihab berpendapat bahwa  kebolehan  lelaki  muslim menikahi  wanita Ahl  al-Kitab sebagi jalan  keluar  kebutuhan  mendesak ketika  itu,  saat  kaum  muslimin  sering bepergian  jauh  melaksanakan  jihad tanpa  mampu  kembali  ke  keluarga mereka.  Di sisi lain, wanita muslimah tidak diperkenankan kawin dengan pria non  muslim,  baik Ahl  al-Kitab lebih- lebih  kaum  musyrikin,  disebabkan mereka  tidak  mengakui  kenabian Muhammad  SAW.  Lelaki  Muslim mengakui  kenabian  Isa  AS,  serta menggarisbawahi  prinsip  toleransi beragama, lakum  dinukumwaliyadin . Lelaki  yang  biasanya,  bahkan  yang seharusnya  menjadi  pemimpin  rumah tangga  dapat  memengaruhi  istrinya.
Jika  demikian,  bila  suami  tidak mengakui-bolehnya pihak lain termasuk  istri-melaksanakan  ajaran agama  yang  dianutnya,  dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama, baik terang-terangan  maupun  terselubung. Itupula sebabnya-kini sementara ulama-melarang  perkawinan  walaupun antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab karena pengaruh perempuan (istri) sudah tidak jarang  mengalahkan  pengaruh  suami, dan  karena  unsur  dakwah  Islamiyah dalam  perkawinan  tersebut  telah memudar,  bahkan  sebaliknya  yang terjadi.
Undang-undang yang berlaku di Indonesia,  baik  itu  undang-undang perkawinan yang termaktub dalam UU No  1  tahun  1974  maupun  Kompilasi Hukum  Islam,  tidak  mentolelir  adanya pernikahan  beda  agama.  Ini  sesuai dengan  cita  hukum  bangsa  Indonesia: Pancasila  dan  salah  satu  kaedah fundamental  Negara  yaitu  Ketuhanan Yang  maha  Esa.  Pasal  2  ayat  (1) Undang-undang  Perkawinan  dengan
jelas  menyatakan  bahwa  “Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.  Sehingga  apabila  ada warganegara  Indonesia  yang  akan melangsungkan pernikahan beda agama,  mereka  harus  mengikuti  salah satu  dari  agama  yang  diakui  atau melakukan dua kali pernikahan disesuaikan  dengan  agama  yang mereka anut.
Praktik  pernikahan  beda  agama di  Indonesia  sangat  jauh  dari  tujuan pernikahan dan praktik yang dilakukan oleh Nabi SAW dan pra sahabat. Pada umumnya  mereka  yanag  melakukan pernikahan  beda  agama  di  Indonesia adalah orang-orang yang tidak memiliki  pemahaman keagamaan yang mumpuni,  sehingga  mereka  bersikap cuek  dengan  agamanya  dan  dengan agama istri dan anak-anaknya.
Pernikahan  yang  mereka  lakukanpun bukan dalam rangka dakwah Islamiyah dan  kepentingan  social,  melainkan hanya  disorong  oleh  ketertarikan  dan cinta  yang  sifatnya  semu.  Sehingga wajar  apabila  Majlis  Ulama  Indonesia mengeluarkan fatwa tentang
keharaman  menikah  beda  agama walaupun dengan Ahl al-Kitab.

## REFERENSI
Abu  Bakar,  Alyasa, Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam  Peraturan  Perundang- undangan, Jurisprudensi dan
Praktik  Masyarakat .  Aceh:  Dinas Syari‘at Islam2008 Abu Zahrah, Muhammad, al-Ahwal al- Syakhsiyyah , Kairo: Dar al-Fikr al- Arabi, 1957
Adji,  Sution  Usman, Kawin  Lari  dan Kawin  Antaragama ,  Yogyakarta:
Liberty, 1989
Afief  ,Saifuddin, Notaris  Syari’ah dalam  Praktik  Hukum  Keluarga Islam , Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011 al-Barudi,    ImadZaki, Tafsir  al-Quran al-Azhim  li  al-Nisa ’    Terj.  Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th. Asmin, Status  Perkawinan  Antar Agama, Jakarta  :  PT  Dian Rakyat,1986
Baidan,  Nashruddin, Tafsir  Maudhu’i: Solusi Qurani atas Masalah Sosial Kontemporer , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
Calvina  dan  ElviAndriani  Yusuf, Konflik  Pemilihan  Agama  Pada Remaja  dari  perkawinan  Beda Agama ,  dalam  Predicara  Jurnal Fakultas  Psikologi  Universitas Negeri  Sumatera  Utara, Volume  2 Nomor 1 edisi Desember 2012.
(Hamka),Haji  Abdul  Malik  Abdul Karim  Amrullah, Tafsir  al-Azhar ,
Singapura:  Pustaka  Nasional  Pte Ltd, 2005 http//hiburan.metrotvnews.com/red/201 4/09/06/selebriti-tanah air-nikah beda  agama.  Diakses  tanggal  28 Februari 2017.
al-Husaini,  Imam  Taqiyuddin  Abi
Bakar bin Muhammad , Kifayah al- Ahyar Bandung:  Syirkah  al- Ma`arif  li  al-Thaba`  wa  al-Nasyr, t.th. al-Jaziri,  Abdurrahman, Kitab  al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah ,
Mesir:  al-Maktabah  al-Tijariyah al-Kubra, 1969 Keuskupan  Padang, Nikah  Beda Agama ,  Padang:  Majalah  GEMA, 2015, Majalah Keuskupan Padang, edisi Agutus 2015
Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di
Indonesia ,  Jakarta:  Prenamedia Group, 2016 Melida, Djaya S ., Masalah Perkawinan Antaragama dan Kepercayaan  di  Indonesia  dalam Perspektif Hukum , Jakarta: VranaWidya Darma, 1988 Misrawi,  Zuhairi, al-Quran  Kitab Toleransi: Inklusivisme,
Pluralisme, dan Multikulturalisme, Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007 Mughniyah,  Muhammad  Jawad, Fiqh Lima  Mazhab:  Ja`far,  Hanafi,
Maliki,  Syafi`’i,  Hambali ,  Terj. oleh MasykurA.b, Afis Muhammad,  dan  Idrus  al-Kaff, Jakarta: LinteraBasritama, 2002,Cet. ke- 8
Mulia,  Siti  Musdah, Muslimah  Reformis: Perempuan  Pembaru  Keagamaan, Bandung: Mizan, 2005 Mulyono, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan  Islam ,  Jakarta:  Bumi Aksara,1996 Mustaqimah, Nurul, Fenomena Komunikasi  dalam  Pernikahan Beda  Agamadi  kota  Pekan  Baru , dalam  JOM  FISIP,  Vol.  2  No.  2 Oktober 2015 Nuruddin,  Amiur  dan  Azhari  Akmal
Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan  Hukum  Islam  dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI , Jakarta: Kencana, 2004, Cet. ke-2 Nuryamin, Penelitian tentang
Implementasi  UU  Perkawinan  (tidak dipublikasikan), PSW,  IAIN  Jakarta, 1990
Peraturan Pemerintah RI  No. 9 Tahun 1975  PelksanaanUndang-undang No.  1  Tahun  1975  tenatang Perkawinan Rahmat, Jalaluddin, M. Quraish Shihab dkk, Rekonstruksi  dan  Renungan
Relegius Islam, Jakarta: Paramadina, 1996 Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis Unadang  Undang  No.  1/1974  dan
Kompilasi  Hukum  Islam ,  Jakarta:
Bumi Aksara, 1996 Ridha,  Muhammad  Rasyid, Tafsir  al- Quran  al-Hakim  al-Syahir  bi Tafsir  al-Manar ,  t.tp:  Dar  al-Fikr, t.th Rusli dan  Tama R., Perkawinan  Antar Agama dan Masalahnya , Bandung :Pionir Jaya, 1986
al-Shabuni,  Muhammad  Ali ,  Tafsir Ayat  al-Ahkam ,  Kairo:  Dar  al- Shabuni, 2008. Shaleh,  Qomarudin  K.H,    H.A.A Dahlan, dkk, Asbabun Nuzul: Latar Belakang  Historis  Turunnya  Ayat- Ayat  al-Quran ,  Bandung:  Penerbit Diponegoro,2007
Shidiq,    Sapiudin, Fikih  Kontemporer ,
Jakarta:  Prenadamedia  Group,
2016
Shihab,  M.  Quraish, Perempuan , Jakarta:  Lintera  Hati,  2006,  Cet. ke-3
---------------, Tafsir  al-Misbah:  Pesan, Kesan  dan  keserasian  al-Quran ,
Jakarta:  Lintera  Hati,  2012,  Cet. ke-5 ---------------, Wawasan al-Quran: Tafsir  Maudhu’I  atas  Pelbagai
Persoalan Umat , Bandung: Mizan,
1996, Cet. ke-3 Sirajuddin  M, Ligislasi  Hukum  Islam ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 Sosroarmodjo, Arso dan A.WasitAulawi, Hukum Perkawinan  di  Indonesia, Jakarta:
Bulan Bintang, 1975
Sri  Wahyuni, Kontroversi  Perkawinan Beda  Agama  di  Indonesia ,  Jurnal Hukum  Islam  (JHI)  Fakultas Syari`ah  dan  Hukum  UIN  Sunan
Kalijaga  Yogyakarta,  Volume  8,
Nomor 1, Juni 2010 Subadio, Maria Ulfa, Perjuangan untuk Mencapai UU Perkawinan , Jakarta: Idaya. 1981 Supramono,  Gatot, Segi-segi  Hukum Hubungan  Luar  Nikah ,  Jakarta: Djambatan, 1998 Syaltut,Mahmud, Min  Taujihat  al-
Islam, Kairo: Al-Idarah al-Ammah li Al-Azhar, 1959 al-Sya`rawi, Syekh Muhammad Muthawali, Tafsir  al-Sya’rawi , Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991
al-T{habari, Muh}ammad Bin Jari>r >,
Tafsi>r al-T{abari> al- Musamma>Ja>mi‘ al-Baya>n
fi>Ta’wi>l  al-Qur’a>n ,    Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999, Undang-undang  Republik  Indonesia No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan        Ali,  Muhammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-2 Usman,  Suparman, Perkawinan  Antar Agama  dan  Problematika  Hukum Perkawinan  di  Indonesia, Serang: Penerbit Saudara, 1995 Yusuf,  Muhammad, Pendekatan  al- Mashlahah  al-Mursalah  dalam Fatwa  MUI  tetang  Pernikahan Beda  Agama, Ahkam:  Vol.  XIII, No. 1, Januari 2013
al-Zamakhshari, Muh}ammadibn ‘Umar  >, al-Kashsha>f  ‘an H}aqa>’iqGhawa>mid  al-Tanzi>l wa ‘Uyu>n al-Aqa>wi>l fi>Wuju>h  al-Ta’wi>l ,  Beiru>t:
Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995 al- Zuhaili ,  Wahbah ,  Tafsir  al-Munir ,
Terj. Jakarta: Gema Insani, 2013 -------------, al-Fiqh al-Islami waAdilatuhu ,  Damsyiq:  Dar  al-
Fikr, 1989
Zuhdi, Masjfuk, MasailFiqhiyah, Jakarta: Gunung Agung, 1996