## Research Article
Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal
Purnama Hadi Kusuma 1 *, Kholis Roisah 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* purnamakusuma50@gmail.com

## ABSTRACT
Traditional cultural expressions and geographical indications are part of the intellectual property regime that can be owned communally. The communal ownership is a unique intellectual property regime that is an asset of a certain community group that shows its unique style and the state is obliged to provide protection so that it is not taken by people from other regions. This study aims to analyze how the protection system for traditional cultural expressions and geographical indications in the intellectual property legal system which belongs to a handful of indigenous people is a unique feature that has economic value that distinguishes the area from other regions. The research method used in this study is a type of normative legal research with analytical descriptive nature which examines secondary data sources which are then analyzed qualitatively. The efforts to  protect  traditional  cultural  expressions  and  geographical  indications  through  the  provisions  of  copyright, Neighboring  Right  and  industrial  property  law,  and  geographical  indications  get  protection  through the provisions of the TRIPs Agreement, the Lisbon agreement, and Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical  Indications.  Communal  ownership  of  traditional  cultural  expressions  and  geographical indications  based  on  their  philosophy  that  communities  who  work  hard  to  maintain,  maintain  and  develop Traditional cultural expressions and maintain the existence of geographical indications product characteristics is an analogy of labor in Jhon Locke's thinking which is used as the legitimacy of communal ownership by the community that must be respected. and protected by anyone including the state.
Keywords: Protection; Traditional Cultural Expressions; Geographical Indication.

## ABSTRAK
Ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis merupakan bagian dari rezim kekayaan intelektual yang bisa dimiliki  secara  komunal. Kepemilikan  komunal menjadi  rezim  kekayaan  intelektual  yang  khas yang menjadi asset suatu golongan masyarakat tertentu yang menunjukkan corak keunikannya dan negara wajib memberikan perlindungan agar tidak diambil oleh masyarakat dari wilayah lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa  bagaimana  sistem  perlindungan  terhadap  ekspresi  budaya  tradisional  dan  indikasi  geografis dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang merupakan milik bagi segelintir orang asli yang menjadi suatu keunikan  yang  memiliki  nilai  ekonomi  yang  membedakan  daerah  tersebut  dengan  daerah  lainnya.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis dari penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis yang meneliti sumber data sekunder yang diperoleh dari membaca bahan kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis melalui  ketentuan  hak  cipta, Neighbouring  Right dan  hukum  kekayaan  industri, dan indikasi  geografis mendapatkan perlindungan melalui ketentuan TRIPs Agreement, perjanjian lisabon, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Kepemilikan komunal ekspresi budaya tradisonal dan indikasi  geografis  berdasarkan  fiolosofinya  bahwa  komunitas    masyarakat  yang  berkerja  keras  untuk memelihara,  mempertahankan  dan  mengembangkan  Ekspresi Budaya Tradsional dan  mempertahankan eksistensi  karakteristik  produk  IG  merupakan  analogi labour dalam  pemikiran  Jhon  Locke yang  dijadikan
legimitasi kepemilikan secara komunal oleh komunitas yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapun juga termasuk Negara.
Kata Kunci: Perlindungan; Ekspresi Budaya Tradisional; Indikasi Geografis.

## A. PENDAHULUAN.
Indonesia  merupakan  negara  yang  besar dengan kekayaan yang luar biasa meliputi kekayaan sumber  daya  alam  baik  dari  sektor  perikanan  dan pertanian  dan  budaya  yang  menjadi  asset  yang sangat  berharga  dalam menunjang  ekonomi masyarakatnya. Tidak jarang  dari  hasil  kekayaan  di atas  memiliki  keunikan  atau  ciri  khas  yang membedakan  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya atau membedakan hasil kekayaan sumber daya yang dimiliki  dengan  negara  lainnya  sehingga  dengan adanya  keunggulan  komparatif  tersebut  sangat potensial  untuk  diberikan  perlindungan  hukum  agar tidak  diserobot  atau  diklaim  oleh  pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  yang  bukan  pemilik  dari kekayaan sumber daya tersebut.
Perlindungan  hukum  terhadap kekayaan  ini bisa  menjadi  objek  perlindungan  bagi  hukum kekayaan intelektual guna  melindungi  hak  bagi pemiliki asli suatu kekayaan dari hasil olah fikir untuk memberikan suatu apresiasi atau penghargaan bagi para  pencipta  dan  dorongan  agar  kedepannya semakin  banyak  kreativitas-kreativitas baru  yang memiliki  potensi  memajukan  perekonomian  suatu daerah  atau  negara  dengan  memberikan  hak monopoli  bagi  para  pencipta,  sehingga  bagi  orang- orang  yang  mau  menggunakan  hasil  karya  cipta tersebut  agar  memberikan  pembayaran  royalti  bagi para pencipta.
Berbeda  dengan  segmen  hukum  kekayaan intelektual  yang  lain  yang  bersifat  kepemilikan eksklusif dan dimiliki oleh personal, ekspresi budaya tradisional  dan  indikasi  geografis  dimiliki  oleh sekelompok masyarakat di suatu daerah atau suatu negara yang  memilikinya  dan  terdapat  kasus  klaim kepemilikan  atas  asset  tersebut  oleh  pihak  yang bukan  pemilik  seharusnya,  maka  dari  itu  sangat penting  untuk  menganalisis  terkait pengaturan perlindungan  hukum  terhadap  ekspresi  budaya tradisional dan indikasi geografis tersebut.
Berbicara  terkait  hukum  kekayaan  intelektual tidak  terlepas  dari  pandangan  John  Lock  yang menjadi  dasar  legitimasi  suatu  kepemilikan  hak kekayaan  intelektual.  Dalam  pandangan John  Lock, konsep  kepemilikan  dalam Teori  Labour yang dikemukakannya  bisa  menjadi  legitimasi suatu  hak kekayaan  intelektual.  Inti  dari  teori  tersebut menjelaskan  bahwa  pada awalnya  suatu  kekayaan itu  dimiliki  oleh  khalayak  umum  (common  wealth) yang  pada  posisi  itu benda  tersebut tidak  bisa dimanfaatkan secara langsung, kemudian seseorang mengusahakan  atau  mengelolanya  sendiri  untuk memberi suatu manfaat yang lebih pada suatu benda tersebut  sehingga seorang  yang  mengelola  benda tersebut memiliki  hak  secara  personal atasnya. Selain  itu  menurut  Hegel  dengan Teori  Personality nya  menjelaskan  bahwa  suatu  kekayaan  intelektual
merupakan  ekspresi  jati  diri  pencipta  yang  hak miliknya diakui  secara hukum (Roisah, 2015).
Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang  memiliki  kemiripan  dengan  penelitian  ini  akan tetapi memiliki perbedaan yang jelas baik dari jumlah objek yang diteliti maupun perbedaan dalam metode penelitiannya  didapati  beberapa  artikel hasil penelitian berikut:
Artikel penelitian  dengan  judul Perlindungan Ekspresi  Budaya  Tradisional  dalam  Sistem  Hukum Kekayaan  Intelektual (Roisah,  2014) yang lebih berfokus  pada perlindungan  ekspresi  budaya tradisional dalam sistem hukum kekayaan intelektual, Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis  dalam  perspektif  hukum  kekayaan intelektual.
Artikel penelitian  dengan  judul  Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan  Intelektual (Yessiningrum,  2015) yang lebih berfokus pada pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis untuk melindungi hak-hak alami yang dimiliki oleh pemegang hak, Sedangkan dalam  artikel penelitian  ini  lebih  berfokus  pada perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis  dalam  perspektif  hukum  kekayaan intelektual.
Artikel penelitian  dengan  judul  Perlindungan Indikasi  Geografis  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual Melalui  Ratifikasi  Perjanjian  Lisabon (Rahmatullah, 2014) yang lebih berfokus pada perlindungan indikasi geografis terhadap  kekayaan Indonesia berupa kekayaan  sumber  daya  alam dengan  melakukan
ratifikasi  perjanjian  internasional  yakni Perjanjian Lisabon, sedangkan dalam artikel penelitian ini lebih berfokus  pada  perlindungan  ekspresi  budaya tradisional  dan  indikasi  geografis  dalam  perspektif hukum kekayaan intelektual.
Artikel penelitian dengan judul How to Protect Traditional Food and Foodways Effectively in Terms of  Intangible  Cultural  Heritage  and  Intellectual Property Laws in The Republic of Korea (Lee, 2018) yang  lebih  berfokus  pada bagaimana  perlindungan makanan  tradisional  dan  cara  makan  secara  efektif dalam bentuk warisan budaya tak terlihat dan hukum kekayaan  intelektual  di  Republik  Korea, sedangkan dalam  artikel  penelitian  ini  lebih  berfokus  pada perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis  dalam  perspektif  hukum  kekayaan intelektual.
Artikel penelitian dengan  judul Traditional Cultural  Expression  and  International  Intellectual Property  Law (Martinet,  2019) yang  lebih  berfokus pada pembahasan  ekspresi  budaya  tradisional  dan hubungannya  dengan  hukum  kekayaan  intelektual internasional,  sedangkan  dalam  jurnal  penelitian  ini lebih  berfokus  pada  perlindungan  ekspresi  budaya tradisional  dan  indikasi  geografis  dalam  perspektif hukum  kekayaan  intelektual baik  dalam  aturan internasional  dan  ketentuan  hukum  nasional Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN.
Penelitian ini merupakan  jenis  dari penelitian hukum normatif dengan  sifat  deskriptif analitis dengan meneliti sumber  data  sekunder  yang
diperoleh  dari membaca bahan  kepustakaan  yang kemudian  dianalisis  secara  kualitatif (Ishaq,  2020). Dalam  penelitian  ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu  aturan atau  norma tertulis  dengan menganalisis  sistem  perlindungan  ekspresi  budaya tradisional dan indikasi geografis dari literatur hukum yang ada seperti undang-undang yang mengaturnya , serta perjanjian  internasional  yang  menjadi  dasar timbulnya  pengaturan  sistem  perlindungan suatu rezim  kekayaan  intelektual dalam  hal  ini  perjanjian internasional  sebagai  latar  belakang  perlindungani ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

## 1. Upaya  Perlindungan  Ekspresi  Budaya Tradisional di Indonesia.
Upaya  perlindungan  terhadap  kepemilikan ekspresi budaya tradisional terutama dari pengakuan bangsa  lain,  di  Indonesia  sendiri  dilakukan  upaya pembentukan undang-undang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT). Merujuk  pada  ketentuan rancangan  undang-undang pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya tradisional (RUUPTEBT),  maksud  dari  ekspresi budaya  tradisional  yaitu  suatu  produk  intelektual dalam  bentuk  seni,  yang  di  dalamnya  terdapat ekspresi  sastra  yang  memuat  unsur  karakteristik peninggalan tradisional yang didapatkan, dikembangkan,  dan  dijaga  oleh  komunitas masyarakat  adat (Hutabarat,  2015). Berdasarkan ketentuan  RUUPTEBT,  suatu  ekspresi  budaya tradisional  terbatas  pada  suatu  produk  intelektual dalam bidang seni yang memiliki ekspresi sastra dan
terdapat  unsur  peninggalan  tradisional  yang  dijaga oleh segelintir komunitas adat.
Ekspresi budaya tradisional secara mendasar terbagi ke dalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan tradisi  yakni  satu  kesatuan  dari  kehidupan  budaya masyarakat  sebagai  pemiliknya  sendiri  yang mengandung  nilai  ekonomi,  spiritualitas  dan komunalitas  yang  dihormati  oleh  masyarakat tradisional,  sehingga  ekspresi  budaya  tradisional dapat  mewakili  identitas  masyarakat  adat  di  suatu daerah (Atsar, 2017).
Ekspresi  budaya  tradisional  terkait  dengan sebuah  entitas  kolektif  yakni  suatu  kumpulan manusia,  suatu  masyarakat,  suatu  kumpulan  kecil, atau  orang-orang  pribumi.  Ekspresi  budaya tradisional  tidak  memiliki sifat  individu  sejak mengekspresikan sebuah identitas budaya bersama. Suatu  masyarakat  mempertimbangkan  ekspresi budaya  tradisionalnya  sebagai  bagian  yang  penting dari warisan budaya (Martinet, 2019).
Suatu  kegiatan  yang  sangat  penting  untuk melestarikan pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya tradisional (PTEBT) untuk mencegahnya dari kepunahan,  dikarenakan  apabila  PTEBT  hilang karena  tidak  dipraktekkannya  lagi  oleh  masyarakat, maka  akan  hilang  juga  potensi  Hak  Kekayaan Intelektual atas PTEBT itu. Sebagai konsekuensinya PTEBT  akan  menjadi public  domain (Kusumadara, 2011). Perlindungan  ekspresi  budaya  di  Indonesia bisa kita dapat materi muatannya ke dalam 3 bentuk yakni perlindungan EBT melalui ketentuan Hak Cipta (Copy  Right  Law),  ketentuan perlindunganekspresi budaya tradisional secara internasional dengan sifat
terbatas (Neighbouring Right), dan perlindungan EBT melalui  ketentuan  Hukum  Kekayaan  Industri (Protection  Based  on  Industrial  Property) (Roisah, 2014).
Prinsip  hukum  cipta  yang  membenarkan perlindungan  EBT  yang  tidak  diketahui  penciptanya terdapat  dalam The  Berne Convention  for  The Protection  of  Literary  and  Artistic  Works (Konvensi Berne  1967)  yang  mengatur  kepemilikan  terhadap karya  cipta  anonim  (Anonymous  Works).  Terkait ketentuan anonymous work, pada pasal 15 paragraf 4  Konvensi  Bern  mengatur  bahwa  negara-negara pihak  Konvensi  Bern  mempunyai  kewajiban menunjuk  otoritas  yang  berkompeten  berdasarkan ketentuan  nasional  untuk  memberikan  perlindungan terhadap karya-karya yang dipublikasikan yang tidak diketahui  penciptanya  untuk  mewakili  kepentingan pencipta  dan  melindungi  hak-hak  pencipta. Selanjutnya  negara  berkewajiban  mendepositorikan karya  itu  ke  Direktur  Jendral  WIPO (Roisah,  2014). Dari  pengakuan Konvensi Bern,  suatu  karya  cipta anonim  atau  karya  dari  hasil  ciptaan  yang  tidak diketahui  siapa  penciptanya  diakui  status kepemilikannya  oleh  negara-negara  anggota konvensi yang menjadi pemilik dari hasil karya cipta tersebut  dengan  memberikan  suatu  cara  yakni dengan penunjukkan otoritas yang berwenang dalam suatu  negara  untuk  mengelolanya  dan  melaporkan hasil  karya  cipta  dalam  bentuk  ekspresi  budaya tradisional  tersebut  ke  Direktorat  Jenderal World Intellectual Property Organisation. Kepemilikan karya cipta  dalam  bentuk  ekspresi  budaya  tradisional secara  ekslusif  dimiliki  oleh  negara  yang
mendepositorikan suatu ekspresi budaya tersebut ke Direktorat Jenderal WIPO sebagai wakil kepentingan atas pencipta yang menghabiskan waktu dan tenaga serta  pikiran  dalam  membuat  karya  cipta  dalam bentuk suatu ekspresi budaya.(Roisah, 2014)
Ketentuan  terkait  karya  cipta  anonim atau suatu karya yang tidak diketahui penciptanya, dalam segi maknanya dapat disamakan sebagai karya cipta yang mempunyai kriteria yang sama dengan ekspresi budaya  tradisional  yang  merupakan  langkah  awal dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  ekspresi budaya tradisional walaupun tidak disebutkan secara eksplisit. Konvensi  Bern  (Bern  Convention) dan Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right (TRIPs  Agreement) telah  diratifikasi  oleh  Indonesia dalam  sistem  hukumnya dalam  hal  ini  Undang- Undang  Nomor 19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta, sehingga  mempunyai  keharusan  penuh  untuk menerapkan  prinsip  tersebut  di  dalam  perlindungan terhadap anonymous  works (Roisah,  2014). Bisa dikatakan  bahwa  ekspresi  budaya  tradisional merupakan  suatu  karya  cipta  yang  tidak  diketahui nama pemiliknya (anonim) yang diakui oleh Konvensi Bern dan TRIPs  Agreement yang  diratifikasi  oleh negara anggota ke dalam sistem hukum nasionalnya yang  di  dalamnya  terdapat  negara  Indonesia sehingga  Indonesia  haruslah  mengikuti  ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan atas karya cipta anonim yang tidak diketahui nama pemiliknya.
Upaya dalam melindungi  ekspresi  budaya tradisional  dalam rumusan  Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2002 tentang Hak  Cipta  yakni  dijelaskan dalam  Pasal  10  ayat  (2)  bahwa  suatu  karya  cipta
tidak melulu tentang karya-karya terbaru dalam ranah ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, melainkan juga karya  cipta  peninggalan  prasejarah,  sejarah  dan budaya  nasional.  Negara  sebagai  pemegang  hak cipta  terhadap  karya-karya  tradisional  tersebut, termasuk memberikan izin untuk menggandakan dan mengumumkannya  bagi warga  negara  asing  (Pasal 10 ayat 3) (Aulia, 2007).
Pasca  amandemen,  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014    Pasal  38  ayat  (1),  (2),  (3),  (4) tentang  hak  cipta  mengatur  mengenai  ekspresi budaya  tradisional  yakni  dengan  muatan  sebagai berikut: a. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang  oleh  negara,  b. Negara  wajib menginventarisasi,  menjaga,  dan  memelihara ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  c. Penggunaan ekspresi  budaya tradisional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus  memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat pengembannya, d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah (Asri, 2018).
Ketentuan Pasal 38  Undang-Undang No.  28 Tahun  2014  tentang Hak  Cipta memuat  aturan cakupan  dari  ekspresi  budaya  tradisional  yang dilindungi  yakni  salah  satu  atau  merupakan kombinasi  dari  bentuk  ekspresi  berikut: a. Verbal tekstual,  baik  bentuknya  lisan  maupun  tulisan  yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan  kandungan  isi  pesan  yang  dapat  berupa  karya sastra maupun narasi informatif, b. Musik, mencakup
antara lain vokal, instrumental dan kombinasinya, c. Gerak  mencakup  antara tarian,  beladiri  dan permainan,  d. Teater  mencakup  antara  lain pertunjukan  wayang  dan  sandiwara  rakyat,  e. Seni rupa  baik  bentuknya  dua  dimensi  maupun  tiga dimensi yang dibuat dari berbagai bahan, f. Upacara adat yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya (Djaja, 2016).
Dikatakan juga pada Pasal 38 ayat (3) bahwa “penggunaan  ekspresi  budaya  tradisional  tersebut harus  memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  pengembannya”. Yang  dimaksud  nilai yang hidup disini adalah adat istiadat, norma hukum adat,  norma  kebiasaan,  norma  sosial  dan  norma luhur yang lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan dan melestarikan  ekspresi  budaya  tradisional (Djaja, 2016).
Diaturnya  ekspresi  budaya  tradisional berdasarkan  ketentuan  hak  cipta,  maka  dengan sendirinya  merupakan  bagian  dari  rezim  Hak Kekayaan  Intelektual,  akan  tetapi  dengan  konsep kepemilikan  komunal  yang  berbeda  dengan  konsep umumnya  yang  bersifat  individual (Sukihana, & Kurniawan, 2018).
Diratifikasinya  perjanjian  internasional  seperti Konvensi  Bern  (Bern Convention) dan TRIPs Agreement yang melatarbelakangi perlindungan hak kekayaan  intelektual ke  dalam  sistem  hukum nasional,  dari  undang-undang  sebelumnya  sampai dengan  undang-undang  pasca  amandemen  di Indonesia  mengakui  bahwa  ekspresi  budaya tradisional  merupakan  objek  yang  dilindungi  dalam
kerangka  hukum  kekayaan  intelektual  yang diupayakan dalam bentuk ketentuan hak cipta.
Selain  dari  ketentuan  hak cipta,  perlindungan ekspresi budaya tradisional juga dilindung dari aspek Neighbouring  Right yakni  proteksi  ekspresi  budaya tradisional secara internasional yang bersifat terbatas dijumpai  dalam  muatan WIPO  Performances  and Phonograms  Treaty (WPPT)  yakni  perjanjian internasional  yang  disepakati  oleh  negara-negara World  Intellectual  Property  Organization (WIPO) dengan  tujuan  mengembangkan  serta  memelihara perlindungan hak para produser rekaman suara dan pelaku  melalui  cara  yang seefektif  dan  seseragam mungkin (Roisah, 2014). WPPT memberikan proteksi terhadap  ekspresi  budaya  tradisional  mengingat bahwa heterogenitas kesenian tradisional merupakan bagian dari pertunjukan hidup yang ditampilkan, hak penampil  atas  pertunjukan  disini  bisa  dijadikan sarana proteksi terhadap ekspresi budaya tradisional itu sendiri (Roisah, 2014).
Di  dalam  WPPT  pengertian  penampil  ditarik lebih  luas  lagi,  tidak  terbatas  hanya  pada  bidang literary  and  artistic  works yang  bermakna kontemporer.  Dalam  pasal  2  (a)  WPPT,  penampil dijelaskan sebagai:
“performers”  are  actors,  singers,  musicians, dancers,  and  other  persons  who  act,  sing,  deliver, declaim,  play  in,  interpret,  or  otherwise  perform literary  or  artistic  works  or  expressions  of  folklore” (Roisah,  2014). Ketentuan  WPPT  sebagai  upaya perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  dengan cara  memberikan  perlindungan  atas  hak  para  aktor atau penampil yang tidak semata pada bidang literary
and  artistic  works seperti  yang  dijelaskan  diatas, maka dengan perlindungan tersebut akan melindungi objek  suatu  ekspresi  budaya  tradisional  dari penguasaan atau klaim kepemilikan pihak-pihak yang tidak berhak.
Kemudian  perlindungan  ekspresi  budaya tradisional  juga  bisa  mendapatkan  perlindungan melalui  hukum  kekayaan  industri.  Pada  prinsipnya perlindungan  hukum  kekayaan  industri  melindungi paten,  desain  industri  dan  merek  dagang  dengan mengacu  pada Paris  Convention  On  Industrial Property  Protection 1883. Seperti  halnya Konvensi Bern (Bern  Convention), Konvensi  Paris (Paris Convention) juga masuk dalam prinsip hukum WTO berdasarkan TRIPs  Agreement. Perlindungan ekspresi budaya tradisional melalui hukum kekayaan industri  bisa dimungkinkan melalui  hak  merek, indikasi  geografis  dan paten,  serta hak  desain industri (Roisah, 2014).
2. Perlindungan  Terhadap  Indikasi  Geografis  di Indonesia.
TRIPs Agreement mengartikan  indikasi geografis  (GI)  sebagai  beberapa  indikasi  yang mengidentifikasikan sebuah produk sebagai keaslian dari  suatu  tempat  yang  khusus,  dengan  adanya kualitas yang diberikan, nama baik atau karakteristik lain  dari  produk  mampu  menandakan  secara mendasar  terhadap  keaslian  asalnya (Ravindran  & Mathew,  2009). TRIPs Agreement sendiri  mengatur mengenai  perlindungan  indikasi  geografis  sebagai rezim  hak  atas  kekayaan  intelektual  yang  berdiri sendiri, disamping  itu TRIPs Agreement memungkinkan  para  negara  anggota  untuk
memodifikasi aturan  berkenaan  dengan  indikasi geografis  baik secara  kuantitas  dan  kualitas berkenaan  dengan  proteksi.  Hal  ini  berakibat  pada kualitas  dan  kuantitas  perlindungan  terhadap  suatu objek  bisa  lebih  luas  dan  lebih  tinggi  lagi  setelah aturan-aturan  dasar  dalam TRIPs Agreement dilaksanakan  dengan  pertimbangan  kepentingan negara  masing-masing  anggota (Baramuli,  Miru, & Paseragi., 2013).
Pengaturan  terkait  proteksi  indikasi  geografis yang  ada  dalam TRIPs  Agreement memaknai indikasi  geografis  harus  mencerminkan  atau menjelaskan  suatu  produk  asli  dari  suatu  daerah dengan  memberikan tawaran kualitas,  nama  baik serta  ciri  khas  produk  sebagai  tanda  keaslian asalnya. Negara-negara  anggota  dalam TRIPs Agreement yang  di  dalamnya  termasuk  Indonesia diberikan keleluasaan untuk memodifikasi pengaturan  dasar  terkait  indikasi  geografis  dalam ketentuan  hukum  nasional  atas  dasar  kepentingan- kepentingan negara anggota.
Penjelasan  sebutan  asal  indikasi  geografis memiliki cakupan yakni: (Todea et al., 2009) a. Nama wilayah,  tempat  yang  khusus,  kasus-kasus  luar biasa,  dan  negara  yang  disebutkan  untuk menjelaskan bahan makanan atau produk pertanian, b. Berasal  dari  wilayah atau tempat  dan  negara tertentu, c. Memiliki  kualitas  khusus  reputasi  atau karakteristik lain yang bisa dikaitkan dengan wilayah geografis  tersebut, d. Bahan  baku  yang dipergunakan bisa berasal dari luar daerah geografis yang  ditentukan, e. Operasi  produksi  bisa berlangsung  di  luar  daerah  geografis  yang  telah
ditentukan, seperti misalnya pengemasan, pembekuan dan penyimpanan.
Secara  lengkap,  pengaturan  terkait  indikasi geografis  secara  internasional  diatur  dalam Perjanjian  Lisabon.  Terhadap  indikasi  geografis, dalam segi definisi terdapat 3 elemen yang tercakup di dalamnya yakni faktor geografis yang memberikan tanda  terhadap  produk  yang  mengisyaratkan  asal dari negara, reputasi produk di kalangan masyarakat luas,  ada  kesinambungan  antara  kondisi  geografis dengan produk yang ditentukan oleh sebab alam dan manusianya (Rahmatullah, 2014).
Menurut Mathije Geuz, ada 4 ketentuan yang menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  pembuatan norma internasional terhadap indikasi geografis oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dan Standing  Commitee  on  The  Law of  Trademarks, Industrial  Designs  and  Geographical  Indiscation (SCT) yang diantaranya adalah: (Rahmatullah, 2014) a. Kualitas,  b.  Karakteristik,  c. Reputasi.  Berkaitan dengan  sejarah  produk,  unsur  pembeda  dan anggapan  masyarakat  secara  luas,  d. Keterkaitan produk  dengan  kondisi  geografis  asal produk  baik kualitas, reputasi atau karakteristik.
Perlindungan  indikasi  geografis  berkenaan dengan  Perjanjian  Lisabon dalam ruang  lingkup perlindungannya  dibagi  ke  dalam  2  macam  yakni pemalsuan  dan  persaingan  curang. Selain  dari  itu, Konvensi ini juga memfasilitasi perlindungan indikasi geografis  dengan  cara  pendaftaran  secara internasional.  WIPO  sudah    menyediakan  sistem database untuk  mempermudah  seluruh  proses pendaftaran  yakni  “Lisbon  Express”  untuk  mencari
seluruh  yang  terkait  dengan  data  produk  indikasi geografis  yang terdaftar  di Perjanjian  Lisabon (Rahmatullah, 2014).
Penjelasan  dari  definisi  indikasi  geografis  di Indonesia  sendiri  tertuang  pada Pasal 1  angka  6 Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni suatu tanda yang menunjukkan  daerah  asal  suatu  barang  dan/  atau produk  yang  karena  faktor  lingkungan  geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari  kedua  faktor  tersebut  memberikan  reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ produk  yang  dihasilkan (Sembiring,  2017). Dari pengertian  terkait  indikasi  geografis  di atas,  secara tidak  langsung  menyebutkan syarat-syarat  yang harus melekat pada suatu output pendukung indikasi geografis itu sendiri yang mana diantaranya:(Sembiring, 2017) a. Tanda daerah asal suatu  barang,  b. Produk  itu  eksis  disebabkan  oleh lingkungan geografis yang di dalamnya faktor alam, c. Produk  eksis  dan  berkembang  oleh sebab  faktor manusia, d. Menjadi produk yang bereputasi dengan kualitas dan daya pembeda yang khas.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 70  mempersyaratkan  bagi  pemerintah  pusat  dan/ atau  daerah  untuk  melakukan  aktivitas  melindungi indikasi  geografis  seperti  menyiapkan  pengisian persyaratan  untuk  pengajuan  indikasi  geografis, menerapkan pendaftaran indikasi geografis, penilaian dan  penjualan  indikasi  geografis,  sosialisasi perlindungan  indikasi  secara  geografis  kepada masyarakat,  pemetaan  dan  penemuan  produk indikasi  geografis  potensial,  pelatihan  dan
pendampingan,  pengawasan,  evaluasi  dan pendampingan,  penyediaan  perlindungan  hukum, dan  memfasilitasi  pembangunan,  pemerosesan  dan penjualan  produk-produk  dan/ atau  produk  indikasi geografis (Sari et al., 2019).
Sistem hukum di Indonesia berkenaan dengan perlindungan  indikasi  geografis  seperti yang dijelaskan  di atas  menjelaskan  secara  lengkap  dari definisi serta terkait persyaratan yang harus melekat pada suatu produk yang akan dilindungi oleh indikasi geografis dan  memberikan  suatu  amanat  kepada pemerintah baik pusat dan daerah untuk melakukan upaya  perlindungan  terhadap  suatu  produk  yang potensial  untuk  dilindungi  dengan  sistem  hukum indikasi geografis.
Perolehan perlindungan hak indikasi geografis bagi suatu produk, terlebih dahulu harus didaftarkan pada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia.  Pengaturan  terkait  tata  cara pendaftaran  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun  2007  Tentang  Indikasi  Geografis yang dikelompokkan dalam beberapa tahap yakni: a. Tahap  pertama yakni  mengajukan  permohonan,  b. Tahap  kedua,  pemeriksaan  administratif,  c. Tahap ketiga,  pemeriksaan  substansi,  d.  Tahap  keempat, pengumuman, e. Tahap kelima, oposisi pendaftaran, f. Tahap  keenam,  pendaftaran,  g. Tahap  ketujuh, pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis, h. Tahap  kedelapan,  banding (Effida,  Susilowati, & Roisah., 2015).
Setelah  pendaftaran  oleh  pihak  pemohon, perlindungan  hukum  indikasi  geografis  akan
berlangsung  selama  ciri  khas  masih  ada  dan/  atau kualitasnya  dijaga  secara  terus  menerus.  Untuk mengetahui  ciri  tersebut  tetap  ada,  peraturan pemerintah  memerintahkan  untuk mengisi  buku persyaratan dari pihak pemohon pendaftaran produk indikasi  geografis (Ramly,  Tatty  A.,  &  Sumiyati, 2012).
Berkenaan dengan sistem pendaftaran merek, di  dalam  undang-undang  merek  dikenal  dengan istilah pendaftaran konstitutif yang bermakna bahwa dalam  memberikan  perlindungan  hak  kepada  pihak pertama  yang  melakukan  pendaftaran,  dan  untuk pendaftar  yang  belakangan  tidak  memperoleh perlindungan hak (Asyfiyah, 2015).
Prinsip-prinsip yang ada dalam hak kekayaan intelektual  yang  berlaku  pada  indikasi  geografis yakni:(Yessiningrum,  2015) a. Prinsip  keadilan, bahwasanya hubungan  yang  adil  dalam  hak kekayaan intelektual yaitu seorang atau sekelompok pencipta memiliki hak atas temuan atau ciptaannya. Terhadap indikasi geografis, prinsip ini berarti bahwa perlindungan hukum harus didapatkan oleh pencipta yang  menemukan,  memproduksi,  serta  mengolah hasil  alam  sehingga  memiliki  kekhasan  bagi  suatu daerah. b. Prinsip ekonomi, dengan adanya indikasi geografis  akan  memicu terangkatnya  suatu  produk karena kekhasan dan kualitasnya serta reputasi yang ditawarkan  sehingga  akan  menjadi  suatu  produk yang  bernilai  ekonomis. c. Prinsip  kebudayaan, kearifan lokal dalam hal ini indikasi geografis memiliki peran  yang  sangat  penting  bagi  pembangunan kesejahteraan  masyarakat  dan  diharapkan  bisa menjadi  daya  tarik  bagi  masyarakat  mancanegara
dan  lokal  untuk  mengenal  keragaman  produk  dan budaya  dari  masing-masing  daerah  di  Indonesia dengan  karakteristik  yang  berbeda-beda. d. Prinsip sosial, dengan sifat kepemilikan komunal dan kolektif terhadap  suatu  indikasi  geografis  akan  dapat mensejahterakan masyarakat  yang  ada  pada  suatu daerah  yang  memilikinya  sebab  keuntungan ekonomis dimiliki oleh produsen di tempat tersebut.
Lemahnya  perlindungan  indikasi  geografis  di Indonesia  sendiri  telah  dimanfaatkan  oleh  negara maju  untuk  mendaftarkan  nama  produk  asli Indonesia  yang  kemudian dikomersialisasikan  untuk diperoleh  hak  ekonominya,  diantara  kasus-kasus tersebut  adalah  kasus  kopi  gayo  yang  didaftarkan mereknya dengan kata Gayo Mountain Cofffee oleh European  Coffee  Bv dan  kasus  kopi  toraja  yang namanya  telah  digunakan  diluar  negeri  dan didaftarkan mereknya di  Amerika. Daftar  indikasi geografis yang sudah didaftarkan pada kisaran tahun 2016  yakni  sebanyak  35  diantaranya Kopi  Arabika Kintamani  Bali, Mebel  Ukir  Jepara, Kopi  Arabika Gayo, Lada  Putih  Muntok  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung,  Susu  Kuda  Sumbawa,  Madu Sumbawa, Kopi Arabika Flores Bajawa,Ubi Cilembu Sumedang, Minyak Nilam Aceh dan beberapa produk pertanian lokal lainnya (Irawan, 2017).
Dari  kasus  penyerobotan  hak  yang  dilakukan oleh  masyarakat  negara  maju  yang  memanfaatkan masih  lemahnya  perlindungan  indikasi  geografis serta masih sedikitnya pendaftaran indikasi geografis terhadap  produk  lokal  yang  memiliki  kualitas, kekhasan  serta  reputasi  yang  ada  di  Indonesia seyogianya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk
memperkuat regulasi dan tataran penerapannya baik dengan  upaya  sosialisasi  oleh stake  holder yang memiliki  otoritas  terkait  sehingga  ke  depan perlindungan  indikasi  geografis  menjadi  asset berharga  bagi  Indonesia  dalam  mensejahterakan masyarakatnya.

## 3. Kepemilikan Komunal EBT dan IG
Kepemilikan  komunal  EBT secara  filosofis merupakan  hak  yang  secara  alamiah  melekat (inheren) bagi komunitas masyarakat yang selama ini mencipta, mempergunakan, memelihara, mempertahankan  dan  mengembangkan  EBT  dalam tradisi  yang  panjang  lintas  generasi  dan  menjadi salah  satu  bagian  identitas  sosial  masyarakat  yang bersangkutan.  Pemahaman  ini  berdasakan  analogi hak alamiah (natural right) dari  konsep kepemilikan Locke  dengan  teori Labour,  bahwa  orang  yang berkerja  untuk  pada  sumber  daya yang  tidak ada pemiliknya atau  dimiliki  bersama,  mendapatkan  hak milik  alamiah    buah  dari hasil  upaya  dan  jerih payahnya  dan  negara  memiliki  kewajiban  untuk menghormati  dan  menegakkan  bahwa  hak  alami tersebut.  Artinya  hukum  memberikan  perlindungan secara  alamiah  terhadap  sesorang  (individu)  yang sudah  bersusah  payah  menuangkan  segala kemampuan dan  keahliannya  untuk  menciptakan ataupun menemukan sesuatu. Komunitas masyarakat  yang  berkerja  keras  untuk  memelihara, mempertahankan  dan  mengembangkan  EBT merupakan labour yang  dijadikan  legimitasi kepemilikan  EBT  secara  komunal  oleh  komunitas pemelihara EBT yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapun juga termasuk negara.
Kepemilikan  komunal  atas  EBT  oleh komunitas  masyarakat  pendukungnya  atas  EBT merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh siapapun juga termasuk negara. Pengakuan ini sebagaimana tercantum dalam  Pasal 27 Konvenan Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik,  Pasal  15 Konvenan  Internasional  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya  tahun  1966  yang  sudah  diratifikasih  oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomo 11  dan  12  Tahun    2005  dan  pengakuan  hak masyarakat dalam Undang-Undang  Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Demikian  juga  dengan  kepemilikan  komunal produk indikasi geografis oleh komunitas masyarakat yang  secara  geografis  terkait  langsung  dengan keberadaan  produk IG  merupakan  hak  yang  sudah seharusnya  diakui  oleh  hukum.      Kebudayaan komunitas  inilah  merupakan  komunitas  sosial  atau akar sosial yang secara  turun temurun  dengan budi daya  dan    pengetahuannya  berswadaya  untuk memelihara,  mempertahankan  karakteristik  khusus atau  keunikan produk  IG.  Pengetahuan  dan  budi daya  yang  dilakukan  secara  turun  temurun  oleh komunitas di sekitar produk IG eksis juga merupakan EBT. Pengakuan hak kepemilikan komunal produk IG sudah  diakui  di  dalam  hukum  internasional  (TRIPs Agreement)  dan  Hukum  Nasional  (UUMerek  dan Indikasi Geografis).

## D. SIMPULAN.
Ketentuan terkait upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional secara definisi  bisa dijumpai pada RUUPTEBT  yakni  golongan  dari  produk  intelektual
dalam  bentuk  seni,  yang  di  dalamnya  ada  ekspresi sastra yang memuat unsur karakteristik peninggalan tradisional  yang  didapatkan,  dikembangkan,  dan dijaga  oleh  komunitas  masyarakat  adat.  Ekspresi budaya  tradisional  terkait  dengan  sebuah  entitas kolektif yang  tidak  memiliki  sebuah  sifat  individu sejak  mengekspresikan  sebuah  identitas  budaya bersama.  Perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional diupayakan melalui  3  cara  yaitu  melalui  ketentuan hak cipta, Neighbouring Right dan ketentuan hukum kekayaan  industri.  Ketentuan  hak  cipta  yang membenarkan  perlindungan  EBT  didasarkan  atas Konvensi  Bern dengan  menyamakannya  dengan ketentuan karya cipta anonim dan diatur juga dalam ketentuan  UU  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta. Selain dari ketentuan hak cipta, perlindungan ekspresi budaya tradisional juga diupayakan melalui ketentuan Neighbouring  Right yakni  perjanjian internasional  oleh  anggota  WIPO  dengan  tujuan mengembangkan serta memelihara perlindungan hak para  produser  rekaman  suara  dan  pelaku  melalui cara  yang  seefektif  dan  seseragam  mungkin. Sedangkan  melalui  ketentuan  hukum  kekayaan industri  mengatur  terkait  perlindungan  ekspresi budaya tradisional bisa dilakukan melalui hak merek, indikasi geografis dan paten, dan hak desain industri.
Perlindungan  indikasi  geografis  secara internasional diatur dalam TRIPs Agreement dengan mengklasifikasikan indikasi geografis sebagai bagian dari rezim hak kekayaan intelektual yang khusus dan perjanjian  lisabon memberikan perlindungan dilakukan  dalam  ruang  lingkup  pemalsuan  dan persaingan  curang  serta  memfasilitasi  perlindungan
dengan  pendaftaran  secara  internasional. Di Indonesia sendiri,  perlindungan  indikasi  geografis terdapat  dalam  ketentuan  UU  No.  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dengan memberikan syarat-syarat khusus yang melekat pada suatu  produk  indikasi  geografis  untuk  memperoleh perlindungan Indikasi  geografis  dimiliki  secara komunal  dan  kolektif  bagi  suatu  masyarakat berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  51  Tahun 2007.
Secara filosofi kepemilikan komunal EBT dan IG  karena  komunitas    masyarakat  yang  berkerja keras  untuk  memelihara,  mempertahankan  dan mengembangkan  EBT dan  mempertahankan eksistensi karakteristik produk IG merupakan analogi labour dalam  pemikiran  Jhon  Locke yang  dijadikan legimitasi  kepemilikan  EBT  secara  komunal  oleh komunitas pemelihara EBT yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapun juga termasuk negara.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Asri, Dyah Permata B. (2018). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak  Cipta. Journal  of  Intellectual  Property,
Vol.1, (No.1), pp.13–23. https://journal.uii.ac.id/ JIPRO/article/view/11142
Asyfiyah,  S.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Potensi Indikasi  Geografis  di  Kabupaten  Brebes  guna Pengembangan  Ekonomi  Masyarakat  Lokal.
Jurnal  Idea  Hukum,Vol.1,(No.2),pp.111–124.
http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2015.1.2.17 Atsar,  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum  terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang  Pemajuan  Kebudayaan  dan  Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Law Reform, Vol.13, (No.2), pp.284–299. https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162
Aulia, M Zulfa. (2007). Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional. Jurnal  Hukum;  Ius  Quia  Iustum,
Vol.14,(No.3),pp.359–372. https://journal.uii. ac.id/IUSTUM/ article/view/1089
Baramuli,  Adistya  Frandika  Dwi  Oktavianti.,  Miru,
Ahmadi.,  &  Paserangi,  Hasbir.  (2013). Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis terhadap  Beras Pulut  Mandoti  di  Kabupaten Enrekang.Analisis,Vol.2,(No.2),pp.181–187. http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/20d6694ab1 d537527dd1290a4bfb1d27.pdf
Djaja,  H.  (2016).  Perlindungan  Hukum  terhadap
Ekspresi  Budaya  Tradisional  dalam  Perspektif
Undang  Undang  Hak  Cipta. Jurnal  Cakrawala Hukum, Vol.7, (No.1), pp.18–29. https://doi.org/
10.26905/idjch.v7i1.1790
Effida,  Dara  Quthni.,  Susilowati,  Etty.,  &  Roisah,
Kholis.  (2015).  Upaya  Perlindungan  Hukum Indikasi  Geografis  terhadap  Salak  Sidimpuan sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan. Law Reform,Vol.11,(No.2),pp.188–198. https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15765
Hutabarat, Sylvana Murni D. (2015). Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi  Budaya  Tradisional  Ditinjau  dari Perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual. Jurnal Yuridis,Vol.2,(No.2),pp.202–219. http://dx.doi.org/10.35586/.v2i2.201
Kusumadara,  A.  (2011).  Pemeliharaan  dan Pelestarian  Pengetahuan  Tradisional  dan Ekspresi  Budaya  Tradisional  Indonesia: Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan Non-Hak Kekayaan  Intelektual. Jurnal  Hukum; Ius  Quia  Iustum, Vol.18,(No.1),pp.20–41. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2 Lee, G. (2018). How to Protect Traditional Food and Foodways  Effectively  in  Terms  of  Intangible Cultural Heritage and Intellectual Property Laws in  the  Republic  of  Korea. International  Journal of  Cultural  Property, Vol.25, pp.543–572. https://doi.org/10.1017/S0940739118000334 Martinet,  L.  (2019).  Traditional  Cultural  Expressions and  International  Intellectual  Property  Law.
International  Journal  of Legal  Information, Vol. 47, (No.1), pp.6–12.  https://doi.org/10.1017/ jli.2019.8
Rahmatullah,  I.  (2014).  Perlindungan  Indikasi Geografis  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual Melalui  Ratifikasi  Perjanjian  Lisabon. Jurnal Cita  Hukum, Vol.II, (No.2), pp.305–316.
http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i2.1470
Ramly, Tatty A., & Sumiyati, Yeti. (2012). Penyuluhan tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras  Pandanwangi  Cianjur  Jawa  Barat Sebagai  Wujud  Sumbangsih  Perguruan  Tinggi
dalam  Meningkatkan  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM). Jurnal  Hukum  dan Pembangunan,Vol.42,(No.3),pp.360–379. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.272 Roisah,  K.  (2014).  Perlindungan  Ekspresi  Budaya Tradisional  dalam  Sistem  Hukum  Kekayaan Intelektual.Masalah-Masalah Hukum, Vol.43, (No.3),pp.372–379.  https://doi.org/10.14710/ mmh.43.3.2014.372-379
Sari,  Erlika.,  Paserangi,  Hasbir.,  Marwah,  Zulfikar,
Achmad.,  Irmawati,  & Rasyid,  Erwin.  (2019). Intellectual  Property  Rights  Protection  of Mandar  Coconut  Oil  through  Geographical Indications. Journal  of  Physics:  Conference Series,Vol.1363,(No.1),pp.1–5.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742- 6596/1363/1/012052/meta
Sembiring,  Marceci  Susi  A.  (2017).  Perlindungan Hukum  terhadap  Andaliman  (Merica  Batak) Sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir.Masalah-Masalah Hukum, Vol.46,
(No.4), pp.318–327.  https://doi.org/10.14710/ mmh.46.4.2017.318-327
Sukihana,  Ida  Ayu.,  &  Kurniawan,  I  Gede  Agus.
(2018).  Karya  Cipta  Ekspresi  Budaya Tradisional :  Studi  Empiris  Perlindungan  Tari
Tradisional  Bali  di  Kabupaten  Bangli. Magister Hukum  Udayana, Vol.7, (No.1), pp.51–62. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/dow nload/38363/24225
Todea,  Alexandru.,  Oroian,  Ioan.,  Holonec,  Liviu.,
Arion, Felix., & Mocanu, Corneliu. (2009). Legal Protection  for  Geographical  Indications  and
Designations of Origin for Agricultural Products and Foodstuffs.
Bulletin UASVM
Horticulture,Vol.66,(No.2),pp.463–466. http://journals.usamvcluj.ro/index.php/horticultur e/article/download/4386/4077
Yessiningrum,  Winda  R.  (2015).  Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan  Intelektual. Jurnal  IUS, Vol.III, (No.7), pp.42–53. http://dx.doi.org/10.12345/ ius.v3i7.198

## BUKU / ARTIKEL LAINNYA
Ishaq.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum  dan Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi.
Bandung: Alfabeta
Ravindran,  Sudhir.,  & Mathew,  Arya.  (2009).  The Protection  of  Geographical  Indication  in  India– Case  Study  on  'Darjeeling  Tea'. International Property Rights Index 2009 Report ,pp.58–63.
Roisah,  K.  (2015). Konsep  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  Sejarah,  Pengertian  dan Filosofi  Pengakuan  HKI  dari  Masa  ke  Masa.
Malang: Setara Press.

## PROSIDING
Irawan,  C.  (2017).  Pendaftaran  Indikasi  Geografis sebagai  Instrumen  Perlindungan  Hukum  dan Peningkatan  Daya  Saing  Produk  Daerah  di Indonesia. Prosiding  Seminar  Nasional  Multi Disiplin Ilmu  &  Call  for  Papers  Unisbank  Ke-3 (SENDI_U  3),(pp  358–366).  Semarang: Universitas  Stikubank.  http://repository.unib. ac.id/id/eprint/11826