## Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya

## Malik Ibrahim
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
Email: malik.ibrahim@yahoo.com
Abstrak.  Perceraian  merupakan  keputusan  pasangan  suami  istri  yang  sangat  berat  karena  dampaknya bukan hanya pada suami istri namun juga terhadap anak-anak dan keluarga besar. Peristiwa perceraian meskipun  suatu  yang  sangat  pahit  dilakukan,  namun  hendaknya  tidak  menimbulkan  kebencian  dan permusuhan antara kedua belah pihak. Konflik antara suami dan istri bisa terjadi kapan dan di manapun tempatnya, sehingga suami istri hendaknya mampu memikirkan dampak yang akan terjadi jika konflik itu berkelanjutan.Tulisan  di  bawah  ini  berupaya  memaparkan  semakin  tingginya  angka  perceraian  di lingkungan PA dan beberapa tawaran alternatif penanggulangannya.
Kata kunci: Angka perceraian, Peradilan Agama, penanggulan perceraian.

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan suatu sunnatullah yang terjadi pada setiap makhluk  tidak terkecuali pada manusia. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT  yang tercantum pada Surah Ar-Rum (30) ayat 21 1 yang artinya:
“Dan diantara tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah Dia menciptakanmu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri,  agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”
Setiap  manusia yang melakukan perkawinan dalam fitrahnya selalu menginginkan  agar  perkawinan yang dilakukannya berlangsung langgeng untuk selama-lamanya. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit dijumpai      perkawinan    yang  berlangsung  relatif  tidak  lama  karena    berbagai  macam  hal,  sebagaimana tercantum  dalam  Undang-Undang  (UU)  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan    yang  menyatakan 2 : “Putusnya  perkawinan  dapat  terjadi  karena  1.Kematian  salah  satu  pihak.  2.  Perceraian.  3.Keputusan Pengadilan
Berdasarkan data yang  ada di Peradilan Agama (PA) selama empat tahun berjalan, dari tahun 2012 sampai 2016  telah terjadi peningkatan  angka perceraian  yang cukup signifikan 3 , dan dimungkinkan ke depan angka perceraian  akan semakin meningkat seiring dengan  semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Sebagai ilustrasi pada tahun 2012 terjadi pengajuan perkara perceraian ke PA sebanyak 341.466 perkara. Kemudian pada tahun 2013 terjadi 354.612 pengajuan perkara perceraian. Selanjutnya  pada  tahun  2014  terjadi  pengajuan  perkara  perceraian  ke  PA    sebanyak    380.  230  perkara, kemudian  tahun  2015  terjadi  pengajuan    perkara  perceraian  sebanyak  392.368  perkara  dan  tahun  2016
1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Jakarta:Sapta Book, 2013),hlm. 405
2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  Pasal   38.
3 Republika  online, Tingkat Perceraian Mengkhawatirkan , 11 Maret 2017 diakses 11 Maret 2017 jam 09.55 BBWI
pengajuan  perkara  ke  PA  sebanyak    205.882  perkara. 4 Dari  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  terjadi peningkatan yang signifikan  terhadap angka perceraian di lingkungan PA. Sehingga hal tersebut dinilai berbagai kalangan  sudah  memasuki  tahap mengkhawatirkan. 5 Sehingga berdasarkan  data tersebut, maka perlu  dipetakan    faktor-faktor    dominan  apa  saja  yang  berpengaruh  terhadap semakin    tingginya  angka perceraian di lingkungan PA, serta perlu dicarikan solusi  yang sistemik  dalam rangka  memberikan jalan keluar bagi semakin tingginya angka perceraian, sehingga  fenomena tersebut  tidak  semakin menimbulkan problem keluarga khususnya bagi umat  Islam  di Indonesia.
Pembahasan  tentang    perceraian  dalam  perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  karena perkawinan  yang  kemudian membentuk  suatu keluarga merupakan pilar utama dari suatu masyarakat atau bangsa. Bila pilar tersebut keropos atau rusak  maka  akan berpengaruh terhadap pelemahan suatu masyarakat atau bangsa, namun sebaliknya  bila pilar tersebut kuat atau kokoh   maka  masyarakat atau bangsa tersebut juga akan kuat pula. Hal tersebut diperkuat  mengingat obyek  para pihak yang berperkara di lingkungan PA adalah umat Islam yang merupakan jumlah mayoritas dari  seluruh  penduduk Indonesia. Sehingga pembahasan tentang perceraian  khususnya di lingkungan PA merupakan suatu hal  yang penting.
Sedangkan kontribusi dari artikel ini diharapkan dapat sebagai sumbang saran  terhadap pengambil kebijakan yang terkait tentang perkawinan  dan perceraian, dalam hal ini adalah  lembaga KUA dan PA, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka meminimalisir tingginya  angka  perceraian  di  Indonesia.  Dari  latar  belakang  di  atas,  maka    artikel  ini  berupaya  untuk melihat dua hal, yaitu (1) Faktor yang menyebabkan semakin tingginya angka perceraian  di lingkungan PA dari tahun ke tahun. Dan (2) Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tingginya angka perceraian di lingkungan PA.
B. Pembahasan.
1. Pengertian Perceraian
Putusnya  perkawinan  adalah  perceraian,  dalam  istilah  hukum  Islam  disebut  dengan talak ,  yang artinya  melepaskan  atau  meninggalkan. 6 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memberikan  pengertian, perceraian  sebagai;  perpisahan;  perihal  bercerai  (antara  laki  bini);  perpecahan;  perbuatan  menceraikan. 7 Perceraian  adalah  kata-kata  Indonesia  yang  umum  dipakai  dalam  pengertian  yang  sama  dengan talak . Perceraian dalam istilah ahli Fikh disebut “ talak ” yang berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian. Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fikih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara  suami istri.
Perceraian merupakan keputusan pasangan suami istri yang sangat berat karena dampaknya bukan hanya pada suami istri namun juga terhadap anak-anak dan keluarga besar. Peristiwa perceraian meskipun suatu  yang  sangat  pahit  dilakukan,  namun  hendaknya  tidak  menimbulkan  kebencian  dan  permusuhan antara kedua belah pihak.
Konflik antara suami dan istri bisa terjadi kapan dan di manapun tempatnya, sehingga suami istri hendaknya mampu memikirkan dampak yang akan terjadi jika konflik itu berkelanjutan. Berikut ini salah satu jalan yang harus dipilih mana kala konflik menjumpai pasangan suami istri : 8
1. Meneruskan perkawinan yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga menghadap konflik;
2. Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara masih tetap dalam status sebagai suami istri, yang merupakan penyiksaan lahir batin, terutama bagi pihak istri;
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani , Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim , (Bandung: Pustak Setia, 2013), hlm. 58.
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , hlm. 231
8 Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim , hlm. 204
3. Melakukan  perceraian,  masing-masing  pihak  menjadi  bebaS  dan  leluasa  untuk  merenungkan  dan mempertimbangkan  kembali  kehidupan  rumah  tangga.  Mereka  bebas  untuk meneruskan  perceraian atau rukun kembali.
Perceraian  hanya  dibolehkan  untuk  dilakukan  jika  mengandung  kemaslahatan,  yang  mana  jalan damai  antara  suam  istri  tidak  menghasilkan  kebaikan.  Namun  demikian  diharapkan  perceraian  adalah alternatif yang dapat mendidik kedua belah pihak.

## 2. Dasar Yuridis Perceraian
Perceraian  pada  dasarnya  sebuah  keniscayaan  yang  tidak  dapat  dihindarkan  dari  dinamika  suatu hubungan suami istri. Maka, fikih mengatur dengan sedemikian rupa, sehingga seorang suami yang hendak menceraikan istri mengetahui etika yang benar. Syari’at membenarkan talak namun talak dengan cara-cara yang benar sebagaimana diajarkan dalam kalãm Allah yang dapat dijadikan dasar hukum talak yang artinya : 9
“Dan Jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui“
Ayat di atas menjelaskan jika suami berketetapan hati hendak menceraikan maka Allah SWT. Maha Mengetahui segala apa yang terjadi.
Allah SWT juga berfirman dalam ayat selanjutnya yang artinya: 10
“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali pada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak  seimbang  dengan  kewajibannya  menurut  cara  yang  patut.  Tetapi  para  suami  mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkara, Maha Bijaksana”.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang diceraikan wajib menahan diri atau menunggu hingga tiga kali suci. Saat menunggu inilah suami berhak kembali kepada mereka jika mereka beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir. Namun demikian, hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  tidak  lepas  akan  adanya    peraturan  perundang-undangan  yang menjadi benteng kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tak terkecuali dengan masalah perceraian juga telah diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian :
a. Instruksi Presiden R.I. No. 1 tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 113-148
b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab  VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya:
Di antaranya Pasal 38, 39, dan 40. Menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus jika : 11
(1) Kematian
(2) Perceraian
(3) Atas Keputusan Pengadilan
Sesuai dengan  prinsip mempersulit atau mempersukar perceraian, maka Pasal 39  ayat (1) memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan
9 Al-Baqarah (2) : 227
10 Al-Baqarah (2) : 228
11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawian Pasal 38.
pada  Pasal  40  ayat  (1)  memuat  ketentuan  bahwa  gugatan  perceraian    diajukan  kepada  pengadilan. Sebagaimana yang dimaksud pengadilan yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. 12
Pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian maka seorang suami atau istri  harus  memiliki  cukup  alasan.  Alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  pengajuan  gugatan  cerai menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :
a. Salah satu pihat berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar ditentukan;
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau hukuman  yang  lebih berat  setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang  membahayakan terhadap pihak yang lain;
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
Kompilasi Hukum Islam juga mengatur ketentuan tentang alasan-alasan terjadinya perceraian dalam Pasal 116, sebagai berikut :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau hukuman  yang  lebih berat  setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Jadi  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  para  pihak  dapat  mengajukan  gugatan  perceraian  ke Pengadilan dengan menyampaikan pemberitahuan bahwa akan menceraikan suami atau istri, kemudian suami menjatuhkan talak di depan sidang pengadilan.
Berdasarkan beberapa ketentuan yang dikemukakan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa dasar hukum perceraian adalah nas syari’at dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta KHI (Kompilasi Hukum  Islam).  Namun,  tentunya  berlaku lex  specialis untuk  subjek  hukum  sesuai  ketentuan  yang ditetapkan, sebagaimana disinggung di atas bahwa bagi yang beragama Islam wilayah hukumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan peraturan yang ditetapkan sebagaimana disinggung di atas bahwa bagi yang  beragama  Islam  wilayah  hukumnya  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama,  dan  peraturan  yang mengaturnya, sedangkan yang lainnya di Pengadilan Umum atau Negeri.
12 |Ibid., Pasal 63 ayat (1) dan (2)

## 3. Klasifikasi Perceraian

## a. Tindakan dari Pihak Suami
Perceraian  yang  disebabkan  karena  tindakan-tindakan  suami  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam beberapa bagian :
1) Talak
Talak  berarti  melepaskan  (umpama  seekor  burung)  dari  sangkarnya  atau  melepaskan  (seekor binatang)  dari  rantainya;  jadi  mentalak  istri  berarti  melepaskan  istri  atau  membebaskannya  dari  ikatan perkawinan, 13 atau dalam bahwa sederhana menceraikan istri.
Perceraian  dalam  arti  secara  umum  dibedakan  atas  talak  yang  dalam  istilah  bahwa  Arab  disebut sebagai furãqu  al-zawãj yang artinya menceraikan keduanya. 14 Arti secara luas, berarti setiap perceraian yang  timbul  karena  sebab-sebab  dari  pihak  suami,  seperti khulu’,  zhihar,  li’an,  talak. Kesemuanya  itu diucapkan  suami  kepada  istri  baik  dengan  kata  yang  jelas  maupun  dengan  kata  sindiran  ( kinãyah ). Sedangkan dalam arti sempit berarti perceraian yang timbul karena kata-kata talak atau yang semacamnya dengan  diucapkan  secara  jelas  atau  sindiran  guna  melepaskan  atau  membebaskan  istrinya  dari  ikatan perkawinan.
Talak merupakan  hak  suami  dan  hanya  ia  yang  boleh  mentalak  istrinya,  orang  lain  walaupun keluarga besarnya tidak berhak kalau tidak sebagai wakil yang sah dari suam tersebut. 15 Islam menjadikan talak  sebagai  hak  laki-laki atau  suami  sebab  suamilah  yang  dibebani  kewajiban-kewajiban  pembelanjaan rumah tangga, nafkah istri, anak-anak dan kewajiban lainnya.
Kewajiban  lain  yang  dimaksud  di  sini  adalah  kewajiban  yang  datang  manakala  suami  istri  telah berpisah karena suami telah menjatuhkan talak, di antara kewajiban itu antara lain : 16
a) Membayar  atau  melunasi  mahar  atau  maskawin  yang  belum  dibayar  atau  dilunasi  suami,  firman Allah SWT. : 17
“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi)  sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu  dengan senang hati“.
Penggalan ayat di atas menggambarkan bahwa Allah menyuruh untuk memberikan maskawin kepada  wanita  yang  dinikahi  sebagai  pemberian  yang  wajib.  Apabila  pada  waktu  akad  atau sesudahnya belum dibayar, jika istri ditalak ia berhak atas mahar tersebut.
b) Memberi mut’ah, yaitu memberi suatu pemberian guna menggembirakan istri yang telah diceraikan (dijatuhi talak) baik berupa uang atau barang sesuai keadaan dan kedudukan suami. Firman Allah SWT. : 18
“Dan bagi  perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi mereka yang bertakwa”.
Allah  SWT.  dalam  ayat    di  atas  memberikan  ketentuan  bahwa  seorang  suami  memberikan mut’ah yang ma’ruf.
13 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 40.
14 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia , hlm. 314
15 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia , hlm. 40.
16 Ibid., hlm. 41.
17 An-Nisa’ (4) : 4.
18 Al-Baqarah (2) : 241.

## c) Ila’
Ila’ adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab zaman Jahiliyyah, artinya sumpah seorang  suami  yang  tidak  akan  menyetubuhi  istrinya.  Maka,  dengan  sumpah  ini  suami  telah menjatuhkan talak kepada istrinya.
Pada  zaman  Jahiliyyah  suami  melakukan  sumpah  ini  menjadi  sebuah  kebiasaan  yang  tiada aturan dan batasan, Islam datang dan dengan ajarannya mengubah dan menetapkan untuk ‘ila hanya sampai empat bulan saja dan setelah empat bulan suami harus memilih antara kembali kepada istrinya (menyetubuhinya) lagi dengan membayar kafarat sumpat atau menjatuhkan talak. 19 Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur’an Surah AL-Baqarah (2) ayat 226-227 yang artinya: 20 “Bagi  orang-orang  yang-ila’  isterinya  harus  menunggu  empat  bulan.  Kemudian  jika  mereka kembali (kepada isterinya), maka sungguh, Maha Pengampun, Maha Penyayang“
“Dan  jika  mereka  berketetapan  hati  hendak  menceraikan,  maka  sungguh,  Allah  Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  batasan ‘ila ,  adalah  empat  bulan,  jika  suami  setelah  empat bulan mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

## 2) Dihar
Merupakan kebiasaan yang  dilakukan   orang Arab di zaman Jahiliyyah  dan   merupakan  cara  untuk menceraikan  istri,  yaitu   mengatakan kepada istri ‘engkau untukku seperti punggung ibuku’. Maka, Dihar suami ini seperti mengatakan istrinya menyerupai  ibunya  yang  haram  disetubuhi.  Firman Allah SWT. : 21
“Orang-orang  diantara  kamu  yang  menzhihar  isterinya  (menganggap  isterinya  sebagai  ibunya padahal)  isteri  mereka  itu  bukanlah  ibunya.  Ibu-Ibu  mereka  hanyalah  perempuan  yang malahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.”
Ayat tersebut berbicara tentang orang-orang yang men z h ihar istrinya dengan menganggap istrinya sebagai ibunya.
Islam mengubah hukum zhihar yang berlaku di zaman Jahiliyyah dengan menetapkan bahwa dihar itu tidak langsung menjadi talak suami, akan tetapi suami yang mengatakan dihar kepada istrinya haram menggaulinya sebelum membayar kafarat. 22
b. Tindakan dari Pihak Istri
Tafwid
Talak adalah  hak  laki-laki  atau  suami,  oleh  sebab  itu  bisa  dilakukannya  sendiri  atau  diwakilkan kepada orang lain tanpa mengurangi haknya tersebut. Dalam memberikan kepercayaan untuk diwakili ini terdapat dua cara yang bisa dilakukan suami, yaitu : melalui lembaga taukil (perwakilan) di mana suami mewakilkan orang lain untuk menjatuhkan talak nya kepada istri, atau melalui lembaga tafwid (delegering kekuasaan) di mana suami mendelegir kekuasaan kepada seseorang untuk menjatuhkan talak nya kepada istrinya.
Seseorang yang dijadikan wakil dalam tafwid ini bisa orang lain dan juga bisa istrinya sendiri. Sehingga dalam keadaan terakhir inilah terdapat kemungkinan terjadinya perceraian oleh tindakan istri.
19 Abdurrahman Taj, Akhmul Ahwalisy Syahshiyah fish-Syariatil Al-Islamiyah ,(Mesir: Darul Kitab, tt.),  hlm. 362.
20 Al-Baqarah (2) : 226-227.
21 Al-Mujadalah (58) : 2.
22 D Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia , hlm. 54.

## c. Persetujuan Kedua Belah Pihak
Khulu’
Khulu’ dalam hukum Islam merupakan keadaan di mana terjadi atas dasar persetujuan kedua belah pihak  dari  suami  dan  istri.  Namun  demikian  perceraian  dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak  ini bertentangan  dengan  ketentuan  BW  Pasal  208  yang  tidak  mengakui  terjadinya  perceraian  dengan persetujuan dari suami istri.
Bagi suami yang menceraikan istri yang tidak disenanginya, maka ia tidak boleh mengambil kembali pemberian-pemberian yang telah diberikan kepada istri. Akan tetapi apabila istri yang merasa tidak sanggup berumah tangga lagi maka Islam membolehkan istri melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan melalui khulu’, yaitu  meminta cerai kepada suami dan ia bersedia mengembalikan maskawin atau benda lain kepada suami sebagai twad (tebusan).
Allah berfirman dalam Al-Qur’an : 23
“Talak  yang  dapat  dirujuk  itu  dua  kali.  (Setelah  itu  suami  dapat)  menahan  dengan  baik,  atau melepaskan  dengan    baik.  Tidak  halal  bagi  kamu  mengambil  kembali  sesuatu  yang  telah  kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum  Allah.  Jika  kamu  (wali)  khawatir  bahwa  keduanya  tidak  mampu  menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran  yangb ( diberikan  (oleh  isteri) untuk  menebus  dirinya.  Itulah  hukum-hukum  Allah,  maka  janganlah  kamu  melanggarnya. Barangsiapa melanggar  hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim“.
Ayat di atas menjelaskan bahwa tiada dosa atas kedua belah pihak tentang bayaran yang diberikan oleh  istri  untuk  menebus  dirinya.  Perceraian  dengan khulu’ adalah  suatu  perceraian  berdasarkan persetujuan antara suami isti dengan bayaran twad dari istri kepada suami, baik dengan kata-kata khulu’ maupun kata-kata talak .
Di Indonesia khulu’ yang diputus oleh Pengadilan Agama di aplikasikan dalam sebuah ta’lik talak yang diucapkan oleh suami sesudah akah nikah berlangsung dan termaktud dalam akta nikah. Khulu dalam bentuk  ini  juga  memuat  bentuk twad yang  telah  ditetapkan,  dan  seakan-akan  adanya  persetujuan. Perceraian oleh putusan Pengadilan Agama ini walaupun suam tidak menyetujuinya, namun apabila suami terbukti melanggar janjinya dalam sigat ta’lik talak maka jatuhlah talak. 24
d. Keputusan Hakim
1) Ta’lil Talak
Ta’lil  Talak yang  berlaku  sebagaiman  yang  menjadi  ketentuan  di  Indonesia  adalah talak yang diucapkan  suami  dikaitkan  dengan iwad sesudah  akah  nikah  sebagai  suatu  perjanjian  perkawinan  yang mengikat. Pada umumnya ta’lik  talak yang dijelaskan dalam kitab Fikih yang menjadi objek perjanjian adalah  istri,  sebagaimana  suami  mengucapkan  :  “kalau  kamu  keluar  dari  rumah  bersama  laki-laki  lain, engkau  ter talak ”,  namun  apabila  diperhatikan  dalam  konteks  Indonesia  maka  ta’lik  talak  yang  menjadi objek adalah pihak suami.
Sigat ta’lik yang diucapkan oleh suami kepada istri sesudah akah nikah adalah sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:
a) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
c) Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu.
d) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya; Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak
23 Al-Baqarah (2) : 229.
24 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia , hlm. 60
mengurus Pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada pengadilan agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan  untuk  menerima  uang  iwad  (pengganti)  itu  dan  kemudian  memberikannya  untuk keperluan ibadah sosial. 25

## 2) Fasakh
Istilah  Fasakh  mempunyai  arti  mencabut  atau  membatalkan. 26 Maka,  pengertian fasakh dalam konteks  hukum  Indonesia  adalah  pencabutan  /pembatalan  perkawinan  dengan  putusan  hakim  atas permintaan pihak istri. Mayoritas ulama sepakat dengan perceraian akibat fasakh , namun mereka berbeda pendapat mengenai alasan-alasan yang bisa dipergunakan untuk meminta fasakh .
Secara  garis  besar  terdapat  empat  hal  yang bisa  dijadikan  alasan  oleh istri  untuk  meminta fasakh , yaitu:
a) Suami cacat
b) Suami miskin
c) Suami mafqud (tidak diketahui keberadaannya).
d) Salah satu pihak dari suami istri murtad.

## 3) Syiqaq
Syiqaq merupakan perselisihan yang telah terjadi demikian berat antara suami dan istri, keadaan di mana dapat menimbulkan kesulitan dan penderitaan kepada salah satu pihak, karena jalan untuk bercerai baik  dengan talak maupun fasakh tertutup  maka  persoalan  diselesaikan  lewat  jalan syiqaq .  Allah  SWT. Berfirman sebagaimana berikut : 27
“Dan  jika  kamu  khawatir  terjadi  persengketaan    antara  keduanya,  maka  kirimlah  seorang  juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakabn perbaikan , niscaya Allah memberikan taufik kepada suami isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti“
Ayat tersebut menjelaskan apabila di antara suami istri terjadi syiqaq (perselisihan), maka hendaknya mereka mengirim hakam (juru damai).
4) Li’an
Li’an secara bahasa adalah sumpah, menurut syari’at Islam sumpah atas tuduhan perbuatan zina yang dilakukan salah satu pasangan suami istri. Pengertian li’an secara alur sebagai berikut : seorang suami menuduh  istrinya  berbuat  zina,  tetapi  tidak  dapat  membuktikannya,  maka  suami  dapat  ber li’an yaitu bersumpah empat kali dengan nama Allah SWT, bahwa apa yang ia lihat adalah kebenaran dan pada kali kelima ia menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat dari Allah apabila tuduhannya itu tidak benar.
Firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 6-7 yang artinya: 28
Dan orang-orang yang menuduh isterinya  (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain  diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu  ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. (6)
Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. (7)
25 Termuat dalam Surat Nikah
26 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia , hlm. 63.
27 An-Nisa’ (4) : 35.
28 An-Nur (24) : 6-7
Ayat di atas menerangkan bahwa orang-orang yang menuduh istrinya berbuat zina, maka baginya harus bersumpah sebanyak empat kali atas nama Allah SWT. Akibat hukum dari sumpah li’an tersebut adalah  putusnya  ikatan  perkawinan  antara  suami  istri  untuk  selama-lamanya.  Perceraian  dengan li’an merupakan yang tidak dapat dicabut kembali untuk selamanya.

## 4. Penyebab Perceraian dalam Kehidupan Rumah Tangga
Perceraian dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak memandang status sosial atau pangkat yang ada.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian  dapat  dikelompokkan  dalam  beberapa kategori, di antaranya sebagai berikut : 29
1) Faktor Kerusakan Akhlaq
a. Berzina
b. Bermain serong
2) Faktor ekonomi
a. Kurang terbukanya antara suami istri dalam pengelolaan ekonomi keluarga.
b. Berkurangnya sumber nafkah keluarga karena pemutusan hubungan kerja, atau sebab-sebab lain.
c. Bertambahnya kebutuhan rumah tangga yang tidak sejalan dengan peningkatan penghasilan.
d. Sibuknya suami istri dalam mencari nafkah hingga kehidupan rumah tangga kurang terurusi.
3) Faktor Biologis
a. Suami atau istri tidak dapat menjalankan tugasnya.
b. Belum atau tidak mempunyai keturunan.
c. Perbedaan usia yang cukup jauh.
d. Terjadinya penyimpangan seksual baik suami atau istri.
4) Faktor Pihak Ketiga
a. Adanya kecemburuan di antara kedua belah pihak
b. Campur tangan mertua atau saudara terhadap urusan rumah tangga
c. Poligami
5) Faktor Salah Paham
a. Perkawinan antar suku yang berbeda, sehingga mengakibatkan perbedaan sikap karena perbedaan adat istiadat di antara mereka.
b. Perbedaan cara pandang dalam mendidik anak.
6) Faktor Politik
Perbedaan  cara  pandang  atau  faham  aliran  secara  interes  antara  pihak  suami dengan  pihak  istri  atau kedua belah pihak keluarga.
Berbeda halnya dengan yang dikemukakan Drs. M. Thalib, bahwa terdapat 15 (lima belas) hal yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah perceraian, yaitu : 30
1. Tidak senang lagi
2. Tidak dibelanjai
3. Lemah syahwat
4. Penganiayaan
5. Perintah orang tua
6. Tergoda lelaki lain
7. Pemgecap rasa
8. Menuntut kemewahan
29 Ali Akbar, Dasar-Dasar  Konseptual  Penanganan Masalah  Bimbingan Konseling Islam dalam Bidang Pernikahan , dalam  rumusan  seminar  nasional  bimbingan  konseling  Islam  II,  (UII  Badan  Pembinaan  dan  Pengembangan  Keagamaan: Yogyakarta,  1987), hlm. 10-12.
30 M. Thalib, 15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya , (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997). hlm.  7.
9. Mengidap penyakit
10. Suami mengebiri diri
11. Melanggar persyaratan
12. Suami atau istri ghaib (tidak diketahui keberadaannya)
13. Mula’anah
14. Dhihar
15. Murtad
Perceraian  merupakan  sebuah  dinamika  rumah  tangga.  Adanya  perceraian  karena  terjadinya perkawinan,  namun  demikian  tujuan  perkawinan  bukanlah  perceraian.  Dengan  uraian  penyebab- penyebab terjadinya perceraian tersebut diharapkan dapat memahamkan dan menemukan problem solving yang mampu menyelamatkan kehidupan pribadi dan keluarga dari perceraian.

## 5. Proses  Perceraian di Pengadilan
Proses  perceraian  di  Pengadilan  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  secara  khusus  telah  diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mengajukan perceraian dihadapan hukum yang sah. Proses ini dalam  bahasa  hukum  disebut  sebagai  proses  beracara  yang  mekanismenya  diatur  dalam  hukum  acara Pengadilan Agama. Hukum acaara Pengadilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara  mentaatinya  hukum  materiil  dengan  perantaraan  hakim  atau  cara  bagaimana  bertindak  di  muka Pengadilan Agama. 31
Hukum beracara di pengadilan telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah kali kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Bentuk peraka di Pengadilan Agama ada 2 (dua) macam, yaitu perkara gugatan (kontensius) dan perkara permohonan (voluntair). 32 Perceraian  walaupun  secara  definitif  mengandung  sengketa  dan  merupakan jenis perkara contensius akan tetapi perceraian menggunakan istilah perkara permohonan. Undang-undang juga membedakan antara perceraian atas kehendak suami atau yang biasa disebut talak dan atas kehendak istri disebut cerai gugat.

## a. Acara Permohonan Cerai Talak
Permohonan cerai talak diatur dalam Pasal 66  - 72 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, pasal 14 – 18 PP. No. 9 Tahun 1975, Bab XVI Pasal 113 – 148 KHI, sebagai hukum acara khusus.
Tatacara penyelesaian ceral talak sebagai berikut :
1) Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  dimuka  sidang  Pengadilan  agama  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Permohonan  cerai talak meskipun  memaki  istilah  permohonan,  akan  tetapi  harus  diperiksa  sebagai perkara gugatan sebab di dalamnya mengandung unsur sengketa dan demi melindungi hak-hak istri.
3) Seorang  suami  yang  beragama  Islam  atau  melangsungkan    perkawinan  menurut  hukum  Islam, mengajukan permohonan cerai di Pengadilan  Agama, hal ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 86 ayat (1).
4) Permohonan memuat tentang :
a) Identitas para pihak
b) Alasan yang menjadi dasar cerai talak
5) Alasan yang diajukan oleh pihak Pemohon telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 KHI
6) Surat permohonan juga memuat petitum (tuntutan), yang dapat berbunyi sebagai berikut :
a) “Mengabulkan permohonan Pemohon’.
31 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agam , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 9
32 Ibid. , hlm. 202.
b) “Menetapka,  mengijinkan    kepada    Pemohon    A    untuk  mengucapkan  ikrar talak terhadap termohon  B  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama -----------“.
c) “Menetapkan akan membuka sidang guna menyaksikan ikrar talak Pemohon dimaksud”.
d) “Menetapkan biaya menurut hukum”.
Sesuai penjelasan Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 66 ayat (1) UU Peradilan Agama.
7) Permohonan  cerai talak diajukan  ke  Pengadilan  Agama  yang  wilayah  hukumnya  meliputi  tempat kediaman termohon (istri).
8) Permohonan cerai talak diproses di Kepaniteraan gugatan sebagai perkara kontentius dan dicatat dalam Register Indeuk Perkara Gugatan.
9) Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini dilakukan sesuai ketentuan Pasal 16, 27, 28 dan 29 PP. No. 9 Tahun 1975.
10) Selama proses pemeriksaan  cerai talak sebelum  sidang pembuktian  istri dapat mengajukan  rekovensi mengai nafkah anak, nafkah madyah , nafkah iddah, mut’ah , sedangkan harta bersama dan hadlanah diajukan dalam perkara tersendiri. 33
11) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan didaftarkan.
12) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.
13) Pada sidang yang pertama Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk mengikuti mediasi dengan kesepakatan para pihak dalam menunjuk mediator.
14) Dalam hal  termohon  tidak hadir di persidangan  dan  perkara akan  diputus verstek,  pengadilan harus melakukan perceraian yang didalilkan oleh pemohon.
15) Pengadilan Agama setelah memeriksan permohonan cerai talak dan berkesimpulan bahwa :
a) Suami mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian.
b) Suami mempunyai alasan-alasan cerai yang telah terbukti,
c) Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan. Maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
16) Terhadap putusan tersebut, pihak termohon atau istri dapat mengajukan banding maupun kasasi.
17) Biaya perkara pada perkara ini dibebankan kepada pemohon, namun jika dalam perkara ini terdapat rekovensi, pembagian harta bersama maka biaya perkara dapat dipikul bersama.

## b. Acara Cerai Gugat
Gugatan cerai gugat diatur dalam Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20-36 PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 73-88 UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 113-148 KHI.
Penyelesaian cerai gugat, sebagai berikut : 34
1) Cerai gugat diajukan istri yang petitumnya (tuntutannya) memohon agar Pengadilan Agam memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat.
2) Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisional.
3) Pengadilan  Agama  secara ex  officio dapat  menetapkan  kewajibabn  nafkah iddah terhadap  suami, sepanjang istri tidak terbukti telah berbuat nusyuz.
4) Pemanggilan para pihak dilakukan sama dengan cara pemanggilan cerai talak .
5) Dalam pemeriksaan cerai gugat Pengadilan Agama sedapat mungkin hakim berupaya untuk mengetahui jenis  pekerjaan  dan  pendidikan  suami  yang  jelas  dan  pasti  secara  mengetahui  prakiraan  rata-rata pendapatan setiap bulan. Hal ini dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiah , nafkah iddah , nafkah anak.
33 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, edisi revisi, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2009).
34 Ibid., hlm. 176-178
6) Upaya perdamaian juga dilakukan sama seperti dalam perkara cerai talak .
7) Pembuktian tentang alasan-alasan cerai gugat dilakukan sama seperti dalam perkara cerai talak, kecuali dalam hal :
a) Cerai  dengan zina,
b) Pelanggaran ta’lik talak, dan
c) Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.
8) Cerai gugat yang mempunyai alasan karena ta’lik talak harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara gugat cerai atau alasan ta’lik talak , agar selaras dengan format laporan perkara.
9) Setelah cerai gugat terbukti dan Pengadilan Agama memutuskan bahwa cerai gugat dikabulkan dengan suatu “Putusan” yang diucapkan dalam sidang terbuka, maka Panitera berkewajiban memberitahukan kepada  penggugat  dan  tergugat  bahwa  putusan  cerai  gugat  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap. Kemudian pada waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Panitera juga berkewajiban mengirim satu helai putusan yang telah inkrah tanpa materai kepada
a) Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi domisli suami istri.
b) Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan.
Pada dasarnya suami isteri harus bergaul dengan sebaik-baiknya, saling mencintai dan menyayangi. Suami  isteri  harus  bersabar  apabila  melihat  sesuatu  yang  kurang  berkenan  atau  kurang  disenangi  pada pasangannya 35 , hal tersebut sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur’an surah An-Nisa (4) ayat 19, yang artinya:
“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan  kebaikan yang banyak padanya”. 36
Ayat di atas mengandung perintah dan larangan  demi untuk kebaikan  suami isteri, yaitu perintah untuk  bergaul  dengan  isteri  secara  baik  menurut  yang  ditetapkan  oleh  kebiasaan  yang  tumbuh  dari kemanusiaan yang terhormat. Kebalikannya ayat ini juga mengandung larangan menyusahkan isteri dan berlaku kasar kepadanya. Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI Pasal 30-34 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:
1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga  yang menjadi sendi dasar susunan  masyarakat.
2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kehidupan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3) Masing-masing pihak  berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
5) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
6) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi     bantuan  lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
7) Suami  wajib  melindungi  isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  rumah  tangga    sesuai dengan kemampuannya.
8) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 37
Pada Pasal 34 ayat 3 juga dijelaskan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Sebab-sebab putusnya perkawinan
35 Supriatna dkk, Fiqh Munakahat II , (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 4
36 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Jakarta: PT Sygma Wxamedia Arkanleema, tanpa tahun)
37 Undang-Undang  RI.  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  &  Kompilasi  Hukum  Islam,  (Bandung:  Penrbit  Citra Umbara), hlm. 46
diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa diantara  suami  dan  isteri  itu  tidak  akan  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami  isteri.  Di  dalam  penjelasan disebutkan  alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah 38 :
1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3) Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  lima  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah perkawinan berlangsung.
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit  yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Alasan-alasan  di  atas  juga  sama  disebutkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)    yang  mengatur Hukum Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  19.  Selain  alasan-alasan  yang  telah  disebutkan,  dalam  KHI terdapat  tambahan  alasan  terjadinya  perceraian  yang  termuat  dalam  Pasal  116  huruf  g  dan  h  sebagai berikut: 39
7) Suami melanggar taklik talak.
8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya  ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Di samping melihat aspek normatif, baik yang terkait dengan hukum materiil maupun hukum formil yang  terdapat  dalam  regulasi  peraturan  perundangan  atau  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia, fenomena    perceraian  di  lembaga  pengadilan  sekalipun  hal  tersebut  merupakan  fenomena  peristiwa hukum, namun hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang ada di tengah masyarakat. Oleh sebab itu  dalam rangka melihat fenomena perceraian secara utuh tidak dapat dilepaskan dari pendekatan sosiologis, terutama terkait faktor penyebab dan dampak terjadinya perceraian. Sehingga dalam hal ini aspek sosial tidak dapat dinafikan begitu saja. Oleh sebab itu dalam melihat fenomena  semakin meningkatnya jumlah angka perceraian dalam penelitian ini disamping melihat dari aspek yuridis yang ada  juga dari aspek sosiologis.
Dari tahun ke tahun, perkara yang ditangani PA didominasi oleh perkara perkawinan, khususnya perceraian.  Prosentasenya  lebih  dari  80  %  dari  total  perkara.  Mengenai  hal  ini,  Ketua  Kamar  PA  Andi Syamsu Alam mengatakan bahwa banyaknya  perkara perceraian di PA disebabkan beberapa faktor sebagai berikut: pertama, jumlah  para  pihak  yang  mengajukan  perkara  perceraian  di  PA  semakin  meningkat. Kedua, adanya layanan bantuan hukum bagi para pihak yang kurang mampu. Ketiga, banyaknya nikah sirri, perkawinan  usia  dini  dan  poligami  liar. Keempat, meningkatnya  krisis  moral  di  masyarakat.  Dan kelima, banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. 40
Perceraian merupakan keputusan pasangan suami istri yang sangat berat karena dampaknya bukan hanya pada suami istri namun juga terhadap anak-anak dan keluarga besar. Peristiwa perceraian meskipun
38 Ibid. , hlm. 60-61
39 Kompilasi Hukum Islam, Buku I Tentang Perkawinan.
41Majalah Peradilan Agama Edisi 1, Mei 2013, Perkara Naik Terus Pantang Turun , (Jakarta: Badilag, 2013), hlm.  59-60
suatu  yang  sangat  pahit  dilakukan,  namun  hendaknya  tidak  menimbulkan  kebencian  dan  permusuhan antara kedua belah pihak.
Konflik antara suami dan istri bisa terjadi kapan dan di manapun tempatnya, sehingga suami istri hendaknya mampu memikirkan dampak yang akan terjadi jika konflik itu berkelanjutan. Berikut ini salah satu jalan yang harus dipilih mana kala konflik menjumpai pasangan suami istri : 41
1. Meneruskan perkawinan yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga menghadapi konflik;
2. Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara masih tetap dalam status sebagai suami istri, yang merupakan penyiksaan lahir batin, terutama bagi pihak istri;
3. Melakukan  perceraian,  masing-masing  pihak  menjadi  bebas  dan  leluasa  untuk  merenungkan  dan mempertimbangkan  kembali  kehidupan  rumah  tangga.  Mereka  bebas  untuk meneruskan  perceraian atau rukun kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet. Ke-2.
Agama, Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , Surabaya: Mekar, 2004.
Agung, Mahkamah,  RI. , Pedoman Teknis  Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku  II, edisi revisi , Jakarta : Mahkamah Agung, 2009.
Amriani,  Nurnaningsih, Mediasi  Alternatif  Penyelesian    Sengketa  Perdata  di  Pengadilan ,   Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, Cet. Ke-1.
Arifin, Winarsih, Farida Soemargono, Kamus Perancis Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t.
Arto, A. Mukti, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
As’adi, Edi, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia ,  Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, Cet. Ke-1.
Bahan Pelatihan Mediator Hakim Agama angkatan I Diklat MA RI 2009.
Echols, John M.,  Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Faizah, Yuniati, (hakim PA Bantul), Prakik Mediasi di Pengadilan Agama , makalah disampaikan dalam Pelatihan  Mediasi  dan  Advokasi  dua  hari,  yang  diselenggarakan  oleh  Jurusan  Al-Ahwal  Asy- Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  tanggal 19 – 20 September 2015
Fatkhurrahman,  Ricy,  “ Peran  hakim  mediator  dalam  penyelesaian  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama  Wates  Tahun  2009-2010  pasca  PERMA  No.  1  tahun  2008  tentang  prosedur  mediasi  di Pengadilan Agama ”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
Fuady,  Munir  Fuady, Arbitrase  Nasional  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis ,  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2000, Cet. Ke-1.
Hamami,  Taufik, Peradilan  Agama  Dalam  reformasi  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia ,  Jakarta: Tatanusa, 2013.
Hanan,  Damsyi,  “Membludaknya  Perkara  Masuk  di  Pengadilan  Agama  Pasca  One  Roof  Sistem  dan Peranan Mediasi dalam Mengurangi Penumpukan Perkara”., Makalah 2011.
Hermansyah, “Ada Perubahan Penting Mengenai Mediasi”, http;//www, badilag.net. Diakses 20 Oktober 2015.
Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

## INPRES No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

## Kompilasi Hukum Islam
Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008, Cet. Ke-5.
Muhdlor,  A.Zuhdi, Memahami  Hukum  Perkawinan:  Nikah,  Talaq,  Cerai  dan  Rujuk, Bandung:  Al Bayan, 1994.
Muhdlor,  A.  Zuhdi,  “Kompetensi”,  disampaikan  pada  perkuliahan  Hukum  Acara  Perdata  Jurusan  Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011
Muhtarom, Ali,
“Mencari Tolok Ukur Efektifitas Mediasi dalam Perkara
Perceraian”,http://www.badilag.net. Diakses 20 Oktober 2015
Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Komtemporer, Edisi revisi, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005.
Peradilan Agama, Majalah, Edisi 1, Mei 2013, Perkara Naik Terus Pantang Turun , Jakarta: Badilag, 2013 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  UU  No  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan RAKERNAS MA RI 2012, “Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (Komisi II)”, http://badilag.net., diakses 20 Oktober 2015
Reglemen Tot Regeling Van Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madur a (RBg) Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Supriatna dkk, Fiqh Munakahat II , Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap UU No 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama
Wahyudi,  Muhammad  Isna,  “Mediasi  dalam  Sorotan”,  dalam    http://www.badilag.net.  Diakses  20 Oktober 2015
Winarta, Frans Hendra, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Zahrah,  Muhammad  Abu, Ushul  Fiqih, diterjemahkan  oleh    Syefullah  Ma’shum  dkk,  Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2003, Cet. Ke-8,