Penerbit: Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133 Telepon: +628156543534 E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id Website : https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR

## Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)
Arnetta Riska Ratnasari a Johan Erwin Isharyanto b
a Magister  Kenotariatan,  Universitas  17  Agustus  1945  UNTAG  Semarang ,  Indonesia .  Korespondensi  Penulis,
E-mail: arnettariska@gmail.com
b Fakultas  Hukum,  Universitas  17  Agustus  1945  UNTAG  Semarang ,  Indonesia .  E-mail: johan- erwin@untagsmg.ac.id
Article Abstract Keywords: Dispute Resolution, Land
Acquisition,
Transmigration.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Pengadaan Tanah; Transmigrasi.

## Artikel History
Received: Nov 04, 2023; Reviewed: Nov 24, 2023; Accepted: Des 15, 2023; Published: Des 15, 2023.
DOI: 10.56444/NLR
There are court decisions from the First level (Number  159/Pdt.G/Pn.Smr), Appeal  (Number  169/PDT/2018/PT.SMR),  and  Cassation  (Number  1293 K/Pdt/2020)  until  now  there  has  been  no  execution  of  the  decision  which must be fulfilled by the Defendants. The construction of the Palaran Stadium is  aimed  at  the  public  interest,  but  the  normative  rights  of  transmigrants must  also  be  fulfilled  in  accordance  with  legal  regulations,  taking  into account time limits and the values of benefit, justice and legal certainty. It is necessary  to  resolve  this  problem  entitled:  Settlement  of  Land  Acquisition Disputes  for  Transmigration  (Study  of  Supreme  Court  Decision  Number 1293K/Pdt/2020).  The  problems  are  1.  What  is  the  process  of  land acquisition  for  transmigration  in  the  Supreme  Court  Decision  Number 1293K/Pdt/2020?  2.  What  is  the  basis  for  the  judge's  consideration  of  the land  acquisition  dispute  for  transmigration  in  the  Supreme  Court  Decision Number 1293K/Pdt/2020? 3. How is the implementation or execution of land acquisition  dispute  resolution  for  transmigration  after  Supreme  Court Decision  Number  1293K/Pdt/2020?  The  approach  method  used  is  a normative  juridical  approach,  the  research  specifications  used  are analytical descriptive, data collection is done by conducting library research and  document  studies,  the  data  analysis  used  is  qualitative  analysis  with  a normative legal research type. The results of this research are the process of land  acquisition  for  transmigration  in  Supreme  Court  Decision  Number 1293K/Pdt/2020  starting  from  the  application  for  approval  or  permission until  the  issuance  of  the  transmigrant's  Ownership  Certificate.  The  judge's basis  for  the  judge's  consideration  of  the  land  acquisition  dispute  for transmigration  in  Supreme  Court  Decision  Number  1293K/Pdt/2020  was that  the  rights  of  the  Plaintiffs  (Dwi  Nurani  et  al)  had  not  been  fulfilled, which  was  still  the  responsibility  of  the  Defendants  in  accordance  with  the existing  facts.  The  implementation  or  execution  of  land  acquisition  dispute resolution  for  transmigration  following  Supreme  Court  Decision  Number 1293K/Pdt/2020  has  not  yet  been  implemented  due  to  the  lack  of  land  and unavailability of compensation money.
ISSN Print: 2722-287X
ISSN Online: 2985-3060 78-92
Abstrak Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama (Nomor 159/Pdt.G/Pn.Smr),  Banding  (Nomor  169/PDT/2018/PT.SMR),  dan  Kasasi (Nomor  1293  K/Pdt/2020)  hingga  saat  ini  belum  ada  eksekusi  dari  putusan tersebut  yang  harus  dipenuhi  oleh  Para  Tergugat.  Pembangunan  Stadion Palaran bertujuan untuk kepentingan umum namun hak normatif transmigran juga harus dipenuhi sesuai aturan hukum dengan mengingat tenggang waktu dan  nilai  kemanfaatan,  keadilan,  serta  kepastian  hukum.  Perlu  penyelesaian dari  masalah  tersebut  yang  berjudul:  Penyelesaian  Sengketa  Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020). Permasalahan yaitu 1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk  transmigrasi  dalam  Putusan  MA  Nomor  1293K/Pdt/2020?.  2.
Bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  terhadap  sengketa  pengadaan  tanah untuk  transmigrasi  dalam  Putusan  MA  Nomor  1293K/Pdt/2020?.  3. Bagaimana  pelaksanaan  atau  eksekusi  penyelesaian  sengketa  pengadaan tanah  untuk  transmigrasi  setelah  Putusan  MA  Nomor  1293K/Pdt/2020?. Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif, spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  deskriptif  analitis,  pengumpulan  data dengan melakukan penelitian  kepustakaan  dan  studi  dokumen,  analisis  data yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif  dengan  tipe  penelitian  hukum normatif.  Hasil  Dari  penelitian  ini  adalah    proses  pengadaan  tanah  untuk transmigrasi  dalam  Putusan  MA  Nomor  1293K/Pdt/2020  dimulai  dari permohonan  persetujuan  atau  izin  hingga  terbit  Sertipikat  Hak  Milik transmigran. Dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 yakni belum terpenuhinya  hak  Para  Penggugat  (Dwi  Nurani  dkk)  yang  masih  menjadi tanggung  jawab  Para  Tergugat  sesuai  dengan  fakta  yang  ada.  Pelaksanaan atau  eksekusi  penyelesaian  sengketa  pengadaan  tanah  untuk  transmigrasi setelah  Putusan  MA  Nomor  1293K/Pdt/2020  hingga  saat  ini  belum dilaksanakan  terkendala  tidak  adanya  lahan  dan  belum  tersedianya  uang ganti kerugian.
©2023;  This  is  an  Open  Acces  Research  distributed  under  the  term  of  the  Creative  Commons  Attribution Licencee ( https://Creativecommons.org/licences/by-sa/4.0 )

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1972  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok  Transmigrasi  menyatakan  tujuan  transmigrasi  adalah  peningkatan  taraf  hidup, pembangunan  daerah,  keseimbangan  penyebaran  penduduk,  pembangunan  yang  merata  ke seluruh  Indonesia,  pemanfaatan  sumber-sumber  alam  dan  tenaga  manusia;  kesatuan  dan persatuan  bangsa  serta  memperkuat  pertahanan  dan  ketahanan  nasional.  Penyelenggaraan transmigrasi  yang  selama  ini  berciri  sentralistik,  kini  dihadapkan  pada  tantangan  berupa penerapan asas desentralisasi dan otonomi. Desentralisasi telah menjadi sumber dari tekanan domestik  untuk  memperbaharui  program  transmigrasi.  Penerapan  otonomi  daerah  selain menyebabkan pergeseran kewenangan pada penyelenggaraan transmigrasi, juga mengharuskan  pelaksanaan  transmigrasi  sepenuhnya  disesuaikan  dengan  karakteristik  dan kondisi spesifik daerah.
Perubahan-perubahan  tersebut  telah  melahirkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 15  Tahun  1997  tentang  Ketransmigrasian,  yang  kemudian  diubah  melalui  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  29 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  1997  tentang  Ketransmigrasian.  Dalam  undang-undang  tersebut  dinyatakan  tujuan transmigrasi  adalah  untuk  (1)  meningkatkan  kesejahteraan  transmigran  dan  masyarakat sekitar,  (2)  meningkatkan  pemerataan  pembangunan  daerah,  dan  (3)  memperkuat  persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada  Unit  Permukiman  Transmigrasi  (UPT)  Simpang  Pasir  Desa  Simpang  Pasir  Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu lokasi transmigrasi pada tahun penempatan transmigran 1973 atau 1974 dengan jumlah penempatan sebanyak 300 KK  dan  pola  Transmigrasi  Umum  -  Tanaman  Pertanian  Lahan  Kering  (TU-TPLK).  Pada Tahun 1980 kewenangan transmigrasi telah diserahkan pada Pemerintah Daerah (Pemda) dan transmigran  juga  telah  menerima  Sertipikat  Hak  Milik  (SHM)  atas  lahan  seluas  5.000  m2. Kemudian pada tahun 1981, dilakukan penunjukan dan pengukuran calon Lahan Usaha (LU) yang berada di Kampung Handil Bakti, Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Namun pada tahun 2006, pembangunan Stadion Palaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur di atas lahan yang terindikasi merupakan LU transmigran Simpang Pasir. Sehingga pada tahun 2007, transmigran menuntut hak atas tanahnya melalui Saudara Manjak, selaku  Ketua  Tim  Verifikasi  dengan  melayangkan  Surat  Nomor  88  tanggal  27  Maret  2007 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dilakukan  mediasi  untuk  penyelesaian  lahan  transmigrasi  Simpang  Pasir  yang  hasilnya menganjurkan permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Kemudian pada tahun 2017,  sebanyak  118  KK  yakni  Dwi  Nurani  dkk  melayangkan  gugatan  melalui  Pengadilan Negeri Samarinda.
Dwi  Nurani  dan  117  orang  lainnya  merupakan  Transmigran  Petani  yang  ditempatkan  oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 1973-1974 di Propinsi Kalimantan Timur tepatnya yang pada waktu itu disebut dengan nama Transmigrasi Simpang  Pasir  Kampung  Handil  Bakti, Kecamatan  Palaran,  Kotamadya  Samarinda  sekarang disebut, Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.  Dwi  Nurani  dkk  ada  yang  berasal  dari  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah,  dan  DKI  Jakarta. Pada saat itu jumlah trasmigran yang ditempatkan sebanyak 300 Kepala Keluarga dan sampai saat ini yang masih tinggal menetap ditempat penempatan transmigrasi berjumlah 233 Kepala Keluarga (KK) sedangkan 67 KK lagi telah meninggalkan lokasi transmigrasi, hal ini sesuai dengan  hasil  klarifikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Para  transmigran/Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan suratnya Nomor: 595/057/ Trans/DTKT tanggal 4 Januari 2008 Perihal: Penyelesaian Lahan Eks Transmigrasi Simpang Pasir.
Dwi Nuraini, dkk (118) orang, selaku penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Mariel Simanjorang  mengajukan  gugatan  hukum  ke  Pengadilan  Negeri  Samarinda  dengan  perkara perdata  No.  159/Pdt.G/Pn.Smr.  Pokok  gugatan  adalah  belum  diterimanya  tanah/  lahan  oleh masing-masing penggugat seluas 1,5 Ha kepada 118 KK atau sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus  juta  rupiah)  per  KK  atau  Rp  59.000.000.000,-  (lima  puluh  sembilan  milyar  rupiah). Tergugat  dalam  gugatan  yang  dilayangkan  Dwi  Nurani  dkk  yakni  Tergugat  I  (Pemerintah
Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi c.q  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Kalimantan  Timur)  dan  Tergugat  II (Pemerintah  Republik  Indonesia  c.q  Kementerian  Dalam  Negeri  c.q  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur).
Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi hingga saat ini belum ada eksekusi dari putusan tersebut yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat. Penyebab belum dilaksanakannya eksekusi terkait beberapa hal yakni tidak tersedianya tanah pengganti, telah dibangun  Stadion  Palaran  menggunakan  anggaran  negara,  dan  tidak  tersedia  anggaran pengganti.  Satu  sisi,  pembangunan  Stadion  Palaran  bertujuan  untuk  kepentingan  umum. Namun disisi lain, hak normatif transmigran juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai  norma  atau  aturan  hukum  yang  ada  dengan  tetap  melihat  tenggang  waktu  dari penempatan  transmigran,  penyerahan  kewenangan  hingga  kewajiban  penyerahan  lahan  yang harus  diperhatikan  secara  seksama  dan  nilai  kemanfaatan,  keadilan,  serta  kepastian  yang diharapkan untuk kedua belah pihak.
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  diatas,  perlu  suatu  penelitian  lebih  lanjut  mengenai penyelesaian  sengketa  pengadaan  tanah  untuk  transmigrasi  yang  akan  dituangkan  ke  dalam karya tulis yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020).”

## B. RUMUSAL MASALAH
Permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana  proses  pengadaan  tanah  untuk  transmigrasi  dalam  Putusan  MA  Nomor 1293K/Pdt/2020 ?
2. Bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  terhadap  sengketa  pengadaan  tanah  untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?
3. Bagaimana  pelaksanaan  atau  eksekusi  penyelesaian  sengketa  pengadaan  tanah  untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Metode  yang  akan  digunakan  penulis  untuk  melakukan  penelitian  adalah  yuridis- normatif. Hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola yaitu, pendekatan yuridis  normatif,  suatu  pendekatan  penelitian  hukum  kepustakaan  dengan  cara menelaah  doktrin,  asas-asas  hukum,  norma-norma,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Perdata  (KUHPer)  serta  peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang akan  diteliti.  Pendekatan  tersebut  dimaksud  untuk  mengumpulkan  berbagai  macam toeri-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dikaji . 1

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  penulis  yaitu  penelitian  deskriptif  analitis
1 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 31.
dengan  menggambarkan  semua  kondisi  dan  fakta  serta  menganalisa  pelaksanaan yang  ada  sekarang,  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  pengadaan  tanah  untuk transmigrasi (Studi Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020).

## 3. Sumber dan Jenis Data
Sumber  data  dan  jenis  data  yang  akan  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah Data Sekunder terdiri dari :
a. Bahan hukum Primer, yaitu peraturan-peraturan yang mengikat, antara lain :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
4) Undang -Undang  Nomor  3  Tahun  1972  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Transmigrasi;
5) Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  1997  Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
6) Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1973  Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
7) Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah;
8) Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2014  Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang
Ketransmigrasian  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.
b. Bahan  hukum  Sekunder  yaitu  bahan-bahan  yang  erat  kaitannya  dengan  bahan hukum  primer,  yaitu  kepustakaan  berupa  hasil  penelitian,  hasil  seminar,  hasil karya  dari  kalangan  hukum  serta  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi.
c. Bahan  hukum  tersier,  yakni  bahan-bahan  yang  memberikan  informasi  mengenai bahan  hukum  primer  maupun  sekunder  seperti  kamus  hukum,  jurnal  ilmiah, ensiklopedia,  buku  petunjuk,  penerbitan  pemerintah,  majalah,  jurnal  dan  surat kabar yang berhubungan atau berkaitan dengan materi penelitian.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode  Pengumpulan  Data  yang  akan  digunakan  Penulis  dengan  studi  pustaka.
Penelitian  kepustakaan  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan materi  data  atau  informasi  melalui  jurnal  ilmiah,  buku-buku  referensi  dan  bahan- bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.
5. Metode Analasis Data
Metode  Analisis  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bersifat  kualitatif. Kualitatif  merupakan  metode  analisis  data  yang  mengelompokkan  dan  menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya lalu
dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  diperoleh  jawaban  atas  permasalahan yang  diajukan  terkait  pada  penyelesaian  sengketa  pengadaan  tanah  untuk transmigrasi (Studi Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses  Pengadaan  Tanah  Untuk  Transmigrasi  dalam  Putusan  MA  Nomor 1293K/Pdt/2020
Proses  Pengadaan  Tanah  Untuk  Transmigrasi  bermula  dari  adanya  usulan  dari Pemerintah  Daerah  yang  mengajukan  permohonan  persetujuan  atau  permohonan izin kepada  Menteri  bidang  ketransmigrasian.  Dari  adanya  permohonan  persetujuan  atau permohonan  izin  tersebut,  akan  dilakukan  peninjauan  serta  penilaian  tempat  proyek transmigrasi.  Setelah  dilakukannya  peninjauan  dan  penilaian,  maka  Menteri  akan memberikan  jawaban  diterima  atau  ditolaknya  permohonan  persetujuan  atau permohonan  izin.  Apabila  permohonan  persetujuan  atau  permohonan  izin  tersebut diterima  maka  Menteri akan  menetapkan  petunjuk-petunjuk  yang  harus  dilaksanakan oleh  pemegang  persetujuan  maupun  pemegang  izin.  Pada  lahan  proyek  transmigrasi dilakukan pelepasan hak atas tanah termasuk ganti kerugian. Persetujuan maupun izin melaksanakan transmigrasi berlaku 5 (lima) tahun.
Hukum  pengadaan  tanah  untuk  transmigrasi  dapat  dikelompokkan  dalam  hukum pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum.  Karena  program transmigrasi  merupakan  program  pemerintah  untuk  menunjang  pembangunan  yakni : untuk  mensejahterakan  masyarakat  lemah  yang  semula  tidak  memiliki  tanah  baik untuk  tempat  tinggal  maupun  lahan  garapan,  jadi  memiliki.  Dan  yang  semula pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan, serta pemerataan pendudk dan seterusnya.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  tanah  untuk  pembangunan  semula  dikenal  dengan adanya  pembebasan  tanah  untuk  keperluan  pemerintah  yang  pada  dasarnya  harus melalui  musyawarah,  dan  pengawasan  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Bupati  /  Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II. 2
Adanya  penghormatan  terhadap  hak  atas  tanah,  yakni  proses  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  kepentingan  umum  ini  dilakukan  dengan  cara  penyerahan  atau pelepasan hak atas tanah, dan tidak diperkenankan adanya pencabutan hak atas tanah secara tidak manusiawi. Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam artian negara yang kekuasaannya  dipencar  kedaerah-daerah  melalui  pemberian  otonomi  atau  pemberian wewenang  kepada  daerah  untuk  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangganya  sendiri melalui  desentralisasi  maupun  dekonsentrasi.  Hal  ini  berarti  bahwa  daerah-daerah
2 Arie  Sukanti,  “ Tebaran Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah ,”  Jakarta:  Lembaga  Pemberdayaan  Hukum Indonesia, 2005, hlm 153.
mendapat hak yang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang dan konstitusi. 3
Pemerintah  Pusat  adalah  Presiden  Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan pemerintahan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang  Undang Dasar  Tahun  1945. 4 Kewenangan  pemerintah  pusat  meliputi  kewenangan  dalam bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan  dan  keamanan,  peradilan,  moneter  dan  fiskal, agama  serta  kewenangan  bidang  lain  yakni  meliputi  kebijakan  tentang  pererncanaan nasional, dan pembangunan nasional, dan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan  keuangan,  sistem  administrasi  negara  dan  lembaga  perekonomian negara,  pembinaan  dan  pemberdayaan  sumber  daya  alam  serta  teknologi  tinggi  yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.
Pada  prinsipnya  perolehan  (pengadaan)  tanah  untuk  kepentingan  umum  menurut Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  yang  harus  diperhatikan  dan  harus dilaksanakan adalah prinsip-prinsip perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan, yakni : 5
a. Adanya  kepastian  atas  terselenggaranya  proses  pembangunan  untuk  kepentingan umum, bukan untuk kepentingan swasta atau bisnis;
b. Adanya ketersediaan pendanaan untuk kepentingan umum.
Pada  awalnya  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1972  tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Transmigrasi, dalam Pasal 11 ayat (1) undang-undang ini menentukan  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  sosial  ekonomi  dan pertahanan  keamanan. 6 Pengertian  pertimbangan  sosial  ekonomi  dan  pertahanan keamanan diuraikan pada penjelasan pasal tersebut, antara lain :
a. daerahnya masih kosong atau jarang penduduknya ;
b. areal  tanah  yang  masih  cukup  luas  bagi  kemungkinan  usaha-usaha  pertanian dalam arti luas;
c. memungkinkan  untuk  memberikan  lapangan  kerja  dan  lapangan  penghidupan baru yang lebih baik;
d. mempunyai arti vital dari segi keamanan bagi negara dan bangsa;
e. alasan-alasan lain yang dipandang perlu oleh pemerintah.
Undang-Undang  Transmigrasi  sangat  menekankan  pemilihan  calon  lokasi/daerah transmigrasi  harus  benar-benar  memperhatikan  aspek  fisik,  ekonomi,  sosial  budaya maupun  hubungan-hubungan  dengan  lingkungan  sekitarnya,  sehingga  daerah  tujuan
3 Moh.Mahfud MD,  “ Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi ,”  Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 57.
4 Pasal 1 angka 1 UU RI No. 32 Tahun 2004 jo No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Transmigrasi.
dapat diandalkan sebagai harapan untuk meningkatkan taraf hidup transmigran beserta keluarganya.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pada  Pasal  19  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Wilayah  Pengembangan  Transmigrasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  penetapannya  didasarkan  pada  pertimbangan potensi  wilayah  yang  memungkinkan  pengembangannya  bagi  upaya  mewujudkan pusat  pertumbuhan  wilayah. 7 Pembangunan  Wilayah  Transmigrasi  dilakukan  secara terencana  dan  bertahap  dengan  menyelenggarakan  berbagai  jenis  transmigrasi,  yang diarahkan  agar  terwujud  pusat  pertumbuhan  wilayah  baru  dan  dapat  menciptakan pusat  pertumbuhan  ekonomi  baru  sehingga  diharapkan  akan  mempercepat  proses pembangunan selanjutnya.
Sedangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No.15 Tahun 1997 di atas. Pada Pasal 21 yang menyatakan sebagai berikut : 8
a. Peruntukan  kawasan  sebagai  rencana  Lokasi  Permukiman  Transmigrasi  harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah/daerah.
b. Selain  harus  memenuhi  syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  kawasan tersebut harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
1) memiliki  potensi  untuk  pengembangan  usaha  primer,  sekunder  dan  atau tersier;
2) tersedia prasara dan sarana permukiman;
3) tingkat kepadatan penduduk rendah.
Terhadap  daerah  yang  akan  dijadikan  lokasi  permukiman  transmigrasi  maupun wilayah  pengembangan  transmigrasi,  harus  diadakan  penelitian  mendasar  terlebih dahulu  oleh  pihak  pemerintah  daerah  setempat  dan  setelah  mendapatkan  yang menyediakan data fisik, ekonomi, sosial budaya yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan program secara menyeluruh.
Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Samarinda  Nomor  159/Pdt.G./2017/PN.Smr  yang dikuatkan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR. serta  Putusan  Kasasi  di  Mahkamah  Agung  Nomor  1293  K/Pdt/2020,  berlokus  pada Desa Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimanatan Timur. Transmigran  ditempatkan  pada tahun  1973  sampai  dengan  tahun  1974  sebanyak  300 Kepala  Keluarga  (KK)  dengan  pola  transmigrasi  yaitu  Transmigrasi  Umum  (TU)- Tanaman  Pangan  Lahan  Kering  (TPLK).  Proyek  transmigrasi  Simpang  Psir  telah diserahkan  kewenangan  dan  pembinaan  kepada  Pemerintah  Daerah  pada  tahun  1980 dan  telah  terbit  Sertipikat  Hak  Milik  (SHM)  Lahan  Pekarangan  (LP)  transmigran sebanyak  300  KK  seluas  5.000  m2  per  KK.  Pada  tahun  1981  telah  dilakukan penunjukan dan pengukuran calon Lahan Usaha (LU) yang berada di Kampung Handil
7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.
Bakti, Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.  Namun  pada  tahun  2006,  di  atas  tanah  calon  Lahan  Usaha  (LU)  tersebut dibangun  Stadion  Palaran  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Pada  tahun 2007,  transmigran  menuntut  Hak  Atas  Tanah  LU  melalui  Saudara  Manjak  selaku Ketua  Tim  Verifikasi  dengan  melayangkan  Surat  Nomor  88  tanggal  27  Maret  2007 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tahun 2007 hingga tahun 2008, dilakukan mediasi untuk penyelesaian lahan transmigrasi Simpang Pasir yang hasilnya menganjurkan permasalahan tersebut melalui jalur hukum. Sehingga pada tahun 2017, transmigran Simpang Pasir sebanyak 118 KK mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Samarinda. 9
Transmigran  Simpang  Pasir  melayangkan  gugatan  berdasarkan  fakta  bahwa didatangkan  oleh  penyelenggara  transmigrasi  dan  pada  Surat  Keputusan  Pemerintah Propinsi  Kalimantan  Timur  (Tergugat  II)  No.  :  SK.01/HM-Smr/Trans/1979  tentang Pemberian  Hak  Milik  Tanah  seluas  20.000  M2  kepada  setiap  kepala  keluarga,  akan tetapi  yang  diserahkan  kepada  para  Penggugat  baru  5.000  M2  (lima  ribu  meter persegi)/KK  sedangkan  sisanya  seluas  15.000  M2  (1,5  Ha)  hingga  saat  ini  belum diserahkan, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Seiring  berjalannya  waktu  dan  pergantian kepemimpinan  di  daerah,  tanah  yang  seharusnya  diberikan  kepada  Para  Penggugat justru  dipergunakan  dan  dibangun  Stadion  Utama  Palaran  sehingga  hak  Para Penggugat belum dipenuhi.
2. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Sengketa  Pengadaan  Tanah  Untuk Transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020
Penggugat  untuk  membuktikan  surat  gugatannya  telah   mengajukan  bukti  surat  di persidangan  dari  P.1  sampai  dengan  P.155. 10 Bukti-bukti  surat  yang  berupa  foto copy  tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P.1, P.2, P.20,  P.21,  P.23,  P.24,  P.25,  P.27,  P.30,  P.31,  P.32,  P.33,  P.34,  P.35,  P.36,  P.37, P.38,  P.39,  P.95  dan  P.130  yang  tidak  dapat  diperlihatkan  aslinya.  Bukti-bukti tersebut  bermeterai  cukup  sehingga  berdasarkan  pasal  2  Undang-Undang  No.  13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun  2000  dan  berdasarkan  Pasal  1888  KUHPerdata,  alat  bukti  surat  tersebut  telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti  tertulis. Penggugat juga menghadirkan 3  orang  saksi  di  persidangan  yang  memberi  keterangan  masing-masing  dibawah sumpah.
Guna  membuktikan  dalil  sangkalannya  Tergugat mengajukan  bukti  T.I.II-1  sampai dengan bukti T.I.II-6  sebagai berikut :
a. Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Timur  No.  :  SK/01/HM-Smr/Trans/1979 beserta lampirannya, foto copy tanpa asli ( T.I.II-1);
b. Peta  Situasi  Lokasi  Transmigrasi  Simpang  Pasir  Blok  A  Desa  Andil Bakti, Kec.
9 Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G./2017/PN.Smr.
10 Ibid.
Palaran,  Kota  Samarinda  tanggal  3  April  1979, foto  copy sesuai  dengan  aslinya (T.I.II-2);
c. Peta  Situasi  Lokasi  Transmigrasi  Simpang  Pasir  Blok  B  Desa  Andil  Bakti,  Kec. Palaran,  Kota  Samarinda  tanggal  3  April  1979, foto  copy sesuai  dengan  aslinya (T.I.II-3);
d. Peta  Situasi  Lokasi  Kelompok  Tani  Maju  Desa  Andil  Bakti,  Kec.  Palaran,  Kota Samarinda tanggal 5 Juni 1979, foto copy sesuai dengan aslinya  (P.I.II-4);
e. Surat  Pernyataan  Sdr.  Soepardi  Mantan  Kepala  Bidang  Bina  Program  Kantor Wilayah  Transmigrasi  Propinsi  Kalimantan  Timur/Kandep Transmigrasi Kotamadya Samarinda tertanggal 9 Pebruari 2004, foto copy tanpa asli (T.I.II-5);
f. Surat  Sekretariat  Daerah  Pemerintah  Propinsi  Kalimantan  Timur  kepada  Kepala Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Propinsi  Kalimantan  Timur  No. 475.1/147/Pem.Com/01/2006  tanggal  5  Januari  2006  perihal  Lahan  Transmigrasi Simpang Pasir, fotocopy sesuai dengan aslinya (T.I.II-6);
Surat-surat  tersebut  bermeterai  cukup  dan  telah  disesuaikan  dengan  aslinya,  kecuali bukti T.1 dan T.5. Tergugat I dan tergugat II tidak mengajukan bukti saksi.
Menurut Majelis Hakim, Para Penggugat sudah tepat dalam menempatkan Tergugat I dan  Tergugat  II  dalam  perkara  ini,  mengingat  Tergugat  I  dalam  hal  ini  Pemerintah Republik  Indonesia  Cq.  Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Cq.  Direktorat  Pembinaan  Pembangunan  Kawasan  Transmgigari  Cq. Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Propinsi  Kalimantan  Timur  dan  Tergugat  II yakni Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, merupakan instansi-instansi yang diberi kewenangan dan saling  berkoordinasi  dalam  pelaksanaan  program  transmigrasi,  baik  penempatan maupun  pemberian hak- hak atas tanahnya.
Berdasarkan  Yurisprudensi,  dalam  hal  kedudukan  sesorang  atau  badan/lembaga  tidak akan menghambat penyelesaian suatu perkara, maka berlaku prinsip kebebasan, artinya Penggugat  bebas  menentukan  pihak  mana  yang  akan  digugat.  Berdasarkan pertimbangan  tersebut,  Eksepsi  Tergugat  pada  poin 1  tidak  beralasan sehingga  harus ditolak.  Dalam  kaitannya  dengan  Eksepsi  poin  1  tersebut,  menurut  Majelis  Hakim Para  Penggugat  sudah  tepat  dalam  menempatkan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  dalam perkara  ini,  mengingat  Tergugat  I  dalam  hal  ini  Pemerintah  Republik  Indonesia  Cq. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Cq. Direktorat Pembinaan  Pembangunan  Kawasan  Transmgigari  Cq.  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur dan Tergugat II yakni Pemerintah Republik Indonesia cq. Kemenetrian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, merupakan  instansi-instansi  yang  diberi  kewenangan  dan  saling  berkoordinasi  dalam pelaksanaan program transmigrasi, baik penempatan maupun  pemberian hak- hak atas tanahnya, dengan demikian maka Eksepsi poin 2 dan poin 3 tidak beralasan sehingga harus ditolak.
Selain  itu,  pernyataan  adanya  penyerahan  tanah tahun  1975  kepada  para  transmigran sebagaimana  tersebut  di  atas  tidak  secara  spesifik  menyebutkan  lahan  yang diserahkan,  apakah  untuk  perumahan  atau  pertanian,  oleh  karena  sesuai  Surat Keputusan Gubernur tersebut lahan yang diberikan terdiri atas lahan untuk  perumahan dan lahan untuk  persawahan;
Berdasarkan  Pasal 2  Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun  1967  tentang  Penggunaan  Tanah  di  Daerah  Transmigrasi  dan  Hak-Hak  Atas Tanah  Untuk  Para  Transmigran  dan  Keluarganya,  bahwa  setiap  kepala  keluarga transmigran  dibagikan  dengan  cuma-cuma  tanah  seluas  paling  sedikit 2  (dua)  hektar untuk  perumahan dan usaha pertanian dengan hak pakai; 11
Berdasarkan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1972  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Transmigrasi,  bahwa  Transmigran  berhak  mendapatkan  tanah pekarangan  dan/atau  tanah  pertanian  dengan  hak  atas  tanah  menurut  ketentuan- ketentuan  yang  berlaku;  berdasarkan  Pasal  11  dan  Pasal  12  sebelum  mereka ditempatkan  di  pemukiman  transmigrasi,  tanah  tersebut  harus  sudah  tersedia  dengan status  hak  pakai;  kemudian  berdasarkan  Pasal  28  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  1973  tentang  Penyelenggaraan  Transmigrasi,  pemberian  tanah  untuk pekarangan  dan  tanah  untuk  pertanian  tersebut  bersifat  kumulatif,  oleh  karena  dalam ketentuan  ditegaskan  bahwa  transmigran  petani  berhak  memperoleh  sedikit-dikitnya seluas  2  (dua)  hektar  tanah  yang  penggunaannya  (a)  ¼  (seperempat)  hektar dipergunakan  untuk  perumahan  dan  pekarangan;  (b)  1  ¾  (satu  dan  tiga  perempat) hektar dipergunakan untuk  perladangan dan/atau persawahan. 12
3. Pelaksanaan  atau  Eksekusi  Penyelesaian  Sengketa  Pengadaan  Tanah  Untuk Transmigrasi Setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020
Pada Tahun 1973-1974 telah ditempatkan sejumlah 300 KK transmigran yang berasal dari  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah,  dan  DKI  Jakarta  di  Provinsi  Kalimantan  Timur, (dahulu  disebut  dengan  Transmigrasi  Simpang  Pasir  Kampung  Handil  Bakti, Kecamatan  Palaran,  Komatadya  Samarinda),  sekarang  disebut  Kelurahan  Simpang Pasir,  Kecamatan  Palaran,  Kota  Samarinda.  Dari  300  KK  warga  transmigran  yang ditempatkan,  sejumlah  233  KK  warga  transmigran  masih  menetap  di  lokasi, sedangkan 67 KK telah meninggalkan lokasi transmigrasi.
Pada  tahun  1980,  warga  transmigran  telah  mendapatkan  sertipikat  atas  lahan pekarangan masing-masing seluas 5.000 meter²/ per KK. Terkait dengan lahan usaha, telah dilakukan penunjukan dan pengukuran atas tanah yang berada di Simpang Pasir, Kampung  Handil  Bakti,  Simpang  Pasir,  Kecamatan  Palaran,  yang  sekarang  disebut Kota  Samarinda  Provinsi  Kalimantan  Timur,  namun  sampai  sekarang  tanah  tersebut belum diberikan kepada transmigran. Tanah tersebut, saat ini telah dalam penguasaan
11 Peraturan  Direktur  Jenderal  Agraria  dan  Transmigrasi  Nomor  3  Tahun  1967  tentang  Penggunaan  Tanah  di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran dan  Keluarganya.
12 Peraturan Pemerintah  Nomor  43 Tahun  1973 tentang Penyelenggaraan  Transmigrasi.
pihak lain dan telah berdiri bangunan yang dikenal dengan (kompleks) Stadion Utama Palaran.  Telah  ditempuh  jalur  mediasi  melalui  Tergugat  I,  Tergugat  II,  dan  instansi lain  (Sekretariat  Wakil  namun  Presiden  RI,  Ombudsman  RI,  Pemerintah  Kota Samarinda,  Sekretariat  Daerah,  Badan  Pertanahan  Nasional,  Kantor  Pertanahan  Kota Samarinda, Kelurahan Simpang Pasir) namun belum ada penyelesaiannya.
Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur telah bersurat kepada Menteri Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Nomor  549/653/Tras/DTKT/2007  tanggal  10  April  2007  perihal Penyelesaian Lahan Eks Transmigrasi Simpang Pasir dan Nomor 595/057/Trans/DTKT  tanggal  4  Januari  2008  perihal  Penyelesaian  Lahan  Eks Transmigrasi  Simpang  Pasir  dimana  substansi  surat  tersebut  adalah  terhadap penyelesaian  lahan  eks Transmigrasi  Simpang  Pasir,  Kecamatan  Palaran,  Kotamadya Samarinda,  dapat  dilakukan  penggantian  lahan  berupa  modal  usaha  sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/ kepala keluarga yang memohon persetujuan dari  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (sekarang  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi).  Namun  sampai  dengan  gugatan diajukan, belum ada tindak lanjut dari permohonan persetujuan tersebut. Hasil mediasi para penggugat yang diwakili oleh Sdr. Manjak (Ketua Tim Verifikasi/ Penggugat No. 88), menganjurkan permasalahan diselesaikan melalui jalur hukum.
Dasar Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda yaitu Pasal 28 ayat (1) dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  1973  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang menyebutkan : 13
Ayat (1) Transmigran petani berhak memperoleh tanah sedikit-sedikitnya seluas 2 Ha (dua) hektar yang penggunaannya dibagi sebagai berikut:
a. ¼ (satu/empat) Hektar dipergunakan untuk rumah dan pekarangan;
b. 1¾  (satu  dan  tiga  perempat)  hektar  dipergunakan  untuk  perladangan  dan/atau persawahan.
Ayat  (2)  Transmigran  bukan  petani  berhak  memperoleh  tanah  sedikit-dikitnya  seluas ¼ Ha (seperempat) hektar yang dipergunakan untuk rumah dan pekarangan.
Pada tahun 2022, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM menindaklanjuti surat dari kuasa hukum Dwi Nuraini dkk (188 orang) Nomor 04/PHMR/SmdII/2022 tanggal 2 Februari 2022,  melalui  suratnya  kepada  Gubernur  Kalimantan Timur  dan  Dinas  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur dengan Nomor B.2377/HK.00.01/8/2022 tanggal 12 Agustus 2022 hal Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Putusan Pengadilan Terkait  118  Masyarakat  Transmigran  di  Samarinda  Kalimantan  Timur  yang  pada pokoknya  disampaikan  rekomendasi  Kemenko  Polhukam  kepada  Gubernur Kalimantan  Timur  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kalimantan  Timur sebagai berikut :
13 Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1997 tentang Ketransmigrasian.
a. Bahwa  mengenai  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  yaitu putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2017/PN.Smr Jo Putusan Pengadilan  Tinggi  Kalimantan  Timur  No.169/PDT/2018/PT.  SMR  Jo  Putusan Mahkamah  Agung  RI  No.1293  K/Pdt/2020  memerintahkan  Provinsi  Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur memberikan tanah/lahan usaha untuk pertanian/persawahan yang menjadi hak Para Penggugat seluas  15.000  m²    untuk  masing-masing  118  KK  masyarakat  transmigran,maka kepada  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kalimantan  Timur  agar  menyediakan  tanah/lahan  sesuai  putusan pengadilan dimaksud.
b. Dalam  hal  terdapat  kendala  melaksanakan  amar  putusan  tersebut,  pemberian tanah/lahan  tersebut  maka  eksekusi  putusan  pengadilan  dapat  dilakukan berdasarkan  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Timur  dan  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kalimantan Timur dengan  118  KK  masyarakat  transmigran  untuk  menemukan  alternatif  solusi lainnya dan hasilnya dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang dilaporkan ke PN Samarinda.  Dalam  proses  pembahasan  kesepakatan  dimaksud,  dapat  meminta pendampingan  dari  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  dan  Jaksa Pengacara Negara.
Eksekusi  merupakan  pelaksanaan  dari  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap  dan  dilakukan  secara  paksa.  Eksekusi  hanya  dapat  dijalankan  apabila  suatu putusan Hakim bersifat kondemnator, yaitu putusan yang mengandung unsur hukuman di  dalam  amar  atau  diktumnya.  Menurut  M.  Yahya  Harahap,  terdapat  beberapa  asas eksekusi yaitu :
a. Melaksanakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela.
c. Putusan yang dapat dieksekusi hanya yang bersifat condemnatoir .
d. Eksekusi yang diperintah serta di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. 14
Pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk  transmigrasi setelah  Putusan  MA  Nomor  1293K/Pdt/2020  hingga  saat  ini  Para  Tergugat  belum melaksanakan Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala:
a. Tidak tersedia lagi lahan pengganti;
b. Beratnya uang ganti rugi apabila harus mengganti rugi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per KK.
Dari  Para  Penggugat  (Dwi  Nurani  dkk)  dan  Para  Tergugat  bahwa  tanah  yang seharusnya  menjadi  hak  transmigran  namun  saat  ini  sudah  berdiri  Stadion  Utama
14 Robitum  Maftukh  Zakariyah  dan  Ahmad  Riyadh  U.B.,  Juridical  Overview  Regarding  the  Unenforceability  of Court Decisions in Civil Cases That Have Permanent Legal Force (INKRACHT): Tinjauan Yuridis Tentang tidak dapat  Dilaksanakannya  Putusan  Pengadilan  dalam  Perkara  Perdata  yang  Telah  Mempunyai  Kekuatan  Hukum Tetap (INKRACHT), Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 11 (2020): July, 10.21070/ijppr.v11i0.1162 Regulatory Policy, hlm 3.
Palaran  yang  berguna  untuk  kepentingan  umum  dan  masyarakat  tentu  harus  duduk bersama  melakukan  mediasi  dengan  kelapangan  dada agar  tanah  tersebut  tetap  dapat digunakan termasuk digunakan oleh masyarakat dan para transmigran.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut:  Proses  pengadaan  tanah  untuk  transmigrasi  dalam  Putusan  MA  Nomor 1293K/Pdt/2020  dimulai  dari  pengajuan  permohonan  persetujuan  atau  permohonan  izin kepada Menteri bidang ketransmigrasi. Kemudian dilakukan peninjuana dan penilaian proyek transmigrasi.  Selanjutnya  Menteri  memberikan  jawaban  atau  permohonan  tersebut berdasarkan  hasil  penilaian.  Setelah  permohonan  disetujui,  Menteri  menetapkan  petunjuk pelaksanaan transmigrasi.  Setelah  adanya  petunjuk,  proyek  transmigrasi  dilaksanakan  hingga terbitnya  Sertipikat  Hak  Milik  transmigran  hingga  masa  pembinaan  5  tahun,  yang kemudian kewenangan dan pembinaan diserahkan pada Pemerintah Daerah. Dasar pertimbangan hakim terhadap  sengketa  pengadaan  tanah  untuk  transmigrasi  dalam  Putusan  MA  Nomor 1293K/Pdt/2020  yakni  Para  Tergugat  telah  wanprestasi  karena  tidak  melaksanakan  Surat Keputusan  Gubernur  kepada  daerah  Tingkat  I  Kalimantan  Timur  Nomor  SK.01/HM- SMR/Trans/1979, dimana Para Penggugat sebagai Transmigrasi petani berhak mendapat tanah seluas  20.000  m2  untuk  masing-masing Penggugat.  Pada  kenyataannya  Para  penggugat  baru menerima tanah masing-masing seluas 5000 m2 sedangkan kekurangannya belum diserahkan. Pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 yakni hingga saat ini belum dapat dieksekusi oleh Para Tergugat  akibat  tidak  tersedianya  lahan  atau  tanah  pengganti  serta  belum  tersedianya anggaran.
Berdasaran pembahasan dan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran dari penulis adalah: Menteri Dalam Negeri selaku pembina Pemerintah Daerah, dapat melakukan evaluasi berupa teguran  kepada  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Provinsi  Kalimantan  Timur  atas  tindak  lanjut  dari  Putusan  MA  Nomor 1293K/Pdt/2020  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap.  Sebaiknya  bagi  para  pembuat  putusan (Majelis  Hakim)  khususnya  dibidang  ketransmigrasian,  perlu  melaksanakan  pemeriksaan setempat  atau  descentee  yang  berguna  untuk  memastikan  kejelasan  objek  sengketa  secara detail  dan  menyakinkan  hakim  mengenai  keberadaan  objek  agar  putusan  tidak  nonexcutable atau  tidak  dapat  dieksekusi  supaya  memenuhi  asas  kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan. Dalam hal terdapat kendala melaksanakan amar putusan terkait pemberian tanah/lahan, maka eksekusi putusan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau win- win  solution  (Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  Dinas  Tenga  Kerja  dan Transmigrasi  Kalimantan  Timur  dengan  118  Kepala  Keluarga  Eks  Transmigran  Simpang Pasir)  untuk  menentukan  alternatif  solusi  lainnya  dan  hasilnya  dituangkan  dalam  Akta Kesepakatan  yang  dilaporkan  ke  Pengadilan  Negeri  Samarinda.  Dalam  proses  pembahasan kesepakatan  dimaksud,  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  Dinas  Tenga  Kerja  dan Transmigrasi  Kalimantan  Timur  dapat  meminta  pendampingan  dari  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Jaksa Pengacara Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
MD,  Moh.  Mahfud,  “ Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi.” Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
Soekanto, Soerjono, “ Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Raja Grafindo,” 2012.
Sukanti,  Arie,  “ Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah .”  Jakarta:  Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. 2005.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Agraria  dan  Transmigrasi  Nomor  3  Tahun  1967  tentang Penggunaan  Tanah  di  Daerah  Transmigrasi  dan  Hak-Hak  Atas  Tanah  Untuk  Para Transmigran dan  Keluarganya.
Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G./2017/PN.Smr.

## JURNAL
Robitum  Maftukh  Zakariyah  dan  Ahmad  Riyadh  U.B.,  Juridical  Overview  Regarding  the Unenforceability of Court Decisions in Civil Cases That Have Permanent Legal Force (INKRACHT):  Tinjauan  Yuridis  Tentang  tidak  dapat  Dilaksanakannya  Putusan Pengadilan  dalam  Perkara  Perdata  yang  Telah  Mempunyai  Kekuatan  Hukum  Tetap (INKRACHT),  Indonesian  Journal  of  Public  Policy  Review  Vol  11  (2020):  July,
10.21070/ijppr.v11i0.1162 Regulatory Policy, hlm 3.