Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (2).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022
PERLINDUNGAN HUKUM

## BAGI PASIEN ANAK KRITIS DARI

## KESEPAKATAN DO NOT RESUSCITATE (DNR) (LEGAL PROTECTION OF CRITICAL CHILDREN PATIENTS FROM DO NOT RESUSCITATE (DNR)

## Maggie Stella Hung, Ardiansah Ardiansah, Yeni Triana
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia Email: maggieshung@gmail.com, ardiansah@unilak.ac.id, yeni.triana@unilak.ac.id

## Abstrak
Perlindungan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  mengenai pengambilan  keputusan  dalam  hal  penatalaksanaan  medis,  khususnya  do  not resuscitate  (DNR)  oleh  mature  minors,  belum  mencapai  kesepakatan  universal. Perundang-undangan  Indonesia  yang  ada  saat  ini  mencegah  anak  di  bawah  umur yang  kompeten  untuk  diberikan  kapasitas  terkait  pengambilan  keputusan  tindakan medis  atas  dirinya.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  Konvensi  Hak  Asasi  Manusia  dan Konvensi  PBB  tentang  Hak  Anak. Terlebih  lagi  masalah ini tampak  terabaikan  di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,  kasus,  dan  analitik,  serta  dianalisis  secara  deskriptif- kualitatif.  Kesimpulan  studi  ini  didapatkan  melalui  analisis  mendalam  terhadap perundang-undangan,  tinjauan  literatur  dan  artikel.  DNR  pada  anak  kritis  dapat dilakukan, namun harus mempertimbangkan faktor otonomi dan paternalistik, serta kapasitas  seorang  anak.  Disamping itu,  praktik  DNR  di  Indonesia  masih  memiliki aspek kekosongan hukum sehingga diperlukan penegakan hukum.
Kata Kunci : perlindungan hukum; anak kritis; do not resuscitate

## Abstract
Legal protection through the current law governing decision-making regarding of medical treatment, particularly do not resuscitate (DNR) by mature minors, has not reached universal agreement. Indonesia’s law regulations, currently appearing to prevent  competent  minors  being  granted  capacity,  is  incompatible  with  the regulations under the Convention on Human Rights and the UN Convention on the Rights of the Child. Moreover, this issue seems to be neglected in Indonesia. This study is a normative legal research with statute, case and analytical-approach, then analyzed using descriptive-qualitative analysis. Regulations, literature reviews and articles are gathered through in-depth analysis to conclude the study. DNR on child could  be  done  by  considering  autonomy  and  paternalistic  factors,  as  well  as  the capacity of a child. Besides, DNR practices in Indonesia need a law enforcement to fill the legal vacuum.
Keywords: legal protection; critical children; do not resuscitate
Perlindungan Hukum bagi Pasien Anak Kritis dari Kesepakatan Do Not Resuscitate (DNR ) (Legal Protection of Critical Children Patients From Do Not Resuscitate (DNR)

## Pendahuluan
Hak  anak  dalam  memutuskan  segala  hal  terkait  bidang  kesehatan  seluruhnya ditentukan  oleh surrogate atau  walinya.  Apakah  benar  anak  tidak  memiliki  kuasa terutama terhadap hidupnya dalam penentuan keputusan medis? Pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan meliputi perintah do not resuscitate (DNR), yaitu keputusan yang  bersifat  terapeutik  yang  dibuat  pasien  atau  wakil  ( surrogate )  pada  pasien  kritis sebelum  pasien  henti  nafas  atau  jantung  terjadi, cardiopulmonary  arrest ,  agar  tenaga kesehatan  tidak  melakukan  pijat  jantung  ( Cardio-Pulmonary  Resuscitation )  tanpa menghentikan terapi yang telah diberikan kepada pasien (Grinyer, 2011) .Perintah DNR tidak termasuk menghentikan pemberian suplementasi oksigen, terapi intravena ataupun oral, nutrisi parenteral atau intravena atau penghentian bantuan hidup seperti ventilator ataupun obat inotropik (Piryani, 2018).
Pengambilan  keputusan  DNR  oleh  pasien  anak  sampai  sekarang  masih  menjadi dilema  bagi  pemberi  layanan  kesehatan.  Negara  Indonesia  belum  memiliki  kebijakan terkait  hal  ini.  Hal  ini  terutama  terjadi  di  kebanyakan  Rumah  Sakit  Umum  (RSU) rujukan.  Rumah  Sakit  Umum  merupakan  rumah  sakit  yang  berperan  sebagai  ujung tombak fasilitas kesehatan rujukan di Indonesia. Hal ini menjadikan RSU sebagai pusat penanganan  kasus  penyakit  tahap  lanjut  atau  kritis  pasien  anak-anak  hingga membutuhkan perintah do not resuscitate .
Perintah do not resuscitate pada pasien anak menjadi fenomena sosial hukum yang terjadi di RSU rujukan. Anak dan remaja yang berperan sebagai kaum minoritas belum memiliki  perlindungan  hukum  untuk  melepaskan  diri  dari  ketidak-cakapan  dalam pembuatan suatu keputusan yang berkaitan dengan kesehatannya sendiri. Hal ini sudah menjadi  perhatian  di  negara-negara  maju,  tapi  belum  di  negara  berkembang  seperti Indonesia.
Dokter sering kali dihadapkan pada pasien yang meminta resusitasi penuh terhadap kondisi penyakitnya. Atau, baik pasien sendiri maupun anggota keluarga tidak membuat permintaan  resusitasi  penuh,  namun  hanya  dokter  yang  berasumsi  untuk  memberikan tindakan  pijat  jantung  sesuai  dengan  keinginan  pasien (Yuen,  Reid,  &  Fetters,  2011) . Pandangan  hukum  atas  perintah  DNR  yang  sepihak  ini  tidak  diperbolehkan,  atau dianggap  melanggar  konstitusi  negara  di  Amerika  Serikat,  serta  melanggar  kebijakan rumah  sakit (Georgiou,  2019) .  Hukum  Indonesia  telah  mengatur  hal  pelayanan kesehatan anak dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28A junctis Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 62 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5. Peran  Pemerintah  dalam  pelayanan  kesehatan  anak  diatur  dalam  peraturan  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945  Pasal  28A  yang  menyebutkan  bahwa, “Setiap  orang  berhak  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya” (Republik  Indonesia,  2002) .  EUU  Nomor  39  tahun  1999  Pasal  62  berbunyi,  “Setiap anak  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial  secara  layak,  sesuai dengan  kebutuhan  fisik  dan  mental  spiritualnya” (Republik  Indonesia,  1999) .  FUU Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal  5  ayat  (3),  berbunyi:  “Setiap  orang
berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya” (Rusmini, 2017) . Namun, bagaimana penerapan peraturan tersebut dalam menghadapi kasus sehari-hari?
Seperti  hasil  wawancara  terhadap  pengalaman  klinis  seorang  dokter,  pada  pasien An. X (14 tahun) dengan diagnosis Acute Lymphoblastic Lymphoma – L5 yang sedang menjalani hemodialysis rutin di Rumah Sakit Umum. Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat  (IGD)  dan  membutuhkan  ruang  perawatan  PICU  ( Pediatric  Intensive  Care Unit ), serta hemodialisa cito. Namun, ruang perawatan PICU di RS pada saat itu sedang penuh. Orang tua diminta menandatangani surat DNR. Orang tua pasien saat itu segera menandatangani  surat  tersebut.  Dokter  Penanggung  Jawab  Pasien  (DPJP)  anak  yang menangani  pasien  tersebut  tidak  melakukan  bantuan  apapun,  sedangkan  pasien mengatakan bahwa dirinya masih ingin diperjuangkan hidupnya.
Hal ini juga dibahas dalam acara ilmiah departemen ilmu kesehatan anak, dimana pada  pasien  An.  AB  (15  tahun)  dengan  diagnosis  tumor  otak.  Pasien  sudah  menjalani operasi  kraniotomi  pengangkatan  tumor  sebanyak  3  kali.  Saat  ini  tumor  residif membesar  dibandingkan  6  bulan  yang  lalu.  Pasien  di  rencanakan  operasi  oleh  sejawat Bedah  Saraf.  Setelah  mendengarkan  penjelasan  dari  DPJP,  pasien  memutuskan  untuk menolak tindakan operasi. Namun, orang tua tidak mendukung keputusan anak karena menginginkan anak sembuh (Gedge, Giacomini, & Cook, 2007) .
Kemudian pada pasien An. Y (12 tahun) dengan diagnosis neuroblastoma stadium 4  datang  ke  IGD  dengan  keluhan  nyeri  tumor  dengan  skala  nyeri  9/10.  Pasien  telah menjalani  serangkaian  kemoterapi  dan  operasi  tumor  primer.  Sekarang  pasien  sedang dalam  tahap  kemoterapi  post-operasi  tumor,  namun  pasien  merasa  sangat  kesakitan dengan  perutnya  yang  membesar.  Pasien  saat  dirawat  di  RSU  meminta  dokter  untuk dibebaskan  dari  penderitaan  penyakitnya,  namun  orang  tua  berkeinginan  sebaliknya dengan  mempertahankan  kehidupan  pasien  dan  memaksimalkan  terapi.  DPJP  pasien melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan anak. Penandatanganan DNR ditolak oleh pihak keluarga pasien.
Kesenjangan  yang  terjadi  antara  peraturan  yang  mendasari  dengan  kejadian  di lapangan  membuat  Peneliti  perlu  meninjau  perlindungan  hukum  apa  yang  berperan untuk  melindungi  anak  dari do  not  resusctitate .  Apakah  selamanya  beban  ini  akan ditanggung  dokter  tanpa  adanya  perlindungan  dari  aspek  hukum  terhadap  pasien  anak yang merupakan minoritas?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  yang  merupakan  suatu  proses  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu perlindungan hukum bagi pasien anak kritis dari kesepakatan do not resuscitate (Mistar, 2010) .

## 1. Pendekatan
Pendekatan  yang  dilakukan  untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian adalah  melalui  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan
Perlindungan Hukum bagi Pasien Anak Kritis dari Kesepakatan Do Not Resuscitate (DNR ) (Legal Protection of Critical Children Patients From Do Not Resuscitate (DNR)
kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan  analitik  ( analytical  approach ).  Pendekatan perundang-undangan  merupakan  studi  tekstual  yang  menganalisis  dan  mengkaji kebijakan secara kritis dan menjelaskan arti, serta implikasi terhadap subjek hukum yang  diteliti (Efendi  &  Ibrahim,  2018) .  Sedangkan,  pendekatan  kasus  merupakan pendekatan  berupa  kasus  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat  sebagai  sumber pertama  melalui  observasi,  wawancara,  maupun  kuesioner  terhadap  realisasi penelitian  atas  efektivitas  hukum  yang  berlaku  ataupun  penelitian  atas  identifikasi hukum, dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi perlindungan hukum anak kritis terhadap do  not  resuscitate (Purwati,  2020) . Pendekatan  analitis  adalah  pendekatan dengan  mengekspos  hukum  dan  konsep  hukum  untuk  dapat  mengetahui  hubungan terhadap  norma  dalam  konteks  sosial.  Kesenjangan  yang  ada  menciptakan  ide terhadap  hukum,  yang  kemudian  akan  ditemukan  maknanya  melalui  analisis  dan sintesis (Bhat, 2019).
2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data-data  secara  mayoritas  adalah  menggunakan  data  sekunder, walaupun  terdapat  data  primer  terkait  kasus  yang  menyangkut do  not  resuscitate terhadap  anak  kritis.  Fokus  pembahasan  dalam  tulisan  ini  menitik  beratkan  kepada peran hukum untuk mendampingi aspek medis dan etika dalam menangani kasus do not resuscitate terhadap anak kritis yang merupakan objek yang rentan.
3. Teknik Analisa Data
Studi  kepustakaan  ini  akan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Adapun penarikan  kesimpulan  dilakukan  menggunakan  logika  berpikir  deduktif,  yaitu penalaran hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit mengenai do not resuscitate terhadap anak sakit kritis. Akan dilakukan konkritisasi hukum, karena temuan hukum berupa nilai, asas, konsep, dan norma hukum yang dirumuskan secara umum  dalam  aturan  hukum  positif,  yang  kemudian  dikonkritisasi  dan  diterapkan guna  penyelesaian  persoalan  hukum  konkrit  yang  dihadapi,  sehingga  diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Anak  dalam  Peraturan  Perundang-undangan Indonesia
Kecakapan  hukum  (atau  yang  lebih  sering  disebut  dewasa)  merupakan  unsur penting dalam perbuatan hukum. Definisi kecapakan hukum di Indonesia didasarkan pada  Pasal  330  KUHPerdata junctis Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan pasal 47 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak pasal 1 ayat (7). Dewasa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata adalah sesorang yang berusia 21 tahun dan sudah menikah (Meliala, 2018) . Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47, berbunyi: (1) Anak yang belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;  (2)  Orang  tua  mewakili  anak  tersebut  mengenai  segala  perbuatan
hukum  di  dalam  dan  di  luar  Pengadilan (Nomor,  1AD). Pasal  ini  kemudian dipertegas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan  anak  pasal  1  ayat  (7),  berbunyi:  Remaja  adalah  kelompok  usia  10  tahun sampai  berusia  18  tahun (Menkes,  2014) .  Jadi,  dengan  asas  penafsiran  hukum lex posterior derogate legi priori , dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengakui usia 18 tahun  sebagai  dewasa  secara  hukum  dan  kompeten.  Implikasi  pada  pelayanan kesehatan adalah bahwa anak Indonesia  dibawah 18 tahun tidak memiliki hak untuk menentukan  layanan  kesehatannya  secara  mandiri.  Hukum  ini  mutlak  tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas seorang anak.
Studi  mengenai  sinkronisasi  peraturan  perlindungan  hukum  anak  dalam  akses pelayanan kesehatan ditemukan sudah memenuhi. Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  2017  tentang penyelenggaraan  imunisasi junctis Permenkes  No  25  tahun  2014  tentang  upaya kesehatan  anak;  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  33  tahun  2012 tentang  pemberian  air  susu  ibu  eksklusif,  UU  No  36  tahun  2009  tentang  kesehatan, UU  Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  UU  No  23 tahun  2002  tentang  perlindungan  anak (TASLIMA,  2021) .  Namun,  dalam  praktek lapangan bidang kesehatan, keseluruhan kebijakan ini belum mampu melindungi hak hidup seorang anak.
2. Problematika Tindakan Medis Pasien Anak Kritis Anak  kritis’  merupakan  pasien  anak  yang  dirawat  di  rumah  sakit  dalam perawatan ruang intensif ( Pediatric Intensive Care Unit ). Dalam pedoman American Association  of  Pediatrician/Pediatric  Society  of  Critical  Care  Medicine (SCCM) kriteria ‘anak kritis’ meliputi (Frankel et al., 2019) :
- insufisiensi pernafasan akut dan kronik (asma, infeksi, cedera paru akut/ acute lung injury )
- kegagalan  sirkulasi  (sepsis,  syok,  gagal  jantung  yang  tidak  perlu extracorporeal membrane oxygenation )
- penyakit infeksi ke arah disfungsi sistem organ mayor
- gangguan  endokrin  dan  metabolik  (ketoasidosis  diabetikum,  gangguan mitokondrial, hipotiroid, dan krisis adrenal)
- penyakit neurologis (status epilepticus, ensefalopati)
- paparan racun
- trauma (stabilisasi awal dan perawatan berkelanjutan)
- penyakit hematologi dan onkologi
- luka bakar >10%
Dalam  hukum  Indonesia,  anak  di  bawah  usia  18  tahun  belum  dapat mempertanggung  jawabkan  dirinya  sendiri.  Akibatnya,  orang  tua  dari  anak  yang memiliki  tanggung  jawab.  Orang  tua  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam penentuan kesehatan anaknya, selalu berasumsi memilih yang terbaik untuk anaknya ( child’s  best  interest ),  namun  apakah  itu  yang  dianggap  baik  oleh  si  anak?  Belum tentu (BIRCH,  2017). Cerminan  dari ‘Gillick  competence ’  membawa  banyak
Perlindungan Hukum bagi Pasien Anak Kritis dari Kesepakatan Do Not Resuscitate (DNR ) (Legal Protection of Critical Children Patients From Do Not Resuscitate (DNR)
perubahan  dalam  bidang  penanganan  kesehatan  anak  terutama  dalam  menilai maturitas  seorang  anak  dalam  menentukan  keputusan  dan  mengerti  implikasi terhadap keputusan tersebut. Seperti yang dikutip dari putusan Hakim Woolf (Lyons, 2011) :
“… whether  or  not  a  child  is  capable  of  giving  the  necessary  consent  will depend on the child’s maturity and understanding and the nature of the consent required.  The  child  must  be  capable  of making  a  reasonable  assessment  of  the advantages  and  disadvantages  of  the  treatment  proposed,  so  the  consent,  if given,  can  be  properly  and  fairly  described  as  true  consent ”  (Gillick  v  West Norfolk, 1984).
Problematika tindakan medis pada anak kritis menitik beratkan pada penentuan tindakan dalam keadaan khusus saat segala upaya maksimal telah dilakukan, namun prognosis  pasien ad  malam (buruk),  maka  dokter  penanggung  jawab  pasien  harus berdiskusi  dan  membuat  keputusan  pengehentian  upaya  terapi.  Pengambilan keputusan ini diambil oleh orang tua untuk mengambil keputusan utama (otonomi), dan dokter sebagai penentuk keputusan akhir (paternalistik). Shared decision making merupakan  cara  ideal  dalam  menentukan  pilihan  pada  pasien  anak  dengan  ketidak pastian medis yang sangat dipengaruhi dengan preferensi pribadi, pengalaman, serta factor  lain.VAdapun  beberapa  problematika  yang  diteliti  secara  langsung memengaruhi  pengambilan  keputusan  keluarga  terhadap  DNR,  yakni  (1)  kebijakan DNR;  (2)  hambatan  finansial;  (3)  dampak  etika beneficence terhadap non- maleficence ;  (4)  aspek  hukum  yang  mempengaruhi  hak autonomy dalam pengambilan  keputusan;  (5)  pandangan  orang  tua;  (6)  pandangan  dokter;  (7) pandangan  direktur  rumah  sakit;  (8)  pandangan  komite  etik  dan  hukum;  (9) pandangan subkomite etika dan disiplin profesi.
3. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Anak Kritis dari Do Not Resuscitate
Berbagai  upaya  negara  untuk  menjamin  hak  dan  kewajiban  rakyatnya,  salah satunya  adalah  dengan  membentuk  hukum.  Negara  harus  memastikan  pelaksanaan hak  dan  kewajiban  oleh  masyarakat  berlangsung  seimbang  agar  masyarakat sejahtera.  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  berperan  sebagai  dasar  dan landasan  hukum  tertinggi  di  Indonesia.  Keduanya  merasuk  ke  seluruh  sendi penggerak  bangsa,  dan  menjadi  pedoman  cita-cita  bangsa.  Sehingga,  segala pembentukan kebijakan dan peraturan harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  khususnya  mengenai do  not  resuscitate masih  belum  mencapai  suatu  kesepakatan  yang  universal.  Hal  ini  disebabkan  oleh pertama,  aspek  hukum  di  setiap  negara  masih  heterogen.  Ada  negara  yang  sudah menentukan  batasan  usia  minoritas  untuk  mengambil  keputusan  atas  kesehatan mereka sendiri. Namun, ada negara yang masih belum jelas, sehingga menyebabkan pemberi  layanan  kesehatan  dan  tim  diharuskan  menilai  kompetensi  pasien.  Hal  ini telah  mempengaruhi  pembuatan  kebijakan  perihal  remaja  di  banyak  negara.  Di Inggris,  orang  tua  tidak  diperbolehkan  melihat  rekam  medis  anaknya,  namun kompetensi ini masih dinilai oleh dokter. Di Amerika Serikat, penilaian kompetensi
pasien di bawah umur dinilai oleh ahli bioetika, komisi etik, psikiater, psikolog, dan bahkan  pengacara  ataupun  pengadilan.  Bagi  negara  yang  belum memiliki  kebijakan terkait  hal  ini,  biasanya  mereka  akan  berpegangan  pada  Konvensi  Hak  Anak (Michaud, Blum, Benaroyo, Zermatten, & Baltag, 2015).
Kedua,  perkembangan  kapasitas  untuk  mengambil  keputusan  melibatkan aspek kognitif  dan  afektif  dari  penalaran,  serta  perkembangannya  pada  masa  remaja. Penilaian  kapasitas  sulit  dinilai  karena  (1)  kapasitas  untuk  memahami  aspek  jangka pendek  dan  jangka  panjang,  serta  konsekuensi  pilihan  yang  diambil  tergantung dengan  situasi;  (2)  perkembangan  kognitif  dan  afektif  berbeda-beda  pada  setiap individu;  (3)  kapasitas  prediksi  konsekuensi  tindakan  atau  keputusan  dihambat  oleh emosi dan pertumbuhan dan maturasi sel otak bagian prefrontal yang lambat.
Ketiga, evaluasi dan penilaian kemampuan pengambilan keputusan remaja harus diberikan  kepada  seorang  tenaga  medis  atau  kesehatan,  tanpa  mengesampingkan saran orang tua atau surrogate . Hal ini karena dokter maupun tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien dan memantau perkembangan kondisi medis.
Indonesia  belum  memiliki  protab  untuk  menilai  kapasitas  remaja.  Belum  ada kebijakan  khusus  yang  mengatur  tentang  kapasitas  pengambilan  keputusan  dalam bentuk informed  consent , informed  refusal , do  not  resuscitate ,  maupun informed assent . Alat untuk menilai kapasitas anak, MacCAT-T belum divalidasi dan tersedia untuk  dipergunakan  oleh  dokter  maupun  tenaga  kesehatan  di  Indonesia.  Tenaga kesehatan  perlu  menilai  kapasitas  dan  melibatkan  remaja  dalam  pengambilan keputusan.
Tanggung jawab pemerintah dan negara dalam usaha perlindungan anak dalam bidang kesehatan khususnya do not resuscitate memang belum ada dan belum dapat terealisasi.  Tanggung  jawab  muncul  dari  adanya  suatu  hak  dan  kewajiban.  Anak dalam hal ini, masih merupakan minoritas yang hak dan kewajibannya masih dalam tahap perkembangan. Apalagi dengan kasus do not resuscitate pada anak yang masih belum umum terjadi di Indonesia, hal ini sering kali terlupakan.
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  upaya  melindungi  subyek  hukum  dalam bentuk aturan yang bersifat preventif atau pencegahan, maupun yang bersifat represif atau  mengekang,  lisan  ataupun  tertulis (Tampubolon,  2016) .  Perlindungan  hukum diberikan  kepada  masyarakat  yang  berada  pada  posisi  yang  lemah,  baik  secara ekonomis  maupun  lemah  dari  aspek  yuridis,  dalam  konteks  ini  merupakan  anak (Pashkov  &  Olefir,  2017) .  Pasal  28A  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia tahun  1945 junctis Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia,  Pasal  5  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  2009 tentang Kesehatan, Pasal 32 ayat 1(c) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah  sakit,  berbunyi:  “Setiap  pasien  mempunyai  hak:  memperoleh  layanan  yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi” (Republik Indonesia, 2009) , Pasal 24 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas UU  No  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak,  berbunyi:  “Negara,Pemerintah, dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  Anak  untuk  mempergunakan  haknya  dalam
Perlindungan Hukum bagi Pasien Anak Kritis dari Kesepakatan Do Not Resuscitate (DNR ) (Legal Protection of Critical Children Patients From Do Not Resuscitate (DNR)
menyampaikan  pendapat  sesuai  dengan  usia  dan  tingkat  kecerdasan  Anak” (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).
Seharusnya  keempat  aturan  tersebut  mampu  mengayomi  hak  asasi  (HAM) seorang anak. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke bumi. Hak ini bukan merupakan pemberian manusia atau negara, namun  sifatnya  wajib  dilindungi.  Negara  dan  pemerintah  merupakan  penanggung jawab  utama  dalam  upaya  mewujudkan  penghormatan,  penghargaan,  perlindungan dan  penegakan  HAM.    Sedangkan,  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan merupakan wadahnya. Wujud perlindungan yang sifatnya adaptif dan fleksibel, serta prediktif  dan  antisipatif  merupakan  fungsi  hukum.    Masyarakat  yang  lemah  dan belum  kuat  secara  sosial,  ekonomi  dan  politik  membutuhkan  hukum  untuk memperoleh keadilan sosial (Tirtakoesoemah & Arafat, 2020).
Berkaca  dari  negara  tetangga  Australia,  peraturan  spesifik  terkait informed consent penatalaksanaan  medis  terhadap  anak-anak  hanya  terdapat  pada  negara bagian Australia Selatan dan New South Wales. Dr Sara Bird menyimpulkan bahwa consent terhadap  tindakan  medis  yang  diterima  pasien  dibawah  18  tahun  dapat ditentukan oleh pasien, orang tua atau wali hukum, pengadilan, atau pihak lainnya (di NSW persetujuan dari Guardianship Tribunal dalam perawatan medis khusus seperti tindakan  sterilisasi,  vasektomi  atau  oklusi  tuba).  Sedangkan  di  Indonesia, pengambilan  keputusan do  not  resuscitate pada  anak  berpedoman  pada  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  519/MENKES/PER/III/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan  Organ  Donor,  serta  protab  masing-masing  rumah  sakit  untuk penentuannya.
Jadi,  perlu  adanya  hukum  yang mengatur  mengenai  perintah do  not  resuscitate untuk melindungi hak asasi seorang anak dalam penentuan tindakan medis yang akan diterimanya. Hak anak perlu dilindungi, dihormati, dan dihargai yang direalisasikan melalui  wadah  pembentukan  peraturan  hukum  di  Indonesia.  Hukum  ini  juga diharapkan  mampu  memberi  suatu  batas  tegas  kepada  pasien  anak,  orang  tua,  dan dokter yang menghadapi hal ini.

## Kesimpulan
Pengambilan  keputusan  secara  mandiri  seorang  anak  terkait  kesehatannya  masih belum tegas secara hukum. Perlindungan hukum terhadap kesehatan anak sudah diatur dalam  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia junctis Pasal 28A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Pasal 32 ayat  1(c)  Undang-Undang  Nomor  44  tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit;  dan  Pasal  24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak . Sedangkan, peraturan mengenai do not resuscitate (DNR) masuk ke dalam penundaan terapi bantuan hidup yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 dan PMK Nomor 37
tahun  2014.  Namun,  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari  DNR  belum  secara spesifik  dibahas  dalam  perundang-undangan.  Tanggung  jawab  hukum  pengambilan keputusan  kesehatan  anak  secara  sepenuhnya  diberikan  kepada  orang  tua,  sedangkan Negara  serta  Pemerintah  Indonesia  belum  bertanggung  jawab  atasnya.  Akibat  adanya kekosongan hukum, dalam hal ini perlu adanya penemuan hukum.
Perlindungan Hukum bagi Pasien Anak Kritis dari Kesepakatan Do Not Resuscitate (DNR ) (Legal Protection of Critical Children Patients From Do Not Resuscitate (DNR)

## BIBLIOGRAFI
Bhat,  Ishwara.  (2019).  Idea  and  Methods  of  Legal  Research. New  Delhi:  Oxford University Press .
BIRCH,  JESSICA.  (2017). Mature  Minors  and  the  Refusal  of  Medical  Treatment:  A Misuse of Gillick? Durham University. Google Scholar
Efendi,  Jonaedi,  &  Ibrahim,  Johnny.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris. Cetakan Ke-2, Prenadamedia Group: Depok . Google Scholar
Frankel, Lorry R., Hsu, Benson S., Yeh, Timothy S., Simone, Shari, Agus, Michael S. D.,  Arca,  Marjorie  J.,  Coss-Bu,  Jorge  A.,  Fallat,  Mary  E.,  Foland,  Jason,  & Gadepalli,  Samir.  (2019).  Criteria  for  critical  care  infants  and  children:  PICU admission,  discharge,  and  triage  practice  statement  and  levels  of  care  guidance. Pediatric Critical Care Medicine , 20 (9), 847–887. Google Scholar
Gedge,  E.,  Giacomini,  M.,  &  Cook,  D.  (2007).  Withholding  and  withdrawing  life support  in  critical  care  settings:  ethical  issues  concerning  consent. Journal  of Medical Ethics , 33 (4), 215–218. Google Scholar
Georgiou,  Loukas  Geirgiou  dan  Anastasios.  (2019).  “A  critical  review  of  the  factors leading  to  cardiopulmonary  resuscitation  as  the  default  position  of  hospitalized patients  in  the  USA  regardless  of  severity  of  illness.” International  Journal  of Emergency Medicine , 12 (9).
Grinyer,  Anne.  (2011). Palliative  and  end  of  life  care  for  children  and  young  people: home, hospice, hospital . John Wiley & Sons. Google Scholar
Indonesia, Pemerintah Republik. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara . Google Scholar
Indonesia, Republik. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia . Pusat Penerbitan PNRI. Google Scholar
Indonesia, Republik. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sekretariat Jenderal MPR RI. Google Scholar
Indonesia,  Republik.  (2009).  Undang-Undang  RI  Nomor  44  Tahun  2009  tentang. Rumah Sakit . Google Scholar
Lyons,  Barry.  (2011). “Who  is  Silent  Gives  Consent”:  Power  and  Medical  Decision- Making  for  Children .  The  University  of  Manchester  (United  Kingdom). Google Scholar
Meliala,  Djaja  S.  (2018). Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata . Nuansa Aulia. Google Scholar
Menkes, R. I. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 . Jakarta.

## Google Scholar
Michaud,  Pierre  André,  Blum,  Robert  Wm,  Benaroyo,  Lazare,  Zermatten,  Jean,  & Baltag,  Valentina.  (2015).  Assessing  an  adolescent’s  capacity  for  autonomous decision-making  in  clinical  care. Journal  of  Adolescent  Health , 57 (4),  361–366. Google Scholar
Mistar,  Junaidi.  (2010).  Pedoman  Penulisan  Tesis. Malang:  Program  Pascasarjana Universitas Islam Malang . Google Scholar
Nomor, Undang Undang. (1AD). tahun 1974 tentang Perkawinan . Google Scholar
Pashkov, Vitaliy, & Olefir, Andrii. (2017). Protection of children’s rights in the health care:  problems  and  legal  issues. Wiadomosci  Lekarskie  (Warsaw,  Poland:  1960) , 70 (6 pt 1), 1122–1132. Google Scholar
Piryani, RM dan Piryani S. (2018). Do-Not-Resuscitate (DNR). Journal of Kathmandu Medical College , 7 (4). Google Scholar
Purwati,  Ani.  (2020). Metode  penelitian  hukum  teori  &  praktek .  Jakad  Media Publishing. Google Scholar
Rusmini, Andin. (2017). Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa  Izin  Edar  Menurut  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan. Al-Adl: Jurnal Hukum , 8 (3). Google Scholar
Tampubolon,  Wahyu  Simon.  (2016).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Ditinjau  Dari  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Ilmiah  Advokasi , 4 (1), 53–61. Google Scholar
TASLIMA,  Fahraini.  (2021). Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Dalam  Mengakses Pelayanan  Kesehatan  Pada  Struktur  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia . Universitas Jenderal Soedirman. Google Scholar
Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, & Arafat, Muhammad Rusli. (2020). Penerapan Teori Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Atas  Penyiaran. Pena  Justisia:  Media Komunikasi Dan Kajian Hukum , 18 (1). Google Scholar
Yuen, Jacqueline K., Reid, M. Carrington, & Fetters, Michael D. (2011). Hospital do- not-resuscitate  orders:  why  they  have  failed  and  how  to  fix  them. Journal  of General Internal Medicine , 26 (7), 791–797. Google Scholar
Perlindungan Hukum bagi Pasien Anak Kritis dari Kesepakatan Do Not Resuscitate (DNR ) (Legal Protection of Critical Children Patients From Do Not Resuscitate (DNR)

## Copyright holder:
Maggie Stella Hung, Ardiansah Ardiansah, Yeni Triana (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: