## Jurnal Restorative Justice
Vol. 7 No. 1, Mei 2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SUKU BAJO DI DESA TOROSIAJE LAUT

## THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN PROVIDING LEGAL CERTAINTY FOR BAJO TRIBE COMMUNITIES IN TOROSIAJE LAUT VILLAGE
Andi Esse 1 , Sumiyati B 2 , Darmawati 3 1 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: andiessejumriani031997@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: sumiyatiumi677@gmail.com
3 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: wati_lecturer@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  hukum  yang  mendekati  realitas  adalah  kepastian  hukum,  kepastian    hukum merupakan  sesuatu  yang  harus  di  berikan  oleh  setiap  warga  Negara  Indonesia  agar Hubungan  hukum  antara  orang,  termasuk  badan  hukum,  dengan  bumi,  air  dan  ruang angkasa  serta  wewenang-wewenang  yang  bersumber  pada  hubungan  hukum  ,  Tulisan  ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum kepada  masyarakat  suku  bajo  yang  ada  di  desa  torosiaje  laut  terkait  mengenai  hak  atas rumah  atau  bangunan  yang  mereka  tempati.    Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  Empiris  Dalam  metode  penelitian  hukum  Empiris  peneliti  melakukan penelitian  lapangan  dengan  memfokuskan  perhatian  pada  isu  hokum  sebagai  masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan laranan (das sollen) yang termuat dalam berbagai peraturan. Hasil yang diperoleh adalah rumah atau bangunan yang mereka  tempati  belum  memiliki  kepastian  hukum,  hal  ini  dikarenakan  kantor  BPN Pohuwato belum menerbitkan sertifikat dengan alasan belum ada aturan atau Perda untuk masyarakat suku bajo terkait dengan kepemilikan tanah dan juga belum ada izin dari dinas kelautan  terkait  aturan  KPR  untuk  rumah  atau  bangunan  di  Desa  Torosiaje  laut.  Untuk mengatasi  permasalahan  dalam  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  masyarakat  suku bajo terkait atas rumah atau bangunan di atas laut kepada masyarakat suku bajo olehnya itu, Pemerintah daerah dalam hal ini DPRD Kabupaten Pohuwato sudah seharusnya melahirkan Perda  terkait  pemanfaatan  wilayah  laut  untuk  pemukiman  penduduk,  dan  juga  dinas kelautan memberikan izin dan mengatur luas  KPR pemukimanya sehingga BPN Pohuwato bisa mengeluarkan setifikat hak pakai untuk masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut. Kata Kunci:, Kepastian Hukum, Peran, Suku Bajo, Torosiaje

## Abstract
The purpose of law that is close to reality is legal certainty, legal certainty is something that must be provided  by  every  Indonesian  citizen  so  that  legal  relations  between  people,  including  legal  entities, with earth, water and space and authorities derived from legal relations, this paper aims to determine
the  role  of  local  governments  in  providing  legal certainty  to the Bajo  tribal  community  in Torosiaje Laut village related to the right to a house or  the building they occupy.  The research method used is normative  legal  research  where  the  problems  studied  are  studied  and  analyzed  based  on  statutory provisions, books, articles and various journals. The result obtained is that the house or building they occupy  does  not  have  legal  certainty,  this  is  because  the  BPN  Pohuwato  office  has  not  issued  a certificate because there are no regulations or local regulations for the Bajo tribe community related to land ownership and there is also no permit from the marine service related to mortgage rules for houses or  buildings  in  Torosiaje  Laut  Village.  To  overcome  the  problem  in  providing  legal  certainty  to  the Bajo tribe community related to houses or buildings on the sea to the Bajo tribal community by him, the  local  government  in  this  case  the  Pohuwato  Regency  DPRD  should  have  issued  a  Regional Regulation  related  to  the  use  of  sea  areas  for  residential  areas,  and  also  the  marine  service  provides permits and regulates the area of KPR settlers so that BPN Pohuwato can issue a certificate of right to use for the Bajo Tribe community in the village  Torosiaje Sea.
Keywords: Legal Certainty, Role, Bajo Tribe, Torosiaje

## Pendahuluan
Dasar  hukum  mengenai  kepastian  hukum  ini  diatur  dalam  (UUD) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 1 ”
Menurut  Hans  Kelsen,  hukum  adalah  sebuah  sistem  norma.  Norma adalah  pernyataan  yang  menekankan  aspek  “seharusnya”  atau  das  sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang- Undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi  pedoman bagi  individu  bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan dengan  sesama  individu  maupun  dalam  hubungan  dengan  masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersbut menimbulkan kepastian hukum. 2
Hubungan  antara  hukum  dan  sikap,  agar  hukum  mempunyai pengaruh  terhadap  sikap  tindak  atau  perilaku  manusia,  perlu  diciptakan kondisi-kondisi  yang  harus  ada,  antara  lain  bahwa  hukum  harus  dapat dikomunikasikan.  Menurut  Friedmann  “  a legal  act  (rule,  doctrine,  practice), whatever  functions  it  serves,  is  message.”  Komunikasi  itu  sendiri  merupakan suatu  proses  penyampaian  dan  penerimaan  lambing-lambang  yang mengandung  arti-arti  tertentu.  Tujuan  komunikasi  adalah  menciptakan
1 Indra nolod, 2011. UUD RI 1945 Dan Amandemen, hal. 36.
2 Hans Kelsen, General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel and Russel , 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa’at, Gustav Radbruch dikutip dari  Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.12-  14
pengertian  bersama,  dengan  maksud  agar  terjadi  perubahan  pikiran,  sikap ataupun perilaku. Masalah sanksi sebagai aktivitas hukum 3 .
Soerjono Soekanto mengemukakan “bahwa kalangan hukum lazimnya kurang  memperhatikan  masalah  sanksi  positif.  Sanksi  negatif  lebih  banyak dipergunakan karena adanya anggapan kuat bahwa hukuman lebih efektif 4 . Dapatlah  dikatakan  bahwa  sanksi-sanksi  tersebut  tidak  mempunyai  efek yang bersifat universal. Efek suatu sanksi merupakan masalah empiris, oleh karena itu manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi- sanksi tersebut 5.”
Menurut  Utrecht,  kepastiaan  hukum  mengandung  2  pengertian, pertama adanya aturann yang sifatnya umum membuat individu mengetahiu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua keaman hukum untuk tiap-tiap orang dari kesewenagan pemeerintah karna dengan adanya peraturan  yang  sifatnya  umum  tiap  orang  dapat  mengetahui  apa  saja  yang dapat  di  bebankan/  dilakukan  oleh  Negara  kepada  tiap  orang.  Kepastiaan hukum berasal dari yiridis-Dogmatik yang berdasarkan pemikiran Positivisme di  bidang  hukum  yang  memandang  hukum  sebagai  aturan  yang  otonom/ mandiri, karena bagi pengganut aliraan ini, tujuan hukum sekedar menjamin terwujudnya  oleh  hukum  yang  bersifat  umum.  Sifat  umum  dari  aturan- aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk keadilan /kemanfaatan, melaiinkan semata - mata untuk kepastian. 6
Masyarakat Suku Bajo dikenal sebagai  pelaut-pelaut  yang  tangguh. Namun, sejarah lebih  mengenal  suku Makassar,  suku  Bugis,  atau  suku Mandar,  sebagai  raja  di  lautan. Padahal, suku Bajo pernah disebut-sebut pernah  menjadi  bagian  dari  Angkatan  Laut  Kerajaan  Sriwijaya.    Sehingga, ketangguhan    dan    keterampilannya    mengarungi    samudera    jelas    tidak terbantahkan. 7
Persebaran etnis Bajo di Propinsi Gorontalo sendiri tersebar di pesisir pantai  teluk  Tomini  yakni  di  Kabupaten  Boalemo  dan  di  Kabupaten
3 Friedman  Lawrence  M,  1977,  Law  and  Society  An  Introduction,  New  penerjemah: Mohammad Khozim  Cetakan Ke VI 2014, Hal.111
4 Soerjono Soekanto, 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya Bandung, Bandung Hal 82
5 Friedman Lawrence M, 1977,Op.Cit. Hal.82
6 Dosminikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum. Hal 59
7 Muhammad Nasir, “Hakikat Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Suku Bajo di Kabupaten  Pohuwato  Provinsi  Gorontalo,”  Jurnal  Pendidikan  Tambusai  Vol.6  Nomor  2 (2022): 15623-15634
Pohuwato.  Suku  Bajo  di  Torosiaje  seperti  kebanyakan  Suku  Bajo  lainnya awalnya  hanya  merupakan  kumpulan  soppe-soppe  (perahu  besar  tempat orang  bajo  tinggal).  Tahun  1901,  Torosiaje  hanya  merupaknan  tempat singgah yang singkat bagi Orang Bajo. 8
Pemerintah  sudah  seharusnya  pemerintah  memberikan  kepastian hukum kepada masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut terkait dengan bangunan (rumah) yang dimiliki oleh masyarakat suku Bajo di desa torosiaje laut.
Masyarakat  suku  bajo  yang  bermukim  dan  mendirikan  rumah (bangunan)  di  atas  laut  teluk  tomini  ada  dan  menetap  diperkirakan  pada tahun 1901 dengan dipimpin oleh ketua adat yang bernama Si Aje (Pak Haji) atau  yang  lebih  dikeneal  oleh  masyarakat  suku  bajo  dengan  nama  Pette Sompa. Dahulunnya hanya terdapat empat (4) rumah yang berada diatas laut teluk tomini namun semakin lama dengan bertambahnya jumlah masyarakat suku bajo maka bertambah pula jumlah rumah yang berada di desa torosiaje laut  diperkirakan  ada  1442  jiwa,  dan  149  KK.  Yang  bermukim  di  desa torosiaje  laut  sampai  saat  ini,  meskipun  masyarakat  suku  bajo  di  desa torosiaje laut telah berada dan mendirikan sejak tahun 1901 sampai mereka belum  memiliki  sertifikat  terkait  atas  rumah  (bangunan)  yang  mereka tempati, pemerintah belum memberikan kepastian hukum kepada masyarkat suku bajo di desa torosiaje Laut.
Semakin  banyak    Masyarakat  Suku  Bajo  yang  mendirikan  rumah  di atas laut Teluk Tomini pemerintah akhirnya membangunkan mereka sebuah rumah  di  darat  dan  memindahkan  masyarakat  suku  bajo  yang  tadinya tinggal di atas laut agar tinggal di darat sehingga di lakukanlah  resettlemen. Resettlement  mulai  pertama  kali  dilaksanakan  pada  tahun  anggaran 1984/1985 sebanyak 125 KK; fase kedua tahun 1985/1986 50 KK; fase ketiga tahun  1995/1996  50  KK;  fase  keempat  tahun  1996/1997  50  KK;  dan  fase kelima  1997/1998  84  KK  akan  tetapi  sebagian  besar  mesyarakat  Suku  Bajo memilih  kembali  ke  rumah  mereka  sebelumnya  di  atas  laut  Teluk  Tomini 9 . Alasan  Suku  Bajo  memilih  kembali  ke  laut  adalah  karena  mereka  kesulitan memperoleh  air  bersih  dan  juga  sebagian  dari  mereka  mengaku  kesulitan untuk bertahan hidup di darat karena mereka terbiasa di atas laut. Kebijakan
8 Kamaruddin  Mustamin,  dkk,  “Ritual  Dalam  Siklus  Hidup  Masyarakat  Bajo  Di  Torosiaje,” Jurnal Al-Qalam Vol.26 Nomor 1 (2020): 203-220.
9 https://repository.ipb.ac.id
tersebut  telah  melahirkan  perubahan  besar  pada  komunitas  Suku  Bajo  di Torosiaje, dengan mulai dikenalnya istilah BajoToro laut dan Bajo darat.

## Permasalahan
Dari  uraian  diatas  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  mengenai bagaimanakah  peran  pemerintah  dalam  memberikan  kepastian  hukum kepada mastarakat suku bajo di desa torosiaje laut ”Kedudukan Hukum Atas Rumah  (Bangunan)  Di  Atas  Laut  Oleh  Masyarakat  Suku  Bajo  Di  Desa Torosiaje Laut.

## Metode Penelitian
Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  hendak  dicapai,  maka  penelitian dan pengkajian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum  Empiris.  Dalam  metode  penelitian  hukum  Empiris  peneliti melakukan  penelitian  lapangan  dengan  memfokuskan  perhatian  pada  isu hokum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah  dan  laranan  (das  sollen)  yang  termuat  dalam  berbagai  peraturan. Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah peneliti melakukan Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi 10 . Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  ususlan  penelitian  ini yaitu  menggunakan  logika  deduktif,  melaui  metode  analisis,  normative kualitatif. 11 Dalam  penelitian  ini,  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  melelui kegiatan  penelitian  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan  secara deskripsi, yaitu dengan mengurai, menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan  permasalahan  serta  objek  penelitian  dalam  usulan  penelitian  ini, yakni  kepastian  hukum,  kesejahteraan  social,  dan  hak-hak  mengenai pemukiman penduduk untuk masyarakat suku Bajo di Desa Torosiaje Induk.

## Pembahasan

## Peran  Pemerintah  Dalam  Memberikan  Kepastian  Hukum  Kepada Mastarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut
Dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum  akan  penguasaan  tanah bagi  rakyat  Indonesia  maka  ditetapkannya  (UUPA).  Pembangunan  hukum agrarian  nasioanal  didasarkan  pada  kebijakan  dan  tafsir  baru  yang
10 Syahruddin  Nawi,  2014,  Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum  Empiris,  PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, Hal 17
11 Ibid. Hal  29
disesuaikan  dengan  jiwa  pancasila,  pasal  33  ayat  3  UUD  1945  dan  dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan  tanah  dan  memimpin  penggunaannya,  sehingga  semua  tanah  di seluruh  wilayah    Negara  Indonesia  di  gunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat  Indonesia,  baik  secara  perorangan  maupun  secara kelompok.  Dengan  demikian  ketentuan  hukum  agraria  nasional  m  engenai hubungan  antara  Negara  dengan  tanah  tiding  menggunakan  teori  domein, yaitu Negara tidak  lagi Negara tidak lagi sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  menguasai tanah.  Tak  jarang  timbulnya  suatu  permasalan  tanah,  hal  ini  perlu  adanya penanganan  sebagai  proses  penyelesaian  konflik  sengketa  pertanahan, Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak  mudah.  Karena  itu  dibutuhkan  pemahaman  mengenai  akar  konflik, faktor  pendukung  dan  faktor  pencetusnya  sehingga  dapat  dirumuskan strategi dan solusinya. 12
Dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum  akan  penguasaan  tanah bagi  rakyat  Indonesia  maka  ditetapkannya  (UUPA).  Pembangunan  hukum agrarian  nasioanal  didasarkan  pada  kebijakan  dan  tafsir  baru  yang disesuaikan  dengan  jiwa  pancasila,  pasal  33  ayat  3  UUD  1945  dan  dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan  tanah  dan  memimpin  penggunaannya,  sehingga  semua  tanah  di seluruh  wilayah  Negara  Indonesia  di  gunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat  Indonesia,  baik  secara  perorangan  maupun  secara kelompok.  Dengan  demikian  ketentuan  hukum  agraria  nasional  m  engenai hubungan  antara  Negara  dengan  tanah  tiding  menggunakan  teori  domein, yaitu Negara tidak  lagi Negara tidak lagi sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  menguasai tanah. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang rawan memunculkan konflik individu antara sesama terlebih dalam hal kepentingan masing–masingyang berbeda,  hal-hal  inilah  yang  menimbulkan  dan  mendatangkan  masalah dampak baik itu secara ekonomi, sosial, dan lingkunagn hidup. 13
12 Mote,  H.,  &  Pieter,  S.  (2023).  SANKSI  HUKUM  MENDIRIKAN  BANGUNAN  TANPA IZIN  DIATAS  TANAH  HAK  MILIK  ORANG  LAIN. Jurnal  Restorative  Justice, 6(2),  182-190. https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.502 13 Saleh, S., & Alputila, M. (2017). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI KABUPATEN MERAUKE. Jurnal Restorative Justice, 1(2), 101-110. https://doi.org/10.35724/jrj.v1i2.1912
Hak-hak  atas  tanah  selain  di  ataur  dalam  Undang-Undang  Pokok- Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. Hak-Hak pasal 16, ini di ataur juga dalam UUPA  Hak-Hak  atas  tanah  diatur  dalam  PP  No  18  Tahun  2021  tentang pemanfaatan ruang atas tanah terdapat dalam BAB IV Hak Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan hak Pakai.
Hak  guna  usaha  atas  tanah  adalah  hak  untuk  mengusahakan  tanah yang  dikuasai  langsung  oleh  Negara  dalam  jangka  waktu  paling  lam  25 tahun  guna  perusahaan  pertanian,  perikanan,  atau  peternakan,  dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.
Hak guna bangunan adalah suatu hak untuk mendirikan dan memiliki suatu  bangunan  yang  berdiri  atau  dibangun  diatas  tanah  yang  bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian.
Menurut  Hans  Kelsen,  hukum  adalah  sebuah  sistem  norma.  Norma adalah  pernyataan  yang  menekankan  aspek  “seharusnya”  atau  das  sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang- Undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi  pedoman bagi  individu  bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan dengan  sesama  individu  maupun  dalam  hubungan  dengan  masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersbut menimbulkan kepastian hukum. 14
Hubungan  antara  hukum  dan  sikap,  agar  hukum  mempunyai pengaruh  terhadap  sikap  tindak  atau  perilaku  manusia,  perlu  diciptakan kondisi-kondisi  yang  harus  ada,  antara  lain  bahwa  hukum  harus  dapat dikomunikasikan.  Menurut  Friedmann  “a legal  act  (rule,  doctrine,  practice), whatever  functions  it  serves,  is  message.”  Komunikasi  itu  sendiri  merupakan suatu  proses  penyampaian  dan  penerimaan  lambing-lambang  yang mengandung  arti-arti  tertentu.  Tujuan  komunikasi  adalah  menciptakan
14 Hans Kelsen, General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel  and  Russel  ,  1991,  dikuitip  dari  Jimly  Ashidiqqie  dan  M  ali  Safa’at,    Gustav Radbruch  dikutip dari  Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hal.12-  14
pengertian  bersama,  dengan  maksud  agar  terjadi  perubahan  pikiran,  sikap ataupun perilaku. Masalah sanksi sebagai aktivitas hukum 15 .
Soerjono Soekanto mengemukakan “bahwa kalangan hukum lazimnya kurang  memperhatikan  masalah  sanksi  positif.  Sanksi  negatif  lebih  banyak dipergunakan  karena  adanya  anggapan  kuat  bahwa  hukuman  lebih  efektif. Dapatlah  dikatakan  bahwa  sanksi-sanksi  tersebut  tidak  mempunyai  efek yang bersifat universal. Efek suatu sanksi merupakan masalah empiris, oleh karena itu manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi- sanksi tersebut 16.”
Dalam  sanksi  negatif,  yang  penting  adalah  kepastiannya.  Pentingnya kepastian  tersebut  antara  lain  mengakibatkan  bahwa  yang  penting  pada sanksi negatif adalah kepastiannya. Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan  bahwa  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  ketentuan- ketentuan  tersebut  harus  dilakukan  secara  ketat.  Suatu  ancaman  hukuman benar-benar  efektif  atau  tidak  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan, tergantung  pula  pada  persepsi  manusia  terhadap  resiko  yang  dideritanya apabila  melanggar  suatu  norma  tertentu.  Pokok  masalahnya  adalah bagaimana  menimbulkan  anggapan  bahwa  kalau  seseorang  melanggar ketentuan  tertentu  akan  mendapat  risiko  ancaman  hukuman  yang  berat? Disamping  itu,  kecepatan  penindakan  pelaksanaan  hukuman  dengan kepastian dan beratnya hukuman mempunyai efek yang lebih besar daripada hal itu ditunda.
Ancaman  hukuman  dalam  sanksi  negatif  akan  lebih  berpengaruh terhadap  perilaku  instrumental  dari  pada  perilaku  kriminal  ekspresif. Karakteristik suatu ancaman dan harapan dari sebuah sanksi ialah The nature of  the  sanction,  reward  and  punishment,  perception  of  risk  and  the  speed  of enforcement. Sanksi secara konvensional dibagi dalam dua bagian besar yaitu imbalan (reward) dan  penghukuman  (punishment).  Reward  dan  punishment merupakan konsep sanksi yang selalu banyak didiskusikan oleh semua orang dalam  kaitan  dengan  sebuah  pertanyaan  yang  lebih  efektif  tidak  sebaik apabila  dikenakan  suatu reward (imbalan).  Kecepatan  dalam  memberikan hukuman  atau  imbalan  akan  mendatangkan  kepastian  yang  amat  penting
15 Friedman  Lawrence  M,  1977,  Law  and  Society  An  Introduction,  New  penerjemah: Mohammad Khozim  Cetakan Ke VI 2014. Hal 111
16 Soerjono  Soekanto, Efektivitas  Hukum dan Peranan  Saksi,  Remaja  Karya  Bandung,  1985, Hal.82
dan  mampu  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  sangat  pelik. Penghukuman  atau  imbalan  secara  lebih  awal  akan  memberikan  pengaruh, dibanding  dengan  menunda-  nunda  permasalahannya.  Peranan  penegak hukum  dalam  arti  fungsi  dan  maknanya  merupakan  bagian  dari  konsep struktur  hukum.  Oleh  sebab  itu,  sebelum  dilakukan  pembahasan  tentang peranan penegak hukum terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.
Menurut  Friedmann 17 mengemukakan  bahwa  sebuah  sistem  hukum, pertama  mempunyai  struktur.  Kedua  memiliki  substansi,  meliputi  aturan, norma  dan  perilaku  nyata  manusia  yang  berada  didalam  sistem  itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur dapat diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (legal culture) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan  dan  mematikan  mesin  itu,  serta  bagaimana  mesin  itu  harus digunakan.
Adapun mengenai Ancaman hukuman dalam sanksi negatif Lawrence Friedmant 18 .  selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum yakni: Fungsi  kontrol (social  control),   yang  menurut  Donald  Black  bahwa semua hukum berfungsi sebagai kontrol social pemerintah.
Berfungsi  sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  (dispute  settlement)  dan konflik (conflict). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya  berbentuk  pertentangan  lokal  berskala  kecil  (mikro).  Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
Fungsi redistribusi atau rekayasa social (redistributive function or social engineering  function).  Fungsi  ini  mengarah  pada  penggunaan  hukum  untuk mengadakan  perubahan  social  yang  berencana  yang  ditentukan  oleh pemerintah.
Fungsi  pemeliharaan  social  (social  maintenance  function).  Fungsi  ini berguna  untuk  menegakkan  struktur  hukum  agar  tetap  berjalan  susuai dengan aturan mainnya (rule of the game).
17 Friedman Lawrence M, Op.Cit. Hal.8
18 Ibid. Hal.18
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  bahwa  fungsi  penegakan  hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang  dicita-citakan  oleh  hukum  itu  sendiri,  yakni  mewujudkan  sikap  atau tingkah  laku  manusia  sesuai  dengan  bingkai (frame  work) yang  telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.
Pengertian  sistem  penegakan  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto adalah:“…kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup”. Sistem penegakan  hukum  yang  mempunyai  nilai-nilai  yang  baik  adalah menyangkut  penyerasian  antara  nilai  dengan  kaidah  serta  dengan  perilaku nyata  manusia.  Pada  hakikatnya,  hukum  mempunyai  kepentingan  untuk menjamin  kehidupan  sosial  masyarakat,  karena  hukum  dan  masyarakat terdapat suatu interelasi .19
Mengenai  hal  ini,  dalam  mengidentifikasi  tentang  hubungan penegakan  hukum  pidana  dengan  politik  kriminal  dan  politik  sosial menyatakan  bahwa  “penegakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari kebijakan  penanggulangan  kejahatan  (politik  kriminal).  Tujuan  akhir  dari politik  kriminal  ialah  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan utama  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum pidana  yang  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal  pada  hakikatnya  juga merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat  (politik  sosial).  Sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan integral dari rencana pembangunan nasional .
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  19  Januari  2023  kepada Kepala  BPN  Pohuwato  Bapak  Kelik  Eko  Wijayanto  menyatakan  bahwa“ Masyarakat  Toro  siaje  Laut  Memang  belum  memiliki  sertifikat  terkait  atas rumah  atau  pemukiman  yang  mereka  miliki  dengan  alas  an  bahwa  belum ada aturan yang jelas berapa luas wilayah dan luas rumah perKPR.”
19 Soerjono  Soekanto,  1985,  Efektivitas  Hukum  dan  Peranan  Saksi,  Remaja  Karya  Bandung, Bandung Hal. 13
Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara pada Tanggal 20 Januari 2023 kepada    Bapak  Sutrisno  Selaku  ketua  BAPEDA  Pohuwato  mengemukakan bahwa “Masyarakat suku Bajo yang ada ditorosiaje laut Kab.Pohuwato  Status kepemilikan  Hak  atas  tanah  masyarakat  Suku  Bajo  Kabupaten  Pohuwato belum dilaksankan dengan baik dengan kendala   tidak adanya aturan yang mengatur  khususnya tentang  status  Penataan  ruang  di  desa  tersebut  dan kami sementara inigin buatkan dan dirapatkan kembali”
Hasil  yang  diperoleh  adalah  rumah  atau  bangunan  yang  mereka tempati  belum  memiliki  kepastian  hukum,  ini  dikarenakan  kantor  BPN Pohuwato  belum  dibuatkan  sertifikat  dikarenakan  belum  ada  aturan  atau Perda  untuk  masyarakat  suku  bajo,  dan  juga  belum  ada  izin  dari  dinas kelautan terkait aturan perKPR untuk rumah atau bangunan di desa torosiaje laut.
Untuk mengatasi permasalahan dalam memberikan kepastian hukum untuk  masyarakat  suku  bajo  terkait  atas  rumah  atau  bangunan  di  atas  laut kepada masyarakat suku bajo. Untuk itu perlu pemerintah daerah dalam hal ini DPRD pohuwato membuatkan perda terkaint pemanfaatan wilayah layut untuk pemukiman penduduk, dan juga dinas kelautan memberikan izin dan mengatur  luas  KPR  pemukimanya  sehingga  BPN  Pohuwato  bisa mengeluarkan  setifikat  hak  pakai  untuk  masyarakat  suku  bajo  di  desa torosiaje laut. Sebab dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya  diatur  tentang  proses  peralihan  hak  atas  tanah  dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat. 20

## Kesimpulan
Berdasarkan  ketentuan  undang-undang  dasar  1945  pasal  28  ayat  (1) dimana masyarakat indosia berhak atas kepastian hukum tak terkeculi untuk masyarakat suku bajo yang bermukim di desa torosiaje laut, dimana rumah atau  bangunan  yang  mereka  tempati  belum  memiliki  setrifikat  hak  atas rumah atau bangunan yang mereka tempati baik itu sertifikat hak pakai, hak milik atau hak guna bangunan.
20 Alputila, M., & Tajuddin, M. (2017). ANALISIS SOSIO-YURIDIS HAK ULAYAT DENGAN PELEPASAN ADAT SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN TANAH PADA SUKU MARIND DI KABUPATEN MERAUKE. Jurnal Restorative Justice, 1(1), 13-27.
https://doi.org/10.35724/jrj.v1i1.1899

## Daftar Pustaka
Alputila,  M.,  &  Tajuddin,  M.  (2017).  ANALISIS  SOSIO-YURIDIS  HAK ULAYAT  DENGAN  PELEPASAN  ADAT  SEBAGAI  SYARAT PENDAFTARAN  TANAH  PADA  SUKU  MARIND  DI  KABUPATEN
MERAUKE. Jurnal Restorative Justice, 1(1), 13-27. https://doi.org/10.35724/jrj.v1i1.1899
Dominikus  Rato,  Filsafat  Hukum  Mencari  dan  Memahami  Hukum.  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010.
Friedman  Lawrence  M,  1977,  Law  and  Society  An  Introduction,  New penerjemah:  Mohammad  Khozim  Cetakan  Ke  VI.  Nusa  Media, Bandung. 2014
Hans Kelsen, General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg , New  York:  Russel  and  Russel  ,  1991,  dikuitip  dari  Jimly  Ashidiqqie dan M ali Safa’at,  Gustav Radbruch  dikutip dari  Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta. 2012
Mote, H., & Pieter, S. (2023). SANKSI HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA  IZIN  DIATAS  TANAH  HAK  MILIK  ORANG  LAIN. Jurnal Restorative Justice, 6(2), 182-190. https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.502
Muhammad  Nasir,  “Hakikat  Status  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah Masyarakat  Suku  Bajo  di  Kabupaten  Pohuwato  Provinsi  Gorontalo,” Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.6 Nomor 2 (2022): 15623-1563
Saleh,  S.,  &  Alputila,  M.  (2017).  MEDIASI  SEBAGAI  ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI KABUPATEN  MERAUKE. Jurnal  Restorative  Justice, 1(2),  101-110. https://doi.org/10.35724/jrj.v1i2.1912
Soerjono  Soekanto,  Efektivitas  Hukum  dan  Peranan  Saksi,  Remaja  Karya Bandung, 1985.
Syahruddin Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, PT Umitoha, Ukhuwah Grafika, Makassar, 2014