## STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN BERBASIS USAHA PEGARAMAN

## Mei Dwi Erlina dan Manadiyanto
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021)53650159 Email: mei_dwi_erlina@yahoo.com
Diterima 7 Mei 2012 - Disetujui 20 Juni 2012

## ABSTRAK
Kawasan  Minapolitan  harus  memiliki  5  (lima)  aspek  dasar  meliputi  :  1).Subsistem  Sumber  daya dan  Tata  Ruang,  termasuk  teknologi,  2).  Subsistem  Masyarakat  dan  Bisnis,  3).  Subsistem  Kelembagaan, 4). Sub Sistem Kebijakan dan Governance , dan 5). Subsistem Infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan  pemetaan  sentra  produksi  garam,  mempelajari  potensi  dan  kendala  dalam  pengembangan minapolitan  berbasis  usaha  pegaraman,  serta  menentukan  strategi  pengembangan  di  lokasi  usaha pegaraman.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  berupa  studi  kasus  pada  19  lokasi  Kabupaten/Kota. Perumusan  strategi  pengembangan  kawasan  minapolitan  berbasis  usaha  pegaraman  menggunakan metode analisis SWOT ( Strength, Weakness, Opportunity and Threat) . Hasil pengukuran indeks kesiapan pelaksanaan  minapolitan  pada  19  lokasi  menunjukkan  2  lokasi  dikategorikan  sebagai  kawasan  mandiri, yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Pamekasan dengan nilai indeks sebesar 80% dan 85%. Kedua lokasi tersebut merupakan lokasi yang telah ditunjuk sebagai daerah sentra garam rakyat dan memiliki komitmen daerah yang tinggi dalam upaya pelaksanaan program minapolitan berbasis garam. Sedangkan 17 lokasi lainnya dikategorikan sebagai kawasan maju dalam pelaksanaan minapolitan dengan nilai indeks kesiapan berkisar  antara  55%-74%.  Strategi  yang  dirumuskan  untuk  kawasan  minapolitan  mandiri  (Kabupaten Pamekasan) adalah “meningkatkan dukungan pemerintah melalui penyusunan regulasi mengenai harga jual  garam  ditingkat  petambak  garam”.  Strategi  pengembangan  minapolitan  untuk  Kabupaten  Pati adalah “meningkatkan inovasi teknologi produksi garam  untuk mengantisipasi anomali cuaca”. Strategi yang  dirumuskan  untuk  kawasan  minapolitan  maju  adalah”  memperbaiki  fasilitas  penyimpanan  dan memberlakukan  sistem  resi  gudang,  melakukan  pengawasan  ketat  terhadap  masuknya  garam  impor, menetapkan standar kualitas garam yang jelas serta mengawasi harga dasar garam agar sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah”.
Kata Kunci:  strategi, pengembangan, kawasan minapolitan, usaha pegaraman
Abstract:    Minapolitan  Area  Development  Strategy  Based  on  Community  Salt  Business  Institutions. By: Mei Dwi Erlina and Manadiyanto.
Area  of  minapolitan  should  have  5  basic  aspect  includes  :  1).  Resources  and  spatial  subsystem, including  technology,  2).  Public  and  business  subsystem,  3).  Institutional  subsystem,  4).  Policy  and governance subsystem and 5). Infrastructure subsystem. The purpose of this study was to conduct mapping of salt production centers, studying the potential and constraints in the minapolitan development of based on Salt Business , and determine the development strategy of salt business. The research approach using case  studies  at  19  locations  Regency  /  City.  The  formulation  of  the  minapolitan  development  strategy based on salt business using SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity and Threat). The results of readiness index measurements at 19 minapolitan locations, 2 showed the locations were categorized as
independent, Pati and Pamekasan with index values   of 80% and 85%. Both of these locations were locations that have been designated as a regional center for the salt and have a high region commitment in an effort to implementing minapolitan program based on salt bussiness. While 17 other locations categorized as advanced in the implementation of the value minapolitan readiness index ranges between 55% -74%. The strategy formulated for the minapolitan (Pamekasan) is “increasing government support through the development of regulations regarding the sale price of salt at salt farmers level “. Minapolitan development strategy for Pati is to “promote technological innovation to anticipate the production of salt in the condition weather anomalies”. The strategy formulated for the advanced minapolitan is “improving storage facilities and a system of warehouse receipts, supervision on the entry of imported salt, set clear standards of salt quality and overseeing the base price of salt to match with government regulations”.
Keywords: strategy, development, minapolitan area, community salt business institutions.

## PENDAHULUAN
Kondisi produksi garam nasional saat ini  cukup  rendah  dan  tidak  mampu  untuk memenuhi  kebutuhan  garam  nasional. Produksi  garam  baru  mencapai  1.265.600 ton, sedangkan kebutuhannya 2.865.680 ton. Untuk  memenuhi  kekurangan  tersebut, Indonesia harus mengimpor sebanyak 1.600.000 ton (Jati dan Purwoko, 2009).
Garam  merupakan  salah  satu  potret ironis industri Indonesia, disatu sisi sebagai negara  bahari  dengan  potensi  garam, namun  disisi  lain  garam  yang  dihasilkan sangat  rendah.  Luas  lahan  tambak  garam nominatif  seluas  37.463  hektar  dan  lahan yang  produktif  19.889  hektar  (53,08%), berarti  ada  lahan  tambak  garam  seluas 17.574  hektar  (46,92%)  yang  tidak dimanfaatkan (A2PGRI, 2009). Berdasarkan kondisi  tersebut  maka  pada  tanggal  29 Desember  2009  di  Pamekasan  (Madura), Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan program  swasembada  garam  tahun  2015. Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kelautan No.  32  Tahun  2010  Kementrian  Kelautan dan Perikanan membuat kebijakan Minapolitan dengan menetapkan 41 lokasi percontohan pengembangan kawasan minapolitan  (Anonim,  2011).  Sebanyak 24  kabupaten/kota  untuk  perikanan budidaya,  9  kabupaten/  kota  untuk perikanan  tangkap  dan  8  kabupaten/  kota untuk garam (Grahadyarini, 2010). Berdasarkan
realita  kebutuhan  garam  tersebut,  maka Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan merencanakan  swasembada  garam  tahun 2015.
Suatu  hal  penting  yang  perlu ditindaklanjuti dengan segera adalah adanya permasalahan  terkait  dengan  konstelasi tata  niaga  garam,  khususnya  posisi  tawar ( bargaining position ). Komunitas petambak garam yang sangat lemah disebabkan belum dimilikinya lembaga representatif yang solid dan kuat serta benar-benar memperjuangkan kepentingan petambak garam. Petambak garam secara  individual  lemah  baik  dari  kualitas pendidikan  dan  kemampuan  permodalan. Hal  ini  diperparah  dengan  sulitnya akses  petambak  garam  terhadap  lembaga pembiayaan atau perbankan, informasi pasar dan teknologi.
Tata  niaga  garam  tidak  terlepas  dari 3  (tiga)    hal  pokok  yang  sering  menjadi masalah bagi petambak garam, yaitu harga, mutu, dan distribusi produk. Harga ditingkat petambak  garam  masih  bergantung  pada mekanisme pasar, belum adanya standarisasi mutu  yang  disepakati stakeholder terkait, sangat  merugikan  petambak  garam.  Selain itu,  kenyataaan  di  lapangan  menunjukkan upaya  pengembangan  garam  terkendala oleh regulasi, alur tata niaga, permodalan, kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur yang  sangat  terbatas  (Syafii,  2006;  Efendi, 2010).
Fasilitas produksi petambak garam yang masih tradisional ditambah ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang kurang memadai, menimbulkan  biaya  tinggi  terutama  biaya penanganan dan pengangkutan. Keterbatasan modal juga menyebabkan petambak garam sulit berinvestasi teknologi untuk memperbaiki produktivitas dan mutu serta minimalisasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rumusan strategi implementasi pengembangan kawasan minapolitan  berbasis  usaha  pegaraman agar  tujuan  program  minapolitan  dapat diwujudkan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan petambak garam.
Minapolitan  merupakan  manajemen ekonomi  kawasan  berbasis  komoditas perikanan unggulan dengan fokus pelaksanaannya di daerah. Setiap kawasan terdiri dari sentra produksi terintegrasi dari hulu ke hilir. Persyaratan yang wajib dimiliki daerah antara lain rencana induk minapolitan, penetapan lokasi dan komoditas unggulan, kelompok  kerja  antar  dinas,  infrastruktur dasar  dan  keamanan  (BBRSEKP,  2010). Pada pelaksanaannya program minapolitan ini  terdapat  kelemahan  yaitu  lemahnya komitmen  pemerintah  daerah  dalam mendukung  program  ini.  Pemetaan  ini dikembangkan  dari  hasil  kajian  model minapolitan yang dilakukan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi tahun 2010. Pada tahun 2010  dilakukan  kajian  tentang  peran  dari subsistem  tersebut  dalam  pengembangan minapolitan  produk  kelautan.  Model minapolitan, merupakan model minapolitan yang dibangun berdasarkan 5 (lima) aspek yang disebutkan diatas. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mengembangkan minapolitan berbasis  usaha  pegaraman  di  berbagai kawasan potensial dibutuhkan informasi sosial ekonomi dan strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis usaha pegaraman.

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian dilakukan selama 7 bulan (April-Oktober 2011). Lokasi kegiatan merupakan  sentra  produksi  garam  di
beberapa propinsi ditetapkan sebagai lokasi minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 32 tahun 2010 meliputi Cirebon, Indramayu, Pati, Rembang, Brebes, Demak, Jepara, Pasuruan, Lamongan, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Karangasem, Bima, Nagakeo, Takalar, Jeneponto dan Pangkajene kepulauan

## Pendekatan dan Metoda Analisis
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan  analisis  kebijakan,  yaitu  suatu bentuk  kegiatan  yang  menghasilkan  dan menyajikan  informasi  sedemikian  rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan (Dunn,  2000).  Dalam  hal  ini,  termasuk  di dalamnya kegiatan mensitesis dan evaluasi informasi,termasuk  hasil-hasil  penelitian, untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi opsi  desain  kebijakan  publik  (Simatupang, 2003).
Data yang dikumpulkan pada kegiatan penelitian  ini  berupa  data  primer  maupun data sekunder. Data primer yang dikumpulkan adalah informasi tentang berbagai variabel sosial ekonomi pada seluruh aspek generik kawasan  minapolitan.  Data  sekunder  yang dapat  dikumpulkan  antara  lain  laporan hasil penelitian dan atau kajian yang terkait dengan berbagai aspek yang merupakan dasar kajian strategi pengembangan minapolitan. Kumpulan  data  tersebut  diperlukan  dalam rangka  merumuskan  pemetaan  model pengembangan minapolitan berbasis usaha pegaraman.
Teknik pengumpulan data yang dipilih pada  kegiatan  penelitian  ini  dilakukan melalui studi pustaka dan survei terstruktur menggunakan panduan kuesioner. Kuesioner yang dipersiapkan dikembangkan dari topik data.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh dilakukan penilaian ( scoring ), yang selanjutnya diketahui  bahwa  berdasarkan scoring tersebut  dihasilkan  nilai  indeks  kesiapan pelaksanaan minapolitan yang kemudian dapat diklasifikasikan  menjadi  kategori  kawasan minapolitan  perintis,  pemula,  maju  dan
mandiri. Perumusan strategi pengembangan kawasan  minapolitan  perikanan  berbasis usaha  pegaraman  dianalisis  dengan menggunakan metode SWOT (Sianipar dan Entang,  2008).  Tabulasi  dilakukan  sesuai dengan kebutuhan matrik analisis SWOT yaitu pengelompokan data berdasarkan kategori faktor eksternal dan internal.
Faktor  eksternal  terdiri  atas  data dan informasi yang terkait dengan peluang (O)  dan  ancaman  (T),  sementara  faktor internal  terdiri  atas  informasi  yang  terkait dengan  kekuatan  (S)  dan  kelemahan  (W). Model  pemetaan  pengembangan  kawasan minapolitan  dihasilkan  melalui  data primer  dan  sekunder  yang  dianalisis  dan diformulasikan  dengan  bantuan software ARC-VIEWS  GIS  3.3  untuk  menghasilkan
Peta Klasifikasi Kesiapan Program
Minapolitan  Berbasis  Usaha  Pegaraman  di Indonesia,dan  Peta  Strategi  Peningkatan Kesiapan Pelaksanaan Minapolitan Berbasis Usaha Pegaraman.
Penilaian kesiapan suatu daerah dalam pelaksanaan  minapolitan  berbasis  usaha pegaraman  didasarkan  pada  karakteristik sosial  ekonomi  petambak  garam  yang menjadi  responden  penelitian  terhadap kondisi  berbagai  aspek  generik  dalam penerapan minapolitan yaitu aspek infrastruktur,  aspek  kelembagaan,  aspek masyarakat  dan  bisnis,  aspek  sumberdaya dan  tata  ruang  dan  aspek  kebijakan  dan tata  kelola  pemerintah.  Empat  kategori lokasi  berdasarkan  nilai  indeks  kesiapan pelaksanaan minapolitan dari masing-masing lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

## 1.  Perintis (Nilai Indeks Kesiapan Pelaksanaan Minapolitan (0%-25%) )
Lokasi yang termasuk dalam kategori perintis  adalah  dengan  nilai  indeks  0-25%, secara umum dapat dilihat dari sisi infrastruktur masih  belum  tersedia,  kelembagaan  yang belum terbentuk, jaringan pemasaran yang belum  sempurna,  namun  memiliki  potensi lahan  yang  belum  termanfaatkan  secara optimal

## 2. Pemula (Nilai Indeks Kesiapan Pelaksanaan
Minapolitan (26%-50%) )
Lokasi yang termasuk dalam kategori pemula  adalah  dengan  nilai  indeks  26- 50%  ,  secara  umum  masih  belum  berbeda dengan kondisi pada lokasi perintis namun mulai  terlihat  keberadaan  infrastruktur yang  menunjang  usaha  pegaraman  dan juga  mulai  ada  perhatian  dari  pemerintah daerah setempat tentang potensi pengembangan kawasan minapolitan.

## 3. Maju (Nilai Indeks Kesiapan Pelaksanaan Minapolitan (51%-75%) )
Lokasi yang termasuk dalam kategori maju  adalah  dengan  nilai  indeks  51-75%, secara umum dapat dilihat dari infrastruktur yang  sudah  tersedia,  kelembagaan  pelaku usaha  yang  telah  terbentuk  dan  jaringan pemasaran  yang  sudah  melembaga  serta lahan potensial yang sebagian besar sudah termanfaatkan. Dukungan pemerintah juga sangat  terlihat  dengan  berbagai  kebijakan yang sudah diterapkan namun biasanya belum sampai ke tahap pembentukan masterplan kawasan minapolitan.

## 4. Mandiri (Nilai Indeks Kesiapan Pelaksanaan Minapolitan (76-100%) )
Lokasi  yang  masuk  dalam  kategori mandiri adalah dengan nilai indeks 76-100%, secara  umum  terlihat  dari  kelima  aspek generik yang telah memenuhi syarat dan pada kondisi yang optimal serta adanya komitmen daerah  yang  jelas  terhadap  pembentukan kawasan minapolitan yang biasanya diikuti dengan pembentukan masterplan . Jaringan kelembagaan  dan  pemasaran  sudah berfungsi  dengan  baik  dan  juga  telah terlihat adanya investor yang mulai tertarik berinvestasi  pada  usaha  pegaraman.  Oleh karena  itu  daerah  yang  digolongkan  pada kategori mandiri biasanya siap secara swadaya dengan  potensi  dan  upaya  sendiri  untuk melaksanakan program minapolitan.

## INDEKS KESIAPAN PELAKSANAAN MINAPOLITAN
Berdasarkan pengukuran indeks kesiapan pelaksanaan  minapolitan  didapatkan  nilai indeks  kesiapan  pelaksanaan  minapolitan sebagai berikut: dari 19 (sembilan belas) lokasi terdapat  2  (dua)  lokasi  yang  dikategorikan sebagai kawasan mandiri, yaitu Kabupaten Pati  dan  Kabupaten  Pamekasan  dengan nilai  indeks  sebesar  80%  dan  85%.  Kedua lokasi  tersebut  merupakan  lokasi  yang telah ditunjuk sebagai daerah sentra garam rakyat dan memiliki komitmen daerah yang tinggi  dalam  upaya  pelaksanaan  program minapolitan  berbasis  garam.  Sementara
17  (tujuh  belas)  lokasi  lainnya  (Kabupaten Sumenep, Sampang, Rembang, Indramayu, Cirebon,  Nagakeo,  Brebes,  Demak,  Jepara, Pasuruan, Lamongan, Bangkalan, Karangasem, Bima,  Takalar,  Jeneponto  dan  Pangkajene Kepulauan) dikategorikan sebagai kawasan maju dalam pelaksanaan minapolitan dengan nilai  indeks  kesiapan  berkisar  antara  55%- 74%.  Kabupaten  Pasuruan  memiliki  nilai terendah sebesar 55%, sedangkan Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Takalar memiliki nilai terbesar pada kategori maju yaitu sebesar 74%. Nilai  indeks  kesiapan  tersebut  diperoleh berdasarkan kondisi rata-rata kesiapan pada tiap aspek generik minapolitan pada lokasi terkait, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1.   Indeks Kesiapan Pelaksanaan Minapolitan Berbasis Usaha Pegaraman di Lokasi Sentra
Garam Tahun 2011.
Table  1. . Readiness  Index  of  Minapolitan  Implementation  Based  on  Salt  Bussiness  in  Salt Production Area, 2011.
Provinsi/ Province No Lokasi/ Location Indeks Kesiapan Minapolitan/
Minapolitan
Readiness Index (%) Kategori Kesiapan Minapolitan/ Categories of Readiness Minapolitan 1 Jawa Barat/ West Java 1 Cirebon 74 Maju/ Developed 2 Indramayu 74 Maju/ Developed 2 Jawa Tengah/ Central Java 3 Pati 80 Mandiri/ Self Developed 4 Rembang 73 Maju/ Developed 5 Brebes 66 Maju/ Developed 6 Demak 68 Maju/ Developed 7 Jepara 72 Maju/ Developed 3 Jawa Timur/ East Java 8 Pasuruan 55 Maju/ Developed 9 Lamongan 66 Maju/ Developed 10 Sampang 66 Maju/ Developed 11 Bangkalan 70 Maju/ Developed 12 Pamekasan 85 Mandiri/ Self Developed 13 Sumenep 72 Maju/ Developed 4 Bali/ Bali 14 Karangasem 69 Maju/ Developed 5 Nusa Tenggara Barat/ West Nusa Tenggara 15 Bima 71 Maju/ Developed 6 Nusa Tenggara Timur/ East Nusa Tenggara 16 Nagekeo 59 Maju/ Developed 7 Sulawesi Selatan/ South Sulawesi 17 Takalar 74 Maju/ Developed 18 Jeneponto 74 Maju/ Developed 19 Pangkajene kepulauan 59 Maju/ Developed
Sumber: Data Primer (Diolah, 2011) / Source: Primary Data (Process. 2011)
Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Pati sebagai sentra usaha garam rakyat dengan kategori daerah minapolitan mandiri dibuktikan pula dengan jumlah unit usaha pengolahan garam sebanyak 60 unit usaha pengolahan garam rakyat. Tenaga kerja yang bekerja dalam usaha pengolahan garam adalah 1.444 orang dan 3.511 orang tenaga kerja yang bekerja pada lahan tambak garam.
Luas  lahan  produksi  garam  pada Kabupaten  Pati  berdasarkan  keputusan Bupati Pati Nomor 523/049/2011 tahun 2011 mengenai penetapan kawasan Minapolitan garam  Kabupaten  Pati  yaitu  sebesar  2.563 hektar  dengan  rata-rata  produksi  sebesar 291.968 ton/tahun.
Kabupaten  Pamekasan  telah  siap melaksanakan  minapolitan  dari  aspek kebijakan  dan  tata  kelola  pemerintah dengan nilai indeks kesiapan sebesar 99%. Dokumen tentang tata ruang pengembangan kawasan  minapolitan  ( masterplan )  telah terbentuk.  Sosialisasi  tentang  minapolitan telah dilakukan hingga level pembudidaya.
Terdapat  dukungan  pemerintah  daerah terhadap pengembangan kawasan minapolitan. Bentuk  dukungan  tersebut  dalam  bentuk SK  Bupati  tentang  penetapan  kawasan minapolitan  yang  telah  ada  dan  sudah disahkan  oleh  Bupati  dengan  nomor 188/317/441.131/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan yang isinya antara lain menetapkan Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Galis sebagai Lokasi Kawasan Minapolitan Garam pada Kabupaten Pamekasan,  sedangkan  lokasi  Kawasan Pendukung adalah Kecamatan Tlanakan. Oleh karena itu kedua daerah tersebut dikategorikan mandiri  dalam  pelaksanaan  minapolitan berbasis usaha pegaraman.
Nilai  indeks  kesiapan  pelaksanaan minapolitan berbasis usaha pegaraman pada 19  lokasi  penelitian  telah  diklasifikasikan berdasarkan kategori mandiri, maju, pemula dan perintis yang digambarkan dalam Peta Klasifikasi  Kesiapan  Program  Minapolitan Berbasis  Usaha  Pegaraman  di  Indonesia (Gambar 1).
Gambar 1. Peta Klasifikasi Kesiapan Pelaksanaan Minapolitan Berbasis Usaha  Pegaraman di Indonesia Tahun 2011.
Figure  1.      The Readiness of Map Classifications Minapolitan Based on Community Salt Business in Indonesia, 2011.
Berdasarkan peta pada Gambar 1 dapat diketahui  bahwa  daerah  yang  tergolong mandiri hanya terdapat di dua lokasi yaitu Kabupaten Pamekasan (85%) dan Kabupaten Pati  (80%).  Di  dua  kabupaten  itu,  secara umum  terlihat  dari  kelima  aspek  generik yang telah memenuhi syarat dan pada kondisi yang optimal serta adanya komitmen daerah yang jelas terhadap pembentukan kawasan minapolitan  yang  biasanya  diikuti  dengan pembentukan  masterplan.  Lokasi  lainnya masih tergolong kawasan minapolitan maju dengan  nilai  indeks  kesiapan  pelaksanaan minapolitan  berkisar  antara  51%-75% secara umum dapat dilihat dari infrastruktur yang  sudah  tersedia,  kelembagaan  pelaku usaha  yang  telah  terbentuk  dan  jaringan pemasaran  yang  sudah  melembaga  dan lahan potensial yang sebagian besar sudah termanfaatkan. Dukungan pemerintah juga sangat  terlihat  dengan  berbagai  kebijakan yang  sudah  diterapkan  namun  biasanya belum  sampai  ke  tahap  pembentukan masterplan kawasan minapolitan.

## STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN BERBASIS USAHA PEGARAMAN
Berdasarkan hasil analisa SWOT yang dilakukan  pada  enam  lokasi  penelitian ditambah  dengan  hasil mail survey pada 13  lokasi  penelitian,  dapat  diklasifikasikan menjadi  dua  yaitu  strategi  untuk  kawasan minapolitan berbasis usaha pegaraman maju dan  strategi  untuk  kawasan  minapolitan berbasis usaha pegaraman mandiri.

## 1. Pada Kawasan Pengembangan Minapolitan Katagori Mandiri
Hasil evaluasi faktor internal ( kekuatan dan  kelemahan)  dan  eksternal  (peluang dan  ancaman)  kawasan  minapolitan  di Kabupaten  Pamekasan  berada  pada Kuadran  III  (Gambar  2)  sehingga  strategi yang  dipilih  adalah  strategi  WO  atau Weakness Opportunity yang mengoptimalkan peluang  yang  ada  untuk  mengatasi kelemahan  yang  dimiliki.  Strategi  yang
dilakukan adalah “meningkatkan dukungan pemerintah  melalui  pembuatan  regulasi terkait  dengan  harga  jual  garam  ditingkat petambak  garam.”  Berdasarkan  peta posisi  Kabupaten  Pati  dalam  penerapan minapolitan  berada  pada  Kuadran  IV (Gambar  3)  sehingga  strategi  yang  paling sesuai  adalah  strategi  WT  atau Weakness Threats yaitu  meminimalkan  kelemahan untuk menghadapi ancaman, maka strategi yang dilakukan adalah “tingkatkan inovasi  teknologi  produksi  garam  untuk mengantisipasi anomali cuaca”.

## 2. Pada Kawasan Pengembangan Minapolitan

## Katagori Maju
Hasil evaluasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), diketahui bahwa peta posisi pengembangan kawasan minapolitan katagori maju  berada  pada  Kwadran  II  (Gambar  4) yaitu  strategi  ST,  yaitu  mengoptimalkan kekuatan  untuk  menghadapi  ancaman sehingga  strategi  yang  dipilih  adalah” memperbaiki  fasilitas  penyimpanan  dan pemberlakuan sistem resi gudang, melakukan pengawasan  ketat  terhadap  masuknya garam impor, tetapkan standar kualitas garam yang  jelas  dan  awasi  harga  dasar  garam agar  sesuai  peraturan  yang  ditetapkan pemerintah”.
Strategi  yang  telah  dihasilkan  oleh analisis  SWOT  ditindaklanjuti  dengan implikasi strategi yang merupakan langkah operasional  yang  dapat  diterapkan  sesuai dengan kategori kawasan minapolitan yang telah  diklasifikasikan/dikemukakan  pada Tabel 2 dan 3.
Berdasarkan analisis SWOT, penetapan strategi peningkatan kesiapan pelaksanaan minapolitan  usaha  pegaraman  dilakukan pada enam lokasi penelitian ditambah dengan hasil mail survey pada 13 lokasi penelitian dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  yaitu strategi untuk kawasan minapolitan berbasis usaha  pegaraman  maju  dan  strategi  untuk kawasan minapolitan berbasis usaha pegaraman mandiri.

## Gambar 3. Peta Posisi Kekuatan Kabupaten Pati dalam Penerapan Minapolitan
Berbasis Usaha Pegaraman.
Figure 3. Map of Pati District Strenght Position in Minapolitan Based on Salt Bussiness Implementation.

## Gambar 2. Peta Posisi Kekuatan Kabupaten Pamekasan dalam Penerapan Minapolitan  berbasis Usaha Pegaraman.
Figure 2.       Map of Pamekasan District Strenght Position in Minapolitan Based on Salt Bussiness Implementation.

## Gambar 4. Peta Posisi Kekuatan Kategori Maju dalam Penerapan Minapolitan Berbasis Usaha Pegaraman.
Figure 4.     Map of Strenght Position Clasifed as Developed in Minapolitan Based on Salt BussinessImplementation.
Tabel  2.  Strategi  dan  Implikasi  Strategi  Pengembangan  Kawasan  Minapolitan  Berbasis Usaha Pegaraman pada Kawasan Minapolitan Maju Tahun 2011.
Table  2. Strategies  and  Implications  for  Development  Strategy  Minapolitan  based  on Community Salt Business at the Area of Minapolitan Maju, 2011.
No Strategi/ Strategy Implikasi Strategi/ Implication of Strategy 1 Perbaiki fasilitas penyimpanan dan pemberlakuan sistem resi gudang/ Improve storage facilities  and  the  enactment of the warehouse receipt system.
Pemerintah  daerah  memfasilitasi  gudang  penyimpanan permanen  dengan  pemberlakuan  sistem  resi  gudang/ Local Governments facilitate permanent storage with the enactment of the warehouse receipt system.
2 Tetapkan  standar  kualitas garam  yang  jelas  dan  awasi harga  dasar  agar  sesuai peraturan  yang  ditetapkan pemerintah/ Set of standards of quality salt clear and supervise  basic  price  to  fit regulation determined by the government.
1. Pemerintah  mengembangkan  alat  pengukur  kualitas garam yang dapat digunakan dan diperoleh dengan mudah oleh  petambak  garam  sehingga  dapat  meningkatkan posisi  tawar  mereka  dalam  penentuan  harga  garam/ The government develops gauge the quality of salt that can be used by farmers and exploited easily salt so as to strengthen bargaining  position  of  them  in  the  determination  of  the price of salt .
2.  Pembuatan regulasi terkait dengan sanksi yang diberlakukan apabila  harga  yang  berlaku  dibawah  harga  dasar  yang sudah  ditetapkan/ The  making  of  regulations  related  to the sanctions imposed when the price goes below the base price has been set. 3 Pemerintah harus
menetapkan dan menerapkan kebijakan  kemudahan  akses permodalan  agar  produksi garam berkualitas tetap dapat dilakukan/ The Government must establish and implement a policy of easy access to capital remains quality salt production can be done.
1. Pemerintah  meningkatkan  infrastruktur  dan  distribusi produksi  garam/ The Government improve infrastructure and distribution of salt production.
2.  Pemerintah  memfasilitasi  gudang  yang  permanen  dengan pemberlakukan  resi  gudang/ The Government facilitated the permanent warehouse with warehouse receipt system.
3.  Pemerintah memberlakukan regulasi terkait dengan sanksi yang  berlaku  bila  terjadi  harga  jual  dibawah  harga  dasar pemerintah/ The  Government  enacted  the  regulation related to the applicable sanctions when there selling price under the Government’s base price.
4. Akses permodalan untuk pengolahan lahan tambak garam melalui koperasi dan bank/ Access to capital for processing farm ponds of salt through cooperatives and banks.
4 Tingkatkan teknologi pegaraman  untuk  mengatasi anomali cuaca melalui penambahan modal petambak  garam  / Increase Salt of technology to overcome the weather anomaly through capital increase farmers salt.
1. Penyediaan  pembangunan  gudang  permanen  untuk penyimpanan garam/ The provision of the construction of a permanent storage warehouse to a salt.
2.  Mempermudah  mendapatkan  akses  permodalan  bagi usaha  pergaraman/ Facilitate access to venture capital Community Salt Business Institutions.
3.  Alternatif  teknologi  pergaraman  pengganti  matahari sebagai  sumber  panas/ Alternative  Salt  of  Technology replacement for the Sun as heat source.
Sumber: Data Primer (Diolah, 2011)/ Source: Primary Data (Process, 2011)
Sumber: Data Primer (Diolah, 2011)/ Source: Primary Data (Process, 2011)
No Strategi/ Strategy
Implikasi Strategi/ Implication of Strategy 1 Tingkatkan dukungan pemerintah dengan pembuatan regulasi atau pembentukan lembaga keuangan mikro yang dapat diakses oleh petambak garam/ Increase the support of government by the manufacture regulation or the formation of micro finance institution accessible to farmers salt.
1. Dibentuk lembaga permodalan untuk mempermudah  mengakses  modal  melalui koperasi  maupun  bank/ Formed  institution capital to facilitate access capital through cooperative and bank.
2.  Pemerintah  membuat  regulasi  terkait  dengan sanksi  yang  berlaku  apabila  terjadi  harga jual  dibawah  harga  dasar  pemerintah/ The Government  made  regulation  related  to  the sanctions applicable in the event of selling price under the base price of the government.
2 Tingkatkan inovasi teknologi dalam usaha pegaraman untuk mengantisipasi anomali cuaca/ Increase technological innovations in an attempt to anticipate Community Salt Business Institutions the anomaly lay in the weather.
1. Membuat  alternatif  teknologi  pengganti dengan  menggunakan  teknik  evaporasi  selain menggunakan  sinar  matahari  sebagai  sumber panas/ Make  alternative  technology  substitute using technique evaporative only using sunlight as a source of heat.
2.  Diseminasi  teknologi  tepat  guna  pencucian garam/ The  dissemination  of  appropriate technology to the leaching of salt.

## Tabel 3. Strategi dan Implikasi Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis
Usaha Pegaraman pada Kawasan Minapolitan Mandiri Tahun 2011.
Table  3.  Strategies  and  Implications  for  Development  Strategy  Minapolitan  Based  on Community Salt Business   at the Area of Minapolitan Mandiri, 2011.
Gambar  5.  Peta  Strategi  Peningkatan  Kesiapan  Pelaksanaan  Minapolitan  Berbasis  Usaha

## Pegaraman Tahun 2011.
Figure  5 .                A map of the increase in the Implementation of the Strategy of Readiness Minapolitan Based on Community Salt Business Institutions, 2011.

## Strategi untuk daerah MAJU:
1. Perbaiki  fasilitas  penyimpanan  dan pemberlakuan sistem resi gudang 2.  Tetapkan standar kualitas garam yang jelas dan  awasi  harga  dasar  agar  sesuai  per- aturan yang ditetapkan pemerintah
3.  Pemerintah  harus  menetapkan  dan menerapkan  kebijakan  kemudahan  akses permodalan agar produksi garam berkuali- tas tetap dapat dilakukan
4. Tingkatkan  teknologi  pegaraman  untuk mengatasi  anomali  cuaca  melalui  penam- bahan modal petambak garam
STRATEGI UNTUK DAERAH MANDIRI:
1. Tingkatkan  dukungan  pemerintah  dengan pembuatan  regulasi  atau  pembentukan lembaga keuangan mikro yang dapat diak- ses oleh petambak garam
2.  Tingkatkan  inovasi  teknologi  dalam  usaha pegaraman  untuk  mengantisipasi  anomali cuaca.
Strategi peningkatan
kesiapan pelaksanaan  minapolitan  berbasis  usaha pegaraman  tersebut  dijelaskan  pada  peta berikut:

## REKOMENDASI DAN LANGKAH STRATEGIS
1. Strategi pengembangan program minapolitan  berbasis  usaha  pegaraman pada katagori mandiri adalah :
a.  Menjaga  harga  garam  ditingkat petambak  garam  sesuai  dengan harga  dasar  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.
b.  Membentuk  Badan  Pengelola  Garam sebagai upaya untuk menjamin harga garam  ditingkat  petambak  garam sesuai  dengan  harga  yang  sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga posisi  tawar  petambak  garam  terkait dengan  penentuan  harga  garam menjadi lebih besar.
c.  Membuat  alternatif  teknologi  yang dapat  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas garam, mencakup teknologi evaporasi semi mekanis pada tahapan produksi garam, sehingga tidak hanya mengandalkan  teknologi  evaporasi secara  alami  dengan  menggunakan tenaga  surya  serta  penambahan  zat aditif yang aman. Selain itu juga perlu adanya  sosialisasi  dan  introduksi teknologi pencucian garam.
2.  Strategi pengembangan program minapolitan  berbasis  usaha  pegaraman pada katagori maju adalah :
a.  Memfasilitasi  gudang  penyimpanan garam  permanen  ,  sehingga  garam yang  disimpan  oleh  petambak  dapat dijadikan  jaminan,  apabila  petambak garam  memerlukan  modal  untuk perbaikan  lahan  tambak  garam dan  pembelian  peralatan  produksi. Petambak  garam  dapat  menyimpan garam  hasil  produksinya  dan  dapat dijual  pada  saat  belum  atau  tidak panen, sehingga harga garam
menjadi  lebih  tinggi.  Sistem  resi gudang  disini  adalah  dokumentasi/ surat  bukti  kepemilikan  barang  yang disimpan  di gudang, diterbitkan oleh pengelola gudang tertentu, dan harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi  (BAPPEBTI),  salah  satu  unit esselon I di Kementrian Perdagangan. Pembuatan resi gudang ini  dilakukan berdasarkan pada ketentuan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
171/PMK.05/2009  tentang  Skema Subsidi  Resi  Gudang  (SRG)  dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009
tentang  Pelaksanaan  Skema  Subsidi Resi Gudang. Surat ini nantinya dapat dijadikan  sebagai  jaminan/agunan apabila  petambak  garam  ataupun KUGAR  mengakses  pinjaman  modal ke bank.
b.  M e n s o s i a l i s a s i k a n . . d a n mengembangkan alat pengukur kualitas garam yang dapat digunakan dan  diperoleh  dengan  mudah oleh  petambak  garam.  Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini  adalah  Kementrian  Perindustrian dan  Perdagangan,  sehingga  dapat meningkatkan posisi tawar petambak garam dalam penentuan harga garam.
c.  Membuat  regulasi  terkait  dengan sangsi  yang  diberlakukan  apabila harga  garam  yang  berlaku  ditingkat petambak  garam  berada  dibawah harga  dasar  yang  sudah  ditetapkan oleh pemerintah.

## PENUTUP
Indeks  kesiapan  lokasi  penelitian sentra  garam  terdiri  dari  2  (dua)  kategori, yaitu  kategori  maju  dan  mandiri.  Kesiapan penggunaan  lahan  yang  masih  rendah adalah  Brebes,  Bangkalan,  Indramayu dan  Sampang,  sedangkan  lokasi  lainnya pemanfaatan  lokasi  sudah  mencapai  75%.
Daerah  yang  tergolong  mandiri  hanya terdapat  di  dua  lokasi  yaitu  Kabupaten Pamekasan  (85%)  dan  Kabupaten  Pati (80%).  Lokasi    yang  tergolong  Kawasan Minapolitan Maju dengan nilai indeks kesiapan pelaksanaan  minapolitan  berkisar  antara 51%-75%  adalah  Kabupaten  Sumenep, Sampang,  Rembang,  Indramayu,  Cirebon, Nagakeo, Brebes, Demak, Jepara, Pasuruan, Lamongan,  Bangkalan,  Karangasem,  Bima, Takalar, Jeneponto dan Pangkajene Kepulauan.
Langkah operasional penerapan strategi  pengembangan  minapolitan  usaha pegaraman untuk kategori mandiri adalah :
1.  Menjaga  stabilitas  harga  garam  ditingkat petambak  garam  sesuai  dengan  harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah.
2.  Membentuk  Badan  Pengelola  Garam sebagai  upaya  untuk  menjamin  harga garam  ditingkat  petambak  garam  sesuai dengan  harga  yang  sudah  ditetapkan oleh  pemerintah  sehingga  posisi  tawar petambak garam terkait dengan penentuan harga garam menjadi lebih besar.
3.  Membuat  alternatif  teknologi  yang  dapat meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas garam, mencakup teknologi evaporasi semi mekanis pada tahapan produksi garam dan teknologi pencucian garam krosok.
Langkah operasional penerapan strategi  pengembangan  minapolitan  usaha pegaraman untuk kategori majui adalah :
1.  Memfasilitasi gudang penyimpanan garam permanen , sehingga garam yang disimpan oleh  petambak  dapat  dijadikan  jaminan, apabila  petambak  garam  memerlukan modal  untuk  perbaikan  lahan  tambak garam dan pembelian peralatan produksi.
2.  Mensosialisasikan  dan  mengembangkan alat  pengukur  kualitas  garam  yang dapat  digunakan  dan  diperoleh  dengan mudah  oleh  petambak  garam.  Sosialisasi dilakukan  oleh  Pemerintah  dalam  hal ini  adalah  Kementrian  Perindustrian dan Perdagangan, sehingga dapat
meningkatkan  posisi  tawar  petambak garam dalam penentuan harga garam.
3.  Membuat  regulasi  terkait  dengan  sangsi yang  diberlakukan  apabila  harga  garam yang  berlaku  ditingkat  petambak  garam berada  dibawah  harga  dasar  yang  sudah ditetapkan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  2011.  Surat  Keputusan  Menteri Kelautan dan Perikanan No. 32 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.
Jakarta.
_____.  2011.  Data  Impor  Garam  Indonesia. Pusat Data dan Informasi Kementerian Perdagangan. Jakarta.
Dunn, W.N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan
Publik.  Edisi  Kedua.  Gajah  Mada University Press. Yogyakarta.687p.
Efendi, M. 2009. Garam Madura. Universitas Trunojoyo. Bangkalan-Madura.
Grahadyarini.  2010.  Apa  Kabar  Program Minapolitan. Kompas, Kamis, 21 Oktober
2010.
Jati  dan  Purwoko.  Indonesia  Miskin  Garam. Bisnis Indonesia.
Sianipar,  J.P.G  dan  Entang,  H.M.  2008. Teknik-Teknik  Analisis  Manajemen. Modul  Pendidikan  dan  Pelatihan Kepemimpinan  Tingkat  III.  Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia. Jakarta.
Simatupang, P. 2003. Analisis Kebijakan : Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. Analisis Kebijakan Pertanian. I (1): 14-35. Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
Syafii,  A.  2006.  Potret  Pemberdayaan  Petani Garam. Implementasi Konsep dan Strategi. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.