INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9997-10017 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Praktek Dan Fungsi Zakat, Infaq, Shodaqoh Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar,
Kabupaten Indramayu Tahun 2017)
Kasno 1 ✉ , Ahmad Sudirman Abbas 2
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu
Email: abdullatiefkasno@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Zakat beserta infaq dan shadaqah merupakan tanda terang dari Allah SWT untuk menjamin seorang tidak menderita karena kekurangan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga dapat mensucikannya dari penyakit kemiskinan.  Oleh karena itu sebagai pengelola tunggal di pedesaan, maka,  Badan  Amil  Zakat  Infaq  Shodaqoh  Desa  Mekarjaya  terus  memberikan  pemahaman, perlindungan,  pembinaan  serta  pelayanan  pada  pemberi,  penerima  dan  pengelola  zakat  untuk meningkatkan  kesadaran  membayar  zakat,  meningkatkan  kesejahteraan  umat  serta  meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat beserta infaq dan shadaqah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  praktek  dan  fungsi    yang  dilakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat  Infaq  Shodaqoh  Desa Mekarjaya melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, problematika yang dihadapi serta langkah- langkah untuk mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek dan fungsi di BAZ Desa Mekarjaya adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi: 1) Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif; 2) Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha.
Kata Kunci: Zakat, UPZ
Abstract
Zakat, infaq, and shodaqah are a bright sign from Allah SWT to guarantee someone not to suffer because of being lack of facilities to fulfill basic needs, until they can purify it from poverty disease. Therefore as the only management in the village then The Board of Amil Zakat, Infaq, and Shodaqah in Mekarjaya Village continuously gives understanding, protection, guidance, and service to the giver, recipient, and zakat management to improve the awareness of paying zakat, increasing the ummah (people)  prosperity  and  to  increase  the  usage  and  usage  result  of  infaq  and  also  shodaqah.  The purpose of this research was to find out the practice and function conducted by The Board of Amil Zakat Infaq Shodaqah in Mekarjaya Village through the management of zakat, infaq, and shodaqah, the problems faced, and the stages to overcome them. The type of this research was qualitative namely by using interview and documentation method. The results of this research showed that the practice and function at BAZ Mekarjaya Village were consumptive (traditional and creative) and productive (creative). The problems faced were 1) the empowerment model this far in majority was in consumptive form, 2) creative productive model was still limited on giving business capital.
Keywords: Zakat, UPZ

## PENDAHULUAN
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Perintah zakat  mengajarkan kepada manusia agar tidak menjadi seseorang yang hanya khusyu’ dalam hal peribadatan habluminallah  (hubungan  manusia  dengan  Allah),  sementara  di  sisi  yang  lain  yaitu habluminannas (hubungan manusia dengan manusia) tidak diperdulikannya. (Mahmud Abu Saud 1996 : 21)
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011  Pasal  1  Ayat  (2)  tentang Pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan  syariat  Islam.  Sementara  itu,  pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  terhadap  pengumpulan  dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (UU No 23 Pengelolaan Zakat 2011 : 1)
Dalam  Pasal  7  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat dijelaskan  bahwa  pengelolaan  zakat  yang  mencakup  kegiatan  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  terhadap  pengumpulan  dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat). (UU No 23 Pengelolaan Zakat 2011 : 19)
Undang-undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  Dalam  Pasal  19 menjelaska bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan  zakat  yang  telah  diaudit  kepada  BAZNAS  secara  berkala.  Dalam pendistribusian  zakat,  Pasal  25  menyebutkan  bahwa  zakat  wajib  didistribusikan  kepada mustahiq  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Selanjutnya  Pasal  26  disebutkan  bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. (UU No 23 Pengelolaan Zakat 2011 : 19)
Terkait  dengan  praktek  dan  fungsi  zakat,  dalam  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  dijelaskan  bahwa  zakat  dapat didayagunakan  untuk  usaha  produktif  dalam  rangka  penanganan  fakir  miskin  dan peningkatan  kualitas  umat.  Lebih  lanjut,  dalam  ayat  (2)  dijelaskan  pendayagunaan  zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
Selain itu, beban ganda umat muslim Indonesia yang harus membayar pajak juga zakat harus  mendapatkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah.  Umat  muslim  merasa  berat membayar  zakat  karena  ia  merasa  terbebani  dengan  beban  pajak  yang  ada,  mulai  dari tanah,  rumah,  dan sebagainya.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  membuat  kebijakan  ”Zakat sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak”  yang  dituangkan  dalam  Undang -undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 14 ayat 3 disebutkan bahwa: ”Zakat y ang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil  zakat  dikurangkan  dari  laba/pendapatan  sisa  kena  pajak  dari  wajib  pajak  yang bersangkutan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”.  (UU  No  38 Pengelolaan Zakat 1999 : 14)
Menurut  Uzaifah,  untuk  menangani  masalah  pengelolaan  zakat,  secara  khusus pemerintah membentuk Organisasi Pengelola Zakat yang diberi nama Badan Amil Zakat (BAZ). Semua hal terkait pengelolaan zakat juga di bawah intervensi pemerintah termasuk standar  manajemen  zakat  yang  digunakan  guna  memberikan  standar  pola  manajemen zakat  pada  tiap  Organisasi  Pengelola  Zakat  di  Indonesia.  Standar  manajemen  zakat  ini disusun  oleh  pemerintah  yaitu  oleh  Departemen  Agama  Republik  Indonesia  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  Direktorat Pemberdayaan Zakat pada  tahun 2007. Manajemen  zakat  mempunyai  peranan  besar  dalam  pengelolaan  zakat  karena  akan menentukan  langkah  Organisasi  Pengelola  Zakat  dalam  optimalisasi  pengumpulan  dan penyaluran zakat sehingga beban ganda yang ada di Indonesia tidak berdampak negatif pada pengumpulan dana zakat. (Uzaifah 2010 : 46)
Sampai saat ini, regulasi tentang zakat di Indonesia sudah pernah dikeluarkan oleh pemerintah  dan  DPR,  baik  dalam  bentuk  Undang-undang  atau  yang  tingkatanya  lebih rendah. Akan tetapi, masih belum dianggap maksimal dalam implementasinya.  Munculnya Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang  pengelolaan  zakat  merupakan  salah  satu  bukti  bahwa  regulasi  hukum  positif mengenai  zakat  di  Indonesia  telah  kuat.  Hanya  saja,  masih  perlu  dilihat  kembali  apakah pengelolaan  zakat  sudah  sesuai  dengan  kedua  undang-undang  tersebut  atau  belum. (Muhammad Aziz & Sholikah 2015 : 38)
Penghimpunan  zakat  yang  terjadi  Desa  Mekarjaya,  Kecamatan  Gantar,  Kabupaten Indramayu, terbagi menjadi dua, yakni penghimpunan zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat  fitrah,  muzakki  akan  mengantarkan  zakat  kepada  amil  untuk  kemudian  dibagikan kepada mustahiq. Sementara itu, untuk zakat maal, masyarakat cenderung memberikannya langsung  kepada  mustahiq,  meskipun  ada  juga  yang  memberikannya  kepada  amil. (Wawancara dengan Amil Desa Mekarjaya pada tanggal 17 November 2017)
Berdasarkan  Pasal  28  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Namun, dalam praktek yang terjadi di Desa Mekarjaya Kecamatan  Gantar,  amil  tidak  membedakan  antara  infak,  sedekah  maupun  dana  sosial keagamaan lain.
Berdasarkan hasil waancara dengan Bapak Rustandi, keseluruhan dana yang diterima baik zakat, infaq, shadaqah maupun dana-dana sosial keagamaan lainnya dijadikan satu dan tidak  dicatat secara terpisah. Padahal,  seharusnya  pengelolaan tersebut  dilakukan secara terpisah  agar  terlihat  jelas  berapa  jumlah  yang  didapatkan  dan  memudahkan  dalam pendistribusiannya. (Wawancara dengan Amil Desa Mekarjaya pada tanggal 17 November 2017)
Selain  itu,  permasalahan  yang  terjadi  di  Desa  Mekarjaya  Kecamatan  Gantar  adalah pendistribusian  zakat  oleh  amil  zakat  yang  membagikan  zakat  secara  tidak  merata  dan bersifat  subyektif.  Berdasarkan  survei  dengan  bapak  Rustandi,  salah  satu  amil  zakat, pembagian  zakat  pada  dasarnya  telah  dilakukan  secara  maksimal.  Amil  beurpaya membagikan  zakat  secara  merata  kepada  yang  membutuhkan.  Meskipun  demikian, berdasarkan survei peneliti dengan salah satu penerima zakat, pembagian zakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar hanya diberikan kepada orang-orang yang sering ke mushalla tempat dimana amil tersebut juga shalat dan mengumpulkan zakat. Sehingga, orang-orang yang tidak shalat di masjid tersebut tidak mendapatkan zakat. (Wawancara dengan Amil Desa Mekarjaya pada tanggal 17 November 2017)
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ukat, salah satu penerima zakat, pembagian zakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar masih bersifat subyektif. Terkadang ada  masyarakat  miskin  yang  tidak  mendapatkan  zakat.    Padahal,  amil  zakat  harus mendistribusikan zakat ke masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Amil adalah salah satu institusi yang dijelaskan dalam al-Quran (QS al-Taubah [9]: 60),  yang  memiliki  peran  penting  dalam  melakukan  peran‛intermediari‛  antara  pihak yang  memiliki  surplus  harta  (Muzakki)  dengan  pihak  yang  mengalami  defisit harta/mustadh’afin (fakir, miskin, riqab, sabilillah, gharim, ibn sabil, dan muallaf). Amil zakat harus mengumpulkan zakat dari pihak-pihak yang surplus harta dan mendistribusikan zakat secara adil kepada pihak-pihak yang defisit harta. (Muhammad Aziz & Sholikah 2015: 38).
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai  dengan  syariat  Islam.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  26  juga  dijelaskan  bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas  dengan  memperhatikan  prinsip  pemerataan,  keadilan,  dan  kewilayahan. Berdasarkan hal tersebut, maka amil wajib membagikan / mendistribusikan zakat kepada mustahiq yang membutuhkan dengan adil dan bijak. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011: “Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang praktek dan fungsi zakat, infaq dan shadaqah juga faktor yang mempengaruhi daya dukung juga faktor penghambat  syariat  zakat  menurut  hukum  positif  di  Desa  Mekarjaya  Kecamatan  Gantar Kabupaten Indramayu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif.  Dengan  tujuan  agar  dapat menghasilkan data-data tambahan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yakni UPZ yang terdapat di Desa Mekarjaya. Yaitu data-data tambahan yang menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang ada di UPZ tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis tentang Praktek dan Fungsi Zakat, Infaq, Shodaqoh di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu
Disyari’atkannya zakat ke  dalam  rukun Islam terdapat  dalam al - Qur’an maupun al - Hadits  dengan  nash  yang  sangat  tegas.  Hukum  wajib  zakat  juga  dapat  dilihat  dalam beberapa  ayat  al- Qur’an,  Allah  SWT  sangat  mengecam  dan  mengancam  orang -orang termasuk kategori yang wajib zakat namun enggan mengelarkan zakat. Allah SWT berfirman dalam ayat 43 surat al- Baqarah yang artinya: ‘ Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. (QS. al-Baqarah : 43)
Diantara hadits yang menjelaskan mengenai kewajiban zakat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW mengutus Mu’adz ke Yaman, yang artinya :…Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan lagi kepada orang-orang kafir di antara mereka…
Semakin  bertambahnya  populasi  penduduk  tentu  semakin  bertambah  kompleks permasalahan  yang  terjadi. Diperkotaan maupun pedesaan  sudah  tidak ada  lagi wilayah yang tidak terjangkau alat komunikasi. Semua serba terkoneksi secara langsung tanpa jeda. Dalam penelusuran penulis, syari’at zakat telah berkembang sedemikian maju sejak zaman Rasulullah SAW. Perkembangan zakat mengikuti laju perkembangan Islam itu sendiri.
Pada  tataran  inilah,  dibutuhkan  suatu  badan  atau  lembaga  yang  melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut, yakni institusi agama atau negara sebagai pihak ketiga yang mengatur hubungan muzakki dan mustahiq. Peran pemerintah atau lembaga zakat sebagai pembuat regulasi mengenai jenis dan jumlah harta yang wajib dikeluarkan wajib zakat, serta mengatur dan menyampaikan kepada penerima zakat tersebut. Dalam hal ini baik pemerintah maupun lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat benar-benar untuk kemaslahatan umat.
Agama  tidak  merinci  pemberdayaan  dalam  pengelolaan  zakat  ini,  apakah  harus konsumtif atau  produkstif. Semua  dikembalikan kepada cita-cita  bersama  yakni maqasid syariah yakni terpeliharanya agama, akal, jiwa, harta dan keturunan sebagai pertimbangan dalam  menarik  maslahat/manfaat.  Konsepsi  ini  dianggap  jalan  terbaik  sebagai  tindakan maslahat berimbang dalam pemberdayaan zakat. (Ahmad Sudirman Abbas 2003 : 131).
Hal-hal seperti ini tentu tidak bisa disalahkan, karena untuk memperoleh daya guna yang maksimal, agama tidak mengatur bagaimana seharusnya cara mengelola zakat yang baik dan benar. Namun demikian tidak seharusnya kita berdiam diri dan tidak melakukan pemikiran  kreatif,  mengingat  perkembangan  zaman  telah  menuntut  kita  untuk  dapat
menafsirkan dalil-dalil zakat agar bisa dikelola secara profesional. Dalam masalah ini penulis akan  berusaha  memfokuskan  kepada  dua  bahasan  yakni  pengelolaan  zakat  dalam perspektif fiqh dan pengelolaan zakat dalam perspektif hukum positif sebagai analisis.

## Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam  khazanah  pemikiran  hukum  Islam,  terdapat  beberapa  pandangan  seputar kewenangan  pengelolaan  zakat  oleh  negara.  Ada  yang  berpendapat  zakat  baru  boleh dikelola  oleh  negara  yang  berasaskan  Islam,  tetapi  ada  juga  yang  berpendapat  lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil terlepas dari persoalan apakah amil itu ditunjuk oleh negara atau amil yang bekerja secara independen di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan  hukum  swasta  di  bawah  pengawasan  pemerintah,  bahkan  terdapat  pula pandangan  bahwa  zakat  merupakan  kewajiban  individu  seorang  muslim  yang  harus  ia tunaikan  tanpa  perlu  campur  tangan  pemerintah,  dalam  arti  untuk  melaksana-kannya menjadi kesadaran individu.
Jika digali dari  sejarah zakat dan pajak  pada zaman Rasulullah saw. dan pemerintah Islam  periode  awal,  pemerintah  menangani  secara  langsung  pengumpulan  dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh waliyul ‘amr yang  dalam  konteks  ini  adalah  pemerintah,  sebagaimana  perintah  Allah  dalam  Al- Qur’an Surah At -Taubah :103.
Perintah memungutnya ditujukan oleh Allah Swt. kepada setiap ulil amri. Dengan dasar ayat  tersebut  para  fuqaha  menyimpulkan  bahwa  kewenangan  untuk  melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.
Pernyataan  al- Qur’an  bahwa  kekayaan  tidak  boleh  beredar  hanya  di  kalangan golongan kaya dalam masyarakat, tetapi harus beredar dalam seluruh masyarakat untuk kepentingan keadilan sosial dan ekonomis, sebagaimana (Q.S Al-Hasyr : 7). Ayat tersebut merupakan petunjuk umum yang salah satu pengejewantahan hukumnya adalah institusi zakat  yang  diundangkan  oleh  Nabi  sendiri  .  Selanjutnya  siapa-siapa  yang  berhak menerimanya pun telah disebutkan  dalam QS At-Taubah : 60.
Suatu fakta sejarah bahwa pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal. Di samping sebagai sumber pendapatan negara Islam, zakat juga menunjang  pengeluaran   negara  dan  juga  mampu  mempengaruhi  kebijakan  ekonomi pemerintah  Islam  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  terutama  kaum  lemah  atau kaum dhu’afa .
Menurut Syafii Antonio salah satu faktor kemunduran pemerintahan Islam mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan fiskal negara dan menjadi urusan masing-masing pribadi muslim.  Sistem  kekhalifahan  yang  merakyat  dan  lebih  modern  diganti  dengan  sistem monarkhi. Sumber-sumber pendapatan negara pun disesuaikan dengan yang dianut oleh kerajaan-kerajaan lainnya terutama dari sektor pajak atau bahkan upeti. Penggunaannya pun semakin jauh dari ruh zakat itu sendiri.
Para  penguasa  dan  fuqaha  sepanjang  abad  pertengahan  tidak  mempertautkan petunjuk  umum al- Qur’an tentang dasar-dasar keadilan sosial dan ekonomis masyarakat dengan institusi zakat. Oleh karena itu prinsip sosio-ekonomis melalui institusi zakat tidak dilegislasikan dan diimplementasikan dalam suatu sistem kehidupan ekonomi masyarakat muslim.
Dalam  perkembangan  selanjutnya  zakat  bahkan  dibatasi  untuk  bantuan  dana  bagi fakir  miskin,  padahal  dalam  surah  at-Taubah  :  60  Al- Qur’an  mencakupkan  seluruh kebutuhan dana sebuah negara modern. Karena itu pula zakat tidak dijadikan model solusi yang spesifik dalam menangani problematika masyarakat muslim.
Seiring  dengan  perkembangan  sistem  pemerintahan  di  wilayah-wilayah  Islam, pengelolaan zakat di berbagai negara Islam dewasa memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola  oleh  pemerintah,  ada  yang  dikelola  oleh  masyarakat  langsung,  serta  ada  yang dikelola  oleh  lembaga  yang  dibentuk  masyarakat  dan  dikukuhkan  oleh  pemerintah. Keragaman  tersebut  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sejarah pengelolaan zakat.
Secara  bahasa,  zakat  berarti  tumbuh  (numuww)  dan  bertambah  (ziyadah).  Jika diucapkan, zaka al- zar’ , artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat  al-nafaqah,  artinya  nafkah  tumbuh  dan  bertambah  jika  diberkati.  (Wahabah  Al- Zuhayly 2008: 82)
Menurut Wahbah Zuhaily, zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki  satu  nisab  dari  salah  satu  jenis  harta  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya.  Nishab adalah  “kadar  yang  ditentukan  oleh  syariat  sebagai  ukuran  mengenai  kewajiban mengeluarkan zakat”.
Adapun pengertian infaq yaitu mendermakan rezeki atau sesuatu kepada orang lain berdasarkan  rasa  ikhlas  dan  karena  Allah  SWT  semata.  Infaq  dibedakan  dari  zakat  dan shadaqah.  Zakat  merupakan  derma  yang  telah  ditetapkan  jenis,  jumlah  dan  waktu pelaksanaannya,  sedang  infaq  lebih  luas  dan  umum  yakni  tidak  terdapat  ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak ditentukan kepada siapa saja infaq tersebut harus diberikan. Sementara itu, mengenai infaq dan shadaqah dari segi
pengertiannya  mempunyai  persamaan,  yaitu  sama-sama  mendermakan  sesuatu  kepada orang  lain.  Namun  dari  segi  waktu  antara  keduanya  terdapat  perbedaan,  waktu  untuk mengeluarkan infaq adalah pada saat mendapat rezeki dari Allah tanpa ditentukan kadar jumlah yang harus dikeluarkan, sedang pada shadaqah tidak ada ketentuan waktu, jumlah maupun peruntukannya.
Zakat menempati kedudukan yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam. Begitu  mendasarnya,  sehingga  perintah  zakat  dalam  al- Qur’an  sering  disertai  dengan ancaman yang tegas, sebagaimana  dijelaskan dalam surat Taubah ayat 34 yang artinya: “…..Dan  orang -orang  yang  menyimpan  emas  dan  perak  dan  tidak  menafkahkanya  pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih”.

## Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hukum Positif
Sejak  tahun  1990-an  zakat  yang  merupakan  salah  satu  instrumental  Islam  yang strategis dalam pembangunan ekonomi semakin populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain  disebabkan  oleh  kesadaran  menjalankan  perintah  agama  di  kalangan  umat  Islam semakin  meningkat  dan  menunjukkan  perkembangan  yang  menggembirakan.  Bahkan setelah  itu  dorongan  untuk  membayar  zakat  juga  datang  dari  pemerintah  dengan dikeluarkannya  perangkat  perundang-undangan  berupa  UU  No.  38  Tahun  1999  tentang pengelolaan Zakat.
Sebenarnya  gerakan  zakat  di  tanah  air  sudah  menjadi  isu  nasional  pada  era pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam peringatan isra mi’raj tanggal 26 Oktober 1968 di Istana  Negara  menyampaikan  bahwa  sebagai  pribadi  ia  bersedia  untuk  mengurus pengumpulan  zakat  secara  besar-besaran,  mengumumkan  penerimaan  dan mempertanggung  jawabkan  penggunaannya.  Dalam  berbagai  kesempatan  Presiden Soeharto mengulangi kembali ajakannya kepada umat Islam untuk menumpulkan zakat. Ketika pada tahun 1967 RUU Zakat akan dimajukan ke DPR, menteri Keuangan Frans Seda waktu itu menjawab secara tertulis kepada menteri agama bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, tetapi cukup dengan peraturan menteri saja. Tidak  lama  setelah  keluarnya  Peraturan  Menteri  Agama  tentang  Pengumpulan  dan Pengelolaan Zakat, Presiden Soeharto mengumumkan kesediaan menjadi amil zakat bagi umat Islam di Indonesia.
Ruang  lingkup  BAZNAS  berskala  Nasional  yaitu  unit  pengumpul  Zakat  (UPZ)  di Departemen, BUMN, Konsulat Jenderal dan Badan Usaha Milim Swasta berskala nasional, sedangkan BAZDA ruang lingkup kerjanya di wilayah propinsi tersebut.
Sesuai  undang-undang  Pengelolaan  Zaka,  hubungan  BAZNAS  dengan  Badan  amil zakat yang lain  bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZNAS dan BAZDA-BAZDA bekerjasama  dengan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  baik  yang  bersifat  nasional  maupun daerah.  Sehingga  dengan  demikian  diharapkan   bisa  terbangun  sebuah  sitem  zakat Nasional yang baku, yan bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.
Dalam menjalankan program kerjanya, BAZNAS mengunakan  konsep sinergi, yaitu untuk  pengumpulan  ZIS  (Zakat,  Infaq,  Shadaqah)  menggunakan  hubungan  kerjasama dengan unit pengumpul zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konjen, dan dengan lembaga amil zakat lainnya. Pola kerjasama itu disebut dengan UPZ Mitra BAZNAS. Sedangkan untuk penyalurannya,  BAZNAS  juga  menggunakan  pola  sinergi  dengaLembaga  Amil  Zakat lainnya, yang disebut sebagai unit Salur  Zakat (USZ) Mitra BAZNAS.
Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pegelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh  satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh  pemerintah bersama masyarakat  dan Lembaga Amil  Zakat (LAZ) yang  sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan.
Dalam  rangka  melaksanakan  pengelolaan  zakat  sesuai  dengan  amanat  undang- undang Nomor 38 tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS)  dengan  Keputusan  Presiden.  Di  setiap  daerah  juga   ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan. Pemerintah juga mengukuhkan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. LAZ tersebut melakukan kegiatan pengelolaan zakat sama seperti yang dilakukan oleh  Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat  nasional   dan  daerah  mengantikan  pengelolaan  zakat  oleh  BAZIS   (Badan  Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang sudah berjalan dihampir semua daerah.
Analisis  Tentang  Pemberdayaan  Mustahiq  melalui  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  di  Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota  dapat  membentuk  UPZ  pada  instansi  pemerintah,  badan  usaha  milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
Unit  pengumpul  zakat  adalah  satuan  organisasi  yang  dibentuk  oleh  Badan  Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki,
yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Kebijakan  pemerintah  Presiden  Soeharto  diakhir  kekuasaannya  menerbitkan Undang-undang  No.  38  tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Latar  belakang dikeluarkannya  undang-undang  antara  lain  dalam  upaya  melembagakan  pengelolaan zakat  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  Badan  Amil  Zakat  (BAZ  maupun  UPZ). Langkah  ini  ditempuh  pemerintah  guna  merespon  perkembangan  umat  agar  zakat memiliki peran strategis dalam menunjang kepedulian sosial tidak hanya melulu konsumtif melainkan produktif.
Disusul  dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  No.  23  tahun  2011  yang  merivisi Undang-undang No. 38 tahun 1999  tentang Pengelolaan Zakat. Dan dalam pelaksanaan selanjutnya  dilengkapi  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  14  tahun 2014.   Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZDA kabupaten/kota  dapat  membentuk  UPZ  pada  instansi  pemerintah,  badan  usaha  milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
Unit  pengumpul  zakat  adalah  satuan  organisasi  yang  dibentuk  oleh  Badan  Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa manfaat menjadi UPZ BAZNAS antara lain;
1. Legalitas:
Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan  kegiatan  pengumpulan  zakat  berdasarkan  SK  (Surat  Keputusan)  Ketua Umum BAZNAS.
2. Standarisasi Kualitas:
Dengan  menjadi  UPZ  BAZNAS,  operasional  UPZ  telah  distandarisasi  sesuai  prinsip pengelolaan zakat yang benar.
3. Optimalisasi Pelayanan:
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  UPZ  BAZNAS  semakin  optimal  dengan  adanya kewenangan  memberikan  Bukti  Setor  Zakat  (BSZ)  yang  dicetak  oleh  BAZNAS.  BSZ tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  bukti  bahwa  zakat  yang  dibayarkan  dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai deductible items)
4. Berkualitas dan Berkembang:
Kualitas  pelayanan  akan  semakin  meningkat  dan  berkembang  dengan  berbagai program upgrading (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS
5. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional:
Sebagai  bagian  dari  jaringan  zakat  nasional,  ada  standarisasi  kebijakan,  sistem, prosedur, materi  sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi  kemiskinan  melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Karanganyar membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa maupun kelurahan. Pembentukan di 177 Desa/kelurahan tersebut untuk  meningkatkan  pengumpulan  Zakat  Infaq  dan  Shodaqoh  (ZIS)  dari  masyarakat muslim.
Kepala  Bagian  Kesejahteraan  Rakyat  (Kesra)  Sekda  Karanganyar,  Tarsa  menuturkan pada  tingkat  desa/  kelurahan  UPZ  dibentuk  dengan  jumlah  tiga  personil,  sebagai penanggung jawab, sekretaris, dan bendahara/juru pungut.
Secara struktural UPZ desa Mekarjaya mulai dibentuk pada tahun 2014, tugas utama dari  UPZ  ini  bertugas  mengumpulkan  ZIS  dari  Staf  Desa,  dan  memungut  ZIS  tingkat RT/masyarakat/perorangan.  Selanjutnya  dana  ZIS  itu  disetorkan  di  tingkat  desa. Pendistribusian kepada delapan kategori penerima zakat ini harus dipenuhi kewajibannya, bila masih ada kelebihan maka disetorkan kepada BAZDA di tingkat kabupaten.
Dalam  memungut  petugas  hendaknya  tau  persis  warga  yang  memang membutuhkan bantuan. Jangan sampai salah sasaran jika memberikan bantuan. Gerakan keteladanan  menyisihkan  sedikit  penghasilan  untuk  diberikan  kepada  yang  kurang beruntung dimulakan dari aparat desa sebagai bentuk keteladanan.
Kehadiran mahad al-Zaytun semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat, tanpa ada paksaan dan secara sukarela menunaikan zakat rutin disetiap kelompok masyarakat. Secara  signifikan  prosentase  muzakki  40%  dan  mustahiq  60%  sebelum  ada  kehadiran mahad dan UPZ. Prosentase tersebut berubah drastis menjadi 70% muzakki dan mustahiq 30%.
Upaya  perbaikan  pelayanan  dan  membangun  kepercayaan  masyarakat  terus ditingkakan,  karena  kepercayaan  adalah  modal  utama  dalam  praktek  dan  fungsi pengelolaan  dana  umat  yaitu  zakat  di  desa  Mekarjaya.  Melalui  program  kerja  yang responsif serta jemput bola serta meningkatkan kesungguhan  dan profesioanlisme Amil serta  mudah  dijangkau  diharapkan  mampu  mengoptimalkan  pengumpulan  dan pendistribusian dana zakat.
Eksistensi UPZ sudah ada sebelum UU Pengelolaan Zakat tahun 1990 yang ketika itu dikenal  sebagai Badan  Amil Zakat Desa. Dengan  diterbitkannya UU  Pengelolaan Zakat maka namanya berubah menjadi UPZ Desa Mekarjaya hingga saat ini.
Analisis  terhadap  Pemberdayaan  Mustahiq  melalui  praktek  dan  fungsi  zakat  di  Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu
Masyarakat  pedesaan  memiliki  kearifan  lokal  tersendiri.  Selama  penelitian  penulis menemukan  beberapa  kearifan  lokal  tersebut.  Satu  diantara  yang  dijaga  dan  dirawat dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi adalah gotong royong.
Umat Islam pasti mengetahui perintah mengeluarkan zakat, sebab jelas merupakan salah  satu  dari  rukun  Islam  yang  lima.  Zakat  adalah  salah  satu  tiang  Islam  yang  amat penting.  Dengan  zakat  maka  wajah  kemasyarakatan  dari  ajaran  Islam  menjadi  nyata. Sedangkan tanpa zakat, agama Islam menjadi tidak sempurna.
Karena  zakat  itu  sangat  penting  bagi  kehidupan  masyarakat,  maka  perlu dikembangkan dengan adanya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Agar pengelolaan zakat  itu  dapat  terlaksana  dengan  baik  maka  sebaiknya  zakat  itu  dikelola  oleh  Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah lembaga  pengelola  zakat  yang  dibentuk  masyarakat  dan  dikukuhkan  oleh  pemerintah untuk  melakukan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  sesuai ketentuan  agama.  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  merupakan  lembaga  dakwah  yang bergerak dibidang ekonomi. Karena Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mempunyai tujuan untuk mewujudkan  peningkatan  pendapatan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan keadilan  sosial  dengan  memungut  zakat  dari  orang-orang  kaya  untuk  kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang lemah. Lembaga dakwah merupakan salah satu unsur penting dalam proses keberhasilan dakwah. Karena lembaga dakwah ini merupakan sarana  bagi  da’i  dalam  sebuah  struktur  organisasi.  Dalam  hal  ini  tugas  da’i  adalah mensosialisasikan zakat kepada masyarakat. Mensosialisasikan zakat merupakan salah satu kegiatan  dakwah  yang  mengajarkan  masyarakat  untuk  mengeluarkan  hartanya  untuk berzakat.
Dalam  menjalankan  aktifitas  dakwah  agar  dapat  berjalan  secara  efektif  dalam mencapai tujuan dakwah dibutuhkan kerja professional. Image professional dalam dakwah akan terwujud apabila dalam menjalankan aktifitas dakwah menggunakan pengelolaan yang  baik.  Pengelolaan  merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  dengan menggunakan tenaga orang lain dalam pencapaian tujuan. Pengelolaan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah.
Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan  zakat  sesuai  dengan  tuntunan  agama,  meningkatkan  fungsi  dan  peranan pranata  keagamaan  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  keadilan sosial, dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (UU No. 38 Tahun 1999 Bab II pasal 5).
Sebagaimana  dari  tujuan  pengelolaan  zakat  itu  sendiri  yaitu  apabila  pengelolaan zakat itu dilakukan dengan baik dan benar maka zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang  cukup  potensial  untuk  menunjang  suksesnya  pembangunan  nasional,  terutama dibidang agama dan ekonomi. Khususnya untuk memperkecil masalah kemiskinan dan kefakiran  juga  dapat  membantu  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual. Yaitu meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan  bathin  yang  memungkinkan  bagi  setiap  warga  negara  untuk  mengadakan  usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak – hak asasi manusia serta kehidupan manusia sesuai dengan pancasila (UU No. 6 tahun 1974 tentang pokok- pokok  kesejahteraan  sosial  pasal  2  ayat  1).  Unsur-unsur  pokok  dalam  pengertian kesejahteraan sosial adalah:
1. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial;
2. Dapat hidup layak;
3. Mampu mengembangkan diri;
4. Dapat melaksanakan fungsi sosial.
Dari konsep kesejahteraan sosial di atas, terungkap bahwa dalam rangka pencapaian kesejahteraan  sosial  yang  meliputi  kesejahteraan  lahir  dan  bathin.  Perlu  diwujudkan suasana keselamatan, kesusilaan serta ketentraman lahir dan bathin. Sehingga masyarakat dapat berusaha untuk mewujudkan kesejahteraannya sendiri.
Suatu  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  memerlukan  beberapa  syarat  yaitu, perbaikan  dalam  produksi  dan  perbaikan  dalam  distribusi  yang  dihasilkan.  Perbaikan dalam produksi meliputi ;
1. meningkatkan daya produksi sehingga hasil yang diperoleh oleh setiap pekerja lebih besar hanya dengan upaya yang lebih kecil,
2. perbaikan  dalam  organisasi  produksi  menghindari  pengangguran  dan  sebab- sebab  lain  sehingga  dapat  mengurangi  pemborosan  sumber  daya  ekonomi sekecil-kecilnya, dan
3. perbaikan dalam susunan atau pola produksi sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat.
Perbaikan dalam distribusi meliputi :
1. pengurangan perbedaan dalam pendapatan berbagai individu dan keluarga yang berlainan, yang biasa terdapat dalam kebanyakan komunitas yang beradab, dan
2. pengurangan  fluktuasi  antara  periode  waktu  yang  berbeda-beda  dalam pendapatan  individu  dan  keluarga  tertentu,  terutama  di  kalangan  masyarakat yang lebih miskin. (Bachrawi Sanusi, 2000: 19)
Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang beruntung sehingga mengabaikan orang yang kurang beruntung yang banyak jumlahnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam hal pendapatan  yang  ada  dan  akhirnya  memperlambat  pertumbuhan  industri  dan perdagangan dalam negri.
Zakat adalah hal yang wajib bagi kalangan orang Islam yang kaya dengan tujuan untuk melenyapkan perbedaan pendapatan dan mengembalikan daya beli kepada rakyat miskin. Tidak ada salahnya orang berusaha mendapatkan uang, akan tetapi pada saat yang bersamaan Islam mengusahakan tidak adanya seorangpun umatnya tidak memperoleh kebutuhan hidup yang sederhana. Pendapatan masyarakat yang tidak sama besar kecilnya itu  karena  berbagai  macam  sebab.  Antara  lain  karena  perbedaan  pendidikan,  jenis pekerjaan,  dan  semangat  kerja.  Pendapatan  masyarakat  yang  berbeda  inilah  yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga berbeda.
Salah  satu  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  yaitu  Lembaga  Amil  Zakat  (UPZ)  yang terdapat di Desa Mekarjaya. Lembaga Amil Zakat (UPZ) yang terdapat di Desa Mekarjaya merupakan salah satu lembaga yang melakukan kegiatan dakwah yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat di Desa Mekarjaya dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  sehingga  dapat meningkatkan  peran  serta  umat  Islam  Desa  Mekarjaya  dalam  rangka  pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalian dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat.  Perencanaan  adalah
menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Perencanaan  di  Unit  Pengumpul  Zakat  Masjid  (UPZ)  Desa  Mekarjaya  meliputi; perencanaan sosialisasi, perencanaan pengumpulan dana ZIS, perencanaan penggunaan dana  ZIS,  dan  perencanaan  pengawasan  ZIS.  Tindakan-tindakan  ini  diperlukan  dalam pengelolaan dana ZIS guna mencapai tujuan pengelolaan zakat.
Pengorganisasian adalah pengelompokkan dan pengaturan sumber daya manusia untuk  dapat  digerakkan  sebagai  satu  kesatuan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah dirumuskan,  menuju  tercapainya  tujuan  yang  ditetapkan.  Pengorganisasian  di  Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Desa Mekarjaya meliputi pengorganisasian sosialisasi ZIS, pengorganisasian  pengumpulan  ZIS,  pengorganisasian  dalam  penyaluran  ZIS  dan pengorganisasian  dalam  pengawasan  dalam  semua  kegiatan  yang  dilakukan  di  Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Mekarjaya.
Pelaksanaan adalah melakukan suatu kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan yang  dilakukan  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  Desa  Mekarjaya  meliputi;  pelaksanaan sosialisasi ZIS, pelaksanaan pengumpulan dana ZIS, dan pelaksanaan penyaluran dana ZIS. Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan  ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Pengawasan yang dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Desa Mekarjaya yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja,  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan-kebijakan  yang  telah  ditetapkan, mengawasi  operasional  kegiatan  yang  dilaksanakan  bagian  pelaksana  yang  mencakup pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan,  dan  melakukan  pemeriksaan operasinal dan pemeriksaan syari’ah. Pengelolaan dana ZIS di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Desa Mekarjaya mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Pengumpulan dana ZIS antara lain ditempuh dengan langkah sebagai berikut: pengurus Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  secara  langsung dengan mendatangi muzakki langsung.
Dalam hal ini, para wajib zakat tersebut tidak langsung dipungut zakatnya. Para wajib zakat hanya diberi pemberitahuan bahwa Lembaga Amil Zakat (UPZ) siap memungut dan mengelola zakat mereka. Kegiatan pengumpulan seperti ini merupakan cara yang cukup efektif untuk mendapatkan dana zakat dari para muzakki. Karena pengumpulan seperti ini dapat  menyadarkan  atau  mengingatkan  para  muzakki  untuk  mengeluarkan  hartanya untuk  berzakat.  Akan  tetapi  pemungutan  seperti  ini  membutuhkan  energi  dan  sikap mental yang lebih dalam melaksanakannya. Penyaluran dana ZIS Di Unit Pengumpul Zakat
(UPZ) Masjid di Desa Mekarjaya, hal pertama yang dilakukan dalam langkah penyaluran zakat  adalah  dengan  melakukan  distribusi  lokal  atau  dengan  kata  lain  lebih mengutamakan  penerima  zakat  yang  berada  dalam  lingkungan  terdekat  dengan  Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Setiap desa yang bersebelahan dengan wilayah Unit Pengumpul Zakat (UPZ), maka akan lebih diutamakan di banding daerah lain. Penyaluran seperti ini dapat memudahkan
pendistribusian zakat itu sendiri. Tapi bukan tidak menyalurkan ke daerah lain, hanya saja Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  lebih  mengutamakan  di  dalam  lingkungan  yang  dekat dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Desa Mekarjaya.
Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai penerima zakat atau mustahik, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat atau mustahik. Akan tetapi, di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Mekarjaya tidak mengharuskan semua dari delapan  asnaf  tersebut  mendapatkan  zakat.  Di  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  zakatnya hanya disalurkan kepada fakir miskin,  amil, ibnusabil,  sabilillah. Karena  golongan riqab, gharimin, dan muallaf masing-masing sulit ditemukan pada kondisi sekarang  (Wawancara dengan pengurus UPZ bagian penerimaan).
Dalam penyaluran dana ZIS di UPZ Desa Mekarjaya mengelompokkan menjadi dua. Yaitu, penyaluran secara konsumtif dan penyaluran secara produktif. Penyaluran secara konsumtif yaitu, penyaluran yang dalam pembagian dana ZIS itu berupa kebutuhan pokok seperti bahan makanan. Sedangkan penyaluran secara produktif yaitu; dana ZIS itu berupa sesuatu yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu. Penyaluran dana zakat secara konsumtif di  Lembaga  Amil  Zakat  (UPZ)  yaitu  penyaluran  dana  ZIS  berupa  beras  dan  uang. Penyaluran inidiambil dari dana zakat fitrah.
Kesadaran yang cukup tinggi bagi masyarakat Desa Mekarjaya yang mengeluarkan zakatnya di Lembaga Amil Zakat (UPZ) Desa Mekarjaya, terlihat dalam zakat fitrah. Karena jumlah zakat fitrah lebih besar dari pada zakat maal, infaq dan shadaqah. Perlu ditekankan disini,  maksud  dari  jumlah  zakat  fitrah  lebih  besar  dari  pada  zakat  maal,  infaq  dan shadaqah adalah jumlah muzakkinya. Pembagian zakat fitrah yaitu pada bulan romadlon. Walaupun zakat fitrah itu bersifat sementara dan hanya satu kali dalam satu tahun, tapi dengan pemberian zakat fitrah diharapkan mereka bisa ikut merayakan hari kemenangan tersebut dengan perasaan senang dan bahagia sebagaimana layaknya orang lain.
Sedangkan penyaluran secara produktif yaitu berupa modal usaha atau modal kerja untuk mengembangkan kemampuan mustahik agar dapat menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu  hal  yang  dapat  membantu  meningkatkan  penghasilan  dan  kesejahteraan  mustahik.
Dengan usaha tersebut tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.
Pembagian  zakat  dalam  bentuk  produktif  ditindak  lanjuti  dengan  memotifasi, mengawasi  dan  membantu  mengembangkan  kemampuan  mustahik.  Unit  Pengumpul Zakat (UPZ) juga tidak hanya memberikan modal saja, namun bertanggung jawab untuk mengembangkan  kemampuan  mustahik,  sehingga  mustahik  yang  bersangkutan  dapat hidup mandiri, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa ketergantungan lagidengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pelaksanaan  Pengelolaan  Dana  Zakat,  Infaq  dan Shodaqoh di UPZ Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu
Pengelolaan  ZIS  di  UPZ  Desa  Mekarjaya  secara  umum  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis faktor- faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  ZIS dengan menggunakan analisis SWOT. Berikut analisis SWOT pada pelaksanaan pengelolaan ZIS:
1. Strength (kekuatan)
a. Kesadaran berzakat di Unit Pengumpul Zakat(UPZ)
b. Unit Pengumpul Zakat(UPZ) berada di lingkungan Masjid
c. Antusias masyarakat untuk berzakat fitrah ke Lembaga Amil Zakat (UPZ).
2. Weakness (kelemahan)
a. Keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan UPZ,
b. Keterbatasan alokasi dana untuk program pengelolaan ZIS,
c. Belum mempunyai kantor sendiri.
d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya zakat mal.
3. Opportunity (peluang)
a. Adanya muzakki, yang peduli dengan masalah kemiskinan,
b. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,
c. Keputusan  menteri  Agama  RI  Nomor  373  tahun  2003  tentang  pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999,
d. Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji nomor : D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
4. Treathment (tantangan atau ancaman)
a. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat,
b. Banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan,

## c. Banyaknya lembaga sosial yang juga mengelola ZIS.

## SIMPULAN
Dari uraian-uraian di atas maka kesimpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah;
1. Praktek dan fungsi pengumpulan dana zakat dan infak sedekah, UPZ Desa Mekarjaya sudah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada.  UPZ  telah mengumpulkan zakat mal di setiap panen dan mengumpulkan zakat fitrah di setiap tahun.  UPZ  juga  telah  mengumpulkan  dana  infak  sedekah  berupa  santuan  anak yatim dan dana kurban. Di tahun 2017 dana zakat dan infak sedekah yang terkumpul cukup besar (Rp 632.989.200,-) untuk kategori UPZ Desa.
2. Pendayagunaan,  ada  sebagian  dana  Zakat  yang  terkumpul  digunakan  untuk pembangunan  Madrasah  atau  sarana  keagamaan  lain  seperti  Musala.  Realisasi pendayagunaan  ini  diambilkan  dari  bagian  Garim  yang  sebagai  panitia pembangunan Madrasah atau Mushala.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pengelolaan  zakat  menurut  hukum  positif  di  Desa  Mekarjaya  Kecamatan  Gantar Kabupaten Indramayu ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat. Hal yang sudah sesuai di antaranya adalah  metode  pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat  yang  diutamakan  diberikan kepada delapan asnaf yang mendahulukan mustahiq di wilayah amil masing-masing dan yang belum sesuai diantaranya adalah pembentukan amil zakat yang belum sesuai dnegan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat yang  belum  dipisahkan  dengan  infaq  dan  shadaqah  dalam  pembukuan  tersendiri  dan pendistribusian  zakat  di  Masjid  Al-Hidayah  yang  dilakukan  dengan  memberikan  zakat kepada orang yang sering melakukan shalat di mushala tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya. Bogor : CV. Anugrah Berkah Sentosa.
Abbas, Ahmad Sudirman. 2003. Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah. Jakarta : CV Banyu Kencana. Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. 2007. Fiqih Sunnah. alih bahasa oleh Asep Sobari. Jakarta:
Al- I’tishom Cahaya Umat.
Al-Zhuayly,  Wahbah.  2005. Zakat  Kajian  Berbagai  Mazhab,  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya.
Al-Zuhayly, Wahabah. 2008. Zakat Kajian Berbagai Mahzab, ahli bahasa oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fananny. Cetakan Ke-7. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 82.
Aflah, Noor. 2009. Arsitektur Zakat Indonesia. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta
Asnaini. 2008. Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ayub, Muhammad .E, DKK. 1996. Manajemen Masjid. Jakarta : Gema Insani.
Azwar, Saifuddin. 2001. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 91.
Buhairi, Syaikh Muhammad Abdul Athi. 2005. Tafsrir Ayat-ayat Ya Ayyuhal- ladzina Amanu. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
Bukhari, Imam. 1992. Shahih Bukhari. Beirut : Darrul Kutubul Ilmiyah, Hlm. 88.
Departemen Agama RI. 1995. al- Qur’an dan Terjemahnya . Jakarta : Intermasa.
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1993. Ensiklopedi Islam. Cetakan ke-1 Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Djuanda, Gustian. 2006. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Bersada.
Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. 2003. Manajemen Syari’ah dalam Praktik . Jakarta : Gema Insani Press.
Hafidhuddin, Didin. 2001. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah. Jakarta : Gema Insani Press.
Hafidhuddin, Didin. 1998. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah. Jakarta : Gema Insani Press. Hlm. 16.
Khoir, Masykur M. 2006. Risalah Zakat. Kediri: Duta Karya Mandiri.
Koentjaraningrat.  1991. Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat.  Edisi  Ketiga.  Jakarta  : Gramedia. Hlm. 46.
Moleong, Lexy. J. 2009. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Moleong, Lexy. J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 3.
Permono,  Sjechul  Hadi.  1993. Pemerintah  Republik  Indonesia  Sebagai  Pengelola  Zakat. Cetakan ke-1. Jakarta : Pustaka Firdaus.
Qadir, Abdurrachman. 2001. Zakat  Dalam  Dimensi  Mahdah  dan  Sosial, Jakarta :  Raja Grafindo Persada.
Qordawi, Yusuf. 1993. Hukum zakat (Terjemahan). Cetakan ke-4. Bandung : Mizan.
Rusyd,  Ibnu.  1995. Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid.  alih  bahasa  oleh  Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidu. Jakarta : Pustaka Amani.
Saleh, Hassan. 2008. Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Saud, Mahmud Abu. 1996. Garis-Garis Besar Ekonomi Islam. Jakarta : Gema Insani Press. Shihab, Quraish. 1994. Membumikan Al- Qur’an, Bandung : Mizan.
Syam,  Yunus  Hanis  &  Rahmah  Kumala  Dewi.  2008. Fadilah  Zakat.  Yogyakarta  :  Mutiara Media.
Syarifuddin, Amir. 1997. Ushul Fiqhi. Jakarta : Logos Wacana Ilmu
Thoyib I.M. dan Sugiyanto . 2002. Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

## B. Jurnal
Sholikah, M. A. 2015. Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional. Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 3 (1), 38.
Uzaifah  2010. Manajemen  zakat  pasca  kebijakan  pemerintah  tentang  zakat  sebagai pengurang penghasilan kena pajak. La Riba : Jurnal Ekonomi Islam, 4 (1), 46.
Nikmatul Masruroh.  2015. Zakat  Di Perbankan Syariah, dalam Al-Mashraf. Jember : IAIN Jember. Vol. 2 , No. 1.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  581  Tahun  1999  tentang  Pelaksanaan  UU  Nomor  38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Peraturan  Pemerintah  No.  14  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat.