## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERKAWINAN PADA  GELAHAN (STUDI  LEGITIMASI  FOLOSOFIS,  SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PRAKTEK PERKAWINAN PADA GELAHANG PADA MASYARAKAT
HINDU BALI)

## I Nengah Suastika
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : nengah.suastika@undiksha.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: marriage, pada gelahang,  Balinese customs This  study  aims  to  examine  the  philosophical, sociological and juridical foundations as well as the conditions  for  marriage  in  gelahang  according  to Balinese Hindu customary law. This research uses a qualitative  type  of  research.  Data  collection techniques  through  interviews,  observations,  and documentation studies. Data analysis uses qualitative data analysis which begins with data accumulation, data reduction, data presentation and data retrieval. Philosophically, marriage in gelahang is formulated as a belief in the ceritra of the Jaratkaru contained in the Upanisads which states that the deceased person, his  spirit  will  be  tormented  and  cannot  be reincarnated  if  he  does  not  have  children. Sociologically the family passed on its descendants by other  families  has  a  piscological  skates  that  are difficult  to  decipher  in  order  to  establish  harmony. Juridically the legal basis of marriage in gelahang is sloka  in  Manawa  Dharmasastra  IX.  118  which declares to the  sisters, the  brethren  shall  give  some part of their share, each a quarter of its share; those who  refuse  to  give  it  will  be  locked.  The  main conditions  of  the  marriage  process  in  gelahang  are not saying goodbye (saying goodbye to ancestors) in the  woman's  merajan  and  the  existence  of  a prenuptial  agreement.  The  main  conditions  of  the marriage process in gelahang are not saying goodbye (saying  goodbye  to  ancestors)  in  the  woman's merajan and the existence of a prenuptial agreement.
The  material  for  the  prenuptial  agreement  on marriage  in  gelahang,  namely:  (1)  regarding  the answer  to  the  parents,  (2)  regarding  the  child,  (3) regarding  the  tangungjawab  in  the  traditional village, (4) regarding the place of burial after death, and (5) regarding the inheritance property. Abstrak Kata kunci:
perkawinan, pada gelahang, adat Bali
Corresponding Author: I Nengah Suastika Penelitian ini bertujuan mengkaji landasan filosofis, sosologis dan yuridis serta syarat-syarat perkawinan pada  gelahang menurut  hukum  adat Hindu  Bali.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data melalui wawancara, observasi, dan  studi dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan  analisis data  kualitatif  yang  diawali  dengan  pengumpuan data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpuan.  Secara  filosofis  perkawinan pada gelahang terformulasi  adanya  keyakinan  pada ceritra  Sang  Jaratkaru  yang  termuat  di  dalam Upanisad yang menyatakan orang yang meninggal dunia,  rohnya  akan  tersiksa  dan  tidak  bisa bereinkarnasi jika tidak memiliki keturunan. Secara sosiologis  keluarga  yang  diteruskan  keturunannya oleh  keluarga  lain  memiliki  skat  piskologis  yang sulit  diuraikan  untuk  membangun  keharmonisan. Secara  yuridis  dasar  hukum  perkawinan pada gelahang adalah sloka dalam Manawa Dharmasastra IX.  118  yang  menyatakan  kepada saudara  wanita,  saudara-saudara  akan  memberi beberapa  bagian  dari  bagian  mereka,  masing- masingnya  seperempat  dari  bagiannya;  mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkuci. Syarat  utama  dari  proses  perkawinan pada gelahang adalah  tidak mepamit (berpamitan  pada leluhur)  di  merajan  perempuan  dan  adanya perjanjian  pranikah.  Adapun  materi  perjanjian pranikah  pada  perkawinan pada  gelahang ,  yaitu: (1)  mengenai  tangungjawab  pada  orang  tua,  (2) mengenai anak, (3) mengenai tangungjawab di desa adat,  (4)  mengenai  tempat  dikuburkan  setelah meninggal dunia, dan (5) mengenai harta pusaka. @Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subekti, 1992).  Pasal  2  Ayat  1  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dinyatakan “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing -masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini melegitimasi prosesi perkawinan akan  dinilai  legal  secara  hukum  bila  memenuhi  syarat-syarat  agama  atau kepercayaannya.  Syarat-syarat  menurut  agama  dan  kepercayaannya  masing- masing  tentu  berbeda  antara  agama  yang  satu  dengan  lainnya.  Menurut  Agama Hindu  tujuan  perkawinan    adalah  mewujudkan  3  hal  yaitu:  (1) dharmasampati , kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan yadnya (persembahan tulus dan suci kepada Tuhan), sebab di dalam grhastalah (perkawinan) aktivitas yadnya dapat  dilaksanakan  secara  sempurna,  (2) praja ,  kedua  mempelai  mampu melahirkan  keturunan  yang  akan  melanjutkan  amanat  dan  kewajiban  kepada leluhur. Melalui yadnya dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi  hutang  jasa  kepada  leluhur  ( pitra  rna ),  kepada  Dewa  ( dewa  rna )  dan kepada para guru ( rsi rna ), dan (3) rati , kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya ( artha dan kama ) yang tidak bertentangan dan berlandaskan dharma (Titib, 1996).
Berkaitan  dengan  itu,  masyarakat  Hindu  Bali  meyakini  pernerusan  keturunan merupakan tujuan utama dari perkawinan untuk dapat membayar hutang kepada leluhur,  Tuhan  dan  kepada  guru.  Bagi  pasangan  suami  istri  yang  tidak  memiliki keturunan  atau  keturunannya  perempuan  saja,  diyakini  orang  tuanya  tidak  akan mendapatkan  tempat  yang  baik  ketika  meninggal  dunia  dan  tidak  bisa berreinkarnasi  kembali  kedunia.  Implikasinya  perkawinan  selain  sebagai  sebuah hak sekaligus bermakna sebagai sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh seorang  anak  dalam  meneruskan  keturunan  keluarganya  (Suastika,  2010).  Pada kenyataannya  ada  beberapa  permasalahan  prinsip  bertalian  dengan  kewajiban dalam  meneruskan  keturunan  pada  masyarakat  Bali,  yaitu:  (1)  pola  kekerabatan patrilineal  yang  hanya  mengakui  garis  keturunan  laki-laki  sebagai  penerus keturunan  dan  akhli  waris  menyebabkan  keluarga  yang  hanya  mempunyai keturunan perempuan tidak bisa diteruskan oleh anaknya, (2) model perkawinan nyentana (matrilineal) hanya diakui pada masyarakat Bali selatan, sedangkan pada masyarakat Bali utara tidak mengenal model perkawinan matrilineal, (3) pasangan suami  istri  yang  hanya  memiliki  satu  anak  dan  saling  mencintai  tidak  dapat melanjutkan  keturunan  orang  tuangnya  karena  sama-sama  menginginkan  salah satu pihak untuk ikut.
Seiring  dengan perubahan dan kebutuhan hukum serta semakin lewesnya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Hindu Bali, mengikis pola dan tradisi patrilineal yang  dianut  oleh  masyarakat  Hindu.  Sanjaya,  (2008)  mengatakan  peningkatan pemehaman  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang  hukum  perkawinan  dan kesetaraan  akan  hak  dan  kewajiban,  menyebabkan  banyak  keluarga  yang  hanya mempunyai  keturunan  perempuan,  menjadikan  anaknya  sebagai  ahli  waris  dan penerus  keturunan  (matrilineal).  Namun  beberapa  penelitian  menujukkan perkawinan matrilineal rentan terhadap berbagai permasalahan bertalian dengan
persepsi  dan  budaya  masyarakat  patrilineal.  Penelitian  Suastika,  (2010)  tentang perkawinan putrika (matrilineal)  pada  Masyarakat  Bali  Aga  di  Kabupaten  Bangli menemukan  berbagai  persoalan  pada  keluarga putrika ,  seperi  rentan  terhadap masalah rumah tangga karena perbedaan pandangan tentang matrilineal, kecilnya rasa  tangungjawab  laki-laki  yang  diajak  kerumah  keluarga  perempuan,  laki-laki yang  ikut  keluarga  perempuan  sering  tersingung  dalam  penentuan  keputusan keluarga,  dan  rentan  terhadap  perceraian.  Penelitian  Sari  Adnyani,  (2016) menemukan, seiring dengan semakin meningkatnya keluarga di Kabupaten Bangli yang melakukan perkawinan putrika bagi anak perempuannya, berbagai persoalan muncul  dalam  keluarga putrika .  Kaum  pria  yang  beristrikan putrika dan  ikut bersama dengan keluarga sang istri ditengah-tengah ideologi patrilineal yang dianut masyarakat  Bali  menyadari  kedudukan  dan  statusnya  sebagai  perempuan  yang diperlakukan lanyaknya perempuan. Jika mereka bercerai dengan sang istri yang notabenenya  telah  menjadi putrika ,  maka  sang  suami  tidak  akan  mendapatkan apapun, sehingga ada slogan dikalangan masyarakat setempat  ” binpidan cai mulih apa kar  aban  cai  sejabin  butuh ”  (nanti  kalau kamu bercerai  apa  yang  akan  kamu bawa  pulang  kecuali  alat  kelamin).  Adanya  upaya  dari  keluarga  dekat  untuk mengganti  kedudukan  dan  posisi  akhlir  waris  dengan  cara  memicu  konflik perkawinan putrika juga sering menjadi penyebab permasalahan keluarga putrika (matrilineal).
Disisi  lain  model  perkawinan  matrilineal  belum  mampu  menjadi  jawaban terhadap  persoalan  penerusan  keturunan  dan  akhli  waris,  khususnya  pada masyarakat Bali Utara dan keluarga yang hanya memiliki satu anak perempuan atau laki-laki dan saling saling mencintai, karena sama-sama menginginkan salah satu pihak untuk ikut (Lestawi, 2016). Bertalian dengan permasalahan ini, masyarakat Hindu  Bali  kemudian  mengenal  perkawinan pada  gelahang. Perkawinan pada gelahang merupakan perkawinan yang mengakui adanya penerusan keturunan dan akhli  waris  pada  keluarga  masing-masing  (pihak  laki-laki  maupun  perempuan). Perkawinan pada  gelangan dimaknai  sebagai  sebuah  perkawinan  dimana  status pria  dan  wanita  sama-sama  sebagai  akhli  waris  dan  sebagai  penerus  keturunan pada  masing-masing  keluarga  (Sudika  Mangku,  dkk,  2014).  Ada  beberapa  faktor yang  menyebabkan  terjadinya  perkawinan pada  gelahang ,  yaitu:  (1)  keturunan, yaitu  upaya  untuk  meneruskan  keturunan  dari  masing-masing  pihak,  (2)  faktor keluarga yang sama-sama memiliki anak tunggal, (3) tidak mau mengalah, sama- sama  ingin  mempertahankan  status  purusa  di  rumah  asal,  (4)  kewajiban  untuk meneruskan keturunan,  dan (5) adanya kesepakatan antara kedua calon.
Namun terdapat beberapa persoalan bertalian dengan perkawinan pada gelahan , yaitu; (1) belum adanya payung hukum ( awig-awig ) yang jelas tentang perkawinan pada gelahang yang berlaku untuk seluruh masyarakat Bali, walapun sudah banyak masyarakat  yang  melakukan  perkawinan pada  gelahang ,  (2)  prosesi  upacara perkawinan pada gelahan masih belum jelas, khususnya bertalian dengan proses mepamit  di  merajan (berpamitan  pada  leluhur)  serta  tagungjawab  terhadap keluarga masing-masing, (3) syarat-syarat perkawinan pada gelahan masih sangat persoanal, belum ada pedoman khusus yang dapat dipakai oleh semua masyarakat yang  melakukan  prosesi  perkawinan pada  gelahang ,  dan  (4)  masih  banyak masyarakat yang mempertanyakan landasan filosofis, sosiologi, historis dan yuridis perkawinan pada  gelahang .  Kondisi  ini,  sering  berimplikasi  pada  keberterimaan
sosial masyarakat terhadap perkawinan p ada gelahang . Bertalian dengan itu sangat urgen untuk dikaji secara mendalam dan komperhensif mengenai landasan hukum perkawinan pada  gelahang yang  bertalian  dengan  pengungkapan  tatanan kenyataan  ideasional  yang  mencakup  pengetahuan,  nilai,  norma,  tradisi, kepercayaan,  motif  maupun  alasan  maknawi    yang  mendorong  terjadinya perkawinan pada gelahang .

## PERUMUSAN MASALAH
Permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  apa  dasar  filosofis, sosilogis dan yuridis perkawinan pada gelangan pada masyarakat Hindu Bali serta syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan perkawinan pada gelahang .

## METODE PENELITIAN
Secara  metodologis  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif, yaitu penggambaran secara mendalam dan komperhensif bertalian dengan dasar filosofis, sosiologis, historis, yuridis serta syarat-syarat perkawinan pada gelahang pada  masyarakat  Hindu  Bali  (Miles  and  Huberman,  1992).  Instrumen  penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian  ( human  instrumen ).  Hal  ini  didasari  oleh  suatu  pertimbangan,  bahwa hanya penelitilah yang dapat melakukan pengumpulan data dari berbagai informan penelitian secara fleksibel hingga tercapainya kejenuhan data. Dalam kapasiltasnya sebagai  instrumen  penelitian,  peneliti  menggunakan  alat  bantu  pengumpul  data berupa  pedoman  wawancara,  pedoman  observasi,  format  studi  dokumentasi  dan kamera sebagai alat perekam situasi (Sugiyono, 2010).
Informan penelitian terdiri dari beberapa fihak,  yaitu: (1) pasangan suami istri yang  melakukan  perkawinan pada  gelahang ,  (2)  keluarga  pasangan  yang melakukan perkawinan pada gelahang , (3) Bendesa adat yang anggota kramanya (masyarakat)  melakukan perkawinan pada gelahang , (4) tokoh  masyarakat desa, dan  (5)  orang  suci  yang  memuput  (memutus)  prosesi  upacara  perkawinan pada gelahang (Carspecken,  1998).  Informan  Teknik  penarikan  dan  pengembangan informan  penelitian  dilakukan  secara  bertujuan    ( purposive  sampling  tecknique ), kemudian jumlah dan jenisnya dikembangkan secara “ snowball sampling tecnique ” bergulir  sampai  tercapainya  kejenuhan  data  dimana  informasi/data  telah terkumpul secara tuntas (Spradley 1980). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu (1) koleksi data, (2) reduksi data, (3)  penyajian  data,  dan  (4)  penarikan  kesimpulan  (Miles  and  Huberman,  1984). Peneliti  dalam kegiatan  ini, akan  berusaha  memunculkan  makna  dari  setiap  data yang ada, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif melainkan menyentuh dimensi transenden.  Untuk  mencapai  hal  itu,  maka  peneliti  berusaha  berpikir  secara “ divergen  yang  kreatif  tetapi  kritis ”  (Sukadi,  200 6),  sehingga  subjektivitas pemaknaan terhadap keseluruhan data dapat di eliminir.
Metode  penelitian  berisi  tentang  tipe  penelitian,  apabila  menggunakan  tipe penelitian  normatif  maka  harus  terdapat  komponen  pendekatan  masalah  baik pendekatan  peraturan  perundang-undangan  atau statute  approach ,  pendekatan konsep  atau conseptual  approach ,  pendekatan  kasus  atau case  approach ,
pendekatan perbandingan hukum atau comparative approach , pendekatan sejarah atau historis approach . Apabila menggunakan tipe penelitian empiris maka harus terdapat  komponen  jenis  data,  baik  data  primer,  sekunder  maupun  tersier,  serta teknik  pengumpulan  data.  Metode-metode  yang  digunakan  dalam  penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

## PEMBAHASAN
Dasar Filosofi, Sosiologis dan Yuridis Pekawianan Pada Gelahang Faktor utama yang menyebabkan pasangan pengantin dan keluarganya sepakat melangsungkan  perkawinan pada  gelahang adalah  kekhawatiran  tidak  adanya penerus  keturunan  serta  akhli  waris.  Warisan  yang  dimaksud  dapat  berwujud tanggungjawab atau kewajiban ( swadharma ), seperti kewajiban memelihara orang tua di masa tua, kewajiban melaksanakan upacara ngaben terhadap jenasah orang tua  yang  telah  meninggal,  kewajiban  terhadap  roh  leluhur  di sanggah / merajan (tempat  persembahyangan  keluarga),  maupun  yang  berupa  hak  ( swadikara ), seperti misalnya hak terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris (Pudja, G dan  Sudharta,  Tjokorda  Rai,  2004).  Secara  filosofis  keyakinan  akan  adanya kewajiban bagi setiap masyarakat Hindu untuk memiliki keturunan adalah ceritra Sang  Jaratkaru  yang  termuat  di  dalam Upanisad (kitab  yang  berisi  ajaran  para Rsi/orang suci Umat Hindu). Berdasarkan pada ceritra Sang Jaratkaru yang termuat dalam  kitab Upanisad atau    ajaran  orang-orang  suci  Umat  Hindu,  masyarakat meyakini  tidak  akan  bisa  masuk  surga  dan  bereinkarnasi  kembali  kedunia  kalau tidak  memiliki  keturunan.  Arwanya  akan  tergantung  pada  bambu  petung  yang sedang  digigit  oleh  tikus  dan  dibawahnya  terdapat  jurang  dalam  yang  tidak terbayangkan dalam dan gelapnya.
Ajaran ini membangun konsepsi pada masyarakat Bali, bahwa setiap anak mesti melakukan kewajiban pada orang tua untuk meneruskan keturunan, baik anak laki- laki maupun anak perempuan. Sementara secara adat anak perempuan tidak diakui untuk menjadi penerus keturunan dan akhli waris, kecuali pada beberapa desa yang ada di daerah Bali Selatan (Diatmikawati, 2011). Itupun kalau ada laki-laki yang mau diajak untuk menikah dan bersedia memutuskan ikatan klan pada leluhurnya serta ikut  pada  klan  istri  (matrilineal).  Kondisi  ini  sebenarnya  menyebabkan  banyak keluarga, khususnya yang tidak memiliki keturunan laki-laki atau anak laki-lakinya mencintai  anak  perempuan  tunggal  mengalami  persoalan  bertalian  dengan penerusan keturunan dan pewarisan. Berdasarkan kenyataan tersebut, dibutuhkan model perkawinan yang mampu memberikan kesetaraan hak dan kewajiban antara perempuan dengan laki-laki, dengan tanpa menghilangkan esensi patrilineal yang menjadi fanatisme pada masyarakat Bali. Hal ini sejalan dengan Titib, (1996)  tujuan perkawinan  menurut  agama  Hindu  adalah  mewujudkan  3  hal  yaitu:  (1) dharmasampati ,  kedua  mempelai  secara  bersama-sama  melaksanakan  Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan yadnya (persembahan tulus dan suci kepada Tuhan), sebab di dalam grhastalah aktivitas yadnya dapat  dilaksanakan  secara  sempurna,  (2) praja ,  kedua  mempelai  mampu melahirkan  keturunan  yang  akan  melanjutkan  amanat  dan  kewajiban  kepada leluhur. Melalui yadnya dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi  hutang  jasa  kepada  leluhur  ( pitra  rna ),  kepada  Dewa  ( dewa  rna )  dan kepada para guru ( rsi rna ), dan (3) rati , kedua mempelai dapat menikmati kepuasan
seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya ( artha dan kama ) yang tidak bertentangan dan berlandaskan dharma .
Sementara  secara  sosiologis  model  perkawinan  responsif  gender  ( pada gelahang ) tebangun karena adanya kenyataan hukum adat yang mewajibkan orang yang  tidak  memiliki  keturunan  atau  memiliki  anak  perempuan  namun  tidak melakukan  perkawinan  matrilineal  akan  diteruskan  oleh  saudara  laki-laki  atau keturunan saudara laki-laki (Setiawati, 2017). Proses ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) dengan cara melakukan pengangkatan anak dari saudara laki- laki, dengan persetujuan dari keluarga inti, dan (2) diwarisi oleh saudara laki-laki atau  keponakan  laki-laki  secara  otomatis,  karena  sudah  tidak  mampu  lagi melaksanakan tugas-tugas sosial dan adat (banjar/desa adat) atau telah meninggal dunia. Ketika penerusan keturunan dilakukan oleh kerluarga laki-laki atau anak dari saudara  laki-laki  ( kepurusa ),  maka  pengurusan  terhadap  orang  tua  yang  tidak memiliki akhli waris juga dilakukan oleh  saudara laki-laki atau anak dari saudara laki-laki.    Sehubungan  dengan  adanya  hak  dan  kewajiban  dari  pewarisan  dan penerusan keturunan secara hukum adat tersebut, maka penerus keturunan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai tugasnya seperti anak kandung yang diwarisi dan ia memikul kewajiban-kewajiban di banjar/desa sebagai pelanjut dari kewajiban-kewajiban  orang  tua  yang  diwarisinya  di  banjar/desa  (Sanjiwani  dan Valentina,  2017).  Pengurusan  terhadap  orang  tua  yang  diwarisan  merupakan kewajibannya,  demikian  juga  dengan  melaksanakan  tugas-tugasnya  secara  sosial dan  melaksanakan  proses pengabenan (upacara  kematian)  bagi  orang  tua  yang diwarisinya setelah meninggal dunia. Namun kajian-kajian tentang keluarga yang diwarisi  oleh  sudara  laki-laki  atau  anak  saudara  laki-laki  (keponakan)  sebagian besar menunjukkan hubungan yang kurang harmonis antara anak yang dijadikan akhli waris dan penerusan keturunan dengan orang  yang diwarisi. Menurut yang diwarisi,  ada  proses  yang  tidak  terbangun  antara  akhli  warisnya  dengan  dirinya. Secara  psikologis  tidak  mampu  membangun  komunikasi  dan  kebersamaan senyaman dengan anak kandung yang benar-benar mampu memahami secara lahir maupun secara bhatin keadaan orang tuanya. Ada sekat psikologis yang menjadikan yang  diwarisi  enggan  untuk  secara  gamblang  menyampiakan  atau  menyerahkan berbagai persoalan yang dialami.
Secara  yuridis  dasar  hukum  perkawinan  pada  gelahang  adalah sloka dalam Manawa  Dharmasastra IX.  118  yang  mengatur  mengenai  hak  waris  perempuan walaupun    tercantum  pula  bahwa  laki-laki  yang  sebagai  ahli  waris. Sloka yang menyatakan  bahwa    perempuan  berhak  mewaris  sebagai  berikut:  “ Svebhyom „sebhyastu kanya Bhyah pradadyur bhratarah p rthak Svat svadamsac caturbhagam Patitah  syuraditsavah ”.  Artinya  “tetapi  kepada  saudara  wanita,  saudara -saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil (Pudja, G  dan  Sudharta,  Tjokorda  Rai,  2004).  Sloka  ini  memberikan  kewenangan  kepada perempuan  untuk  menjadi  akhli  waris  bagi  keluarganya  baik  secara  materiil maupun  non-materiil.  Secara  otomatis  juga  seorang  perempuan  dapat  menjadi penerus  keturunan  bagi  keluarganya,  jika  tidak  memiliki  saudara  laki-laki. Ketentuan ini juga diperkuat dengan Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali tertanggal 28 Mei 1962 No. 2/Sk./XX/1962 dan hasil rapat  Panitia Ad. Hoc Panitia Landreform Daerah  Tingkat  I  Bali  tanggal  1  Oktober  1962    dirumuskan
bahwa  yang  tergolong  ahli  waris  adalah  janda,  anak-anak  baik  laki-laki  maupun perempuan  atau  anak  laki-laki  dan  anak perempuan  mempunyai  hak  yang  sama. Adanya pengakuan hak yang sama antara anak perempuan dengan anak laki-laki menjadi  legitimasi  perkawinan pada  gelahang dimana  keduanya  (laki-laki)  dan perempuan menjadi akhli waris dan penerus keturunan pada keluarganya masing- masing  (Sudika  Mangku,  dkk,  2014).  Syarat  utama  kondisi  ini  adalah  kedua mempelai  tidak  melakukan  prosesi mepamit (memutuskan  hubungan  klan)  pada merajannya (tempat suci keluarga masing-masing). Dengan demikian perkawinan pada gelahang memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara agama, adat maupun budaya  Bali,  karena  bisa  diterima  oleh  masyarakat  dan  tidak  menimbulkan persoalan secara adat dan budaya.
Syarat-Syarat Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau  dari  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  model  perkawinan pada gelahang mehendaki  syarat-syarat  yang  lebih  rumit  dibandingkan  dengan  model perkawinan  biasa  (patrilineal)  dan  model  perkawinan nyentana (matrilineal). Sebagaimana layaknya perkawinan biasa model perkawinan pada gelahang sebagai model alternatif perkawinan responsif gender mesti sejalan dengan undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  hukum  adat  yang  berlaku  pada masyarakat  adat  Bali  dan  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  keluarga (Sanjiwani  dan  Valentina,  2017).  Pada  perkawinan  pada  umumnya  jika  syarat- syarat  sebagaimana  ditentukan  secara  hukum  nasional  dapat  terpenuhi,  maka syarat yang lainnya dapat dikesampingkan dan proses perkawinannya dianggap sah secara  hukum.  Sedangkan  dalam  perkawinan pada  gelahang kesepakatan  antara keluarga  kedua  belah  pihak  dan  syarat  hukum  adat  Bali  merupakan  instrumen utama  untuk  dapat  diakuinya  perkawinan pada  gelahang telah  dilaksanakan  dan sah secara hukum adat Bali. Pada konteks inilah mempelai dan keluarga kedua belah pihak  memiliki  peran  yang  strategis  dalam  melancarkan  terjadinya  perkawinan responsif gender (perkawinan pada gelahang ).
Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Pasal  2  Ayat  1  dinyatakan Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  (Subekti,  1992).  Menurut  hukum  adat  Hindu Bali, perkawinan dinyatakan sah aapabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan Hukum Hindu; (2) untuk  mengesahkan  perkawinan  menurut  Hukum  Hindu  harus  dilakukan  oleh Pendeta/Rohaniawan atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu; (3) suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah  menganut  Agama  Hindu;  (4)  berdasarkan  tradisi  yang  berlaku  di  Bali, perkawinan  dikatakan  sah  setelah  melaksanakan  upacara  Byakala/Biakaonan sebagai  rangkaian  Upacara  Wiwaha;  (5)  calon  mempelai  tidak  terikat  oleh  suatu ikatan perkawinan; (6) tidak ada kelainan seperti banci, kuming (tidak pernah haid), tidak sakit jiwa atau sehat jasmani dan rohani; (7)  calon mempelai cukup umur, pria berumur  21  tahun  dan  wanita  minimal  18  tahun;    dan  (8)  calon  mempelai  tidak mempunyai darah dekat atau sepinda (Lestawi, 2016; Purnawati, 2009).
Berdasarkan kitab duci Manawa Dharmasastra maka syarat menyangkut keadaan calon  pengantin  dan  administrasi,  sebagai  berikut  ( dharmavada ): Manawa Dharmasastra III.35  yang  berbunyi:  “ Adbhirewa  dwijagryanam  kanyadanam wicisyate, Itaresam tu warnanam itaretarkamyaya ”. “Pemberian anak perempua n di
antara  golongan  Brahmana,  jika  didahului  dengan  percikan  air  suci  sangatlah disetujui, tetapi antara warna-warna lainnya cukup dilakukan dengan pernyataan persetujuan bersama” ( Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai, 2004). Ketentuan ini mengandung  makna  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  mesti  mendapatkan persetujuan  bersama  terlebih  dahulu.  Persetujuan  bersama  ini  bukan  hanya menyangkut calon pengentin saja, namun juga dibutuhkan juga persetujuan antar keluarga  yang  ditandai  atau  diresmikan  dengan  percikan  air  suci  untuk mengantarkan  perkawinan  menuju  kebahagian  secara  lahir  dan  bhatin.  Pada masyarakat  Bali,  bentuk  persetujuan  kedua  calon  mempelai  dengan  persetujuan keluarga  dilakukan  dalam  bentuk  prosesi memadik (meminang  calon  mempelai perempuan) (Angraeni, 2009).
Pada  prosesi  ini  calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  dipertemuakan dihadapan  keluarga  besar  pihak  laki-laki  dan  perempuan  untuk  dipertanyakan mengenai  perkawinan yang  akan  dilakukan,  apakah berdasarkan  rasa  suka  sama suka  atau  paksaan?.  Jika  dilakukan  atas  dasar tresna (cinta)  maka  prosesi perkawinan dapat dilakukan  dengan menentukan hari baik dan tahapan-tahapan perkawinan  (Suastika,  2010).  Demikian  juga  dengan  perkawinan pada  gelahang mesti  didahului  dengan  prosesi memadik untuk  menyatakan  perkawinan didasarkan atas rasa cinta dan mendapatkan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak.  Namun  prosesi memadiknya dapat  dilakukan  oleh  keluarga  laki-laki  atau sebaliknya dilakukan oleh keluarga perempuan. Hal ini disebabkan karena kedua calon  mempelai  memiliki  kedudukan  yang  setara  dalam  pernerusan  keturunan maupun  menjadi  akhli  waris  pada  keluarganya  masing-masing.  Bahkan,  prosesi memadik ini  menjadi  momentum  yang  paling  menentukan  keberhasilan perkawinan pada  gelahang dapat  dilakukan  atau  tidak  mendapatkan  restu  dari keluarga.  Pada prosesi inilah kedua calon mempelai akan menyampaikan niatnya bersama-sama,  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka (cinta)  dan  memilih  untuk  melakukan  model  perkawinan pada  gelahang untuk menjamin keberlanjutan keturunan keluarga  masing-masing. Jika kedua keluarga bersepakat  untuk  memberikan  anaknya  untuk  melakukan  perkawinan pada gelahang ,  maka  kesepakatan  ini  akan  dilanjutkan  dengan  menyampaikan  pada prajuru adat (Kelian Adat) masing-masing (Purnawati, 2009). Mengenai  usia  perkawinan  diatur  dalam Manawa  Dharmasastra IX.89-90  yang menyatakan bahwa walaupun seorang gadis telah mencapai usia layak untuk kawin, akan lebih baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir hayatnya, bila ia tidak memperoleh  calon  suami  yang  memiliki  sifat  yang  baik  atau  orang  tua  harus menuggu 3 tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin, baru dapat  dinikahkan  dan  orang  tua  harus  memilihkan  calon  suami  yang  sederajat untuknya.  Dari sloka tersebut  disimpulkan  umur  yang  layak  adalah  18  tahun, sehingga orang tua baru dapat mengawinkan anaknya setelah berumur 21 tahun (Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai. 2004). Secara historis ketentuan dalam sloka di  atas  ditulis  ketika  praktek  perkawinan  lebih  banyak  ditentukan  berdasarkan pada perjodohan, sehingga untuk menghindari permasalahan setelah perkawinan ditentukan  bila  tidak  memperoleh  memperoleh  calon  suami  yang  memiliki  sifat yang baik sebaiknya tinggal dirumah selamanya dengan orang tua atau menunggu 3 (tiga) tahun lagi. Hal ini ditujukan untuk memberikan kematangan secara psikologi dan  secara  fisik  kepada  anak,  agar  benar-benar  siap  untuk  menghadapi  masa
grahasta (berumah tagga). Ketentuan ini juga berlaku sama bagi calon mempelai yang melakukan perkawinan pada gelahang . Kedua calon mempelai mesti memiliki usia  yang  matang,  sehingga  matang  secara  biologis,  mental  dan  matang  secara psikologis  (Suastika,  2010).  Terlebih  perkawinan pada  gelahang yang mensyaratkan  adanya  tangungjawab  ganda  kepada  masing-masing  pasangan  di desa  adat  dan  keluarga  .  Pada  desa  adat  perempuan,  suami  berperan  sebagai predana (perempuan) dan istri sebagai purusa (laki-laki) dan pada desa adat suami, istri berperan sebagai predana dan sumia berperan sebagai purusa . Demikian juga dengan di keluarga, pasangan sumi istri punya tangungjawab penuh terhadap orang tua dari pihak perempuan (istri) maupun terhadap orang tua dari pihak laki-laki. Peran  ganda  ini  membutuhkan  kemampuan  dan  keterampilan  yang  memadai, sehingga  mampu  melaksanakan  tangungjawab  secara  adil  pada  desa  adat  dan keluarga masing-masing (Sudika Mangku, 2014; Anjani, 2017; Angraeni, 2009).
Pada  Hukum  Hindu  perkawinan  yang  dilarang  dan  harus  dihindari  dijelaskan dalam Manawa Dharmasastra III. 5-11 adalah: (1)  jika ada hubungan sapinda dari garis Ibu dan Bapak, (2) keluarga yang tidak menghiraukan upacara suci, (3) tidak mempunyai  keturunan  laki-laki,  (4)  tidak  mempelajari  Veda,  (5)  keluarga  yang anggota  badannya  berbulu  lebat,  (6)  keluarga  yang  memiliki  penyakit  wasir, penyakit jiwa, penyakit maag dan wanita yang tidak memiliki etika (Lestawi, 2016). Namun demikian pada masyarakat Hindu Bali tidak lagi menggunakan syarat yang ketiga,  yaitu  tidak  mempunyai  keturunan  laki-laki.  Bahkan  dalam  prosesi perkawinan pada  gelahang umumnya  disebabkan  karena  calon  mempelai perempuan tidak memiliki saudara laki-laki, sehingga melakukan perkawinan pada gelahang untuk  meneruskan  keturunan  dan  melaksanakan swadarmaning (kewajiban) anak. Perkawinan pada gelahang menjadi solusi bagi orang tua yang hanya memiliki anak perempuan saja, orang tua yang mempunyai satu anak laki- laki, namun mencintai anak perempuan yang tidak punya saudara dan orang tua yang  mempunyai  anak  perempu  dan  laki-laki  namun    menginginkan  anaknya menjadi penerus keturunan dan akhli waris.
Paling utama dari proses perkawinan pada gelahang adalah adanya  perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini akan sangat menentukan sahnya perkawinan dan kewajiban  serta  hak  yang  akan  diberikan  pada  masing-masing  pihak  (suami  dan istri). Adapun beberapa hal prinsip yang mesti menjadi materi perjanjian pranikah perkawinan pada gelahang , yaitu: (1) mengenai tangungjawab pada orang tua, (2) mengenai  anak,  (3)  mengenai  tangungjawab  di  desa  adat,  (4)  mengenai  tempat dikuburkan  setelah  meninggal  dunia,  dan  (5)  mengenai  harta  pusaka.  Bertalian dengan  perjanjian  perkawinan  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  tepatnya  Pasal  29  Ayat  (1)  pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut. Ayat (2) perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas  hukum,  agama  dan  kesusilaan.  Ayat  (3)  perjanjian  tersebut  mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat  (4) selama perkawinan berlangsung perjanjian  tersebut  tidak  dapat  dirubah,  kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada persetujuan  untuk  merubah  dan  perubahan  tidak  merugikan  pihak  ketiga (Jayanegara, 2005).

## PENUTUP Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  perkawinan pada  gelangan terbangun  karena adanya kekosongan hukum yang mengatur pewarisan dan peneruskan keturunan pada dua keluarga sekaligus (pihak laki-laki maupun perempuan). Untuk mengatasi kekosongan  keturunan  pada  masing-masing  keluarga  maka  dilakukanlah perkawinan pada  gelahang .  Sedangkan  syarat-syarat  perkawinan  pada  gelahang lebih rumit dibandingkan dengan model perkawinan biasa (patrilineal) dan model perkawinan nyentana (matrilineal). Sebagaimana layaknya perkawinan biasa model perkawinan pada gelahang sebagai model alternatif perkawinan responsif gender mesti  sejalan  dengan  undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Bali dan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.

## Rekomendasi
Bagi masyarakat Hindu Bali yang mengalami permasalahan keturunan, dimana anak yang dilahirkan perempuan, hendaknya melakukan perkawinan pada gelahan . Bagi  Pemerintah  Provinsi  Bali,  hendaknya  melakukan  legalitas  formal  terhadap perkawinan pada gelahang yang telah berjalan di masyarakat. Sehingga tidak terjadi permasalahan hukum, bertalian dengan perkawinan pada gelahang di Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
Angraeni. 2009. Perkawinan Matriarhi (Proses Transformasi Hukum Adat Hindu Bali Menuju Kesetaraan Gender) . Denpasar.  Bali Agung.
Anjani. 2017.  Tradisi Naur Danda dalam Sistem Perkawinan Eksogami di Desa Adat Gobleg  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng  (Perspektif  Teologi  Hindu).
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017. Carspecken, P. 1998. Critical Etnography in Educational Research : A Theoritical an Practical Guide. London and New York: Routledge.
Dyatmikawati,  P.  2013. Kedudukan  hukum  perkawinan  pada  gelahang .  Denpasar: Udayana University Press.
Jayanegara.  2005. Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  (Buku  Pedoman  Mahasiswa) . Singaraja. IKIP Negeri Singaraja Lestawati.  2016. Landasan  dan  Tatacara  Perkawinan  Pada  Gelahang  di  Bali. Denpasar : Vidia. Miles dan Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Motode- Metode Baru . (Tjejep Rohendi Penerjemah). Jakarta : UI Press. Purnawati.  2009.  Tradisi  Poligami  (Dasar  Hukum  dan  Implikasinya  Terhada Perempuan  pada  Masyarakat  Desa  Soangan). Laporan  Penelitian .  Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
Pudja,  G  dan  Sudharta,  Tjokorda  Rai.  2004. Manawa  Dharmasastra  Manu Dharmasastra)  atau  Veda  Smrti  Compendium  Hukum  Hindu .  Surabaya:
Paramita Subekti. 1992. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .  Bandung: Pradnya Paramita.
Sanjaya.  2008.  Perkawinan Nyentana (Studi  Etnografi  pada  masyarakat  di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali). Laporan Penelitian . Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha.
Sukadi. 2006. Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi  Tri  Hita  Karana  (Studi  Etnografi  tentang  Pengaruh  Masyarakat terhadap Program Pendidikan IPS pada SMU Negeri 1 Ubud, Bali). ( Disertasi ).
Bandung: Uversitas Pendidikan Indonesia.
Suastika. 2010. Putrika (Studi Kasus Perubahan Status dan Kedudukan Perempuan pada  Masyarakat  Desa  Bali  Aga  di  Kabupaten  Bangli). Laporan  Penelitian . Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
Suastika.  2010.  Nyentana  Arus  Balik  Ideologi  Patrilinial  (Studi  Kasus  Status, Kedudukan,  dan  Peranan  Perempuan  Putrika  Setelah  Perceraian  Pada Masyarakat  Bali  Aga  di  Kabupaten  Bangli). Jurnal  Ikatan  Keluarga  Alumni , Volume 2 Nomor 1 Tahun 2010. Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif , Kualitatif  dan  R&D .  Bandung; Alfabeta.
Sudika  Mangku,  dkk,  (2014)  Kawin  Pada  Gelahang  (Studi  Kasus  Dasar  Hukum, Status, Kedudukan, dan Implikasinya Terhadap Anak-anak Pada Masyarakat Desa Penatahan). Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , Vol.
3 No. 1 Mei 2014 ISSN 2338-6150 Hal. 90-100.
Sari, Adnyani. 2016. Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari  Perspektif  Gender  dalam  Hukum. Pandecta, Volume  11  Nomor  1  June 2016.
Sanjiwani  dan  Valentina.  2017.  Kepuasan  Perkawinan  Pasangan  Pada  Gelahang.
Jurnal Psikologi Udayana, Volume 4, Nomor1, Tahun 2017 Hal. 198-207.
Setyawati.  2017.  Kedudukan  Perempuan  Hindu Menurut  Hukum  Waris  Adat  Bali Dalam  Perspektif  Kesetaraan  Gender. Ejournal  IHDN, Volume  1  Nomor  2 Oktober 2017.
Titib. 1996. Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Weda . Paramita : Surabaya.