Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe

## SUATU TINJAUAN TENTANG PIDANA DENDA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN RANCANGAN KUHP
Oleh : Ferdricka Nggeboe 

## Abstrak
Pidana  denda  bermula  dari  hubungan  keperdataan, yaitu  ketika  seorang  dirugikan  oleh  orang  lain  maka  ia  boleh menuntut  penggantian  kerugian.  Pidana  denda  dalam  dunia  ilmu hukum pidana masih tergolong sedikit, mungkin dalam masyarakat masih  menganggap  bahwa  pidana  denda  adalah  pidana  yang paling ringan. Sedangkan dalam praktek peradilan pidana penjara dan  hukuman  sebagai  pidana  perampasan  kemerdekaan  masih merupakan  hal  yang  utama  oleh  para  hakim,  akibatnya dipertanyakan tentang manfaat dan dasar-dasar moral dari pidana penjara  itu,  masih  munculnya  akibat  negatif  dari  penjatuhan pidana tersebut, dalam KUHP tujuan pemidanaan itu sendiri tidak ada  tercantum  secara  tegas  maupun  samar-samar  pidana  denda diancam  sebagai  alternatif  dari  pidana  kurungan  atau  penjara.
Sedangkan  dalam  Rancangan  KUHP  Nasional  telah  menetapkan secara eksplisit tentang tujuan pemidanaan  di dalam Buku I Pasal 51  serta  dimungkinkan  ada  pidana  denda  dengan  6  (enam) kategori.

## A. Latar Belakang Masalah
Pidana  denda  adalah  salah  satu  jenis  pidana  yang telah  lama  dikenal  tentu saja  pengaturan  dan  cara  penerapan pidana  denda  tersebut  bervariasi,  sesuai  dengan  kondisi  dan perkembangan  masyarakat.  Dalam  sistem  hukum  Islam maupun  hukum yang ada lainnya misalnya,  pidana  denda juga  dikenal  walaupun  lebih  bersifat  ganti  kerugian.
 Pengajar Pada Program Magister Universitas Batanghari ,Jambi
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
Demikian  pula  di  dunia  Barat,  pidana  denda  merupakan pidana yang tertua. Misalnya sampai sekarang di Skotlandia, institusi Kejaksaan  disebut  sebagai  “Prosecutor  Fiscal”  yang menurut  sejarahnya,  pekerjaan  jaksa  dahulu  di  Skotlandia ialah  memungut  uang  denda  dari  terpidana  sebagai  sumber pendapatan Negara. 1
Menurut  Sutherland  dan  Cressey,  pidana  denda ini bermula  dari  hubungan  keperdataan.  Dikatakan  bahwa  : “Ketika  seorang  dirugikan  orang  lain,  maka  ia  boleh menuntut  penggantian  rugi  kerusakannya.  Jumlahnya tergantung  dari  besarnya  kerugian  yang  diderita  serta  posisi sosialnya  yang  dirugikan  itu.  Penguasa  pun  selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan    untuk  ikut  campur  tangan  pemerintah  dalam pengadilan  atau  atas  tindakan  pemerintah  terhadap  yang membuat  gangguan.  Pada  kira-kira  abad  ke-12  yang dirugikan  mendapat  pembagian  hasil  ganti  kerugian  yang menurun,  sedangkan  penguasa  mendapat  pembagian  yang semakin  membaik.  Akhirnya  penguasa  seluruh  pembayaran hasil  ganti  kerugian  yang  menurun,  sedangkan  penguasa
1 Logman,  Loebbye.al.  (Tim  Pengkajian  Hukum  Tentang  Penerapan Pidana  Denda).  Laporan  Pengkajian  Hukum  tentang  Penerapan Pidana Denda. Jakrta : BPHN Dep. Keh. RI. 1992 Hal. 10
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
mendapat pembagian yang semakin baik. Akhirnya penguasa mengambil seluruh pembayaran ganti kerugian tersebut. 2 Dewasa ini kita mengetahui bahwa seluruh pembayaran  pidana  denda  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim, masuk  ke  dalam  kas  Negara. Walaupun  pidana  denda  (fine, geldboete) ini sudah lama dikenal dan diterima dalam sistem pemidanaan  berbagai  Negara,  namun  pengkajian  mengenai pidana denda ini dalam dunia ilmu hukum pidana, khususnya di  Indonesia  masih  tergolong  “miskin”  sekali.  Hal  ini mungkin  merupakan  refleksi  dari  kenyataan  bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda adalah pidana yang paling ringan.
Menurut  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  “Dalam system  KUHP  yang  sekarang  berlaku,  pidana  denda dipandang  sebagai  jenis  pidana  pokok  yang  paling  ringan. Pertama,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kedudukan  berurut-urutan pidana  pokok  dalam  Pasal  10  KUHP.  Dan  kedua,  pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak  pidana  yang  hanya  diancam  dengan  pidana  denda. Ketiga,  jumlah  ancaman  pidana  denda  didalam  KUHP  pada umumnya relative ringan. 3
2 Sutherland  &  Cressey. The  Control  Crime  :  Hukuman  Dalam Perkembangan Hukum Pidana. Terjemahan Sudjono D. Bandung : Tarsito. 1974. Hal 45 3 Muladi dan Barda Nawawi  A. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Ed. Rev. Bandung : Alumni. 1992. Hal 177-178
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
Dalam  praktek  pemidanaan  di  Pengadilan,  ternyata pidana  perampasan  kemerdekaan,  yaitu  pidana  penjara  dan kurungan masih merupakan pilihan utama para hakim. Hal ini disebebkan  beberapa  factor,  antara  lain  akibat  kedudukan pidana  denda  dalam  KUHP  yang  berlaku sekarang  ini dirasakan  kurang  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat. Masyarakat  tentu  saja  tidak  menerima  apabila  pelaku  tindak pidana pencurian (ringan), penipuan (ringan) hanya jatuhkan pidana  denda  sebesar Rp.  900,- atau  Rp.  4.500,- saja. Disamping itu kita tidak dapat dinafikan bahwasanya pidana penjara  saat  ini  telah  "mendunia”,  seolah -olah  kita  tidak dapat  hidup  tenteram  tanpa  jenis  pidana  itu.  Menurut  Barda Nawawi  Arief,  penggunaan  pidana  penjara  sebagai  cara untuk  menghukum  para  penjahat  baru  dimulai  pada  bagian terakhir  abad  ke-18,  yang  bersumber  pada  paham individualisme.  Dengan  makin  berkembangnya  paham individualisme  dan  gerakan  kemanusiaan  maka  pidana penjara  semakin  memegang  peranan  penting  dan  menggeser kedudukan  pidana  mati  dan  pidana  badan  yang dipandang kejam. 4
Namun  dewasa  ini  banyak  para  ahli yang mempersoalkan  kembali  manfaat  dan  dasar-dasar  moral  dari pidana  penjara  itu.  Perkembangan  kejahatan  yang  semakin
4 Nawawi  Arief,  Barda. Pidana  Penjara  Terbatas:  Suatu  Gagasan Penggabungan  Antara  Pidana  Penjara  dan  Pidana  Pengawasan. Tanpa Tahun dan Penerbit. Hal 2
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
meningkat  mendorong  orang  mempertanyakan  efektifits pidana  penjara  tersebut  bagi  pencapaian  tujuan  penjara, disamping  munculnya  akibat-akibat  negatif  dari  penjatuhan pidana penjara tersebut. Dalam masyarakat kita sering   yang menyatakan bahwa penjara adalah sekolah tinggi bagi pelaku tindak pidana.
Pemikiran-pemikiran  seperti  itu  memang tidak seekstrim  gerakan-gerakan  yang  ingin  menghapuskan pemidanaan  sama  sekali  sebagaimana  diinginkan  oleh  aliran "abolisionisme"  misalnya  yang  menyatakan  bahwa  pidana dan hukum pidana adalah peninggalan zaman primitif. Sebab bagaimanapun  eksistensi  pidana  penjara  dewasa  ini  tidak dapat ditolak lagi. Hanya saja perlu dilakukan pembaharuan- pembaharuan  dalam  hukum  pidana  (ataupun  penitensier) untuk  mencari  dan  menerapkan  berbagai  alternatif  lain disamping tetap mempertahankan pidana penjara.
Dalam  atmosfir inilah  pidana  denda  mulai  dilihat sebagai  suatu  alternative  yang  cukup  potensial  untuk dikembangkan  dalam  mengantisipasi  "trend"  kriminalitas dewasa ini, disamping alternatif-alternatif lainnya.
Perkembangan  tindak  pidana  dalam  bidang  perekonomian maupun  dengan  semakin  diterimanya  korporasi  sebagai pelaku tindak pidana mendorong usaha untuk mengefektifkan penerapan pidana denda  ini.
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
Masih  segar  dalam  ingatan  kita  betapa  serunya perdebatan  yang  terjadi  baik  pro  dan  kontra  dalam masyarakat  kita  dalam  menanggapi  UU  No.l4  Tahun  1992 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Raya  (UULLAJR) dimana  salah  satu  tema  sentranya  adalah  tentang  pidana denda  yang  diancamkan  dalam  UU  tersebut,  yang  dinilai terlalu  tinggi  (berat)  dan  tanpa  pilih  bulu.  Akhimya  dengan PERPU No.l Tahun 1992 Presiden menunda berlakunya UU tersebut  selama  satu  tahun  (sampai  dengan  24  September 1993).
Dengan  adanya  kasus  tersebut  pada  satu  segi  telah membuka  wawasan  kita  bahwa  pidana  denda  (yang  tinggi) ternyata  cukup  ditakuti  oleh  masyarakat  dibandingkan dengan  ancaman  pidana  pencabutan  kemerdekaan.  Hal  itu merupakan  preseden  baik  bagi  perkembangan  pidana  denda sekaligus  menyadarkan  kita  betapa  perlunya  pengaturan  dan pedoman bagi penerapan pidana denda secara proporsional.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  secara ringkas dapat dirumuskan masalah penulisan sebagai berikut:
1. Bagaimana  pola  pidana  denda  dalam  hukum  pidana positif Indonesia ?
2. Bagaimana  pola  pidana  denda  dalam  Rancangan  Kitab
Undang-undang Hukum Pidana ?
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe

## C.  Pembahasan

## I. Suatu Tinjauan Terhadap Pola Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia
Apabila  dibandingkan  dengan  sistem  pemidanaan  di negeri  Belanda,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pola  pidana denda di Indonesia yang dikenakan oleh pengadilan berbeda.
Sedangkan Belanda mengenal sanksi-sanksi ekstra
pengadilan yang dapat melakukan transaksi denda yang harus dibayar  agar  suatu  kasus  tidak  diteruskan  ke  pengadilan M.L.Hc.  Hulsman  mengemukakan,  bahwa  sanksi-sanksi ekstra yuridis tersebut adalah :
a. Transaksi polisi;
b. Transaksi dengan kantor kejaksaan;
c. Pembebasan bersyarat, apabila telah dilakukan penuntutan. 5
Untuk melihat bagaimana kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia, maka pertama- tama  kita  bertolak  dari  ketentuan  pasal  10  KUHP,  yang menyatakan bahwa :
a. Pidana Pokok terdiri dari
1. Pidana Mati
2. Pidan Penjara
3. Pidana kurungan
5 Soedjono D. Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. Jakarta : Rajawali Press. 1984. Hal 76
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
4. Pidana Denda
5. Pidana  tutupan  (yang  ditambahkan  berdasarkan
Undang-undang No. 20 Tahun 1946)
b. Pidana Tambahan, terdiri dari
1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman Keputusan Hakim
Berdasarkan  urutan  pada  pidana  pokok  tersebut, terkesan  bahwa  pidana  denda  adalah  pidana  pokok  yang paling  ringan.  Walaupun  tidak  ada  ketentuan  yang  dengan tegas  menyatakan  demikian.  Berbeda  halnya  dengan Rancangan  KUHP  pada  pasal  58  ayat  (2)  yang  tegas.tegas menyatakan  bahwa  :  "Urutan  pidana  pokok  di  atas menentukan berat ringannya pidana".
Pidana  denda  dalam  KUHP  diancamkan  terhadap seluruh  tindak  pidana  Pelanggaran  (dalam  buku  III  KUHP) dan  juga  terhadap tindak  pidana  kejahatan  (dalam  buku  II KUHP), tetapi kejahatan-kejahatan ringan dan kejahatan yang dilakukan  dengan  tidak  sengaja.  Kebanyakan  pidana  denda itu  diancamkan  sebagai  alternatif  dari  pidana  kurungan  atau penjara.  Muladi  dan  Barda  Nawawi  mengemukakan  bahwa "sedikit  sekali  tindak  pidana  yang  hanya  diancam  dengan pidana denda : untuk kejahatan dalam buku II hanya terdapat satu  delilk,  yaitu  dalam  Pasal  403,  sedangkan  untuk
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
pelanggaran  dalam  buku  III  hanya  terdapat  dalam  40  pasal dari keseluruhan pasal-pasal tentang pelanggaran.
Sistem  KUHP  tidak  mengenal  batas  maksimum umum  pidana  denda,  melainkan  hanya  batas  maksimum khusus  dalam  pasal-pasalnya.  Sebaliknya  dalam  KUHP ditentukan batas minimum umum pidana denda yaitu sebesar dua  puluh  lima  sen  (Rp.  250,-).  Bila  ditelusuri  maka  jumlah pidana  denda  paling  tinggi  dalam  KUHP  adalah  sebesar  Rp. 150.000,- sebagaimana  diancamkan  dalam  Pasal  251  dan 403,  sedangkan  untuk  pelanggaran  (buku  III)  pidana  denda paling  tinggi  adalah  Rp.  75.000,- yang  terdapat  dalam  pasal 568 dan 569.
Selengkapnya Pasal 30 KUHP menyatakan:
1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya 25 sen (Rp.250,-)
2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan.
3) Lamanya  hukuman  kurungan  pengganti  itu  sekurang- kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
4) Lamanya  kurungan  ini  ditetapkan  begitu  saja,  bahwa harga  setengah  rupiah  atau  kurang  diganti  dengan  satu hari,  bagi  denda  yang  lebih  besar  dari  pada  itu,  maka bagi  tiap-tiap  setengah  rupiah  diganti  tidak  lebih daripada satu  hari  dan  bagi  sisanya  yang  tidak  cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari. 5) Jika  ada  pemberatan  denda  karena  perbarengan  atau pengulangan  atau  karena    ketentuan  Pasal  52  dan  52a, maka  kurungan  pengganti  paling  lama  dapat  menjadi delapan bulan.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  pidana  denda  dalam KUHP adalah berbentuk uang semata dan tidak boleh natura
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
atau  barang,  hanya  saja  apabila  Ia  denda  tersebut  tidak dibayar  oleh  terpidana  baik  karena  ketidakmampuaan ataupun  ketidakmauannya,  maka  pidana  denda itu  dapat dikonversi  kedalam  bentuk  pidana  kurungan  yang  disebut dengan  hukurnan  kurungan  subsider  atau  pengganti,  bukan pidana  kurungan  subsider  atau  pengganti,  bukan  pidana kurungan  principal.  Justru  di  sinilah  salah  satu  faktor  tidak efektifnya  pidana denda  dalam  mewujudkan  tujuan pemidanaan denda itu sendiri.
Di samping  faktor  di  atas,  sebagaimana  talah dikemukakan  terdahulu  bahwa  faktor  jumlah  denda  yang  di ancamkan  dalam  KUHP  sangat  ringan  bila  dibandingkan dengan  kerugian  akibat  delik  yang  dilakukan  terutama  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  perekonomian. Penyesuaian jumlah denda memang pernah dilakukan melalui PERPU  No.  18  tahun  1960  yang  tentu  saja  sudah  tidak memadai lagi saat ini. Dalam PERPU tersebut selengkapnya dikatakan:
Pasal 1 ayat (1):
“Tiap  jumlah  hukuman  denda  yang  diancamkan  baik dalam  KUHP,  sebagaimana  beberapa  kali  telah ditambah  dan  diubah  dan  terakhir  dengan  UU  No.  1
Tahun 1960 (LN 1960 No.1), maupun dalam ketentuan -ketentuan  pidana  lainnya  yang  dikeluarkan  sebelum tanggal  17  Agustus  1945  sebagaimana  telah  diubah sebelum  hari  berlakunya  PERPU  ini  harus  dibaca dalam  mata  uang  rupiah  dan  dilipatgandakan  menjadi lima belas kali.
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe

## Pasal 1 ayat (2)
“Ketentuan  dalam  ayat  (1)  tidak  berlaku  terhadap jumlah  hukuman  denda  dalam  ketentuan-ketentuan tindak  pidana  yang  telah  dimasukkan  dalam  tindak pidana ekonomi.
Jadi  denda  yang  tertinggi  dalam  KUHP  setelah dikalikan lima belas adalah Rp.150.000,-.
Untuk  mengatasi  kekurangan  dalam  KUHP  tersebut sebagai  undang-undang  tentang  tindak  pidana  khusus maupun undang-undang sektoral lainnya terlihat
kecendrungan  meningkatkan  jumlah  ancaman  pidana dendanya  jumlah  melebihi  ancaman  KUHP.  Di  samping  itu untuk  mengefektifkan  pidana  denda  tersebut  dalam  berbagai undang-undang  tersebut  digunakan sistem  komulatif  pidana pokok  misalnya  pidana  penjara  dan/atau  denda,  pidana kurungan  dan/atau  denda.  Sistem  komulasi  tersebut  tidak dimungkinkan  dalam  sistem  KUHP  yang  berlaku  sekarang. Sebagai bahan perbandingan penulis mengemukakan beberapa  undang-undang  sektoral  lainnya  berikut  ancaman denda maksimum.
Walaupun  jumlah  pidana  denda  yang  diancamkan dalam  berbagai  undang-undang  tersebut  telah  meningkat jumlahnya  namun  ternyata  pelaksanaannya  belum  efektif.
Secara yuridis, hal itu terutama disebabkan pola pelaksanaannya  masih  terikat  oleh  ketentuan  dalam  KUHP, yaitu  Pasal  30  KUHP  yang  dikemukakan  terdahulu.
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
Disamping  itu  berdasarkan  Pasal  31  KUHP  dapat disimpulkan  bahwa  yang  dihukum  pidana  denda  pada dasarnya bebas untuk memilih antara membayar denda  yang dijatuhkan  atau  menjalani  hukuman  kurungan  pengganti. Tidak  ada  alat  pemaksa  agar  terpidana  denda  membayar denda yang dijatuhkan.
Adapun hukuman kurungan pengganti denda tersebut ditentukan  oleh  hakim  dalam  surat  keputusannya  (vonis) tentang  berapa  lama  hukuman  kurungan  harus  dijalani  bila denda  tidak  dibayar  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  30 KUHP  ayat  (2)  dan  (3). Selanjutnya  sebagai  catatan  dapat ditambahkan  bahwa  denda  yang  dijatuhkan  boleh  dibayar sebagian  dan  sebagiannya  lagi  diganti  dengan  hukuman kurungan.  Misalnya  seseorang  dihukum  denda  Rp  800,- subsider  16  hari  kurungan,  apabila  ia  telah  mernbayar dendanya Rp 500,- yang berarti 5/8-nya, sehingga masih 3/8- nya,  maka  ia  masih  harus  menjalani  kurungan  3/8  dikali  16 hari = 6 hari.
Siapakah  yang  harus  membayar  denda  yang dijatuhkan  pada  terpidana?  Pada  dasarnya  terpidana sendirilah yang harus membayar denda tersebut sebagaimana dikemukanan  oleh  Van  Schravendisk  dan  Jonkers,  biarpun hukuman  selalu  harus  dijalani  oleh  yang  dihukum  sendiri masih juga tidak ada keberatan bahwa orang lain  yang sama sekali  tidak  tersangkut  dalam  perkara  yang  bersangkutan
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
membayar  denda  yang  telah  ditetapkan  dan  diwajibkan kepada  yang  dihukum  supaya  dibayar.  Dalam  hal  ini  orang yang mempertanyakan makna pidana denda bagi terpidana.
Beberapa  permasalahan lain  dalam  hal  pelaksanaan pidana denda ini adalah :
- Tidak ada ketentuan yang tegas apakah
dimungkinkan  penyitaan  harta  benda  terpidana untuk melunasi denda yang dijatuhkan.
- Berapa  lama  tenggang  waktu  yang  diberikan  agar
terpidana  dapat  membayar  denda  tersebut,  baik dengan  cicilan  atau  sekaligus.  Hal  ini  tidak ditegaskan  dalam  KUHP.  Ketentuan  tentang tenggang waktu eksekusi hukuman denda itu hanya dapat  dilihat  dalam  Pasal  325  a  HIR  yang menetukan  bahwa  jaksa    menentukan  tenggang waktu  selama-lamanya  dua  bulan,  dalam  mana dendanya  harus  dibayar.  Tenggang  waktu  tersebut jika  perlu  dapat  diperpanjang  oleh  jaksa,  akan tetapi  tidak  boleh  lama  dari  satu  tahun.  Dengan demikian  yang  berwenang  menetapkan  jangka waktu  pembayaran  denda  adalah  jaksa,  dan  hakim tidak dapat mencantumkannya dalam keputusannya. Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang
Hukum  Acara  Pidana  Nomor  8  Tahun  1981,  jangka  waktu
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
eksekusi  pidana  denda  tersebut  diperbaharui  menjadi  satu bulan dan dapat diperpanjang satu bulan lagi.
Pasal 273 KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan :
(1) Jika  keputusan  pengadilan  menjatuhkan  pidana  denda, kepada  terpidana  diberikan  jangka  waktu  satu  bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus dilunasi. (2) Dalam  hal  terdapat  alasan  kuat,  jangka  waktu sebagaimana  tersebut  pada  ayat  (1)  dapat  diperpanjang untuk paling lama satu bulan.
Ketentuan  pasal  273  ayat  (1)  juga  memberikan pengecualian  dalam  hal  pelaksanaan  pidana  denda. Sebagaimana  diketahui bahwa  pejabat  yang  melaksanakan putusan  pengadilan  adalah  jaksa.  Hal  ini  ditegaskan  juga dalam  Pasal  270  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  : “Pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  dilakukan  oleh  Jaksa,  yang  untuk  itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.
Tetapi  berdasarkan  ketentuan  Pasal  273  KUHAP tersebut  dalam  hal  putusan  acara  pemeriksaan  singkat pelaksanaannyatidak  oleh  Jaksa  melainkan  langsung  oleh pengadilan dalam seketika itu juga.
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe

## II. Pola Pidana Denda Dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
Berbeda  halnya  dengan  KUHP  yang  mengatur masalah  pidana    denda  secara  singkat  dan  kurang  lengkap, maka pengaturan pidana denda dalam RKUHP tersebut dapat dikatakan  cukup  mendetail,  yaitu  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 58, 73, dan 74.
Hanya  saja  permasalahan  pidana  denda  dalam RKUHP  tersebut  pada  hakikatnya  merupakan  permasalahan untuk  mencari  pemecahan  atau  jalan  keluar  atas  kelemahan- kelemahan dalam pengaturan pidana denda menurut KUHP.
Adapun  pola  pidana  denda  secara  singkat  dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Pidana denda mempergunakan sistem kategori, karena apabila  menyebutkan  jumlah  uangnya  selalu  akan terjadi  perubahan  karena  nilai  uang  selalu  berubah- ubah.
2. Pidana  denda  akan  diberikan  “gengsi”  yang lebih tinggi.
3. Suatu delik yang diancam pidana penjara dimungkinkan untuk diancam pidana denda.
4. Minimum  pidana  denda  adalah  seribu  lima  ratus rupiah,  sedangkan  maksimunnya  adalah  denda kategori 6 (untuk korporasi).
5. Disepakati padanan pidana penjara dan pidana denda.
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
Selanjutnya  dalam  konsep  RKUHP  dimungkinkan penjatuhan  pidana  denda  secara  tunggal  atau  kumulatif dengan  minimum  pidana  denda  adalah  RP.150.000,- sedangkan maksimun adalah denda kategori 6 (khusus untuk korporasi). 6
Kita  sering  mendengar  bahwa pidana  denda  dalam RKUHP  bersifat  “progresif”.  Tetapi  sayangnya  penjelasan mengenai hal itu tidak tercantum dalam RKUHP baik dalam penjelasannya  maupun  dalam  pasal-pasal  tertentu.  Asas ancaman  pidana  denda    bersifat  progesif  kita  ketahui berdasarkan hasil-hasil lokakarya asas-asas Hukum Pidana di Bidang  Hukum  Pidana  (Sidang  Komisi)  yang  menyatakan bahwa “Asas ancaman denda bersifat progesif”.
Pidana  denda  yang  bersifat  progesif  pada  dasarnya belum dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam kehidupan  sehari-hari  bersifat  progresif  ini  kita  kenal  dalam dunia  perpajakan,  misalnya  pajak  progesif  untuk  barang- barang mewah. Dalam kamus Bahasa Inggris, progesif berarti mengerjakan  seseuatu  tahap  demi  tahap.  Dalam  dunia perpajakan, pajak progesif berarti jumlah atau besarnya pajak yang  dibebankan  terhadap  wajib  pajak  tidak  statis,  tetapi terus disesuaikan dengan jumlah harta dan penghasilan wajib pajak. Semakin besar penghasilan wajib pajak semakin besar pula pajak yang dibebankan.
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
Denda progesif dalam sistem pemidanaan sebenarnya  berarti  melakukan  pendekatan  fisikal  terhadap pidana  denda.  Pendekata  fiscal  yang  hendak  dikembangkan melalui  denda  progresif  bertujuan  untuk  mendekatkan kesenjangan  antara  terpidana  yang  mampu  dan  kurang mampu  sehingga  dapat  lebih mendekati  rasa  keadilan  dan relevan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Namun dalam menerapkan  pidana  denda  progresif  ini,  harus  diperhatikan dua aspek penting, yaitu :
1. Landasan formalnya
2. Kesiapan piranti lunak operasionalnya
Kedua aspek tersebut kelihatannya belum tertampung dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam kesiapan penegak hukum kita.
Sebagai  penutup  uraian  ini  perlu  dikemukakan bahwa  terdapat  adanya  perbedaan  penting  antara  KUHP  dan RKUHP dalam hal peraturan pidana denda. Antara lain dalam hal pidana pengganti (subsidair) dari pidana denda. Menurut KUHP  pidana  subsidairnya  adalah  pidana  kurungan, sedangkan  menurut  RKUHP  dirumuskan  secara  luas  yaitu pidana  pencabutan  kemerdekaan.  Dapat  disimpulkan  pidana pencabutan  kemerdekaan  yang  dimaksud  tidak  lain  dari penjara.
Berdasarkan  konsep  RKUHP  itu  Hakim  dapat menetapkan  dalam  putusannya  berapa  lama  terpidana  harus
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
membayar  dendanya  dengan  cara  mengangsur  (mencicil). Dengan  demikian  wewenang  untuk  menetapkan  tenggang waktu tersebut tidak lagi berada pada jaksa.

## D.   Penutup

## I. Kesimpulan
Dari  pembahasan  bab-bab  terdahulu,  dapat  penulis simpulkan sebagai berikut :
1. Pola pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia bertitik  tolak  pada  Pasal  10  KUHP  dan  pidana  denda diancamkan terhadap  tindak  pidana  kejahatan  tetapi hanya  kejahatan-kejahatan  ringan  dan  kejahatan  yang dilakukan  dengan  tidak  sengaja  sehingga  kebanyakan pidana  denda  itu  diancamkan  sebagai  alternative  dari pidana kurungan atau penjara.
2. Faktor  pidana  denda  mempergunakan  sistem  kategori, karena apabila menyebutkan jumlah uangnya selalu akan terjadi  perubahan  karena  nilai  uang  selalu  berubah-ubah. Pidana  denda  akan mem berikan  “gengsi”  yang  lebih tinggi.  Suatu  delik  yang  diancam  pidana  penjara dimungkinkan  untuk  diancam pidana  denda.  Minimum pidana  denda  adalah  seribu  lima  ratus  rupiah,  sedangkan maksimumnya adalah denda kategori 6 (untuk korporasi). Disepakati padanan pidana penjara dan pidana denda.
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
II. Saran-Saran
Bertitik  tolak  dari  hasil  pembahasan  makalah  ini, dapat penulis ajukan saran-saran sebagai berikut :
1. Agar  dilakukan  Kebijakan  Kriminal  yaitu  berupa pembaharuan-pembaharuan  dalam  hukum  pidana  untuk mencari  dan  menerapkan  pidana  denda  sebagai  alternatif pemidanaan selain pidana penjara.
2. Agar  dikemudian  hari  pidana denda  dapat  digunakan sebagai  alternative  yang  potensial  dan  sangat  efektif untuk dikembangkan dalam mengantisipasi trend criminal

## E. Daftar Pustaka
Logman,  Loebbye.al.  (Tim  Pengkajian  Hukum  Tentang Penerapan  Pidana  Denda).  Laporan  Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda. Jakrta : BPHN Dep. Keh. RI. 1992
Muladi  dan  Barda  Nawawi  A.  Teori-Teori  dan  Kebijakan Pidana. Ed. Rev. Bandung : Alumni. 1992.
Projodikoro,  Wirjono.  Asas-asas  Hukum  Pidana  Di
Indonesia, Jakarta : PT. Eresco, 1981. Nawawi  Arief,  Barda.  Pidana  Penjara  Terbatas:  Suatu Gagasan  Penggabungan  Antara  Pidana  Penjara dan  Pidana  Pengawasan.  Tanpa  Tahun  dan Penerbit. Reksodiputro,  Mardjono,  et.al.  (Tim  Pengkajian  Bidang Hukum  Pidana).  Laporan  Hasil  Pengkajian Bidang  Hukum  Pidana.  Jakarta  :BPHN Dep.Keh.
RI. 1991.
Soedjono  D. Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam  Perspektif Perbandingan  Hukum. Jakarta  :  Rajawali  Press.
1984.
Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda.... – Ferdricka Nggeboe
Sutherland & Cressey. The Control Crime : Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana. Terjemahan Sudjono D. Bandung : Tarsito. 1974.
Utrecht,  E.  Rangkaian  Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  II. Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986.