## Journal of Community Service Volume 5, Issue 1, June 2023
P-ISSN 2715-2901 E-ISSN 2715-291X
Open Access at : https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS KONSTRUKSI KESEPAKATAN RESTORATIVE

## JUSTICE TERHADAP KEJAHATAN  KORPORASI  SEBAGAI  UPAYA  MENJAGA  STABILITAS EKONOMI NASIONAL

## CONSTRUCTION  OF  RESTORATIVE  JUSTICE  AGREEMENTS  AGAINST CORPORATE  CRIME  AS  AN  EFFORT  TO  KEEP  NATIONAL  ECONOMIC STABILITY

## Riri Ananingdyah
Notaris & PPAT Kabupaten Kuningan Email: riri.wibisono@yahoo.co.id

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Stabilitas Ekonomi Nasional, Kejahatan Korporasi, Restorative Justice. Pandemi  Covid-19  telah  menghancurkan  sendi-sendi  perekonomian dunia, khususnya Indonesia yang secara tidak langsung mempengaruhi konstruksi  penegakan  hukum,  termasuk  penegakan  hukum  terhadap kejahatan korporasi. Pendekatan Retributive Justice terhadap kejahatan korporasi  yang  selama  ini  digunakan  dipertanyakan  efektifitasnya karena  berdampak  pada  stabilitas  ekonomi  nasional.  Oleh  karena  itu dibutuhkan konstruksi kesepakatan Restorative Justice sebagai upaya untuk  menjaga  dan  menyeimbangkan  antara  stabilitas  ekonomi nasional  dengan  kepastian  hukum  yang  humanis.  Dalam  tulisan  ini akan  dibahas  mengenai  efektifitas  penerapan  sanksi  pidana  terhadap kejahatan  korporasi  di  Indonesia  dan  konstruksi  kesepakatan Restorative Justice terhadap kejahatan korporasi sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  dan pengumpulan  data  melalui  web  research.  Dari  hasil  penelitian didapatkan  bahwa  pendekatan  Retributive  Justice  tidak  efektif  untuk menanggulangi  kejahatan  korporasi  karena  berdampak  langsung terhadap  stabilitas  ekonomi  nasional  dan  konstruksi  kesepakatan Restorative Justice terhadap kejahatan korporasi sebagai upaya menjaga stabilitas  ekonomi  nasional  adalah  dengan  mengedepankan  restitusi dan program tanggungjawab sosial korporasi.
Copyright © 2023 UJCS. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: National Economic Stability, Corporate Crime, Restorative Justice. The Covid-19 pandemic has destroyed the joints of the world economy, especially Indonesia, which has indirectly affected the construction of law enforcement, including law enforcement against corporate crimes. The  effectiveness  of  the  Retributive  Justice  approach  to  corporate crimes that has been used so far is questionable because it has an impact on national economic stability. Therefore, it is necessary to construct a Restorative Justice agreement as an effort to maintain and balance national economic stability with humane legal certainty. This paper will discuss the  effectiveness  of applying criminal sanctions against corporate  crimes  in  Indonesia  and  the  construction  of  Restorative Justice agreements against corporate crimes as an effort to maintain national  economic  stability.  The  research  method  used  is  normative juridical  using  secondary  data  and  data  collection  through  web research. From the results of the study was found that the Retributive Justice approach was not effective in tackling corporate crime because it  had  a  direct  impact  on  national  economic  stability  and  the construction of Restorative Justice agreements for corporate crime as an effort to maintain national economic stability was by prioritizing restitution and corporate social responsibility programs.
Copyright © 2023 UJCS. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Konsep negara  kesejahteraan  dapat  dipahami  sebagai  sebuah  gagasan negara  yang menrapkan sistem pemerintahan yang demokratis sebagai dasar bagi  kesejahteraan warga  negaranya.  Hal  ini  terjadi  sebagai  reaksi  bagi  negara  hukum  formal  yang memiliki implementasi sempit dan memiliki peran pasif ( nacht-wachter staat ).
Indonesia sendiri merupakan negara yang menerapkan konsep negara hukum yang mengambil  inti  konsep  welfare-state,  hal  tersebut  tertulis  dalam  alinea  ke-4 Pembukaan  UUD  1945  sebagai  berikut: “M elindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Pada alinea IV pembukaan UUD 1945 ini jelas memberi pesan terhadap penyelenggara negara untuk selalu berupaya memajukan ‘kesejahteraan umum’, yang artinya bahwa penyelenggara  negara  (pemerintah)  wajib  dengan  terus  menerus  berupaya  untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya.
Sehubungan  dengan  kesejahteraan  yang  menjadi  tanggungjawab  pemerintah terhadap  warga  negaranya,  terdapat  korelasi  yang  sangat  erat  dengan  stabilitas perekonomian  suatu  negara.  Perekomian  dunia  yang  terdampak  Covid  memiliki kekuatan yang memberi dampak bagi keadaan sosial di berbagai negara, per 22 April 2021  Worldmeter  merilis  data  dampak  tersebut  seperti  yang  dijelaskan  gambar berikut :

## Gambar 1: Kasus Covid-19 Harian di Dunia
Sumber: Worldometer, 2021
Ancaman serius dari Covid bagi kesehatan baik fisik maupun mental secara massif berpengaruh bagi kehiduapn manusia  dan memiliki dampak Global-Psikosial yang tertinggi sejak 50 tahun terakhir. Dampak bagi Indonesiapun cukup signifikan, hal ini mendapat  reaksi  dari  pemerintah  yang  menggabungkan  kebijakan  kesehatan  dan stabilitas  pada bidang ekonomi  yang cukup rumit karena pada tahun 2021 sendiri, ekonomi  Indonesia  telah  tumbuh  minus  2,1  persen  yang  memberikan  sinyal  bagi buruknya ekonomi dunia saat itu.
Dari  sisi  finansial  Negara,  kondisi  tersbut  memaksa  dana  APBN  berubah  cukup signiifikan, seperti dalam publikasi yang dikeluarkan oleh Kemekeu, realiasai utang mencapai Rp. 1.226,8 triliun hanya dalam 1 tahun (2021), utang baru bahkan mencapai tiga kali lipat yang lebih tinggi dari target 2021 sebesar Rp. 351,9 triliun.
Selain itu, Menteri Bappenas Suharso Manoarfa menyebutkan pandemi Covid-19 telah membuat  sektor  bisnis  merugi.  Menurutnya, "berdasarkan  data  World  Bank,  60% korporasi mengalami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19. Adapun data lain menunjukkan bahwa  sejak  pandemi  Covid-19  dimulai  di  Amerika  Serikat,  secara  keseluruhan  sudah  ada sekitar 23.114 korporasi yang bangkrut, di Inggris 3.883, Jepang sekitar 780, dan Singapura sekitar 110 korporasi.” (Rina, 2023)
Peningkatan  jumlah  pengagguran  turut  memberikan  dampak  buruk  bagi  koperasi seperti luaran Databoks pada Agustus 2021 sebagai berikut:

## Gambar 2. Grafik Jumlah Pengangguran di Indonesia Sumber: Databoks
Keadaan  tersebut  tentu  memaksa  pemerintah  untuk  merevisi  seluruh  target pembangunan dan memangkas APBN secara besar-besaran dan merevisi target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta RKP 2023 guna memfokuskan pemulihan ekonomi nacional.
Guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2023, maka pemerintah  telah  menetapkan  7  Program  Prioritas  Nasional  yang  dijelaskan  dalam kutipan  berikut: “Memperkuat  Stabilitas  Polit ik,  Hukum,  Pertahanan  dan  Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik” .
Bertolak  dari  Program  Prioritas  Nasional a  quo ,  secara  khusus  pada  sektor  hukum, diperlukan  optimalisasi  penegakan  hukum  sebagai  bentuk  kepastian  hukum  yang humanis guna mengawal pemulihan perekonomian nasional. Secara tidak langsung, peran korporasi dalam kaitannya dengan sektor hukum dan stabilitas perekonomian juga sangatlah besar dan tidak bisa dinafikan.
Korporasi sejatinya menjadi mesin penggerak perekonomian baik di tingkat mikro dan juga makro. Menjadi kendala apabila dalam usaha menjalankan korporasi ada dugaan kejahatan (corporate crimes) yang dilakukan oleh korporasi sehingga harus diselesaikan melalui proses hukum.
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama,  secara  faktual,  korporasi  telah  lama  dianggap patut dan layak untuk dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dituntut pertanggungjawabannya di muka hukum. Namun demikian, dalam hukum positif di Indonesia, pendekatan yang dilakukan masih mengedepankan Retributive Justice yang salah  satu  sanksinya  adalah  pidana  pokok  berupa  denda  atau  pidana  tambahan berupa  pembubaran  seluruh  atau  sebagian  korporasi  berdasarkan  putusan pengadilan.
Dalam kondisi normal, mungkin pendekatan ini masih efektif untuk dapat diterapkan, namun  dalam  kondisi  abnormal  seperti  pandemi  Covid-19  yang  membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum dan stabilitas ekonomi, pendekatan Retributive Justice menjadi dipertanyakan efektifitasnya.
Dalam kaitannya dengan kondisi tersebut, salah satu langkah yang perlu ditempuh menurut K. Harjono adalah: “menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil” (Dhaniswara, 2007) .
Sehubungan dengan langkah a quo , salah satu konsep humanis yang dapat digunakan untuk “menyempurnakan  proses  penegakan  hukum” yang  sekaligus  memberikan kepastian dalam mengawal dan menjaga stabilitas perekonomian nasional ditengah kerentanan  akibat  pandemi  Covid-19  adalah  pendekatan Restorative  Justice (RJ) terhadap kejahatan korporasi.
Disatu sisi, filosofi RJ adalah pengembalian kondisi seperti keadaan semula dimana pendekatan RJ terhadap kejahatan korporasi ini dapat menyelesaikan konflik antara korban, pelaku (korporasi), dan masyarakat sampai ke akarnya sehingga memberikan kepastian hukum. Disisi lain mekanisme RJ ini akan menonjolkan sisi humanis dari hukum itu sendiri dengan pendekatan mediasi yang tentunya akan mengedepankan penyelesaian  secara  kekeluargaan.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  kajian  secara mendalam dan komprehensif sehubungan dengan konsep ini.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sednagkan data yang  digunakan  berupa  data  sekunder  dengan  bahan  primer  dan  sekunder,  data tersebut dikumpulkan memalui library research yang terdiri dari sumber bahan offline maupun online .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Korporasi di Indonesia
H. Setiyono menyayakan bahwa pemidaan merupakan salah satu bentuk sarana guna menyelesaikan  berbagai  masalah  sosial  demi  mencapai  kesejahteraan  dalam lingkungan  sosial  masyarakat.  Maka,  penggunaan  saksi  pidana  bagi  kejahatan korporasi yang memiliki motif ekonomi memiliki urgensi tersediri (Setiyono, 2003).
Di  Indonesia,  kedudukan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  saat  ini  secara khusus  baru  diakui  dalam  Undang-Undang  yang  mengatur  tindak  pidana  di  luar KUHP.  Hal  ini  dapat  terjadi  dikarenakan  KUHP  masih  menganut  pandangan universitas delinquere non potest (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) .
Beberapa  Undang-Undang  di  luar  KUHP  yang  sudah  mengakomodir  kedudukan korporasi sebagai subjek hukum antara lain: UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  UU  No.  31  Tahun  1999 Jo UU  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  dan Perlindungan Lingkungan Hidup, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sebagainya.
Dalam  UU  pidana  di  luar  KUHP,  pendekatan  yang  digunakan  adalah Retributive Justice yaitu pidana denda dinilai sebagai pidana pokok. Perumusan ancaman Pidana Denda  dalam  UU  di  luar  KUHP  yang  menyebutkan secara  lugas jumlah  maksimal
nominal  yang  harus  dibayarkan  oleh  pihak  koperasi,  yang  memberikan  dua kelemahan mendasar yaitu sebagai berikut:
Pertama ,  perumusan  ancaman  pidana  denda  yang  menggeneralisir  semua  tindak pidana  korporasi.  Hal  yang  jelas  adalah  bahwa  setiap  tindak  pidana  korporasi memiliki  perbedaan  karakteristik  mulai  dari  jenis  tindak  pidana,  tingkatannya  sert besarnya keuntungan dan koban yang terlibat didalamnya.
Kedua ,  perumusan  dalam  ancaman  denda  yang  secara  eksplisit  dalam  nominal, sesungguhnya  memberikan  peluang  bagi  korporasi  guna  melakukan  berbagai perubuatan  yang  terlarang.  Hal  ini  dilakukan  karena  pihak  korporasi  dapat mengkalkulasi jumlah keuntungan apabila melakukan kejahatan serta mengkalkulasi kerugian akibat perbuatan tersebut (Mahrus, 2017).
Selain  itu,  sanksi  pidana  denda  yang  diberikan  kepada  korporasi  tidak  akan  serta merta  diterima  secara  langsung  oleh  korban,  namun  denda  tersebut  akan  masuk kedalam  kas  negara  yang  seharusnya  akan  digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat melalui dana APBN atau APBD.
Secara legalistik-formal, mekanisme ini dirasa cukup, namun secara faktual, sangatlah jarang  korban  menerima  manfaat  (keuntungan)  dari  kerugian  yang  mereka  alami secara  langsung  diakibatkan  oleh  kejahatan  korporasi.  Dengan  maraknya  tindak pidana  korupsi  di hampir  tiap  daerah  di  Indonesia,  hampir  tidak  mungkin  korban akan  mendapatkan  manfaat  penuh  dari  sanksi  pidana  denda  tersebut.  Oleh  sebab itulah sanksi denda ini dirasa tidak efektif untuk diterapkan.
Pandangan ini  sejalan dengan pernyataan  Andrew  Brady Spalding selaku Assistant Professor, University of Richmond School of Law, terkait dengan denda yang diberikan kepada korban kejahatan korporasi , yakni: “The real victims -those impacted directly by the crime – obviously receive scant benefit from the deposit ” (Bloomberg, 2010).
Selain pidana pokok berupa denda, terhadap kejahatan korporasi juga terdapat sanksi pidana tambahan berupa pembubaran seluruh atau sebagian korporasi. Dilihat dari tingkat  efektifitasnya,  apabila  kejahatan  korporasi  ini  melibatkan  korporasi  skala nasional  atau  multinasional,  maka  sanksi  ini  akan  berdampak  kepada  stabilitas perekonomian  suatu  daerah  atau  bahkan  bisa  berdampak  pada  perekonomian nasional.
Keadaan ini bisa terjadi dikarenakan dalam pembubaran korporasi pasti melibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan bahkan ratusan ribu karyawan mereka. Hal ini tersebut tentunya mampu mengguncang stabilitas perekonomian.
PHK  secara  besar-besaran  yang  diakibatkan  oleh  pembubaran  korporasi  akan menghasilkan pengangguran yang tentunya dapat berpengaruh terhadap penurunan pendapatan  per-kapita,  kurangnya  pendapatan  negara  dari  pajak  penghasilan  dan kurangnya daya beli masyarakat, Selain itu, PHK terhadap ribuan atau ratusan ribu karyawan juga bisa berujung pada kemiskinan dan meningkatnya angka kriminalitas yang dapat memicu krisis di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat.
Pernyataan diatas sejalan dengan pandangan dari  Yoshio Suzuki yang mengatakan bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pihak korporasi, mesti diimplentasikan secara hati-hati karena akan memiliki dampak bagi pihak yang tidak bersalah seperti para pemegang saham dan kosumen, dan bagi pihak masyarakat yang secara tidak langsung terdampak secara sosial dan psikologi (Yushio, 2010).
Sudarto  menyatakan  bahwa  sanksi  pidana  akan  gagal  apabila  terlalu  banyak menggunakan  ancaman  pidana  dapat  mengakibatkan  devaluasi  dari  UU  pidana tersebut.
Jeremy Bentham mengatakan bahwa hal yang tidak jauh berbeda bahwa sanksi pidana tidak boleh digunakan apabila tanp dasar, tidak berguna, tidak mendatangkan untung dan tidak efektif. Oleh sebab itu, sanksi pidana hanya akan memiliki manfaat apabil secara cermat digunakan dalam waktu dan keadaan yang tepat. Apabila digunakan secara  semabarngan  maka  maka  hal  tersebut  akan  membahayakan  dan  menjadi ancaman bagi masyarakat.
Selain  itu,  Prof.  Charles  Himawan  menyatakan  bahwa  adnaya reliable  judiciary memiliki manfaat guna menentukan kualitas sanksi pidana yang ada terhadap konflik bisnis yang dihadapi korporasi (Himawan, 2003)
Bila  kita  berbicara  mengenai  badan  peradilan  yang  andal  ( reliable  judiciary ),  Dalam praktiknya, pendekatan pidana (penal policy) sering dikedepankan untuk mengatasi konflik  bisnis  korporasi  yang  terjadi.  Keadaan  saat  ini  haruslah  diperbaiki,  karena secara objektif dapat dinilai belum mendukung berjalannya aktfitas ekonomi secara baik.
Terlihat dari lamanya proses hukum dalam suatu kasus, menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum yang ada. Selain itu, hasil  dari proses  penegakan hukum belum dapat menjamin kemenangan pihak yang benar, dan seringkali putusan pengadilan tidak memperhatikan kepentingan korban. Saat ini, dengan menggunakan pendekatan  Retributive  Justice,  tidak  dapat  berharap  bahwa  lembaga  penegakan hukum dapat sepenuhnya menyelesaikan konflik pidana dalam konteks bisnis yang dilakukan oleh korporasi.
Berdasarkan  berbagai  pendapat  yang  telah  disebutkan,  dapat  disimpulkan  bahwa sanksi pidana utama berupa denda dan sanksi pidana tambahan berupa pembubaran sebagian  atau  seluruh  korporasi  dalam  kasus  kejahatan  korporasi  seharusnya diterapkan hanya jika benar-benar esensial dan diperlukan .
Penerapan sanksi  pidana a quo dalam  situasi  pandemi  Covid-19  apabila  meminjam terminologi Jerremy Bentham akan dikategorikan sebagai bentuk sanksi pidana yang needless (tidak berguna), unprofitable (tidak mendatangkan keuntungan), dan ineffective (tidak efektif) karena pada pidana pokok berupa denda, korban tidak mendapatkan haknya secara utuh, sementara pada pidana tambahan berupa pembubaran seluruh atau sebagian korporasi akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional yang sedang dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19.

## Konstruksi  Kesepakatan  Restorative  Justice  untuk  Kejahatan  Korporasi  sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Ide  pendekatan  RJ  adalah  hasil  dari  perkembangan  pemikiran  manusia  yang didasarkan pada tradisi peradilan dari berbagai peradaban seperti Arab, Yunani, dan Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penanganan tindak pidana.
Konsep RJ berasal dari berbagai sumber, seperti praktik restitusi dalam budaya Anglo- Saxon,  gagasan  reintegrative  shaming  (pengalaman  malu  sebagai  upaya  untuk mengintegrasikan kembali individu ke dalam masyarakat), konsep pemberian sanksi
oleh suku Navajo melalui penebusan kesalahan, rekonsiliasi, menciptakan kedamaian, pemulihan  atau  penggantian  kerugian,  sistem  peradilan  berdasarkan  hubungan kekerabatan, konsep keadilan transformatif, dan lain sebagainya (Paulus, 1998).
Dalam  pendekatan  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  RJ,  kerusakan  yang  terjadi akibat  tindak  pidana  dianggap  sebagai  konflik  dalam  hubungan  antara  anggota keluarga  dalam  masyarakat  yang  harus  diselesaikan  dan  dipulihkan  bersama  oleh semua pihak melalui  musyawarah untuk mencapai  kesepakatan. Dengan kata lain, diperlukan kesepakatan sukarela dari semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian RJ ini.
Dalam  perkembangannya,  pendekatan  RJ  dapat  dijadikan  solusi  alternatif  untuk mengatasi persoalan kejahatan korporasi. Dengan menerapkan pendekatan RJ, bukan hanya  kepastian  hukum  yang  akan  tercapai,  tetapi  juga  melalui  pendekatan  yang mengutamakan aspek kemanusiaan melalui mediasi antara korban, masyarakat, dan pelaku  korporasi,  diharapkan  dapat  mengembalikan  kondisi  seperti  semula  dan menyelesaikan konflik secara menyeluruh hingga ke akarnya.
Selain  itu,  penyelesaian  melalui  RJ  akan  senantiasa  menjaga  stabilitas  ekonomi nasional karena penyelesaian konflik ini akan dilakukan secara kekeluargaan dalam fórum  yang  saling  menghargai  dan  menghormati  antar  seluruh stakeholder dimana tidak akan ada gesekan berarti antar pihak yang dapat menimbulkan gangguan pada stabilitas ekonomi nasional. Hal ini bisa terjadi karena tujuan utama dari RJ adalah mengembalikan  kondisi  seperti  semula  dengan  memperbaiki  atau  mengganti kerugian  yang  diderita  oleh  korban,  mengakui  oleh  pelaku  korporasi  terhadap penderitaan  yang  dialami  oleh  korban  dan  masyarakat  akibat  tindakannya,  serta mencapai konsiliasi dan rekonsiliasi antara pelaku korporasi, korban, dan masyarakat.
Penerapan  RJ  menghasilkan  penghapusan  pertanggungjawaban  pidana  sebagai kompensasi yang diapresiasi. Pilihan untuk tidak menghukum secara pidana ini juga didasarkan pada pertimbangan rasional terkait stabilitas ekonomi nasional, dampak terhadap  nasib  karyawan  korporasi,  serta  konsekuensi  sosial  yang  muncul  akibat kriminalisasi  korporasi  yang  justru  lebih  serius  dan  berpotensi  memicu  krisis  di berbagai  sektor.  Di  sinilah  peran  hukum  menjadi  sangat  penting  dalam  konteks pemulihan  perekonomian  nasional.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Erman Rajagukguk,  faktor  utama  yang  memungkinkan  hukum  berperan  dalam pembangunan  ekonomi  adalah  apakah  hukum  mampu  menciptakan  "stabilitas," "prediktabilitas," dan "keadilan" (Erman, 2003).
Sebagaimana  kita  semua  ketahui,  pada  saat  ini,  sangat  dibutuhkan  suatu  konsep hukum  yang  kuat  untuk  mengawal  perekonomian  agar  tercipta “stability”, “predictability”  dan  “fairness sehingga  hukum  dapat  bekerja  sebagaimana  mestinya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.
Berangkat  dari  kebutuhan  hukum  ini,  RJ  dapat  dijadikan  sebagai  solusi  alternatif. Namun  realitanya,  regulasi  mengenai  RJ  yang  ada  dewasa  ini  belum  mengatur mengenai  kejahatan  korporasi.  Undang-Undang  tidak  mengatur  mengenai  RJ terhadap kejahatan korporasi.
Bahkan  dalam  SK.  Dirjen  Badilum  No.  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020,  Tanggal  22 Desember  2020  tentang  Pedoman  Penerapan  Restorative  Justice  di  Lingkungan Peradilan  Umum  dan  Peraturan  Jaksa  Agung  (PERJA)  No.  15  Tahun  2020  tentang
Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  tidak  diberikan  ruang untuk RJ terhadap perkara kejahatan korporasi.
Berangkat  dari  kondisi  ini,  maka  dibutuhkan  konstruksi  kesepakatan  RJ  untuk kejahatan korporasi yang sekaligus dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional yakni sebagai berikut:
1. Restitusi (Penggantian Kerugian)
Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui RJ, konsep yang diterapkan adalah mencapai kesepakatan melalui restitusi yang diberikan oleh pelaku korporasi kepada korban.  Pelaku  korporasi  diwajibkan  membayar  kembali  kerugian  kepada  korban dalam bentuk penggantian uang. Untuk memastikan objektivitas pemberian restitusi, penghitungan penggantian uang dilakukan oleh seorang akuntan publik, sementara penegak hukum berperan sebagai mediator atau fasilitator.
Menurut definisi dalam Black's Law Dictionary, restitusi adalah tindakan pemulihan yang  memberikan  segalanya  kembali  kepada  pemilik  yang  sah,  tindakan  yang mengkompensasi  kerugian,  kerusakan,  luka,  atau  penderitaan,  dan  pemberian penggantian (BLD, 1998).
Dengan  menerapkan  restitusi  dalam  pendekatan  RJ,  diharapkan  penyelesaian kejahatan  korporasi  dapat  ditangani  dengan  baik  dan  maksimal,  serta  tidak menimbulkan masalah sosial baru. Dalam pendekatan restitusi ini, fokus utama dalam menangani kejahatan korporasi bukanlah mencari cara untuk "mengambil uang" dari pelaku korporasi  sebagai  bentuk pembalasan, namun lebih kepada mencari  bentuk pertanggungjawaban  yang  seimbang  yang  dapat  dijadikan  solusi  bagi  pemulihan keadaan  dan  ganti  kerugian  terhadap  korban.  Untuk  itulah  dibutuhkan  akuntan publik yang dapat menghitung kerugian dan pemberian restitusi yang layak kepada korban serta  penegak  hukum  yang  menjadi  “pengawas” sekaligus  mediator  atau fasilitator dari proses RJ ini.
Lebih lanjut, pemberian restitusi melalui RJ menyediakan suatu penyelesaian hukum yang  lebih  jelas  dan  tegas  dibandingkan  restitusi  yang  diberikan  melalui  suatu putusan  pengadilan.  Pemberian  restitusi  melalui  RJ  mempunyai  kelebihan  karena harus dibarengi dengan pengakuan adanya kerusakan atau kerugian yang dilakukan oleh pelaku (korporasi) terhadap korban yang sudah menderita yang dalam hal ini sedang  dicoba  untuk  diperbaiki.  Dengan  mekanisme  ini  diharapkan  suatu permasalahan  akan  selesai  sampai  ke  akarnya.  Berbeda  dengan  restitusi  yang diberikan melalui putusan pengadilan yang belum tentu menyelesaikan konflik yang terjadi  antara  korban,  pelaku  (korporasi,  dan  masyarakat  sehingga  potensi pengulangan kejahatan korporasi masih terbuka lebar.
Kemudian,  pendekatan  RJ  melalui  penyelesaian  restitusi  sendiri  lebih  bersifat rehabilitatif  yang  mengizinkan  pelaku  (korporasi)  untuk  menyelesaikan permasalahan  hukumnya  dalam  suatu  fórum  penyelesaian  konflik  yang  jauh  lebih sedikit stigmatisasinya dibandingkan dengan proses persidangan yang berujung pada sanksi  denda  ataupun  pembubaran  seluruh atau  sebagian  korporasi.  Dalam  hal  ini restitusi dapat dianggap sebagai proses yang memberikan kesempatan kepada pelaku (korporasi)  untuk  memperbaiki  segala  sesuatunya  menjadi  benar  dengan meminimalisir dampak buruk terhadap korporasi itu sendiri.
Selain itu, melalui restitusi,  ganti  kerugian langsung diberikan kepada korban, dan bukan  melalui  kas  negara  sebagaimana  sanksi  denda.  Restitusi  diperuntukan  bagi korban karena korban merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan mengalami kerugian  secara  langsung,  sementara  negara  seharusnya  bertanggung  jawab  untuk memberikan fasilitas guna memastikan pemulihan yang adil dan merata bagi korban.
2. Program Tanggungjawab Sosial Korporasi
Untuk  program  tanggungjawab  sosial  korporasi  ini,  penekanan diberikan  kepada pelaku (korporasi) yang harus membayar kerugian kepada masyarakat secara tidak langsung  melalui  program  sosial  yang  bermanfaat.  Program  tanggungjawab  sosial korporasi  ini  pada  hakikatnya  berbeda  dengan  restitusi.  Kalau  restitusi  ditujukan kepada pemulihan kepada keadaan semula dengan ganti kerugian terhadap korban (individu), sementara program tanggungjawab sosial korporasi ini menekankan pada pemulihan kerugian terhadap masyarakat.
Penekanan  terhadap  program  tanggungjawab  sosial  korporasi  adalah  pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban pelaku (korporasi) terhadap kejahatan yang dilakukan  terhadap  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  program  tanggungjawab  sosial korporasi  adalah  salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  mengembalikan ketertiban dan kepercayaan dalam masyarakat melalui kesediaan pelaku (korporasi) untuk secara sukarela memperbaiki hubungan yang sebelumnya pernah renggang.
Program tanggungjawab sosial korporasi ini pernah beberapa kali terjadi di Amerika Serikat  sehingga  dapat  dijadikan benchmark dalam  penegakan  hukum  RJ  terhadap kejahatan korporasi di Indonesia, yakni sebagai berikut:
a. Pada  tahun  2009,  sebuah  perusahaan  gas  membayar  total  $18  juta  untuk menyimpan merkuri secara ilegal. Hukuman itu termasuk denda pidana $6 juta dan  pembayaran  $12  juta  ke  berbagai  inisiatif  masyarakat  setempat  untuk mendukung  perbaikan  lingkungan  dan  proyek  pendidikan  serta  inisiatif kesehatan anak (Department of Justice, United States, 2009).
b. Pada tahun 2010, sebuah perusahaan manajemen kapal membayar total $10 juta untuk  menyelesaikan  pelanggaran  pidana  Undang-Undang  Polusi  Minyak karena  menyebabkan  dan  menutupi  tumpahan  minyak  setelah  salah  satu kapalnya  menabrak  Jembatan  Teluk  San  Francisco.  Berdasarkan  kesepakatan pembelaan, $2 juta dari total $10 juta akan mendanai proyek lingkungan laut di Teluk San Francisco (Department of Justice, United States, 2010).
c. Pada tahun 2012, produsen pestisida setuju untuk membayar denda pidana dan melakukan pengabdian masyarakat untuk menyelesaikan sebelas pelanggaran pidana Federal Insektisida, Fungisida dan Rodentisida Act sehubungan dengan penerapan  insektisida  pada  produk  makanan  burung  liarnya.  Selain  denda pidana  $  4  juta,  terdakwa  menyumbangkan  $  500.000  ke  berbagai  organisasi yang  melindungi  habitat  burung  di  sekitar  pelanggaran  untuk  mendanai konservasi,  penelitian,  dan  Pendidikan  (Department  of  Justice,  United  States, 2012).
d. Pada tahun 2013 terbukti menjadi puncak hukuman pelayanan masyarakat yang sebenarnya untuk penjahat kerah putih dalam kejahatan lingkungan, yakni Wal- Mart, yang mengaku bersalah atas 6 (enam) tuduhan kriminal karena melanggar Undang-Undang  Air  Bersih  karena  menangani  dan  membuang  bahan
berbahaya secara ilegal di toko ritelnya di seluruh Amerika Serikat. Wal-Mart dihukum membayar denda pidana $40 juta, dan tambahan $20 juta yang akan mendanai  berbagai  proyek  layanan  masyarakat,  termasuk  membuka  Pusat Kepatuhan Ritel senilai $6 juta yang akan membantu toko ritel di seluruh negeri mempelajari cara menangani limbah berbahaya dengan benar (Department of Justice, United States, 2013).
e. Pada tahun 2013, hukuman terbesar dan paling signifikan datang di pemukiman British  Petrolium (BP)  di  Teluk  Meksiko.  Tidak  hanya  itu  layanan  masyarakat terbesar  dalam  sejarah  penegakan  lingkungan;  BP  membayar  denda  pidana terbesar dalam bentuk apa pun sepanjang sejarah AS: $4 miliar, 3 (tiga) kali lebih besar  daripada  resolusi  pidana  terbesar  berikutnya  yang  pernah  dibayarkan (Department  of  Justice,  United  States,  2013).  Resolusi  tersebut  disusun sedemikian rupa sehingga lebih dari setengah dari pemulihan ini akan mendanai proyek-proyek untuk memberi kompensasi kepada masyarakat dan ekosistem yang paling dirugikan secara langsung oleh tumpahan tersebut.
Dari  uraian  diatas  dapat  tergambar  konstruksi  kesepakatan  RJ  terhadap  kejahatan korporasi  yang  dapat  dijadikan  solusi  alternatif  penyelesaian  konflik  yang  dapat sekaligus  menjaga  stabilitas  ekonomi  nasional  agar  dapat  pulih  dari  kondisi keterpurukan dari pandemi Covid-19.

## KESIMPULAN
Penerapan  sanksi  pidana  berupa  pidana  pokok  denda  dan  pidana  tambahan pembubaran seluruh atau sebagian korporasi tidaklah efektif untuk menanggulangi kejahatan  korporasi  terlebih  dalam  masa  pandemi  Covid-19  yang  melanda  dunia, khususnya  Indonesia,  dikarenakan  ancaman  sanksi  pidana  pokok  berupa  denda digeneralisir  terhadap  semua  kejahatan  korporasi  dan  perumusan  ancaman  pidana denda dengan eksplisitas jumlah nominal denda yang harus dibayar korporasi malah memberikan ruang bagi korporasi, khususnya korporasi nasional dan multinasional untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, pada pidana pokok berupa denda, korban senantiasa  tidak  mendapatkan  haknya  secara  langsung  dan  utuh.  Sementara  pada sanksi pidana tambahan berupa pembubaran seluruh atau sebagian korporasi tidak efektif  dikarenakan  dalam  pembubaran  korporasi  pasti  melibatkan  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan bahkan ratusan ribu karyawan. Hal tersebut dapat mengguncang stabilitas perekonomian.
Penyelesaian kejahatan korporasi melalui Restorative Justice akan senantiasa menjaga stabilitas  ekonomi  nasional  karena  penyelesaian  konflik  ini  akan  dilakukan  secara kekeluargaan dalam fórum yang saling menghargai dan menghormati antar seluruh stakeholder dimana  tidak  akan  ada  gesekan  berarti  antar  pihak  yang  dapat menimbulkan  gangguan  pada  stabilitas  ekonomi  nasional.  Konstruksi  kesepakatan Restorative  Justice terhadap  kejahatan  korporasi  sebagai  upaya  menjaga  stabilitas ekonomi  nasional  adalah  dengan  mengedepankan  restitusi  dan  program tanggungjawab  sosial  korporasi.  Restitusi  ditujukan  sebagai  bentuk  pemulihan kepada  keadaan  semula  melalui  ganti  rugi  terhadap  korban  (individu),  sementara program tanggungjawab sosial korporasi ini menekankan pada pemulihan kerugian terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2013). Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi . RajaGrafindo Persada.
Anggraeni,  R .  “Aduh,  60%  Perusahaan  Bangkrut Gegara  Covid- 19”  Okezone Economy, https://economy.okezone.com/read/2020/12/10/455/2324978/aduh-60- perusahaan-bangkrut-gegara-covid-19.
Bloomberg. (2010). Bloomberg Law Reports . November 19th.
CNBC Indonesia. “ Buka-bukaan Sri Mulyani Soal APBN 2020 Hingga Dampak Covid-
19” https://www.cnbcindonesia.com/news/20210107090409-4-214064/buka- bukaan-sri-mulyani-soal-apbn-2021-hingga-dampak-covid-19/2.
Dictionary, Black’s Law. (1999). Seventh Edition, West Group. St. Paul Mind.
Fitriana. (2021). Memahami Perjanjian Kerja: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Jakarta: Gema Insani Press.
Flora, H. S. (2019). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Law Pro Justitia , 2 (2).
Hadisuprapto,  P.  (1998). Kejahatan  Ekonomi  dan  Antisipasinya. Jakarta: Citra  Aditya Bakti.
Harjono, D. K. (2007). Hukum Penanaman Modal . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Himawan, C. (2003). Hukum Sebagai Panglima . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Indonesia , Kejaksaan  Agung .  Peraturan  Jaksa  Agung  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja No. 15 Tahun 2020.
Indonesia,  Mahkamah  Agung. Surat  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan Umum  tentang  Pedoman  Penerapan  Restorative  Justice  di  Lingkungan  Peradilan Umum .  SK No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tahun 2020.
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.
Indonesia. Undang-Undang Kehutanan , UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888.
Indonesia. Undang-Undang Narkotika , UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.
Indonesia. Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  UU.  No.  31  Tahun 1999, LN No 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.
Indonesia. Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  UU.  No.  20  Tahun 2001, LN No 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.
Indonesia. Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang , UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.
Indonesia. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup , UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.
Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen , UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No 3821.
Indonesia. Undang-Undang  Perseroan  Terbatas ,  UU  No.  40  Tahun  2007,  LN  No.  106
Tahun 2007, TLN No. 4756.
Katadata.co.id. "Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Ekonomi", https://katadata.co.id/safrezi/berita/62130e3d98f90/pandemi- covid-19-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi
Kitab  Undang-Undang  Hukun  Pidana  (Wetboek  van  Straftrecht) .  Diterjemahkan  oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
Muladi, D. P. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Jakarta: Kencana .
Rajagukguk,  E.  (2003,  July).  Hukum  Ekonomi  Indonesia  Memperkuat  Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial. In VIII National Law Development Seminar and Workshop, organized by the National  Legal  Development  Agency,  Ministry  of  Justice  and  Human  Rights, Denpasar (pp. 14-18).
Setiyono,  H.  (2003). Kejahatan  Korporasi  Analisis  Viktimologi  Dan  Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana . Malang: Banyumedia Publishing.
Tempo.  “Sri  Mulyani:  Anggaran  Covid - 19  Naik  Jadi  Rp  695,2  Triliun” https://bisnis.tempo.co/read/1354261/sri-mulyani-anggaran-covid-19-naik- jadi-rp-6952-triliun
United States, Depart ment of Justice, “Press Release: Scotts Miracle -Gro Will Pay $12.5 Million  in  Criminal  Fines  and  Civil  Penalties  for  Violations  of  Criminal Pesticide Laws (Sept. 7, 2012)” http://www.justice.gov/opa/pr/2012/September/12-enrd-1088.html
United States, Department of Justice. “Press Release: Shipping Firm Sentenced to Pay $10 Million for Causing Cosco Busan Oil Spill and Coverup, (Feb. 19, 2010)” http://www.justice.gov/opa/pr/2010/February/10-enrd-168.html
United  States,  Department  of  Justice.  “Press  Release:  Southern  Union  Company  is Penalized $18 Million for Illegally Storying Mercury at a Rhode Island Site (Oct.
2, 2009)” http://www.justice.gov/opa/pr/2009/October/09-enrd-1070.html.
United States, Department of Justice. “The previous largest criminal resolution was $1.3 billion, paid by Pfizer in 2009 for off-label pharmaceutical marketing. See Reasons for Accepting Plea Agreement, United States v. BP Exploration and Production, Inc. (E. D. L. A. 2013) (No. 12- 292)”
http://www.justice.gov/criminal/vns/docs/2013/01/2013-01-30-bp- exploration-reasons-foraccepting-plea-agreement.pdf
United  States,  Department  of  Justice.  “Press  Release:  Wal -Mart  Pleads  Guilty  to Federal  Environmental  Crimes,  Admits  Civil  Violations  and  Will  Pay  More Than $81 Million (May 28 2013)” http://www.justice.gov/opa/pr/2013/May/13-enrd-611.html .