## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  837-845|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8414.837-845

## Tradisi Bakar Batu Dalam Perspektif KUHP Baru

## Beniharmoni Harefa, Salma Agustina, Supardi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia beniharefa@upnvj.ac.id, salmaagustina312@gmail.com, supardi@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Pentingnya  penulisan  ini  yakni  guna  memahami  pelaksanaan  tradisi  bakar  batu  di  Papua  dan  menganalisisnya dari  perspektif  KUHP  Baru.  Hal  ini  dikarenakan  tradisi  tersebut  merupakan  media  penyelesaian  konflik  yang menjadi  penghubung  antar  pihak  berselisih  sebagaimana  sesuai  dengan  konsep  keadilan  restoratif.  Tradisi  ini dapat  memenuhi  keadilan  yang  sesuai  dengan  naluri  kebangsaan  sebagaimana  mandat  dari  ideologi  negara sehingga  dapat  merepresentasikan  upaya  pembinaan  hukum  nasional  dengan  menerapkan  hukum  baru  melalui Pasal  2  sebagai  bagian  dari  pembaharuan  KUHP.  Berdasarkan  pada  pembaharuan  KUHP,  dimungkinkannya pemberlakuan the  living  law dengan  batasan  pemberlakuannya.  Adapun  tradisi  bakar  batu  merupakan  tradisi yang  hidup  di  dalam  masyarakat  Papua  sebagai  tradisi  yang  digunakan  sebagai  penyelesaian  konflik  dalam perkara pidana maupun perkara adat. Adapun objek kajian pada penulisan hukum normatif ini adalah penemuan hukum in  concreto dengan  pendekatan statute dan conceptual .  Pendekatan statute digunakan  karena  penulis mengkaji KUHP Baru tepatnya pada Pasal 2 mengenai the living law . Sedangkan pendekatan conceptual untuk memahami  konsep  tradisi  bakar  batu  dan  keterkaitannya  dengan  prinsip-prinsip  atau  norma  yang  berlaku  di masyarakat.  Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  studi  pustaka  dan  dianalisis  secara  kualitatif. Adapun  hasil  penulisan  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  tradisi  bakar  batu  adalah  sanksi  adat  sebagai penyelesaian  perkara  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bentuk  pemidanaan  terhadap  perbuatan  yang  dinyatakan terlarang  berdasarkan the  living  law yang  diatur  pada  Pasal  2  dengan  membayarkan  denda.  Selain  itu,  tradisi bakar  batu  sesuai  dengan  limitasi  yang  juga  diatur  pada  Pasal  2  KUHP  Baru  yang  pada  intinya  tidak bertentangan dengan prinsip atau norma yang berlaku di masyarakat.
Kata Kunci : Hukum yang Hidup, Hukum Adat, KUHP Baru, Papua, Tradisi Bakar Batu

## ABSTRACT
The importance of this writing is to understand the implementation of the stone burning tradition in Papua and analyze it from the perspective of the New Criminal Code. This is because this tradition is a conflict resolution medium  that  acts  as  a  liaison  between  disputing  parties  as  is  in  accordance  with  the  concept  of  restorative justice. This tradition can fulfill justice in accordance with national instincts as mandated by state ideology so that  it  can  represent  efforts  to  foster  national  law  by  implementing  new  laws  through  Article  2  as  part  of  the reform of  the Criminal Code. Based on the reform of  the Criminal Code, it  is possible to  apply the living  law with  limits  to  its  application.  The  tradition  of  burning  stones  is  a  tradition  that  lives  in  Papuan  society  as  a tradition  that  is  used  to  resolve  conflicts  in  criminal  cases  and  customary  cases.  The  object  of  study  in normative  legal  writing  is  the  discovery  of  law  in  concreto  using  statutory  and  conceptual  approaches.  The statute approach is used because the author examines the New Criminal Code, specifically Article 2 regarding the living law. Meanwhile, the conceptual approach is to understand the concept of the stone burning tradition and  its  relationship  to  the  principles  or  norms  that  apply  in  society.  Data  was  collected  using  the  literature study method  and analyzed qualitatively. The results of  this  writing  show that the implementation  of the stone burning tradition is a customary sanction as a case resolution  which can be used as a form of punishment for acts declared prohibited based on the living law as regulated in Article 2 by paying a fine. Apart from that, the tradition of burning stones is in accordance with the limitations which are also regulated in Article 2 of the New Criminal Code, which in essence does not conflict with the principles or norms that apply in society.
Keywords : The Living Law, Traditional Law, The New Criminal Code, Papua, Burning Stone Tradition

## I. PENDAHULUAN
Indonesia terkenal akan keragaman etnis yang turun-temurun dan terus berkembang serta masih eksis hingga kini (Aryanah Hilman & Burhanuddin, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, pengakuan oleh  negara  terhadap  hukum  adat  di  Indonesia  semakin  memperkuat  penerapannya  selama  masih dijalankan  dan  sejalan  dengan  perkembangan  serta  prinsip  NKRI,  sebagaimana  diamanatkan  oleh UUD  1945  pada  Pasal  18.  Di  tengah  masyarakat,  selalu  hadir  hukum  yang  selalu  berkembang  dan dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  berperilaku.  Hukum  yang  dikenal  berbentuk  kebiasaan  dan  adat istiadat disebut dengan istilah the living law (Syofyan Hadi, 2018).
Eugen  Ehrlich  menjadi  tokoh  yang  pertama  kali  mengemukakan  istilah  tersebut  sebagai perlawan  dari  istilah  yang  sudah  terlebih  dulu  beliau  kemukakan  yaitu  istilah state  law . Perkembangan  hukum  menururt  Eugen  Ehrlich  bukan  berfokus  pada  hukum  yang  diciptakan  oleh negara,  yurisprudensi,  ataupun  perkembangan  dalam  ilmu  hukum,  tetapi  berpusat  pada  masyarakat pada  suatu  negara  itu  sendiri  (Eugen  Ehrlich  &  Nathan  Isaacs,  2019). The  Living  Law atau  hukum adat  sejatinya  juga  searah  dengan  teori  keadilan  restoratif  yang  merupakan  antitesa  dari  sistem peradilan  pidana  konvensional  (Wayne  R.  Lafave,  2017).  Howard  Zehr,  seorang  kriminolog  asal Amerika  yang  menjadi  pencetus  konsep  keadilan  restoratif  mengemukakan  bahwa  suatu  perkara pidana  dalam  keadilan  restoratif  dilihat  sebagai  suatu  pelanggaran  orang  dan  hubungan.  Sehingga diwajibkan  untuk  menekankan  bahwa  suatu  keadilan  harus  melibatkan  korban,  pelaku,  dan masyarakat  dalam  menyelesaikan  permasalahan  serta  berorientasi  pada  perbaikan,  rekonsiliasi,  dan jaminan (Howard Zehr, 1990).
Pelaksanaan  konsep  tersebut  dilakukan  agar  dapat  terselesaikan  dengan  baik  di  luar  proses pengadilan  melalui  tercapainya  kesepakatan  antara  para  pihak  terhadap  permasalahan  hukum  yang terjadi  (Atmaja  et  al.,  2020;  Hanafi  Arief  and  Ningrum  Ambarsari,  2018).  Indonesia  sendiri  telah mengadopsi  konsep  keadilan  restoratif  yang  diperkuat  melalui  beberapa  pengaturan,  diantaranya adalah Perja RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan  Peraturan  Kepolisian  No.  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan Restoratif (Akcheryan Matondang,  2023; Karmana et  al., 2023). Adapun untuk  menempuh keadilan restoratif dapat dilakukan melalui lima pendekatan, salah satu diantaranya adalah community reparation citizen’s panel yang berarti keadilan restoratif dikenal dalam pranata  hukum  adat. Dalam hal  ini,  daerah  di  Indonesia  yang  masih  lekat  dengan  hukum  adatnya  adalah  Papua.  Serta  diketahui bahwa  Papua  diberikan  kewenangan,  hak  serta  kewajiban  khusus  dan  diatur  melalui  UU  No.  21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua untuk menyelenggarakan pengadilan adat.
Berdasarkan  pendekatan community  reparation  citizen’s  panel ,  untuk  menempuh  keadilan restoratif melalui hukum adat serta dengan adanya keistimewaan  bagi Provinsi Papua sebagai daerah otonomi  khusus,  maka  dibentuklah  Perdasus  Papua  tentang  Peradilan  Adat  di  Papua  yang  mengatur mengenai  penyelesaian  perkara  baik  perdata  maupun  pidana  adat  berlandaskan  hukum  adat  yang diakui  oleh  masyarakat  yang  berperkara  melalui  pengadilan  adat.  Adapun  tradisi  yang  dilestarikan oleh  warga  Papua  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  adalah  tradisi  bakar  batu.  Tradisi  bakar  batu merupakan  tradisi  dalam  hal  mewujudkan  rasa  syukur  dan  dijadikan  sebagai  media  penyelesaian konflik (Hasruddin Dute, 2022). Sehingga sebagai media penyelesaian suatu perkara, tradisi ini dapat diartikan sebagai sanksi adat terhadap delik pidana adat yang dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku  di  tanah  Papua.  Adapun  pada  pelaksanaan  tradisi  bakar  batu,  dilakukannya  mediasi  untuk menentukan  yang  bersalah  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  bersangkutan  termasuk  pihak  yang bertikai  dan  bentuk  penyelesaiannya  adalah  pihak  yang  bersalah  membayarkan  denda  kepada  pihak yang dirugikan. Sehingga tradisi tersebut sebagai media pelaksanaan sanksi adat telah sesuai dengan konsep  keadilan  restoratif  karena  dilaksanakan  guna  tercapainya  rekonsiliasi  dan  pemulihan  melalui dialog  terbuka  dan  responsif  antara  korban,  pelaku,  dan  masyarakat  yang  terdampak.  Selain  itu hubungannya  dengan  KUHP  Baru  adalah  tradisi  yang  menjadi  sanksi  adat  ini  dapat  digolongkan sebagai bentuk pemidanaan berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana diatur pada Pasal 66 ayat (1)  KUHP  Baru  terhadap  tindak  pidana  yang  menurut  the  living  law  adalah  suatu  perbuatan  yang dilarang.
Gagasan  mengenai  penyelesaian  perkara  pidana  tentunya  mengarah  kepada  hukum  pidana nasional.  Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa  terdapat  pembaharuan  hukum  pidana  nasional  melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang baru berlaku pada tahun 2026. Dalam KUHP baru tersebut terdapat gagasan hukum yang cerdas yaitu
pada Pasal 2 yang telah mengadopsi konsep the living law. Singkatnya, pasal tersebut mengemukakan bahwa  asas  legalitas  memungkinkan  untuk  memberlakukan  hukum  yang  hidup  untuk  dapat menentukan  seseorang  dapat  dipidana  meskipun  perbuatan  yang  dilakukannya  tidak  diatur  di  dalam KUHP. Selanjutnya diatur pula mengenai batasan-batasan terhadap diberlakukannya hukum tersebut. Jadi hukum yang dimaksud pada pasal itu dapat diberlakukan asalkan sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi parameter tersebut.
Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  nasional  dilakukan  dengan tujuan  untuk  menangani  maraknya  kejahatan  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  serta memang  sudah  sepatutnya  Indonesia  menggeser  hukum  pidana  peninggalan  kolonial  dengan  hukum yang  lebih  sesuai  dengan  prinsip  NKRI.  Selain  itu  juga  melakukan  penyempurnaan  terhadap  asas, teori,  norma  maupun  sanksi  yang  diterapkan  dengan  mengikuti  alur  perkembangan  kejahatan.  Oleh karenanya agar tujuan baru tersebut tercapai, maka tradisi bakar batu ini perlu mendapatkan perhatian sebagai sarana penyelesaian pada tindak pidana yang ditentukan oleh hukum adat (Rusli Muhammad, 2019).
Terdapat  penulisan  sebelumnya  yang  relevan  dengan  penulisan  ini  yakni  penulisan  yang dilakukan  oleh  Siti  Chadijah  (Siti  Chadijah,  2020).  Hasil  dari  penulisan  ini  tersebut  mengemukakan bahwa  eksistensi  hukum  adat  sangat  diperlukan  dalam  menginterpretasikan  tiap  aturan  dalam penerapan RKUHP. Selain itu, tindak pidana adat masih eksis hingga saat ini dalam praktik peradilan dan  implementasinya  menunjukkan  bahwa  keadilan  tidak  dapat  terpenuhi  bagi  masyarakat  apabila hanya  terpaku  pada  hukum  tertulis  saja.  Kelebihan  dari  penulisan  ini  tersebut  adalah  menguraikan ruang  lingkup  dan  penerapan  delik  adat  serta  menyebutkan  contoh-contoh  perbuatan  yang dikategorikan  sebagai  delik  adat  dan  penyelesaiannya  terhadap  delik  tersebut  adalah  melalui kelestarian  adat.  Mengenai  hal  tersebut,  penulisan  ini  juga  menyebutkan  tradisi  bakar  batu  sebagai perdamaian  dalam  peradilan  adat.  Namun  kekurangannya  adalah  tidak  menjelaskan  lebih  jelas bagaimana penerapannya jika dikaitkan dengan kebaharuan hukum pidana nasional.
Oleh  karena  nya,  guna  menjawab  keterbatasan  tersebut,  dalam  penulisan  ini  akan  membahas mengenai  tahap  dari  pelaksanaan  tradisi  bakar  batu  di  papua  sebagai  media  penyelesaian  untuk menunaikan sanksi adat terhadap delik pidana adat berdasarkan hukum adat di Papua  dan peninjauan dari  Pasal  2  KUHP  Baru  mengenai  pemberlakuan the  living  law terhadap  tradisi  tersebut.  Kedua pembahasan  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan  dan  interpretasi  dari  tradisi  bakar  batu berdasarkan KUHP Baru.

## II. METODE PENELITIAN
Penulisan  jenis  hukum  normatif  dengan  objek  kajian  penulisan  adalah  penemuan  hukum in concreto dengan pendekatan statute dan conceptual approach . Adapun KUHP Baru dijadikan sebagai bahan  hukum  yang  bersifat  primer,  berbagai  jurnal/penulisan  ilmiah  serta  buku  hukum  yang  relevan dengan  tradisi  bakar  batu  dan  pemahaman  sebuah  tradisi  dalam  hukum  adat  berdasarkan  konsep the living  law menurut  KUHP  Baru  dijadikan  sebagai  bahan  hukum  yang  sifatnya  sekunder.  Dalam  hal ini,  jurnal  merupakan  salah  satu  bahan  hukum  yang  sifatnya  sekunder  yang  paling  berpengaruh terhadap  penelitian  ini  mengingat  jenis  penelitiannya  adalah  hukum  normatif.  Selanjutnya  bahan- bahan tersebut dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka terkait dengan isu atau permasalahan hukum  yang  berkaitan  dengan  tradisi  bakar  batu  di  Papua.  Selanjutnya  dalam  mengolah  dan menganalisis  bahan  hukum,  menggunakan  teknik  secara  kualitatif.  Dalam  menganalisis  bahan  pada penulisan ini, dilakukan melalui serangkaian tahapan yang termasuk di dalamnya yaitu inventarisasi, sistematisasi, dan verifikasi bahan hukum. Setelah bahan diolah, maka dilakukan analisis dengan cara penalaran  deduksi  yaitu  sebuah  penalaran  dengan  pola  pikir  yang  menggunakan  logika  dengan menyimpulkan  sebuah  pernyataan  yang  lebih  spesifik  dari  pernyataan  yang  lebih  umum  dengan menggunakan proses penalaran yang rasional.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Tahap Pelaksanaan Tradisi Bakar Batu di Papua Sebagai Media Penyelesaian Perkara Berdasarkan  analisis  menggunakan  studi  etnografi  yang  bertujuan  untuk  menerangkan  terkait makna  budaya  terhadap  makna  tradisi  bakar  batu,  maka  pemaknaan  yang  diperoleh  diantaranya adalah sebagai penyelesaian konflik, sebagai media politik, sebagai identitas kelompok, sebagai nilai adat  leluhur,  dan  sebagai  bentuk  rasa  syukur.  Adapun  pada  pembahasan  kali  ini  berfokus  kepada
makna tradisi bakar batu sebagai penyelesaian konflik (Seto Aji Nurkotib, 2022). Apabila ada konflik atau isu yang timbul di antara desa-desa karena seseorang menimbulkan masalah seperti perkelahian akibat pengaruh minuman beralkohol hingga menyebabkan kematian, atau terjadinya pencurian, maka penyelesaiannya adalah dengan membayar ganti rugi atau denda sebagai bentuk perdamaian.
Suku  Dani  di  Indonesia  masih  menghadapi  berbagai  masalah  sosial    yang  rumit  dan  menjadi salah satu isu yang masih terus terjadi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Berbagai konflik tersebut  memiliki  beragam  bentuk  dan  dampak  yang  signifikan.  Permasalahan  utama  yang  menjadi akar  konflik  sosial  di  Suku  Dani  selama  beberapa  tahun  belakangan  ini  adalah  perbedaan  suku, budaya,  golongan,  dan  pandangan.  Konflik  tersebut  seringkali  memicu  perang  antar  suku  maupun kelompok  yang  ada  di  daerah  pedalaman  Papua  dan  dapat  mengakibatkan  kerugian  maupun kerusakan baik fisik atau material. Jadi berbagai permasalahan sosial  yang berujung perang suku ini lah yang mendasari penyelesaian melalui tradisi bakar batu.
Tradisi Bakar Batu memiliki sebuah tahapan di mana anggota suku yang melakukan kesalahan harus melakukan pembayaran denda atau dikenal sebagai Bayar Kepala terhadap suku yang dirugikan. Perang antar suku hanya akan berakhir apabila pihak yang bersalah membayar ganti rugi dan Upacara Bakar Batu dilakukan. Bentuk denda yang akan diminta, dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau hewan babi/hewan lain dan dibayarkan sesuai dengan kerugian yang dialami. Uang atau babi tersebut akan  diberikan  pada  saat  acara  tradisi  bakar  batu  berlangsung.  Untuk  uang  yang  diterima  akan disimpan, sedangkan babi akan dibunuh untuk dimasak dan dijadikan makanan pada saat acara makan bersama sebagai simbol bahwa perdamaian telah tercapai dan terselesaikannya konflik yang terjadi.
Tabel 1: Tabel Contoh ganti kerugian terhadap suatu konflik di Papua
No. Konflik Denda/Sanksi 1 Seseorang  mengambil  perempuan  tanpa persetujuan  keluarga  atau  orang  tua dekatnya Denda lima ekor babi 2 Istri  melakukan  perselingkuhan  dengan pria  lain  (meskipun  pria  tersebut  masih keluarga dekat) Denda lima ekor babi 3 Pencurian benda berharga seperti contohnya    kulit  kerang  yang  biasanya digunakan sebagai mahar Benda yang dicuri tersebut harus dikembalikan  dan  dikenakan  denda  dua ekor babi
4 Pencurian terhadap hewan ternak Denda tiga ekor babi
Tabel di atas menunjukan contoh penerapan  ganti kerugian  sebagai penyelesaian konflik  yang berlaku  di  Papua  melalui  proses  musyawarah  dengan  mempertemukan  para  pihak  yang  berkonflik. Tak  jarang  pula  terhadap  penyelesaian  tersebut  dilaksanakan  tradisi  bakar  batu  sebagai  media penyelesaian konflik untuk membayarkan denda tersebut. Selain itu, tradisi bakar batu menjadi acara yang mendapatkan antusiasme dari masyarakat Papua khususnya masyarakat Papua Pegunungan. Hal ini  ditunjukkan  oleh  masyarakat  yang  rela  meninggalkan  ladang  yang  menjadi  sumber  penghasilan mereka  selama  berhari-hari  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  mempersiapkan  acara  ini  dan  bersedia mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai perayaan ini. Adapun proses yang dilakukan dalam pelaksanaan tradisi bakar batu diantaranya adalah sebagai berikut:
Tabel 2: Tabel tahapan pelaksanaan tradisi bakar batu
No. Konflik Denda/Sanksi 1 Tahap persiapan a. Mencari  bahan  yang  akan  digunakan untuk memasak yaitu kayu dan batu; b. Membawa  babi  keluar  dari  kandang dan  menyematkan  panah  tepat  di jantung babi. 2 Tahap memasak a. Membersihkan  kemudian  memasak babi di atas batu dan kayu yang sudah
dibakar;
b. Sambutan dari para tokoh adat. 3 Tahap makan bersama Menikmati  hidangan  dengan  duduk berdasarkan kelompok membentuk lingkaran.
Pada  tahap  persiapan  ini  dilaksanakan  mulai  pagi  hari  dengan  kehadiran  ketua/kepala  suku yang  mengenakan  topi  kepala  suku  dan  koteka  yang  merupakan  pakaian  tradisional  Papua  dan berjalan  mengelilingi  kampung  untuk  memanggil  warga  sebagai  undangan  untuk  menghadiri  tradisi tersebut. Terdapat susunan tertentu untuk meletakkan batu dan kayu bakar yaitu untuk batu-batu besar diletakkan di bawah, lalu kayu bakar diletakkan di atasnya, kemudian batu-batu kecil ditata di atasnya sampai  dipastikan  bahwa  bagian  atas  tertutupi  dengan  kayu.  Setelah  itu,  tumpukan  tersebut  dibakar selama  sekitar  4  –  5  jam  hingga  kayu  habis  dan  batu  menjadi  panas.  Kemudian  menurut  keyakinan suku  Dani  pada  tahap  menyematkan  panah  pada  babi,  apabila  babi  langsung  mati  seketika  berarti menunjukkan kejujuran si tuan rumah dan menandakan keberhasilan acara. Akan tetapi jika babi tidak mati  seketika,  itu  menunjukkan  bahwa  ada  yang  bermasalah  pada  acara  tersebut  dan  diyakini  ada masalah yang perlu dipecahkan (Abu Muslim, 2019).
Pada tahap memasak, babi yang sudah dibunuh dibersihkan oleh para lelaki dengan membakar rambut  babi  di  atas  api  yang  telah  disiapkan.  Kemudian  untuk  memasak  makanan,  digali  lubang dengan  lebar  kurang  lebih  dua  meter  dan  kedalaman  sekitar  50  cm  –  1  m.  Dasar  lubang  tersebut kemudian dialasi dengan alang-alang dan diletakkan batu yang telah dibakar dan dialasi daun pisang menggunakan pando (penjepit kayu) di atasnya. Setelah itu dimasukkan bahan-bahan masakan seperti sayur-sayuran,  umbi-umbian,  serta  bumbu-bumbu  ke  tumpukan  batu  dan  kayu  yang  sudah  dilapisi tersebut.  Setelah  semua  bahan  tadi  ditambahkan,  maka  lubang  ditutup  kembali  menggunakan  daun pisang  dan  batu  bakar  lalu  dibatasi  dengan  ditaburi  panas  supaya  uap  panas  tidak  menguap. selanjutnya  adalah  melaksanakan  perayaan  yang  berupa  salam  pembuka  dari  para  tokoh  adat  dan menyanyikan lagu adat selama minimal 2 jam untuk menunggu makanan selesai dimasak.
Pada tahap makan Bersama, setelah hidangan matang maka batu mulai dibongkar dan makanan disajikan.  Namun  sebelum  disajikan  untuk  tamu  undangan,  daging  dipotong  terlebih  dahulu  sesuai dengan jumlah tamu undangan atau lebih. Pada saat makan bersama, umumnya setiap kelompok akan membentuk sebuah  lingkaran berdasarkan klen-klennya  atau yang lebih sering disebut paguyuban di Kalome.  Adapun  proses  makan  bersama  ini  dimulai  dari  kepala  suku  kemudian  anggota  suku mengikutinya.  Selain  itu,  biasanya  dalam  tradisi  bakar  batu  ini  terdapat  aturan  bahwa  setiap  orang tanpa terkecuali, harus menikmati makanan yang telah disediakan dan tidak boleh dibawa pulang.
Dalam  acara  Bakar  Batu,  terdapat  sebuah  momen  di  mana  pihak  yang  melakukan  kesalahan harus  membayarkan  denda  sesuai  dengan  kerugian  diderita  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan. Adapun pembayaran denda ini dilakukan pada saat sebelum tradisi bakar batu dimulai. Setelah denda dibayarkan, maka biasanya pada konflik berupa perang suku baru dapat berhenti. Dalam hal ini pihak yang  mengalami  kerugian  meminta  denda  dan  dapat  dibayarkan  berupa  penyerahan  uang  dan/atau hewan  babi/hewan  lainnya  sesuai  dengan  jumlah  kerugian  yang  dialami.  Uang  akan  disimpan, sedangkan babi akan dikurbankan dan dimakan bersama sebagai tanda perdamaian dan penyelesaian konflik.

## 3.2. Tradisi Bakar Batu dalam Perspektif KUHP Baru
Secara  praktis,  asas  legalitas  (Pasal  1  KUHP)  pada  perkembangannya  tidak  berfungsi melindungi  kebutuhan  korban  karena  terdapat  ketidakseimbangan  landasan  ontologis  dalam  asas legalitas. Berdasarkan perspektif ontologis, asas legalitas mengandung isi hukum pidana dan tindakan yang dilarang oleh  hukum pidana  ini telah menimbulkan pembatasan (Yuherawan & SB, 2013). Hal ini dapat terlihat dari ketidakberdayaan saat melakukan penuntutan terhadap perbuatan ‘strafwaardig’ (patut dipidana) hanya karena tidak melanggar hukum pidana, meskipun menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi korban.
Dalam Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power yang  dilakukan  oleh  PBB,  terdapat  perluasan  terhadap  bentuk  perlindungan  yaitu  bukan  hanya memberikan perlindungan pada korban kejahatan, namun juga memberikan perlindungan bagi korban dari adanya abuse of power (Juita & Ratna, 2018). Deklarasi ini merupakan bentuk pemikiran hukum
yang  cerdas  untuk  memperluas  perlindungan  atas  kepentingan  korban,  tidak  hanya  dari  kejahatan yang  dilarang  secara  hukum,  melainkan  juga  dari  penyalahgunaan  kekuasaan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa berdasarkan konsep perlindungan korban atas penyalahgunaan kekuasaan, sejalan dengan buah pikiran  perlindungan  korban  berdasarkan  prinsip  bahwa  tidak  ada  kejahatan  tanpa  hukuman  yang diatur oleh  hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karenanya, berdasarkan deklarasi tersebut yang telah  mengembangkan  perlindungan  terhadap  korban,  maka  sudah  sepatutnya  Indonesia  sebagai negara hukum yang masyarakatnya terus berkembang juga mengadopsi konsep perlindungan terhadap korban dalam hukum positif nya.
Pada  perkembangannya,  eksistensi  Pasal  2  KUHP  Baru  merupakan  perkembangan  model penyelesaian  perkara  pidana  dengan  mengakui  norma  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  pada  sistem hukum  yang  modern.  Pada  KUHP  di  bahwa  yang  dikemukakan    bahwa  maksud  dari  norma  yang hidup  dalam  masyarakat  pada  pasal  tersebut  merupakan  hukum  yang  berlaku  dalam  hal  pidana  adat yang masih hidup dan mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat  Indonesia. Dalam hal memberikan  landasan  hukum  terhadap  pemberlakuan  hukum  tak  tertulis  terkait  pidana  adat, dibutuhkan  peneguhan  dan  penggabungan  oleh  negara  yang  bersumber  dari  Peraturan  Daerah. Adapun  penggabungan  ini  nantinya  berisi  aturan  mengenai  tindakan  yang  dikualifikasikan  sebagai suatu delik pidana menurut hukum adat. Situasi tersebut tetap tidak mengesampingkan dan menjamin tetap  terlaksananya  asas  legalitas  serta  memperhatikan  larangan  terhadap  penggunaan  analogi (Setyaningsih & Kayuan, 2022). Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur tentang adanya limitasi terhadap  pemberlakuannya  yaitu  asalkan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila, hak  asasi  manusia,  dan  prinsip-prinsip  hukum  umum  yang  diakui  secara  universal  (Prianter  Jaya Hairi, 2016).
Berkaitan dengan Pasal 2 yang dapat dijadikan sebagai alasan seseorang patut dipidana apabila tindakan  yang  dilakukannya  termasuk  tindakan  yang  terlarang  berdasarkan  hukum  adat,  maka  ada kaitannya dengan jenis pemidanaan baru pada KUHP yaitu pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan  yang  diatur  pada  Pasal  66.  Sebagaimana  yang  disebutkan  pada  Pasal  597  KUHP  Baru menyatakan  bahwa  ancaman  pidana  terhadap  siapa  pun  yang  melanggar  hukum  yang  berlaku  di tengah masyarakat adalah berupa pemenuhan kewajiban adat (Pasal 66 & Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023  Tentang  KUHP).  Hal  tersebut  menujukan  bahwa  pidana  berupa  pemenuhan  kewajiban  adat merupakan  konsekuensi  atau  akibat  hukum  terhadap  perbuatan  yang  digolongkan  sebagai  tindak pidana  berdasarkan  the  living  law  yang  ketentuannya  mengacu  pada  Pasal  2.  Maka  dalam  hal  ini, tradisi bakar batu dalam implikasi nya terhadap Pasal 2 ini hadir sebagai sarana penyelesaian konflik untuk mengakomodir pemenuhan kewajiban adat sebagai jenis pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindakan terlarang menurut hukum adat. Mengingat berdasarkan pelaksanaan tradisi bakar  batu,  penyelesaian  terhadap  suatu  perkara  adalah  adanya  sanksi  berupa  denda  uang  dan/atau babi/hewan lain sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.
Tradisi  bakar  batu  merupakan  tradisi  yang  tumbuh  dalam  masyarakat  Papua  sebagai  tradisi yang  digunakan  sebagai  penyelesaian  konflik  dalam  perkara  pidana  maupun  perkara  adat. Pelaksanaan  tradisi  tersebut  sejatinya  telah  mendapatkan  legitimasi  melalui  hukum  positif  yang berlaku  bagi  masyarakat  Papua  melalui  UU  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  dan Perdasus Papua tentang Peradilan Adat di Papua. Melalui UU Otonomi Khusus Papua, dalam hal ini mengakui  adanya  peradilan  adat  untuk  menyelesaikan  perkara  berdasarkan  hukum  adat  yang dimaktubkan  pada  Pasal  50.  Sedangkan  sejatinya  Perdasus  Papua  tentang  Pengadilan  Adat  di  Papua dibentuk berdasarkan dengan kekhususan otonomi Papua dalam hal penyelenggaraan Pengadilan Adat yang diatur pada UU Otonomi Khusus tersebut.  Dalam Perdasus Papua dikenal adanya sanksi berupa denda  adat  dan  melaksanakan  upacara  pemulihan  adat.  Relevansi  kedudukan  tradisi  bakar  batu dengan UU Otonomi Khusus Papua maupun  Perdasus tentang Pengadilan  Adat adalah bahwa tradisi ini  merupakan  media  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  perkara  berdasarkan  hukum  yang  diakui oleh masyarakat hukum adat. Sehingga tradisi bakar batu ini merupakan penyebutan dari sidang adat yang berlaku di Papua. Selain itu, mengenai sanksi berupa denda dalam pelaksanaan tradisi bakar batu sebagai penyelesaian masalah dan adanya upacara dalam rangkaian tradisi tersebut maka telah sesuai sebagaimana  sanksi  yang  diatur  pada  Perdasus  Papua  mengenai  Pengadilan  Adat.    Di  samping  itu, dalam pelaksanaannya, praktik bakar batu sebagai alternatif penyelesaian konflik dapat dihubungkan dengan  efektivitas  penggunaan  sanksi  pidana  berdasarkan  prinsip cost  and  benefit .  Prinsip  ini mengindikasikan bahwa penggunaan sanksi pidana harus dilakukan secara efisien untuk memperoleh
euntungan  dan  manfaat  dalam  usaha  mencegah  serta  mengurangi  kejahatan,  sambil  mengurangi kerugian atau korban yang mungkin timbul.
Pandangan  terhadap  tradisi  bakar  batu  dalam  Pasal  2  sebagai  pembaharuan  KUHP  sebagai sarana  atas jenis pemidanaan berupa pemenuhan  kewajiban adat  harus dilihat berdasarkan parameter yang diatur pada Pasal 2 ayat (2). Adapun nilai-nilai filosofis yang melandasi penerapan hukum adat melalui  tradisi  bakar  batu  mencerminkan  hampIr  semua  sila  yang  ada  di  Pancasila  terutama  terletak pada  paradigma  kemanusiaan  dan  keadilan.  Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  tradisi  bakar  batu berfokus  pada  perlindungan  terhadap  masyarakat,  korban,  dan  tidak  terlepas  pula  kepada  pelaku. Maka sesuai dengan nilai kemanusiaan berdasarkan sila ke-2 Pancasila. Sedangkan tujuan dari tradisi bakar  batu  yaitu  tercapainya  rasa  keadilan  yang  pada  dasarnya  sesuaif  sila  ke-5  Pancasila.  Adapun pelaksanaan  tradisi  bakar  batu  dengan  cara  yang  tidak  menimbulkan  penderitaan  terhadap  manusia namun tetap disesuaikan dengan jenis perbuatannya tidak hanya mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil,  tetapi  juga  menekankan  nilai  keadilan  dalam  memastikan  proporsi  dan  konsistensi  antara  jenis kejahatan  yang  dilakukan,  hukuman  yang  diberikan,  dan  metode  pelaksanaannya.  Selain  itu,  nilai- nilai  kemanusiaan  dan  keberadaban  tercermin  dalam  upaya  untuk  memberikan  pendidikan  terhadap pelaku agar tidak melakukan tindakan pidana serupa dan antisipasi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.  Adapun  dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  tradisi  bakar  batu  mengandung  nilai  persatuan karena  dengan  adanya  pelaksanaan  tradisi  bakar  batu  ini  dapat  mengumpulkan  masyarakat  dan keluarga.  Selain  itu,  kerukunan  masyarakat  dapat  terwujud  dalam  pelaksanaan  tradisi  ini.  Sehingga penerapan  tradisi  bakar  batu  merupakan  media  penyelesaian  untuk  mengakomodir  akibat  hukum berupa  pemenuhan  kewajiban  adat  sebagaimana  diatur  Pada  Pasal  597  terhadap  perbuatan  yang menurut  hukum  adat  adalah  terlarang  yang  acuannya  adalah  Pasal  2  KUHP  Baru.  Maka  penerapan tradisi  bakar  batu  sebagai  media  penyelesaian  perkara  pidana  untuk  memenuhi  kewajiban  adat, apabila mengacu pada batasan yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) sejatinya telah sesuai dengan prinsip yang  terkandung  dalam  Pancasila.  (Yoyok  Ucuk  Suyono  &  Dadang  Firdiyanto,  2020).  Selain  itu, penerapan  tradisi  bakar  batu  jika  melihat  tahap  pelaksanaan  dan  mekanisme  dalam  menyelesaiakan perkara  sejatinya  relevan  untuk  menjadi  salah  satu  upaya  mengedepankan  hukum  pidana  yang berlandaskan  keadilan  restoratif.  Hal  ini  dikarenakan  untuk  menempuh  keadilan  restoratif  dapat dilakukan  pendekatan  yang  dikenal  dengan community  reparation  citizen’s  panel yang  berarti keadilan restoratif dikenal dalam pranata hukum adat.
Tradisi bakar batu jika dilihat dari aspek hak asasi manusia, maka mengacu pada International Penal Reform Conference 1999 yang mengemukakan bahwasanya diperlukannya perluasan terhadap sistem  peradilan  sebagai  salah  satu  kunci  penting  terhadap  agenda  pembaharuan  hukum  pidana. Perluasan tersebut tentunya tidak terlepas dari prinsip hak asasi manusia yang mengidentifikasikan 9 langkah dalam pembaharuan tersebut, salah satunya adalah melalui pengembangan keadilan restoratif ( restorative  justice ).  Hal  ini  berarti  jika  melihat  tradisi  bakar  batu  yang  sesuai  dengan  konsep restorative  justice dengan  pendekatan community  reparation  citizen’s  panel (menempuh  keadilan restoratif  melalui  hukum  adat)  maka  tradisi  bakar  batu  sesuai  dengan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia (Lilik Mulyadi,  2011).
Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum yang diakui secara universal yang digagas oleh Gustav Radbruch,  tujuan  hukum  dapat  menggunakan  asas  prioritas  yaitu  kepastian,  keadilan,  kemanfaatan hukum.  Apabila  tujuan  hukum  untuk  menciptakan  ketenteraman  perdamaian,  dan  ketertiban  dalam masyarakat  maka  asas  yang  digagas  oleh    Gustav  Radbruch  tersebut  harus  berjalan  beriringan.  Oleh karenanya,  melalui  penerapan  hukum  yang  diatur  pada  Pasal  2  dan  pemenuhan  kewajiban  adat melalui  mekanisme  tradisi  bakar  batu,  sejatinya  dapat  mewujudkan  tujuan  hukum  berdasarkan  asas prioritas  tersebut    terutama  terlaksananya  keadilan  bagi  para  pihak  yang  saling  berperkara  (Muslih, 2017).
Berdasarkan  perspektif  sosiologis,  masyarakat  Indonesia  dikenal  sebagai  masyarakat multikultural  yang  terdiri  dari  macam-macam  etnis  dan  telah  mengadopsi  sistem  hukum  tertentu dalam  kehidupannya.  Bahkan  di  Papua,  hukum  tersebut  telah  berlaku  dan  terus  berlangsung  hingga saat  ini  serta  telah  diatur  dalam  undang-undang  dan  Perdasus  Papua.  Adanya  aturan  tersebut  berarti pelaksanaan  tradisi  yang  berlangsung  pada  daerah  yang  ada  di  wilayah  Papua  sebagai  penormaan terhadap  apa  yang  sudah  menjadi  hukum  yang    hadir  di  masyarakat.  Serta  perubahan  pada  Pasal  2 KUHP  yang  mengatur  tentang  hukum  yang  berlaku  menunjukkan  bahwa  hukum  negara  dibentuk melalui kesadaran masyarakatnya. Ini menandakan bahwa hukum harus bertepatan dengan pandangan
umum  dan  nilai-nilai  yang  dipercaya  masyarakat.  Hukum  negara  dibangun  melalui  produk  hukum negara.
Jika  dilihat  dari  perspektif  keilmuan,  yaitu  rasionalitas  kebijakan  pidana,  penggunaan  tradisi bakar  batu  diukur  secara  rasional  sesuai  dengan  tujuan  pidana  yang  lebih  baik.  Tujuan  pidana  yang lebih baik secara rasional adalah tujuan pidana yang sepadan dengan nilai-nilai budaya yang didasari terhadap  apa  yang  diyakini  oleh  masyarakat  itu  sendiri  (B.  N.  Arief,  2010) . Sebagaimana  sesuai dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  W.  Clifford, dan  Karl  O.  Christiansen  yang  menyatakan  bahwa isu  kejahatan,  hukuman,  dan  sistem  pidana  didasarkan  pada  pandangan  hidup  masyarakat.  Oleh karena  itu,  ketika  menentukan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  tradisi  budaya,  maka  memerlukan seorang  kepala  suku  yang  bertindak  sebagai  penjaga  adat  dan  penentu.  Kepala  suku  harus  membuat keputusan yang bijaksana dan adil karena keputusan tersebut akan mempengaruhi nasib anggota suku dan  eksistensi  kelompok  mereka.  Keputusan  kepala  suku  selalu  dihormati  oleh  anggota  suku  karena mereka  menganggap  kepala  suku  sebagai  orang  yang  bijaksana.  Dalam  tradisi  Bakar  Batu,  jika  ada pihak  yang melakukan kesalahan, kepala  suku sebagai perwakilan dari pihak  yang merasa dirugikan akan  menuntut  suku  yang  bersalah  untuk  membayar  denda.  Setelah  itu  kepala  suku  membuat keputusan  terkait  dengan  hukuman  apa  yang  sesuai  terhadap  pihak  yang  bersalah  melalui pembayaran, yang sejalan dengan teori keputusan ( Beslissingenleer ) yang dikemukakan oleh Ter Haar (Rachman,  2021).  Namun  dalam  penerapan  tradisi  bakar  batu  harus  didasarkan  pada  logika  yang berfokus  pada  tingkat  efisien  dan  efektivitas  dalam  menanggulangi  kejahatan  berdasarkan  hukum adat.  Kedua  aspek  logika  tersebut  terlihat  dari  pandangan  masyarakat  terhadap  tingkat  efisien  dan efektivitas  dalam  mencegah  kejahatan  yang  tercermin  dalam  praktik  bakar  batu  sebagai  cara  untuk menyelesaikan konflik dengan mengutamakan ganti rugi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Simpulan
Tradisi  bakar  batu  merupakan  tradisi  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  Papua  sebagai  tradisi yang  digunakan  sebagai  penyelesaian  konflik  dalam  perkara  pidana  maupun  perkara  adat.  Sehingga apabila  mengacu  pada  Pasal  2  KUHP  Baru,  tradisi  ini  digunakan  sebagai  media  untuk  menunaikan pemidanaan  berupa  pemenuhan  kewajiban  adat  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  597  KUHP  yang merupakan  akibat  hukum  dari  perbuatan  yang  bertentangan  dengan the  living  law pada  Pasal  2. Tradisi  ini  penting  bagi  masyarakat  Papua  karena  menjadi  simbol  perdamaian  dan  keadilan  karena menghindari terjadinya konflik kekerasan, namun justru dapat mempererat kekeluargaan antara pihak yang  berperkara  dan  masyarakat  setempat.  Pelaksanaan  tradisi  tersebut  sejatinya  telah  mendapatkan legitimasi melalui hukum yang berlaku di masyarakat Papua yaitu UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Perdasus Papua  tentang Peradilan  Adat di Papua.  Maka tradisi bakar batu sejalan dengan kedua hukum positif tersebut karena tradisi  ini merupakan penyebutan dari sidang adat yang berlaku di Papua sebagaimana UU Otonomi Khusus telah mengakui adanga pengadilan adat di Papua. Selain itu, mengenai sanksi berupa denda dalam pelaksanaan tradisi bakar batu sebagai penyelesaian masalah dan  adanya  upacara  dalam  rangkaian  tradisi  tersebut  maka  telah  sesuai  sebagaimana  sanksi  yang diatur pada Perdasus Papua mengenai Pengadilan Adat.  Pandangan terhadap tradisi bakar batu dalam Pasal  2  sebagai  pembaharuan  KUHP  adalah  sebagai  sarana  untuk  menunaikan  jenis  pemidanaan berupa pemenuhan kewajiban adat sebagai akibat hukum dari perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana  berdasarkan  Pasal  2  tersebut.  Adapun  pelaksanaan  tradisi  bakar  batu  dengan  cara  yang  tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan terhadap manusia, pada dasarnya sejalan dengan nilai- nilai  kemanusiaan.  Selain  itu,  pelaksanaan  tradisi  bakar  batu  sesuai  dengan  amanat  Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana pada tahun 1999. Serta sejatinya dapat mewujudkan  nilai yang menajdi tolak ukur dalam tercapainya tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terutama aspek keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## 4.2. Saran
Sehingga  terhadap  permasalahan  yang  dibahas  yaitu  mengenai  pelaksanaan  tradisi  bakar  batu terhadap  implementasi  Pasal  2  KUHP  Baru  adalah  dengan  menuangkan  pelaksanaan  tradisi  bakar batu  secara  eksplisit  pada  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  Papua.  Adapun  pelaksanaan  tradisi bakar batu perlu dibuatkan hukum yang mengatur terkait dengan prosedur atau tata cara pelaksanaan hukuman  berupa  denda,  dan  menentukan  perbuatan  yang  dilarang  serta  kesesuaian  dengan  sanksi
pidananya  (berupa  denda/ganti  kerugian  yang  harus  dibayarkan  sesuai  dengan  apa  yang  telah diperbuat melalui Peraturan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akcheryan Matondang. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian  Di  Wilayah
Hukum Polres Bima Kota. Janaloka Journal , 2 (1). https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/26. Arief,  B.  N.  (2010). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP Baru . Kencana. Arief,  H.,  &  Ambarsari,  N.  (2018). PENERAPAN  PRINSIP  RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM  SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA . 10 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362 Aryanah  Hilman,  &  Burhanuddin.  (2021).  Wujud  Kebudayaan  Dalam  Tradisi  Suna  Ro  Ndoso:  Kajian Etnolinguistik. Basastra , 9 (3).
Atmaja,  I.  M.  D.  S.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Karma,  N.  M.  S.  (2020). Tindak  Pidana  Bullying  yang  Dilakukan Anak  di  Bawah  Umur  Melalui  Keadilan  Restorative  Justice. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 1 (2). https://doi.org/http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2437.68-72 Eugen  Ehrlich,  &  Nathan  Isaacs.  (2019).  The  Sociology  of  Law. The  Harvard  Law  Review , 36 (2). www.jstor.org/stable/1329737
Hairi,  P.  J.  (2016). Kontradiksi  Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia . Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Hasruddin Dute. (2022). Integrasi Islam Dan Budaya: Studi Budaya Bakar Batu Masyarakat Papua Pegunungan
Di Kota Jayapura. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin , 21 (1).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/jiiu.v21i1.7279 Howard  Zehr.  (1990). Changing  Lenses:  A  New  Focus  for  Crime  and  Justice,  Scottdale,  Pennsylvania; Waterloo . Herald Press.
Karmana,  S.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Suryani,  L.  P.  (2023).  Implementasi  Restorative  Justice  Bagi  Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda  Bali. JURNAL INTERPRETASI HUKUM ,
4 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.5805.68-73 Mulyadi,  L.  (2011).  “Penyelesaian  Perkara  Di  Luar  Pengadilan  Melalui  Dimensi  Mediasi  Penal  (Penal Mediation)  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.  Pengkajian  Asas,  Norma,  Teori  Dan  Praktek”,  (Makalah Penelitian  Oleh  Badan  Litbang  Diklat  Kumdil  MARI  Untuk  Wilayah  Pengadilan  Tinggi  Palangkaraya, Mataram, Jambi dan Semarang pada bulan April-Mei Tahun 2011).
Litbang Agama Makasar, B., Kunci, K., Batu, B., Papua, T., & Rasa Harmoni, C. (2019). The Harmony Taste Of Bakar Batu Tradition On Papua Land Abu Muslim . https://doi.org/10.31291/hn.v8i1
Muslih,  M.  (2017).  Negara  Hukum  Indonesia  Dalam  Perspektif  Teori  Hukum  Gustav  Radbruch  (Tiga  Nilai Dasar Hukum). Legalitas: Jurnal Hukum , 4 (1).
https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Rachman,  Z.  I.  and  M.  (2021).  Identifikasi  Hukum  Adat  (Perspektif  Bahagian  Kajian  Sosiologi  Hukum),".
JOURNAL EQUITABLE , 6 (2).
Seto  Aji  Nurkotib.  (2022).  Makna  Tradisi  Bakar  Batu  Suku  Dani  (Studi  Etnografi  Di  Kalangan  Masyarakat Kampung Alang-Alang V Kabupaten Keerom Papua. Jurnal Sosial Budaya , 19 (2). https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.19007
Setyaningsih,  N.  P.  A.,  &  Kayuan,  P.  C.  K.  (2022).  Kompilasi  Delik  Adat  Dalam  Peraturan  Daerah  Sebagai Dasar  Pemidanaan  Dalam  Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU KUHP). Jurnal Yustitia .
Siti Chadijah. (2020). Pengaturan Delik Adat Dalam Rancangan Kuhp Sebagai Bagian Dari Ius Constituendum. Pamulang Law Review , 2 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5427 Syofyan  Hadi.  (2018).  Hukum  Poistif  Dan  The  Living  Law  (Eksistensi  Dan  Keberlakuannya  Dalam Masyarakat). DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wayne R. Lafave. (2017). The Principle of Criminal Law . West Academic.
Yuherawan,  &  SB,  D.  (2013).  Ketiadaan  Fungsi  Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana  Untuk  Melindungi
Kepentingan Korban. Jurnal Arena Hukum , 6 (1).
https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.2