Ihdad Bagi Perempuan Karier Studi Komparatif  KHI dan Fiqih Imam Sya9i’i
Khairul Imam Karami, Lalu Muhammad Nurul Wathoni Universitas Islam Negeri Mataram imamkhairul0898@gmail.com, imnwathan@uinmataram.ac.id

## ABSTRACT
The article discusses the comparison of Ihdad provisionbetween KHI and Imam Sya;i’i. KHI states that Ihdad must be done during ‘iddah for wives left by their husband due to death as a symbol of grief and avoidin slender. These wives, according to Imam Sya;i’i, must do Ihdad in case they are adults, children, ka;ir dzimmis, or slaves. The distinctive is also found in the law consequence  that  should  be  accepted  during  Ihdad.  In  KHI  there  is  no  law  that  sets  things forbidden during Ihdah in details as Imam Sya;i’i’s ;iqh provision.
Keywords: KHI, Fiqh, Ihdad Law.

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  tentang  perbandingan  ketentuan  Ihdad  antara  KHI  dan  6iqih Imam  Sya6i’i.  Menurut  KHI  Ihdad  wajib  dilaksanakan  selama  masa  ‘iddah  oleh  perempuan yang  ditinggal  mati  suaminya  sebagai  tanda  turut  berduka  cita  dan  sekaligus  menjaga timbulnya  6itnah.  Menurut  Imam  Sya6i’i  perempuan  yang  ditinggal  mati  suaminya  wajib melaksanakan Ihdad baik perempuan tersebut sudah dewasa, masih anak-anak, ka6ir dzimmi, atau  seorang  budak.  Perbedaan  ketentuan  hukum  Ihdad  antara  KHI  dan  Imam  Sya6i’i  juga terletak  pada  konsekuensi  hukum  yang  harus  dilakukan  perempuan  selama  melaksanakan Ihdad, dalam KHI tidak diatur secara rinci hal-hal yang dilarang selama pelaksanaan Ihdad sebagaimana ketentuan dalam 6iqih Imam Sya6i’i.
Kata kunci : khi, 6iqih, hukum ihdad

## PENDAHULUAN
Sumber  hukum  Islam  menyatakan  perkawinan  adalah  akad  yang  kuat (Mitsaqon Gholidzan) namun tidak menutup kemungkinan sebuah perkawinan bisa putus karena sebab-sebab tertentu. Dalam ilmu Iiqih sebuah pernikahan  dinyatakan putus disebabkan delapan hal yaitu: talak, khulu’, syiqaq, fasakh nikah, ta’lik talak, sumpah ila’,zhihar, sumpah li’an, kematian suami atau istri. Sedangkan dalam KHI Bab XVI  pasal  113  dinyatakan  bahwa  perkawinan  dapat  putus  karena  kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.
Bagi  seorang  perempuan  jika  pernikahannya  dinyatakan  putus  baik  sebab perceraian  atau  kematian  suaminya,  maka  ada  konsekuensi  hukum  yang  harus dijalani. ‘Iddah dan Ihdad adalah konsekuensi hukum yang harus di jalani oleh setiap perempuan  setelah  terjadinya  sebuah  perceraian,  baik  cerai  talak,  maupun perceraian akibat kematian. ‘Iddah adalah masa tunggu seorang perempuan untuk
mengetahui  kondisi  rahimnya  baik  dengan  perhitungan  masa  suci,  bulan,  atau melahirkan. Sedangkan Ihdad adalah masa berkabung atau menjahui segala sesuatu yang  bisa  menggoda  laki-laki  selama  masa  ‘Iddah.  Dasar  hukum  ‘Iddah  termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:
وَا ﻟْ ﻤُ ﻄ َﻠﱠﻘٰ ﺖ ُ ﯾَﺘَ ﺮَ ﺑﱠ ﺼ ْ ﻦَ ﺑِﺎَ ﻧْﻔُ ﺴِ ﮭِ ﻦﱠ ﺛَﻠٰ ﺜَ ﺔَ ﻗُ ﺮُ وْۤ ءٍۗ …
Artinya: ” Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri(menunggu) tiga kali quru” .
Dan adapun ayat yang menjelaskan ketentuan ‘Iddah bagi perempuan akibat kematian yaitu surat Al-Baqarah ayat 234
وَٱ ﻟﱠﺬِ ﯾ ﻦَ ﯾُﺘَ ﻮَ ﻓﱠ ﻮْ نَ ﻣِ ﻨ ﻜُ ﻢْ وَ ﯾَﺬَ رُ و نَ أَ زْ وَٰ ﺟً ﺎ ﯾَﺘَ ﺮَ ﺑﱠ ﺼ ْ ﻦَ ﺑِﺄَ ﻧﻔُ ﺴِ ﮭِ ﻦﱠ أَ رْ ﺑَ ﻌَ ﺔَ أَ ﺷْ ﮭُ ﺮٍ وَ ﻋَ ﺸْ ﺮً ا
Artinya:  ” Orang-orang  yang  meninggal  dunia  di  antaramu  dengan  meninggalkan isteri-isteri  (hendaklah  para  isteri  itu)  menangguhkan  dirinya  (ber’iddah  / ihdad) empat bulan sepuluh hari ”.
Masa berkabung bagi seorang istri yang di tinggal mati suaminya, adalah 4 bulan  10  hari  disertai  dengan  larangan-larangannya,  antara  lain:  bercelak  mata, berhias  diri,  memakai  wewangian,  keluar  rumah,  kecuali  dalam  keadaan  terpaksa. menurut Ibnu Kasir berkata: ”Berkabung itu suatu ungkapan, yang intinya ialah: tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki”. Dan berkabung ini wajib bagi perempuan atas kematian seorang suami.Adapun dasar hukum Ihdad adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah: Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah
[ ﺻ ﺤ ﯿ ﺢ « . ] و ﻋ ﺸ ﺮً ا أ ﺷ ﮭ ﺮ أ ر ﺑ ﻌ ﺔ ز و ج ﻋ ﻠ ﻰ إ ﻻ ﺛ ﻼ ث ،
ﻓ ﻮ ق ﻣ ﯿ ﺖ ﻋ ﻠ ﻰ ﺗُ ﺤِ ﺪﱠ أ ن ا ﻵ ﺧ ﺮ و اﻟ ﯿ ﻮ م ﺑﺎ f ﺗ ﺆ ﻣ ﻦ ﻻ ﻣ ﺮ أة ﯾ ﺤ ﻞ ﻻ - [ ﻋ ﻠﯿ ﮫ ﻣ ﺘﻔ ﻖ ]
Artinya: “  Tidak  halal  bagi  seorang  perempuan  yang  beriman  pada  allah    dan rasulnya untuk melakukan ihdad lebih dari 3 hari kecuali atas meninggalnya seorang suami, Dia harus melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari .”.
Sebenarnya,  pemberlakuaan  ‘Iddah  dan  Ihdad  bagi  perempuan  dalam permulaan  islam  dilakukan  dalam  setahun  penuh  dan  para  ahli  waris  haram hukumnya mengeluarkan seorang perempuan yang sedang melaksanakan ‘Iddah dan Ihdad tersebut dari rumah suaminya dalam kurun waktu setahun, adapun naIkahnya selama setahun diambilkan dari harta peninggalan suami, namun naIkah disini bisa gugur apabila dia meninggalkan rumah suaminya. Hal ini seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah : 240 yang berbunyi :
وَا ﻟﱠﺬِ ﯾ ﻦَ ﯾُﺘَ ﻮَ ﻓﱠ ﻮْ نَ ﻣِ ﻨْ ﻜُ ﻢْ وَ ﯾَﺬَ رُ و نَ أَ زْ وَا ﺟً ﺎ وَ ﺻِ ﯿﱠ ﺔً ﻷِ َزْ وَا ﺟِ ﮭِ ﻢْ ﻣَ ﺘَﺎ ﻋً ﺎ إِﻟَ ﻰ اﻟْ ﺤَ ﻮْ لِ ﻏَ ﯿْ ﺮَ إِ ﺧْ ﺮَ ا ج ٍ ◌ۚ ﻓَﺈِ نْ ﺧَ ﺮَ ﺟْ ﻦَ ﻓَ ﻼَ ﺟُ ﻨَﺎ حَ ﻋَ ﻠَﯿْ ﻜُ ﻢْ ﻓِ ﻲ ﻣَﺎ ﻓَ ﻌَﻠْ ﻦَ ﻓِ ﻲ أَﻧْ ﻔُ ﺴِ ﮭِ ﻦﱠ ﻣِ ﻦْ ﻣَ ﻌْ ﺮُ و ف ٍ ◌ۗ وَ u ﱠُ ﻋَ ﺰِ ﯾ ﺰٌ ﺣَ ﻜِ ﯿ ﻢٌ
Artinya:  “ Dan  orang-orang  yang  akan  meninggal  dunia  diantara  kamu  dan meninggalkan  istri,  hendaklah  berwasiat  untuk  istri-istrinya,  (yaitu)  diberi naGkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).
Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.
Namun di kemudian hari ketentuan hukum ‘Iddah dan Ihdad selama setahun dalam ayat ini diganti dengan empat bulan sepuluh hari sebagaimana dalam surat Al- Baqarah  :  234  dan  ketentuan  naIkah  selama  setahun  diganti  dengan  hak  waris sebanyak 1/4 atau 1/8 sebagaimana dalam surat An-Nisa’: 11-12.
Menurut Imam SyaIi’i Ihdad wajib hukumnya bagi Perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedangkan bagi perempuan yang ditalak ba’in pendapat awal (Qaul Qadim) Imam SyaIi’i berpendapat wajib melaksanakan Ihdad dan pendapat terbaru (Qalu Jadid) Imam SyaIi’i berpendapat tidak wajib melaksanakan Ihdad.
Penjelasan tentang ‘Iddah dan Ihdad juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada BAB XIX Pasal 170 yang berbunyi : 1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa ‘Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya Iitnah. 2) Suami yang ditinggal mati istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.
Tujuan  penelitian  atau  penulisan  mengenai  Ihdad  dapat  diformulasikan sebagai berikut:
Pertama,  tujuan  utama  adalah  untuk  menguraikan  deIinisi  Ihdad  dalam konteks etimologi (lughawi) dan terminologi. Ini mencakup eksplorasi asal-usul kata "Ihdad"  dan  bagaimana  istilah  ini  digunakan  dalam  konteks  hukum  Islam.  Dengan pemahaman yang mendalam tentang deIinisi Ihdad, kita dapat memahami esensi dan makna konsep ini.
Kedua, penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum Ihdad dalam Islam. Ini melibatkan penyelidikan tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan yang mendasari praktik Ihdad. Selain itu, penulis juga akan mencantumkan hadits- hadits  yang  menjadi  referensi  utama  dalam  penetapan  hukum  Ihdad.  Tujuan  dari langkah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi praktik Ihdad dalam  Islam,  sehingga  pembaca  dapat  memahami  pentingnya  dan  kedudukan hukumnya dalam konteks agama.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber teks hukum Islam terkait. Dalam studi komparatif mengenai Ihdad bagi perempuan karier antara KHI dan Fiqih Imam SyaIi'i, peneliti melakukan analisis terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam KHI serta  pandangan  Imam  SyaIi'i  mengenai  peran  dan  hak-hak  perempuan  dalam konteks  kehamilan  dan  karier.  Data  yang  diperoleh  dari  literatur  akan  dianalisis secara  komprehensif  untuk  mendukung  pemahaman  yang  mendalam  terhadap
perbedaan dan persamaan antara KHI dan Fiqih Imam SyaIi'i dalam konteks Ihdad bagi perempuan karier.
Metode library  research memberikan  kerangka  kerja  yang  kuat  untuk menggali  pemahaman  mendalam  tentang  Ihdad  bagi  perempuan  karier  dalam perspektif KHI dan Fiqih Imam SyaIi'i. Sumber-sumber literatur yang terkumpul akan dianalisis  secara  kritis  untuk  mengidentiIikasi  perbedaan  hukum  dan  pandangan serta mencari titik konvergensi antara ketentuan hukum Islam di Indonesia (KHI) dan ajaran  Fiqih  Imam  SyaIi'i  terkait  Ihdad.  Melalui  pendekatan  komparatif  ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam mengatur isu-isu kehamilan dan perempuan karier,  serta  menunjukkan  relevansi  dan  harmonisasi  antara  KHI  dan  Fiqih  Imam SyaIi'i dalam konteks ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Ihdad
Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, Ihdad berasal dari kata Ahadda, dan kadang-kadang  bisa  juga  disebut  al-Hidad  yang  diambil  dari  kata  Hadda.  Secara etimologis  (lughawi)  ihdad  berarti  10  Departemen  Agama  Republik  Indonesia,Al- Qur’an dan Terjemahannya, 5911 Muhammad bin Abdurrahman, Rohmah al-Ummah (Surabaya, Al-Hidaya Tt) 24412 Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, Tt, 5261 al- Man’u (cegahan atau larangan).
Adapun  secara  terminologi  Ihdad  adalah  menahan  diri  dari  berhias  atau bersolek seperti memakai pakaian berwarna mencolok semisal merah atau kuning, tidak boleh memakai wewangian baik untuk tubuh atau pakaian, tidak boleh bercelak mata kecuali karena ada kebutuhan seperti sakit mata itu pun harus dipakai hanya di waktu malam namun dalam keadaan darurat boleh memakainya di waktu siang, dan tidak boleh meninggalkan rumah yang ditinggalinya kecuali karena ada hajat. Amir Syarifuddin  memiliki  pendapat  yang  lebih  sederhana  tentang  deIinisi  Ihdad  yaitu: masa berkabung atau menjauhi segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa ‘Iddah.
Para ulama banyak memberikan penjelasan tentang Ihdad, antara lain Sayyid Abu  Bakar  al-Dimyati  menyatakan  deIinisi  Ihdad  adalah:  ”Menahan  diri  dari bersolek/berhias  pada  badan.  Dengan  ungkapan  yang  berbeda,  Wahbah  al-Zuhaili memberikan  deIinisi  tentang  makna  Ihdad:  ”Ihdad  ialah  meninggalkan  harum haruman  perhiasan,  celak  mata  dan  minyak,  baik  minyak  yang  mengharumkan maupun yang tidak”.
Dari kedua pendapat di atas jika dilihat dengan teliti mendekati pengertian yang diungkapkan oleh Ali al-Salusi, bahwa Ihdad secara etimologi adalah mencegah, dan  di  antara  pencegahan  tersebut  adalah  pencegahan  seorang  perempuan  dari bersolek, termasuk dalam kategori makna Ihdad secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan. Adapun Ihdad menurut terminologi adalah pencegahan atau menjaganya
seorang  perempuan  dari  bersolek,  dan  termasuk  dalam  makna  Ihdad  adalah mencegahnya seorang perempuan untuk tidak tinggal di rumah yang bukan tempat tinggalnya sendiri.

## Dasar Hukum Ihdad
Tidak ada ayat Al-Qur’an yang menyebutkan secara jelas tentang kewajiban Ihdad bagi seorang perempuan, oleh karena itu landasan utama para ulama dalam penetapan  hukum  Ihdad  adalah  hadits  Nabi  Muhammad  SAW  seperti  yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah:
[ ﺻ ﺤ ﯿ ﺢ « . ] و ﻋ ﺸ ﺮً ا أ ﺷ ﮭ ﺮ أ ر ﺑ ﻌ ﺔ ز و ج ﻋ ﻠ ﻰ إ ﻻ ﺛ ﻼ ث ، ﻓ ﻮ ق ﻣ ﯿ ﺖ ﻋ ﻠ ﻰ ﺗُ ﺤِ ﺪﱠ أ ن ا ﻵ ﺧ ﺮ و اﻟ ﯿ ﻮ م ﺑﺎ f ﺗ ﺆ ﻣ ﻦ ﻻ ﻣ ﺮ أة ﯾ ﺤ ﻞ ﻻ -
[ ﻋ ﻠﯿ ﮫ ﻣ ﺘﻔ ﻖ ]
Artinya: “ Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada allah  dan rasulnya untuk melakukan ihdad lebih dari 3 hari kecuali atas meninggalnya seorang suami, Dia harus melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari ” .
Imam  SyaIi’i  di  dalam  kitabnya  al-Umm  mengatakan:  “Allah  SWT  memang tidak  menyebutkan  Ihdad  di  dalam  Al-Qur’an,  namun  ketika  Rasullah  SAW memerintahkan  wanita  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya  untuk  berihdad,  maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam kitabnya,  dengan  kata  lain,  kekuatan  hukum  yang  ditetapkan  berdasar  hadits Rasullah SAW sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar Al-Qur’an.
Para Imam Madzhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan Ihdad (berkabung), baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun  masih  kecil,  kecuali  HanaIi.  Madzhab  ini  mengatakan  bahwa,  perempuan masih  kecil  tidak  harus  menjalani  Ihdad.  Adapun  untuk  perempuan  non  muslim apabila  bersuamikan  lelaki  muslim  maka  wajib  hukumnya  melakukan  Iddah  dan Ihdad.  Namun  apabila  suaminya  juga  seorang  non  muslim  maka  ia  hanya  wajib melaksanakan  Iddah  menurut  pendapat  SyaIi’i,  Maliki,  dan  Hanbali,  tapi  menurut HanaIi ia sama sekali tidak wajib melaksanakan Iddah dan Ihdad.
Seperti  yang  disebutkan  para  Imam  Madzhab  sepakat  bahwa  pelaksanaan hukum Ihdad bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya hukumnya wajib, namun ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang wajib atau tidaknya perempuan melaksanakan Ihdad karena perceraian. Menurut Imam HanaIi, Imam Hanbali (dalam suatu  riwayat)  dan  Imam  SyaIi’i  dalam  Qaul  Qadim  berpendapat  perempuan  yang ditalak ba’in wajib melaksanakan Ihdad, Adapun menurut Imam Malik, Imam Hanbali (dalam riwayat yang lain) dan Imam SyaIi’i dalam Qaul Jadid berpendapat perempuan yang ditalak ba’in tidak wajib melaksanakan Ihdad.

## Ketentuan Hukum Ihdad dalam KHI
Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perkumpulan hukum yang mana agar supaya menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia, bilamana kita melihat
yang di bahas dalam KHI ternyata telah banyak mengalami perluasan dari masa-masa yang lalu, misalnya kitab-kitab Iiqih SyaIi’i saja, akan tetapi dari madzhab lain bahkan pemikiran  aliran  pembaharu  seperti  buku-buku  ibnu  Taimiyah  juga  ikut  dalam pemikiran Kompilasi Hukum Islam.
Bila di lihat dari berbagai hal dalam perumusan KHI memang identik dengan Iiqih klasik yang mana jalur penafsirannya menggunakan metode yang sudah umum di  gunakan,  kaitannya  dengan  hukum  Ihdad  ialah,  secara  umum  bila  di  lihat  pada perumusan KHI yang melewati beberapa jalur, maka ada beberapa jalur yang itu bisa di jadikan gambaran terhadap penentuan hukum Ihdad versi KHI di antaranya:
Pertama ,  Jalur  Kitab,  dengan  mengumpulkan  kitab-kitab  Iiqih,  minimal  13 kitab  yang  sudah  di  wajibkan  oleh  Mahkamah  Agung  yang  selama  ini  menjadi pedoman para hakim di Pengadilan Agama yang mana kitab ini dikumpulkan untuk menjawab dari berbagai masalah yang timbul serta mencari dalil-dalil yang relevan. Menurut M. Yahya Harahab menambahkan bahwa pengumpulan data melalui jalur kitab sama sekali tidak hanya tertumpu pada kitab-kitab yang di gagas oleh tujuh IAIN yang telah di beri mandat untuk menelaah beberapa kitab Iiqih, akan tetapi juga di ambil  dari  fatwa-fatwa  yang  berkembang  di  Indonesia,  seperti  hasil  fatwa  Majlis Ulama  Indonesia  (MUI),  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah,  Nahdatul  Ulama  (NU)  dan sebagainya. Jadi sudah bisa di lihat penerapan hukum Ihdad pastilah sesuai dengan Al-Qur’an  dan  Al-Hadist  serta  metode  ijtihad  hukum  yang  sudah  berlaku,  seperti ijma’, qiyas dan yang lainya tanpa ada bentuk penafsiran modern.
Kedua , Jalur Ulama, dengan melakukan wawancara para ulama Indonesia, 10 lokasi yang sudah di tetapkan sebagai sasaran wawancara ialah : Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan  Banjarmasin.  Adapun  tokoh-tokoh  ulama  yang  di  wawancarai  diperkirakan berpengetahuan  cukup  dan  berwibawa.  Juga  diperhitungkan  kepada  kelengkapan geograIis  dari  jangkauan  wibawanya.  Mengenai  pentingnya  pelaksanaan  jalur  ini dengan  kaitan  kedudukan  Kompilasi  Hukum  Islam  secara  keseluruhan  KH.  Hasan Basri  (Ketua  MUI  periode  1984-1990)  berpendapat  bahwa  Kompilasi  adalah menghimpun  dan  mengumpulkan  Fiqih  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  yang selama  ini  telah  banyak  diamalkan  oleh  umat  Islam  sendiri  dengan  meninggalkan pendapat  yang  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman.  Dengan  demikian, hasil  kompilasi  tersebut  akan  cukup  aspiratif,  tidak  ada  unsur  paksaan,  sebab prosesnya  dilakukan  dengan  hasil  wawancara  dan  meminta  pendapat  para  ulama yang mempunyai kredibilitas di bidang hukum Islam, hal ini sudah jelas dilakukan untuk mendorong terbinanya saling menghargai pendapat yang saling berbeda
Ketiga , Lokakarya, memperlihatkan puncak perkembangan pemikiran Iiqih di Indonesia,  pada  kesempatan  itu  hadir  para  tokoh  ulama  Iiqih  dari  organisasi- organisasi  Islam,  ulama  Iiqih  dari  perguruan  tinggi,  dari  masyarakat  umum  dan  di perkirakan dari semua lapisan ulama Iiqih ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai  sebagai  ijma’  ulama  Indonesia,  lokakarya  ini  membahas  materi  Kompilasi Hukum  Islam  secara  mendasar  tentang  masalah-  masalah  di  bidang  Hukum
Perkawinan,  Kewarisan,  Perwakafan  yang  merupakan  masalah-masalah  Iiqih  yang selama ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh hak anak laki- laki  dan  anak  perempuan  dalam  kewarisan  merupakan  yang  sudah  standar  dan berdasarkan dalil qath’i tetap sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab yang ada, begitu pun materi yang lainnya karena dirasa tidak berbenturan dengan dalil yang sharih dan qoth’i dapat diterima oleh ahli Iiqih Indonesia.
Dalam gambaran yang ada KHI di rumuskan berdasarkan literatur yang ada seperti dalil qath’i serta literatur kitab Iiqh klasik sehingga produk hukum yang di hasilkan pun murni berdasarkan dalil tersebut, hal ini juga tertuang dalam hukum yang  terdapat  pada  KHI  mengenai  tentang  hukum  Ihdad  yang  pada  umumnya dikhususkan untuk seorang perempuan/istri.
Dalil-dalil yang digunakan pun sudah jelas baik dari Al-Qur’an maupun Al- Hadist yang keseluruhannya menyifati dari seorang perempuan. Dalam Hukum KHI Ihdad  selain  bermaksud  untuk  beribadah  kepada  Allah  selain  itu  juga  mempunya beberapa tujuan antara lain yaitu:
1. Wanita ber-Ihdad untuk memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbul Iitnah.
2. Untuk  menampakkan  kesedihan  dan  kedukaan  atas  kematian  suaminya,  dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya.
3. Untuk  menghormati  suaminya  yang  telah  meninggal  sebagaimana  ketika semasa hidupnya.
Dengan  berdasarkan  kemaslahatan  dalam  KHI  juga  terdapat  hukum  Ihdad untuk laki-laki yaitu secara kepatutan, hal ini adalah pengqiyasan terhadap wanita yang  mana  laki-laki  bisa  melakukan  berkabung  sama  halnya  seperti  wanita,  akan tetapi  oleh  karena  tidak  adanya  kepastian  hukum  mengenai  Ihdad  untuk  laki-laki maka dihukumi dengan kepatutan, hal ini juga berlaku untuk Iddah laki- laki yang mana tidak ada dalil Al-Qur’an, Hadist atau Ijma’ Ulama yang menerangkan tentang wajibnya Iddah untuk laki-laki hal pandangan ini di kemukakan oleh Huzaemah.
Dari pandangan inilah maka lahirlah hukum Ihdad dalam KHI BAB XIX pasal 170 yang termaktub dalam Inpres RI No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut
1. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa ‘Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya Iitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan
Mengenai  hal  kewajiban  seorang  Perempuan  melaksanakan  Ihdad  dalam pasal  170  ini  sudah  cukup  jelas  kiranya,  hanya  sajadalam  ketentuan  kewajiban melaksanakan  Ihdad  versi  KHI  disini  tidak  disebutkan  secara  gamblang  mengenai larangan-larangan bagi perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad.

## Ketentuan Hukum Ihdad dalam Fiqih Imam SyaYi’i
Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  pembahasan  di  atas  Imam  SyaIi’i berpendapat  perempuan  merdeka  yang  telah  dewasa  maupun  masih  anak-anak, perempuan  kaIir  dzimmi,  atau  budak  perempuan  yang  muslimah  dalam  soal melaksanakan  Ihdad  semua  sama.  Jadi  barang  siapa  memiliki  kewajiban melaksanakan ‘Iddah wafat maka wajib pula melaksanakan Ihdad. Oleh karena itu jika seorang wanita meninggalkan Ihdad selama masa ‘Iddahnya atau di sebagian masa ‘Iddahnya saja maka hukumnya berdosa. Dan bagi perempuan yang terlanjur tidak melaksanakan Ihdad selama masa‘Iddah-nya maka tidak bisa menggantinya di waktu yang lain.
Bahkan  seandainya  seorang  perempuan  yang  ditinggal  mati  suaminya tersebut  kebetulan  masih  kanak-kanak  atau  dalam  keadaan  gila,  maka  walinya berkewajiban  untuk  menjaganya  agar  supaya  tetap  melaksanakan  Ihdad  dan melarangnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama melaksanakan Ihdad.
Dalil yang mendasari ketentuan hukum ini adalah HaditsUmmu Athiyyah:
[ ﺻ ﺤ ﯿ ﺢ « . ] و ﻋ ﺸ ﺮً ا أ ﺷ ﮭ ﺮ أ ر ﺑ ﻌ ﺔ ز و ج ﻋ ﻠ ﻰ إ ﻻ ﺛ ﻼ ث ، ﻓ ﻮ ق ﻣ ﯿ ﺖ ﻋ ﻠ ﻰ ﺗُ ﺤِ ﺪﱠ أ ن ا ﻵ ﺧ ﺮ و اﻟ ﯿ ﻮ م ﺑﺎ f ﺗ ﺆ ﻣ ﻦ ﻻ ﻣ ﺮ أة ﯾ ﺤ ﻞ ﻻ -
[ ﻋ ﻠﯿ ﮫ ﻣ ﺘﻔ ﻖ ]
Artinya : “ Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada allah  dan rasulnya untuk melakukan ihdad lebih dari 3 hari kecuali atas meninggalnya seorang suami, Dia harus melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari ”.
Imam SyaIi’i juga berpendapat bahwa ketentuan hukum Ihdad bukan hanya berlaku  bagi  perempuan  yang  ditinggal  mati  suaminya  saja,  dalam  Qaul  Qadim perempuan yang ditalak tapi dalam arti talak ba’in dan talak khulu’ menurut Imam SyaIi’i  juga  wajib  melaksanakan  Ihdad  namun  dalam  Qaul  Jadid  Imam  SyaIi’I berpendapat tidak wajib hukumnya perempuan yang ditalak ba’in atau talak khulu’ melaksanakan Ihdad.
Alasan diwajibkannya Ihdad bagi perempuan yang ditalak ba’in atau khulu’ dalam Qaul Qadim adalah karena ‘Iddah talak ba’in lebih berat daripada ‘Iddah wafat, juga karena wanita yang melaksanakan ‘Iddah talak tidak boleh keluar rumah di siang hari maka menurut Imam SyaIi’i lebih baik melaksanakan Ihdad. Sedangkan alasan tidak diwajibkannya Ihdad bagi perempuan yang di talak ba’in atau khulu’ dalam Qaul Jadid adalah karena statusnya disamakan dengan perempuan yang ditalak raj’i, juga karena ‘Iddah yang dia laksanakan adalah ‘Iddah talak, maka menurut Imam SyaIi’i tidak wajib melaksanakan ‘Ihdad.
Dan  mengacu  pada  beberapa  Hadits  diatas  dalam  pandangan  Imam  SyaIi’i pemberlakuan  hukum  Ihdad  hanya  dikhususkan  untuk  perempuan  saja,  sedikit berbeda dengan ketentuan hukum Ihdadversi KHI yang menyebutkan bahwa laki-laki juga melaksanakan Ihdad namun hanya sebatas untuk kepatutan.
Pembahasan  tentang  Ihdad  memang  tidak  selebar  pembahasan  tentang ‘Iddah akan tetapi Ihdad juga memiliki beberapa hikmah di antaranya:
1. Memberikan alokasi waktu untuk berkabung atas kematian  suami sekaligus untuk menjaga timbulnya Iitnah
2. Untuk  memelihara  keharmonisan  hubungan  antara  keluarga  suami  yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan  beserta keluarganya.
3. Untuk menampakkan kedukaan dan kesedihan atas kematian suami.
Adapun larangan-larangan yang harus dihindari bagi perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad adalah sebagai berikut:
1. Bercelak mata, kecuali jika dibutuhkan semisal untuk obat namun dengan catatan harus dihapus di waktu siang hari
2. Menggunakan pewarna kuku
3. Menggunakan pemerah pipi
4. Menggunakan wewangian
5. Menggunakan  pakaian  yang  dicelup  pewarna  dengan  maksud  berhias  seperti merah, kuning
6. Keluar dari rumah kecuali karena ada hajat seperti membeli makanan atau yang lain.
Bahasa  sederhananya  pada  prinsipnya  larangan-larangan  bagi  perempuan yang  melaksanakan  Ihdad  adalah  segala  bentuk  perkara  yang  dapat  menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya apa pun itu bentuknya.

## Komparasi  Ketentuan  Hukum  Ihdad  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  dan Fiqih Imam SyaYi’i
Kaitannya dengan persamaan ketentuan hukum Ihdad antara kedua hukum di atas meliputi dua hal, yaitu:
a. Dari segi pengertian
Dari  sisi  pengertian  Ihdad  menurut  kedua  hukum  di  atas  memiliki persamaan  dalam  hal  pengertiannya  meskipun  ada  sedikit  perbedaan  dalam redaksionalnya.  Menurut  versi  KHI  Ihdad  adalah  menjauhi  sesuatu  yang  dapat menggoda  laki-laki  kepadanya  selama  menjalani  masa  ‘Iddah,  sedangkan  Ihdad dalam  perspektif  Iiqih  Imam  SyaIi’i  adalah  meninggalkan  atau  mencegah  dari berhias  baik  dari  pakaian  atau  yang  lain,  sekiranya  hal  tersebut  bisa membangkitkan syahwat lelaki.
Dari  pengertian  di  atas  secara  keseluruhan  mempunyai  kesamaan  dalam mengartikan  Ihdad  yaitu  menahan  diri  dari  segala  bentuk  apa  pun  yang  bisa menarik perhatian lelaki bagi perempuan yang sedang melaksanakan ‘Iddah
a. Dari segi dalil
Kesamaan  ketentuan  hukum  Ihdad  antara  perspektif  KHI  dan  Iiqih  Imam SyaIi’i juga terdapat pada dalil yang menjadi dasar penentuan hukum Ihdad tersebut. Di antaranya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan Ummu Athiyyah:
[ ﺻ ﺤ ﯿ ﺢ « . ] و ﻋ ﺸ ﺮً ا أ ﺷ ﮭ ﺮ أ ر ﺑ ﻌ ﺔ ز و ج ﻋ ﻠ ﻰ إ ﻻ ﺛ ﻼ ث ، ﻓ ﻮ ق ﻣ ﯿ ﺖ ﻋ ﻠ ﻰ ﺗُ ﺤِ ﺪﱠ أ ن ا ﻵ ﺧ ﺮ و اﻟ ﯿ ﻮ م ﺑﺎ f ﺗ ﺆ ﻣ ﻦ ﻻ ﻣ ﺮ أة ﯾ ﺤ ﻞ ﻻ - [ ﻋ ﻠﯿ ﮫ ﻣ ﺘﻔ ﻖ ]
Artinya: “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada allah  dan rasulnya untuk melakukan ihdad lebih dari 3 hari kecuali atas meninggalnya seorang suami, Dia harus melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari ”.
Hadits riwayat Zainab yang artinya:
“ Dari  Zainab  binti  Abi  Salamah  r.a.  berkata  :  dia  datang  ke  rumah  Ummu Habibah, Istri Nabi saw. kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rosulullah SAW, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya ? Rosulullah SAW menjawab, tidak boleh (beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh)  Kemudian  beliau  bersabda,  sesungguhnya  iddahnya  wanita  itu  empat  bulan sepuluh hari” (HR.Muslim ).
Perbedaan  Ketentuan  Hukum  Ihdad  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  dan Fiqih Imam SyaYi’i .
Adapun  perbedaan  ketentuan  hukum  Ihdad  antara  perspektif  Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Imam SyaIi’i meliputi dua hal, yaitu:
a. Dari segi dalil
Dalil yang mendasari ketentuan hukum Ihdad baik versi Kompilasi Hukum Islam  maupun  Iiqih  Imam  SyaIi’i  sebenarnya  ada  kesamaan  di  antaranya  yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah dan hadits yang diriwayatkan oleh Zainab sebagaimana telah disebutkan di atas. Hanya saja disini terdapat sedikit perbedaan  yaitu  penentuan  hukum  Ihdad  versi  Kompilasi  Hukum  Islam  juga didasarkan pada dalil Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234: ٍَ
وَٱ ﻟﱠﺬِ ﯾ ﻦَ ﯾُﺘَ ﻮَ ﻓﱠ ﻮۡ نَ ﻣِ ﻨ ﻜُ ﻢۡ وَ ﯾَﺬَ رُ و نَ أَ زۡ وَٰ ﺟً ﺎ ﯾَﺘَ ﺮَ ﺑﱠ ﺼ ۡ ﻦَ ﺑِﺄَ ﻧﻔُ ﺴِ ﮭِ ﻦﱠ أَ رۡ ﺑَ ﻌَ ﺔَ أَ ﺷۡ ﮭُ ﺮٍ وَ ﻋَ ﺸۡ ﺮً اۖ
Artinya: “ Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri  (hendaklah  para  istri  itu)  menangguhkan  dirinya  (ber’iddah  /  ihdad) empat bulan sepuluh hari” (QS. Al-Baqarah : 234 ).
Sedangkan dalam penentuan hukum Ihdad dalam pandangan Imam SyaIi’i hanya berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.
b. Dari segi sasaran pemberlakuan Ihdad
Perbedaan ketentuan hukum Ihdad antara perspektif KHI dan Iiqih Imam SyaIi’i  juga  terdapat  dalam  tentang  bagi  siapakah  Ihdad  diberlakukan.  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  hukum  Ihdad  diberlakukan  bukan  hanya untuk  perempuan  yang  ditinggal  mati  suaminya  selama  masa  ‘Iddah-nya  saja, melainkan juga diberlakukan kepada laki-laki ketika ditinggal mati istrinya namun berhubung tidak adanya kepastian hukum mengenai Ihdad untuk laki-laki maka dihukumi dengan kepatutan.
Adapun  Ihdad  menurut  Imam  SyaIi’i  hanya  diberlakukan  khusus  untuk perempuan,  dalam  artian  bagi  laki-laki  yang  ditinggal  mati  istrinya  tidak  perlu melaksanakan  Ihdad.  Berbeda  dengan  ketentuan  KHI  yang  menyebutkan  Ihdad hanya  diberlakukan  bagi  istri  yang  ditinggal  mati  suaminya,  Imam  SyaIi’i berpendapat istri yang ditalak ba’in atau khulu’ juga wajib melaksanakan Ihdad meskipun  dalam  pendapat  terbarunya  (Qaul  Jadid)  beliau  memfatwakan  hal tersebut hukumnya tidak wajib.
c. Dari segi konsekuensi hukum
Letak perbedaan ketentuan hukum Ihdad antara Kompilasi Hukum Islam dan  Iiqih  Imam  SyaIi’i  juga  terdapat  pada  konsekuensi  hukum  yang  harus dilaksanakan, yaitu mengenai larangan-larangan yang harus dihindari perempuan yang  melaksanakan  Ihdad  seperti  bersolek,  memakai  parfum  dan  sebagainya. Dalam  teks  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  ada  pencantuman  larangan-larangan yang harus dihindari perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad sebagaimana dalam Iiqih Imam SyaIi’i

## KESIMPULAN
Dari paparan di atas maka bisa disimpulkan bahwa ketentuan hukum Ihdad bagi perempuan adalah sebagai berikut:
1. Imam SyaIi’i dalam Qaul Qadim berpendapat perempuan yang ditalak ba’in atau khulu’ juga wajib melaksanakan Ihdad, namun dalam Qaul Jadid Imam SyaIi’i  berpendapat  Ihdad  bagi  perempuan  yang  ditalak  ba’in  atau  khulu’ hukumnya tidak wajib.
2. Komparasi  ketentuan  hukum  Ihdad  perspektif  KHI  dan  Iiqih  Imam  SyaIi’i memiliki persamaan dalam hal pengertian dan dalil hadits Nabi, meskipun ada sedikit  perbedaan  yang  mana  dalam  KHI  Ihdad  juga  didasarkan  pada  Al- Qur’an surat Al-Baqarah ayat234.
3. Adapun  perbedaannya  terletak  pada  untuk  siapakah  Ihdad  diberlakukan, dalam KHI Ihdad diberlakukan untuk istri yang ditinggal mati suaminya dan untuk suami secara kepatutan, sedangkan menurut Imam SyaIi’i Ihdad hanya wajib  dilakukan  bagi  istri  yang  ditinggal  mati  suaminya,  meskipun  dalam QaulQadim  Imam  SyaIi’i  sempat  mewajibkan  juga  untuk  perempuan  yang ditalak ba’in atau khulu’.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Muhammad bin. Rohmah al-Ummah. Surabaya, Al-Hidayah. Tt.
Abdurrahman.  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia.  Jakarta;  CV  Akademika Pressindo, 2001.
al-Salusi, Ali. alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asharah, al-Maktabah al-Syamilah. Juz II Maktabah Dar al-Qur’an Qatar, 2002.
Chuzaimah T. Yanggo, dan Anshary, HaIiz. Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 12.
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Hamidy, Ammal dan Imron A. Manan, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni. Surabaya Jl. Rungkut Industri, 2003.
Ibnu Hajar al Asqolani. Bulugh al-Maram. Semarang : Hasyim Putra. Tt.
Mas’ud, Muhammad Husein bin. Tafsir al-Baghowi. Darul Kutub Ilmiyah. 1988.
Muhammad bin Idris As-SyaIi’i, Kitab al-Umm, (Beirut, Dar-al-Fikr,2005.
Muhammad bin Qosim Al-Ghozy, Fathu al-Qorib. Surabaya, Dar al-Ilmi. Tt.
Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqh
Tihami dan Sohari, Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
Umar Al-Jawi, Ibn Muhammad Nawawi. Tausyeh Ala Ibn Qaasim,. Surabaya: Maktabah Al-Hidaya Tt.
Wahid,  Marzuki.  Fiqh  Indonesia;  kompilasi  hukum  Islam  dan  counter  legal  draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum Indonesia.
Zakaria al-Anshary, Abu Yahya. Fath al-Wahhab. Juz II. Surabaya: Nurul Huda,Tt.