## Menghadapi  Keragaman  di  Indonesia  Melalui  Konsep  Masyarakat Interkultural
Stephanus Djunatan 1* 1 Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan; stephanus.djunatan@unpar.ac.id
* Corresponding Author
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Multiculturalism; Interculturalism; Plural Society. This article examines the idea of interculturalism and its urgency in a plural society like Indonesia. The diversity of cultures, ethnicities and religions in Indonesia has led to horizontal conflicts in the past. The method used to write this article is qualitative through literature review  data  collection.  This  article  argues  that  the  idea  of  an intercultural society is a solution to the problems of modern life that prioritizes identical subject-object relations in European societies. In the Indonesian context, the idea of intercultural society is also very relevant to be applied in the midst of diversity. Hopefully, through this  concept,  Indonesia  will  avoid  various  conflicts  and  threats  of disintegration.
Article history:
Received 2021-10-18
Revised 2022-02-22 Accepted 2022-02-22

## ABSTRAK
Artikel  ini  mengkaji  tentang  gagasan  interkulturalisme  dan urgensinya dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Keragaman budaya,  suku,  dan  agama  di  Indonesia  yang  telah  memunculkan konflik  horizontal  di  masa  lalu.  Metode  yang  diguanakan  untuk penulisan artikel ini ialah kualitatif melalui pengumpulan data kajian literatur.  Artikel  ini  berargumen  bahwa  gagasan  masyarakat interkultural  merupakan  solusi  atas  problematika  kehidupan modern yang mengutamakan relasi subjek-objek yang identik pada masyarakat  Eropa.  Dalam  konteks  Indonesia,  gagasan  masyarakat interkultural  juga  sangat  relevan  diterapkan  di  tengah  keragaman tadi.  Harapannya,  melalui  konsep  ini,  Indonesia  terhindar  dari ragam konflik dan ancaman disintegrasi.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## 1. Pendahuluan
Masyarakat  modern  tidak  dapat  dipisahkan  dari  argumen  Kantian  dan  Hegelian  mengenai struktur  negara,  khususnya  dalam  konteks  Jerman.  Filsafat  Kantian  menyoroti  pentingnya kemampuan individu (keberanian) untuk menggunakan akal budi ( Sapere Aude ) guna mengendalikan nasibnya sendiri, terlepas dari pengaruh luar seperti kekuasaan monarki dan ilahi. Masyarakat yang telah  diberi  pencerahan  ( enlightened  society )  tidak  bergantung  pada  aristokrasi  atau  pemuka  agama dalam  menentukan  kesejahteraan  dan  keamanan,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Kant  pada  bulan September 1784.
Filsafat Hegelian melanjutkan konsep Kantian dengan menekankan signifikansi ikatan sosial yang berasal  dari  dinamika  Roh  Bangsa  (Volkgeist)  dan  manifestasinya  dalam  ranah  publik.  Fondasi rohaniah tersebut menjadi parameter bagi kemajuan suatu bangsa atau masyarakat yang mengalami emancipasi. Dengan  kata lain, ukuran spiritualitas ini terletak pada kapasitas kolektif yang rasional (atau masyarakat sipil) untuk mengatur dirinya sendiri (takdirnya) dan sepakat mengenai pedoman spiritual bersama yang dikenal sebagai konstitusi, seperti yang diuraikan oleh Avineri pada tahun 1974 (Avineri, 1974).
Idealitas masyarakat yang tercerahkan dan mandiri ini tak dapat dilepaskan dari peran ekonomi. Keberhasilan dan keamanan masyarakat menjadi jelas dan konkret ketika mereka mencapai kemajuan dan pertumbuhan dalam sektor ekonomi. Dengan kata lain, terwujudnya masyarakat modern sangat bergantung pada kemajuan dan perkembangan ekonomi. Pentingnya investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi menjadi elemen kunci dalam mewujudkan 'kesejahteraan dan keamanan' yang nyata di dunia ini. Bahkan, dikemukakan bahwa keamanan di dunia ini mencerminkan keamanan di kehidupan setelah mati. Setidaknya, hal tersebut terimplikasikan dalam pemikiran Max Weber  (Weber, 1992).
Masyarakat modern yang didasarkan pada kemampuan emansipatif individu dan komunal dapat dianggap  berkolaborasi  erat  dengan  sistem  kapitalisme    (Viktorahadi,  2022).  Jika  kemampuan emansipatif ini diartikan sebagai 'demokrasi', maka demokrasi dan kapitalisme bisa dianggap sebagai dua  aspek  yang  tak  terpisahkan,  mirip  dengan  dua  sisi  mata  uang  yang  sama.  Bahkan,  dapat dikemukakan  bahwa  tanpa  adanya  kapitalisme,  kemungkinan  besar  masyarakat  demokratis  tidak akan terwujud. Keterkaitan kuat antara kekuatan politik dan ekonomi membuat masyarakat modern sebagai  suatu  bentuk  ideologis  menjadi  sangat  kuat  dan  sulit  untuk  diatasi.  Terlebih  lagi,  hal  ini diperkuat oleh kenyataan bahwa hubungan antara kekuatan politik dan sistem ekonomi komunisme telah mengalami kegagalan atau berupaya mencari bentuk 'varian' baru (seperti yang terjadi di USSR dan RRC).
Sejak lama, kritik telah disampaikan terhadap hubungan politik dan ekonomi yang rapat. Sekolah Frankfurt,  sejak  abad  lalu,  secara  konsisten  mengungkapkan  berbagai  kekurangan  dan  kekacauan dalam pernikahan kedua kekuatan ini. Salah satu kritik yang tak terlupakan dari Habermas menyoroti urgensi  akses  terhadap  ruang  publik.  Ruang  publik  di  sini  tidak  hanya  merujuk  pada  area  terbuka yang hijau, tempat masyarakat berkumpul santai. Sebaliknya, ruang publik menjadi tempat di mana berbagai diskursus dapat berinteraksi dalam dialektika negatif, suatu proses dialektika yang menolak untuk mencapai sintesis yang mengarah pada penormalan pola pikir dan gaya hidup tertentu (Adorno, 1973).  Dengan  kata  lain,  ruang  publik  menjadi  wilayah  untuk  pemikiran  kritis  yang  mengupas kesadaran, mengungkap motivasi yang dangkal — yang berfokus pada keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama — serta mengungkap area gelap ketidaksadaran yang sering menjadi 'pendorong' bagi tindakan rasional.
Habermas  menekankan  pentingnya  akses  ke  ruang  publik,  di  mana  dinamika  'Roh  Zaman' menjadi  pendorong  utama  emansipasi  bagi  setiap  individu.  Menurutnya,  Roh  Zamanlah  yang menggerakkan  proses  emansipasi,  bukan  kekuatan  politik  dan  ekonomi  (Johnson,  2006).  Ketika dinamika roh emansipatif ini terbatas dalam realitas, terkekang oleh kepentingan modal dan politik (seperti kolaborasi antara pemerintah kota Bandung dan pengusaha swasta dalam pengelolaan hutan kota Babakan Siliwangi), Roh Zaman mendorong individu dan komunitas yang memiliki pencerahan dan emansipatif ke ranah  virtual. Oleh karena itu, kehadiran media virtual dianggap sebagai tanda perlawanan terhadap privatisasi dan hegemoni ruang publik.
Habermas juga menekankan betapa vitalnya interaksi diskursus di ruang publik, yang membuat masyarakat modern menjadi panggung untuk rasionalitas kritis yang mendorong cita-cita emansipasi dan pencerahan.
Kritik terhadap masyarakat modern dilanjutkan oleh  filsuf Italia Antonio Negri. Bersama filsuf Inggris  Michael  Hardt,  Negri  mengusulkan  bentuk  masyarakat  emansipatif  yang  disebut  sebagai multitude (Hardt & Negri, 2004). Menurut keduanya, masyarakat pasca-modern meninggalkan bentuk negara bangsa tunggal (dalam kerangka demokrasi dan kapitalisme) dan beralih ke bentuk masyarakat
yang  mengintensifkan  dan  melebarkan  keragaman  serta  kebejaman.  Roh  Zaman  yang  emansipatif tidak dapat terkekang dalam bentuk negara-bangsa tunggal dan hegemonik. Gerakan pencerahan dan emansipasi  semakin  nyata  ketika  kebejaman  atau  keragaman  individu  dan  komunitas  menjadi pendorong  perkembangan  masyarakat.  Negri  dan  Hardt  merumuskan  kemajemukan  sebagai " kemajemukan yang tidak dapat direduksi; perbedaan-perbedaan sosial tunggal yang membentuk kemajemukan itu  harus  selalu  diungkapkan  dan  jangan  pernah  diratakan  menjadi  sesuatu,  kesatuan,  identitas,  atau ketidakpedulian.  Ini  adalah  definisi  dari  orang  banyak  yang  kita  mulai  dari  atas:  singularitas  yang  bertindak bersama " (Hardt & Negri, 2004, p. 105).
Definisi 'multitude' di atas memiliki dua aspek krusial. Pertama, konsep 'keberagaman' ini terdiri dari individu-individu atau komunitas-komunitas yang memiliki inisiatif atau singularitas. Individu dan komunitas ini tidak hanya bergerak berdasarkan kepentingan pribadi, keuntungan kelompoknya, atau  diri  sendiri.  Mereka  'bertindak  dalam  kesetaraan'  atau  melakukan  tindakan  berbagi  atau berpartisipasi  bersama.  Konsep  'bertindak  dalam  kesetaraan'  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk saling  berbagi  atau  berpartisipasi  dalam  kepentingan  bersama.  Masyarakat  modern  yang  diklaim dibangun  di  atas  partisipasi  aktif  individu  tidak  memasukkan  unsur  'berbagi'  kepentingan.  Sistem ekonomi  kapital  menghambat  praktik  berbagi  karena  dianggap  melemahkan  daya  saing  dalam persaingan  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  keselamatan.  Penguatan  konsep  multitude menunjukkan bahwa tindakan berbagi atau berpartisipasi sama pentingnya dengan partisipasi aktif individu dan komunitas dalam berbagai aspek kehidupan. Faktanya, berbagi atau berpartisipasi secara alami  merupakan  kemampuan  dan  fungsi  dasar  manusia  yang  tidak  boleh  diabaikan,  terutama berdasarkan pandangan Nussbaum (2007) dan A. K. Sen (1997) (Nussbaum, 2007; A. K. Sen, 1997).
Tindakan  berbagi  atau  berpartisipasi  tidak  memerlukan  regulasi  dari  entitas  politik  otoriter, sebagaimana yang dilakukan oleh negara komunis. Individu dan komunitas yang setara dapat berbagi kepentingan untuk mencapai 'commonwealth' atau kesejahteraan bersama. Uniknya, Negri dan Hardt menegaskan bahwa tindakan berbagi mengacu pada kehidupan itu sendiri. Kehidupan pada dasarnya mengandung  beragam  aspek  dan  tidak  dapat  disederhanakan  menjadi  suatu  kesatuan  tunggal. Perspektif  ontologis  ini  juga  mengimplikasikan  bahwa  kehidupan  tidak  dapat  diklasifikasikan berdasarkan  kepentingan  penguasaan  dan  eksploitasi.  Aspek-aspek  beragam  dari  kehidupan  tidak dapat ditempatkan dalam klasifikasi dikotomik, yang pada saat yang sama juga menciptakan oposisi polar dan bahkan kontradiktif. Artinya, kehidupan tidak dapat dipisahkan dalam dikotomi subjek dan objek. Subjek dalam konteks ini adalah manusia atau secara sempit 'aku' (ego), sementara objek (dunia, the other, liyan) berada di luar manusia. Subjek adalah pihak yang mengetahui (cogito).
Dalam  terminologi  Foucault,  mengetahui  sering  dikaitkan  dengan  menguasai,  meskipun pengertian  ini  memiliki  kontradiksi,  di  mana  satu  sisi  terminologi  subjek  menunjukkan ketergantungan individu di bawah kekuasaan yang lebih otoriter, sedangkan di sisi lain subjek adalah individu  yang  berusaha  menguasai  Liyan,  termasuk  kekuasaan  otoriter  (Foucault,  1994,  Oedipus Complex  versi  I  Lacan).  Oleh  karena  itu,  subjek  menguasai  objek  dan  menguasainya  untuk kepentingan (keberadaan) dirinya (ergo sum). Dikotomi subjek-objek ini kemudian diisi dengan pihak yang menguasai dan mengeksploitasi, serta pihak yang dikuasai dan dieksploitasi. Dikotomi semacam itu menjadi fokus koreksi Negri dan Hardt, bersama filsuf-filsuf Perancis pada dekade terakhir abad ke-20.
Negri  dan  Hardt  bertujuan  untuk  mengatasi  dikotomi  subjek-objek.  Implikasi  lebih  lanjut  dari tindakan  berbagi (act  in  common) adalah  menunjukkan  bahwa  meskipun  terdapat  perbedaan, keberagaman  tersebut  menegaskan  paradigma  berpikir  yang  mengakomodasi  pandangan  dunia afirmatif,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Gilles  Deleuze  (2006,  pp.  178 – 179).  Dengan  kata  lain, kesetaraan  mencerminkan  adanya  perbedaan  atau  keberagaman  identitas  atau  latar  belakang  yang membentuk  suatu  komunitas  atau  kolektivitas.  Keberagaman  tersebut  tidak  disusun  berdasarkan peringkat mana yang asli atau palsu, mana yang pribumi atau pendatang, mana yang sejati atau bidat, mana tuan atau 'budak', dan seterusnya. Dengan kata lain, konsep masyarakat yang hendak dibangun melibatkan penolakan terhadap praktik hegemoni yang umumnya terjadi dalam strukturalisasi dan
sistematisasi masyarakat modern. Lebih dari itu, karena mengakomodasi perbedaan tanpa menghapus atau  merangking  perbedaan,  gagasan  masyarakat  multitude  Negri  dan  Hardt  menggugah  hati masyarakat modern dengan mengedepankan konsep berbagi daripada 'mengakumulasi'.
Gagasan  tentang  'masyarakat  multitude'  dapat  diperluas  melalui  wacana  berbagi  dalam masyarakat  jejalin  antarkultur  atau  interkulturalitas.  Konsep  ini  sejalan  dengan  formulasi  wacana rhizome  oleh  Gilles  Deleuze  dan  Guattari  Gilles  Deleuze  (2006,  pp.  178 – 179).  Menurut  kedua  filsuf Perancis  ini,  esensi  bukanlah  individualitas  tetapi  keterjejalan  antardiri.  Artinya,  setiap  individu (dalam  segala  bentuknya)  ada  dalam  keterkoneksian  baik  yang  disadari  maupun  tidak,  yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Dalam keterkoneksian ini, tidak ada lagi dikotomi subjek- objek; tidak lagi hegemoni subjek terhadap Liyan. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa 'subjek' sudah tidak lagi menjadi individualitas yang terisolasi atau terlepas dari interelasi tersebut. Individu menjadi eksis pada dirinya sendiri bukan saat ia terisolasi, tetapi ketika ia saling terkait secara langsung atau tidak langsung dengan yang lainnya.
Inilah  esensi  dari  masyarakat  interkultural.  Setiap  identitas,  latar  belakang,  kepentingan,  atau elemen apapun saling terkait dalam berbagai cara. Melalui proses ini, keberagaman menjadi bagian yang melekat dalam setiap 'diri', dan justru karena keberagaman tersebut, setiap 'diri' sejatinya eksis secara saling bergantung. Pada titik ini, konsep berbagi bukanlah sekadar fungsi tambahan, melainkan menjadi  kemampuan  utama  dari  masyarakat  interkultural,  yang  mengalami  transformasi  dari masyarakat  tradisional,  seperti  komunitas  etnis  di  Indonesia,  menuju  suatu  entitas  yang  dapat menampung dan mengakomodasi beragam identitas atau latar belakang.
Dalam konteks ini, meskipun nuansa modern masih terasa, kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih  bagaimana  kita  ingin  menyatakan  diri  dalam  kerangka  jejalin  antaridentitas  tersebut (Maalouf, 2001; Sen, 2006). Namun, alasan eksistensialnya mendorong kita meninggalkan paradigma masyarakat  modern  yang  kapitalistik,  di  mana  setiap  individu  menjadi  eksis  sebagai  entitas  yang berbeda dan sekaligus berbeda bagi yang lainnya. Individu ini  membagikan kemampuannya untuk eksis  kepada  yang  lain,  sehingga  yang  lain  juga  menjadi  eksis,  dan  sebaliknya.  Dengan  kata  lain, masyarakat  yang  berbasis  pada  konsep  berbagi  tidak  hanya  mengemansipasi  individu  dan komunitasnya  saja,  melainkan  membuka  ruang  bagi  eksistensi  bersama.  Kita  tidak  menjadi  bebas untuk diri sendiri semata, melainkan kita eksis untuk saling berbagi kebebasan dengan yang lain. Pada titik  inilah,  masyarakat  interkultural  menjadi  peluang  untuk  mencapai  kesejahteraan  bersama; commonwealth.
Tentunya,  konsep  atau  ide  masyarakat  interkultural  bersifat  abstrak  dan  konseptual.  Namun, masyarakat modern juga dibangun melalui serangkaian diskursus yang kaya akan konsep. Masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari wacana tentang ego yang mandiri, kemampuan untuk memilih, rasionalitas,  dan  emansipasi.  Masyarakat  modern  diartikan  sebagai  realisasi  dari  Volkgeist  dan Zeitgeist dalam konteks emansipasi dan keselamatan individu. Sehingga, ukuran keberhasilan selalu diukur melalui "emansipasi individu". Dengan analogi tersebut, masyarakat interkultural juga ingin didirikan,  sesuai  dengan  semangat  zaman  terkini  yang  dipenuhi  dengan  gerakan  untuk mengakomodasi keberagaman sebagai suatu kenyataan. Hidup pada dirinya sendiri didefinisikan oleh keberagaman  dan  kemampuan  berbagi.  Mencoba  mengabaikan  keberagaman  tersebut  sering  kali berujung pada krisis dan bencana di berbagai bidang.
Artikel ini mengeksplorasi gagasan interkulturalisme dan urgensinya dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Meskipun era modern membawa berkah dengan cita-cita mewujudkan kehidupan yang egaliter, namun di sisi lain, membawa ancaman konflik horizontal. Di konteks Indonesia, situasi ini  semakin  kompleks  dengan  adanya  keragaman  budaya,  suku,  bahasa,  dan  agama.  Tantangan modernitas  berbaur  dengan  latar  belakang  kebudayaan.  Oleh  karena  itu,  gagasan  masyarakat interkultural  dapat  menjadi  solusi  untuk  mengantisipasi  potensi  konflik  dan  perubahan  akibat modernitas, serta untuk memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul.

## 2. Metode
Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode ini digunakan karena metode ini fokus pada pengamatan kajian yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian  ini  bertujuan  menghasilkan  kajian  atas  fenomena  keragaman  di  Indonesia  secara  lebih komprehensif  terutama  melalui  sudut  pandang  interkulturalitas.  Dalam  penggunaan  metode penelitian kualitatif itu, artikel ini fokus pada pengumpualan data secara literatur atau kajian literatur terhadap  berbagai  sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Sumber  primer  meliputi  buku  dan  artikel ilmiah  yang  terkait  dengan  topik  utama  penelitian  yaitu  karya-karya  tentang  konsep  interkultural. Sementara  sumber  sekundernya  ialah  data-data  yang  mendukung  topik  utama  tadi,  seperti  data statistik  tentang  keberagaman  di  Indonesia  dan  juga  data-data  yang  mendukung  argumentasi keragaman tersebut yang berbentuk laporan, berita di media massa, dan bahkan informasi di media sosial. Penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap sumber primer dan sumber sekunder tadi untuk memperoleh data-data yang mendalam terkait topik konsep interkultural dan relevansinya terhadap keragaman masyarakat Indonesia.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## a. Multikulturalisme dan Interkulturalisme
Cantle  (2013)  berpendapat  bahwa  multikulturalisme  sama  sekali  tidak  sesuai  dengan  tatanan global  yang  baru.  Pernyataan  Cantle  ini  konsisten  dengan  sebagian  besar  penulis  lain  yang menjelaskan  gagasan  interkulturalitas,  seperti  Bouchard  (2013),  Wilson  (2013),  Barrett  (2013), Bekemans  (2013),  dan  Bunjes  (2013).  Beberapa  peneliti,  seperti  Meer  dan  Modood  (2013),  percaya bahwa  semua  ciri-ciri  interkulturalisme  yang  konon  berbeda  telah  ada  dalam  definisi multikulturalisme.  Meer  dan  Modood  menyisakan  potensi  bahwa  interkulturalitas  sebagai  antitesis multikulturalisme dapat digunakan dengan cara-cara yang tidak selalu diterima oleh semua penganut interkulturalisme. Mereka mengakui bahwa interkulturalisme berusaha untuk menyoroti karakteristik yang  baik,  seperti  mendorong  dialog,  mengakui  identitas  yang  dinamis,  mendukung  kebersamaan, dan  menentang  batasan.  Namun  menurut  Meer  dan  Modood,  multikulturalisme  telah  memiliki karakteristik  tersebut.  Bahkan,  mereka  menganggap  multikulturalisme  lebih  unggul  daripada interkulturalisme sebagai orientasi politik yang mampu mengakui bahwa eksistensi sosial terdiri dari individu dan kelompok, dan keduanya sudah terwakili dalam gagasan etis tentang kewarganegaraan.
Nasar Meer (2016) meneliti perbedaan mendasar antara multikulturalisme dan interkulturalisme, namun dalam skala yang lebih besar dan dalam latar yang agak berbeda. Meer membahas perbedaan antara  kedua  orientasi  budaya  tersebut  tidak  hanya  dalam  konteks  peradaban  Eropa,  tetapi  juga masyarakat  Barat  secara  umum.  Antara  interkulturalisme  dan  multikulturalisme,  ia  mengajukan setidaknya  empat  garis  pemisah,  antara  lain:  Pertama,  baik  interkulturalisme  maupun multikulturalisme mengakui realitas nyata keragaman budaya dan melihatnya sebagai sesuatu yang positif,  meskipun  keduanya  memiliki  komitmen  untuk  menyeimbangkan  antara  keragaman  dan kesatuan.  Kedua,  konsep  asimilasi  dan  keanggotaan  serta  pandangan  kebijakan  yang  tidak direkonstruksi tentang kewarganegaraan merupakan musuh bersama bagi kedua kelompok tersebut. Ketiga,  adanya  antipati  terhadap  pandangan  liberalisme  formalis  (atau  deontologis)  yang mengabaikan fungsi dan pentingnya budaya dan identitas. Keempat, masing-masing berusaha untuk mendefinisikan ulang parameter perlakuan yang adil dan setara dengan memasukkan heterogenitas budaya.

## b. Konsep Masyarakat Interkultural
Di  abad  ke-21,  kaum  progresif  Eropa  harus  menjawab  tiga  masalah:  dapatkah  orang  hidup bersama  sebagai  orang  yang  setara?  Dapatkah  individu  hidup  berdampingan  meskipun  ada perbedaan? Dan dapatkah setiap orang tinggal di komunitas mereka sendiri? Ketiga masalah ini secara langsung  berkaitan  dengan  kebahagiaan,  keragaman,  dan  lingkungan.  Wilson  (2014)  menarik
kesimpulan dari pengamatannya terhadap isu-isu ini dalam makalahnya. Wilson menunjukkan bahwa pertanyaan  pertama  dan  ketiga  hanya  dapat  dijawab  dengan  baik  jika  tantangan  kedua  terpenuhi. Dengan  kata  lain,  masyarakat  harus  dapat  hidup  dengan  saling  menghormati  di  antara  keragaman budaya  dan  identitas  primitif  untuk  memenuhi  tuntutan  kesejahteraan  dan  mengelola  isu-isu lingkungan.  Wilson  adalah  salah  satu  penulis  yang  mengusulkan  interkulturalisme  sebagai  solusi untuk  kebutuhan  masyarakat  Eropa.  Studinya  mengacu  pada  Buku  Putih  Dewan  Eropa  tentang interaksi antarbudaya, yang berjudul "Hidup bersama dalam martabat yang setara." (Wilson, 2014, p. 112)
Istilah interkultural terdiri dari dua suku kata: inter (yang berarti antara) dan kultur (yang berarti budaya), oleh karena itu dapat diterjemahkan sebagai "antar budaya" (Cantle, 2014). Interkultural juga mengacu  pada  komunikasi  antara  individu  dari  berbagai  budaya  (ini  termasuk  ras,  etnis,  sosial ekonomi,  atau  campuran  dari  perbedaan-perbedaan) (Abdallah‐Pretceille,  2006) .  Oleh  karena  itu, interkultural  adalah  gagasan  yang  mengintegrasikan  dua  atau  lebih  aspek  budaya  ke  dalam  tubuh pengetahuan  dan  pemahaman  baru  untuk  setiap  orang  atau  organisasi  yang  tertarik  pada  evolusi peradaban lain. Gagasan interkultural dibagi lagi menjadi beberapa sub bahasan, termasuk komponen ilmu  komunikasi  yang  mendasarkan  aplikasinya  pada  konsep  pendekatan  interkultural  (Zapata- Barrero,  2015).  Pendekatan  interkulturalitas  merupakan  salah  satu  solusi  yang  diusulkan  dalam permasalahan komunikasi antarbudaya, agar manusia dapat terhindar dari generalisasi dan stereotip terhadap budaya luar yang dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan mengakibatkan ketertinggalan dalam memahami suatu peradaban, baik secara individu maupun kelompok individu berbudaya yang ingin mengembangkan kebudayaannya. Dalam pendekatan antarbudaya, komunikasi melibatkan  hubungan  antarmanusia,  individu,  dan  identitas  yang  mereka  bawa.  Pendekatan antarbudaya mengutamakan pertemuan antarbudaya untuk menempatkan individu sebagai individu yang unik, bukan membandingkan mereka berdasarkan etnis atau ras (Cantle, 2012).
Interkulturalisme,  menurut  Bekemans  (2008),  adalah  sebuah  pendekatan  kebijakan  yang menghargai  keragaman  budaya  di  dalam  sebuah  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  interkulturalisme menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengintegrasikan keragaman budaya dalam satu peradaban dalam wilayah yang sama. Selain itu, perbedaan-perbedaan di antara mereka dipandang sebagai aset bersama yang tidak boleh disangkal atau dihancurkan. Selain itu, interkulturalisme menggambarkan dirinya  sebagai  pendekatan  kebijakan  yang  dinamis  yang  berpendapat  bahwa  budaya  harus  diakui apa adanya, seberagam dan seindependen pengelompokan sosial yang ada di dalamnya. Pendekatan ini memupuk dan mendorong interaksi yang sopan dan terbuka antara orang-orang dan kelompok- kelompok  dengan  asal  budaya  yang  beragam,  serta mengakui  keunggulan  dari  berbagai  budaya  di dalam  suatu  komunitas  dan  wilayah  tertentu  (Chen,  1997).  Tujuan  utamanya  adalah  untuk mendapatkan  keuntungan  timbal  balik  dari  kontak  antarbudaya  dengan  tetap  menghormati keragaman yang ada, yang dapat membantu menumbuhkan toleransi dan pemahaman, menghindari konflik, dan memperkuat kohesi sosial.
Selain itu, interkulturalitas menjadi penting karena adanya patologi dalam bidang budaya, yang terdiri  dari  persepsi  dan  pandangan  yang  dipegang  oleh  individu  yang  percaya  bahwa  budayanya lebih unggul daripada budaya lain, serta tindakan bangga dengan budaya sendiri dan merendahkan budaya  lain  (Cantle,  2014).  Kebiasaan  dan  cara  pandang  ini  biasa  disebut  sebagai  etnosentrisme. Tumbuhnya  etnosentrisme  dapat  dipengaruhi  oleh  masalah  politik  dan  keanekaragaman  nasional. Gesekan  antarbudaya  akan  disebabkan  oleh  konflik  antara  orang-orang  yang  memiliki  tujuan  dan motivasi yang berbeda. Karena pada dasarnya, setiap peradaban pasti menginginkan dominasi dan kontrol atas budaya lain.
Menurut  Milton  Bennett  (2013),  seseorang  dapat  beralih  dari  etnosentrisme  ke  etnorelativisme. Gambaran tahapan etnosentrisme dimulai dari penyangkalan, pertahanan, dan minimalisasi kemudian pada  tahapan  etnorelativisme  dimulai  dengan  tahapan  penerimaan,  adaptasi,  dan  integrasi.  Tahap etnosentrisme  mengimplikasikan  bahwa  "pandangan  dunia  budaya  seseorang  merupakan  inti  dari semua realitas." Pertama-tama, pada tahap penyangkalan, individu menyangkal penyerapan budaya
di  dalam  diri  mereka.  Individu  yang  menyangkal  bersifat  homogen  terhadap  budaya  lain  dan membangun standar nilai masyarakat sesuai dengan keyakinannya sendiri, cara pandang ini berasal dari mentalitas yang dikembangkan dari informasi dan pengalaman masing-masing individu.
Selanjutnya,  tahap  defensif,  yaitu  perilaku  orang  cenderung  tetap  konsisten  dengan  cita-cita budaya  awal  yang  mereka  terima  dan  pahami.  Perilaku  dan  perspektif  individu  tidak  mampu mengenali peradaban asing. Hal ini sering kali menebarkan benih-benih egosentrisme dalam diri setiap orang, karena sikap membandingkan budaya sendiri dengan budaya lain dan menganggapnya lebih unggul.
Kemudian, pada tahap minimalisasi, perilaku masyarakat secara keseluruhan dicirikan oleh dua konsep utama: universalisme fisik dan universalisme transenden. Universalisme fisik didasarkan pada premis bahwa semua orang memiliki atribut fisik yang sama. Gambaran biologis secara keseluruhan ini mempengaruhi pola perilaku dan komunikasi antarbudaya. Universalisme Transenden dipandang sebagai  perspektif  yang  komprehensif  mengenai  keragaman  budaya.  Memahami  kesulitan  budaya, parameternya  bukan  hanya  sesuatu  yang  tampaknya  lebih  dari  sekedar  masalah  fisik  yang  mulai mengetuk pintu jiwa, yang lebih banyak menggunakan emosi dalam kehidupan sosial.
Selain  itu,  pada  tahap  penerimaan,  perilaku  masyarakat  Surabaya  mulai  mencerminkan  sikap menerima  masuknya  budaya  luar  yang  mirip  dengan  budaya  sendiri.  Seseorang  menunjukkan berbagai reaksi, seperti menerima variasi perilaku antara sesama individu dan cita-cita dalam suatu latar budaya.
Selain itu, tahap adaptasi membagi  masyarakat dan perilaku individu ke dalam dua cara yang berbeda dalam menyesuaikan diri dengan budaya asing: berempati dan merangkul keragaman. Ketika seseorang dapat secara aktif melihat perbedaan budaya dalam kenyataan dan merangkul keragaman, empati akan muncul. Menurut Soerjono Soekanto (2017), proses adaptasi melibatkan penyesuaian diri terhadap  norma-norma  dan  nilai-nilai  budaya  yang  berbeda  dan  menggunakan  potensi  untuk membangun  lingkungan dan sistem yang diinginkan. Hal ini dapat dicapai jika setiap orang  secara kolektif menyadari pentingnya rasa hormat dan toleransi.
Pada  tahap  ini,  perilaku  masyarakat  dan  individu  dicirikan  oleh  dua  konsep  utama:  penilaian kontekstual  dan  marjinalitas  yang  konstruktif.  Pola  pikir  integrasi  dicirikan  sebagai  perpaduan  dua peradaban  yang  berbeda.  Esensi  penilaian  kontekstual  dalam  kehidupan  budaya  dapat  diartikan dalam  berbagai  aspek  positif  yang  berkaitan  dengan  ruang  dan  waktu,  serta  konsep  marjinalitas konstruktif, yang diartikan sebagai sikap membangun sikap dan perilaku dengan budaya minoritas untuk kepentingan kelompok.

## c. Isu interkultural di Indonesia
Perdebatan multikultural di kalangan akademisi dan aktivis di Indonesia tidak sepesat di Eropa. Banyaknya  literatur  yang  tersedia  mengenai  topik  ini  sering  kali  berbeda  satu  sama  lain.  Sebagai contoh,  biasanya  kita  hanya  menemukan  pembicaraan  mengenai  multikulturalisme  atau  dialog antarbudaya  saja  dalam  satu  teks.  Bahkan  istilah  "interkulturalisme"  pun  tidak  digunakan  secara umum,  dengan  "interkultural"  sebagai  istilah  pilihan  (Liliweri,  2015).  Meskipun  demikian,  wacana multikulturalisme telah mendapatkan tempat dalam komunitas akademis di Indonesia, dengan semua studi kasus dan teknik yang digunakan.
Secara sosiokultural, keragaman masyarakat Indonesia sebanding atau mungkin lebih besar dari negara-negara Eropa. Indonesia terdiri dari 300 suku yang berbicara dalam 200 bahasa yang berbeda dan  memiliki  populasi  sekitar  200  juta  jiwa  (Wakano,  2020).  Selain  itu,  masyarakat  Indonesia  juga menganut  berbagai  macam  kepercayaan  dan  agama,  termasuk  Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu, Budha, Konghucu, dan masih banyak lagi. Keragaman ini telah lama menimbulkan berbagai masalah bagi Indonesia, yang terletak dekat dengan negara-negara Eropa. Perselisihan sosial yang didasari oleh identitas yang mendasar merupakan wujud nyata dari masalah heterogenitas bangsa. Bahkan di masa kini, kebencian atas nama identitas diekspresikan melalui politik identitas. Sebelumnya, ada pedoman yang  sangat  kuat  dalam  teori  politik  untuk  mengatasi  masalah-masalah  tersebut.  Ada  dua  pilihan
kebijakan alternatif bagi sebuah negara yang menghadapi masalah karena keragaman budaya daerah atau  etnis  yang  berkontribusi  pada  pembentukan  negara:  menobatkan  budaya  satu  etnis  mayoritas yang  dominan  sebagai  budaya  nasional  atau  mencoba  menciptakan  budaya  yang  sama  sekali  baru dengan terlebih dahulu menghapus budaya yang sudah ada.
Dalam situasi Indonesia, tidak satu pun dari pilihan-pilihan tersebut yang dipilih secara eksplisit, namun kita dapat melihat pemaksaan budaya etnis yang dominan melalui berbagai kebijakan negara. Di  sisi  lain,  Indonesia  memiliki  sejarah  politik  kebudayaan  yang  efektif  ketika  para  pendiri  bangsa menjadikan  bahasa  Melayu  sebagai  bahasa  nasional  (Bahasa  Indonesia),  bukan  bahasa  Jawa  atau Sunda (Intan & Bangun, 2022). Dengan menggunakan ide-ide yang ada dan mengaitkannya dengan lingkungan  Indonesia,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  konsep  interkulturalisme  dalam masyarakat Indonesia tampaknya tepat. Hal ini dikarenakan keberagaman masyarakat Indonesia.

## 4. Kesimpulan
interkulturalitas lebih dari sekedar komunikasi antara individu dari berbagai budaya seperti ras, etnis,  sosial  ekonomi,  atau  campuran  dari  perbedaan-perbedaan  itu.  Oleh  karena  itu,  interkultural mengandaikan gagasan yang mengintegrasikan dua atau lebih representasi budaya ke dalam interaksi antar pengetahuan dan pemahaman baru untuk setiap orang atau organisasi yang tertarik pada evolusi peradaban  lain.  Pendekatan  interkulturalitas  merupakan  salah  satu  solusi  yang  diusulkan  dalam permasalahan  interaksi  antarbudaya,  agar  manusia  dapat  terhindar  dari  penyeragaman  dan  klaim stereotip  terhadap  budaya  lain.  Penyeragaman  dan  klaim  stereotip  tersebut  dapat  menghambat perkembangan  ilmu  pengetahuan.  Pandangan  yang  mengeneralisasi  budaya-budaya  ini  dapat mengakibatkan  ketertinggalan  dalam  pemahaman  suatu  peradaban,  baik  secara  individu  maupun kelompok  individu  berbudaya.  Tulisan  ini  berargumen  bahwa  gagasan  masyarakat  interkultural merupakan  salah  satu  kemungkinan  untuk  mengatasi  hegemoni  kebudayaan  dalam  dunia  modern. Sementara  itu,  dalam  konteks  Indonesia,  gagasan  masyarakat  interkultural  juga  sangat  relevan diterapkan di tengah keragaman tadi. Harapannya, melalui konsep ini, Indonesia terhindar dari ragam konflik dan ancaman disintegrasi.

## Daftar Pustaka
Abdallah‐Pretceille, M. (2006). Interculturalism as a paradigm for thinking about diversity. Intercultural Education , 17 (5), 475 – 483. Adorno, T. W. (1973). Negative dialectics (Vol. 1). A&C Black. Avineri, S. (1974). Hegel’s theory of the modern state . Cambridge University Press. Bekemans,  L.  (2008).  Intercultural  dialogue,  democracy  &  active  citizenship  in  Europe. Undertaking Intercultural Exchange: Joint and Innovative Actionsfor Participatory Integration . Bennett,  M.  (2013). Basic  concepts  of  intercultural  communication:  Paradigms,  principles,  and  practices . Hachette UK.
Cantle, T. (2012). Interculturalism: The new era of cohesion and diversity . Springer. Cantle, T. (2014). National identity, plurality and interculturalism. The Political Quarterly , 85 (3), 312 – 319.
Chen, G.-M. (1997). A review of the concept of intercultural sensitivity . ERIC. Deleuze, G. (2006). Nietzsche and philosophy . Columbia University Press. Deleuze,  G.,  &  Guattari,  F.  (1988). A  thousand  plateaus:  Capitalism  and  schizophrenia .  Bloomsbury Publishing.
Foucault, M. (1994). Michel Foucault (Vol. 2). Taylor & Francis. Hardt, M., & Negri, A. (2004). Multitude: War and democracy in the age of empire . Penguin.
Intan, B. F., & Bangun, C. (2022). Principled Pluralism and the Prevention of Religious Terrorism in Indonesia. Religions , 13 (5), 429. Johnson, P. (2006). Habermas: Rescuing the public sphere . Routledge. Liliweri, A. (2015). Teori-Teori Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: Pelangi Aksara. Maalouf, A. (2001). In the name of identity: Violence and the need to belong . Arcade Publishing. Nussbaum, M. (2007). Human rights and human capabilities. In Harv. Hum. Rts. J. (Vol. 20). HeinOnline. Sen, A. (2006). Identity and Violence: Thellussion of Destiny . New York: Norton in Company. Sen, A. K. (1997). Human capital and human capability. World Development , 25 (12), 1959 – 1961.
Soekanto, S. (2017). Sosiologi Puatu Pengantar (1st ed.). Jakarta: PT PT Raja Grafindo Persada. Viktorahadi, R. F. B. (2022). Etika Al- Ghazālian dan Titik Temunya dengan Etika Kantian. Focus , 3 (1), 43 – 52.
Wakano,  A.  (2020).  Reproduction  of  multiculturalism  in  the  development  of  information  and communication  technology  at  islamic  higher  education  institutions  in  indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology , 29 (7), 681 – 695. Retrieved from https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85084699106
Weber, M. (1992). The Protestant ethic and the" spirit" of capitalism and other writings . London and New York: Routledge.
Wilson,  H.  F.  (2014).  The  possibilities  of  tolerance:  Intercultural  dialogue  in  a  multicultural  Europe.
Environment and Planning D: Society and Space , 32 (5), 852 – 868. Zapata-Barrero, R. (2015). Interculturalism: Main hypothesis, theories and strands. In Interculturalism in cities (pp. 3 – 19). Edward Elgar Publishing.

## this page intentionally left blank