## JCRS (JOURNAL OF COMMUNITY RESEARCH AND SERVICE)
Vol. 7 No. 1, January 2023 ISSN (print): 2549-1849 ISSN (online): 2549-3434 Available online at https://ejournal.unimed.ac.id/2012/index.php.jcrs

## Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi
1 Hamdan Arief Hanif*, 2 Nailah Hikmatal Ulya
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
* Corresponding email:hamdanarief@untirta.ac.id
Abstrak —  Pengadilan  Agama  merupakan  lembaga  peradilan  yang  membantu  pasangan  suami  istri dalam  menyelesaikan  sengketa  perkawinan.  Bentuk  penyelesaian  sengketa  tersebut  berupa  mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dengan cara mendatangkan satu pihak netral  sebagai  penengah  dalam  memecahkan  masalah.  Mediasi  dianggap  sebagai  cara  penyelesaian sengketa paling baik, sebab dalam mediasi tidak ada pihak yang menang dan kalah sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat win-win solution atau sama-sama menang. Dalam Islam, Rasulullah saw juga mengajarkan  kepada  umatnya  apabila  dalam  menyelesaikan  permasalahan  sebaiknya  dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, sehingga menghasilkan kesepakatan antara dua belah pihak. Penelitian ini  membahas  mengenai  sejauh  mana  keakuratan  mediasi  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi dan seberapa banyak penerapan metode mediasi berhasil dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan  pendekatan  normatif- empiris. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi secara substantif sudah akurat, karena telah memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dan  metode mediasi sudah sesuai dengan amanat al-Qur’an serta Undang-Undang, yakni setiap sengketa perceraian harus melalui proses perdamaian terlebih dahulu sebelum melangkah pada proses persidangan. Mediasi sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Slawi  berhasil  sebanyak  16 orang (4%) dari keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2022 yakni 370 perkara.
Kata Kunci: perceraian, mediasi,Pengadilan Agama Slawi.

## PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk hidup di muka bumi diberi fitrah oleh Allah swt untuk memiliki perasaan kasih sayang dengan lawan jenis dan naluri untuk memiliki keturunan.  Untuk mewujudkan hal tersebut Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur kehidupan manusia termasuk dalam hal hubungan manusia antar lawan jenis. Proses yang harus dilalui oleh pasangan untuk mendapatkan keturunan adalah dengan  melangsungkan  sebuah  perkawinan.  Selain  untuk  melanjutkan  keturunan  sebuah  perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. (UU Perkawinan, 1974)
Dalam  realitanya,  tidak  semua  pasangan  yang  melangsungkan  perkawinan  merasa  bahagia  dalam rumah tangganya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mulai dari tidak sesuainya ekonomi,
pekerjaan,  budaya,  agama,  dan  lain  sebagainya.  Pasangan  yang  tidak  mampu  mengatasi  permasalahan tersebut dapat terkena tekanan sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak mem berikan kebahagiaan di dalamnya. Rumah tangga yang seperti ini membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikan sengketa antara keduanya. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang membantu  pasangan  suami  istri  dalam  menyelesaikan  sengketa  perkawinan.  Bentuk  penyelesaian sengketa tersebut berupa mediasi.
Mediasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  Agama  dengan  cara  mendatangkan  satu pihak netral sebagai penengah dalam memecahkan masalah. Mediasi dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa paling baik, sebab dalam mediasi tidak ada pihak yang menang dan kalah sehingga keputusan yang  dihasilkan  bersifat win-win  solution atau sama-sama  menang.  Dalam  Islam,  Rasulullah  saw  juga mengajarkan kepada umatnya apabila dalam menyelesaikan permasalahan sebaiknya dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, sehingga menghasilkan kesepakatan antara dua belah pihak.
Mediasi  di  Pengadilan  Agama  merupakan  perintah  dari  pasal  130  HIR  dan  154  Rbg  yang menyebutkan  bahwa  hakim  wajib  mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa  terlebih  dahulu  sebelum persidangan dilaksanakan. Dalam prosesnya, Pengadilan Agama beracuan pada tata tertib dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  sejauh  mana  keakuratan  mediasi  sebagai  metode penyelesaian  sengketa  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Slawi  dan  seberapa  banyak  penerapan  metode mediasi berhasil dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi. Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka hal ini merupakan masalah yang menarik dan penting untuk diadakan penelitian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif- empiris.. Penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. (Mardalis, 2008). Sedangkan pendekatan penelitian  menggunakan  pendekaatannormatif-empiris  yang  merupakan  pendekatan  melalui pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  (kodifikasi,  undang-undang,  atau  kontrak) secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  (Abdul  Kadir Muhammad,  2004).  Peneliti  melakukan  pengumpulan  data  menggunakan  berbagai  teknik  yaitu, wawancara, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2016)
Untuk kemudian  dianalisis  menggunakan  tahapan-tahapan  berikut.  Mereduksi data  berarti  merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian  data  yang  telah  direduksi  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas,  dan  mempermudah peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data  selanjutnya, dan  mencarinya  bila  diperlukan. Setelah  data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori, flowchart, dan  lain  sebagainya.  Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek  yang  sebelumnya  masih  belum  jelas  sehingga  setelah  diteliti  menjadi  jelas  yaitu  dapat  berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori

## HASIL PEMBAHASAN
a. Keakuratan Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Slawi
Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (UU Perkawinan, 1974). Pengajuan perceraian oleh penggugat atau pemohon di Pengadilan Agama Slawi merupakan wujud permasalahan dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa diselesaikan oleh internal rumah tangga para pihak, sehingga penggugat atau pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan yang awalnya memiliki tujuan bahagia dan kekal. Ketika permasalahan tersebut sudah masuk ke dalam Pengadilan Agama Slawi terdapat dua kemungkinan penyelesaian yakni pertama melalui persidangan yang berarti para pihak bercerai dan kedua melalui mediasi yang jika berhasil maka para pihak akan berdamai.
a. Mediasi Memenuhi Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
Proses mediasi sebagai langkah penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Slawi merupakan sebuah jawaban atas permasalahan penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini berpengaruh terhadap proses  litigasi  menjadi  lama  dan  biaya  yang harus  ditanggung menjadi  mahal  sehingga  bertentangan dengan  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Asas  sederhana  berarti  proses  yang dijalankan  di  Pengadilan  Agama  tidak  berbelit-belit  sehingga  mudah  dimengerti,  karena  proses peradilan  yang  sulit  dipahami  dan  terlalu  banyak  formalitas  akan  membuat  masyarakat  yang membutuhkan  keadilan  menjadi  enggan  menyelesaikan  perkaranya  di  Pengadilan.  Selain  itu,  hal  ini dapat  menimbulkan  banyak  penafsiran  yang  mengurangi  jaminan  akan  kepastian  hukum.  Kemudian biaya penyelesaian di Pengadilan harus ringan adalah agar dapat dijangkau oleh seluruh rakyat sehingga keadilan tidak hanya dapat dinikmati oleh golongan tertentu (Dwi Rezki Astarini, 2013).
Mediasi di pengadilan dipercaya efektif untuk mengatasi permasalahan penumpukan perkara karena  dengan  selesainya  perkara  pada  tahap  mediasi,  para  pihak  tidak  perlu  melanjutkan  proses litigasi.(Herliana,  2012).    Selain  untuk  mengatasi  permalasalahan  penumpukan  perkara,  berdasarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  yang kemudian  disempurnakan  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  dan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dapat memberikan akses kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, serta dapat memaksimalkan fungsi  lembaga  pengadilan  yang  bersifat  memutus (adjudikatif) (Rachmadi  Usman,  2012).  Hal  ini dikuatkan oleh Amroni, menurutnya mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih  cepat  dan  murah,  serta  memberikan  akses  yang  lebih  besar  kepada  para  pihak  menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, maka secara substansi mediasi merupakan penyeleseaian  sengketa  yang  benar-benar  memberikan  rasa  keadilan  bagi  para  pihak  dibandingkan dengan putusan sidang.
Pengadilan Agama Slawi menyediakan waktu mediasi yakni minimal 14 hari, namun apabila dirasa waktu 14 hari tersebut kiranya masih ada yang belum selesai maka mediator bisa  melaporkan kepada  majelis  hakim  untuk  meminta  perpanjangan  waktu.    Apabila  perkara  selesai  dalam  proses mediasi dalam arti mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak tidak perlu melanjutkan proses penyelesaian melalui jalur litigasi pada perkara perceraian. Para pihak hanya perlu melanjutkan hasil  mediasi  kepada  majelis  hakim  yang  selanjutnya  menyetujui  pencabutan  perkara  dan  perkara dinyatakan telah selesai. Proses mediasi ini membutuhkan biaya yang lebih ringan dibandingkan para pihak  menempuh  penyelesaian  sengketa  melalui  persidangan  yang  memerlukan  biaya  panjar  untuk setiap persidangan yang cukup memakan waktu. Kemudian biaya mediasi yang gratis apabila para pihak dimediatori  oleh  mediator  dari  Pengadilan  Agama  Slawi  juga  sesuai  dengan  asas  penyelenggaraan peradilan yang berbiaya ringan

## b. Jumlah Keberhasilan Penerapan Metode Mediasi Dalam Menyelesaikan  Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi
Keberhasilan mediasi dapat diukur dari laporan mediasi di Pengadilan Agama Slawi setiap tahunnya. Berikut merupakan data mediasi di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2022:

## Tabel 1. Data Hasil Mediasi Pengadilan Agama Tahun 2022
No. Keterangan Jumlah Persentase 1  Mediasi Tidak Berhasil 354 96% 2  Mediasi Berhasil 16 4% Jumlah Perkara yang dimediasi 370 100%
(Sumber: Pengadilan Agama Slawi)
Tabel  1  menjelaskan  mengenai  jumlah  mediasi  yang  berhasil  dan  tidak  berhasil  di  Pengadilan Agama Slawi. Mediasi dikatakan berhasil jika setelah proses mediasi para pihak sepakat untuk berdamai kemudian penggugat atau pemohon mencabut gugatannya. Sedangkan mediasi dikatakan tidak berhasil jika  setelah  mediasi  para  pihak  tidak  sepakat  dan  tetap  melanjutkan  persidangan  untuk  bercerai. Berdasarkan laporan mediasi di Pengadilan Agama Slawi, data menunjukan bahwa dari 370 perkara yang dimediasi pada tahun 2022 perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 16 perkara dan perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 354 perkara. Jika dibandingkan melalui persentase, diagram 1 menunjukan mediasi yang berhasil untuk didamaikan adalah 4% sedangkan yang tidak berhasil adalah 96%. Hal ini menunjukan  bahwa  metode  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Slawi  masih  belum  akurat.  Keberhasilan tersebut diukur dari dicabut tidaknya perkara.
Sebagai  pranata  penegak  hukum,  Pengadilan  Agama  Slawi  berkewajiban  menjamin  teraturnya pelayanan  penyelesaian  sengketa  yang  diadili.  Sarana  dan  prasarana  merupakan  elemen  penting  yang harus  diperhatikan  dalam  rangka  keberhasilan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Slawi.  Adapun  sarana prasarana yang harus tersedia di Pengadilan untuk menyelenggarakan mediasi adalah ruang mediasi dan mediator.

## c. Ruang Mediasi
Ruang mediasi merupakan hal paling penting dalam rangka proses mediasi. Hal ini pun tercantum dalam  pasal  11  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  yang  menyebutkan  bahwa  mediasi harus  diselenggarakan  di  ruang  mediasi  di  Pengadilan  dan  untuk  penggunaan  ruang  mediasi  tidak dikenakan  biaya.  (Peraturan  MA,  2016).  Sehingga  penyediaan  ruang  mediasi  merupakan  amanat  dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang wajib dimiliki oleh Pengadilan Agama Slawi.
Ruang mediasi juga memiliki spesifikasi agar dapat disebut sebagai ruang mediasi yang layak, yakni setidaknya  ruangan  tersebut  memiliki  meja  berbentuk  oval  atau  pentagon  dengan  bangku  yang  cukup untuk mediator dan para pihak. Kemudian, properti seperti papan tulis, spidol, penghapus, pengatur suhu
96% 4%

## Persentase Keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Slawi Tahun 2022
Tidak Berhasil Berhasil
Diagram 1
Persentase Keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Slawi Tahun 2022
ruangan,  lukisan,  dan  vas  bunga  juga  diperlukan,  yang  tidak  kalah  penting  daftar  mediator  serta  alur mediasi juga penting untuk disediakan. Pendingin ruangan berfungsi sebagai pengatur suhu ruangan agar tidak terlalu panas atau dingin sehingga para pihak merasa tenang dan tidak terganggu karena kepanasan atau kedinginan. Lukisan dan bunga berfungsi sebagai pelengkap agar para pihak merasa tersugesti dan tervisualisasi  untuk  menenangkan  tubuh  dan  memandu  pikiran  untuk  menciptakan  kesepakatan perdamaian di ruang mediasi
Pengadilan  Agama  Slawi  telah  menyediakan  ruang  mediasi  yang  berjarak  dengan  ruang  tunggu sehingga  tidak  bersentuhan  dengan  orang  lain  yang  dapat  mengganggu  kenyamanan  dan  privasi  para pihak.  Kemudian  desain  ruangan  dilengkapi  dengan  meja  berbentuk  oval  dan  3  buah  kursi  yang mengelilinginya. Selain  itu  terdapat  pengatur  suhu  ruangan  dan  ada  sebuah papan dengan  tulisan  yang menyejukkan hati seperti “damai itu indah” serta lukisan bertujuan agar para pihak yang sedang dalam masalah  ketika  masuk  ke  dalam  ruangan    mediasi  merasa  nyaman.  Di  depan  ruang  mediasi  juga  telah dipasang daftar mediator di Pengadilan Agama Slawi yang berjumlah 13 orang. Namun, daftar mediator tersebut belum dilengkapi latar belakang dari masing-masing mediator.

## d. Mediator
Mediator merupakan hal yang wajib untuk diperhatikan oleh Pengadilan Agama Slawi. Dalam pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari  Mahkamah  Agung,  namun  apabila  dalam  keadaan  tidak  ada  mediator  yang  memiliki  sertifikat mediator,  maka  Ketua  Pengadilan  Agama  dapat  menunjuk  hakim  untuk  menjalankan  fungsi  mediator. (Peraturan  MA,  2016).  Dalam  sengketa  perceraian  dalam  hal  ini  adalah  perceraian,  tindakan  mediator harus  hati-hati  karena  permasalahan  yang  dihadapi  adalah  perkara  sensitif  yang  melibatkan  emosi sehingga memerlukan konsentrasi penuh untuk menyatukan kembali hubungan kekeluargaan yang retak. Memahami  keadaan  para  pihak  merupakan  keharusan  bagi  mediator  untuk  menciptakan  damai  dan rekonsiliasi dalam hubungan para pihak. (Syahrizal Abbas, 2016). Dengan kata lain, kesuksesan mediasi bergantung terhadap kemampuan mediator menghadapi pihak yang berperkara. (Emily M. Brown,2017). Maka  mediator  yang  telah  memiliki  sertifikat  mediator  sangat  penting.  Setidaknya  dengan  serifikat mediator  menunjukan  bahwa  seseorang  telah  terlatih  dan  mengetahui  teknik-teknik  dalam  mediasi. Pengadilan Agama Slawi telah menyiapkan mediator yang berasal dari hakim Pengadilan Agama Slawi sendiri. Namun, kekurangan dari mediator ini adalah masih banyak hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator. Dari 13 orang mediator, hanya 3 orang mediator yang memiliki sertifikat mediator.
e. Faktor-faktor Eksternal
1. Faktor Iktikad Baik
Iktikad  baik  dari  para  pihak  untuk  menyelesaikan  perkara  sangat  berpengaruh  terhadap  proses berjalannya  mediasi.  Pasal  (7)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  menjelaskan  yang dimaksud dengan beriktikad tidak baik adalah:
a. Tidak  hadir  setelah  dipanggil  secara  patut  2  (dua)  kali  berturut-turut  dalam  pertemuan  mediasi tanpa alasan sah;
b. Menghadiri  pertemuan  mediasi  pertama,  tetapi  tidak  pernah  hadir  pada  pertemuan  berikutnya meskipun telah dipanggil secara patur 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut,  para  pihak  beriktikad  tidak  baik  akan  sangat  mempersulit mediator untuk menggali informasi dan permasalahan para pihak, sehingga berpengaruh terhadap hasil dari mediasi.
2. Faktor Kerumitan Perkara
Perselisihan  atau  pertengkaran  para  pihak  yang  terjadi  selama  bertahun-tahun  akan  sulit  untuk didamaikan,  karena  lamanya  kejadian  menjadikan  para  pihak  sangat  yakin  untuk  mengambil  jalan perceraian. Permasalahan ini cukup menghambat jalannya mediasi. Terlebih jika perselisihan yang diiringi dengan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Faktor Kepiawaian Mediator
Masih  sedikit  mediator  di  Pengadilan  Agama  Slawi  yang  memiliki  sertifikat  mediator,  padahal kepiawaian mediator merupakan modal untuk mendorong keberhasilan mediasi. Dalam artian bagaimana mediator  menengahi,  menjembatani,  serta  menjadi  fasilitator  agar  para  pihak  dapat  saling  memaafkan. Pengetahuan mediator mengenai tata cara mediasi dan pengetahuan agama dapat memberikan pengertian kepada  para  pihak  bagaimana  akibat  dari  perceraian.  Selain  itu,  seorang  mediator  memiliki  kewajiban untuk memunculkan solusi-solusi yang dapat mengarah pada kesepakatan para pihak. Sehingga, pelatihan teknik mediasi untuk para mediator sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mediasi.
4. Faktor Pihak Ketiga
Yang  dimaksud  pihak  ketiga  adalah  orang  tua  atau  keluarga  para  pihak.  Seringkali  dalam  rumah tangga, keluarga para pihak masing-masing ikut campur untuk mendorong para pihak untuk bercerai yang menimbulkan  beban  sebagai  anak  atas  pengaruh  orang  tua  atau  keluarga  sehingga  seolah-olah  harus ditaati.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  disusun  oleh  penulis,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Mediasi  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  perceraian  di  Pengadilan  Agama Slawi secara substantif sudah akurat, karena telah memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dan  metode  mediasi  sudah  sesuai  dengan  amanat  al-Qur’an  serta  Undang-Undang,  yakni  setiap sengketa perceraian harus melalui proses perdamaian terlebih dahulu sebelum melangkah pada proses persidangan.  Mediasi  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Slawi berhasil  sebanyak  16  orang  (4%)  dari  keseluruhan  perkara  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  Slawi pada tahun 2022 yakni 370 perkara.

## REFERENSI
Abbas,  Syahrizal, “Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional” , Jakarta: Kencana, 2009.
Amarini,  Indriati.  “Penyelesaian  Sengketa  yang  Efektif  dan  Efisien  melalui  Optimalisasi  Mediasi  Di Pengadilan”,
Jurnal Kosmik Hukum , no.2 (2016):
http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/1954
Astarini,  Dwi  Rezki  Sri, “Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan ”, Bandung: P.T. ALUMNI, 2013
Aulawi,  Rachmat  Rizki, Efektivitas  Mediasi  dalam  Perkara  Perceraian  di Pengadilan  Agama  Dompu , Yogyakarta:  Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019.
Azzahra,  Trisya, Penerapan  Aturan  Iktikad  Baik  Dalam  Mediasi  di  Pengadilan  Negeri ,  Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019.
Lajnah pentashihan Al-Qur’an Kementrian Agama Republik Indonesia, Syamil Quran Bukhara Tajwid & Terjemah, Bandung: Sygma Exagrafika, 2007
Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal , Jakarta: Bumi Aksara,2008
Millatina,  Effa  Inda, Tingkat  Keberhasilan  Mediasi  dalam  Perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama Sleman Tahun 2017 , Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018.
Muhammad, Abdulkadir., Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
Nuruddin,  Ahmad  Aziz, Pelaksanaan  Mediasi  dalam  Perkara  Perceraian  Berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2017 , Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta, 2017.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.
Rahma,  Nisa  Indhira, Implementasi  Prosedur  Mediasi  Dalam  Menangani  Sengketa  Perceraian  di Pengadilan Agama Cibinong, Yogyakarta:  Skripsi Universitas Islam Indonesia: 2019.
Situmorang, Victor M., Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata , Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2010.
Sugiyono, Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfbeta, 2016.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Usman, Rachmadi, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.