## ……………………………………………………………………………………………………...

## ANALISIS TANTANGAN PENERAPAN PAJAK KARBON DI INDONESIA

## Oleh
Hilwa Nurkamila Maghfirani 1) , Namira Hanum 2) & Roidah Dzata Amani 3)
1,2,3 Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Email: 1 hilwanurkamila@ui.ac.id , 2 namira.hanum@ui.ac.id , 3 roidah.dzata@ui.ac.id

## Abstrak
Kebijakan pajak karbon sebagai pigouvian tax merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan atas emisi karbon.  Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan pajak karbon secara terbatas pada tahun 2022 pada sektor Pembangkit Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  Batubara.  Penerapan  kebijakan  pajak  karbon  masih  harus memperhatikan  beberapa  hal  yang  dapat  disebabkan  atas  pengimplementasian  kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan yang akan dihadapi  Indonesia  dalam  penerapan  pajak  karbon  mendatang.  Penulis  menggunakan  jenis penelitian  kajian  literatur  dengan  teknik  analisis  data  kualitatif  deskriptif  dan  sumber  data diperoleh melalui data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian  deskriptif,  dan  sumber  data  diperoleh  melalui  data  sekunder.  Penulis  menemukan bahwa tantangan yang akan dihadapi Indonesia seperti timbulnya distorsi ekonomi dan dampak pada rumah tangga berpendapatan rendah.

## Kata Kunci: Pajak karbon, Tantangan, Perubahan iklim

## PENDAHULUAN
Perubahan  iklim  terus  terjadi  hingga  saat ini yang sebagian besar disebabkan oleh emisi karbon  perlu  mendapatkan  perhatian  lebih sebagai  isu  lingkungan  global,  hal  ini dikarenakan  dampak  dari  perubahan  iklim dapat  menyebabkan  meningkatnya  suhu  bumi secara  global  atau  yang  dikenal  sebagai pemanasan global. Untuk mengatasi permasalahan  tersebut,  negara-negara  yang tergabung  dalam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  termasuk  Indonesia  menyepakati  suatu aksi  global,  yaitu Sustainable  Development Goals (SDGs) yang fokusnya tidak hanya pada dimensi  ekonomi  dan  sosial,  namun  juga berfokus  pada  dimensi  lingkungan.  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  ini  berisi  17 tujuan  dengan  169  target  yang  dilaksanakan sampai  tahun  2030.  Salah  satu  agenda  untuk menangani  perubahan  iklim  adalah Paris Agreement atau Perjanjian Paris yang ditandatangani  pada  tahun  2015  oleh  190 negara  termasuk  Indonesia,  di  mana  dalam
perjanjian  ini  menetapkan  untuk  melakukan tindakan dalam rangka menghindari perubahan iklim  dengan  membatasi  pemanasan  global  di bawah  2°  C  dan  target  akhirnya  pada  1,5°  C. Paris  Agreement menghasilkan  kesepakatan mengenai Nationally Determined Contribution (NDC)  yang  mengatur  dan  memproyeksikan potensi  penurunan  emisi  Gas  Rumah  Kaca. Dalam  NDC,  di  tahun  2030,  Indonesia menargetkan  pengurangan  emisi  sebesar  29% dengan usaha sendiri dan 41% apabila terdapat bantuan asing (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).
Gas  Rumah  Kaca  (GRK)  merupakan penyebab pemanasan global, di mana lebih dari setengah  emisi  GRK  global  disumbang  oleh sepuluh  negara.  Berikut  merupakan  grafik negara  dengan  penyumbang  emisi  GRK terbesar di dunia:
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
Grafik 1. Negara dengan Kontribusi Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar Tahun 2018 (dalam Juta Metrik Ton)
Sumber: World Resources Institute, 2020 (telah diolah kembali)
Grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa
Tiongkok merupakan negara yang menyumbang  emisi  terbesar,  yaitu  12.399,6 juta  metrik  ton  karbon  dioksida  atau  setara dengan 26,1% dari total emisi dunia. Sementara itu,  Indonesia  juga  masih  menjadi  salah  satu negara  yang  menghasilkan  emisi  terbesar  di dunia  dengan  menyumbang  965,3  juta  ton metrik karbon dioksida yang setara dengan 2% emisi global. Berdasarkan
Laporan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring,
Pelaporan, Verifikasi (2020), sektor kehutanan dan kebakaran gambut merupakan penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia, kemudian  diikuti  sektor  energi.  Kedua  sektor tersebut  setiap  tahunnya  menyumbang  lebih dari 50% emisi dari total emisi nasional.
Maka  dari  itu,  pemerintah  Indonesia menerapkan pajak karbon sebagai upaya untuk mengurangi eksternalitas negatif yang dihasilkan  emisi  terhadap  lingkungan  serta untuk  meningkatkan  penerimaan  negara. Namun,  dalam  penerapannya,  pajak  karbon juga menghadapi berbagai tantangan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka dalam  penelitian  ini  akan  menganalisis  terkait dengan  potensi  penerimaan  dan  tantangan penerapan  pajak  karbon  di  Indonesia  dengan tujuan  untuk  mengetahui  tantangan  penerapan pajak karbon di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis
penelitian kajian literatur dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam  penelitian  merupakan  data  sekunder yang  diperoleh  melalui  jurnal  nasional,  jurnal internasional, buku, situs internet, berita-berita dalam  media  nasional  dan  internasional,  serta berbagai  laporan  negara  terkait  potensi penerimaan  dan  tantangan  penerapan  pajak karbon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak karbon merupakan sebuah implementasi  turunan  dari  konsep pigouvian tax atau pajak atas aktivitas perekonomian yang menimbulkan  eksternalitas  negatif  (Pigou, 1992). Pigouvian  tax ini  ditujukan  sebagai kebijakan  yang  memaksa  pihak  pencemar lingkungan  untuk  menanggung  biaya  atas perbuatan  pencemaran  yang  dilakukannya. Dalam kata lain, pigouvian tax dapat dijadikan sebagai  instrumen  untuk  mengatur  atau mengelola,  serta  meminimalisir  aktivitas  yang menimbulkan  eksternalitas  negatif.  Sebab dengan adanya kebijakan pajak yang mengikat, individu  dipaksa  untuk  mempertimbangkan segala  konsekuensi  atas  tindakan  yang dilakukan, sehingga individu akan berpikir dua kali  sebelum  bertindak.  Oleh  karena  itu, pelaksanaan  pajak  karbon  sebagai  salah  satu turunan implementasi pigovian tax, diharapkan dapat  mengurangi  eksternalitas  negatif  dari emisi  karbon,  melalui  pembebanan  biaya tambahan atau pajak atas aktivitas terkait.
Merujuk  pada  IBFD  International  Tax Glossary  (Rogers-Galabush,  2015),  pajak karbon sendiri didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil dan ditujukan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
untuk  mengurangi  emisi  Gas  Rumah  Kaca diikuti dengan penurunan polusi udara dan juga pencegahan perubahan iklim. Tidak hanya itu, layaknya  pajak  pada  umumnya,  pajak  karbon juga dapat dijadikan sebagai sumber tambahan penerimaan  negara.  Dan  jika  ditinjau  secara keseluruhan, pajak karbon dapat diinterpretasikan  sebagai  instrumen  untuk menginternalisasi  biaya  eksternal  yang  timbul atas  pemakaian  bahan  bakar  fosil  yang menghasilkan dampak buruk berupa kerusakan lingkungan, dengan menambahkan biaya pada harga  atas  aktivitas  terkait.  Dengan  begitu, pengenaan  pajak  karbon  dapat  dijadikan sebagai  suatu  langkah  mitigasi  yang  cukup efektif dalam mengurangi emisi karbon. Hal ini juga  didukung  dengan  hasil  analisa  (Shapiro, 2021) yang menyatakan bahwa per tahun 2030, pelaksanaan  pajak  karbon  dapat  mengurangi emisi karbon dunia hingga 35%.
Pajak karbon mulai  diimplementasikan sejak  tahun  1990  silam,  dimana  Finlandia menjadi negara pertama yang memperkenalkan kebijakan pajak karbon. Tidak lama setelah itu, kebijakan  ini  pun  mulai  diikuti  negara-negara sekitar pada tahun-tahun berikutnya dan hingga saat  ini,  terdapat  total  27  negara  yang menerapkan  kebijakan  pajak  karbon  dimana dua  diantaranya  adalah  Ethiopia  dan  Jepang. Meskipun  pengimplementasian  pajak  karbon berlandaskan  pada  tujuan  yang  sama,  namun setiap  negara  tentunya  mempunyai  ketentuan penerapannya tersendiri menyesuaikan keadaan negara  masing-masing.  Baik  dari  segi  tarif, objek yang dikenakan, dan juga hal-hal terkait lainnya.
Beberapa negara berkembang pun turut serta  dalam  pelaksanaan  pajak  karbon,  seperti salah  satunya  adalah  Ethiopia.  Melalui kebijakan pajak karbon, Ethiopia menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 64% di tahun 2030. Sebagai hasil implementasinya, pada  tahun  2015,  jumlah  emisi  Gas  Rumah Kaca  dari  bahan  bakar  fosil  di  Ethiopia mencapai  9,54  juta  ton  karbon  dioksida.
Dengan tarif 5 dollar per ton, total penerimaan yang  diperoleh  mencapai  47,7  juta  dollar (Mengistu, 2019). Nominal tersebut menunjukkan  hasil  yang  signifikan  dan menjanjikan  terhadap  penerimaan  negara Ethiopia.  Dari  sini  dapat  dikatakan  bahwa pelaksanaan  pajak  karbon  dapat  membantu penerimaan negara, khususnya negara berkembang,  sekaligus  menjadi  solusi  atas permasalahan negara berkembang yang umumnya berpendapatan rendah.
Beralih  ke  negara  selanjutnya,  Jepang sebagai  negara  Asia  pertama  yang  mulai mengimplementasikan pajak karbon pada tahun 2012.  Jepang  menerapkan  kebijakan  dimana pajak  karbon  dikenakan  untuk  produk  bahan bakar  fosil  seperti  minyak  bumi,  produk minyak,  gas  alam,  dan  juga  batu  bara. Penerimaan  yang  didapat  dari  pajak  karbon akan  langsung  dialokasikan  untuk  proyek energi terbarukan dan peningkatan penghematan energi. Dari segi tarif, tarif yang dikenakan  pun  berbeda-beda,  menyesuaikan kandungan  emisi  karbon  pada  produk  terkait. Namun secara keseluruhan, Jepang menerapkan tarif yang cukup rendah dibandingkan  dengan  negara-negara  Eropa, yakni  hanya  sebesar  289  yen  per  ton  karbon dioksida  atau  setara  dengan  kurang  lebih  Rp 38.000.
Melalui kebijakan pajak karbon, Jepang menargetkan  pengurangan  emisi  Gas  Rumah Kaca  sebesar  26%  di  tahun  2030.  Per  tahun 2020,  jika  dibandingkan  dengan  tahun  1990, Jepang  berhasil  mengurangi  emisi  karbon sebesar 0,5% (Gokhale, 2021). Angka ini dirasa belum  cukup  optimal  dan  tidak  sesuai  dengan target  yang  ditetapkan.  Kemudian  dari  segi penerimaan  pun  nominal  yang  didapat  juga terbilang  sedikit  dan  hanya  memengaruhi sebagian  kecil  pertumbuhan  ekonomi  Jepang. Adapun  faktor  yang  memengaruhi  antara  lain adalah  tarif  karbon  pajak  yang  ditentukan cenderung  terlalu  rendah.  Bahkan  faktanya
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
nominal  ini  pun  tidak  memenuhi  standar rekomendasi internasional.
Kedua  negara  tersebut  yang  sudah mengimplementasikan  pajak  karbon  terlebih dahulu,  sebab  keduanya  mempunyai  faktor persamaan  dan  korelasi  terhadap  negara Indonesia.  Seperti  yang  tertera  pada  grafik sebelumnya (Grafik 1 Negara dengan Kontribusi  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Terbesar Tahun 2018, hal. 2), jumlah emisi Gas Rumah Kaca  yang  dihasilkan  baik  oleh  Indonesia maupun Jepang tidak jauh berbeda. Kemudian antara  Indonesia  dan  Ethiopia  pun  sama-sama diklasifikasikan  dalam  negara  berkembang. Jadi meskipun keadaan negara Indonesia tidak bisa  dikatakan  sama  persis,  namun  melalui pengalaman kedua negara tersebut, setidaknya Indonesia  sudah  mempunyai  gambaran  atas pelaksanaan pajak karbon. Kemudian dari sini, Indonesia dapat menganalisis serta mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan  pajak karbon,  sehingga  dapat  mengoptimalkan penerimaan juga meminimalisir tantangan yang akan dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan pajak karbon nantinya.

## Penerapan Pajak Karbon di Indonesia
Pemerintah
telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  yang  di dalamnya  mengatur  salah  satunya  mengenai pajak  karbon.  Pajak  karbon  di  Indonesia  akan mulai  diterapkan  pada  tanggal  1  April  2022 pada  sektor  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU)  Batubara  dengan  tarif  Rp30  per kilogram  karbon  dioksida  ekuivalen  (CO 2 e). Tarif ini lebih rendah jika dibandingkan dengan yang  tertera  dalam  draf  Rancangan  Undang- Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  (RUU  KUP),  yaitu  sebesar  Rp75 per  kilogram  CO 2 e.  Tarif  sebesar  Rp30/kg CO 2 e  masih  dinilai  terlalu  rendah  karena  tarif yang  akan  diterapkan  masih  jauh  dari rekomendasi  Bank  Dunia  dan  International Monetary Fune. Berdasarkan kondisi Indonesia,  penerapan  tarif  yang  disarankan
adalah  menggunakan  persamaan marginal benefit  of  abatement = marginal  cost  of abatement .  Merujuk  pada  persamaan  tersebut, maka  tarif  yang  ideal  agar  Indonesia  dapat mencapai  target  pengurangan  emisi  seperti yang  telah  ditetapkan  dalam  NDC  adalah Rp300.000/ton CO 2 e (Ratnawati, 2016).
Pendapatan  dari  pajak  karbon  nantinya dapat digunakan untuk mendanai penelitian dan pengembangan  mengenai  energi  terbarukan dan  pengurangan  emisi  Gas  Rumah  Kaca (Ratnawati,  2016).  Pendapatan  juga  dapat dialokasikan  untuk  mengurangi  dampak  dari emisi  karbon  di  masa  mendatang  serta  untuk pengendalian  perubahan  iklim.  Selain  itu, penggunaan pendapatan yang digunakan untuk efisiensi  energi  merupakan  upaya  untuk mendorong penurunan emisi karbon (Ratnawati,  2016).  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hartono  dan Resosudarmo (2008) yang menunjukkan bahwa efisiensi  energi  berdampak  positif  bagi golongan rumah tangga karena dapat meningkatkan pendapatan mereka.
Tantangan  Penerapan  Pajak  Karbon  di Indonesia
Dalam menerapkan kebijakan pajak karbon,  terdapat  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah ketepatan waktu pemberlakuan kebijakan  tersebut.  Penentuan  waktu  dan momentum  pemberlakuan  kebijakan  pajak karbon merupakan salah satu hal yang krusial, hal ini dikarenakan pemberlakuan pajak karbon dapat  menyebabkan  distorsi  perekonomian. Pemberlakuan  pajak  karbon  tentunya  akan berimbas pada kenaikan harga jual barang/jasa yang  menghasilkan  emisi  karbon  dalam produksinya.  Dengan  adanya  kenaikan  harga jual  akibat  pemberlakuan  pajak  karbon,  maka akan memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat atas barang/jasa tersebut. Ditambah lagi,  Indonesia  sedang  berada  di  tahap pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19  yang  menyebabkan  pertumbuhan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
perekonomian Indonesia
terhambat.
Berkurangnya  tingkat  konsumsi  masyarakat akan  memperlambat  pemulihan  perekonomian Indonesia.
Untuk meminimalisasi
distorsi perekonomian  yang  disebabkan  oleh  pajak karbon, sudah selayaknya pemerintah memberlakukan kebijakan pajak karbon disertai dengan kebijakan pendamping. Kebijakan  yang  dapat  diterapkan  sebagai pendamping dari kebijakan pajak karbon dapat berupa pemberian insentif bagi pengembangan sumber  energi  terbarukan.  Dengan  adanya kebijakan tersebut, produsen memiliki opsi lain untuk melakukan produksi dengan menggunakan  energi  yang  lebih  ramah lingkungan  dan  menghasilkan  lebih  sedikit karbon  sehingga  harga  jual  barang/jasa  tidak meningkat secara signifikan dan tidak mengurangi  konsumsi  masyarakat.  Apabila pemerintah  tidak  memberikan  insentif  untuk mengembangkan  sumber  energi  terbarukan, produsen tentu akan cenderung memilih  pajak karbon  dibandingkan  upaya  mitigasi  emisi karbon  lainnya  dengan  pertimbangan  harga pajak karbon yang pasti sehingga lebih mudah untuk  menghitung  proyeksi  beban  usaha dibandingkan dengan kebijakan cap-and-trade dengan  harga  yang  tidak  pasti  (Ratnawati, 2016).  Hal  ini  tentunya  akan  menghambat tujuan  penerapan  kebijakan  karbon  untuk mengurangi penggunaan energi yang menghasilkan emisi tinggi.
Dalam  perencanaan  kebijakan  pajak karbon,
pemerintah juga
harus mempertimbangkan  dampak  pada  rumah tangga berpendapatan rendah. Menurut (Ratnawati,  2016)  ,  salah  satu  kritik  umum terhadap kebijakan pajak karbon adalah desain kebijakan  yang  tidak  membebani  secara proporsional  rumah  tangga  berpendapatan rendah.  Selain  itu,  merujuk  pada  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yusuf,  2008) menyatakan penerapan kebijakan pajak karbon di  Indonesia  akan  berdampak  progresif  di
daerah  pedesaan  dan  netral  atau  sedikit progresif di daerah perkotaan. Berkaca dari hal tersebut,  maka  dalam  menerapkan  kebijakan pajak  karbon  pemerintah  juga  harus  dapat memberikan  bantuan  kepada  masyarakat berpenghasilan  rendah  dalam  bentuk  bantuan sosial.  Hal  ini  ditujukan  untuk  meringankan beban rumah tangga berpenghasilan rendah atas diberlakukannya  kebijakan  pajak  karbon. Sebagai contoh,
British
Columbia mengeluarkan  kebijakan Climate  Action  Tax Credit ,  yakni  pengurangan  pajak  sebesar  5% pada  dua  tingkat  pertama  pajak  penghasilan serta  memberikan Northern  and  Rural Homeowner  Benefit dan  Canadian  Dollar (CAD) 200 kepada rumah tangga berpenghasilan  rendah.  Selain  itu,  untuk mengoptimalisasi  kebijakan  karbon  sebagai salah satu upaya untuk mencapai pengendalian perubahan iklim, pemerintah dapat memberikan  insentif  bagi  kendaraan  yang menggunakan  energi  listrik  dan  memberikan opsi pembiayaan inovatif.
Penerapan  kebijakan  pajak  karbon  dan perdagangan karbon juga harus memiliki desain dan  mekanisme  yang  sinergis  dan  kompatibel dengan  struktur  perekonomian  Indonesia.  Hal ini  ditujukan  untuk  mencapai  kebijakan  yang adil  dan  mewujudkan a  just  and  affordable transition . Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain pajak lingkungan  menurut  (OECD,  2001)  dalam Environmental  Taxation  a  Guide  for  Policy Makers adalah sebagai berikut:
1. Memfokuskan dasar pengenaan kebijakan  pajak  lingkungan  pada perilaku polusi atau polutan.
2. Memastikan  cakupan  kebijakan  pajak lingkungan  sepadan  dengan  cakupan kerusakan lingkungan yang dihasilkan.
3. Menentukan tarif  pajak  yang sepadan dengan    kerusakan    lingkungan  yang dihasilkan.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
4. Memastikan tarif pajak dapat diprediksi dan dipercaya mampu dijadikan sebagai dorongan perbaikan lingkungan.
5. Pendapatan atas kebijakan pajak lingkungan  harus  dapat  membantu konsolidasi  fiskal  atau  membantu mengurangi beban pajak lainnya.
6. Dampak  distribusional  atas  kebijakan pajak  lingkungan  harus  dapat  diatasi oleh instrumen kebijakan yang lain.
Tantangan  lain  yang  harus  dihadapi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pajak karbon adalah harus menciptakan regulasi yang kuat  agar  memberikan  kepastian  hukum  bagi subjek  pajak,  menetapkan  tarif  pajak  karbon dan  cap  perdagangan  karbon  yang  efektif  dan sehat,  serta  menciptakan  sistem Monitoring, Reporting,  and  Measurement (MRV)  yang akuntabel sehingga menimbulkan kepercayaan pada wajib pajak dan secara lebih lanjut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## PENUTUP Kesimpulan
Kebijakan pajak karbon  sebagai pigouvian tax merupakan salah satu upaya negara-negara untuk  mengatasi  eksternalitas  negatif  yang ditimbulkan atas emisi karbon. Kebijakan pajak karbon  sudah  diimplementasikan  sejak  tahun 1990  yang  dilaksanakan  oleh  negara  maju maupun  negara  berkembang.  Implementasi kebijakan  tersebut  mayoritas  menunjukkan dampak  yang  signifikan  bagi  lingkungan  dan penerimaan negara.  Sebagai salah satu negara yang  turut  berkomitmen  untuk  mengurangi dampak  dari  perubahan  iklim,  Indonesia  akan mulai  menerapkan  kebijakan  pajak  karbon secara  terbatas  pada  tahun  2022  pada  sektor Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU) Batubara  dengan  tarif  Rp30  per  kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Pendapatan atas  pajak  karbon  di  Indonesia  nantinya  dapat digunakan  untuk  mendanai  penelitian  dan pengembangan  mengenai  energi  terbarukan dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca atau dapat  dialokasikan  untuk  mengurangi  dampak dari  emisi  karbon  di  masa  mendatang  sebagai
upaya  untuk  pengendalian  perubahan  iklim. Walaupun begitu, dalam menerapkan kebijakan pajak  karbon,  pemerintah  Indonesia  masih harus memperhatikan beberapa hal yang dapat disebabkan atas pengimplementasian kebijakan tersebut seperti timbulnya distorsi ekonomi dan dampak  pada  rumah  tangga  berpendapatan rendah. Oleh karena itu, kebijakan pajak karbon harus  di  desain  secara  adil  serta  mekanisme yang  sinergis  dan  kompatibel  dengan  struktur perekonomian Indonesia.

## Saran
Sebelum kebijakan pajak karbon resmi diterapkan, pemerintah sebaiknya sudah melakukan  kegiatan  sosialisasi  agar  seluruh masyarakat  paham  dan  sadar  akan  adanya kebijakan  baru.  Selain  itu,  pelaksanaan  pajak karbon diyakini dapat berimbas pada kenaikan biaya  ekonomi  secara  luas.  Untuk  mencegah hal  tersebut,  pemerintah  bisa  melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah pemberian keringanan  pada  kebijakan  pajak  lainnya. Seperti  contohnya  pada  kebijakan  pajak penghasilan,  pemerintah  dapat  menaikkan nominal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai  kompensasi.  Selain  itu,  pemerintah juga  dapat  memberikan  insentif  pengurangan tarif  pajak  bagi  wajib  pajak  dengan  industri energi terbarukan.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan  Iklim  (2017). Buku  Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined  Contribution) ,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. [2] Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Direktorat Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan,  Verifikasi  (2021). Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Monitoring,  Pelaporan,  dan  Verifikasi Nasional Tahun 2020 . [3] Pigou, Arthur Cecil. (1933). The Economics  of  Welfare . The  Economic Journal , 43(170), hlm 329.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
[4] Rogers-Glabush,  Julie.  (2015). IBFD
International  Tax  Glossary (7th  ed.).
Amsterdam: IBFD.
[5] Yusuf,  Arief  Anshory.  (2008). The Distributional  Impact  of  Environmental
Policy:  The  Case  of  Carbon  Tax  and Energy  Pricing  Reform  in  Indonesia . (Bandung:  Economy  and  Environmental Program for Southeast Asia),hlm. 45.
[6] Gokhale,  H.  (2021).  Japan’s  carbon  tax policy: Limitations and policy suggestions. Current Research in Environmental Sustainability , 3, 100082.
[7] Hartono, D., & Resosudarmo, B. P. (2008). The  economy-wide  impact  of  controlling energy  consumption  in  Indonesia:  An analysis using a Social Accounting Matrix framework. Energy  Policy ,  36(4),  1404- 1419.
[8] Mengistu,  A.  T.,  Benitez,  P.,  Tamru,  S., Medhin,  H.,  &  Toman,  M.  (2019).
Exploring  carbon  pricing  in  developing countries:  A  macroeconomic  analysis  in Ethiopia. Sustainability (Switzerland) , 11(16).
[9] Organisation  for  Economic  Co-operation and Development. (2001). Environmentally  Related  Taxes  in  OECD Countries-Issues  and  Strategies. OECD Publishing , hlm.1.
[10] Ratnawati, D. (2016). Carbon Tax Sebagai Alternatif  Kebijakan  Untuk  Mengatasi
Eksternalitas  Negatif  Emisi  Karbon  di
Indonesia.  Indonesian Treasury  Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik , 1(2), 53-67.
[11] Shapiro,  A.  F.  &  Metcalf  G.  (2021).  The Macroeconomic Effects of a Carbon Tax to Meet the US Paris Agreement Target: The
Role  of  Firm  Creation  and  Technology Adoption. Washington DC: Resources for the Future .
[12] World  Resources  Institute.  (2020).  This Interactive  Chart  Shows  Changes  in  the World's Top10 Emitters.
https://www.wri.org.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN