## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
Oleh Yusuf  Elim Barta Harianja Universitas Darma Agung, Medan E-mail : yusufelimbartaharianja@gmail.com

## ABSTRACT
The  problem  of  legal  protection  for  victims  of  gross  human  rights  violations  has  become  a very  basic  problem  because  it  involves  the  problem  of  protecting  human  rights  in  general. The problems in this research are (1) how to enforce human rights in the constitutional state of the republic of Indonesia, (2) how are the legal provisions for human rights violations, (3) how are the government's efforts in overcoming victims of gross human rights violations. The writing method used is normative juridical writing, namely writing that focuses on applicable legal norms, namely legal norms contained in laws and regulations and thoughts related to Human Rights Law. The collection of data used in this paper is secondary data, namely data taken  from  primary  legal  materials,  such  as  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia, Law No.39/1999, Law no. 26 of 2000 and secondary materials taken from books, papers,  articles,  opinions,  and  the  internet.  Law  enforcement  in  protecting  human  rights  in Indonesia is through the existence of institutional instruments that aim to safeguard, protect and enforce human rights in Indonesia. which as regulated in Law no. 8 of 1981, Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court and other regulations.
Keywords: Human Rights Violations, Human Rights Victims, Serious Human Rights.

## ABSTRAK
Masalah perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat ini menjadi problem yang  sangat  mendasar karena menyangkut permasalahan perlindungan terhadap hak asasi manusia  secara umum.  Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  bagaimana penegakan  hak  asasi  manusia  dalam  Negara  hukum  republik  Indonesia,  (2)  bagaimana ketentuan  hukum  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  (3)  bagaimana  upaya  pemerintah  dalam penanggulangan  korban  pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat.  Metode  penulisan  yang dipergunakan  adalah  penulisan  yuridis  normative  yaitu  penulisan  yang  memfokuskan kepada  norma-norma  hukum  yang  berlaku  yakni  norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  pemikiran-pemikiran  yang  berkaitan  dengan  Hukum Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder,  yaitu  data  yang  diambil  dari  bahan  hukum  primer,  misalnya  UUD  NKRI  tahun 1945,  UU  No.39  Tahun  1999,  UU  No.  26  Tahun  2000  dan  bahan  sekunder  yang  diambil dari buku, makalah, artikel, pendapat, dan internet.. Penegakkan hukum dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia adalah dengan adanya instrument yang bersifat kelembagaan yang  bertujuan  untuk  menjaga,  melindungi  serta  menegakkan  hak  asasi  manusia  di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39  Tahun 1999 Tentang  HAM,  UU  No.  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  HAM  dan  peraturan lainnya. Kata Kunci : Pelanggaran HAM, Korban HAM, Hak Asasi Manusia Berat.

## 1. PENDAHULUAN
Perlindungan hukum terhadap korban  pelanggaran  HAM  berat  dianggap oleh  beberapa  kalangan  sebagai  subyek yang  mendapatkan  perlindungan  hukum yang  cukup  dengan  dicantumkannya  hak- hak  korban  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  merupakan bentuk  terobosan  baru  dalam  rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban.  Masalah  perlindungan  hukum terhadap  korban  pelanggaran  HAM  berat ini menjadi problem yang sangat mendasar karena menyangkut permasalahan
perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia secara  umum.  Landasan  yang  menjadi dasar perlunya perlindungan hukum terhadap  korban  pelanggaran  HAM  berat ini  adalah  Secara  filosofis  diperlakukan secara adil dan hidup sejahtera adalah hak asasi  setiap  manusia  sebagai  anggota masyarakat  dan  warga  negara.  Dalam Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang hak Asasi manusia , secara yuridis korban  wajib  juga  untuk  diperlakukan sebagaimana  layaknya  manusia.  secara sosiologis  korban  memiliki  peranan  yang sangat  penting  dalam  rangka  penyelesaian perkara  pelanggaran HAM  berat.  Namun dalam  prakteknya  korban  masih  tidak mampu  berbuat  banyak  dalam  rangka memperjuangkan  hak-haknya  bahkan  ada kecenderungan  korban  akan menjadi korban  kembali  dalam  penyelenggaraan sistem  peradilan  pidana  oleh  sebab  itu perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM  berat  ini  sangat  urgen  sekali. Pengaturan  hak-hak  korban  pelanggaran HAM  berat  dalam  peraturan perundangan- undangan memang sudah mulai dilakukan  namun  demikian  masih banyak sekali kelemahan-kelemahan.
Dalam  Undang-undang  No.26  Tahun 2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia (HAM), dikenal adanya pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat yang  meliputi:  kejahatan  genosida  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Untuk Indonesia,  salah  satu  kasus  yang  dapat dikategorikan  sebagai  pelanggaran  hak
asasi manusia berat adalah:
a. Kasus  pembunuhan  Aktivis  HAM
Munir Kasus kematian Aktivis HAM di Indonesia  Munir  Said  Thalib  masih menjadi  misteri.  Siapa  sebenarnya  otak dibalik kasus pembunuhan Munir? Seperti yang kita ketahui, semasa hidupnya Munir dikenal  sebagai  Aktivis  yang  kerap membela  nasib  rakyat  kecil.  Beliau merupakan pendiri LSM KontraS (Komisi Untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak Kekerasan)  yang  sering  bersifat  proaktif untuk  mengusut  dugaan  Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Berikut  ini  adalah  Kronologi  Kasus Pembunuhan Munir:
1) 7 September 2004
Ini  menjadi  awal  perjalanan  kasus  yang hingga  kini  belum  juga  terselesaikan. Munir  meninggal  didalam  pesawat  yang menuju  Amsterdam,  Belanda  dengan menggunakan  pesawat  Garuda  Indonesia dengan  nomor  GA-974.  Dan  sedianya Munir  berencana  untuk  berkuliah  di Universitas  Utrecht  yang  ada  disana. Beliau meninggal pada usia 39 tahun.
2) 12 September 2004
Jenazah  Munir  dimakamkan  di TPU Sisir, Kota Batu, Jawa Timur.
3) 11 November 2004
Pada  tanggal  ini,  Institusi  Forensik Belanda  (NFI)  membuktikan  bahwa Munir meninggal akibat racun Arsenik.
4) 18 Maret 2005 Malbespolri menetapkan Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot maskapai Garuda  Indonesia  sebagai  tersangka pembunuh  Munir  dan  ia  pun  ditahan dirumah tahanan Malbes polri.
5) 5 April 2005
Polri  menetapkan  2  tersangka  dari Garuda, yakni Oedi Irianto yang merupakan  tim  dari  Pantry  dan  Yeti Susmiarti  yang  merupakan  Pramugari yang  keduanya  kala  itu  bertugas  diatas pesawat.
6) 23 Juni 2005
Rekonstruksi  kematian  Munir  dilakukan secara tertutup di Bandara Soekarno Hatta,
alasannya  semata-mata  demi  kelancaran proses rekonstruksi.
7) 9 Agustus 2005 Pollycarpus didakwa melakukan pembunuhan  berencana  dan  motifnya adalah demi menegakkan keutuhan NKRI, karena Munir dinilainya banyak mengkritik pemerintah. 8) 12 Desember 2005 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menyetujui  hukuman  14  tahun  penjara kepada  Pollycarpus  dan  ia  terbukti melakukan rencana pembunuhan terhadap Munir  dengan  cara  memasukkan  racun arsenik  kedalam  mie  goreng  yang disantap Munir ketika dipesawat
9) 27 Maret 2006 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat.  Namun  hal  ini  ternyata berbeda  halnya  dengan  Mahkamah Agung.
10) 3 Oktober 2006 MA menyatakan bahwa Pollycarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan  berencana  terhadap  Munir dan  Pollycarpus  hanya  terbukti  bersalah karena  penggunaan  surat  dokumen  palsu untuk perjalanannya.
11) 25 Januari 2007 MA  mengabulkan  permohonan  PK  yang diajukan  Kejaksaan  terkait  pembunuhan Munir  dan  Pollycarpus  pun  divonis  20 tahun penjara.
12) 28 Januari 2010
MA mewajibkan Garuda Indonesia
memberikan  ganti  rugi  kepada  Suciwati yakni  istri  Munir  sebesar  lebih  dari  3 Milyar rupiah. 13) 28 November 2014
Pollycarpus  dinyatakan  bebas  bersyarat. Pollycarpus mendapat total remisi berlimpah yakni 4 tahun 6 bulan 20 hari.
14) 10 Oktober 2016
Penggiat  HAM  pun  tidak  tinggal  diam. KontraS mengajukan sengketa informasi hasil  penyelidikan  TPF  kasus  Munir kepada  Komisi  Informasi  Publik.  Dan KontraS  meminta  pemerintah  untuk mengumumkan secara umur hasil
penyelidikan  tersebut.  Dan  permintaan ini  dikabulkan  oleh  Komisi  Informasi Publik.
15) 13 Oktober 2016
Presiden  Joko  Widodo  meminta  Jaksa Agung  HM  Prasetyo  untuk  kembali mengasut  kasus  Munir.  Namun  sampai saat  ini  masih  belum  terbukti  siapa dibalik  kasus  pembunuhan  Aktivis HAM,  Munir.Meskipun  telah  diatur dengan  sedemikian  rupa  masih  banyak kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat yang tidak terungka dan tidak terselesaikan  disebabkan  oleh  korban takut  memberikan  kesaksian  kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Pengungkapan  suatu  tindak  pidana membutuhkan  partisipasi  masyarakat, yaitu  peran  pada  setiap  orang  yang mengetahui sesuatu yang dapat
membantu  mengungkap  tindak  pidana yang  telah  terjadi  serta  melaporkan  hal tersebut kepada penegak hukum.
Secara  Teoritis,  Undang-undang No.26  Tahun  2000  sangat  mengakui pentingnya  aspek  perlindungan  korban dalam  proses  peradilan  kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana disebutkan bahwa korban  dalam  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  berat  berhak  atas perlindungan  fisik  dan  mental  dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan  dari  pihak  manapun.  Namun secara  pelaksanaan  nya  amanat  tersebut masih  jauh  dari  harapan.  Perlindungan terhadap  korban  dan  saksi  ini  menjadi suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam kasus  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  berat.  Para  pelaku  pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  berat biasanya  merupakan  seseorang  yang sangat  berkuasa.  Karena  kekuasaannya para  pelaku  terkadang  juga mempunyai kekuasaan  dan  sumber  daya  untuk melakukan  tindakan-tindakan  berupa penghilangan barang bukti,
mempengaruhi  aparat  penegak  hukum
dan juga penekanan terhadap para saksi. Perlindungan yang diberikan pada korban  dapat  diberikan  pada  tahap penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan dan pemeriksaan  pada sidang di Pengadilan  atas  dasar  inisiatif  aparat penegak  hukum  atau  permohonan  yang disampaikan  dari  pihak  korban.Salah satu  bentuk  perlindungan  terhadap korban  kejahatan  dan  merupakan  hak dari  korban  tindak  pidana  adalah mendapatkan  kompensasi  dan  restitusi. Kompensasi  diberikan  oleh  Negara kepada korban  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia (HAM) berat, sedangkan restitusi  merupakan  ganti  rugi  kepada korban  tindak  pidana  yang  diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Namun yang lebih penting adalah  keseriusan  dan  kesediaan  dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan  hak-hak  korban  sesuai dengan  undang-undang  dan  keberanian untuk membuat terobosan hukum ketika undang-undang tidak mengaturnya.
Perlindungan  terhadap  pemenuhan  hak korban  merupakan      bentuk  tanggung jawab Negara yang telah gagal memberikan perlindungan terhadap terpenuhinya  pemenuhan  Hak  Asasi Manusia tanpa terkecuali serta
memberikan  hukuman  yang  sesuai dengan ketentuan yang berlaku  terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia      yang  berat.  Perlindugan tersebut  akan  membuat  posisi  korban yang  telah menanggung  segala  kerugian karena  kejahatan  yang  telah  dilakukan terhadapnya,  baik  materiil  maupun immateriil tidak lagi menjadi pihak yang selalu  diabaikan  di  dalam  proses penegakkan hukum.
Hal tersebut merupakan gambaran  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  hak  korban  masih  sangat lemah sehingga  jaminan kepastian hukum belum terlaksana dengan baik.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,  menurut  penyusun  persoalan
mengenai  perlindungan  hukum  atas korban  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  menjadi  sangat  menarik  untuk ditelaah  lebih  dalam.  Penyusun  merasa tertarik  untuk  mengkaji  permasalahan tersebut  dan  menuangkan  dalam  skripsi yang  berjudul ”Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Dalam Pelanggaran HAM Berat” 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian  Hak  Asasi  Manusia
Menurut  Undang-Undang  No.39
Tahun  1999 pasal 1 angka (1);
“ Hak Asasi Manusia  adalah  seperangkat hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh Negara,  hukum,  pemerintah,  dan      setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Menurut  Undang-Undang  No.26 Tahun  2000 Pasal 1 angka (1);
Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya  yang  wajib      dihormati dan  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh Negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat  kodrati).  Oleh  karenanya  tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.  Meskipun  demikian  bukan berarti  dengan  hak-haknya  itu  dapat berbuat semau-maunya. 6 Hak Asasi Manusia  ( fundamental  right )  artinya  hak yang  bersifat  mendasar  ( grounded ).  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  hak-hak bersifat      mendasar  dan  inheren  dengan jati  diri  manusia secara universal.
Bahwa  Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak- hak  dasar  yang  melekat  pada  diri
manusia  secara  kodrati,  universal,  dan abadi  sebagai  anugerah  Tuhan  Yang Maha  Esa,  yang  oleh  karena  itu  tidak boleh  diabaikan  atau  dirampas  oleh siapapun
b. Pengertian  Korban
Menurut Pasal  1  angka  (2),  PP  R.I. No. 2  Tahun  2002;  “Korban  adalah  seorang perseorangan atau kelompok yang mengalami  penderitaan  sebagai  akibat pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan  mental  dari  ancaman,  gangguan, terror,    dan  kekerasan    dari  pihak manapun”.
Menurut Pasal  1  angka (3), PP R.I  No. 3 Tahun  2002;
“Korban  adalah  seorang  perseorangan atau  kelompok  orang  yang  mengalami penderitaan  baik  fisik,  mental   maupun emosional, kerugian ekonomi atau sebagai  akibat  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  berat,    termasuk  korban adalah  ahli  warisnya”.  Menurut  Pasal  1 angka  (2) Undang-Undang No.  13 Tahun  2006;  “Korban  adalah  seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh  suatu  tindak  pidana”. c.
Pengertian

## Pelanggaran HAM Yang  Berat
Pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat  adalah  pelanggaran  hak  asasi manusia  sebagai  mana  dimaksud  dalam Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000 tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia. Pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat adalah pelanggaran hak  asasi manusia  sebagai  mana  dimaksud  dalam unndang-undang  ini.

## 3. METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  permasalahan yang  telah  dirumuskan  dan    dibatasi sebagaimana  yang  diatas,  maka  dalam metode    penyusunan  dan  penyelesaian penelitian  menggunakan    metode  dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis  penelitian adalan  yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian
terhadap  sumber-sumber  tertulis  meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum,  peraturan  perundang-undangan, dan  buku         tentang  Perlindungan  Hukum terhadap  tenaga  kerja  Indonesia.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara penelitian kepustakaan ( Library Research ) Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  Bahan  Hukum  Primer  : Undang-undang.  Bahan  hukum  sekunder: yaitu  semua  dokumen  yang  merupakan informasi,  atau  kajian  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini,  seperti  seminar- seminar,  jurnal-jurnal  hukum,  majalah- majalah,  koran-koran,  karya  tulis  ilmiah, dan  beberapa  sumber  dari  internet.  Bahan hukum  tersier  :  yaitu  Lampiran-lampiran dokumen  berhubungan  dengan  penelitian dan  lain-lain  yang  mendukung  sumber data  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum skunder. Analisis data menggunakan metode deduktif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Latar Belakang

## Terjadinya Pelanggaran HAM
Sejak  bangsa  Indonesia  merdeka tahun  1945,  Indonesia  banyak  mengalami kerusuhan,  pemberontakan  dan  yang paling kejam pemberontakan yang dilakukan Partai  Komunis  Indonesia  (PKI) yang dikenal dengan Gerakan 30
September  (G30S  PKI)  yang  didalangi oleh PKI. Pada peristiwa ini tujuh Jenderal meninggal dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara. Sepanjang tahun  1945  sampai  tahun  1997,  bangsa Indonesia  baru  memiliki  2  (dua)  orang Presiden,  yaitu  Presiden  Ir.Soekarno  dan Presiden Soeharto. Dalam masa pemerintahan pemerintahan Soeharto pelanggaran-pelanggaran HAM mulai terjadi, misalnya dapat kita lihat dari kasus Tanjung  priok,  Trisakti,  Semanggi  dan kasus  Tim-Tim.  Jika  dilihat  penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di  Indonesia diakibatkan  beberapa factor,diantaranya:
1. Kemiskinan, yaitu dimana orang-orang yang kurang
mampu/miskin  pada  dasarnya tidak  bisa  berbuat  banyak  jika mereka  diterpa  bencana  atau ada penyimpangan- penyimpangan  yang  menimpa diri mereka, seperti
penggusuran  atau  mengusir paksa  dari  tempat  tinggal mereka.
2. Pendidikan, yaitu jumlah orang yang  mengikuti  pendidikan  di Indonesia  masih  sangat  minim kala  itu,  dan  pendidikan  yang diterima bangsa Indonesia masih  sangat  jauh  dibawah standart  serta  banyaknya  orang
Indonesia  yang  tidak  mengerti apa itu hukum.
3. Kekuasaan, yakni para penguasa  pada  zaman  orde baru menggunakan  system otoriter  dengan  menggunakan kekuatan  militer  sebagai  basis kekuasaannya.
Ketiga faktor inilah yang melatar belakangi  pelanggaran  HAM,  dimana pelanggar  Hak  Asasi  Manusia melakukan perbuatannya  tanpa  ada  yang  mampu menyeret  pelaku  ke  Pengadilan  untuk diadili atas perbuatannya.

## B. Pengaturan  Penegakan  HAM di Indonesia
Negara  Indonesia  telah  memiliki  dasar dalam  pemikiran  Hak  Asasi  Manusia karena pendangan hidup Bangsa Indonesia  yaitu  Pancasila  sarat  dengan dengan nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia.  Pemikiran  Hak  Asasi  Manusia ini  sejak  kemerdekaan  sudah  mendapat pengakuan.  Hal ini dapat kita lihat bahwa Hak  Asasi  Manusia  dituangkan  ke  dalam kostitusi  sebagai  peraturan  perundang- undangan  tertinggi  di  Indonesia.  Dalam sejarah  perjalanan  bangsa  Indonesia  yang melewati  kurun  waktu  berlakunya  tiga konstitusi,  yaitu  Undang-Undang  Dasar 1945,  Konstitusi  RIS  1949  dan  UUDS 1950 yang kesemuanya memuar ketentuan-ketentuan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  dibidan  sipil,  politik,  ekonomi,
sosial dan budaya. Undang-Undang Dasar 1945  sudah  memuat  ketentuan  tentang Hak  Asasi  Manusia,  akan  tetapi  akan semakin  tegas  lagi  perlindungan  terhadap Hak  Asasi  Manusia  jika  diikuti,  disusun Undang-Undang pelaksanannya. Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Perubahan Kedua Undang-
Undang Dasar 1945
2. Ketetapan  MPR  No.XVII/1998
Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia
4. Undang-Undang  No.26  Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
C. Masalah  Yang  Dihadapi  Oleh Pemerintah  Republik  Indonesia dalam  Hal  Pengakkan  Hak  Asasi Manusia.
Salah satunya adalah dengan diundangnya  Undang-Undang  No.  39 Tahun 1999 tentang HAM yang berpedoman  pada Universal  Declaration of  Human  Right dan  konvensi-  konvensi PBB  tentang  HAM  lainnya,  namun  dalam mewujudkannya  dan  menjaga  penegakkan HAM  di  Indonesia  terdapat  beberapa masalah, yaitu:
1. Bahwa  Hak  Asasi  Manusia dalam  konsepnya  yang  utuh nampaknya  belum  merupakan bagian  dari  sistem  budaya nasional  atau  dengan  kata  lain masih merupakan konsepsi hak-hak  dasar  yang  secara keseluruhan tidak dikenal sebelumnya dalam sistem budaya  yang  dahulu  hadir  di Indonesia.  Dalam  hal  ini,  asas kekeluargaan dan usaha bersama lebih diutamsakan dan bukan  dorongan  kesejahteraan individual Dn mempertahankan hak  pribadi.  Oleh  karena  itu gagasan  tentang  HAM  yang serta  merta  akan  membawa
proses  individualisme  niscaya akan  bertentangan  dngan  nilai keselarasan dan mempertahankan  hak  pribadi. Olehk  karena  itu  gagasan tentang HAM yang serta merta akan membawa proses individualism  niscaya  akan bertentangan dengan nilai keselarasan  dan  kekeluargaan yang berasal dan sistem-sistem budaya masyarakat Indonesia.
2. Belum meratanya hasil-hasil pembangunan  dan  banyaknya
Rakyat  Indonesia  yang  hidup dibawah  garis  kemiskinan.  Hak ini  tentu  bertetangan  dengan ketentuan  yang  diatur  didalam Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999,  Bab  III  bagian  ketujuh tentang Hak Atas Kesjahteraan.
3. Kurang seriusnya atas ketidakpedulian  otoritas  politik yang  ada  yaitu  tidak  anya perhatian  dan  dukungan  serius dari pemerintah untuk mengatasi hambatan yang ditemuinya terutama yang bersifat  politis. D. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
a. Kejahatan  Genosida  (  Pasal  36
Undang-Undang  No.  26  Tahun 2000)
Kejahatan  Genosida  adalah  setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan  atau  memutuskan  atau memusnahkan seluruh atau sebagai kelompok  Bangsa,  ras,  kelompok  etnis dan/atau  kelompok  agama.  Adapun  yang dimaksud  dengan  perbuatan  adalah  suatu tindakan  yang  dilakukan.  Perbuatan  ini dilakukan dengan tujuan meanghancurkan atau  memusnahkan,  berarti  perbuatan  ini dilakukan  dengan  sengaja.  Adanuya kesengajaan  dapat  kita  ketahui  dari  niat atau kehendak pelaku, alat yang dipergunakan,  sasaran  dan  cara-cara perbuatan itu dilakukan. Tujuan perbuatan itu  menghancurkan  dan  memusnahkan.
Menhancurkan  berarti  membuat  hancur, bercerai berai, tidak berbentuk atatu tidak dapat dikenali akibat penghancuran tersebut, sedangkan memusnahkan berarti menghilangkan  atau  meniadakan.  Cara meghancurkan  dan  memusnahkan  itu dalam  Pasal  8  Undang-Undang  No.  26 Tahun  2000  diatur  secara  Limiatif  yakni membunuh  anggota  kelompok  (seseorang atau lebih). Adapun akibat dari pengahancuran  dan  pemusnahan  tersebut menurut  Undang-Undang  No,  26  Tahun 2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia adalah:
1) Membunuh anggota kelompok
2) Mengakibatkan penderitaan fisik  atau  mental  yang  berat terhadap  anggota kelompok. 3) Menciptakan kondisi kelompok yang mengakibatkan  kemusnahan secara  fisik, baik  seluruh  atau sebagian. 4) Memindahkan tindakan- tindakan yang bertujuan mencegah  kelahiran  dalam kelompok 5) Memindahkan  secara  paksa anak-anak dari kelompok tertentu kelompok lain.
Ancaman  Pidana  bagi  pelaku Genosida  adalah  hukuman  mati,  penjara seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat penjara 10 (sepuluh) tahun, (Pasal UU  No.26  Tahun  2000  Pengadilan  Hak Asasi Manusia).
b. Kejahatan  Kemanusiaan  (Pasal
37 Undang-Undang No. 26
Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 9 Undang-Undang
No.  26  Tahun  2000,  kejahatan kemanusiaan  adalah  perbuatan  yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang  diketahuinya  bahwa  serangan tersebut  ditunjukan  secara  langsung terhadap penduduk sipil yang berupa:
1. Pembunuhan, yang
menimbulkan  penderitaan yang dilakukan dengan sengaja atau berencana
terlebih  dahulu  (Pasal  340 KUHP) 2. Pemusnahan, perbuatan yang menimbulkan penderitaan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, misalnya menghambat pemasokan bahan  makanan  dan  obat- obatan  ke  dalam  suatu wilayah 3. Perbudakan, misalnya perdagangan manusia khususnya perdagangan wanita dan anak-anak 4. Pengusiran atau pemindahan
penduduk secara paksa
5. Perampasan  kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik  lain  secara  sewenang- wenang  yang  melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional 6. Penyiksaan, misalnya
perbuatan yang dengan sengaja atau melawan hukum  yang  menimbulkan rasa  sakit  atau  penderitaan yang berat, baik fisik maupun  mental  terhadap seseorang tahanan seseorang yang berada dibawah pengawasan.
7. Perkosaan, perbudakan
seksual,  pelacuran  secara paksa, pemaksaan kehamilan,  pemandulanaa atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasasn seksual lain yang setara
8. Penganiayaan terhadap
suatu  kelompok  tertentu atau  perkumpulan  yang didasari  persamaan  paham politik,  ras,  kebangsaan,
etnis,  budaya,  agama,  jenis
kelamin  atau  alasan  yang telah diakui secara universal  sebagai  hal  yang dilarang  menurut  hukum internasional 9. Penghilangan  orang  secara paksa,  yakni  penangkapan, penahanan  atau  penculikan seseorang oleh atau dengan kuasas, dukungan atau persetujuan dari  Negara atau kebijakan organisasi 10. Kejahatan  apartheid  yaitu perbuatan  yidak  manusiawi dengan  sifat  yang  telah disebutkan  dalam  Pasal  8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan  dan  dominasi oleh  suatu  kelompok  rasial atas  suatu  kelompok  ras lain, dilakkan dengan maksud untuk mempertahankan rezim tersebut. c. Perbudakan (Pasal 38 UU No. 26 Tahun  2000  Tentang  Pengadilan HAM)
Pasal  38  jo  Pasal  9  huruf  c Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000 yang mengatur perbudakan sebagai kejahatan pelanggaran Hak Asasi
Manusia  yang  berat.  Hasil  monitoring Lembaga  Advokasi  Anak  Indonesia (LAAI) ditemukannya kasus-kasus perdagangan  manusia,  misalnya  kasus perdagangan  ABG (anak baru gede) yang dijual ke tempat- tempat pelacuran seperti di  Dumai,  Batam,  Tanjung  Pinang,  dan berbagai  lokalisasi  pelacuran  lainnya. Banyaknya  anak  yang  diculik  ataupun ditipu  dengan  modus  memberi  pekerjaan yang  ujungnya  diduga  dijual.  Tempat- tempat  kerja  yang  mempekerjakan  tanpa ada perlindungan kesehatan dan keselamatan  kerja,  waktu  kerja  yang panjang  dan  upah  yang  minim,  seperti jermal  dan  alat  penangka  ikan  lainnya pantas  dikualifikasi  sebagai  perbudakan.
Segaimana dalam Pasal 38 UU No. Tahun 2000  tentang  Pengadilan  HAM  ancaman pidananya  adalah  hukuman  mati,  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  paling singkat 5 (lima) tahun.
d. Penyiksaan  (Pasal  39  UU  No.26 Tahun 2000)
Menurut  Pasal  1  angka  4  Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999,  Penyiksaan adalah  setiap  perbuatan  yang  dilakukan dengan  sengaja,  sehingga  menimbulkan rasa  sakit  atau  penderitaan  yang  hebat, baik  jasmani  maupun  rohani,  pada seseorang  untuk  memeproleh  pengakuan atau keterangan dari seseorang  atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan  yang  telah  dilakukan  atau diduga  telah  dilakukan  seseorang  atau orang  ketiga,  atau  mengancam,  atau memaksa  seseorang  atau  orang  ketiga, atau  untuk  suatu  alasan  yang  didasarkan pada  setiap  bentuk  diskriminasi,  apabila rasas  sakit  atau  penderitaan  tersebut  oleh atau  sepengetahuan  siapapun  dan  atau penjahat publik.
Apabila  perbuatan  itu  dilakukan dengan sengaja berarti, bahwa akibat yang ditimbulkan  dari  perbuatan  itu  memang menjadi  kehendak  dari  pelaku.  Oleh karena  itu  adanya  unsur  kesengajaan  itu dapat  diketahui  dari  niat  atau  kehedak pelau, alat atau senjata yang dipergunakan,  sasasran  dari  perbuatan atau  cara-cara  perbuatan  itu  dilakukan. Misalnya,  niat  pelaku  adalah  untuk menyiksa  tahanan atau orang yang berada di  bawah  pengawasannya.  Dari  uraian  di atas  dapat  dipahami  bahwa  orang  yang dapat  melakukan  penyiksaan  ini  adalah, yang  dapat  melakukan  penahanan  seperti penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim serta orang yang ditugaskan mengawasinya seperti polisi, atau petugas RUTAN  ataupun  sipir  penjara  yang ancaman  hukumannya  maksimum  15 (lima belas) tahun penjara dan minimum 5 (lima) tahun penjara (Pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000,
e. Kekerasan Seksual, Penganiayaan Sara dan Penghilangan  Secara  Paksa (Pasal  40  UU  No.  26    Tahun
2000)
Pasal  40  jo,  Pasal  9  huruf  g,  h, dan  huruf  I  Undang-Undang  No.  26 Tahun  2000  yang  mengklarifikasikan tentang  perkosaan  (kekerasan  seksual), penganiayaan kelompok (sara),
danmenghilangkan  secara  paksa  sebagai pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang berat. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual  adalah  perbudakan  seksual, pelacuran  secara  paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan/sterilisasi secara paksa,  atau  bentuk-bentuk  kekerasan seksual  lainnya.  Penganiayaan  yang bersifat SARA  yaitu penganiayaan  yang dilakukan  terhadap  suatu  kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, agama, etnis, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal  seperti  yang  dilarang  hukum Internasional.  Sedangkan  penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan, penahanan,  atau  penculikan  seseorang atau  dengan  kuasa,  dukungan  atau persetujuan dengan Negara atau kebijakan  organisasi,  yang  diikuti  oleh penolakan  untuk  mengakui  perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan infomasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut dengan maksud  melepaskan  diri  perdlindungan hukum dalam jangka panjang. Ancaman hukumannya  selama-lamanya  20  (dua puluh)  tahun  penjara  dan  paling  singkat 10 (sepuluh) tahun penjara.
f. Pelaku Pelanggaran HAM
Di  dalam  Undang-Undang  No.  26 Tahun  2000  pealku  pelanggaran  HAM yang  berat  dirumuskan  sebagai  “setiap orang”  yang  berarti  orang  perseorangan, kelompok orang hak sipil, militer maupun polisi  yang  bertanggung  jawab  secara individual  (Pasal  1  ayat  (4).  Orang perseorangan  berarti  orang  secara  pribadi atau dirinya sendiri, sedangkan kelompok
orang  berarti  bahwa  pelanggaran  Hak Asasi Manusi itu dilakukan oleh beberapa orang.  Pertanggung  jawaban  perbuatan pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  adalah secara  individual.  Oleh  karena  itu  tidak dikenal  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia yang  dilakukan  oleh  Negara  atau  oleh badan  hukum  public  atau  badan  hukum perdata. Ini berarti tidak dikenal pelanggaran HAM yang dilakukan institusi, padahal dalam prakteknya hal ini dapat  terjadi.  Misalnya  kebijakan  tentang keharusan  pegawai  negeri  sipil  (PNS) bersih  diri,  atau  kebijakan  tentang penembak  misterius  yang  mengakibatkan banyak  orang  mati  misterius,  daerah operasi  militer,  dan  sebagainya.  Dalam hal demikian maka yang diminta pertanggung  jawaban  oleh  hukum  atas pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  adalah pelakunya  sendiri  atau  dengan  kata  lain, kemungkinan  besar  actor  intelektualnya yakni  orang  yang  membuat  kebijakan  ini tidak  akan  terjadi  oleh  hukum.  Padahal dalam  keadaan  demikian  pelaku  yang melaksanakan  kebijakan  itu  sebenarnya hanya  sekedar  menjalankan  perintah semata. Dengan demikian dapat
melaksanakan  pelanggaran  Hak  Asasi
Manusia secara formal.
g. Upaya
Pemerintah dalam

## Penanggulangan HAM Berat
Dalam  berbagai  kasus  pelaggaran HAM  berat,  seringkali  pusat  perhatian lebih  ditujukan  kepada  para  pelaku. Perhatian lebih ditekankan pada persoalan bagaimana  menangkap,  mengadili,  dan menghukum  para  pelaku.  Sementara  hak- hak  para  korban  yang  bersifat  massal cenderung  diabaikan.Setiap  pelanggaran HAM, apakah dalam kategori „berat‟ atau bukan,  senantiasa  menerbitkan  kewajiban Negara  untuk  mengupayakan  pemulihan (reparation)  kepada  para  korbannya. Dengan  demikian,  pemenuhan  terhadap hak-hak  korban  harus  dilihat  sebagai bagaian dari usaha pemajuan dan perlindungan  HAM  secara  keseluruhan. Tidak  ada  HAM  tanpa  pemulihan  atas pelanggarannya.
Istilah reparation adalah hak yang menunjuk  kepada  semua  tipe  pemulihan baik  material  maupun  non-material  bagi para korban pelanggaran HAM. Pemulihan itu lebih dikenal dengan istilah kompensasi,  restitusi,  dan  rehabilitasi. Pemulihan  dengan  dimikian  merupakan bentuk  umum  dari  berbagai  bentuk pemulihan kepada para korban. Penjelasan Pasal 35 UU Pengadilan HAM memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh Negara  karena  pelaku  tidak  mampu memberikan  ganti  kerugian  sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan  restitusi,  yaitu  ganti  kerugian yang  diberikan  kepada  korban  atau keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak ketiga.

## 5. SIMPULAN

## Simpulan
1. Pengakan hukum dalam melindungi Hak Asasi Manusia  di  Indonesia  adalah dengan adanya instrument yang  bersifat  kelembagaan yang betujuan untuk n menjaga,  melindungi  serta menegakkan Hak Asasi
Manusia  di  Indonesia  yang diantaranya  pengajuan  pra- peradilan  terkait  pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  yang diatur  dalam  KUHAP  serta adanya  Pengadilan  Hak  Asasi
Manusia Ad Hoc, sebagaimana diatur dalam UU No.8  Tahun  1981,  UU  No.39 Tahun  1999  Tentang  HAM, UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan peraturan lainnya.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  Berat yaitu,  pembunuhan,  kejahatan genosida,  perbudakan  seks, perbudakan anak,
pembunuhan, pengusiran penduduk secara paksa,
perampasan kemerdekaan, penyiksaan manusia, penganiayaan terhadap kelompok  manusia  tertentu, dan perdagangan manusia secara illegal.
3. Upaya Pemerintah dalam penanggulangan korban pelanggaran HAM Berat yaitu dengan memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi  kepada  korban pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Saran 1) Meletakkan  HAM  sebagai  salah satu  bidang  yang  berprioritas utama dalam pembangunan nasional.  Misalnya,  memasukkan pendidikan  mengenai  HAM  ke dalam kurikulum
seluruh pendidikan  formal  dari  jenjang terendah  hingga  tertinggi,  baik pendidikan sipil maupun militer.
2) Pemerintah  membuat  peraturan untuk  ditegakkan  tanpa  adanya pengecualian  terhadap  siapapun, karena  semua  dihadapan  hukum sama  tanpa  ada  perbedaan,  artinya apabila  ada  pihak/pihak  lembaga yang melakukan pelanggaran HAM  harus  ditindak  dengan  tegas sesuai denan peraturan hukum
3) Melakukan  pengawasan/kunjungan ke  tempat-tempat  yang  merasa HAM  masih  terampas,  misalnya wilayah  anak-anak  terlantar  yang
kelaparan, yatim  piatu, putus sekolah guna mewujudkan tercapainya  tujuan  seperti  yang terkadung dalam Pasal 31, 34 UUD 1945.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Andrey,sujatmoko,
2005, Tanggung
jawab Negara atas pelanggaran berat HAM;  Indonesia,  Timor  leste  dan lainnya, Grasindo, Jakarta.
H.A.  Prayitno,  Bambang  S.  Mintargo Trubus,  2003,  KDHAM,  Penerbit Universitas Trisakti.
H.A.W  Widjaja,  2000,  Penerapan  Nilai- Nilai  Pancasila  dan  HAM  di Indonesia,  PT. Rineka, Cipta, Jakarta.. Rojali  Abdullah  dan  Syamsir,  2002, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM diindonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. FAF  Lamintang,  1984,  KUHAP  Dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut  Yurisprudensi  dan  ilmu Pengetahuan  Hukum  Pidana,  Sinar Baru. Madja  El-Muhtaj,  2005,  Hak  Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia;  Dari  UUD  1945  sampai dengan  Amandemen  UUD  1945 Tahun 2002, kencana,  Jakarta, Cet.I.Edisi I. Mansyur  Efendy, Hak  Asasi  Manusia , Ghalia, Jakarta, 2000.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  R.I  Nomor  39  Tahun 1999  dan  PP  R.I.  Tahun  2010, tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No.39  Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan Hak  Asasi
Manusia.  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi  dan Korban

## Internet, Jurnal, Kamus buku.
Naskah  Akademis  Penelitian  Hak  Asasi Manusia,  2003,  Puslitbang  Hukum Dan  Peradilan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia,  http//www,ma- ri.go.id.