## JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI
http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi
ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PBB DAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris di UPPRD Tanjung Priok)
*Aida Nurul Hidayah **Suparno Universitas Mercu Buana Jakarta

## ARTICLE INFO
Keywords:
Building Land Taxes, BPHTB, Local Tax Revenue

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  applying  Governor Regulation No. 259 of 2015 concerning exemption from Building Land  Taxes  and  Governor  Regulation  No.  126  of  2017 concerning  the  exemption  of  BPHTB  from  the  Regional  Tax revenues of the DKI Jakarta Province. The data used is a report on local tax revenues in the Tanjung Priok District in 2013-2015. There  are  2  independent  variables,  namely  the  application  of Governor Regulation No. 259 of 2015 and Governor Regulation No.  126  of  2017.  This  research  shows  that  the  application exemption  from  Building  Land  Taxes  and  BPHTB  influence  to Local Tax Revenue.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  penerapan Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 mengenai pembebasan Pajak  Bumi  Bangunan  dan  Peraturan  Gubernur  No.  126  Tahun 2017 mengenai pembebasan BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Data  yang  digunakan  adalah laporan  penerimaan  pajak  daerah  di  Kecamatan  Tanjung  Priok pada  tahun  2013-2015.  Ada  2  variabel  independen,  yaitu penerapan  Peraturan  Gubernur  No.  259  Tahun  2015  dan Peraturan  Gubernur  No.  126  Tahun  2017.  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  penerapan  pembebasan  PBB  dan  BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah.

## How to Cite:
Hidayah, Aida Nurul. Pengaruh Penerapan Pembebasan PBB dan BPHTB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Jurnal  Ilmiah  Wahana   Akuntansi,   14(1),   101-111.
https://doi.org/10.21009/wahana.014.1.7. Corresponding Author : ISSN * aidanurulh@gmail.com 2302-1810 (online) **suparno4255@gmail.com DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.07
Aida Nurul Hidayah dan Suparno/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 101-111

## PENDAHULUAN
Setiap  provinsi  memiliki  hak  berserta wewenang  untuk  mengatur  pemerintahan dan  mengelola  keuangan  rumah  tangganya sendiri guna mencapai kesejahteraan masyarakat.  Sebuah  kewenangan  dalam mengatur pemerintahan secara mandiri berkaitan pula dengan kewajiban.
Kewajiban
terssebut merupakan konsekuensi  yang  harus  ditanggung  dalam rangka  untuk  mewujudkan  daerah  yang maju  dan  sejahtera.  Pemerintah  daerah harus  dapat  mengidentifikasi  sektor-sektor potensial sebagai  sumber pendapatan untuk mendorong pembiayaan pembangunan daerah, terutama penggalian potensi penerimaan pajak daerah.
Sebagian  besar  pendapatan  daerah berasal  dari  pajak  sehingga  dengan  adanya kebijakan  otonomi  daerah,  pemerintah memberikan  peluang  kepada  tiap  daerah untuk  menggali  potensi  sumber-sumber penerimaan  daerah  untuk  dikelola  demi pembangunan  daerahnya,  sehingga  dapat memanjukan dan meningkatkan Pendapatan Daerah  (PAD).  Provinsi  DKI  Jakarta merupakan Provinsi dengan jumlah penerimaan  Pajak  Daerah  terbesar  di Indonesia. Jenis Pajak Daerah yang dikelola Provinsi  DKI  Jakarta  diantaranya  Pajak Bumi  dan  Bangunan  dan  Bea  Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan
pembebasan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan serta pembebasan BPHTB dengan ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta No.259 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  No.193 Tahun  2016  (diperbarui  dengan  Peraturan Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  No.126 Tahun 2017).

## KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Teori Daya Pikul
Menurut  Mardiasmo  (2016)  teori  daya pikul  dalam  pemungutan  pajak  yakni  beban pajak  untuk  semua  orang  harus  sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang.
Pemungutan pajak sesuai asas ini harus memperhitungkan besar kecilnya penghasilan atau  pendapatan  wajib  pajak.  Artinya  besar kecilnya jumlah pajak yang dibebankan harus sesuai  dengan  besar  kecilnya  penghasilan yang  diperoleh  oleh  wajib  pajak  yang bersangkutan.  Misalnya,  jika  semakin  tinggi penghasilan  wajib  pajak,  maka  semakin tinggi  pula  jumlah  pajak  yang  harus dibayarkan.
Teori  daya  pikul  sejalan  dengan  asas equality milik Adam Smith, yakni mengedepankan  terwujudnya  rasa  keadilan dan  kesejahteraan  bagi  wajib  pajak  disuatu negara.

## Pajak Daerah
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.07
Aida Nurul Hidayah dan Suparno/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 101-111
Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak  daerah  yang  selanjutnya  disebut sebagai  pajak,  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan  peraturan  perundangan  yang berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dan pembangunan daerah.
Pajak  daerah  untuk  masing-masing Kab/Kota  dapat  dilihat  dari  pos  PAD  dalam Laporan Realisasi APBD. Jenis Pajak Daerah yang dikelola Provinsi DKI Jakarta diantaranya  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, BPHTB,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Reklame, Pajar  Restoran,  Pajak  Parkir,  Pajak  Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor.

## Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan
Dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi DKI  Jakarta  No.  259  Tahun  2015  pasal  2 ayat (1), dijelaskan bahwa objek pajak PBB- P2 yang mendapat pembebasan meliputi:
Rumah  yang  dimiliki  orang  pribadi dengan  batasan  NJOP  sebagai  dasar pengenaan  PBB-P2  sampai  dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Rusunami  yang  dimiliki  orang  pribadi yang digunakan untuk rumah tinggal
dan  rusunawa  yang  dimiliki  atau disewakan  oleh  Pemerintah  yang  telah dilakukan pemecahan menjadi unit-unit satuan  rumah  susun  dengan  batasan NJOP  sebagai  dasar  pengenaan  PBB- P2  sampai  dengan  Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi DKI  Jakarta  No.  259  Tahun  2015  pasal  2 ayat  (2),  pembebasan  PBB-P2  diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang:
Memiliki 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP masing- masing objek pajak sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

## Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan
Dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  193 Tahun  2016  dijelaskan  bahwa  pembebasan BPHTB  diberikan  sebesar  100%  (seratus persen)  kepada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi yang  memperoleh  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan  karena  jual  beli  atau  pemberian hak  baru  pertama  kali  dengan  NJOP  sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Pembebasan  dan/atau  pengenaan  BPHTB sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat (2) dapat dimohonkan oleh Wajib Pajak
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.07
Aida Nurul Hidayah dan Suparno/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 101-111
Orang Pribadi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk  kewajiban  pembayaran  BPHTB yang  lampau  dan  belum  dilunasi sampai  dengan  tahun  pajak  pengajuan permohonan.
2. Untuk  1  (satu)  objek  tanah  dan/atau bangunan  1  (satu)  kali  seumur  hidup untuk masing-masing permohonan pembebasan dan pengenaan dan dihuni Wajib  Pajak  Orang  Pribadi;  dand diberikan  kepada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia  yang  berdomisili  di  Daerah paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut,  terhitung  sejak  tanggal penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP) Daerah

## Hipotesis
Penelitian  ini  memiliki  dua  hipotesis yang akan diteliti, yaitu:
1. Pengaruh Penerapan Peraturan Gubernur  No.  259  Tahun  2015 (Pembebasan Pajak Bumi dan
Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan) terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
Hal ini didukung dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Sulistyowatie (2018)  yang  menyatakan  bahwa  Pajak Bumi  dan  Bangunan  berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah.
Berdasarkan penelitian sebelumnya ini, maka hipotesis pertama adalah:
H 1 : Pembebasan Pajak Bumi Bangunan berpengaruh  terhadap  penerimaan
Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. 2. Pengaruh Penerapan Peraturan Gubernur No.126 Tahun 2017 (Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan) terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
Hal  ini  didukung  oleh  penelitian yang  telah  dilakukan  oleh  Yusron (2017)  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan  Bangunan  (BPHTB ) berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  pajak daerah.
Berdasarkan penelitian
sebelumnya  ini,  maka  hipotesis  kedua adalah:
H 2 :  Pembebasan Bea  Perolehan  Ha katas Tanah dan Bangunan berpengaruh  terhadap  penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Sampel
Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini menggunakan  penerimaan  pajak  daerah Kecamatan  Tanjung  Priok  selama  periode tahun 2013 sampai 2017. Teknik
pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah
ISSN
2302-1810 (online)
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.07
Aida Nurul Hidayah dan Suparno/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 101-111
Non-Probability  Sampling memilih  sampel berdasarkan  kriteria  tertentu  yang  sesuai dengan  tujuan  penelitian  dan  dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Software SPSS v.21.
Penelitian  ini  menggunakan  Teknik analisis data:
1. Analisis Deskriptif 2. Uji Normalitas
3. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) 4. Uji t

## 5. Uji F

## Operasionalisasi Variabel
1. Variabel Dependen
Variabel dependen yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  realisasi penerimaan pajak daerah yang dikelola UPPRD Tanjung Priok.
Jumlah  total  penerimaan  pajak daerah  yang  terdiri  dari  realisasi penerimaan  PBB-P2,  BPHTB,  Pajak Air  Tanah,  Pajak  Reklame,  Pajak Restoran,  Pajak  Hotel,  Pajak  Hiburan, dan Pajak Parkir
2. Variabel Independen
Variabel independen yaitu variabel bebas  yang  mempengaruhi  atau  yang menjadi  sebab  perubahannya  atau timbulnya variabel dependen (terikat).
Dalam  penelitian  ini  terdapat  dua variabel independen yaitu:
a. Pembebasan PBB (X 1 )
Jumlah  Ketetapan  PBB-P2  yang mendapat pembebasan dengan batasan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
b. Pembebasan BPHTB (X 2 ) Jumlah pembebasan BPHTB dengan  NJOP  sampai  dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif Analisis Statistik Deskriptif memberikan penjabaran berupa hasil perhitungan  nilai  rata-rata  ( Mean ),  nilai tengah  ( Median ),  nilai  tertinggi  ( Maximum ), nilai  terendah  ( Minimum ),  dan  Standar Deviasi.
Tabel  1  di  bawah  ini  merupakan  hasil analisis statistik deskriptif.
Tabel 1

## Hasil Analisis Statistik Deskriptif
N  Minimum  Maximum  Mean
Std.
Deviation Realisasi 5 31075421  71113293  51714  148138406478 Pajak 2682 0456 69222 .184 Daerah 82.20 18711790  41910914 34471 94325036646. PBB 5 22604 1591 1303 002 15.60 11129170  19701181 14448 34444732748. BPHTB 5 27112 9614 6211 816 90.80 Valid N 5 (listwise)
Sumber: Data diolah penulis, tahun 2018
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.07
Aida Nurul Hidayah dan Suparno/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 101-111
Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas diperoleh:
1. Realisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah mempunyai mean atau rata-rata sebesar 517146922282.20  atau  setara  dengan Rp517.146.922.282.  Standar  deviasi sebesar  148138406478.184  atau  setara dengan Rp 148.138.406.478. Serta nilai maksimum sebesar 711132930456 atau setara dengan Rp711.132.930.456 terjadi  pada  tahun  2017  di  Provinsi DKI  Jakarta.  Nilai  minimum  sebesar 310754212682  atau  setara  dengan Rp310.754.212.682  terjadi  pada  tahun 2013 di Provinsi DKI Jakarta.
2. Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai mean atau rata-rata sebesar 344712260415.60  atau  setara  dengan Rp344.712.260.416.  Standar  deviasi sebesar  94325036646.002  atau  setara dengan  Rp9.432.5036.646.  Serta  nilai maksimum sebesar 419109141303 atau setara dengan Rp419.109.141.303 terjadi  pada  tahun  2017  di  Provinsi DKI  Jakarta.  Nilai  minimum  sebesar 187117901591  atau  setara  dengan Rp187.117.901.591  terjadi  pada  tahun 2013 di Provinsi DKI Jakarta.
3. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan
Bangunan (BPHTB) mempunyai mean atau rata-rata sebesar
144482711290.80  atau  setara  dengan Rp144.482.711.291.  Standar  deviasi sebesar 34444732748.816 atau setara
dengan  Rp34.444.732.749.  Serta  nilai maksimum sebesar 197011816211 atau setara dengan Rp197.011.816.211 terjadi  pada  tahun  2017  di  Provinsi DKI  Jakarta.  Nilai  minimum  sebesar 111291709614  atau  setara  dengan Rp111.291.709.614  terjadi  pada  tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta.

## Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah  dalam  model  regresi,  variabel  yang digunakan  memiliki  distribusi  normal  atau tidak.  Pada  sebuah  model  regresi  yang  baik adalah  model  penelitian  yang  memiliki  data yang  terdistribusi  dengan  normal  atau mendekati  normal.  Uji  normalitas  ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov (KS).
Pengambilan keputusan untuk menentukan  data  terdistribusi  normal  atau tidak adalah sebagai berikut:
1. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05 maka terdistribusi normal.
2. Nilai  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  <  0.005 maka data tidak terdistibusi normal. Hasil uji One-Sample Kolmogorov- Smirnov  Test pada  Tabel  2  di  bawah  yang menunjukkan nilai One-Sample Kolmogorov- Smirnov  Test sebesar  0,426  dan  tingkat probabilitas  signifikan  0,994,  karena  nilai  P ( Asymp.  Sig )  lebih  besar  dari  tingkatan signifikan  0,05,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  data  residual  pada  model  regresi  ini terdistribusi secara normal. Dengan kata lain
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.07
Aida Nurul Hidayah dan Suparno/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 101-111
model  regresi  yang  digunakan  memenuhi asumsi normalitas.
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Realisasi PBB- Penerimaan BPHTB P2 Pajak Daerah N 5 5 5 51714692228 34471 144482 Mean 22604  711290. 2.20 Normal 15.60 80 Parameters a,b Std. 14813840647 94325 344447 03664  32748.8 Deviation 8.184 6.002 16 Most Absolute .190 .297 .243 Extreme Positive .181 .215 .243 Differences Negative -.190 -.297 -.168 Kolmogorov-Smirnov Z .426 .664 .543 Asymp. Sig. (2-tailed) .994 .771 .929 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

## Sumber: Data diolah penulis, tahun 2018

## Uji Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien  determinasi  (R 2 ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen
menjelaskan  variabel  dependen.  Untuk regeresi berganda sebaiknya menggunakan R Square yang  disesuaikan  ( Adjusted  R Square ). Nilai R Square berkisar 0-1.
Dari  Tabel  3  yang  disajikan  di  bawah dapat  diketahui  bahwa  adjusted  R  Square sebesar  0,975  atau  97,5%,  dengan  demikian variabel  dependen  yaitu  Penerimaan  Pajak Daerah  sangat  dipengaruhi  oleh  variabel independen yaitu pembebasan PBB-P2 NJOP
di  bawah  Rp1.000.000.000  dan  pembebasan BPHTB  NJOP  diatas  Rp2.000.000.000. Adapun  sisanya  sebesar  2.5%  dipengaruhi oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam penelitian ini.
Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model Summary b
Model R R Square  Adjusted R  Std. Error of the Square Estimate 1 .994 a .987 .975 235866614
89.845 a. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB-P2 b. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

## Sumber: Data diolah penulis, tahun 2018
Dari  Tabel  3  di  atas  dapat  diketahui bahwa  adjusted  R  Square  sebesar  0,975  atau 97,5%,  dengan  demikian  variabel  dependen yaitu  Penerimaan  Pajak  Daerah  sangat dipengaruhi  oleh  variabel  independen  yaitu pembebasan  PBB-P2  NJOP  di  bawah Rp1.000.000.000  dan  pembebasan  BPHTB NJOP  diatas  Rp2.000.000.000.  Adapun sisanya  sebesar  2.5%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam penelitian ini.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji  F  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.  Hasil  uji  ini  pada  output  SPSS dapat dilihat dalam tabel ANOVA.
Hasil F-test menunjukkan bahwa variabel  independen  secara  bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen jika:
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.07
Aida Nurul Hidayah dan Suparno/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 101-111 H o = Tidak terdapat pengaruh
H a = Terdapat Pengaruh
Jika  p-value  >  0,05 maka  H o diterima,
H a ditolak,  artinya  tidak  ada  pengaruh.
Apabila p-value < 0,05 maka H o ditolak, H a diterima, artinya ada pengaruh.
Hasil  uji  statistik  F  disajikan  pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4
Hasil Uji Statistik F ANOVA a Model Sum of df Mean F Sig. Squares Square 866672886 43333644 34755501  77.89  .013 Regression 951100300 2 5000000. 2 b 00000.000 000
111266120
55633060 1 02365313 Residual 047306260 2 00000.00 0000.000 0 877799498 Total 955831000 4 00000.000
a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah b. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB-P2

## Sumber: Data diolah penulis, tahun 2018
Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 77,892 dengan nilai p- value  atau  nialai  signifikansi  sebesar  0,013. Dapat diartikan bahwa 0,013 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan  Pajak  Daerah  secara  bersama- sama  dapat  digunakan  untuk  mempengaruhi penerapan  kebijakan  Peraturan  Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  No.  259  Tahun  2015 (pembebasan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  dengan  NJOP  di bawah  Rp1.000.000.000)  dan  penerapan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta  No.  126  Tahun  2017  (pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan  NJOP  di  bawah  Rp2.000.000.000) dengan signifikan.
Uji  Signifikasi  Parameter  Individual  (Uji Statistik t)
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
Hasil uji statistik t disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5 Hasil Uji Statistik t
Coefficients a Unstandardized  Standardized Model Coefficients Coefficients t Sig. B Std. Beta Error -  5159 (Constant) 10217  9864 -1.980 .186 83643 968. 1 67.460 926 PBB-P2 .872 .183 .555 4.762 .041 BPHTB 2.207 .501 .513 4.403 .048
a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

## Sumber: Data diolah penulis, tahun 2018
Dari Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa nilai  t  hitung  untuk  variabel  Penerapan Peraturan  Gubernur  No.259  Tahun  2015 (Pembebasan PBB-P2) memiliki nilai signifikansi  sebesar  0,041  yang  artinya  nilai 0,041  <  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahawa variabel Penerapan Peraturan Gubernur  No.  259  Tahun  2015  perihal Pembebasan PBB-P2 untuk NJOP PBB-P2 di bawah Rp1.000.000.000
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.07
Aida Nurul Hidayah dan Suparno/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 101-111 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi  DKI  Jakarta.  Dengan  demikian hipotesis  pertama  (H 1 )  pada  penelitian  ini diterima.
Dari Tabel 5 juga diketahui bahwa nilai t hitung  untuk  variabel  Penerapan  Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 126 Tahun 2017 (Pembebasan BPHTB) memiliki
signifikansi  sebesar  0,048  yang  artinya  nilai 0,048  <  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahawa variabel Penerapan Peraturan
Gubernur  No.  126  Tahun  2017  perihal Pembebasan BPHTB untuk NJOP PBB-P2 di
bawah
Rp2.000.000.000 mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  realisasi penerimaan  pajak  daerah  di  Provinsi  DKI Jakarta.  Dengan  demikian  hipotesis  kedua
(H 2 ) pada penelitian ini diterima.

## Pembahasan
1. Pengaruh Penerapan Peraturan Gubernur  No.  259  Tahun  2015 (Pembebasan Pajak Bumi dan
Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan) terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
Hasil  penelitian  ini  mendukung penelitian  sebelumnya,  Sulistyowatie
(2018) yang menyatakan bahwa
Pembebasan PBB-P2 berpengaruh signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak
Daerah. Pengenaan PBB-P2 terhadap NJOP PBB-P2 di
bawah
Rp1.000.000.000 nilainya terbukti tidak  materil  untuk  dikenakan  pajak, karena  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan dengan nilai NJOP di bawah Rp1.000.000.000  kurang  mempunyai potensi  terhadap  penerimaan  pajak daerah di wilayah Jakarta dibandingkan yang  di  atas  Rp1.000.000.000.  Selain itu, jenis pajak daerah lainnya mempunyai  potensi  yang  lebih  besar dalam  menambah  realisasi  penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengaruh Penerapan Peraturan Gubernur No.126  Tahun  2017  (Pembebasan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)  terhadap  Penerimaan  Pajak Daerah.
Hasil  penelitian  ini  mendukung penelitian  sebelumnya,  Yusran  (2017) yang  menyatakan  bahwa  Pembebasan BPHTB berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
Pengenaan BPHTB terhadap NJOP PBB-P2  di  bawah  Rp2.000.000.000 nilainya  terbukti  tidak  materil  untuk dikenakan  pajak,  karena  pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  dengan  nilai  NJOP  di  bawah Rp2.000.000.000  mempunyai  potensi yang lebih kecil dibandingkan yang di atas Rp2.000.000.000
dalam menyumbang  penerimaan  pajak  daerah. Selain itu, jenis pajak daerah lain juga
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.07
Aida Nurul Hidayah dan Suparno/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 101-111 mempunyai  potensi  yang  lebih  besar dalam  menambah  realisasi  penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  penerapan  Peraturan Gubenur  Provinsi  DKI  Jakarta  No.  259 Tahun 2015 perihal pembebasan Pajak Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2)  NJOP  di  bawah  Rp1.000.000.000 dan  penerapan  kebijakan  pembebasan  Bea Perolahan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB)  NJOP  dibawah  Rp2.000.000.000 terhadap  penerimaan  pajak  daerah  di Provinsi  DKI  Jakarta  (studi  empiris  wilayah Kecamatan Tanjung Priok).
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  dilakukan  pada  bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) NJOP di bawah Rp1.000.000.000 mempunyai pengaruh
signifikan  terhadap  penerimaan  pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.
2. Pembebasan  Bea  Perolahan  Hak  atas
Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  NJOP di bawah Rp2.000.000.000 mempunyai
pengaruh
signifikan terhadap penerimaan  pajak  daerah  di  Provinsi DKI Jakarta.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan  oleh  peneliti  adalah  sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah lain dapat menerapkan program penghapusan yang sama dengan Kecamatan Tanjung Priok  ini  karena  dengan  program penghapusan ini terbukti dapat meningkatkan penerimaan daerah.
2. Untuk  penelitian  selanjutnya  yang sejenis  diharapkan  dapat  mengambil data  dua  atau  tiga  tahun  kedepan dengan  lengkap  dan  terperinci  serta dapat menambahkan objek pajak daerah yang lain atau retribusi daerah sehinggadapat dilakukan
pengembangan pembahasan atas penelitian yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Administrator:    Djarot    Akui    Realisasi Pendapatan  DKI  Tak  Sesuai  Target. Diambil dari https:// www.cnnindonesia.com/nasional/ 2017071919 2224-20-229019/djarot- akui-realisasi-pendapatan-dki-tak- sesuai-targe
Administrator: DPRD Dukung Pembebasan PBB dan BPHTB. Diambil dari http:// mediaindonesia.com/read/ detail/102410-dprd-dukung- pembebasan-pbb-dan-bpht.
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.07
Aida Nurul Hidayah dan Suparno/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 101-111
Astuti,  W.,  &  Yudea,  Y.  (2016,  June). Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi Tahun   259   Tahun   2015   tentang dan Bangunan Perdesaan dan Pembebasan Pajak Bumi dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan Pendapatan Asli Daerah Kota
atas Rumah, Rumah Susun Sederhana
Balikpapan.  In FORUM EKONOMI Sewa  (Rusunawa)  dan  Rumah  susun (Vol. 18, No. 1). Sederhana  Milik  (Rusunami)  dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai Astutik, T. P.    (2014). Efektivitas dengan Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Pemungutan Pajak Bumi dan Rupiah). Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Pada Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta Dinas Pendapatan  Daerah Kota Tahun   193   Tahun   2016   tentang
Malang). Jurnal Administrasi Publik , 2 pembebasan BPHTB karena jual beli,
(1), 47-52. pemberian hak baru dan waris pertama kali dengan nilai perolehan objek pajak Jamil, I. N. A., Husaini, A., & Mayowan, Y. sampai dengan Rp2.000.000.00. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas Polii, S. O. (2015). Analisis Efektivitas dan Tanah dan Bangunan dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Kontribusinya  terhadap  Pendapatan
Pajak  Daerah  (Studi  pada  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Malang Periode 2011-2014). Jurnal Mahasiswa Perpajakan , 10 (1).
Mardiasmo. (2016 ).
Perpajakan-Edisi
Terbaru 2016 . Yogyakarta: Andi.
dan  Bangunan  Serta  Kontribusinya Terhadap  Pendapatan  Daerah  di  Kota Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi , 2 (4).
Resmi,  S.  (2009). Perpajakan:  Teori  dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Otasadi,  H.  (2017).  Analisis  Pencapaian Target dan Ralisasi Penerimaan Pajak
Bumi  dan  Bangunan  Pada UPT DPPKAD  Kecamatan  Plakat Tinggi
Kabupaten  Musi  Banyuasin. Jurnal ACSY , 5 (2), 78-87.
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  No.
18  Tahun  2010  tentang  Bea  Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Sekaran, Uma. (2011). Research Methods for business  Edisi  1  and  2 .  Jakarta: Salemba Empat.
Sulistyowatie,  S.  L.  (2018).  Pengaruh  PBB
dan  BPHTB  Terhadap  Pajak  Daerah Kabupaten Klaten. Jurnal Riset
Akuntansi  dan  Keuangan , 13 (2),  107-
115.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.07