## Volume 5 No. 2, Januari 2022
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
“Polemik Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon - Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015”
Suha Qoriroh  Anna Erliyana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: suhaqorirohsh@gmail.com annaerliyana@gmail.com

## Abstract
The Constitutional Court's decision Number 100/PUU-XII/2015 regarding the single candidate for the  regional  election  did  not  completely  answer  the  problem  instead,  it  caused  many  problems regarding the rise of single candidates in the regions. This study will examine the implications and urgency for reconstructing regulations in following up on the Constitutional Court's decision. This research is a type of normative juridical research, by conducting a literature study to obtain primary and secondary materials. This research shows that the existence of a single candidate in the regional head  election  is  dangerous  for  democracy  because  a  single  candidate  presupposes  that  there  is  no competition. Although the technical implementation of the election of a single candidate pair against an  empty  box  has  been  stated  in  the  PKPU,  so  far  no  regulation  provides  certainty  about  the implications if there is a deadlock in the implementation of the single-candidate election.
Keywords: Regional head election, Single Candidate, Democracy.

## Abstrak
Putusan  MK  Nomor  100/PUU-XII/2015  soal  calon  tunggal  pilkada  tidak  menjawab  tuntas masalah,  justru  menimbulkan  banyak  permasalahan  menyoal  maraknya  kemunculan  calon tunggal di daerah. Penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana implikasi dan urgensi untuk merekonstruksi  regulasi  dalam  menindaklanjuti  putusan  MK.  Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan primer dan sekunder. penelitian ini menghasilkan bahwa keberadaan calon tunggal dalam pilkada sejatinya berbahaya  bagi  demokrasi,  sebab  calon  tunggal  mengandaikan  tidak  adanya  kompetisi.  Meskipun teknis pelaksanaan pilkada pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong telah dituangkan dalam PKPU, tetapi sampai saat ini belum ada regulasi yang memberikan kepastian bagaimana implikasi apabila terjadi kebuntuan dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal.
Kata Kunci: Pilkada, Calon Tunggal, Demokrasi.

## A. PENDAHULUAN
Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  langsung  secara  serentak  tahun  2015 adalah  pilkada  serentak  “transisional”  tahap  pertama  dari  tiga  tahap  pilkada serentak “transisional” sebelum pilkada serentak secara nasional yang direncanakan
berlangsung pada 2024. 1 Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam  memilih  Kepala  Daerah  dan  Anggota  DPRD  yang  akan  menjadi  lebih representatif  apabila  dilaksanakan  secara  demokratis  dan  sesuai  dengan  prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2
Dalam tataran regulasi pelaksanaan pilkada diatur melalui Undang- Undang Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  (UU  Pilkada)  yang mensyaratkan minimal dua pasangan calon dengan konsekuensi apabila kurang dari dua pasangan calon maka dapat dilakukan penundaan. Satu-satunya ketentuan yang mengatur apabila hanya ada satu pasangan calon termaktub dalam Pasal 89 ayat (4) Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2005. Dampak ketentuan ini adalah  jika  sampai  tanggal  penutupan  pendaftaran  masih  tetap  satu  orang,  masa pendaftaran akan diperpanjang. Tetapi, apabila masih tetap satu orang, pilkada akan diundur hingga periode berikutnya. Padahal, pada periode mendatang masih tidak ada jaminan calon kepala daerah yang mendaftar akan lebih dari satu orang. Terang saja hal ini menimbulkan kebuntuan. 3
Dalam perkara Nomor 100/PUU-XII/2015 diajukan oleh pemohon atas nama Efendi  Gazali  yang  memohon  kepada  MK  untuk  melakukan  pengujian  materiil Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015.  Menurut  Efendi  ketentuan  minimal  2 pasangan calon yang diatur dalam UU Pilkada tidak memiliki kepastian hukum dan diskriminatif  karena  merugikan  hak  memilih  bagi  warga  yang  tinggal  di  daerah dengan  pasangan  calon  tunggal. 4 Kerugian  potensial  bagi  pemilih  yang  di daerahnya  hanya  memiliki  satu  pasangan  calon  juga  dapat  terjadi  karena kemungkinan  adanya  penundaan  berkali-kali  hingga  memenuhi  persyaratan minimal dua pasangan calon kepala daerah.
1 Syamsuddin  Haris.(2017).  Dinamika  Politik  Pilkada  Serentak,  Jakarta:  Pusat  Penelitian  Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Cet.1, hlm.iii-iv
2 Syamsuddin, Loc.Cit., hlm.2
3 Despan Heryansyah, Implikasi Calon Tunggal”, Koran Republika, 08 Oktober 2016
4 Nafisyul, “Calon Tunggal di Pilkada Digugat, Kotak Kosong Diusulkan”, http://news.liputan6.com/read/2297235/calon-tunggal-di-pilkada-digugat-kotak-kosong-diusulkan . Diakses pada tanggal 29 Oktober 2020.
Dengan  adanya  perlambatan/penundaan  pemilihan  kepala  daerah  tersebut dimungkinkan pula menyebabkan perlambatan dan ketidaksinambungan program pembangunan di daerah. Sebagian permohonan yang diajukan tersebut kemudian dikabulkan  dan  diputus  dalam  Putusan  MK  Nomor  100/PUU-XII/2015  yang melegitimasi  calon tunggal  dapat tetap  mengikuti  pilkada serentak, yaitu  dengan menyediakan  kolom  kosong  di  sebelah  foto  calon  tunggal  dalam  kertas  suara. Melalui sistem ini, pilkada serentak pada 2015 lalu dapat dilangsungkan. 5
Putusan  MK  tentang  calon  tunggal  kemudian  menjadi  kekhawatiran  bagi pelaksanaan  pilkada  kedepan.  Karena  dengan  adanya  momentum  ini, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh beberapa bakal calon kepala daerah dengan menguasai  seluruh  suara  partai  politik  di  daerahnya.  Sehingga,  tidak  ada  partai politik  yang  dapat  mengusung  pasangan  calon  kepala  daerah  lain.  Kalaupun  ada bakal calon lain yang berminat menjadi kepala daerah, dia akan kesulitan mencari perahu  (partai  politik)  yang  akan  mengusungnya.  Sementara,  maju  lewat  jalur perseorangan  dengan  syarat  yang  begitu  berat  bukanlah  alternatif  mudah.  Selain itu,  secara  politis,  seorang  bakal  calon  kepala  daerah  yang  memiliki  modal  besar dalam  bursa  pencalonan  dapat  saja  membeli  seluruh  suara  partai  politik  di daerahnya sehingga dia akan menjadi calon tunggal di daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan  putusan  MK,  dengan  dibolehkannya  calon  tunggal,  dapat dikatakan  secara  otomatis  calon  tersebut  akan  terpilih.  Tentu  saja  hal  ini  dapat membahayakan  sistem  demokrasi  yang  masih  terus  dibangun  di  Indonesia. Kekhawatiran  ini  kemudian  terverifikasi  dengan  adanya  data  peningkatan pasangan  calon  tunggal  dalam  setiap  pilkada.  Dalam  teknis  pelaksanaan  pilkada yang telah dilakukan melalui tiga gelombang pada 2017-2018, justru memunculkan fenomena politik baru yaitu pilkada dengan calon tunggal.
5 Despan Heryansyah, Loc.Cit.,
Pada pilkada tahun 2020, KPU merilis data 25 daerah dengan bakal pasangan calon  tunggal,  terjadi  peningkatan  yang  sangat  signifikan. 6 Setiap  pelaksanaan pilkada dari kurun waktu 2015-2020 mengalami jumlah peningkatan pasangan calon tunggal yang sangat signifikan. Keberadaan calon tunggal dalam pilkada sejatinya berbahaya  bagi  demokrasi.  Calon  tunggal  mengandaikan  tidak  ada  kompetisi. Padahal,  semakin  banyak  calon  yang  bersaing,  kualitas  demokrasi  akan  semakin baik. Keberadaan calon tunggal bisa berarti tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap  seorang  tokoh.  Namun  demikian,  kondisi  ini  juga  menyelipkan kemungkinan  adanya  politik  uang  karena  ada  kemungkinan  calon  tunggal  telah untuk tidak mengajukan calon lain. 7
Menurut Djayadi Hanan ada tiga faktor penyebab timbulnya fenomena calon tunggal di beberapa daerah. Pertama, adanya pengetatan persyaratan baik dari calon independen atau dari partai politik. Bagi calon independent, pengetatan peraturan terlihat dari beratnya persyaratan untuk maju sebagai calon independen. Pasangan calon perseorangan harus menunjukkan dukungan penduduk sebesar 6,5 hingga 10 persen  yang  dibuktikan  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP). 8 Sedangkan  bagi pasangan  calon  kepala  daerah  yang  dapat  dicalonkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik,  memiliki  minimal  20  persen  kursi  DPRD  atau  25  persen suara  perolehan  dalam  pemilu  legislatif.  Kedua,  Putusan  MK  yang  mengharuskan anggota DPR/DPRD berhenti dari jabatannya apabila menjadi peserta pilkada. Hal ini makin membuat calon peserta pilkada semakin sedikit. Praktik di banyak negara tidak  mengharuskan  anggota  legislatif  mundur  kalau  maju  menjadi  calon  jabatan politik lainnya. Andai tidak berhasil mereka boleh kembali ke posisi semula sebagai anggota  legislatif.  Ketiga,  lemahnya  kaderisasi  partai,  kolusi  antarpartai,  dam lemahnya orieantasi kebijakan (ideology) partai juga ikut menyumbang timbulnya
6 Dian  Erika  Nugraheny,  "Ini  Daftar  25  Daerah  dengan  Bakal  Paslon  Tunggal  di  Pilkada 2020",https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/14274881/ini-daftar-25-daerah-dengan-bakal- paslon-tunggal-di-pilkada-2020?page=all, diakses tanggal 29 Oktober 2020
7 Aryojati  Andipandanto,  Calon  Tunggal  dalam  Pilkada  Serentak  2015,  Pusat  Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI,hlm.18
8 Djayadi Hanan. (2015).“Calon Tunggal, Kaderisasi dan Kolusi Partai”, Suara Pakar, Majalah Suara KPU, Edisi 4, Juli-Agustus,hlm. 18
calon tunggal.  Fenomena calon tunggal menunjukkan kaderisasi partai gagal. Hal ini memperlihatkan betapa partai kesulitan memiliki calon-calon alternatif. 9
Hal serupa juga disampaikan oleh peneliti senior Populi Center Nico Harjanto mengatakan,  munculnya  fenomena  bakal  pasang  calon  tunggal  pada  pilkada serentak  2015  membuktikan,  pendidikan  politik  di  Indonesia  tidak  baik.  Partai politik  (parpol)  yang  tidak  mengajukan  kadernya  sebagai  calon  dinilai  telah mengingkari  janji  elektoralnya.  Selain  itu,  tingginya elektabilitas  seorang  calon  di daerah  juga  mempengaruhi  timbulnya  calon  tunggal.  Dengan  menganalisis elektabilitas, para kandidat tentu tidak mau kalah atau rugi karena biaya Pilkada sangat mahal. 10
Segenap  dinamika  yang  terjadi  pasca  putusan  MK  menyoal  calon  tunggal tersebut  menjadi  persoalan  penting  untuk  mencapai  esensi  dari  demokrasi,  yaitu mendapatkan  pemimpin  yang  merepresentasikan  pemikiran  dan  menguatmakan keadilan  bagi  rakyat.  Hal  tersebut  tentu  akan  sulit  dicapai  jika  peluang  calon tunggal  justru  dijadikan  ajang  unjuk  bagi  para  elit  politik.  Oligarki  parpol  dalam nenentukan  pasangan  calon  hampir  tidak  pernah  berubah.  Hampir  tidak  ada mekanisme seleksi pasangan calon yang dilakukan secara terbuka, demokratis, dan akuntabel. Pada umumnya pasangan calon yang diusung ataupun didukung dalam pilkada  diputuskan  secara  terbatas  oleh  segelintir  elite  partai.  Ironisnya,  pilihan terhadap pasangan calon tidak semata- mata atas dasar integritas dan kapasitas atau kapabilitas, melainkan juga ditentukan oleh “isi tas”, baik dalam arti kemampuan memberikan  atau  menyediakan  “mahar”  maupun  kemampuan  finansial  secara umum.  Selain  itu,  dampak  lebih  jauh  dari  realitas  di  atas  adalah  munculnya ketergantungan  pasangan  calon  yang  ingin  bersaing  dalam  pilkada  pada  sumber pendanaan pihak ketiga, entah pengusaha, pemodal, dan seterusnya. Problemnya, dukungan pendanaan pihak ketiga ini tentu saja tidak bersifat gratis. 11 Akibatnya,
9 Aryojati, Op.Cit., hlm.19 10 R.  Nazriyah.(2010).Calon  Tunggal  dalam  Pilkada  Serentak  Tahun  2015  terhadap  Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni,hlm.381
11 Syamsuddin Haris, Op.Cit., hlm.vi
terjadi  praktik  suap  dan  korupsi  yang  melibatkan  kepala  daerah  dan  pengusaha. menurut  catatan  Kemendagri,  sekitar  77  orang  kepala  daerah  terjaring  operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan lebih dari 300 kepala daerah lainnya terkena masalah hukum. 12
Dinamika  persoalan  pilkada  agaknya  saling  bertautan  satu  sama  lain. Pemilihan umum secara langsung yang dilakukan oleh rakyat tidak akan berjalan sebagaimana  idealnya  untuk  mendapatkan  wakil  rakyat  yang  sesuai  dengan kehendak rakyat. Apabila, dalam tataran pelaksanaannya tidak ada calon tandingan yang disajikan guna memberikan pilihan kepada rakyat. Kolom kosong bukan lah suatu solusi dalam menyikapi persoalan pasangan calon tunggal saat ini. Pun justru memberikan potensi terjadinya politik pragmantis yang semakin laris.
Berdasarkan  deretan  persoalan  pasangan  calon  tunggal  dalam  pilkada serentak pasca Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 menarik untuk dikaji lebih dalam  mengenai  implikasi  hukum  dan  bagaimana  gagasan  perbaikan  demi perbaikan sistem demokrasi Indonesia kedepan. Penulis menitikberatkan pada dua rumusan  masalah  yang  akan  dikaji:  Pertama,  Bagaimana  implikasi  Putusan  MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksananaan pilkada di Indonesia?. Kedua, Apakah urgensi rekonstruksi aturan hukum tentang pasangan calon tunggal pasca putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015?

## A. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang didasarkan kepada  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  penulis  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  (Statute  Approach)  dan  pendekatan  konsep  (Conceptual Approach)  serta  melakukan  perbandingan  dengan  negara  lain.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research/studi kepustakaan berkenaan dengan bahan primer dan sekunder penelitian.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
12 Lihat  antara  lain,  “Mendagri:  77  kepala  daerah  kena  OTT,  kami  apresiasi  KPK”,  dalam https://news.detik.com/berita/d-3647661/mendagri-77-kepala-daerah-kena-ott-kami-apresiasi-kpk , diakses pada 28 Oktober 2020
1. Implikasi Putusan  MK No. 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pelaksanaan Pilkada di Indonesia
Mahkamah  Konstitusi  merupakan    cabang  kekuasaan  kehakiman  yang memiliki  kewenangan  antara  lain  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir dengan keputusan bersifat final untuk  menguji undang-undang terhadap Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 13 Sifat  dari  putusan  MK adalah erga omnes yang berlaku atau ditujukan pada semua orang 14 . Putusan  MK tidak  berlaku  surut    dan  apabila  suatu  ketentuan  Undang-Undang  dinyatakan bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  maka  ketentuan  tersebut  tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mengikat dan apabila ketetuan tersebut tetap dilaksanakan maka tergolong perbuatan melawan hukum. 15
Putusan  MK  Nomor  100/PUU-XII/2015  yang  membatalkan  beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2018 membawa dampak besar pada mekanisme  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Putusan  tersebut  memberikan solusi  atas  kekosongan  hukum  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  akibat tidak diaturnya atau diberikannya mekanisme apabila pada tataran  das sein syarat minimal dua pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah tidak terpenuhi.  Setelah  adanya  putusan  tersebut  (yang  semestinya  dipandang  sebagai emergency exit kebuntuan usaha sungguh-sungguh dalam mendapatkan minimal dua pasangan calon), meskipun dalam pilkada hanya terdapat pasangan calon tunggal, maka  pilkada  tetap  dapat  diselenggarakan  bersamaan  dengan  pilkada  serentak melalui  mekanisme  baru  yang  diselenggarakan  dengan  plebisit  ala  referendum dengan pilihan “setuju” atau “tidak setuju”.
Selain mekanisme baru tersebut, dengan adanya putusan MK a quo membuat KPU  mengeluarkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  14  Tahun  2015 tentang  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati dan/atau Wlikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Peraturan ini
13 Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
14 Maruarar Siahaan, op.cit. hlm. 212 dan 214
15 Ibid, hlm. 213 dan 218.
mengubah dan mengganti Peraturan KPU sebelumnya yang menunda pelaksanaan pilkada pada periode berikutnya apabila tidak didapatkan pasangan calon minimal dua.
Indikasi peningkatan jumlah bakal calon tunggal ini apabila dikaitkan dengan tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  calon  pimpinan  daerah  sebetulnya  tidak memiliki korelasi erat. Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem menyampaikan bahwasanya  pada  daerah-daerah  yang  memiliki  Pilkada  dengan  calon  tunggal menunjukkan  kecenderungan  angka  pengguna  hak  pilih  (voter  turn  out)  sebagai wujud  skeptisme  dan  apatisme  yang  menguat  dari  masyarakat  terhadap  proses demokrasi  di  daerahnya  karena  tidak  terdapat  adu  gagasan  konstruktif  serta program-program  pembangunan  yang  diajukan  oleh  para  calon  yang  menarik jumlah  voter. 16 Gejala-gejala  seperti  ini  tentunya  bukan  sebuah  proses  demokrasi yang ideal.
Peningkatan jumlah pilkada dengan pasangan calon tunggal ini menunjukkan bahwasanya  adanya  pasangan  calon  tunggal  bukan  sebuah  emergency  exit sebagaimana dimaksudkan oleh Putusan MK a quo apabila upaya sungguh-sungguh mendapatkan minimal dua pasangan calon tidak tercapai. Dari gejala ini sebetulnya dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  pasangan  calon  tunggal  dalam  pilkada  bukan merupakan emergency exit namun lebih kepada strategi pemenangan yang dilakukan oleh  partai  politik.  Peningkatan  jumlah  pilkada  dengan  pasangan  calon  tunggal semakin  menunjukkan  pola  strategi  yang  ditempuh  parpol  untuk  mempermulus kemenangan  dengan  indikasi  bakal  paslon  tunggal  ternyata  didukung  mayoritas kursi di DPRD, merupakan petahana, atau memiliki latar belakang kerabat petahana atau tokoh parpol. 17

## A. PRAKTEK CALON TUNGGAL PEMILIHAN DI NEGARA LAIN
16 Dwi Andayani, “Perludem Ungkap Dampak Calon Tunggal: Pilkada Tak Kompetitif, Pemilih Apatis”,  https://news.detik.com/berita/d-5121919/perludem-ungkap-dampak-calon-tunggal-pilkada- tak-kompetitif-pemilih-apatis, diakses 29 Oktober 2020.
17 Dian Erika Nugraheny, ” Perludem: Fenomena Bakal Calon Tunggal Jadi Strategi Menangkan Pilkada”,  https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/21243941/perludem-fenomena-bakal-calon- tunggal-jadi-strategi-menangkan-pilkada?page=all., diakses 29 Oktober 2020.
Dalam  praktek  pemilu  di  manca  negara,  pasangan  calon  tunggal  dalam Pilkada di Indonesia dapat disetarakan dengan istilah Uncontested Election. Istilah Uncontested Election dapat dipahami sebagai kondisi dimana hanya terdapat satu kandidat atau satu kelompok kandidat yang berhasil dinominasikan untuk suatu pemilihan umum guna menduduki suatu jabatan publik tertentu.
Pemilu Presiden Singapura pada tahun 2017 merupakan salah satu contoh praktek Uncontested Election dari manca negara. Halimah Yacob merupakan satu- satunya calon kandidat presiden yang dinominasikan dalam pemilihan Presiden Singapura  Tahun  2017  yang  memenuhi  persyaratan  ketat  yang  ditetapkan  yang mana  persyaratan  tersebut  pertama  diterapkan  di  Singapura  untuk mengakomodir  etnis  tertentu  untuk  secara  bergantian  menjabat  presiden. 18 Dengan hanya terdapat satu calon kandidat tersebut, sesuai sistem pemilihan di Singapura,  Halimah  Yacob  dideklarasikan  sebagai  Presiden  terpilih  pada  hari pemilu 13 September 2017. 19
Praktek di Singapura menunjukkan bahwa dalam menyikapi adanya calon tunggal  dalam  pemilu,  sistem  pemilihan  yang  ada  secara  otomatis  akan menyatakan calon tunggal tersebut sebagai pemenang pemilu. Permasalahannya kemudian  apakah  hal  ini  demokratis?  Meskipun  pada  akhirnya  Halimah  Yacob diangkat  sebagai  presiden,  masyarakat  Singapura  dalam  perjalanan  pemilu  ini banyak  juga  yang  menentang  sistem  calon  tunggal  tersebut.  Masyarakat Singapura  bukan  menentang  personal  dari  kapasitas  Halimah  Yacob  sebagai kandidat  terpilih  namun  mereka  memprotes  cara  atau  mekanisme  yang ditentukan oleh pemerintahnya dalam menentukan pemenangan dengan adanya calon tunggal tersebut. 20 Dalam pemilu Presiden Singapura Tahun 2017 tersebut, rakyat  singapura  merasa  demokrasi  tercederai  dengan  sistem  pemilu  yang
18 Garry  Rodan,  “Singapore’s  Uncontested  President”,  https://www.wsj.com/  articles/singapores- uncontested-president-1505408689, diakses 30 Oktober 2020
19 Carissa  Yong,  “Halimah  Yacob  only  one  to  get  eligibility  certificate,  set  to  be  Singapore's  next President”, https://www.straitstimes.com/singapore/halimah-yacob-only-one-to-get-eligibility-certificate- set-to-be-singapores-next-president, diakses 30 Oktober 2020
20 Fathin  Ungku,  “Singaporeans  protest  against  uncontested  presidential  election,” https://www.reuters.com/article/us-singapore-protest-idUSKCN1BR0I3, diakses 30 Oktober 2020.
mengkhususkan pada kategori etnis tertentu hanya dikarenakan etnis malay telah lama  tidak  menduduki  otoritas  jabatan  presiden.  Sistem  pemilu  yang mencadangkan  bagi  etnis  tertentu  ini  menghalangi  hak  rakyat  untuk berpartisipasi  dan  menghalangi  prinsip  Meritokrasi 21 diimplementasikan  secara nyata di Singapura. 22
Dalam Pemilu 2020 terkini di Amerika Serikat pada 3 November 2020 lalu, secara  rerata  sejumlah  30%  dari  9.671  kursi  (yang  terdiri  dari  470  federal  seats, 166  state executive  seats,   5,891  state legislative  seats, 143  state court  seats, dan 3,001 local seats) merupakan kursi yang dimenangkan oleh  uncontested candidate dalam  pemilunya. 23 Praktek  demokrasi  di  amerika  memungkinkan  uncontested candidate untuk maju dalam pemilu dengan mekanisme uncontested election. 24
Uncontested  candidate  dalam  pemilihan  di  Amerika  Serikat  bukan  berarti mereka  tidak  memiliki  lawan  dan  langsung  terpilih  secara  langsung,  namun mereka  tetap  harus  melawan  suara  tidak  setuju  yang  diwujudkan  dalam  blank votes. 25 Mekanisme  ini  menjamin  pelaksanaan  demokrasi  dengan  mencegah seorang  kandidat  yang  tidak  memiliki  lawan  untuk  dapat  terus  melenggang mendapatkan kursi di legislatif tanpa adanya perlawanan sebagaimana layaknya praktek di Canada yang mana calon tunggal dapat langsung memenangkan kursi karena tidak memiliki lawan. Di Negara Canada, anggota legislatif yang di daerah konstituennya  tidak  memiliki  lawan  dapat  secara  aklamasi  terpilih  dan menduduki kursi di legislatif. 26
21 Meritokrasi  adalah  adalah  sistem  politik  di  mana  barang-barang  ekonomi  dan  /  atau  kekuasaan politik diberikan kepada individu berdasarkan bakat, usaha, dan prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Lihat definisi Meritokrasi di https://thelawdictionary.org/meritocracy/.
22 Eugene  K  B  Tan,  “Reserved  election:  Boost  for  multiracialism?”,  https://www.todayonline.com/ singapore/reserved-election-boost-multiracialism, diakses 30 Oktober 2020.
23 Ballotpedia, “2020 election analysis: Uncontested races by state”,
https://ballotpedia.org/2020_election_analysis:_Uncontested_races_by_state#, diakses 3 Januari 2020
24 Burden,  Barry  C.;  Snyder,  Rochelle,  "Explaining  Uncontested  Seats  in  Congress  and  State Legislatures". American Politics Research , 6 Oktober 2020.
25 Peverill Squire, “Competition and Uncontested Seats in U.S House Elections”, Legislative Studies Quarterly, XIV, 2 Mei 1989 Washington University, hlm. 292.
26 Parlinfo, “Elected by Acclamation”, http://www2.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/ HouseOfCommons/ElectedByAcclamation.aspx, diakses 4 Januari 2020.
Dalam  praktek  pemilihan  di  Inggris,  dapat  dilihat  pada  praktek-praktek pemilu  lokalnya  misalkan  pada tahun  2019, terdapat sekitar  2% kursi diperoleh oleh  calon  tunggal. 27 Uncontested  Candidate  dalam  pemilu  lokal  di  inggris  akan dipilih  melalui  pemilu  dengan  mekanisme  single  ballots  dengan  meminta persetujuan voters. Namun tren yang terjadi di Inggris adalah potential voters pada daerah  yang  memiliki  calon  tunggal  cenderung  enggan  menggunakan  hak suaranya. 28
2. Urgensi Rekonstruksi Aturan Hukum Tentang Pasangan Calon Tunggal Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015
Semangat  dilaksanakannya  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada) langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi  demokrasi  yang  berakar  langsung  pada  pilihan  rakyat  (pemilih). 29 Pertimbangan  penting  penyelenggaraan  Pilkada  langsung  antara  lain  bahwa, Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. 30 Setelah  hampir  10  tahun  (sejak  2005)  pelaksanaan  Pilkada  langsung, berbagai  penelitian  menemukan  fakta  mengenai  antusiasme  masyarakat  terhadap proses  dan  hasil  Pilkada  yang  cenderung  semakin  berkurang  atau  menurun. Masyarakat  secara  sadar  memang  tidak  mau  menggunakan  hak  pilihnya  karena dilandasi oleh sikap apatis. Bagi mereka, menggunakan atau tidak menggunakan hak suara dalam Pemilukada maknanya sama: tidak memberi pengaruh signifikan dalam
27 Edward  Hicks,  “Uncontested  elections:  Where  and  why  do  they  take  place?”, https://commonslibrary.parliament.uk/uncontested-elections-where-and-why-do-they-take-place/, diakses 4 Januari 2020
28 Electoral Reform Society, “Election cancelled: The scourge of uncontested seats in England”, https://www.electoral-reform.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Election- Cancelled-Uncontested-Seats-Breifing-April-19-ERS-EMBARGOED.pdf, diakses 4 Januari 2020.
29 Mustafa  Lutfi.  (2010).  Hukum  Sengketa  Pemilukada  Di  Indonesia  Gagasan  Perluasan  Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta,hlm. 130.
30 Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Cetakan 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 139-141. Lihat juga Morison, Hukum Tata Negara Era Reformasi, Jakarta, Ramdina Prakarsa, 2005, hlm. 199-200. Setiap tahap pergantian rezim selalu mengandung harapan- harapan baru berupa kehidupan yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, Ni’matul Huda.(2014). Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan  Gagasan Penyempurnaan, Yogyakarta, FH UII Press,hlm. 403.
keseharian  hidup. 31 Masyarakat  yang  tidak  ikut  memilih,  memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dari waktu ke waktu. 32
Meskipun  partisipasi  masyarakat  cenderung  menurun,  tetapi  sebagian kalangan  masih  tetap  menginginkan  kepala  daerah  dipilih  oleh  rakyat  secara langsung. Hal ini, antara lain karena pengalaman menunjukkan bahwa selama ini keinginan  DPRD  acap  tidak  sinkron  secara  aspirasi  dengan  rakyatnya.  Dalam sistem demokrasi posisi tinggi kedaulatan rakyat harus didahulukan dan aspirasi rakyat  tidak  boleh  direduksi  oleh  lembaga  manapun.  Kedaulatan  rakyat  itulah diwujudkan  melalui  pilkada  langsung  selama  lima  tahun  sekali.  Melalui  pilkada langsung,  disamping  mewujudkan  aspek  demokrasi  yang  deliberatif  juga menandakan bahwa rakyat tidak sedang membeli “kucing dalam karung”. 33 kehendak  rakyat  sejatinya  menginginkan  pemimpin  yang  sesuai  dengan aspirasi  dan  memiliki  konsep  atau  gagasan  untuk  membangun  daerah  yang kemudian  dapat  disajikan.  Fungsinya,  agar  rakyat  sebagai  Lembaga  yang memegang  daulat  dapat  menentukan  sendiri  yang  mana  pemimpin,  dengan  ide atau  gagasan  terbaik  yang  ditawarkan  untuk  membangun  daerah  yang  akan dipilih.
Dalam  perjalanannya,  implementasi  pilkada  serentak  tentu  mengalami hambatan,  salah  satunya  adalah  minimnya  kandidat  yang  akan  bertarung  dalam memperebutkan  suara  rakyat.  Beberapa  faktor  minimnya  pasangan  calon  yang pada  akhirnya  memaksa  rakyat  untuk  menerima  “apa  adanya”  satu-satunya kandidat  yang  ada  dan  bertarung  dengan  kolom  kosong.  Apalagi  pasca  Putusan MK  yang  melegitimasi  pasangan  calon  tunggal.  Dalam  Putusan  MK  Nomor 100/PUU-XIII/2015  diwarnai  adanya  pendapat  berbeda  (dissenting  opinion)  dari
31 Moh. Mahfud MD, “Evaluasi Pemilukada Dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum” Ceramah Kunci  dalam  Seminar  Nasional  Evaluasi  Pemilukada:  Antara  Teori  dan  Praktik,  diselenggarakan  oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu-Kamis, 25-26 Januari 2012 di Hotel Sultan Jakarta, hlm. 26. Lihat juga Mustafa Lutfi, Ibid, hlm. 131.
32 Leo Agustino. (2009). Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 190.
33 Cecep  Darmawan,  “Memformulasi  Pilkada  srentak,” http://berita.upi.edu/blog/  memformulasipilkada- serentak, diakses tanggal 29 Oktober 2020.
Hakim  Konstitusi  Patrialis  Akbar.  Menurutnya,  keputusan  itu  berisiko memunculkan  liberalisasi  politik  untuk  memenangkan  satu  pasangan  calon. keberadaan  Calon  tunggal  pada  dasarnya  meniadakan  kontestasi.  Sedangkan Pemilu tanpa kontestasi hakikatnya bukan Pemilu yang senafas dengan asas Luber dan Jurdil. Hak-hak untuk memilih dan hak untuk dipilih akan terkurangi dengan adanya calon tunggal karena pemilih dihadapkan pada pilihan artifisial (semu). 34 Karena  itu,  penting  untuk  mengusulkan  solusi  terhadap  keberlangsungan pilkada dengan pasangan calon tunggal yang lebih demokratis. Sebelum lebih jauh, penting  untuk  mengetahui  pokok  argumentasi  permohonan  Pemohon  dalam Putusan  MK  Nomor  100/PUU-XIII/2015  berpusat  pada  masalah  terganggunya atau  bahkan tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah dan  wakil kepala daerah sebagaimana dijadwalkan disebabkan oleh adanya ketentuan dalam norma  Undang-Undang  yang  dimohonkan  pengujian  yang  mempersyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 35
Untuk  menindaklanjuti  Putusan  MK  kemudian  dibentuk  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Sosialisasi,  Pendidikan Pemilih,  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pilkada.  Dalam  Pasal  9  diatur  tentang ketentuan  sosialisasi  terkait  pasangan  calon  tunggal  yang  akan  di  sandingkan dengan kotak kosong. Menurut Ketua Pelaksana Harian  Ketua KPU Ilham Saputra menegaskan  sosialisasi  kotak  kosong  penting  dilakukan  agar  masyarakat  paham bahwa memilih kotak kosong di daerah yang terdapat calon tunggal tidak dilarang. Namun  demikian,  sesuai  undang-undang,  terminologi  yang  digunakan  bukanlah kampanye kotak kosong, melainkan sosialiasi. 36
Sejak  putusan  MK  disahkan,  untuk  pertama  kalinya  pemilihan    Wali  Kota Makassar 2018 dimenangkan oleh kotak kosong.  Pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Rachmatika  Dewi  hanya  meraup  47  persen  suara,  sedangkan  kotak
34 Lihat Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, hlm. 54-58 35 Lihat 3.7. Pokok Permohonan dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 36 Fitri  Chusna,  "KPU:  Sosialisasi  Pilih  Kotak  Kosong  di  Pilkada  dengan  Paslon  Tunggal Dibolehkan", https://nasional.kompas.com/read/2020/10/22/10123271/kpu-sosialisasi-pilih-kotak- kosong-di-pilkada-dengan-paslon-tunggal?page=all diakses pada tanggal 29 Oktober 2020
kosong 53 persen. Pasangan Munafri dan Rachmatika memperoleh 264.245 suara dan kotak  kosong  sebanyak  300.795  suara. Munafri  dan  Rachmatika  Dewi  juga  masih memungkinkan  untuk  ikut  menjadi  kontestan  kembali  pada  2020,  namun  harus dengan pasangan calon lain dan tidak boleh berpaket kembali.  KPU Kota Makassar memastikan pemilihan wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar akan diulang pada 2020 setelah kotak kosong dinyatakan menang dalam  PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon disebutkan bahwa ketika pasangan calon tidak mencapai perolehan suara lebih dari 50 persen maka dilakukan pemilihan ulang. 37
KPU  mungkin  telah  merespon  mekanisme  pilkada  calon  tunggal  guna menindaklanjuti putusan MK, akan tetapi materi muatan yang diatur dalam PKPU terbatas pada tataran teknis. Padahal menyoal pilkada dengan calon tunggal dan segala  bentuk  implikasinya  sebagaimana  telah  diuraikan  tentu  membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga  menjabat  Direktur  Pusat  Kajian  Anti  Korupsi  UGM  Zainal  Arifin  Mochtar mengatakan,  putusan  MK  soal  calon  tunggal  pilkada  tidak  menjawab  tuntas masalah yang ada, karena tidak diatur secara pasti mekanisme penggunaan kolom setuju  dan  tidak  setuju  tersebut.  Bagaimana  mekanisme,  cara,  dan  kapan pelaksanaannya. Itu bisa untungkan orang yang mau memerintah sementara. Bisa saja  ditunda  lama  referendumnya  (kolom  setuju  atau  tidak  setuju).  Banyak problem,  karena  MK  tidak  bangun  detail  soal  referendumnya.  Kalau  begitu,  itu menutup masalah dan buka masalah baru. Tutup satu problem dan buka problem lain. 38
37 Yugo  Hindarto,  “Kotak  Kosong  Menang  di  Makassar,  Pemilihan  diulang  tahun  2020”, https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180707180100-32-312329/kotak-kosong- menang-di-makassar-pemilihan-diulang-tahun-2020 diakses pada tanggal 29 Oktober 2020
38 Silvanus  Alvin,  “Pakar  UGM:  Putusan  MK  Calon  Tunggal  dengan  Referendum  Tak  Detail”, http://liputan6.com/news/read/2329030/pakar ugm putusan mk calon tunggal dengan referendum tak detail. Diakses tanggal 29 Oktober 2020
Kritik  pedas  mengenai  calon  tunggal  melawan  kotak  kosong  juga diutarakan oleh Zennis Helen, menurutnya dalam pilkada calon tunggal melawan kotak  kosong  merupakan  pilkada  tanpa  kontestasi.  Momentum  pilkada  secara harfiah  terdapat  diksi  "pemilihan",  yang  menimbulkan  konsekuensi  setidaknya minimal ada dua calon yang akan dipilih oleh pemilih. Akan tetapi jika hanya satu saja,  maka  kurang  elok  disebut  pemilihan.  Pada  pilkada  dengan  calon  tunggal melawan  kotak  kosong,  melawan  benda  mati  berupa  kotak  kosong.    dipastikan tidak  bisa  bicara,  tidak  memiliki  visi,  misi,  kebijakan,  program,  strategi  dalam membangun daerah lima tahun mendatang. Pemilih hanya dihadapkan pada dua hal, yakni setuju dan tidak  setuju. Jika setuju, maka surat suara dimasukkan ke dalam kotak calon; yang tidak setuju, surat suara dimasukkan ke kotak kosong. Pilkada  calon  tunggal  melawan  kotak  kosong  tidak  memenuhi  unsur  kontestasi karena tidak ada lawan yang sepadan dan sebanding. Jika  menang pun, kurang terasa kemenangan itu karena tidak ada lawan. Jika kalah akan bertambah parah lagi,  terutama  bagi  daerah  lima  tahun  mendatang.  Akibatnya,  pembangunan daerah  bisa  jalan  di  tempat,  karena  kepala  daerah  pejabat  sementara  tidak memiliki landasan konstitusional menerapkan kebijakan strategis bagi kemaj uan daerah. 39
Berdasarkan  uraian  pemaparan  terkait  pilkada  melawan  kotak  kosong diatas, sejatinya telah menjabarkan bagaimana urgensi rekonstruksi UU Pilkada mutlak  diperlukan,  sejalan  dengan  pandangan  Ketua  MPR  Zulkifli  Hasan  yang menyebut  kemenangan  kotak  kosong  pada  Pilkada  2018  menjadi  pelajaran penting  dan  langkah  tepat  untuk  menelaah  kembali  UU  Pilkada. 40 Menurutnya, calon  tunggal  sangat  tidak  demokratis  karena  para  calon  kepala  daerah
39 Zennis  Hellen,  “Pilkada  Tanpa  Kontestasi”,  detikNews,  https://news.detik.com/kolom/d- 5182937/pilkada-tanpa-kontestasi, diakses pada tanggal 29 Oktober 2020
40 Astri Novaria, “Melawan Kotak Kosong Tidak Demokratis”,
https://mediaindonesia.com/read/detail/168939-melawan-kotak-kosong-tidak-demokratis, diakses pada tanggal 29 oktober 2020
mengandalkan  materi  (uang)  untuk  memborong  semua  partai  guna mengamankan posisi mereka dan mengganjal calon lainnya. 41
Sebuah  gagasan  untuk  memperbaiki  UU  Pilkada  ditawarkan  dari  hasil kontemplasi  pemikiran  Despan  Heryansyah.  Menurutnya,  di  tengah  kondisi kesadaran politik dan demokrasi seperti saat ini, keberadaan calon tunggal dalam pilkada  tidaklah  tepat.  perbaikan  regulasi  dalam  UU  Pilkada  dilakukan  dengan tetap  mempertahankan  syarat  minimal  dua  pasangan  calon  dan  dengan melakukan  revisi  meringankan  persyaratan  pasangan  calon  perseorangan. Dengan  adanya  calon  perseorangan  ini,  anggota  masyarakat  yang  berminat menjadi  kepala  daerah  tidak  disulitkan  mencari  perahu  (partai  politik)  terlebih dahulu.  Selama  ini,  meskipun  keran  calon  perseorangan  telah  dibuka,  dengan syarat  yang  begitu  berat  sangat  menyulitkan  para  calon  untuk  melengkapi persyaratan.  Kedua,  dengan  mewajibkan  partai  politik  yang  memiliki  suara  di DPRD  untuk  mengusung  pasangan  calon.  Bagi  partai  politik  yang  tidak  mau mengikuti  aturan  tersebut,  akan  diberikan  sanksi  tidak  boleh  mengikuti kontestasi  pilkada  pada  periode  berikutnya.  Hal  ini  sangat  dimungkinkan, mengingat salah satu tujuan partai politik adalah untuk memberikan pendidikan politik  kepada  masyarakat.  Maka,  dengan  maju  dalam  pilkada  ini,  setidaknya telah  ikut  berkontribusi  dalam  meningkatkan  kecerdasan  politik  masyarakat. Partai  politik  adalah  salah  satu  garda  terdepan  negara  demokrasi.  Oleh  karena itu, kita berharap agar elite-elite partai masih tetap berorientasi pada kepentingan bangsa jangka panjang. Tidak tergiur oleh rayuan-rayuan kekuasaan sesaat yang terus-menerus memosisikan rakyat sebagai korban nafsu politik. 42

## C. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  pokok  permasalahan  sebelumnya,  maka  ada  dua simpulan  yang  didapat,  yaitu:  pertama,  putusan  MK  tentang  Pilkada  dengan pasangan  calon  tunggal  berdampak  terhadap  adanya    mekanisme  baru  pilkada dengan  satu  pasangan  calon,    ternyata  mendistorsi  implementasi  demokrasi
41 Ibid.,
42 Despan Heryansyah, Op.Cit.,
dengan ditunjukkannya peningkatan jumlah pasangan calon tunggal. Akibatnya, kontestasi  dalam  demokrasi  tidak  terwujud,  adu  gagasan  konstruktif pembangunan tidak dapat dilaksanakan dan semakin meningkatkan apatisme dan skeptisme rakyat selaku pemilih apalagi melihat calon pasangan yang ditunggal ternyata  merupakan  bagian  oligarki  politik  yang  bernafsu  melanggengkan kekuasaan.  Kedua,  tingginya  kenaikan  pasangan  calon  tunggal  dalam  kurun waktu 2015-2020 sudah menjadi sebuah peringatan bagi para stakeholder, untuk memikirkan  konsep  pembenahan  calon  tunggal  yang  terus  bertambah.  Hal  ini tentu  menjadi  salah  satu  urgensi  rekonstruksi  regulasi  yang  berkaitan  dengan pilkada  calon  tunggal.  Meskipun  teknis  pelaksanaan  pilkada  pasangan  calon tunggal yang melawan kotak kosong telah dituangkan dalam PKPU, tetapi sampai saat  ini  belum  ada  regulasi  yang  memberikan  kepastian  bagaimana  implikasi apabila  terjadi  kebuntuan  dalam  pelaksanaan  pilkada  calon  tunggal.  Selain  itu, penting  untuk  memberikan  keringanan  persyaratan  bagi  calon  kepala  daerah perseorangan  untuk  meningkatkan  terjaminnya  atmosfer  kompetisi  (beradu gagasan dan konsep pembangunan) bagi para calon kandidat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agustino,  Leo.  (2009).  Pilkada  dan  Dinamika  Politik  Lokal.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Haris,  Syamsudin.  (2017).  Dinamika  Politik  Pilkada  Serentak.  Jakarta:  Pusat Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI  Sekretariat  Jenderal  DPR  Republik Indonesia, Cet.1.
Lutfi, Mustafa. (2010). Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia - Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta : UII Press. Morison. (2005). Hukum Tata Negara Era Reformasi. Jakarta: Ramdina Prakarsa. Wahidin. (2008). Samsul. Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Jurnal / Makalah Seminar / Surat Kabar
Hanan, Djayadi. (2015)“Calon Tunggal, Kaderisasi dan Kolusi Partai”. Suara Pakar,

## Majalah Suara KPU, Edisi 4, Juli-Agustus.
Heryansyah,  Despan.  (2016)  “Implikasi  Calon  Tunggal”,  Harian  Republika,  08 Oktober.
Moh.  Mahfud  MD,  “Evaluasi  Pemilukada  Dalam  Perspektif  Demokrasi  dan Hukum” Ceramah Kunci dalam Seminar Nasional Evaluasi Pemilukada: Antara Teori dan Praktik, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu-Kamis, 25-26 Januari 2012 di Hotel Sultan Jakarta.
R.  Nazriyah,  “Calon  Tunggal  dalam  Pilkada  Serentak  Tahun  2015  terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015”.  Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.

## Website
Alvin,  Silvanus. “Pakar  UGM:  Putusan  MK  Calon  Tunggal  dengan  Referendum  Tak Detail”, http://liputan6.com/news/read/2329030/pakar ugm putusan mk calon  tunggal  dengan  referendum  tak  detail.  Diakses  tanggal  29  Oktober 2020
Andayani,  Dwi. “Perludem Ungkap Dampak  Calon  Tunggal:  Pilkada  Tak Kompetitif,
Pemilih  Apatis”,  https://news.detik.com/berita/d-5121919/perludem- ungkap-dampak-calon-tunggal-pilkada-tak-kompetitif-pemilih-apatis, diakses 29 Oktober 2020.
Cecep  Darmawan,  “Memformulasi  Pilkada  srentak,” http://berita.upi.edu/ blog/memformulasipilkada-serentak, diakses tanggal 29 Oktober 2020.
Chusna, Fitri. "KPU: Sosialisasi Pilih Kotak Kosong di Pilkada dengan  Paslon Tunggal Dibolehkan", https://nasional.kompas.com/read/2020/10/22/ 10123271/kpu-sosialisasi-pilih-kotak-kosong-di-pilkada-dengan-paslon- tunggal?page=all. diakses pada tanggal 29 Oktober 2020.
Hellen,  Zennis.  “Pilkada  Tanpa  Kontestasi”,  detikNews, https://news.detik.com/ kolom/d-5182937/pilkada-tanpa-kontestasi,  diakses  pada  tanggal  29 Oktober 2020.
Hindarto, Yugo. “Kotak Kosong Menang di Makassar, Pemilihan diulang tahun 2020”, https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/
20180707180100-32-312329/kotak-kosong-menang-di-makassar-pemilihan- diulang-tahun-2020. diakses pada tanggal 29 Oktober 2020.
Novaria, Astri. “Melawan Kotak Kosong Tidak Demokratis”, https://mediaindonesia.com/read/detail/168939-melawan-kotak-kosong- tidak-demokratis, diakses pada tanggal 29 oktober 2020.
Nugraheny, Dian Erika. "Ini Daftar 25 Daerah dengan Bakal Paslon Tunggal di Pilkada
2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/ 14/142748  81/ini- daftar-25-daerah-dengan-bakal-paslon-tunggal-di-pilkada-2020?page=all, diakses tanggal 29 Oktober 2020.
___________________.  ”Perludem:  Fenomena  Bakal  Calon  Tunggal  Jadi  Strategi Menangkan Pilkada”, https://nasional.kompas.com/read/ 2020/09/ 14/21243941/perludem-fenomena-bakal-calon-tunggal-jadi-strategi- menangkan-pilkada?page=all., diakses 29 Oktober 2020
Carissa  Yong,  “Halimah  Yacob  only  one  to  get  eligibility  certificate,  set  to  be
Singapore's
next
President”,
https://www.straitstimes.com/singapore/halimah-yacob-only-one-to-get- eligibility-certificate-set-to-be-singapores-next-president,  diakses  30  Oktober 2020
Fathin  Ungku,  “Singaporeans  protest  against  uncontested  presidential  election,” https://www.reuters.com/article/us-singapore-protest-idUSKCN1BR0I3, diakses 30 Oktober 2020.
Eugene K B Tan, “Reserved election: Boost for multiracialism?”, https://www.todayonline.com/
singapore/reserved-election-boost- multiracialism, diakses 30 Oktober 2020.
Ballotpedia,    “2020  election  analysis:  Uncontested  races  by  state”, https://ballotpedia.org/2020_election_analysis:_Uncontested_races_by_state#
, diakses 3 Januari 2020
Burden, Barry C.; Snyder, Rochelle, "Explaining  Uncontested Seats in Congress and State Legislatures". American Politics Research, 6 Oktober 2020.
Peverill  Squire,  “Competition  and  Uncontested  Seats  in  U.S  House  Elections”,
Legislative Studies Quarterly, XIV, 2 Mei 1989 Washington University, hal. 292. Parlinfo, “Elected by Acclamation”, http://www2.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/
HouseOfCommons/ElectedByAcclamation.aspx, diakses 4 Januari 2020.
Edward  Hicks,  “Uncontested  elections:  Where  and  why  do  they  take  place?”, https://commonslibrary.parliament.uk/uncontested-elections-where-and- why-do-they-take-place/, diakses 4 Januari 2020
Electoral  Reform  Society,  “Election  cancelled:  The  scourge  of  uncontested  seats  in England”, https://www.electoral-reform.org.uk/wp- content/uploads/2019/04/Election-Cancelled-Uncontested-Seats-Breifing- April-19-ERS-EMBARGOED.pdf, diakses 4 Januari 2020