## TINDAK PIDANA PENYEROBATAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Oleh: Jaminuddin Marbun 1) , Raja Kenasihen Ginting 2) Anggara Zuhri Harahap 3) ,
Universitas Darma Agung 1,2,3)
E-mail: jaminuddinmarbun@yahoo.com 1 ,
rajakenasihenginting@gmail.com 2) anggarazuhriharahap@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Land grabbing is an act of taking rights or assets arbitrarily or by ignoring the laws and regulations, such as occupying land or other people's houses that are not their rights. Illegal land grabbing is an act that is against the law, which can be classified as a crime. The formulation of the problem studied in this thesis is how to regulate the crime of land grabbing, how are the factors causing the crime of land  grabbing,  how  to  enforce  the  law  against  the  crime  of  land  grabbing.  The research method used in this research is using normative juridical research sourced from library research using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that  the  regulation  of  criminal  acts  of  land  grabbing  is  regulated  in  several provisions for the regulation of criminal acts of land grabbing regulated in several statutory provisions, including Law Number 51 PRP of 1960 which states that land use without a rightful permit or legal proxy is an act that is illegal. prohibited and threatened with criminal penalties (Article 2 and Article 6) and regulated in the Criminal  Code  in  several  articles,  namely  Article  167,  Article  242,  Article  263, Article 264, Article 266, Article 274, and Article 385 of the Criminal Code. The factors causing the crime of land grabbing are the land owner's indifference to the assets he owns, the victim's ignorance about the ownership of the land having been sold or given to someone else by the victim's parents, the high price of land which causes  people  to  start  looking  for  their  land  and  also  resulting  in  difficulty  in obtaining land for cultivation, the sale of parents' land first using a belief system so that there is no evidence related to the transfer of land rights. Law enforcement against land grabbing is subject to Article 385 of the Criminal Code which is the only  article  directly  related  to  land  grabbing  and  is  categorized  as  a  criminal offense. Especially in Article 385 paragraph (1) of the Criminal Code which reads: "Whoever  with  the  intention  of  unlawfully  benefiting  himself  or  others,  sells, exchanges or burdens with credit verband a right to Indonesian land, a building, building, planting or seeding, even though it is known that another person owns or also has rights to it.
Keywords: Crime, Land Invasion, Criminal Law.

## ABSTRAK
Judul penelitian ini adalah “Tindak Pidana Penyerobatan Tanah dalam Perspektif Hukum Pidana”. Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya  pidana  penyerobotan  tanah,  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  penyerobotan  tanah.  Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif bersumber dari  studi pustaka (library research) menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian bahwa pengaturan  tindak  pidana  penyerobotan  tanah  diatur  dalam  beberapa  ketentuan pengaturan  tindak  pidana  penyerobotan  tanah  diatur  dalam  beberapa  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  diantaranya  Undang-Undang  Nomor  51  PRP Tahun  1960  menyatakan  bahwa  pemakaian  tanah  tanpa  izin  yang  berhak  atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana  (Pasal  2  dan  Pasal  6)  serta  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana pada beberapa pasal yaitu Pasal 167, Pasal 242, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 274, serta Pasal 385 KUHP.  Faktor-faktor penyebab terjadinya pidana penyerobotan  tanah  adalah  ketidak  pedulian  pemilik  tanah  terhadap  aset  yang dimilikinya, ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban, tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnya untuk memperoleh lahan untuk digarap, penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah adalah  dikenakan  Pasal  385  KUHP  yang    merupakan  satu-satunya  pasal  yang langsung  terkait  penyerobotan  tanah  dan  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana kejahatan. Khususnya pada Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual,  menukarkan  atau  membebani  dengan crediet  verband sesuatu  hak  atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
Kata kunci: Tindak Pidana, Penyerobatan Tanah, Hukum Pidana.
1. PENDAHULUAN
Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau  harta  dengan  sewenang-wenang atau  dengan  tidak  mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati
1 Ivor Ignasio Pasaribu,
“Penyerobotan  Tanah  Secara  Tidak  Sah
Dalam  Perspektif  Pidana”,  tersedia  pada
tanah  atau  rumah  orang  lain  yang bukan merupakan haknya.. Tindakan penyerobotan  lahan  secara  tidak  sah merupakan  perbuatan  yang melawan hukum,  yang  dapat  digolongkan sebagai suatu tindak pidana. 1
http://www.hukumproperti.com, diakses pada  hari  Senin  18  Mei  2020  Pukul  21.00 Wib.
Berdasarkan  pengertian  di atas,  maka  penyerobotan  tanah merupakan bentuk perbuatan mengambil  hak  orang  lain  secara melawan  hukum.  Bentuknya  dapat dengan menempati tanah, melakukan pemagaran,  mengusir  pemilik  tanah sebenarnya dan lain-lain. Penyerobotan  tanah  akan  merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak  dengan  instrumen  hukum pidana. Secara umum istilah penyerobotan  tanah  dapat  diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki  atau  mengambil  alih tanah  milik  orang  lain  secara melawan  hukum,  melawan  hak  atau melanggar  peraturan  hukum  yang berlaku. Penyerobotan lahan merupakan  salah  satu  jenis  tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Penyerobatan  tanah  dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang  sulit  dihindari  apalagi  di wilayah  kota  metropolitan  sekarang, dimana  tanah  kosong  semakin  sulit ditemukan  tetapi  para  pendatang makin  banyak  berdatangan  untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun  tidak  memiliki  tempat tinggal  yang  jelas  maupun  sanak keluarga  dan  hal  tersebutlah  yang mendorong  begitu  banyaknya  terjadi penyerobotan  lahan  negara  maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.  Hal  tersebut  sering didapati  dimana  bagunan-bangunan liar  yang  dapat  disaksikan  yang biasanya  berada  di  lahan-lahan kosong  untuk  menjadi  tempat berteduh  bagi  yang  terus  berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya  dengan  terpaksanya  harus menyerobot lahan yang bukan haknya dan di dalam KUHP telah jelas diatur
pada  Pasal  385  dengan  maksimal hukaman 4 (empat) tahun penjara.
Sanksi  penyerobotan  dan pengerusakan juga diatur dalam Pasal 2  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 1960  tentang  Larangan  Pemakaian Tanah  Tanpa  Izin  yang  Berhak  atau Kuasanya  menentukan:  Dilarang memakai  tanah  tanpa  izin  yang berhak atau  kuasanya  yang  sah.  Jika ketentuan  ini  dilanggar,  maka  dapat dipidana  dengan  hukuman  kurungan selama-lamanya  3  (tiga)  bulan dan/atau  denda  sebanyak-banyaknya Rp.  5.000,-  (lima  ribu  rupiah), sebagaimana  dimaksud  ketetuan Pasal  6.  Ketentuan  Pasal  6  juga berlaku untuk perbuatan:
1. Mengganggu  yang  berhak  atau kuasanya  yang  sah  didalam menggunakan  haknya  atas  suatu bidang tanah;
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau  menganjurkan  dengan  lisan atau  tulisan  untuk  melakukan perbuatan  yang  dimaksud  pada huruf a dan b;
3. Memberi  bantuan  dengan  cara apapun  juga  untuk  melakukan perbuatan  tersebut  pada  Pasal  2 atau huruf b.
Kasus  penyerobotan  lahan juga  dapat  terjadi  tindak  pidana lainnya seperti :
1. Pasal  170,  Pasal  406  dan  Pasal 412  :    Perusakan  barang,  pagar, bedeng, plang, bangunan dan lain- lain.
2. Pasal  263,  Pasal  264,  Pasal  266 KUHP : Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah. Kendala  dalam  penanganan kasus  tindak  pidana  penyerobotan tanah  harus  segera  diatasi  dengan menegakkan  hukum  di  masyarakat.
Suatu masyarakat tanpa hukum tidak
akan  pernah  menjadi  masyarakat yang baik dan dalam masyarakat yang tradisional  pun  pasti  ada  hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. 2 Hukum  mengatur  tindakan atau  perbuatan  apa  saja  yang  tidak boleh  dilakukan  berikut  dengan sanksinya  apabila  dilanggar.  Hukum bersifat  memaksa,  dengan  adanya sanksi  tersebut,  sehingga  dalam bertindak,  masyarakat  akan  lebih berhati-hati,  apakah  tindakannya tersebut  merugikan  pihak  lain  atau tidak. Penegakan hukum dan keadilan  dalam  proses  hukum  yang adil  atau  yang  berkeadilan  adalah penegakan  yang  dijamin  oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat  bagi  setiap  warga  negara dalam  rangka  tegaknya  supremasi konstitusi  sebagai  hukum  dasar negara.  Oleh  karena  itu,  rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap,  baik  dan  sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945  dan peraturan  perundang-undangan  tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat  siapapun,  kalau  tidak ditegakkan  atau  diterapkan  secara benar dan adil, serta akan menimbulkan  citra  buruk  bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis ( rechtstaaten democratische) . 3

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2 Bushar  Muhammad, Pengantar Hukum  Adat ,  Balai  Buku  Ichtiar,  Jakarta, 2011, hlm. 39.
3 Abdul  Latif, Hukum  Administrasi Dalam  Praktik  Tindak  Pidana  Korupsi, Kencana Prenada Media, Jakarta,  2014, hlm. 180
1. Pengertian Tindak Pidana.
Hukum  pidana  mengenal beberapa  rumusan  pengertian  tindak pidana  atau  istilah  tindak  pidana sebagai  pengganti  istilah Strafbaar Feit .  Sedangkan  dalam  perundang- undangan  negara  Indonesia  istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.
KUHP  tidak  memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau strafbaar  feit. Secara  sederhana dapat  dikatakan  bahwa  tidak  pidana adalah  perbuatan  yang  pelakunya seharusnya  di  pidana. 4 Van  Hamel dalam  M.  Hamdan  menyebutkan bahwa  secara  dogmatis  masalah pokok  yang  berhubungan  dengan hukum  pidana adalah  membicarakan tiga hal yaitu:
a. Perbuatan yang dilarang;
b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu. 5 2. Tindak Pidana Penyerobatan Tanah.
Istilah  “menyerobot”  pada dasarnya  banyak  digunakan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Menyerobot berasal  dari  akar  kata  “serobot”. Penyerobot  adalah  orang  yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses,  cara,  perbuatan  menyerobot. Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan  atau  diartikan  sebagai berikut :
4 Frans  Maramis, Hukum  Pidana Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia .  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57.
5 M.  Hamdan, Tindak  Pidana  Suap dan  Money  Politic. Pustaka  Bangsa  Press,
Medan, 2013,  hlm 8.
a. Mengambil hak atau harta dengan sewanang-wenang  atau  dengan tidak  mengindahkan  hukum  dan aturan (seperti mencuri, merampas,  menempati  tanah  atau rumah  orang  lain  yang  bukan haknya, menculik); b. Menyerang (melanggar, menubruk)  secara  nekat  atau dengan diam-diam; c. Melakukan  perbuatan  (seperti masuk  ke  rumah  orang,  menyela perkataan orang, dan sebagainya);
d. Menggunakan jalan semau- maunya  tanpa  mengindahkan aturan. 6

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan    metode  dan  teknik penelitian  sebagaimana  dibawah  ini.
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah  penelitian  yuridis  normatif. 17 Sifat  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  bersifat  deskriptif  analitis. Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan (library research). Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang    berupa  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASANA
A. Pengaturan  Hukum  Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor 51  Tahun  1960  Tentang  Larangan 6 C.  T.  Simorangkir  dkk., Kamus
Hukum ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2002,  hlm. 317.
Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  Yang Berhak  Atau  Kuasanya  menyatakan bahwa  pemakaian  tanah  tanpa  izin yang  berhak  atau  kuasanya  yangsah adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  dengan  hukuman  pidana (Pasal 2 dan Pasal 6). Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  1960
Tentang Larangan  Pemakaian  Tanah Tanpa  Izin  Yang  Berhak  Atau Kuasanya yang berbunyi :
“Dilarang  memakai  tanah tanpa  ijin  yang  berhak  atau kuasanya  yang  sah”. Unsur Pasal 2 ini adalah :
a. Memakai tanah tanpa ijin; b. Tanpa ijin yang berhak; Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  1960 Tentang Larangan  Pemakaian  Tanah Tanpa  Izin  Yang  Berhak  Atau Kuasanya yang berbunyi : a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam  Pasal  3,  4  dan  5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamauya 3  (tiga)  bulan  dan/atau denda sebanyak- banyaknya  Rp.  5.000,- (lima ribu rupiah); 1) Barangsiapa  memakai tanah  tanpa  ijin  yang berhak  atau  kuasanya yang  sah,  dengan ketentuan,  bahwa  jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan  mereka
17 Jhony    Ibrahim, Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,
Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm.295
yang akan diselesaikan  menurut Pasal 5 ayat 1; 2) Barangsiapa mengganggu yang berhak  atau  kuasanya yang  sah  didalam menggunakan  haknya atas suatu bidang tanah; 3) Barangsiapa menyuruh,  mengajak, membujuk atau menganjurkan  dengan lisan atau tulisan untuk melakukan  perbuatan yang  dimaksud  dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini; 4) Barangsiapa  memberi bantuan  dengan  cara apapun  juga  untuk melakukan  perbuatan tersebut  pada  pasal  2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini; b. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa  Daerah  sebagai yang  dimaksud  dalam pasal  3  dan  5  dapat memuat  ancaman  pidana dengan  kurungan  selama- lamanya  3  (tiga)  bulan dan/atau denda sebanyak- banyakrrya  Rp  5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar  atau  tidak memenuhnya. c. Tindak  pidana  tersebut dalam  pasal  ini  adalah pelanggaran. Unsur  Pasal  6  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  51  Tahun  1960 Tentang Larangan  Pemakaian  Tanah Tanpa  Izin  Yang  Berhak  Atau Kuasanya adalah :
a. Barang siapa;
b. Memakai tanah tanpa ijin;
c. Mengenai tanah perkebunan;
d. Haknya atas suatu bidang tanah;
e. Memberi  bantuan  dengan  cara apapun. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP),  yang  diatur  dalam beberapa  pasal  dalam  KUHP,  di antaranya :
Pasal 167 KUHP:
(1) Barang  siapa  memaksa  masuk  ke dalam  rumah,  ruangan  atau pekarangan  tertutup  yang  dipakai orang  lain  dengan  melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan  yang  berhak  atau suruhannya  tidak  pergi  dengan secara  diancam  dengan  pidana pedana  paling  lama  sembilan bulan  atau  denda  paling  banyak tiga ratus rupiah;
(2) Barang  siapa  masuk  dengan merusak atau memanjat, dengan  menggunakan  anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian  jabatan  palsu  atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena  kehkilafan  masuk  dan kedapatan  di  situ  pada  waktu malam,  dianggap  memaksa masuk;
(3) Jika  mengeluarkan  ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan;
(4) Pidana  tersebut  dalam  ayat  I dan 3 dapat ditambah sepertiga
jika yang melakukan kejahatan dua  orang  atau  lebih  dengan bersekutu.
Unsur Pasal 167 KUHP :
a. Barang siapa; b. Unsur  mereka  yang  dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,  dengan  kekerasan, ancaman  atau  penyesatan,  atau dengan memberikan kesempatan, sarana  atau  keterangan  ,  sengaja menganjurkan  orang  lain  supaya melakukan perbuatan;
c. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah,  ruangan  atau  pekarangan tertutup  yang  dipakai  orang  lain atau berada disitu dengan melawan hukum;
d. Unsur dengan melawan hukum;
e. Unsur  atas  permintaan  yang berhak  atau  suruhannya  tidak pergi dengan segera;
Pasal  242  KUHP,  yang
berupa kejahatan terhadap pernberian sumpah  palsu  dan  keterangan  palsu antara lain: (1) Barang  siapa  dalam  hal dimana undang-undang menentukan  supaya  memberi keterangan  di  atas  sumpah, atau mengadalian akibat hukum  kepada  keterangan yang demikian, dengan sengaja  memberi  keterangan palsu  di  atas  sumpah,  baik dengan  dasar,  atau  tulisan, olehnya  sendiri  maupun  oleh kuasanya yang khusus ditunjuk  untuk  itu,  diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Jika  keterangan  palsu  di  atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah  dikenakan  pidana penjara paling lama sembilan tahun. (3) Disamakan  dengan  sumpah palsu  adalah  janji  atau pengikatan,  .yang  diharuskan menurut  aturan-aturan  umum atau  yang  menjadi  pengganti sumpah;
Unsur Pasal 242 KUHP :
a. Keterangan itu harus atas sumpah;
b. Keterangan  itu  harus  diwajibkan menurut  undang-undang  atau menurut peraturan yang menentukan  akibat  hukum  pada keterangan itu; c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan; Pasal  385  KUHP,  yang berupa kejahatan penggelapan terhadap  hak  atas  barang  tidak bergerak,  seperti  tanah,  rumah  dan sawah.  Kejahatan  ini  biasa  disebut dengan  kejahatan stellionaat ,  yang ancaman  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun:
(1) Barang  siapa  dengan  maksud menguntungkan diri sendiri atau orang  lain  secara  melawan hukum,  menjual,  menukarkan atau  membebani  dengan crediet verband sesuatu  hak  atas  tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan,  padahal  diketahui bahwa  yang  mempunyai  atau turut  mempunyai  hak  atasnya adalah orang lain.
(2) Barang  siapa  dengan  maksud yang sama menjual, menukarkan, atau  membebani  dengan crediet verband ,  sesuatu  hak  tanah lndonesia  yang  telah  dibeban crediet  verband ,  atau  sesuatu gedung,  bangunan,  penanaman atau  pembenihan  di  atas  tanah
yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain. (3) Barang  siapa  dengan  maksud yang sama mengadakan credieet verband mengenai  sesuatu  hak tanah lndonesia, dengan menyembunyikan  kepada  pihak lain bahwa tanah yang berhubungan  dengan  hak  tadi sudah digadaikan; (4) Barang  siapa  dengan maksud yang sama mengadaikan atau menyewakan tanah dengan  hak  Indonesia, padahal  diketahui  bahwa orang lain yang mempunyai  atau  turut mempunyai hak atas tanah itu; (5) Barang siapa dengan maksud yang sama  menjual  atau  menukarkan tanah  dengan  hak  Indonesia  yang telah  digadaikan,  padahal  tidak diberitahukan  kepada  pihak  yang lain,  bahwa  tanah  itu  telah digadaikan;
(6) Barang siapa dengan maksud yang sama,  menjual  atau  menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu  masa,  padahal  diketahui, bahwa  tanah  itu  telah  disewakan kepada  orang  lain  untuk  masa  itu juga.
Berdasarkan  aturan-aturan di  atas,  Pasal  385  KUHP  adalah merupakan  satu-satunya  pasal  yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi)  dan  penuntut  umum  (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikatagorikan  sebagai  tindak  pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1)  KUHP  yang  berbunyi  :  “barang siapa dengan maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan  hukum, menjual, menukarkan atau membebani  dengan crediet  verband sesuatu  hak  atas  tanah  Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui  bahwa  yang  mempunyai atau  turut  mempunyai  hak  atasnya adalah orang lain.
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pidana Penyerobotan Tanah Konflik yang terjadi terhadap  pertanahan  jelas  didorong karena adanya kepentingan (interest).
Kepentingan-kepentingan  ini  dalam terjadinya konflik sehingga salah satu pihak  atau  keduanya  atau  lebih melakukan tindakan perbuatan pidana di  bidang  pertanahan.  Ternuhinya unsur-unsur  secara  pidana  telah dilakukan, seperti menguasai, menyerobot  dan  atau  menduduki. Namun  persoalannya  baik  KUHP maupun peraturan perundang- undangan  Agraria  belum  mampu mengakomodir  seluruhnya  untuk menjerat pelaku kajahatan pertanahan ini. Apalagi berkaitan dengan adanya pengakuan  dan  perlindungan  atas keberadaan  tanah  adat.  Termasuk masalah  pertanahan  yang  terjadi secara perorangan (individual).
Pada umumnya tidak pidana  penyerobotan  tanah  terjadi karena disebabkan hal-hal berikut : 1. Ketidak  pedulian  pemilik  tanah terhadap  aset  yang  dimilikinya. Pada  beberapa  kasus  terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang  lain  untuk  mengelolah tanahnya yang dikemudian
membuatkan  akta  tanah  baru tanpa  sepengetahuan  pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Berdasarkan  hal  tersebut  secara tidak  langsung  pemilik  tanah sebagai korban memiliki peranan yang  mempengaruhi  terjadinya tindak penyerobotan tanah. Selain karena  ketidak  pedulian  pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya,  maka  tindak  pidana penyerobotan  tanah  juga  terjadi karena  kurangnya  pengetahuan masyarakat dan ketidak peduliannya  terhadap asset  tanah miliknya. Faktor-faktor terjadinya suatu  kejahatan  tentunya  tidak luput  dari  peranan  korban  itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat  berupa  tindakan  yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang  para  pelaku  untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan  mengundang  ini  dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku situasi dan kondisi pihak korbanlah yang mengurangi timbulnya suatu kejahatan 2. Faktor  terjadinya  penyerobotan tanah ini dikarenakan ketidaktahuan dari korban mengenai  kepemilikan  tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban. Seseorang  atau  korban  pemilik tanah mengetahui tanah miliknya dikuasai  oleh  orang  lain  setelah diberitahu  oleh  keluarganya  dan memperhatikan surat kepemilikan yang  dimilikinya  bahwa  tanah tersebut  tidak  pernah  dijual ataupun  dialihkan  kepada  orang lain. 3. Tingginya  harga  tanah  yang mengakibatkan orang-orang mulai  mencari  tanah  mereka  dan juga  mengakibatkan  susahnya untuk  memperoleh  lahan  untuk digarap.
4. Penjualan  tanah  orang  tua  dulu dengan  menggunakan  sistem kepercayaan  sehingga  tidak  ada bukti  terkait  peralihan  hak  tanah tersebut.
Selain dari beberapa faktor diatas,  bahwa  salah  satu  faktor terjadinya  penyerobotan  tanah  ini yakni kelalaian atau pembiaran yang dilakukan  oleh  pemilik  tanah  dalam hal  ini  korban.  Korban  melakukan pembiaran  terhadap  tanah  miliknya saat  diserobot  atau  digunakan  oleh orang lain, stelah bertahun-tahun atau pada saat korban akan menggunakan tanahnya  barulah  korban  melakukan pengaduan.
Berdasarkan  beberapa  faktor  diatas bahwa  korban  seringkali  memiliki peranan  yang  sangat  penting  bagi terjadinya suatu kejahatan baik dalam keadaan  sadar  ataupun  tidak  sadar, secara  langsung  ataupun  tidak langsung. Tanpa adanya korban tidak mungkin  adanya  kejahatan.  Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya.

## C. Pertanggungjawaban  Pelaku

## Tindak  Pidana  Penyerobotan
Tanah
Mempertanggungjawabkan terdakwa  atas  perbuatannya  tidaklah ada  gunanya  jika  perbuatannya  itu sendiri  tidaklah  bersifat  melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih  dahulu  harus  ada  kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan  tadi  harus  dihubungkan pula  dengan  perbuatan  pidana  yang dilakukan,  sehingga  untuk  adanya kesalahan yang mengakibatkan
dipidananya terdakwa maka terdakwa harus: 1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf. 7 Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku  tindak  pidana  penyerobaan tanah, maka sanksi pidana bagi orang yang  melakukan  kejahatan  tersebut adalah sebagaiana diatur dalam Pasal 385  KUHP  yang  merupakan  satu- satunya pasal yang sering digunakan oleh  pihak  penyidik  (Polisi)  dan penuntut  umum  (Jaksa)  untuk mendakwa  pelaku  penyerobotan tanah  dan  dikategorikan  sebagai tindak  pidana  kejahatan.  Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP berbunyi : barangsiapa dengan maksud menguntungkan  diri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum,  menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband sesuatu  hak  atas tanah,  sesuatu  gedung,  bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal  diketahui  bahwa  yang mempunyai  atau  turut  mempunyai hak atasnya adalah orang lain 5. SIMPULAN
1. Pengaturan tindak pidana penyerobotan  tanah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya  Undang-Undang Nomor  51  Prp.  Tahun  1960
menyatakan  bahwa  pemakaian tanah  tanpa  izin  yang  berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  dengan  hukuman pidana  (Pasal  2  dan  Pasal  6) serta  diatur  dalam  Kitab
7 Chairul Huda, Op.Cit , hlm.  78
Undang-Undang Hukum Pidana  pada  beberapa  pasal yaitu  Pasal  167,  Pasal  242, Pasal,  Pasal  263,  Pasal  264, Pasal 266, Pasal 274, serta Pasal 385 KUHP. 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pidana penyerobotan tanah  adalah  ketidak  pedulian pemilik  tanah  terhadap  aset yang dimilikinya, ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya  telah  dijual  atau diberikan  kepada  orang  lain oleh orang tua korban, tingginya  harga  tanah  yang mengakibatkan orang-orang mulai  mencari  tanah  mereka dan juga mengakibatkan susahnya  untuk  memperoleh lahan  untuk  digarap,  penjualan tanah  orang  tua  dulu  dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti  terkait  peralihan  hak tanah tersebut.
3. Penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  penyerobotan tanah  adalah  dikenakan  Pasal 385  KUHP  yang    merupakan satu-satunya pasal yang langsung  terkait  penyerobotan tanah dan dikatagorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya pada Pasal 385 ayat
(1)  KUHP  yang  berbunyi  : “barang  siapa  dengan  maksud menguntungkan  diri  sendiri atau orang lain secara melawan hukum,  menjual,  menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia,  sesuatu  gedung, bangunan,  penanaman  atau pembenihan, padahal diketahui
bahwa  yang  mempunyai  atau turut  mempunyai  hak  atasnya adalah orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Abdurrahman, Muslan , Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum , UMM Press, Malang, 2009. Ali,  Mahrus, Dasar-Dasar  Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta,
2016. Andrisman,  Tri, Asas-Asas  dan Aturan  Umum  Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Arief,  Barda  Nawawi, Bungai Rampai  Kebijakan  Hukum
Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 Hamdan,  M. Tindak  Pidana  Suap dan Money Politic. Pustaka Bangsa  Press,  Medan,
2013.
Harsono,  Boedi, Hukum  Agraria Indonesia, Syarat Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,Isi Dan Pelaksanaannya ,  Djambatan, Jakarta, 2014. Huda,  Chairul  , Dari  Tiada  Pidana Tanpa  Kesalahan  Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana  Tanpa  Kesalahan, Prenada  Media  Group,  . Jakarta, 2014 Ibrahim, Jhony , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Surabaya, 2008 Jaya,Nyoman Serikat Putra, Relevansi  Hukum  Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum  Pidana  Nasional , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Jamilah,  Firotin, Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.
Dunia  Cerdas,  Jakarta, 2016.
Kartono,  Kartini, Pathologi  Sosial, RajaGrafindo, Jakarta, 2015 Latif,  Abdul, Hukum  Administrasi Dalam  Praktik  Tindak Pidana  Korupsi, Kencana Prenada  Media,  Jakarta, 2014.
Lamintang,  PAF.    dan  Lamintang
Theo, Delik-delik  Khusus Kejahatan  terhadap  Harta
Kekayaan ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2009.
Lamintang,  PAF.    dan  G.  Djisman Samosir, Hukum  Pidana Indonesia ,  Sinar  Baru, Bandung, 2009. Lamintang,  PAF. Dasar-Dasar Hukum  Pidana  Indonesia . Citra Adityta Bakti, Bandung, 2014 Maramis,  Frans, Hukum  Pidana
Umum  dan  Tertulis  di
Indonesia .  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Marpaung, Leden, Asas-Teori- Praktik  Hukum  Pidana ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian Hukum ,  Kencana,  Jakarta,
2006.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum
Pidana, Bina  Aksara,  Jakarta,
2016. Muhammad,  Bushar, Pengantar Hukum  Adat ,  Balai  Buku
Ichtiar, Jakarta, 2011. Muladi, Lembaga  Pidana  Bersyarat ,
Alumni, Bandung,  2016. Nasution,Bismar, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum ,
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013. Ria  Sintha  devi,  Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020. Prakoso, Djoko, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 2017 Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halim Barkatullah , Politik Hukum Pidana  Kajian  Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,  2005.
Prasetyo, Teguh, Kriminalisasi dalam
Hukum Pidana, : Nusa Media, . Bandung, 2011
Sianturi,  SR. Tindak  Pidana  di KUHP Berikut Uraiannya , Alumni AHAEM- PETEHAEM, Jakarta, 2009 Simorangkir  dkk.  C.  T., Kamus Hukum , Sinar Grafika, Jakarta,
2002.
Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana , Alumni, Bandung, 2007.
Soekanto,
Soerjono, Pengantar Penelitian  Hukum ,  UI  Press, Jakarta, 2016. ----------; Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan  Hukum ,  Raja Grafindo  Persada,  Jakarta, 2014. Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo  Persada,  Jakarta, 2014. Soesilo, R. KUHP Serta Komentar- komentarnya Lengkap
Pasal  demi  Pasal ,  Politea, Bogor, 2006. Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan ,    Sinar  Grafika,
Jakarta, 2016. Winardi, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan), Mandar Maju, Bandung, 2007. B. Peraturan Peruundang- Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian  Tanah  Tanpa Izin  yang  Berhak  atau Kuasanya. C.Jurnal/Internet Ahmad,  Ibrahim, Prinsip  Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa  Tanah  untuk Kepentingan Pembangunan , Jurnal
Legalitas,  Vol  3  No  2,
Tahun 2010. Astuti,  Galuh  Faradhilah  Yuni Relevansi  Hukum  Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia , Jurnal Pandecta, Volume  10.  Nomor  2. Desember 2018
Devi,  ria  sintha,  Tinajaun  Yuridis
Perceraian  Atas  Perkawinan yang  Tidak  Tercatat  Di Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Medan,  Jurnal  Retentum Vol. 1 No. 1 (2019): Juli Hairan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana  Terhadap  Tindak Pidana  Pertanahan  Di Indonesia ,  Jurnal  Law
Review  Volume  3  No.  1 April 2020. Pasaribu, Ivor Ignasio, “Penyerobotan Tanah Secara  Tidak  Sah  Dalam Perspektif Pidana”, tersedia pada http://www.hukumproperti. com, diakses  pada  hari Senin  18  Mei  2020  Pukul 21.00 Wib. Ramadhani, Rahmat, Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah , Jurnal Edutech Vol. 2 No. 2 September 2016. Weku,  Robert  L. Kajian  Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata , Jurnal, Lex
Privatum  Vol.  1  No.  2, April-Juni 2018.