## JESI
JURNAL EKONOMI
SYARIAH
INDONESIA
Volume I, No.2  Desember 2011/1433H

## PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

## Thalis Noor Cahyadi
(Praktisi Hukum Syariah)

## Abstract
The developing of Islamic banking is an interesting phenomenon in the world society,  especially  in  the  Moslem  countries.  Indonesia  as  the  biggest  Moslem country has magnitude potential to develop and innovate in the integrated system especially  through  creating  regulations  and  laws.  However,  in  the  process  lot  of problems arise, particularly in the matter of dispute resolve. The law of religious court states that the dispute of Islamic banking under its authority. But the law of sharia banking states that there is option to solve the dispute. It can be through the religious court or through the general court. It depends on the will of the parties. This article will explore about contradiction in terminis in the law of sharia banking. Keyword : sengketa, kewenangan, regulasi, penyelesaian, pertentangan, kontradiksi.

## A. LATAR BELAKANG
Perkembangan  perbankan  Islam  merupakan  fenomena  yang  menarik kalangan  akademisi  maupun  praktisi  dalam  20  tahun  terakhir.  Tak  kurang  IMF juga telah melakukan kajian kajian atas praktek perbankan Islam scbagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem  keuangan  internasional  yang  belakangan  dirasakan  banyak  sekali mengalami  goncangan  dan  ketidakstabilan  yang  menyebabkan  krisis  dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor financial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia.
Di  Indonesia  sendiri  pertumbuhan  bank  syariah  sejak  UU.  No  7  tahun  1992 tentang yang kemudian dirubah menjadi UU. No.10 tahun 1998 tentang perbankan hingga  disahkannya  UU  No.21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  semakin meningkat.  Dari  data  Bank  Indonesia  tahun  2010  jumlah  Bank  Umum  Syariah (BUS) telah mencapai 11 BUS, untuk Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 23 UUS sementara untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hingga September 2010 telah mencapai 146 BPRS.
Seiring  dengan  pesatnya  pertumbuhan  itu,  potensi  yang  muncul  untuk terjadinya  sengketa  dalam  perbankan  syariah  juga  semakin  tinggi,  sehingga menjadi  penting  bagi  perbankan  syariah  maupun  masyarakat  pengguna  jasa perbankan  syariah  untuk  memahami  secara  benar  bagaimana  penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah.
Dalam  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah Pasal  55  disebutkan  tentang  Penyelesaian  Sengketa,  yang  bunyi  lengkapnya sebagai berikut:
Ayat (1):
“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.
Ayat (2):
Thalis Noor C
“Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Ayat (3): ”  Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.
Dalam penjelasannya ayat (1) berbunyi cukup jelas. Ayat (2) berbunyi “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya  sebagai  berikut:  a)  musyawarah;  b)  mediasi  perbankan;  c)  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas);  c)  melalui  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum”. Sementara untuk penjelasan ayat (3) berbunyi cukup jelas.
Jika  dibandingkan  secara  seksama  antara  bunyi  pasal  55  ayat  (1)  dan penjelasan  ayat  (2)  nampak  terjadi  kontradiksi  dalam  makna  atau  sering  disebut sebagai contradictio  in  terminis yang  pada  gilirannya  akan  terjadi  ketidakpastian hukum  dalam  penerapannya.  Demikian  pula  dengan  Pasal  55  ayat  (3)  yang menegaskan  bahwa  penyelesaian  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (2)  tidak  boleh bertentangan  dengan  prinsip  syariah,  namun  tidak  menjelaskan  bagaimana penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  tulisan  ini  akan  mencoba  menggali  model penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  sebagaimana  telah  tersurat  dalam  UU. No.  21  tahun  2008  maupun  penggalian  dasar  penyelesaian  sengketa  berdasarkan prinsip syariah.

## B. PEMBAHASAN
Sebelum membahas tentang contradictio in terminis terkait dengan kewenangan penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah,  perlu  kiranya  penulis  kemukakan tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  prinsip  syariah  dan  bagaimana  model penyelesaian sengketa berdasar prinsip syariah.

## Prinsip Syariah dalam Mu’amalah Islam
Istilah  prinsip  syariah  susah  ditemukan  dalam  terminologi  ilmu  ushul  fiqh, tetapi  mungkin  yang  mendekati  istilah  tersebut  adalah maqashid  as- yari’ah yang dalam  pengertiannya  merujuk  pada  maksud  pensyariatan  yakni  untuk kemashlahatan  masyakarat  ( limashalihil  ummah) .  Al-Ghazali  sebagaimana  dikutip oleh Ghazali menjelaskan pengertian kemashlatan pada perlindungan lima aspek kehidupan yang kemudian ia sebut sebagai al-asas al-khamsah atau ad-dharuriyah al- khamsah  (five  principles), yakni  perlindungan  terhadap  agama  ( hifdh  ad- din/preservation of religion) , terhadap akal/intelektualitas ( hifd al- ‘aql/ preservation of reason) , terhadap jiwa ( hifd an-nafs/ preservation of life), terhadap keturunan ( hifdh an- nasl/  preservation  ofdescendants) dan  terhadap  harta  kekayaan  ( hifd  al-mal/ preservation of property) .
Dalam konteks ekonomi dan bisnis, prinsip syariah lebih banyak ditekankan pada aspek-aspek moralitas atau etika dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini berarti  aspek  baik-buruk,  terpuji-tercela,  benar-salah,  wajar-tidak  wajar,  pantas- tidak  pantas  dari  perilaku  manusia.  Kemudian  dalam  kajian  etika  bisnis  Islam susunan adjective di  atas  ditambah  dengan  halal-haram  ( degrees  of  lawful  and unlawful) , di mana ia memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis ( akhlaq al-islamiyah) yang dibungkus dengan dhawabith syariyyah (batasan syariah) atau general guideline. Dalam  konteks  ini  paling  tida  ada  dua  kelompok  yang  meletakkan  standar moralitas  syariah  dalam  konteks  ekonomi  dan  bisnis  dalam  Islam; Pertama, kelompok  yang  langsung  merujuk  kepada  etika  al-Qur  ’an  ( plus hadis)  sebagai dasar  ekonomi  Islam. Kedua, kelompok  yang  menjadikan  aturan-aturan interpretasi  langsung  terhadap  ayat-ayat al - Qur’an dan as - Sunnah untuk menghasilkan beberapa prinsip dasar bagi ekonomi Islam.
Pada  kelompok  pertama,  prinsip-prinsip  dasar  yang  dihasilkan  biasanya bersifat  umum  dan  tidak  langsung  dikaitkan  dengan  praktek  ekonomi  atau

## Penyelesaian
Sengketa
17
transaksi tertentu. Misalnya saja prinsip ’ adalah (keadilan, justice ), tauhid (keesaan),
nubuwah (kenabian),
at-tawasuth
(keseimbangan, equilibrium ), ukhuwah (persaudaraan, brotherhood )  dan  seterusnya.  Selain  itu,  hasil  dari  interpretasi tersebut  bisa  juga  berupa  seruan-seruan  moral  yang  dianggap  sebagai  dasar ekonomi Islam, seperti anti kemiskinan, anti monopoli, anti penimbunan ( ihtikar ), anti pemborosan ( tabdzir) , anti riba dan sebagainya.
Sedangkan  kelompok  kedua  menggunakan  cara-cara  yang  lebih  praktis dengan  mengambil  langsung  model-model  praktek  ekonomi  dan  transaksi  yang sudah  dirumuskan  oleh  para fuqaha dalam  literatur-literatur  fikh  klasik.  Mereka mencoba  mengaplikasikan  model-model  transaksi  tersebut  ke  dalam  praktek transaksi dalam ekonomi modern. Misalnya bai (jual beli), ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai), mudharabah (bagi  hasil  dan  rugi, profit  and  loss  sharing ), wadi’ah (titipan, simpanan), musyarakah ( kerjasama) dan lain sebagainya.
Pendapat  dari  dua  kelompok  ini  sebenarnya  menjadi  bagian  yang  integral dari prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Pandangan pertama dilihat dari sisi prinsip umum  yang  ideal  sementara  pandangan  kedua  merupakan  sisi  aplikasi  praktis yang harus selalu melandaskan diri pada prinsip umum tersebut.

## Prinsip Syariah dalam Peraturan Perundangan
Dalam  Undang-undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan  Pasal  1  ayat  (13) disebutkan  bahwa Prinsip  Syariah adalah  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi  hasil ( mudharabah ), pembiayaan berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  ( musyarakah ),  prinsip  jual  beli  barang dengan  memperoleh  keuntungan  ( murabahah ),  atau  pembiayaan  barang  modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ( ijarah ), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ).
Dalam  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah Pasal  1  ayat  (12)  disebutkan  bahwa  Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah.  Dalam penjelasannya  yakni  dalam  ketentuan  umumnya  dinyatakan  pula  bahwa  prinsip syariah  berlandaskan  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan  dan keuniversalan ( rahmatan lil ‘alamin).
Selanjutnya  dijabarkan  bahwa  prinsip  tersebut  menjadi  bagian  dari  ajaran Islam  yang  berkaitan  dengan  ekonomi.  Salah  satu  prinsip  dalam  ekonomi  Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong  pemerataan  ekonomi  nasional  karena  hasil  keuntungan  tidak  hanya dinikmati  oleh  pemilik  modal  saja,  tetapi  juga  oleh  pengelola  modal.  Dalam penjelasan tersebut, juga dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan  prinsip  syariah  adalah  kegiatan  usaha  yang  tidak  mengandung  unsur- unsur riba , maysir , gharar , haram dan dhalim.
Dari beberapa peraturan perundangan di atas bisa ditarik pengertian tentang prinsip  syariah  dalam  perbankan  syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  yang mendasari  kegiatan  usaha  perbankan  syariah  yang  jenis  macam  kegiatannya ditentukan  dengan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki kewenangan  menetapkan  fatwa  hukum  Islam,  dalam  hal  ini  adalah  Dewan Syariah Nasional (DSN) milik MUI.
Thalis Noor C

## Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Islam
Sengketa  pada  hakekatnya  merupakan  bentuk  aktualisasi  dari  suatu perbedaan  dan  atau  pertentangan  antara  dua  pihak  atau  lebih.  Sengketa  muncul sebagai  akibat  dari  terjadinya  tindakan-tindakan  yang  melanggar  kesepakatan, adanya wan  prestasi perjanjian,  kecurangan,  perbedaan  interpretasi  terhadap aturan  hukum,  persaingan  tidak  sehat,  pemalsuan,  penipuan  dan  sebagainya. Namun demikian dengan adanya sengketa, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah melalui  jalur  peradilan  ( litigation) ataupun  melalui  jalur  di  luar  peradilan  ( non- litigation) .
Dalam tradisi Islam terdapat beberapa jalur penyelesaian sengketa yakni jalur penyelesaian  diluar  peradilan  yaitu musyawarah,  as-sulh,  tahkim,  hisbah, dan  jalur peradilan ( qadha). a. Musyawarah
Musyawarah  merupakan  tradisi  Islam  tertua  dalam  menyelesaikan  berbagai urusan, termasuk dalam hal menyelesaikan sengketa.
Kata  Syûrâ  berasal  dari  kata syawara yang  berarti  berunding,  urun  rembug atau  mengatakan  dan  mengajukan  sesuatu.  Menurut  Istilah,  musyawarah  adalah perundingan  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  memutuskan  masalah  secara bersama-sama sesuai dengan yang diperintahkan Allah.
Musyawarah sendiri merupakan jalan yang dianjurkan oleh Al-Qur’an untuk menyelesaikan  berbagai  persoalan  manusia/masyarakat  termasuk  dalam  hal menyelesaikan  konflik  atau  sengketa.  Dalam  hal  menyelesaikan  sengketa,  tidak kedua  pihak  yang  bersengketa  melakukan  pertemuan,  dialog,  diskusi  dengan tujuan untuk mencari titik temu ( mufakat) sehingga persoalan yang disengketakan tidak berlanjut dan dapat diselesaikan dengan baik. b. As-Sulh (Perdamaian) Secara bahasa, “sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “sulh” berarti  suatu  jenis  akad  atau  perjanjian  untuk  mengakhiri perselisihan/pertengkaran  antara  dua  pihak  yang  bersengketa  secara  damai. Perdamaian  harus  menjadi  fundamen  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Al-Qur’an sendiri  menyatakan  bahwa  perdamaian  itu  adalah  cara  yang  terbaik  dalam menyelesaikan  sengketa  “ as-shulh u  khair” Dalam  kaidah  fiqh  juga  dinyatakan bahwa as-shulhu  sayyid  al-ahkam ,  perdamaian  itu  adalah  hakim  yang  utama,  atau dalam bahasa hukum konvensional dikenal istilah premium remedium.
Dalam  perjanjian  perdamaian  paling  tidak  ada  tiga  rukun  yang  harus dilakukan  oleh  orang  melakukan  perdamaian,  yakni  ijab,  qabul  dan  lafazd  dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan.
Dari  perjanjian  damai  itu  lahir  suatu  ikatan  hukum,  yang  masing-masing pihak  berkewajiban  untuk  melaksanakannya.  Perlu  diketahui  bahwa  perjanjian damai  yang  sudah  disepakati  itu  tidak  bisa  dibatalkan  secara  sepihak.  Jika  ada pihak  yang  tidak  menyetujui  isi  perjanjian  itu,  maka  pembatalan  perjanjian  itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.
Menurut  Asyur  Abdul  Jawad  Abdul  Hamid,  sebagaimana  dikutip  Abdul Manan,  syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian  damai  dapat  diklasifikasi  kepada bebarapa hal sebagai berikut :
Pertama, menyangkut  subyek.  Subyek  atau  orang  yang  melakukan perdamaian  harus  orang  cakap  bertindak  menurut  hukum.  Selain  dari  itu  orang yang  melaksanakan  perdamaian  harus  orang  yang  mempunyai  kekuasaan  atau mempunyai  wewenang  untuk  melepaskan  haknya  atau  hal-hal  yang dimaksudkan  dalam  perdamaian  tersebut.  Belum  tentu  setiap  orang  yang  cakap bertindak  mempunyai  kekuasaan  atau  wewenang.  Orang  yang  cakap  bertindak menurut  hukum  tetapi  tidak  mempunyai  wewenang  untuk  memiliki  seperti

## Penyelesaian
Sengketa
19
pertama : wali atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya, kedua : pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya, ketiga : nazir ( pengawas ) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya. Kedua, menyangkut  obyek.  Obyek  dari  perdamaian  harus  memenuhi ketentuan  yakni pertama :  berbentuk  harta,  baik  berwujud  maupun  yang  tidak berwujud  seperti  hak  milik  intelektual,  yang  dapat  dinilai  atau  dihargai,  dapat diserahterimakan  dan  bermanfaat, kedua :  dapat  diketahui  secara  jelas  sehingga tidak  melahirkan  kesamaran  dan  ketidakjelasan,  yang  pada  akhirnya  dapat  pula melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama.
Ketiga, persoalan yang boleh didamaikan ( disulh-kan ). Para ahli hukum Islam sepakat  bahwa  hal-hal  yang  dapat  dan  boleh  didamaikan  hanya  dalam  bentuk pertikaian  harta  benda  yang  dapat  dinilai  dan  sebatas  hanya  kepada  hak-hak manusia  yang  dapat  diganti.  Dengan  kata  lain,  persoalan  perdamaian  itu  hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.
Keempat, pelaksana  perdamaian.  Pelaksana  perjanjian  damai  bisa dilaksanakan  dengan  dua  cara,  yakni  di  luar  sidang  Pengadilan  atau  melalui sidang  Pengadilan.  Diluar  sidang  Pengadilan,  penyelesaian  sengketa  dapat dilaksanakan  baik  oleh  mereka  sendiri  (yang  melakukan  perdamaian)  tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syari ‟ at Islam disebut dengan  hakam. Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang Pengadilan dilangsungkan  pada  saat  perkara  sedang  diproses  dalam  sidang  Pengadilan.  Di dalam  ketentuan  perundang-undangan  ditentukan  bahwa  sebelum  perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh Pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para  pihak  yang  bersengketa  supaya  berdamai.  Seandainya  hakim  berhasil mendamaikan  pihak-pihak  yang  bersengketa,  maka  dibuatlah  putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati.
Perjanjian  perdamaian  ( sulh )  yang  dilaksanakan  sendiri  oleh  kedua  belah pihak  yang  berselisih  atau  bersengketa,  dalam  praktek  dibeberapa  negara  Islam, terutama dalam  hal per Bankkan Syari’ah disebut dengan “ tafawud ” dan “ taufiq ” ( perundingan dan penyesuaian ). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi  persengketaan  antara  intern  Bank,  khususnya  Bank  dan  lembaga- lembaga keuangan pemerintah
c. Tahkim ( arbitrase) Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim” . Tahkim  sendiri  berasal  dari  kata  “ hakkama ”.  Secara  etimologi, tahkim berarti menjadikan  seseorang  sebagai  pencegah  suatu  sengketa.  Secara  umum, tahkim memiliki  pengertian  yang  sama  dengan  arbitrase  yang  dikenal  dewasa  ini  yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau  lebih,  guna  menyelesaikan  perselisihan  mereka  secara  damai,  orang  yang menyelesaikan disebut dengan “Hakam” .
Menurut  Abu  al  Ainain  Fatah  Muhammad  sebagaimana  dikutip  Abdul Manan  pengertian tahkim menurut  istilah  fiqih  adalah  sebagai  bersandarnya  dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Said Agil  Husein  al  Munawar,  pengertian “tahkim” menurut  kelompok  ahli  hukum Islam  mazhab  Hanafiyah  adalah  memisahkan  persengketaan  atau  menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber  dari  pihak  yang  mempunyai  kekuasaan  secara  umum.  Sedangkan pengertian “tahkim” menurut  ahli  hukum  dari  kelompok  Syafi’iyah  yaitu memisahkan  pertikaian  antara  pihak  yang  bertikai  atau  lebih  dengan  hukum
Thalis Noor C
Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syarat terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.
Lembaga  arbitrase  telah  dikenal  sejak  zaman  pra  Islam.  Pada  saat  itu meskipun  belum  terdapat  sistem  Peradilan  Islam  yang  terorganisir,  setiap  ada persengketaan  mengenai  hak  milik,  hak  waris  dan  hak-hak  lainnya  seringkali diselesaikan  melalui  juru  damai  ( wasit )  yang  ditunjuk  oleh  mereka  yang bersengketa.  Lembaga  perwasitan  ini  terus  berlanjut  dan  dikembangkan  sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam. Tradisi arbitrase ini lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis diantara mereka. Ada  juga  yang  berkembang  di  Madinah,  tetapi  lebih  banyak  dalam  kasus-kasus yang  berhubungan  dengan  pertanian,  sebab  daerah  Madinah  dikenal  dengan daerah  agraris.  Nabi  Muhammad  SAW.  sendiri  sering  mejadi  mediator  dalam berbagai  sengketa  yang  terjadi  baik  di  Mekkah  maupun  di  Madinah.  Ketika daerah  sudah  berkembang  lebih  luas,  mediator  ditunjuk  dari  kalangan  shahabat dan  dalam  menjalan  tugasnya  tetap  berpedoman  pada  al  Qur’an,  al  Hadis  dan ijtihad menurut kemampuannya.
Ruang  lingkup  arbitrase  hanya  terkait  dengan  persoalan  yang  menyangkut “ huququl Ibad” (hak -hak perorangan ) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur  hak-hak  perorangan  yang  berkaitan  dengan  harta  bendanya. Umpamanya  kewajiban  mengganti  rugi  atas  diri  seseorang  yang  telah  merusak harta  orang  lain,  hak  seorang  pemegang  gadai  dalam  pemeliharaannya,  hak-hak yang  menyangkut  jual  beli,  sewa  menyewa  dan  hutang  piutang.  Oleh  karena tujuan dari Arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa  yang  bisa  diselesaikan  dengan  jalan  damai  itu  hanya  yang  menurut sifatnya  menerima  untuk  didamaikan  yaitu  sengketa  yang  menyangkut  dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
Menurut  Wahbah  Az  Zuhaili,  para  ahli  hukum  Islam  dikalangan  mazhab Hanabilah berpendapat bahwa tahkim berlaku dalam masalah harta benda, qisas, hudud,  nikah,  li’an  baik  yang  menyangkut  hak  Allah  dan  hak  manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad al Qadhi Abu Ya’la ( salah seorang mazhab ini) bahwa tahkim dapat dilakukan dalam segala hal, kecuali dalam bidang nikah,  li’an,  qazdaf,  dan  qisas.  Sebaliknya  ahli  hukum  dikalangan  mazhab Hanafiyah  berpendapat  bahwa  tahkim  itu  dibenarkan  dalam  segala  hal  kecuali dalam  bidang  hudud  dan  qisas,  Sedangkan  dalam  bidang  ijtihad  hanya dibenarkan  dalam  bidang  muamalah,  nikah  dan  talak  saja.  Ahli  hukum  Islam dikalangan  mazhab  Malikiyah  mengatakan  bahwa  tahkim  dibenarkan  dalam syariat Islam hanya dalam bidang harta benda saja tetapi tidak dibenarkan dalam bidang hudud, qisas dan li’an, karena masalah ini merupakan urusan Peradilan.
Pendapat  yang  terakhir  ini  adalah  pendapat  yang  sering  dipakai  oleh kalangan  ahli  hukum  Islam.  Untuk  menyelesaikan  perkara  yang  timbul  dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam bidang ekonomi syari’ah. Pendapat ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum sebagaimana dikutip  oleh  Abdul  Manan  bahwa  wilayah  tahkim  itu  hanya  yang  berhubungan dengan  harta  benda  saja,  tidak  termasuk  dalam  bidang  hudud  dan  qisas.  Di Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang ADR dijelaskan bahwa sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan  oleh  lembaga  arbitrase  adalah  sengketa-sengketa  yang  menurut peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat  diadakan  perdamaian.  Ruang lingkup ekonomi yang mencakup perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal,  industri,  hak  kekayaan  intelektual  dan  sejenisnya  termasuk  yang  bisa dilaksanakan  arbitrase  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  dalam pelaksanannya.
Penyelesaian Sengketa
21
Para  ahli  hukum  Islam  dikalangan  mazhab  Hanafiyah,  Malikiyah,  dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hakam (arbitrase) langsung  mengikat  kepada  pihak-pihak  yang  bersengketa,  tanpa  lebih  dahulu meminta  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Pendapat  ini  juga  didukung  oleh sebagian  ahli  hukum  di  kalangan  mazhab  Syafi’i.  Alasan  mereka  ini  didasarkan kepada  hadis  Rasulullah  SAW  yang  menyatakan  bahwa  apabila  mereka  sudah sepakat  mengangkat  hakam  untuk  menyelesaikan  persengketaan  yang diperselisihkannya, kemudian putusan hakam itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhinya akan mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh syari’at untuk memutus suatu perkara, maka putusannya adalah sah, oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan  hakim  di  Pengadilan  yang  telah  diberi  wewenang  oleh  penguasa  untuk mengadili suatu perkara.
Secara teknis, tahkim dapat dilakukan dalam dua bentuk yakni, hakam tunggal dan hakam majlis.  Arbitrase  dengan hakam tunggal  adalah  para  pihak  sepakat menunjuk  atau  meminta  seseorang  atau  badan  tertentu  untuk  menyelesaikan sengketa/perselisihan  yang  mereka  hadapi.  Sementara hakam majlis  adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi.
Dalam  sejarah  Islam, hakam tunggal  pernah  terbentuk  dalam  rangka menyelesaikan  sengketa  antara  Umar  Ibn  Khattab  dengan  pedagang  kuda. Sebelum membayar kuda yang hendak dibeli, Umar melakukan pecobaan dengan menaiki  kuda  tersebut  untuk  melihat  kemampuannya  dalam  melakukan perjalanan. Ketika sedang diuji coba, kaki kuda tersebut patah. Umar bermaksud mengembalikan  kuda  tersebut  kepada  pedagangnya,  akan  tetapi  pedagangnya menolak.  Lalu  Umar  meminta  agar  pedagnag  tersebut  menunjuk hakam . Kemudian  mereka  bersepakat  untuk  menjadikan  Syureh  al-Iraqi  sebagai hakam. Dalam  menyelesaikan  kasus  tersebut,  Syureh  mewajibkan  Umar  untuk  membeli kuda tersebut dengan harga semula.
Sementara hakam majlis  dalam  sejarah  Islam  sangat  dikenal  karena melibatkan dua sahabat besar yakni Ali Ibn Abi Thalib r.a dan Muawiyah Ibn Abi Sufyan.  Dalam  menyelesaikan  pertikaian  kekuasaan  di  antara  mereka,  masing- masing pihak bersepakat untuk menunjuk wakil ( hakam) . Pihak Ali menunjuk Abu Musa  al-Asy’ari  sebagai hakam, sementara  dari  pihak  Muawiyah  menunjuk  Amr Ibn Ash sebagai hakam. Dua hakam tersebut bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi umat Islam.
d. Hisbah
Hisbah bermakna  menghitung  ( computing,  reckoning,  calculating) ,  berfikir ( thinking) ,  memberi  opini,  pandangan  atau  pertimbangan  ( making  opinion, argumentation, or consideration) . Orang yang diberi tugas untuk mengelola lembaga hisbah dinamakan Muhtasib. Al-Shizary  dan  Taimiyyah hisbah adalah  lembaga yang  diberikan  kewenangan  untuk  menyeru  kepada  yang  baik  dan  melarang berbuat munkar yang tidak termasuk pada fungsi peradilan ( wilayah al-qadh) atau wilayah lainnya.
Pada konteks ini, hisbah merupakan lembaga yang dibentuk baik oleh Negara maupun  oleh  non-negara  (swasta,  masyarakat)  untuk  memberikan  pengawasan terhadap  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis  termasuk  dalam  hal  menyelesaikan sengketa  bisnis.  Model  penyelesaian  dalam  forum  ini  dalam  sejarahnya  lebih menekankan  pada  sengketa-sengketa  antara  konsumen  dan  produsen  meskipun tidak menutup kemungkinan terhadap perkara lain.
Pada  konteks  berikutnya  lembaga hisbah ini  kemudian  dikembangkan  tidak saja menjadi lembaga pengawas ekonomi dan bisnis tetapi juga menjadi lembaga pengawas  kebijakan  publik,  yang  mengawasi  kerja  dan  kinerja  para  pejabat publik, yang kemudian dikenal sebagai ombudsman .
Thalis Noor C
e. Qadha (Peradilan/ Litigation)
Menurut  arti  bahasa,  al  Qadha  berarti  memutuskan  atau  menetapkan. Menurut istilah berarti “ menetapkan hukum syara ‟ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk  menyelesaikannya  secara  adil  dan  mengikat ”.  Adapun  kewenangan  yang dimiliki  oleh  lembaga  ini  adalah  menyelesaikan  perkara-perkara  tertentu  yang berhubungan  dengan  masalah  al  ahwal  asy  syakhsiyah (masalah  keperdataan, termasuk  didalamnya  hukum  keluarga ),  dan  masalah  jinayat  ( yakni  hal-hal  yang menyangkut  pidana ).  Orang  yang  diberi  wewenang  menyelesaikan  perkara  di Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim).
Masing-masing pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa di peradilan. Sejumlah  pihak  berkedudukan  sebagai  penggugat/pemohon,  Sentara  pihak  atau pihak-pihak  lainnya  berkedudukan  sebagai  tergugat/termohon.  Para  penegak hukum  terutama  hakim,  menerima,  memeriksa,  dan  memutus  perkara  yang diajukan kepadanya.
Zaini  Ahmad  Noeh,  sebagaimana  dikutip  Jaih  Mubarak  menjelaskan mengenai  cara  pembentukan  peradilan. Pertama, peradilan  dilakukan  atas  dasar pelimpahan wewenang ( tawliyah) dari pemimpin politik ( waly al-amr, dzu syaukah). Menurutnya  umat  Islam  wajib  mentaati  keputusan  hakim  meskipun  ia  diangkat oleh  pemimpin  yang  kafir. Kedua, peradilan  dilakukan  atas  dasar  pelimpahan wewenang dari para tetua, tokoh dan sesepuh masyarakat yang dianggap sepadan dengan ahl  al- halli  wa  al  ‘aqd . Ketiga, pihak-pihak  yang  bersengketa  bersepakat untuk mengangkat seseorang untuk menjadi hakam.

## Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Nasional Indonesia
Penyelesaian  sengketa  dalam  dunia  modern  pada  dasarnya  tidak  jauh berbeda  dengan  penyelesaian  sengketa  pada  masa  lalu,  hanya  saja  lebih dikembangkan  secara  sistematis,  baik  dari  perangkat  substansi  hukumnya maupun perangkat pendukung lainnya.
Sebagaimana penyelesaian sengketa pada masa lalu, ada dua jalur yang dapat ditempuh  yakni  jalur  peradilan  ataupun  jalur  diluar  peradilan.  Jalur  peradilan adalah  jalur  penyelesaian  sengketa  dengan  memohonkan  di  pengadilan, sementara  jalur  non  peradilan  adalah  jalur  penyelesaian  sengketa  dengan  model arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau alternative  dispute  resolution (ADR).
Penyelesaian  sengketa  jalur  peradilan  menyelesaikan  sengketa  sesuai kewenangan  yang  diberikan  baik  secara  absolut/mutlak  maupun  secara  relatif. Sementara  penyelesaian  sengketa  jalur  non  peradilan  baik  dengan  cara  arbitrase maupun ADR akan penulis coba untuk mengurainya sebagai berikut: a. Arbitrase
Arbitrase  merupakan  salah  satu  metode  penyelesaian  sengketa.  Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut:
Pertama, Perbedaan  Penafsiran  (disputes)  mengenai  pelaksanaan  perjanjian, berupa:  1).  Kontraversi  pendapat  ( controversy );  2).  Kesalahan  pengertian ( misunderstanding ); 3). Ketidaksepakatan ( disagreement ). Kedua, Pelanggaran  perjanjian  ( breach  of  contract ),  termasuk  di  dalamnya adalah:  1).  Sah  atau  tidaknya  kontrak;  2).  Berlaku  atau  tidaknya  kontrak.  c. Pengakhiran kontrak (termination of contract); d. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
Sedangkan menurut Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah,  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak yang bersengketa.

## Penyelesaian
Sengketa
23
Dalam  literatur  lain  dijelaskan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “arbitrase” adalah “submission of controversies by agreement of the parties there to persons chosen by themselves for determination” .
Dari  beberapa  definisi  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik  beberapa  karakteristik yurudis dari arbitrase, sebagai berikut: pertama, Adanya kontroversi di antara para pihak; kedua, Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter; ketiga, Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu; keempat, Arbiter adalah pihak di  luar  badan  peradilan  umum; kelima, Dasar  pengajuan  sengketa  ke  arbitrase adalah  perjanjian; keenam, Arbiter  melakukan  pemeriksaan  perkara; keenam, Setelah  memeriksa  perkara,  arbiter  akan  memberikan  putusan  arbitrase  tersebut dan mengikat para pihak.
Agar  dapat  menjadi  badan  penyelesaian  yang  ampuh,  Arbitrase  seharusnya menganut beberapa prinsip sebagai berikut:
Pertama , Efisien . Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan- badang  peradilan  umum,  penyelesaian  sengketa  lewat  arbitrase  lebih  efisien, yakni efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya. Kedua , Accessibilitas. Arbitrase  harus  terjangkau  dalam  arti  biaya,  waktu  dan  tempat.  Ketiga ,  Proteksi Hak Para Pihak , terutama pihak yang tidak mampu, misalnya untuk mendatangkan saksi  ahli  atau  untuk  menyewa  pengacara  terkenal,  harus  mendapatkan perlindungan yang wajar.
Keempat ,  Final  and  Binding. Keputusan  arbitrase  haruslah final  and  binding , kecuali  memang  para  pihak  tidak  menghendaki  demikian  atau  jika  ada  alasan- alasan  yang  berhubungan  dengan  “ due  proses”. Kelima ,  Fair  and  Just, yakni  tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya. Keenam, sesuai dengan Sence  Of  Justice dari  Masyarakat.  Dengan  demikian  akan  lebih  terjamin unsur  “ deterrant” dari  si  pelanggar,  dan  sengketa  akan  dapat  dicegah.  Ketujuh , Credibilitas. Para  arbiter dan  badan Arbitrase  yang bersangkutan  haruslah  orang- orang yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih dihormati. Arbitrase  memiliki  kelebihan  atau  keuntungan  dibandingan  dengan  proses peradilan konvensional:
1) .  prosedur  tidak  berbelit  dan  keputusan  keputusan  dapat  dicapai  dalam waktu  relatif  singkat; 2), Biaya  lebih  murah; 3), Dapat  dihindari  expose  dari keputusan di depan umum; 4), Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks; 5), Para  pihak  dapat  memilih  hukum  mana  yang  akan  diberlakukan  oleh arbitrase; 6), Para pihak bisa memilih sendiri para arbiter; 7), Dapat memilih para arbiter  dari  kalangan  ahli  dalam  bidangnya; 8), Keputusan  dapat  lebih  terkait dengan  situasi  dan  kondisi; 9) Keputusannya  umumnya final dan binding (tanpa harus  naik  banding  atau  kasasi); 10) Keputusan  arbitrase  pada  umumnya  dapat diberlakukan  dan  dieksekusi  oleh  pengadilan  dengan  sedikit  atau  tanpa  review sama  sekali; 11) Proses/prosedur  arbitrase  lebih  mudah  dimengerti  oleh masyarakat luas; 12) Menutup kemungkinan untuk dilakukan “Forum Shopping”. Meskipun  arbitrase  memiliki  kelebihan,  ia  juga  mempunyai  kelemahan  bila dibandingkan  dengan  pengadilan  konvensional  kelebihan-kelebihan,  kelemahan dan  kritikan  terhadap  arbitrase  sering  diajukan,  antara  lain  sebagai  beikut  :  a) Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafide;
b), Due prosess kurang terpenuhi; c) Kurangnya unsur finality; d) Kurangnya power untuk  menggiring  para  pihak  ke  settlement;  e)  Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan lain-lain; f) Kurangnya power untuk hak law enforcement dan eksekusi keputusan; g) Dapat menyembunyikan dispute dari “ Public Scrutiny ”;  h)  Tidak  dapat  menghasikan  solusi  yang  bersifat  preventif;  i) Kemungkinan  timbulnya  keputusan  yang  saling  bertentangan  satu  sama  lain karena  tidak  ada  sistem “presedent” terhadap  keputusan  sebelumnya,  dan  juga karena  unsur  fleksibelitas  dari  arbiter.  Karena  itu  keputusan  arbitrase  tidak predektif; j) Kualitas keputusannya sangat  bergantung pada kualitas para  arbiter
Thalis Noor C
itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase.  Oleh  karena  itu  sering  dikatakan  “An  arbitration  is  as  good  as arbitrators”;  k)  Berakibat  kurangnya  upaya  untuk  mengubah  sistem  pengadilan konvensional yang ada dan l) berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.
b. APS (ADR)
Dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  APS dikemukakan  bahwa  negara  memberi  kebebasan  kepada  masyarakat  untuk menyelesaikan  masalah  sengketa  bisnisnya  di  luar  Pengadilan,  baik  melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.
1) Konsultasi
Black’s  Law  Diction ary  memberi  pengertian  Konsultasi  adalah  “ aktivitas konsultasi  atau  perundingan  seperti  klien  dengan  konsultan  hukumnya ”.  Selain  itu konsultasi  juga  dipahami  sebagai  pertimbangan  orang-orang  ( pihak )  terhadap suatu  masalah.  Konsultasi  sebagai  pranata  ADR  dalam  prakteknya  dapat berbentuk  menyewa  konsultan  untuk  dimintai  pendapatnya  dalam  upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.
2) Negoisasi Dalam Business  Law,  Prinsiples,  Cases  and  Policy yang  disusun  oleh  Mark  E. Roszkowski disebutkan: Negosiasi proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan ( kepentingan ) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara  kompromis  dan  memberikan  kelonggaran.  Bentuk  ADR  seperti  ini memungkinkan  para  pihak  tidak  turun  langsung  dalam  bernegosiasi  yaitu mewakilkan  kepentingannya  kepada  masing-masing  negosiator  yang  telah ditunjuknya  untuk  melakukan  secara  kompromistis  dan  saling  melepas  atau memberikan  kelonggaran-kelonggaran  demi  tercapainya  penyelesaian  secara damai.  Bentuk  negosiasi  hanya  dilakukan  di  luar  pengadilan,  tidak  seperti perdamaian  dan  konsiliasi  yang  dapat  dilakukan  pada  setiap  saat,  baik  sebelum proses  persidangan  ( ligitasi )  maupun  dalam  proses  pengadilan  dan  dapat dilakukan  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Agar  mempunyai  kekuatan mengikat,  kesepakatan  damai  melalui  negosiasi  ini  wajib  didaftarkan  di Pengadilan  Negeri  dalam  jangka  waktu  30  hari  terhitung  setelah penandatangannya  dan  dilaksanakan  dalam  waktu  30  hari  terhitung  sejak pendaftarannya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  6  ayat  7  dan  8  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
3) Mediasi
Bambang Sutiyoso mendefinisikan mediasi (penengahan) sebagai mekanisme penyelesaian  dengan  bantuan  pihak  ketiga  (mediator)  yang  tidak  memihak (impartial)  yang  turut  aktif  memberikan  bimbingan  atau  arahan  guna  mencapai penyelesaian,  namun  ia  tidak  berfungsi  sebagai  hakim  yang  berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.
Pengertian  Sutiyoso  ini  selaras  dengan  pengertian  yang  diberikan  oleh Loveinhim:  “ Mediation  is  a  process  in which  two  or  more  people  involved  in a  dispute come together, to try to work out a solution to their problem with the help of a neutral third person, called the “Mediator ”.
Gerry  Goodpaster  memberikan  defnisi  mediasi  sebagai  proses  negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak  bekerja  dengan  para  pihak  yang  besengketa,  membantu  mereka  (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.

## Penyelesaian
Sengketa
25

## 4) Konsiliasi
Black’s Law Dictionary menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsiliasi adalah  penciptaan  penyesuaian  pendapat  dan  penyelesaian  suatu  sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses legitasi.
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsiliasi adalah bentuk  ADR  yang  dapat  dilakukan  dalam  proses  non  ADR,  yaitu  litigasi  dan arbitrase.  Dengan  kata  lain  yang  dimaksud  dengan  ADR  berbentuk  Konsiliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul dalam proses pengadilan dan sekaligus  menjadi  tugas  hakim  untuk  menawarkannya  sebagaimana  disebutkan dalam pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat sama  dalam  konsultasi  dan  negosiasi,  yakni  30  hari  terhitung  setelah penandatangannya  dan  dilaksanakan  dalam  waktu  30  hari  terhitung  sejak pendaftarannya. (Vide pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
5) Penilaian Ahli
Bentuk  ADR  lainnya  yang  diintrodusir  dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1990  adalah  pendapat  ( penilaian )  ahli.  Dalam  rumusan  pasal  52  Undang- Undang  ini  dinyatakan  bahwa  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  berhak  untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu  dari  suatu  perjanjian.  Ketentuan  ini  pada  dasarnya  merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai  sengketa  tertentu,  lembaga  tersebut  juga  dapat  memberikan  pendapat yang  mengikat  mengenai  suatu  hubungan  hukum  tertentu  dalam  hal  belum timbul sengketa.

## Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  bahwa  penyelesaian  sebuah  sengketa dapat ditempuh dengan memilih dua jalur, yakni jalur non peradilan ( non litigatin) atau jalur peradilan ( litigation) . Demikian juga dalam sengketa perbankan syariah dapat ditempuh dengan memilih dua jalur di atas.
Untuk  jalur  non  litigasi  dasar  hukum  formal  yang  bisa  digunakan  adalah Undang-undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS).  Model  Arbitrase  dapat  ditempuh  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  maupun  dengan  menggunakan  alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negoisasi atau mediasi.
Untuk  APS  dengan  mediasi,  secara  khusus  Bank  Indonesia  telah  memiliki aturan  tentang  mediasi  perbankan  melalui  Mediasi  Perbankan  sebagaimana Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.8/5/PBI/2006  yang  kemudian  dirubah dengan  PBI  No.10/1/PBI/2008  tentang  Mediasi  Perbankan,  termasuk  di dalamnya adalah sengketa perbankan syariah.
Dalam  PBI  No.8/5/PBI/2006  disebutkan  Mediasi  adalah  proses penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  mediator  untuk  membantu  para  pihak yang  bersengketa  guna  mencapai  penyelesaian  dalam  bentuk  kesepakatan sukarela  terhadap  sebagian  atau  seluruh  permasalahan  yang  disengketakan. Mediasi  dalam  sengketa  perbankan  diselesaikan  melalui  forum  mediasi perbankan  yang  secara  fungsional  dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia,  dengan mengajukan permohonan forum mediasi perbankan oleh nasabah terhadap suatu bank, baik bank konvensional maupun bank syariah.
Sementara  untuk  jalur  peradilan  ( litigasi) ,  berdasarkan  Undang-undang Nomor  3  tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  UU.  No.7  tahun  1989  tentang Peradilan Agama Pasal 49, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara
Thalis Noor C
mutlak ( absolute competency) untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa perbankan syariah sebagaimana bunyi lengkapnya:
Pasal 49:
“Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama Islam di bidang: a ) perkawinan; b), wais; c), wasiat; d), hibah e), wakaf; f), zakat; g), infaq; h), shadaqah; dan i) ekonomi syariah” Sementara  dalam  Penjelasan  Pasal  49  huruf  (i)  bahwa  yang  dimaksud dengan  "ekonomi  syari'ah"  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan  menurut  prinsip  syari'ah,  antara  lain  meliputi:  a.  bank  syari'ah;  b. lembaga  keuangan  mikro  syari'ah;  c.  asuransi  syari'ah;  d.  reasuransi  syari'ah;  e. reksa  dana  syari'ah;  f.  obligasi  syari'ah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.
Dengan  melihat  Pasal  49  dan  penjelasnnya  tersebut  bisa  diambil kesimpulan  bahwa  setiap  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut  prinsip  syari'ah  yang  meliputi  ke  sebelas  item  tersebut  menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kegiatan usaha perbankan syariah (poin a) juga menjadi  kegiatan  usaha  ekonomi  syariah  yang  penyelesaiannya  menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dalam hal par pihak menempuh jalur peradilan.
Pada  awalnya,  adanya  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  termasuk  di  dalamnya  adalah perbankan  syariah  merupakan  angin  segar  bagi  kaum  muslimin  (orang  yang beragama  Islam)  untuk  bisa  menyelesaikan  persoalan-persoalan  atau  sengketa terkait dengan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Akan tetapi angin segar  ini  kemudian  sedikit  berubah  manakala  pada  akhir  tahun  2008  DPR  RI mengesahkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang  mana  memberikan aturan yang saling berlawanan antara satu ayat dengan ayat lain, dan juga antara bunyi pasal dengan bunyi penjelasan.
Dalam  Pasal  55  Ayat  (1)  menyatakan:  “Penyelesaian  sengketa  Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Ayat (2): “Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai dengan isi Akad”. Ayat (3): ” Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.
Dalam penjelasannya ayat (1) berbunyi cukup jelas. Ayat (2) berbunyi “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya  sebagai  berikut:  a)  musyawarah;  b)  mediasi  perbankan;  c)  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas);  c)  melalui  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum”. Sementara untuk penjelasan ayat (3) berbunyi cukup jelas.
Dari  bunyi  pasal  dan  penjelasannya  tersebut  penulis  coba  menerjemahkan dalam satu paragraf sebagai berikut:
“Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup  peradilan  agama, kecuali para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian sengketa  dengan  jalur  lain sebelumnya ,  di  mana  penyelesaian  sengketa  tersebut dilaksanakan  sesuai  apa  yang  diperjanjikan  tersebut  sebelumnya,  yakni  bisa dengan  cara  musyawarah,  mediasi  perbankan,  melalui  Basyarnas,  atau  melalui pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum, dengan  syarat penyelesaian sengketa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah ”.
Dari  paragraf  terjemahan  tersebut  muncul  pertanyaan  model  penyelesaian yang  bagaimanakah  sebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan  ayat  (2),  yang tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah?,  apakah  musyawarah,  mediasi perbankan, Basyarnas ataukah pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri?
Penyelesaian Sengketa
27
Pertanyaan  tersebut  tidak  akan  terjawab,  karena  memang  dalam  penjelasan ayat  (3)  dinyatakan  ‘cukup  jelas’.  Artinya  semua  orang  dianggap  tahu,  model mana  yang  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan  model  mana  yang  tidak. Sementara  itu,  ini  berarti  bahwa  semua  orang  bisa  memberikan  penafsiran terhadap sesuatu yang tidak dijelaskan atau ditafsirkan secara legal oleh pembuat undang-undang.  Jika  ini  terjadi  maka  tentu  juga  akan  menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses implementasinya.
Contradictio  in  terminis ini,  tidak  saja  menimbulkan  ketidakpastian  hukum tetapi  juga  menimbulkan  kesan  dualisme  hukum,  jika  dikaitkan  dengan kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  Pasal  49  Undang-undang  Nomor  3  tahun 2006  tentang  Peradilan  Agama  dalam  hal  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam  di  bidang  ekonomi  syariah  di  mana  di  dalamnya  termasuk  sengketa perbankan syariah.
Penulis  memberikan  catatan  terhadap  terjadinya Contradictio  in  terminis ini sebagai berikut:
Pertama, Menurut  Undang-undang  Perbankan  Syariah, perbankan  syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan  kegiatan  usaha.  Sementara  bank  syariah  adalah  bank  yang menjalankan  usahanya  berdasarkan prinsip  syariah …”.  Prinsip  syariah  sendiri didefinisikan oleh UU ini sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah.  Dalam  penjelasannya  yakni  dalam ketentuan  umumnya  dinyatakan  pula  bahwa  prinsip  syariah  berlandaskan  nilai- nilai  keadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan  dan  keuniversalan  ( rahmatan  lil ‘alamin).
Di sini secara jelas menyebut istilah prinsip syariah , hukum Islam dan fatwa oleh lembaga  yang  berwenang  mengeluarkan  fatwa. Istilah-istilah  ini  merupakan  istilah yang  digunakan  dalam  terminilogis  hukum  Islam,  sehingga  persoalan  atau sengketa  perbankan  syariah  ini  tentu  tidak  semestinya  diselesaiakan  diluar kewenangan  peradilan  agama,  seperti  peradilan  umum  atau  peradilan  lainnya, karena  memang  kewenangan  secara  absolute  untuk  menangani  sengketa  hukum Islam terletak pada pengadilan agama.
Kedua, UU  ini  memberikan  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  dalam perbankan  yakni  musyawarah,  mediasi  perbankan,  Basyarnas  atau  pengajuan perkara  ke  Pengadilan  Negeri,  sesuai  akad  yang  telah  diperjanjikan.  Meskipun dalam  hukum  perikatan  terdapat  asas  kebebasan  berkontrak  di  mana  sesorang bebas  untuk  melakukan/tidak  melakukan  perjanjian,  melakukan  perjanjian dengan  siapapun,  menentukan  isi  dan  syarat perjanjian,  klausula  perjanjian, bentuk perjanjian  (lesan,  tertulis),  kebebasan  lain  asal  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan.  Akan  tetapi  dalam  hukum  Islam  juga  dikenal asas personalitas  keislaman, yakni  hubungan  keperdataan  antara  orang-orang yang  beragama  Islam  yang  terkait  dengan  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah,  dan  ekonomi  syariah,  yang  mana  urusan  ini menjadi  kewenangan  absolut  dari  Pengadilan  Agama  (Vide  Pasal  49  UU  No.3 tahun  2006  jo  Pasal  1  ayat  (1)  dan  Pasal  2  UU  No.7  tahun  1989).  Ada  pula  asas penundukan hukum yang mengharuskan seseorang baik itu muslim maupun non muslim yang mengikatkan diri dalam sebuah perikatan syariah untuk tunduk dan terikat pada mekanisme hukum yang mengatur perikatan syariah.
Selain  itu  pilihan  forum  penyelesaian  sebagaimana  Pasal  49  ayat  (2)  tidak boleh  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  yang  didasarkan  oleh  fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia.  Sementara  jika  merujuk  pada  fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), hampir seluruh fatwa tentang urusan perbankan
Thalis Noor C
syariah,  DSN  selalu  memfatwakan  setiap  penyelesaian  sengketa  melalui musyawarah dan atau melalui badan arbitrase syariah.
“Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  dan  jika  terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”
Dengan  merujuk  fatwa  DSN  tersebut,  maka  forum  penyelesaian  sengketa yang  sesuai  prinsip  syariah  yang  difatwakan  oleh  Mejelis  Ulama  adalah musyawarah dan juga melalui badan arbitrase syariah. Musyawarah di sini dalam penafsiran kontekstual bisa diartikan dengan proses ADR yakni negoisasi ataupun mediasi, sebagaimana ditentukan oleh UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.  Dan  untuk  proses  mediasi,  BI  telah  juga  mengatur  proses  penyelesaian melalui  forum  mediasi  perbankan  yang  di  fasilitasi  oleh  Bank  Indonesia berdasarkan  PBI  No.8/5/PBI/2006  yang  kemudian  dirubah  dengan  PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  jalur  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah berdasarkan UU No.21 tahun 2008 yang bisa penulis simpulkan adalah:
Pertama, untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 49 ayat (1);
Kedua, untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar peradilan ( non litigation) dilakukan  sesuai  dengan  cara-cara  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip  syariah  yang  telah  difatwakan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  yakni: musyawarah  (dapat  dengan  wujud  negoisasi  atau  mediasi)  atau  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  atau  Basyarnas  (  Pasal  49  ayat  (2)  dan  (3).  Sementara  untuk penyelesaian  melalui  pengadilan  umum,  dalam  hemat  penulis  diperkenankan sepanjang  bukan  termasuk  dalam  hal-hal  yang  terkait  dengan  asas  personalitas keislaman yakni diluar Sembilan (9) bidang sebagaimana tertutang dalam Pasal 49 UU No.3 tahun 2006.
Terjadinya contradictio in terminis ini sekaligus juga menunjukkan si perumus undang-undang  tidak  memahami  asas  personalitas  keislaman  yang  telah  lebih dulu  digunakan  sebagai  bagian  tidak  terpisahkan  dari  kewenangan  abosulut ( absolute  competency) Pengadilan  Agama,  yakni  pada  Undang-undang  Nomor  7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

## KESIMPULAN
Upaya menyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur yakni jalur peradilan ( litigation) , dan jalur diluar peradialn ( non-litigation) . Dalam tradisi Islam,  keduanya  juga  digunakan  untuk  menempuh  penyelesaian  suatu  sengketa, akan tetapi penyelesaian secara damai ( shulh) merupakan sebaik-baik penyelesaian ( as-shulhu  khair) .  Penyelesaian  melalui  jalur  peradilan  merupakan  jalan  terakhir ( ultimum remidium) dalam menyelesaian suatu sengketa, meskipun hasilnya belum tentu  memuaskan  dan  memerlukan  banyak  pengorbanan  baik  waktu,  tenaga maupun biaya.
Sengketa  perbankan  syariah  sebagai  suatu  bagian  dari  sengketa  ekonomi syariah  yang  merupakan  sengketa  yang  menggunakan  asas  personalitas keislaman.  Asas  personalitas  keislaman  mendasarkan  pada  sengketa  terhadap urusan-urusan antara orang-orang muslim, yang berdasarkan UU No.7 tahun 1989 dan juga UU No.3 tahun 2006 menjadi domain absolute dari Pengadilan Agama.
Undang-undang  No.21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  telah mengacaukan  asas  personalitas  keislaman  dengan  menambahkan  opsi penyelesaian sengketa dilingkungan peradilan umum. Harus ada upaya revisi atas klausula tersebut dalam rangka harmonisasi aturan hukum sehingga tidak terjadi overlapping antara  satu  aturan  dengan  aturan  yang  lain  yang  pada  gilirannya menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  juga  merugikan  masyarakat. Wallahu’alam.
Penyelesaian Sengketa
29

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah;  Sebuah  Kewenangan  Baru Peradilan  Agama, Makalah Diskusi  Panel  Dalam  Rangka  Dies  Natalis Universitas YARSI ke 40 pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2007 di Kampus YARSI Jakarta.
Ahmad  Warsun  Al-Munawwir, Kamus  Al-Munawwir, Pesantren  Krapyak, Yogyakarta, 1984.
Aidit  Ghazali, Islamic  Thinkers  on  Economics,  Administration  and  Transaction, Vol.I, Quill Publishers, 1991 Al Mawardi, Al Ahkam al Sulthaniyyah , Darr al Fikr,Bairut, Libanon, 1960. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama, Jakarta, 1980. Bambang Sutiyoso, Penyelesain Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta, 2006, Garry Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9 , ELIPS,1999 Ghani Gunawan Idat, Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011 , Jakarta, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2010. Haula Adolf dan A. Candrawulan, Yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID, DALAM Varia Peradilan , Nomor 54, Maret 1990, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta 1990 Jaih  Mubarak,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia”  dalam www.badilag.net/artikel
Liwis Ma’luf, Al Munjid al Lughoh wa al- A’lam, Daar al Masyriq , Bairut,tt. Lovenheim, Peter, How to Mediate Your Dispute, Nolo-Press, Berkeley, 1996 M. Quraisy Shibah, Wawasan Al- Qur’an, Mizan, Jakarta, 2000.
M. Yahya Harahap, Arbitrase , Pustaka Kartini, Jakarta 1991.
Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) , Jakarta, 2008. Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis , cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
Said Agil Husein al Munawar, Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam,Dalam Arbitrase Islam di Indonesia,BAMUI & BMI, Jakarta,1994. Steven H. Gifis, Law Dictionary, Barron’s Educational Series Inc, New York USA 1984 Syafi’i Antonio “Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum” . Sambutan Gubernur BI. Thalis Noor Cahyadi, Signifikansi Ombudsman dalam Menegakkan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam, M.A.  Thesis,  Universitas Gadjah Mada, 2010 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Wahbah  Az  Zuhaili, Al  Fiqh  al  Islam  wa  Adillatuhu, Juz  IV  (2005)  Dar  El  Fikr, Damaskus Syria.