Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 02 September 2019

## KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE SHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
Oleh: Ahmad Ansyari Siregar SH.MH Dosen Tetap FH Universitas Labuhanbatu Email : ansyarisiregar@gmail.com

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  membuat  manusia  menikmati  segala  kemudahan  dalam  mendapatkan informasi yang begitu mudah, bahkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam jual beli tanpa bertemu langsung dengan penjual bahkan sampai antar negara. Hal ini dapat dilakukan dengan transaksi jual beli online melalui media elektronik yaitu hanya menggunakan telfon genggam atau sekarang  disebut  dengan  Android.  Jual  beli  online  berkembang  sesuai  dengan  zamannya  dahulu dilakukan dengan melalui Blackberry Messanger dan sekarang berkembang dengan aplikasi jual beli online yang ada terdapat di Android, dengan menggunakan jaringan internet sesuai dengan provider sellular masing-masing pengguna. Dalam melaksanakan jual beli online diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 perubahan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta diatur juga dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pelaksanaan jual beli Online tidak dapat dihindari pula dari perbuatan nakal Penjual bahkan Pembeli, dalam perbuatan wanprestasi.
Kata Kunci: Perjanjian jual beli, transaksi elektronik, wanprestasi

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kebutuhan manusia semakin meningkat dan  semakin  berkembang  disetiap  waktu. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat  selalu  melakukan  transaksi  jual beli  untuk  mendapatkan  sesuatu  barang  yang menjadi kebutuhan dalam masyarakat. Kebutuhan  itu  baik  berupa  sandang,  pangan dan papan.
Perkembangan  zaman  yang  disebut dengan era globalisasi di manfaatkan beberapa pelaku  usaha  mencoba  memasarkan  produk atau  barang  mereka  dengan  mempergunakan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk dapat mendapatkan keuntungan
1 Handibasyri, Perkembangan Bisnis Jual Beli Online, dalam, http://handibasyri.
blogspot.com/2010/11/perkembangan-bisnis-jual-beli-
yang lebih banyak dan memperluas jangkauan dagangan mereka dengan cara mempromosikan  barang  dengan  jaringan internet yang disebut dengan jual beli online.
Jual beli online di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat, perkembangannya  meliputi  berbagai  macam usaha,  hal  ini  dapat  di  lihat  dengan  semakin banyaknya  bermunculan  toko-toko  online, contohnya  saja  ada  yang  menjual  makanan secara  online,  baju,  bahkan  mobil  dan  rumah pun bisa di perjualbelikan secara online. 1
Jual  beli  melalui  media  elektronik  ini banyak  dipilih  sebagian  masyarakat  karena tidak  membuang  waktu  dan  tenaga.  Hanya duduk didepan komputer ataupun laptop dapat
online.html, di unduh pada tanggal 23 Maret 2013. Jam 14.39 wib
melakukan  transaksi  jual  beli.  Transaksi  jual beli ini tidak terlepas dari adanya perkembangan internet yang menjadi kebutuhan  sehari-hari  masyarakat  sekarang ini.
Negara
Indonesia memiliki perkembangan  transaksi  jual  beli  melalui media internet sudah di kenal sejak tahun 1996 dengan  munculnya  situs  Sanur.co.id  sebagai toko buku online pertama. 2 Namun, eksistensi transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  melalui media  internet  pada  saat  itu  tidak  terlalu berkembang dan tidak menjadi fenomena yang besar  dikarenakan  minoritasnya  masyarakat indonesia yang mengenal teknologi.
Perkembangan  jual  beli  online  tidak hanya sampai pada titik ini saja. Perkembangan  zaman  terus  berkembang dengan  era  globalisasi  yang  memaksa masyarakat untuk terus mengikuti perkembangannya. Perkembangan itu membentuk  suatu  sistem  jual  beli  yang  baru dengan  secara  spontan  berkembang  dalam kehidupan di masyarakat dengan pemanfaatan jaringan telepon selular yang dilakukan pelaku usaha  atau  individu  dengan  melalui  jaringan sosial  Blackberry  Messanger  (selanjutnya disebut  BBM)  yang  terdapat  pada  telepon genggam  smart  phone  Blackberry,  dan sekarang  berkembang  melalui  media  Internet yang  semakin  berkembang  kepada  arah penggunaan  Gadget  canggih  yang  memiliki
2 Esther Dwi Magfirah, Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce, http://husnul-chan.blogspot.com/
, diakses pada tanggal 23 Maret 2013. 14.50 wib
sistem jaringan Internet yang lebih berkembang  hanya  dengan  menggunakan Telefon Sellular/Telfon Genggam yang didalam  perkembangannya  membuat  banyak Vendor-Vendor  membuat  aplikasi-aplikasi dan  situs  jual  beli  online  yang  lebih berkembang lagi dan memberikan kemudahan bagi  masyarakat  dalam  memilih  barang  yang akan dibeli.
Para pelaku usaha baik individu maupun sebuah  produsen  besar  sudah    banyak mempergunakan sistem online dalam melakukan  transaksi  jual  beli  ini.  Salah  satu alasannya  adalah  dimana  pengguna  telefon sellular  di  Indonesia  maupun  di  beberapa negara  sangat  berkembang  pesat  dan  hampir dari seluruh lapisan masyarakat menggunakannya.  Perkembangan  semacam ini  di  manfaatkan  beberapa  orang  untuk mencoba  mendapatkan  keuntungan  atau mencoba  melakukan  usaha  kecil-kecilan bahkan  untuk  lebih  mempermudah  bagi produsen  atau  pengusaha  dalam  melakukan usaha yang mereka jalankan
1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan  yang  akan  dibahas  mengenai keabsahan  dan  akibat  hukum  terhadap transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  melalui Online Shop yakni:
1. Bagaimana keabsahan hukum atas transaksi elektronik berdasarkan
KUHPerdata  dan  dari  sudut  pandang berdasarkan  Undang-undang  UU  No.  19 tahun 2016 tentang ITE atas revisi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE ?
2. Bagaimana  akibat  hukum  yang  timbul dalam  transaksi  jual  beli  melalui  sistem online jika terjadi suatu wanprestasi?

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1 Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  mengenai  “Keabsahan  dan Akibat  Hukum  Terhadap  Jual  Beli  Yang Dilakukan  Melalui  Online  Shop”  merupakan penelitan  hukum  Normatif.  Penelitian  hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  sistem perjanjian  jual  beli  yang  terdapat  dalam KUHPerdata, serta pengaturan transaksi yang dilakukan  dengan  media  elektronik  dengan yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE di ubah menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE.
Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya. Penelitian normatif selalu mengambil  isu  dari  hukum  sebagai  norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi prespektif  tentang  suatu  peristiwa  hukum. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar
3 Soemitro Ronny Hanitijo, 1990 Metodologi penelitian hukum dan jurimetri,Ghalia Indonesia,jakarta,1990 hal.146
penentu  apakah  suatu  peristiwa  sudah  benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. 3
2.2 Sumber Bahan Hukum
Penelitian hukum normatif yang menitikberatkan  pada  studi  kepustakaan  dan berdasarkan  pada  data  sekunder,  maka  bahan hukum yang digunakan dapat digunakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu: 1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari peraturan per-Undang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. 4 Seperti peraturan per-Undang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  terdiri  atas  buku-buku  teks yang  ditulis  oleh  ahli  hukum  yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi  dan  hasil-hasil  symposium mutakhir  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian. 5 Dalam  penelitian  ini,  bahan hukum  skunder  yang  digunakan  adalah berupa  buku-buku  rujukan  yang  relevan,
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141
5 Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia,
2008), hal.295
hasil  karya  tulis  ilmiah,  dan  berbagai makalah yang berkaitan.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  skunder 6 berupa  kamus  hukum, ensiklopedi, surat kabar, artikel, internet.

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data
Bahan  penelitian  ini  diperoleh  dengan penelitian kepustakaan. Bahan- bahan dikumpulkan  dan  dicatat  menjadi  kutipan langsung, ikhtisar dan analisis. Studi kepustakaan digunakan terutama untuk mengumpulkan  data-data  melalui  pengkajian terhadap  peraturan  per-Undang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang  berkaitan  yang  berkaitan  dengan penulisan ini. Penelitian ini juga menggunakan alat  pengumpulan  data  berupa  wawancara yang dalam hal ini dilakukan kepada beberapa masyarakat

## III. PEMBAHASAN
Transaksi  jual  beli  sebenarnya  secara historis  dahulu  dilakukan  dengan  tukar- menukar barang. Tukar-menukar yang dilakukan  misalnya;  si  A  ingin  memiliki sebuah sapu namun dia harus menukarkannya dengan  barang  yang  dimilikinya,  si  A  harus mencari  seseorang  yang  memiliki  sapu  dan sepakat mereka untuk tukar-menukar barang.
6 Ibid.
Keadaan  ini  di  anggap  tidak  efektif dikarenakan  tukar-menukar  tersebut  dapat merugikan  salah  satu  pihak,  karena  keadaan benda-benda  yang  mereka  tukar  terkadang tidak sepadan jika di jumlahkan dengan nilai. Berdasarkan keadaan ini pemerintah melakukan pemberlakukan uang sebagai nilai tukar  agar  masyarakat  tidak  kesulitan  dalam mencapai  kesepakatan  jual  beli  yang  ingin  di lakukan.
Sistem  jual  beli  terus  berkembang  dan meningkat  seiring  perkembangan  zaman.  Era globalisasi  yang disebut-sebut dalam ruangan publik  serta  mengenai  transformasi  atau perubahan sosial yang terjadi saat ini, jual beli berkembang  mengikuti  teknologi  yang  ada. Sistem serta kinerja jual beli yang pernah ada di  anggap  lama  oleh  sebagian  orang  menjadi mudah  dan  singkat  serta  menghemat  waktu dalam pengerjaannya.
Walaupun  keadaan  globalisasi  tidak dapat  di  gambarkan  seluruhnya  mengenai fenomena baru yang ada, globalisasi sekarang sering di gambarkan sebagai penyusutan ruang dan  waktu.  Perkembangan  teknologi  dan informasi  menjalar  secara  perlahan  dan mempengaruhi  seluruh  aspek  kehidupan manusia  sehubungan  dengan  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  terutama pada  teknologi  informasi  yang  membawa kepada  perkembangan  sistem  transaksi  jual beli yang lebih modren lagi.
Perkembangan teknologi membawa perkembangan kepada dunia perdagangan dan dunia  bisnis.  Perkembangan  yang  paling mutakhir,  terlihat  pada  sebuah  transaksi  jual beli  yang  inovatif  yang  mengikuti  kemajuan teknologi  di  bidang  media  komunikasi  dan informasi.
Munculnya  komputer  dan  jaringan internet  sebagai  teknologi  yang  di  ciptakan dari era globalisasi sebagai sarana perkembangan  teknologi  dan  inforamasi membawa perubahan dalam masyarakat dalam melakukan  transaksi  jual  beli.  Keadaan perkembangan  teknologi  ini  di  manfaatkan beberapa  pelaku  usaha  dalam  mempermudah kegiatan  jual  beli  yang  bertujuan  untuk menyebarkan  jangkauan  penjualan  serta mempermudah kinerja pemasaran.
Menurut  sejarah,  internet  pertama  kali muncul  pada  Tahun  1969  di  amerika  serikat, dimana  di  bentuk  suatu  jaringan  komputer  di University  of  California  di  Los  Angles, University  of  California  di  Santa  Barbara, University  of  Utah  dan  Institut  penelitian Stanford. 7
Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan  dunia  menjadi  tanpa  batas (bordeless)  dan  menyebabkan  perubahan sosial  secara  signifikan  berlangsung  begitu cepat.  Teknologi  informasi  dan  komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang  memudahkan  kegiatan  manusia  sebagai
7 Mariam Darus Badarulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal 267
pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. 8
Saat  ini  transaksi  e-commerce  telah menjadi  bagian  dari  perniagaan  nasional  dan intenasional.  Contoh  untuk  membayar  zakat atau qurban pada saat Idul adha, atau memesan obat-obatan  yang  bersifat  sangat  peribadi, orang  cukup  melakukan  melalui  internet. 9 Keadaan  seperti  ini  menunjukkan  bahwa perkembangan  di  bidang  informasi  dan teknologi  berkembang  secara  terus  menerus dan  membawa sistem jual beli dalam keadaan yang berbeda dari sebelumnya.
Sistem  jual  beli  yang  berkembang dengan  teknologi  informasi  yang  ada, membawa  hampir  seluruh  barang  dapat menjadi  objek  jual  beli  yang  di  lakukan melalui  internet.  Objek  jual  beli  yang dimaksud berupa barang-barang bergerak yang dapat diperjual belikan melalui media internet sedangkan  barang  tidak  bergerak  seperti rumah  dan  tanah  tidak  dapat  dilakukan transaksi  jual  belinya  melalui  internet,  tapi tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  barang tidak  bergerak  juga  bisa  menjadi  objek  jual beli  secara  online  hanya  saja  media  internet hanya  di  jadikan  sebagai  media  promosi terhadap  objek  yang  ingin  di  jual,  misalnya seseorang  ingin  menjual  tanahnya,  dia melakukan promosi melalui internet, dalam hal ini  jika  seseorang  yaitu  si  calon  pembeli tertarik  terhadap  objek  tanah  tersebut,  si
8 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004) Hal 1.
9 Ibid, hal 2
pemilik tanah dan si calon pembeli hanya bisa melakukan  tukar  informasi  mengenai  objek tersebut  serta  menentukan  harga  yang  akan dibayarkan  dan  selanjutnya  akan  melakukan perjanjian pertemuan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tanah yang mana akan dilakukan didepan notaris.
Setelah  perkembangan  internet  muncul dan makin berkembang, ada suatu perkembangan  lagi  terjadi  didalam  dunia telekomunikasi  yang  berupa  alat  komunikasi jarak  jauh  yang  disebut  Handphone  (Telepon genggam)  perkembangan  ini  merubah  cara dalam melakukan komunikasi terhadap keluarga  maupun  kerabat,  yang  mana  dahulu kegiatan  ini  dilakukan  dengan  berbalas  surat melalui  kantor  pos  bahkan  sebelumnya dilakukan  melalui  pengiriman  surat  dengan jasa burung merpati.
Para  pelaku  usaha  melihat  peluang  dan memanfaatkan  perkembangan  telekomunikasi dengan  menggunakan  alat  telekomunkasi berupa  Android  yang  menggunakan  jaringan Internet  yang  di  dalamnya  terdapat  jaringan sosial yang di sebut dengan aplikasi Jual Beli Online,  mereka  mengepakkan  sayap  bisnis nya.
Cara  transaksi  bisnis  seperti  ini  disebut dengan M-Commerce atau Mobile Commerce yaitu  hampir  sama  dengan  transaksi  jual  beli yang  dilakukan  dengan  E-Commerce  yang mana  sistem  jual  beli  yang  dilakukan menggunakan media elektronik. Namun dalam M-Commerce    jaringan  yang  di  pakai  adalah jaringan  dari  suatu  provider  atau  suatu
penyedia  layanan  jaringan  telekomunikasi seperti  yang  banyak  di  ketahui  misalnya; Telkomsel,  Indosat,  Xl,  dll.  Sampai  pada masanya Penggunaan Blackberry Messangger telah  berkurang  karena  sejarah  mencatatkan sebuah  trobosan  baru  dalam  perkembangan Telekomunikasi  melalui  sistem  yang  disebut Android/Os  yang  terdapat  dalam  sebuah Gadget/Telfon Genggam, yang mana membuat kita  dipermudah  dalam  segala  urusan  dalam berkomunikasi.  Dimana  sistem  ini  membuat Peluang besar para Pedagang mengembangkan usahanya  melalui  Provider  aplikasi  Jual  Beli sistem Android/OS.
3.1 Keabsahan Hukum Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari KUHPerdata  dan  UU  ITE  No.  19 Tahun 2019
Perkembangan  zaman  telah  banyak merubah  sistem  jual  beli  yang  hidup  dalam masyarakat. Perubahan-perubahan ini mestinya dapat di pantau oleh hukum agar sifat dan tujuan jual beli itu tidak melanggar aturan hukum  yang berlaku.  Kegiatan jual beli yang berkembang  sekarang  seiring  meningkatnya teknologi yang  semakin canggih merubah cara melakukan transaksi jual beli. Keadaan ini jika tidak berhati-hati dalam melakukan pengaturannya, maka akan timbul kekacauan.
Ethan  Katsh,  guru  besar  University  of Massachusetts  menyebutkan  bahwa  ada keterkaitan  yang  erat  antara  waktu  (time), ruang  (space)  dan  hukum  (law).  Perubahan dan  perkembangan  yang  cepat  dari  teknologi
membawa  akibat  penggunaan  ruang  yang semakin  mendesak  dan  dalam  hal  ini  harus dibarengi  dengan  rules  of  conduct  (aturan hukum  yang  memadai). 10 Perkembangan teknologi    informasi  dan  telekomunikasi dimanfaatkan beberapa orang untuk mendapatkan  keutungan  dengan  melakukan perjanjian  jual  beli  melalui  internet  atau  alat komunikasi  yang  makin  berkembang  harus diiringi  dengan  aturan  hukum  yang  memadai dengan  kata  lain  hukum  harus  dapat  melihat perkembangan di dalam masyarakat tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum.
Jual beli yang sering dilakukan sekarang melalui Android yaitu perangkat yang terdapat dalam Smart Phone, yang memang mempermudah  pembeli  dan  Penjual  tanpa batas  waktu  dan  ruang  dalam  mencapai keinginannya untuk memperoleh suatu barang, namun terkadang jual beli seperti ini memiliki menimbulkan  pertanyaan  hukum  mengenai keabsahan dan akibat hukumnya.
Dalam jual beli yang dilakukan melalui Online  harus  tetap  pada  aturan  hukum  yang ada  yang  didasarkan      pada  syarat  sahnya perjanjian  pada  pasal  1320  KUHPerdata. syarat  sahnya  perjanjian  memang  diperlukan dalam setiap transaksi jual beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara elektronik.
Perkataan “semua perjanjian yang dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka yang membuatnya” sebagaimana
10 Amir Syamsuddin, Hukum Siber, Jurnal Keadilan, Vol 1 No 3, September 2001, Penerbit Pusat Kajian Hukum dan Keadilan. Hal. 6
pasal  1338  KUHPe  rdata  menganut  asas kebebasan  berkontrak,  maksudnya  bahwa: “setiap  orang  boleh  mengadakan  perjanjian apa  saja,  walaupun  belum  atau  tidak  diatur dalam  undang-undang.  Walapun  berlaku  asas ini,  kebebasan  berkontrak  tersebut  dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang- undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”. 11
Syarat  sahnya  perjanjian  yang  di  atur dalam  pasal  1320  KUHPerdata  memiliki syarat sebagai berikut:
1. Kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Berdasarkan  hal  di  atas  ada  2  (dua) perbedaan  atas  syarat  sahnya  perjanjian  yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat  subyektif  yang  terdapat  dalam  syarat pertama dan kedua serta syarat obyektif yang terdapat dalam syarat ketiga dan keempat yang memiliki konsekuensi sebagai berikut:
Kalau  syarat-syarat  subyektif  tidak dipenuhi,  perjanjian  dapat  dibatalakan  oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau  yang  memberikan  kesepakatan  secara tidak  bebas.  Hak  untuk  meminta  pembatalan perjanjian  ini  dibatasi  dalam  5  Tahun (1454BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut  tetap  mengikat.  Sedangkan  kalau syarat-syarat  obyektif  yang  tidak  dipenuhi, perjanjiannya  batas  demi  hukum,  artinya semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan sehingga tiada dasar  untuk  saling  menuntut  dimuka  hakim (pengadilan). 12
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 84
12 H.Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,(Bandung: Alumni,2004), hal 213
Sebelum  Undang-undang  No.  11  tahun 2008  tentang  ITE  dan  telah  direvisi  menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE di sahkan dan diterapkan dalam kegiatan yang berkenaan dengan  dunia  informasi  dan  transaksi  yang menggunakan  media  elektronik,  baik  para pelaku  usaha  maupun  masyarakat  umum secara  bebas  tanpa  batas  untuk  melakukan kegiatan  yang  dilakukan  melalui  media elektronik. Tanpa batas yang dimaksud adalah tidak  ada  aturan  hukum  yang  membatasi kegiatan  yang  dilakukan  melalui  media elektronik tersebut.
Bisnis online merupakan fenomena yang menarik  di  awal  2000-an,  di  tahun  itu  bisnis online  masih  dikenal  oleh  sedikit  masyarakat Indonesia.  Bahkan  yang  mengenalnya  hanya orang-orang yang berlatar belakang pendidikan  tinggi. 13 Dapat  dilihat  bahwa  jual beli  online  yang  dilakukan  melalui  media elektronik di kenal di Indonesia jauh sebelum Undang-undang  No.  11  Tahun  2008  tentang ITE di sahkan dan telah di revisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE.
Sebelum keluarnya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan E-Commerce diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan  seperti,  Undang-undang  No.  12 tahun 2002 tentan Hak Cipta, Undang-undang No.  14  tahun  2001  tentang  Paten,  Undang- undang  No.15  tahun  2001  tentang  Merek, Undang-undang Telekomunikasi No. 36 tahun
13 Anne ahira, Bisnis Masa Depan, dalam http://www.anneahira.com/bisnis-masa depan.htm, di Unduh pada tanggal 5 Desember 2013, jam 23.37 Wib
14 scribd, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce, dalam http://id.Scribd
1999, Undang-undang No. 8 tahun 1999, dan lain-lain. 14
Kekosongan  hukum  sempat  dirasakan dalam pengaturan hukum tentang E-commerce menimbulkan masalah-masalah seperti:
1. Otentikasi  subjek  hukum  yang  membuat transaksi melalui internet;
2. Saat terjadi perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secata hukum;
3. Objek yang diperjualbelikan;
4. Mekanisme peralihan hak;
5. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi baik  penjual,  pembeli,  maupun  para pendukung  seperti  perbankan,  internet service provider (ISP), dan lain-lain;
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
7. Mekanisme penyelesaian sengketa;
8. Pilihan  hukum  dan  forum  peradilan  yang berwenang dalam penyelesaian sengketa;
9. Masalah  perlindungan  konsumen,  HAKI dan lain-lain. 15
Walaupun Undang-undang No.11 tahun 2008  tentang  ITE  telah  direvisi  menjadi  UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE disahkan  dan diterapkan, secara umum semua kegiatan yang berkenaan  dengan  suatu  perjanjian  terutama perjanjian jual beli menggunakan dasar hukum dari  pasal  1320  KUHPerdata.  Begitu  juga dengan perbuatan perdagangan atau teransaksi jual  beli  yang  dilakukan  melalui  media elektronik  yang  berkembang  sebelumnya menggunakan  aturan  hukum  yang  ada  dalam KUHPerdata.
Munculnya  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  ini  pada  selasa,  25  Maret  2008
.com/Doc/21576787/perlindungan-konsumen-dalam- transaksi-e-commerce, di unduh pada tanggal 5 Desember 2013, pukul 23. 38 Wib
15 Ibid.
yang  mana  sebelumnya  berupa  Rancangan Undang-undang  (RUU)  yang  di  setujui  DPR dan di sahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI sehingga menjadi Undang-undang ITE. Undang-undang  ini  merupakan  trobosan  baru dalam  dunia  hukum  di  Indonesia  yang  mana Undang-undang  ini  menjadi  Undang-undang Cyber Law pertama.
Pengaturan yang terdapat dalam
Undang-undang  ini  cukup  luas  serta  banyak hal  yang  menjadi  sorotan  dalam  Undang- undang  ini  terutama  pada  tindakan  pelaku usaha  dalam  memanfaatkan  teknologi  dalam menjalankan usahanya.
Undang-undang  ini  sangat  di  tunggu bagi  para  pelaku  usaha  maupun  konsumen, dikarenakan perkembangan teknologi membuat  aparat  hukum  dan  peraturan  yang sebelumnya  tidak  dapat  memantau  dan melindungi  subjek  hukum  dalam  kegiatan- kegiatan yang di lakukan melalui dunia maya yang  mana  pengaruh  globalisasi  dengan menggunakan sarana  teknologi  informasi dan komunikasi  telah  mengubah  pola  hidup masyarakat,  dan  berkembang  dalam  tatanan kehidupan  baru  dan  mendorong  terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya,pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.
16 Ibid, Hal. 40
17 Heru Kuswanto,  Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet(Tinjauan dari
Undang-undang  RI  Nomor  11  Tahun 2008 tentang ITE adalah wujud dari tanggung jawab  yang  harus  di  emban  oleh  negara  dan telah di revisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, untuk memberikan perlindungan maksimal  pada seluruh  akitvitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri  agar  terlindungi  dengan  baik  dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. 16
Transaksi    jual  beli  yang  dilakukan melalui  alat  elektronik  dalam  transaksi elektronik,  harus  memiliki  kekuatan  hukum yang  sama  dengan  kontrak  konvensional. Sebagaimana  di  tentukan  pada  Pasal  18  ayat (1)  UUITE  yang  berbunyi  “Transaksi elektronik yang di tuangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. 17 Para pihak yang  saling  mengikatkan  diri  berasal  dari kesepakatan  yang  disetujui  oleh  masing- masing  pihak,  seperti  yang  terdapat  dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai kesepakatan  para  pihak  yang  diutamakan untuk  melanjutkan  setiap  perbuatan  dalam suatu perjanjian.
Nilai  dari  pasal  1320  mengenai  syarat sahnya  perjanjian  tidak  seluruhnya  terdapat dalam  Undang-undang  No.  11  Tahun  2008 tentang  ITE.  Hanya  terdapat  beberapa kesesuaian yang dalam pasal 1320
KUHPerdata  dengan  isi  dari  Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu :
Buku III KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008), Jurnal Hukum Volume xx. No.20, April 2011. hal. 58
1. Kesepakatan Para Pihak
Kesepakatan  para  pihak  diperlukan dalam sebuah perjanjian termasuk dalamtransaksi  jual  beli  yang  dilakukan melalui Online Shop. Kesepakatan para pihak diatur  dalam  pasal    19  tentang  kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati.
Perjanjian  jual  beli  yang  di  lakukan melalui  media  elektronik  di  tegaskan  dalam pasal 19 UUITE artinya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dinyatakan bahwa dalam prakteknya perjanjian  elektronik  di  perbolehkan  atau  sah dengan menggunakan alat elektronik misalnya dengan  komputer  atau  dengan  alat  elektronik lainnya  yang  bisa  digunakan  sebagai  alat komunikasi antara penjual dan pembeli.
Setiap  percakapan/komunikasi  yang dilakukan  melalui  Online  Shop  antara  para pihak  yaitu  penjual  dan  pembeli  dapat dijadikan alat bukti dan sebagai salah satu alat pembuktian  dalam  menerangkan  perjanjian yang  dilakukan  antar  pihak  dengan  dasar kesepakatan bersama.
2. Kecakapan
Kecakapan  dalam  bertindak  sangat diperlukan  dalam  suatu  perjanjian.  Termasuk dalam  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan melalui  Online  Shop.  Namun  dalam  Undang- undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE tidak diatur  mengenai  kecapakan  seseorang  dalam melakukan  transaksi  ataupun  mengakses informasi melalui media elektronik.
Mengenai  kecakapan  memang  tidak diatur  dan  dibatasi  oleh  undang-undang  ini, Hal  ini  tentu  tidak  sesuai  dengan  nilai  yang terdapat  dalam  pasal  1320  KUHPerdata, karena  pengguna  dari  media  elektronik  di tujukan  kepada  seluruh  masyarakat  untuk mendapatkan  informasi  yang  luas  dan  tanpa batas.
Namun mengenai kecakapan para pihak yang  melakukan  transaksi  melalui  media Android  atau  media  elektronik  lainnya  tidak dipermasalahkan  para  pihak  maka  dengan kesepakatan  tersebut  transaksi  jual  beli  dapat di  lanjutkan,  tapi  juga  dapat  dibatalkan  jika memang diinginkan para pihak atau salah satu pihak.
3. Suatu Hal Tertentu
Suatu hal tertentu merupakan pokok dari suatu  transaksi  jual  beli,  inti  dari  suatu transaksi jual beli adalah mengenai objek atau barang yang akan di perjual beli kan. Suatu hal tertentu merupakan suatu benda yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli oleh penjual.
Dalam  Undang-undang  No.  11  Tahun 2008  tentang  ITE  di  jelaskan  dalam  pasal  9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap dan  jelas  mengenai  syarat  kontrak,  produsen, dan produk yang ditawarkan. Jadi dalam pasal ini di jelaskan bahwa suatu hal tetentu tersebut harus ditentukan jenis produk yang ditawarkan.
4. Suatu Sebab Yang Halal
Dalam suatu transaksi jual beli, hal yang paling  perlu  di  ingat  adalah  barang  yang
menjadi objek jual beli tidak boleh bertentangan  dengan  Undang-undang  yang berlawanan  dengan  ketertiban  umum  dan kesusilaan.
Undang-undang  No.11  Tahun  2008 menegaskan  bahwa  setiap  perbuatan  yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat merugikan orang lain baik mengenai informasi sampai  kepada  sistem  transaksi  tidak  boleh bertentangan  dengan  Undang-undang  ITE yang  terdapat  dalam  BAB  VII  mengenai perbuatan yang dilarang. Jika dalam transaksi jual beli melalui BBM maupun melalui media elektronik  lainnya  hal  ini  dilanggar  maka kesepakatan  perjanjian  untuk  melakukan transaksi jual beli dapat batal demi hukum.
3.2 Akibat  Hukum  Yang  Timbul  Dalam Transaksi  Jual  Beli  Melalui  Bbm Dalam Perbuatan Wanprestasi
1. Resiko  Yang  Dapat  Terjadi  Dalam
Transaksi  Jual  Beli  Yang  Dilakukan Melalui Online Shop Dalam hal ini selain keuntungan yang di berikan  oleh  sistem  jual  beli  yang  dilakukan melalui  media  elektronik  terutama  melalui Online  Shop  tidak  dapat  dihindari  ada beberapa masalah yang  menjadi resiko dalam kegiatan  semacam  ini.  Karena  dalam  hal apapun  akan  tetap  mendapati  resiko-resiko yang akan terjadi sehingga harus siap untuk hal tersebut  agar  dapat  memperlajari  terlebih dahulu setiap perbuatan yang akan lakukan.
18 R.Subekti, Hukum Perjanjian,PT. Intermasa,Jakarta,
1990. hal 24
Resiko  dalam  pengertiannya  adalah kewajiban memikul kerugian yang di sebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. 18 Sebagai contoh : barang yang di perjual belikan rusak di dalam perjalanan  karena  angkutan  jasa  yang  di pergunakan kecelakaan di tengah perjalanan.
Persoalan  tentang  resiko  itu  berpokok pada  terjadinya  peristiwa    di  luar  kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan
“Keadaan
Memaksa” (Overmacht.)(Fofce Majeur). 19
Dengan demikian  resiko  itu  merupakan  buntut  dari persoalan  tentang  keadaan  memaksa  atau kejadian  yang  tidak  disengaja  dan  tak  dapat diduga.
Resiko  yang  terdapat  dalam  transaksi jual  beli  yang  dilakukan  dengan  media elektronik terutama melalui Online Shop dapat dilihat sebagai berikut:
a. Barang yang dikirim bisa saja barang lama, atau dengan kata lain barang yang di kirim merupakan  barang  yang  sudah  lama menjadi pajangan dan tidak laku. misalnya jam  tangan  yang  tenaganya  menggunakan batrai, di karenakan jam tersebut telah lama sehingga  masa  batrai  pada  jam  tidak bertahan  lama  sampai  kepada  tangan  si pembeli.
b. Barang yang dikirim bisa saja rusak dalam perjalanan pengiriman. Atau barang yang di jual memang kurang bagus dari pabriknya,
19 Ibid, hal 25
pada  barang  yang  dikirim  terdapat  cacat tersembunyi, sehingga pada saat pemakaian baru  di  ketahui  adanya  kerusakan  pada barang.
c. Barang yang di perjanjikan berbeda dengan barang  yang  di  kirimkan,  bisa  mengenai jenis,  warna,  berat,  ukuran,  atau  tipe  nya. Misalnya  :  pembelian  Jaket  yang  di perjanjikan ada lah bahan jaket yang terbuat dari  kulit  ternyata  begitu  di  terima  si pembeli  ternyata  bahannya  terbuat  dari campuran parasut.
d. Resiko  terakhir  yang  marak  terjadi  dalam hal ini adalah penipuan, barang yang sudah diperjanjikan  dan  sudah  di  bayar  tidak sampai-sampai kepada tangan si pembeli.
2. Perbuatan Wanperstasi Yang Terdapat
Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Yang Dilakukan Melalui Online Shop Wanprestasi adalah suatu bentuk perbuatan  yang  dapat  merugikan  konsumen maupun  pelaku  usaha.Perbuatan  ini  sering terjadi  dalam  transaksi  jual  beli  baik  secara konvensional  atau  dalam    transaksi  jual  beli yang  dilakukan  melalui  media  elektronik secara Online .
Pada  debitur  terletak  kewajiban  untuk memenuhi  prestasi  dan  jika  ia  tidak melaksanakan  kewajibannya  tersebut  bukan karena  keadaan  memaksa  maka  debitur dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi
20 ibid, hal.15
21 J.Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin & Yurisprudensi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2012) hal. 3.
adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi (ingkar janji) yang telah di perjanjikan. 20
Dalam  perumusan  secara  garis  besar  para sarjana  merumuskan  wanprestasi  sebagai berikut:
Wanprestasi  adalah  suatu  peristiwa  atau keadaan,  dimana  debitur  tidak  telah memenuhi kewajiban prestasi
perikatannya  dengan  baik,  dan  debitur punya unsur salah atasnya. 21
Berikut  akan  di  bahas  mengenai beberapa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual  dalam transaksi jual beli melalui Onlien Shop, yaitu ;
a. Tidak  Melakukan  Apa  Yang  di  Sanggupi akan Dilakukannya
Dalam  Transaksi  jual  beli,  penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang  yang  di  jual  kepada  pembeli  dan kewajiban  untuk  menanggung  kenikmatan tentram  dan  menanggung  cacad-cacad tersembunyi. 22
Dalam hal ini penjual harus memenuhi  kedua    kewajibannya  tersebut, penjual  dapat  dikatakan  wanprestasi. Contohnya dalam transaksi jual beli melalui Online  Shop,  si  penjual/pelapak  membuat katalog barang dagangannya beserta spesifikasi  dagangannya  di  halaman  suatu Halaman  Aplikasi  Online  Shop.  Calon pembeli tertarik dengan barang dagangannya  tersebut  dan  membuat  suatu
22 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian, Raja
Grafindo Persada,Jakarta,2005 hal, 270
pesanan  barang  sesuai  dengan  prosedur yang  tersistem  didalam  aplikasi  Online Shop  tersebut,  Si  penjual  menjanjikan kepada sipembeli akan melakukan pengemasan barang sampai dengan pengiriman dalam waktu lebih kurang 3 hari kerja.  Jika  si  pembeli  memesan  pada tanggal  10  agustus  2019,  seharusnnya sampai di  tempat pembeli pada tanggal 14 agustus 2019. Akan tetapi , ternyata penjual tidak  dapat  melaksanakan    kewajibannya tersebut,  ia  tidak  mengirimkan  pesanan tersebut  sesuai  dengan  janji,  sehingga dengan  demikian  penjual  telah  melakukan wanprestasi
b. Melaksanakan  Apa  Yang  Dijanjikannya,
Tetapi Tidak Sebagaimana
Yang Dijanjikan.
Bentuk wanprestasi seperti ini adalah pembeli  memesan  baju  melalui  Onlien Shop. Pada saat memesan tersebut, yang di lihat oleh si pembeli adalah sebuah gambar baju  lee  berwana  biru  yang  terdapat  di dalam  katalog  atau  tampilan  gambar  yang terdapat dalam aplikasi Online Shop.   Akan tetapi,  ternyata  baju  yang  sampai  kepada pembeli  adalah  baju  yang  bahannya  tidak sama seperti apa yang ada di dalam Katalog.
Dalam  hal  ini  jelas  si  penjual  telah melakukan wanprestasi karena
melaksanakan  prestasinyaa  dengan  tidak sebagaimana mestinya.
23 Ibid, hal. 271
24 Ibid
c. Melaksanakan Apa Yang Diperjanjikannya
Tetapi Terlambat
Untuk wanprestasi model ini sebenarnya  mirip  dengan  wanprestasi bentuk pertama. Jika barang pesanan datang terlambat, tetapi tetap dapat  dipergunakan, hal  ini  dapat  digolongkan  sebagai  prestasi yang terlambat. Sebaliknya jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi, digolongkan sebagai  tidak  melaksanakan  apa  yang diperjanjikan. 23
Misalnya,  pembeli  memesan  jaket dari seorang penjual Online Shop. Pesanannya seharunya sampai dalam waktu 5(lima)  hari  setelah  pemesanan,  ternyata baru tiba pada hari ke 7 (tujuh).
Akan tetapi karena barang masih bisa di pergunakan, wanprestasi ini digolongkan sebagai  wanprestasi  yang  terlambat  dan bukan tidak melakukan wanprestasi. 24
d. Melakukan Sesuatu yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukannya Untuk jenis wanprestasi yang terakhir ini,  contohnya  penjual  yang  berkewajiban untuk  tidak  menyebarkan  kepada  umum identitas  dan  data  diri  dari  pembeli,  tetapi ternyata penjual melakukannya. 25
3. Akibat Hukum Terjadinya
Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan  salah  satu  pihak  merupakan perbuatan  yang  menciderai  isi  dari  perjanjian
dan  secara  otomatis  menciderai  hukum. perbuatan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh salah  satu  pihak  dapat  membuat  perjanjian tersebut batal demi hukum karena kesepakatan yang  mereka  buat  merupakan  hukum  bagi mereka dan seharusnya hukum tersebut dapat di taaati dan di junjung tinggi agar tidak terjadi akibat  yang  dapat  merugikan  orang  lain  dan menciderai hukum tersebut.
Tidak hanya perbuatan wanprestasi yang sering  terjadi  dalam  perjanjian  jual    beli melalui Online Shop melainkan juga perbuatan melawan  hukum  dengan  melihat  adanya perbuatan  dari  pelaku  yang  diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum.
Hal-hal  tersebut  tidak  dapat  dihindari dalam  prakteknya,  apalagi  dalam  perjanjian jual beli yang dilakukan melalui Online Shop, kesepakatan  yang  dilakukan  hanya  melalui pesan yang di kirim melalui media elektronik sehingga perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian atas orang lain tidak dapat di hindari karena dalam sistem perjanjian jual  beli  semacam  ini  ikatan  yang  dimiliki hanya ikatan kepercayaan yang di buat dalam bentuk  kesepakatan  melalui  pesan  melalui media elektronik tadi.
Dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui  Online  Shop,  jika  terjadi  suatu perbuatan  wanprestasi  yang  dapat  merugikan orang  lain,  dapat  diselesaikan  sesuai  aturan hukum yang terdapata dalam pasal 39 Undang-
undang No. 11 Tentang ITE yang berbunyi: “ Gugatan  perdata  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”
Memang dalam pasal ini hanya diterangkan  mengenai  penyelesaian  sengketa perdata  harus  menggunakan  aturan  hukum perdata  yang  terdapat  dalam  KUHPerdata, karena  Undang-undang  ini  tidak  mengatur mengenai  sistem  penyelesaiannya  secara khusus.  Tidak  seperti  ketentuan  pidananya, dalam  Undang-undang  ini  ketentuan  Pidana telah diatur secara khusus mengenai hukuman bagi  para  pihak  jika  melakukan  perbuatan pidana  mengenai  informasi  dan  transaksi elektronik dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda  yang  diatur  dari  pasal  45  A  Undang- undang UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE .
Selanjutnya  diatur  dalam  KUHPerdata dengan  perbuatan  wanprestasi  tersebut  Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa:
“Pengantian biaya, rugi dan bunga karena tak  dipenuhinya  suatu  perikatan,  barulah mulai  diwajibkan,  apabila  si  berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatanya,  tetap  melalaikannya,  atau jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau dibuat  dalam  tenggang  waktu  yang  telah dilampauinya.”

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
a. Perkembangan teknologi membawa  perkembangan  kepada dunia  perdagangan  dan  dunia bisnis. Perkembangan yang paling mutakhir,  terlihat  pada  sebuah
transaksi  jual  beli  yang  inovatif
yang mengikuti kemajuan teknologi di bidang media komunikasi dan informasi. Dalam
jual beli berkembang yang dilakukan  melalui  Online  Shop harus  tetap  pada  aturan  hukum yang  ada  yang  didasarkan      pada syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320  KUHPerdata.  syarat  sahnya perjanjian  memang  diperlukan dalam  setiap  transaksi  jual  beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara
elektronik. Berdasarkan pasal
1320  KUHPerdata  ada  2  (dua) perbedaan,  yaitu  syarat  subyektif yang terdapat dalam syarat pertama  dan  kedua  serta  syarat obyektif  yang  terdapat  dalam syarat  ketiga  dan  keempat  yang memiliki konsekuensi  sebagai
berikut: Kalau syarat-syarat
subyektif tidak dipenuhi, perjanjian  dapat  dibatalakan  oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan  secara  tidak  bebas. Selama tidak dibatalkan perjanjian
tersebut tetap mengikat.
Sedangkan  kalau  syarat-syarat obyektif  yang  tidak  dipenuhi, perjanjiannya  batas  demi  hukum, artinya semua tidak pernah dilahirkan  suatu  perjanjian  dan
tidak pernah ada perikatan sehingga  tiada  dasar  untuk  saling menuntut dimuka hakim (pengadilan)
b. Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian  seperti  pada  Pasal  5 ayat  (4)  Undang-undang  No  11 Tahun  2008  tentang  ITE  di  rubah dengan    UU  No.  19  tahun  2016 tentang  ITE),  pengguna  media komunikasi  BBM  atau  suatu media  elektronik  lainnya  untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari Kesepakatan antara penjual dan pembeli). Nilai dari  pasal  1320  KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian tidak  seluruhnya  terdapat  dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE atas  perubahan  UU  No.  11  tahun 2008 tentang ITE. Yaitu mengenai syarat kecakapan  dalam  bertindak tidak dibatasi oleh undang-undang ini, karena setiap orang mempunyai hak untuk  mengakses suatu  informasi  melalui  media elektronik. Namun selama perjanjian tersebut  tidak  ada yang membatalkannya  atau  tidak  ada yang  merasa  dirugikan  atas  hal tersebut  maka  perjanjian  atas transaksi  jual  beli  akan  tetap berjalan  dan  sah  dimata  hukum,
serta  Dalam  pasal  6  UU  No.11 tahun  2008  ITE  dijelaskan  bahwa dalam  transaksi  yang  dilakukan melalui  media  elektronik  harus secara  tertulis  yang  menampilkan sebuah informasi mengenai transaksi  yang  dilakukan  yang mana dapat dipertanggungjawabkan maka
selanjutnya transaksi tersebut dapat  di  katakan  sah  dimata hukum.  Dalam  transaksi  jual  beli melalui  Online  Shop  sebuah informasi  yang  tertulis  terdapat dalam bentuk pesan yang dikirimkan para pihak.
c. Dalam  transaksi  jual  beli  yang
dilakukan  melalui  Android  atau pun  melalui  media  elektronik dengan  menggunakan  jaringan Internet  lainya  sering  terjadi perbuatan  wanprestasi  dari  salah satu  pihak  yang  mana  perbuatan tersebut  merupakan perbuatan yang dapat menciderai isi perjanjian. Dalam perbuatan wanprestasi  yang  terjadi  para pihak tidak lagi mengikuti isi dari pasal  1266  KUHPerdata  yang maksudnya  adalah  pasal  tersebut di  abaikan  para  pihak  untuk
menentukan, jika terjadi wanprestasi atau tidak
terpenuhinya  prestasi  yang  di perjanjikan  perlu  di  mintakan
pembatalannya  kepada  hakim, tetapi  dengan  sendirinya  sudah batal  demi  hukum.  Selanjutnya wanprestasi  yang  terjadi  dalam transaksi  jual  beli  yang  dilakukan melalui  Android  atau  media elektronik  lainnya,  pihak  yang merasa dirugikan akibat hal tersebut dapat dimintakan pertanggung  jawaban  ganti  rugi yang  di  atur  dalam  pasal  1243 KUHPerdata  serta  dalam  UU No.11  Tahun  2008  Tentang  ITE terdapat  dalam  pasal  38  Ayat  (1), mengenai  pihak  yang  merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan.
4.2 Saran
a. Dalam  transaksi  jual  beli  yang dilakukan  melalui  Online  Shop syarat  sahnya  perjanjian  tidak boleh diabaikan. Karena nilai dari syarat  sahnya  perjanjian  yang  di atur dalam 1320 harus diterapkam dalam  transaksi  jual  beli  yang dilakukan  melalui  Online  Shop. Agar  transaksi  tersebut  dapat dikatakan sah oleh hukum dan jika terjadi  sesuatu  maka  para  pihak dapat dimintai pertanggung jawabannya.
b. Dalam  perkembangan  transaksi jual  beli  dan  munculnya  Undang- undang No. 11 tahun 2008 Tentang ITE dan di revisi menjadi UU No.
19  tahun  2016  tentang  ITE
merupakan  titik  terang  dan  dapat dikatakan
Undang-undang pertama  kali  yang  mengatur tentang  Hukum  Cyber,  dalam perkembangan  transaksi  jual  beli dan  perkembangan  hukum  yang ada  hendaknya  Undang-undang ITE  dapat  disosialisasikan  secara menyeluruh  kepada  masyarakat agar dapat memahami dan mengetahui  tentang  keabsahan perjanjian  yang  dilakukan  dalam transaksi jual beli melalui Android ataupun media elektonik lainnya. c. Diharapkan  kepada  para  pelaku usaha kiranya dalam
memaanfaatkan  teknologi  dalam dunia  bisnis  dan  usaha  sekiranya dapat  mematuhi hukum dan peraturan yang ada sehingga tidak ada  pihak  yang  merasa  dirugikan akibat  perbuatan  yang  dapat menciderai  isi  perjanjian  yang dibuat  dalam  transaksi  jual  beli yang  dilakukan  dalam  media Android  atau  media  elektronik lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama; Abdulkadir Muhammad, 2003 Hukum
Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti,
Edmon  Makarim,2005  Pengantar  Hukum Telematika  :  Suatu  Kompilasi  Kajian,
Raja Grafindo Persada,Jakarta

## Mariam Darus Badarulzaman,2001 Kompilasi
Hukum  Perikatan,  (Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti,
R.Subekti,  1990  Hukum  Perjanjian,  Jakarta: PT. Intermasa,
Soemitro  Ronny  Hanitijo,  1990  Metodologi penelitian  hukum  dan  jurimetri/Ronny Hanitijo Soemitro Jakarta : Ghalia Indonesia .
Jhony  Ibrahim,2008  Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif,  (Surabaya: Bayumedia J.Satrio,2012 Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin &
Yurisprudensi,  (Bandung:  PT  Citra
Aditya Bakti: 2012
Peter  Mahmud  Marzuki,2006  Penelitian
Hukum, Jakarta: Kencana,
H.Riduan  Syahrani,  2004  Seluk  Beluk  dan Asas-asas  Hukum  Perdata,(Bandung: Alumni,2004
2. Jurnal Amir Syamsuddin, Hukum Siber, Jurnal Keadilan, Vol 1 No 3, September 2001,
Penerbit Pusat Kajian Hukum dan
Keadilan.
Heru Kuswanto,  Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet(Tinjauan dari Buku III KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008), Jurnal Hukum Volume xx. No.20, April 2011
3. Internet Anne ahira, Bisnis Masa Depan, dalam http://www.anneahira.com/bisnis-masa depan.htm
Esther Dwi Magfirah, Perlindungan
KonsumenDalamECommerce,http://hs nulchan.logspot.com/
Handibasyri, Perkembangan Bisnis Jual Beli Online,dalam, http://handibasyri blogspot.com/2010/11/perkembangan- bisnisjual-beli-online.html, scribd,
Perlindungan Konsumen dalam TransaksiE-commerce, dalam http://id.Scribd