## PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PELAKSANAAN REFHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA
Oleh Bernadet Intan Purnama Indah Sari  Waruwu Universitas Darma Agung, Medan
Email : intanwaruwu95@gmail.com

## ABSTRACT
Narcotics crime remains a chronic problem in Indonesia. Various actions have been taken by the government in an effort to eradicate the crimes that have claimed the lives of the nation's children.  One  of  them  is  in  the  field  of  regulation  which  is  marked  by  the  promulgation  of Law  Number  22  of  1997  concerning  Narcotics.  The  problems  in  this  study  are:  what  is  the basis for legal considerations by judges in passing rehabilitation decisions as a treatment for drug addicts and how is the rehabilitation policy as a treatment for drug addicts. This study aims to find out the policy in efforts to rehabilitate drug addicts, to know the procedures for implementing rehabilitation for addicts and the requirements for a person to be rehabilitated by BNN, and to find out the obstacles faced by BNN in efforts to rehabilitate nercotics abuse and its countermeasures. The research method used in this study is an Empirical method with Normative  data  analysis,  which  is  a  problem-solving  procedure  that  is  investigated  by observation  by  describing  the  state  of  the  research  object  at  the  present  time  based  on existing facts. Based on the results of the study, it can be concluded that policies that support the  prevention  of  narcotics  crimes  for  drug  addicts,  one  of  which  is  the  implementation  of rehabilitation for drug users.
Keywords: Narcotics Addicts, Rehabilitation, National Narcotics Agency (BNN)

## ABSTRAK
Kejahatan  narkotika  masih  menjadi  masalah  yang  kronis  di  Indonesia.  Berbagai  tindakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberantas kejahatan yang telah merenggut banyaknya  nyawa  anak  bangsa  ini.  Salah  satunya  di  bidang  regulasi  yang  ditandai  dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika.  Permasalahan dalam  penelitian  ini  yaitu:  apa  dasar  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  rehabilitasi  sebagai  treatment  terhadap  pencandu  narkotika  serta  bagaimanakah kebijakan rehabilitasi sebagai treatment terhadap pencandu narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan dalam upaya rehabilitasi pecandu narkotika, untuk menegetahui prosedur penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk di rehabilitasi oleh  BNN,  dan  untuk  mengetahui  kendala-kendala  yang  di  hadapi  oleh  BNN  dalam  upaya rehabilitasi  penyalahgunaan  nerkotika  dan  penanggulangannya.  Metode  Penelitian  yang  di gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  Empiris    dengan  analisis  data  Normatif,  yaitu prosedur  pemecahan  masalah  yang  di  selidiki  dengan  pengamatan  dengan  cara menggambarkan  keadaan  objek  penelitian  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang ada.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  bahwa  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  yang mendukung  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  bagi  para  pecandu  narkotika,  salah satunya adalah adanya pelaksaaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.
Kata Kunci:   Pecandu Narkotika, Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN)

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  memiliki  tujuan konstitusional, yakni mewujudkan lingkungan  masyarakat  Indonesia  yang sejahtera,  adil,  dan  makmur  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945.  Maka  daripada  itu,  kualitas  sumber daya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat Indonesia  haruslah  ditingkatkan  sebagai modal  dalam  pembangunan  nasional  yang terus  menerus  ditingkatkan.  Hal  ini dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan kondisi masyarakat Indonesia yang sejahtera  dalam  bidang  ekonomi,  hukum, kesehatan,  dan  lainnya. Narkoba  adalah kependekan  dari  narkotika  dan  bahan berbahaya,  Napza  adalah  kependekan  dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Napza  adalah  kependekan  dari  narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat-zat  adiktif lainnya.  Di  antara  ketiga  istilah  tersebut, napza  adalah istilah  yang  paling  mewakili semua bahan yang menyebabkan ketergantungan  (adiksi  atau  kecanduan), yang jika dipakai tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menyebabkan terjadinya kerusakan saraf.
Kejahatan narkotika pada dewasa ini telah  bersifat  transnasional  yang  dimana dilakukan  dengan  modus  operandi  yang tinggi  dan  teknologi  yang  canggih, karenanya aparat penegak hukum diharapkan  mampu  dalam  melakukan penganggulangan dan pencegahan kejatahan narkotika tersebut guna meningkatkan sumber daya manusia dalam lingkungan masyarakat
Indonesia,
terkhusus bagi para penerus bangsa seperti pemuda.
Kejahatan narkotika masih menjadi masalah yang kronis di Indonesia. Berbagai  tindakan  telah  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  upaya  memberantas kejahatan yang telah merenggut banyaknya  nyawa  anak  bangsa  ini.  Salah satunya  di  bidang  regulasi  yang  ditandai dengan  diundangkannya  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika. Seiring  dengan  perkembangan  kejahatan narkotika, undang-undang tersebut
dianggap  sudah  tidak  lagi  memadai,  maka kemudian  dikeluarkan  Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:
a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangani  lmu  pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan  bangsa  Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursornarkotika;
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi  medis  dan  social  bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Berdasarkan tinjauan yuridis, peredaran  narkotika  di  Indonesia  adalah sah.  Undang-Undang  Narkotika  hanya melarang penggunaan Narkotika tanpa izin oleh  Undang-Undang  yang  dimaksud. Keadaan  yang  demikian  ini  dalam  tataran empirisnya, seringkali ditemukan penyalahgunaan  Narkotika  yang  bukan untuk  kepentingan  pengobatan  dan  ilmu pengetahuan,  melainkan  dijadikan  ajang bisnis  yang  menjamin  dan  berkembang pesat.  Yang  mana  kegiatan  ini  berimbas pada  rusaknya  fisik  maupun  psikis  mental pemakai  narkotika,  khususnya  generasi muda. Oleh karna itu, generasi muda harus dilindungi dari pengaruh narkotika.
Masalah narkoba bukan hanya menjadi  masalah  Indonesia  tetapi  juga menjadi  masalah  negara-negara  lain, termasuk  negara  maju  seperti  Amerika Serikat.  Peredaran  narkotika  setiap  tahun marak  terjadi.  Jumlah  pemakai  narkoba sebenarnya lebih besar dari data yang ada, disamping  tingkat  kematiannya  yang  juga cukup tinggi. Penelitian yang dilaksanakan BNN (Badan Narkotika Nasional) bersama Universitas  Indonesia  menemukan  bahwa jumlah  pengguna  narkoba  di  Sumatera Utara  sebanyak  188.524  orang  dengan umur berkisar 10-59 tahun.
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) menyatakan  telah  menangani  sebanyak 28.382  kasus  penyalahgunaan  narkoba selama  periode  Januari  sampai  November 2009.  Dari  jumlah  itu,  sebanyak  35.299 orang  telah  ditangkap.  Berdasarkan  total jumlah penyalahgunaan narkoba itu, sebanyak  9.661  kasus  adalah  kasus narkotika,  8.698  kasus  psikotropika,  dan 10.223  kasus  bahan  berbahaya  lainnya. Sedangkan jumlah tersangka yang ditangkap  sudah  sebanyak  35.299  orang. Dengan  rincian  13.051  orang  untuk  kasus narkotika,  11.601  orang  untuk  kasus psikotropika  dan  10.647  untuk  kasus bahan  berbahaya  lainnya.  Dari  pelaku  itu, sebagian besar adalah pelaku yang berusia di  atas  30  tahun.  Ada  sebanyak  102 tersangka  yang  masih  berusia  dibawah  15 tahun, serta 1.596 tersangka berusia 16-19 tahun. Saat ini sebanyak 72 terpidana mati kasus  narkoba  sedang  menunggu  eksekusi hukuman mati.
Masalah  penyalahgunaan  narkotika memang  telah  merusak  semua  orang  yang menggunakannya.  Untuk  itu  rehabilitasi hadir  untuk  melindungi  pecandu  dan korban  penyalahgunaan  narkotika  dengan memberikan  kesempatan  kepada  mereka untuk  sembuh  dan  melanjutkan  kembali kehidupannya dalam masyarakat.
Rehablitasi merupakan cara yang dianggap memanusiakan  manusia.  Di  mana  pada masa  ini  hukuman  tidak  hanya  dianggap sebagai  balasan  dan  menimbulkan  efek jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka  maupun  terdakwa.  Oleh  karena itu  dari  banyaknya  kasus  yang  terjadi  dan refomasi hukum yang signifikan
menyesuaikan  keadaan  masyarakat  hingga pemerintah  menggencarkan  rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dari inti sari ini peniliti mengangkat judul,” Peranan
Badan Narkotika Nasional Dalam Pelaksanaan  Rehabilitasi  Bagi  Pecandu
Narkotika ”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Narkoba
Narkotika  adalah  zat  atau  obat yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman,  baik  sintetis  maupun  semi- sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan sebagaimana  terlampir  dalam  Undang- Undang  ini.  Dari  pengertian  tersebut, tentunya  berlaku  kepada  semua  jenis Narkotika,  adapun  jenis-jenis  Narkotika, dibedakan dalam 3 golongan, dimana yang dirumuskan  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf a,b, dan huruf c UUN, yaitu :
1. Narkotika Golongan I yakni;
Narkotika  yang  hanya  dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan  dalam  terapi,  serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan.
2. Narkotika golongan II yakni,;
Narkotika berkhasiat pengobatan  digunakan  sebagai pilihan  terakhir  dan  dapat digunanakan  dalam  terapi  dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan  serta  mempunyai potensi  tinggi  mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III yakni,
Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan  dalam  terapi  dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,  serta  mempunyai potensi  ringan  mengakibatkan ketergantungan.

## 1) Rehabilitasi
Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35
Tahun
2009 tentang
Narkotika, Rehabilitasi  medis  adalah  suatu  proses kegiatan  pengobatan  secara  terpadu  untuk membebaskan
pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis  dilaksanakan  di  rumah  sakit  yang diselenggarakan  baik  oleh  pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.Meskipun  demikian  Undang- Undang ini juga mamberi kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi  medis  pecandu  narkotika setelah  mendapat  persetujuan  Menteri. Rehabilitasi  sosial  sendiri  diatur  dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika,  rehabilitasi  sosial adalah  suatu  proses  kegiatan  pemulihan secara  terpadu,  baik  fisik,  mental  maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan  masyarakat.  Selain  pengobatan dan  perawatan  melalui  rehabilitasi  medis, proses  penyembuhan  pecandu  narkotika dapat  diselenggarakan  oleh  masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial).
Optimalisasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam Pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa UndangUndang Narkotika  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk menjamin  pengaturan  upaya  rehabilitasi medis  dan  sosial.  Tidak  hanya  itu,  lebih jelas  lagi  jelaskan  pada  Pasal  54  yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial.  Dengan  kata  lain  tidak ada  lagi  alasan  bagi  pecandu  dan  korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi.  Namun,  pada  kenyataannya masih  banyak  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  yang  divonis hukuman  penjara  daripada  rehabilitasi. Keseriusan pemerintah dalam hal
merabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan  Nakotika  tidak  lagi  bisa dianggap  main-main.  Begitu  banyaknya peraturan  yang  dikelurkan  dari  semua elemen  membuat  rehabilitasi  ini  hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat  ini.  Namun  peraturan  yang  banyak masih belum bisa menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang diinginkan.
B. Badan Narkotika Nasional Di Indonesia Badan Narkotika Nasional  (BNN)  adalah  lembaga  yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada  Presiden  melalui  koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Adapun  tugas  Badan  Narkotika
Nasional (BNN), ialah:
1. Menyusun  dan  melaksanakan kebijakan  nasional  mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika.
2. Mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika  dan  precursor narkotika.
5. Memantau,  mengarahkan  dan meningkatkan
kegiatan masyarakat  dalam  pencegahan
penyalahgunaan  dan  peredaran gelap
narkotika dan psikotropika narkotika. 6. Melalui kerjasama bilateral dan
multiteral, baik regional maupuninternasional, guna
mencegah  dan  memberantas peredaran  gelap  narkotika  dan prekursor narkotika.
7. Mengembangkan  laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
8. Melaksanakan administrasi penyelidikan  dan  penyidikan
terhadap perkara penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika; dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
Kemudian  yang  menjadi  fungsi  daripada Badan Narkotika Nasional (BNN), ialah:
1. Penyusunan  dan  perumusan kebijakan  nasional  di  bidang pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika, psikotropika  dan    precursor serta  bahan  adiktif  lainnya (P4GN)  kecuali  bahan  adiktif untuk tembakau dan alkohol.
2. Penyusunan,  perumusan  dan penetapan norma, standar, kriteria  dan  prosedur  P4GN. Penyusunan perencanaan,
program dan anggaran BNN.
3. Penyusunan  dan  perumusan kebijakan  teknis  pencegahan, pemberdayaan masyarakat,
pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan  kebijakan  teknis  P4GN  di bidang
pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
5. Pelaksanaan  pembinaan  teknis di bidang P4GN kepada instansi  vertikal  di  lingkungan
BNN. 6. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen  masyarakat  dalam rangka penyusunan dan perumusan  serta  pelaksanaan kebijakan  nasional  di  bidang P4GN.
7. Penyelenggaraan pembinaan dan  pelayanan  administrasi  di lingkungan BNN.
8. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian  wadah  peran serta masyarakat.
9. Pelaksanaan  penyelidikan  dan penyidikan penyalahgunaan
dan  peredaran  gelap  Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian  Empiris.  Langkah  pertama dilakukan  penelitian  hukum  Empiris  yang didasarkan  pada  bahan  hukum  sekunder yaitu  peraturan  yang  berkaitan  dengan tinjauan  yuridis  terhadap  peranan  BNN dalam rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.Jenis  dan  Sumber  Data  yang diteliti  adalah  data  sekunder  (penelitian yuridis)  yang  terdiri  dari  :Data  primer adalah bahan atau sumber berupa peraturan  perundang-undangan  dan  buku- buku  yang  ada.Data  sekunder  adalah bahan  atau  sumber  berupa  bahan  acuan lainnya  yang  berisikan  informasi  yang mendukung  skripsi  ini,  seperti  tulisan- tulisan,situs  internet  dan  lainnya.  Teknik Pengumpulan  Data  dilakukan  dengan  cara penelitian  kepustakaan  ( library  research ) yaitu memilih bahan pustaka.Metode yang digunakan  dalam  analisa  data  adalah diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat yang  teratur  logis  dan  efektif  sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab
permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan  Rehabilitasi  Pecandu

## Narkotika
Penyalahgunaan
narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana  pada  umumnya.  Ciri-ciri  khusus dari  tindak  pidana  narkotika  menjadikan setiap  kasus  narkotika  haruslah  mendapat upaya  penanggulangan  secara  terpadu. Setiap  kasus  narkotika  yang  terdapat  di daerah Kepolisian haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah.
Untuk  segera  dilanjutkan  ke  Markas Besar  Kepolisian  Republik  Indonesia, sehingga  setiap  kasus  narkoba  yang terdapat  di  suatu  daerah  dapat  diketahui secara  dini  oleh  Markas  Besar  Kepolisian Republik  Indonesia,  dan  hal  ini  akan memudahkan  koordinasi  antara  seluruh kantor  kepolisian  yang  ada  di  daerah- daerah di
Indonesia.
Usaha penanggulangannya tindak pidana narkoba dapat  dilakukan  secara  preventif  juga represif.
Untuk  melakukan  penindakan  atau penegakan  hukum  pada  pelaku  tindak pidana  narkotika  biasanya  dimulai  dengan adanya laporan atau pengaduan. Pelaporan atau  pengaduan  ini  dapat  dilakukan  oleh korban  atau  pihak  lain.  Sedangkan  pada tindak  pidana  narkoba  maka  korban narkoba  tidak  akan  melakukan  pelaporan, dikarenakan  korban  narkoba  adalah  juga pelaku  tindak  pidana  narkoba.  Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting.
B. Rehabilitasi  Medis  dan  Sosial

## Bagi Pecandu Narkotika
Sanksi  tindakan  (maatregel)  sebagai salah  satu  sanksi  yang  terdapat  di  dalam undang-undang narkotika berupa rehabilitasi,  Sanksi  tindakan  bertujuan melindungi  masyarakat  serta  mewujudkan efektifitas  dalam  upaya  pencegahan  dan penyalahgunaan  narkotika  dan  sebagai
wujud  kesetaraan  sanksi  tindakan  dan sanksi  pidana  inilah  yang  menjadi  dasar pemikiran  dari  konsep  ( doubel  track) system yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika. Dalam  proses  rehabilitasi  medis  ada proses  yang  dilakukan  oleh  BNN  yakni dengan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) yaitu proses penyembuhan  yang  menggunakan  zat subtitusi atau pengganti yakni zat subutek, akan  tetapi  zat  ini  mempunyai  efek ketergantungan  sehingga  zat  ini  diganti dengan  metadon  yang  mempunyai  efek ketergantungan, zat tersebut hanya diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika
yang mengkonsumsi
heroin”serta  pengguna  narkotika  dengan cara suntik (PENASUN).
Rehabilitasi  sebagai  tujuan  utama dari  jenis  sanksi  tindakan”memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan  kualitas  sosial  dan  moral seseorang  agar  dapat  berintergrasi  lagi dalam  masyarakat.  Kesetaraan  kedudukan sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan  kedua  jenis  sanksi  tersebut secara proporsional.
Rehabilitasi  sosial  adalah  proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika  ke  dalam  kehidupan  masyarakat agar  seorang  pecandu  narkotika  tidak mengulangi perbuatannya kembali, rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintergrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkotika ke dalam masyarakat  dengan  cara  memulihkan proses  berpikir,  beremosi,  dan  berperilaku sebagai indikator perbuahan guna memenuhi komponen berkepribadian normal  dan  agar  mampu  berinteraksi dilingkungan  sosialnya  (dalam  lingkungan rehabilitasi).
C. Mekanisme  Rehabilitasi  Sebagai Upaya Perlindungan  Hukum Bagi Pengguna Narkotika
Menggunanakan narkotika untuk diri sendiri  merupakan  suatu  kejahatan  namun
dalam  menetapkan  seseorang  menjadi tersangka  dalam  kasus  penyalahgunaan narkotika  dibutuhkan  analisis  yang  lebih lanjut,  merujuk  pada  pembahasan  yang sebelumnya bahwasannya seorang penyalahguna juga dapat dikatakan sebagai  korban  dari  kejahatan  peredaran gelap  narkotika  dimana  seorang  korban seharusnya  tidak  mendapatkan  sanksi pidana  yang  menurut  peneliti  tidak  lagi efektif dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika dewasa ini.
Sebagai upaya lain dalam menanggulangi  penyalahgunaan  narkotika yang  bersifat  prevantif  adalah  dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi  bagi  pecandu  narkotika  dan menyediakan  tempat  atau  sarana  terapi pengobatan  dan  rehabilitasi  medis  dan sosial  bagi  para  pecandu  narkotika  untuk bisa  sembuh  dari  ketergantungan  dan kembali  menjalani  kehidupan  sehari-hari di  masyarakat.  Apabila  kita  melihat  fakta dilapangan  telah  banyak  kasus  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  narkotika dan  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap dalam  putusannya,  dimana  banyak  sekali penyalahguna  narkotika  yang  diberikan sanksi  pidana  dengan  pasal  penggunaan dan pemilikan narkotika.

## D. Syarat-Syarat  Seseorang  Untuk Direhabilitasi
Syarat  sesorang  yang  dapat  di  rehabilitasi medis  atau  sosial  dalam  perspektif  jaksa penuntut umum yakni positif menggunakan narkotika (BAP hasil laboratorium),  ada  rekomendasi  Tim Asessmen Terpadu, tidak berperan sebagai bandar,  pengedar,  kurir  atau  produsen, bukan merupakan risidivid kasus narkotika,  dan  saat  di  tangkap  atau tertangkap  tangan  tanpa  barang  bukti  atau dengan  barang  bukti  yang  tidak  melebihi jumlah tertentu.
E. Kendala Dalam Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku

## Penyalahgunaan Narkotika
Badan  Narkotika  adalah  sebuah lembaga  non-struktural  Indonesia  yang bertugas  untuk  membantu  walikota  dalam
mengkoordinasikan  perangkat  daerah  dan instansi  pemerintah  di  Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan  instansi  pemerintah terkait  dalam  penyusunan  kebijakan  dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional
P4GN (pencegahan,
pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika).
Dalam  tugasnya  untuk  melakukan rehabilitasi terhadap pasien-pasien ataupun pelaku  penyalahgunaan  narkotika,  BNN juga  memiliki  banyak  kendala,  salah satunya  ialah  kendala  terhadap  minimnya keinginan  klien  yang  ingin  melakukan rehabilitasi. Sehingga mengakibatkan BNN  harus  melakukan  razia  agar  pasien mau  melakukan  rehabilitasi,  ataupun dating rutin untuk rehabilitasi.
Kemudian  apa  yg  menjadi  harapan  BNN adalah  layanan  yg  disediakan  layaknya digunakan  seperti  layanan  yang  ada  di Rumah Sakit. Dimana pasien dapat datang sendiri  tanpa  harus  dijemput.  Tanpa  perlu merasa malu ataupun takut (tidak nyaman).sejauh  ini  masih  banyak  pasien yang  merasa  sungkan  dan  malu  tiapkali melakukan  rehabilitasi.  Bahkan  ada  yg merasa tidak masalah untuk menggunakan narkotika. Itu adalah hal-hal yang menjadi kendala bagi BNN.
Kemudian adanya SDM yg dilatih di luar  BNN,  seperti  di  RS  ataupun Puskesmas,  yang  kemudian  SDM-SDM yang  dilatih  ini  seringkali  berpindah2 instansi,  mengakibatkan  SDM  yang  telah diddik  oleh  BNN  tidak  dapat  melakukan layanan rehabilitasi itu lagi. Banyak faktor yang  mempengaruhi  perpindahan  SDM tersebut, diantaranya ialah adanya permintaan  individu  itu  sendiri,  ataupun rujukan instansi, keluarga, dan banyak hal lainnya.  Bagi  BNN  rehabilitasi  sangat dibutuhkan, namun SDM untuk memfasilitasi  rehabilitasi  ini  masih  sangat minim. Namun hal itu selalu diiupayakan. Dalam melakukan rehabilitasi, waktu yang  dibutuhkan  cukup  Panjang,  sebab rehabilitasi dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan  berkelanjutan.  Alur  rehabilitasi berkelanjutan.  Karena  pasien  rehabilitasi
setelah  rehablitiasi,  masih  perlu  menjalani program  pasca  rehabilitasi.  Dalam  artian, masih ada pemantauan dari pihak BNN.
Sama  halnya  dengan  pasien  RS, setelah  perawatan  masih  ada  kontrol lanjut. Begitulah halnya dalam rehabilitasi. Karna  narkotika  memiliki  sifat  yang  sama dengan  penyakit  lain  seperti  tensi.  Yang artinya  tanpa  adanya  kontrol  hal  ini  dapat kambuh  kembali.  Adanya  kegiatan  yang disediakan  oleh  BNN  dalam  halnya  pasca rehab,  antara  lain:  Seminar  ataupun  terapi Bersama  keluarga  (dipertemukan  Bersama keluarga, dan lain sebagainya).

## F. Keefektivitasan Pelaksanaan Program Rehabilitasi
Badan narkotika nasional telah melakukan upaya  bagi  para  pengguna  narkotika dengan  cara  mengarahkan  para  pecandu untuk  mengikuti  rehabilitasi  mulai  dari para  pengguna  narkotika  hasil  tangkapan ( compulsory )  dan  penyalahguna  narkotika yang  datang  secara  sukarela  ( voluntary ). Masing-masing penanganannya akan berbeda.  Tujuan  utama  rehabilitasi  adalah membantu  mencapai  kemandirian  optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional dan ekonomi  sesuai  dengan  kemampuannya. Jadi tujuan rehabilitasi adalah terwujudnya anak  atau  peserta  didik  yang  berguna. Sebelum  penulis  memaparkan  tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan program  rehabilitasi  yang  diselenggarakan oleh  Balai  Rehabilitasi  BNN  Baddoka, maka  penulis  akan  menjelaskan  terlebih dahulu  tentang  persepsi  sebagian  besar responden  yakni  residen,  dan  masyarakat pada umumnya sebelum mengikuti program rehabilitasi.
Adapun  persepsi  mereka  bahwa program  rehabilitasi  itu  adalah  salah  satu metode  yang  diberikan  kepada  para pecandu agar dapat berhenti atau menggunakan  narkotika  adalah  dengan pemberian  obat  atau  ramuan  farmasi tertentu  di  dalam  Balai  Rehabilitasi.  Akan tetapi,  persepsi  ini  sangat  keliru  ketika sudah  berada  di  dalam  Balai,  karena  tidak ada  obat-obatan  atau  ramuan  farmasi tertentu  yang  diberikan  kepada  residen
terkait  dengan  pemulihan  atau  yang membuat  mereka  berhenti  menggunakan narkotika.  Persepsi  yang  keliru  tersebut dialami oleh seluruh residen yang menjadi responden dalam penelitian ini.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  pelaksanaan  program  rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika oleh BNN Baddoka  tidak  atau  belum  efektif,  karena baik metode maupun substasinya sebagian besar  tidak  sesuai  atau  selaras  dengan nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat Indonesia  yakni  program  rehabilitasi  yang diterapkan  adalah  program  rehabilitasi yang diterapkan di Amerika yang diterima dan  diterapkan  secara  bulat  tanpa  ada penyesuaian  atau  copy  paste  dari  Negara asalanya  yaitu  Amerika  dan  Eropa, keterbatasan  kemampuan  tenaga  medis dan  sosial  (konselor)  tentang  metode  dan materi  rehabilitasi,  dan  adanya  tindakan apriori  bagi  sebagian  tenaga  medis  dan konselor  dalam  menjalankan  fungsi  dan tugas pokoknya, serta sosialisasi pengenalan  program  belum  dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.

## 5. SIMPULAN Simpulan
1. Kebijakan  yang  dilakukan  oleh BNN terus diperbaharui oleh setiap tahunnya, kebijakan yang mendukung penanggulangan tindak pidana narkotika bagi para pecandu narkotika,  salah  satunya  adalah adanya  pelaksanaan  rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan untuk membimbing pelaku pecandu narkotika atau pasien dalam
mengembangkan sikap
kemasyarakatan dan prososial supaya dapat meninggalkan tingkah laku terhadap
penyalahgunaan narkoba dan diharapkan dapat kembali ke masyarakat,  atau  dalam  kata  lain merupakan bentuk pemulihan narapidana  dari  penyalahgunaan narkoba dengan memberikan perawatan  terhadap  narapidana.
Dan  meningkatkan  program  PBM (Pemilihan  Berbasis  Masyarkat) yaitu  meningkatkan  kader-kader yang  telah  di  persiapkan  atau  di latih  oleh  BNN  dalam  mengajak masyarakat pecandu narkotika atau membujuk masyarakat yang tergolong pemkai untuk di rehabilitasi. Hubungan antara tindakan rehabilitasi dengan Kebijakan  Hukum  Pidana  akan dilihat  apakah  tindakan  rehabilitasi dapat menunjang kebijakan penanggulangan kejahatan.. Tindakan rehabilitasi terhadap
pecandu  narkotika  ini  tidak  hanya perlu dilihat dari perspektif
pembaharuan  hukum  pidana  saja, tetapi  harus  dilihat  dari  perspektif yang  lebih  luas  Pilihan  terhadap sanksi tindakan rehabilitasi terhadap  pecandu  narkotika  ini pada dasarnya merupakan
kebijakan  hukum  pidana,  yaitu kebijakan  untuk  menanggulangi kejahatan  dengan  menggunakan hukum.  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika lebih memperluas lingkup kemungkinan ataupun peluang bagi pecandu narkotika untuk mendapatkan kesempatan menjalani  proses  pengobatan  dan/ atau  perawatan  melalui  fasilitas rehabilitasi yang pelaksanaannya di tentukan oleh UndangUndang.
2. Prosedur  penerapan  rehabilitasi bagi pecandu narkotika yaitu melakukan dengan pendekatan atau jangkauan    dengan  masyarakat yang  dilakukan  oleh  kader-kader yang  telah  di  bekali  oleh  piahk BNN,  karena  pada  umumnya masyarakat Indonesia masih sungkan  untuk  mngantarkar  diri mereka  yang  sebagai  pecandu narkotika  untuk  di  rehabilitasi  dan tersedianya  juga  rawat  jalan  dan rawat inap, dengan adanya program PBM  atau  kader-kader  yang  telah
di  persiapkan  oleh  BNN  dengan mudanya  mereka  akan  mengetahui masyarakat yang menggnakan narkotika  dimana  mereka  adalah masyarakat  yang  sama  yang  telah di  bekali  dan  di  latih  dalam melakukan rehabilitasi kepada masyarakat yang tergolong pemakai  narkotika.  Syarat-syarat seseorang  yang akan di rehabilitasi ialah  ketika  seseorang  tersebut benar-benar  terbukti  bahwasanya seseoarang itu pemakai dan akan di asesmen  oleh  pihak  BNN  akan dilakukan  pengecekan,  tes  urine atau  di  temukan  barang  sisa  pakai atau  alat  bukti,  ketika  seseoarng tersebut  positif  pemakai  maka seorang tersebut dapat di rehabilitasi  baik  rawat  jalan  atau rawat  inap  yang  jangka  waktu  3-6 bulan.  Dan  setelah  itu  pasien  juga boleh  mengikuti  yang  namanya tahap  program  paskah  rehabilitasi ialah  waktu  tambahan  dalam  1 bulan  rehabilitasi  dan  program  ini bisa  diikutin  dan  bisa  juga  tidak tergantung kebutuhan  pasien.
3. BNN  dalam  halnya  melakukan rehabilitasi  terhadap  pasien-pasien ataupun  pelaku  penyalahgunaan narkotika,  BNN  juga  memiliki banyak kendala, salah satunya ialah kendala terhadap minimnya keinginan klien yang ingin melakukan  rehabilitasi.  Sehingga mengakibatkan BNN harus melakukan  razia  agar  pasien  mau melakukan  rehabilitasi,  ataupun dating  rutin  untuk  rehabilitasi. Kemudian apa  yg menjadi harapan BNN adalah layanan yg disediakan layaknya digunakan seperti layanan yang  ada  di  Rumah  Sakit.  Dimana pasien  dapat  datang  sendiri  tanpa harus dijemput. Tanpa perlu merasa  malu  ataupun  takut  (tidak nyaman).  Dalam  menanggapi  hal tersebut,  kemudian  BNN  membuat sebuah  kebijakan,  dimana  dalam
rehablitasinya  BNN  menggunakan kader-kader. Kader-kader ini bertugas membawa pasien, bertanggung  jawab  atas  pasien terhadap BNN, serta memfasilitasi, agar  kliennya  merasa  nyaman. Karna  sejauh  ini  masih  banyak pasien  yang  merasa  sungkan  dan malu melakukan rehabilitasi.
Bahkan  ada  yg  merasa  tidak masalah untuk menggunakan narkotika.  Itu  adalah  hal-hal  yang menjadi kendala bagi BNN.
Kemudian  permasalahan  ataupun kendala lainnya yaitu adanya SDM yg  dilatih  di  luar  BNN,  seperti  di RS  ataupun  Puskesmas,  yang kemudian  SDM-SDM  yang  dilatih ini  seringkali  berpindah2  instansi, mengakibatkan  SDM  yang  telah diddik  oleh  BNN  tidak  dapat melakukan  layanan  rehabilitasi  itu lagi.
Banyak faktor yang mempengaruhi  perpindahan  SDM tersebut,  diantaranya  ialah  adanya permintaan  individu  itu  sendiri, ataupun  rujukan  instansi,  keluarga, dan banyak hal lainnya. Bagi BNN rehabilitasi sangat dibutuhkan, namun  SDM  untuk  memfasilitasi rehabilitasi ini masih sangat minim. Namun hal itu selalu di upayakan.
Saran
1. Dalam kasus penyalahgunaan
Narkotika  di  Indonesia  yang  mana semakin hari semakin memprihatinkan. Pemerintah berusaha  menanggulangi  masalah Narkotika  ini  dengan  membentuk suatu
badan yang khusus menangani masalah Narkotika yaitu  BNN  (  Badan  Narkotika Nasional  ).  Keberadaan  BNN diaharapkan mampu menekan permasalahan  di  bidang  Narkotika.
Pada  kenyataannya  keberadaan BNN dirasa kurang efektif. Kurangnya keefektifitasan BNN ini tak lepas dari
kurangnya pemahaman  masyarakat  tentang
tujuan,  fungsi,  kewenanangan  dan tugas dari BNN. Selain itu masyarakatpun masih kurang mengerti  tentang  kualifikasi  kasus yang seperti apa yang masuk dalam penanganan  BNN  karena  seperti kita  ketahui  kasus  Narkotika  juga dapat ditangani oleh kepolisian.
2. Untuk melakukan penerapan rehabilitasi  bagi  pecandu  narkotika sebaiknya  pihak BNN benar-benar memperhatikan  kedaaan  fasilitas kepada  pasien  agar  pasien  tetap mendapat  pelayanan  yang  cukup baik sesuai kebutuhan setiap pasien yang  akan  di  rehabilitasi,  dan meningkatkan program PBM (Pemilihan  berbasis  Masyarakat)
dimana program ini yaitu meningkatkan  kader-kader  yang telah  di  latih  dan  di  persiapakan untuk  melakukan  skrining  dalam membujuk masyarakat dan mengajak  masyarakat  yang  telah tergolong  pemakai  atau  pecandu narkotika  dan  mereka  akan  di bawah  oleh  kader-kader  dan    akan di rehabilitasi.
3. Dalam melakukan upaya rehabilitasi  terhadap  pasien-pasien ataupun  pelaku  penyalahgunaan narkotika,  BNN  harus  membuat sebuah kebijakan
dalam menghadapi kendala terhadap minimnya  keinginan  klien  yang ingin melakukan rehabilitasi. Sehingga  tidak  perlu  lagi  bagi BNN  untuk  melakukan  razia  agar pasien mau melakukan rehabilitasi, ataupun dating rutin untuk rehabilitasi.  Hal  ini  bertujuan  agar layanan  yang  disediakan  layaknya digunakan seperti layanan yang ada di  Rumah  Sakit.  Dimana  pasien dapat  datang  sendiri  tanpa  harus dijemput. Tanpa perlu merasa malu ataupun takut (tidak nyaman).

## 6. DAFTAR PUSTAK A

## Buku
Tarigan  Irwan  Jasa, Peran  Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Nasional Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika, CV
Budi Utama, Yogyakarta: 2017 Kaligis  O.C  &  Associates, Narkoba dan  Peradilannya  di  Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan ,
Alumni, Bandung: 2002
Winarto, Ada  Apa  Dengan  Narkoba , Aneka Ilmu, Semarang: 2007 Partodiharjo Subagyo, Kenali Narkoba dan  Musuhi  Penyalahgunaannya , Esensi, Jakarta: 2010
Wawancara kepada ibu Rolika Silalahi, S.Km., selaku pegawai BNN SUMUT  di bidang Rehabilitasi.
Anton  Moelyono, Kamus Bahasa Indonesia, Pustaka Progressif, Yogyakarta: 1948 Nawawi  Barda,  Arief, Kebijakan  Hukum Pidana ,  Prenada  Media  Group, Jakarta: 2008
Perundang-undangan UU  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika

## Internet /Jurnal
Http://nasional.vivanews.com/ne ws/read/117685, diakses terakhir pada  tanggal 07/03/2020, pukul 13.15 Http://nasional.vivanews.com/ne ws/read/117685 , diakses terakhir pada  tanggal 07/03/2020, pukul 13.15 File:///C:/Users/lenovo/Download s/REHABULITASI%20BNN.pdf , diakses terakhir pada tanggal 16/04/2020 pukul 10.27
Https;www.repository.Unissula.ac.id, diakses terakhir pada tanggal 28/09/2020 pukul 11.55
Dahri  Amarullah,  Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika,  Sol  Justicia,  Vol.  2, Juni 2019

## Wawancara
Wawancara kepada ibu Rolika Silalahi, S.Km., selaku pegawai BNN SUMUT  di bidang Rehabilitasi.