## Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP
Nelly 1 , Ronald Wangdra 2 1,2) Universitas Putera Batam
1) nellyyy.phu08@gmail.com , 2) ronaldwangdra@gmail.com
*Corresponding Author
Diajukan : 25 Juli 2023 Disetujui : 28 Juli 2023 Dipublikasi
: 1 Januari 2024

## ABSTRACT
Taxes  are  mandatory contributions  from  the  people  as  taxpayers to the state treasury based  on established law. 82% of state revenue comes from taxes and is included in the state budget. Which is with the intention to spend on public needs. This research is aim to to test whether there is an effect of Tax Socialization, Quality of Fiscal Services and Tax Sanction on WPOP compliance. This study  has  a  population  75,350  Individual  Taxpayer.  Sampling  used  simple  random  sampling method  and  obtained  a  sample  of  111.  The  data  source  was  primary  data  through  distributed questionnaires.  The  data  analysis  technique  used  to  conduct  this  research  was  multiple  linear regression analysis. However, because there is heteroskedasticity, the researcher uses Parameter Estimates with Robust Standard Errors as a benchmark in determining significance Based on the tests conducted in this study, it was concluded through the T test and F test that Tax Socialization has no effect on Individual Taxpayer Compliance, Fiscal Service Quality has no effect on Individual Taxpayer  Compliance.  And  also  Tax  Sanctions  have  a  positive  significant  effect  on  Individual Taxpayer Compliance. Meanwhile, the coefficient of determination shows that Individual Taxpayer Compliance  is  influenced  by  an  independent  variable  of  41,7%.  While  the  remaining  58,3%  is influenced by other independent variables that not tested in this study.

## Keywords: Socialization; Quality Service, Sanction, Individual Taxpayer; Compliance

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  tentunya  memiliki  perencanaan-perencanaan  untuk pembangunan nasional. Perencanaan merupakan sebuah target yang dibuat untuk mempermudah pelaksanaan-pelaksanaan  seperti  pembangunan  infrastruktur  untuk  keperluan  publik,  contohnya pembangunan  jalan,  jembatan,  sarana  prasarana  pendidikan,  pusat  kesehatan,  sarana  prasarana transportasi dan pembangunan fasilitas publik  lainnya. Pembangunan tersebut memiliki manfaat untuk memajukan kehidupan bangsa dan menyejahterakan warga negara secara menyeluruh Rencana kegiatan pemerintah seperti yang telah disebutkan di atas tentunya membutuhkan dana. Berdasarkan realisasi APBN 28 Februari 2023, 82% pendapatan negara berasal dari pajak. Yang mana  pengertian  dari  pajak  berupa  iuran  terutang  yang  WP  kepada  negara  oleh  orang  pribadi maupun badan yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.
Tabel 1. APBN 2023
APBN (dalam Triliun Rupiah) APBN 2023 Pajak 1.718,03 Kepabeanan dan Cukai 303,19 Penerimaan Negara Bukan Pajak 441,39 Penerimaan Hibah 0,41 Total Pendapatan Negara 2.463,02 Sumber tabel : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Periode WPOP yang Terdata WPOP Wajib Melapor SPT WPOP Lapor SPT Persentase (%) 2018 290.808 54.591 49.258 47,4% 2019 308.712 64.398 53.500 45,4% 2020 341.939 69.467 52.788 43,2% 2021 370.573 67.957 56.117 45,2% 2022 400.034 75.350 61.019 44,7% Sumber tabel : KPP Pratama Batam Selatan
Dari  tabel  diatas,  dapat  dilihat  setiap  tahun  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Tetapi kelihatannya ada masalah pada Kepatuhan WPOP yang mana ditinjau dari banyaknya Wajib Pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak melebihi estimasi WP wajib melapor. Sehingga jumlah WPOP yang melapor SPTnya mengalami fluktuasi dari 2018 hingga tahun 2022. Dalam Konferensi Pers: Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  TA  2020,  disampaikan  Menteri Keuangan Republik Indonesia yakni Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa pendapatan dari pajak  di  tahun  2020  merupakan  pendapatan  pajak  yang  paling  dipengaruhi  pandemi  Covid-19. jumlah WPOP wajib lapor SPTnya mengalami kenaikan dari 2018 hingga 2020, namun ditahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Kemudian dari tahun 2021 ke 2020 mengalami kenaikan lagi. Sehingga kepatuhan bukanlah sebuah tindakan yang dapat dilaksanakan setiap Wajib Pajak (WP).
Naik  turunnya  Kepatuhan  WP  dalam  melaksanakan  kewajiban  pajaknya  dapat  dikarenakan faktor-faktor, seperti sosialisasi yang mana salah satu program DJP yang berperan penting dalam meningkatkan Kepatuhan WP. Semakin luas informasi mengenai perpajakan melalui sosialisasi ini diberikan maka semakin bertambah tingkat Kepatuhan WP. Kedua, Kualitas Pelayanan Fiskus yang mana  seberapa  puas  jasa  yang  diterima  oleh  masyarakat  khususnya  WPOP  yang  diberikan  oleh fiskus. Semakin puas kualitas yang diterima WP, maka semakin bertambah juga tingkat Kepatuhan WP.  Terakhir,  Sanksi  Perpajakan  yang  berupa  hukuman  yang  diberikan  kepada  WP  yang  tidak menunaikan  kewajiban  perpajakannya  dengan  jujur  dan  benar.  Semakin  kuat  sanksi  yang diterapkan kepada pelanggar, semakin bertambah tingkat Kepatuhan WP. Dari uraian sebelumnya, dapat  diketahui  bahwa  tujuan  dari  dilakukannya  riset  ini  yang  mana  untuk  menguji  apakah  ada pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Kualitas Pelayanan Fiskus dan juga Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP.
Atribusi ialah proses yang dilakukan untuk menemukan sebuah jawaban tentang mengapa atau apa  sebabnya  atas  perilaku  diri  sendiri  maupun  orang  lain  (Samsuar,  2019).  Teori  Perilaku terencana ialah teori yang memprediksi serta mendeskripsikan mengenai kelakuan individu secara spesifik. Teori perilaku terencana ini ialah perkembangan dari teori yang sebelumnya yakni TRA (Theory  of  Reasoned  Action) yang  mana  fokus  dari  teori  ini  ialah  niat  dari  individu  untuk melakukan sesuatu atau bisa dikatakan seseorang berperilaku sesuai niatnya jika individu tersebut memiliki kendali atas perilakunya (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).
Sosialisasi  Perpajakan  ialah  salah  satu  program  yang  dilakasanakan  oleh  DJP  dengan menyebarkan  pengetahuan  mengenai  perpajakan  ke  masyarakat  terutama  untuk  WP  agar  si  WP
tersebut mengetahui dan memahami perpajakan dari segi tata cara perpajakan maupun peraturan- peraturan  perpajakan  yang  telah  ditetapkan  (Siahaan  &  Halimatusyadiah,  2018).  Riset  yang dilakukan  oleh  Anggraini  dan  Fidiana  (2021)  menghasilkan  kesimpulan  Sosialisasi  Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan riset yang telah diteliti oleh  Afriani et  al. (2022)  menghasilkan  kesimpulan  Sosialisasi  Perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Kualitas  ialah  tingkat  kepuasan  yang  melampaui  ekspetasi  didapatkan  oleh  seseorang  atas perolehan  jasa.  Pelayanan ialah  menyediakan  berbagai  keperluan  yang  dibutuhkan  dengan baik. Dan  fiskus  adalah  sosok  aparat  pajak  yang  memiliki  tugas  untuk  membantu  dan  melayani  WP mengenai  urusan  perpajakan,  sehingga  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Kualitas  Pelayanan  Fiskus ialah  kepuasan  yang  disampaikan  dari  aparat  pajak  ketika  memberikan  bantuan  serta mempersiapkan berbagai kebutuhan mengenai pajak yang diperlukan oleh si Wajib Pajak (Kartika & Iswara, 2022). Pelayanan Fiskus juga bisa didefinisikan bahwa petugas pajak menyediakan dan membantu  segala  kebutuhan  yang  dibutuhkan  seseorang  selaku  Wajib  Pajak.  Riset  yang  diteliti Susanti dan Suhono (2020) menghasilkan kesimpulan Kualitas Pelayanan Fiskus berdampak pada Kepatuhan WPOP. Selain berpengaruh, ada juga riset yang diteliti oleh Silalahi dan Asalam (2022) yang  menghasilkan  kesimpulan  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  tidak  berdampak  pada  Kepatuhan WPOP.
Pengertian  dari  sanksi  ialah  hukuman  yang  diterima  oleh  seseorang  sebagai  akibat  dari melanggar peraturan yang berisikan kewajiban yang diperkenankan ataupun tidak diperkenankan tersebut  agar  dipatuhi  maka  diberlakukannya  sanksi  bagi  pelanggar  (Susanti  &  Suhono,  2020). Sanksi  Perpajakan  ialah  pemberian  hukuman  kepada  WP  yang  melanggar  aturan  yang  telah ditetapkan  pada  undang-undang  dan  peraturan perpajakan.  Pemberian  Sanksi  bisa  berupa  dalam bentuk  surat  teguran  atau  tindakan  tegas  seperti  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana  (Sura  & Rasmini, 2023). Riset yang diteliti oleh Nurdyastuti dan Penawan (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa  Sanksi  Perpajakan  berdampak  pada  Kepatuhan  WPOP.  Sementara  itu,  riset  yang  diteliti Wibowo et  al. (2022)  menghasilkan  kesimpulan  Sanksi  Perpajakan  tidak  berdampak  pada Kepatuhan  WPOP.  Dari  riset  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  perbedaan  pada  hasil penelitian tersebut, oleh sebab itu diperlukan pengujian pada variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP.
Sosialisasi  Perpajakan  ialah  program  yang  diterapkan  oleh  DJP  untuk  menyebarluaskan mengenai  pengetahuan  dan  peraturan  perpajakan  sesuai  dengan  ketetapan  yang  berlaku  kepada masyarakat khususnya WP Anisya et al . (2022). Jika sosialisasi ini dilaksanakan secara rutin, maka WP akan selalu ter update dengan informasi perpajakan terbaru dan hal tersebut juga membuat WP akan  semakin  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  karena  berbekal  informasi mengenai perpajakan. Semakin luas sosialisasi ini tersebar, maka semakin bertambah pula tingkat Kepatuhan  WPOP.  Hal  tersebut  telah  sesuai  dengan  teori  atribusi  dimana  teori  tersebut mendefinisikan  sebagai  kelakuan  setiap  individu  itu  terjadi  karena  adanya  niat  atau  motivasi mengapa  harus melakukan  hal  tersebut  dan  sadar  akan  manfaat  yang  akan  diperoleh.  Penelitian yang  diteliti  oleh  Anggraini  dan  Fidiana  (2021),  Arif et  al .  (2023)  membuktikan  Sosialisasi Perpajakan berdampak pada Kepatuhan WPOP. Maka disimpulkanlah hipotesis berikut: H1: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kualitas  Pelayanan  Fiskus adalah  seberapa  puas  layanan  jasa  yang  didapatkan oleh  WP  dari aparat pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jika layanan yang diberikan oleh petugas dengan segenap  hati,  terbuka,  cepat,  cermat  serta  aman,  maka  WP  akan  merasa  puas  atas  pelayanan. Semakin bagus kualitas yang diterima WP oleh petugas pajak, maka semakin bertambah tingkat Kepatuhan  WP.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  teori  perilaku  terencana  yang  mana  teori  tersebut menyebutkan  bahwa  individu  akan  memikirkan  dan  mempertimbangkan  dampak  dari  perilaku yang akan dilakukan. Penelitian yang diteliti oleh Christian dan Amanah (2019), Mandowally et al. (2020) dan juga Sari dan Priyadi (2018) menyimpulkan Kualitas Pelayanan Fiskus berdampak pada Kepatuhan WPOP. Oleh karena itu, disimpulkan hipotesis berikut:
H2:  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
Sanksi  Perpajakan  ialah  alat  atau  jaminan  yang  dibuat  agar  WP  tidak  lalai  melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan Sanksi ini bermaksud agar WP tidak semena-mena dan lebih terarah  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Semakin  tegas  sanksi  yang  diterapkan  kepada  WP pelanggar, semakin pula bertambah tingkat Kepatuhan WP. Hal tersebut didukung oleh Thoery of Planned  Behavior yang  mana  teori  ini  mengemukakan  bahwa  setiap  individu  memikirkan mengenai akibat yang akan diterima dari perilaku yang telah dilakukan. Penelitian yang diteliti oleh Susanti dan Suhono (2020), Kartika dan Iswara (2022) dan Sura dan Rasmini (2023) yakni Sanksi Perpajakan  berpengaruh  berdampak  pada  Kepatuhan  WPOP.  Oleh  karena  itu,  disimpulkanlah hipotesis berikut:
H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Waib Pajak Orang Pribadi

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Penelitian yang diteliti Kausar et al. (2022) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat” membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak berdampak positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.
Riset  yang  dilakukan  Putra et  al. (2019)  yang  memiliki  judul  “Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  pada  WPOP  dan  Badan  di  Wilayah  Kota Jambi)” menyatakan Sanksi Perpajakan berdampak pada Kepatuhan WPOP namun tidak dengan Kualitas Pelayanan yang tidak berdampak Kepatuhan WPOP.
Kemudian,  riset  yang  diteliti  Jati  dan  Pratiwi  (2020)  dengan  judul  “Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  dan Minat  Penerapan E-Filling pada Kepatuhan WPOP” mendapatkan hasil bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus berdampak positif pada Kepatuhan WPOP.

## METODE
Dalam riset ini, peneliti melakukan penelitian kuantitatif. Kepatuhan WPOP (Y) sebagai variabel dependen  dan  variabel  independennya  Sosialisasi  Perpajakan  (X1),  Kualitas  Pelayanan  Fiskus (X2),  dan  Sanksi  Perpajakan  (X3).  Data  pada  riset  ini  berbentuk  data  primer  yang  didapat berdasarkan  penpedaran  kuesioner  melalui google  forms. Sampel  riset  ini  berjumlah  111  dari 75.350  WPOP  yang  teregistrasi  di  KPP  Pratama  Batam  Selatan.  Kemudian    analisis    yang digunakan  pada  riset  ini  ialah  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  metode Ordinary  Least Square dengan menggunakan SPSS versi 25, Namun, dikarenakan terjadinya heteroskedastisitas pada saat pengujian menggunakan white test for heteroskedasticity , maka peneliti menggunakan parameter estimates with robust standard errors dalam menentukan nilai signifikansi sehingga hal tersebut tidak berdampak meski hasilnya heteroskedastiditas

## HASIL
Tabel 3. Output Statistik Deskriptif Statistics KepatuhanWajib PajakOrangPriba di SosialisasiPerpaj akan KualitasPelayan anFiskus SanksiPerpajaka n N Valid 111 111 111 111 Missing 0 0 0 0 Mean 31.94 21.33 21.32 20.22 Std. Deviation 3.214 2.640 2.256 2.553 Minimum 22 10 15 13 Maximum 35 25 25 25 Sumber tabel : Output SPSS V25
Dari tabel yang terlampir, dapat dilihat bahwa data yang diteliti adalah valid. Jumlah data yang diolah adalah 111. Pada kolom Kepatuhan WPOP menunjukkan nilai mean nya adalah 31,94, nilai standar deviasinya adalah 3,214, nilai minimumnya adalah 22 serta nilai maksimumnya adalah 35. Selanjutnya, kolom kedua Sosialisasi Perpajakan menunjukkan nilai mean nya adalah 21,33, nilai standar deviasinya adalah 2,640, nilai minimumnya adalah 10 serta nilai maksimumnya adalah 25. Kemudian, pada kolom Kualitas Pelayanan Fiskus menunjukkan nilai mean nya adalah 21,32, nilai standar deviasinya adalah 2,256, nilai minimum dan maksimumnya adalah 15 dan 25. Serta, kolom Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai mean nya adalah 20,22, nilai standar deviasinya adalah 2,553, nilai minimum dan maksimumnya adalah 13 dan 25.
Tabel 4. Output Pengujian Validitas Variabel / Indikator Sig.  (2- tailed) Ketentuan Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y.1 .000 <0,05 Valid Y.2 .000 <0,05 Valid Y.3 .000 <0,05 Valid Y.4 .000 <0,05 Valid Y.5 .000 <0,05 Valid Y.6 .000 <0,05 Valid Y.7 .000 <0,05 Valid Sosialisasi Perpajakan (X1) X1.1 .000 <0,05 Valid X1.2 .000 <0,05 Valid X1.3 .000 <0,05 Valid X1.4 .000 <0,05 Valid X1.5 .000 <0,05 Valid Kualitas  Pelayanan  Fiskus (X2) X2.1 .000 <0,05 Valid X2.2 .000 <0,05 Valid X2.3 .000 <0,05 Valid X2.4 .000 <0,05 Valid X2.5 .000 <0,05 Valid Sanksi Perpajakan (X3) X3.1 .000 <0,05 Valid X3.2 .000 <0,05 Valid X3.3 .000 <0,05 Valid X3.4 .000 <0,05 Valid X3.5 .000 <0,05 Valid Sumber tabel : Output SPSS V25
Uji  validitas  menyatakan  bahwa  data  terindikasi  valid  apabila  nilai  dari p-value nya  <  0,05. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai p-value yang didapatkan ialah 0,000 yang mana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka data penelitian diatas terindikasi valid.
Tabel 5. Output Pengujian Reliabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .902 .915 22 Sumber tabel : Output SPSS V25
Pengujian reliabilitas menyatakan bahwa data terindikasi andal atau reliable apabila nilai dari Cronbach’s Alpha nya > 0,60. Dari output diatas menampilkan nilai dari Cronbach’s Alpha yang didapatkan ialah 0,902 dimana angka tersebut besar daripada 0,60. Maka dari itu data penelitian diatas terindikasi andal atau reliable.
Tabel 6. Output Uji Normalitas
Sumber tabel : Output SPSS V25, 2023
Pada pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov menyebutkan bahwa terindikasi data distribusi normal  apabila  nilai p-value nya  >  0,05.  Tabel  diatas  menampilkan  nilai  dari p-value yang didapatkan ialah 0,200 yang mana angka tersebut besar daripada 0,05. Oleh karena itu, data tersebut terindikasi normal.
Gambar 1. Histogram
Sumber gambar : Output SPSS V25 Gambar yang terlampir di atas menampilkan data penelitian ini terdistribusi normal karena model kurva menyerupai lonceng atau bell shaped curve .
Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov a Statistic df Sig. Unstandardized Residual .055 111 .200 *
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
Tabel 7. Output Pengujian Multikolinearitas Coefficients a Model 95,0% Confidence Interval for B Collinearity Statistics Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF 1 (Constant) 5.139 15.191 SosialisasiPerpajakan .106 .528 .712 1.404 KualitasPelayananFiskus .018 .567 .576 1.735 SanksiPerpajakan .218 .651 .726 1.378 a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakOrangPribadi Sumber tabel : Output SPSS V25
Jika  nilai  dari Variance  Inflation  Factor  (VIF) >  10,  maka  data  terindikasi  terjadi multikolinearitas. Table yang  tertera  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  VIF  dari  Sosialisasi Perpajakan sebesar 1,404, Kualitas Pelayanan Fiskus ialah 1,735 dan Sanksi Perpajakan sebanyak 1,378 lebih kecil dibandingkan 10. Hal ini mengindikasikan tidak terjadinya multikolinearitas pada data tersebut.
Tabel 8. Output Uji Heteroskedastisitas ( White Test )
White Test for Heteroskedasticity a,b,c Chi-Square df Sig. 19.838 9 .019
a. Dependent variable: KepatuhanWajibPajakOrangPribadi
b. Tests the null hypothesis that the variance of the errors does not depend on the values of the independent variables.
c. Design: Intercept + SosialisasiPerpajakan + KualitasPelayananFiskus + SanksiPerpajakan + SosialisasiPerpajakan * SosialisasiPerpajakan + SosialisasiPerpajakan * KualitasPelayananFiskus + SosialisasiPerpajakan * SanksiPerpajakan + KualitasPelayananFiskus * KualitasPelayananFiskus + KualitasPelayananFiskus * SanksiPerpajakan + SanksiPerpajakan * SanksiPerpajakan
Sumber tabel : Output SPSS V25
Jika nilai dari p-value nya > 0.05, maka data terindikasi tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel diatas menunjukkan nilai p-value pada white test for heteroskedasticity adalah 0,019. Dimana angka 0,019 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, oleh sebab itu data pada riset terindikasi terjadinya heteroskedastisitas.
Gambar 2. Scatterplot
Sumber tabel : Output SPSS V25 Gambar diatas menunjukkan bahwa terjadinya heteroskedastisitas karena titik-titik data berpola dan tidak menyebar.
Tabel 9. Output Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji T
Sumber tabel : Output SPSS V25
Seperti terlampir diatas, berikut didapatkan persamaan regresi berikut:
Y =   𝛼 + 𝛽 1𝑋 1 +   𝛽 2𝑋 2 +   𝛽 3𝑋 3 + 𝑒
Jika  WPOP  tidak  mendapatkan  Sosialisasi  mengenai  perpajakan,  mendapatkan  kualitas  yang kurang baik dari aparat pajak dan sanksi yang diberlakukan tidak tegas, maka akan diberi nilai 1. Sehingga persamaannya menjadi Y= 10.165 + 0.317 (5) + 0.292 (5) + 0.435 (5) = 15.385. Yang berarti  WPOP  tetap  patuh  dan  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  namun  dengan  nilai kepatuhannya (Y) = 15.385.
Kemudian, jika beranggapan WPOP mendapatkan sosialisasi secara merata dan lengkap, kualitas yang  diberikan  sangat  bagus  dan  sanksi  yang  lebih  tegas,  maka  akan  diberi  nilai  5.  Sehingga persamaannya menjadi Y = 10.165 + 0.317 (25) + 0.292 (25) + 0.435 (25) = 36.265. Yang mana artinya WPOP tetap patuh dan menjalankan kewajibannya namun dengan nilai kepatuhannya (Y) =  36.365.    Dari  model  regresi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  WP  mendapat  sosialisasi dengan lengkap dan merata, kualitas yang diberikan memuaskan dan sanksi dipertegas, maka
tingkat kepatuhan akan semakin meningkat. Jika nilai dari p-value menunjukkan < 0.05, maka data tersebut signifikan. Dari hasil dapat diambil kesimpulan  bahwa: Nilai p-value dari variabel Sosialisasi Perpajakan ialah 0.081 yang mana angka tertera lebih tinggi dibandingkan dengan 0.05, dapat diartikan sebagai Sosialisasi Perpajakan tidak berdampak signifikan pada Kepatuhan WPOP. Nilai p-value dari variabel Kualitas Pelayanan Fiskus ialah 0.070 yang mana angka tertera lebih tinggi dibandingkan dengan 0.05. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berdampak signifikan pada Kepatuhan WPOP. Nilai p-value dari variabel Sanksi Perpajakan adalah  0.000  dimana  angka  tersebut  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  0.05.  Maka  dapat ditarik kesimpulan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP.
Tabel 10. Ouput Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .646 a .417 .400 2.489
a. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, SosialisasiPerpajakan,
KualitasPelayananFiskus
b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakOrangPribadi
Sumber: Output SPSS V25

## Parameter Estimates with Robust Standard Errors

## Dependent Variable:   KepatuhanWajibPajakOrangPribadi
Parameter B Robust Std. Error a t Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Intercept 10.165 2.523 4.029 .000 5.164 15.166 SosialisasiPerpajakan .317 .180 1.763 .081 -.039 .673 KualitasPelayananFisku s .292 .160 1.831 .070 -.024 .609 SanksiPerpajakan .435 .119 3.647 .000 .198 .671
a. HC3 method
Dari tabel  yang  terlampir  terlihat  bahwa  kolom  R Square yang menyatakan  nilai  0.417 atau 41,7%. Dengan ini dapat dibuktikan bahwa Kepatuhan WPOP dipengaruhi oleh variabel independen 41,7%. Sedangkan sisa 58,3% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diuji.
Tabel 11. Output Pengujian Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 473.594 3 157.865 25.479 .000 b Residual 662.964 107 6.196 Total 1136.559 110
a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakOrangPribadi
b. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, SosialisasiPerpajakan, KualitasPelayananFiskus
Sumber tabel : Output SPSS V25
Jika nilai dari p-value < 0.05, Maka data terindikasi secara simultan berpengaruh. Berdasarkan tabel yang terlampir diatas, nilai dari p-value menampilkan angka 0.000 dimana angkanya lebih kecil  daripada  0.05.  Maka,  disimpulkan  bahwa  secara  simultan  Sosialisasi  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP.

## PEMBAHASAN
Hipotesis  yang  pertama  diduga  dalam  riset  ini  ialah  Sosialisasi  Perpajakan  berdampak  pada Kepatuhan  WPOP.  Dari  riset  ini  menunjukkan  hasil  bahwa  Sosialisasi  Perpajakan  tidak berpengaruh dan tidak signifikan pada Kepatuhan WPOP. Maka hipotesis pertama ditangkal. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari Sosialisasi ini tidak membuat tingkat Kepatuhan WPOP  berubah  baik  itu  bertambah  maupun  berkurang.  Karena  dijaman  teknologi  sekarang  ini, masayarakat lebih sering menggunakan handphone sebagai media komunikasi tercepat ditambah handphone dilengkapi dengan media sosial akan memperoleh informasi melalui akun pajak  tanpa mengikuti sosialisasi
Hasil riset ini searah dengan riset yang telah dilaksanakan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018)  dan  Prianutama  dan  Alexander  (2022)  yang  menghasilkan  keputusan  bahwa  Sosialisasi Perpajakan tidak berdampak pada Kepatuhan WPOP. Tetapi, tidak searah dengan riset yang diteliti oleh Nurdyastuti dan Penawan (2018) dan Br Purba dan Efriyenty (2021) dengan memperoleh hasil bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP.
Hipotesis  yang  kedua  diduga  dalam  riset  ini  ialah  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  WPOP.  Dari  riset  ini  menampilkan  hasil  bahwa  Kualitas  Pelayanan  Fiskus tidak  berpengaruh  secara  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  Kepatuhan  WPOP.  Sehingga hipotesis  yang  kedua  dinyatakan  ditolak.  Hal  tersebut  menunjukkan  implementasi  dari  Kualitas Pelayanan Fiskus ini tidak membuat tingkat Kepatuhan WPOP berubah. Dikarenakan juga jaman ini  perkembangan  teknologi  kian  pesat,  yang  membuat  orang-orang  semakin  berinovasi  untuk membuat penemuan baru. Contohnya dari website pajak yang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti E-Filling, E-Billing dan lain-lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya tanpa harus ke KPP.
Hasil dari riset ini berbanding lurus dengan pengkajian yang diteliti oleh Silalahi dan Asalam (2022)  dan  Mei  dan  Firmansyah  (2022)  yang  memanifestasikan  suatu  anggapan  yaitu  Kualitas Pelayanan  Fiskus  tidak  berdampak pada  Kepatuhan WPOP.  Meskipun  ada juga  riset  yang tidak searah  yang  dilakukan  oleh  Anastasia et  al. (2022)  dan  Nianty  (2022)  memperoleh  kesimpulan Kualitas Pelayanan Fiskus berdampak pada Kepatuhan WPOP.
Hipotesis  yang  ketiga  diduga  dalam  riset  ini  ialah  Sanksi  Perpajakan  berdampak  pada Kepatuhan  WPOP.  Berdasarkan  hasil  riset  yang  diteliti  mampu  membuktikan  bahwa  Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan pada Kepatuhan WPOP. Sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari Sanksi Perpajakan bermaksud  agar  WP  tidak  semena-mena  dan  lebih  terarah  dalam  melaksanakan  kewajibannya. Sehingga  dapat  menekan  tingkat  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  perpajakan.  Hal  tersebut menunjukkan Sanksi Perpajakan membuat tingkat Kepatuhan meningkat.
Hasil  riset  ini  berbanding  lurus  dengan  riset  yang  diteliti  oleh  Dewi  &  Supadmi  (2022)  dan Prasetyana  dan  Febriani  (2022)  mendapatkan  kesimpulan  bahwa  Sanksi  Perpajakan  memiliki dampak pada Kepatuhan WPOP. Selain hasil yang searah, ada juga hasil riset yang tidak searah seperti yang disimpulkan Wibowo et al. (2022) serta Majid dan Kurnia (2020) yang mengutarakan hasil penelitiannya berupa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh pada Kepatuhan WPOP.

## KESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  yaitu  variabel  Sosialisasi  Perpajakan  (X1)  tidak  berpengaruh  positif  dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y) yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan. Dari keputusan perhitungan, maka diperoleh angka t-hitung 1.763 yang mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan  dengan  t-tabel  1.982  yang  nilai  signifikannya  0.081  lebih  tinggi  daripada  0.05. Kedua, variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y) yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan. Dari keputusan perhitungan, maka diperoleh nilai t-hitung 1.831 yang mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan t- tabel  1.982  yang  angka  signifikannya  0.070  lebih  tinggi  dari  0.05.  Dan  Ketiga,  variabel  Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y) yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan. Dari keputusan perhitungan, maka diperoleh t-hitung 3.647 yang mana angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan t-tabel 1.982 yang angka signifikannya 0.000 lebih rendah daripada 0.05. Yang mana berarti sosialisasi yang disebarluaskan, peningkatan kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  pajak,  tingkat  kepatuhan  WP  tidak  berubah, sebaliknya  jika  sanksi  yang  tegas  diberlakukan  maka  akan  menyebabkan  meningkatnya  tingkat kepatuhan WPOP.

## REFERENSI
Afriani, V., Dewi, R. C., & Saputra, D. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal  of  Business  and  Economics  (JBE)  UPI  YPTK , 7 (2),  218–222. https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142
Anastasia, R., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar.
Jurnal Kharisma , 4 (2), 269–279. https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.289
Anggraini, L. R., & Fidiana. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 (5), 1–19. Anisya,  Sidik  Tjan,  J.,  &  Sukmawati,  S.  (2022).  PengaruhSosialisasiPerpajakan, SanksiPerpajakan,danFaktorKesadaranterhadapKepatuhanPelaporan
SPT
TahunanWajibPajakOrangPribadi. Jurnal Ilmu Ekonomi , 5 (3), 182–191.
Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Makassar Utara. Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi , 1 (1).
Br Purba, N. M., & Efriyenty, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan
Wajib Pajak Orang Pribadi. Akuntansi Dewantara , 5 (2), 21–31. https://doi.org/10.26460/ad.v5i2.9657
Christian, R., & Amanah, L. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi , 8 (11), 1–17.
Dewi, K. A. S., & Supadmi, N. L. (2022). Motivasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Efektivitas E-Filing pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. E-Jurnal  Akuntansi , 32 (11),  3306–3317. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p08
Jati, I. K., & Pratiwi, P. E. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Minat Penerapan E-Filling pada Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi , 30 (3), 674–685. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p10 Kartika  &  Iswara.  (2022).  PENGARUH  KESADARAN  PERPAJAKAN,  KUALITAS PELAYANAN  FISKUS  DAN  SANKSI  PERPAJAKAN  TERHADAP  KEPATUHAN WAJIB  PAJAK  ORANG  PRIBADI. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 11 (8),  1–14. www.news.ddtc.co.id,
Kausar, A., Sujatmiko, S., Murdin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting) , 5 (2), 228–242. https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1526 Majid, A., & Kurnia. (2020). Pengaruh Penerapan E-system, Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 9 (4), 1–24. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2873 Mandowally,  B.  M.  F.,  Allolayuk,  T.,  &  Matani,  C.  D.  (2020).  PENGARUH  SANKSI PERPAJAKAN,  PELAYANAN  FISKUS  DAN  PENGETAHUAN  PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Jayapura). Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Daerah , 15 (1), 46–56. https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464
Mei,  M.,  &  Firmansyah,  A.  (2022).  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dari  Sudut  Pandang  Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. E-Jurnal Akuntansi , 32 (11), 3272–3288. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p06 Nianty, D. A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak : Aspek Kesadaran, Pelayanan Fiskus, Penerapan E-
Filing. Economics and Digital Business Review , 3 (2), 59–73.
Nurdyastuti, & Penawan. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan , 3 (1), 2579–5597.
Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi covid-19. Akuntabel: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 19 (2), 388–392. https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11274 Prianutama, S. B., & Alexander, N. (2022). Faktor-FaktoPrasetyana, Ertin, and Eka Febriani. 2022. “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Karyawan Selama Masa Pandemi Covid-19.” Akuntabel 19(2):388–92. doi: 10.30872/jakt.v19i2.11274.r  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  . E-Jurnal  Akuntansi TSM , 2 (2), 947–958. https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523
Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 20 (1), 43–54.
https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360 Samsuar. (2019). Atribusi. Jurnal Network Media , 2 (1), 65–69.
Sari, Y. P., & Priyadi, M. P. (2018). Pengaruh Sanksi, Pemahaman, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 7 (4), 1–20. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/180
Siahaan,  & Halimatusyadiah. (2018). PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI  PERPAJAKAN,  PELAYANAN  FISKUS  DAN  SANKSI  PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJI PAJAK ORANG PRIBADI. Jurnal Akuntansi , 8 (1), 1– 13.
Silalahi, & Asalam. (2022). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi ). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 6 (1), 494–512.
Sura,  N.  M.  D.  P.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2023).  E-Billing  System,  Sanksi  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Era  Pandemi Covid-19. E-Jurnal  Akuntansi , 33 (4), 1131–1142. https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i04.p18 Susanti,  Y.,  &  Suhono,  S.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Karawang Utara. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 9 (11), 1083–1102.
https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i11.p04 Wibowo,  A.  S.,  Nurlaela,  S.,  &  Chomsatu,  Y.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Owner: Riset & Jurnal Akuntansi , 6 (2), 1304–1317.