## MAKSUD-MAKSUD TUHAN DALAM MENETAPKAN SYARIAT DALAM PERSPEKTIF AL-SYATIBI
) ﱯﻃﺎﺸﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻊﺿو ﻦﻣ عرﺎﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣ (
Wahyuddin
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin E-Mail: wahyu_ulusalu@yahoo.com
Abstract: Maqashid al-Sharia is sharia purposes or secrets which are established by Allah. According to al-Syatib, there are four purposes of Allah to determine the shariah: (1). For the benefit of people in the world and the hereafter. (2). To be understood. (3). As a taklif law that must be implemented and to eliminate hardship. (4). To comply and freed from the influence of the passions mukallaf. The first  mentioned  purpose  is  the  main  aim,  while  other  purposes  only  explains  and  details  the  first purpose.  For  the  realization  of  such  benefit,  there  are  six  essential  components  that  must  be maintained, namely: religion, life, intellect, lineage, wealth, and worshipers.
Abstrak:  Maqashid  al-syari’ah  adalah  tujuan-tujuan  syariat  atau  rahasia-rahasia  yang  yang  ditetapkan Allah swt. Menurut al-Syatibi tujuan Tuhan menetapkan syariat ada empat: (1). Untuk kemaslahatan manusia  di  dunia  dan  akhirat.  (2).  Untuk  dipahami.  (3).  Sebagai  suatu  hukum  taklif  yang  harus dilaksanakan  dan  menghilangkan  kesukaran.  (4).  Untuk  dipatuhi  dan  membebaskan  mukallaf  dari pengaruh  hawa  nafsu.  Tujuan  yang  pertama  disebutkan  merupakan  tujuan  utama,  adapun  tujuan- tujuan  yang  lain  hanya  merupakan  penjelasan  dan  perincian  dari  yang  pertama.  Untuk  terwujudnya kemaslahatan tersebut, maka ada enam komponen penting yang harus dipelihara, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan jamaah.
Kata Kunci: Maqashid al-syari’ah, kemaslahatan, hukum, syariat.
Pendahuluan Latar Belakang Syariat 1 agama bersumber dari Allah swt. yang ditujukan kepada umat manusia, bertujuan untuk mengatur  sikap  dan  perilaku  manusia,  dalam merealisasikan pernyataan penghambaannya kepada Allah swt., agar memperoleh kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun kelak di akhirat.
Tuntunan  terhadap  sikap  dan  perilaku tersebut  bercabang  dua,  yakni  yang  berorientasi kepada  Allah  swt.,  yang  dalam  “bahasa  agama” disebut  hablun  min  Allah  dan  yang  berorientasi kepada sesama manusia yang disebut  hablun min annas.  Dalam  Alquran,  Allah  swt.  memberikan jaminan  bahwa  apabila  kedua  hal  tersebut  dapat diwujudkan  oleh  manusia  secara  serasi  dan
1 Syariat atau sariat, keduanya telah baku dalam bahasa Indonesia.  Syariat  secara  leksikal,  berasal  dari  lafal verba  Arab: عﺮﺷ – عﺮﺸﯾ – ﺎﻋﺮﺷ – عرﺎﺷ – عوﺮﺸﻣ – ﺎﻌﯾﺮﺷ – ﺔﻌﯾﺮﺷ syari’atan  adalah  sigat  mubalagah  dari lafal  masyra’an  yang  berarti  “al-tariqah  al-mustaqimah”, atau  “maurid  al-mai  li  al-syarib”  (jalan  yang  lurus  atau sumber  mata  air  bagi  yang  minum).  Lihat  catatan kaki  Minhajuddin,  Ikhtilaf  Ulama  Sunni  dan Pengaruhnya  terhadap  Perkembangan  Fikih  Islam  dalam Zaitun,  Volume  I  Nomor  II  Maret  Tahun  2003,  h. 15.
terpadu,  manusia  akan  mendapatkan  kebahagian yang  paripurna  lagi  abadi.  Sebaliknya,  jika diabaikan,  manusia  akan  memperoleh  kehinaan (Q.S. ‘Ali Imran [3]: 112).
Berdasarkan  informasi  Alquran  tersebut, menjadi  jelaslah  bahwa  semua  syariat  agama bertujuan  untuk  kemaslahatan  manusia.  Ini berarti hukum-hukum taklifi yang wajib dilaksanakan  oleh  manusia,  orientasinya  kepada manusia;  bukan  untuk  Allah  swt.  ,  untuk  para rasul, dan untuk para malaikat.
Bertolak  dari  alur  pikir  yang  di  kedepankan diatas,  dapat  dipahami  bahwa  secara  khusus semua perintah dan larangan yang terdapat dalam hukum-hukum  syari’ah,  memiliki  alasan  logis yang  rasional,  yang  kesemuanya  tidak  ada  sama sekali  bertentangan  dengan  nilai-nilai  fitrah insaniah. Ini mengandung arti bahwa subtansi dari ketentuan-ketentuan  hukum  syariah  sangat relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Konsep maslahat seperti yang digambarkan di atas,  dieksplorasi  oleh  Imam  al-Syatibi.  Dalam menjelaskan  konsep  ini,  al-Syatibi  antara  lain mengatakan:
دﺎﺒﻌﻟا ﱀﺎﺼﳌ ﺖﻌﺿو ﺎ أ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻦﻣ ﺎﻨﻳﺮﻘﺘﺳا ﺎﻧأ ﻮﻫ ﺎﳕإ ﺪﻤﺘﻌﳌا و
ءاﺮﻘﺘﺳا 2 ...
“Yang mu‘tamad bila kita betul-betul mencermati  tujuan  ditetapkannya  syari’ah  adalah kemaslahatan manusia”.
Dari  ungkapan  al-Syatibi  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  kandungan  maqashid  syari’ah adalah  kemaslahatan  umat  manusia  itu  sendiri. Dalam bagian terbesar dari karya monumentalnya,  al-Muwafaqat,  al-Syatibi  lebih jauh menjelaskan bahwa tujuan akhir ditetapkannya hukum adalah satu, yaitu kemaslahatan  bagi  manusia  baik  di  dunia maupun di akhirat.
Pengetahuan terhadap maqashid syari’ah dipandang penting karena ia merupakan landasan bagi  seorang  mujtahid,  baik  dalam  usaha mengembangkannya untuk menjawab persoalan- persoalan  baru  yang  tidak  didapati  hukumnya secara  harfiah  dalam  wahyu,  maupun  dalam kepentingan untuk mengetahui, apakah terhadap satu  kasus  masih  dapat  diterapkan  karena pergeseran  nilai  disebabkan  perubahan  stuktur sosial dan sebagainya.
Rumusan Masalah Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut  diatas, maka  artikel  ini  dimaksudkan  untuk  mencoba menguraikan  konsep  maqashid  syari’ah.  Untuk terpokusnya  pembahasan  ini,  maka  penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apa  yang  dimaksud  dengan  maqashid syari’ah?
2. Apa tujuan konsep maqashid syari’ah itu ?
Sekilas tentang Makna Maqashid Syari’ah
Sebelum  melanjutkan  tulisan  ini  dipandang perlu  mengemukakan  makna  maqashid  syari’ah, maqashid  syari’ah  adalah  makna-makna  dan tujuan-tujuan  yang  ditetapkan  bagi  syariat  dalam seluruh  hukum-hukumnya  atau  pada  umumnya, atau tujuan dari syariat, atau rahasia-rahasia yang ditetapkan  Allah  swt.  (al-Syari‘)  bagi  setiap hukum  dari  hukum-hukumnya. 3 Mengetahui maqashid  syari’ah  adalah  sesuatu  yang  cukup signifikan  bagi  manusia,  seorang  mujtahid dituntut  untuk  memperhatikannya  ketika  ia hendak  mengistimbatkan  hukum-hukum  dan
2 Al-Syatibiy,  al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari‘ah  ,  Juz  II (Beyrut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiayah, t. th. ), h. 4.
3 Wahbat  al-Zuhailiy,  Ushul  al-Fiqh  al-Islamiy,  Juz  II (Cet. II; Bayrut: Dar al-Fikr, 1998), h. 145.
memahami  nash-nash,  bagi  selain  mujtahid tujuannya  untuk  mengetahui  rahasia-rahasia tasyri‘ 4
Perbincangan  mengenai  masalah  apakah Tuhan  mempunyai  tujuan  dalam  membuat  atau menetapkan  suatu  hukum  cukup  menarik perhatian  para  pakar.  Perbincangan  tersebut bukan  hanya  terjadi  di  kalangan para  filosof saja melainkan  juga  terjadi  di  kalangan  para  teolog dan  ahli  ushul.  Dalam  filsafat  agama,  terdapat satu  golongan  yang  berpendapat  bahwa  segala kejadian  di  alam  ini  terjadi  secara  seketika  tanpa dirancang  sebelumnya.  Faham  ini  disebut occasionalism.  Menurut  paham  ini,  jika  ada  dua peristiwa  yang  kelihatannya  serasi  dan  sejalan, sebenarnya  itu  hanya  terjadi  secara  seketika, karena  hal  itu  dibuat  dalam  keadaan  demikian oleh  Tuhan;  seperti  halnya  dua  jam  dapat menunjukkan waktu yang sama karena diciptakan demikian  oleh  pembuatnya. 5 Faham  inilah  yang kemudian  dikembangkan  oleh  aliran  teologi Asyari‘ah  yang  dasar  pemikirannya  memandang Tuhan  sebagai  Penguasa  langit  dan  bumi  yang segala  kemauan-Nya  tak  dapat  ditolak  dan  tak dapat  dimengerti  ia  dapat  berbuat  tanpa  tujuan. Pokoknya menurut mereka segala kejadian dalam alam  tergantung  sepenuhnya  pada  kehendak mutlak Tuhan. 6
Berbeda  dengan  pandangan  tersebut  di  atas, Muhammad  Abduh  dan  Fazlur  Rahman  serta dua  aliran  teologi,  Mu‘tazilah  dan  Maturidiyah serta al-Syatibiy, semua sependapat bahwa Tuhan mempunyai  tujuan  tertentu  dalam  perbuatan- Nya.  Dalam  mengadakan  syariat,  tujuan  Tuhan adalah  terwujudnya  kemaslahatan  manusia  di dunia  dan  akhirat  (mashalih  al-ibad  fi  ad-darain). 7 Pandangan  al-syatibi  tersebut  dipahami  antara lain dari pernyataanya sebagai berikut:
ءاﺮﻘﺘﺳا دﺎﺒﻌﻟا ﱀﺎﺼﳌ ﺖﻌﺿو ﺎ أ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻦﻣ ﺎﻨﻳﺮﻘﺘﺳا ﺎﻧأ ﻮﻫ ﺎﳕإ ﺪﻤﺘﻌﳌا و يزاﺮﻟا ﻪﻴﻓ عزﺎﻨﻳ ﻻ , ﻩﲑﻏ ﻻ و .
8
Untuk  mendukung  pernyataan  tersebut  ia mengutip beberapa ayat Alquran antara lain Q.S. al-Nisa [4]: 165.
ُﻪﱠﻠﻟا َنﺎَﻛَو ِﻞُﺳﱡﺮﻟا َﺪْﻌَـﺑ ٌﺔﱠﺠُﺣ ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻠَﻋ ِسﺎﱠﻨﻠِﻟ َنﻮُﻜَﻳ  ﱠﻼَﺌِﻟ َﻦﻳِرِﺬْﻨُﻣَو َﻦﻳِﺮﱢﺸَﺒُﻣ  ًﻼُﺳُر ﺎًﻤﻴِﻜَﺣ اًﺰﻳِﺰَﻋ ) 165 (
Terjemahnya:
4 Ibid. , h. 145
5 Hamka Haq, Falsafat Ushul Fiqhi (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, t. th.), h. 45-46.
6 Ibid., h. 46.
7 Ibid., h. 56.
8 Al-Syatibi, loc. cit.
(Mereka  kami  utus)  selaku  rasul-rasul  pembawa berita  gembira  dan  pemberi  peringatan  agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah  sesudah  diutusnya  rasul-rasul  itu.  Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 9
Tujuan Syariat
Untuk Kemaslahatan Manusia di Dunia dan Akhirat Al-Syatibi  yang  dikenal  sebagai  penggagas maqashid  syari’ah  membagi  maqashid  dalam  dua bentuk, pertama maqashid syari’ah, kedua maqashid al-mukallaf.  maqashid  yang  pertama  disebutkan dibagi  lagi  menjadi  empat  macam.  (1).  Maksud Tuhan  menetapkan  syariat  untuk  kemaslahatan dunia dan  akhirat.  (2). Maksud  Tuhan menetapkan syariat untuk dipahami. (3). Maksud Tuhan  menetapakan  syariat  untuk  dibebankan. (4). Maksud Tuhan dalam memasukkan mukallaf di  bawah  hukum-hukum  syariat.  Adapun maqashid  al-mukallaf ia hanya menguraikan dalam beberapa  permasalahan  atau  dengan  kata  lain  ia tidak membaginya dalam beberapa macam. 10 Dalam komentarnya ia mengatakan ﰲ عرﺎﺸﻟا ﺪﺼﻗ ءاﺪﺘﺑا ﺔﻳﺮﺸﻟا ﻊﺿو … Abdullah Darraz (pentahqiq kitab al-Muwafaqat)    menjelaskan  makna ءاﺪﺘﺑا dengan mengatakan maksud pertama yaitu kemaslahatan manusia  di  dunia  dan  akhirat  dan  inilah  yang merupakan  peringkat  pertama,  adapun  maksud- maksud  yang  lain  seperti  untuk  dipahami,  untuk dibebankan  dan  sebagainya hanyalah  merupakan penjelasan dan perincian dari yang pertama. 11 Seperti  yang  telah  disinggung  di  atas,  bahwa tujuan  Allah  swt.  mensyariatkan  hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus  menghindari  mafsadat,  baik  di  dunia maupun  di  akhirat.  Tujuan  tersebut  hendaknya dicapai  melalui  taklif,  yang  pelaksanaanya tergantung  pada  pemahaman  akan  sumber hukum  yang  utama,  Alquran  dan  Hadis.  Dalam rangka  mewujudkan  kemaslahatan  di  dunia  dan di  akhirat,  berdasarkan  penelitian  para  pakar ushul  fiqih,  ada  lima  unsur  pokok  yang  harus dipelihara  dan  diwujudkan,  kelima  pokok tersebut  adalah  agama, jiwa,  akal,  keturunan  dan harta, 12 urutan  inilah  yang  paling  kuat.  Kelima
9 Dikutip dari CD Alquran (Govathu Collction).
10 Ahmad, Nazariah  al-Maqashid ‘inda  al-Imam  al-Syatibiy (Cet. I; t. t: al-Muassasah al-Jāmi’iyah li al-Dirāsāt wa al-Nusyu wa al-Tauzi’, 1992), h. 116.
11 Lihat catatan kaki al-Syatibiy, loc. cit.
12 Lihat Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-
Islamiyah  fi  al-Siyasah  wa  al-‘Aqaid  wa  Tārikh  al- Mazahib  al-Fiqhiyah  (Mesir:  Dar  al-Fikr  al-‘Arabiy,  t.
aspek  tersebut  telah  disepakati  bukan  saja  oleh ulama  Islam  melainkan  juga  oleh  keseluruhan agamawan. 13 Perlu  dikemukakan  disini  bahwa masih  ada  satu  hal  lagi  yang  oleh  oleh  Hamka Haq  dimasukkan  sebagai  salah  satu  bagian  yang sangat  urgen  untuk  dipelihara,  bahkan  ia menempatkannya  pada  urutan  kedua  setelah agama,  yakni  memelihara  jamaah. 14 Seorang mukallaf  akan memperoleh kemaslahatan, bila ia memelihara  kelima  atau  keenam  unsur  pokok tersebut,  sebaliknya  ia  akan  merasakan  mafsadat, manakala  ia  tidak  dapat  memelihara  kelima  atau keenam unsur itu dengan baik.
Tujuan  pokok  syariat  yang  disebutkan  diatas, yang  jumlahnya  lima  atau  enam    aspek,  masing- masing  memiliki  urgensi  yang  bervariasi.  Setiap aspek tersebut urgensinya dapat dibedakan dalam tiga  tingkatan,  yakni  (1).  Primer  (dharuriyah).  (2). Sekunder (Hajiyah). (3). Tertier (tahsiniyah). Untuk sistematisnya  uraian  ini  maka  penulis  akan menguraikan satu persatu.
1. Primer  (dharuriyah)  ialah  segala  hal  yang bersifat  esensial  bagi  kehidupan  manusia dan  karena  itu  wajib  ada  sebagai  syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain andaikata  dharuriyah  ini  tidak  terwujud, niscaya  kehidupan  manusia  akan  punah sama sekali.
2. Sekunder  (hajiyah)  adalah  segala  yang menjadi  kebutuhan  primer  manusia  dalam hidupnya  agar  hidupnya  menjadi  bahagia dan  sejahtera  dunia  akhirat  serta  terhindar dari  berbagai  kemelaratan.  Jika  kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia akan  pasti  mengalami  kesulitan  (masyaqqah) meskipun  kehidupan  mereka  tidak  sampai punah.
3. Tertier  (tahsiniyah),  yakni  suatu  kebutuhan hidup  yang  sifatnya  komplomenter  dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan yang terakhir ini tidak  terpenuhi,  maka  kemaslahatan  hidup manusia  kurang  indah  dan  kurang  nikmat,
th. ), h.  294. Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul al-Fiqh (t. d), h. 367.
13 Lihat  Juhaya  S.  Praja,  Filsafat  Hukum  Islam  (Cet.  I; Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993), h. 152.
14 Lihat Hamka Haq, op. cit. , h. 79.
kendatipun  tidak  sampai  menimbulkan kemeralatan dan kebinasaan hidup. 15 Seperti  telah  dikemukakan,  masing-masing dari  lima  perkara  yang  telah  disebutkan  sebagai tujuan  pokok  syariat  pada  dasarnya  dapat  dilihat dari tiga sisi tersebut. 16 1. Memelihara agama dalam peringkat dharuriyah, yakni memelihara dan
melaksanakan  kewajiban  keagamaan  yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu  diabaikan,  maka  terancamlah  eksistensi agama.  Memelihara  agama  dalam  peringkat hajiyah, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan  maksud  menghindari  kesulitan, seperti  shalat  jamak  dan  shalat  qashar  bagi seseorang  yang  sedang  bepergian.  Kalau ketentuan  ini  tidak  dilakukan,  maka  tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan  hanya  mempersulit  orang  yang melakukannya.  Memelihara  agama  dalam peringkat  tahsiniyah,  seperti  menutup  aurat, baik  di  dalam  shalat  maupun  di  luar  shalat, membersihkan pakaian dan tempat. Kegiatan ini  erat  kaitannya  dengan  ahlaq  yang  terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka  hal  ini  tidak  mengancam  eksistensi agama  dan  tidak  pula  mempersulit  orang yang  melakukannya.  Artinya  bila  tidak  ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai  meninggalkan  shalat  yang  termasuk kelompok  dharuriyah.  Kelihatannya  menutup aurat  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai pelengkap  (tahsiniyah),  karena  keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya  kepentingan  ini  dimasukkan dalam kategori hajiyah dan dharuriyah. Namun kalau  mengikuti  pengelompokan  di  atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyah itu di anggap tidak penting, karena kelompok ini  akan  menguatkan  kelompok  hajiyah  dan dharuriyah. 17
2. memelihara jiwa (hifz al-nafs), dalam peringkat dharuriyah,  seperti  memenuhi  kebutuhan
15 Hamka  Haq,  op.  cit.,  h.  76.  lihat  pula  Amir Syaripuddin,  U¡ul  Fiqh,  Jilid  II  (Cet.  II;  Jakarta:  PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 209-214.
17 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128-129. Bandingkan dengan Hamka Haq, op. cit., h.77.  lihat  juga  Muhammad  Syah,  dkk,  Filsafat
Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 67-101.
pokok berupa makanan untuk mempertahankan  hidup.  Kalau  kebutuhan pokok  ini  diabaikan,  maka  akan  berakibat terancamnya  jiwa.  Memelihara  jiwa  (hifz  al- nafs),  dalam  peringkat  hajiyah,  seperti diperbolehkannya  berburu  binatang  untuk menikmati  makanan  yang  lezat  dan  halal. Kalau  kegiatan  ini  diabaikan,  maka  tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan  hanya  mempersulit  hidupnya. Memelihara jiwa (hifz al-nafs), dalam peringkat tahsiniyah seperti ditetapkannya tata cara  makan  dan  minum.  Kegiatan  ini  hanya berhubungan  dengan  kesopanan  dan  etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang. 18
3. Memelihara  akal  (hifz  al-‘aql),  memelihara akal  dalam  peringkat  dharuriyah,  seperti diharamkam  meminum  minuman  keras.  Jika ketentuan  ini  tidak  diindahkan,  maka  akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Memelihara  akal  dalam  peringkat  hajiyah, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan.  Sekiranya  hal  ini  dilakukan, maka  tidak  akan  merusak  akal,  tetapi  akan mempersulit  diri  seseorang,  dalam  kaitannya dengan  pengembangan  ilmu  penegetahuan. Memelihara  akal  dalam  tingkat  tahsiniyah, seperti  menghindarkan  diri  dari  menghayal atau  mendengarkan  sesuatu  yang  tidak berguna. Hal ini tidak mengancam eksistensi akal secara langsung. 19
4. Memelihara  keturunan  (hifz  al-nasl),  dalam peringkat  dharuriyah,  seperti  disyariatkannya nikah  dan  dilarangnya  berzina.  Kalau kegiatan  ini  diabaikan,  maka  eksistensi keturunan akan terancam. Memelihara keturunan  dalam  peringkat  hajiyah,  misalnya ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan  hak  talaq  padanya.  Jika  mahar  itu tidak  disebutkan  pada  waktu  aqad,  maka suami  akan  mengalami  kesulitan,  karena  ia harus  membayar  mahar  misthl.  Sementara dalam  kasus  talak,  suami  akan  mengalami kesulitan,  jika  tidak  menggunakan  hak talaknya, padahal situasi di rumah tanggahnya  tidak  harmonis  lagi.  Memelihara keturunan  dalam  peringkat  tahsiniyah,  seperti disyariatkannya  khitbah  atau  walimah  dalam
18 Fathurrahman Djamil, op. cit. , h. 129.
19 Fathurrahman Djamil, op. cit. , h. 129-130.
perkawinan.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka melengkapi  kegiatan  perkawinan.  Jika  hal  ini diabaikan,  maka  tidak  akan  mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. 20
5. Memelihara  harta  (hifz  al-mal),  dalam peringkat  dharuriyah,  seperti  syaraiat  tentang tata  cara  pemilikan  harta  dan  larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak  sah.  Apabila  ketentuan  ini  diabaikan, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Memelihara  harta  pada  tataran  hajiyah, misalnya syariat tentang jual beli dengan cara salam,  apabila  cara  ini  tidak  dipakai,  maka tidak mengancam eksistensi harta, melainkan akan  mempersulit  orang  yang  memerlukan modal.  Memelihara  harta  dalam  peringkat tahsiniyah, seperti ketentuan tentang menghindarkan  diri  dari  pengecohan  atau penipuan.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan persoalan  bisnis.  Hal  ini  juga  akan berpengaruh  kepada  sah  tidaknya  jual  beli itu,  sebab  peringkat  yang  ketiga  ini  juga merupakan  syarat  adanya  peringakat  kedua dan pertama. 21
6. Memelihara  jamaah  dalam  artian  stabilitas sosial. Jika beribadah kepada Tuhan dipandang  paling  utama  dan  penting  karena merupakan landasan segenap aspek kehidupan  manusia,  maka hubungan  dengan sesama  manusia  dalam  suatu  tatanan  sosial berupa  negara  (jamaah)  adalah  penting karena segenap aspek kehidupan duniawi dan agama  hanya  dapat  terlaksana  jika  manusia dapat  membangun  kehidupan  masyarakat. Itulah sebabnya dalam QS Āl Imran [3]: 112, ditegaskan  bahwa  manusia  akan  dilanda kehinaan  kecuali  jika  menjaga  hubungannya dengan  Tuhan  dan  hubungannya  dengan sesama manusia: َﻋ  ْﺖَﺑِﺮُﺿ ٍﻞْﺒَِﲝ  ﱠﻻِإ اﻮُﻔِﻘُﺛ ﺎَﻣ َﻦْﻳَأ ُﺔﱠﻟﱢﺬﻟا ُﻢِﻬْﻴَﻠ ِسﺎﱠﻨﻟا  َﻦِﻣ  ٍﻞْﺒَﺣَو  ِﻪﱠﻠﻟا  َﻦِﻣ Puncak  hubungan  antar sesama  manusia  ialah  terbentuknya  suatu kehidupan masyarakat dan negara yang stabil. Bahkan  dalam  salah  satu  riwayat  disebutkan bahwa mereka yang sengaja memisahkan diri dari  jamaah,  dalam  artian  melakukan tindakan  subversif,  diancam  hukuman  mati
20 Fathurrahman Djamil, op. cit. , h. 130.
21 Fathurrahman  Djamil,  op.  cit.  ,  h.  131.  Lihat  juga Minhajuddin,  Sistimatika  Filsafat  Hukum  Islam  Ibadah Mia‘amalah  Perkawinan  Jinayat  Peradilan  Keadilan (Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 1996), h. 39.
(halal  darahnya),  sama  hukumnya  dengan mereka  yang  berzina  dan  murtad.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kepentingan  jamaah jauh  lebih  penting  daripada  jiwa  seseorang yang melakukan tindak subversif itu. 22
Tujuan Syariat untuk Dipahami Alquran  adalah  kalam  Allah  swt.  yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. dengan lafal-lafal  bahasa  Arab,  agar  menjadi  hujjah Rasululah  saw.  dalam  pengakuannya  sebagai Rasulullah,  juga  sebagai  undang-undang  yang menjadi  pedoman  umat  manusia  dan  sebagai amal yang bernilai ibadah bagi yang membacanya. 23 Salah  satu  tujuan  syariat  adalah untuk  dipahami.  Pada  dasarnya  kajian  ini meliputi  dua  aspek,  pertama  syariat  ini  adalah bahasa  Arab  kedua  syariat  ini  adalah  ummi. 24 Kedua  aspek  tersebut  memiliki  hubungan  yang sangat  erat  dengan  kajian  tujuan  syariat,  yakni pemahaman yang benar akan syariat serta tujuan- tujuannya  tidak  mungkin  dapat  terwujud  kecuali melalui dua aspek tersebut.
Aspek pertama, yakni syariat itu adalah bahasa Arab,  dengan  demikian  tidak  ada  bahasa  lain untuk yang dapat mengantar kita  memahaminya dengan benar, kecuali dengan memahami bahasa Arab dari berbagai aspeknya. Aspek kedua, yakni syariat  itu  adalah  ummi  maksudnya  syariat  itu tidak membutuhkan ilmu-ilmu alam, riya«a untuk memahaminya. 25 Karena  syariat  itu  diturunkan kepada  Rasullah  yang  ummi.  Kata  ummi  di  sini memiliki dua pengertian, pertama Rasulullah saw. tidak  memiliki  ilmu  orang-orang  terdahulu  (ahli Kitab),  yang  kedua  Rasulullah  tidak  tidak memiliki kemamampuan membaca dan menulis. 26
Bila  ditelusuri  lebih  jauh,  maka  ditemukan bahwa aspek yang pertama disebutkan di ataslah yang  membawa  kepada  persoalan  apakah terjemahan-terjemahan Alquran dapat mengantar seseorang  untuk  memahami  Alquran  ?.  untuk menjawab persoalan ini ada baiknya dikemukakan pandangan al-Syatibi dalam kaitannya  dengan  dalalah  (petunjuk),  suatu  lafal, dalam hal ini ia membagi dalālah (petunjuk), suatu lafal dalam dua segi:
22 Hamka Haq, op. cit. , h. 73-74.
23 Lihat  Abd  Wahhāb  Khallāf,  ‘Ilm  U¡ūl  alp-Fiqh  (t.  d), h. 23.
24 Ahmad, op. cit. , h. 120.
25 Lihat catatan kaki al-Syatibiy, op. cit. , h. 53.
26 Ibid. , h. 53.
1. Lafal dan ibarat yang mutlaq menunjukkan  makna  yang  mutlaq,  itulah yang dikatakan dalalah aqliyyah.
2. Lafal dan ibarat yang muqayyad, menunjukkan  kepada  makna  tambahan. Itulah yang disebut dalalah tabi’ah 27 . Menurut al-Syatibi, segi yang pertama (dalalah aqliyyah)  terdapat  dalam  semua  bahasa,  atau dengan kata lain tidak ada perbedaan antara satu bahasa  dengan  bahasa  lainnya.  Misalnya  dalam memeberitakan  orang  berdiri.  Hal  ini  dapat dituturkan  atau  diungkapkan  dalam  semua bahasa. Akan tetapi bila ungkapan itu dimaksudkan untuk penekanan kepada seseorang,  menurut  al-Syatibi  masuk  ke  dalam segi kedua (dalalah tabi‘ah) dan hal ini khusus bagi bahasa  Arab,  karena  lisan  Arab  senantiasa memperhatikan keadaan mukhbir (pemberi berita), mukhbar anh (orang yang diberitakan), nafs al-ikhbar  (berita  yang  sama),  nau‘  al-uslub  (ragam gaya  bahasa),  al-idah  (jelas),  ikhfa  (samar),  I’jaz (ringkasan), dan sebagainya. 28 Berangkat dari spesifikasi bahasa Arab seperti yang  telah  digambarkan pada segi  yang  kedua  di atas.  sehingga  al-syatibi  memandang  tidak mungkin  menerjemakan  bahasa  Arab  ke  dalam bahasa  lain.  Demikian  juga  halnya  dengan penerjemahan  Alquran  kedalam  bahasa  lain. Namun  apabila  penerjemahan  itu  dimaksudkan pada segi yang pertama disebutkan, yakni dalalah aqliyyah,  maka  itu  boleh  saja  bahkan  sudah menjadi  kesepakatan  di  kalangan  umat  Islam. Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  memahami Alquran  melalui  terjemahannya  adalah  tidak cukup untuk tidak mengatakan mustahil.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapatlah dipahami  bahwa  untuk  menggali  makna-makna yang dikandung oleh Alquran haruslah memahami  dengan  baik  lafal-lafal  yang  ma‘hud (terkenal)  di  kalangan  bangsa  Arab  dikala Alquran  diturunkan.  Begitu  urgennya  bahasa Arab  dalam  pengkajian  tafsir,  sehingga  tidak jarang  ditemukan  mufassir  menggunakan  syair- syair  jahiliyah  sebagai  salah  satu  pisau  analis dalam menginterpretasi ayat-ayat Alquran.
Tujuan Syariat sebagai Hukum Taklif yang Harus  Dilaksanakan  dan  Menghilangkan Kesukaran
Tabiat  manusia  tidak  menyukai  beban  yang membatasi kemerdekaannya dan manusia
27 Ibid. , h. 51.
28 Ibid. , h. 51.
senantiasa memperhatikan beban hukum dengan sangat teliti dan hati-hati. Manusia tidak bergerak mengikuti  perintah  kecuali  kalau  perintah- perintah  itu  dapat  menarik  hatinya,  mempunyai daya  dinamika,  kecuali  perintah  yang  dikerjakan dengan  keterpaksaan.  Syariat  Islam  dapat menarik manusia dengan amat cepat dan mereka dengan  mudah  menerimanya  dengan  ketetapan hati.  Hal  ini  adalah  karena  Islam  menjunjung tinggi sikap rasionalitas.
Syariat Islam senantiasa memberikan kemudahan  dan  menjauhi  kesulitan,  semua hukumnya  dapat  dilaksanakan  oleh  umat manusia. Karena itu dalam hukum Islam dikenal istilah  rukhsah  (peringanan  hukum).  Contoh  dari rukshah  yang  dapat  disebutkan  disini  adalah kebolehan berbuka bagi musafir yang merasa tidak kuat berpuasa. Di samping itu, dalam Islam juga dikenal istilah dharurah (hukum yang berlaku pada saat  keterpaksaan).  Contoh  dharurah  adalah kebolehan  memakan  makanan  yang  diharamkan apabila  terpaksa.  Penetapan  ini  didasarkan  pada kaidah fiqh: 29
تارﻮﻈﶈا ﺢﻴﺒﺗ تاروﺮﻀﻟا
“Keadaan  terpaksa  menjadikan  apa  yang  semula terlarang, dibolehkan”
Ayat-ayat Alquran yang menunjukkan  bahwa beban  kewajiban  bagi  manusia  tidak  pernah memberatkan adalah sebagai berikut:
ْﺖَﺒَﺴَﺘْﻛا ﺎَﻣ ﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋَو ْﺖَﺒَﺴَﻛ ﺎَﻣ ﺎََﳍ ﺎَﻬَﻌْﺳُو  ﱠﻻِإ ﺎًﺴْﻔَـﻧ ُﻪﱠﻠﻟا ُﻒﱢﻠَﻜُﻳ  َﻻ “Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai dengan  kesanggupannya”. 30 (Q.S.  al-Baqarah  [2]: 286).
َﺮْﺴُﻌْﻟا ُﻢُﻜِﺑ ُﺪﻳِﺮُﻳ  َﻻَو َﺮْﺴُﻴْﻟا ُﻢُﻜِﺑ ُﻪﱠﻠﻟا ُﺪﻳِﺮُﻳ “Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak menghendaki  kesukaran  bagimu”. 31 (Q.S.  al-Baqarah [2]: 185).
ٍجَﺮَﺣ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َﻞَﻌْﺠَﻴِﻟ ُﻪﱠﻠﻟا ُﺪﻳِﺮُﻳ ﺎَﻣ “Allah  tidak  hendak  menyulitkan  kamu”. 32 (Q.S.  al- Maidah [5]: 6).
Perbuatan manusia, dapat dipandang dari dua aspek, yakni aspek terwujudnya kemaslahatan itu dan  aspek  tuntunan  syariat.  Dari  dua  aspek  ini dapat dilihat bagaimana tanggung jawab manusia sebagai  mukallaf.  Pada  aspek  terwujudnya kemaslahatan,  daya  manusia  menjadi  syarat utama  berlakunya  taklif,  dan  mustahil  ada tuntutan  di  luar  daya  manusia  (talif  ma  la  yutaq).
29 Fathurrahman Djamil, op. cit. , h. 66-67.
30 Dikutip dari CD Alquran (Govathu Collction).
31 Dikutip dari CD Alquran (Govathu Collction).
32 Dikutip dari CD Alquran (Govathu Collction).
Sedangkan pada aspek tuntutan syariat, pembicaraan  berkaitan dengan  iradah  (kehendak) dan  amr  (perintah)  Tuhan  kepada  hamba-Nya. Masalah  ini  berkaitan  pula  dengan  konsekuensi perbuatan manusia dan siksaan di akhirat. 33 Sebagai  disebutkan  di  atas,  daya  atau kemampuan  yang  dimiliki  manusia  merupakan syarat  utama  bagi  berlakunya  hukum  taklif.  Dari segi  ini,  perbuatan  atau  keadaan  pada  diri manusia  dapat  dibedakan  dalam  dua  bentuk, yakni:  pertama,  perbuatan  atau  keadaan  di  luar daya  manusia,  kedua,  perbuatan  atau  keadaan dalam  batas  daya  manusia.  Contoh  perbuatan yang disebutkan pertama menurut al-syatibi, haid menjadi  halangan  bagi  shalat,  puasa  dan  tawaf dan lain sebagainya. Sedang bentuk kedua, adalah segenap  perbuatan  sadar  yang  menjadi  objek taklif,  baik  yang  diperintahkan  maupun  yang dilarang  serta  yang  diizinkan  demi  terwujudnya kemaslahatan.  Demikian  pula  semua  perbuatan yang masuk dalam kategori wad‘iy yang wujudnya tergantung  pada  pada  usaha  manusia  sendiri, contoh  konkret  menurut  al-Syatibiy,  adalah  jual beli,  nikah,  kepatuhan,  menyembeli  hewan, minum khamar, berzina, mencuri dan sebagainya. 34
Dari  dua  macam  perbuatan  manusia  yang disebutkan  di  atas,  bentuk  yang  dapat  dinilai secara  syariat  dan  dikenakan  hukum  taklif hanyalah  perbuatan  berdasarkan  daya  (qudrah) manusia  sendiri.  Tampak  jelas  bahwa  baik  dari segi terwujudnya kemaslahatan maupun dari segi tuntutan  syariat,  al-Syatibi  menekankan  daya (qudrah) manusia sendiri sebagai faktor dan syarat utama. 35
Sehubungan  dengan  itu,  perbuatan  manusia dapat dibagi ke dalam dua jenis, yakni perbuatan lahir  dan  perbuatan  batin.  Dalam  kaitannya dengan  daya  manusia,  dua  jenis  perbuatan tersebut terjadi dalam tiga keadaan: 36
1. Perbuatan atau keadaan yang pasti berada di luar  daya  manusia,  misalnya  kematian. Keadaan semacam ini tidak menjadi tuntutan syariat,  karena  itu  ayat  yang  berbunyai و ﻻ ﻦﺗﻮﻤﺗ ﻻإ و ﻢﺘﻧأ نﻮﻤﻠﺴﻣ bukanlah  menyangkut kematian  itu  sendiri,  melainkan  perbuatan sebelum kematian, yakni keislaman.
2. Perbuatan  yang  wujudnya  diusahakan  secara pasti  oleh  manusia,  dan  menjadi  tuntutan
33 Hamka Haq, op. cit., h. 151.
34 Ibid., h. 152.
35 Ibid., h. 152.
36 Ibid., h. 153.
atas manusia, baik menyangkut perbuatan itu sendiri,  maupun  perbuatan  lain  yang berkaitan dengannya.
3. Perbuatan yang samar-samar berada di antara dua  keadaan  di  atas,  misalnya  rasa  cinta, benci dan semacamnya. Perbuatan ini, secara tabiat  terjadi  pada  diri  manusia  di  luar dayanya,  dan  karena  itu  tidak  menjadi tuntutan  syariat  kecuali  perbuatan  lain  yang berkaitan  dengannya.  Oleh  karena  itu,  hadis yang  bebunyi: ﻪﻤﻌﻧ  ﻦﻣ  ﻢﻜﻴﻟا  يﺪﺳأ  ﺎﳌ  ﷲا  اﻮﺒﺣأ
(cintailah  Tuhan  berkat  nikmat-nikamt  yang dianugerakan kepadamu) menurut al-Syatibiy mengandung  perintah  untuk  merenungkan segala nikmat dan kebaikan yang dianugerakan  Tuhan  kepada  hamba-Nya. Dengan kata lain, perintah itu tidak langsung menunjuk hakikat cinta itu sendiri. Demikian pula  larangan  terhadap  rangsangan  syahwat yang  dapat  membawa  kepada  perbuatan haram,  tidak  tertuju  kepada  hakikat  syahwat itu sendiri. 37
Dalam  beberapa  pernyataan  al-Syatibiy, ditemukan  paling  tidak  ada  tiga  indikasi  yang lebih  menekankan  efektifitas    daya  manusia dalam perbuatannya. Tiga indikasi yang dimaksud  adalah  kemampuan  jasmani,  kekuatan akal  atau  ilmu,  dan  kesengajaan  berbuat  yang disebut  niat  atau  al-qashad. 38 Tiga  hal  tersebut diuraikan satu persatu sebagai berikut:
1. Kekuatan jasmani merupakan faktor terpenting  bagi  terlaksananya  perbuatan, yang  karenanya  daya  jasmani  menjadi  syarat bagi  pelaksanaan  segenap  hukum  syariat. Atas  dasar  ini  al-Syatibi  menolak  adanya hukum taklif yang tidak terjangkau oleh daya jasmani. Sebagai telah disinggung sebelumnya, keadaan yang secara tabiat pada manusia,  misalnya  nafsu  makan  dan  nafsu seksual, kita tidak diminta oleh syariat untuk menghilangkannya sama sekali, karena hal itu di luar daya manusia.
2. Daya  akal  juga  menjadi  syarat  mutlak berlakunya  hukum  taklif.  Berdasarkan  dalil wahyu  dan  akal,  hukum  taklif  mustahil berlaku atas orang yang tidak berakal, sebagai halnya hukum atas hewan dan benda mati.
3. Bahwa  suatu  perbuatan  dapat  terwujud  dan dinilai  oleh  syariat  hanya  apabila  seseorang mempunyai niat dalam melakukannya.
37 Ibid., h. 153-154.
38 Ibid., h. 154.
Menurut  al-Syatibi,  segenap  hukum  taklif yang  lima:  wajib,  haram,  sunat,  makruh  dan mubah  adalah  tergantung  sepenuhnya  pada kesengajaan manusia sebagai pelaku. Setidaknya  ada  tiga  alasan  untuk  hal  ini  (1) Bahwa  harus  ada  niat.  (2)  Bahwa  diketahui pasti,  setiap  perbuatan  yang  lahir  dari  orang gila,  tidur,  anak-anak  dan  orang  tak  sadar adalah  bebas  dari  hukum  taklif.  (3) berdasarkan  ijma’,  beban  di  luar  daya manusia tidak tejadi dalam syariat. 39
Tujuan  Syariat  Ditetapkan  untuk  Dipatuhi (Dilaksanakan)  dan  Mengeluarkan  Mukallaf dari Pengaruh Hawa Nafsu
Tujuan  ditetapkannya  syariat  yang  terakhir adalah  mengeluarkan  mukallaf  dari  pengaruh hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang bebas (ikhtīyar)  sebagaimana  ia  menjadi  hamba  yang terpaksa (i«tīrar), untuk membuktikan pernyataan tersebut,  maka  berikut  dikemukakan  beberapa alasan: 40
1. Nash  yang  ¡arih  menunjukkan  bahwa  tujuan diciptakannya hamba adalah untuk beribadah kepada  Allah  swt.,  mentaati  perintah-Nya dan  menjauhi  larangan-Nya,  untuk  lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:
ﱠﻻِإ  َﺲْﻧِْﻹاَو ﱠﻦِْﳉا ُﺖْﻘَﻠَﺧ ﺎَﻣَو
ِنوُﺪُﺒْﻌَـﻴِﻟ ) 56 ( ُﺪﻳِرُأ ﺎَﻣَو  ٍقْزِر ْﻦِﻣ ْﻢُﻬْـﻨِﻣ ُﺪﻳِرُأ ﺎَﻣ ِنﻮُﻤِﻌْﻄُﻳ ْنَأ ) 57 (
“Dan  Aku  tidak  menciptakan  jin  dan  manusia melainkan  supaya  mereka  menyembah-Ku.  Aku tidak  menghendaki  rezki  sedikitpun  dari  mereka dan  Aku  tidak  menghendaki  supaya  mereka memberi  Aku  makan”. 41 (Q.S.  al-Zaariyaat  [51]: 56-57). lihat juga antara lain Q.S. 20: 132, Q.S. 2: 21 dan 177, Q.S. 4: 32.
2. Adanya  nash  yang  menunjukkan  celaan terhaadap  orang  yang  melanggar  tujuan syariat,  yakni:  menjauhi  larangan,  melanggar perintah  dan  celaan  terhadap  orang  yang berpaling  dari  Allah  swt.  disertai  dengan ancaman  dan  siksaan  secara  tidak  langsung atas  setiap  pelanggaran,  karena  mereka dipengaruhi oleh hawa nafsu dan meninggalkan  ketaatan.  Hal  tersebut  dapat dilihat  pada  beberapa  Ayat  Alquran  sebagai berikut:
39 Ibid. , h. 154-157.
40 Lihat al-Syatibiy, op. cit. , h. 128.
41 Dikutip dari CD Alquran (Govathu Collction).
ﻰَﻐَﻃ ْﻦَﻣ ﺎﱠﻣَﺄَﻓ ) 37 ( ﺎَﻴْـﻧﱡﺪﻟا َةﺎَﻴَْﳊا َﺮَـﺛاَءَو ) 38 ( ىَوْﺄَﻤْﻟا َﻲِﻫ َﻢﻴِﺤَْﳉا ﱠنِﺈَﻓ ) 39 (
“Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya  nerakalah  tempat  tinggal  (nya)”. 42 (Q.S. al-Naaziaat: [79] 37-39).
Lihat  pula  antara  lain  Q.S.  53:  3-4,  Q.S.  45:  23, Q.S. 23: 71, Q.S. 47: 14.
3. kenyataan  empirik  dan  tradisi  menunjukkan bahwa  maslahat  keagamaan  dan  keduniaan tidak  akan  terwujud  jika  dilakukan  dengan memperturutkan  hawa  nafsu.  Karena  nafsu cenderung  berorientasi  kepada  pertumpahan darah. 43
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  di antara  tujuan  syariat  adalah  menghindarkan manusia  dari  memperturutkan  hawa  nafsu, karena maslahat tidak mungkin terwujud dengan baik bila seorang mukallaf cenderung memperturutkan hawa nafsu.
Kesimpulan Setelah  penulis  mengemukakan  beberapa pembahasan yang cukup sederhana di atas, maka berikut akan di kemukakan beberapa kesimpulan:
1. Maqashid  al-syari’ah  adalah  makna-makna atau  tujuan-tujuan  yang  ditetapkan  bagi syariat  dalam  seluruh  hukum-hukumnya atau  pada  umumnya,  dengan  kata  lain maqashid  al-syari‘ah  adalah  rahasia-rahasia yang yang ditetapkan Allah swt. (al-Syari’) bagi setiap hukum syariat.
2. Tujuan  Tuhan  menetapkan  syariat  ada empat: (1). Untuk kemaslahatan manusia di  dunia  dan  akhirat.  (2).  Untuk dipahami. (3). Sebagai suatu hukum taklif yang harus dilaksanakan dan menghilangkan  kesukaran.  (4).  Untuk dipatuhi dan membebaskan mukallaf dari pengaruh  hawa  nafsu.  Tujuan  yang pertama  disebutkan  merupakan  tujuan utama,  adapun  tujuan-tujuan  yang  lain hanya merupakan penjelasan dan perincian dari yang pertama.
3. Untuk terwujudnya kemaslahatan tersebut,  maka  ada  enam  komponen penting  yang  harus  dipelihara,  yakni: agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  harta,  dan jamaah. Setiap enam komponen tersebut memiliki  tiga  unsur,  yakni:  unsur  primer
42 Dikutip dari CD Alquran (Govathu Collction).
43 Lihat Ibid. , h. 129.
(dharuriyah), sekunder (hajiyah), dan tertier (tahsiniyah)

## Daftar Pustaka
Abu  Zahrah,  Muhammad.  Tarikh  al-Mazahib  al-
Islamiyah fi al-Siyāsah wa al-‘Aqāid wa Tarikh al-Mazahib  al-Fiqhiyah.  Mesir:  Dar  al-Fikr al-‘Arabiy, t. th.
Abu Zahrah, Muhammad. Ushl al-Fiqh. t. d. Ahmad.  Nazariah  al-Maqashid  ‘inda  al-Imam  al-
Syatibiy.  Cet.  I;  t.  t:  al-Muassasah  al- Jami‘iyah  li  al-Dirāsāt  wa  al-Nusyu  wa  al- Tauzi‘, 1992.
Al-Syatibiy.  al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari‘ah  ,  Juz II. Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiayah, t. th..
Al-Zuhailiy, Wahbat Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II.
Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
CD Alquran (Govathu Collction).
Djamil,  Fathurrahman.  Filsafat  Hukum  Islam, Bagian  Pertama.  Cet.  I;  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 1997.
Haq,  Hamka.  Palsafat  Ushul  Fiqh.  Makassar:
Yayasan Al-Ahkam, t. th.
Khallāf, Abd Wahhāb. ‘Ilm Ushul al-Fiqh t. d. Minhajuddin. Ikhtilaf Ulama Sunni dan Pengaruhnya terhadap  Perkembangan  Fikih  Islam  dalam Zaitun.  Volume  I  Nomor  II  Maret  Tahun 2003.
Minhajuddin.  Sistimatika  Filsafat  Hukum  Islam
Ibadah Mia’amalah Perkawinan Jinayat Peradilan  Keadilan.  Ujungpandang:  Yayasan Ahkam, 1996.
S.  Praja,  Juhaya.  Filsafat  Hukum  Islam.  Cet.  I; Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993.
Syah,  Muhammad,  dkk.  Filsafat  Hukum  Islam.
Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992. Syaripuddin,  Amir.  Ushul  Fiqh,  Jilid  II.  Cet.  II;
Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.