## PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 PADA BPR KITA, KUTA-BADUNG
Astrina Putri Irlanda Kadek Januarsa Adi Sudharma
Universitas Pendidikan Nasional Email: astrina.irlanda@gmail.com januarsa.adi@undiknas.ac.id

## ABSTRACT
The  business  activities  carried  out  by  BPR  KITA  are  collecting  and  distributing funds  to residents in the form of credit loans. Given COVID-19 pandemic, which implementation of lending carried out by BPRs did not run smoothly, as a result it resulted in congestion on credit  or  defaults,  this  factor  was  the  cause  of  the  inability  of  citizens  to  fulfill  certain obligations from transactions and engagements that they had carried out. , resulting in the threat of default such as late payment of credit installments  and  other  payments that  have been  previously  agreed  with  the  bank.  This thesis research is empirical legal research which  places  more  emphasis  on  field  research.  The  research  method  used  is  descriptive qualitative method, using primary data and secondary data. The data collection technique used in the preparation of this thesis is an interview technique with the main director of BPR KITA. The results of this thesis research can be concluded that the cause of bad loans is due to a pandemic that has an impact on their business, resulting in a default by the debtor, so the settlement of bad credit disputes at BPR KITA uses a non-litigation method (outside the court), which takes a non-litigation approach. to the debtor and find a way out so that the debtor can carry out his obligations again.

## Keywords: Bad Credit, Dispute Resolution, BPR KITA

## I. PENDAHULUAN
Perbankan  khususnya  BPR  mempunyai  kedudukan  yang  penting  dalam  memberi layanan di bidang perkreditan. Dalam pemberian kredit di perbankan, idealnya agunan yang diberikan debitur lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterima.
Menurut Murti dan Jhon “kredit” adalah jumlah kemampuan buat menerima barang serta jasa menggunakan pertukaran suatu janji buat membayar dikemudian hari 1 . Sedangkan berdasarkan Thamrin dan Shinta “kredit” ialah pihak pertama menyampaikan prestasi berupa
1 Murti dan Jhon, Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan), 2010,
uang,  barang  ataupun  jasa  kepada  orang  lain,  melainkan  kontraprestasi  akan  didapatkan setelahnya (pada waktu yang sudah dijanjikan) 2 .
Bank   Perkreditan   Rakyat yang selanjutnya yang disingkat dengan (BPR) KITA ialah salah satu bank yang saat ini mengalami adanya kredit bermasalah dampak pandemi covid-19. BPR tersebut berlokasi pada Jalan Raya Buduk No. 8X Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana Bank KITA ialah bank yang telah berdiri selama 30 tahun ini dikenal warga buat memenuhi kebutuhan jasa keuangan warga yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana ke warga masyarakat yang berupa pinjaman kredit yang diberikan pada debitur. Jenis kredit yang disediakan oleh BPR KITA: kredit investasi, kredit modal kerja serta kredit konsumsi.
Dalam pemberian kredit dilakukan BPR KITA tentu tidak selalu jalan dengan mulus sesuai harapan sebagai akibat pada pelaksanaannya BPR harus hati- hati. BPR pun wajib bisa bersikap bijak   pada   pemberian   pinjaman atau kredit pada warga sehingga BPR juga harus memedulikan prinsip pembagian atau pemberian kredit. Adapun prinsip pembagian kredit merupakan prinsip kepercayaan, prinsip tenggang waktu, resiko, prestasi atau objek kredit 3 .
Mengingat  waktu  ini  pada  pandemi  covid-19  yang  dimana  sudah  menyebabkan sendi-sendi kehidupan tidak beroperasional, hal ini tidak hanya dari aspek kesehatan, tapi juga   berdampak bagi sektor perekonomian yang akhirnya menyebabkan berbagai masalah keuangan  yang  timbul  khususnya  pada  sektor  perbankan.  Sebagai  akibatnya  hal  ini menghasilkan sektor perbankan menjadi lembaga keuangan yang memegang peranan krusial pada tunjangan pembangunan nasional khususnya pada bidang perekonomian, yang aktivitas usahanya  berupa  penarikan  dana  eksklusif  asal  warga  yang  berbentuk  simpanan  serta menyalurkan lagi kepada warga berupa pinjaman maupun kredit.
Pinjaman maupun kredit yang sudah diberikan oleh pihak bank terhadap debitur yang selama  ini  angsurannya  telah  berjalan  lancar,  namun  dengan  adanya  pandemi  covid-19 menjadi dampak yang begitu besar terhadap sektor perbankan. Ini jadi membuat banyaknya
2 Thamrin dan Shinta, Bank dan Lembaga Keuangan, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 112.
3 Try Widiyono, Agunan Kredit dalam Financial Engineering, Bogo: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 1.
debitur sulit untuk membayar kewajiban angsurannya pada bank, dikarenakan banyak sektor usaha berhenti beroperasional, akibat para debitur sulit pada hal perekonomian.
Dapat dipandang bahwa penyebaran covid-19 ada di dunia, sudah membuat performa serta  kemampuan  debitur  sulit  untuk  menunaikan  kewajiban  kredit  maupun  kewajiban lainnya yang sudah diperjanjikan sebelumnya pada pihak bank.
Tentu  faktor  ini  sebagai  penyebab  pada ketidakmampuan  warga  dalam memenuhi kewajiban-kewajiban  tertentu  berasal  dari  transaksi  serta  perikatan  yang  telah  mereka lakukan, sebagai akibatnya mengakibatkan terjadinya ancaman wanprestasi seperti telatnya pembayaran cicilan kredit serta pembayaran lainnya yang telah diperjanjikan sebelumnya pada pihak bank.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  pada  pemaparan  sebelumnya  penulis  akan  melakukan  penajaman pembahasan terkait dengan persoalan: “Bagaimanakan Proses penyelesaian sengketa pada BPR KITA Kuta-Badung terkait dengan kredit macet yang diakibatkan debitur melakukan wanprestasi dalam situasi pandemi covid-19”

## III. METODE
Jenis  metode  penelitian dipakai  adalah  hukum  emperis.  Jenis  pendekatan  yang dipakai adalah pendekatan kasus (The Case Appproach). Jenis data dipakai yakni jenis data primer serta sekunder. Teknik pengumpulan data yang untuk data primer yakni dilakukan wawancara langsung kepada Direktur Utama BPR KITA dan untuk data sekunder penulis memperoleh  melalui  literatur,  perundang-undangan,  serta  dokumen  lainnya  yang  punya keterkaitan

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Agus Prima Wardana DP, S.E., M.M selaku  Direktur  Utama  BPR  KITA  Kuta-Badung,  pada  tanggal  22  Oktober  2021,  hasil wawancara tersebut dapat dikatakan “BPR KITA sebelumnya sudah mempunyai beberapa debitur yang sebelumnya dapat dikatakan bahwa debitur tersebut memenuhi prestasi atau kewajibannya tapi tidak tepat waktu (memenuhi prestasi tapi telat bayar, artinya waktu yang ditentukan dalam kesepakatan tidak terpenuhi), dan mengingat saat ini juga adanya pandemi
covid-19 membuat  debitur semakin kesulitan untuk memenuhi prestasi atau kewajiban yang sebelumnya  sudah  diperjanjikan  dan  hal  ini  mengakibatkan  adanya  kredit  macet  di  BPR KITA Kuta-Badung. Dan bapak Agus juga mengatakan bahwa kebanyakan penyebab kredit macet  saat ini  disebabkan  karena  debitur  kehilangan  sumber  penghasilannya,  jadi  hal  ini sebenarnya bukan suatu hal yang disengaja oleh debitur untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya, tetapi dikarenakan kondisi saat ini yang membuat para debitur tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang yang sudah dipinjamkan terhadap pihak bank.”
Sengketa ialah  perselisihan  yang  disebabkan  pihak-pihak  dalam  perjanjian  karena adanya  wanprestasi  yang  dikerjakan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian 4 . Adapun berbagai  cara  yang  dapat digunakan    sebagai    penyelesaian dengan   permasalahan    yang ada.  Teknik  analisis  data  memakai  deskriptif  kualitatif.  sengketa  baik  lewat  pengadilan melainkan diluar pengadilan 5 .
Menurut  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1998  tentang Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa dalam Pasal 6 ayat 1   menyatakan   bahwa:   “sengketa atau beda perselisihan perdata dapat dibereskan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan”.
Adapun penyelesaian sengketa non litigasi yang dapat ditempuh menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 10 yaitu dengan cara:
1.    Konsultasi
2.    Negosiasi
3.    Mediasi
4.    Konsilidasi
5.    Penilaian ahli
Penyebab terjadinya kredit macet di situasi pandemi covid-19 dikarenakan hilangnya asal  penghasilan  debitur,  seperti: terjadinya  PHK  secara  dadakan  di tempat  kerja debitur, serta  penurunan  omset  perjuangan  debitur  yang  mengakibatkan  usaha  debitur mengalami
4 Nurnaningsih Amriani,  Mediasi Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Pengadilan,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2012, hlm. 13.
5 Jimmy      Joses      Sembiring,  Cara  Menyelesaikan  Sengketa  Di  Luar  Pengadilian  (Negosiasi,  Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 7.
kebangkrutan,  sebagai  akibatnya  hal  ini  sebagai  penyebab  adanya  keterlambatan pembayaran  yang  sebelumnya sudah  diperjanjikan  debitur  pada  pihak  kreditur.  Adanya dampak penyebaran  covid-19  ini  pun  jua  membuat  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) mencetuskan  kebijakan  restrukturisasi  kredit  Nomor  48/  POJK.03/2020  terkait  Stimulasi Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus Disease 2019. OJK sebagai salah satu usaha untuk membuat kondisi keuangan menjadi stabil kembali, termasuk pemberian restrukturisasi kredit perbankan. Adapun latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini yaitu:
1. Adanya  covid-19  ini  membuat  debitur  secara  eksklusif  maupun  tidak  tidak mampu untuk memenuhi prestasinya
2. Menjadi peningkatan resiko penumbuhan kinerja serta kapasitas debitur
3. Untuk memajukan ideal kinerja bank khususnya sebagai intermediasi, menjadi keseimbangan   sistem keuangan, serta memberi dukungan perekonomian maka diperlukan pengambilan kebijaksanaan ekonomi sebagai akibat dari covid-19
4. Kebijaksanaan dorongan ekonomi jadi akibat dari covid-19 artinya dilaksanakan dengan tetap menjaga kualitas.
Kasmir menuturkan, restrukturisasi kredit merupakan aktivitas yang diambil oleh bank untuk nasabahnya melalui upaya penambahan modal nasabah dengan melihat kondisi nasabah  apakah memerlukan  suntikan  modal  serta  apakah  bisnis  yang  dimodali  tersebut masih  layak  dilanjutkan  atau  tidak.  Tindakan  tersebut  agar  nantinya  bisa  memenuhi penambahan  total  kredit  serta  penambahan  ekuitas  (melalui  penyetoran  dana  tunai  serta tambahan dari pihak pemilik) 6 .
Penerapan restrukturisasi kredit dilakukan sebagaimana sudah   ada   dalam   OJK No.  48/POJK.03/2020  terkait  Stimulasi  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  tentang  penilaian  atas kualitas aktiva, melalui upaya yaitu:
1. Perpanjangan batas waktu
2. Penurunan suku bunga
3. Pengurangan tunggakan pokok
4. Penurunan tunggakan bunga
6 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 34.
5. Penambahan layanan kredit maupun pembiayaan, serta konversi kredit atau bisa dijadikan modal sementara.
Mengenai     jika     debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian  kredit  yang  sebelumnya  sudah  dilakukan,  dan menyebabkan kredit macet, bank berhak menjalankan cara-cara menyelesaikan kredit macet di  BPR  KITA. Adapun  kredit  yang  bisa  dikatakan  menjadi  kredit  macet  oleh  BPR  KITA Kuta-Badung yaitu:
1. Penyalahgunaan kredit oleh debitur yang pembayarannya tidak lancar atau tidak tepat waktu
2. Ingkar janji dan tidak dapat memenuhi kesepakatan yang sudah diperjanjikan
3. Keterlambatan  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang diberikan atau bisa disebut jatuh tempo pembayaran kredit.
Pihak kredit pada BPR KITA Kuta-Badung dalam mencegah kredit macet memakai jalur non litigasi , karena prosesnya lebih cepat serta efisien dalam mengurusi sengketa kredit seperti  kredit  macet  (bermasalah).  Adapun  tahap-tahap  menghadapi  kredit  macet (bermasalah) pada BPR KITA Kuta-Badung seperti:
1. Pihak      BPR      KITA      Kuta-  Badung  khususnya  bagian  Kredit Loan  Solution melakukan  pendekatan  dan  menjalin  komunikasi  secara  intens  serta  efektif  pada debitur supaya debitur dapat melaksanakan kewajibannya
2. Pendekatan secara kekeluargaan sampai limit waktu saat 30 hari atau maksimal akhir    bulan   asal jatuh tempo kredit yang sudah dipengaruhi sebelumnya antara kreditur serta debitur, lalu mencari jalan keluar apa yang bisa dilakukan oleh debitur untuk melaksanakan kewajibannya kembali
3. Jika debitur masih tidak dapat juga melakukan kewajibannya sampai ketika 30 hari yang  telah  dipengaruhi,  maka  pihak  BPR  KITA  akan  mengeluarkan  SP  (Surat Peringatan)
4. Pihak BPR KITA akan mengambil tindakan terhadap jaminan, yang dimana jaminan tersebut ialah aset atau benda milik peminjam yang disepakati atau dititipkan pada debitur menjadi jaminan atas pinjaman yang diterima, serta bila debitur tidak dapat mengembalikan  pinjaman  tadi  maka  jaminan  tadi  akan  menjadi  hak  penuh  atau
diambil alih oleh BPR KITA dikarenakan perjanjian AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) tertuang dalam SP (Surat Perjanjian).
Adapun upaya penyelamatan kredit macet yang dilaksanakan oleh BPR KITA Kuta- Badung selama pandemi covid-19 yaitu:
1. Penjadwalan  kembali (rescheduling) ,  adanya  penjadwalan  kembali  terhadap kriteria  terkait  jadwal  pembayaran  Kembali  atas  kredit  ataupun  rentang  waktu kredit
2. Persyaratan  kembali (reconditioning) ,  adanya  revisi  jadwal  angsuran  maupun rentang waktu kredit. Akan tetapi perubahan dengan tak diberikan kredit serta tak dilakukan konversi atas keseluruhan maupun setengah
3. Penataan  kembali (restructuring) , dilakukannya  perubahan  kondisi-kondisi perjanjian, ataupun  melaksanakan  korversi  atas  keseluruhan  maupun  setengah dari total kredit menjadi ekuitas entitas.
Proses penyelesaian sengketa  kredit  macet  selama  pandemi covid-19  melalui  jalur non litigasi yaitu melalui perundingan yang dimana mampu dilaksanakan debitur yang punya asas  itikad  baik  buat  menuntaskan  kewajibannya  serta  cara  yang  bisa  diambil  untuk penyelesaian  ini,  kemudian  diakui  lebih  memungkinkan  dibandingkan  alternative penyelesaian melalui jalur litigasi. Adapun wujud penyelesaian melalui negosiasi, yaitu:
1. Pemberian keringanan pada bayar jaminan, debitur dikasi kesempatan buat bayar jaminannya dalam jumlah yang sedikit dari syarat yang diharuskan
2. Debitur dikasih kesempatan buat membayar setengah dari hutangnya
3. Debitur dikasih kesempatan untuk bisa menjual agunannya untuk bisa melunasi hutangnya (bisa secara langsung ataupun setengah)
Pihak  BPR  KITA  Kuta-Badung  dalam  penyelesaian  kredit macet  selama  pandemi covid-19:
1. Melakukan peringatan, dimana BPR KITA mengirimkan SP (surat peringatan) pada debitur untuk bisa bayar utang kredit yang sudah terjadi
2. Permintaan, dimana BPR KITA melakukan pencarian debitur, bila debitur tidak bisa  bayar  utang  kreditnya,  maka  pihak  BPR  KITA  akan  menemui  pihak penanggung jawab yang ikut serta dalam menandatangani perjanjian kredit.
3. Restrukturisasi kredit, dimana BPR KITA akan kasih masukan ke debitur buat merampungkan  kredit  macet  dengan  melalui  restrukturisasi  kredit  untuk memperpanjang jangka waktu kreditnya
4. Penarikan, dimana jika nasabah tidak bisa buat bayar tunggakan kreditnya maka BPR KITA akan melakukan penarikan agunan debitur
Dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  kredit  macet  akibat  debitur wanprestasi  dalam  situasi  pandemi  covid-19  pada  BPR  KITA  Kuta-Badung  ini  masih menggunakan jalur non litigasi , dikarenakan BPR KITA belum pernah menggunakan jalur litigasi , hal ini jarang ditemukannya winwin solution antara kreditur serta debitur. Adapun aturan pemberlakuan penyelesaian kredit macet jalur non litigasi yaitu:
1. Penyempurnaan kredit  disesuaikan dengan total sisa kredit macet
2. Mendatangi kerabat yang bisa turut bertanggung jawab mengenai kredit macet
3. Jika yang berkaitan mempunyai utang pada lembaga pinjaman lainnya maka dapat di ambil alih atau boleh dilunaskan ditempat lain
4. Memilih  pendekatan  persuasive  kepada  nasabah  sebab  karena  adanya  watak  yang bersangkutan
5. Perpanjangan rentang waktu supaya bunga menjadi lebih ringan
Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Agus Prima Wardana DP, S.E., M.M selaku Direktur Utama BPR KITA Kuta-Badung dalam menyelesaikan sengketa kredit macet terlebih dahulu melakukan cara negosiasi terhadap debitur   yang   dimana   jaminannya akan ditarik  lebih  dahulu dikarenakan   dampak   dari   debitur yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya, atau telah mengabaikan SP (surat peringatan), dan selanjutnya debitur  akan diberi kesempatan  buat  mencari pembelinya sendiri sebelum melalui pihak  bank  untuk proses penyelesaian  sengketa  kredit  macet di BPR KITA Kuta-Badung.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Penyelesaian  sengketa  kredit  macet  akibat  debitur  wanprestasi  dalam  situasi pandemi covid-19 pada BPR KITA Kuta-Badung adalah dengan menggunakan cara non litigasi ,  yaitu  melakukan  negosiasi  pendekatan  kepada  debitur,  serta  menjalin komunikasi secara intens dan efektif untuk mencari jalan keluar apa yang ingin ditempuh
oleh debitur agar mampu melaksanakan kewajibannya kembali. Ini seperti dengan hasil wawancara sama bapak Agus Prima Wardana DP, S.E., M.M selaku Direktur Utama BPR KITA  Kuta-Badung  bahwa  BPR  KITA  juga  mengeluarkan  kebijakan  restrukturisasi kredit  dengan  memperpanjang  masa  jangka  waktu  kredit,  yang  dimana  penerapan restukturisasi kredit ditetapkan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.  48/POJK.03/2020  tentang  Stimulasi  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019,    sehingga  menjadi upaya untuk mencegah kredit macet selama pandemi covid-19, dikarenakan juga adanya faktor-faktor pandemi covid-19 ini yang menyebabkan debitur mendadak PHK di tempat kerja,  sehingga  hal  ini  menjadi  penyebab  adanya  wanprestasi  atas  keterlambatan pembayaran yang sebelumnya telah diperjanjikan debitur kepada pihak kreditur

## B. Saran
Penyelesaian suatu permasalahan sebaiknya tidak hanya dilihat dari perbuatan apa yang telah dilakukan seseorang, melainkan juga perlu dikaji dari segi penyebab permasalahan yang menjadikan kausalitas dgn perbuatan seseorang tersebut. Sehingga dalam proses pemberian  sanksi  ataupun  peringatan  dapat  disesuaikan  dengan  urgensi  penyebabnya agar proses penjatuhan sanksi tersebut dapat terlebuh dahulu dilakukan pertimbangkan dari  berbagai  hal  dengan  tujuan  supaya  lebih  mendekati  nilai  keadilan.  Sebagaimana hukum yang secara umum dipandang sebagai suatu bentuk alat penghukuman semata, meskipun sesungguhnya hukum harus memuat tiga pokok penting yang utama, yaitu: Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Az Lukman Santoso, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank , Pustaka Yustisia, h.171-177.
Djumhana, Muhammad. 2000, Hukum Perbankan di Indonesia , Cetakan ke III. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 712
Hermansyah,  2005, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia ,  Edisi  Kedua,  Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 13 Sihombing Jonker, h. 348
Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, h. 43
J. Satrio,  1994,  Hukum  Perjanjian  (Perjanjian  pada  Umumnya),  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti. h. 63
Kasmir, 2002, Dasar-dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30
Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Lampung,  Bandar  Lampung,
Lampung, Indonesia. h. 2
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum , h. 30
Pierson, Iroth, 2017, Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah menurut   Undang-Undang   No   10 tahun 1998 tentang Perbankan , 5(5), h.100
Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara , Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, h. 274
Salim HS et al , 2007, Memorandum of Understanding (MOU), Jakarta: Sinar Grafika, h.7
Soetjipto Rahardjo, 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia , Bandung. Alumni, h. 121
Sudarsono, 2007, Kamus Hukum , Jakarta: Rineka Cipta, h. 363
Sudikno, 2008, Ilmu Hukum , Penerbit PT. Liberty, Yogyakarta.
Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, CV Alfabeta, Bandung, h. Suyatno Thomas et. al, 1989, Dasar-Dasar Perkreditan , Penerbit PT Gramedia, Jakarta,
Syamsul  Arifin,  2012, Pengantar  Hukum  Indonesia .  Medan:  Medan  area  University Press, h. 5-6
Tim  penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  pengembangan  Bahasa,  Kamus  Besar
Bahasa Indonesia .  Edisi kedua, cet. 1, 1991, Jakarta: Balai Pustaka, h. 595
Ucok Parulianth Simamora, 2017, The Reconstruction of Special Lending Agreement on PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), 1(1), h. 1-10

## B. Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1999  Tentang  Bank  Indonesia, Lembar Negara Republik   Indonesia   Tahun   1999 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1992 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, Lembar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

## C. Jurnal
Antara, Gede Agus, Wayan Bagia, Wayan Cipta, 2014, Pengaruh Tabungan dan Kredit Bermasalah      terhadap      Laba  pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD),
Ejournal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Vol. 2.
Aprilya Altji Papendang, 2016, Hak dan Kewajiban Bank Nasabah Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 , Lex Administratum, 4(3), h.80
Artini, Rai, Nyoman Djinar Setiawina, Ketut Djayastra, 2015, Analisis Pengaruh Faktor
Internal dan Eksternal terhadap Jumlah Kredit dan Dampaknya terhadap Non Performing Loan (NPL) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)-Desa Adat di Kabupaten Gianyar, E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.11:867:894. ISSN:2337-3067
Ashinta sekar bidari. Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi corona virus disease 2019 di indonesia , Jurnal Ilmu Hukum,  4(1),  h.  297- 305 h. 10
Ida   Bagus   Gde   Gni   Wastu, Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat , h. 85
Raynaldo  B.  Tampi,  2018, Kebebasan  Bank  Dalam  Memilih  Lembaga  Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia, Lex Privatum Vol.VI/No. 1
Wibowo   T.   Tunardy, 2012, Jenis-Jenis Perjanjian , Jurnal Hukum

## D. Sumber Lain
Donna  Angelina,  2016, Kategori  Kredit  dalam  BI  Cecking ,  Suara.com https://www.suara.com/bisnis/2016/04/12/092117/ini-kategori-kredit- dalam-bi-checking?page=all  Di Akses Pada tanggal  27 September 2021
Soerjono  Soekanto,  2015, Perlindungan  Hukum,  Sudut  Hukum http://sudut hukum.com/2015/09/per  lindungan-hukum.html  Di  Akses  Pada  tanggal  11 September 2021
Situs     Resmi     Bank     Indonesia,     2020), https://www.bi.go.id/id/publikasi/ru ang- media/news-release/Pages/Perkembangan-Langkah-Langkah-BI-dalam-Had api-COVID-19.aspx  Di  Akses Pada tanggal 15 September 2021
Tobing    Letezia,    2013, Langkah-Langkah  Penyelesaian              Kredit              Macet , Hukum.Online.com https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502 94244defee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet  Di  Akses  Pada tanggal 15 September 2021