## PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta. Volume 4 | Nomor 2 | Desember | 2023 e-ISSN: 2809-4433 dan p-ISSN: 2809-5081
Sosialisasi Bantuan Hukum Ganti Rugi Lahan Sebagai Problem Solving

## Pada Masyarakat Lok Bahu Samarinda
Insan Tajali Nur
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Keywords : Lembaga Bantuan Hukum; Sosialisasi; Peraturan Daerah

## Corespondensi Author
Insan Tajali Nur Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman insan.tn@gmail.com
History Artikel
Received : 2023-09-22 Reviewed: 2023-10-11
Revised: 2023-11-16 Accepted: 2023-12-09
Published: 2023-12-25
Abstract: Ontologically,  humans  are  social  creatures  and  legal subjects  who  always  interact  with  the  law  and  its  consequences. Epistemologically,  legal  consequences  have  the  potential  to  cause conflict  both  vertically  and  horizontally.  This  gives  rise  to  various problems that need to be resolved. Axiologically, regulations regarding legal  aid  are  needed.  In  fact,  through  the  existence  of  these regulations,  which  are  the  embodiment  of  the  principle  of  equality before the law, providing legal protection and guarantees are not yet fully understood by the public, as well as economic limitations. Such as the conflict between the people of Lok Bahu Village, Samarinda City and the Regional Government of East Kalimantan Province regarding the unclear compensation for land that has been used as a provincial road for years. This is the reason for the need for support from regional representatives and legislators who have the power to fulfill their rights through the socialization of Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang  Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum,  which  is  a  step  to increase  literacy  in  order  to  optimize  the  free  legal  aid  program  for underprivileged  people.  From  the  results  of  this  socialization,  there was an increase in understanding from the community.
Abstrak :  Secara  ontologis,  manusia  merupakan  makhluk  sosial sekaligus  subyek  hukum  yang  selalu  berinteraksi  dengan  hukum beserta  akibat  yang  ditimbulkannya.  Secara  epistimologis,  akibat hukum berpotensi menimbulkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal.  Hal  tersebut  menimbulkan  berbagai  perkara  yang  patut diselesaikan.  Secara  aksiologis,,diperlukannya  kehadiran  regulasi tarkait  bantuan  hukum.  Faktanya,  melalui  keberadaan  regulasi tersebut  yang  merupakan  perwujudan  prinsip  persamaan  didepan hukum memberikan perlindungan dan jaminan hukum belum dipahami secara  utuh  oleh  masyarakat  serta  keterbatasan  ekonomi.  Seperti konflik  antara  masyarakat  Kelurahan  Lok  Bahu,  Kota  Samarinda dengan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  terkait  tidak jelasnya  pergantian  ganti  rugi  tanah  yang  dijadikan  jalan  Provinsi selama bertahun- tahun. Hal ini menjadi alasan perlunya dukungan dari wakil sekaligus legislator daerah yang memiliki kekuasaan untuk dipenuhi haknya melaui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 05  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  yang merupakan Langkah untuk meningkatan literati guna
mengoptimalisasikan program bantuna hukum gratis bagi rakyat yang kurang  mampu.  Dari  hasil  sosialisasi  tersebut,  terjadi  peningkatan pemahaman dari Masyarakat.

## Pendahuluan
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Artinya  negara  melaksanakan  segalanya berdasarkan hukum dan  melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu.Hak Asasi Manuasi diamksud salah satunya pada pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 (Noto negoro), dimana hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama didepan hukum termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk  memenuhi  dan  sekaligus  sebagai  implementasi  negara  hukum  yang  mengakui  dan  melindungi  serta menjamin hak asasi warga negara akan  kebutuhan  akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara  tersebut,  telah  dituangkan  dengan  Undang-  Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum. Undang- Undang a quo mengatur terkait jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan secara Cuma- Cuma kepada  penerima  batuan  hukum.  Penerima  bantuna  hukum  adalah  orang  atau  kelompok  miskin  atau  potensi kerentanan sosial. Pemerintah Provinsi Kaoimantan Timur menindak lanjuti hal  sehingga dengan dibentuknya Peraturan  Daerah  tentang  Bantuan  Hukum  Untuk  Masyarakat  Miskin  ini  akan  menjadi  dasar  bagi  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk  melaksanakan  hak  konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.
Selama ini pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang  miskin,  sehingga  mereka  kesulitan  untuk  mengakses  keadilan  karena  terhambat  oleh  ketidakmampuan mereka  untuk  mewujudkan  hak-hak  konstitusional  mereka.  Pengaturan  mengenai  pemberian  Bantuan  Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau  kelompok  orang  miskin  di  Kalimantan  Timur.  Faktanya  hingga  saat  ini,  Masyarakat  Kalimantan  Timur khususnya  Kota  Samarinda  Kelurahan  Loa  Bahu  belum  memahami  secara  utuh  untuk  mendapatkan  bantuan hukum.
Problematika yang terjadi di Kelurahan Lok Bahu, Samarinda disebabkan adanya sejumlah lahan yang dulunya  dikuasai  oleh  penduduk  setempat  dipergunakan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan pembangunan jalan alternatif dengan perjanjian tertulis berupa penyerahan tanah beserta  ganti rugi terhadap lahan yang di alih fungsikan sebagai jalan . Keinginan Pemerintah Daerah telah tercapai, namun itikad baik dari Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda  dan    Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  memberikan  kompensasi  belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan Penduduk setempat belum memiliki akses untuk menuntut hak ganti rugi lahan selama bertahun- tahun. Langkah yang dilakukan oleh penduduk setempat adalah melakukan Konsultasi kepada Pemerintah Daerah, namun belum menemukan hasil. Masyarakat yang memiliki lahan tersebut merupakan pihak yang memiliki penghasilan berkecukupan untuk sehari- hari Langkah tersebut berujung pada tindakan  penduduk setempat menutup akses jalan H. Nusyirwan Ismail Keluahan Lok Bahu.
Keberadaan Undang- Undang Tentang Bantuan hukum merupakan instrument dalam memberikan akses perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat terutama yang miskin. Regulasi dimaksud bertujuan meletakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Namun produk hukum yang dimaksud belum diketahui oleh masyarakat yang ada disekitar Lok Bahu dan Loa Bakung, Samarinda. Dengan demikian perlu ada daya dan upaya untuk mensosialisasikan aturan tersebut kepada mereka. Pogram Pengabdian yang digagasa para Legislator Daerah dan akademisi yang dinamakan sebagai Sosialisasi Peraturan Daerah merupakan langkah dan upaya yang perlu diwujudkan guna memberian keseimbangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
Maksud  dan  tujuan  diadakannya  Sosialisasi  peraturan  daerah  No  05  Tahun  2019  Tentang  Bantuan Hukum oleh para legislator Daerah  dan akademisi yang pertama, yakni memaparkan terkait peranan bantuan
hukum  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  yang  berhadapan  dengan  konflik  hukum  yang memang belum mampu meningkatkan kualitas diri terkait pengetahuan hukum dan  kekurangan  ekonomi. Kedua, Indonesia merupakan negara hukum maka, supremasi hukum merupakan salah satu cata untuk mewujudkan cita hukum Indonesia. keberadaan Peraturan Daerah kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum merupakan produk hukum daerah yang memberikan kesempatan dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang terlibat dengan konflik hukum baik secara vertikal maupun horisontal dalam berbagai bidang baik pidana perdata, tata usaha negara maupun non litigasi. Dengan demikian masyarakat yang berada di sekitar Lok Bahu Samarinda  perlu  mendapatkan  penyuluhan  dan  langkah  yang  patut  ditempuh  dari  program  sosialisasi  yang dilakukan para legislator Daerah dan para kalangan akademisi guna terpenuhinya tuntutan ganti rugi atas lahan yang dipergunakan untuk pembangunan jalan.

## Metode
Metode pelaksanaan kegiatan dalam sosialisasi Peraturan Daerah Kalimantan Timur No 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Bantuan Hukum  adalah pemaparan dan dialog interaktif dengan masyarakat Kelurahan Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda, Pemaparan dan dialog interaktif  diikuti semua unsur yang berjumlah 50 undangan terdiri dari 31 warga yang terkena dampak penggunaan lahan untuk kepentingan umum 19 warga yang mengeluhkan belum terealisasinya penerangan jalan di jalan sekitar  Kelurahan  Lok bahu (H. Nursyirwan Ismail) dan 3 (tiga) Nara sumber yang berasal dari 1 Anggota DPRD Komisi 1 Provinsi Kalimantan Timur  Bapak Dr. H.J. Jahidin,  SH.,  MH,  Politisi  Kota  Samarinda  Bapak  Taufik  dan  1  dari  kalangan  akademisi  Hukum  Universitas Mulawarman Bapak Dr Insan Tajali Nur, SH.,MH. Narasumber berperan memaparkan materi dan menjelaskan materi terkait Upaya, pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Langkah melalui kekuasaan para legislator untuk  mempermudah  memperoleh  kompensasi  ganti  rugi  lahan  berdasar  prosedur  bantuan  hukum  kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Peraturan Daerah a quo.
Berikut  metode  yang  dijalankan  para  pemateri  terkait  sosialisasi  Perda  bantuan  hukum:

## Grafik 1 Proses Kegiatan Sosialisasi Perda Bantuan Hukum

## Hasil Dan Pembahasan
1. Ketidak  Jelasan  Otoritas  Daerah  dan  Kurangnya  Pemahaman  Masyarakat  Terkait  Prosedur  Dalam Pemberian Kompensasi Ganti Rugi Lahan
Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah oleh Legislator Daerah di Provinsi Kalimantan Timur bersama narasumber dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat merupakan program rutinitas dibidang legislasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selain Pengawasan dan penganggaran . Dalam kegiatan ini pihak legislator daerah yang diinisiasi oleh Bapak. Jahidin, melakukan sosiolisasi Peraturan Daerah terkait bantuan hukum mengenai belum jelasnya pergantian ganti rugi dari otoritas kepada masyarakat Lok Bahu atas dialih fungsikan lahan untuk kepentingan pribadi menjadi kepentingan umum yakni jalan. H Nursyirwan  Ismail  yang  dikala  itu  merupakan  bekas  lahan  pertanian  dan  perkebunan  warga.  Program sosialisasi Peraturan Daerah   tersebut dilakukan di  Jalan H Nursyiwan Ismail (Ring Road 2)Lok Bahu Sungai

## Sosialisasi Perda Bankum
• Pemaparan Materi Perda Bankum • Inventarisasi Masalah • Memaparkan prosedur untuk memperolah bantuan hukum secara cuma cuma Problem solving ganti rugi lahan • Hasil wasancara diperoleh data primer berupa 31 Warga belum mendapat kompensasi • penutupan wilayah lahan oleh penduduk pemilik lahan karena 12 tahun belum dibayar • Diajukan ke pengadilan untuk gugatan Perdata • Mendorong para legsilator daerah untuk dimudajhkan akses dan fasiltas bantuan hukum cuma-cuma Langkah untuk diperoleh jaminan dan realisasi ganti rugi • Menunggu putusan dari PN untuk menguatkan Pembayaran oleh otoritas daerah dan didampingi oleh Advokat • Narsum sebagai legislator Daerah memiliki akses untuk menindaklanjuti untuk dianggarkan pada APBD • Upaya hukum dan pendampingan oleh advokat bersama sama dengan legislator daerah
Kunjang  Samarinda  dengan  dihadiri  50  Warga  setempat,  yang  sebagian  dari  mereka  berjumlah  31  orang lahannya dipergunakan otoritas daerah sebagai jalan menghubungkan jalan Suryanata dan Jalan Jakarta yang merupakan salah satu ruas jalan strategis di Samarinda. Jalan dimaksud dibangun dengan menggunakan APBN sejak tahun 2012, namun statusnya menjadi non status. Akibatnya pembebasan lahan yang sepatutnya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Samarinda tidak pernah terealisasi. Berikut peta permasalahan yang melahirkan 3 hal utama yang menjadi alasan problematika kompensasi ganti rugi lahan belum kunjung usai.

## Grafik 2 Peta Permasalahan
Dengan demikian, Bapak H. J.Jahidin selaku anggota DPRD Provinsi kalimantan Timur dan anggota komisi 1 Bagian Hukum dan Pemerintahan sekaligus pemateri dalam kegiatan ssialisasi Peraturan Daerah tentang  Bantuan  Hukum  memberikan  pemaparan  dan  langkah  secara  non  litigasi  dan  litigasi  kepada masyarakat  serta  pendekatan  yang  intensif  kepada  Pemerintah  kota  dan  Pemerintah  Provinsi  Katim  guna menuntaskan permasalahan pembayaran yang belum kunjung selesai.Bagi penulis ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi perhatian dalam penulisan ini yakni : Kewenangan /tanggung jawab, bantuan hukum Cuma Cuma dan langkah yang jitu dalam penyelesian konflik. Dari seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah 50  peserta,  Dimana  sebelum  sosialsasi  dan  pendampingan  dilakukan,  hal  dimaksud  penulis  mengajukan dalam bentuk pertanyaan dirangkum menjadi 3 hal pokok yakni pemahaman dengan 3 opsi jawaban yakni paham, tidak paham atau tidak menjawab yang hasilnya sebagai berikut:

## 2.Sosialisasi Dan Menyusun Strategi Terkait Pergantian Guti Rugi Lahan
Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum oleh H. J. Jahidin dilakukan beberapa tahap:
Upaya bantuan hukum yang kurang Langkah Hukum dengan pendampingan upaya hukum mandiri unjuk rasa yang mengganggu kepentingan umum 31 masyarakat lok Bahu Pemda Pusat Sosialisasi Bankum cuma cuam dan pendampingan
Program pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan ketidak jelasan Kewenangannya 20% 35; 70% 10% Diagram I

## Tingkat Pemahaman Upaya Hukum Peserta Sosialisasi
Paham upaya dan langkah hukum
belum paham upaya dan langkah hukum tidak menjawab
Tahap  pertama  yakni,  pemaparan  dari  H.  J.  Jahidin  selaku  narasumber  dan  legislator  daerah  diantaranya masyarakat yang tidak mampu dalam menuntut haknya terkait pergantian guti rugi lahan  sepatutnya berhak mendapatkan  bantuan  hukum  secara  cuma-  cuma  ketika  berhadapan  langsung  dengan  konflik  hukum. Permasalahan tersebut seama 12 tahun terkait pergantian lahan tidak kunjung usai karena komunikasi yang dibangun belum baik. Hal tersebut disebabkan belum dipahaminya langkah yang harus dilakukan. Sehingga masyarakat  menambil  tindakan  main  hakim  sendiri  dengan  langkah    menutup  akses  jalan  yang  berakibat terjadinya  terputusnya    tranportasi  dari  Jalan  P.  Suryanata  menuju  ke  Jalan  Jakarta  yang  dianggap  jalan dimaksud adalah lahan yang belum diganti rugi oleh Pemerintah Kota Samarinda.Dengan demikian H.J.Jahidin selaku legislator daerah, sebagai anggoa Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur sekaligus advokat dan dibantu dengan kalangan akademisi melakukan pemaparan  dan sosialisasi Peraturan Daerah tekait Bantuan hukum guna memberikan pemahaman terlebih dahulu.

## Gambar 1 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Dioalog Interkatif Oleh Legislator Daerah Kaltim Tahun 2023.
Tahap Kedua yakni, diskusi interaktif kepada masyarakat Keluarahan Lok Bahu, Sungai Kunjang yang berjumlah 50 peserta dan diantaranya 31 warga terdampak dari lahannya dipergunakan untuk Pembangunan jalan. Masalah tersebut dapat direkapitulasi sebagai berikut:
1. Pemerintah  Kota  Samarinda  meminta  kepada  sebagin  Warga  Lok  Bahu  untuk  dipergunakan  tanahnya sebagai jalan yang menghubungkan antara jalan Suryanata dan Jalan Jakarta dengan kompensasi ganti rugi dengan harga yang telah disepakati.
2. Selama  12  tahun  belum  ada  aksi  dari  Pemerintah  Kota  Samarinda  untuk  memanggil  warga  terkait penyelesaian ganti rugi karena ketidakjelasan kewenganan dan tanggung jawab siaa yang memberikan ganti rugi lahan.
3. Warga bersepakat untuk mengajukan dialog dengan otoritas pusat dan daerah namun, tidak membuahkan hasil terkait kepastian ganti rugi lahan yang dijadikan jalan Ring Road 2 (H Nursyiwan Ismail).
4. Warga berinisasi melakukan penutupan jalan yang dilakukan berkali kali guna meminta pertanggung jawaban Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian yang lebih serius terkait solusi pembayaran ganti rugi lahan
5. Pemerintah Provinsi mengambil alih permasalaan ini dan sanggup untuk membayar kompensasi lahan yang dipergunakan untuk jalan dimaksud.
Tahap Ketiga, tim advokat, penyuluh, dan Legislator Derah H.J. Jahidin memberikan Advokasi serta menyarankan untuk memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan hukum yang sudah resmi secara cuma- cuma untuk  mendapatkan  advokasi  terkait  langkah-  langkah  hukumnya.  Walaupun  nantinya  saat  masyarakat  yang berjumlah 31 orang tersebut berhadapan  instansi terkait, maka Bapak Jahidin selaku legislator daerah membantu dan mendukung  serta memudahkan langkah tersebut. Berikut pembahasan dari permasalahan tersebut :
1. Syarat penerima bantuan hukum cuma- cuma
Sebagian dari 31 warga yang belum mendaptkan ganti rugi tersebut berlatar belakang petani atau penggarap lahan yang tidak memiliki pekerjaan tetap yang tinggal dikawasan yang sebagian lahannya telah dibangun menjadi lahan. Dengan melihat  keadaan tersebut maka, salah satu syarat penerima bantuan hukum cuma- cuma yang di sebutkan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 tentang Penyeleggaraan Bantuan Hukum
adalah miskin, dimana pengertian ini dimaksudkan memang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan  mandiri.  Dengan  demikian  pihak  pihak  yang  memenuhi  kategori  tersebut  dapat  mengajukan  bantuan hukum  cuma  cuma  dengan  menunjukan  surat  keterangan  miskin  atau  data  pendukung  lainya.Dalam kenyataannya definisi miskin atau kurang mampu dalam penafsiran pada tiap daerah bebeda- beda. Hal in dikarenakan kondisi dan wilayah masing- masing. begitu pula dengan lemaga antuan hukum masing masing daerah yang mempersyaratkan bukan hanya miskin saja tetapi pemahaman terkait hukum merupakan syarat lainnya untuk perlu diketahui klien.
2. Adanya sikap tidak koorporatif selama 12 tahun dari Pemerintah Daerah menandakan tidak adanya itikad baik dalam memenuhi prestasinya berupa kompensasi ganti kerugian atas lahan yang diserahkan berjumlah 31 orang pemilik lahan untuk pembangunan Jalan Ringroad 2 atau Jalan H. Nusyirwan Ismail. Hal diatas dimulai dengan adanya hubungan hukum berupa perjanjian antar pemerintah Daerah Kota Samarinda dan masyarakat dimaksud.
3. Dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur No 05 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan  produk  hukum  bersifat non  profit .  Artinya  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  telah memberikan sarana kepada masyarakat kategori miskin berupa perlindungan, pendampingan dalam perkara hukum baik litigasi mapun non litigasi sebagai perwujudan dan dedikasi (pengabdian) kepada bangsa dan negara unuk menjadi bagian dari penegak hukum dlam menjamin hukum yang berkeadilan.
4. Perlindungan, peningkatan pemahaman hukum dan pendampingan masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum  tentu  saja  didanai  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH) merupakan  institusi  yang  penting  bagi  masyarakat,  mengingat  LBH  merupakan  mitra  masyarakat    dalam memberikan harapan untuk tetap mendapatkan persamaan dan supremasi hukum.

## Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Dioalog Interkatif Oleh Legislator Daerah Kaltim Tahun 2023
Dari  seluruh  peserta  yang  hadir  dalam  kegiatan  tersebut  berjumlah  50  peserta,  Dimana  setelah sosialisasi dan pendampingan maka, penulis mengajukan lagi  dalam bentuk pertanyaan dengan jawaban yang memunculkan 3 i jawaban utama yakni paham, tidak paham atau tidak menjawab yang hasilnya 80 % para peserta memahami penjelasan yang dipaparkan narasumber termasuk 31 warga yang terkena dampak pembangunan jalan H. Nusyirwan Ismail dan 10 % masing masing belum memahami dan tidak tahu

## Simpulan Dan Saran
Program  Sosialisasi  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaran  Bantuan Hukum  merupakan  bagian  dari  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  bertujuan  memberikan  pemahaman, pengetahuan,  hak,  perlindungan  dan  jaminan.Kegiatan  dimaksud  dihadiri  sekitar  50  warga  sekitar  jalan Nursyirwan Ismali yang diataranya 31 warga  yang terdampak. Legislator Daerah beserta akademisi menemukan berbagai fakta terkait belum terealisasinya kompensasi ganti rugi terhadap lahan pertanian dan perkebunan yang beralih fungsi kepada pembangunan jalan.Halini dikarenakan kewenangan dan tanggung jawab tidak jelas dari otoritas daerah, lemahnya posisi masyarakat dengan hukum sehingga perlunya bantuan hukum serta tidak tahuan Langkah yang benar dalam membela hak dan perlindungan hukum kepada masyarakat Lok Bahu sendiri. Dengan demikian langkah yang patut dilakukan oleh 31 masyarakat dan legislator bersama Lembaga bantuan hukum ditempuh  melalui  litigasi  dan  non  litigasi(  mediasi)  yang  ditengahi  oleh  legialstor  daerah  guna  mengurai permasalahan dan solusi berupa peralihan  kewenangan dan tanggung jawab dalam pembayaran kompensasi dari  Pemerintah  Kota  ke  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Terkait  sisi  litigasi,  masyarakat  mengajukan gugatan terhadap sikap Pemeritnah setempat yang melakukan wanprestasi

## Daftar Rujukan
Advokat Indonesia Cita, 1995, Idealisme dan Keprihatinan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
Kementerian  Hukum  dan  HAM,  2020,  Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  dalam  Rangka  Akses  atas  Keadilan,
Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Baltbangkumham Press.
Situmorang, Mosgan, 2011, Tanggung Jawab Negara dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum., Jakarta ,BPHN Kementerian Hukum dan HAM
. The Indonesia Legal Resouce, 2013, Kajian Awal Hasil Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, The Indonesia Legal Resouce, Jakarta.
Udell, David 2016 “ The Civil legal Aid Movement: 15 Initiatives that are Increasing Access to Justice in the United States.” Impact Center for Public Interest Law Volume2, New York: New York Law School , July. YLBHI, 2014, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, 2018, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin,”Jurnal Konstitusi (Volume 15, Nomor 1, Maret).
Muhammad Adystia Sunggara, dkk, 2021.”Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang
Paham Upaya dan Langkah Hukum 80%
Belum paham Upaya dan Langkah Hukum 10%
Tidak Tahu 10%
Diagram 2

## Tingkat Pemahaman Hukum Peserta Sosialisasi Bankum
Mampu”, Jurnal Solusi (Volume 19 Nomor 2, Mei).
Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., Ardiansya S., M., Firiani, Y., Boi, M. R., & Betaubun, B. Y. (2022). Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo Antonius  Merauke.  Parta:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  3(2),  110-115. https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.4186
Siti Nuraisayah, Dewi, 2013, Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin, Jurnal Justicia 8, No 2
Wijayanta,Tata, 2012, Bantuan Hukum  Golongan Tidak Mampu, Jurnal Yuridika 7,No 2. http:// timesklatim.com/jahidin-jamin-penh-perda- bantuan- hukum- dapat-dimanfaatkan- oleh- masyarakat https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/viewFile/42/39