JBE Vol. 26, (1): 15-26, 2019

## JurnalBisnisdanEkonomi
https://www.unisbank.ac.id/ojs ; email:jbe@edu.unisbank.ac.id

## Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah  Provinsi Jawa Tengah

## Purwantoro, Lilis Setyowati
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Jl.Nakula, Semarang, Indonesia

## Info Artikel
A b s t r a c t SejarahArtikel: Diterima:  26 Desember  2018 Disetujui: 12 April 2019 Regional autonomy policy has brought about major changes in the patterns of local governance. Regional  government  are  required  to  maximize  the  potential  in  administering  government, because regional autonomy make regional government have a more dominant role than before. In addition,  local  governments  are  required  to  have  an  actual  development  program  such  as prioritize  allocation  of  capital  expenditure.This  study  aimed  to  analyze  local  generated revenue(PAD), which is the original source of local government revenue and balance funds are transfers from central government to local shopping districts / cities in Central Java province. Based on F test, it can be concluded that the variable regional revenue and equalization funds simultaneously  significant  effect  on  their  spending.  The  results  of  the  t  test  showed  that  the variables  of  regional  revenue  and  equalization  fund  significant  positive  effect  on  regional spending
Keywords: local  generated  revenue,  Fund Balancing, Local Spending

## A b s t r a k
Kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan besar dalam pola pemerintahan daerah.  Pemerintah  daerah  dituntut  memaksimalkan  potensi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  karena  otonomi  daerah  membuat  pemerintah  daerah  memiliki  peran yang  lebih  dominan  dari  sebelumnya.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  diharuskan memiliki  program  pembangunan  aktual  seperti  memprioritaskan  alokasi  belanja modal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pendapatan  asli  daerah  (PAD), yang  merupakan  sumber  asli  pendapatan  pemerintah  daerah  dan  dana  perimbangan adalah  transfer  dari  pemerintah  pusat  ke  kabupaten  /  kota  belanja  lokal  di  provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uji F, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan daerah dan  dana  penyamaan  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengeluaran mereka.  Hasil  uji  t  menunjukkan  bahwa  variabel  penerimaan  daerah  dan  dana penyamaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran daerah
 Corresponding Author: Purwantoro E-mail: Puwantoro@dsn.dinus.ac.id

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur dan mengurus  sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi  tuntutan  globalisasi  yang  harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan  yang  lebih  luas,  lebih  nyata  dan bertanggung  jawab,  memanfaatkan  dan menggali  sumber-sumber  potensi  yang  ada  di daerah masing-masing.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang secara  efektif  berlaku  mulai  tanggal  1  Januari 2001,  merupakan  kebijakan  yang  sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan  yang  sesungguhnya.  Tujuan diterapkannya otonomi daerah supaya kesejahteraan  dan  pelayanan  masyarakat semakin meningkat, pengembangan kehidupan berdemokrasi,  keadilan  dan  pemerataan pembangunan  dalam  segala  bidang.  Otonomi daerah  yang  ditandai  dengan  terbitnya Undang-Undang  Nomor  2  tahun  1999  tentang pemerintah  daerah  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 serta  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  33  tahun  2004  memberikan kewenangan pada daerah untuk
mengembangkan keuangan daerah secara luas.
Dengan  adanya  peraturan  tersebut,
maka  pemerintah  daerah  akan  mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk membuktikan kemampuan dalam
melaksanakan  kewenangan  yang  menjadi  hak daerah.  Maju  atau  tidaknya  suatu  daerah sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  dan kemauan  untuk  melaksanakan  pemerintahan. Pemerintah  daerah  bebas  berkreasi  dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya  dengan  tidak  melanggar  ketentuan perundang-undangan.  Pelaksanaan  otonomi daerah  merupakan  titik  fokus  yang  penting
dalam  rangka  memperbaiki  kesejahteraan rakyat.  Pengembangan  suatu  daerah  dapat disesuaikan  oleh  pemerintah  daerah  dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.
Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakekatnya  mencakup  pembagian  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  secara  proporsional,  demokratis,  adil, dan transparan  dengan memperhatikan potensi,  kondisi  dan  kebutuhan  daerah. Dengan  demikian,  perimbangan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  adalah  merupakan  suatu  sistem  yang menyeluruh  dalam  rangka  penyelenggaraan asas  desentralisasi,  dekonsentrasi  maupun tugas pembantuan. Dari pengertian perimbangan  keuangan  tersebut  mengandung cakupan  pengertian  yang  cukup  luas,  yaitu bahwa  pelaksanaan  otonomi  daerah  ingin diwujudkan  dalam  suatu  bentuk  keadilan horizontal  maupun  vertikal  dan  berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik menuju terwujudnya clean  government dan good governance .  Desentralisasi  fiskal  mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  luas, nyata  dan  bertanggungjawab  kepada  daerah diberikan
kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan itu sendiri dan  didukung  dengan  perimbangan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.
Dengan  demikian,  perlu  ditegaskan bahwa  pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak hanya  berfokus  kepada  dana  bantuan  dari pusat  dalam  bentuk  dana  perimbangan  saja tetapi  juga  bagaimana  kemampuan  daerah untuk  memanfaatkan  dan  mendayagunakan serta  mengelola  potensi-potensi  yang  ada  di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik  kepada  masyarakat  dan  pembangunan daerah.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menyebutkan bahwa  sumber  pendapatan  daerah  yang dipergunakan untuk membiayai belanja daerah
yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan,  dan  Lain-lain  penerimaan  yang sah.  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari sumber  ekonomi  asli  daerah.  Optimalisasi penerimaan  PAD  hendaknya  didukung  upaya pemerintah  daerah  dengan  meningkatkan kualitas  layanan  publik  (Mardiasmo  2002). Pendapatan Asli Daerah setiap daerah berbeda- beda, daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri  dan  memiliki  kekayaan  alam  yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar  dibanding  daerah  lainnya,  dan  juga sebaliknya  dengan  begitu  maka  akan  terjadi ketimpangan PAD. Disatu sisi ada daerah yang sangat  kaya  karena  memiliki  PAD  yang  tinggi dan  disisi  lain  ada  daerah  yang  tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.
Belanja  daerah  yang merupakan  semua pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  program  kerja  pemerintahan. Komposisi  belanja  ini  juga  harus  diperhatikan sebaik  mungkin  dalam  menunjang  kebutuhan fasilitas publik agar meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah. Apabila kepercayaan publik meningkat, maka tentunya dapat  meningkatkan  kontribusi  masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan  salah  satu  sumber  PAD,  sehingga untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  ini alokasi  belanja  daerah  pun  harus  mengalami perubahan.  Apabila  sebelumnya  lebih  banyak digunakan  dalam  pos  belanja  aparatur,  maka jika  ingin  meningkatkan  pelayanan  publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal.  Perubahan  alokasi  belanja  ini  juga bertujuan  agar  adanya  peningkatan  fasilitas yang  dapat  menggairahkan  peningkatan aktivitas  ekonomi  masyarakat  yang  tentunya akan  semakin  menumbuhkan  investasi  si daerah.  Untuk  meningkatkan  fasilitas  layanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan  anggaran  yang  lebih  besar dalam  bentuk  belanja  modal  pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sumber  pendapatan  daerah  yaitu  PAD, Dana  Perimbangan,  dan  lain-lain  pendapatan yang  sah.  Ini  berarti  pemerintah  daerah  akan menyesuaikan  belanja  daerah  yang  akan dikeluarkan  dengan  PAD  yang  diterima,  dana perimbangan  yang  ditransfer  dari  pusat  dan lain-lain pendapatan yang sah.

## LANDASAN   TEORI  DAN PENGEMBANGAN  HIPOTESIS

## Pendapatan Asli Daerah
Pengertian  Pendapatan  Asli  Daerah menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pusat  dan  Daerah  yaitu  pendapatan  yang bersumber  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  yang bertujuan  untuk  memberikan  keleluasan kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Dalam  upaya  memperbesar  peran pemerintah  daerah  dalam  pembangunan, pemerintah  daerah  dituntut  untuk  lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah  tangganya.  Berdasarkan  hal  tersebut dapat  dilihat  bahwa  pendapatan  daerah  tidak dapat  dipisahkan  dengan  belanja  daerah, karena adanya saling terkait dalam merupakan satu  alokasi  anggaran  yang  disusun  dalan dibuat  untuk  melancarkan  roda  pemerintahan daerah (Rozali 2002).
Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri merupakan  satu  upaya  untuk  meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan  potensi  daerahnya  dengan mengelola  sumber-sumber  pendapatan  daerah secara  efisien  dan  efektif  khususnya  PAD sendiri.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah mengisyaratkan  bahwa  pemerintah  daerah dalam  mengurus  rumah  tangganya  sendiri diberikan  sumber-sumber  pendapatan  atau
penerimaan keuangan daerah untuk
membiayai  seluruh  aktivitas  dalam  rangka pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintah  dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.
Adapun
sumber-sumber
PAD
sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 antara lain:
1. Pajak Daerah Menurut  Undang-Undang  Nomor  8 tahun  2009  pajak  daerah  yang  selanjutnya disebut  pajak,  adalah  kontribusi  wajib kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 tahun  2009,  pajak  kabupaten/kota  dibagi menjadi  beberapa  jenis  antara  lain:  pajak hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet,  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas  tanah  dan  bangunan.  Seperti  halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai  peranan  ganda  yaitu  sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur.
2. Retribusi Daerah Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan  retribusi  daerah,  malalui  Undang- Undang  Nomor  28  tahun  2009.  Berlakunya Undang-Undang  pajak  dan  retribusi  daerah yang  baru  di  satu  sisi  memebrikan keuntungan daerah dengan adanya sumber- sumber  pendapatan  baru,  namun disisi  lain ada  beberapa  sumber  Pendapatan  Asli Daerah  yang  harus  dihapus  karena  tidak boleh  lagi  dipungut  oleh  daerah,  terutama berasal  dari  retribusi  daerah.  Secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan kedalam 3 golongan
retribusi yaitu:
a. Retribusi  jasa  umum,  yaitu  pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan  dan  kemanfaatan  umum serta  dapat  dinikmati  oleh  orang  pribadi atau badan
b. Retribusi  jasa  usaha,  yaitu  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa usaha  yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan
c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu pungutan derah sebagai pembayaran atas pemberian  izin  tertentu  yang  khusus diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan
3. Hasil  pengelolaan  kekayaan  milik  daerah yang dipisahkan
Hasil  pengelolaan  kekayaan  milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan  daerah  yang  berasal  dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.  Undang-Undang  Nomor  33 tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  mengklasifikasikan  jenis  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek
pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
negara/BUMN  dan  bagian  laba  atas penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik swasta maupun kelompok masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dalam  Undang-Undang  Nomor  33 tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah  yang  sah,  disediakan  untuk menganggarkan  penerimaan  daerah  yang tidak  termasuk  dalam  jenis  pajak  dan  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  lain- lain  milik  pemerintah  daerah.  Pendapatan Asli  Daerah  dapat  diklasifikasikan  sebagai berikut:
a. Hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang tidak dipisahkan
b. Jasa giro
c. Pendapatan bunga
d. Keuntungan  adalah  nilai  tukar  rupiah terhadap mata uang asing
e. Komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah

## Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  merupakan  sumber pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  APBN untuk  mendukung  pelaksanaan  kewenangan pemerintah  daerah  dalam  mencapai  tujuan pemberian  otonomi  kepada  daerah,  yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakekatnya  mencakup  pembagian  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  secara  proporsional,  demokratis,  adil, dan transparan  dengan memperhatikan potensi,  kondisi,  dan  kebutuhan  daerah (Mardiasmo, 2006). Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Engan  demikian,  perimbangan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  adalah  merupakan  suatu  sistem  yang menyeluruh  dalam  rangka  penyelenggaraan asas  desentralisasi,  dekonsentrasi,  maupun tugas pembantuan.
Dari pengertian perimbangan keuangan tersebut  mengandung  cakupan  pengertian yang cukup luas, yaitu: (1) bahwa pelaksanaan otonomi  daerah  ingin  mewujudkan  dalam suatu  bentuk  keadilan  horisontal  maupun vertikal, dan (2) berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan  pemerintahan  (dari  sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya pemerintahan (dari sisi keuangan) yang  lebih  baik  menuju  terwujudnya clean government dan good governance .
Dana perimbangan ini merupakan salah satu  sumber  dana  pembiayaan  pemerintah daerah  yang  berasal  dari  alokasi  pemerintah. Dalam  mengalokasikan  pembiayaan  ini,  agar
sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  di daerah,
pemerintah pusat
harus memperhatikan  kondisi  keuangan  masing- masing  daerah,  sehingga  alokasi  pembiayaan ini  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan daerah.  Tujuan  pemerintah  pusat  mentransfer dana kepada pemerintah daerah yaitu:
a. Sebagai  tindakan  nyata  untuk  mengurangi ketimpangan  pembagian  “kue  nasional”,
baik vertikal maupun horozontal b. Suatu  upaya  untuk  meningkatkan  efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan
dibidang  pengelolaan keuangan  negara dan agar  manfaat  yang  dihasilkan  dapat dinikmati  oleh  rakyat  di  daerah  yang bersangkutan Dana  perimbangan  dapat  diklasifi- kasikan sebagai berikut:
a. Dana Bagi Hasil Dalam  Undang-Undang  Nomor  33 tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil dilaksanakan dengan  prinsip  menurut  sumbernya,  dalam arti  bahwa  bagian  daerah  atas  penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil.  Prinsip  tersebut  berlaku  untuk semua  komponen  dana  bagi  hasil,  kecuali dana bagi hasil perikanan yang dibagi sama rata  ke  seluruh  kabupaten/kota.  Selain  itu, penyaluran  dana  bagi  hasil  baik  pajak maupun  sumber  daya  alam  dilakukan berdasarkan  realisasi  tahun  berjalan.  Dana bagi  hasil  terdiri  dari:  (1)  dana  bagi  hasil yang  bersumber  dari  pajak  bumi  dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,  dan  pajak  penghasilan  pasal  25 dan  pasal  29  wajib  pajak  orang  pribadi dalam  negeri  dan  pajak  pengahasilan  pasal 21,  (2)  dana  bagi  hasil yang  bersumber  dari sumber  daya  alam  yaitu  kehutanan, pertambangan umum,
perikanan,
pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

## Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
b. Dana Alokasi Umum Dana  Alokasi  Umum  merupakan komponen terbesar dalam dana
perimbangan  dan  peranannya  sangat strategis  dalam  menciptakan  pemerataan dan  keadilan  antar  daerah.  Proporsinya yang  cukup  besar  dan  kewenangan pemanfaatan  yang  luas  sekaligus  akan memberikan  makna  otonomi  yang  lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah. Dana  Alokasi  Umum  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antar  daerah  untuk  membiayai kebutuhan  pengeluarannya  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Alokasi Umum  merupakan  sumber  penerimaan kedua daerah dari dana perimbangan. Dana Alokasi  Umum  merupakan  komponen terbesar  dalam  dana  perimbangan  dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah.  Proporsinya  yang  cukup  besar  dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang  lebih  nyata  bagi  pelaksanaan pemerintah daerah.
Tujuan  dari  pengalokasian  Dana Alokasi  Umum  yaitu  pemerataan  dengan memperhatikan  potensi  daerah,  keadaan geografis,  jumlah  penduduk  dan  tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah  yang  belum  berkembang  masih dapat diperkecil.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  33 tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  membagi  Dana  Alokasi  Umum menjadi  dua  komponen  yaitu:  (1)  Alokasi Dasar,  yaitu  proses  anggaran  untuk membayar  gaji  pegawai  negeri  sipil    di daerah,  dan  (2)  Celah  Fiskal,  yaitu kebutuhan  fiskal  daerah  dikurangi  oleh kapasitas fiskal daerah.
Dalam  rangka  terciptanya  objektivitas dan  keadilan  dalam  pembagian  Dana Alokasi Umum kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota maka penetapan formula  distribusi  Dana  Alokasi  Umum
ditetapkan  oleh  Dewan  Pertimbangan Otonomi  Daerah  (DPOP)  yang  anggotanya Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri  Keuangan  dan  Pembinaan  BUMN, Sekretaris  Negara,  Menteri  lain  sesuai kebutuhan,  perwakilan  asosiasi  pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD).
c. Dana Alokasi Khusus Dalam  Undang-Undang  Nomor  33 tahun  2004  tentang  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  menyebutkan  bahwa  pengertian Dana  Alokasi  Khusu  yaitu  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai dengan  prioritas  nasional.  Dana  Alokasi Khusus  dimaksudkan  untuk  membantu membiayai  kegiatan-kegiatan  khusus  di daerah  tertentu  yang  merupakan  urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya  untuk  membiayai  sarana  dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum  mencapai  standar  tertentu  untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
DAK  termasuk  didalamnya  40%  dari dana  reboisasi.  Berbeda  dengan  Dana  Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum,
kewenangan  dalam  pengalokasian  Dana Alokasi  Khusus  relatif  terbatas  karena dana tersebut  pada  dasarnya  diakitkan  dengan pembiayaan  kegiatan  tertentu  termasuk kegiatan reboisasi. Dana tersebut dimaksudkan  untuk  mebiayai  kebutuhan yang  tidak  dapat  diperkirakan  sebelumnya dengan  menggunakan  rumus  Dana  Alokasi Umum,  serta  pembiayaan  proyek  yang merupakan komitmen prioritas nasional.
Dana  Alokasi  Khusus  per  daerah ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  paling  lambat  2  minggu  setelah Undang-Undang
APBN
ditetapkan.
Petunjuk  teknis  penggunaan  Dana  Alokasi Khusus  ditetapkan  paling  lambat  2  minggu setelah  penetapan  Dana  Alokasi  Khuuss oleh  Menteri  Keuangan.  Daerah  penerima
Dana Alokasi  Khusus  wajib  mencantumkan alokasi  dan  penggunaan  Dana  Alokasi Khusus  di  dalam  APBD.  Penggunaan  Dana Alokasi  Khusus  dilakukan  sesuai  dengan petunjuk  teknis  penggunaan  Dana  Alokais Khusus.  Dana  Alokasi  Khusus  tidak  dapat digunakan  untuk  mendanai  kegiatan administrasi,  penyiapan  kegiatan  fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.
d. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Sumber  pendapatan  daerah  lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya  yang  diperoleh  secara  sah  oleh pemerintah  daerah.  Dibanding  dengan Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1999, Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2004 menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu: (1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan,  (2)  jasa  giro,  (3)  pendapatan bunga,  (4)  penerimaan  atas  tuntutan  ganti rugi  kentungan  daerah,  (5)  penerimaan komisi,  potongan  ataupun  bentuk  lain sebagai  akibat  dari  penjualan,  pengadaan barang, dan jasa oleh daerah, (6) penerimaan keuangan  dari  selisih  nilai  tukar  rupiah terhadap  mata  uang  asing,  (7)  pendapatan denda  atas  keterlambatan  pelaksanaan pekerjaan,  (8)  pendapatan  denda  pajak,  (9) pendapatan denda retribusi, (10)
pendapatan  hasil  eksekusi  atas  pinjaman, (11)  pendapatan  dari  pengembalian,  (12) fasilitas  sosial  dan  umum,  (13)  pendapatan dari  penyelenggaraan  pendidikan  dan pelatihan, (14) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. Lain-lain pendapatan yang sah menurut  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004  yaitu  seluruuh  pendapatan  daerah selain  Pendapatan  Asli  Daerah,  dana perimbangan,  yang  meliputi  hibah,  dana darurat,  dan  lain-lain  pendapatan  yang ditetapkan pemerintah.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, lain-lain  pendapatan  yang  sah  dapat dikelompokkan  beberapa  jenis  pendapatan yang mencakup hal sebagai berikut.
1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok
masyarakat/perorangan,  dan  lembaga luar negeri yang tidak mengikat
2. Dana  darurat  dari  pemerintah  dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
3. Dana  bagi  hasil  pajak  dari  provinsi kepada kabupaten/kota
4. Dana  penyesuaian  dan  dana  otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lain.

## Anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan  daerah  yang  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 yang merupakan rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan daerah  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD).  Penyusunan  APBD memperhatikan  adanya  keterkaitan  antara kebijakan  perencanaan  dengan  penganggaran oleh  pemerintah  daerah  serta  sinkronisasi dengan  berbagai  kebijakan  pemerintah  pusat dalam  perencanaan  dan  penggaran  negara. Pada  era  orde  lama,  definisi  APBD  yaitu rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk jangka  waktu  tertentu,  dalam  waktu  mana badan  legislatif  memberikan  kredit  kepada badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan guna  kebutuhan  rumah  tangga  daerah  sesuai dengan  rancangan  yang  menjadi  dasar penetapan  anggaran,  dan  yang  menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.
Dalam  Kepmendagri  Nomor  29  tahun 2002  dijelaskan  bahwa  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  adalah  suatu  rencana keuangan  tahunan  daerah  yang  ditetapkan berdasarkan  peraturan  daerah  tentang  APBD. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu  sistem  anggaran  yang  mengutamakan

## Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
upaya  pencapaian  hasil  kerja  atau  output  dari perencanaan  alokais  biaya  atau  input  yang ditetapkan.  Selanjtnya  dikatakan  bahwa pemerintah  daerah  bersama-sama  DPRD menyusun  arah  dan  kebijakan  umum Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum  yang  disepakati  sebagai  pedoman dalam penyusunan APBD.
Klasifikasi APBD
berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Pendapatan  daerah  yaitu  hal  daerah yang  diakui  sebagai  penambah  nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun bersangkutan  dan  tidak  perlu  dibayar kembali  oleh  daerah.  Pendapatan  daerah meliputi  semua  penerimaan  uang  melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas  dana.  Pendapatan  daerah  meliputi: Pendapatan Asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah.
b. Belanja Daerah Belanja daerah meliputi semua pengeluaran  uang  dari  rekening  kas  umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu tahun  anggaran  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dalam Permendagri  Nomor  13  tahun  2006  belanja daerah  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga yaitu:
1. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib Klasifikasi  belanja  menurut  urusan wajib  mliputi:  pendidikan,  kesehatan, pekerjaan  umum,  perumahan  rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup,  kependudukan  dan  catatan  sipil, pemberdayaan  perempuan,  keluarga berencana  dan  keluarga  sejahtera,  sosial, tenaga  kerja,  koperasi  dan  usaha  kecil dan  menengah,  penanaman  modal, kebudayaan,  pemuda  dan  olahraga, kesatuan  bangsa  dan  politik  dalam negeri, pemerintahan umum,
kepegawaian,  pemberdayaan  masyarakat desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika.
2. Klasifikasi  belanja  menurut  urusan pilihan Klasifikasi  belanja  menurut  urusan pilihan  meliputi:pertanian,  kehutanan, energi  dan  sumber  daya  mineral, pariwisata,  kelautan  dan  perikanan, perdagangan, perisdustrian, dan transmigrasi.
3. Klasifikasi  belanja  menurut  urusan pemerintahan, organisasi, fungsi program dan kegiatan, serta jenis belanja Belanja  daerah  ini  meliputi:  (1) belanja  tidak  langsung,  merupakan belanja  yang  tidak  memiliki  keterkaitan secara  langsung  dengan  pelaksanaan program  dan  kegiatan  yang  meliputi: belanja  pegawai,  bunga,  subsidi,  hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,  dan  belanja  tak  terduga,  (2) belanja  langsung,  merupakan  belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung  dengan  program  dan  kegiatan yang  meliputi:  belanja  pegawai,  belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
c. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan merupakan setiap penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  yang bersangkutan  maupun  pada  tahun-tahun anggaran  berikutnya.  Pembiayaan  daerah adalah  transaksi  keuangan  pemerintah daerah  yang  dimaksudkan  untuk  menutup defisit  atau  untuk  memanfaatkan  surplus APBD. Pembiayaan daerah menurut Permendagri  Nomor  13  tahun  2006  terdiri dari penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Dalam  Permendagri  Nomor  13  tahun 2006  menyebutkan  bahwa  penerimaan pembiayaan  daerah  meliputi:  sisa  lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana  cadangan,  penerimaan  pinjaman daerah,  hasil  penjualan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan,  penerimaan  kembali pemberian  pinjaman,  dan  penerimaan
piutang  daerah.Sedangkan  pengeluaran pembiayaan  meliputi:  pembentukan  dan cadangan,  penyertaan  modal  (investasi) pemerintah  daerah,  pembayaran  utang pokok  yang  jatuh  tempo,  dan  pemberian pinjaman daerah.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Belanja Daerah
Studi  tentang  pengaruh  pendapatan daerah  terhadap  pengeluaran  daerah  sudah banyak  dilakukan,  sebagai  contoh  penelitian yang  pernah  dilakukan  oleh  Prakosa  2004, Halim  2003  menyatakan  pendapatan  akan mempengaruhi  anggaran  belanja  pemerintah daerah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah  akan  disesuaikan  dengan  perubahan dalam  penerimaan  pemerintah  daerah,  atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.
Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk  mewujudkan  kemandirian  daerah, Pemerintah  Daerah  mempunyai  kewena-ngan untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar  aspirasi  masyarakat  (UU  32/2004). Kemampuan  daerah  untuk  menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangattergantung
pada kemampuan merealisasikan  potensi  ekonomi  tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu  menciptakan  perguliran  danauntuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Colombatto  dalam  Syukriy  dan  Halim
(2003) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif danlegislatif dalampengalokasian spread Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  kedalam  belanja  sektoral. Alokasi  untuk  infrastruktur  dan  DPRD mengalami kenaikan, tapialoka siuntuk pendidikan  dan  kesehatan  justru  mengalami penurunan.  Menduga power legislatif  yang sangat besar menyebabkan diskresiatas penggunaan spread PAD  tidaksesuai  dengan preferensi publik.
Melihat  beberapa  hasil  penelitian  diatas telah  menunjukan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan  penting  bagi  sebuah  daerah dalam
memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan  Asli    Daerah  ini  sekaligus dapat  menujukan  tingkat  kemandirian suatu  daerah.Semakin  banyak  Pendaptan Asli  Daerah  yang  didapat  semakin memungkinkan daerah tersebut untukmemenuhi  kebutuhan  belanjanya sendiri  tanpa  harus  tergantung  pada Pemerintah  Pusat,  yang  berarti  ini menunjukan  bahwa  Pemerintah  Daerah tersebut  telah  mampu  untuk  mandiri, danbegitujugasebaliknya.
Pendapatan  Asli    Daerah  berpe- ngaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan  dalam  menentukan  kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahdan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan  taraf  kesejahteraan  rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah
Sumberanggaran  dalam  belanja  daerah selain  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  dana perimbangan  dari  pemerintah  pusat.  Sehingga dana  perimbangan  ini  memiliki  keterkaitan dengan  belanja  daerah.  Pernyataan  tersebut berdasar  kepada  penelitian  yang  dilakukan Halim  (2003)  yang  menenukan  bukti  empiris bahwa  dalam  jangka  panjang  transfer pemerintah  pusat  berpengaruh  terhadap belanja  daerah  dan  pengurangan  jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan belanja daerah. Hasil tesebut sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Rachmayani  2010  yang memberi  kesimpulan  dalam  penelitiannya  di

## Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  bahwa  dana perimbangan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. H 2 :  Belanja  darerah  berpengaruh  positif terhadap belanja daerah

## METODE  PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa  Tengah  tahun  2016.  Objek  yang  diteliti adalah  hasil  laporan  keuangan  pemerintah kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah tentang  Pendapatan  Asli  Daerah,  dana perimbangan, dan belanja daerah dalam bentuk laporan  tahunan  yaitu  tahun  2016.  Lapporan keuangan  selama  tahun  ini  dijadikan  sampel dalam penelitian

## Definisi Operasional

## Belanja Daerah
Belanja daerah yaitu semua pengeuaran rekening  kas  umum  yang  mengurangi  ekuitas dana  lancar,  yang  merupakan  kewajiban daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  yang  tidak akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh daerah.  Data  belanja  daerah  diambil  dari Laporan  Realisasi  Anggaran  akun  belanja daerah.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu  semua penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber ekonomi  asli  daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan  usaha  daerah  guna  memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah.  Data  Pendapatan  Asli  Daerah diambil dari Laporan Realisasi Anggaran akun Pendapatan Asli Daerah.

## Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  yaitu  dana  yang bersumber  dari  penerimaan  APBN  yang dialokasikan daerah untuk membiayai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi. Data dana perimbangan diambil
dari  Laporan  Realisasi  APBD  akun  dana perimbangan.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini dilakukan melaui pendekatan  ilmiah  dengan  menggunakan struktur teori untuk membangun satu atau dua lebih  hipotesis  yang  membutuhkan  pengujian secara  kualitatif  dan  statistika.  Penelitian  ini melihat  pengaruh  Pendapatan  Aasli  Daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah dan melakukan penafsiran dimasa mendatang. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  uji hipotesis yang mengambil sampel dari populasi dan  menetapkan  kriteria  sesuai  dengan  tujuan penelitian.
Teknik pengumpulan data yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  berupa  Laporan  Keuangan  Realisasi Anggaran  mengenai  realisasi  Pendapatan  Asli Daerah,  reslisasi  dana  perimbangan,  dan relisasi  belanja  daerah.  Sumber  data  tersebut diperoleh  dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  yang  sudah  diaudit  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan.
Sebelum  dilakukan  pengujian  dengan analisis  regresi  terlebih  dahulu  dilakukan  uji kevalidan  data  dengan  berbagai  uji  asumsi klasik agar dapat dilakukan sesuatu kesimpulan  yang  benar.  Setelah  itu  data dianalisis  menggunakan  regresi  berganda untuk  menguji  pengaruh  variabel-variabel independen  terhadap  variabel  dependen. Persamaan  regresi  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu:
Y = a + b 1 X 1 + B 2 X 2 + e
Dimana: Y   :  Belanja Daerah X1  :  Penpadatan Asli Daerah X2  :  Dana Perimbangan b  :  Koefisien Regresi
e  :  Error

## Uji F
Uji  F  pada  dasarnya  menunjukkan apakah
semua variable independent
dimasukkan  dalam  model  pengaruh  secara bersama-sama  terhadap  variabel  dependent.
Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah fixed atau belum,dengan  ketentuan  bahwa  jika  ρ value <(α)= 0,05 dan F hitung> F tabel, berarti model tersebut fixed dan  bias  digunakan  untuk menguji hipotesis.

## Uji t
Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh secara  parsial  antara  variabel  independent terhadap  variabel  dependent  dengan  variabel lain  dianggap  konstan,  dengan  asumsi  bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari  hasil  analisa  regresi  menunjukkan  kecil dari  α  =  5%,  berrati  terdapat  pengaruh  antara variabel independent terhadap variabel dependent.  Kriteria  pengujiannya  adalah sebagai berikut:
a. Jika t hitung > t tabel, atau α < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak.
b. Jika t hitung < t tabel, atau α > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima.

## HASIL ANALISIS  DAN PEMBAHASAN

## Koefisien Determinasi
Nilai Adjusted  R  Square 0,353.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  PAD  dan  dana perimbangan  berpengaruh  terhadap  belanja daerah  sebesar  35,3%  sedangkan  64,7%  dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

## Uji F
Dari hasil pengolahan data dengan uji F (ANNOVA)  didapat  nilai  F  hitung  10,261 dengan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05.  Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka model regresi yang digunakan sudah sesuai, sehingga dapat  digunakan  untuk  mempresiksi  variabel- variabel penelitian.
Uji t Hipotesis pertama adalah PAD
bepengaruh  signifikan  positif  terhadap  belanja daerah.  Nilai  t  hitung  untuk  variabel  PAD sebesar  4,497  dan  nilai  signifikansi  sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja
daerah.  Dengan  demikian  hipotesis  pertama yang  menyatakan  bahwa  PAD  berpengaruh positif terhadap belanja daerah diterima.
Hipotesis kedua adalah dana perimbangan  berpengaruh  positif  terhadap belanja  daerah.  Nilai  t  hitung  untuk  variabel dana  perimbangan  sebesar  2,471  dan  nilai signifikansi  0,019  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  dana  perimbangan  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Dengan demikian  hipotesis  kedua  yang  menyatakan bahwa  dana  perimbangan  berpengaruh  positif terhadap belanja daerah diterima.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasan kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan  di  daerah.  Berdasarkan  pada potensi  yang  dimiliki  masing-masing  daerah, peningkatan  dalam  penerimaan  PAD  ini  akan dapat  meningkatkan  kemampuan  keuangan daerah.
Kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya  akan  memperbesar  defisit.  Hal  ini disebabkan karena
PAD merupakan pendapatan  yang  diperoleh  dari  hasil  daerah itu  sendiri,  misalnya  hasil  pajak  daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan dari  laba  perusahaan  daerah  dan  lain-lain pendapatan  yang  sah.  Sesuai  dengan  hasil penelitian  ini,  maka  semaki    n  besar Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diperoleh  maka akan  semakin  besar  pula  dana  yang  harus disalurkan  lewat  belanja  daerah  untuk melakukan  aktivitas  pemerintah  dan  program- program pembangunan daerah.

## Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Pengaruh  Dana  Perimbangan terhadap

## Belanja Daerah
Dana  perimbangan  merupakan  sumber pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  APBN yang  mendukung  pelaksanaan  kewenangan pemerintah  daerah  dalam  mencapai  tujuan pemberian  otonomi  kepada  daerah,  yaitu terutama  untuk  peningkatan  pelayanan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  dana  perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.  Peningkatan  dana  perimbangan  akan meningkatkan  belanja  daerah.  Dalam  hal  ini kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  jangka pendek disesuaikan dengan dana perimbangan yang diterima.
Keterkaitan  sangat  erat  antara  transfer dari  pemerintah  pusat  dengan  belanja  daerah. Halim  2003  mengemukakan  bukti  empiris bahwa  dalam  jangka  panjang  transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Pengurangan jumlah
transfer dapat
menyebabkan  penurunan  dalam  pengeluaran belanja daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. PAD bepengaruh signifikan positif terhadap belanja  daerah  artinya  jika  PAD  meningkat maka belanja daerah juga meningkat.
b. Dana  perimbangan  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  belanja  daerah  artinya jika  dana  perimbangan  meningkat  maka belanja daerah juga meningkat.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  diatas,  peneliti memberikan  saran  bagi  Pemeirntah  Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
a. Diharapkan  untuk  meningkatkan  PAD  agar semakin  besar  dana  yang  digunakan  untuk belanja  daerah  yang  diperoleh  dari  sumber ekonomi daerah sendiri, bukan
mengharapkan dana dari pemerintah pusat b. Dana  perimbangan  merupakan  sumber pendapatan utama untuk membiayai belanja
daerah.  Harus  disadari  bahwa  tidak  semua pengeluaran  yang  direncanakan  penting dilakukan.  Pemerintah  daerah  seharusnya menguji  belanja  yang  terjadi,  barangkali terdapat  pengeluaran  yang  perlu  dikurangi atau tidak usah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  I.  (2001). Akuntansi  Sektor  Publik  di Indonesia . Yogyakarta : BPFE.
Halim,  A.  (2004). Akuntansi  Keuangan  Daerah . Jakarta : Salemba Empat.
Mardiasmo.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo.  (2002). Otonomi  dan  Manajemen Keuangan  Daerah .  Yogyakarta  :  Penerbit Andi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005
tentang Dana Perimbangan. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah