## Mencari Pemimpin Negarawan Membagun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2024 Menuju Indonesia Emas

## Hadi Karyono, Krismiyarsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang hadi-karyono@untagsmg.ac.id
Published: 01/02/2023
How to Cite:
Karyono, H.,  Krismiyarsi. (2023). Mencari Pemimpin  Negarawan Membagun Demokrasi Berkeadaban  Dan  Dinamika  Pemilihan Umum  Presiden  2024  Menuju  Indonesia  Emas. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen dan  Mahasiswa. 17 (1), Pp 42-49. https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.42-49

## Abstract
Besides having been ordered by God Almighty, the statesman leader was also not formed immediately. A statesman leader  will  always  place  professionalism  and  morals  as  the  main  standard.  Leaders  of  statesmen  whose  policies depart from the collective interests of the people and minimize the domination of collegial interests originating from the group interested sts and encouragement. Leaders of statesmen never mathe  ke empty promises. If you promise, the  promithe  se  is  a  debt  that  will  be  accounted  for  vertically  and  horizontally.  General  elections  are  one  of  the vehicles for democracy as a manifestation of people's sovereignty. From the above expectations, we should  be able to build a civilized democracy, a naresearchocracy that brings goodness and dignity and welfare to society (welfare state), far from SARA intrigues or identity politics. The role of the younger generation as the future leadership relay must be positioned, seated, and understood about future statesman leadersingle-spacedf 11-pointl parties is not only to produce a political leader but also to be able to produce a statesman leader.
Keywords: Statesman Leaders; Civilized Democracy; Elections.

## I. PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  sebagai  wahana  demokrasi perwujudan kedaulatan ditangan rakyat sebagaimana  telah  ditegaskan  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 pasal  1  ayat  (2)  “Kedaulatan  berada  di  tangan rakyat  dan  sepenuhnya  dilaksanakan  berdasarkan Undang-Undang  Dasar”.  Selanjutnya  Undang- Undang  Dasar  mengaturnya  dalam  BAB  VIIB tentang  Pemilihan  Umum  yaitu  pasal  22  E  ayat (1-5) (Latipah Nasution, 2017).
Pengertian  demokrasi  berasal  dari  dua  kata, yaitu  demos  yang  berarti  rakyat,  dan  kratos  yang berarti  pemerintahan  sehingga  dapat  diartikan sebagai  pemerintahan  yang  berasal  dari  rakyat, oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat  sebagaimana  yang diungkapkan  oleh  Abraham  Lincoln.  Demokrasi memberikan  kesempatan  perubahan  karena  dapat menjawab  persoalan  masyarakat  yang  berubah- ubah. Demokrasi merupakan bentuk
pemerintahan  yang semua  warganya memiliki hak yang  sama  dalam  setiap  pengambilan  keputusan yang  menyangkut  hidup  mereka  sebagai  warga Negara. (Dwi  Sulisworo,  Tri  Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, 2012).
Pemilu  merupakan  suatu  mekanisme  suksesi kekuasaan  politik  secara  damai.  Legitimasi kekuasaan  seorang  pemimpin  atau  partai  politik tertentu  tidak  diperoleh  dengan  cara  kekerasan. Namun  kemenangan  terjadi  karena  dukungan suara  mayoritas  rakyat  yang  didapat  melalui pemilu  secara  fair.  Demokrasi  memberikan  ruang kebebasan  bagi  individu  untuk  menentukan  siapa pemimpinnya (Mudiyati Rahmatunnisa, 2017) Seorang  pemimpin  negarawan  akan  lebih meletakkan  profesionalisme  dan  moral  sebagai standar  utama.  Kebijakannya  berangkat  dari kepentingan  kolektif  rakyat  dan  meminimalkan dominasi  kepentingan  kolegial  yang  bersumber kepentingan  dan  dorongan  kelompok.  Sosok

## E-ISSN: 2621-3737
negarawan  tak  pernah  berjanji  pepesan  kosong. Jika  berjanji,  janjinya  adalahutang  yang  akan dipertanggung  jawabkan  secara  vertikal  dan horizontal.  Baginya,  amanah  sebagai  seorang pemimpin  harus  membawa  kesejahteraan  dan kedamaian  bagi  umat  manusia  dan  makhluk ciptaan-Nya.  Indonesia  Emas  2045  adalah  suatu upaya  dalam  membangun  generasi  emas  dimana sebuah  konsep  penerapan  untuk  menyiapkan suatu generasi penerus bangsa Indonesia pada100 tahun emas Indonesia merdeka antara tahun  1945 sampai  tahun  2045.  Generasi  Emas  adalah generasi  masa  depan  sebagai  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  perlu  mendapat  perhatian serius  dalam  era  globalisasi  saat  ini  karena generasi  emas  mempunyai  peran  yang  sangat strategis dalam mensukseskan pembanguan nasional.  Generasi  emas  merupakan  generasi penerus  bangsa  yang  sangat  produktif,  sangat berharga  dan  sangat  bernilai,  sehingga  perlu dikelola  dan  dimanfaatkan  dengan  baik  agar berkualitas menjadi insan yang berkarakter, insan yang  cerdas,  dan  insan  yang  kompetitif,  dan  siap menjadi  pemimpin  negarawan.  Tujuan  dalam penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimanakah mencari  pemimpin  negarawan  melalui  pemilihan umum  Presiden  2024  yang  demokratis  dan berkeadaban  dalam  upaya  menuju  Indonesia emas.

## II. METODE
Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif.  Subjek  penelitian yang  diteliti  oleh  peneliti  antara  adalah  fenomena tentang  masalah  mencari  pemimpin  negarawan korelasinya  dengan  pemilu  demokratis  yang berkeadaban  dan  Indonesia  emas.  Sikap  dan pandangan  generasi  muda  terhadap  pemimpin masa  depan  adalah  penentuan  strategis  untuk Indonesia  emas.  Sehingga  generasi  muda  harus diletakkan,  didudukan  dan  disiapkan  dalam menyongsong  Indonesia  emas.  Pengumpulan  data untuk  penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan teknik  observasi  dokumen  yang  sudah  ada/di- publish,  seperti  jurnal,  buku-buku,  dan  internet yang  mendukung.  Peneliti  melakukan  pencarian dokumen  yang  diperlukan,  kemudian  diobservasi untuk  diambil  datanya  kumudian  dianalisis  demi mendapatkan  kesimpulan  dan  hasil (Sugiyono, 2014) .

## III. HASIL PENELITIAN
Dalam  pembahasan  ini  ada  beberapa  kata kunci  yang akan kita  uraikan yakni:  (1) pemimpin negarawan,  (2)  demokrasi  berkeadaban,  (3) pemilihan umum Presiden dan (4) Indonesia emas. Dalam konteks pemimpin negarawan, bagaimanakah  korelasinya  dengan  pemilihan umum demokratis yang berkeadaban dalam pemilu Presiden  menuju  Indonesia  emas.  Dalam  analisis penelitian  ini,  peneliti  akan  mengupas  pemilihan umum  sebagai  sarana  demokrasi  untuk  mencari pemimpin  negarawan,  sebagai  negara  yang  sudah maju  seharusnya  menjunjung  tinggi  peradaban, yaitu  pemimpin  yang  bertarung  dalam  pemilihan umum  secara  fair,  clean  dan  clear,  dengan mengedepankan program pembangunan berkelanjutan,  jauh  dari  politik  SARA  atau  politik identitas.
1. Pemimpin Negarawan Bagaimanakah  mencari  pemimpin  negarawan, secara  substansial  tipikal  sosok  pemimpin  yang negarawan  dan  sosok  pemimpin  politikus  akan memiliki dampak yang jauh berbeda. Tipikal sosok pemimpin  yang  berkarakter  negarawan  adalah sosok  pemimpin  yang  memiliki  sifat  mengayomi dan  memikirkan  masa  depan  bangsa  untuk menitipkan  kecemerlangan  pada  generasi  muda yang  akan  datang.  Sosok  pemimpin  negarawan adalah  memiliki  idealisme  yang  kokoh  dengan harga diri yang terjaga dan konsinten. Kehadirannya  bagai  seorang  “Father”  yang mengantarkannya  menjadi  sosok  sorang  yang bijaksana  dan  berpikir  visioner  untuk  membangun masa  depan  peradaban  yang  elegan  kepada  anak cucunya. (Samsul Nizar, 2015) Untuk mencapai visi, misi ini, kehadiran sosok pemimpin negarawan  senantiasa  merangkul,  mengayomi seluruh  kekuatan  tanpa  melihat  perbedaan  untuk mencapai  maksud  yang  dicita-citakan,  yaitu kebahagiaan  dan  kedamaian  bagi  seluruh  umat. Seluruh  tindakan  dan  kebijakannya  berasal  dari sebuah pemikiran yang mendalam dan pertimbangan yang matang. Kematangan pemikirannya  ini  terlihat  dari  pandangannya  yang jauh  ke  depan  untuk  membangun  kecemerlangan peradaban  yang  akan  dititipkan  pada  generasi muda  yang  akan  datang.  Contoh  sosok  negarawan yang  teruji  oleh  zaman  adalah  seperti  Muhammad Rasulallah  SAW,  Khalifaturrasyidin,  atau  Umar bin  Abdul  Aziz.  Seorang  pemimpin  negarawan akan  senantiasa  lebih  meletakkan  profesionalisme
dan  moral  sebagai  standar  utama.  Kebijakannya berangkat  dari  kepentingan  kolektif  rakyat  dan menjauhkan serta meminimalkan dominasi kepentingan kolegial yang bersumber kepentingan dan  dorongan  kelompok.  Sosok  negarawan  tak pernah  berjanji  tidak  ditepati.  Jika  berjanji, janjinya  adalah  hutang  yang  akan  dipertanggung jawabkan secara vertikal dan horizontal. Baginya, amanah sebagai seorang pemimpin harus membawa  kesejahteraan  dan  kedamaian  bagi umat manusia dan seluruh makhluk ciptaan-NYA.
Berbeda  dengan  tipikal  sosok  pemimpin politikus yang mana hanya berorientasi memikirkan kepentingannya sesaat demi teraihnya tujuan pribadi dan komunitas politiknya yang  terbatas.  Meminjam  istilah  A  Syafie Ma’arif,  dengan  sebutan  “politikus  rabun  ayam” pemilu  yang  lalu  banyak  yang  hanya  melihat sesuatu  yang  berada  di  depan  mata  dengan  jarak pendek,  tapi  tak  mampu  melihat  sesuatu  yang jauh  ke  depan. (Arie  Sunaryo,  2014) Pandangan tipikal  pemimpin  berkarakter  politikus  hanya mengedepankan  diri  dan  kolegial  primordial. Programnya  hanya  mampu  menjadi  lip  service yang  memperindah  tapi  tak  menyehatkan, janjinya  adalah  bualan  kata  mutiara  yang  sulit diartikan dan direalisasikan, aktualisasi kerja yang dirumuskan  hanya  menguntungkan  sekelompok orang  atau  segelintir  orang  yang  manfaatnya  tak mampu  menyeruak  lebih  luas,  senyumnya merupakan bagian tebaran penderitaan bagi umat, kebijakannya hanya untuk membuat mimpi orang banyak  yang  tak  pernah  terwujud  dalam  alam kenyataan, politik yang diterapkan lebih mengedepankan  “politik  belah  bambu”,  dan penegakan  supremasi  hukum  hanya  menganut filosofi pisau bermata tunggal.
Mencari  pemimpin  negarawan  tidak  lepas  dari peran  partai  politik  sebagai  peserta  pemilu,  baik pemilihan  umum  presiden  maupun  pemilihan legislative  yang  dipilih  secara  demokrasi.  Secara etimologis,  demokrasi  berasal  dari  kata  Yunani demos  berarti  rakyat,  dan  kratos/kratein  berarti kekuasaan/berkuasa.  Demokrasi  berarti  rakyat berkuasa  atau  government  by  the  people (Budiardjo,  2007) Dalam  kaitannya  dengan negara,  Amir  Machmud  sebagaimana  dikutip Moh.  Mahfud  MD (Mahfud  M.  D,  2000) mengemukakan  bahwa  negara  demokrasi  adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak  dan  kemauan  rakyat,  atau  jika  ditinjau
dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian  negara  yang  dilakukan  oleh rakyat  sendiri  atau  atas  persetujuan  rakyat  karena kedaulatan berada di tangan rakyat 2. Membangun Demokrasi Berkeadaban Perwujudan  demokrasi  berkedaulatan  rakyat dari  waktu  ke  waktu  selalu  mendapatkan  ujian dalam  setiap  suksesi  kepemimpinan  lima  tahunan. Dinamika  politik  mutakhir  terjadi  karena  sikap saling  menghargai  dan  menghormati  mulai tergerus  oleh  ego  dan  kepentingan  jangka  pendek. Untuk  itu,  membangun  demokrasi  tidak  boleh berhenti  pada  hal-hal  yang  bersifat  prosedural, tetapi  secara  substansi  harus  membawa  perubahan nilai, pola pikir, dan perilaku. (Simanjuntak, 2016) Kita  harus  mampu  membangun  demokrasi  yang berkeadaban,  yakni  demokrasi  yang  membawa kebaikan dan keluhuran martabad. Bukan demokrasi yang membawa benih-benih perpecahan bagi keutuhan bangsa.
Bangunan fundamental demokrasi di Indonesia tidak  akan  tumbuh  kuat  tanpa  penegakan  hukum dan  pemahaman  terhadap  filosofi  kehidupan berbangsa dan bernegara untuk saling menghormati  dan  menghargai  setiap  perbedaan antar  komponen  bangsa.  Pedoman  nilai-nilai tersebut  menjadi  kunci  dalam  menjaga  semangat ke-Indonesiaan  yang  berbhineka  tunggal  ika  ini. Kedewasaan  berpolitik  harus  mesti  menjadi penuntun  kehidupan.  Kita  tidak  boleh  terjebak dalam  hiruk  pikuk  politik  media  sosial  yang terkadang  penuh  dengan  manipulasi  dan  ujaran kebencian  serta  berbagai  berita  hoax.  Perbedaan dan sikap politik tak boleh membelah anak bangsa pada  perpecahan,  perbedaan  harus  menjadi semangat kekuatan dalam memantapkan kebhinekaan  dan  kemajemukan.  Sebab,  politik pada  hakikatnya  adalah  upaya  untuk  membangun konsensus demi kehidupan bersama yang menjamin  rasa  aman,  adil,  dan  membawa kemaslahatan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Politik  yang  tumbuh  baik  akan  linier  dengan  hal- hal  positif.  Sementara  politik  yang  penuh  dengan ancaman,  kebencian  dan  pembunuhan  karakter hanya akan melahirkan keburukan.
Peranan partai politik sebagai wadah partisipasi  politik  warga  negara  harus  terus ditingkatkan.  Partai  politik  perlu  memberikan perhatian pada fungsi pendidikan politik masyarakat,  partai  politik  hendaknya  tidak  hanya mengejar  kekuasaan  semata,  tapi  lupa  untuk
melakukan  pendidik  masyarakat  supaya  lebih dewasa  dalam  berpoitik.  Lebih  dari  itu  partai politik  harus  hadir  di  tengah  masyarakat  untuk memberi  solusi  berbagai  permasalahan  bangsa dan negara berkaitan dengan pendidikan politik.
Negara  Indonesia  yang  berbhineka  tunggal ika  yang  menerima  Pancasila  sebagai  suatu kebenaran  dalam  demokrasi  beradab,  oleh  karena itu  toleransi  diperlukan  dalam  mendukung terciptanya  demokrasi  beradab  ini.  Demokrasi yang beradab adalah demokrasi yang mendasarkan  Pancasila  sebagai  sumber  dari segala sumber hukum yang kemudian dituangkan lebih  lanjut  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun 1945 pada Alinea IV sebagai landasan konstitusional  permanen  (Karyono,  2019)  dan lebih  kongkrit  lagi  disebut  dalam  pasal-pasal UUD  NRI  Tahun  1945  pasal  1  ayat  (2)  “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yo Bab  VII  B  tentang  Pemilihan  Umum  pasal  22  E ayat  (1-6).  Demokrasi  beradab  hendaknya menghargai  hak  orang  lain  sekaligus  juga menjunjung tinggi tanggungjawab untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga bangsa.
Role  model  demokrasi  kita  juga  bersumber pada  nilai-nilai  kearifan  lokal  bangsa  kita  yaitu musyawarah  mufakat  dan  kegotong-royongan, tidak  tereduksi  semata-mata  pada  mayoritas  dan minoritas,  tetapi  pada  kesetaraan  hak  yang  sama sebagai  warga  bangsa.  Demokrasi  yang  beradab lebih  mengedepankan  pada  semangat  untuk mewujudkan  tercapainya  keadilan  sosial  dan kesejahteraan umum, demokrasi yang mengutamakan  kepentingan  bangsa  dari  pada kepentingan golongan/partai dan individu. Dimana  semestinya  para  elit  politik  punya tanggung  jawab  untuk  menjunjung  tinggi  etika/ kesantunan  dalam  berpolitik,  mengedepankan persatuan  dan  kesatuan,  menjaga  keberagaman serta  merawat  komitmen  nilai-nilai  kebangsaan. Inilah  bentuk  demokrasi  beradab  yang  harus  kita bangun terus, dengan maksud tidak hanya sekedar membentuk  pemerintahan  yang  berkuasa  melalui pemilihan umum legislatif dan eksekutif, melainkan  juga  menciptakan  suatu  atmosfir  baru dalam  dunia  politik  untuk  menuju  pada  keadaban baru negara bangsa yakni Indonesia Sejahtera.
Demokrasi  sebagai  sistem politik  tidak  hanya sekedar membentuk pemerintah yang di- legitimasi  melalui  pemilihan  umum.  Demokrasi
secara  prosedural  harus  sejalan  dengan  demokrasi secara substansial (Janda et al., 2012) Oleh karena itu  dalam  pemilihan  umum  kita  tidak  hanya sekedar  mengisi  kursi-kursi  yang  ada  di  legislatif maupun  eksekutif,  tetapi  dalam  kacamata  yang lebih  luas,  pemilu  itu  dimaksudkan  untuk menciptakan suatu peradaban yang baru. Pemerintah  hasil  pemilu  bersama  rakyat  dalam perjalanannya akan menciptakan keadaban masyarakat, bangsa dan negara baru yang tentunya semakin baik ke depan.
Tetapi  tak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam perebutan  kekuasaan  melalui  sistem  pemilu  ini, politik  Indonesia  dihiasi  dengan  strategi  yang kadangkala  penuh  intrik,  maka  tak  heran  hoax untuk  menjatuhkan  lawan  sering  berseliweran dalam  medan  politik  kita,  termasuk  penggunaan politik  identitas.  Sering  perdebatan  dan  adu argumen  mengenai  program  kerja  dan  berbagai kegiatan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kalah dengan perilaku oknum politisi  kita  yang  lebih  senang  saling  sahut menyahut  soal  issue-issue  yang  sama-sama  tahu isinya  hoax,  saling  menjatuhkan  dan  hanya  untuk sensasional belaka.
Perilaku oknum politisi semacam ini merupakan kegagalan dalam membangun demokrasi yang substansial yakni demi terwujudnya  kesejahteraan  umum  dan  keadilan sosial.  Perilaku-perilaku  dalam  kehidupan  politik ini  yang  perlu  diubah  menjadi  perilaku  baru  atau habitus  baru.  Keadaban  negara  bangsa  yakni Indonesia  Sejahtera  akan  semakin  terwujud  jika kesadaran  akan  pentingnya  politik  sebagai  upaya untuk  mensejahterahkan  seluruh  rakyat  Indonesia merasuk  sanubari  setiap  politikus.  Dan  kesadaran ini  harus  teraktualisasi  dalam  kerja-kerja  konkret dan  produktif  yang  mengarah  ke  keadaban  negara bangsa yakni Terwujudnya Indonesia Sejahtera. Ini semua menjadi mudah apabila Demokrasi Substansial  yang  kita  bangun  adalah  demokrasi yang beradab, sehingga demokrasi prosedural yang lebih  soal  teknis  dan  tahapan  bertujuan  semata- mata  untuk  membentuk  pemerintah  negara Indonesia  yang  berupaya  menuju  ke  keadaban negara  bangsa  yakni  Indonesia  Sejahtera (Sahya Anggara, 2013)
3. Dinamika Peta Politik Jelang Pilpres 2024 Proses  Pemilihan  Umum  telah  dimulai  yakni dengan  membuka  pendaftaran  untuk  partai  politik peserta Pemilu tahun 2024 yang sudah
dilaksanakan  sejak  tanggal  29  Juli  2022  s.d.  13 Desember  2022.  Tercatat  sebelas  Partai  telah mendaftarkan diri pada minggu pertama. Pembukaan  pendaftaran  tersebut  menjadi  awalan formal  dimulainya  dinamika  politik  untuk  jelang pemilu  2024.  Sedangkan  Pendaftaran  Pemilihan Capres/Cawapres  semakin  dekat  yakni  akan dilaksanakan  pada  tanggal  19  Oktober  2023  s.d. 25 November 2023, tinggal 10 bulan lagi. Seiring dengan itu dinamika politik pilpres sudah semakin memanas.  Padahal,  masa  jabatan  Presiden  masih 2 tahun, tepatnya sampai 20 Oktober 2024.
Jika  dilihat  berdasarkan  undang-undang nomor  7  tahun  2017  tentang  pemilihan  umum dipasal  222,  ditegaskan  bahwa  pasangan  calon Prtesiden/wapres  diusulkan  oleh  partai  politik atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilu  yang memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling sedikit  20  persen  dari  jumlah  kursi  DPR  atau memperoleh  25  persen  dari  suara  sah  secara nasional  pada  pemilu  anggota  DPR,  tentunya partai  politik  pengusung  bakal  calon  Presiden melakukan  penjajakan  koalisi  untuk  menyatukan program yang berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih  sejahtera,  bukan  program  yang  asal  antitesa terhadap  pencapaian  pembangunan  sebelumnya. Apalagi mengusung calon yang arahnya bertentangan  dengan  idiologi  dan  dasar  negara. Belum  adanya  kesepakatan  siapa  bakal  calon ataupun  calon  presiden/wakil  presiden,  sekarang masyarakat  sudah  dihadapkan  informasi  dimedia sosial, media cetak dan media elektronik manuver bakal  calon  yang  seolah-olah  sudah  calon presiden.  Hal  ini  harus  kita  cermati  bersama, bagaimana  kita  melalukan  guidence  kepada pemilih  muda  agar  mengambil/memilih  calon pemimpin  negarawan,  bukan  calon  pemimpin yang yang hanya bisa membual saja.
Pemetaan  partai  politik,  terutama  untuk koalisi-koalisi  pencalonan  presiden  dan  wakil presiden,  sudah  bisa  kita  dibaca  per  hari  ini.  Di kelompok  pertama  tentu  ada  PDIP  yang  telah berhasil  meraih  suara  27  persen.  Perolehan  suara PDIP,  secara  legal  konstitusional  PDIP  sudah memenuhi persyaratan presidential treshold tanpa harus  susah  payah  berkoalisi  dengan  partai  lain. Dengan  kata  lain,  dengan  perhitungan  egoistis PDIP  sesungguhnya  bisa  saja  menyatukan  kubu Puan Maharani dan kubu Ganjar Pranowo sebagai kandidat  untuk  mengusung  keduanya  sebagai capres  dan  cawapres  2024 (Moh.  Ali  Andrias,
Taufik  Nurohman,  2013) .  Namun  perhitungan politik  tentu  tidak  demikian.  Perolehan  suara  di bawah  50  persen  masih  sangat  riskan  jika mengusulkan  sendiri.  PDIP  bisa  "ambyar"  jika dikeroyok  alias  jika  PDIP  ternyata  hanya berhadapan dengan satu  atau dua pasangan  lawan. Karena  itu,  opsi  memboyong  Puan  dan  Ganjar sekaligus  nyaris  tidak  pernah  naik  ke  permukaan. Kemudian, atas landscape dan latar politik itu pula, PDIP  tentu  akan  terus  memantau  perkembangan dan  dinamika  politik  yang  ada  untuk  menemukan sekutu  atau  kawan  yang  pantas  untuk  dijadikan "sahabat"  politik  menghadapi  Pilpres  2024. Peluang  yang  sering  digadang-gadang  adalah dengan  Gerindra,  yang  konon  terkait  dengan kesepakatan  Batu  Tulis  pada  tahun  2009  yang ditandatangani  oleh  Ketua  Umum  DPP  PDIP Megawati  Sekarnoputri  dengan  Ketua  Dewan Pembina  Partai  Gerindra  Prabowo  Subianto. Namun  persoalannya,  dengan  raihan  suara  nomor satu  secara  nasional,  tentu  PDIP  akan  sangat  sulit untuk  menerima  tawaran  posisi  calon  wakil presiden  untuk  calon  presiden  dari  partai  yang meraih  suara  nomor  tiga  secara  nasional,  yaitu Partai  Gerindra.  Dengan  demikian,  PDIP  akan sangat  berpeluang  tinggal  landas  bersama  partai lain  yang  tentu  kemungkinan  bersedia  diberi tawaran  untuk  mengisi  posisi  sebagai  calon  wakil presiden.  Demikian  Gerindra,  partai  ini  pun nampaknya demikian juga. Berjuang mempetahankan  kesepakatan  Batu  Tulis  secara matematika politik nampaknya bukan pilihan yang rasional,  meskipun  hubungan  Prabowo  dengan Megawati  terlihat  sangat-sangat  baik  dan  cair sejauh  ini.  Jadi  bisa  dipahami  mengapa  Gerindra menyambut hangat kedatangan partai PKB besutan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin belum lama ini. Perolehan suara Gerindra yang 17 persen lebih dari cukup untuk berpasangan dengan Partai Kebangkitan  Bangsa  yang  membukukan  suara  9 persen di pemilihan terdahulu (2019). Kedua partai ini  berpeluang  besar  menjadi  daya  tarik  tersendiri bagi  partai-partai  kecil  dibawahnya  untuk  saling mendukung  dan  bergabung,  terutama  partai-partai yang  tidak  memiliki  tokoh  menonjol  secara elektoral  mengingat  Prabowo  dan  Cak  Imin terbukti  cukup  matang  dalam  berinteraksi  dengan partai dan elite politik di luar partainya sendiri. Di sisi  lainnya,  ada  pula  calon  koalisi  potensial dengan  kandidat  yang  tak  kalah  potensial  pula, yakni  Demokrat,  Nasdem,  dan  PKS.  Ketiga  partai
ini  sedang  menjajaki  langkah  strategis  menuju 2024  dengan  dua  nama  unggulan,  yakni  Anies Baswedan  dan  Agus  Harimurti  Yudhoyono. Sudah  bukan  rahasia  lagi  bahwa  Anies  ternyata menjadi  nama  unggulan  di  dalam  Partai  Nasdem berdasarkan hasil RAKERNAS Nasdem pada Juni 2022  lalu.  Sementara  itu,  AHY  pun  sudah menjadi  "jualan"  lama  Partai  Demokrat  sejak meninggalkan  karier  militer  untuk  ikut  Pilkada DKI  Jakarta  tahun  2017  lalu,  sekalipun  pernah gagal  dalam  pemilu  di  DKI.  Dan  lagi-lagi,  AHY pun  sama  dengan  Anies  dihadapan  PKS.  AHY nampaknya  akan  sangat  bisa  berdampingan dengan PKS di laga 2024 nanti. Koalisi tiga partai (Demokrat,  Nasdem  dan  PKS)  ini  diperediksi mampu  memberi  warna  tersendiri  pada  peta politik nasional sampai tahun 2024 nanti. Karena, perpaduan Anies Baswedan dan AHY diperkirakan  akan  sangat  potensial  menarik perhatian  pemilih  di  laga  mendatang  di  satu  sisi dan  berpeluang  mengusik  status  quo  politik Teuku Umar dan Hambalang di  sisi lain. Dan tak lupa,  di  panggung  lainnya  ada  kandidat  koalisi Indonesia  Baru  besutan  Ketua  Umum  Partai Golkar  Airlangga  Hartarto  yang  terdiri  dari Golkar,  PAN,  dan  PPP.  Koalisi  ini  memang memenuhi  ketentuan  presidential  treshold,  tapi dipredeksikan  akan  cukup  sulit  untuk  bertarung secara  politik  di  hadapan  tiga  pengelompokan politik  arus  utama  di  atas  mengingat  Airlangga sebagai  tokoh  sentral  yang  digadang-gadang sebagai  "jualan"  KIP  untuk  Pilpres  2024,  masih jauh  dari  rasa  aman  secara  elektoral.  Nama Airlangga  dalam  berbagai  survey  masih  di  posisi terbawah  dalam  survei-survei  politik  dua  tahun belakangan.  Semua  pemetaan  ini  belum  tetap, masih  sangat  cair,  koalisi  ini  belum  "terkunci" posisi  politiknya.  Bahkan  sangat  mungkin  akan ada  cerita  baru  jika  KIB  berhasil  menggaet  nama wakil yang cukup potensial untuk Airlangga, baik potensial secara elektoral ataupun potensial secara finansial.  Sebut  saja,  contohnya  Erick  Tohir  atau Ridwan  Kamil  (jika  berkeinginan)  atau  Sandiaga Uno  (walaupun  cukup  sulit)  atau  pula  Ganjar Pranowo  (walaupun  sangat  kecil  peluangnya). Tapi  jika  hingga  tahun  2024  nama  Airlangga belum juga pada posisi bagus dalam survei-survei politik  di  satu  sisi  dan  gagal  dalam  membawa pasangan potensial untuk mendampingi Airlangga di  sisi  lain,  maka  anggota  koalisi  akan  sangat berpeluang  mencari  tempat  parkir  yang  lebih
memungkinkan  dan  potensial  dan  menjanjikan. PPP  dan  PAN  masih  berpeluang  terbawa  ke  kubu Hambalang  atau  Teuku  Umar,  atau  bahkan  ke barisan Nasdem-Demokrat-PKS. Namun bagaimanapun,  pengelompokan  peta  politik  ini masih  temporal  sifatnya.  Peta  politik  bisa  saja berubah  jika  ada  gempa  dan  terjadi  pergeseran lempeng  politik  secara  mendadak,  terutama  jika salah  satu  kandidat  presiden  potensial  (sebut  saja nama  tiga  besar  hasil  survei)  berpindah  haluan. Misalnya jika Ganjar gagal diusung oleh PDIP dan memutuskan  maju  tanpa  PDIP,  maka  akan berpeluang  terjadi  pergeseran  dan  perubahan keputusan  politik  dalam  koalisi-koalisi  lain  atas capres dan cawapres yang akan mereka usung. Hal ini sangat bisa terjadi karena di satu sisi santer di- framing  di  ruang  publik  bahwa  sangat  kecil peluangnya  Megawati  dan  PDIP  untuk  memilih Ganjar  Pranowo  sebagai  capres  dari  PDIP  pada 2024.  Tapi  di  sisi  lain  tak  bisa  dipandang  sebelah mata bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo kian hari kian  "meroket",  nama  Gubernur  Jawa  Tengah  ini tak  pernah  keluar  dari  posisi  tiga  besar  berbagai lembaga survei yangn ada. Fakta ini akan membuat Ganjar Pranowo menjadi incaran semua partai apa bila  PDIP  tak  bersedia  mencalonkan  Ganjar. (Gatra, 2022)
4. Pemimpin Negarawan dan Indonesia Emas Indonesia  Emas  2045  adalah  suatu  upaya dalam  membangun  generasi  emas  yang  dimana adalah sebuah konsep penerapan untuk menyiapkan  suatu  generasi  penerus  bangsa Indonesia  pada  100  tahun  Indonesia  merdeka antara  tahun  1945  sampai  tahun  2045.  Indonesia emas  2045  adalah  suatu  masa  yang  pasti  datang dan  harus  kita  jemput  dengan  penuh  kebahagiaan. Indonesia  emas  akan  dipimpin  oleh  generasi  yang saat  ini  berusia  20  tahun  yang  kurang  lebih jumlahnya 100 jutaan orang yang pada tahun 2045 mereka  ini  akan  berada  dalam  usia  produktif. Mereka akan menjadi sumber kekuatan bangsa dan negara.  Karena  itu,  mereka  perlu  diasuh  dengan baik,  diarahkan  dengan  benar,  dididik  dengan tepat,  dan  dilatih  dengan  semangat  juang  yang tinggi dengan berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  serta  dengan  tetap  Berbinnekha  Tunggal  Ika serta memegang teguh kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Membangun  semangat  juang  tinggi  kepada generasi  muda,  maka  kita  harus  mengarahkan  dan
memdidik  bagaimana  mencintai  bangsa  dan negara.  Salah  satunya  adalah  dalam  partisipasi pemilihan  umum  2024.  Pemilihan  Umum  2024 adalah  momentrum  suksesi  kepemimpinan  dan saatnya  memilih  pemimpin  negarawan,  baik dalam  pemilihan  umum  Presiden  maupun pemilihan  umum  legislatif.  Dalam  pemilihan umum  Presiden  sekalipun  dalam  pemetaan  partai politik pengusung bakal calon Presiden dan Wakil Presiden masih sangat cair, namun sudah bisa kita cermati  bersama  masing-masing  rekam  jejak dalam  berbagai  kegiatan  sebelumnya.  Pemimpin yang baik bercirikan antara lain sebagai berikut: a. Pemimpin yang bersih dan berintegritas, bebas dari beban masa lalu, tidak pernah terkait kasus korupsi,  serta  konsisten  antara  ucapan  dan tindakan.
b. Pemimpin  yang  visioner,  yang  mampu membaca peta kompetensi global dan membawa  bagsa  kita  untuk  menang  dalam kompetensi di berbagai bidang.
c. Pemimpin  yang  aspiratif,  profefsional,  yang memahami,  membela,  dan  menempatkan kepentingan  bangsa  dan  Negara  di  atas segalanya.
d. Pemimpin  yang  Problem  Solver.  mampu menyelesaikan  masalah  dan  bukan  yang  justru menimbulkan masalah.
e. Pemimpin yang kompeten, mengerti manajemen  pemerintah,  memahami  semua potensi  dan  kekuatan  bangsa  dan  mampu mengelolanya  kesejahteraan  bangsa (Leba,
2022)
f. Kita  harus  mampu  membangun  demokrasi yang  berkeadaban,  yakni  demokrasi  yang membawa  kebaikan  dan  keluhuran  martabad. Bukan  demokrasi  yang  membawa  benih-benih perpecahan  bagi  keutuhan  bangsa.  Bukan demokrasi  yang  hanya  berebut  kekuasaan belaka,  bukan  demokrasi  yang  hanya  bisa menebar  intrik  berita  bohong  (hoax)  untuk menjatuhkan  lawan,  termasuk  penggunaan politik  identitas.  Namun  yang  kita  harapkan adalah membangun demokrasi dengan mengedepankan adu argumen mengenai program kerja dan berbagai kegiatan produktif untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, program yang berkelanjutan untuk bangsa.

## IV. KWSIMPULAN
Pemimpin negarawan adalah sosok pemimpin  yang  memiliki  sifat  mengayomi  dan memikirkan masa depan bangsa untuk menitipkan  kecemerlangan  pada  generasi  muda yang  akan  datang.  Sosok  pemimpin  negarawan adalah  memiliki  idealisme  yang  kokoh  dengan harga diri yang terjaga dan konsinten. Kehadirannya  bagai  seorang  “Father”  yang mengantarkannya  menjadi  sosok  sorang  yang bijaksana dan berpikir visioner untuk membangun  masa  depan  peradaban  yang  elegan kepada  anak  cucunya.  Sosok  negarawan  tak pernah  berjanji  pepesan  kosong.  Jika  berjanji, janjinya  adalah  hutang  yang  akan  dipertanggung jawabkan secara vertikal dan horizontal. Baginya, amanah sebagai seorang  pemimpin harus membawa  kesejahteraan  dan  kedamaian  bagi umat manusia dan makhluk ciptaan-Nya
Membangun  demokrasi  yang  berkeadaban, yakni  demokrasi  yang  membawa  kebaikan  dan keluhuran  martabad.  Bukan  demokrasi  yang membawa benih-benih perpecahan bagi keutuhan bangsa Demokrasi yang beradab adalah demokrasi  yang  mendasarkan  Pancasila  sebagai sumber  dari  segala  sumber  hukum  yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  pada  Alinea IV  sebagai  landasan  konstitusional  permanen, dan lebih kongkrit lagi disebut dalam pasal-pasal UUD  NRI  Tahun  1945  pasal  1  ayat  (2)  “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yo Bab  VII  B  tentang  Pemilihan  Umum  pasal  22  E ayat  (1-6).  Demokrasi  beradab  hendaknya menghargai  hak  orang  lain  sekaligus  juga menjunjung tinggi tanggungjawab untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga bangsa.
Pemetaan  partai  politik,  terutama  untuk koalisi-koalisi  pencalonan  presiden  dan  wakil presiden,  sudah  bisa  kita  dibaca  per  hari  ini, berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang  pemilihan  umum  dipasal  222,  ditegaskan bahwa pasangan calon Prtesiden/wapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan  perolehan  kursi  paling  sedikit  20 persen  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh 25  persen  dari  suara  sah  secara  nasional  pada pemilu  anggota  DPR.  Nominasi  bakal  calon Presiden  dan  wakil  Presiden  yang  muncul  dari
Partai  Nasdem,  PKS,  Demokrat  adalah  Anis Baswedan,  AHY.  Nominasi  dari  partai  PDIP adalah  Ganjar  dan  Puan  Maharani,  Nominasi dari Gerindra dan PKB adalah Prabowo dan Cak Imin,  nominasi  dari  Golkar  adalah  Airlangga Hartato.  Nominasi  bakal  calon  tersebut  muncul dimedia  cetak  dan  elektronik  berdasarkan  hasil survey  yang  sangat  mungkin  berubah  pada  saat hari  H,  namun  paling  tidak  sebagai  pelajaran untuk  generasi  muda  sebagai  pemilik  suara untuk  bisa  belajar  banyak  tentang  rekam  jejak dalam penentuan pemimpin negarawan.
Indonesia  Emas  2045  adalah  suatu  konsep dalam  upaya  mempersiapkan,  membangun generasi  emas  yakni  menyiapkan  suatu  generasi penerus  bangsa  Indonesia  pada  100  tahun Indonesia  merdeka  antara  tahun  1945  sampai tahun  2045.  Indonesia  emas  2045  adalah  suatu masa  yang  pasti  datang  dan  harus  kita  jemput dengan penuh kebahagiaan. Indonesia emas akan dipimpin  oleh  generasi  yang  saat  ini  berusia  20 tahun  yang  kurang  lebih  jumlahnya  100  jutaan lebih  orang  yang  pada  tahun  2045  mereka  ini akan  berada  dalam  usia  produktif.  Mereka  akan menjadi  sumber  kekuatan  bangsa  dan  negara. Karena  itu,  mereka  perlu  kita  diasuh  dengan baik,  diarahkan  dengan  benar,  dididik  dengan tepat,  dan  dilatih  dengan  semangat  juang  yang tinggi  dengan  berlandaskan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  serta  dengan  tetap memegang  teguh  Binnekha  Tunggal  Ika  dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## REFERENCES
Arie  Sunaryo.  (2014). Syafii  Maarif:  Pemilu  lalu banyak  hasilkan  politisi  rabun  ayam [News].
Merdeka. Budiardjo,  M.  (2007). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .
Gramedia. Gatra,  S.  (2022,  August  6). Membaca  Peta  Politik Jelang 2024 . KOMPAS.com .
Janda,  K.,  Berry,  J.  M.,  &  Goldman,  J.  (2012). The challenge  of  democracy:  American  government in global politics (11. ed). Wadsworth.
Karyono, H. (2019). Membagun Demokrasi Berkeadaban  Dan  Dinamika  Pemilihan  Presiden Langsung 2019. Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 16 (2) .
Leba,  E.  G.  (2022).  Pemimpin  Indonesia  Emas  2045. Anak Sabu Raijua . Moh.  Mahfud  M.  D.  (2000). Demokrasi  dan  konstitusi di Indonesia (Cet. 2). Rineka Cipta.
Prof.  Dr.  Samsul  Nizar.  (2015,  September  2).
Negarawan  Versus  Politikus  (Prof.  Dr.  Samsul Nizar). Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif Kasim Riau . Simanjuntak,  J.  (2016). Membangun  Demokrasi  yang Berkeadaban . News.
Latipah  Nasution,  2017.  Pemilu  Dan  Kedaulatan Rakyat.  adalah:  Buletin  Hukum  dan  Keadilan. Vol.1 No.9.
Dwi  Sulisworo,  Tri  Wahyuningsih,  Dikdik  Baegaqi Arif,  2012.  Demokrasi.  Universitas  Ahmad Dahlan.
Mudiyati  Rahmatunnisa,  2017.  Mengapa  Integritas Pemilu Penting. Jurnal Bawaslu. Vol. 3 No. 1.
Prof. Dr. Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Sahya Anggara, 2013. Sistem Politik Indonesia. Pustaka Setia. Bandung.
Moh.  Ali  Andrias,  Taufik  Nurohman,  2013.  Partai Politik  dan  Pemilukada  (Analisis  Marketing Politik  dan  Strategi  Positioning  Partai  Politik Pada  Pilkada  Kabupaten  Tasikmalaya).  Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan. Vol. 1 No. 3 .