## Jurnal Pendidikan Universitas Garut
Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut ISSN: 1907-932X

## Studi Deskriptif Tentang Infrastruktur Manajemen Bimbingan Konseling di Tingkat Sekolah Dasar
Faizatul Khoeriyah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan faizatulkhoeriyah25@gmail.com

## Abstrak
Keberhasilan  keterlaksanaan  layanan  bimbingan  dan  konseling  didukung  oleh ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang memadai.  Salah  satu  keberhasilan  layanan  bimbingan  dan  konseling,  ditunjang dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan ketersediaan insfrastruktur atau sarana dan prasarana manajemen bimbingan  dan  konseling  di  tingkat  Sekolah  Dasar  yang  berada  di  Pekalongan. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kuantitatif.  Subjek  penelitian  adalah  16 SD/MI yang berada di Pekalongan. Teknik pengumpulan data menggunakan Angket dan  Observasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  data  deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan 1) Ketersediaan ruang bimbingan dan konseling yang belum ada dan belum memadai sesuai standar yaitu berukuran 8 x 9 m; (2) Terdapat 7 dari 16 sekolah yang memiliki ruang administrasi, (3) Terdapat 3 dari 16 sekolah tersedia ruang  konseling  individu  dan  kelompok,  (4)  Keterbatasan  tenaga  ahli  di  bidang bimbingan dan konseling, (5) Tenaga Kerja Bimbingan Konseling pada  15 sekolah sebanyak 93,8%   tidak memiliki tenaga bimbingan konseling atau hanya 6,3% atau 1 sekolah memiliki tenaga bimbingan konseling . Hambatan pengembangan sarana dan  prasarana  bimbingan  dan  konseling  pada  aspek  pembiayaan  dan  lahan. Implikasi bagi guru kelas yang harus memberikan layanan bimbingan dan konseling di  tuntut  memiliki  kreativitas  dalam  pelaksanaan  layanan  dengan  fasilitas  terbatas tanpa mengorbankan pelayanan optimal bagi pserta didik.
Kata kunci : infrastruktur, layanan bimbingan konseling, fasilitas

## A. Latar Belakang
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik  Indonesia  No  24  Tahun  2007 tentang    Standar  Sarana      dan      Prasarana      untuk      Sekolah  Dasar/Madrasah Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA)menegaskan satuan  pendidikan  wajib  memiliki  sarana yang   meliputi perabot,   peralatan   pendidikan,   media pendidikan, buku   dan   sumber   belajar lainnya,   bahan habis  pakai,  serta  perlengkapan  17  lain  yang  diperlukan untuk menunjang  proses  pembelajaran  yang  teratur  dan berkelanjutan.  Setiap  satuan pendidikan  wajib  memiliki prasarana   yang   meliputi   lahan,   ruang   kelas,   ruang pimpinan    satuan    pendidikan,    ruang    pendidik,    ruang    tata  usaha,    ruang perpustakaan,    ruang    laboratorium,    ruang  bengkel  kerja,  ruang  unit  produksi, ruang kantin, instalasi daya  dan  jasa,  tempat  berolahraga,  tempat  beribadah, tempat  bermain,  tempat  berkreasi,  dan ruang/tempat  lain yang  diperlukan  untuk menunjang  proses  pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Sejalan  dengan  kebijakan  tersebut,  ketersediaan sarana  prasarana  pendidikan salah    satunya    adalah ketersediaan    sarana dan prasarana    bimbingan  dan konseling. Menurut (Hasan   &   Bhakti   2016) layanan bimbingan  dan  konseling sebagai    layanan    profesional  yang    diselenggarakan    pada    satuan    pendidikan meliputi  komponen      program,      layanan      lapangan,      struktur      dan  program layanan,  kegiatan  dan  layanan  alokasi  waktu. Komponen program mencakup layanan  dasar,  spesialisasi  layanan    dan    perencanaan    individual,    layanan responsif,  dan  sistem  dukungan,  sedangkan  area  layanan  terdiri  dari  bidang pribadi,   sosial,   belajar,   dan   karir.   Komponen bidang   program   dan   layanan dituangkan   ke dalam program tahunan dan semester dengan mempertimbangkan komposisi,    proporsi    dan    waktu layanan  alokasi,  baik  di  dalam  maupun  di luar  kelas. Sehingga  keberhasilan  layanan  perlu  ditunjang  dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
Menurut  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003  konselor  adalah  pendidik. Profesi  konselor  sejajar  dengan  guru,  dosen,  pamong  belajar,  tutor,  widyaiswara, fasilitator, dan instruktur sebagai pendidik profesional. Masing-masing kualifikasi pendidik,  termasuk  konselor,  memiliki  ekspektasi  kinerja  yang  unik.  Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa  digerakkan  oleh  motif  altruistik,  sikap  empatik,  menghormati keragaman,  serta  mengutamakan  kepentingan konseli,  dengan  selalu  mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan (Permendiknas No. 27 tahun 2008).
Keberadaan UU No. 20 tahun 2003 dan Pemendiknas No. 27 tahun 2008 tersebut menunjukkan  bahwa  bimbingan  konseling  adalah  salah  satu  komponen  yang penting dalam mendorong tercapainya tujuan pendidikan. Dalam modul pelatihan implementasi kurikulum merdeka untuk guru bimbingan dan konseling/konselor, dijelaskan  bahwa  kurikulum  merdeka  dirancang  dengan  tujuan  untuk
mempersiapkan  insan  Indonesia  supaya  memiliki  kemampuan  hidup  sebagai pribadi dan warganegara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi  pada  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara,  dan peradaban  dunia.  Dalam  rangka  implementasi  kurikulum  merdeka  yang mengamanatkan adanya peminatan peserta didik pada kelompok mata pelajaran, lintas  mata  pelajaran,  dan  pendalaman  mata  pelajaran  maka  diperlukan  adanya pelayanan  Bimbingan  dan  konseling  yang  dilakukan  oleh  guru  Bimbingan  dan konseling  atau  konselor.  Implementasi  kurikulum  merdeka  tentu  membutuhkan usaha dan kinerja yang lebih dari konselor.
Kurikulum  merdeka  memuat  program  peminatan  peserta  didik  yang merupakan suatu proses pemilihan dan pengambilan keputusan oleh peserta didik yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada pada satuan pendidikan. Muatan peminatan peserta didik meliputi peminatan kelompok mata pelajaran,  mata  pelajaran,  lintas  peminatan,  pendalaman  peminatan  dan  ekstra kurikuler.  Dalam  kontekstersebut,  layanan  bimbingan  dan  konseling  membantu peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusan dirinya secara bertanggungjawab sehingga mencapai kesuksesan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam  kehidupannya. Bimbingan dan konseling  membantu  peserta  didik/konseli  dalam  memilih,  meraih dan mempertahankan  karir  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  produktif  dan sejahtera.
Manajemen  infrastruktur  dalam  bidang  bimbingan  dan  konseling  adalah  hal yang  penting  untuk  memastikan  bahwa  layanan  bimbingan  dan  konseling  dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Infrastruktur dalam konteks ini mencakup semua aspek  yang  mendukung  penyediaan  layanan  bimbingan  dan  konseling.  Berikut adalah  beberapa  langkah  yang  dapat  diambil  dalam  manajemen  infrastruktur bimbingan konseling: 1) Penyusunan rencana dan anggaran, 2) Pengadaan sarana fisik,  3)  Pengadaan  teknologi,  4)  Rekrutmen  dan  pelatihan  tenaga  konseling,  5) Sistem manajemen data, 6) Keamanan data privasi, 7) Evaluasi dan pemeliharaan, 8) Komunikasi dan kolaborasi, 9) Evaluasi Kerja.
Manajemen  infrastruktur  bimbingan  konseling  adalah  upaya  berkelanjutan untuk  memastikan  bahwa  layanan  ini  tetap  relevan,  efisien,  dan  efektif  dalam mendukung perkembangan siswa atau klien. Dengan perencanaan dan manajemen yang baik, dapat dipastikan bahwa bimbingan dan konseling memberikan dampak positif bagi berbagai pihak yaitu baik konselor maupun konseli.
Namun,  pada  kenyataannya  belum  semua  sekolah menerapkan bimbingan konseling  sesuai  dengan  langkah-langkah  manajemen  infrastruktur  manajemen bimbingan konseling  yang telah  disebutkan  di  atas  secara  optimal.  Hal  tersebut disebabkan    belum    terpenuhinya    ruangan    bimbingan    dan  konseling        serta fasilitas    pendukung    lainnya    yang mendukung  terlaksananya  program  layanan bimbingan dan    konseling.    Padahal,    ruangan    bimbingan    dan konseling  serta fasilitas    pendukung    tersebut    akan    sangat  membantu  berjalannya    layanan bimbingan dan konseling secara  optimal.  Seperti  halnya  yang  disebutkan  dalam (Kemendikbud  2014) tentang  Bimbingan  dan  Konseling pada  Pendidikan  Dasar
dan    Pendidikan    Menengah,    yaitu  “Penyelenggaraan  layanan  bimbingan  dan konseling yang efektif  dan  efisien  untuk  mencapai  tujuan  layanan  dan membantu tercapainya    tujuan    pendidikan    nasional memerlukan   sarana,   prasarana,   dan pembiayaan      yang  memadai.” Ruang  kerja  konselor  atau  guru  bimbingan  dan konselor disiapkan secara terpisah dan antar ruangan  tidak tembus pandang dan suara.  Jenis  ruangan  yang  diperlukan antara antara  lain  (1) ruang  kerja  sekaligus ruang  konseling  individual,  (2)  ruang  tamu,  (3)  ruang  bimbingan  dan  konseling kelompok,  (4)  ruang  data,  (5)  ruang konseling  pustaka  (bibliocounseling)  dan  (6) ruang  lainnya  sesuai  dengan  perkembangan  profesi  bimbingan  dan  konseling. Jumlah  ruang  disesuaikan  dengan  jumlah  peserta  didik/konseli  dan  jumlah konselor  atau  guru  bimbingan  dan  konseling  yang  ada  pada  satuan  pendidikan. Menurut Depdiknas (2008) idealnya ruang bimbingan dan konseling berukuran 8 x 9 m. Sedangkan ruang konseling 3 x 3 m.
Penelitian  (Putranti      2015)menunjukkan      baru  50%  sekolah  yang  memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang   memadai   sesuai   dalam   standar   minimal ruang bimbingan   dan   konseling   di   Permendikbud No.111 Tahun 2014. Menurut (Supriatna 2014): “Fasilitas   yang   diharapkan   tersedia   di   sekolah   ialah ruangan tempat  bimbingan  dan  konseling  yang  khusus dan teratur, serta perlengkapan lain  yang  memungkinkan tercapainya   proses   layanan   bimbingan   dan   konseling yang  bermutu”.  Selanjutnya,  (Suherman        2007) menegaskan  untuk    tercapainya program  perencanaan  BK  yang  efektif dan efisien, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:  analisis  kebutuhan  siswa,  penentuan  tujuan  BK analisis situasi  sekolah,  penentuan  jenis  kegiatan  yang akan    dilaksanakan,    penetapan metode    pelaksanaan kegiatan, penetapan personel kegiatan, persiapan fasilitas dan biaya   kegiatan,   dan   perkiraan   tentang   hambatan kegiatan  dan  antisipasinya. Amanat  Permendikbud No 111 Tahun 2014 penyelenggaraan layanan bimbingan dan  konseling  yang  efektif  dan  efisien    untuk  mencapai  tujuan  layanan    dan membantu  tercapainya  tujuan  pendidikan nasional memerlukan sarana, prasarana, dan pembiayanan yang memadai.
Menurut  (Komalasari  et  al.  2011)  pada  kerangka  kerja    bimbingan    dan konseling,    asesmen    sebagai    dasar  perancangan      program      bimbingan      dan konseling   yang sesuai   dengan   kebutuhan.   Kegiatan   Asesmen   yang dilakukan pada dua area: (1) asesmen lingkungan, terkait dengan kegiatan mengindentifikasi harapan sekolah/Madrasah   dan   masyarakat   (orangtua   peserta didik),  sarana prasarana  pendukung  program  bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pimpinan sekolah; dan (2) asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik menyangkut      karakteristik      peserta      didik,      seperti  aspek  aspek-aspek  fisik (kesehatan dan keberfungsiannya),  kecerdasan,  motif  belajar,  sikap  dan kebiasaan belajar,  minat-minatnya  (pekerjaan,  jurusan, olahraga,  seni,  dan  keagamaan), masalah  yang  dialami, dan kepribadian atau tugas perkembangannya.Ketersediaan sarana  dan  prasarana  bimbingan  menjadi salah    satu    bagian    kerangka    kerja bimbingan    dan konseling.
Uman  suherman  (2007)  menegaskan  untuk  tercapainya  program  perencanaan bimbingan  dan  konseling  yang  efektif  dan  efisien,  maka  ada  beberapa  hal  yang
harus dilakukan yaitu: analisis kebutuhan siswa, penentuan tujuan bimbingan dan konseling,  analisis  situasi  sekolah,  penentuan  jenis  kegiatan  yang  akan dilaksanakan,  penetapan  metode  pelaksanaan  kegiatan,  penetapan  personel kegiatan,  persiapan  fasilitas dan  biaya  kegiatan,  dan  perkiraan  tentang  hambatan kegiatan  dan  antisipasinya.  Amanat  Permendikbud  no  111  tahun  2014 penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien untuk mencapai  tujuan  layanan dan membantu  tercapainya tujuan  pendidikan  nasional memerlukan sarana, prasarana, dan pembiayanan yang memadai.
Menurut  (Gysbers  &  Henderson  2012)  beberapa  rekomendasi        aktualisasi program    untuk    perubahan, pemimpin   program   bimbingan   dan   konseling perlu  mempertimbangkan    sumberdaya    personil,    sumber    daya  keuangan    dan sumber    daya    politik    program    bimbingan  dan    konseling.    Salah    satu    wujud sumber  daya  keuangan adalah  ketersediaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang memadai        guna        mendukung        keterlaksanaan        program  bimbingan      dan konseling      yang      optimal.  Selanjutnya,  menurut  (Schmidt        2010)  ketersediaan sarana        dan  prasarana  konseling  (counseling  center)  sangat  mendukung keterlaksanaan    aktivitas    rutin    layanan konseling   di   sekolah. ketersediaan sarana   prasarana  bimbingan   dan   konseling   dipengaruhi   oleh   dukungan sistem   sekolah   terdapat      bimbingan   dan   konseling. Dukungan   sistem   meliputi kebijakan-kebijakan   terkait bimbingan    dan    konseling        termasuk    didalamnya penyediaan    fasilitas    yang    memadai.  Penelitian  (Luddin  2013)  menunjukkan kepala      sekolah      memiliki      peran  strategis        dalam        mencapai        kegiatan bimbingan    dan konseling  efektif  seperti  penyediaan  sarana  dan  prasarana yang memadai.
Berdasarkan    kajian    diatas    menunjukkan    bahwa  ketersediaan  infrastruktur bimbingan  dan  konseling    menunjang  keberhasilan  layanan  bimbingan  dan konseling. Sehingga dirasa  penting  melakukan  survei  ketersediaan  infrastruktur bimbingan dan konseling di sekolah khususnya di MI/SD di Pekalongan. Sehingga penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  mendiskripsikan  sarana  dan prasarana bimbingan dan konseling di MI/SD yang ada di Pekalongan. Sarana dan prasana bimbingan dan konseling di sekolah sangat diperlukan guru bimbingan dan konseling  sebagai  fasilitas  dalam  menyelenggarakan  layanan  bimbingan  dan konseling yang efektif dan efisien kepada siswa. Hasil penelitian ini memberikan informasi  bagi  bidang  pengembangan  sarana  dan  prasarana  sekolah,  yayasan, kepala sekolah, dan stake holder mengenai kondisi sarana dan prasarana bimbingan dan  konseling  di  Sekolah  Dasar  terkait,  sehingga  dapat  dijadikan  dasar  dalam membuat kebijakan pengadaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling di sekolah.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dengan  jenis penelitian lapangan. Waktu Penelitian dimulai September-Oktober 2023. Populasi dan sampel adalah 16 MI/SD yang ada di Pekalongan. Subjek dalam penelitian ini
yaitu  guru,  guru  bimbingan  dan  konseling  atau  koordinator  bimbingan  dan konseling.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi  dan  angket. Angket ini dipilih karena memudahkan peneliti mendapatkan data dari beberapa sekolah terkait situasi atau keadaan nyata dan  teknik observasi digunakan untuk melihat  langsung  infrastruktur  atau  sarana  prasarana    manajemen  bimbingan konseling  di  sekolah  tingkat  dasar  Pekalongan.  Instrumen  angket  akan dikembangkan  berdasarkan  sarana  dan  prasarana  minimal  sesuai  dengan Permendikbud no 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, antara lain: 1) ruang bimbingan konseling (terdiri dari:  ruang  kerja  sekaligus  ruang  konseling  individual,  ruang  tamu,  ruang bimbingan  dan konseling  kelompok, ruang  data,  ruang konseling  pustaka,  dan ruang lainnya sesuai dengan perkembangan profesi bimbingan dan konseling); 2) fasilitas  penunjang  (dokumen  program  bimbingan  dan  konseling,  instrumen pengumpul data); 3) pembiayaan (anggaran program bimbingan dan konseling, anggaran  untuk aktivitas  pendukung, dan anggaran  untuk  pengembangan  dan peningkatan kenyamanan ruang).
Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik deskriptif  dengan  teknik  persentase,  yaitu  statistik  yang  berfungsi  untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya. Teknik persentase dalam analisis data dengan menggunakan kategori memiliki dan belum memiliki.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan infrastruktur atau sarana prasana bimbingan dan konseling di sekolah tingkat dasar di Pekalongan.
a. Ruang Kerja Bimbingan dan Konseling
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  hampir  seluruh  sekolah  subyek penelitian tidak memiliki ruang kerja bimbingan dan konseling. Sebanyak 93,8% atau 15 sekolah tidak memiliki ruangan bimbingan konseling dan hanya 6,3% atau 1 sekolah yang memiliki ruangan bimbingan konseling. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1. Hasil Presentase Ketersediaan Ruangan BK
b. Ukuran Ruangan Bimbingan dan Konseling
Berdasarkan  (Kemendikbud  2014),    contoh  ukuran  minimal  ruang bimbingan dan konseling yang ideal yaitu berukuran 8 x 8 yaitu seluas 64 meter persegi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan sekolah belum memiliki ruangan bimbingan dan konseling, hanya ada 2 sekolah yang memilliki ruangan BK dan hanya 1 yang memiliki ukuran ideal dan yang 1 belum memiliki ukuran yang ideal. Data lebih lengkap tersaji dibawah ini.
Tabel 2. Ukuran Ruangan BK
c. Tenaga Kerja Bimbingan dan Konseling
Tenaga Kerja Bimbingan Konseling atau Konselor menurut Hartono dan Boy  Soedarmadji  memberikan  pengertian  yakni  konselor  merupakan tenaga profesional yang  memberikan  pelayanan  dalam  bidang  konseling. Sementara,  menurut  Jones  konselor  diartikan  sebagai  kegiatan  yang mengumpulkan fakta dan pengalaman para siswa. Konselor akan memfokuskan terhadap masalah tertentu yang dialami bersangkutan. Akhirnya konselor akan memberi masukan untuk memecahkan masalah tersebut. Hasil dari penelitian
No. Nama Sekolah Ruang BK Ukuran Ruang BK 1. SD  Islam  Al  Azhar  60 Pekalongan Ada 14x13 2. SDN MULYOREJO Tidak ada - 3. MIS Ma'arif NU Kebonsari Tidak ada - 4. MI Salafiyah Tanjung Tidak ada - 5. SD Muhammadiyah Tahfizhul Qur'an Wonokerto Tidak ada - 6. MSI 14 medono Tidak ada - 7. SD Islam 05 Pekalongan Tidak ada - 8. SD Plus Baiturrahman Tidak ada - 9. SDN Kebulen Tidak ada - 10. MI Salafiyah Jenggot 01 Ada 3x4 11. MI  Islamiyah  Pringlangu 03 Tidak ada - 12. MIS NU AL UTSMANI Tidak ada - 13. MSI 17 apabean Tidak ada - 14. MIS Bligo Tidak ada - 15. Sd Islam 01 Setono Tidak ada - 16. MII  Galangpengampon Wonopringgo Tidak ada -
ini sebanyak 93,8%  atau 15 sekolah tidak memiliki tenaga bimbingan konseling (konselor) dan hanya 6,3% atau 1 sekolah memiliki tenaga bimbingan konseling. Sekolah  yang  belum  memiliki  Konselor  menyatakan  bahwa  ketika  ada  kasus yang dialami anak, itu akan ditangani langsung oleh wali kelas, dalam hal ini wali kelas sekaligus merangkap menjadi guru BK.
Tabel 3. Jumlah Tenaga Kerja BK
d. Ruang Administrasi
Ruang  administrasi  berfungsi  untuk  menyimpan  data  penting  terkait perkembangan diri siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 43,8% atau  7  sekolah  memiliki  ruang  data  dan  56,3%  atau  9  sekolah  belum  tersedia ruang khusus ruang administrasi.
Tabel 4. Data Ruang Administrasi
e. Ruang Konseling Individu
Salah satu kompetensi konseli adalah melaksanakan layanan konseling individu. Menurut (Kemendikbud 2016) konseling individual merupakan proses interaktif yang dicirikan oleh hubungan yang unik antara guru bimbingan dan konseling  atau  konselor  dan  peserta  didik/konseli  yang  mengarah  pada perubahan  perilaku,  konstruksi  pribadi,  kemampuan  mengatasi  situasi  hidup dan  keterampilan  membuat  keputusan.  Konseling  individual  diberikan  baik kepada  peserta  didik/konseli  yang  datang  sendiri  atau  diundang.  Peserta didik/konseli  diundang  oleh  guru  bimbingan  dan  konseling  atau  konselor berdasarkan hasil asesmen, referal, dan observasi.
Ketersediaan  ruang  konseling  berfungsi  melaksanakan  layanan konseling individu secara nyaman dan rahasia. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa 3 sekolah telah memiliki ruang konseling individu dan 13 sekolah belum tersedia ruang khusus untuk konseling individu.
Tabel 5. Ketersediaan Ruang Konseling Individu
Ruang  konseling  perorangan  (ruang  konsultasi),  berfungsi  sebagai tempat untuk mengadakan wawancara konseling atau pertemuan perorangan. Ruangan  ini  hendaknya  dilengkapi  dengan  meja  rendah  atau  semacam  rak khusus  untuk  menaruh  buku-buku,  tas,  dan  map  pengunjung  serta  filling cabinet untuk menyimpan data-data siswa.
f. Ruang Konseling Kelompok
Ruang  bimbingan  dan  konseling  kelompok  berfungsi  untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok serta layanan layanan yang dalam format kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 sekolah  memiliki  ruang  bimbingan  dan  konseling  kelompok  dan  13  sekolah belum tersedia ruang khusus untuk bimbingan dan konseling kelompok.
Table 6. Ketersediaan Ruang Konseling kelompok
Ruang  bimbingan  dan  konseling  kelompok,  yang  berfungsi  sebagai tempat  diskusi.  Ruangan  ini  hendaknya  dilengkapi  dengan  meja,  kursi, whiteboard dan alat-alat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
g. Fasilitas Penunjang
Fasilitas  penunjang  (Kemendikbud  2014)  yang  menyebutkan:  “Selain ruangan, fasilitas lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling  antara  lain:  a)  Dokumen  program  bimbingan  dan  konseling  (buku program  tahunan,  buku  semesteran,  buku  kasus,  dan  buku  harian).  b) Instrument  pengumpul  data  dan  kelengkapan  administrasi  seperti  :  (1)  Alat pengumpul  data  berupa  tes.  (2)  Alat  pengumpul data  teknik  non-tes.  (3)  Alat penyimpan  data.  (4)  Kelengkapan  penunjang  teknis.“  Hasil  penelitian menunjukaan  bahwa  62,5%  atau  10  sekolah  telah  memiliki  dokumen  progran tahunan dan semester, buku kasus dan buku harian dan 37,5% atau 6 sekolah
belum memiliki dokumen progran tahunan dan semester, buku kasus dan buku harian. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 7. Presentase Fasilitas Penunjang Program BK
h. Hambatan dalam Pelayanan Program Bimbingan dan Konseling
Hasil  penelitian  menunjukkan  ada  2  alasan  yang  cukup  kuat  yang menghambat ketersediaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yaitu 1)  faktor  biaya  dalam  penunjang  ruangan  bimbingan  dan  konseling,  2) keterbatasan  tenaga  ahli  bimbingan  konseling.  Pengembangan  sarana bimbingan  dan  konseling  dapat  melalui  beberapa  sumber  dana.  Menurut (Kemendikbud  2014)  sumber  biaya  selain  dari  RKAS  (Rencana  Kegiatan  dan Anggaran  Sekolah/Madrasah),  dengan  dukungan  kebijakan  Kepala Sekolah/Madrasah  jika  memungkinkan  dapat  mengakses  dana  dari  sumber- sumber lain melalui kesepakatan lembaga dengan pihak lain, atau menggunakan sumber  yang  dialokasikan  oleh  komite  Sekolah/Madrasah.  Dana pengembangan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling sangat terbatas karena  dana  operasional  sekolah  banyak  penunjang  untuk  aktivitas  program rutin  sekolah.  Kedua,  keterbatasan  lahan  menjadi  beberapa  masalah  penting, dibeberapa  sekolah  ruangan  bimbingan  dan  konseling  sering  menggunakan ruang kantor atau ruang kelas dalam melayani bimbingan konseling.

## KESIMPULAN
Keberhasilan  keterlaksanaan  layanan  bimbingan  dan  konseling didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh sekolah belum memiliki ruang kerja bimbingan dan konseling, ada 7 dari 16 sekolah yang memiliki ruang administrasi,  kemudian  3  dari  16  sekolah  sudah  memiliki  ruang  konseling individu dan ruang bimbingan dan konseling kelompok.
Hambatan  pengembangan  sarana  dan  prasarana  bimbingan  dan konseling pada aspek pembiayaan, keterbatasan tenaga ahli  dan lahan. Implikasi bagi  guru  bimbingan  dan  konseling  di  tuntut  memiliki  kreativitas  dalam pelaksanaan  layanan  dengan  fasilitas  terbatas  tanpa  mengorbankan  pelayanan optimal bagi peserta didik. Hasil penelitian ini memberikan informasi bagi bidang pengembangan sarana  dan prasarana, yayasan,  kepala sekolah, wali kelas, dan guru  BK  mengenai  keterbatasan  fasilitas  ruangan  dan  tenaga  ahli  dalam bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, sehingga dapat membantu guru bimbingan dan konseling dalam
menyediakan  fasilitas  yang  diperlukan  agar  siswa  merasa  nyaman  dalam memperoleh layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
Keberhasilan  layanan  bimbingan  dan  konseling  perlu  ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang memadai. Hasil penelitian  menunjukkan  belum  terpenuhi  ketersediaan  secara  maksimal  sarana dan  prasarana  layanan  bimbingan  dan  konseling.  Keterbatasan  fasiltais  tidak mengurangi  keterlaksanaaan  layanan  bimbingan  dan  konseling,  dapat memanfaatkan e-konseling dalam melayani siswa serta kreatif dalam merancang strategi layanan bimbingan konseling yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Caraka Putra Bhakti. 2017. Keterdsediaan Sarana dan Prasarana Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah di Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik) Volume 2 Nomor 2.
Depdiknas. (2008). Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan         konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal. Jakarta: Depdiknas.
Dwi  Putranti.  2015.  Studi  Deskriptif  tentang  Sarana  dan  Prasarana  Bimbingan  dan konseling di Sekolah Menengah Pertama. Psicopedagogia Journal. Vol. 4, No. 1.
Hasan,   S.U.N.   &   Bhakti,   C.P.,   2016.   Guidance   and Counselling: A Comparison between Indonesia and Malaysia. Scientific  Journal  of  PPI-UKM,  3(6), pp.267 – 271.
Gysbers, N.C. & Henderson P. (2012). Developing and Managing Your School Guidance and  Counseling  Program  Fourth  Edition.  Alexandria  :  American  Counseling Assosiation.
Kemendikbud,   2014. Lampiran   Permendikbud   Nomor 111  Tahun  2014  Bimbingan dan  Konseling  pada Pendidikan Dasar dan Menengah, Indonesia.
Kemendikbud, 2016. Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah    Menengah    Pertama    (SMP),    Jakarta: Kemendikbud RI.
Komalasari,    G.,    Wahyuni,    E.    &    Karsih,    2011.  Asesmen  Teknik    Nontes    dalam Perspektif  BK  Komprehensif, Jakarta: PT. Indeks.
Luddin,   A.B.M.,   2013.    Kinerja    Kepala    Sekolah   dalam  Kegiatan    Bimbingan   dan Konseling. Jurnal  Ilmu Pendidikan, 19(2).
Mamat  Supriatna.(2011).  Bimbingan  dan  konseling  Berbasis  Kompetensi.  Jakarta:  PT Rajagrafindo
Persada  Permendiknas  No  27  Tahun  2008.  Standar  Kompetensi  Akademik  dan Kualifikasi Konselor. Permendikbud No 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah .
Schmidt, John J. (2008). Counseling in Schools: Comprehensive Programs of Responsive Service for All Student. Boston : Pearson.
Suherman,  U.,  2007. Manajemen  Bimbingan  Konseling, Bandung: Rizqi Press.
Supriatna,   M.,   2014.  Bimbingan   dan   Konseling    Berbasis  Kompetensi        Orientasi Dasar     Pengembangan Profesi   Konselor   (Edisi   Revisi),   Jakarta:   Raja Grafindo Persada.
Uman Suherman. (2007). Manajemen Bimbingan dan konseling. Rizki Press: Bandung.
Putranti,  D.,  2015.  Studi  Deskriptif  tentang  Sarana  dan Prasarana  Bimbingan  dan Konseling    di    Sekolah  Menengah      Pertama.  PSIKOPEDAGOGIA      Jurnal Bimbingan dan Konseling, 4(1), pp.45 – 50.