## EVALUASI TINGKAT KESESUAIAN STANDAR AKREDITASI TERHADAP PELAYANAN FARMASI DAN STRATEGI PERBAIKAN DENGAN METODE HANLON DI RSUD KABUPATEN BIMA
Dedent Eka Bimmaharyanto.s 1 , H. Achmad Fudholi 2 , Gunawan Pamudji Widodo 3 1. Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, Surakarta; 2. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; 3. Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, Surakarta
Abstrak; Mendapatkan  pelayanan  yang  maksimal  merupakan  impian  semua  masyarakat terutama  penerima  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  termasuk  di  instalasi  farmasi.  Banyak permasalahan  yang  didapatkan  pasien,  karena  pelayanan  belum  memenuhi  standar.  Untuk memenuhi kebutuhan pasien tersebut, instalasi farmasi harus diakreditasikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian tujuh standar akreditasi terhadap pelayanan farmasi di RSUD Kabupaten Bima dan strategi perbaikan dengan metode Hanlon. Penelitian ini menggunakan instrumen kuisoner Depkes dan wawancara informan utama sebanyak 15 orang dan informan kunci sebanyak  3  orang.  Subyek  pada  penelitian  ini  adalah  semua  pegawai  yang  terlibat  dan  memiliki peran  penting  di  Instalasi  Farmasi  RSUD  Kabupaten  Bima.  Dilakukan  penilaian  tujuh  standar kemudian  dibandingkan  antara  informan  dengan  hasil  observasi,  setelah  itu  dianalisis  strategi perbaikan dengan menggunakan metode Hanlon.  Hasil Penelitian menunjukan terdapat perbedaan hasil penilaian standar akreditasi  antara petugas Instalasi  farmasi  yaitu (58,75%) dengan penilaian peneliti yaitu (55%). Dari ketujuh standar akreditasi, tidak ada yang memenuhi standar akreditasi (< 60%),  hasil  strategi  pengembangan  dengan  metode  Hanlon  adalah  :  Fasilitas  dan  peralatan, perbaikan  sarana  dan  prasarana  kefarmasian.  Administrasi  dan  pengelolaan,  segera  melakukan fungsi KFT. Evaluasi dan pengendalian mutu, perlu membuat program tertulis kefarmasian serta SK tentang  jadwal  rapat.  Falsafah  dan  tujuan,  SK  tentang  kebijakan  pelayanan  kefarmasian  dari pimpinan  Rumah  Sakit.  Kebijakan  dan  prosedur,  membuat  SOP  dan  kebijakan  tertulis  tentang pengelolaan  perbekalan  kefarmasin.  Pengembangan  staf  dan  program  pendidikan,  dilakukan program  pendidikan  dan  pelatihan  secara  berkala  di  IFRS.  Staf  dan  pimpinan,  adanya  evaluasi kinerja tenaga kefarmasian dan orientasi bagi pegawai Instalasi Farmasi.
Kata kunci : Standar akreditasi Rumah Sakit, strategi pengembangan Instalasi Farmasi, metode Hanlon

## EVALUATION ACCORDING GRADE TO STANDARD ACCREDIT TO STAFF PHARMACY AND REPAIR STRATEGY WITH HANLON METHOD IN RSUD SUB- PROVINCE BIMA, THESIS, FACULTY OF PHARMACY, SETIA BUDI UNIVERSITY
SURAKARTA.
Abstract; Getting maximal service represent dream all society especially receiver of service of  the hospital  including in pharmacy installation. Patient got many problems because service not yet fulfilled standard. To fulfill requirement of patient, pharmacy installation have to this research accredit  to know storey level according to seven accreditation standard to service of pharmacy in RSUD Sub Province Bima and repair strategy with Hanlon method.  This Research use instrument of quizioner  Depkes and special informan interview counted 15 informan and people lock counted 3  people.  Subject  at  this  research  is  all  officer  in  concerned  and  have  important  role  in  pharmacy Installation  RSUD  Sub  Province  Bima.  Conducted  by  assessment  seven  standard    later  then compared  to  between  informan  with  result  of  observation,    afterwards  analyzed  by  strategy development  by  using  Hanlon  method.  Result  of  Research  of  show  there  are  difference  of  result assessment  of  standard  accredit  between  officer  of  pharmacy  Installation  that  is  (  58,75%)  with research  that  is    (  55%).  From  seventh  of  accreditation  standard,  nothing  that  fulfill  accreditation standard  (<  60%),  result    strategy  development  with  Hanlon  method  is  Facility  and  equipments, repair  of  facilities  and  basic  facilities  of  Pharmacy  administration    management  and,  immediately
do function KFT . Evaluation and quality control, require to make pharmacy program written  and also  SK  about  meeting  schedule  .Philosophy      and    target,  SK  about  policy  of  pharmacy  service from  Hospital head. Policy and procedure, making SOP and policy written  about management of provisions of pharmacy . Development of education program and staff,  done by education program and  periodical  training  in  IFRS.  STAF  and  head,  existence  of  staff  pharmacy  performance evaluation and orientation to officer of Installation Pharmacy.
Keyword  :  Accreditation  Standard  Hospital,  development  pharmacy  installation  strategy,  Hanlon Method
PENDAHULUAN Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten  Bima  dibangun  di  atas  tanah seluas  15.000  m2.  Sesuai  SK  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
105/MENKES/SK/I/1995
tergolong klasifikasi  type  C  kapasitas  131  tempat  tidur yang tersebar pada 7 (tujuh) klasifikasi ruang rawat inap. RSUD Kabupaten Bima menetapkan  visi  ”Tewujudnya  Pelayanan Prima  Pada  tahun  2015”  dengan  Motto  : ”Kepuasaan  Pasien  Kebahagiaan  Kami”. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut  maka Misi yang diupayakan adalah Menyelenggarakan Pelayanan yang Bermutu.
RSUD  Kabupaten  Bima  masih  dalam proses  menuju  lisensi  akreditasi  menuju  type B,  namun  belum  juga  berhasil  diperolehnya. Hal  inilah  yang  mendorong  peneliti  untuk melihat  persentase  standar  dan  rekomendasi standar  yang  belum  terpenuhi  di  rumah  sakit tersebut.  Mutu  pelayanan  kesehatan  rumah sakit sangat dipengaruhi kualitas sarana fisik, jenis  tenaga  yang  tersedia,  obat  dan  alat kesehatan  serta  sarana  penunjang  lainnya. Namun,  hingga  saat  ini  kenyataannya sebagian  besar  instalasi  farmasi  rumah  sakit di  Indonesia  belum  melakukan  kegiatan pelayanan  farmasi  seperti  yang  diharapkan, mengingat  kendala-kendala  yang  ada,  antara lain  kemampuan  tenaga  farmasi,  terbatasnya pengetahuan  manajemen  rumah  sakit  dan fungsi  rumah  sakit,  kebijakan  manajemen rumah  sakit,  terbatasnya  pengetahuan  pihak- pihak terkait tentang pelayanan farmasi rumah sakit.  Akibat  kondisi  ini,  maka  pelayanan farmasi rumah sakit masih bersifat konvensional  yang  hanya  berorientasi  pada produk yaitu sebatas penyediaan dan pendistribusian (Depkes RI, 2006).
Upaya  yang  dilakukan  Departemen Kesehatan  untuk  itu  adalah  melalui  kegiatan
akreditasi  rumah  sakit  baik  milik  pemerintah maupun  swasta,  yang  tujuan  akhirnya  adalah menjaga  mutu  pelayanan.  Dalam  buku Standar Pelayanan Rumah Sakit telah disusun dua puluh standar pelayanan yang mana salah satunya  adalah  standar  pelayanan  farmasi. Meski dengan ditetapkannya Standar Pelayanan  Farmasi  di  Rumah  Sakit,  tidaklah berarti semua permasalahan tentang pelayanan kefarmasian dirumah sakit menjadi mudah  dan  selesai.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan menggunakan metode Hanlon.
Metode  Hanlon  merupakan  alat  yang digunakan  untuk  membandingkan  berbagai masalah kesehatan yang berbeda-beda dengan cara  relative  dan  bukan  absolute,  framework, seadil  mungkin  dan  objektif.  Cara  yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah  dengan  menggunakan  4  kelompok kriteria, yakni: Besarnya masalah (magnitude), Kegawatan masalah (emergency),  Kemudahan  penanggulangan masalah (causability), Faktor yang menentukan dapat tidaknya program dilaksanakan  (PEARL  factor).  Sehingga dalam rangka evaluasi dan bahan pertimbangan  dalam  menyusun  strategi  dan pengembangan  mutu  pelayanan  yang  lebih baik lagi.
Proses  pemberian  pelayanan  perlu ditingkatkan  melalui  peningkatan  mutu  dan profesionalisme serta sumber daya kesehatan. Namun  sangat  didasari  bahwa  dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteranaan  masyarakat,  tuntutan  akan mutu pelayanan semakin meningkat. Di pihak lain dengan semakin berkembangnya asuransi kesehatan  pelayanan  rumah  sakit  yang  sesuai standar semakin dibutuhkan sehingga pelaksanaan  akreditasi  menjadi  penting. Dengan  dilaksanakan  akreditasi  rumah  sakit
maka pembinaan standar yang ditetapkan agar mutu  pelayanan  dapat  dipergunakan  untuk mengukur  kinerja  rumah  sakit,  melindungi masyarakat  dan  meningkatkan  citra.  Banyak permasalahan  yang  timbul  dalam  pemberian pelayanan  kesehatan  pada  masyarakat  di mana tuntutan mutu pelayanan oleh masyarakat  selalu  dan  semakin  meningkat. Karena  akreditasi  rumah  sakit  benar-benar sangat  diperlukan  dan  harus  sudah  mulai diimplementasikan. Oleh karna adanya tuntutan  akan  mutu  pelayanan  yang  harus lebih  meningkat,  maka  dilakukan  penelitian tentang  Evaluasi  Tingkat  Kesesuaian  Standar Akreditasi  Terhadap  Pelayanan  Farmasi  Dan Strategi Perbaikan Dengan Metode Hanlon Di RSUD  Kabupaten  Bima.  Penelitian  ini ditujukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana tingkat kesesuaian pelayanan farmasi terhadap standar akreditasi di RSUD Kabupaten Bima.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  rancangan studi  kasus  di  Instalasi  farmasi  rumah  sakit umum daerah
Kabupaten
Bima.Data dianalisis  secara  kuantitatif  dan  kualitatif. Cara  pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan instrumen kuesioner self assesment  petugas  farmasi  berupa  hasil hitungan dari jawaban respon pada kuesioner. Observasi  juga  dilakukan  untuk  melihat keberadaan dan kelengkapan data / konsumen,  SOP,  fasilitas  di  pelayanan farmasi.  Data  yang  diperoleh  tersebut  untuk mendukung  wawancara  secara  mendalam,  di dalam  menggali  hal  –  hal  yang  berhubungan dengan  standar  akreditasi  pelayanan  farmasi dan strategi pengembangan pelayanan farmasi berdasarkan analisis Hanlon.
Lokasi  penelitian  adalah  Instalasi Farmasi  RSUD  Kabupaten  Bima.  Penelitian ini  mulai  dilakukan  pada  pada  bulan  Juli 2013.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah semua  yang  terlibat  dan  memiliki  peranan penting  dalam  akreditasi  di  Instalasi  Farmasi RSUD Kabupaten Bima.
jumlah Sampel responden yang digunakan  sebanyak  15  responden  yaitu semua  karyawan  Instalasi  Farmasi  RSUD Andi  Makkasau,  Parepare  termasuk  Kepala instalasi farmasi.

## HASIL PENELITIAN A. Karakteristik Responden Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  sebanyak 15  responden  yang  berstatus  pegawai  di RSUD  Kabupaten  Bima.  Data  karakteristik responden meliputi umur, pendidikan terakhir dan lama bekerja.
Sebagian  besar  umur  pegawai  sekitar  26-30 th,  pendidikan  pegawai  Apoteker  4  org,  S1 Farmasi 4 org, D3 Farmasi 3 org, SMF 1 org, lain2 3 org.
Lama bekerja karyawan sekitar >5 th. Jumlah kepegawaiaan  di  Instalasi  Farmasi  RSUD Kabupaten Bima, sebanyak 28 orang termasuk Kepala Instalasi
Sumber : data mentah Responden (diolah)
Farmasi.  Responden  penelitian  terdiri  dari informan kunci dan informan utama.

## B. Standar Akreditasi
Kuesioner  standar  akreditasi  disebarkan kepada  pegawai  di  instalasi  farmasi  untuk mengetahui  penilaian  standar  akreditasi  oleh pegawai di instalasi farmasi. Dari penyebaran kuesioner  kepada  pegawai  instalasi  farmasi yang  berjumlah  15  responden,  peneliti menemukan  hasil  modus  atau  jawaban  yang sering muncul dari setiap standar akreditasi.
Berdasarkan tabel 2 adanya kesenjangan penilaian antara penilaian sendiri staf di instalasi farmasi dengan penilaian yang dilakukan peneliti, dimana skor peneliti lebih
Tabel 2. Persentasi pencapaian nilai akreditasi staf IFRS dan hasil observasi di Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Bima
No . Standar Pelayanan Farmasi Standar kinerja instalasi farmasi Penilaian petugas IFRS % pencapaia n Hasil observasi % pencapaia n Jum item
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Falsafah dan tujuan Administrasi dan pengelolaan Staf dan pimpinan Fasilitas dan peralatan Kebijakan dan prosedur Pengembangan staf dan program Pendidikan Evaluasi dan pengendalian mutu 8 6 10 4 8 5 6 80% 60% 66,6% 40% 80% 50% 40% 6 6 10 4 7 5 6 60% 60% 66,6% 40% 70% 50% 40% 2 2 3 2 2 2
3 Skor akreditasi dan rata-rata pencapaian 47 58,75 44 55 16x(5*)
= 80
rendah  dari  nilai  skor  yang  diperoleh  staf  di Instalasi farmasi. Hasil dari skor staf Instalasi farmasi  ini  diambil  dari  jawaban  kuesioner yang  peneliti  bagikan.  Dari  jawaban  tersebut diambil  jawaban  yang  sering  muncul  yaitu nilai  modus  dari  setiap  standar  pelayanan mulai dari falsafah dan tujuan hingga evaluasi dan pengendalian mutu. Sedangkan hasil skor dari  peneliti  diambil  berdasarkan  hasil  telaan dokumentasi,  observasi  di  instalasi  farmasi dan  wawancara  dengan  pimpinan  dan  staf instalasi farmasi.
Sumber : Data mentah yang diolah Pada  tabel  4  menunjukkan  bahwa  ada 5  standar  pelayanan  farmasi  yang  memenuhi standar  akreditasi  yaitu  standar  falsafah  dan tujuan  yaitu  60  %,  standar  administrasi  dan pengelolaan  yaitu  60%,  standar  staf  dan pimpinan  yaitu  66,6%,    kebijakan  dan prosedur  yaitu  70%,  dan  Evaluasi  dan pengembangan yaitu 60%. Sedangkan untuk 2 standar  pelayanan  farmasi  tidak  memenuhi standar  akreditasi  bersyarat.  Skor  rata-rata dari  semua  kegiatan  pelayanan  yang  dinilai mencapai  minimal  65%, akan tetapi  masih di bawah 75% dan setiap bidang pelayanan tidak mempunyai  nilai  60%.  Dengan  hal  ini diusulkan beberapa upaya perbaikan manajemen pelayanan dan strategi di Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Bima.
Nilai  perbedaan  skor  antara  staf instalasi  farmasi  dan  peneliti  maupun  standar akreditasi  pelayanan  Instalasi  farmasi  telah disajikan  pada  tabel  2  diatas,  maka  perlu dibenahi  dari  ketujuh  standar  akreditasi  ini yaitu  standar  falsafah  dan  tujuan,  kebijakan dan  prosedur.  Dengan  melihat  jumlah  nilai standar  akreditasi  yang  diperoleh  penilaian diri sendiri staf Instalasi Farmasi dengan skor
47  (58,75%),  sedangkan  nilai  akreditasi  yang diperoleh peneliti dengan skor 44 (55%).
Dari hasil penilaian tingkat kesesuaian standar akreditasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Bima,  ada beberapa  standar yang  nilainya  sudah mencapai skor maksimal yang ditetapkan oleh KARS dan ada yang belum. Untuk pencapaian  standar  akreditasi  dilakukan perbaikan  terhadap  kekurangan  yang  nilai dibawah  standar  akreditasi  yaitu  <  60%. Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  tabel 4. Langkah  awal  yang  dilakukan  dalam uji perbaikan Hanlon yaitu dengan
mengidentifikasi  masalah  dan  solusi  di  tiap standar  pelayanan  farmasi.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Masalah dan solusi managemen Nilai skor yang belum memenuhi standar akreditasi Masalah Solusi manajemen Standar Akreditasi Falsafah dan Tujuan S1P1:
Kebijakan pelayanan farmasi
S1P2 : Pelayanan farmasi
Kebijakan Pelayanan Farmasi tidak ditetapkan tertulis dari Pimpinan rumah sakit. Ketetapan  tertulis  mengenai pengelolaan perbekelan Farmasi (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, ditribusi) Dibuat SK tentang kebijakan pelayanan farmasi daripimpinan
rumah sakit
1. Dibuat  SK  Panitia  pengadaan penerimaan, penyimpanan,
distribusi dan KIE. 2. Sebaiknya dalam pengadaan perbekalan Farmasi dilakukan oleh seorang Apoteker
3. Penyediaan informasi dan edukasi
4. Pemantauan terapi obat (TDM) dan pengkajian penggunaan obat
5. Dibuat pelaporan dan evaluasi Administrasi dan pengelolaan:
S2P1:
Pembuatan Bagan organisasi S2P2: Komite Farmasi dan Terapi (PFT)
Bagan  Organisasi  ada  tetapi tidak ada uraian tugas KFT berfungsi terbatas 1. Dibuat SK organisasi 2. Dibuat  bagan  organisasi  lengkap beserta uraian tugasnya
1. Dibuat  SK  KFT  yang  ditandatangi oleh direktur rumah sakit 2. Pembuatan formularium
Staf dan Pimpinan S3P1: Pelayanan farmasi dipimpin oleh Apoteker. S3P2 : Adanyatenagakefarmasian yang  cukup  jumlah  dan sesuai kualifikasi S3P3 : Evaluasi kinerja dan tenaga kefarmasian 1. Penetapan  kepala    IFRS apoteker  yang  terdaftar  di Departemen Kesehatan, mempunyai  izin kerja, pengalaman  bekerja  di Rumah  sakit  minimal  lebih dari  2  tahun    di  IFRS, terdaftar di Asosiasi profesi dan sudah mengikuti pelatihan  atau    pendidikan S2 Jumlah tenaga kefarmasian cukup, kualifikasi
memenuhi,belum berpengalaman
Ada  evaluasi  tidak  tertulis hanya berdasarkan kesepakatan staf Kepala IFRS dapat mengikuti pelatihan dalam bidang managemen rumah sakit untuk menunjang kompetensi
Melakukan  pelatihan  yang  belum mengikuti  uji  kompetensi  bagi  tenaga IFRS
Perlu  dibuat  ketentuan  tertulis, rekomendasi  dan  tindak  lanjut  dari evaluasi kinerja tenaga kefarmasian
Fasilitas dan Peralatan S4P1:
Sumber : Data mentah yang diolah Setelah  masalah  dan  solusi  di  tiap standar  akreditasi  berhasil  teridentifikasi, selanjutnya  dilakukan  pembobotan  untuk memperoleh score /nilai  berupa  angka  yang dapat  menunjukkan  skala  prioritas  masalah. George et  al (2008)  mengemukakan  bahwa formula  dasar  penilaian  prioritas  dilakukan dengan  memberikan  skor  atas  serangkaian kriteria A, B, C dan D (PEARL). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 6.
Sumber : Data mentah yang diolah Dari  persentase  skor  pada  tabel  6, diperoleh skala prioritas yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah. Untuk menentukan prioritas  kesehatan  masyarakat  yang  penting adalah  proses  atau  metode  yang  di  adopsi secara sistematis, objektif dan memungkinkan untuk  membandingkan  standar  masalah  yang menggabungkan pengawasan dari ilmu pengetahuan  dan  realitas  lingkungan. Basic Priority  Rating (BPR)  menerapkan  masalah pasti  dengan  beberapa  tingkat  kriteria besarnya masalah, keseriusan masalah, efektifitas  dan  dan  kenyataan.  Proses  yang dihasilkan  menghasilkan  nilai  terukur  untuk setiap  masalah  yang  dianalisis,  sehingga memberikan dasar untuk menentukan prioritas.  Pengambil  keputusan  yang  terlibat dalam  pemecahan  masalah  dapat  menghemat energi  yang  cukup  dengan  membangun pernyataan yang jelas dari masalah
(Vilnisus&Dandoy ,1990) Pada metode Hanlon proses perbaikan yang terjadi setelah proses audit observasional,  melibatkan  langkah-langkah berikut:  presentasi  hasil  audit  kepada  tim, klarifikasi  isu  perhatian,  menggunakan  m asukan dari semua anggota tim; persiapan dari diagram  afinitas  (alat  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi  dan  mengatasi  berbagai masalah  secara  bersamaan,  dengan  penataan dan  mengklasifikasikannya)  pengelompokan ketidaksesuaian  diamati  oleh  jenis  masalah, dan pengembangan prioritas untuk membantu
Fasilitas dan Peralatan S4P1:
Tersedianya Ruang/Tempat Pengelolaan Perbekalan Farmasi S4P2: Fasilitas  peralatan  yang cukup  dan  memenuhi syarat. Hanya tersedia 3-4 ruang/tempat  yang  memenuhi syarat
Fasilitas  peralatan  kurang memadai
1. Perlu  diperjelas  denah  Rumah Sakit  khusus  Unit  kerja  farmasi dengan  rincian  ruang  pengelolan perbekalan farmasi dan  pelayanan kefarmasian. 2. Perbaikan ruang penyimpanan obat dan  alkes  terutama  obat  narkotik dan Psikotropik. 1. Perlu melengkapi buku wajib yang harus ada di IFRS 2. Dibuat  buku  formularium  Rumah sakit  dan  dokumentasi  pembuatan obat
Kebijakan dan Prosedur S5P1: Kebijakan  dan  prosedur tertulis mengenai pengelolaan  pembekalan farmasi
S5P2:
Kebijakan  dan  prosedur tertulis mengenai pelayanaan kefamasian
dalam  penggunaan  obat dan Alkes Ada  kebijakan  dan  prosedur tetapi  belum  ada  evaluasi  dan tindak lanjut Ada  kebijakan  dan  prosedur tertulis  untuk  semua  kegiatan, belum ada evaluasi Membuat  SOP,  catatan  evaluasi  dan tindak lanjut
Pembuatan  Laporan  kegiatan  farmasi, catatan evaluasi dan tindak lanjut Pengembagan Staf dan Program Pendidikan S6P2: Program pendidikan berkelanjutan,  pelatihan ataupun  pertemuan  ilmiah bagi  pegawai  di  IFRS untuk meningkatkan
keterampilan, pengetahuan dan kemampuan Adanya  program  pelatihan kefarmasian tetapi tidak dilakukan secara berkala.
Membuat  program  pendidikan  dan pelatihan  secara  berkala  di  IFRS, laporan  pelaksanaan  kegiatan,  catatan evaluasi dan sertifikat
Evaluasi dan Pengendalian Mutu S7P1:
Program  atau  kegiatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian yang  diciptakan  oleh pimpinan Rumah sakit. S7P2: Tersedia  data  untuk  dasar analisis  dan  evaluasi terhadap mutu pelayanan
S7P3: Instalasi/Bagian  farmasi harus  menyelenggarakan petemuan  berkala  utuk membicarakan  masalah- masalah dalam
meningkatkan  pelayanan
Tidak ada program tertulis, ada kegiatan,  ditetapkan  oleh pimpinan farmasi Ada  data  tentang  kegiatan pelayanan1 s/d 6 Ada  bukti  tertulis,  pertemuan tidak teratur dan keputusan
Perlu  dibuat  program  tertulis pelayanan farmasi untuk
mencerminkan  kwalitas  pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi, ada kegiatan, ditetapkan oleh direktur
Perlu  dilakukan  evaluasi  data  dan tindak  lanjut  secara  berkala  oleh pimpinan farmasi
1.  Dibuat  SK  pimpinan  rumah  sakit tentang  jadwal  rapat  Pembuatan laporan pertemuan
Tabel  6.      Hasil  Penentuan  Skala  Prioritas  Penanganan  Masalah  di  IFRS
dengan Metode Hanlon Standar Kriteria dan Bobot Maksimum PEARL  *OPR  Proritas Masalah A=Besar  B=Kegawata n C=Kemudah an *BPR S4P1 10 9 5 31,6 11111  31,6 1 S4P2 10 8 5 30 11111  30 2 S2P2 9 8 7 39,6 11111  39,6 3 S7P1 9 6 7 35 11111  35 4 S2P1 8 7 5 25 11111  25 5 S1P2 8 8 7 37,3 11111  37,3 6 S5P1 8 7 6 30 11111  30 7 S7P2 8 6 6 28 11111  28 8 S7P3 8 6 6 28 11111  28 9 S3P1 7 8 6 30 11111  30 10 S1P1 7 6 5 21,6 11111  21,6 11 S5P2 7 6 5 21,6 11111  21,6 12 S3P2 6 6 5 20 11111  20 13 S6P2 6 5 5 18,3 11111  18,3 14 S3P3 5 4 7 21 11111  21 15
menetapkan besarnya masalah dan ketidaksesuaian  harus  ditangani  terlebih dahulu ( Ghenadenik, et al. 2012).
Berdasarkan persentase  skala prioritas masalah  yang  dilakukan  untuk  mengatasi masalah  ditiap  standar  pelayanan  farmasi sebagai berikut :
1. Perlu disediakan tempat yang cukup sesuai dengan  SK  Menkes  No.1197/MENKES/ SK/X/  2004.  Fasilitas  dan  peralatan  yaitu diperjelas denah Rumah Sakit khusus Unit Kerja  Farmasi  dan  perbaikan  ruang penyimpanan perbekalan farmasi.
2. Perlu  penyediaan  fasilitas  peralatan  untuk kegiatan  kefarmasian  yang  memenuhi syarat  sesuai  dengan  SK  Menkes  No. 1197/MENKES/SK/X/2004.
3. Dari hasil observasi KFT belum melakukan fungsinya, untuk meningkatkan nilai  standar  akreditasi  maka  Instalasi Farmasi  RSUD  Kabupaten  Bima  perlu segera  melakukan  fungsi  KFT,  dan Menyusun  Formularium  RS  dan  perlu dilakukan  pertemuan  secara  berkala,  dan memprogramkan  fungsi  KFT  dan  segera dibuat  SK  KFT  yang  ditandatangani  oleh direktur Rumah Sakit.
4. Evaluasi  dan  pengendalian  mutu  yaitu perlu  dibuat  program  tertulis  pelayanan kefarmasian.
5. Administrasi  dan  pengelolaan  yaitu  segera dibuat  bagan  organisasi  lengkap  beserta uraian tugasnya.
6. Falsafah  dan  tujuan  yaitu  segera  dibuat dibuat  SK  panitia  pengadaan,  penerimaan, penyimpanan, distribusi dan KIE.
7. Kebijakan  dan  prosedur  yaitu  membuat SOP  untuk  mengatur  dan  melaksanakan tugas  di  IFRS  dan  evaluasi  terhadap prosedur yang ada.
8. Evaluasi  dan  pengendalian  mutu  yaitu perlu  dilakukan  evaluasi  data  dan  tindak lanjut  secara  berkala  oleh  pimpinan farmasi
9. Menurut  peneliti,  untuk  menigkatkan  nilai persentase akreditasi maka Perlu menyelenggarakan pertemuan secara teratur  dan  terjadwal  untuk  membicarakan masalah-masalah dan rencana-rencana untuk perbaikan dan pengembangan  IFRS. perlu ada rekomendasi dan ditindak lanjuti oleh pimpinan farmasi.
10. Staf  dan  pimpinan  yaitu  kepala  IFRS segera mengikuti  pelatihan dalam bidang managemen Rumah Sakit untuk menunjang kompetensi 11. Falsafah  dan  tujuan  yaitu  segera  dibuat SK tentang kebijakan pelayanan kefarmasian dari pimpinan Rumah Sakit.
12. Kebijakan  dan  prosedur  yaitu  dibuat kebijakan  dan  prosedur  tertulis  serta harus ada pelaporan.
13. Staf  dan  pimpinan  yaitu  melakukan pelatihan  yang  belum  mengikuti  uji kompetensi bagi tenaga IFRS.
14. Pengembangan staf dan program pendidikan yaitu dilaksanakannya program  pendidikan dan pelatihan secara berkala di IFRS dan dibuat pelaporan dan evaluasi.
15. Staf  dan  pimpinan  yaitu  segera  dibuat ketentuan  tertulis,  rekomendasi  dan tindak  lanjut  dari  evaluasi  kinerja  tenaga kefarmasian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta pembahasan dengan mengacu pada perumusaan masalah dari pertanyaan peneliti, maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pelayanan  farmasi  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Kabupaten  Bima  dengan  skor pencapaian masing-masing standar akreditasi, sebagai berikut :
1) Standar  falsafah  dan  tujuan  mencapai dengan skor 60%.
2) Standar  administrasi  dan  pengelolaan mencapai skor 60%.
3) Standar  staf  dan  pimpinan  mencapai  skor 66,6 %.
4) Standar  fasilitas  dan  peralatan  mencapai skor 40%.
5) Standar  kebijakan  dan  prosedur  mencapai skor 70%.
6) Standar  pengembangan  staf  dan  program pendidikan mencapai skor 50%.
7) Standar  evaluasi  dan  pengendalian  mutu mencapai skor 40%.
Dengan  total  skor  rata-rata  pencapaian hasil  observasi  yaitu  55%.  Adapun  selisih total  persentase  skor  rata-rata  pencapaian dari  semua  kegiatan  berdasarkan  penilaian petugas Instalasi Farmasi
RSUD
Kabupaten  Bima  yaitu  (58,75%)  dengan
syarat  standar oleh Departemen Kesehatan (>65%).
8) Adapun  strategi  perbaikan  yang  harus dilakukan  oleh  Instalasi  Farmasi  RSUD Kabupaten  Bima  berdasarkan  analisis Hanlon yaitu :
a) Fasilitas  dan  peralatan,  perlu  diperjelas denah  Rumah  Sakit  khusus  untuk  denah IFRS, perbaikan ruang/tempat pengelolaan perbekalan  farmasi,  melengkapi  buku wajib  yang  harus  ada  di  IFRS,  dan  dibuat formularium  dan  dokumentasi  pembuatan obat.
b) Administrasi  dan  pengelolaan,  untuk meningkatkan nilai standar akreditasi maka Instalasi  FarmasiRSUD  Kabupaten  Bima perlu  segera  melakukan  fungsi  KFT,  dan menyususun  formularium  RS  dan  perlu dilakukan  pertemuan  secara  berkala,  dan memprogramkan  fungsi  KFTdan  segera dibuat  SK  KFT  yang  ditandatangani  oleh direktur Rumah Sakit.
c) dibuat  bagan  organisai  lengkap  beserta uraian  tugasnya,  pembuatan  formularium dan SK KFT.
d) Evaluasi  dan  pengendalian  mutu,  perlu dibuat  program  tertulis  untuk  orientasi pegawai baru dan perbaikan mutu pegawai yang  lainnya,  dan  melakukan  rapat  yang teratur beserta SK.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar,  A.  1996. Pengantar  Administrasi Kesehatan . Binarupa Aksara, Jakarta. Budiman,  A.  2004. Tingkat  Kesesuaian Standar  Akreditasi  terhadap  Strategi  dan Rencana Pengembangan Pelayanan
Instalasi  Gawat  Darurat  :  Studi  kasus  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Cut  Meutia Aceh  Utara.  Tesis .  Magister  Manajemen Farmasi Rumah Sakit, UGM. Yogyakarta. Departemen  Kesehatan  RI.1998. SK  Dirjen Pelayanan  Medik  No.  YM.02.03.3.5.2626 tanggal  8  April  1998  tentang  Komite Akreditasi  Rumah  Sakit  dan  Sarana Kesehatan lainnya (KARS) , Jakarta.
Departemen  Kesehatan  RI.  2004. Keputusan Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  1197/ Menkes/  SK/X/2004  Tentang  Standar
Pelayanan  Farmasi  di  Rumah  Sakit , Jakarta.
Departemen  Kesehatan  RI.  2006. Standar Pelayanan  Farmasi  di  Rumah  sakit.
Direktorat jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Departemen Kesehatan RI , Jakarta. Departemen  Kesehatan  RI.  2009. Undang  – Undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  44
Tahun  2009  Tentang  Rumah  sakit, Departemen kesehatan Republik Indonesia , Jakarta.
George,  Jennifer  M.  dan  Gareth  R.  Jones.
(2008). Understanding  and  Managing Organizational Behavior.5th edition. Pearson Education , New Jersey. Ginter, P. M., Ducan, W. J., & Swayne, L. E. 1995. Strategic  Managemen  of  Health Care Organizations.Blackwell Business.
Greenfield,  D.  &  Braithwaite,  J.  2008. for Quality  in  Health  Sector  Accreditation Research: A Systematic Review.
International Journal Health Care, 20 (3) : hal 172–183
Ifaya, M. 2012. Strategi dan Rencana Pengembangan Pelayanan Farmasi Berdasarkan Kesesuaian Standar Akreditasi  (Studi  Kasus  Di  IFRS  Kab. Muna).Tesis. Magister Manajemen Farmasi  Rumah  sakit,  Universitas  Setia Budi , Surakarta.
Koentjoro,  T.  2007. Assessing  the  Value  Of Accreditation  Systems.  European  Journal of Public Health , vol. 7 no. 1. Luwiharsih.  2002. Persiapan  Rumah  Sakit untuk  Diakreditasi.  Naskah  tulisan  untuk buku, (in progress).
Poerwani,SK  dan  Sopacua  E.2004. Upaya Pemerintah dalam Penataan Perumahsakitan  di  Indonesia  Melalui Kegiatan  Akreditasi.  Makalah  dalam Simposium I Badan Litbangkes , Jakarta. Shaw,  C.  D.  2004. Toolkit  for  Accreditation Program. The National Society for Quality In Health Care .
Siregar,  C.J.P.,  2004. Farmasi  Rumah  Sakit Teori dan Terapan. EGC . Jakarta. Susilo, M. 2003. Audit Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara , Jakarta.
Tayipnapis.  F.Y.  2008. Evaluasi  Program dan  Instrumen  Evaluasi.  Rineka  Cipta , Jakarta.
Wasisto, B. 1994. Peningkatan Mutu Pelayanan  Rumah  Sakit,  Majalah  Cermin Dunia Kedokteran , Jakarta.