## Jurnal Legal Reasoning

## PROBLEMATIKA REGULASI PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA
(Regulatory Problem of Sharia Fintech on Peer to Peer Lending in Indonesia)
Rizal Habibunnajar
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Email: rizalhn05@gmail.com
Indra Rahmatullah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Email: indra.rahmatullah@uinjkt.ac.id

## Abstrak
Financial  technology  (fintech)  berkembang  pesat  di  Indonesia  termasuk  fintech  yang berlandaskan  Syariah.  Kemunculan  fintech  Syariah  dipilih  karena  masyarakat  muslim  di Indonesia  dalam  bertransaksi  ingin  menghindari  praktik-praktik  yang  dilarang  dalam Syariah. Namun demikian, fintech berbasis Syariah masih menyisakan beberapa masalah. Untuk menjawab problematika ini  menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, objek penelitian yang dikaji terfokus pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, teori hukum, dokumen-dokumen, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas persoalan  terkait  fintech  syariah  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat  beberapa  problematika    dalam  aturan fintech  peer  to  peer  lending syariah  di Indonesia,  yakni Pertama, POJK  Nomor:  77/POJK.01/2016  lebih  berkonotasi  ke  arah fintech konvensional, Kedua , muncul ketidakpastian hukum karena fintech syariah saat ini harus  tunduk  pada  POJK  Nomor:  77/POJK.01/2016,  dan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018.  Padahal  Fatwa  MUI  tidak  termasuk  ke  dalam  hierarki  Peraturan Perundang-undangan, Ketiga ,  aturan  fintech  syariah  belum  mengatur  aspek  pengawasan syariah  atau  kepatuhan  syariah,  dan Keempat, POJK  Nomor:  77/POJK.01/2016  tidak secara  tegas  mengatur  mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dan  sanksi  pidana untuk  penyelenggara  fintech.  Terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  untuk  dimasukan  dalam regulasi  khusus  fintech  syariah,  yakni. Pertama, memperjelas  sisi  peristilahan  yang berkaitan dengan fintech syariah. Kedua, Asas, tujuan dan fungsi. Ketiga, Bentuk  Badan Hukum,  Kepemilikan,  dan  permodalan. Keempat, Jenis  dan  kegiatan  usaha. Kelima , Perizinan. Keenam, Perjanjian  atau  Dokumen  elektronik. Ketujuh, Tata  Kelola,  Prinsip Kehati-hatian  dan  pengelolaan  resiko  fintech  syariah. Kedelapan, Pengawasan Kesyariahan, dan terakhir , Aspek penyelesaian sengketa.
Kata  Kunci  : Fintech  Peer  To  Peer  Lending  Syariah,  Regulasi,  Kepastian  hukum,
Peraturan OJK.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  diskursus  Internasional, financial  technology di  dunia  dipelopori  oleh Negara  Inggris  yang  merilis  fintech  pada  tahun  2005,  pada  waktu  itu  berdiri  sebuah perusahaan fintech yang bernama ZOFA. Kemudian setelah lahirnya perusahaan tersebut, fintech  P2P  Lending kemudian  berkembang  ke  negara-negara  lain,  salah  satunya  di Negara  Amerika  Serikat  yang  muncul  Industri  pinjaman peer  to  peer  lending yang bernama Prosper Marketplace dan Lending Club pada Februari 2006. 1
Tidak  hanya  di  daratan  Eropa  dan  Amerika,  Industri Fintech  P2P  Lending juga mulai masuk ke daratan Asia, termasuk Indonesia. Di mana pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan  telah  memberikan  izin  kepada  perusahaan-perusahaan  fintech  di  Indonesia seperti Koinworks, Amartha.com, dan perusahan-perusahaan fintech P2P Lending lainnya, yang kemudian terus berkembang sampai saat ini. 2 Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, bahwasanya per Agustus 2019 telah terdapat sebanyak 127 Fintech  yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 3
Berkembangnya fintech  P2P  Lending di  Indonesia  didorong  dengan  disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, regulasi tersebut menjadi payung hukum bagi  perusahaan-perusahaan Fintech  P2P  Lending di  Indonesia  untuk  menjalankan usahanya. 4 Dalam belied tersebut,  terdapat  ketentuan    mengenai  mekanisme  pencatatan dan  pendaftaran  fintech,  mekanisme  pemantauan  dan  pengawasan  fintech,  pembentukan ekosistem  fintech,  membangun  budaya  inovasi  dan  kolaborasi,  inklusi  dan  literasi, manajemen resiko yang efektif, perlindungan konsumen, transparansi serta ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. 5
Perkembangan fintech  P2P  lending di  Indonesia  tersebut  tidak  terhenti  sampai  di sana, karena waktu-demi waktu kemudian muncul fintech P2P lending dengan model baru yakni fintech  P2P  lending berbasis  syariah.  Layanan  tersebut  merupakan  produk  pinjam meminjam online yang  menerapakan  kesesuaian  dengan  prinsip  syariah,  di  mana  ada suatu imbal  hasil  yang akan didapatkan tanpa dikurangi  dengan biaya  apapun, kemudian dalam hal pendanaan dalam fintech P2P lending syariah, tidak ada penentuan bunga dari pemberi pinjaman, karena semua ditentukan lewat akad yang sudah disepakati dari awal. 6 Fintech P2P Lending syariah di Indonesia mulai mengepakan sayapnya pada tahun 2017,  pada  tahun  tersebut  terdapat  3  perusahaan fintech  P2P  lending Syariah  yang  telah diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usahanya, yakni PT. Dana Syariah  Indonesia,  PT.  Investree  Radhika  Jaya,  dan  Ammana  Fintech  Syariah.  Ketiga Perusahaan tersebut bergerak dalam hal pendanaan atau permodalan suatu bisnis. 7
Namun  dalam  menjalankan  usahanya, fintech  P2P  lending syariah  masih menggunakan  landasan  hukum  POJK  Nomor  77  Tahun  2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, padahal sistem operasional antara fintech syariah  dan  konvensional  sangatlah  berbeda,  karena  dalam  fintech  syariah  harus  ada kepatuhan-kepatuhan operasional yang sesuai prinsip syariah sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia  Nomor  (DSN-MUI)  Nomor:  117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
1 Darman, “Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia” , Jurnal Manajemen Teknologi (Vol. 18, No. 2, 2009), hlm. 13.
2 Aam  Slamet  Rusydiana,  "Developing  Islamic  Financial  Technology  in  Indonesia", Hasanuddin Economics and Business Review (Vol. 2, No. 2, 2018), hlm. 118.
3 Laporan OJK, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per Agustus 2019".
4 Indonesia, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  77  Tahun  2016  tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .
5 Ibid.
6 Indonesia, Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  (DSN-MUI)  Nomor:  117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
7 Laporan OJK, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 8 April 2019".
Masih bergantungnya regulasi fintech syariah dalam regulasi fintech konvensional ini  dirasa  telah  memunculkan  suatu  problematika,  karena  di  dalam  peraturan  tersebut mucul  suatu  ketidakjelasan  pemisahan  antara  aturan  untuk  konvensional  dan  syariah. Adapun  dalam  POJK  ini  juga  terdapat  aturan  mengenai  besaran  bunga,  yang  mana  hal tersebut secara nyata tidak bisa dipakai sebagai acuan dalam pengoperasian fintech syariah. Di samping itu, POJK tersebut juga dinilai kurang general dan  lebih  condong  kepada  peraturan  fintech  konvensional,  hal  ini  juga  diperkuat  dengan pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  ketua  Asosiasi  Fintech  Syariah  yang  menyatakan bahwa  POJK  No.  77  Tahun  2016  ini  kurang  general  dan  ia  juga  menambahkan  bahwa POJK perlu membuat aturan lebih general agar fintech syariah bisa comply . 8
Dengan  adanya  problematika  demikian,  penting  bagi  pemerintah  khususnya Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  bisa  mempertimbangkan  regulasi  khusus  bagi  fintech syariah,  pasalnya  jika  nantinya  pemerintah  membentuk  regulasi  khusus  fintech  syariah, maka  regulasi  ini  akan  berkontribusi  sejauh  mana  ruang  lingkup  fintech  syariah didefinisikan  dan  sejauh  mana  pengaruh  masyarakat  Muslim  Indonesia  dalam  merespon perkembangan  sistem  keuangan  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  di  revolusi  industri 4.0,  sehingga  ada  suatu  pedoman  khusus  untuk  transaksi  pinjam  meminjam  online berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.
Oleh  karena  itu,  perlu  dikaji  secara  komprehensif  terkait  problematika  regulasi pinjam  meminjam  secara  online  berbasis  syariah  di  Indonesia  yang  akan  menjawab pertanyaan-pertanyaan  berikut: a) Bagaimana  kepastian  hukum fintech  peer  to  peer lending syariah  yang  sudah  berkembang  di  Indonesia?, b) Mengapa fintech  peer  to  peer lending syariah membutuhkan POJK khusus berbasis syariah?.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Objek penelitian  terfokus  pada  peraturan  perundang-undangan,  putusan  hakim,  teori  hukum, dokumen-dokumen, baik dokumen cetak maupun elektronik serta berbagai hasil penelitian terdahulu  yang  membahas  persoalan  terkait financial  technology  syariah di  Indonesia. Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  meliputi:  Pendekatan  Perundang-undangan ( statute  approach), mengingat  menganalisis  beberapa  peraturan  perundang-undangan sebagai  fokus penelitian,  yakni  Peraturan  Otiritas Jasa Keuangan Nomor  77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 13 tentang  Inovasi  Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa  Keuangan,  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia  (PBI)  Nomor  16  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem Pebayaran.  Selain  itu,  juga  menganalsis  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  untuk  bahan analisis  yakni  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI  Nomor  117  Tahun  2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  approach), karena  menemukan  konsep  dan  model regulasi fintech syariah yang sesuai diterapkan di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN
1. Problematika Kepastian Hukum Aturan Fintech Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia
Munculnya financial  technology syariah 9 di  Indonesia  didorong  dengan bergesernya  gaya  hidup  manusia  yang  awalnya  bertransaksi  secara  langsung  melalui
8 Retno  Wulandari,  “AFSI:  Peraturan  OJK  belum  mewadahi  Fintech  Syariah,” <https://republika.co.id/berita/pwmq1n370/afsi-peraturan-ojk-belum-mewadahi-ltemgtfintechltemgt- syariah >, diakses pada tanggal 03 Februari 2020, 21.35 WIB.
9 Aan  Suhendri,  Ahmad  Muklishin,  "Dimensi  Ekonomi  Islam  dalam  Sistem  Pembiayaan  Bank Syariah”, Jurnal  Iqtisaduna (Vol.  4,  No.  1,  2018):  9.  menjelaskan  bahwa fintech syariah  didefinisikan
pertemuan, kemudian bergeser ke arah transaksi tidak langsung yang lebih modern dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  sebagai  alat  bertransaksi.  Keberadaan  fintech  syariah di Indonesia pada saat ini memberikan banyak dampak bagi penggunanya, karena fintech dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi secara elektronik. 10
Kemunculan  fintech  syariah  di  Indonesia  dinilai  sebagai  salah  satu  peluang  yang sangat  potensial,  karena  bagaimana  tidak,  Indonesia  sendiri  merupakan  negara  yang memiliki  populasi  populasi  penduduk  lebih  dari  260  juta  jiwa 11 dan  menyandang  status sebagai  negara  yang  memiliki  populasi  Muslim  terbanyak  di  Dunia,  namun  penetrasi industri  perbankan  islam  di  Indonesia  hanya  8%, 12 dan  jumlah  penduduk  dewasa  di Indonesia  yang  belum  terlayani  jasa  finansial  ( unbanked) yakni  sebanyak  92  juta  jiwa. Data  tersebut  merupakan  angka  terbanyak  di  Asia  Tenggara. 13 Terlebih,  Indonesia  juga memiliki  potensi  besar  untuk  mengembangkan  industri  fintech  syariah  karena  70  % jumlah  penduduk  di  Indonesia  menggunakan  ponsel  untuk  mengakses  internet. 14 Hal  ini akan  menciptakan  lahan  subur  bagi  peningkatan  pesat  Industri  fintech  syariah  di Indonesia.
Saat ini, terdapat 49 perusahaan fintech syariah di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi  Fintech  Syariah  Indonesia  (AFSI).  Seperti  halnya  yang  sering  didengar  dan familiar  dikalangan  masyarakat  adalah  Ammaa,  Alami  sharia,  Investree  syariah,  Dana syariah, dan masih banyak lagi. Perkembangan fintech syariah tersebut dinilai membawa peran penting dalam hal pengembangan sektor rill di Indonesia.
Akan  tetapi  berkembangnya  fintech  syariah  di  Indonesia  terasa  hampa  karena berjalan tanpa bantalan regulasi hukum  yang jelas. Keberadaan fintech syariah  yang saat ini  tunduk  pada  POJK  Nomor:  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dirasa masih memunculkan beberapa problematika. 15 Setidaknya,  terdapat  beberapa  hal  yang  saat  ini  masih  menjadi  suatu  masalah  dalam regulasi fintech syariah yang menyebabkan suatu ketidakpasian hukum. 16
Pertama, POJK  Nomor:  77/POJK.01/2016  tersebut  lebih  berkonotasi  ke  arah fintech  konvensional,  karena  aturan  tersebut  masih  general  dan  justru  berdampak  pada kerancuan  pemisahan  antara  fintech  syariah  dan  fintech  konvensional,  padahal  dari  sisi
sebagai suatu kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilainilai syariah.
10 Ibid.
11 Berdasarkan  Hasil  Survei  Penduduk  Antar  Sensus  (SUPAS)  2015  jumlah  penduduk  Indonesia pada  2020  mencapai  sebanyak  269,6  juta  jiwa.  Dimana  jumlah  penduduk  laki-laki  135,34  juta  jiwa,  lebih banyak  daripada  perempuan  yang  berjumlah  134,27  juta  jiwa.  Lihat  Laporan  Badan  Pusat  Statistik  Tahun 2018.
12 Abdul Rahman, “Literasi Rendah jadi Tantangan Utama Bank Syariah,” <https://finansial.bisnis.com/read/20180318/90/751320/literasi-rendah-jadi-tantangan-utama-bank-syariah>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020, 20.38 WIB.
13 Berdasarkan  hasil  riset  yang  bertajuk Fulfilling  its  Promise  –  The  future  of  Southeaset  Asia’s Digital  Financial  Services, sebanyak  92  juta  jiwa  penduduk  dewasa  di  Indonesia  belum  tersentuh  layanan finansial atau perbankan. Lihat Laporan Goofle, Temasek, Bain & Company, Oktober 2019.
14 Nurfalah, I., Rusydiana, A.S., Laila, N., &  Cahyono, E.F, “ Early Warning to Banking Crises in the  Dual  Financial  System  in  Indonesia:  The  Markov  Switching  Approach” .  JKAU:  Islamic  Economics, 31(2), hlm. 133-156.
15 Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .
16 Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk  yang  tertulis.  Keberadaan  asas  ini  menjadi  penting  karena  akan  menjamin  kejelasan  dari  suatu produk  hukum  positif  yang  ada.  Makna  penting  dari  asas  ini  pun  memiliki  suatu  kesamaan  ( similarity ) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan ( certainty ). Sedangkan ketidakpastian hukum adalah kebalikannya. Lihat Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara  Asas  Kepastian  Hukum  (Legal  Certainpi)  Dengan  Asas  Keadilan  (Substantial  Justice)  Dalam Putusan-Putusan  Mahkamah  Konstltusi, (Yogyakarta:  Tesis Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, 2010), hlm. 34.
substansi  dan  sisi  peristilahan  antara  fintech  syariah  dan  fintech  konvensional  sangatlah berbeda.  Dalam  istilah  judul  Peraturan  tersebut  misalnya,  sudah  terlihat  jelas  bahwa peraturan tersebut  berkonotasi ke arah konvensional  karena menggunakan frasa “Pinjam Meminjam”  sedangkan  dalam  operasional  fintech  syariah,  konsep  yang  dipakai  adalah “Pembiayaan”. Hal tersebut dikarenakan kredit yang diberikan kepada konsumen fintech konvensional  dibuat  sebagai  akad  pinjaman  sehingga  nasabah  memiliki  kewajiban  untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan menambah bunga yang sudah ditentukan. Akan tetapi  dalam  fintech  syariah,  tidak  dikenal  adanya  kredit  yang  diberikan  akad  sebagai pinjaman,  melainkan  pembiayaan  dengan  akad-akad  tertentu  seperti murabahah, musyarakah , dan lain sebagainya. 17
Selain  itu,  dalam  fintech  syariah  juga  tidak  dikenal  istilah  bunga,  seperti  yang tercantum  dalam  pasal  19  ayat  (2)  dan  pasal  20  ayat  (2)  peraturan  tersebut,  yang menyatakan bahwa: 18
Pasal 19
(1) Perjanjian  penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  antara  Penyelenggara  dengan  Pemberi  Pinjaman  dituangkan  dalam Dokumen Elektronik.
(2) Dokumen  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  paling  sedikit memuat :
a. Nomor perjanjian;
b. Tanggal perjanjian;
c. Identitas para pihak;
d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
e. Jumlah pinjaman;
f. Suku bunga pinjaman;
g. Besarnya komisi;
h. Jangka waktu;
i. Rincian biaya terkait;
j. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
l. Mekanisme  penyelesaian  dalam  hal  penyelenggara  tidak  dapat  melanjutkan kegiatan operasionalnya .
Pasal 20 19
(1) Perjanjian  pemberian  pinjaman  antara  Pemberi  Pinjaman  dengan  Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
(2) Dokumen  Elektronik  sebagaimana  yang  dimaksud  ayat  (1)  wajib  paling  sedikit memuat:
a. Nomor perjanian;
b. Tanggal perjanjian;
c. Identitas para pihak;
d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
e. Jumlah pinjaman;
f. Suku bunga pinjaman;
g. Nilai angsuran;
h. Jangka waktu;
i. Objek jaminan (jika ada);
17 Lihat  perbandingan  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi.  Dan  Fatwa  MUI  Nomor  Nomor:  117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah.
18 Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi , Ps. 19 ayat (2).
19 Ibid , Ps. 20 ayat (2).
j. Rincian biaya terkait;
k. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
l. Mekanisme penyelesaian sengketa.
Padahal fintech syariah justru melarang adanya unsur riba dan bunga seperti yang tercantum fatwa MUI No. 117 Tahun 2018 sebagai berikut: 20
Dalam  layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:
1. Penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan  dengan  prinsip  Syariah,  yaitu  antara  lain  terhindar  dari riba , gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.
Kedua , muncul ketidakpastian hukum karena fintech syariah saat ini harus tunduk pada  Peraturan  OJK  Nomor:  77/POJK.01/2016,  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (Fatwa  DSN-MUI)  Nomor:  117/DSN-MUI/II/2018. 21 Padahal sejatinya Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Karena  menurut  pasal  7  ayat  (1) bahwa hierarki perundang-undangan terdiri atas: 22
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Apabila  merujuk  pada  jenis  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana yang  disebutkan  di  atas,  maka  fatwa  DSN  MUI  bukan  merupakan  suatu  jenis  peraturan perundang-undangan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat.  Namun  sejatinya  Fatwa DSN  MUI  masih  dianggap  sah  sebagai  doktrin  dan  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai norma  yang  mengikat  hukum,  kecuali  fatwa  tersebut  dirumuskan  dalam  proses  legislasi menjadi hukum nasional. 23
Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Ahli  Hukum  Tata Negara  yakni  Moh  Mahfud  MD,  dalam  karyanya  yang  berjudul  Fatwa  MUI  dan  Living Law  Kita.  Mahfud  berpendapat  bahwa  fatwa  tidak  lebih  dari  pendapat  hukum  ( legal opinion )  yang  boleh  diikuti  ataupun  tidak.  Dari  sudut  peraturan  yang  bersifat  abstrak, fatwa  DSN  MUI  baru  dapat  mengikat  ketika  telah  diberi  bentuk  hukum  tertentu  oleh lembaga  yang  berwenang,  misalnya  Oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dijadikan  sebagai Undang-undang ataupun peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. 24
Ketiga ,  peraturan  fintech  syariah  di  Indonesia  juga  dinilai  bermasalah  karena belum mengatur perihal aspek pengawasan syariah atau kepatuhan syariah, padahal aspek pengawasan  erat  kaitannya  dengan  perlindungan  konsumen  yang  harus  dijunjung  tinggi
20 Indonesia, Fatwa  MUI  Nomor  Nomor:  117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah .
21 Nurhasanah  dan  Indra  Rahmatullah,  “The  Legal  Protection  of  Sharia  Financial  Technology  In Indonesia  (Analysis  of  Regulation,  Structure  and  Law  Enforcement)” ,  International  Journal  of  Advanced Science and Technology (Vol. 29, No. 3, 2020), hlm. 3089.
22 Indonesia,  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan, Ps. 7 ayat (1).
23 Nurhasanah  dan  Indra  Rahmatullah,  “The  Legal  Protection  of  Sharia  Financial  Technology  In Indonesia  (Analysis  of  Regulation,  Structure  and  Law  Enforcement)” ,  International  Journal  of  Advanced Science and Technology (Vol. 29, No. 3, 2020), hlm. 3089.
24 Sovia Hasanah, “Kedudukan fatwa MUI dalam Hukum Nasional,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum- indonesia/ > , diakes pada tanggal 1 Juli 2020, 19.34 WIB.
dalam  segala  proses  yang  melibatkan  masyarakat  sebagai  konsumen. 25 Belum tercantumnya  perlindungan  aspek  kesyariahan  dalam  peraturan  fintech  syariah  di Indonesia  juga  dirasa  memunculkan  problematika,  karena  proses  operasional  fintech syariah  lebih  kompleks  daripada  fintech  konvensional,  karena  di  dalam  syariah  terdapat prinsip-prinsip yang perlu dijunjung tinggi seperti menjauhkan transaksi fintech dari riba dan  bunga.  Karena  hal  itu,  perlu  ada  pengaturan  khusus  mengenai  pengawas  syariah terhadap fintech syariah yang ditugaskan untuk memasikan semua aktivitas dalam fintech syariah sesuai dengan nilai-nilai syariah.
Sejatinya, dalam transaksi keuangan syariah sangat perlu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan prinsip syariah di perusahaan tersebut. DPS merupakan ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  yang  merupakan  rekomendasi  dari  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia,  dengan  tugas  memberikan  suatu  nasihat  maupun  saran  kepada  direksi  serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai prinsip syariah. 26
Dalam bidang perbankan syariah misalnya, ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah  diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  44  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance bagi  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah.  Dalam  peraturan  tersebut,  diatur  secara  jelas  mengenai jumlah, kriteria, rangkap jabatan dan persyaratan lain bagi Dewan Pengawas Syariah. 27
Akan tetapi di dalam aturan fintech syariah, ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah belum diatur secara tegas, baik dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 maupun dalam Fatwa  MUI  Nomor  117  Tahun  2018.  Hal  ini  justru  menjadi  salah  satu  problematika, karena  menurut  data  dari  Asosiasi  Fintech  Syariah  Indonesia  (AFSI),  per  Februari  2019 terdapat 49 anggota baru yang melakukan registrasi keanggotaan AFSI. Akan tetapi, untuk menyandang  status  sebagai  fintech  syariah  yang  terdaftar  di  OJK  sangatlah  sulit,  karena setiap fintech syariah di  wajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keharusan memiliki  DPS  tersebut  ternyata  memberatkan  beberapa  pihak  yang  ingin  mendirikan fintech  syariah,  karena  membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar,  selain  dari  biaya  modal pendaftaran sebesar Rp 1 miliar dan modal ketika pengajuan perizinan Rp2,5 miliar, calon fintech  syariah  harus  disulitkan  lagi  dengan  keharusan  memiliki  DPS,  dan  hal  tersebut cukup costly, padahal  kebanyakan  fintech  syariah  merupakan startup pemula  yang modalnya masih terbatas.
Seperti  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  ketua  AFSI,  yakni  Ronald  Adi  Wijaya yang  menyatakan  bahwa  seharusnya  pemerintah  memfasilitasi  perkembangan  fintech syariah di Indonesia. Ia menyarankan sebuah alternatif seperti satu orang dewan pengawas syariah  untuk  beberapa  fintech  syariah  yang  belum  terdaftar. 28 Oleh  karena  itu,  ketidak tegasan  ketentuan  mengenai  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  aturan  fintech  syariah  di Indonesia  kedepannya  harus  diperbaharui,  karena  jika  tidak,  ini  akan  menghambat pertumbuhan fintech syariah di Indonesia.
Keempat, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  Tahun  2016  juga  tidak secara  tegas  mengatur  mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dan  sanksi  pidana sebagai upaya preventif dan represif untuk penyelenggara fintech. Dalam POJK tersebut,
25 M.  Sadar,  Moh.  Taufik  Makarao,  Habloel  Mawadi, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di Indonesia. (Jakarta; akademia, 2012), hlm. 1.
26 Dewan  pengawas  syariah  adalah  suatu  badan  yang  bertugas  mengawasi  pelaksanaan  keputusan DSN di lembaga  keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga  keuangan syariah  melalui RUPS  setelah  mendapat  rekomendasi  dari  DSN.  Lihat  Muhammad  Firdaus  Dkk, Sistem  dan  Mekanisme Pengawasan Syariah. (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm. 16.
27 Indonesia, Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan  Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah , Ps. 44.
28 Herman, “Ini Hambatan yang
dihadapi Fintech Syariah”
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/537830-ini-hambatan-yang-dihadapi-fintech-syariah >, diakses  pada tanggal 2 Juli 2020, 20.11 WIB.
terdapat  ketentuan  sanksi  yang  dijatuhkan  adalah  :  a.  Peringatan  tertulis;  b.  Denda (kewajiban  membayar  sejumlah  uan  tertentu);  c.  Pembatalan  persetujuan;  dan/atau  d. Pembatalan  pendaftaran.  Sejatinya,  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta  pernah bertanya  untuk  melakukan  klarifikasi  dari  OJK  mengenai  mekanisme  penyelesaian perselisihan dalam kasus pinjaman online . Akan tetapi pada saat itu, OJK menanggapinya dengan  menyatakan  bahwa  jika  terajdi  perselisihan,  maka  itu  dikembalikan  ke  POJK  77 tahun  2016.  Padahal  dalam  POJK  tersebut  tidak  ada  mekanisme  penyelesaian  sengketa yang jelas, ini seharusnya tidak terjadi, karena salah satu fungsi hukum adalah alat untuk penyelesaian sengketa. Fungsi ini mengikat hukum agar tertib dan tidak ada tindakan main hakim  sendiri.  Oleh  karena  itu,  peran  mekanisme  penyelesaian  sengekat  sangat  penting dalam industri keuangan yang harus ditur oleh OJK. 29
Adapun dalam kacamata yang berbeda, terdapat argumen yang menyatakan bahwa regulasi  fintech  syariah  saat  ini  masih  relevan  untuk  dipakai,  karena  jika  dilihat  secara substansial,  landasan  hukum  fintech  yakni  POJK  Nomor  77  Tahu  2016  tersebut  masih bersifat  umum,  sehingga  tidak  menjadi  penghambat  bagi  fintech  syariah  untuk menjalankan  kegiatannya.  Selain  itu,  landasan  fintech  syariah  yakni  Fatwa  DSN  MUI Nomor 117 juga dirasa sudah cukup menjadi landasan berjalannya fintech syariah. Karena dengan  adanya  fatwa  tersebut,  menjadi  landasan  bagi  operasional  fintech  syariah, walaupun  memang  secara  teoritis  fatwa  bersifat voluntary atau    suatu  keputusan  yang boleh  dilaksanakan  maupun  tidak.  Tetapi  jika  dilihat  dalam  kasus  seperti  ini,  dengan belum  adanya  regulasi  khusus  fintech  syariah  di  Indonesia,  maka  fatwa  dirasa  telah menjadi  suatu  jawaban  atas  permasalahan  fintech  syariah  di  Indonesia,  karena  fatwa sejatinya  telah  menjadi  suatu living  law masyarakat  Indonesia,  sehingga  fatwa  tersebut dirasa sudah cukup menjadi landasan atas jalanya fintech syariah di Indonesia.
Kemudian  jika  dilihat  dari  problematika  mengenai  pengaturan  Dewan  Pengawas Syariah, memang tidak diatur secara jelas di dalam POJK tersebut, akan tetapi jika dilihat lebih jauh, pengaturan mengenai  DPS dapat  dilihat di  dalam pasal  109 ayat  (1) Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  yang  menyatakan  bahwa Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
Kemudian mengenai masalah penyelesaian sengketa yang tidak diatur dalam POJK tersebut,  sejatinya  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan  diubah  untuk kedua  kalinya  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah mengaturnya di  dalam  pasal  49  dan  50.  sehingga  pengaturan  ini  tidak  perlu  lagi  dituangkan  ke  dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Berdasarkan  beberapa  fenomena  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  ada beberapa pro kontra terkait regulasi fintech syariah. Oleh karena itu, perlu ada ketegasan aturan  dari  pemerintah  dalam  hal  ini  OJK  untuk  dapat  melindungi  dan  mengembangkan fintech  syariah  di  Indonesia  dengan  adanya  satu  regulasi  atau  payung  hukum  ( umbrella act )  yang  lebih  komperhensif.  Urgensi  untuk  membentuk  regulasi  khusus  bagi  fintech syariah bukan hanya untuk melindungi kepastian hukum belaka, akan tetapi lebih dari itu regulasi  khusus  nantinya  diharpkan  menjadi  jalan  bagi  tumbuh  dan  berkembangnya fintech syariah di Indonesia.
29 Nurhasanah  dan  Indra  Rahmatullah,  “The  Legal  Protection  of  Sharia  Financial  Technology  In Indonesia  (Analysis  of  Regulation,  Structure  and  Law  Enforcement)” ,  International  Journal  of  Advanced Science and Technology (Vol. 29, No. 3, 2020): 3089.
2. Urgensi Pembentukan Regulasi Fintech syariah dan Konsep Regulasi Fintech Syariah di Indonesia.
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  pada  subbab  sebelumnya,  upaya  pengembangan fintech  peer  to  peer  lending  syariah di  Indonesia  sebenarnya  bukan  hanya  untuk melindungi kepastian hukum belaka, melainkan untuk menumbuhkan fintech syariah dan memperkuat perekonomian nasional. Urgensi regulasi khusus fintech syariah adalah untuk mendukung terwujudnya sistem fintech syariah, yang selain harus patuh  terhadap prinsip syariah,  juga  harus  dapat  memberikan  jasa  keuangan  secara  efisien  dan  berhati-hati. Namun  demikian,  mengenai  urgensi  pembentukan  regulasi  khusus  ini  juga  bukan  hanya aspek keuangan, tetapi juga implementasi aturan tersebut dalam memenuhi rasa keadilan aspek syariah dan hukum positif. Setidaknya, terdapat beberapa urgensi untuk membentuk regulasi khusus fintech peer to peer lending syariah di Indonesia:
1. Urgensi dari Aspek Ekonomi. Kehadiran  regulasi  khusus fintech  peer  to  peer  lending syariah  sangat diperlukan  karena  beberapa  alasan  yang  berhubungan  dengan  aspek  ekonomi. Pertama, untuk  memenuhi  kebutuhan  jasa  keuangan  bagi  masyarakat  luas  yang tidak  menerima  sistem  riba  dan  bunga. Kedua, terciptanya dual  fintech  system yang utuh untuk mengakomodir baik fintech syariah maupun fintech konvensional. Artinya dengan adanya regulasi khusus fintech syariah, maka penggunaan fintech syariah  dan  konvensional  berjalan  secara  pararel  akan  lebih  kuat. Ketiga, bahwa kebutuhan  masyarakat  Indonesia  makin  lama  makin  meningkat  seiring  kesadaran masyarkat muslim bahkna  non muslim sekalipun, bahwa jasa fintech syariah lebih sesuai  dengan  kebutuhan  rill  di  masyarakat,  apalagi  bagi  UMKM,  terbukti  dari data yang dirilis OJK Per 31 Mei 2020 tercatat bahwa secara umum, fintech telah menyalurkan  sebanyak  Rp  109.175,31  miliar. 30 Keempat, sejalan  dengan  tujuan dari  pembangunan  nasional  Indonesia  untuk  terciptanya  masyarakat  adil  dan makmur berdasarkan sistem demokrasi ekonomi, perlu dikembangkan suatu model sistem ekonomi  yang berlandaskan pada nilai  keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. 31
Beberapa  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  perlunya  dibentuk  regulasi khusus  mengenai  fintech  syariah  untuk  praktek  kegiatan  fintech  syariah  yang berlandaskan  hukum  islam  dan  hukum  positif.  Dengan  kata  lain,  perkembangan industri  fintech  syariah  juga  sangat  bergantung  pada  regulasi  berupa  peraturan perundang-undangan  sehingga  terciptanya  iklmim yang  kondusif  bagi perkembangan fintech syariah di Indonesia.
2. Urgensi dari Aspek Sosial Politik Ditinjau  dari  aspek  sosial  politik,  hukum  merupakan  suatu  produk  politik yaitu  formulasi  keinginan  politik  yang  kemudian  dituangkan  ke  dalam  aturan normatif yang mengikat bagi seluruh masyarkat. Sedangkan secara sosiologis, peta sosial politik Indonesia memiliki konfigurasi masyarakat yang sangat religius yang erat  kaitannya  dengan  agama,  bahkan  Indonesia  sendiri  merupakan  negara  yang memiliki populasi muslim terbanyak di Dunia.
Keberadaan  fintech  syariah  sebagai  salah  satu  sistem  perekonomian nasional  memerlukan  beberapa  sarana  pendukung  agar  dapat  memberikan kontribusi yang lebih bagi pengembangan ekonomi di Indonesia. Salah satu sarana pendukung  yang  sangat  vital  adalah  adanya  peraturan  yang  memadai  dan  sesuai
30 OJK,  “Data  Mei  2020  Perkembangan  Fintech  Lending  (Pendanaan  Gotong  Royong  Online)”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/fintech/Documents/Statistik%20FL%20Mei%202020%20v3.pdf >, diakses  pada  tanggal  13  Juli 2020, 20.22 WIB.
31 Abdul  Ghofur, Politik  Hukum  Legislasi  Undang-undang  Perbankan  syariah  di  Indonesia, (Semarang: Raisal Media Group, 2014), hlm. 262-266.
dengan karakteristik fintech syariah. Oleh karena itu, pembentukan regulasi khusus fintech  syariah  menjadi  kebutuhan  dan  keniscayaan  bagi  perkembangan  fintech syariah  di  Indonesia  dan  untuk  lebih  memperkokoh  keberadaan  yang  sudah berjalan dengan baik dan konsisten. Dengan adanya regulasi khusus yang nantinya diterapkan, secara politis  keberadaan fintech syariah menjadi  lebih kuat  dan akan memiliki peluang untuk lebih berkembang.
3. Urgensi dari Aspek Hukum
Urgensi dibentuknya regulasi khusus fintech syariah ini setidaknya terdapat beberapa  alasan.  Seperti  halnya, pertama, fintech  syariah  memiliki  kekhususan dibandingkan dengan fintech konvensional sehingga memerlukan pengaturan yang khusus.  Alasan  lain  mengenai  urgensi  dari  Aspek  hukum  lainnya  telah  jelas disinggung pada sub-bab sebelumnya.
Sebagai sarana untuk mendukung dan memperkokoh keberadaan fintech syariah di Indonesia,  maka  perlu  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan sebagai regulator, untuk membentuk regulasi khusus fintech syariah. Selain itu, terdapatnya beberapa masalah regulasi fintech syariah, maka ada beberapa hal yang perlu dimasukan dalam regulasi khusus fintech syariah ke depan.
Agar peraturan fintech syariah nantinya lebih secara komperhensif menjadi payung hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, maka hal-hal yang harus dimasukan dalam peraturan fintech syariah adalah sebagai berikut:
1. Memperjelas sisi peristilahan yang berkaitan dengan fintech syariah. Dalam  sisi  peristilahan,  fintech  syariah  memiliki  banyak  istilah  yang berbeda  dengan  fitech  konvensional.  Oleh  karena  itu,  terdapat  beberapa  hal  yang harus  diperjelas  di  dalam  ketentuan  umum  regulasi  khusus  fintech  syariah nantinya,  seperti  halnya  memasukan  pengertian  Layanan  Pembiayaan  Berbasis Teknologi  informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  ke  dalam  peraturan  khusus nantinya.  selain  itu  ketentuan  lain  yang  harus  dimasukan  juga  adalah  mengenai pengertian  akad-akad  syariah,  baik  akad  ijarah,  musyarakah,  mudharabah, wakalah, wakalah bil ujrah, dan akad lainnya. Ketentuan mengenai prinsip-prinsip atau larangan terhadap aspek kesyariahan juga perlu dimasukan, seperti pengetian riba,  gharar,  maysir,  tadlis,  dharar,  dan  istilah  lainnya.  Ketentuan-ketentuan tersebut  bisa  merujuk  pada  Fatwa  yang  telah  ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Asas, tujuan dan fungsi.
Asas  dari  kegiatan  industri  fintech  syariah  adalah  prinsip  syariah.
Maksudnya  adalah  kegiatan  usaha  dari  fintech  syariah  harus  dijalankan  dengan prinsip syariah yang menjalankan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, maisir,  gharar,  objek  haram  dan  menimbulkan  kedzaliman.  Hal  tersebut  harus dipertegas  dalam  peraturan  khusus  fintech  syariah  nantinya,  karena  aspek kesyariahan merupakan pondasi utama dalam beralannya fintech syariah.
Sedangkan untuk tujuan dan fungsi fintech syariah adalah untuk melakukan fungsi  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  bagi  masyarakat  melalui  sistem elektronik dan menyasar pada masyarakat yang masih unbanked . Selain itu, fintech syariah juga dapat menjadi suatu teknologi  yang sangat tepat dalam menghimpun dan  menyalurkan  dana  zakat,  infaq,  sedekah,  dan  wakaf  di  Indonesia  yang memiliki  potensi  begitu  besar  agar  lebih  banyak  memberikan  kemaslahatan.  Hal ini  juga  sangat  penting  dicantumkan  dalam  regulasi  khusus  nantinya,  karena jangan  sampai  fungsi  dan  tujuan  adanya  fintech  syariah  malah  melenceng  dari tujuan utamanya, yakni mensejahterakan masyarakat.
3. Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan Ketentuan  yang  tidak  kalah  pentinya  untuk  dimasukan  dalam  regulasi khusus fintech syariah adalah bentuk badan hukum, kepemilikan dan permodalan.
Hal tersebut sangatlah penting karena merupakan jalan pertama bagi fintech untuk mengoperasikan  usahanya,  untuk  ketentuan  ini  fintech  syariah  tidak  ada permasalahan  jika  ketentuan  nya  mengadopsi  dari  fintech  konvensional,  karena badan  hukum,  pekemilikan,  dan  permodalan  sudah  dijelaskan  secara  rinci  dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016. 32
4. Jenis dan Kegiatan Usaha
Pada  dasarnya  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  fintech  syariah  dan konvensional  sama  saja,  namun  yang  membedakan  antara  keduanya  adalah kegiatan fintech syariah didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus sesuai dengan prinsip hukum islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki beragam variasi akad yang kemudian akan menimbulkan banyak variasi produk yang lebih banyak dibandingkan fintech konvensional.
Dewan  Syariah  Nasional  sendiri  telah  mengeluarkan  fatwa  mengenai  hal tersebut,  fatwa  tersebut  kemudian  dapat  diakomodasi  dan  dimasukan  dalam ketentuan regulasi fintech syariah. Adapun, DSN MUI telah membagi jenis usaha layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi  menjadi  6  (enam)  macam, yakni: 33
a. Factoring atau  Pembiayaan  anjak  piutang,  yakni  pembiayaan  dalam  bentuk jasa  pengurusan  tagihan  piutang  berdasarkan  bukti  tagihan  atau invoice, baik disertai talangan ( qard )  atau tidak,  yang diberikan kepada pelaku usaha  yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga ( payor).
b. Purchase  Order atau  Pembiayaan  pengadaan  barang  pesanan  pihak  ketiga , atau  disebut  juga  sebagai  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha yang sudah mendapatkan pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
c. Pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang  berjualan  secara daring,  yakni  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  yang melakukan  transaksi  jual  beli  online  pada platform e-commerce atau marketplace yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.
d. Pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang  berjualan  secara daring  dengan  pembayaran  melalui  penyelenggara payment  gateway, yakni pembiayaan  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  yang  aktif  berjualan  secara daring  melalui  saluran  distribusi  ( channel  distribution) yang  dikelolanya sendiri  dan  pembayarannya  dilakukan  melalui  penyedia  jasa  otorisasi pembayaran secara online ( payment gateway) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.
e. Employee atau pembiayaan untuk pegawai, yakni pembiayaan yang diberikan untuk  pegawai  yang  membutuhkan  pembiayaan  konsumtif  dengan  skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
f. Community  based atau  pembiayaan  berbasis  komunitas,  yakni  pembiayaan yang  diberikan  kepada  anggota  komunitas  yang  membutuhkan  pembiayaan, dengan  skema  pembayarannya  dikoordinasikan  melalui  koordinator/pengurus komunitas.
Model-model  yang  sudah  ditetapkan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  tersebut  selayaknya  diakomodir  dalam  peraturan  khusus  fintech syariah nantinya, karena sebagaimana  yang telah disebutkan di  atas bahwa Fatwa MUI  bukan  merupakan  hukum  positif,  sehingga  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.
32 Indonesia, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
33 Indonesia, Fatwa  MUI  Nomor:  117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan  berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah .
5. Perizinan
Masalah perizinan juga harus dimasukan secara rinci dalam regulasi khusus fintech  syariah  nantinya,  karena  hal  ini  akan  sangat  kompleks  pengaturannya, seperti  halnya  memasukan  ketentuan  perhomonan  perizinan,  syarat-syarat perizinan,  proses  perizinan,  maupun  pencabutan  izin  penyelenggaraan  fintech syariah. Hal ini dapat diadopsi dari POJK Nomor 77 Tahun 2016, karena ketentuan ini tidak akan berbeda jauh dengan fintech syariah nantinya. 34
6. Perjanjian atau dokumen elektronik.
Ketentuan  ini  juga  sangat  penting  untuk  dimasukan,  dan  diperinci penjelasannya  dalam  peraturan  khusus  fintech  syariah,  karena  di  aturan  fintech syariah  saat  ini,  fintech  syariah  bagaikan  terisolasi  karena  corak  dari  dokumen elektronik dalam peraturan saat ini mencantumkan klausul bunga. Dan hal ini yang perlu  diperjelas  nantinya,  bahwa  dalam  dokumen  elektronik  fintech  syariah nantinya, tidak mencantumkan prinsip-prinsip yang dilarang dalam fintech syariah.
7. Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan pengelolaan resiko fintech syariah. Secara  umum  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya,  fintech  syariah wajib  memenuhi  tata  kelola  perusahaan  yang  baik (good  corporate  governance), prinsip  kehati-hatian  dan  pengelolaan  resiko.  Dalam  hal  tata  kelola  yang  baik, prinsip dimasukan adalah prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional,  seperti  yang  harus  dipatuhi  dalam  hal  tata  kelola  perusahaan  yang baik.  Adapun untuk  prinsip  kehati-hatian, perusahaan fintech juga harus  menabin kerahasiaan  data  dari  penguuna,  karena  jangan  sampai  data  yang  dimasukan pengguna fintech ketika pendaftaran sebagai pengguna malah disalah gunakan oleh perusahaan  fintech.  Sehingga  hal  ini  sangat  penting  untuk  diatur  dalam  regulasi khusus fintech syariah nantinya.
8. Pengawasan kesyariahan
Pengawasan  terhadap  aspek  kesyariahan  merupakan  hal  yang  sangat fundamental  untuk  dimasukan  dalam  regulasi  khusus  fintech  syariah  nantinya. Karena hal  ini merupakan aspek  yang berkaitan  dengan pengguna fintech syariah selaku konsumen yang perlu dijunjung tinggi haknya. Selain itu, dalam ketentuan ini juga perlu dipertegas mengenai Dewan Pengawas Syariah bagi fintech syariah, perlu  dilakukan  kajian  terlebih  dahulu,  apakah  dewan  pengawas  syariah  bisa membawahi  beberapa  fintech.  Sehingga  kekhawatiran  yang  dialami  oleh  fintech- fintech start  up sebelumnya  ketika  merintis  fintech  terakomodir  dan  dapat berkembang lambat laun menjadi fintech yang bagus.
9. Aspek penyelesaian sengketa.
Aturan  ini  juga  tidak  kalah  penting  untuk  diatur  dalam  regulasi  khusus fintech syariah.  Karena sampai saat  ini aspek penyelesaian sengketa fintech tidak begitu  jelas,  apalagi  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dan  ekonomi konvensional  berbeda,  karena  telah  ada  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  yang  menghendaki  bahwa  segala  aspek  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  diselesaikan  oleh  pengadlan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama. 35
Poin-poin  penting  tersebut  di  atas  merupakan  poin  inti  untuk  dimasukan  dalam regulasi khusus fintech syariah nantinya. Adapun untuk ketentuan lainnya, seperti masalah teknis, nantinya bisa mengadopsi dari yang sudah saat ini diterapkan dalam POJK Nomor 77  Tahun  2016.  Implikasi  terpenting  ketika  nantinya  tercipta  regulasi  khusus  fintech
34 Indonesia, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
35 Indonesia, Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
syariah adalah sebagai berikut: pertama, jaminan kepastian hukum. Hal tersebut menjadi landasan  mendasar  sekaligus  penting  bagi  pelaku  usaha  maupun  pengguna  fintech, khususnya mereka yang menggunakan jasa fintech syariah. Kedua , pengembangan fintech syariah.  Jika  nanti  regulasi  ini  dibentuk,  maka  ini  akan  menjadi  peluang  bagi  fintech syariah  untuk  memperluas  pangsa  pasarnya,  dan  membuka  peluang  bagi  fintech-fintech startup yang baru mulai merintis untuk terus berkembang.

## D. SIMPULAN
Sisi  kepastian  hukum fintech  peer  to  peer  lending syariah  yang  sekarang berkembang  di  Indonesia  masih  memunculkan  problematika  dari  sisi  aturan,  karena setidaknya  terdapat  beberapa  masalah  hukum  dalam  aturan fintech  peer  to  peer  lending syariah  di  Indonesia,  yakni Pertama, POJK  Nomor:  77/POJK.01/2016  tersebut  lebih berkonotasi ke arah fintech konvensional, karena aturan tersebut masih general dan justru berdampak  pada  kerancuan  pemisahan  antara  fintech  syariah  dan  fintech  konvensional, Kedua ,  muncul  ketidakpastian  hukum  karena  fintech  syariah  saat  ini  harus  tunduk  pada Peraturan  OJK  Nomor:  77/POJK.01/2016,  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  (Fatwa  DSN-MUI)  Nomor:  117/DSN-MUI/II/2018.  Padahal  sejatinya Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. Ketiga ,  peraturan  fintech  syariah  di Indonesia  juga  dinilai  bermasalah  karena  belum  mengatur  perihal  aspek  pengawasan syariah  atau  kepatuhan  syariah,  padahal  aspek  pengawasan  erat  kaitannya  dengan perlindungan konsumen yang harus dijunjung tinggi dalam segala proses yang melibatkan masyarakat  sebagai  konsumen.  Dan Keempat, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77  Tahun  2016  juga  tidak  secara  tegas  mengatur  mengenai  mekanisme  penyelesaian sengketa  dan  sanksi  pidana  sebagai  upaya  preventif  dan  represif  untuk  penyelenggara fintech.
Terdapat  beberapa  urgensi  untuk  menciptakan  regulasi  khusus  fintech  syariah  di Indonesia,  yakni urgensi dari sisi ekonomi, urgensi dari sisi hukum, dan urgensi dari sisi politik  dan  sosial.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  untuk  dimasukan  dalam regulasi  khusus  fintech  syariah,  yakni. Pertama, memperjelas  sisi  peristilahan  yang berkaitan dengan fintech syariah. Kedua, Asas, tujuan dan fungsi. Ketiga, Bentuk  Badan Hukum,  Kepemilikan,  dan  permodalan. Keempat, Jenis  dan  kegiatan  usaha. Kelima , Perizinan. Keenam, Perjanjian  atau  Dokumen  elektronik. Ketujuh, Tata  Kelola,  Prinsip Kehati-hatian  dan  pengelolaan  resiko  fintech  syariah. Kedelapan, Pengawasan Kesyariahan, dan terakhir , Aspek penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Darman. “Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to  Peer  Lending  di  Indonesia” .  Jurnal  Manajemen  Teknologi (Vol.  18,  No.  2, 2009).
Nurhasanah & Indra Rahmatullah, “The Legal Protection of Sharia Financial Technology
In  Indonesia  (Analysis  of  Regulation,  Structure  and  Law  Enforcement)” . International Journal of Advanced Science and Technology (Vol. 29, No. 3, 2020). Rusydiana,  Aam  Slamet.  "Bagaimana  Mengembangkan  Industri  Fintech  Syariah  di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)". Jurnal Al-Muzara’ah (Vol. 6, No. 2, 2018).
Suhendri, Aan & Ahmad Muklishin. "Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah”. Jurnal Iqtisaduna (Vol. 4, No. 1, 2018).

## BUKU
Buana,  Mirza  Satria. Hubungan  Tarik-Menarik  Antara  Asas  Kepastian  Hukum  (Legal Certainpi)  Dengan  Asas  Keadilan  (Substantial  Justice)  Dalam  Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi. Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
Firdaus,  Muhammad  Dkk. Sistem  dan  Mekanisme  Pengawasan  Syariah. Jakarta: Renaisan, 2007.
Ghofur, Abdul. Politik Hukum Legislasi Undang-undang Perbankan syariah di Indonesia. Semarang: Raisal Media Group, 2014.
Sadar, M, dkk. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: akademia, 2012.

## INTERNET
Abdul  Rahman,  “Literasi  Rendah  jadi  Tantangan  Utama  Bank  Syariah,”
<https://finansial.bisnis.com/read/20180318/90/751320/literasi-rendah-jadi- tantangan-utama-bank-syariah>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020, 20.38 WIB.
Herman, “Ini Hambatan yang dihadapi Fintech Syariah” <https://www.beritasatu.com/ekonomi/537830-ini-hambatan-yang-dihadapi-
fintech-syariah >, diakses pada tanggal 2 Juli 2020, 20.11 WIB.
OJK,  “Data  Mei  2020  Perkembangan  Fintech  Lending  (Pendanaan  Gotong  Royong Online)”,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/fintech/Documents/Statistik%20FL%20Mei%202020%20v3.pdf >, diakses pada tanggal 13 Juli 2020, 20.22 WIB.
Retno  Wulandari,  “AFSI:  Peraturan  OJK  belum  mewadahi  Fintech  Syariah,”
<https://republika.co.id/berita/pwmq1n370/afsi-peraturan-ojk-belum-mewadahi- ltemgtfintechltemgt-syariah >, diakses pada tanggal 03 Februari 2020, 21.35 WIB. Sovia Hasanah, “Kedudukan fatwa MUI dalam Hukum Nasional,”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan- fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/ > , diakes pada tanggal 1 Juli 2020, 19.34 WIB.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan .
Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Indonesia, POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah .
Indonesia, Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  (DSN-MUI)  Nomor:  117/DSN- MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

## BIODATA PENULIS Rizal Habibunnajar
Lahir di Sukabumi tanggal 5 Juni 1997. Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu MI  BPPI  Nangela  Sukabumi,  kemudian  tingkat  kedua  di  Mts.  Al-Atiqiyah,  lanjut  ke jenjang  berikutnya  di  MAN  Cibadak,  Sukabumi,  hingga  skarang  menempuh  bangku kuliah  di  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Jakarta  dengan  mengambil  Jurusan  Hukum Ekonomi  Syariah.  Pengalaman  penulis  selama  menjadi  Mahasiswa  adalah  pernah mendapat  Juara  2  Lomba  Legal  Opinion  Tingkat  Nasional  yang  diselenggarakan  FH Universitas  Hasanuddin,  Juara  3  Karya  Tulis  Ilmiah  Fasih  Law  Fair  IAIN  Tulungagung, dan Juara 3 Essay Nasional Komunitas Antikorupsi FH Universitas Atmajaya Yogyakarta.

## Indra Rahmatullah
Menamatkan  S1  di  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  pada Program  Studi  Perbandingan  Hukum  dan  S  2  di  Universitas  Pancasila  pada  konsentrasi Hukum  Bisnis.  Saat  ini  sebagai  Pengajar  pada  Program  Studi  Ilmu  Hukum  dengan keahlian pada matakuliah Hukum Persaingan Usaha, Hukum Ketenagakerjaan dan  Legal Drafting  di  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  sebagai  Konsultan  Hukum  dan  Perancang Peraturan  Perundang-undangan  (Legal  Drafter).  Pernah  menjadi  Tenaga  Ahli  dan Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  di  Komisi  III  Bidang  Hukum  dan  HAM  DPR RI Periode 2014-2019. Ia juga memiliki sertifikat keahlian sebagai Pengacara dari Peradi dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari TICMI BEI dan MUI.