Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 140-145

## Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money
Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta *Email korespondensi: aula_hsf@uny.ac.id

## Abstract
E-money is able to process payments more quickly, easily, efficiently, and securely. The compatibility of e-money with maqashid sharia is very important to determine whether the e-money is in accordance with Islamic law. The method used in this research is a qualitative method with the type of library research or literature review. From the research results, generally e-money is in accordance with maqashid sharia. This conformity is obtained by fulfilling the principle of maintaining property and benefit if it is registered and has a validated PIN

## Keywords: maqashid sharia, e-money, benefit
Saran Sitasi : Fikri, A. A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
8 (01), 140-145. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan  uang  sebagai  alat  tukar  dalam perekonomian  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kehidupan manusia  pada  saat  ini.  Keberadaan  uang  yang  terus berevolusi  berawal  dari  nilai  intrinsik  uang  seperti dinar emas kepada nominal atau nilai ekstrinsik uang seperti  mata  uang  (currency)  sekarang.  Anggapan mata uang dalam Islam harus selalu berbentuk emas (dinar)    atau  perak  (dirham)  saja  ternyata  tidaklah benar.  Seperti  yang  dikutip  oleh  Nurul  Huda  dalam bukunya,  bahwa  Khalifah  Umar  Bin  Khattab berpendapat  bahwa  uang  sebagai  nilai  tukar  tidak terbatas kepada dua bentuk itu saja. Dia pernah ingin menjadikan kulit unta sebagai mata uang, karena nilai emas  dan  perak  sangat  tergantung  kepada  hukum pasar.  Nurul  Huda  juga  mengungkapkan  pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa uang sebagai alat tukar dapat berbentuk  apapun  serta  tidak  terikat  dengan keharusannya berbahan logam mulia seperti emas dan perak, akan tetapi uang sebagai alat tukar ditentukan oleh  adat  kebiasaan  atau ‘urf yang  berlaku  disuatu tempat  atau  daerah.  Dinar  atau  dirham  sebagai medium of exchange atau wasilah tidak berhubungan dengan  apapun,  baik  dari  bahan,  bentuk,  gambar maupun  cetakannya.  Akan  tetapi  fungsi  dari  tujuan pembuatan  mata  uang  tersebut  sebagai  alat  tukar keperluan manusia dapat dipenuhi. Melalui berbagai pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa fungsi uang
hanya  sebagai  alat  tukar  semata,  sebagai  perantara dalam pemenuhan kebutuhan manusia.
Uang kertas dan uang logam yang berlaku saat ini disebut  juga fiat  money atau  uang  kartal  karena kemampuan  daya  beli  mata  uang  tersebut  tidak didasarkan  kepada  emas,  melainkan  karena pemerintah  menetapkannya  sebagai  nilai  tukar. Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk pembayaran dengan uang pada hari ini mengarah kepada sesuatu yang  lebih  praktis  dan  tidak  memiliki  wujud  sama sekali,  hanya  berupa  kode  digital  yang  berada  di server,  kartu  chip,  atau  smartphone  seseorang  yang disebut  dengan  e-money  ( e-money )  atau  mata  uang digital ( digital currency ).
Menurut  jenisnya,  pembayaran  digital  ( virtual currency )  terdiri  dari  2  macam:  1.  E-money  atau digital  yang  sering  digunakan  pada  aplikasi-aplikasi berbasis  komputer  maupun  smartphone  seperti Telkomsel  Cash,  Paytrend,  Indosat  Dompetku  dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh  suatu  lembaga  maupun  perusahaan;  2. Virtual currency yang  menggunakan  teknologi  kriptografi yang  biasa  dikenal  dengan  sebutan cryptocurrency dimana  untuk  setiap  transaksi,  data  akan  dilakukan penyandian  menggunakan  algoritma  kriptografi tertentu.
Dalam perekonomian modern sentuhan teknologi membawa arus perubahan yang demikian cepat pada lalu  lintas  pertukaran  barang  dan  jasa,  sehingga memerlukan  dukungan  tersedianya  instrumen pembayaran yang multipurpose yang memungkinkan digunakan untuk berbagai macam pembayaran secara lebih cepat, efisien, aman dan handal. Seiring dengan itu, berkembang pula sistem pembayaran global yang membawa dampak pergeseran pada sistem pembayaran konvensional dari pola pembayaran tunai berangsur  beralih  menuju  sistem  pembayaran  non tunai.
Dengan  kemajuan  teknologi,  terciptalah  uang digital  atau  e-money,  ada  juga  yang  menyebutnya dengan e-money. Wujudnya tidak lagi berbentuk fisik, melainkan  berupa  data  digital  yang  disimpan  dalam memori  sebuah  kartu  yang  praktis  dibawa  kemana- mana.  Banyak  varian  e-money  ini,  sebagiannya mengharuskan penggunanya punya acoount di sebuah bank tertentu. Ada pula yang berbentuk kartu e-money yang dijual bebas. Kita cukup membeli kartu e-money itu dengan uang fisik sesuai nilai yang kita inginkan. Lalu  kita  bebas  menggunakannya  cukup  dengan melakukan  tapping  atau  gesek  di  kasir  pembayaran sebuah  merchant.  E-money  adalah  uang  yang dipergunakan  dalam  transaksi  melewati  jejaring internet  secara  elektronik  dan  sistem  penyimpanan harga digital. Dalam e-money terdapat nilai tersimpan (stored-value) atau  prabayar (prepaid) dimana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Nilai uang yang  terdapat  pada  e-money  akan  secara  otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran.

## 2. METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  adalah  Literature  Review atau  tinjauan  pustaka.  Studi  literature  review  adalah cara  yang  dipakai  untuk  megumpulkan  data  atau sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka lain.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. E-money dalam Evolusi Sistem Pembayaran Menurut Bank for International Settlement (BIS) dalam publikasinya pada tahun 1996 mendefinisikan e-money sebagai “ stored value or prepaid products in which  a  record  of  the  funds  or  value  available  to  a costumer  is  stored  on  an  elektronic  device  in  the
costumer’s  possession ”  (BIS,1996).  Sedangkan menurut  Bank  Indonesia,  e-money  adalah  alat pembayaran yang memenuhi unsur (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor oleh pemegang kepada penerbit,  (2)  nilai  uang  disimpan  secara  elektronik dalam  suatu  media  seperti  server  atau  chip,  (3)  alat pembayaran kepada pemegang yang bukan penerbit e- money itu, dan (4) nilai e-money itu bukan merupakan simpanan sebagaimana disebut dalam undang-undang perbankan.
Secara umum e-money dibedakan dua jenis yaitu e-money  bentuk  kartu  dimana  identitas  pemegang terdaftar dan tercatat pada penerbit atau ter-registrasi serta  e-money  bentuk  kartu  yang  tanpa  identitas pemegang.  Selain  itu,  ada  pula  e-money  yang menggunakan  telepon  seluler  sebagai  medium penyimpanannya.  Keunggulan  e-money  bersifat praktis karena kita tidak perlu membawa fisik uang. Keunggulan  lainnya  adalah  transaksi  lebih  cepat, tinggal menempel  kartu  dan  tidak  perlu  menghitung lembar  demi  lembar  uang.  Keunggulan  selanjutnya adalah kita bisa melacak setiap pengeluaran sehingga memudahkan  dalam  mengelola  keuangan.  Adapun kekurangan e-money diantaranya adalah tidak semua penyedia  barang  dan  jasa  dapat  menerima  transaksi elektronik, apalagi di pedesaan dan pasar tradisional. E-money ini juga mempunyai risiko hilang dan rusak, apalagi jika kita memasukkan nilai uang dalam jumlah besar, maka sekali kartu itu rusak atau hilang, maka hilanglah semua uang kita.
Pengembangan dan penggunaan sistem pembayaran  di  Indonesia  secara  umum  sudah mengarah  ke  sistem  pembayaran  non  tunai. Perkembangannya  mampu  menciptakan  trend less cash  society (LCS),  yaitu suatu  perilaku masyarakat yang menggunakan transaksi non tunai. Gerakan yang pada mulanya bertujuan penunjang sosialisasiredenominasi uang rupiah, namun kemudian  dikembangkan  menjadi  sebuah  gerakan bernama  Gerakan  Nasional  Non  Tunai  (GNNT). Gerakan less cash society merupakan trend yang tidak dapat  dihindari,  hal  itu  ditandai  hadirnya  lembaga- lembaga swasta penerbit e-money dan merchant yang menerima  pembayaran  non  tunai.  Bank  Indonesia sendiri  telah  bekerjasama  dengan  bank-bank  umum nasional dalam mengeluarkan kartu e-money berikut segala  operasionalitasnya,  produk  e-money  tersebut pada  dasarnya  merupakan  pilot  project  untuk mengampanyekan e-money sebagai  alat  transaksi ekonomi  yang  valid  (OJK,2019).  Sejalan  dengan
pemahaman masyarakat terhadap instrumen pembayaran non tunai, jumlah e-money dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi nominal maupun transaksi volume.
Potensi pengembangan instrumen e-money yang relatif tinggi dapat membawa dampak positif terhadap efektivitas  kebijakan  moneter.  Beberapa  studi menunjukkan  adanya  dampak  positif  terhadap kebijakan moneter yang diperoleh dari trend less cash society (LCS)  atau  trend  e-money.  Hasil  studi  yang dilakukan  oleh  Bank  Sentral  Belgia  dan  Belanda sebagaimana  diungkapkan  Prof.  Dr.  Leo  van  Hove bahwa  manfaat  ekonomi  yang  dihasilkan  dari penggunaan instrumen non-cash adalah cost efficient (Rahmawati,2013). Dalam  hal  mengelola  uang  tunai Bank  Indonesia  (BI)  harus  mengeluarkan  Dana  Rp3 triliun dari mulai mencetak, menyimpan, mendistribusikan  hingga  memusnahkannya.  Bahkan menurut  laporan  Departemen  Pengelolaan  Uang  BI Jumlah  uang  rupiah  kertas  tidak  layak  edar  yang dimusnahkan  Bank  Indonesia  selama  tahun  2012 mencapai  Rp3.82  miliar  lembar  dalam  berbagai pecahan (Bakri,1996).
Dari  penjelasan  tersebut,  bahwa  semakin meningkatnya perkembangan e-money dapat memberikan  manfaat  pada  perekonomian  nasional. Penggunaan  e-money  merupakan  bagian  dari  upaya pengendalian inflasi. Namun, apakah manfaat tersebut berpotensi  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sebagai  manifestasi  terlaksananya maṣlahah dan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syari’at.
3.2. Pemaknaan Maqashid Syariah Islam sebagai agama yang sempurna mempuyai aturan  yang  jelas  ( manhaj  alhayat )  yang  mengatur semua  elemen  dalam  kehidupan  manusia  yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Aturan tersebut dimaksudkan  untuk  menjamin  kebahagiaan  serta keselamatan manusia baik di semua aspek diri seperti keselamatan  agama,  jiwa,  akal,  harta  benda,  serta keturunannya  atau  yang  biasa  disebut  dengan adh- dharuriyyah al-khams atau maqashid al-syari’ah.
Secara lughawi (bahasa), Maqshid Syariah terdiri dari dua kata, yakni Maqâṣid dan Syari’ah. Maqâṣid adalah  bentuk  jama  dari Maqshud yang  berarti kesengajaan,  atau  tujuan.  Dan  Syari’ah  merupakan bentuk  subyek  dari  akar  kata syara’a yang  berarti jalan menuju  sumber air  sebagai  sumber  kehidupan. Sedangkan  secara  terminologis, Maqâṣid  Syarī’ah sebagai  tujuan-tujuan  ajaran  Islam  atau  dapat  juga dipahami  sebagai  tujuan-tujuan  pembuat  syari’at
(Allah) yang menggariskan ajaran Islam (Rahmawati, 2013). Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapanya  “ sesungguhnya  syariat  itu  bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat ”.  Dan  dalam  ungkapan  yang  lain,  dikatakan oleh Al-Syatibi yang artinya“ Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba ” (Bakri,1996). Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan Maqâṣid Syarī’ah atau  tujuan  hukum  adalah  untuk kemaslahatan  ummat  manusia.  Tidak  ada  satupun hukum Allah dalam pandangan Al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan (Bakri,1996).

## 3.3. Pembagian Maqashid Syariah
Dalam  memaparkan  hakikat  maqashid  syariah dari  segi  substansi  maqashid  syariah  adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud  dalam  dua  bentuk.  Pertama  dalam  bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua  dalam  bentuk majazi yaitu  bentuk  yang merupakan  sebab  yang  membawa  kemaslahatan. Kemaslahatan  itu  oleh  Syatibi  dilihat  pula    dari  dua sudut  pandang.  Dua  sudut  pandang  itu  adalah:  1) Maqâṣid  Al-Syari’ (Tujuan Tuhan) , 2) Maqâṣid  Al- Mukallaf (Tujuan Mukallaf)
Kemaslahatan  dapat  terwujudkan  apabila  lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu yakni memelihara agama, memelihara jiwa,  memelihara  akal, memelihara  keturunan, memelihara  harta  (Syarifudin,2008).  Dalam  usaha mewujudkan  dan  memelihara  lima  unsur  pokok  itu, Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat Maqâṣid atau tujuan  syariah,  yaitu: Maqâṣid    Al-Ḍarūriyyah , dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok dalam  kehidupan  manusia; Maqâṣid    Al-Ḥâjiyyah , dimaksudkan  untuk  menghilangkan  kesulitan  atau menjadikan  pemeliharaan  kelima  unsur  pokok  itu menjadi  lebih  baik;  dan Maqâṣid    Al-Taḥsīniyyah , dimaksudkan  agar  manusia  dapat  melakukan  yang terbaik  untuk  menyempurnakan  pemeliharaan  lima unsur pokok.
Dari penjabaran-penjabaran yang telah dipaparkan  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa  e- money hukumnya boleh, didasarkan kepada dalil Al- Quran surat An- Nisa: 29 yang artinya
‘Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama- suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu
membunuh  dirimu,  sesungguhnya  Allah  adalah Maha Penyayang kepadamu’
Manusia  boleh  bermuamalah  dalam  bidang ekonomi,  asalkan  dengan cara  yang  benar  dan  tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara, juga dengan  didasari  saling  ridha  meridhai.  Dalil  dalam bermuamalah  ini  pun  dikuatkan  dengan  Hadits Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  imam Muslim dari aisyah dan dari Tsabit dari Anas: ‘Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian.’ (HR. Muslim). Dalil  kehalalan  e-money  juga  dapat  didasarkan dengan  kaidah  fiqh: ‘Sesuatu  yang  berlaku berdasarkan  adat  kebiasaan  sama  dengan  sesuatu yang  berlaku  berdasarkan  syara  (selama  tidak bertentangan denga syariah).’
E-money pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi  jual  beli  barang.  Dalam  perspektif  syariah hukum  e-money  adalah  halal.  Kehalalan  ini berlandaskan  kaidah;  setiap  transaksi  dalam muamalah pada dasaarnya diperbolehkan kecuali jika ada  dalil  yang  mengharamkannya,  maka  saat  itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu e- money  harus  memenuhi  criteria  dan  ketetentuan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  seperti  yang akan diterangkan selanjutnya dalam tulisan ini. Faktor lainnya  yang  menjadi  alasan  kehalalan  e-money adalah,  karena  adanya  tuntutan  kebutuhan  manusia akan  e-money,  dan  pertimbangan  banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya.
Saat  ini  beberapa  Bank  Syariah  juga  telah mengeluarkan  produk  yang  terkait  dengan  e-money. Mereka  tidak  akan  berani  meluncurkan  produk  itu kecuali setelah mendapat dukungan dari otoritas jasa keuangan dan MUI dalam hal ini melalui fatwa Dewan Syariah  Nasional.  Artinya  e-money  sudah  sah digunakan  baik  menurut  agama  maupun  Negara. Selanjutnya  yang  dibutuhkan  adalah  kebijakan  dan penghematan  dalam  menggunakannya,  agar  tidak boros  dan  menyebabkan  kerugian  di  lain  hari. Langkah berikutnya konsep ini ( maṣlahah ) dijadikan ground theory dalam menganalisa data, dengan tujuan menemukan nilai-nilai yang terintegrasi dengan etika dan  Norma-norma  agama,  serta  mengutamakan kepentingan umum ( maṣlahah ). Maṣlahah dilakukan sebagai  tujuan  hidup  manusia  ( maqāṣid  al-syarī’ah ) untuk  mencapai  falah.  Dalam  proses  pengamatan dimensi maqashid syariah pada produk e-money maka maqashid syariah dibedah melalui model (teori) asas maṣlahah sebagai  pisau  analisis,  yakni  mencermati
manfaat  yang  ada  padanya,  baik  itu  dalam  konsep ekonomi  konvensional  maupun  konsep  Islam,  yaitu aspek  asas  manfaat  ( utilitas )  dan maṣlahah ,  yaitu dengan melihat manfaat dari e-money , baik itu dalam konsep ekonomi konvensional maupun konsep Islam yaitu utilitas dan maṣlahah . Namun demikian, aspek utilitas  tidak  dapat  diterima  begitu  saja  oleh  ajaran Islam,  hal  itu  dikarenakan utilitas hanya menampakkan aspek keduniawian saja, maka dengan meninjau asas maṣlahah dalam model penelitian dapat memperluas  makna utilitas kepada maṣlahah , sehingga asas manfaat dalam produk e-money benar- benar mewujudkan tujuan syarī’ah (Jauhar,2005).
3.4. Manfaat  E-Money  dari  Sisi  Pengguna  (Card

## Holder)
Secara  rasional  seseorang  cenderung  akan menggunakan  cara  termudah  dan  termurah  dalam mencapai tujuannya, begitu pula untuk memilih cara pembayaran  suatu  transaksi.  Kelebihan e-money dibandingkan  dengan  pembayaran  tunai  dalam setelmennya  adalah  dari  segi  kemudahan  dan keamanan  bertransaksi,  penggunaan e-money lebih nyaman  untuk  transaksi  bernilai  kecil,  namun frekuensinya  tinggi  seperti  pembayaran  jalan  tol, parkir  dan  transportasi  lainnya,  karena  konsumen tidak perlu direpotkan dengan uang kembalian karena tidak  ada  uang  pas,  sehingga  kesalahan  dalam menghitung  dapat  dihindari,  penggunaan e-money juga dapat terhindar dari penipuan uang palsu.
Adapun  manfaat  atau  kelebihan  lainnya  dari penggunaan e-money adalah transaksi e-money dapat bersifat off-line cukup dilakukan pada level merchant ( point  of  sale ),  tidak  perlu  melakukan  tanda  tangan maupun  memasukan  PIN  karena e-money tanpa registrasi data diri, sehingga penggunaanya akan lebih efisien dari segi waktu, karena sifatnya offline maka biaya  komunikasi  dapat  dikurangi.Di samping itu e- money memiliki  kemudahan  untuk  dapat  diisi  ulang melalui  berbagai  sarana,  sehingga e-money dapat menjangkau  segmen  masyarakat  termasuk  yang belum memiliki akses kepada perbankan ( unbanked ) untuk menggunakan instrumen pembayaran nontunai.
3.5. Manfaat E-Money dari Sisi Produsen
Dari sisi produsen, efisiensi biayatransaksi akan diiringi peningkatan konsumsi, hal itu secara otomatis akan  meningkatkan  profit  bagi  produsen  yang kemudian  berpotensi  untuk  mendorong  aktivitas usaha  dan  eskpansi  usaha.  Hal  ini  pada  gilirannya mendorong  peningkatan  produksi  di  sektor  riil  yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan
alat  pembayaran  non  tunai  berpotensi  mendorong permintaan  masyarakat  terhadap  digital money guna mempermudah  dan  mempercepat  proses  transaksi yang  dilakukan.  Bagi  bank  atau  penerbit,  hal  ini kembali  berpotensi  meningkatkan  pendapatan  dan keuntungan. Fenomena ini disebut sebagai dual effect dari  penggunaan  alat  pembayaran  non  tunai. Dual effect dari penggunaan pembayaran non tunai kepada konsumen  dan  produsen  tersebut  pada  gilirannya dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan.
3.6. Akad yang digunakan dalam e-money Akad antara penerbit dengan pemegang e-money adalah akad wadi’ah atau akad qardh. Dalam hal akad yang  digunakan  adalah  akad  wadi'ah,  maka  berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut:
a. Jumlah  nominal  e-money  bersifat  titipan  yang dapat  diambil/digunakan  oleh  pemegang  kapan saja;
b. Jumlah  nominal  e-money  yang  dititipkan  tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
c. Dalam  hal  jumlah  nominal  e-money  yang dititipkan  digunakan  oleh  penerbit  atas  izin pemegang  kartu,  maka  akad  titipan  ( wadi’ah ) berubah  menjadi  akad  pinjaman  ( qardh ),  dan tanggung  jawab  penerima  titipan  sama  dengan tanggung jawab dalam akad qardh ;
d. Otoritas terkait  wajib membatasi  penerbit  dalam penggunaan  dana  titipan  dari  pemegang  kartu (dana float );
e. Penggunaan  dana  oleh  penerbit  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
Dalam  hal  akad  yang  digunakan  adalah  akad qardh,  maka  berlaku  ketentuan  dan  batasan  akad qardh sebagai berikut: (Muhammad,2005)
a. Jumlah  nominal  e-money  bersifat  hutang  yang dapat  diambil  serta  dapat  digunakan  oleh pemegang kapan saja
b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang e-money
c. Penerbit  wajib  mengembalikan  jumlah  pokok piutang  pemegang  e-money  kapan  saja  sesuai kesepakatan
d. Otoritas terkait  wajib membatasi  penerbit  dalam penggunaan  dana  pinjaman  (utang)  dari pemegang kartu (dana float )
e. Penggunaan  dana  oleh  penerbit  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
Di  antara  akad  yang  dapat  digunakan  penerbit dengan  para  pihak  dalam  penyelenggaraan  e-money (prinsipal, acquirer , pedagang merchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah , akad ju’alah , dan  akad wakalah  ujrah . Di  antara  akad  yang dapat digunakan  antara  penerbit  dengan  agen  layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah , dan akad  wakalah ujrah .  DSN  MUI  pun  menambahkan aturan  mengenai  e-money  yaitu  jumlah  nominal  e- money yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank  syariah,  serta  dalam  hal  kartu  yang  digunakan sebagai media e-money hilang maka jumlah nominal uang  yang  ada  di  penerbit  tidak  boleh  hilang. Penggunaan  e-money  memiliki  dimensi  insani  yang dominan sehingga tidak bertentangan dengan dimensi ilahi dari tujuan syariah.

## 4. KESIMPULAN
Islam  memandang  e-money  yang  merupakan produk  dari  gejala  sosial yang  baru,  sebagai  sesuatu hal yang boleh atau mubah, karena pada dasarnya asal semua  hal  dalam  muamalah  itu  adalah  boleh,  asal tetap berada dalam koridor kebenaran menurut syara dan undang-undang. E-money hanyalah suatu bentuk baru  dari  uang  yang  senantiasa  berubah.  Islam  pun tidak menafikan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa e-money, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang, tetapi pada e-money ini si pengguna membeli jasa kemudahan transaksi yang ditawarkan  oleh  penerbit  sehingga  penyedia  jasa mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan  pengguna  pun  mendapatkan  kemudahan  dari penyedia layanan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Asafri Jaya Bakri,(1996), Konsep Maqashid Syari’ah Menurut  Al-Syatibi, Jakarta:PT.  Raja  Grafindo Persada, 62.
Abdul  Majid  Toyyibi,  (2019),  Implementation  Of Electronic  Money  In  Developing  Payment Transactions Through Islamic Economic
Perspective, AL-ARBAH :  Journal  of  Islamic Finance and Banking Vol. 1 No. 1 (2019), 19-34; DOI: 10.21580/al-arbah.2019.1.1.4098
Bank for Internatinal settlement,(1996), Implications for  Central  Bank  of  The  Development  of Electronic Money, 5.
Bank  Indonesia.  (2014).  Peraturan  Bank  Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang  e-money. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  no  116/DSN-
MUI/IX/2017 tentang E-money Syariah.
Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A.,
& Darmawan, I. Y. (2006). Operasional e-money . Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
Jauhar, A. al-M. H. (2009). Maqashid syariah . Jakarta,
Indonesia: AMZAH.
Muhammad.  (2005). Manajemen  bank  syariah .
Yogyakarta, Indonesia: UPP AMP YKPN.
Mumtaz,  A.  A.  (2015).  E-money  dalam  perspektif syariah. https://www. kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik- dalam-perspektif-syariah_5580ffd1e02
Nurfia  Oktaviani  Syamsiah,  (2017),  Kajian  Atas Cryptocurrency  Sebagai  Alat  Pembayaran  di Indonesia, Indonesian  Journal  on  Networking and Security, h. 53-61 Otorotas Jasa Keuangan, (2019).
Rahmawati,  (2013),  Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi, Vol. 3, No. 2, 94.
Syarifuddin,  (2008), Ushul  Fiqh ,  Cet.  IV,  Jilid  2,
Jakarta:Prenada,  233-238.