## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasiona

## Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Welly Angela Riry 1 , Efie Baadilla 2 , Wilshen Leatemia 3 , Vondaal Vidya Hattu 4
1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
: angela.riry@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxx
Dikirim: 4/01/2021 Direvisi: 23/02/2021 Dipublikasi: 1/03/2021 Info Artikel Abstract Keywords: International Treaties, International  Cooperation, State Construction. Introduction: The  times  have  demanded  international  cooperative relations, including Indonesia, which is solely done to improve the welfare and  prosperity  of  the  people.  International  agreements  are  the  main instrument for the implementation of international cooperative relations. Purposes of the Research: The purpose of this research is to find out and understand  the  position  of  international  cooperation  agreements  in  the construction of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Methods of the Research: This research is a normative study using a statutory approach with the source of legal materials used    primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials with qualitative analysis with deductive and inductive methods.
Results of the Research: Every process of implementing and ratifying an international cooperation agreement must be carried out using formal statutory  instruments  so  that  the  Indonesian  state  forms  and  issues  a regulation in regulating all matters concerning international agreements, this proves the importance of establishing international cooperation and also shows that international cooperation agreements also become part of the construction of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Abstrak Kata Kunci: Perjanjian    Internasional, Kerjasama Internasional,
Konstruksi Negar.
Latar  Belakang: Perkembangan  zaman  menuntut  adanya hubungan  kerjasama  internasional  termasuk  Indonesia  yang semata-mata  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemakmuran rakyat.    Perjanjian internasional menjadi instrument utama pelaksanaan hubungan kerjasama internasional.
Tujuan  Penelitian: Mengetahui  dan  memahami  kedudukan perjanjian  kerjasama  internasionaldalam  konstruksi  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan  mempergunakan  pendekatan  perundang-undangan dengan  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier dengan    analisis kualitatif.
Hasil Penelitian: Setiap proses pelaksaan    dan pengesahan suatu perjanjian  kerjasama  internasional  harus  dilakukan  dengan menggunakan  instrumen  peraturan  perundang-undangan  yang fomal sehingga negara Indonesia membentuk dan mengeluarkan sebuah peraturan dalam mengatur segala hal mengenai perjanjian internasional,  hal  ini  membuktikan  pentingnya  menjalin kerjasama internasional dan juga menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama  internasional  juga  menjadi  bagian  dalam  konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  menuntut  adanya  kerja  sama  antarnegara  dalam  rangka perbaikan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan maupun keamanan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk  menjawab  tuntutan  zaman  itu  adalah  dengan  mengadakan  perjanjian  internasional untuk menjalin hubungan antarnegara sehingga tercipta kerja sama yang baik.    Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world) yang seolah-olah telah membentuk suatu global village bagi masyarakat dunia Sejalan dengan proses globalisasi  tersebut,  para  pelaku  hubungan  internasional  juga  meluas 1 tidak  hanya melingkupi negara (state actors) saja, namun telah meluas pada aktor-aktor selain negara (non- state actors) seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCs), media, daerah, kelompok-kelompok minoritas, bahkan individu.
Perjanjian internasional sebagai satu domain hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara nasional secara tidak langsung memberi satu sudut pandang bahwa eksistensi hukum  internasional  terkait  erat  dengan  keberadaan  negara-negara  nasional.  Lahirnya negara-negara  di  semua  belahan  bumi  dikarenakan  latar  belakang  sejarah,  sosial,  politik, hukum,  dan  budaya  yang  berlainan  satu  sama  lain  sehingga  menciptakan  tanda  pengenal yang berfungsi sebagai pemersatu sebagai suatu negara namun juga sebagai pembeda antara negara satu dengan negara lainnya. 2
Dalam  rangka  mendukung  penyelenggaraan  perjanjian  kerjasama  internasional  yang lebih  terarah,  terpadu  dan  berlandaskan  kepastian  hukum  yang  lebih  kuat,  Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah Pusat dan pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri lainnya, termasuk unsur-unsur  Daerah,  dalam  melaksanakan  Hubungan  dan  Kerjasama  Luar  Negeri.  Dalam rangka  mendukung  penyelenggaraan  Hubungan  dan  Kerjasama  Luar  Negeri  yang  lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat, Pemerintah Indonesia telah  memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang  dimaksud  merupakan  landasan  hukum  yang  mengikat  bagi  Pemerintah Pusat  dan  pelaku  Hubungan  dan  Kerjasama  Luar  Negeri  lainnya,  termasuk  unsur-unsur Daerah,  dalam  melaksanakan  Hubungan  dan  Kerjasama  Internasional  sebagai  bagian  dari konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  hukum  normatif. 3 Penelitian  hukum  ini dilakukan  dengan  cara  kepustakaan  atau  disebut  juga  “Legal  Research”. 4 Metode pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis 5 .  Jenis  dan  sumber  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer,  merupakan  bahan
1 Malcolm N Shaw, International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
2 Firdaus, “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 36–52, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.285, h. 37.
3 Syahruddin  Nawi,  Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum  Empiris  (Makassar:  Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018), h. 7.
4 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Jakarta :  Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 23.
5 Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel) (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), h. 133.
hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Vienna Convention On The Law of Treaties 1969, dan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional.  Bahan  hukum sekunder yang yaitu berupa buku, jurnal, artikel, naskah ilmiah di bidang hukum. Selanjutnya, bahan hukum tersier untuk melengkapi bahan hokum primer dan sekunder berupa kamus umum, kamus hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  merupakan  bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. 6

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan hukum perjanjian internasional dalam Pasal 6 Konvensi Wina 1969 maka setiap  negara  mempunyai  kemampuan  untuk  membuat  sebuah  perjanjian  internasional. Perjanjian  internasional  dalam  hukum  internasional  diatur  dalam  Konvensi  Wina  1969 Tentang Perjanjian Internasional. Pengertian perjanjian internasional sendiri terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang mengatur bahwa: “An international agreement concludes between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single  instrument  or  in  two  or  more  instruments  and  whatever  its  particular  designation” 7 .  Pasal tersebut  secara  garis  besar  menyebutkan  bahwa  Perjanjian  Internasional  adalah  perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis  serta  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  dibidang  hukum  publik.  Ketika  negara mempunyai  kemampuan  untuk  membuat  perjanjian  internasional  timbul  pertanyaan siapakah  atau  badan  manakah  yang  mempunyai  kekuasaan  atau  wewenang  untuk membentuk perjanjian internasional (treaty making power) pada dasarnya merupakan intern suatu  negera.    Pada  dasarnya  organ  yang  berwenang  mengatur  perjanjian  internasional diatur dalam Konstitusi (Undang-Undang Dasar) negara tersebut.
Kekuasaan/wewenang  membentuk  perjanjian  internasional  di  Indonesia  didasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1), (2), dan (3) yang menegaskan bahwa :
(1) Presiden  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan  perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
(2) Presiden  dalam  membuat  perjanjian  internasional  lainnya  yang  menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang- undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  perjanjian  internasional  diatur  dengan  undang- undang”.
Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan dasar hukum bagi Indonesia untuk membentuk atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional; baik yang  dilakukan  dengan  satu  negara  (bilateral)  maupun  yang  dilakukan  Indonesia  dengan banyak  negara  (multilateral).    Dalam  hal  ini  kekuasaan  untuk  membentuk  perjanjian internasional  merupakan  perwujudan  kekuasaan  Presiden  dalam  hubungan  internasional; selain mengakngkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  11  UUD  1945,  maka  kekuasaan  Presiden  untuk membentuk  perjanjian  internasional  merupakan  pelaksanaan  kekuasaan  presiden  sebagai
6 Nurul Qamar et al., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) (Makassar: Social Political Genius, 2017), h. 53.
7 Anthony  Aust,  Handbook  of  International  Law  (Cambridge:  Cambridge  University  Press,  2012), https://doi.org/10.1017/CBO9780511841460, h. 50.
Kepala Negara. Selain memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara; Presiden menurut UUD 1945  juga  memegang  kekuasaan  di  bidang  Eksekutif  (sebagai  kepala  pemerintahan)  dan kekuasaan dalam bidang Legislatif.
Kedudukan  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  tidak  dapat  dipisahkan  dari kedudukannya  sebagai  Kepala  Pemerintahan  (pimpinan  Eksekutif)  dalam  melaksanakan kekuasaannya membentuk perjanjian internasional. Sebab dilihat dari segi hukum perjanjian internasional baik Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan diakui sebagai organ yang mewakili  Negara  untuk  membentuk  perjanjian  internasional. 8 Presiden  memegang kekuasaan sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, maka pembentukan perjanjian internasional oleh presiden, hanya dapat dibedakan berdasarkan jenis perjanjian yang  ditandatangani.  Terhadap  perjanjian  yang  dilakukan  antar  kepala  negara,  dilakukan oleh presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara; sedangkan terhadap perjanjian antar  kepala  pemerintahan,  ditandatangani  presiden  sebagai  kepala  pemerintahan. Kekuasaan  presiden  untuk  membentuk  perjanjian  dalam  kedudukannya  sebagai  kepala pemerintahan, didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
Oleh karena UUD 1945 mengatur hal-hal yang pokok, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas memberikan wewenang kepada presiden yang luas dan tidak terperinci, 9 dalam hal ini  presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintah  menyelenggarakan  urusan pemerintahan yang meliputi kehidupan negara dan masyarakatnya; baik mengenai hubungan antara  sesama  warga  negaranya  maupun  hubungan  antara  negara  dengan  negara  asing. 10 Hubungan  antar  negara  (Indonesia)  dengan  negara  asing,  diwujudkan  terutama  dalam bentuk perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral.
Presiden  dalam  membentuk  perjanjian  internasional  sebagai  kepala  negara  maupun kepala pemerintahan; pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pejabat lain yang kedudukannya baik dilihat dari hukum nasional maupun hukum internasional, diakui sebagai berwenang mengadakan  perundingan  dan  penandatanganan  suatu  perjanjian  /  persetujuan internasional. 11 Baik  menurut  hukum  internasional  maupun  hukum  nasional  Indonesia, pejabat  yang  berwenang  mengadakan  perjanjian  internasional  selain  kepala  negara  dan kepala pemerintahan adalah Menteri Luar Negeri.
Menurut hukum internasional, menteri luar negeri dipandang sebagai petugas negara yang berwenang mengadakan hubungan-hubungan secara langsung atau lewat wakil-wakil diplomatik  di  luar  negeri  dengan  negara-negara  (pemerintah)  lain  untuk  mengadakan perundingan, perjanjian dan sebagainya. 12 Dilain pihak menurut hukum nasional Indonesia, kedudukan  Menteri  Luar  Negeri  adalah  sebagai  pembantu  presiden  dalam  menjalankan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri (hubungan internasional) dengan negara lain. Kedudukan  menteri  luar  negeri  sebagai  pembantu  presiden  adalah  sebagai  pimpinan Departemen  Luar  Negeri;  yang  merupakan  bagian  pemerintahan  negara  dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik dan hubungan luar negeri, dalam hal ini Menteri Luar Negeri melaksanakan/menjalankan
8 Danel  Aditia  Situngkir,  “Perjanjian  Internasional  Dan  Dampaknya  Bagi  Hukum  Nasional,”  Kertha Wijaksana 13, no. 1 (2019), https://doi.org/10.22225/kw.13.1.921.19-25, h. 22.
9 Moh. Kusnadi and Harmaily Ibrahim,  Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Budi Chaniago, 1980), h. 93.
10 M. Solly Lubis, Asas-Asas Hukum Tata Negara (Bandung: Alumni, 1982), h. 102.
11 B Manan, “Kekuasaan Presiden Untuk Membuat, Memasuki Dan Mengerahkan Perjanjian/Perstujuan Internasional,” Majalah Padjajaran 3, no. 4 (1986), h. 15.
12 Ali Sastroamidjojo, Pengantar Hukum Internasional (Jakarta: Bhratara, 1971), 164.
fungsi  eksekutif  (Pemerintahan);  dalam  mengimplementasikan  politik  luar  negeri  dan mengelola hubungan internasional.
Dalam  Perjanjian  kerjasama  internasional  selain  laksanakan  oleh  kepala  negara  atau pemerintah pusat namun dapat pula dilakukan antar daerah dengan pihak luar negeri dalam rangka  menunjang  peningkatan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan pembangunan dalam Pasal 1 sub b PERMENDAGRI, Nomor 1 Tahun 1992; berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden. Alasannya adalah:
1) Pengertian pemerintahan dalam arti luas mencakup segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnyaa dan kepentingan negara  sendiri. 13 Kerjasama  antar  daerah  sebagai  bagian  kerjasama  Jajaran Departemen  Dalam  Negeri  dengan  pihak  luar  negeri,  diselenggarakan  sebagai pelengkap  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dan  daerah.  Tujuannya adalah :
a) Menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah;
b) Membantu  meningkatkan  taraf  hidup,  kesejahteraan  dan  kecerdasan masyarakat;
c) Membantu  meningkatkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
2) Adanya  pelimpahan  wewenang  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah dalam Negara Indonesia merupakan gagasan yang telah diterima dan disepakati sejak negara Indonesia memiliki UUD 1945. Pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah  besar  dan  kecil  yang  mempunyai  bentuk  dan  susunan  pemerintahan berdasarkan  Pasal  18  UUD  1945;  menunjukkan  bahwa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ada pelimpahan wewenang  dari Pemerintah Pusat di atas. Sebab untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh daerah negara, maka dibentuk Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah ini  sebenarnya  menyelenggarakan  pemerintahan  secara  langsung  berhubungan dengan  masyarakat. 14 Apabila  hal  ini  dikaitkan  dengan  tujuan  kerjasama  antar daerah di atas maka pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (daerah) untuk melaksanakan kerjasama menjadi sangat penting.
3) Kerjasama  antar  daerah  sebagai  bagian  kerjasama  luar  negeri  dalam pelaksanaannya  menjadi  tanggung  jawab  Menteri  Luar  Negeri  secara  umum. Kedudukan Menteri Luar Negeri adalah sebagai pembantu Presiden sesuai Pasal 17 UUD 1945. Di lain pihak kedudukan Pemerintah Daerah (daerah) dalam kerjasama antar  daerah  adalah  sebagai  pelaksana  teknis  yang  bertanggungjawab  kepada Menteri  Luar  Negeri.  Sebagai  pelaksana  teknis,  Pemerintah  Daerah  dalam pelaksanaan  kerjasama  antar  daerah  bertindak  sebagai  mandataris  (penerima mandat) dari Pemerintah Pusat (Menteri Luar Negeri). 15
Pelaksanaan  kekuasaan  Presiden  untuk  membuat  perjanjian  internasional,  dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keikutsertaan DPR berupa persetujuan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional adalah dalam rangka “checks and balances”.  DPR  melakukan  “checking  and  balancing”  terhadap  kekuasaan  Presiden  dalam membuat perjanjian internasional; artinya kekuasaan itu tetap berada di tangan Presiden. 16
13 Kusnadi and Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Op. Cit. h. 85.
14 Kusnadi and Ibrahim, Ibid. h. 123.
15 Welly  Angela  Riry,  “Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Melakukan  Perjanjian  Internasional” (Skripsi: Universitas Pattimura, 2013), h. 51.
16 Manan,  “Kekuasaan  Presiden  Untuk  Membuat,  Memasuki  Dan  Mengerahkan  Perjanjian/Perstujuan Internasional." Op. Cit. h. 15.
Sebaliknya  dengan  melakukan  “checking  and  balancing”,  tidak  berarti  DPR  mempunyai kekuasaan yang berdiri sendiri atas masalah hubungan internasional. Sebab kekuasaan “check and  balances”  dari  DPR  tergantung  dari  kekuasaan  Presiden  untuk  membuat  perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. Apabila Presiden tidak membuat perjanjian Internasional maka kekuasaan DPR tersebut tidak dilaksanakan. Keikutsertaan DPR berupa persetujuan kepada Presiden membuat perjanjian internasional  berdasarkan Pasal  11 UUD 1945, adalah dalam rangka mencegah kemungkinan Presiden menyalahgunakan kekuasaan tersebut.Karena belum adanya peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran Pasal 11 UUD  1945;  maka  praktek  kenegaraan  yang  berlaku  di  Indonesia  mempunyai  kedudukan penting.
Berdasarkan  praktek  ketatanegaraan  Indonesia  berkaitan  dengan  pembentukan perjanjian  internasional  oleh  Presiden;  maka  tidak  semua  perjanjian  harus  mendapat persetujuan DPR.    Sesuai dengan Surat Presiden kepada Ketua DPR Nomor 2826/HK/1960 tanggal  22  Agustus  1960  tentang  Pembuatan  Perjanjian-Perjanjian  dengan  Negara  Lain; menyatakan :
“Menurut  pendapat  Pemerintah  perkataan  “perjanjian”  didalam  Pasal  11  ini  tidak mengandung  arti  segala  perjanjian  dengan  negara  asing,  tetapi  hanya  perjanjian- perjanjian terpenting saja, yaitu yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat (treaty)”.
Dengan  demikian  praktek  pembentukan  perjanjian  internasional  oleh  Presiden dibedakan antara (a) perjanjian dalam bentuk traktat (treaty) yang membutuhkan persetujuan DPR sebelum disahkan Presiden; dan (b) perjanjian dalam bentuk pesetujuan (agreement) yang disahkan Presiden tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DPR.    Dalam hal ini menurut Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 di atas bahwa:
“…  Pemerintah  akan  menyampaikan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk memperoleh  persetujuan  DPR,  hanya  perjanjian-perjanjian  yang  terpenting  saja (treaties); sedangkan perjanjian-perjanjian lain (agreement) akan disampaikan kepada DPR hanya untuk diketahui”.
Dalam hal ini perjanjian-perjanjian yang harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum disahkan oleh Presiden adalah perjanjian yang mengandung materi : (a) soal-soal politik atau soal-soal  yang  dapat  mempengaruhi  haluan  politik  luar  negeri  Negara;  (b)  ikatan-ikatan sedemikian  rupa  sifatnya  sehingga  mempengaruhi  politik luar  negeri  Negara;  (c)  soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundang-undangan harus diatur dengan Undang- Undang seperti soal kewarganegaraan dan kehakiman.
Sebagai alasan  mengapa  tidak semua  perjanjian harus  memperoleh  persetujuan  DPR adalah  :  (a)  apabila  semua  perjanjian  internasional  memerlukan  persetujuan  DPR  sebelum disahkan  Presiden,  maka  Pemerintah  tidak  akan  mempunyai  keleluasaan  bergerak  untuk menjalankan hubungan internasional dengan sewajarnya; (b) prosedur konstitusional yang lancer  akan  mendorong tindakan-tindakan  cepat  dari  Pemerintah  terhadap  perkembangan hubungan  internasional  yang  semakin  intensif;  dan  (c)  adanya  beranekaragam  materi perjanjian  internasional  bak  mengenai  masalah-masalah  penting  dan  besar  seta  ada  yang mengenai hal-hal yang sifatnya teknis dan kecil-kecil saja. Namun, Surat Presiden Republik Indonesia No.2826/HK/1960 yang selama ini digunakan sebagai pedomon untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan  dasar-dasar  yang  jelas  dan  kuat,  dengan  menggunakan  instrumen  peraturan perundang-undangan  yang  jelas  pula,  sehingga  negara  Indonesia  membentuk  dan mengeluarkan  sebuah  peraturan  dalam  mengatur  segala  hal  mengenai  perjanjian
internasional  melalui  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian Internasional.
Terdapat dua alasan yang memperlihatkan bahwa Perjanjian kerjasama antara negara menjadi  bagian  dari  konstruksi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  ditunjukkan  di dalam sistem perundang- undangan Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Alasan pertama yaitu dasar menimbang huruf a secara garis besar menetapkan aturan untuk membuat perjanjian kerjasama internasional dalam rangka mencapai  tujuan  negara  yang  sesuai  dengan  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social yang menunjukkan bahwa Negara  Indonesia  juga  merupakan  bagian  dari  masyarakat  internasional. 17 Alasan  kedua, yaitu  di  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  menyatakakan Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh  perjanjian  internasional  tersebut  dan  ayat  (2)  Pengesahan  perjanjian  internasional sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dengan  undang-undang  atau  Keputusan Presiden.
Selain kedua alasan di atas, di dalam Pasal 10 Undang - undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan  materi  muatan  Perjanjian  Internasional  yang  harus  diatur  dengan  undang- undang  antara  lain:  a.  masalah  politik,  perdamaian,  pertahanan,  dan  keamanan  negara;  b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau  hak  berdaulat  negara;  d.  hak  asasi  manusia  dan  lingkungan  hidup;  e.  pembentukan kaidah hukum baru; dan f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Berdasarkan hal di atas maka secara hukum kedudukan perjanjian kerjasama internasional ada dalam sistem perundang- undangan Indonesia yaitu dalam Undang-Undang dan Keputusan Presiden.

## D. P E N U T U P
Dari uraian hasil dan pembahasan di atas terlihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 menjadi  dasar  hukum  dan  menjadikan  perjanjian  kerjasama  internasional  dan  bagian  dari konstruksi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk membuat dan melakukan perjanjian kerjasama internasional, maka pemerintah membentuk Undang-Undang terkait dengan perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum bagi negara  Indonesia  dalam  melakukan  perjanjian  kerjasama  internasional.  Undang-undang Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian  Internasional  sampai  saat  ini  yang  menjadi pedoman  bagi  Pemerintah  Indonesia  untuk  melaksanakan  perjanjian  kerjasama  antara internasional dan untuk memperjelas keberadaan Perjanjian kerjasama internasional dalam konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## REFERENSI
Aust, Anthony. Handbook of International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. https://doi.org/10.1017/CBO9780511841460.
Firdaus.  “Kedudukan  Hukum  Internasional  Dalam  Sistem  Perundang-Undangan  Nasional Indonesia.”  FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum  8,  no.  1  (2014):  36–52. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.285.
17 Firdaus, “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia." h. 48.
Irwansyah.  Penelitian Hukum (Pilihan Metode  & Praktik Penulisan Artikel). Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
Kusnadi, Moh., and Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Budi Chaniago, 1980.
Lubis, M. Solly. Asas-Asas Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni, 1982.
Manan,  B.  “Kekuasaan  Presiden  Untuk  Membuat,  Memasuki  Dan  Mengerahkan Perjanjian/Perstujuan Internasional.” Majalah Padjajaran 3, no. 4 (1986).
Nawi,  Syahruddin.  Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum  Empiris.  Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018.
Qamar,  Nurul,  Muhammad  Syarif,  Dachran  S  Busthami,  M  Kamal  Hidjaz,  Aan  Aswari, Hardianto  Djanggih,  and  Farah  Syah  Rezah.  Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research Methods). Makassar: Social Political Genius, 2017.
Riry,  Welly  Angela.  “Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Melakukan  Perjanjian Internasional.” Skripsi: Universitas Pattimura, 2013.
Sastroamidjojo, Ali. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Bhratara, 1971.
Shaw, Malcolm N. International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Situngkir, Danel Aditia. “Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional.” Kertha Wijaksana 13, no. 1 (2019). https://doi.org/10.22225/kw.13.1.921.19-25.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji.  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat.
Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.