BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG DALAM SKPT MOROTAI, MALUKU UTARA
Irmawati 1 , Patricia Benedicta Watania 2 , 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta
Email : Irmawati@iisip.ac.id   ‌   patriciabwatania@gmail.com

## Abstrak
Pada tahun 2018, Jepang memberikan bantuan dalam pembangunan SKPT Morotai di Provinsi Maluku Utara dengan nilai bantuan mencapai Rp 1.8 Milyar. Bantuan luar negeri atau Official Development Assistance digunakan untuk pembangunan fisik dan kapasitas di Pulau Morotai. Sehingga,  sektor perikanan mampu berkembang dan bisa masuk pasar ekspor termasuk ke Jepang. Dalam studi ekonomi politik, kebijakan ekonomi negara tidak hanya terkait urusan ekonomi murni namun dipengaruhi oleh kepentingan politik. Negara akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memaksimalkan kepentingan nasional. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa Jepang sebagai negara donor menggunakan ODA sebagai instrument politik luar negeri Jepang yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi dan kepentingan politik di Indonesia. Secara ekonomi, Jepang diuntungkan dengan hadirnya produk ikan dari Morotai namun disisi lain Jepang tidak menginginkan adanya dominasi produk ikan asal Indonesia dengan memberlakukan tarif bea masuk. Secara politik, ODA menjadi sarana konsesi kebijakan proteksi perdagagan dalam sektor perikanan padahal Indonesia dan Jepang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas.
Kata Kunci : Bantuan Luar Negeri, Jepang, SKPT Morotai, Maluku Utara.

## Abstract
Japan provided bilateral assistance for the construction of SKPT Morotai in North Maluku Province with an aid value of Rp 1.8 billion in 2018. Foreign assistance or Official Development Assistance is used for physical development and capacity building in the fisheries sector. Thus, the fisheries sector could enter export markets including to Japan. In the study of political economy, the economic policy of the country is not only related to purely economic affairs but is influenced by political interests. The state will use its power to maximize the national interest. Based on the results of the study, it was found that Japan as a donor country uses ODA as a foreign policy instrument based on economic interests and political interests in Indonesia. Economically, Japan benefits from the presence of fish products from Morotai, but on the other hand Japan does not want the dominance of fish products from Indonesia by imposing import duties. Politically, ODA becomes a means of concession of trade protection policies in the fisheries sector even though Indonesia and Japan have signed free trade agreements.
Keywords : Japan, SKPT Morotai, North Maluku

## PENDAHULUAN
Secara geopolitik, Pulau Morotai di Kepulauan Maluku Provinsi Maluku Utara merupakan “beranda depan Indonesia” yang berbatasan dengan Kawasan Asia Timur dan Kawasan Pasifik. Kein- dahan dan kekayaan sumberdaya alam yang ada di Morotai bisa dimanfaatkan untuk mendorong sektor pariwisata dan sektor perikanan untuk pembangunan ekonomi nasional. Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah menetapkan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk membuka peluang investasi dan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2014 dengan target investasi mencapai Rp. 30.44 Trilyun (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, n.d.). Pembangunan Pulau Morotai dilanjutkan pada masa Pemerintahan Joko Widodo. Seiring dengan visi poros maritim Indonesia dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional dengan fokus pada industrialisasi sumberdaya perikanan dan kelautan melalui Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang diberinama SKPT Morotai.
Pembangunan SKPT Morotai akan memberikan nilai tambah produk perikanan dari Morotai. Pulau Morotai memiliki potensi ikan sebanyak 1.714.158 ton/tahun, namun hanya sekitar 5% dari potensi itu yang didaratkan di Pulau Morotai yaitu sebanyak 85.707,9 ton/tahun dengan MSY 68.566 ton/tahun. Produksi Ikan eksisting di Pulau Morotai sebasar 6.272 ton/tahun, hal ini menunjukkan bahwa potensi perikanan yang dimanfaatkan sekitar 9.15% dari potensi MSY (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016). Produksi perikanan tangkap dari Pulau Morotai sebagian besar ditampung oleh pengusaha dari Bitung (Sulawesi Utara) dan sebagian pengusaha dari Ternate, Tobelo dan daerah Halmahera lainnya. Secara geografis, Pulau Morotai dekat dengan
negara-negara di Asia Timur. Hal ini merupakan peluang pasar bagi sektor perikanan melihat tingginya konsumsi ikan dan produk perikanan di Cina, Jepang dan Korea Selatan. Namun, pembangunan Morotai masih menyisakan dilemma bagi negara.
Salah satu permasalahan dalam ekonomi politik global adalah dilemma pembangunan atau devel- opment dilemma. Pembangunan menyisakan dilemma bagi negara negara berkembang terkait rendahnya pembangunan ekonomi dan kesejah- teraan masyarakat (Kukreja, 1996). Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kesejahteraan suatu negara. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi agenda global dalam pembangunan negara. Sebagai negara maritime, Indonesia masih memanfaatkan kawasan konservasi perairan seluas 23,14 juta hektar atau sekitar 7,12 persen dari luas perairan (Pratama, 2020). Hal ini berarti bahwa 90 % kekayaan laut dan perikanan Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal untuk men- dorong pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan pemerintah dalam hal pendanaan menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan SKPT. Menurut Rourke (2008) terdapat beberapa sumber yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pem- bangunan ekonomi antara lain melalui pinjaman, investasi, perdagangan, bantuan luar negeri dan remitansi. Indonesia membuka peluang masuknya bantuan luar negeri dalam pengelolaan SKPT.
Jepang memberikan bantuan luar negeri dalam pembangunan SKPT Morotai. Jepang telah memainkan peranan sebagai salah satu donor di Indonesia melalui Official Development Assistance (ODA) sejak 1954. ODA Jepang dalam pembangunan SKPT Morotai ditujukan untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan dan juga pengembangan kapasitas melalui pelatihan yang diberikan dalam 2 tahap dimulai tahun 2018. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki industry perikanan terbaik dan memiliki nilai nilai serta tradisi yang dibangun dalam sektor perikanan. Ketergantungan
Jepang terhadap sumberdaya perikanan asing sangatlah tinggi. Proses pemenuhan kebutuhan dalam negeri dilakukan melalui operasi armada penangkapan ikan diluar negeri maupun dangan cara impor (Kamoy, 2015). Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang mengekspor hasil perikanan ke Jepang. Potensi perikanan di Morotai tentu menjadi bagian dari sinergi atas kebutuhan dan peranan Jepang sebagai salah satu pemain kunci sektor perikanan di dunia. Jepang mengambil peran untuk meningkatkan kualitas perikanan dari Morotai dengan memberikan ODA dalam pem- bangunan SKPT. Menurut Rourke (Rourke, 2008) distribusi bantuan luar negeri sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada sekedar kepentingan ekonomi.
Pengalokasian dana ODA bukan sekedar pem- berian bantuan saja namun merupakan bagian dari instrument politik luar negeri. Pada tahun 2015, Jepang telah merevisi Piagam ODA. PM Shinzo Abe menghidupkan kembali komite Kerjasama ekonomi luar negeri sebagai bagian dari pemberian ODA. Revisi piagam ODA mencerminkan perubahan dalam pengalokasian ODA sebagai bagian dari kerjasama ekonomi luar negeri. Alokasi ODA digunakan secara strategis dan efektif dalam mewujudkan kepentingan nasional Jepang ditengah perubahan situasi internasional.
Pemberian bantuan luar negeri tidak terlepas dari kepentingan ekonomi politik negara donor. Produk perikanan asal Morotai masih mengalami hambatan untuk memasuki pasar ekspor karena keterbatasan infrastruktur dan kualitas tangkapan ikan untuk pasar ekspor. Bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia dalam sektor perikanan tentu akan membantu meningkatkan kapasitas sektor perikanan asal Morotai melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas nelayan. Selain itu, liberalisasi perdagangan dalam sektor perikanan semakin memperlebar peluang pasar produk perikanan. Jepang dan Indonesia juga
telah menandatangai perjanjian perdagangan bebas dalam kerangka Indonesia Japan Economic Partnership sejak tahun 2007. Liberalisasi sektor perikanan masih belum berjalan karena Jepang memberlakukan tarif bea masuk produk per-ikanan  asal Indonesia. Paradoks Kebijakan Jepang atas produk perikanan dari Indonesia yaitu, bantuan luar negeri akan meningkatkan keunggulan komparatif produk ikan Indonesia namun disisi lain Jepang memberikan hambatan tarif yang menyebabkan produk ikan Indonesia kurang kompetitif dipasar Jepang.
Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan membahas mengenai sejauh mana kepentingan Jepang dalam pemberian ODA dalam pembangunan SKPT Morotai ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang digunakan untuk meng- gambarkan sejarah bantuan luar negeri Jepang di Indonesia. Pendekatan dalam penelitian meng- gunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meng-umpulkan data berbasis dokumen, internet dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Andriyanto Winarkusumo, Kepala Sub Bagian Kerja Sama Asia dan Pasifik Kemen- terian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Data yang terkumpul kemudian ditelaah dan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian ini akan menggunakan salah satu perspektif dalam studi ekonomi politik internasioanal yaitu state-centric realism menurut Gilpin & Gilpin (2001). Perspektif ini digunakan untuk meng- analisis sentralitas negara dalam mendistribusikan kekuasaan dan mengalokasikan sumberdaya dalam memaksimalkan kepentingan ekonomi, politik Jepang di sektor perikanan.

## OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA) JEPANG DALAM SKPT MOROTAI: PENDEKATAN STATE CENTRIC REALISM
Pendekatan state-centric realism juga dikenal dengan istilah (neo)merkantilisme, nasionalis- ekonomi, realisme dan statisme (D. N. Balaam & Veseth, 1996; Gilpin & Gilpin, 2001; Ravenhill, 2020; Rourke, 2008). State-centric realism menekankan pada dominasi negara dan kepentin- gan nasional dalam ekonomi politik global. Menurut Gilpin & Gilpin (2001) negara merupakan aktor yang penting dalam urusan ekonomi domestik dan internasional. Pemerintah nasional berperan sebagai aktor yang membuat keputusan utama mengenai masalah ekonomi, menetapkan aturan dan menggunakan kekuatan mereka untuk mem- pengaruhi hasil ekonomi. Pertimbangan politik juga memberikan pengaruh dalam kegiatan ekonomi negara baik domestik maupun interna- sional. Negara akan menggunakan kekuatan mereka untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri.
Hubungan antara Jepang dengan Indonesia dalam pemberian bantuan luar negeri atau ODA dimulai tahun 1954, dalam bentuk penerimaan peserta pelatihan di bidang industri, komunikasi transportasi, pertanian dan kesehatan (Sejarah Bantuan ODA Jepang Di Indonesia, n.d.). Indonesia menerima bantuan terbesar dari 190 negara penerima ODA dari kurun waktu 1960-2015 yaitu sebesar 11.3% (Indonesia-JICA, n.d.). Sejak Fukuda doktrin, Jepang membangun hubungan dengan Indonesia dengan memberikan bantuan dalam beberapa bidang seperti pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan bisnis, kesenjangan sosial dan pembangunan masyarakat, bencana alam dan lingkungan, serta bantuan dalam merespon masalah regional. ODA telah menjadi bagian dari instrument politik luar negeri Jepang dalam mem-
peroleh kepentingan nasional (Jain, 2016).
Bagi Jepang, Indonesia merupakan salah satu negara yang strategis di Kawasan Asia Tenggara dalam menyediakan bahan mentah dan juga pasar bagi perkembangan industri Jepang pada masa pembangunan ekonomi pasca Perang Dunia II. Pasifisme Jepang turut andil dalam menentukan politik luar negeri Jepang terhadap negara negara bekas jajahan termasuk dalam hal pemberian bantuan luar negeri (Sato & Rai, 2019). Dalam hal ini, kepentingan ekonomi menjadi motif dalam pemberian ODA. Namun, kepentingan ekonomi tidak terlepas dari kepentingan politik negara donor. Literatur terkait dengan motif bantuan luar negeri di Indonesia dapat dilihat dalam karya Khoriati (2021) yang menekankan pada tranformasi kebijakan ODA Jepang di Indonesia yang di- pengaruhi oleh pola hubungan antara negara donor dengan negara penerima. Kebijakan ODA Jepang di Indonesia tidak hanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi namun juga politik dan strategis. (Khoiriati, 2021).
Argumen yang dibangun dalam tulisan ini menekankan pada motif kebijakan ODA Jepang di Indonesia yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi namun juga kepentingan politik Jepang dalam sektor perikanan di Indonesia. Menurut Gilpin & Gilpin (2001)Negara sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri akan menggunakan kekuasaannya untuk mengim- plementasikan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Perubahan men- dasar dalam ekonomi politik kebijakan luar negeri Jepang yaitu dengan penandatangan kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan Jepang dalam Indonesia Japan Economic Partner- ship (IJEPA). Sektor perikanan merupakan sektor yang masuk dalam liberalisasi perdagangan namun Jepang masih memberlakukan proteksi. Kebijakan proteksionis Jepang berupa pemberlakukan hambatan tarif atas ekspor produk perikanan dari Indonesia.
Kebijakan proteksionis merupakan salah satu strategi dalam state-centric realism.
Ekonomi politik nampak seperti dua sisi mata uang. Disatu sisi, Jepang memberlakukan kebijakan proteksionis.  Disisi lain, Jepang memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia dalam pem- bangunan SKPT Morotai. Sektor perikanan di Morotai memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan oleh Jepang namun sarana dan prasarana yang ada di Morotai belum mendukung dalam proses ekspor. Jepang memberikan hibah sebesar Rp 1.853.630.000. Dana Hibah SKPT Morotai tersebut dialokasikan untuk pembangunan fisik dan capacity building (Wawancara dengan Andriyanto Winarkusumo, 5 Januari 2021).
ODA Jepang digunakan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, trotoar, lahan parkir, pemukiman nelayan, pusat kuliner, balai pertemuan nelayan, kantor pelabuhan, laboratorium dan fasilitas kesehatan, terminal umum, pabrik es kapasitas 10 ton, ICS 100 ton, kios ikan, dan gudang. Pembangunan kapasitas dilakukan dilakukan dengan memberikan pelatihan pengelolaan ikan. Dalam state-centric realisme, masing masing negara memiliki insentif yang kuat untuk mengurangi ketergantungan mereka sendiri pada negara-negara lain melalui kebijakan perlindungan perdagangan atau untuk meningkatkan ketergan- tungan negara-negara lain pada mereka melalui bantuan luar negeri (Gilpin & Gilpin, 2001).

## PERUBAHAN KEBIJAKAN ODA JEPANG
Pasca kekalahan Jepang dalam perang Pasifik, Jepang harus menandatangani Perjanjian San-fransisco dan mengadopsi konstitusi “damai” yang menyebabkan Jepang tunduk pada prinsip pasifisme. Bantuan luar negeri telah menjadi bagian dari instrument politik luar negeri Jepang dalam memperoleh kepentingan nasional.
Sebagai instrument dalam politik luar negeri, ODA ditangani oleh beberapa institusi terkait antara lain Kementrian Luar Negeri Jepang  atau MOFA (Ministry of Foreign Affairs), Kementrian Keuangan (Ministry  of  Finance), Kementrian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang atau METI (Ministry of economy, trade and industry) dan Japan  International  Cooperation  Agency (JICA) serta Japan International Bank for Inter- national Cooperation (JBIC).
Jepang pada awalnya berperan sebagai penerima bantuan luar negeri dan kemudian berevolusi menjadi donor. Evolusi bantuan luar negeri Jepang dapat kita lihat pada tahapan berikut ini, Pertama, Pada era 1950an hingga 1990an. Pasca perang Dunia II, Jepang banyak mendapatkan bantuan perekonomian dari Amerika Serikat sebagai Langkah perbaikan ekonomi pasca perang. Dengan bantuan dan dukungan dari Amerika Serikat Jepang bangkit dari keterpurukan ekonomi dan membangun perekonomian.  Bantuan luar negeri menjadi instrument bagi politik luar negeri Jepang untuk kembali ke Kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia melalui Colombo Plan dan juga perjanjian pampasan perang sebagai bentuk ganti rugi pemerintah Jepang. Disisi lain, pemberian bantuan luar negeri diiringi dengan masuknya perusahaan Jepang di negara penerima bantuan. Perubahan kebijakan ODA Jepang terjadi karena adanya isu keamanan pangan dan energi domestic terkait embargo kedelai oleh Amerika Serikat dan juga oil shock . Kelangkaan sumberdaya yang dialami Jepang membuat Jepang memperluas jangkauan ODA dan tidak hanya terfokus di Asia Tenggara namun mulai berkembang ke wilayah Timur Tengah sebagai sumber cadangan minyak dunia. Pada tahun 1973, Jepang membuka hubungan diplo- matic dengan China diikuti dengan pemberian ODA pada tahun 1979. Bantuan luar negeri Jepang ke China ditujukan untuk mempermudah
kepentingan Jepang dan Amerika Serikat. ODA Jepang tidak hanya berperan dalam perluasan pasar dan penyokong pertumbuhan ekonomi Jepang namun juga mendukung containment  policy Amerika Serikat di Asia Tenggara (Shimomura et al., 2016). Pengaturan kelembagaan bantuan luar negeri berada di bawah Kementrian Luar Negeri yang mengawasi JICA dalam hal pemberian hibah dan Kerjasama teknis, MITI, MOF dan Badan Perencanaan Ekonomi yang menangani Dana Kerjasama Luar Negeri (OECF) untuk pinjaman yen. JICA sebagai Lembaga publik khusus yang bertugas dalam administrasi ODA.
Kedua, Pembentukan Piagam Bantuan Luar Negeri yang pertama pada awal 1990an. Jepang mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang signifikan demikian halnya dengan perkembangan ODA hingga menyaingi Amerika Serikat pada tahun 1989. Pada tahun 1992, Jepang mengesahkan Undang-Undang Kerjasama Perdamaian yang memungkinkan Jepang untuk mengirim Pasukan Pertahanan diri (SDF) dalam misi perdamaian internasional PBB. Pemerintah Jepang berupaya untuk memenangkan dukungan publik untuk ODA dan meningkatkan posisi Jepang dalam komunitas internasional. Jepang memperluas cakupan bantuan ke wilayah Afrika. Piagam ODA mencakup nilai nilai kemanusiaan, rasa saling ketergantungan antar bangsa, konservasi lingkungan dan dukungan kemandirian untuk negara berkembang (Ministry of Foreign Affairs of Japan, n.d.). Pada saat krisis ekonomi melanda Asia, Jepang memberikan dukungan ekonomi mencapai US$ 80 miliar, termasuk beberapa fasilitas pinjaman khusus ODA yen (Shimomura et al., 2016).
Piagam ODA direvisi pada tahun 2003. Perubahan penting dalam revisi ODA yaitu perubahan institusi ODA dan upaya untuk meng-hadapi masalah human security. JICA (Japan International Coopertation Agency) yang pada awalnya bertatus sebagai lembaga publik
khusus yang menangai ODA berubah  menjadi institusi administrasi independent yang menjadikan JICA sebagai salah satu pengelola ODA dapat masuk ke wilayah isu yang dianggap sensitif. Selain itu, JBIC (Japan  Bank  for  International Cooperation) bergabung dengan JICA pada tahun 2008 membuat organisasi ini dapat mengatur ODA, baik yang bersifat grant  aid,  loan  aid, maupun technical  support. (Ministry of Foreign Affairs Economic Cooperation Bureau, 2003).
Ketiga, Piagam Kerjasama Pembangunan atau Development  Cooperation. Pemerintah Jepang merevisi Piagam ODA menjadi Piagam Kerjasama Pembangunan sebagai landasan ODA pada tahun 2015. PM Shinzo Abe menghidupkan kembali komite Kerjasama ekonomi luar negeri pada periode ke 2 pemerintahannya yang memposisikan bantuan luar negeri sebagai instrument dalam memperkuat peran Jepang sebagai mitra bagi negara berkembang dalam kerjasama pembangunan untuk menghadapi tantangan global. ODA akan menjadi sarana dalam pemenuhan kepentingan nasional dengan memperdalam kerjasama dengan komunitas inter- nasional termasuk negara berkembang dan memanfaatkan kekuatan mereka untuk mendorong terciptanya sinergi dalam mecapai dunia yang aman damai dan stabil selaras dengan kepentingan nasional Jepang. Selanjutnya, Jepang juga menekankan pentingnya perannya sebagai “kontributor proaktif untuk perdamaian” (Japan MOFA, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa Bantuan luar negeri lebih dipolitisasi sebagai pertimbangan strategis dalam memperoleh kepentingan nasional Jepang tidak hanya pada sektor ekonomi namun juga social, budaya dan militer dengan melibatkan aktor internasional yang tidak terbatas pada negara namun juga pemerintah local, NGO, Lembaga multilateral dan perusahaan swasta.

## EKONOMI POLITIK BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG DALAM SKPT MOROTAI
Dalam studi ekonomi politik global, interaksi antara negara dengan pasar sangatlah dinamis. Perubahan dinamika dalam ekonomi politik dipengaruhi oleh adanya perubahan pola interaksi antara aktor yang dominan dengan pasar. Hubungan ekonomi internasional bukan sekedar persoalan ekonomi murni namun memiliki implikasi men- dalam bagi otonomi ekonomi dan kemandirian politik masyarakat. Pada tahun 2018, Jepang memberikan ODA dalam pembangunan SKPT Morotai.
Bantuan Luar Negeri dalam SKPT Morotai menjadi salah satu strategi penting Jepang dalam mendorong aktivitas ekonomi untuk memperoleh kepentingan nasional. Alokasi dana ODA berkaitan dengan distribusi kekuasaan Jepang di kawasan dalam persaingan politik donor baru di Indonesia seperti China. Secara geopolitik, Pulau Morotai di Kepulauan Maluku Provinsi Maluku Utara merupakan “beranda depan Indonesia” yang berbatasan dengan Kawasan Asia Timur dan Kawasan Pasifik. Pulau Morotai pernah menjadi basis militer Jepang pada masa Perang Pasifik. Nilai strategis ini tentu menjadi pertimbangan Jepang dalam pengalokasian dana ODA.
Pemerintah sebagai aktor utama dalam pengalokasian ODA memberikan bantuan dalam pembangunan SKPT Morotai-Maluku Utara didasarkan atas kepentingan nasional yaitu, Pertama, kepentingan ekonomi dalam sektor perikanan. Agenda politik pemerintahan Abe terlihat dalam pembuatan Piagam Kerjasama Pembangunan 2015 yang berkaitan dengan pemberian ODA. Perubahan penting dalam piagam ODA yaitu relevansi ODA Jepang dengan kerjasama ekonomi internasional dimana kepentingan ekonomi menjadi pertimbangan dalam pengalokasian dana ODA.
Pemberian hibah sektor perikanan dalam SKPT Morotai telah membantu meningkatkan produksi ikan yang didaratkan di Morotai. Pada periode Januari hingga September 2019, ikan yang didaratkan di SKPT Morotai mencapai 839,74 ton (Sekretariat SKPT Morotai, 2020). Pemberian hibah untuk pembangunan infrastruktur dan kerjasama teknis dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas ikan dan produk perikanan dari Morotai-Maluku Utara yang berkontribusi pada perusahaan Jepang.
Industri perikanan merupakan bagian penting dalam keamanan pangan Jepang. Jepang meng- adopsi teknologi asing yang canggih sejak periode Meiji dan kemudian mengembangkan teknologi tersebut untuk industri di dalam negeri. Perluasan tempat penangkapan ikan ke perairan yang jauh dilakukan dalam upaya untuk rekonstruksi per-ekonomian pasca perang telah mendorong Jepang berkembang menjadi negara yang memiliki industri perikanan terkemuka. Namun, Industri perikanan Jepang menghadapi tantangan dengan munculnya kesepakatan 200 mil laut (dalam Zona Ekonomi Eksklusif) yang membatasi nelayan Jepang dalam pelayaran jauh untuk mencari sumber ikan, penurunan tangkapan karena fluktuasi sumber daya, perubahan iklim, menurunnya trend dikalangan pemuda Jepang untuk menjadi nelayan dan juga bencana Fukushima. Pada tahun 2017, volume produksi perikanan dan akuakultur sebesar 4,31 juta ton lebih rendah 50.000 ton dari tahun 2016 yang mencapai 4,36 ton (White Paper on Fisheries: Summary, 2018; White Paper on Fisheries: Summary, 2017).
Upaya Jepang untuk mencukupi kebutuhan sektor perikanan dilakukan dengan melakukan penangkapan ikan di luar negeri dan impor. Menurut OECD ( 2021), sekitar 90 penangkapan ikan di laut terbuka dilakukan oleh kapal-kapal dari Jepang, Polandia, Rusia, Korea Selatan, Cina, Spanyol yang melakukan perburuan di perairan
Irmawati  |   Patricia Benedicta Watania
Senegal, Argentina, Gambia, Ghana, Indonesia dan Filipina (OECD, 2021). Jepang adalah negara importir terbesar dalam sektor perikanan. Jepang menghasilkan sekitar $14,3 miliar (1,58 triliun yen) produk ikan dan mengimpor $14,6 miliar pada tahun 2017. Pada 2018, Jepang mengimpor $14,9 miliar produk ikan, meningkat 2,2 persen dari 2017 (Paulson & Sasatani, 2019). Jepang bergantung pada impor untuk hampir setengah dari konsumsi tahunan berdasarkan nilai.
Pada Juni 2018, Jepang melakukan "Reformasi Kebijakan Perikanan," yang berkaitan dengan produksi perikanan, termasuk langkah-langkah manajemen sumber daya dan hak-hak perikanan, serta sistem yang berkaitan dengan koperasi per-ikanan, dll., untuk meningkatkan keunggulan kompetitif sektor perikanan. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam sektor perikanan ditujukan untuk mempertahankan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan nelayan, atau memastikan keberlanjutan sektor dan sumber daya perikanan. Pemerintah mengupayaakan pengelolaan sumber daya yang tepat dan transformasi industri perikanan menjadi industri pertumbuhan. Dalam rangka mendorong sektor perikanan, Pemerintah Jepang menghabiskan JPY 135.987.9 juta (USD 1231,4 juta) pada tahun 2018 untuk layanan pembiayaan ke sektor perikanan seperti untuk akses pelabuhan atau manajemen, pajak atau biaya penggunaan sumber daya (OECD, 2021). Jepang merupakan salah satu dari 5 negara yang paling banyak memberikan subsidi sektor perikanan dengan total subsidi mencapai USD 2.860 juta pada tahun 2018 (Sumaila et al., 2019).
Dalam rangka mengelola sumber ikan dan perikanan di luar negeri, Pemerintah Jepang memberikan ODA. Pemberian ODA Jepang berupa dana untuk pembangunan fasilitas jalan, sentra perikanan, dll) dan kerja sama teknis seperti pengiriman ahli, dll yang diberikan ke sektor per-ikanan di negara-negara yang memiliki
tempat penangkapan ikan penting bagi kapal penangkap ikan Jepang dan negara-negara yang berkeinginan berbagi prinsip penggunaan sumber daya hidup laut yang berkelanjutan dengan Jepang (White Paper on Fisheries: Summary, 2017). Dengan demikian, pemberian hibah ditujukan kepada negara yang memiliki nilai strategis sebagai penyedia sumber daya bagi Jepang.
Indonesia masuk dalam 5 besar negara yang mengekspor ikan dan produk perikanan ke Jepang. Indonesia memainkan peranan penting dalam rantai pasokan ikan dan produk ikan bagi Jepang. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2018, ekspor dari Maluku Utara semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ODA Jepang dalam pembangunan SKPT mem- berikan dampak terhadap peningkatan produksi dari wilayah Maluku Utara sehingga ekspor ke Jepang juga meningkat. Berikut ini adalah tabel ekspor dari Maluku Utara ke Jepang. Peningkatan yang sangat signifikan terdapat pada produk Tuna-Tongkol dan Cakalang.
Kedua, bantuan luar negeri sebagai bagian dari suap. Menurut Morgenthou (1962) bantuan luar negeri merupakan suatu bentuk suap yang dituju- kan untuk membeli konsesi kebijakan. Praktik pemberian bantuan luar negeri sebagai bagian suap nampak bahwa negara donor turut berperan dalam pembangunan ekonomi negara penerima untuk memperoleh kepentingan negara donor.
Journal of Urban Sociology   |   Volume 4 / No. 2 / Oktober 2021
Tabel 1 : Volume ekspor Maluku Utara ke Jepang sektor Perikanan 2016 - 2019
Sumber : Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020
Tahun Komoditas 2016 2017 2018 2019 Tuna-Tongkol- Cakalang - - 1.831 204.433 Ikan lainnya 21.200  25.560  65796 119.626 Ubur Ubur 15.000 Total 21.200 25.560  65.796  324.059
ODA Jepang dalam hibah SKPT Morotai, Maluku Utara mengambil momentum sinergi dengan kebijakan Joko Widodo yang menekankan pada sektor maritim. ODA menjadi bagian dari instrument kebijakan luar negeri Jepang untuk mendapatkan kepentingan politik Jepang di Indonesia yang berkaitan dengan sektor perikanan bukan hanya untuk mendukung pasokan dalam negeri namun Indonesia adalah tuan rumah bagi perusahaan Jepang. Industri perikanan memiliki pengaruh politik yang sangat besar sebagai pendukung kuat Partai Liberal Demokrat (Commercial Fishing In Japan: Fishing Industry, Fish Farms And Fisher- men | Facts and Details, n.d.). Partai Liberal Demokrat adalah Partai yang menaungi Perdana Menteri Shinzo Abe. Oleh karena itu, proteksi sektor perikanan dengan memberlakukan hambatan tarif atas ikan dan produk ikan asal Indonesia harus diimbangi dengan pemberian dana hibah.
Perubahan kebijakan ekonomi-politik paling penting Jepang terhadap Indonesia yaitu kesepa- katan Indonesia-Japan  Economic  Partnership Agreement (IJEPA) yang ditandatangani pada 20 Agustus 2007. Menurut Al- Fadhat  (2019) kerjasama dalam skema pasar bebas dapat dikatakan cukup progresif, terutama jika dibandingkan kebijakan Jepang sebelumnya, sejak tahun 1970-an skema bantuan, perdagangan dan investasi serta kebijakan ekonomi Jepang cenderung proteksionis melalui model developmental  State. IJEPA merupakan kesepakatan kerjasama perdagangan bebas bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Liberalisasi perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam IJEPA dengan cara mengurangi hambatan tarif. Sektor perikanan menjadi salah satu sektor dalam kesepakatan perdagangan bebas antara kedua negara. Namun, Jepang masih memberikan hambatan tarif atas beberapa hasil perikanan dari Indonesia. Berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan dalam IJEPA, untuk sektor perikanan masih dikenakan tarif dasar 0 – 10 % seperti yang
tercantum dalam Elimination of Tariffs on Imported Goods  under  the  Japan  Indonesia  Economic Partnership  Agreement  Annex  1  Chapter  3 (MOFA, n.d.).
Dinamika negosiasi antara Jepang dan Indonesia dalam perundingan IJEPA yaitu pada sektor otomotif dan sektor perikanan.  Pihak Jepang menuntut pembahasan transposisi 11 pos tarif otomotif sebagai prasyarat terlaksananya General Review IJEPA kepada pihak Indonesia. Sementara itu, Indonesia menuntut haknya atas kategori R, Q, dan X dalam kesepakatan. Produk kategori “R” adalah produk dalam konsesi Jepang yang menjadi objek negosiasi dalam kurun waktu tertentu setelah implementasi, dan terbagi dalam “R1” dan “R4”, terdapat 30 pos produk dibawah Kementrian Perikanan dan Kelautan (Kementrian Perdagangan, 2015).
Penentuan tarif atas barang impor atau bea masuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku secara umum MFN (Most  Favoured  Nations) , dalam ASEAN-Japan  EPA atau berdasarkan ke-sepakatan dalam IJEPA. Dalam kesepakatan IJEPA pengenaan tarif barang impor didasarkan atas tarif terendah. Berikut ini adalah tabel produk yang diekspor dari Maluku Utara berdasarkan penentuan tarif pada tahun 2018. Pada saat Indonesia mengekspor Tuna maka berdasarkan kode HS 03034200 maka tarif terendah yang dikenakan yaitu sebesar 3.5 % berbeda dengan Filipina yang sudah mendapatkan tarif 0 % (Japan Customs, 2018).
Irmawati  |   Patricia Benedicta Watania
Tabel 2 : Bea Masuk Produk Perikanan

## Maluku Utara ke Jepang
Nama Produk Kode HS  Tarif IJEPA MFN   ASEAN Tuna Tongkol Cakalang
1. Cakalang atau stripe-bellied bonito
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), beku 2. Tuna sirip kuning (Thunnus albacares), beku 3. Tuna sirip kuning (Thunnus albacares),  segar atau dingin 03034300 03034200 03023200 - - -
5 %
5 %
5 %
3.5 %
3.5 %
3.5 % Ikan  lainya  diasapi,
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Jepang masih menerapkan hambatan tarif atas produk ikan dan tuna dari Indonesia. Pemberlakukan tarif berdampak pada kurang kompetitifnya ikan dan produk ikan asal Indonesia di pasar Jepang yang menyebabkan kerugian dari sisi Indonesia. Pemberian ODA dalam SKPT Morotai-Maluku Utara dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas “seolah olah” ditujukan untuk pembangunan ekonomi di Kawasan 3T dengan menekankan pada sektor perikanan namun apa yang dilakukan oleh Jepang tidak terlepas dari kepentingan politik Jepang di Indonesia.
ODA Jepang dalam pembangunan SKPT Morotai-Maluku Utara selain sebagai bentuk suap atas hambatan tarif sektor perikanan juga mem- berikan keuntungan bagi Jepang dalam persaingan geostrategis di kawasan. Pulau Morotai memiliki nilai strategis bagi Jepang sejak Perang Pasifik 1944. Pulau Morotai pernah dijadikan sebagai salah satu basis pertahanan Jepang pada masa Perang Pasifik karena posisinya yang dekat dengan Jepang dan strategis untuk menyerang pasukan sekutu di Philipina.  Persaingan antara Jepang dan China dalam hal pemberian ODA ditujukan untuk pemenuhan dan pengelolaan sumber daya luar negeri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di negara berkembang seperti Indonesia. China secara sistematis telah mengatur kontrol atas mineral, lahan pertanian, dan infrastruktur transportasi di seluruh dunia untuk menghindari keruntuhan ekonomi
(D’Aveni, 2012). China muncul sebagai salah satu pesaing bagi Jepang termasuk ODA. Dalam transformasi geostrategis Asia dan Indopasifik, hibah ODA di Pulau Morotai akan menunjukkan eksistensi Jepang di Indonesia sebagai salah satu pendonor besar dalam persaingannya dengan China. Menurut Yoshimatsu dan Trinidad (2010 dalam  Lewis-Workman, 2018), kebijakan ODA Jepang terhadap negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) semakin mencerminkan pendekatan strategis menyeimbangkan dan mengakomodasi pengaruh China di Kawasan.

## KESIMPULAN
“Tidak ada makan siang yang gratis” kalimat tersebut sangat tepat untuk menggambarkan sejauhmana kepentingan Jepang dalam memberi- kan ODA ke Indonesia. Agenda politik Pemerin- tahan Abe dengan melakukan revisi Piagam ODA menjadi Piagam Kerjasama Pembangunan berdampak signifikan atas alokasi dana ODA. ODA Jepang dalam SKPT Morotai di Maluku Utara menjadi instrument penting bagi Jepang dalam memperoleh kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan pendekatan state-centric realisme dalam studi ekonomi politik internasional. Sektor perikanan memainkan peran yang penting dalam keamanan pangan di Jepang. ODA yang diwujud- kan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas nelayan digunakan sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan nasional Jepang. Pertama, ODA Jepang didasar- kan atas kepentingan ekonomi untuk mendapat pasokan produk ikan dan perikanan dari Morotai. Kedua, ODA didasarkan atas kepentingan politik sebagai bentuk suap atas kebijakan proteksi perd- agangan sektor perikanan yang bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan dalam kesepakatan IJEPA. Kebijakan Jepang dalam
2. Tuna sirip kuning (Thunnus albacares), beku
3. Tuna sirip kuning (Thunnus albacares),  segar atau dingin
03023200 - - 5 % 5 % 3.5 %
3.5 % Ikan  lainya  diasapi, termasuk  fillet,  selain bagian ikan lainnya yang dapat dimakan 03054900 - 15 % -
Sumber : Japan's Tariff Schedule 2018, Japan Customs diakses dari https://www.customs.go.jp/english/ tariff/2018_12/data/e_03.htm
memberikan ODA lebih lanjut hanya ditujukan untuk mengelola kepentingan ekonomi atas kekurangan sumber daya dalam sektor perikanan, namun Jepang tidak menginginkan terlalu tergantung dengan sumber daya Indonesia sehingga melakukan proteksi perdagangan. Pemberlakukan tarif impor berdampak pada kurang kompetitifnya produk dari Indonesia.  Hal ini akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi nelayan sehingga Indonesia masih akan tergantung pada bantuan Jepang.
Sayangnya, pembangunan ekonomi menyisakan dilemma bagi negara negara berkembang. Upaya Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak selaras dengan kemampuan ekonomi sehingga diperlukan bantuan luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Fadhat, F. (2019). Ekonomi Politik Jepang di Asia  Tenggara:  Dominasi  dan  Kontestasi Aktor-Aktor Domestik. Pustaka Pelajar.
Balaam, D. N., & Veseth, M. (1996). Introduction to  International  Political  Economy. Pren- tice-Hall, Inc.
Commercial Fishing In Japan: Fishing Industry,
Fish Farms And Fishermen. (n.d.). https://- factsanddetails.com/japan/cat24/sub- 159/item937.html#chapter-2
D’Aveni, R. (2012). Strategic Capitalism : The New Economic Strategy for Winning the Capitalist Cold War. McGraw-Hill.
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (n.d.). KEK  Morotai. https://kek.go.id/kawasan/KEK-Morotai Gilpin, R., & Gilpin, J. M. (2001). Global Political Economy : Understanding The International Economic Order. Princeton University Press.
Indonesia-JICA. (n.d.). https://www.jica.go.jp/ indonesia/english/index.html
Jain, P. (2016). Japan’s foreign aid_ old and new contests. Pacific  Review, 29(1), 93–113. https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1066415 Japan Customs. (2018, December 30). Japan’s Tariff Schedule as of December 30 2018. https://w- ww.customs.go.jp/english/tariff/2018_12/- data/e_03.htm
Japan MOFA. (2015, February 10). Cabinet Decision on  the  Development  Cooperation  Charter. https://www.mofa.go.jp/files/000067701.pdf Kamoy, A.  (2015). The  Japanese  Market  for Seafood (Vol. 117). Globe Fish Research Program: FAO
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016).
Profil  Umum  SKPT  Morotai. https://kkp.- go.id/SKPT/Morotai/page/1115-pro- fil-umum-skpt-morotai
Kementrian Perdagangan. (2015). A nalisis Review Indonesia  Japan  Economic  Partnership Agreement (Ijepa) Dalam Perdagangan Barang. http://bppp.kemendag.go.id/media_content/ 2017/08/Analisis_review_IJ-EPA_da- lam_Perdagangan_Barang.pdf Khoiriati, S. D. (2021). The Transformation of Japan’s Foreign Aid Policy to Indonesia: Explaining the Strategic Motives of ODA. The Social Sciences, 16(2), 15–20. https://w- w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a - t i o n / 3 5 1 9 9 1 7 7 1 _ T h e _ T r a n s - formation_of_Japan’s_Foreign_Aid_Policy _to_Indonesia_Explaining_the_Strategic_M otives_of_ODA
Kukreja, S. (1996). The Development Dilemma:
NICs and LDCs. In D. N. & V. M. Balaam (Ed.), Introduction to International Political Economy. Prentice-Hall. Inc.
Lewis-Workman, S. (2018). International Norms and Japanese Foreign Aid. Asian Perspective, 42, 85–120.
Ministry of Foreign Affairs Economic Cooperation Bureau. (2003). Japan’s Official Development
Assistance Charter. https://www.mofa.go.jp/poli- cy/oda/reform/revision0308.pdf Ministry of Foreign Affairs of Japan. (n.d.).
Japan’s  ODA  Charter. https://www.mofa.- go.jp/policy/oda/summary/1997/09.html MOFA. (n.d.). Elimination of Tariffs on Imported Goods under the Japan Indonesia Economic Partnership Agreement Annex 1. https://www. mofa.go.jp/region/asia-paci/indone- sia/epa0708/annex1.pdf
Morgenthau, H. (1962). A Political Theory of Foreign Aid. The American Political Science Review, 56(2), 301–309.
OECD. (2021, January). Fisheries and Aquaculture in  Japan. https://www.oecd.org/agricul- ture/topics/fisheries-and aquaculture/docu- ments/report_cn_fish_jpn.pdf
Paulson, J. K., & Sasatani, D. (2019). Japan Revises Fisheries Act Seeking Global Com- petitiveness  Report. https://apps.fas.us- da.gov/newgainapi/api/report/downloadre- portbyfilename?filename=Japan%20Revises %20Fisheries%20Act%20Seeking%20Glob al%20Competitiveness_Tokyo_Japan_4-9-2 019.pdf Pratama, O. (2020, July 1). Konservasi Perairan Sebagai  Upaya  menjaga  Potensi  Kelautan dan Perikanan Indonesia. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. https://kkp.go.id/ djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-se- bagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan- perikanan-indonesia
Ravenhill, J. (2020). Global  Political  Economy
(6th ed.). Oxford University Press.
Reisman, D. (2021). Global Political Economy.
In Global  Political  Economy (Sixth edit).
Oxford University Press. https://doi.org/
10.4337/9781788977593
Rourke, J. T. (2008). International Politics on The World  Stage (12th ed.). Mc Graw Hill Companies. Inc.
Sato, H., & Rai, S. (2019). Evaluation of Japan’s ODA to the Republic of Indonesia. https://www. mofa.go.jp/policy/oda/evaluation/- FY2018/pdfs/indonesia.pdf
Sejarah Bantuan ODA Jepang di Indonesia. (n.d.). h t t p s : / / w w w . i d . e m b - j a p a n . g o . - jp/oda/id/whatisoda_02.htm
Shimomura, Y., Page, J., & Kato, H. (Eds.). (2016).
Japan’s  Development  Assistance:Foreign Aid  and  the  Post-2015  Agenda. Palgrave MacMillan.
Sumaila, U. R., Ebrahim, N., Schuhbauer, A.,
Skerritt, D., Li, Y., Kim, H. S., Mallory, T. G., Lam, V. W. L., & Pauly, D. (2019). Updated Estimates And Analysis Of Global Fisheries Subsidies. Marine  Policy, 109,
103695. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/ j.marpol.2019.103695
MAFF Japan. (2017). White Paper on Fisheries: Summary. https://www.maff.go.jp/e/data/- publish/attach/pdf/index-94.pdf
MAFF Japan. (2018). White Paper on Fisheries:
Summary. https://www.jfa.maff.go.jp/- j/kikaku/wpaper/pdf/2018_jfa_wp.pdf
Journal of Urban Sociology   |   Volume 4 / No. 2 / Oktober 2021