## Journal of Political Issues
Volume 6, Nomor 1, Juli 2024, pp. 46-58 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA
s

## Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban
Kintania Khoirun Nabila 1* , Muhammad Miftahul Huda 1 , Sri Kasiami 1
1 Universitas Bojonegoro, 62119, Jawa Timur-Indonesia

## INFO ARTIKEL
Dikirim: Mar 29, 2024 Diterima: Juni 25, 2024 Dipublikasi: Jul 31, 2024

## KATA KUNCI:
Accountability; Financial Assistance for Political Parties; Political Parties.

## KORESPONDEN:

## Kintania Khoirun Nabila
Universitas Bojonegoro
Email: kintanianabilaa@gmail.com

## SITASI CANTUMAN:
Khoirun Nabila, K., Miftahul Huda, M., & Kasiami, S. (2024). Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban. Journal of Political Issues. 6 (1); 46- 58 . https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1 . 211
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.211

## LISENSI:

## Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract Political parties act as organizations that are expected to be a forum for conveying aspirations regarding social problems that arise in society through legislative members at the Regency or Regency DPRD level. In carrying out their various  activities,  political  parties  have  three  financial  sources,  namely contributions from party members, legally authorized donations, and financial assistance originating from the APBN/APBD. In 2022, the three political parties that  will  receive  the  largest  financial  assistance  in  Tuban  Regency  are  PKB, Golkar  Party  and  PDI  Perjuangan.  The  three  political  parties  use  financial assistance for political education and funding for secretariat operations for one year.  This  research  aims  to  describe  the  accountability  of  political  parties  in Tuban  Regency  in  managing  financial  assistance.  This  research  uses  a descriptive qualitative approach with primary and secondary data sources. The results  of  the  research  show  that  the  Political  Party  Financial  Assistance program  in  Tuban  Regency  in  2022  is  still  not  fully  accountable.  There  is compatibility between implementation and standard procedures. Implementation has  gone  well,  starting  from  determining  the  nominal  amount  of  financial assistance,  collection  deadlines  to  the  format  of  accountability  reports  in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 78 of 2020. There are sanctions stipulated for errors or omissions in implementation that are not running, there are no sanctions or penalties for late submission of financial aid accountability reports. The existence of measurable output and outcomes does not  work  optimally.  The  output  is  the  implementation  of  various  political education activities and the operations of the secretariat office have been carried out.  Meanwhile,  the  outcome  is  nil,  there  are  no  follow-up  activities  from political education.
Abstrak Partai  politik  berperan  sebagai  organisasi  yang  diharapkan  menjadi wadah  untuk  menyampaikan  aspirasi  dari  permasalahan  sosial  yang  timbul  di masyarakat  melalui  anggota  legislatif  di  tingkat  Kabupaten  atau  DPRD Kabupaten. Dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya, partai politik memiliki tiga  sumber  keuangan,  yaitu  iuran  dari  anggota  partai,  sumbangan  yang  resmi secara  hukum,  dan  bantuan  keuangan  yang  berasal  dari  APBN/APBD.  Tahun 2022,  tiga  partai  politik  yang  mendapatkan  bantuan  keuangan  terbesar  di Kabupaten  Tuban  yakni  Partai  Kebangkitan  Bangsa,  Partai  Golkar,  dan  PDI
Perjuangan. Ketiga partai politik tersebut menggunakan bantuan keuangan untuk Pendidikan  politik  dan  pembiayan  Operasional  sekretariat  selama  satu  tahun. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  akuntabilitas  partai  politik  di Kabupaten  Tuban  dalam  mengelola  bantuan  keuangan.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Keuangan  Partai  Politik  di  Kabupaten  Tuban  tahun  2022  masih  belum sepenuhnya akuntabel. Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan telah berjalan dengan baik, mulai dari penetapan nominal bantuan  keuangan,  batas  waktu  pengumpulan  hingga  format  laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Adanya Sanksi yang Ditetapkan Atas Kesalahan atau Kelalaian Dalam pelaksanaan tidak berjalan,  tidak  adanya  sanksi  atau  hukuman  dari  keterlambatan  pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Adanya Output Dan Outcome Yang  Terukur  tidak  berjalan  maksimal.  Outputnya  yaitu  terselenggaranya berbagai  kegiatan  pendidikan  politik  dan  operasional  kantor  sekretariat  telah terlaksana.  Sedangkan  outcomenya  nihil,  tidak  adanya  kegiatan  lanjutan  dari pendidikan politik.

## TENTANG PENULIS:
Kintania  Khoirun  Nabila, Mahasiswa  Program  Studi  Administrasi  Publik Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Bojonegoro  yang  sedang menyelesaikan tugas akhir untuk persyaratan kelulusan S-1.
Muhammad  Miftahul  Huda ,  Menyelesaikan  studi  S-2  di  Universitas  17 Agustus  1945  Surabaya.  Saat  ini  merupakan  Dosen  di  Program  Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro.
Sri  Kasiami ,  menyelesaikan  studi    S-2  di  Universitas    Wijaya  Putra.  Saat  ini merupakan  Dosen  di  Program  Studi  Administrasi  Publik,  FISIP,  Universitas Bojonegoro.

## PENDAHULUAN
Partai  politik  telah  ada  di  Indonesia  sejak  masa  sebelum  kemerdekaan,  yang  dibentuk sebagai tempat bagi para pemuda dalam skala nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.  Pada  abad  ke-19,  partai  politik  berkembang  dengan  cepat  karena  didukung  oleh legitimasi legal-rasional ( Fitriyah, 2018 ). Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara  Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela  kepentingan  politik  anggota, masyarakat,  bangsa,  dan  negara  ( Indonesia,  2011 ).  Tujuan  partai  politik  tidak  hanya  untuk meningkatkan  partisipasi  anggotanya  dalam  kegiatan  politik,  tetapi  juga  untuk  memperkuat nilai-nilai etika dan budaya politik dalam kehidupan sosial. Partai politik menggunakan seluruh sumber  daya  keuangannya  guna  memperebutkan  hati  masyarakat  dan  meraih  kemenangan dalam  pemilu  demi  mendapatkan  kursi  sebanyak  mungkin  di  tingkat  legislatif  ( Natasyah, 2019 ).
Sebagai  negara  demokrasi,  Indonesia  memiliki  sistem  di  mana  partai  politik  memiliki peran  sebagai  perantara  antara  rakyat  dan  pemerintah  ( Sinaga,  2017 ).  Hal  tersebut  sesuai dengan  salah  satu  peran  partai  politik,  yaitu  sebagai  tempat  untuk  menyampaikan  aspirasi masyarakat dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik. Selain itu, partai politik dapat menjadi sarana bagi individu yang ingin terlibat dalam penyelenggara pemerintahan, terutama di tingkat eksekutif dan legislatif. Partai politik memberikan pengaruhnya dalam perumusan kebijakan yang akan diterapkan di pemerintahan setelah memperoleh kekuasaan  ( Nahuddin, 2015 ). Peran lain partai politik bagi masyarakat adalah menyelenggarakan pendidikan politik untuk mendorong terwujudnya demokrasi yang berkualitas, meningkatkan pemahaman tentang politik,  dan  mengajak  masyarakat  untuk  aktif  berpartisipasi  dalam  pemilu  setiap  lima  tahun sekali.  Partai  politik  sebagai  organisasi  tentu  memiliki  fungsi,  tujuan,  kewajiban,  hak  dan kegiatan  politik  yang  mencakup  pendidikan  politik,  operasional  sekretariat  kaderisasi  dan konsolidasi,  aksi  publik,  perjalanan  dinas,  dan  kampanye  ( Nafriyulita,  2016 ).  Tujuan pendidikan politik selain untuk masyarakat luas, juga untuk pembenahan anggota partai politik secara keseluruhan ( Sukma, 2021 ).
Peraturan mengenai partai politik di Indonesia dijelaskan dalam UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam menjalankan berbagai kegiatan politik dan biaya operasional kantor sehari-hari, partai politik memiliki tiga sumber keuangan yang diakui negara, yaitu iuran dari anggota partai, sumbangan yang resmi, dan  bantuan  keuangan  yang  berasal  dari  APBN/APBD.  Untuk  mendapatkan  kekuasaan  di pemerintahan,  partai  politik  memerlukan  dana  yang  besar  agar  mesin  politiknya  berfungsi secara  optimal  untuk  menarik  suara  pemilih  dan  memenangkan  pemilu  ( Nahuddin,  2015 ). Pedoman yang digunakan dalam proses perhitungan hingga pelaporan bantuan keuangan partai politik  adalah  Permendagri  Nomor  78  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Permendagri Nomor  36  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Perhitungan,  Penganggaran  Dalam  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  ( Kementerian  Dalam Negeri, 2020 ).
Partai  Politik  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  penerimaan  dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD ( Indonesia, 2011 ). Regulasi yang mengatur bantuan keuangan untuk partai politik adalah PP Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan  Atas  PP  Nomor  5  tahun  2009  tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik ( Indonesia,  2018 ).  Pasal  5  ayat  (6)  peraturan  tersebut  menjelaskan,  bagi  Pemerintah Kabupaten/Kota  besaran  bantuan  keuangan  Partai  Politik  tahun  berikutnya  sama  dengan jumlah anggaran tahun berjalan, apabila besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi  Rp1.500  per  suara  sah.  Pasal  5  ayat  (7)  juga  menyebutkan  bahwa  Pemerintah Kabupaten/Kota bisa meningkatkan besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik  sesuai  dengan  kemampuan  keuangan  daerah.  Peningkatan  bantuan  keuangan  partai politik tingkat Kabupaten/Kota sejalan dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 tahun 2022 tentang  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik.  Pasal  3  ayat  (2),  jumlah  bantuan  keuangan  untuk partai politik sebesar Rp. 2.500 per suara sah. Pada tahun 2023, bantuan keuangan meningkat menjadi Rp. 5.000 per suara sah sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 tahun 2023.
Tiga  penerima  bantuan  keuangan  partai  politik  terbesar  di  Kabupaten  Tuban  sejak pemilihan  umum  2019  adalah  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Partai  Golongan  Karya (Golkar), dan PDI Perjuangan (PDIP). Diketahui, ketiga partai tersebut merupakan partai yang mendominasi  dan  berlomba-lomba  dalam  meraih  suara  masyarakat.  Penetapan  tingkatan bantuan  keuangan  berdasarkan  hasil  dari  pemilihan  umum  terakhir  dengan  perolehan  kursi legislatif terbanyak. Untuk itu, yang membedakan total bantuan keuangan yang diterima Partai Politik setiap tahunnya adalah peraturan mengenai besaran dana bantuan per suara sah yang ditetapkan  Pemerintah  Kabupaten  Tuban.  Pada  tahun  2022,  PKB  dengan  perolehan  suara 191.173 dikalikan dengan Rp. 2.500 per suara, jumlah bantuan keuangan yang diperoleh yaitu Rp. 477.932.500, Partai Golkar dengan 111.816 suara dikalikan Rp. 2.500 per suara berjumlah Rp. 279.540.000, dan PDIP total 78.917 suara dikalikan Rp. 2.500 per suara memperoleh Rp. 197.292.500. Sedangkan pada tahun 2023, PKB, Partai Golkar, dan PDIP dengan jumlah suara sah yang sama dikalikan dengan Rp. 5.000 masing-masing berjumlah Rp. 955.865.000 untuk PKB, Rp. 559. 080.000 untuk Partai Golkar, dan Rp. 394.585.000 untuk PDIP.
Dalam mengelola bantuan keuangan, terutama di Kabupaten Tuban, prinsip utama yang diperlukan  partai  politik  adalah  transparansi  dan  akuntabilitas  melalui  penyusunan  laporan pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban individu maupun organisasi untuk  dapat  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  dan  kewenangan  yang diberikan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media berupa laporan akuntabulitas kinerja secara periodik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam ( Sinaga, 2017 ). Dalam kehidupan badan atau organisasi publik, akuntabilitas merupakan suatu mesin  profesional  yang  harus  selalu  berfungsi  dalam  pengawasan  keterbukaan  agar  dapat meraih kepercayaan publik terhadap organisasi publik tersebut ( Latif et al., 2022 ). Salah satu upaya mencegah dan mengurangi penyalahgunaan dana publik berupa bantuan keuangan bagi partai politik yaitu dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan prinsip akuntabilitas  pada  partai  politik  untuk  memastikan  adanya  tanggung  jawab  selama  proses penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tidak bertentangan dengan etika  ( Supriliyani & Prabhawati, 2021 ).
Bantuan  keuangan  yang  cukup  besar  dan  bersumber  dari  APBD  Kabupaten  Tuban tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Partai Politik, untuk pendidikan politik dan kebutuhan  sekretariat.  Kedua  kegiatan  tersebut  merupakan  komponen  utama  laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang wajib disampaikan partai politik setahun sekali. Namun,  tidak  semua  kegiatan  pendidikan  politik  berdampak  bagi  anggota  partai  politik maupun  masyarakat.  Akuntabilitas  laporan  pertanggungjawaban  bantuan  keuangan  masih
rendah  karena  kegiatan  yang  dilaksanakan  terkesan  formalitas  belaka,  cenderung  hanya menggugurkan kewajiban, khususnya dalam melaksanakan pendidikan politik kepada anggota dan  masyarakat  ( Abadi,  2020 ).  Selain  itu,  partai  politik  dapat  dikenai  sanksi  apabila  tidak menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  bantuan  keuangan  partai  politik berupa  penghentian  bantuan  keuangan  di  tahun  anggaran  yang  sama.  Pelaksanaan  bantuan keuangan di Kabupaten Klaten belum berjalan dengan baik karena ada beberapa partai politik penerima  bantuan  keuangan  yang  terlambat  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban penggunaan  bantuan  keuangan  ( Atmoko,  2015 )  Keterlambatan  penyampaian  laporan pertanggungjawaban  berimbas  terhadap  perencanaan  kinerja  dan  realisasi  pencairan  dana bantuan  tersebut  oleh  Bakesbangpol  Kota  Pekanbaru,  dan  menunjukkan  rendahnya  tingkat akuntabilitas penggunaan keuangan daerah oleh partai politik yang duduk di kursi DPRD Kota Pekanbaru ( Ratnasari et al., 2022 ).
Penelitian  sebelumnya  yang  berjudul  “Akuntabilitas  Dana  Bantuan  Keuangan  Partai Politik  (Studi  Pada  Partai  Politik  Di  Salatiga)”  oleh  Daniel  Parsaoran  Sinaga  ( 2017 ) menyimpulkan  bahwa  kurangnya  akuntabilitas  partai  politik  di  Salatiga  dalam  mengelola bantuan keuangan dan tidak memprioritaskan bantuan keuangan untuk pendidikan politik. Hal tersebut  tidak  sesuai  dengan  peraturan  atau  regulasi  yang  menyatakan  prioritas  bantuan keuangan partai politik adalah untuk pendidikan politik bagi kader dan anggota partai politik. Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Oka  Counstanta  Natasyah  menggunakan  teori  Ramlan Subakti yang berjudul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota  Surabaya  Terhadap  Pengelolaan  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik”  memperoleh  hasil bahwa  tertutupnya  akses  terhadap  laporan  keuangan  DPD  Partai  Golkar  Kota  Surabaya  dan pengalokasian dana bantuan keuangan tidak dirinci terhadap sub-sub pengeluarannya.
Laporan  keuangan  partai  politik  harus  diperiksa  oleh  akuntan  publik  dan  diumumkan kepada  publik,  baik  yang  terkait  dengan  laporan  keuangan  kampanye  maupun  laporan keuangan  dari  bantuan  pemerintah  ( Natasyah,  2019 ).  Dengan  demikian,  partai  politik  harus melaporkan  kegiatannya  sebagai  bentuk  transparansi  dan  akuntabilitas  kepada  publik. Akuntabilitas dilakukan kepada publik karena bantuan keuangan partai politik berasal dari dana pemerintah, baik APBN maupun APBD ( Widayanti et al., 2023 ). Harapan masyarakat dalam membangun  kepercayaan  suaranya  terhadap  partai  politik  yang  dipilih  adalah  melalui transparansi dan akuntabilitas ( Latif et al., 2022 ). Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana partai politik dalam mengelola bantuan keuangan yang berasal dari APBD beserta penggunaannya. Hal tersebut yang mendorong peneliti melakukan penelitian lebih mendalam untuk  mengetahui  akuntabilitas  partai  politik  dalam  pengelolaan  bantuan  keuangan  di Kabupaten Tuban.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas  pengelolaan  bantuan  keuangan  Partai  Kebangkitan  Bangsa,  Partai  Golkar,  dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas  pengelolaan  bantuan  keuangan  Partai  Kebangkitan  Bangsa,  Partai  Golkar,  dan PDI  Perjuangan  Kabupaten  Tuban  menggunakan  perpektif  akuntabilitas.  Indikator akuntabilitas  menurut    Dadang  Solihin  terdiri  dari  tiga  aspek,  di  antaranya  :  1.  Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, 2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, dan 3. Adanya output dan outcame yang terukur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  untuk menggambarkan  data  berupa  skema,  gambar,  dan  kata.  Data  yang  terkumpul  dalam  metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan bentuk kata dan gambar, sehingga tidak berfokus pada  angka  semata  ( Sugiyono,  2018 ).  Informan  pada  penelitian  ini  adalah  Badan  Kesatuan
Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Tuban.  Informan  lainnya  yaitu  tiga  partai  politik  Kabupaten Tuban yang memiliki dana bantuan keuangan politik terbesar  tahun 2022, PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan. Lokasi penelitian ini adalah di DPC PKB, DPD Partai Golkar, dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  melalui  triangulasi  atau  gabungan  dari beberapa  teknik.  Untuk  mendapatkan  data  dari  sumber  yang  sama,  peneliti  menggunakan teknik  pengumpulan  data  yang  berbeda-beda  (Sugiyono,  2018).  Pertama,  yaitu  observasi dengan  mengamati  dan  mencatat  yang  ada  di  lokasi  penelitian.  Kedua,  wawancara  yang dilakukan  melalui  pertemuan  langsung  dengan  informan.  Ketiga,  studi  dokumen  dengan melibatkan dokumen-dokumen seperti jurnal, artikel, dan peraturan hukum yang relevan.
Teknik analisis data adalah suatu teknik yang dilakukan, dalam proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan yang berada di lapangan  maupun  dokumentasi  ( Widayanti  et  al.,  2023 ).  Tiga  tahapan  analisis  data  yang dilakukan adalah menurut Miles and Huberman ( 2014 ), yaitu reduksi data dengan merangkum dan  memilih  hal-hal  yang  pokok,  display  atau  penyajian  data  dengan  bentuk  uraian  dan deskripsi, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan didukung bukti-bukti yang valid ( Sugiyono, 2018 ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas  bantuan  keuangan  Partai  Kebangkitan  Bangsa,  Partai  Golkar,  dan  PDI Perjuangan Kabupaten Tuban diukur dengan tiga indikator teori Akuntabilitas menurut Dadang Solihin  ( 2007 ),  yaitu  Adanya  Kesesuaian  Antara  Pelaksanaan  Dengan  Standar  Prosedur Pelaksanaan,  Adanya  Sanksi  Yang  Ditetapkan  Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaian  Dalam Pelaksanaan Kegiatan, dan Adanya Output dan Outcome Yang Terukur.

## Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan
Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban yang berasal dari APBD dan  dialokasikan  setiap  tahun  yang  menjadi  bukti  bahwa  partai  politik  telah  melaporkan seluruh kegiatannya yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.  Laporan  tersebut  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  untuk  melihat akuntabilitas partai politik dalam mengelola bantuan keuangan untuk kegiatan partai selama satu tahun. Besaran bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban tahun 2022 adalah Rp. 2.500  per  suara  sah  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  5  Tahun  2022  ( Pemerintah Kabupaten  Tuban,  2022 ).  Untuk  tahun  2023  sebesar  Rp.  5.000  per  suara  sah  sesuai  dengan Peraturan  Bupati  Nomor  6  Tahun  2023  ( Pemerintah  Kabupaten  Tuban,  2023 ).  Jumlah  yang cukup  banyak  tersebut  tentu  mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar  dan  memerlukan pelaporan  yang  akurat.  Dalam  proporsi  penggunaan  bantuan  keuangan  yang  diterima  partai politik,  60%  tetap  dialokasikan  untuk  kegiatan  pendidikan  politik,  lalu  40%  untuk  biaya operasional  sekretariat.  Partai  politik  diharuskan  menyertakan  rencana  pemakaian  dana bantuan sebagai syarat penerimaan bantuan keuangan yang memuat setidaknya 60% dari total bantuan yang diberikan untuk kegiatan pendidikan politik ( Tangkere et al., 2022 ).
Menurut sekretariat dari PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan yang merupakan tiga penerima Bantuan keuangan Kabupaten Tuban terbesar selama 5 tahun terakhir, penyusunan laporan  pertanggungjawaban  partai  politik  sudah  sesuai  dengan  regulasi,  yaitu  60%  untuk Pendidikan politik, dan 40% untuk kegiatan operasional kantor. Selain itu, ketiga partai politik tersebut kompak menyebutkan bahwasanya pencairan dana bantuan keuangan sering kali telat atau melewati batas ketentuan yang mengakibatkan para partai politik menggunakan dana dari sumber  yang  lain,  seperti  kas  yang  dimiliki  partai  politik.  PKB,  Golkar,  dan  PDIP  juga mengatakan bahwa kendala utama penyusunan laporan pertanggungjawaban adalah nota yang terselip, kuitansi yang hilang. Untuk itu, nota dan kuitansi kegiatan harus disimpan dengan baik agar tidak menjadi kendala dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.
Gambar 1. Alur Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
Sumber : ( Bakesbangpol Kota Malang, 2024 )
Standar prosedur pelaksanaan pengumpulan laporan pertanggungjawaban partai politik dari bantuan keuangan yang telah digunakan adalah akhir bulan Januari atau satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. PKB,  Partai  Golkar,  dan  PDI  Perjuangan  Kabupaten  Tuban  menyatakan  selalu  tepat  waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan . Bantuan keuangan untuk partai politik tidak akan berjalan dengan maksimal apabila organisasi yang melaksanakannya tidak mampu mengelola dana bantuan dengan efektif sesuai peraturan yang telah ditetapkan ( Lestari et al., 2022 ).

## Adanya  Sanksi  Yang  Ditetapkan  Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaian  Dalam  Pelaksanaan Kegiatan
Dalam  pelaksanaan  program  atau  kegiatan  yang  melibatkan  publik,  diperlukan  aturan atau  regulasi  tertulis  untuk  memberikan  batasan  terkait  apa  yang  diperbolehkan  dan  tidak diperbolehkan  demi  tercapainya  tujuan  kegiatan.  Begitu  pun  pelaksanaan  program  Bantuan Keuangan Politik yang memiliki persyaratan dan larangan tertentu yang harus dipatuhi  oleh partai  politik  agar  proses  pemberian  bantuan  keuangan  tersebut  tidak  terhambat.  Apabila terdapat  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  partai  politik  akan berdampak  bagi  partai  politik  yang  lain,  yakni  keterlambatan  dalam  pemberian  bantuan keuangan. Hal tersebut terjadi karena pemberian bantuan keuangan politik dilaksanakan jika seluruh partai politik tingkat Kabupaten Tuban telah mengajukan proposal beserta persyaratan pendukung lainnya.
Tidak  adanya  sanksi  atau  hukuman  khusus  apabila  terdapat  partai  politik  yang  telat mengumpulkan  laporan  pertanggungjawaban  bantuan  keuangan  sesuai  yang  ditetapkan  oleh regulasi, yaitu satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Keleluasaan inilah yang menjadi alasan mengapa partai politik terkesan tidak takut untuk terlambat dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban  bantuan  keuangan.  Padahal,  bantuan  keuangan  yang  diberikan pemerintah  sangat  penting  penggunaannya  bagi  partai  politik.  Oleh  sebab  itu,  partai  politik Kabupaten Tuban bersaing untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya pada saat pemilihan umum, karena mempengaruhi besar kecilnya bantuan keuangan yang diberikan untuk  partai politik.
PKB,  Partai  Golkar,  dan  PDI  Perjuangan  menyatakan  bahwa  tidak  pernah  terlambat dalam  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban.  Tiga  partai  politik  tersebut menyampaikan selalu patuh dan taat pada regulasi terkait laporan pertanggungjawaban mulai dari  waktu  pengumpulan  sampai  dengan  formatnya.  Tidak  ada  perubahan  yang  signifikan terhadap format laporan pertanggungjawaban dari tahun ke tahun. PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan  juga  mengaku  bahwa  laporan  pertanggungjawaban  dari  masing-masing  partai
disetujui  tanpa  adanya  catatan  khusus.  Karena,  apabila  terdapat  salah  satu  bukti  pendukung seperti  nota  atau  kuitansi  hasil  pembelanjaan  kurang  atau  tidak  ada,  maka  Badan  Kesatuan Bangsa  dan  Politik  mengembalikan  laporan  pertanggungjawaban  ke  partai  politik  yang bersangkutan untuk dibenahi.
Oleh karena itu, diperlukan sanksi atau hukuman yang membuat partai politik agar tidak mengulangi kesalahannya. Kesalahan sekecil apapun akan berdampak bagi proses pemberian bantuan keuangan politik. Tidak hanya bagi partai politik yang melakukan kesalahan saja, tapi juga  berdampak  bagi  partai  politik  lain  yang  dapat  menghambat  proses  pemberian  bantuan keuangan  politik,  dan  kemungkinan  terburuk  juga  pencairannya  terlambat  dari  waktu  yang telah ditentukan. Belum adanya regulasi yang mengatur sanksi keterlambatan dan pergantian pengurus partai politik merupakan faktor penghambat penyampaian laporan oleh partai politik ( Ratnasari et al., 2022 ). Pemberlakuan sanksi atau hukuman bisa secara bertahap, mulai dari teguran  tertulis,  sampai  dibatalkannya  bantuan  keuangan  politik.  Tidak  adanya  sanksi  yang diterima oleh PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban dalam penyampaian pertanggungjawaban  menjadi  salah  satu  faktor  bahwa  partai  tersebut  telah  akuntabel  dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik.

## Adanya Output Dan Outcome Yang Terukur
Output dan outcome tidak dapat dihindarkan dalam suatu kegiatan, terlebih pada program yang telah menggunakan dana publik dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam bentuk  laporan  pertanggungjawaban.  Output  merupakan  keluaran  atau  hasil  langsung  yang dapat  dirasakan  manfaatnya  dalam  program  atau  kegiatan  dalam  jangka  waktu  dekat. Sedangkan outcome adalah efek atau manfaat jangka panjang dari suatu program atau kegiatan yang dapat berkembang dan berkelanjutan. Output dan outcome didapat apabila program atau kegiatan telah terlaksana. Dalam program bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban, partai  politik  diminta  untuk  merencanakan  kegiatan  yang  akan  terlaksana  dalam  satu  tahun dengan dana dari APBD. Setelah berakhirnya tahun anggaran, berbagai kegiatan yang didanai dari APBD tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan nominalnya.
Output dari bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban adalah terselenggaranya kegiatan  Pendidikan  politik  seperti  sarasehan  dan  musyawarah  Tingkat  Desa  maupun Kecamatan  yang  menghadirkan  masyarakat.  Kegiatan  tersebut  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan pengetahuan berpolitik masyarakat dan juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan suara masyarakat terkait apa saja yang sedang dibutuhkan saat ini, permasalahan apa  saja  yang  sedang  dihadapi  masyarakat,  yang  diharapkan  partai  politik  hadir  sebagai perantara untuk membantu menyampaikan tuntutan dari masyarakat ke Pemerintah Kabupaten Tuban. Output lain dari bantuan keuangan partai politik adalah biaya operasional kantor yang jelas dan nyata, mulai dari keberadaan kantor sekretariat yang aktif dan berfungsi dan biaya sewa per tahun, pembelian alat tulis kantor (ATK), rapat internal, transport perjalanan dinas, pengadaan  peralatan  kantor,  dan  honor  pegawai  yang  berada  di  sekretariat.  Tidak  hanya  itu saja, biaya operasional lainnya seperti langganan telepon, air, listrik, jasa pos atau giro, media cetak, pemeliharaan data dan peralatan kantor secara elektronik dan manual selama satu tahun juga termasuk ke dalam bantuan keuangan partai politik.
PKB,  Partai  Golkar,  dan  PDI  Perjuangan  turut  menyampaikan  berbagai  kegiatan pendidikan politik dan operasional  kantor yang telah terlaksana sebagai  output dari bantuan keuangan  partai  politik.  Kantor  sekretariat  Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD)  Partai  Golkar Kabupaten  Tuban  berlokasi  di  Jalan  Basuki  Rahmat,  245  A,  Tuban  telah  melaksanakan  13 kegiatan pendidikan politik selama tahun anggaran 2022 dengan lokasi yang berbeda-beda.
Tabel 1. Kegiatan Pendidikan Politik Partai Golkar Kabupaten Tuban Tahun 2022
Kegiatan Pengukuhan PimCat Se-Kab. Tuban Serta Pendidikan Politik 12 Februari 2022 Kegiatan MusCamLub Kec. Widang 05 Maret 2022 Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Partai Golkar Ke-58 16 Oktober 2022 Kegiatan Sarasehan dan Tasyakuran Dalam Rangka HUT Partai Golkar Ke-58 23 Oktober 2022 Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Tambakboyo 26 November 2022 Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Jenu 26 November 2022 Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Jatirogo 26 November 2022 Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Tuban 26 November 2022 Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Montong 26 November 2022 Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Kerek 27 November 2022 Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Merakurak 27 November 2022 Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec.Rengel 27 November 2022 Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Semanding 27 November 2022
Sumber : DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban
Kegiatan pendidikan politik Partai Golkar selama tahun 2022 yang meliputi Pengukuhan PimCat  (Pimpinan  Kecamatan),  Sarasehan,  MusCamLub  (Musyawarah  Kecamatan  Luar Biasa), MusCam (Musyawarah Kecamatan), dan Muslur (Musyawarah Kelurahan) menyebar di berbagai wilayah Kecamatan di Kabupaten Tuban. Terdapat 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban, tetapi Partai Golkar hanya melaksanakan pendidikan politik di 10 Kecamatan, sisanya tidak tercakup. Pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar tidak diselenggarakan rutin setiap bulan selama tahun 2022, tetapi di bulan-tertentu menyesuaikan kebutuhan partai dengan rata- rata  peserta  yang  hadir  50  orang  termasuk  masyarakat  umum  dan  kader  Partai  Golkar. Musyawarah tingkat Desa dan Kecamatan yang diadakan Partai Golkar bertempat di rumah- rumah kader-kader partai untuk meningkatkan keakraban antar kader partai dan sebagai wadah silaturahmi  dengan  masyarakat  yang  juga  diisi  dengan  materi  pendidikan  politik  yang menambah pengetahuan dan wawasan kader Partai Golkar dalam berpolitik sesuai tema yang telah tersedia.
Operasional kantor sekretariat Partai Golkar yang bersumber dari Bantuan Keuangan Partai  Politik  penggunaannya  untuk  berbagai  kebutuhan  operasional  sekretariat  mulai  dari langganan  listrik,  air,  telepon,  internet,  surat  kabar  atau  koran,  air  minum,  yang  dibayarkan setiap bulan. Kantor sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban aktif, dengan halaman yang luas dan terdapat beberapa kendaraan dinas yang terparkir. Dilengkapi dengan ruangan berupa  aula  yang  digunakan  sebagai  tempat  pertemuan  atau  rapat  internal  petinggi  partai dengan stafnya. Beberapa kegiatan politik juga bertempat di aula tersebut dengan peralatan dan perlengkapan  seperti  meja,  kursi,  lampu  yang  berfungsi  dengan  baik.  Terdapat  beberapa penjaga  dan  administrator  yang  mengelola  kantor  sekretariat  dan  melayani  keperluan masyarakat yang honornya juga berasal dari bantuan keuangan. Sehingga, output dari Bantuan keuangan  partai  politik  Kabupaten  Tuban  pada  Partai  Golkar  adalah  terselenggaranya pendidikan politik dan operasional sekretariat yang aktif.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  partai  politik  lainnya,  lokasi  kantor  sekretariat  Dewan Pimpinan  Cabang  (DPC)  PDI  Perjuangan  adalah  di  Jalan  Teuku  Umar  No.  25,  Latsari,
Kecamatan  dan  Kabupaten  Tuban  berfungsi  dan  aktif  melayani  keperluan  masyarakat  yang berhubungan dengan partai. Diketahui, kantor tersebut diresmikan pada tanggal 22 Juli 2020 dengan  bangunan  dua  lantai  dan  dominan  berwarna  merah.  PDI  Perjuangan  merupakan penerima bantuan keuangan partai politik terbesar nomor tiga, setelah PKB dan Partai Golkar sejak pemilihan umum tahun 2019.
Tabel 2.Kegiatan Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kabupaten Tuban Tahun 2022
Kegiatan Waktu
Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)  27 Februari 2022
Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)  27 Februari 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)  27 Februari 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)  27 Februari 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)  27 Februari 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)  27 Februari 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)  28 Februari 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)  28 Februari 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)  28 Februari 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)  28 Februari 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)  28 Februari 2022
Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol) 03 Maret 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol) 03 Maret 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol) 03 Maret 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol) 03 Maret 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol) 05 Maret 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol) 05 Maret 2022 Dialog Interakatif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol) 06 Maret 2022 Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas 04 Juni 2022 Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas 04 Juni 2022 Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas 11 Juni 2022 Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas 11 Juni 2022 Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas 12 Juni 2022 Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas 12 Juni 2022 Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas 25 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas 20 Agustus 2022 Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas 21 Agustus 2022 Sarasehan Dalam Rangka Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2022 Sarasehan Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-77 17 Agustus 2022 Sosialisasi Pembentukan Pengurus DPD DPC Repdem 27 Maret 2022 Sosialisasi Hasil Rakernas II PDIP 06 Juli 2022 Sosialisasi Hasil Rapat DPD PDIP Jawa Timur 23 Juli 2022 Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban
DPC  PDI  Perjuangan  Kabupaten  Tuban  memaksimalkan  kegiatan  pendidikan  politik tahun anggaran 2022 pada Dialog Interaktif, Sarasehan, dan Sosialisasi yang merata ke seluruh Kecamatan  di  Tuban.  Tidak  hanya  dihadiri  kader  partai,  tetapi  juga  turut  mengundang masyarakat  sebagai  ajang  musyawarah  untuk  mendiskusikan  berbagai  permasalahan  sosial yang  sedang  dihadapi  masyarakat  dengan  rata-rata  100  peserta  yang  hadir.  Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik PDI Perjuangan tidak selalu dilakukan setiap bulan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan partai. Fokus kegiatan pendidikan politik tahun 2022 PDI Perjuangan yakni  persiapan  menuju  pemilihan  umum  tahun  2024  yang  berlangsung  pada  14  Februari. Tempat pelaksanaan kegiatan tersebut di masing-masing rumah Pengurus Anak Cabang (PAC) seluruh Kecamatan yang telah disepakati bersama.
Gedung  DPC  PDI  Perjuangan  Kabupaten  Tuban  yang  terdiri  dari  dua  lantai  dengan halaman  yang  luas.  Operasional  kantor  sekretariat  tersebut  digunakan  untuk  berlangganan listrik,  air,  telepon,  surat  kabar  atau  koran,  internet  per  bulannya.  Terdapat  meja,  kursi,  dan lampu yang berfungsi dengan baik, kemudian di lantai dua digunakan untuk rapat internal atau ruang pertemuan. Terdapat beberapa penjaga dan administrasi yang setiap hari berada di kantor sekretariat.  Pengeluaran  biaya  operasional  kantor  lainnya  adalah  pemeliharaan  data  berupa arsip  untuk  kebutuhan  sekretariat.  Terlaksananya  pendidikan  politik  dan  operasional  kantor dari  PDI  Perjuangan  merupakan  bukti  bahwa  terdapat  output  dari  Bantuan  Keuangan  Partai Politik.
Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Tuban terletak di Jalan Raya Bogorejo No. 10, Merakurak, Tuban aktif dan berfungsi. Tidak seperti kedua partai sebelumnya, PKB tidak menyebutkan secara pasti kegiatan pendidikan politik apa saja yang telah terlaksana selama tahun 2022. Staf dari PKB menyebut kegiatan pendidikan politik hanya dilakukan di bulan-bulan tertentu, bisa satu bulan lebih dari dua kali, bisa juga dua bulan sekali. Secara  garis  besarnya,  kegiatan  pendidikan  politik  PKB  meliputi  Seminar,  Sarasehan, Sosialisasi,  dan Kaderisasi  yang dilakukan menyebar di  tingkat  Kecamatan dengan rata-rata peserta  yang  hadir  100  orang.  Tema  yang  digunakan  dalam  kegiatan  tersebut  mulai  dari Pendalaman  mengenai  Pancasila  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika,  Wawasan  Kebangsaan  dan kehidupan bermasyarakat.
Biaya operasional kantor sekretariat DPC PKB Kabupaten Tuban selain untuk honor administrator yang berada di sekretariat, juga diperuntukkan berlangganan listrik, air, internet, surat  kabar  atau  koran,  air  minum  setiap  bulan.  Gedung  yang  berada  di  area  ruko  tersebut memiliki halaman yang luas, tidak terdapat penjaga dan hanya satu administrator di kantornya. Lampu, meja, dan kursi juga berfungsi dengan baik. Sekretariat PKB juga bersebelahan dengan Rumah Aspirasi salah satu Calon Legislatif partai tersebut. Untuk pemeliharaan data berupa arsip  kantor  tidak  tersedia,  dibuktikan  dengan  tidak  adanya  salinan  Laporan Pertanggungjawaban  atau  hanya  ingin  menghindari  masyarakat  yang  bertanya.  Terlepas
permasalahan  tersebut,  output  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  pada  PKB  yang  berupa Pendidikan Politik dan Operasional Kantor telah digunakan sebagaimana mestinya.
Dalam  suatu  kegiatan  atau  program  yang  terselenggara,  terdapat  hasil  yang  dapat bermanfaat  bagi  jangka  panjang  dan  berkelanjutan  yang  disebut  outcome.  Hasil  tersebut merupakan kegiatan lanjutan dari output atau keluaran dari suatu  program. Akan tetapi, jika tidak terdapat kegiatan yang berkelanjutan dari output yang telah dihasilkan, maka outcome dari  suatu  program  tersebut  nihil.  Seperti  halnya  dengan  program  Bantuan  Keuangan  Partai Politik Kabupaten Tuban yang seharusnya memberikan output, outcome, dan impact kepada masyarakat karena telah didanai dari APBD yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari Pajak Daerah. Berbanding terbalik, tiga partai  politik penerima program  Bantuan Keuangan Partai  Politik  Kabupaten  Tuban  terbesar  tahun  2022,  yaitu  PKB,  Partai  Golkar,  dan  PDI Perjuangan  yang  memiliki  output  yaitu  terselenggaranya  kegiatan  Pendidikan  Politik  dan Operasional  Sekretariat  tidak  memiliki  outcome.  Kegiatan  Pendidikan  politik  ketiga  partai hanya terbatas pada acara semata, tidak adanya kegiatan lanjutan yang bermanfaat bagi para kader  masyarakat  yang  telah  diikutsertakan.  Dengan  demikian,  pengetahuan  yang  didapat selama pendidikan politik hanya sebatas teori, tanpa adanya aksi dan tindakan nyata.

## KESIMPULAN
Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Golongan  Karya  (Golkar),  dan  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tuban menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan  keuangan  partai  politik  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Partai Politik  bahwa,  Partai  Politik  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  penerimaan dan  pengeluaran  yang  bersumber  dari  dana  bantuan  APBN  dan  APBD.  Laporan pertanggungjawaban dibuat untuk melaporkan dan memberitahukan kepada publik mengenai program  dan  kegiatan  partai  politik  selama  satu  tahun  meliputi  kegiatan  pendidikan  politik sebesar 60% dan kegiatan operasional secretariat sebesar 40% dari jumlah keseluruhan dana bantuan  keuangan,  dalam  hal  ini  ketiga  partai  tersebut  juga  telah  menerapkan  proporsi penggunaan  bantuan  keuangan  sesuai  dengan  peraturan.  PKB,  Partai  Golkar,  dan  PDI Perjuangan  Kabupaten  Tuban  juga  tidak  pernah  terlambat  dalam  penyampaian  laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan.
Output  dari  PKB,  Partai  Golkar,  dan  PDI  Perjuangan  Kabupaten  Tuban  dalam pengelolaan  bantuan  keuangan  partai  politik  yaitu  terselenggaranya  Kegiatan  Pendidikan Politik  dan  Pembiayaan  Operasional  Kantor  Sekretariat  telah  terlaksana  dengan  baik  dan maksimal.  PKB,  Partai  Golkar,  dan  PDI  Perjuangan  menyelenggarakan  kegiatan  tersebut menyebar  ke  tingkat  Kecamatan  dan  Desa.  Untuk  operasional  kantor  sekretariat  partai,  tiga partai tersebut menggunakan dana bantuan untuk berlangganan listrik, air, internet, surat kabar atau koran, dan honor untuk penjaga dan administrator yang berada di sekretariat. Sedangkan outcome dari program Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tuban nihil, tidak adanya kegiatan lanjutan dari pendidikan politik. Sehingga, kegiatan pendidikan politik terbatas pada acara saja, dan manfaatnya pun hanya menjadi ingatan semata karena tanpa implementasi yang nyata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  S.  A.  (2020).  Pertanggungjawaban  Keuangan  Partai  Politik  yang  Bersumber  dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 4 (2), 328–340. https://doi.org/10.17977/um019v4i2p328-340
Atmoko, L. S. (2015). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Klaten [Universitas Gadjah Mada].
https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/79145
Bakesbangpol  Kota  Malang.  (2024). Pelaporan  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan Keuangan Partai Politik . https://bakesbangpol.malangkota.go.id/7938-2/
Fitriyah, D. N. (2018). Pendidikan Politik Kader Partai Di Indonesia (Studi Kasus Pendidikan Kader  Pratama  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  Kota  Surabaya) [Universitas Brawijaya]. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163724
Indonesia, R. (2011). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik . https://peraturan.bpk.go.id/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011
Indonesia, R. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik . https://peraturan.bpk.go.id/Details/64525/pp-no-1-tahun-2018
Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang   Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  36  Tahun  2018 Tentang Tata Cara Perhitungan,  Penganggaran Dalam APBD,  dan Tertib Administrasi Pengajuan,  Penyaluran,  dan  Laporan   Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan Keuangan Partai Politik . https://peraturan.bpk.go.id/Details/163283/permendagri-no-78- tahun-2020
Latif,  I.  R.,  Ikhsan,  Afriandi,  F.,  Saputra,  A.,  &  Sri  Lestari,  Y.  (2022).  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Partai  Politik  Lokal  Aceh. Al-Ijtima`i:  International  Journal  of Government and Social Science , 8 (1), 29–38.
https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jai.v8i1.1790
Lestari, N. P., Djohan, D., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai  Demokrat. Jurnal  Pendidikan  Dan  Konseling  (JPDK) , 4 (6),  4640–4665. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9006
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Third Edition. https://eric.ed.gov/?q=+The+Sage+book+of+Qualitative+Re search+&id=ED565763
Nafriyulita,  M.  (2016). Politik  Hukum  Pengaturan  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  Oleh Negara [Universitas Andalas]. http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/3978
Nahuddin,  Y.  E.  (2015).  Pertanggungjawaban  Keuangan  Partai  Politik  Menuju  Tata  Kelola Partai Politik Yang Baik. Jurnal Cakrawala Hukum , 6 (2), 276–292. https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v6i2.1462
Natasyah, O. C. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota  Surabaya  Terhadap  Pengelolaan  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik. Jurnal  Politik Muda , 7 (3),  93–107. https://journal.unair.ac.id/JPM@penerapan-prinsip-akuntabilitas-
dan-transparansi-dpd-partai-golkar-kota-surabaya-terhadap-pengelolaan-bantuan- keuangan-partai-politik-article-12527-media-80-category-80.html
Pemerintah  Kabupaten  Tuban.  (2022). Peraturan  Bupati  Kabupaten  Tuban  Nomor  5 Tahun 2022  Tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik  di  Kabupaten  Tuban  Tahun 2022 . https://jdih.tubankab.go.id/peraturan/detail/1577
Pemerintah  Kabupaten  Tuban.  (2023).  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Tuban  Nomor  6  Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban Tahun 2023.
In Pemerintah Kabupaten Tuban . https://jdih.tubankab.go.id/peraturan/detail/1932
Ratnasari,  S.,  Syahril,  A.,  &  Syam,  A.  (2022).  Pelaksanaan  Laporan  Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  5  Tahun  2009  Tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik. Eksekusi: Journal of Law , 4 (1), 53–70. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/je.v4i1.14388
Sinaga, D. P. (2017). Akuntabilitas Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Studi Pada Partai Politik di Salatiga) [Universitas
Kristen
Satya Wacana].
https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26835
Solihin, D. 2007. Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia . Bandung: Bappenas
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Alfabeta.
Sukma,  S.  M.  (2021).  Problematika  Kenaikan  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  Yang Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  (APBN). "Dharmasisya”
Jurnal Program Magister Hukum FHUI , 1 (27), 1463–1472. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/27
Supriliyani,  N.  W.,  &  Prabhawati,  N.  P.  (2021).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Sekretariat  Partai  Demokrasi  Perjuangan  Gianyar  Dan  Klukung  Provinsi  Bali. Jurnal Niara , 14 (1), 250–255. https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5346
Tangkere, G. M., Liando, D. M., & Lengkong, J. P. (2022). Efektivitas Penggunaan Bantuan Keuangan  Partai  Politik   Dalam  Pelaksanaan  Program  Pendidikan  Politik  (Studi  Kasus Partai  Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018). AGRI-SOSIOEKONOMI ,
17 (3 MDK), 995–1006.
https://doi.org/https://doi.org/10.35.791/agrsosek.17.3%20MDK.2021.37510
Widayanti,  W.,  Priyadi,  M.  P.,  &  Ardini,  L.  (2023).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pada Laporan Keuangan Partai  (Studi  Kasus  di Kantor DPD Partai  Demokrat  Provinsi  Jawa Timur). Wahana:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan  Akuntansi , 22 (2),  135–156. https://doi.org/https://doi.org/1035591/wahana.v2212.170