## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Muhammad Yusrizal
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: myrizal_76@yahoo.co.id

## Abstract
Land procurement is the act of the government to realize the availability of land  to  be  used  in  various  interests  for  development  as  the  public  interest. Limitations  of  land  owned  by  the  government  takes  the  land  derived  from  the community  to  facilitate  the  course  of  development  for  the  public  interest.  The existence  of  the  land  needs  to  be  used  by  the  government  in  carrying  out development activities, but in its implementation should not be detrimental to the rights of the landowners. Therefore, for the government which needs the land can not arbitrarily to take the land belonging to the community/the holder of the right to  the  land  which  area  is  affected  by  development  for  the  public  interest. Therefore, the state should  provide guarantee and legal protection to  the holder of  the  land  in  land  procurement  activity  for  public  interest.  So  that  the implementation of land procurement will be able to provide a sense of justice for the community affected by the development and provide security to the life of the community .
Kata Kunci : Pemegang Hak, Pengadaan Tanah, Perlindungan Hukum

## A. Latar Belakang
Pembangunan  nasional  merupakan  pencerminan  kehendak  rakyat Indonesia,  yang  dilakukan  secara  terus-menerus  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata, serta mengem- bangkan  kehidupan  masyarakat  ke  arah  penyelesaian  negara  yang  demokratis berdasarkan Pancasila. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntuk- kan  dan  penggunaan  sumber  daya  agraria  untuk  keperluan  pembangunan  agar tercapai  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Dengan  adanya  rencana  umum tersebut,  maka  penggunaan  tanah  dapat  dilakukan  secara  terpimpin  dan  teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.
Tanah  merupakan  salah  satu  jenis  benda  tetap  yang  memiliki  kedudukan yang  sangat  penting  dalam  tata  kehidupan  masyarakat.  Terlebih  lagi  ketika  era modernisasi, segenap lintasan mulai dipacu, peranan tanah semakin mengedepan. Pada gilirannya nilai  tanah menjadi  semakin tajam  dialami oleh masyarakat  kota yang tingkat pertumbuhannya semakin pesat, sehingga kebutuhan terhadap tanah menjadi bertambah rumit dan langka (Akh. Munif, 2009: iv-v)
Tanah  dan  pembangunan  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan. Selain itu tanah juga mempunyai fungsi sosial, dalam arti  tanah yang dimiliki  oleh  seseorang  tidak  hanya  berfungsi  bagi  pemilik  hak  itu  saja,  akan tetapi  juga  bagi  bangsa  Indonesia  secara  keseluruhan.  Sebagai  konsekuensinya penggunaan  tanah  tersebut  tidak  hanya  berpedoman  pada  kepentingan  dari pemegang  hak,  tetapi  juga  harus  mengingat  dan  memperhatikan  kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset .
Sebagai social  asset tanah  merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  di kalangan  masyarakat  Indonesia  untuk  hidup  dan  kehidupan,  sedangkan  sebagai capital  asset tanah  merupakan  faktor  modal  dalam  pembangunan  (Hermayulis, 2000: 49). Sebagai social asset dan capital asset maka keduanya merupakan satu kesatuan,  dimana  di  atasnya  terdapat  manusia  sebagai  penghuninya  dan kandungan sumber kekayaan alam di dalamnya (Elita Rahmi, 2010: 356).
Berdasarkan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  dalam  mengatur bidang  pertanahan,  sesuai  dengan  amanat  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945  yang menegaskan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  negara  untuk  dipergunakan  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”. Kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria (UUPA).
Ketentuan di dalam UUPA sendiri memberikan landasan hukum yang kuat bagi  pemerintah  untuk  mengambil  tanah  hak  yang  dimiliki  oleh  masyarakat sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  18  yaitu:  ”untuk  kepentingan  umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat,
hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.
Pembangunan  oleh  pemerintah,  khususnya  pembangunan  fisik  mutlak memerlukan  tanah.  Tanah  yang  diperlukan  tersebut  dapat  berupa  tanah  yang dikuasai  secara  langsung  oleh  negara  atau  tanah  yang  sudah  dipunyai  dengan suatu hak oleh suatu subyek hukum. Terkait dengan tanah yang diperlukan untuk pembangunan  itu  berupa  tanah  negara,  pengadaan  tanahnya  tidaklah  sulit,  yaitu pemerintah dapat langsung mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk pembangunan, tetapi dikarenakan keterbatasan tanah yang  dimiliki  oleh  pemerintah,  maka  dibutuhkan  tanah-tanah  yang  berasal  dari masyarakat  untuk  memperlancar  jalannya  pembangunan  untuk  kepentingan umum.  Adanya  kebutuhan  tanah  yang  akan  digunakan  oleh  pemerintah  untuk kepentingan  pembangunan  tidak  boleh  merugikan  hak-hak  dari  pemilik  tanah. Oleh  karena  itu,  untuk  mengatur  hal  tersebut  diperlukan  adanya  suatu  peraturan hukum  yang  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas tanah.
Bagi  masyarakat  yang  tanahnya  akan  digunakan  untuk  pembangunan, pelepasan  hak  atas  tanah  miliknya  kepada  pemerintah  membawa  konsekuensi, baik secara ekonomi maupun sosial, terlebih jika tanah tersebut merupakan bidang tanah satu-satunya sebagai tempat tinggal sekaligus sumber mata pencahariannya. Oleh  karenanya  pengambilalihan  tanah  untuk  kepentingan  pembangunan  bagi kepentingan  umum  harus  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip  kemanusiaan, keadilan,  kemanfaatan,  kepastian,  keterbukaan,  kesepakatan,  keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan (Sulasi Rongiyati, 2012: 8)
Pengaturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  dan  segala  peraturan  terkait  lainnya  telah  mengalami  proses perkembangan dari masa ke masa. Beberapa peraturan pengadaan tanah yang ada dianggap  belum  mampu  mengakomodir  kepentingan  pemegang  hak  atas  tanah, sehingga  sangat  dibutuhkan  adanya  perangkat  hukum  yang  setingkat  undang- undang untuk menjadi payung hukum  yang kuat. Untuk menjawab keluhan yang terjadi  tersebut,  maka  pemerintah  mengambil  kebijakan  dengan  menerbitkan
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum.  Pemerintah  berharap  dengan  diterbit- kannya  undang-undang  tersebut  akan  menjadi  payung  hukum  yang  kuat  guna memperlancar  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  untuk  kepentingan  umum dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas, tetapi hal ini masih perlu ditelaah lebih lanjut guna menjawab permasalahan yang terkait  dengan  kebijakan  pengadaaan  tanah  tersebut,  yang  sekaligus  melindungi masyarakat pemilik tanah.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian  yang ditujukan dan dilakukan  dengan mengguna- kan  kajian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan-bahan  hukum tertulis  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penulisan  ini  (Bambang  Sunggono,  2007: 41), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif.
Dalam  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder,  maka  jenis data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, 1985: 12). Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari:
1. Bahan  hukum  primer,  berupa  berbagai  peraturan  perundang-undangan, dokumen  resmi  yang  mempunyai  otoritas  yang  berkaitan  dengan  pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku, karya ilmiah dan jurnal ilmiah.
3. Bahan  hukum  tertier,  yaitu  bahan  yang  memberikan  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti  kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet.
Untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  objektif  dan  dapat  dibuktikan kebenarannya,  serta  dapat  dipertanggungjawabkan,  maka  dalam  penelitian  akan dipergunakan  alat  pengumpulan  data.  Dalam  penelitian  ini  untuk  memperoleh
data  yang  diperlukan,  dipergunakan  alat  pengumpulan  data  melalui  studi dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait  dengan  penelitian  ini. Setelah semua data sekunder diperoleh, selanjutnya akan  dipilah-pilah  sehingga  diperoleh  bahan  hukum  yang  terkait  tentang kemudian data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Dipilihnya metode  tersebut  adalah  agar  gejala  normatif  yang  diperhatikan  dapat  dianalisis dari  berbagai  aspek  secara  mendalam  dan  terintegral  antara  aspek  yang  satu dengan lainnya.

## C. Pembahasan dan Analisis
1. Kebijakan peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
a. Konsep hukum tanah nasional
Kewenangan  pemerintah  dalam  mengatur  bidang  pertanahan  tumbuh  dan mengakar  dari  amanat  Pasal  33  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  1945  yang menegaskan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk pergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan dari pasal tersebut mengandung makna bahwa negara atau pemerintah merupakan  penguasa,  pengatur,  dan  pengelola,  dan  mampunyai  kewenangan untuk  mendistribusikan  hak  atas  tanah  kepada  rakyat  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pahlefi, 2014: 140). Kewenangan yang dimiliki oleh Negara atas  pengelolaan  bumi,  kekayaan  alam  yang  pada  realitanya  dilaksanakan  oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui kebijakan- kebijakan  ( policy  making/beleid  maken )  dilandasi  nilai-nilai  filosofi  Pancasila seperti: Ke-Tuhanan, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan (Baihaqi, 2014: 131).
Hubungan antara negara dengan tanah akan berlangsung untuk selamanya dan  tidak  akan terputus-putus. Sifat  abadi  artinya selama rakyat  Indonesia masih bersatu  sebagai  Bangsa  Indonesia  dan  selama  tanah  bersama  tersebut  masih  ada pula, dalam keadaan  yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan  yang akan dapat  memutuskan  atau  meniadakan  hubungan  tersebut,  sedangkan  hubungan antara Bangsa Indonesia dengan “kekayaan nasional”  menunjukkan adanya unsur keperdataan,  yaitu  hubungan  “kepunyaan”  antara  Bangsa  Indonesia  dan  tanah
bersama  tersebut.  Hubungan  kepunyaan  menurut  arti  yang  asli  memberi wewenang  untuk  menguasai  sesuatu  sebagai  “empu”  nya  atau  “tuan”  nya. Hubungan  kepunyaan  dapat  merupakan  hubungan  pemilikan,  tetapi  tidak  selalu demikian (Boedi Harsono, 1995: 217).
Hak  menguasai  negara  memiliki  arti  bukan  “memiliki”,  tetapi  “hak menguasai  atas tanah”  memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggara- kan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaaan bumi, air, dan ruang angkasa,  serta  menjunjung  hak-hak  atas  tanah  baik  yang  dimiliki  oleh  rakyat, maupun  hak-hak  tanah  ulayat  atau  hak-hak  tanah  adat.  Kekuasaan  negara  yang sudah dimiliki seseorang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu artinya, sampai  seberapa  negara  memberi  kekuasaan  kepada  yang  memiliki  untuk menggunakan haknya sampai disitulah batas kekuasaan negara (Auri, 2014: 2).
Hak  Bangsa  Indonesia  atas  tanah  merupakan  induk  bagi  hak-hak penguasaan  yang  lain  atas  tanah,  mengandung  pengertian  bahwa  semua  hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak Bangsa Indonesia atas tanah dan bahwa keberadaan hak-hak penguasaan apapun, hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi hak Bangsa Indonesia atas tanah.

## b. Hakikat kepentingan umum dalam pengadaan tanah
Kegiatan  perolehan  tanah  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  memerlukan tanah  terhadap  tanah  hak  pihak  lain  dikenal  dengan  sebutan  pengadaan  tanah. Berdasarkan  kepentingannya,  pengadaan  tanah  dibagi  menjadi  2  (dua)  macam, dimana  yang  pertama,  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  pihak  yang memerlukan  tanah  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  adalah instansi,  yaitu  lembaga  negara,  kementerian,  lembaga  pemerintah  non kementerian, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara.  Kemudian  yang  kedua,  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  perusahaan swasta. Pihak yang memerlukan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta adalah perseroan terbatas (Urip Santoso, 2016: 188-189)
Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  No.  2  Tahun  2012, yang  dimaksud  dengan  pengadaan  tanah  adalah:  “Kegiatan  menyediakan  tanah dengan  cara  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang
berhak”.  Ketentuan  di  dalam  pasal  tersebut  telah  cukup  tegas  mengatur  bagi pihak-pihak  yang  akan  memerlukan  tanah  harus  memberikan  ganti  rugi  kepada pihak pemilik atas tanah. Hal ini berarti adanya unsur keadilan bagi pemilik tanah sehingga  pada  akhirnya  dapat  menjamin  kepada  pemilik  tanah  untuk  memper- tahankan kehidupannya.
Berdasarkan pengertian pengadaan tanah menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dengan berlakunya undang- undang  yang  baru  tersebut  dalam  pengadaan  tanah  tidak  ada  lagi  istilah “pencabutan hak atas tanah”. Oleh karena itu, di dalam kegiatan pengadaan tanah untuk  kepentingan  tidak  ada  lagi  unsur-unsur  pemaksaan  kehendak  untuk dilakukannya  pencabutan  hak  atas  tanah  terhadap  tanah  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum.
Kegiatan  pengadaan  tanah  merupakan  perbuatan  pemerintah  untuk mewujudkan tersedianya tanah untuk digunakan dalam berbagai kepentingan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.  Pada umumnya dalam pengadaan tanah memiliki prinsip dasar, yaitu: demokratis, adil, transparan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengedepankan asas musyawarah.
Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  menjadi  salah  satu  dasar  bagi pemerintah  untuk  melegitimasi  dalam  rangka  melaksanakan  pengadaan  tanah, karena pemerintah memerlukan tanah untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang  dan  ternyata  dalam  praktik  di  lapangan  ketersediaan  tanah  semakin terbatas,  akibatnya  pengadaan  tanah  menjadi  terhambat  dan  pembangunan fisiknya  tidak  dapat  dilakukan  sesuai  jadwal  yang  telah  ditetapkan,  sehingga dengan keadaan yang demikian pemerintah akan menderita kerugian yang sangat besar dikarenakan proyek yang akan dibangun tertunda pengoperasiannya.
Keterbatasan  ketersediaan  tanah  dimaksud  tidak  dapat  dikonotasikan bahwa  tanah  sudah  tidak  tersedia,  tetapi  di  lapangan  tanah-tanah  yang  akan diperlukan  oleh  pemerintah  ternyata  telah  dikuasai  atau  dimiliki  oleh  berbagai badan  hukum,  baik  privat  maupun  publik  seperti,  tanah  aset  pemerintah,  tanah kawasan  hutan,  dan  tanah-tanah  yang  telah  dimiliki  atau  dikuasai  oleh masyarakat.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan salah  satu  manifestasi  dari  fungsi  sosial  hak  atas  tanah,  dimana  kegiatan pengadaan tanah dipandang sebagai langkah awal dari pelaksanaan pembangunan yang merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pengadaan tanah bagi  kepentingan  umum hanya dapat  dilakukan  atas dasar persetujuan dari pemegang  hak  atas  tanah  mengenai  dasar  dan  bentuk  ganti  rugi  yang  diberikan kepada  pemegang  hak  atas  tanah  itu  sendiri,  dan  karena  merupakan  perbuatan pemerintah  untuk  memperoleh  tanah,  maka  pada  prinsipnya  pengadaan  tanah dilakukan  dengan  cara  musyawarah  antara  pihak  yang  memerlukan  tanah  dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (Lieke Lianadevi Tukgali, 2010: 2).
Definisi  kepentingan  umum  dalam  hal  ini  dapat  diartikan  yaitu  sebagai untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas, tetapi rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasannya (Oloan Sitorus dan Dayat  Limbong, 2004:  6).  Kepentingan dalam  arti  luas diartikan sebagai  “ public benefit ”, sedangkan kepentingan dalam arti sempit “ public use ” diartikan sebagai “ public  access ”, atau apabila public  access tidak  dimungkinkan,  maka  cukup  “ if the entire public could use the product of the facility ” (Maria S.W. Soemardjono, 2008: 200)
Menurut  John  Salindeho  (1988:  40)  belum  ada  definisi  yang  sudah dikentalkan  mengenai  pengertian  kepentingan  umum,  tetapi  secara  sederhana dapat  ditarik  kesimpulan  atau  pengertian  bahwa  kepentingan  umum  dapat  saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan sosial  yang  luas.  Oleh  karena  itu  rumusan  demikian  terlalu  umum,  luas  dan  tak ada  batasnya,  maka  untuk  mendapatkan  rumusan  terhadapnya,  kiranya  dapat dijadikan  pegangan  sambil  menanti  pengentalannya,  yakni  kepentingan  umum adalah  termasuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta  kepentingan  bersama  dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan hankamnas atas  dasar  asas-asas  pembangunan  nasional  dengan  mengindahkan  ketahanan nasional, serta wawasan nusantara.
Adrian  Sutendi  (2008:  70),  memberikan  pendapatnya  bahwa,  prinsip- prinsip kriteria kepentingan umum dapat diuraikan lebih rinci, yakni meliputi sifat kepentingan  umum,  bentuk  kepentingan  umum,  dan  ciri-ciri  kepentingan  umum. Demikian  metode  penerapan  tiga  aspek  tersebut  sehingga  kriteria  kepentingan umum dapat diformulasikan secara pasti, adil dan dapat diterima oleh masyarakat.
Terhadap  pengertian  kepentingan  umum  di  Indonesia  telah  mengalami beberapa  perubahan  konsep  dan  pengertian.  Perubahan  itu  dapat  dilihat  dari beberapa  peraturan  yang  telah  dilakukan.  Hak-hak  atas  tanah  tidak  bersifat mutlak,  tetapi  bersifat  relatif  (terbatas)  yaitu  untuk  kepentingan  umum,  negara dapat  melakukan  pengambilan  hak  atas  tanah  dengan  memberi  ganti  rugi  yang layak kepada pemegang haknya (Mukmin Zakie, 2011: 15)
Ketentuan  di  dalam  UUPA  mengenai  kepentingan  umum  dinyatakan dalam  arti  peruntukannya,  yaitu  untuk  kepentingan  bangsa  dan  negara, kepentingan  bersama  dari  rakyat  dan  kepentingan  pembangunan,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kepentingan  umum  adalah kepentingan  tersebut  harus  memenuhi  peruntukkannya  dan  harus  dirasakan kemanfaatannya,  dalam  arti  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  secara  keseluruhan dan atau secara langsung.
Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  kata  kepentingan  berasal  dari kata  dasar  “penting”  yang  berarti  amat  perlu,  amat  utama,  sangat  berharga,  dan kata “kepentingan” mengandung arti keperluan, sesuatu yang penting. Sedangkan kata  “umum”  mempunyai  arti  keseluruhan,  sekaliannya,  untuk  siapa  saja, khalayak manusia, masyarakat luas (W.J.S. Poerwadarminta, 1986: 600).
Pengertian  kepentingan  umum  menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  6 Undang-undang  No.  2  Tahun  2012  yaitu  sebagai:  ”Kepentingan  bangsa,  negara, dan  masyarakat  yang  harus  diwujudkan  oleh  pemerintah  dan  digunakan  sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”.  Pembangunan  untuk  kepentingan  umum berdasarkan  undang-undang  tersebut  dibatasi  untuk  kegiatan  pembangunan  yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah serta digunakan kesejahteraan masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan.
Ruang lingkup kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum berdasar- kan ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 2 Tahun 2012, meliputi:
1) Pertahanan dan keamanan nasional;
2) Jalan  umum,  jalan  tol,  terowongan,  jalur  kereta  api,  stasiun  kereta  api,  dan fasilitas operasi kereta api;
3) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
4) Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6) Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
7) Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
8) Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9) Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
10) Fasilitas keselamatan umum;
11) Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
12) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13) Cagar alam dan cagar budaya;
14) Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
15) Penataan  permukiman  kumuh  perkotaan  dan/atau  konsolidasi  tanah,  serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
16) Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
17) Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
18) Pasar umum dan lapangan parkir umum.
Undang-undang  No.  2  Tahun  2012  selain  memberikan  daftar  kegiatan yang  termasuk  lingkup  kepentingan  umum,  juga  memberikan  kriteria  berkaitan dengan  kepentingan  umum,  yakni  kepentingan  bangsa,  negara  dan  masyarakat. Selain  itu,  disebutkan  tentang  kriteria  pelaksananya  (yakni  pemerintah  atau pemerintah  daerah)  dan  tujuan  kegiatan  tersebut  untuk  kemakmuran  sebesar- besarnya bagi masyarakat (Christiana Tri Budhayati, 2012: 58).
Maria S.W. Sumarjono (2006: 73), dalam uraiannya mengenai pengadaan tanah  menyampaikan  bahwa,  kepentingan  umum  didefinisikan  sebagai  kepen-
tingan  seluruh  lapisan  masyarakat,  sedangkan  mengenai  kegiatan  pembangunan untuk  kepentingan  umum  dibatasi  pada  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan dan  selanjutnya  dimiliki  oleh  pemerintah,  serta  tidak  digunakan  untuk  mencari keuntungan. Dengan demikian interpretasi kegiatan yang termasuk dalam kategori kepentingan umum dibatasi pada terpenuhinya ketiga unsur tersebut.
Kepentingan  merupakan  tuntutan  perorangan  atau  kelompok  yang diharapkan  untuk  dipenuhi  dan  pada  hakikatnya  mengandung  kekuasaan  yang dijamin  dan  dilindungi  oleh  hukum  dalam  melaksanakannya.  Di  dalam masyarakat  terdapat  banyak  sekali  kepentingan-kepentingan,  baik  perorangan maupun  kelompok,  yang  tidak  dapat  dihitung  jumlahnya  maupun  jenisnya,  yang kesemuanya itu harus dihormati dan dilindungi. Dengan demikian wajarlah kalau setiap  orang  atau  kelompok  mengharapkan  atau  menuntut  kepentingan- kepentingannya  itu  dilindungi  dan  dipenuhi,  yang  sudah  tentu  tidak  mungkin dipenuhi semua sekaligus, mengingat bahwa kepentingan-kepentingan itu banyak pula yang bertentangan satu sama lain.
Oleh  karena  itu,  kepentingan  umum  dapat  dikatakan  sebagai  kepentingan umum  bila  peruntukan  dan  manfaatnya  dirasakan  benar-benar  oleh  masyarakat secara  keseluruhan  atau  secara  langsung,  termasuk  oleh  pemilik  tanah  sebelum- nya,  dimana  kemudian  kegiatan  pembangunannya  dilakukan  dan  dimiliki  oleh pemerintah  dan  tidak  digunakan  untuk  tujuan  mencari  keuntungan  semata  atau tidak bersifat komersil.  Contoh kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum antara  lain  pembangunan  jalan  umum,  jembatan  layang,  rumah  sakit  umum, saluran pembuangan air, tempat pemakaman umum dan lain-lain.

## c. Dasar hukum pengadaan tanah
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk  pembangunan  bagi  kepentingan  umum,  tentunya  dilandaskan  pada  politik hukum  tertentu dalam pembentukannya. Terdapat  berbagai  pengaturan mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sejak kemerdekaan Indonesia.  Pengaturan  tersebut  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  kerangka politik hukum yang digariskan dalam pembentukannya (Upik Hamidah, 2012: 5).
Regulasi pengaturan hukum mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia telah mengalami proses perkembangan sejak unifikasi UUPA. Diawali  dengan  diundangkannya  Undang-undang  No.  20  Tahun  1961  yang mengatur  tentang  pencabutan  hak-hak  atas  tanah  dan  benda-benda  yang  ada  di atasnya. Keberadaan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 merupakan amanat dari Pasal 18 UUPA untuk segera menerbitkan undang-undang tentang pencabutan hak atas tanah. Penggunaan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 dilakukan jika tanah yang  bersangkutan  diperlukan  untuk  menyelenggarakan  kepentingan  umum,  dan tidak  dimungkinkan  menggunakan  tanah  yang  lain,  sedangkan  di  dalam musyawarah  yang  dilakukan  tidak  berhasil  mencapai  kata  sepakat,  maka  tanah tersebut dapat dilaksanakan pengambilan secara paksa, dalam arti tidak memerlu- kan persetujuan pemegang haknya.
Kemudian  pada  tahun  1975  pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (PMDN)  No.  15  Tahun  1975  tentang  Ketentuan-ketentuan Mengenai  Tata  Cara  Pembebasan  Tanah.  Keberadaan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri ini sejak semula sudah diperdebatkan keabsahannya karena secara yuridis tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  eksekutorial  untuk  dipaksakan  kepada  warga masyarakat,  akibatnya  pembebasan  tanah  yang  dilakukan  dengan  cara  peng- gusuran  adalah  batal  demi  hukum  dan  pihak  warga  masyarakat  yang  terkena pembebasan  dapat  menuntut  ganti  kerugian  melalui  Pengadilan  Perdata. (Syafruddin Kalo, 2004: 39)
Berhubung  keberadaan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  Tahun 1975  tersebut  menjadi  kontroversi  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum,  maka  selanjutnya  pemerintah  mencabut  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tersebut dan selanjutnya menerbitkan Keppres No.  55  Tahun  1993  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan  Pembangunan untuk  Kepentingan  Umum,  tetapi  dengan  pertumbuhan  pembangunan  yang semakin meningkat pesat, keberadaan Keppres No. 55 Tahun 1993 dianggap tidak mampu  untuk  mengakomodir  dengan  baik  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  pada  saat  itu,  maka  pada  akhirnya  Presiden  menerbitkan  Perpres  No.  36 Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk
Kepentingan Umum. Selanjutnya beberapa ketentuan pasal-pasal di dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 tersebut direvisi dengan diterbitkannya Perpres No. 65 Tahun 2006.
Selanjutnya  karena  dianggap  ketentuan  di  dalam  Perpres  No.  65  Tahun 2006 belum mampu untuk mengakomodir kepentingan pihak pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga dengan keadaan yang  demikian  dibutuhkan  adanya  perangkat  hukum  yang  kuat  dalam  bentuk undang-undang.  Oleh  karena  itu  untuk  memenuhi  tuntutan  tersebut,  maka selanjutnya setelah melewati perjalanan waktu  yang cukup panjang, pada tanggal 14  Januari  2012,  Indonesia  memiliki  undang-undang  yang  secara  khusus mengatur  tentang  pengadaan  tanah  dengan  diterbitkannya  Undang-undang  No.  2 Tahun 2012. Pemerintah berharap dengan diterbitkannya undang-undang tersebut akan  menjadi  landasan  hukum  yang  kuat  guna  memperlancar  pelaksanaan pembangunan  infrastruktur  untuk  kepentingan  umum.  Sejak  lahirnya  Undang- undang  No.  2  Tahun  2012,  maka  pemerintah  menerbitkan  pula  beberapa  aturan pelaksananya, yaitu:
1) Peraturan  Presiden  No.  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2) Peraturan  Presiden  No.  99  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Presiden  No.  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
3) Peraturan  Presiden  No.  30  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan  Presiden  No.  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
4) Peraturan  Presiden  No.  148  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan  Presiden  No.  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaran  Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
5) Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  5  Tahun  2012  tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.  6  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Kepala  Badan
Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
d. Prinsip-prinsip kepentingan umum dalam pengadaan tanah
Menurut  pendapat  Adrian  Sutendi  (2008:  45),  prinsip-prinsip  kriteria kepentingan  umum  dapat  diuraikan  lebih  rinci,  yakni  meliputi  sifat  kepentingan umum,  bentuk  kepentingan  umum,  dan  ciri-ciri  kepentingan  umum.  Demikian metode  penerapan tiga aspek tersebut  sehingga kriteria kepentingan umum  dapat diformulasikan  secara  pasti,  adil  dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Dalam paham  negara sosialis, segala kekayaan dalam negara dikuasai dan dimiliki oleh negara.  Negara  memiliki  kewengan  untuk  mengatur  segala  aspek  kehidupan individu  masyarakat.  Dalam  konteks  kepemilikan  tanah,  kepada  warga  negara tidak  diberi  hak  milik  tanah,  tetapi  hanya  diberi  hak  menggarap  atas  tanah. Kepentingan  umum  identik  dengan  kepentingan  negara,  dengan  kata  lain  bahwa setiap  kepentingan  negara  adalah  kepentingan  umum.  Kepentingan  individu  ada dalam  sektor  yang  sempit,  misalnya  sektor  keluarga,  isteri,  anak.  Kepentingan individu  tetap  ada,  tetapi  sempit  dan  dalam  praktiknya  terkalahkan  oleh kepentingan negara.
Menurut  paham  negara korporasi , negara  dalam  banyak  hal  dapat bertindak sebagaimana badan hukum perusahaan dapat mempunyai hak milik dan dapat menjalankan segala kegiatan yang bersifat profit. Dalam paham ini, negara relatif memberikan peluang seluas-luasnya kepada kepentingan individu. Bahkan, Negara  dapat  berkedudukan  sebagaimana  individu,  misalnya  sebagai  pihak  pen- jual atau pembeli dengan pihak swasta. Kepentingan umum dapat saja dilakukan oleh  negara  ataupun  oleh  swasta.  Akibatnya  sifat  kepentingan  umum  tidak  jelas wujudnya. Kepentingan negara belum tentu kepentingan umum, mengingat negara dapat bertindak sebagai individu yang dapat melakukan kegiatan profit.
Negara-negara  yang  berpaham sublimasi menerangkan  bahwa  negara sebagai  organisasi  kekuasaan  rakyat  mempunyai  wewenang  menguasai  dan mengatur  kepentingan  umum  ataupun  kepentingan  individu.  Negara  dapat menguasai berbagai sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi tidak dapat  mempunyai  suatu  barang  atau  tanah  misalnya  dengan  status  hak  milik.
Negara  menurut  paham  ini,  memberikan  pengakuan  terhadap  hak-hak  atas  tanah individu  dalam  posisi  seimbang  dengan  kepentingan  umum  dalam  hubungannya yang  tidak  saling  merugikan,  walaupun  terpaksa  kepentingan  umum  harus dimenangkan,  maka  kepentingan  individu  harus  tetap  dilindungi  dengan  mem- berikan kompensasi ganti keuntungan atau rugi yang layak.
Hukum  tanah  nasional  yang  diatur  di  dalam  UUPA,  dimana  pada penjelasan umum butir kedua disebutkan bahwa negara atau pemerintah bukanlah subyek yang mempunyai hak milik ( eigenaar ), demikian pula tidak dapat sebagai subyek jual beli dengan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Pengertian lainnya, negara  hanya  diberi  hak  menguasai  dan  mengatur  dalam  rangka  kepentingan kesejahteraan  rakyat  secara keseluruhan (kepentingan umum).  Menurut pendapat Ali Ahmad Chomzah (2002: 308), dikatakan bahwa:
Pengambilan keputusan oleh pemerintah pada setiap jenjang pemerintahan untuk mendapatkan hak atas tanah harus selalu didasarkan pada kebutuhan tanah  dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan  dalam  rangka mencapai  tujuan  negara  sebagaimana  dirumuskan  pada  alinea  keempat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sifat  dan  bentuk  kepentingan  umum  di  atas  masih  saja  dapat  disimpangi dalam  penafsirannya  ataupun  dalam  operasionalnya  sehingga  sangat  penting dalam  tulisan  ini  dibahas  tentang  karakteristik  yang  berlaku  sehingga  kegiatan kepentingan  umum  benar-benar  untuk  kepentingan  umum,  dan  dapat  dibedakan secara  jelas  dengan  kepentingan-kepentingan  yang  bukan  kepentingan  umum. Dengan  kata  lain,  akan  dibahas  hal-hal  yang  paling  prinsip  sehingga  suatu kegiatan  benar-benar  untuk  kepentingan  umum.  Terdapat  3  (tiga)  prinsip  yang dapat  ditarik,  agar  suatu  kegiatan  benar-benar  untuk  kepentingan  umum  (Adrian Sutedi, 2008: 75), yaitu:
1) Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah: Mengandung  batasan  bahwa  kegiatan  kepentingan  umum  tidak  dimiliki  oleh perorangan atau swasta. Dengan kata lain, swasta dan perorangan tidak dapat memiliki  jenis-jenis  kegiatan  kepentingan  umum  yang  membutuhkan  pem- bebasan tanah-tanah hak maupun negara.
2) Kegiatan pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah: Memberikan  batasan  bahwa  proses  pelaksanaan  dan  pengelolaan  suatu kegiatan untuk kepentingan umum hanya dapat diperankan oleh pemerintah.
3) Tidak mencari keuntungan: Membatasi  fungsi  suatu  kegiatan  untuk  kepentingan  umum  sehingga  benar- benar berbeda dengan kepentingan swasta yang bertujuan mencari keuntungan sehingga terkualifikasi bahwa kegiatan untuk kepentingan umum sama sekali tidak boleh mencari keuntungan.
Pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan umum  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  penetapan  rencana  pembangunan  untuk kepentingan umum tersebut sesuai dan berdasar pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Perolehan hak atas tanah dilakukan dengan  memperhatikan  peran  tanah  dalam  kehidupan  manusia,  serta  peng- hormatan terhadap hak atas tanah yang sah.
2. Perlindungan  hukum  pemegang  hak  atas  tanah  dalam  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum
Philipus M. Hadjon (1987: 1) mengemukakan bahwa istilah perlindungan hukum  dalam  kepustakaan  hukum  berbahasa  Belanda  dikenal  dengan  sebutan “ rechbescherming  van  de  burgers ”.  Berdasarkan  pendapat  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  berasal  dari  bahasa  Belanda,  yakni “ rechbescherming ” dengan  mengandung  pengertian  bahwa  dalam  kata  per- lindungan terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang dilakukan.
Perlindungan hukum  merupakan konsep  yang universal  dari  suatu negara hukum.  Perlindungan  hukum  diberikan  apabila  terjadi  pelanggaran  maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan  penguasa  yang  melanggar  undang-undang  maupun  masyarakat  yang harus  diperhatikannya.  Pengertiannya  dalam  kata  perlindungan  hukum  terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan.
Boedi  Harsono  (1995:  302)  mengemukakan  bahwa  salah  satu  tujuan UUPA  sebenarnya  bukan  menambah  pembatasan  atau  mengurangi  kebebasan individu dalam menentukan peruntukan dan penggunaan tanah yang dipunyainya,
karena hal itu sudah terkandung dalam sifat hakikat hak yang ada padanya. Tujuan UUPA  justru  akan  memperkuat  kedudukan  individu  dalam  hubungan  dengan masyarakatnya  dan  anggota  masyarakat  yang  lain  yakni  dengan  menyediakan perangkat  peraturan  hukum  yang  tertulis  dan  memberikan  surat  tanda  bukti pemilikan tanah, melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah.
Hukum  tanah  nasional  memberikan  perlindungan  hukum  kepada pemegang hak atas tanah bahwa penggunaan dan pengawasan tanah oleh siapapun dan  untuk  apapun  harus  dilandasi  dengan  hak  atas  tanah  yang  disediakan  oleh hukum pertanahan nasional. Penguasaan dan penggunana tanah dilindungi hukum terhadap  gangguan-gangguan  pihak  manapun,  baik  sesama  anggota  masyarakat maupun  pihak  penguasa  sekalipun,  jika  gangguan  tersebut  tidak  berdasarkan landasan  hukum.  Dengan  kata  lain,  apabila  tanah  dikuasai  oleh  pemegang  hak secara  sah,  jika  diperlukan  untuk  pembangunan  harus  didahului  dengan musyawarah terlebih dahulu.
Perlindungan  hukum  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum, secara  garis  besar  dapat  diartikan  sebagai  penghormatan  terhadap  hak-hak perorangan  atas  tanah.  Hal  ini  berkaitan  dengan  konsekuensi  pengakuan  negara terhadap tanah seseorang atau suatu masyarakat  hukum  adat,  maka negara wajib untuk  memberi  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  tersebut sehingga  lebih  mudah    bagi  seseorang  untuk  mempertahankan  haknya  terhadap gangguan-gangguan dari pihak lain (Maria S.W. Sumardjono, 2006: 159).
Apabila  dibandingkan  dengan  beberapa  ketentuan  yang  mengatur pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  sebelumnya,  yaitu  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1976, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1985, dimana di dalam isi  dan  semangat  peraturan  hukumnya  pada  dasarnya  memperhatikan  secara seimbang  kepentingan  umum  dan  kepentingan  para  pihak.  Timbulnya  kesan seakan hukum tidak cukup memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik tanah, yang umumnya terdiri atas rakyat kecil, disebabkan karena pelaksanaannya yang  tidak  sesuai  dengan  semangat  dan  isi  peraturan  dan  hukumnya  (Boedi Harsono, 1992: 9).
Implemetasi  pengadaan  tanah  perlu  memperhatikan  beberapa  prinsip (asas)  sebagaimana  tersirat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan terkait yang mengaturnya (Abdurrahman, 1994: 23), terdiri dari:
a. Penguasaan  dan  penggunaan  tanah  oleh  siapa  pun  dan  untuk  keperluan  apa pun harus ada landasan haknya.
b. Semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa.
c. Cara untuk memperoleh tanah yang sudah dihaki oleh seseorang/badan hukum harus melalui kata sepakat antarpihak yang bersangkutan dan
d. Dalam  keadaan  yang  memaksa,  artinya  jalan  lain  yang  ditempuh  agar  maka presiden  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pencabutan  hak,  tanpa persetujuan subyek hak menurut Undang-undang No. 20 Tahun 1961.
Keberadaan  Undang-undang  No.  2  Tahun  2012  lebih  menekankan  pada bentuk  perwujudan  perlindungan  hukum  kepada  pemilik  hak  atas  tanah  dalam pembaharuan hukum  yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Ketentuan  mengenai  perlindungan hukum  didalam  aturan  undang-undang  yang  ditujukan  kepada  pemilik  hak  atas tanah dengan jelas tertuang dalam pasal demi pasal yang mengaturnya.
Maria S.W. Sumardjono  (2006:  161) memberikan tanggapannya terhadap peraturan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  dalam  kaitannya  dengan  perlin- dungan hukum kepada pemilik tanah, yaitu:
Perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  yang  tanahnya  diambil  untuk kepentingan  umum  yang  secara  formal  telah  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan  itu  perlu  terus  ditingkatkan  perwujudannya  secara konsekuen dan konsisten. Adalah hak dari negara mengambil tanah-tanah hak  untuk  kepentingan  masyarakat  secara  keseluruhan,  namun penghormatan kepada hak-hak dasar manusia seyogyanya diberikan secara proporsional.
Lebih  lanjut  Maria  S.W.  Sumardjono  (2006:  162),  menyatakan  bahwa dalam  mencapai  tujuan  berupa  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan, maka yang diperlukan adalah perspektif berfikir untuk terpenuhinya hal-hal yang bersifat  formal  dan  substansial  dalam  mewujudkan  penghormatan  terhadap  hak- hak dasar manusia.
Hukum pada hakikatnya sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan  dan  ditegakkan.
Dalam menegakkan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo (1999: 1) terdapat 3 (tiga)  unsur  yang  harus  diperhatikan,  yaitu:  kepastian  hukum  ( rechtssicherheit ), kemanfaatan  ( zweekmassigkeit )  dan  keadilan  ( gerechtigkeit ).  Adanya  kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan dalam  keadaan  tertentu.  Masyarakat  mengharapkan  adanya  kepastian  hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
Secara  umum  Undang  Undang  Dasar  1945  telah  memberi  perlindungan terhadap hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 huruf h ayat 4,  yang  dinyatakan  bahwa:  “Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh  diambil  secara  sewenang-wenang  dan  harus diimbangi  dengan  ganti  kerugian”.  Khusus  untuk  perlindungan  hukum  kepada pemilik  tanah  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  adalah adanya  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  kerugian  yang  layak  bagi  pemilik tanah.  Ketentuan  di  dalam  Pasal  33  Undang-undang  No.  2  Tahun  2012,  telah menentukan  penilaian  terhadap  besarnya  nilai  ganti  kerugian  dilakukan  oleh penilai yang akan menilai bidang per bidang tanah, yang meliputi:
a. Tanah;
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
c. Bangunan;
d. Tanaman;
e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
f. Kerugian lain yang dapat dinilai.
Ketentuan  Pasal  33  tersebut  yang  secara  tegas  telah  mengatur  mengenai dasar  dan  cara  penilaian  besarnya  ganti  kerugian  dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum,  dinilai  telah  jauh  lebih  maju  apabila  dibandingkan  dengan ketentuan  ganti  rugi  yang  diatur  dalam  Perpres  No.  65  Tahun  2006,  dimana penentuan  ganti  kerugian  dalam  Perpres  hanya  ditentukan  terhadap  tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Adanya  tuntutan  untuk  ganti  rugi  yang  layak  dan  adil,  seyogyanya  harus dipahami  dikarenakan  adanya  dampak  sosial  yang  akan  dirasakan  oleh
masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya  ganti  rugi  yang layak dan adil akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memulai membangun kembali kehidupannya ditempat yang baru (Widyarini I.W., 2007: 147).
Secara  ideal,  dalam  proses  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan kepentingan  umum,  tujuan  yang  diharapkan  adalah  kepentingan  pembangunan dapat  berjalan  tanpa  harus  merugikan  atau  menyebabkan  penurunan  tingkat kehidupan pemilik tanah dan pemilik hak atas tanah atau benda di atasnya, setelah proses  pembebasan  dilaksanakan  (Tine  Suartina,  2008:  150).  Oleh  karena  itu, dengan  adanya  ganti  kerugian  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  pemilik  tanah  apabila  ruang  atas  dan  bawah  tanah  terdapat benda-benda  yang  memiliki  nilai  ekonomis  untuk  dapat  dimintakan  ganti kerugiannya.
Kemudian  bentuk  lain  dari  perlindungan  hukum  dalam  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  adalah  diberikannya  kesempatan  untuk  melakukan musyawarah  antara pemilik tanah dengan pihak  yang memerlukan tanah.  Tujuan dari diadakannya musyawarah untuk menentukan dan menetapkan besarnya ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah.
Selain  itu,  pengaturan  mengenai  jaminan  kepastian  dan  perlindungan hukum  terhadap  hak  atas  tanah  diatur  di  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan, yaitu:
a. Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang menyebutkan bahwa sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat.
b. Dalam  penjelasan  umum  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa: “Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan  penegasan  mengenai  bagaimana  kekuatan  pembuktian  sertipikat, yang  dinyatakan  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  oleh  UUPA”.  Untuk  itu diberikan  ketentuan  bahwa  selama  belum  dibuktikan  yang  sebaliknya,  data fisik  dan  data  yuridis  yang  dicantumkan  dalam  setipikat  harus  diterima sebagai  data  yang  benar,  baik  dalam  perbuatan  hukum  sehari-hari  maupun dalam sengketa di pengadilan.
c. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  menyebutkan  bahwa:  “Setipikat merupakan  tanda  bukti  hak  yang  kuat,  dalam  arti  bahwa  selama  tidak  dapat dibuktikan sebaliknya data fisik  dan data  yuridis  yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar”.
Aturan hukum  lainnya  yang terkait  dengan perlindungan hukum  terhadap pemilik  tanah  terdapat  di  dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:
a. Pasal 36 ayat 1 dan 2 tentang hak milik (termasuk tanah) sebagai hak asasi dan jaminan tidak adanya perampasan secara sewenang-wenang atas hak miliknya oleh siapapun.
b. Pasal  37 ayat  1 tentang  syarat  mencabut  hak milik  adalah untuk  kepentingan umum, dengan pemberian ganti rugi dan harus berdasarkan undang-undang.
Adanya  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  dalam pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  diharapkan  dapat  memberikan  rasa keadilan  bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak  dari  adanya  pembangunan, sehingga  masyarakat  tersebut  dapat  terus  terjamin  kehidupannya.  Selain  itu, perlindungan  hukum  merupakan  penghormatan  terhadap  hak  atas  tanah  yang dipunyai dipunyai seseorang sesuai dengan hukum pertanahan nasional.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Perlindungan  hukum  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum, secara  garis  besar  dapat  diartikan  sebagai  penghormatan  terhadap  hak-hak perorangan atas tanah. Terkait perlindungan hukum  yang diberikan, maka secara umum Undang Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan terhadap hak-hak atas  tanah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  28  huruf  h  ayat  4,  yang dinyatakan  bahwa:  “Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan ganti kerugian”.
Selain itu, keberadaan Undang-undang  No.12 Tahun 2012 telah memberi perlindungan hukum kepada pemilik/pemegang hak atas tanah yaitu dalam bentuk pemberian ganti rugi yang layak berdasarkan penilaian dari penilai yang ditunjuk oleh  panitia  pengadaan  tanah.  Bentuk  lain  dari  perlindungan  hukum  serta  peng- hormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah dengan  dilakukannya  musyawarah  dengan  pemilik  tanah  untuk  menentukan  dan menetapkan nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah.
Pengaturan lainnya mengenai jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 38 ayat (2) UUPA, kemudian di dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,  serta  di  dalam  penjelasan  Pasal  32  ayat  (1),  dan  terakhir  Undang-undang Nomor  39  Tahun  1999, sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  36  ayat  (1)  dan  (2), serta  Pasal  37  ayat  (1)  telah  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pemilik tanah.

## 2. Saran
Untuk  memberi  perlindungan  hukum  yang  maksimal  kepada  pemegang hak  atas  tanah  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  hendaknya pemerintah  berperan  aktif  dalam  pelaksanaannya  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  pihak  yang  memerlukan  tanah.  Keberadaan  pemerintah  dalam  hal  ini sangat  diperlukan  agar  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  yang  dilakukan  oleh instansi  yang  memerlukan  tanah  tidak  dilakukan  dengan  sewenang-wenang dengan mengambil hak atas tanah milik masyarakat tanpa memberikan ganti rugi yang adil dan layak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdurrahman.  1994. Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Adrian Sutedi. 2008. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.
Ali  Ahmad  Chomzah.  2002. Hukum  Pertanahan,  Pemberian  Hak  Atas  Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan I . Jakarta: Prestasi Pustaka.
Bambang Sunggono. 2007. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Boedi Harsono. 1995. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Jambatan. John  Salindeho.  1988. Masalah  Tanah  dalam  Pembangunan. Cetakan  Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Lieke Lianadevi Tukgali. 2010. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Cetakan Pertama. Jakarta: Kertas Putih Communication.
Maria  S.W.  Soemardjono.  2006. Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi. Edisi Revisi. Jakarta: Kompas.
----------. 2008. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya . Jakarta: Kompas.
Philipus  M.  Hadjon.  1987. Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  di  Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
Poerwadarminta,  W.J.S.  1986. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Balai Pustaka.
Sitorus,  Oloan  dan  Dayat  Limbong.  2004. Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan Umum. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji.  1985. Penelitian  Hukum  Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat ). Jakarta: Rajawali Pers.
Sudikno  Mertokusumo. 1999. Bab-bab tentang  Penemuan Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Syafruddin Kalo.  2004. Reformasi  Peraturan  dan  Kebijakan  Pengadaan  Tanah untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

## Jurnal/Majalah:
Akh.  Munif.  2009.  “Pelaksanaan  Hak  Tanggungan  Berdasarkan  Undang-undang Nomor  4  Tahun  1996. Jurnal  Yustitia .  Fakultas  Hukum  Universitas Madura. Volume 9. No. 1. Nopember.
Auri.  2014.  “Aspek  Hukum  Pengelolaan  Hak  Pakai  Atas  Tanah  dalam  Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion . Edisi I. Volume 2.
Baihaqi.  2014.  “Landasan  Yuridis  terhadap  Aturan  Hukum  tentang  Pengadaan Tanah  untuk  Kepentingan  Umum. Peuradeun  International  Multi- disciplinary Journal . Vol. II. No. 02.
Boedi  Harsono.  1992.  Masalah-masalah  Aktual  di  Bidang  Pertanahan  yang Menyangkut Hak Asasi Manusia Dewasa Ini, Majalah Masalah-masalah Hukum . No. 4.
Christiana  Tri  Budhayati.  2012.  “Kriteria  Kepentingan  Umum  dalam  Peraturan Pengadaan Tanah untuk  kepentingan Pembangunan di  Indonesia. Jurnal Refleksi Hukum . Edisi April.
Elita  Rahmi.  2010.  “Eksistensi Hak Pengelolaan  Atas Tanah (HPL)  dan  Realitas Pembangunan  Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum .  Fakultas  Hukum Universitas Jambi. Vol. 10. No. 3. September.
Hermayulis.  2000.  “Aspek-aspek  Hukum  Hak  Pakai  Atas  Tanah  Negara  sebagai Obyek Jaminan”. Jurnal Hukum Bisnis , Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Jakarta. Volume 10.
Mukmin Zakie. 2011. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara  Malaysia  dan  Indonesia). Jurnal  Hukum Ius  Quia  Iustum.  No. Edisi Khusus. Vol. 18. Oktober.
Pahlefi.  2014.  “Analisis  Bentuk-bentuk  Sengketa  Hukum  Atas  Tanah  Menurut Peraturan  Perundang-undangan  di  Bidang  Agraria”. Majalah  Hukum Forum Akademika .Volume 25. Nomor 1. Maret.
Sulasi  Rongiyati.  Eksistensi  Lembaga  Penilai  Tanah  dalam  Pengadaan  Tanah untuk  Kepentingan  Umum. Jurnal  Negara  Hukum .  Vol.  3.  No.  1.  Juni 2012.
Tine Suartina. 2008. “Analisis Hukum pada Kebijakan Pembebasan Tanah untuk Kepentingan  Umum  di  Indonesia”. Jurnal  Masyarakat  &  Budaya . Volume 10. No. 1.
Upik  Hamidah.  2012.  “Politik  Hukum  Pengaturan  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan  bagi  Kepentingan  Umum, Jurnal  Ilmu  Hukum  Praevia . Vol. 6. No. 1. Januari-Juni
Urip  Santoso.  2016.  “Penyelesaian  Sengketa  dalam  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan  Umum”. Jurnal  Perspektif. Volume  XXI.  No.  3.  Edisi September.
Widyarini, I.W. 2007. “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat . Vol. 4. No. 2. April.

## Peraturan perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Republik  Indonesia,  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga  Atas  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Presiden  No.  148  Tahun  2015  tentang  Perubahan Keempat  Atas  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun 2012  tentang  Penyelenggaran  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Muhammad Yusrizal, S.H., M.Kn Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  081375774776 E-mail :  myrizal_76@yahoo.co.id
Alamat Kantor  :  Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan