JGISE  Vol. 3 No. 1 (2020), pp. 20 - 27     |     https://doi.org/10.22146/jgise.55788

## JGISE
Journal of Geospatial Information Science and Engineering
ISSN: 2623-1182    |    https://jurnal.ugm.ac.id/jgise
Evaluasi Pemanfaatan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi untuk Percepatan Pembuatan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) secara Partisipatif di Desa Triharjo, Kabupaten Bantul, DIY
Evaluation of the Utilisation of High Resolution Ortho-Rectified Satellite Image for Accellerating the Development of Participatory Land and Building Tax Block Maps (PBB-P2) in Triharjo Village, Bantul Regency, DIY
Fauzia Aristalindra, Purnama Budi Santosa, Diyono, Subaryono
Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, INDONESIA
Penulis Korespondensi: Purnama Budi Santosa | Email: purnamabs@ugm.ac.id Diterima ( Received ): 30/Apr/2020     Direvisi ( Revised ): 1/Jun/2020    Diterima untuk Publikasi ( Accepted ): 1/Jun/2020

## ABSTRAK
Kemajuan perkembangan teknologi penginderaan jauh dapat mendukung kebutuhan pemerintah termasuk bidang kadaster, salah satunya  adalah  untuk  menyediakan  data  geospasial  khususnya  peta  bidang  tanah  untuk  inventarisasi  nilai  tanah  dan  pajak. Penelitian ini mencoba mengevaluasi pemanfaatan citra satelit Quickbird untuk memperbarui peta blok tanah dan bangunan (PBB- P2) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Citra satelit yang digunakan direkam pada tahun 2014 dengan resolusi  0,6  meter  dan  telah  dilakukan  koreksi  ortho-rektifikasi.  Evaluasi  dilakukan  dengan  menganalisis  pemanfaatan  citra Quickbird sebagai peta dasar untuk mendapatkan peta bidang tanah sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Pajak nomor: KEP- 533 / PJ / 2000. Penelitian diawali dengan melakukan digitasi batas-batas bidang tanah pada citra Quickbird untuk menghasilkan peta blok. Proses itu dilakukan oleh masyarakat melalui pemetaan partisipatif. Peta blok yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan peta pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional. Evaluasi difokuskan pada keakuratan posisi bidang tanah serta luas tanah yang dihasilkan. Untuk tujuan ini peta pendaftaran tanah dianggap sebagai data referensi. Dengan  memfokuskan pada 51 sampel data di Desa Triharjo, uji statistik dilakukan untuk mengevaluasi keakuratan area yang dihasilkan dari peta paket tanah digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47 sampel memenuhi persyaratan toleransi 10% sesuai dengan Keputusan Direktorat Pajak nomor KEP-533 / PJ / 2000. Selain itu, analisis uji-t dengan tingkat signifikan 5% menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan luas yang signifikan antara data bidang tanah hasil digitasi dengan peta pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa citra QuickBird yang sudah dilakukan proses ortho rektifikasi dapat digunakan sebagai dasar pembuatan peta blok pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).
Kata Kunci: peta blok, paja bumi dan bangunan, Quickbird

## ABSTRACT
The recent advances of remote sensing technology development can support government needs including cadastral related purposes. One of the purposes is to supply geospatial data especially land parcel maps for land and tax value inventory. This research  tries to evaluate the utilization of Quickbird Satellite image for updating land and building (PBB-P2) block maps in Bantul Regency, Yogyakarta Province of Indonesia. The image was recorded in 2014 with resolution of 0.6 meter and has been ortho-rectified. Evaluation is conducted by analyzing the utilization of the image as the base map for deriving land parcel maps according to the Decree of Tax Director General number: KEP-533/PJ/2000. The process was firstly done by digitizing land parcel boundaries on Quickbird image to produce block maps. The  process  was  done  by  the community  through  participatory  mapping.  The  resulting  block  maps  then  were  compared  with  land registration map from National Land Agency. The evaluation was focused on the accuracy of land parcel position as well as the resulting land areas. For this purpose the land registration map is regarded as the reference data. By focusing on the 51 sample data in Triharjo Village, statistical test was conducted to evaluate the accuracy of the resulting areas of the digitized land parcel map. The results show that 47 samples comply with a tolerance requirement of 10% according to the Decree of Tax Directorate number KEP- 533/PJ/2000’. In addition, the t-test analysis with a significant level of 5% indicates that there is no significant difference of area between the digitized land parcel data with land registration map. Based on the results, it is concluded that ortho-rectified QuickBird image is sufficient for producing of land and building tax (PBB-P2) block maps.
Keywords : block map, land and building tax, Quickbird
© Author(s) 2020.  This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).
1. Pendahuluan
Penginderaan  jauh  menurut  Lillesand,  dkk.  (2014)  adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau  fenomena  melalui  analisis  data  yang  diperoleh  dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah atau  fenomena  yang  dikaji.  Teknologi  penginderaan  jauh  telah berkembang  pesat  saat  ini,  salah  satunya  didukung  dengan inovasi  di  bidang  teknologi  satelit.  Di  bidang  teknologi  satelit, beberapa  perusahaan  komersil  telah  meluncurkan  satelit penginderaan  jauh  dengan  resolusi  tinggi  pada  akhir  tahun 1990an,  salah  satunya  adalah  QuickBird  dengan  resolusi  0,6  m yang diluncurkan oleh Digital Globe pada tahun 2001.
Penginderaan  jauh  dapat  dimanfaatkan  untuk  berbagai keperluan,  diantaranya  untuk  kadaster,  klasifikasi  penggunaan dan  penutup  lahan,  kebencanaan, change  detection ,  dan pengelolaan  pesisir  (Santosa,  2016;  Lillesand,  dkk.,  2014). Beberapa  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  citra  satelit resolusi tinggi dapat dimanfaatkan untuk pembuatan peta skala besar  (Ali dkk, 2012; Alkan dan Marangoz, 2009; Sulistyawati dkk, 2018).  Produk  penginderaan  jauh  juga  digunakan  di  beberapa instansi pemerintah untuk menjalankan program kerjanya secara efektif,  termasuk  dalam  bidang  pertanahan  seperti  pembaruan peta  kadaster  (Ali  dkk,  2012),  serta  pemanfaatan  citra  satelit IKONOS untuk pembuatan peta blok PBB (Sulistyowati, 2003).
Salah  satu  instansi  pemerintahan  yang  menggunakan penginderaan  jauh  adalah  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah. Penginderaan  jauh  di  instansi  ini  digunakan  dalam  bidang kadaster  pada  pembuatan  peta  blok  untuk  pengelolaan  dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peta blok adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh  batas  alam  dan/atau  buatan  manusia  yang  bersifat permanen/tetap  untuk  kepentingan  pengenaan  pajak  bumi  dan bangunan  dalam  satu  wilayah  administrasi  pemerintahan desa/kelurahan  (Al-Vatia  &  Djojomartono,  2019).  PBB-P2 menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  merupakan pajak yang diambil atas objek pajak yang yang berupa tanah dan bangunan  yang  melekat  di  atas  tanah  dari  subjek  pajak  yang merupakan  orang  atau  badan  yang  mempunyai  suatu  hak  atas tanah, dan atau memperoleh  manfaat atas tanah atau bangunan kecuali pada kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Pembuatan  peta  blok  PBB-P2  dapat  dilakukan  dengan berbagai  metode  diantaranya  pengukuran  secara  terestris, fotogrametri, serta dengan pemanfaatan citra satelit. Pengukuran secara terestris dan fotogrametri memerlukan waktu yang lama dan  biaya  yang  cukup  mahal  sehingga  diperlukan  metode  lain yang  lebih  cepat  dengan  biaya  yang  terjangkau  (Santosa  dkk, 2016). Oleh karena itu, pemanfaatan citra satelit dengan resolusi tinggi  perlu  dilakukan  karena  memiliki  kelebihan  pemrosesan data mudah, cepat dan biaya yang cukup terjangkau. Pendekatan partisipatif  masyarakat  bisa  diterapkan  untuk  meningkatkan kualitas  pemetaan  (Aditya  dkk,  2020).  Penggunaan  citra QuickBird sebagai data dalam pemetaan skala besar sudah banyak digunakan karena pemrosesannya mudah dan cepat serta biaya yang diperlukan cukup terjangkau (Rudianto, 2010).
Kegiatan penelitian  pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi QuickBird  untuk  pembuatan  peta  skala  besar  telah  banyak dilakukan,  diantaranya  oleh  Ali,  dkk.  (2012),  serta    Alkan  dan Marangoz  (2009).  Ali  dkk.  (2012)  melakukan  penelitian pembaharuan  peta  kadaster  menggunakan  data remote  sensing dan hasuilnya dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Alkan  dan  Marangoz  (2009)  melakukan  penelitian  yang  serupa dengan  memanfaatkan  citra  QuiuckBird  untuk  membuat  peta kadastral.  Hasilnya  sesuai  apabila  digunakan  dalam  pembuatan
peta kadaster, namun pada citra ini masih terdapat bayangan dari bangunan sehingga mempengaruhi identifikasi objek. Penggunaan  citra  QuickBird  perlu  dilakukan  evaluasi  sebelum digunakan untuk pembuatan peta blok PBB-P2, khususnya pada evaluasi  aspek  luas  bidang  yang  diatur  pada  Surat  Keputusan Dirjen Pajak Nomor : 533/PJ/2000 yaitu dengan maksimal selisih prosentase  10  %  dimana  ketelitian  luas  dihitung  dari  selisih antara luasan di peta digital dengan luasan pada data atribut peta blok PBB-P2 (Direktorat Jenderal Pajak, 2000).
Pada  penelitian  ini  dilakukan  evaluasi  nilai  luas  objek  PBB (bidang-bidang  tanah)  hasil  digitasi  pada  citra  QuickBird  yang digunakan  untuk  membuat  peta  blok  PBB-P2  dengan  merujuk pada  Surat  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP- 522/PJ/2000  (Aristalindra,  2019).    Selanjutnya  untuk  acuan evaluasi luasan objek PBB tersebut digunakan luas bidang-bidang tanah pada peta pendaftaran tanah yang dibuat sesuai PMNA No 3 Tahun  1997.  Peta  pendaftaran  menurut  pasal  1  PP  Nomor  24 tahun  1997  adalah  peta  yang  menggambarkan  bidang  atau bidang-bidang  tanah  yang  batas-batasnya  telah  ditetapkan  oleh pejabat  yang  berwenang  untuk  keperluan  pembukuan  tanah. Tujuan  dibuatnya  Peta  pendaftaran  adalah  untuk  memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, menyediakan informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  serta  agar dapat terselenggara tertib administrasi pertanahan.

## 2. Data dan Metodologi
2.1 Data dan Lokasi Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data spasial dan data nonspasial yang berlokasi di Desa Triharjo, Kecamatan Pandak,  Kabupaten  Bantul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (D.I.Y). Data spasial yang digunakan  adalah peta pendaftaran tahun 2015 dan  data  Citra  Tegak  Satelit  Resolusi  Tinggi  (CTSRT)  QuickBird tahun  2014.  Data  citra  QuickBird  sebagai  data  utama  yang digunakan  untuk  membuat  peta  blok  PBB-P2.  CTSRT  tersebut merupakan  produk  Badan  Informasi  Geospasial  (BIG)  dan diperoleh  dari  Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang  (DPTR) Kabupaten Bantul. Data CTSRT disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi QuickBird (Sumber: DPTR Kabupaten Bantul)
Peta  pendaftaran  (Gambar  2)  digunakan  sebagai data acuan untuk melakukan evaluasi luas bidang tanah sebagai objek PBB. Peta  ini  merupakan  produk  dari  instansi  Agraria  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bantul
dan  diperoleh  dari  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD) Kabupaten Bantul  dalam format shapefile .
Gambar 2. Peta pendaftaran Desa Triharjo (Sumber: BPN Kabupaten Bantul)
Data nonspasial yang digunakan adalah data atribut peta blok PBB-P2  yang  berupa  Surat  Pemberitahuan  Objek  Pajak  (SPOP). SPOP merupakan data tabular dengan format .xls yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul yang salah satunya berisi nilai luas bidang objek pajak. Data ini digunakan sebagai data pembanding pada evaluasi peta blok PBB hasil digitasi dari CTSRT.
Gambar 3. Hasil pemotongan citra QuickBird (Sumber: DPTR Kabupaten Bantul dan hasil pengolahan)

## 2.2 Metodologi

## Pemotongan Citra
Pemotongan  citra  dilakukan  dengan  memotong  citra Kabupaten  Bantul  menjadi  hanya  pada  daerah  penelitian  saja yaitu Desa Triharjo. Pemotongan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ArcMap berdasarkan batas desa yang diperoleh dari  peta  pendaftaran  Desa  Triharjo..  Hasil  pemotongan  CTSRT dapat dilihat pada Gambar 3.

## Pemilihan Sampel Bidang
Pemilihan  sampel  bidang  tanah  dilakukan  oleh  bersama dengan  kepala  dusun  setempat  secara  partisipatif  untuk menghemat waktu penelitian namun tetap dapat merepresentasikan  keseluruhan  data.  Pemilihan  sampel  ini dilakukan  dengan  teknik cluster  /  area  sampling yaitu  dengan menentukan  suatu  luasan  area  tertentu  dimana  pada penelitian ini adalah nomor blok yang akan dilakukan sampling . Selanjutnya dari setiap blok tersebut diambil beberapa sampel bidang tanah. Pada  pemilihan  blok  diambil  4  blok  sebagai  sampel,  yaitu  pada blok  001  yang  merupakan  blok  pada Dusun  Siyangan,  blok  009 pada Dusun Juwono, blok 038 pada Dusun Jigudan, dan blok 043 pada  Dusun  Jalakan  (lihat  Gambar  4  untuk  sebaran  blok,  dan Gambar  5  untuk  sebaran  sampel  bidang  tanah  pada  Blok  043). Pada  setiap  sampel  masing-masing  diambil  10-15  bidang  tanah sebagai sampel dengan teknik sampel berjatah ( quota sampling ). Teknik  sampel  berjatah  adalah  pengambilan  sampel  yang dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  peneliti  dan  besar  serta kriteria sampel telah ditentukan terlebih dahulu (Nasution, 2003). Jumlah populasi (N) bidang pada peta pendaftaran tanah di Desa Triharjo  sebanyak  12.356  buah,  sehingga  nilai  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  dapat  dihitung  menggunakan persamaan slovin (1) berikut (Tejada and Punzalan, 2012):
𝑛 = 𝑁 1+𝑁 𝑒2 = 12.356 1+12.356 𝑥 (0,1)2 = 99 (1)
Berdasarkan persamaan (1) di atas, maka jumlah sampel yang harus  diambil  agar  bisa  merepresentasikan  populasi (keseluruhan  data)  adalah  99  buah  sampel.  Namun,  pada penelitian ini hanya digunakan sampel sebanyak 51 buah. Hal ini disebabkan karena proses identifikasi batas bidang dan digitasi di atas  citra  QuickBird  dilakukan  secara  partisipatif  bersama  para kepala  dusun  setempat  mengalami  beberapa  kendala,  seperti keterbatasan  waktu,  kendala  lokasi  yang  sulit  dijangkau,  serta keterbatasan informasi para kepala dusun terhadap bidang tanah di wilayahnya.

## Interpretasi dan Digitasi Batas Bidang
Setelah  memilih  bidang  tanah  yang  dijadikan  sampel, selanjutnya sampel-sampel bidang tanah tersebut diinterpretasikan batas bidangnya pada citra. Proses interpretasi batas  bidang  dilakukan  secara  partisipatif  bersama  para  kepala kepala dusun setempat karena interpretasi citra diketahui lebih baik  melalui  keakraban  dengan  lingkungan  dan  objek  yang diamati (Lillesand, dkk., 2014). Proses interpretasi dilakukan agar titik-titik  batas  bidang  dapat  dilakukan  digitasi  pada  citra QuickBird. Hasil interpretasi batas bidang selanjutnya didigitasi di lapangan (lokasi survei) bersama kepala dusun setempat.
Proses  interpretasi  titik  batas  bidang  tanah  tidak  hanya dilakukan  di  atas  citra,  tetapi  juga  dilakukan  identifikasi  di lapangan,  khususnya  untuk  bidang-bidang  tanah  yang  batasnya tidak terlihat di atas citra, dan tidak dapat diinterpretasi secara visual. Kondisi ini biasanya terjadi pada bidang-bidang tanah yang titik batasnya tidak terlihat karena tertutupi oleh vegetasi lebat
(pepohonan  yang  rapat)  sehingga  sulit  ditentukan  batas bidangnya.  Oleh  karena  itu  posisi  titik  batas  bidangnya  dicari secara  langsung  di  lapangan  untuk  mempermudah  interpretasi titik  batas  bidang  di  atas  citra.  Setelah  mengetahui  titik  batas bidang di lapangan, titik batas bidang tersebut didigitasi di atas citra bersama dengan kepala dusun.
Gambar 4. Lokasi blok yang dipilih sebagai sampel (Sumber: BKAD Kabupaten Bantul dan hasil pengolahan).

## Perhitungan Luas Bidang Tanah
Perhitungan  luas  bidang  tanah  pada  hasil  digitasi  citra QuickBird  dan  peta  pendaftaran  tanah  digital  dilakukan menggunakan  fungsi  ‘ Calculate  Geometry ’ pada  perangkat  lunak ArcMap. Luas sampel bidang tanah pada attribute table kemudian dikonversi  menjadi  tabel  excel  menggunakan Conversion  Tools yang ada pada ArcToolbox . Konversi tabel ini dilakukan agar hasil hitungan  luas  bidang  tanah  hasil  digitasi  dari  CTRST  dan  peta pendaftaran dapat dibaca dan dilakukan analisis perbedaan luas lebih lanjut menggunakan perangkat lunak Ms. Excel.
Gambar 5. Sebaran sampel bidang tanah pada Blok 043 (Sumber: BKAD Kabupaten Bantul dan hasil pengolahan).

## Analisis Hasil
Hasil dari pengolahan perangkat lunak Ms Excel dan perhitungan statistik maupun syarat toleransi beda luas kemudian dilakukan analisis. Analisis hasil penelitian ini meliputi analisis perbandingan luas sampel bidang tanah, analisis hasil uji selisih luas berdasarkan KEP-533/PJ/2000, analisis hasil uji selisih luas berdasarkan PMNA No 3 Tahun 1997, serta analisis hasil uji statistik perbedaan luas menggunakan uji t. Uji statistik t merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis nilai rata-rata antara dua set data. Pada pengujian hipotesis menggunakan uji t dua pihak berlaku ketentuan bahwa Hipotesis Nol (Ho) tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara luas bidang tanah hasil digitasi citra CTSRT terhadap data luas acuan, sedangkan Hipotesis Alternatif (Ha) terdapat perbedaan yang signifikan antara luas bidang tanah hasil digitasi citra QuickBird terha dap data luas acuan. Hipotesis Nol (Ho) diterima dan Hipotesis Alternatif (Ha) ditolak apabila nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, sedangkan Hipotesis Nol (Ho) ditolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) diterima  apabila  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel.  Untuk menguji suatu hipotesis dilakukan dengan mencari nilai t hitung menggunakan persamaan (2) berikut (Watters, 2008) :
𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝛥𝐿𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 – 𝛿 𝑆𝛥𝐿 √ 𝑛 ⁄ (2) Keterangan : 𝛥𝐿 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 : rata-rata selisih luas dari dua set data (m 2 ) 𝛿 : nilai beda luas yang diharapkan (nol) 𝑆𝛥𝐿 : simpangan baku selisih luas (m 2 ) 𝑛 : jumlah data
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil Digitasi Sampel Bidang Tanah
Deliniasi  batas  bidang  tanah  dihasilkan  melalui  tahapan proses digitasi baik dilakukan di atas citra mauapun di lapangan, melalui pendekatan partisipatif bersama para kepala dusun dan pemilik tanah.
Pendekatan partisipatif ini dirasakan cukup efektif dan efisien, apalagi  kalau  dibandingkan  dengan  proses  deliniasi  yang dilakukan oleh staf kantor BKAD maupun peneliti. Hal ini karena proses  delniasi  yang  dilakukan  melibatkan  pengetahuan  lokal ( local  knowledge )  dari  masyarakat  setempat  yang  lebih memahami  kondisi  setempat,  terutama  dalam  mengidentifikasi lokasi  bidang  tanah,  posisi  batas  bidang  tanah,  serta  informasi mengenai pemilik tanah. Melalui pendekatan partisipatif ini, ada beberapa nilai positif yang diperoleh: (1) waktu lebih efisien, (2) informasi  lebih  akurat,  (3)  penolakan  masyarakat  terhadap kegiatan  ini  bisa  diminimalisir.  Namun  demikian,  ada  juga beberapa kendala yang dihadapi, yaitu: (1) perlu koordinasi yang baik  dengan  masyarakat  agar  agenda  kegiatan  bisa  dilakukan dengan  baik,  (2)  perlu  ektra  usaha  untuk  melakukan  transfer pengetahuan mengenai prosedur kerja yang dilakukan.
Selanjutnya,  hasil  deliniasi  batas  bidang  tanah  dilakukan proses  digitasi  pada  citra  QuickBird  sehingga  diperoleh  data spasial  bidang  tanah  dengan  tipe  poligon  yang  disimpan  dalam format shapefile. Beberapa  contoh  bidang  tanah  hasil  digitasi di atas citra Quickbiid ini dalam dilihat pada  Gambar 6, Gambar 7, Gambar 8, dan Gambar 9.
Hasil digitasi berupa fitur polygon digunakan agar dari hasil digitasi batas bidang tersebut  dapat dilakukan perhitungan luas sampel  bidang  tanah.  Dalam  melakukan  digitasi  sampel  bidang
bersama  kepala  dusun,  digitasi  batas  bidang  dilakukan  dengan arahan  yang  diberikan  oleh  kepala  dusun  untuk  menentukan lokasi titik batas bidang yang kemudian didigitasi menjadi sebuah polygon sampel bidang.
Untuk  batas  bidang  yang  tertutup  vegetasi,  dilakukan identifikasi titik batas bidang menggunakan orientasi objek-objek lain yang ada di sekitar titik batas bidang tersebut dengan arahan kepala  dusun  setempat.  Sebagai  contoh  apabila  pada  titik  batas bidang  yang  tertutup  vegetasi  disekitarnya  terdapat  atap  atau jalan,  maka  identifikasi  titik  dilakukan  dengan  memperkirakan jarak  antara  objek  lain  dengan  titik  batas  bidang  pada  kondisi lapangan dan pada cira QuickBird dengan bantuan arahan kepala dusun setempat.
Gambar 6. Hasil digitasi sampel blok 001
Pada  Blok  001  (Gambar  6)  terlihat  bahwa  titik-titik  batas bidang  banyak  yang  tertutup  oleh  vegetasi  pepohonan,  seperti pada bidang dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 77, 74, 192, 73, 67 lebih sulit diidentifikasi titik batas bidangnya sehingga perlu lebih teliti  dalam  penentuan  35  titik  batas  bidangnya,  selain  itu penentuan  titik  batas  bidang  juga  dilakukan  dengan memperhatikan  bentuk  sampel  bidang  pada  peta  pendaftaran. Namun pada sampel-sampel bidang yang berbatasan dengan jalan dan seperti bidang dengan NOP 71, 70, 158 lebih mudah dilakukan identifikasi batas bidangnya karena mengikuti bentuk objek jalan dan  objek  jalan  lebih  mudah  diidentifikasi  karena  merupakan garis  lurus  panjang  dengan  warna  abu-abu  tebal.  Selain berbatasan  dengan  objek  jalan,  sampel-sampel  bidang  yang berbatasan  dengan  objek  rumah  juga  lebih  mudah  untuk diidentifikasi,  seperti  pada  bidang  dengan  NOP  66,  70  dan  75 karena atap-atap objek rumah ini terlihat dan dapat diidentifikasi pada citra.
Pada Blok 009 (Gambar 7) terlihat bahwa sebagian besar titik- titik  batas  sampel  bidang  tertutup  oleh  vegetasi  pepohonan, seperti pada bidang dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 62, 63, 68, 69, 70, 92, 93, 94, 95, 96, dan 97 sehingga pada interpretasi titik- titik batas sampel bidang di atas citra pada Blok 009 cukup sulit dilakukan.  Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  dilakukan  survei lapangan posisi titik-titik batas sampel bidang secara langsung di lapangan dengan dibantu masyarakat sekitar untuk menunjukkan titik batasnya.
Pada Blok 038 (Gambar 8) dapat dilihat bahwa sebagian besar titik batas sampel bidang tidak tertutup oleh vegetasi pepohonan namun titik-titik batas sampel bidang tersebut berbetasan dengan objek  rumah  sehingga  lebih  mudah  dilakukan  identifikasi  titik- titik  batas  bidangnya  karena  atap-atap  objek  rumah  ini  terlihat dan dapat diidentifikasi citra.
Gambar 7. Hasil digitasi sampel blok 009
Dalam melakukan digitasi sampel bidang, perlu diperhatikan ukuran-ukuran  panjang  dan  luasan  agar  hasil  digitasi  tidak menyimpang  terlalu  jauh  dari  data  acuan.  Contoh  perhitungn ukuran panjang adalah pada lebar jalan yang diapit oleh bidang dengan Nomor Objek Pajak 18, 17, 418, 19 dan 273 diketahui oleh kepala dusun selebar 3 meter sehingga diukur menggunakan tool ‘measurement’  yang  tersedia  pada perangkat  lunak  dan  dapat digunakan  sebagai  acuan  dalam  menentukan  titik-titik  batas bidang pada sampel bidang 18, 17, 418, 19 dan 273.
Gambar 8. Hasil digitasi sampel blok 038 Dari 13 sampel bidang pada Blok 043 (Gambar 9), 4 sampel bidang  tidak  memiliki  NOP  sehingga  tidak  terdapat  pada  data
atribut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Dan sebanyak 4 bidang sudah memiliki NOP (0069, 0070, 0205, dan 0206) namun pada SPOP 39 belum tercantum nilai luas bidangnya. Pada bidang- bidang  yang  belum  memiliki  nilai  luas  pada  SPOP  ini  tidak digunakan dalam melalukan analisis syarat toleransi selisih luas dan analisis uji statistik.
Gambar 9. Hasil digitasi sampel blok 043 Dalam  proses  identifikasi  batas  bidang  tanah  menggunakan citra satelit maupun foto  udara, salah satu problem utama yang dihadapai  dengan  permasalahan  dalam  mengidentifikasi  batas bidang  tanah  pada  lokasi  yang  tertutup  vegetasi.  Di  dalam penelitian  ini  permasalahan  tersebut  juga  dihadapi.  Alternatif yang  diterapkan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan mendatangi  lokasi  bidang  tanah  tersebut  bersama  masyarakat untuk  mengidentifikasi  posisi  titik-titik  batas  bidang  tanah, selanjutnya  menentukan  posisi  titik  batas  tersebut  di  atas  citra satelit.  Jadi  metode  alternatif  seperti  metode  suplesi  tidak diterapkan di dalam penelitian ini.
3.2. Evaluasi Menurut SK KEP-533/PJ/2000
Menurut  SK  Dirjen  Pajak  Nomor  KEP-533/PJ/2000, prosentase selisih luas antara peta digital (hasil digitasi  CTSRT) dengan  luas  referensi  tidak  boleh  lebih  dari  10%.  Perhitungan syarat toleransi tersebut dilakukan menggunakan persamaan (3). Evaluasi  menurut  syarat  toleransi  ini  dilakukan  antara  hasil digitasi  dengan  luas  atribut  peta  blok  dan  antara  hasil  digitasi dengan  peta  pendaftaran.  Evaluasi  nilai  luas  hasil  digitasi  citra QuickBird terhadap data atribut peta blok (SPOP) disajikan pada Tabel 1. Evaluasi ini dilakukan sebagai perbandingan evaluasi luas pada evaluasi terhadap luas referensi peta pendaftaran menurut SK Dirjen Pajak. Evaluasi nilai luas hasil digitasi citra QuickBird terhadap peta pendaftaran tanah disajikan pada Tabel 2.
𝐿2−𝐿1 𝐿1 × 100% < 10% (3)
Keterangan : 𝐿 1 : luas bidang pada data referensi 𝐿 2 : luas bidang hasil digitasi citra QuickBird
Tabel 1. Hasil evaluasi terhadap SPOP berdasarkan KEP-533/PJ/2000 Jumlah Data 51 Bidang Prosentase Minimum 0.029 % Prosentase Maksimum 2068.873 % Rata-Rata Prosentase 65.516 % Syarat Toleransi 10 % Jumlah Bidang Diterima 30 Bidang Jumlah Bidang Ditolak 21 Bidang
Nilai prosentase selisih luas pada setiap sampel bidang tanah pada  syarat  toleransi  ini  dinyatakan  diterima  apabila  nilainya tidak lebih dari 10% dan ditolak apabila nilainya lebih besar dari 10%. Hali dari pengujian menunjukkan terdapat 30 sampel bidang yang dan terdapat 21 bidang tanah yang ditolak. Sampel bidang hasil digitasi citra QuickBird yang ditolak pada syarat toleransi ini disebabkan adanya kesalahan identifikasi titik batas bidang tanah, seperti pada bidang tanah dengan NOP 66, 67, 68, 73, 77, 158 dan 198 pada blok 001. Pada blok ini, titik-titik batas bidang banyak yang tertutup oleh vegetasi pepohonan sehingga sulit ditentukan batas  bidangnya.  Selain  identifikasi  titik  batas  bidang  terdapat nilai  luas  tanah  yang  sangat  berbeda  pada  hasil  digitasi  citra QuickBird dengan luas pada SPOP yaitu pada bidang dengan NOP 158  blok  001.  Pada  bidang  ini,  luas  yang  dihasilkan  dari  hasil digitasi sebesar 1192,88 m 2 namun pada SPOP hanya tertera 55 m 2 . Perbedaan luas ini dapat dicek kembali luasnya menurut luas pada peta pendaftaran, dimana luas yang mendekati luas dari peta pendaftaran adalah nilai luas dari hasil digitasi citra QuickBird.
Tabel 2. Hasil uji terhadap luas peta pendaftaran berdasarkan
KEP-533/PJ/2000 Jumlah Data 51 Bidang Prosentase Minimum 0,050 % Prosentase Maksimum 28,259 % Rata-Rata Prosentase 3,312 % Syarat Toleransi 10 % Jumlah Bidang Diterima 47 Bidang Jumlah Bidang Ditolak 4 Bidang
Pengujian  luas  sampel  bidang  hasil  digitasi  citra  QuickBird yang  dibandingkan  terhadap  luas  sampel  peta  pendaftaran menunjukkan  bahwa  dari 51  sampel  bidang  tanah  hasil  digitasi citra  QuickBird,  hanya  sebanyak  4  bidang  yang  ditolak,  dan sisanya  sebanyak  47  bidang  dinyatakan  diterima  hasil  ujinya berdasarkan  syarat  toleransi  ketelitian  luas  yang  digunakan. Sampel bidang yang ditolak adalah sampel bidang dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 7 pada Blok 43, NOP 8 pada Blok 43, NOP 19 pada Blok 38, dan NOP 17 pada Blok 38. Pada bidang yang ditolak dengan  NOP  17  dan  19  blok  038  disebabkan  adanya  kesalahan identifikasi titik batas bidang tanah,. Pada bidang dengan NOP 7 dan  8 pada  blok  043,  disebabkan  adanya perbedaan  penentuan titik  batas  bidang  pada  peta  pendaftaran  dan  digitasi  citra QuickBird.
Rata-rata prosentase selisih luas hasil digitasi citra QuickBird dengan SPOP memiliki nilai 65,516 % dimana nilai ini cukup jauh dari nilai batas toleransi sebesar 10 %. Hal ini disebabkan selisih luas  antara  hasil  digitasi  citra QuickBird  dengan  SPOP  memiliki rentang  interval  yang  besar  sehingga  data  ini  tidak  dapat digunakan  sebagai  referensi.  Nilai  prosentase  selisih  luas  pada
syarat toleransi Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 sangat bergantung pada luas dari bidang tanah acuan, semakin luas bidang tanah acuan maka semakin besar nilai selisih luas yang dapat diterima pada prosentase selisih luas. Nilai rata-rata prosentase selisih luas dari hasil digitasi citra QuickBird yang  dibandingkan  terhadap  luas  sampel  peta  pendaftaran tersebut adalah 3,453. Dengan nilai rata-rata ini, maka nilai rata- rata rata-rata prosentase selisih luas tersebut masuk dalam syarat toleransi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP- 533/PJ/2000.

## 3.3. Evaluasi Menurut PMNA No 3 Tahun 1997
Evaluasi menurut PMNA 3/1997 dilakukan antara luas hasil digitasi  dengan  luas  peta  pendaftaran.  Evaluasi  ini  dilakukan untuk  mengetahui  perbandingan  hasil  toleransi  SK  Dirjen  Pajak yang  menggunakan  luas  bidang  dari  peta  pendaftaran  sebagai referensi  luasnya.  Perhitungan  dilakukan  menggunakan persamaan (4) dimana selisih luas antara bidang peta pendaftaran dengan luas bidang hasil digitasi citra kurang dari sama dengan setengah  akar  dari  luas  bidang  peta  pendaftaran.  Evaluasi  nilai luas hasil digitasi citra QuickBird terhadap peta pendaftaran tanah disajikan pada Tabel 3.
𝐿 2 − 𝐿 1 ≤ 1 2 ∗   √𝐿 1 (4)
Keterangan : 𝐿 1 : luas bidang pada peta pendaftaran digital
𝐿 2 : luas bidang hasil digitasi citra QuickBird Tabel 3. Hasil evaluasi terhadap peta pendaftaran berdasarkan PMNA 3/1997 Jumlah Data 51 Bidang Jumlah Bidang Diterima 36 Bidang Jumlah Bidang Ditolak 15 Bidang
Pada  tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  sebanyak  36  sampel bidang  tanah  memenuhi  (diterima)  syarat  toleransi  yang diperkenankan  dan  sebanyak  15  sampel  bidang  tanah  tidak memenuhi (ditolak) syarat toleransi yang diperkenankan. Bidang- bidang yang ditolak pada syarat toleransi ini disebabkan adanya kesalahan identifikasi titik batas bidang tanah seperti pada bidang dengan NOP 69, 71, dan 158 pada blok 001 yang dapat dilihat pada Gambar  4  dimana  titik-titik  batas  bidangnya  tidak  dapat  dilihat dengan  jelas  dan  tertutup  oleh  vegetasi.  Hasil  toleransi  luas berdasarkan PMNA No 3 Tahun 1997 sangat bergantung pada luas dari bidang tanah acuan, dimana bidang tanah acuan pada sub bab ini adalah data luas bidang pada peta pendaftaran tanah. Semakin luas  suatu  bidang  tanah  maka  nilai 1 2 ∗   √𝐿 1 semakin  besar sehingga  nilai  selisih  luas  yang  dapat  ditoleransi  juga  semakin besar.
3.4. Uji Statistik
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  adanya  signifikasi perbedaan luas antara hasil digitasi dengan luas referensi. Pada penelitian  ini  dilakukan  uji  statistik  t  dua  pihak  ( two  tail  test ) dengan tingkat kepercayaan 95% atau memiliki taraf signifikansi (α) 0,05 dengan nilai derajat kebebasan ( degree of freedom ) 50. Dalam uji t ini, berlaku ketentuan bahwa Hipotesis Nol (Ho) : tidak terdapat perbedan yang signifikan antara luas bidang tanah hasil digitasi  citra  QuickBird  terhadap  data  luas  acuan,  sedangkan Hipotesis  Alternatif  (Ha)  :  terdapat  perbedaan  yang  signifikan
antara  luas  bidang  tanah  hasil  digitasi  citra  QuickBird  terhadap data luas acuan.
Tabel 4. Hasil uji t Peta Pendaftaran SPOP Jumlah Data 51 Bidang 51 Bidang Beda Luas Minimum 0,190 m 2 0.087 m 2 Beda Luas Maksimum 610,190 m 2 1137.880 m 2 Simpangan Baku Beda Luas 98,905 m 2 230.673 m 2 Rata-Rata Beda Luas 28,047 m 2 111.161 m 2 t hitung 2,005 3,407 t tabel 2,008 2,008 Hipotesis Ho Diterima Ditolak Hipotesis Ha Ditolak Diterima
Hipotesis  Nol  (Ho)  diterima  dan  Hipotesis  Alternatif  (Ha) ditolak apabila nilai t hitung berada pada daerah penerimaan Ho (antara  nilai  t  tabel  negatif  dan  t  tabel  positif),  sedangkan Hipotesis Nol (Ho) ditolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) diterima apabila  nilai  t  hitung  berada  pada  daerah  penolakan  Ho  (lebih kecil  dari  nilai  t  tabel  negatif  atau  lebh  besar  dari  nilai  t  tabel positif), dengan ketentuan nilai t tabel pada kolom adalah α/2 dan pada  baris  merupakan  nilai degree  of  freedom . Nilai  t  hitung dihitung  menggunakan  persamaan  2.  Pengujian  statistik dilakukan antara hasil digitasi dengan luas atribut peta blok dan antara  hasil  digitasi  dengan  peta  pendaftaran.  Hasil  dari  uji statistik ini, disajikan pada Tabel 4.
Pada  uji  t  antara  digitasi  citra  dengan  SPOP  (atribut  peta blok), hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara luas bidang tanah hasil digitasi citra QuickBird terhadap data luas tabel atribut peta blok PBB-P2. Namun, pada uji t antara digitasi citra dengan peta pendaftaran tanah  hipotesis  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak  yang  artinya  tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara luas bidang tanah hasil digitasi  citra  QuickBird  terhadap  luas  bidang  tanah  pada  peta pendaftaran.  Karena  luas  referensi  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah luas dari peta pendaftaran tanah, maka hasil yang  digunakan  adalah  hasil  dari  pengujian  digitasi  citra QuickBird terhadap peta pendafatran.

## 4. Kesimpulan
Pendekatan  partisipatif  bersama  para  kepala  dusun  dan masyarakat  telah  diterapkan  di  dalam  penelitian  ini  untuk mendeliniasi  batas  bidang  tanah  di  beberapa  lokasi  di  Desa Triharjo.  Pendekatan  partisipatif  ini  menunjukkan  hasil  yang cukup baik, terutama ditinjau dari aspek efisiensi dan efektfitas proses identifikasi dan deliniasi batas bidang tanah. Keterlibatan masyarakat dapat mempercepat proses identifikasi dan deliniasi batas bidang tanah didukung oleh local knowledge yang mereka miliki.
Hasil  evaluasi  nilai  luas  bidang  hasil  digitasi  citra  QuickBird menurut Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 dengan menggunakan luas acuan atau referensi yang diambil dari peta  pendaftaran  tanah  menunjukkan  bahwa  citra  tegak  satelit resolusi  tinggi  (CTSRT)  dalam  khususnya  citra  tegak  QuickBird dapat digunakan untuk membuat peta blok PBB-P2. Pada evaluasi berdasarkan  Surat  Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  KEP-
533/PJ/2000 menggunakan luas referensi peta pendaftaran tanah, luas hasil digitasi citra QuickBird memenuhi syarat toleransi.
Dalam  konteks  percepatan  updating  peta  blok  PBB, penggunaan  CTSRT  sebagai  peta  dasar  serta  pendekatan partisipatif masyarakat bisa menjadi alternatif sebagai pengganti survei terestris maupun keterbatasan peta pendaftaran tanah dari BPN.

## 5. Pernyataan Konflik Kepentingan
Penulis   menyatakan   tidak   ada   konflik kepentingan dalam artikel   ini ( The   authors   declare   no competing interest ).

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Badan  Keuangan dan  Aset  Daerah  (BKAD),  Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang (Dispertaru),  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul yang telah menyediakan data yang digunakan dalam penelitian.

## 7. Referensi
Aditya, T., Maria-Unger, E., Berg, C., Bennett, R., Saers, P., Syahid, H. L., Erwan, D., Wits, T., Widjajanti, N., Santosa, P. B., Atunggal, D.,  Hanafi,  I.,  dan  Sutejo,  D.  (2020).  Participatory  Land Administration  in  Indonesia:  Quality  and  Usability Assessment. Land. 9(3), 79 .  doi:10.3390/land9030079 Ali,  Z.,  Tuladhar,  A.,  &  Zevenbergen,  J.  (2012).  An  integrated approach  for  updating  cadastral  maps  in  Pakistan  using satellite  remote  sensing  data. International  Journal  of Applied Earth Observation and Geoinformation , 18 (1), hal 386 – 398. Alkan, M., & Marangoz, M. A. (2009). Creating Cadastral Maps in Rural and Urban Areas of Using High Resolution Satellite Imagery. Applied  Geoinformatics  for  Society  and Environment 2009 ,  hal 89-95.
Al-Vatia, T. V. & Djojomartono, P. N.  (2019). Analysis of the Effect of  Land  Use  Planning  and  Land  Value  in  Gamping Subdistrict,  Sleman,  D.I  Yogyakarta  from  2013  to  2018. Journal of Geospatial Information Science and Engineering , Vol. 2 No. 2 (2019). doi:10.22146/jgise.51076 Anonim. (1997). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Badan Pertanahan Nasional.
Anonim.  (2009).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia: Dewan Perwakilan Rakyat.
Aristalindra,  F.  (2019). Evaluasi  Nilai  Luas  Bidang  Tanah  Hasil Digitasi  Citra  Quickbird  untuk  Membuat  Peta  Blok  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PPPP2) Menurut  Surat  Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  :  Kep- 533/Pj/2000 . Universitas Gadjah Mada.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2000).  Surat  Keputusan  Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan  Subjek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
Lillesand, Kiefer, & Chipman. (2014). Remote Sensing and Image
Interpretation 7th Edition . New York : John Wiley. Nasution, R. (2003). Teknik Sampling. Universitas Sumatera Utara. Diambil dari http://library.usu.ac.id. Diakses pada 20 Mei 2019.
Rudianto,  B.  (2010).  Analisis  Ketelitian  Objek  pada  Peta  Citra Quickbird  RS  0,68  m  dan  Ikonos  RS  1,0  m. Rekayasa , Institut Teknologi Nasional, XIV(3), hal 156 – 164 Salkind, N. J. (2010). Encyclopedia of Research Design, Volume 1 . California: Sage.
Santosa,  P.  B.  (2016).  Evaluation  of  satellite  image  correction methods caused by differential terrain illumination. Jurnal Forum Geografi . Vol. 30, No. 1 (2016). doi:10.23917/forgeo.v30i1.1768 Santosa,  P.  B.,  Subaryono,  Diyono  &  Pamungkas,  S.  D.  (2016). Kondisi Data Spasial Dalam Mendukung Pelayanan Pajak Bumi  dan  Bangunan. Prosiding  FIT  ISI  dan  CGISE  2016 . https://repository.ugm.ac.id/276114/1/33%20Pap er%20CGISE%202016%20Data%20spasial%20PB B.pdf
Sulistyawati, M. N., Aditya, T., Santosa, P. B. (2018). Development of Spatio-Temporal Database Prototype For Management of 4-Dimensional Cadastre Object In Indonesia. Journal of Geospatial Information Science and Engineering. Vol. 1, No. 2 (2018). doi: 10.22146/jgise.41680
Sulistyowati, E. (2003). Kajian Ketelitian Luas Peta Blok PBB Hasil Digitasi Citra IKONOS GeoColor. Tesis . Universitas Gadjah Mada. Tejada, J. J. and Punzalan , R. B. (2012). On the Misuse of Slovin’s Formula. The Philippine Statiscian, hal. 129 – 136. Watters,  S.  B.  and  P. A.  (2008) Statistic  in  a  Nutshell
.  California:
O’Reilly Media.