## History:
Received  : 25 Juni 2023 Revised  : 10 Juli 2023 Accepted : 23 Juli 2023 Published : 31 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 829 - 839
https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3158

## AKUNTABILITAS PROSES PELAYANAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MIMIKA
Chrisyan Josep Pattinasarany 1) , Ilham Amir 2) , Ignasius Narew 3) , longginus Gelatan 4)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Papua, Indonesia 1,2,3,4)
Corresponding Author: mmcfpatty@gmail.com 1) , ilhamrena2626@gmail.com 2) , ignasiusnarew@gmail.com 3) , longginusgelatan@gmail.com 4)

## Abstrak
Salah  satu  layanan  yang  membutuhkan  akuntabilitas  dalam  setiap  prosesnya  adalah  pelayanan  Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dibuat atau diterbitkan oleh KPPN/D atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Daerah sebagai bendahara umum negara atau  daerah (BUN/D)  untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas proses administrasi pelayanan Disbursement Order (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  analisis,  diketahui  bahwa proses  pelayanan  Pencairan  Dana  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Mimika  dapat  dikatakan  sangat  akuntabel  karena  proses  pelayanan  BPKAD  sangat  cermat dan responsif. BPKAD juga selalu menaati peraturan dalam setiap proses yang dijalankan.

## Kata kunci: Akuntabiltas,BPKAD, SP2D, SPM

## Abstract
One  service  that  requires  accountability  in  every  process  is  the  Disbursement  Order  Service  (SP2D).  Fund Disbursement  Order  Service  is  a  letter  made  or  issued  by  KPPN  /  D  or  the  State  or  Regional  Treasury  Service Office as the state or regional general treasurer (BUN / D) for the implementation of expenditures on the burden of the State or Regional Budget (APBN)  used by local governments.The purpose of this study was to determine the accountability  of  the  administrative  process  of  the  Disbursement  Order  (SP2D)  service  at  the  Mimika  Regency Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency.  This  research  is  a  descriptive  research  using  a  qualitative approach. Based on the results of the analysis, it is known that the process of servicing the Disbursement of Funds carried  out  by  the  Mimika  Regency  Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency  can  be  said  to  be  very accountable  because  the  BPKAD  service  process  is  very  careful  and  responsive.  BPKAD  also  always  obeys  the regulations in every service performance performed.

## Keywords: Acountability, BPKAD, SP2D, SPM

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas merupakan salah satu unsur dari good governance sebagai penggerak terjadinya  pelayanan  publik  yang  baik  untuk  menciptakan  dan  menjalankan  tatanan
pemerintahan  yang  baik,  jujur  dan  amanah  agar  dapat  menghasilkan  pemerintahan yang  akuntabel  dalam  mempertanggungjawabkan  perbuatan  dengan  transparan (Khamim,  2021).  Disisi  lain,  masyarakat  dalam  mengontrol  harus  memiliki  tanggung jawab  yang  baik,  bukan    atas  kepentingan  tertentu  atau  kelompok  tertentu  karena tanggung  jawab  masyarakat  juga  merupakan  suatu  bentuk  partisipasi  dalam  proses demokrasi.
Akuntabilitas dibutuhkan pemerintah dan masyarakat sebagai timbal balik sehingga masyarakat  harus  memiliki  akses  dan  sarana  untuk  melaksanakan  kontrol  kepada pelaksanaan pemerintahan. Kenyataannya kontrol masyarakat masih minim akses dan sarana  yang  disediakan  oleh  pemerintah  yang  bersetujuan  menciptakan  transparansi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan.
Akuntabilitas  dalam  instansi  pemerintah  memiliki  ciri  dengan  adanya  visi,  misi yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang dan yang akan dijalankan. Dalam melaksanakan  pemerintahan  Akuntabilitas  berkaitan  dengan  penggunaan  prosedur saat  melaksanakan  tugas  dengan  baik  dalam  sistem  informasi  manajemen,  akuntansi dan  prosedur  administrasi  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  lembaga  atau unit  kerja  pemerintah  agar  visi,  misi  dan  tujuan  atau  sasaran  dapat  dicapai. Akuntabilitas  administrasi  pada  unit  kerja  pemerintah  dijalankan  oleh  pemerintah pusat dan daerah.
Akuntabilitas  administrasi  khususnya  pada  proses,  yaitu  akuntabilitas  yang  terkait dengan  prosedur  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  tugas  apakah  sudah  cukup baik.  Jenis  akuntabilitas  ini  dapat  diwujudkan  melalui  pemberian  pelayanan  yang cepat, responsif, dan murah biaya (Nasriani et al., 2021).
Salah  satu  pelayanan  yang  membutuhkan  akuntabilitas  dalam  setiap  prosesnya adalah  Pelayanan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D).  Pelayanan  Surat  Perintah Pencairan  Dana    merupakan  surat  yang  dibuat  atau  dikeluarkan  oleh  KPPN/D  atau Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  atau  Daerah    selaku  bendahara  umum negara  atau  Daerah  (BUN/D)  untuk  pelaksanaan  pengeluaran  atas  beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN) yang digunakan oleh pemerintah daerah termasuk Kabupaten Mimika.
Proses  pencairan  dana  dari  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  setiap  instansi  harus memenuhi tahapan atau prosedur persyaratan dimulai dari prosedur pengajuan  Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP),  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  dan  pelaksanaannya. Dalam  mengeluarkan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  pemerintah  Kabupaten  Mimika yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten  Mimika  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  perlu  melakukan  pengujian dengan  melihat  kebenaran  dan  keabsahan  para  pemimpin/pejabat  Organisasi Perangkat Daerah dalam mengirim atau menagih SP2D.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode  deskriptif dengan pendekatan  kualitatif  (Rukajat,  2018).  Penelitian  deskriptif  sendiri  merupakan sebuah metode  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menjabarkan  dan  menggambarkan suatu  masalah  atau  fenomena  yang  sedang  terjadi.  Metode  ini  digunakan  untuk mendeskripsikan  tentang  ruang  lingkup  dan  proses  pelaksanaan  Akuntabilitas Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah  Kabupaten  Mimika.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Mimika, Provinsi  Papua    terhadap  pelayanan  SP2D  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan Aset  Darahnya.Adapun  yang  menjadi  objek  penelitian  ini  adalah  Akuntabilitas PelayananSurat  Perintah  Pencairan  Dana    di  Badan  Pengelolaan  KeuangandanAset DaerahKabupaten Mimika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan    penelitian  yang  dilakukan,  maka  dikumpulkan  data-data  yang diperlukan dari BPKAD sebagai informan 1 beberapa Badan sebagai informan 2, Dinas sebagai  informan  3,  dan  beberapa  distrik  sebagai  informan  4  untuk  menganalisis akuntabilitas pelayanan surat perintah pencairan dana di Badan Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Mimika.  Berikut  disajikan  data  tabulasi  dari  hasil wawancara mengunakan triangulasi debagai acuan pengambilan data.
Table 1. Abulasi Data Pola Jawaban Dari Proses Pengajuan SPP Sampai Menjadi SP2D
2. Adakah penyimpangan prosedur atau aturan yang terjadi dalam pengajuan SPP dari OPD ke BPKAD Kabupaten Mimika?
Informan 1 BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPP Informan 2 BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPP BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPP I. PROSES PENGAJUAN SPP Pertanyaan Informan Pola Jawaban 1. Bagaimana kesesuaian proses pengajuan SPP dari OPD ke
BPKAD dengan prosedur dan peraturan yang berlaku?
Informan 1
Pengajuan SPP
Sesuai Peraturan Dan Prosedur Yang Berlaku Informan 2 pengajuan SPP sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku Pengajuan SPP sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku Informan 3 pengajuan SPP sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku Informan 4 pengajuan SPP tidak selalu sesuai prosedur dan
peraturan karena ada beberapa kebijakan yang di ambil

## Informan 3
BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPP Informan 4 BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPP 3. Bagaimana kecepatan proses pelayanan BPKAD Kabupaten Mimika terkait pengajuan SPP? Informan 1 BPKAD cepat dalam proses pelayanan penerimaan SPP Informan 2 BPKAD cepat dalam proses pelayanan penerimaan SPP Proses pelayanan penerimaan lebih dari 2 hari Informan 3 Proses pelayanan penerimaan lebih dari 2 hari Informan 4 Proses pelayanan penerimaan lebih dari 2 hari
4. Bagaimana ketepatan waktu dan ketepatan sasaran pemberian informasi dari BPKAD kepada OPD
terkait persetujuan atau penolakn SPP
yang diajukan OPD? Informan 1 BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan SPP Informan 2 BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan SPP BPKAD tepat waktu  dan  tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan APP Informan 3 BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan SPP Informan 4 BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan SPP 5. Adakah kebijakan yang diberikan BPKAD terkait proses pengajuan SPP dari OPD? Informan 1 BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPP Informan 2 BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPP BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPP Informan 3 BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPP Informan 4 BPKAD pernah memberikan
kebijakan pada saat proses penerimaan SPP
6. Bagaimana kecermatan BPKD dalam melakukan tindakan terkait pelayanan pengajuan SPP dari OPD? Informan 1 BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPP dari tiap-tiap OPD Informan 2 BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPP dari tiap-tiap OPD BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPP dari tiap-tiap OPD Informan 3 BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPP dari Informan 4 BPKAD cermat dalam pelayanan
pengajuan SPP dari
tiap-tiap OPD tiap-tiap OPD

## II. PROSES VERIFIKASI SPP
1. Bagaimana kesesuaian proses verifikasi SPP yang dilakukan oleh BPKAD dengan prosedur dan peraturan yang berlaku? Informan 1 Verifikasi SPP sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku Informan 2 Verifikasi SPP sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku Verifikasi SPP sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku Informan 3 Verifikasi SPP sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku Informan 4 Proses verifikasi SPP tidak selalu sesuai
prosedur dan peraturan karena ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pikah BPKAD
2. Adakah penyimpangan prosedur atau aturan yang terjadi dalam proses verifikasi SPP dari OPD ke BPKAD
Kabupaten Mimika?
Informan 1 BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPP Informan 2 BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPP BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPP Informan 3 BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPP Informan 4 BPKAD tidak melakukan
penyimpangan dalam proses verifikasi SPP 3. Bagaimana kecepatan proses verifikasi
SPP yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Mimika? Informan 1 BPKAD cepat dalam proses verifikasi SPP Informan 2
BPKAD cepat dalam proses verifikasi SPP Proses verifikasi lebih dari 2 hari Informan 3 Proses verifikasi lebih dari 2 hari Informan 4 Proses verifikasi lebih dari 2 hari
4. Adakah  kebijakan  yang  diberikan
BPKAD terkait prosesverivikasi SPP Informan 1 BPKAD pernah memberikan kebijakan  pada  saat memverifikasi SPP Informan 2 BPKAD pernah memberikan kebijakan  pada  saat memverifikasi SPP BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPP Informan 3 BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPP Informan 4 BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPP 5. Bagaimana kecermatan BPKAD dalam proses verifikasi SPP? Informan 1 BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPP dari tiap-tiap OPD Informan 2 BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPP dari tiap-tiap OPD BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPP dari tiap-tiap OPD
Informan 3
BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPP dari tiap-tiap OPD Informan 4 BPKAD cermat dalam pelayanan
Verifikasi SPP dari tiap-tiap OPD
III. PROSES PENGAJUAN SPM
1. Bagaimana kesesuaian proses pengajuan SPM dari OPD ke BPKAD dengan prosedur dan peraturan yang berlaku?
Informan 1 Pengajuan SPM sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku Informan 2 Pengajuan SPM sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku Pengajuan SPM sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku Informan 3 Pengajuan SPM sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku Informan 4 Pengajuan SPP tidak selalu sesuai
prosedur dan peraturan karena ada beberapa kebijakan yang di
ambil
2. Adakah penyimpangan prosedur atau aturan yang terjadi dalam pengajuan SPM dari OPD ke BPKAD Kabupaten Mimika? Informan 1 BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPM Informan 2 BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPM BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPM Informan 3 BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPM Informan 4 BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPM 3. Bagaimana kecepatan proses pelayanan BPKAD Kabupaten Mimika terkait pengajuan SPM? Informan 1 BPKAD cepat dalam proses pelayanan penerimaan SPM Informan 2 BPKAD cepat dalam proses pelayanan penerimaan SPM Proses pelayanan penerimaan lebih dari 2 hari Informan 2 Proses pelayanan penerimaan lebih dari 2 hari Informan 3 Proses pelayanan penerimaan lebih dari 2 hari
4. Bagaimana ketepatan waktu dan ketepatan sasaran pemberian informasi dari BPKAD kepada OPD terkait persetujuan atau penolakn SPM yang diajukan OPD?
Informan 1 BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan SPM Informan 2 BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan SPM BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan
maupun penolakan
SPM Informan 3 BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait Informan 4 BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait
penerimaan dan penolakan SPM penerimaan dan penolakan SPM 5. Adakah kebijakan yang diberikan BPKAD terkait proses pengajuan SPM dari OPD? Informan 1 BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPM Informan 2 BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPM BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPM Informan 3 BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPM Informan 4 BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPM 6. Bagaimana kecermatan BPKD dalam melakukan tindakan terkait pelayanan pengajuan SPM dari OPD? Informan 1 BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPM dari tiap-tiap OPD Informan 2 BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPM dari tiap-tiap OPD BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPM dari tiap-tiap OPD Informan 3 BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPM dari tiap-tiap OPD Informan 4 BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPM dari
tiap-tiap OPD IV. PROSES VERIFIKASI SPM 1. Bagaimana kesesuaian proses verifikasi  SPM  yang  dilakukan  oleh BPKAD dengan prosedur dan peraturan yang berlaku? Informan 1 Verifikasi SPM sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku Informan 2 Verifikasi SPM sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Verifikasi SPM sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku Informan 3 Verifikasi SPM sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku Informan 4 Proses verifikasi SPM tidak selalu sesuai
prosedur dan peraturan karena ada
beberapa kebijakan yang diambil oleh pikah BPKAD
2. Adakah penyimpangan prosedur atau aturan yang terjadi dalam proses verifikasi SPM dari OPD ke BPKAD Kabupaten Mimika?
Informan 1 BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPM Informan 2 BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPM
BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPM
Informan 3 BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPM Informan 4 BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPM 3. Bagaimana kecepatan proses verifikasi SPP  yang  dilakukan  oleh  BPKAD Kabupaten Mimika? Informan 1 BPKAD cepat dalam proses verifikasi SPM Informan 2 BPKAD cepat dalam proses verifikasi SPM Proses verifikasi lebih dari 2 hari Informan 3 Proses verifikasi lebih dari 2 hari Informan 4 Proses verifikasi lebih dari 2 hari
4. Adakah  kebijakan  yang  diberikan BPKAD  terkait  proses  verifikasi  SPM sampai penerbitan SP2D atau penolakan SPM? Informan 1 BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPM Informan 2 BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPM BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPM Informan 3 BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPM Informan 4
BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPM 5. Bagaimana kecermatan BPKAD dalam proses verifikasi SPM? Informan 1 BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPM dari tiap-tiap OPD Informan 2 BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPM dari tiap-tiap OPD BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPM dari tiap-tiap OPD Informan 3 BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPM dari tiap-tiap OPD Informan 4 BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi
SPM dari tiap-tiap
OPD
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kinerja BPKAD Kabupaten Mimikadalam proses  pelayanan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  sudah  sangat  akunbel,  mulai  dari proses  pengajuan  SPP  sanpai  penerbitan  SP2D.  Pelayanan  surat  perintah  pencairan dana  yang  di  lakukan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  dikatakan akuntabel  karena  berdasarkan  penjelasan  tiap  OPD,  penjelasan  BPKAD  dan  hasil observasi  langsung  oleh  peneliti  menunjukan  bahwa  BPKAD  sudah  sangat  taat terhadap  peraturan  dan  prosedur  yang  berlaku,  respon  BPKAD    dalam  memberikan infomasi    dan  pengambilan  kebijakan  juga  sudah  sangat  membantu  proses  pencairan SP2D  yang  berfunggsi  untuk  Melancarkan  proses  kegiatan  pemerintahan,  kecermatan BPKAD  dalam  memeriksa  dan  melihat  kemungkina-kemungkinan  juga  sudah  sangat baik.
Dilihat  dari  hasil  analisis,  dalam  kepatuhan  peraturan  dan  prosedur  BPKAD  tidak pernah  melakukan  pelanggaran  atau  bahkan  penyimpangan  yang  berpotensi  buruk terhadap  jalannya  kegiatan  pemerintahan.  Mulai  dari  pengajuan  SPP  sampai penerbitan  SP2D  akan  dilakukan  pemeriksaan  dan  pengecekan  berkas  oleh  pihak BPKAD agar tidak ada masalah yang terjadi dikemudian hari. Beberapa contoh berkas yang  harus  disertakan  dalam  pengajuan  SPP  dan  SPM  misalnya  ebiling  pajak  Pph ataupun Ppn, daftar rekening pegawai apabila yang diproses adalah gaji pegawai atau honor,  rekening  pihak  ketiga  yang  terkait  proyek  dengan  pemerintah.  Namun  secara umum setiap kegiatan yang berbeda maka berkas yang diajukan pun pasti berbeda.
Berdasarkan hasil analisis prosess pelayanan SP2D Dikatakan akuntabel juga karena respon BPKAD dalam pengambilan bebijakan sudah sangat baik. Misalnya penerimaan berkas  yang  kurang  dari  OPD  namun  proses  penerbitan  SP2D  tetap  berjalan  dengan syarat  berkas  tetap  harus  dilengkapi  meski  SP2D  telah  diterbitkan.  Kebijakan  serupa juga dapat diambil apabila OPD terkait memiliki jarak yang jauh dari kaantor BPKAD.
Kecermatan dan ketelitian BPKAD dalam mengecek berkas SPP dan SPM juga sudah sangat  baik  kerena  pada  saat  proses  verifikasi  setiap  berkas  yang  diajukan  oleh  OPD sering  terjadi  pengembalian  berkas  karena  ditemuka  ketidak  lengkapan  berkas  yang diajukan  oleh  OPD.  Hal  ini  menunjuka  bahwa  kecermatan  sangat  diutamakan  oleh BPKAD dalam proses pelayanan SP2D.
Pada sisi lain, walaupun proses pelayanan SP2D sudah akuntabel, namun masih ada beberapa  masalah  yang  ditemukan  pada  proses  pelayanan  surat  perintah  pencairan dana yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Mimika.  Masalah  yang  terjadi  yaitu  adanya  keterlambatan  proses  pennerbitan  SP2D yang  terkadang  lebih  dari  2  hari  dan  juga  hilangnya  berkas  SPM  yang  mengharuskan OPD untuk memasukan kembali berkas pengajuan baru.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis maka disimpulkan bahwa proses pelayanan Surat Perintah Pencairan  Dana  yang  di  lakukan  oleh  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah Kabupaten Mimika dapat dikatakan akuntabel karena dalam proses pelayanan BPKAD sangat cermat dan juga responsifi.
BPKAD  juga  selalu  taat  terhadap  peraturan  dalam  setiap  kinerja  pelayanan  yang dilakukan walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam beberapa proses pelayana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

## Saran
Berdasarkan  permasalahan  yang  ditemukan  pada  saat  wawancara  dan  observasi maka berikut adalah saran yang dapat peneliti berikan:
a. Pemerintah  khususnya  BPKAD  harus  mengadakan  pelatihan  yang  dapat meningkatkan kualitas SDM, agar para pegawai dapat lebih memahami tugas dan fungsinya. Dengan demikian maka kesalahan seperti yang ada pada pembehasan
akan dapat dihindari
b. Perlu  adanya  pelatihan  bagi  bendahara  OPD  terkait  degan  kelengkapan  berkas sehingga mempercapat proses SP2D dan mencegah penyimpangan dari prosedur pencairan SP2D.
c. Meningkatkan  pengawasan  terhadap  petugas  pelayanan  dilakukan  melalui pemberian penghargaanyang senilai dengan prestasi yangdilakukan aparat dalam memberikanpelayanan dan memberikan sanksi yangsebanding dengan perbuatan yangdilakukan aparat jika membuat kesalahan

## DAFTAR PUSTAKA
Alfansyur,  A.,  &  Mariyani.  "Seni  Mengelola  Data :  Penerapan  Triangulasi  Teknik  , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial ", Jurnal Historis. (2020). Hal. 147-149,
Khamim,  M.  (2021). Peran  DPRD  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance  Di  Daerah . Penerbit NEM.
Kemenkeu,  R.  (2021). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 190/PMK.05/2021  tentang  Tata  Cara  Pembayaran  dalam  Rangka  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
Kep-287/PB/2015,    keputusan  dirjen  perbendaharaan  nomor.  (2015). tentang  standar oprasional prosedur pada kantor pelayanan perbendaharaan negara . KePMenpan,  R.  (2004). Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Republik Indonesia  Nomor  Kep/26/M.PAN/2/2004  tentang  Petunjuk  Teknis  Transparansi  dan Akuntabilitas Dalam Penyelanggaraan Pelayanan Publik . 1 – 8.
Lumenta,  A.  L.,  Morasa,  J.,  &  Mawikere,  L. "Peraturan  Perundangan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Kabupaten Minahasa Selatan ) the Influence of Local Government Accounting Systems and the Adherence of the Law Regulations on the Performance  Accountability  of  Government  Instituti", Jurnal  EMBA (2016).  Hal.770. MUKHILDA,  N.  " Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  (  Studi  Kasus :  Penyelenggaraan Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Program  Studi  Administrasi  Negara ".  Skripsi, Universitas  Hasanuddin  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Jurusan  Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara. Makassar.(2013. Hal. 13-14, 18.
Nadvisa,  Eva  Khuryatun.  Prosedur  Pencairan  dana  SP2D  Terhadap  Kelancaran Pencairan  dana  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten  Bekasi. Skripsi. Universitas Islam Indonesia ,  Makassar, 2016. Hal. 9-11, 14.
Nasriani, N., Sudarmi, S., & Ma’ruf, A . (2021). Akuntabilitas Pelayanan Sertifikat Tanah Di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Gowa. Kajian  Ilmiah  Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) , 2 (2), 711 – 727.
Novianti,  Leny.  " Public  Sector  Governance  Pada  Pemerintah  Daerah" .,  Pekanbaru,  Public Sector Governance, 2015. Hal.52-55.
Patarai,  Idris. Ombudsman  dan  akuntabilitas  publik :  perspektif  Daerah  Istimewa
Yogyakarta .2015,Hal. 174.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rukajat,  A.  (2018). Pendekatan  penelitian  kuantitatif:  quantitative  research  approach . Deepublish.
Rusdiana, H. A., & Nasihudin. Akuntanbilitas.Kinerja dan Pelaporan Penelitian . Bandung. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung. 2018. Hal. 20, 25, 40, 41.
Sawir,  Muhammad. "Konsep  Akuntabilitas  Publik" .  Publikasi  Jurnal,  2022,  Hal.  9-10,  14- 15
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009. TentangPelayanan  Publik ., 2009
Wijaya  Dkk. Buku  Ajar  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good  Governance) ,  Jawa Tengah, Penerbit Pustaka Magister, 2018, Hal. 2.