## FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) PAPUA
Wilhelmus Renyaan a, Sri Iin Hartini b
a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: willyrenyaan25@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: budeonce@gmail.com

## Naskah diterima: 29 Maret; revisi: 15 April; disetujui: 29 April 2023
DOI: 10.55551/jip.Vol 4.Iss1

## Abstrak:
Disamping  peristiwa-peristiwa  pemberontakan,  penghianatan  dan  gerakan-gerakan radikal, tak kalah penting salah satu gerakan yang masih menjadi potensi ancaman disintegrasi  bangsa  Indonesia  yang perlu  mendapat perhatian  serius  warga  bangsa dan pemerintah Indonesia adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau dengan sebutan  lain  yang  dikenal  dalam  masyarakat  di  Papua.  Dalam  kaitannya  dengan masalah  pencegahan,  penanggulangan  dan/atau  pemberantasan  kejahatan terorisme,  walaupun  kejahatan  ini  dikategorikan  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa dan  diperlukan  cara-cara  yang  luar  biasa  untuk  penanggulangannya.  Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka judul yang penulis angkat dalam  penelitian  ini  adalah  :  “Formulasi  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Rangka Penanggulangan  Kejahatan  Terorisme  Oleh  Kelompok  Kriminal  Bersenjata  (KKB)  Di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  (Polda)  Papua”.  Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian Yuridis  Normatif ,  bertitik tolak dengan meneliti data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder),  khususnya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  mempunyai  sinkronisasi  dengan  judul  dan  rumusan  masalah.  Manfaat  yang ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi perkembangan  dan  pembaharuan  kebijakan  hukum  pidana  dalam  hubungannya dengan  penanggulangan  masalah  dan/atau  kejahatan  terorisme  di  Indonesia  dan juga  sebagai  masukan  dalam  kerangka  pengembangan  kebijakan  hukum  pidana, baik  dalam  tataran  formulasi  pembentukan  hukum  (Undang-Undang),  maupun dalam tataran aplikasi atau praktek pelaksanaan kebijakan hukum pidana itu sendiri.
Kata Kunci : Kelompok Kriminal Bersenjata, Kejahatan, Terorisme.

## LATAR BELAKANG
Pada  masa  awal  kemerdekaan  atau  masa  pemerintahan  Orde  Lama,  hingga pemerintahan  Orde  Baru,  munculnya  ancaman  dan  gangguan  berupa  pergolakan politik  dan  pemberontakan  antara  lain  peristiwa  Agresi  Mileter  Belanda,  pengakuan kedaulatan RI oleh pemerintah Belanda, perubahan sistem negara kesatuan menjadi sistem  Negara  Indonesia  Serikat  (RIS),  pemberontakan  di  daerah-daerah  seperti pemberontakan DI/TII, peristiwa Permesta, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS),  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM),  Penghianatan  G30S  PKI,  pemberontakan Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  hingga  lepasnya  Timor  Timor  dari  pangkuan  ibu pertiwi  merupakan  bukti  kelam  sejarah  bangsa  Indonesia,  agar  lebih  mawas  diri dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Bahkan  hingga  saat  ini,  sejak  bergulirnya  reformasi  potensi  ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan masih saja terjadi baik dari dalam maupun luar negeri,  diantaranya  adalah  gerakan  terorisme,  radikalisme,  serta  gerakan  anti Pancasila  contohnya,  gerakan Hizbud  Tahrir  Indonesia (HTI), Majelis  Mujahidin Indonesia (MMI), Majelis  Mujahidin  Indonesia  Timur (MMIT) atau Anshorid  Tauhid , Jamaah  Ansory  Daulat (JAD) 1 , Front  Pembela  Islam (FPI) 2 serta  kelompok- kelompok yang berafiliasi dengan Islamic  State  of  Iraq  and  Syria (ISIS), yang ingin mengganggu  eksistensi  keberadaan  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara,  UUD  1945 sebagai  dasar  Konstitusi  Negara,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Disamping  peristiwa-peristiwa  pemberontakan,  penghianatan  dan  gerakan- gerakan  radikal  tersebut  diatas,  tak  kalah  penting  salah  satu  gerakan  yang  masih menjadi  potensi  ancaman  disintegrasi  bangsa  Indonesia  yang  perlu  mendapat perhatian serius warga bangsa dan pemerintah Indonesia adalah Kelompok Kriminal Bersenjata  (KKB)  atau  dengan  sebutan  lain  yang  dikenal  dalam  masyarakat  di Papua.  Kelompok  Kriminal  Bersenjata  ini,  kemudian  oleh  Pemerintah  dikategorikan sebagai  kelompok  teroris  pertama  kalinya  melalui  pernyataan  Kepala  Badan Nasional  Pemberantasan  Terorisme  (BNPT)  Komjen  Pol  Dr.  Boy  Rafli  Amar,  MH
1 Karagianis dan Clark Mc Cauley, 2016, “Hizbut  Tahrir  al  Islami;  Evaluating  the  Threat  Posed  by  a Radical  Islamic  Group  that  Remannis  Non  Violence,  Dalam  Anzar  Abdullah,  Gerakan  Radikalisme Islam: Perspektif Historis , ADDIN, Vol 10, No 1, Februari, hlm 11.
2 Indra Latief Syaepu, 2017, Radikal Dulu, Teroris Kemudian, Gerakan Islam “Garis Keras” Dulu dan Kini Dalam Tinjauan Sosio-Historis , Jurnal IAIN Kediri, hlm 63.
dalam Rapat Koordinasi dengan Komisi III DPR 22 Maret 2021. Kelompok ini dalam melalukan kejahatan bertentangan dengan politik, idiologi dan gangguan keamanan.
Selanjutnya oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahmud MD, pada tanggal 29 April 2021 menyatakan sikap pemerintah  Indonesia, bahwa  KKB  di  Papua  dikategorikan  sebagai Organisasi/Kelompok  Teroris  Kriminal  Bersenjata  berdasarkan  UU  Nomor  5  Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU PTPT).
Pengenaan  “status”  atau  “label”,  atau  “cap”  terorisme  kepada  kelompok  KKB diakibatkan  karena  masifnya  tindakan  pembunuhan,  penculikan  dan  tindakan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  KKB.  Merujuk  pada  aturan  tersebut,  mereka  yang dikategorikan  teroris  adalah  semua  orang  yang  terlibat  dalam  merencanakan, menggerakan, membantu pendanaan dan kejahatan terorisme oleh KKB di Papua.
Dengan  pemberian  status  KKB  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Tentara Nasional  Pembebasan  Papua  Barat  (TNPB)  atau  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM) sebagai organisasi atau kelompok teroris, oleh pemerintah RI, maka muncul banyak diskusi  dan  perspektif  terkait  hal  tersebut.  Tidak  sedikit  yang  beranggapan  jika keputusan  yang  diambil  pemerintah  tidak  tepat  justru  akan  memperkeruh  situasi keamanan  di  Papua.  Kritik  terhadap  pemberian  label  teroris  kepada  KKB  di  Papua dilakukan  oleh  Komisi  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  dalam  salah  satu  diskusi tentang  “Mengkaji  Penyematan  Label  Teroris  kepada  KKB  Papua:  Solusi  Dan Masalah”  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Penelitian,  Pendidikan  dan Pengembangan  Ekonomi  dan  Sosial  (LP3ES),  7  Mei  2021.  Komnas  HAM,  melalui Komisioner  Pendidikan  Dan  Penyuluhan  HAM,  Beka  Untung  Hapsara  berpendapat bahwa: 3
“Komnas  HAM  pada  prinsipnya  tidak  setuju  dengan  keputusan  pemerintah yang  memberikan  label  atau  status  teroris  kepada  KKB  karena  akan berdampak pada kepentingan nasional dan internasional. Langkah pemerintah tidak sejalan dengan komitmen Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai- nilai  hak  asasi  manusia  (HAM).  Indonesia  pun  telah  banyak  meratifikasi berbagai  instrumen  HAM  internasional  dan  selama  lima  kali  berturut-turut terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Jika saat  ini pemerintah  lebih
3 Lihat, https://komnasham.go.id/index.php/news/2021/5/17/1785 ,  Menyoal  Penyematan  Status Teroris Untuk KKB di Papua, 17 Mei 2021, diakses 1 Agustus 2021.
mengutamakan  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  tidak  melihat entitas  masyarakat  adat  di  Papua.  Tata  kelola  di  Papua  masih  jauh  dari harapan,  harus  ada  evaluasi  bagaimana  pemeritah  mendekati  masyarakat  di Papua. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan dialog damai sebagai  strategi  penyelesaian  siklus  kekerasan  dan  sebagai  pembuka  jalan solusi  isu-isu  ketidakadilan,  diskriminasi,  hak  ulayat,  masyarakat  adat  dan  isu lainnya  di  Papua,  disamping  itu  Pemerintah  harus  memastikan  proses penegakkan  hukum di  Papua  secara  adil  dan  transparan kepada  semua pihak yang  diduga  bersalah,  baik  pelaku  kekerasan  KKB  atau  pun  dari  aparat keamanan”.
Demikian  halnya  yang  disampaikan  oleh  Irene  Gayatri,  peneliti  dari  Lembaga Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  berpendapat  bahwa  penyematan  label  teroris kepada  KKB  adalah  tidak  tepat,  pengumuman  pemeritah  tersebut  hanya  akan meningkatkan eskalasi konflik, pada hal pendekatan non militeristik yang dibutuhkan untuk  menangani  permasalahan  di  Papua.  Tidak  mungkin  dialog  dilakukan  jika situasi ketegangan seperti ini terus berlangsung. 4
Kasus  kekerasan  dan  penyerangan  bersenjata,  intimidasi,  penyanderaan terhadap warga yang diduga dilakukan KKB selama kurun waktu tahun 2017 – 2019 terdapat  75  kasus,      tahun  2020  terdapat  45  kasus, 5 Tahun  2021  hingga  sampai bulan April 2021 terdapat 52 kasus. 6 Pada tahun 2021 intensitas dibeberapa wilayah antara  lain  Kabupaten  Puncak  dan  Intan  Jaya  yang  mengakibatkan  timbulnya korban  jiwa,  harta  benda,  penculikan,  penyanderaan,  pembakaran  gedung pemerintah, sekolah di Distrik Beoga sehingga menimbulkan rasa takut dan trauma kepada masyarakat serta penembakan terhadap seorang tokoh agama penembakan terhadap seorang anak sekolah dan tukang ojek sehingga mengakibatkan 650 orang harus mengungsi.
Menyikapi  berbagai  peristiwa  dan  akibat  dari  perbuatan  dan  tindak  kejahatan oleh  KKB  yang  menyebabkan  ke  khawatiran,  keresahan  serta  mengganggu ketentraman  dan  ketertiban  dalam  masyarakat  maka  sudah  sepantasnya  kelompok atau  organisasi  ini  dikategorikan  sebagai  kelompok  atau  organisasi  terorisme, apalagi  disusupi  oleh  motif  penyerangan  terhadap  ideologi  negara  dan  pernyataan perang terbuka terhadap NKRI.
4 Ibid.
5 http://antaranew.com/berita/172734/ , Kekerasan Oleh KKB di Papua, 15 September 2020. Lihat juga https://national.kompas.com/read , Polda Papua: 46 Kasus Kekerasan KKB sepanjang tahun 2020, Di akses 1 Agustus 2021.
6 https://kumparan.com/ Penembakan Hingga Pembakaran Oleh KKB Papua Sepanjang Januari  – April 2021, diakses 1 Agustus 2021.
Menurut  Muladi,  terorisme  merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extraordinary crime )  yang  membutuhkan  pula  penanganan  dengan  mendayagunakan  cara-cara yang  lebih  luar  biasa  ( extraordinary  measure ).  Untuk  itu  setiap  usaha  untuk mengatasi  terorisme,  sekalipun  dikatakan  bersifat  domestik  karena  karakteristiknya mengandung  elemen  “ Etno  Socio  or  Religios  Identity ”,  dalam  mengatasinya  mau tidak  mau  harus  mempertimbangkan  standar-strandar  keluarbiasaan  tersebut dengan  mengingat  majunya  teknologi  komunikasi,  informatika  dan  transportasi modern.  Dengan  demikian  tidaklah  mengejutkan  apabila  terjadi  identitas  terorisme lintas batas negara ( transborder terrorism identity ). 7
Belajar  dari  pengalaman  selama  ini  upaya  untuk  pemberantasan  organisasi terlarang  yakni  Tentara  Pembebasan  Nasional  Papua  Barat  (TPNPB)  -  Organisasi Papua  Merdeka  (OPM),  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebutan  Kelompok  Kriminal Bersenjata  (KKB)  yang  dilakukan  secara  militeristik  tidak  mencapai  hasil sebagaimana  yang  diinginkan.  Bahkan  apa  yang  dilakukan  selama  ini,  selalu diperhadapkan  dengan  issue-issue  pelanggaran  terhadap  diskriminasi  dan pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Kedua  issue  ini  selalu  dijadikan  tameng dalam melakukan perlawan kepada pemerintah Indonesia selama ini.
Salah  satu  aspek  pokok  dalam  penanggulangan  kejahatan  terorisme  adalah melalui penerapan dan penegakan hukum pidana, yang pada pokoknya merupakan bagian dari formulasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dikenal juga dengan  istilah  politik  hukum  pidana  atau  politik  kriminal,  dalam  kepustakaan  asing istilah sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “ penal policy ”, “ criminal law policy ” atau “ rechtspolitiek ”. 8
Issue-issue penanggulangan kelompok terorisme juga berkaitan dengan upaya- upaya penanggulangan baik melalui pendekatan model “ war crime ” atau lebih dikenal dengan  Istilah  “Operasi  Militer  Selain  Perang”  (OMSP),  serta  upaya-upaya penanggulangan  melalui  sistem  penerapan  hukum  pidana  atau  “criminal  justice model”  yang  mencakup  upaya  hukum  “penal”  dan  “non  penal”.  Kesemuanya memberikan implikasi tersendiri, dalam kerangka menanggulangi dan memberantas kejahatan  yang  dilakukan  oleh  KKB  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Papua. Mengingat  karakteristik  kejahatan  terorisme  oleh  KKB  yang  jauh  berbeda  dengan
7 Muladi, Penanganan Terorime Sebagai Tindak Pidana Khusus ( Extra  Ordinary Crime ),  Materi Seminar Nasional Penanggulangan Terorisme, Jakarta, 28 Juni 2004, hlm 1.
8 Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 26.
karakteristik  kejahatan  terorisme  yang  selama  ini  terjadi  di  Indonesia,  serta kesiapan Kepolisian Daerah (Polda) Papua, sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat diwilayah hukumnya.

## METODE
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian Yuridis  Normatif ,  bertitik  tolak  dengan  meneliti  data  pustaka  atau  data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  mempunyai  sinkronisasi  dengan  judul  dan rumusan  masalah,  yakni  UU  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  UU Nomor  :  15  Tahun  2003  Tentang  Pengesahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor:  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  Menjadi  Undang-Undang,  Undang-Undang  Nomor  :  23  Tahun  2013 Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Pendanaan  Tindak  Pidana  Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  RI, Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  Tentang  TNI,  serta  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  Terorisme,  didasari  dan ditunjang oleh asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin atau teori-teori ilmu hukum.
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penulisan  ini  dengan  menggunakan teknik,  studi  kepustakaan,  cara  ini  dilakukan  khusus  untuk  mencari  bahan-bahan yang  mendukung  atau  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Pengamatan (observasi)  yakni  Teknik  pengumpulan  data  dengan  pengamatan  atau  observasi dimana  calon  peneliti  melakukan  pengamatan  atau  melihat  langsung  ke  lokasi penelitian,  serta  wawancara  (interview).  Wawancara  dilakukan  dengan  masing- masing responden yang berwewenang memberikan keterangan dengan objek yang diteliti.
Data  yang  sudah  terkumpul,  baik  data  hukum  primer,  data  hukum  sekunder, maupun bahan-bahan pendukung lainnya akan di analisis secara deskriptif, dengan logika  deduktif.  Data  hukum  tersebut  akan  diuraikan  untuk  mendapat  penjelasan yang  sistematis.  Pendiskripsian  dilakukan  untuk  menentukan  isi  atau  makna  data hukum disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang ada. ‘
Berdasarkan  data  yang  sudah  terkumpul,  baik  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  kepustakaan  maupun  penelitian  lapangan,  disusun  dan  dikelompokkan
secara  sistimatis  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas  kemudian  dilakukan analisis  deduktif  kualitatif  yaitu  analisis  yang  menggambarkan  keadaan  sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## 1.  Formulasi  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Hubungannya  Dengan
Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh KKB di Propinsi Papua.
Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah segala sesuatu yang melanggar hukum  pidana.  Bagaimana  jeleknya  suatu  perbuatan  sepanjang  tidak  diatur  dalam hukum  pidana  (Undang-Undang  pidana),  maka  kejahatan  itu  bukan  merupakan suatu  kejahatan  (tindak  pidana).  Sebagaimana  pendapat  yang  dikemukakan  Erwin Sutherland, bahwa:
“ Criminal behavior in behavior on violation of the criminal law, no matter what of the  degree  of  immorality,  reprehensibility,  or  the  indecency  of  an  act  crime unless  it  is  prohibited  by  the  criminal  law ”.  Lebih  lanjut  Kejahatan  menurut Sutherland  adalah  perilaku  yang  dilarang  oleh  negara  karena  merugikan masyarakat  dan  negara,  terhadap  hal  ini  negara  bereaksi  dengan  hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. 9
Demikian  halnya  dalam  kajian  terorisme,  jauh  sebelum  dikenal  konsep terorisme yang dikriminalisasi, fenomena teror merupakan suatu yang sudah dikenal lama  dalam  perkembangan  peradaban  sejarah  manusia.  Menakut-nakuti, mengancam,  melakukan  kekerasan  atau  membunuh  dengan  maksud  menyebarkan rasa  takut  adalah  taktik-taktik  yang  sudah  melekat  dalam  perjuangan  kekuasaan, jauh  sebelum  hal  itu  dinamai  “teror”  dan  “terorisme”.  Pelaku  biasanya  merupakan bagian  dari  suatu  organisasi  dengan  motivasi  cita-cita  politik  atau  cita-cita  religius tertentu  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  atau  kelompok  yang mempunyai keyakinan tertentu.
Dalam  konteks  hukum  pidana  di  Indonesia,  penanggulangan  kejahatan terorisme  tidak  terlepas  dari  upaya  pemerintah  dalam  memformulasikan  kebijakan pidana.  Kebijakan  hukum  pidana  dilihat  dari  penegakan  hukum  merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.
Berbicara  mengenai  penanggulangan  kejahatan  menggunakan  sarana  hukum pidana, maka tidak terlepas pembicaraan mengenai kebijakan hukum pidana ( penal
9 Edwin H. Sudherlan, 1970, Criminology , J.B.Lippincott Company : New York, Dalam A.S.Alam dan Arief Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books : Makasar, hlm 16. Lihat juga Wahyu Widodo, 2015, Kriminologi Dan Hukum Pidana , UPGRI Press : Semarang, hlm 20.
policy , criminal  policy , penal  law  enforcement  policy,  strafrechpolitiek ), operasionalnya  dilakukan  melalui  tiga  tahapan,  yakni  pertama tahap formulasi (kebijakan  legistatif),  kedua  tahap  aplikasi  (kebijakan  yudikatif/yudisial)  dan  ketiga tahap  eksekusi  (kebijakan  eksekutif/administrasi).  Tahap  formulasi  adalah  tahap penetapan  atau  perumusan  hukum  pidana  oleh  pembuat  Undang-Undang,  atau disebut  juga  tahap  penegakan  hukum in  abstracto oleh  badan  pembuat  Undang- Undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum  mulai  dari  kepolisian,  kejaksaan  hingga  sampai  ke  pengadilan  atau  disebut juga  tahap  penegakan  hukum in  concreto ,  sedangkan  tahap  ketiga  yakni  tahap eksekusi  adalah  tahap  pelaksanaan  pidana  oleh  aparat  pelaksana  atau  eksekusi pidana.
Dari ketiga tahap tersebut, maka tahap formulasi atau tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis, karena pada tahap ini perundang-undangan pidana  dibuat  dan  ditetapkan.  Kebijakan  formulasi  yang  baik  dan  tepat  akan memberikan  pengaruh  terhadap  penanggulangan  kejahatan,  pada  tahapan  aplikasi dan  eksekusi.  Dengan  kata  lain,  kebijakan  hukum  pidana  meliputi,  kebijakan dibidang  hukum  pidana  materiil,  kebijakan  dibidang  hukum  pidana  formil  dan kebijakan  dalam  bidang  palaksanaan  pidana.  Kesemuanya  ditujukan  untuk mencapai tujuan dan cita hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri.
Berbicara  mengenai  kebijakan  pemerintah  dalam  penanggulangan  tindak pidana  terorisme  oleh  Kelompok  Kejahatan  Bersenjata  (KKB)  di  Propinsi  Papua, maka  terlebih  dahulu  akan  dikaji  secara  konprehensif  kebijakan  formulasi  hukum pidana,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  (PERPU)  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Formulasi  kebijakan  hukum  pidana  pemerintah  Indonesia  dalam  kerangka pencegahan,  penanggunglangan  dan  pemberantasan  kejahatan  terorisme  baru dimulai  sejak  tahun  1999  dengan  disusunnya  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Hal  ini  disebabkan  oleh
meningkatnya eskalasi kejahatan terorisme dan telah menjadi fenomena diberbagai negara serta diperkirakan kuat akan terjadi di Indonesia
Tragedi Bom Bali  12 Oktober 2002 (Bom Bali I) di Legian-Kuta, dan peristiwa Bom  Bali  II,  dapat  dikatakan  menjadi starting  point dalam  kerangka  formulasi kebijakan  hukum  pidana  di  Indonesia  untuk  memberantas  kejahatan  terorisme secara  kongkrit.  Kejahatan  terorisme  kemudian  dikriminalisasi  oleh  pemerintah Indonesia.  Dengan  kata  lain  kejahatan  terorisme  ini  dijadikan  sebagai  salah  satu tindak  pidana  yang  perlu  mendapat  perhatian  serius  dalam  hal  pencegahan, penanggulangan  dan  pemberantasannya.  Untuk  mencegah,  menanggulangi  dan memberantas  tindak  pidana  terorisme  melalui  formulasi  kebijakan  hukum  pidana, ditandai  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  (PERPU) Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang pemberlakukan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Pada  Peristiwa  Peledakan  Bom  Bali. Dalam  perkembangan  selanjutnya  kedua  Perpu  tersebut  setelah  dibahas  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  pada  akhirnya  disetujui  menjadi  Undang-Undang  Nomor  :  15 Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  :  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  :  2  Tahun  2002  Tentang  Pemberlakuan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  :  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali.
Formulasi  kebijakan  hukum pidana  pada  tahap  pembentukan  PERPU  Nomor  : 1 Tahun 2002, sebagaimana telah diundangkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, (selanjutnya  disingkat  UU  PTPT)  secara  umum  dianggap  mempunyai  kekhususan sebagai berikut :
1) Merupakan  ketentuan  payung  ( umbrella  rules )  terhadap  perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme;
2) Memuat  ketentuan  khusus  tentang  perlindungan  terhadap  hak  asasi tersangka atau terdakwa yang disebut “ safe guarding rules ”;
3) Di  dalamnya  juga  ditegaskan  bahwa  tindak  pidana  terorisme  dikecualikan dari  tindak  pidana  politik,  tindak  pidana  yang  bermotif  politik  atau  yang bertujuan  politik  sehingga  pemberantasasannya  dalam  wadah  kerjasama bilateral atau multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif;
4) Memuat  ketentuan  yang  memungkinkan  Presiden  membentuk  satuan  tugas anti  teror  dengan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  ( sunshine principle )  dan  atau  prinsip  pemberantasan  waktu  efektif  ( sunset  principle ) yang  dapat  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  satuan  tugas  yang bersangkutan;
5) Memuat ketentuan tentang yuridiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas  ekstra  teritorial  dan  asas  nasional  aktif  sehingga  diharapkan  dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme;
6) Memuat  ketentuan  tentang  pendanaan  untuk  kegiatan  terorisme  sebagai tindak  pidana  sehingga  sekaligus  juga  membuat  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
7) Ketentuan  dalam  UU  ini  tidak  berlaku  bagi  kemerdekaan  menyampaikan pendapat dimuka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan- keguatan yang bersifat advokasi;
8) Memuat ancaman/sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme;
9) UU  merupakan  Undang-Undang  yang  bersifat  koordinatif  dan  berfungsi memperkuat  ketentuan-ketentuan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
Selanjutnya, dengan kekhususan yang dimiliki atau karakteristik yang melekat pada UU PTPT sebagai tindak pidana khusus, dalam formulasi kebijakan hukum pidana  formil  (hukum  acara)  penanganan  dan  pemeriksaan  kasus-kasus  tindak pidana terorisme juga terjadi pengaturan yang khusus dalam praktek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Bab  V  tentang  Penyidikan,  Penuntutan  dan  Pemeriksaan  di  sidang  pengadilan, Pasal 25 sampai dengan ketentuan Pasal 35.
Bagi  penulis,  pengaturan  hukum  acara  khususnya  dalam  proses  penentuan alat bukti dengan menggunakan data intelijen, baik data intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN), Intelijen Kepolisian dan Intelijen Kejaksaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pada saat itu, badan intelijen inilah yang dianggap mempunyai sumber data atau  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  berkenaan  dengan  peristiwa  Bom  Bali. Namun perlu ditegaskan bahwa UU PTPT tidak menjadikan laporan intelijen sebagai alat  bukti  utama  ( primary  evidence )  melainkan  sebagai  bukti  permulaan  yang dikategorikan sebagai alat bukti pendukung ( Supporting evidence ).
Hal  ini  yang  kemudian  menimbulkan  berbagai  perdebatan  mengenai kedudukan  alat  bukti  elektronik  dalam  sistem  pembuktian  peradilan  pidana  di Indonesia pada saat itu. Mengingat adanya dugaan-dugaan bahwa penggunaan alat bukti  elektronik  dan/atau  data  digital  sangat  dengan  mudah  untuk  dimanipulasi, (dirubah  dan  diedit),  sehingga  aspek  validasi  (keakuratan)  data  digital  yang dijadikan alat bukti, dan tata cara memperolehnya sangat diragukan.
Keraguan  tersebut  menurut  penulis  sama  sekali  tidak  beralasan,  formulasi kebijakan  hukum  acara  mengenai  penetapan  alat  bukti  elektronik  dan/atau  data digital sebagai salah satu alat bukti baru dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme
merupakan satu kekhususan untuk menangulangi tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra  ordinary  crime , dimana para pelaku atau kelompok teroris pada saat itu  sering  menggunakan  kemajuan  sistem  teknologi  informasi  (komputer)  dan internet  melalui  media  komunikasi  ( medsos/website/situs-situs  diinternett )  untuk melakukan  propaganda  serta  komunikasi-komunikasi  rahasia  diruang  maya  atau cyber. 10
Untuk itu, dalam konteks sistem pembuktian tindak pidana terorisme alat bukti elektronik  dan/atau  data  digital,  “bukan  merupakan  satu-satunya  alat  bukti”  yang dapat  menentukan  salah-tidaknya  pelaku  tindak  pidana  terorisme,  tetapi  UU  PTPT juga mengakui keberadaan alat-alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184  KUHAP  (Pasal  27  huruf  (a)  UU  Terorisme),  serta  dalam  sistem  pembuktian  di persidangan,  hakim  juga  harus  berpedoman  pada  sistem  pembuktian  yang  dianut oleh  KUHAP,  yakni  sistem  pembuktian  menurut  Undang-Undang  secara  negatif, yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, sebagai berikut :
“Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  terdakwa  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Dari  ketentuan  Pasal  183  KUHAP  tersebut  diatas,  seorang  pelaku  tindak pidana  terorisme  dapat  dinyatakan  bersalah  “sekurang-kurangnya  harus  ada  dua alat bukti yang sah” dan ditambah lagi dengan “keyakinan hakim”.
Setelah  15  tahun  sejak  UU  PTPT  pertama  kali  diundangkan,  dengan  melihat perkembangan  dan  masih  maraknya  terjadi  aksi-aksi  kekerasan  dan/atau  tindakan teror  yang  dilakukan  oleh  kelompok-kelempok  tertentu  serta  rangkaian  peristiwa yang  melibatkan  warga  negara  Indonesia  bergabung  dengan  organisasi  atau kelompok  teroris,  atau  organisasi  lain  yang  bermaksud  melakukan  pemufakatan jahat  yang  mengarah  pada  tindak  pidana  terorisme,  baik  di  dalam  maupun  di  luar negeri. Oleh Pemerintah dan DPR kemudian pada tahun 2018 melakukan formulasi kebijakan  hukum  pidana  dengan  melakukan  perubahan  dan penambahan  terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 2018.
Perubahan  UU  PTPT  tersebut  dengan  tujuan  serta  didasarkan  pada pertimbangan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhahap masalah pemberantasan tindak pidana
10 Sutan Remy Syahdeni,  2009, Kejahatan  dan  Tindak  Pidana  Komputer ,  Jakarta :  Pustaka Utama Grafitti, hlm 97.
terorisme  serta  lebih  menekankan  pada  aspek  pencegahan  secara  proporsional dengan  tetap  menjaga  keseimbangan  antara  kebutuhan  penegakan  hukum, perlindungan hak asasi manusia dan kondisi sosial politik di Indonesia.
Dengan  adanya  perubahan  dan  penambahan  terhadap  kebijakan  formulasi hukum pidana, baik pengaturan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, diharapkan lebih mempermudah praktek penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia,  baik  dalam  tahapan  aplikasi  maupun  dalam  tahapan  eksekusi  dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 2.  Upaya-Upaya  Pemerintah  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Kejahatan Terorisme oleh KKB di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua.
Jajaran  Kepolisian  Negara  sebagai  representasi  pemerintah  dan  negara, mempunyai  peran  yang  besar  dalam  kehidupan  kemasyarakatan  dalam  rangka mensejahterahkan  warganya,  termasuk  dalam  melindungi  dan  memberikan  rasa aman,  tertib,  nyaman  dan  damai  dari  berbagai  ganggunaan  keamanan  dan ketertiban  dalam  masyarakat  khususnya  di  Propinsi  Papua,  sebagai  salah  satu Propinsi di Indonesia yang sudah sejak lama mengalami berbagai macam gangguan keamanan  yang  datang  dari  sekelompok  orang  tertentu  atau  yang  lebih  dikenal dengan  Kelompok  Kejahatan  Kriminal  Bersenjata  (KKB)  di  Papua,  yang  kemudian oleh kebijakan pemerintah ditetapkan sebagai kelompok terorisme.
Dalam  upaya  menanggulangi  persoalan  tindak  pidana  terorisme  yang dilakukan  oleh  Kelompok  Terorisme  KKB  di  Propinsi  Papua,  berbagai  upaya sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, dengan melakukan berbagai kebijakan baik  melalui  kebijakan  politik,  hukum,  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  dalam  upaya untuk  meredam  dan  menanggulangi  berbagai  aksi  kekerasan  dan  kejahatan,  jauh sebelum kelompok ini diberikan status sebagai kelompok teroris di Papua. Misalnya dalam  kebijakan  politik  dan  hukum  pemerintah  dijalakankan  melalui  pemberian Otonomi  Khusus  sejak  tahun  2001  dalam  mengatur  dan  mengelola  uruasan pemerintahan  di  Propinsi  Papua,  dalam  bidang  ekonomi  kebijakan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  adalah  melakukan  berbagai  macam  pembangunan,  sarana prasarana,  infrastruktur  dasar  guna  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  secara  nyata,  penyamaratan  harga  BBM,  penurunan  harga  barang, sedangkan  dalam  bidang  sosial  budaya  antara  lain  pemerintah  menghormati keberadaan sistem masyarakat adat dan/atau masyarakat hukum adat di Papua dan lain  sebagainya.  Namun  kebijakan-kebijakan  tersebut  tidak  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya,  karena  dipengaruhi  oleh  kondisi  atau  situasi  pada  daerah-
daerah  tertentu  yang  tidak  kondusif  akibat  dari  adanya  gangguan  keamanan  yang dilakukan oleh KKB.
Berbicara  menyangkut  upaya  penanggulangan  dan  pemberantasan  terorisme, oleh  Mc  Cauley,  dalam  tulisannya  “ War  Versus  Criminal  Justice  in  Response  to Terrorism  The  Losing  Logic  of  Torture ”  secara  umum  oleh  negara-negara  di  dunia dikenal  dua  macam  model  penanggulangan  dan  pemberantasan  tindak  pidana terorisme,  yakni  “ War  Model ”  dan  “ Criminal  Justice  Model”. Setiap  negara  dalam praktek pemberantasan terorisme membuka ruang terhadap kedua model ini. Model militerilisasi  penuh  atau  model  perang  ( war  crime )  dalam  konteks  upaya penanggulangan  dan  pemberantasan  terorisme  oleh  karena  kejahatan  terorisme merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara dan mengedepankan pengerahan kekuatan militer dalam penanganannya.
Dalam  sejarah  model  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah  Inggris  yang  dikenal dengan Militery and to the Civil Authority (MACA), terhadap kelompok perlawanan di Irlandia Utara Tahun 1970. Namun, Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Inggris,  pelibatan  militer  dalam  kerangka  MACA  hanya  dapat  dilakukan  ketika sejumlah kriteria terpenuhi, termasuk penggunaan militer sebagai opsi terakhir ( last resort ), adanya potensi korban jika militer tidak dilibatkan. Selanjutnya oleh Amerika Serikat,  dibentuk  JSOC  ( Joint  Special  Operation  Command ),  berdasarkan  UU Otoritas  Penggunaan  Kekuatan  Militer  Melawan  Teroris  ( Athorisation  for  Use  of Military  Force  Againts  Terrorism ),  untuk  mengejar  kelompok  teroris Al’Qaeda Pimpinan Osama  Bin  Laden ,  di  Afganistan  dan  Irak,  setelah  terjadi  peristiwa  11 September  2001.  Demikian  pula  di  Australia,  perkembangan  terakhir  pemerintah Australia  mengeluarkan  aturan  mengenai  perbatuan  militer  dalam  penanggulangan terorisme  di  negaranya.  Namun,  di  Australia  Kepolisian  tetap  memimpin  upaya penanggulangan  terorisme.  Militer  diberi  ruang  untuk  terlibat  melalui  pelatihan terhadap anggota  kepolisian. 11
Di  Indonesia,  “ war  model ”  lebih  dikenal  dengan  istilah  “Operasi  Militer  Selain Perang”  (OMSP)  pernah  dipraktekan  dalam  kasus-kasus  pembebasan  sandera  dan pemberantasan  tindak  pidana  terorisme.  Sejumlah  kasus  yang  pernah  melibatkan Tentara  Nasional  Indonesia  dalam  pembebasan  sandera  antara  lain  Operasi Pembebasan  Sandera pembajakan  pesawat  Garuda  Indonesia  “Woyla”  tahun  1981
11 Muhammad Arief,  2008, Peran  Dan  Keterlibatan  TNI  Dalam  Penanggulangan  Terorisme, Indonesia, Inconesia Civil Society Againts Violent Extrenis, Habibie Center, hlm 3.
oleh Komando Pasukan Sandi Yudha  (Koppasndha), Operasi  Pembebasan Sandera di Mapenduma, Irian Jaya Tahun 1996 dan Operasi Pembebasan sandera kapal MV Sinar  Kudus  tahun  2011  oleh  pembajak  di  Somalia  tahun  2011.  Sedangkan  dalam kasus  tindak  pidana  terorisme  pelibatan  TNI  (OMSP)  yakni  pada  Operasi  khusus Tinombala  di  Poso  untuk  mengejar  kelompok  teroris Mujahidin  Indonesia  Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Tahun 2016, kemudian pada tahun 2021 diganti dengan sebutan  Operasi  Madago  Raya,  selanjutnya  Operasi  Khusus  (Opsus)  Nemangkawi dalam  rangka  upaya  penanggulangan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme oleh KKB di Papua tahun 2021, yang kemudian diganti nama dengan Operasi Damai Cartenz tahun 2022. Khusus dalam upaya penanggulangan terorisme pelibatan TNI dalam  hal  ini  lebih  ditujukan  dalam  hal  pembantuan  keamanan  (BKO)  dibawah kendali institusi Kepolisian Negara RI.
Penggunaan  dan/atau  pelibatan  TNI  dalam  upaya  penanggulangan  tindak pidana  terorisme  di  Indonesia,  pada  prinsipnya  tidak bertentangan dengan  hukum, oleh  karena  hal  ini  dijalankan  berdasarkan  kebijakan  hukum  pemerintah  yang diformulasikan  dalam  hukum  positif  Indonesia  yakni  menyangkut  Tugas  Pokok Tentara  Nasional  Indonesia  OMSP  salah  satunya  adalah  memberantas  terorisme, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  43I  UU  PTPT  dan  Pasal  7  ayat  (1)  dan  ayat  (2) huruf (b) angka (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). 12
Pendekatan  culture  (budaya)  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting,  dalam memutus  mata  rantai  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  KKB,  yang  terjadi  selama  ini. Walaupun  telah  diketahui  motif  dari  konflik  yang  terjadi,  perlu  adanya  pendekatan yang  humanis,  persuasif,  terhadap  kelompok-kelompok  di  wilayah  adat  tertentu. Pendekatan  ini  diharapkan  dapat  memutus  mata  rantai  keterlibatan  masyarakat, sebab  apa  yang  dilakukan  ini  telah  terjadi  lama  dari  generasi  ke  generasi,  serta memberikan  pemahaman  tentang  apa  yang  mereka  lakukan  merupakan  sesuatu yang menurut mereka bukan merupakan suatu yang salah tetapi menurut hukum itu merupakan  perbuatan  yang  salah,  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  dapat dikenakan hukuman.
12 Pasal  7  ayat  (1)  :  Tugas  pokok  TNI  adalah  menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari  ancaman  dan  gangguan  terhadap  keutuhan  bangsa  dan negara.  Pasal 7  ayat  (2)  huruf  (b)  angka  (3) : Tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan dengan : mengatasi aksi terorisme.
Sebagai  negara  yang  berdasarkan  hukum  yang  menjunjung  tinggi  supremasi hukum, dan hak asasi manusia, maka upaya penanggulangan terorisme oleh KKB di Papua,  sudah  semestinya  harus  didorong  proses  penegakan  hukum  pidana sebagaimana yang dianut dalam “ Criminal Justice Model ”, pelibatan militer atau TNI semata-mata merupakan perbantuan terhadap otoritas penegak hukum.
Dalam konteks “ Criminal  Justice  Model ” upaya penanggulangan tindak pidana terorisme  sebagaimana  halnya  dengan  kebijakan  hukum  pidana  ( criminal policy/penal  policy )  pada  umumnya  dibedakan  atas  dua  sistem  yakni  upaya penanggulangan  kejahatan  terorisme  melalui  jalur  “ non  penal ”  atau  pencegahan tanpa  pidana  ( prevention  without  punishment )  dan  melalui  jalur  “ penal ”  atau penerapan  sistem  hukum  pidana  ( criminal  law  application ),  kedua  sistem  ini  dalam prakteknya dijalankan secara simultan dan/atau secara bersama-sama.
Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme melalui jalur “ non penal ” atau pencegahan  tanpa  pidana,  lebih  menitikberatkan  pada  sifat  preemtif  dan  preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian)  sebelum  tindak  pidana  terjadi.  Upaya preemtif merupakan pencegahan dini mengacu pada upaya menghilangkan niat dan rencana  untuk  melakukan  tindak  pidana  terorisme.  Sedangkan  upaya  preventif mengacu  pada  upaya  menghilangkan  kesempatan  seseorang  untuk  melakukan tindak pidana terorisme. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab  terjadinya  kejahatan.  Faktor-faktor  kondusif  dalam  hal  ini  berpusat  pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik secara langsung atau tidak langsung dan dapat  menyebabkan,  menimbulkan  atau  menumbuhsuburkan  kejahatan  terorisme. Sedangkan  jalur  “ penal ”  atau  penggunaan  hukum  pidana,  lebih  menitik  beratkan pada  sifat  represif  (penindakan,  penanggulangan,  pemberatasan),  penanganan langsung  dan  penegakan  hukum  sesudah  tindak  pidana  terjadi,  walaupun  dalam prakteknya  secara  luas  juga  mencakup  tindakan  pencegahan  (preventif,  preemtif) sebelum terjadinya tindak pidana.
Secara  umum,  upaya  penanggulangan  terorisme  melalui  jalur non penal/prevention  without  punishment yang  harus  dilakukan  dengan  sinergitas  serta koordinasi yang efektif antar institusi pemerintah dan masyarakat yang meliputi a). Kesiapsiagaan  Nasional,  b).  Kontra  Radikalisasi  dan  c).  Deradikalisasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43A UU PTPT.
Sementara itu ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan pemberantasan terorisme di Provinsi Papua yaitu:
a) Belum  adanya  kesepatan  dan/atau  kesepahaman  terkait  dengan  pelabelan KKB  sebagai  kelompok  terorisme  bukan  kejahatan  kriminal  oleh  aparat penegak  hukum  dan  instansi  K/L  terkait,  secara  khusus  TNI/Polri  masih menggunakan istilah KKB.;
b) Pola  operasi  penanganan  KSTP  belum  dilakukan  secara  komprehensif dibawah  garis  komando,  sehingga  terjadi  tumpang  tindih  karena mengedepankan egosektoral masing-masing;
c) Masih  kurangnya  jumlah  kekuatan  Apkam  TNI/Polri  di  wilayah  Papua khususnya  Apkam  Teritorial  seperti  satuan  Kodim,  Polres,  Koramin  dan Polsek dalam menjaga Satkamtipmas dan menutup pergerakan KTSP.
d) Masih  lemahnya  penegakan  hukum  terhadap  oknum  pejabat  Papua  yang mendanai/mensponsori pergerakan  KSTP khususnya dalam membeli senjata, amunisi dan logistik;
e) Pasifnya  peran  pemerintah  daerah  khususnya  di  wilayah  yang  terdapat pergerakan  KSTP  dalam  penanganan  KSTP,  yang  ditandai  dengan  minimnya keberadaan  kepala  daerah  tersebut  di  wilayah  pemerintahannya  masing- masing  dan  belum  maksimalnya  program  pembangunan  serta  kesejahteraan untuk  mempengaruhi  masyarakat  Papua  agar  tidak  bergabung  dengan pergerakan KSTP;
f) Adanya oknum pejabat yang memanfaatkan pergerakan KSTP untuk menjaga kepentingan  politiknya  dengan  secara  sengaja  berupaya  memelihara Siskamtibmas di wilayah Papua tidak kondusif;
g) Masih  terbatasnya  jaringan  komunikasi  dan  akses  jalan  ke  basis  wilayah pergerakan  KSTP  dengan  medan  yang  dikuasai  oleh  KSTP  sehingga  upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap KSTP sulit dilakukan;
h) Rendahnya  tingkat  kesejahteraan,  pendidikan,  didukung  dengan  faktor budaya  dan  eksistensi  menjadikan  KSTP  sangat  mudah  untuk  diprovokasi, bahkan didayagunakan untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu dengan  jaminan  uang  bayaran  yang  tinggi,  sehingga  menjadikan  para anggota  KSTP  ini  memiliki  moril  yang  tinggi  setiap  melakukan  aksi-aksi gangguan keamanan.
Kendala  dan/atau  hambatan-hambatan  tersebut  diatas  merupakan  persoalan dan  tantangan  tersediri  bagi  pemerintah  yang  perlu  disikapi  secara  serius. Khususnya menyangkut point a, mengingat ketidaksamaan pendapat atau persepsi
mengenai  kebijakan  pemberian  status  atau  label  terorisme  kepada  KKB,  sangat berdampak dalam upaya praktek penanggulangan dan pemberatasan tindak pidana terorisme melalui penerapan sarana penegakan hukum pidana ( penal ) dalam tataran aplikatif dan eksekusi oleh aparat penegak hukum kepolisian dalam hal  ini  Densus 88.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan diatas, serta data hasil penelitian yang  diperoleh,  maka  kesimpulan  yang  dapat  dikemukakan  dalam  penelitian  ini adalah  formulasi  kebijakan  hukum  pemerintah  dalam  rangka  penanggulangan kejahatan  oleh  KKB  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  (Polda)  Papua  yaitu dengan  pemberian  status  atau  label  terorisme  kepada  KKB  yang  didasarkan  pada kebijakan  formulasi  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, namun  didalam  prakteknya  masih  belum  terkoordinasi  dan/atau  tersinkronisasi dengan  baik  antara  instansi  K/L  terkait  dan  Upaya-upaya  pemerintah  dalam penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  oleh  KKB  di  wilayah  hukum  Kepolisian Daerah  (Polda)  Papua  baik  melalui  pendekatan  Operasi  Militer  Selain  Perang (OMSP) dan pendekatan melalui model penegakkan sarana  hukum pidana ( criminal justice model ) yakni melalui jalur “ penal ” dan “ non penal ”, telah dilaksanakan sesuai dengan  tuntutan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan tujuan  untuk  menciptakan  rasa  aman,  tentram  dan  damai  dalam  kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief,  2011, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana : Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru ,  Cetakan  ke-3,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Edwin H. Sudherlan, 1970, Criminology , J.B.Lippincott Company : New York, Dalam A.S.Alam dan Arief Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books :  Makasar.  Lihat  juga Wahyu Widodo,  2015, Kriminologi  Dan  Hukum  Pidana , UPGRI Press : Semarang.
http://antaranew.com/berita/172734/ , Kekerasan Oleh KKB di Papua, 15 September 2020.  Lihat  juga https://national.kompas.com/read ,  Polda  Papua:  46  Kasus Kekerasan KKB sepanjang tahun 2020, Di akses 1 Agustus 2021.
https://kumparan.com/ Penembakan  Hingga  Pembakaran  Oleh  KKB  Papua Sepanjang Januari – April 2021, diakses 1 Agustus 2021.
Indra  Latief  Syaepu,  2017, Radikal  Dulu,  Teroris  Kemudian,  Gerakan  Islam  “Garis Keras” Dulu dan Kini Dalam Tinjauan Sosio-Historis , Jurnal IAIN Kediri.
Karagianis  dan  Clark  Mc  Cauley,  2016, “Hizbut  Tahrir  al  Islami;  Evaluating  the Threat Posed by a Radical Islamic Group that Remannis Non Violence, Dalam Anzar  Abdullah,  Gerakan  Radikalisme  Islam:  Perspektif  Historis ,  ADDIN,  Vol 10, No 1, Februari.
https://komnasham.go.id/index.php/news/2021/5/17/1785 ,  Menyoal  Penyematan Status Teroris Untuk KKB di Papua, 17 Mei 2021, diakses 1 Agustus 2021. Muhammad  Arief,  2008, Peran  Dan  Keterlibatan  TNI  Dalam  Penanggulangan Terorisme, Indonesia, Inconesia Civil Society Againts Violent Extrenis, Habibie Center.
Muladi, Penanganan  Terorime  Sebagai  Tindak  Pidana  Khusus ( Extra  Ordinary Crime ),  Materi  Seminar  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  Jakarta,  28  Juni 2004.
Pasal  7  ayat  (1)  :  Tugas  pokok  TNI  adalah  menegakkan  kedaulatan  negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  serta  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal  7  ayat  (2)  huruf  (b)  angka  (3)  :  Tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : mengatasi aksi terorisme.
Sutan  Remy  Syahdeni,  2009, Kejahatan  dan  Tindak  Pidana  Komputer ,  Jakarta  : Pustaka Utama Grafitti.