Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2837
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh
Penulis: Tiwi Okhtafianny 1) Ria Ariani 2
Afiliasi: Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi 1,
Universitas Andalas, Padang, Indonesia 2
Korespondensi: tiwiokhtafianny@gm ail.com
Histori Naskah: Submit: 28-06-2023 Accepted: 11-07-2023 Published: 20-07-2023
Penelitian  ini  menganalisis  implementasi  kebijakan  pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4  Tahun  2019.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus  dan  data  dikumpulkan  melalui wawancara  mendalam,  observasi  partisipatif,  dan  studi  dokumen melibatkan  pihak  terkait  seperti  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH), pelaku usaha, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kendala utama  dalam  implementasi  kebijakan  ini.  Komunikasi  antara  DLH dan  masyarakat  kurang  optimal  karena  sosialisasi  hanya  saat  Perda dikeluarkan  dan  tidak  konsisten  dalam  waktu  pelaksanaannya. Sumber daya manusia di DLH belum sesuai kebutuhan dan anggaran terbatas  menjadi  hambatan  pelaksanaan  kebijakan.  Faktor penghambat lainnya termasuk penerapan sanksi yang belum berjalan, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat  dalam pengelolaan sampah,  dan  kurangnya  sosialisasi  program.  Pemerintah  perlu meningkatkan  komunikasi  dan  sosialisasi  dengan  masyarakat mengenai  pengelolaan  sampah  sesuai  Perda  dan  diperlukan  juga kerjasama  antar  pihak  terkait  untuk  mencapai  keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolahan Sampah

## Pendahuluan
Sampah merupakan permasalahan global yang kompleks dan semakin meningkat di berbagai negara,  termasuk  Indonesia.  Pertumbuhan  penduduk,  kemajuan  teknologi,  dan  perubahan  pola konsumsi menjadi faktor utama yang berkontribusi pada meningkatnya timbulan sampah. Dalam mengatasi masalah ini, dibutuhkan koordinasi global dan langkah-langkah komprehensif dari awal hingga  akhir  rantai  pengelolaan  sampah.  Indonesia,  sebagai  salah  satu  negara  dengan  tingkat pencemaran yang tinggi, perlu memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan sampah, terutama dalam  menghadapi  komposisi  sampah  yang  didominasi  oleh  sampah  organik  yang  berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca jika tidak dikelola dengan baik.
Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Meskipun  memiliki kewenangan  sendiri,  pemerintah  daerah  harus  tetap  mengikuti  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, penting juga untuk mengubah pandangan terhadap sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat. Praktek mengolah dan memanfaatkan sampah harus
dijadikan  langkah  nyata  dalam  pengelolaan  sampah,  dengan  pendekatan  edukasi  kepada masyarakat  untuk  memilah,  memilih,  dan  menghargai  sampah  serta  mengembangkan  ekonomi kerakyatan melalui bank sampah. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga dalam mengelola sampah  dan  daur  ulang  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  upaya  pengelolaan  sampah  yang berkelanjutan. Masalah pengelolaan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota  kecil  seperti  Kota  Payakumbuh,  yang  mengalami  pertumbuhan  penduduk  yang signifikan serta permasalahan terkait pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini;

## Tabel 1. Data Timbulan Sampah di Kota Payakumbuh

## Sumber: SIPSN Kota Payakumbuh
Data  dari  Tabel  1  menggambarkan  tren  pertumbuhan  jumlah  penduduk  di  Kota Payakumbuh  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Fenomena  ini  juga  diikuti  dengan peningkatan jumlah timbulan sampah di kota tersebut. Timbulan sampah dapat berasal dari proses alam  maupun  pola  perilaku  manusia  dalam  pengelolaan  sampah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa peningkatan produksi sampah mungkin disebabkan oleh perilaku masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh mencatat bahwa jumlah sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saat ini,  hampir  seluruh  pengelolaan  sampah  berakhir  di  TPA  tanpa  proses  terlebih  dahulu, menyebabkan  beban  TPA  menjadi  berat.  Masalah  ini  diperparah  dengan  daya  tampung  TPA Regional yang sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, menuntut pemindahan ke lokasi baru. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya efektif dalam pengurangan dan penanganan volume sampah sejak dari sumber serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah.
Selain  peningkatan  produksi  sampah,  masalah  lain  yang  dihadapi  Kota  Payakumbuh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Beberapa masyarakat masih melakukan pembuangan sampah sembarangan, baik itu di tanah kosong, sungai, maupun dengan membakarnya. Fenomena ini terjadi meskipun ada tanda peringatan larangan membuang sampah sembarangan.  Akibatnya,  terjadi  polusi  udara  dan  masalah  kesehatan.  Kurangnya  kesadaran masyarakat  ini  disebabkan  oleh  komunikasi  yang  kurang  efektif  dari  pemerintah  tentang pengelolaan sampah dan kurangnya pemahaman mengenai pedoman pengelolaan sampah. Selain itu, kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah, terutama pada Bank Sampah, juga menjadi masalah. Hanya sebagian kecil masyarakat yang aktif dan peduli terhadap pentingnya kegiatan di Bank Sampah. Kegiatan di Bank Sampah juga mengalami kendala dalam pengolahan  sampah  plastik  karena  kurangnya  alat  pengolahan  yang  memadai.  Pemerintah diharapkan  dapat  membantu  dalam  mempromosikan  dan  memasarkan  hasil  produk  daur  ulang Bank Sampah. Masalah serupa juga dialami di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menghadapi  kekurangan  petugas  pengelola  sampah  dan  infrastruktur  yang  memadai.  Peralatan
No.  Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Potensi Timbulan Sanpah 1. 2021 141.147 35.679,04 2. 2022 143.283 36.063,06 3. 2023 143.409 36.608,81 (Semester I)
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
pengolahan  limbah  perlu  ditingkatkan  agar  petugas  TPST  dapat  mengatasi  kendala  dalam mengolah  sampah  menjadi  kompos.  Berikut  data  bank  sampah  dan  TPST  yang  ada  di  Kota Payakumbuh:
Tabel 2. Data Bank Sampah dan TPST di Kota Payakumbuh Jenis Pengelolaan Sampah TAHUN 2021 2022 2023 Bank Sampah 5 5 5 TPST 6 6 6
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh (2023)
Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa di Kota Payakumbuh, jumlah penduduk dan timbulan sampah terus meningkat setiap tahun. Seharusnya, hal ini sebanding dengan peningkatan jumlah bank sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Namun, upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh melalui surat edaran Walikota Nomor 660/14/SE/WK-Pyk-2022 untuk mengurangi  sampah  dengan  membentuk  bank  sampah  di  setiap  kelurahan  tidak  berjalan  sesuai harapan.  Masalah  utamanya  adalah  minimnya  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  pengolahan sampah,  menyebabkan  kendala  dalam  mengimplementasikan  rencana  tersebut.  Berikut  Data Anggaran Pengelolaan Sampah yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh:
Tabel 3. Anggaran Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s/d 2022 No Tahun Pogram Kegiatan Pagu Renja Akhir 1 2021 Pengelolaan Persampahan 7.932.581.376 2 2022 Pengelolaan Persampahan 6.794.993.084
Sumber : DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
Tabel di atas menggambarkan penurunan anggaran untuk pengelolaan sampah dari tahun 2021  ke  tahun  2022.  Dampak  dari  penurunan  ini  menyebabkan  berkurangnya  kegiatan  terkait pengelolaan sampah. Untuk mendukung kebijakan nasional tentang pengurangan dan penanganan sampah, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sampah.  Peraturan  ini  mencakup  berbagai  aspek, termasuk  pengelolaan  persampahan,  wewenang,  hak,  kewajiban,  dan  larangan,  kerjasama  dan kemitraan,  sanksi,  serta  perizinan  di  bidang  persampahan.  Selain  itu,  Peraturan  Daerah  juga menetapkan  kewajiban  Pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  sampah,  seperti  menyediakan fasilitas  pengolahan  sampah  skala  kota,  melakukan  pengolahan  sampah  secara  aman  bagi kesehatan  dan  lingkungan,  menyediakan  data  dan  informasi  tentang  pengelolaan  sampah, menyediakan  anggaran  untuk  pengelolaan  sampah,  menyediakan  sarana  angkutan  sampah,  dan menyediakan  tenaga  operasional  persampahan.  Peraturan  ini  juga  mendorong  partisipasi  aktif masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  melalui  bank  sampah  dan  Tempat  Penelolaan  Sampah (TPS) 3R (reduce, reuse, recycle).
Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat memainkan peran krusial. Namun, penelitian oleh Hendra pada tahun 2016 menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang  kurang  berperan  serta  dalam  pengelolaan  sampah  karena  mereka  belum  sepenuhnya
memahami  peraturan,  pedoman,  dan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  terkait  dengan pengelolaan  sampah.  Dengan  demikian,  langkah-langkah  konkret  dalam  mengurangi permasalahan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk itu penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Di  Kota Payakumbuh.

## Studi Literatur

## 1. Implementasi
Implementasi  dalam  konteks  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  pelaksanaan  atau penerapan  keputusan  yang  telah  dibuat.  Proses  implementasi  berperan  penting  dalam mengantarkan kebijakan publik kepada masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Pressman dan Wildavsky  (2020)  implementasi mencakup beberapa kata kunci,  seperti menjalankan  kebijakan,  memenuhi  janji-janji  dalam  dokumen  kebijakan,  menghasilkan  output sesuai  tujuan  kebijakan,  dan  menyelesaikan  misi  yang  harus  dicapai.  Istilah  implementasi menunjukkan serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan dan hasil program  yang  diinginkan  oleh  para  pejabat  pemerintah.  (Sufi,  2022)  berpendapat  Penerapan kebijakan ini melibatkan proses  yang meliputi  pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, serta dampak  nyata  keputusan  baik  yang  diharapkan  maupun  tidak.  Dalam  persiapan  implementasi, perlu  memastikan  ketersediaan  sumber  daya,  rencana,  dan  arahan  yang  dapat  diterima  serta dijalankan oleh pihak terkait.
Tahapan  operasional  dalam  implementasi  kebijakan  (Deddy,  2016)  mencakup  beberapa langkah  yang  saling  terkait.  Tahap  pertama  adalah  interpretasi,  di  mana  kebijakan  abstrak dikembangkan  menjadi  petunjuk  pelaksanaan  teknis  melalui  proses  komunikasi  dan  sosialisasi. Kebijakan  ini  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  perundangan  seperti  Peraturan  Daerah  dan Undang-Undang,  serta  keputusan  eksekutif  dan  manajerial.  Selanjutnya,  pada  tahap pengorganisasian, dilakukan penentuan pelaksana kebijakan, penentuan prosedur operasi standar (SOP)  atau  standar  pelayanan  minimal  (SPM),  serta  pengaturan  pembiayaan  dan  fasilitas  yang mendukung  pelaksanaan  kebijakan.  Manajemen  pelaksanaan  dan  jadwal  implementasi  juga ditetapkan  untuk  memastikan  efisiensi  pelaksanaan.  Tahap  implikasi  merupakan  realisasi  dari langkah-langkah sebelumnya, di mana kebijakan diwujudkan dan dijalankan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

## 2. Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  merupakan  aspek  penting  dari  keseluruhan  proses  kebijakan. Udoji, seorang pakar kebijakan asal Afrika  (Manongga, 2021), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah hal penting dan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang hanya berupa impian atau rencana bagus akan sia-sia jika tidak diimplementasikan dengan baik.
Dalam  praktiknya,(Marta  et  al.,  2019)  implementasi  kebijakan  merupakan  proses  yang kompleks dan seringkali bermuatan politis karena melibatkan berbagai kepentingan yang beragam. Proses  ini  tidak  hanya  berkaitan  dengan  perilaku  badan  administrasi  yang  bertanggung  jawab untuk  melaksanakan  program  dan  memunculkan  ketaatan  pada  kelompok  sasaran,  tetapi  juga melibatkan  jaringan  kekuatan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi.
Terdapat beberapa teori implementasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai panduan, di  antaranya  adalah  teori  George  C.  Edward  (Suharsono,  2012)  yang  menyatakan  bahwa implementasi yang efektif memerlukan komunikasi yang jelas, sumber daya yang cukup, disposisi positif dari para pelaksana, dan konsistensi  dalam  arahan kebijakan. Selain  itu, teori  Donald S. Van  Meter  dan  Carl  E.  Van  Horn  (Suharsono,  2012)  mengidentifikasi  enam  variabel  yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya,  karakteristik  agen  pelaksana,  disposisi  para  pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi,  dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
Dalam teori Marilee S. Grindle (Agustino, 2019), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Isi  kebijakan  harus  jelas  dan  terperinci,  disertai  dukungan  sumber  daya  yang  memadai. Lingkungan  implementasi  juga  harus  mendukung  implementasi  kebijakan.  Meskipun  banyak upaya  untuk  melakukan  implementasi  kebijakan,  ada  beberapa  faktor  penghambat  yang  dapat menyebabkan kegagalan implementasi. Beberapa di antaranya adalah ketidakjelasan isi kebijakan, kurangnya informasi yang relevan, dukungan yang kurang dari pihak terkait, pembagian potensi yang tidak efektif, dan struktur organisasi pelaksana yang bermasalah.

## 3. Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah konsep yang memiliki makna yang sangat luas dan fundamental dalam  sebuah  negara.  Ketika  istilah  "kebijakan"  dan  "publik"  digabung  menjadi  satu, menghasilkan makna yang lebih kompleks daripada definisi masing-masing. Sebagai salah satu komponen negara, kebijakan publik memiliki peran penting yang tidak boleh diabaikan. Sebuah negara  tanpa  kebijakan  publik  dipandang  gagal,  karena  akan  berarti  kehidupan  bersama  hanya diatur oleh sekelompok orang atau individu dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho, 2009). Kebijakan publik mencakup tata kelola negara (governance) dan mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Dalam pandangan beberapa ahli seperti (Dye, 2002) dan (Anderson, 2000), kebijakan publik merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tugas pemerintah dalam mengelola negara tidak hanya  mencakup  pengendalian  arah  dan  tujuan  negara,  tetapi  juga  berperan  dalam  menjadikan negara lebih bernilai melalui kebijakan publik. Kebijakan ini mencakup berbagai aktivitas yang saling terkait dan berhubungan dengan kepentingan publik.
Kebijakan  publik  tidak  hanya  ditujukan  untuk  memenuhi  kepentingan  politis,  ekonomi, sosial, atau hukum semata, tetapi juga untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bersama.
Sebagai  instrumen,  kebijakan  publik  berperan  dalam  mewujudkan  nilai-nilai  kepublikan  yang diidealkan  oleh  masyarakat,  seperti  keadilan,  persamaan,  keterbukaan,  dan  pemecahan  masalah sosial. Tujuan kebijakan publik mencakup pula upaya untuk melindungi masyarakat dari praktik swasta  yang  merugikan  serta  menciptakan  peluang  baru  bagi  kemajuan  masyarakat  (Handoyo, 2012).

## 4. Peraturan Daerah
Peraturan  Daerah  (Perda)  adalah  salah  satu  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk  oleh  pemerintah  daerah  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  untuk  membuat  peraturan tingkat  daerah.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004,  Perda  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.  Definisi lain dari Perda dapat  ditemukan  dalam  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  terkait  pajak  daerah  dan  retrebusi daerah,  yang  menyatakan  bahwa  Perda  adalah  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  kepala  daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan.
(Manan & Berkeadilan, 2009) Perda memiliki cakupan yang berlaku pada tingkat daerah, dan  merupakan  hasil  dari  kolaborasi  antara  pemerintah  daerah  dan  DPRD.  Pada  dasarnya, peraturan  ini  berfungsi  untuk  mengatur  kehidupan  dan  aktivitas  masyarakat  di  wilayah  daerah tertentu.  Pembuatan  dan  penetapan  Perda  harus  melalui  proses  persetujuan  yang  melibatkan Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan keberlakuan dan legalitasnya. Setelah disahkan dan diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan, Perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga negara dan pihak-pihak yang berada di wilayah daerah tersebut.

## 5. Pengolahan Sampah
Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan  berkesinambungan  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  dan  menangani  sampah.  Melalui pengelolaan sampah, masalah pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah dapat diatasi dengan  baik.  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2008  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  sampah mencakup dua aspek utama. Pertama, pengurangan sampah yang melibatkan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dengan demikian, produksi sampah  dapat  dikurangi  sebanyak  mungkin,  dan  limbah  yang  dihasilkan  dapat  dimanfaatkan kembali  untuk  mengurangi  beban  lingkungan.  Kedua,  penanganan  sampah  yang  mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Proses ini melibatkan  pengelompokan  dan  pemisahan  sampah  berdasarkan  jenis,  jumlah,  dan  sifatnya, kemudian dilanjutkan dengan mengambil  dan memindahkan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan  atau  tempat  pengolahan  sampah  terpadu.  Selanjutnya,  sampah  diolah  untuk mengubah  karakteristik,  komposisi,  dan  jumlahnya,  sebelum  akhirnya  diolah  secara  aman sehingga tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah menjadi kunci penting dalam menjaga kebersihan  dan  kelestarian  lingkungan  serta  menciptakan  lingkungan  yang  sehat  dan
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
berkelanjutan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Payakumbuh,  karena merupakan  lembaga  terkait  langsung  dengan  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di wilayah tersebut. Masalah persampahan, kurangnya pengelolaan, dan penanganan sampah menjadi fokus  perhatian  dalam  penelitian  ini.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif, (Sugiyono, 2016) yang menekankan pada deskripsi dan pemahaman mendalam tentang fenomena  yang  diteliti.  Metode  ini  dipilih  karena  ingin  mendapatkan  penjelasan  yang komprehensif  tentang  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Kota  Payakumbuh, termasuk ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang diamati dari individu, kelompok, dan organisasi terkait.
Proses analisis data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan  kesimpulan.  Data-data  yang  diperoleh  dari  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi dirangkum, difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian, dan disajikan dalam bentuk  narasi.  Hasil  penelitian  digunakan  untuk  menarik  kesimpulan  tentang  implementasi kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Kota  Payakumbuh.  Untuk  memastikan  keabsahan  temuan, dilakukan  uji  kredibilitas  data  dengan  teknik  triangulasi.  Triangulasi  sumber  digunakan  untuk membandingkan  informasi  dari  berbagai  sumber  yang  berbeda.  Triangulasi  teknik  digunakan untuk  membandingkan  data  dari  sumber  yang  sama  dengan  teknik  yang  berbeda,  seperti wawancara dan observasi. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih dapat dipercaya dan valid.

## Hasil dan Pembahasan

## a. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh
Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota  Payakumbuh  memiliki  tujuan  utama  untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang berwawasan lingkungan dan sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut,  DLH  memiliki  tujuan  dan  sasaran  serta  kinerja  yang  mencakup  berbagai  aspek lingkungan hidup. Salah satu langkah konkret untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Payakumbuh  adalah  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  4  Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Perda  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah.  Perda  ini mencakup pengelolaan persampahan, wewenang, hak, kewajiban, larangan, kerjasama, kemitraan, perizinan di bidang persampahan, dan penerapan sanksi yang lebih tegas.
Meskipun  Perda  Nomor  4  Tahun  2019  telah  dikeluarkan  untuk  memperkuat  penerapan sanksi,  masih  ada  beberapa  permasalahan  yang  memerlukan  jalan  keluar.  Masalah  tersebut meliputi pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta minimnya sosialisasi dan  edukasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Dalam  implementasi  kebijakan,  komunikasi memainkan peran penting.

## 1. Komunikasi
Komunikasi  yang  baik  harus  dilakukan  antara  pengambil  kebijakan  dan  pelaksana kebijakan  serta  disampaikan  dengan  jelas  kepada  seluruh  pihak  terkait.  Sosialisasi  yang  efektif
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
melalui  berbagai  media  seperti  radio,  media  sosial,  spanduk,  dan  baliho  juga  diperlukan  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Salah  satunya  adalah  transmisi  dimana  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh terkait transmisi ini didapatkan hasil sebagai berikut: “Setelah Perda kami keluarkan langsung kami adakan sosialisasi terkait isi perda kepada seluruh OPD,  Kecamatan  dan  Kelurahan.  Agar  Perda  dapat  diinformasikan  kepada  masyarakat  kami informasikan  melalui  pihak  kelurahan.  Selain  itu  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Payakumbuh juga melakukan upaya penyampaian informasi melalui media radio, media sosial, spanduk dan baliho  maupun  penyampaian  secara  langsung  oleh  petugas  kepada  masyarakat” (Wawancara dilakukan tanggal 12 Juni 2023).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup  Kota  Payakumbuh  telah  melakukan  sosialisasi  terhadap  Perda  Nomor  4  Tahun  2019, dengan  melibatkan  OPD,  kecamatan  dan  kelurahan.  Sosialisasi  hanya  dilakukan  satu  kali  saat dikeluarkannya  Perda  yaitu  tahun  2019.  Selanjutnya  diserahkan  kepada  pihak  kelurahan  untuk melanjutkan kepada masyarakat di wilayahnya. Hal ini mengakibatkan komunikasi yang terjadi tidak berjalan dengan efektif dikarenakan adanya jenjang birokrasi yang dilewati. Yang mana hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dimana dalam dimensi transmisi diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman karena adanya perbedaan jenjang birokrasi yang dilewati.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kabid Pengawasan dari hasil wawancara atas transmisi atau sosialisasi sebagai berikut :
“Sosialisasi itu melibatkan kami sebagai DLH secara langsung bersama OPD, 5 kecamatan dan kelurahan. Sosialisasi menjelaskan tentang butir-butir pasal yang terdapat dalam Perda terkait pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan 1 kali sewaktu perda baru dikeluarkan. Selebihnya hanya melalui media saja” (Wawancara dilakukan tanggal 12 Juni 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  sosialisasi tetap  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  melalui  media  elektronik  dan  cetak,  seperti penyampaian informasi melalui radio lokal, website resmi pemerintah Kota Payakumbuh, media sosial,  spanduk  dan  baliho.  Sosialisasi  juga  dilakukan  secara  langsung  oleh  petugas  kebersihan kepada masyarakat. Sosialisasi melalui penerapan teknologi dan informasi ini diharapkan dapat efektif guna meningkatkan kesadaran masyarakat.

## 2. Sumber daya
Sumber  daya  juga  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Sumber  daya manusia merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Saat ini, DLH Kota Payakumbuh menghadapi kendala karena jumlah pegawai yang kurang memadai dan latar belakang pendidikan yang belum optimal. Diperlukan peningkatan kompetensi dan kapabilitas para pegawai.
Berdasarkan  wawancara  terkait  sumber  daya  manusia  dengan  Sekretaris  DLH  Kota Payakumbuh didapatkan hasil wawancara sebagai berikut :
“Jumlah  personil  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Payakumbuh  yang  ASN  masih  kurang,  dan dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL). ASN yang adapun hanya sedikit yang memiliki latar belakang  pendidikan  seperti  teknik  lingkungan.  Dan  juga  masih  sedikit  yang  mengikuti  diklat teknis. Artinya masih perlu ditingkatkannya kompetensi personil yang ada. (Wawancara dilakukan tanggal 12 Juni 2023)
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Kabid  Pengawasan  DLH  Kota  Payakumbuh  terkait sumber daya manusia :
“Di bidang pengawasan saja hanya 3 orang ASN yang memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan,  hal  ini  tentu  mengalami  kendala  dalam  pelaksanaan  program  kegiatan  di  bidang pengawasan, mengingat kami disini lebih ke teknis.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  tampak  bahwa  jumlah  SDM  di  DLH  Kota Payakumbuh masih kurang, ditambah lagi latar belakang pendidikan ASN masih belum optimal. Untuk ASN DLH Kota Payakumbuh sendiri juga diharapkan di masa mendatang dapat didukung dengan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan, sehingga diharapkan ilmu, kapabilitas serta kompetensi yang dimiliki dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh.

## 3. Sumber daya anggaran
Sumber daya anggaran juga menjadi faktor penting. Keterbatasan anggaran mempengaruhi pelaksanaan program  yang tidak dapat  dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan anggaran yang lebih efisien agar program-program lingkungan dapat berjalan dengan baik.
Hasil wawancara dengan Sekretaris DLH Kota Payakumbuh terkait sumber daya anggaran diperoleh hasil sebagai berikut :
“Anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah tersedia tetapi masih kurang, biaya yang paling banyak untuk operasional kendaraan, sementara kondisi kendaraan saat ini sudah lama tidak ada peremajaan, sehingga butuh biaya operasional yang dibandingkan biaya untuk kendaraan baru”. (Wawancara dilakukan tanggal 12 Juni 2023)
Dari hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa minimnya anggaran pengelolaan sampah terutama untuk biaya operasional kendaraan penganggkutan sampah. Kendaraan yang ada saat ini sudah selayaknya dilakukan peremajaan, dan dari tahun 2021  sampai sekarang tidak ada penambahan  armada.  Hal  ini  akan  mengakibatkan  biaya  operasional  yang  cukup  besar  karena butuh biaya perawatan yang lebih. Hal ini tentu dapat berakibat pada kinerja pengelolaan sampah itu sendiri sehingga volume sampah tidak sebanding dengan volume angkutan yang bisa diangkut setiap harinya.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  keberhasilan  implementasi,  konsistensi  juga  harus diperhatikan.  Konsistensi  perlu  ditegakkan  agar  kebijakan  tidak  bersifat  simpang  siur  dan membingungkan para pelaksana dan pihak yang terlibat. Implementasi kebijakan harus berjalan sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan.  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Payakumbuh memiliki tujuan besar untuk  menciptakan Kota  Payakumbuh  yang berwawasan lingkungan dan sehat.  Namun,  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  perlu  ada  upaya  konkret  dalam  implementasi kebijakan.  Komunikasi  yang  efektif,  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  anggaran,  serta konsistensi dalam pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak terkait, diharapkan Kota Payakumbuh dapat mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Adapun data sarana dan prasarana DLH Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 4. Prasarana dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

## Sumber: DLH Kota Payakumbuh 2023
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sub  Koordinasi  Pengelolaan  Sampah  dan  Limbah B3  serta  Sub  Koordinasi  Peningkatan  Kapasitas  DLH  Kota  Payakumbuh,  dapat  disimpulkan bahwa  pengelolaan  sampah  di  kota  tersebut  masih  menghadapi  beberapa  hambatan.  Salah  satu hambatan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengelola sampah. DLH Kota Payakumbuh  menghadapi  kendala  dalam  pengadaan  dan  peremajaan  sarana,  seperti  armada pengangkutan sampah dan mesin pemilah sampah, karena terbatasnya anggaran.
Selain itu, dalam upaya pengurangan sampah, DLH Kota Payakumbuh perlu berkomitmen untuk  mengadopsi  metode  3R  (Reduce,  Reuse,  Recycle)  dan  menghadapi  hambatan  dalam menghadirkan alat pengolahan sampah plastik karena biaya yang cukup mahal. Pentingnya sarana dan prasarana dalam keberhasilan implementasi kebijakan diakui dalam teori kebijakan, di mana sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Payakumbuh terkait sarana dan prasarana diperoleh hasil sebagai berikut:
“Untuk kelancaran tentu kami sangat membutuhkan sarana prasarana yang cukup, tetapi karena keterbatasan anggaran juga terpaksa mengunakan sarana prasana seadanya. Kondisi sarana kita sudah  seharusnya  diganti/peremajaan,  sehingga  tidak  membutuhkan  biaya  opearsional  yang cukup  besar,  sudah  beberapa  tahun  ini  kita  tidak  ada  pengadaan  belanja  modal  armada pengankutan sampah” ( Wawancara dilakukan tanggal 14 Juni 2023).
Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Sub Koordinasi Peningkatan Kapasitas DLH Kota Payakumbuh sebagai berikut
“Kalau melihat kondisi sekarang sudah seharusnya Kota Payakumbuh memiliki mesin pemilah sampah. Cuma karena harga alat tersebut yang cukup mahal sehingga sulit direalisasikan. Dan memiliki alat pengolahan sampah plastik, karena komposisi sampah plastik termasuk terbanyak dari hasil konsumsi masyarakat.” (Wawancara dilakukan tanggal 13 Juni 2023)
No Jenis Sarana Prasarana Jumlah Kondisi 1 Mobil 8 2 Sepeda Motor 19 3 Becak Motor 20 18 baik 2 rusak 4 Mesin Pemotong Rumput 8 5 Komputer PC 15 6 Laptop 17 7 Printer 16 8 Dump Truck 23 20 baik 3 rusak 9 Gergaji Chain Saw 8 10 Alat Pencacah 14 11 Alat Penyemprot Tangan 9 12 Alat Penghancur Plastik 3 13 Alat Labor 92
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  sarana  dan   prasarana  DLH Kota Payakumbuh masih minim. Hal ini tentu harus membutuhkan solusi bersama terkait sarana prasarana  yang  paling  dibutuhkan  dalam  upaya  pengelolaan  sampah  terutama  dalam  upaya pengurangan sampah.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  (Prayitno,  2010)  yang  menyebutkan bahwa  dukungan sarana  dan  prasarana  terhadap  kebijakan  sangatlah  penting. Terutama diwujudkan dalam peran kesejahteraan  yang  menyangkut  jaringan  transportasi,  komunikasi,  dan  fasilitas  yang memungkinkan  suatu  pelaksana  kebijakan  dapat  menjalankan  tugas-tugasnya  sesuai  dengan perintah  yang  ditetapkan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  sarana  dan  prasarana  sangat berpengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah. Terdapat kendala  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  program  pengelolaan  sampah. Beberapa masyarakat masih belum menyadari pentingnya memilah sampah sebelum dibuang dan ada  yang  masih  membuang  sampah  sembarangan.  Diperlukan  upaya  lebih  lanjut  dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengelola sampah.
Selain  itu,  disposisi  atau  sikap  pelaksana  kebijakan  juga  mempengaruhi  implementasi kebijakan. Komitmen pelaksana, kejujuran, dan sikap demokratis yang baik menjadi kunci dalam menjalankan kebijakan dengan  efektif. DLH  Kota Payakumbuh  menunjukkan komitmen dalam meningkatkan  pengelolaan  sampah  dan  berupaya  melibatkan  masyarakat  serta  instansi  terkait. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan personel dan tingkat  kejujuran  yang  perlu  ditingkatkan.  Selain  itu,  struktur  birokrasi  juga  mempengaruhi implementasi  kebijakan.  Pentingnya  adanya  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  untuk memberikan  pedoman  dalam  pelaksanaan  kebijakan  diakui  oleh  DLH  Kota  Payakumbuh.  SOP menjadi acuan dalam tugas dan kegiatan petugas, namun demikian, perlu diperhatikan juga untuk menghindari  fragmentasi  atau  terpecahnya  fungsi-fungsi  kelembagaan  yang  dapat  menghambat implementasi kebijakan.
Implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Kota  Payakumbuh  masih  menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Keterlibatan semua pihak,  termasuk  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  swasta,  perlu  didorong  agar  tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih baik.

## 2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh
Berdasarkan hasil penelitian di  atas, terdapat  beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan  pemerintah  dalam  pengelolaan  sampah  di  Kota  Payakumbuh,  yang  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
a. Sumber Daya yang Belum Optimal
Faktor pertama yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota  Payakumbuh  adalah  sumber  daya  yang  belum  optimal.  Sumber  daya  manusia  (SDM) merupakan  faktor  yang  paling  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Untuk mencapai pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan SDM yang  memadai  dan  berkualitas.  Namun,  saat  ini  kondisi  SDM  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup (DLH)  Kota  Payakumbuh  menunjukkan  minimnya  tenaga  teknis  dalam  mengelola  lingkungan hidup.  Kurangnya  tenaga  pasukan  kuning  yang  bertugas  melakukan  pelayanan  sampah  kepada masyarakat menyebabkan pelaksanaan program pengelolaan sampah belum optimal. Diperlukan upaya  dari  pemerintah  untuk  meningkatkan  jumlah  dan  kemampuan  aparatur  dalam  mengatasi permasalahan lingkungan.

## b. Penerapan Sanksi yang Belum Berjalan
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah telah menyertakan sanksi administrasi untuk pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah. Sayangnya, penerapan sanksi ini belum berjalan dengan efektif. Masih terdapat pelaku usaha dan masyarakat yang tidak membayar retribusi sampah atau membuang sampah sembarangan tanpa adanya tindakan sanksi sesuai peraturan. Keterbatasan pelaksanaan sanksi ini memberikan kesan bahwa regulasi pengelolaan sampah tidak dijalankan dengan tegas, sehingga diperlukan penataan ulang kebijakan untuk menegakkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya aturan-aturan tersebut.

## c. Keterbatasan Anggaran
Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh adalah  keterbatasan  anggaran.  Pelaksanaan  pengelolaan  sampah  memerlukan  dana  yang  cukup untuk  menghadapi  berbagai  tugas,  termasuk  pengadaan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung kegiatan pengelolaan sampah, seperti alat angkut dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, anggaran yang tersedia saat ini masih minim, sehingga pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.  Diperlukan  upaya  untuk  mengalokasikan anggaran yang lebih memadai agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara optimal.

## d. Masih Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  aktif  dan  kesadaran  masyarakat  menjadi  hal  penting  dalam  keberhasilan pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  sampah.  Namun,  faktanya,  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh masih kurang. Sebagian masyarakat masih membuang sampah  sembarangan,  tidak  memanfaatkan  sampah  menjadi  barang  yang  berguna,  dan  tidak membayar  retribusi  sampah  dengan  tepat.  Masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan merupakan salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif. Diperlukan upaya dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan.

## e. Kurangnya Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah
Sosialisasi  merupakan  salah  satu  program  yang  penting  dalam  rangka  meningkatkan kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah.  Namun,  sosialisasi  yang dilakukan oleh DLH Kota Payakumbuh masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran  yang  mengakibatkan  minimnya  promosi  dan  target  capaian  dalam  pelaksanaan sosialisasi. Pemberian sosialisasi yang terkesan seremonial tanpa tindakan lebih lanjut juga tidak membantu  menciptakan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  pengelolaan  sampah.  Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas sosialisasi program pengelolaan sampah agar masyarakat benar-benar terlibat aktif dalam pelaksanaannya.
Secara  keseluruhan,  untuk  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  pengelolaan  sampah  di Kota  Payakumbuh,  pemerintah  perlu  berupaya  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  di  atas. Diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang optimal, penerapan sanksi yang tegas, alokasi anggaran yang memadai, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas  sosialisasi  program  pengelolaan  sampah.  Dengan  demikian,  Kota  Payakumbuh  dapat mencapai  tujuan  pengelolaan  sampah  yang  efektif,  berkelanjutan,  dan  berdampak  positif  bagi lingkungan dan masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  analisis  implementasi  kebijakan  pengelolaan sampah  di  Kota  Payakumbuh  dengan  menggunakan  perspektif  Teori  Edward  III,  dapat disimpulkan  bahwa  Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota Payakumbuh masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Sosialisasi yang terlaksana hanya pada saat  keluarnya  Peraturan  Daerah  (Perda)  saja,  namun  masih  kurang  dalam  aspek  transmisi  dan konsistensi. Pengiriman informasi ke tingkat kecamatan dan kelurahan kurang berjalan baik, dan informasi  yang  disampaikan  tidak  selalu  konsisten  terhadap  waktu  pelaksanaan.  Hal  ini menyebabkan  terjadi  distorsi  dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Kota Payakumbuh. Kemudian Faktor sumber daya manusia pada DLH Kota Payakumbuh belum sesuai dengan kebutuhan pegawai yang dibutuhkan. Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di DLH  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  sesuai  dengan  formasi  yang  dibutuhkan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan  sampah.  Kondisi  keuangan  daerah  yang  belum  memadai  menyebabkan  sarana  dan prasarana untuk pengelolaan sampah masih kurang memadai.
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2837

## Daftar Pustaka
Agustino,  L.  (2019).  Orasi  Ilmiah  Korupsi:  Akar,  Aktor,  dań  Locus.  eprints.untirta.ac.id. http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/23482.
Anderson,  J.  (2000).  Public  Policy-Making:  An  Introduction,  Forth  edition.  Boston,  Houghton Mifflin Company.
Deddy, M. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. In Bandung: Alfabeta. Djuyandi, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Layanan Secara Elektronik Pengadaan Kendaraan
Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Humaniora, 4(2), 911.
https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3530.
Dye, R. T. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Bumi Aksara. Jakarta.
Handoyo,  E.  (2012).  Kebijakan  publik.  In  Semarang:  Widya  Karya.  academia.edu. https://www.academia.edu/download/64319504/Kebijakan  Publik  by  Eko  Handoyo  (z- lib.org).pdf.
Hardiatmi, S. (2011). The supporting factors of city waste management. In INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian (Vol. 10, Issue 1).
Manongga, K. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Governance, 1(2), 1–8.
Marta,  A.,  Agustino,  L.,  &  Wicaksono,  B.  (2019).  Democracy  in  Crisis:  Civic  Freedom  in Contemporary  Indonesia.  International  Conference  on  ….  https://www.atlantis- press.com/proceedings/icdesa-19/125923289.
Mulasari,  S.  A.  (2012).  Sampah  merupakan  sesuatu  bahan  atau  benda  padat  yang  sudah  tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Kes Mas, 6(3), 144–211.
Nugroho, R. (2009). Teori Kebijakan Publik. In Yogyakarta: Media Presindo.
Nurfurqon,  A.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanganan  Covid-19:
Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara.  Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  Dan  Keadilan, 23(01), 13–23. https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864.
Sampurna,  I.  (2018).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang Pengembangan,  Pemberdayaan,  Penataan  Pasar  Tradisional  Di  Kota  Serang.  1–157. http://ap.fisip-untirta.ac.id/.
Subarsono, A. G. (2021). BAB 4 Pelayanan Publik Yang Efisien, Responsif, dan Non-Partisan. Mewujudkan Good Governance Melalui ….
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fV0XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA135 &dq=subarsono&ots=jO8pJBAl9M&sig=56iTRYmgCAk56wBYzQPi9XazcX4
Sufi, I. F. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. 155.
Sugiyono, S. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif, Cet Ke-12. In Bandung: Alfabeta. Suharsono,  S.  (2012).  Peran  Komunikasi  Interpersonal  dan  Proses  Sosialisasi  dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota untuk Menciptakan Budaya Gaya Hidup yang Peduli Lingkungan. Jurnal ULTIMA Comm, 4(1), 86–94.
https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v4i1.428
Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Publik. In Edisi Kedua. Jakarta.