Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PENYELESAIAN DAN PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA
Erly Pangestuti Universitas Tulungagung Email : sherly8080@gmail.com
Maisa Universitas Muhammadiyah Palu Email : maisa.unismuh1@gmail.com
Yuli Indarsih Universitas Subang Email : yuli.indarsih@yahoo.com
Retno Sari Dewi Universitas Tulungagung Email : sarie.soegito@gmail.com

## Abstrac
In Indonesia, cases of violence against children are increasing and even being carried out in decline. The establishment of National Children's Day on July 23 aims to encourage all levels of society from various backgrounds to protect children from treatment, exploitation both physically and sexually, neglect, cruelty, violence and abuse, injustice and other detrimental treatment. Violence against children occurs in almost all groups, regardless of boundaries of region, race, creed, or social strata. According to Law number 23 of 2002 concerning child protection, Article 13 paragraph (2) states that in the case of parents, guardians or caregivers of children who carry out the actions referred to in paragraph (1), the perpetrator will be subject to increased punishment. According to data obtained from the UPP-KPPA, it was stated that the factors causing cases of violence against children were low awareness of the law, patriarchal culture, poverty, etc. Parents who become perpetrators of violence against children can be reported to the police, namely through the PPA unit at the local Police in the jurisdiction where the incident occurred.

## Keywords: Child Protection, Cases of Child Violence, Child Crime

## A. PENDAHULUAN
Anak merupakan anugerah dan amanah Tuhan yang mempunyai karakteristik berbeda dengan individu dewasa baik dari bentuk fisik, cara berpikir, emosi, dll. Dalam berkomunikasi dengan anak, diperlukan perlakuan khusus dan kita sebagai orang yang lebih dewasa harus lebih bisa mengontrol emosi saat berhadapan dengan anak.. Seorang akan mempunyai hak asasi yang harus dipenuhi, dihargai dan dilindungi sebab anak adalah harapan masa depan yang menjadi tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita

## Maleo Law Journal
Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
perjuangan bangsa dan negara. 1 Anak memiliki peran penting bagi keberlangsungan bangsa dan negara di masa mendatang, semakin banyak anak yang berpotensi akan semakin menguntungkan negara. Sebagai penerus tampuk kepemimpinan bangsa, potensi dalam diri anak-anak harus digali sedini mungkin. Oleh karena itu, orang tua wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk berekspresi sesuai dengan kemampuannya, sehingga akan berdampak positif terhadap psikis anak seperti memiliki kepercayaan diri dan kestabilan mental. Guna untuk mewujudkan kondisi anak yang berpotensi, baik secara mental dan fisik, perlu adanya perlindungan dari seluruh lapisan masyarakat agar anak merasa aman, sejahtera dan segala hak-haknya sebagai warga negara terpenuhi.
Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda terhadap anak. Dalam menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada anak, beberapa orang tua membangun komunikasi yang baik, melakukan bonding ( pendekatan ) secara efektif, dan memberikan arahan kepada anak dalam melakukan segala sesuatunya. Namun, di lain sisi tak jarang pula kita temui orang tua yang mendidik anaknya dengan kekerasan baik secara lisan maupun fisik, hal tersebut dilakukan dengan alasan menanamkan sikap disiplin. Sayangnya, banyak orang tua yang kurang pemahaman tentang ilmu pola asuh terhadap anak, semakin keras didikan orang tua bukannya menjadikan anak disiplin, namun hanya rasa takut dalam dirinya. Metode pola asuh yang seperti ini, akan menimbulkan sifat ketidakpercayaan diri dan takut untuk mengambil keputusan di masa mendatang. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu kasus tertinggi yang terjadi di Indonesia, hampir di seluruh kota akan selalu kita temui kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua. 2
Nasib negara Indonesia berada di tangan anak-anak kaum milenial dan Gen-Z, oleh karena itu agar eksistensi negara terjamin dan semakin baik, maka pemerintah dibantu dengan seluruh lapisan masyrakat harus memberikan pemenuhan hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu dewasa yang memiliki jiwa pemimpin yang baik, jujur, dan bermartabat. Namun dalam kenyataannya, banyak pihak yang acuh terhadap peraturan pemerintah, banyak di antara mereka yang masih melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak. Perlakuan dan pendidikan yang salah sehigga mengakibatkan generasi penerus nantinya banyak yang salah pergaulan dalam menjalani hidupnya yang diakibatkan dari tidak memiliki kepribadian, moral dan spirit
1 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung, 2021.h.11
2 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995.h.165

## Maleo Law Journal
Volume 7 Issue 1 April 2023

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
yang kuat oleh dampak dari salah satu pengasuhan dalam beragam bentuk kekerasan yang dialami anak.
Tindakan kekerasan biasa dikenal dengan istilah hidden crime (kejahatan yang tersembunyi), hal itu karena antara pelaku kekerasan dan juga korban sama-sama menyembunyikan perbuatan agar tidak diketahui oleh publik, terkadang perilaku tersebut juga dikenal dengan sebutan domestic violence (kekerasan domestik). Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi keluarga, membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri. 3 Dalam mengubah dan membentuk perilaku yang diharapkan orang tua, seringkali mereka melakukan kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis. Pola asuh yang keras terjadi pada semua kelas ekonomi, baik yang level ekonominya rendah, menengah, hingga level ekonomi atas. Namun, di lapangan yang paling sering kita jumpai adalah tindak kekerasan pada anak dari keluarga dengan level ekonomi yang rendah. Hal tersebut sering terjadi karena dalam kondisi keluarga yang kurang mampu mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, di tambah terkadang anak rewel, sering sakit-sakitan, dan cenderung sulit diatur sehingga untuk meluapkan emosinya, orang tua akan melakukan kekerasan baik fisik maupun lisan. 4 Namum hal tersebut bukan berarti kekerasan yang terjadi tidak dapat menimpa anak yang baik-baik saja serta hanya dari keluarga tingkat bawah saja, dari keluarga dengan level ekonomi menengah dan atas kekerasan secara lisan juga sering kita jumpai karena tingkat pemahaman orang tua yang rendah. Begitupun dengan tempat kejadian tindak kekerasan tidak hanya didaerah pedesaan namun juga di daerah perkotaan.
Segala tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang seringkali didefinisikan sebagai kekerasan. Tindak kekerasan bisa berupa ancaman, hinaan, caci maki, melontarkan kalimat - kalimat kotor secara terus – menerus juga dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan..Kekerasan terhadap anak dominan terjadi didalam rumah tangga yang sangat disesalkan dan sering adalah tindak kekerasan pada anak disertai dengan Tindakan pencabulan pada anak. 5 Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya kepastian hukum atas tindak kekerasan dan pencabulan terhadap anak. Diperlukan sanksi yang berat agar pelaku jera dan kasus ini bisa berkurang.
3 Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,h.1
4 Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi, terj. Amirudin Ram dan Tita Sobari, Erlangga, Jakarta, 1987, h.296.
5 Purnianti, Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam keluarga, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Jakarta, 2000, h.2

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pada tanggal 20 Nopember 1959 PBB menetapkan sepuluh prinsip hak-hak anak dan merencanakan rumusan konversi hak anak pada tahun 1979. Rumusan tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum dan seluruh negara anggota PBB pada tahun 1989, namun Somalia dan Amerika Serikat menolak konversi tersebut. Indonesia sebagai negara yang mendukung konversi ini, kemudian meratifikasi Konverensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keppres No. 39 Tahun 1990. Terdapat beberapa undang- undang yang melindungi hak anak di antaranya adalah Kepres RI No. 59/2002 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Terpuruk Pekerja Anak, UU No. 39/1999 UU Hak Asasi Manusia, kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun, banyak masyarakat yang abai akan peraturan tersebut sehingga negara mengajak seluruh lapisan masyrakat terkhusus orang tua agar memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap anak untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. 6
Maraknya tindak kekerasan pada anak dalam lingkup keluarga, membuat penulis berasumsi bahwa pentingnya pencegahan dan penanggulangan atas kasus tindak kekerasan pada anak baik secara penal ( melalui hukum pidana ) dan non- penal ( di luar jalur hukum ). Oleh karena itu, peneliti merasa perlu meneliti lebih dalam terhadap implementasi pelaksanaan peraturan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus terhadap anak oleh orang tua di Kabupaten Tulungagung.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normative atau bisa dikenal dengan istilah metode library research yaitu menggunakan hukum sebagai bahan utamanya dan aturan sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap objek penelitian yakni pihak yang bersinggungan langsung dengan kasus kekerasan pada anak oleh orang tua. Sedangkan data sekunder di peroleh dari hasil studi pustaka yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, undang-undang, dan hasil laporan dari penelitian terdahulu. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan turun ke lapangan untuk
6 Darwan Prinst, S.H., Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Bakti, Bandung, 2003, h.103.
memperoleh data yang konkret. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dan deskriptif
.

## C. PEMBAHASAN
1. Upaya Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Anak oleh Orang Tua
Proses penanganan dan penyelesaian perkara pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tentunya berbeda dengan cara yang dilakukan pada perkara terhadap orang dewasa. Penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana terhadap anak bersifat khusus karena diatur pula dalam peraturan tersendiri. Sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak, maka bagi anak yang mengalami kasus tindak pidana berupa kasus kekerasan termasuk kategori anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang menjadi korban tindak yaitu melalui undang-undang (hukum positif) seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang dimana semua aturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi, mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua.
Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Dinas Sosial Tulungagung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) mengtakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( ABH ) bisa dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena pertama disangka, didakwa dan atau dinyatakan telah terbukti bersalah karena melanggar hukum. Kedua, anak menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh orang tua maupun kelompok, Lembaga atau negara. Ketiga, anak telah mengalami, melihat, dan mengetahui suatu peristiwa yang menyimpang dengan hukum.
Definisi dari tindak pidana yakni dari perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 44 Tahun 2008. Larangan melakukan tindak kekerasan terhadap anak dipertegas dengan pasal 76 huruf C yang berbunyi:
“ setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ”.
Pasal di atas telah jelas adanya peringatan keras terhadap semua kalangan untuk melakukan tindak kekerasan pada anak, bahkan di antara kita yang mengetahui dan
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
membiarkan hal tersebut terjadi maka juga diberikan sanksi pidana. Selain itu, perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual juga tertuang dalam pasal 76 huruf D dan E yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 76 D:
“ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”
Pasal 76 E:
“ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.
Anak yang menjadi korban kekerasan baik psikis, fisik, dan seksual menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menyembuhkan dari rasa traumanya. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi dalam menanganidan menyelesaiakan kasus tindak kekerasan terhadap anak. Strategi yang dibuat harus dapat mencakup dari mulai pencegahan, penanganan, hingga proses dan sanksi hukum. Upaya ini tidak dapat dilakukan olek pemerintah sendiri, namun harus secara bersama-sama dengan seluruh lapisan dan kelompok masyarakat agar strategi yang telah disusun dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Dalam menangani proses hukum anak korban kekerasan, bantuan dari masyarakat sipil sangat diperlukan dan dapat menjadi garda terdepan jika mereka mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap anak, maka bisa langsung melaporkan kepada pihak terkait seperti polisi melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) atau juga melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Unit tersebut merupakan unit kerja fungsional yang memproses laporan dari masyarakat dan membantu anak korban kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), merupakan rumah aman yang ( shelter )yang akan ditinggali oleh para korban. Selain itu juga terdapat Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan lain sebagainya.
Dalam proses pelayanan terpadu dilakukan dengan indetifikasi identitas korban dengan melakukan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang diperlukan oleh korban dalam masa pemulihan dari kondisi traumanya. Tindakan tersebut dapat berupa rehabilitasi kesehatan, sosial, bantuan hukum, di kembalikan pada keluarga ataupun sanak saudaranya, dll. Dalam pendampingan anak sebagai korban kekerasan,
pendamping tidak boleh memberikan pertanyaan yang kesannya memaksa, menunjukkan empati terutama bagi yang menjadi korban kekerasan seksual dan tidak menceritakan/ menjadikan anak (korban) sebagai bahan candaan.

## 2. Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Orangtua
Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil dari beberapalangkah meliputi Langkah penindakan represif (penanganan setelah terjadi kasus) dan Langkah preventif yaitu pencegahan sebelum terjadi kasus. Tindakan represif yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS- KPPA) secara kolaboratif akan melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan yang kemungkinan mengalami trauma psikis baik dengan metode konseling dan terapi psikologi yang sesuai dengan kondisi trauma korban. Adapun jenis-jenis program kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan terpadu perlindungan anak guna menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak agar kasus kekerasan tidak terjadi lagi diantaranya adalam melalui mediasi sampai dengan pendampingan terhadap korban/ monitoring dan trauma healing secara sinergis kelembagaan yang ada dibawah kewenangan DINSOS P3A (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan cara melakukan penguatan peran dan fungsinya. Adapun Lembaga tersebut adalah Komiter Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSTAGA), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), TAGANA (Trauma Siaga Bencana), RPTC (Rumah Perlindungan dan Trauma Center), PKH (Program Keluarga Harapan), Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial). 7
Upaya yang dilakukan UPP-KPPA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam menangani kasus kekerasan anak yaitu dengan cara melakukan perencanaan penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Tulungagung yaitu: pelayanan hotline service 24 jam yang melibatkan anggota Lembaga, hotline diperuntukkan bagi para penyintas yang membutuhkan layanan konsultasi dan bimbingan konseling atau melaporkan adanya tindakan kekerasab yang dialaminya, pendampingan dapat berupa litigasi dan non-litigasi, dimana pelaksanaan pendampingan litigasi dilakukan dengan menyediakan masalah hukum melalui jalur pengadilan sedangkan non-litigasi dilakukan dengan menyelesaikan masalah hukum diluar jalur pengadilan.
7 Data Laporan hak perempuan dan anak di DINSOS P3A Tulungagung

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Unit Pelayanan dan Pendampingan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (UPP-KPPA) dalam melakukan tindakan preventif yaitu pencegahan kasus kekerasan terhadap anak maka tindakan yang harus dilakukan adalah memberikan penyuluhan tentang faktor-faktor dan dampak dari kekerasan tersebut, aparat pencegahan harus tegas dan peka dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Hal ini karena tidak ada yang berhak melakukan kekerasan terhadap anak tak terkecuali orang tuanya sendiri meskipun anak itu cenderung nakal dan susah untuk diatur. 8
Dalam upaya pemberdayaan terpadu perlindungan perempuan dan anak guna mencegah peningkatan kasus kekerasan yang dialami di Kabupaten Tulungagung, melalui kelembagaan yang ada dibawah kewenangan DINSOS P3A (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan mengadakan sosialisasi, rapat koordinasi, advokasi terkait kasus kekerasan. Adapun kelembagaan yang berperan dalam kegiatan tersebut diantaranya adalah Unit Pusat Pelayanan Komite perlindungan Anak dan Perempuan (UPP KPPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) serta Lembaga- lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan sosialisasi ke desa-desa atau ke kelurahan terhadap pengembangan perlindungan anak berbasis masyarakat melalui kecamatan/ UPTD tingkat kecamatan, kantor kelurahan atau desa, KUA/MUI/Pesantren. LSM, PKK, terutama yang menangani bidang keluarga, Karang Taruna, Organisasi anak dan lain-lain.

## D. PENUTUP
Upaya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang dapat dilakukan dengan menempuh cara yaitu melakukan pelaporan atau melaporkan pelakukepada pihak kepolisian yaitu melalui unit PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) pada Polres setempat di wilayah hukum tempat terjadinya peristiwa.
Penanggulangan kasus tersebut dilakukan untuk menurunkan tingkat kasus yang serupa yang ditindak lanjut oleh Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) dengan Lembaga-lembaga yang terkait lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan pendampingan terhadap korban, dengan menggunakan metode terapi psikologis agar mental dan psikisanak tidak terhambat dalam proses perkembangan menuju individu dewasa yang berpotensi.
8 Hasil Wawancara dengan Relawan Pendampingan Anak di UPP KPPA pada tanggal 20 Desember 2022

## Maleo Law Journal
Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung, 2012
Darwan Prinst, S.H., Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi, terj. Amirudin Ram dan Tika Sobari, Erlangga, Jakarta, 1987
Purnianti, Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Jakarta, 2000
Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995
Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Sinar Gragika, Jakarta, 2010.
Undang Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 4 Tahu n 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak