## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Analisis Kinerja Kebijakan Bupati dalam Pengangkatan Tenaga Honorer di Pemerintah Kabupaten Badung
I Wayan Arta, A.A. Gede Raka dan I Made Sumada
Magister Administrasi Publik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
Corespondence E-mail: vidyautami88@gmail.com

## Abstract
The appointment policy of honorary staff is embodied in the form of Badung Regent Decree Number: 1316 / 01 / HK / 2005 concerning the Appointment of Honorary Staff in  Badung Regency Government whose number has reached 102 people, this is expected to be able to increase  policy performance maximally. But in reality the work program has not been intended as expected. Problems have been  occurred  What is the performance of  the  Bupati's  policy  in  the  appointment  of  honorary  staff  in  the  Badung  Regency  Government  and  what factors have led to the ineffective performance of the Regent's policies in the appointment of honorary staff in Badung Regency Government. This research method uses a qualitative descriptive approach. The theory which is used is the theory of policy analysis to be proposed by Dunn and the theory of failure factors according to Hoogewerf. The results of this study has found that the achievement of the performance of honorary staff that has not been maximized due to the lack of support from leadership in the development of Human Resources honorary  staff.  For  this  reason,  it  is  recommended  that  the  leadership  of  honorary  staff  in  each  regional apparatus improve their performance and need to be given the opportunity for education and training at least 20 lessons per year according to the mandate of Law No. 5 the Year 2014 and PP No. 11 the Year 2017.
Keywords: Honorary staff Analysis; Performance; Policy

## Abstrak
Kebijakan  pengangkatan  tenaga  honorer  dituangkan  dalam  bentuk  Surat  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor  : 1316/01/HK/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang jumlahnya mencapai 102 orang, ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja kebijakan secara maksimal. Namun dalam kenyataannya progam kerja belum terwujud sesuai dengan harapan. Permasalahan yang terjadi Bagaimana kinerja kebijakan Bupati dalam pengangkatan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Badung dan faktor-faktor  apa  yang  meyebabkan  belum  efektifnya  kinerja  kebijakan  Bupati  dalam  pengangkatan  tenaga honorer  di  Pemerintah  Kabupaten  Badung.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskreptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn dan Teori faktor- faktor  kegagalan  menurut  Hoogewerf.  Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan  capaian  kinerja  tenaga  honorer belum  maksimal  ini  disebabkan  kurangnya  dukungan  dari  pimpinan  dalam  pengembangan  Sumber  Daya Manusia tenaga honorer. Untuk itu disarankan kepada pimpinan tenaga honorer di masing-masing perangkat daerah untuk memperbaiki kinerjanya perlu diberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan minimum 20 jam pelajaran per tahun sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 tahun 2017.
Kata Kunci: Analisis tenaga honor er ; Kinerja; Kebijakan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2019, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 2
How  to  Cite : Arta,  I,  W.,  Raka,  A,  A,  G.,  Sumada,  I,  M.  (2019).  InAnalisis  Kinerja  Kebijakan  Bupati  dalam Pengangkatan Tenaga Honorer di Pemerintah Kabupaten Badung . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1): 01 -10

## 1.  Pendahuluan
Organisasi yang baik dapat terwujud apabila komponen-komponen di dalamnya berfungsi secara maksimal.  Untuk  dapat  berfungsinya  komponen  tersebut  dengan  baik,  organisasi  sebaiknya memperhatikan  fungsi  manajerial  manajemen  yang  meliputi  planning,  organizing,  actuating,  dan controlling.  Masing-masing  fungsi  saling  berkaitan  dan  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan.  Suatu  organisasi  akan  mencapai  tujuan  dengan  baik  apabila  mampu  merencanakan program-program secara matang.
Sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  organisasi  untuk mencapai  tujuan,  karena  SDM  merupakan  satu-satunya  sumber  daya  dalam  organisasi  yang  dapat membuat  sumber  daya  lainnya  berjalan.  Kemajuan  dan  keberhasilan  suatu  organisasi  sangat ditentukan oleh kualitas dan kapabilitas SDM yang ada didalamnya. Karena pentingnya peranan SDM tersebut, maka sudah sepatutnya setiap organisasi memiliki SDM yang berkompeten dalam bidangnya. Kualitas  dan  kuantitas  SDM  dalam  suatu  organisasi  hendaknya  disesuaikan  dengan  kebutuhan organisasi yang bersangkutan supaya efektif dan efisien dalam nenunjang tercapainya tujuan.
Sumber  Daya  Manusia  pada  organisasi  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  Kabupaten  Badung. Pemerintah  Kabupaten  Badung  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dilakukan  oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  sedangkan  pengangkatan  pegawai  honorer  diangkat  berdasarkan kebijakan  Bupati  Badung  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Surat  Keputusan  Bupati  Nomor  1316/01/ HK/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Sesuai  dengan  hasil  penjajakan  /  observasi  awal  terhadap  kinerja  kebijakan  Bupati  tentang pengangkatan  tenaga  honorer  yang  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  atau  kinerja pemerintah  Kabupaten  Badung,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  menunjukkan  tenaga  honorer kinerjanya belum maksimal.
Hal ini dapat penulis sajikan sebagai berikut ; berdasarkan data yang didapat dari Kepala Sub. Bidang  Penilaian  dan  Evaluasi  Kinerja  Aparatur  pada  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kabupaten  Badung  bahwa  capaian  program  kerja  Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tahun 2017 sebesar 90,44% dan tahun 2018 sebesar 87,92%. Dari capaian program  kerja selama 2  (dua) tahun berturut-turut belum memenuhi  target  atau rencana dan bahkan mengalami penurunan sebesar 2,52 %.
Jumlah Pegawai Negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 8.228 orang dan Calon Pegawai  Negeri  Sipil  30  orang  serta  dibantu  oleh  102  orang  Tenaga  Honorer  yang  diangkat berdasarkan kebijakan Bupati Badung, dengan diangkatkan Tenaga Honorer diharapkan mampu untuk meningkatkan  kinerja  pegawai  secara  maksimal.  Namun  dalam  kenyataannya  program  kerja  belum terwujud sesuai dengan harapan. Mengamati kenyataan seperti itu, tentu dapat mengundang berbagai pertanyaan terhadap kinerja pegawai, baik yang berstatus pegawai negeri sipil, maupun yang berstatus tenaga honorer. Berbagai pertanyaan muncul karena dianggap kurang sesuai dengan kondisi daerah, karena  Kabupaten  Badung  merupakan  salah  satu  Kabupaten  /  Kota  di  Bali  yang  memiliki  PAD tertinggi seharusnya diikuti oleh kinerja pegawai yang tinggi pula.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kinerja pegawai  khususnya  tenaga  honorer  di  Pemda.  Kabupaten  Badung,  dengan  judul    “Analisis  Kinerja
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 3
Kebijakan Bupati dalam Pengangkatan Tenaga Honorer di Pemerintah Kabupaten Badung”.
Berdasarkan  paparan  pada  latar  belakang  di  atas,  ada  dua  permasalahan  pokok  yang  diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana kinerja kebijakan Bupati dalam pengangkatan tenaga honorer di  Pemerinah  Kabupaten  Badung  ?  Faktor-faktor  apa  yang  menyebabkan  belum  efektifnya  kinerja kebijakan  Bupati  dalam  pengangkatan  tenaga  honorer  di  Pemerintah  Kabupaten  Badung  ?  Tujuan Penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Badung.  Selanjutnya secara  khusus  penelitian  ini  :  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kinerja  kebijakan  Bupati  dalam pengangkatan tenaga honorer di Pemerinah Kabupaten Badung. untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan belum efektifnya kinerja kebijakan Bupati dalam pengangkatan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Badung.

## 2.  Konsep

## 2.1 Kebijakan
Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Charles O. Jones,  1994:47), mendifinisikan sebagai berikut :
“Kebijakan  adalah  “keputusan  tetap”  yang  dicirikan  oleh  konsestensi  dan  pengulangan ( repetitiveness ) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Sedangkan Anderson (dalam Wahab, 2011:3) : Kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau  persoalan  tertentu  yang  sedang  dihadapi.  Oleh  karena  itu,  kebijaksanaan  merupakan  langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Keban (2014:55) : bahwa kebijakan dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan  merupakan  serangkaian  prinsip,  atau  kondisi  yang  diinginkan;  sebagai  suatu  produk, kebijakan  dipandang  sebagai  serangkaian  kesimpulan  atau  rekomendasi;  sebagai  suatu  proses, kebijakan  dipandang  sebagai  suatu  cara  dimana  melalui  cara  tersebut  suatu  organisasi  dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan  sebagai  kerangka  kerja,  kebijakan  merupakan  suatu  proses  tawar  menawar  dan  negoisasi  untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.
Berdasarkan pengertian kebijakan yang dikemukakan ketiga ahli tersebut, penulis mengartikan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan yang di lakukan seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga  pemerintah  untuk  di  ikuti  dan  dipatuhi  serta  dapat  mempengaruhi  banyak  orang  dalam  setiap keputusan  dan  tindakannya  guna  memecahkan  permasalahan  tertentu  di  tengah  masyarakat.  Setelah memahami  pengertian  tentang  kebijakan  seperti  yang  diuraikan  di  atas,  maka  selanjutnya  adalah menguraikan  makna  dari  kebijakan  publik,  karena  pada  dasarnya  kebijakan  publik  berbeda  dengan kebijakan  privat/swasta.  Banyak  sekali  pengertian  yang  telah  diungkapkan  oleh  pakar  tentang kebijakan publik, namun demikian banyak pakar merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan karena sifat dari pada kebijakan publik yang luas.
Kebijakan publik menurut Dye (2011:3) adalah:“ Whatever Governments Choose to do or not to do “.  Kebijakan  publik  adalah  apa  yang  pemerintah  pilih  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu. Pengertian ini menunjukkan bahwasanya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut.
Berdasarkan  beberapa  konsep  tentang  kebijakan  publik  yang  penulis  uraikan  di  atas  maka konsep kebijakan publik  yang penulis  gunakan  menurut  Dye  (2011:3)  yaitu W hatever Governments Choose to do or not to do .
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 4

## 2.2 Analisis Kebijakan
Untuk  memahami  arti  analisis  kebijakan  yang  berlaku  umum  dan  dapat  diterapkan  dalam berbagai  kontek,  maka  perlu  disajikan  beberapa  pengertian  analisis  kebijakan  menurut,  Patton  dan Sawicki  (1976)  mengartikan  bahwa  analisis  kebijakan  adalah  suatu  rangkaian  proses  dalam menghasilkan kebijakan dan Duncan MacRae (1976) mengartikan analisis kebijakan ini sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.  Lebih  lanjut  disampaikan  oleh  Stokey  dan  Zekhauser  (1986)  yang  mengartikan  analisis kebijakan sebagai suatu proses rasional dengan menggunakan metode dan teknik yang rasional pula. Selanjutnya  mereka  mempersempit  analisis  kebijakan  hanya  diperuntukkan  bagi  para  pembuat keputusan  yang  rasional  sebagai  penentu  tujuan  kebijakan  dan  yang  menggunakan  proses  logika dalam menelusuri cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan.
Analis kebijakan  ( public  analysis ) merupakan suatu  disiplin ilmu  yang berupaya memecahkan masalah  dengan  menggunakan  teori,  metode,  dan  substansi  penemuan  tingkah  laku  dan  ilmu-ilmu sosial, profesi sosial dan filosofi sosial politis, (William N. Dunn, 2004:1)
Analisis  kebijakan  publik  yang  lebih  konkrit  dan  karakteristiknya  sebagai  disiplin  ilmu  sosial terapan, analisis kebijakan tidak diciptakan untuk membangun dan menguji teori-teori diskriptif  yang umum, misalnya, teori-teori  pilitik  dan sosiologi mengenai  elit  pembuatan kebijakan atau teori-teori ekonomi mengenai determinan pembelanjaan publik. Analisis kebijakan melampui apa  yang dicapai oleh  disiplin-disiplin  tradisional.  Jika  disiplin-disiplin  tradisional  sekedar  menjelaskan  keteraturan- keteraturan  impiris,  analisis  kebijakan  mengkombinasikan  dan  mentranspormasikan  substansi  dan metode beberapa disiplin, dan lebih jauh lagi menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah publik tertentu. Selain itu, tujuan analisis kebijakan melebar  melampaui  produksi  “fakta”,  karena  di  sini  para  analisis  kebijakan  juga  berusaha  untuk memproduksi  informasi  mengenai  nilai-nilai  dan  serangkaian  tindakan  yang  dipilih.  Karena  itu, analisis  kebijakan  juga  meliputi  evaluasi  kebijakan  dan  rekomenasi  kebijakan,  (William  N.  Dunn, 2003:96-97).
Berdasarkan  beberapa  konsep  tentang  Analisis  kebijakan  publik  yang  penulis  uraikan  diatas maka konsep kebijakan publik yang penulis gunakan menurut William N. Dunn.

## 2.3 Kinerja
Kinerja  merupakan  tingkat  pencapaian  atau  prestasi  yang  bisa  diraih  oleh  pegawai  atau  suatu organisasi  berdasarkan  indikator-indikator  kinerja  yang  telah  ditentukan.  Mengukur  keberhasilan kinerja,  baik  kinerja  pegawai  atau  kinerja  sebuah  organisasi  sangatlah  diperlukan  hal  ini  bertujuan untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  yang  telah  diraih.  Sehingga  setelah  diketahui  bagaimana tingkat  kinerja  yang  telah  dicapai  bisa  dilakukan  evaluasi.  Menurut  Pasolong  (2010  :  175)  konsep kinerja  pada  dasarnya  dapat  dilihat  dari  dua  segi,  yaitu  kinerja  pegawai  (individu)  dan  kinerja organisasi.  Kinerja  pegawai  adalah  hasil  kerja  perseorangan  dalam  suatu  organisasi.  Sedangkan kinerja  organisasi  adalah  totalitas  hasil  kerja  yang  dicapai  suatu  organisasi.  Kinerja  pegawai  dan kinerja  organisasi  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat.  Tercapainya  tujuan  organisasi  tidak  bisa terlepas dari sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut, dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah kinerja pegawai tenaga honorer.
Konsep  kinerja  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  kinerja  menurut  Indra Bastian (Fahmi, 2013: 128) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijaksanaan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  fungsi,  misi dan  visi  organisasi  yang  tertuang  dalam  perumusan  skema  yang  strategis  ( strategic  planning )  suatu organisasi.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  melihat  kinerja  pegawai  tenaga  honorer
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 5 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

## 2.4 Tenaga Honorer
Pengertian  Pegawai  menurut  kamus  umum  bahasa  Indonesia  dari  poerwadarminta  (1991:593) kata  pegawai  berarti  orang  yang  bekerja  pada  pemerintah  (perusahaan  dan  sebagainya)  sedangkan Honorer dalam bahasa Inggris berasal dari kata honor yang artinya kehormatan. Honorarium artinya memberikan honor terhadap hasil kegiatan yang dilakukan seseorang. Dalam kamus bahasa Indonesia tenaga  honorer  adalah  tenaga  yang  dibayar  dengan  uang  honorarium,  pegawai  tetap  artinya  tenaga atau  pegawai  yang  diangkat  dan  bekerja  secara  tetap  pada  suatu  lembaga  (kantor,  perusahaan) berdasarkan surat keputusan pimpinan.
Sedangkan  berdasarkan  PP  No.  48  Tahun  2005  pasal  1  ayat  (1)  Tenaga  Honorer  adalah seseorang  yang  diangkat  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  atau  pejabat  lain  dalam  pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## 3.  Metode

## 3.1 Pendekatan Penelitian
Jenis  pendekatan  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini,  adalah  pendekatan  deskriptif kualitatif,  yakni  suatu  pendekatan  penelitian  yang  mengungkap  situasi  sosial  tertentu  dengan mendiskripsikan  kenyataan  secara    benar,  dibentuk  oleh  kata-kata  berdasarkan  teknik  pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (satori, 2009:25). Pendekatan deskriptif  kualitatif  dipergunakan  untuk  mengungkapkan  secara  cermat  mengenai  Kebijakan  Bupati Badung tentang Pengangkatan tenaga honorer yang kinerjanya belum maksimal.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  meneliti  fenomena  yang  terjadi  terhadap  kebijakan  Bupati Badung  tentang  pengangkatan  tenaga  honorer  yang  bekerja  di  organisasi  perangkat  daerah  untuk menunjang pencapaian kinerja dalam rangka  melayani masyarakat secara maksimal.

## 3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Pemilihan lokasi sebagai tempat  penelitian  ini  dilakukan  secara  sengaja,  dengan  pertimbangan  sebagai  salah  satu  unsur pemerintah daerah dengan salah satu fungsinya adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik,  perekat  dan  pemersatu  bangsa.  Selain  itu,  dipilihnya  lokasi  ini  dengan  pertimbangan  karena Pemerintah Kabupaten Badung masih memiliki tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 102 orang yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

## 3.3 Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  sebagai  suatu  alat  untuk  memperoleh  data  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan dari teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Menurut Suhartono Arikonto (2005:134) bahwa instrument penelitian adalah alat pada waktu peneliti menggunakan metode. Dalam penelitian  ini  penulis  sebagai  instrument  utama  dan  dalam  pengumpulan  data  dibantu  dengan pedoman  wawancara,  yaitu  sejumlah  pertanyaan  terstruktur  yang  dipergunakan  untuk  memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden penelitian.

## 3.4 Sumber Data
Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  informasi.  Sumber  data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam atau indepth interview dengan informan untuk  mendapatkan  keterangan  langsung  secara  lebih  lengkap  dan  peneliti  juga  dapat melakukan  pengamatan  secara  langsung  kepada  informan  untuk  melihat  informan,  pendapat,  dan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 6
sikap  yang  diberikan  ketika  dilakukan  wawancara.  Dalam  penelitian  ini  sumber  data  primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan informan dan sumber data sekunder adalah  data  yang  dikumpulkan  melalui  penelusuran  dokumen-dokumen  atau  melakukan  telaah dokumentasi. Contoh dari dokumen sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi telaah literatur dari buku, media masa dan foto-foto dokumentasi berupa Peraturan-peraturan, laporan- laporan dan surat keputusan.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
Observasi  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka  mengumpulkan  data  lapangan  yang berkaitan  dengan  pertanyaan  penelitian,  yaitu  bagaimana  evaluasi  kebijakan  di  Kabupaten  Badung. Pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data dalam jumlah yang lebih banyak, lebih bervariasi dan bersifat  imperik  terkait  dengan  kinerja  tenaga  honorer  di  Pemerintah  Kabupaten  Badung,  ketika melakukan  pengamatan,  penulis  berupaya  menempatkan  dan  menyesuaikan  diri  dalam  situasi  sosial yang  tidak  menonjolkan  diri.  Penulis  mengungkap  hal  ini  penting  dilakukan  agar  penulis  tetap memiliki peluang untuk secara leluasa mencermati situasi yang berkembang secara tekun, santun dan simpatik  mencari  informasi  dan  menjalin  hubungan  yang  harmonis  dengan  informan  dan lingkungannya.  Teknik  mengamatan  ini  khususnya    dimaksudkan  untuk  melihat,  mendengar  dan bahkan merasakan keadaan serta kondisi  tenaga honorer.
Wawancara  ( interview )  Wawancara  dilakukan  untuk  memperkuat  data  sekunder  yang diperlukan  dalam  penelitian.  Teknik  wawancara  digunakan  untuk  memperoleh  data,  keterangan ataupun penjelasan dari  orang  yang berkompeten terhadap masalah  yang  diteliti. Teknik  wawancara yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  terstruktur  dengan  maksud  agar  responden tahu maksud dari materi yang merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan- pertanyaan  yang  bersifat  terbuka  sehingga  akan  dapat  lebih  memberikan  kebebasan  bagi  responden untuk  menyampaikan  pendapatnya  dan  berkompeten  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan penelitian.
Dokumentasi  Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Selanjutnya dibutuhkan  alat  yang  akan  dipakai  untuk  mengumpulkan  data  atau  instrument  penelitian,  yaitu pedoman  tertulis  tentang  pengamatan  maupun  dokumentasi.  Instrumen  tersebut  adalah  pedoman wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi tersebut berasal dari literature catatan-catatan, dokumen- dokumen  atau  bentuk  tulisan  lainnya  yang  memiliki  hubungan  serta  mampu  meminjam  data  yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 3.6 Teknik Analisis Data
Data  yang  dikumpulkan  dan  ditunjang  dengan  berbagai  argumentasi  tinjauan  pustaka,  diolah serta  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  kualitatif,  dilengkapi  dengan  analisis  data  sekunder (kuantitatif).  Pendekatan  data  sekunder  dimaksudkan  agar  analisis  data  kualitatif  menjadi  lebih komprehensif. Adapun Proses analisis data meliputi :
Penilaian data. Data telah dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dan wawancara, dilakukan penilaian  dengan  memperhatikan  prinsip  validitas,  obyektivitas,  reliabilitas  melalui  cara mengkatagorikan  data  dengan  system  pencatatan  yang  relevan  dan  melakukan  kritik  atas  data  yang telah dikumpulkan.
Interpretasi data, yang dilakukan dengan menganalisis data dengan pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman impiris terhadap data, fakta, dan informasi yang telah dikumpulkan dan disederhanakan dalam bentuk analisis tabel.
Penyimpanan terhadap hasil interpretasi data.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 7
Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan dapat menjawab berbagai masalah menyangkut pertanyaan penelitian ini.

## 4.  Hasil Peneliatian
Kinerja kebijakan Bupati dalam pengangkatan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Badung belum  efektif  ini  disebabkan  karena  :Pengangkatan  tenaga  honorer  amanat  dari  UU  No.  43  Tahun 1999  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  organisasi,  namun  dalam  kenyataannya  banyak  pimpinan perangkat daerah termasuk kepala sekolah mengangkat pegawai tidak tetap yang gajinya dibebankan diluar APBD/APBN. Prediksi : Menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu. Bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Badung terhadap tenaga honorer dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Bupati Badung Nomor 14/053/HK/2018 tentang Penetapan Upah bagi tenaga honorer, namun ada juga beberapa tenaga honorer mengatakan belum puas dengan kenaikan gaji tersebut kalau dibandingkan dengan pendapatan PNS, tapi ada juga yang menyatakan puas karena kalau dibandingkan Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bali, Kabupaten Badung yang tertinggi. Preskripsi : Menyediakan informasi mengenai  nilai  konsekuensi  alternatif  kebijakan  di  masa  mendatang.  Semua  kebijakan  yang dikeluarkan  sudah  disampaikan  pada  saat  rapat-rapat  pimpinan  dan  juga  dapat  diakses  melalui website : www.badungkab.go.id namun dalam kenyataannya banyak juga yang belum memanfaatkan media  informasi  yang  disediakan.  Deskripsi:  Menghasilkan  informasi  tentang  konsekuensi  sekarang dan  masa  lalu  dari  diterapkannya  alternatif    kebijakan.  Konsekuensi  terhadap  pengangkatan  tenaga honorer  sudah  pasti  membebani  APBD  itu  dibuktikan  tahun  2018  Kabupaten  Badung  mengalami defisit  dan  salah  satu  penyebabnya  adalah  belanja  pegawai  terhadap  tenaga  honorer.  Evaluasi: Kegunaan  alternatif    kebijakan  dalam  memecahkan  masalah.  Monitoring  selalu  dilakukan  salah satunya dengan cara menerapkan absensi fingerprint untuk meningkat disiplin pegawai, namun dalam kenyataannya tingkat capaian kinerjanya belum juga optimal.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  belum  efektifnya  kinerja  kebijakan  Bupati  dalam pengangkatan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Badung disebabkan oleh : Isi kebijakan dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasinya. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan  memahaminya  adalah  bagian  dari  tugas  di  BKPSDM  Kabupaten  Badung.  Namun  dalam kenyataannya  masih  terjadinya  beberapa  kebijakan  yang  dibuat  dibidang  kepegawaian  masih bertentangan  dengan  aturan  yang  lebih  tinggi  karena  pengaruh  dari  kepentingan  politik. Informasi  :Kurangnya  informasi  dari  para  aktor  pelaksana  terhadap  obyek  kebijakan  dan  struktur komunikasi yang serba kurang antara organisasi pelaksana dan obyek dukungan. Sosialisasi kebijakan ke  khalayak  umum  dilakukan  melaui  web  resminya  Pemerintah  Kabupaten  Badung    yaitu  : www.badungkab.go.id dan juga disosialisasikan pada saat rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Badung  setiap  3  (tiga) bulan sekali, Namun dalam kenyataan pejabat yang ditugaskan untuk ikut rapat koordinasi seringkali tidak menginformasikan atau mensosialisasikan ke seluruh pegawai yang ada di perangkat daerahnya sehingga  menyebabkan  tersumbatnya  informasi  dari  para  aktor  pelaksana  kebijakan.  Dukungan  : Pelaksanaan  suatu  kegiatan  akan  dipersulit  jika  pelaksanaan  tidak  cukup  dukungan  untuk  suatu kebijakan. Rendahnya SDM tenaga honorer disebabkan karena kurangnya dukungan  yang diberikan oleh pimpinan perangkat daerahnya masing-masing dalam memberikan kesempatan mengikuti Diklat- diklat yang diselenggarakan  untuk meningkatkan SDM dalam rangka meningkatkan kinerja mereka, dan  juga  penempatannya  terkadang  tidak  sesuai  dengan  disiplin  ilmu,  ini  disebabkan  karena kepentingan  politik.  Pembagian  Potensi  :  Adanya  pembagian  wewenang  dan  tanggungjawab  yang tidak  disertai  dengan  pembatasan-pembatasan  yang  jelas,  serta  adanya  desentralisasi  dalam pelaksanaan. Belum adanya pendelegasian kewenangan terkait pengangkatan pegawai karena amanat aturan bahwa yang berwenang mengangkat pegawai itu adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal  ini  Bapak  Bupati  Badung.  Dalam  kenyataan  memang  benar  tidak  adanya  pendelegasian
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 8 kewenangan dalam pengangkatan tenaga honorer.

## 5.  Simpulan
Pengangkatan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Badung sudah pasti membebani APBD, dan  dalam  kenyataannya  apa  yang  terjadi  di  tahun  2018  Pemerintah  Kabupaten  Badung  mengalami defisit  dan  salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah  belanja  pegawai  terhadap  tenaga  honorer  untuk penggajianya.
Rendahnya SDM tenaga honorer disebabkan karena kurangnya dukungan  yang diberikan oleh pimpinan perangkat daerahnya masing-masing dalam memberikan kesempatan mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan SDM dalam rangka meningkatkan kinerja mereka.
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang menjadi temuan belum efektifnya  Kinerja kebijakan Bupati dalam pengangkatan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Badung ini disebabkan karena kurang  konsistennya  penempatan  tenaga  honorer  dan  disamping  itu  pula  penempatan  Sumber  Daya Manusia (SDM) tenaga honorer tidak sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.

## Daftar Pustaka
Amstrong, Mischael. 1999, Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Sofyan dan Haryanto. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Dunn,  William  N.  2003,  Analisis  Kebijakan  Publik,  Penyunting  Muhadjir  Darwin.  Edisi  Kedua.  Cetakan Kelima. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
______________.2010,  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Penyunting  Muhadjir  Darwin.  Edisi  Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Dye, Thomas R. 2011, Understanding Public Policy. Engelewood Chief, New Jersey: Prentince-Hall Inc.
Edwards III, George C. 1980, Implementing Public Policy. Washinton: Cogressional Quaerterly Inc.
Endraswara,  Suwardi.  2017,  Metodologi  Penelitian  Kebudayaan,  Cetakan  Keempat.  Yogyakarta  :
Gadjah Mada University Press.
Fattah, Nanang. 2012, Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung : PT Remaja Rosdakarya .
Grindle,  Merilee  S.  1998,  Politics  and  Policy  Implementation  in  The  Third  World.  New  Jersey  : Princnton University Press.
Jones, Charles O. 1994, Kebijakan Publik/Charles O. Jone; Penerjemah Ricky Ismanto.-Ed.1, Cet.2.-
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Keban,  Yeremias.  2014,  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik,  Konsep,  Teori  dan  Issu.
Jogjakarta : Grava Media.
Mazmanian,  Daniel  H.  dan  Paul  A.  Sabatier.  2003,  Implementation  and  Public  Policy,  New  York:
HarperCollins.
Mathis,  R.L.  &  J.H.  Jackson.  2006,  Human  Resource  Manajement:  Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta : Salemba Empat.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2002,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
______________.2005, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung : Refika Aditama.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 9
Nugroho, Riant, D. 2004,  Kebijakan Publik : Formulasi,  Implementasi,  dan Evaluasi. Jakarta :  Elex Media Komputindo.
______________.2009, Public Policy. Jakarta : PT Elex Media Komputindo .
Prawirosentono,  Suyudi.  1992,  Kebijakan  Kinerja  Karyawan  :  Kiat  Membangun  Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia, Yogyakarta : BPFE.
Santoso,  Purwo.  2010,  Modul  Pembelajaran  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta  :  Universitas Gadjah Mada.
Satori, Djam’an, Aan Komariah. 2009, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta Suradinata, E. 2013, Teori dan Praktek Kebijaksanaan Negara. Bandung : Ramadan.
Van  Meter,  Donald,  dan  Horn,  Carl  Van.  1999,  The  Policy  Implementation  Process:  A  Conceptual Framework dalam Administration and Society. London: Sage.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2011,  Analisis  Kebijakan–Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Wirawan.  2011,  Evaluasi  Teori,  Model,  Standar,  Aplikasi,  dan  Profesi.  Jakarta  :  PT  Rajagrafindo persada .
Wungu  &  Brotoharjo.  2003,  Tingkatkan  Kinerja  Perusahaan  Anda  Dengan  Merit  Sistem.  Jakarta  :
Raja Grafindo Pustaka.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2005  tentang  Pengangkatan  Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2005  tentang  Pengangkatan  Tenaga  Honorer  menjadi  Calon Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2005  tentang  Pengangkatan  Tenaga  Honorer  menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2011  tentang  Penilaian  Prestasi  Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  159  Tahun  2000  tentang  Pedoman  Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penelaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Bupati Badung Nomor 85 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Daerah.
Keputusan  Bupati  Badung  Nomor  14/053/HK/2018  tentang  Penetapan  Upah  Bagi  Tenaga  Harian
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 10
Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.