## TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN SANKSI PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

## Sitti Aisyah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia iis120969@ gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: May 20, 2023 Accepted: June 13, 2023 The  death  penalty  is  regulated  in  Law  Number  1  of  2023  concerning  the Criminal  Code.  Article  98  of  the  Law  states  that  the  death  penalty  is  the most serious punishment and must always be threatened alternatively with life  imprisonment  or  imprisonment  for  a  maximum  of  20  (twenty)  years. Death penalty is a sanction carried out with a choice of lethal acts (by the state) to the perpetrators of criminal acts who have been found guilty of a court decision that has permanent legal force. Judging from the purpose of punishment,  the  death  penalty  is  not  essentially  the  main  or  principal means  to  regulate,  discipline  and  improve  individuals  or  society.  Death penalty is only a means of exception. as far as possible the death penalty is  avoided  by  choosing  an  alternative  punishment  in  the  form  of  life imprisonment or imprisonment for a certain time, a maximum of 20 years.
Keywords: criminal code, crime, death penalty

## Abstract
Pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2023 tentang  KUHP. Pasal 98 UU  tersebut  menyatakan  bahwa  pidana  mati  merupakan  pidana  yang  paling  berat  dan harus  selalu  diancam  dengan  alternatif  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan pilihan perbuatan  mematikan  (oleh  negara)  kepada  pelaku  tindak  pidana  yang  telah  dinyatakan bersalah  atas  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakekatnya bukanlah sarana utama atau pokok untuk  mengatur,  mendisiplinkan,  dan  memperbaiki  individu  atau  masyarakat.  Hukuman mati  hanyalah  sarana  pengecualian.  sedapat  mungkin  dihindari  pidana  mati  dengan memilih  pidana  alternatif  berupa  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  untuk waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
Kata Kunci: hukum pidana, kejahatan, hukuman mati

## I. PENDAHULUAN
Sekalipun  sebagian  besar  negara  telah  meniadakan  hukumman  mati,  lebih  dari  60% populasi  dunia  tinggal  di  negara  di  mana  hukuman  mati  masih  berlaku,  termasuk  di Indonesia  dan  negara  lainnya.    Definisi  dari  Hukuman  mati  atau  pidana  mati  (bahasa Belanda:  doodstraf)  adalah  praktik  yang  dilakukan  suatu  negara  untuk  membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Ada pergeseran paradigma dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  baru  terlihat  dari  sejumlah  pasal-pasalnya.  Salah satunya  soal  pengaturan  hukuman  mati  yang  berbeda  pengaturannya  sebagaimana tertuang  dalam  Wetboek  van  Strafrecht  alias  KUHP  sebelumnya  yang  berlaku  selama  ini. Lantas bagaimana pengaturan sanksi pidana mati dalam KUHP baru.  Konsep pidana mati sebagai  pidana  khusus    bertolak  dari  ide  keseimbangan  monodualistik.  Ide  ini  berorientasi pada  keseimbangan  kepentingan  umum  atau  perlindungan  masyarakat  dan  juga memperhatikan  kepentingan  atau  perlindungan  individu.  Artinya,  di  samping  untuk
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
mengayomi    masyarakat  pidana  mati  juga  memperhatikan  kepentingan  individu,  seperti ketentuan  penundaan  pelaksanaan  pidana  mati  bagi  wanita  hamil  dan  orang  sakit  jiwa (Pasal  81  ayat  (3).    Contoh  lain  adalah  dimungkinkannya  penundaan  pelaksanaan  pidana mati, atau dikenal dengan istilah "pidana mati bersyarat" dengan masa percobaan 10 tahun (Pasal  82  ayat  (1)).    UU  KUHP  telah  mengatur  bahwa  Hakim  dapat  menjatuhkan  pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan: rasa penyesalan  terdakwa  dan  ada  harapan  untuk  memperbaiki  diri;  peran  terdakwa  dalam Tindak Pidana; atau ada alasan yang meringankan (Pasal 100 ayat 1). Ketentuan ini sudah sesuai  dengan  pertimbangan  Putusan  MK  Nomor  2-3/PUU-V/2007,  yang  menyatakan bahwa  perumusan,  penerapan,  maupun  pelaksanaan  pidana  mati  dalam  sistem  peradilan pidana  di Indonesia  hendaknya  dapat  dijatuhkan  dengan masa  percobaan  selama  sepuluh tahun  yang  apabila  terpidana  berkelakuan  terpuji  dapat  diubah  dengan  pidana  penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
Pro  kontra  atas  pidana  mati  masih  diperdebatkan  hingga  saat  ini  oleh  para  ahli  dan kontra  terhadap  sanksi  pidana  ini.  Namun  pertanyaan  utama  tidak  berbeda  yaitu  apakah pidana  mati  dibenarkan  secara  moral?  Apa  dasar  pembenarannya?  Dari  perspektif dibenarkan  untuk  tujuan  penjeraan  dan  penangkalan?  Pengaturan  sanksi  pidana  mati mengalami beberapa kali perubahan, semula diatur tetap sebagai pidana pokok, selanjutnya diatur  sebagai  pidana  pengecualian,  kemudian  diatur  sebagai  pidana  pokok  yang  bersifat khusus,  dan terakhir pidana mati diatur sebagai pidana khusus untuk tindak pidana tertentu. Adanya  perubahan  pengaturan  pidana  mati  menunjukkan  bahwa  pengaturan  pidana  mati masih  menjadi  persoalan  berkaitan  dengan  pihak-pihak  yang  pro  dan  kontra  dengan berbagai  argumentasinya  masingmasing.  Perkembangan  pengaturan  pidana  mati  juga menunjukkan  bahwa  pengaturan  pidana  ini  selalu  mengikuti  perkembangan  kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.  Hal inilah yang merupakan salah satu alasan banyak pihak  menolak  (kontra)  sanksi  pidana  mati.  Pidana  mati,  di  dalam  UU  KUHP  No.  1  tahun 2023,  bukan  lagi  sebagai  jenis  pidana  pokok  melainkan  hanya  sebagai  pidana  alternatif untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pengaturan demikian di  Pasal  98  KUHP  dinyatakan  bahwa  pidana  ini  sebagai  upaya  terakhir  untuk  mengayomi masyarakat. Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena konsep pidana  mati  tidak  ada  lagi  harapan  bagi  terpidana  untuk  memperbaiki  kejahatannya. Eksekusi pidana mati sepanjang sejarah dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Ketika manusia masih dalam tingkat pemikiran dan teknologi yang belum semaju seperti sekarang ini, caranya sungguh kejam dan tidak berperikemanusiaan kalau kita menilainya dari sudut pandang  masa  kini.  Sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  manusia,  teknologi pun semakin berkembang pesat. Namun demikian, masih belum  ada kata sepakat tentang cara  pelaksanaan  pidana  mati.  Hal  ini  disebabkan  eksekusi  pidana  mati  akan  tetap menyentuh sumber emosi manusia yang paling dalam.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  yang  mencakup  asas-asas  hukum,  mengkaji  serta  meneliti  peraturan perundang-undangan.  Yakni  peraturan  perundang-undangan  terkait  pelaksanaan  pidana mati sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati dalam Kitab Undang- Undang  hokum  Pidana. Sehingga  ditemukan masalah  dan  solusi  mendasar  terkait  dengan konstitusionalitas bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  metode  atau  cara yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan pustaka yang ada.  Dengan kata lain penelitian ini penelitian kepustakaan (Library Reseach) artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika  dibandingkan  dengan  jenis  pidana  lainnya  dalam  UU  KUHP  maka  pidana  mati merupakan  jenis  pidana  yang  paling  berat.  Pidana  mati  juga  dapat  dijatuhkan  pula  secara bersyarat,  dengan  memberikan  masa  percobaan,  sehingga  dalam  tenggang  waktu  masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu  dilaksanakan.  Pelaksanaan  pidana  mati  dapat  ditunda  dengan  masa  percobaan selama  10  tahun  dengan  syarat-syarat  tertentu,  yaitu:  (i)  reaksi  masyarakat  tidak  terlalu besar;  (ii)  terpidana  menunjukkan  rasa  menyesal  dan  ada  harapan  untuk  diperbaiki;  (iii) kedudukan  terpidana  dalam  penyertaan  tindak  pidana  tidak  terlalu  penting;  dan  (iv)  ada alasan  yang  meringankan. 1 Mengenai  penundaan  pidana  mati,  juga  terdapat  di  beberapa Negara,  di  Negara-negara  bagian  Amerika  misalnya.  Penundaan  pidana  ini  ada  yang berdasarkan  putu san  Mahkamah  Agung,  “ executive  order ”  dari  gubernur,  dan  ada  yang melalui  badan  legislatif.  Di  negara-negara  bagian  Amerika  ini,  kebanyakan  menunda pelaksanaan  pidana  mati  Negara  bagian  Colorado  mengundangkan  kembali  pada  tahun 1975 dan menjatuhkan pidana mati pada tahun 1997 (sejak diundangkan kembali). 2

## Perkembangan Pidana Mati di Indonesia
Secara sederhana maka tujuan hukum pidana adalah:1). untuk menakut-nakuti orang agar  jangan  sampai  melakukan  kejahatan,  baik  secara  menakut-nakuti  orang  banyak ( generale  preventie )  maupun  secara  menakut-nakuti  orang  tertentu  yang  sudah menjalankan  kejahatan,  agar  dikemudian  hari  tidak  melakukan  kejahatan  lagi  ( speciale preventie ); atau 2). untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka  melakukan  kejahatan  yang  dilakukannya,  agar  menjadi  orang  yang  baik  tabiatnya, sehingga  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Sebagai  masyarakat  modern  yang  beradab  maka sudah selayaknya tujuan generale preventie dari suatu pidana harus lebih dipertimbangkan daripada  sekedar  menjadikan  pidana  sebagai  sarana  untuk  membalas  dendam.  Hal  ini misalnya  terlihat  pada  lebih  dipilihnya  istilah  Lembaga  Pemasyarakatan  oleh  pembentuk undang- undang untuk menggantikan istilah Penjara. Perdebatan hukuman mati tak kunjung selesai dari dulu sampai sekarang.
Pidana  ada  untuk  mencegah  atau  melumpuhkan  calon  pelaku  kejahatan,  atau  untuk memberi  ganjaran  setimpal  pada  pelaku  kejahatan. 3 Dalam  hal  ini  Beccaria  menegaskan bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk mencegah  penjahat mencederai  masyarakat  lebih lanjut dan mencegah orang lain dari perbuatan yang sama. 4 Sanksi pidana juga dibuat untuk menghapuskan  model-model  balas  dendam  seperti:  pertumpahan  darah,  dendam  turun temurun,  perkelahian,  hukuman  mati  tanpa  pengadilan,  dan  balas  dendam.  Justifikasi hukum  pidana  berhubungan  erat  dengan  justifikasi  balas  dendam  atau  hutang  nyawa dibayar nyawa ( tit for tat ) terhadap orang yang berbuat jahat. Menurut asumsi ini, semangat pemidanaan  pada  dasarnya  adalah  kelanjutan  dari  semangat  balas  dendam.  Justifikasi pemidanaan  dan  hukum  pidana  pada  umumnya  berhubungan  erat  dengan  tidak  bisa dibenarkannya  balas  dendam  kita  terhadap  mereka  yang  berbuat  jahat  terhadap  kita. 5 Sanksi pidana juga merupakan elemen yang penting untuk menjaga kepastian dan ketaatan hukum  oleh  masyarakat.  Sebagaimana  dinyatakan Gr oss…punishment  for  crime  was necessary  to  preserve  the  effectiveness  of  the  law  and  keep  society  law-abiding.  Though
1 Pasal 91 ayat (1) KUHP
2 UU KUHP.Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 284- 285.
3 John  Gardner,  Crime:  in  Proportion  and  in  Perspective  dalam  Andrew  Ashworth  and  Martin  Wasik  (Ed), Fundamentals of Sentencing Theory, Oxford University Press, 2004, h. 31.
4 Cesare  Beccaria,  On  Crimes  and  Punishments  and  Other  Writings,  Cambridge  Texts  In  The  History  of Political Thought, h. 31.
5 John  Gardner,  Crime:  in  Proportion  and  in  Perspective  dalam  Andrew  Ashworth  and  Martin  Wasik  (Ed), Fundamentals of Sentencing Theory, h. 31.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
punishment  may  serve  a  good  end,  it  also cripples  people  and  destroys  their  lives. 6 Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat, dan tujuan pemidanaan, serta memberikan pembenaran (justification) dari pidana itu. 7
Dukungan  hukuman  mati  didasari  argumentasi  bahwa  hukuman  mati  harus  dijatuhi diantaranya  kepada  para  residivis  ataupun  pembunuh  bayaran  yang  mengancam kewaspadaan  masyarakat  dapat  berfikir  ketika  ingin  melakukan  kejahatannya,  jika  pidana penjara para pelaku tindak pidana tidak akan membuat jera, maka pada hukuman mati yang dijatuhkan  kepada  mereka  pasti  tidak  akan  melakukannya  kembali  karena  sudah  dihukum mati dan itu hakikatnya dalam memelihara kehidupan yang lebih luas. 8
Daftar  Hukuman  Mati  Di  Indonesia,  sepanjang  tahun  2008  terdapat  8  (delapan) hukuman mati yang dijalankan, mereka yang dihukum adalah 2 (dua) warga negara Nigeria penyelundup narkoba dukun ahmad sahroji yang membunuh 42 (empat puluh dua) orang di sumatera  utara  tubagus  yusuf  maulana  dukun  pengganda  uang  yang  membunuh  8 (delapan)  orang  di  banten  serta  Sumiarsih  dan  Sugeng  yang  terlibat  pembunuhan  satu keluarga  di  Surabaya.  Eksekusi  yang  paling  di  kenal  di  Indonesia  adalah  eksekusi  Imam Samudra  dan  Ali  Gufron,  Terpidan  Bom  Bali  20023.  Setelah  tahun  2013  terdapat  puluhan orang yang di hukum mati dan telah dieksekusi seperti terlihat pada Tabel 1. 9 Tabel 1. Daftar Tabel Terpidana Hukuman Mati yangTelah Dilaksanakan
2001 Gerson Pande Narkoba (NusaTenggara Timur) 2004 Prasad Chaubey (India) Narkoba (Sumatera Utara) 2005 Astini Pembunuhan Berencana (Jatim) 2006 Fabianus Tibo Pembunuhan Berencana (Sulteng) 2007 Hasan Anthony (Nigeria) Narkoba (Banten) 2008 Amrozi Terorisme (Jateng) Terorisme (Jateng) Imam Samudera Terorisme (Jateng) Muklas Terorisme (Jateng) 2013 Abdul Hafeez (Paksitan) Narkoba (Banten) Rio Alex bulo Pembunuhan Berencana (NTT) Sumiarsih Pembunuhan Berencana (Jatim) Sugeng Pembunuhan Berencana (Jatim) Iwhucukuwu Okoye (Nigeria) Narkoba (Banten) 2015 Marco Archaer Cardoso Moreira (Brazilia) Narkoba (Banten) Ang Kim Soe Narkoba (Banten) Tran ti Bich Hanh Narkoba (Jawa Tengah) Rani Andriani Narkoba (Banten) M. Adami Wilson alias Abu Malawi Narkoba (Banten) Namaona Denis (Malawi) Narkoba (Banten)

## Sumber Data: Warta Kontras
Dari  data  di  atas  telah  membuktikan  sudah  banyak  vonis  hukuman  mati  terpidana perkara  kasus  tindak  pidana  yang  diputus  Pengadilan  Negeri  ataupun  sampai  tingkat Banding maupun Kasasi oleh Mahkamah Agung di Indonesia.

## Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Apakah  setelah  vonis  hukuman  mati  dijatuhkan  tidak  ada  lagi  upaya  hukum  yang dapat  dilakukan?  Menurut  KUHP  yang  berlaku  di Indonesia  terpidana  yang  telah  dijatuhi hukuman mati masih bisa menempuh upaya Hukum Biasa yang terdiri dari:
6 Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, Oxford University Press, New York, United States of America, 1979. h. 375.
7 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2007, h. 23-24.
8 Wikipedia  Bahasa  Indonesia,  ensiklopedia  bebas  diunduh  dari  :  Wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023
9 Badan Pekerja Kontra, Praktik Hukuman Mati di Indonesia, diunduh dari: <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3402/1/eksekusi.mati.terpidananarkotika>,  diakse  pada  tanggal  15 Maret 2023.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

## 1. Banding
Banding  merupakan  salah  satu  upaya  hukum  biasa  yang  dapat  diminta  oleh  salah satu  atau  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  terhadap  suatu  putusan  pidana.  Terpidana dapat  mengajukan  Banding  bila  merasa tidak  puas  dengan  isi  putusan  Pengadilan  Negeri. Proses Banding akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 67 KUHP, yang berbunyi: “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap  Putusan  Pengadilan  Tingkat  Pertama,  Kecuali  terhadap  Putusan  Bebas,  Lepas dari  segala  tuntutan  hukum  yang  menyangkut masalah  kurang tepatnya penerapan  hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.” Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding  hanya  keputusan  pengadilan  yang  berbentuk  Putusan  bukan  penetapan,  karena terhadap  penetapan  upaya  hukum  biasa  yang  dapat  diajukan  hanya  kasasi.  Tenggang waktu  pernyataan  mengajukan  banding  adalah  7  (tujuh)  hari  sejak  putusan  dibacakan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  233  ayat  (2)  KUHP.  Apabila  jangka  waktu  pernyatan permohonan  banding  telah  lewat  maka  terhadap  permohonan  banding  yang  diajukan  akan ditolak  oleh  Pengadilan  Tinggi  karena  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

## 2. Kasasi
Kasasi  demi  kepentingan  hukum  merupakan  upaya  hukum  luar  biasa  yang  diatur dalam  bagian  kesatu  Bab  XVIII  KUHAP  mulai  dari  Pasal  259  sampai  dengan  Pasal  262. Dalam  peraturan  lama  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1950  tentang  Susunan, Kekuasaan  dan  Jalan  Pengadilan  Mahkamah  Agung  Indonesia  dijelaskan  bahwa  kasasi demi  kepentingan  hukum  ini  diatur  bersama  dengan  kasasi  biasa  dalam  Pasal  17 10 ,  yang menjelaskan  bahwa  kasasi  dapat  dilakukan  atas  permohonan  pihak  yang  berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena Jabatannya. 11 Kasasi demi kepentingan hukum dapat  diajukan  terhadap  semua  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, yaitu  putusan  Pengadilan  Negeri  dan  Putusan  Pengadilan  Tinggi.  Putusan  yang  dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum adalah putusan yang mengandung kekeliruan  dalam  penerapan  hukum,  cara  mengadili  tidak  dilaksanakan  menurut  ketentuan undang-undang  dan  pengadilan  telah  melampaui  batas  wewenangnya.  Sehingga  putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak merugikan para pihak yang berkepentingan. 12 Yang terakhir adalah upaya hukum luar biasa yakni:

## 3. Peninjauan Kembali
Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van  gewjisde )  peninjauan  kembali  dapat  dimintakan  kepada  Mahkamah  Agung. 13 Terkait dengan tentang tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali KUHAP telah mengaturnyadalam  beberapa  Pasal  sebagai  berikut:  Pasal  264  ayat  (3)  Permintaan peninjauan  kembali  tidak  dibatasi  dengan  suatu  jangka  waktu. 14 .  Tidak  ada  batas  waktu untuk  mengajukan  peninjauan  kembali,  yang  perlu  diperhatikan  adalah  ada  atau  tidaknya alasan  yang  mendukung  untuk  diajukan  permohonan  peninjauan  kembali. 15 Dalam  hal  ini yang  disebut  sebagai  keinginan-keinginan  hukum  melalui  pikiran  badan  pembuat  undang- undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. 16 Penegakan hukum sebagai
10 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menjelaskan: Kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang  berkepentingan  atau  ataspermohonan  Jaksa  Agung  karena  Jabatannya  atau  dalam hal  yang  dimaksudkan pada  Pasal  158  ayat  (3)  Konstitusi  juga  atas  permohonan  Kepala  Kejaksaan  pada  Pengadilan  tertinggi  dari daerah  bagian,  dengan  pengertian  bahwa  kasasi  atas  permohonan  pihak  Kejaksaan  hanya  semata-mata  untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.
11 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h. 297
12 Mangasa Sidabutar, Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 149.
13 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Cet IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 614.
14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
15 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...,Op.Cit,h. 625
16 Shinta Agustina,Op.Cit, h. 30.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
rangkaian  proses  untuk  menjabarkan  nilai,  ide,  cita  yang  cukup  abstrak  menjadi  tujuan pemidanaan secara konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan  dan  kebenaran.  Nilai-  nilai  tersebut  harus  mampu  diwujudkan  dalam  realitas nyata. 17 Jenis-jenis Pengampunan tersebut adalah:

## 1. Grasi
Kata grasi berasal dari bahasa latin Pardonare, yang di terjemahkan kedalam bahasa Inggris  yaitu  Pardone.  Menurut  Blacks  Law  Dictionary  Sixth  Edition,  yang  disusun  oleh Henry Campbell Black. M.A Tahun 1990 dituliskan bahwa Pardon: an executive action that mitigates or sets aside punishment for a crime. An act of grace from governing power which mitigates  the  punishment  the  law  demands  for  the  offense  and  restores  the  right  and privileges  forfeited  on  account  of  the  offense .  Grasi  diatur  dalam  UU  No.  22  Tahun  2002 yang  telah  dirubah  dalam  UU  No.  5  Tahun  2010.  Kewenangan  Kepala  Negara  dalam memberikan  grasi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu sebagai berikut : Pasal 2 ayat  (1)  :  Terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden. 18 Oleh karena pidana mati tidak dapat diperbaiki  lagi  setelah  dijalankan  hukuman  dan  untuk  menghindari  kekhilafan  hakim  maka grasi  adalah  cara  yang  tepat  untuk  mendapatkan  keputusan  seadil-adilnya. 19 Apabila permohonan  grasi  tersebut  tidak  dikabulkan  oleh  Presiden,  maka  terpidana  akan melaksanakan  pidananya  setelah  keputusan  Presiden  itu  keluar. 20 Dikatakan  demikian karena  kecenderungan  yang  terjadi  di  Indonesia  proses  eksekusi  terhadap  terpidana berlangsung  dalam  waktu  yang  lama.  Maka  di  Negara  ini  seolah-olah  sebagian  besar terpidana  mati  menjalani  dua  bentuk  hukuman  sekaligus,  yaitu  dengan  diawali  pidana penjara  terlebih  dahulu,  lalu  baru  dilaksanakan  pidana  yang  sesungguhnya  dijatuhkan padanya yaitu pidana mati. 21

## 2. Amnesti
Dengan  pemberian  amnesti  sesungguhnya  Presiden  menyatakan  bahwa  sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang ditiadakan karena Presiden mempergunakan hak nya  memaafkan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan sekelompok orang. Berbeda dengan amnesti, berkaitan dengan hak abolisi, jika dipotret dari teori hukum pidana maka hak ini mempunyai kesamaan ide dengan hapusnya hak menuntut yang dikenal di dalam KUHP.  UU amnesti dan abolisi sendiri tidak menjelaskan kriteria apa yang  dimaksud  dengan  kepentingan  negara.  kedua  aturan  yang  ada  terkait  pemberian amnesti  dari  Presiden,  memberikan  petunjuk  yang  berbeda  terkait  mekanisme  yang  harus dijalani.   UU  amnesti dan  abolisi  mengatakan  presiden  dapat  memberikan  amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dan MA yang diminta terlebih dulu oleh kementerian terkait (dalam hal  ini  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia). Menurut  UUD  1945  pasal  14  ayat  2, pemberian  amnesti  Presiden  harus  dengan  pertimbangan  DPR.  mekanisme  yang  jelas terkait pemberian amnesti dari Presiden.

## 3. Abolisi
Apabila merujuk pada kamus hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, definisinya sbb: abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan  atau  menghapuskan  tuntutan  pidana  kepada  seorang  terpidana,  serta
17 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Cet kedua, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. vii
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
19 Ibid.
20 Muhamma Mirza Harera, Pemberian Grasi Terhadap Dua Terpidana Narkoba Sesuai UU, http://www.merdeka.com/peristiwa/pemberian-grasi-pada-dua-terpidana-narkoba-sesuai-uu.html diakses pada 14 Juni 2022 pukul 22.00 WIB.
21 .E. Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, h. 75
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
melakukan  penghentian  apabila  putusan  tersebut  telah  dijalankan.  Merupakan  hak prerogatif  Presiden  yang  hanya  diberikan  setelah  meminta  nasihat  MA.    Presiden,  atas kepentingan  Negara,  dapat  memberi  amnesti  dan  abolisi  kepada  orang-orang  yang  telah melakukan  sesuatu  tindakan  pidana.  Presiden  memberi  amnesti  dan  abolisi  ini  setelah mendapat nasihat tertulis dari MA yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan HAM). Apabila merujuk ada Pasal 2, amnesti dan abolisi  diberikan  kepada  semua  orang  yang  sebelum  tanggal  27  Desember  1949  telah melakukan  sesuatu  tindak  pidana  yang  nyata  akibat  dari  persengketaan  politik  antara Republik  Indonesia  (Yogyakarta)  dan  Kerajaan  Belanda.  Apabila  memahami  substansi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa amnesti dan abolisi berlaku sebelum 27 Desember 1949. Peraturan perundang-undangan tentang prosedur baku yang mengatur mengenai tata cara  pemberian  abolisi.  Perlu  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang mekanisme pemberian abolisi yang dapat diajukan permohonan.

## IV.  KESIMPULAN
Sebagai  salah  satu  jenis  pidana,  pidana  mati  telah  dikenal  sejak  zaman  Romawi, Yunani dan Jerman.  Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua ancaman pidana yang  ada.    Pidana  mati  merupakan  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  orang  berupa pencabutan  nyawa  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap. Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan pidana mati.  Disimpulkan bahwa  dalam  pelaksanaan  hukuman  mati,  baik  hukum  pidana  Indonesia  memberlakukan secara  hati-hati  dan  dengan  batasan  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-  undang.  Dengan batasan-batasan  inilah  diharapakan  dapat  mengimbangi  pandangan  antara  yang mendukung dan menolak hukuman mati di Indonesia.   Pengaturan atau penyebutan pidana mati  sebagai  pidana  yang  bersifat  khusus  juga  kurang  argumentatif  karena  tidak  jauh berbeda dengan pengaturan pidana mati selama ini. Selain itu, meskipun dinyatakan bahwa pidana mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi pidana mati ini tidak konsisten dengan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam UU KUHP, yaitu  bahwa  pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  merendahkan martabat  manusia  dan  bukan  ditujukan  untuk  melakukan  pembalasan.  Pidana  mati  juga diragukan  dapat  mencegah  dilakukannya  kembali  tindak  pidana.  Semangat  yang  akan dibangun yaitu menuju pemidanaan yang memberikan pembinaan dan pembimbingan bagi terpidana  agar  menjadi  orang  yang  baik  dan  berguna  tidak  mungkin  akan  tercapai  jika pelaku dijatuhi pidana mati.

## REFERENSI

## Buku
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h.
297
----------------, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 120. Berdasarkan  Konsep  RUU  KUHP  Tahun  1971/1972  dan  Konsep  RUU  KUHP  Tahun  1980, pidana mati    masih dicantumkan sebagai pidana pokok.
Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments and Other Writings, Cambridge Texts In The History of Political Thought, h. 31.
Djoko Prakoso. 1987. Masalah Pidana Mati (Soal Jawab). Jakarta: Bina Aksara, h. 32.
E. Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, h. 75
Hasil Rapat Panja tanggal 25 Juli 2016
Hyman  Gross,  A  Theory  of  Criminal  Justice,  Oxford  University  Press,  New  York,  United States of America, 1979. h. 375.
John Gardner, Crime: in Proportion and in Perspective dalam Andrew Ashworth and Martin Wasik (Ed), Fundamentals of Sentencing Theory, Oxford University Press, 2004, h. 31. Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 104. Mangasa  Sidabutar,  Hak  Terdakwa  Terpidana  Penuntut  Umum  Menempuh  Upaya  Hukum Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 149.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, h. 3. M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali,  edisi  kedua,  Cet  IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 614.
-----------------------, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...,Op.Cit,h. 625
Satjipto  Rahardjo,  Penegakan  Hukum :  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Cet  kedua,  Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. vii
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2007, h. 23-24.
M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali,  edisi  kedua,  Cet  IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 614.
------------------------, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...,Op.Cit,h. 625 Shinta  Agustina,  dkk,  Obstruction  Of  Justice  Tindak  Pidana  Menghalangi  Proses  Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Themis Books, 2015, h. 30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, h. 15. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,
Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 13-14. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 117. Yong Ohoitimur, Teori Etika tentang Pidana Legal, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, h. 71.

## Internet
Badan Pekerja Kontra, Praktik Hukuman Mati di Indonesia, diunduh dari: <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3402/1/eksekusi.mati.terpidananarkotika>, diakse pada tanggal 15 Maret 2023.
Muhamma  Mirza  Harera,  Pemberian  Grasi  Terhadap  Dua  Terpidana  Narkoba  Sesuai  UU, http://www.merdeka.com/peristiwa/pemberian-grasi-pada-dua-terpidana-narkoba-

## Undang-Undang
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menjelaskan: Kasasi dapat dilakukan atas permohonan  pihak  yang  berkepentingan  atau  ataspermohonan  Jaksa  Agung  karena Jabatannya atau dalam hal yang dimaksudkan pada Pasal 158 ayat (3) Konstitusi juga atas  permohonan  Kepala  Kejaksaan  pada  Pengadilan  tertinggi  dari  daerah  bagian, dengan  pengertian  bahwa  kasasi  atas  permohonan  pihak  Kejaksaan  hanya  semata- mata  untuk  kepentingan  hukum  dengan  tidak  merugikan  pihak-pihak  yang berkepentingan.
Pengaturan sanksi pidana mati sebagai pidana pengecualian ataupun sebagai pidana pokok yang bersifat khusus telah dirumuskan sejak dalam Konsep RUU KUHP Tahun 1964, Konsep RUU KUHP Tahun 1983/1984, Konsep RUU KUHP Tahun 1989/1990, Konsep RUU KUHP Tahun 1991/1992, Konsep RUU KUHP Tahun 2004, Konsep RUU KUHP Tahun 2013, Konsep RUU KUHP Tahun 2015
Pasal 91 ayat (1) KUHP Tahun 2023 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. UU KUHP.Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2010, h. 284-285.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi