Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK APABILA DI PHK PADA MASA KONTRAK BERLANGSUNG
Muhamad Dela Dwi Mustofa 1 , Hufron 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: mudeladwimustofa28@gmail.com
Abstrak
Asuransi yang sah diidentikkan dengan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan moneter. Terhadap orang perseorangan, pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan, tenaga ahli atau karyawan ialah tiap individu yang berprofesi melalui mendapat timbal balik pada struktur yang berbeda. Artian kerja dipisahkan jadi dua, yakni pengaturan kerja estimasi tertentu juga pengaturan kerja  tanpa  akhir.  Pengertian  Kontraktor  adalah  orang-orang  yang  bekerja  dengan  bergantung  pada Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya pengertian kerja antara visioner usaha dan buruh guna memberikan korelasi yang berfungsi dengan jangka waktu tertentu juga guna profesi tertentu. Namuna dengan  kontrak  usaha  mengakhiri  hubungan  usaha  (PHK),  khususnya  pemutusan  relasi  kerja  sebab sebuah  perihal tersebut  yang berakibat pada  akhirnya  kebebasan  juga  komitmen  tenaga  ahli,sehingga utama  guna  memberikan  jaminan  yang  halal  kepada  buruh/pekerja.  Pencipta  di  sini  akan  mengkaji masalah pengaturan pengaturan kebebasan pekerja/buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK)  selama  jangka  waktu  perjanjian  sesuai  aturan  pada  UU  No.  11  Tahun  2021  perihal  Penciptaan Jabatan dan bagaimana jaminan hukumnya bagi pekerja/buruh yang diberhentikan selama jangka waktu perjanjian. Alasan pencipta tentu saja untuk mengetahui standarisasi tindakan hak istimewa bagi pekerja yang diberhentikan selama jangka waktu perjanjian dan untuk mengetahui asuransi yang sah apa yang diperoleh  oleh  para  pekerja/pekerja  tersebut.  Pemeriksaan  semacam  ini  telah  memanfaatkan  jenis eksplorasi dari peraturan perundang-undangan. Akibat dari ciptaan yang diteliti pencipta adalah bahwa pihak yang memutuskan hubungan usaha diharuskan membayar tertuju pihak berikutnya sejumlah gaji pekerja hingga dengan usainya masa pengertian kerja.
Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja kontrak, pemutusan hubungan kerja

## Abstract
Legal protection relates to government power and economic power. With regard to the people, in Article 1 paragraph 3 of Law Number 13 of 2003 concerning employment, a worker or laborer is anyone who works by receiving wages in other forms. The work agreement is divided into two, namely the Specific Time Work Agreement and the Indefinite Work Agreement. Definition of Contract Workers are those who work  based  on  a  certain  time  work  agreement  (PKWT),  namely  a  work  agreement  between  the entrepreneur and the worker to hold a working relationship for a certain time or for a certain job. If in the employment  agreement  the  entrepreneur  terminates  the  employment  relationship  (PHK),  namely  the termination of the employment relationship due to a certain matter that results in the termination of the rights and obligations of the worker, it is very important to provide legal protection to the worker/laborer. The author here will discuss the problem of regulating the normative rights of workers / laborers who are laid off during the contract period according to Law no. 11 of 2021 concerning Job Creation and how is the legal protection for workers/ labourers who have been laid off during the contract period. The purpose of the author is of course to find out the normative rights arrangements of workers who have been laid off during the contract period and to find out what legal protections are obtained by these workers / laborers. This type of research has used the type of research from normative law. The result of the writing that the
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
author discusses is that the party who ends the employment relationship is required to pay compensation to the other party in the amount of the worker's salary until the expiration of the work agreement period. Keywords: legal protection, contract workers, termination of employment

## PENDAHULUAN
Di negara Indonesia ini dalam era reformasi,informasi, dan globalisasi yang dimana sangat banyak  berbagai  macam  perusahaan  yang  sedang  berjalan  sekarang  ini  dari  perusahaan  yang berbagai  jenis  bidang  contohnya  seperti  usaha  perorangan  sampai  kelompok  yang  dapat  di artikan  perusahaan  usaha  sampai  perusahaan  industry.  Pada  gilirannya,  untuk  lebih mengembangkan eksekusi dan lebih jauh lagi bekerja pada sifat pekerja, sangat penting untuk memiliki  jaminan  hidup  yang  pasti  dan  sah  bagi  seseorang  yang  juga  dapat  mendorong peningkatan  sifat  angkatan  kerja  saat  ini  dengan  memperluas  asuransi.  bagi  buruh  yang seharusnya  sesuai  dengan  kebangsawanan  dan  lebih  jauh  lagi  kebebasan  dasar  itu  sendiri. Karena perkembangan pesat kesempatan dan inovasi akhir-akhir ini, jaminan tenaga kerja sangat penting  dan  harus  dipertimbangkan  dengan  mempertimbangkan  meningkatnya  risiko  dan kewajiban  yang  dilihat  oleh  pekerja.  Implikasinya,  penyelenggaraan  penjaminan  merupakan suatu  apresiasi  untuk  melihat  nilai  yang  di  ciptakan  oleh  para  pekerja  yang  telah  membantu organisasi  dengan  memberikan  pemikiran  dan  pemikirannya.  Selain  itu,  jaminan  kerja  yang bergantung pada Pancasila dan UUD 1945 dapat dianggap sebagai pemajuan tenaga kerja yang penting  bagi  pembentukan  dan  peningkatan  publik.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus memperluas keamanan bagi buruh
Perlindungan  tentang  hak-hak  karyawan/buruh  bisa  di  lihat  pada  kontrak  kerja  bersama biasanya di kenal dengan sebutan kontrak perburuhan apa yang di maksud melalui perburuhan ialah  kontrak  perihal  persyaratan-persyaratan  yang  di  selenggarakan dari  kelompok pekerja/buruh yang sudah sudah legal di dalam divisi perburuhan yang sejauh ini dapat di kenal melalui bagian tenaga kerja melalui pengusaha himpunan pengusaha yang terdaftar hukum yang melalui  hakekatnya  artian  relasi  kerja  sesuai  pasal  1  ayat  (25)  UU  No.  13/2003  adalah pemberhentian relasi kerja sebab sebuah perihal tersebut yang menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban diantara karyawan/buruh juga pengusaha .
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Ada beberapa Jenis Perlindungan Hukum yakni :
a. Perlindungan  Hukum  Preventif  rakyat  di  berikan  peluang  memberikan  keberatan (inspraak) maupun pendapatanya sebelum sebuah putusan pemerintah memperoleh wujud definitive. Proteksi preventif amat besar sehingga perilaku pemerintah sesuai dengan  kebebasan  berperilaku  terdapat  proteksi  legal  yang  preventif  pemerintah termotivasi guna bertindak hati hati pada pengambilan putusan yang di sesuaikan di diskresi.
b. Perlindungan  Hukum  represif  ialah  proteksi  legal  yang  mengacu  pada  penguasa represif juga ke tata tertib sosial yang represif kekuasaan penguasa ialah represif
c. Perlindungan  berbentuk  jaminan  hari  tua,  jaminan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan kerja, juga jaminan kematian layaknya disesuaikan di ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan mengacu sistem jaminan sosial nasional.
Maka  sangatlah  penting  para  karyawan/buruh  tentu  saja  memiliki  makna  amat  vital teruntuk negara Indonesia juga baik juga bagi pemerintah, masyarakat, juga perusahaan sadar makna vitalnya para karyawan atau buruh. Perlindungan hukum bisa dimunculkan pada wujud materiil (kemakmuran karyawan/buruh) namun bisa untuk pencegahan  dengan wujud kepada adanya kecelakaan kerja dan sakit. Berdasarkan UU ketenagakerjaan 2003 pasal 154, penetapan atas  pengajuan  izin  PHK  cukup  selanjutnya  diterbitkan  apabila  saat  perumusan  diantara pengusaha juga karyawan terdapat ketidaksesuaian, Tapi pengesahan izin itu tidak dibutuhkan apabila situasinya menjadi berikut ini :
1. Pekerja/buruh hingga pada periode training kerja, namun cukup sudah dicatatkan melalui kajian tulis sebelumnya
2. Pekerja/buruh  memberikan  pengajuan  pemberhentian  diri,  dengan  tertulis  diatas kesesuaian  sendri  tidak  ada  isyarat  terdapat  tekanan/intimidasi  melalui  pengusaha, terakhir kali relasi kinerja selaras dengan kontrak kerja periode itu guna pertama kali.
3. Pekerja/buruh  menggapai  umur  purnawirawan  selaras  dari  kesesuaian  pada  kontrak kerja, aturan korporasi, kontrak kerja bersama, juga aturan undang-undang juga
4. Pekerja/buruh meninggal dunia.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sering  terjadi  perusahaan  PHK  (Pemutusan  Hubungan  Kerja)  dengan  sepihak tanpa  kesesuaian  para  pekerja/buruh  tersebut.  Perusahaan  kebanyakan  PHK  para pekerja,  buruh,  pegawai,  dan  karyawan  dan  masa  kontrak  masih  berlangsung  atau berjalan untuk mengurangi pengeluaran keuangan perusahaan tersebut agar keuangan stabil  dan  untuk  menjaga  agar  perusahaan  mengalami  kepailitan/bangkrut  dengan terpaksa mengurangi para pekerja/buruh. Sehingga kebanyakan para pekerja/buruh ini tidak terima dengan perusahaan yang PHK dengan masa kontrak masih berlangsung maka seperti organisasi para pekerja/buruh untuk tidak segan-segan meramaikan perusahaan yang sering di sebut juga yaitu demo ke perusahaan tersebut.
Berikut 4  jenis nama serikat pekerja yang ada di Indonesia :
a) ILO : Internasional Labour Organization
b) FSPS : Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa
c) SPSI : Serikat Pekerja Seluruh Indonesia d) KASBI
: Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesi
Melaksanakan  kewajiban  hak  pekerja  memerlukan  serikat  pekerja  (SP)  saat  memproteksi  hak pegawai melalui pengusaha. Pengaturan serikat pekerja/buruh di Indonesia aturan di dalam :
a. UUD NRI Th. 1945
b. UU No. 18/1956 perihal ratifikasi konvensi ILO No. 98 mengenai hak berorganisasi  juga berdiskusi bersama
c. UU No. 21/2000 perihal serikat pekerja (SP)
d. UU No. 13/2003 perihal ketenagakerjaan
e. UU No. 2/2004 perihal penyelesaian permasalahan hubungan industrial (PPHI)
f. KEPRES No. 23/1998 perihal pengesahan konvensi ILO No. 87 perihal kesahan berserikat perlindungan hak organisasi
g. KEPMENAKER No. PER201/MEN/1999 perihal pendaftaran serikat kerja
h. KEPMENAKER No. PER16/MEN/2000 perihal tata cara pendaftaran serikat pekerja
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sesuai  aturan  perihal  uang  ganti  kerugian  ada  di  Ps  156  Ayat  (4)  UU  Ketenagakerjaan  yang tertuliskan jika, seseorang karyawan/buruh harus memperoleh penghasilan penukaran hak yang meliputi :
a. Cuti tahunan yang belum dilaksanakan juga belum hilang
b. Dana  maupun  ongkos  yang  dipakai  oleh  karyawan/buruh  juga  keluarganya  ketujuan dimana karyawan/buruh mendapatkan kerja
c. Pengganti  berbentuk  tempat  tinggal  juga  pengobatan  maupun  perawatan  teruntuk karyawan/buruh yang semasa baktinya mencukupi persyaratan juga penetapan 15% dari biaya pesangon, juga
d. Penggantian  ongkos  ganti  rugi  lain  bisa ditinjau  melalui  kontrak  kerja  yang dibentuk  di waktu masih terdapat relasi kinerja yang disepakati bersama.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  telah  menggunakan  tipe  riset  dari  hukum  normative.  Riset  hukum normative  pun  ialah  metode  yang  sudah  dilaksanakan  sesuai  aturan  maupun  juga sistematika hukum secara menggunakan data sekunder yang terdiri asas  kaidah, norma pun  aturan  legalitas  yang  teradapat  pada  aturan  undang-undangan  juga  aturan  lain menggunakan  mengkaji  buku-buku  aturan  undang-  undang  juga  aturan  lain  dengan mengkaji  buku-buku  peraturan  undang-undang  juga  berkas  lainnya  yang  berkorelasi kaitannya ke riset.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.1 Pengertian Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja berdasarkan pada bab VII KUHPerdata perihal kesepakatan-kesepakatan guna  melaksanakan  profesi  berdasarkan  ketentuan  pasal  1601a  KUH  Perdata  yang  di  maksud dengan kontrak kerja ialah sebuah kontrak saat pihak yang lain bekerja menyebabkan ikatan diri sebagai  kerja  ke  bagian  yang  lainnya  penyedia  kerja  sejauh  sebuah  jarak  tertentu  dengan memperoleh gaji.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## a. Bentuk Perjanjian Kerja
Sesuai pasal 54 ayat (1) UU No. 13/2003  perihal ketenagakerjaan di atur  jika kontrak kerja dibentuk dengan tulis minimal termuat:
1.  Nama, alamat korporasi juga tipe usaha
2.  Nama, jenis kelamin, alamat pekerja
3.  Jabatan maupun jenis pekerjaaan
4.  Tempat pekerjaan
5.  Nominal gaji juga metode pembayaran
6.  Persyaratan-syaratan kerja yang ada hak juga kewajiban pemberi kerja juga karyawan
7.  Mulai juga tempo waktu estimasi kontrak kerja
8.  Tempat juga tanggal kontrak kerja
9.  Tanda tangan dari bagian di kontrak kerja
b. Jenis Perjanjian Kerja
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Dasar  perjanjiaan  kerja  guna  waktu  tertentu  (PKWT)  guna  menjamin  proteksi  teruntuk tenaga kerja/karyawan. Proteksi buruh sistematika Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ialah membentuk  kesesesuaian  teruntuk  buruha  yang  melaksanakan  profesi  sifatnya  kontinu  tidak dapat di batasi limitasi kontrak kerja. Sesuai konteks pasal 56 ayat (2) UU No. 13/2003 perihal ketenagakerjaan dengan limitasi jangka juga berakhirnya sebuah projek tertentu bisa diberikan guna pekerjaan bersifat pasti. Jenis maupun sifat juga aktivitas konteksnya dapat terselesaikan dengan limitasi tertentu :
a.  Pekerjaan yang sekali juga bermakna sementara
b.  Pekerjaan  yang  diestimasikan  selesai  dengan  estimasi  yang  tidak  terlalu  panjang maksimal yakni 3 thn.
c.  Pekerjaan yang berprojek musiman
d.  Pekerjaan yang berkorelasi dengan barang baru aktivitas baru juga jasa tambahan yang dalam pergantian maupun pembaruan.
2.  Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Guna Kontrak Kerja Waktu Tidak Tertentu ini waktu pelatihan kerja maksimal dalam 3 bln pada masa percobaan ini masyarakat tidak boleh membayar  gaji lebih kecil dari gaji minimum yang ada. Jika waktu pelatihan ini sudah dilampaui para pegawai berhak mempunyai status status tetap  dan  memiliki  hak  sebagaimana  di  aturan  undang-undang  yang  dikaji  juga  aturan  intern korporasi/lembaga juga kontrak relasi bersama.

## 1.2 Pengertian Peraturan Kerja
Perjanjian  kerja  merupakan  perjanjian  seperti  pada  umumnya  yang  semakin  turun menurun  dan  masing-masing  perjanjian  kerja  memiliki  cirinya  sendiri-sendiri  yang membedakannya.  Semua  tipe  kontrak  mempunyai  kententuan  yang  general  dengan  universal dari seluruh tipe kontrak yakni perihal asas hukum, absahnya kontrak, subjek juga objek yang di kontrak. Subtansi juga persyarat-syaratan di kontrak yang di buat melalui berbagai pihak hak juga kewajiban  melalui  tiap-tiap  bagian  yang  selanjutnya  di  penuhi.  Terganggu  asas  kebebasan berkesepakatan (idea of freedom of contract) yakni sejauh mana pihak-pihak bisa membentuk kontrak  relasi-hubungan  yang  ada  pada  bagian  saat  melakukan  kontrak  kerja  mengatur hubungan antara pihak. Pengaturan perihal terhadap PHK ini ada di Bab XII Pasal 150 hingga Pasal 172 UU No. 13/2003 perihal Ketenagakerjaan.

## 1.3 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Mengingat UU no. 13 Tahun 2003 tentang usaha Masalah buruh/pekerja secara teratur dianggap  sebagai  konsekuensi  dari  pembangunan  keuangan  sehingga  yang  dicari  hanyalah pembangunan selain pekerjaan yang memasukkan masalah-masalah yang diidentifikasi dengan kondisi  kerja  adapun  waktu  kerja,  jam  istirahat,  juga  jaminan.  kompensasi,  dan  lain-lain Hubungan  yang  signifikan  antara  pekerja/pekerja  juga  pengusaha  adalah  keamanan  dan kesejahteraan buruh/pekerja dan efisiensi organisasi yang meningkat. Mengingat pasal 1 angka 25 UU no. 13 Tahun 2003 bahwa akhir usaha adalah berakhirnya pekerjaan sebab sesuatu perihal itu yang menyebabkan selesainya hak-hak istimewa juga perikatan diantara buruh/pekerja dan majikan. Pengaturan pemberhentian relasi kerja dalam Undang-undang mengingat berakhirnya pekerjaan dalam rangka unsur usaha yang merupakan bahan sah yang tidak dimiliki oleh orang perseorangan, dan lain sebagainya Pedoman mengenai pemotongan ini ada di Bagian XII Pasal
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
150 hingga dengan Pasal 172 UU no. 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 25 UUK  menjelaskan  artian perihal  pemutusan,  khususnya  komposisi  pemutusan  hubungan  kerja (PHK)  sebab  sebuah  perihal  tertentu  yang  kemudian  pada  saat  itu  menyebabkan  putusnya persahabatan  dalam  hal  hak-hak  istimewa  dan  komitmen.  antara  pekerja/buruh  dengan manajernya. Secara khusus makna pemotongan diperjelas dalam Pengumuman Pendeta Tenaga Kerja Nomor Kep-15A/MEN/1994 Pasal 1 Ayat (4), khususnya PHK adalah berakhirnya usaha yang diselesaikan oleh pengurus kepada buruh karena adanya izin dari Dewan Teritorial atau Dewan Fokus.  .  Mengingat  apa  yang  disadari,  pentingnya  desain  individual  memberikan  pemahaman menyeluruh tentang pemotongan, yang merupakan akhir bisnis yang diselesaikan oleh bisnis/bos kepada  spesialis/pekerja  karena  hal-hal  tertentu  yang  membuat  hubungan  kerja  berakhir. pengaturan kerja yang dibentuk maupun disetujui forum oleh pelaku bisnis dan spesialis/pekerja. Mengingat UU Ketenagakerjaan tahun 2003 Pasal 154, kepastian permohonan izin pemotongan dapat diberikan dalam hal pengaturan antara visioner bisnis dan buruh tidak tercapai. Namun, jaminan hibah tidak diperlukan dengan asumsi persyaratan sebagai berikut:
a)  Tenaga  ahli/pekerja  masih  menunggu  proses  pasca  uji  coba,  apabila  baru-baru  ini dibutuhkan dicatat dalam bentuk hard copy
b)  Spesialis/pekerja  menyajikan  ajakan  untuk  turun  tahta,  direkam  dalam  bentuk  hard copy dengan sukarela tanpa ada tanda-tanda ketegangan/terorisme dari visioner bisnis, memutuskan  hubungan  kerja  sesuai  pemahaman  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu secara menarik.
c)  Buruh/pekerja  tiba  pada  usia  pensiun  sesuai  dengan  pengaturan  dalam  pengertian kerja, pedoman organisasi, pengaturan kerja agregat, atau pedoman hukum.
UU  No.  13/2003  melihat  bahwa  visioner  bisnis  melakukan  apa saja untuk  tidak memecat pekerjaan mereka. Pengaturan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 6 Penetapan Imam  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  No.  Kep-150/Men/2000  tentang  Penyelesaian Akhir  Pekerjaan  (PHK)  dan  Jaminan  Uang  Pesangon.  Selanjutnya  syarat-syarat penggantian uang pesangon:
a. Cuti tahunan yang tidak diambil
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
b. Biaya  pulang  kerja  dan  tempat  keluarganya  dimana  spesialis/pekerja  didapat  di lingkungan kerjanya
c. Dll.
Perubahan    uang  pesangon,  dll  yang  dimana  itu  hak  para  pekerja/buruh  di  tetapkan dengan  peraturan  pemerintah  (PP)  berdasarkan  ketentuan    dalam  pasal  156  ayat  (5)  UU  No. 13/2003  .  UU  No.  13/2003  mengkaji  perihal  tipe-tipe  pemutusan  relasi  kerja  (PHK)  juga kompensasii yakni menjadi seperti:
1. Pekerja terjadi permasalahan besar Yang di maskud kesalahan berat adalah melakukan penipuan,  memabuk  saaat  melakukan  pekerjaannya,  memberikan  informasi palsu/berbohong, menyerang/menganiaya sesama pekerja, dan melakukan perjudian di lingkungan perusahaan, dll.
2. PHK karena pekerja/buruh di tahan adalah para pekerja/buruh melakukan tindak pidana yang saat itu masih proses perkara tindak pidana.
3. PHK sebab buruh/pekerja menghilangkan kontrak korporasi dan kontrak kerja bersama adalah dimana pekerja/buruh mendapatkan surat peringatan (SP) yang sudah ke 3 kali dan sudah tertulis di peraturan perusahaan.
4. PHK  karena  perusahaan  pailit  adalah  berdasarkan  ketentuan  UU  No.  37/2004  perihal kegagalan juga penundaan keharusan pembayaran utang. Pegawai/karywan di PHK sebab perusahaann  bangkrut  berhak  atas  uang  pesangon  satu  kali,  uang  penghargaan  waktu kerja satu kali, juga uang penggantian hak.
Pengaturan  yang  memuat  pedoman  hak  dan  kewajiban  perkumpulan,  khususnya spesialis/pekerja dan pelaku bisnis, setua pemahaman yang akan mengendalikan kerangka kerja yang akan dilakukan oleh spesialis tergantung pada syarat dan kebebasannya. /komitmen yang akan  didapatkan  oleh  pekerja/buruh.  Hubungan  antara  pemotongan  dan  kebebasan  yang terkandung  dalam  spesialis/pekerjaan  adalah  hubungan  yang  sangat  nyaman  karena  dalam hubungan  bisnis,  tidak  diragukan  lagi  akan  mendorong  hubungan  hak  dan  komitmen  antara pekerja/pekerja  dan  manajer/bos  mengingat  fakta  bahwa  berakhirnya  hubungan  bisnis  tentu akan  ikut  campur  dengan  hak  dan  komitmen  yang  terkandung  di  dalamnya.  Pemenuhan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kebebasan  buruh  karena  pemotongan  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1  Pengumuman  Pendeta Perburuhan Nomor Kep-150/Men/200, dengan perincian sebagai berikut:
1. Uang Pesangon
Uang pesangon bisa disebut menjadi uang tunai yang seharusnya diberikan dari pengelola pada pegfawai/karyawan karena adanya pemotongan.

## 2. Uang Penghargaan Masa Kerja
Untuk keadaan ini, adalah sebagai uang tunai yang harus dibagikan oleh pelaku usaha ke tenaga ahli/pekerja menjadi gaji sepanjang masa kerja tenaga ahli/pekerja yang ada.
3. Ganti Kerugian Uang
untuk keadaan ini adalah gaji yang dibayarkan oleh pelaku usaha ke ahli/karyawan menjadi balas jasa atas kemalangan yang dialami oleh buruh/pekerja karena pemotongan tersebut. Khususnya pembayaran kembali untuk istirahat umum, istirahat panjang, biaya pergi ke tempat pekerja yang diakui bekerja, kantor klinik, kantor penginapan, dan lain-lain.
UU Ketenagakerjaan tidak menjelaskan kewajiban dan kekhususan pengurus serta tata cara pemecatan buruh/buruh jika perusahaan dinyatakan pailit. Buruh/pekerja yang mengalami akhir  bisnis  karena  kegagalan  organisasi  memiliki  keistimewaan  yang  mesti  dicukupi  bagi organisasi. Hal ini tergantung pada Pasal 165 UU No. 13 Tahun 2003  perihal Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat memecat pekerja/buruh karena organisasi tersebut pailit dengan pengaturan bahwa tenaga ahli/pekerja memenuhi syarat untuk mendapatkan uang pesangon  1  (satu)  kali  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  156  ayat  (2),  imbalan  waktu pemberian  1  (satu)  kali  pengaturan  Pasal  156  ayat  (3),  dan  membayar  kebebasan  sesuai pengaturan  Pasal  156  ayat  (4).  diinginkan  oleh  buruh/pekerja,  terutama  pemotongan  yang dilakukan  oleh  atasan/manajer,  khususnya  pemotongan  atas  dorongan  pelaku  usaha  dengan alasan, kebutuhan dan teknik tertentu..
1.4 Pengaturan Hak-Hak Normatif Pekerja/Buruh Yang Di Phk Dalam Masa Kontrak Menurut UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
Rancangan UU cipta kerja resmi di sahkan di forum paripurna DPR RI di tanggal 05 Oktober 2020  meskipun  sudah  di  sahkan  banyak  naskah  rancangan  UU  cipta  kerja  yang  berkali-kali
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
mendaptkan  revisi  baik  jumlah  halaman  atau  penghapusan  beberapa  pasal,  pemerintah menyebutkan  rancangan UU  cipta  kerja adalah  sebuah  terobosan  hukum  dengan  bertehnikan omnibus law, yang bersekitar ada 80 UU dan lebih dari 1200 pasal bisa direvisi hanya dengan satu UU  cipta  kerja  dengan  bisa  mengatur  multisektor.  Sesuai  pasal  56  UU  Cipta  Kerja  membagi kontrak kerja terdapat 2 jenis yakni kontrak kerja bisa di buat guna waktu tertentu (PKWT) juga Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Selanjutnya di pasal 56 ayat (2) juga ayat (3) UU Cipta Kerja jika PKWT yakni kontrak kerj yang di dasarkan di limit tempo juga berakhirnya sebuah kontrak seluruh landasan itu sudah di tentukan di sebuah kontrak kinerja di umunya masyarakat mengetahui PKWT ini menjadi pekerja kontrak dan untuk PKWTT pada dasarnya masyarakat tahu menjadi pegawai tetap. Makna selanjutnya di atur di  pada pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja juga Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.100/MEN/VI/2004 perihal Ketentuan Teknis Kontrak  Kerja  Waktu  Terntu.  Pasal  1  angka  1  mendiskripsikan  jika  PKWT  ialah  kontrak  kerja diantara  pegawai/buruh  kepada  pengusaha  membentuk  relasi  kerja  dengan  tempo  tertentu maupun profesi tertentu. PKWTT di maknai di pasal 1 angka 2 yang mempunyai makna kontrak kerja diantara pegawai/buruh dengan pengusaha guna memberikan relasi kerja yang berfungsi tetap bisa di bilang adalah karyawan tetap. Berikut adalah hak-hak pekerja/buruh dalam masa kontrak :
a. Kompensasi
Sebagai dasar penetapan upah, digunakan UMK/UMP lokal/umum yang upahnya paling rendah yang senantiasa dikaji ulang oleh otoritas publik secara konsisten. Organisasi juga diperlukan untuk mengembangkan desain dan ukuran upah dengan mempertimbangkan periode administrasi, pendidikan, dan kemampuan kelas yang lama. Desain dan besaran upah  harus  diatur  agar  tidak  menimbulkan  disparitas  dan  kesenjangan  sosial  diantara buruh/karywan.
b. THR (Tunjangan Hari Raya)
Keistimewaan  kontraktor  lain  sering  disebutkan,  khususnya  Tunjangan  Hari  Raya  dan harus  dibayarkan  oleh  organisasi  kepada  pekerja/buruh,  baik  pekerja  jangka  panjang maupun kontraktor, namun syaratnya adalah tenaga ahli super awet telah bekerja sejauh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
satu tahun juga memperoleh satu kali membayar dengan asumsi mereka bekerja selama kurang  dari  satu  tahun  tetapi  lebih  dari  90  hari  kemudian,  kemudian,  dapatkan Pengiriman Uang Acara sesuai tingkat.
C. Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
Buruh/karywan  juga  memenuhi  syarat  untuk  tunjangan  kesehatan  menjadi  kesesuaian dari  Jamsostek  serta  jaminan  bagi  buruh/pekerja  sebagai  pembayaran  uang  sebagai pengganti gaji yang hilang atau pengurangan administrasi karena kejadian atau kondisi yang dihadapi spesialis seperti kecelakaan kerja, penyakit, kehamilan, bersalin/kelahiran, kematian. dunia.
Mengingat  pengertian  kerja  dalam  UU  Ketenagakerjaan  dan  UU  Penciptaan  Usaha bersifat mengikat, maka pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pengaturan usaha tidak dapat diselesaikan dengan pengertian kerja yang menyimpang dari pengaturan undang-undang dan  pedoman  kerja.  Mengingat  PKWT  dalam  UU  Ketenagakerjaan,  para  manajer  harus  fokus pada  substansi  pemahaman  mengingat  fakta  bahwa  kontribusi  otoritas  publik  dalam menyelenggarakan  pengaturan  kerja  untuk  kerangka  waktu  tertentu,  pemerintah  Indonesia intens untuk memastikan hak-hak istimewa pekerja. /pekerja dengan memaksakan sanksi pada bos  yang  berusaha  untuk  mengabaikan  mereka  seperti  dalam  bisnis  yang  mencoba  untuk menjadi  berbahaya.  komitmen  mereka  terhadap  hak-hak  istimewa  pekerja/buruh,  seperti memberikan  pensiun  yang  didukung  pemerintah  kepada  pekerja.  UU  Ketenagakerjaan memberikan kualitas pemahaman yang secara mendalam digolongkan sebagai PKWT, tepatnya Pasal 59 UU Cipta Karya.
a) Posisi yang pernah terpenuhi juga singkat ketetapannyanya
b) Pekerjaan yang dinilai selesai pada jangka waktu yang tidak terpaut jauh c) Pekerjaan sesekali
d) Bisnis yang berkaitan dengan item baru, latihan baru,  juga barang tambahan yang erdapat pada tahap pendahuluan juga penyelidikan maupun
e) Pekerjaan yang tipe maupun kesesuaiannya atau latihannya tidak super awet f) Pekerjaan yang tidak bisa ditahan guna profesi yang sangat tahan lama.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Undang-undang  kekayaan  intelektual  pekerjaan  mengontrol  tujuan  mendasar  di  balik melakukan pemotongan dalam pasal 81 nomor 42 mengingat kondisi koersif yang juga penting untuk mengetahui pasal 161-169 undang-undang perburuhan yang mengarahkan sistem untuk menghitung hak-hak istimewa setiap orang penting. penjelasan di balik pemotongan dibatalkan. ada satu perbedaan lagi dalam hal sistem perhitungan setiap pembenaran di balik pemotongan. Mengingat  pasal  81  angka  44  undang-undang  kekayaan  intelektual,  apapun  alasan  mendasar yang melatarbelakangi dilakukannya pemotongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 angka 42,  maka  komponen  untuk  mengatur  berapa  besar  uang  pesangon,  uang  administrasi,  dan imbalan  atas  kebebasan  adalah  serupa,  dalam  pada  kesempatan-kesempatan  tertentu pengaturan  pasal  156  undang-undang  perburuhan  itu  masih  bersifat  hakiki.  Selain menghilangkan  dan  menstruktur  beragam  pengaturan  undang-undang  ketenagakerjaan  yang identik  dengan  hak-hak  karyawan/buruh,  undang-undang  kekayaan  intelektual  pekerjaan  juga membuat hal lain dalam kelompok usaha, khususnya Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja (JKP). JKP dikenang karena program pensiun yang dikelola pemerintah bergantung pada pasal 82 angka 1  undang-undang  kekayaan  intelektual  karya  yang  mengubah  pengaturan  pasal  18  UU  No. 40/2004  perihal  strukturisasi  kerja  pembantu  pensiun  federal,  program  pensiun  yang  diatur pemerintah (BPJS) dan pemerintah pusat bergantung pada standar perlindungan publik. Program ini diharapkan dapat  menjaga gaya hidup para pekerja yang terkena PHK dengan memberikan uang masuk data pasar kerja dan  beragam latihan yang bisa diikutsertakan. Mengingat bagian ketujuh dari 46E, pembiayaan untuk program ini akan diperoleh dari modal dasar otoritas publik, pengaturan program bantuan pensiun federal dan biaya fungsional BPJS Pekerjaan, nilai terbesar dari keuntungan ini adalah batas setengah tahun gaji dengan masa pendaftaran tertentu yang akan diatur secara tuntas dalam suatu pedoman administrasi.

## 1.5 Perlindungan Hukum Pekerja/buruh yang di PHK dalam Masa Kontrak
Akhir  bisnis  dikenang  untuk  jenis  pertanyaan  hubungan  modern,  khususnya "ketidaksepakatan  tentang  akhir  pekerjaan  adalah  perdebatan  yang  muncul  sebab  tidak terdapat  keselarasan  penilaian  tentang  akhir  relasi  bisnis  yang  dilaksanakan  dari  satu diantara  pertemuan."  Mengingat  pengaturan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  2
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Tahun 2004, dikemukakan jika persoalan relasi modern merupakan kontras penilaian yang mengakibatkan  bentrokan  antara  bos  dan  buruh  karena  perdebatan  tentang  hak-hak istimewa,  perbedaan  pendapat  tentang  kepentingan,  perbedaan  pendapat  tentang  akhir bisnis,  dan  perdebatan  antara  organisasi  pekerja  dalam  satu  organisasi.  .  Penataan  yang terbaik adalah dengan menyatukan dua pertemuan tanya jawab dan melakukan pertukaran untuk memperoleh hasil yang menguntungkan kedua pemain. Sesuai pengaturan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 jika ada strategi penyembuhan yang halal
Pengadilan  Hubungan  Industrial  dan  Mahkamah  Agung  Tugas  dan  wewenang  Pengadilan Hubungan Industrial ialah mengkaji juga memutuskan:
a. Sehubungan dengan kelebihan hak dan argumen tentang akhir pekerjaan di tingkat utama; dan
b. Sehubungan dengan kepentingan dan perdebatan antara organisasi pekerja/serikat buruh pada sebuah organisasi pada tingkat pertama dan terakhir.
Persetujuan otoritatif dapat dipaksakan kepada pelaku usaha yang tidak membayar kepada buruh/tenaga ahli non super tahan lama/PKWT yang diberhentikan. Hal itu tertuang dalam Pasal 81 angka 67 UU Cipta Karya yang merevisi Pasal 190 UU Ketenagakerjaan. Pasal itu mengatakan jika pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai kedudukan untuk memaksakan kewenangan pengaturan atas pelanggaran beberapa standar, salah satunya adalah Pasal 61A yang disematkan antara Pasal 61 dan Pasal 62 yang memuat komitmen pelaku usaha untuk memberikan imbalan tunai kepada dokter spesialis tidak tahan lama/PKWT yang mengalami pemotongan, jumlah tersebut ditangguhkan. mengubahnya menjadi waktu yang mudah bagi spesialis/pekerja tempat mereka bekerja.

## KESIMPULAN
Mencermati  percakapan  di  atas,  akhir  dari  tinjauan  ini  diidentikkan  dengan  kesulitan penerapannya  di  Indonesia,  gagasan  omnibus  akan  dihadapkan  pada  beberapa  kesulitan, khususnya  metode  pengesahan,  pemanfaatan standar  pengesahan  dan potensinya.  untuk resentralisasi gagasan RUU Omnibus, yang merupakan hal lain untuk dicoba. dilaksanakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dalam  keseluruhan  rangkaian  hukum  di  Indonesia,  khususnya  pada  pengaturan  kebijakan undang-undang,  maka  dari  itu  penting  adanya  kesepahaman  dan  pemahaman  antara penyelenggara, baik yang diidentikkan dengan organisasi maupun komponen pembicaraan. mengubahnya terlebih dahulu. Pihak yang mengakhiri relasi usaha harus menggantirugi ke pihak  berikutnya  sejumlah  gaji  tenaga  ahli/pekerja  hingga  dengan  selesainya  periode estimasi  kontrak  kerja  tergantung  pada  upaya  hukum  yang  bisa  ditempuh  oleh kontraktor/pekerja yang di-PHK. penyelesaian non-kasus argumen tentang akhir pekerjaan harus  dimungkinkan  dalam  lebih  dari  satu  cara,  untuk  menjadi  bipartit  tertentu,  syafaat, pendamaian.  Untuk  kasus,  penyelesaian argumen  tentang  akhir  pekerjaan  adalah  melalui pengadilan  hubungan  modern.  pekerjaan  dijatuhkan.  Harus  ada  sosialisasi  yang  luas mengenai  hak-hak  istimewa  pekerja  sementara.  Informasi  tak  berdaya  tentang spesialis/buruh sehubungan dengan kebebasan sering digunakan oleh manajer. Masih sering kita jumpai banyak buruh/kontraktor yang hak-haknya sesuai UU Ketenagakerjaan, hal ini bisa  dicegah  dalam  dunia  kerja.  dalam  hal  spesialis/kontraktor  mengetahui  hak  istimewa mereka  dalam  hubungan  perburuhan  dan  kepuasan  kebebasan  kerja  dapat  lebih ditingkatkan

## DAFTAR PUSTAKA
Kaeron Sirih, 26 April 2006, Arah Politik Perburuhan , Republika, hlm. 4.
Abdul khakim, 2003, pengantar hukum ketenagakerjaan, PT. citra aditya bakti, bandung, hlm. 9 Andrian Sutendi, 2001, Hukum Perburuhan , Cet. II, Sinar Grafika, Bandung, hlm.83. Sudikno  Mertokusumo  Mertokusumo,  S.  (2005). Mengenal  Hukum;  Suatu  Pengantar. Yogyakarta:hlm.142.
Eko wahyudi, hukum ketenagakerjaan, Jakarta sinar grafika, 2016, hlm. 31 Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Surabaya, Sinar Grafika, hlm. 11. Yuli,  Sulastri,  and  Aryanti, “Implementasi  Undang -Undang  Ketenagakerjaan  Dalam  Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenagakerja Di Perseroan Terbatas.”
Hidayat Muharam, 2006, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 6.
Fithriatus  shaliah, perjanjian  kerja  waktu  tertentu  dalam  hubungan  kerja, hukum ketenagakerjaan  dalam  perspektif  ham, uir  law  review 1,  no.  2  (2017):  149 – 60, https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.955.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Adrian sutedi, hukum perburuhan, Jakarta : sinar grafika, 2009, hlm. 23 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bandung, citra umbara , 2003, hal.
7.
Sunarno, beberapa masalah pada perjanjian kerja waktu tertentu dan solusinya, hlm.20. Suratman, 2010, hukum ketenagakerjaan Indonesia , jakarta, indeks, hlm. 5.
Hidayat muharam, 2006, panduan memahami hukum ketenagakerjaan serta pelaksanaannya di Indonesia, bandung, citra aditya bakti, hlm. 6.
Cristoforus Valentino Alexander Putra , 2017, Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja , Kertha Patrika,Vol.39,hlm.63.URL:https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/327
09/19795
Wardani  widhiandono, hukum  perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian, bandung  :  PT  remaja rosdakarya, 2010, hlm. 74.
Zainal asikin, 2006, Dasar-dasar Perburuhan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 196. Sunarno , “beberapa masalah pada perjanjian kerja waktu tertentu dan solusinya” , hal. 20 Hidayat Muharam, 2006, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 6. Sendjun,  Manulang,  2001, Pokok-Pokok  Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia, PT.  Rineka  Cipta, Jakarta.
Iman  Soepomo, Hukum  Perburuhan  Bidang  Hubungan  Kerja  cetakan  ketujuh ,  (Jakarta: Djambatan, 2016), hlm. 150.
Sumanto, Hubungan  Industrial;  Memahami  dan  menagatasi  potensi  konflik-kepentingan pengusaha  pekerja  pada  era  modal  global ,  (Jakarta  :  Center  Of  Academic  Publishing (CAPS),2014), hlm.233.