## TIM PENGELOLA JURNAL DUSTURIYAH

## Redaktur
RahmatEfendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH Arifin Abdullah, S. HI., MH
Bendahara Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag
Anggota/Editor Edi Yuhermansyah Israr Hirdayadi, Lc Syuhada, S. Ag., M. A
Tata Letak/ Grafis Sunaidi,SH
PembacaAhli:
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa‟ Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. IskandarUsman, M. A., Prof. Drs. H. YusniSaby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H ., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. RidwanNurdin, MCL., Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M. Ag.,   Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

## MitraBestari
Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed.,Prof. Dr. HusniJalil, M. A.

## AlamatRedaksi
Fakul tas S yariah dan  Hukum  U INAr-R anir y Banda Aceh Provi nsi Aceh 23111 No. Telp:  0651 - 7552966 Fax: 0651- 7552966 Emai l: ari fi n_bdllh@yahoo.com
JurnalDusturiyahmenerimanaskahdalamBahasa Indonesia, BahasaInggrisdanBahasa Arab denganketentuansebagaiberikut: kajiantentanghukumdanperundang-undangan: hukum, fiqh,  ekonomi Islam, politikdanpranatasosiallainnya;  Naskah yang dikirimdiketikdengantulisan times new roman ukuran 12 spasi 1,5 denganjumlah  15-20 halaman;  Naskahdiserahkandalambentuk Hardcopy (Print Out) dan softcopy dalamCDatauflashdiskataubisajugadikirimmelalui e- mail; Naskanmenggunakan footnote denganreferensi (min 15 buku/Jurnal/karyailmiahlainnya);
AbstrakdibuatdalamBahasaInggrislebihkurang 150-200 kata dandisertai kata Kunci  (key word) maksimal 5 kata dalamBahasaInggris;
Naskah yang belumlayakuntukdimuatdapatdiambilkembaliolehpenulispadatimredaksi;
Naskahharussudahditerimaredaksiduabulansebelumditerbitkan;
JurnalDusturiyahditerbitkandalamsetahunduaedisibulanJunidanDesember.

## JurnalHukum Islam, Perundang-undangandanPranataSosial

## Vol VII. NO.2.Juli-Desember 2017

## P-ISSN 2088-9712
E-ISSN 977-2580536

## DAFTAR ISI

## WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA
(AnalisisTerhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 TentangWakafUang)

## Armiadi
Konflik Etnis Dayak dan Madura dalam Masalah Hutan Kalimantan : Perspektif Green Thought
Mumtazinur
Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)
Muhammad Yusran Hadi ,
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Ayumiati, se.m. Si
Pengenyampingan  Pidana  Denda  Bagi  Penjual  Khamar:  Qanun,  Putusan  Hakim  Dan  Teori Hukum Progresif
Ihdi Karim Makinara
SerpihanPemikiranHukum Islam DalamMazhabSyiah Muhammad Siddiq Armia

## PENGENYAMPINGAN PIDANA DENDA BAGI PENJUAL KHAMAR: QANUN, PUTUSAN HAKIM DAN TEORI HUKUM PROGRESIF

## Ihdi Karim Makinara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
ihdimakinara@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  pemidanaan  pidana  denda  bagi  pelaku  tindak  pidana khamar  di  Aceh.  Uqubat  ta'zir  ini  sebelumnya  dirumuskan  kumulatif  alternatif dalam Pasal 26 ayat (2) Qanun NAD Nomor 12 Tahun 2003 dan telah digunakan dalam  Putusan  Nomor    22/JN/2009/MS.Mbo.  Majelis  Hakim  Mahkamah Syari'iyyah Meulaboh tidak mengenakan denda pada terpidana. Pelakunya adalah non-Muslim,  dia  memiliki  keluarga,  dan  ini  adalah  kejahatan  keduanya. Sementara  Pasal  16  ayat  (1)  dan  (2)  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 merumuskan  pidana  denda  dengan  rumusan  alternatif.  Jika  rumusan  dalam  dua paragraf  ini  mendapati  peristiwa  hukum  konkret,  apa  hakim  akan  menggunakan pidana  denda  terhadap  pelaku  yang  sama.  Hakim  bukan  corong  undang-undang, sehingga harus memberi keadilan sesuai situasi si terpidana. Karena pidana tidak hanya membalas, tetapi mendidik dan mencegah.
Kata Kunci: Qanun, Pidana Denda, Sanksi Alternatif, Putusan

## Abstract
This  study  discusses  criminal  prosecution  of  fines  for  perpetrators  of jarimahkhamar  crimes  in  Aceh.  Uqubatta'zir  was  previously  formulated alternative cumulative in Article 26 paragraph (2) Qanun NAD Number 12 Year 2003 and has been used in Decision Number 22/JN/2009/MS.Mbo.The judges of the  MahkamahSyari'iyyahMeulaboh  did  not  impose  a  fine  on  the  convicted person.The culprit is a non-Muslim, he has a family, and this is his second crime. While Article 16 paragraph (1) and (2) Qanun Aceh Number 6 of 2014 formulates
a fine with an alternative formulation. If the formulation in these two paragraphs finds  a  concrete  legal  event,  what  judge  will  use  a  fine  to  the  same  perpetrator. Judge is not a funnel of law, so it must give justice according to the situation of the  convicted  person.  Because  the  criminal  not  only  reply,  but  educate  and prevent.
Keywords: Qanun, Fines Penalties, Alternative Sanctions, Judgements

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh 1 menjadi  cikal-bakal  pelaksanaan syari‟at  Islam.  Kurang  dari  dua  tahun,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2 memperkokoh eksistensi pelaksanaan syari‟at Islam di  Aceh,  lalu  undang-undang  ini  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 3
Berdasarkan  undang-undang  di  atas,  lahirlah  5  (lima)  qanun 4 sebagai hukum materil dalam bidang Syari‟at Islam di Aceh, antara lain: Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi‟ar Islam, 5 Qanun  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Minuman  Khamar  Dan Sejenisnya, 6 Qanun  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Maisir  (Perjudian) 7 ,  Qanun
1 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893.
2 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4134.
3 Undang-Undang  Republik  Indonesia,  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan Aceh  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.
4 Qanun  menggantikan  istilah  Peraturan  Daerah.  Lihat  Pasal  30  Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2001, Op.Cit .
5 Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Nomor  11  Tahun  2002,  Tentang Pelaksanaan  Syariat  Islam  Bidang  Aqidah,  Ibadah  Dan  Syi‟ar  Islam,  Lembaran  Daerah  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  Tahun  2002  Nomor  54  Seri  E  Nomor  15,  Tambahan  Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5.
6 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar  Dan  Sejenisnya,  Lembaran  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Tahun  2003
Nomor  14  Tahun  2003  tentang  Khalwat  (Mesum), 8 dan  Qanun  Nomor  7  Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. 9 Kelimanya menggunakan bentuk pidana, yaitu: cambuk,  penjara,  kurungan,  denda,  dan  pencabutan  izin  usaha.  Dalam  hal  ini penulis  memokuskan  pada  ketentuan  pidana  denda  yang  diatur  Pasal  26  ayat  (2) Qanun Provinsi NAD tentang Khamar dan Minuman Sejenisnya.
Pidana  sebagai  suatu  derita  atau  nestapa  harus  dipertimbangkan  secara matang  oleh  pembentuk  qanun  ( wetgever )dalam  menentukan  jenis  dan lama/banyaknya  pidana  dalam  suatu  undang-undang,  terutama  dalam  melakukan kriminalisasi. 10 Ini  menegaskan  posisi  dan  peran  strategis wetgever (Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh)  dalam  membentuk  norma  hukum,  khususnya  yang memuat  ancaman  pidana. Wetgever harus  berpikir  realistis  dan  proporsional dalam  menentukan  pidana  ( criminal  policy ),  yakni  dengan  cara  melihat  tujuan pemidanaan  apakah  dimaksudkan  untuk  pembalasan  atau  untuk  pembinaan. Sehingga rasa keadilan tidak hanya dimiliki hakim. 11 Pengenaan pidana terhadap pembuat delik bukanlah tujuan akhir yang dicita-citakan masyakarakat, melainkan hanya  tujuan  yang  terdekat. 12 Sebab  tujuan    hukum  pidana  tidak  sekedar menjatuhkan pidana, tetapi juga menggunakan tindakan.
Pidana  dan  tindakan  merupakan  sanksi  dengan  ide  dasar  yang  berbeda. Sanksi  pidana  bersumber  pada  ide  dasar:  “Mengapa  diadakan  pemidanaan?” Sedangkan  sanksi  tindakan  bertolak  dari  ide  dasar:  “Untuk  apa  diadakan
Nomor  25  Seri  D  Nomor  12,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam Nomor 28.
7 Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Maisir (Perjudian), Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29.
8 Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Nomor  14  Tahun  2003  Tentang  Khalwat (Mesum)  Lembaran  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Tahun  2003  Nomor  27  Seri  D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30.
9 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 7 Tahun 2004, tentang  Pengelolaan Zakat, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Tahun 2004.
10 Suhariyono  AR.,  Penentuan  Sanksi  Pidana  Dalam  Suatu  Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 6, No. 4, (Desember 2009), hlm. 615.
11 Ibid .
12 Syaiful  Bakhri, Perkembangan  Stelsel  Pidana  Indonesia ,  (Yogyakarta,  Total  Media, 2009), hlm 1.
pemidanaan?” 13 Roeslan  mencontohkan,  apa  yang  dicantumkan  dalam  Pasal  10 KUHP,  itulah  yang  dinamakan  pidana,  sedangkan  yang  lain  daripada  itu, semuanya adalah tindakan. 14
Penerapan  pidana  cenderung  mengenyampingkan  pidana  denda. Setidaknya  ada  dua  alasan  yang  sering  disampaikan,  penurunan  nilai  mata  uang dan segi tercapai tujuan pemidanaan. Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran  yang  optimal  karena  penegak  hukum  cenderung  memilih  pidana  penjara atau  kurungan  (pidana  perampasan  kemerdekaan).  Selain  itu,  peraturan perundang-undang  yang  ada  kurang  memberikan  dorongan  dilaksanakannya penjatuhan  pidana  denda  sebagai  pengganti  atau  alternatif  pidana  penjara  atau kurungan. 15 Dalam  pada  itu,  Mahkamah  Syar‟iyah  Meulabohtelah  memutuskan Perkara Nomor 22/JN/2009/MS.Mbo. dan memidana pelaku jarimah khamar tidak pidana kurungan 1 tahun. Padahal sistem perumusan sanksi pada Pasal 26 ayat (2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 menggunakan bentuk kumulatif-alternatif. Pasal 26 ayat  (2)  menentukan,  “ Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagalamana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan ‘Uqubat ta’zir berupa kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun,  paling  singkat  3  (tiga)  bulan  dan/atau denda  paling  banyak  Rp  75.000.000,-  (tujuh  puluh  lima  juta  rupiah),  paling sedikitRp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ”. Dalam
Hal  ini  berbeda  dengan  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Qanun Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  yang  merumuskan  pidana denda  secara  alternatif  dari  cambuk  dan  dari  penjara.  Pasal  16  ayat  (1)  berbunyi “ Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memproduksi,  menyimpan/menimbun, menjual,  atau  memasukkan  khamar,  masing-masing  diancam  dengan  Uqubat Ta’zir  dicambuk  paling banyak  60  (enam  puluh)  kali  atau  denda  paling banyak 6000 (enam ratus) gram emas murni atau  penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan ”.  Sementara  Pasal  16  ayat  (2)  mengatakan,  “ Setiap  orang  yang  dengan
13 M.  Sholehuddin ,  Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana:  Dasar  Double  Track  System dan Impelementasinya , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 32.
14 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia , (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 5-6
15 Suhariyono  AR., Pembaruan  Pidana  Denda  Di  Indonesia:  Pidana  Denda  Sebagai Sanski Alternatif , (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), hlm. 10.
sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing- masing  diancam  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling  banyak  20  (dua  puluh) kali  atau  denda  paling  banyak  200  (dua  ratus)  gram  emas  murni  atau  penjara paling  lama  20  (dua  puluh)  bulan. ”  Di  sini  pidana  dirumuskan  berbentuk alternatif.
Qanun  Provinsi  NAD  12/2003  pidana  denda  sebagai  punyai  nilai tersendiri  dalam  perumusan  pasal.  Bahkan  kedudukan  pidana  denda  menjadi sekunder  jika  dibandingkan  dengan  pidana  pencabutan  hak  kemerdekaan. 16 Di Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disingkat  KUHP),  pidana denda  merupakan  salah  satu  jenis  pidana  pokok  yang  diancam  dan  terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.
Betapapun  KUHP  menentukan  demikian,  penerapan  pidana  cenderung mengenyampingkan  pidana  denda.  Setidaknya  ada  dua  alasan  yang  sering disampaikan,  penurunan  nilai  mata  uang  dan  segi  tercapai  tujuan  pemidanaan. Pidana  denda  belum  mempunyai  fungsi  dan  peran  yang  optimal  karena  penegak hukum  cenderung  memilih  pidana  penjara  atau  kurungan  (pidana  perampasan kemerdekaan).  Selain  itu,  peraturan  perundang-undang  yang  ada  kurang memberikan  dorongan  dilaksanakannya  penjatuhan  pidana  denda  sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan. 17
Secara  realita,  pidana  denda  merupakan  jenis  pidana  yang  sangat  jarang dijatuhkan,  karena  hakim  cenderung  menggunakan  penjara  atau  kurungan (perampasan  kemerdekaan)  dalam  putusannya.  Padahal  penggunaan  pidana perampasan kemerdekaan terkesan “boros”, bahkan dunia internasional dewasa ini telah  memulai  untuk  untuk  sejauh  mungkin  menghindari  penjatuhan  pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif. 18
16 Yulianus  Bandrio, Eksisten  Pidana  Denda  di  Dalam  Penerapannya ,  Jurnal  Hukum, Volume XIX Nomor 18, Oktober 2010, hlm. 77.
17 Suhariyono  AR., Pembaruan  Pidana  Denda  Di  Indonesia:  Pidana  Denda  Sebagai Sanski Alternatif , (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), hlm. 10.
18 Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  “Kebijakan  yang  selektif  dan  limitatif  dalam penggunaan  pidana  penjara,  tidak  hanya  berarti  harus  ada  penghematan  dan  pembatasan  pidana penjara  yang  dirumuskan/diancamkan  dalam  perundang-undangan,  tetapi  juga  harus  ada  peluang
Hal  ini dibuktikan dengan hasil penelitian di  luar negeri, misal  penelitian yang  dilikukan  oleh  Roger  Hood,  Hall  Williams,  R.M.  Jackson,  mengatakan secara  umum  diungkapkan  bahwa  ada  tanda-tanda  pidana  denda  lebih  berhasil atau  lebih  efektif  dari  pada  pidana  penjara  atau  kurungan. 19 Sekalipun  harus diakui pendapat  yang menyoroti kelemahan atau segi negatif pidana denda, yaitu lebih menguntungkan yang kaya, semakin menempatkan pidana denda pada posisi yang  lemah  dibanding  pidana  penjara  (perampasan  kemerdekaan).  Karena  itu, perkembangan  mutakhir  dalam  hukum  pidana  khususnya  yang  berkaitan  dengan persoalan  pidana  denda  yang  menjadi trend atau  kecenderungan  dunia Internasional  adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari  pidana perampasan kemerdekaan ( alternative to imprisonment ) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif ( alternative sanction ).
Penggunaan pidana denda  sebagai sarana  pemberantasan  atau penanggulangan  kejahatan  telah  dikenal  secara  luas  di  penjuru  dunia,  karena pidana  denda  merupakan  jenis  pidana  tertua  di  samping  pidana  mati.  Bahkan  di Indonesia digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit, begitu pula pada pelbagai masyarakat  primitif  dan  tradisional. 20 Sedang  dalam  kajian  Fiqih  Jinayah,  pidana denda  digunakan  sebagai  sarana  menangani jarimah (perbuatan  atau  tindak pidana),  ada  yang  disebut diyat sebagai  „denda‟  untuk jarimah  qishash dan  ada yang disebut gharamah untuk jarimah ta’zir .
Ruang  lingkup  pembahasan  tentang  pemidanaan  yang  begitu  luas,  maka penulis  membatasi  artikel  padapidana  denda  bagi  pelaku  jarimah  khamar  non muslim  dengan  pendekatan  yuridis  (qanun  dan  putusan)  dan  teoritis.  Hal  ini ditujukan  agar  menghasilkan  kajian  yang  lebih  komprehensif.  Untuk  itu  disusun dua  rumusan  masalah. Pertama ,  apayang  menjadi  alasan  hakim  yang mengenyampingkan pidana denda sebagai sanksi alternatif dalam Putusan Nomor:
bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif. Ini berarti harus pula tersedia  jenis/tindakan  alternatif  lain  yang  bersifat  “non-custodial”.  Lihat  Barda  Nawawi  Arief , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 234-235.
19 Dwi  Endah  Nurhayati,  “Sistem  Pidana  Denda  Dalam  Kebijakan  Legislatif  Di Indonesia”, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 3.
20 Ibid., hlm. 53.
22/JN/2009/MS.Mbo.? Kedua, Bagaimana  rumusan  pidana  denda  pada  Pasal  16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dengan teori hukum progresif?

## B. PEMBAHASAN
1. Hakim Mengenyampingkan Pidana Denda
Ruang  lingkup  larangan  minuman  khamar  dan  sejenisnya  adalah  segala bentuk  kegiatan  dan/atau  perbuatan  yang  berhubungan  dengan  segala  minuman yang memabukkan. Penetapan pidana denda Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya diatur sebagai berikut.
Pasal  26  ayat  (2)  menyatakan  “Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan ‟ uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima  juta  rupiah),  paling  sedikit  Rp.  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta rupiah).”
Rumusan  di  atas  menunjukkan  jenis  sistem  perumusan  sanksi  pidana ( strafsoort )  maupun  jumlah  atau  berat  ringannya  pidana  ( strafmaat ).  Pertama, Strafsoort rumusan di atas disebut “Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif” atau “campuran/gabungan”. Karena rumusan di atas mengandung beberapa dimensi:
1) Dimensi  perumusan  kumulatif.  Ini  merupakan  konsekuensi  logis materi perumusan kumulatif berupa adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya;
2) Dimensi  perumusan  alternatif.  Ini  tercermin  dari  kata  “atau”  yang bersifat memilih pada perumusan alternatif;
3) Dimensi perumusan tunggal di dalamnya.
Strafmaat ancaman sanksi pidana, secara teoritis, ditetapkan “Sistem/Pendekatan  Absolut”  atau  Tradisional  atau Indefinite atau  Maksimum. Yang  dimaksud  dengan  sistem  ini  yaitu  untuk  setiap  tindak  pidana  ditetapkan “absolut/kualitas”-nya sendiri-sendiri,  yaitu dengan menetapkan ancaman pidana
maksimum  (dapat  juga  dengan  ancaman  minimumnya)  untuk  setiap  tindak pidana.Soedarto 21 mengatakan pemberian pidana itu mempunyai dua (2) arti :
1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah  yang  menetapkan  stelsel  sanksi  hukum  pidana  (pemberian pidana in abstracto );
2. Dalam  arti  konkrit,  ialah  yang  menyangkut  berbagai  badan  atau jawatan  yang  kesemuanya  mendukung  dan  melaksanakan  stelsel sanksi hukum Pidana itu ( in concreto ).
Lebih  lanjut,  tujuan  larangan  minuman  khamar  dan  sejenisnya,  yang diuraikan dalam Pasal 3 Qanun Nomor 12 Tahun 2003, adalah:
1. Melindungi  masyarakat  dari  berbagai  bentuk  kegiatan  dan/atau perbuatan merusak akal;
2. Mencegah  terjadinya  perbuatan  atau  kegiatan  yang  timbul  akibat minuman khamar dalam masyarakat; dan
3. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  mencegah  dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya. Pemidanaan  dalam  Qanun  Khamar,  baik strafsoor dan strafmaat diarahkan kepada perlindungan masyarakat dan pencegahan terjadinya perbuatan.  Karena  itu,  kedudukan  pidana  denda  sebagai  salah  satu jenis  pidana  dan  dirumuskan  secara  kumulatif  dengan  pidana kurungan  seharusnya  digunakan  secara  seimbang.  Artinya wetgever telah  memberikan  elastisitas  dan  fleksibilas  bagi  hakim  dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan pidana, khususnya pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.
Mahkamah Syar‟iyah Meulaboh telah memeriksa dan mengadili  perkara- perkara  Jinayat  pada  tingkat  pertama  dengan  acara  pemeriksaan  biasa,  telah menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara  Terpidana  atas  nama  Nurkimah  alias Anyen  (Laki-laki).  Terpidana  yang  lahir  di  Meulaboh  ini  beragama  Budha,
21 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 42.
bekerja di Swasta, dan berpendidikan terakhir SMP, selama masa pemeriksaan di mahkamah tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasehat Hukum.
Adapun isi amar putusan 22 terurai sebagai berikut:

## M E N G A D I L I
1. Menyatakan  Terdakwa  NURKIMAH  alias  ANYEN  telah  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah memasukkan, menyimpan dan memperdagangkan minuman Khamar;
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
a. 253  (dua  ratus  lima  puluh  tiga)  botol  minuman  khamar  merk Topi Miring;
b. 12 (dua belas) botol minuman khamar merk Anggur Merah;
c. 81 (delapan puluh satu) botol besar minuman khamar merk Sea Horse‟s (Schot):
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Dasar  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  Majelis  Hakim  dalam menjatuhkan  putusan  tersebut  diperoleh  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan Terdakwa  dan  barang  bukti  di  persidangan. Pertama ,  pada  hari  Rabu  tanggal  23 September 2009 sekitar pukul 08.00 Wib. petugas Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah),  Satpol  PP  serta  anggota  lainnya  dari  TNI  dan  Polri  mendatangi  rumah
22 Diputuskan di Meulaboh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, oleh kami  Drs.  Fakhruddin  sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Sumarni  dan  Zainal  Arifin,  S.Ag.  masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada  hari  Selasa  tanggal  23  Februari  2010  Miladiyah  bersamaan  dengan  tanggal  9  Rabiul  Awal 1431 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang,  serta  didampingi  oleh  Khairan,  SH.  Sebagai  Panitera  Pengganti,  Teuku  Herizal,  SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.
Terdakwa  di  Jalan  Garuda  Gampong  Rundeng  Kecamatan  Johan  Pahlawan Kabupaten  Aceh  Barat,  bersama  dengan  saksi  Alfian  Abdullah  (Geuchik Gampong Rundeng) dan aparat Gampong Rundeng lainnya.Mereka menggeledah rumah  Terdakwa  dan  menemukan  346  (tiga  ratus  empat  puluh  enam) botolminuman  Khamar,disimpan  dalam  sumur  belakang  rumahdan  ditutupi dengan  pot  bunga. Kedua ,  minuman-minuman  Khamar  tersebut  diperoleh Terdakwadengan membelinya dari Sdr. NG KHI SIU  alias SIU di Medan. Harga beli, harga jual dan keuntungan perbotolnya,merk Topi Miring dan merk Anggur Merahdibeli Rp. 16.000,-  (enam  belas ribu rupiah),akan dijual Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), perkiraan keuntungan Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah); merk  Sea  Horse‟s  (Schot)  botol  besar  dibeli  Rp.  23.000,-  (dua  puluh  tiga  ribu rupiah),  akan  dijualRp.  35.000,-  (tiga  puluh  lima  ribu  rupiah),  perkiraan keuntungan  Rp.  12.000,-  (dua  belas  ribu  rupiah)  perbotolnya.  Ini  dilakukan Terdakwa  sejak  bulan  Juni  2009  (lebih  kurang  3  bulan  yang  lalu). Ketiga , minuman  keras  yang  dibeli  Terdakwa  tersebut  dimasukkan  ke  dalam  kotak  dan dikirim dari Medan via pengangkutan dengan alamat tujuan rumah Terdakwa.
Keempat ,  Terdakwa  membenarkan  semua  jenis  minuman  Khamar  yang dijadikan  barang  bukti  dalam  persidangan  adalah  miliknya. Kelima ,  Terdakwa membenarkan bahwa ia menyimpan, memiliki serta menjual minuman Khamar di rumahnya adalah yang kedua kali. Karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual minuman  Khamar  dan  telah  dijatuhi  pidana  hukuman  percobaan  dari  Pengadilan Negeri  Meulaboh  yaitu  hukuman  percobaan  selama  1  (satu)  tahun. Keenam , Terdakwa menjual minuman keras tersebut dikarenakan tidak ada pekerjaan lain, dan  secara  jujur  tidak  akan  menjual  kembali,  namun  bila  tidak  ada  pekerjaan, maka  Terdakwa  terpaksa  akan  menjual  minuman  keras  kembali. Ketujuh , kepemilikan  minuman  KhamarTerdakwa  tanpa  izin  dari  pemerintah  atau  pejabat yang berwenang.
2. Unsur-unsurpidana/jarimah yang terpenuhi
Penuntut UmummendakwaTerdakwa dengan Pasal 26 ayat (2)  jo. Pasal 6 ayat  (1)  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  12  tahun  2003 tentang minuman Khamar dan Sejenisnya. Beberapa unsur pidana/jarimah dalam
kedua  pasal  tersebut  terbukti  dan  terpenuhi. Pertama ,  unsursetiap  orang.Yang dimaksud  dengan  “setiap  orang”  adalah  subjek  hukum  yang  ada  di  Nanggroe Aceh  Darussalam  dan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang dilakukan.  Dalam  hal  ini  Terdakwa  telah  menundukkan  diri  untuk  diadili  di Mahkamah  Syar'iyah  Meulaboh,telah  diperiksa  dan  disesuaikan  dengan  identitas dalam  surat  dakwaan,  serta  tidak  ditemukan  alasan  pembenar  maupun  alasan pemaaf  yang  dapat  menghapuskan  kesalahan  Terdakwa. Kedua ,  unsur  larangan, memasukan,  menyimpan,  memperdagangkan.  Unsur  larangan  terpenuhi berdasarkan Pasal 6 ayat (2), jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003.Unsur memasukkandirujuk pada Pasal 1 ke 24 Qanun Nomor 12 tahun 2003 adalah “ Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa  minuman  Khamar  dan  sejenisnya  dari  daerah  atau  negara  lain  ke dalam  wilayah  provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam .”  Dalam  kaitan  ini dibuktikanminuman  keras  sebanyak  346  (tiga  ratus  empat  puluh  enam)  botol, Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol; Merk Anggur Merah sebanyak 12  (dua belas) botol; dan Merk  Schot  (Sea Horse's) botol  besar sebanyak  81  (delapan  puluh  satu)  botol;didapatkan  Terdakwa  dengan  cara memesan  dan  membeli  dari  Sdr.  NG  KHI  SIU  alias  SIU.Selain  itu,  minuman keras  yang  dipesan  Terdakwa  dimasukan  ke  dalam  kotak.Lalu  minuman  keras tersebut  dikirim  dari  kota  Medan  ke  Meulaboh  via  jasa  pengangkutan  ke  alamat rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
Ketiga ,  unsurmenyimpan.Fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan, ditemukan  minuman  Khamar  dari  berbagai  jenis  dan  sengaja  disimpan  atau ditempatkan oleh Terdakwa di  dalam sumur  yang terletak di  belakang rumahnya dan  ditutupi  dengan  pot  bunga.  Peristiwa  ini  bersesuaian  denganPasal  1  ke  26 Qanun Nomor 12 tahun 2003, “ menempatkan Khamar dan sejenisnya di gudang, hotel,  penginapan,  losmen,  wisma,  bar,  restoran,  warung  kopi,  rumah  makan, kedai, kios dan tempat lain .”
Keempat ,  unsurmemperdagangkan.Pasal  1  ke  25  Qanun  Nomor  12  tahun 2003  menjelaskan  “ Setiap  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan  dalam  rangka
penawaran,  penjualan  atau  memasarkan  minuman  khamar  dan  sejenisnya .” Berdasarkan  itu,  ditemukan  unsur-unsur  memperdagangkan.  Minuman  Khamar yang terdiri dari 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol Merk Topi Miring, 12 (dua belas)  botol  Merk  Anggur  Merah  dan  81  (delapan  puluh  satu)  botol  merk  Schot (Sea  Horse's)  botol  besar  yang  Terdakwa  peroleh  dengan  cara  membelinya  dari Sdr. NG KHI SIU  alias  SIU.  Terdakwa  akan menjual  khamar  merk Topi  Miring dan  Anggur  Merah  dengan  harga  Rp.  25.000,-  (dua  puluh  lima  ribu  rupiah) perbotol dan akan mendapat keuntungan sekitar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perbotol; khamar merk Sea Horse‟s (Schot) botol besar dengan harga Rp. 35.000,- (tiga  puluh  lima  ribu  rupiah)  perbotolnya  dan  dari  penjualan  Terdakwa mendapatkan  keuntungan  sekitar  Rp.  12.000,-  (dua  belas  ribu  rupiah) perbotol.Terdakwa menjual semua jenis minuman Khamar tersebut di rumahnya, Jalan  Garuda  Gampong  Rundeng  Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh Barat sejak bulan Juni 2009 (lebih kurang 3 bulan yang lalu).
Minuman  khamar  dan  sejenisnya  adalah  minuman  yang  memabukkan, apabila  dikonsumsi  dapat  terganggu  kesehatan,  kesadaran  dan  daya  pikir, demikian  pengertiannya ditentukan dalam Pasal 1 ke 20 Qanun Nomor 12 tahun 2003.  Berdasarkan  laporan  penguji  dari  Badan  POM  RI  Balai  Besar  Obat  dan Makanan  di  Banda  Aceh  Nomor:  PO.07.05.81.10.09.2271  tanggal  15  Oktober 2009,  Nomor:  PO.07.05.81.10.09.2272  tanggal  15  Oktober  2009  dan  Nomor: PO.07.05.81.10.09.2273  tanggal  15  Oktober  2009  diperoleh  kesimpulan  bahwa sampel  Minuman  Keras  merk  Topi  Miring,  merk  Anggur  Merah  dan  merk  Sea Horse‟s (Schot) milik Terdakwa NURKIMAH alias ANYEN positif mengandung Etanol  (Alkohol)  dengan  keterangan  Etanol  (Alkohol)  dengan  kadar  >  5-20% termasuk  minuman  beralkohol  golongan  B  sesuai  Kep.  Dirjen  POM  Nomor: 02240/B/SK/VII/91  tentang  Pedoman  Persyaratan  Mutu  serta  Label  dan Periklanan Makanan.
Dengan itu, semua  yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka  Terdakwa  dinyatakan  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana/jarimah memasukan,  menyimpan,  memperdagangkan  minuman Khamar  dan  sejenisnya .  Dalam  kaitan  ini,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan
adanya  alasan  pemaaf  ataupun  pembenar  terhadap  perbuatan  Terdakwa,  dan sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Di samping itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya turut mempertimbangkan hal-hal  yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan Terdakwaantara lain: perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;  Terdakwa  tidak  mendukung  upaya  Pemerintah  Daerah  dalam melaksanakan  Syari‟at  Islam  secara  kaffah  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam;Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana dalam kasus yang sama;  dan  Terdakwa  tidak  menyatakan  secara  tegas  bahwa  ia  menyesali Perbuatannya.  Sedang  hal-hal  yang  meringankan  ialah  Terdakwa  menghadiri persidangan  bersikap  sopan  dan  mengakui  kesalahannya  sehingga  memperlancar jalannya persidangan; dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
Majelis  Hakim  menetapkan  pidana  kurungan  terhadap  Terdakwa dimaksudkan  sebagai  peringatan  dan  pendidikan  agar  Terdakwapada  hari-hari mendatang  tidak  melakukan  tindak  pidana/jarimah  lagi.Denganbegitu  Majelis Hakim  mengenyampingkan  pidana  denda.  Artinya  bahwa  Majelis  Hakim  hanya melihat tujuan dari Terdakwa, yang menurut hemat penulis ini merupakan bagian dari  teori  relatif  dengan  varian  prevensi  khusus.  Padahal  Qanun  Khamar  telah menetapkan tujuan-tujuan pemidanaan yang termaktub dalam Pasal 2.
Hemat  penulis  justeru  Majelis  Hakim  hanya  berpikir  „membalas‟ perbuatan  Terdakwa  karena  telah  2  kali  melakukan  perbuatan  yang  sama,  dan „mengurung‟nya  untuk  peringatan  dan  pendidikan.  Terhadap  pengulangan  yang dilakukan Terdakwa seharusnya hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 486, 487,  dan  488  KUHP.  Karena  itu,  apakah  dengan  mengurung  Terdakwa  dapat mendidiknya  untuk  tidak  lagi  melakukan  perbuatan  yang  sama.  Lalu,  terhadap faktor  keluargaseolah  Majelis  Hakim  cenderung  mengabaikan  hal  ini  dan  hanya menggunakan  dasar  bahwa  keterangan  Terdakwa  yang  menerangkan  “apabila tidak  ada  pekerjaan  dia  akan  menjual  khamar”.  Padahal  Terdakwa  telah menyatakan  “dia  adalah  tulang  punggung  keluarga”.  Bagaimana  pertimbangan sosiologis  Majelis  Hakim  terhadap  hal  tersebut?  Padahal  dengan  pidana  denda stigmatisasi terhadap Terdakwa hampir dipastikan tidak akanada dan justeru lebih
menunjukkan „kelembutan‟ hukum  Islam  yang membela pula kepentingan orang non-muslim.
3. Teori  Hukum  Progresif  Pidana  Denda  Pasal  16  Ayat  (2)  Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Pemahaman  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  terkesan  tekstual  dan cenderung  menjadi  corong  undang-undang.  Untuk  itu  diperlukan  cara  pandang baru dalam memahamiklausula-klausula dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Hukum  Jinayat  dan  lebih  menekankan  kepada  tujuan-tujuan  hukum dibuat.  Tujuan  besar  hukum  yaitu  menciptakan  kebahagian-kebahagian  yang sebanyak-banyaknya ( the greatest happiness for the greatest number ). 23
Praktek penegakan hukum (khusus qanun) di Aceh selama ini, baik Hakim Mahkamah  Syar‟iyyah,  Kejaksaan,  Kepolisian  dan  Wilayatul  Hisbah  cenderung berpijak  pada legisme sebagai  ciri  utama  dari positivisme hukum.  Dalam  tindak pidana  khamar,  penegak  hukum  biasa  menggunakan teleskop teks  qanun  untuk kemudian  „menghakimi‟  peristiwa-persitiwa  hukum  yang  terjadi.  Bukan  berarti keliru dikarenakan legisme sendiri telah dan selalu memberi arti dalam kepastian hukum.  Sementara  kepastian  hukum  dalam  praktek  hukum  merupakan  sesuatu yang mutlak.
Putusan  seperti  di  atas  mengindikasikan  pola  pikir  Majelis  Hakim Mahkamah  Syar‟iyyah  Meulabohbercorak  positivistik  dan  menandakan  hakim yang  bertipe  tekstual.  Sebaliknya,  pola  pikir  Majelis  Hakim  Mahkamah Syar‟iyyah  Meulaboh  bercorak  non-positivistik,  maka  hakim  tersebut  bertipe hakim  kontekstual.  Jika  penegakan  hukum  (Qanun  Hukum  Jinayat)  cenderung tekstual,  maka  patut  didugaakan  menghasilkan  putusan-putusan  jinayat  yang menciderai rasa keadilan masyarakat Aceh. 24
23 A.  Sukris  Sarmadi,  Membebaskan  Positivisme  Hukum  ke  Ranah  Hukum  Progresif (Studi  Pembacaan  Teks  Hukum  Bagi  Penegak  Hukum), Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Volume  12 Nomor 2,  (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012), hlm. 332.
24 Pola pikir hakim tekstual dan hakim kontekstual dibahas lebih lanjut dalam artikel Syamsuddin. Lihat M. Syamsuddin, Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum  Progressif, Jurnal  Dinamika  Hukum,  Volume  11  Nomor  1  Januari  2011,    Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 11.
Teks  hukum  yang  menjadi  kajian  dalam  sub  ini  adalah  Pasal  16  ayat  (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Ada tiga jenis pidana/uqubat, cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali, denda paling banyak 6000 (enam ratus) gram emas murni, dan penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Ini berbeda dengan Pasal 26  ayat  (2)Qanun  Aceh  Nomor  12  Tahun  2003  yang  menetapkan  dua pidana/uqubat  „uqubat  ta‟zir  berupa  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun,  paling singkat  3  (tiga)  bulan;  dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp  75.000.000,-  (tujuh puluh  lima  juta  rupiah),  paling  sedikitRp  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta rupiah). Dengan rumusan delik yang hampir serupa tetapi rumusan pidana/uqubat ditetapkan  tidak  sama.  Pasal  16  ayat  (1)  Qanun  Hukum  Jinayat  ketiga  jenis pidana/uqubat dirumusan secara alternatif, sedang dua jenis pidana dalam Pasal 26 ayat (2) Qanun Khamar dirumuskan secara kumulatif/alternatif.
Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan “ Dalam hal  ‘Uqubat  dalam  qanun  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bersifat alternatif  antara  penjara,  denda  atau  cambuk,  yang  dijadikan  pegangan  adalah ‘Uqubat  cambuk ”.  Sedang  ayat  (4)  pasal  ini  menyatakan  “ Dalam  hal  ‘Uqubat dalam  Qanun  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bersifat  alternatif penjara  atau  denda  yang  dijadikan  pegangan  adalah  penjara ”.  Bagian  ini menegaskan adanya sanksi prioritas.
Berdasarkan  itu,  hakim  bertipe  tekstual  dan  positivistik  akan  cenderung menghasilkan  putusan  sesuai  prioritas  sanksi  yang  diatur  dalam  Qanun  Aceh Nomor  6  Tahun  2014.  Apa  yang  diputuskan  Majelis  Hakim  Mahkamah Syar‟iyyah  Meulaboh  pada  Putusan  Nomor  22/JN/2009/MS.Mbo,  tidak menjatuhkan  pidana  denda  terhadap  Terdakwa  melainkan  pidana  kurungan merupakan  satu  contoh  penerapan  sanksi  prioritas.  Jika  peristiwa  hukum  dalam putusan  tersebutPasal  16  ayat  (2)  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  mengatur tentang pidana denda sebagai sanksi alternatif dari cambuk dan penjara, maka ini penerapan  hukum  yang  positiviskan  dan  tekstual  tidak  akan  terhindari. Seharusnya  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syari‟yah  di  Aceh  melihat  lebih  jauh progresifitas  hukum  itu  sendiri.  Doktrin  ini  bukan  khayalan,  melainkan  sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  “ Hakim  dan  hakim  konstitusi wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat ”.
Artinya,  Hakim-hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah  Aceh  wajib  berupaya memecahkan  kebekuan  teks-teks  hukum  di  atasharus  dibaca  melalui  semiotika hukum  seperti  teori  dekonstruksi  dalam  filsafat  yang  sering  digunakan  untuk memecahkan  kebekuan  teks.  Konsep  ini  melihat  teks  senantiasa  berkorelasi  dan mempunyai konteks sehingga selalu mengandung kemungkinan arti-arti yang lain. Peneliti  memiliki  harapan  Hakim-hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah  di  Acehdapat digiring ke arah yang lebih kontekstual dan progresif,sehingga pengenaan pidana denda  terhadap  penjual  khamar  mengesankan  penerapan  syari‟at  Islam  yang fleksibel dan mampu menerobos teks yang kaku secara progresif. 25
Penafsiran  kontekstual  ini  dikampanyekan  oleh  Gerakan  Studi  Hukum Kritis atau Critical Legal Studies (CLS) di Amerika Serikat. Gerakan ini berupaya melawan  pemikiran  yang  sudah  mapan  khusus  mengenai  norma  hukum.  Diakui memang  positivisme  hukum  yang  ada  di  Aceh  memberikan  sumbangsih  ke paradigma  baru  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  bahkan  dalam  pembangunan hukum modern di dunia. 26 Kemudian yang menjadi kritikan adalah bahwa Putusan Nomor 22/JN/2009/MS.Mbo, telah mengabaikan substansi hukum  yaitu keadilan dan  kemanfaatan.  Kajian  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah  Meulaboh seyogyanya  lebih  ke  ranah  sosiologis  tanpa  melupakan  teks  hukum.  Artinya hakim harus keluar dari prinsip dogmatikke non-dogmatik. Dengan non-dogmatik
25 Hukum Progressif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat  dengan  birokrasi  serta  ingin  membebaskan  diri  dari  dominasii  suatu  tipe  hukum  liberal. Tujuannya agar para penegak hukum dalam Hakim Mahkamah Syar‟iyyah Meulaboh tidak melihat suatu peraturan atas apa yang tertulis saja, karena menurut putusan yang dihasil kan terjebak dalam cara  berhukum  positivisme  yang  sempit  dan  kurang  diliputi  semangat  untuk  mengeksplorasikan pemenuhan  rasa  keadilan  yang  lebih  kontekstual.  Lihat  Ridwan,  Memunculkan  Karakter  Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintaha Yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Subtantif ,  Jurnal  Hukum  Pro  Justitia ,  Volume  26  Nomor  2,  April  2008,  Fakultas  Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, hlm. 169.
26 Subtansi Qanun Jinayah Aceh lebih jauh Progresif dibandingkan dengan RUU KUHP. Lihat Nyak Fadlullah, Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina, Jurnal  Agama  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  Volume  7  Nomor  1  November  2017,  Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm, 18.
sangat  memungkinkan  keluar  dari  teks  pasal  yang  sesungguhnya  tanpa menghilangkan makna teleologis pasal tersebut. 27
Dalam  pada  itu,  para  penegak  hukum  jinayat  (Wilayatul  Hisbah, Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah)harus  melihat  hukum secara  komprehensif,  teks-teks  pasal  dan  penjelasannya  ditafsir  secara kontekstual.  Jika sebaliknya, maka teks hukum  tidak diberi  peluang untuk diberi tafsir  lain  selain  apa  yang  tertulis.  Model  seperti  ini  menurut  Erwin  dalam disertasinya,ciri  utama  dari  paradigma  positivisme,  di  mana  para  pelaku  hukum menempatkan  diri  dengan  cara  berpikir  dan  pemahaman  hukum  secara  legalistik positivistis  dan  berbasis  peraturan  sehingga  dalam  menjatuhkan  sanksi  yang termuat dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, hanya aspek lahiriahnya saja sedangkan nilai-nilai atau norma yang muncul dari realitas sosial seperti  keadilan,  kebenaran  atau  kebijaksanaan  yang  biasanya  mendasari  aturan- aturan hukum tidak mendapat tempat. 28
Metode-metode ini menurut A. Sukris Sarmadi harus diserang dan dikritik karena  dianggap  menjadikan  hukum  sebagai  intitusi    pengaturan  yang  kompleks telah  direduksi  menjadi  sesuatu  yang  sederhana,  linier,  mekanistik  dan deterministik terutama kepentingan profesi dan berakhir dengan ketidakmampuannya untuk mencapai kebenaran dalam memutuskan perkara. 29

## C. PENUTUP
Dari  rumusan  masalah  maka  ada  dua  peneliti  simpulkan  sebagai  berikut. Pertama, Alasan  hakim  yang  mengenyampingkan  pidana  denda  sebagai  sanksi alternatif  dalam  Putusan  Nomor:  22/JN/2009/MS.Mbo.  disebabkan  ancaman pidana  dalam  ketentuan  Pasal  26  ayat  (2)  dimaknai  dan  dipilih  oleh  Majelis Hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah  Meulaboh  sebagai  bentuk  pidana  alternatif.  Dan pidana  denda,  boleh  jadi,  dianggap  oleh  Majelis  Hakim  tidak  memberikan  efek
27 Yusriadi,  Paradigma  Positivisme  dan  Implikasi  Terhadap  Penegakan  Hukum  di Indonesia, Jurnal  Hukum ,  Volume  14  Nomor  3,  April  2004,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 463.
28 Erwin, Upaya  Mereformasi  Hukum  Sebagai  Akibat  Dominasi  Positivisme  dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum Progressir, Volume 1 Nomor 1, Juni 2007, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 16.
29 A. Sukris Sarmadi, Op, Cit , hlm. 333.
jera  kepada  Terdakwa  karena  perbuatan  ini  adalah  yang  kedua  kali  dilakukan Terdakwa.  Karena  Majelis  Hakim  dalam  putusan  telah  menetapkan  pidana kurungan  terhadap  Terdakwa  dimaksudkan  sebagai  peringatan  dan  pendidikan bagi  Terdakwa  agar  pada  hari-hari  mendatang  tidak  melakukan  tindak pidana/jarimah  lagi.  Majelis  Hakim  mengenyampingkan  pidana  denda  karena pidana  kurungan  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  bertujuan  untuk  peringatan dan  pendidikan.  Artinya  bahwa  Majelis  Hakim  hanya  melihat  tujuan  dari Terdakwa,  yang  menurut  hemat  penulis  ini  merupakan  bagian  dari  teori  relatif dengan varian prevensi khusus. Padahal Qanun Khamar telah menetapkan tujuan- tujuan pemidanaan yang termaktub dalam Pasal 2.
Majelis Hakim hanya „membalas‟ perbuatan Terdakwa karena telah 2 kali melakukan  perbuatan  yang  sama  dan  „mengurung‟nya  dengan  tujuan  peringatan dan pendidikan. Apakah dengan mengurungnya  dapat  mendidik  Terdakwa untuk tidak  lagi  melakukan  perbuatan  yang  sama?  Majelis  Hakim  juga  mengabaikan faktor  sosial  (keluarga).  Dengan  mengurung,  maka  terputus  hubungan kekerabatan  selama  1  tahun  dan  tidak  ada  jaminan  hukum  bagi  Terdakwa  dapat menafkahi keluarganya “saya adalah tulang punggung keluarga”.
Kedua, bahwa  hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah  Meulaboh  harus membebaskan diri dari postivisme hukum dengan cara melakukan pembacaan dan penafsiran hukum progresif, dengan maksud meninggalkan pola yang kaku dalam teks  pasal,  misalnya  dalam  teks  Pasal  16  ayat  (2)  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun 2014,  bisa  saja  hakim  memutuskan  dengan  menjatuhkan  pidana  denda  karena dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman diberikan kebebasan selama teks pasal itu mengatur. Kemudian hakim juga harus mempunyai  rasa  keadilan  masyarakat  yang  tinggi,  moralitas,  holistik, komprehensif memahami keseluruhan Qanun Aceh Nomor 6  Tahun 2014,

## DAFTAR PUSTAKA
Buku, Jurnal, Disertasi/Tesis
A.Sukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi  Pembacaan  Teks  Hukum  Bagi  Penegak  Hukum), Jurnal  Dinamika Hukum,  Volume  12  Nomor  2  Mei  2012,    Purwokerto:  Fakultas  Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
Barda  Nawawi  Arief ,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Dwi  Endah  Nurhayati,  “ Sistem  Pidana  Denda  Dalam  Kebijakan  Legislatif  Di Indonesia ”,  Tesis  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum,  Semarang,
Universitas Diponegoro, 2009.
Erwin, Upaya  Mereformasi  Hukum  Sebagai  Akibat  Dominasi  Positivisme  dalam Pembentukan  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia, Jurnal  Hukum Progressir,  Volume  1  Nomor  1,  Juni  2007,  Semarang,  Program  Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
M. Syamsuddin, Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progressif, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 1  Januari  2011,    Purwokerto:  Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal Soedirman.
Nyak  Fadlullah, Metode  Perumusan  Qanun  Jinayah  Aceh:  Kajian  Terhadap Pasal 33 tentang Zina, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Volume 7 Nomor 1 November 2017, Yogyakarta, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1986.
Suhariyono AR., Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia: Pidana Denda Sebagai Sanski Alternatif , Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2012.
Ridwan, Memunculkan  Karakter  Hukum  Progresif  dari  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  Solusi  Pencarian  dan  Penemuan  Keadilan  Subtantif, Jurnal  Hukum Pro Justitia, Volume 26 Nomor 2, April 2008, Bandung,  Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan.
Yulianus  Bandrio, Eksisten  Pidana  Denda  di  Dalam  Penerapannya ,  Jurnal Hukum, Volume XIX Nomor 18, Oktober 2010.
Yusriadi, Paradigma  Positivisme  dan  Implikasi  Terhadap  Penegakan  Hukum  di Indonesia, Jurnal  Hukum,  Volume  14  Nomor  3,  April  2004,  Semarang,
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia,  Nomor  44  Tahun  1999,  Tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893.
Undang-Undang  Republik  Indonesia,  Nomor  18  Tahun  2001  Tentang  Otonomi Khusus Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh Sebagai  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001 Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4134.
Undang-Undang  Republik  Indonesia,  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan  Aceh    Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Nomor  11  Tahun  2002,  Tentang Pelaksanaan  Syariat  Islam  Bidang  Aqidah,  Ibadah  Dan  Syi‟ar  Islam, Lembaran  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Tahun  2002 Nomor  54  Seri  E  Nomor  15,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5.
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Nomor  12  Tahun  2003  Tentang Minuman  Khamar  Dan  Sejenisnya,  Lembaran  Daerah  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  Tahun  2003  Nomor  25  Seri  D  Nomor  12,  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28.
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Maisir  (Perjudian), Lembaran  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  Tahun  2003  Nomor  26  Seri  D  Nomor  13,  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29.
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Nomor  14  Tahun  2003  Tentang Khalwat (Mesum) Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun  2003  Nomor  27  Seri  D  Nomor  14,  Tambahan  Lembaran  Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30.
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Nomor  7  Tahun  2004,  tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Tahun 2004.
Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayah,  Lembaran  Daeran Provinsi Aceh Tahun 2014, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67.
Putusan Nomor 22/JN/2009/MS.Mbo, putusan terhadap Terdakwa Nurkimah alias Anyen.