Vol. 8 No.2 Oktober, 2019

## JURNAL KEPERAWATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT CENDEKIA UTAMA
Editor In Chief Ns.Sri Hartini, S.Kep, M.Kes , STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia

## Editor Board
Eko Prasetyo, S.KM, M.Kes, STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia David Laksamana Caesar, S.KM., M.Kes, STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia Ns. Heriyanti Widyaningsih, M.Kep, STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia Ns.Anita Dyah Listyarini, M.Kep,Sp.Kep.Kom,STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia

## Reviewer
Dr. Sri Rejeki, M.Kep, Sp.Kep. Mat , Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes., Universitas Negeri Semarang, Indonesia Ns.Wahyu Hidayati, M.Kep, Sp.K.M.B, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

## English Language Editor
Ns.Sri Hindriyastuti, M.N, STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia

## IT Support
Susilo Restu Wahyuno, S.Kom, STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia

## Penerbit

## STIKES Cendekia Utama Kudus

## Alamat
Jalan Lingkar Raya Kudus - Pati KM.5 Jepang Mejobo Kudus 59381 Telp. (0291) 4248655, 4248656 Fax. (0291) 4248651 Website : http://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/stikes Email :jurnal@stikescendekiautamakudus.ac.id
Jurn al Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat “Cendekia Utama” merupakan Jurnal Ilmiah dalam bidang Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat yang diterbitkan oleh STIKES Cendekia Utama Kudus secara berkala dua kali dalam satu tahun.
Vol. 8 No.2 Oktober, 2019

## DAFTAR ISI
Halaman Judul ..............................................................................................................  i Susunan Dewan Redaksi .............................................................................................. ii Kata Pengantar ........................................................................................................... iii Daftar Isi..................................................................................................................... iv
Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Melalui Pendidikan Kesehatan Berupa Aplikasi Layanan Keperawatan Kesehatan Reproduksi Remaja  (Lawan  Roma)  di  SMP  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Bawen  Kabupaten Semarang ............................................................................................................................. 99
Pengaruh  Terapi  Senam  Kaki  terhadap  Sensitivitas  dan  Perfusi  Jaringan  Perifer Pasien  Diabetes  Melitus  di  Ruangan  Instalasi  Rawat  Inap  RSUD  Prof.  Dr.  W.  Z.
Johannes Kupang .................................................................................................... 111
Gambaran Caring Perawat  dalam  Memberikan  Asuhan  Keperawatan  di  Ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUD RAA Soewondo Pati ............................................  120 Inkontinensia Urin pada Lansia Perempuan ...........................................................  127
Pengaruh  Relaksasi  Otot  Progresif  terhadap  Kualitas  Tidur  pada  Perempuan Menopause ..............................................................................................................  133 Pengaruh  Akupresur  dan Shaker  Exercise terhadap  Kemampuan  Menelan  Pasien Stroke Akut dengan Disfagia ..................................................................................  142
Kajian  Komitmen  dan  Struktur  Birokrasi  pada  Implementasi  Kebijakan  Kapitasi Berbasis  Komitmen  Pelayanan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan (KBK-BPJS) Kesehatan  di Kota Semarang ...........................................................  151
Studi Kasus Interaksi Sosial Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) Terhadap
Stigma .....................................................................................................................  162 Sistem Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien disebuah Rumah Sakit Swasta di Kudus ......................................................................................................................  169 Implementasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu K119 (SPGDT K119) Di Kabupaten Kudus ...............................................................................................  181 Pedoman Penulisan Naskah ....................................................................................  194

## IMPLEMENTASI SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU K119 (SPGDT K119)
DI KABUPATEN KUDUS
Amad Mochamad 1 ,  Septo Pawelas Arso 2 ,  Yuliani Setyaningsih 3 1,2,3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang Email :tatatralala_kudus@yahoo.com

## ABSTRAK
Sistem  Penanggulangan  Gawat  Darurat  Terpadu  119  (SPGDT  K119)  merupakan  salah satu inovasi layanan kesehatan untuk  menangani kasus kegawat daruratan di Kabupaten Kudus.  Pelaksanaan  program  SPGDT  K119  ini  masih  dikeluhkan  masyarakat,  laporan keluhan  lambat  ditangani,  akses  call  center  tidak  mudah  dihubungi,  peran  penanganan kasus  oleh  tim  RSUD  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  tim  pelaksana  Puskesmas. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi sistem penanggulangan gawat darurat  terpadu  K119  (SPGDT  K119)  di  Kabupaten  Kudus.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  wawancara  mendalam  dan  observasi. Informan  utama  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  16  orang  dan  informan  triangulasi  4 orang. Hasil penelitian menunjukkan  Implementasi SPGDT K119 belum berjalan sesuai yang  diharapkan,  upaya  meningkatkan  akses  dan  mutu  pelayanan  kegawatdaruratan belum  dapat  dicapai,  koordinasi  dan  komunikasi  antar  tim  belum  efektif,  komitmen petugas pelaksana puskesmas belum terbangun, tupoksi serta SOP belum dipahami secara menyeluruh  oleh  pelaksana.  Rekomendasi  dari  hasil  penelitian  ini  yaitu  penggalangan komitmen  pemangku  kebijakan  dan  pelaksana,  peningkatan  koordinasi  dan  komukasi efektif  antar  tim,  penyediaan  sumber  daya  sesuai  kebutuhan  program,  meningkatkan sosialisasi, dan pelatihan petugas pelaksana.
Kata kunci: gawat darurat, penanggulangan dan implementasi

## ABSTRACT
The  Integrated  Emergency  Response  System  119  (SPGDT  K119)  is  one  of  the  health service innovations to handle emergency cases in Kudus District. The implementation of the SPGDT K119 program is not optimal. This is indicated by the high burden of RSUD dr.  Loekmonohadi  in  handling  emergency  cases  when  compared  to  Puskesmas.  The purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  the  K119  integrated emergency response system (SPGDT K119) in Kudus District. The research method used is qualitative research with in-depth interviews and observations. The main informants in this  study  consisted  of  16  people  and  4  people  triangulation  informants.  The  results showed  that  communication  was  still  not  optimal,  lack  of  resources,  disposition  and unclear bureaucratic structure resulted in a lack of maximum implementation of the K119 SPGDT program in Kudus District. The recommendations from the results of this study are the improvement of the program communication process, the provision of resources according to program needs, improvement of SOPs and routine monitoring.
Keywords : emergency, prevention and impelementation

## CENDEKIA UTAMA
Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus P-ISSN  2252-8865 E-ISSN  2598 – 4217 Vol. 8, No. 2 Oktober, 2019 Tersedia Online:
htpp://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id

## PENDAHULUAN
Kasus  kegawatdaruratan  merupakan  masalah  yang  tidak  boleh  diabaikan, mengingat  jumlah  yang  semakin meningkat  dan  dampak  yang ditimbulkan. Data status  dunia  untuk  keselamatan  jalan  pada  tahun  2013  (Second  Global  Status Report  On  Road  Safety  2013),  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  mengakibatkan 33.815  korban  tewas  di  kawasan  Asia  Tenggara  (South  East  Asia  Region, disingkat  SEAR)  pada  tahun  2010,  dengan  rata-rata  kematian  karena  kecelakaan lalu  lintas  lebih  tinggi  pada  negara  berpendapatan  menengah  ke  bawah  dengan 19,5  kematian  per  100.000  populasi  dari  pada  di  negara  miskin  dengan  12,7 kematian  karena  kecelakaan  lalu  lintas  per  100.000  populasi,  dengan  angka terkecil,  1.9  kematian  per  100,000  populasi  di  Maladewa  hingga  88.1  kematian per  100.000  populasi  di  Thailand.Data  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO) menyebutkan,  sebanyak  67  persen  korban  kecelakaan  lalu  lintas  berada  pada usia  produktif  yakni  22 – 50  tahun.  Kecelakaan  pun  didominasi  oleh pengendara sepeda motor, yang mencapai 120.226 kali (72 persen) dari seluruh kecelakaan lalu lintas dalam setahun.
Berdasarkan  data  Health  Sector  Review  tahun  2014,  diketahui  bahwa beberapa  tahun  terakhir  terjadi  pergeseran  pola  penyakit  dimana  3  peringkat tertinggi penyakit yang menjadi beban di Indonesia yaitu penyakit cerebrovascular (peringkat pertama), kecelakaan lalu lintas (peringkat kedua) dan penyakit jantung iskemik (peringkat ketiga).
Sistem  Kesehatan  Nasional  (SKN)  Indonesia  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  72  tahun  2012  merupakan  upaya  pengelolaan  kesehatan yang diselengarakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Salah satu tujuan dibentuknya SKN adalah peningkatan responsivness dalam memenuhi  pelayanan kesehatan  sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Untuk  mewujudkan  kepuasan masyarakat  terhadap  layanan  kesehatan  yang  ada,  dibutuhkan  sebuah  inovasi dalam  bidang  kesehatan  terutama  dalam  penanganan  kasus  kegawat  daruratan untuk pencegahan cedera agar pasien segera tertangani.
Sebagai  upaya  meningkatan  pelayanan  kesehatan  pada  masyarakat  dan sesuai Instruksi Presiden nomor  4 tahun 2013 terkait Dekade Keselamatan Jalan, yang  mengamanahkan  setiap  Kabupaten/Kota  harus  membentuk  1  (satu)  PSC yang  berfungsi  sebagai  pusat  koordinasi  layanan  kegawatdaruratan  di  suatu daerah.  Pemerintah Kabupaten  Kudus  mengeluarkan  program  Sistem Penanggulangan  Gawat  Darurat  Terpadu  dengan  sebutan  SPGDT  K119  yang diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Kebijakan Pelayanan  Sistem  Penanggulangan  Gawat  Darurat  Terpadu  Kudus  119  (SPDGT K119).  Tujuan  dari  program  SPGDT  K119  adalah  untuk  meningkatkan  akses pelayanan kegawatdaruratan dengan cepat dan tepat dengan mutu pelayanan yang terjamin, mengutamakan kepuasan masyarakat, memperhatikan waktu penanganan  (respon  time)  korban/  pasien  gawat  darurat,  sebagai  upaya menurunkan angka kematian dan kecacatan.
Berdasarkan  hasil  survei  pendahuluan  data  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Kudus  menunjukkan  bahwa  angka  kecelakaan  dan  cidera  cenderung  meningkat, dari tahun 2016 sejumlah 1757 kasus, tahun 2017 sejumlah 2976 kasus dan tahun 2018  sejumlah  3362  kasus,  sementara  melihat  kinerja  tim  SPGDT  terjadi penurunan  kasus  penanganan  kegawatdaruratan  dari  tahun  2016  sejumlah  377
kasus,  tahun  2017  sejumlah  390  kasus,  dan  tahun  2018  sejumlah  114  kasus. Pelaksanaan program belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pemanfaatan program  belum  optimal  dan  cenderung  menurun,  peran  unit  pelaksana  RSUD lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  unit  puskesmas  selaku  pemangku  wilayah, keluhan masyarakat petugas datang terlambat kelokasi kejadian, serta nomor call center  tidak  mudah  diakses,  sehingga  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap implementasi  sistem penanggulangan  gawat  darurat  terpadu Kudus 119 (SPGDT K119) di Kabupaten Kudus.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  observasional  dengan  rancangan studi  kualitatif  melalui  pengamatan  dan  wawancara  secara  mendalam  ( indepth interview) (Tohirin, 2012). Hasil disajikan secara deskriptif analitik yaitu dengan memberikan  gambaran  dan  analisis  terkait  implementasi  program  sistem penanggulangan  gawat  darurat  terpadu Kudus 119 (SPGDT K119) di  Kabupaten Kudus.  Variabel  yang  digunakan  untuk  melihat  implementasi  kebijakan  tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan lingkungan. Subyek  penelitian  dipilih  secara purposive  sampling, mewakili  puskesmas dengan  jarak  terjauh  dan  terdekat  dari  pusat  operator  call  center,  serta  mewakili puskesmas  rawat  jalan  dan  rawat  inap  Informan  dalam  penelitian  ini  dibagi menjadi dua kelompok  yaitu informan utama dan informan triangulasi. Informan utama  terdiri  dari  Pengelola  program  SPGDT  K119  RSUD,  Kepala  Puskesmas, Dokter,  Perawat/Bidan  dan  sopir  ambulance  yang  terlibat  dalam  implementasi program  SPGDT  K11.Jumlah  sampel    Informan  triangulasi  terdiri  dari  kepala Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kudus  serta  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan SPGDT K119. Jumlah sampel 21 orang. Lokasi penelitian di Puskesmas, RSUD, Dinas  kesehatan  Kabupaten  Kudus.  Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  februari sampai  dengan  maret  2019.  Keterangan  lolos  kaji  etik  dikeluarkan  Komisi  Etik Penelitian  Kesehatan  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Diponegoro tertanggal 15 februari 2019 dengan Nomor: 28/EA/KEPK-FKM/2019.
Analisis  data  diolah  sesuai  karakteristik  dengan  analisis  isi  ( content analysis ) yaitu : Pengumpulan data, Reduksi data, Verifikasi dan penyajian data, Penarikan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Hasil  penelitian  merupakan  gambaran  tentang  pelaksanaan  Sistem penanggulangan  Gawat  Darurat  Terpadu  K119  di  Kabupaten  Kudus.  Data diperoleh  dari  hasil  pengamatan  dan  wawancara  mendalam  terhadap  informan utama  pengelola  program,  kepala  puskesmas,  dokter,  perawat,  sopir  pelaksana SPGDT K119 dan informan triangulasi Kepala Dinas Kesehatan dan masyarakat pengguna SPGDT K119. Data penunjang diperoleh dengan observasi lingkungan dan telaah dokumen terkait pelaksanaan program.

## 1. Implementasi  SPGDT K119 di Kabupaten Kudus
Sistem  Penanggulangan  Gawat  Darurat  Terpadu  K119  (SPGDT  K119) diKabupaten  Kudus,  bertujuan  untuk  meningkatkan  akses  dan  mutu  pelayanan kegawatdaruratan  dan  mempercepat  waktu  penanganan  (respon  time)  terhadap
korban/  pasien  gawat  darurat  serta  menurunkan  angka  kematian  dan  kecacatan. yang  berpedoman  pada  respon  cepat  yang  menekankan  time  saving  is  life  and limb  saving,  yang  melibatkan  pelayanan  oleh  masyarakat,  tenaga  kesehatan, pelayanan  ambulans  gawat  darurat  dan  sistem  komunikasi,  masyarakat  dengan mudah  memanfaatkan  layanan  tersebut.  Respon  time  penanganan  <10  menit, kepuasan masyarakat pengguna layanan menjadi harapan.
Hasil  wawancara  mendalam  menunjukkan  bahwa  proses  awal  pelaksanaan SPGDT  K119  belum  melalui  perencanaan  yang  matang,  pembahasan  dan  rapat prograrm dilakukan oleh Dinas Kesehatan hanya1 kali,  proses perencanaan tidak melibatkan  semua  unsur  yang  ada,  puskesmas  sebagai  unit  pelaksana  tidak dilibatkan  dalam  proses  pembahasan  perencanaan  serta  teknis  pelaksanaannya, sehingga  kebutuhan  unit  Puskesmas  tidak  terakomodir.  Perencanaan  dibahas intens melui rapat rutin di internal unit RSUD sebagai pengelola, unit RSUD lebih siap segala sumberdaya yang dibutuhkan.
Data Dinas kesehatan Kabupaten Kudus, kasus kegawatdaruratan cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2016 sejumlah 1757 kasus, tahun 2017 sejumlah 2976 kasus dan tahun 2018 sejumlah 3363 kasus.
Sementara  data  dari  laporan  pengelola  SPGDT  K11,  penanganan  kasus kegawatdaruratan  yang  ditangani  tim  SPGDT  K119  cenderung  mengalami penurunan, pada tahun 2016 sejumlah 377 kasus, tahun 2017 sejumlah 390 kasus dan tahun 2018 sejumlah 114 kasus. Melihat data beban penanganan, unit RSUD lebih  besar  dari  unit  puskesmas,  pada  tahun  2016  unit  RSUD  menangani  308 kasus  sementara  unit  Puskesmas  menangani  67  kasus,  tahun  2017  unit  RSUD menangani  294  kasus  sementara  unit  Puskesmas  menangani  96  kasus,  dan  pada tahun 2018 unit RSUD menangani 90 kasus sementara unit Puskesmas menangani 24 kasus.
Berikut data kasus kegawat daruratan yang ditangani oleh tim SPGDT K119 di Kabupaten Kudus :
Tabel 1   Jumlah Kasus Kegawat Daruratan Berdasarkan Tim Penanganan di Kabupaten Kudus Tim Penanganan 2016 2017 2018 Unit RSUD 308 294 90 Unit Puskesmas 69 96 24 Jumlah 377 390 114
Data  ketenagaan  Dinas  Kesehatan  didapat  bahwa  jumlah  dokter  umum masing-masing puskesmas perawatan 3 sampai 4 orang, dan untuk puskesmas non perawatan masing-masing 2 orang, sementara tenaga pengemudi/sopir ambulance masing-masing 1 orang.
Dari  hasil  wawancara  terkait  penganggaran,  pada  unit  pengelola  RSUD terpenuhi, sementara pada unit puskesmas tidak ada anggaran operasional SPGDT K119. Ketenagaan pada unit puskesmas juga dirasa masih kurang, tenaga rangkap tugas menyebabkan tupoksi tidak.
Hasil wawancara dengan masyarakat, akses call center tidak mudah diakses jaringan  sering  sibuk,  masyarakat  enggan  menggunakan  aplikasi  call  center  119 yang  disediakan.  Pada  pelaksanaannya  laporan  kasus  kejadian  tidak  cepat ditangani, petugas sering terlambat datang dilokasi kejadian lebih dari 30 menit.

## 2. Komunikasi dalam Implementasi SPGDT K119
Hasil  wawancara  mendalam  sebagian  besar  petugas  pelaksana  puskesmas belum  mengetahui  teknis  pelaksanaan  program,  pertemuan  tingkat  dinas disampaikan  hanya  satu  kali  oleh  kepala  dinas    saat  awal  pencanangan  program SPGDT K119.
“Komunikasi  belum  berjalan  semestinya,  tidak  ada  diskusi  lanjut  hasil sosialisasi  oleh  dinas  terkait  program.  Komunikasi  pengelola  dengan pelaksana  Puskesmas  pernah  disampaikan  tapi  saat  itu  yang  diundang hanya sopir sebagai pengendali operasional alat komunikasi, secara teknis program  belum  pernah  disampaikan,  sehingga  kita  puskesmas  sebagai pelaksana dilapangan kebingungan..dan program SPGDT awalnya  adalah perintah Pak Bupati yang minta segera direalisasi ya kita hanya bisa jawab siap.”(KP 02)
Sementara  komunikasi  program  kemasyarakat  telah  disampaikan  melalui media-media komunikasi, cetak maupun elektronik serta melalui jaringan layanan kesehatan seperti puskesmas, tetapi masyarakat masih belum memahami terhadap program  yang  disampaikan,  program  belum  dimanfaatkan  dengan  optomal, masyarakat  masih  kebingungan  dalam  penggunaanya , masyarakat  masih mengeluhkan sulitnya mengakses call center melalui aplikasi yang disediakan.
“Hambatannya  saya  harus  mendownload  aplikasi,  memasukkan  emailnya juga untuk registrasi agak repot. Yang di radio diinfokan dapat mengakses nomor  layanan  emergency  119,  tapi  setelah  dihubungi  sulit  masuk.  Saya pernah  mencoba  ada  tetangga  yang  kecelakaan  harus  menunggu  petugas datang, lama.”(M01)

## 3. Sumber daya dalam pelaksanaan program SPGDT K119
Hasil  wawancara  mendalam  menunjukkan  bahwa  sumberdaya  anggaran pada unit pengelola RSUD dianggap sudah cukup, sementara pada unit puskesmas menunjukkan  bahwa  tidak  ada  anggaran  operasional  pelaksanaan  SPGDT. Puskesmas  diminta  untuk  mengalokasikan  anggaran  dari  masing-masing puskesmas  sendiri  tetapi  tidak  ada  yang  mengalokasikan  karena  keterbatasan anggaran yang dimiliki serta tidak ada tambahan anggaran dari dinas.
“Tidak  ada  alokasi anggaran  untuk  program  ini,  kita  jadi  bingung  untuk operasionalnya dari mana”( KP 03)
Hasil wawancara mendalam terkait sumber daya manusia didapatkan bahwa tenaga pada unit RSUD sudah mencukupi, sementara pada unit puskesmas belum mencukupi,  dokter 2 orang sopir 1 orang. Hal  ini sesuai  dengan data ketenagaan yang didapat dari sumber Dinas Kesehatan.
“Kecukupan  jumlah  SDM  program  SPGDT  K119  saya  rasa  belum  cukup, tidak  ada  tambahan tenaga  untuk  program  ini, kita  harus  shife  24  jam,  ini menjadi beban berat pekerjaan kita”(P03)
Data  dan  hasil  wawancara  menunjukkan  petugas  pelaksana  unit  RSUD sudah  dilatih  dan  telah  mengantongi  sertifikat  pelatihan  kegawatdaruratan, sementara  petugas  pelaksana  unit  puskesmas  belum  pernah  dilatih  dan  belum mengantongi sertifikat pelatihan kegawatdaruratan.

## 4. Disposisi dalam pelaksanaan program SPGDT K119
Dari hasil wawancara dan bukti data yang ada menunjukkan bahwa petugas belum  menandatangani  komitmen  bersama  baik  pada  unit  RSUD  maupun  unit Puskesmas. Tugas dijalankan atas perintah atasan berupa surat tugas dan SK tim. Hasil wawancara dengan petugas unit puskesmas mereka mengeluhkan tugas yang diberikan,  rangkap  tugas  sering  dikerjakan  karena  keterbatasan  tenaga  yang  ada, tupoksi tidak sesuai, perawat jadi sopir, perawat jadi dokter.
"Sebenarnya kita berusaha melaksanakan tugas ini dengan baik, hanya saja kadang tupoksi kita tidak sesuai, karena sopir kita yang hanya satu kadang ya saya merangkap jadi sopir atau teman perawat yang nyopir " (D 01 )

## 5. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan program SPGDT K119
Hasil wawancara dan data menunjukkan bahwa SOP (Standart Operasional Prosedur)  pelaksanaan  program  ada  tetapi  belum  semua  pelaksana  program mengetahui. Hasil wawancara dengan pelaksana unit puskesmas sebagian mereka belum  mengetahui  SOP  yang  ada.  Mereka  tidak  mengetahui  berapa  waktu penanganan  yang  harus  dilakukan  sejak  ada  pelaporan  korban  sampai  dengan lokasi  kejadian.  Petugas  pelaksana  SPGDT  K119  unit  puskesmas  tidak mengetahui prosedur penanganan korban dilapangan
“Belum  begitu  jelas,  yang  saya  tahu  terkait  dengan  penanganan  keluhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan juga belum sesuai SOP karena SOP belum jelas. Juklak dan juknis dilapangan perlu diperjelas” (P 03)
6. Lingkungan  Ekonomi,  Sosial  dan  Politik  dalam  pelaksanaan  program SPGDT K119
Hasil  wawancara  mendalam  menunjukkan  bahwa  pengelola  program SPGDT  K119  menyatakan  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  di  Kabupaten Kudus  sangat  kondusif  dan  sangat  mendukung  implementasi  program  SPGDT K119  diterapkan.  Secara  sosial  masyarakat  kudus  sangat  menghendaki  adanya inovasi-inovasi  seperti  itu,  peningkatan  layanan  kesehatan  sangat  diharapkan. Secara  ekonomi  Kabupaten  Kudus  merupakan  kota  industri,  sebagian  besar penduduknya  pekerja  dan  wirausaha,  pelayanan  kesehatan  yang  baik  sangat dibutuhkan.
Dari  hasil  wawancara  dan  data  yang  ada  menunjukkan  bahwa  terjadi penurunan  anggaran  pada  tahun  2018,  secara  politik  saat  itu  adalah  masa pemilihan  kepala  daerah  yang  baru.  Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas Kesehatan  menyatakan  bahwa  tahun  2018  terjadi  efisiensi  anggaran  untuk  pesta demokrasi 5 tahunan.

## Pembahasan
1. Implementasi SPGDT K119 di Kabupaten Kudus
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  respon  time  penanganan masih lambat, respon time yang seharusnya < 10 menit, pada pelaksanaannya > 30 menit, hal ini belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dimana SPGDT K119 dicanangkan adalah untuk memberikan penanganan  yang  cepat  dan tepat  kepada masyarakat yang membutuhkan.
Akses  layanan  masih  ditemukan  kendala,  kesulitan  mengakses  call  center menjadi  permasalahan  ketika  masyarakat  membutuhkan  penanganan.  Kesulitan akses  layanan  dirasakan  masyarakat  saat  menggunakan  aplilaksi  call  center  119, nomor  yang  disediakan  tidak  mudah  dihubungi,  jaringan  sering  sibuk.  Berbeda dengan  penelitian  terdahulu  terkait  dengan  Inovasi  Layanan  (studi  kasus  call center  SPGDT  119  pada  Dinas  Kesehatan  Propinsi  DKI  Jakarta)  oleh  Maulana Arief  Prawira,  Irwan  Noor  yang  ,  bahwa  yang  menjadi  kelebihan  dalam  layanan ini  ialah  kemudahan  dalam  mengakses  layanan  yang  ada,  yaitu  hanya  dengan menelepon  ke  nomor  119.  Ditambah  lagi  dengan  sistem  pelayanan  yang  bekerja 24 jam sehari selama tujuah hari, sehingga layanan ini bisa diakses kapanpun.Hal ini semakin menguatkan bahwa akses layanan yang baik, mudah dijangkau sangat diperlukan dalam layanan publik sehingga tujuan dari penerapan kebijakan dapat tercapai.
Hasil  analisis  data  terkait  laporan  penanganan  tim  SPGDT  K119  yang cenderung  mengalami  penurunan  dibandingkan  jumlah  kasus  kegawatdaruratan yang  cenderung  mengalami  kenaikan  menimbulkan  pertanyaan  yang  yang  harus dijawab.  Analisis  permasalahan  menggambarkan  peran  SPGDT  K119  belum cukup  signifikan.  Peran  itu  tertumpu  pada  unit  RSUD  dimana  selain  sebagai pengelola juga sebagai pelaksana, sementara unit puskesmas belum menunjukkan perannya sebagai pemangku wilayah. Data cukup jelas menunjukkan bahwa peran unit puskesmas jauh dibawah peran unit RSUD. Hal ini dapat disebabkan karena kurang  koordinasi  antar  tim,  sistem  kumunikasi  yang  tidak  mendukung  ataupun dukungan  yang  kurang.  Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  menyatakan  bahwa keberhasilan  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  seberapa  besar  adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi  vertikal  dan horisontal antarinstasi  yang terlibat  dalam  implementasi  program . Kurangnya  koordinasi  juga  didukung  data lain  terkait  proses  perencanaan  yang  tidak  melibatkan  semua  unsur  pelaksana, baik puskesmas maupun unsur lintas sektor terkait.
Alokasi anggaran yang tidak mempertimbangkan pemerataan menjadi faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan program. Tambahan anggaran yang hanya diberikan pada unit pelaksana RSUD memungkinkan pelaksanaan tugas pada unit itu  berjalan  optimal,  sementara  tugas  tidak  dapat  berjalan  optimal  ketika  unit puskesmas tidak ada anggaran operasional kegiatannya. Keterbatasan sumberdaya tenaga menjadi masalah ketika beban kerja pelaksana ditambah. Tugas tambahan yang diberikan menjadi beban tambahan dan dapat mengurangi kualitas pekerjaan yang  diberikan.  Ketersediaan  tenaga  dokter  2  orang  dan  sopir  1  orang  tidak memungkinkan  pelaksanaan  tugas  24  jam  berjalan  dengan  baik  karena  tugas pokok  puskesmas  memberikan  pelayanan  pagi  hari  juga  harus  dilaksanakan. Sumber daya manusia sangat penting dalam pelaksanaan program, hal ini relevan
dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riza  Fikriana  menyebutkan  bahwa sumberdaya manusia merupakan faktor penentu kualitas pelayanan gawat darurat.

## 2. Komunikasi dalam Implementasi SPGDT K119 di Kabupaten Kudus
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  petugas  pelaksana puskesmas belum mengetahui teknis pelaksanaan kegiatan, pertemuan sosialisasi program  hanya  dilaksanakan  1  kali,  solialisasi  ke  pelaksana  puskesmas  hanya dilakukan  pada  petugas  sopir,  sementara  dengan  petugas  teknis  lain  dokter, perawat/bidan  belum  pernah  ada,  informasi  pelaksanaan  program  disampaikan oleh  kepala  puskesmas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  proses    komunikasi  dengan pelaksana puskesmas belum efektif dilaksanakan, belum ada interaksi komunikasi efektif antar tim pelaksana dan pengelola maupun Dinas Kesehatan. Komunikasi yang  kurang  efektif  tersebut  mempengaruhi  pelaksanaan  program,  terjadi kebingungan pelaksana terhadap program yang dijalankan. Seperti penelitian yang dilakukan  oleh  Phaksy  Sukowati  N,  Hadi  M,  Pani  Rengu  S.  Implementasi Kebijakan  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat  Miskin  Non  Kuota  (Jamkesda  Dan Spm)  (Studi  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Blitar)  bahwa  kebijakan  dapat dilaksanakan  dengan  baik  jika  terjadi  komunikasi  yang  efektif  antar  kelompok pelaksana program maupun dengan kelompok sasaran (target group) . Persayaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah pelaksana melaksanakan keputusan kebijakan yang diteruskan kepada personil pelaksana .
Sementara  komunikasi  program  kemasyarakat  telah  disampaikan  melalui media-media komunikasi, cetak maupun elektronik serta melalui jaringan layanan kesehatan seperti puskesmas.
Hasil  analisis  data  yang  ada  ditemukannya  keluhan  masyarakat  terkait sulitnya  mengakses  call  center  melalui  aplikasi  yang  disediakan.  Dari  hasil observasi  bahwa  proses  untuk  mengakses  layanan  call  center  119  harus  melalui proses registrasi, hal ini memungkinkan masyarakat enggan untuk mengikutinya. Kemudahan  akses  menjadi  harapan  masyarakat  dalam  memanfaatkan  program yang disediakan. Sistem aplikasi diterapkan untuk memudahkan proses pelayanan, masyarakat dengan mudah menggunakannya. Sosialisasi ke masyarakat juga harus lebih  intens  dilaksanakan,  agar  masyarakat  tahu  dan    memahami  program  yang diterapkan serta memanfaatkannya dengan baik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurulita D& SD di  Kabupaten Boyolali  yang menunjukkan hasil pelayanan PSC ( Public Savety Center ) 119 memberikan pelayanan  yang baik  namun masih kurang optimal karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
Masih  ditemukannya  hambatan  dari  masyarakat  menjadi  faktor  penyulit dalam  komunikasi  implementasi  SPGDT  K119  diKabupaten  Kudus,  masyarakat masih  belum  memahami  terhadap  program  yang  disampaikan,  program  belum dimanfaatkan  dengan  optomal,  masyarakat  masih  kebingungan  dalam penggunaanya , masyarakat  masih  mengeluhkan  sulitnya  mengakses  call  center melalui aplikasi yang disediakan Hal ini seperti yang disampaikan pada penelitian yang  dilakukan  oleh  Wiwid  Novitaria  terkait  analisis  kesiapan  pelaksanaan sosialisasi  program  ambulance  hebat  dalam  rangka  dukungan  terhadap  sistem penanggulangan  gawat  darurat  terpadu  di  kota  semarang,  kendala  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  sosialisasi  program  Ambulance  Hebat  yang  meliputi  segi proses  meliputi  pada  tahapan  edukasi  dan  persuasinya,  dimana  banyaknya masyarakat  yang  masih  awam  terhadap  kegawatdaruratan  ini  masih  perlu
diedukasi  lagi  dan  munculnya  persepsi  yang  salah  di  masyarakat  harusnya diberikan pengawasan oleh pihak pusat pada saat pelaksanaan sosialisasi yang ada dibawahnya.
3. Sumberdaya dalam Implementasi SPGDT K119 di Kabupaten Kudus
Sumber  daya  merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan, harus  didukung  oleh  sumberdaya  yang  memadai,  baik  sumberdaya  manusia maupun sumberdaya finansial.
Dari  hasil  analisis  data  bahwa  sumberdaya  anggaran  pada  unit  pengelola RSUD dianggap sudah cukup, pelaksanaan program telah terbukti berjalan dengan baik.  Sementara  pada  unit  puskesmas  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  anggaran operasional  pelaksanaan  SPGDT,  puskesmas  diminta  untuk  mengalokasikan anggaran  dari  masing-masing  puskesmas  sendiri  tetapi  tidak  ada  yang mengalokasikan  karena  keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki  serta  tidak  ada tambahan  anggaran  dari  dinas.  Unit  puskesmas  kesulitan  dalam  penganggaran operasional  program  SPGDT  K119,  sehingga  yang  terjadi  pelaksanaan  program belum  berjalan  optimal,  kesulitan  biaya  operasional  menyebabkan  terhambatnya pelaksanaan kegiatan dilapangan.
Terkait  sumber  daya  manusia  hasil  analisis  tenaga  pada  unit  RSUD  sudah mencukupi,  sehingga  pelaksanaan  tugas  berjalan  dengan  baik,  tetapi  pada  unit puskesmas  belum  mencukupi,  dokter  2  orang  sopir  1  orang,  akan  menyulitkan pelaksanaan program yang berjalan 24 jam.
Petugas  pelaksana  unit  puskesmas  belum  pernah  dilatih  dan  belum mengantongi  sertifikat  pelatihan  kegawatdaruratan,  hal  ini  akan  mempengaruhi kecakapan  petugas  dalam  penanganan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riza Fikriana  menjadi  pertimbangan  pentingnya  pelatihan  petugas  pelaksana  SPGDT diperlukan,  penelitian  tersebut  menyebutkan  bahwa  sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  faktor  penentu  kualitas  pelayanan  gawat  darurat. Pelaksanaan  pelatihan  dengan  metode  simulasi  mampu  meningkatkan  kapasitas tenaga  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan  gawat  darurat.  Peningkatan kapasitas  tenaga  kesehatan  ini  diharapkan  dapat  membuat  pelayanan  kepada pasien  dapat  berjalan  secara  optimal  dan  tujuan  yang  ditetapkan  dapat  tercapai. Pelatihan  petugas  pelaksana  program  diperlukan  untuk  meningkatkan kompetensinya.
4. Disposisi dalam Implementasi SPGDT K119 di Kabupaten Kudus
Analisis  disposisi  menunjukkan  bahwa  petugas  belum  menandatangani komitmen bersama baik pada unit RSUD maupun unit Puskesmas, membuktikan bahwa proses itu belum dilaksanakan dengan baik. Pengalangan komitmet penting dilakukan untuk menggerakkan motifasi pelaksana tugas.
Hasil penelitian yang menunjukkan beban  kerja yang tinggi, dengan personil yang  terbatas,  petugas  rangkap  tugas,  menyebabkan  tupoksi  tidak  dapat dijalankan. Perawat jadi sopir, perawat berperan jadi dokter, tentunya hal ini akan mempengaruhi  kualitas  dan  resiko  terhadap  pekerjaannya.    Disposisi  merupakan sikap  yang  ditunjukkan  petugas  dalam  melaksanakan  program  kegiatan. Komitmen petugas sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan program.
Menurut  Subarsono  AG.  Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori  dan Aplikasi  yang  menyatakan  bahwa  keberhasilan  kinerja  implimentasi  kebijakan
juga  dipengaruhi  oleh    sikap  pelaksana  /  disposisi  implementor.  Implementor kebijakan  akan  mempengaruhi  kemauannya  untuk  melaksanakan  kebijakan, kognisi  yakni  pemahamannya  terhadap  kebijakan,  dan  intensitas  disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Deny  K  dalam  penelitiannya menyebutkan  bahwa  komitmen  petugas  dalam    implementasi  desa  siaga berpengaruh terhadap rujukan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dari  hasil  pembahasan  menunjukkan  faktor  disposisi,  sikap,  komitmen, kesesuaian  tupoksi  petugas  akan  berpengaruh  terhadap  kepercayaan  masyarakat pada program yang diterapkan.

## 5. Struktur  birokrasi  dalam  Implementasi  SPGDT  K119  di  Kabupaten Kudus
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP dijalankan dengan baik oleh tim SPGDT RSUD karena kecukupan personil tenaga yang ada. Sementara pada unit pelaksana  SPGDT  puskesmas  belum  dapat  menjalannkan  SOP  secara  optimal dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia. Dengan jumlah SDM yang kurang akan  menghambat  proses  pelaksanaan  kegiatan.  Target  penanganan  laporan kejadian  yang  seharusnya  sesuai  SOP  yang  ditetapkan  <  10  menit,  kenyataan dilapangan  >  dari  30  menit.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi petunjuk  teknis  SOP  kepada  petugas  pelaksana  puskesmas,  kurangnya  SDM menyebabkan  tim  tidak  stanby  ditempat  (oncall).  Prosedur  yang  jelas  akan mempengaruhi  tindakan  kerja  yang  jelas,  akan  meminimalisir  kesalahan kesalahan  terhadap  tindakan  yang  dilakukan.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang disampaikan pada penelitian terdahulu oleh Bahman MW, dalam Evaluation of an Integrated  Rescue  Task  Force  Model  for  Active  Threat  Response.  Prehospital Emerg  Care  yang  menyatakan  bahwa  tindakan  operasional  yang  benar dipengaruhi  komunikasi  yang  baik,  prosedur  yang  jelas,  petugas  memahami tindakan yang akan dilakukan.
Hal  yang  sama  disampaikan  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wiwid Novitaria  terkait  analisis  kesiapan  pelaksanaan  sosialisasi  program  ambulance hebat  dalam  rangka  dukungan  terhadap  sistem  penanggulangan  gawat  darurat terpadu  di  kota  semarang,  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  sosialisasi program Ambulance Hebat yang meliputi segi input ini terdiri dari belum adanya SOP  pengawasan  petugas  dan  SOP  pelaksanaan  sosialisasi  yang  dapat  mengatur bagaimana  alur  yang  seharusnya  dan  siapa  saja  pihak  yang  bertanggung  jawab dalam melaksanakan sosialisasi.
Dari hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi SOP yang  jelas  sangat  penting  dalam  tindakan  operasional    yang  benar,  pelaksanaan program dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

## 6. Lingkungan dalam Implementasi SPGDT K119 di Kabupaten Kudus
Menurut  Van  Meter  dan  Horn  dalam  teorinya  menyatakan  bahwa  dalam proses  implementasi  kebijakan,  lingkungan  eksternal  seperti  lingkungan  sosial, ekonomi  dan  politik  juga  perlu  diperhatikan  karena  mampu  mempengaruhi keberhasilan implementasi  kebijakan publik tersebut.  Lingkungan  eksternal  yang kurang  kondusif  dapat  menjadi  penyebab  kegagalan  dalam  implementasi kebijakan.  Oleh  sebab  itu,  kondisi  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang
kondusif  menjadi  salah  satu  syarat  dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan publik.
Dari  hasil  wawancara  dan  data  yang  ada  menunjukkan  bahwa  terjadi penurunan  anggaran  pada  tahun  2018,  secara  politik  saat  itu  adalah  masa pemilihan  kepala  daerah  yang  baru.  Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas Kesehatan  menyatakan  bahwa  tahun  2018  terjadi  efisiensi  anggaran  untuk  pesta demokrasi 5 tahunan. Secara politik terjadi suasana yang tidak menentu menjelang pemilihan  kepala  daerah.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  faktor  politik mempengaruhi implementasi SPGDT K119 diKabupaten Kudus.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
1. Imlementasi  SPGDT  K119  di  Kabupaten  Kudus  belum  berjalan  sesuai dengan  tujuan  yang  diharapkan,  target  respon  time  dan  kemudahan  akses belum  tercapai,  respon  time  penanganan  yang  diharapkan  <10  menit, terlaksana > dari 30 menit.
2. Komunikasi  dalam  implementasi  SPGDT  K119  di  Kabupaten  Kudus  belum berjalan dengan baik, komunikasi belum berjalan dengan efektif,  kurangnya koordinasi antar tim unit pelaksana.
3. Sumberdaya  dalam  implementasi  SPGDT  K119  di  Kabupaten  Kudus  belum keseluruhan  terpenuhi,  karena  keterbatasan  anggaran  dan  tenaga  unit puskesmas tidak dapat memenuhi anggaran secara mandiri.
4. Disposisi  dalam  implementasi  SPGDT  K119  di  Kabupaten  Kudus menunjukkan bahwa komitmen petugas masih kurang, belum menandatangani  komitmen  tertulis,  ketidaksesuaian  tupoksi  karena keterbatasan tenaga yang ada pada unit pelaksana puskesmas.
5. Struktur  birokrasi  dalam  implementasi  SPGDT  K119  menunjukkan  bahwa struktur  birokrasi  belum  diuraikan  tupoksi  yang  jelas,  petunjuk  pelaksanaan dan  petunjuk  teknis  belum  dipahami  oleh  pelaksana  unit  puskesmas,  SOP pengawasan belum ada sehingga proses pengawasan belum dilakukan rutin.
6. Lingkungan  dalam  implementasi  SPGDT  K119  di  Kabupaten  Kudus menunjukkan  bahwa  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  mempengaruhi implementasi SPGDT K119 di Kabupaten Kudus.

## Saran
1. Diperlukan  evaluasi  pengelolaan  sistem  yang  ada,  dengan  membentuk  unit khusus  yang  menangani  SPGDT  K119  yang  terdiri  dari  unsur  terkait  baik Kesehatan,  Pemadam  Kebakaran,  Kepolisian,  BPBD,  PMI,  Dinas Perhubungan dan lainnya.
2. Menguatkan koordinasi  dan komunikasi  melalui rapat  rutin minimal  1 bulan sekali dengan menghadirkan tim pengelola dan seluruh unit pelaksana.
3. Memenuhi  kebutuhan  sumber  daya  pada  unit  pelaksana  puskesmas,  serta diiperlukan  kegiatan benchmarking ke  daerah  lain  yang  telah  berhasil menerapkan SPGDT 119
4. Menguatkan  komitmen  melalui  penggalangan  komitmen  tertulis  kepada seluruh pemangku kebijakan, pengelola program dan pelaksana kegiatan.
5. Meningkatkan    sosialisasi  program  kepada  pelaksana  unit  puskesmas  terkait teknis  kegiatan dan SOP  yang belum jelas, menyusun SOP  pengawasan dan meningkatkan pengawasan serta evaluasi program SPGDT K119 secara rutin minimal 3 bulan sekali.
6. Meningkatkan  sosialisasi  program  ke  masyarakat  melalui  media,  unsur pemerintahan maupun jaringan layanan kesehatan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
A. G S. (2013) Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bernice  T  Dahn,  MD,  (2016)  Joint  Annual  Health  Sector  Review,  Ministry  Of
Health, from: https://www.tn.gov/health/health-program- areas/statistics/health-data/jar.html . Bachman  MW,  Anzalone  BC,  Williams  JG,  DeLuca  MB,  Garner  DG,  Preddy JE,(2018)  et  al.  Evaluation  of  an  Integrated  Rescue  Task  Force  Model  for Active  Threat  Response.  Prehospital  Emerg  Care  [Internet].  2018  Oct  17 [cited 2018 Dec 25];1 – 10. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30204511. Deni  K.  Supriyati,  Yosef  L.  (2013)Kebijakan  nasional  dalam  konteks  lokal: tantangan  implementasi  kebijakan  desa  siaga  dan  rujukan  pelayanan kesehatan di kabupaten kepulauan yapen papua Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 2, No 01 (2013) http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle& article=143315
Fikriana,  R.  (2018)  Pengaruh  Simulasi  Public  Safety  Center  Terhadap Peningkatan  Self  Efficacy  Koordinasi  Sistem  Penanggulangan  Gawat
Darurat  Terpadu  (The  Effect  of  Public  Safety  Center  Simulation  Toward Increased Self Efficacy in Integrated Emergency Service System Coordinat. Ejournal [Internet]. 2018;9:35 – 42. Available from:http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/issue/view%0apenga ruh. Maulana  Arief  Prawira,  Irwan  Noor  FN.  (2018)  INOVASI  LAYANAN  (Studi Kasus Call Center SPGDT 119 sebagai Layanan Gawat Darurat pada Dinas Kesehatan Provinisi DKI Jakarta). J Adm Publik [Internet]. [cited 2018 Dec 25];2(4):715 – 21. Available from: https://media.neliti.com/media/publications/79293-ID-inovasi-layanan- studi-kasus-call-center.pdf
Nurulita  D&  SD.  (2018)  Analisis  sistem  informasi  inovasi  psc  (public  safety center)  119  dengan  metode  pieces  di  dinas  kesehatan  kabupaten  Boyolali. Pros  -  Semnas  Call  Pap  [Internet].  [cited  2018  Dec  25];6 – 11.  Available from: http://spgdt.boyolaliinfo.net
Presiden  Republik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  72 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Kesehatan  Nasional  [Internet].  Kementerian Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Ri  2012  p.  No  Pages.  Available  from: http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=201207130201053174901
Phaksy  Sukowati  N,  Hadi  M,  Pani  Rengu  S.  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Kesehatan  Masyarakat  Miskin  Non  Kuota  (Jamkesda  Dan  Spm)  (Studi  di
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Blitar)  [Internet].  Vol.  1,  JAP).  [cited  2019 May 19]. Available from: https://media.neliti.com/media/publications/75440-ID-implementasi- kebijakan-pelayanan-kesehat.pdf
Subarsono  AG.  (2011)  Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2011.
Tohirin (2012) Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Raja Grafindo Persada, editor. Jakarta; 2012.
WHO.  WHO  Global  status  survey  on  road  safety,  Status  Keselamatan  Jalan  di Regional Asia Tenggara 2013 [Internet]. Available from: http://www.searo.who.int/entity/disabilities_injury_rehabilitation/documents /roadsafety-factsheetino.pdf?ua=1
Wiwid  Novitasari  &Putri  AW,  Ayun  S.  (2017)  Analisis  kesiapan  pelaksanaan sosialisasi  program  ambulance  hebat  dalam  rangka  dukungan  terhadap sistem  penanggulangan  gawat  darurat  terpadu  di  kota  semarang,  2017. http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm.

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL KEPERAWATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
“CENDEKIA UTAMA”

## TUJUAN PENULISAN NASKAH
Penerbitan  Jurnal  Ilmiah  “Cendekia  Utama”  ditujukan  untuk  memberikan informasi  hasil-  hasil  penelitian  dalam  bidang  keperawatan  dan  kesehatan masyarakat.

## JENIS NASKAH
Naskah  yang diajukan untuk  diterbitkan dapat  berupa:  penelitian, tinjauan kasus, dan  tinjauan  pustaka/literatur.  Naskah  merupakan  karya  ilmiah  asli  dalam  lima tahun terakhir dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ditulis dalam bentuk baku (MS  Word) dan  gaya  bahasa  ilmiah,  tidak  kurang  dari  20  halaman,  tulisan times new roman ukuran 12 font, ketikan1spasi,jaraktepi3cm,danukurankertasA4.Naskahmenggunakanbahasa Indonesia  baku,  setiap  kata  asing  diusahakan  dicari  padanannya  dalam  bahasa Indonesia  baku,  kecuali  jika  tidak  ada,  tetap  dituliskan  dalam  bahasa  aslinya dengan ditulis italic .
Naskahyangtelahditerbitkanmenjadihakmilikredaksidannaskahtidakbolehditerbitk an  dalam  bentuk  apapun  tanpa  persetujuan  redaksi.  Pernyataan  dalam  naskah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## FORMAT PENULISAN NASKAH
Naskah  diserahkan  dalam  bentuk softfile dan print – out 2  eksemplar.  Naskah disusun sesuaiformatbakuterdiridari: JudulNaskah,NamaPenulis,Abstrak,LatarBelakan g, Metode, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Saran, DaftarPustaka.

## Judul Naskah
Judul  ditulis  secara  jelas  dan  singkat  dalam  bahasa  Indonesia  yang menggambarkan  isi  pokok/variabel,  maksimum  20  kata.  Judul  diketik  dengan huruf Book Antique , ukuran font 13, bold UPPERCASE, center , jarak 1spasi. Nama Penulis
Meliputi nama lengkap penulis utama tanpa gelar dan anggota (jika ada), disertai nama institusi/instansi, alamat institusi/instansi, kode pos, PO Box, e-mail penulis, dan no telp. Data Penulis diketik dengan huruf Times New Roman , ukuran font 11, center , jarak 1spasi Abstrak
Ditulis  dalam  bahasa  inggris  dan  bahasa  Indonesia,  dibatasi  250-300  kata  dalam satu paragraf, bersifat utuh dan mandiri.Tidak boleh ada referensi. Abstrak terdiri dari:  latar  belakang,  tujuan,  metode,  hasil  analisa  statistik,  dan  kesimpulan. Disertai kata kunci/ keywords.
Abstrak dalam Bahasa Indonesia diketik dengan huruf Times New Roman , ukuran font 11,
jarak1spasi.AbstrakBahasaInggrisdiketikdenganhuruf TimesNewRoman ,ukuran font 11, italic , jarak1spasi.

## Latar Belakang
Berisi informasi secara sistematis/urut tentang: masalah penelitian, skala masalah, kronologis masalah, dan konsep solusiyang disajikan secara ringkas dan jelas.

## Bahan dan Metode Penelitian
Berisi tentang: jenis penelitian, desain, populasi, jumlah sampel, teknik sampling , karakteristik responden, waktu dan tempat penelitian, instrumen yang digunakan, serta uji analisis statistik yang digunakan disajikan dengan jelas.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  penelitian  hendaknya  disajikan  secara  berkesinambungan  dari  mulai  hasil penelitian utamahinggahasilpenunjangyangdilangkapidenganpembahasan.Hasildanpembahas an  dapat  dibuat  dalam  suatu  bagian  yang  sama  atau  terpisah.  Jika  ada penemuanbaru,  hendaknya  tegas  dikemukakan  dalam  pembahasan.  Nama tabel/diagram/gambar/skema,
isibesertaketerangannyaditulisdalambahasaIndonesiadandiberinomorsesuaidengan urutan  penyebutan  teks.  Satuan  pengukuran  yang  digunakan  dalam  naskah hendaknya mengikuti sistem internasional yang berlaku.

## Simpulan dan Saran
Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan setelah kesimpulan  yang  disajikan  secara  teoritis  dan  secara  praktis  yang  dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

## Ucapan Terima Kasih (apabila ada)
Apabila  penelitian  ini  disponsori  oleh  pihak  penyandang  dana  tertentu,  misalnya hasil penelitian yang disponsori oleh DP2M DIKTI, DINKES, dsb.

## Daftar Pustaka
Sumber pustaka  yang dikutip meliputi: jurnal  ilmiah, skripsi, tesis,  disertasi, dan sumber  pustaka  lain  yang  harus  dicantumkan  dalam  daftar  pustaka.  Sumber pustaka  disusun  berdasarkan  sistem  Harvard.  Jumlah  acuan  minimal  10  pustaka (diutamakan  sumber  pustaka  dari  jurnal  ilmiah  yang  uptodate  10  tahun sebelumnya). Nama pengarang diawali dengan nama belakang dan diikuti dengan singkatan  nama  di  depannya.  Tanda  “&”  dapat  digunakan  d alam  menuliskan nama-nama  pengarang,  selama  penggunaannya  bersifat  konsisten.  Cantumkan semua penulis bila tidak lebih dari 6 orang. Bila lebih dari 6 orang, tulis nama 6 penulis pertama dan selanjutnya dkk.
Daftar Pustaka diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran font 12, jarak 1 spasi.

## TATA CARA PENULISAN NASKAH
Anak Judul : Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, Bold UPPERCASE Sub Judul : Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, Bold, Italic Kutipan : Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 10, italic Tabel : Setiap tabel harus diketik dengan spasi 1, font11  atau disesuaikan. Nomor tabel  diurutkan  sesuai  dengan  urutan  penyebutan  dalam  teks  (penulisan  nomor
tidak  memakai tanda  baca  titik  “.”).  Tabel  diberi  judul  dan  subjudul  secara singkat.  Judul  tabel  ditulis  diatas  tabel.  Judul  tabel  ditulis  dengan  huruf  Times New Roman dengan font 11, bold (awal kalimat huruf besar) dengan jarak 1 spasi, center. Antara judul tabel dan tabel diberi jarak 1 spasi. Bila terdapat keterangan tabel,  ditulis  dengan  font  10,  spasi  1,  dengan  jarak  antara  tabel  dan  keterangan tabel  1  spasi.  Kolom  didalam  tabel  tanpa  garis  vertical.  Penjelasan  semua singkatan tidak baku pada tabel ditempatkan pada catatan kaki.
Gambar : Judul gambar diletakkan di bawah gambar. Gambar harus diberi nomor urut  sesuai  dengan  pemunculan  dalam  teks.  Grafik  maupun  diagram  dianggap sebagai  gambar.  Latar  belakang  grafik  maupun  diagram  polos.  Gambar ditampilkan  dalam  bentuk  2  dimensi.  Judul  gambar  ditulis  dengan  huruf  Times New Roman dengan fon t 11, bold (pada tulisan “gambar 1”), awal kalimat huruf besar,  dengan  jarak  1  spasi,  center  Bila  terdapat  keterangan  gambar,  dituliskan setelah judul gambar.
Rumus : ditulis menggunakan Mathematical Equation, center Perujukan : pada teks menggunakan aturan (penulis, tahun)
Contoh Penulisan Daftar Pustaka :
1. Bersumber dari buku atau monograf lainnya
i. Penulisan Pustaka Jika ada Satu penulis, dua penulis atau lebih : Sciortino,  R.  (2007)  Menuju  Kesehatan  Madani.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Shortell,  S.  M.  &  Kaluzny  A.  D.  (1997)  Essential  of  health  care management. New York: Delmar Publishers.
Cheek,  J.,  Doskatsch,  I.,  Hill,  P.  &  Walsh,  L.  (1995)  Finding  out: information  literacy  for  the  21st  century.  South  Melbourne: MacMillan Education Ausralia.
ii. Editor atau penyusun sebagai penulis:
Spence,  B.  Ed.  (1993)  Secondary  school  management  in  the  1990s: challengeand  change.  Aspects  of  education  series,  48.  London: Independent Publishers.
Robinson, W.F.&Huxtable,C.R.R. eds.(1998) Clinicopathologic principles for veterinary medicine. Cambridge: Cambridge University Press.
iii. Penulis dan editor:
Breedlove, G.K.&Schorfeide, A.M.(2001)Adolescent pregnancy.2nded.
Wiecrozek,  R.R.ed.White  Plains  (NY):  March  of  Dimes  Education Services.
iv. Institusi, perusahaan, atau organisasi sebagai penulis: Depkes  Republik  Indonesia  (2004)  Sistem  kesehatan  nasional.  Jakarta: Depkes.
2. Salah  satu tulisan  yang  dikutip  berada  dalam  buku  yang  berisi  kumpulan berbagai tulisan.
Porter, M.A. (1993) The modification of method in researching postgraduate education.  In:  Burgess,  R.G.ed.  The  research  process  in  educational settings: ten case studies. London: Falmer Press, pp.35-47.
3. Referensi kedua yaitu buku yang dikutip atau disitasi berada di dalam buku yang lain
Confederation  of  British  Industry  (1989)  Towards    a    skills  revolution:  a youth charter. London: CBI. Quoted in: Bluck, R., Hilton, A., & Noon, P. (1994)  Information  skills  in  academic  libraries:  a  teaching  and  learning role  i  higher  education.  SEDA  Paper  82.  Birmingham:  Staff  and Educational Development Association, p.39.
4. Prosiding Seminar atau Pertemuan
ERGOB   Conference   on   Sugar   Substitutes,   1978.    Geneva,  (1979). Health and Sugar Substitutes: proceedings of the ERGOB conference on sugar substitutes, Guggenheim, B. Ed. London: Basel.
5. Laporan Ilmiah atau Laporan Teknis
Yen,  G.G  (Oklahoma  State  University,  School  of  Electrical  and  Computer Engineering,  Stillwater,  OK).  (2002,  Feb).  Health  monitoring  on vibration  signatures.  Final  Report.  Arlington  (VA):  Air  Force  Office  of AFRLSRBLTR020123. Contract No.: F496209810049
6. Karya Ilmiah, Skripsi, Thesis, atau Desertasi
Martoni  (2007)  Fungsi  Manajemen  Puskesmas  dan  Partisipasi  Masyarakat DalamKegiatan  Posyandu  di  Kota  Jambi.  Tesis,  Universitas  Gadjah Mada.
7. Artikel jurnal
a. Artikel jurnal standard
Sopacua,  E.  &Handayani,L.(2008)  Potret  Pelaksanaan  Revitalisasi Puskesmas. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 11: 27-31.
b. Artikel yang tidak ada nama penulis How  dangerous  is  obesity?  (1977)  British  Medical  Journal,  No.  6069,  28 April, p. 1115.
c. Organisasi sebagai penulis Diabetes Prevention Program Research Group. (2002) Hypertension,  insulin,      and      proinsulin      in      participants  with impaired glucose tolerance. Hypertension, 40 (5), pp. 679-86
d. Artikel Koran
Sadli,M.(2005)  Akan  timbul  krisis  atau  resesi?.  Kompas,  9  November, hal.6.

## 8. Naskah yang tidak di publikasi
Tian,D.,Araki,H.,  Stahl,  E.,  Bergelson,  J.,  &  Kreitman,  M.  (2002)  Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA. In Press.
9. Buku-buku elektronik (e-book)
Dronke,  P.  (1968)  Medieval  Latin  and  the  rise  of  European  love-  lyric [Internet].Oxford: Oxford University Press. Available from:
netLibraryhttp://www.netlibrary.com/ urlapi.asp?action=summary &v=1&bookid=22981 [Accessed 6 March 2001]
10. Artikel jurnal elektronik
Cotter, J. (1999) Asset  revelations and debt  contracting. Abacus [Internet], October, 35 (5) pp. 268-285. Available from: http://www.ingenta.com [Accessed 19 November 2001].
11. Web pages
Rowett, S.(1998)Higher Education for capability: automous learning for life and work[Internet],Higher Education for capability.Available from:http://www.lle. mdx.ac.uk[Accessed10September2001]
12. Websites
Program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat  UGM.  (2005) Program studi
S2  Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM [Internet]. Yogyakarta: S2 IKM UGM. Tersedia dalam: http://ph-ugm.org [Accessed 16 September2009].
13. Email
Brack, E.V. (1996) Computing and short  courses.  LIS-LINK  2 May 1996 [Internetdiscussionlist].Availablefrommailbase@mailbase.ac.uk[Acc essed 15 April1997].