## Determinan Kepatuhan Wajib Pajak
Ishak 1 , Annas Lalo 2 , Yudi Akhmad Sadeli 3 , St. Ramlah 4 1,2,3 STIEM Bongaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia 4 STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Ishak.hamzah@stiem-bongaya.ac.id

## ABSTRAK
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  yang  paling  utama  dalam mendukung  pembangunan,  banyak  faktor  yang  menjadi  penyebab meningkatnya  kepatuhan  wajib  pajak.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  kepatuhan  wajib  pajak.  Metode analisis  yang  digunakan  adalah  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk  menguji  hipotetsis  yang  telah  ditetapkan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan Kondisi Keuangan, kewajiban moral, lingkungan wajib pajak dan modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Kondisi  Keuangan,  Kewajiban  moral, Lingkungan  wajib  pajak,  Modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik kondisi keuangan, moralitas wajib pajak baik, lingkungan wajib  pajak  yang  baik  pula  serta  sistem  administrasi  perpajakan  yang  efektif maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

## ABSTRACT
Taxes are the most important source of revenue in supporting development, many factors cause increased taxpayer compliance. The aim of this research is to determine the factors that  cause  taxpayer  compliance.  The  analytical  method  used  is  this  research  uses descriptive  research  methods  with  a  quantitative  approach.  Quantitative  research  is defined  as  a  research  method  based  on  the  philosophy  of  positivism,  used  to  research certain  populations  or  samples,  data  collection  using  research  instruments, quantitative/statistical data analysis, with the aim of testing predetermined hypotheses. The  results  of  this  research  show  that  financial  conditions,  moral  obligations, taxpayer environment  and  modernization  of  the  tax  administration  system  have  a  positive  and significant  effect  on  taxpayer  compliance.  Financial  conditions,  moral  obligations, taxpayer  environment,  modernization  of the  tax administration  system  together  have  a significant positive effect on taxpayer compliance.This means that the better the financial condition,  good  taxpayer  morality,  good  taxpayer  environment  and  effective  tax administration system, the more taxpayer compliance will increase.
Volume 9 Nomor 1 Halaman 89-105 Makassar, Juni 2024 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 15 Mei 2024 Tanggal Revisi 20 Mei 2024 Tanggal diterima 21 Mei 2024
Kata kunci :
Kondisi Keuangan, Kewajiban Moral, Lingkungan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak
Keywords :
Financial conditions, moral obligations, taxpayer environment, modernization of the tax administration system, taxpayer compliance
Mengutip  artikel  ini  sebagai  :  Ishak,  Lallo,  Annas.,  Sadel,  Yudi  Akhmad.,  dan  Ramlah,  St.  2024. Determinan  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Tangible  Jurnal,  9,  No.  1,  Juni  2024,  Hal.  89-105.. https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.461

## PENDAHULUAN
Untuk membiayai Pengeluaran pengeluaran Pemerintah terutama dalam belanja rutin dan non rutin seperti belanja sarana dan prasarana, belanja gaji pegawai aparatur
sipil negara, dan belanja negara lain untuk membiayai kebutuhan pemerintah. Sumber pendapatan negara terbesar saat ini dan juga menjadi pilar utama adalah penerimaan pajak.  Dalam  tahun  2020  dan  2021  pada  postur  Anggaran  Pendapatan  &  Belanja Negara (APBN) penerimaan pajak memberi sumbangsih sebesar 82,6% dan 82,8% dari total  pendapatan  negara.  Ini  menggambarkan  bahwa  penerimaan  pajak  menjadi sumber  utama  penerimaan  negara  dalam  mendukung  belanja  pemerintah  sehingga menjadi  penggerak  utama  perekonomian  Pemerintahan.  Sebagai  sumber  utama penerimaan  Negara,  maka  kesadaran  wajib  pajak  untuk  taat  dalam  membayar pajak sangat  diperlukan.  Tingginya  kesadaran  wajib  pajak  berdampat  terhadap  tingginya kepatuhan wajib pajak yang ditandai dengan jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan yang mana Wajib Pajak  harus  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya  Numantu  (2019).  Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak  kepatuhan perpajakan  adalah  tingkat  dimana  Wajib  Pajak  mematuhi  undang-undang  dan administrasi pajak tanpa adanya penegakan hukum.
Teori  kepatuhan  ( compliance  theory )  merupakan  teori  yang  digunakan  dalam penelitian.  Kepatuhan  wajib  pajak  itu  sendiri  merupakan  perilaku  yang  didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandasakan  pada  peraturan  perundang-undangan  Kusuma  (2021).  Purwanto  & Safira (2020) mengidentifikasikan kepatuhan wajib  pajak sebagai bagaimana seorang wajib pajak patuh dalam melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, penghitungan dan pembayaran besarnya pajak  terutang, dan patuh dalam pembayaran pajak yang tertunggak.
Menurut  Mapparenta  (2023)  menyatakan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  seperti  kondisi  Kondisi  keuangan  menunjukkan kemampuan  finansial  individu  dalam  memenuhi  segala  kebutuhan  hidupnya,  baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.  Kondisi keuangan dapat diketahui dari kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  Ardayani & Jati  (2019) menemukan  bahwa  kondisi  keuangan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  Namun  (Yansen  Mandacan,  2021)  menemukan  kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selain  kondisi  keuangan,  kewajiban  moral  termasuk  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak(Haizumah  &  Hayati,  2022).  Kewajiban  moral  muncul  dari dalam  diri  oleh  hati  nurani  dan  moral  individu  (Anggita,  2023).  Hasil  penelitian dari(Haizumah  &  Hayati,  2022)  menyatakan  bahwa  kewajiban  moral  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  penelitian  dari  (Anggita,  2023)  juga menyatakan  bahwa  kewajiban  moral  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  Namun  penelitian  dari  (Tambun  &  Ananda,  2022)  menyatakan  bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selain  kondisi  keuangan  dan  kewajiban  moral,  lingkungan  wajib  pajak  juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, (Arrum et al ., 2021). Kondisi lingkungan adalah faktor di sekitar individu, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi  pandangan  dan  perilaku  individu  dalam  melakukan  suatu  aktivitas. Lingkungan yang lebih tenang akan membuat wajib pajak untuk bersikap patuh dalam melakukan  kewajiban  perpajakannya  serta  akan  mempengaruhi  masyarakat  agar menyadari  pentingnya  membayar  pajak  karena  adanya  dorongan  ataupun  tuntutan sosial  dari  masyarakat  sekitar.  Ketika  didalam  lingkungannya  menghargai  positif suatu  perbuatan,  maka  ia  memiliki  keinginan  untuk  melakukan  perbuatan  tertentu (Ghesiyah, 2021). Hasil penelitian (Arrum et al ., 2021) menemukan bahwa lingkungan wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sejalan  dengan  penelitian dari (Latuconsina, 2021) bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan  wajib  pajak,  Namun  penelitian  dari  (Yenie,  2020)  menyatakan  bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  dengan dilakukannya  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  (Zuhdi et  al .,  2019). Modernisasi  merupakan  perubahan  pada  sistem  administrasi  perpajakan  yang dapat mengubah  pola  pikir  dan  perilaku  Wajib  Pajak  pada  khususnya,  serta  mewujudkan transparansi, akuntabel bagi aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Dengan modernisasi sistem administrasi dibidang  perpajakan  pemerintah  berharap  agar  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dapat mengalami peningkatan (Arrum et al ., 2021). Hasil penelitian dari  (Zuhdi et al ., 2019) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  sejalan  dengan  penelitian  (Magribi  &  Yulianti,  2022) menemukan  bahwa  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Berbeda dengan penelitian (Haryanti et al .,
2022)  menyatakan  bahwa  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  pengaruh  kondisi keuangan, kewajiban moral, lingkungan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan      terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Sedangkan  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  faktor-faktor  penyebab  kepatuhan wajib pajak.

## Tinjauan Teoritis

## 1. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  suatu  kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak  adalah  sikap  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya,  karena  wajib membayar  pajak  tepat  waktu  dan  melaporkan  pajak  tepat  waktu  juga  (Fitri,  2023). Pengertian  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Menurut  Haryanti et  al (2022)  menyatakan Kepatuhan  Perpajakan  adalah  suatukeadaan  dimana  wajib  pajak  melaksanakan seluruh  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain,  wajib  pajak  patuh  adalah  wajib  pajak  yang  taat,  memenuhi,  dan  melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Candra (2016): Perhitungan pajak, mendaftarkan diri,  kemudahan WP dan batas akhir.

## 2. Kondisi Keuangan
Kondisi  keuangan  wajib  pajak  mengacu  pada  kemampuan  individu  untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang beragam Hendrawati et al (2021) dalam (Nisak &  Ardhani,  2023).  Kondisi  keuangan  merupakan  kemampuan  keuangan  wajib  pajak yang  tercermin  dari  tingkat  profitabilitas  dan  arus  kas.  Wajib  pajak  yang  memiliki kondisi  keuangan  tinggi,  cenderung  memenuhi  kewajiban  untuk  membayar  pajak. Dan  sebaliknya,  wajib  pajak  yang  memiliki  kondisi  keuangan  rendah,  cenderung menghindari kewajiban dalam membayar pajak. Sehingga  wajib pajak yang memiliki kondisi  keuangan  yang  rendah  cenderung  tidak  patuh  membayar  pajak  (Inayati  & Fitria,  2019).  Adapun  Indikator  Kondisi  Keuangan  menurut  (Inayati  &  Fitria,  2019) indicator kondisi keuangan adalah; Jumlah pendapatan wajib pajak yang memuaskan, jumlah  pendapatan  wajib  pajak  yang  tidak  memuaskan,  kondisi  keuangan  tahun terakhir yang baik dan kondisi keuangan tahun terakhir yang kurang baik.
3. Kewajiban Moral
Kewajiban  moral  merupakan  kesadaran  seseorang  terhadap  etika,  prinsip hidupnya terhadap kewajiban pajaknya. Kewajiban moral seseorang dapat dilihat dari etika  dan  normal  sosial  seseorang,  yang  tentunya  akan  bepengaruh  terhadap
kewajiban  pajaknya  seperti  berperilaku  jujur  dan  taat terhadap  peraturan  yang  telah ditetapkan.  Apabila  kewajiban  moral  seseorang  semakin  tinggi  maka  semakin patuhlah seseorang tersebut tehadap pajaknya. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral  yang  baik  akan  menciptakan  kemauan  secara  sukarela  untuk  mematuhi  serta memenuhi  kewajiban  pepajakannya  (Tambun  &  Ananda,  2022).  Kewajiban  moral adalah  moral  individu  yang  dimiliki  seseorang  namun  kemungkinan  tidak  dimiliki orang  lain  seperti  etika,  prinsip  hidup  dan  perasaan  bersalah  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan  dengan  sukarela  dan  benar  nantinya  dikaitkan  terhadap pemenuhan  kewajiban  perpajakannya. Adapun  indikator  Kewajiban  Moral   menurut Mustikasari (2007) dalam  (Nasution, 2019) indikator Kewajiban Moral adalah sebagai berikut :
a. Melanggar  Etika  Dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya,  wajib  pajak merasa  melanggar  etika  yang  telah  ada,  jika  tidak  memenuhi  kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  ada,  sehingga  wajib pajak  merasa  bahwa  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  merupakan  sesuatu yang wajib dilakukan.
b. Perasaan  Bersalah  Dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  wajib  pajak dituntut  untuk  jujur  dalam  menghitung  pajak  terutangnya  dengan  benar  dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajiban pajaknya, sehingga jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya.
c. Prinsip Hidup Tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib  pajak  yang  memiliki  prinsip  hidup  bahwa  pajak  merupakan  hal  yang penting bagi dirinya, ada pula wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.
Menurut  Aryadini  (2016)  indikator  Kewajiban  Moral  adalah  sebagai berikut:Kepatuhan, peningkatan, kerugian dan arus Kas
4. Lingkungan Wajib Pajak
Menurut  Andiko  et.  Al  (2018)  dalam  (Arrum  et  al.,  2021)  Lingkungan  adalah sesuatu  yang  ada  di  alam  sekitar  yang  memiliki  makna  dan  atau  pengaruh  tertentu kepada individu. lingkungan wajib pajak merupakan suatu lingkungan yang memiliki pengaruh  terhadap  ketaatan  seseorang  dalam  membayar  kewajiban  pajak.  Misalnya lingkungan sosial dan perdagangannya merupakan orang yang taat membayar pajak, maka  mau  tidak  mau  seseorang  akan  terpengaruh  di  lingkungan  tersebut.  Contoh tersebut terjadi karena seseorang memperhatikan atau belajar dari tindakan orang lain yang  diamati.    Lingkungan  adalah  segala  sesuatu  disekeliling  kita  dan  memiliki beberapa dampak pada individu. Kepatuhan wajib pajak dapat dimaksimalkan dalam lingkungan yang memungkinkan wajib pajak untuk menerapkan semua aturan yang berlaku  dan  dengan  mendorong  lingkungan  untuk  memenuhi  kewajibannya  sebagai wajib  pajak  (Latuconsina,  2021).  Adapun  indikator  lingkungan  wajib  pajak  menurut (Fahmi,  2023  adalh  Tingkat  pendidikan,  tingkat  penghasilan,  gender.  Menurut  Ayu Anggraeni  (2017)  indikator  pingkungan  wajib  pajak  adalah  Kewajiban,  batas  waktu dan melaporkan pajak.
5. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Modernisasi  merupakan  suatu  proses  perubahan  dalam  segala  aspek  dari  pola lama menuju ke arah yang lebih dari penyempurnaan sistem administrasi perpajakan atau  kebaikan  kinerja  baik  secara  individual/kelembagaan  supaya  lebih  efektif  dan efisien,  sehingga  adanya  sistem  modernisasi  perpajakan  kedalam  sebuah  reformasi perpajakan  secara  keseluruhan  yang  dilakukan  terhadap  bidang  pokok  secara langsung  berhubungan  dengan  pilar-pilar  perpajakan  yaitu  bidang  administrasi, bidang  peraturan  dan  bidang  pengawasan  (Fitria  &  Mildawati,  2019).    Modernisasi administrai  perpajakan  adalah  sistem  yang  menghadapi  penyempurnaan  atau
perbaikan  untuk  memajukan  pelayanan  pada  wajib  pajak  dengan  mengeksploitasi teknologi  informasi  yang  diharapkan  mampu  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dan penerimaan pajak (Haryanti et al., 2022).
Adapun  indikator  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  menurut  Siti Kurnia  Rahayu  (2010:110)  dalam  (Saputra,  2020),  mendefinisikan  Indikator  Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :
a. Struktur  organisasi  melaksanakan  perubahan  secara  lebih  efektif  dan  efisien, sekaligus  mencapai  tujuan  organisasi  yang  diinginkan,  penyesuaian  struktur organisasi  Direktorat  Jenderal  Pajak  merupakan  suatu  langkah  yang  harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis.
b. Penyempurnaan  proses  bisnis  melalui  pemanfaatan  teknologi  komunikasi  dan informasi.  Terciptanya  proses  yang  efisien  dan  efektif  agar  lebih  cepat,  mudah dan akurat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.
c. Penyempurnaan  manajemen  sumber  daya  manusia  Dengan  sistem  dan manajemen  sumber  daya  manusia  lebih  baik  dan  terbuka  akan  menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik juga.
d. Pelaksanaan Good Governance Untuk meminimimalkan terjadinya penyimpangan  ataupun  penyelewengan  dalam  organisasi,  baik  itu  dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.
Indikator  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  menurut  Siregar  (2017), E-banking, e-SPT dan e-Filling, Informasi dan  dropbox.
Gambar 1: Kerangka konseptual
Sumber: Penulis (2023)

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. penelitian  kuantitatif  diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat
Kondisi keuangan (X1) Kewajiban moral (X2)
Kepatuhan wajib pajak (Y) Lingkungan wajib pajak (X3) Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X4)
kuantitatif  /  statistik,  dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotetsis  yang  telah  ditetapkan (Sugiyono, 2021:17).

## Populasi dan Sample 1.   Populasi
Menurut  Sugiyono  (2019:126)  mendefinisikan  populasi  adalah  wilayah generalisasi  yang  terdiri  atas  objek  atau  subjek  yang  mempunyai  kuantitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat sebanyak 105.873 responden.
2.    Sample
Menurut  (Sugiyono,  2021:127)  sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut.Dalam  menentukan  jumlah  sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut :
Hasil  yang  diperoleh  adalah  99,90  kemudian  dibulatkan  menjadi  100  sampel. Proses  penentuan  sampel  yaitu  menggunakan  metode  nonprobability  sampling dengan  teknik  insidental/accidental  sampling.  Accidental  sampling  adalah  teknik penentuan  sampel  secara  kebetulan,  yaitu  siapa  saja  yang  secara  kebetulan  ditemui peneliti  dapat  dijadikan  sampel  bila  dipandang  orang  yang  kebetulan  ditemui  itu cocok sebagai sumber data.

## Metode Pengumpulan Data 1.   Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat di ukur atau di hitung secara langsung, yang berupa  informasi  atau  penjelasan  yang  dinyatakan  dengan  bilangan  atau  berbentuk angka.
2.   Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  data  tanpa  melalui perantara atau melalui jawaban dari sumber responden.

## 3.   Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan yaitu data primer berupa angka yang didapatkan  dengan  melakukan  melalui  penyebaran  kuesioner.  Kuesioner  adalah teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  memberikan  beberapa pertanyaan terkait penelitian yang akan diberikan kepada responden. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert ini terdiri atas 5 (Lima) tingkat jawaban yang terdiri dari, (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian
Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif yang berada di Kota Makassar. Berdasarkan desain sampel yang telah diuraikan dalam bab IV, lokasi yang  terpilih  untuk  dijadikan  lokasi  penelitian  adalah  Kantor  Pelayanan  Pajak Makassar  Barat.  Berdasrakan  lokasi  Kartor  Pelayanan  Pajak  Makassar  Barat  di sebarkan  120  kuesioner  sehingga  total  kuesioner  yang  disebar  adalah  120  kuesioner.
Kuesioner  yang  kembali  sebesar  100,  dan  yang  dapat  diolah  sebesar  100.  Beberapa kuesioner tidak dapat diolah karena responden mengisi tidak lengkap, dengan rincian terdapat pada Tabel 1.

## Karakteristik Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  yang  terdaftar  pada  KPP Pratama  Makassar  Barat.  Berikut  ini  adalah  gambaran mengenai  identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelami
Tabel 1.  Jenis Kelamin Responden No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 1 Pria 76 76% 2 Wanita 24 24% Jumlah 100 100%
100  responden  yang  merupakan wajib  pajak  dari KPP  Pratama  Makassar  Barat yang terdiri dari 76 wajib pajak atau 76% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan wanita sebanyak 24 wajib pajak atau 24%.

## Hasil Uji Instrumen Penelitian
1. Pengujan Struktural Equation Model (SEM)
Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan Structural Equation Model (SEM).  Pengujian  dilakukan  dengan  bantuan  program Smart PLS  4.0.9.8. Gambar  1  berikut  ini  menyajikan  hasil  pengujian Full  Model SEM  menggunakan Smart PLS 4 sebagai berikut: Gambar 2: Outer Model Smart PLS 4.0
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan S mart PLS sebagaimana di tunjukan pada Gambar 1, dapat diketahui bahwa tidak terdapat nilai loading factor dibawah 0.50, sehingga  tidak  harus dilakukan drop data  untuk menghapus  indikator  yang  bernilai loading dibawah 0.50 agar memperoleh model yang baik.

## 2. Uji Outer Model
Tiga  kriteria  pengukuran  digunakan  dalam  teknik  analisa  data  menggunakan Smart PLS  untuk  menilai  model.  Tiga  pengukuran  itu  adalah convergent  validity , composite reability dan discriminant validity.
a. Convergent Validity
1) Uji outer model variabel Kondisi Keuangan Tabel 2: Uji Validitas Variabel Kondisi Keuangan Kondisi Keuangan Keterangan X1.1 0.915 Valid
Kondisi Keuangan Keterangan X1.2 0.887 Valid X1.3 0.929 Valid X1.4 0.951 Valid Sumber : Output SmartPLS, 2023
Berdasarkan  Tabel  2  menunjukkan  hasil  estimasi  perhitungan  uji outer loading dengan menggunakan PLS untuk indikator variabel kondisi keuangan. Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  X1 hingga  X4 yang merupakan  indikator reflektif,  memiliki loading faktor  >  0,70  yang  berarti  bahwa  semua  indikator konstruk  adalah valid .  Disimpulkan  bahwa  semua  indikator valid untuk mengukur konstruk variabel kondisi keuangan.
2) Uji Oute r Model Variabel Kewajiban Moral Tabel 3: Uji Validitas Variabel Kewajiban Moral Kewajiban Moral Keterangan X2.1 0.930 Valid X2.2 0.954 Valid X2.3 0.888 Valid Sumber : Output SmartPLS, 2023 Berdasarkan  Tabel  3  menunjukkan  hasil  estimasi  perhitungan  uji outer loading dengan  menggunakan SmartPLS untuk  indikator  variabel  kewajiban moral. Tabel tersebut menunjukkan bahwa X2,1 hingga X2.3 yang merupakan indikator  reflektif,  memiliki loading faktor  >  0,70  yang  berarti  bahwa  semua indikator  konstruk  adalah valid .  Disimpulkan  bahwa  semua  indikator  valid untuk mengukur konstruk variabel kewajiban moral.
Tabel  4 : Uji  Validitas  Variabel Lingkungan Wajib              Pajak Kewajiban Moral Keterangan X3.1 0.930 Valid X3.2 0.954 Valid X3.3 0.888 Valid Sumber : Output SmartPLS, 2023 Berdasarkan  Tabel  4  menunjukkan  hasil  estimasi  perhitungan  uji outer loading dengan  menggunakan SmartPLS untuk  indikator  variabel  lingkungan wajib  pajak.  Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  X3.1  hingga  X3.3  yang merupakan  indikator  reflektif,  memiliki loading faktor  >  0,70  yang  berarti bahwa  semua  indikator  konstruk  adalah valid .  Disimpulkan  bahwa  semua indikator valid untuk mengukur konstruk variabel lingkungan wajib pajak.
Tabel  5 : Uji  Validitas  Variabel Modernisasi Pajak Kondisi Keuangan Keterangan X1.1 0.962 Valid X1.2 0.979 Valid X1.3 0.962 Valid X1.4 0.897 Valid Sumber : Output SmartPLS, 2023 Berdasarkan  Tabel  5  menunjukkan  hasil  estimasi  perhitungan  uji outer loading dengan menggunakan SmartPLS untuk indikator variabel modernisasi pajak.  Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  X1  hingga  X4  yang  merupakan indikator  reflektif,  memiliki loading faktor  >  0,70  yang  berarti  bahwa  semua
indikator  konstruk  adalah valid .  Disimpulkan  bahwa  semua  indikator valid untuk mengukur konstruk variabel modernisasi pajak.
Tabel  6 :  Uji  Validitas  Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kondisi Keuangan Keterangan X1.1 0.871 Valid X1.2 0.925 Valid X1.3 0.884 Valid X1.4 0.950 Valid Sumber : Output SmartPLS, 2023
Berdasarkan  Tabel  5.6 menunjukkan  hasil  estimasi  perhitungan  uji outer loading dengan  menggunakan  SmartPLS  untuk  indikator  variabel  kepatuhan wajib  pajak.  Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  X1  hingga  X4  yang merupakan  indikator  reflektif,  memiliki loading faktor  >  0,70  yang  berarti bahwa  semua  indikator  konstruk  adalah valid .  Disimpulkan  bahwa  semua indikator valid untuk mengukur konstruk variabel kepatuhan wajib pajak.
b. Uji Composite Reliability atau Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang merupakan indikator dari variabel  atau konstruk. Suatu alat ukur atau instrumen yang  berupa kuesioner dikatakan dapat memberikan hasil ukur yang stabil atau konstan,  bila  alat  ukur  tersebut  dapat  diandalkan  atau   reliabel.  Oleh  sebab  itu perlu dilakukan uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal bila jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.  Uji  reabilitas  dilakukan  dengan  metode internal consistency . Reliabilitas instrument penelitian  dalam  penelitian  ini  diuji  dengan menggunakan composite  reliability dan koefisien cronbach’s  Alpha .  Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite  reliability maupun cronbach alpha di atas 0,70 (Nunnaly,  1996  dalam  Ghozali,  2018).  Selain  itu,  pengukuran  AVE  dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih  konservatif  dibandingkan  dengan composite  reliability .  Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50 (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2018).
Tabel 7: Hasil Pengujian Cronbach’s Alpha , Composite   Reliability dan AVE
Sumber : Output SmartPLS, 2023
Hasil  pengujian  berdasarkan  Tabel  5.7  menunjukan  bahwa  hasil composite reability maupun cronbach  alpha menunjukan  nilai  yang  memuaskan  yaitu  nilai masing-masing  variabel  diatas  nilai  minimum  0,70.  Nilai  AVE  yang  dihasilkan oleh  semua  konstruk  di  atas  >  0,50.  Hal  tersebut  menunjukan  konsistensi  dan stabilitas  instrumen  yang  digunakan  tinggi.  Dengan  kata  lain  semua  konstruk
yaitu  variabel  kewajiban  moral,  kondisi  keuangan,  lingkungan  wajib  pajak, modernisasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sudah menjadi alat ukur yang fit ,  dan  semua  pertanyaan  atau  pernyataan  yang  digunakan  untuk  mengukur masing- masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

## c. Uji Discriminant Validity
Validitas discriminant berhubungan  dengan  prinsip  bahwa  pengukur- pengukur  ( manifest  variable )  konstruk  yang  berbeda  seharusnya  tidak  berkorelasi tinggi.  cara  untuk   menguji  validitas discriminant dengan  indikator  refleksi  yaitu dengan  cara  membandingkan  masing-masing  akar  kuadrat  AVE  terhadap  nilai korelasi  antar  konstruk.  Jika  nilai  akar  kuadrat  AVE  lebih  tinggi  dibandingkan nilai  korelasi  antara  konstruk,  maka  dinyatakan  memenuhi  kriteria Discriminant validity. (Ghozali, 2019).
Tabel 8 : Hasil Pengujian Discriminant Validity
Sumber : Output SmartPLS, 2023 Berdasarkan  Tabel  8  diatas  menunjukan  bahwa  Diagonal  adalah  nilai  akar kuadrat  AVE  dan  nilai  dibawahnya  adalah  korelasi  antar  konstruk.  Jadi  terlihat bahwa  nilai  akar  kuadrat  AVE  lebih  tinggi  daripada  nilai  korelasi  maka  dapat disimpulkan bahwa model valid karena telah memenuhi discriminant validity.

## 3. Uji Model Struktural atau Inner Model
Innermodel (innerrelation, structural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan  antara  variabel  laten  berdasarkan  pada  teori  substantif.  Model  struktural dievaluasi  dengan  menggunakan R-square untuk  variabel  laten  dependen.  Dalam menilai  model  dengan SmartPLS dimulai  dengan  melihat R-  square untuk  setiap variabel  laten  dependen.  Interpretasinya  sama  dengan  interpretasi  pada  regresi. Perubahan  nilai R-square dapat  digunakan  untuk  menilai  pengaruh  variabel  laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah   mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2018).
a. Uji Koefisien Determinasi ( R-Square)
Tabel 9 : R-Square Konstruk Variabe

## Sumber : Output SmartPLS, 2023
Dari  table  9  di  atas  dapat  dilihat  nilai R-Square untuk  variabel  kepatuhan wajib pajak 0.652 yang berarti bahwa termasuk dalam kategori sangat kuat. Nilai R-square kepatuhan wajib pajak 0.652 atau 65.2% ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  kewajiban  moral,  kondisi keuangan,  lingkungan  wajib  pajak,  dan    modernisasi  wajib  pajak  sebesar  65.2%
sedangkan  sisanya  34.8%  dapat  dijelaskan  dengan  variabel   lain  yang  tidak terdapat pada penelitian ini.

## Hasil Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan pengujian model struktural ( inner  model )  dengan  melihat path  coefficients yang  menunjukkan  koefisien  parameter dan  nilai  signifikansi  t  statistik.  Signifikansi  parameter  yang  diestimasi  dapat memberikan  informasi  mengenai  hubungan  antar  variabel-variabel  penelitian.  Batas untuk  menolak  dan  menerima  hipotesis  yang  diajukan  diatas  adalah  sig  P Values < 0.05. Tabel dibawah ini menyajikan output estimasi untuk pengujian model structural.
Pengujian Langsung ( Direct Effect ) Tabel 10 :   Uji Hipotesis berdasarkan Path Coefficient

## Sumber : Output SmartPLS, 2023
Berdasarkan nilai inner weight yang terdiri dari Implementasi kondisi keuangan (X1),  kewajiban  moral  (X2),  lingkungan  WP  (X3),  dan  modernisasi  pajak  (X4)  dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

## 1. Pengujian Hipotesis Pertama (H 1 )
Hipotesis  pertama  menyatakan  tidak  terdapat  pengaruh  antara  kondisi keuangan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Tabel  10  menunjukkan  bahwa  variabel kondisi keuangan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,522 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung < t tabel (0.640 < 1,964). Nilai koefisien parameternya sebesar 0,054. Hal ini menunjukkan semakin baik kondisi keuangan maka tingkat  kepatuhan  wajib pajak akan semakin menurun sebesar 0.640. Hal ini berarti H 1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Barat.

## 2. Pengujian Hipotesis kedua (H 2 )
Hipotesis  kedua  menyatakan  terdapat  pengaruh  antara  kewajiban  moral terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Tabel  10  menunjukkan  bahwa  variabel  kewajiban moral  memiliki  tingkat  signifikan  sebesar  0,000  yaitu  lebih  kecil  dari  0,05  dan  nilai thitung  >  ttabel    (3,893  >  1.964).  Nilai  koefisien  parameternya  sebesar  0,419.  Hal  ini menunjukkan  semakin  baik  tingkat  kewajiban  moral  maka  tingkat  kepatuhan  wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti H 2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Barat.

## 3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H 3 )
Faktor  ketiga  yang  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  Lingkungan Wajib Pajak. Tabel 10 menunjukkan bahwa variabel Lingkungan Wajib Pajak memiliki tingkat  signifikan  sebesar  0,038  yaitu  lebih  kecil  dari  0,05  dan  nilai  thitung  >  ttabel (2,075  >  1.964).  Nilai  koefisien  parameternya  sebesar  0,217.  Hal  ini  menunjukkan semakin  baik  suasana  Lingkungan  Wajib  Pajak  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti H 3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Barat.
4. Pengujian Hipotesis Keempat (H 4 )
Hipotesis  keempat  menyatakan  terdapat  pengaruh  antara  Modernisasi  Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 10 menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Pajak  memiliki  tingkat  signifikan  sebesar  0,006  yaitu  lebih  kecil  dari  0,05  dan  nilai thitung  >  ttabel  (2,739  >  1,964).  Nilai  koefisien  parameternya  sebesar  0,251.  Hal  ini menunjukkan  semakin  baik  Modernisasi  Pajak  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti H 4 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Modernisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Barat.

## B. Pembahasan Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil  dari  hipotesis  pertama  ini  menunjukan  bahwa  kondisi  keuangan berpengaruh  positif  tidak  signifikan  terhdap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat. Kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak terbukti memiliki hubungan positif atau searah, menurut temuan tersebut. Dengan kata lain, wajib pajak yang tertekan secara finansial merasakan tekanan untuk membayar  pajaknya  karena  mereka  memiliki  kebutuhan  lain  yang  lebih  penting daripada membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang baik secara finansial memiliki pendapatan  yang  lebih  tinggi  dan  dapat  dengan  mudah  membayar  pajak  karena kebutuhan  yang  lain  tidak  menjadi  lebih  sulit.  Penelitian  ini  mendukung  penelitian Inayati  &  Fitria  (2019);  Hendrawati  et  al.,  (2021)  dan  penelitian  Lisa  &  Hermanto (2021),  yang  menemukan  kondisi  keuangan  yang  dihadapi  wajib  pajak  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Temuan  empiris mengungkapkan  bahwa  wajib  pajak  dengan  keadaan  keuangan  yang  tidak menguntungkan  lebih  cenderung  mengabaikan  kewajiban  pajaknya  dibandingkan dengan mereka yang memiliki kedudukan keuangan yang aman.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori  atribusi,  yang  membahas  sikap  sebagai  reaksi terhadap perilaku dari sudut pandang eksternal. kondisi keuangan yang buruk akan meningkatkan tekanan keuangan seseorang, mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku  atau  tindakan  tertentu.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi  keuangan  wajib pajak  dapat  dimanfaatkan  untuk  mempengaruhi  tekadnya  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Sangat  sulit  bagi  kelas  menengah  ke  bawah  untuk membayar  pajak  karena  pendapatan  mereka  mungkin  relatif  rendah  dan  terbatas, sehingga ada banyak pertimbangan untuk membayar pajak.

## Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil dari hipotesis kedua ini menunjukan bahwa Kewajiban Moral berpengaruh positif  dan  signifikan  terhdap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Makassar  Barat.  Bobek  dan  Hatfield  dalam  Sherly  dan Putu (2014:542) kewajiban moral adalah perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum  tentu  dimiliki  oleh  orang  lainnya.  Ajzen  (2014)  mengartikan  kewajiban  moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang dimiliki seseorang yang kemungkinan  orang  lain  tidak  memilikinya.  Wanzel  dalam  Dicka  (2016:19) menambahkan  moral  wajib  pajak,  etika,  dan  norma  sosialnya  sangat  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan cendrung berprilaku jujur dan taat terhadap  aturan  yang  telah  diberikan  karena  pajak  merupakan  kontribusi  wajib masyarakat terhadap negaranya.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dicka Christha Koes Febrinda  (2016),  Sherly  Layalata  dan  Putu  Ery  (2014)  dan  Putu  aditya  dan  Ery Setyawan (2015) yang dalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa kewajiban moral berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Signifikannya  variabel
kewajiban  moral  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  artinya,  jika  semua  wajib  pajak memiliki  moral  yang  baik  maka  jumlah  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  kewajiban pajaknya juga akan meningkat.
Berdasarkan teori, pembahasan dan penelitian relevan di atas dapat disimpulkan bahwa  Kewajiban  Moral  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Semakin  tinggi  kewajiban  moral  yang  dimiliki  seseorang  wajib  pajak  maka  akan semakin  tinggi  pula  tingkat  Kepatuhannya  Wajib  pajak  yang  memiliki  wajib  pajak, kewajiban moral yang baik akan menciptakan kemauan untuk secara  sukarela untuk mematuhi  aturan  pajak  yang  berlaku  maka  secara  langsung  akan  mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

## Pengaruh  Lingkungan  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
Hasil  dari  hipotesis  ketiga  ini  menunjukan  bahwa  Lingkungan  Wajib  Pajak berpengaruh positif signifikan terhdap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Makassar  Barat.  Faktor  ketiga  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  adalah  lingkungan  sosial.  Menurut  Stroz  dalam  Megawati, Desti  dan  Widiastuti  (2017:8)  lingkungan  wajib  pajak  merupakan  semua  kondisi- kondisi  dalam  dunia  yang  dengan  cara-cara  tertentu  dapat  mempengaruhi  tingkah laku seseorang. Dalyono (2001:133) mengartikan bahwa lingkungan wajib pajak adalah semua orang /manusia yang mempengaruhi seseorang baik secara langsung maupun tidak  langsung.  Prasetyo,  Hamidah  dan  Fransisca  (2015:3)  menambahkan  bahwa lingkungan terdiri dari lingkungan keluarga, teman, jaringan sosial dan lainnya yang mempengaruhi seseorang. bagian dari lingkungan yang terdiri dari semua orang atau manusia  yang  dapat  mempengaruhi  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Kepatuhan  pajak  merupakan  hasil  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  tekanan maupun pengharapan orang-orang disekitar wajib pajak berada. Apalabila wajib pajak berada  pada  lingkungan  sosial  yang  kondusif  atau  lingkungan  sosial  yang  mudah menerapkan  atau  mengikuti  peraturan  yang  berlaku,  masyarakat  tidak  memberikan peluang  untuk  menghindar  dari  pajak  dan  menganggap  penting  pajak  serta masyarakat memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan, maka hal-hal tersebut akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh akan kewajiban perpaajakannya.  Sebaliknya  apabila  wajib  pajak  berada  pada  lingkungan  yang  tidak kondusif yang kerap melanggar pertauran, masyarakat jadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan seperti tidak membayar pajak ataupun mengurangi beban pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, Hamidah dan  Fransisca  (2015),  Adi  Gunawan  (2013)  dan  Lia  Rahmi  Salam  (2015)  yang menunjukan  bahwa  lingkungan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Signifikannya  variabel  lingkungan  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  artinya,  jika  wajib  pajak  berada  disekitar  lingkungan  social wajib  pajak  yang  patuh  dalam  menjalankan  kewajibannya  jumlah  kepatuhan  wajib pajak  terhadap  pajakpun  akan  meningkat.  Berdasarkan  teori,  pembahasan  dan penelitian relevan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan wajib pajak yang baik atau  kondusif  akan  menciptakan  pengaruh  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  kepada  wajib  pajak  untuk  meniru  hal  tersebut  maka  secara  langsung akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

## Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil  dari  hipotesis  keempat  ini  menunjukan  bahwa  Modernisasi  Pajak berpengaruh positif signifikan terhdap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Makassar  Barat. Faktor  keempat  hasil  penelitian  ini  sama dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Adhitya  Febrian  Arifin  (2015)  yang
menyatakan  modernisasi  system  administrasi  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  berarti  kantor  pelayanan  pajak  pratama Makassar  Barat  harus  lebih  meningkatkan  dan  mensosialisasikan  agar  lebih  banyak mengenal  modernisasi  system  administrasi  perpajakan  bila  ingin  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  di  kantor  pelayanan  pajak  pratama  Makassar  Barat.  Senada dengan  pendapat  yang  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  yang  mengatakan  bahwa Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara  komprehensif  sebagai  satu  kesatuan  dilakukan  terhadap  tiga  bidang  pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2019).
Hasil  penelitian  modernisasi  sistem  administrasi  bahwa  adanya  modernisasi sistem administrasi memudahkan wajib pajak untuk mengakses peraturan perpajakan dan  memenuhi  kewajiban  dalam  membayar  pajak.  Semakin  bagus  pengaplikasian modernisasi  sistem  administrasi  dalam  membayar  pajak,  maka  dapat  merubah  pola pikir  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam  membayar  pajak  (Setiawan,  2017).  Dalam  hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Setiawan (2017) di Kota Semarang serta Fitria dan Mildawati (2019) yang menunjukkan bahwa modernisasi  sistem  administrasi  berpengaruh  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  pajak.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Setiawan (2017) Astana dan Merkusiwati (2017)  dan  Gede  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  administrasi  perpajakkan modern  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Akan  tetapi hasil dari peneltian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2014), yang  memeroleh  hasil  bahwa  secara  parsial  tidak  ada  pengaruh  sistem  administrasi perpajakan modern pada kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  data  yang  telah  dikumpul  dan  pengujian  hipotesis  dengan  Smart PLS  telah  dilakukan,  maka  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Kondisi Keuangan  berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2)  Kewajiban  moral  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  (3)  Lingkungan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  dan  (4)  Modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Kondisi Keuangan,  Kewajiban  moral,  Lingkungan  wajib  pajak,  Modernisasi  sistem administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk  melakukan  kajian  dibidang  yang sama  hendaknya  dapat  menambah  variabel  independen  maupun  dependen  yang memiliki  keungkinan  pengaruh  terhadap  hubungan  Kondisi  keuangan,  Kewajiban moral,  Lingkungan  wajib  pajak  dan  modernisasi  administrasi  perpajakan  atau  dapat menggunakan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat ditemukan  variabel  baru  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan, kualitas audit, pelayanan fiskus dll.

## DAFTAR PUSTAKA
Alverina,  E.  C.  (2020).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Terdaftara Di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Surakarta). Skripsi, Univeristas Sanata Dharma , 1 – 104.
Abdillah,  W.,  &  Hartono,  J.  (2019).  Partial  Least  Square  (PLS)  Alternatif  Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Andi Offset.
Anggita. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai). Global Accounting : Jurnal Akuntansi , 2 (1), 281 – 288. https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga
Arrum,  A.,  Amah,  N.,  &  Moh.Ubaidillah.  (2021).  Pengaruh  Lingkungan  Wajib  Pajak Dan  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Dengan  Religiusitas  Sebagai  Variabel  Moderasi. Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA) , 3 , 1 – 23.
Cooper,  Donald  R,  dan  Pamela  S.  Schindler.  (2015).  Metode  Riset  Bisnis.  Jakarta:  PT Media Global Edukasi.
Fahmi,  N.  R.  (2023). Pengaruh  Atas  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi dan Kondisi Lingkungan Pada Kepatuhan Dalam Membayar Pajaknya .
Fitria,  D.  A.,  &  Mildawati,  T.  (2019).  Pengaruh  Modernisasi  Administrasi,  Sosialisasi Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 3 , 1 – 33.
Ghesiyah,  G.  (2021).  Pengaruh  Pengetahuan  dan  Lingkungan  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui  Kesadaran  Sebagai  Variabel  Intervening. Accounting Profession Journal (APAJI) , 3 (2), 22 – 35.
Ghozali,  I.  (2021). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IMB  SPSS  (Edisi  10) . Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.  (2015).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
Ghozali, & Latan. (2018). Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 4.0 Untuk Penelitian Empiris. Semarang : BP Undip.
Haizumah, S. F., & Hayati, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kewajiban  Moral,  dan  Tingkat  Pendidikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  di  Pamekasan. Jurnal  Cahaya  Mandalika , 3 (1),  17 – 29. https://doi.org/10.46821/equity.v3i1.284
Haryanti,  M.  D.,  Pitoyo,  B.  S.,  &  Napitupulu,  A.  (2022).  Pengaruh  Modernisasi Administrasi  Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi  Perpajakan  Dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Wilayah Kabupaten  Bekasi. Jurnal  Akuntansi  Dan  Perpajakan  Jayakarta , 3 (02),  108 – 130. https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105
Inayati,  K.  E.,  &  Fitria,  A.  (2019).  Pengaruh  Kondisi  Keuangan,  Sanksi Perpajakan,Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 (12), 1 – 16. https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan- Kausar,  A.,  Sujatmiko,  S.,  Muchsidin,  M.,  Baharuddin,  C.,  &  Bazergan,  I.  (2022).
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama  Makassar  Barat. JEMMA  (Journal  of Economic, Management and Accounting) , 5 (2), 228. https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1526 Kompas, H. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat . Ortax. https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18513.
Kusuma,  D.  I.  (2021).  Analisis  Peranan  Konsultan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  Melaksanakan  Kewajiban  Perpajakan.  Jurnal  Sosial  Dan  Teknologi (SOSTECH),
1(12).
https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i12.263
Latuconsina, D. R. (2021).  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Wajib  Pajak  Dan  Lingkungan  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. September .
Magribi,  R.  M.,  &  Yulianti,  D.  (2022).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Dan Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  Pada  WPOP  yang  Terdaftar  di  KPP  Mikro  Piloting Majalengka). Jurnal Akuntansi Kompetif , 5 (3), 358 – 367.
https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137.
Mapparenta,  M.  N.  (2023).  Pengaruh  Kondisi  Keuangan  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Makassar Utara. 1 (September).
Nasution,  K.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Kewajiban Moral,  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  KPP  Pratama  Lubuk Pakam. Repository Universitas Medan Area .
Nisak,  I.  A.,  &  Ardhani,  L.  (2023).  Pengaruh  Kondisi  Keuangan  Pasca  New  Normal Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dimoderasi  Kesadaran  Wajib  Pajak. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) , 7 (2), 1 – 13. https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2963.
Nurmantu, Safri. (2019). Pengantar Perpajakan Edisi Kedua. Jakarta. Penerbit Granit.
Pratami,  Kania,  Sulindawati,  Erni  dan  Wahyuni,  Arie.2017.  Pengaruh  Penerapan  E- system Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, e-Jurnal.
Purwanto, P., & Safira, H. (2020). Analysis of Corporate Taxpayer Compliance and Its Implication  to  Self-Assessment  System  Implementation.  International  Journal  of Economics Development Research (IJEDR), 1(3), 213 – 224.
https://doi.org/10.37385/ijedr.v1i3.131.
Resmi, S. (2019). Perpajakan : Teori & Kasus . Salemba Empat.
Sahwa  Nadia  Fitri,  A.  (2023).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pemahaman  Wajib Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 2 (2), 2613 – 2619. https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233.
Saputra,  E.  A.  (2020).  Penerapan  Teknologi  Informasi  Dan  Modernisasi  Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Muara Bungo Jambi). https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3233/.
Sugiyono.  (2021). Metode  Penelitian  Bisnis:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Tambun,  S.,  &  Ananda,  N.  A.  (2022).  Pengaruh  Kewajiban  Moral  Dan  Digitalisasi Layanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Nasionalisme  Sebagai Pemoderasi. Owner , 6 (3), 3158 – 3168. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999.
Vio Narakusuma Ardayani, P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Tax Amnesty dan Kondisi Keuangan  pada  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. E-Jurnal Akuntansi , 26 , 1741. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p03
Widodo, W. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak . Alfabeta.
Yansen Mandacan, F. A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan  kondisi  keuangan  wajib  pajak  sebagai  moderasi  (studi  kasus  wpop  kpp pratama padang satu). Jurnal Enersia Publika No. 1 Hal 330-341 , 5 (1).
Yenie,  E.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Jurnal EKSIS Stie Indocakti Malang , 12 (1), 97 – 109. http://jurnal.indocakti.ac.id/index.php/eksis_iv/article/view/7.
Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada Kpp Pratama Bandung X. Ilmiah MEA , 3 (1), 116 – 135.
https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp116-135.