e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Komodifikasi  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial
Syafa’at Anugrah  Pradana 1 ,  Khaerul  Mannan 2 ,  Arini  Nur  Annisa 3 , Prayudi Prayudi 4

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords:
Authority, Constitutional Court, Judicial Activism, Republic of
Indonesia.
How to cite:
Pradana, S. A., Mannan, K.,
Annisa, A. N., & Prayudi, P. (2024). Komodifikasi
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial. Amsir
Law Journal, 5 (2), 106-116. DOI:
10.36746/alj.v5i2.317
Received: October 20, 2023 Accepted: April 28, 2024 Published:
April 30, 2024 This paper examines the idea of adding the authority of the Constitutional Court of Republic Indonesia to examine draft laws against the constitution of the basic law with a mechanism called judicial preview. This paper aims to examine the involvement of the judiciary, in this case the Constitutional Court, in the law-making process. This paper is a measure of the involvement of the Constitutional Court in the expansion of authority by examining the constitution against the draft law. The type of research used is library research in the form of normative research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results obtained found that the existence of the Constitutional  Court  as  the  sole  interpreter  of  the  constitution  shows  that  the involvement of the Constitutional Court in the law-making process has the potential to improve the quality and constitutionality of the draft law. In terms of functions and main tasks, the Constitutional Court can participate in the law-making process. The Constitutional Court is actually present as a judiciary activism that bases its function as a counter-majoritarian. Therefore, efforts to improve the principle of constitutional supremacy can be realized through input for future improvements.
Copyright © 2024 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Mekanisme  pembangunan  hukum  sebuah  sistem  ketatanegaraan  memiliki  dinamisasinya masing-masing. Kadang, kondisi tersebut sebagai respons aktif terhadap permasalahan yang dihadapi  oleh  masing-masing  negara.  Hukum  biasanya  hadir  menjawab  permasalahan- permasalahan yang dihadapi tersebut. Sinkronisasi antara “ hukum lama ” dan “ hukum baru ” harus diaktualisasikan sebagai bentuk harmonisasi dari sebuah mekanisme hukum yang tidak boleh  saling  bertentangan  atau  kontradiktif  satu  sama  lain.  Suatu  sistem  sesungguhnya
1 Fakultas  Syariah  &  Hukum  Islam,  Institut  Agama  Islam  Negeri  Parepare,  Indonesia,  Email Korespondensi : syafaatanugrah@iainpare.ac.id
2 Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia, Email: dr.khmannan@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia, Email: arininurannisa@unhas.ac.id
4 Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia, Email: hasyimp27@gmail.com
berjalan  bagaikan “ roda  gigi ” yang  saling  bekerja  sama  untuk  mejalankan  sebuah  sistem tertentu.
Merespons kondisi tersebut, terdapat sebuah hierarki yang perlu menjadi acuan dalam mekanisme pembangunan hukum. Hans Kelsen dan Hans Nawiasky dalam teorinya yakni stufenbau recht normtheorie (hierarki norma hukum) 5 mendalilkan bahwa hukum sebagai sebuah sistem selayaknya “ anak tangga ” yang mana hukum perlu menuju kepada hukum yang paling subtil, yaitu hukum dasar ( grundnorm ) yang menjadi landasan filosofis dalam sebuah negara. Landasan  filosofis  tersebut  dijabarkan  lebih  jauh  ke  dalam  sebuah  hukum  dasar  negara ( staatfundamentalnorm ) 6 yang berbentuk regulasi tertulis ataupun tidak tertulis yang dijadikan sebagai pedoman nilai-nilai dan jiwa dari hukum dasar tersebut.
Hukum dasar sebuah negara tersebut lumrah disebut sebagai sebuah konstitusi atau di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar (UUD). Materi muatan dalam konstitusi memuat pedoman bagaimana menjalankan sebuah negara, hubungan antar negara dan warga negara, hak-hak dasar warga negara, hak asasi manusia, dan identitas suatu negara. Konstitusi atau  UUD  kemudian  diturunkan  nilai-nilainya  ke  dalam  norma  yang  lebih  rendah  yang disebut  sebagai  Undang-Undang  (UU).  Hingga  pada  akhirnya,  UU  inilah  yang  dijadikan sebagai  peraturan  yang  nilai  keberlakuannya  langsung  berlaku  terhadap  masyarakat  dan dianggap lebih konkret dan terperinci apabila dibandingkan dengan UUD.
Nilai  keberlakuan  sebuah  produk  hukum  atau  UU  dilegitimasi  oleh  pembentuk undang-undang yang diamanatkan oleh konstitusi, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama-sama  dengan  Presiden  sebagaimana  tertera  di  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Namun, dalam proses pembentukan hukum tersebut sebagai sebuah ejewantah dari konstitusi, sarat kepentingan politik ( political interest ) baik yang berasal dari konstituen maupun yang berasal dari kelompok atau golongan tertentu.  Kepentingan  politik  inilah  yang  kemudian  menjadi  salah  satu  penyebab  dari kekaburan sebuah pembentukan hukum di Indonesia.
Bentuk kekaburan produk hukum dapat berupa ketidaksesuaian pembentukan undang- undang  yang  kadang  tidak  sejalan  dengan  nilai-nilai  konstitusi  dan  bahkan  cenderung melanggar konstitusi. Hal  mana dapat ditemukan dalam beberapa produk undang-undang seperti contoh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Keadaan ini telah menimbulkan polemik di masyarakat dengan memicu aksi demonstrasi baik di kalangan akademisi maupun kelompok masyarakat yang terorganisir.
Sejak  terbentuknya  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Republik  Indonesia,  masyarakat Indonesia  kini  memiliki  mekanisme  kontrol  sosial  terhadap  produk  undang-undang  dari legislator  (DPR)  dan  Presiden.  Masyarakat  dapat  mengajukan  ketidaksetujuan  terhadap sebuah undang-undang melalui sebuah sistem permohonan pengujian UU terhadap UUD untuk menakar tingkat konstitusionalitas dari sebuah  produk undang-undang yang lumrah disebut sebagai proses judicial review . Yah, walaupun masyarakat tetap memerlukan jasa profesi advokat atau konsultan hukum tentunya. Tetapi terdapat sebuah hal mendasar yang menjadi
5 Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan , 2 (1), 08-19.
6 Manurung,  O.,  Lubis,  M.  Y.,  &  Affan,  I.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Pancasila  sebagai  Staatfundamentalnorm  Dalam Menghadapi Kapitalisme Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jurnal Ilmiah METADATA , 3 (2), 490-507.
kelemahan  dari  praktik judicial  review .  Kelemahan  ini  terletak  pada  masa  keberlakuan  dari sebuah  undang-undang.  Hal  mana  undang-undang  yang  telah  diundangkan  yang mengandung materi muatan inkonstitusional dapat secara nyata menjadi sebuah pelanggaran terhadap konstitusi dan hak-hak warga negara, hingga pada akhirnya dinyatakan null and void melalui  putusan  MK. 7 Jadi,  pada  dasarnya  undang-undang  tersebut  telah  secara  nyata bertentangan dengan konstitusi sebelum akhirnya diputuskan inkonstitusional oleh MK.
Keberadaan  polemik  atas  sebuah  pembentukan  undang-undang  yang  kental  dengan kepentingan  perlu  direkayasa  kembali  melalui  sebuah  proses  yang  disebut political  and constitutional  engineering. 8 Rekayasa  tersebut  dapat  berupa  keterlibatan  MK  sebagai the  sole interpreter  of  the  constitution, 9 the  protector  of  the  human  right 10 untuk  ikut  serta  dalam  proses pembentukan  undang-undang  melalui  mekanisme judicial  preview 11 .  Mekanisme  tersebut ditujukan untuk menakar tingkat konstitusionalitas dari sebuah rancangan undang-undang demi terciptanya sebuah kondisi supremasi terhadap konstitusi.
Namun,  keterlibatan  MK  dalam  proses  pembentukan  undang-undang  kadang mengundang polemik tersendiri. Adanya anggapan intervensi terhadap kewenangan legislator (DPR  dan  Presiden)  yang  merupakan  representasi  dari  rakyat  melalui  pemilihan  umum (walaupun kita ketahui itu sah menurut undang-undang, tetapi di situlah polemiknya). Belum lagi,  proses  pembentukan  undang-undang  pada  dasarnya  merupakan  keputusan  politik ( political decision ) yang sarat dengan perdebatan dan kepentingan. Maka dari itu, penelitian ini berupaya  menakar  keterlibatan  MK  dalam  ekspansi  kewenangannya  yakni  pengujian konstitusional terhadap rancangan undang-undangan melalui ikhtiar aktivisme yudisial.

## 2.  Metode
Metode  penelitian  ini  berbentuk  penelitian  normatif  yuridis  yang  menggunakan  tinjauan pustaka 12 yang  cermat  lagi  mendalam  dengan  menggunakan  berbagai  sumber  referensi. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan  beberapa  pendekatan  yakni  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ) 13 ,  pendekatan  komparatif  ( comparative  approach ) 14 dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) 15 .

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Judicial preview merupakan sebuah sistem pengujian konstitusional terhadap suatu rancangan undang-undang  yang  dianut oleh  Prancis. 16 Perbedaan  mendasar  antara judicial  preview dan
7 Asy’Ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Jurnal Konstitusi , 10 (4), 675-708.
8 Sukmawan,  D.  I.,  &  Pratama ,  S.  (2023).  Critical  Review  of  the  Constitutional  Court’s  Decision  on  the  Presidential Threshold: Tinjauan Kritis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden. Jurnal Konstitusi , 20 (4), 556-575.
9 Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif. Jurnal Konstitusi , 7 (1), 067-090.
10 Gaffar,  J.  M.  (2013).  Peran  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terkait Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Konstitusi , 10 (1), 1-32.
11 Yulida,  D.,  Herawati,  R.,  &  Indarja,  I.  (2021).  Perluasan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Menguji Konstitusionalitas  Rancangan  Undang-Undang  Pengesahan  Perjanjian  Internasional  melalui  Judicial  Preview. Diponegoro Law Journal , 10 (2), 342-354.
12 Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. Amsir Law Journal , 2 (1), 21-26.
13 Kaimudin,  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja  Anak  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia. Jurnal Yurispruden , 2 (1), 37-50.
14 Soraya, A., Purwanda, S., & Taufik, M. (2023). Perbandingan Pengaturan Hukum Dalam KUHP Lama dan Baru bagi Anak yang menjadi Korban Perdagangan Orang. Dinamika Hukum , 24 (2), 250-257.
15 Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 14 (2), 361-384.
16 Yulianto, A. (2020). Judicial Preview sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang. JIL: Journal of Indonesian Law , 1 (1), 1-34.
judicial  review terletak  dalam  garis  waktu  pengujiannya. 17 Pada judicial  review pengujiannya dilakukan secara “a posteriori” atau pasca yang di mana objek pengujiannya adalah undang- undang yang telah disahakan oleh parlemen. Sementara untuk judicial preview pengujiannya dilakukan secara “a priori” yakni objek yang diuji adalah rancangan undang-undang yang telah disahkan  oleh  parlemen  akan  tetapi  rancangan  undang-undang  tersebut  belum diundangkan 18 .
Model  pengujian  konstitusional  semacam judicial  preview diterapkan  di  Prancis  yang mana  kewenangannya  diberikan  kepada  Dewan  Konstitusi  ( Counseil  Constitutionel ) 19 untuk menjalankan  program  pengujian  konstitusional.  Kendatipun  model  pengujian  yang  dianut oleh  Prancis  ini  cukup  berbeda  secara  siginifikan  dari  model  pengujian  konstitusional  di Eropa  Kontinental  lainnya,  tetapi  metode  ini  memiliki  corak  tersendiri.  Dalam kewenangannya, pengujian ini tidak diberikan kepada pengadilan (court ) akan tetapi diberikan kepada  dewan (counseil ). 20 Dengan  kata  lain,  pengujian  ini  tidak  dilakukan  dengan pertimbangan dan pembuktian yang sarat hukum, tetapi pengujian ini dilakukan oleh lembaga politik.
Mengenai  mekanismenya,  berdasar  dari  Undang-Undang  Dasar  1958  Prancis mengemukakan  bahwa,  untuk  mengesahkan  rancangan  undang-undang  menjadi  undang- undang, rancangan undang-undang dapat diajukan kepada Dewan Konstitusi oleh Presiden Republik 21 apabila  rancangan  peraturan  tersebut  memang  diniatkan  sedari  awal  untuk diperiksa.  Pasca  diajukan  kepada  Dewan  Konstitusi  maka  pemeriksaan  tersebut  perlu disegerakan dan hanya berlaku dalam kurun waktu selambat-lambatnya satu bulan. Apabila suatu  keadaan  dalam in  case  of  emergencies atau  memaksa,  yang  didasarkan  oleh  keinginan pemerintah, maka tenggang waktu tersebut dapat diperpendek hingga kurun waktu delapan hari. 22 Sebelum putusan dikeluarkan oleh Dewan Konstitusi, rancangan undang-undang tidak dapat diberlakukan sebagai hukum yang mengikat. Apabila putusan oleh Dewan Konstitusi menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut tidak konstitusional. Jadi, undang- undang tersebut tidak dapat dan tidak boleh diundangkan serta diimplementasikan sebagai bentuk  hukum  yang  mengikat  dan  memaksa.  Sesungguhnya  kedudukan  putusan  Dewan Konstitusi tersebut merupakan putusan bersifat final and binding . Bersifat final berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan tersebut. Sementara bersifat binding yakni berarti bahwa kedudukan putusan tersebut memiliki legalitas yang kuat yang telah diakomodir dalam article 62 Konstitusi Prancis.

## 3.1. Konstitusi sebagai Pandu Pelaksanaaan Sistem Ketatanegaraan
Guna memahami konsep konstitusi, maka kita perlu meninjau definisi dan kerangka pikir yang dipaparkan oleh James Bryce yang mengemukakan bahwa “ constitution as a framework of political  society,  organized  through  and  by  law ” yang  artinya  konstitusi  sebagai  sebuah  kerangka kerja masyarakat politik yang diatur di dalam dan oleh hukum. 23 Sementara dalam Black’s Law Dictionary mendefinisikan bahwa “ constitution, the organic and fundamental law of a nation or state, which may be written or unwritten, establishing character and conception of its government, laying the
17 Soeroso, F. L. (2016). Pembaruan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. Kajian , 19 (4), 327-347.
18 Akmal, D. U., Muin, F., & Karsa, P. L. (2020). Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law. Jurnal Cita Hukum , 8 (3), 609-626.
19 Yulida, D., Herawati, R., & Indarja, I. (2021). Op.Cit .
20 Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis. Malang: Setara Press, hlm. 226.
21 Wicaksono, I. (2019). Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Hukum Nasional dengan Model Preventive Review. Majalah Hukum Nasional , 49 (1), 91-116.
22 Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 1 (01), 1-15.
23 Atmadja, I. D. G. (2010). Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 . Malang: Setara Press, hlm. 26.
basics  principles  to  which  its  internal  life  is  to  be  conformed,  organizing  the  government,  and  regulating, distributing, and limiting the functions of its different departments and prescribing the extent and manner the exercise sovereign power. ” 24
Konstitusi  sebagai  norma  kesepakatan  bersama  ataupun  konstitusi  sebagai  norma hukum  yang  tertinggi  berada  di  atas  semua  norma  yang berlaku  dalam  bentuk  kehidupan bersama. Muatan konstitusi merupakan konsensus bersama yang mengandung norma dalam sebuah negara berupa norma agama, norma sosial, norma etika, dan norma hukum. Sehingga wajarlah  apabila  diketahui  kedudukan  konstitusi  sebagai  norma  hukum  tertinggi  sebab konstitusi menampung segala macam norma yang menjadi konsensus tertentu dalam muatan konstitusi tersebut.
Dalam  konteks negara hukum  modern, penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasar  dan  berlandaskan  pada  hukum  dasar (droit  constitutional) .  Secara  kedudukan, konstitusi adalah konsensus politik yang tertinggi. Sehingga, konstitusi memiliki kedudukan derajat  supremasi  dalam  suatu  negara  atau supremacy  of  constitution . 25 Konstitusi  juga  dapat ditinjau dari nilai kedudukannya yakni: 26
1) Konstitusi  dari  segi  hukum  dasar  yang  mengandung  norma-norma  dasar  yang mengorientasikan sistem pemerintahan;
2) Konstitusi dari segi hierarki peraturan perundang-undangan. Posisi konstitusi sebagai norma hukum tertinggi memiliki sifat yang mengikat kepada perundang-undangan yang ada  di  bawahnya  untuk  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi  dan  dibatalkan  jika terdapat  materi  muatan  yang  dianggap  bertentangan  dengan  konstitusi  yang  dimuat dalam asas hukum yakni “ lex superior derogate legi inferiori ” bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah; dan
3) Konstitusi  sebagai  dokumen  hukum  dan  politik  yang  ditempatkan  dalam  posisi istimewa  selain  substansi  atau  materi  muatannya  berisi  hukum  dasar  yang  menjadi piagam kelahiran sebuah negara, dan cita hukum negara.
Maka dapat dipahami bahwa prinsip supremasi konstitusi merupakan sebuah prinsip dasar atas keberlakuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara. Keberlakuan di  sini  berdampak  pada  setiap  aspek  perjalanan  bernegara  baik  dalam  pembentukan perundang-undangan,  prinsip  dasar  dari  hak  negara,  hubungan  negara  dengan  warga negaranya, hak asasi manusia dan hal-hal lain yang dapat ditinjau dari konstitusi.
Pemahaman  terhadap  sebuah  tujuan  dari  sebuah  negara  tidak  hanya  berdasarkan penyelidikan terhadap pasal-pasal yang terkandung di dalam sebuah konstitusi atau hukum dasarnya,  namun  juga  harus  mempertimbangkan  bagaimana  praktiknya  hingga  suasana kebatinan  dari  konstitusi  tersebut. 27 Untuk  memahami  sebuah  naskah  dari  hukum  dasar sebuah  negara,  harus  ada  pemahaman  terhadap  landasan  historis  atas  terbentuknya  teks tersebut,  dasar  pembentukannya  dan  keterangan  secara  jelas  dari  teks  tersebut.  Sehingga dalam upaya pembangunan hukum terutama dalam pembentukan hukum harus berorientasi terhadap nilai-nilai dasar.
Di Indonesia sendiri, prinsip supremasi konstitusi pada dasarnya diletakkan di UUD NRI 1945 pada pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut  Undang-Undang  Dasar.  Frasa “ kedaulatan ” dapat  dikatakan  sebagai  kekuasaan
24 Black, H. C. (1910). Law Dictionary (p. 1147) . St. Paul, Minn.: West Publishing Company, hlm. 253.
25 Thaib, D., Hamidi, J., & Huda, N. (2011). Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 37.
26 Junaidi, M. (2018). Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum . Depok: Rajawali Pers, hlm. 21.
27 Ali, M. (2010). Op.Cit .
tertinggi. Sehingga dalam proses perjalanan praktik ketatanegaraan harus senantiasa sejalan dengan kehendak rakyat. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa proses pembangunan hukum di  Indonesia  haruslah  sejalan  dengan  nilai-nilai  konstitusi  sebagaimana  konstitusi  sebagai hukum  tertinggi  dalam  sebuah  negara.  Namun  intervensi  politik  atas  pembentukan  dan pembangunan hukum terkadang menyebabkan kekaburan dalam prosesnya.
Keberadaan  konfigurasi  politik  sebagai  penentu  dalam  pembangunan  hukum cenderung  rentan  untuk  dijadikan  sebagai  titik  keberangkatan.  Sebab  dalam  orientasinya, penjabaran terhadap pasal-pasal konstitusi yang kemudian dibentuk menjadi undang-undang dikatakan tidak cukup kuat untuk mengikat dan memaksa untuk dijadikan pedoman terhadap pembentukan konfigurasi politik yang ada. Keberadaan konstitusi tidak memberikan sanksi dan tidak memuat ketentuan pidana yang menghasilkan ikatan yang hanya mengikat secara moral  ( morally  binding ).  Kendatipun  dipahami  bahwa  marwah  konstitusi  terletak  pada penjabaran pasal-pasal yang berasal dari pembukaan UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang juga merangkap sebagai tujuan negara, namun perlu kiranya ditegaskan kembali bahwa  hukum  pada  dasarnya  merupakan  produk  politik.  Sehingga  secara  tidak  langsung, konstitusi  merupakan  sebuah  konsensus  politik  yang  dibentuk  berdasarkan  konfigurasi politik yang ada pada saat pembentukannya yang dapat membuat posisi konstitusi  berada pada posisi yang rentan.

## 3.2.  Penambahan Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi Dalam  Menguji  Rancangan Undang-Undang sebagai Ikhtiar Aktivisme Yudisial
Hasil minor dalam pembentukan UU oleh legislator berimpak terhadap eskalasi permohonan pengujian UU terhadap UUD. Sepanjang tahun 2022, ada 143 pengujian UU 28 yang menjadi cerminan  hasil  minor  substansial  konstitusi  pembentukan  UU  yang  berujung  pada penambahan beban MK sebagai penguji konstitusionalitas UU. Hal ini kemudian mendorong timbulnya  gagasan  untuk  melibatkan  MK  dalam  pembentukan  UU  sebagai  verifikator terhadap  sebuah  RUU.  Namun  tentu  saja  hal  ini  menuai  pro  dan  kontra  terutama  bagi penganut  doktin  non- judicialization  of  politics atau  doktrin  yang  menghalau  keterlibatan lembaga yudisial dalam keputusan politik.
Judicialization  of  politics menurut  Torbjorn  Vallinder  merupakan  lema  yang  merujuk kepada  ekspansi  kewenangan  hakim  pada  bidang  pembentukan  keputusan  terutama  pada bagian  pembahasan,  prosedur  dan  keputusan  dalam  pembentukan  hukum. 29 Juga,  lema judicialization  of  politics dapat  dikategorikan  dalam  taraf  tertentu  sebagai de-politicisation  of democracy atau meminimalkan politik dalam sistem politik demokrasi. Tetapi upaya tersebut dapat terjadi apabila ada tendensi politik yang secara aktif dari badan lembaga yudisial sebagai lembaga kehakiman.
Keterlibatan kekuasaan kehakiman dalam hal ini MK dalam keputusan politik terutama dalam  menguji  UU  pada  dasarnya  merupakan  hal  yang  lumrah  jika  merujuk  pada  sistem ketatanegaraan modern belakangan ini. Sebab praktik judicial review juga dikategorikan sebagai judicialization  of  politcs yang  turut  serta  dalam  pengambilan  keputusan  melalui  pengadilan terhadap  konsensus  politik  (UU)  yang  mana  fungsi  MK  di  sini  bertindak  sebagai negative legislator . 30
28 Luxiana,  K.M.,  (2023 ).  15  Permohonan  Judicial  Review  UU  Dikabulkan  MK  Sepanjang  2022 .  Diakses  dari  laman: https://news.detik.com/berita/d-6736080/15-permohonan-judicial-review-uu-dikabulkan-mk-sepanjang-2022 .  [Diakses pada 15 Oktober 2023].
29 Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (3), 307-327.
30 Perwira, I. (2016). Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 13 (1), 25-47.
Fungsi judicial  review oleh  MK  sejatinya  merupakan  fungsi  kontrol  terhadap  hasil legislasi  yang  telah  dikeluarkan  oleh  legislatif.  Namun  permasalahan  yang  timbul  ketika undang-undang tersebut telah sah dan berlaku secara umum dan muatannya bertentangan dengan konstitusi. Maka secara langsung akan mencederai hak-hak konstitusional masyarakat dan bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi. Maka prinsip supremasi konstitusi telah  gugur  sejalan  dengan  disahkannya  UU  yang  bersangkutan  dan  dapat  tegak  kembali apabila UU yang bersangkutan telah dinyatakan null and void . Maka untuk melaksanakan upaya supremasi konstitusi secara aktual dan non-kompromi, dibutuhkan upaya judicial preview atau penakaran konstitusionalitas RUU terhadap UUD.
Skenario tersebut pada dasarnya merupakan prinsip preventif terhadap abuse of power yang dimiliki oleh legislator. Menurut Ran Hirshcl, “ the existence of a constitutional framework that facilitates judicial activism may provide politcal actors who are unable or unwilling to advance their policy preferences  through  majoritarian  decision-making  arenas  with  an  alternative  institutional  channel  for accomplishing  their  policy  goals. ” 31 Kerangka  kerja  konstitusional  yang  memfasilitasi  aktivitas yudisial membuka ruang bagi aktor politik yang tidak berkeinginan untuk mengesahkan suatu aturan hukum berdasarkan keputusan mayoritas dengan jalan alternatif untuk mengesahkan tujuan kebijakannya. Berangkat dari hal tersebut, maka sejatinya mekanisme pembentukan hukum cenderung melalui mekanisme alternatif konstitusional yang dilakukan oleh lembaga kehakiman yang bertujuan untuk menghindari majoritarian decision making . Sebab keputusan mayoritas dalam pembentukan hukum tidak dapat diidentikkan sebagai suara kebenaran dan keadilan. 32
Judicial review dan judicial preview pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada bagian objek yang diuji. Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya, bahwa objek yang diuji oleh judicial review adalah UU sementara judicial preview adalah RUU. Perbedaan mendasar ini secara sederhana tidak akan berdampak pada hilangnya keseimbangan antara cabang kekuasaan negara dalam kerangka trias politica modern. Pihak yang menguji pun merupakan pihak yang sama yakni MK.
Hanya  saja  dalam  pembentukan  UU  belakangan  ini,  terdapat  kekaburan  penegakan supremasi  konstitusi  yang  pada  prinsipnya  merupakan  hal  yang  vital  dalam  sistem ketatanegaraan.  Belum  lagi  prinsip  supremasi  konstitusi  merupakan  kedaulatan  yang diamanahkan oleh UUD NRI 1945 pada pasal 1 ayat 2 telah menyatakan bahwa “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ” Kedaulatan di sini dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum-hukum negara. 33 Maka dapat diketahui bahwa amanat dari pasal 1 ayat 3 sejatinya mendelegasikan kekuasaan tertinggi  kepada  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  UUD.  Sehingga  segala  hal  yang menyangkut  perjalanan  kekuasaan  berdasarkan  kedaulatan  dapat  dilakukan  menurut ketentuan UUD, sehingga apa yang dituliskan oleh UUD pada prinsipnya merupakan hal yang menopang fungsi keadaulatan Indonesia sebagai sebuah negara.
Nilai  kewajaran  dari  penegakan  supremasi  konstitusi  oleh  MK  dalam  ruang judicialization  of  politics melalui judicial  preview tidak  dapat  disangkal.  Sebab original  intent dari pembentukan dari MK memang diniatkan demikian. Vicky C. Jackson dan Marks Tushnet dalam Comparative Constitutional Law menyatakan bahwa praktik pengujian oleh kekuasaan kehakiman  pada  dasarnya  merupakan  kamar  ketiga  dalam  proses  legislasi.  Adapun
31 Pratama, H. M., & Perdana, A. (2021). Judicialization of Politics in Indonesia’s Electoral System Case Study: Judicial Review on Threshold, Balloting Structure, and Simultaneous Election at Constitutional Court. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 6 (1), 90-110.
32 Asshiddiqie, J. (2015). Op.Cit .
33 Saebani, B. A. (2016). Perbandingan Hukum Tata Negara . Bandung: Pustaka Setia, hlm. 82.
pernyataan  lengkapnya 34 bahwa “ as  a  description  of  the  function,  constitutional  courts  exercising politically  initiated  abstract  review  can  be  conceptualized  profitably  as  a  third  legislative  chamber  whose behavior is nothing more or less than the impact-direct and indirect of constitutional review on legislative outcomes. ”
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa, lembaga kehakiman dalam hal ini MK seperti memiliki “ kamar ketiga ” atau the third chamber yang dapat menguji konstitusionalitas dari hasil legislatif. Beranjak dari hal tersebut, maka praktik judicial preview yang menguji RUU juga mendudukkan MK sebagai the third chamber dalam proses pembentukan UU. Terlebih lagi bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang dewasa ini kental dengan kepentingan politik yang memiliki kecenderungan tidak linear dengan konstitusi. Di samping itu, praktik pengujian judicial preview juga menjadi aspek penjamin dari prinsip supremasi konstitusi dan juga menjadi alat kontrol eksternal dalam proses legislasi.
Eksistensi  kontrol  tersebut  sejatinya  menjadi  rekayasa  konstitusional  dalam mengorientasikan pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh legislator agar sejalan dengan kepentingan rakyat dan nilai konstitusi. Kemudian menjadikan judicial preview menjadi penting agar direalisasikan pada tubuh MK. Bogdanovskia menyatakan bahwa “ the bodies of the constitutional review have become important element influences on the law-making. Sometimes the position of  these  bodies  is  opposite  to  the  position  of  the  parliament  and  government  and  often  position  of  the constitutional review is dominant. The constitutional courts play important role in the modern legal system. ” 35 Badan dari pengujian konstitusional telah menjadi bagian penting yang berpengaruh dalam pembentukan  hukum.  Hal  mana  terkadang  memosisikan  dirinya  menjadi  oposisi  dari parlemen  dan  pemerintah  yang  kadang  posisi  dari  pengujian  konstitusionalnya  bersifat dominan.
MK menempati posisi penting dalam sistem hukum modern. Kedudukan MK dalam fungsi  pengujian  konstitusionalnya,  pada  prinsipnya  merupakan  kamar  ketiga  ( the  third chamber )  dan  juga  terkadang  berkedudukan  sebagai counter-majoritarian . 36 . Istilah  ini mendasarkan kedudukan lembaga kehakiman yang lepas dari hagemoni mayoritas parlemen yang menjadi basis dalam pengambilan keputusan atas pembentukan hukum. Sebab dalam praktiknya, terkadang kepentingan dari mayoritas parlemen tidak begitu mencerminkan nilai- nilai konstitusi. Maka MK dalam kerangka judicial preview hadir sebagai counter-majoritarian dan telah diterima serta diterapkan secara universal.
Menurut Alexander Bickel, prinsip dari kekuasaan kehakiman terutama terkait dengan konstitusi pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi hak fundamental yang sesuai dengan etika  minimum  dan  nilai  keadilan  yang  tidak  dapat  diambil  alih  oleh  kekuasaan  politik mayoritas. 37 Senada dengan Bickel, John Hart Ely menambahkan kewenangan dari MK yakni “ as the protection of the basic rules of the democratic game and of the channels of political participation for all” . Menurut Ely tujuan dari MK juga bertindak sebagai penjaga dari aturan dari demokrasi dan  partisipasi  politik.  Maka,  aktualisasi  dari the  guardian  of  the  constitution sejatinya  dapat direalisasikan  dalam  mekanisme  preventif  terhadap  potensi  pelanggaran  norma-norma konstitusional.
34 Setiadi, W., Sadiawati, D., Meliala, A. J., Bakhtiar, H. S., & Harefa, B. (2021). The Role of Indonesia Constitutional Court Decision in the Process of Establishing the Law: A Case Study in the Process of Establishing the Law on General Elections. J. Legal Ethical & Regul. Isses , 24 , 1.
35 Isra, S. (2010). Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 34.
36 Stone, G. R., Seidman, L. M., Sunstein, C. R., Tushnet, M. V., Karlan, P. S., Huq, A., & Litman, L. M. (2023). Constitutional Law . Boston: Aspen Publishing, hlm. 22.
37 Barroso,  L.  R.  (2019).  Countermajoritarian,  Representative,  and  Enlightened:  The  Roles  of  Constitutional  Courts  in Democracies. The American Journal of Comparative Law , 67 (1), 109-143.
Penekanan dari counter-majoritarian oleh MK menjadi alat preventif dari distorsi proses demokrasi dan opresi terhadap minoritas juga sebagai penjaga dari ancaman tirani mayoritas. Kendatipun demikian, MK pun harus menghormati kebebasan dari formulasi kebijakan dari legislator,  sehingga  MK  tidak  bergerak  secara  aktif  dalam  menjalankan  fungsinya,  namun berdasarkan permohonan ( petitum ) yang diajukan. Hal ini dikarenakan apabila MK kemudian berdiri  dan  bergerak  secara  aktif  dalam  menjalankan  kewenangannya,  maka  akan menimbulkan judicative heavy atau timpangnya kewenangan lembaga tinggi negara dalam badan peradilan.
Sejatinya  proses  demokrasi  adalah  proses  yang  kental  dengan  perdebatan  dan kepentingan. Namun kepentingan pun harus berdasar dan sejalan dengan aturan hukum yang memicu lahirnya maksim “ the rule of law not of a man ”, bahwa aturan berdasar pada hukum bukan pada orang, 38 walaupun pada beberapa konteks hal ini tidak berjalan demikian. Hal mana  apabila  dikorelasikan  dengan  proses  pembentuk  hukum,  bahwa  tendensi  hukum haruslah  sejalan  dengan  nilai-nilai  hukum  dan  tidak  berdasarkan  kepentingan  individu ataupun  kelompok.  Maka  untuk  menjaga  nilai-nilai  hukum  (konstitusi)  maka  mekanisme preventif diperlukan sebagai checks and balances MK dalam pembentukan undang-undang.

## 4. Penutup
Menakar keberadaan MK, dapat diamati bahwa lembaga ini tidak dapat dilepaskan sebagai sebuah  lembaga  tinggi  negara  yang  juga  perlu  bertugas  untuk  menakar  tingkat konstitusionalitas  rancangan  undang-undang.  Tugas  penakaran  tersebut  dapat  dikatakan sebagai sebuah bentuk penakaran politik dan hukum atas sebuah undang-undang. Hingga dapat  dipastikan  bahwa  eksistensi  MK  sejatinya  hadir  sebagai  aktivism  yudisial  ( judiciary activism ) yang melandaskan fungsinya sebagai counter-majoritarian. Maka dari itu, upaya untuk meningkatkan prinsip supremasi konstitusi dapat diwujudkan melalui adanya masukan untuk perbaikan  di  masa  mendatang  bahwa  perlu  ada  penambahan  kewenangan  MK  untuk melakukan  pengujian  terhadap  rancangan  undang-undang  sebagai  bentuk  ikhtiar  aktivism yudisial.

## Referensi
Buku dengan penulis: Ali,  A.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) . Jakarta: Kencana.
Asshiddiqie,  J.  (2015). Konstitusi  Bernegara:  Praksis  Kenegaraan  Bermartabat  dan  Demokratis.
Malang: Setara Press.
Atmadja, I. D. G. (2010). Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 . Malang: Setara Press.
Black, H. C. (1910). Law Dictionary (p. 1147) . St. Paul, Minn.: West Publishing Company. Isra,  S.  (2010). Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  Dalam  Sistem  Presidensial  Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Junaidi,  M.  (2018). Hukum  Konstitusi:  Pandangan  dan  Gagasan  Modernisasi  Negara  Hukum . Depok: Rajawali Pers.
38 Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) . Jakarta: Kencana, hlm. 28.
Saebani, B. A. (2016). Perbandingan Hukum Tata Negara . Bandung: Pustaka Setia.
Stone, G. R., Seidman, L. M., Sunstein, C. R., Tushnet, M. V., Karlan, P. S., Huq, A., & Litman, L. M. (2023). Constitutional Law . Boston: Aspen Publishing.
Thaib, D., Hamidi, J., & Huda, N. (2011). Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Artikel jurnal: Akmal,  D.  U.,  Muin,  F.,  &  Karsa,  P.  L.  (2020).  Prospect  of  Judicial  Preview  in  the Constitutional  Court  Based  on  the  Construction  of  Constitutional  Law. Jurnal  Cita Hukum , 8 (3), 609-626.
Ali,  M.  (2010).  Mahkamah  Konstitusi  dan  Penafsiran  Hukum  yang  Progresif. Jurnal Konstitusi , 7 (1), 067-090.
Ardiansyah,  M.  K.  (2020).  Pembaruan  Hukum  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 14 (2), 361-384.
Asy’Ari,  S.,  Hilipito,  M.  R.,  &  Ali,  M.  M.  (2013).  Model  dan  Implementasi  Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003- 2012). Jurnal Konstitusi , 10 (4), 675-708.
Barroso, L. R. (2019). Countermajoritarian, Representative, and Enlightened: The Roles of Constitutional Courts in Democracies. The American Journal of Comparative Law , 67 (1), 109-143.
Gaffar, J. M. (2013). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Konstitusi , 10 (1), 1-32.
Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (3), 307-327.
Kaimudin, A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Yurispruden , 2 (1), 37-50.
Manurung,  O.,  Lubis,  M.  Y.,  &  Affan,  I.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Pancasila  sebagai Staatfundamentalnorm  Dalam  Menghadapi  Kapitalisme  Penyelenggaraan  Pendidikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jurnal Ilmiah METADATA ,
3 (2), 490-507.
Perwira,  I.  (2016).  Refleksi  Fenomena  Judicialization  of  Politics  pada  Politik  Hukum Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 13 (1), 25-47.
Pratama, H. M., & Perdana, A. (2021). Judicialization of Politics in Indonesia’s Electoral System  Case  Study:  Judicial  Review  on  Threshold,  Balloting  Structure,  and
Simultaneous Election at Constitutional Court. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 6 (1), 90-110.
Prianto,  W.  (2024).  Analisis  Hierarki  Perundang-Undangan  berdasarkan  Teori  Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan , 2 (1), 08-19.
Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. Amsir Law Journal , 2 (1), 21-26.
Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi ,
1 (01), 1-15.
Setiadi, W., Sadiawati, D., Meliala, A. J., Bakhtiar, H. S., & Harefa, B. (2021). The Role of Indonesia Constitutional Court Decision in the Process of Establishing the Law: A Case Study in the Process of Establishing the Law on General Elections. J. Legal Ethical & Regul. Isses , 24 , 1.
Soeroso,  F.  L.  (2016).  Pembaruan  Hukum  Acara  Pengujian  Peraturan  Perundang- Undangan di Bawah Undang-Undang. Kajian , 19 (4), 327-347.
Soraya, A., Purwanda, S., & Taufik, M. (2023). Perbandingan Pengaturan Hukum Dalam KUHP Lama dan Baru bagi Anak yang menjadi Korban Perdagangan Orang. Dinamika Hukum , 24 (2), 250-257.
Sukmawan,  D.  I.,  &  Pratama,  S.  (2023).  Critical  Review  of  the  Constitutional  Court’s Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden. Jurnal Konstitusi , 20 (4), 556-575.
Wicaksono,  I.  (2019).  Optimalisasi  Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pembangunan Hukum Nasional dengan Model Preventive Review. Majalah Hukum Nasional , 49 (1), 91- 116.
Yulianto,  A.  (2020).  Judicial  Preview  sebagai  Mekanisme  Penakaran  Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang. JIL: Journal of Indonesian Law , 1 (1), 1-34.
Yulida,  D.,  Herawati,  R.,  &  Indarja,  I.  (2021).  Perluasan  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional melalui Judicial Preview. Diponegoro Law Journal , 10 (2), 342-354.
World Wide Web: Luxiana, K.M., (2023 ). 15 Permohonan Judicial Review UU Dikabulkan MK Sepanjang 2022 . Diakses  dari  laman: https://news.detik.com/berita/d-6736080/15-permohonan- judicial-review-uu-dikabulkan-mk-sepanjang-2022

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2024 ALJ. All rightsreserved.