## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  810-820|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8421.810-820

## KONSTITUALITAS PENENTUAN SYARAT USIA MINIMAL DAN MAKSIMAL PIMPINAN KPK
Achmad Yusuf 1 , Moh. Saleh 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Narotama, Indonesia
yoshof1786@gmail.com 1 , saleh.nwa@gmail.com 2

## ABSTRAK
Kontroversi  seputar  penolakan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019,  yang  berupaya  mengubah Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  KPK), berpusat pada perubahan persyaratan usia yang tercantum dalam Pasal 29 huruf (e). Modifikasi ini menimbulkan kekhawatiran  akan  kemungkinan  calon  pimpinan  KPK  tidak  memenuhi  kriteria  usia  minimum  yang  direvisi, yaitu  di  bawah  50  tahun,  sehingga  tidak  memenuhi  syarat  untuk  diangkat  menjadi  pimpinan  KPK.  Penelitian yang  disajikan  di  sini  dirancang  untuk  mengevaluasi  beberapa  aspek,  termasuk:  (1)  Ratio  decidendi  yang digunakan  untuk  menetapkan  persyaratan  usia  minimum  dan  maksimum  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  112/PUU-XX/2022;  (2)  Konsekuensi  hukum  dari  penetapan  persyaratan  usia  minimum  dan maksimum  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  112/PUU-XX/2022.  Menggunakan  metode analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum primer  dan  sekunder  sebagai  sumber  data,  dengan  teknik  pengumpulan  data  studi  kepustakaan,  analisis dokumen, dan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022  menjadi  bahan  hukum  primer  yang  dikaji  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  isu-isu utama  yang  dikaji.  Kontroversi  Pasal  29  huruf  (e)  UU  KPK  bermula  dari  perubahan  persyaratan  usia  setelah seleksi  pimpinan  KPK  yang  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  potensi  ketidakadilan.  MK menggarisbawahi  pentingnya  pengalaman  sebagai  kualifikasi  utama  bagi  calon  pimpinan  KPK,  dengan menekankan perannya dalam menjaga integritas dan efektivitas lembaga tersebut. Studi ini merekomendasikan peninjauan  menyeluruh  terhadap  setiap  usulan  undang-undang,  dengan  mempertimbangkan  semua  komponen yang relevan dan mematuhi prinsip-prinsip konstitusional sebelum diberlakukan.
Kata Kunci : Perubahan UU KPK, Kontroversial, Putusan MK.

## ABSTRACT
The controversy surrounding the rejection of Law Number 19 of 2019, which sought to amend Law Number 30 of  2002  concerning  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK  Law),  centers  on  the  modification  of  age requirements  outlined  in  Article  29  letter  (e).  This  modification  raises  concerns  about  the  possibility  that  a candidate  for  KPK  leadership  may  not  meet  the  revised  minimum  age  criterion  of  under  50  years,  rendering them ineligible for appointment. The research presented here is designed to evaluate several aspects, including: (1)  The  ratio  decidendi  used  to  establish  the  minimum  and  maximum  age  requirements  as  per  Constitutional Court  Decision  Number  112/PUU-XX/2022;  (2)  The  legal  ramifications  of  determining  the  minimum  and maximum age requirements based on Constitutional Court  Decision  Number 112/PUU-XX/2022. Employing  a qualitative descriptive analysis method with a normative juridical approach, the study draws upon primary and secondary  legal  materials  for  data,  utilizing  techniques  such  as  literature  review,  document  analysis,  and referencing  relevant  prior  studies.  Constitutional  Court  Decision  Number  112/PUU-XX/2022  serves  as  the primary  legal  material  and  is  scrutinized  to  provide  insights  into  the  key  issues  under  examination.  The controversy surrounding Article 29 letter (e) of the KPK Law stems from its alteration of age requirements after the selection of KPK leaders, introducing legal uncertainties and potential injustices. The Court underscores the significance of  experience as the primary qualification for KPK leadership  candidates, emphasizing  its role in preserving  the  integrity  and  efficacy  of  the  institution.  The  study  recommends  a  thorough  review  of  any proposed  legislation,  considering  all  relevant  components  and  adhering  to  constitutional  principles  before enactment.
Keywords : KPK Law Amendment, Controversial, Constitutional Court Decision.

## I. PENDAHULUAN
Konstitualitas  merupakan  sebuah  istilah  yang  merujuk  pada  kesesuaian  atau  kepatuhan  suatu tindakan,  kebijakan,  atau  undang-undang  dengan  konstitusi  atau  hukum  dasar  suatu  negara.  Dalam konteks  hukum  konstitusi,  konstitualitas  sering  digunakan  untuk  menilai  apakah  tindakan  atau undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi negara. Ketika suatu tindakan  atau  undang-undang  dianggap  konstitusional,  berarti  tindakan  atau  undang-undang  tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi negara, sehingga sah secara  hukum.  Sebaliknya,  jika  suatu  tindakan  atau  undang-undang  dianggap  inkonstitusional,  maka tindakan atau undang-undang tersebut dianggap melanggar konstitusi dan dapat dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku.
Keputusan sama ada sesuatu undang-undang atau tindakan itu mengikut perlembagaan biasanya diambil  oleh  institusi  tertentu,  seperti  Mahkamah  Perlembagaan  di  banyak  negara.  Institusi  ini mempunyai  kuasa  untuk  menilai  sama  ada  sesuatu  undang-undang  atau  tindakan  itu  mengikut peraturan asas negara. Dalam proses ini, mereka menggunakan pelbagai aspek perlembagaan, prinsip perundangan,  hak  asasi  manusia,  dan  prinsip  keadilan  sebagai  asas  penilaian.  Penilaian  ini  adalah subjektif  dan  boleh  berubah  mengikut  masa  mengikut  perubahan  undang-undang,  norma  dan pandangan masyarakat.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  merupakan  salah  satu  lembaga  pemerintahan  yang memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan  korupsi di  Indonesia. KPK memiliki tugas dan wewenang yang luas untuk menginvestigasi, menindak, dan mencegah adanya tindak pidana korupsi. Dalam  menjalankan  tugasnya,  pimpinan  KPK  memiliki  peran  sentral  dalam  memastikan  keefektifan dan  independensi  lembaga.  Salah  satu  aspek  yang  krusial  dalam  pengangkatan  pimpinan  KPK  yaitu adanya  penentuan  syarat  usia  minimal  dan  maksimal  bagi  individu  yang  berpotensi  menjadi pemimpin dari lembaga tersebut. Syarat usia bukan hanya berfungsi sebagai parameter administratif, tetapi  juga  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  kontinuitas  kepemimpinan  dan  kualitas pelaksanaan tugas KPK.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  terkait  konstitualitas  penentuan  usia  minimal  dan  maksimal pimpinan  KPK,  muncul  beberapa  rumusan  pertanyaan  di  antaranya:  (1) Ratio  decidendi penentuan syarat usia minimal dan maksimal dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022; (2) Akibat hukum dalam  penentuan  syarat  usia  minimal  dan  maksimal  berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  112/PUU- XX/2022.
Perlembagaan adalah prinsip yang mengesahkan bahawa undang-undang adalah kuasa tertinggi, dan semua individu dan institusi, termasuk kerajaan, mesti mematuhi undang-undang. Dalam konteks keluhuran  undang-undang,  perlembagaan  menjamin  bahawa  undang-undang  asas  atau  perlembagaan adalah  undang-undang  tertinggi  dalam  sesebuah  negara,  dan  tiada  pihak  yang  terkecuali  daripada kedaulatan  undang-undang.  Perlembagaan  menuntut  kerajaan  dan  semua  institusi  negara  mesti bertindak mengikut peruntukan  yang  terkandung dalam perlembagaan negeri.  Ini bermakna  kerajaan tidak  boleh  melanggar  prinsip  atau  peruntukan  yang  dinyatakan  dalam  perlembagaan,  dan perundangan serta tindakan kerajaan mestilah selari dengan perlembagaan.
Perlembagaan  menuntut  kerajaan  dan  semua  institusi  negara  mesti  bertindak  mengikut peruntukan  yang  terkandung  dalam  perlembagaan  negeri.  Ini  bermakna  kerajaan  tidak  boleh melanggar prinsip atau peruntukan yang dinyatakan dalam perlembagaan. Perundangan dan tindakan kerajaan mestilah selari dengan perlembagaan. Menurut teori Stuffen Bau oleh Hans Kelsen, struktur perlembagaan  Indonesia boleh diibaratkan seperti piramid, di mana norma tertinggi yang menempati kedudukan  tertinggi  adalah  Pancasila,  yang  diikuti  dengan  Proklamasi  Kemerdekaan,  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945.  ,  dan  Badan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Keseluruhan  Struktur  ini merupakan  ketatanegaraan  yang  menjadi  dasar  falsafah  pemikiran  Indonesia.  Dalam  konteks penyelidikan  ini,  Undang-undang  KPK  yang  terkini  pastinya  tidak  boleh  menyimpang  daripada perlembagaan negeri (Ngadiman, et al, 202).
Dalam  Undang-undang  KPK,  pindaan  kedua  itu  merangkumi  syarat  umur  minimum  pemimpin KPK  50  tahun  dan  maksimum  65  tahun  semasa  proses  pemilihan.  Setelah  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  ada  kemungkinan  salah  satu  calon  pimpinan  Panitia Pemberantasan  Korupsi  tidak  memenuhi  syarat  usia  minimum,  yaitu.  bawah  50  tahun,  jadi  dia  tidak
boleh  dilantik.  Namun,  jika  dibincangkan  mengenai  kesinambungan  kepimpinan  dan  kualiti menjalankan tugas KPK, sudah tentu ia tidak hanya boleh ditentukan dari segi umur sahaja.
Berdasarkan  penelitian  bertajuk  “Politik  Undang-Undang  Penanganan  Korupsi  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  Setelah  Pengesahan  Undang-undang  No.  19  Tahun  2019,”  terdapat ketidaktepatan  dalam  peraturan  mengenai  batas  umur  pimpinan  KPK.  Politik  undang-undang  dalam usaha membasmi rasuah oleh Jawatankuasa Pembasmian Rasuah selepas pengesahan Undang-undang No.  19  Tahun  2019  dilakukan  dengan  mengemukakan  semakan  kehakiman  kepada  Mahkamah Perlembagaan  sebagai  bentuk  protes  masyarakat  terhadap  undang-undang  yang  disifatkan melemahkan  fungsi  Suruhanjaya  Pemberantasan  Korupsi.  Selain  itu,  Suruhanjaya  Pemberantasan Rasuah (KPK) kini bukan sahaja menumpukan usaha pencegahan malah terus melaksanakan tindakan penguatkuasaan  undang-undang  yang  tegas  dalam  menangani  kes  rasuah  di  Indonesia  (Simbolon, 2020).
Berdasarkan  penjelasan  sebelum  ini,  nampaknya  terdapat  jurang  dalam  pindaan  kedua  Undang- undang  Suruhanjaya  Pemberantasan  Rasuah  2019.  Sebagai  langkah  awal  dalam  menilai  nilai perlembagaan dalam menentukan had umur  minimum dan maksimum pemimpin KPK, penyelidikan ini bertujuan untuk memahami asas keputusan dan akibat hukum dalam penetapan had umur menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022. Diharapkan kajian ini dapat memberi manfaat sama ada secara teori mahupun praktikal.
Secara teorinya, kajian ini diharapkan dapat menyumbang kepada pembangunan undang-undang dan  perlembagaan,  serta  menjadi  rujukan  pembelajaran  undang-undang.  Diharapkan  kajian  ini  dapat memberikan sumbangan  teori  kepada pemahaman  yang lebih mendalam tentang undang-undang dan perlembagaan  di  Indonesia,  termasuk  perubahan  undang-undang  dan  prinsip  perlembagaan  yang mendasari  peraturan  usia  dalam  konteks  institusi  negara.  Di  samping  itu,  hasil  kajian  ini  diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang konsep perlembagaan,  keluhuran perlembagaan, dan  perlindungan  hak  perlembagaan  dalam  konteks  perubahan  perundangan.  Khususnya  kepada pelajar  atau  ahli  akademik  dalam  bidang  undang-undang  dan  perlembagaan,  diharapkan  kajian  ini dapat  dijadikan  sumber  pembelajaran  untuk  memahami  konsep  undang-undang  perlembagaan  dan proses semakan perlembagaan.
Secara  praktis,  diharapkan  penelitian  ini  akan  memberikan  dampak  bagi  kebijakan  publik, perlindungan  hak-hak  konstitusional,  menjaga  keseimbangan  dalam  pemerintahan,  dan  memberikan panduan  bagi  pemangku  kepentingan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memengaruhi  perubahan langsung  dalam  kebijakan  publik,  terutama  yang  terkait  dengan  persyaratan  usia  dalam  lembaga- lembaga  pemerintahan.  Lebih  lanjut,  upaya  ini  akan  memastikan  perlindungan  yang  memadai terhadap  hak-hak  konstitusional  individu,  terutama  yang  berkaitan  dengan  hak  untuk  mencalonkan diri  dalam  jabatan  publik,  sehingga  mencegah  kemungkinan  penyalahgunaan  kekuasaan  legislatif yang  dapat  merugikan  hak-hak  individu.  Dengan  hasil  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  menjaga keseimbangan  antara  lembaga-lembaga  pemerintahan,  terutama  dalam  konteks  penelitian  ini  yaitu Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Ini  akan  memastikan  bahwa  calon  pimpinan  KPK  adalah individu  yang  memenuhi  persyaratan  dan  memiliki  pengalaman  yang  diperlukan  untuk  menjalankan tugas-tugas  mereka  dengan  efektif.  Terakhir,  diharapkan  bahwa  hasil  dari  penelitian  ini  akan memberikan kegunaan bagi pemangku kepentingan, seperti: legislator, pengacara, dan lain sebagainya yang mungkin akan terpengaruh oleh adanya perubahan persyaratan usia. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan bagian dari referensi dalam mempertimbangkan suatu kebijakan atau keputusan yang akan diambil lebih terinformasi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif.  Data  yang  digunakan  adalah  berasal  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  serta menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  studi  pustaka,  dokumen,  dan  penelitian-penelitian sebelumnya  yang  relevan.  Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  Putusan  MK  Nomor 112/PUU-XX/2022.  Kemudian  dianalisis  untuk  mendeskripsikan  jawaban  dari  fokus  masalah  yang diteliti (Setiawan, 2022).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
Pembentukan KPK dilakukan sebagai respons terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia, selaras dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Untuk  menjalankan  tugasnya  dibentuk  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Panitia Pemberantasan  Korupsi  sebagai  landasan  hukum.  Matlamat  utama  KPK  adalah  untuk  menyokong agensi penguatkuasaan undang-undang utama, seperti polis dan pendakwa raya, yang belum berkesan sepenuhnya  dalam  memerangi  rasuah.  Walaupun  berperanan  sebagai  institusi  pendukung,  KPK mempunyai  kedudukan  penting  dalam  usaha  memerangi  korupsi  dan  diakui  sebagai  lembaga  yang mempunyai kepentingan konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan KPK menjalankan tugasnya. bebas dan bebas daripada pengaruh.
Pada  masanya,  Undang-undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi menjalani  pindaan  untuk  mereformasi  undang-undang  untuk  memastikan  pencegahan  dan pemberantasan rasuah yang berkesan dan bersepadu. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kerugian negara  akibat  rasuah.  Bagaimanapun,  prestasi  KPK  dianggap  kurang  optimum,  dicirikan  oleh kekurangan  keberkesanan,  ketidakselarasan  antara  agensi  penguatkuasaan  undang-undang, pelanggaran  etika,  masalah  penyeliaan,  pengurusan  siasatan  yang  kurang  diselaraskan,  konflik  dasar dengan pelbagai institusi perundangan, dan kekurangan penyeliaan oleh institusi penyeliaan. Keadaan ini  menimbulkan  jurang  dan  mengurangkan  akauntabiliti  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 112/PUU-XX/2022).
Kemas  kini  undang-undang  ini  bertujuan  mengemas  kini  rangka  kerja  penyeliaan  KPK khususnya  dalam  konteks  memperkasakan  usaha  pencegahan  rasuah.  Ini  dilakukan  bagi meningkatkan kesedaran penjawat awam dan orang ramai agar tidak terlibat dengan perbuatan rasuah yang  merugikan  kewangan  negara.  Melalui  perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  diharapkan  Panitia  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dapat diintegrasikan  sebagai  bagian  yang  lebih  terintegrasi  dalam  struktur  pemerintahan,  bekerja  sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Matlamatnya adalah untuk melaksanakan usaha bersama dan bersepadu  untuk  mencegah  dan  membasmi  rasuah.  Langkah  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan keberkesanan, kecekapan dan penyelarasan dalam mencegah dan mendakwa perbuatan jenayah rasuah mengikut peraturan yang berkuat kuasa.
Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  keputusan  hasil  kajian  semula  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2019  tentang  Pindaan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan ini berdasarkan petisyen yang difailkan oleh Dr. Nurul Ghufron, S.H.,  M.H.  (Pemohon)  sebagai  Timbalan  Pengerusi  Suruhanjaya  Pembasmian  Rasuah.  Pemohon mengajukan permohonan peninjauan material terhadap ketentuan Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Artikel itu menyebut antara syarat untuk dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pembasmian Rasuah ialah berumur antara 50 hingga 65 tahun semasa proses pemilihan.
Pemohon telah mengambil bagian dalam pemilihan pimpinan KPK untuk jangka waktu minimal umur pencalonan adalah 40 tahun berdasarkan Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Pindaan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Bagaimanapun,  dengan  pindaan  kedua  Undang-Undang  Suruhanjaya  Pemberantasan  Korupsi  2019, Perkara  29  huruf  (e)  mengubah  substansi  daripada  awalnya  mewajibkan  umur  minimum  40  tahun kepada  sekarang  50  tahun.  Justeru,  peruntukan  ini  mengakibatkan  umur  pemohon  walaupun  pada akhir tempoh tersebut iaitu pada 20 Disember 2023, belum mencapai umur 50 tahun. Pada pandangan pemohon,  syarat  umur  minimum  50  tahun  untuk  menjawat  sesuatu  jawatan  memberi  implikasi bahawa  individu  yang  berpengalaman  dalam  jawatan  tersebut  secara  sah  dianggap  cekap  dan berkemampuan untuk menjawat jawatan tersebut. Oleh itu, pengalaman dalam jawatan itu juga harus dilihat sebagai bukti yang mencukupi untuk menolak ketidakcekapan dan liabiliti dalam jawatan itu.
Pemohon  telah  mengambil  bahagian  dalam  pemilihan  menjadi  ketua  KPK  bagi  tempoh  2019- 2023  ketika  berusia  45  tahun,  merujuk  kepada  Perkara  29  huruf  (e)  Undang-undang  KPK  pada pindaan  pertama  iaitu  pada  2015  yang  ketika  itu  menetapkan  syarat  umur  minimum  40  tahun  untuk bertanding jawatan.Kepimpinan KPK. Bagaimanapun, perubahan kedua yang berlaku dalam Undang-
undang  Jawatankuasa  Pembasmian  Korupsi  2019  menjadikan  syarat  umur  minimum  untuk mencalonkan  kepimpinan  KPK  menjadi  50  tahun  berdasarkan  Perkara  29  huruf  (e)  Undang-undang Suruhanjaya  Pemberantasan  Korupsi.  Ekoran  daripada  perubahan  tersebut,  apabila  tamat  tempoh pemohon sebagai ketua KPK bagi tempoh 2019-2023, pemohon tidak boleh segera mencalonkan diri untuk tempoh berikutnya kerana belum memenuhi syarat umur minimum.
Pada  pendapat  pemohon,  sekiranya  beliau  terpaksa  menunggu  untuk  memenuhi  syarat  umur minimum untuk bertanding sebagai ketua KPK, maka beliau akan kehilangan peluang atau sekurang- kurangnya  perlu  menunggu  sekurang-kurangnya  4  tahun  untuk  mencalonkan  semula  ketua  KPK. Pemohon  percaya  perkara  ini  akan  mendatangkan  kemudaratan  yang  sebenar  kepada  beliau terutamanya kerana beliau kini berkhidmat sebagai Timbalan KPK, yang menurut beliau secara fakta dan  undang-undang  dianggap  layak  dan  sesuai  untuk  menjadi  pengerusi  Jawatankuasa  Pembasmian Korupsi.  Maka  dengan  berbagai  pertimbangan  sebagaimana  ditetapkan,  apabila  Pasal  29  huruf  (e) Undang-Undang  Panitia  Pemberantasan  Korupsi  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  maka kerugian  sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya  akibat  diberlakukannya  pindaan  kedua  Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi 2019 tidak akan berlaku.
Pemohon telah dilantik sebagai wakil ketua yang juga menjabat sebagai anggota Pimpinan KPK periode  2019-2023  melalui  proses  yang  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pelantikannya secara resmi ditetapkan pada Rapat  Paripurna DPR. pada 16  September  2019.  Ini  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nombor  129  /P  2019  mengenai  pelantikan kepimpinan  KPK  pada  2 Disember  2019.  Pemohon  juga  menegaskan  sepanjang  berkhidmat  sebagai timbalan  pengerusi  KPK,  beliau  telah  membuktikan  kelayakan  berkualiti,  prestasi  cemerlang  dan konsisten  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dia  tidak  pernah  mengabaikan  tanggungjawabnya  dan sentiasa  menunjukkan  integriti  moral.  Semasa  memegang  jawatan,  beliau  telah  mematuhi  sumpah jawatan, berkhidmat dengan penuh tanggungjawab, dan mematuhi segala ketentuan dan kuasa dengan penuh dedikasi.
Hasil penggubalan Perkara 29 huruf (e) Undang-Undang Jawatankuasa Pemberantasan  Korupsi, pemohon sebagai ketua KPK tidak berhak untuk mencalonkan dan dipilih semula sebagai ketua KPK pada  tempoh  berikutnya,  manakala  anggota  lain  Kepimpinan  KPK  boleh  menggunakan  hak  mereka untuk  mencalonkan  diri  dan  dipilih  semula  dalam  tempoh  akan  datang.  Berdasarkan  perkara  ini, pelaksanaan  Perkara  29  huruf  (e)  menyebabkan  pemohon  mengalami  dan  menerima  layanan diskriminasi, yang melanggar dan memudaratkan hak perlembagaan pemohon yang sepatutnya bebas daripada  layanan  diskriminasi.  Mengingati,  pemohon  telah  berkhidmat  dengan  serius  semasa menjalankan tugas dan menjalankan jawatannya,  serta tidak pernah mengabaikan  tanggungjawabnya dari segi usaha membanteras korupsi.
Merupakan  pertimbangan  mahkamah  bahawa  ketentuan  dalam  Pasal  29  huruf  (e)  Undang- Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  telah  menjadi  bahan  kajian  sebelumnya  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  62/PUU-XVII/2019  yang  diadakan  dalam  sidang  paripurna  terbuka kepada  awam  pada  4  Mei  2021.  Permohonan  dalam  Kasus  No.  62  /PUU-XVII/2019  berdasarkan tinjauan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Alasan konstitusi yang diusulkan adalah ketentuan  pasal  29  huruf  (e)  KPK.  Undang-undang  menimbulkan  ketidakpastian  undang-undang kerana  tidak  terdapat  peralihan  kepada  peruntukan  dalam  Undang-undang  Suruhanjaya Pemberantasan  Korupsi,  walaupun  fakta  menunjukkan  anggota  KPK  yang  dipilih  berdasarkan keperluan  dalam  Undang-undang  Jawatankuasa  Pemberantasan  Korupsi  tidak  memenuhi  syarat. syarat umur 50 tahun. Malah, sekiranya pra-pilihan raya perlu diadakan untuk memilih calon anggota KPK, ini akan merugikan ekonomi negeri dan APBN yang akhirnya menjadi beban kepada pemohon sebagai pembayar eksais.
Dalam  permohonan  ini,  peninjauan  kembali  Pasal  29  huruf  (e)  Undang-Undang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  didasarkan  pada  Pasal  28D  ayat  (1)  dan  Pasal  28I  ayat  (2)  UUD  1945 sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya.  Alasan  penginstitusian  ialah  pemohon  kehilangan  hak institusinya  kerana  tidak  dapat  segera  mencalonkan  diri  sebagai  calon  kepimpinan  Jawatankuasa Pembasmian  Korupsi  kerana  perubahan  dalam  Kasus  29  huruf  (e)  Undang-undang  Jawatankuasa Pembasmian  Korupsi  yang  mewajibkan  pemohon  memenuhi  keperluan  minimum.  had  umur  yang belum  dipenuhi.  Malah,  menurut  pemohon,  beliau  telah  terbukti  berkebolehan  dan  boleh membuktikan  pencapaiannya  semasa  berkhidmat  sebagai  pengerusi  dan  anggota  Suruhanjaya Pembasmian Korupsi.
Pemohon  dalam  permohonannya  membandingkan  perubahan  syarat  usia  minimum  menjadi Hakim  Konstitusi,  yang  diubah  dari  47  tahun  menjadi  55  tahun  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi  (UU).  ).  MK),  dengan  perubahan  syarat  umur  untuk  menjadi  pengerusi  Jawatankuasa Pemberantasan  Korupsi  daripada  40  tahun  kepada  50  tahun  mengikut  Undang-undang  No.  19  tahun 2019.Pemohon  membuat  perbandingan  ini  kerana  menurutnya  terdapat  Hakim  Perlembagaan  yang sedang  berkhidmat  ketika  Perlembagaan.  Undang-undang  Mahkamah  telah  diubah,  tetapi  tidak memenuhi syarat umur. Bagaimanapun, Pempetisyen dianggap tidak wajar membuat perbandingan ini kerana Undang-undang Mahkamah Perlembagaan mempunyai Peruntukan Peralihan yang  mengawal selia  bagaimana  tempoh  penyandang  Hakim  Perlembagaan  akan  diteruskan  sekiranya  mereka  tidak memenuhi  syarat  umur  minimum  sebagai  Hakim  Perlembagaan  berdasarkan  perubahan  undang- undang.  Sebaliknya,  perubahan  umur  yang  mempengaruhi  kepimpinan  KPK  sekarang  tidak  dikawal dalam  peruntukan  Peralihan  Undang-undang  KPK.  Tambahan  pula,  dua  syarat  yang  dibandingkan antara  Undang-undang  Mahkamah  Perlembagaan  dan  Undang-undang  Suruhanjaya  Pemberantasan Korupsi  adalah  tidak  sama,  memandangkan  Undang-undang  Mahkamah  Perlembagaan  mengawal tempoh  jawatan  Hakim  Perlembagaan  semasa,  manakala  Pemohon  dalam  petisyennya  menonjolkan peluangnya  yang  terhalang  atau  tertunda  untuk  bertanding  semula  sebagai  Pengerusi  Jawatankuasa Pembasmian  Korupsi  dalam  tempoh  berikutnya.  Oleh  itu,  perbandingan  antara  peruntukan  Undang- undang Mahkamah Perlembagaan dan Undang-undang Jawatankuasa Pembasmian  Korupsi dianggap kurang relevan.
Jika  kita  menggunakan  perspektif  Mahkamah  Perlembagaan  dalam  mempertimbangkan  dan memutuskan  pelbagai  petisyen  yang  melibatkan  "nombor",  khususnya  umur,  sebenarnya  petisyen pemohon  berkaitan  had  umur  dalam  Perkara  29  huruf  (e)  Undang-Undang  Jawatankuasa Pemberantasan  Korupsi  cenderung  ditolak.  Namun,  setelah  melihat  fakta  atau  realiti  empirikal  sejak kebelakangan  ini,  kita  melihat  kecenderungan  penggubal  undang-undang  sering  mengubah  syarat umur  minimum  dan  maksimum  bagi  pegawai  awam  tanpa  mempunyai  asas  falsafah  atau  sosiologi yang  kukuh  dan  jelas.  Ini  berpotensi  menimbulkan  ketidakpastian  undang-undang  kepada  pegawai awam  berkenaan,  baik  dari  segi  tempoh  jawatan  dan  peluang  mereka  untuk  bertanding  semula  pada penggal akan datang. Ketidakpastian undang-undang ini juga boleh memberi kesan kepada gangguan dalam  prestasi  pegawai  negeri,  malah  boleh  menjejaskan  prestasi  institusi  negara  atau  institusi  yang dipimpin.
Berdasarkan  perkara  tersebut,  bagi  mengekalkan  dan  memberikan  perlindungan  undang-undang yang  adil  kepada  pegawai  awam  yang  terjejas  akibat  perubahan  syarat  umur  minimum  dan maksimum,  satu  alternatif  yang  boleh  diguna  pakai  ialah  penambahan  kriteria  alternatif  berupa “pengalaman” dalam jawatan yang disandang sekarang. . Ini boleh menjadi penyelesaian yang sesuai dengan  prinsip  perlembagaan  dan  dapat  mencegah  ketidakpastian  undang-undang,  selaras  dengan semangat UUD 1945 bagi pejabat penyandang. Tanpa alternatif, penggubal undang-undang mungkin cenderung  untuk  membuat  atau  mengubah  dasar  yang  "melaraskan  umur"  penyandang.  Sebagai contoh, jika pada satu ketika seorang gabenor yang dipilih berumur 30 atau 31 tahun dan merancang untuk  bertanding  untuk  penggal  kedua,  penggubal  undang-undang  boleh  menukar  syarat  umur minimum untuk calon gabenor kepada 37 atau 38 tahun. Walau bagaimanapun, pilihan "penyesuaian umur" boleh memberi kesan kepada hak gabenor penyandang untuk bertanding untuk penggal kedua. Oleh itu, alternatif "pengalaman" juga mesti dihadkan kepada kedudukan yang sama. Dalam konteks penaakulan  rasional,  keperluan  alternatif  mesti  dipertimbangkan  oleh  penggubal  undang-undang apabila merancang perubahan dalam peruntukan yang berkaitan dengan keperluan umur bagi pegawai awam yang dikawal oleh undang-undang.
Selepas  mempertimbangkan  perkara-perkara  ini,  mahkamah  mengkaji  semula  isu  perlembagaan dalam  Perkara  29  huruf  (e)  Undang-undang  Suruhanjaya  Pemberantasan  Korupsi  yang mengakibatkan ketidakpastian undang-undang dan layanan yang tidak selaras dengan undang-undang. Artikel  ini  berkaitan  dengan  had  umur  minimum  dan  maksimum  bagi  calon  kepimpinan  KPK. Mahkamah  mengambil  maklum  bahawa  perubahan  syarat  umur  berlaku  selepas  pemohon  selesai proses  pemilihan  dan  dipilih  sebagai  ketua  KPK.  Ini  bermakna  apabila  pemohon  mendaftar,  dia memenuhi syarat umur minimum yang ditetapkan sebelum ini. Namun, apabila pemohon berkhidmat sebagai  ketua  KPK,  syarat  umur  minimum  yang  ditetapkan  berubah,  sehingga  pemohon  tidak  lagi memenuhi kelayakan untuk menjadi ketua KPK. Mahkamah membuat kesimpulan bahawa ini adalah
satu  ketidakadilan  kepada  pemohon  dan  mengabaikan  hak  perlembagaan  beliau  untuk  bertanding semula sebagai ketua KPK.
Tambahan pula, mahkamah menekankan kepentingan pengalaman sebagai kelayakan utama bagi bakal  pemimpin  KPK  selain  keperluan  lain  seperti:  pendidikan,  kemahiran  dan  pengalaman  kerja. Pengalaman ini dianggap sangat penting terutama bagi seseorang yang pernah berkhidmat atau sedang berkhidmat  sebagai  ketua  KPK,  kerana  ia  membolehkan  mereka  memahami  sistem  kerja  institusi dengan  baik,  mengatasi  cabaran  yang  dihadapi,  dan  membentuk  pasukan  yang  kuat  untuk menyelesaikan  pelbagai  masalah  yang  dihadapi.  oleh  institusi  KPK.  Oleh  itu,  seseorang  yang berpengalaman  memimpin  KPK  mempunyai  kelebihan  yang  sangat  berharga,  asalkan  memenuhi syarat lain seperti rekod prestasi yang baik.

## 3.2Pembahasan
Cita-cita hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai  asas-asas  dasar  yang  sangat  penting  berkaitan  dengan  keadilan.  Prinsip  ini  menyatakan bahawa undang-undang yang dibuat mestilah adil kepada semua pihak yang terlibat. Gustav Radbruch menyatakan terdapat tiga nilai asas yang perlu ada dalam undang-undang iaitu keadilan, kepastian dan kesesuaian.  Sebagai  negara  kedaulatan  undang-undang,  Indonesia  menekankan  prinsip  “rule  of  law” dan “equality before the law” sebagai sangat asas.
Unsur-unsur  kedaulatan  kanonik,  seperti  yang  dicadangkan  oleh  Dicey,  termasuk  keluhuran pemerintahan  kanonik,  kedudukan  yang  sama  di  hadapan  undang-undang,  dan  jaminan  hak  asasi manusia.  Menurut  Kusumaatmadja,  hakikat  negara  berdasarkan  undang-undang  ialah  kuasa  mesti mematuhi  undang-undang,  dan  setiap  orang  mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  bawah  undang- undang.  Konsep  kedaulatan  undang-undang  juga  berkait  rapat  dengan  pengesahan  kuasa  undang- undang  dan  politik  undang-undang  yang  memainkan  peranan  penting  dalam  pembentukan  peraturan undang-undang.  Undang-undang  politik  ialah  aktiviti  dan  peraturan  pilihan  raya  yang  digunakan untuk mencapai matlamat sosial dan undang-undang tertentu dalam masyarakat.
Dalam  konteks  semakan  material  Perkara  29  huruf  (e)  dan  Perkara  34 Pindaan  Kedua  Undang- undang  Jawatankuasa  Pembasmian  Korupsi,  dinyatakan  bahawa  perubahan  syarat  umur  pemimpin Suruhanjaya  Pembasmian  Korupsi  menjadikan  had  umur  minimum  daripada  40  tahun.  tahun  hingga 50  tahun  melanggar  prinsip  undang-undang  dan  adil.  Pempetisyen  menghadapi  kerugian perlembagaan  yang  khusus  dan  sebenar  kerana  perubahan  ini  boleh  menjejaskan  kebebasan Jawatankuasa  Pembasmian  Korupsi  dan  kesinambungan  program  kerja.  Perubahan  ini  juga bercanggah  dengan  prinsip  kepastian  undang-undang  yang  diutamakan  dalam  konsep  kedaulatan undang-undang.
Menurut  pakar,  politik  undang-undang  adalah  dasar  undang-undang  yang  merangkumi pembuatan undang-undang, penerapan undang-undang dan penguatkuasaan undang-undang. Keadilan dalam konteks ini melibatkan konsep keadilan pengagihan, yang mencari keseimbangan dan hak yang sama  untuk  semua  orang  dalam  peraturan  undang-undang.  Indonesia  menerapkan  konsep  negara hukum yang cenderung mengikuti tradisi hukum Benua Eropah (Civil Law). Sistem perundangan ini mengutamakan  undang-undang  bertulis  dalam  bentuk  peraturan  perundangan  sebagai  asas  untuk menjalankan aktiviti kerajaan. Pelaksanaan aktiviti kerajaan khususnya yang berkaitan dengan politik undang-undang  merupakan  dasar  asas  yang  menentukan  hala  tuju,  bentuk  dan  kandungan  undang- undang  yang  akan  dibentuk.  Dasar  ini  berkaitan  dengan  pembentukan  undang-undang,  pelaksanaan undang-undang, dan penguatkuasaan undang-undang itu sendiri (Saputri dan Kusdarini, 2021).
Peraturan  perundangan  adalah  sebahagian  daripada  sistem  perundangan  dan  tidak  boleh dipisahkan  daripada  perbincangan  politik  undang-undang.  Politik  undang-undang  termasuk  dasar undang-undang  yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh  kerajaan,  serta  cara  politik mempengaruhi  undang-undang  melalui  konfigurasi  kuasa  di  sebalik  pembuatan  dan  penguatkuasaan undang-undang.  Politik  undang-undang  juga  merangkumi  usaha  menjadikan  undang-undang  sebagai alat untuk mencapai matlamat negara. Dalam konteks politik undang-undang, terdapat polisi undang- undang  yang  bersifat  tetap  dan  sementara,  serta  penegakan  undang-undang  sebagai  proses  untuk merealisasikan  hasrat  undang-undang.  Keadilan  merupakan  prinsip  penting  dalam  politik  undang- undang,  dan  dasar  undang-undang  yang  adil  mesti  mempertimbangkan  persamaan  hak,  kepastian undang-undang dan matlamat negara (Mahfuz, 2019).
Keperlembagaan  atau  kelembagaan  sesuatu  peraturan  atau  dasar  boleh  berbeza  antara  negara kerana setiap negara mempunyai sistem perundangan dan perlembagaan yang berbeza. Oleh itu, untuk menilai  keperlembagaan  sesuatu  peraturan  atau  dasar,  perlu  melihat  kepada  perlembagaan  dan undang-undang  yang  terpakai  di  negara  tersebut.  Bercakap  mengenai  syarat  umur  minimum  dan maksimum  bagi  pemimpin  Suruhanjaya  Pembasmian  Korupsi  (KPK),  beberapa  negara  mungkin mempunyai  peraturan  yang  sama  atau  berbeza.  Secara  amnya,  syarat  umur  bagi  pegawai  kerajaan, termasuk  ketua  institusi  antikorupsi,  boleh  dikawal  dalam  perlembagaan,  undang-undang  atau peraturan berkanun yang lain.
Sebagai  contoh,  beberapa  negara  yang  mempunyai  institusi  antikorupsi  mungkin  mempunyai peraturan mengenai  keperluan  umur pemimpin. Di AS, agensi antikorupsi  utama ialah Biro Siasatan Persekutuan  (FBI).  Ketua  FBI,  iaitu  Pengarah,  dilantik  oleh  Presiden  dan  diluluskan  oleh  Senat. Walau  bagaimanapun,  tiada  peruntukan  umur  khusus  dalam  Perlembagaan  AS  yang  mengawal pemilihan  atau  pelantikan  pegawai  tertentu.  Di  Singapura,  Biro  Siasatan  Amalan  Korupsi  (CPIB) bertanggungjawab  mengendalikan  kasus  korupsi.  Ketua  CPIB  ialah  Pengarah  CPIB.  Walaupun perlembagaan  Singapura  tidak  secara  khusus  menetapkan  syarat  umur  untuk  pemimpin  CPIB, pelantikan  pegawai  kerajaan  secara  amnya  mengikut  piawaian  profesional  dan  kelayakan  yang berkaitan.
Berikut  beberapa  pandangan  para  ahli  sebagai  bahan  pertimbangan  atau  analisis,  yang  juga digunakan oleh mahkamah sebagai pertimbangan analisis dalam mengambil putusan:
1. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
Seseorang  yang  telah  dinyatakan  dewasa  atau  cakap  secara  hukum  untuk  menduduki  suatu jabatan  tertentu  tidak  dapat  di  kemudian  waktu  dinyatakan  tidak  cakap,  kecuali  dalam  situasi yang  signifikan  seperti  gangguan  mental  atau  penyakit  yang  memengaruhi  kemampuan seseorang. Sekiranya terdapat perubahan kepada keperluan kemahiran atau kebolehan, perubahan ini  mesti  tetap  melindungi  hak  individu  yang  telah  diisytiharkan  dewasa  atau  kompeten  di  sisi undang-undang. Dalam konteks perubahan yang mengandung frasa batas umur minimum dari 40 tahun menjadi 50 tahun, sebagaimana termuat dalam Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Komisi Pemberantasan  Korupsi,  perlu  ditafsirkan  bahawa  perubahan  ini  hanya  berlaku  bagi  individu yang  tidak  pernah  menjabat  sebagai  Pengerusi  Suruhanjaya  Pembasmian  Korupsi.  Status kompetensi  dan  kematangan  yang  melekat  pada  pegawai  awam  tidak  seharusnya  ditarik  balik hanya kerana terdapat perubahan had umur dalam peruntukan baharu.
2. Dr. Firdaus, S.H.,M.H.
Tidak  adanya  pedoman  yang  jelas  atau  referensi  yang  baku  mengenai  perubahan  suatu  undang- undang  dapat  dimanfaatkan  untuk  menghambat  atau  mendiskriminasi  individu,  menciptakan ambiguitas  dalam  interpretasi,  dan  menghilangkan  kepastian  hukum.  Kejelasan  dalam  konsep undang-undang  diperlukan  untuk  memastikan  bahawa  undang-undang  mempunyai  formulasi yang  tegas,  stabil,  boleh  diramal,  boleh  diakses  dan  boleh  dikuatkuasakan  sebagai  asas  untuk melindungi dan menjamin hak individu. Dalam konteks perubahan yang memuat frasa had umur minimum dari 40 tahun kepada 50 tahun, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  dan bersifat diskriminasi.
3. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs.
Peraturan  mengenai  had  umur  atau  tempoh  penggal  dalam  konteks  institusi  negara  hendaklah berdasarkan  matlamat  untuk  mencapai  keadilan  pentadbiran,  yang  merangkumi  elemen  asas seperti  legitimasi,  keadilan  dan  rasional  dalam  penggunaan  kuasa  awam.  Oleh  itu,  peraturan mengenai  had  umur  terendah  perlu  dianalisis  dan  dipertimbangkan  agar  tidak  mengakibatkan pelanggaran  prinsip  kesamarataan  dan  ketidaksamaan  bagi  pemimpin  KPK  yang  telah menjalankan  tugas  sebelum  ini.  Dalam  konteks  undang-undang  pentadbiran,  seseorang  yang telah  diiktiraf  sebagai  dewasa  yang  sah  di  sisi  undang-undang  tidak  boleh  diisytiharkan  tidak matang  di  kemudian  hari,  melainkan  terdapat  peristiwa  undang-undang  yang  secara  eksplisit mengubah  status  tersebut,  seperti  gila  atau  hilang  akal.  Dalam  konteks  perubahan  yang mengandungi frasa had  umur minimum dari  40 tahun kepada 50 tahun, sebagaimana termaktub dalam  Perkara  29  huruf  (e)  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  perlu  diterapkan
kepada  individu  yang  baru  hendak  menjawat  jawatan  tersebut.  Bagi  individu  yang  sebelum  ini telah diisytiharkan matang atau kompeten, syarat umur baru tidak boleh digunakan, kerana status dewasa  atau  kompeten  dan  kebolehan  yang  wujud  dalam  pegawai  awam  tidak  boleh  dibatalkan dengan  perubahan  had  umur  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  baru  (Keputusan  Jabatan). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nombor 112 /PUU-XX/2022). Berdasarkan maklumat daripada Dr. Abdul Pengerusi Ramadhan,  S.H., M.H. (DPR RI) bahawa peraturan  mengenai  perubahan  had  umur  harus  memasukkan  peraturan  pengecualian  jika  ia  boleh membawa manfaat untuk kepentingan awam. Pengaturan yang luar biasa boleh dianggap munasabah jika  digunakan  dengan  pertimbangan  yang  sewajarnya.  Walau  bagaimanapun,  dalam  kasus  Undang- undang  Suruhanjaya  Pembasmian  Korupsi,  tidak  ada  peruntukan  pengecualian  untuk  pegawai penyandang, yang menunjukkan diskriminasi dan ketidakadilan. Perkara 29 huruf (e) Undang-undang Jawatankuasa Pembasmian Korupsi dianggap mengandungi ketidakpastian dan ketidakadilan, dan ini mempunyai kesan langsung atau tidak langsung terhadap hak perlembagaan pemohon, menyebabkan kerugian perlembagaan khusus dan sebenar (Keputusan Mahkamah Perlembagaan Republik Indonesia Nombor 112/PUU-XX/2022).
Dalam  kasus  perubahan  kepada  keperluan  umur  yang  mentakrifkan  hak  institusi  pemohon, pembetulan  perlu  dibuat  sebagai  satu  bentuk  keadilan  pembetulan.  Permintaan  pemohon  agar Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  "berusia  sekurang-kurangnya  50  (lima  puluh)  tahun  atau berpengalaman  sebagai  ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi"  dapat  dipahami  sebagai  upaya  untuk memperbaiki kemerosotan hak dan kewenangan konstitusional pemohon. Ungkapan "berpengalaman sebagai  pengerusi  KPK"  merujuk  kepada  jawatan  semasa  pemohon  sebagai  pengerusi  KPK  semasa. Pembetulan  perlu  dibuat  bagi  memulihkan  kehilangan  institusi  pemohon  dengan  mengekalkan  had umur 50 tahun, tetapi juga memberikan pengecualian bahawa pengerusi KPK sekarang dianggap telah memenuhi syarat untuk mencalonkan pengerusi KPK.
Kasus  29  huruf  (e)  pindaan  kedua  Undang-undang  KPK  yang  mengubah  had  umur  minimum pemimpin KPK dianggap tidak sah kerana bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Kriteria hak sama  rata  tidak  dijamin  oleh  perubahan  ini,  yang  mewujudkan  ketidakpastian  dan  ketidakadilan. Selain itu, tiada pengecualian atau pembetulan dalam  undang-undang  yang mengiktiraf kemerosotan hak  institusi  pemohon.  Berdasarkan  sebab  ini,  pindaan  diperlukan  dalam  undang-undang  untuk memulihkan keperluan umur minimum seperti yang dikekalkan sebelum ini. Pembetulan ini dianggap sebagai tindakan adil yang bertujuan untuk membetulkan ketidakadilan yang timbul akibat perubahan undang-undang,  dalam  hal  ini  Undang-Undang  mengenai  Jawatankuasa  Pembasmian  Korupsi. Keadilan  pembetulan  ialah  cara  untuk  memulihkan  keadilan  dan  memastikan  pemenuhan  hak  yang sama rata dan kepastian undang-undang yang adil. Berdasarkan keputusan Mahkamah Perlembagaan no.  112/PUU-XX/2022,  hujah  yang  dikemukakan  oleh  pemohon  boleh  diterima  dan  diterima. Perubahan  syarat  umur  bagi  calon  kepimpinan  Jawatankuasa  Pembasmian  Korupsi  dianggap  tidak konsisten  dengan  prinsip  logik  undang-undang  dan  tidak  seimbang.  Selain  itu,  perubahan  ini  juga boleh  dianggap  sebagai  kemungkinan  tindakan  terselindung  atau  pelanggaran  undang-undang  yang bertentangan dengan Perkara 28D dan Perkara 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  112/PUU-XX/2022  tentang  peninjauan kembali  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi UUD 1945, hak untuk dipilih pernah dihalang atau  sekurang-kurangnya  digantung  selama  4  tahun  kerana  Kes  29  huruf  (e).  Pemohon  merasakan bahawa  hak  institusinya  untuk  mendapatkan  kepastian  undang-undang  yang  adil  telah  dicabuli. Pindaan  Undang-undang  KPK  telah  merugikan  pemohon  dengan  melambatkan  masa  untuk  beliau dilantik semula sebagai pengerusi KPK bagi tempoh berikutnya.
Kerugian  konstitusional  yang  dialami  pemohon  merupakan  kerugian  khusus  dan  nyata,  yang dilindungi  oleh  Pasal  28D  UUD  1945.  Pemohon  mengalami  pelanggaran  hak,  antara  lain  hak  atas kepastian  hukum  yang  adil,  hak  atas  kesempatan  yang  sama  dalam  pemerintahan,  dan  hak  untuk bebas  daripada  diskriminasi.  Pasal  29  huruf  (e)  UU  Panitia  Pemberantasan  Korupsi  dianggap melanggar  konstitusi  sesuai  dengan  Pasal  28I  ayat  (2)  UUD  1945  yang  melarang  diskriminasi  dan merugikan hak konstitusional pemohon.
Peraturan  mengenai  had  umur  dalam  Undang-undang  Jawatankuasa  Pembasmian  Korupsi  perlu memberi perhatian kepada prinsip perlembagaan. Perubahan dalam keperluan umur yang mempunyai kesan kehilangan hak perlembagaan seseorang yang telah memenuhi keperluan sebelum ini dianggap
tidak  selaras  dengan  prinsip  identiti,  di  mana  pengiktirafan  kecekapan  seseorang  tidak  boleh dibatalkan  hanya  kerana  perubahan  dalam  keperluan  umur.  Dalam  konteks  ini,  prinsip  kesaksamaan perlu  dipertahankan  dengan  melaksanakan  dasar  khas  yang  membolehkan  pemimpin  KPK  yang sebelum  ini  memenuhi  syarat  umur  minimum  40  tahun  tidak  kehilangan  hak  perlembagaan  untuk mencalonkan  diri  sebagai  kepimpinan  KPK,  walaupun  syarat  umur  telah  ditetapkan.  ditukar  kepada sekurang-kurangnya  50  tahun.  Prinsip  identiti  juga  menekankan  bahawa  pengiktirafan  terhadap kecekapan seseorang mesti dihormati dan tidak boleh ditarik balik tanpa alasan yang munasabah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Perkara 29 huruf (e) dalam Undang-undang Suruhanjaya Pemberantasan Rasuah (UU KPK) dianggap kontroversi kerana ia mengubah syarat umur selepas seseorang itu dipilih sebagai pengerusi KPK. Ini membawa  kepada  ketidakpastian  undang-undang  dan  ketidakadilan.  Mahkamah  Perlembagaan  turut menekankan  kepentingan  pengalaman  sebagai  syarat  utama  calon  menerajui  Suruhanjaya Pembasmian  Rasuah,  sebagai  usaha  menjaga  integriti  dan  pencapaian  institusi.  Oleh  karena  itu, melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  112/PUU-XX/2022  tentang  peninjauan  kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia.  Indonesia  .  Indonesia  Pada  tahun  1945,  telah  disimpulkan  bahawa  permohonan yang  dikemukakan  oleh  Dr.  Nurul  Ghufron,  S.H.,  M.H.  (Pemohon)  selaku  Timbalan  Ketua  Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kajian material terhadap norma Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dinyatakan  melanggar  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Undang-Undang Dasar Mahkamah. juga menyatakan bahawa Pasal 29  huruf  (e)  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  menyatakan  syarat  umur “minimum 50 tahun dan maksimal 65 tahun dalam proses pemilihan” dianggap bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar  1945.  Indonesia.  Mahkamah  juga  menyatakan  bahawa  artikel  ini  tidak mempunyai  kuasa  undang-undang  yang  mengikat  secara  mutlak  selagi  ia  tidak  ditafsirkan  sebagai syarat  umur.  "Minimum  50  tahun  atau  pengalaman  sebagai  pengerusi  Suruhanjaya  Pembasmian Rasuah, dan maksimum 65 tahun dalam proses pemilihan."

## 4.2 Saran
Berdasarkan  masalah  yang  muncul  dalam  penelitian  terkait  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menguji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  disarankan  agar setiap undang-undang yang akan disahkan harus dipelajari secara cermat dengan mempertimbangkan semua  komponen  yang  terlibat  di  dalamnya,  dan  tetap  mengikuti  prinsip-prinsip  konstitusional  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Djafar,  Wahyudi.  (2010).  Menegaskan  Kembali  Komitmen  Negara  Hukum:  Sebuah  Catatan  Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7 (5), 151-174.
Julyano,  Mario,  dan  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  (2019).  Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, 1 (1), 13-22.
Mahfuz,  Abdul  Latif.  (2019).  Faktor  yang  Mempengaruhi  Politik  Hukum  dalam  Suatu  Pembentukan  Undang- Undang. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 1 (1), 43-57.
Ngadiman, Agrippina, et al. (2020). Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila. Ponorogo: Calina Media. Poespoprodjo,  W.,  dan  T.  Gilareso.  (2011).  Logika  Ilmu  Menalar:  Dasar-Dasar  Berpikir  Tertib,  Logis,  Kritis,
Analitis, Dialektis. Bandung: Pustaka Grafika.
Putusan Mahkamah Konstistusi Republik Indonesia Nomor 112/PUU-XX/2022. Putusan Mahkamah Konstistusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XI/2013. Saputri,  Novi  Eka,  dan  Eny  Kusdarini.  (2021).  Kontribusi  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental  Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 50 (4), 363-372. Setiawan,  Ahmad  Rizq.  (2022).  Jabatan  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Kebijakan  Huruf  E Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun  2022  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Skripsi.  Bandung:  UIN  Sunan Gunung Djati.
Simbolon,  Nanci  Yosepin.  (2020).  Politik  Hukum  Penanganan  Korupsi  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Jurnal Mercatoria, 13 (2), 157-177. Sochmawardiah,  Hesti  Armiwulan.  (2013).  Diskriminasi  Rasial  dalam  Hukum  HAM.  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Sumartini, Siti, et al. (2022). Kedudukan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum. Jurnal Suara Hukum, 4 (1),
224-242.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.