How to cite: Lorinza  Hartomo  Razy  (2022)  Analisis  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Terhadap  Obyek  Kendaraan Bermotor  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia, (7)  10. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13112 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## ANALISIS  PERJANJIAN  PEMBIAYAAN  KONSUMEN  TERHADAP  OBYEK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

## Lorinza Hartomo Razy
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia E-mail: lorinzahartomorazy@gmail.com

## Abstrak
Kewajiban yang dibebankan kepada para debitur merupakan hal yang fatal, karena pemenuhan  kewajiban  tersebut  sebagai  upaya  dalam  melunasi  hutang  yang dibebankan kepada debitur, apabila tidak tercapai maka Kreditur/ PT. Toyota Astra Financial (PT.  TAF)  Cabang  Lampung  berhak  untuk  menyita  objek  benda  yang merupakan  jaminan  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui:  (1) bagaimana  bentuk  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  pembiayaan kendaraan  dengan  jaminan  fidusia  pada  PT.  TAF  Cabang  Lampung? , (2) Bagaimana  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  perjanjian pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia pada PT. TAF Cabang Lampung?, (3) Bagaimana  akibat  hukum  yang  timbul  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat dengan jaminan fidusia pada PT. TAF Cabang Lampung?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis  normatif,  dan  pendekatan  empiris.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  dan  data  primer.  Analisis  data  menggunakan  analisis  yuridis  kualitatif. Perjanjian pembiayaan kendaraan  dengan jaminan fidusia pada PT. TAF Cabang Lampung  di  buat  secara  sepihak  oleh  kreditur  dalam  bentuk  perjanjian  baku. Terjadinya  penunggakan  angsuran  pembayaran.  Hal  itu  dapat  terjadi  karena beberapa faktor diantaranya dari kesalahan informasi dari kreditur dan juga keadaan ekonomi  pihak  debitur.  Tidak  konsisten  dan  tidak  taatnya  para  pihak  terhadap pelaksanaan  isi  perjanjian  serta  tidak  seimbangnya  hak  dan  kewajiban  pada klausula  perjanjian.  Terjadinya  wanprestasi  disebabkan  oleh  salah  satu  pihak melanggar dari perjanjian baku  yang isi perjanjian baku tersebut  telah disepakati oleh  pihak  dibetur,  sehingga  menimbulkan  akibat  hukum  yang  berdampak  pada sengketa antara kedua belah pihak kreditur dan dibitur.
Kata Kunci: Perjanjian Pembiayaan, Konsumen Kendaraan, Jaminan Fidusia.

## Abstract
Obligations  imposed  on  the  debtors  are  fatal,  because  the  fulfillment  of  these obligations  is  an  effort  to  pay  off  debts  that  are  charged  to  the  debtor,  if  not achieved, the Creditor / PT. Toyota Astra Financial (PT. TAF) Lampung Branch has the right to confiscate objects that are the collateral. What forms of rights and obligations  of  the  parties  in  a  vehicle  financing  agreement  with  fiduciary guarantees  at  PT.  Lampung  Branch  TAF  ?,  What  are  the  obstacles  faced  in implementing  a  vehicle  financing  agreement  with  fiduciary  guarantees  at  PT. Lampung Branch TAF? What are the legal consequences arising when there is a default in a four-wheeled vehicle financing agreement with a fiduciary guarantee at  PT.  TAF  Lampung  Branch?  The  research  method  used  in  this  writing  is normative  juridical,  and  empirical  approach.  The  data  used  are  secondary  data and  primary  data.  Data  analysis  uses  qualitative  juridical  analysis. Vehicle financing agreements with fiduciary guarantees at PT. The Lampung Branch TAF was  made  unilaterally  by  a  creditor  in  the  form  of  a  standard  agreement.  The arrears in  payment  installments.  This  can  occur due to  several  factors  including misinformation  from  creditors  and  also  the  economic  situation  of  the  debtor. Inconsistency and disobedience of the parties to the implementation of the contents of  the  agreement  and  the  imbalance  of  rights  and  obligations  in  the  agreement clause.  The  occurrence  of  default  is  caused  by  one  of  the  parties  violating  the standard  agreement,  which  the  contents  of  the  standard  agreement  have  been agreed upon by the parties in the garden, thus causing legal consequences that have an impact on the disputes between the two creditors and the parties.
Keywords: Financing Agreement,Customer, CoVehicle, Fiduciary Guarantee.

## Pendahuluan
Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan. Dalam praktek kehidupan sehari-hari  lembaga  keuangan  yang  sudah  tidak  asing  dikenal  oleh  masyarakat  adalah bank (Setyawan, 2012).
Bank  merupakan  salah  satu  bentuk  lembaga  keuangan  yang  bertujuan  untuk mermberikan  kredit,  pinjaman  dan  jasa-jasa  keuangan  lainnya,  sehingga  dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan  melancarkan  mekanisme  sistem  pembayaran  bagi  banyak  sektor  perekonomian (Puspitasari & Syafarudin, 2021).
Pembiayaan konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur  (perusahaan  pembiayaan)  dan  debitur  (konsumen)  (Juanda,  2021).  Dalam perjanjian  ini  menggunakan  asas  kebebasan  berkontrak.  Perjanjian  pembiayaan konsumen (consumer finance) tidak diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama (Raysando et al., 2021). Dalam Pasal 1338 KUHPerdata  disebutkan  bahwa  “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  berlaku
sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Sebenarnya  yang  dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak (Agus, 2018).
Perjanjian  itu  pada  umumnya  tidak  dapat  ditarik  kembali  kecuali  dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (Purnomo, 2019). Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk  memberlakukan  hukum  perjanjian  yang  termuat  dalam  buku  III  KUHPerdata tersebut,  yang  juga  sebagai  hukum  pelengkap  ditambah  pula  dengan  asas  kebebasan berkontrak  tersebut  memungkinkan  para  pihak  dalam  prakteknya  untuk  mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun Kitab Undang- Undang  Hukum  Dagang,  dengan  demikian  oleh  Undang-undang  diperbolehkan  untuk membuat  perjanjian  yang  harus  dapat  berlaku  bagi  para  pihak  yang  membuatnya (Setiawan  &  Darsono,  2016).  Apabila  dalam  perjanjian  terdapat  hal-hal  yang  tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan undang-undang.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  tersebut  adanya  hubungan  hukum antara  pihak-pihak  yang  akan  melakukan  perjanjian,  para  pihak-pihak  tersebut  yaitu (Sinaga,  2020):  (1)  Kreditur,  yaitu  pihak  perusahaan  pembiayaan  yang  melakukan kegiatan  pembiayaan  berdasarkan  kebutuhan  konsumen.  (2)  Debitur,  yaitu  pihak konsumen yang menggunakan jasa dari kreditur. (3) Supplier, yaitu pihak penjual barang yang melakukan kontraktual kepada pihak kreditur.
PT.  Toyota  Astra  Financial (PT.  TAF)  Cabang  Lampung  dalam  hal  ini memberikan bantuan kepada para debitur  yang telah melakukan perjanjian kepada PT. Toyota  Astra  Financial (PT.  TAF)  Cabang  Lampung.  Di  samping  itu  jaminan  yang dibebankan  kepada  debitur  ialah  jaminan  fidusia  atau  peralihan  hak  sementara  yang kemudian jika dipenuhi kewajiban atas pembayaran kredit sampai pada tenggang waktu pelunasan  dicapai,  maka  dengan  sepenuhnya  jaminan  tersebut  menjadi  milik  debitur (Saradila, 2017). Dengan kata lain hal tersebut di atur di dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.
Dasar  hukum  PT.  Toyota  Astra  Financial (PT.  TAF)  Cabang  Lampung  untuk melakukan  perikatan  perjanjian  kredit  kepada  para  debitur  di  atur  dalam  KUHPerdata Buku ke III tentang perikatan. Dalam hal ini debitur harus menyetujui isi perjanjian dan harus memenuhi kewajibannya sebagai debitur untuk membayar cicilan pada saat jatuh tempo yang telah di sepakati.
Kewajiban pada debitur adalah membayar angsuran kredit secara berkala sampai pada  waktu  yang  di  tetapkan,  dengan  kata  lain  kewajiban  tersebut  harus  dipenuhi sebagaimana  mestinya  yang  telah  disepakati  bersama  pada  saat  penandatanganan perjanjian  kredit  (Gani,  2023).  Kewajiban  yang  dibebankan  kepada  para  debitur merupakan hal  yang  fatal,  karena  pemenuhan kewajiban tersebut  sebagai  upaya dalam melunasi hutang yang dibebankan kepada debitur, apabila tidak tercapai maka Kreditur/ PT.  Toyota  Astra  Financial (PT.  TAF)  Cabang  Lampung  berhak  untuk  menyita  objek benda yang merupakan jaminan tersebut.
Upaya  hukum  yang  diambil  oleh  pihak  PT.  Toyota  Astra  Financial (PT.  TAF) Cabang Lampung secara garis besar dilakukan dengan penyelesaian secara intern terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan denda kepada debitur yang telah membayar lewat dari tanggal jatuh tempo 1–30 hari, untuk perhitungan denda adalah 0,5% dikali dengan angsuran  dan  dikali  lagi  dengan  hari  keterlembatan.  Setelah  30  hari  debitur  diberi peringatan pertama. Berikut setelah 45 hari debitur diberi peringatan kedua. Selanjutnya setelah 60 hari (2 bulan) debitur diberi peringatan ketiga dan setelah 2 bulan, 1 minggu kemudian petugas dari lembaga pembiayaan konsumen tersebut mendatangi debitur dan diberi  dua  pilihan  :  kesempatan  untuk  membayar  angsuran  yang  tertunda  atau mengembalikan  kendaraan  bermotor.  Dalam  hal  ini  debitur  sudah  dapat  dikatakan debitur yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana  debitur  tidak  memenuhi  janjinya  atau  kewajibannya  karena  kesalahan  debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.
Berdasarkan  kondisi  sebagaimana  diuraikan  dalam  latar  belakang  masalah tersebut  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul  “Analisis Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Terhadap  Obyek  Kendaraan  Bermotor  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  (Studi  di PT. Toyota Astra Financial Cabang Lampung)”.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif, dan  pendekatan  empiris.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
A. Bentuk  Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Kendaraan dengan Jaminan Fidusia Pada PT. TAF Cabang Lampung
Era globalisasi seperti sekarang ini, kehidupan dirasakan semakin berkembang pesat. Ketika mobilitas dirasakan begitu tinggi oleh setiap individu dalam menghadapi kehidupan setiap harinya, peranan transportasi menjadi terasa sangat penting (Tarigan, 2018).  Dengan  tersedianya  fasilitas  transportasi  yang  memadai,  akan  memberikan kemudahan  setiap  individu  dalam  melakukan  pekerjaan  yang  pada  akhirnya produktifitas dalam bekerja dapat mencapai secara maksmimal (Wahyuni, 2014).
Pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  hukum  perjanjian  dijamin oleh undang-undang (Sinaga, 2020). Pengaturan tentang hak dan kewajiban kreditur dan  debitur  dalam  perjanjian  mencerminkan  sejumlah  asas  yang  menjadi  prinsip- prinsip  atau asas-asas  perjanjian (Prasnowo &  Badriyah, 2019). Hak dan  kewajiban para  pihak  secara  umum  dicantumkan  didalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen. Mengenai  bentuk  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pihak  PT.  TAF  Cabang  Lampung dapat dilihat dari pertanyaan penulis terhadap para informan.
1. Hak dan Kewajiban Kreditur
PT. TAF Cabang Lampung hadir lebih dekat untuk memberikan berbagai fasilitas  dalam  pembiayaan  kendaraan,  mulai  dari  perhitungan  angsuran  mobil, kemudahan  dalam  pengajuan  kredit  mobil,  pembiayaan  kompetitif,  hingga pembayaran angsuran yang fleksibel sesuai kebutuhan. PT. TAF Cabang Lampung menjual  kendaraan  bermotor  (mobil)  baik  secara  tunai  ataupun  kredit.  Penjualan secara tunai  penjualan  yang pembayarannya diterima sekaligus (langsung lunas), penjualan secara kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau  mengadakan  suatu  pinjaman  dengan  suatu  janji,  pembayaran  akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati (Ardi, 2016).
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  dijelaskan  bahwa  hak  dari  kreditur  yaitu pihak PT. TAF Cabang Lampung adalah:
a. Kreditur  berhak  untuk  dan  atas  nama  serta  untuk  kepentingan  debitur  akan menggunakan  dana  yang  diperoleh  dari  pencarian  fasilitas  pembiayaan  ini untuk  pembayaran  harga  barang  sebagaiamana  dimaksud  pada  Pasal  1 perjanjian  ini  kepada  penjual.  Pencairan  fasilitas  pembiayaan  ini  dilakukan setelah  debitur  memenuhi  semua  kewajiban  persyaratan  pencairan  fasilitas yang  ditetapkan  kreditur  dan  atau  sebagaimana  diwajibkan  dalam  perjanjian ini.
b. Kreditur  berhak  menerima  angsuran  setiap  bulan  sesuai  yang  telah diperjanjikan
c. Kreditur berhak menerima denda keterlambatan kepada kreditur sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban debitur yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan.
d. Kreditur  berhak  untuk  menarik  kembali  barang  yang  diberikan  apabila konsumen lalai akan kewajibannya.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  dijelaskan  bahwa  kewajiban  dari  kreditur yaitu pihak PT. TAF Cabang Lampung adalah:
a. Berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan apabila telah membayar di muka. Dalam hal ini kreditur akan memberikan barang yang diperjanjikan yaitu sebuah mobil apabila debitur telah membayar uang muka.
b. Menyerahkan  sebagai  hak  milik  atas  barang  yang  diperjanjikan  kepada konsumen setelah konsumen menyelesaikan angsuran terakhirnya. Pertanggung  jawaban  terhadap  barang  yang  diperjanjikan  rusak  atau  hilang diluar kemauannya, maka pembeli sewa harus mau untuk menggantinya.
c. Kreditur  berkewajiban  untuk  menyediakan  pelayanan  sesuai  kebutuhan  dan kemampuan debitur.
2. Hak dan Kewajiban Dibitur
Dalam pelaksanaan perjanjian dijelaskan bahwa hak dari dibitur yaitu pihak selaku konsumen PT. TAF Cabang Lampung adalah:
a. Debitur  berhak  mendapatkan  barang  yang  diperjanjikan  setelah  perjanjian ditandatangani dan uang muka yang telah dibayarkan seseuai perjanjian yang disepakati.
b. Debitur  berhak  atas  penyerahan  hak  milik  atas  barang  yang  diperjanjikan setelah angsuran terakhir lunas dibayarkan.
c. Debitur berhak atas informasi fasilitas pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.
d. Debitur  berhak  mendapatkan  solusi  dari  kreditur  atas  segala  penyelesaian penanganan pengaduan dari debitur itu sendiri.
e. Debitur  juga  berhak  atas  pelayanan  yang  akurat,  jujur,  jelas,  dan  tidak menyesatkan  sebagai  kewajiban  dari  kreditur  untuk  memberikan  pelayanan kepada debitur.
Dalam pelaksanaan perjanjian dijelaskan bahwa kewajiban dari dibitur yaitu pihak selaku konsumen PT. TAF Cabang Lampung adalah:
a. Debitur  berkewajiban  untuk  menyerahkan  kepada  kreditur  baik  secara langsung  dan  atau/  melalui  penjual  semua  data,  informasi  dan  dokumen persyaratan pembiayaan (selanjutnya disebut “data syarat pembiayaan”).
b. Debitur berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan  teratur  pada  waktunya,  sesuai  dengan  jumlah  nominal  angsuran  yang ditetapkan dalam perjanjian ini melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh kreditur.
c. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oeleh debitur sampai perjanjian ini berakhir
d. Untuk menjamin seluruh pembayaran, maka debitur setuju untuk menjaminkan barang  secara  fidusia  kepada  kreditur  sesuai  dengan  peraturan  perundangan yang berlaku.
e. Debitur  berkewajiban  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  kreditur mengenai  alamat  yang  akan  digunakan  untuk  surat  menyurat  sehubungan dengan perjanjian ini.
Perjanjian  baku  memang  lahir  dari  kebutuhan  masyarakat  sendiri.  Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan dan  karena  itu  diterima  oleh  masyarakat.  Yang  masih  perlu  dipersoalkan  apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat “berat sebelah” dan tidak mengandung “klausul yang  secara  tidak  wajar  sangat  memberatkan  bagi  pihak  lainnya”,  sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak adil. Yang dimaksud “berat sebelah” di sini ialah bahwa perjanjian itu hanya mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja  (yaitu  pihak  yang  mempersiapkan  perjanjian  baku  tersebut),  tanpa mencantumkan  apa  yang  menjadi  kewajiban-kewajiban  pihaknya  dan  sebaliknya hanya  menyebutkan  kewajiban-kewajiban  pihak  lainnya  (biasanya  debitur), sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Sekarang yang  perlu  diatur  adalah  aturan-aturan  dasarnya  sebagai  aturan-aturan  mainnya, agar  klausul-klausul  atau  ketentuan-ketentuan  dalam  perjanjian  baku  itu,  baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya.
Bentuk  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia pada PT. TAF Cabang Lampung di buat secara
sepihak  oleh  kreditur  dalam  bentuk  perjanjian  baku  artinya  perjanjian  tersebut hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak kreditur sehingga pihat  dibitur  tidak  mempunyai  peluang  untuk  merundingkan  atau  meminta perubahan.  Suka  atau  tidak  suka  pihak  debitur  dalam  perjanjian  pembiayaan kendaraan  secara  kredit  dari  perusahaan  PT.  TAF  Cabang  Lampung  harus menandatangani  perjanjian  baku  tersebut  dan  mematuhi  perjanjian  baku  tersebut sesuai kausal-kausal yang sudah ditetapkan secara sepihak.
Berdasarkan  uraian  di  atas  jika  dianalisis  menurut  doktrin  yang  disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum. (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).
Menurut  teori  baru  yang  dikemukakan  oleh  Van  Dunne  (2016),  yang diartikan dengan perjanjian adalah  suatu  hubungan hukum  antara dua pihak atau lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum.  Artinya  telah terjadi kesepakatan antara kreditur dalam hal ini pihak PT. TAF Cabang Lampung dengan debitur dalam hal ini konsumen dalam sebuah perjanjian baku yang dibuat secara sepihak dimana isi perjanjian tersebut lebih mengntungkan pihak kreditur.
Teori  tersebut  tidak  hanya  melihat  perjanjian  semata-mata.  Tetapi  juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu :
a. Tahap Pracontractual , yaitu adanya penerimaan dan penawaran antara dalam perjanjian baku antara kreditur dan dan dibetur.
b. Tahap contractual , yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak antara kreditur dan dan dibetur dalam surat perjanjian baku.
c. Tahap postcontratual ,  yaitu  pelaksanaan  perjanjian  baku  antara  kreditur  dan dan dibetur.
B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian

## Pembiayaan  Kendaraan  dengan  Jaminan  Fidusia  Pada  PT.  TAF  Cabang Lampung
Sebelum  terlaksananya  perjanjian  pembiayaan  antara  pihak  debitur  dan kreditur  maka  debitur  harus  melewati  tahap  awal  sebelum  dinyatakan  sah  untuk menjadi  debitur  di  PT.  TAF  Cabang  Lampung.  Tahap  awal  yang  dimaksud  adalah untuk melengkapi persyaratan untuk mengajukan kredit.
Adapun  beberapa  dokumen  yang  harus  diserahkan  debitur  kepada  pihak kreditur dalam hal ini PT. TAF Bandar Lampung antara lain :
1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Slip Gaji atau Surat Keteragan Penghasilan
4. Rekening Listrik 3 Bulan Terakhir
5. Surat Nikah (apabila sudah menikah).
Apabila semua syarat telah terpenuhi maka pihak PT. TAF Cabang Lampung akan melakukan survey terhadap calon debitur dalam setiap permohonan pembiayaan konsmen yang diajukan kepada pihak PT. TAF Cabang Lampung.
Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini tidak semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti pelaksanaan hak dan kewajiban yang disimpangi salah satu  pihak.  Meskipun  kedua  pihak  telah  mengetahui  hak  dan  kewajiban  masing- masing akan tetapi masih terjadi kelalaian khususnya pada pihak debitur yang tidak melaksanakan  prestasinya.  Seperti  dalam  asas  kebebasan  berkontrak  yang mengartikan bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang.
Pasal  1239  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  disebutkan  :  Tiap-tiap perikatan  berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat  sesuatu,  apabila  yang  berhutang  tidak memenuhi  kewajibannya,  mendapatkan  penyelesaian  dalam  kewajiban  memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.
Selanjutnya dalam Pasal  1243  yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  menyatakan  sebagai  berikut  :  Penggantian  biaya,  rugi,  dan  bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang  harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.
Pihak kreditur yaitu PT. TAF. Cabang Lampung telah melakukan usaha yang sangat  maksimal  untuk  menghindari  kemungkinan  terjadinya  hambatan  selama pelaksanaan  perjanjian  berlangsung,  dengan  mensyaratkan  beberapa  hal-hal  kepada debitur  seperti  yang  dijelaskan  diatas.  Selain  itu  PT.  TAF.  Cabang  Lampung  telah mencoba menghubungi debitur baik melalui surat maupun kunjungan langsung bagi debitur yang melalaikan kewajibannya, namun terkadang tidak berhasil. Apabila PT. TAF.  Cabang  Lampung  telah  berhasil  menghubungi  atau  menemui  debitur,  tetapi debitur  tetap  tidak  mematuhi  ketentuan  sesuai  dengan  persyaratan  atau  perjanjian pembiayaan  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Oleh  karena  itu  debitur  harus menyerahkan data pribadi sebenar-benarnya agar dikemudian hari komunikasi antara pihak kreditur dan debitur tidak terhambat.
Permasalahan  yang timbul menurut  penulis sebenarnya dapat  diketahui  pada awal pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur, berikut adalah faktor-faktor yang menimbulkan macetnya pembayaran angsuran oleh debitur :
1. Tunggakan,  pada  umumnya  tunggakan-tunggakan  yang  terjadi  dalam pembayaran kembali merupakan tanda-tanda akan timbulnya suatu pembayaran pembiayaan yang berakibat pada kemacetan.
2. Informasi  yang salah, bahwa laporan  yang diberikan oleh debitur berisi  hal-hal yang keliru disebabkan oleh keteledoran.
3. Masalah-masalah lain yang dapat mempengaruhi jalannya pembayaran angsuran misalnya kematian si debitur, bencana alam, dan hal-hal lain yang tidak terduga sebelumnya akan terjadi  yang mengakibatkan mempengaruhi terhadap jalannya
pembayaran  angsuran  dan  tentunya  berakibat  terhadap  perjanjian  yang  telah disepakati.
4. Pada  umumnya  hal  yang  paling  memungkinkan  terjadi  adalah  memburuknya perekonomian  si  debitur,  biarpun  pada  awalnya  sudah  dianalisis  oleh  kreditur akan  tetapi  faktor  ini  yang  cukum  membuat  kemacetan  terhadap  pembayaran angsuran.
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia pada PT. TAF Cabang Lampung adalah terjadinya penunggakan  angsuran  pembayaran.  Hal  itu  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor diantaranya dari kesalahan informasi dari kreditur dan juga keadaan ekonomi pihak debitur.  Tidak  konsisten  dan  tidak  taatnya  para  pihak  terhadap  pelaksanaan  isi perjanjian serta tidak seimbangnya hak dan kewajiban pada klausula perjanjian.
Berdasarkan  hasil  uraian  di  atas  maka  dapat  dikaitkan  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  Van  Dunne  bahwa  di  dalam  hukum  kontrak (Law  of  Contract) ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu;
1. Adanya Offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan)
2. Meeting of Minds (persesuaian kehendak)
3. Konsiderasi (prestasi)
4. Competent  legal  parties  (kewenangan  hukum  para  pihak)  dan  legal  parties (kewenangan hukum para pihak) dan legal subject matter (pokok persoalan yang sah).
C.  Akibat  Hukum  yang  Timbul  Apabila  Terjadi  Wanprestasi  dalam  Perjanjian Pembiayaan  Kendaraan  dengan  Jaminan  Fidusia  Pada  PT.  TAF.  Cabang Lampung
Berdasarkan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan,  maka  pemberian  kredit  oleh  Lembaga  Pembiayaan  Konsumen  tidak dapat  dilakukan  sembarangan.  Oleh  sebab  itu  memperoleh  keyakinan  terhadap debitur penilaian yang cermat serta prospek usaha dari debitur. Namun masalah yang menjadi  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  ini  masih dapat ditemui saat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh debitur.
Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan  karena  salahnya  maka  ia  telah  melakukan  wanprestasi.  Wanprestasi adalah suatu  keadaan dimana debitur sebagai  pihak  yang bertanggungjawab, tidak memenuhi  prestasi  yang  telah  disepakati  bersama  kreditur  dengan  sebagaimana mestinya sehingga itu merupakan suatu kesalahan bagi debitur.
Dalam hal untuk melindungi haknya sebagai kreditur maka kedua belah pihak telah  menyepakati  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia  dengan klausulaklausula  yang  kreditur  rancang  untuk  meminimalisir  terjadinya  masalah dikemudian  hari.  Segala  aspek  diatur  dalam  perjanjian  pembiayaan  ini  termasuk mengenai wanprestasi seperti dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
Atas  semua  hal  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  debitur  apabila melakukan  wanprestasi  dalam  perjanjian  ini  maka  timbul  akibat  hukum.  Akibat
hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang  dikehendaki  oleh  pelaku  dan  yang  diatur  oleh  hukum.  Tindakan  yang dilakukannya  merupakan  tindakan  hukum  yakni  tindakan  yang  dilakukan  guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.
Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibatakibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang  bersangkutan  telah  ditentukan  atau  dianggap  sebagai  akibat  hukum.  Oleh karena itu akibat hukum yang ditimbulkanpun telah diatur didalamnya. Seperti akibat hukum  ganti  rugi,  pembatalan  perjanjian  yang  dimaksudkan  merupakan  bentuk perlindungan hukum bagi kreditur untuk melindungi hak kreditur itu sendiri.
Terjadinya  wanprestasi  disebabkan  oleh  salah  satu  pihak  melanggar  dari perjanjian baku yang isi perjanjian baku tersebut telah disepakati oleh pihak dibetur, sehingga menimbulkan akibat hukum yang berdampak pada sengketa antara kedua belah pihak kreditur dan dibitur.
Berdasarkan hasil uraian di atas terjadinya wanprestasi maka dapat dikaitkan dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Van  Dunne  bahwa  wanprestasi  adalah  tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang direntukan dalam perjanjian  yang  dibuat  antara  kreditor  dengan  debitor.  Adapun  bentuk-bentuk  dari wanprestasi yaitu:
1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Apabila  prestasi  debitur  masih  dapat  diharapkan  pemenuhannya,  maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
4. Debitur  yang  memenuhi  prestasi  tapi  keliru,  apabila  prestasi  yang  keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

## Kesimpulan
Bentuk  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  pembiayaan  kendaraan dengan  jaminan  fidusia  pada  PT.  TAF  Cabang  Lampung  di  buat  secara  sepihak  oleh kreditur dalam bentuk perjanjian baku artinya perjanjian tersebut hampir seluruh klausul- klausulnya sudah dibakukan oleh pihak kreditur sehingga pihat dibitur tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Suka atau tidak suka pihak debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan secara kredit dari perusahaan PT. TAF Cabang Lampung harus menandatangani perjanjian baku tersebut dan mematuhi perjanjian baku tersebut sesuai kausal-kausal yang sudah ditetapkan secara sepihak.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan kendaraan  dengan  jaminan  fidusia  pada  PT.  TAF  Cabang  Lampung  adalah  terjadinya
penunggakan  angsuran  pembayaran.  Hal  itu  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor diantaranya  dari  kesalahan  informasi  dari  kreditur  dan  juga  keadaan  ekonomi  pihak debitur. Tidak konsisten dan tidak taatnya para pihak terhadap pelaksanaan isi perjanjian serta tidak seimbangnya hak dan kewajiban pada klausula perjanjian.
Terjadinya  wanprestasi  disebabkan  oleh  salah  satu  pihak  melanggar  dari perjanjian  baku  yang  isi  perjanjian  baku  tersebut  telah  disepakati  oleh  pihak  dibetur, sehingga menimbulkan akibat hukum yang berdampak pada sengketa antara kedua belah pihak kreditur dan dibitur.

## BIBLIOGRAFI
Agus,  D.  (2018).  Perlindungan  Konsumen  Atas  Penggunaan  Perjanjian  Baku  Dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Nurani Hukum , 1 (1), 71–82.
Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 14 (2), 265–279.
Gani, B. A. (2023). Penyelesaian Wanprestasi Kredit Multiguna Dengan Jaminan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi  Kasus  di  BPR Surasari Hutama Cabang X). Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA , 1 (2), 46–68.
Juanda, E. (2021). Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 9 (2), 273–286.
Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8 (1), 61–75.
Purnomo, S. H. (2019). Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 137–150.
Puspitasari,  D.,  &  Syafarudin,  A.  (2021).  Pengaruh  Kepercayaan  Merek,  Citra  Merek Terhadap  Keputusan  Menggunakan  Produk  Perusahaan  Pembiayaan  Dengan Persepsi  Kualitas  Sebagai  Variabel  Intervening:(Studi  Kasus  Di  Perumahan Jatinegara  Indah  Kecamatan  Cakung). Jurnal  Valuasi:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan , 1 (1), 147–167.
Raysando,  M.  B.  R.,  Setyawati,  N.  K.  A.,  &  Arini,  D.  G.  D.  (2021).  Penyelesaian Wanprestasi atas Dasar Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19 dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (2), 349–353.
Saradila, F. (2017). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Dibawah Tangan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet. Jatiswara , 32 (3).
Setiawan,  A.,  &  Darsono,  S.  H.  (2016). Tinjauan  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Kredit Jual  Beli  Sepada  Motor  Di  PT.  Asli  Motor  Klaten .  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Setyawan,  Y.  Y.  P.  (2012). Tionjauan  Tentang  Konstruksi  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  Kendaraan  bermotor  Dengan  Penyerahan  Hak  Milik  Secara  Fidusia . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sinaga,  N.  A.  (2020).  Implementasi  Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hukum Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (1).
Tarigan,  M.  (2018).  Strategi  bertahan  hidup  penrik  becak  terhadap  kehadira  Gojek  di
kawasan  kampus  USU  Padang  bulan  Medan. Skripsi.  Medan.  Universitas  Negeri Medan .
Van Dun, K., Bodranghien, F. C. A. A., Mariën, P., & Manto, M. U. (2016). tDCS of the cerebellum: where do we stand in 2016? Technical issues and critical review of the literature. Frontiers in Human Neuroscience , 10 , 199.
Wahyuni,  S.  (2014).  Pengaruh  motivasi,  pelatihan  dan  fasilitas  kerja  terhadap  kinerja pegawai dinas pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis , 2 (1).

## Copyright holder:
Lorinza Hartomo Razy (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: