## PENERAPAN POLITIK PENDIDIKAN
( Studi Kebijakan Sultan Agung Hanyakrakusuma dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Kerajaan Mataram )

## Muhammad Ith’am
Program Pascarsarjana Pendidikan Agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan Telp. 082141585786 Email. Itam19859@gmail.com
Abstrak  : Pendidikan  dan  politik  merupakan  dua  unsur  penting  dalam  sistem sosial politik disetiap negara maju maupun negeara berkembang sekalipun. Kedua unsur  tersebut  memiliki  hubungan  dalam  proses  pembentukan  karakteristik masyarakat  disuatu  negara,  artinya  antara  pendidikan  dan  politik  saling menunjang  dan  saling  mengisi  sehingga  tercipta  hubungan  yang  dinamis, Hubungan antara politik dan pendidikan adalah realistis empiris yang terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian ilmuan di Dunia.
Berdasarkan  perolehan  sumber  datanya,  penelitian ini termasuk Library Research, karena data diperoleh dengan cara penelusuran pustaka. Pendekatan ini dimaksudkan  untuk  mengkaji Penerapan  Politik  Pendidikan ” (Studi  Kebijakan Sultan  Agung  Hanyakrakusuma  dalam  Mengembangkan  Pendidikan  Islam  di Kerajaan  Mataram  ) antara  lain: Pendekatan  fenomenologis,  Pendekatan deskriptif,  Pendekatan  analisis. fokus  penelitian  yang  diambil  terdapat tiga masalah  yang  akan  dibahas  sebagai  berikut,  yaitu:  pertama, Bagaimana Makna politik  pendidikan dalam  persepektif  negara  Islam?  kedua,  Bagaimanakah kebijakan Politik pendidikan yang dirumuskan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma  di  Masa  kerajaan  Mataram? Ketiga,  Bagaimanakah  implikasi kebijakan politik pendidikan yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma  terhadap  pendidikan  Islam  pada  masa  kerajaan  Mataram? Makna politik pendidikan dalam persepektif negara Indonesia adalah suatu proses pendekatan  atau  metode  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  dikehendaki, sesuai  dengan  nilai-nilai  fundamental  yang  selama  ini  menjadi  prinsip  hidup. Kebijakan  politik  pendidikan  yang  di  rumuskan  oleh  Sultan  Agung Hanyakrakususma  dalam  bidang  pendidikan  Islam, adalah : Menawarkan  tanah pendidikan  yang  disebut  dengan  tanah perdikan, yaitu  sebuah  lokasi  untuk kepentingan  kehidupan  beragama  yang  dibebaskan.Implikasi  kebijakan  politik pendidikan  yang  dilakukan  oleh  Sultan  Agung  Hanyakrakusuma  terhadap pendidikan  Islam pada masa kerajaan Mataram memberikan dampak positif dan rakyat  sangat  apresiatif  dengan  usaha  yang  dilakukan  Sultan  Agung Hanyakrakusuma,
Kata Kunci : Politik Pendidikan, Kebijakan, Sultan Agung Hanyakrakusuma Dan Pendidikan Islam.

## PENDAHULUAN
Kneller secara  umum  beteori  bahwa  antara  tatanan  politik  suatu  bangsa dan  sistem  pendidikan  terjadi mutually  reinforcing, 1 demikian  pula  pendidikan agama yang realitasnya diupayakan oleh setiap komunitas beragama di Indonesia. Disinilah  dapat  dilihat  esensi  dari istilah  politik  pendidikan  dan  politik pendidikan  agama,  ia  didefinisikan  sebagai  endapan  dari  politik  negara, penjabaran  dari  tradisi  bangsa  dan  nilai-nilai,  dan  sistem  konsepsi  rakyat mengenai bentuk negara dalam sistem pendidikan. 2
Dinamika  hubungan  timbal  balik  antara  pendidikan  dan  politik  terus meningkat  dalam  suatu  masyarakat,  seiring  dengan  perubahan-perubahan  yang terjadi  dalam  masyarakat  tersebut.    Di  sebuah  negara  berkembang,  dinamika hubungan  antara  pendidikan  dan  politik  cenderung  lebih  tinggi dari  pada  di negara  maju,  dikarenakan  perubahan-perubahan  di  suatu  negara  berkembang terjadi lebih intens.  Intensitas dari perubahan tersebut sangat nyata dalam proses yang menghantarkan negara jajahan menuju negara kemerdekaan.
Interelasi  antara  pendidikan  dan  politik  akan  berimplikasi  pada  semua dataran,  baik  pada  dataran  filosofis  maupun  dataran  kebijakan.    Misalnya,  di Indonesia, filsafat pendidikan nasional adalah artikulasi pedagogis dari nilai-nilai yang  terdapat  pada  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945.    Pada  dataran kebijakan,  sangat  sulit  memisahkan  antara  kebijakan-kebijakan  pendidikan  yang dibuat  oleh  pemerintah  suatu  negara  dengan  persepsi  dan  kepercayaan  politik yang  ada  pada  pemerintahan  tersebut.    Pada  gilirannya,  implementasi  dari  suatu kebijakan  pendidikan  akan  berdampak  pada  kehidupan  politik.    Berbagai kebijakan  pendidikan  berdampak  langsung  pada  akses,  minat,  dan  kepentingan pendidikan  para stakeholder pendidikan,  terutama  orang  tua  dan  peserta  didik, serta masyarakat pada umumnya. 3
1 George  F  Kneller, Politik  Ideologis  dalam  George  F.  Kneller  (ed),  Fondations of  Education (New York: John Wiley dan Sons, 1983), 128.
2 Kartini  Kartono, Tinjauan  Politik  Mengenai  Sistem  Pendidikan  Nasional (Bandung:  Mandor Maju, 1997), 28.
3 Ibid., 12-13.
Bukti  empiris  adanya  keterkaitan  antara  politik  dan  pendidikan  Islam yaitu  Madrasah  Nizhamiyah  di  Baghdad  yang  menjadi  corong  pesan-pesan politik, Rasyid menyimpulkan dari analisis terhadap kasus Madrasah Nizhamiyah sebagai berikut:
Kedudukan  politik  di  dalam  Islam  sama  pentingnya  dengan  pendidikan.    Tanpa otoritas politik, syariat Islam sulit bahkan mustahil untuk ditegakkan.  Kekuasaan adalah  sarana  untuk  mempertahankan  syiar  Islam.    Pendidikan  bergerak  dalam usaha menyadarkan umat untuk menjalankan syariat.  Umata tidak akan mengerti syariat  tanpa  pendidikan.    Bila  politik  (kekuasaan)  berfungsi  mengayomi pembenahan lewat arus bawah (Rasyid, 1994:15).
Pada masa Kerajaan Mataram, bukti yang kuat adanya keterkaitan antara politik  dan  pendidikan  antara  lain  dengan  adanya perdikan sebagai  langkah praksis  dalam  mengembangkan  pendidikan  Islam,  demikian  dikatakan  bahwa perdikan artinya adalah tempat (desa) yang mendapatkan kebebasan atas perintah raja, sehingga desa atau tempat tersebut bebas dari pembayaran pajak atau kerja rodi  yang  kemudian  dimanfaatkan  sebagai  tempat  untuk  mendirikan  lembaga- lembaga pendidikan. 4
Pendidikan  Islam  jika  dihadapkan  pada  politik  pendidikan  tentunya  politik pendidikan  memiliki  peranan  penting  dalam  mengembangkan  pendidikan  Islam. Peran Sultan Agung Hanyakrakusuma yang notabene memegang kekuasaan pada waktu  itu  tentu  menjadi  momentum  yang  tepat  untuk  mewujudkan  pendidikan Islam  yang  bermutu,  terbukti  dengan  usahanya menawarkan  tanah  pendidikan bagi  kaum  santri  serta  menciptakan  iklim sehat  bagi  kehidupan  intelektualisme keagamaan  hingga  komunitas  ini  berhasil  mengembangkan  lembaga  pendidikan mereka tidak kurang dari tiga ratusan.
Politik  Pendidikan  : Politik  pendidikan  dimaknai  sebagai  suatu  proses pendekatan  atau  metode  untuk  mencapai tujuan  pendidikan  yang  dikehendaki, sesuai dengan nilai-nilai  yang selama ini menjadi prinsip hidup. Semisal tentang anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah serta partisipasi masyarakat. Sehingga
4 Hanun Asrohah, Transformasi Pesantren: Pelembagaan, Adaptasi, dan Respon Pesantren dalam Menghadapi Perubahan Sosial (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012), 75-76.
terbentuknya  manusia  Indonesia  yang  berkualitas,  penyangga  ekonomi  nasional serta pembentuk bangsa yang berkarakter.
Kebijakan  :Kebijakan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  kebijakan  yang menunjuk  pada  seperangkat  tujuan,  rencana  atau  usulan,  program-program, keputusan-keputusan,  menghadirkan  sejumlah  pengaruh, serta  undang-undang atau  peraturan-peraturan. 5 Sehingga  bertolak  dalam  pemahaman  ini,  kebijakan yang  dimaksud  adalah  kebijakan  pemerintah  dalam  ranah  pendidikan  sehingga rangkaian  sistem  yang  dimaksud  di  atas  adalah  bagian  dalam  kebijakan pendidikan yang diemban oleh pemerintah.
Sultan  Agung  Hanyakrakusuma  : Nama  kecilnya  adalah  Raden  Mas  Jatmika 6 atau Den Mas rangsang 7 atau Sultan Agung Senopati Ingalaga Abdurahman (Raja Ke  III  Mataram)  Prabu  Pandita  Hanyakrakusuma 8 ,  adalah  putra  dari  raja Hanyakrawati. Sultan Agung Hanyakrakusuma adalah putra tertua yang lahir dari istri utama (garwa padmi), Ratu Adi, putri asal Pajang.
Pendidikan  Islam : Pendidikan  Islam  adalah  pendidikan  manusia  seutuhnya yang  dilakukan  oleh  seorang  dewasa  kepada  anak  didik  untuk  mempersiapkan kehidupan yang lebih baik.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan perolehan sumber datanya, penelitian ini termasuk Library Research (Zed,  2004:  1),  karena  data  diperoleh  dengan  cara  penelusuran  pustaka. Pendekatan  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji Penerapan  Politik  Pendidikan (Studi  Kebijakan  Sultan  Agung  Hanyakrakusuma  dalam  Mengembangkan Pendidikan  Islam  di  Kerajaan  Mataram).  Adapun  pendekatan-pendekatan  yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pendekatan  fenomenologis Fenomenologis  adalah  apa  yang  dikatakan  dan dilakukan  orang  sebagai  produk  dari  cara  orang  tersebut  menafsirkan  dunianya
5 Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim PRESS, 2010), 3.
6 H.  J.  De  Graaf, Puncak  Kekuasaan  Mataram;  Politik  Ekspansi  Sultan  Agung (Jakarta:  PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), 33
7 Yahya Harun, Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI-XVII (Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1994), 25.
8 Purwadi, The History of Javanese Kings (Yogyakart: Ragam Media, 2010), 309.
(Furchan,  1992:  35).  Dimungkinkan  ada  bentuk-bentuk  pendapat    lain  untuk memahami Penerapan Politik Pendidikan Islam dari sudut pandang yang berbeda. Pendekatan  deskriptif Bahwa  semua  yang  berhubungan  dengan  Penerapan Politik Pendidikan akan diuraikan apa adanya, dengan maksud untuk memahami alur  makna  yang  terkandung  dalam  buku  yang  membahas  tentang  Penerapan Politik Pendidikan Islam  (Nasir, 2005: 54).
Pendekatan analisis Bahwa Penerapan politik Pendidikan Islam, akan dianalisis secara  kritis,  sehingga  dapat  diketehui  Makna  Politik  Pendidikan  Islam  di Indonesia dan Kebijakan Sultan Agung Hanyakrakusuma dalam Mengembangkan Pendidikan  Islam  di  Kerajaan  Mataram,  sehingga  diketahui    Bagaimana  Makna Politik  Pendidikan  dalam  persepektif  Negara  Indonesia  Dan  Bagaimana Kebijakan Politik pendidikan yang dirumuskan oleh Sultan Agung hanyakrakusuma Di kerajaan Mataram  (Furchan dan Maimun, 2005: 72).
Teknik  Pengumpulan  Data Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai politik pendidikan Islam dalam kaitannya  dengan  Sultan  Agung  Hanyakrakusuma  dalam  mengembangkan pendidikan  Islam  pada  masa  kerajaan  Mataram yaitu  dengan melakukan penulisan pustaka (percetakan). Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam  teknik  pengumpulan  data  adalah dengan membaca literatur-literatur  yang relevan.
Teknik  Analisis  Data Dalam  hal  analisis  data  kualitatif    (Sugiyono,  2006:  274) menyatakan bahwa:
"Analysis  of  any  kind  involve  a  way  of    thinking.  It  refers  to  the  systematic examination of something to determine its parts, the relation among parts, and the relationship to the whole. Analysis a search for patterns"
"Analisis  dalam  penelitian  jenis  apapun,  adalah  merupakan  cara  berfikir.  Hal  itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian,  hubungan  antar  bagian,  dan  hubungannya  dengan  keseluruhan.  Analisis adalah mencari pola."

## HASIL PENELITIAN
Pengertian  Politik  Pendidikan Pengertian  politik  secara  etimologis  yang disebutkan  di  dalam  buku  Pendidikan  Agama  Islam  karangan  Mohammad  Daud Ali yang dikutip oleh Ali Muhdi Amnur, bahwa politik berasal dari Bahasa Latin Politicus atau  Bahasa  Yunani politicos yang  artinya  adalah  sesuatu  yang berhubungan dengan warga negara atau dengan warga kota. 9
Berbeda  dari  pengertian  di  atas,  definisi  politik  yang  disebutkan  oleh Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah: Pertama, pengetahuan  tentang ketatanegaraan  atau  kenegaraan,  yaitu  mengenai  sistem  pemerintahan. Kedua, segala  urusan  dan  tindakan,  kebijakan,  siasat,  dan  sebagainya,  tentang pemerintahan  ataupun  terhadap  negara  lain. Ketiga, kebijakan,  cara  bertindak  di dalam menghadapi suatu masalah tertentu. 10
Secara  singkat  politik  dapat  dikatakan  suatu  cara  atau  metoda mempengaruhi orang atau pihak lain untuk mencapai tujuan kelompok.
Pengertian  pendidikan  secara  jelas  disebutkan  oleh  Undang-undang  Sistem Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas)  Pasal  1  UU  No.  20  Tahun 2003  bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan,  spiritual  keagaman,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlaq  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan darinya, masyarakat, bangsa dan negara. 11
Makna  dari  politik  dan  pendidikan  jika  dihubungkan,  maka    politik pendidikan  dimaknai  sebagai  suatu  proses  pendekatan  atau  metode  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  yang  dikehendaki,  sesuai  dengan  nilai-nilai fundamental  yang  selama  ini  menjadi  prinsip  hidup. Semisal  tentang  anggaran pendidikan,  kebijakan  pemerintah  serta  partisipasi  masyarakat.  Sehingga terbentuknya  manusia  Indonesia  yang  berkualitas,  penyangga  ekonomi  nasional serta pembentuk bangsa yang berkarakter.
9 Ali Muhdi Amnur, Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional (Jogjakarta: Pustaka Fahima, 2007), 1.
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
11 UU  RI  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  (Bandung:  Fokusmedia, 2003), 3.
Perdikan Sebagai  Langkah  Praksis dalam  Mengembangkan  Pendidikan Islam Sebagai  wujud  besarnya  perhatian  Sultan  Agung  terhadap  pendidikan Islam, ia menawarkan tanah pendidikan bagi kaum santri serta menciptakan iklim sehat  bagi  kehidupan  intelektualisme  keagamaan  hingga  komunitas  ini  berhasil mengembangkan  lembaga  pendidikan  mereka  tidak  kurang  dari  tiga  ratusan pesantren. Tanah perdikan, tanah dengan beberapa privileges adalah sebuah lokasi untuk  kepentingan  kehidupan  beragama  yang  dibebaskan  dari  pajak  Negara. Perkembangan  berikutnya  menunjukkkan  bahwa  tanah  perdikan  meluas  menjadi sebuah  kampung  khusus  yang  memiliki  fungsi  keagamaan  seperti  menjaga tempat-tempat suci, merawat dan mengembangkan pesantren serta menghidupkan Masjid. 12
Kata perdikan sangat  erat  kaitannya  dengan  orang-orang  yang  mengabdi pada agama yang dianutnya.  Menurut Fokkens, kata perdikan diambil dari istilah mahardhika, namun  istilah  ini  digunakan  oleh  kususasteraan  Jawa  untuk rohaniawan, seperti “rahib” atau “bikhu”.Mahardhika dalam sansekerta memiliki arti  keramat  atau  sangat  bijaksana  atau  juga  alim. 13 Mahardhika adalah rohaniawan  yang  menikmati  pembebasan  dari  beban  pajak  dan  kerja  rodi.    Dari mahardhika menjadi  ucapan merdika. Menurut  Schrieke,  arti “rahib” atau “bikhu” lama-kelamaan  hilang,  lalu  kata “merdhika” hanya  dimaksudkan  untuk rohaniawan  yang  menikmati  pembebasan  pajak  dan  kerja  rodi.    Bahkan  arti “ merdhika” menjadi  melulu  bebas  dari  beban-beban  kerajaan.    Pada  masa berikutnya hingga masa Kerajaan Mataram, di samping dikenal istilah lama yaitu lepasaken, juga dipakai istilah sinonim merdikaken dalam arti memberikan tanah sebagai  tanah  bebas  atau  memberikan  kebebasan. 14 Akhirnya,  tanah-tanah  yang disebut  sebagai sima atau swantatra yang  adalah  bahasa  Jawa  disebut perdikan, yang  berasl  dari  kata merdhika yang  mendapat  awalan  “pe”  dan  akhiran  “an”,
12 Karel  A  Steenbrink, Beberapa  Aspek  tentang  Islam  di  Indonesia  Abad  ke-19 (Jakarta:  Bulan Bintang, 1984), 165 -172.
13 Fokkens, Vrije Desa’s op Java en Modera dalam TBG, XXXI, 1886, 478.  Lihat juga Karel A. Steenbrink, Beberapa  Aspek  tentang  Islam  di  Indonesia  Abad  ke-19 (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1984), 169.
14 Schrieke, Sedikit Uraian tentang Pranata Perdikan, Terjemah oleh Suhardjo Hatmosuprobo dari Lets Over Bet Perdikan-Institute (Jakarta: Bhratara, 1975), 26.
yang  secara  makna  menunjukkan  arti  tempat.Perdikan  artinya  adalah  tempat (desa)  yang mendapatkan kebebasan  dari pembayaran pajak atau kerja rodi, kata perdikan sama  halnya  dengan  kata santri yang  kemudian  mendapat  awalan  “pe” dan  akhiran  “an”,  sehingga  menjadi pesantren yang  menunjukkan  arti  tempat, yakni tempat para santri mencari ilmu serta bermukim di pesantren. 15

## Kebijakan Pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma
Sultan  Agung  Hanyakrakusuma  adalah  raja  yang  memiliki  keutamaan tersendiri, di mata masyarakat Mataram ia adalah raja yang sangat berwibawa dan ia  dianggap  sebagai  raja  yang  paling  cemerlang,  dipandang  berhasil,  dan  juga dipandang  mampu  menggerakkan  kekuatan  rakyat  dalam  skala  yang  dapat dikatakan  paling  berhasil  dibandingkan  dengan  penguasa-penguasa  sebelumn Sultan Agung Hanyakrakrakusuma.  Masa kejayaan dan kesuksesan Sultan Agung Hanyakrakrakusuma  dalam  membangun  peradaban  Mataram  walaupun  sudah lama  terjadi,  namun  tetap  mendapat  sentuhan  spesial  yang  kemudian  pada akhirnya menjadi identitas penting bagi masyarakat Jawa yang begitu memuliakan dengan  memberikan  penghargaan  tertinggi  kepada  pemimpin  mereka  yang dianggap  berhasil. Sehingga,  di  tangan  masyarakat  Jawa,  sejarah  tentang kepemimpinan tersimpan rapi dan tetap terjaga dengan baik.
Masyarakat  Jawa  menganggap,  bahwa  seorang  sultan  atau  raja  memiliki kemampuan mistik yang tinggi.  Kepercayaan terhadap hal ini memiliki implikasi tersendiri  terhadap  fakta  kehidupan  bahwa  pada  situasi  tertentu  seorang  sultan dengan rakyatnya ibarat seorang hamba kepada tuannya yang mempunyai nuansa yang khas karena hubungan antara hamba dan tuan sedikit berbeda dengan tujuan mistik, yakni pembedaan antara pemimpin (superior) dan yang menjadi bawahan (inferior) tidak mencari, dan hamba dalam hal apapun tidak menyatu dengan tuan. Moertono  dalam  tulisannya  menuturkan,  bahwa  artikulasi  hubungan  politik diikhtisarkan ke dalam tiga hal. Pertama, hubungan pribadi  yang akrab, disertai dengan  perasaan  saling  mengasihi  dan  menghormati  dianggap  pula  sebagai  pola atau model baku dalam komunikasi sosial. Kedua, takdir menetapkan kedudukan
15 Hanun  Asrohah, Transformasi  Pesantren:  Pelembagaan,  Adaptasi,  dan  Respon  Pesantren dalam Menghadapi Perubahan Sosial (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012), 75-76.
manusia  dalam  masyarakat  sehingga  masing-masing  harus  memainkan  peran, terutama dalam  gak pemerintahan. Ketiga, penguasa (dan para pejabatnya), dari segi kebijaksanaan pemerintahan praktis, haruslah memperhatikan masyarakatnya sepeti  halnya  orang  tua  mengasuh  putra-putrinya.    Dengan  demikian,  sejatinya penguasa memiliki sikap yang unggul dan superioritas yang melindungi dan yang dilindungi meiliki sikap pengabdia yang murni dan tulus. 16
Hubungan  antara  hamba  dan  tuan  dalam  masyarakat  tradisional  Jawa bukan  bersifat  tak  pribadi,  sebaliknya  hubungan  ini  lebih  merupakan ikatan pribadi  dan  akrab  dan  saling  menghormati.    Hal  semacam  ini  juga  lumrah  pada hubungan  sosial,  sikap  yang  demikian  terlihat  pada  masyarakat  Jawa  yang menyapa  orang  asing  dengan  panggilan ki  sanak ataupun sederek, yang  kedua kata itu berarti kerabata. Dan peribahasa yang menyatakan tuna satak bathi sanak yang  artinya rugi  sedikit  uang  tetapi  untuk  dapat  kerabat  menunjukkan  bahwa dalam sifat dagang yang notabenenya mencari untungpun kehilangan keuntungan dianggap layak, bila seseorang dapat memperoleh kerabat sebagai gantinya. 17
Sultan  Agung  Hanyakrakrakusuma  adalah ami>r al-mukmini>n yang dimaknai oleh  masyarakat  Jawa  dalam  Sastra  Gedging bahwa raja memiliki tanggung  jawab  moral  sebagai  raja  yang  mengatur  kehidupan  beragama. Dalam hal  ini, raja dituntut untuk  memiliki  lapang  dada  dan  kebijkasanan  dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang menjadi keniscayaan dalam sebuah negara. Oleh  karena  itu,  untuk  menjelaskan  ke-ami>r al-mukmini>n-annya  harus  dilihat kebijakan-kebijakan yang telah ia lakukan dalam berbagai bidang, diantaranya:

## 1. Bidang Pendidikan Islam
Pada  abad  abad  ke-17,  setelah  masa  Walisongo,  lembaga  pendidikan pesantren  semakin  mendapatkan  posisi  di  masyarakat,  dikarenakan  penguasa kerajaan  saat  itu  menaruh  perhatian  yang  besar  bagi  pendidikan  Islam,  tak  lain motifnya  adalah  untuk  memajukan  pendidikan  Islam,  adapun  usaha  yang
16 Soemarsaid Moertono, State and Statecraft in Old Java: A Study of The Later Mataram Period, 16th  to  19th  Century.    Monograph Series,  Modern  Indonesian  Project,  Southest  Asia  Program. Departmen  Asian  Studies,  Cornell  University.  Ithaca (New  York:  Cornell  Modern  Indonesian Project, 1968), 26.
17 Soemarsaid Moertono, Negara  dan  Usaha-usaha  Bina-Negara  di  Jawa  Masa  Lampau:  Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 17-18.
dilakukan  adalah  dengan  memelopori  usaha-usaha  untuk  memajukan  dunia pendidikan dan pengajaran Islam.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkkan  bahwa Makna politik  pendidikan  dalam persepektif  negara  Indonesia  adalah suatu  proses  pendekatan  atau  metode  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  yang  dikehendaki,  sesuai  dengan  nilai-nilai fundamental  yang  selama  ini  menjadi  prinsip  hidup.  Semisal  tentang  anggaran pendidikan,  kebijakan  pemerintah  serta  partisipasi  masyarakat.  Sehingga terbentuknya  manusia  Indonesia  yang  berkualitas,  penyangga  ekonomi  nasional serta pembentuk bangsa yang berkarakter.
Kebijakan  politik  pendidikan  yang  di  rumuskan  oleh  Sultan  Agung Hanyakrakususma dalam bidang pendidikan Islam, adalah:
a. Menawarkan  tanah  pendidikan yang  disebut  dengan  tanah perdikan, yaitu sebuah  lokasi  untuk  kepentingan  kehidupan  beragama  yang  dibebaskan. Konteks  kebebasan  yang  diberikan  adalah  kebebasan  dari  membayar  pajak atau kerja rodi.
Implikasi  kebijakan  politik  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  Sultan  Agung Hanyakrakusuma  terhadap  pendidikan  Islam  pada  masa  kerajaan  Mataram memberikan  dampak  positif  dan  rakyat  sangat  apresiatif  dengan  usaha  yang dilakukan  Sultan  Agung  Hanyakrakusuma,  dengan  Mengkategorisasikan pendidikan  yang  kemudian dibagi  tingkatan-tingkatan  pesantren  itu  kepada beberapa tingkatan, yaitu:
a) Tingkat  pengajian  al-Quran,  tingkat  ini  terdapat  pada  setiap  desa,  yang diajarkan  meliputi  hurur  hijaiyah,  membaca  al-Quran,  berzanji,  rukun  Islam dan rukun Iman.
b) Tingkat pengajian kitab.  Para santri yang belajar pada tingkat ini ialah mereka yang telah khatam al-Quran.  Tempat belajar biasanya di serambi masjid dan mereka  umumnya  mondok.    Guru  yang  mengajar  di  sini  diberi  gelar Kiai Anom. Kitab  yang  mula-mula  diajarkan    dan  dipelajari  adalah  kitab-kitab  6 Bis,  yaitu  sebuah  kitab  yang  berisi  6 Bismillahi  al-Rahmani  al-Rahimi.
Kemudian  dilanjutkan  dengan Matan  al-Tqrib dan Bidayatu  al-Hidayah karangan Imam Ghazali.
c) Tingkat  pesantren  besar. Tingkat  ini  didirikan  di  daerah  kabupaten  sebagai lanjutan dari pesantren desa.  Kitab-kitab yang diajarkan di sini adalah kitab- kitab  besar  dalam  bahasa  Arab,  lalu  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  daerah. Cabang-cabang  ilmu  yang  diajarkan  adalah fiqh,  tafsir,  hadith,  ilmu  kalam, tasawwuf, dan sebagainya.
d) Pondok  pesantren  tingkat  keahlian  (takhassus).    Ilmu  yang  dipelajari  pada tingkat  ini  adalah  suatu  cabang  ilmu  dengan  secara  mendalam.    Tingkat  ini adalah tingkat yang spesial.
Dari pemaparan yang telah dituangkan dalam karya ini, penulis menyadari jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap hasil karya tulis ini dapat:
a. Menambah  ruang  cakrawala  ilmu  pengetahuan  mengenai  pendidikan  bagi semuanya.
b. Bagi masyarakat luas dapat mempelajari karya-karya kuno yang penuh dengan makna  tersebut  agar  warisak  kekayaan  intelektual  dalam  sejarah  pendidikan Islam terutama tidak hilang begitu saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrasyi (al), Muhammad Athiyah. al-Tarbiyyah  al-Isla>miyyah, Da>r al-Fikr al- ‘ Ara>bi: 1962.
Achmadi, Abu. Islam  Sebagai  Paradigma  Ilmu  Pendidikan. Yogyakarta:  Aditya Media, 1992.
Amnur, Ali Muhdi. Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional. Jogjakarta: Pustaka Fahima, 2007.
Arifin, M. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
Asrohah, Hanun. Transformasi  Pesantren:  Pelembagaan,  Adaptasi,  dan  Respon Pesantren  dalam  Menghadapi  Perubahan  Sosial. Jakarta:  CV.  Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012.
Attas (al),  Muhammad  al-Naquib. Konsep  Pendidikan  dalam  Islam. Bandung: Mizan, 1998.
Bahreis, Hussein. Ajaran-ajaran Akhlak Imam Ghazali. Surabaya: al-Ikhlas, 1981.
Bruinessen, Martin Van. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Bandung: Mizan, 1999.
Daryanto. Sultan  Agung;  Tonggak  Kokoh  Bumi  Mataram. Yogyakarta:  Dipta,
2013.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Sastra  gendhing. Yogyakarta:  Proyek Jayanologi, t.t.
Endraswara, Suwardi. Mistik  Kejawen,  Sinkretisme,  Simbolisme,  dan  Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa. Yogyakarta: Narasi, 2006.
Graaf, H.  J.  De. Puncak  Kekuasaan  Mataram;  Politik  Ekspansi  Sultan  Agung.
Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.
______________ Awal  Kebangkitan  Mataram;  Masa  Pemerintahan  Senopati. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1987.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research I. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
Hamka. Sejarah Umat Islam Jilid IV. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Haq, M. Zaairul. Nasionalisme Religius Kesultanan Mataram. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
Harun, Yahya. Kerajaan  Islam  Nusantara  Abad  XVI-XVII. Yogyakarta:  Kurnia Kalam Sejahtera, 1994.
Hisbullah. Otonomi  Pendidikan:  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya terhadap  Penyelanggaraan  Pendidikan. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2010.
Ima>m,  Kama>l  al-Di>n. Us}u>l  al-Fiqh  al-Isla>mi, Bairu>t  :  Da>r  al-Fikr, 1969.
Jundi (al),  M.  Al-Sahad. Qowa >’id  al -Tammiyyah  al-Istish}a>diyyah  fi  al- Qanu>n al- Ju’ali wa al -Fiqh al-Isla>mi. Qahi>rah: Da>r al-Mandah,
1985.
Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Kartono, Kartini. Pengantar Ilmu Pendidikan Teroritis. Bandung: Mandar Maju, 1992.
_______________Tinjauan  Politik  Mengenai  Sistem  Pendidikan  Nasional. Bandung: Mandor Maju, 1997.
Kementerian  Agama  RI. Al- Qur’an dan Terjemahannya. Bandung:  Fokusmedia, 2010.
Kneller, George, F. Politik Ideologis dalam George F. Kneller ed, Fondations of Education. New York: John Wiley dan Sons, 1983.
Langgulung, Hasan. Manusia  dan  Pendidikan,  Suatu  Analisis  Psikologi  dan
Pendidikan. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1989.
Mara>ghi (al), Musthafa. Tafsi>r al-Mara>ghi. Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1962.
Moedjianto. Konsep  Kekuasaan  Jawa;  Penerapannya  oleh  Raja-raja  Mataram. Yogyakarta: Kanisus, 1994.
Moertono, Soemarsaid. Budi  dan  Kekuasaan  dalam  Konteks  Kesejarahan.
Jakarta: Sinar Harapan, 1984.