## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KEADILAN  RESTORATIF  SEBAGAI  PERLINDUNGAN  TERHADAP  ANAK  YANG BERKONFLIK  DENGAN  HUKUM  DALAM  PENYELESAIAN  PERKARA  TINDAK PIDANA
Eurike Febritha Ramimpi, Joko Setiyono

## Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
E-mail: veeramimpi@gmail.com

## Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords: Children, Restorative Justice, Crime Legal  protection  for  children  covers  a  very  broad scope,  therefore  legal  certainty  needs  to  be endeavored  to  prevent  abuses  that  have  negative consequences in the implementation of protection for children.  So,  it  is  necessary  to  research  further, especially regarding restorative justice which is used as  an  effort  to  protect  children  in  conflict  with  the law.  This  research  uses  normative  legal  research methods.  This  research shows that the  concept of a restorative justice approach to children is the answer to  the  rigidity  of  the  existing  regulations,  which makes crime the only tool to punish the perpetrators of criminal acts. The restorative justice approach is here  to  provide  protection  for  children  who  are  in conflict with the law, as well as victims of these crimes and the community to be involved in solving cases of crimes  committed  by  children.  It  is  seen  again  that this  restorative  justice  approach  also  has  several conditions or criteria for any criminal acts that can be carried out with this concept at every level of law enforcement in Indonesia.
Abstrak Kata kunci: Anak, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang  sangat  luas,  maka  kepastian  hukum  perlu diusahakan  untuk  mencegah  penyelewengan  yang membawa  akibat  negatif  dalam  pelaksanaan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Corresponding Author: Eurike Febritha Ramimpi perlindungan  terhadap  anak.  Maka,  perlu  untuk diteliti  lebih  jauh  khususnya  mengenai  keadilan restoratif  yang  digunakan  sebagai  upaya  untuk melindungi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  ini  menunjukan  hasil bahwa,  konsep  pendekatan  keadilan  restoratif terhadap  anak  menjadi  jawaban  atas  kekakuan peraturan  yang  selama  ini  ada,  yang  mana menjadikan pidana menjadi satu satunya alat untuk memberikan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif hadir untuk memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  dan  juga  korban  dari tindak pidana tersebut maupun masyarakat untuk ikut  terlibat  dalam  penyelesaian  perkara  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Dengan  dilihat kembali  bahwa  pendekatan  keadilan  restoratif  ini juga memiliki berberapa syarat atau kriteria tindak pidana  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  dengan konsep ini pada tiap tingkatan penegakan hukum di Indonesia.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  anak  tidak  akan  pernah  berhenti  sepanjang  sejarah kehidupan karena anak merupakan generasi penerus bangsa (Fitri & Putri, 2021). Anak yang akan berperan besar dalam menentukan sejarah bangsa, dan merupakan subjek  pelaksana  pembangunan  sekaligus  cermin  sikap  hidup  bangsa  pada  masa mendatang.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  pada  suatu  masyarakat  bangsa, merupakan  tolak  ukur  peradapan  bangsa  tersebut  (Suwandewi  &  Adiyaryani, 2020). Karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan suatu negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak dalam suatu negara terutama Indonesia (Alhakim, 2021; Sudirman & Shinta, 2019).
Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas, maka kepastian  hukum  perlu  diusahakan  untuk  mencegah  penyelewengan  yang membawa  akibat  negatif  dalam  pelaksanaan  perlindungan  terhadap  anak  (Arief, 1998; Lasmadi, Sari & Disemadi, 2020). Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatur terkait dengan perlindungan anak yang harus diusakan agar  anak  dapat  hidup  bertumbuh  dan  tidak  mengalami  kekerasan  atau diskriminasi  bahkan  tidak  jarang  juga  terjerat  dengan  hukum.  Selain  itu,
perlindungan  anak  juga  telah  diimplementasikan  pemerintah  melalui  berbagai macam  peraturan  perundang-undangan  seperti  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ) dan lainnya.
Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan , hal ini termuat dalam “ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak ”. Kemudian,  perjalanan  anak yang sampai berusia belum 18 (delapan belas) tahun dalam kembang tumbuhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Kehidupan sosial mendukung tumbuh kembangnya  anak  menjadi  anak  yang  dicita-citakan  yaitu  menjadi  anak  yang berguna  bagi  bangsa  dan  negara.  Namun,  seringkali  dalam  kembang  tumbuhnya anak yang  bersentuhan  dengan  kehidupan  sosial  terjadi  penyimpangan  terhadap perilaku  anak  (Priamsari,  2019;  Sidrat,  Hidayat  &  Herman,  2019).  Salah  satunya penyimpangan  yang  terjadi  atau  perilakunya  adalah  melakukan  tindak  pidana. Adapun, menurut data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dari 2011 – 2019 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai angka 11.492 kasus dengan klasifikasi    anak  yang  terjerat  masalah  kesehatan  dan  Napza  (2.820  kasus), pornografi  dan cyber  crime (3.323  kasus)  serta  trafficking  dan  ekploitas    (2.146 kasus) (Suara Com, 2019).
Berdasarkan  “ Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ” disebutkan anak yang berhadapan dengan hukum  sebagaimana  disebutkan  pada  bagian  sebelumnya  terdiri  dari  anak  yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan bela) tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana  merupakan  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya, anak yan menjadi saksi tindak pidana merupakan anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  dapat  memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  didengar,  dilihat,  dan/atau dialaminya sendiri , hal ini termuat dalam “ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Angka 5 ”.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Dalam  melindungi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  khususnya terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dikenal  suatu  upaya  hukum  yang disebut dengan keadilan restoratif (Restorative Justice) (Garcia, Disemadi & Arief, 2020;  Soepadmo,  2020).  Keadilan  restoratif  yang  didefinisikan  oleh  Miriam Liebman  yaitu  “ Restorative  Justice  has  become  the  term  generally  used  for  an approach  to  criminal  justice  (and  other  justice  systems  such  as  a  scholl  displinary system) tehat emphasizes restoring the victim and communitu rather than punishing the offender ” (Liebman, 2007). Kemudian menurut Eva Achjani Zulfa adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan keterlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang berlaku (Zulfa, 2009). Selain itu, keadillan restoratif juga telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  keadilan  restoratif namun keadilan restorative terkandung di dalamnya), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonsia Nomor  Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan lainnya.
Keadilan  restoratif  terhadap  anak  berdasarkan  asas lex  specialis  derogate  lex generalis dilakukan  melalui  suatu  upaya  yang  disebut  diversi  (Appludnopsanji, Disemadi & Jaya, 2021). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak dengan penyelesaian perkara yang  dilakukan  di  luar  proses  peradilan  agar  kemerdekaan  anak  tidak  dirampas dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Dalam melakukan diversi tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja namun harus memenuhi syarat yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7  tahun  dan  bukan  merupakan  residivis  atau  pengulangan  tindak  pidana,  hal  ini diatur  dalam  “ Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 Ayat (2) ” .
Keadilan restoratif telah menggeser makna dari sistem peradilan pidana yang memberlakukan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Sebagaimana  juga  telah  dijelaskan  keadilan  restoratif  yang  dilakukan  melalui diversi menggunakan pendekatan yang berbeda dengan sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif diupayakan dengan pendekatan yang lebih pada konsep mediasi dan  rekonsiliasi  sebagai  mekanisme  penyelesaian  tindak  pidana  yang  terjadi
(Meliala,  2015).  Hal  ini  tentu  lebih  dapat  aspirasi  dari  pada  pelaku  dan  korban tindak pidana, apalagi berbicara mengenai anak akan sangat dapat terlindungi dari jeratan hukum.
Keadilan  restoratif  menjadi  suatu  upaya  yang  sangat  diperlukan  dalam menyelesaikan  tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  masyarakat  (Nisa,  Jamilah,  & Wahyuningrum,    2020).  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pengertian  yang  telah dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya  dan  apabila  merujuk  pada  sistem  peradilan pidana yang biasanya dilakukan oleh para penegak hukum banyak pro kontra yang terjadi.  Adapun  tindak  pidana  ringan  seringkali  harus  berakhir  di  Lembaga Pemasyarakatan  karena  hanya  melihat  dari  kacamata  Hukum  Acara  Pidana  yang sudah jauh tertinggal atau diperlukan pembaharuan.
Adapun  keadilan  restoratif  harus  benar-benar  menjadi  perhatian  bersama dikarenakan melihat pada angka Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang setiap tahunnya  meningkat.  Jumlah  terakhir  WBP  pertanggal  8  Ferbruari  2021  yang dipublikasi oleh Sistem Databese Pemasyarakatan yaitu 260.134 (Sistem Database Pemasyarakatan,  2021).  Khususnya  WBP  anak  juga  selalu  meningkat  setiap tahunnya.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  perlu untuk  diteliti  lebih  jauh khususnya  mengenai  keadilan  restoratif  yang digunakan sebagai upaya untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, dimana pada penelitian ini  menggunakan  suatu  metode  penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal research ). Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara  tidak langsung sumbernya  atau  objek penelitiannya  berupa  bahan  hukum primer, sekunder dan tersier (Suteki & Taufani, 2018). Pengumpulan data didalam memecahkan  permasalahan  ini,  dilakukan  dengan  studi  dokumenter  atau  studi kepustakaan ( library research ), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis  ini  merupakan  teknik  yang  mana  bahan-bahan  atau  literatur-literatur hukum tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis  membuat suatu kesimpulan yang benar.

## PEMBAHASAN

## Keadilan  Restoratif  Sebagai  Perlindungan  Terhadap  Anak  yang  Berkonflik dengan Hukum
Memahami  sistem  peradilan  pidana  anak,  kiranya  lebih  tepat  mengawalinya dengan memahami sistem peradilan pidana (Zulfa,  2020). Menurut Muladi, sistem
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
peradilan  pidana  merupakan  jaringan  ( network )  peradilan  yang  menggunakan hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana (Muladi, 1995).
Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial belanda. Dengan melihat latar sejarah terbentuknya dan telah usangnya KUHP saat ini maka ada usulan dari para pegiat hukum pidana indonesia agar ada pembaharuan KUHP lama dengan RKUHP agar segera diselesaikan mengingat sudah terlalu usangnya dan terdapat kelemahan peraturan hukum kolonial tersebut.
Salah  satu  kelemahan  dalam  KUHP  saat  ini  adalah  Paradigma  retributif,  yang ternyata sangat melekat terhadap aparat penegak hukum kita, dimana penggunaan paradigma  ini  tidak mampu  memulihkan  kerugian  dan  penderitaan  yang  dialami oleh korban, padahal korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat adanya tindak pidana tersebut (Waluyo, 2016). Pemidanaan dianggap menjadi satu satunya solusi  yang  paling  jitu  dalam  menegakan  hukum.  Hal  ini  sangat  bertentangan dengan asas ultimatum remedium , dimana pidana merupakan jalan terakhir yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, dengan melihat seberapa besar kerugian dan derita yang di timbulkan dari tindak pidana yang dilakukan pelaku tersebut.
Dengan kelemahan tersebut muncul gagasan tentang sistem pemidanaan yang berorietasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban tindak pidana, yang saat ini lebih dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif merupakan respon terhadap persoalan kakunya KUHP Indonesia dengan mencoba untuk melibatkan korban yang selama ini tersisih dalam sistem peradilan pidana saat ini.
Kenakalan  anak  tidak  sama  dengan  kejahatan  yang  biasanya  dilakukan  oleh orang dewasa. Oleh karena itu pertanggungjawaban kenakalan anak ini juga harus bertolak  dari  pemahaman  yang  tepat,  jangan  sampai  tanggungjawab  yang dibebankan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ini menjadi penghancur masa depannya, bukan sebagai sarana untuk memperbaiki dirinya.
Berbagai dampak atau pengaruh negatif, sebagai akibat diperhadapkannya anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dengan  proses  peradilan  pidana  normal  seperti biasa,  merupakan  pelanggaran  atas  hak-hak  dasar  anak  (Harefa,  2015).  Dengan hadirnya  konsep  keadilan  restoratif  yang  memberikan  ruang  kepada  anak  yang berkonflik dengan hukum menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban  di  luar  dari  sistem  pidana  secara  formal.  Hal  ini  menurut  penulis  lebih memperhatikan  korban  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  yang berkonflik dengan hukum ini.
Pendekataan keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian perkara yang harus diaplikasikan melalui proses yang nyata. Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-
nilai  yang  terkandung  dalam  pendekatan  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  model (Arefa,  2019).  Proses  pendekatan  keadilan  restoratif  dapat  dilakukan  dalam beberapa  mekanisme.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  model  penyelesaian  perkara pidana dalam pendekatan restoratif justice itu tidak sekaku dengan KUHP saat ini.
Walaupun  memiliki  berbagai  macam  model  penerapan  pendekatan  restoratif justice  ini  setidaknya  harus  memiliki  3  hal  sebagai  berikut  ini:  yang  pertama, mengidentifikassi  dan  mengambil  langkah-langkah  untuk  memperbaiki kerugian/kerusakan  ( identifying  and  taking  steps  to  repair  harm );  kedua, melibatkan  semua  pihak  yang  berkepentingan  ( involving  all  stekeholders );  dan ketiga,  transformasi  dimana  negara  dan  masyarakat  menghadapi  pelaku  dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku disatu sisi  dengan  korban  dan  juga  masyarakat  dalam  penyelesaian  masalah  akibat kejahatan (  transforming  the  traditional  relantionship  between  communities  and theirs government in responding to crime) (Cold & Wacthel, 2003) .
Kata  kunci  dari  pendekatan  restoratif  justice  adalah  “ empowerment ”,  bahkan dapat  dikatakan  bahwa  " empowerment ”  ini  adalah  jantungnya  pendekatan restoratif  justice  ( the  heart  of  the  restorative  ideology ).  Oleh  karena  itu,  keadilan restoratif  keberasilannya  ditentukan  oleh  pemberdayaan  ini.  Maka  dengan demikian dapat dipahami bahwa empowerment atau pemberdaaan dalam konteks keadilan  restoratif  adalah  proses  pertemuan  dalam  hal  ini  antara  pelaku  dengan korban  atau  masyarakat  untuk  membahas  dan  secara  aktif  berpartisipasi  dalam penyelesaian masalah pidana ( resolution of the criminal matter ) (Prayitno, 2012). Hal  ini  merupakan  alternatif  lain  yang  ditawarkan  dalam  melakukan  penegakan hukum yang pada saat ini dianggap sudah benar benar sangat kaku dan banyak dari hak hak dari pelaku maupun korban dan juga masyarakat, yang malah dipandang sebelah mata oleh para oknum penegak hukum.
Konsep pendekatan keadilan restoratif menawarkan jawaban atas perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dan juga korban dari tindak  pidana  tersebut  maupun    masyarakat  dalam  penyelesaian  perkara  tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu: pertama, hal ini merupakan kritik terhadap sistem  peradilan  pidana  yang  selama  ini  tidak  memberikan  ruang  khusus  bagi korban ( Criminal justice sytem that disempowers individu ), kedua, konsep ini juga dapat menghilangkan konflik antara pelaku dengan korban dan masyarakat ( taking away the conflict from them ), ketiga, bahwa fakta perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan ( in order to achieve reparation ).
Pendekatan keadilan restoratif yang merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal. Hal ini merupakan alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
cara  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu.  Kemudian, bersama-sama memecahkan masalah untuk  menangani akibat perbuatan anak di masa  yang  akan  datang  dan  juga  tidak  mengesampingkan  korban  tindak  pidana yang selama ini. Adapun hal tersebut dapat dikatakan sering abaikan, karena negara dalam hal penegak hukumnya hanya fokus pada pelaku.
Penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum jarang sekali ditemukan adanya tuntutan  tindakan  melainkan  atau  yang  sering  adalah  tuntutan  pidana.  Padahal seharusnya apabila memang harus memang melalui jalur pengadilan agar apabila terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum tersebut terbukti bersalah. Dan bila memang terbukti di pengadilan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut harus dinyatakan  bersalah.  Agar  dapat  dijatuhi  pidana  tindakan  yang  mana  disini dikembalikan  kepada  orang  tua  atau  setidak-tidaknya  sesuai  dengan  lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara.
Upaya  yang selama ini terlalu kaku yang hanya melaksanakan perintah undang- undang,  yang  penulis  harapkan  adalah  apabila  memang  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  harus  memang  menjalani  pidana.  Dengan  demikian,  maka penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  merupakan  upaya  terakhir  ( ultimum remedium )  dan  merupakan  putusan  yang  terbaik  berupa  tindakan  untuk mengembalikan  terdakwa  anak  kepada  orang  tuanya  untuk  dididik  dan  dibina sebagaimana mestinya.
Adanya  upaya  pelaksanaan  keadilan  restoratif  tidak  berarti  bahwa  semua perkara  anak  harus  dijatuhkan  putusan  berupa  tindakan  dikembalikan  kepada orang tua. Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain: yang pertama,  anak yang berkonflik dengan hukum tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan ( first offender ); kedua, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut  masih  sekolah;  ketiga,  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  yang berkonflik dengan hukum ini bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.
Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem  tetaplah  kembali  kepada  kemauan  dan  kemampuan  para  pelaksananya. Untuk mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip the best interest of the children . Karakteristik pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif:
1. Pelaksanaan  keadilan  restoratif  di  Indonesia  ditujukan  untuk  membuat pelanggar  bertanggung  jawab  untuk  memperbaiki  kerugian  yang  ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan  kesempatan  kepada  pelanggar  untuk  membuktikan  kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya;
4. Penyelesaian  dengan  konsep  keadilan  restoratif  ditujukan  untuk  menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi;
5. Menetapkan  hubungan  langsung  dan  nyata  antara  kesalahan  dengan  reaksi sosial.
Berdasarkan karakteristik keadilan restoratif di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya keadilan restoratif, yaitu: 1) Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku; dan 2) Harus ada persetujuan dari pihak  korban  untuk  melaksanakan  penyelesaian  di  luar  sistem  peradilan  pidana anak  yang  berlaku.  Dalam  pelaksanaannya,  keadilan  restoratif  dilandasi  oleh beberapa prinsip:
1. Membangun  partisipasi  bersama  antara  pelaku,  korban  dan  kelompok masyarakat  dalam  menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana. Menempatkan pelaku, koran dan masyarakat sebagai “ stakeholders ” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak ( win-win solution );
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak  pidana  yang  telah  menimbulkan  cedera  atau  kerugian  pada  korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya;
3. Menempatkan  peristiwa  atau  tindak  pidana  terutama  sebagai  suatu  bentuk pelanggaran  antar  individu  yaitu  hukum,  melainkan  sebagai  pelanggaran  oleh seseorang  (sekelompok  orang)  terhadap  seseorang  (sekelompok  orang).  Oleh karena  itu,  sudah  semestinya  pelaku  diarahkan  pada  pertanggungjawaban terhadap  korban,  bukan  mengutamakan  pertanggungjawaban  hukum  ( legal formal );
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang  lebih  informal  dan  personal,  daripada  penyelesaian  dengan  caracara beracara yang formal di Pengadilan (kaku dan inpersonal) (Prayitno, 2012). Syarat-syarat penerapan keadilan restoratif adalah:
a. Syarat pada diri pelaku: - Usia anak - Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun) - Pelaku mengakui  kesalahan  dan  menyesali  perbuatannya-  Persetujuan  korban dan keluarga - Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana (residiv);
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
b. Sifat  dan  jumlah  pelanggaran  yang  dilakukan  sebelumnya  (residiv)  Jika sebelumnya  anak  pernah  melakukan  pelanggaran  hukum  ringan,  keadilan restoratif  harus  tetap  menjadi  pertimbangan.  Kesulitan  untuk  memberikan keadilan restoratif akam muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residis);
c. Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya? Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan  positif  untuk  dapat  menangani  dengan  pendekatan  keadilan restoratif;
d. Dampak perbuatan terhadap korban Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan keadilan restoratif. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada korban, dan korban tidak memaafkan pelaku maka keadilan restoratif mungkin tidak dapat menjadi pilihan; dan
e. Sikap keluarga pelaku anak Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar keadilan restoratif dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menyembunyikan perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan keadilan restoratif.

## Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Justice  pada  Anak  Yang  Berkonflik  dengan Hukum
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  memaksa  para  penegak  hukum  untuk  ikut berpartisipasi  dalam  perkembangannya,  ide  pendekatan  keadilan  restoratif  pada anak yang  berkonflik  dengan  hukum  ini  yang  merupakan  ide  atau  konsep  dalam pembaharuan  sistem  penegakan  hukum  di  Indonesia. Dibagian  latar  belakang masalah  sebelumnya  telah  di  jelaskan  sedikit  tentang  pendekatan  keadilan restoratif justice dalam tiap tingkatan, dari pada tahap awal yaitu Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  Kejaksaan  dan  pada  tingkat  Pengadilan  sekalipun.  Adapun beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  keadilan restoratif yakni  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonsia  Nomor  6 Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana,  Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana, Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,  dan lainnya.
Kepolisian  negara  republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  di  bidang penegakan  hukum  pada  dasarnya  berdiri  diantara  dua  kepentingan  yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan kepentingan untuk memenuhi
tujuan hukum yakti terciptanya kepastian hukum (Bonic, Syahrin, Marlina & Leviza, 2016).
Pendekatan keadilan restoratif pada tahap awal yang dilakukan oleh kepolisian Republik  Indonesia  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonsia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya  disebut Perkapolri  6/2019 )  dan  Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana (selanjutnya  disebut SE  Polri  2018 ).  Adapun  ketentuan  mengenai  keadilan restoratif khususnya yang diterapakan kepada anak sebagaimana yang dianut oleh asas perundang-undangan hukum Indonesia dengan asas lex specialis derogate lex generalis maka  yang  digunakan  adalah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).
Dalam  UU  SPPA  tidak  menyebut  secara  ekplisit  mengenai  keadilan  restoratif yang  diiterapkan  kepada  anak.  Namun  dalam  pendekatan  keadilan  restoratif terhadap  anak    diupayakan  melalui  suatu  upaya  yang  disebut  dengan  diversi. Diversi berasal dari Bahasa Inggris yaitu Diversion , artinya pengalihan (Hirdayadi & Susanti,  2018).    Dalam  buku  yang  berjudul Jevenile  Deliquncy  a  Sociological Approach , yaitu “ diversian is an atteot do divert, or chanel ot, youthful offenders from the  juvenile  system  (diversi  adalah  sebuah  tindakan  atau  perlakuan  untuk mengalihakan  atau  menempatkan  pelaku  tindak  pidana  anak  keluar  dari  sistem peradilan pidana ” (Hirdayadi & Susanti, 2018). Kemudian, dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA  mendefinisikan  diversi  yakni  sebagai  berikut: “ Diversi  adalah  pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana ” . Berdasarkan pengertian-pengertian baik menurut ahli ataupun peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya  diversi  sebagai  cara  yang  jelas  sudah  melindungi  anak  dengan  cara melakukan PENGALIHAN perkara anak dari peradilan ke luar peradilan pidana.
Sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UU  SPPA  bahwa  sistem peradilan  pidana  anak  melalui  pendekatan  keadilan  restoratif  yang  wajib dilaksanakan dalam melindungi anak. Bentuk perlindungan terhadap anak dalam hal ini bertujuan untuk beberapa hal sebagai berikut mencapai perdamaian antara korban  dan  Anak,  menyelesaikan  perkara  Anak  di  luar  proses  peradilan, menghindarkan  Anak  dari  perampasan  kemerdekaan,  mendorong  masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak, hal ini termuat dalam Pasal 6 UU SPPA.
Adapun  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  melakukan  diversi  pada  setiap tingkat  atau  tahapan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pasal  7  UU  SPPA  yaitu  diancam dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
pengulangan tindak pidana. Apabila digariskan dengan diversi yang diatur dalam UU SPPA di mana diatur tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yang mengatur bahwa  keadilan  restoratif  melalui  upaya  diversi  dilaksanakan  dalam  sistem peradilan pidana anak pada tahap sebagai berikut yaitu tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, dan tingkat di sidang pengadilan.
Keadilan  restoratif  telah  disinggung  pada  bagian  awal  pembahasan  poin  ini bahwa  pada  tingkat  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian.  Dalam  tingkat penyidikan keadilan restoratif telah diatur dalam Pasal 29 UU SPPA dengan syarat yang  telah  diatur  juga  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  SPPA  dengan  diancam  pidana penjara  dibawah 7  (tujuh) tahun  dan  bukan  pengulangan  tindak pidana.  Adapun pada pokoknya keadilan restoratif melalui upaya diversi wajib dilakukan penyidik setelah  penyidikan  dimulai  sampai  selesai  dilakukan  serta  hasilnya  dari  diversi tersebut.
Apabila diversi berhasil maka mencapai kesepakatan yang disampaikan kepada ketua  pengadilan  negeri  untuk  dibuatkan  penetapan.  Dalam  hal  diversi  tidak tercapai  maka  penyidik  wajib  melimpahkan  perkara  tersebut  kepada  penuntut umum.  Artinya  bahwa  ketidakberhasilan  dari  diversi  akan  diupayakan  lagi  pada tingkat selanjutnya.
Sebelum membahas lebih jauh pada tingkat penuntutan, perlu untuk diketahui bahwa dalam UU SPPA sendiri cenderung tertinggal dalam hal pengaturan terkait dengan  keadilan  restoratif.  Hal  tersebut  dikarenakan  perkembangan  masyarakat yang  sangat  cepat  namun  hukum  tidak  mengikuti  perkembangan  yang  terjadi  di masyarakat  yang  mengakibatkan  banyak  anak-anak  yang  tidak  terlindungi  oleh hukum melalui keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA. Dengan demikian, patut untuk diapreasiasi bahwa lahirnya Perkapolri 6/2019 dan SE Polri 2018 semakin  menunjukkan  keberpihakan  negara  untuk  melindungi  anak  sebagai generasi penerus bangsa.
Dalam  Pekapolri  6/2019  jelas  telah  mendefinisikan  mengenai  keadilan restoratif  atau  keadilan  restoratif.  Artinya  keadilan  restoratif  mengalami perkembangan  dalam  masyarakat.  Keadilan  restoratif  dapat  dilakukan  dalam tingkat penyidikan yang diatur dalam Perkapolri 6/2019 dengan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Materiel terdiri dari:
1. tidak  menimbulkan  keresahan  masyarakat  atau  tidak  ada  penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
a) pada pelaku:
1) tingkat  kesalahan  pelaku  relatif  tidak  berat,  yakni  kesalahan  dalam bentuk kesengajaan; dan
2) pelaku bukan residivis;
b) pada tindak pidana dalam proses:
1) penyelidikan; dan
2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
b. Formil, meliputi:
1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat  pernyataan  perdamaian  (akte  dading)  dan  penyelesaian  perselisihan para  pihak  yang  berperkara  (pelapor,  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian  keadilan restoratif; dan
5. pelaku  tidak  keberatan  dan  dilakukan  secara  sukarela  atas  tanggung  jawab dan  ganti  rugi,  ketentuan  ini  t ermuat  dalam  “ Pasal  12  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonsia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Penyidikan Tindak Pidana ” .
Bila  merujuk  pada  konsep  diversi  yang  termuat  dalam black  law  dictionary , aparatur penegak hukum yang berwewenang melakukan diversi hanyalah penyidik dan penuntut umum melalui diskresinya masing-masing. Dalam kejaksaan sendiri tidak  ada  pengaturan  secara  ekplisit  tentang  pendekatan  keadilan  keadilan restoratif  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Tugas  pokok  kejaksaan sebagai unsur sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh jaksa. Mengenai hal ini, ada dua Undang-Undang pook yang dapat dijadikan rujukan bagi jaksa dalam upaya pendekatan keadilan restoratif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Dengan  hadirnya  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sedikitnya menjawab  persoalan    kekosongan  dasar  hukum  bagi  jaksa  untuk  melakukan pendekatan restoratif dalam tahap penuntutan. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif justice yang menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  keseimbangan  perlindungan  dan kepentingan  korban  dan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  tidak
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah  mekanisme  yang  wajib  dibangun  dalam  pelaksanaan  kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.
Didalam peraturan diatas jaksa dapat melakukan pendekatan restoratif justice dengan  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi (“ Pasal  5  Peraturan  Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif ” ):  (1)  tersangka  baru  pertama  kali  melakukan tindak pidana; (2) tindak pidana hanya diancam dengan denda atau diancam dengan pidana  penjara  tidak  lebih  dari  5  (lima)  tahun;  dan  (3)  tindak  pidana  dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana  tidak  lebih  dari  Rp  2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Dalam peraturan  ini  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  tentang  pendekatan  keadilan restoratif yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Namun tidak secara nyata juga melarang pemakaian peraturan ini untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut penulis ini merupakan suatu pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  pendekatan  keadilan  keadilan  restoratif  bukan hanya  dapat  diaplikasikan  dalam  model  penyelesaian  perkara  yang  dilakukan secara  informal  oleh  masyarakat.  Penerapan  pendekatan  restoratif  justice sebenarnya justru harus diterapkan dan diimplemantasikan dalam sistem peradilan pidana formal.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  keadilan  restoratif  pada  tingkat penyidikan dan penuntutan, maka keadilan restoratif terhadap anak masih sangat terbuka untuk dilakukan pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.  Keadilan restoratif dalam pemeriksaan di sidang pengadilan juga telah diatur dalam Pasal 52 UU SPPA di mana pada intinya jelas mengatur bahwa keadilan restoratif yang wajib dilakukan melalui diversi dengan paling lama 7 hari setelah ada penetapan ketua pengadilan  negeri  sebagai  hakim  dan  akan  dilaksanakan  paling  lama  30  hari  di ruang sidang mediasi pengadilan negeri.
Adapun keadilan restoratif telah diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (selanjutnya  disebut  Perma  4/2014). Khususnya dalam Pasal 3 Perma 4/2014 segaris dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA terkait  dengan  syarat  dapat  dilakukannya  diversi  untuk  mencapai  keadilan restoratif. Dalam melaksanakan diversi melalui pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan beberap tahapan seperti:
a. Tahapan persiapan diversi di pengadilan;
Dalam  tahapan  ini  akan  dihadirkan  para  pihak  yang  terkait  seperti  anak  dan orangtua/wali  atau  pendampingnya,  korban  dan/atau  orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja  sosial profesional,  perwakilan  masyarakat, dan pihak terkait. Hal ini dilakukan agar dapat membantu baik pihak korban atau anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya ini merupakan suatau bentuk wujud prioritas perlindungan terhadap anak khususnya dalam  bidang hukum, ketentuan ini termuat dalam “ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ” .
b. Tahapan musyawarah diversi; dan
Tahapan ini cenderung bermuswarah dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat atau yang telah dihadirkan dengan dibantu oleh seroang fasilitator  diversi ,  ketentuan  ini  termuat  dalam  “ Pasal  5  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ” .
c. Tahapan Kesepakatan diversi.
Apabila  telah  melalui  tahapan  persiapan  dan  musyawarah  maka  akan  lahir kesepakatan.  Dalam  hal  kesepakatan  tercapai  maka  akan  dicatatkan  dan ditandatangi  oleh  fasilitator  diversi  dan  panitera/panitera  pengganti  serta dilaporkan  kepada  ketua  pengadilan.  Namun  apabila  kesepakatan  tidak dilaksanakan  sepenuhnya  maka  hakim  melanjutkan  perkara  tersebut  menutut hukum  acara  peradilan  pidana  anak ,  ketentuan  ini  termuat  dalam  “ Pasal  6-7 Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ” .
Hal yang perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2020 Direktur Jenderal  badan Peradilan  Umum  mengeluarkan  Surat    Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal  22  Desember  2020  terkait  “Pedoman  Restorative  Justice  di  Lingkungan Peradilan  Umum”  yang  didalam  mengatur  mengenai  keadilan  restoratif  dalam perkara anak.

## PENUTUP Kesimpulan
Konsep  pendekatan  keadilan  restoratif  menjadi  jawaban  atas  kekakuan peraturan yang selama ini ada, yang mana menjadikan pidana menjadi satu satunya alat  untuk  memberikan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Pendekatan keadilan  restoratif  hadir  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  dan  juga  korban  dari  tindak  pidana  tersebut  maupun masyarakat  untuk  ikut  terlibat  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak. Dengan dilihat kembali bahwa pendekatan keadilan restoratif
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
ini juga memiliki berberapa syarat atau kriteria tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan dengan konsep ini pada tiap tingkatan, yang mana pada tahap penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  SE/8/VII/2018  tahun  2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, pada tahap penuntutan dengan  dikeluarkannya    Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif    dan  pada  tahap peradilan dengan dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Agar seluruh penegak hukum dalam setiap tingkatan mau untuk berkerja sama dan sama sama bekerja untuk mengedepankan prinsip bahwa pidana merupakan upaya  terakhir  ( ultimatum  remedium )  dan  harus  mengedapankan  keadilan restorative  justice,  dan  juga  melihat  bahwa  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum masih  memiliki  banyak  kesempatan  untuk  mengubah  dirinya  agar  menjadi  anak yang mampu berguna untuk bangsa, negara dan agamanya dikemudian hari kelak.

## DAFTAR PUSTAKA
Appludnopsanji., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. KERTHA WICAKSANA , 15 (1), 1-10. Arefa, B. H. (2019). Kapita Selekta Perlindungan hukum Bagi Anak , Sleman: Penerbit Deepublish.
Alhakim,  A.  (2021).  Kekerasan  Terhadap  Perempuan:  Suatu  Kajian  Perlindungan
Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 115-122. Arief, B. N. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya.
Bonic,  R.,  Syahrin,  A.,  Marlina,  M.,  &  Leviza,  J.  (2016).  Peran  Polri  dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai). USU Law Journal , 4 (4), 70-85. Cold,  M.,  &  Wacthel.  (2003). Restorative  Justice,  The  International  Institute  Fo Restorative Practice ( IIRP), New York : Criminal Justice Pres & Amsterdam: Kluger Publications Journal.
Fitri,  W.,  &  Putri,  N.  (2021).  Kajian  Hukum  Islam  Atas  Perbuatan  Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 143-156.
Garcia,  V.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Arief,  B.  N.  (2020).  The  enforcement  of  restorative justice in Indonesia criminal law. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 28 (1), 22-35. Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia  Dan  Tinjauannya  Menurut  Hukum  Islam. LEGITIMASI:  Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum , 6 (2).
Lasmadi, S., Sari, R. K., & Disemadi, H. S. (2020). Restorative Justice Approach as an Alternative  Companion  of  the  Criminal  Justice  System  in  Indonesia. In International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (pp. 206-209). Atlantis Press.
Liebman,  M.  (2007). Restorative  Justice:  How  It  Works, London:  Jessica  Kingsley Publishers.
Sudirman, L., & Shinta. (2019). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun  2002  Menangani  Jumlah  Gelandangan  dan  Pengemis  di  Kota Batam. Journal of Judicial Review , 21 (2), 60-83.
Meliala, N. C. (2015). Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban  Dan  Pelaku  Secara  Langsung  Dalam  Penyelesaian  Perkara Pidana. Veritas et Justitia , 1 (1). Muladi.  (1995). Kapita  Selekta  Item  Peradilan  Pidana, Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Nisa,  C.  U.,  Jamilah,  A.,  &  Wahyuningrum,  K.  S.  (2020).  Penanganan  Kasus Kemanusiaan  Melalui  Lembaga  Peradilan  International  Criminal  Court: Perbudakan Seksual Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Oleh ISIS. Journal of Judicial Review , 22 (2), 271-290.
Prayitno,  K.  (2012).  Restorative  Justice  Untuk  Peradilan  Di  Indonesia  (Perspektif Yuridis  Filosofis  Dalam  Penegakan  Hukum  In  Concreto). Jurnal  Dinamika Hukum , 12 (3), 407-420.
Priamsari,  R.  P.  A.  (2019).  Mencari  hukum  yang  berkeadilan  bagi  anak  melalui diversi. Perspektif Hukum , 18 (2), 175-202.
Sistem  Database  Pemasyarakatan.  (2021).  Diakses  Pada  8  Februari  2021  Dari Http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/Public/Sdp/Current .
Sidrat,  M.,  Hidayat,  S.,  &  Herman,  H.  (2019).  Syarat  Diversi  pada  Anak  yang Berkonflik  dengan  Hukum  dalam  Konsep  Pemidanaan. Halu  Oleo  Legal Research , 1 (2), 277-290.
Soepadmo, N. R. (2020). Dimension of Justice in Restorative Justice Paradigm in the Criminal System for Sexual Violence in Indonesia. EU agrarian Law , 9 (2), 14- 20.
Suara Com. (2019). Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Poterer Buram Perlindungan Anak Indonesia, Diakses Pada 8 Februari 2021 Dari
Https://Www.Suara.Com/Health/2019/07/23/071000/Anak-Berhadapan- Dengan-Hukum-Potret-Buram-Perlindungan-Anak-Di-Indonesia?Page=All . Suteki.,  &  Taufani,  G.  (2018). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  Dan Praktik) . Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
Suwandewi,  N.  K.  A.,  &  Adiyaryani,  N.  N.  (2020).  Diversi  sebagai  Bentuk Perlindungan  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia. Kertha Patrika , 42 (3), 275-287.
Waluyo,  B.  (2016). Desain  Fungi  Kejaksaan  pada  Restoratif  Justice .  Depok  :  PT Rajagrafindo Persada.
Zulfa, E. A. (2009). Keadilan Restorative, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Zulfa, E. A. (2020). Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review. International Journal of Science and Society , 2 (2), 317-327.