## Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam  Meningkatkan Perekonomian Masyarkat Perdesaan
Syamsul Bahri Gayo, Erlina, Rujiman
Masuk: 09 11 2020 / Diterima: 26 12 2020 / Dipublikasi: 31 12 2020 © 2020 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA dan IGI
Abstract  The  development  of  a  rural  economic  base  is  carried  out  by  the  village  government through various programs with the aim of community welfare. This study aims to determine the form of the BUMDes business unit, the contribution of the BUMDes to the rural economy, and the obstacles in the management of the BUMDes in Paya Kumer Village, Tripe Jaya District, Gayo Lues Regency. This study used a descriptive survey method based on primary data and seconds, with data collection through interviews and documentation studies. Research hasel shows that the form of BUMDes business units in Paya Kumer Village, namely (a) Village Economic Business Savings and Loans (UEDSP). (b) Clean Water Management (c) Garbage Bank (d) Goat Farming (e)  Trade  in  Processed  Products  (f)  WIFI  Network  Providers  and  (g)  LPG  Gas  Cylinder  Sales Base.  BUMDes  Paya  Kumer  survey  contributes  to  the  community  rural  areas  through  various types of business units, including: (a) Capital Lending, (b) Opening Employment Fields, and (c) Contribution  to  Village  Original  Income  (PADesa).  Village-Owned  Enterprises  still  have  many obstacles  that  occur  in  these  institutions,  such  as:  (a)  Lack  of  capital,  (b)  Lack  of  skills  and proficiency  in  community-run  businesses,  and  (c)  Lack  of  knowledge  and  less  community- participation.

## Keywords: BUMdes; Economy; Rural
Abstrak Pengembangan basis ekonomi pedesaan dijalankan pemerintah desa melalui berbagai program  dengan  tujuan  kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bentuk unit usaha BUMDes, kontribusi BUMDes dalam perekonomian perdesaan, dan hambatan dalam pengelolaan BUMDes di di Desa Paya Kumer. Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif berbasis data primer dan sekunder, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa bentuk unit usaha BUMDes yang terdapat di Desa Paya Kumer yakni (a) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP). (b) Pengelolaan Air Bersih (c) Bank Sampah (d) Budidaya Ternak Kambing (e) Perdagangan Produk Hasil Olahan (f)  Penyedia  Jaringan  WIFI  dan  (g)  Pangkalan  Penjualan  Tabung  Gas  Elpiji.  BUMDes  Paya Kumer memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan melalui berbagai  jenis  bentuk  unit  usaha,  antara  lain:  (a)  Peminjaman Modal,  (b) Membuka  Lapangan Pekerjaan, dan (c) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa). BUMDes Desa Paya Kumer  belum  dapat  dijalankan  seperti  pada maksud  pendirian  dan  tujuannya.  Hal  ini  tersebut terjadi  karena  masih  banyaknya  kendala  yang  terjadi  dalam  lembaga  tersebut  seperti:  (a) Kurangnya modal yang dimiliki oleh BUMDes, (b) Kurangnya keterampilan dan kecakapan SDM dalam kepenggurusan BUMDes, dan (c) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan masih minimnya partisifasi masyarakat.
Kata Kunci : BUMdes, Perekonomian, Perdesaan

## 1.  Pendahuluan
Pengembangan  basis  ekonomi pedesaan dijalankan pemerintah melalui
berbagai  program,  tapi  upaya  tersebut belum  membuahkan  hasil  memuaskan seperti  diinginkan  bersama.  Banyak faktor yang menyebabkan kurang
P-ISSN 0216-8138 | E-ISSN 2580-0183 MKG Vol. 21, No.2, Desember 2020 (202 - 209) © 2020 FHIS UNDIKSHA dan IGI DOI: http://dx.doi.org/10.23887/mkg.v21i2.29805
Syamsul Bahri Gayo, Erlina, Rujiman Universitas Sumatera Utara, Indonesia
sbahrigayo@gmail.com
berhasilnya berbagai program itu, salah satu  faktor  paling  dominan  adalah intervensi  pemerintah  terlalu  besar. Implikasinya  ialah  terhambatnya  daya kereativitas  dan  inovasi  masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan makanisme  dari  kelembagaan  ekonomi pada pedesaan tidak berjalan efektif dan mengakibatkan  ketergantungan  akan bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Pendekatan  yang  diharapkan mendorong  dan  mengerakan  roda perekonomian pedesaan iaalah pendirian  kelembagaan  ekonomi  yang dikelola penuh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan menurut  intruksi  pemerintah  tetapi keinginan  masyarakat  desa,  mulai  dari pengelolaan potensi akan menimbulkan permintaan pasar. Pendirian lembaga ini bertujuan  membantu  kebutuhan  dana masyarakat dan menumbuhkan kegiatan  pelaku  ekonomi  di  pedesaan, menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridwan, 2014). Bentuk  kelembagaan  seperti
disebutkan  diatas  dinamakan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Badan Usaha  Milik  Desa  sesunguhnya  telah diamanatkan pada undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa pasal  87,  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  Nomor  39  Tahun  2010  Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. BUMDes di Provinsi Aceh disebut  dengan  nama  Badan  Usaha Milik Gampong (BUMG), hal ini
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang kekhususan Pemerintahan  Aceh,  sedangkan  di
Kabupaten  Gayo  Lues  BUMDes  lebih dikenal  dengan  sebutan  Badan  Usaha Milik  Kampung  (BUMKp),  hal  ini berdasarkan  Peraturan  Bupati  Gayo Lues Nomor 16 Tahun 2017.
Tujuan  pendirian  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  yaitu  untuk meningkatkan  perekonomian  Desa dan masyarakat,  meningkatkan  pendapatan asli Desa dan meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang  punggung  pertumbuhan  dan pemerataan ekonomi kampung. Dengan adanya  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  akan  menarik  masyarakat untuk  memperoleh  pinjaman  berupa dana usaha, sehingga angka kemiskinan akan menurun.
Kecamatan  Tripe  Jaya  merupakah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten  Gayo  Lues.  Di  dalam Kecamatan  Tripe  jaya  terdiri  dari  10 Desa  yang  meliputi,  Kampung  Pasir, Uyem  Beriring,  Pulo  Gelime,  Setul, Rerebe,  Kuala  Jernih,  Buntul  Musara, Paya Kumer, Pantan Kela, dan Perlak.
Desa  Paya  Kumer  memiliki BUMDes  yang  dikelola  oleh  seorang Ketua BUMDes dan beberapa anggotanya. Pendirian BUMDes di Desa Paya Kumer diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian  masyarakat  perdesaan, namun sebagai sebuah wadah
perkumpulan  masyarakat  Desa,  masih ditemui  beberapa  permasalahan  yang mengakibatkan  terhambatnya  kinerja
BUMDes.
Tersendatnya jalan dalam pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa
tersebut oleh pihak pengelola mengambil kebijakan terkait
pengelolaan  di  antaranya  memperketat membuat  prosedur  pengelolaan  dan manejemen yang baik, bagi masyarakat yang  di  libatkan  dalam  program  Badan Usaha  Milik  desa,  maka  pengelola Badan Usaha Milik Desa akan membuat program  yang  di  betuk  sosialisasi pendampingan dan pengawasan usaha bagi masyarakat.
Kendatipun telah dilakukan beberapa kebijakan bahkan hingga saat ini  sistem  manajemen  pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Paya Kumer  masih  kurang  baik  dalam pengelolaan, kerap menghadapi permasalahan.  Berdasarkan  tinjauan permasalahan  tersebut,  maka  rumusan masalah  yang  menjadi  fokus  penelitian ini  adalah:  (1)  Bentuk  unit  usaha BUMDes yang ada di Desa Paya Kumer, (2) Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian  perdesan  di  Desa  Paya Kumer,  dan  (3)  Hambatan  dalam menjalankan  BUMDes  di  Desa  Paya Kumer.

## 2.  Metode
Lokasi  penelitian  yakni  BUMDES yang  berada  di  Desa  Paya  Kumer. Penelitian tentang keterkaitan  BUMDes ini menggunakan metode survei dekriptif yang  berbasis  pada  data  primer  dan sekunder.  Data  sekunder  dihimpun dengan  studi  dokumentasi  dari  data administrasi  Desa  untuk  mengetahui unit  usaha  BUMdes  yang  ada  di  Desa Paya  Kumer.  Sedangkan  Data  primer dihimpun menggunakan teknik wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai kontribusi BUMdes dalam
perekonomian  Desa  dan  hambatan
dalam  pengelolaan  BUMDes  tersebut. Adapun  responden  yang  ditujukan dalam penelitian ini terdiri dari: seorang Kepala  Desa,  seorang  ketua  BUMdes dan  beberapa  masyarakat  Desa  Paya Kumer.  Setelah  penulis  memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari  lapangan,  maka  tahap  berikutnya adalah  tahap  analisis  data  secara deskriptif.

## 3.  Hasil dan Pembahasan Unit Usaha BUMDes di Desa Paya Kumer
Sesuai tujuan didirikannya BUMDes, yaitu  menampung  kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat agar usaha masyarakat  lebih  produktif  dan  efisien. Berdasarkan  data  administrasi  kantor Desa  Paya  Kumer  dan  observasi lapangan  didapati  beberapa unit  usaha Bumdes, yakni:
1)  Usaha  Ekonomi  Desa  Simpan

## Pinjam (UEDSP)
Unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa Paya Kemer. Besar pinjaman uang tiap orang berkisar 1 juta hingga  2  juta  rupiah  dengan  bunga sekitar 1-2%. Unit usaha simpan pinjam dianggap sebagai usaha yang operasionalnya  lebih  mudah  dibanding unit  usaha  lain  karena  unit  usaha simpan pinjam
tidak terlalu membutuhkan  banyak  modal  dan  tidak membutuhkan  banyak  keahlian  di bidang marketing. Usaha simpan pinjam mengedepankan  prinsip  kesejahteraan masyarakat.
2)  Pengelolaan Air Bersih
Pengelolaan  air  bersih  juga
digunakan untuk mengantisipasi ketersediaan air bersih yang berkurang
akibat  musim  kemarau  dan  bencana banjir  pada  saat  hujan  deras  yang memungkinkan  terjadinya  kebocoran pada  pipa  mata  air  yang  ada.  PAM  di
Desa Paya Kumer mengadakan program masyarakat untuk memanfaatkan  pekarangan  rumahnya. Masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan  pekarangan  rumahnya untuk menanam sayuran maupun apotik hidup. BUMDes melalui program PAMDes  memberikan  subsidi  silang untuk  pelanggan  yang  memanfaatan pekarangan rumah tersebut. bila pelanggan  tidak  mau  memanfaatkan pekarangan rumahnya, normal.
3)  Bank Sampah
BUMDes  di  Desa  Paya  Kumer memiliki  bank  sampah  yang  disebut PUS  (Pusat  Utama  Sampah)  Setiap Dusun  di  seluruh  Desa  mempunyai  2 tong sampah, yaitu untuk membedakan sampah organik dan anorganik. Tujuan dibangunnya  bank  sampah  ini  salah satunya yaitu masyarakat dapat
mengubah pola pikirnya menjadi
“sampah  bukanlah  masalah  tetapi berkah”.  Sampah  anorganik  kemudian diolah  menjadi  suatu  barang  yang bernilai tinggi misalnya kemasan sabun yang  dijadikan  kerajinan  tas,  tempat sepatu, dan sebagainya.
4)  Budidaya Ternak Kambing
Pihak  BUMDes memberikan pinjaman  kepada  masyarakat  berupa kambing  untuk  dikembangbiakkan  oleh masyarakat.  PLN  memberikan  bantuan pinjaman induk kambing bergulir sebanyak  62  ekor  kambing  untuk  18 kelompok  ternak  kambing  di  tiga  desa. Hasilnya  nanti  akan  dibagikan  sebesar 70%  untuk  warga  yang  mengelola  dan 30%  kembali  ke  BUMDes  untuk kemudian  dijadikan  modal  kembali.
Sistem  usahanya  adalah  masyarakat ditawari  untuk  memelihara  kambing sampai  berkembang  biak.  Bagi  hasil usaha  antara  BUMDes  dan  warga berasal  dari  anak  kambing  yang dikembangbiakkan.  Jika  anak  kambing tersebut dijual, maka hasil penjualannya dibagi  30:70.  Jika  dimanfaatkan  untuk diambil  susunya  misalnya,  maka  hasil perolehan dari pemerasan susu kambing  tersebut  dibagi  30:70.  Intinya adalah  pendapatan  warga  diperoleh ketika  kambing  yang  diberikan  dari BUMDes  mampu  berkembang  biak. Anak  kambing  itulah  yang  dijadikan acuan  bagi  hasil  pendapatan  dari pengelolaan usaha tersebut. 5)  Perdagangan Produk Hasil Olahan BUMDes membantu dan mempermudah masyarakat dalam memasarkan  produk  usahanya  dengan bertindak  sebagai  penampung  dan menjual produk hasil peternakan,
pertanian dan kerajinan rakyat. BUMDes bekerja sama dengan institusi swasta atau pemerintah untuk menyambungkan  hasil  produk  usaha mikro  masyarakat  kepada  pasar  luas. Hasil  pertanian  sere  wangi  menjadi andalan BUMDes di Desa Paya Kumer.

## 6)  Penyedia Jaringan WIFI
Penyedia  Jaringan  WIFI  oleh Desa  untuk  memudahkan  masyarkat mencari informasi di ibu kota Kabupaten atau masalah harga pertanian. Selain itu untuk  memudahkan  anak  sekolah  atau mahasiswa  yang  berada  di  desa tersebut  mengakses  masalah  sekolah atau kegiatan kampus.

## 7)  Pangkalan Penjualan Tabung Gas Elpiji
Pangkalan  Penjualan  Tabung Gas  Elpiji  di  Desa  Paya  Kumer  sangat
bermanfaat  bagi  masyarakat  agar kelangkaan  tidak  terjadi  dan  harganya juga  tidak  tinggi  seperti  yang  terjadi  di desa-desa lain jika membeli tabung LPG secara eceran yang harganya 2 kali lipat dari harga pangkalan.
Kontribusi BUMDes terhadap masyarakat Desa Paya Kumer BUMDes Paya Kumer memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan melalui berbagai jenis bentuk unit usaha, antara lain:

## 1)  Peminjaman Modal
Peminjaman  modal  merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang ada pada  BUMDes  yang  merupakan  dana yang dipinjamkan oleh BUMDes kepada masyarakat yang ingin
mengembangkan usahanya baik usaha dibidang  pertanian,  perternakan,  dan usaha  kecil  lainnya  dengan  batas maksimal  yaitu  3  bulan  saja.  Dari  hasil wawancara  penulis  dengan  salah  satu warga yang meminjam modal menerangkan bahwa hasil dari
peminjaman modal tersebut telah mampu  membantu  mengembangkan usahanya dan juga menambah pendapatannya, seperti yang
diterangkan sebagai berikut:
“Saya memiliki usaha kelontong kecil-kecilan  ini  dari  sebelum  adanya BUMDes,  dan  kemarin  saya  ingin mengembangkan usaha saya, dan saya mengajukan pinjaman untuk usaha saya ke BUMDes dan setelah saya mengembangkan usaha saya pendapatan saya meningkat” Adanya peminjaman modal pada BUMDes ini telah membantu
masyarakat  untuk  mengembangkan usahanya,  masyarakat  tidak  perlu
meminjam ke bank dengan proses yang lama  dan  berbelit-belit.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Rondinelli  (1983) mengorganisir lembaga keuangan yang mudah  diakses  dapat  meningkatkan arus  modal  dan  simpanan  di  kalangan masyarakat pedesaan,
sehingga kedudukannya  sangat  penting  agar menciptakan  sistem  pemasaran  yang stabil bagi petani. Namun disamping itu, masih  banyak  masyarakat  yang  belum mengetahui adanya unit usaha peminjaman modal di BUMDes dan juga unit usaha peminjaman modal ini hanya diperuntukkan  bagi  masyarakat  yang ingin mengembangkan usahanya bukan untuk  membuka  atau  memulai  suatu usaha.
2)  Membuka Lapangan Pekerjaan
BUMDes  berkontribusi  dalam membuka  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat yang sudah selesai sekolah maupun yang belum mendapat pekerjaan,  meskipun  hanya  beberapa orang  saja  tetapi  BUMDes  sedikit membantu dengan mengurangi pengangguran  di  Desa  Paya  Kumer dengan memberikan
lapangan pekerjaan,  seperti  keterangan  salah satu  Inforaman  yakni  warga  desa  yang dijelaskannya sebagai berikut:
“Saya  merupakan  masyarakat desa  yang  sudah  selesai  sekolah  dan sudah  hampir  3  bulan  bekerja  di BUMDes saya merasa terbantu dengan adanya  BUMDes,  karna  saya  bisa bekerja  di  BUMDes  ini  selagi  saya melamar pekerjaan.”
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahi bahwa dengan adanya BUMDes  mampu  menyerap  tenaga kerja,  hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Ibrahim,  dkk  (2019)  yang  menyatakan bahwa  BUMDes  mampu  menciptakan
peluang  dan  jaringan  pasar  yang mendukung  kebutuhan  layanan  umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Namun dapat kita ketahui kontribusi  yang  diberikan  BUMDes  di Desa Paya Kumer dalam hal membuka lapangan pekerjaan belum terlalu besar, dari  hampir  2  tahun  berjalannya BUMDes hanya sebanyak 12 orang saja yang dapat bekerja di BUMDes mengingat  BUMDes  ini  terbilang  baru beroperasi dan juga masih dalam tahap pengembangan unit-unit usahanya.
3)  Kontribusi  terhadap  Pendapatan Asli Desa (PADesa) Tidak hanya kepada
masyarakat,  kontribusi  yang  diberikan BUMDes  di  Kecamatan  Desa  Paya Kumer bagi PAD masih kurang. Seperti keterangan  salah  satu  informan    yang merupakan ketua BUMDes menjelaskan bahwa kontrbusi yang diberikan BUMDes  jika  sesuai  peraturan  yaitu
35%  untuk  pembangunan  desa,  15%
untuk pengurus, 45% untuk
pengembalian  modal  dan  5%  untuk sosial  dari  Sisa  Hasil  Usaha  (SHU) selama  satu  tahun.  Namun  pada kenyatannya  kontribusi  yang  di  berikan BUMDes terhadap PADesa pada tahun 2017  hanya  sebesar  5%  saja  ini dikarenakan  BUMDes  masih  dalam tahap pengembangan dan juga pengurus  maupun  pemerintah  desa memfokuskan  kepada  pengembangan unit-unit usaha yang ada pada BUMDes maupun membuka unit usaha yang baru seperti unit usaha pasar desa. Ponimin yang  merupakan  Kaur  Keuangan  di Desa  menerangkan  bahwa,  BUMDes telah  dapat  berkontribusi  terhadap PADesa  hanya  saja  kontribusi  itu
belumlah  besar  atau  belum  maksimal seperti  yang  dijelaskannya  sebagai berikut: “Kontribusi yang diberikan
BUMDes  pada  tahun  2017  hanya sebesar 5% saja sedangkan pada tahun sebelumnya  BUMDes  belum  dapat be rkontribusi terhadap PADesa”.
Disisi  lain,  usaha  BUMDes dalam memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan kepada masyarakat sudah dilakukan hanya saja belum maksimal, seperti penjelasan dari ketua BUMDes, menuturkan bahwa: “Jika  ada  penyuluhan  kewirausahaan baik  itu  dari  pemerintah,  kami  selaku pengurus BUMDes hanya ikut membantu  dalam  penyuluhan  tersebut, namun belum ada program khusus yang dilakukan oleh BUMDes terkait pemberian seminar kewirausahaan kepada masyarakat”. Dari keterangan-keterangan diatas kontribusi yang diberikan BUMDes  cukup  baik,  hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Ramadhana,  et  al
(2013), yang menyatakan bahwa keberadaan BUMDes memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. Namun, kontribusi  ini  belum  maksimal  seperti yang diketahui masih banyak masyarakat desa yang belum
mengetahui  adanya  unit  peminjaman modal di BUMDes sehingga dampaknya hanya dirasakan oleh masyarakat yang meminjam  modal  saja,  tidak  hanya  itu kontribusi  BUMDes  dalam  menyerap tenaga kerja maupun terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) dirasa masih  belum  maksimal.  Pernyataan  ini diperkuat  Rani  (2018)  menjelaskan bahwa BUMDES sudah cukup berperan
dan  berkontrbusi  bagi  masyarakat hanya  saja  belum  dapat  dikataan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat.  Hal  itu  dikarenakan  masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan
masyarakat  dan  kurang  maksimalnya kinerja  serta  mana-jemen  BUMDES  itu sendiri.
Hambatan dalam Pengembangan BUMDes di Desa Paya Kumer Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  belum  dapat  dijalankan seperti  pada  maksud  pendirian  dan tujuannya. Hal ini tersebut terjadi karena masih  banyaknya  kendala  yang  terjadi dalam lembaga tersebut seperti keterangan dari Ketua BUMDes di Desa
Paya Kumer: Sebenarnya semenjak berdirinya BUMDes ini, kami merasa diberdayakan pemerintah. Namun, kami masih merasa  banyak  kekurangan  didalam menjalankannya karena, minimnya modal, lalu masi kurangnya keterampilan warga desa dalam mengurus BUMDes ini, terus warga sini juga  minim  partisipasinya  karena  masi kurang  pengetahuan  tentang  BUMDes ini. Berdasarkan  keterangan  diatas dapat diketahui bahwa minimnya partisipasi  dan  SDM  yang  kurang memadai menghambat kinerja
BUMDes. Hal ini sejalan dengn temuan Meigawati  (2018)  yang  menyatakan bahwa  implementasi  program  BUMDes belum  berjalan  dengan  baik.  Faktor pengham-batnya  yaitu  dari  kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi Program BUMDes kepada masyarakat.

## 4.  Penutup
Berdasarkan  hasil penelitian
tersebut, dapat ditarik beberapa
kesimpulan yakni unit usaha BUMDes di Desa  Paya  Kumer  telah  berkontribusi terhadap  peningkatan  perekonomian masyarakat.  Hal  ini  diperoleh  melalui adanya kemudahan peminjaman modal, pembukaan  lapangan  kerja,  dan  suplai pendapatan BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa). Disamping berbagai keuntungan tersebut, BUMDes di Desa Paya Kumer menghadapi  beberapa  kendala,  yakni kurangnya modal yang dimiliki BUMDes, minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam kepenggurusan BUMDes, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha BUMDes Berdasarkan hasil penelitian yang telah di simpulkan maka saran yang diberikan yakni  seluruh  desa  di  kecamata  Tripe Jaya  harus  memperbaiki  pengelolaan manajemen  kelembagaan  BUMDes, selayaknya  pemerintah  memberikan dukungan  kepada  BUMDes)  dalam bentuk  materil  maupun  non  materil, masyarakat  hendaknya  berkontribusi langsung penggunaan dan pengelolaan unit  usaha  BUMDes  yang  sedang berlangsung, serta masyarakat diharapkan  terlibat  dalam  mengawasi anggaran BUMDes.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  penulis sampaikan  kepada  Prof.  Erlina,  SE., M.Si.,  Ph.D.,Ak  dan  Dr.  Rujiman,  MA yang  telah  membimbing  dan  memberi masukan dalam penyelesaian penelitian ini,  serta  segala  pihak  yang  telah membantu penyelesaian penelitian.
Daftar Pustaka Ibrahim, Sutarna, Abdullah, Kamaluddin,  dan  Mas’ad.  (2019). Faktor Penghambat dan Pendukung  Badan  Usaha  Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. Sosiohumaniora  -  Jurnal Ilmu-ilmu  Sosial  dan  Humaniora, 21(3): 349 – 354. Meigawati,  D.  (2018), Implementasi Program  Bumdes  Di  Kabupaten
Sukabumi  (Studi  Kasus  Desa Cisande  Kecamatan  Cicantayan) , Konferensi Nasional Ilmu Administrasi.
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 16 Tahun  2017  Tentang  Badan
Usaha Milik Kampung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39  Tahun  2010  Tentang  Badan
Usaha Milik Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ramadhana. C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  Sebagai  Penguatan Ekonomi Desa . Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(6). Rani,  S.  (2018) Peran  Dan  Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study  Pada  BUMDes  Karya Abadi  Di  Desa  Karya  Mulya  Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan) Skripsi, fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas  Islam  Negeri  Raden
Intan Lampung.
Ridwan.  (2014). Urgensi  badan  usaha milik  desa  (BUMDes)  dalam
pembangun  perekonomian  desa.
Jurnal Ilmu Hukum
Rondinelli, D.A. (1983). Applied
Methods  of  Regional  Planning: The  Urban  Functions  In  Rural Development  Approach. Clark University,Worcester.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Pasal  87  tentang  Pembentukan
BUMDes. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang kekhususan Pemerintahan Aceh.