INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3508-3518 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Governabilitas Camat Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende
Oktavianus Daluamang Payong Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula Email: viandpayong@gmail.com

## Abstrak
Kecamatan  Kotabaru  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  paling  baik  dalam  mengatasi  masalah stunting di Kabupaten Ende. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji governabilitas camat dalam percepatan  penurunan  angka  stunting  di  Kecamatan  Kotabaru,  Kabupaten  Ende.  Metode  yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil yang dari penelitian ini menunjukan bahwa governabilitas camat dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kotabaru dilakukan dengan metode  pendekatan  berbasis  masyarakat  adalah  dengan  beberapa  cara.  Pertama,  pendekatan kemitraan yakni camat menggandeng mitra dari NGO, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kedua pendekatan advokasi yakni  adanya komunukasi persuasif dan koordinasi rutin yang dilakukan oleh camat kepada masyarakat melalui kepala desa. Ketiga pendekatan pemberdayaan yakni adanya bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan, lokakarya dan adanya fasilitasi kerja sama antar desa dalam percepatan penurunan stunting. Keempat pendekatan swadaya yakni adanya intervensi dana desa dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kotabaru.
Kata Kunci : Governabilitas, Camat, Stunting

## Abstract
Kotabaru District is one of the districts that is best at overcoming the stunting problem in Ende Regency. The aim of this research is to examine the governance of sub-district heads in  accelerating  the  reduction  of  stunting  rates  in  Kotabaru  District,  Ende  Regency.  The method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation studies.The results of this research show  that  the  governance  of  sub-district  heads  in  accelerating  stunting  reduction  in Kotabaru District is carried out using a community-based approach in several ways. First, the partnership approach, namely the sub-district head collaborates with partners from NGOs village heads, religious leaders, community leaders. The two advocacy approaches include persuasive communication and routine coordination carried out by the sub-district head with the community through the village head. The three empowerment approaches include  forms  of  empowerment  activities  such  as  training,  workshops  and  facilitating cooperation  between  villages  to  accelerate  stunting  reduction.  The  fourth  self-help approach is village fund intervention to support the acceleration of stunting reduction in Kotabaru District.
Keyword: Governability, district heads , Stunting,

## PENDAHULUAN
Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang fundamental, khususnya di Negara -  negara  terbelakang  dan  berkembang.  Stunting  merupakan  bentuk  ketidakberhasilan tumbuh kembang yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari  akumulasi  kekurangan  nutrisi  yang  berlangsung  lama,  mulai  dari  masa  kehamilan sampai  usia  24  bulan.  Kekurangan  gizi  pada  masa  pertumbuhan  anak  di  usia  dini  akan menghalangi  perkembangan  fisik,  meningkatnya  kesakitan,  menghalangi  perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah stunting rentan  mengalami  penurunan  kemampuan  intelektual,  produktivitas,  dan  kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang (Norsanti, 2021).
Dasar  kebijakan  percepatan    penurunan  prevalensi Stunting  di  Indonesia  diatur dalam surat Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan dan Pengurangan stunting dan Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional No. Pasal 12 Tahun  2021  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Percepatan  Penurunan  Angka  Kesuburan Indonesia 2021-2024.
Di Kabupaten Ende  landasan kebijakan tersebut tertuang dalam  Keputusan Bupati Ende No. 79/KEP/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Ende.

## Tabel 1
Data Jumlah Kasus Stunting Kabupaten Ende Pada Penimbangan Agustus 2021 dan
Agustus 2022 No Kecamatan 2021 2022 Jumlah Kasus % Jumlah Kasus % 1 Nangapanda 159 12.0 117 8.0 2 Pulau Ende 92 16.3 52 9.2 3 Maukaro 138 24.0 126 20.6 4 Ende 66 10.9 59 10.6 5 Ende Tengah 47 4.3 47 4.7 6 Ndona 163 21.7 56 7.9 8 Wolowaru 118 10.5 59 5.5 9 Wolojita 96 25.3 88 22.8 10 Watuneso 178 26.1 118 18.3 11 Kelimutu 46 7.9 43 7.0 12 Ndori 85 22.5 60 15.3 13 Maurole 106 12.3 87 9.2 14 Kotabaru 211 35.8 27 4.6 15 Detukeli 68 12.3 38 6.7 16 Lepkes 96 17.5 83 16.0 17 Detusoko 144 31.5 85 15.3 18 Wewaria 104 7.9 84 5.8 19 Ende Utara 76 7.0 48 4.3 20 Ende Timur 46 5.1 19 2.8 21 Ende Selatan 87 4.3 78 3.9 Jumlah 2126 14.3 1374 8.9
Sumber : Data EPPGMBM Kab Ende 2022
Berdasarkan tabel temuan awal peneliti di atas prevalensi stunting Kabupaten Ende dengan kasus stunting paling sedikit berada di Kecamatan Ende Timur yang pada tahun
2021  persentasenya  5,1%  dan  pada  penimbangan  2022  turun  menjadi  2,8%.  Kecamatan dengan prevalansi capaian  terkecil  adalah Kecamatan Wolojita yang pada penimbangan bulan Agustus 2021 sebesar 23,3% dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,5 %  menjadi 22,8%  pada  penimbangan  Agustus  2022.  Sedangkan  Kecamatan  dengan  prevalensi penurunan stunting paling besar berada di Kecamatan Kota Baru yakni pada penimbangan Agustus 2021 sebesar 35,8% dan pada penimbangan Agustus 2022 mengalami penurunan yang sangan signifikan  menjadi 4,6%. Kecamatan Kotabaru merupakan Kecamatan dengan capaian paling baik dalam penurunan angka stunting  dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Ende (EPPGM, 2022).
Keberhasilan penurunan stunting di Kecamatan Kotabaru tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak. Salah satu pihak  tersebut salah adalah Camat. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari metode  atau strategi yang dilakukan oleh  tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Keberhasilan Kecamatan Kotabaru dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya tentunya didukung oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang akan dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  governabilitas  dari  Camat  Kotabaru  dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat.
Teori  yang  menjadi  rujukan  penelitian  ini  adalah  governabilitas.  Governabilitas berkaitan  dengan  otoritas,  kapabilitas  atau  kemampuan  dari  pemerintah  dalam menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  (Kooiman,  2016).  Untuk  menganalisis keberhasilan  Kecamatan  Kotabaru  dalam  menurunkan  angka  stunting  dengan  metode pendekatan  berbasis  masyarakat  yakni  prinsip  kemitraan,  advokasi,  pemberdayaan  dan swadaya.
Governabilitas  merupakan  istilah  yang  banyak  digunakan  oleh  para  peneliti  sejak tahun  1970an.  Konsep  ini  digunakan  oleh  Huntington,  Crozier  dan  Watanuki  untuk menjelaskan kondisi pemerintahan dan demokrasi di Eropa, Amerika dan Jepang pada saat itu. Mereka menjelaskan ketidakpuasan masyarakat terutama disebabkan oleh melemahnya fungsi  badan  pemerintahan  demokratis  di  negara-negara  tripartit  (Eropa,  Amerika  dan Jepang). Mereka menyebut kemerosotan ini sebagai krisis tata kelola pemerintahan, dimana mesin demokrasi tetap berfungsi, namun kemampuan mereka yang mengoperasikan mesin tersebut untuk mengambil keputusan semakin berkurang (Anggelina, 2022).
Mengutip  Kooiman,  governabilitas  adalah  kemampuan  untuk  memerintah.  Lebih spesifiknya Kooiman menjelaskan governabilitas sebagai suatu proses penyeimbangan yang terus-menerus antara dua hal, yaitu kebutuhan dan kemampuan. Menurutnya, kebutuhan
dan keterampilan melibatkan komunikasi dan saling ketergantungan . Misalnya hubungan antara Camat dan kepala Desa meskipun lebih kepada hubungan koordinatif tetapi ada hal ketergantungan  dalam  proses  pengambilan  kebijakan.  Governabilitas menyarankan integrasi  tiga  komponen  utama  yaitu  masyarakat,  pemerintah  dan  hubungan  antara keduanya. Artinya hubungan antara kebutuhan (masalah) dan peluang (solusi) melibatkan interaksi dan dinamika. (Kooiman, 2016).
Secara  esensial,  jantung  dari  government  making  (Perbuatan  Pemerintah)  adalah governabilitas. Inisiasi kepemimpinan dan institusionalisasi struktur merupakan bagian dari kapasitas  dan  otoritas . Governabilitas  berkaitan  dengan  kemampuan  pemerintah  dalam menggunakan otoritas, kewenangan dan kekuasaannya untuk mempengaruhi masyarakat dalam  menjalankan  pemerintahannya.(Eko,  2021)  Camat  bukanlah  kepala  pemerintahan yang  memiliki  otoritas  politik  dalam  suatu  wilayah.    Namun  dalam  hal  ini,  camat  dapat menjalankan governabilitas berdasarkan tugas koordinasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten  dalam  pelaksanaan  tugas  pemerintahannya.  Governabilitas  bersifat  interaktif Pelembagaan governabilitas menyalurkan hak dan kepentingan berbagai subyek sekaligus membatasi kekuasaan politik sehingga menyalurkannya ke dalam kewenangan, kekuasaan, kemampuan, tugas (responsibility) dan tanggung jawab (responsibility) (Eko, 2021).
Governabilias  kemudian  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dalam  mengenali otoritas,  kapasitas,  kapabilitas,  tanggungjawab  dan  akuntabiitas  pemerintah  dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah kerjanya.
Penelitian  sebelumnya  telah  dijalankan  oleh  (Norsanti,  2021)  dengan  judul “Evektivitas program Percepatan penurunan Stunting Di kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar)” menjadi landasan dan referensi  bagi  penelitian  ini.  Penelitian  ini  sebelumnya  sangat  penting  sebagai  bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini Norsanti menggunakan teori efektivitas.
Hasil  penelitian  Norsanti  menunjukan  bahwa  faktor-faktor  yang  memengaruhi efektivitas program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Batumandi terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung program ini adalah kerjasama yang baik antara petugas gizi dari UPT Puskesmas Batumandi, bidan desa, kader Posyandu dan  kader  PMT.  Sedangkan  yang  menjadi  faktor  penghambatnya  adalah  kurangnya
pendanaan,  pendidikan  orang  tua,  ekonomi  keluarga  balita  stunting  dan  kurangnya sosialisasi tentang pola asuh anak.
Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis di atas memiliki relevansi dengan  penelitian  yang  sedang  dilakukan  yakni  berkaitan  dengan  penurunan  stunting. Namun  perbedaanya  terletak  pada  teori  dan  pendekatan  yang  digunakan  serta  tempat penelitian,  dan  periode  waktu  yang  berbeda.  Tujuan  penelitian  penulis  ini  adalah  untuk mengetahui kemampuan camat kecamatan dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende.

## METODE PENELITIAN
Di dalam penelitian ini, reseacrh method adalah deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  suatu  unit  sosial tertentu, dapat berupa individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat secara keseluruhan (Moleong, 2018).
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  dokumetasi  dan observasi.  Wawancara  merupakan  percakapan  dengan  maksud  tertentu.  Percakapan  itu dilakukan oleh kedua kedua pihak di mana pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Untuk memperoleh data, peneliti akan melakukan wawancara dengan para informan dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan  yang  telah  disusun.  Peneliti  akan  menggali informasi  terkait  dengan  fokus  penelitian  dengan  mewawancarai  narasumber  secara langsung berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di kecamatan Kotabaru.
Teknik analisis data yang pakai adalah analisis kualitatif model interaktif, yang terdiri dari  pengumpulan  data,  kondensi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi (Miles et al., 2000).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  camat  dalam  mendukung  program  pemerintah  daerah  untuk  menekan  dan menurunkan angka stunting sangatlah penting. Sebagai ketua pelaksana di kecamatan ada beberpa  tugas  utama  yang  berkaitan  dengan  peran  camat  dalam  menekan  dan mengurangi  angka stunting  diantaranya  sebagai  berikut  :  mengkoordinir  kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinir penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa;    serta  mengkoordinasikan
penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  perangkat  daerah  di kecamatan.
Dalam mendukung  proses percepatan penurunan  stunting tersebut, ada beberapa pendekatan  yang  dilakukan  oleh  camat.  Pendekatan  tersebut  dimaksud  agar  rencana program dan kegiatan dapat terealisasi secara tepat. Salah satu bentuk pendekatan yang digunakan dalam mendukung percepatan penurunan stunting adalah pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut dibagi dalam beberapa bagian yakni :
1. Kemitraan
Program  berbasis  masyarakat  hanya  akan  berhasil  bila  seluruh  pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga/LSM lainnya menjadi mitra dan  terlibat.  Berkaitan  dengan  percepatan  penurunan  angka  stunting  di  Kecamatan Kotabaru,  pendekatan  kemitraan  yang  dilakukan  oleh  camat  adalah  dengan  bekerja sama dengan mitra. Mitra tersebut adalah Puskesmas, Kepala Desa, Tokoh agama (Pastor Paroki), NGO MOMENTUM ( A Global Patnership For Health And Resilience), Kaum Muda dan  kelompok-kelompok  masyarakat.  Keberadaan  mitra  tersebut  sangat  membantu percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kotabaru.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan, melalui mitra para  kepala  desa,  desa-desa  di  Kecamatan  Kotabaru  dijadikan  sebagai  desa  siaga stunting. Melalu tokoh agama yang dalam hal ini pastor paroki kecamatan mengadakan kerja sama dengan memberikan materi terkait pencegahan stunting pada saat kursus persiapan  perkawinan  bagi  umat  katolik  yang  hendak  menikah.  Selain  itu  pada  saat perayaan ekaristi pastor dalam khotbah menitipkan pesan terkait pencegahan stunting. Bagi Ibu hamil yang hendak melahirkan terlebih dahulu didoakan oleh pastor paroki.
Bentuk  kerja  sama  dengan  mitra  NGO  Momentum  yakni  Momentum  hadir sebagai fasilitator yang mendukung program percepatan penurunan stunting. Kegiatan yang difasilitasi yakni lokakarya dan pendampingan bagi para kepala desa pembuatan peraturan bersama kepala desa dan kegiatan fasilitatif lainnya. Selain itu kaum muda dan kelompok  masyarakat  di  kecamatan  melalui  desa  digerakan  dalam  kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kulaitas kesehatan.
2. Advokasi
Advokasi berkaitan dengan serangkaian kegiatan komunikasi untuk memengaruhi penentu kebijakan  demi mendapatkan suatu dukungan.  Berdasarkan hasil wawancara bersama  para  narasumber  dijelaskan  bahwa  bentuk  advokasi  yang  dilakukan  di kecamatan Kotabaru yakni dengan melakukan  komunikasi persuasif kepada para kepala desa dan mitra yang bekerja sama. Bentuk komunikasi tersebut dilakukan baik dalam
bentuk  koordinasi  kebijakan  maupun  dalam  merespon  kebutuhan  yang  ada  di  desa. Camat  menggunakan  kewenangan  koordinasi  sebagai  bentuk  advokasi  dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kecamatan Kotabaru. Selain itu Camat melakukan koordinasi kepada kepala desa  yang dalam hal cakupan wilayah yang agak sulit dijangkau karena kondisi jalan yang rusak yakni di desa Hangalande, Liselande, Tiwusora dan Pise. Aksi nyata advokasi yang dilakukan dari empat desa tersebut yakni pembuatan  peraturan  bersama  kepala  desa  tentang  pemanfaatan  AMMDes  (Alat Mekanis  Multuguna  Pedesaan).  Dengan  Perdes  ini  diadakan  satu  mobil  ambulan bersama  untuk  membantu  masyarakat  yang  kesulitan  untuk  melakukan  kontrol kesehatan ke Puskesmas.
3. Pemberdayaan
Tujuan  dari  pemberdayaan  adalah  untuk  meningkatkan  peran  dan  partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah stunting (Munawaroh et al., 2020).
Berdasarkan hasil wawancara bersama para narasumber bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh camat Kotabaru dalam percepatan penurunan stunting antara lain dengan melakukan kegiatan pembentukan dan pelatihan jejaring desa siaga di tahun 2022 di Desa Pise, Desa hangalande, Desa Liselande dan Desa Tiwusora. Melalui NGO Momentum camat melakukan kegiatan lokakarya Mapping Community Engagment yang melibatkan  seluruh  desa  di  Kecamatan  Kotabaru.  Memfasilitasi  proses  pembentukan Badan  Kerja  Sama  Antar  Desa  untuk  mendukung  pemanfaatan  AMMDe  serta mewajibkan dan memfasilitasi seluruh desa untuk menetapkan peraturan desa tentang kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Kibla).
Berdasarkan bentuk pemberdayaan tersebut capaian penurunan angka stunting setiap  tahun  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan.  Data  hasil  penimbangan tahun  2021  tercatat  angka  stunting  sebesar  35,8%  dan  mengalami  penurunan  di penimbangan  tahun 2022 menjadi 4,6%.  Hal ini karena keterlibatan dan peran serta aktif dari masyarakat dalam mendukung pernurunan stunting di wilayah tersebut.
4. Swadaya
Swadaya adalah kemampuan dari seseorang, kumpulan orang atau masyarakat dalam mengelola potensi atau sumber daya yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam hal  ini  pendekatan  swadaya  yang  dilakukan  oleh  camat  Kotabaru  dalam  mendukung percepatan  penurunan  stunting  adalah  dengan  menggerakan  semangat  dan memfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di Kecamatan Kotabaru.
Berdasarkan hasil wawancara bersama para narasumber  bentuk  swadaya yang
dilakukan dalam percepatan penurunan stunting antara lain,  ada intervensi  anggaran dana  desa  dalam  APDes  2022  dan  RKPDes  2023  setiap  desa  untuk  menjadikan pencegahan  stunting,AKI,AKB  sebagai  program  prioritas.  Bentuk  swadaya  melalui intervensi dana desa ini menjadikan desa lebih aktif dalam kerja menurunkan stunting. Dengan  kerja  swadaya  ini  sumber  daya,  potensi  dan  komponen    yang  dimiliki  oleh masyarakat  dengan  sendrinya  akan  digerakan.  Dana  desa  sebesar  14%  dialokasikan untuk  percepatan  penurunan  stunting  dengan  fokus  kegiatannya  adalah  alokasi Pemberian  makanan  tambahan  (PMT)  bagi  ibu  hamil  KEK  dan  balita,  mengadakan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan untuk para kader Posyandu di setiap desa, dana untuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan desa dan kader Posyandu.
Selain itu bentuk pendekatan swadaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan tokoh agama yakni pastor paroki (Imam katolik yang memimpin satu wilayah paroki) dengan mengundang petugas kesehatan untuk memberikan  pendidikan pencegahan stunting di setiap acara kursus persiapan perkawinan begitu pula dalam khotbahnya di gereja pastor paroki ikut menyuarakan terkait pencegahan stunting. Selain tokoh agama adapula keterlibatan tokoh masyarakat, kaum muda dan masyarakat umum dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Pendekatan swadaya masyarakat memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  dalam  percepatan  penurunan  stunting  di Kecamatan Kotabaru.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analilis  data  yang  diperoleh,  governabilitas  Camat  Dalam Percepatan  Penurunan  Angka Stunting  Di  Kecamatan  Kotabaru,  Kabupaten  Ende disimpulakan sebagai berikut:
Pertama, camat dengan governabilitas yang dimiliki melakukan kerja sama dengan mitra atau koordinasi lintas sektor untuk melakukan pencegahan dan penurunan stunting. Bentuk aksi nyata yang dilakukan adalah melakukan rapat koordinasi setiap bulan di setiap desa dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh wanita dalam rangka penguatan kapasitas dan keterlibatan semua pihak; kerja sama dengan pastor paroki dengan memasukan materi kesehatan ibu dan anak dalam kursus persiapan perkawinan; dan kerja sama dengan pastor paroki Kotabaru untuk mendoakan dan upacara pemberkatan ibu hamil.
Kedua,  Camat  dengan  governabilitas  yang  dimiliki  memengaruhi  desa  dalam mengintervensi anggaran dana desa untuk mencegah dan menurunkan stunting. Aksi nyata yang dilakukan adalah memberikan alokasi dana desa untuk PMT Ibu Hamil,KEK, bayi dan Balita bekerja sama dengan tenaga kesehatan setiap desa; memberikan alokasi dana desa untuk kegiatan sosial, pelatihan dan pendampingan untuk para kader posyandu disetiap desa;  mengalokasikan  dana  untuk  pemberian  insentif  bagi  tenaga  kesehatan  desa  dan kader Posyandu; merencanakan dalam RKPDes 2023 setiap desa untuk menjadi desa siaga dengan dukungan alokasi dana yang maksimal; mengalokasikan dana operasioanl untuk Tim  AMMDes  yang  telah  dibentuk  (ATK,  insentif,  penjemputan  ibu  hamil,  lumsum perjalanan dinas, dan BBM ) untuk pelayanan kesehatan ibu hamil (penjemputan ibu hamil ke fasilitas kesehatan dan pelayanan untuk USG di Fakses).
Ketiga,  governabilitas  camat  dalam  Pembentukan  desa  siaga  sebagai  bentuk perhatian  pemerintah  dalam  pencegahan  stunting.  Aksi  nyata  yang  dilakukan  adalah pembentukan desa siaga untuk empat desa yang memiliki jumlah stunting terbanyak yakni desa  Pise,  Desa  Hangalande,  Desa  Liselande  dan  Desa  Tiwusora;  dan  pembentukan Peraturan bersama Kepala Desa tentang Pemanfaatan AMMDes (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan) oleh empat desa yakni desa Pise, Desa Hangalande, Desa Liselande dan Desa Tiwusora.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggelina, R. (2022). Governabilitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Eko, S. Y. (2021). Goverment Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan.
https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/view/109/49
EPPGM. (2022). Dashboard SIGIZI Terpadu. Kemenkes.
https://sigiziterpadu.kemkes.go.id/ppgbm/index.php/Dashboard/
Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 63.
https://doi.org/10.24843/JUMPA.2019.V06.I01.P04
Kooiman, J. (2016). Interactive governance and governability. In Critical Reflections on Interactive Governance: Self-organization and Participation in Public Governance (pp.
29 – 50). The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies.
https://doi.org/10.4337/9781783479078
Machmudi, M. I. Al. (2022). Diperlukan Inovasi Percepat Penurunan Stunting di Tanah Air. Media Indonesia.Com. https://mediaindonesia.com/humaniora/537982/diperlukan- inovasi-percepat-penurunan-stunting-di-tanah-air
Miles, M. B., Huberman, A. M., Rohidi, T. R., & Mulyarto. (2000). Analisis Data kualitatif.
Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press), 1992.
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=298242
Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305
Munawaroh, H., Syakur, M., Fitriana, N., & Muntaqo, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Stunting Sejak Dini di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 20(2), 231. https://doi.org/10.21580/dms.2020.202.6654
Murakata, R. (2010). RELAWAN MURAKATA: Pengertian dan Konsep Pendekatan Berbasis Masyarakat. http://pmimurakata.blogspot.com/2010/11/pengertian-dan-konsep- pendekatan.html
Norsanti, N. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  DI KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 3(1), 10 – 21. https://doi.org/10.20527/JPP.V3I1.3825