Kebiri Kimiawi Dalam Perspektif Hukum Islam

## Wahyudi
Politeknik Piksi Ganesha Bandung Email : wahyudiyurispruden@yahoo.co.id

## Abstract
Teh  Increas  of  sexual  violence against  children can jeopardize the survival  of  a nation,  child  development  will  be  disrupted  if  experienced  sexual  violence.  The government  has  an  important  role  to  protect  children  as  assets  of  the  next generation one of the forms of protection as a deterrent effect for perpetrators of sexual  violence  against  children  by  giving  a  weighting  penalty  with  chemical castration punishment. Even though the Indonesian State is not an Islamic State, the majority of the population is Muslim, so that in every decision of the laws and regulations,  especially  those  related  to  chemical  castration  punishment  are  in connecting with Islamic law.This study uses a normative juridical method, which is assessed by the the statute approach meaning that a problem will be seen from the legal aspect by examining the laws and regulations, in addition to that also by the  method  of  library  research.The  results  of  this  study  concluded  that  the chemical  castration  penalty  contained  in  Articles  81  and  82  of  Constitutions Number 17 Year 2016 Regarding the Establishment of Government Regulation in Lieu  of  Law  Number  1  Year  2016  Regarding  the  Second  Amendment  of  Law Number 23 Year 23 concerning Child Protection. Chemical castration according to Islamic Law is unlawful based on the Qur'an and Sunnah which is the highest legal source of  Islamic law. In various books of the hadith Bukhari and Muslim explained that Rasulallah SAW forbade castration to humans.
Keywords :  Sexual  Fiolence,  chemical  castration  punishment,  Children Protection .

## Abstrak
Meningkatnya kekerasan seksual pada anak dapat membahayakan keberlangsungan  suatu  bangsa,  tumbuh  kembang  anak  akan  terganggu  jika mengalami  kekerasan  seksual.  Pemerintah  mempunyai  peran  penting  untuk melindungi  anak  sebagai  aset  generasi  penerus  bangsa  salah  satu  bentuk perlindungannya  sebagai  efek  jera  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak dengan  memberikan  hukuman  pemberatan  dengan  hukuman  kebiri  kimiawi. Walaupun  Negara  Indonesia  bukan  Negara  Islam  akan  tetapi  mayoritas penduduknya  beragama  Islam  sehingga  dalam  setiap  keputusan  peraturan perundang-undangan  terutama  terkait  dengan  hukuman  kebiri  kimiawi bersinggungan dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,  yaitu  dikaji  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (the  statute approach)  artinya  suatu  masalah  akan  dilihat  dari  aspek  hukumnya  dengan
Volume 16  Number 02, Page 235-247, November 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## J O U R N A L O F L A W ISTINBATH
menelaah  peraturan  perundang-undangan,  selain  itu  juga  metode  dengan  cara studi  kepustakaan  (library  research).  Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa hukuman kebiri kimiawi yang tertuang dalam “Pasal 81 dan 82 Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  23  Tentang  Perlindungan  Anak”.  Kebiri kimiawi  menurut  Hukum  Islam  haram  hukumnya  berdasarkan  Alquran  dan Sunnah yang merupakan sumber hukum tertinggi hukum Islam. Dalam berbagai kitab  hadits  riwayat  Bukhari  dan  Muslim  menerangkan  bahwa  Rasulallah  SAW melarang kebiri kepada manusia.
Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Sanksi Kebiri Kimiawi, Perlindungan Anak.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index Received : 2019-10-07. Published : 2019-11-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan
Keberlangsungan  suatu  bangsa  ditentukan  oleh  generasi  muda  yang  sehat  secara jasmani  maupun  rohani.  Mental  dan  spiritual  generasi  muda  harus  dijaga  agar  dapat menentukan  masa  depan  yang  lebih  baik.  Negara  berperan  untuk  melindungi  dan memfasilitasi  tumbuh  kembang  generasi  muda  tersebut.  Indonesia  sebagai  negara  yang berkembang  mempunyai  kewajiban  untuk  menjaga  anak-anak  bangsa  Indonesia  yang merupakan tumpuan kemajuan bangsa dimasa yang akan datang. Perlindungan terhadap anak sebagai  generasi  muda  penerus  bangsa  menjadi  hak  prioritas  untuk  dilindungi  secara konstitusi  karena  mengganggap  perlindungan  anak  tersebut  menjadi  bagian  dari  hak  asasi manusia.  Anak  harus  mendapatkan  perlindungan  oleh  negara  sebagaimana  Konvensi  Hak- Hak  Anak  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  di  New  York  Amerika  Serikat  pada  tanggal  20 November 1989. Dalam konstitusi Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi yaitu Setiap anak berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.
Konstitusi  secara  tegas  melindungi  setiap  warganegara,  baik  dewasa  maupun  anak- anak,  dari  perlakuan  diskriminasi  dan  tindakan  kekerasan.  Namun  pada  kenyataannya kekerasan  terhadap  perpempuan  dan  anak  terkadang  mengalami  peningkatan  yang  cukup
memperihatinkan,  terutama  kekerasan  secara  seksual.  Dalam  sejarah  Indonesia  maupun dunia,  perempuan  adalah  mahluk  yang  paling  rentan  meghadapi  berbagai  macam  bentuk kekerasan, ambil contoh tragedi Mei 1998, yang dalam catatan sejarah disebut sebagai salah satu peristiwa pelanggaran HAM kepada kaum perempuan di dunia, disebut demikian karena pada saat itu telah terjadi ekplorasi yang vulgar tentang kejahatan, kekerasan, dan pelecehan seksual. Kaum perempuan menjadi target utama dari setiap betnuk Kejahatan kekerasan sek- sual saat itu, bahkan para pelakunya melakukan kejahatan tersebut tanpa memandang usia. 1
Tindak  Kejahatan  seksual  dan sexual  harassment, adalah  bentuk  pelanggaran  atas kesusilaan  yang  sudah  menjadi  concern  dunia  internasional. 2 Dalam  kasus  Pencabulan maupun  perkosaan  terhadap  anak  justru  lebih  banyak  dilakukan  oleh  orang  terdekatnya sehingga  justru  menambah  penderitaan  bagi  anak  yang  menjadi  korban  perbuatan  pelaku tersebut. Menurut data Komisi Nasional Perempuan dalam catatan akhir tahun yang dirilis di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019 untuk kasus incest (perkosaan oleh orang  yang memiliki hubungan  darah)  yang  dilaporkan  pada  Tahun  2018  mencapai  1071  kasus  dalam  1  tahun. Pelaku  paling  banyak  justru  ayah  kandung  dan  paman,  peristiwa  yang  sangat mengkhawatirkan  bagi  generasi  muda  penerus  bangsa.  Sosok  seorang  ayah  merupakan pelindung  utama  bagi  anak  dalam  keluarga  akan  tetapi  justru  menjadi  pelaku  kekerasan seksual  tersebut.  Pada  kasus  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  keluarga  merupakan kasus yang sulit terungkap karena terjadi dalam hubungan kekerabatan dan dianggap aib jika kasus  tersebut  terungkap,  sehingga  untuk  mengungkapkan  kejadian  yang  menimpa  korban akan sangat sulit.
Negara  pada  dasarnya  telah  berupaya  untuk  melindungi  anak  terhadap  kekerasan seksual melalui  “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak  yang telah  diubah  melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2Ol4  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 Tentang Perlindungan Anak”. Salah satu titik poin dari perubahan undang-undang itu adalah, menigkatkan dan memperberat sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Akanetapi, upaya pemerintah dengan merevisi Undang-Undang ini  belum membuahkan hasil yang signifikan. Selanjutanya, sebagai upaya lanjutan pemerintah menerbitkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  23  Tentang
1 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual ,  Refika  Aditama, Bandung, 2001, hlm-14-15.
2 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi , Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103
Perlindungan  Anak”  yang  kemudian  disahkan  menjadi  “undang-undang  Nomor  17  Tahun 2016”  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  Undang-undang  ini  kemudian menjadi dasar hukum untuk menjerat mereka yang melakukan kekerasan seksual pada anak, pada pasal 81 dari peraturan ini, terdapat pasal tambahan terkait sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut,  hukuman  yang  ditambahkan  pada  pasal  tersebut  adalah  hukuman  kebiri  kimiawi, dan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik.  Pemberlakuan  Kebiri  kimiawi  merupakan  salah satu  cara,  agar  hasrat  dan  fungsi  seksual  dari  seseorang  akan  dapat  diturunkan  atau  bahkan dihilangkan.
Dalam kajian tentang syariát Islam terdapat cukup banyak ayat yang mebahas tentang bagaimana menyalurkan fitrah manusia untuk bereproduksi, misalnya ayat tentang bolehnya poligami  yang  berbunyi  ” fankihu  maa  thaaba  lakum  minan  nisaa  matsnaa  wa  tsulasaa  wa rubaa’”, ada  pula  ayat  yang  membahas  tentang  bagaimana  suami  dan  istri  bercampur  yang redaksinya ” nisaa’ukum hartsun lakum”, dan masih banyak lagi ayat serupa yang meberikan rule bagi  manusia  berkenaan  dengan  penyaluran  hasrat  seksualitasnya.  Berbanding  lurus dengan  pengaturan  tentang  penyaluran  hasrat  tersebut,  dalam  syari‟at  Islam  sanksi jinayah/pidana  pelaku  kejahatan  termasuk  tindak  kejahatn  kekerasan  seksual,  juga  telah diatur dalam syari‟at Islam.
Tulisan    adalah  studi  kepustakaan  ( library  research )  dengan  metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  Penelitian  hukum  normative,  yiatu  sebuah  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji  dan  menganalisa  data-data  sekunder  belaka. 3 Adapun pendekatannya  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan/statute approach,  yaitu  sebuah  pendekatan  dengan  cara  menelaah  dan  melihat  kepada  aspek normative yang terkandung didalam sebuah peraturan perundang-undangan.

## Pembahasan
Berkenaan Dengan pembahasan sanksi pidana dalam KUHP disebutkan bahwa sanksi pidana pada prinsipnya diklasifikasikan menjadi  dua,  yaitu  sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Klasifikasi ini diatur dalam ” KUHP pasal 10 ” yang secara eksplisit menjelaskan bahwa  sanksi  pidana  dibagi  menjadi  pidana  pokok,  seperti  sanksi  hukuman  mati, penjara/kurungan,   denda,   dan  tutupan.  Adapun  pidana  tambaha  adalah  sanksi  yang  berupa pencabutan hak-hak tertentu, pengmabilan secara paksa hak atas barang-barang tertentu, dan
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.
pengumuman  atas  apa  yang  menjadi  putusan  hakim.  Pada  praktekny  dalam  setiap  sanksi pidana yang diberikan Selain sanksi pokok, terkadang dijatuhkan pula atas terpidana satu atau beberapa  sanksi  tambahan.  Sehingga  sebuah  hukuman  tambahan  tidak  bisa  dilepaskan  dari hukuman  pokok. 4 Dengan  kata  lain,  secara  prinsip  sanksi  pidana  tambahan,  tidak  mungkin dapat  berdiri  sendiri  sebagai  sebuah  sanksi  tanpa  adanya  sanksi  pidana  pokok.  Akan  tetapi, prisnsip  ini  tidaklah  berlaku  mutlak,  artinya  dalam  beberapa  kasus  prinsip  tersebut  bisa mengalami  pengecualian.  Pengecualian  ini  terjadi  karena  telah  terjadi  pergeserana  persepsi dalam  menjatuhkan  sebuah  sanksi  pidana  yang  semual  dititikberatkan  pada  dapat  tidaknya sebuah  tindakan  dipidana  menjadi  penitikberatan  sanksi  pidana  saat  dapat  dipidannya seseorang karena sebuah tindakan. 5
Hukum  Islam  merupakan  sebuah  sistem  hokum  yang  terstruktur  dengan  baik,  dan menjadikan wahyu Allah SWT, dan juga sunnah Rasullah SAW sebagai sumber  utamanya. System  ini  berisi  kaidah-kaidah  hokum  yang  memberikan  rule  atas  tingkah  laku  manusia sebagai mukallaf . Kaidah kaidah ini harus diyakini dan dijalankan secara totalitas oleh setiap muslim  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh  Rasullah  SAW  yang  juga  telah melaksanakannya  secara  total.  Syariat  juga  merupakan  istilah  yang  merujuk  hukum-hukum yang  Allah  SWT  tetapkan  bagi  hamba-hamba-Nya  dan  dibawa  serta  diajarkan  oleh  Nabi, ketetapan tersebut baik yang hubungan dengan aqidah, muamalah, dan ibadah „amaliyah. 6
Syariat  merupakan  jalan  bagi  umat  manusia  dan  umat  islam  untuk  bisa  sampai  kepada Allah  SWT.  Artinya  eksitensi  dari  aturan  dan/atau  sistem  dari  Allah  SWT  akan  bisa mengantarkan manusia menjadi sebaik-baik mahluk, karena dalam syari‟at tidak hanya diatur hubungan  makhluk  dengan  Khaliq,  tetapa  juga  diatur  hubungan  manusia  dengan  sesama makhluk lainnya. Dan keseluruah syari‟at tersebut telah ada dalam Al-Quran dan Hadits. 7
Kebiri  adalah  tindakkan  yang  diberlakukan  bagi  kaum  laki-laki  dengan  prosedur penghilangan  fungsi  seksual  dengan  cara  menghilangkan  fungsi  testis,  sehingga  dengan tindakan tersebut, laki-laki  yang dikebiri akan hilang libido seksualnya, dan mandul. Dalam praktik  kebiri  dikenal  dua  jenis  prosedur  Pengebirian.  Pertama,  pengebirian  dengan  cara melakukan operasi pembedahan, dan kedua, adalah pengebirian secara kimiawi. Pengebirian
4 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal Demi Pasal, hal. 36.
5 R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal. 455, 456.
6 Eva  Iryani,  Hukum  Islam, Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  dalam  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, hal. 24
7 Ibid.
dengan  cara  operasi/pembedahan  pada  testis,  memiliki  efek  yang  sifatnya  langsung  dan permanen, sedangkan pengebirian dengan cara kimiawi, yaitu dengan cara memberikan obat- obatan  secara  berkala  guna  menekan  hormon  testosteron  dalam  tubuh  laki-laki,  efeknya adalah penurunan hasrat seksual yang drastis. 8
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kebiri  adalah  sudah  dihilangkannya  atau dikeluarkannya  (kelanjar  testis  pada  hewan  jantan)  atau  (dipotong  ovariumnya  pada  hewan betina),  atau  dengan  kata  lain  sudah  dimandulkan.  Secara  etimologi,  kebiri  diambil  dari istilah  arab yang berbunyi al-ikhsha’, yang memiliki arti pemotongan al-khushyatain (testis), atau castration dalam  bahas  inggris.  Pemotongan  testis  tersebut  bisa  juga  dibarengi  dengan pemotongan batang penis. 9
Hasanuddin AF menjelaskan bahwa hukum kebiri dalam pandangan Islam adalah sebagai hukuman  tambahan  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  ta‟zir  dalam  filkih  jinayah.  Perihal penetapah  Hukuman ta’zir ini,  boleh  dikeluarkan  oleh  mereka  yang  memiliki  kewengan untuk  itu,  atau  bila  dalam  konteks  bernegara,  penetapan  tersebut  diserahkan  kepada pemerintah  selaku  amir  dan  pembuat  kebijakan  dibidang  hukum.  Dalam  pandangan Hasanuddin  tersebut  pemberian  hukuman  tambahan  kebiri  diperbolehkan  dan  diserahkan kepada penguasa atau pemerintah yang sah.

## Jenis-Jenis Hukum Kebiri
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  bahwa  praktek  kebiri  kimiawi adalah  dengan  memberikan  obat-obatan  kimiawi,  obat  anti  androgen,  yang  nantinya  obat tesebut  dapat  mengurangi  jumlah  hormon  testosterone,  yang  menjadi  pemicu  timbulnya hasrat seksual atau libido . Prosedur kebiri kimiawi ini, biasanya diperuntukkan bagi mereka yang  mengidap  penyakit  kanker  prostat  yang  sudah  memasuki  stadium  lanjut.  Akan  tetapi, dalam  beberapa  kasus,  khususnya  kasus  tindak  kejahatan  seksual,  prosedur  kebiri  ini,  juga diterapkan kepada mereka yang telah menjadi tersangka kejahatan seksual, sebagai tindakan rehabilitasi  dan  terapai  bagi  yang  bersangkutan.  Efek  dan  dampak  dari  kebiri  kimiawi sifatnya  tidak  permanen,  hanya  berlaku  selama  obat  tersebut  dikonsumsi,  dan  dapat  pulih setelah  konsumsi  obat  tidak  dilanjutkan.  Kinerja  Kebiri  kimia,  adalah  dengan  cara mempercepat  proses  metabolisme  dari  hormone  testosteron  alami  dalam  tubuh,  lalu
8 https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/ , diakses pada 31 Juli 2019, jam 15.31 wib.
9 https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer , diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 jam 12.55 wib.
mengubah  efek  dari  hormone  testosterone  tersebut  dalam  tubuh,  sehingga  akan mempengaruhi  kelenjar  pituari  yang  dilepaskan  dari  hormon  prekusor  yang  merupakan tempat  memproduksi  hormon  testosteron.  Obat  kimia  yang  biasa  digunakan  untuk  prosedur kebiri  kimiawi  ini  adalah  adalah medroxyprogesterone  acetate (MPA),  dan/atau cyproterone acetate . Kedua Obat ini mampu mengurangi kadar hormone testosteron secara efektif,  yang akan berdampak pada menurunnya gairah seks , juga mengurangi kemampuan respon mereka terhadap rangsangan seksual dari luar tubuh mereka. 10
Tindakan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  sangat  rentan  terjadi,  dan  hal  ini  bisa mengancam tumbuh kembang mental anak sebagai generasi masa depan dari sebuah bangsa dan negara. Keberlangsungan suatu bangsa ditentukan oleh generasi mudanya, terlindunginya generasi muda dari tindakan yang melemahkan mental dapat menjadi suatu investasi bangsa yang  potensial  sedangkan  rusaknya  generasi  muda  dapat  membuat  suatu  bangsa  mengalami suatu  kemunduran  sedangkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dicantumkan  bahwa  negara  menjamin  hak  anak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang,  serta  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Perlindungan anak sebagai  generasi muda harus dipupuk dan dibina serta dipersiapkan untuk menghadapi berbagai  tantangan  baik  tantangan  secara  konvensional  maupun  tantangan  teknologi. Perkembangan  teknologi  berjalan  dengan  pesat  diikuti  arus  globalisasi  tersebut  mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari teknologi dapat memudahkan kerja manusia baik  untuk  keperluan  yang  sifatnya  pokok  maupun  keperluan  hiburan  sedangkan    dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat budaya asing yang dapat mempengaruhi tingkah laku, baik negative maupun positif, dari individu maupun kelompok  masyarakat.  Sisi  negatif  dari  perkembangan  media  informasi  tersebut,  adalah adanya  role  menjadi  model  atau  inspirasi  yang  buruk  bagi  penggunanya,  sehingga  hal tersebut  dapat  mendorong  seseorang,  untuk  melakukan  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan norma  dan  nilai  baik  yang  ada  di  masyarkat,  salah  satunya  adalah  kejahatan  terhadap  anak, khususnya kejahatan dalam bentuk  kejahatan dan kekerasan seksual  yang bisa saja semakin meningkat.
Berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak disertai tindak pidana lainnya seperti pembunuhan secara sadis bahkan disertai dengan memutilasi tubuh korban, kekerasan seksual pada  anak  yang  lebih  mengkhawatirkan  yaitu  pelakunya  orang  terdekat  korban  yang
10 Ibid.
seharusnya menjadi pelindung bagi anak tersebut. Trauma yang mendalam korban kekerasan seksual  yang  dapat  merusak  masa  depan  tersebut  patut  dilindungi  secara  hukum  dengan memberikan  hukuman  berat  bagi  pelaku.  Pemberian  hukuman  tambahan  berupa  kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak mempunyai tujuan memberikan efek jera bagi pelaku pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Penerapan  hukuman  kebiri  kimiawi  berdasarkan  Pasal  81  dan  82  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  23 Tentang  Perlindungan  Anak,  memberikan  ancaman  hukuman  yang  berat  yaitu  berupa ancaman  pidana  penjara  selama  minimal  5  tahun  dan  maksimal  15  Tahun  sedangkan  jika pelakunya orang terdekat korban maupun pendidik ancaman hukuman tersebut ditambah 1/3 (sepertiga)  dan  berlaku  pula  bagi  pelaku  dengan  status  residivis.  Jika  korban  lebih  dari  1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hi- langnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia,  pelaku  dipidana  mati,  seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat sepuluh tahun dan paling lama dua puluh tahun.
Dalam “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016” terdapat tiga sanksi tambahan, yaitu kebiri  kimiawi,  penyebaran  identitas  pelaku  ke  publik,  serta  pemasangan  alat  deteksi elektronik.  Kebiri  kimiawi  merupakan  terobosan  untuk  menyikapi  maraknya  kekerasan seksual terhadap anak, akan tetapi pelaksanaan kebiri kimiawi juga mengalami tantangan dan hambatan. Peraturan pelaksana hukuman kebiri kimiawi sampai dengan penelitian ini dibuat belum diterbitkan sehingga dasar hukum untuk menjalankan eksekusi hukuman kebiri masih belum jelas. Selain dasar hukum peraturan pelaksana yang belum ada, juga terdapat pro dan kontra  terkait  hukuman  kebiri  ini.  Ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan  terjadinya  pro  dan kontra  ini.  Mereka  yang  pro  berargumentasi  bahwa,  Pertama,  tindakan  kebiri  kimiawi dianggap  aman  dan  efektif  dalam  mengurangi  libido  seks.  Efek  obat  yang  timbul  adalah pengurangan  jumlah  produksi  testeron  di  testis,  sehingga  dapa  menekan  hasrat  seksual, namun  dengan  tidak  menghilangkan  kemampuan  untuk  melakukan  hubungan  suamit istri(seks).  Kedua,  tindakan  kebiri  kimiawi  ini  dianggap  akan  dapat  mengurangi  dan menurunkan  kemungkian  residivisme,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  penelitian  yang dilakukan tentang kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Sedangkan mereka yang kontra beragumentasi  bahwa,  pertama,  kebiri  kimiawi  memiliki  efek  samping  yang  berdampak langsung  kepada  kesehatan,  meskipun  diklaim  bahwa  efek  samping  tersebut  bisa  hilang apabila  proses  pengobatan  dihentikan,  akantetapi  efek  samping  dapat  muncul  tanpa  bisa
diprediksi.  Efek  samping  yang  dimaksud  antaralain,  berkurangnya  kepadatan  tulang  dan massa  otot,  kemudian  akan  terjadi  peningkatan  lemak  dalam  tubuh  yang  akan  jadi  pemicu timbulnya  penyakit  jantung.  Efek-efek  samping  tersbut  akan  mengiringi  apa  yang  menjadi efek  samping  utama  dari  tindakan  kebiri  ini.  kedua,  tindakan  ini  bisa  dikategorikan  sebagai tindakan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia,  yang  dimiliki  siapapun  meskipun  dia  adalah seorang  kriminil.  Mereka  yang  kontra  terhadap  sanski  kebiri  kimia  meyakini  bahwa pemaksaan  bagi  penjahat  seksual  benar-benar  melanggar  hak  konstitusional  seorang warganegara.
Islam  merupakan  agama  dengan  jumlah  pengikut  terbesar  di  Indonesia  sehingga setiap  peraturan  yang  dibuat  akan  bersinggungan  langsung  dengan  umat  muslim.  Islam sebagai agama  yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW, telah mengatur hidup umatnya  dengan  dasar  hukum  yang  jelas,  yaitu  Alquran  dan  Sunnah.  Perkembangan  zaman yang  pesat  dengan  munculnya  teknologi  yang  tidak  bisa  dibendung  oleh  jarak  dan  waktu sehingga berbagai permasalahanpun semakin beraneka ragam terutama dalam hal penegakan hukum  melalui  penerapan  aturan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  atau  penguasa  terkait dengan hukuman tambahan kebiri kimiawi. Kedua sumber hukum Islam tersebut telah secara jelas  menyinggung  terkait  hukuman  bagi  para  pelaku  kekerasan  seksual.  Selain  itu  juga dalam  ketentuan  hukuman  yang  mengatur  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  tersebut  perlu adanya  peranan  para  ulama  untuk  mengkaji  lebih  dalam  makna  yang  tersimpan  dalam Alquran sebagai cara mencari jalan keluar dari hukum Islam. Para ulama dalam menjabarkan ketentuan  dalam  Alquran  dan  Sunnah  mempunyai  cara-cara  tersendiri  dan  dapat  dijadikan sumber hukum dalam Islam  yaitu Ijtihad . Cara ijtihad tersebut melingkupi beberapa macam cara yaitu : ijtima’ , qiyas , istihsan , isthshab , istidlal , maslahatul murshalah , urf , dan zara’i.
Dalam pandangan beberapa ulama di Indonesia terdapat perbedaan dalam menyikapi hukuman  kebiri  bagi  pelaku  kekerasan  seksual.  Ketua  Komisi  Dakwah  dan  Pengembangan Masyarakat  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  KH  Cholil  Nafis  berwacana,  pemberian hukuman  kebiri  pada  terpidana  pedofilia  bisa  memberikan  efek  jera  (zawajir).  Hakim  bisa berijtihad  dalam  memberikan  hukuman  dalam  kasus  ini  dengan  pertimbangan  zawajir. Penerapan  hukuman  kebiri  kimiawi  dalam  pertimbangannya  tersebut  menyerahkan sepenuhnya kepada hakim  yang akan memutus, apakah diberikan tambahan hukuman kebiri kimiawi atau tidak. Pendapat Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat KH Rachmat Safe‟i bahwa  kebiri  kimiawi  diperbolehkan  sepanjang  tidak  permanen,  karena  jika  kebiri  kimiawi sifatnya  permanen  maka  akan  melanggar  hak  asasi,  kehormatan  seseorang.  Kebiri  kimia  di
sini  tidak  menghilangkan  hak  asasi  seseorang  dan  kehormatannya  secara  permanen,  artinya kebiri  kimia  hanya  dilakukan  sementara  sebagai  konsekuensi  kejahatan  yang  sudah dilakukan.
Akan  tetapi  terdapat  pula  ulama  yang  memandang  hukuman  kebiri  kimiawi mengharamkannya dengan dasar bahwa kebiri kimiawi dilakukan dengan cara suntikan atau injeksi  mempunyai  dampak  berubahnya  hormon  testosteron  menjadi  hormon  estrogen, perubahan  hormon  tersebut  dapat  membuat  laki-laki  berubah  dan  memiliki  ciri-ciri  seperti perempuan.  Dalam  syariat  Islam  jelas  melarang  atau  mengharamkan  laki-laki  menerupai perempuan  ataupun  sebaliknya.  Dalil  haramnya  laki-laki  menyerupai  perempuan  tersebut seperti hadits riwayat Bukhari no. 5546 yang berbunyi ” Rasulullah SAW telah melaknat laki- laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki”. Apabila laki- laki  yang  menyerupai  perempuan  dilarang  atau  diharamkan,  oleh  karena  itu  perantara  yang menjadikan  keharaman  ini  terlaksana  juga  diharamkan.  Kaidah  fikih  mengatakan,  " Al- Wasilah  ila  al-haram  muharromah "  (Segala  perantaraan  menuju  yang  haram,  hukumnya haram juga).
Terdapat  pula  hadits  yang  secara  jelas  mengenai  larangan  kebiri.  Dalam  “HR. Bukhori, no. 4615, yang berbunyi : Dari 'Abdullah RA dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu  kami  berkata:  Wahai  Rasulullah,  tidakkah  kami  dikebiri  ?  Namun  Nabi  shallallaahu 'alaihi  wasallam  melarang  kami  melakukannya .”    Dalam  pembahasan Al-Mausu’ah  Al Fiqhiyyah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dan pemahaman dikalangan ulama mujtahid,  tentang  pengharaman  tindakan  kebiri.  Imam  Ibnu  Hajar  Al  Asqalani  berpendapat ”(bahwa  Hadits  yang  melarang  kebiri)  adalah  larangan  dan  pengharaman  tanpa  perbedaan pendapat di kalangan ulama, adalah kebiri yang dilakukan pada manusia.”
Para ulama mashur dalam berbagai kitab menyatakan bahwa sanksi dengan tindakan kebiri  bagi  siapa  saja,  termasuk  pelaku  pelaku  kejahatan,  termasuk  kejahatan  kekerasan seksual pada anak, hukumnya adalah haram.  Dalam syariah Islam pengharaman kebiri pada manusia, merupakan kesepakatan tanpa khilafiyah . Ittifaq ulama-ulama tentang hal ini antara lain disampaikan oleh  Imam  Ibnu Abdil  Barr,  Ibnu Hajar Al Asqalani,  Imam  Badruddin Al „Aini,  Imam  Al  Qurthubi,  dan  Imam  Shan‟ani.  Syekh  „Adil  Mathrudi  berpendapat  bahwa “ulama  telah  sepakat  bahwa  kebiri  pada  manusia  itu  diharamkan  dan  tidak  boleh”.  Dalil haramnya tindakan ini antara lain hadits-hadits sahih berikut: HR Bukhari no 5073, kemudian
HR Muslim no 3390, yang redaksinya dengan jelas tentang larangan tindakan tersebut. ”Dari Sa‟ad  bin  Abi  Waqqash  RA,  dia  berkata: Rasulullah  SAW  telah  menolak  Utsman  bin Mazh’un  RA  untuk  melakukan tabattul (meninggalkan  kenikmatan  duniawi  demi  ibadah semata).  Kalau  sekiranya  Rasulullah  SAW  mengizinkan  Utsman  bin  Mazh’un  untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian ”. Dalam riwayat lain ”Ibnu Mas‟ud  berkata: Dahulu  kami  pernah  berperang  bersama  Nabi  SAW  sedang  kami  tidak bersama  isteri-isteri.  Lalu  kami  berkata  (kepada  Nabi  SAW),’Bolehkah  kami  melakukan pengebirian?’ Maka Nabi SAW melarang yang demikian itu .”
Sumber hukum Islam yang utama adalah Alquran dan sunnah, sehingga apabila dalam alquran  maupun  sunnah  telah  mengaturnya  maka  hukum-hukum  diluar  ketentuan  syariah Islam  haram  hukumnya  jika  diterapkan.  Hal  tersebut  berdasarkan  firman  Allah  SWT  dalam Alquran  surat  Al  Ahzab  ayat  36  yang  berbunyi  : “Dan  tidaklah  patut  bagi  laki-laki  yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan  suatu  ketetapan,  akan  ada  bagi  mereka  pilihan  (yang  lain)  tentang  urusan mereka.  Dan  barangsiapa  mendurhakai  Allah  dan  Rasul-Nya  maka  sungguhlah  dia  telah sesat, sesat yang nyata.” (QS Al Ahzab [33]: 36). Dalam ayat tersebut dengan jelas melarang seorang  muslim  untuk  membuat  suatu  ketentuan  baru  apabila  sudah  ada  ketentuan  hukum yang mengatur dari Syariah Islam tersebut, oleh karena itu berdasarkan hukum Islam haram hukumnya menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual.
Pada dasarnya hukum islam telah jelas mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual  tersebut, menurut  Abdurrahman Al Maliki  rincian hukuman untuk pelaku kejahatan seksual pada anak antaralain : jika tindakan pelaku pedofilia adalah tindakan perbuatan zina, maka  sanksi  pidana  yang  dikenakan  padanya  adalah  hukuman  yang  diberikan  pada  pelaku zina  yaitu  hukuman had ,  artinya  pelau  dirajam  jika  perbuatannya  termasuk  kedalam zina muhshan (pezina  yang  sudah  menikah),  atau  disanksis  dengan  cambukan  seratus  kali, jika  pelaku  zinanya  ghiaru  muhshan(belum  menikah).  Selain  itu  sanksi  lain  yang  bias diterpakan  bagi  pelau,  jika  bentuk  kehatana  seksual  pada  anak  yang  dilakukan  adalah kejahatan liwath (homoseksual),  maka  pelaku  dapat  disanksi  dengan  hukuman  mati, sedangkan  jik  bentuk  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  adalah  tindakan  pelecehan  ( at- taharusy al-jinsi ), dan tidak melakukan zina atau liwath, maka pelaku dapat disanksi dengan hukuman ta’zir.

## Kesimpulan
Kekerasan seksual pada anak semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga sangat membahayakan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai bentuk perlindungan kepada anak, pemerintah memandang perlu adanya pemberatan bagi  pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak  berupa  ancaman  hukuman  yang  ditambah  dan hukuman kebiri kimiawi dapat dijatuhkan bagi pelaku. Hukuman kebiri kimiawi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  23  Tentang  Perlindungan  Anak  dapat  dijatuhkan  bagi  pelaku  kekerasan  seksual pada anak sebagai upaya sanksi pemberatan dan dapat menimbulkan efek jera. Alquran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam paling utama menyatakan bahwa segala ketentuan yang telah diatur oleh Alquran dan Sunnah sebagai pedoman perilaku umat muslim dilarang untuk menyimpanginya, haram hukumnya bagi ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. Dalam hadits riwayat Bukhori dan Muslim tentang  kebiri menjelaskan bahwa Rasulallah SAW melarang kebiri pada manusia.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tentang Perlindungan Anak
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual , Refika Aditama, Bandung, 2001
Eva  Iryani,  Hukum  Islam, Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  dalam  Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
Patrick  Barbier, The  World  of  the  Castrati:  the  History  of  an  Extraordinary  Operatic Phenomenon Souvenir, 1996
Romli  Atmasasmita, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi ,  Mandar  Maju, Bandung, 1995.
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal .
R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya .
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Travis Nygard and Alec Sonsteby. " Castration. " In The Cultural Encyclopedia of the Body , edited by Victoria Pitts, pages 502-507. Westport, CT: Greenwood Press, 2008
https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/ , diakses  pada 31 Juli 2019, jam 15.31 wib.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri , diakses pada tanggal 31 Juli 2019, jam 12.44 wib
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_ explainer , diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 jam 12.55 wib.