## KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982

## Peni Susetyorini
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Jl. Prof. Sudarto SH Tembalang Semarang penifhundip@yahoo.co.id

## Abstract
Indonesia  is  the  largest  archipelagic  country  in  the  world,  with  strategic  geographical  conditions and  rich  in  natural  resources,  but  all  of  them  still  cannot  be  utilized  optimally  for  the  nation's prosperity. Many factors cause this, ranging from the paradigm of development errors to the chaotic maritime  law  enforcement  efforts.  Constraints  in  fulfilling  adequate  infrastructure  in  maritime affairs  are  the  main  obstacle  that  must  be  resolved  by  the  government,  because  the  existence  of infrastructure will enable better service. The issue of reforming the law enforcement system through strengthening  and  coordination  between  the  competent  institutions  in  the  sea  will  greatly  support the creation of law enforcement harmony, so maritime actors will get certainty to whom they should depend on their hopes if they get into trouble at  sea.  This research aims to analyze the rights and obligations of the state in implementing the Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982 which has been ratified by the Indonesian state with Act Number 17 of 1985 concerning the Ratification of the United Nations Convention on The Law of the Sea, and analyze Indonesian marine policy in an effort to realize the Indonesian state as the world's maritime axis.

## Keywords:  State  Rights  and  Obligations;  Maritime  Axis;  Convention  on  the  Law  of  the  Sea (Unclos) 1982

## Abstrak
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan kondisi  geografis  yang strategis dan kaya  akan  sumberdaya  alam,  namun  semuanya  masih  belum  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal demi  kemakmuran  bangsa.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  hal  tersebut,  mulai  dari  kesalahan paradigma  pembangunan  hingga  carut  marutnya  upaya  penegakan  hukum  kemaritiman.  Kendala pemenuhan  intrastruktur  yang  memadai  dalam  kemaritiman  merupakan  kendala  utama  yang  harus diselesaikan pemerintah, karena keberadaan infrastruktur akan memungkinkan pelayanan yang lebih baik.  Persoalan  pembenahan  sistem  penegakan  hukum  melalui  penguatan  dan  koordinasi  antar lembaga  yang  berwenang  di  laut  akan  sangat  menunjang  bagi  terciptanya  keselarasan  penegakan hukum, sehingga para pelaku kemaritiman akan mendapatkan kepastian kepada siapa mereka harus menggantungkan  harapannya  bila  mereka  mendapatkan  kesulitan  di  laut.  Penelitian  ini  bertujuan menganalisis  hak  dan  kewajiban  negara  dalam  mengimplementasikan  Konvensi  Hukum  Laut (Unclos)  1982  yang  telah  diratifikasi  oleh  negara  Indonesia    dengan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  1985  tentang  Pengesahan United  Nation  Convention  on  The  Law  of  The  Sea ,  dan menganalisis  kebijakan  kelautan  Indonesia  dalam  upaya  mewujudkan  negara  Indonesia  sebagai poros maritim dunia.
Kata kunci: Hak dan Kewajiban Negara; Poros Maritim; Konvensi Hukum Laut (Unclos) 1982

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Semenjak  berakhirnya  Perang  Dunia  II, tidak  ada  cabang  hukum  Internasional  yang lebih  banyak  mengalami  perubahan  secara mendalam  dan  revolusioner,  selain  hukum laut. Hukum laut telah mengalami perubahan- perubahan  yang  mendalam  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Hal  ini  dikarenakan sumber kekayaan mineral  yang terkandung di dasar laut itu sendiri, merupakan penghubung bangsa-bangsa  dari  segala  sektor  kegiatan manusia,  dan  kekayaan  sumber  hayati  serta 70%  dari  permukaan  bumi  terdiri  dari  laut (Boer  Mauna,  2005).    Secara  geografis Indonesia  merupakan  negara  maritim,  yang memiliki  luas  laut  sebesar  5,8  Juta  km²  yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0,8 juta Km²,  laut  nusantara  2,3  juta  Km²    dan  zona ekonomi  eksklusif  2,7  juta  Km².  Indonesia juga  memiliki  pulau  sebanyak  17.480  pulau dan  garis  pantai  sepanjang  95.181  Km²(Boer Mauna, n.d.).
Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui secara internasional berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang kemudian diratifikasi  oleh  Indonesia  dengan  Undang- Undang No.17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan United Nation Convention on The Law  of  The  Sea .  Kebijakan  kelautan  negara Indonesia lebih lanjut  telah dituangkan dalam Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pembangunan  bidang  kelautan  dan  perikanan hingga  saat  ini  masih  jauh  dari  harapan, padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan  lautan  kepulauan  Indonesia  memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang  sangat  besar  dan  belum  dimanfaatkan secara optimal.
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan ( archipelagic state ) sudah lama diperjuangkan di  forum  internasional.  Diawali  dengan Deklarasi  Djuanda  tahun  1957,  lalu  diikuti UU  /  Prp  No  4  Tahun  1960  tentang  Perairan
Indonesia.  Indonesia  menawarkan  konsep “Negara  Kepulauan”  untuk  dapat  diterima  di Konferensi  Hukum  Laut  Perseriktan  Bangsa- Bangsa (PBB) III, sehingga dalam The United Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS)  1982  dicantumkan  dalam  Bagian IV mengenai Negara Kepulauan. Konsepsi itu menyatukan  wilayah  Indonesia,  sehingga    di antara  pulau-pulau  Indonesia  tidak  ada  laut bebas,  karena  sebagai  negara  kepulauan, Indonesia  boleh  menarik  garis  pangkal ( baselines -nya)  dari  titik-titik  terluar  pulau- pulau  terluar  ( the  outermost  points  of  the outermost  islands  and  drying  reefs ).  Hal  itu ditegaskan  dalam  UU  No  6  Tahun  1996 tentang  Perairan  Indonesia  sebagai  pengganti UU/Prp  No  4  Tahun  1960  sebagai  wujud diimplementasikannya  UNCLOS  1982  dalam hukum  nasional  kita(Melda  Kamil  Ariadno, 2018).
Secara  kelembagaan  dan  hukum,  pada tahun 2014 muncul dua momentum pembangunan kelautan yakni, terbitnya Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014 tentang Kelautan, serta pembentukan Kementerian  Koordinator  Maritim  yang memperkuat  dan  mempertegas  landasan hukum dan tata kelola pembangunan kelautan nasional.  Selanjutnya  pada  tahun  2017  telah dikeluarkan  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Kebijakan Kelautan Indonesia.
UNCLOS  1982  membawa  konsekuensi logis  bagi  bangsa  Indonesia  yaitu  adanya amanat  yang  harus  dilaksanakan  berupa  hak- hak  dan  kewajiban  dalam  pengelolaan wilayah  kelautan  Indonesia  berdasarkan hukum  internasional.  UNCLOS  1982  kini telah  berjalan  selama  36  tahun,  tentu  sebagai Negara  Kepulauan  sudah  saatnya  melakukan evaluasi kebijakan tentang apa saja yang telah dilaksanakan  dan  belum  dilaksanakan  dalam rangka  memenuhi  amanat  seperti  yang  telah dicantumkan dalam UNCLOS 1982.
Permasalahan  yang  diketengahkan  dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimana Kebijakan Kelautan Indonesia dikaitkan  dengan  hak  dan  kewajiban negara berdasarkan UNCLOS 1982 ?
b. Bagaimana  Indonesia  dapat  mewujudkan konsep  poros  maritim  dunia  sesuai ketentuan UNCLOS 1982 ?
2. Metode Penelitian
Penelitian
hukum doktrinal ini menggunakan  data  sekunder,  yang  metode pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara studi  pustaka  ( bibliography  study ),  studi dokumen  ( document  study ),  dan  studi  arsip ( file  of  record  study ).  Dogmatik  hukum dimaksudkan  mengenai  interpretasi  hukum positif  tentang  hak  dan  kewajiban  Negara Indonesia  terkait  dengan  telah  diratifikasinya Unclos  1982.  Analisis  dilakukan    secara kualitatif  dengan  pola  berfikir  deduktif  yakni proses  analisa  yang  berangkat  dari  misi  dan gaya pemikiran yang sifatnya umum atau pola berfikir  yang diambil berdasarkan data umum untuk kemudian diaplikasikan kepada kesimpulan  yang  bersifat  khusus  setelah terlebih  dahulu  dilakukan  kategorisasi.(Hadi, 1980)    Pengolahan  data  dimulai  dengan editing,  klasifikasi,  verifikasi,  analisis,  dan konklusi.
3. Kerangka Konseptual
James  E  Anderson  menyatakan  bahwa kebijakan  adalah  “… a  purposive  course  of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern ” (Serangkaian  tindakan  yang  mempunyai tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan oleh  seorang  pelaku  atau  sekelompok  pelaku guna  memecahkan  suatu  masalah  tertentu). Konsep  kebijakan  yang  ditawarkan  oleh Anderson ini menurut
Budi Winarno(Winarno,  2007),  dianggap  lebih tepat  karena  pada  apa  yang  sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau  dimaksudkan.  Selain  itu  konsep  ini  juga membedakan  secara  tegas  antara  kebijakan ( policy )  dengan  keputusan  ( decision )  yang mengandung  arti  pemilihan  diantara  berbagai alternatif  yang  ada.  Implementasi  kebijakan bukanlah  sekedar  bersangkut  paut  dengan
mekanisme  penjabaran  keputusan  politik  ke dalam  prosedur  rutin  lewat  birokrasi,  tetapi lebih  dari  itu  menyangkut  masalah  konflik, keputusan,  dan  siapa  memperoleh  apa  dari suatu kebijakan.(Wahab, 2005)
Rezim  pembangunan  kelautan  nasional setidaknya  menunjukkan  enam  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  payung hukum utama dalam pelaksanaannya. Peraturan  tersebut  adalah:  (1)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1983  tentang  Zona Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  Indonesia;  (2) Undang-  Undang  Nomor  17  Tahun  1985 tentang  Pengesahan  UNCLOS;  (3)  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1996  tentang Perairan  Indonesia;  (4)  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2004  yang  diubah  dengan UU. No 5 Tahun 2009 tentang Perikanan; (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007  yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil; serta  (6)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2014 tentang Kelautan.
Suatu  kebijakan  apapun  sebenarnya mengandung    resiko      untuk      gagal  ( policy failure ).  Kegagalan  kebijakan  dalam  dua kategori,    yaitu    kebijakan  yang  tidak terimple-mentasikan ( non-implementation ), dan    implementasi  yang  tidak  berhasil ( unsuccessful  implementation )  (Brian  W. Hogwood;  Lewis.  A.  Gun,  1984).  Non implementation  terjadi  karena  pihak  yang terlibat  dalam  pelaksanaannya  tidak    mau bekerja    sama  atau  telah  bekerja  sama  secara tidak  efisien,  bekerja  setengah  hati  atau karena tidak sepenuhnya menguasai permasalahan,      atau        permasalahan  yang diselesaikan diluar jangkauan kekuasaann.
Kebijakan  kelautan  (termasuk  poros maritim  yang  menjadi  bagian  dari  poros maritim  dunia)  menunjukkan  adanya  pilihan antara  kebijakan  domestik  dengan  kebijakan internasional. Pilihan internasional dan domestik dalam kebijakan tersebut menunjukkan adanya
intermestik (Kawilarang,  n.d.).  Intermestik  merupakan akronim  dari  internasional-domestik  yang
biasanya  digunakan  dalam  konteks  yang berhubungan dengan atau mengenai permasalahan  dalam  negeri  (domestik)  serta menyangkut antarbangsa (internasional).
Pendekatan  intermestik  bertujuan  untuk menganalisis proses perubahan di era globalisasi tanpa batas seperti saat ini, dimana sangat  sulit  membedakan  antara  kebijakan yang  dipengaruhi  politik  internasional  dan kebijakan  yang  dipengaruhi  politik  domestik, sebab  keduanya  saling  berkaitan.  Pendekatan intermestik  yang  menjadi  jembatan  antara pendekatan  internasional  dan  pendekatan faktor  domestik/pemerintah  dibentuk  dari hasil  sintesis  kajian  sebelumnya  yang  juga bertujuan  merumuskan  proses  keterkaitan pengaruh internasional dan domestik terhadap perubahan kebijakan.(Kurniawati, n.d.)
Negara-negara  yang  berbatasan  dengan laut,  termasuk  Indonesia  memiliki  kedaulatan penuh  atas  wilayah  perairan  pedalaman, perairan  kepulauan  dan  laut  territorial, sedangkan  untuk  zona  tambahan,  zona ekonomi  eksklusif  dan  landas  kontinen, negara  memiliki  hak-hak  eksklusif, misalnya hak  memanfaatkan  sumberdaya  alam  yang ada  di  zona  tersebut.  Sebaliknya,  laut  lepas merupakan  zona  yang  tidak  dapat  dimiliki oleh  negara  manapun,  sedangkan  kawasan dasar  laut  internasional  dijadikan  sebagai bagian  warisan  umat  manusia.  Berdasarkan uraian  di  atas,  maka  kerangka  konseptual kebijakan  kelautan  Indonesia  terkait  hak  dan kewajiban negara  sebagai  upaya mewujudkan poros maritim dunia dalam rangka melaksanakan Unclos 1982 dapat
digambarkan sebagai berikut :
B. Hasil dan Pembahasan 1. Kebijakan Kelautan Indonesia
Dikaitkan Dengan Hak dan Kewajiban Negara Berdasarkan UNCLOS 1982.
Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut (UNCLOS)  1982  melahirkan  delapan  zonasi pengaturan ( regime ) hukum laut yaitu :
1).  Perairan Pedalaman ( Internal Waters ).
2).  Perairan Kepulauan ( Archiplegic Waters ), termasuk di dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
3).   Laut Teritorial ( Teritorial Waters ).
4).   Zona Tambahan ( Contingous Waters ).
5).      Zona  Ekonomi  Eksklusif  ( Exclusif Economic Zone ).
6).   Landas Kontinen ( Continental Shelf ).
7).  Laut Lepas ( High Seas ).
8).  Kawasan  Dasar  Laut Internasional ( International Sea-Bed Area ).
Perairan  pedalaman  ( internal  waters ) adalah bagian dari perairan suatu negara yang tunduk  pada  kedaulatan  negara  tersebut, seperti halnya perairan pedalaman di Indonesia  yang  sudah  diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1996  tentang Perairan Indonesia.
Hak  dan  Kewajiban  Indonesia  serta Status  saat  ini  terhadap  perairan  pedalaman Indonesia  sepenuhnya  berada  di  bawah kedaulatan  Negara  Indonesia.    Indonesia  saat ini  belum  menetapkan  wilayah  perairan pedalaman  dengan  identifikasinya.  Selain  itu di  perairan  pedalaman  terdapat  pelabuhan tempat  bongkar  muat  barang  ekspor-impor dari  dan  ke  Indonesia.  Dalam  konteks pembangunan  ekonomi  nasional  Indonesia,
pelabuhan-pelabuhan  yang  ada  di  Indonesia sudah seharusnya mempunyai standar internasional  dan  mampu  bersaing  secara global  dengan  pelabuhan-pelabuhan  luar negeri. Indonesia wajib memberikan keamanan dan keselamatan pelayaran internasional  sejalan  dengan International Ship  and  Port  Facility  Security  (ISPS)  Code yang  diadopsi  oleh International  Maritime Organization  (IMO) tanggal  12  Desember 2002.
Perairan  pedalaman  Indonesia  sering dijadikan tempat pembuangan limbah sehingga  perairan  pedalaman  di  beberapa tempat  di  Indonesia  sering  tampak  kotor,  dan mungkin  terjadi  pencemaran  lingkungan  laut dan perusakan habitatnya. Apabila pemerintah membiarkan  keadaan  tersebut  di  perairan pedalaman,  maka  dapat  dianggap  telah melanggar kewajiban negara untuk melindungi  dan  melestarikan  lingkungan  laut sebagaimana  ditegaskan  oleh  Pasal  192 Konvensi  Hukum  Laut  1982  yang  berbunyi  : “ States  have  the  obligation  to  protect  and preserve the marine environment ”. Kewajiban Indonesia di perairan pedalaman adalah untuk kepentingan Indonesia, yaitu berupa kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara keseluruhan.
Perairan  kepulauan  ( Archiplegic  Waters ), Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  lebih banyak  mempunyai  hak  daripada  kewajiban menurut  Konvensi  Hukum  Laut  (Unclos) 1982.  Hak  tersebut  seperti  menetapkan  garis pangkal  lurus  kepulauan  sehingga  menjadi bagian  kedaulatan  RI.  Perairan  kepulauan ( Archiplegic Waters ) yang semula dulu adalah bagian  dari  laut  lepas,  sekarang  menjadi bagian  dari  kedaulatan  Indonesia,  sehingga Indonesia  harus  benar-benar  memanfaatkan kekayaan  sumber  daya  alam  di  laut  tersebut. Hak  dan  Kewajiban  Indonesia  serta  Status saat ini terhadap perairan kepulauan, Indonesia  harus  menghormati  perjanjian- perjanjian dengan negara tetangga yang sudah ada sebelumnya, menghormati hak penangkapan  ikan  tradisional  yang  dilakukan
oleh  negara  tetangga,    sebagaimana  tertuang dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1983 Tentang  Pengesahan  Perjanjian  antara  RI  – Malaysia  Tentang  Rezim  Hukum  Negara Nusantara  dan  Hak-hak  negara  Malaysia  di laut  teritorial  dan  perairan  nusantara  serta ruang  udara  di  atas  laut  teritorial  perairan nusantara dan wilayah RI  yg terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.
Laut  Teritorial  ( Teritorial  Waters ) telah diatur  oleh  Konvensi,  yaitu  yang  terdapat dalam  Bab  II  Konvensi  Hukum  Laut  1982 berjudul  “ Territorial  Sea  and  Contiguous Zone ”  dari  mulai  Pasal  2  s/d  Pasal  32.  Hak dan  Kewajiban  Indonesia  serta  Status  saat  ini terhadap  laut  territorial,  Indonesia  berdaulat penuh  di  laut  teritorial,  tetapi  apabila  laut teritorial Indonesia berhadapan atau berdampingan  dengan  negara  tetangga,  maka harus  ditetapkan  batas-batas  laut  teritorial tersebut  dengan  negara  itu  sebagaimana diwajibkan  oleh  Pasal  15  Konvensi  Hukum Laut  (Unclos)1982.  Ketentuan  Pasal  2  s/d Pasal 32 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut sudah implementing  legislation ,  yaitu  dengan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996 tentang  Perairan Indonesia  dan  aturan pelaksanaannya,  yakni  Peraturan  Pemerintah Nomor  36  Tahun  2002  tentang  Hak  dan Kewajiban Kapal  Asing  dalam Melaksanakan Lintas  Damai  melalui  Perairan  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2002 tentang  Hak  dan  Kewajiban  Kapal  dan Pesawat  Udara  Asing  dalam  Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut  Kepulauan  yang  Ditetapkan,  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2002 tentang  Daftar  Koordinat  Geografis  Tititk- Tiitik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
Zona  Tambahan  ( Contingous  Waters ), setiap  negara  pantai  yang  laut  teritorialnya melebihi  12  mil  laut  berarti  ia  juga  akan mempunyai zona tambahan ( contiguous zone ) yang  mempunyai  peranan  penting  dalam keamanan  dan  pembangunan  ekonominya. Hak  dan  Kewajiban  Indonesia  serta  Status saat  ini,  di  zona  tambahan  tersebut  adalah
mencegah  pelanggaran  peraturan  perundang- undangan  tentang  bea  cukai,  fiskal,  imigrasi, dan sanitasi  yang dapat  merugikan  Indonesia, serta  menegakkan  hukumnya,  sehingga  para pelaku pelanggaran tersebut dapat diadili.
Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE), perkembangan zona ekonomi eksklusif ( exclusive  economic  zone) mencerminkan kebiasaan internasional ( international customs )  yang  diterima  menjadi  hukum kebiasaan internasional ( customary international law ) karena sudah terpenuhi dua syarat  penting,  yaitu  praktik  negara-negara ( state  practice )  dan opinio  juris  sive necessitatis. Zona  ekonomi  eksklusif  bagi negara  berkembang  seperti  Indonesia  adalah vital  karena  di  dalamnya  terdapat  kekayaan sumber  daya  alam  hayati  dan  nonhayati, sehingga  mempuyai  peranan  sangat  penting bagi  pembangunan  ekonomi  bangsa  dan negara.  Hak  dan  Kewajiban  Indonesia  atas ZEE  adalah  hak-hak,    jurisdiksi,  dan kewajiban  yang  sudah  terikat  oleh  Konvensi Hukum  Laut  1982  dengan  ratifikasi  UU  No. 17  Tahun  1985.  Hak-hak,  jurisdiksi,  dan kewajiban  Indonesia  pada  Konvensi  tersebut sudah ditentukan oleh Pasal 56.
Landas  Kontinen  ( Continental  Shelf ),  di atur  oleh  Pasal  76  s/d  Pasal  85  Konvensi Hukum Laut (Unclos) 1982 yang di dalamnya terdapat  pengertian  landas  kontinen,  hak Negara  pantai  di  landas  kontinen,  penetapan batas  landas  kontinen  oleh  setiap  negara, pembuatan  peta  dan  koordinat  geografis  dan menyampaikan  ke  Sekretaris  Jenderal  PBB. Hak  dan  Kewajiban  Indonesia  serta  Status saat ini terhadap Landas Kontinen ( Continental Shelf ), adalah Indonesia
mempunyak  hak  eksplorasi  dan  eksploitasi kekayaan  sumber  daya  alam  di  landas kontinen  sebagaimana  diatur  oleh  Pasal  77 Konvensi  Hukum  Laut  1982,  tetapi  di samping  itu  Indonesia  mempunyai  kewajiban untuk  menetapkan  batas  terluar  landas
kontinen  sejauh  350  mil  dan  menyampaikan kepada Komisi Landas Kontinen ( Commission on  the  Limits  of  the  Continental  Shelf )  yang selanjutnya  diatur  oleh  Lampiran  ( Annex )  II Konvensi  Hukum  Laut  1982.  Penentapan batas-batas  landas  kontinen  baik  sejauh  200 mil maupun 350 mil tersebut wajib disampaikan  salinannya  kepada  Sekretaris Jenderal  PBB  yang  di  dalamnya  memuat informasi  yang  relevan.  Indonesia  juga  harus melakukan  negosiasi  penetapan  batas-batas landas kontinen dengan negara tetangga.
Laut  Lepas  ( High  Seas ),  yaitu  semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif,  laut  territorial atau  perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam Negara kepulauan (Pasal  86 Unclos 1982). Hak dan Kewajiban  Indonesia serta  Status  saat  ini di laut  lepas  ( high  seas ) adalah  berhak  menangkap  ikan  di  laut  lepas, namun semua negara juga berkewajiban untuk mengambil  tindakan-tindakan conservation dan  bekerjasama  dalam  melestarikan  dan mengatur sumber-sumber kehidupan hayati di laut lepas (Pasal 117, Pasal 118 Unclos)), jika perlu  ikut  serta  dalam  organisasi-organisasi internasional regional dan sub-regional seperti Internasional  Sea  Bed  Authority  (ISBA), International  Maritime  Organization  (IMO)
Regional
Fisheries
Management
Organization .  Di  bidang  perikanan,  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan  harus  lebih  dioptimalkan  karena  di dalamnya mengatur penangkapan ikan sampai di zona ekonomi eksklusif bahkan sampai laut lepas.
Secara  keseluruhan,  hak  dan  kewajiban Negara Indonesia  berdasar  Konvensi Hukum Laut 1982 ( United Nations Convention on the Law  of  the  Sea )  setelah  meratifikasi  dengan UU  No.  17  Tahun  1985  dapat  dijabarkan dalam tabel berikut ini :
No Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 Hak-Hak Indonesia Kewajiban Indonesia Keterangan/ Reko- mendasi 1 Pasal 1 :
(4)” Pollution of the marine environment” (5) du  (5) dumping Hak berdaulat eks- ploitasi lingkungan laut (Pasal 193). Wajib melindungi dan Melestarikan lingkungan laut  (Pasal 192). •  Perlu  ditetapkan  batas wilayah  perairan  peda- laman. • Sudah ada di PP. No. 19
Tahun1999 sebaiknya ditingkatkan ke UU. •  Dumping  tunduk  pada LDC 1972. 2 Pasal 2-32 :
tentang  rejim  laut  teri- torial  sejauh  12  mil  dari garis  pang-kal  (lebar
laut terito-rial, garis pangkal normal/lurus, batas  laut  teriorial,  peta dan daftar koodinat geo- grafis,  hak  lintas  damai bagi  kapal  asing  di  laut teritorial. Hak kedaulatan penuh •  Wajib  membuat  peta dan koordinat geo-
grafis  dan  menyam- paikannya  salinannya kpd Sekjen PBB (Pasal 16).
•  Wajib  menghormati hak  lintas  damai  kapal asing  di  laut  teritorial Indonesi  Rejim laut teritorial sudah implementing legislation dgn  UU  No 6  Tahun  1996  dan  PP 36, PP 37, dan PP 38 th 2002 namun perlu dikaji kembali.
•  Pasal  16  belum  dilaku- kan Indonesia.
• Harus menyampaikan ke Sekjen  PBB  pada  tahun 2009.
•  Meninjau  kembali  garis pangkal laut wilayah.
3 Pasal 33 : Rejim  zona  tambahan ( contiguous zone ) sejauh 24  mil  dari  garis  pang- kal
Hak  jurisdiksi  penga- wasan  untuk  mence- gah  pelangaran  pera- turan  bea  cukai,  fis- kal,  imigrasi,  saniter, dan  menghukum  pe- lakunya Tidak ada kewajiban karena  ini  hak  jurisdiksi kontrol  dan menghu- kumnya,  tapi  kalau  ada pelanggaran wajib dipro- ses  karena  untuk  kepen- tingan Indonesia •  Perlu  diatur  mengenai Zona tambahan. • Sebaiknya diadopsi oleh uu  terkait,  misal  :  bea cukai, imigrasi, dll. 4 Pasal 34-45 :
Hak  lintas  transit,  alur laut, skema pemisah dalam selat internasional
•  Hak  kedaulatan  pe- nuh  atas  selat  atau jurisdiksi bergantung pada status selat. •  Hak  membangun ke-amanan yang andal •  Wajib  menghormati hak lintas transit. •  Wajib  memberi  tahu bahaya.
•  Tidak  boleh  ada  sus- pensi •Keselamatan pelaya-ran
•  Sudah  diatur  oleh  Pasal
20 UU No.6/1996.
•  Memanfaatkan  peluang hak  lintas  damai  dan transit  dgn  membangun pelabuhan  tingkat  inter-
nasional. •  UU  No.  21/1992  yang dirubah  menjadi  UU  17 Tahun 2008. 5 Pasal 46-53 : Rejim negara kepulauan (garis pangkal kepulau- an, hak lintas damai,hak ALKI) Perairan kepulauan berada  dalam  kedau- latan penuh Indonesia •  Wajib  menghormati perairan  internasional yang sudah ada dengan negara lain. •  Wajib  menghormati hak tradisional penangkap-an ikan negara lain. •  Wajib  menghomati  ka- bel  bawah  laut  negara lain •  Sudah  diatur  oleh  UU No.6/  1996  dan  ketiga PP  :  PP  No.36/37/38 tahun 2002.
•  Indonesia  bukan  hanya negara  kepulauan,  tapi harus jadi negara kelautan (SDA dan pela-yaran harus dioptimal-kan) 6 Pasal 55-75 :
Hak berdaulat dan ju- • Dapat  memberikan hak  •  Sudah  diimplementing
No Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 Hak-Hak Indonesia Kewajiban Indonesia Keterangan/ Reko- mendasi Rejim  zona  ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis pangkal risdiksi negara, bukan berada  dalam  kedau- latan Indonesia akses  pada  negara  lain untuk memanfaatkan sumber daya hayati.
•  Wajib  konservasi  atas sumber  daya  hayati dan nonhayati.
•  Penegakan  hukum  atas pelanggaran  di  ZEE
Indonesia. •  Menegakkan  hukum krn banyak kapal asing berorasi dan mengambil  keuntung- an. •  Penyelesaian  batas- batas  ZEE  Indonesia dengan negara lain. •  Wajib  membuat  peta dan  koordinat  geogra- fis  dan  menyampai  - kan salinannya ke Sekjen PBB.
legislation  :  UU  No.
6/1996. •  Sudah  ada  PP  No. 36/37/38. •  Mengadakan  perjanjian batas ZEEdengan negara tetangga.
•  Membuat  peta  dan koodinat geografis.
• Sudah ada implementing legislation  :  UU  No. 5/1983 ttg ZEE
Indonesia.
• Wajib menyampaikan ke
Sekjen PBB. •Mengumumkan  pemba- ngunan dan letak pulau-pulau buatan, instalasi  dan  bangunan lainnya. 7 Pasal 76-85 : Pengaturan tentang Landas Kontinen Hak  berdaulat  dan jurisdiksi negara •  Wajib  membuat  uu karena  UU  sebelum- nya  masih  mengacu pada  Konvensi  Jene- wa 1958. •  Menetapkan  batas- batas  NKRI  dengan negara lain.
•  Membuat  peta  dan
Koordinat geografis. •  Wajib  melaporkan salinannya  ke  Sekjen PBB
•  Berdayakan  sdm  dan teknologi. •  Buat  UU  baru  tentang Landas  Kontinen  kare- na  UU  No.1/  1973 masih  mengacu  pada Konvensi Jenewa 1958. •  Melaporkan  Landas Kontinen  Indonesia  ke PBB pada tahun 2009. 8 Pasal 86-120 : Nasional Indonesia High Seas (laut lepas) Rejim internasional : •Tidak ada kedaulatan  Negara manapun. •  Ada  6  kebebasan laut  lepas  untuk tujuan damai.
•Hak  melakukan  pe- ngejaran  terhadap kapal  yang  diduga melanggar  hukum nasional Indonesia. Kewajiban negara bende-ra : •  Melaksanakan  juris- diksi  dan  mengenda- likan  kapal  yang  me- ngibarkan bendera-
nya.
• Wajib  membantu kece- lakaan / bahaya di laut lepas.
•  Wajib  memberantas
perompakan, perda- gangan  narkotika,  per- dagangan budak. • Sudah cukup diatur oleh UU No. 31/2004 tentang Peri-kanan bahwa  laut  lepas  dapat dijadikan wilayah penang-kapan ikan karena  setiap  negara mempunyai  kebe-basan menangkap ikan. •  Sebaiknya  Indonesia ber-dayakan terlebih dahulu hukum nasionalnya  :  UU  No. 6/1996  dan  ketiga  PP- nya, UU  No. 5/1983 ttg ZEE Indo-nesia.
No Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 Hak-Hak Indonesia Kewajiban Indonesia Keterangan/ Reko- mendasi •Perkuat Indonesia dengan armada kapal ikan. •  Ikut  berperan  aktif dalam lembaga-lembaga regi-onal maupun interna-sional 9 Pasal 121 : Rejim Pulau Hak kedaulatan nega- ra mempertahankan seluruh  pulau  Indo- nesia  terutama  pulau terluar Kewajiban negara bende-ra : •  Melaksanakan  juris- diksi dan mengendali- kan  kapal  yang  me- ngibarkan bendera- nya.
• Wajib membantu kece- lakaan  /  bahaya  di laut lepas. •  Wajib  memberantas perompakan, perda- gangan narkotika, per-dagangan budak. • Sudah cukup diatur oleh UU No. 31/2004 tentang Peri-kanan bahwa  laut  lepas  dapat dijadikan wilayah penangkapan ikan karena  setiap  nega-ra mempunyai  kebebas-an menangkap ikan. •  Sebaiknya  Indonesia berdayakan terlebih dahulu hukum nasional- nya  :  UU  No.  6/1996 dan  ketiga  PP-nya,  UU
No.  5/1983  ttg  ZEE
Indo-nesia. •  Perkuat  Indonesia  de- ngan armada kapal ikan. •  Ikut  berperan  aktif dalam lembaga-lembaga regi-onal maupun internasi-onal. 10 Pasal 133-191 : Kawasan (Area) Rejim internasional : • common heritage of mankind. • Pengelolaan kekaya-an di Kawasan bera-da pada  Badan  Oto- rita Intern/ ISA. Wajib berperan serta sebagai  negara  berkem- bang  dan  bekerja  sama dengan perusahaan. Ikut  berperan  aktif  dan kerjasama  dengan  lemba- ga-lembaga regional mau- pun internasional di bidang kelautan 11 Pasal 192-237 : Perlindungan dan Peles- tarian Lingkungan Laut • Hak berdaulat (Pasal 193) atas kekayaan sumber daya alam di laut. •  Wajib  melindungi  dan melestarikan  lingkung- an laut. •  Mencegah,  mengu-
rangi,  dan  mengenda- likan pencemaran laut.
•  Wajib  bekerja  sama regional dan global. •  Membuat  UU  tentang pencegahan, pengu- rangan,  dan  pengen- dalian pencemaran laut • Penegakan hukum oleh negara  pantai,  negara bendera,  negara  pela- buhan. • Koordinasi dengan KLH yang  telah  membuat peraturan perundang- undangan  tentang  ling- kungan  hidup  dan  pe- ngendalian  pencemaran laut. •  Perlu  dibuat  uu  tentang pencegahan dan pengen-dalian pencemaran laut, menggantikan  PP  No. 19 Tahun 1999 Konvensi Hukum Laut Hak-Hak Indonesia Kewajiban Indonesia
Keterangan / Reko-
No Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 Hak-Hak Indonesia Kewajiban Indonesia Keterangan/ Reko- mendasi No Internasional (UNCLOS) 1982 mendasi 12 Pasal 238 – 265 : Riset Ilmiah Kelautan •  Hak  berdaulat  / eksklusif untuk riset ilmiah kelautan untuk tujuan  damai  di landas kontinen dan laut. • Hak negara tak ber- pantai  dan  tidak beruntung secara geografis untuk riset  ilmiah  kelaut- an. •  Wajib  bekerja  sama dengan sesama negara  dan  organisasi inter-nasional. •  Wajib  membangun pusat-pusat  nasional riset ilmiah kelautan.
•  Riset  ilmiah  kelautan mempunyai peranan penting  bagi  pemba- ngunan nasional. •Mengembangkan budaya riset ilmiah kelautan.
• Perlu pengaturan menge-nai  riset  ilmiah kelautan di Indonesia.
•  Berperan  aktif  dalam lembaga teknologi kela- utan internasional. 13 Pasal 266-278 :
Pengembangan dan Alih Teknologi Kelautan •  Hak  mengembang- kan  teknologi  kela- utan; •  Hak  kerja  sama dengan pemilik tek- nologi kelautan.
• Wajib kerja sama inter- nasional dan regional. •  Wajib  membangun pusat-pusat  riset  nasi- onal  untuk  pengem- bangan  teknologi  ke- lautan,  apalagi  Indo- nesia  adalah  negara kepulauan. • Indonesia harus mempu- nyai  kebijakan  yang mengatur  tentang  alih teknologi kelautan.
•  Budayakan  dan  perkuat pengembangan  dan  alih tek-nologi kelautan, Indonesia harus menjadi negara  mandiri  dalam teknologi kelautan. 14 Pasal 279-299 :
Penyelesaian sengketa bidang hukum laut : ITLOS, ICJ, Arbitrase, dan Arbitrase Khusus. Setiap  negara  mem- punyai hak untuk me- nyelesaikan  sengketa bidang  hukum  laut secara  bilateral  dan keempat forum tsb. Setiap negara wajib menyelesaikan  seng-keta di  bidang  hukum  laut secara  damai  dari  mulai negosiasi sampai ICJ. Indonesia  harus  bekerja keras menjaga dan melak- sanakan  kedaulatan  dan jurisdiksi  negara  atas  ke- kayaan di laut. 15 Pasal 303 dan 149 : Benda-benda purbakala dan bersejarah ditemu- kan di laut. Hak  pemilik  benda- benda  berharga  terse- but dan negara pantai. Setiap  negara  wajib  me- lindungi benda-benda tsb dan  bekerja  sama  dalam penyelesaiannya. Perlu  koordanasi  yang baik  dalam  persoalan  pe- nemuan  benda-benda  ber- harga tsb. Perlu dikaji apa perlu  uu  tentang  ini,  dan memperhatikan  Konvensi UNESCO 2001. 16 Pasal 312 : Amandemen  Konvensi Hukum Laut 1982 Indonesia punyak hak untuk mengusulkan perubahan  atas  Kon- vensi ini untuk kepen-tingan  bangsa dan negara. Indonesia  wajib  melak- sanakan  semua  keten- tuan  Konvensi  Hukum Laut  1982  dalam  kon- teks  kepentingan  bangsa dan negara Indonesia  harus  melak- sanakan  semua  ketentuan Konvensi  Hukum  Laut 1982  dalam  konteks  ke- pentingan  bangsa  dan  ne- gara.
2. Mewujudkan  Konsep  Poros  Maritim Dunia  Sesuai  Ketentuan  UNCLOS 1982
Fakta  paradigma  pembangunan  dengan adanya  ketimpangan  pembangunan  di  sektor laut  dan  daratan  serta  keterpurukan  ekonomi, pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  telah menata  laut  demi  kemakmuran  bangsa, dengan  mengusung tema kemaritiman dengan “Poros  Maritim  Dunia”  dan  “Tol  Laut”. Bangsa  Indonesia  memang  sudah  seharusnya menata  dan  membangun  laut  khususnya kemaritiman  menjadi  modal  pembangunan menuju  kemakmuran  bangsa.  Mewujudkan hal  tersebut  masih  akan  menemui  berbagai persoalan,  mulai  dari  persoalan  ego  sektoral dalam  upaya  penegakan  hukum  kemaritiman hingga  persoalan  sarana  dan  prasarana  yang merupakan  pemenuhan  infrstruktur  yang memadai di Indonesia.
a. Penegakan  Hukum  Kemaritiman  di Indonesia.
Hukum Maritim Internasional yang sudah disepakati  Indonesia  sejak  tahun  1974 (SOLAS  1974)  telah  mengatur  penegakan hukum kemaritiman yang tertuang dalam :
1).  Bab V Peraturan 15 Konvensi
Internasional  tentang  Keselamatan  Jiwa di Laut  (SOLAS  1974)  mengenai kewajiban  negara  penandatangan  untuk membentuk  organisasi  Pengawal  Pantai ( Coast  Guard )  atau  Pengawal  Laut  dan Pantai ( Sea and Coast Guard ).
2).  Ketentuan
Internasional tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas PelabuhanTahun  2002  atau International
Ships  and  Port  Facilities  Security  Code 2002 (ISPS  Code  2002)  mengenai kewajiban negara peserta untuk menetapkan otoritas nasional dan otoritas lokal yang bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan maritim.
3).  Pasal  217,  pasal  218  dan  pasal  220 Konvensi  Perserikatan  Bangsa-  bangsa tentang  Hukum  Laut  (UNCLOS  III, 1982)  mengenai  penegakan  hukum  oleh Negara Bendera (Flag State ), oleh Negara
Pelabuhan  ( Port  State ),  dan  oleh  Negara Pantai ( Coastal State ).
Indonesia  selama  ini  menganut  sistem multi-agen yang merupakan sistem kelembagaan,  dimana  terdapat  lebih  dari 1(satu)  institusi/lembaga  yang  berinteraksi secara  bersama-sama  untuk  mencapai  atau untuk  menyelesaikan  masalah  yang  sama. Pada  tahun  2014,  melalui  Perpres  Nomor178 Tahun 2014 telah terbentuk Badan Keamanan Laut  (Bakamla)  yang  sebelumnya  bernama
Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Ferber dan Gutknecht berpendapat  bahwa  agen-agen  penegakan hukum  di  laut  merupakan  suatu  entitas otonom  yang  berperilaku  individual.  Sifat interaksi  multi-agen  tersebut  timbul  karena: pertama ,  sistem  organisasi  yang  heterogen. Masing-masing  institusi  mempunyai  struktur organisasi tersendiri; kedua, perbedaan budaya  dan  sistem  kerja  antar  organisasi. Meski  berada  dalam  satu platform atau  satu cakupan  bidang,  masing-masing  organisasi dikembangkan  dengan  gaya  yang  berbeda sesuai dengan visi masing-masing organisasi.(J. Ferber; O. Gutknecht, 1998)
Secara  teroritis,  aktor  utama  yang memiliki  kewenangan  dalam  kemaritiman untuk  melakukan  kontrol  atas  arus  lintas maritim  adalah  Polisi  Perairan  (Polair), Petugas  Imigrasi,  dan  Petugas  Bea  Cukai. Polair, tugas utamanya adalah pencegahan dan penindakan  terhadap  aktifitas  arus  lintas barang  dan  orang  yang  bersifat  illegal, pendeteksian ancaman keamanan, serta pengontrolan  terhadap  orang  dan  barang  di titik  awal  hingga  tujuan,  penyelidikan  dan penyidikan tindak kejahatan atau pun peristiwa kecelakaan/insiden.
Petugas  Imigrasi  bertanggung  jawab untuk  melakukan  kontrol  persyaratan  dan pelarangan masuk barang dan orang, menjamin  legalitas  dari  dokumen  perjalanan, mengidentifikasi  dan  menginvestigasi  tindak kejahatan,  dan  membantu  orang-orang  yang membutuhkan pertolongan. Petugas bea cukai pada  dasarnya  bertugas  untuk  mengatur  arus
barang dan jasa. Fungsinya adalah memfasilitasi  perdagangan  sesuai  persyaratan yang ditentukan tentang keluar masuk barang, memastikan  pelaksanaan  bea  dan  pajak masuk, serta melindungi kesehatan arus lintas manusia, hewan dan binatang.
Di  Indonesia  pada  kenyataannya  terdapat 12  (dua  belas)  instansi  yang  melakukan penegakan  hukum  dan  peraturan  tentang  laut secara bersama-sama. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai landasan hukum masing- masing  yang  isinya  hampir  bersinggungan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo, merubah  sistem  kelembagaan multi  agent menjadi single agent untuk penegakan hukum di  laut  Indonesia,  yaitu  dengan  merubah Bakorkamla menjadi Bakamla.(Reveron, 2016)(Dewi  Santoso ;  Fadhillah  Nafisah,
2017) 1 Fungsi  kontrol  dalam  kemaritiman memang perlu dilaksanakan melalui
pendekatan    integratif    antar  aktor      yang berwenang.
Hal ini dengan mempertimbangkan  bentang  laut  seharusnya terdapat  mekanisme  koordinatif  pembagian kerja  antara  patroli  laut,  pengamanan  keluar masuk  arus  manusia  dan  barang  di  sejumlah pelabuhan melalui kontrol dokumen perjalanan  dan  kebijakan  bea  serta  dukungan sistem  pengawasan (surveillance ).  Namun, sentimen  sektoral  dan  minimnya  dukungan anggaran  seringkali  menjadi  hambatan  untuk pengembangan  fungsi  koordinatif  seperti sudah disebutkan di atas, sehingga aktor yang
1 Reveron, Derek dalam hal ini menyatakan “However, to  safeguard  the  country’s  maritime  territories, Indonesian  government  has  recently  established  a new  Maritime  Security  Agency  named  Indonesian Maritime  Security  Board  (Badan  Keamanan  Laut Republik  Indonesia,  ‘BAKAMLA’),  to  better coordinate  joint  sea  patrols  and  rescue  on Indonesia’s  territorial  water.  Its  mission  is  to  foster the realization of national and international maritime security which is able to guard the and safety in the territorial  sea  and  jurisdiction  of  Indonesia; therefore,  BAKAMLA  shall  act  as  guards  to  the ‘World’s  Maritime  Axis’.    Protecting  territorial sovereignty  forms  top  priority  of  Indonesian  foreign policy”.
seharusnya  bertanggung  jawab  melakukan fungsi  kontrol  melalui  kerja  koordinatif, akhirnya  berjalan  sendiri-sendiri  dengan semangat ego sektoral.
b. Menuju Poros Maritim Dunia Pengakuan internasional terhadap keberadaan wilayah perairan Indonesia meliputi  4  hal  yaitu  Perairan  Nusantara,  Laut Teritorial,  batas  Landas  Kontinen,  dan  batas Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE).  Dalam konteks  ekonomi,  Indonesia  belum  mampu memanfaatkan  selat  strategis  seperti  Selat Malaka  dan  3  (tiga)  Alur  Laut  Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 sebagai sumber pendapatan  negara,  melalui  pengembangan berbagai aktivitas ekonomi. Dalam pengembangan  negara  maritim,  Indonesia harus  memiliki  visi  ” outward  looking” didasarkan  pada  peraturan  internasional  yang dimungkinkan untuk mendapatkan sumberdaya  alam  laut  secara  global  maupun mengembangkan kekuatan armada laut nasional  untuk  dapat  menguasai  pelayaran internasional dengan menciptakan daya saing, sehingga  kapal-kapal  berbendera  Indonesia menguasai pelayaran internasional dan memiliki  kekuatan  laut  ( sea  power) yang unggul. 3
Implementasi  mengenai  gagasan  tol  laut dan  poros  maritim  diwujudkan  dengan menyiapkan  infrastruktur  pelabuhan  dan penyeberangan.  Infrastruktur  pelabuhan  dan penyeberangan  yang  memadai  dan  terkelola dengan  manajemen  yang  efisien,  maka nantinya arus barang dan jasa serta orang akan lebih  baik.  Langkah-langkah  yang  akan ditempuh untuk mewujudkan gagasan
2 ALKI I melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda.
ALKI II melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok.
ALKI III Melintas Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu.
3 Sea power bukan hanya diartikan sebagai pemaknaan kekuatan  militer  (Angkatan  Laut),  tetapi  juga kekuatan  lain  seperti  armada  angkutan  pelayaran sipil.
tersebut, Kementerian Perencanaan
Pembangunan  Nasional  (PPN)/  Bappenas telah  mendesain  konsep  tol  laut  yang dicetuskan Presiden Joko Widodo,  dengan 24 pelabuhan.  Pelabuhan  sebanyak  itu  terbagi atas  pelabuhan  yang  menjadi  hubungan internasional, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.(Geoffrey Till, 2013) 4

## C. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
a. Aturan  hukum  laut  yang  diakui  secara internasional  menjadi  sangat  penting, sebagai  aturan  yang  dapat  diacu  bersama khususnya  oleh  negara-negara  yang  telah meratifikasinya dalam menetapkan kebijakan  kelautan.  Hak  dan  kewajiban Indonesia  dalam  melaksanakan  Unclos 1982  telah  terimplementasikan  ke  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan nasional.
b. Indonesia  sebagai  negara  kepulauan terbesar  di  dunia,  kondisi  geografis  yang strategis,  kaya  akan  sumberdaya  alam, namun  semuanya  masih  belum  dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemakmuran bangsa. Banyak faktor yang menyebabkan  hal  tersebut,  mulai  dari kesalahan paradigma pembangunan hingga  carut  marutnya  upaya  penegakan hukum kemaritiman.
c. Kendala  pemenuhan  intrastruktur  yang memadai  dalam  kemaritiman  merupakan kendala  utama  yang  harus  diselesaikan pemerintah, karena keberadaan infrastruktur akan memungkinkan
4 24 pelabuhan itu, antara lain: Pelabuhan Banda Aceh, Belawan,  Kuala  Tanjung,  Dumai,  Batam,  Padang, Pangkal  Pinang,  Pelabuhan  Panjang.  Selanjutnya, Pelabuhan  Tanjung  Priok,  Cilacap,  Tanjung  Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon,  Sorong,  Merauke  dan  Jayapura.  Tiga pelabuhan yaitu, Kuala Tanjung, Bitung dan Sorong yang akan dibangun baru, sedangkan sisanya hanya perluasan atau pengembangan.
pelayanan  yang  lebih  baik  dalam  upaya menuju sebagai poros maritim dunia.
2. Saran
a. Pengembangan paradigma dan dukungan studi kelayakan yang memadai,  harus    mampu  meyakinkan pengambil  kebijakan  agar  benar-benar berpihak  pada  rezim  pembangunan  yang berorientasi  pada  potensi  kelautan  dan perikanan.  Perhitungan    tentang    prospek kontribusinya    terhadap  perekonomian maritim dan  kesejahteraan  rakyat,  harus menjadi perhatian  pengambil kebijakan.
b. Pembenahan  sistem  penegakan  hukum melalui  penguatan  dan  koordinasi  antar lembaga  yang  berwenang  di  laut  sangat diperlukan dan ditekankan, sehingga akan sangat menunjang bagi terciptanya kepastian dan keselarasan dalam penegakan hukum.

## DAFTAR  PUSTAKA
Boer  Mauna.  (n.d.).  Perumusuan  Kebijakan Sumber Daya Maritim.
Boer  Mauna.  (2005). Hukum  Internasional : Pengertian  Peranan  Dan  Fungsi  Dalam Era Dinamika Global . Bandung: Alumni. Brian  W.  Hogwood;  Lewis.  A.  Gun.  (1984).
Policy  Analysis  For  The  Real  Word . London: Oxford University Press.
Dewi  Santoso ;  Fadhillah  Nafisah.  (2017).
Indonesia’s  Global  Maritime  Axis
Doctrine: Security Concerns and Recommendations. Jurnal Hubungan Internasiona , 10 (2), 91.
Geoffrey Till. (2013). Seapower: A Guide for the  Twenty-First  Century .  New  York: Routledge.
Hadi,  S.  (1980). Metodologi  Riset .  Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
J.  Ferber;  O.  Gutknecht.  (1998).  A  Meta- Model  for  The  Analysis  and  Design  of Organizations in Multi-Agent Systems. In Proceedings of Third International Conference on Multi-Agent System
(ICMA 98) . IEEE Computer Society.
Kawilarang,  R.  R.  .  (n.d.).  Warisan  Besar Menlu  Hassan  Wirajuda.  Retrieved  from http://www.viva.co.id/ berita/dunia/98969-warisan-besar-menlu- hassan- wirajuda2009
Kurniawati,  D.  E.  (n.d.).  PENDEKATAN

## INTERMESTIK DALAM PROSES PERUBAHAN  KEBIJAKAN:  SEBUAH
REVIEW  METODOLOGIS.  Retrieved from https://media.neliti.com/media/publicatio ns/131965-ID-pendekatan-intermestik- dalam-proses-peru.pdf%0D
Melda  Kamil  Ariadno.  (2018).  Ambalat
Miliki Siapa? Retrieved from http://www.topix.com/forum/world/indon esia
Reveron,  D.  (2016).  Maritime  Security
Deficits  and  InternationalCooperation: Illegal  Fishing,  Piracy,  and  Maritime Security  Deficits  in  Southeast  Asia. Georgetown  Journal  of  Asian  Affairs ,
3 (1), 36–41.
Wahab.  (2005). Analisis  Kebijakan :  Dari Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Winarno,  B.  (2007). Kebijakan  Publik  Teori dan Proses . Yogyakarta: MedPress.