Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 1 Juni 2021 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT  DENGAN KENAIKAN HARGA MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19

## Nurhotia Harahap
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum nurhotiaharahap123@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
The world  is  currently facing Covid-19, where the virus has spread throughout  the world, including Indonesia. The President and Government appealed to the public to maintain  health,  follow  health  protocols  such  as  wearing  masks  when  outside  the home.  Lots  of  people  buy  basic  necessities,  so  there  is  panic  buying.  Masks  are currently  experiencing  scarcity,  considering  that  masks  are  one  of  the  basic necessities, so they are expensive. The increase in the price of these masks has made it  difficult  for  less  fortunate  consumers  to  buy  masks.  Then  what  about  the  legal protection  for  consumers  regarding  the  expensive  price  of  masks?  The  author examines  these  problems  using  normative  legal  research  methods.  Research  data shows  people  who  complain  about  these  expensive  masks.  The  government  should give  the  community  masks  periodically  or  free  every  once  a  month,  so  that  people who are less fortunate can also have masks to prevent the corona virus.
Keywords: Legal Protection, Mask Price, Covid-19

## A. Pendahuluan
Pembahasan Dunia sekarang ini sedang menghadapi  virus  korona,  dimana  virus  ini menjangkit  hampir  keseluruh  negara. World Health  Organization (WHO)  mengatakan bahwa penyebaran covid-19 ini dapat dikatakan  sebagai  pandemi.  Tingkat  kematian akibat  dari  virus  corona  ini  terus  meninggi, yang  mengakibatkan  menjadi  salah  satu ancaman yang sungguh besar, Negara Indonesia  termasuk  salah  satu  yang  terpapar Virus saat ini.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengatakan  bahwa  virus  ini  sebagai  bencana nasional. Mengenai status bencana nasional ini terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat 1 huruf c yaitu bahwa pemerintah dalam  menanggulangi  bencana  ini  adalah dengan  menetapkan  status  dan  tingkatan bencana  nasional  serta  daerah. 1 Presiden  dan
1 Indonesia, Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana , Pasal 7 ayat 1

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
Menteri  Kesehatan  juga  menyarankan  agar masyarakat  tetap  menjaga  kesehatan  serta tidak keluar dari rumah, agar masyarakat tidak terjangkit  dan  juga  agar  virus  ini  tidak semakin  menyebar  luas.  Warga  juga  di wajibkan  untuk  menjalani Work  From  Home (WFH)  bagi  masyarakat  yang  bekerja  di kantor. 2 Diharapkan juga agar warga memakai masker  ketika  keluar  rumah.  Kebijakan  dari adanya  WFH  juga  akan  berdampak  besar terhadap pendapatan warga Indonesia, dimana ada  pekerjaan  yang  tidak  bisa  dikerjakan dirumah. Tentunya hal tersebut akan berdampak  kepada  penurunan  pendapatan masyarakat.  Dengan  adanya  virus  corona  ini, Indonesia  juga  terkena  dampak  yang  besar yaitu  dari  sisi  perekonomian,  dimana  sejak adanya covid-19 perekonomian  Indonesia  pun melemah. Akibatnya, banyak sekali pengangguran  karena  perusahaan-perusahaan besar  yang  tidak  mampu  untuk  memproduksi, sehingga  jalan  satu-satunya  yang  dapat ditempuh dengan melakukan pemutusan hubungan  kerja  (PHK)  terhadap  karyawan- karyawan.  Ketika  masyarakat  diharuskan untuk WFH serta tidak boleh pergi atau keluar dari rumah.
2 Ahmad      Miru, Hukum    Perlindungang Konsumen  Cetakan  ke-8 (Jakarta:  Rajawali      Press, 2014),
1.
Akibatnya,  adanya  kelangkaan  barang yang menyebabkan masyarakat harus membeli peralatan  kesehatan  seperti  masker  salah satunya  guna  untuk  mencegah  dari  virus korona.  Warga  pun  kemudian  banyak  yang mencari dan membeli masker. Kebutuhan akan masker  menjadi  langka  disaat  membeli kebutuhan  yang  cenderung  banyak  untuk memenuhi stock yang  ada  di  rumah. Kebutuhan  yang  dimulai  dari  kebutuhan primer  seperti  bahan  pokok,  dan  juga kebutuhan  sekunder.  Semua  barang  yang menjadi  kebutuhan  sehari-  hari  dalam  sekejap menjadi  sangat  susah  dicariini,  dan  juga menjadi sulit untuk dicari. Beberapa masyarakat  juga  mengalami panic  buying dalam  berbelanja  berbagai  kebutuhan  yang salah satunya masker.
Meningkatnya kebutuhan pokok mengakibatkan  kelangkaan  yang  cukup  besar. Meningkatnya  harga  masker  ini,  terjadi  pada awal bulan Maret, dimana virus covid-19 telah menyebar secara luas, dan masyarakat  banyak yang  mencari  masker.  Masker  pun  menjadi sangat langka dan cenderung mahal harganya, dikarenakan  pelaku  usaha  melihat  situasi  ini sebagai  hal  yang  sangat  menguntungkan, akibatnya pelaku usaha banyak melakukan lalu menjual  kembali  dengan  harga  yang  mahal. Mengenai  kebutuhan  masker  yang  semakin langka  disaat  pandemi  ini.  Dimana  tingginya
permintaan  masker,  justru  digunakan  atau dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  atau  pelaku usaha  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk mencari keuntungan serta memperkaya dirinya dengan  menaikkan  harga  jual  masker  yang tentunya  tidak  sesuai  dengan  harga  normal masker.  Terkait  dengan  hal  seperti  ini seringkali  pula,  bagi  pelaku  usaha  untuk menjadikan  lahan  bisnis,  pelaku  usaha  yang memiliki  itikad  buruk  akibat  konsumen  yang lemah karena tidak adanya perlindungan  guna melindungi hak- hak dari konsumen. 3
Tentunya, dengan kejadian dan keadaan  seperti  ini,  sangatlah  tidak  wajar untuk  memberikan  harga  yang  begitu  tinggi kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dan  memerlukan  masker.  Banyak  masyarakat yang  tentunya  sangat  resah,  dimana  kenaikan harga  masker  ini  bisa  mencapai  10  kali  lipat dari  harga  masker  yang  normal.  Secara  tidak sadar  dengan  adanya  kenaikan  harga  masker, sangat berpengaruh juga terhadap perlindungan  konsumen.  Sudah  seharusnya harga masker dan juga kebutuhan pokok yang lain,  dapat  membuat  kita  sebagai  masyarakat dan  juga  konsumen  mengerti  akan  hak- haknya.  Tetapi  dalam  kenyataannya  sampai saat  ini  masih  banyak  konsumen  yang  tidak
3
Ahmad Miru,
Prinsip-Prinsip Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 1.
tahu  dan  tidak  mengerti  akan  hak-haknya sebagai konsumen.
Menurut  Pasal  1  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  bahwa  perlindungan konsumen  adalah  upaya  untuk  menjamin  para konsumen untuk memberi perlindungan kepada  konsumen. 4 harga  yang  begitu  tinggi, belum  tentu  dapat  memberikan  dampak  yang positif  terhadap  usaha  yang  dijalani.  Banyak konsumen  yang  mengeluh  dan  resah  atas naiknya Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen  akibat  melonjaknya  harga  tinggi masker seperti, hak informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi  dan jaminan dari barang atau jasa. Kita sebagai konsumen yang memiliki  hak,  pasti  tahu  bahwa  harga  masker yang  tinggi  itu  bukan  harga  yang  sesuai dengan harga normal.
Tindakan  dari  pelaku  usaha  dengan menaikkan  harga  masker  ini,  karena  mereka tidak  mampu  membeli  masker  tersebut. Terutama  kepada  warga  yang  kurang  mampu, pasti  sangatlah  sulit  untuk  membeli  masker yang  harganya  tergolong  tinggi  dimasa pandemi  seperti  ini.  Keluhan  dari  para konsumen  sepertinya  tidak  didengar  bahkan harganya  pun  tetap  melonjak  tinggi.  Hak
4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Pasal 1 ayat

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
untuk  didengar  pendapat  dan  keluhan  kita sebagai  konsumen  tidak  ditanggapi.  Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan bisa menjamin perlindungan hukum  atas  hak-hak  konsumen  yang  ada  di Indonesia. Didalam Undang-Undang ini selain perlindungan  konsumen  harga  yang  begitu tinggi, belum tentu dapat memberikan dampak yang  positif  terhadap  usaha  yang  dijalani. Banyak  konsumen  yang  mengeluh  dan  resah atas  naiknya  Tidak  terpenuhinya  hak-hak konsumen  akibat  melonjaknya  harga  tinggi masker seperti, hak informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi  dan jaminan dari barang atau jasa. Kita sebagai konsumen yang memiliki  hak,  pasti  tahu  bahwa  harga  masker yang  tinggi  itu  bukan  harga  yang  sesuai dengan harga normal.
Tindakan  dari  pelaku  usaha  dengan menaikkan  harga  masker  ini,  karena  mereka tidak  mampu  membeli  masker  tersebut. Terutama  kepada  warga  yang  kurang  mampu, pasti  sangatlah  sulit  untuk  membeli  masker yang  harganya  tergolong  tinggi  dimasa pandemi  seperti  ini.  Keluhan  dari  para konsumen  sepertinya  tidak  didengar  bahkan harganya  pun  tetap  melonjak  tinggi.  Hak untuk  didengar  pendapat  dan  keluhan  kita sebagai  konsumen  tidak  ditanggapi.  Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan bisa menjamin perlindungan
hukum  atas  hak-hak  konsumen  yang  ada  di Indonesia. Didalam Undang-Undang ini selain perlindungan  konsumen,  adapula  kepentingan pelaku usaha.
Dengan adanya perekonomian nasional,  pelaku  usaha  juga  menentukan, sehingga  diatur  pula  perlindungan  hak  pelaku usaha. 5 Pemerintah  seharusnya  paham  dengan situasi  seperti  ini,  demi  kesejahteraan  rakyat, dimana  harga  masker  patut  dikurangi  dan diturunkan  harganya,  agar  semua  masyarakat dapat membeli masker guna menjaga kesehatan.  Salah  satu  contoh  kasus  yang sedang marak terjadi  yaitu melonjaknya harga masker yang cenderung tinggi disaat pandemi, yang  merugikan  konsumen  dalam  memenuhi kebutuhan  pokok  salah  satunya  masker. Seperti  yang  dikutip  di  dalam  berita  Nasional Kontan  pada  tanggal  4  Maret  2020  dimana Center  for  Indonesian  Policy  Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan bahwa, melonjaknya harga masker tidak sejalan dengan
perlindungan konsumen. Lemahnya perlindungan  konsumen  dapat  dilihat  dari, salah  satunya,  melonjaknya  harga  barang penting yang akhirnya menyebabkan terjadinya panic  buying 5 .  Pada  masa  pandemi saat  ini,  komoditas  pangan,  masker, hand
5 Indonesia, Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana , Pasal 7 ayat 1.
sanitizer dan  obat-obatan  termasuk  ke  dalam barang penting.
Fenomena  yang  terjadi  ini  sebagai  tindakan dalam  mengeksploitasi  kebutuhan  konsumen dengan mengambil keuntungan yang berlebihan.
Fenomena  juga  berpotensi  melanggar Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang  Perdagangan.  Pelaku  usaha  dimana mengambil  keuntungan  yang  sangat  tidak wajar,  dan  juga  dapat  dimana  paling  lama  5 tahun  dan  atau  denda  Rp.  50.000.000.000 miliar.  Hak-hak  konsumen  diamanatkan dalam  Pasal  4  UU  Nomor  8  tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya  disingkat  UUPK).  Harga  satu kotak  masker  bisa  mencapai  Rp.  1.700.000 juta  akibat  dari  banyaknya  permintaan.  Bagi konsumen  yang  merasa  dirugikan  dengan adanya  hal  tersebut,  bisa  melaporkan  kepada Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional (BPKN). sebagai Masyarakat dapat melakukan pengaduan.
Dasar rekomendasi kepada pemerintah atau  kementerian  agar  kejadian  seperti  ini tidak terulang kembali. 6 6 Berikut daftar harga masker di Kota besar, per 8 Maret 2020:
1. Masker Sensi Duckbill Rp. 500.000;
2. Masker Sensi Rp. 360.000 – Rp. 450.000;
6 Ahmad      Miru, Hukum    Perlindungang Konsumen  Cetakan  ke-8 (Jakarta:  Rajawali      Press, 2014),
3. Masker Neo Rp. 370.000. 7
Pelaku  usaha  seharusnya  mengerti bahwa  melakukan  penaikkan  harga  bukan merupakan strategi yang baik untuk kepercayaan  konsumen.  Untuk  konsumen juga  dihimbau  untuk  tidak  panik  dan seharusnya  membeli  masker  secukupnya, karena  produsen  juga  berusaha  memenuhi permintaan masyarakat. Selain itu, konsumen  juga  dapat  melaporkan  mengenai hal  ini  kepada  Lembaga  Perlindungan Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM) Untuk  konsumen  sudah  saatnya  hak  mereka terlindungi.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut  penulis  tertarik  membuat  tulisan dengan judul. Perlindungan Hukum Terhadap  Konsumen  Dengan  Kenaikan Harga Masker di Masa Pandemi Covid-19.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  menguraikan  cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan  pendekatan  penelitian  yang digunakan  hingga  bagaimana  menganalisis hasil penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk  mencari  pemecahan  isu  hukum  yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai  apa  yang  seyogyanya  atau  isu yang diajukan.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
Metode  penelitian  yang  penulis gunakan  dalam  proposal  penulisan  skripsi ini  yaitu  metode  penelitian  hukum  yuridis normatif.  Metode  penelitian  hukum  yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah  metode  atau  cara  yang  dipergunakan di  dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang ada.
Bahan pustaka dalam penelitian ini berupa:
a. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang  mempunyai  otoritas  yang  terdiri dari:
b. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen;
c. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang Perdagangan;
d. Keputusan  Presiden  Nomor  11  tahun 2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus
Disease 2019 (Covid-19).
e. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan hukum  yang  tidak  mengikat  namun memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer seperti Literatur Hukum;
Bahan  Non-Hukum,  yaitu  bahan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman  ataupun  memperkaya  sudut
pandang  objek  yang  akan  diteliti,  dalam  hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. 7
Teknik  ini  digunakan  oleh  penulis adalah studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan sekunder dan wawancara  terhadap  pihak-pihak  yang bersangkutan  untuk  mendapatkan  bahan hukum primer.
Setelah  data  dan  bahan  hukum dikumpulkan,  tahap  selanjutnya  adalah melakukan pengelolaan data, yaitu mengelola  data  sedemikian  rupa  sehingga data  dan  bahan  hukum  tersebut  tersusun secara  runtut  dan  sistematis  sehingga  akan memudahkan  peneliti  dalam  melakukan analisis.  Didalam  suatu  penelitian  hukum maka  akan  terdapat  beberapa  pendekatan. 8
Dalam  penelitian  hukum  yuridis  normatif, pengolahan  bahan  terwujud  untuk  kegiatan mengadakan  sistematisasi  terhadap  bahan- bahan hukum tertulis dengan cara melakukan  seleksi  data  sekunder  dan  bahan hukum,  kemudian  melakukan  klasifikasi menurut  penggolongan  bahan  hukum  dan menyusun  data  hasil  penelitian  tersebut secara sistematis dan logis.
7 Peter  Mahmud  Marzuki ,  Penelitian  Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), 93
8 Mukti  Fajar  dan  Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan ke- 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.
Penelitian  ini  bersifat  preskriptif, yaitu penelitian yang memberikan preskripsi mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  dan dibuktikan.  Berkenaan  dengan  sifat  analisis data tersebut, penulisan menggunakan pendekatan dalam melakukan analisis data.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan oleh  penulis  yaitu  pendekatan  undang- undang.  Pendekatan  undang-undang  adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah  semua  undang-undang  maupun regulasi  yang  bersangkutan  dengan  isu hukum yang sedang ditangani.
C. Pembahasa  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.
Sebagaimana    yang  telah  dijelaskan pada halaman sebelumnya  , bahwa Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  (yang selanjutnya  disingkat  UUPK)  mempunyai asas  dan  tujuan  dimana  bertujuan  untuk melindungi konsumen dan juga memberikan kepastian  hukum  sehingga  dapat  terhindar dari  pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung jawab, yang semena-mena terhadap konsumen.  Apabila      ingin  membahas terkait  dengan  perlindungan  konsumen, maka  hal  tersebut  tidak  akan  terpisah  dari gerakan  perlindungan  konsumen  yang  ada
diseluruh  dunia.  Permasalahan  mengenai konsumen  ini,  sudah  tidak  lagi  menjadi permasalahan nasional tetapi sudah mendunia.
Situasi yang seperti demikian , tentunya sangat  berguna    bagi  konsumen,  karena sebagai  konsumen  bisa    dengan  bebas memilih  produk  atau  barang,  akan  tetapi dapat pula mengakibatkan dimana kedudukan pelaku usaha dan juga konsumen menjadi kurang seimbang, konsumen terutama  yang  berada  diposisi  lemah. Aktivitas  perekonomian  akan  menjadi  lebih baik,  jika  ada  suasana  yang  mendukung kelancaran  produksi  barang  dan  jasa  dari produsen kepada konsumennya. Abdul  Aziz berpendapat    bahwa  kejadian  seperti  ini dapat  dikatakan  “dunia  yang  secara  teknis dan psikologis semakin mengecil yang dapat menyebabkan denting  garpu pada salah satu ujung  dunia  yang  terdengar  jelas  di  ujung lainnya”.  Adanya  perdagangan  yang  bebas ini tentunya dapat menjadi sebuah keuntungan  bagi  konsumen  dari  segi bentuknya  serta  harga  barang  dan/atau  jasa, yang  diciptakan  demi  mempertahankan perusahaan serta produsen kepada konsumen dalam hal ini.
Dapat juga terjadi peningkatan sengketa konsumen,  yaitu  diantara  produsen  selaku

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
pelaku  usaha  dan  juga  konsumen  selaku orang yang membeli barang. Ini mengakibatkan  adanya  urgensi  mengenai perlindungan  terhadap  konsumen  tentang hak serta kepentingannya sebagai konsumen internasional Kejadian seperti itu,
mengakibatkan adanya
gerakan perlindungan  konsumen  di  seluruh  dunia. Dengan  adanya  gerakan  konsumen.  yang terjadi di  berbagai  negara dapat  kita jadikan sebagai  bukti  bahwa  masyarakat  sebagai konsumen mempunyai hak-hak serta kepentingan. 9
Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen juga tidak lepas dari sejarah  yang  sudah  ada  sejak  zaman  dahulu kala  serta  perkembangannya.  Perhatian untuk  perlindungan  konsumen  ini  terutama di  negara  Amerika  Serikat  pada  tahun  1960 sampai  dengan  tahun  1970  mengalami perkembangan  yang  begitu  besar,  kemudian menjadi objek kajian dalam bidang ekonomi, sosial,  politik  serta  hukum.  Pada  awal mulanya ada gerakan perlindungan konsumen  pertama  kali  pada  tahun  1891, telah  terbentuk  Liga  Konsumen  di  New York.  Lalu,  kemudian  pada  tahun  1898  di negara  Amerika  Serikat,  membentuk  Liga
9 Noverius  Laoli,  “Melonjaknya  Harga Masker  dinilai  Bukti  Minimnya  Perlindungan Konsumen”, nasional.kontan.co.id, 04 Maret 2020.
Konsumen  Nasional. 13 Pola  perekonomian di  zaman  dulu  hingga  kini,  semakin berkembang,  sehingga  membawa  pengaruh yang begitu besar pula kepada perkembangan hukum perlindungan konsumen.  Dapat  kita  jadikan  patokan negara  Amerika  Serikat  yang  membuat perlindungan  konsumen  ini  menjadi  objek dalam  berbagai  bidang. 14 Setelah  sejarah hukum  perlindungan  konsumen  didunia, selanjutnya  sejarah  hukum  perlindungan konsumen  yang  ada  Indonesia.  Gerakan perlindungan  konsumen  berikutnya  terdapat di Indonesia, dimulai ketika adanya pendirian  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia (YLKI), dimana alasan didirikannya  yayasan  ini  karena  kelangkaan akan  produk  yang  ada  didalam  negeri  yang tentunya  berkualitas,  tetapi  lebih  memilih untuk  membeli  produk  luar  negeri  pada tahun  70-an,  dan  juga  perhatian  kepada bangsa yang memproduksi barang domestik. Lalu,  lembaga  yayasan  ini  disahkan  oleh Notaris Loemban Tobing, S.H. didalam Akta pada tahun 1973.
Dengan adanya  YLKI dapat  diharapkan untuk  tidak  hanya  memajukan  penggunaan produk nasional, juga bukan hanya berfokus  kepada  kepentingan  dan  juga konsumen. 15 masyarakat  sebagai  konsumen, tetapi  sebagai  negara  Indonesia  yang
merupakan negara berkembang, para produsen  yang  masih  berada  dalam  situasi pertumbuhan,  harus  diperlihatkan  sudut pandang  yang  juga  sama  demi  menilai kepentingan  semua  pihak  yaitu  diantara pelaku  usaha  YLKI  juga  mendapatkan dukungan  besar  dari  Presiden  maupun Gubernur  pada  saat  itu,  dimana  menjadikan hal  tersebut  sebagai  keikutsertaan  lembaga pemerintah  yang lain dalam kegiatan YLKI. Organisasi  ini  juga  ikut  bergabung  dengan Organisasi  Konsumen  Internasional,  dan juga  menjadi  anggota  dari  organisasi tersebut,  yang  kini  berubah  namanya menjadi CI.
Perkembangan  perekonomian  di  tahun sekitar  70-an  hingga  80-an  merupakan  era dimana  ekonomi  yang  berkembang  begitu cepat  terutama  dalam  hal  perindustrian, tetapi  barang  dan/atau  jasa  belum  terjadi peningkatan yang signifikan. Dalam masa di era  tahun  80-an,  organisasi  ini  membuat masyarakat  khususnya  di  Indonesia  untuk sadar akan pentingnya pelaksanaan kegiatan perlindungan  konsumen.  Pada  dimasaini, mereka  juga  berjuang  untuk  melakukan adanya pembangunan dalam jaringan, pengembangan  didalam  institusi,  dan  juga pemahaman dasar mengenai gerakan konsumen didalam negara ini. Kemudian, di era  tahun  90-an  dimana  UUPK  telah  lahir
dan  menjadi  bagian  hukum  yang  positif  di Indonesia  dari  perundang-undangan  yang lainnya. 10
Organisasi  ini  mempunyai  agenda supaya  UUPK  ini  bisa  menjadi  undang- undang  yang  efektif  dalam  melindungi konsumen. Selain itu, Departemen Perdagangan  RI  juga  mengapresiasi  hal  ini dengan  memberikan  sebuah  penghargaan khusus kepada lembaga YLKI yaitu Indonesia  Consumers  Protection  Award, dimana  organisasi  ini  sebagai  pemicu adanya  perlindungan  konsumen  di  negara Indonesia. 11
Perlindungan  konsumen  yang  berada  di Indonesia sebenarnya sudah ada pada zaman pemerintahan  Belanda.  Hal  ini  juga  dapat kita  lihat  dari  beberapa  aturan  hukum  yang telah  mempunyai  hubungannya  dengan perlindungan konsumen. Walaupun memang,  pada  zaman  sekarang  ini  aturan- aturan  tersebut  sudah  tidak  berlaku  lagi. Terdapat  kitab  undang-undang  yang  juga memuat  mengenai  perlindungan  konsumen di Indonesia.
Dinamika politik yang sangat
10 Gunawan Wijaya, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Gramedia.
11 Az.  Nasution, Hukum  dan  Konsumen (Jakarta: Rajawali press, 2012), 61.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
berpengaruh  di  Indonesia  juga  sangat berperan  dalam  pembentukan  UUPK  di negara  Indonesia.  Faktor  lain  yang  tentunya juga sangat berpengaruh dalam pembentukan UUPK di negara Indonesia ini adalah  begitu  banyaknya  kasus  yang  terjadi mengenai  perlindungan  konsumen.  Kasus tentang konsumen dimana masyarakat dirugikan dan berakhir dengan putusan yang juga  tidak  memberikan  kepuasan  untuk konsumen, itu mengakibatkan bahwa pembentukan  UUPK  ini  sangatlah  penting dan harus dijunjung tinggi. 12
Faktor  lainnya  yang  termasuk  penting yaitu  adanya  peran  yang  sangat  penting didalam pembentukan UUPK ini merupakan peran  dari  World  Trade  Organization (WTO)  dan  juga  International  Monetary Fund (IMF). Negara di Indonesia diwajibkan untuk  meratifikasi  perjanjian  mengenai perdagangan  di  dunia yang  tentunya menuntut Indonesia untuk selanjutnya melakukan  harmonisasi  terhadap  hukum Indonesia.
Pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Mochtar
Kusumaatmadja  yaitu  keseluruhan  asas  dan
12 Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen (Jakarta: Grasindo, 2000), 43.
.
kaidah  hukum  yang  mengatur  tentang hubungan serta permasalahan dalam berbagai pihak antara satu dengan yang lain, selain  itu  berkait  pula  dengan  barang dan/atau  jasa  konsumen  didalam  kehidupan masyarakat. Dalam arti lain hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan  asas-asas  serta  kaidah-kaidah hukum  yang  mengatur  hubungan  serta masalah  diantara  berbagai  pihak  satu  sama lain, yang berkaitan dengan barang dan jasa, dalam sebuah pergaulan hidup.
Pengertian konsumen di negara Amerika  Serikat  serta  MEE,  yaitu  kata “konsumen”  yang  dalam  bahasa  Inggris “ consumer ”  sebenarnya  mempunyai  arti yaitu  “pemakai”.  Tetapi  di  Amerika  Serikat mengartikannya  dalam  arti  yang  luas  yaitu “korban  pemakaian  sebuah  produk  yang cacat”, korban disini memiliki arti dalam hal sebagai  pembeli,  bukan  pembeli  melainkan memakai,  serta  yang  bukan  pemakai, penyebabnya yaitu perlindungan hukum bisa dinikmati  juga  oleh  korban  yang  tidak memakai. 21
Konsumen bisa diartikan sebagai seorang  individu,  dan  dapat  juga  diartikan sebagai  suatu  organisasi,  dimana  mereka mempunyai peran yang juga berbeda, dalam hal  perilaku  mengkonsumsi,  tetapi  mereka
bisa  juga  berperan  menjadi initiator, influencer,  buyer,  payer  atau  user .  Hukum perlindungan  konsumen  juga  berhubungan serta  berinteraksi  dengan  berbagai  macam bidang  dan  juga  cabang  hukum  lain, dikarenakan  dalam  tiap  bidang  dan  cabang hukum  tersebut  senantiasa  adanya  pihak yang  berpredikat  “konsumen”.  Oleh  sebab itu,  ruang  lingkup  hukum  perlindungan konsumen  itu  cukup  sulit  dibatasi  hanya dengan  menampungnya  kedalam  satu  jenis peraturan hukum perundang-undangan, seperti UUPK. Dalam memahami perbedaan yang  ada  diantara  hukum  konsumen  dan juga  hukum  perlindungan  konsumen,  antara kepentingan  pokok  dalam  konsumen  dan juga  berkaitan  dengan  hukum  perlindungan konsumen  dengan  berbagai  bidang  hukum yang lain yang dapat memberikan gambaran  secara  keseluruhan  mengenai hukum  perlindungan  konsumen. Sebelum berlakunya  UUPK  sangat  sedikit  sekali pengertian  mengenai  konsumen  terutama dalam  hukum  positif  di  negara  Indonesia.
Didalam
Ketetapan MPR Nomor. II/MPR/1993  kata  “konsumen”  disebut dalam  hal  untuk  membicarakan  mengenai sasaran bidang perdagangan, tanpa termasuk dengan  penjelasan  mengenai  pengertian konsumen.  Ada  istilah  lain  dalam  arti  kata “konsumen” yaitu “pembeli”.
Kata ini dapat kita jumpai di KUHPerdata.  Arti  dari  kata  konsumen tentunya  lebih  jelas  dari  sekedar  arti pembeli.  Pengertian  konsumen  yang  dapat dikatakan  luas  ini,  oleh  mantan  Presiden Amerika  Serikat  yaitu  John  F.  Kennedy dibuat  menjadi  arti  yang  lebih  sederhana,  ia mengatakan  “ consumers by definition include  us  all ”.  Pengertian  konsumen  yang tercantum  didalam  UUPK  tidak  hanya konsumen  yang  berdasarkan  individu  saja, tetapi  juga  mencangkup  seperti  penggunaan barang  dalam  kepentingan  makhluk  hidup yang  lain  atau  orang  lain,  bisa  juga  untuk binatang peliharaan, tetapi penjelasan mengenai  hal  ini  tidak  diperluas  untuk individu  pihak  ketiga,  yang  dirugikan  atau menjadi  korban  yang  disebabkan  oleh penggunaan,  pemakaian,  atau  pemanfaatan dalam suatu produk barang dan juga jasa.
Perlu diketahui bahwa arti dari konsumen  merupakan  syarat  “tidak  untuk diperdagangkan”  yang  ditunjukkan  sebagai “konsumen terakhir”,serta membedakan pula dengan  konsumen  antara.  Konsumen  yang antara  itu  tidak  melihat  kecil  atau  besarnya modal  yang  akan  digunakan  ataupun instrumen  untuk  investasi  yang  dipakai, bukan  konsumen,  dikarenakan  motif  dalam meraih keuntungan tertentu seperti uang atau bisa  juga  yang  dapat  disamakan  dengan

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
uang,  bukan  bagian  dari  jenis  barang  dan juga  jasa  sebagaimana  yang  tercantum dalam  UUPK.  Didalam  kedudukannya menjadi  konsumen  antara,  pihak  yang berhubungan  dengan  pelaku  usaha  tidak dapat  menuntut  berdasarkan  perundang- undangan tersebut.
Hubungan yang terjadi antara konsumen dan  juga  pelaku  usaha  dapat  terjadi  apabila kedua belah pihak telah melakukan perjanjian  serta  informasi  mengenai  barang serta jasa, karena dari melalui itu munculnya hak  serta  kewajiban  dari  kedua  belah  pihak pula,  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen. Hubungan  hukum  ini  tercantum  juga didalam  pasal  1320  dan  pasal  1338 KUHPerdata,  dimana  dikatakan  bahwa pelaku usaha telah sepakat dengan apa  yang telah dijanjikan ketika melakukan perjanjian dalam  sebuah  iklan,  brosur,  dan  lain-lain, dengan  adanya  perjanjian  tersebut  maka  hal itu  bisa  dijadikan  sebagai  perundang- undangan bagi pihak yang membuat.
Fenomena  hukum  yang  ada  mengenai pelaku  usaha  dan  konsumen  merupakan perdagangan  barang  serta  jasa.  Konsumen tentunya  memiliki  hak-haknya  sebagai konsumen  dalam  transaksi  suatu  barang dan/atau  jasa,  didalam  UUPK  juga  telah mengatur  mengenai  apa  saja  hak-hak  serta
kewajiban  yang dimiliki seorang konsumen. Berdasarkan  Pasal  4  yang  ada  di  UUPK terdapat  9  hak  konsumen,  tetapi  8  lainnya merupakan  hak  eksplisit  yang  diatur didalamUUPK  dan  1  hak  yang  lain  terdapat didalam aturan undang-undang yang lainnya.  Menurut  Pasal  4  hak-hak  tersebut yaitu:
1. Hak  konsumen  mengenai  kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai  dan  menggunakan  barang  serta jasa;
2. Hak  konsumen  dalam  memilih  barang dan  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan barang yang seharusnya dan kondisi akan barang  tersebut  dan  jaminan  yang dijanjikan oleh pelaku usaha;
3. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa;  Hak  konsumen  untuk didengar  pendapat  atau  kritik  yang membangun  serta  keluhannya  mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan; 4. Hak konsumen untuk mendapatkan advokasi,  perlindungan  hukum,  dan  juga upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;
5. Hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan mengenai konsumen dan juga
pendidikan;
6. Hak konsumen dalam hal untuk diperlakukan  dan  dilayani  secara  baik, benar, serta jujur oleh pelaku usaha, serta tidak diskriminatif;
7. Hak konsumen dalam hal untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau  penggantian  lainnya,  apabila barang  dan  juga  jasa  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
8. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Selain adanya hak-hak untuk konsumen,  adapula  kewajiban  konsumen yang  harus  dipatuhi,  kewajiban  konsumen ini tercantum didalam UUPK Pasal 5 yaitu: a. Kewajiban konsumen harus membaca serta mengikuti petunjuk informasi atau prosedur mengenai pemakaian serta pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Konsumen wajib untuk bersikap baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dengan pelaku usaha;
c. Konsumen juga diwajibkan untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. Konsumen harus mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen
dengan baik dan juga secara patut.
Pelaku  usaha  sebagai  penjual  atau yang  menjual  produk  atau  barang  dan/atau jasa,  tentunya  memiliki  haknya  sebagai pelaku usaha, hal  ini tertuang didalam  pasal 6 UUPK, hak pelaku usaha terdiri dari: 1. Hak  pelaku  usaha  dalam  menerima pembayaran yang dilakukan oleh konsumen,  yang  tentunya  sesuai  dengan kesepakatan  dengan  konsumen  terkait kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Pelaku  usaha  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  dari tindakan  para  konsumen  yang  tidak bersikap baik;
3. Hak  pelaku  usaha  untuk  melakukan pembelaan diri yang sepatutnya dalam hal penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak  pelaku  usaha  untuk  merehabilitasi nama  baiknya  apabila  terbukti  secara hukum  bahwa  kerugian  konsumen  tidak diakibatkan  oleh  barang  dan  /  atau  jasa yang di perdagangkan oleh pelaku usaha. 5. Pelaku  usaha  juga  mempunyai  hak-hak lainnya  yang  diatur  didalam  ketentuan aturan undang-undang lainnya.
Tentunya selain pelaku usaha memiliki hak, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban  yang  harus  dipatuhi,  kewajiban pelaku  usaha  terdapat  didalam  pasal  7

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
UUPK yaitu:
1. Pelaku  usaha  wajib  untuk  beritikad  atau bersikap  baik  dalam  hal  melakukan kegiatan usahanya;
2. Kewajiban pelaku usaha harus
memberikan  informasi  yang  benar,  jelas dan  jujur  tentang  kondisi  serta  jaminan barang dan/atau jasa dan juga
memberikan penjelasan terkait
penggunaan  barang,  pemeliharaan  serta perbaikan;
3. Kewajiban  pelaku  usaha  yaitu  harus memperlakukan  dan  melayani  konsumen dengan  baik  dan  benar,  serta  jujur  dan juga tidak diskriminatif Kewajiban pelaku usaha  untuk  dapat  menjamin  mutu  atau kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  dijual atau  di  perdagangkan  menurut  ketentuan standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang berlaku;
4. Pelaku  usaha  mempunyai  kewajiban untuk  memberikan  kesempatan  kepada konsumen  untuk  menguji  serta  mencoba barang serta jasa tersebut dan memberikan  jaminan  atau  garansi  atas barang yang  dijual  dan/atau yang diperdagangkan oleh pelaku usaha;
5. Pelaku usaha wajib memberikan
kompensasi  atau  ganti  kerugian  dan/atau penggantian kepada konsumen atas kerugian akibat dari penggunaan,
pemakaian barang, serta pemanfaatan atas barang  serta  jasa  yang  dijual  atau diperdagangkan oleh pelaku usaha kepada konsumen;
6. Kewajiban  pelaku  usaha  tentunya  harus memberikan  kompensasi  atau  ganti  rugi dan/atau  penggantian  kepada  konsumen apabila  barang  serta  jasa  yang  diterima tidak  sesuai  atau  dimanfaatkan  tidak sesuai dengan perjanjian.
Dalam  hal  perlindungan  hukum terhadap konsumen, berdasarkan kasus yang penulis  jabarkan  pada  bab-bab  sebelumnya diatas,  bahwa  hak-hak  konsumen  tentunya sangat  penting.  Mengenai  kasus  harga masker  yang  kian  mahal  membuat  hak-hak konsumen  menjadi  terancam  beberapa  hak konsumen  yang  dilanggar  oleh  oknum- oknum pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab seperti:
a. Hak  untuk  mendapatkan  informasi  yang benar,  jelas  serta  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang serta jasa.
Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi
yang sesungguhnya  dimana  harga  masker  itu seharusnya  tidak  dijual  dengan  harga yang  mahal,  terlebih  dalam  situasi  dan kondisi  seperti  ini  yaitu  covid-19, tentunya harga masker yang normal tidak begitu  mahal,  kejadian  ini  disebabkan
oleh adanya peningkatan mengenai permintaan masker, yang juga menyebabkan  harga  masker  melonjak naik harganya.
b. Hak konsumen untuk didengarkan pendapat  serta  keluhannya  mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan oleh konsumen.
Konsumen  sudah  banyak  sekali yang  mengeluh  akibat  dari  harga  masker yang cenderung mahal, terutama masyarakat  yang  mengeluh  itu  berasal dari  orang-  orang  yang  kurang  mampu. Orang  yang  ekonominya  rendah,  sangat kesulitan dan juga tidak mampu membeli masker dengan harga yang mahal. Tetapi, keluhan-keluhan konsumen tersebut sama sekali  tidak  menurunkan  harga  masker, yang  dapat  diartikan  disini  bahwa keluhan masyarakat itu tidak didengarkan dan  juga  tidak  mempengaruhi  mengenai masalah terhadap keluhan tersebut.
c. Hak  konsumen  untuk  diperlakukan  jujur atau dilayani  secara jujur serta benar dan juga tidak diskriminatif.
Hak konsumen untuk
diperlakukan secara jujur sangatlah penting,  mengenai  kasus  ini,  konsumen tidak  diperlakukan  dengan  jujur,  ada oknum-oknum  yang  berbuat  curang dengan  cara  mengumpulkan  masker-
masker  yang  sudah  dipakai  atau  masker bekas kemudian dijual kembali. Selain itu juga  terjadi  berbagai  oknum  yang melakukan  penimbunan  masker  sehingga menyebabkan kelangkaan dan harga yang meninggi.
Selain  hak  konsumen,  ada  pula kewajiban  pelaku  usaha  yang  juga  penting, yang  berkaitan  dengan  kasus  tersebut seperti:
a. Kewajiban  pelaku  usaha  harus  beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
Disini  dapat  kita  lihat  bahwa seharusnya  pelaku  usaha  bersikap  baik dalam  hal  kegiatan  usahanya  atau beretika  dalam  menjalankan  usahanya, dimana pelaku usaha tidak boleh menjual harga  masker  yang  begitu  tinggi  hanya karena  untuk  meraup  keuntungannya sendiri, sedangkan para konsumen banyak  yang  kesulitan  membeli  masker, terutama dalam situasi covid-19.
b. Pelaku usaha harus memberikan informasi  yang  sebenarnya,  jujur,  dan jelas  mengenai  kondisi  serta  jaminan barang  dan  jasa  tersebut,  dan  juga memberikan penjelasan pemakaian barang, perbaikan serta pemeliharaan.
Pelaku  usaha  sudah  seharusnya memberikan  informasi  yang  sebenarnya

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
mengenai harga masker yang mereka jual, karena  harga  masker  yang  sebenarnya tidak  begitu  mahal,  hanya  karna  dalam situasi  dan  kondisi  covid-19  ini  baru dijual  dengan  harga  masker  karena banyak  sekali  konsumen  yang  mencari masker.
Dalam  hal  ini,  ada  saja  pelaku usaha  yang  melakukan  tindakan  kurang baik  dalam  usahanya  seperti  melakukan penimbunan  masker,  dimana  oknum- oknum  ini  dengan  sengaja  membeli masker  yang  banyak  sehingga  terjadi kelangkaan  masker  di  sekitar,  lalu  dijual kembali  dengan  harga  yang  tinggi. Melakukan  hal  penimbunan  masker  yang juga  termasuk  kedalam  melanggar  hak- hak    konsumen  untuk  mendapatkan produk  akibat  kelangkaan  yang  terjadi, dapat  dijerat  pidana  juga,  aturan  ini terdapat  didalam  UU  Perdagangan  Pasal 29  ayat  1  yaitu  bahwa  pelaku  usaha dilarang keras untuk menyimpan kebutuhan  primer  serta  barang  yang sangat  penting  untuk  masyarakat,  dalam jumlah  serta  waktu  tertentu  pada  waktu dimana  terjadi  kelangkaan  barang,  yang mengakibatkan  melonjaknya  harga  dan juga hambatan dalam lalu lintas perdagangan  barang.  Lalu  apabila  pelaku usaha  melanggar  pasal  tersebut  dapat
dijerat  pidana  penjara,  seperti  yang terdapat  didalam  pasal  107  yaitu  apabila terdapat  pelaku  usaha  yang  dengan sengaja  menyimpan  barang  kebutuhan primer  dan  juga  barang  yang  sangat penting  bagi  masyarakat  dan  waktu tertentu disaat adanya kelangkaan terhadap  barang,  dan  juga  melonjaknya harga,  atau  hambatan  lainnya  dalam  hal dunia  perdagangan  seperti  yang  ada didalampasal  29  ayat  1,  maka  dapat dijerat pidana penjara dengan paling lama 5 tahun atau dapat didenda dengan jumlah yang paling banyak yaitu Rp.50.000.000,00.
Karena  masker  tersebut  saat  ini sangat  diperlukan  oleh  masyarakat  untuk digunakan  sebagai  pencegahan  terhadap virus  korona,  barang  ini  juga  dapat dikategorikan  sebagai  barang  yang  penting, sehingga  masker  seharusnya  tidak  ditimbun oleh oknum-oknum pelaku usaha yang jahat, apalagi  saat  ini  sudah  terjadi  kelangkaan barang, yang mengakibatkan harga melonjak naik.
Dalam  kasus  ini  tentunya  masker sangatlah penting disituasi covid-19 ini, dan juga  dijadikan  sebagai  kebutuhan  pokok, masyarakat  banyak  sekali  mengeluh  akibat masker  yang  sudah  langka.  Akibat  dari langkanya masker ini menjadi penyebab juga
harga  masker  yang  melonjak  tinggi.  Ada beberapa  masker  yang  memang  dijual murah,  tetapi  tidak  memenuhi  standar kesehatannya,  seperti  masker  kain  yang hanya  terdapat  1  lapisan  saja,  sedangkan pemerintah  meminta  kepada  masyarakat untuk menggunakan masker yang lapisannya ada  3  supaya  lebih  menjaga  dari  terkena covid-19.  Pastinya  dengan  adanya  hal  ini membuat  masyarakat  berbondong-bondong mencari  masker  dan  membeli  sebanyak- banyaknya sehingga timbulnya panic buying.  Akibatnya  masyarakat  terpaksa harus  membeli  masker  yang  mahal,  tetapi ada  juga  masyarakat  yang  kurang  mampu tidak  bisa  membeli.  Hal  ini  termasuk kedalam pelanggaran hak konsumen dimana masyarakat  sebagai  konsumen  jadi  membeli barang yaitu masker.
Perlindungan  konsumen  tentunya harus  dijunjung  tinggi,  sudah  seharusnya masyarakat  mengerti  mengenai  hak-haknya sebagai  konsumen,  beberapa  masyarakat juga  sudah  melakukan  pengaduan  perihal keluhan  mereka  akan  hal  ini.  Tetapi, sepertinya  keluhan  konsumen  ini  kurang didengar.  Akibatnya  harga  masker  tetap melonjak  tinggi.  Pemerintah  seharusnya paham dengan situasi ini, apalagi masyarakat sudah banyak mengeluh seharusnya pemerintah mendengarkan
keluhan-keluhan  masyarakat  ini  terutama masyarakat yang kurang mampu, agar selain perlindungan terhadap konsumen terlindungi juga  membantu  masyarakat  yang  kurang mampu, agar konsumen lain dapat menggunakan masker demi mencegah dirinya dari virus korona.

## D. Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap
konsumen  mengenai  tindakan  pelaku  usaha atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab  dengan  menaikkan  harga masker demi meraup keuntungannya sendiri dan  juga  melakukan  penimbunan  masker sehingga  masker  menjadi  kategori  barang yang  langka.  Menyebabkan  masyarakat kesulitan membeli masker, terlebih masyarakat  yang  kurang  mampu,  dalam kondisi  covid-19  ini.  Orang-orang  yang tidak  bisa  membeli  masker  tentunya  harus dibantu terutama dari pemerintah harus turut membantu masyarakat dan juga mendengarkan  keluhan  masyarakat  terkait hal ini. Karena ini sudah melanggar hak-hak konsumen,  dimana  harganya  yang  begitu mahal,  adanya  oknum  yang  menimbun masker,  dan  juga  keluhan  masyarakat  yang tidak didengar. Sudah seharusnya pemerintah turun tangan dan turut

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
membantu  masyarakat,  serta  pelaku  usaha yang melakukan perbuatan curang seperti itu harus ditindaklanjuti.
Memang  dalam  hal  ekonomi  barang langka  maka  harga  melonjak  tinggi  itu merupakan  hal  yang  wajar.  Tetapi  harus diperhatikan  bahwa  dalam  keadaan  yang sulit seperti ini, dimana masyarakat diharuskan  untuk  bekerja  didalam  rumah, adapula orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaannya,  sehingga  situasi  seperti  ini sangatlah  sulit  keuangan  dalam  masyarakat. Maka  dari  itu,  terjadilah  fenomena  dimana masyarakat  tidak  bisa  membeli  masker akibat  tidak  mempunyai  uang  yang  cukup, dan  juga  kesulitan.  Memang  ada  pula masker  yang  murah,  masker  yang  murah juga  banyak  yang  beredar,  tetapi  banyak masker  yang  murah  tersebut  tidak  sesuai dengan  standart  kesehatan.  Perlindungan hukum terhadap konsumen sudah seharusnya  ditingkatkan,  dan  seharusnya konsumen  mendapatkan  perlindungan  guna memenuhi haknya sebagai konsumen, sudah seharusnya masyarakat sadar akan pentingnya  perlindungan  konsumen  ini, karena  sudah  semakin  banyak  pelaku  usaha yang  melakukan  tindakan  tidak  baik  atau curang  kepada  konsumen.  Dalam  hal  ini, UUPK  juga  harus  lebih  diperbaiki  lagi  agar dapat  mencapai  keadilan  bagi  kedua  belah
pihak baik konsumen maupun pelaku usaha.

## REFERENCE
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan  Bencana ,  Pasal  7 ayat 1.
Bernadetha  Aurelia  Oktavira,  ”Ketentuan
Pelaksanaan  Work  From  Home  di Tengah Wabah Corona”, www.hukumonline.com, 03 Juni
2020.
Ahmad  Miru, Prinsip-Prinsip  Perlindungan Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2011), 1.
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Pasal 1 ayat 1.
Ahmad      Miru, Hukum    Perlindungang Konsumen  Cetakan  ke-8 (Jakarta: Rajawali   Press, 2014),
1.
Noverius  Laoli,  “Melonjaknya  Harga
Masker  dinilai  Bukti  Minimnya Perlindungan Konsumen”, nasional.kontan.co.id, 04 Maret 2020.
Anisa  Indraini,  “Operasi  Pasar  Tidak Berpengaruh, Harga Masker Tembus Rp 500.000/Box”, finance.detik.com, 08 Maret 2020.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris Cetakan  ke-1  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.
Peter  Mahmud  Marzuki ,  Penelitian  Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), 93
Gunawan Wijaya, Hukum Tentang
Perlindungan  Konsumen (Jakarta:
Gramedia, 2000), 11.
Az.  Nasution, Hukum  dan  Konsumen
(Jakarta: Rajawali press, 2012), 61. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Grasindo, 2000), 43.
.