## Demokrasi Delibera f: Dari Wacana ke Kerangka Hukum
Wacana demokrasi delibera f – walaupun agak terlambat – mulai masuk dalam khazanah keilmuan Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru (Fahrul Muzaqqi, 2013: 123),  sekira  tahun  2000-an.  Dalam  hal  ini,  demokrasi  delibera f  mengacu  pada gagasan  bentuk  pemerintahan  di  mana  para  warga  negara  yang  bebas  dan sederajat,  memberikan  pembenaran  proses  pengambilan  keputusan  di  mana mereka  memberikan  alasan-alasan  lain  secara  mbal  balik  dapat  diterima  dan dapat diakses dengan tujuan mencapai kesimpulan-kesimpulan yang mengikat saat ini  kepada  se ap  warga  negara  namun  terbuka  untuk  digugat  di  kemudian  hari (Gutman dan Thompson dalam Bilal Dewansyah, 2015: 24). Meskipun demikian, gagasan  tersebut  baru  mulai  mengemuka  pada  tahun  2000  dengan  muncul beberapa literatur, seper  ar kel dan buku yang ditulis F. Budi Hardiman (2004 dan 2009) dalam perspek f Habermasian.
Perkembangan  di  Indonesia  selanjutnya,  demokrasi  delibera f  lebih  banyak digunakan sebagai pisau analisa untuk mengkri si berbagai aspek hubungan negara dengan rakyat, seper  persoalan partai poli k dari perspek f demokrasi delibera f (Indra J. Piliang: 2008), atau demokrasi delibera f sebagai kajian teori k, terutama untuk  menggagasnya  sebagai  tatanan  pen ng  dalam  sistem  poli k  Indonesia, seper  gagasan ins tusionalisasi demokrasi delibera f di Indonesia (Muhammad Faishal: 2007). Memang ada upaya teori k yang mengabstraksi beberapa prak k diskursus  publik  sebagai  prak k  demokrasi  delibera f  di  Indonesia  (Bilal Dewansyah:  2011),  namun  hampir  dak  ada  yang  mengangkat  isu  hukum demokrasi delibera f.
Perkembangan  di  dunia western, demokrasi  delibera f  bukan  hanya  sudah bertransformasi pada prak k ins tusional seper polling delibera f-nya James S. Fiskhin (2009), atau prak k townhall mee ng di berbagai pemerintahan lokal di Amerika Serikat, namun juga sudah merambah pada isu hukum: hukum demokrasi delibera f. Dalam konteks ini, diskursus hukum demokrasi delibera f ( the law of delibera ve democracy ) mengelaborasi peran hukum dalam demokrasi delibera f, baik  hukum  sebagai  prakondisi  terciptanya  demokrasi  delibera f  atau  mungkin hukum  secara  dak  langsung  mengarahkan  pada  budaya  deliberasi  atau  justru sebaliknya, an  terhadap deliberasi (Ron Levy: 2013, 356 – 357).
Upaya para scholars untuk membahas isu tersebut secara kolek f telah dimulai sejak diadakannya “ Symposium: The Law of Delibera ve Democracy” di New York University dan King's  College  London pada  5–9  April  2013.  Para  pakar  pada symposium tersebut lebih banyak memfokuskan bahasan hukum dan demokrasi

## Editorial
delibera f dengan objek Hukum Pemilu ( Elec on Law). Hukum Pemilu tampaknya dijadikan  sebagai  ‘objek  uji  coba’  diskursus  hukum  dalam  demokrasi  delibera f. Ada  dua  pandangan  utama  peran  hukum  dalam  konteks  Hukum  Pemilu  dalam momen  tersebut.  Ada  yang  sepakat  bahwa  demokrasi  delibera f  dalam  Pemilu berupa prak k delibera f pembentukan undang-undang Pemilu oleh Forum Warga, seper  pengalaman Ci zen Assembly di provinsi Bri sh Columbia (Kanada) yang merancang  undang-undang  Pemilu.  Pandangan  ini  menolak  prak k  demokrasi delibera f dalam pelaksanaan Pemilu, karena dialog dan pertukaran argumen masa Pemilu,  seper   saat  kampanye  misalnya,  lebih  bersifat  adversarial,  ke mbang rasional.
Pandangan kedua justru menganggap demokrasi delibera f harus diprak kkan dalam masa Pemilu, seper  saat kampanye atau dialog dengan pasangan calon, dan hukum Pemilu harus mengakomodasinya dalam aturan yang compulsory. Terlepas dari perdebatan tersebut, hubungan hukum dengan demokrasi delibera f bukan hanya soal Pemilu, namun juga dapat merambah pada bidang kehidupan bernegara lainnya. Namun demikian, yang paling pen ng dalam diskursus hukum demokrasi delibera f  yaitu  ajakan  para  ahli  hukum  untuk  mulai  mengkaji  berbagai  aspek hukum  dalam  demokrasi  delibera f,  bahkan  mendorong  pengaturannya  dalam hukum posi f.
Memang di Indonesia, prak k demokrasi delibera f masih jarang dapat dilihat mata, sehingga upaya mengkajinya, pas  jarang, apalagi dari aspek hukum. Prak k deliberasi  demokra s  pun  lebih  banyak  merupakan  inisiasi  masyarakat  sipil, ke mbang perintah norma hukum, seper  prak k Forum Kons tuen dalam Pilkada Kabupaten  Bandung  2010.  Bahkan  ada  yang  menganggap,  satu-satunya  prak k demokrasi delibera f di Indonesia yang diatur dalam kerangka hukum hanya ada ngkat  pada  pemerintahan  lokal  di  Kabupaten  Sumedang  melalui  keberadaan Forum Delegasi Musrenbang (FDM) yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumedang No.  1  Tahun  2007  tentang  Prosedur  Perencanaan  dan  Penganggaran  Daerah Kabupaten Sumedang dalam hal proses penyusunan dan implementasi APBD (Bilal Dewansyah: 2011, 92).
Kondisi  tersebut  memiliki  dua  sisi.  Di  satu  sisi,  demokrasi  delibera f  belum menjadi  prak k  umum  keterlibatan  publik  dalam  pengambilan  kebijakan  publik atau keputusan poli k di Indonesia. Di sisi lain, prak k demokrasi Indonesia yang ‘sedang  tumbuh’  justru  menjadi  lapangan  potensial  untuk  mengembangkan konsepsi  prak kal  demokrasi  delibera f,  termasuk  upaya  pengaturannya  dalam hukum.  Dengan  kata  lain,  ini  adalah  tantangan  bagi  para  ahli  hukum  Indonesia, khususnya pada ranah hukum publik, untuk meneli , mengembangkan dan bahkan mendorong ins tusionalisasi demokrasi delibera f dalam hukum posi f.
10  ar kel  terpilih  dalam  edisi  kali  ini  membahas  berbagai  isu  hukum  yang beragam. Ar kel kehormatan dari Prof. Tarsisius Muwardji membahas penjaminan hak  pengelolaan  daratan  perairan  kepulauan.  Ema  Rahmawa   dan  Rai  Man li membahas  lembaga  alterna f  penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan. Davina  Ok vana menulis  gagasan  tentang  urgensi  revisi  undang-undang  landas kon nen Indonesia. Bilal Dewansyah dan M. Adnan Yazar Zulﬁkar mengelaborasi sebab  dan  konsekuensi  dianutnya  kembali  (reaﬁrmasi)  sistem  pemerintahan presidensial dalam perubahan UUD 1945 berikut model pertanggungjawabannya. Laurensius Arliman Simbolon menulis par sipasi masyarakat di dalam perlindungan anak yang berkelanjutan sebagai bentuk kesadaran hukum. Sementara itu, Andrey Sujatmoko menganalisis salah satu isu di bidang hak asasi manusia mengenai hak atas pemulihan korban pelanggaran berat hak asasi manusia serta prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional.
Selanjutnya Russel Butarbutar membahas pertanggungjawaban pidana partai poli k dalam  ndak pidana korupsi. Agus Surono memberikan rekomendasi dalam menumbuhkan  budaya  an   korupsi  bagi  siswa  dan  mahasiswa  sebagai  upaya pencegahan  ndak  pidana  korupsi.  Canggih  Prabowo  mengkri si  salah  satu persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan pasca Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dengan  mengambil  kasus pengusahaan  panas  bumi  dalam  kawasan  hutan  di  Jawa  Barat.  Terakhir,  Ahmad Hunaeni Zulkarnaen dan Tan  Kirana Utami membahas persoalan eksistensi pekerja dalam  sistem  hubungan  industrial  di  Indonesia  dan  pola  integralis k  demokrasi ekonomi Pancasila. Selamat membaca.