Available online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi
Urgensi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid 19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2020
Tito  Handoko 1 ,  Harapan  Tua  RFS 2 ,  Zulfa  Harirah MS 3 ,  Dahlan   Tampubolon 4
1,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28292 2 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28292
4 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28292
Corresponding Author: tito.handoko@lecturer.unri.ac.id
Keyword: Policies; Handling;
COVID 19;
Local Goverment Authority; Government Actions
Abstract: After the implementation of Large-Scale Social Restrictions, Pekanbaru City  enters  the  New  Normal  condition  based  on  the  Pekanbaru  Mayor  Circular regarding  the  new  normal  life  order.  The  new  life  order  policy or  New  Normal actually  led  to  an  increase  in  COVID  19  cases,  therefore  the  Pekanbaru  City Government issued a micro-scale social restriction policy, especially in sub-districts that were considered to have the highest rate of spread of COVID 19. This study aims to determine the urgency of micro-scale social restriction policy. The method in this research uses qualitative methods by collecting data sources from legal products, articles and news from the mass media as well as interviews with research sources. The results of this study indicate that the urgency of the presence of this Micro-Scale Social Restriction policy is seen in two ways. First, as an initial step for community habituation in facing the new life order or the new normal. The community is not ready to live in a new normal framework so that less-reaching habituation is needed, namely  micro-scale  social  restrictions.  Second,  the  micro-scale  social  restriction policy was able to reduce the number of health protocol violations. However, it turns out that the decrease in the number of health protocol violations has no correlation with  the  decrease  in  the  number  of  positive  COVID  cases.  For  2  reasons,  the implementation of this policy was in fact  ineffective  in  suppressing  the  spread  of COVID 19 in Pekanbaru City so that its enforcement was stopped

## PENDAHULUAN
Penyebaran Covid 19 nyatanya menimbulkan kepanikan masal baik dari segi sosial, ekonomi  dan  politik.  Dodds  (2020)  menjelaskan  bahwa  pandemi  merupakan  sebuah urgensi bagi kesehatan masyarakat dan diperlukan tindakan politik pemerintah untuk mengatasinya. Pandemi Covid 19 telah menyebar dilebih dari 120 negara di dunia dan telah menginfeksi lebih dari 107.838.255 (https://COVID19.who.int/table). Kondisi ini tentu menyebabkan lumpuhnya berbagai bidang kehidupan, termasuk juga pada skala lokal. Kegiatan perekonomian, pendidikan, ibadah dan lain sebagainya juga terdampak, kondisi  ini  tentu  membutuhkan  penanganan  serius  dari  berbagai  pihak.  Berikut  peta penyebaran COVID 19 Dunia (data per September 2020).
Tindakan  politik  yang  hadir  untuk  mengatasi  pandemi  ini  hampir  di  berbagai negara  adalah  pemberlakukan  kontrol  sosial,  karantina  penduduk,  pengelolaan informasi kesehatan bagi masyarakat. Negara menafsirkan masalah kebijakan kesehatan atas COVID 19  dan kemudian melakukan intervensi kesehatan melalui kepemimpinan
KEMUDI: JURNAL I LMU PEMERINTAHAN
ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580
https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01 .3174
Volume :6 Issue: 1, Agust us 2021| Hal : 01-16
politik dan medis di ruang lingkup pemerintahan. Negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai  pengatur  dan  pengendali  kesehatan  warga  negara  dalam  suasana  kekacauan masa akibat pandemi. Negara mempunyai otoritasnya untuk mengambil segala tindakan untuk mencegah terjadinya lonjakan terhadap penyebaran COVID 19 dan tetap menjaga kestabilan ekonomi. Dengan kata lain, nalar kebijakan Negara dalam mengatasi pandemi COVID  19  di  Indonesia  akan  mempertimbangkan  berbagai  faktor,  termasuk  ekonomi (Harirah & Rizaldi, 2020).
Gambar 1. Penyebaran COVID 19 di Dunia Sumber: https://tekno.tempo.co
Pada dasarnya, kajian ini dilakukan sebagai bentuk kegelisahan terhadap lemahnya tindakan  pemerintah  dalam  penanganan  penyebaran  pandemi  COVID  19  di  Kota Pekanbaru.  Sejak  meluasnya  pandemi  COVID  19,  Pemerintah  Kota  Pekanbaru dihadapkan  pada  persoalan  serius  terkait  tingginya  angka  penyebaran  Covid  19. Penyebaran COVID 19 di Pekanbaru juga sulit terbendung mengingat lambatnya upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID 19 serta kebijakan dalam skala nasional yang  kurang  responsif.  Oleh  sebab  itu,  penanganan  COVID  19  mengalami  hambatan dalam pengambilan tindakan pemerintah (Government Action) karena harus melibatkan sikap  hukum  pemerintah  pusat  dalam  penerbitan  kebijakan  penanganan  dalam  skala lokal.  Pemerintah  tampak  tidak  memiliki  cetak  biru  (blue  print)  dalam  penanganan penyebaran  COVID  19,  seluruh  tindakan  pemerintah  didasarkan  atas  kebijakan pemerintah pusat.
Pasca  terbitnya  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kota Pekanbaru turut mengambil langkah  antisipatif  dengan  mengajukan  status  kedaruratan  kepada  Pemerintah  Pusat agar  Pekanbaru  ditetapkan  dalam  zona  bahaya  penanganan  COVID  19  sehingga diperlukan pengambilan kebijakan pembatasan sosial berskala besar tersebut. Menurut Bernie (2020) alasan utama ditetapkannya Kota Pekanbaru sebagai salah satu wilayah yang  harus  menerapkan  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  karena  peningkatan penyebaran  kasus  COVID  19  yang  sangat  signifikan  dan  tajam,  seperti  terlihat  pada gambar 1.
Berdasarkan  grafik  di  dibawah  ini  wilayah  kecamatan  yang  paling  signifikan terjadinya  peningkatan  kasus  adalah  Kecamatan  Tampan,  Marpoyan  Damai,  Tenayan Raya dan Kecamatan Bukit Raya. Peningkatan kasus pada daerah ini karena daerah ini adalah pintu masuk lalu lintas orang dan barang dari dan menuju Kota Pekanbaru, selain itu  dengan  jumlah  penduduk  yang  padat  menyebabkan  kecenderungan  peningkatan kasus yang signifikan (positivity rate 30,2%). Tingginya positivity rate Kota Pekanbaru, mengharuskan Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan status kedaruratan penyebaran
COVID  19,  langkah  itu  didukung  pula  oleh  Gubernur  Riau  melalui  koordinasi  vertikal penanganan COVID 19.
Gambar 2. Grafik Peningkatan Jumlah Angka Kasus COVID 19 di Kota Pekanbaru (Periode Maret – April 2020) Sumber Data: ppc-19.pekanbaru.go.id
Pada dasarnya, Kota Pekanbaru sebagai ibukota di Provinsi Riau dihadapkan pada dua  masalah  sekaligus  dalam  menghadapi  penyebaran  COVID  19.  Pertama,  terkait dengan terbatasnya kewenangan pemerintah daerah di sektor kesehatan, hal ini terkait dengan kewenangan pengambilan langkah-langkah strategis dalam penanganan bencana non alam seperti Pandemi COVID 19. Pemerintah Daerah dalam penanganan COVID 19 harus mendapat persetujuan pemerintah pusat dalam menetapkan status kebencanaan akibat  pandemi  COVID  19.  Kedua  terkait  dengan  kemampuan  pemerintah  daerah menghadapi  tekanan  pemerintah  pusat  dan  tekanan  publik.  Hal  ini  dilihat  sebagai konsekuensi regulasi yang tidak menjelaskan secara lengkap terkait dengan kewenangan makro  dan  mikro  Pemda  dalam  penanganan  bencana  seperti  pandemi  COVID  19. Fenomena  itu  menegaskan  bahwa,  pelaksanaan  prinsip-prinsip  desentralisasi  dalam hubungan pusat daerah di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Pemerintah seperti tidak rela  menyerahkan  kewenangan  urusan  wajib  itu  secara  penuh  kepada  Pemda. Dampaknya, penanganan COVID 19 lambat dan Pemda berada dalam posisi dilema antara mengambil tindakan dan tidak mengambil tindakan.
Upaya  nyata  menghadapi  dilema  tersebut  adalah  dengan  menerbitkan  kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.  Berkenaan  dengan  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  di  Kota  Pekanbaru  diberlakukan  juga  atas  dasar  keputusan  menteri kesehatan  yang  menyatakan  bahwa  wilayah  Kota  Pekanbaru  merupakan  salah  satu penyebaran COVID 19 tertinggi di wilayah Provinsi Riau. Dengan didasarkan keputusan menteri tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 74  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar Dalam Penanganan Covid 19 di Kota Pekanbaru.
Pemerintah  memang  telah  menyetujui  penerapan  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru melalui persetujuan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/250/2020 tentang Penetapan Pembatasan  Sosial  Berakal  Besar  di  Wilayah  Kota  Pekan  Baru  Provinsi  Riau  dalam
Rangka  Percepatan  Corona  Disease  2019  (COVID-19).  Pelaksanaan  PSBB  nyatanya mampu  menekan  penyebaran  COVID  19  serta  menurunkan  positivity  rate  Pekanbaru menjadi 16,5%. Namun kebijakan ini juga berdampak pada aspek yang lain terutama dari sisi  ekonomi,  banyak  usaha  kecil  dan  menengah  yang  bertumbangan  (55%)  serta meningkatnya  angka  pengangguran  karena  tidak  berjalannya  aktifitas  ekonomi masyarakat dalam skala kecil dan menengah.
Pemberlakukan  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  (PSBB)  secara spesifik didasarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Penanganan COVID 19 di  Kota  Pekanbaru.  Isi  muatan  dari  Peraturan  Walikota  tersebut  mengatur  tentang panduan  pelaksanaan  PSBB  yaitu  membatasi  kegiatan  pergerakan  orang  atau  barang dalam menekan angka penyebaran COVID 19, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID 19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID 19 dan menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran COVID 19.
Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  (PSBB)  di  Kota  Pekanbaru dianggap  berhasil  karena  terjadinya  angka  penurunan  yang  signifikan  pada  saat pemberlakukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.  Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  tersebut  terjadi  dalam  rentang  tiga  tahapan  yang  berdampak  pada menurunnya  angka  penyebaran  COVID  19.  Dilansir  dari  media  massa  bahwa  pada pertengahan Bulan Mei disampaikan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan COVID 19 Kota Pekanbaru  bahwa  terjadi  angka  penurunan  yang  signifikan  yaitu  ditandainya  dengan tidak  adanya  angka  Pasien  Dalam  Pengawasan  (PDP)  (Riauin.com,  2020).  Selain  itu pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru dinilai berdampak atas pemutusan penyebaran COVID 19.

## Gambar 3. Sirkulasi Kebijakan Pencegahan COVID 19 di Kota Pekanbaru Sumber Data: Data Olahan, 2020
Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  di  Kota  Pekanbaru  dilakukan dalam  3  fase.  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di  Kota  Pekanbaru dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru atas kesepakatan bersama Gubernur Riau, DPRD,  MUI,  Kepolisian  dan  TNI  dan  instansi  lainnya  (Yudi  Walqi  Alqatani,  2020). Sedangkan tahap pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dilakukan dalam 3 tahap  yaitu  pada  Priode  pertama  yaitu  30  April  2020,  Priode  kedua  1  Mei  2020  dan Priode ketiga 17 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 yang merupakan perpanjangan ketiga dengan di dasarkan pada Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 375 Tahun
2020  tentang  Perpanjangan  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  Dalam  Penanganan COVID 19 di Kota Pekanbaru.
Berdasarkan  sirkulasi  kebijakan  tersebut,  Kota  Pekanbaru  telah  melakukan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  sebanyak  III  periode.  Dengan  penurunan  jumlah positif  Covid  19,  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  mengeluarkan  surat  keputusan  tentang tatanan hidup baru atau New Normal. Tatanan baru itu disebut oleh Walikota Pekanbaru adalah  normalisasi kegiatan  sektor  ekonomi,  industri  perdagangan  dan  jasa termasuk juga pertanian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Akan tetapi berdasarkan surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Walikota  Pekanbaru  tentang  tatanan  hidup  baru hanya mengatur tentang tatacara kegiatan pelaksanaan ibadah dan tidak mencangkup kehidupan sosial dalam cangkupan luas.
Pasca  berakhirnya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di  Kota  Pekanbaru, Pemerintah  Kota  Pekanbaru  mengeluarkan  kebijakan  berkenaan  dengan  kehidupan normal atau disebut dengan New Normal berdasarkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru yaitu  Nomor:  451/SE/1024/2020  Tentang  Pemberlakuan  Perilaku  Hidup  Baru  (New Normal) menuju tatanan kehidupan baru pada penyelenggaraan kegiatan rumah ibadah di tengah pandemi COVID 19. Dalam surat keputusan ini Walikota sebagai Kepala Daerah Kota  Pekanbaru  hanya  menetapkan  pola  hidup  baru  dalam  rangka  penyelenggaraan kegiatan ibadah.
Pemberlakuan New  Normal tidak  sesuai  dengan  harapan,  terjadi  peningkatan penyebaran  COVID  19  dan  memaksa  pemerintah  mengambil  tindakan  spesifik  yaitu Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro diterapkan  pada  beberapa  wilayah  dengan  status  positif  Covid  19  tertinggi  di  Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, penelitian ini berhasrat untuk melihat lebih jauh urgensi dari hadirnya  kebijakan  pembatasan  sosial  berskala  mikro  di  Kota  Pekanbaru.  Mengingat penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  telah  terbukti  nyata  berhasil menekan angka penyebaran Covid 19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan  untuk mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan urgensi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala  Mikro  (PSBM)  pasca  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  (PSBB)  oleh Pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Penelitian  kualitatif  mencakup  dua  maksud  penetapan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus penelitian adalah upaya untuk membatasi studi.  Kedua,  penetapan  fokus  berfungsi  sebagai  kriteria  inklusi-ekskluasi,  sehingga memudahkan dalam memilah mana data yang sesuai dan mana yang tidak, dengan begitu peneliti  tidak  dipusingkan  dengan  datum-datum  (meskipun  mungkin  menarik  bagi peneliti)  yang  terlalu  banyak  yang  pada  gilirannya  akan  mempersulit  peneliti  sendiri dalam menganalisis data.
Lokasi penelitian ini di Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau yang memiliki tren COVID 19 yang meningkat dari waktu ke waktu. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yakni April hingga September 2020. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berikut adalah sumber data dalam penelitian ini yang terdiri dari dua jenis. Pertama, Informan penelitian termasuk kedalam data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian dengan proses wawancara yang dijadikan  objek  penelitian.  Data  tersebut  diperoleh  dari  hasil  wawancara  mendalam dengan  informen  tersebut.  Adapun  yang  menjadi  Informan  penelitian  ini  adalah Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  Tim  Gugus  Tugas  Penanggulangan  Covid  19,  Dinas Kesehatan  Kota  Pekanbaru,  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru,  dan  Kepala  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota  Pekanbaru.  Informan  penelitian  merupakan
orang  yang  menjadi  sumber  data  dalam  penelitian.Teknik  pemilihan  informan  dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive. Teknik purposive merupakan teknik mengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu  tentang  permasalahan  yang  diteliti  atau  orang  yang  berkedudukan  sebagai penguasa  sehingga  memudahkan  peneliti  untuk  memahami  obyek  serta  situasi  sosial yang diteliti.
Teknik  wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  cara  merekam  dan  membuat informan bersikap lebih terbuka dan leluasa dalam memberi informasi dan data terkait dengan permasalahan penelitian. Sehingga terjadi semacam diskusi dan obrolan santai. Hubungan  antara  peneliti  dengan  para  informan  tidak  memiliki  jarak  agar  informan bersikap  terbuka  dalam  menjawab  setiap  pertanyaan.  Walaupun  wawancara  bersifat terbuka,  tetapi  peneliti  tetap  mempersiapkan  pertanyaan  penting  untuk  memberi jawaban terkait permasalahan penelitian.
Kedua, dokumen penelitian termasuk kedalam jenis data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang, berita dari surat kabar,  dan  dokumen-dokumen  terkait  lain.  Teknik  dokumentasi  dilakukan  dengan mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor. Meskipun metode wawancara dan observasi menempati posisi dominan dalam penelitian kualitatif, namun metode  dokumentasi  juga  perlu  mendapat  perhatian  dan  dimanfaatkan  dengan maksimal.  Kajian  dokumen  menjadi  sarana  pembantu  peneliti  dalam  mengumpulkan data  atau  informasi  dengan  membaca  surat-surat,  pengumuman,  ikhtisar  rapat, pernyataan tertulis kebijkan tertentu dan tulisan lainnya. Dokumentasi ini berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul.
Dalam  penelitian  kualitatif  dikenal  istilah  keabsahan  data,  yakni  standarisasi derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian sebagaimana syarat setiap penelitian. Penelitian ini mengupayakan keabsahan data melalui teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar  data  itu  untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai  pembanding  terhadap informasi  yang  diperoleh.  Triangulasi  melalui  sumber  berarti  membandingkan  dan mengecek balik sutau informasi kepada sumber yang berbeda dengan alat dan waktu yang berbeda pula.
Hal  terakhir  yang  dilakukan  adalah  analisis  data  terhadap  temuan  substantif maupun  temuan  formal.  Analisis  data  menjadi  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mengatur,mengurutkan,mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan data sehingga diperoleh temuan yang sesuai dengan masalah yang ingin dijawab. Dalam penelitian  kualitatif,  analisis  merupakan  tahap  yang  memerlukan  kreatifitas  dan  daya intelektual  dari peneliti, sebab data  yang diperoleh bukan berupa angka-angka, tetapi kata- kata dan tulisan-tulisan. Oleh karena itu, peneliti diharuskan memilih metode yang dirasa cocok dalam melakukan analisis data penelitian agar data tersebut mempunyai makna dan sekaligus dapat menjawab masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan kajian Greer merekomendasikan bahwa untuk mencegah penyebaran COVID  19  dari  segi  kebijakan  dan  politik  adalah  dengan  kebijakan  manajemen  sosial sebagai  pemulihan  krisis,  baik  secara  demokrasi  maupun  otoritas  dari  pemimpin, penguatan  atas  kebijakan  lembaga  politik  formal,  kapasitas  kontrol  negara  atas kesehatan dan administrasi publik. Kebijakan pemerintah harus lebih memperhatikan politik  kesehatan  masyarakat  untuk  mencari  solusi  atas  pemutusan  mata  rantai penyebaran  COVID  19  (Greer  et  al.,  2020).  Dalam  perspektif  kebijakan  publik,  justru melihat faktor-faktor penyebab kegagalan kebijakan datang dari kapasitas Pemerintah
Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Segala  tindakan  dan  keputusan  pemerintah  mesti didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang tetinggi. Wadi (2020) menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah dalam penanganan COVID 19 dibatasi ruang ge raknya oleh „narasi politik‟ Pemerintah Pusat.

## Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Pekanbaru
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah salah satu tindakan pemerintah (Government Action) dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID 19 (Muh. Hasrul, 2020).  Lantika  et  al  (2020)  menjelaskan  ada  beberapa  kendala  yang  terjadi  saat penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di  Indonesia.  Salah  satu  permasalahan pelaksanaan  dari  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  adalah  kepastian  hukum  tentang penetapan kedaruratan kesehatan yang ditetapkan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Maksud dari hal ini bahwa Pemerintah harus menjamin kepastian hukum tentang tata cara  karantina  wilayah. “Lately,  Indonesian  Government  also  provided  social  security program for those affected by COVID 19. The Government released Family Hope Program (Rp. 37.4 trillion), Social Assistance for Staple Food (Rp. 2.2 trillion), Village Fund (Rp. 21 trillion),  Cash  Labor-Intensive  Program  (Rp.  16.9  trillion),  and  Pre-Employment  Card Program (Rp.360 billion” (Setyawan & Lestari, 2020).
Walaupun  demikian,  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dipandang  mampu  menekan angka  penyebaran  COVID  19  dengan  mengacu  pada  kebijakan  skala  nasional  dan penerapan 3 T (testing, tracing and treatment). Pemerintah Daerah dapat menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan kebijakan nasional yaitu dengan persetujuan Menteri kesehatan. Kumala (2020) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Pemerintah  Derah  harus  memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 . Adapun syarat yang harus  dipenuhi  adalah  meningkatnya  jumlah  kasus  atau  jumlah  kematian  secara signifikan  di  wilayah  terindikasi  dan  adanya  hubungan  epidemologis  dengan  wilayah serupa (Cahyandari et al., 2020).
Amrynudin  &  Katharin  (2020)  menjelaskan  bahwa  perlunya  persetujuan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dari  Menteri  Kesehatan  dipandang  sebagai  rantai birokrasi  yang  panjang  dan  berbelit-belit  sehingga  menyulitkan  Pemerintah  daerah untuk mengambil tindakan secara cepat dan akurat. Selain itu permasalahan jarak yang cukup  jauh  dan  dokumen  yang  menurut  daerah  cukup  banyak  menyebabkan  sulitnya daerah  dalam  mengusulkan  penetapan  kebijakan  pembatasan  sosial.  Pemerintah  juga dapat  mengambil  tindakan  baik  preventif  maupun  represif.  Upaya  preventif  tersebut dapat  dilihat  dari  segi  produk  hukum  daerah  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah Daerah. Dari segi represif Pemerintah Daerah dapat melakukan penyelarasan peraturan perundang-undangan agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertinggi, sehingga terdapat kepastian hukum.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  adalah  pembatasan  kegiatan  tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid 91) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid I9) Penetapan peraturan tentang adanya PSBB di Indonesia juga merupakan bentuk dari maraknya pasien positif pandemi Covid 19. Berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid  19)  memutuskan,  Menetapkan  Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coroana Virus Disease 2019 (Covid 19) di lndonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  pasal  13  ayat  1  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 menjelaskan pelaksanaan sosial berskala besar meliputi  ;  Peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja,  Pembatasan  kegiatan  keagamaan, Pembatasan  kegiatan  ditempat  atau  fasilitas  umum,  Pembatasan  kegiatan  sosial  dan budaya, Pembatasan moda transportasi, dan Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
Dalam  mencegah  penyebaran  COVID  19  Kota  Pekanbaru  terdapat  beberapa penyediaan  informasi  bagi  masyarakat  Kota  Pekanbaru  terkait  tenaga  kesehatan  dan fasilitas  kesehatan  seperti  Rumah  Sakit  Umum  sebagai  salah  satu  bentuk  respon Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penyebaran COVID 19 di Kota Pekanbaru. Adapun jumlah tenaga medis di Kota Pekanbaru terlihat pada gambar 3 berikut:

## Gambar 3. Jumlah Tenaga Medis Kota Pekanbaru
Sumber Data: (Bppsdmk.kemenkes.go.id, 2020)
Selain  fasilitas  kesehatan  dan  tenaga  kesehatan  Pemerintah  memiliki  tanggung jawab  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  belanja  baik  bagi  daerah  maupun  masyarakat secara  tidak  langsung.  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  penyediaan  belanja  untuk penanganan COVID 19 mempersiapkan anggaran keuangan belanja untuk penanganan COVID  19  sebesar  Rp.115.000.000.000.  Berdasarkan  laporan,  40%  dari  anggaran tersebut telah dipergunakan sebesar (Rp.45.080.204.690,-) anggaran tersebut digunakan untuk  penanganan  COVID  19  yang  dinyatakan  masuk  kedalam  anggaran  Belanja  Tak Terduga (BTT).
Realisasi Anggaran Jumlah Anggaran Persiapan Anggaran Rp  115.000.000.000 Anggaran yang digunakan Rp 45.080.204.690 Pengajuan Pencairan OPD Dinas Kesehatan Priode 1  Rp 3.070.000.000 Priode 2  Rp 8.170.000.000 Dinas Perumahan dan Permukiman Rp 481.000.000 Dinas Perhubungan Rp 2.700.000.000 Dokter Spesialis Lainnya; 305
Dokter Umum; 302 Dokter Spesialis Penunjang; 112 Dokter Spesialis Dasar; 245
Realisasi Anggaran Jumlah Anggaran Dinas Sosial Rp 12.700.000.000 Dinas Perdagangan Rp 7.400.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 783.000.000
Tabel 1. Anggaran Penanganan COVID 19 Kota Pekanbaru. Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber, 2020
Tabel  di  atas  menggambar  anggaran  yang  dipersiapkan  oleh  Pemerintah  Kota Pekanbaru dalam penanganan COVID 19. Alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar 115 Miliar dan anggaran yang telah digunakan untuk belanja pencegahan COVID 19  yaitu  sebesar  kurang  lebih  Rp.45  Miliyar.  Selain  itu  terdapat  beberapa  Organisasi Perangkat Daerah yang mengajukan pencairan anggaran untuk belanja COVID 19 sesuai dengan tugas dan fungsi OPD tersebut seperti Dinas Sosial yang memiliki fungsi dan tugas bagian  kesejahteraan  masyarakat,  Dinas  Kesehatan  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi menjamin  kesehatan  masyarakat  diera  pandemi  COVID  19  sehingga  Dinas  Kesehatan mengajukan  II  (Dua)  kali  pengajuan  anggaran  belanja.  Sementara  dalam  tahap  awal penanganan,  Pemko  Pekanbaru  membentuk  Tim  Gugus  Tugas  penanganan  COVID  19 yang melibatkan instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Gambar 4. Penyemprotan Disinfektan dan Pembentukan Posko Tim Gugus Tugas Covid 19 Sumber: Tito dkk, 2020

## Kebijakan New Normal dan Peningkatan Positivity Rate
New Normal atau yang sering dimaknai sebagai tatanan kehidupan baru merupakan konsep yang dicanangkan oleh World Health Organization (WHO) dengan maksud untuk tetap  menjalankan  aktivitas  normal  namun  dengan  ditambah  dengan  menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Banyak negara sudah berupaya menerapkan konsep New Normal WHO agar dapat berdampingan dengan virus corona,  pilihan  ini  sejatinya  adalah  pilihan  dilematis  negara  karena  resiko  yang ditimbulkan  oleh  Covid-19  begitu  nyata,  akan  tetapi  kehidupan  negara  harus  tetap berlangsung.  Kebijakan  lockdown  atau  karantina  wilayah  nyatanya  berdampak  pada berbagai  aspek  kehidupan,  selain  banyak  orang  kehilangan  pekerjaan  dan  kesulitan memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  berdiam  diri  di  rumah  juga  memunculkan  dampak psikologis yang tidak kalah berat.
Menurut WHO, konsep New Normal tidak dapat dilakukan begitu saja atau hanya dengan  melonggarkan  physical  distancing.  Ada  beberapa  ketentuan  yang  disyarakat WHO untuk pelaksanaan New Normal, yaitu negara yang akan menerapkan new normal harus memiliki bukti bahwa penularan Covid-19 di wilayahnya bisa dikendalikan, sistem
kesehatan yang ada sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi, resiko wabah corona harus ditekan  untuk  wilayah  dengan  kerentanan  yang  tinggi,  penerapan  new  normal  di lingkungan  kerja  ditetapkan  langkah-langkah  pencegahan  sesuai  protokol  Covid-19, pengendalian  resiko  kasus  dari  pembawa  virus  dan  masyarakat  harus  diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan dilibatkan dalam proses transisi konsep New Normal.
Tidak dapat dipungkiri, adanya rencana pemerintah menjalankan New Normal di tengah pandemi Covid-19 menuai kritik. Pemerintah dianggap terlalu gegabah meminta masyarakat  bersiap  menjalankan  new  normal,  sementara  kasus  Covid-19  terus meningkat. Walaupun masih sebatas konsep, wacana pemberlakuan New Normal oleh banyak pihak dipandang kurang tepat. Pemerintah sendiri menilai bahwa New Normal adalah langkah paling realistis saat ini mengingat tekanan ekonomi negara dan belum adanya  kepastian  kapan  pandemi  Covid  19  akan  berakhir.  Prinsip  utama  new  normal menurut  Pemerintah  Indonesia  adalah  menyesuaikan  pola  hidup.  Protokol  kesehatan menjadi  pedoman  baku  pelaksanaan  New  Normal  yakni  dengan  menjaga  jarak  dan mengurangi  kontak  fisik  dengan  orang  lain.  Pendisiplinan  masyarakat  untuk  patuh terhadap protokol kesehatan menjadi kunci pelaksanaan New Normal, akan tetapi siapa yang dapat menjamin masyarakat akan disiplin?.
Presiden Joko Widodo menyebut New Normal menjadi kondisi yang harus dihadapi masyarakat  agar  dapat  hidup  berdampingan  atau  berdamai  dengan  Covid-19.  Sikap realistis  Presiden  Joko  Widodo  ini  juga  bukan  tanpa  alasan,  tekanan  yang  dihadapi Pemerintah  khususnya  soal  daya  beli  menjadi  variabel  utama  kebijakan  New  Normal. Tekanan ekonomi negara yang hanya tumbuh diangka 2,5% Per-April 2020 berdampak buruk  bagi  kelanjutan  pembangunan  negara  dan  sendi-sendi  ekonomi  lainnya.  Tentu saja,  jika  kebijakan  ini  diimplementasikan  akan  ada  konsekuensi  logis  yang  harus dihadapi oleh Indonesia, konsekuensi terburuk ialah meningkatnya kasus positif Covid- 19  dan  bertambahnya  korban  jiwa  akibat  Covid-19.  Di  sisi  lain,  pemerintah  harus menyelamatkan perekonomian negara.
Konsep  New  Normal  sendiri  juga  berlaku  dengan  sangat  ketat,  Pemerintah Indonesia saat ini juga terus melakukan kajian dan mengembangan sistem scoring atau penilaian tentang tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi Covid-19. Mekanisme  scoring  dilakukan  berdasarkan  perhitungan  edidemologi  berbassis  RO, kesiapan  pemerintah  daerah  dan  kemampuan  pelayanan  kesehatannya.  Skala  RO merupakan perhitungan mengenai reproduction rate dari infeksi, reproduction rate ini menghitung fungsi transmisi kontak infeksi berdasarkan waktu. Pemerintah Indonesia membedakan tingkat kesiapan terhadap situasi pandemi ini menjadi lima level yaitu level 1 (masih kritis), level 2 (parah), level 3 (subtansial/ dimulai sebagian), level 4 (moderat) dan level 5 (rendah/ siap semua).
Sedangkan syarat New Normal diterapkan di daerah harus memenuhi 3 indikator yaitu gambaran epidemiologi, suveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sistem  kesehatan  yang  ada  di  Indonesia  masih  belum memadai, terlebih di daerah. WHO sendiri menyatakan bahwa kesiapan daerah termasuk sistem kesehatannya (Rumah Sakit dan Pelayanannya) adalah syarat mutlak pelaksanaan New Normal. Memang jika disandingkan dengan data sistem kesehatan (kapasitas RS, tenaga  medis,  anggaran  dan  daya  dukung  lainnya)  wacana  New  Normal  belum  dapat diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Gap antara Jawa dan Luar Jawa dalam ketersediaan layanan kesehatan begitu tinggi. Hal ini harus disadari oleh Pemerintah sebagai suatu tantangan  pelaksanaan  konsep  New  Normal  terlebih  kondisi  geografis  daerah  di
Indonesia  juga  berbeda-beda  dan  ini  akan  menyulitkan  distribusi  sumber  daya  dalam penerapan New Normal.
Memang jika kurva epidemiologi saja yang dipakai untuk kebijakan new normal, Pemerintah akan dengan mudah menurunkannya akan tetapi 2 Indikator lain juga tidak kalah penting yaitu surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Kenaikan iuran  BPJS  saja  pada  januari  lalu  telah  berdampak  signifikan  terhadap  kemampuan masyarakat  membayar  iuran  secara  mandiri  belum  lagi  jika  dibandingkan  dengan layanan  rumah  sakit  yang  menurut  berbagai  penelitian  kampus  begitu  diskriminatif antara pasien dengan jaminan layanan kesehatan BPJS dan pasien umum (tanpa BPJS).
Di tengah pandemi Covid-19 ini tentu saja berfikir kritis harus diimbangi dengan solusi  konstruktif.  Pada  bagian  akhir  tulisan  ini,  penulis  menyampaikan  bahwa  sudah saatnya  bagi  pemerintah  (pusat  dan  daerah)  untuk  membuka  mata  bahwa  sistem kesehatan di Indonesia perlu segera diperbaiki dengan mempersiapkan daerah sebagai garis depan pelayanan kesehatan. Distribusi pengetahuan harus segera dilakukan oleh pemerintah  sehingga  pusat  perkembangan  pengetahuan  tidak  hanya  di  Jakarta  tetapi lebih merata keseluruh wilayah Indonesia. Perlu juga pelonggaran kebijakan rekrutmen sumberdaya khususnya tenaga medis agar daerah dapat secara mandiri memenuhi rasio tenaga  medis  dengan  jumlah  penduduk,  prasarana  kesehatan  terutama  Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar (Faskesdas) harus lebih di tingkatkan yang saat ini tidak lebih dari hanya sekedar tempat mengurus “Surat Rujukan BPJS”.

## Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Mikro  (PSBM)  dan  Urgensinya  Dalam Penananan COVID 19 di Kota Pekanbaru
Tidak  menjelang  lama  setelah  berlakunya  model  kebijakan  New  Normal,  Kota Pekanbaru  mengalami  kesulitan  dalam  pengendalian  angka  penyebaran  COVID  19 terutama  pada  rentang  September-November  2020.  Terjadinya  lonjakan  angka  kasus COVID  19  di  Kota  Pekanbaru  mendorong  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  untuk  berfikir ulang  mengenai  kebijakan  yang  mestinya  diambil  setelah  melaksanakan  kebijakan Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  selama  tiga  priode  beruntun  dan  memasuki  masa New Normal yang diharapkan akan memperbaiki suasana sosial, ekonomi dan politik di Kota Pekanbaru.
Gambar 5. Kasus COVID 19 di Kota Pekanbaru Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar Sumber: https://ppc-19.pekanbaru.go.id
Grafik di atas menggambarkan angka kasus COVID 19 di Kota Pekanbaru pada bulan September 2020, terdapat 16.044 kasus dengan rincian yaitu Orang Dalam Pemantauan (ODP)  dengan  angka  proses  pemantauan  2.334  Orang  dan  10.016  selesai  dalam pemantauan sehingga total ODP sebanyak 12.350 Orang. Sedangkan kasus Pasien Dalam Pengawasan  (PDP)  berjumlah  144  Orang  dirawat,  94  Orang  meninggal,  956  Orang dinyatakan sehat. Berdasarkan catatan tersebut kasus positif COVID 19 tercatat 1.685 Orang dirawat, 23 Orang meninggal dan 792 Orang sembuh, sehingga total positif COVID
19 sejumlah 2.500 Orang. Berdasarkan infografis di atas bahwa angka kasus COVID 19 di Kota Pekanbaru pada Bulan September meningkat dari angka kasus pasca pelaksanaan Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  dan  memasuki  era  New  Normal.  Dengan  adanya peningkatan  jumlah  kasus  COVID  19  di  Kota  Pekanbaru  pasca  dilaksanakannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan setelah memasuki era New Normal, Pemerintah Provinsi  bersama  Kepala  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Riau  mengadakan  rapat  tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Mikro (Chaidir Anwar Tanjung, 2020).
Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Mikro  di  Kota  Pekanbaru  ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan  Sosial  Bersekala  Mikro  Pada  Wilayah  Kecamatan  Tertentu  Dalam  Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian  COVI D‟19  di  Kota  Pekanbaru.  Pembatasan  Sosial Bersekala  Mikro  adalah  pembatasan  sosial  yang  dilakukan  di  beberapa  kecamatan tertentu yang dinyatakan sebagai zona penyebaran COVID 19. (mediacenter.riau.go.id, 2020) awal penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Mikro di Kota Pekanbaru untuk awal kali  diterapkan  di  Kecamatan  Tampan  yang  disebut  sebagai  karantina  kewilayahan sekala  mikro.  Kecamatan  Tampan  dijadikan  sebagai  awal  wilayah  percobaan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro diyakini sebagai salah satu wilayah padat penduduk dan penyebaran angka COVID 19 tertinggi.
Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Mikro  tidak  dilakukan  diseluruh Kecamatan,  akan  tetapi  dilihat  dari  angka  penyebaran  COVID  19  di  masing-masing Kecamatan yang diindikasi sebagai wilayah zona merah. Kembali melirik grafik di atas bahwa  terdapat  beberapa  Kecamatan  yang  dinilai  sebagai  Kecamatan  yang  memiliki angka  penyebaran  COVID  19  tertinggi  yaitu  Kecamatan  Tampan,  Kecamatan  Tenayan Raya, Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai. Kebijakan Pembatasan Sosial  Bersekala  Mikro  didasarkan  atas  meningkatnya  angka  kasus  COVID  19  di  Kota Pekanbaru setelah pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan memasuki era New Normal. Peningkatan kasus tersebut terjadi dibeberapa wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru  sehingga  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  mengambil  langkah  untuk mengeluarkan  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Mikro  untuk  membatasi pergerakan di skala lokal.
Kebijakan  new  normal  yang  diberlakukan  setelah  kebijakan  Pembatasan  Sosial berskala  Besar  dirasa  terlalu  membebaskan  masyarakat.  Wajar  saja,  masyarakat  yang selama  ini  dilarang  untuk  beraktifitas  kemudian  menjadi  merdeka  dengan  hadirnya kebijakan new normal. Keadaan ini yang menyebabkan tingkat penularan COVID 19 di Kota  Pekanbaru  kembali  meningkat.  Oleh  sebab  itu,  hadirnya  kebijakan  Pembatasan Sosial  Berskala  Mikro  (PSBM)  menjadi  pintu  masuk  penyesuaian  masyarakat  Kota Pekanbaru  menuju  tatanan  kehidupan  baru.  PSBM  akan  menjadi  pertimbangan  guna menyiapkan adaptasi kebiasaan baru di Kota Pekanbaru.
Pembatasan  Sosial  Berskala  Mikro  yang  diberlakukan  di  beberapa  Kecamatan  di Kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan sebagai wilayah pertama yang menerapkan PSBM karena merupakan kecamatan tertinggi kasus COVID 19 Di Pekanbaru. Pada tanggal 3 Oktober  2020,  Penerapan  PSBM  diperluas  pada  Kecamatan  Payung  Sekaki,  Marpoyan Damai  dan  Kecamatan  Bukit  Raya.  Perluasan  wilayah  yang  diberlakukan  PSBM merupakan hasil evaluasi Satgas Percepatan Penanganan COVID 19 di Kota Pekanbaru. Langkah  awal  penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Mikro  adalah  dilakukan pembatasan kegiatan pada malam hari, yakni pukul 21.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB. Dasar  hukumnya  bersumber  dari  harmonisasi  regulasi  PSBM  Kementerian  Kesehatan dan Kemenpan RB dengan Peraturan Gubernur yang menghasilkan Peraturan Walikota No 160 Tahun 2020 tentang PSBM.
Pada dasarnya aturan dalam Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) tidak jauh berbeda  dengan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Masyarakat  memiliki kewajiban untuk melakukan 4 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga  jarak,  dan  menghindari  keramaian.  Sedangkan  pemerintah,  dituntuk  untuk melakukan  3  T,  yaitu  test  masyarakat  menggunakan  swab  atau  rapid  tes,  melakukan tracking  terhadap  pasien  positif  COVID  19,  dan  memberikan  treatment  kepada masyarakat yang membutuhkan perawatan.
Gambar 6. Angka Pertumbuhan Covid 19 di Pekanbaru Periode April s.d September 2020 Sumber : ppc.pekanbaru.go.id
Dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro, Satpol PP  Provinsi Riau bekerjasama  dengan  TNI&  Polri,  Satpol  PP  Kota  Pekanbaru,  BPBD  Kota  Pekanbaru, Disperindag Kota Pekanbaru, Satgas kecamatan dan kelurahan untuk melakukan operasi protokol  COVID  19  di  Kecamatan  Marpoyan  Damai,  Bukit  Raya,  Payung  Sekaki  dan Kecamatan  Tampan.  Operasi  Yustisi  ini  dilakukan  dengan  memberikan  teguran  baik berupa teguran lisan, tertulis maupun melakukan kerja sosial di pekarangan kecamatan terhadap orang yang melakukan perkumpulan lebih dari 5 orang, warung kuliner yang tidak  taat  peraturan  PSBM  dan  mendata  masyarakat  yang  keluar  rumah  tanpa menggunakan masker. Setelah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro diterapkan di Kecamatan Tampan, angka penambahan kasus positif COVID 19 menurun. PSBM di Kecamatan  Tampan  dimulai  pada  tanggal  16  September  hIingga  29  September  2020. Tercatat pada tanggal 19 September ada 63 kasus di Kecamatan Tampan dan kemudian menurun  menjadi  60  kasus  pada  tanggal  20  September.  Sedangkan  pada  tanggal  21 September,  jumlah  penambahan  kasus  COVID  turun  menjadi  7  kasus.  Pada  tanggal setelahnya  jumlah  kasus  COVID  19  mengalami  fluktuasi,  sehingga  PSBM  dinilai  tidak efektif menekan penyebaran COVID 19.
Pembatasan Sosial Berskala Mikro diterapkan selama 2 minggu yakni sejak tanggal 15 hingga 29 September. Dalam kurun waktu 2 minggu pertama penerapan PSBM, angka lonjakan kasus positif COVID 19 belum dapat ditekan. Oleh sebab itu sejak 30 September 2020  PSBM  di  Kecamatan  Tampan  diperpanjang  menyusul  perluasan  PSBM  di Kecamatan  Bukit  Raya,  Marpoyan  Damai  dan  Payung  Sekaki.Namun  setelah perpanjangan waktu penerapan PSBM ini dampaknya dinilai tidak signifikan. Dilihat dari sisi pelanggar protokol kesehatan, masyarakat terbukti lebih disiplin. Hal itu dibuktikan dari jumlah  pelanggar protokol kesahatan pada hari  pertama sejumlah 146 pelanggar dan pada hari ketujuh hanya
17 orang saja. Keberhasilan ini dianggap sebagai salah satu alasan penting mengapa PSBM perlu dilakukan setelah PSBB Kota Pekanbaru diterapkan. Nyatanya masyarakat Kota Pekanbaru belum siap menerima kebijakan new normal sehingga membutuhkan
kebijakan pembatasan yang lebih rendah dibandingkan PSBB sebagai media pembiasaan. Meskipun diakui bahwa turunnya tingkat pelanggaran di Kecamatan Tampan ternyata tidak  memiliki  korelasi  dengan  turunnya  jumlah  kasus  Positif  di  Kecamatan,  dan  itu menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak efektif.
Selain sebagai langkah awal pembiasaan masyarakat memasuki era new normal, PSBM dinilai menjadi langkah yang tepat agar dapat fokus menangani COVID 19 pada satu  titik  utama  dalam  wilayah  yang  lebih  kecil.  PSBM  yang  diterapkan  pada  wilayah kecamatan  maupun  kelurahan  dengan  tingkat  kasus  COVID  19  yang  tertinggi  akan berdampak pada penurunan tingkat penularan di daerah lain secara lebih luas. Intervensi secara lokal ini seharusnya lebih mudah  dilakukan sebab mengatur jumlah  penduduk yang  lebih  sedikit,  wilayah  yang  lebih  sempit  sehingga  dianggap  lebih  efektif  dalam menekan angka penularan COVID 19. Meskipun kebijakan PSBM akan memiliki dampak ekonomi, namun itu menjadi konsekuensi kebijakan yang memihak kesehatan

## KESIMPULAN
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar di Kota Pekanbaru dinilai dapat menekan  angka  penyebaran  COVID  19,  sehingga  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  melalui Surat Edaran Walikota Pekanbaru mengeluarkan aturan tentang tatanan hidup baru atau New  Normal.  Edaran  Walikota  Pekanbaru  tersebut  dinilai  tidak  kuat  hukum,  karena hanya pengatur tentang tatacara kegiatan di rumah ibadah bukan secara konteks sosial menyeluruh  dan  tidak  ada  penegasan  hukum.  Pemberlakukan  New  Normal  di  Kota Pekanbaru tidak berlangsung lama namun dampak terhadap angka kasus COVID 19 di Kota Pekanbaru meningkat tajam.  Hal  ini mengakibatkan Pemerintah Kota Pekanbaru harus  mengambil  tindakan  hukum  yaitu  menerbitkan  kebijakan  Pembatasan  Sosial Bersekala Mikro.
Kebijakan tersebut berlaku untuk kecamatan khusus yang dinilai sebagai wilayah padat  penduduk  dan  dengan  angka  penyebaran  COVID  19  tertinggi.  Urgensi  hadirnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro ini dilihat dalam dua hal. Pertama, sebagai langkah awal pembiasaan masyarakat dalam menghadapi tatanan kehidupan baru atau new  normal.  Terbukti  pemberlakuan  kebijakan  new  normal  setelah  dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar justru meningkatkan jumlah kasus COVID 19 di Kota Pekanbaru secara siginifikan. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat belum siap hidup dalam  kerangka  new  normal  sehingga  dibutuhkan  pembiasaan  yang  lebih  rendah jangkauannya, yakni pembatasan sosial berskala mikro. Kedua, Kebijakan pembatasan sosial berskala mikro mampu menekan kembali angka kasus COVID 19 di 4 kecamatan menjadi  lebih  rendah  dari  sebelum  PSBM  diterapkan.  Dilihat  dari  jumlah  pelanggar protokol kesehatan juga mengalami penurunan. Artinya masyarakat dinilai sudah mulai disiplin menegakkan protokol kesehatan pada saat keluar rumah

## DAFTAR PUSTAKA
Adawiyah,  DP.  R.,  &  Sholichati,  I.  (2020).  Kebijakan  PSBB  Pemerintah  Kota  Surabaya dalam The PSBB Policy of Surabaya Goverment in Preventing the Spread of COVID 19 Virus. Journal of Islamic Communication, 3(1).
Adlin,  A.,  &  Yusri,  A.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pemerintahan :  Kekuasaan  Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus COVID 19 Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora, 4(2), 71. https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.71-81 Agustino,  L.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  COVID  19 :  Pengalaman Indonesia  Analysis  Of  COVID  19  Outbreak  Handling Policy :  The  Experience  Of Indonesia. Junal Borneo Administrator, 16(2), 253 – 270.
Alqatani, W.Y (2020). Perpanjang PSBB di Pekanbaru Sampai 14 Mei Didukung Semua Pihak.  Celotehriau.Com.
Amrynudin,  A.  D.  K.,  &  Katharin,  R.  (2020).  Birokrasi  Dan  Kebijakan  Percepatan Penanganan COVID 19. Puslit BKD, XII(9), 25 – 30.
Berita  Pemko.  (2020).  Kenapa  Pekanbaru  New  Normal?  Ini  Penjelasan  Walikota. Pekanbaru.Go.Id. https://pekanbaru.go.id/news/kenapa-pekanbaru-new-normal- ini- penjelasan-walikota.com Diakses pada 3 Juli 2020 Betuah.com. (2020). Sebaran Corona Meningkat, Pekanbaru Masih Kaji Penerapan PSBB.
Betuah.Com. https://betuah.com/mobile/detail/2900/sebaran-corona- meningkat-pekanbaru-masih-kaji-penerapan-psbb.com Diakses pada 28 Mei 2020 Bppsdmk.kemenkes.go.id.  (2020).  Data  Tenaga  Medis  di  Rumah  Saki  Kota  Pekanbaru, Provinsi Riau. Bppsdmk.Kemenkes.Go.Id. Diakses pada 28 Mei 2020
Cahyandari, D., Hadiyantina, S., Ramadhan, N., Hukum, F., & Brawijaya, U. (2020). Upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Virus Korona. Cakrawala:
Jurnal  Litbang
Kebijakan, 14,
76 – 81. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i1.332
Chaidir  Anwar  Tanjung.  (2020).  Tambah  134,  Kasus  COVID’19  di  Pekanbaru  Tembus 2.717  per  7  September.  Detiknews.Com. https://news.detik.com/berita/tambah- 134-kasus- COVID 19-di-pekanbaru-tembus-2717-per-7-september.com
CNNIndonesia. (2020). PSBB Pekanbaru Disetujui Karena Jadi Episentrum Corona Riau. CNNIndonesia.  https://m.cnnindonesia.com/nasional/psbb-pekanbaru-disetujui- karena-jadi-episentrum-corona-riau. Diakses pada 18 Juli 2020
Dodds, K., Broto, V. C., Detterbeck, K., Jones, M., Mamadouh, V., Ramutsindela, M., Varsanyi, M.,  Wachsmuth,  D.,  &  Woon,  C.  Y.  (2020).  The  COVID  19  pandemic:  territorial, political and governance dimensions of the crisis. Territory, Politics, Governance, 8(3), 289 – 298. https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1771022 Greer, S. L., King, E. J., da Fonseca, E. M., & Peralta-Santos, A. (2020). The comparative politics of COVID 19: The need to understand government responses. Global Public Health, 15(9), 1413 – 1416. https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1783340 Hairi,  P.  J.  (2020).  Implikasi  Hukum  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Terkait Pencegahan COVID 19. Info Singkat Bidang Hukum, 12(April), 1 – 6.
Hamid, A. R. A. H. (2020). Social responsibility of medical journal: A concern for COVID 19 pandemic.
Medical          Journal          of          Indonesia, 29(1),  1 – 3. https://doi.org/10.13181/mji.ed.204629
Harirah,  Z.,  &  Rizaldi,  A.  (2020).  Merespon  Nalar  Kebijakan  Negara  dalam  Menangani Pandemi COVID 19 di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Vol 7 No 1 DOI: https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370
Herdiana, D. (2020). Social Distancing : Indonesian Policy Response to the Corona Virus Jurnal Ilmu Administrasi, 17(1), 93 – 110.
Intisari, K., Dan, P., Tentang, P., Corona, P., Kebijakan, T., Negara, K., Stabilitas, D. A. N., Keuangan, S., Rangka, D., Ancaman, M., Membahayakan, Y., Kesehatan, K., Corona, M., Disease, V., Anggaran, R., Pengadaan, S., Dan, B., Dalam, J., Antiseptik, S. E., … Tugas, G. (n.d.). No Title.
Joseph Ginting. (2020). Pasien COVID 19 Melonjak Di Era New Normal, Hamdan Jumpai Walikota. Www.Riauonline.Co.Id.
https://www.riauonline.co.id.riau/kota-pekanbaru/read/2020/07/06/pasien- COVID 19-melonjak-di-era-new-normal-hamdani- jumapi-wali-kota.com
Kumala,  R.  D.  M.  (2020).  Legal  Analysis  of  Government  Policy  on  Large  Scale  Social Restriction in Handling COVID19. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2(May), 181 – 200. https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i2.38326
Lantika,  P.,  Permadhi,  O.,  Hukum,  F.,  &  Mahasaraswati,  U.  (2020).  problematika penerapan  sistem  karantina  wilayah  dan  psbb  dalam  penanggulangan  covid  19. Jurnal Kertha Semaya, 8(9), 1355 – 1365.
Lin, Q., Zhao, S., Gao, D., Lou, Y., Yang, S., Musa, S. S., Wang, M. H., Cai, Y., Wang, W., Yang, L., & He, D. (2020). A conceptual model for the coronavirus disease 2019 (COVID 19) outbreak  in  Wuhan,  China  with  individual  reaction  and  governmental  action. International
Journal of Infectious Diseases, 93, 211 – 216.
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.058
Mediacenter.riau.go.id. (2020). Mulai Kamis, Pekanbaru Terapkan PSBM di Kecamatan Tampan.
Mediacenter.Riau.Go.Id.
https://mediacenter.riau.go.id/read/57022/mulai-kamis-pekanbaru-terapkan- psbm-di-kecamatan.com Diakses pada 21 Agustus 2020 Muh.  Hasrul.  (2020).  Aspek  Hukum  Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (Psbb)  Dalam  Rangka  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid  19)  Muh. Legislatif, 3(1), 385 – 398.
Muhammad  Bernie.  (2020).  Menkes  Terawan  Tetapkan  PSBB  Kota  Pekanbaru  Riau. Tirto.Id. https://tirto.id/menkes-terawan-tetapkan-psbb-kota-pekanbaru- riau.com Diakses pada 17 Juni 2020
Muhyiddin.  (2020).  COVID  19,  New  Normal,  dan  Perencanaan  Pembangunan  di Indonesia.  Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of Development Planning, 4(2), 240 – 252. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118 Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan  Rendah.  SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I,  7(7). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569
Novanda, G. D. (2020). C Urrent C Ommentary a Dvocacy and L Egal a Id D Uring C Ovid- 19 P Andemic : H Ow I Ndonesia S Urvives ? The Indonesia n Journal of International Clinical Legal Education, 2(2), 101 – 110.
https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i2.38331
Radarbisnis.co.id. (2020). Anggaran Penanganan COVID 19 di Pekanbaru Sudah Terpakai Rp45M.
Radarbisnis.Co.Id.
https://radarbisnis.co.id/mobile/detailberita/7055/anggaran-penanganan- COVID19-di-pekanbaru-sudah-terpakai-rp-45-m.com Diakses pada 8 Agustus 2020 Riauin.com.  (2020).  PSBB  Dinilai  Perlambat  Penyebaran  Virus  Corona  di  Pekanbaru.
Riauin.Com. https://www.riauin.com/psbb-dinilai-perlambat-penyebaran-virus- corona- di-pekanbaru.com Diakses pada 2 Juli 2020 Setiabudy, R. (2020). Research ethics  in COVID 19 pandemic. From Medical Journal of Indonesia;,  2,  113 – 114.  https://doi.org/https://doi.org/10.13181/mji.ed.204648 Med  Setyawan,  F.  E.  B.,  &  Lestari,  R.  (2020).  Challenges  of  Stay-At-Home  Policy Implementation During the Coronavirus (COVID 19) Pandemic in Indonesia. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 8(2), 15. https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020.15-20
Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan COVID 19 di Indonesia.  QALAMUNA:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  Dan  Agama,  12(01),  59 – 70. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290
Wadi,  R.  (2020).  Konstitusionalitas  Pemerintah  Daerah  dalam  Menetapkan  Kebijakan Lockdown pada Penananganan COVID 19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(5). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15319
Yudha  Manggala  P  Putra.  (2020).  Riau  Dorong  PSBB  di  Pekanbaru.  Republik.Co.Id. https://republika.co.id/riau-dorong-psbb-di-pekanbaru.com Diakses  tanggal  26 Juni 2020