## MANAJEMEN KINERJA KELEMBAGAAN DALAM

## MENINGKATKAN KUALITAS AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
1 Andri Pratama Saputra, 2 Mohamad Ichsana Nur
1 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia; saputraandrepratama@yahoo.com
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung ; mohamadichsana22@uinsgd.ac.id

## ABSTRACT
Performance  mangement  issues  in  local  water  company,  which  is  called  PDAM,  in  Indonesia  are  often encountered such as slow service in serving public needs and complaints. In 2013, the performance of PDAMS was  categorized  as  unhealthy  with  a  total  performance  value  of  2.50  (ranging  from  2.2  to  2.8).  This  research aims to analyze performance evaluations of Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum as a  performance  appraisal  body  of  PDAM  and  what  kind  of  factors  influencing  the  performance  through  the PDAM  performance  assessment  techinical  guidelines.  The  approach  used  in  this  paper  is  quantitative  with descriptive research. The data collection of this research is literature study. The results show that the greater the NRW level and the employee ratio, the worse the PDAM performance. For other indicators identified as having positive causality because the greater the value, the better the performance value .
Keywords:  Public  Service,  Performance  Management,  Performance  Appraisal  System,  Corporate Governance

## MINISTRATE

## Pendahuluan
Air  adalah  termasuk  kebutuhan  dasar  masyarakat  dalam  menjalani  kehidupan. Menurut UU No 25 Tahun 2009, pariwisata yang merupakan ruang lingkup pelayanan publik. Menurut  data  Foogden  dan  Wood  (2009),  bahwa  kebutuhan  masyarakat  dunia  terhadap  air berkisar  20  liter  per  hari,  yang  mana  4  liter  untuk  konsumsi  dan  sisanya  untuk  kebutuhan lainnya seperti memasak dan sebagainya. Ketersediaan air minum merupakan masalah yang dihadapi  hampir  di  seluruh  dunia.  Menurut  data  UNICEF  (2012)  kualitas  air  yang  rendah akan  menurunkan  probabilitas  meninggalnya  balita  sebesar  1,3  juta  per  tahun.    Dalam kaitannya dengan sumber pangan, air minum menjadi hal utama yang harus diperhatikan dan menjadi  permasalahan  termasuk  di  Indonesia.  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (2015), rata-rata air bersih di setiap kabupaten hanya tercapai 49% dan sisanya tak layak konsumsi. Permasalahan lainnya ialah permintaan air minum yang terus meningkat dihadapkan dengan ketersediaan  air  layak  konsumsi  yang  kurang..  Kurangnya  air  layak  konsumsi  ini  akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di suatu negara.
Dalam  menyediakan  air  bersih  terdapat  sejumlah  perusahaan  yang  berfokus  pada penyediaan air bersih. Berikut data jumlah perusahaan penyedia layanan air bersih.
Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Air Bersih di Indonesia Tahun Jumlah 2011 542 2012 547 2013 537 2014 539 2015 539
Sumber: Dokumen BPS tahun 2015 dalam bps.go.id
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  masih  banyaknya  perusahaan  air  bersih  di Indonesia, namun sejumlah perusahaan tersebut kurang sebanding dengan kapasitas produksi air bersih di Indonesia. Berikut data mengenai kapasitas produksi air bersih di Indonesia yang diukur melalui kapasitas efektif yang dihadapkan dengan kapasitas potensial yang ada.
Tabel 1.2 Kapasitas Produksi Air Bersih Tahun Jumlah Kapasitas (liter/detik) Kapasitas Potensial Kapasitas Efektif 2011 187,065 149,960 2012 182,588 149,543 2013 182,267 148,781 2014 183,508 146,565 2015 209,320 167,915
Sumber Data : Dokumen BPS tahun 2015 dalam bps.go.id
Dari  data  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  ketersediaan  air  munim  bersih  oleh perusahaan  penyedia  masih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  potensi  yang  ada.  Hal  tersebut didukung  oleh  data  yang  dikeluarkan  Badan  Pusat  Statistik  (2015),  rata-rata  air  bersih  di setiap  kabupaten  hanya  tercapai  49%  dan  sisanya  tak  layak  konsumsi.  Hal  ini  menjadi pekerjaan  rumah  dari  perusahaan  air  bersih  di  Indonesia  termasuk  salah  satunya  adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
PDAM yang merupakan BUMN memiliki tugas untuk menyalurkan air minum yang merupakan  salah  satu  kebutuhan  utama  masyarakat,  selain  mengejar  profit,  PDAM  juga memiliki tugas dalam melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih. Oleh sebab itu, PDAM dituntut  untuk  mengelola  dan  memadukan  prinsip  ekonomi  dan  sosial.  Namun,  dalam
kenyataannya,  sumber  daya  yang  dimiliki  PDAM  masih  belum  maksimal  dalam meningkatkan  kinerja  sehingga  merurunkan  kepercayaan  masyarakat  dan  mengurangi  profit itu sendiri. Keluhan-keluhan yang dialami seperti pipa bocor, air mati mendadak, meteran air yang  tidak  sesuai,  serta  penyelesaian  keluhan  masyarakat  yang  tidak  selesai  semakin menurunkan kinerja PDAM.
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM) sebagai badan penilai kinerja dari PDAM, menilai kinerja dan faktor apa yang mempengaruhi kinerja tersebut  seperti  pada  aspek  sumber  daya  manusia,  keuangan,  operasional,  dan  pelayanan. Keempat  aspek  ini  dinilai  sangat  tepat  dalam  mengukur  bagaimana  manajemen  kinerja  di PDAM.  Prinsip  penilaian  yang  dugunakan  BPSPAM  adalah  dengan  menggunakan balance score  card .  Pada  tahun  2013  kinerja  PDAM  dikategorikan  kurang  sehat  dengan  total  nilai kinerja  sebesar  2,50  (berkisar  2,2-2,8)  Kategori  tersebut  didapatkan  dari  perincian:  (1) Indikator sehat, yaitu >2,8, (2) Indikator kurang sehat, yaitu 2,2-2,8, (3) Indikator sakit, yaitu <2,2. Berikut rinciannya:
Tabel 1.3 Penilaian Kinerja PDAM oleh BPSPAM tahun 2015 Aspek Penilaian Keuangan 0,47 Pelayanan 0,65 Operasional 1,15 Sumber Daya Manusia 0,23
Sumber : Dokumen BPSPAM Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2015
Berdasarkan data di atas tersebut,dapat dilihat bahwa seluruh aspek penilaian kinerja PDAM  oleh  BPSPAM  masih  rendah.  Hal  ini  menjadi  pekerjaan  rumah  PDAM  dalam meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja di PDAM tak terlepas dari manajemen kinerja di sebuah organisasi.
Manajemen  kinerja  adalah  usaha  dalam  meningkatkan  kinerja  anggota  yang berimplikasi terhadap peningkatan kinerja di sebuah organisasi. Wibowo (2013) berpendapat bahwa  manajemen  kinerja  mula-mula  ditulis  oleh  pakar  manajemen  Peter  Draker  yang digunakan  untuk  menkingkatkan  kinerja  perusahaan  multinasional,  setelah  itu  ide  tersebut dikembangkan  hingga  sekarang  baik  di  organisasi  publik  maupun  swasta.  Rucky  (2004) menyebutkan  bahwa  manajemen  kinerja  berkaitan  dengan  kegiatan,  program,  atau  usaha yang  diinisiai  dan  dijalankan  oleh  pimpinan  organisasi  untuk  merencanakan,  mengarahkan, dan  mengawasi  prestasi  karyawan.  Manajemen  kinerja  merupakan  isu  yang  krusial  harus diperhatikan  oleh  setiap  anggota  organisasi  dalam  meningkatkan  kinerja.  Indikator manajemen kinerja pun beragam yang dilihat dari apa saja faktor dalam meningkatkan kinerja tersebut (Umam, 2014).
Yacub (2010) berpendapat bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh  kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan organisasi. Selanjutnya Wibowo (2013) berpendapat bahwa kinerja organisasi tak terlepas dari struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya manusia, dan posisi strategis.  Mangkunegara  (2009)  melihat  bahwa  kinerja  organisasi  merupakan  tolak  ukur keberhasilan organisasi yang tak terlepas dari hasil capaian kinerja anggota organisasi secara kolektif  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepadanya.  Selanjutnya,  Wibowo  (2013)  berpendapat  bahwa  kinerja  organisasi  tak  terlepas dari struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya manusia, dan posisi strategis. Lebih lanjut, Ghergina, Paduva, dan Postole (2009) mengatakan konsep kinerja adalah sebuah usaha untuk
melakukan  sesuatu  menjadi  mungkin  dan  juga  merupakan  hasil  dari  aksi  dan  proses  yang dicapai melalui waktu. Pentingnya kinerja organisasi dijabarkan lanjut oleh Ghergina, Paduva, dan  Postole  (2009)  yang  menjelaskan  kinerja  merepresentasikan  kompetisi  institusi  dalam meraih level efektivfitas  dan efisiensi di dalam kompetisi pasar Indikator kinerja diterapkan untuk  mengembangkan  manajemen  kinerja.  Pengembangan  manajemen  kinerja  dilakukan sesuai dengan organisasi masing-masing termasuk organisasi publik termasuk di PDAM.
BPSPAM sebagai badan penilai kinerja dari PDAM melakukan penilaian kinerja dan faktor  apa  yang  memperngaruhi  kinerja  tersebut  melalui  Petunjuk  Teknik  Penilaian  Kinerja PDAM  yang  meliputi  aspek  keuangan,  pelayanan,  operasional,  dan  sumber  daya  manusia. Prinsip penilaian yang digunakan BPSPAM adalah dengan menggunakan balance score card .
Pentingnya  penilaian  kinerja  dalam  penyediaan  air  juga  didukung  oleh  Livingston  (2008) yang  berpendapat  evaluasi  penyediaan  air  berfungsi  untuk  menilai  lingkungan  khususnya dalam  nilai  pasar  secara  langsung  sebagai  panduan  dalam  penyediaan  air  yang  bersih  dan sebagai panduan dalam produksi air.
Minimnya  air  bersih  di  Indonesia  menjadi  masalah  yang  harus  diperhatikan. Banyaknya  perusahaan  air  di  Indonesia  belum  sebanding  dengan  jumlah  efektivitas ketersediaan  air  bersih.  Hal  itu  menjadi  perhatian  setiap  perusahaan  termasuk  PDAM.
Perusahaan  Daerah  Air  Mineral  yang  merupakan  BUMN  dituntut  untuk  meningkatkan kinerjanya yang tak hanya meningkatkan profit, tetapi juga meningkatkan aspek sosial yaitu meningkatkan  jumlah  air  bersih.  Permasalahan  yang  dihadapi  seperti  seperti  lambannya pelayanan  dalam  melayani  keluhan  masyarakat,  kualitas  air  bersih  yang  minim,  serta  pipa yang  bocor  menjadi  perhatian  yang  harus  diselesaikan.  BPSPAM  sebagai  penilai  eksternal PDAM  melakukan  penilaian  bagaimana  kinerja  di  PDAM  dengan  menggunakan balance
score  card yang  terdiri  dari  aspek  keuangan,  pelayanan,  operasional,  dan  sumber  daya manusia. Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis bagaimana manajemen kinerja di PDAM yang dilihat dari aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.
2. Menganalisis  apa  saja  yang  paling  berpengaruh  terhadap  kinerja  PDAM  sehingga  dinilai Kurang Sehat dan Sakit.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif. Penelitian  ini  meneliti  bagaimana  manajemen  kinerja  di  PDAM  yang  dilihat  dari  berbagai aspek seperti  sumber daya manusia, keuangan, pelayanan, operasional, serta faktor apa saja yang  mempengaruhinya  yang  merupakan  salah  satu  indikator  dari  teori  Bain  &  Company (2009).  Lokus  penelitian  ini  adalah  di  PDAM  pusat.  Dalam  melakukan  pengumpulan  data, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka data sekunder seperti dokumen dan penelitian terdahulu.  Dalam  melakukan  analisis  data,  penelitian  ini  melakukan  beberapa  tahap  seperti reduksi data, penyajian data, triangulasi, serta penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Tabel  di  bawah ini merupakan  ringkasan  evaluasi kinerja PDAM di  Indonesia tahun 2015:

## Tabel 3.1
Ringkasan Kinerja PDAM Tahun 2015
Berdasarkan  tabel  di  atas,  secara  jelas  dapat  dilihat  bahwa  dalam  rangka  menilai sejumlah  indikator  kinerja  bernilai  rendah  dan  untuk  bisa  memahami  faktor  penyebabnya, maka  digunakan  langkah  analisis  konsolidasi  dan  analisis  parsial.  Analisis  konsolidasi  ini adalah  analisis  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  memahami  hubungan  antara  satu  indikator kinerja dengan indikator kinerja lainnya, dengan menggunakan metode causal loop diagram , yaitu suatu visualisasi hubungan sebab akibat antara beberapa variabel.
Beberapa  variabel  di  dalam  diagram  kemudian  dihubungkan  dengan  anak  panah. Anak  panah  juga  menandai  mana  yang  menjadi  variabel  aksi  (yang  mempengaruhi)  dan variabel reaksi (yang terpengaruh). Ada dua tipe korelasi yang terjadi, yaitu: korelasi positif mengindikasikan  adanya  pengaruh  linier  atau  berbanding  lurus  antarvariabel  dan  korelasi negatif yang mengindikasikan terjadinya pengaruh berkebalikan antarvariabel.
Gambar 3.2.
Diagram Causal Loop
Dari gambar 3.1 diatas, telah dipetakan berbagai kemungkinan korelasi antar variabel dalam  operasional  PDAM.  Akan  tetapi  dalam  laporan  kinerja  yang  dibuat  oleh  BPPSPAM hanya  dibahas  secara  rinci  untuk  cakupan  nasional  sebanyak  lima  variabel  yang  kemudian dianggap sebagai  indikator yang paling berpengaruh dalam menilai kinerja PDAM, yaitu 1) biaya  tarif Full  Cost  Recovery (FCR);  2)  tingkat Non  Revenue  Water (NRW);  3)  Jumlah Pelanggan; 4) Efektifitas Penagihan; 5) Rasio Pegawai Per Pelanggan.
1. Maksud dari tarif Full Cost Recovery (FCR) adalah pengembalian biaya secara penuh, yaitu  tarif  rata-rata  PDAM  harus  bisa  mencapai  biaya  minimal  atau  dasar  sama dengan  biaya  dasar  PDAM.  Penerapan  tarif  FCR  cukup  penting  dalam  memenuhi biaya perawatan, pengembangan, dan operasional lainnya.
2. Tingkat Non  Revenue  Water (NRW)  adalah  air  tak  berekening  atau  kehilangan  air, entah  karena  terjadi  kebocoran  atau  bisa  jadi  akibat  pemakaian  air  secara  illegal.
Tingkat NRW ini tidak hanya merugikan secara finansial namun juga bisa merugikan pelanggan seperti berkurangnya volume suplai air yang mengalir ke mereka.
3. Jumlah pelanggan juga menjadi indikator penting yang berpengaruh terhadap kinerja PDAM  karena  fakta  di  lapangan  memperlihatkan  bahwa  sebagian  PDAM  belum mampu menanggung biaya gaji pegawai karena jumlah pelanggan juga terbatas.
4. Efektifitas  penagihan  menjadi  tolok  ukur  kinerja  PDAM,  karena  semakin  tinggi ketercapaian  penagihan  suatu  PDAM,  maka  artinya  mereka  mampu  mengelola pendapatan dari hasil penjualan air sehingga menjadi penerimaan kas.
5. Rasio  pegawai  per  pelanggan  menjadi  indikator  berpengaruh  dalam  menilai  kinerja PDAM  karena  dapat  menunjukkan  seberapa  besar  nilai  efisiensi  dari  jumlah  tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan. Kondisi yang banyak terjadi sampai saat
ini  adalah  PDAM  belum  mampu  mengelola  efisiensi  pegawai  sehingga  beban finansial pun menjadi berat.
Mengacu  pada  pemetaan  diagram  causal  loop,  pemilihan  kelima  indikator  ini dipahami  sebagai  variabel  yang  memiliki  pengaruh  atau  dipengaruhi  oleh  pendapatan  dan pengeluaran (biaya).
1. Full  Cost  Recovery (FCR)  merupakan  variabel  reaksi  dari  variabel  pendapatan  dan biaya.  Variabel  pendapatan  memiliki  korelasi  positif  terhadap  FCR,  artinya  semakin besar  pendapatan  PDAM  maka  semakin  besar  peluang  mencapai  FCR.  Sedangkan variabel  biaya  memiliki korelasi  negative  terhadap  FCR  karena  semakin  besar  biaya yang  dikeluarkan  maka  semakin  kecil  peluang  untuk  mencapai  FCR.  Dikaitkan dengan  variabel  tariff,  korelasinya  adalah  positif,  artinya  semakin  tinggi  tariff  yang diberlakukan maka peluang mencapai FCR juga semakin besar.
2. Tingkat Non  Revenue  Water (NRW)  merupakan  variabel  aksi  terhadap  variabel  air terjual.  Variabel  NRW  memiliki  korelasi  negative  terhadap  air  terjual,  artinya semakin  besar  NRW  atau  kehilangan  air,  maka  semakin  kecil  air  yang  terjual.
Mengingat  variabel  air  terjual  berkorelasi  positif  terhadap  pendapatan,  maka  NRW turut memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan.
3. Jumlah  pelanggan  (jumlah  sambungan)  merupakan  variabel  aksi  terhadap  variabel pendapatan.  Variabel  jumlah  pelanggan  memiliki  korelasi  positif  terhadap pendapatan,  artinya  semakin  banyak  jumlah  sambungan  (pelanggan)  maka  akan semakin besar pendapatan yang akan diperoleh PDAM.
4. Efektifitas  penagihan  merupakan  variabel  aksi  terhadap  variabel  pendapatan.
Efektifitas  penagihan  berkorelasi  positif  kepada  pendapatan,  artinya  semakin  efektif penagihan dilakukan, maka pendapatan kas PDAM juga akan bertambah.
5. Rasio  pegawai  per  pelanggan  merupakan  variabel  reaksi  (korelasi  positif)  dari variabel  jumlah  SDM,  sedangkan  variabel  jumlah  SDM  merupakan  variabel  aksi (korelasi  positif)  untuk  variabel  biaya.  Hal  ini  berarti  setiap  penambahan  pegawai menghasilkan peningkatan terhadap rasio SDM per pelanggan dan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan oleh PDAM.
Gambar  3.3  sampai  dengan  Gambar  3.4  memuat  ilustrasi  mengenai  keterkaitan masing-masing indikator yang berpengaruh terhadap kinerja PDAM.
Gambar 3.3.
Gambar 3.4.
Jumlah PDAM berdasarkan tarif FCR             Tarif FCR dikaitkan dengan Kinerja PDAM
Dari gambar 4 dan 5, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat 272 atau sebesar 74% PDAM yang belum menerapkan tarif FCR. Bahkan, ketika dikaitkan dengan klasifikasi kinerja  PDAM,  yang  dikategorikan  sebagai  “PDAM  Sehat”  pun,  jumlah  yang  belum menerapkan tariff FCR masih lebih besar dibandingkan yang sudah.
Gambar 3.5.

## Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW
Gambar 3.6.

## Tingkat NRW dikaitkan dengan Kinerja PDAM
Dari  gambar  3.5  dan  3.6,  bisa  diketahui  bahwa  PDAM  yang  mengalami  tingkat kebocoran lebih dari 30% sebanyak 195 institusi (53%). Hal  lain yang juga dapat  dicermati dari  gambar  6  adalah  kecenderungan  bahwa  sebagian  besar  PDAM  di  Indonesia  memiliki tingkat  NRW  antara  20%-40%.  Ketika  dikaitkan  dengan  kategori  kinerja  PDAM,  jumlah PDAM yang mengalami tingkat kebocoran di atas 30% tersebar merata di kategori “Sehat”, “Kurang  Sehat”,  maupun  “Sakit”.  Beberapa  informasi  lain  yang  bisa  disimpulkan  dari gambar 7 adalah :
- Tingginya tingkat NRW berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja PDAM.
- Tingkat NRW di atas 40% paling besar adalah PDAM dengan kategori “Sakit”.
Gambar 3.7.
Gambar 3.8.

## Jumlah PDAM Berdasar Jumlah SR Jumlah SR dikaitkan dengan Kinerja PDAM
Gambar  3.7  dan  3.8  menginformasikan  mengenai  indikator  jumlah  pelanggan  yang didasarkan  pada  SR  (sambungan  rumah).  Gambar  8  menunjukkan  bahwa  PDAM  yang memiliki  pelanggan  dengan  jumlah  signifikan  (di  atas  50.000)  ternyata  hanya  sebesar  11%. Sedangkan  PDAM  yang  pelanggannya  nerjumlah  dibawah  10.000  mencapai  154  atau  42% dari  total  PDAM.    Kemudian  PDAM  yang  total  pelanggannya  antara  10.000-50.000 mencapai  174  atau  47%  dari  total  PDAM.  Jika  dikaitkan  dengan  kategori  kinerja,  terlihat bahwa jumlah pelanggan di atas 50.000 SR hanya dapat ditemui pada kategori PDAM Sehat. Sedangkan PDAM dengan kondisi yang kurang sehat, jumlah pelanggannya dibawah 50.000. Oleh karenanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan langsung antara jumlah pelanggan dengan keberlangsungan kinerja PDAM.
Gambar 3.9.
Gambar 3.10.
Jumlah PDAM Berdasar Efektifitas Penagihan         Efektifitas Penagihan dikaitkan dengan

## Kinerja PDAM
Gambar  3.9  dan  3.10  menginformasikan  mengenai  efektifitas  penagihan.  Terlihat bahwa  sebanyak  288  PDAM  memiliki  tingkat  efektifitas  penagihan  di  atas  80%.  Apabila indikator  ini  dikaitkan  dengan  kinerja,  maka  terlihat  bahwa  PDAM  yang  memiliki  tingkat efektifitas  penagihan  di  atas  90%  paling  banyak,  berada  pada  kategori  “Sehat”. Kesimpulannya  adalah  efektifitas  penagihan  turut  mempengaruhi  kondisi  finansial  dan kinerja PDAM.
Gambar 3.11. Gambar 3.12. Jumlah PDAM Berdasar Rasio Pegawai Per Pelanggan Rasio Pegawai Per Pelanggan dikaitkan dengan Kinerja PDAM
Dari gambar 11 dan 12, informasi yang kita dapat kita peroleh adalah bahwa PDAM yang Sehat adalah yang memiliki rasio pegawai per pelanggan di bawah angka 10 (1 pegawai untuk  100  pelanggan).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  efisiensi  dalam penggunaan  tenaga  kerja  menjadi  salah  satu  indikator  yang  berpengaruh  terhadap  kinerja PDAM.

## Simpulan
Berdasarkan  telaah  peneliti  dari  buku  evaluasi  kinerja  PDAM  tahun  2015  yang diterbitkan  oleh  BPPSPAM,  terlihat  bahwa  kelima  indikator  di  atas  diidentifikasi  sebagai indikator  yang  paling  berpengaruh  terhadap  performa  kinerja  PDAM.  Mengapa  demikian? Karena  peneliti  mencermati  bahwa  lima  indikator  tersebut  berkaitan  langsung  dengan  besar kecilnya  pendapatan  dan  pengeluaran  PDAM.  Empat  indikator  pertama  memberikan kontribusi  terhadap  harga  satuan  per  produk  (FCR),  jumlah  penawaran  produk  (NRW), jumlah  permintaan  terhadap  produk  (Pelanggan/SR),  dan  kelancaran  transaksi  (Penagihan).
Sedangkan  indikator  terakhir  (Rasio  Pegawai  Per  Pelanggan)  berkaitan  dengan  anggaran belanja pegawai. Adapun untuk mengetahui jenis pengaruh masing-masing indikator terhadap kinerja,  peneliti  melihat  bahwa  yang  memberikan  kausalitas  negatif  adalah  indikator  NRW dan  Rasio  Pegawai  Per  Pelanggan.  Semakin  besar  tingkat  NRW  dan  Rasio  Pegawai,  maka semakin  buruk  kinerja  PDAM.  Untuk  indikator  lainnya  diidentifikasi  memiliki  kausalitas positif sebab semakin besar nilainya maka semakin bagus nilai kinerjanya.

## Referensi
Artikel  Key  Elements  of  Effective  Organizations:  Bridgespan’s  Organization  Wheel (http://executiveleadershipllc.blogspot.co.id/2011) diakses pada tanggal 14 Desember 2017 Pukul 21.45 WIB.
BPPSPAM.  2015. Laporan  Kinerja  PDAM  Tahun  2015  Wilayah  I  Pulau  Sumatra. Jakarta:

## BPPSPAM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
BPPSPAM.  2015. Laporan  Kinerja  PDAM  Tahun  2015  Wilayah  II  Pulau  Jawa. Jakarta:

## BPPSPAM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PPSPAM. 2015. Laporan Kinerja PDAM Tahun 2015 Wilayah III Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Jakarta: BPPSPAM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
BPPSPAM.  2015. Laporan  Kinerja  PDAM  Tahun  2015  Wilayah  IV  Papua,  Maluku,  NTT, NTB,  Bali. Jakarta:  BPPSPAM,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat
David,  F.R.  (2010) Strategic  Management  12 th Edition. Diterjemahkan  oleh  Dono  SUnardi. Jakarta: Salemba Empat
Dokumen  BPS  tahun  2015  tentang  jumlah  perusahaan  penyedia  air  bersih  dan  jumlah kapasitas  air  bersih  di  Indonesia  (https://www.bps.go.id/index.php/publikasi/4362)  ), diakses pada tanggal 14 Desember 2017 Pukul 21.55 WIB.
Ghergina,  Rodica,  Vaduva  Florin,  dan  Mirela  Anca  Postole.  (2009). The  Performance  in Public  Institutions  of  Higher  Education  and  The  Economic  Crisis .  Annales Universtitatis Apaulensis Series Oeconomica. 11(2): 639-643
Kementerian Pekerjaan Umum; BPPSPAM. 2016. Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM.
Jakarta:  Kementerian Pekerjaan Umum; BPPSPAM.
Livingston, Marie Leigh. (2008). Evaluating Institutional Performance: An Ex Post Analysis of Water Law in Colombia . Acta Oenomica Progensia. 16(3):70-80.
Mangkunegara,A, P.(2009). Manajemen Sumber Daya Aparatur . Bandung: Refika Aditama.
Rucky, A. (2004). Sistem Manajemen Kinerja . Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
Supriyanto,  Agus.,  dkk.  (2017). Mencipta  Inovasi.  Inovasi  Untuk  Pencapaian  Tujuan Pembangunan berkelanjutan . Jakarta: PT. Temprint
Umam, K. (2014). Manajemen Perkantoran . Bandung: CV. Pustaka Setia
UNDP. (2011). Governance Principles Institutional Capacity and Quality . New York:UNDP.
Van  Dooren,  W.,  Bouckaert,  G.,  and  Haligan,  J.  (2015). Performance  Management  In  The Public Sector. London & New York: Rotledge.
Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja . Jakarta: Rajawali Press.
Yacub,  R.,  dan  Rifel,  M,M.  (2010). Pengaruh  Kepemimpinan  Atasan  dan  Lingkungan Organisasi  terhadap  Kinerja  Pegawai .  Jurnal  Ilmiah  Penelitian  Manajemen Manajerial 8 (2):1-16.