ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANGSTUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2013-2015
Alferus Sanuari 1 jurnalmkd@gmail.com Yundhy Hafizrianda 2 hariman.andalan@gmail.com Siti Rofingatun 3 sitiro@yahoo.com

## Abstract
This  research  entitled  Analysis  of  Planning  and  Budgeting  Conceptency  in Pegunungan  Bintang  District  Case  Study  On  Department  of  Transportation, Communication  and  Informatics  Year  2013-2015.  In  this  research  try  to  analyze consistency between planning and budgeting seen from planning and budgeting document like RKPD, PPAS, and APBD. RKPD (Local Government Work Plan), which is the result of  the  selection  of  community  aspirations  through  the  Development  Planning  Council (Musrenbang).  Furthermore,  RKPD  work  plan  and  funding  are  used  as  guidance  in  the budgeting process (budgeting).
Budgeting begins  with  the  preparation  of Temporary  Budget  Priorities  and Ceiling (PPAS).  The  approved  PPAS  is  used  as  a  guideline  for  the  preparation  of  Regional Revenue  and  Expenditure  Budget  Plans  (RAPBD)  which  is  then  ratified  into  Regional Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBD).  The  results  of  the  analysis  are  then  analyzed using the Planning and Budgeting Consolidation Matrix to see how far the  consistency is occurring.
The results of this study indicate that the average level of consistency planning and budgeting in the field of Transportation, Communications and Informatics in Pegunungan Bintang  District  in  2013-2015  is  quite  good  where  the  average  level  of  consistency  of programs  between  RKPD  and  PPAS  ranges  between  80.00%.  While  the  average  level  of consistency of activities is 61.98%.
This indicates that the drafting of the plan on PPAS still exists that is not guided by RKPD. The level of program consistency between PPAS and APBD has an average value of  60.64%.  While  the  average  level  of  consistency  of  activity  is  63.19%.  The  level  of planning  and  budgeting  concessions  from  year  to  year  shows  a  fluctuating  value.  In consistency the budget outline has a consistent value. Inconsistencies occur because there are activities that suddenly appear and are not contained in the previous document. This is due to delays in information activities from the central government.

## Keywords: Consistency, Planning, Budgeting

## PENDAHULUAN
Penganggaran  diawali  dengan  penyusunan  PPAS  (Prioritas  dan  Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi berapa ketersediaan anggaran. PPAS  berfungsi  sebagai  dokumen  untuk  pembicaraan  pendahuluan  APBD  yang menjembatani  antara  perencanaan  (RKPD)  dengan  kebijakan  dan  rancangan anggaran berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran. Kemudian PPAS yang
1 Alumni Mahasuswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
telah  disepakati  dijadikan  pedoman  untuk  menyusun  RAPBD  yang  kemudian disahkan menjadi APBD.
Masing-masing  dinas  dan  instansi  cenderung  mengatakan  tugas  dan fungsinyalah  yang  terpenting  dalam  kegiatan  pembangunan.  Permasalahan tersebut  menyebabkan  koordinasi  dalam  penyusunan  rencana  dan  pelaksanaan pembangunan  menjadi  sulit  dilakukan.  Akibat  selanjutnya  adalah  kurang optimalnya  pelaksanaan  proses  pembangunan  dan  bahkan  sasaran  yang  dituju dapat tidak terlaksana sama sekali.
Aparat  pemerintah  daerah  merupakan  pelayan  masyarakat  yang  harus mampu  menerjemahkan  dan  mengimplementasikan  berbagai  aturan-aturan  yang berlaku  secara  komprehensif  dan  konsisten  serta  mampu  memfasilitasi masyarakat  atas  segala  kebutuhan  riilnya.  Aparat  pemerintah  daerah  harus mampu bersinergi dengan komponen stakeholder lainnya seperti masyarakat dan pelaku  bisnis  dan  menjaga  konsistensi  dan  disiplin  perencanaan  dan penganggaran.  Salah  satu  wujud  respon  pemerintah  daerah  terkait  dengan  ini adalah  lahirnya  produk  dokumen-dokumen  perencanaan  dan  penganggaran seperti  RPJMD,  RKPD,  RENSTRA  SKPD,  RENJA-SKPD,  RKA,  KUA/PPAS,  dan RAPBD/APBD.
Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah  daerah  patut  diapreasi,  namun  belum  cukup  untuk  menjamin tercapainya  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Ada  tiga hal  pokok  yang  harus  tetap  dijaga  didalam  dokumen  perencanaan  dan penganggaran  daerah:  (i)  konsistensi  isi/muatan  dalam  satu  dokumen  dan konsistensi  antar  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran;  (ii)  penetapan indikator kinerja output dan outcome secara tepat dan konsisten; (iii) bentuk kreasi (kreativitas)  pemerintah  daerah  dalam  menjaga  konsistensi  perencanaan  dan penganggaran. Ketiga hal pokok tersebut masih merupakan permasalahan utama bagi pemerintah daerah.
Konsistensi  antar  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  penting diperhatikan  karena  merupakan  indikator  dalam  menilai  kinerja  pemerintah daerah.  Hal  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  capaian  dari  visi,  misi,  tujuan, sasaran  dan  kebijakan  yang  telah  direncanakan  dalam  dokumen  perencanaan serta  memiliki  peran  yang  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan  untuk memperbaiki  kesejahteraan masyarakat melalui  program-program  yang bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia,  seperti  pendidikan  dan kesehatan.  Menyadari  pentingnya  peran  pemerintah  daerah  dalam  proses pencapaian tujuan pembangunan, maka perlu disiapkan dengan baik perencanaan
dan penganggarannya, sehingga semua dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah harus dijaga konsistensinya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah  yang  memuat  program  dan  kegiatan  dari  seluruh  SKPD  selanjutnya diintegrasikan  kedalam  proses  penganggaran  daerah  melalui  beberapa  tahapan, mulai  dari  penyusunan  Kebijakan  Umum  APBD,  Prioritas  dan  Palafon  Anggaran, Penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (RKA SKPD) dan Penyusunan Lampiran-lampiran Perda APBD.
Aidinil Zetra (2008) menemukan bahwa kebanyakan SKPD telah menyusun renstra dan rencana kerja 1 tahun, akan tetapi banyak ditemukan dokumen renstra dan  renja  SKPD  tersebut  masih  bersifat  formalitas  dengan  rumusan  sasaran, penetapan  indikator  serta  target  belum  memuaskan.  Penyusuan  rencana  kerja SKPD masih terjebak ke dalam pola lama penyusunan program yaitu mengajukan program sebanyak-banyaknya, dibuat seindah indahnya dan kadang-kadang tidak didasarkan  kepada  informasi  tentang  ketersediaan  sumberdaya  daerah  dan  arah pembangunan  nasional.  Selain  itu  terdapat  banyak  rencana  kerja  yang  tumpang tindih  baik  antar  SKPD maupun  antara Propinsi  dengan  Kab  Kota  dan  persoalan tarik-menarik  kepentingan  sektoral  meskipun  tidak  mendukung  pencapaian perumusan  strategis  (visi,  misi  dan  tujuan)  dan  perencanaan  strategik  serta  jauh dari skala prioritas daerah.
Kabupaten  Pegunungan  Bintang  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di wilayah  Pegunungan  Tengah  hasil  pemekaran  dari  Kabupaten  Jayawiya  yang  di bentuk  pada  tanggal  21  Nopember  2002  dengan  Undang-undang  Nomor  26 Tahun  2002.  Sebagai  daerah  otonom  baru  yang  definitf  pada  tahun  2005, Pemerintah  kabupaten  Pegunungan  Bintang  berupaya  menyusun  dokumen perencanaan sebagai arah dan kebijakan dalam peyusunan anggaran daerah.
Pada  tahun  2011  melalui  Peraturan  Bupati  Nomor  13  Tahun  2011  telah disusun  Dokumen  Perencanaan  Menengah  Daerah  (RPJMD  Kabupaten Pegunungan  Bintang  Tahun  2011-2015  sebagai  acuan/arah  dalam  penyusunan program selama 5 (lima) tahun.
Dalam  pelaksanaan  Peraturan  Bupati  (PERBUB)  Pegunungan  Bintang Nomor  13  tahun  2011  tentang  RPJMD  Kabupaten  Pegunungan  Bintang  Tahun 2011-2015  tentunya  banyak  kekurangan-kekurangan  dalam  implementasi PERBUP tersebut misalnya (1) kurangnya komitmen dalam pelaksanaan RPJMD, (2) Belum maksimalnya kinerja tim Anggaran Daerah (3) masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum menyusun Rencana Strategis ( RENSTRA – SKPD ),  (4)  kualitas  dari  RENSTRA  yang  disusun  oleh  SKPD  yang  sudah  ada  masih
kurang  memadai,  (5)  pemahaman  tim  anggaran  di  DPRD  yang  masih  kurang tentang  proses  perencanaan  dan  penganggaran  di  Daerah.  Dari  hal –  hal  diatas menyebabkan  terjadinya  inkonsistensi  pelaksanaan  dokumen  perencanaan  dan penganggaran di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  penelitian  ini    bertujuan  untuk mengevaluasi  konsistensi  antar  dokumen  perencanaan  dan penganggaran,  yakni muatan  dan  substansi  RPJMD,  RKPD,  dan  APBD  pelaksanaannya  dari  sisi keselarasan  program,  kegiatan,  dan  anggaran  khususnya  pada  SKPD  Dinas Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Pegunungan  Bintang. Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah    :  (1)  Untuk menganalisis  bagaimana  konsistensi  antara  Dokumen  Perencanaan  dan Penganggaran  SKPD  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  terhadap Dokumen  Perencanaan  dan  penganggaran  Kabupaten  Pegunungan  Bintang;  (2) Untuk  menganalisis  faktor-faktor  penyebab  inkonsistensi  antar  Dokumen Perencanaan  dan  penganggaran  SKPD  terhadap  Dokumen  Perencanaan  dan penganggaran Kabupaten Pegunungan Bintang.
Menurut  Arsyad  (2002),  menyebutkan  4  elemen  dasar  perencanaan  yakni: (1) Merencanakan berarti memilih; (2) Perencanaan  merupakan alat pengalokasian  sumber  daya;  (3)  Perencanaan  merupakan  alat  mencapai  tujuan; (4)  Perencanaan  untuk  masa  depan.  Banyak  sekali  definisi  perencanaan  yang dikemukakan  oleh  para  ahli.  Berikut  ini  adalah  beberapa  definisi  perencanaan menurut  Arthur  W.  Lewis  (1965),  Michael  Todaro,    George  R.  Terry  (1960), Menurut  D.  Conyers  dan  Hill  (1984),  Menurut  Syafrizal  (2009),  Menurut  Jhingan (2000),  Suhadak  dan  Trilaksono  (2007)  secara  garis  besar  dapat  disimpulkan bahwa perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah hasil upaya (pengelola atau negara  atau  organisasi  lainnya)  dalam  memutuskan  strategi  serta  tindakan  apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Keputusan atas strategi yang diambil tidak  bisa  ditentukan  sembarang  melainkan  setelah  menganalisis  kenyataan- kenyataan  masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang  dengan  pendekatan  yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan menggunakan asusmsi yang relevan.
Sedangkan  dalam  UU  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (SPPN)  pada  pasal  1  ayat  2  menyebutkan  bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,  melalui  urutan  pilihan,  dengan  memperhitungkan  sumber  daya  yang tersedia.
Adam  Smith  dalam  Mangkoesoebroto  (2008)  mengemukakan  teori  tentang fungsi pemerintah, yaitu: (1) Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan;
(2)  Menyelenggarakan  peradilan;  (3)  Menyediakan  barang-barang  yang  tidak disediakan oleh pihak swasta. Sementara itu Prasetya, (2012) menjelaskan bahwa dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  tersebut,  pemerintah  harus  melakukan pengeluaran.  Pengeluaran  pemerintah  merupakan  biaya  yang  harus  dikeluarkan oleh  pemerintah  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan.  Pengeluaran  pemerintah dapat  juga  diartikan  sebagai  penggunaan  uang  dan  sumber  daya  suatu negara/daerah  untuk  membiayai  suatu  kegiatan  pemerintah  dalamrangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.
Perencanaan  pembangunan  nasional  dan  daerah  diatur  dengan  Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN. Sistem perencanaan pembangunan nasional  adalah  satu  kesatuan  tatacara  perencanaan  pembangunan  untuk menghasilkan  rencana-rencana  pembangunan  dalam  jangkapanjang,  jangka menengah,  dan  tahunan  yang  dilaksanakan  oleh  unsur  penyelenggara  negara danmasyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Perencanaan  pembangunan  daerah  adalah  suatu  proses  penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang  melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan  di  dalamnya,  guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber  daya yang  ada  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalam  suatu lingkungan  wilayah/daerah  dalam  jangka  waktu  tertentu  (Peraturan  Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008,  menyebutkan  bahwa perencanaan  pembangunan  daerah  menggunakan  pendekatan  teknokratis, partisipatif, politis dan Top-Down dan Bottom-Up .
Berdasarkan  kerangka  teoritis  diatas  dan  fenomena  yang  terjadi  di  daerah yaitu  masih  sering  terjadi  inkonsistensi  antara  dokumen  perencanaan  dan penganggaran  yang  menyebabkan  sering  tidak  tercapainya  tujuan  dan  sasaran pembangunan  khususnya  di  bidang  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika. Untuk  itu  penelitian  ini  mencoba  menjawab  pertanyaan  penelitian  dengan menganalisis konsistensi program dan kegiatan pada dokumen perencanaan dan dokumen  penganggaran  dan  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  inkonsistensi. Untuk itu maka dapat dideskripsikan dalam bagan berikut ini:
Gambar 1.1 Model Penelitian

## Sumber : Berbagai Sumber Penulis (2016)

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  melalui pendekatan  ini  penulis  inggin  mengukur  konsistensi  antara  perencanaan  dan penganggaran  bidang  perhubungan,  komunikasi  dan  informatika  untuk  melihat seberapa  besar  implikasi  antara  program  dan  kegiatan  pada  dokumen perencanaan  dan  dokumen  penganggaran.  Sementara  tujuan  utamanya  adalah menganalisis  inkonsistensi  antara  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran SKPD  terhadap  Dokumen  Perencanaan  dan  penganggaran  Kabupaten Pegunungan  Bintang.  Selanjutnya  tehnik  pengumpulan  data  memakai  studi pustaka  dengan  mempelajari  dokumen  yang  memliliki  keterkaitan  langsung dengan perencanaan dan penganggaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Konsistensi  antara  RKPD  dan  PPAS  Bidang  Perhubungan,
Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Pegunungan  Bintang  tahun  2013- 2015, Rencana  Kerja  Pemerintah  Daeraha  (  RKPD  )  merupakan  dokumen  yang disusun sebelum  Penentuan  Plafon  Anggaran Sementara  (  PPAS  ).  Penyusunan Program  dan  kegiatan  pada  PPAS  berpedoman  pada  RKPD.  Analisis  tingkat Konsistensi  program  dan  kegiatan  antara  RKPD  dan  PPAS  dimaksudkan  untuk melihat  bagaimana  konsistensi  PPAS  terhadap  program  dan  kegiatan  yang  ada
Program dan Kegiatan Bidang
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika dalam Dokumen
Perencanaan Tahunan ( RKPD )
Program, Kegiatan dan Alokasi Dana Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam Dokumen Anggaran (
PPAS )
Analisis konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Konsisten Tidak Konsisten, faktor- faktor terjadinya ketidakonsistenan
pad RKPD. Semakin banyak program dan kegiatan di PPAS yang konsisten, maka semakin tinggi nilai konsistensi antara RKPD dan PPAS.
Untuk  itu  analisis  dilakukan  dengan  menyandingkan  dokumen  RKPD  dan PPAS,  sehingga  diperoleh  tingkat  konsistensi  program  maupun  kegiatan  bidang Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  antara  RKPD  dan  PPAS  Kabupaten Pegunungan Bintang tahu 2013-2015 menunjukkan bahwa dalam dokumen RKPD tahun  2013,  2014  dan  2015  telah  disusun  program-program  yang  akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Program tersebut telah dilengkapi dengan rincian kegiatan beserta anggarannya.
Demikian juga dengan dokumen PPAS, program-program yang direncanakan  telah  disertai  dengan  kegiatan  dan anggarannya.  Dalam   dokumen PPAS  kegiatan  telah  disusun  dengan  target  biaya  pertahunnya.  Pada  dokumen PPAS  tahun  2013  untuk  program    tingkat  konsistensinya  dengan  RKPD  adalah 66,67% termasuk dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.
Tabel  1.1.  Analisa  Tingkat  Konsistensi  Program  Di  Bidang  Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam RKPD dan PPAS Tahun 2013
No Program Penilaian Konsisten Dokumen RKPD  Dokumen PPAS Deskripsi Jumlah % 1 4 program 4 Program □  Konsisten 4 66,67 2 2 program - □  Tidak Konsisten I 2 33,33 3 - - □  Tidak Konsisten II - - Jumlah 6 100,00
Sumber : RKPD dan PPAS Dishubkominfo 2013 ( data di olah )
Tabel 1.2. Analisa Tingkat Konsistensi KegiatanDi Bidang Perhubungan,

## Komunikasi dan Informatika dalam RKPD dan PPAS Tahun 2013
No Kegiatan Penilaian Konsisten Dokumen RKPD Dokumen PPAS Deskripsi Jumlah % 1 18 kegiatan 18 kegiatan □  Konsisten 18 27,27 2 42 kegiatan - □  Tidak Konsisten I 63,63 3 - 6 kegiatan □  Tidak Konsisten II 6 9,09 Jumlah 66 100,00
Sumber : RKPD dan PPAS Dishubkominfo, 2013 ( data di olah )
Tabel  1.2  dilihat  bahwa  tingkat  Konsistensinya  sebesar  27,27%  termasuk  dalam kategori buruk dimana total anggaran di RKPD Rp 58.245.000.000, sedangkan di PPAS  sebesar  Rp.  10.725.827.500  ini  berarti  terjadi under  estimate yang  sangat rendah  di  PPAS  sebesar  Rp.  47.519.172.500  atau  33.91  %  dibawah  dari  yang ditargetkan dalam RKPD.
Dari  hasil  analisis  konsistensi  dari  tahun  2013 menunjukkan  bahawa  dalam penyusunan  program  bidang  perhubungan,  komunikasi  dan  informatika  pada
PPAS  sudah  berpedoman  pada  RKPD.  Sedangkan  dalam  penyusunan  kegiatan, dapat  dilihat  bahwa  penyusunan  rencana  kegiatan  bidang  perhubungan, komunikasi  dan  informatika  pada  PPAS masih  ada  yang  tidak berpedoman pada RKPD sebanyak 6 (sembilan) kegiatan yaitu: (1) Pengawasan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi; (2) Pembangunan Terminal Darat Oksibil; (3) Pengadaan  Sarana  Pemeliharaan  Berupa  Handy  Mover;  (4)  Peningkatan  Lapter Elpumek;  (5)  Perencanaan  Lapter  Korowai,  Alemsom,  Sekame,  Pedam,  Kirimu, Elpumek, Denom dan Apron Nongme; (6) Pengawasan Lapter Korowai, Alemsom, Sekame, Pedam ,Kirimu, Eipumek, Denom dan Apron Nongme.
Walaupun  menunjukkan  tingkat  konsistensi  yang  baik  karena  berada  pada rentang nilai 60,0 – 79,0. Namun masih saja terjadi penambahan kegiatan baru.
Tabel  1.3  Analisa  Tingkat  Konsistensi  Program  Di  Bidang  Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam RKPD dan PPAS Tahun 2014
No Program Penilaian Konsisten Dokumen RKPD Dokumen PPAS Deskripsi Jumlah % 1 3 program 3 Program □  Konsisten 3 75 2 1 program - □  Tidak Konsisten I 1 25 3 - - □  Tidak Konsisten II - - Jumlah 4 100,00
Sumber : RKPD dan PPAS Dishubkominfo, 2014 ( data di olah )
Pada  tabel  1.3  diatas  untuk  program  bidang  perhubungan,  komunikasi  dan informatika  tahun 2014  tingkat  konsistensinya  adalah 75%  masuk  dalam  kategori baik.
Tabel  1.4  Analisa  Tingkat  Konsistensi  KegiatanDi  Bidang  Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam RKPD dan PPAS Tahun 2014
No Kegiatan Penilaian Konsisten Dokumen RKPD Dokumen PPAS Deskripsi Jumlah % 1 20 kegiatan 20 kegiatan □  Konsisten 20 74,07 2 4 kegiatan - □  Tidak Konsisten I 4 14,81 3 - 3 kegiatan □  Tidak Konsisten II 3 11,12 Jumlah 27 100,00
Sumber : RKPD dan PPAS Dishubkominfo, 2014 ( data di olah )
Pada Tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa  untuk kegiatan yang konsisten dengan RKPD adalah sebanyak 20 kegiatan atau 74,07%  sedangkan 4 kegiatan yang  semula  ada  di  RKPD  namun  dalam  dokumen  PPAS  hilang  atau  tidak dimasukan. Adapula 3 ( tiga ) kegiatan yang semula tidak berada dalam dokumen RKPD namun masuk dalam dokumen PPAS.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  penyusunan  program  bidang  Perhubungan, Komunikasi  dan  Informatika  tahun  2014  sudah  sebagian  besar  memperhatikan
dan  mempedomani  dokumen  RKPD  yang  telah  dibuat  sebelumnya.  Sedangkan dalam  penyusunan  kegiatan  dapat  dilihat  bahwa  penyusunan  bidang Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  pada  PPAS  masih  ada  yang  tidak berpedoman  pada  RKPD  yaitu  sebanyak  3  kegiatan  yaitu:  (1)  Pembangunan Lapter  Balamding;  (2)  Pengecoran  Rabat  Beton  Terminal  Penumpang  Bandara Oksibil;  (3)  Studi  Perencanaan  Penanggulangan  Longsor  Run  Way  di  Lapter Kiwirok.
Tabel 1.5 Analisa Tingkat Konsistensi Program Di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam RKPD dan PPAS Tahun 2015
No Program Penilaian Konsisten Dokumen RKPD Dokumen PPAS Deskripsi Jumlah % 1 3 program 3 Program □  Konsisten 3 75 2 1 program - □  Tidak Konsisten I 1 25 3 - - □  Tidak Konsisten II - - Jumlah 4 100,00
Sumber : RKPD dan PPAS Dishubkominfo, 2015 ( data di olah )
Dari tabel 1.5 diatas hasil analisis konsistensi  program pada dokumen RKPD dan PPAS  tahun  2015  bidang  perhubungan,  komunikasi  dan  informatika  adalah  75% yakni dari 4 ( empat ) program di tahun 2015 terdapat 3 ( tiga ) program yang ada di dokumen RKPD dan dokumen PPAS dan termasuk dalam kategor baik.
Tabel 1.6 Analisa Tingkat Konsistensi KegiatanDi Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam RKPD dan PPAS Tahun 2015
No Kegiatan Penilaian Konsisten Dokumen RKPD Dokumen PPAS Deskripsi Jumlah % 1 20 kegiatan 20 kegiatan □  Konsisten 20 74,07 2 4 kegiatan - □  Tidak Konsisten I 4 14,81 3 - 3 kegiatan □  Tidak Konsisten II 3 11,12 Jumlah 27 100,00
Sumber : RKPD dan PPAS Dishubkominfo, 2015 ( data di olah )
Sedangkan  untuk  kegiatan  yang  konsisten  dengan  RKPD  adalah  74,07% atau  sebanyak  20  kegiatan.Terdapat  4  (  empat  )  kegiatan  yang  ada  di  dokumen RKPD  namun  tidak  berada  pada  dokumen  PPAS  (  tingkat  inkonsistensi  sebesar 14,81%)  dan  3  (  tiga  )  kegiatan  yang  semula  tidak  ada  dalam  dokumen  RKPD namun masuk dalam dokumen PPAS atau tingkat inkonsistensi sebesar 11, 12%. Hal  ini  meunjukkan  bahwa  penyusunan  anggaran  di  bidang  perhubungan, komunikasi  dan    informatika  tahun  2015  di  Kabupaten  Pegunungan  Bintang tergolong  baik,  namun  masih  adanya  pemahaman  yang  kurang  antara  legislatif dan  eksekutif  dalam  menyusun  atau  membahas  program  maupun  kegiatan  yang akan dianggarkan pada PPAS harus masuk dulu di RKPD.
Analisis antara PPAS dan APBD Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  Kabupaten  Pegunungan  Bintang  tahun  2013-2015, Prioritas  dan Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS)  merupakan  program  prioritas  dan  patokan batas  maksimal  anggaran  yang  diberikan  kepada  SKPD  untuk  setiap  program sebagai  acuan  dalam  penyusunan  RKA-SKPD.  PPAS  yang  telah  disepakati  oleh Pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD pada masing-masing SKPD.
RKA-SKPD  dari  seluruh  dinas  setelah  dikompilasi  akan  disusun  menjadi Raperda  APBD,  selanjutnya  setelah  pembahasan  dan  persetujuan  DPRD  akan ditetapkan menjadi Perda APBD setelah sebelumnya di evaluasi oleh Pemerintah Provinsi  Papua,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah rencana  keuangan  tahunan  Pemerintah  Daerah  yang  dibahas  dan  disetujui bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah.
Analisis  tingkat  konsistensi  program  dan  kegiatan  antara  PPAS  dan  APBD dimaksudkan  untuk  melihat  bagaimana  konsistensi  APBD  terhadap  program  dan kegiatan  yang ada  pada  PPAS.  Semakin  banyak program  dan kegiatan di  APBD yang konsisten, maka semakin tinggi nilai konsistensi antara PPAS dan APBD.
Matrik  konsolidasi  dokumen  PPAS  dengan  APBD  Kabupaten  Pegunungan Bintang  tahun  2013-2015  yang  disusun  untuk  melihat  sejauh  mana  konsistensi program-program antara kedua dokumen tersebut.
Dalam dokumen APBD tahun 2013, 2014 dan 2015 telah disusun Program- program  yang  akan  dilaksanakan  pada  tahun  bersangkutan.  Program  tersebut telah dilengkapi dengan rincian kegiatan beserta anggarannya hal ini dapat dilihat di  lampiran 4.4, 4.5 dan 4.6. Pada tahun 2013  dari total 6 program yang terdapat dalam  dokumen  APBD  4  program  yang  konsisten  dengan  dokumen  PPAS  atau sebesar  66,67%  berada  dalam  kategori  baik.    Ada  2  program  yang  semula  tidak berada  dalam  dokumen  PPAS  namun  masuk  dalam  dokumen  APBD  hal  ini menunjukan  ketidak  konsistensi  program  sebesar  33,33%,  hal  ini  dapat  dilihat pada tabel 1.7. di bawah ini.
Tabel 1.7 Analisa Tingkat Konsistensi Program Di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam PPAS dan APBD Tahun 2013
No Program Penilaian Konsisten Dokumen PPAS  Dokumen APBD Deskripsi Jumlah % 1 4 program 4 Program □  Konsisten 4 66,67 2 - 2 Program □  Tidak Konsisten I 2 33,33 3 - - □  Tidak Konsisten II - - Jumlah 6 100,00
Sumber : PPAS dan APBD Tahun 2013 ( data di olah )
Dalam  penyusunan  kegiatan  bidang  perhubungan,  komunikasi  dan  informatika tahun  2013  tingkat  konsistensi  antar  dokumen  APBD  terhadap  dokumen  PPAS sebesar  47,61%  masuk  dalam  kategori  sedang,  karena  kegiatan-kegiatan  yang disusun dalam APBD tahun 2013 sebanyak 20 ( dua puluh ) kegiatan ada dalam dokumen  PPAS.  17  (tujuh  belas)  kegiatan  dalam  dokumen  APBD  tahun  2013 namun sebelumnya tidak masuk dalam dokumen PPAS 2013. 5 ( lima ) kegiatan yang  sebelumnya  ada  dalam  dokumen  PPAS  tahun  2013  namun  tidak  masuk dalam dokumen APBD, hal ini dapat dilihat pada table 1.8 di bawah ini.
Tabel 1.8 Analisa Tingkat Konsistensi KegiatanDi Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam PPAS dan APBD Tahun 2013
No Kegiatan Penilaian Konsisten Dokumen PPAS Dokumen APBD Deskripsi Jumlah % 1 20  kegiatan 20 kegiatan □  Konsisten 20 47,61 2 5 kegiatan - □  Tidak Konsisten I 5 11,90 3 - 17  kegiatan □  Tidak Konsisten II 17 40,47 Jumlah 42 100,00
Sumber : PPAS dan APBD Tahun 2013 ( data di olah )
Dari  hasil  analisis  konsistensi  tahun  2013  menunjukkan  bahawa  dalam penyusunan  program  bidang  perhubungan,  komunikasi  dan  informatika  pada APBD  sudah  berpedoman  pada  PPAS.  Namun  terdapat  penambahan  beberapa program dan kegiatan di didokumen APBD yaitu:
1.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a.  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b.  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a.  Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.  Penyediaan Alat Tulis Kantor
d.  Penyediaan Barang Cetakan, dan Penggandaan
e.  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
f.  Penyediaan Makanan dan Minuman
g.  Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
h.  Kegiatan Pelayanan dan Penyelenggaran Pemerintah
3.  Program Peningkatan Dsiplin Aparatur
a.  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tingkat  konsistensi  Penyusunan  program/kegiatan  tahun  2013  berada pada level sedang ( 40,0 – 59,9), karena  masih saja terjadi penambahan Program dan  kegiatan baru pada dokumen APBD tahun 2013.
Pada  dokumen  APBD  tahun  2014  terdapat  3  program  yang  konsisten dengan  dokumen  PPAS  tahun  2014  atau  tingkat  konsistensi  sebesar  37,5% termasuk  dalam  kategori  buruk.  5  program  tidak  konsisten  karena  sebelumnya dalam dokumen PPAS tidak ada namun masuk dalam dokumen APBD tahun 2014 atau  tingkat  inkonsistensi  sebesar  63,5%,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  1.9 berikut ini :
Tabel 1.9 Analisa Tingkat Konsistensi Program Di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam PPAS dan APBD Tahun 2014
No Program Penilaian Konsisten Dokumen PPAS Dokumen APBD Deskripsi Jumlah % 1 3 program 3 Program □  Konsisten 3 37,5 2 - 5 Program □  Tidak Konsisten I 5 62,5 3 - - □  Tidak Konsisten II - - Jumlah 8 100,00
Sumber : PPAS dan APBD Tahun 2014 ( data di olah )
Pada  dokumen  APBD  tahun  2014  terdapat  22  kegiatan  yang  konsisten dengan  dokumen  PPAS  tahun  2014  atau  tingkat  konsistensi  sebesar  59,45% termasuk dalam kategori sedang. 14 kegiatan tidak konsisten karena sebelumnya dalam dokumen PPAS tidak ada namun masuk dalam dokumen APBD tahun 2014 atau  tingkat  inkonsistensi  sebesar  37,84%,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  1.10 berikut ini :
Tabel 1.10 Analisa Tingkat Konsistensi KegiatanDi Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam PPAS dan APBD Tahun 2014
No Kegiatan Penilaian Konsisten Dokumen PPAS Dokumen APBD Deskripsi Jumlah % 1 22 kegiatan 22 kegiatan □  Konsisten 22 59,45 2 1 kegiatan - □  Tidak Konsisten I 1 2,70 3 - 14 kegiatan □  Tidak Konsisten II 14 37,84 Jumlah 37 100,00
Sumber : PPAS dan APBD Tahun 2014 ( data di olah )
Dari hasil analisis konsistensi dari tahun 2014 menunjukkan bahwa dalam penyusunan  program  bidang  perhubungan,  komunikasi  dan  informatika  pada APBD  sudah  berpedoman  pada  PPAS.  Namun  terdapat  penambahan  beberapa program dan kegiatan di didokumen APBD yaitu:
1.  Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
a.  Pembangunan Terminal Darat Tahap 1 b.  Pembuatan Talud Bronjong, Penyiapan Lahan PembangunanTerminal Darat 2.  Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a.  Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
3.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a.  Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat-diklat
4.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a.  Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.  Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
c.  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.  Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.  Penyediaan Bahan makanan dan minuman
f.  Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
g.  kegiatan Pelayanan dan Penyelanggaraan Pemerintahan
5.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a.  Pemeliharaan Rutin./Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
b.  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pada  dokumen  APBD  tahun  2015  terdapat  7  program  yang  konsisten dengan  dokumen  PPAS  tahun  2015  atau  tingkat  konsistensi  sebesar  77,78% termasuk  dalam  kategori  baik.  2  program  tidak  konsisten  karena  sebelumnya dalam dokumen PPAS tidak ada namun masuk dalam dokumen APBD tahun 2015 atau  tingkat  inkonsistensi  sebesar  22,22%,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  1.11 berikut ini :
Tabel 1.11 Analisa Tingkat Konsistensi Program Di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam PPAS dan APBD Tahun 2015
No Program Penilaian Konsisten Dokumen PPAS Dokumen APBD Deskripsi Jumlah % 1 7 program 7 Program □  Konsisten 7 77,78 2 - 2 Program □  Tidak Konsisten I 2 22,22 3 - - □  Tidak Konsisten II - - Jumlah 9 100,00
Sumber : PPAS dan APBD Tahun 2015, ( data di olah )
Dalam  penyusunan  dokumen    APBD  tahun  2014  terdapat  19  kegiatan yang  konsisten  dengan  dokumen  PPAS  tahun  2014  atau  tingkat  konsistensi sebesar 63,33% termasuk dalam kategori baik. 11 kegiatan tidak konsisten karena sebelumnya  dalam  dokumen  PPAS  tidak  ada  namun  masuk  dalam  dokumen APBD tahun 2014 atau tingkat inkonsistensi sebesar 36,37%, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.12 berikut ini :
Tabel 1.12 Analisa Tingkat Konsistensi KegiatanDi Bidang Perhubungan,

## Komunikasi dan Informatika dalam PPAS dan APBD Tahun 2015
No Kegiatan Penilaian Konsisten Dokumen PPAS Dokumen APBD Deskripsi Jumlah % 1 19  kegiatan 19  kegiatan □  Konsisten 19 63,33 2 - 11 Kegiatan □  Tidak Konsisten I 11 36,37 3 - - □  Tidak Konsisten II Jumlah 30 100,00
Sumber : PPAS dan APBD Tahun 2015, ( data di olah )
Dari hasil analisis konsistensi dari tahun 2015 menunjukkan bahwa dalam penyusunan  program/kegiatan  bidang  perhubungan,  komunikasi  dan  informatika pada    APBD  sudah  berpedoman  pada  PPAS.  Namun  terdapat  penambahan beberapa program dan kegiatan di didokumen APBD yaitu:
1.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a.  Pemelilharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
b.  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.  Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a.  Pengadaaan Alat Komunikasi berupa SSB dan GPS
b.  Pengadaan Saranna Informasi berupa Televisi, Parabola
Receiver dan Catut daya
3.  Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
a.  Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.  Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
c.  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.  Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.  Penyediaan Bahan makanan dan minuman
f.  Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
g.  kegiatan Pelayanan dan Penyelanggaraan Pemerintahan
h.
Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Ketidakonsistenan  Perencanaan dan  Penganggaran Dari  pembahasan  analisis  konsistensi  perencanaan  dan
penganggaran di  atas, maka dapat  diketahui  penyebab  ketidakkonsistensi  antara dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu :
a  Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD,
b  Belum  maksimalnya  kinerja  tim  anggaran  daerah  baik  eksekutif  maupun legislatif.
c  Kualitas RENSTRA yang disusun oleh SKPD kurang memadai.
d  Intervensi  DPRD  yang  terlalu  kuat  :  Anggota  DPRD  sering  mengusulkan kegiatan  baru  pada  saat  rapat  PanitiaKhusus  (Pansus),  yang  mana kegiatan  itu  tidak  tercantum  di  dalam  dokumen  perencanaan  yang sebelumnya  sehingga  menyimpang  dari  program  dan  kegiatan  yang diusulkan oleh SKPD.
e  Kurangnya  informasi  dan  koordinasi  dengan  kementerian/lembaga  tingkat pusat  tentang  program/kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  di  daerah sehingga menyebabkan usulan program/kegiatan dapat berubah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Dilihat dari konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran (RKPD  dan  PPAS)  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika Pegunungan  Bintang  cukup  berhasil  dengan  kategori    baik.  Demikian  juga halnya  bila  dilihat  konsistensi  program  (PPAS  dan  APBD)  yang  kategori sedang untuk tahun 2013-2014 dan kategori baik untuk tahun 2015. Namun, konsistensi kegiatan untuk tiga tahun yang di analisis masuk dalam kategori buruk.
Faktor-faktor  yang  sering  mempengaruhi  kualitas  dan  konsistensi perencanaan  dan  penganggaran,  program  dan  kegiatan  adalah  komitmen dalam  pelaksanaan  RPJMD  dan  RKPD,  kinerja  tim  anggaran,  kualitas RENSTRA.

## 2. Saran
Meningkatkan  pemahaman  dan  kompetensi  tim  anggaran  eksekutif  dan legislatif. Melakukan sosialisasi, regulasi dan monitoring yang mengharuskan komitmen  eksekutif  dan  legislatif  untuk  menjamin  integrasi  antar  dokumen perencanaan  dan  penganggaran.  Peningkatan  intensitas  informasi  dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ata,  Diana  Novita.  2015. Analisis  Konsistensi  Perencanaan  dan  Penganggaran Bidang  Pendidikan  di  Kabupaten  Sumba  Timur  (Pada  Dinas  Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga . Jakarta : Universitas Terbuka
Dickey,  Terry.  2004. Dasar-Dasar  Penganggaran .  (Irma  Andriani  R).  Jakarta: PPM.
Khusaini,  Moh.  2006. Ekonomi  Publik:  Desentralisasi  Fiskal  dan  Pembangunan Daerah .Malang: BPFE UB.
Khusaini,  Moh.  2009. The  Analysis  of  Consistency  of  Planning  and  Budgeting (Study of SomeDistricts and Cities in Indonesia) . Malang: FEB UB.
Koncoro,  Mudrajat.  2004.  Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah.  Penerbir Erlangga: Jakarta
Mangkoesoebroto, Guritno. 2008. Ekonomi Publik Edisi ke-3 . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta: Andi.
Meldayeni.  2011. Analisis  Konsistensi  Perencanaan  dan  Penganggaran  Bidang Kesehatan  diKota  Solok  Tahun  2007-2010 .  Tesis  dipublikasikan.  Padang:
Program PascasarjanaUniversitas Andalas.
Muluk,  Khairul.  2007. Desentralisasi  dan  Pemerintahan  Daerah .  Malang: Bayumedia dan Centerfor Indonesian Reform .
Octaviani,  Rini.  2008 .  Analisis  Konsistensi  Perencanaan  dan  Penganggaran Program  Pendidikan  dasar  dan  menengah  di  Kabupaten  Solok  Selatan . Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 jo  Permendagri  Nomor 59 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2008  tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Prasetya, Ferry. 2012. Modul Ekonomi Publik V: Teori Pengeluaran Pemerintah . FEUB.Malang.
Suhadak  dan  Nugroho,  Trilaksono.  2007. Paradigma  Baru  Pengelolaan Keuangan  Daerahdalam  Penyusunan  APBD  di  Era  Otonomi .  Malang: Bayumedia dan Lembaga Penerbitan& Dokumentasi FIA-Unibraw.
Wahyuningsih,  Rutiana.  2007. Resposibility  Kebijakan  Perncanaan  dan Penganggaran Daerah . LGSP
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Yandra,  Febie.  2011. Analisis  Perencanaan  dan  Penganggaran  pada  Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Solok Tahun 2006-2010 .
_________. Oxford Learner’s Pocket Dictionary . Oxford University Press.