Vol. 5, 1 (June, 2024), pp. 651-658 ISSN: 2721-1150 EISSN: 2721-1169
Manajemen  Pembiayan  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pembelajaran pada MTsN 7 Madiun
InstitutAgama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; kholisnafiah78@gmail.com
ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Management; Financing; Learning Quality Indonesia's education sector, including basic education, faces a range of challenges, ranging from low allocation of government financial  support  to  a  lack  of  training  to  improve  teachers'
professional abilities amid Indonesia's small education budget. The  purpose  of  this  study  is  to  know  and  analyze  financing management  in  improving  the  quality  of  learning  in  MTsN  7 Madiun. The method used in research is a qualitative approach using  descriptive  methods. Data collection  techniques  include interviews,  observation,  and  documentation.  While  analyzing the  data  by  data  reduction,  display,  and  conclusion.  The conclusion is: (1). The head of the madrasah is responsible for planning the financial resources of education in accordance with the position given to him by the government (2). The education financing  approach  prioritizes  the  most  important  madrasah needs  to  improve  the  quality  and  quality  of  education  (3). Education  funding  is  monitored  by  external  and  internal accredited bodies (4). The obstacles faced are, first, the scheme is  different from  the dues  received  from  the  government,  and second, the payment of funds to the madrasah committee is not routinely carried out by a small number of parents' associations.
Article history:

## Received 2023-12-26
Revised  2024-02-18
Accepted 2024-04-05
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

## Corresponding Author:
Kholis Masroatin Nafiah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; kholisnafiah78@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan salah satu  hal terpenting  dalam  kehidupan seseorang.  Pendidikan  juga menjadi pedoman dan penentu arah hidup dan masa depan seseorang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab  1 Pasal 1 (Undang- undang, 2003): Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk    memiliki kekuatan    spiritual    keagamaan,    pengendalian    diri,    kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya menyangkut bangsa dan negara.
Artikel  ini  membahas  mengenai  pemanfaatan  pembiayaan  pendidikan,  teknik  pengelolaan pembiayaan,  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  kepala  madrasah  dalam  mengelola  pembiayaan pendidikan,  sehingga  tujuan  pendidikan  MTsN  7  Madiun  yang  diharapkan  dapat  maksimal.

## Kholis Masroatin Nafiah
Pengelolaan  dana  pendidikan  yang  tidak  mengikuti  instruksi  POS  dapat  menyebabkan  kegagalan pembiayaan  pendidikan,  terutama  jika  pengawasan  pemerintah  tidak  terlibat  dalam  pembiayaan pendidikan.

## 2. METODE
Penelitian  ini  mendeskripsikan  dan  mengkaji  tentang  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan pembelajaran. Sejalan dengan  fokus  penelitian,    penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data  kualitatif merupakan  data  yang  disajikan  dalam  format  kebahasaan  dan  dinarasikan  melalui  kata-kata (Muhadjir,  2016).  Adapun  lokasi  penelitian  yang  diambil  yaitu  MTsN  7  Madiun  dengan  subjek penelitian  guru,  kepala  madrasah,  bendahara  madrasah,  serta  komite  madrasah.  Dalam  penelitian kualitatif ini peneliti berperan sebagai human instrument dalam rangka mencari informasi langsung dari sumbernya dan  data dengan menangkap berbagai fenomena yang terjadi di lapangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Manajemen keuangan sekolah sangat penting dalam pengelolaan suatu organisasi dalam dunia pendidikan.  Diharapkan  lembaga  tersebut  dapat  bertahan  dan  bersaing  di  era  persaingan  bebas  ini dengan pengelolaan yang baik. Manajemen adalah proses pengorganisasian dan memimpin pekerjaan orang  lain  sehingga  mereka  dapat  melakukan  pekerjaannya  secara  efektif  dan  efisien.  Efektifitas adalah pelaksanaan berbagai tugas secara tepat atau pelaksanaan segera seluruh kegiatan, mendorong tercapainya  berbagai  tujuan  organisasi,  sedangkan  efisiensi  adalah  melakukan  pekerjaan  sesuai dengan  tujuan  dan  menghasilkan  pendapatan  sebesar-besarnya  dengan  kontribusi  sekecil  mungkin (Coulter, 2010).
Biaya  pendidikan  adalah  nilai  moneter  dari  sumber  daya  pendidikan  yang  dibutuhkan  untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menghitung biaya pendidikan, terlebih  dahulu  perlu  diidentifikasi  sumber daya  pendidikan  (kualifikasi,  spesifikasi,  kuantitas,  dan lain-lain) yang diperlukan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Selain itu, adanya tata kelola  biaya  pendidikan  berdasarkan  berbagai  strategi    salah  satunya  dengan  membangun  mitra dengan  masyarakat  sekitar  sekolah  merupakan  suatu  hal  yang  harus  dilakukan  dan  diperhatikan (Mukhibat, 2020). Menurut pendekatan elemen biaya, biaya sekolah dapat dikelompokkan ke dalam item  biaya  yang  berbeda  adalah  biaya  penyelenggaraan  pembelajaran,  biaya  administrasi  sekolah, pemeliharaan  gedung  sekolah,  kesejahteraan  karyawan,  administrasi,  pengumpulan  data,  dan bimbingan teknis pendidikan (Syaiful Sagala, 2010).
Selanjutnya, konsep dasar manajemen dana pendidikan terdiri dari: a. Penganggaran.
Penganggaran adalah proses perencanaan, pengaturan, dan alokasi sumber daya keuangan untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Dalam  konteks  pemerintahan  atau  bisnis,  penganggaran  seringkali melibatkan penetapan anggaran yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran dalam periode waktu tertentu,  biasanya  dalam  satu  tahun  fiskal.  Tujuan  dari  penganggaran  adalah  untuk mengendalikan pengeluaran, memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai dengan prioritas organisasi, serta memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja dan pencapaian tujuan. Pembiayaan pendidikan mencakup tiga kegiatan, yaitu Budgeting, Accounting , dan Auditing .
1) Budgeting (Penyusunan  Anggaran).  Penganggaran  adalah  kegiatan  atau  proses  pembuatan anggaran. Anggaran adalah rencana tindakan kuantitatif yang dinyatakan  dalam satuan moneter yang berfungsi sebagai pedoman untuk jangka waktu tertentu. Penyusunan anggaran, atau yang dikenal  sebagai  budgeting,  merupakan  salah  satu  tahap  penting  dalam  pengelolaan  pembiayaan pendidikan.  Proses  ini  melibatkan  perencanaan  dan  alokasi  dana  untuk  berbagai  keperluan
pendidikan, seperti pengembangan kurikulum, pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan guru, dan  layanan  pendukung  siswa.  Tahapan  dalam  penyusunan  anggaran  mencakup  identifikasi sumber-sumber  pendapatan,  estimasi  biaya,  penentuan  alokasi  dana  sesuai  prioritas,  serta pemantauan  dan  evaluasi  penggunaan  dana.  Penyusunan  anggaran  yang  baik  memerlukan kolaborasi  antara  berbagai  pihak terkait, seperti manajemen sekolah,  staf  administrasi  keuangan, guru, dan pihak lainnya, serta memperhatikan kebutuhan mendesak dan tujuan strategis institusi pendidikan.  Langkah-langkah  ini  penting  untuk  memastikan  penggunaan dana  yang  efisien dan efektif dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pembelajaran.
2) Accounting (Pembukuan). Dalam pembukuan, menyangkut dua hal yaitu menangani permasalahan yang berkaitan dengan hak untuk memilih aturan dalam menerima atau membelanjakan uang dan memusatkan perhatian pada permasalahan yang timbul akibat kegiatan usaha pertama, khususnya penerimaan, tabungan, dan pengeluaran uang.
3) Auditing (Pemeriksaan). "Audit" berarti setiap kegiatan yang melibatkan tanggung jawab Bendahara untuk  pengumpulan,  penyimpanan  dan  pencairan  dana    kepada  orang  yang  ditunjuk.  Menurut Nanang  Fattah,  tujuan  pemantauan  dana  pendidikan  adalah  untuk  mengukur,  membandingkan dan mengevaluasi alokasi dan penggunaan belanja. Sederhananya, proses pemantauan terdiri dari mengamati, mengevaluasi dan menghubungkan pengamatan dengan kinerja dan hasil sebenarnya (Fattah, 2004).
Manfaat  auditing  yaitu: Pertama, bagi bendaharawan  yang diaudit:  tingkat  kemampuan  belajar dapat diukur dan diberi penghargaan, bekerja dengan sasaran waktu yang ditetapkan, bekerja dalam arah  tertentu,  mengendalikan  diri  terhadap  godaan  untuk  menyalahgunakan  uang,  mengetahui dengan  jelas  batasan  wewenang  dan  tanggung  jawab. Kedua, bagi  lembaga  yang  diaudit:  adanya arahan  yang  jelas  dalam  penggunaan  uang  yang  diterima,  sistem  kepemimpinan  terbuka dimungkinkan, menjelaskan batasan wewenang dan tanggung jawab petugas, tidak menimbulkan rasa saling  curiga. Ketiga ,  bagi atasan:  sebagai  arsip  tahun  ke  tahun,  mampu  menjelaskan  terpenuhinya sebagian atau seluruh anggaran, mampu mengetahui hambatan-hambatan pada tingkat pelaksanaan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya, mengetahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan dan kelancaran pengeluaran, ketepatan tanggung jawab dapat diketahui, menghitung dana kegiatan tahun  sebelumnya  sebagai  refleksi  untuk  perencanaan  kegiatan  masa  depan. Keempat, Bagi  badan pemeriksa  keuangan:  ada  dasar  yang  kuat  untuk  mengambil  tindakan  tegas  apabila  terjadi penyelewengan, terdapat standar yang jelas dalam pengendalian uang negara.

## b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pendidikan
Ada  beberapa    faktor  yang  dapat  menghambat  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  dengan efektif. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Institusi pendidikan seringkali dihadapkan pada dana yang terbatas, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan.  Prioritas  yang  bertentangan  juga  dapat  menjadi  hambatan,  di  mana terjadi  perselisihan dalam  menetapkan  prioritas  penggunaan  dana  antara  berbagai  pihak  terkait,  seperti  manajemen sekolah,  guru,  orang  tua  siswa,  dan  komunitas  lokal.  Selain  itu,  kurangnya  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  pendidikan  juga  dapat  menyebabkan  penyalahgunaan  atau pemborosan dana, seperti kasus korupsi atau ketidakjelasan dalam pelaporan pengeluaran. Perubahan kebijakan  pemerintah  terkait  pembiayaan  pendidikan  juga  dapat  menjadi  hambatan,  terutama  jika perubahan  tersebut  tidak  diikuti  dengan  penyesuaian  anggaran  yang  memadai,  yang  dapat menyebabkan  ketidakpastian  dalam  perencanaan  dan  pengelolaan  dana  pendidikan.  Terakhir, keterbatasan  sumber  daya  manusia,  baik  dalam  jumlah  maupun  kualitasnya,  juga  dapat  menjadi hambatan,  di  mana  kurangnya  keterampilan  atau  pengetahuan  dalam  manajemen  keuangan  dapat menghambat kemampuan institusi pendidikan untuk mengelola dana dengan efektif.
Secara garis besar, pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh dua hal yaitu:
1) Faktor Eksternal
a) Kebijaksanaan  Pemerintah.  Negara  memberikan  fasilitas  berupa  barang-barang  yang menunjang  dan  memperlancar  pendidikan,  seperti  pendanaan  besar  untuk  pembangunan gedung dan peralatan, meringankan beban keuangan siswa melalui beasiswa, menaikkan gaji guru, memberikan tunjangan profesi guru, dan lain-lain.
b) Berkembangnya  demokrasi  pendidikan.  Pendidikan  dulunya  merupakan  prasyarat  untuk mendapatkan kewarganegaraan di banyak negara  kolonial. Pembatasan  pendidikan lanjutan juga  dihilangkan  ketika  bangsa  terbebas  dari  penjajahan  sehingga  setiap  warga  negara mempunyai hak atas pendidikan.
c) Adanya Inflasi. Ketika mata uang suatu negara kehilangan nilainya, terjadilah inflasi. Karena harga  barang  dan  jasa  selalu  naik  seiring  dengan  inflasi,  maka  faktor  inflasi  mempunyai dampak yang signifikan terhadap biaya pendidikan.
d) Tuntutan akan pendidikan. Negara menjamin warganya berhak mendapatkan pendidikan agar bisa  berkembang  dan  sukses.  Negara  memberikan  fasilitas  berupa  barang-barang  yang menunjang dan memperlancar pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, program ini  secara  signifikan  membiayai  pembangunan  gedung  dan  peralatan,  mengurangi  beban keuangan siswa melalui bantuan PIP dan pengelolaan beasiswa, menaikkan gaji guru, dan lain- lain.
2) Faktor Internal
a) Tujuan  Pendidikan.  Tujuan  kelembagaan  suatu  lembaga  merupakan  salah  satu  contoh bagaimana pendidikan mempengaruhi harga pendidikan. Biaya yang diakibatkan perubahan ini ketika tujuan lembaga pendidikan berubah menjadi penguasaan kompetensi.
b) Materi  yang  disajikan.  Materi  pembelajaran  yang  memerlukan  latihan  dan  praktek laboratorium  akan  memerlukan  biaya  lebih  besar  dibandingkan  materi  yang  disampaikan secara konvensional/ceramah.
c) Pendekatan yang digunakan. Teknik belajar mengajar yang memerlukan  praktik dan latihan laboratorium membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan metode dan pendekatan lainnya.
d) Tingkat dan jenis pendidikan. Biaya pendidikan  sekolah dasar jauh lebih rendah dibandingkan biaya pendidikan  universitas karena lamanya waktu belajar, jenis materi yang harus diajarkan, variasi  mata  pelajaran,  jumlah    dan  kualitas  guru,  serta  persyaratan  kualifikasi  guru  dan lulusan.
Prinsip manajemen pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan akuntansi saja, namun pengelolaan keuangan merupakan suatu kegiatan yang menjamin suatu organisasi dalam hal ini sekolah tetap sehat secara finansial. Oleh karena itu, kita harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan yang baik  dalam  membangun  sistem  pengelolaan  keuangan.  Manajemen  keuangan  yang  harus memperhatikan 7 prinsip, yaitu (Horngren, 1993): a. Akuntabilitas ( Accountability ). Jika seseorang, kelompok, atau organisasi memiliki tanggung jawab moral  atau  hukum  untuk  menjelaskan  bagaimana  peralatan,  dana,  atau  kewenangan  yang diberikan oleh pihak ketiga telah digunakan, itu disebut akuntabilitas.
b. Kelangsungan  Hidup  ( Viability ).  Kelangsungan  hidup  ( viability) adalah  ukuran  tingkat keberlanjutan  dan  keamanan  keuangan  suatu  organisasi.  Pengeluaran  organisasi  di  tingkat strategis  dan  operasional  harus  sesuai  atau  sejalan  dengan  dana  yang  diterima  agar  keuangan terjaga.
c. Konsistensi (Consistency ).  Kebijakan  dan  Sistem  keuangan  dari  organisasi  harus  konsisten  dari waktu ke waktu.
d. Transparansi  ( Transparency ).  Laporan  keuangan  yang    lengkap,  akurat,  dan  tepat  waktu  serta dapat  dengan  mudah  diakses  oleh  penerima  manfaat  dan  pemangku  kepentingan  merupakan bagian penting dari transparansi operasi organisasi.
e. Integritas  ( Integrity ). Semua  orang  yang  terlibat  dalam  organisasi  harus  memiliki  integritas  dan
kejujuran. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap kredibel melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan.
f. Standar  Akuntansi  ( Accounting  Standards ).  Keuangan  organisasi dan  sistem  akuntansi  harus mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
g. Pengelolaan ( Stewardship ). Organisasi harus  mengelola dana yang dikumpulkan dengan baik dan memastikan  bahwa  dana  tersebut  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Dengan  mempertimbangkan  perencanaan  strategis  secara  cermat,  mengidentifikasi  risiko keuangan,  dan  menciptakan  sistem  manajemen  dan  keuangan  yang  sesuai  untuk  organisasi, organisasi dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik.
Pasal  46(1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  mengatur  bahwa  provinsi,  pemerintah provinsi, dan masyarakat bertanggung jawab bersama dalam pembiayaan pendidikan. Sristyorini juga mengatakan, ada tiga sumber pendanaan untuk pendidikan.: (1) pemerintah, yaitu pemerintah pusat atau daerah,  (2)  orang  tua  siswa  (siswa), dan  (3)  masyarakat  baik  yang  mengikat  maupun  tidak mengikat (Sulistiyorini, 2009).
Berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 3 dikutip dari buku panduan BOS disebutkan (BOS, 2009):
a. Biaya  pendidikan  meliputi:  biaya  pribadi  peserta  didik,  biaya  satuan  pendidikan,  dan  biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.
b. Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: beasiswa, biaya investasi, biaya operasi, dan bantuan biaya pendidikan.
c. Biaya  penyelenggaraan  dan/atau  pengelolaan  pendidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf b meliputi: biaya operasi dan biaya investasi.
d. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:  biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, serta biaya personalia satuan pendidikan.

## Mutu Pembelajaran
Mutu  pembelajaran  merujuk  pada  seberapa  baik  suatu  proses  pembelajaran  atau  sistem pendidikan  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  mutu pembelajaran meliputi  desain  kurikulum,  metode  pengajaran,  kualitas  materi  pembelajaran, keterlibatan siswa, penilaian dan umpan balik, serta kualitas pengajar atau instruktur.
Abdul  Hadis dan Nurhayati  mengutip  pendapat  Garvin  dan Davis, mutu  merupakan  keadaan dinamis  dari  produk,  proses,  pekerjaan,  tugas,  dan    lingkungan  yang  memenuhi  atau  melampaui kebutuhan pelanggan (Nurhayati, 2010). Selanjutnya yang dimaksud dengan mutu dalam pendidikan dalam hal ini merujuk pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Suatu “proses pendidikan” yang berkualitas  mencakup  berbagai  masukan  seperti  materi  pembelajaran  (afektif,  kognitif,  atau psikomotorik), metodologi (variasi sesuai dengan keterampilan guru), dukungan administrasi, fasilitas madrasah,  dan    prasarana  serta  sumber  daya  lainnya,  dan  penciptaan  suasana  pembelajaran  yang kondusif (Nurhayati, 2010). Dalam pengertian ini, mutu mengacu pada proses peningkatan mutu yang berkelanjutan untuk mencapai keunggulan dalam proses pendidikan.
Pembelajaran  adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  oleh  guru  terhadap  siswa  sedemikian  rupa sehingga terjadi perubahan tingkah laku individu siswa. Hal tersebut sebagaimana (Mukhibat, 2023) menyatakan bahwa belajar menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan. Memfasilitasi pembelajaran  bagi  siswa  merupakan  tugas  mulia  bagi  seorang  guru.  Perubahan  yang  terjadi  akibat belajar  bisa  berbeda-beda,  seperti  keterampilan,  kebiasaan,  sikap,  penerimaan  atau  penghargaan (Sanjaya, 2016).
Meningkatkan mutu pembelajaran memerlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan , termasuk guru/instruktur, siswa, lembaga pendidikan, serta pemerintah dan masyarakat secara  keseluruhan. Hal  ini melibatkan  pengembangan  kurikulum  yang  relevan,  penerapan metode
pengajaran  yang  inovatif,  penggunaan  teknologi  pendidikan,  serta  dukungan  yang  memadai  bagi pendidik dan peserta didik.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan serangkaian kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan oleh siswa dan guru melalui pembelajaran, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menilai mutu lembaga dan mutu pendidikan.
Salah satu bagian dari paradigma baru manajemen pendidikan di Indonesia adalah Peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidik harus selalu mendapat perhatian yang serius untuk meningkatkan mutu  pendidikan  di  Indonesia.  Kualifikasi  profesi  guru    diberikan  apabila  guru  telah  mempunyai, misalnya kualifikasi akademik yang diperoleh dengan ijazah universitas beserta gelar sarjana, sertifikat profesi  guru  yang  diperoleh  setelah  pelatihan  profesi  guru.  Kompetensi  guru  meliputi  kompetensi pedagogik, kepribadian kompetensi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
Kunci  terpenting  dalam  meningkatkan  kualitas  pembelajaran  adalah  komitmen  terhadap perubahan. Komitmen terhadap perubahan memang menjadi kunci terpenting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.  Komitmen  terhadap  perubahan  dalam  meningkatkan  mutu  pembelajaran melibatkan  berbagai  aspek  yang  tak  terpisahkan. Pertama ,  institusi  pendidikan,  termasuk  sekolah, perguruan  tinggi,  dan  lembaga  pelatihan  lainnya,  harus  meneguhkan  komitmennya  terhadap perubahan. Ini meliputi dukungan dari para pimpinan, pengelola, dan seluruh staf pendidikan. Kedua , para  pendidik  juga  harus  memiliki  komitmen  tinggi  untuk  terus  mengembangkan  diri, memperbaharui  metode  pengajaran, dan  meningkatkan  kualitas  pembelajaran, dengan  keterbukaan terhadap perubahan dan kemampuan untuk mengadaptasi praktik baru. Ketiga , siswa harus memiliki komitmen  terhadap  proses  pembelajaran  dengan  keterlibatan  aktif,  motivasi  untuk  meraih  tujuan pembelajaran,  dan  keterbukaan  terhadap  pengalaman  baru. Keempat ,  dukungan  dari  keluarga  dan masyarakat  juga  krusial  dalam  meningkatkan  kualitas  pembelajaran,  melalui  dukungan  terhadap perubahan di lembaga pendidikan dan partisipasi dalam mendukung pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Kelima , pembelajaran yang berkelanjutan membutuhkan komitmen terhadap pengembangan profesional,  di  mana  para  pendidik  dan  staf  pendidikan  harus  secara  terus-menerus  meningkatkan keterampilan  dan  pengetahuan  mereka  melalui  berbagai  pelatihan  dan  program  pengembangan profesional.  Terakhir,  institusi  pendidikan  perlu  mendorong  budaya  inovasi  dan  penelitian, dengan komitmen  untuk  mencari  metode  pembelajaran  terbaik  berdasarkan  bukti  empiris  dan menerapkannya dalam praktek.
Dengan  demikian,  jika  seluruh  guru  dan  staf  sekolah/madrasah  berkomitmen  terhadap perubahan, untuk menemukan inovasi baru guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan  pendidikan  kepala  sekolah/madrasah  dapat  dengan  mudah  memotivasi  mereka.  Guru menggunakan model dan pendekatan pembelajaran yang baru untuk mengajar serta membantu siswa berkembang.

## Hasil dan Pembahasan
Manajemen  pembiayaan  memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  mutu pembelajaran . Dalam  konteks  ini,  manajemen  pembiayaan  mencakup  alokasi  dan  penggunaan  dana  secara  efektif untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut ini beberapa hal penting peran menajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
Pertama ,  Peranan  kepala  madrasah  dalam  perencanaan  pembiayaan  pendidikan       di  MTsN  7 Madiun.  Untuk  memastikan  dana  pendidikan    digunakan  sesuai  dengan  petunjuk  operasional pemerintah, kepala madrasah berkonsultasi dengan konstituen madrasah dalam merencanakan dana pendidikan  untuk  memastikan  dana  pendidikan  sesuai  kesepakatan.  Perencanaan  pendanaan pendidikan  dilakukan  pada  awal  tahun  sebelumnya  dengan  mengutamakan  kebutuhan  yang mendesak  dan  penting. Perencanaan  pendanaan  pendidikan  yang  dilakukan  pada  awal  tahun sebelumnya  dengan  mengutamakan  kebutuhan  yang  mendesak  dan  penting  adalah  langkah  yang bijaksana. Dengan pendekatan ini, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa dana tersedia untuk
mendukung  inisiatif-inisiatif  yang  paling  kritis  bagi  peningkatan  mutu  pembelajaran  dan kesejahteraan siswa.
Kedua, Teknik  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  di  MTsN  7  Madiun.  Pengelolaan  sumber pendanaan pendidikan di MTsN 7 Madiun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diberlakukan  pemerintah  kepada madrasah  sebagai  garda terdepan  dalam  pengelolaan  pendidikan. Standar  Nasional  Pendidikan  terdiri:  a).  Standar  Isi,  b).  Standar  Kelulusan,  c).  Standar  Proses,  d). Standar Penilaian, e). Standar Sarana dan Prasarana f). Standar Pengelolaan g). Standar Pembiayaan dan h). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pembiayaan Pendidikan yang diperoleh dari dana pemerintah    mengutamakan  kebutuhan  prioritas  madrasah  dan  memastikan  bahwa  biaya  tersebut bermanfaat bagi mutu pendidikan di MTsN 7 Madiun.
Ketiga, Pengawasan pembiayaan pendidikan di MTsN 7 Madiun. Penyelenggaraan pengawasan pembiayaan  pendidikan di  MTsN  7  Madiun terus  berjalan  dan mengalami  kemajuan  sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku saat ini. Pembiayaan pendidikan diawasi oleh sejumlah team yang diberi mandat  seperti  Pengawasan  Internal  Kepala  Madrasah,  Tim  Pengawas  Tingkat  Tsanawiyah  dan Komite Madrasah. Sementara itu, Badan Pengawas Keuangan, Bagian Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, dan Inspektorat sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya melakukan pengawasan eksternal dalam pengawasan pengelolaan pembiayaan pendidikan  di MTsN 7 Madiun.
Keempat , Hambatan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di MTsN 7 Madiun.  Hambatan dalam  pengelolaan  pendidikan  meliputi :  Pertama, kepala  madrasah  dan  guru  mengalami  kendala dalam  Pembiayaan  pendidikan,  yaitu  dana  yang  diterimakan  kurang  sesuai  dengan  rencana penggunaan  dana.  Selain  itu,  kendala  yang dihadapi oleh  kepala madrasah,  bendahara, dan  komite madrasah  lainnya  adalah  tuntutan    pihak  lain  yang  tidak  seharusnya  ditanggung  oleh  pembiayaan pendidikan. Penarikan dana tersebut mengurangi anggaran dana yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana pendidikan, sehingga  apa yang direncanakan di Rencana Kerja Anggaran Madrasah terabaikan. Kedua , pembayaran uang komite madrasah dari paguyuban wali murid sebagian kecil tidak terlaksana secara rutin.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut: Pertama , Kepala madrasah berperan dalam perencanaan sumber dana pembiayaan  pendidikan  menyesuaikan pos  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah. Kedua , Teknik Pembiayaan pendidikan mengutamakan hal-hal yang paling vital yang diperlukan  oleh  madrasah  sehingga  meningkatkan  mutu  pendidikan. Ketiga, Pengawasan pembiayaan  pendidikan  dilakukan  o l e h  p i h a k   y a n g   b e r w e n a n g  s e c a r a eksternal  dan  internal. Keempat, Hambatan  yang    dialami,  yaitu  yang  pertama  berbedanya perencanaan  dengan  biaya  yang  diterima  dari    pemerintah, kedua sebagian kecil pembayaran uang komite madrasah dari paguyubanwali murid tidak terlaksana secara rutin.

## REFERENSI
BOS,  T.  P.  (2009). Buku  Panduan  Bantuan  Operasional  Sekolah.  Depdiknas:  Dirjen  Dikdasmen.  Undang- Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 . Jakarta: Tamita Utama.
Coulter, S. (2010). Manajemen (10 ed.). Jakarta: Erlangga. Fattah, N. (2004). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan . Bandung: PT. Rosdakarya. Horngren, P. (1993). Pengantar Akutansi Manajemen (6 ed.). Jakarta: Erlangga. Muhadjir, N. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rakesarasin.
Mukhibat, M. (2020). Konstruksi Mutu Pendidikan melalui Literasi Keuangan pada Pendidikan Anak Usia  Dini  di  Magetan. Jurnal  Obsesi :  Jurnal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini , 4 (2),  620. https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.412
Mukhibat, M.  (2023). Differentiate  Learning Management to  Optimize Student Needs  And  Learning Outcomes  In  An  Independent  Curriculum. QALAMUNA:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  dan  Agama , 15 (1), 73 – 82. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i1.2386
Nurhayati, A. H. &. (2010). Manajemen Mutu Pendidikan . Bandung: Alfabeta. Sanjaya, W. (2016). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan . Jakarta: Prenadamedia. Sulistiyorini. (2009). Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi . Yogyakarta: Teras. Syaiful  Sagala.  (2010). Materi  Pelatihan  Sekolah,  Manajemen  Strategik  dalam  Peningkatan  Mutu  Mutu Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Undang-undang. (2003). Undang-undang Sisdiknas No. 20 .