## CIVIL SOCIETY DALAM WAJAH KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN
Oleh: M. Zainal Abidin *

## Abstrak
This  paper  tries  to  explain  the  term  of  civil  society  according  to  Islamic  and Indonesian  perspectives.  In  Islamic  view,  the  term  of  civil  society  was  often paralleled with the term madani society, a term associated to the historical situation happened in the prophet era when agreed by the Medina people a charter named the Medina  Charter  as  the  foundation  of  acts  of  multi  cultural  and  multi  religious society in Medina. In Indonesian context, the term of civil society will be explained as a historical study of the struggling of Indonesian people to  bring into reality the civil or medina society, especially after the fall down of New Order and the coming of Reformation Order. Before that, to make a comprehensive understanding about the term of topic, will b explained before the theoretical discourse on the term and the  genealogy  of  civil  society,  whether  happened  among  western  scholars  or Indonesian ones.
Kata Kunci: Civil Society, Masyarakat Madani, Piagam Madinah, Orde Baru.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  tema  yang  cukup  menonjol  dalam  diskursus  sosial  politik  di  Indonesia menjelang kelahiran Orde Reformasi  adalah maraknya perbincangan mengenai penguatan civil society sebagai pendekatan yang dianggap paling layak dalam membangun demokrasi di  Indonesia. 1 Perdebatan  ini  dilatarbelakangi  oleh  pemikiran  bahwa  rezim  Orde  Baru dianggap  telah  gagal  untuk  menyelenggarakan  perubahan-perubahan  yang  menjamin terjadinya  partisipasi  lebih  besar  dari  masyarakat  dalam  kancah  dunia  politik.  Ini  tampak jelas  terutama  dalam  wilayah  hubungan  kekuasaan  antara  negara  dan  masyarakat  yang tidak berimbang selama kurang lebih 32 tahun  Orde Baru berkuasa. Negara selalu berada dalam  posisi  utama  dan  dominan,  sedang  masyarakat  selalu  berada  di  bawah  kendali  dan tidak mampu memunculkan kekuatan tandingan.
Berangkat  dari  ketidakseimbangan  hubungan  kekuasaan  inilah,  gagasan  untuk mengembangkan  kehidupan  demokrasi  melalui civil  society menjadi  topik  hangat  dalam wacana  sosial  politik  di  Indonesia.  Pemakaian  istilah civil  society --yang  oleh  Nurcholish Madjid  dkk.  diterjemahkan  menjadi  masyarakat  madani--mulai  populer  di  Indonesia
* Dosen  Fakultas Ushuluddin  IAIN Antasari Banjarmasin.
1 Muhammad  A.S.  Hikam,  “Wacana  Intelektual  tentang  Civil  Society  di  Indonesia,  dalam  Jurnal Pemikiran Paramadina , Volume I, No. 2, 1999, hal. 15-24.
sekitar  tahun  1990-an. 2 Populernya  istilah  ini  tidak  terlepas  dari  peranan  Nurcholish Madjid,  Dato  Anwar  Ibrahim,  Muhammad  A.S.  Hikam  dan  para  cendekiawan  lainnya. Kemudian  pemasyarakatan  istilah  ini  juga  didukung  oleh  Asosiasi  Ilmu  Politik  Indonesia (AIPI)  yang menyelenggarakan seminar nasional di Kupang (24-26 Januari 1995) dengan tema civil society (yang diterjemahkan sebagai masyarakat kewargaan). 3
Namun  yang  lebih  penting,  bahwa  semakin  populernya  gagasan civil  society di kalangan  masyarakat  Indonesia  karena  muncul  bersamaan  dengan  perkembangan  politik Indonesia,  terutama  adanya  gerakan  reformasi  yang  berawal  dari  ketidakpuasan  sebagian warga masyarakat atas tingkah laku politik Orde Baru yang dianggap makin jauh dari nilai- nilai  demokrasi. Civil  society dianggap  mengandung  nilai-nilai  ideal  yang  ingin diwujudkan  dalam  sistem  politik    di    Indonesia.  Sehingga  tidak  mengherankan  bila penggunaan istilah civil society dapat dianggap sebagai bagian dari upaya mengkritik Orde Baru.  Nilai-nilai  yang  dimaksud  antara  lain:  kesukarelaan  ( voluntary ),  keswasembadaan ( self generating ), keswadayaan ( self supporting ), mandiri terhadap negara dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. 4
Masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam  tentu  akan  memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses demokratisasi dan perwujudan civil society yang diidamkan itu. Oleh karenanya, tulisan ini bermaksud mengelaborasi titik temu antara civil society , keislaman, dan keindonesiaan, sehingga umat Islam tidak ragu dalam memberikan kontribusinya  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  demokratis,  karena  mendapat legitimasi yang kuat dari ajaran agamanya.

## B. Mengurai Civil Society
Secara  kebahasaan  ada  banyak  istilah  atau  ungkapan  yang  diberikan  kepada civil society . Ada yang konsisten dengan istilah civil society (A.S. Hikam, 1996; Abdurrahman Wahid, 1996; Ahmad Baso, 1999), namun ada juga yang mengartikan sebagai masyarakat sipil  (Mansour  Faqih,  1996);  masyarakat  warga  (Lembaga  Etika  Atmajaya,  1997);
2 Adi Suryadi Culla, 1999, Masyarakat Madani,Pemikiran,Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 3.
3 Maswadi Rauf, 1999, “Masyarakat Madani, (Civil Society) Akar Demokrasi di Indonesia”, dalam suntingan  TIM  MAULA, Jika  Rakyat  Beerkuasa  Upaya  Membangun  Masyarakat  Madani  dalam  Kultur Feodal , Bandung: Pustaka Hidayah, hal. 297.
4 Franz  Magnis  Suseno,  2000,  “Strategi  Pembentukan  Masyarakat  Madani”,  dalam Membongkar Mitos Masyarakat Madani , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. x – xvi.
masyarakat  kewargaan  (Ryaas  Rasyid,  Franz  Magnis-Suseno); 5 dan  yang  paling  populer masyarakat madani (Nurcholish Madjid, 1999).
Beragamnya  istilah  ini  dalam  bahasa  Indonesia  dapat  dimaklumi,  karena  secara historis, ide civil society adalah produk sejarah masyarakat Barat. Menurut Ernest Gellner, gagasan civil  society bukanlah  sebuah  wacana  baru.  Gagasan  ini  dapat  dirujuk  ke  masa lampau  peradaban  Barat  (Eropa  dan  Amerika), antara  lain  ketika  konsep  ini  pertama  kali dipopulerkan oleh pemikir terkenal Skotlandia, Adam  Ferguson (1723-1816) dalam karya klasiknya an  Essay  on  History  of  Civil  Society (1767),  hingga  konsep civil  society dikembangkan  lebih  lanjut  oleh  kalangan  pemikir  seperti  John  Locke,  Rousseau,  Hegel, Marx, dan Tocqueville, serta upaya menghidupkannya kembali di Eropa Timur dan Barat di zaman kontemporer. 6
Perkembangan  konsep  ini  dalam  konteks  negara  modern  dapat  dilihat  pada identifikasi  negara  modern  sebagai political  society, yang  dimulai  dari  Thomas  Hobbes (1588-1679).  Hobbes  memahami political  society sebagai  ide  normatif  mengenai kebebasan  dan  persamaan  warga  negara  sebagai  kesatuan  politik.  Namun  dalam pandangannya,  bukan  masyarakat    yang    menciptakan    negara,    tetapi  melalui  kontrak sosial  kehadiran  masyarakat  disatukan  di  bawah  kekuasaan  negara.  Sehingga  penguasa memiliki  kekuasaan  tak  terbatas.  Penguasa  dapat  mempergunakan  segala  cara  untuk menjamin ketenteraman yang dikehendaki walau dengan kekerasan. 7
Pemikiran  serupa  dilanjutkan  oleh  John  Locke,  hanya  saja  ia  mulai  membedakan antara pemerintah ( government ) dan masyarakat ( society ), meskipun kedua unsur tersebut masih  dianggap  sebagai  wujud  politik  negara  yang  lahir  dari  kontrak  sosial.  Menurutnya tujuan  dasar  dibentuknya  kekuasaan  politik  adalah  untuk  melindungi  dan  menjaga kebebasan  sipil.  Demi  melindungi  kebebasan  sipil,  cara  apapun  boleh  dilakukan  negara, walaupun  cara  kekerasan. 8 Selanjutnya,  pemikir-pemikir  pencerahan  Scotlandia  seperti Ferguson, Hume dan Adam Smith mengidentikkan konsep masyarakat dengan masyarakat
5 Burhanuddin,  "Masyarakat  Madani:  Lonceng  Kematian  atau  Kebangkitan",  dalam  Burhanuddin (ed), 2003, Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia , Jakarta: INCIS, hal. v.
6 Culla, 1999, Masyarakat Madani …, hal. 30
7 Deliar Noer, 1983, Gerakan Modern Islam di Indonesia, Jakarta: LP3ES, hal. 105
8 Pemikiran  yang  dekat  dengan  pemikiran  tersebut  adalah  pemikiran  Montesquie  yang    memandang pemerintah  dan  masyarakat  sebagai  dua  entitas  yang  berbeda,  dengan  mengacu  pada  adanya  dua  bentuk hukum,  yaitu  (a) civil  law yang  mengatur  hubungan  antara  pemerintah  dengan  yang  diperintah.  (b) political/public  law yang  mengatur  hubungan  antara  anggota  masyarakat.  Pada  titik  ini,  melalui  Locke  dan Montesquie,  konsep  masyarakat  madani  menjadi  diskursus  pemikiran  politik  modern,  namun  masih cenderung diidentikkan dengan negara ( state ) an sich.
beradab  ( civilized  society ),  namun  tidak  lagi  berasosiasi  sebagai  body  politik  ( political society) melainkan organisasi material (economic society). 9
Di  Jerman,  melalui  Kant,  Fichte,  dan  Hegel,  konsep  ini  mulai  mendapatkan pemaknaan  yang  lebih  jelas  sebagai  suatu  kesatuan  yang  terpisah  dari  negara.  Kant memandang civil society sebagai tujuan umat manusia yang hidup berdasarkan hukum, dan menolak  menyatukannya  sebagai  bagian  dari  kekuasaan  lembaga  absolut.  Fichte  juga melihat keterpisahan hubungan antara negara dan masyarakat di satu pihak, dan hubungan antara  individu  berdasarkan  universalitas  di  pihak  lain.  Sedangkan  Hegel  secara  tegas memandang  bahwa  konsep civil  society dan  negara  tidak  hanya  sebagai  dua  entitas  yang berbeda,  tetapi  juga  sebagai  sintesa  atau  negasi  dua  entitas  berlawanan.  Hegel  berupaya memadukan kedua entitas yang berbeda tersebut dalam sebuah formulasi pemikiran politik baru  (sintesa),  di  mana civil  society diintegrasikan  ke  dalam  negara  sebagai  domain  yang harus  menyesuaikan  perilakunya  dengan  kepentingan  negara.  Hegel  memandang  bahwa civil  society tidak  bisa  dibiarkan  tanpa  kontrol.  Menurutnya, civil  society memerlukan pembatasan  dan  penyatuan  dengan  negara  melalui  kontrol  dan  supervisi  hukum, administratif  dan  politik,  karena  ia  menganggap civil  society mengandung  konflik  dalam dirinya. Dengan kata lain, inti pandangan Hegel adalah menempatkan civil society sebagai elemen politik di bawah supremasi negara. 10
Dari pemikiran Hegel ini, konsep civil society mencapai perkembangan yang sangat penting  dan  menjadi  inspirasi  bagi  pemikiran-pemikiran  yang muncul sesudahnya. Jean L.  Cohen  dan  Andrew  Arato  mengemukakan  bahwa  melalui  Hegel  berbagai  pemikiran yang pernah lahir sebelumnya, memperoleh sintesa baru. Pertama, eksistensi civil society dan  masyarakat  politik  secara  jelas  sudah  dirumuskan  sebagai  entitas  yang  berbeda, kendatipun  ia  menempatkan  masyarakat  pada  posisi inferior . Kedua ,  sejarah  menurutnya mencakup  pula  keluarga  sebagai  salah  satu  entitas  yang    disebutkan  sebagai  tahap  awal sejarah, lalu civil society sebagai tahap kedua, dan negara sebagai momentum sejarah yang terakhir. Ketiga , bagi Hegel civil society merupakan entitas yang merujuk pada masyarakat
9 Culla,  1999, Masyarakat  Madani …,  hal.  49;  Asrori  S.  Karni,  1999, Civil  Society  dan  Ummah, Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi ,  Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, hal. 23.
10 Hegel  mengungkapkan  mengenai  pentingnya  intervensi  negara  ke  dalam  masyarakat  madani berdasarkan dua alasan, pertama, jika terjadi situasi ketidakadilan dan ketidaksederajatan dalam masyarakat sehingga  perlu  diatasi  oleh  negara  yang  mempunyai  otoritas  mengatur  masyarakat. Kedua ,  jika  terjadi sesuatu  yang  mengancam  kepentingan  universal  masyarakat  sehingga  tindakan  perlindungan  atas kepentingan  tersebut  diperlukan.  Oleh  karena  itulah,  Hegel  memandang  bahwa  negara  adalah  kebutuhan ( necessary). Bahkan menurut Hegel negara adalah gerak langkah Tuhan ( the movement of God in the world ).
ekonomi  ( economic  society ),  sementara  negara  dipandang  sebagai  masyarakat  politik ( political society ).
Pandangan model Hegel yang tergolong pesimis terhadap civil society , belakangan mendapat  dukungan  kuat,  di  antaranya  Karl  Marx  (1818-1883).  Dalam  perspektif  Marx, negara juga dianggap sebagai entitas yang terpisah dari civil society dan menyamakan civil society dengan  masyarakat  borjuis  ( buergerliche  gesselschaft ).  Namun  berbeda  dengan Hegel  yang  berangkat  dari  paradigma  idealistik,  dalam  perspektif  Marxian,  posisi civil society dipandang  terletak  pada  basis  material  atau  ekonomi,  ataupun  yang  disebut the realm  of  needs  and  necessity dari  hubungan  produksi  kapitalis.  Menurutnya,  keberadaan masyarakat borjuis tersebut merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan, karena itu ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. 11
Kemudian  konsep civil  society mengalami  perkembangan  yang  cukup  signifikan melalui  Gramsci.  Berbeda  dengan  Marx  dan  Hegel,  Gramsci  melihat civil  society tidak dalam domain ekonomi namun dalam domain politik dan kultural. Hal ini dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan konsep kunci Gramsci yang lain, yakni tentang hegemoni, dimana civil  society dipandang  sebagai  arena  hegemoni  negara  untuk  mendominasi  dan mempengaruhi  kesadaran  masyarakat.  Oleh  karena  itu  menurutnya,  tujuan  utama penguatan civil  society adalah  sebagai  instrumen  untuk  melakukan counter terhadap hegemoni negara dengan menciptakan hegemoni tandingan. 12
Konsep  lain  tentang civil  society ,  yang  cukup  populer,  yaitu  yang  dikemukakan Tocqueville.  Melalui  studi  sosiologis  atas  Amerika,  Tocqueville  berpendapat  bahwa perkembangan civil  society menguat  karena  didukung  oleh  organisasi  keagamaan  yang sangat plural di Amerika. 13 Pendekatan Tocqueville ini lebih menekankan pada penguatan organisasi-organisasi  dan  asosiasi  independen  dalam  masyarakat  untuk  membangun  jiwa demokrasi.
Di  Indonesia,  konsep civil  society umumnya  dijelaskan  dengan  karakteristik- karakteristik  tertentu.  Muhammad  A.S.  Hikam  misalnya  memaknai civil  society sebagai wilayah-wilayah  kehidupan  sosial  yang  terorganisasi  dan  bercirikan  antara  lain: kesukarelaan  ( voluntary ),  keswasembadaan  ( self  generating ),  dan  keswadayaan  ( self
11 Ernest  Gellner,  1990, Membangun  Masyarakat  Sipil  Prasyarat  Menuju  Kebebasan ,  Bandung: Mizan, hal. 59; Karni, 1999, Civil Society …, hal. 27.
12 Hikam,  1999,  “Wacana….hal.  19;  Roger  Simon, Gagasan  Politik  Gramsci, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar dan INSIST, 1999, hal. 28.
13 Lihat  Jamhari,  "Komunalisme  atau  Civil  Society",  dalam  Burhanuddin  (ed),  2003, Mencari  Akar Kultural Civil Society di Indonesia , Jakarta: INCIS, hal. 25.
supporting ),  kemandirian  yang  tinggi  jika  berhadapan  dengan  negara,  dan  keterikatan dengan norma-norma hukum yang diikuti oleh warganya. 14
M. Dawam Rahardjo menyebutkan empat ciri civil society , yakni: pertama , diakui dan  dilindunginya  hak-hak  individu  dan  kemerdekaan  berserikat  yang  mandiri  di  negara. Kedua, adanya  ruang  publik  yang  memberi  kebebasan  bagi  siapa  saja  untuk mengartikulasikan isu-isu politik. Ketiga, terdapatnya gerakan kemasyarakatan yang secara bersama-sama  menganut  norma-norma  dan  nilai-nilai  budaya  tertentu  sebagai  dasar,  baik dalam  mengambil  identitas  maupun  dalam  membentuk  kebersamaan. Keempat, terdapatnya  kelompok  inti  di  antara  kelompok  pertengahan  yang  mengakar  dalam masyarakat yang menggerakkan masyarakat dan melakukan modernisasi sosial ekonomi. 15
Mansour  Faqih  memahami civil  society sebagai  masyarakat  yang  mampu  menjadi alat pengawasan terhadap negara. Masyarakat adalah pengawas tertinggi terhadap tingkah laku  negara  atau  penguasa  politik  atau  pemerintah.  Pengawasan  oleh  masyarakat  bersifat terbuka  bagi  setiap  orang  yang  mau  dan  mampu  memberikan  saran  dan  kritik  pada pemerintah. 16 Dengan demikian, karakteristik penting civil society adalah: masyarakat yang mandiri,  bebas,  sukarela,  taat  pada  peraturan  yang  berlaku,  dan  berfungsi  sebagai  alat pengawasan  terhadap  negara.  Masyarakat  mandiri  adalah  masyarakat  yang  tidak  didikte oleh negara untuk berbuat sesuai dengan keinginan penguasa politik belaka. 17
Bebas  dan  merdeka  mengandung  pengertian  bahwa  masyarakat  harus  dapat menikmati berbagai jenis kebebasan, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, membentuk organisasi,  atau  bergabung  dalam  berbagai  organisasi  pilihan  mereka  sendiri.  Hak  warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam organisasi politik harus dijamin. Dengan partisipasi, mereka  dapat  mempengaruhi  proses  pembuatan  keputusan  yang  bisa  jadi  mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.
Keterikatan pada peraturan-peraturan yang berlaku merupakan unsur penting dalam civil  society karena  keteraturan  dan  penegakan  hukum  adalah  dasar  dari civil  society itu sendiri.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  optimal  dalam  membuat  regulasi  tentang aktivitas-aktivitas  politik  yang  dilakukan  oleh civil  society dalam  hubungannya  dengan
14 Hikam, 1996, Demokrasi dan Civil Society , Jakarta: LP3ES, hal. x-xvi.
15 Dawam  Rahardjo,  1999,  “Masyarakat  Madani  di  Indonesia  Sebuah  Penjajakan  Awal”,  dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina , Vol. 1, No. 2, hal. 27-28.
16 Mansour Fakih, 1996, Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 9.
17 Anwar Ibrahim, 1996, “Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani”, dalam Aswab Mahasin, Ruh Islam  dalam  Budaya  Bangsa, Jakarta:  Yayasan  Festival  Istiqlal,  hal.  18-24,  Abdul  Wahab  El  Affendi,  1994, Masyarakat Tak Bernegara , Yogyakarta: LKiS, hal. 95.
negara agar selalu berada dalam batas-batas yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

## C. Civil Society + Islam = Masyarakat Madani
Sedemikian  penting civil  society dalam  membangun  suatu  kehidupan  demokratis, banyak  kemudian  usaha  dilakukan  bagaimana  'menaturalisasi'  konsep  ini  agar  relevan dengan konteks keislaman dan keindonesiaan. Hal ini menjadi penting, karena di satu sisi demokrasi  bagi  bangsa  Indonesia,  sudah  menjadi  pilihan  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar lagi. Di sisi lain, civil society adalah konsep made in Barat, yang tentu sarat dengan aroma kebaratan,  yang  pada  banyak  hal,  tidak  sama  dengan  kultur  masyarakat  Indonesia. Sehingga, penelusuran konsep sejenis dalam akar budaya Indonesia yang religius menjadi penting.  Maka  didapatlah  istilah  masyarakat  madani,  karena civil  society juga  dapat dimaknai sebagai civilized society atau masyarakat berbudaya (beradab).
Istilah  “madani”  merupakan  terjemahan mujtama’  madani .  Secara  etimologis mengandung  dua  pengertian,  yaitu:  masyarakat  kota  (Madinah)  dan  masyarakat  yang beradab.  Karena  itu  masyarakat  madani  berasosiasi  “masyarakat  beradab”.  Sehingga pengertian  masyarakat  madani  secara  sederhana  dapat  disebutkan  yaitu  masyarakat mandiri  yang  beradab  ( civilized )  yang  menyadari  akan  hak  dan  kewajibannya  serta peranannya, karena masyarakat yang dengan tipologi seperti inilah yang dibangun Nabi di Madinah. 18
Madinah  merupakan  kota  tujuan  hijrah  Nabi  Muhammad  SAW  yang  dulunya bernama Yatsrib. Penggantian nama Yatsrib menjadi Madinah oleh Nabi Muhammad pada hakikatnya  merupakan  sebuah  pernyataan  sikap,  niat  atau  proklamasi  bahwa  beliau bersama  para  pendukungnya  yang  terdiri  dari  kaum Anshar dan Muhajirin hendak mendirikan  dan  membangun  masyarakat  yang  beradab.  Membangun    masyarakat berperadaban    itulah    yang    dilakukan    Nabi    selama  sepuluh  tahun  di  Madinah.  Beliau membangun  masyarakat  adil,  terbuka,  dan  demokratis  dengan  landasan  takwa  kepada Allah  dan  taat  kepada  ajaran-Nya.  Namun  masyarakat  madani  yang  dibangun  Nabi  itu, oleh  Robert  N.  Bellah,  seorang  sosiolog  agama  yang  terkemuka,  disebutnya  sebagai masyarakat  yang  terlalu  modern  untuk  zaman  dan  tempatnya  saat  itu,  sehingga  model masyarakat  madani  --setelah  Nabi  wafat--  tidak  dapat  bertahan  lama.  Timur  Tengah  dan
18 Nurcholish  Madjid,  1999,  “Menuju  Masyarakat  Madani”,  dalam  Jurnal  Kebudayaan  dan Peradaban Ulumul Qur'an , No. 2/VII/1996, hal. 51-55.
umat  manusia  saat  itu  belum  siap  dengan  prasarana  sosial  yang  diperlukan  untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi. 19
Di kota Madinah, Nabi menghadapi  realitas yang bernama pluralisme. Di Madinah terdapat beragam agama, yaitu: Islam, Yahudi, Kristen, Sabi’in dan Majusi. Di samping itu juga  terdapat  beragam  suku  yang  sebelum  Nabi  datang  ke  Madinah  selalu  bertentangan, yaitu  Bani  Nadir,  Qoynuqa’,  dan  Quraydzah.  Di  sisi  lain,  di  kalangan  Islam  sendiri  juga terdapat dua golongan yaitu golongan Anshar dan Muhajirin. Dalam menghadapi dampak negatif yang muncul akibat pluralisme ini, Nabi dipercaya oleh masyarakat Madinah untuk mengelola pluralisme itu agar tidak terjadi lagi gejolak perebutan pengaruh dan kekuasaan antar  kelompok  seperti  yang  pernah  terjadi.  Oleh  karenanya,  di  tengah  kemajemukan itulah,  kemudian  Nabi  mengeluarkan  konstitusi  yang  kemudian  disebut  Piagam  Madinah ( The  Constitution  of  Medina ),  setelah  berupaya  mempersaudarakan  antara  para  muslim pendatang dan muslim Madinah.
Dalam Piagam Madinah yang berjumlah 47 pasal itu, 20 juga terkandung nilai-nilai yang  memungkinkan  berkembangnya  demokrasi  secara  kondusif.  Misalnya  Piagam Madinah  menempatkan  hak-hak  individu  seperti  kebebasan  memeluk  agama  ( freedom  of religion  and  belief ),  persatuan  dan  kesatuan,  persaudaraan  antar  agama,  perdamaian  dan kedamaian,  toleransi,  politik  damai  dan  proteksi,  keadilan,  non-diskriminasi  serta diakuinya hak dan kewajiban warga negara secara demokratis. Dengan konstitusi ini jelas kelihatan  bahwa  Nabi  tidak  membedakan  kelas  sosial  karena  agama.  Perbedaan  agama bukan menjadi penghalang dalam menciptakan suasana damai dalam masyarakat plural.
Dalam membangun Negara Madinah, paling tidak Nabi berpegang pada dua prinsip yang tertuang dalam Piagam Madinah, yaitu: pertama, prinsip kesederajatan dan keadilan ( equal  and justice ). Kedua, prinsip  inklusivisme  (keterbukaan).  Prinsip  kesederajatan  dan keadilan  ini  mencakup  semua  aspek,  baik  politik  (dengan  mengakomodasikan  seluruh kepentingan  masyarakat),  ekonomi  (dengan  menerapkan  prinsip  egalitarianisme)  maupun hukum (dengan memandang semua manusia sama di depan hukum). Kesemuanya ini, jelas pararel  dengan  karakteristik  yang  diusung  oleh civil  society .  Lebih  dari  itu,  pada masyarakat madani ada unsur transendensi yang dalam konsep civil society adalah sesuatu yang ditolak.
19 Ibid. , hal. 52.
20 Ahmad  Sukardja,  1995, Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia, hal. 45-57.

## D.  Masyarakat Madani dalam Konteks Indonesia
Wacana  publik tentang  reformasi  dan  pengembangan  budaya  politik  di  Indonesia, umumnya  bermuara  pada  gagasan  tentang  pembentukan  masyarakat  madani  Indonesia. Perbincangan  mengenai  masyarakat  madani  senantiasa  terkait  erat  dengan  ide  besar tentang  bagaimana  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  Baru.  Masyarakat  Indonesia  Baru yang  dimaksudkan  adalah  masyarakat  Indonesia  yang  bermartabat,  kukuh  bersatu  dalam demokrasi,  keadilan  ekonomi,  tegaknya  hukum,  tegaknya  etika,  moralitas  dan  nilai-nilai agama. Masyarakat Indonesia Baru bercirikan: pertama , masyarakat Indonesia Baru adalah masyarakat  yang  berlandaskan  sistem  politik  dan  ekonomi  yang  demokratis. Kedua , masyarakat  Indonesia  Baru  adalah  masyarakat  yang  menjunjung  tinggi  hak  sipil  dari individu maupun kelompok dalam masyarakat. 21
Dalam mewujudkan masyarakat madani Indonesia tentu saja tidak bisa secara serta merta  menjiplak  langsung  model civil  society yang  berkembang  di  dunia  Barat.  Hal  ini mengingat  adanya  perbedaan  latar  belakang  kultural,  sosial  politik  dan  ekonomi  yang berbeda  antara  Barat  dan  Indonesia.  Masyarakat  Barat,  sering  dianggap  sebagai  sekuler, yang  menempatkan  agama  dan  dunia  sebagai  dua  entitas  yang  tidak  boleh  disatukan, sedangkan masyarakat Indonesia, kerap dinamai sebagai masyarakat religius yang berbasis pada sosial keagamaan yang cukup kuat. 22
Dalam  perjalanan  historis  Indonesia,  sebenarnya  gagasan  tentang  masyarakat madani  telah  ada.  Namun  akibat  kegagalan  praktek  demokrasi  pada  tahun  1950-an,  dan diiringi perubahan politik ke model otoritarianisme negara sejak demokrasi terpimpin, dan dilanjutkan  oleh  Orde  Baru,  peluang  bagi  berkembangnya  masyarakat  madani  menjadi surut.  Hal  ini  di  antaranya  disebabkan  rezim  Orde  Baru  sangat  dominan  terhadap masyarakat dan mempunyai penetrasi sangat luas dalam hampir semua dimensi kehidupan masyarakat  serta  depolitisasi  dalam  keadaan  masif.  Barulah  ketika  rezim  Orde  Baru runtuh,  konsep  masyarakat  madani  menemukan  momentum  yang  tepat  untuk  menyeruak ke permukaan untuk kemudian diupayakan terwujud dalam realitas kehidupan nyata.
21 Dawam  Rahardjo,  ”Demokrasi,  Agama,  dan  Masyarakat  Madani”,  dalam  Jurnal UNISIA ,  No. 39/XXII/III/1999, hal. 21
22 Perbedaan  latar  belakang  yang  demikian  harus  menjadi  pertimbangan  dalam  upaya  mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Hal ini juga diakui oleh para pakar bahwa perbedaan latar belakang sejarah, kondisi  sosial  ekonomi,  sosial  politik,  dan  kultural  yang  tidak  sama,  memungkinkan  berkembangnya  strategi model  masyarakat  madani  yang  berbeda  di  berbagai  tempat  dan  masyarakat  dunia.  Culla,  1999, Masyarakat Madani …, hal.211.
Selama  32  tahun,  dinamika  perpolitikan  di  Indonesia  mengalami  stagnasi  akibat hegemoni kekuasaan negara yang didukung oleh ABRI atas masyarakat. Rezim Orde baru dinilai    telah    gagal    menyelenggarakan    perubahan-perubahan  yang  dapat  menjamin terjadinya partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam kancah dunia politik. Negara sangat kuat mengkooptasi aspirasi politik masyarakat, sehingga rakyat tidak terlibat dalam pengambilan  kebijakan.  Kebijakan  yang  ditelorkan  cenderung top  down .  Padahal  esensi dari  masyarakat  madani  adalah  tersedianya  wacana  publik  dan  sekaligus  sebuah  ruang publik yang bebas, sementara warga (citizen) memiliki akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan  publik.  Dua  hal  ini  berkaitan  karena  individu  atau  kelompok  (seperti  ormas, kelompok kepentingan, partai politik, dan parlemen) dalam wacana publik hanya mungkin bebas mengemukakan pendapat dan mengembangkan kreativitasnya di ruang publik yang bebas. 23
Pada masa Orde Baru, negara muncul sebagai kekuatan utama yang dominan dalam pergolakan sosial, ekonomi dan politik. Negara melakukan penetrasi yang dalam terhadap semua  sektor  kehidupan  masyarakat  dengan  metode  hubungan patron-client , institusionalisasi  sosial  politik,  korporatisme  negara,  dan  hegemoni  ideologi  serta melakukan depolitisasi dalam skala masif dalam batang tubuh masyarakat. Dengan begitu, peranan  negara,  yang  dicerminkan  oleh  peranan  pemerintah  yang  dominan  di  antara cabang-cabang kekuasaan lain itu dinilai semakin kuat secara politis. Hal ini dicerminkan dari  semakin  nampaknya  gejala  otoritarianisme  dan  totalitarianisme,  baik  yang  nampak pada  kekuasaan  presiden  maupun  semakin  meluasnya  penetrasi  negara  ke  dalam  semua jaringan  masyarakat.  Demikian  pula  peranan  ideologi  Pancasila  dalam  cara  berpikir masyarakat serta peranan politik militer dan Golkar sebagai partai hegemonis. 24
Pers yang merupakan salah satu wacana publik dan sekaligus sebuah ruang publik yang  bebas  dikooptasi,  sehingga  pemerintah  berupaya  mengendalikan  pers  dengan  Surat Izin  Usaha  Penerbitan  Pers  (SIUPP)  berdasar  Peraturan  Menteri  Penerangan  No. 01/PER/MENPEN/1984.  Pada  kenyataannya  SIUPP  menjadi  sarana  pemerintah  untuk mengendalikan  komunikasi  politik,  kebebasan  pers,  dan  bahkan  menjadi  wahana
23 Hikam,  “Demokrasi  Melalui  Civil  Society,  Sebuah  tatapan  Reflektif  Indonesia”,  dalam Prisma , No. 6 tahun 1993.
24 Dalam hal ini,  Abdul Aziz Thaba menyebutkan bahwa sistem kepartaian di Indonesia sejak Orde Baru adalah hegemonic party system dengan Golkar sebagai partai politik  yang dominan. Sedangkan partai lainnya yang ada saat itu seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanyalah berfungsi artificial. Abdul Aziz Thaba, 1996, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru , Jakarta: Gema Insani Press, hal. 210.
pembredelan  pers. 25 Selain  itu  dalam  masa  Orde  Baru  juga  terdapat  banyak  kasus pelarangan  buku-buku,  terutama  buku-buku  yang  berisi  ide-ide  politik  yang  bertentangan dengan ide politik Orde Baru, atau mengkritik kekuasaan dan lain-lain.
Ruang publik bebas yang lain seperti kampus dibelenggu dengan diberlakukannya NKK/BKK. Gedung-gedung pertunjukan dikendalikan dengan diharuskannya izin sebelum mengadakan  pertunjukan  baik  kesenian  ataupun  pertunjukan  lain.  Bahkan  personel- personal  yang  duduk  di  gedung  MPR  juga  dikooptasi  dengan  ancaman recall (pemberhentian antar waktu), jika bersikap kontra terhadap kebijakan penguasa.
Namun,  paparan  di  atas  bukan  berarti  bahwa  pada  masa  Orde  Baru  sama  sekali tidak  ada  lembaga  yang  bisa  dikategorikan  sebagai  instrumen  masyarakat  madani.  Pada masa  Orde  Baru  sekurang-kurangnya  ada  dua  macam  lembaga  yang  dapat  dimasukkan dalam  kategori  instrumen  masyarakat  madani  yaitu: Pertama, model  yang  benar-benar merupakan  lembaga  voluntir  yang  bersifat  nirlaba  dan  swadaya.  Model  ini  adalah  di antaranya, organisasi keagamaan, paguyuban ( community group ), perkumpulan, kelompok ketrampilan  ( guild ),  organisasi  menolong  diri  sendiri  ( self  helping  organization )  dan organisasi  warga  masyarakat  atau  semacam  rukun  kampung  ( civil  organization ). Kedua, lembaga  baru  yang  dikenal  LSM.  Dalam  kategori  ini  adalah  Perkumpulan  Keluarga Berencana,  Bina  swadaya,  Lembaga  Bantuan  Hukum  dan  lain-lain.  Organisasi  dan lembaga  ini  juga  dilahirkan  dari  proses  pembangunan  Orde  Baru,  walaupun  mereka  ini berperan  sebagai  kekuatan  pengimbang  ( countervailing  power )  di  samping  sebagai  mitra ( partner  atau  counterpart )  pemerintah  dan  lembaga  perantara  ( intermediary  institution ) antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Dalam  kenyataannya,  organisasi  masyarakat  ini  lebih banyak  berkedudukan  sebagai  obyek  daripada  subyek.  Bahkan  dalam  prosesnya,  mereka sering termarjinalkan karena kekurangan dana. 26
Di  samping  itu,  Orde  Baru  juga  telah  melahirkan  kelas  menengah  baru  yang  juga sangat  potensial  dalam  membangun  masyarakat  madani,  walau  eksistensi  mereka  dalam struktur masyarakat yang dikontruksi Orde Baru berada dalam posisi yang kurang berdaya. Kelas  menengah  itu  terdiri  dari  para  profesional,  aktivis  LSM,  intelektual,  dan  para bisnismen yang tidak secara total berada dalam dominasi negara. Mereka dapat melakukan
25 Mahfud MD, Moh., 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , Yogyakarta: Gama Media, hal. 367. Sekadar  catatan  tambahan,  selama  Orde  Baru  sebanyak  46  dari  163  surat  kabar  pernah  dibredel. ( Kompas, Rabu, 28 Juni 2000:100).
26 Dawam  Rahardjo,  Rahardjo,  Dawam,  1999,  “Lembaga  Swadaya  Masyarakat,  dalam  suntingan TIM  MAULA, Jika  Rakyat  Berkuasa  Upaya  Membangun  Masyarakat  Madani  dalam  Kultur  Feodal ,” Bandung: Pustaka Hidayah, hal. 282-283.
proses pemberdayaan melalui upaya penguatan otonomi mereka sendiri dan solidaritas di kalangan sejawat dan anggota, kendatipun bargaining position mereka di hadapan negara juga masih lemah.
Ringkasnya,  pada  masa  Orde  Baru,  kemandirian  masyarakat  terkooptasi  oleh kekuatan  hegemonik  negara  yang  didukung  oleh  ABRI.  Negara  mengendalikan  secara sistematis  terhadap  aspirasi  masyarakat,  sehingga  dengan  laluasa  negara  dapat mendiktekan  keinginannya  pada  masyarakat  yang  memang  secara  sengaja  dilemahkan posisi  tawarnya  terhadap  negara  melalui  strategi  korporatisasi,  kooptasi,  hegemoni  dan depolitisasi yang dilancarkan dengan sistmatis dan efektif.
Kontrol masyarakat terhadap perilaku negara melemah, namun sebaliknya, kontrol negara  terhadap  masyarakat  menjadi  sangat  kuat.  Hal  ini  terjadi  karena  negara  berhasil dalam  melakukan  pengelompokan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  dalam  bentuk  orsospol (PPP, PDI dan Golkar) dan ormas (PWI, HKTI, SPSI, KADIN, KNPI, MUI, dan lain-lain) yang diatur sedemikian rupa sehingga menyebabkan mereka sulit untuk  lepas dari kontrol dan  pengawasan  negara. 27 Dengan  alasan  stabilitas,  negara  Orde  Baru  tidak  segan-segan bertindak  represif  atas  gejala-gejala  dalam  masyarakat  yang  dianggap  dapat  mengganggu stabilitas politik nasional.
Dalam  kondisi  yang  demikian,  masyarakat  madani  tidak  bisa  berkembang  secara baik.  Pemerintah  yang  represif,  menghalangi  pertumbuhan  masyarakat  madani,  karena rakyat  memang  tidak  diberikan  kebebasan  untuk  berbicara  dan  berkumpul.  Akibatnya masyarakat cenderung untuk nrimo , atau kalau toh bertahan, mereka lebih mengutamakan keselamatan pribadi; bukan keselamatan bersama.
Dalam kondisi masyarakat madani seperti inilah gerakan reformasi muncul dan di dorong  oleh  krisis  ekonomi  yang  menghancurkan  salah  satu  basis  legitimasi  Orde  Baru yang  paling  penting.  Mahasiswa  sebagai  kekuatan  politik  moral  berhasil  mendorong terbukanya pintu pertama bagi reformasi, yaitu turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Kemudian selanjutnya terjadilah kontestasi antara kekuatan reformasi dan kekuatan status quo yang juga merupakan ajang penentuan akan eksistensi masyarakat madani pada masa depan.  Dalam  rangka  reformasi  total,  pemberdayaan  masyarakat  madani  merupakan keniscayaan  apabila  tujuan  jangka  panjangnya  adalah  terwujudnya  sistem  politik demokratis yang benar-benar partisipatoris.
27 Hadiwinata,  Bob  S.,  1999,  “Masyarakat  Sipil  Indonesia:  Sejarah,  Kelangsungan  dan Transformasinya ”, dalam Wacana , Edisi 1, Vol. 1., hal. 17.
Semenjak  jatuhnya  Soeharto,  dalam  masyarakat  muncul  fenomena  euphoria, kebebasan untuk berbuat apa saja sesuai dengan keinginan masing-masing.  Fenomena ini mungkin  merupakan  luapan  perasaan  warga  masyarakat  yang  selama  ini  tertekan  oleh rezim  Orde  Baru.  Hilangnya  negara  represif  itu  dianggap  sebagai  kesempatan  untuk mewujudkan  masyarakat  madani  dengan  menikmati  kebebasan  dan  mewujudkan kemandirian  masyarakat  tanpa  batas.  Namun  terlepas  dari  gejala  itu,  era  reformasi  yang terbuka  setelah  runtuhnya  Orde  Baru  memberikan  lahan  yang  kondusif  bagi berkembangnya  masyarakat  madani  di  Indonesia.  Menguatnya  peranan  masyarakat  telah ditunjukkan  oleh  berbagai  gejala  seperti  dipenuhinya  berbagai  tuntutan  masyarakat  oleh pemerintah, meskipun masih banyak juga yang belum terpenuhi.
ABRI yang selama pemerintahan Orde Baru menjadi pendukung utama rezim yang berkuasa,  kini  telah  dimulai  di  reformasi.  Lembaga-lembaga  dalam  tubuh  ABRI  yang selama  ini  menjadi  pengekang  kebebasan  masyarakat  sipil  seperti  Dewan  Pemulihan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH), Bakortanas dan Bakorstanasda,  serta  lembaga Litsus  telah  dihapuskan.  Harus  diakui,  masih  sulit  untuk  bisa  mengubah  ABRI  menjadi tentara  profesional  berwibawa  yang  mampu  mempertahankan  negara  dari  ancaman  luar maupun dalam. Tapi paling tidak, telah banyak berkurang dari perilaku-perilakunya  yang dulu begitu merugikan rakyat dalam segala aspek, terutama politik, seperti kasus Tanjung Priok,  kasus  Talangsari  di  Lampung,  kasus  Bantaqiyah  di  Aceh,  kasus  Tri  Sakti  dan  lain sebagainya.
Di  sisi  lain,  kebebasan  pers  juga  mulai  menemukan  bentuknya,  sehingga memungkinkan  transaksi  wacana  politik  yang  semakin  egaliter.  Negara  tidak  lagi memonopoli  sumber-sumber  dan  penyebaran  informasi,  sehingga  tafsir  terhadap  realitas sosial, budaya, politik maupun wacana yang berkembang di masyarakat berkecenderungan sangat  pluralistik.  Masyarakat  akan  menikmati  transparansi  informasi  yang  bukan  saja bertambah intensif, tetapi juga meningkat kualitasnya.
Hal  ini  semakin  terbuka  oleh  pertumbuhan  kuantitatif  pers  yang  sangat  pesat  dan semakin  transparannya  sumber-sumber  informasi,  sehingga  investigasi  pers  terhadap sebuah  peristiwa  akan  semakin  dalam  dan  terpercaya.  Kondisi  pers  yang  sehat  dan berkualitas  merupakan  institusi  demokrasi  keempat,  setelah  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif.  Oleh  karenanya,  perkembangan  pers  Indonesia  era  reformasi  ini  cukup memberikan harapan akan berperannya pers dalam mewujudkan masyarakat madani yang merupakan lahan kondusif bagi tumbuhnya demokrasi.
Di bagian lain, di era reformasi lembaga-lembaga voluntir yang bersifat nirlaba dan swadaya  sudah  berkembang  semakin  pesat.  Selain  model  lembaga  yang  sudah  mapan sebelumnya  seperti  organisasi  keagamaan,  paguyuban  ( community  group ),  perkumpulan, kelompok ketrampilan ( guild ), organisasi menolong diri sendiri ( self helping organization ) dan  organisasi  warga  masyarakat  atau  semacam  rukun  kampung  ( civil  organization ). Menjamur  pula  lembaga  baru  yang  dikenal  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat).  LSM dapat  tumbuh  dan  berkembang  bukan  karena  bantuan  dari  pemerintah  atau  swasta  besar, melainkan karena dukungan dari luar negeri. Dengan dukungan finansial dari luar negeri, melalui NGo internasional, baik dari Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Jepang, Belanda, Australia maupun negara donor  yang lain, maka  LSM-LSM tersebut dapat bersikap lebih independen dan kritis.
Dengan  adanya  fenomena  di  atas  layaklah  kalau  kita  optimis  bahwa  masyarakat madani  yang  berlandaskan  ajaran-ajaran  Islam  yang  terkandung  dalam  Alqur'an  yang merujuk  pada  konsepsi  Negara  Madinah masa  Nabi,  akan  terbangun  di  Negara  Indonesia melalui jalan reformasi yang sedang digalakkan ini. Fenomena sosial politik Indonesia era reformasi  memiliki  beberapa  kesamaan  dengan  kondisi  Negara  Madinah  zaman  Nabi Muhammad,  terutama  dalam  hal  kemajemukan  (pluralitas)  dalam  segi  agama,  suku (Indonesia lebih majemuk), dan pengelompokan sosial.
Kendatipun  kemajemukan  itu  sangat  potensial  bagi  timbulnya  konflik,  apalagi pluralitas  yang  mengandung  aspek  dominatif,  seperti  yang  terjadi  di  Indonesia.  Pluralitas yang  mengandung  aspek  dominatif  itu  bahkan  sangat  rentan  terhadap  disintegrasi. 28 Namun sesungguhnya kemajemukan masyarakat  kita khususnya, sudah merupakan dekrit Allah  dan  design-Nya  untuk  umat  manusia.  (QS  Al-Hud:  118-119).  Jadi  tidak  ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun dalam segala segi. Oleh sebab itu sikap  penuh  pengertian  kepada  orang  lain  itu  diperlukan  dalam  masyarakat  yang majemuk. 29
Sementara konflik di Indonesia era reformasi dalam batas-batas tertentu masih terus berlangsung,  walau  di  lain  sisi  telah  muncul  berbagai  peraturan  (perundang-undangan)
28 Pudjo Suharso, 1999, “Pluralisme Bangsa Menuju Indonesia Baru”, dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 144.
29 Adanya konflik akibat pluralitas ini sebenarnya juga terjadi di Negara Madinah. Namun konflik itu dapat diredam oleh Nabi Muhammad dengan jalan terlebih dahulu “mempersaudarakan” antar elemen umat Islam  (Muhajirin  dan  Anshar).    Kemudian  diikuti  dengan  dimunculkannya  Piagam  Madinah  ( The Constitution  of  Medina )  yang  sarat  dengan  aturan-aturan  hidup  bersama  dalam  kehidupan  bernegara  yang mengacu pada platform pluralitas dalam masyarakat Madinah.
yang  berupaya  mengelola  pluralitas  dan  meredam  konflik.  Namun  konflik-konflik  masih juga  terus  bermunculan.  Hal  ini  tidak  lain  disebabkan  oleh  masih  lemahnya  penegakan hukum  di  Indonesia,  sehingga  orang  cenderung  tidak  takut  untuk  melanggar  hukum. Padahal supremasi hukum merupakan ciri terpenting dari masyarakat madani. 30 Dalam hal ini  bisa  dikatakan,  bahwa  tantangan  utama  bangsa  Indonesia  dalam  mewujudkan masyarakat  madani  saat  ini  adalah  pada  penegakan  supremasi  hukum.  Dengan  tegaknya supremasi  hukum  yang  didukung  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia,  maka  akan menyegerakan terwujudnya masyarakat madani di Indonesia yang justice oriented .
Di sisi lain, kebebasan beragama di Indonesia dilindungi undang-undang dan tidak dibenarkan  memaksakan  suatu  agama  atau  kepercayaan  pada  orang  lain.  Umat  Islam, walaupun  mayoritas  secara  kuantitas,  dapat  hidup  berdampingan  dengan  umat  beragama lain. Bahkan lebih dari itu,  bisa dikatakan bahwa umat Islam yang mayoritas mengayomi umat beragama lain yang minoritas, sebagaimana yang terjadi di Negara Madinah.
Ini  merupakan  bagian  dari  implementasi  visi  Islam  yang rahmatan  li  al-‘alamin , sehingga  yang  terjadi  kemudian  adalah  persaudaraan  antar  umat  beragama,  sikap  saling menghormati  dan  toleransi  (tasamuh)  serta  terhindarnya  diskriminasi.  Hal  serupa  juga terjadi  di  Negara  Madinah  masa  Nabi,  kendatipun  kemudian  orang  Yahudi  mengkhianati isi  Piagam  Madinah,  namun  kemudian  mereka  diberikan  sanksi  tegas  oleh  umat  Islam. Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  menghindari  pengkhianatan  suatu  golongan  tertentu  di Indonesia  terhadap  konstitusi  yang  berlaku,  supremasi  hukum  haruslah  benar-benar ditegakkan.
Banyak  memang  pekerjaan  rumah  bangsa  ini  yang  harus  diselesaikan,  dan kesemuanya  ini  dalam  bingkai  kesadaran  bahwa  bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang terus  menjadi,  berproses,  dan  penguatan  masyarakat  madani  adalah  suatu  keniscyaan dalam  membangun  bangsa  yang  maju  dan  demokrasi,  dengan  tetap  berpegang  pada  akar kultural bangsa.

## E. Penutup
Melalui  pembangunan  masyarakat  madani  ini,  diharapkan  lahir  kebebasan ( freedom )  dan  kesetaraan  ( equality )  antar  manusia  sebagai  warga  yang  berkeberdayaan berhadapan  dengan  kekuasaan  negara.  Hal  ini  sekaligus  menandaskan  bahwa  urgensi
30 Akh. Minhaji, “Supremasi Hukum dalam Masyarakat Madani (Perspektif Sejarah Hukum Islam), dalam Jurnal UNISIA , No. 41/XXII/IV/2000, hal. 252
pokok  masalah  pemberdayaan  masyarakat  madani  merupakan  prasyarat  terbangunnya kehidupan bernegara yang demokratis.
Walaupun  harus  diakui  bahwa  untuk  sementara  ini  ada  beberapa  karakter  yang kurang kondusif bagi perkembangan masyarakat madani dan demokrasi  serta bertentangan dengan  ajaran  Alqur’an,  masih  tertanam  cukup  kuat  dalam  masyarakat  kita.  Sifat  mau menang  sendiri  dan  tidak  mau  mengalah,  kurangnya  toleransi,  kecenderungan memaksakan  kehendak,  dan  kecenderungan  menggunakan  kekerasan  dalam  mencapai tujuan,  masih  sering  ditemui  dalam  pergaulan  sosial.  Oleh  karenanya  bila  proses tumbuhnya  masyarakat  madani  dan  demokrasi  berjalan  lambat,  itu  lebih  disebabkan  oleh adanya  keengganan  masyarakat  untuk  meninggalkan  karakter  negatif  tersebut.  Padahal, perangkat konstitusional yang mendukung perwujudannya kini telah banyak tersedia.
Dengan  kata lain,  demokrasi  dan  masyarakat madani  ( civil  society )  bersifat  saling melengkapi.  Demokrasi  hanya  mungkin  tumbuh  dalam  masyarakat  yang civilized, sebaliknya civil society hanya mungkin berkembang dalam iklim yang demokratis. Dengan demikian,  masyarakat  yang civilized merupakan  kondisi  yang  dibutuhkan  bagi pertumbuhan  demokrasi,  sedangkan  bagi civil  society, demokrasi  adalah  kondisi  yang diperlukan.

## KEPUSTAKAAN
Abdul  Aziz  Thaba,  1996, Islam  dan  Negara  dalam  Politik  Orde  Baru ,  Jakarta:  Gema Insani Press.
Azra, Azyumardi, 1999, Menuju Masyarakat Madani , Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
------, 2000, Memabangun Keadaban Demokrasi , Kompas , 28 Juni .
Burhanuddin (ed.), 2003, Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia , Jakarta: INCIS
Culla, Adi Suryadi, 1999, Masyarakat Madani,Pemikiran,Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Affendi, Abdul Wahab El, 1994, Masyarakat Tak Bernegara , Yogyakarta: LKiS.
Fakih, Mansour, 1996, Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gellner,  Ernest,  1990, Membangun  Masyarakat  Sipil  Prasyarat  Menuju  Kebebasan , Bandung: Mizan.
Hadiwinata,  Bob  S.,  1999,  “Masyarakat  Sipil  Indonesia:  Sejarah,  Kelangsungan  dan Transformasinya ”, dalam Wacana , Edisi 1, Vol. 1.
Hikam,  Muhammad  A.S.,  1999,  “Wacana  Intelektual  tentang  Civil  Society  di  Indonesia, Jurnal Pemikiran Paramadina, Volume I, No. 2.
------, 1996, Demokrasi dan Civil Society , Jakarta: LP3ES.
------,  1993,  “Demokrasi  Melalui  Civil  Society,  Sebuah  tatapan  Reflektif  Indonesia”, Prisma, No. 6.
Ibrahim,  Anwar,  1996,  “Islam  dan  Pembentukan  Masyarakat  Madani”,  dalam  Aswab Mahasin, Ruh Islam dalam Budaya Bangsa , Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal.
Karni,  Asrori  S.,  1999, Civil  Soceity  dan  Ummah,  Sintesa  Diskursif  Rumah  Demokrasi , Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
Kompas, Rabu, 28 Juni 2000.
Madjid,  Nurcholish,  1996,  “Menuju  Masyarakat  Madani”,  dalam  dalam  Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an , No. 2/VII.
Mahfud MD, Moh., 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , Yogyakarta: Gama Media.
Minhaji,  Akh,  2000,  “Supremasi  Hukum  dalam  Masyarakat  Madani  (Perspektif  Sejarah Hukum Islam), dalam Jurnal UNISIA, No. 41/XXII/IV.
Noer, Deliar, 1983, Gerakan Modern Islam di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
Rauf,  Maswadi,  1999,  “Masyarakat  Madani,  (Civil  Society)  Akar  Demokrasi  di Indonesia”,  dalam  suntingan  TIM  MAULA, Jika  Rakyat  Berkuasa  Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal , Bandung: Pustaka Hidayah.

## Rahardjo, Dawam, 1999, “Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam suntingan TIM MAULA,
Jika  Rakyat  Berkuasa  Upaya  Membangun  Masyarakat  Madani  dalam  Kultur Feodal ,” Bandung: Pustaka Hidayah.
------,  1999,  “Masyarakat  Madani  di  Indonesia  Sebuah  Penjajakan  Awal”,  dalam  Jurnal Pemikiran Islam Paramadina , Vol. 1, No. 2.
------,  1999,  ”Demokrasi,  Agama,  dan  Masyarakat  Madani”,  dalam  Jurnal UNISIA ,  No. 39/XXII/III.
Simon,  Roger,  1999, Gagasan  Politik  Gramsci, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  dan INSIST.
Suharso, Pudjo, 1999, “Pluralisme Bangsa Menuju Indonesia Baru”, dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sukardja,  Ahmad,  1995, Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Suseno,  Franz  Magnis,  2000,  “Strategi  Pembentukan  Masyarakat  Madani”,  dalam Membongkar Mitos Masyarakat Madani , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.