## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 2 No. 2 Oktober 2019
E-ISSN: 2615-1375,     P-ISSN: 2614-5170

## Review Pendapatan Asli Daerah: Pendekatan Analisis Horisontal Dan Vertikal Review of Local Original Income: Approach To Horizontal And Vertical Analysis
Syamsul 1) Lilia Fifiani 2)
STIE Panca Bhakti Palu 1,2) email: fjrafandi@gmail.com 1,) lilia.fifiani@gmail.com 2) Disubmit: 8 Mei 2019; Direvisi: 18 Juni 2019; Dipublish: 1 Oktober 2019

## Abstract
This  study  aims  to  evaluate  the  Local  Original  Revenue  (PAD)  using  a horizontal  and  vertical  analysis  approach.  This  type  of  research  is descriptive qualitative research. The data analyzed are the PAD data of the Parigi Moutong Government for the period 2013-2017. The results of the  analysis  show  that  the  average  growth  of  the  PAD  component  is 61.19% and the majority of the contribution rate of each PAD component is  <30%.  This  research  contributes  as  an  additional  reference  for policymakers  in  the  future  management  of  PAD  in  Parigi  Moutong Government.  Furthermore,  this  research  can  be  used  as  an  additional reference for further research related to the same topic as this research
Keywords : Local Original Revenue; Horizontal and Vertical Analysis

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  horisontal  dan analisis  vertikal.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif deskritif. Data yang dianalisis adalah data PAD Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong periode tahun 2013-2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa  rata-rata  pertumbuhan  komponen  PAD  sebesar  61,19%  dan mayoritas  tingkat  kontribusi  masing-masing  komponen  PAD  <  30%. Artikel  ini  berkontribusi  sebagai  referensi  tambahan  bagi  pengambil kebijakan dalam rangka pengelolaan PAD di Kabupaten Parigi Moutong di  masa  mendatang.  Selain  itu,  artikel  ini  dapat  dijadikan  referensi tambahan  bagi  artikel  selanjutnya  terkait  dengan  topik  yang  sama dengan artikel ini.
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah; Analisis Horisontal dan Vertikal

## 1. PENDAHULUAN
Isu  kemisikinan  adalah  masalah  terbesar  dalam  suatu  negara. Tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  berbanding  lurus  dengan  tingkat kriminalitas  dalam  sebuah  negara.  Di  Indonesia,  isu  tersebutlah  yang menjadi salah satu hakikat dari diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 32  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  dan UU No  33 tahun  2014 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah,  disebut  pula  dengan  nama  UU  Otonomi  Daerah. Misinya  adalah  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  merata  dan  adil  bagi  seluruh  rakyat. Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan mengelola  sendiri  daerahnya.  Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  daerah dianggap  paling  mengetahui  dan  memahami  potensi  dan  kebutuhan masyarakat di daerahnya.
Pemerintah  Kabupaten  Parigi  Mouotong  adalah  sector  pelayanan public  daerah  yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengelola  daerahnya  sendiri,  sejak diterbitkannya  UU  tentang  Otonomi Daerah  tersebut.  Akan  tetapi,  tingkat  kemiskinan  di  daerah  tersebut masih tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata  persentase  tingkat  kemiskinan  Kabupaten  Parigi  Moutong selama  tahun  2013-2017  sebesar  17,46%,  berada  diatas  rata-rata regional  yang  hanya  sebesar  14,22%,  dan  nasional  hanya  sebesar 10,97%  (lihat,  lampiran  I).  Fakta  tersebut  menginformasikan  bahwa kebijakan otonomi daerah tidak serta merta berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Apakah dengan fakta itu, dapat kita disimpulkan  bahwa  kebijakan  otonomi  daerah  itu  salah?  Tidak  mesti demikian, karena bisa jadi kebijakannya sudah tepat, tetapi pemerintah daerah  yang  belum  maksimal  dalam  mengimplementasikannya.  Hal  ini memungkinkan karena konsep otonomi daerah, memang menitiberatkan pada peran pemerintah daerah dalam membangun daerahnya.
Lobao,  Jeanty,  Partridge,  &  Kraybill,  (2012)  mengemukakan bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  peran  besar  dalam  pertumbuhan ekonomi  dan  pengurangan  kemiskinan  melalui  kapasitas  yang  mereka miliki  salah  satunya  adalah  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Daerah dengan  pendapatan  yang  berasal  dari  sumber  daerah  yang  tinggi memiliki  kecenderungan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakatnya dan lebih mampu membiayai program yang lebih banyak   (Lindaman et al.,  2016;  Guess  &  Guess,  2016).  Lebih  lanjut,  Lindaman  et  al.,  (2016) dan Lobao et al., (2012) juga berpendapat bahwa PAD sebagai gambaran desentralisasi  fiskal  memiliki  pengaruh  positif  yang  kuat  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat  dan  meningkatkan  kualitas pemerintah  dalam  memberikan  layanan  kepada  masyarakat.  Artinya, PAD  merupakan  cerminan  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam mengsejahterahkan masyarakatnya.
Sudah  banyak  penelitian  yang  membuktikan  PAD  berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya,
penelitian  Lindaman  et  al.,  (2016)  desentralisasi  fiskal  dalam  hal pendapatan asli daerah memiliki efek positif yang kuat pada kebutuhan dasar. Faridi (2011) menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Di Pakistan. Abdillah & Mursinto
(2016) juga  menemukan  PAD  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat kemisiknan di Indonesia. Begitupula, (Silas, Wawire, & Okelo, 2018) juga menemukan PAD menurunkan kemiskinan di Kenya. Namun, penelitian yang  mengungkap  secara  mendalam  terkait  dengan  komponen  PAD, masih sedikit dilakukan. Padahal itu penting, bagi pengambil kebijakan dan  pihak  terkait  untuk  mengevaluasi  capaian  pemerintah  daerah mengoptimalkan  potensi  pendanaan  daerah  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mengingat  pentingnya  PAD,  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  untuk  membiayai  belanja  daerah  dalam  rangka mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang lebih baik. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini hadir untuk mengevaluasi perkembangan dan kontribusi dari setiap komponen PAD. Hal  ini  penting  dilakukan  untuk  memberikan  gambaran  terkait  dengan hasil  pengelolaan  PAD  di  masa  lalu,  sehingga  dapat  dijadikan  dasar evaluasi  bagi  pihak  pengambil  keputusan  dalam  rangka  pengelolaan (peningkatan) PAD di masa mendatang.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data kualitatif  dan  data  kuantitatif.  Data  kualitatif  adalah  data  pendukung berupa penjelasan secara deskriptif terkait dengan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah berbagai jenis data yang sajikan dalam format laporan pendapatan asli daerah (PAD) ataupun hasil olahan data dalam bentuk angka-angka.
Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari obyek  penelitian  baik  melalui  pengamatan  langsung  maupun  melalui wawancara  pejabat  terkait.  Data  sekunder  adalah  data  yang  telah  ada pada  obyek  penelitian  (data  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  beserta komponennya  selama  tahun  2013-2014)  atau  data  hasil  penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

## 2.2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  penelitian  ini  mengunakan  beberapa  metode antara  lain:  Metode  observasi  dimana  mengamati  dan  meneliti  segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  gambaran  umum  terkait  dengan Pendapatan  Asli  Daerah  yang  terdiri  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan,  dan Pendapatan  Asli  Daerah  Lainnya  yang  Sah  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan,  dan Pendapatan  Asli  Daerah  Lainnya  yang  Sah  pada  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Kabupaten Parigi Moutong.
Metode  Wawancara  dimana  mengadakan  wawancara  secara langsung dengan pejabat pemerintah daerah terkait dengan penerimaan daerah  dari  sumber  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Informasi  terkait dengan sumber-sumber PAD, didapatkan dari Kepala BPKAD Kabupaten Parigi  Moutong.Metode  dokumentasi  dilakukan  dengan  melakukan penelusuran terhadap laporan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017.

## 2.3. Definisi Operasional
Pendapatan Asli Daerah dasarnya merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan,  penerimaan  lain-lain  yang  sah  pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  di  Kabupaten  Parigi  Moutong  yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Retribusi  Daerah  dasarnya  merupakan  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  dan  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan di Kabupaten Parigi Moutong Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Milik  Daerah  Yang  Dipisahkan  merupakan bagian  laba  yang  diterima  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Parigi  Moutong atas  penyertaan  modal  pada  perusahaam  milik  daerah/BUMD, penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  pemerintah/BUMN,  dan  atas penyertaan  pada  perusahaan  milik  swasta  atau  kelompok  usaha masyarakat.
Pendapatan  Asli  Daerah  Lainnya  Yang  Sah merupakan  penerimaan daerah  Pemerintah  Kabupaten  Parigi  Moutong  yang  tidak  termasuk dalam  jenis  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## 2.4. Metode Analisis
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  dengan  melakukan analisis  horizontal  (tren)  dan  analisis  vertikal.  Analisis  horisontal  atau analisis  tren,  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan asli daerah (PAD) dalam suatu periode, formulanya adalah sebagai berikut:
△ Xi = 𝑋𝑖𝑡−𝑋𝑖𝑡 (𝑡−1) 𝑋𝑖𝑡 (𝑡−1) x 100% ..........................................................   (1)
Keterangan:
△ X i : Rasio pertumbuhan jenis PAD X it : Jumlah jenis PAD tahun ke td
X it (t-1) : Jumlah jenis PAD tahun ke t-1
Sementara itu, analisis vertikal dilakukan untuk mengetahui kontribusi setiap  komponen  masing-masing  jenis  PAD  dalam  periode,  formula perhitungannya adalah sebagai berikut.
△ Xi = Xi X x 100% ………………………………………………………… (2)
Keterangan : △ X i : Rasio kontribusi jenis PAD X i : Total PAD Selanjutnya, setelah diketahui masing-masing nilai perubahan kenaikan dan  penurunan,  serta  kontribusi  setiap  komponen  maupun  komposisi dari PAD. Kemudian, kedua dilakukan perhitungan untuk mencari nilai rata-rata  PAD  dan  komposisinya.  Tahap  terakhir  dilakukan  analisis berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pada tabel 1 dan 2 di bawah ini.  Kedua  tabel  tersebut  diadaptasi  dari  penelitian  sebelumnya  lihat (Sartika, Ulfa, & Ilyas, 2019)

## Tabel 1. Tingkat Kategori Perubahan (Kenaikan/Penurunan) PAD
Peringkat Perubahan (Persentase) Kategori 85% - 100% Sangat Berhasil 70% - 85% Berhasil 55% - 70% Cukup Berhasil 30% - 55% Kurang Berhasil < 30% Tidak Berhasil Sumber: Halim dalam Sartika, et. al. (2018) Tabel 2. Tingkat Kategori Kontribusi Komponen PAD Derajat Kontribusi (Persentase) Kategori >50% Sangat Baik 40% - 50% Baik 30% - 40% Sedang 20% - 30% Cukup Baik 10% - 20% Kurang Baik <10% Sangat Kurang Baik Sumber: Halim dalam Sartika, et. al. (2018)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Analisis Horisontal dan Vertikal
Evaluasi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  didasarkan  pada  sumber PAD, yakni pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, seperti yang terlihat pada tabel 3 berikut ini.
Tabel. 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Selama Tahun 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017 Pendapatan Asli Daerah 33,616,226,838 76,559,870,442 77,837,915,697 91,176,502,631 153,873,011,873 Pajak Daerah 5,084,311,249 8,377,387,833 9,639,698,472 13,983,718,534 15,740,486,617 Retribusi Daerah 19,961,653,111 6,394,679,374 5,125,825,264 6,496,120,792 7,609,113,363 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2,028,684,156 1,678,824,710 1,612,936,081 1,801,019,167 1,322,911,029 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6,541,578,322 60,108,978,525 61,459,455,880 68,895,644,138 129,200,500,864
Tahun

## Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018
Pada  tabel  3  di  atas  tercermin  bahwa  secara  umum perkembangan PAD yang cukup stabil dan terus mengalami peningkatan setiap  tahunnya,  terlihat  pada  tahun  2013  realisasi  PAD  sebesar  Rp 33.616.22.838,00, dan pada tahun 2017 realisasi PAD tumbuh menjadi Rp153.873.011,873,00.  Hanya  saja,  perkembangan  dan  kontribusi  dari setiap  komponen  PAD  tersebut,  tidak  dapat  diidentifikasi  maupun dievaluasi  secara  langsung  dengan  melihat  data  pada  tabel  tersebut. Dengan  demikian,  masing-masing  sumber  PAD  tersebut  kemudian dievaluasi dengan menggunakan analisis horisontal dan analisis vertikal.
Pajak Daerah Hasil evaluasi pajak daerah yang dilakukan dengan menggunakan analisis horisontal dan analisis vertikal ditampilkan pada Tabel  4 dan 5 di  bawah  ini.  Hasil  analisis  pada  tabel  4  tersebut  menunjukkan perkembangan  komposisi  pajak  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Parigi Moutong  tertinggi  yaitu  pajak  restoran  rata-rata  sebesar  271,86%,  dan terendah  rata-rata  sebesar  10,35%  yaitu  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan dan perkotaan, dan 0,00 pajak sarang burung walet, namun untuk  pajak  tersebut  belum  diperhitungkan  karena  memang  belum dilakukan  pemungutan  pajak  selama  tahun  2014-2017.  Dari  tabel tersebut  juga  diketahui  bahwa  hanya  pajak  hotel  dan  pajak  restoran yang perkembangannya berada di atas nilai rata-rata.
Tabel 4. Hasil Analisis Horisontal Pajak Daerah
2014 2015 2016 2017 Pajak Hotel 99.30 20.99 734.59 -25.96 207.23 Pajak Restoran 94.53 184.78 817.16 -9.05 271.86 Pajak Hiburan 11.65 -22.72 84.04 51.02 31.00 Pajak Reklame -16.52 9.93 187.16 15.04 48.90 Pajak Penerangan Jalan 16.96 12.31 8.09 28.77 16.53 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 13.30 4.76 167.36 -4.95 45.12 Pajak Sarang Burung Walet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.00 20.91 12.11 8.37 10.35 Bea Perlehan Hak atas Tanah dan Bangunan 157.75 12.78 -42.31 173.58 75.45 Rerata 41.89 27.08 218.69 26.31 78.49 Komposisi Pajak Daerah Tahun Rerata
Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018
Sementara  itu,  hasil  analisis  vertikal  pada  tabel  5  di  bawah  ini memperlihatkan  kontribusi  setiap  komposisi  pajak  daerah  Pemerintah Kabupaten  Parigi  Moutong  selama  tahun  2013-2017.  Hasil  analisis tersebut  mencerminkan  kontribusi  masing-masing  komposisi  pajak daerah  sebesar  11,11%,  rata-rata  tertinggi  sebesar  55,40%  yaitu  pajak penerangan  jalan,  dan  rata-rata  terendah  sebesar  0,17%  yaitu  pajak hiburan.  Tabel  tersebut  juga  memberitahukan  bahwa  terdapat  3 komponen  pajak  daerah  yang  berkontribusi  terhadap  pajak  daerah  di atas  nilai  rata-rata  11,11%  yaitu  pajak  penerangan  jalan,  pajak  bumi dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan,  dan  pajak  mineral  bukan logam dan batuan.
Tabel 5. Hasil Analisis Vertikal Pajak Daerah 2013 2014 2015 2016 2017 Pajak Hotel 0.50 0.61 0.64 3.69 2.43 1.57 Pajak Restoran 0.59 0.70 1.72 10.89 8.80 4.54 Pajak Hiburan 0.25 0.17 0.11 0.14 0.19 0.17 Pajak Reklame 2.15 1.09 1.04 2.06 2.11 1.69 Pajak Penerangan Jalan 78.93 56.03 54.69 40.75 46.61 55.40 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 16.28 11.20 10.19 18.79 15.87 14.47 Pajak Sarang Burung Walet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.00 28.19 29.63 22.90 22.04 20.55 Bea Perlehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1.29 2.02 1.98 0.79 1.91 1.59
Rerata
Komposisi Pajak Daerah Tahun
Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018
Dari  hasil  analisis  table  diatas  menunjukkan  bahwa  3  (tiga)  komposisi pajak daerah dengan nilai rerata tertinggi berasal dari pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pajak mineral bukan logam dan batuan
Retribusi Daerah Tabel 6 dan 7  di bawah ini adalah hasil evaluasi yang dilakukan terhadap  komposisi  retribusi  daerah  dengan  menggunakan  analisis horisontal  dan  analisis  vertikal  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017. Analisis horisontal pada tabel 6  tersebut  memperlihatkan  bahwa  retribusi  perizinan  tertentu merupakan  komposisi  retribusi  daerah  yang  mengalami  perkembangan secara  rata-rata  tertinggi  sebesar  10,12%,  retribusi  daerah  jasa  umum memiliki nilai rata-rata terendah sebesar -11,18%.
Tabel 6. Hasil Analisis Horisontal Retribusi Daerah 2014 2015 2016 2017 Retribusi Jasa Umum -70.47 -19.22 23.84 21.13 -11.18 Retribusi Jasa Usaha -11.22 1.92 17.92 -16.31 -1.92 Retribusi Perizinan Tertentu -22.95 -50.73 113.61 0.56 10.12 Rerata -34.88 -22.68 51.79 1.80 -0.99 Komposisi Retribusi Daerah Tahun Rerata
Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018
Dari  tabel  tersebut  juga  dilihat  bahwa  rata-rata  komposisi  retribusi daerah mengalami perubahan (penurunan) sebesar -09,99%.
Selanjutnya,  tabel  7  di  bawah ini  menginformasikan  bahwa  rata- rata  kontribusi  setiap  komposisi  retribusi  daerah  terhadap  retribusi daerah sebesar 33,58%,  rata-rata tertinggi retribusi jasa umum sebesar 89,50%,  dan  rata-rata  terendah  retribusi  perizinan  tertentu  sebesar 4,80%.  Tabel  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  kontribusi  retribusi jasa  usaha  dan  retribusi  perizinan  tertentu  terhadap  retribusi  daerah masih berada dibawah nilai rata-rata.
Tabel 7. Hasil Analisis Vertikal Retribusi Daerah
2013 2014 2015 2016 2017 Retribusi Jasa Umum 95,27 87,82 88,50 86,49 89,44 89,50 Retribusi Jasa Usaha 2,31 6,95 8,77 8,35 5,77 6,43 Retribusi Perizinan Tertentu 2,52 6,07 3,73 6,29 5,40 4,80 Komposisi Retribusi Daerah Tahun Rerata
Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018 Berdasarkan  table  7  diatas  menunjukkan  bahwa  retribusi  jasa  umum merupakan retribusi daerah yang memiliki rerata  paling tinggi diantara retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

## Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tabel  8 di bawah ini menunjukkan hasil evaluasi atas komposisi pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  melalui  analisis horisontal  dan  analisis  vertikal  Pemerintah  Kabupaten  Parigi  Moutong tahun 2013-2014. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata tingkat  penurunan  komposisi  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  sebesar  -4,45%,  tertinggi  pada  komponen  bagian  laba  atas penyertaan  modal  pada  BUMD  sebesar  16,01%  dan  terendah  pada komponen pendapatan UPTD AM Dinas PU sebesar -18,91%.

## Tabel 8. Hasil Analisis Horisontal Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan
Komposisi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan 2014 2015 2016 2017 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD -42,38 121,31 11,66 -26,55 16,01 Pendapatan UPTD AM Dinas PU 24,37 -100,00 0,00 0,00 -18,91 Rerata -9,01 10,65 5,83 -13,27 -1,45 Tahun Rerata

## Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018
Sementara itu, tabel 9 di bawah ini menyajikan kontribusi setiap komposisi  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  terhadap penerimaan  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  pada Pemerintah  Kabupaten  Parigi  Moutong  selama  tahun  2013-2017.  Dari analis  vertikal  pada  tabel  tersebut  menunjukkan  rata-rata  kontribusi setiap komposisi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar -1,45%.  Bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  BUMD  memiliki  nilai rata-rata  kontribusi  tertinggi,  yaitu  sebesar  16,01%,  dan  pendapatan UPTD  AM  dinas  PU  memiliki  nilai  rata-rata  kontribusi  terendah,  yaitu sebesar  -18,91%  terhadap  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan.  Lebih  lanjut,  diketahui  dari  tabel  tersebut  bahwa pendapatan  UPTD  AM  dinas  PU  masih  memiliki  kontribusi  di  bawah nilai rata-rata.
Tabel 9. Hasil Analisis Vertikal Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan Komposisi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan 2013 2014 2015 2016 2017 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD 62,35 43,41 100,00 100,00 100,00 81,15 Pendapatan UPTD AM Dinas PU 37,65 56,59 0,00 0,00 0,00 18,85 Tahun Rerata
Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018 Berdasarkan  table  diatas  bahwa  rerata  untuk  bagian  laba  atas pernyertaan  modal  pada  BUMD  jauh  tinggi  nilainya  dibandingkan dengan rerata pendapatan UPTD AM Dinas PU.

## Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tabel  10  dan  11  berikut  ini  memperlihatkan  hasil  evaluasi  atas komposisi  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  melalui  analisis  horisontal dan anlisis vertikal pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun  2013-2014.  Dari  analisis  horinsontal  pada  tabel  10  tersebut menunjukkan  bahwa  perubahan  komposisi  lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah secara rata-rata adalah sebesar -34,47%, nilai rata-rata tertinggi  adalah  pendapatan  denda  pajak  reklame  sebesar  1054,73%, dan  untuk  rata-rata  terendah  adalah  hasil  penjualan  aset  daerah  yang tidak  dipisahkan  sebesar  -35,12%.  Tabel  tersebut  juga  menunjukkan bahwa  hanya  pajak  reklame  yang  memiliki  perkembangan  yang  cukup signifikan di atas nilai rata-rata.
Tabel 10. Hasil Analisis Horisontal Lain-lain PAD yang Sah
2014 2015 2016 2017 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan -37,07 -31,52 -30,73 -41,18 -35,12 Penerimaan Jasa Giro 40,67 14,35 16,10 -24,69 11,61 Penerimaan Bungan Deposito -100,00 0,00 0,00 0,00 -25,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah -33,39 4,01 59,27 -18,55 2,83 Pendapatan Denda Keterlambatan Pel. Pekerjaan -18,42 -48,55 -41,46 70,59 -9,46 Pendapatan dan Pengembalian 58,08 -38,82 12,01 3,85 8,78 Pendapatan BLUD 0,00 -2,67 34,00 -0,17 7,79 Pendapatan Dana JKN 0,00 62,49 13,54 6,38 20,60 Pendapatan Operasional Operasional Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Denda Pajak Reklame 4134,06 75,96 55,60 -46,71 1054,73 Pendapatan Kurang Salur Tahun Sebelumnya 0,00 -25,18 -100,00 0,00 -31,30 Pendapatan dan SPAM 0,00 0,00 -63,28 -74,61 -34,47 Rerata 336,99 0,84 -3,75 -10,42 80,92 Komposisi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Rerata
Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018
Lain  halnya  pada  tabel  11  di  bawah  ini menunjukkan  kontribusi setiap  komposisi  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  terhadap penerimaaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Pemerintah Kabupaten  Parigi  Moutong  selama  tahun  2013-2017.  Berdasarkan analisis  vertikal  pada  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata kontribusi  setiap  komposisi  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah sebesar  8,33%,  tingkat  kontribusi  tertinggi  terhadap  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah dari pendapatan BLUD sebesar 42,97%, dan tingkat kontribusi terendah adalah dari pendapatan denda pajak  reklame  sebesar  0,08%.  Dari  tabel  tersebut  juga  dapat  diketahui bahwa  penerimaan  jasa  giro,  pendapatan  dan  pengembalian, pendapatan  BLUD,  dan  pendapatan  dan  JKN  menduduki  kontribusi  di atas rata-rata terhadap lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Tabel 11. Hasil Analisis Vertikal Lain-lain PAD yang Sah
2013 2014 2015 2016 2017 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 1,74 0,12 0,08 0,05 0,02 0,40 Penerimaan Jasa Giro 38,14 5,84 6,53 6,76 2,72 12,00 Penerimaan Bungan Deposito 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1,00 0,07 0,07 0,10 0,05 0,26 Pendapatan Denda Keterlambatan Pel. Pekerjaan 14,36 1,27 0,64 0,34 0,30 3,38 Pendapatan dan Pengembalian 43,17 7,43 4,44 4,44 2,46 12,39 Pendapatan BLUD 0,00 58,14 55,34 66,15 35,21 42,97 Pendapatan Dana JKN 0,00 13,36 21,23 21,51 12,20 13,66 Pendapatan Operasional Operasional Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 46,94 9,39 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,01 0,06 0,11 0,15 0,04 0,08 Pendapatan Kurang Salur Tahun Sebelumnya 0,00 13,71 10,03 0,00 0,00 4,75 Pendapatan dan SPAM 0,00 0,00 1,52 0,50 0,07 0,42 Komposisi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Rerata
Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada  tabel  12  dan  13  berikut  ini  menggambarkan  hasil  evaluasi secara  keseluruhan  dari  perkembangan  maupun  kontribusi  setiap komposisi  pendapatan  asli  daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Parigi Moutong selama tahun 2013-2017. Melalui analisis horisontal pada tabel 12  tersebut  didapatkan  informasi  bahwa  pertumbuhan  rata-rata  setiap komposisi  dari  pendapatan  asli  daerah  sebesar  61,14%.  Lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah  menduduki  nilai  rata-rata pertumbuhan  tertinggi  yaitu  sebesar  230,19%,  dan  retribusi  daerah berada pada kedudukan pertumbuhan terendah yaitu sebesar  -10,99%. Dari analisis horisontal pada tabel tersebut juga diketahui bahwa hanya lain-lain pendapatan daerah yang sah yang memiliki nilai pertumbuhan di atas nilai rata-rata selama tahun 2014-2017.
Tabel 12. Hasil Analisis Horisontal PAD
2014 2015 2016 2017 Pajak Daerah 64,77 15,07 45,06 12,56 34,37 Retribusi Daerah -67,97 -19,84 26,73 17,13 -10,99 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -17,25 -3,92 11,66 -26,55 -9,01 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 818,88 2,25 12,10 87,53 230,19 Rerata 199,61 -1,61 23,89 22,67 61,14 Komponen PAD Tahun Rerata
Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong,2018
Selain itu, lebih jauh pada tabel 12 tersebut juga memperlihatkan perubahan  penerimaan  pajak  Pemerintah  Kabupaten  Parigi  Moutong selama  tahun  2014-2017.  Dari  tabel  itu  tergambar  bahwa  pada  tahun 2014  penerimaan  pajak  daerah  yaitu  sebesar  64,77%,  kemudian  pada tahun 2015 turun menjadi 15,07%, lalu pada tahun 2016 kembali naik menjadi  45,06%  akan  tetapi  tidak  melampaui  perolehan  pajak  pada tahun  dari  2014.  Sementara  itu,  pada  tahun  2017  kembali  turun menjadi  12,56%.  Dari  gambar  tersebut  dapat  pula  dilihat  bahwa  rata- rata  perkembangan  penerimaan  pajak  daerah  adalah  sebesar  34,37%. Selanjutnya, Dari tabel tersebut diatas juga mengindikasikan perubahan (kenaikan/  penurunan)  penerimaan  retribusi  daerah  Pemerintah Kabupaten  Parigi  Moutong  selama  tahun  2014-2017.  Tabel  tersebut dapat  dinyatakan  bahwa  pada  tahun  2014  terjadi  perubahan (penurunan)  penerimaan  dari  retribusi  daerah  yaitu  sebesar  -67,97%. Kembali  pada  tahun  2015  juga  mengalami  perubahan  (penurunan) sebesar -19,84%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami perkembangan penerimaan  retribusi  daerah  menjadi  26,73%.  Pada  tahun  2017  juga mengalami  perkembangan  tetapi  tidak  sebesar  pada  tahun  2016,  yaitu sebesar  17,13%.  Sementara  itu,  rata-rata  perubahan  (penurunan) retribusi daerah sebesar -10,99%.
Pada  tabel  12  di  atas  juga  menampilkan  perubahan  (kenaikan/ penurunan)  penerimaan  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan pada  Pemerintah  Kabupaten  Parigi  Moutong  selama  tahun  2014-2017. Dari  tabel  tersebut  dapat  diuraikan  bahwa  tingkat  penerimaan pengelolaan  kekayaan  daerah  pada  tahun  2014  mengalami  penurunan sebesar  -17,25%.  Kemudian  pada  tahun  2015  juga  mengalami penurunan  sebesar  -3,92%.  Berbeda  dengan  tahun  sebelumnya,  pada tahun  2016  penerimaan  pengelolaan  kekayaan  daerah  mengalami peningkatan sebesar 11,66%. Akan tetapi pada tahun berikutnya, yaitu
pada  tahun  2017  kembali  mengalami  penurunan  sebesar  -26,55%. Gambar  tersebut  pula  menyampaikan  bahwa  rerata  penerimaan pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  mengalami  penurunan sebesar  -9,01%.  Tabel  18  di  atas  pula  memperlihatkan  perubahan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2014-2017. Dari tabel tersebut terlihat  bahwa  penerimaan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah pada  tahun  2014  mengalami  kenaikan  sebesar  818,88%.  Selanjutnya, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 2,25%. Kemudian pada tahun  2016  mengalami  peningkatan  menjadi  12,10%.  Sementara  itu, pada  tahun  2017  kembali  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan yaitu  sebesar  87,53%.  Dari  gambar  tersebut  pula  terlihat  bahwa  rata- rata  perubahan  penerimaan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah sebesar 230,19%.
Sementara itu, pada tabel 13 di bawah ini melalui analisis vertikal juga  mengambarkan  kontribusi  dari  setiap  komposisi  pendapatan  asli daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten Parigi  Moutong  selama  tahun  2013-2017.  Dari  hasil  analis  dari  tabel tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  kontribusi  setiap  komposisi pendapatan asli daerah secara rata-rata sebesar 25,00%. Sementara itu, lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  memiliki  kontribusi  terhadap pendapatan  asli  daerah  tertinggi  sebesar  67,29%,  dan  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki kontribusi terendah sebesar 2,63% terhadap pendapatan asli daerah. Tabel itu, juga mengindikasikan  bahwa  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  masih  berkontribusi  di  bawah  nilai rata-rata.
Tabel 13. Hasil Analisis Vertikal PAD 2013 2014 2015 2016 2017 Pajak Daerah 15,12 10,94 12,38 15,34 10,23 12,80 Retribusi Daerah 59,38 8,35 6,59 7,12 4,95 17,28 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6,03 2,19 2,07 1,98 0,86 2,63 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 19,46 78,51 78,96 75,56 83,97 67,29 Rerata Komponen PAD Tahun
Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

## 3.2 Tingkat Kualifikasi Pertumbuhan dan Kontribusi Masing-Masing
Komponen PAD
Melihat  pada  tabel  14  di  bawah  ini  juga  dapat  diketahui  tingkat kualifikasi  pertumbuhan  dan  kontribusi  komponen  PAD  terhadap  PAD Pemerintah  Kabupaten  Parigi  Moutong  selama  tahun  2013-2017.  Tabel tersebut  menginfomasikan  bahwa  rata-rata  tingkat  pertumbuhan  pajak daerah  termasuk  dalam  kualifikasi  kurang  berhasil  dan  tingkat kontribusinya  termasuk  dalam  kualifikasi  kurang  baik.  Tingkat pertumbuhan  daerah  termasuk  dalam  kualifikasi  tidak  berhasil  dan kontrimbusinya  terhadap  PAD  termasuk  dalam  kualifikasi  kurang baik.Tingkat  pertumbuhan  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan tergolong dalam kualifikasi tidak berhasil dan kontribusinya terhadap PAD termasuk dalam kualifikasi sangat kurang baik. Terakhir, lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  termasuk  dalam  kualifikasi sangat  berhasil  dan  kontribusinya  terhadap  PAD  termasuk  dalam tergolong  dalam  kualifikasi  sangat  baik.  Lebih  lanjut  terkait pertumbuhan dan kontribusi dari masing-masing jenis PAD dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini.

## Tabel 14. Tingkat Kualifikasi Komponen PAD
Rerata Rerata Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah 34,37 Kurang Berhasil 12,80 Kurang Baik Pajak Hotel 207,23 Sangat Berhasil 1,57 Sangat Kurang Baik Pajak Restoran 271,86 Sangat Berhasil 4,54 Sangat Kurang Baik Pajak Hiburan 31,00 Kurang Berhasil 0,17 Sangat Kurang Baik Pajak Reklame 48,90 Kurang Berhasil 1,69 Sangat Kurang Baik Pajak Penerangan Jalan 16,53 Tidak Berhasil 55,40 Sangat Baik Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 45,12 Kurang Berhasil 14,47 Kurang Baik Pajak Sarang Burung Walet 0,00 Tidak Berhasil 0,01 Sangat Kurang Baik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 10,35 Tidak Berhasil 20,55 Cukup Baik Bea Perlehan Hak atas Tanah dan Bangunan 75,45 Berhasil 1,59 Sangat Kurang Baik Retribusi Daerah -10,99 Tidak Berhasil 17,28 Kurang Baik Retribusi Jasa Umum -11,18 Tidak Berhasil 89,50 Sangat Baik Retribusi Jasa Usaha -1,92 Tidak Berhasil 6,43 Sangat Kurang Baik Retribusi Perizinan Tertentu 10,12 Tidak Berhasil 4,80 Sangat Kurang Baik Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -9,01 Tidak Berhasil 2,63 Sangat Kurang Baik Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD 16,01 Tidak Berhasil 81,15 Sangat Baik Pendapatan UPTD AM Dinas PU -18,91 Tidak Berhasil 18,85 Kurang Baik Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 230,19 Sangat Berhasil 67,29 Sangat Baik Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan -35,12 Tidak Berhasil 0,40 Sangat Kurang Baik Penerimaan Jasa Giro 11,61 Tidak Berhasil 12,00 Kurang Baik Penerimaan Bungan Deposito -25,00 Tidak Berhasil 0,32 Sangat Kurang Baik Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2,83 Tidak Berhasil 0,26 Sangat Kurang Baik Pendapatan Denda Keterlambatan Pel. Pekerjaan -9,46 Tidak Berhasil 3,38 Sangat Kurang Baik Pendapatan dan Pengembalian 8,78 Tidak Berhasil 12,39 Kurang Baik Pendapatan BLUD 7,79 Tidak Berhasil 42,97 Baik Pendapatan Dana JKN 20,60 Tidak Berhasil 13,66 Kurang Baik Pendapatan Operasional Operasional Sekolah 0,00 Tidak Berhasil 9,39 Sangat Kurang Baik Pendapatan Denda Pajak Reklame 1054,73 Sangat Berhasil 0,08 Sangat Kurang Baik Pendapatan Kurang Salur Tahun Sebelumnya -31,30 Tidak Berhasil 4,75 Sangat Kurang Baik Pendapatan dan SPAM -34,47 Tidak Berhasil 0,42 Sangat Kurang Baik
Komponen PAD Kualifikasi Kualifikasi
Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018
Dari  table  diatas  menunjukkan  bahwa  kualifikasi  komponen  PAD  yang sangat  baik  terdiri  atas  3  (tiga)  komponen  PAD  yaitu  :  retribusi  jasa umum (89,50), bagian laba atas penyerataan modal pada BUMD (81,15), dan pajak penerangan jalan (55,40)

## 3.3 Pembahasan
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  salah  satu  wujud  otonomi daerah  yang  memberikan  keleluasaan  bagi  kepala  daerah  untuk mengoptimalkan  pontensi  pendanaan  daerah  dalam  otonomi  daerah. Dengan  kata  lain,  PAD  mempresentasikan  hasil  usaha  pemerintah daerah  dalam  mengelola  potensi  daerahnya.  PAD  menjadi  salah  satu sumber  pendapatan  yang  dapat  digunakan  daerah  untuk  membiayai segala bentuk belanja daerah. PAD yang besar memberikan kepercayaan diri  bagi  daerah  untuk  menentapkan  belanja  daerah  sebesar-besarnya
dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Pemanfaatan  pendapatan  asli daerah  secara  optimal  ditenggarai  memberikan  pengaruh  positif terhadap  realisasi  program  pemerintah  daerah  yang  berguna  untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
PAD  adalah  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  pengelolaan sumber ekonomi daerah asli. Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi  Daerah,  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan,  dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. UU Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan jenis pajak daerah kabupaten terdiri atas pajak hotel, pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  parkir,  pajak  air  tanah,  pajak sarang  burung  walet,  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan,  dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan.  Dari  11 jenis pajak tersebut, pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. pajak restoran yang memiliki tingkat perkembangan yang paling tinggi (sangat berhasil).  Sementara  itu,  pajak  penerangan  jalan  memberikan  derajat kontribusi  tertinggi  (sangat  baik),  meskipun  tingkat  perkembangannya rendah tetapi kontinyu (stabil) dari tahun ke tahun.
Menurut  Kamaludin  (2004)  yang  diikuti  Harinoto,  (2013) mengemukakan  bahwa  hasil  pajak  daerah  dalam  kaitannya  dengan peningkatan  pendapatan  daerah,  kebijaksanaan  yang  perlu  ditempuh adalah  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pemungutan  pajak.  Intensifikasi pajak  daerah  melalui  peningkatan  penerimaan  komposisi  pajak  daerah yang ada atau yang sudah berjalan selama ini. Yaitu, dengan melakukan kegiatan penerangan, penyuluhan, dan sosialisasi secara langsung lewat seminar  atau  pertemuan,  media  cetak  (koran,  tabloit,  baliho,  spanduk, dan  brosur),  dan  media  online  guna  menggugah  pemahaman masyarakat daerah untuk taat membayar pajak  daerah. Sementara itu, ekstensifikasi  pajak  daerah  melalui  usaha  mencari  dan  menggali sumber-sumber  pajak  daerah  yang  baru,  tetapi  tetap  berada  dalam batas ketentuan perundang-undangan.
Di  dalam  UU  No.  28  tahun  2009  tertera  bahwa  retribusi  daerah terdiri dari tiga bagian, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan  retribusi  perizinan  tertentu.  Dari  ketiga  jenis  retribusi  tersebut, pada  Pemerintah  Kabupaten  Parigi  Moutong  ditemukan  retribusi perizinan  tertentu  memiliki  tingkat  pertumbuhan  yang  kurang  baik (tidak  berhasil).  Sementara  itu,  retribusi  jasa  umum  yang  mempunyai derajat kontribusi terbesar (sangat baik) terhadap retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Retribusi  daerah  pada  dasarnya  merupakan  pungutan  daerah sebagai  pembayaran  atas  pemakaian  fasilitas  daerah  atau  memperoleh layanan jasa oleh pemerintah daerah. Artinya, semakin banyak layanan yang  disediakan  maupun  yang  diberikan  pemerintah  daerah  akan semakin  terbuka  lebar  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mendapatkan hasil dari pungutan retribusi daerah. Secara prinsipnya, retribusi daerah tidak  berbeda  jauh  dengan  pajak  daerah.  Demikian  pula,  dalam  hal meningkatkan  penerimaan  daerah  dari  retribusi  daerah.  Usaha intesifikasi  dan  ekstensifikasi  juga  penting  dilakukan  untuk memperbesar  jumlah  rupiah  yang  diterima  pemerintah  daerah  melalui retribusi  daerah.  Intensifikasi  dilakukan  dengan  cara  memberikan pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat,  sehingga  menarik  minat masyarakat  untuk  menggunakan  fasilitas  maupun  layanan  yang diberikan  kepada  masyarakat.  Yakin  dan  percaya,  ketika  masyarakat terlayani  dengan  baik,  maka  mereka  akan  memberikan  imbalan  yang
sepandan  tanpa  perlu  usaha  keras  untuk  memintanya.  Ekstensifikasi dilakukan  dengan  cara  menyajikan  dan  memberikan  layanan  baru kepada  masyarakat.  Contohnya,  membuka  tempat  olaraga,  tempat wisata,  ataupun  penginapan/villa  dan  lain-lain  yang  diketahui  dapat memberikan tambahan penerimaan daerah dari retribusi tersebut.
Sumber  penerimaan  dari  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Parigi  Moutong, yaitu  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik daerah/BUMD,  dan  pendapatan  UPTD  AM  Dinas  PU.  Dari  kedua  jenis, bagian  laba  atas  pernyertaan  modal  pada  perusahaan  milik daerah/BUMD  memiliki  tingkat  pertumbuhan  rendah  (tidak  berhasil), Sementara  itu,  pendapatan  UPTD  AM  Dinas  PU  memilki  derajat kontribusi sangat  besar (sangat baik) terhadap penerimaan pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Melihat  Permendagri  No.  59  tahun 2007,  masih  terdapat  dua  jenis  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  yang  belum  dikelola  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Parigi Moutong,  yaitu  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan milik  pemerintah/BUMN,  dan  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
Terdiri dari 12 jenis sumber penerimaan dari lain-lain pendapatan asli  daerah  yang  sah  yang  dikelola  Pemerintah  Kabupaten  Parigi Moutong,  yaitu  hasil  penjualan  aset  daerah  yang  tidak  dipisahkan, penerimaan  jasa  giro,  penerimaan  bunga  deposito,  tuntutan  ganti kerugian  daerah,  pendapatan  denda  keterlambatan  pelaksanaan pekerjaan,  pendapatan  dan  pengembalian,  pendapatan  BLUD, pendapatan  dana  JKN,  pendapatan  operasional  sekolah,  pendapatan denda  pajak  reklame,  pendapatan  kurang  salur  tahun  sebelumnya, pendapatan  dan  SPAM.  Dari  12  jenis  lain-lain  pendapatan  tersebut pendapatan  denda  pajak  reklame  memiliki  tingkat  pertumbuhan  yang sangat  baik  (sangat  berhasil).  Dan,  pendapatan  BLUD  yang  memiliki derajat  kontribusi  yang  cukup  besar  (baik)  terhadap  pengelolaan  lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.
Selengkapnya,  terkait  dengan  komponen  PAD  Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi (sangat berhasil) adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, juga memiliki  derajat  kontribusi  yang  sangat  besar  (sangat  baik).  Hasil  ini tentunya,  mengisyaratakan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Parigi Moutong belum mengoptimalkan penerimaan daerah dari sumber pajak daerah  dan  retribusi  daerah.  Padahal,  kedua  sumber  itu  digadang- gadang  sebagai  sumber  penerimaan  daerah  yang  dapat  meningkatkan kapasitas  fiskal  daerah.  Artinya,  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah dalam kebijakan otonomi daerah dimaknai akan memberikan kontribusi terbesar  terhadap  PAD.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Parigi Moutong,  selayaknya  benar-benar  menfokuskan  gagasan  untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dari kedua sumber tersebut.

## 4. PENUTUP
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  perkembangan  dan kontribusi masing-masing komponen PAD Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong  selama  tahun  2013-2017.  Analisis  horisontal  dan  analisis vertikal  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Temuan  penelitian menunjukkan  bahwa  mayoritas  tingkat  pertumbuhan  masing-masing
komponen  PAD  masih  rendah  dan  sangat  fluktuatif,  dan  mayoritas tingkat kontribusi masing-masing komponen PAD juga masih kecil. Hasil temuan  tersebut,  diharapkan  memberikan  informasi  tambahan  bagi pengambil  kebijakan  terkait  dengan  pengelolaan  PAD  di  masa mendatang. Lebihnya, temuan penelitian ini juga  dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya, yang tertarik untuk meneliti terkait  dengan evaluasi PAD.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel : Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). The effects of fiscal decentralitation, economic  growth  and  income  inequality  on  poverty  rate  of Indonesia’s  3 Provinces .  International  Journal  of  Advanced Research, 4(2), 405 – 414. Faridi,  M.  Z.  (2011). Contribution  of  Fiscal  Decentralization  to  Economic Growth:  Evidence  from  Pakistan .  Pakistan  Journal  of  Social Sciences (PJSS), 31(1), 1 – 13. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/6d6e/cebffba39bd44fed6540b8 cbf649ceeda255.pdf Guess,  G.  M.,  &  Guess,  G.  M.  (2016). Adjusting  Fiscal  Decentralization
Programs  to  Improve  Service  Results  in  Bulgaria  and  Romania
Published  by :  Wiley  on  behalf  of the  American  Society  for  Public Administration Stable URL : http://www.jstor.org/stable/4624621
Linked references are available. 67(4), 731 – 744.
Harinoto.  (2013). Terhadap  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah 2013 . (32), 28 – 44.
Lindaman, K., Thurmaier, K., Development, S. E., Change, C., July, N., & Lindaman,  K.  (2016). Beyond  Efficiency  and  Economy :  An
Examination  of  Basic  Needs  and  Fiscal  Decentralization Published by : The University of Chicago Press Stable URL : http://www.jstor.org/stable/10.1086/342760  Beyond  Efficiency and Economy : An Examination of Basic Needs . 50(4), 915 – 934.
Lobao, L., Jeanty, P. W., Partridge, M., & Kraybill, D. (2012). Poverty and Place  across  the  United  States :  Do  County  Governments  Matter  to the Distribution of Economic Disparities ? https://doi.org/10.1177/0160017611435356 Silas,  M.  P.,  Wawire,  P.  N.  H.  W.,  &  Okelo,  P.  A.  O.  (2018).  Effects Of Fiscal  Decentralization  On  Poverty  Reduction  in  Kenya . 6 (01).
Retrieved from http://ijier.net/ijier/article/view/937
Undang- Undang : ________.  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
________.  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan Daerah.
________. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
________.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  59  tahun  2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.