http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 1 (2021)
Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Kerjasama Internasional Daerah
Ahmad Baidawi 1 , Iswandi 2
1 Prodi Ilmu Pemerinthan, Universitas Jambi, Indonesia
2 Prodi Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
1 ahmad.baidawi@unja.ac.id
Keywords: Abstract Policy, International Cooperation, Regional Autonomy and Local Government. This  study  aims  to  analyze  Jambi  City  government  policies towards  regional  international  cooperation  and  explain  the authority  of  local  governments  in  cooperating  with  foreign parties  through  international  agreements  in  the  context  of  the
Unitary State of the Republic of Indonesia and to examine the implementation  of  international  agreements  made  by  local governments  as  a  form  of  autonomy.  area.  This  research  was conducted  using  qualitative  and  normative  juridical  research methods.  The  type  of  data  used  consists  of  primary  data, secondary data, tertiary data. Data collection was carried out through  observation,  interviews  and  literature  study.  All  data collected were analyzed  using qualitative descriptive  methods. The  results  of  the  interim  research  show  that  the  local government  of  the  city  of  Jambi  has  carried  out  various international  collaborations  in  various  fields.  However,  the policies taken towards international cooperation have not been maximal.  In  addition,  local  governments  are  also  given  the authority to be able to carry out international cooperation with foreign parties. This international cooperation uses international  treaty  instruments.  This  collaboration  aims  to empower  regional  potential,  improve  public  services,  and improve the welfare of local communities, especially those in the city of Jambi. The purpose of this International Cooperation is to  create  opportunities  for  local  communities  to  take  part  in taking  part  in  the  regional  development  process.  One  form  of cooperation is through the sister city and sister province. Kata Kunci: Abstrak Kebijakan, Kerja Sama Internasional, Otonomi Daerah, dan Pemerintah Daerah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan pemerintah Kota Jambi terhadap kerjasama internasional daerah serta  menjelaskan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam melakukan  hubungan  kerja  sama  dengan  pihak  luar  negeri melalui perjanjian internasional dalam konteks Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dan  mengkaji  pelaksanaan  perjanjian internasional  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai
wujud dari otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder, data  tersier.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  obeservasi,
wawancara dan studi kepustakaan, Seluruh data yang terkumpul dianalisis  menggunakan  metode  dekriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  sementara  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah kota  jambi  sudah  melakukan  berbagai  kerjasama  Internasional dalam berbagai bidang. Namun, kebijakan yang diambil terhadap kerjasama  internasional  tersebut  belum  maksimal.  Selain  itu, pemerintah  daerah  juga  diberikan  kewenangan  untuk  dapat melakukan  kerja  sama  internasional  dengan  pihak  luar  negeri. Kerja sama internasional ini menggunakan instrumen perjanjian internasional.  Kerja  sama  ini  bertujuan  untuk  memberdayakan potensi daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mensejahterakan  masyarakat  daerah  khususnya  masyarakat daerah Kota Jambi. Tujuan dari Kerjsama Internasional ini agar dapat  menciptakan  kesempatan  bagi  masyarakat  daerah  untuk ikut andil mengambil peran dalam proses pembangunan daerah. Salah satu bentuk kerja sama adalah melalui sister city maupun sister province.

## Pendahuluan
Era globalisasi saat ini, banyak negara mengkaji kembali kebijakan ekonomi luar negerinya.  Tidak  hanya  menyangkut  soal  kemakmuran  rakyatnya,  isu  ekonomi  dan perdagangan ini juga sangat penting karena terkait kepentingan berbagai aktor hubungan internasional yang saling bersaing (Winarno: 2014). Menyempitnya batas-batas teritorial negara bangsa (Nation State) membuat aliran modal dan barang semakin deras melintasi perbatasan  negara.  Kondisi  ini  mendorong  untuk  negara-negara  untuk  melakukan investasi di wilayah-wilayah baru yang lebih menjanjikan secara ekonomi.
Persaingan  tajam  sebagai  dampak  globalisasi  sangat  mempengaruhi  sebuah tatanan  ekonomi  global.  Proses  globalisasi  ini  telah  meningkatkan  kadar  hubungan interdependensi tidak saja antar negara, tetapi juga antar daerah di lain negara. Hal ini terlihat dengan terjadinya multisourcing dalam produk global dan memunculkan peluang bagi  daerah untuk  menjadi  bagian dari produksi  global. Setiap negara dan juga daerah harus  dapat  menciptakan  tingkat  efisiensi  dan  produktivitas  paling  optimal  agar mempunyai daya saing tinggi di pasar global. Dalam hal ini pelaksanaan diplomasi multi jalur  memerlukan  koordinasi  yang  efektif  agar  tidak  terjadi  konflik  kepentingan  yang merugikan  pencapaian  kepentingan  nasional.  Koordinasi  kebijakan  secara  tradisional
biasanya berujung pada sentralisasi kekuasaan yang pada gilirannya menjadi tidak efektif karena  setiap  pihak  yang  terkait  hanya  mementingkan  dirinya  sendiri  (Esti  Andayani: 2015).  Karena  itu  yang  lebih  banyak  harus  didorong  adalah  mekanisme  koordinasi melalui policy network yang bersinergi demi kepentingan nasional.
Setiap  negara  mempunyai  strategi  yang  berbeda-beda  dalam  mengantisipasi tantangan  persaingan  yang  semakin  ketat  di  era  globalisasi  saat  ini.  Dalam  situasi demikian, kemampuan Indonesia dalam berdiplomasi ekonomi menjadi hal yang sangat penting  (Kemenlu:  2015-2019).  Untuk  mencapai  hal  tersebut,  pemerintah  pusat menyadari  bahwa  diplomasi  tidak  bisa  hanya  bertumpu  pada  kekuatan  negara  saja, melainkan juga pada aktor-aktor hubungan internasional selain negara (non-state actors) , dimana  salah  satunya  adalah  Pemerintah  Daerah  (Pemda).  Keberhasilan  pelaksanaan suatu  kebijakan  politik  luar  negeri  secara  keseluruhan  dipengaruhi  oleh  kondisi  dalam negeri. Keterlibatan pemerintah daerah (pemda) dalam sub sektor hubungan internasional dikenal dengan sebutan paradiplomasi (paradiplomacy) . Peran pemerintah daerah sangat penting dalam bagian multi-jalur diplomasi (multitrack diplomacy) untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa, melindungi segenap bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia, serta memajukan  kesejahteraan umum.
Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk berperan aktif dalam mencari peluang kerjasama  internasional,  tidak  saja  demi  kemajuan  daerahnya  tetapi  juga  bagi kepentingan  nasional  NKRI.  Pemda  menjadi  mitra  dalam  diplomasi  ekonomi,  karena banyak  kerja  sama  internasional  yang  melibatkan  kepentingan  daerah.  Peran  aktif Pemerintah  daerah  sebagai  aktor  internasional  bagi  perjuangan  diplomasi  ekonomi dimungkinkan  dengan  adanya  dukungan  kebijakan  otonomi  daerah,  desentralisasi  dan peraturan perundang-undangan saat ini.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 367 yang berbunyi:
Pasal 367
(1).  Kerja  sama  Daerah  dengan  lembaga  dan/atau  pemerintah  daerah  di  luar  negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:
a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Pertukaran budaya;
c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
d. Promosi potensi Daerah; dan
e. Kerja  sama  lainnya  yang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(2).  Kerja  sama  Daerah  dengan  lembaga  dan/atau  pemerintah  daerah  di  luar  negeri sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dilaksanakan  setelah  mendapat  persetujuan Pemerintah Pusat.
(3).  Kerja  sama  Daerah  dengan  lembaga  dan/atau  pemerintah  daerah  di  luar  negeri sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Undang-Undang  No.  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri  Pasal  7  yang berbunyi:
Pasal 7
(1).  Presiden  dapat  menunjuk  pejabat  negara  selain  Menteri  Luar  Negeri,  pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.
(2). Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.
Kedua  peraturan  perundangan  diatas  tersebut  menggaris  bawahi  bahwa  kerja sama Pemerintah Daerah (Pemda) dengan pihak luar negeri merupakan sebuah kebutuhan nasional,  sehingga  pemerintah  daerah  harus  diperkuat  perannya.  Dalam  melaksanakan kepentingan  tersebut,  Kementerian  Luar  Negeri  bertindak  sebagai  koordinator penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  pelaksanaan  kebijakan  politik  luar  negeri, sedangkan Pemda sebagai pelaku hubungan luar negeri.
Pelibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan luar negeri saat ini dimungkinkan  dengan  adanya  transformasi  model  tata  kelola  pemerintahan  dari sentralistik menjadi desentralistik. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah  di  Indonesia  dapat  bergerak  lebih  cepat  melakukan  pembangunan  dengan memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  pemda  masing-masing.  Dengan  hak kewenangan  yang  dimilikinya,  Pemda  juga  dapat  membuka  akses  kerjasama  dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah  di luar negeri, baik melalui kerjasama dalam bentuk
sister city/province maupun bentuk kerja sama lainnya.
Menurut  Kepala  Bagian  Kerjasama  Setda  Kota  Jambi  Mariani  Yanti,  Ph.D terhadap Bentuk Kerjasama Internasional Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi tidak perlu diragukan lagi. Hal itu menurutnya tidak terlepas dari kerja keras jajaran  Pemerintah  Kota  Jambi  yang  dimotori  Wali  Kota  Jambi  Syarif  Fasha  dengan konsep outward looking policy . Kota Jambi saat ini tercatat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang aktif dan memiliki hubungan kemitraan strategis dengan beberapa negara di  dunia.  Sebut  saja  seperti  Singapura,  China,  Korsel,  Denmark,  dan  Jerman,  yang memiliki kemitraan strategis dan komprehensif bagi Kota Jambi. Kota Jambi juga tercatat aktif dalam beberapa organisasi internasional, seperti UCLG ASPAC dan ICLEI (Jambi Berita: 2018).
Berikut  ini  beberapa  kerja  sama  Internasional  yang  pernah  dilakukan  oleh Pemerintah Kota Jambi :
1. Berkerja sama dengan Pemerintah Jerman dalam penyiapan program pengelolaan sampah untuk menurunkan emisi Gas Rumah kaca untuk mengatasi pemanasan global  dan  perubahan  iklim.  Bantuan  senilai  13,4  juta  Euro  dari  Bank Pembangunan Jerman (KFW), bagi pembangunan sanitary landfill di lokasi TPA Talang Gulo.
2. Bekerjasama  dengan Asian  Development  Bank (ADB),  Kerjasama  ini menghasilkan  bantuan  dana  sebesar  625  Milyar  Rupiah  untuk  pembangunan IPAL dengan Sewerage System yang ditempatkan di Kecamatan Jambi Timur.
3. Kerja  sama  pemerintah  Kota  Jambi  dengan  Singapura  dalam  kegiatan  Basic English Training. Kegiatan ini diselenggarakan pemerintah Republik Singapura, melalui Singapore Cooperation Programme (SCP), di Kota Jambi. Pelatihan ini di buat untuk ASN, kerja sama kedua negara ini telah rutin dilakukan sejak tiga tahun terakhir.  Demi  meningkatkan  mutu  kompetensi  serta  merubah  mindset  ASN Jambi, ratusan ASN belajar ke Singapura dan mengikuti  SCP secara gratis dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Singapura.
4. Bantuan  yang  bersumber  dari  lembaga  PBB  UN  Habitat  atau  United  Nations Human  Settlements  Programme  sebesar  US$  98.950  untuk  penataan  kawasan kumuh  di  Kota  Jambi.  Sebelumnya  UN  Habitat  telah  menggelar  konferensi  di Indonesia,  yakni  Konferensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  untuk
Permukiman dan Pembangunan Berkelanjutan atau The Third of the Preparatory Committee for Habitat III (Prepcom 3 UN HABITAT III) yang diikuti oleh 193 negara.  Tim  dari  UN  Habitat  juga  telah  mengunjungi  beberapa  daerah  di Indonesia,  termasuk  memantau  perkembangan  permukiman  di  Kota  Jambi  dan hasil akhirnya Kota Jambi terseleksi dan mendapatkan bantuan dana.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk  mengkaji lebih  jauh  tentang  bagaimana  kebijakan  Pemerintah  Kota  Jambi  terhadap  Kerjasama Internasional  Daerah  serta  hambatan  dan  tantangan  yang  kemudian  dihadapi  dalam Kerjasama Internasional daerah Kota Jambi, serta analisis konseptual terhadap penelitian yang  diberi  judul:  “Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Jambi  terhadap  Kerjasama Internasional Daerah”.

## Metode
Penelitian ini membahas Kebijakan Pemerintah Kota Jambi terhadap Kerjasama Internasional serta hambatan dan tantangan yang kemungkinan akan dihadapi Pemerintah Kota  Jambi  dalam  melakukan  suatu  kerjasama  internasional.  Rancangan  atau  desain penelitian ini dilihat dari pendekatan analisisnya maka Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana prosesnya bukan semata-mata bagaimana hasilnya.  Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan  analisisnya  pada quality. Data  yang  dikumpulkan  bukan  berupa  angka- angka, melaikan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi,  dan  dokumen  resmi  lainnya.  Sehingga  yang  menjadi  tujuan  utama  penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan relita empitik di balik fenomena secara mendalam, menyeluruh,  rinci  dan  tuntas.  Oleh  sebab  itu  penggunaan  pendekatan  kualitatif  dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan, membandingkan, serta mencari benang merah antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

## Hasil Dan Pembahasan

## 1. Kedudukan Paradiplomasi dalam Politik Luar Negeri Indonesia
Paradiplomasi  diyakini  telah  menjadi  tuntutan  kebutuhan  daerah  saat  ini dalam pembangunan  ekonomi  dan  pengembangan  potensi  daerahnya.  Arus  informasi, pergerakan modal dan migrasi manusia, membuat daerah-daerah baik provinsi maupun
kabupaten/kota  tidak  akan  mampu  mengelakkan  diri  dari  pengaruh  internasional sekaligus  berhadapan  dengan  berbagai  kesempatan  mendapatkan  sesuatu  yang  positif bagi  kepentingan  daerah  sekaligus  kepentingan  nasional.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada konsep  baru  dalam  pelaksanaan  diplomasi  Indonesia  dimana  kemampuan  daerah kabupaten/kota  harus  diperkuat  dalam  pelaksanaan  diplomasi.  Tanggung  jawab pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan oleh pemerintah, tentunya tidak hanya terletak di tangan pemerintah pusat saja. Pemerintah Pusat perlu bersinergi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah.
Pemerintah  Daerah  di  Indonesia  sebagai  salah  satu non-state  actor dalam hubungan  internasional  memanfaatkan  paradiplomasi  untuk  kepentingan  peningkatan kesejahteraan  masyarakatnya.  Adanya  kebijakan  otonomi  daerah  menuntut  pemerintah daerah  untuk  lebih  mandiri,  tidak  selalu  bergantung  pada  pemerintah  pusat.  Hal  ini mendorong  pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan  potensi  daerahnya,  termasuk dengan  menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  luar  negeri,  baik  yang  berupa  kerjasama pemanfaatan  potensi  alam  maupun  peningkatan  kualitas  manusia.  Kerjasama  ini dilakukan  agar  dapat  memaksimalkan  pendapatan  asli  daerah  untuk  melaksanakan pembangunan  agar  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Pemda  berupaya membuka kontak perdagangan dan misi budaya ke luar negeri, mengadakan perjanjian dan  kerjasama  dengan  negara-negara  asing  maupun  aktor  internasional  non-negara, berpartisipasi  dalam  jaringan  kerjasama  internasional.  Umumnya  tidak  mendirikan perwakilan  permanen,  tetapi  melakukannya  secara  ad  hoc  karena  masih  menganggap hubungan luar negeri adalah ranah pemerintah pusat.
Di  samping  faktor  ekonomi,  motivasi  kedua  terbesar  dalam  kerja  sama paradiplomasi  di  Indonesia  adalah  kerja  sama  dalam  bidang  sosial  dan  budaya. Memperkenalkan  keanekaragaman  budaya  Indonesia  merupakan  salah  satu  cara  untuk menjalin  kerja  sama.  Dimulai  dengan  pagelaran  budaya  selanjutnya  kegiatan paradiplomasi  akan  lebih  mudah  dikembangkan,  baik  untuk  kerjasama  terkait  upaya peningkatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, wanita, olah raga dan seni, maupun kerjasama bidang ekonomi.
Paradiplomacy yang  paling  popular  di  Indonesia  adalah  kerja  sama sister city/sister province . Konsep ini merupakan hubungan kerja sama kemitraan antara dua kota atau dua provinsi dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Permendagri No.
1 tahun 1992 menyebutkan bahwa kerjasama sister city adalah hubungan kerjasama kota bersaudara  yang  dilaksanakan  antara  Pemerintah  Kota,  pemerintah  Kabupaten  dan Pemerintah Kota Administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri. Dalam perkembangannya  terdapat  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  melaksanakan kerjasama model tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri, persyaratan  ini  meliputi  persamaan  kedudukan,  memberikan  manfaat  dan  saling menguntungkan,  tidak  mengganggu  stabilitas  politik  dan  keamanan  perekonomian, menghormati kedaulatan NKRI, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung keutamaan gender dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagi  negara-negara  berkembang  kerjasama sister  city atau sister  province diharapkan  dapat  menjadi  jembatan  bagi  terbentuknya  pemahaman  antar  kebudayaan serta  transfer  teknologi  dalam  rangka  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik. Kemitraan  bilateral  tersebut  diharapkan  menjadi  proses  kerja  sama  alih  teknologi  dan informasi, bantuan pendanaan, peningkatan SDM untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi  yang  dihadapi.  Hal  ini  dapat  menjadi  langkah  efektif  sepanjang  kerja  sama tersebut  memiliki  program  kegiatan  yang  tetap  dan  terencana,  baik  mengenai  bidang- bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing- masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan. Setiap pihak harus memiliki pemahaman yang sama atas potensi unggulan yang dapat dikerjasamakan.
Beberapa  kota-kota  besar  di  Indonesia  yang  sudah  menjalin  kerjasama Sister City/Sister  Provincy, Pemerintah  Provinsi  Sumatra  Barat  menjalin  kerja  sama  sister province dengan Provinsi Fes-Boulmane di Maroko sejak 2014, Negara Bagian Bavaria Bayern di Jerman tahun dan dengan Prefecture Kagawa Jepang di tahun 2010. Pemerintah Provinsi  Sumatra  Barat  berharap  melalui  kerjasama  tersebut  akan  terjadi  kerja  sama perdagangan, investasi di bidang pariwisata, budaya, pendidikan, pertanian, peternakan dan perikanan serta energi terbarukan.
Selain Provinsi Sumatra Barat, kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat juga melakukan sister city dengan kota Seremban di Negeri Sembilan Malaysia. Ini merupakan kerja  sama  tipe  transborder  paradiplomacy.  Hubungan  antara  dua  kota  tersebut ditandatangani  tanggal  6  Desember  1986.  Kedua  kota  sekalipun  memiliki  kondisi
geografis  yang  berbeda,  kerja  sama  tetap  dilakukan  karena  hubungan  sejarah  dan kebudayaan yang telah lama terjalin di antara mereka.
Berdasarkan  gambaran  praktik  paradiplomasi  di  atas,  kerja  sama  sister province/city  yang  ditandatangani  oleh  pemerintah  daerah  di  Indonesia  dengan  mitra- mitranya di luar negeri dapat menjadi efektif atau tidak sangat bergantung pada proses “ matchmaking ” di awal kegiatan. Tanpa mitra yang tepat kerjasama tersebut tidak akan efektif,  karena  tidak  mempunyai  fokus  yang  jelas  mengenai  tujuan  kerjasama.  Proses “matchmaking” yang tidak tepat tersebut dapat terjadi karena proses yang dilalui tidak melalui  analisis  mendalam.  Terkadang  pula  terjadi  pembuatan  MoU  yang  sifatnya tergesa-gesa,  karena  mengejar  rencana  kunjungan  pejabat  tingkat  tinggi.  Analisis kebutuhan,  keunggulan,  kelemahan  dan  komplementaritas  dari  kerjasama  yang  akan dilakukan pun seringkali menjadi terlewatkan. Akibatnya, pasca penandatanganan MoU, kerja sama yang terlihat bagus di atas kertas tidak dapat terwujud atau tidak efektif. Sektor yang  akan  dikerjasamakan  bukan  merupakan  unggulan  dan  komplementaritas  yang dibutuhkan daerah. Kedua pihak tidak memiliki fokus yang sama pada bidang yang akan dikerjasamakan  karena  tidak  memahami  kebutuhan,  potensi,  persamaan  dan komplementaritas  sektor-sektor  yang  akan  dikerjasamakan  serta  keunggulan  masing- masing  daerah.  Selain  itu  pemberdayaan  daerah  perlu  dilakukan  terhadap  semua komponen,  yaitu  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta  sehingga  target  kerja  sama  yang telah difokuskan dapat tercapai. Tanpa dukungan masyarakat dan pihak swasta kerja sama sister city/province yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif.

## 2. Kerjasama Internasional Daerah Kota Jambi
Ekonomi dan perdagangan menjadi isu yang melintasi batas negara. Globalisasi ekonomi  melibatkan  pergeseran  kualitatif  ke  arah  perekonomian  dunia  yang  tidak  lagi didasarkan kepada otonomi perekonomian nasional, tetapi  lebih didasarkan pada pasar global terkonsolidasi untuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Terjadi proses integrasi ke dalam dimana ekonomi global tunggal mendominasi sejumlah perekonomian nasional yang  terkandung  didalamnya.  Berbagai  faktor  menjadi  penyebab  kondisi  tersebut, diantaranya surplus kapital yang mendorong perluasan investasi di wilayah-wilayah baru yang menjanjikan, baik pasar maupun bahan baku demi surplus lebih lanjut. Globalisasi ekonomi dan perdagangan ditopang oleh ketersediaan infrastruktur, teknologi informasi
dan  semakin  rendahnya  biaya  transportasi  yang  memungkinkan  dilakukannya perdagangan lintas batas negara dalam waktu cepat. Akibatnya, ekonomi negara-negara nasional menjadi semakin tergantung satu dengan yang lain dalam lingkup global. Dalam interdependensi ekonomi global ini kebijakan ekonomi satu negara tidak dapat dilepaskan pengaruhnya terhadap negara lain.
Pelibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan luar negeri saat ini dimungkinkan  dengan  adanya  transformasi  model  tata  kelola  pemerintahan  dari sentralistik menjadi desentralistik. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah  di  Indonesia  dapat  bergerak  lebih  cepat  melakukan  pembangunan  dengan memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  pemda  masing-masing.  Dengan  hak kewenangan  yang  dimilikinya,  Pemda  juga  dapat  membuka  akses  kerjasama  dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah  di luar negeri, baik melalui kerjasama dalam bentuk sister city/province maupun bentuk kerja sama lainnya.
Menurut  Kepala  Bagian  Kerjasama  Setda  Kota  Jambi  Mariani  Yanti,  Ph.D terhadap Bentuk Kerjasama Internasional Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi tidak perlu diragukan lagi. Hal itu menurutnya tidak terlepas dari kerja keras jajaran  Pemerintah  Kota  Jambi  yang  dimotori  Wali  Kota  Jambi  Syarif  Fasha  dengan konsep outward looking policy . Kota Jambi saat ini tercatat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang aktif dan memiliki hubungan kemitraan strategis dengan beberapa negara di  dunia.  Sebut  saja  seperti  Singapura,  China,  Korsel,  Denmark,  dan  Jerman,  yang memiliki kemitraan strategis dan komprehensif bagi Kota Jambi. Kota Jambi juga tercatat aktif dalam beberapa organisasi internasional, seperti UCLG ASPAC dan ICLEI.
Berikut  ini  beberapa  kerja  sama  Internasional  yang  pernah  dilakukan  oleh Pemerintah Kota Jambi :
1. Berkerja sama dengan Pemerintah Jerman dalam penyiapan program pengelolaan sampah untuk menurunkan emisi Gas Rumah kaca untuk mengatasi pemanasan global  dan  perubahan  iklim.  Bantuan  senilai  13,4  juta  Euro  dari  Bank Pembangunan Jerman (KFW), bagi pembangunan sanitary landfill di lokasi TPA Talang Gulo.
2. Bekerjasama  dengan Asian  Development  Bank (ADB),  Kerjasama  ini menghasilkan  bantuan  dana  sebesar  625  Milyar  Rupiah  untuk  pembangunan IPAL dengan Sewerage System yang ditempatkan di Kecamatan Jambi Timur.
3. Kerja  sama  pemerintah  Kota  Jambi  dengan  Singapura  dalam  kegiatan  Basic English Training. Kegiatan ini diselenggarakan pemerintah Republik Singapura, melalui Singapore Cooperation Programme (SCP), di Kota Jambi. Pelatihan ini di buat untuk ASN, kerja sama kedua negara ini telah rutin dilakukan sejak tiga tahun terakhir.  Demi  meningkatkan  mutu  kompetensi  serta  merubah  mindset  ASN Jambi, ratusan ASN belajar ke Singapura dan mengikuti  SCP secara gratis dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Singapura.
4. Bantuan  yang  bersumber  dari  lembaga  PBB  UN  Habitat  atau  United  Nations Human  Settlements  Programme  sebesar  US$  98.950  untuk  penataan  kawasan kumuh  di  Kota  Jambi.  Sebelumnya  UN  Habitat  telah  menggelar  konferensi  di Indonesia,  yakni  Konferensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  untuk Permukiman dan Pembangunan Berkelanjutan atau The Third of the Preparatory Committee for Habitat III (Prepcom 3 UN HABITAT III) yang diikuti oleh 193 negara.  Tim  dari  UN  Habitat  juga  telah  mengunjungi  beberapa  daerah  di Indonesia,  termasuk  memantau  perkembangan  permukiman  di  Kota  Jambi  dan hasil akhirnya Kota Jambi terseleksi dan mendapatkan bantuan dana.

## Kesimpulan
Pemerintah  daerah  dapat  berperan  penting  membantu  suksesnya  diplomasi ekonomi  melalui  jalur  paradiplomasi  bila  ada  koordinasi  yang  baik  antara  pemerintah pusat, daerah dan setiap pihak yang terkait. Dengan menguatnya desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah dan bermunculannya para pemimpin kabupaten/kota dan provinsi yang proaktif melakukan terobosan dalam pembangunan daerahnya, paradiplomasi dapat menjadi bagian kekuatan diplomasi ekonomi Indonesia. Dengan mengasumsikan bahwa economic foreign policy berawal dari kapasitas dan kemampuan domestik suatu negara, maka pemerintah (pusat dan daerah) patut mengupayakan berbagai formulasi kebijakan yang  dapat  mendorong  kesiapan  domestik  secara  menyeluruh.  Sejauh  ini,  kerjasama internasional yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota jambi sudah menunjukkan hasil yang  baik.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  beberapa  bentuk  kerjasama  internasional  yang sudah dilakukan pemerintah kota jambi sampai saat ini. Namun dibalik kerjasama yang sudah dilakukan pemerintah kota jambi saat ini masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu  diperbaiki  dan  ditingkatkan.  Diantaranya  belum  maksimalnya  tindak  lanjut
kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota jambi, selain itu juga dampak dari kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah kota belum membawa dampak positif  yang  besar  bagi  pembangunan  kota  jambi.  Hal  ini  dapat  ditingkatkan  dengan memperbaiki kualitas SDM dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat.

## Daftar Pustaka
Cipto, Bambang. (2010). Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dunn,  William  N.  (2000). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press
Djelantik, Sukawarsini. (2008). Diplomasi antara Teori & Praktik . Jakarta: Graha Ilmu Jackson, Robert & Sorensen, Georg. (2009). Pengantar Studi Hubungan Internasional.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Lecours, André. (2008). Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’
Mukti,  Takdir  Ali,  (2013).  Paradiplomacy:  Kerjasama  Luar  Negeri  Oleh  Pemda  Di Indonesia, Yogyakarta,
Morgenthau, Hans J. (2010). Politik Antarbangsa . Jakarta: Yayasan Obor
Mintz, Alex and Karl De Rouen Jr, Understanding Foreign Policy Decision Making, NY: Cambridge University Press, 2010.
Stefan  Wolff,  (1972).  Paradiplomacy:  Scope,  Opportunities  and  Challenges,
www.stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf. diakses 30 Maret 2015. Davis, k,
Human behavior at work: Human Relation Organization Behavior. Mc Graw-Hill New York.
Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri, 2006. Winarno,  Budi.  (2014). Dinamika  Isu-Isu  Global  Kontemporer .  Yogyakarta:  CAPS
Rosdakarya.
Sztompka,  Piotr,  (2004).  Sosiologi  Perubahan  Sosial.  Terj.  Alimandan  dari  “The Sociology of Social Change”. Jakarta: Prenada.
Stiglitz, J.E. (2002). Globalization and its discontents. New York: W.W. Norton. Winarno, Budi. (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer . Yogyakarta: CAPS