Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 491-495| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3989.491-495

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE AKIBAT PEMUTUSAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE
I Gusti Ngurah Md Rama Andika, Ni Luh Made Mahendrawati, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ramaandika632@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id

## Abstrak
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  franchise  tidak  jarang  perjanjian  tersebut  tidak  terlaksana  karena  terjadi pemutusan  secara  sepihak  oleh  franchisor.  Mengingat  franchisee  dalam  perjanjian  franchise  tersebut  dalam posisi yang lebih lemah jika terjadi pemutusan sepihak akan mengalami kerugian yang besar. Namun peraturan perundang-undangan  belum  ada  pengaturan  yang  jelas  untuk  perlindungan  franchisee  yang  mengalami pemutusan  sepihak  yang  nyata-nyata  mengalami  kerugian.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  perjanjian franchise  boleh  diputus  secara  sepihak  oleh  franchisor  dan  perlindungan  hukum  franchisee  terhadap  dalam pemutusan  perjanjian  franchise  secara  sepihak  oleh  franchisor.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer,  dengan  jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  hukum  kemudian dianalisis  secara  sistematis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  perjanjian franchise  tidak  dapat  di  putus  secara  sepihak  kecuali  syarat  batal  yang  dicantumkan  dalam  kontrak  telah dipenuhi  dan  perlindungan  hukum  bagi  franchisee  terhadap  kerugian  yang  dialaminya  dapat  di  tuntut  ganti kerugian berdasarkan wanprestasi.
Kata Kunci : Franchisee, Pemutusan Sepihak, Perlindungan Sepihak

## Abstract
In the implementation  of a franchise agreement, it is not  uncommon for the agreement  not  to  be  implemented due to a unilateral termination by the franchisor. Considering that the franchisee in the franchise agreement is in a weaker position, in the event of a unilateral termination, it will suffer a large loss. However, in the laws and regulations,  there  are  no  clear  arrangements  for  the  protection  of  franchisees  who  experience  unilateral termination who actually experience losses. The purpose of this study is to analyze the franchise agreement may be  terminated  unilaterally  by  the  franchisor  and  the  legal  protection  of  the  franchisee  against  the  unilateral termination  of  the  franchise  agreement  by  the  franchisor.  This  study  uses  normative  legal  research  methods using  primary  legal  materials,  with  the  types  of  approaches  used  are  statutory  approaches,  case  approaches and conceptual approaches. Legal sources are then analyzed systematically. Based on the results of the study, it can  be  concluded  that  basically  the  franchise  agreement  cannot  be  terminated  unilaterally  unless  the  void conditions stated in the contract have been fulfilled and legal protection for the franchisee against the losses he has suffered can be sued for compensation based on default.
Keywords: Franchisee, Unilateral Termination, Franchise Agreement

## I. PENDAHULUAN
Perekonomian  yang  saat  ini  bertumbuh  cukup  pesat,  memicu  adanya  berbagai  macam  persaingan bisnis  atau  usaha  di  luar  sana,  yang  tak  dapat  terelakkan.  Dengan  adanya  perlindungan  terkait pendaftaran  hak  kekayaan  intelektual  atau  HAKI  dapat  membantu  dalam  mencegah  persaingan usaha  yang  tak  sehat  serta  berdampak  positif  untuk  elakukan  peningkatan  dalam  mengembangkan perekonomian  serta  membantu  dalam  percepatan  pembangunan  yang  ada  di  negara  ini.  Sebut  saja salah  satu  yang  terkenal  atau  populer  belakangan  ini  mengenai bisnis waralaba atau franchise, yang mana perkembangannya sangatlah besar (Margono, 2010) . Menurut (Aidi  &  Farida,  2019) perkembangan  bisnis  waralaba  ( franchise) telah  berkembang dengan  pesat  dan  menjadi  kekuatan  baru  bagi  sektor  ekonomi  domestik  di  Indonesia.  Franchise merupakan  suatu  bentuk  kerjasama  yang  terjalin  terkait  dengan  investasi  dalam  membangun suatu bisnis,  untuk  itu  kerjasama yang  terjalin  antara  para  pihak  di  dalamnya  berperan  penting  terhadap keberhasilan dari bisnis yang dijalankan tersebut. Hubungan (Widjaja, 2002) . Dalam kerjasama bisnis
waralaba  atau  franchise  ini,  para  pihak  yang  ada  di  dalamya  hampir  sama  dengan  perjanjian  pada umumnya dimana ada  pihak pemberi hak  untuk  melakukan pemanfaatan atau  penggunaan atas  suatu hak  kekayaan  intelektual  yang  mana  disebut  franchisor,  sedangkan  pihak  yang  menerima  hak  atau pengguna dan pemanfaat dari kekayaan intelektual tersebut disebut sebagai franchisee. Para pihak ini bisa  berbentu  badan  hukum  atau  perseorangan.  Franchising  (pewaralabaan)  pada  hakekatnya  adalah sebuah  konsep  pemasaran  dalam  rangka  memperluas  jaringan  usaha  secara  cepat.  Dengan  demikian Franchising adalah salah satu cara yang sama kuat dan strategisnya dengan cara konvensional dalam mengembangkan usaha (Effendi, 2021) .
Dari  hasil  kerjasama  melalui  perjanjian  yang  dibuat  ini,  nantinya  menimbulkan  hubungan hukum  bagi  para  pihak  tersebut  yang  mana  penaturannya  dapat  dilihat  pada  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  tentang  Waralaba  Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 yaitu tepatnya dalam  pasal  5.  Selain  dalam  ketentuan  pada  peraturan  tersebut,  beberapa  kebijakan  juga  telah dikeluarkan  untuk  mengatur  perbuatan  hukum  ini  sebut  saja  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia tentang franchise Nomor  42  tahun  2007  serta  ada  pula  Keputusan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdangan Ruplik Indonesia yang dikeluarkan pada 30 Juli 1997 tentang tata cara pelaksanaan pendaftaan usaha waralaba Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 dan tentang tata cara  penyelenggaraannya  yaitu  No.31/M-DAG/PER/8/2008.  Begitu  pula  pengaturannya  dapat  kita peroleh  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata tepatnya di bagian Buku ke-3, yang mengatur bahwa bisnis franchise ini termasuk menganut sistem terbuka, sehingga bebas bagi siapapun yang ingin membuat  atau  melakukan  suatu  perjanjian,  asalkan  tak  melakukan  hal-hal  yang  undang-undang larang untuk lakukan, hal ini selaras dengan pasal 1338 ayat (1) dalam KUH Perdata.
Bisnis franchise atau waralaba di Indonesia merupakan salah suatu usaha yang sangat menarik bagi  pelaku  usaha  namun  dengan  perkembangan  yang  ada  dalam  rangka  memberikan  perlindungan hukum  bagi  kedua  belah  pihak  antara  franchisor  (pemberi  waralaba)  dan  franchisee  (penerima waralaba)  tidaklah  cukup  pengaturannya  melalui  peraturan  pemerintah  saja  sehingga  perlu  dibuat suatu  undang-undang  tentang  waralaba (Lannemey,  2015) .  Menurut (Zulhelmi  &  Mufidi,  2018) apabila pada pelaksanaan perjanjian waralaba salah satu pihak memutuskan perjanjian secara sepihak dan  terjadi  perselisihan  hal  pertama  yang  dilakukan  lewat  jalan  musyawarah  mufakat,  dan  apabila persengketaan  tersebut  tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan  maka  kedua  belah  pihak  sepakat  dan setuju  untuk  menyelesaikan  dengan  melapor  ke  pengadilan  setempat.  Adapun  terkait  pemutusan perjanjian,  pada  Pasal  6 Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba  dan  Pasal  8 Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  53/M-DAG/PER/8/2012  tentang  Penyelenggaraan  Waralaba menjelaskan mengenai pemutusan waralaba sepihak oleh franchisor sebelum masa berlaku perjanjian berakhir (Nisa et al., 2021) .
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  perjanjian  franchise boleh  diputus  secara  sepihak  oleh  franchisor  dan  perlindungan  hukum  franchisee  terhadap  dalam pemutusan perjanjian franchise secara sepihak oleh franchisor.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunan  setiap  penelitian  ini  digunakan  metode  normatif,  yang  mana  perujukannya berdasarkan  pada  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  serta  melalui  pendekatan konseptual.  Ada  beberapa  suber  bahan  hukum  baik  primer  atau  sekunder  yang  digunakan  seperti Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  tentang  Waralaba Nomor  42  Tahun  2007  serta  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  tentang Penyelenggaraan  Waralaba  Nomor  53/M-  DAG/PER/8/2012.  Selain  itu  penggunaan  buku-buku literatur, jurnal-jurnal terkait juga membantu penelitian ini. Sumber hukum kemudian dianalisis secara sistematis yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perjanjian Franchise Boleh Diputus Secara Sepihak oleh Franchisor
Sama  seperti  perjanjian  pada  uumnya,  dalam  kerjasama  untuk  membangun  bisnis  waralaba  ini  juga diperlukan syarat, yang mana berpedoman pada KUH Perdata dalam pasal 1320 mengenai perjanjian yang  dianggap  sah  dan  legal  untuk  dilakukan.  Syarat  pertama,  mengenai  kesepakatan  yaitu  baik  si pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee) haruslah sepakat dahulu untuk
melakukan  bisnis  ini.  Ini  ditandai  dengan  adanya  kebebasan  kehendak,  tanpa  paksaan  dan  kekangan atau pun tekanan dari luar kehendaknya. Syarat kedua, mengenai cakapnya para pihak, mengingat hal ini  terkait  pada  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  maka  cakap  merupakan  hal  yang  wajib,  karena nantinya  peru  pertanggung  jawaban  dalam  membuat  suatu  perjanjian,  sehingga  para  pihak  mampu mengemban  dan  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  tersebut  sebagaimana  ketentuan  peraturan perundang-undangan mengaturnya. Syarat ketiga, mengenai obyek dari perjanjian atau kerjasama ini, dalam  perjanjian  waralaba  juga  harus  ditentukan  apa  obyek  yang  diperjanjikan,  sehingga  jelas tertuang  di  dalamnya,  untuk  itu  kepastian  dari  hukum  di  dalamnya  mengikat  dengan  jelas  pula nantinya. Obyek ini dapat benda yang sudah ada atau yang akan ada sifatnya. Syarat keempat, adalah menegnai  klausa  halal,  yang  mana  tak  ada  larangan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada, seperti  halnya  haruslah  beritikad  baik,  tak  melanggar  apa  yang  tertera  dalam  aturan  hukum  yang berlaku, dan pastinya tak merugikan para pihak pihak lain bahkan negara sekalipun.
Perolehan hak untuk menggunakan serta memanfaatkan suatu merek dagang yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan merupakan bentuk isi dari kerjasama yang  tertuang  dalam  perjanjian  waralaba  atau  franchise  antara  franchisor  dengan  franchisee.  Di dalamnya juga mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan pengolahan dari merek  dagang  tersebut.  Nantinya  royalti  dan  pembayaran  akan  diperoleh  oleh  si  pemberi  hak  dari pengguna hak merek dagang yang telah berizin tersebut.
Karena tak dapat kita jumpai dalam Kitab Hukum Perdata, bentuk perjanjian franchise ataau waralaba  ini  termasuk  perjanjian  khusus,  yang  mana  tak  lepas  dari  pasal  1338  yang  memberikan kebebasan  dalam  melakukan  psuatu  perjanjian,  sehingga  secara  implisit  dapat  ditafsirkan pengaturannya  secara  umum  di  Kitab  Hukum  Perdata.  Seperti  yang  telah  disebutka  sebelumnya, kerjasama  bisnis  waralaba  atau  franchise  ini  merupakan  hampir  sama  dengan  perjanjian  pada umumnya dimana ada pihak pemberi hak untuk melakukan pemanfaatan atau penggunaan atas suatu hak  kekayaan  intelektual  yang  mana  disebut  franchisor,  sedangkan  pihak  yang  menerima  hak  atau pengguna dan pemanfaat dari kekayaan intelektual tersebut disebut sebagai franchisee. Para pihak ini bisa  berbentu  badan  hukum  atau  perseorangan.  Adapun  bentuk  hak  yang  diberikan  yaitu  seperti pemberian lisensi atas suatu merek dagang.
Pemberian  lisensi  atas  suatu  merek  dagang  ini  dilakukan  untuk  kegiatan  produksi  atau  pun pemasaran  bisnis  tersebut  yang  ana  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  kedua  pihak. Pengawasan  wajib  dilakukan  dan  merupakan  hak  franchisor,  sedangkan  franchisee  wajib  mebayar royalti  kepada  franchisor,  sebagimana  isi  dari  perjanjian  yang  dibuat  dan  disepakati (H.S,  2005) . Sebagaimana  dalam  Peraturan  Pemerintah  tentang  waralaba  Nomor  42  Tahun  2007  tepatnya  dalam pasal 4 ayat  (1), bahwa perjaniian franchise  ini dilakukan atau dibuat secara  tertulis bentuknya. Dan apabila terdapat istilah asing nantinya, wajib dilakukan penerjemahan ke dalam bahasa ibu kita bahasa Indonesia. Jangka  waktu dalam perjanjian  waralaba pada  umunya minimal 5 tahun lamanya, ini pun dapat  diperpanjang  sesuai  kehendak  dari  para  pihak  sendiri  dan  kesepakatan  mereka.  Ini  dianggap sebaagi  waktu  yang  cukup  untuk  elihat  dan  memantau  dahulu  kerjasama  mereka  apakah  berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan atau tidak.
Seperti perjanjian lainnya, wanprestasi  juga  tak dapat dihindari apabila terdapat pelanggaran isi dari perjanjian yang dilakukan oleh salah  satu pihak. Untuk itu tuntutan  untuk ganti kerugian tak dapat  dihindarkan  dari  pihak  yang  dirugikan.  Karena  berisikan  mengenai  pemberian  hak  terkait kekayaan  intelektual  yaitu  seperti  lisensi  atau  merek  dagang  maka  wajib  perjanjian  waralaba dilakukan  pendaftaran  melalui  Kementrian  Perdagangan.  Pengaurannya  dapat  dijumpai  dalam  PP waralaba yaitu dalam pasal 11 ayat (2).
Pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  oleh  pihak  franchisor  tak  dapat  diterima  mengingat  hal tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  franchisee,  sehingga  setiap  pemutusan  perjanjian  tersebut haruslah  dimintakan  ke  pengadilan,  agar  dapat  mendapat  syarat  legalnya,  ini  pun  didukung  dengan adanya  rumusan  pasal  1266  ayat  (2)  serta  PP  tentang  waralaba  Nomor  42  Tahun  2007 pada  pasal  5 huruk  (k).  Ini  beda  halnya  dengan  wanprestasi  dilakukan  jika  pemutusan  sepihak  dilakukan  tanpa adanya syarat atau klausula yang tercantum di isi perjanjian.

## 2. Perlindungan Hukum Franchisee Terhadap Dalam Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak oleh Franchisor
Disetiap  perjanjian  pasti  terdapat  jangka  waktu  lama  dari  berlakunya  suatu  perjanjian  kapan  ulai berlaku  dan  kapan  berakhirnya,  hingga  cara-cara  atau  syarat  berakhirnya.  Ini  dapat  dilakukan perpanjangan  masa  atau  jangka  waktu  tergantung  kehendak  atau  kesepakatan  para  pihak.  Ini  juga berlaku dalam perjanjian franchise. Namun bagaimana bila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, yang dala  hal ini dari  pihak franchisor  sebagai pemberi hak, ini  yang menjadi polemik,  karena  pihak  penguasa  merek  yang  melakukannya,  tentu  akan  menjadi  bencana  bagi  pihak franchisee.
Perjanjian merupakan hubungan antara para pihak di dalamnya yang sepakat mengikatkan diri untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidaknya  yang  berpedoman  pada  syarat  sahnya  perjanjian  itu  sendiri pada  pasal  1320  KUH  Perdata.  Setiap  perjanjian  harus  ditaati  dan  dianggap  sebagaimana  undang- undang bagi para pihak di dalamnya, ini juga sejalan pendapat Abdulkadir Muhammad, yang merujuk pada  pasal  1338  KUH  Perdata,  mengingat  perjanjian  tersebut  telah  dibuat  secara  sah  sehingga kekuatan hukum mengikatnya pun sama kuatnya. Untuk itu tidak dapat dilakukn penarikan perjanjian tersebut  atau  pemutusan  sepihak,  melainkan  harus  atas  kesepakatan  bersama  dan  dimintakan  untuk diputus oleh pengadilan (Muhammad, 1982) .
Pada  hakikatnya,  pemutusan  suatu  perjajian  oleh  satu  pihak  tidak  dibenarkan  dan  tidak diperbolehkan,  terkecuali  dalam  perjanjian  tersebut  terdapat  klausul  mengenai  hal  tersebut.  Namun dalam  pengaturannya  jika  dilihat  rumusan  KUH  Perdata  Pasal  1266  ayat  (1)  bahwa  syarat  batal tersebut  ada  walau  tak  tersurat  dalam  isi  perjanjian,  dengan  catatan  bahwa  perjanjian  timbal  balik tersebut terdapat pihak yang tak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam isi perjanjian. Setiap pemutusan perjanjian tersebut haruslah dimintakan ke pengadilan, agar dapat mendapat syarat legalnya,  ini  pun  didukung  dengan  adanya  rumusan  pasal  1266  ayat  (2)  serta  PP  tentang  waralaba Nomor  42  Tahun  2007  pada  pasal  5  huruk  (k).  Ini  beda  halnya  dengan  wanprestasi  dilakukan  jika pemutusan sepihak dilakukan tanpa adanya syarat atau klausula yang tercantum di isi perjanjian.
Ketentuan  pasal  8  Peraturan  Menteri  Perdagangan  tentang  Penyelenggaraan  Waralaba mengatur mengenai tidak dapatnya dilakukan penunjukan untuk franchisee baru dalam wilayah sama dalam  hal  pemutusan  kontrak  dilakukan  secara  sepihak  sebelum  selesainya  atau  berakhirnya  jangka waktu kontrak, ini juga karena harus ada penyelesaian berupa kesepakatan terlebih dahulu antara para pihak  dengan  enunggu  pula  adanya  putusan  yang  inkracht  dari  pengadilan  terkait  permaslaahan  ini. Dari  ketentuan  tersebut,  maka  pelarangan  pemutusan  sepihak  suatu  perjanjian  waralaba  memang benar  adanya  mengingat  itu  merupakan  bentuk  tindakan  sewenang-wenang,  seperti  dalam penggantian  franchisee  oleh  pihak  lain,  itu  semua  tak  dapat  dibenarkan.  Karena  jika  belum  adaya putusan  dari  penagdilan  mengenai  pemutusan  perjajian  tersebut,  jadi  tidak  dapat  dilakukan penggantian franchisee atau penerima hak.
Perbuatan  ketika  melakukan  peniadaan  atas  prestasi  yang  menjadi  kewajibannya  merupakan bentuk  wanprestasi  dalam  hukum  perjanjian,  itu  artinya  suatu  hal  yang  semestinya  dilakukan  dan dipenuhi,  namun  kenyataannya  tak  terpenuhi  dengan  semestinya  oleh  pihak  lainnya.  Sedangkan menurut  alhli  lainnya  yaitu  Yahya  Harahap,  waktu  yang  tak  sesuai  dari  isi  perjanjian  dalam melaksanakan pemenuhan prestasi juga merupakan suatu wanprestasi. Dari sini timbul balasan berupa pembayaran  ganti  kerugian  atas  perbuatan  tersebut  kepada  pihak  yang  dirugikan  karena  wanprestasi tersebut.  Hal  ini  merupakan  suatu  keharusan  selain  itu  dapat  pula  dilakukan  penuntutan  pembatalan perjanjian (Prodjodikoro, 1999) .
Walaupun  telah  diatur  dalam  pasal  8  Peraturan  Menteri  Perdagangan  tentang penyelenggaraan  waralaba  Nomor  53/M-DAG/PER/8/2012  mengenai  kondisi  apabila  terjadi pemutusan kontrak secara sepihak, namun di dalamnya masih belum memberikan perlindungan yang berarti bagi pihak  yang dirugikan akibatnya.  Jangkauan perlindungan masih belum terasa  bagi pihak franchisee.  Karena  kerugian  yang  dirasa  pastinya  cukup  besar,  maka  tak  ayal  franchise  melakukan penuntutan terkait ganti rugi tersebut yang dirasa masih kurang dari franchisor.
Dikatakan  melakukan  wanprestasi  ketika  pemutusan  kontrak  waralaba  secara  sepihak  ini dilakukan sebelum waktu seharusnya berakhirnya perjanjian tersebut yang mana telah disepakati para pihak  saat  pembuatan  kontrak.  Untuk  itu,  pelanggaran  isi  dari  kontrak  atau  perjanjian  seperti  itu merupakan bentuk wanprestasi, karena menimbulkan  kerugian pada pihak franchisee, dan kewajiban bagi  franchisor  membayar  ganti  kerugian  kepada  franchisee  merupakan  kewajiban  yang  harus
dipenuhi. Hal ini merujuk pada pasal 1243 KUHPerdata, apabila terdapat wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak lainnya  wajib melakukan  penggantian biaya  kerugian untuk itu, bahkan bunganya juga.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pada  dasarnya  dalam  pemutusan  perjanjian  franchise  secara  sepihak  oleh  franchisor  secara  khusus harus  memenuhi  klausul  syarat  putus  yang  telah  terpenuhi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah tentang  Waralaba  dan  harus  tunduk  pada  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata). Dalam  perjanjian  waralaba  memuat  tata  cara  perpanjangan,  pengakhiran,  dan  pemutusan  perjanjian. Dalam  tercapainya  tujuan  dari  perjanjian  franchise  yang  sama-sama  menguntungkan  perjanjian franchise didukung oleh pihak pihak yang bersangkutan dimana para pemberi waralaba dan penerima waralaba benar benar memahami serta melaksanakan isi  perjanjian yang telah dikehendaki dan dapat memutuskan  perjanjian  franchise  dengan  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak  baik  dengan musyawarah  atau  melalui  keputusan  pengadilan.  Perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam pelaksanaan perjanjian franchise merupakan salah satu aspek penting dalam mengawasi perlindungan hukum  kepada  para  pihak  dari  perbuatan  merugikan  pihak  lain.  Dalam  hal  terjadinya  pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh franchisor sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian yang telah  disepakat  bagi  franchisee  dapat  menuntut  kerugian  yang  dialaminya  dengan  tuntutan  ganti kerugian  karena  wanprestasi.  Dalam  penyelesaian  sengketa  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dapat melalui cara musyawarah terlebih dulu dengan memberikan teguran atau somasi.

## 2. Saran
Dalam  rangka  menjamin  perkembangan  perekonomian  di  Indonesia,  maka  hendaknya  pembentuk undang-undang  segera  membuat  undang-undang  yang  mengatur  tentang  franchise  yang  dapat membatasi  pembatasan  sepihak  yang  didasarkan  pada  franchisee  tidak  melakukan  kewajiban  harus dibatasi hanya dengan franchisee tidak melakukan kewajiban karena ada faktor kesengajaan sehingga jika franchisee tidak melakukan kewajibanya karena faktor perkembangan ekonomi syarat batal tidak dapat dipergunakan. Untuk menjamin tercapainya tujuan dari perjanjian franchise, hendaknya kepada franchisor  maupun  franchisee  benar-benar  memahami  isi  perjanjian  yang  dibuat  maupun  peraturan perundang-  undangan  yang  berlaku  terhadap  franchise  itu  sendiri  sehingga  kedua  belah  pihak  dapat melaksanakan isi dari perjanjian tersebut sesuai denga apa yang dikehendaki.

## DAFTAR PUSTAKA
Aidi, Z., & Farida, H. (2019). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan. Jurnal Cendekia Hukum , 4 (2), 207–230.
Effendi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam  Perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Studi  Aspek  Hukum  Perjanjian). Jurnal  Inovasi Penelitian , 2 (2), 533–547. H.S, S. (2005). Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta. Lannemey.  (2015).  Akibat  Hukum  Pemutusan  Perjanjian  Franchise  Secara  Sepihak  oleh  Franchisor Sebelum Berakhirnya Kontrak. Lex Privatum , 8 (1), 161–170. Margono, S. (2010). Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual . Nuansa Aulia, Bandung. Muhammad, A. (1982). Hukum Perikatan . Alumni, Bandung.
Nisa, S., Suratman, & Ayu, I. K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Terhadap Pemutusan Perjanjian yang disebabkan Franchisor Pailit. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 27 (6), 860– 875.
Prodjodikoro, W. (1999). Asas-asas Hukum Perjanjian . Mandar Maju, Bandung. Widjaja,  G.  (2002). Lisensi  atau  Waralaba  Suatu  Panduan  Praktis .  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Zulhelmi,  M.  I.,  & Mufidi, M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Penerima  Waralaba  Akibat Pemutusan  Perjanjian  Waralaba  Secara  Sepihak  oleh  Pemberi  Waralaba  Dihubungkan  dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Prosiding Ilmu Hukum , 4 (2), 914– 920.