## Tinjauan Fikih terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan yang Digoreng dengan Minyak Bekas Pakai
Nurviya Alfitri, Redi Hadiyanto*, Liza Dzulhijjah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 20/9/2023 Revised : 20/12/2023 Published  : 23/12/2023
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 3
No. : 2
Halaman  : 143 - 148 Terbitan  : Desember 2023

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  praktik  jual  beli  hasil  olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai yang dilakukan pemilik warung  pecel  lele,  serta  untuk  memahami  tinjauan  fikih  muamalah  dan Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen terhadap jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah 1) Praktik jual beli ini dinyatakan melanggar hukum, karena kondisi minyak yang digunakan dalam praktik jual beli ini menggunakan minyak bekas pakai sehingga membuat makanan yang dijual  tidak  sehat,  dan  memicu  penyakit  pada  pembeli.  2)  Tinjauan  fikih muamalah  terhadap  jual  beli  hasil  olahan  makanan  tidak  memenuhi  syarat barang yang bermanfaat menurut syara’, karena hasil olahan makanan telah melalui proses penggorengan dengan minyak bekas pakai. Oleh karena itu, kemaslahatan yang diterima dapat berkurang nilainya. 3) Pelaku usaha belum memenuhi  hak  konsumen  yang  tercantum  dalam  pasal  4  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak yang belum  dipenuhi,  yaitu  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa,  karena  penggunaan  minyak bekas pakai yang berulang.
Kata Kunci : Minyak Bekas; Fikih Muamalah; UU Perlindungan Konsumen.

## A B S T R A C T
This study aims to understand the practice of buying and selling processed food products fried in used oil by the owner of a catfish pecel stall, as well as to  understand  the  review  of  fiqh  muamalah  and  Law  Number  8  of  1999 concerning  Consumer  Protection  on  buying  and  selling  processed  food products fried in used oil. The research method used is qualitative research with  a  normative-empirical  approach,  data  collection  techniques  through interviews and documentation. The results of the research are 1) This sale and purchase practice is declared unlawful, because the condition of the oil used in this sale and purchase practice uses used oil so that it makes the food sold unhealthy, and triggers  disease in buyers. 2) The muamalah fiqh review of the sale and purchase of processed food does not meet the requirements of useful  goods  according  to  Shara',  because  the  processed  food  has  gone through the process of frying with used oil. Therefore, the benefits received can be reduced in value. 3) Business actors have not fulfilled the consumer rights  listed  in  Article  4  of  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer Protection. One of the rights that has not been fulfilled is the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services, due to the repeated use of used oil.
Keywords : Used Oil; Fikih Muamalah; Consumer Protection Law.
@ 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan
Setiap  manusia  membutuhkan  makanan  untuk  sumber  energi,  maka  dari  itu  penggunaan  minyak merupakan komponen yang paling penting dalam pengolahan makanan, jika minyak yang digunakan adalah minyak  jelantah  atau  minyak  yang  dipakai  berulang-ulang  akan  menimbulkan  penyakit  dimasa  yang  akan datang. Maraknya pemakaian minyak goreng yang berulang kali pada pelaku usaha membuat para konsumen tidak mendapatkan hak atas keselamatan dalam mengonsumsi makanan tersebut.
Minyak jelantah adalah minyak goreng yang sering digunakan hingga berulang kali yang mengalami perubahan baik secara fisik atau kimia. Minyak tersebut mengalami adanya perubahan pada warna minyak dari bening menjadi gelap dan bau tengik. Minyak biasanya digunakan untuk menggoreng makanan dalam satu  proses  penggorengan,  lalu  disimpan  beberapa  waktu  untuk  kemudian  digunakan  lagi  untuk menggoreng.(Gultom  et  al.,  2022)  Resiko  pemakaian  minyak  jelantah  atau  minyak  goreng  yang  telah dipanaskan  berulang kali  dan  dikonsumsi secara  teratur  dalam jangka  waktu yang  lama  mengandung  asam lemak  jenuh  yang  tinggi  sehingga  dapat  berbahaya  bagi  tubuh  karena  dapat  memicu  berbagai  penyakit penyebab  kematian,  seperti  penyakit  jantung  koroner,  stroke,  hipertensi,  bahkan  dapat  memicu  terjadinya kanker.(Ardhany & Lamsiyah, 2018)
Baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pasal 4  huruf  a  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  konsumen  memiliki  hak  atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang dan jasa.(Indonesia, 1999)
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Melia  Megawati  dengan  judul  “Konsumsi  Minyak  Jelantah  dan Pengaruhnya  terhadap  Kesehatan”  mengatakan  bahwa  minyak  jelantah  berdampak  negatif  pada  kesehatan tubuh  manusia.  Penggunaan  kembali  minyak  jelantah  dapat  memengaruhi  fungsi  tubuh  dan  bahkan  dapat merusak  beberapa  organ.  Kerusakan  yang  terjadi  dari  waktu  ke  waktu  dapat  mengganggu  fungsi tubuh.(Megawati & Muhartono, 2019) Oleh karena itu, sangat penting untuk menghentikan konsumsi minyak jelantah demi kehidupan yang lebih baik di kemudian hari.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini,  yaitu  sebagai  berikut: “Bagaimana praktik jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung  Pecel  Lele  X  di  Soreang)?”,  “Bagaimana  tinjauan fikih muamalah  terhadap  jual beli  hasil  olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang)?”, dan “Bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang)?” Adapun  berikut  tujuan  dalam  penlitian  ini  adalah  sebagai  berikut.  (1)  Untuk  mengetahui  dan  memahami praktik jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang). (2) Untuk mengetahui dan memahami tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang). (3) Untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang).

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  normatif-empiris.  Penulis melakukan  penelitian  kepustakaan  untuk  mendapatkan  bahan  hukum  atau  data  sekunder  untuk  melihat ketentuan  berdasarkan  sistem  norma  atau  aturan,  kemudian  peneliti  melakukan  penelitian  lapangan  untuk mendapatkan data primer atau untuk melihat peristiwa sosial yang sebenernya di masyarakat. Adapun berikut sumber data pada penelitian. (1) Data Primer adalah data yang digunakan dalam penelitian ini yang berasal dari hasil wawancara terhadap pemilik warung pecel lele, dan dokumentasi terhadap objek yang diteliti. (2) Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data yang dihasilkan oleh peneliti berasal dari buku, jurnal, website serta pembahasan lain yang berkaitan dengan judul dan permasalahan pada penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Praktik Jual Beli Hasil Olahan Makanan Yang Digoreng Dengan Minyak Bekas Pakai
Menurut ulama Imam Hanafi, jual beli adalah pertukaran barang yang diinginkan dengan barang yang sepadan dengan cara tertentu yang menguntungkan. Ulama hanafiyah lebih menekankan ijab (ungkapan pembeli) dan qabul (ungkapan penjual) dalam definisi ini.atau dengan memberikan barang dan biaya masing-masing pihak. Selain itu, barang yang diperjual belikan harus menguntungkan manusia karena jual beli barang yang tidak bermanfaat seperti darah, minuman keras, dan bangkai termasuk dalam jual beli yang tidak sah.[6] Menurut Imam  Hanafi,  jual  beli  memiliki  dua  arti:  arti  khusus  dan  arti  umum.  Arti  khusus  berarti  menukar  barang dengan dua mata uang (emas dan perak) dan lainnya, atau menukar barang dengan uang atau semacamnya dengan  cara  yang  khusus.  Arti  umum  berarti  menukar  harta  dengan  harta,  yang  mencakup  uang  atau  zat (barang).(Hidayatul Azqia, 2022)
Rasulullah melarang praktik bisnis seperti Gisyah, gisyah artinya adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual,(Santriati & Juwita, 2022) dalam hal ini pihak warung pecel lele x di Soreang sudah menyesuaikan dengan  praktik  yang  dilarang  oleh  Rasulullah  tersebut  karena  pemilik  warung  lele  x  di  Soreang  tidak menyembunyikan  pemakai  minyak  bekas  itu  karena  saat  penggorengan,  konsumen  bisa  melihat  secara langsung penggorengan ikan lele.
Kondisi minyak yang digunakan warung pecel lele x di Soreang ini terbukti menggunakan minyak bekas pakai,  minyak  bekas  tersebut  sebelumnya  digunakan  untuk  menggoreng  ikan  lele  juga,  jadi  minyak  yang digunakan akan dipakai terus hingga minyak mengalami perubahan baik secara fisik atau kimia yakni dengan adanya perubahan warna yang menjadi gelap dan kekentalan minyak tersebut. Menurut Syahrida mengatakan bahwa konsumsi hasil olahan makanan yang digoreng menggunakan minyak bekas pakai akan membahayakan kesehatan manusia karena hasil olahan makanan yang digoreng menggunakan minyak yang berulang-ulang kali  akan  memicu  berbagai  penyakit  seperti  stroke,  jantung  koroner,  peningkatan  kadar  lipida  terutama kolesterol darah, bahkan dapat memicu terjadinya kanker.
Syarat  barang  yang  diperjualbelikan  salah  satunya  adalah  suci  bendanya,  suci  bendanya  merupakan kondisi barang yang diperjualbelikan. Barang yang dimaksud adalah barang dengan keadaan suci atau tidak tercemar oleh apapun.(Fauzi, 2019) Praktik yang dilaksanakan oleh warung pecel lele x di Soreang ini tidak memenuhi  syarat  barang  yang  diperjualbelikan,  hal  tersebut  karena  kondisi  minyak  yang  dipakai  sudah tercemar. Minyak tersebut sudah melakukan proses penggorengan melebihi batas maksimal pemanasan pada minyak, umumnya minyak digunakan maksimal 4 kali penggorengan, tetapi penggunaan minyak yang ada di warung pecel lele x di Soreang ini mencapai 20 hingga 25 kali penggorengan.
Praktik jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai di warung pecel lele x di Soreang ini terindikasi pelanggran terhadap fikih muamalah karena juga tidak memenuhi syarat barang yang  bermanfaat  menurut  syara’,  maksud  dari  barang  yang  memiliki  manfaat,  seperti  untuk  dikonsumsi, menikmati  keindahannya  (bunga  hias),  dan  dapat  digunakan  kapan  saja  sesuai  kebutuhannya.  Disini  hasil olahan  makanan  tersebut  bermanfaat  untuk  dikonsumsi  sebagai  menghilangkan  rasa  lapar,  tidak bermanfaatnya yaitu hasil olahan makanan tersebut telah melalui proses dengan minyak yang dipakai secara berulang-ulang.  Hal  tersebut  menjadikan  makanan  yang  dikonsumsi  menjadi  tidak  sehat  karena  resiko mengonsumsi hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak yang dipakai secara berulang-ulang dapat memicu sakit tenggorokan, flu, batuk serta memicu datangnya penyakit kanker.

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan Yang Digoreng Dengan Minyak Bekas Pakai
Pada praktik jual beli yang dilakukan pemilik warung pecel lele x di Soreang yaitu telah menggunakan bahan baku yang dipakai secara berulang-ulang. Banyaknya pedagang yang sering menggunakan minyak lebih dari 3- 4 kali karena beberapa faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi, para pedagang merasa sayang dan merasa rugi jika minyak goreng tersebut tidak digunakan kembali dan harus dibuang, dan diganti dengan yang baru.
Menurut Imam Syafi'I, jual beli adalah akad pertukaran harta dengan syarat tertentu. Ini biasanya terjadi karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang hal itu, tetapi jual beli hanya  sah jika rukun dan syaratnya telah dipenuhi menurut syara'. Berikut adalah rukun dan syarat jual beli:(Adam, 2018)

## Orang yang berakad
Aqid ,  adalah  saat  dua  orang  atau  lebih  sedang  atau  telah  melaksanakan  akad. Dalam  jual  beli  hasil  olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai ini terdiri dari 2 pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Penjual harus memenuhi syarat ini dan termasuk seluruh karyawan warung pecel lele x di Soreang berakad karna mereka sudah baligh dan cukup umur. Karyawan yang bekerja di warung pecel lele ini pun sudah cukup umur untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

## Ijab dan Kabul
Menurut imam syafi’i suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan ataupun bahasa isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara. Dalam jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai ini, ada ijab Kabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk memastikan bahwa pembeli setuju ketika jual beli akhirnya dilakukan. Syarat ijab Kabul termasuk (1) Orang yang mengucapkan ijab atau Kabul telah baligh dan berakal; (2) Kabul dan ijab dilakukan harus sesuai, jika tidak sesuai antara ijab dan Kabul maka akad jual beli tersebut tidak sah; (3) Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu majelis atau saling hadir untuk membahas masalah yang sama, seperti jual beli.

## Barang yang diperjualbelikan
Barang  yang  dijadikan  objek  jual  beli  harus  atas  nama  milik  sendiri,  artinya  barang  yang  diperjualbelikan bukan milik orang lain. Dalam penelitian ini, pihak warung pecel lele x di Soreang memperjualkan barang yang dimiliki oleh diri sendiri bukan milik orang lain, sehingga rukun tersebut sudah dilaksanakan oleh warung pecel lele x di Soreang. Dari aspek rukun jual beli, praktik yang dilaksanakan pemilik warung pecel lele x di Soreang  ini  sudah  terpenuhi  tetapi  dari  aspek  kemaslahatan  itu  kurang  karena  Imam  Syafi'i  menyebutkan bahwa syarat dari jual beli menurut objeknya, barang yang akan dijual haruslah sudah memenuhi beberapa persyaratan dalam jual beli diantaranya yaitu:  barang yang halal digunakan, barang yang bermanfaat, barang yang dimiliki, barang yang dapat diserahterimakan, barang dan harga yang jelas, barang yang dipegang objek yang diperjualbelikan selain halal harus ada unsur manfaat.(Zulfa & Saputro, 2021) Manfaatnya itu adalah kesehatan bagi konsumen. Sementara jika dari pemakaian minyak sudah tidak sehat maka akan muncul resiko penyakit di kemudian hari.

## Nilai tukar
Menurut ulama fikih ats-tsaman merupakan nilai harga yang berlaku di tengah masyarakat, syarat syarat ats- tsaman adalah (1) Jumlah barang yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas. Dengan kata lain, pembeli dan penjual harus membahas atau pihak pembeli menanyakan harga yang dipatok oleh pemilik warung pecel lele sebelum pembeli menyepakati untuk membeli, sehingga tidak akan terjadi selisih dalam jumlahnya. (2) Boleh  diserahkan  pada  waktu  akad,  praktik  dalam  jual  beli  di  warung  pecel  lele  x  ini  boleh  melakukan pembayaran setelah barang sudah diterima atau sudah dimakan oleh pembeli.

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan Yang Digoreng Dengan Minyak Bekas Pakai
Jual  beli  adalah  suatu  perjanjian  timbal  balik  dimana  penjual  berjanji  untuk  menyerahkan  suatu  harta  atau barang,  sedangkan  pembeli  berjanji  untuk  membayar  suatu  harga  yang  terdiri  dari  sejumlah  uang  sebagai imbalan  atas  harta tersebut.    Barang yang akan  diperjualbelikan  harus  mencukupi,  paling  tidak bentuk  dan jumlahnya bisa ditentukan pada saat penjual menyerahkan hak milik itu kepada pembeli.(Soeikromo, 2013)
Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract of sale . Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah suatu  perjanjian  di mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  barang  dan  pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.
Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata terjadi jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar,  perjanjian  jual  beli  dianggap  sudah  jadi  meskipun  barang  belum  diserahkan  dan  harganya  belum dibayar. Jual beli dengan masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara waktu.Setelah perjanjian jual beli
disetujui  dengan  cara  ini, penjual  tetap  terikat,  dan  jika  jangka  waktu  percobaan  telah  berakhir  dan  setuju, pembeli baru akan terikat.(Moonti, 2013)
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  segala  upaya  untuk  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  melindungi  konsumen  termasuk  dalam  perlindungan  konsumen.  Pada dasarnya,  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  berarti  memenuhi  hak-hak  konsumen  yang  seharusnya diberikan  kepada  konsumen,  ini  sebanding  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak konsumen.(Suwandono, 2016)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan dalam pasal 4 hak dan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut. (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan . (3) Hak atas informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa. (4) Hak  untuk didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan.  (5) Hak  untuk  mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur  serta  tidak  diskriminatif.  (8) Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya . (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Hak konsumen diberikan guna untuk melindungi konsumen secara hukum agar merasa lebih aman untuk belanja  barang  atau  jasa.  Adapun  kewajiban  pelaku  usaha  yang  tercancum  dalam  Pasal  7  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  yaitu  sebagai  berikut.  (1)  Beritikad  baik  dalam melakukan kegiatan usahanya. (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan.  (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. (4) Menjamin mutu barang  dan/atau jasa  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang dan/atau  jasa  yang  berlaku.  (5)  Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. (6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. (7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  dterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha atau pemilik warung pecel lele x di Soreang  belum sepenuhnya  melakukan  kewajiban dan  hak  yang  harus  diberikan  kepada  konsumen,  karena masih  ada  poin  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pembahasan minyak bekas pakai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM mengenai penggunaan minyak bekas pakai belum memiliki pedoman atau peraturan tersebut. Namun BPOM  menganjurkan  penggunaan  minyak  segar  dan  membatasi  penggunaan  minyak  bekas  pakai  dalam industri makanan dikarenakan resiko kesehatan yang menyerang tubuh manusia. Batas maksimal pemakaian minyak yaitu 3-4 kali. Menurut hukum perlindungan konsumen, ini melanggar keselamatan konsumen dan pelaku  usaha  wajib  membayar  konsumen  jika  terjadi  kerugian.  Namun,  efek  dari  minyak  goreng  berulang seperti kanker tidak muncul secara cepat, jadi akan sulit untuk meminta dan menerapkan pertanggungjawaban.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Praktik jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang).  Praktik  yang  dilakukan pemilik  warung  pecel lele sudah  sesuai  dengan  apa yang dilarang  dalam praktik berbisnis, yaitu pemilik warung pecel lele x di Soreang tidak menyebunyikan barang cacat yang dijual, karena  selama  transaksi  berlangsung  pihak  dari  warung  lele  tersebut  tidak  menyembunyikan  penggunaan minyak yang digunakan dalam proses penggorengan. Namun, kondisi minyak yang digunakan dalam praktik jual beli ini menggunakan minyak bekas pakai yang berulang-ulang sehingga membuat makanan yang dijual tidak sehat, yang akan memicu penyakit pada pembeli.
Berdasarkan implementasi rukun jual beli yang dilakukan oleh pemilik warung pecel lele tersebut, dapat diketahui bahwa rukun jual belinya telah terpenuhi. Namun, dari implementasi objek yang diperjualbelikan ada poin  yang  tidak  sesuai  yaitu,  barang  yang  dapat  dimanfaatkan  dan  bermanfaat.  Artinya,  barang  tidak  dapat bermanfaat  bagi  manusia  khususnya  terhadap  kesehatan  karena  pemilik  warung  pecel  lele  x  tersebut menggunakan minyak bekas pakai untuk menggoreng sehingga kemaslahatannya belum terpenuhi. Hal tersebut sudah sangat jelas karena akan membahayakan tubuh konsumen karena penggunaan minyak bekas pakai ini akan mengakibatkan kesehatan menjadi bermasalah, meskipun efek yang diterima tidak secara langsung.
Pelaku usaha masih belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen yang sudah tercantum pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak yang belum terpenuhi ialah : 1) Hak atas kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa.  Konsumen  tidak mendapatkan hak atas keselamatan mengonsumsi hasil olahan makanan tersebut karena penggunaan minyak bekas pakai yang berulang-ulang, sehingga membuat hasil olahan makanan tersebut menjadi tidak sehat. 2) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pihak warung pecel lele tidak menyediakan hak ini kepada konsumen. 3) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak ini tidak didapatkan oleh konsumen.

## Daftar Pustaka
Adam, P. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah (Anna, Ed.). PT Refika Aditama. Arafat, M., Hidayah, A. N., Azhari, B. S., & Domani, R. (2021). Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah. Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law , 4 (2), 185–195.
Ardhany, S. D., & Lamsiyah. (2018). Tingkat pengetahuan pedagang warung tenda di jalan Yos Sudarso Palangkaraya tentang bahaya penggunaan minyak jelantah bagi kesehatan. Jurnal Surya Medika , XV (2), 3–11.
Fauzi, A. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah , 4 (2), 235–267. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245 Gultom, N. B., Khairatunnisa, & Ardat. (2022). Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Penggunaan Minyak Jelantah pada Penjual Gorengan di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan) , 7 (1), 86. https://doi.org/10.30829/jumantik.v7i1.11001 Hidayatul Azqia. (2022). Jual beli dalam perspektif Islam. Al-Rasyad , 1 (Januari), 63–77. Indonesia, P. R. (1999). UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen , 1–6.
Megawati, M., & Muhartono. (2019). Konsumsi Minyak Jelantah dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan. Majority , 8 (2), 259–264.
Moonti, R. M. (2013). PENGARUH INTERNET DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI. Jurnal Legalitas , 5 (1), 10.
Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung (Vol. 1, Issue 1). https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak Santriati, A. T., & Juwita, D. R. (2022). Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Opinia de Journal , Vol. 2 (2), 526–542.
Soeikromo, D. (2013). Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH
PERDATA. Journal Universitas Sam Ratulangi , 1 (3), 91.
Suwandono, A. (2016). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Perspektif , 21 (1), 1. https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.175
Zulfa, F. E., & Saputro, E. A. (2021). Praktek tawar-menawar jual beli hasil pertanian dalam perspektif mazhab syafi’i. Al-Hikmah , 9 (1).