Putu Putri Prawitasari, Made Ratih Nurmalasari, Ayu Indira Dewiningrat, Ni Putu Ari Krismajayanti (2023), Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Transparansi dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Akuntabilitas Keuangan Desa, (5) 12, https:// 10.46799/syntax- idea.v5i12.2701 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN, TRANSPARANSI DAN PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA
Putu Putri Prawitasari 1 *, Made Ratih Nurmalasari 2, Ayu Indira Dewiningrat 3 , Ni Putu Ari Krismajayanti 4
Universitas Pendidikan Nasional Email: putriprawitasari@undiknas.ac.id

## Abstrak
Terwujudnya  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  terkait  dengan  adanya pengendalian internal, transparansi dan penerapan Aplikasi Siskeudes. Tujuan penelitian adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pengendalian  internal,  transparansi  dan  penerapan Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa. Penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  jenis  penelitian  deskriptif  dan  menggunakan pendekatan  kuantitatif  yang  menggambarkan  perilaku  responden  mengenai  pengaruh Sistem  Pengendalian  Intern,  Transparansi,  dan  Penerapan  SISKEUDES  terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Badung Bali. Teknik yang digunakan dalam pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  adalah  teknik  convenience  sampling.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengendalian  internal,  transparansi  dan  penerapan Siskeudes  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa.  Semakin  baik pengendalian internal, transparansi dan penerapan Siskeudes maka semakin tinggi pula akuntabilitas  keuangan  desa.  Pentingnya  hasil  penelitian  sebagai  bahan  evaluasi  bagi perangkat desa Kabupaten Badung pada khususnya dan masyarakat mengenai bagaimana pengelolaannya  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  mampu  menciptakan kesejahteraan bagi kepentingan umum.
Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern, Transparansi, Siskeudes,Akuntabilitas

## Abstract
The realization of village financial management accountability is related to the existence of internal control, transparency and implementation of the Application Siskeudes. The purpose of the study was to determine the effect of internal control, transparency and the application of the Village Financial System Application (Siskeudes) on village financial accountability.  The research to be carried out is a descriptive research type and uses a quantitative approach that describes the behavior of respondents regarding the influence of the Internal Control System, Transparency, and Application SISKEUDES on Village Financial Accountability in Badung Regency, Bali. The technique used in sampling in this study is a convenience sampling technique. The results showed that internal control, transparency  and  application  Siskeudes  had  a  positive  effect  on  village  financial accountability.  The  better  the  internal  control,  transparency  and  implementation Siskeudes, the higher the accountability of village finances. The importance of research
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
results  as  an  evaluation  material  for  the  village  apparatus  of  Badung  Regency  in particular and the community regarding how the management is accountable so that it can create prosperity for the public interest.
Keywords: Internal Control System, Transparency, Siskeudes, Accountability

## PENDAHULUAN
Pengertian tentang desa salah satunya dijelaskan pada Undang-Undang No.614 tentang Desa, di mana dijelaskan jika Desa merupakan suatu unit masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai wewenang dalam mengatur dan melaksanakan urusan  kepemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  dengan  keinginan masyarakat,  hak  asal  usul,  maupun  hak  tradisional  yang  diakui  serta  dihormati  pada sistem pemerintahan NKRI.
Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa menjadi pemerintahan yang paling rendah. Setelah Undang-Undang No.6 Tahun 2014 disahkan, hal tersebut menjadi pilar baru  bagi  pemerintahan  desa  untuk  mewujudkan  pertumbuhan bottom-up serta memberikan wewenang yang mana dibandingkan waktu dulu sekarang menjadi semakin besar.  Terkait  UU  tersebut  yang  menjadi  pedoman  untuk  pemerintah  pusat  dalam memposisikan APBN langsung pada pemerintahan di desa yang dinamakan dana desa.
Munculnya  tuntutan  masyarakat  pada  pelaksanaan  pemerintah  yang  bersih, akuntabel  serta  transparan  perlu  ditindaklanjuti  melalui  penerapan good  governance . Good governance dan clean government sudah memacu seluruh pelaksana negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah agar bisa melakukan pengelolaan anggaran berdasarkan amanat UU. Akan tetapi fakta dilapangan ditemui banyak pemerintah daerah yang untuk tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih masuh belum siap.
Pertanggungjawaban terkait keuangan desa bisa direalisasikan pada LKPD, jadi untuk  merealisasikan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  yang  baik  serta  memadai, kemudian LKPD dirancang serta ditampilkan menurut SAP Desa. Isi dari SAP Desa yakni transparan  dan  akuntabilitas.  Transparan  artinya  bersifat  jujur  serta  terbuka  mengenai keuangan  desa  supaya  masyarakat  tahu  tentang  pengelolaan  keuangan  desa diselenggarakan  dengan  baik  atau  tidak,  sebab  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahuinya.  Sementara  akuntabilitas  merupakan  sifat  tanggungjawab  yang  wajib dipunyai oleh kepala desa serta perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa.
ICW  mendapati  bila  petugas  yang  berwajib  sangat  sering  menangangi  tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan anggaran dana desa. Pada tahun 2021 tercatat ada 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebanyak Rp233 miliar. Bali sebagai salah satu pulau  destinasi  wisata  memiliki  beragam  kebudayaan  dan  desa.  Adanya  tindak  kasus korupsi  yang  terjadi  di  Bali  seperti  kasus  yang  dilansir  dari  Balipost.com  mengenai Majelis  hakim  pimpinan  I  Wayan  Sukanila  akhirnya  menjatuhkan  hukuman  kepada  I Made Rai Sukadana, selama setahun tiga bulan atau 15 bulan pada sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sedangkan, mantan Perbekel Mengwitani itu pun didenda sekitar Rp 100  juta  subsider  1  bulan  kurungan.  Beberapa  perkara  dugaan  korupsi  khusus  lainnya kasus yang terjadi atas dana pungutan Kota Denpasar di Desa Pemecutan Kaja serta kasus
dugaan  korupsi  APBDes  Desa  Dauh  Puri  Klod,  sudah  diberikan  dari  pihak  Kejari Denpasar ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. (Balipuspanews.com, 2020)
Celah korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa selama 2 tahun terakhir di Kabupaten  Badung  seperti  ada  dua  indikasi  penyelewengan  dana  APBDes  yakni pembangunan  banjar  dan  di  Desa  Dalung  dalam  program  pembuatan  paving  serta pembangunan tambahan Kantor Desa Dalung, penyelewengan dana desa ini yang terjadi di salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Abiansemal yang telah berjalan 3 tahun (Nusabali.com, 2017). Kelian Pura Banjar Bedauh diduga menyelewengkan dana hibah dalam pembangunan Pura Dalem Kebon. Dalam kasus tersebut negara merugi sekitar Rp 116.453.000  (Balipost.com,  2019b).  Kepala  Desa  Baha  diduga  menjalankan  tindakan korupsi  APBDes  tahun  anggaran  2016/2017.  Dalam  hal  itu  kerugian  negara  ditaksir sekitar lebih dari Rp 1 Miliar. (Balipost.com, 2019a)

## Gambar 1

## Grafik Kabupaten/Kota dengan jumlah korupsi terbanyak di Provinsi Bali
selama Semester I/2020
Sumber : Databoks.katadata.co.id, 2023
Adapun  grafik  Kabupaten/Kota  dengan  jumlah  korupsi  terbanyak  selama Semester  I/2020  menurut  data  yang  diperoleh  Dari  Databoks.katadata.co.id,  2023) menujukkan  data  pada  grafik  diatas  dimana  data  tertinggi  kasus  korupsi  dana  desa Provinsi Bali jumlah korupsi tertinggi adalah Kabupaten Badung. Beberapa kasus korupsi yang timbul menuntut terdapat sistem pengendalian intern, transparansi serta penerapan sistem akuntansi dana desa yang baik, dimana sistem ini kita kenal dengan SISKEUDES. Terkait hal ini kemudian muncul tuntutan untuk Pemerintah desa supaya memperlihatkan dengan  nyata  akuntabilitasnya  yang  baik  pada  Pemerintah  pusat.  Implementasi  sistem keuangan desa diharap bisa menghentikan tindak korupsi dana desa yang selalu terjadi.
Pemerintah pusat sebagai principal sangat mendukung Pemerintah Desa supaya dapat mengelola dana desa yang akuntabel. Dukungan tersebut terbukti dari BPKP yang sudah  menerbitkan  sistem  informasi  akuntansi  dengan  basis  aplikasi  yang  dinamakan SISKEUDES.  Penciptaan  SISKEUDES  bertujuan  untuk  memberi  bantuan  untuk menaikkan  akuntabilitas  Pemerintah  desa  terkait  pengelolaan  dana  desa.  Keberhasilan SIKEUDES  berdasarkan  segi Information  Quality dan Service  Quality sudah  bisa mendukung  kepuasan  pemakainya  untuk  menyusun  laporan  keuangan.  Akuntabilitas Keuangan Desa melalui pengimplementasian aplikasi SISKEUDES menghadirkan warna
baru  dan  menjadikan  semakin  baik  antara  lain  memberi  kemudahan  pada  proses pelaporan  pertanggungjawaban  serta  menampilkan  pendapatan  hasil  dari  adanya peningkatan pertumbuhan pada kualitas desa yang makin baik, hasil laporan keuangan yang disampaikan sudah sesuai dengan waktu yang sebelumnya sudah ditetapkan, dan untuk implementasi aplikasi SISKEUDES bisa menyajikan hasil laporan keuangan yang sifatnya akuntabel (Juardi, 2018).
Pada realisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dibutuhkan pengawasan terkait  seluruh  kegiatan  yang  dijalankan.  SPIP  bisa  menjadi  acuan  serta  standar pengendalian  pada  pengelolaan  keuangan  desa.  Pemerintah  pusat  telah  mempunyai sistem  dalam  menyelenggarakan  pengawasan  yakni  pengendalian  intern  pemerintah. Perkembangan  teknologi  dan  informasi  sekarang  semakin  meningkat,  BPKP  sebagai pengemban mandat dalam menjalankan pengawasan pada akuntabilitas keuangan desa, menciptakan  sebuah  aplikasi  untuk  mengelola  keuangan  desa  yakni  SISKEUDES. Implementasi  SISKEUDES  dalam  mempermudah  dalam  menyampaikan  laporan keuangan,  disamping  itu  juga  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan optimal dan menjadi acuan dalam mengelola keuangan desa jadi tidak melenceng dari ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  aturan  UU  (G.Ayu  et  al.,  2017).  Pandemi  covid  19 menyebabkan menyebabkan pelemahan ekonomi hampir pada semua sektor. Masyarakat menjadi  terbiasa  menggunakan teknologi digital,  tidak  terkecuali  di  Desa.  Sehingga pelaksanaan pengelolaan SISKEUDES menjadi lebih optimal.
KPK  Republik  Indonesia  sangat  menyoroti  maraknya  kejadian  penyelewengan dana  desa. KPK  merespon  fenomena  tersebut  dengan  menggeber  program  Desa  Anti korupsi,  di  mana  yang  menjadi  pilot  projeknya  adalah  Kabupaten  Badung.  Berkaitan dengan hal itu, I Nyoman Giri Prasta selaku Bupati Badung telah mengadakan audiensi dengan Tim KPK Pusat yang diketuai Rino Haruno bersama Herlina Jeane Aldian dan dengan Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat yaitu diwakili oleh Friesmount Wongso,  berkaitan  dengan  wilayah  Kabupaten  Badung  dijadikan  menjadi  pilot  projek dalam hal Desa Anti Korupsi. (Balitribune.co.id)
Pendapat  dari  Rita  Martini  dkk.,  (2019)  danSiti  Hasanah  et  al.,  (2021), memaparkan  jika  SPIP  secara  signifikan  mempengaruhi  akuntabilitas  pengaturan keuangan  desa  Kabupaten  Buleleng.  Berbeda  dengan  penelitiannya  Eli  Budi  Santoso (2016))  memaparkan  bahwa  SPIP  tidak  secara  signifikan  dalam  mempengaruhi akuntabilitas finansial daerah. Enggar Wahyuning Pahlawan et al., (2020)menguraikan jika SPIP tidak secara signifikan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan sebuah dana desa. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Muhammad Sapril  Sardi  Juardi  (2018)  menjelaskan  jika  SPIP  tidak  secara  signifikan  dalam mempengaruhi akuntabilitas kemampuan entitas pemerintahan, sehingga dari penjelasan di  atas  ada  inkonsistensi  hasil  penelitian  terdahulu  mengenai  pengaruh  SPIP  dengan akuntabilitas.
Enggar  Wahyuning  Pahlawan  et  al.,  (2020)  menyampaikan  jika  penerapan SISKEUDES tidak signifikan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan data yang dipublikasikan dan beberapa kasus terkait penggunaan dana
desa  pada  Kabupaten  Badung  menunjukkan  ketidakselarasan  terhadap  tujuan dikembangkannya  SISKEUDES  tersebut  yang  artinya  akuntabilitas  dalam  pemerintah desa dikategorikan sangat rendah. Tujuan dari menciptakan SISKEUDES adalah untuk mengoptimalkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  mengingat  keseluruhan kegiatan belanja yang diselenggarakan oleh desa wajib didokumentasikan dalam sistem, akan  tetapi  dalam  mengaktualisasikannya  masih  terdapat  fraud  dalam  pengaturan keuangan  desa.  Berdasarkan  indikasi  peristiwa-peristiwa  tersebut  artinya  ada ketidakselarasan diantara konsep dan realisasinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memakai  jenis  penelitian  deskriptif  dan  menggunakan  pendekatan kuantitatif  yang  menggambarkan  perilaku  responden  mengenai  pengaruh  Sistem Pengendalian  Intern,  Transparansi,  dan  Penerapan  Aplikasi  SISKEUDES  pada Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Badung Bali. Berdasarkan objek penelitian, maka  dalam  penelitian  ini  populasinya  ialah  semua  perangkat  desa  yang  menjadi pengelola keuangan desa di Kabupaten Badung Bali.
Tabel 1 Jumlah Desa dan kelurahan di Kabupaten Badung Kecamatan Status Daftar Desa/Kelurahan Abiansemal Desa Abiansemal,Angantaka, Ayunan, Blahkiuh, Bongkasa,  Bongkasa  Pertiwi,  Darmasaba,  Dauh Yeh  Cani,Jagapati,  Mambal,Mekar  Bhuana, Punggul,  Sangeh,  Sedang,  Selat,  Sibang  Gede, Sibang Kaja, Taman Kelurahan - Kuta Kelurahan  Kedonganan, Tuban, Kuta, Legian, Seminyak Kuta Selatan Desa Pecatu, Ungasan, Kutuh Kelurahan  Benoa, Tanjung Benoa, Jimbaran Kuta Utara Desa Canggu, Dalung, Tibubeneng Kelurahan  Kerobokan, Kerobokan Kelod, Kerobokan Kaja Mengwi Desa Baha,  Buduk,  Cemagi,  Gulingan,  Kekeran, Kuwum,  Mengwi,  Mengwitani,  Munggu, Penarungan,  Pererenan,  Sembung,  Sobangan, Tumbak Bayuh, werdi Bhuwana Kelurahan  Abianbase, Kapal, Lukluk, Sading, Sempidi Petang Desa Belok, Carang Sari, Getasan, Pangsan, Pelaga Kelurahan - Sumber :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendagri  Nomor  137  Tahun  2017  Tentang  Kode  Dan  Data  Wilayah  Administrasi Pemerintahan.
Tabel 2 Definisi Operasional Variabel Variabel Definisi Operasional Variabel Pengukuran Pengendalian Intern (X 1 ) Sistem  Pengendalian  Intern merupakan  sebuah  proses yang  terintegrasi  terhadap tindakan serta aktivitas yang dilaksanakan secara kontinyu oleh pimpinan dan segenap  pegawai  dalam meyakinkan secara representatif  terkait  dengan pencapaian tujuan organisasi  lewat  aktivitas yang  efektif  dan  efisien, keunggulan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan pada aturan UU. (PP No 60 Tahun 2008) 1.Lingkungan Pengendalian membentuk serta mempertahankan lingkungan  pengendalian yang menyebabkan tingkah  laku  yang  positif serta kondusif dalam aplikasi SPIP di lingkungan kerjanya dengan cara: a.  menegakkan  integritas serta nilai etika b.komitmen pada kompetensi c.kepemimpinan yang kondusif d.membentuk struktur organisasi berdasarkan kebutuhan e.pendelegasian  otoritas serta tanggung jawab yang tepat f.pembuatan serta pengaplikasian  kebijakan yang sehat mengenai pembinaan SDM g. perwujudan yang efektif dari  peran  dari  petugas pengawasan intern pemerintah h.  hubungan  kerja  yang baik  terhadap  Instansi Pemerintah terkait
2. Penliaian Resiko a.  Pengendalian  intern harus  memberi  penilaian terkait resiko yang dihadapi satuan organisasi baik esktern ataupun intern b.  identifikasi  risiko  serta analisis resiko 3. Kegiatan Pengendalian a.Memastikan jika instruksi pimpinan Instansi Pemerintah dijalankan b.  Kegiatan  pengendalian harus  efisien  serta  efektif untuk  mencapai  tujuan organisasi c. Efektifitas dan efesiensi untuk  mencapai  tujuan harus  selaras  terhadap ukuran, kompleksitas serta sifat  dari  tupoksi  sebuah instansi pemerintahan terkait 4. Informasi Komunikasi Pimpinan Instansi Pemerintah  berkewajiban untuk melakukan identifikasi, pencatatan serta menyampaikan informasi  dalam  bentuk serta waktu yang tepat dan wajib diaplikasikan secara efektif. 5.Pengawasan dan Pengendalian Intern Pengawasan berkesinambungan, evaluasi  terpisah,  serta tindak lanjut evaluasi hasil
audit  serta  evaluasi  yang lain. Transparansi (X 2 ) SI Hanifah (2015) menyebutkantransparansi berarti pemerintah menyampaikan sesuatu yang sifatnya  material  secara periodik pada pihak  yang  berkepentingan, terkait  hal  tersebut  adalah masyarakat luas jadi  prinsip  transparansi yang memungkinkan masyarakat dalam mengetahui serta memperoleh akses informasi sebanyak-banyaknya mengenai keuangan desa. Transparansi yang dipaparkan olehDebi Putri Pertiwi (2015) menyampaikan jika transparansi  bisa  dinilai dari sejumlah indikator : a.Kesediaan serta aksesibilitas dokumen b.Kejelasan serta kelengkapan informasi c.Transparansi proses d. Kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (X 3 ) Penerapan Aplikasi SISKEUDES  sebagai  suatu sistem  yang  dikembangkan dengan  aplikasi  berbasis sistem  informasi  akuntansi dalam menunjang pengelolaan keuangan  desa  menurut aturan  yang  diterapkan, prinsip  efektivitas  pada pemakaian aplikasi SISKEUDES sangat dibutuhkan supaya konsumsi  keuangan  desa bisa  dipakai  berdasarkan kebutuhan,  diselenggatakan melalui perencanaan sampai pertanggung jawaban yang cepat, akurat, transparasi, serta akuntabel.  (Parwati  dkk., 2017) Indikator yang digunakan : a. Keakurasian b.Ketepatan c. Kemudahan Akuntabilitas (Y) Akuntabilitas  adalah kewajiban  yang  dipunyai Indikator dalam penelitian ini
oleh individu yang diamanati mengelola sumber daya melalui mempertanggungjawabkan serta  menjelaskan  kinerja individu,  badan  hukum, ataupun  pemimpin  pada yang memiliki hak menerima pertanggungjawaban  serta keterangan (Fajri R., 2015) dikembangkan oleh  Mada dkk., (2017): 1.  Kejujuran  dan hukum a.  Kejujuran  serta transparasi informasi b. ketaatan terkait pelaporan 2. Proses a.Kecocokan prosedur b.Kecukupan informasi c.Ketepatan dalam menyampaikan laporan
Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini :

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas dan Reliabilitas
a. Uji Validitas
Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  memakai  korelasi  product  moment  dengan hasil  berada  dalam  tabel  2,  3  dan  4  dan  hasil  reliabilitas  sesuai  dengan  tabel  5. Instrumen disebut valid bila nilainya ˃ 0,3, sedangkan tidak valid bila nilainya ˂ 0,3 (Sugiyono,  2019).  Nilai  koefisien  korelasi  untuk  uji  validitas  instrument  pada penelitian ini dikatakan valid. Hal tersebut dibuktikan dari hasil uji validitas berikut:
Tabel 3 Uji Validitas pada Variabel Sistem Pengendalian Intern

## Tabel 4

## Uji Validitas pada Variabel Transparansi
Tabel 5
Uji Validitas pada Variabel Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa
Tabel 6

## Uji Validitas pada Variabel Akuntabilitas

## b. Tabel Uji Reliabilitas
Uji  Reliabilitas  adalah  sebuah  pengukuran  instrumen  yang  jika  dipakai  untuk beberapa  kali  pengukuran  obyek  yang  sama,  akan  menciptakan  data  yang  sama. Dalam  hal  ini  reliabilitas  diuji  dengan  Cronbach  Alpha.  Sebuah  variabel  disebut reliabel bila memberi nilai Croanbach Alpha ˃ 0,60 jadi bisa disebut bila instrumen yang  dipakai  itu  reliabel(Arikunto  Suharsimi,  2019).  Proses  pengujian diselenggarakan  sebelum  penelitian  yang  sesungguhnya  diselenggarakan.  Item pernyataan yang tidak valid serta reliabel tidak dipakai pada penelitian sebenarnya. Hasil pengujian reliabilitas pada setiap variabel diringkas dalam tabel 7 di bawah ini :
Tabel 7 Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Keterangan Sistem Pengendalian Intern 0,981 Reliabel Transparansi 0,936 Reliabel Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 0,901 Reliabel Akuntabilitas 0,932 Reliabel

## Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Pengujian  ini  berguna  untuk  mengetahui  apakah  pada  model  regresi,  nilai residualnya  memiliki  distribusi  normal  atau  tidak.  Pendapat  dari  Imam  Ghozali (2019)  uji  normalitas  dapat  memakai  Uji  Kolmogorv  Smirnov  dari  nilai  residual sebuah model regresi. Berdasarkan syarat bila nilai signifikansikansinya diatas 0.05, datanya mempunyai distribusi normal.
Berikut adalah hasil pengujiannya:

## Tabel 8 Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  tabel  tersebut  terlihat  jika  nilai  siginifikansi  nya  yaitu  0.200  yang artinya nilainya diatas 0.05 sehingga datanya mempunyai distribusi normal.

## b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dipakai dalam melakukan pengujian terhadap ada tidaknya korelasi diantara variabel bebasnya. Sementara model yang baik antar variabel bebasnya tidak saling berkorelasi. Penentuannya yaitu dengan melihat nilai toleransi serta VIF. Bila nilai toleransi > 0,1 dan VIF < 10, artinya bisa ditarik kesimpulan antar variabel bebasnya
tidak  mengalami  gejala  multikolinieritas.  Dibawah  ini  merupakan  nilai  VIF  dalam penelitian ini:

## Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas

## Uji Hipotesis
a. Uji Heteroskedastisitas

## Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah residualnya mempunyai varian yang  sama  atau  tidak.  Dalam  penelitian  ini  dalam  melakukan  deteksi  gejala heteroskedastisitas dengan uji glesjer. Hasil pengujian ini terlihat dari nilai sig. dari setiap variabel yaitu > 0,05 yang menunjukkan bila semua variabel itu bisa disebut terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

## Tabel 11 Analisis Regresi Linier Berganda
Sumber : Data primer diolah, 2023
Dari data tersebut dapat dituliskan persamaan seperti di bawah ini : Y = 0,378 X 1 + 0,345 X 2 + 0,258 X 3 ……………………………(1)
Dari persamaan diatas, bisa diuraikan hal-hal berikut:
1) b 1 = 0,378 artinya mengindikasikan jika nilai Pengendalian Intern (X 1 ) meningkat 1 satuan, berarti nilai dari Akuntabilitas (Y) naik sebanyak 0,378 satuan dengan syarat variabel bebas lainnya sama
2) b 2 =  0,345  artinya  mengindikasikan  jika  nilai  Trasnparansi  (X 2 )  meningkat  1 satuan,  berarti  nilai  dari  Akuntabilitas  (Y)  naik  sebanyak  0,345  satuan  dengan syarat variabel bebas lainnya sama
3) b 3 = 0,258 berarti mengindikasikan jika nilai Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (X 3 ) meningkat 1 satuan, berarti nilai dari Akuntabilitas (Y) naik sebanyak 0,258 satuan dengan syarat variabel bebas lainnya sama
b. Uji Hipotesis (Uji t)
1) Pengujian Hipotesis 1
Hasil dari pengujian variabel Pengendalian Intern yaitu 0,000 artinya taraf sig. t dalam uji satu sisi yaitu 0,0000 <0,05 dan nilai b positif yaitu 0,378. Hal itu  memperlihatkan  jika  Pengendalian  Intern  memiliki  pengaruh  signifikan positif terhadap Akuntabilitas jadi menerima H1.

## 2) Pengujian Hipotesis 2
Hasil  dari  pengujian  variabel  Persepsi  Trasnparansi  yaitu  0,000  artinya taraf sig.t dalam uji satu sisi yaitu 0,0000 <0,05 dan nilai b positif yaitu 0,345. Hal itu memperlihatkan jika Pengendalian Intern memiiki pengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas bahwa Trasnparansi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas jadi menerima H2.

## 3) Pengujian Hipotesis 3
Hasil dari pengujian variabel Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu 0,000 artinya taraf sig.t dalam uji satu sisi yaitu 0,0000 <0,05 dan nilai b positif yaitu 0,258. Hal itu memperlihatkan jika Pengendalian Intern memiiki pengaruh  signifikan  positif  terhadap  Akuntabilitas  bahwa  Penerapan  Aplikasi
SISKEUDES secara signifikan positif dalam mempengaruhi Akuntabilitas jadi menerima H3.

## Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa
Hipotesis  pertama  H 1 yang  membuktikan  jika  Pengendalian  Intern memiliki pengaruh positif pada Akuntabilitas diterima. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan melihat pengaruh Pengendalian Intern pada Akuntabilitas Keuangan Desa. Penelitian ini menunjukkan  hasil  makin  besar  Pengendalian  Intern  artinya  Akuntabilitas  Keuangan Desa  makin  tinggi  pula.  Sedangkan  makin  lemah  Pengendalian  Intern  artinya Akuntabilitas Keuangan Desa juga makin rendah. Kondisi ini menujukkan bahwa makin besar  Pengendalian  Intern  yang  dipunyai  oleh  desa,  artinya  akan  meningkatkan Akuntabilitas  Keuangan  Desa.  Pemerintah  desa  sudah  melaksanakan  nilai-nilai  pada pengendalian  intern,  baik  untuk  mencapai  tujuan  secara  efisien  dan  efektif,  pelaporan pengelolaan keuangan dengan unggul, mengamankan aset serta memacu kepatuhan pada aturan UU.
Maka jika ingin menaikkan Akuntabilitas Keuangan Desa, Pengendalian Intern bisa  ditingkatkan.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Abdul  Halim  (2022) membuktikan jika dalam mendukung akuntabilitas diperlukan sistem pengendalian intern dan  sistem  pengendalian  ekstern  yang  baik  dan  bisa  dipertanggungjawabkan  public accountability cuma bisa terealisasi melalui sistem pengawasan yang representatif dari DPRD serta mengharapkan supaya lembaga audit bersikap professional, independen dan objektif Abdul Halim (2022). Hal serupa ditemukkan pada penelitian Rita Martini dkk., (2019) yang membuktikan jika SPIP mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sembawa.

## Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa
Hipotesis  kedua  H 2 yang  menjelaskan  jika  Transparansi  secara  positif mempengaruhi  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  diterima.  Penelitian  ini  dilaksanakan dengan  tujuan  melihat  pengaruh  Transparansi  pada  Akuntabilitas  Keuangan  Desa. Penelitian  ini  menunjukkan  hasil  makin  tinggi  Transparansi  artinya  Akuntabilitas Keuangan  Desa  makin  tinggi  pula.  Sedangkan  makin  lemah  transparansi  artinya Akuntabilitas Keuangan Desa juga makin rendah. Kondisi ini menujukkan bahwa ketika ingin  meningkatkan  Akuntabilitas  Keuangan  Desa,  maka  Transparansi  dapat ditingkatkan.  Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan  Umami  Risya  &  Idang  Nurodin (2017)  yang  menyimpulkan  bahwa  transparasi  mempnegaruhi  pengelolaan  keuangan desa.    Dalam  menciptakan  efektifitas  dan  efisiensi  pada  pengelolaan  keuangan  desa dibutuhkan  pertanggungjawaban  atau  akuntabel  yaitu  sebuah  kewajiban  seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana)  dalam  memastikan  jika  tugas  dan  kewajiban  yang diembannya sudah diselenggarakan secara baik berdasarkan ketetntuan yang berlaku. Pengaruh Penerapan Aplikasi SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa Hipotesis  ketiga  H 3 yang  menjelaskan    Penerapan  Aplikasi  SISKEUDES berpengaruh positif pada Akuntabilitas Keuangan Desa diterima. Tujuan penelitian ini yaitu  agar  melihat  pengaruh  Penerapan  Aplikasi  SISKEUDES  pada  Akuntabilitas Keuangan  Desa.  Penelitian  ini  memperlihatkan  hasil  makin  tinggi  Penerapan  Aplikasi
SISKEUDES  artinya  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  juga  makin  tinggi.  Sebaliknya semakin rendah Penerapan Aplikasi SISKEUDES artinya Akuntabilitas Keuangan Desa makin  rendah  pula.  Kondisi  ini  menujukkan  bahwa  ketika  ingin  meningkatkan Akuntabilitas  Keuangan  Desa,  maka  Penerapan  Aplikasi  SISKEUDES  dapat ditingkatkan.  Harafonna  dkk.,  2019)  yang  membuktikan  jika  SISKEUDES  desa mempengaruhi  secara  positif  pada  akuntabilitas.  Melalui  SISKEUDES  seperti  halnya penerapan  SIMDA  keuangan  sudah  memudahkan  aktivitas  terkait  pelaporan  dengan sangat baik jadi akuntabilitasnya sudah mencapai tingkat yang optimal (Hermadhani Adi Nugraha dkk., 2013).

## KESIMPULAN
Variabel  Pengendalian  Intern,  Transparansi,  dan  Penerapan  Aplikasi SISKEUDES memiliki pengaruh positif signifikan pada Akuntabilitas Keuangan Desa. Semakin baik Pengendalian Intern, Transparansi, dan Penerapan Aplikasi SISKEUDES artinya pada Akuntabilitas Keuangan Desa makin tinggi pula.
Implikasi  dari  penelitian  ini  yaitu  memberikan  kontribusi  dan  edukasi  bagi masyarakat  kabupaten  Badung  mengenai  hubungan  pengendalian  intern,  transparansi, penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Implikasi lainnya yakni bisa jadi bahan evaluasi khususnya bagi perangkat desa Kabupaten Badung dan masyarakat pada umumnya tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan itu jadi bisa memberikan kesejahteraan untuk kepentingan publik.
Keterbatasan penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran angkat,  jadi  tidak  memungkiri  terdapatnya  pandangan  yang  berbeda  dengan  kondisi dilapangan yang sesungguhnya. Selain itu, penelitian ini cuma berfokus terhadap desa di Kabupaten  Badung,  dikarenakan  adanya  keterbatasan  anggaran  dan  waktu.  Penelitian selanjutnya  disarankan  untuk  dapat  memperluas  jangkauan  penyebaran  kuesioner penelitian  agar  merata,  menambah  jumlah  responden  dan  demografi  serta  dapat  juga menambah variabel independen ataupun mediasi lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas, serta pengumpulan data dapat menggunakan metode lain tidak hanya berdasarkan kuesioner seperti wawancara langsung dengan responden. Pemerintah desa  disarankan  agar  semakin  meningkatkan  kemampuan  serta  pemahaman  berkaitan dengan pentingnya SISKEUDES, SPIP serta transparansi untuk mengatur dana desa agar pengelolaan  dana  desa  diselenggarakan  secara  baik  oleh  pemerintah  desa.  Pemerintah desa pun diminta supaya semakin transparan terkait pengelolaan dana desa dengan tujuan terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan yang kerap terjadi sekarang ini.

## BIBLIOGRAFI
Abdul Halim. (2022). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Pertama). Salemba Empat.
Arikunto  Suharsimi.  (2019). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Rineka Cipta.
Balipost.com.  (2019a,  February  13). Sidang  Korupsi  APBDES,  Oknum  Perbekel  Baha Dipenjara 4,5 Tahun .
Balipost.com. (2019b, September 10). Klian Pura Dalem Kebon Diadili Kasus Korupsi .
Balipuspanews.com.  (2020,  January  20). Dua  Kasus  Dana  Desa  di  Denpasar  Segera Dimeja Hijaukan .
databoks.katadata.co.id. (2023, January 17). 10 Provinsi dengan Laporan Kasus Korupsi Terbanyak pada 2021 .
Debi  Putri  Pertiwi.  (2015).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Pengawasan Terhadap  Pengelolaan  Anggaran  Berkonsep  Value  For  Money  Pada  Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau). Jom FEKON , 2 (2).
Eli  Budi  Santoso.  (2016). Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur . Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Enggar  Wahyuning  Pahlawan,  Anita  Wijayanti,  &  Suhendro.  (2020).  Pengaruh kompetensi  aparatur  desa,  sistem  pengendalian  internal,  pemanfaatan  teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
. Indonesia Accounting Journal , 2 (2).
Fajri  R.  (2015).  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  pada  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Studi  Pada  Kantor  Desa  Ketindan,  Kecamatan  Lawang,  Kabupaten  Malang).  . Jurnal Administrasi Publik , 3 (7), 1099–1104.
G.Ayu,  T.Sulina,  &  M.A  Wahyuni.  (2017).  Kinerja  Pemerintah  Desa  (  Studi  Kasus  di Desa  Kaba-kaba  ,  Kecamatan  Kediri  ,  Kabupaten  Tabanan  ). E-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 1 (2).
Harafonna,  Cut  Nadhifa,  &  Indriani  Mirna.  (n.d.).  Pengaruh  Sistem  Keuangan  Desa Terhadap  Akuntabilitas  Dengan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Sebagai  Variabel Intervening. JimekA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 4 (2).
Hermadhani  Adi  Nugraha,  Astuti,  &  Yuli  Widi.  (2013).  Analisis  Penerapan  Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah ( Simda Keuangan ) Dalam Pengolahan Data  Keuangan  Pada  Organisasi  Pemerintah  Daerah  (  Studi  Kasus  Pada  Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). . Jurnal Akuntansi Aktual , 2 (1), 25–33.
Imam Ghozali. (n.d.). Aplikasi Analisis Multivariete . Universitas Diponegoro.
Kementrian Keuangan. (n.d.). Undang-Undang No.14 Tahun 2014 Tentang Desa .
Mada,  Sarifudin,  Lintje  Kalangi,  &  Hendrik  Gamaliel.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi Aparat  Pengelola  Dana  Desa,  Komitmen  Organisasi  Pemerintah  Desa,  dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pngelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi .
M.M Juardi. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan  Desa. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Peradaban , IV , 84–107.
Muhammad Sapril Sardi Juardi. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya  Peningkatan  Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan  Desa. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Peradaban , IV (1).
Nusabali.com. (2017, October 23). Muncul Laporan “Korupsi” Dana Desa .
Parwati, Kadek Juni, I Gusti Ayu Purnamawati, & Made Aristia Prayudi. (2017). Pengaruh Kompetensi Pendamping Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa, dan Komitmen  Aparatur  Desa  terhadap  Keberhasilan  Pengelolaan  Dana  Desa  di Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha , 8 (2).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Rita  Martini,  Lianto,  Naufal,  Hartati,  Sukmini,  Zulkifli,  Widyastuti,  &  Endah.  (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1).
SI  Hanifah.  (2015).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pertanggungjawaban  Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). . E-Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. , 4 .
Siti  Hasanah,  Siregar,  &  Tapi  Rumondang.  (2021).  .  Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan OPD di  Kabupaten  Labuhanbatu .  Jurnal Akuntansi,  Keuangan,  Dan  Perpajakan Indonesia , 9 (1).
Umami  Risya,  &  Idang  Nurodin.  (2017).  Pengaruh  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen ,
6 (11), 74–80.
Vicko  Pratama,  &  Rahayu  Amalia.  (2019).  Analisa  Kesuksesan  Penerapan  Aplikasi Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Dengan  Model  Delone  dan  Mclean  (Studi Kasus :  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir). Bina  Darma  Conference  on  Computer Science , 1 (8).

## Copyright holder:
Putu Putri Prawitasari, Made Ratih Nurmalasari, Ayu Indira Dewiningrat, Ni Putu Ari Krismajayanti (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: