## The Effect of Tax Literacy on MSME Taxpayer Compliance Moderated Tax Incentives

## Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak

## Sela Anisya Saharani¹*, Rida Perwita Sari²
Universitas Pembangunan Nasional ‘’Veteran’’ Jawa Timur¹˒² Selaanisya76@gmail.com 1 , ridaps.ak@upnjatim.ac.id 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  discover  and  assess  the  ways  in  which  tax  incentives  modify  the influence of taxpayer literacy on micro, small, and medium-sized enterprise (MSME) taxpayer compliance. This research was carried out in the city of Surabaya, which is located in East Java. The participants in this research were 99 business owners of micro, small, and medium enterprises (MSME) based in the city of Surabaya. This investigation makes use of a quantitative methodology, in addition to the Partial Least Square (PLS) analytic technique, and the WarPLS 8.0 program. The results of this research indicate that an  individual's  level  of  tax  literacy  has  an  impact  on  the  extent  to  which  they  comply  with  their  tax obligations.  Taxpayer  compliance  among  micro,  small,  and  medium-sized  enterprises  (MSME)  is impacted  by  tax  literacy,  however  the  connection  between  tax  literacy  requirements  and  taxpayer compliance cannot be moderated by tax incentives.
Keywords: Tax Literacy, Taxpayer Compliance, Tax Incentives, MSME

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini ialah  untuk menemukan dan mengevaluasi bagaimana insentif pajak memodifikasi pengaruh  kecerdasan  pajak  pada  kepatuhan  pajak  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Penelitian  ini dilakukan  di  kota  Surabaya,  yang  terletak  di  Jawa  Timur.  Para  peserta  dalam  penelitian  ini  ialah    99 pemilik  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  yang  berbasis  di  kota  Surabaya.  Penelitian  ini memakai  metodologi  kuantitatif,  di  samping  teknik  analisis Parcial  Least  Square (PLS),  dan  program WarPLS  8.0.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  literasi  pajak  seseorang  memiliki dampak pada sejauh mana mereka mematuhi kewajiban pajak mereka. Kepatuhan pemungut pajak di antara UMKM dipengaruhi oleh kecerdasan pajak, namun hubungan antara persyaratan keterampilan pajak dan kepatuhan pembayar pajak tidak dapat dimoderasi oleh insentif pajak.
Kata Kunci : Literasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Insentif Pajak, UMKM

## 1. Pendahuluan
Pajak  bisa  dipakai  sebagai  satu  dari  sekian  sumber  pendapatan  negara,  serta  guna mendanai  pengeluaran  dan  pembangunan  negara.  Mengacu  pada  UU  No.  16  Tahun  2009 terkait Perpajakan Indonesia, rakyat perlu membayar pajak, walaupun mereka tidak langsung menerima  kompensasi.  Ini  mengartikan  bahwa  seluruh  pengeluaran  negara  perlu  dibayar dengan  pendapatan  negara,  yaitu  pendapatan  yang  bukan  pajak  dan  pajak.  Pajak,  mengacu pada  Mardiasmo  (2018:3)  ialah  iuran  yang  sah  dari  individu  pada  kas  negara  yang  bisa dipaksakan  tanpa  menerima  kontrak  administrasi,  yang  dilimpahkan    secara  langsung  guna membayar biaya umum.
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak pribadi ialah satu dari sekian hambatan bagi  upaya  pemerintah  guna  meningkatkan  pendapatan  negara.  Masih  sedikit  Wajib  Pajak yang  melaporkan  pajak  pribadinya  dan  membayar  pajak.  Hal  ini  menghasilkan  pelanggaran undang-undang  mengenai  Wajib  Pajak  (WP)  individu.  Kepatuhan  pajak  ialah  proses  di  mana wajib  pajak  membayar  hak  dan  tanggung  jawab  pajak  mereka  dengan  memaparkan  seluruh penghasilan mereka secara akurat dan relevan dengan peraturan UU perpajakan yang berlaku
(Musimenta  et  al.,  2017).  Sejak  awal,  tanggung  jawab  guna  membayar  pajak  yaitu  satu  dari sekian masalah yang timbul dalam perpajakan.
Selain kepatuhan wajib pajak, literasi pajak juga diperdebatkan sebagai bagian krusial dari pertumbuhan usaha. Literasi pajak yaitu usaha guna meningkatkan daya cerna wajib pajak terhada  perpajakan  dan  meningkatkan  kesadaran  bahwa  mereka  dapat  menjadi  masyarakat yang  patuh  dalam  melaporkan  pajaknya  (Saputro,  2018).  Perubahan  peraturan  perpajakan secara  berkala  bisa  menghasilkan  ketidaktaatan  dari  pembayar  pajak  sebab  menyusun beberapa  wajib  pajak  kebingungan  sehingga  menimbulkan  kesalahpahaman  dan kesalahpahaman  (Wiyarni  dkk.,  2018).  Terkait  mengenai  literasi  pajak,  Pemerintah  sudah beberapa  kali  menyusun  kebijakan  guna  mendorong  pendapatan  pajak.  Satu  dari  sekian pendapatan pajak juga terdapat dari UMKM. UMKM Indonesia sudah memberi implikasi yang signifikan  terhadap  pembangunan  ekonomi  negara  serta  menghasilkan  lapangan  kerja.  Pada tahun  2019,  banyak    pemilik  UMKM  sejumlah  65,5  juta,  ataupun  99,99%  dari  banyak pengusaha  Indonesia,  dan  kapasitas  tenaga  dari  masyarakat  yang  bekerja  sejumlah  120  juta tenaga kerja, ataupun 97% dari tenaga kerja perusahaan (Kementerian Koperasi UMKM, 2020).
Oleh  sebab  itu,  seharusnya  keberadaan  UMKM  mampu  meningkatkan  pendapatan pajak pemerintah. Namun, sebetulnya hal tersebut masih belum terealisasikan. Apabila Wajib Pajak  UMKM  mengelola  tanggung  jawab  perpajakannya  dengan  benar,  maka  pendapatan pajak negara bisa dioptimalkan. Kurang optimalnya pendapatan pajak negara disebabkan oleh rendahnya  wawasan  dan  kesadaran  pajak  para  pengusaha  UMKM.  Hingga  akhirnya  ini berimplikasi pada rendahnya kepatuhan pemilik UMKM dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Mengacu pada data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan situs  laman  resmi  BPS  dikatakan  bahwa  Pajak  Penghasilan  pada  tahun  2021  senilai  Rp 696.676,60  sementara  pada  tahun  2022  senilai  Rp  895.101,00  dan  pada  tahun  2023  Rp 935.068,60 (Milyar Rupiah). Hal tersebut bisa dijelaskan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir pajak  penghasilan  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  ditiap  tahunnya.  Tetapi  bukan mengartikan peningkatan pajak tersebut berasal dari Pajak UMKM.
Fenomena  perilaku  Pajak  UMKM  di  Jawa  Timur  yang  memberi  implikasi  negatif terhadap  pendapatan  pajak  negara.  Disebutkan  dalam  laman  berita suarasurabaya.net satu dari  sekian  indikatornya  yaitu  terjadi  senilai  79%  dari  seluruh  UMKM  yang  disurvei  di  Jawa Timur  yang  menjadi  subjek  survei  ini  tidak  mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP). Tanggapan  responden  terhadap  kuesioner  yang  diajukan  ditunjukkan  dengan  cara  yang berbeda.  Sebagian  besar  responden  survei  (42%)  memaparkan  tidak  pernah  melakukan pembayaran  pajak  tepat  waktu.  Selain  itu,  42%  responden  mengatakan  tidak  pernah melakukan  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  (SPT)  tepat  waktu,  dan  37%  mengatakan tidak bersedia dalam melakukan pembayaran pajak. Bahkan, temuan survei memperlihatkan bahwa  sebagian  masyarakat  tidak  bisa  membedakan  antara  pajak  nasional  dan  daerah. Temuan penelitian ini didukung oleh Dwi Rahmawati Kusumadewi dan Dyarini (2022). Seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Annas Andika Yudha (2022) memperlihatkan  temuan bahwa wawasan perpajakan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan  implikasi  wawasan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  tidak  bisa dikurangi dengan insentif pajak.
Pemerintah  perlu  menyeleggarakan  pembinaan  dengan  sosialisasi  dan  edukasi mengenai  perpajakan  secara  lebih  intensif.  Satu  dari  sekian  cara  guna  mengoptimalkan pendapatan  wajib  pajak  UMKM  ialah  memberi  insentif  pajak  pada  UMKM.  Maksud  dari insentif pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah dengan menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dan membebaskan usaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dari PPh  final.  Adanya  kebijakan  insentif  dimaksudkan  guna  memotivasi  wajib  pajak  guna mengurangi dan melaksanakan tanggung jawab perpajakannya saat ini ataupun  masa depan dan tidak lagi dianggap sebagai beban.
Adanya fenomena tersebut menyusun penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa  pengaruh  pemahaman  masyarakat  terhadap  literasi  pajak  dalam  memahami wawasan pajak dalam ketaatan membayar pajak UMKM. Hal inilah yang mendorong peneliti guna  menguji  sebuah  hipotesis  mengenai  pengaruh  literasi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM dimoderasi insentif pajak.

## 2. Tinjauan Pustaka Teori Perilaku Terencana
Niat untuk melaksanakan perilaku tersebut ialah komponen utama yang menyebabkan perilaku individu, mengacu pada teori perilaku terencana (Novianti dan Dewi, 2018). Ada tiga komponen  yang  bisa  memengaruhi  niat,  yang  tiap-tiap  berpengaruh  pada  perilaku  individu. Sikap,  norma  subyektif,  dan  persepsi  kontrol  perilaku  ialah  ketiga  komponen  tersebut (Novianti dan Dewi, 2018).
Norma  subyektif  bisa  dianggap  sebagai  tekanan  sosial  yang  memengaruhi  perilaku individu  dan  dimaknai  sebagai  sikap  terhadap  perilaku,  yang  dimaknai  sebagai  penilaian pribadi  terhadap  perilaku  mengacu  pada  pertimbangan  implikasi  positif  dan  negatif  yang ditimbulkan oleh perilaku yang dilaksanakan (Nurwanah dkk., 2018). Mengacu pada beberapa penelitian,  lingkungan  sosial  bisa  menekan  dan  memaksa  orang  untuk  bertindak.  Persepsi seorang  individu  terhadap  kompetensi  mereka  untuk  melaksanakan  suatu  perilaku  dikenal sebagai  kontrol  perilaku  yang  dialami  (Novianti  dan  Dewi,  2018).  Setelah  seorang  individu mempunyai keyakinan bahwa dia mempunyai kompetensi untuk melaksanakan suatu perilaku, persepsi  tersebut  menghasilkan  niat  dalam  diri  individu  tersebut,  yang  kemudian  terwujud dalam perilaku nyata individu tersebut.

## Perpajakan
Mengacu  pada  Pasal  1  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan,  wajib  pajak  perlu membayar pajak penghasilan atas uang yang diterima ataupun didapatkan selama tahun pajak yang  dimaksud.  Pajak  langsung  dipertanggungjawabkan  dan  disumbangkan  ke  kas  negara mengacu  pada  undang-undang  (yang  bisa  dipaksakan),  tanpa  menerima  keuntungan  yang signifikan  (sebaliknya)  yang  bisa  dipakai  guna  membayar  sumbangan  dari  biaya  publik, mengacu pada Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak ialah orang perseorangan ataupun badan hukum, termasuk wajib pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan tanggung jawab guna membayar pajak mengacu pada regulasi peraturan UU perpajakan.

## Literasi Pajak
Literasi  pajak  dimaknai  sebagai  kompetensi  seorang  individu  guna  memahami, membaca,  dan  menerapkan  informasi  terkait  pajak  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Wawasan terkait pajak bisa mencakup konsep dan peraturan umum terkait pajak, jenis pajak, dan  kompetensi  guna  menghitung,  memungut,  dan  melaporkan  pajak  (Sari,  2019).  Literasi pajak juga bisa membantu orang memahami dan memahami hukum pajak dan meningkatkan kesadaran mereka terkait masalah ini (Ibda, 2019).

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Mengacu  pada  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  544/KMK.04/2000  memaparkan bahwa  Kepatuhan  perpajakan  ialah  perilaku  wajib  pajak  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab pajaknya  relevan  dengan  regulasi  maupun  undang-undang  dan  peraturan  pelaksanaan perpajakan yang diberlakukan dalam negara.

## Insentif Pajak
Secara umum, regulasi undang-undang perpajakan yang dikenal sebagai insentif pajak bisa  memengaruhi  banyak    pajak  yang  Anda  bayarkan  pada  suatu  negara  (Kartiko,  2020). Mengacu  pada  peraturan  PMK-110/PMK.03/2020,  yang  diterbitkan  dalam  Keputusan  No.  23 Tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang dikeluarkan oleh pemerintah, pengusaha UMKM diizinkan guna menerima Insentif Pajak Penghasilan Final senilai 0,5%. Ini mengartikan bahwa mereka yang wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak.

## Hubungan Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Mengacu pada Yuliati dan Fauzi (2020), literasi pajak ialah saat wajib pajak memahami dan memahami peraturan pajak. Anda bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kepatuhan  pajak  dan  memengaruhi  wajib  pajak  guna  menjadi  lebih  taat  pajak.  Hal  ini dilandaskan  pada  teori  perilaku  terencana,  yang  mengatakan  bahwa  orang  percaya  pada konsekuensi dari perilaku mereka sebelum mereka memutuskan untuk melaksanakan sesuatu. Dalam  hal  ini,  wajib  pajak  yang  memahami  pajak  pasti  tahu  dan  percaya  bahwa  pajak  yang mereka bayarkan sangat krusial  bagi keuangan dan pembangunan negara.
Studi  Sari  (2019)  mendukung  gagasan  bahwa  wawasan  terkait  pajak  berimplikasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini sejalan dengan temuan studi serupa (Andayani, 2018; Indrawan dan Binekas, 2018; Zahrani dan Mildawati, 2019). Wajib pajak lebih mudah  mematuhi  undang-undang  perpajakan  apabila  mereka  tahu  dan  memahami  pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh literasi pajak yang baik bagi wajib pajak dan dukungan pelaksanaannya.
H1: Pengaruh wawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Insentif Pajak Memoderasi korelasi Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Pengertian insentif pajak dalam buku “ Tax Incentives ” oleh Cotrut dan Munyadi (2018) ialah “ Tax incentives can be defined in terms of their effect on reducing the effective tax burden for a specific project ”. Dengan kata lain, insentif pajak bisa dimaknai mengacu pada seberapa efektif  mereka  dalam  mengurangi  beban  pajak  proyek  tertentu.  Apabila  pelaku  wajib  pajak UMKM mengetahui peraturan pajak terbaru seluruh tahun, itu dapat meningkatkan wawasan masyarakat  terkait  pajak.  Dalam  hal  ini,  wajib  pajak  yang  memahami  pajak  pasti  tahu  dan percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan sangat krusial  bagi keuangan dan pembangunan negara. Studi Sari (2019)  memperlihatkan  bahwa wawasan terkait pajak berimplikasi positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak;  begitu  pula  dengan  moral  pajak,  wawasan terkait pajak bisa berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan insentif pajak yang  dilimpahkan    pemerintah.  Insentif  pajak  mempunyai  efek  yang  menguntungkan  dan signifikan,  mengacu  pada  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Saputro  &  Meivira  (2020)  dan Hamijaya (2015).
H2  :  Insentif  Pajak  memoderasi  korelasi  antara  Literasi  Pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak UMKM, korelasi tersebut kian kuat saat insentif mempunyai pengaruh terhadap wajib pajak.

## 3. Metode Penelitian Jenis dan Objek Penelitian
Penelitian  ini  ialah  jenis  penelitian  kuantitatif  dengan  tujuan  mempelajari  populasi ataupun sampel tertentu. Alat survei dipakai guna mengumpulkan data, dan analisis kuantitatif dan statistik dilaksanakan guna memverifikasi hipotesis yang dibuat. Penelitian ini mempelajari UMKM di Surabaya, Jawa Timur, terkait literasi pajak, insentif pajak, dan kepatuhan pajak.

## Operasional dan Pengukuran Variabel
Literasi  pajak  (X1),  variabel  terikatnya  ialah  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  (Y),  dan variabel moderator ialah insentif pajak (M). Metode guna menghitung variabel memakai skala Likert.

## Populasi dan Sampel
Populasi yang dipakai oleh peneliti pada penelitian ini ialah wajib pajak orang pemilik usaha  (UMKM)  di  Kota  Surabaya,  yang  berjumlah  13.441  UMKM  yang  terdaftar  di  dinas (sumber:  Diskopukm  Jatim).  Peneliti  memakai Simple Random  Sampling guna  menghitung banyak  sampel. Setelah dihitung memakai rumus Slovin, sampel dari 99 orang yang menjawab.

## Jenis dan Sumber Data
Data primer ialah sumber data yang dapat dipakai peneliti pada penelitian ini. Sumber data ini didapatkan dengan penyebaran kuesioner pada responden.

## Teknik Analisis Data
Studi  ini  memakai Partial  Least  Squares (PLS)  sebagai  teknik  analisis  dan  pengujian hipotesis, dan software analisis WarpPLS 8.0 dipakai. PLS ialah teknik analisis yang bersifat soft modeling  sebab  tidak  dilandaskan  pada  asumsi  bahwa  data  memerlukan  skala  pengukuran sebaran  data  (nonparametrik),  dan  banyak    sampel  tertentu  menjadi  kecil  (kurang  dari  100 sampel) Ghozali (2014).

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Temuan  analisis  data  setelah  pengolahan  data  dengan  aplikasi  WarpPLS  8.0  ialah antara lain:
Model Pengukuran ( Outer Model ) a. Uji Validitas 1) Uji Convergent Validity Tabel 1. Temuan Perhitungan Nilai Outer Loading
Sumber: Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)
Nilai  dalam  tabel  beban  eksternal  dipakai  guna  menguji  validitas  konvergensi. Mengacu  pada  batas  pemuatan  0,5,  validitas  konvergensi  dianggap  terpenuhi  apabila  nilai faktor  pembobot  >  0,5.  Namun,  apabila  nilai  faktor  beban  kurang  dari  0,5,  struktur  dapat dikeluarkan  dari  analisis.  (Hair  dkk.,  2019).  Nilai  faktor  penampungan  eksternal  bisa  dipakai sebagai pengukur guna mewakili seluruh variabel yang relevan, sebab Tabel 1 memperlihatkan bahwa hampir seluruh proksi mempunyai nilai yang > 0,5.

## 2) Uji Discriminant Validity
Dengan  memakai  skor  crossroads,  validitas  diskriminan  bisa  diukur.  Apabila  nilai crossload  seluruh  variabel  laten  >  nilai  crossload  variabel  laten  lainnya,  maka  validitas diskriminan dikatakan terpenuhi. Tabel 2 memperlihatkan  temuan uji validitas diskriminan.
Tabel 2. Temuan Perhitungan Nilai Cross Loading
Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)
Nilai  crossloading  tiap-tiap  indikator  guna  tiap-tiap  variabel  laten  lebih  tinggi dibandingkan  nilai  crossloading  untuk  variabel  laten  lainnya,  mengacu  pada  Tabel  2.  Sangat berhubungan dengan bagian lain.
Nilai average variance sampling (AVE) untuk seluruh konfigurasi dibandingkan dengan korelasi  antara  konfigurasi  lain  pada  model  ialah  cara  lain  guna  mengetahui  validitas diskriminan. Nilai AVE ataupun p perlu kurang dari tingkat signifikansi 5% (Hair dkk., 2019: 114- 115). Tabel berikut memperlihatkan  temuan pengukuran validitas discriminant penelitian ini:
Tabel 3. Temuan Perhitungan Nilai Average Variance Extracted (AVE)
Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)
Tabel  3  memperlihatkan    bahwa  nilai  AVE  guna  tiap-tiap  variabel  mempunyai  skor validitas diskriminan yang > 0,50, yang mengartikan bahwa tiap-tiap variabel hampir pasti valid dan bisa dipercaya.

## 3) Uji Composite Reliability
Pada  penelitian  ini,  reliabilitas  bisa  diukur  dengan  melihat  nilai  reliabilitas  gabungan dan Cronbach's alpha. Faktor reliabilitas juga bisa dipakai guna menentukan apakah suatu alat ukur  reliabel  ataupun  tidak.  Faktor  kepercayaan  perlu  lebih  dari  0,70,  walaupun  nilai  0,60 masih  bisa  diterima  (Hair  dkk.,  2019).  Tabel  berikut  memperlihatkan    temuan  pengukuran reliabilitas gabungan serta cronbach alpha.

## Tabel 4. Temuan Perhitungan Nilai Composite Reliability
Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)
Tabel  4  memperlihatkan    bahwa  skor  kepercayaan  gabungan  untuk  seluruh  variabel melebihi 0,60. Hasilnya memperlihatkan  bahwa seluruh variabel pada penelitian ini ialah valid dan bisa diandalkan untuk pengujian analitik berikutnya.
Evaluasi Structural (Inner) Model
a. Koefisien Determinasi ( R-square ataupun R2)
Nilai kuadrat R model bisa dikategorikan sebagai kuat (≤0,70), sedang (≤0,45), dan lemah (≤0,25). Nilai kuadrat R antara 0 dan 1 memperlihatkan  tingkat kerelevanan model yang lebih tinggi:

## Tabel 5. Temuan Perhitungan Nilai
R-square
Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)
Ditunjukkan oleh temuan pengujian nilai R-squared pada Tabel 5, nilai R-squared untuk korelasi antara insentif pajak dengan moderasi dan variabel "literasi pajak" yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada model struktural ialah 0,444, yang memperlihatkan  bahwa model ialah "menengah" ataupun sedang. Oleh sebab itu, nilai yang dipasang pada model ialah 44,4% dari nilai yang dipasang, dan 55,6% yang tersisa disebabkan oleh variabel.

## Predictive Relevance (Q2)
Dengan  mempertimbangkan  banyak    variabel  prediktor,  derajat  kebebasan pengukuran ataupun standar error, pengujian ini menghitung disimilaritas antara nilai variabel dependen yang sebetulnya dan nilai yang diprediksi. Nilai Q-square senilai 0.25 ataupun lebih
dianggap sebagai bukti yang kuat bahwa relevansi prediktif kecocokan model benar-benar ada. Ini ialah temuan nilai Q-square :
Tabel 6. Nilai Q-square
Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023) Nilai  kekrusial  an  ( Q-square )  dari  variabel  Literasi  Pajak  dan  Insentif  Pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak senilai 0,447, mengacu pada temuan analisis Q-square . Ini memperlihatkan  bahwa model struktural penelitian ini mempunyai nilai prediksi yang kuat ( Q-squared ).
Uji Hipotesis a. Uji Fit Model
Koefisien jalur rerata (APC), rerata R-squared (ARS), dan faktor ekspansi varians rerata (AVIF)  ialah  tiga  metrik  yang  dipakai  dalam  uji  fit  model  guna  menentukan  apakah  model tersebut baik ataupun tidak.
Tabel 7. Nilai Fit Model dan Quality Indices
Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023) APC dan ARS dianggap signifikan sebab nilai P mereka <0,05, seperti yang ditunjukkan dalam  Tabel  7.  Untuk  AVIF  <5,  temuan  tes  tidak  memperlihatkan    multikolinearitas  antar variabel. Akibatnya, model penelitian ini memenuhi persyaratan model yang relevan.

## b. Uji Hipotesis
Kausalitas  dan  mediasi  yang  ditingkatkan  pada  model  penelitian  ini  diukur  dengan memakai uji hipotesis ini. Nilai probabilitas dihitung guna menguji hipotesis. Nilai p di bawah 0.05  memperlihatkan    hipotesis  sebagai  signifikan  ataupun  diterima,  sementara  nilai  p  lebih dari  0.05  memperlihatkan    hipotesis  sebagai  tidak  signifikan  ataupun  ditolak.  Temuan pengujian hipotesis dengan WarpPLS 8.0 ialah antara lain:
Tabel 8. Nilai Uji Hipotesis

## Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)
Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Tabel  8  memperlihatkan    temuan  uji  pengaruh  literasi  pajak  terhadap  wajib  pajak, dengan koefisien β  0,581 dan p-value >0,05. Temuan uji H1 memperlihatkan  bahwa tarif pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Literasi pajak bisa menurunkan kecenderungan penggelapan  pajak.  Ini  mengartikan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  meningkat  apabila mereka  memahami  peraturan  pajak  yang  berlaku  sehingga  mereka  sadar  dapat  pemenuhan tanggung jawab pajak mereka.
Sebagai  warga  negara,  orang  perlu  membayar  pajak,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh
jawaban  survei  yang  konsisten.  Kegagalan  membayar  pajak  dan  keterlambatan  pembayaran pajak  bisa  merugikan  negara.  Hal  ini  relevan  dengan  teori  perilaku  terencana,  yang memaparkan  bahwa  pembayar  pajak  yang  memahami  pajak  tahu  dan  yakin  bahwa  pajak mereka  krusial    untuk  pembiayaan  dan  pembangunan.  Sari  (2019)  mendukung  penelitian  ini yang  memperlihatkan    bahwa  wawasan  terkait  pajak  berimplikasi  positif  dan  signifikan  pada kepatuhan wajib pajak.

## Insentif Pajak Memoderasi Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Temuan  pengujian  pengaruh  literasi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan pemberian  insentif  pajak  ditunjukkan  dalam  Tabel  8.  Dengan  koefisien  β  -0,150  dan  p-value 0,061.  Ini  memperlihatkan    bahwa  H2  ditolak  sebab  nilai  p-value  >  0,05.  Karenanya,  bisa diambil simpulan bahwa insentif pajak tidak bisa memoderasi korelasi antara tanggung jawab guna  mengetahui  terkait  pajak  dan  kepatuhan.  Walaupun  ada  insentif  pajak  yang  dianggap efektif,  mereka  tidak  menjamin  bahwa  literasi  pajak  menjadi  efektif.  Sikap  wajib  pajak  juga bisa  menyebabkan  kurangnya  pengaruh.  Mereka  yang  wajib  pajak  percaya  bahwa  mereka tidak memahami peraturan pajak dan tidak memahami masalah pajak secara mendalam. Oleh sebab  itu,  masih  ada  ruang  untuk  perbaikan  dalam  menentukan  korelasi  antara  kompetensi UMKM guna mematuhi wajib pajak dan insentif pajak sebagai variabel moderasi. Hal ini perlu dilaksanakan guna mencegah penipuan pajak.

## 5. Penutup
Studi  ini  bertujuan  guna  memperlihatkan    pengaruh  literasi  pajak  sebagai  variabel moderasi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  terhadap  insentif  pajak.  Survei  ini dilaksanakan di Kota Surabaya dan melibatkan pengelola UMKM. Mengacu pada analisis dan diskusi  sebelumnya,  bisa  diambil  simpulan  bahwa  literasi  pajak  memberi  pengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menemukan bahwa kian banyak wajib pajak yang mengetahui  terkait  literasi  pajak,  kian  baik  mereka  mampu  melaksanakan  tanggung  jawab perpajakannya dalam hal kepatuhan pajak UMKM. Namun, insentif pajak tidak bisa mengubah korelasi  antara  literasi  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Ini  memperlihatkan    bahwa insentif  pajak.  Diharapkan  peneliti  selanjutnya  meningkatkan  wawasan  terkait  variabel  yang bisa  memengaruhi  wajib  pajak  dengan  menambah  ataupun  mengganti  variabel  yang  sudah diusulkan  pada  penelitian  ini,  sehubungan  dengan  wawasan  dan  pengembangan  penelitian selanjutnya. Ini dapat membantu meningkatkan literasi wacana dan memperluas daftar subjek penelitian  selanjutnya.  Walaupun  penelitian  ini  mencoba  melakukannya  dengan  cara  ini, penelitian  ini  masih  mempunyai  keterbatasan,  seperti  variabel  penelitian  yang  dipakai  tidak bisa menjelaskan dengan lebih baik implikasi kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan penelitian ini bisa dipakai oleh pemerintah kota guna mempertimbangkan krusial nya literasi pajak dan insentif  pajak  dalam  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  yang  bisa  dicapai  dengan  penyuluhan berkala.

## Daftar Pustaka
Agasta  Putri,  M.,  &  Budi  Wardana,  A.  (2022).  Menyelisik  Kepatuhan  Pajak  Pelaku  Umkm  Di Wilayah  Jabodetabek  Dari  Perspektif  Creative  Tax  Morale. Bina  Ekonomi , 25 (2),  135–
154. https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5312.41-60
BPS. (n.d.). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023 . https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html
DJP. (n.d.). Pajak . (https://www.pajak.go.id/id/pajak, diakses pada tanggal 26 Januari 2023) Ghozali, Imam. (2014). Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hair,  J.  F.  J.,  Hult,  G.  T.  M.,  Ringle,  C.  M.,  &  Sarstedt,  M.  (2019).  A  Primer  on  Partial  Least
Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (2nded.). Los Angeles: Sagepub. Ibda,  H.  (2019).  Penguatan  Literasi  Perpajakan  Dengan  Strategi  GEBUK  (Gerakan  Menyusun Kartu) NPWP pada Mahasiswa. Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan, 7(2), 83- 98.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016 . Yogyakarta: Penerbit Andi Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018 . Yogyakarta: Penerbit Andi. Muamarah, H. S., Nurhidayati, & Budiarsih, R. (2021). Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (Umkm). Akurasi :  Jurnal  Studi  Akuntansi  Dan Keuangan , 4 (2), 257–272. https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.119 Nalukenge,  Doreen  Musimenta  (2017).  Tax  compliance  of  small  and  medium  enterprises:  a developing country perspective. Journal of Financial Regulation and Compliance.Vol. 25
Novianti,  A.  F.,  dan  N.  H.  U.  Dewi.  (2018).  An  investigation    of    the    Theory    of    Planned Behavior and the role of Tax Amnesty in tax  compliance. The  Indonesian Accoun-ting Review (TIAR) , 7(1): 79-94.
Novikasari,  S.  R.,  Quang  Ly,  D.,  &  Gershaneck,  K.  (2021).  Taxing  Micro,  Small  and  Medium Enterprises  in  Yogyakarta:  Regulation  and  Compliance. Bestuur , 9 (1),  59. https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49184
Nurwanah,  A.,  T.  Sutrisno,  R.  Rosidi,  dan  R.  Roekhudin.    (2018).    Determinants    of    Tax Compliance:    Theory    of    Planned    Beha-vior    and    Stakeholder    Theory    Perspec-tive.
Problems  and  Perspectives  in  Mana-gement , 16(4). Perdana,  D.  (2020). Gotong  Royong  UMKM  Membangun  Bangsa  dengan  Taat  Bayar  Pajak . https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2020/gotong-royong-umkm- membangun-bangsa-dengan-taat-bayar-pajak/?amp
Sari,  P.M.A.K;  Anik  Yuesti;  &  I  Made  Sudiartana.  (2019).Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Tanggung jawab Moral, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi”.  Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Saputro, Muchlis Aji. (2018), Pengaruh Wawasan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas  Pelayanan  Dan  Tingkat  Penghasilan  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi, Skripsi,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Muhammadiyah  Ponorogo,  2017. http://eprints.umpo.ac.id/3759/. Diakses pada 4 April 2020.
Sholihin,  M.,  &  Ratmono,  D.  (2020). Analisis  SEM-PLS  dengan  WarpPLS  7.0  Untuk  korelasi Nonlinier Pada penelitian Sosial dan Bisnis . Yogyakarta: Andi.
Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alphabet.
Undang Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Terkait Regulasi Umum  dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undang (https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/16tahun2009uupenj.htm diakses pada tanggal 27 Januari 2023)
Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2018  Terkait  Peraturan  Pemerintah  (PP) terkait  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  ataupun Didapatkan  Wajib  Pajak  yang  Mempunyai  Peredaran  Bruto  Tertentu (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018  diakses  pada tanggal 27 Januari 2023)
Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm. Akutansi  Bisnis  &  Manajemen  (ABM) , 27 (2). https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668.