http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/5033
eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565 DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i1.5033 Vol. 2 | No. 1 | 2020 | Hal. 42 – 54 Submit: 7 Jan 2020 | Accepted: 26 Feb 2020 | Publis: 16 Mar 2020

## ANALISIS IMPLEMENTASI KERJASAMA SISTER-PROVINCE ANTARA PROVINSI YOGYAKARTA DENGAN GYEONGSANGBUK-DO DALAM PENGEMBANGAN DESA
Sannya Pestari Dewi
Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM Yogyakarta email: sannya.pestari.dewi@amikom.ac.id

## ABSTRACT
Sister-city cooperation between Yogyakarta and Gyeongsangbuk-Do has existed for 10 years. It  has  shown  that  regional  authorities  are  able  to  carry  out  cooperation  across  national borders  continously,  especially  in  developing  rural  areas.  Sumbermulyo  has  unique characteristics, which has a diversity of religious adherents who become  religious tourism. This village is also one of the largest rice producers in D.I Yogyakarta. However, the low level of  education  in  this  region  also  complements  the  complexity  of  the  implementation  of  the collaboration between the two parties. This study aims to analyze implementation of sister- city  cooperation  between  Yogyakarta  and  Gyeongsangbuk-Do  in  the  development  of Sumbermulyo village, Bantul. The implementation of sister-city cooperation is examined by model  of  implantation  policy  with  four  indicators  namely  communication,  resources, disposition,  and  bureaucratic  structure.  From  the  four  indicators  it  was  found  that  the cooperation of D.I Yogyakarta and Gyeongsangbuk-Do in the development of Sumbermulyo village was not successful in its implementation, with only the disposition indicator being met from the program. This is also illustrated by the implementation of program only in the second year  of  the  agreed  five  years.  The  failure  of  this  program  made  the  evaluation  for  the government in the application of sister-province further collaboration.
Keyword: sister-province; implementation; policy; cooperation.

## ABSTRAK
Kerjasama sister-city antara Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-Do yang telah terjalin selama 10  tahun  telah  menunjukkan  bahwa  otoritas  daerah  mampu  melaksanakan  kerjasama melintas  batas  negara  secara  berkesinambungan,  terutama  mengembangkan  wilayah pedesaan. Desa Sumbermulyo sendiri merupakan desa dengan karakteristik cukup unik yaitu memiliki  keanekaragaman  penganut  agama  yang  menjadi  wisata  agama.  Desa  ini  juga menjadi salah satu produsen padi terbanyak di D.I Yogyakarta. Namun, rendahnya tingkat pendidikan di wilayah ini juga melengkapi kompleksitas pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama sister-city antara Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-Do dalam pengembangan desa Sumbermulyo, Bantul. Implementasi kerjasama  sister-city  diteliti  pelaksanaanya  dengan  empat  indikator  yaitu  komunikasi, sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Dari  keempat  indikator  tersebut  ditemukan bahwa  kerjasama  D.I  Yogyakarta  dan  Gyeongsangbuk-Do  dalam  pengembangan  desa Sumbermulyo tidak berhasil dalam implementasinya, dengan hanya terpenuhinya indikator disposisi dari program tersebut. Ini juga tergambarkan dengan terhentinya program hanya pada  tahun  kedua  dari  lima  tahun  yang  disepakati.  Kegagalan  program  ini  menjadikan evaluasi bagi pemerintah dalam penerapan kerjasama sister-province selanjutnya.
Kata Kunci: sister-province; implementasi; kebijakan; kerjasama.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  studi  hubungan  internasional  telah  mengalami  pergeseran  pasca perang dingin. Saat ini terdapat perluasan aktor, isu, dan ruang lingkup kajian dalam rumpun ilmu hubungan internasional. Era globalisasi telah membuka peluang bagi aktor-aktor non negara  untuk  berpartisipasi  dalam  interaksi  internasional  lebih  masif.  Aktor  dalam kerjasama  melintas  batas  negara  tidak  lagi  didominasi  negara.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh pemberian  kewenangan  sendiri  bagi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  kerjasama internasional.  Saat  ini,  pemerintah  daerah  telah  memiliki  peran  dan  kewenangan  dalam pencapaian kepentingan nasional daerahnya melalui kerjasama  antar pemerintah daerah dengan  sub-bagian  negara  lain.  Fenomena  ini  menimbulkan  bentuk  baru  kerjasama internasional  yang  mana  melibatkan  satuan  terkecil  negara  yaitu  kota,  desa,  ataupun provinsi atau dikenal dengan kerja sama sister-city . Bentuk  kerjasama sister  city di  Indonesia  sendiri  telah  diatur  sejak  tahun  1993 dengan  diterbitkannya  kebijakan  dari  Departemen  Dalam  Negeri  yaitu  SE-Mendagri  No 193/1652/PUOD  yang  membahas  prosedur  pembentukan  kerjasama sister-city (Sinaga, 2010).  Kemudian  disahkan  dalam  UU  No.32  Tahun  2004  meskipun  keberlanjutan pelaksanaan teknisnya tetap mengacu pada kebijakan dari Departemen Dalam Negeri. Sejak diturunkannya aturan diatas maka setiap daerah di Indonesia mulai giat melakukan inisiasi kerjasama dengan wilayah lain yang melintas batas negara.
Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan salah satu  provinsi yang intensif membangun inisiasi  kerjasama  dengan  pemerintah  lain  diluar  batas  negara  Indonesia.  Bahkan, Yogyakarta  terus  berusaha  mempertahankan  keberlangsungan  program  hubungan kerjasama luar negeri dengan berbagai wilayah diluar Indonesia, seperti kerjasama dengan Kyoto dimana hubungan kedua daerah ini telah terjalin sejak tahun 1985 sampai saat ini (Mukti,  2013).  Selain  dengan  Kyoto,  Yogykarta  juga  mengembangkan  kerjasama  dengan negara  Asia  Timur  lainnya,  yakni  Korea  Selatan.  Sejak  tahun  2008,  Yogyakarta  telah melakukan  inisiasi kerjasama  dengan  salah  satu  provinsi  di  Korea  Selatan  yaitu  provinsi Gyeongsangbuk-Do dibidang pengembangan desa (Humas Pemda DIY, 2019).
Implementasi dari program kerja sister-city antara Yogyakarta dan Gyeongsangbuk- Do  dalam  pemberdayaan  desa  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2009.  Pada  awalnya, kerjasama ini dilaksanakan di Desa Kampung, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul. Program kerjasama  ini  telah  berhasil  terlaksana  di  Desa  Kampung  dengan  adanya  pembangunan infrastruktur  Gedung  Saemaul  dan  peningkatan  pada  budidaya  sapi.  Hal  ini  menarik Gyeongsangbuk-Do  untuk  memperluas  program  kerjasamanya  ke  desa  lainnya  di Yogyakarta pada tahun 2015 (Indraswari, 2015). Desa Sumbermulyo adalah salah satu desa yang dipilih Gyeongsangbuk-Do untuk program pembangunan desa pada periode tersebut. Namun,  kemajuan  dari  program  kerjasama  pembangunan  desa  Sumbermulyo  ini  masih minim untuk dievaluasi ataupun diketahui keberlanjutan programnya.
Desa Sumbermulyo merupakan desa dengan karakteristik cukup unik. Desa tersebut memiliki  keanekaragaman  penganut  agama  bahkan  hal  tersebut  tergambar  dari  corak bangunan  ibadah  di  wilayah  tersebut  dan  jarak  antar  tempat  peribadatan  yang  saling berdekatan. Wisata agama dan budaya di desa Sumbermulyo juga menjadi salah satu potensi besar  bagi  pengembangan  desa.  Berdasarkan  data  tahun  2017,  penduduk  desa Sumbermulyo  terdiri  dari  empat  penganut  agama  yang  hidup  berdampingan,  yakni penganut  agama  Kristen,  Islam,  Katolik,  dan  Hindu  (Humas  Desa  Sumbermulyo,  2019). Selain itu, masyarakat Sumbermulyo yang didominasi oleh buruh tani menjadikan desa ini sebagai salah satu desa penghasil komoditas tani di Yogyakarta. Namun, tingkat pendidikan masih rendah di desa ini dilihat dari data tahun 2015, desa Sumbermulyo memiliki jumlah pendudukan  yang  masih  banyak  berlatarbelakang  SD,  SMP,  dan  SMA  dibandingkan
perguruan tinggi (Prayogo & Setiawati, 2017). Kondisi keberagaman agama di desa ini dan rendahnya  tingakt  pendidikan  merupakan  suatu  hal  yang  kompleks  dalam  penerapan kerjasama sister-city antara  Yogyakarta  dan  Gyeongsakbu-Do, karena  akan  ada  pengaruh faktor sumber daya dari interaksi antar penduduk di desa tersebut. Periode kerjasama yang sudah  memasuki  10  tahun  dan  kompleksitas  kondisi  masyarakat  serta  kebaharuan  dari penerapan  konsep sister-city ditingkatan  terkecil  desa  dirasakan  perlu  untuk  dikaji  lebih dalam  pada  programnya,  sehingga  menimbulkan  pertanyaan bagaimana  efektivitas implementasi  kerjasama  sister-city  antara  Yogyakarta  dan  Gyeongsangbuk-Do  dalam pengembangan desa Sumbermulyo, Bantul?

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  ini  mengembangkan  kerangka  befikir  dari  konsep sister-city dan pendekatan  implementasi  kebijakan  publik  dalam  menganalisis  kerjasama  antara  D.I. Yogyakarta  dan  Provinsi  Gyeongsangbuk-Do  pada  pengembangan  desa  di  periode  2015- 2020.

## 1. Konsep Kerjasama Sister-City
Kerjasama Sister-City atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kota kembar adalah  bentuk  kerjasama  internasional  dengan  aktor  yang  berperan  bukan  negara melainkan  satuan  kecil  dari  negara  seperti  provinsi,  kabupaten,  atau  kota.  Konsep kerjasama  kota  kembar merupakan  kerjasama  yang  dilakukan  dua  kota  berbeda melintas batas negara mereka dengan tujuan membangun hubungan budaya dan kontak sosial  antar  penduduk  (Primawanti,  Dermawan,  &  Ardiyanti,  2019).  Menurut  Sinaga (2010), penggambaran konsep kota kembar ini seperti sebuah bentuk “sahabat pena” antara kota di negara yang berbeda.
Tujuan  dari  kerjasama sister-city sendiri  lebih  banyak  kepada  pengembangan ekonomi  ataupun  peningkatan  instrumen  pembangunan  dalam  tata  kelola  kota  serta cara  untuk  berbagi  kebutuhan  akan  pengetahuan,  sumber  daya,  teknologi,  dan  pakar diantara dua kota (Sitinjak, Sagala, & Rianawati, 2014). Kehadiran kerjasama antar kota dari  dua  wilayah  negara  berbeda  akan  membawa  suatu  pembaharuan  antar  kedua wilayah dan membantu adanya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Konsep  kerjasama  kota  kembar  ini  dilaksanakan  dengan  aturan  formal  dan mengikat antara dua pemerintah lokal dari wilayah negara berbeda demi menciptakan kemajuan  bagi  kedua  belah  pihak.  Saat  ini  program sister-city sudah  menaikkan solidaritas  dan  perdamaian  dunia  melalui  pertukaran  kebudayaan  antar  kota  yang melintas batas negara (Sinaga, 2010).  Oleh karenanya, prospek ke depan dari jalinan kerjasama dalam bentuk sister-city dapat menjadi alternatif bagi pembangunan negara- negara berkembang dan secara berkala karena pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi dan para ahli antara dua kota yang melakukan kerjasama. Dari uraian diatas bisa diartikan secara sederhana bahwa kerjasama sister-city merupakan hubungan mitra antara pemerintah lokal dari dua negara berbeda sebagai upaya  peningkatan  program  pembangunan  berkelanjutan  Oleh  karenanya,  proses implementasi dari  kerjasama sister-city tersebut harus dievaluasi setiap  waktu untuk memaksimalkan tujuan dari pembangunan daerah yang ingin dicapai melalui kerjasama tersebut.  Menurut  Kelowna  (dalam  Nuralam,  2018)  terdapat  beberapa  prinsip  yang menjadikan  tolak  ukur  untuk  membentuk  kerjasama sister-city yaitu  1)  kesamaan bersama,  2)  potensi  pertukaran,  3)  hubungan  keterkaitan  satu  dan  lainnya,  4) masyarakat  menjadi  fokus  programnya,  5)  memberikan  manfaat  strategis,  6)  Tidak melakukan  kerjasama sister-city pada  bidang  yang  sama  dengan  kota  lainnya,  7) Stabilitas Politik.  Ketujuh acuan ini digunakan untuk melihat kelayakan dari kerjasama
sister-city ,  sehingga  kerjasama  tersebut  dapat  diukur  pada  proses  implementasinya. Kerjasama  tidak  hanya  dilakukan  atas  dasar  ketertarikan  atau  hubungan  diplomatik yang  telah  terjalin  antar  kedua  wilayah,  namun  harus  memperhatikan  ketujuh  hal tersebut pada program-program kerjasamanya.
2. Indikator Efektivitas Kerjasama Sister-City
Kerjasama  sister-city  pada  pelaksanaannya  akan  menjelma  menjadi  sebuah kebijakan daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan target tahun pelaksanaannya serta  mengikat  publik.  Manfaat  dari  sebuah  implementasi  kebijakan  adalah menciptakan interaksi yang memungkinkan tujuan ataupun target dari kebijakan publik menghasilkan sebuah outcome (Sirajuddin, 2014).
Implementasi  dari  kebijakan  publik  merupakan  suatu  hal  dinamis  yang  harus dievaluasi setiap tahun sehingga kebijakan terlaksana sesuai target dan memberikan kemajuan  bagi  publik.  Oleh  sebab  itu,  Edward  (dalam  Windiani,  2014)  menjelaskan bahwa terdapat empat indikator yang bisa dipakai untuk mengukur pencapaian sebuah kebijakan, yaitu:
a. Komunikasi : penyampaian perintah dan informasi terkait kebijakan dari pembuat kebijakan  sampai  ke  personelnya  harus  diformulasikan  dengan  jelas,  akurat,  dan konsistern,  serta  para  personel  harus  mengetahui  langkah  apa  saja  yang  harus dilakukannya unutk menyampaikan informasi tersebut dengan benar.
b. Sumber  Daya :  Tanpa  adanya  sumber  daya  manusia,  material  dan  metode,  maka pencapaian dari kebijakan suatu daerag belum dapat meningkat secara signifikan, meskipun komunikasi telah berjalan dengan baik, namun akan sia-sia tanpa sumber daya yang tepat dan cepat.
c. Disposisi :    Apabila  sikap  dari  implementator  kebijakan  tidak  efektif  dan  tidak memiliki  kapasitas  untuk  menerapakan  kebijakan  seperti  komitmen,  kejujuran, komunikatif, cerdik dan demokratis, maka pencapaian kebijakan tidak akan berjalan maksimal.
d. Struktur  Birokrasi :  Untuk  mencapai  implementasi  kebijakan  yang  maksimal dibutuhkan  peta  organisasi  yang  menggambarkan  hirarki  sehingga  mudah melakukan  kordinasi  dan  pembagian  tugas  dalam  sistem  serta  diperlukannya sebuah  standar  operasional  agar  aturan  dalam  birokrasi  lebih  sistematis  dan memiliki landasan.
Penelitian  sebelumnya  dengan  melihat  efektifitas  melalui  implementasi  kebijakan pada  kerjasama  sister-city  telah  dilakukan  oleh  Windiani  pada  kasus  kerjasama  Provinsi Jawa Tengah dengan negara bagian Quensland di bidang pertanian dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa implementasi kerjasama tidak berjalan efektif meskipun dari luar terlihat beberapa indikator berjalan dengan baik, namun beberapa indikator lainnya tidak dapat dipenuhi, seperti komunikasi, sumber daya keuangan, dan struktur birokrasi tidak dapat  terpenuhi,  serta  ditemukan  adanya  kelemahan  kewenangan  dalam  institusi  dan peraturan pemerintah dalam pelaksanaan program kerjasama (Windiani, 2014). Indikator dari  implementasi  kebijakan  dijadikan  sebagai  acuan  untuk  menganalisa  sampai  pada tingkatan mana kerjasama antara Gyeongsangbuk-Do dan Pemerintah D.I Yogyakarta dalam pengembangan desa Sumbermulyo.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara meneliti intuitif dan sistematis yang akan membuat pengetahuan secara efisien dan koheren. Pada  penelitian  kualitatif  sendiri  terdapat  beberapa  metode  seperti  wawancara  untuk observasi, analisis wacana, dan historis, serta penelitian multi-metode. Penelitian dengan
metode  kualitatif  memandang  fenomena  dan  aktor  dalam  aturan alamiah  peneliti,  agar dapat mengartikan proses dan fenomena berdasarkan makna dan pertisipasi aktor dalam istilah  dari  para  peneliti  itu  sendiri  (Bakry,  2015).  Sedangkan  proses  yang  dipakai  pada penelitian  ini  adalah  proses  deduktif  dengan  adanya  konsep sister-city dan  implementasi kebijakan  publik  yang  dilihat  pola  interaksinya  dalam  sebuah  studi  kasus  melalui  kasus tunggal yakni di desa Sumbermulyo, Bantul. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang  digunakan  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  berbagai  sumber,  seperti dokumen,  data  arsip  dan  wawancara.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  dengan  data kualitatif sehingga terdapat tiga jenis teknik analisis data yang dipakai. Ketiga teknik analisis data tersebut ialah analytic induction, grounded theory, dan secondary analysis. Penelitian ini akan  memakai analytic  induction sebagai  teknik  dalam  menganalisis  data  kualitatif  yang didapatkan.  Wawancara  dilakukan  dengan  pelaksana  kegiatan  kerjasama  di  tingkat  desa Sumbermulya beserta dokumen-dokumen kegiatan yang terkait, seperti laporan kegiatan program, kesepakatan kerjasama, RPJMDesa, dan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kerjasama sister-city yang  dilakukan  pemerintah  D.I.  Yogyakarta  dengan  Provinsi Gyeongsangbuk-Do  merupakan  satu  dari  7  kerjasama sister-city. Pada  pelaksanaannya, kerjasama  ini  telah  melaksanakan  berbagai  kegiatan  di  tingkat  provinsi,  mulai  dari pembangunan  infrastruktur,  pengembangan  sumberdaya  manusia,  pertukaran  budaya, sampai pada pengembangan desa. Pada tahun 2015, kerjasama sister-city ini mulai berfokus pada  pengembangan  desa.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  perubahan  dari  Kementerian Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) di masa  awal  pemerintahan  Presiden  Jokowi  (Indraswari,  2015).  Perubahan  kementerian tersebut  sebagai  upaya  pemerintahan  Jokowi  untuk  mempercepat  pembangunan  desa  di Indonesia.  Program  pembangunan  desa  dari  pemerintah  pusat  ini  kemudian  membuka peluang  untuk  membentuk  kerjasama  dengan  negara  lain,  sehingga  memberikan  desa kesempatan  tersendiri  untuk  bekerjasama  dengan  daerah  lain  diluar  batas  geografis negaranya.
Korea Selatan menjadi salah satu negara yang tertarik untuk ikut bekerjasama dalam pembangunan  desa-desa  di  Indonesia.  Ketertarikan  Korea  Selatan  tersebut  diwujudkan dengan mulai membuka jalan bagi provinsi-provinsi di negaranya untuk menjalin kerjasama sister-city dengan desa-desa di Indonesia. Provinsi Gyeongsangbuk-Do menjadi salah satu mitra  kerjasama  D.I.  Yogyakarta  dalam  mewujudkan  program  pengembangan  desa  yang menjadi  salah  satu  program  besar  pemerintahan  Jokowi.  Keberhasilan  Korea  Selatan membangun pedesaannya melalui konsep Saemul Undong menjadi latarbelakang kemitraan antara  Indonesia  dan  Korea  Selatan.Karakteristik  dari  konsep Saeumul  Undong yang memiliki kemiripan dengan sistem gotong royong yang ada di Indonesia dilihat memiliki potensi  besar  untuk  dikembangkan  sebagai  desa  kembar.  Selain  itu,  pengalaman  sejarah sebagai negara yang pernah dijajah juga melatarbelakangi kesamaan karakter kedua negara untuk  bisa  membentuk  kemitraan  pada  program  pembangunan  baik  di  pusat  maupun daerah, dimana penelittian ini lebih berfokus pada konteks pembangunan desa.
1. Gambaran  Umum  Kerjasama  sister  province  Gyeongsangbuk-Do  dengan  D.I. Yogyakarta
Kerjasama antara pemerintah D.I Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-Do dimulai sejak tahun 2001 dengan adanya utusan dari Gyeongsangbuk-Do telah berkunjung dan meninjau beberapa potensi kerjasama seperti proyek pembangunan Pantai Selatan pada saat  itu.  Pada  tahun  2003,  penandatanganan  Letter  of  Intentent  (LoI)  antara  D.I Yogyakarta  dan  Gyeongsangbuk-Do  dilakukan  dengan  hasil  kerjasama  berupa
penunjukan satu orang warga Gyeongsangbuk-Do sebagai Honor Advisor of Yogyakarta for International Cooperation, kunjungan gubernur Gyeongsangbuk-Do pada tahun 2004, dan  pemberian  pinjaman  kepada  pemerintah  D.I  Yogyakarta  dari  pemerintah Gyeongsangbuk-Do untuk pembangungan perpanjangan landasan Bandara Adi Sucipto. Setelah  berselang  satu  tahun  diadakan  tindak  lanjut  dari  penandatanganan  LoI sebelumnya yakni peresmian kerjasama melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak. Namun, pada prosesnya penandatanganin mengalami kendala terkait jenis penamaan surat kerjasama yang mana pihak Gyoengasangbuk-Do meminta untuk  memakai “agreement” sebagai  bentuk  surat  kerjasama,  tetapi  di  pihak  D.I Yogyakarta  lebih  mengacu  pada  MoU  sebagai  landasan  resminya.  Menurut Gyeongsangbuk-Do  bentuk  kerjasama  menggunakan  MoU  merupakan  sebuah kesepakatan  yang  tidak  mengikat  secara  hukum.  Permasalahan  ini  kemudian  dapat diselesaikan dengan adanya loby-loby pada tingkat yang lebih tinggi untuk menyamakan persepsi tentang keterikatan hukum kerjasama yang dilakukan (Mukti, 2013).
Pelaksanaaan  kerjasama  tersebut  di  tingkat  provinsi  secara  efektif  mulai dikerjakan  sejak  tahun  2007.  Hal  ini  dikarenakan  Provinsi  D.I  Yogyakarta  mengalami bencana  gempa  di  tahun  2006,  tetapi  pada  tahun  tersebut  tetap  diadakan  satu pelaksanaan  program  kerjasama  yaitu  studi  banding  bagi  PNS  Pemda  DIY  dalam program Korean Language Training Program for Sister City Public Officials. Di tahun 2007 pengenalan tentang gerakan Saemul yang ingin diterapkan pada pedesaan yang ada di Yogyakarta  dimulai  melalui  kunjungan  delegasi  dari  Pemda  D.I.  Yogyakarta  ke Gyreongsangbuk-Do untuk mengikuti workshop Saemul Movemonet. Inisiasi program pengembangan desa antara D.I Yogyakarta dan Gyeongsangbuk- Do  mulai  dikerjakan  pertama  kali  pada  kurun  waktu  2008-2012  di  beberapa  desa sebagai pilot project nya yaitu desa Kampung Ngawen, Pacarejo, Banjarjoyo, Karangtalun, dan Salamrejo. Hasil dari kerjasama yang dilakukan pada keempat desa tersebut berupa bangunan fisik (Gedung Saemaeul) di desa Kampung Ngawen, dan penerapan prinsip- prinsip  bekerja  keras,  disiplin,  dan  hidup,  bergotong  kepada  masyarakat  desa  atau disebut  dengan  program Saemaeul  Undong (Mukti,  2013).  Pemilihan  D.I  Yogyakarta sebagai  mitra  kerjasama  dalam  pembangunan  desa  ini  dikarenakan  masyarakat pedesaan  di  Yogyakarta  masih  memiliki  budaya  gotong-royong  yang  kuat  sehingga memiliki potensi untuk berkembang seperti pedesaan di Gyeongasngbuk-Do. Program tersebut berhasil membuat satu desa menghasilkan satu produk unggulannya, seperti di desa Kampung Ngawen dimana terdapat program penggemukan 15 sapi dimana warga desa ini mayoritas merupakan peternak sapi dan desa Triharjo sebagai desa penghasil gula semut. Keberhasilan program Saemaul Undong di beberapa desa tersebut kemudian menjadikan program ini diperluas ke beberapa desa lainnya untuk periode 2015-2020. Pada  periode  kedua  tersebut,  pelaksanaan  program  pengembangan  desa mengikutsertakan dua  lembaga  swadaya masyarakat untuk menjadi fasiiltator antara desa  dan  pihak  Gyeongsangbuk-Do  yaitu Saemaeul  Globalization  Foundation dan Yayasan Penabulu. Desa Sumbermulyo merupakan salah satu desa yang terpilih menjadi pilot project pada periode kedua. Pemilihan desa Sumbermulyo juga dilihat dari potensi desa dan daya juang swadaya masyarakat dalam mengembangkan komoditas unggulan dari desa tersebut.
2. Pelaksanaan Kerjasama Sister-Province Pengembangan Desa Sumbermulyo Berdasarkan  karakteristiknya,  Sumbermulyo  dilihat  memiliki  potensi  dalam pengembangan produk unggulan. Hasil panen desa ini bisa mencapai 9 ton per hektar dalam satu kali panen. Oleh karena itu, desa ini menjadi salah satu pemasok kebutuhan padi di provinsi D.I Yogyakarta, terutama untuk Kabupaten Bantul. Gyeongsangbuk-do
juga merupakan salah satu pusat pertanian di Korea Selatan. Ini bisa digambarkan dari 18%  penduduk  mereka  bergerak  di  bidang  pertanian.  Padi  juga  menjadi  salah  satu produk unggulan dari provinsi ini. Oleh sebab itu, Gyeongsangbuk-Do menduduki posisi keempat  produsen  padi  di  Korea  Selatan.  (Gyeongsangbuk-Do  Website,  2018). Keunggulan dalam bidang pertanian padi tersebut adalah kemiripan kedua wilayah yang menjadi proyeksi untuk program pengembangan desa, khususnya di bidang pertanian. Selain  itu,  Gyeongsangbuk-Do  ialah  provinsi  yang  memiliki  banyak  kesamaan  dengan provinsi D.I Yogyakarta. Kedua provinsi ini adalah provinsi yang kaya akan budaya dan peninggalan sejarah, salah satu contohnya bangunan kerajaan yang menjadi daya tarik kedua  provinsi  ini.  Apabila  D.I  Yogyakarta  memiliki  Kraton,  Gyeongsangbuk-Do  juga memiliki Donggung Palace sebagai peninggalan masa kerajaan Korea Selatan (Occen ola, 2017).
Karakteristik yang tergambar diatas telah menunjukkan 7 tolak ukur seperti yang disebutkan Kelowna sebelumnya,  sehingga  program  pengembangan  desa  di Sumbermulyo  diperkirakan  akan  memiliki  keberhasilan  yang  sama  dengan  program Saemul  Undong  sebelumnya  di  desa  Kampung  Ngawen  dan  Triharjo.  Optimisme  ini membuat kedua belah pihak menyetujui untuk  melaksanaan program pengembangan desa dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari 30 September 2015. Pengembangan desa Sumbermulyo ini diresmikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan tertulis  kerjasama sister-city yang  diadakan di Sumbermulyo dengan  Gyeongsangbuk-Do.  Pada  MoU  yang  tertulis  tertera  kesepakatan  antara Saemaeul  Globalization  Foundation (SGF)  selaku  pendamping  dari  pemerintah Gyeongsangbuk-Do  dan  Yayasan  Penabulu  sebagai  fasilitator  dalam  kegiatan pengembangan desa yang dilakukan.
Pada perjanjian kerjasama yang tertulis di MoU dikatakan bahwa ruang lingkup kerjasama  yang  dilakukan  berupa  peningkatan  kapasitas  dan  penguatan  nilai-nilai demokrasi dalam tata  kelola pemerintahan desa yang baik.  Interpretasi kegiatan  dari perjanjian  kerjasama  ini  berupa  peningkatan  pertanian  produk  unggul  yakni  padi dengan  cara  berganti  alih  menjadi  padi  semi  organik  seperti  yang  dikembangkan  di Gyeongsangbuk-Do. Selain program pengembangan produk unggul, juga dilaksanakan program  pemberdayaan  perempuan  dengan  memberikan  pelatihan  kepada  ibu-ibu kelompok  wanita  tani  untuk  memanfaatkan  lahan  pekarangannya  dengan  menanam tanaman obat keluarga, kemudian mereka diberikan bantuan berupa pupuk  kandang dan  media  untuk  menanamnya.  Tidak  hanya  itu,  setiap  dusun  di  desa  Sumbermulyo diberikan  pelatihan  pengelolaan  bank  sampah  dan  pemberian  bantuan  berupa  alat timbang dan media untuk pengelolaan sampahnya  di setiap  dusun. Kelompok wanita tani  disetiap  dusun  juga  dibekali  pengetahuan  pengolahan  produk  yang  dapat  dijual melalui  BUMDes  seperti  olahan  pisang  dan  jagung.  Pihak  Korea  Selatan  juga memberikan  bantuan  lantai  jemur  bagi  pertanian  desa  senilai  75  juta  sebagai  upaya untuk  meningkatkan  hasil  panen  padi  di  desa  Sumbermulyo  (Nursanti,  Wawancara, 2019).
Namun, pada perjalanannya program pengembangan desa ini berhenti di tengah jalan dari masa yang disepakati pada MoU. Di akhir tahun 2017, program pengembangan desa  tidak  berjalan  lagi  dan  diakhiri  dengan  peresmian  gedung  balai  pelatihan  dan pengembangan  Saemaeul  yang  merupakan  gedung  bantuan  dari  Korea  Selatan. Pembangunan  gedung  serbaguna  tersebut  diberikan  bantuan  senilai  1,5  M  dari pemerintah Korea Selatan kepada panitia tersendiri pembangunan gedung yang diluar dari perangkat desa. Sehingga, laporan Pada masa dimulainya program sampai berakhir di  tahun  2017,  pelatihan  peningkatan  produk  unggul  bagi  para  petani  yang  menjadi
program  utama  dari  project  ini  hanya  terlaksana  4kali.  Saat  pelaksanaan  program terdapat pendampingan dari pihak Korea Selatan berjumlah tiga orang yang tinggal di perumahan  warga dan berkantor di ruang serbaguna desa Sumbermulyo selama dua tahun pelaksanaan program. Penarikan relawan Korea Selatan dari desa Sumbermulyo diikuti dengan berakhirnya segala program pengembangan desa yang sudah disepakati. Pemutusan program kerjasama ini dilakukan oleh pihak Korea Selatan secara sepihak dengan  alasan  kehabisan  dana  operasional  kegiatan,  tetapi  dua  desa  lainnya  yaitu Ponjong  dan  Bleberan  masih  mendapatkan  pendampingan  berkelanjutan  dari  Korea Selatan. Oleh sebab itu, program pengembangan desa ini perlu dianalisis pelaksanaan kegiatannya  sampai  menyebabkan  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  dari  mitra kerjasama.
Program pengembangan desa dalam kerangka sister-province D.I Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-Do  dapat  ditinjau  melalui  empat  indikator  implementasi  kebijakan public, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposis, dan struktur birokrasi.
a. Komunikasi
Pada  variabel  ini,  pencapaian  dari  sebuah  kebijakan  bisa  dilihat  dari  komunikasi yang  berlangsung  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  pada  akhir program.  Indikator  yang  dapat  digunakan  pada  variabel  ini  adalah  transmisi, kejelasan  program,  dan  konsistensi.  Transmisi  yang  dimaksudkan  adalah  proses penyampaian program kepada pihak-pihak yang terkait. Ini lebih kepada sosialisasi program mulai dari pemetaan kebutuhan desa sampai pada pelaksanaan program yang sesuai dengan kondisi desa. Apabila dikaji pada program pengembangan desa di Sumbermulyo, maka transmisi dari program ini harus melibatkan pemerintah D.I Yogyakarta  (DIY),  Pemda  Kabupaten  Bantul,  BAPPEDA  DIY,  BAPPEDA  BANTUL, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, Kecamatan Bambanglipuro, Perangkat Desa  Sumbermulyo,  Kelompok  Tani  Sumbermulyo,  Kelompok  Wanita  Tani Sumbermulyo,  dan  Perwakilan  setiap  dusun  di  desa  Sumbermulyo.  Pihak-pihak tersebut  harus  mengetahui  apa  yang  akan  dilaksanakan  dan  menjadi  tujuan  dari program  secara  jelas.  Kemudian  intruksi  mengenai  program  yang  berjalan  tidak konsisten disampaikan kepada pihak tersebut. Oleh karenanya, indikator kejelasan dan konsistensi dapat terpenuhi.
Meninjau program pengembangan desa di Sumbermulyo ini terlihat bahwa program sendiri  tidak  disosialisasikan  terlebih  dahulu  kepada  kelompok  sasaran  yaitu kelompok  tani,  kelompok  wanita  tani,  dan  masyarakat  desa  Sumbermulyo.  Ini diketahui bahwa tidak ada sosialisasi tersendiri terkait pemetaan masalah sebelum program  dimulai  dari  pihak  pemerintah  D.I  Yogyakarta  maupun  Korea  Selatan sebagai mitra kerjasama. Pemerintah desa langsung diajak untuk menandatangani kesepakatan kerjasama dengan pihak Korea Selatan pada 30 September 2015 tanpa melibatkan  pihak  Pemda  Bantul  ataupun  Pemerintah  D.I  Yogyakarta  sebagai  alur penyampaian program. Masyarakat desa Sumbermulyo juga langsung dihadapkan dengan  materi  program  berupa  penanaman  padi  semi  organik,  sehingga  pada pelaksanaannya masyarakat menjalani kebingungan dan minim pengetahuan dasar mengenai  padi  organik  ini.  Ini  juga  harusnya  menjadi  pertimbangan  bahwa masyarakat  tani  di  Sumbermulyo  mayoritas  berpendidikan  rendah  (Prayogo  & Setiawati, 2017), maka akan sulit bagi mereka untuk menerima wawasan baru tanpa mempelajari  dasarnya  terlebih  dahulu.  Selain  itu,  pada  empat  kali  pelaksanaan pelatihan pihak dari Pemerintah D.I Yogyakarta, Pemda Kabupaten Bantul, ataupun Dinas  Perizinan  dan  Penanamaan  Modal,  bahkan  pemerintah  kecamatan Bambanglipuro  tidak  dilibatkan  ataupun  mengetahui  pelaksanaan  kegiatan  dan
perkembangannya.  Semua  kegiatan  dibawah  kewenangan  mitra  kerjasama  yakni pihak  Korea  Selatan  dan  pihak  desa  hanya  diminta  untuk  menyiapkan  kelompok sasaran  dan  tempat  (Nursanti,  Wawancara,  2019).  Sampai  pada  akhir  program, hanya  pemerintah  D.I  Yogyakarta  diwakilkan  oleh  GKR  Hemas  yang  hadir meresmikan gedung serbaguna bantuan Korea Selatan tersebut tanpa mengetahui perkembangan  program  di  lapangan.  Kegagalan  variabel  komunikasi  ini  juga semakin tercermin pada indikator kejelasan dan konsistensi program dimana pada perjanjian tertulis bahwa program akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun, namun kenyataannya di lapangan program hanya berlangsung selama dua tahun.
b. Sumberdaya
Pencapaian tujuan dari kebijakan harus diikuti dengan sumberdaya yang memadai, mulai dari sumberdaya manusia dan keuangan dari program tersebut. Variabel ini dapat tergambar dari indikator kapabilatas pelaksanaan program, yaitu pendanaan program, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia memiliki kesesuaian dengan kelompok sasaran dan program yang dilaksanakan, serta fasilitas yang diperlukan memadai dengan program yang dikerjakan.
Pada  program  kerjasama  sister-province  antara  Gyeongsangbuk-Do  dan  D.I Yogyakarta diketahui bahwa adanya kekurangan dana untuk pelaksanaan program hingga  lima  tahun  sesuai  MoU.  Ini  menjadi  alasan  program  ini  berhenti  di  tahun kedua  pelaksanaannya.  Untuk  kualitas  dan  kuantitas  sumberdaya  manusia  juga terdapat  kekurangan  yang  mana  pendamping  dari  pihak  Korea  Selatan  hanya berjumlah  tiga  orang  sedangkan  kelompok  target  yang  akan  dibina  sejumlah  17 kelompok tani atau berkisar 2000 KK. Kualitas pendidikan sendiri bisa dikaji dengan melihat keahlian para pendamping pada program yang dilaksanakan dimana para pendamping  tersebut  hanya  memberikan  instruksi  target  yang  harus  dicapai kelompok sasaran, tetapi tetap menghadirkan narasumber dari dinas pertanian D.I Yogyakarta  sebagai  pemateri  pelatihan,  sedangkan  pemahaman  tentang  produk padi semi organik seperti di Gyeongsangbuk-Do akan lebih jelas bila dijelaskan oleh perwakilan dari Gyeongsangbuk-Do. Kemampuan berbahasa Indonesia yang minim dari relawan Korea Selatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari sumberdaya manusia  tidak  sesuai  dengan  kelompok  sasaran  yang  sama  sekali  tidak  bisa berbahasa Indonesia. Sedangkan untuk fasilitas fisik pelaksanaan program dilihat cukup  memadai,  sebab  terdapat  ruangserbaguna  desa  sebagai  tempat  pelatihan, ketersediaan  media  praktek  penanaman  padi  semi  organic  saat  pelatihan  yang disiapkan pihak Korea Selatan beserta makan siang peserta, dan beberapa bantuan seperti  bank  sampah  di  setiap  dusun  untuk  pelaksanaan  program  pengelolaan sampah, pembangunan gedung serbaguna tersendiri, dan pemberian pupuk untuk tanaman obat keluarga kepada kelompok tani wanita. Sumberdaya pada program pengembangan  desa  Sumbermulyo  dinilai  masih  belum  efektif  untuk  mencapai tujuan  program  sebab  hanya  indikator  fasilitas  fisik  yang  dapat  terpenuhi  pada program.
c. Disposisi
Pengertian disposisi yang dimaksud pada variabel ini adalah pengambil keputusan harus memiliki visi dan misi yang sama atau pemikiran yang sama mengenai tujuan dari  program  yang  akan  dilaksanakan  dengan  pelaksanaan  kebijakan.  Apabila pengambil  keputusan  dan  pelaksana  kebijakan  memiliki  perbedaan  pandangan terkait  tujuan  program  maka  situasi  akan  menjadi  lebih.  Disposisi  disini  lebih mengarah  kesamaan  persepsi  mengenai  program  yang  dilaksanakan  mulai  dari pemerintah  pusat  tergambar  dari  rencana  pembangunan  presiden  Jokowi,
kemudian  rencana  pembangunan  dari  pemerintah  D.I  Yogyakarta,  rencana pembangunan  Kabupaten  Bantul,  sampai  kepada  rencana  pembangunan  desa Sumbermulyo bersinergi satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama. Program pengembangan  desa  sendiri  merupakan  perwujudan  dari  program  kerja pemerintahan  Jokowi  yang  disebut  NAWACITA  dimana  pemusatan  pembangunan daerah  dari  kawasan  pinggiran  dan  desa  (Mochdar  &  Mohammad,  2017).  Di tingkatan  pemerintahan  D.I  Yogyakarta  dan  Kabupaten  Bantul,  program pengembangan desa melalui peningkatan produk pertanian menjadi arah kebijakan utamanya  di  tahun  2012-2017  (RPJMD  DIY  2012-2017,2013).  Pada  tingkatan pemerintahan desa Sumbermulyo, program peningkatan pertanian desa ini melalui kerjasama  dengan  pihak  ketiga  juga  tertuang  pada  Rencana  Kerja  Pembangunan Desa  Nomor  16  Tahun  2017  pada  poin  keempat  terkait  peningkatan  kemitraan untuk penguatan usaha milik desa.
Rangkaian  rencana  pembangunan  dari  pusat  sampai  ke  daerah  yang  menitik beratkan  pada  pengembangan  desa  dan  kemitraan  dengan  pihak  ketiga menunjukkan bahwa disposisi dari tujuan program ini berjalan dengan baik hingga ke  desa,  sebab  program  NAWACITA  Jokowi,  RPJMD  D.I  Yogyakarta,  dan  RKPDes Sumbermulyo berkesesuaian satu dan lainnya. Oleh sebab itu, dilihat dari variabel ini  program  kerjasama sister-province ini  mencapai  tujuannya  hingga  ke  sub pelaksanan terkecilnya.
d. Struktur Birokrasi
Aspek struktur birokrasi ini berkenaan dengan standar operasional prosedur (SOP) setiap  program  dan  kordinasi  antar  birokrasi  pada  pelaksanaan  program.  Pada program pengembangan desa Sumbermulyo ini terlihat bahwa terdapat ketiadaan SOP  pelaksanaan  program  dari  pihak  ketiga  atau  kerjasama  dengan  pihak  asing, sehingga  mengaburkan  kordinasi  program  dengan  pemerintah  provinsi  D.I Yogyakarta.  Ketiadaan  SOP  pelaksanaan  kerjasama sister-province di  tingkat  desa sampai  ke  provinsi  menimbulkan  terputusnya  jalur  kordinasi  terkait  program tersebut  di  pihak  pemerintah  provinsi.  Sehingga,  pemberhentian  pelaksanaan program di Sumbermulyo masih belum diketahui pada tingkatan provinsi bahkan ketiadaan  SOP  peninjauan  kemitraan  pihak  ketiga  di  tingkat  desa  dan  provinsi membuat  program-program  kerjasama sister-province tidak  diketahui keberlanjutannya sampai pada waktu yang disepakati.
3. Tingkatan  Kerjasama  Sister-City  antara  Pemerintah  Yogyakarta  dan Gyeongsangbuk-Do pada pengembangan desa Sumbermulyo Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kerjasama sister-city antara Pemerintah  D.I  Yogyakarta  dan  Gyeongsangbuk-Do  dalam  pengembangan  desa Sumbermulyo hanya mencapai satu indikator implementasi kebijakan yaitu  disposisi. Kerjasama  ini  adalah  wujud  dari  kebijakan  tertulis  dari  pemerintah  pusat  sampai  ke desa. Namun, pelaksanaan di lapangan membuat kerjasama ini masuk dalam tingkatan yang dinamis dimana pada awalnya kerjasama ini berhasil melibatkan berbagai aktor penting  mulai  dari  masyarakat  sebagai  targetnya,  universitas  sebagai  media pembelajarannya  melalui  keikutsertaan  Universitas  Gadjah  Mada  dalam  memberikan tambahan  pengetahuan  bagi  masyarakat  desa  Sumbermulyo  dalam  mengelola  padi organik,  lembaga  swadaya  masyarakat  yaitu  Penabulu  yang  berperan  menjembatani hubungan antara desa Sumbermulyo dengan Gyeongsangbuk-Do, serta  dengan dinas- dinas terkait seperti Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPPKBPMD-Bantul) yang menjadi representaif dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam lingkup daerah. Selain
itu,  program  kerjasama  ini  juga  telah  membawa  salah  satu  perwakilan  petani  desa Sumbermulyo  untuk  belajar  tentang  pertanian  organik  di  Gyeongsangbuk-Do  selama dua minggu di pertengahan tahun 2017. Keterlibatan berbagai aktor dalam menjalankan program-program  pengembangan  desa  Sumbermulyo  ini  menunjukkan  bahwa kerjasama ini pada awalnya memiliki antusiasme yang tinggi, namun hal tersebut hanya berjalan  dalam  kurun  waktu  dua  tahun  dari  perjanjian  kesepakatan  kerjasama  yang ditandatangani.
Pada akhir 2017, kerjasama yang terjalin antara kedua wilayah ini tidak memiliki keberlanjutan program. Meskipun, program kerjasama ini telah berhasil melaksanakan program  berupa  pertukaran  pengetahuan  pertanian  organik  kepada  masyarakat  dan pembangunan  Gedung  Serbaguna  Sumbermulyo,  kerjasama  ini  berada  dalam  situasi stagnan dan vakum di akhir tahun 2017 sampai tahun 2019. Hal ini dilatarbelakangi oleh kekurangan pendanaan dari pihak pemerintah Gyeongsangbuk-Do untuk melaksanakan program lanjutan di desa Sumbermulyo. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kerjasama pemerintah  D.I  Yogyakarta  dengan  Gyeongsangbuk-Do  pada  pengembangan  desa Sumbermulyo menempati tingkatan dinamis, sebab kerjasama ini  pernah pada posisi tinggi,  tetapi  karena  kurangnya  antusiasme  yang  tinggi  dari  masyarakat  desa Sumbermulyo  untuk  mengganti  produk  pertaniannya  menjadi  padi  organik  dan ketiadaan  inovasi  program  untuk  mengembangkan  desa  Sumbermulyo  serta keterbatasan  biaya  dari  pihak  Gyeongsangbuk-Do  menyebabkan  kerjasama  ini  tidak berjalan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  bisa  disimpulkan  bahwa  kerjasama sister- province antara D.I Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-Do pada program pengembangan desa Sumbermulyo tidak berhasil. Hal ini dilihat dari empat variabel yang digunakan hanya satu variabel yang dapat dipenuhi yaitu variabel disposisi, sedangkan tiga variabel lainnya yaitu komunikasi,  sumberdaya,  dan  struktur  birokrasi  tidak  berjalan  dengan  baik.  Meskipun, kerjasama tersebut di program pengembangan desa Sumbermulyo telah terlaksana selama dua  tahun,  kenyataannya  tidak  berhasil  dilaksanakan  sampai  pada  waktu  yang  telah disepekati.  Kuantitas  pelatihan  yang  diberikan  yaitu  empat  kali  dalam  kurun  waktu  dua tahun tersebut juga tidak sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan produk unggul bagi desa  Sumbermulyo.  Keterikatan  kedua  wilayah  ini  sebenarnya  dikategorikan  dalam tingkatan dinamis, sebab pada dua tahun awal program pengembangan desa Sumbermulyo telah  berhasil  melibatkan  berbagai  aktor  mulai  dari  universitas,  pemerintah,  dan  tokoh masyarakat, namun antusiasme dari kerjasama ini tidak berlangsung lama dan keterbatasan dana  menjadikan  kerjasama  ini  tidak  dapat  berkembang,  sehingga  kerjasama  ini  berada dalam tingkatan kerjasama sister-city yang dinamis. Manfaat  kerjasama sister-city seperti  transfer knowledge, adanya  peran  aktif  dan gagasan  dari  pemerintah  daerah  dan stakeholder terkait,  mempererat  persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak, dan pertukaran budaya kedua belah pihak tidak  didapatkan  secara  maksimal  pada  kerjasama sister-province D.I  Yogyakarta  dengan Gyeongsangbuk-Do di program pengembangan desa Sumbermulyo. Hal ini sesuai dengan yang  disebutkan  Salam  (dalam  Nuralam,  2018)  bahwa  pemerintah  Indonesia  belum memiliki  kesiapan  pada  penarapan  konsep sister-city di  berbagai  wilayahnya,  sebab orientasi  dari  konsepnya  masih  pada  jumlah  kerjasama  yang  ditandatangani bukan  pada kualitas pelaksanaan kerjasama di wilayah tersebut.
Mengacu  kepada  konsep sister-city dan  pendekatan  implementasi  kebijakan  yang digunakan  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  kerjasama  antara  D.I  Yogyakarta  dengan
Gyeongsangbuk-Do pada pengembangan desa Sumbermulyo terdapat beberapa saran untuk memaksimalkan kerjasama sister-province selanjutnya yaitu: pertama, program kerjasama yang ingin dilaksanakan sebaiknya dilakukan secara bottom-up tidak hanya dari pihak atas sehingga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelompok sasaran, kedua, sebaiknya pemerintah  D.I  Yogyakarta  ataupun  pemerintah  desa  membuat  sebuah  aturan  ataupun setidaknya  SOP  dari  pembuatan  perjanjian  kerjasama  dan  pelaksanaan  kerjasama  yang melibatkan pihak internasional sehingga kordinasinya bisa sampai kepada alur kordinasi pemerintahan  tertinggi, ketiga, pemerintah  D.I  Yogyakarta  setidaknya  meninjau  kembali pelaksanaan  setiap  kerjasama  yang  disepakati  bukan  hanya  berfokus  pada  jumlah kerjasamanya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian Universitas AMIKOM Yogyakarta sebagai pemberi hibah penelitian kerjasama sister-province antara pemerintah D.I Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-Do pada periode 2018-2.

## DAFTAR RUJUKAN
Bakry, U. S. (2015). Metode Penelitian Hubungan Internasional . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Humas  Desa  Sumbermulyo.  (2019).  Kunjungan  Tokoh  Agama  dari  Myanmar.  Retrieved
March 14, 2019, from
https://sumbermulyo.bantulkab.go.id/index.php/first/artikel/113
Humas  Pemda  DIY.  (2019).  Gubernur  DIY  Berharap  Program  Saemaul  di  DIY  Berlanjut. Retrieved  January  25,  2020,  from  https://jogjaprov.go.id/berita/detail/7837- gubernur-provinsi-gyeongsangbuk-do-korea-selatan-berkunjung-ke-jogjakarta Indraswari,  F.  V.  (2015).  Kerjasama  Indonesia-Korea  Selatan  Dalam  Pengembangan  Desa Melalui  Sistem  Saemaul  Undong  (Studi  Kasus  Kerjasama  Lintas  Batas  Daerah Istimewa  Yogyakara-Gyeongsangbuk-Do). Jurnal  Transformasi  Global , 2 (2),  42 – 61.
Retrieved from https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/28
Mochdar,  S.,  &  Mohammad,  N.  (2017).  Nawacita  sebagai  strategi  khusus  Jokowi  periode okteber  2014-20  oktober  2015. Jurnal  Kajian  Politik  Dan  Masalah  Pembangunan , 13 (1),
1961 – 1975. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/126198-ID-nawacita-sebagai- strategi-khusus-jokowi.pdf
Mukti,  T.  A.  (2013). Paradiplomacy  Kerjasama  Luar  Negeri  oleh  Pemda  di  Indonesia .  (A. Sahide, Ed.). Yogyakarta: The Phinisi Press.
Nuralam,  I.  P.  (2018).  Peran  Strategis  Penerapan  Konsep  Sister  City  Dalam  Menciptakan Surabaya  Green-City. Journal  of  Applied  Business  Administration , 2 (1),  144 – 151. https://doi.org/10.30871/jaba.v2i1.807
Nursanti.  Heni  (Kepala  Divisi  Kemakmuran  Desa  Sumbermulyo).  Wawancara,  2019,  15 Agustsus.
Occeñola,  P.  (2017).  Menjelajah  waktu  di  Gyeongsangbuk-do,  Korea.  Retrieved  from https://www.rappler.com/indonesia/gaya-hidup/173018-itinerary- gyeongsangbuk-do-korea-selatan
Prayogo, M. F., & Setiawati, N. A. (2017). Redistribusi Tanah Absentee di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Tahun 1974-1984 . Universitas Gadjah Mada.
Primawanti, H., Dermawan, W., & Ardiyanti, W. (2019). Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema Sister City. JPI: Jurnal of
Political Issues , 1 (1), 10 – 22. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.3
Sinaga,  O.  (2010). Otonomi  daerah  &  kebijakan  publik :  implementasi  kerja  sama Internasional . (D. J. Iskandar, Ed.). Bandung: Lepsindo. Sirajuddin, I. A. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 4 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.26858/JIAP.V4I1.1817
Sitinjak, E., Sagala, S., & Rianawati, E. (2014). Opportunity forSister City Applicationto Support Resilience City (8 No. https://www.rdi.or.id/file/pdf/8.pdf). Bandung. Windiani,  R.  (2014).  Implementasi  Sister  Province  Provinsi  Jawa  Tengah  Dengan  Negara Bagian Queensland Australia di Bidang Pertanian. Jurnal Ilmu Sosial , 13 (2), 20 – 36. https://doi.org/10.14710/jis.13.2.2014.20-36