## Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Upayapenanggulangan Pasca Bencana Banjir Di Kota Medan
Cindy Monica 1) ; Siti Hazzah Nur R. 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) cindymonica013@gmil.com ; 2) sitihazzah.ap@gmail.com

## PENDAHULUAN
Bencana  alam  yang  hampir  setiap  musim  melanda  Indonesia  adalah  banjir.  Kejadian  bencana banjir  sangat  dipengaruhi  oleh  factor  alam  berupa  curah  hujan  yang  tidak  dapat  diprediksi  dan  adanya pasang naik air laut. Faktor kondisi alam tersebut juga diperparah oleh meningkatnya jumlah penduduk yang  menjadi  faktor  pemicu  terjadinya  banjir  secara  tidak  langsung.  Tingkah  laku  manusia  yang  tidak menjaga  kelestarian  lingkungan  dengan  melakukan  penebangan  hutan  yang  tidak  terkonrol  juga  dapat menyebabkan  peningkatan  aliran  air  permukaan  yang  tinggi  dan  tidak  terkendali  sehingga  terjadi kerusakan  lingkungan  di  daerah  suatu  wilayah  sungai  hingga  ulah  manusia  yang  sering  membuang sampah tidak pada tempatnya dan  mengganggu sistem drainase. Selama ini penanggulangan bencana hanya  dianggap  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional,  yaitu  serangkaian  kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency response) (Depkominfo, 2007: 12).
Salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan adalah terjadinya banjir  dan  genangan  air  pada  musim hujan.  Permasalahan  banjir  kota  sampai  saat  ini  belum  bisa diselesaikan  secara  menyeluruh,  bahkan  cendrung  semakin  kompleks  permasalahannya. Perubahan fungsi  lahan  diperkotaan,  yang  semula  merupakan  lahan  terbuka berubah  menjadi  pemukiman,  bisa memperbesar  kemungkinan  terjadinya banjir.  Paradigma  baru  dalam  pengendalian banjir selain pembuatan / pemeliharaan saluran drainase  adalah  dengan  pengelolaan  air  hujan.  Air hujan  yang  jatuh ke tanah dikelola dengan teknik tertentu sehingga tidak menyebabkan terjadinya banjir, tetapi diresapkan ke dalam sehingga menjadi air tanah.

## ARTICLE HISTORY
Received 08 November 2022] Revised [29 November 2022] Accepted [14 Desember 2022]

## ABSTRAK
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  selaku  badan  yang  dibentuk  oleh pemerintah  sebagai  wadah  dalam  penanggulangan  bencana.  Tindakan  yang dilakukan  BPBD  untuk  menanggulangi  bencana  banjir  salah  satunya  melalui koordinasi  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Medan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mendeskripsikan  koordinasi  BPBD  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Medan  dalam  penanggulangan  pasca  bencana  banjir  di  Kota  Medan  meliputi tahapan  rehabilitasi  dan  rekontruksi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif,  sedangkan  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Koordinasi  BPBD  dengan  Dinas  PU  dalam  pelaksanaan pasca bencana banjir di Kota Medan belum maksimal.

## ABSTRACT
Regional Disaster Management Agency as an agency formed by the government as a forum for disaster management. One of the actions taken by BPBD to cope with  flood  disasters  is  through  coordination  with  the  Medan  City  Public  Works Department. This study aims to describe the coordination between BPBD and the Medan  City  Public  Works  Agency  in  post-flood  disaster  management  in  Medan City  including  the  stages  of  rehabilitation  and  reconstruction.  The  research method  used  is  descriptive  qualitative  research,  while  the  data  collection techniques  used  are  observation,  interviews  and  documentation.  The  results  of the  study  indicate  that  the  coordination  between  BPBD  and  the  Public  Works Agency  in  the  post-flood  disaster  implementation  in  Medan  City  has  not  been maximized.

## KEYWORDS
Coordination, Post-Disaster, Regional Disaster Management Agency (BPBD)
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Banjir  adalah  peristiwa  dimana  daratan  yang  biasanya  kering  menjadi  tergenang  air  yang disebabkan  oleh  tinggi  nya  curah  hujan  dan  topografi  wilayah  berupa  dartan  rendah  sehingga  cekung ataupun kemampuan infiltrasi tanah rendah sehingga tanah tidak mampu menyerap air.
Kota  Medan  adalah  salah  satu  wilayah  yang  hampir  setiap  tahunnya  mengalami  bencana  banjir, walaupun  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  banjir  tidak  separah  banjir  yang  terjadi  di  DKI  Jakarta. Persoalan  banjir  di  kota Medan ternyata kini sudah menjadi  penyakit kronis dan menjadi tradisi tahunan. Masalah banjir kota Medan tidak terlepas dari kondisi geografis kota Medan yang dilalui sejumlah sungai besar  dan  sungai  kecil  dan  beberapa  anak  sungai  lainnya,  sungai  besar  yang  membelah  kota  Medan misalnya  adalah  Sungai  Belawan,  Sungai  Deli,  Sungai  Percut  dan  Sungai  Serdang,  sedangkan  Sungai Kecil yaitu Sungai Batuan, Sungai Badera dan Sungai Kera.
Penyebab banjir di Kota Medan relatif sama, meskipun dengan intensitas berbeda, yaitu: (1) curah hujan  tinggi;  (2)  jumlah  dan  kepadatan  penduduk  tinggi; (3) pengembangan  kota  yang tidak terkendali, tidak sesuai tata  ruang daerah, dan tidak berwawasan lingkungan sehingga menyebabkan berkurangnya daerah  resapan  dan  penampungan  air;  (4)  drainase  yang  tidak memadai  akibat  sistem  drainase  yang kurang tepat, kurangnya prasarana drainase, dan kurangnya pemeliharaan; (5)ketidakjelasan status dan fungsi  saluran , (6) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat karena membuang sampah sembarangan (7) Lamanya  proses  pengerjaan  perbaikan  atau  pembangunan  yang  dilakukan  Dinas  PU  yang  disebabkan karena anggaran. (Mislan, dalam Anonim, 2011).
Salah  satu  contohnya  banjir  yang  melanda  Kota  Medan  yang  terjadi  pada  tanggal  4  Desember 2020  sedikitnya  merendam  2.773  rumah  masyarakat  yang  berada  di  tujuh  kecamatan  di  Kota  Medan. Akibat  banjir  tersebut  5.965  masyarakat  yang  merasakan  dampak  banjir  di  Kota  Medan.  Adapun  tujuh kecamatan terendam banjir itu yakni Kecamatan Medan Maimun, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Tuntungan,  Medan  Baru,  Medan  Petisah  dan  Medan  Polonia.  Hujan  deras  yang  mengguyur  sejak tanggal  3  hingga  5  Desember  2020  membuat  kondisi  tersebut  diperparah  dengan  meluapnya  air  dari sejumlah  sungai  yang  berada  di  Kota  Medan,  yakni  aliran  sungai  Sunggal,  sungai  Deli,  sungai  Babura maupun  sungai  Denai,  berkaitan  dalam  penanggulangan  bencana  Kota  Medan  yaitu  pemerintah  Kota Medan telah mempunyai rencana dalam menghadapi bencana yang terjadi.
Banjir yang melanda kota medan pada tanggal 4 Desember 2020, satu di antaranya yang terparah yaitu di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan hingga Medan Sunggal, tepatnya di Kompleks Perumahan De Flamboyan, Tanjung Selamat. Penyebab terjadinya banjir di akibatkan karna meluapnya sungai yang berlokasi  di  sekitar  pemukiman  tersebut  sehingga mengakibatkan  tanggul  sungai  jebol.  Ketinggian  air diperkirakan  mencapai 2  hingga  3  meter.  Volume  air  yang  tinggi  menyebabkan  sejumlah  rumah  dan kendaraan  terendam.  Banjir  yang  diduga  akibat  jebolnya  tanggul  tersebut  merendam  sebanyak  500 rumah.  Melihat  kondisi  tersebut  cepat  mendapat  penanganan  dari  Pemerintahan  Daerah  seperti perbaikan  tanggul  dan  membuat  ground  seal  di  hilir,  yaitu  meninggikan  dasar  sungai  supaya  arus  air tidak  terlalu  deras,  sehingga tidak mengikis kiri-kanan tebing sungai.
Dan pada tanggal 2 November 2021 juga telah terjadi banjir yang dampaknya dirasakan sebagian wilayah  di  kota  medan,  adapun peristiwa  banjir  ini  disebut  dengan  Banjir  Rob.  Banjir  rob  inimerupakan pasang  air  laut  maksimum  yang  terjadi  akibat  aktivitas  air  laut  yang  sebenarnya  bisa  terjadi  setiap bulan.  Hal ini  bisa  berdampak  bagi  transportasi  di  sekitar  pelabuhan  Belawan  danpesisir,  khususnya  di Kecamatan  Medan  Belawan.  Sementara  itu,  sejumlah  wilayah  di  Kota  Medan  juga  banyak  yang terendam  banjir.  Pemerintah  Kota  Medan  pun  terus  berupaya  melakukan  penangananbencana  banjir tersebut. Medan dikelilingi   oleh  12  sungai,  oleh karena itu potensi banjir dari luapan sungai.
Pada tahap pasca bencana yaitu pemulihan bencana baik secara fisik maupun non fisik. Menurut Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2007  pasal  1  menyebutkan  bahwa  pemulihan  adalah  serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsingkan  kembali  kelembagaan,  prasarana  dan  sarana  dengan  melakukan  upaya  rehabilitasi. Berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2024,  yang  mengatur  tentang  Visi,  Misi,  Tujuan,  Pra  Bencana  (Penguatan  Kelembagaan  dan  SDM, Penguatan  Investasi  dan  Tata  Kelola),  Darurat  (Kapasitas  Kedaruratan),  Pasca  (Penanganan Infrastruktur yang Tahap Bencana, dll). Dalam Pasca Bencana atau sesudah terjadi bencana terdapat 2 bagian yaitu Rehabilitasi dan Reskontruksi.
Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai  tingkat  yang  memadai  pada  wilayah  pasca  bencana  dengan  sasaran  utama  untuk  normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat  pada  wilayah  pasca bencana.  Sedangkan  rekonstruksi  merupakan  pembangunan  kembali  semua  sarana  dan  prasarana kelembagaan  pada  wilayah  pasca  bencana,  baik  tingkat  pemerintah  maupun  masyarakat  dengan sasaran  utama  tumbuh  dan  berkembang  kegaitan  perekonomian,  sosial  dan  budaya,  tegaknya  hukum
dan  ketertiban,  dan  bangkitnya  peran  serta  masyarakat  dalam  segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
Teori  yamg  peneliti  gunakan  sebagai  pemandu  ialah  teori  koordinasi  dari  Hasibuan  2011. Koordinasi  dapat  diartikan  sebagai  mengimbangi  dan  menggerakkan  tim  dengan  memberikan  lokasi kegiatan  pekerjaan  yang  cocok  kepada  masing-masing  dan  menjaga  agar  kegiatan  itu  dilaksanakan dengan  keselarasan  yang  semestinya  di  antara  para  anggota itu  sendiri.  Adapun  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  koordinasi  menurut  Hasibuan  (2011:88),  berpendapat  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi koordinasi yaitu: Kesatuan Tindakan, Pembagian Tugas, Komunikasi, Disiplin.
Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota  Medan  Pasal  5  tertulis  salah  satu  fungsi  dari BadanPenanggulangan  Bencana  Daerah  Kota  Medan  adalah  pengoordinasian  pelaksanaan  kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Medan dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Medan diatur  dalam  Peraturan  Kepala  BNPB  No.3  Tahun  2008 Tentang Pembentukan  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD).  Dimana  dalam  peraturan tersebut  dinyatakan  bahwa  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  melakukan  koordinasi dengan  intansi  /  lembaga dinas  secara  horizontal  pada  tahap  prabencana,  tanggap  darurat  dan pascabencana.
Badan  Penanggulanan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Medan  memiliki  pembagian  kerja  dengan Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Medan.  Seperti  yang  telah  dilampirkan  oleh  penulis  dalam  latar  belakang koordinasi yang telah dilakukan BPBD Kota Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan memiliki permasalahan yakni koordinasi belum teralokasikan dengan baik, ini terjadi pada tahap pemulihan setelah terjadi  bencana  yaitu  pada  kegiatan  pasca  bencana.  Contoh  nya  misalnya  kegiatan  perbaikan  saluran drainase  dan  gorong-gorong  yang  terkesan  lama,  pengembalian  pengelolaan  sumber  air,  perbaikan tanggul,  dan  perbaikan  dinding  tebing  sungai,  yang  terkesan  belum  terlaksana  dengan  baik  Selain  itu masih  kurang  optimalnya  fungsi  komando  dalam  hal  ini  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD) Kota Medan pada saat pemberian komando/perintah serta pada saat memonitor kegiatan pasca bencana.
BPBD  Kota  Medan  telah  menyampaikan  memonitor/memerintah  dengan  cepat  namun  yang  masih menjadi  permasalahnya  Dinas  Pekerjaan  Umum  masih  kurang  cepat  tanggap  dalam  pelaksanaan rehabilitasi/rekontruksi,  hal  tersebut  disebabkan  karena  permasalahan  anggaran  yang  lama  diterima oleh  Dinas  PU  dari  APBD  Kota  Medan.  Maka  dari  itu  dapat  menyebabkan  terkendalanya  proses pemulihan  ataupun  pembangunan  infrastruktur  pasca  terjadinya  bencana  banjir  di  Kota  medan.  Hal tersebut  juga  menjadi  salah  satu  faktor  ketidakdisiplinan     dalam  ketepatan  waktu  proses  pengerjaan program yang dilakukan.

## LANDASAN TEORI
Teori yang peneliti gunakan sebagai pemandu ialah teori koordinasi dari Hasibuan (2011: 87) yang mengartikan koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan  yang  cocok  kepada  masing-masing  dan  menjaga  agar  kegiatan  itu  dilaksanakan  dengan keselarasan  yang  semestinya  di  antara  para  anggota.  Adapun  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2011) yaitu: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, Disiplin.
Sedangkan  menurut  Handoko  (2016:193)  “Koordinasi  ( coordination ) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.”
Koordinasi  menurut  Terry  dalam  Sukarna  (2011:3)  adalah  suatu  sinkronisasi  yang  tertib  dalam upaya  untuk  memberikan  jumlah  yang  tepat,  waktu  mengarahkan  pelaksanaan  yang  mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain.”
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan koordinasi  ialah  proses  pengaturan,  memadukan  atau  pengintegrasian  kepentingan  bersama  untuk mencapai tujuan bersama secara efesien dan efektif. Setelah mengetahui pengertian koordinasi menurut para  ahli  dan  secara  umum  maupun  khusus  maka  hal  yang  perlu  diketahui  selanjutnya  adalah  tujuan koordinasi.  Koordinasi  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  penyepakatan  bersama  secara  mengikat berbagai  kegiatan  atau  unsur  yang  berbeda-beda  sedemikian  rupa  sehingga  di  sisi  yang  satu  semua kegiatan  atau  unsur  itu  terarah  pada  pencapaian  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dan  di  sisi  lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Peneliti  menggunakan  bentuk  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  di  mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci  (Sugiyono  dalam  Pasolong  2016:161).  Dengan  demikian, penelitian  ini  akan  menjelaskan  gambaran  realita  dari  masalah  dengan  menggunakan  data-data  yang ada. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota  Medan  yang  berada  di  Jalan  Raden  Saleh  No.  9,  Medan.  Adapun teknik pengumpulan data  menggunakan  metode  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Sementara  untuk  informasi  yang akurat, penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria  informan  penulis  ialah  BPBD  Kota  Medan,  Kasubbag  Umum  BPBD,  Sekretaris  BPBD Kota Medan, Penyusun Rencana Rahabilitasi BPBD
Kota  Medan,  Kabid  Rehabilitasi  dan Rekontruksi  BPBD,  Penyusun  Rencana Kebutuhan  Sarana dan  Prasarana  BPBD  Kota  Medan,  PUSDALOPS  BPBD,Setelah  informasi  dikumpulkan,  maka  penulis akan melakukan analisis data dengan teknik analisis yang dilakukan secara interaktif, yaitu dengan cara mereduksi  data,  menyajikan  data  dan  menarik  kesimpulan.  Sementara  untuk  teknik  keabsahan  data, penulis menggunakan triangulasi data, dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antar subjek penelitian yang satu dengan yang lain, kemudian membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Koordinasi dalam perencanaan pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktifitas-aktifitas pembangunan tertentu yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah,  swasta  maupun  masyarakat.  Koordinasi  hendaknya  diterapkan  dalam  keseluruhan  proses pembangunan  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  dan  pengawasan  sampai  dengan evaluasinya.  Terjadinya  tumpang  tindih,  ketidakpahaman  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  merupakan pertanda  kurang  sempurnanya  pelaksanaan  koordinasi.  Peneliti  telah  mengamati  permasalahan  yang ditemukan, berdasarkan hasil di lapangan masalah yang terjadi di antaranya ialah
BPBD  Kota  Medan  sebagai  lembaga driver memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  dalam penanggulangan banjir di Kota Medan. Kedudukan BPBD Kota Medan sebagai koordinator dan fasilitator menjadikan  BPBD  harus mampu  mengajak  instansi  lainnya  terkhusus  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Medan dalam berperan aktif mensukseskan program-program penanggulangan    pasca bencana banjir di Kota  Medan termasuk  upaya  pemulihan pasca  bencana banjir  yang  dianggap  penting  sebagai  tindakan perbaikan setelah kejadian bencana banjir.
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  pada  pasca  bencana  melakukan serangkaian  agenda, dimana  dalam  hal ini  memiliki  tujuan  untuk memulihkan kondisi  baik  sarana  prasarana,  sosial,  ekonomi, budaya, dan lintas sektoral. Dalam hal ini dilakukan secara bertahap, tidak hanya dalam sektor fisik, akan tetapi  sektor  non  fisik,  seperti  memberikan  pelatihan-pelatihan  untuk  kembangnya  perekonomian masyarakat  agar  dapat  menyambung  kehidupan  seperti  sediakala  juga  merupakan  bagian  dari pemerintah untuk memulihkan pasca bencana.
Badan  Penanggulanan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Medan  memiliki  pembagian  kerja  dengan Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Medan.  Seperti  yang  telah  dilampirkan  oleh  penulis  dalam  latar  belakang koordinasi yang telah dilakukan BPBD Kota Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan memiliki permasalahan yakni koordinasi belum teralokasikan dengan baik, ini terjadi pada tahap pemulihan setelah terjadi bencana  yaitu pada  kegiatan  pasca bencana.  Misalnya  kegiatan  perbaikan  saluran  drainase  dan gorong-gorong  yang  terkesan  lama,  pengembalian  pengelolaan  sumber  air,  perbaikan  tanggul, dan perbaikan dinding tebing sungai, yang terkesan belum terlaksana dengan baik. Pada kegiatan ini terlalu banyak pihak yang terlibat, yang memiliki kewenangan sama dalam tahapan ini sehingga menyebabkan tumpang  tindih  pekerjaan  pada  kegiatan  pasca  bencana.  Selain  itu  masih  kurang  optimalnya  fungsi komando  dalam  hal  ini  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Medan  pada  saat pemberian  komando/perintah  serta  pada  saat  memonitor  kegiatan  pasca  bencana  penanggulangan banjir Kota Medan. Pengkomunikasian oleh Koordinator juga belum berjalan dengan baik terutama dalam kegiatan  penanggulangan  bencana  pada  proses  pemulihan/rehabilitasi.  Ini  terbukti  dari  adanya permasalahan dalam pemulihan dampak lingkungan.
Dalam  mengkaji  koordinasi  yang  telah  dijalankan  oleh  BPBD  Kota  Medan  sebagai  bentuk upaya untuk menanggulangi pasca bencana khususnya banjir di Kota Medan, maka perlu dilihat tindakan yang  berkoordinasi  dengan Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Medan  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran yang telah  ditetapkan.  Secara  teoritis,  peneliti  menggunakan  model  Hasibuan  2011  untuk  menjelaskan koordinasi  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  dalam  upaya  penanggulangan  bencana banjir di Kota Medan. Yaitu meliputi: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, Disiplin.

## Kesatuan Tindakan
Pada  hakekatnya  koordinasi  memerlukan  kesadaran  setiap  anggota  organisasi  atau  satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar  anggota  atau  satuan  organisasi  tersebut  tidak  berjalan  sendiri-sendiri  (Hasibuan  2011:88).  Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Menurut Stoner (dalam Sugandha, 2011:212),  koordinasi  adalah  proses  penyatu  paduan  sasaran-sasaran  dan  kegiatan-kegiatan  dari  unit- unit  yang  terpisah  (bagian  atau  bidang  fungsional)  dari  sesuatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan organisasi secara efisien. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa  usaha-usaha  dari  pada  tiap  kegiatan  individu  sehingga  terdapat  adanya  keserasian  di  dalam mencapai  hasil.  Kesatuan  tindakan  ini  adalah  merupakan  suatu  kewajiban  dari  pimpinan  untuk memperoleh  suatu  koordinasi  yang  baik  semisal  dengan  mengatur  jadwal  yang  mana  dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  serta  hasil  pengamatan penulis  dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PU tidak ada rencana kerja  yang  di  susun  secara  bersama-sama.  Namun,  masing-masing  intansi  telah  menetapkan  atau memiliki rencana kerja maupun program kerja di instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya koordinasi yaitu kedua instansi ini sama-sama  berperan  dan  memiliki  program  kerja  dalam  penanggulangan  pasca bencana banjir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya  serta wewenangnya, untuk kegiatan  pemulihan yang tertuang dalam Perpres No. 87 Tahun 2020  tentang  Rencana  Induk  Penanggulangan  Bencana  Tahun  2020-2024,  yang mengatur  tentang  Visi,  Misi,  Tujuan,  Pasca  Bencana.  Terkait  dalam  hal  penanganan secara  teknis  dan fisik BPBD berkoordinasi dengan Dinas PU sesuai wewenang Dinas PU karena Dinas PU melalui bidang operasi  pemeliharaan  dan  pengairan  memiliki  program  kerja  penanggulangan  banjir.  Konsep  kesatuan tindakan inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha/tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam suatu kelompok dimana mereka bekerja sama (Hasibuan :2011).

## Komunikasi
Dalam  menciptakan  kerjasama  antar  organisasi  maupun  komponen  lain  dalam  melaksanakan kegiatan  dibutuhkan  komunikasi.  Komunikasi  yang  efektif  merupakan  salah  satu  persyaratan  dalam koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus-menerus, perbedaan-perbedaan individu dan  bagian  dapat  diatasi  dan  perubahan-perubahan  kebijaksanaan,  penyesuaian  program-program, program-program  untuk  waktu  yang  akan  datang,  dan  sebagainya  dapat  dibicarakan (Hasibuan:2011). Melalui  komunikasi  yang  efektif  juga  tindakan-tindakan  atau  pelaksanaan-pelaksanaan  pekerjaan  yang bertentangan dengan tujuan-tujuan organisasi dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan keseluruhan staf dapat diarahkan secara harmonis menuju pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditentukan. Semakin baik komunikasi yang tercipta diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu koordinasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan  akan  sangat kecil  untuk  terjadi.  Oleh  karena  itu,  komunikasi  perlu  dibangun  antar badan pelaksana sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai.
Hasil  pengamatan  peneliti  dalam  pelaksanaan  koordinasi  yang  dilakukan  antara  BPBD  dengan Dinas PU komunikasi yang terjalin memang sangat dibutuhkan terkait upaya yang akan mereka lakukan mulai  dari  tahap  rehabilitas  dan  rekontruksi  pada  daerah  yang  terkena  bencana  banjir  tersebut.  Tapi walaupun  terkesan  penting  komunikasi  antar  kedua  instansi  tersebut  mereka  tidak  memiliki  jadwal khusus  peremuan  rapat  perihal  pembahasan  rencana  kerja.  Sehingga  komunikasi  dalam  koordinasi  ini belum maksimal berdasarkan teori pelaksanaan koordinasi (Harold Koontz dalam Herman, 2013) karena kurang maksimalnya peran sebagai koordinator yang dapat merubah tingkah laku pelaksana program jika terjadi ketidaksesuaian tindakan atau menyimpang dari tugas.

## Pembagian Tugas
Menurut  Hasibuan  (2016:125)  Pembagian  kerja  yaitu  pengelompokan  tugas- tugas,  pekerjaan- pekerjaan,  atau  kegiatan-kegiatan  yang  sama  kedalam  satu  unit  kerja  (departemen)  hendaknya
didasarkan  atas  eratnya  hubungan  pekerjaan  tersebut.  Pembagian  kerja  merupakan  pemisahan  jenis pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  sekelompok  individu  tertentu.  Jenis  pekerjaan  yang beragam dalam suatu masyarakat tidak mungkin dikuasai dan dilakukan oleh setiap orang.
Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  spesialisasi,  sehingga  seseorang  hanya  mengerjakan  satu  atau beberapa  jenis  pekerjaan  saja.  Dasar  bagi  pembagian  kerja  yang  paling  mudah  dilihat  dan  bersifat universal  dalam  masyarakat  adalah  berdasarkan  jenis  kelamin  dan  usia.  Manfat  pembagian  kerja  yaitu agar suatu pekerjaan dapat terselenggara dengan baik sesuai rencana dan dapat diketahui dengan jelas tujuan  organisasi,  dan  orang-orang  yang  bertanggung  jawab  atas  terselenggaranya  pekerjaan  tersebut. Di  samping  itu,  pembagian  kerja  ini  dilakukan  agar  masing-  masing  instansi  yang  terkait  mampu melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  instansi  yang  berperan  dalam  koordinasi penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kota Medan.
Dinas  PU  sebagai  instansi  yang  berwenang  dalam  hal  pemulihan  pasca bencana  secara  teknis seperti  program  kerja  normalisasi  saluran-saluran  yang berdampak  banjir.  Sedangkan  BPBD  untuk pemulihan  yang  berperan  sebagai koordinator  untuk  memerintahkan  Dinas  PU  melakukan  perbaikan ataupun pembangunan  di  suatu  daerah  yang  rawan  banjir  di  Kota  Medan,  selain  itu  juga mensosialiasi pasca  banjir  yang  terjadi  di  masyarakat  dengan  tugas  yang  berbeda  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsi  masing-masing  instansi  untuk  tahap  pasca  bencana  dengan  saling  berkoordinasi  untuk memperbaiki  dampak  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat  setelah  pasca  bencana  banjir  terjadi. Sehingga dalam pelaksanana koordinasi antara BPBD dengan Dinas PU tidak sejalan dengan teori teori pelaksanaan  koordinasi  (Harold  Koontz  dalam  Herman,  2013)  karena  tidak  adanya  proses  pembagian kerja namun mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana koordinasi.

## Disiplin
Displin  merupakan  perasaan  taat  dan  patuh  terhadap  nilai-nilai  yang  dipercaya  termasuk melakukan  pekerjaan  tertentu  yang  menjadi  tanggung  jawab  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD),  dengan  Dinas  PU  Kota  Medan  dalam  penanggulangan  pasca  bencana  banjir  yang  terjadi  di Kota  Medan.  Disiplin  akan  membuat  seseorang  tahu  dan  dapat  membedakan  hal-hal  apa  yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang tak sepatutnya dilakukan.
Dari segi kedisiplinan dapat disimpulkan bahwasannya kedua instansi tersebut sudah menerapkan kedisiplinan disetiap instansi mereka. Tetapi tetap ada instansi yang tidak disiplin dalam ketepatan waktu dalam  proses  pembangunan.  Padahal  kedisiplinan  itu  sangat  lah  penting,  disiplin  pegawai  yang  baik akan  mempercepat  tujuan  yang  ingin  dicapai,  sedangkan  ketidakdisiplinan  akan  menghambat pencapaian  tujuan  yang  diinginkan  terselesaikan.  Selanjutnya  dalam  rapat  pertemuan  yang  dilakukan kedua  instansi  tidak  memiliki  jadwal  khusus,  padahal  rapat  pertemuan  tersebut  juga  penting  dalam membahas  program  kerja  yang  akan  dilakukan  dalam  penanggulangan  pasca  banjir  di  Kota  Medan ini. nggulangan  Salah  satu  faktor  yang  sangat  berpengaruh  dalam  sumber  daya  manusia adalah  faktor kedisiplinan.  Menurut  hasibuan  (2013:17),  kedisiplinan  merupakan  fungsi  manajemen  sumber  daya manusia  yang  terpenting  yang  adalah  kunci  terwujudnya  tujuan  karena  tanpa  disiplin  yang  baik  sulit terwujud  tujuan  yang  maksimal.  Kedisiplinan  merupakan  serangkaian  perilaku  seseorang  yang menunjukkan  sikap  yang  mencerminkan  ketaatan  serta  kepatuhan  dalam  mengemban  tugas  dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  dilakukan  penulis  mengenai  koordinasi  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  Kota  Medan  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Medan  dalam  pelaksananaan penanggulangan  pasca  bencana  banjir  di  Kota  Medan  penulis  menarik  kesimpulan  yaitu  koordinasi dalam  pelaksananaan  penanggulangan  pasca  bencana  banjir  merujuk  pada  4  indikator  melalui pendekatan teori  koordinasi  yang  dikemukakan  oleh  Hasibuan  (2011:88)  yaitu:  Kesatuan  Tindakan, Komunikasi, Pembagian Tugas, Disiplin.
1.  Pada konteks Kesatuan Tindakan, dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kota Medan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PU tidak ada  rencana kerja yang di susun secara bersama- sama.  Namun,  masing-masing  intansi  telah  menetapkan  atau  memiliki  rencana  kerja  maupun program  kerja  sesuai  dengan  tupoksi  organisasi  masing-masing.  Terkait  dalam  hal  penanganan secara  teknis  dan  fisik  BPBD  berkoordinasi  dengan  Dinas  PU  sesuai  wewenang  Dinas  PU  karena Dinas  PU  melalui  bidang  operasi  pemeliharaan  dan  pengairan  memiliki  program  kerja
penanggulangan  banjir,  seperti  pengerokkan  saluran-saluran  dangkal  dan  berpotensi  banjir, pemeliharaan  bantaran  sungai,  sedangkan  BPBD  memiliki  program  pemulihan non  teknis  seperti melakukan  sosialisasi  atau  penyuluhan  kebencanaan  dan  juga  pendataan, pemetaan pada  daerah yang berdampak banjir pada tahap pasca bencana banjir.
2.  Pada  konteks  Komunikasi,  antara  BPBD  dengan  Dinas  PU  dalam  pelaksanaan  koordinasi komunikasi  yang  terjalin  antara  keduanya  masih  kurang  optimal  dikarenakan  jumlah  pertemuan untuk  melakukan  komunikasi  juga  masih  kurang  dan  tidak  adanya  target  jumlah  pertemuan koordinasi  tersebut.  Dalam  komunikasi  yang  dilakukan  hanya  sebatas  pimpinan  sebagai  upaya mengingatkan  dan  memberikan  informasi  terkait  perkembangan  masing- masing program  kegiatan pasca  bencana  banjir  yang  dilakukan  sehingga  komunikasi  yang  terjalin  kurang  intensif.  Selain  itu masih  kurang  optimalnya fungsi  komando  dalam  hal  ini  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD) Kota  Medan.  Pada  saat  pemberian  komando/perintah  serta  pada  saat  memonitor  kegiatan pasca  bencana  penanggulangan  banjir  Kota  Medan. BPBD  Kota  Medan  telah  menyampaikan memonitor/memerintah  dengan  cepat namun  yang  masih  menjadi  permasalahnya  Dinas  Pekerjaan Umum  masih  kurang  cepat  tanggap  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi/rekontruksi.  Hal  tersebut disebabkan karena permasalahan anggaran yang lama diterima Dinas PU dari APBD Kota Medan.
3.  Pada  Konteks  Pembagian  Kerja,  Adapun  tugas  BPBD  dalam  pemulihan  bencana  banjir  adalah melakukan  pendataan  dan  pemetaan  terhadap  daerah  yang  berdampak  banjir  dan  juga  melakukan sosialisasi  atau  penyuluhan  pasca  banjir  kepada  masyarakat.  Kemudian  tugas  Dinas  PU  dalam pemulihan  bencana  banjir  adalah melakukan  pemulihan  lingkungan  melalui  tahapan  rehabilitasi  dan rekontruksi.  Pada  tahap  pembagian  kerja  ini kapasitas  SDM  juga  mempengaruhi  kinerja  dari kedua instansi tersebut,  yang mana jumlah SDM dan juga kemampuan dari segi  pengalaman  masih  belum optimal.
4.  Disiplin,  pada  konteks  disiplin  yang  dilakukan  oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Kota  Medan  masih  terbilang  kurang  optimal.  Contohnya  lamanya  proses  pengerjaaan  dalam perbaikan ataupun  pembangunan  infrastruktur  pasca  terjadinya  bencana  banjir,  hal  tersebut terjadi karna permasalahan lamanya anggaran yang diterima Dinas PU dari  APBD  sehingga  menyebabkan terhambatnya  proses  pembangunan  tersebut.  Kedua  instansi  tersebut  sudah  menerapkan kedisiplinan  disetiap  instansi  mereka  masing-masing.  Tetapi  tetap  ada  instansi  yang  tidak  disiplin dalam ketepatan waktu dalam proses pembangunan. Padahal kedisiplinan itu sangat penting, disiplin pegawai  yang  baik  akan  mempercepat  tujuan  yang ingin  dicapai,  sedangkan  ketidakdisiplinan  akan menghambat  pencapaian  tujuan yang diinginkan terselesaikan.  Selanjutnya  dalam rapat  pertemuan yang dilakukan  kedua  instansi  tidak  memiliki jadwal  khusus,  padahal  rapat  pertemuan  tersebut  juga penting dalam membahas program kerja yang akan dilakukan dalam penanggulangan pasca banjir di Kota Medan ini.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  berikut  ini dikemukakan  saran atau  masukan  bagi stakeholders agar  koordinasi  pelaksanaan penangg ulangan pasca  bencana banjir yang dilakukan lebih efektif:
1.  Koordinasi BPBD Kota Medan dalam upaya penanggulangan pasca bencana banjir di Kota Medan di tahun  2022  diharapkan  dapat  berjalan  dengan  lebih  maksimal.  Begitu  juga  koordinasi  BPBD  Kota Medan  dengan  Dinas  PU  Kota  Medan,  diharapkan  berjalan  lebih  baik  lagi  dengan  meningkatkan komunikasi dan  juga  kapasitas  SDM  pada  setiap  instansi  terkait  koordinasi  dalam  penanggulangan pasca bencana banjir melalui pelatihan khusus.
2.  Dikarenakan dalam koordinasi yang terjalin antara BPBD dengan Dinas PU yang tidak memiliki jadwal khusus dalam pertemuan rapat kerja, maka ada baiknya dibuatkan jadwal khususnya ketika sebelum dan sesudah terjadi bencana agar dapat menjadi  pembelajaran apabila bencana datang lagi, apabila dilakukan  pertemuan atau briefing diharapkan  pegawai  yang  dikirim  ke  pertemuan  tersebut  adalah pegawai yang mengerti masalah kebencanaan.
3.  Peneliti juga mengharapkan Pemerintah Kota Medan mengadakan penyuluhan yang dilakukan secara rutin  agar  masyarakat  Kota  Medan  mendapat pengetahuan  bagaimana  seharusnya  menjaga  sarana dan  prasarana  yang  sudah difungsikan  kembali  agar  tetap  terjaga.  Peneliti  juga  mengharapkan peningkatan  dalam  kinerja  setiap  instansi  terkait  penanggulangan  pasca  bencana  banjir  dapat terlaksana dengan baik. Lalu peneliti juga mengharapkan peningkatan pada segi kedisiplinan di setiap instansi terkait.
4.  Peneliti  juga  mengharapkan  keikutsertaan  organisasi  nirlaba  seperti  NGO,  MPGI,  PG,  dalam penanggulangan  pasca  banjir  ini  harus  ditingkatkan  lagi,  tujuannya  agar  dapat  membantu  intansi yang  terkait  dalam  penanggulangan pasca  bencana  banjir  dapat  mempercepat  penanganannya. Misalnya  seperti  NGO,  Peran  NGO  Internasional  bertujuan  untuk  mendukung  penguatan  upaya penanggulangan  bencana,  pengurangan  ancaman  dan  resiko  bencana,  pengurangan  penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyoso,  Wignyo.  2018. Manajemen  Bencana  Pengantar  Dan  Isu-Isi  Strategis. Jakarta : Bumi Aksara.
. 2011. Manajemen: Organisasi dan Motivasi . Jakarta : Bumi Aksara, Hal. 87-88
.2011, Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah, Jakarta
Handayaningrat, Soewarno.2011 Pengantar Study  Administrasi  dan  Manajemen .  Jakarta :  CV  Haji Masagung, Hal.118
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2014. Manajemen:  Sumber  Daya  Manusia . Jakarta : Bumi Aksara, Hal, 85 Latief,  Abdul.  2015.  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanggulangan  Bencana  Alam  Di  Kota  Palopo.
Program Sarjana Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin. Makasar
Monica,  Cindy. (2022). Koordinasi  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Dengan  Dinas  Pekerjaan Umum Dalam Upaya Penanggulangan Pasca Bencana Banjir Di Kota Medan. Medan: USU Nur  Khotimah  Suri,  2015.  Analisis  Kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten  Karo dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.
Peraturan  Walikota  Medan  Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Rincian  Tugas  Pokok  dan  FungsiBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
PERWAL  Kota  Medan  Nomor  2  tahun  2018  pada  Paragraf  3  Pasal  42  Tentang  Pasca  Bencana  yang mencakup tahapan rehabilitasi dan tahapan rekontruksi
Sugandha, Dann. 2011. Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi. Jakarta: Intermedia, Hal. 212 Sukmana, Oman. 2016. Proses Pemulihan Pascabencana Berdasarkan Model Permukiman Sosial. Jurnal Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. 309- 3010 Business Studies . Vol. 4, No. 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pada Bab ll Pasal 3 Ayat 2 dijelaskan bahwa dalam pembangunan bencana memiliki prinsip koordinasi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang- Undang  Apartur  Sipil  Negara  Nomor  5  tahun  2014  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sumber Daya Logistik .