Vol. 12 No. 6 November-Desember 2023

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PENERIMAAN PENINGKATAN PENDAPATAN
Maura Yuanitha 1 , Meidy Lieke Karundeng 2
1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia, Bandung
Email: maurayuanitha96@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PKB, BBNKB, PBBKB, dan PAP terhadap provinsi Jawa Barat pada periode 2015-2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil data sekunder dari tahun  2015-2022.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PKB  berpengaruh  cukup baik  terhadap  PAD,  BBNKB  tidak  terlalu  memengaruhi  terhadap  PAD,  PBBKB berpengaruh  kurang  baik  terhadap  PAD,  dan  PAP  sangat  kurang  berpengaruh terhadap  PAD.  Namun  untuk  laju  pertumbuhan  PKB  terus  meningkat  berbeda dengan  BBNKB,  PBBKB,  dan  PAP  yang  mengalami  penurunan.  Oleh  sebab  itu perlu adanya kerja sama yang baik antar masyarakat wajib pajak dan petugas pajak.
Kata  Kunci: Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan,  Pajak  Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Peningkatan Pendapatan

## Abstract
This study aims to determine the contribution of four types of taxes, namely PKB, BBNKB, PBBKB, and PAP, to the province of West Java in the period 2015-2022. This study uses a quantitive descriptive method by taking secondary data from 2015- 2022.  The  results  of  the  study  showed  that  PKB  had  a  relatively  good  impact  on PAD, BBNKB had a less good impact on PAD, and PAP had a very low impact on PAD.  However,  the  growth  rate  of  PKB  continued  to  increase,  while  BBNKB, PBBKB,  and  PAP  declined.  The  study  suggests  that  there  needs  to  be  good cooperation between taxpayers and tax officials to improve the contribution of these taxes to PAD.
Keywords: Motor Vehicle Tax, Vehicle Name Reverse Duty, Motor Vehicle Fuel Tax, Surface Water Tax, Revenue Increase

## Pendahuluan
Pemerintah  Indonesia  terdiri  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan pemerintah kabupaten/kota (Aziz, 2016). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan  pelayanan  kepada  masayarakat  (Sholihan  et  al.,  2017).  Pajak  merupakan sumber  penerimaan  negara  yang  penting  dan  dapat  digunakan  sebagai  kebijakan pemerintah (E. Agustina, 2020). Oleh sebab itu perlu adanya pemerintah yang mengatur daerahnya sendiri agar masyarakat dapat diperhatikan dan dilayani dengan baik sehingga terdapat  otonomi  daerah  yaitu  pemerintahan  yang  mandiri  sesuai  dengan  standar peraturan  perundang-undangan  yang  diberlakukan  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan
Online,  2012-2023).  Otonomi  Daerah  dibuat  oleh  pemerintah  dengan  harapan  setiap daerah dapat melaksanakan pembangunan demi mencapai tujuan bersama sesuai dengan lima agenda besar yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu agenda ke lima tentang Pembangunan Ibu Kota. (Humas, 2022)
Dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dikatakan bahwa  pemerintah  pusatlah  yang  berperan  penting  dan  bertanggung  jawab  dalam penyedia  kebijakan  serta  regulasi  pelaksanaan  otonomi  daerah  agar  terlaksana  dengan baik.  UU  No.  33  Tahun  2004  yang  mengatur  tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah huruf c yakni pendanaan yang diberikan untuk digunakan  memajukan  daerah  diatur  dengan  perimbangan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Oleh  sebab  itu,  pendanaan  harus  dipertimbangkan  kemampuan, keadaan,  dan  kebutuhan  daerah  dengan  sebaik  mungkin  kegunaannya  dengan menerapkan sistem yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien.
Penerimaan  Daerah  berasal  dari  dana  perimbangan  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  dan  menjadi  bagian  pendapatan  asli  daerah  sudah  terdapat  pada anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pendapatan sah lainnya masuk ke dalam uang kas daerah, sedangkan Pendapatan Daerah disebut sebagai penambah nilai kekayaan daerah.  Maka  pemerintah  membuat  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  sesuai rencana  pembahasan  serta  persetujuan  beberapa  pihak  yang  berwenang  dan  sudah ditetapkan  peraturan  daerah.  Pendapatan  daerah  berupa  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah oleh pemerintah pusat untuk daerah itu sendiri.  (Ir. Ninik Anisah, 2022). Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 – 2022

## Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, tahun 2019, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, tahun 2023
Pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  dibagi menjadi  dua  kategori  yaitu  pajak  provinsi  dan  pajak  kabupaten/kota  (Dantes  & Lasminiasih, 2021). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) termasuk ke dalam pajak provinsi (R. Agustina &  Arliani, 2015). PKB  dan  BBNKB  memiliki  presentase  yang  tinggi  bagi  penerimaan  daerah  karena hampir  seluruh  masyarakat  memiliki  kendaraan  bermotor  sebagai  alat  transportasi pribadi.  Dalam  pelaksanaannya  pemungutan  PKB  melibatkan  tiga  instansi  pemerintah yakni  Badan  Pendapatan  Daerah,  Kepolisian  Daerah  Republik  Indonesia,  dan  PT  Jasa Raharja (Zuhriyah, 2023).
Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan
Dikutip  dari  laman  (Pembebasan  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  dan  Denda Pajak  Kendaraan  Bermotor  Tahun  2018,  2018)  bahwa  ada  program  yang  sudah diresmikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Gubernur Jawa Barat yaitu adanya pembebasan  balik  nama  kendaraan  bermotor  dan  denda  pajak  kendaraan  bermotor. Dengan  alasan  presentase  jual  beli  kendaraan  yang  tinggi  namun  banyak  yang  tidak melakukan  balik  nama  dikarenakan  harus  menggunakan  biaya  pajak.  Nantinya  akan terjadi  kesulitan  dalam  mengindentifikasi  pemilik  kendaraan.  Alasan  kedua  yaitu diharapkan dengan adanya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan denda pajak  kendaraan  bermotor  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Program  ini dilaksanakan sebanyak sekali dalam setahun yaitu pada awal juli sampai akhir agustus.
Mengingat peran pajak daerah yang adalah sumber dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini untuk meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat yaitu pungutan  dari  PKB  dan  BBNKB.  Namun  dengan  adanya  pembebasan  bea  balik  nama kendaraan bermotor yang dilakukan apakah PAD tetap meningkat atau sebaliknya. Maka penulis  akan  meneliti  bagaimana  kontribusi  dari  pada  PKB  dan  BBNKB  terhadap penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat.
Dalam  menghadapi  kompleksitas  masalah  keuangan  daerah,  penulis  merinci beberapa  permasalahan  yang  akan  diangkat,  terfokus  pada  kontribusi  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat selama periode 2015-2022. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  dampak  Pendapatan  Kepala  Daerah  (PKB),  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBBKB), serta Pajak Air Permukaan  (PAP)  terhadap  PAD  Provinsi  Jawa  Barat.  Melalui  analisis  tersebut, diharapkan dapat ditemukan pola kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap PAD,  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi pendapatan daerah selama delapan tahun terakhir.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  di  Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini membahas kontribusi penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP  terhadap  variabel  dependen,  yaitu  PAD  Provinsi  Jawa  Barat.  Analisis  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan deskriptif kuantitatif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan adalah data Penerimaan PKB, Penerimaan BBNKB, PBBKB  dan  PAP  pada  Provinsi  Jawa  Barat  sebagai  variabel  independen  dan  PAD Provinsi Jawa Barat.

## Metode Analisis Data
Metode  yang  digunakan  menggunakan  formulasi  kontribusi  pajak  daerah (Boedijoewono, 2001) dengan rumus sebagai berikut :
Kontribusi = Realisasi x
Realisasi y x 100%
Perhitungan untuk  mengetahui besaran kontribusi PKB, BBNKB, PBBKB, dan PAP terhadap PAD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
Kontribusi PKB = Realisasi PKB Realisasi PAD x100%
Kontribusi BBNKB = Realisasi BBNKB Realisasi PAD x100%
Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan
Kontribusi PBBK = Realisasi PBBKB Realisasi PAD x100%
Kontribusi PAP = Realisasi PAP Realisasi PAD x100%

## Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi
Presentase Kriteria 0 – 10% Sangat Kurang 11% - 20% Kurang 21% - 30% Sedang 31% - 40% Cukup Baik 41% - 50% Baik >50% Sangat Baik
Sumber : Depdagri, tahun 2013 dalam Yani, Miftahul, tahun 2018
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Hasil dan Pembahasan
Otonomi Daerah
Sistem,  hak,  kewenangan  untuk  mengatur/mengurus  daerahnya  sendiri  demi kepentingan  khalayak  ramai  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintah daerah.
Asas-asas yang terdapat pada otonomi daerah yaitu :
1. Asas  Desentralisasi  untuk  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  otonom  untuk mengatur dan  mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Meliputi urusan otonomi daerah, urusan wajib yang bersifat lokal, dan urusan pilihan
2. Asas  desentralisasi  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  otonom.  Urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom  meliputi  urusan  otonomi daerah, urusan wajib yang bersifat lokal, dan urusan pilihan.
3. Tugas  pembantuan  memberikan  penugasan  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah otonom  untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  dapat  dilimpahkan  kepada daerah otonom melalui tugas pembantuan meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tetapi belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu sendiri.

## Penerimaan Daerah
Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan
Sumber dana atau pendapatan yang diperoleh untuk kebutuhan daerah itu sendiri. Terdapat tiga sumber penerimaan daerah.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  yang  sah  dan  sesuai peraturan  perundang-undangan,  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  daerah  tersebut. PAD terdiri dari:

## Pajak Daerah
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak sesuai standar peraturan perundang-undangan. Sehingga terbagi  menjadi  dua jenis yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara dimana daerah diberi tanggung jawab  untuk  mengelola  dan  menggunakan.  Jenis-jenisnya  antara  lain  pajak  tempat penginapan,  pajak  rekreasi,  pajak  periklanan,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  galian golongan c, pajak parkir, dan lain-lain

## Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak  yang  harus  dibayar  oleh  setiap  orang  yang  memiliki  atau  menguasai kendaraan bermotor, baik yang digunakan di jalan darat maupun di air. Jenisnya adalah semua  kendaraan  beroda  dan  juga  gandengannya  yang  digerakkan  oleh  motor  atau sumber daya energi lainnya. Kendaraan bermotor juga termasuk alat-alat berat dan alat- alat  besar  yang  menggunakan  roda  dan  motor.  Kecuali  kendaraan  jenis  kereta  api, kendaraan  yang  digunakan  untuk  pertahanan  demi  keamanan  negara,  juga  kendaraan yang  dimiliki  dan  dikuasai  kedutaan,  konsulat,  perwakilan  negara  asing  dengan  asas timbal balik dan Lembaga-lembaga yang terbebas dari pajak dari pemerintahan.
Tarif yang dikenakan pada pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam UU No.
28 tahun 2009 pasal 6 yaitu sebagai berikut :
1. PKB untuk kepemilikan pertama dikenakan tarif sebesar 1% sampai 2%
2. Kepemilikan kedua dan juga seterusnya sebesar 2% sampai 10%
3. Khusus  untuk  kendaraan  yang  digunakan  untuk  kepentingan  umum,  sosial, keagamaan, dan pemerintah paling rendah sebesar 0,5% sampai 1%
4. Untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,1% sampai 0,2%

## Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Keharusan  wajib  pajak  orang  pribadi  atau  badan  dikarenakan  adanya  transaksi penjualan maupun pembelian. Pajak ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas kendaraan bermotor didaerah serta untuk meningkatkan pendaptan daerah.
Tarif yang dikenakan menurut UU No. 28 tahun 2009 sebagai berikut :
1. Sebagai pemilik kendaraan tangan pertama sebesar 1% sampai 2%
2. Sebagai pemilik kendaraan tangan kedua sebesar 2% sampai 10%
3. Untuk kendaraan yang ditetapkan oleh pemerintah, kendaraam pemerintah/TNI/POLRI,  kendaraan  sosial  keagamaan,  kendaraan  lembaga  sosial, pemadam kebakaran, ambulans, dan angkutan umum sebesar 0.5% sampai 1%
4. Jenis alat-alat besar maupun berat dikenakan 0,1% sampai 0,2%

## Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak  yang  dikenakan  atas  konsumsi  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  cair ataupun gas.
Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1997 yang mengatur  tentang  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  bahwa  tarif  yang  dikenai sebesar 5%. Sedangkan untuk hasil penerimaannya diserahkan kepada daerah tingkat dua sebesar  90%  dan  daerah  tingkat  satu  sebesar  10%.  Dengan  syarat  50%  dihitung berdasarkan Panjang jalan daerah tingkat dua. Selanjutnya 50% diberikan secara merata kepada daerah tingkat dua.

## Pajak Air Permukaan
Pemerintah  dapat  mengenakan  pajak  konsumsi  air  sebesar  paling  tinggi  10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## Retribusi Daerah
Pemerintah  daerah  mengenakan  pungutan  atas  jasa  atau  izin  tertentu  yang disediakan  atau  diberikannya.  Pungutan  tersebut  ialah  retribusi  umum,  retribusi  jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

## Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Pendapatan  daerah  yang  diperoleh  dari  kekayaan  daerah  yang  dikelola  juga dipisahkan terdiri  dari tiga jenis  yaitu bagian keuntungan atas penyertaan ekuitas pada perusahaan milik daerah, milik pemerintah, maupun milik swasta.

## Lain-lain Pendapatan Sah
Pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dikelola dan menghasilkan yang dipisahkan disebut sebagai lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Contoh lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain  hasil aset  daerah yang sudah dijual,  penerimaan jasa giro juga bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, potongan, profit margin nilai tukar rupiah, sanksi keterlambatan, sanksi pajak, sanksi retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum,  penghasilan  dari  penyelenggara pendidikan  dan  pelatihan,  dan  yang  terakhir  pemasukkan  dari  angsuran/  cicilan penjualan.
Tabel 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Realisasi PKB Realisasi PAD Kontribusi (+/-) 2015 5.355.778.195.850 16.032.856.414.345 33,4% 2016 6.185.202.921.550 17.042.895.113.672 36,3% 2017 6.534.054.655.292 18.081.123.739.464 36,1% 2018 7.540.770.278.845 19.153.616.036.019 39,4% 2019 8.174.357.408.900 19.759.789.101,000 41,4% 2020 7.610.388.642.717 18.521.882.178.042 41% 2021 8.179.965.230.060 19.305.226.641.934 42,4% 2022 8.900.036.938.612 23.249.622.253.957 38,3% Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, tahun 2023; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, tahun 2019 Tabel 4. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Realisasi BBNKB Realisasi PAD Kontribusi (+/-) 2015 4.662.471.061.900 16.032.856.414.345 29%
Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan
2016 4.984.049.418.600 17.042.895.113.672 29,2% 2017 5.092.551.608.700 18.081.123.739.464 28,2% 2018 5.527.989.187.700 19.153.616.036.019 28,9% 2019 6.300.781.441.900 19.759.789.101.000 31,9% 2020 3.902.583.887.500 18.521.882.178.042 21% 2021 5.161.845.470.700 19.305.226.641.934 26,7% 2022 5.851.648.525.850 23.249.622.253.937 25,2% Tabel 5. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun Realisasi PBBKB Realisasi PAD Kontribusi (+/-) 2015 2.337.653.929.059 16.032.856.414.345 14,5% 2016 2.007.858.327.949 17.042.895.113.672 11,8% 2017 2.314.028.808.428 18.081.123.739.464 12,8% 2018 2.512.911.700.663 19.153.616.036.019 13,1% 2019 2.616.034.041.920 19.759.789.101.000 13,2% 2020 2.274.681.301.388 18.521.882.178.042 12,3% 2021 2.410.563.955.679 19.305.226.641.934 12,5% 2022 90.590.614.676 23.249.622.253.937 0,4% Tabel 6. Kontribusi Pajak Air Permukaan Tahun Realisasi PAP Realisasi PAD Kontribusi (+/-) 2015 52.486.074.700 16.032.856.414.345 0.3% 2016 64.842.726.501 17.042.895.113.672 0,4% 2017 59.247.318.669 18.081.123.739.464 0,3% 2018 52.861.602.273 19.153.616.036.019 0,3% 2019 55.711.190.736 19.759.789.101.000 0,3% 2020 58.799.874.798 18.521.882.178.042 0,3% 2021 61.799.089.371 19.305.226.641.934 0,3% 2022 90.590.614.676 23.249.622.253.937 0,4%
Berdasarkan  hipotesis-hipotesis  yang  ada  di  rumusan  masalah  maka  PKB, BBNKB,  PBBKB,  dan  PAP  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.
Tabel 7. Hasil Analisis Kriteria Kontribusi Tahun Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan 2015 Cukup baik Sedang Kurang Sangat kurang 2016 Cukup baik Sedang Kurang Sangat kurang 2017 Cukup baik Sedang Kurang Sangat kurang 2018 Cukup baik Sedang Kurang Sangat kurang 2019 Baik Cukup baik Kurang Sangat kurang 2020 Baik Sedang Kurang Sangat kurang 2021 Baik Sedang Kurang Sangat kurang
Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan
2022 Cukup baik Sedang Sangat kurang Sangat kurang
PKB  dan  BBNKB  memberikan  kontribusi  yang  relatif  sedang  hingga  baik terhadap PAD Provinsi Jawa Barat, sedangkan PBBKBdan PAP memberikan kontribusi yang kurang hingga sangat kurang terhadap PAD Provinsi Jawa Barat.

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian tentang Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air  Permukaan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  2015-2022 berkontribusi  kurang  baik  dalam  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Jawa Barat  tahun  2015-2022  dengan  rata-rata  19,425%.  Namun,  jika  ditinjau  dari  Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu cukup baik.
Dengan  adanya  penelitian  ini  maka  penulis  mengajak  Masyarakat  wajib  pajak agar menjalin Kerjasama yang baik. Dengan banyaknya kontribusi yang baik dari wajib pajak agar kenyamanan dan pelayanan daerah dapat terjaga serta meningkat dengan cara melakukan penyuluhan tentang pajak, pengecekan berkala, serta ditanamkan pentingnya integritas pada diri masyarakat maupun pemerintah sehingga pemerintah tidak kehilangan kepercayaan masyrakatnya untuk taat dalam membayar pajak yang merupakan sumber pendapatan negara.
Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . (2013-2022). Retrieved from Open data jabar: https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-pendapatan-asli-daerah- berdasarkan-pendapatan-daerah-dan-kategori-pendapatan-di-jawa-barat
Boedijoewono.  (2001). Pengantaran  Statistika  Ekonomi  dan  Bisnis. Yogyakarta:  Unit Penerbit dan Percetakan.
Daftar Kota di Indonesia menurut jumlah penduduk . (2023, Oktober 20). Retrieved from id.wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_pendu duk
Humas. (2022, Agustus 16). Presiden Jokowi Beberkan Lima Agenda Besar Indonesia Maju . Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-beberkan-lima-agenda-besar-indonesia- maju/
Ir.  Ninik  Anisah,  M.  (2022). Statistik  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online .  (2012-2023).  Retrieved  from  Kamus  Besar Bahasa Indonesia : https://kbbi.web.id/otonomi
Manggalani,  R.  U.  (2023,  November  20). Jangan  Ketinggalan  Hadir  di  GIIAS  2023 Bandung, Bakal Ada Diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Pemprov Jabar . Retrieved from Suara.com: https://www.suara.com/otomotif/2023/11/20/083044/jangan-ketinggalan-hadir- di-giias-2023-bandung-bakal-ada-diskon-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor- dari-pemprov-jabar
Pajak  Kendaraan  Bermotor:  Ketentuan,  Tarif  dan  Cara  Hitung .  (2020,  Juli  28).
Retrieved from Pajak.io: https://pajak.io/blog/pajak-kendaraan-bermotor- ketentuan-tarif-dan-cara-hitung/
Pembebasan Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018 . (2018, mei 31). Retrieved from Bapenda Jabar: https://bapenda.jabarprov.go.id/2018/05/31/pembebasan-balik-nama-kendaraan- bermotor-dan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-tahun-2018/
Putri,  M.  K.  (2019). Statistik  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  2019. Bandung:  Badan  Pusat  Statistik Provinsi Jawa Barat.
Yani Rizal, M. H. (n.d.). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. JURNAL SAMUDRA EKONOMI
Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan

## Peningkatan Pendapatan
DAN BISNIS . Retrieved from 464-Article Text-4579-1-10-20190202.pdf
Zuhriyah,  U.  (2023,  februari  3). Cara  Cek  Pajak  Motor  Online  Bandung  2023  &  Info Samsat  Keliling .  Retrieved  from  Tirto.id:  https://tirto.id/cara-cek-pajak-motor- online-bandung-2023-info-samsat-keliling-gBLP
Agustina,  E.  (2020).  Hukum  Pajak  Dan  Penerapannya  Untuk  Kesejahteraan  Sosial.
Salam, Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum , 18 (3).
Agustina,  R.,  &  Arliani,  R.  (2015).  Analisis  Pengaruh  Kontribusi  Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Tahun  2003-2012. Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 8 (1), 83–101.
Aziz,  A.  (2016).  Pengaruh  karakteristik  pemerintah  daerah  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  (Studi  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Jawa Timur). Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis , 11 (1).
Dantes,  H.  P.,  &  Lasminiasih,  L.  (2021).  Analisis  Tingkat  Efektivitas  dan  Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019. Jurnal Inovasi Penelitian , 1 (12), 2743–2750.
Sholihan, S., Kasmawanto, Z., & Munir, A. (2017). Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Lamongan  No.  12  Tahun  2010  Mengenai  Pajak  Daerah  atas  Pajak  Restoran sebagai  Upaya  Peningkatan  Pendapatan  Daerah  Lamongan. HUMANIS:  Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora , 9 (2), 117–126.