## PENGARUH TRANSFORMASI SOSIAL PADA PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI KEDOKTERAN TERHADAP MALAPRAKTIK MEDIK

## Andi Syarifuddin
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarajana UMI Makassar email : Andi.Syarifuddin@gmail.com

## Abstract
The influence of  social transformation in  the relationship between doctor  and patient  medical  in  health  care,  which  is  unchanged  in  terms  of  both  the development  of  science  and  medical  technology  as  well  as  in  terms  of increasingly sophisticated medical equipment. Changes in medicine in adjusting to the development or transformation of science that took place globally, which is more focused on the actualization of resource quality  and the perpetrators of medical  and  actualization  of  the  aspects  of  the  instrument  of  facilities  and infrastructure to support the service in the medical field. In an effort to build a balance  or  equality  impact  on  the  quality  of  medical  services  more  quality, berkepastian  and  fair  and  expediency,  legal  counseling  needs  to  be  done simultaneously to socializing the various aspects of medical law against citizens as the most important stakeholders in the world of medical services.
Keywords: legal protection, doctors, Malpractice.

## Abstrak
Pengaruh  transformasi  sosial  dalam  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  dalam perawatan  kesehatan,  yang  tidak  berubah  dalam  hal  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi medis serta dalam hal peralatan medis yang semakin canggih.  Perubahan  ilmu  kedokteran  dalam  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan  atau  transformasi  ilmu  yang  terjadi  secara  global,  yang  lebih fokus  pada  aktualisasi  kualitas  sumber  daya  dan  pelaku  medis  dan  aktualisasi aspek  instrumen  sarana  dan  prasarana  untuk  mendukung  layanan  di  bidang medis.  Dalam upaya membangun keseimbangan  atau dampak kesetaraan pada kualitas  layanan  medis  yang  lebih  berkualitas,  berkepastian  dan  adil  dan bijaksana,  konseling  hukum  perlu  dilakukan  secara  bersamaan  untuk mensosialisasikan  berbagai  aspek  hukum  kedokteran  terhadap  warga  negara sebagai pemangku kepentingan terpenting di dunia. layanan medis.
Kata kunci: Perlindungan Hukum; Dokter; Malpraktik;

## A. PENDAHULUAN
Program  pembangunan  kesehatan  di  Indonesia  ditujukan  untuk  meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup yang sehat bagi setiap orang, dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum
sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.Kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  (HAM),  harus diwujudkan  dalam  bentuk  pemberian  berbagai  upaya  kesehatan  kepada  seluruh masyarakat,  melalui  penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  yang  berkualitas  dan terjangkau oleh masyarakat.
Penyelenggaraan  praktik  kedokteran  yang  merupakan  salah  satu  bagian  inti,  dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter yang  mengacuh  pada  standar  kode  etik,  moral  yang  tinggi,  dan  keahlian  sebagai profesi.Kebijakan  pembangunan  di  bidang  kesehatan  yang  semula  berupa  upaya penyembuhan  penderita,  secara  berangsur-angsur  berkembang  ke  arah  kesatuan  upaya pembangunan  kesehatan  masyarakat  dengan  peran  serta  masyarakat  yang  bersifat menyeluruh,  terpadu  dan  berkesinambungan  yang  meliputi  upaya  peningkatan penyuluhan  (promotif),  upaya  pencegahan  (preventif),  penyembuhan  (kuratif),  sangat penting  dibanding  upaya  pemulihan  (rehabilitatif). 1 Berdasarkan  upaya  tersebut,  maka setiap  upaya  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  tersebut  dilaksanakan berdasarkan  prinsip-prinsip  non  diskriminatif,  partisipatif,  perlindungan  dan berkelanjutan.
Pada  hakekatnya  tujuan  pembangunan  kesehatan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah,  agar  masyarakat  mendapatkan  hak-haknya  atas  dasar  tolong-menolong.Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2: 2
Artinya:  “ Tolong-menolonglah  dalam  mengerjakan  kebaikan  dan  taqwa  jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa kejahatan dan pelanggaran, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat pedih siksaannya ”.
Hubungan  hukum  antara  dokter  dengan  pasien  merupakan  hubungan  pelayanan kesehatan  ( medical  service ),  atau  istilah  lain  tindakan  medik  antara health  providern (pemberi layanan kesehatan) dengan health receiver (penerima layanan kesehatan).Bidang kedokteran yang pada awalnya berlangsung secara kekeluargaan, kini mulai  dimasuki  aneka  persoalan  hukum.  Era  sekarang  dapat  dirasakan  bahwa  kegiatan dokter dalam menyembuhkan pasien sering terhambat oleh sikap pasien atau keluarganya, yaitu  kebiasaan  menuntut  secara  hukum  terhadap  dokter  jika  pengobatanya  dianggap kurang berhasil. 3 Bahkan dokter sering diklaim telah melakukan perbuatan dengan istilah malpraktek  yang  merugikan  pasien.  Kebutuhan  pasien  dan  dokter  yang  pada  awalnya berjalan baik-baik saja, lambat laun seiring adanya gesekan dari luar hingga muncul suatu masalah,  yang  dapat  bermuara  sampai  ke  pengadilan.  Karena  itu,  sangat  di  perlukan perlindungan hukum yang dapat menjadi payung, sehingga tercipta suasana damai aman dan nyaman pada kedua belah pihak.
Berbagai  teori  transformasi  sosial  yang  berkembang  dewasa  ini,  memengaruhi berbagai  aspek  di  bidang  kedokteran,  tidak  lepas  dari  perubahan  sosial  yang  terus berlangsung.  Berbagai  aspek  di  bidang  medis  yang  terus  mengalami  transformasi  atau
1 Bahder  Johan  Nasution,2005,Hukum  Kesehatan  Pertanggungjawaban  Dokter,  PT.  Rineka  Cipta, Jakarta,hal 2-3
2 Hasbi Asshiddiqi dkk , 1990 ,Al-Qur’an dan Terjemahannya, Depag RI, Jakarta, hal 156
3 Bambang  Poernomo,  2005,  Hukum  Kesehatan,  Yogyakarta:  Program  Pasca  Sarjana  Magister Manajemen Rumah Sakit UGM, hal 5-6
perubahan, antara lain berbagai peralatan alat kedokteran yang semakin canggih, racikan- racikan obat  yang semakin efektif, demikian pula dengan tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dibidang medis. Hal tersebut, ditandai dengan munculnya gugatan-gugatan terhadap dokter yang diduga melakukan perbuatan malpraktik. Dengan demikian  transformasi  sosial  yang  melanda  dunia  juga  melanda  dunia  kedokteran  dari segala aspek.
Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena malpraktik di Indonesia bukan menjadi hal yang  tabu  untuk  diperbincangkan.  Praktik  kedokteran  yang  menyimpang  dari  standar prosedur  kedokteran  akan  menimbulkan  malpraktik,  dan  yang  menariknya  lagi  kasus malpraktik selalu dialami oleh masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.  Tidak seragamnya  data  malapraktik  di  Indonesia,  karena  setiap  lembaga  pendamping masyarakat selalu mempunyai daftar kasus yang berbeda-beda, bahkan lembaga Negara yang  berwewenang,  misalnya  Kementerian  Kesehatan,  dan  Lembaga  organisasi kedokteran tidak memiliki data yang akurat.
Semakin  banyaknya  gugatan  dari  pasien,  ternyata  memberikan  dampak  yang negatif, yaitu adanya ketakutan dari dokter dalam memberikan upaya kesehatan kepada pasien. Dokter menjadi ragu-ragu dan takut, hal itu terungkap dalam kongres Perhimpunan Hukum  Kesehatan  Indonesia  (PERHUKI)  yang  diadakan  tanggal  24-25  Nopember 1985.Karena itu, dokter  yang sudah mempunyai  kelengkapan syarat  administrasi  untuk berpraktik,  berhak  memperoleh  perlindungan  hukum,  agar  merasa  aman  dalam menjalankan  profesinya. 4 Dampak  lain,  yang  cukup  mengkhawatirkan  adalah  dokter melakukan praktek pengobatan defensif, yaitu melakukan praktek kedokteran yang over standar  maupun  sub  standar  untuk  menghindari  resiko  tuntutan,  yang  akhirnya  akan merugikan  masyarakat  sendiri  sebagai  pengguna  jasa  dokter. 5 Dengan  demikian  secara empirik,  telah  terjadi  dampak  dari  transformasi  sosial  terhadap  perlindungan  hukum profesi dokter dalam melaksanakan tugas dan profesinya, khususnya dalam menghadapi tuntutan adanya kemungkinan malapraktik. Untuk itu, diperlukan pengkajian mendalam berkenaan  dengan  pengaruh  transformasi  sosialpada  perlindungan  hokum  profesi kedokteran terhadap malpraktik medik.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Transformasi Sosial
Dalam ilmu kedokteran, kata transformasi sosial sangat penting  terutama  dalam hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diera moderen ini, oleh sebab itu sangat perlu adanya keseragaman dalam memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai transformasi sosial di bidang medis. Transformasi sosial adalah segala  sesuatu  perubahan  yang  terjadi  dalam  hubungan  sosial  ( social  relation )  atau perubahan-perubahan  atas  keseimbangan  ( equilibrium )  hubungan  sosial  di  bidang pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien.
Transformasi  sosial  adalah gabungan dari dua kata ‘transformasi’ dan  ‘sosial’.
4 Anny Isfandyarie, 2005, Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana , Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta,hal 6
5 Safitri Hariyani,2005, Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien,Jakarta: PT. Diadit Media.hal 3
Transformasi  dalam  ensiklopedia  umum  merupakan  istilah  ilmu  eksakta  yang kemudian  dimasukan  ke  dalam  ilmu  sosial  dan  humaniora,  yang  memiliki  maksud perubahan bentuk dan secara lebih rinci memiliki arti perubahan fisik maupun nonfisik (bentuk,  rupa,  sifat,  dan  sebagainya).  Sementara  kata  ‘sosial’  memiliki  pengertian, segala  sesuatu  yang  mengenai  masyarakat,  dan  kedua,  suka  memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma dan sebagainya).
Dalam  hubungannya  dengan  tranformasi  sosial,  semua  ideologi  atau  filasafat sosial memiliki pertanyaan pokok yang sama, yaitu bagaimana mengubah masyarakat dari  tatanan  yang  sekarang  menuju  tatanan  yang  ideal  sesuai  dengan  ideologinya masing-masing.  Teori-teori  sosial  yang  muncul,  memberikan  gambaran  empiris kondisi  masyarakat  saat  ini,  dan  sekaligus  tawaran  perubahannya.  Mengasumsikan semua  ideologi  yang  memliki  target  tranfomatif,  kecuali  teori  sosial  yang  hanya berkepentingan untuk ekspalanasi-ekspalanasi antropologis.
Upaya  transformasi  sosial  dalam  Islam  merupakan  perwujudan  perintah  dari yang abdi, bagaimana amar makruf diterjemahkan sebagai humanisasi dan emansipasi serta nahi mungkar sebagai liberasi mampu terlaksana dengan baik, dan karena kedua sisi (amar makruf dan nahi mungkar) tidak dapat dipisahkan dalam kerangka keimanan, maka keduanya haruslah dapat berjalan beriringan, Allah Berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104: 6
Artinya: “ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang munkar, merekah orang-orang yang beruntung ”.
Dalam  setiap  masyarakat  dan  dalam  tahap  historis  apapun  cita-cita  untuk humanisasi,  emansipasi,  liberasi  dan  transendensi  selalu  akan  menggerakkan transformasi Islam. Menurut M.Khaliq Salha, Transformasi sosial memiliki pengertian di antaranya; perubahan menyeluruh dalam bentuk, rupa, sifat, watak, dan sebagainya, dalam hubungan timbal balik sebagai individu-individu maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. 7
Berdasar pada perbedaan orientasi formal, maka kemudian berkembang berbagai pendapat  yang berbeda di  antara sosiolog dalam  melihat orientasi analisis, dan tema substantif  perubahan  sosial.  Perbedaan-perbedaan  itu,  biasanya  bersumber  dari perbedaan  asumsi  dasar  dalam  melihat  masyarakat.  Misalnya,  ada  yang  memandang masyarakat  merupakan  sesuatu  yang life ,  dan  karena  itu  pastilah  berkembang  dan kemudian  berubah.  Kajian  utama  perubahan  sosial  mestinya  juga  menyangkut keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, atau harus meliputi semua fenomena sosial yang  menjadi  kajian  sosiologi.  Cara  pandang  demikian  mengindikasikan  bahwa perubahan sosial mengandung perubahan dalam tiga dimensi: struktural, kultural, dan interaksional. Jadi, orang baru bisa menyebut telah terjadi perubahan sosial, manakala telah  dan  sedang  terjadi  perubahan  pada  ketiga  dimensi  dimaksud,atau  singkatnya perubahan sosial tidak lain merupakan perubahan dalam sistem sosial.
6 Hasbi Asshiddiqi dkk, 1990, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Depag RI, Jakarta, hal 93
7 M.Khaliq Salha, 2014, Teori Perubahan Sosial hal.2

## 2. Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien
Hubungan hukum antara dokter dengan pasien sebetulnya merupakan hubungan pelayanan kesehatan ( medical service ),atau istilah lain tindakan medik  antara health provider (pemberi  layanan  kesehatan)  dengan health  receiver (penerima  layanan kesehatan).
Perkembangan  pola  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien  atau  lazim  disebut dengan transaksi terapeutik ini, berkembang dari pasien hanya dianggap sebagai objek semata. Karena dokter dianggap paling tahu segala yang terbaik bagi pasien atau father know  best ,  maka  hubungan  transaksi  terapeutik  ini  berpola  hubungan  vertikal. Kemudian  semakin  lama  hubungan  antara  dokter  atau  dokter  gigi  dengan  pasien tersebut,  bergeser  dalam  hubungan  yang  lebih  seimbang,  karena  dokter  dan  pasien memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi.Hubungan semacam ini, dikenal dengan transaksi terapeutik 9 . Mengenai hubungan hukum dokter dengan pasien, JP. Thiraoux 10 memberikan 3 (tiga) pandangan mengenai hubungan tersebut, yaitu: a. Paternalistic , b. individualistic , c. reciprocal atau collegial .
Berdasarkan pada ketiga pola hubungan dokter atau dokter gigi dengan pasiennya tersebut,  maka  pandangan  ketigalah  yang  akan  terdapat  dalam  hubungan  transaksi terapeutik tersebut. Karena kesamaan kedudukan hak dan kewajiban antara dokter atau dokter  gigi  dengan  pasien,  sehingga  diharapkan  tercipta  kerjasama  yang  saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.Dalam perkembangan mutakhir, hubungan jenis  pola  ketiga  inilah  yang  dikembangkan  dalam  hubungan  dokter  dengan  pasien, karena pasien menjadi subjek hukum bukan lagi sebagai objek hukum.
Selanjutnya  mengenai  hak  dan  kewajiban  dokter  dan  pasien,  dari  sudut pandangan  sosiologi-yuridis,  maka  seorang  dokter  atau  dokter  gigi  yang  melakukan hubungan medis atau transaksi terapeutik masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan wadah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sedangkan peranan  merupakan  pelaksanaan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  tersebut.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang harus dilaksanakan. Pada hakekatnya hak dan kewajiban merupakan pasangan, oleh karena dimana ada hak pasti ada  kewajiban,  dan  begitu  juga  sebaliknya.Seseorang  yang  mempunyai  hak  pasti berkewajiban untuk tidak menyalahkan haknya, sedangkan kewajiban yang ada pada seseorang  pasti  disertai  hak  untuk  tidak  diganggu  dalam  melaksanakan tugasnya.Dahulu, kedudukan dokter atau dokter gigi dianggap lebih tinggi dari pasien, dan oleh karena itu peranannya juga dianggap lebih  penting. Dengan perkembangan kehidupan  dalam  masyarakat,  maka  pola  hubungan  dokter  atau  dokter  gigi  dengan pasien mengalami perubahan bentuk.
Semakin  banyaknya  peraturan  yang  memberikan  perlindungan  hukum  kepada pasien,  sehingga  pasien  semakin  mengetahui  dan  memahami  hak-haknya  dalam hubungannya dengan dokter.Demikian pula, tingkat kecerdasan masyarakat mengenai kesehatan semakin meningkat.Menurut Leenen 11 , bahwa manusia mempunyai 2 (dua)
9 Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malapraktik, Karya Putra Darwati, Bandung, hal. 36
10 Ibid
11 Ibid hal 89
macam  hak  asasi,  yaitu  hak  asasi  sosial  dan  hak  asasi  individual.Batas  antara keduanyaagak kabur, sehingga diperlukan suatu landasan pemikiran yang berbeda.Hal tersebut, dikarenakan hak asasi individual mempunyai aspek sosial.Kedua katagori hak asasi tersebut, dalam kenyataannya mengungkapkan dimensi individual dan sosial dari keberadaan atau eksistensi sesuatu. Hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi sosial manusia.

## 3. Malpraktik dan Tanggung Jawab Profesi Dokter
Malpraktik  merupakan  istilah  yang  sangat  umum  sifatnya  dan  tidak  selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktek” mempunyai  arti  “pelaksanaan”  atau  “tindakan”,  sehingga  malpraktek  berarti “pelaksanaan  atau  tindakan  yang  salah”.  Meskipun  arti  harfiahnya  demikian  tetapi kebanyakan  istilah  tersebut,  dipergunakan  untuk  menyatakan  adanya  tindakan  yang salah  dalam  rangka  pelaksanaan  suatu  profesi.  Adapun  definisi  malapraktik  medik, adalah kelalaian dari seseorang dokter untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu  pengetahuan  dalam  mengobati  dan  merawat  pasien,  yang  lazim  dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.
J.  Guwandi 12 menyebutkan  bahwa  malpraktik  adalah  istilah  yang  mempunyai konotasi  buruk,  bersifat  stigmatis,  menyalahkan.  Praktik  buruk  dari  seseorang  yang memegang suatu profesi dalam arti umum seperti dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi,  dokter  hewan,  dan  sebagainya.  Apabila  ditujukan  kepada  profesi  medik,  maka akan disebut malpraktik medik.
Dalam kaitan dengan tanggung jawab dokter yang melakukan malpraktik, dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu tanggungjawab dalam arti r esponsibility, adalah sikap moral  untuk  melaksanakan  kewajibannya.  Sedangkan  tanggungjawab  dalam  arti liability, adalah  sikap  hukum  untuk  pertanggungjawaban  pelanggaran  atas kewajibannya atau pelangggaran atas hak pihak lain.
4. Pengaruh  transformasi  sosial  terhadap  hubungan  medik  antara  dokter  dan pasien dalam pelayanan kesehatan
Transformasi  sosial  memilki  makna  yang  sangat  besar  terhadap  berbagai  aspek kehidupan manusia. Bahkan transformasi sosial menjadi sumber, sehingga terjadi suatu perubahan sosial pada berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat, termasuk aspek medis secara umum. Terjadinya perubahan sosial atau apa yang menjadi sumber dari suatu  perubahan  sosial,  menurut  Soejono  Soekanto,  bahwa  terdapat  beberapa  faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan baik dalam ukuran yang paling kecil, yaitu  perilaku  kita  ataupun  dalam  ukuran  yang  lebih  luas  yaitu  struktur  dan  budaya masyarakat  kita.  Tetapi  secara  garis  besar  faktor-faktor  tersebut  dapat  dibedakan sebagai sumber perubahan sosial yang berasal dari dalam
12 Syahrul Mahmud, 2012 , Penegakan huku dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan medical malprake, hal. 262.
masyarakat  atau  internal  ( endogenous )  dan  dari  luar  masyarakat  itu  sendiri  atau eksternal ( exogenous) .
Demikian halnya dengan aspek bidang medis, perubahan sosial membawa pengaruh yang  besar  terhadap  perubahan  yang  terjadi  dalam  aspek  pelayanan  medis,  yakni berpengaruh terhadap berbagai hal antara lain:
a. Hubungan medik secara umum;
b. Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien;
c. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien;
d. Pelayanan Kesehatan.
Selanjutnya  mengenai  pengaruh  perubahan  sosial  terhadap  hubungan  medik yang merupakan hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi  masalah  kesehatannya  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Pasien yang mengalami  masalah  kesehatan  akan  mendatangi  dokter,  atau  rumah  sakit  untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Harapan pasien dengan pelayanan kesehatan yang diberikan, maka masalah kesehatan yang ia hadapi  akan terselesaikan, atau singkatnya ia akan sembuh atau sehat kembali.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  dari  300 responden  yang  menyatakan,  bahwa  perubahan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  pada  bidang  kedokteran  mengalami  perkembangan  atau  kemajuan  searah dengan  perubahan  sosial  sebanyak  225  (75,0%)  responden.  Sedangkan  64  (21,3%) responden  berpendapat  kurang  berkembang,  dan  yang  menyatakan  tidak  berkembang sebanyak 11 (3,7%) responden. Fakta empirik ini, mengandung arti  bahwa telah terjadi perubahan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  pada  bidang  kedokteran, searah dengan perkembangan atau kemajuan dari perubahan sosial. Adapun aspek bidang kedokteran/medis  yang  mengalami  perubahan  antara  lain,  perkembangan  pengetahuan para tenaga kesehatan, teknologi peralatan kesehatan, dan pemahaman masyarakat.
Demikian  pula  denganperlindungan  hukum  malpraktik  medik  bagi  dokter  dan pasien.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  dari  300  responden,  yang menyatakan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap dokter yang  menjalankan profesi yang di duga melakukan malpraktik medik, sebanyak 104 (34,7%) respondenberpendapat sudah  terlindungi.  Namun  demikian,  terdapat  sebanyak  153  (51,0%)  responden  yang menyatakan  masih  kurang  terlindungi,  sedangkan  43  (14,3%)  responden  justru berpendapat  tidak  terlindungi.  Kenyataan  ini,  dapat  berarti  bahwa  pada  umumnya responden  memandang  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  dokter  yang menjalankan  profesi  yang  di  duga  melakukan  malpraktik  medik,  kurang  memperoleh perlindungan.
Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari 300 responden  yang menyatakan tentang perlindungan hukum terhadap pasien yang di duga menjadi korban
malpraktik  medik,  terdapat  sebanyak  53  (17,7%)  responden  berpendapat  sudah memperoleh  perlindungan  hukum.  Namun  terdapat  sebanyak  177  (59,0%)  responden yang menyatakan masih kurang memperoleh perlindungan hukum, dan bahkan terdapat 70  (23,3%)  yang  memandang  tidak  pernah  memperoleh  perlindungan  hukum.  Dengan demikian  dari  hasil  penelitian  tampak  bahwa  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap dokter  maupun  pasien,  masih  kurang  mendapatkan  jaminan  perlindungan  hukum, sehingga  pada  akhirnya  akan  mempengaruhi  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien. Realitas  ini,  tentunya  sangat  memprihatinkan  karena  dapat  berakibat  pada  rendahnya motivasi  pasien  untuk  memperoleh  layanan,  sebaliknya  dokter  dalam  menjalankan profesinya  tidak  merasa  memiliki  kemandirian  dan  akan  sangat  terbelenggu  dengan kekhawatiran melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan medik.
Memang  tidak  dapat  disangkali  dan  bahkan  menjadi  fakta  adanya  beberapa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai telah terjadi malpraktik di dalam pelayanan medik. Namun kejadian tersebut, tentulah tidak didasarkan atas kesengajaan dokter untuk melakukan  malpraktik,  tetapi  hal  itu  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang mempengaruhinya.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya malpraktik, disebabkan karena faktor  substansi  hukum,  struktur  hukum,  pemahaman  hukum    masyarakat,  budaya  dan kebiasaan masyarakat, lingkungan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung. Untuk lebih  jelasnya  dikemukakan  hasil  penelitian  berkenaan  dengan  faktor-faktor  yang mempengaruhi terjadinya malpraktik.

## a. Substansi Hukum
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 300 responden, sebanyak 202 (67,3%) responden yang menyatakan bahwa faktor substansi atau materi undang- undang yang ada mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien dandokter yang menjalankan  profesi  yang  di  duga  melakukan  malpraktik  medik.Sementara  itu, terdapat  sebanyak  50  (16,7%)  responden  yang  berpendapat  bahwa  substansi  hukum atau  isi  undang-undang  yang  ada  kurang  mempengaruhi,  dan  sebanyak  48  (16%) responden justru berpendapat substansi hukum atau isi undang- undang yang ada tidak mempunyai  pengaruh  terhadap  pelaksanaan  perlindungan  hukum  pasien  dandokter yang  menjalankan  profesi  yang  di  duga  melakukan  malpraktik  medik.  Realitas  ini, mengandung  makna  bahwa  dalam  hal  terdapat  dugaan  telah  terjadinya  malpraktik medik, maka baik pasien maupun dokter pada dasarnya ketentuan perundang-undangan kurang  berpengaruh  atau  bahkan  tidak  mempunyai  pengaruh  atas  pelaksanaan perlindungan hukum.

## b. Faktor Struktur Hukum
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 300 responden sebanyak 215 (71,7%) responden  yang  berpendapat  faktor  struktur  hukum  mempengaruhi  pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dandokter  dalam  menjalankan  profesi  yang  di duga melakukan malpraktik medik. Selain itu, terdapat sebanyak 53 (17,6%) responden yang menyatakan bahwa faktor struktur hukum kurang mempengaruhi,sedangkan 32 (10.7 %) responden justru memandang faktor struktur
hukum tidak mempunyai pengaruh. Kendatipun pada umumnyaresponden memandang struktur  hukum  mempunyai  pengaruh,  namun  masih  terdapat  responden  justru berpendapat bahwa struktur hukum kurang atau bahkan tidak mempunyai pengaruh.

## c. Faktor Pemahaman Hukum Masyarakat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 300 responden sebanyak 214 (71,3%) responden  yang  menyatakan  bahwa  faktor  pemahaman  hukum  masyarakat mempengaruhi  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dandokter  yang menjalankan  profesi  yang  di  duga  melakukan  malpraktik  medik,  dan  sebanyak  47 (15,7%)  responden  berpendapat  kurang  mempengaruhi.  Sedangkan  yang mengemukakan  bahwa  faktor  pemahaman  hukum  masyarakat  tidak  mempunyai pengaruhsebanyak  39  (13,0%)  responden.  Dengan  demikian  dari  hasil  penelitian diperoleh informasi bahwa pada umumnya responden memandang pemahaman hukum masyarakat  sangat  berpengaruh  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap pasien  dan  dokter  yang  menjalankan  profesi  yang  di  duga  melakukan  malpraktik medik.  Karena  itu,  diperlukan  upaya  agar  pemahaman  masyarakat  semakin ditingkatkan  dalam  persoalan  hubungan  pasien  dengan  dokter,  seperti  adanya pelaksanaan sosialisasi hukum yang berkesinambungan.
Dalam  kaitanantara  pemahaman  hukum  masyarakat  dengan  kesadaran  hukum akan  perlunya  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dan  dokter  dalam  menjalankan profesinya. Darihasil penelitian tampak bahwa dari 300 responden terdapat sebanyak 200  (66,7%)  responden  yang  menyatakan  faktor  kesadaran  hukum  masyarakat mempengaruhi  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dandokter  yang menjalankan  profesi  yang  di  duga  melakukan  malpraktik  medik,  dan71  (23,7%) responden  berpendapatkurang  berpengaruh,sedangkan  29  (9,6%)  responden  justru memandang  kesadaran  hukum  masyarakat  tidak  mempunyai  pengaruh  dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien dandokter yang menjalankan profesi yang di duga melakukan malpraktik medik. Realitas ini, dapat diartikan  bahwa antara pemahaman  hukum  masyarakat  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat  mempunyai relevansi  yang erat, karena semakin paham masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, tidak mengherankan  jika dalam penelitian ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  hukum  masyarakat  dan  kesadaran  hukum masyarakat  sangat  mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum  terhadap pasien dan dokter yang menjalankan profesi yang di  duga melakukan malpraktik medik.

## d. Faktor Budaya dan Kebiasaan Masyarakat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 300 responden sebanyak 175 (58,3%) responden  berpendapat  bahwa  faktor  kebiasaan  masyarakat  mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien dandokter yang menjalankan profesi yang di duga melakukan malpraktik medik.Sebaliknyaterdapat sebanyak 69 (23,0%) responden  yang  menyatakan  bahwa  faktor  kebiasaan  masyarakat  kurang mempengaruhi dan 56 (18,7%) responden justru memandang tidak mempunyai
pengaruh.  Selain  itu,  hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  dari  300 respondensebanyak  185  (61,7%)  responden  yang  menyatakan  faktor  budaya  hukum masyarakat  mempengaruhi  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien dandokter  yang  menjalankan  profesi  yang  di  duga  melakukan  malpraktik  medik. Sebaliknya 72 (24%) responden berpendapat  kurang mempengaruhi dan 43 (14,3%) responden  justru  memandang  tidak  mempunyai  pengaruh.  Dengan  demikian,  jika dianalisis  hubungan  antara  kebiasaan  masyarakat  dan  budaya  hukum  masyarakat, tampaknya sangat relevan, karena saling terkait antara satu dengan lainnya. Kebiasaan masyarakat  akan  membentuk  budaya  hukum  masyarakat  dalam  pergaulan  hidup, terutama  dalampelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dan  dokter  yang menjalankan profesi yang di duga melakukan malpraktik medik.

## e. Faktor Lingkungan Masyarakat
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 300 responden yang menyatakan faktor  lingkungan  masyarakat  mempengaruhi  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  pasien  dandokter  yang  menjalankan  profesi  yang  di  duga  melakukan malpraktik  medik,  adalah  sebanyak  176  (58,7%)  responden,  sedangkan  84  (28%) responden  berpendapat  kurang  mempengaruhi,  dan  40  (13,3%)  responden  justru memandang tidak mempengaruhi. Kenyataan ini, mengandung arti bahwa kendatipun pada  umumnya  responden  memandang  faktor  lingkungan  masyarakat  mempunyai pengaruh,  namun  tidak  dapat  disangkali  terdapat  pula  responden  yang  justru berpendapat faktor lingkungan masyarakat kurang atau tidak mempunyai pengaruh.

## f. Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  dari  300  respondensebanyak  192  (64%) responden  yang  menyatakan  faktor  sarana  prasarana  pendukung  mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien dandokter yang menjalankan profesi yang  di  duga  melakukan  malpraktik  medik.Selanjutnya  sebanyak  68  (22,7%) responden berpendapat kurang mempengaruhi dan40 (13,3%) responden memandang faktor  sarana  prasarana  pendukung  tidak  mempengaruhi  pelaksanaan  perlindungan hukum terhadap pasien dandokter yang menjalankan profesi yang di duga melakukan malpraktik medik.
Berdasarkan uraian di atas, tampaknya transformasi sosial dalam kaitannya dengan pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dandokter  yang  menjalankan  profesi yang  di  duga  melakukan  malpraktik  medik  mempunyai  keterkaitan,  sehingga  dalam realitasnya  mempunyai  pengaruh  terhadap  pasien  dan  dokter  dalam  hubungan  medik. Selain itu, dalam realitasnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien dan dokter yang  menjalankan  profesi  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  sehingga  dapat  diketahui penyebab yang paling dominan untuk mengefektifkan perlunya perlindungan hukum baik terhadap pasien maupun kepada dokter dalam menjalankan profesinya.

## C. PENUTUP
Pengaruh transformasi  sosial  terhadap hubungan  medik antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni mengalami perubahan, baik dari segi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  medis  maupun  dari  segi  peralatan medis  yang  semakin  canggih.  Perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dan  dokter  yang
menjalankan  profesi,  yang  diduga  melakukan  malpraktek  medik  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  kurang  optimal.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi terjadinya  malpraktek  medik  dan  lemahnya  perlindungan  hukum  bagi  pasien,  adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, pemahaman hukum masyarakat, budaya hukum, lingkungan masyarakat, dan faktor sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA
Anny Isfandyarie, 2005, Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta.
Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Bambang Poernomo, 2005, Hukum Kesehatan , Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Rumah Sakit UGM, Jogyakarta.
Hasbi Asshiddiqi dkk, 1990, Al-Qur’an dan Terjemahannya,Depag RI, Jakarta.
Safitri Hariyani, 2005, Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien , PT. Diadit Media, Jakarta.
Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malapraktik , Karya Putra Darwati, Bandung.