ANALISIS KEUNIKAN DAN  “ MISSING LINK ” ANTARA HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, ETIKA PROFESI, DAN POLITIK; TELAAH KRITIS PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG

## PERLINDUNGAN ANAK
Sobirin Malian Universitas Proklamasi ’45 Yogyakarta Dosen Hukum Pidana Email: sobirin2810@gmail.com

## Abstrak
Kejahatan  seksual  yang  meningkat  fantastis  baik  secara  kuantitatif  maupun kualitatif  di  tahun  2016  ini,  khususnya  pada  anak-anak,  menghentak  kita  semua. Pemerintah  pun  lalu  menetapkan  negara  dalam  keadaan  “darurat  kejahatan seksual”.  Beriringan  dengan  itu  formula  hukum  pun  dicari  agar  kejahatan  seksual dapat  ditekan  seminimal  mungkin.  Puncaknya  Presiden  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)  No.1 Tahun 2016. Persoalannya, PERPPU tersebut sejatinya mengandung “keanehan” dan “keunikan” di mana antara asas  hukum  satu  dengan  asas  hukum  lainnya  saling  bertentangan  dan  antara substansi  hukum  dan  substansi  etika  profesi  juga  berlawanan,  juga  antara policy (perspektif politik) PERPPU yang dikeluarkan juga mengandung inkonsistensi atau “missing link” baik secara teori ( das sollen ) maupun dengan penerapannya ( das sein ).
Kata kunci: Kejahatan seksual, pidana, etika profesi dan politik

## ABSTRACT
The  sexual  crimes,  particularly  happened  to  children,  fantastically  increase  in 2016.  The  cases  that  increase  both  quantitatively  and  qualitatively  surprise  us.  The government declares that the state is in the “emergency of sexual crimes.” Along with it,  the  effort  to  seek  the  rule  of  this  law  is  initiated  to  diminish  the  sexual  crimes. Finally, the President issues the Government Regulation in Lieu of Act (PERPPU) No. 1 of  2016.  The  problem  is  this  regulation  has  peculiarity  and  uniqueness.  There  is  a contradictory among each  principle also among law substance and profession ethics substance.  There  is  an  inconsistency  or  missing  link  among  the  policy  (politic perspective)  and  the  Government  Regulation  in  Lieu  of  Act,  both  theoretically  (das sollen) and the implementation (das sein).
Keywords : Sexual crimes, criminal, professional ethic, and politic

## A. LATAR BELAKANG
Peristiwa  perkosaan  dan  pembunuhan  terhadap Yy  (14  tahun)  2  April  2016 yang digilir oleh 14 remaja di Bengkulu pada awal Mei 2016 lalu menjadi semacam klimaks  dari  rentetan  kasus  kekerasan  dan  perkosaan,  khususnya  terhadap  anak.
Peristiwa itu lalu mengungkap banyak kasus lain di seluruh Indonesia  yang selama ini terpendam dan kemudian makin mengagetkan karena kualitas dan kuantitasnya ternyata sangat tinggi.
Pusat  Data  dan  Informasi  (Pusdatin)  Komisi  Perlindungan  Nasional  Anak 2010-2014 mencatat ada 21.689.797 kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan di 179 kabupaten/kota (Pusdatin, 2016). 58% dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual. Sisanya  42% adalah kasus kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, serta kasus-kasus perebutan anak.
Sementara  data  lain,  dari  Komisi  Nasional  Perempuan  2015,  kekerasan seksual  yang  terjadi  di  ranah  personal  dari  jumlah  kasus  sebesar  321.753, kekerasan  seksual  menempati  peringkat  kedua,  yaitu  dalam  bentuk  perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18 % (601 kasus), dan pelecehan seksual 5 % (166 kasus).  Pada ranah publik, dari data sebanyak 31% (5.002  kasus),  jenis  kekerasan  terhadap  perempuan  tertinggi  adalah  kekerasan seksual  (61  %).  Pelaku  kekerasan  seksual  adalah  lintas  usia,  termasuk  anak-anak jadi pelaku (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2015).
Jika disimpulkan  dari data resmi  berbagai lembaga terkait perlindungan dan hak-hak  anak  itu  maka  masifnya  kejahatan  terhadap  anak  sangatlah  ironis.  Tak pelak lagi berbagai media (termasuk media sosial) dan masyarakat terus menyorot dan  mengkritisi  masifnya  jenis  kejahatan  ini,  yang  akhirnya  membuat  pemerintah menyatakan “Indonesia darurat kejahatan seksual anak”.
Sebagai  antisipasi  atas  kedaruratan  kejahatan  seksual  anak  tersebut, pemerintah  kemudian  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (PERPPU)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Penerbitan  PERPPU  Nomor  1  Tahun  2016  itu  ternyata  bukanlah  tanpa masalah  secara  akademis,  atas  dasar  itulah  dalam  tulisan  ini  paling  tidak merumuskan tiga hal yang akan dijawab, yaitu:
1. Apakah  PERPPU  tersebut  sudah  tepat  sebagai  solusi  hukum  (karena  “ihwal kegentingan yang memaksa” bersifat multitafsir)?
2. Bukankah  pemberatan  pidana  (baik  penjara  maupun  kebiri)  tidak  sejalan dengan  komitmen  Indonesia  yang  telah  meratifikasi Convention  Against Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment 1984, dengan mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1998?
3. Hukuman  pengebirian  yang  eksekusinya  harus  dilakukan  oleh  Dokter  (IDI), ternyata  ditolak  karena  bertentangan  dengan  Kode  Etik  Profesi  Kedokteran, bagaimana solusinya?
Dari tiga rumusan masalah tersebut, maka menurut penulis masalah ini sangat menarik karena terasa “aneh” dan “unik” jika dilihat dari kacamata akademis. Atau secara  teoritis,  dalam  paradigma  Gelilean  yang  menjadi  cikal  bakal  paradigma scientism (atau  dikenal  juga  dengan  positivisme),  bertolak  dari  aksiomatik  bahwa alam  semesta  ini  pada  hakikatnya  adalah  himpunan  fenomen  yang  berhubungan
secara interaktif dalam satu jaringan kausalitas yang sekalipun dinamik, namun juga deterministik  dan  mekanistik.  Berdasarkan  fenomena  ini,  kejahatan  seksual, terutama  pada  anak-anak,  akan  selalu  dapat  dijelaskan  sebagai  penyebab  atau akibat  dari  fenomena  yang  lain.  Hubungan  sebab  akibat  seperti  ini  dikatakan berlangsung tanpa henti dan tanpa mengenal titik henti di tengah alam objektif yang inderawi.  Dikatakan bahwa hubungan kausalitan antar-fenomena itu dikuasai oleh suatu  imperatif  alam  yang  berlaku  universal,  dan  yang  oleh  sebab  itu  dapat  saja berulang atau diulang, di manapun dan kapanpun, asal saja syarat atau kondisinya tak berbeda atau tak berubah (Wignjosoebroto, 2011: 10).

## B. METODE PENELITIAN
Paper  atau  artikel  ini  termasuk  studi  pustaka.  Intinya, pertama , mengumpulkan data primer seperti bahan hukum, peraturan perundang-undangan; lalu kedua ,  bahan  sekunder,  seperti  berbagai  tulisan  (opini),  berita,  karya  ilmiah, buku, jurnal,  data-data dari lembaga terkait;  dan ketiga , bahan tersier yaitu bahan- bahan penunjang, seperti kamus, ensiklopedi dan sebagainya.
Analisis  kajian  ini  adalah  deskriptif  normatif-teoritis.  Penentuan  deskriptif normatif-teoritis ini didasarkan pada dua alasan, yaitu: Pertama, mendekati masalah dari fakta-fakta (data-data) dari berbagai sumber yang ada, kemudian menganalisis aspek  norma-norma  hukum  yang  ada  sekaligus  mengkritisinya.  Kedua,  analisis tulisan  ini  bermaksud  menjelaskan  hubungan  antara  dua  variabel,  yaitu  variabel penyimpangan  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  (sifat  ambigu  penguasa)  didalam mempersepsikan konstitusi terutama Pasal 22 (1) UUD 1945 tentang PERPPU dan itu tidak lepas dari variabel karena kelemahan hukum dasar tertulis ayat (1) tentang “ihwal kegentingan yang memaksa”, yang multi tafsir.
Pendekatan  teori  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  hukum  positif Indonesia.  Diartikan  sebagai  hukum  positif  adalah:  “kumpulan  asas  dan  kaidah hukum  tertulis  dan  tidak  tertulis  yang  pada  saat  ini  sedang  berlaku  dan  mengikat secara  umum  atau  khusus  dan  ditegakkan  oleh  atau  melalui  pemerintah  atau pengadilan  dalam  negara  Indonesia.  Penekanan  “pada  saat  ini  sedang  berlaku,” karena  secara  keilmuan  rechtwetenschap,  pengertian  hukum  positif  diperluas (Manan, 2014: 3-4). Bukan saja yang sedang berlaku sekarang dan akan berlaku (ius constituendum)  (UU  No.5  Tahun  1986  Tentang  PTUN,  Pasal  45),    melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku di masa lalu (ius constitutum) (UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, Pasal 45). Kalau merujuk pada ajaran-ajaran “legisme” atau  “positivisme”  Kelsen  atau  John  Austin,  bahwa  hukum  itu  semata-mata kehendak  dari  penguasa  ( command  of  the  sovereign )  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan (Morris (ed), 1971: 336).
Unsur terpenting dari hukum positif, yaitu:
1. Hukum Positif “mengikat secara umum atau khusus.” Mengikat  secara  umum  adalah  aturan  hukum  yang  berlaku  umum  yaitu peraturan perundang-undangan (UUD, UU, PERPPU, PP, Perda), hukum adat, yurisprudensi.  Sementara  yang  mengikat  secara  khusus  adalah  hukum  yang
mengikat  subyek  tertentu  saja  atau  obyek  tertentu  yaitu    secara  keilmuwan (dalam hukum administrasi negara) disebut beschikking .
2. Hukum positif “ditegakkan oleh atau melalui Pemerintah atau pengadilan.” Hukum  positif  ditegakkan  atau  dipertahankan  oleh  atau  melalui  pemerintah atau  oleh  pengadilan.  Ciri  ini  menimbulkan  paham  bahwa  hukum  positif adalah  aturan  hukum    yang  mempunyai  sifat memaksa  dengan  memberikan sanksi (hukuman). Ini sesuai dengan pendapat John Austin, yang mengartikan sanksi semata-mata sebagai suatu bentuk membebankan penderitaan/ punishment (Sanusi,  1984:  113;  ).  Namun,  banyak  juga  aturan hukum  positif  yang  tidak  mencantumkan  suatu  sanksi  atau  sifat  memaksa tertentu  atau  suatu  akibat  hukum  tertentu.  Misalnya,  kaidah-kaidah  hukum hukum  tata  negara.  Memperhatikan  dua  hal  (sanksi mebebankan  dan  hanya sanksi administrasi), ilmu  hukum membedakan antara hukum yang memuat aturan memaksa ( dwingendrecht ), dan juga yang semata-mata memuat aturan yang mengatur ( regelendrecht ).
Teori lain yang digunakan adalah teori tentang etika. Etika berasal dari bahasa Yunani  ethos  artinya  kebiasaan,  kandang,  adat,  akhlak,  sikap,  cara  berpikir (K.Bertens, 1999; 45, O.P. Simorangkir, 2004;155-176 ). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2010: 278), “etika” dijelaskan dengan tiga arti: 1) Ilmu tentang  apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk  dan  tentang  hak  dan  kewajiban  moral (akhlak);  2)  kumpulan  asas  atau  nilai  yang  berkenaan  dengan  akhlak;  3)  nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau bermasyarakat.”
Sementara setiap profesi memiliki kitab undang-undang etika atau Kode Etik. Mereka  inilah  yang  senantiasa  menegakkan  etika  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh dilakukan dengan standar moral yang tinggi terhadap pelayanan profesinya.
Teori yang juga akan digunakan dalam menganalisis PERPPU ini adalah teori hirarki norma hukum yang digagas oleh Hans Kelsen (Kelsen, 1995: 14-31; Utsman, 2011: 20-26; Indrati Soeprapto, 1998: 2-3).

## C. PEMBAHASAN

## 1. PERPPU: Multitafsir “ihwal kegentingan yang memaksa”
Secara  konstitusional,  PERPPU  memang  produk  hukum  yang  sah  (Sumali, 2003:  69-75).  Pada  Pasal  22  Ayat  (1)  UUD  1945  disebutkan,  “Dalam  hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah pengganti undang-undang.” Penetapan PERPPU oleh Presiden juga tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,  “Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  adalah  Peraturan Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  hal  ihwal  kegentingan yang memaksa.”  Selanjutnya, ayat (2) menetapkan bahwa, “Peraturan pemerintah itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  persidangan berikut.”  Konsekuensinya  apabila  ternyata  tidak  mendapat  persetujuan  oleh  DPR, maka menurut ayat (3) Pasal 22 UUD 1945, PERPPU itu harus dicabut.
Kajian  yang  akan  disinggung  di  sini  mengenai  apa  arti  “dalam  hal  ihwal kegentingan yang memaksa?” Menurut penjelasan resmi UUD 1945,  frase tersebut merupakan  terjemahan  dari noodverordeningsrecht .  Menurut  bahasa  hukum Amerika,  ini  sama  dengan  konsep  ‘ clear  and  present  danger ’,  situasi  bahaya  yang terang  benderang  dan  memaksa.  ‘ Nood ’  mengandung  arti  bahaya  atau  darurat. ‘ Ordenen ’ berarti mengatur, menyusun. Secara harfiah, ‘ noodverordeningsrecht’ bisa diartikan  peraturan  hukum  untuk  mengatur  keadaan  bahaya/darurat  (Mahendra, Republika, 8 September 2000; Rajagukguk, 2009: 76-77). Menurut penjelasan UUD 1945,  PERPPU perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin pemerintah dalam  keadaan  genting.  Namun,  secara a  contrario ,  pemerintah  tidak  boleh  atau dilarang  konstitusi  untuk  menerbitkan  PERPPU  manakala  tidak  ada  hal  ihwal kegentingan yang memaksa.
Oleh karenanya, logika penerbitan PERPPU bisa disusun apabila: pertama , ada situasi  bahaya,  kegentingan. Kedua ,  situasi  bahaya  ini  dapat  mengancam keselamatan negara jika pemerintah tidak secepatnya mengambil tindakan konkret. Ketiga ,  karena  situasinya  amat  mendesak,  dibutuhkan  tindakan  pemerintah secepatnya; sebab jika peraturan yang diperlukan untuk menangani situasi genting itu menunggu mekanisme DPR/DPD tentu memerlukan waktu lama.
Merujuk  pada  bahasa  Jimly  Asshidiqie,  setidaknya  terdapat  tiga  kondisi keadaan  darurat  yang  dapat  mengakibatkan  suatu  kegentingan  memaksa,  yaitu darurat perang; darurat sipil; dan darurat internal ( innere not stand ). Darurat yang sifatnya  darurat  internal  dapat  timbul  berdasar  pada  penilaian subyektif Presiden, yang  selanjutnya  bisa  menjadi  alasan  bagi  Presiden  untuk  mengeluarkan  PERPPU (Asshiddiqie, 2003: 273).
Kendati  demikian,  tidak  adanya  ketentuan  perundang-undangan  yang mengatur  batasan-batasan  kondisi  kegentingan  yang  memaksa,  sejatinya  telah menjadikan  PERPPU  bak  “bola  liar”  yang  sewaktu-waktu  dapat  dimainkan  oleh Presiden yang berkuasa untuk kepentingan kekuasaannya (Sihombing, 1996: 3-7). Jadi,  PERPPU  menjadi  alat  subyektif  jabatan  untuk  menjustifikasi  dirinya  dalam memuluskan  kepentingan  kekuasaannya.  Kita  patut  bersyukur  sejauh  ini  tiap Presiden  belum  menjadikannya  alat subyektif jabatan.  Artinya,  masih  dalam  batas kewenangannya  untuk  kepentingan  negara.    Pada  masa  lalu,  misalnya,  PERPPU No.3/2008  tentang  Lembaga  Penjaminan  Simpanan  (LPS)  dikeluarkan  13 Oktober 2008,  Presiden  juga  mengeluarkan  PERPPU  No.2/2008  tentang  Perubahan  Kedua UU.No.23/1999  tentang  Bank  Indonesia.    Demikian  pula  di  era  Presiden  SBY, mengeluarkan PERPPU No.4/2009 tentang Perubahan atas UU No. 30/2009 tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Lantas,  bagaimana  dengan  PERPPU  No.1  Tahun 2016 ini?
Kendati keluarnya PERPPU ini tidak perlu dicurigai berlebihan, namun dalam perspektif pemerintah, PERPPU ini adalah  bentuk komitmen pemerintah  terutama Presiden  dalam  menyelesaikan  masalah  kejahatan  anak.  Namun,  PERPPU  ini tetaplah  produk  hukum  yang  layak  dikritisi  karena  multitafsir  “ihwal  kegentingan memaksa”  yang  rasa-rasanya  belum  mendapat  argumen  yang  bulat  terutama  dari
berbagai  pakar  hukum.  Penting  diperhatikan,  bahwa  harus  dihindari  dalam penerbitan  PERPPU  sebagai  kebijakan  hukum,  yaitu  adanya  keterlibatan  “emosi”. Kita bisa berkaca dari policy yang sama yang pernah ada  di Amerika yang dikenal dengan  “ Megan’s  Law ”.  Megan  berasal  dari  nama  anak  perempuan  Megan  Kanka yang  tewas  diperkosa  oleh  tetangganya  di  New  Jersey  pada  1994. Megan’s  Law (Human  Rights  Watch,  2008)  karena  dibuat  dengan  emosional  yaitu  untuk membalas  dendam  kepada  tiap  pelaku  perkosaan,  implementasinya  tidak  efektif bahkan  kontraproduktif  sehingga  melahirkan  ketidakadilan.  “ Megan’s  Law ”  adalah produk  hukum  parlemen  yang  motivasinya  untuk  menekan  kejahatan  seksual terhadap  anak-anak  dengan  memfokuskan  pada  pemberatan  ancaman  pidana. Sayangnya,  hukuman  pidana  klasik  ini  ternyata  tidak  efektif.  Pada  riset    yang dilakukan oleh lembaga HAM  negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, terhadap pelaku kejahatan seksual selama 5 tahun sejak Megan Kanka (1994) diperkosa dan kemudian  dibunuh,  angka  kejahatan  seksual  justru  menunjukkan  kecenderungan stagnan  bahkan  cenderung  naik.  Semula  (1994)  di  New  Jersey  terjadi  32  kasus, tahun  1995-1996  menjadi  89  kasus,  tahun  1997  menurun  lagi  menjadi  67  kasus, dan tahun 1998-1999 kecenderungan kejahatan seksual kembali naik menjadi 103 kasus (Irwanto, Kompas, 31 Mei 2016).
Jumlah ini relatif “wajar” dalam pandangan ahli hukum akibat berbagai faktor ekonomi  dan  ditambah  lagi  dengan  budaya  Amerika  dan  Eropa  yang  memang (permisif) menganut seks bebas (Abbink, 1994: 8-12; Wiyata, 2006: 229).
2. Pemberatan Pemidanaan Inkonsisten dengan Konvensi PBB tahun 1984 Harus  dipahami  di  era  sekarang,  hukum  dapat  dipandang  sebagai  refleksi keberadaban suatu bangsa. Begitu juga jenis-jenis hukuman yang diancamkan akan mencerminkan  tingkat  kebudayaan  yang  telah  dicapai  oleh  suatu  masyarakat bangsa bersangkutan.
Perjalanan  sejarah  seringkali  tidak  linier,  tetapi  bersifat  sirkuler.  Artinya, hukuman  dengan  tujuan  untuk  membalas  yang  sejak  lama  telah  ditinggalkan, sekarang  malah  muncul  kembali  sebagai  respons  maraknya  kejahatan,  dan kegagalan  sistem  peradilan  pidana  memberikan  hukuman  yang  efektif  terhadap kejahatan  maupun  penjahat  (Manullang,  2006;  Kompas,  17  Mei  2016).  Teori retributif yang pernah dikembangkan Immanuel Kant telah bergeser ke arah teori resosialisasi  dan  bahkan  rehabilitasi  dengan  dikedepankannya  konsep  keadilan restoratif.
Hukum  maupun  hukuman  bukan  semata-mata  untuk  pembalasan,  atau perbaikan  (resosialisasi).  Hukum  maupun  hukuman  juga  dimaksudkan  agar memulihkan  keseimbangan  yang  terganggu  akibat  tindak  pidana  dengan mewajibkan kepada si pelanggar untuk mengganti kerugian terhadap korban dalam hal tindak pidana itu menimbulkan kerugian materiil.
Akan  halnya  terhadap  tindak  pidana  yang  tergolong  luar  biasa,  di  samping dijatuhkannya  hukuman  badan  (penjara)  dan  denda,  juga  pembayaran  uang pengganti  dalam  tindak  pidana  korupsi  merupakan  konsekuensi  dianutnya  ide
double  track  system yang  menggabungkan  jenis  hukuman  ( punishment )  dan tindakan ( treatment ).
Pada konteks PERPPU di atas, sepanjang berkaitan dengan hukuman kastrasi telah  menghidupkan  kembali  teori  pidana  klasik  di  mana  hukuman  dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, yakni kejahatan dibalas dengan kejahatan pula. Implisit di dalam konsep itu mendukung nuansa apa yang disebut oleh Hobbes dengan homo homini lupus ,  yang    konsekuensinya; manusia  yang  satu  merupakan  ancaman  bagi manusia  yang  lain.  Untuk  menghilangkan  ancaman  itu,  si  pengancam  harus dibinasakan.
Pada  posisi  inilah  fungsi  negara  dipertaruhkan.  Dalam  tingkatan  tertinggi, negara  bertanggungjawab  atas    ide    dihidupkannya  kembali  konsep  klasik  yang semata-mata  ditujukan  untuk  membuat  jera  pelaku.  Padahal,  seperti  dikatakan Cesare  Beccaria,  sesungguhnya  penjeraan  itu  tidak  pernah  muncul  dari  hukuman yang berat, tetapi ditimbulkan dari pidana yang patut (Muladi dan Nawai, 1992: 16).

## 3. Konvensi PBB: Pro Hukuman Manusiawi
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  sejak  1984  telah  mengesahkan  konvensi  yang menentang  penyiksaan,  tindakan  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi  atau tindakan/hukuman yang merendahkan ( Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ).
Berlakunya konvensi PBB itu kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.5/1998.  Konsekuensinya,  cara-cara  yang  tidak  manusiawi  dalam  penegakan hukum,  baik  yang  menyangkut  proses  penyidikan  sampai  peradilan,  harus dihindarkan. Begitu juga ketentuan legislasi  maupun hukuman yang merendahkan manusia, yang bersifat kejam, dan tidak manusiawi apalagi sampai melanggar HAM.
Meskipun  hukuman  kastrasi  dipandang  sebagai  upaya  terakhir  di  mana penerapannya  harus  seselektif  mungkin,  disebabkan  karena  pengulangan  atau menimbulkan korban yang meluas, jenis hukuman itu tetaplah akan menimbulkan akibat  yang  tidak  humanis.  Pemberatan  ancaman  pidana  yang  secara  alternatif diancamkan, seperti pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun jauh lebih manusiawi daripada  hukuman  badan  (seperti  pengebirian)  yang  pelaksanaannya  masih diperdebatkan.
Hukuman  kebiri  dalam  PERPPU  memang  hanya  dijatuhkan  terhadap  pelaku yang telah dewasa. Akan tetapi, dengan diperberatnya hukuman, landasan filosofis maupun  sosiologis  hukuman  kastrasi  telah  kehilangan  relevansi.  Konvensi  di  atas merupakan salah satu  ketentuan universal yang dijiwai semangat self determination dan  tetap  mengindahkan  prinsip the  rule  of  law yang  telah  dipegang  teguh Indonesia.  Konsekuensinya,  kita  pun  harus  menyesuaikan  peraturan  perundang- undangan  maupun  sistem penitensier agar  Indonesia  tidak  dipandang  sebagai negara yang melanggar hak asasi manusia.
Jadi,  dengan  dimasukkannya  Pasal  81A  dalam  UU  Perlindungan  Anak  yang mengakomodasi  ayat  di  antaranya:  (3)  Pelaksanaan  kebiri  kimia  disertai  dengan rehabilitasi.  Demikian  pula  dengan  Pasal  lain  yang  terkait  dengan  kebiri  sejatinya telah  bertentangan  dengan  semangat  universal  konvensi  PBB  yang  dalam  hirarki
norma hukum dan harmonisasi hukum selayaknya kita ikuti. Inilah “keunikan” dan “keanehan”  lain  dari  PERPPU  No.1  Tahun  2016.  Kebiri  dalam  hal  ini  menghambat libido, di mana testis tempat laki-laki memproduksi sperma dan hormon testosteron “dipasung”. Hormon yang mematangkan sel-sel sperma sehingga siap membuahi sel telur  dan  juga  memicu  timbulnya  libido  tak  akan  lagi  memproduski  hormon testosteron, laki-laki itu tak akan lagi mempunyai gairah seks. Itulah dasar mengapa laki-laki dikebiri, supaya tidak terjadi pagar makan tanaman.
Teori perundang-undangan ( gezetsgebungstheorie ) pada dasarnya merupakan bagian  dari  ilmu  pengetahuan  perundang-undangan  ( gesetsgebungwissenschaft ) yang  berupaya  mencari  kejelasan  makna  atau  pengertian-pengertian  hukum  dan peraturan  perundang-undangan  secara  kognitif.  Ilmu  pengetahuan  perundang- undangan  yang  awalnya  berkembang  di  Eropa  Barat  adalah  ilmu  yang  bersifat interdisipliner  di  mana  yang  erat  terkait  adalah  ilmu  politik  dan  soosiologi.  Ilmu perundang-undangan  menurut  Burkhart  Krems,  dalam  karyanya Grundfragen  der Gesetsgebungslehre ,  dapat  dibedakan  atas  teori  perundang-undangan  dan  ilmu perundang-undangan  yang  mengkaji  aspek  pembentukan  undang-undang.  Ilmu perundang-undangan  dapat  dirinci  lagi  ke  dalam    proses  perundang-undangan ( gesetsgebung-vehfahren ),  metode  perundang-undangan  ( gesetsgebungs-methode ), dan teknik perundang-undangan ( gesets gebungs technik ) (Indrati, 2007: 23).
Salah  seorang  ahli  mazhab  hukum  murni  yang  pemikirannya  tentang grundnorm dan hirarki norma hukum sangat berpengaruh terhadap hirarki norma hukum,  yakni  Hans  Kelsen  mengkategorikan  hukum  sebagai  norma  yang  dinamik ( nomodynamics ).  Menurut  konsep  ini  hukum  adalah  sesuatu  yang  dibuat  melalui suatu  prosedur  tertentu  dan  segala  sesuatu  yang  dibuat  menurut  cara  ini  adalah hukum.  Kaitannya  dengan  konstitusi,  hukum  dikonsepsikan  sebagai  sesuatu  yang terjadi menurut cara yang ditentukan konstitusi bagi pembentukan hukum (Kelsen, 1995: 14-31).
Lebih  jauh  Kelsen  mengungkapkan  tentang  karakter  khas  dan  dinamis  dari hukum, yaitu:
“hukum  mengatur  pembentukannya  sendiri  karena  suatu  norma  hukum menentukan  cara  untuk  membuat  suatu  norma  hukum  lainnya,  dan    juga sampai derajad tertentu menentukan isi norma lainnya tersebut ... Hubungan antara  norma  yang  mengatur  pembentukan  norma  lain  dengan  norma lainnya  digambarkan  sebagai  hubungan  antar  “superordinasi”  dan “subordinasi”  ...  Kesatuan  norma-norma  ini  ditunjukkan  oleh  fakta  bahwa pembentukan  norma  yang  lebih  rendah  ditentukan  oleh  norma  lain  yang lebih tinggi, dan bahwa regressus ini diakhiri oleh suatu norma dasar, oleh karena  menjadi  dasar  tertinggi    dari  validasi  keseluruhan  tata  hukum, membentuk kesatuan tata hukum”
Selanjutnya  Kelsen  mengemukakan  teorinya  tentang  tata  urutan  atau  susunan hirarki dari tata hukum suatu negara, yaitu dengan mempostulasikan norma dasar, yakni konstitusi dalam arti material (Kelsen, 1995: 14-31) adalah urutan tertinggi di dalam hukum nasional. Sebagaimana ia tegaskan, bahwa:
“the legal order...is therefore not a system of norms coordinated to each other, standing,  so  to  speak,  side  by  side  on  same  level,  but  hierarchy  of  different levels of norms.”
Masih menurut Kelsen, kendati konstitusi merupakan puncak tertinggi dalam hirarki  norma  hukum,  namun  tidak  tertutup  kemungkinan  terjadinya  konflik  atau penyimpangan  peraturan  dan  konstitusi.  Mengenai  hal  ini,  Kelsen  mengemukakan prinsip lex  posterior  derogat  priori dan  prinsip desuetudo untuk  mengatasi terjadinya konflik hukum tersebut. Prinsip atau azas lex posterior derogat lex priori menurut Kelsen adalah suatu undang-undang yang dibatalkan oleh undang-undang lainnya. Sedangkan prinsip desuetudo adalah akibat hukum yang bersifat negatif dari kebiasaan yang dapat mengabaikan undang-undang atau berakibat tidak efektifnya suatu  undang-undang.  Atau  dengan  kata  lain,  bisa  saja  suatu  undang-undang kehilangan  validitasnya  karena  dihapus  oleh  suatu  kebiasaan  (Hans  Kelsen,  1995: 121 dan 158).
Gagasan  Kelsen  mengenai  berjenjangnya  lapisan  norma  hukum  dalam  suatu hirarki,  di  kemudian  hari  dikenal  sebagai  teori  jenjang/hirarki  norma  hukum ( stufentheorie ) (Indrati Soeprapto, 1998: 25-26). Dalam bahasa Bagir Manan, ajaran tata  urutan  pertingkatan  peraturan  perundang-undangan  ( stufenbaudesrecht ) mengandung  makna: pertama ,  peraturan  yang  lebih  rendah  harus  mempunyai sumber atau dasar pada peraturan yang lebih tinggi; Kedua , peraturan perundang- undangan  merupakan  sebuah  tertib  hukum  ( legal  order );  dan ketiga ,  peraturan perundang-undangan  untuk  menjamin  tata  urutan  itu  dalam  suatu  sistem  yang tertib (Manan, Republika , 21 Mei 2000).
Teori  Kelsen  ini  kemudian  dikembangkan  lebih  lanjut  oleh  salah  satu muridnya,  yakni  Hans  Nawiasky.  Nawiasky  menyatakan  dalam  bukunya  yang berjudul Allgemeine  Rechslehre ,  bahwa  suatu  norma  hukum  di  negara  manapun tidak saja selalu berlapis dan berjenjang, di mana norma yang di bawah berlaku dan mengacu  pada  norma  di  atasnya,  sedangkan  norma  yang  lebih  tinggi  berlaku  dan bersumber  pada  norma  yang  lebih  tinggi    lagi,  tetapi  juga  norma  hukum  itu berkelompok-kelompok.  Kelompok  norma  hukum  itu,  ialah:  (1)  norma  hukum fundamental  negara  ( staatsfundamentalnorm );(2)  aturan  dasar  atau  aturan  pokok negara ( staatsgrundgesetz ); (3) Undang-undang formal  ( formell gesetz ;) (4) aturan pelaksana  dan  aturan  otonom  ( verordnung  und  autonome  satzung ).  Teori  yang dikembangkan  dari Stufentheorie Kelsen  tersebut,  selanjutnya  oleh  Nawiasky dinamai Die  theorie  vom  stufenordnung  der  rechsnormen .  Pada  tahap  lebih  lanjut, teori  hirarki  norma  (oleh  Kelsen)  dan  dimodifikasi  oleh  Nawiasky,  kedua  teori  ini seiring dengan kebutuhan dan dinamika hukum ketatanegaraan yang disintesakan menjadi theorie von stufennaufbau de rechtsordnung ( Soejadi, 1999:101-104).
Jika  kita  kaji  dengan  kritis  dan  seksama theorie  von  stufennaufbau  de rechtsordnung Kelsen-Nawiasky,  maka  kita  akan  melihat  adanya  refleksi  teori tersebut  dalam  sistem  norma  hukum  yang  dianut  di  Indonesia.  Ini    sebagaimana dapat kita rujuk pada Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor
10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
Jadi,  jika  kita  kembali  pada  konteks  teori  ini  dan  diharmonisasikan  dengan Konvensi  PBB  tahun  1984  itu,  maka  jelas  PERPPU  ini  inkonsisten  keberadaannya. Juga  apabila  ditelisik  substansi  materi  muatannya,  maka  PERPPU  ini  telah berlawanan  dengan  Konvensi  PBB  yang  ingin  mengurangi  pidana  fisik.  Bahkan dalam  perspektif  keadilan  kecenderungan  konvensi  PBB  yang  sudah  berlaku  di beberapa  negara  Eropa  adalah  konsep  keadilan  restoratif.  Bahwa  hukum  bukan semata-mata untuk pembalasan. Walaupun permasalahan hukum dan keadilan telah lama  menjadi  perhatian  yang  menarik  dan  hingga  kini  masih  aktual.  Hukum  dan keadilan  tetap  diperlukan  sebagai  nilai  dari  kebutuhan  asasi  bagi  masyarakat beradab (Bakhri,  2016: 58).

## 4. Hukum Versus Etika Profesi
Pemberlakuan PERPPU No.1 Tahun 2016, di antara pasal di dalamnya memuat keharusan  dokter  sebagai  pihak  yang  akan  mengeksekusi.  Akibat  pasal  itu,  secara yuridis,  mau  tidak  mau  dokter  harus  melaksanakannya  tanpa reserve ,    karena  ini adalah  hukum  negara.  Namun  kenyataannya  bunyi  “hukum”  tersebut  ditolak  oleh para dokter. Para dokter beralasan jika mereka mengeksekusi kebiri tersebut maka akan  bertentangan  dengan  nilai  dasar  etika  (Kode  Etik  Kedokteran Indonesia/Kodeki).  Walaupun  tiap  negara  berbeda-beda  kode  etik  kedokterannya, namun  khusus  para  dokter  Indonesia  paling  tidak  mengurai  dalam  empat  alasan (asas) utama.
Asas  manfaat,  sebagai  pelaksanaan  dari    ibadah  dan  menolong  memberikan yang terbaik. Dalam kode etik kedokteran Indonesia dirumuskan dalam dua pasal, yaitu pasal kepentingan pasien menjadi  ukuran utama dan dokter bekerja dengan ukuran yang tertinggi di samping pada sumpah kedokteran.
Berdasar asas manfaat tersebut, melakukan kebiri tentu tak ada manfaatnya sama sekali. Dengan demikian, apabila kebiri dilakukan oleh seorang dokter, ia akan melanggar  etik.  Dari  aspek  medis  teknis  pelaksanaan  tidaklah  sederhana;  perlu melibatkan  dokter  ahli  bedah,  ahli  anestesi,  ahli    kedokteran  jiwa.  Bahwa  dalam sejarah sudah ada pengebirian pada manusia, tidak berarti itu benar jika dilakukan. Asas  jangan  mencederai  atau  jangan  merugikan.  Inilah  prinsip  sebagai penegasan dari asas manfaat. Asas ini berlaku dari segala aspek kehidupan, jangan mencederai  dari  segi  spiritual  (hak  beribadah),  jangan  mencederai  dari  aspek psikologi,  yaitu  kewajiban  menyimpan  rahasia  kedokteran,  aspek  finansial  jangan sampai pasien mengeluarkan biaya yang bukan diperlukan.    Berdasarkan asas ini, kebiri  akan  mencederai  pasien  dan  sangat  merugikan  karena  kehilangan  hak berketurunan.  Hak  berketurunan  sejatinya  ciptaan  Tuhan  ( sunnatullah ),  jika manusia  menghalangi sunnatullah itu  dengan  paksa,  maka  sama saja  “menentang” kehendak Tuhan, hal yang sangat dihindari oleh para dokter.
Asas  otonomi,  mensyaratkan  segala  pikiran  pertimbangan  dan  keputusan dokter  yang  akan  dikerjakan  wajib  diketahui,  disadari,  dan  disetujui  oleh  pasien.
Bahkan,  untuk  tindakan  yang  berpotensi  merusak  jaringan,  diperlukan  surat persetujuan  tertulis.  Untuk  itu,  terhukum  kebiri  berhak  meminta  dokter  mentaati UU  Praktik  Kedokteran  (2013),  jadi  ia  berhak  menolak.  Pertanyaannya,  apakah pemerintah  dapat  memaksa  dokter  dan  perawat  melanggar  etika  dan  sekaligus melanggar UU?
Secara  teori  Kode  Etik  sangat  mem-pribadi  sifatnya  sebagai  ( akhlaqul karimah )  yang  melekat  kuat  dalam  keprofesionalitasan,  sementara  hukum  adalah kehendak  negara  ( command  of  sovereignty ).  Keduanya  memang  dapat  seiring sejalan  manakala  ada  muara  pertemuan,  yaitu  sama-sama  untuk  kepentingan kemanusiaan.  Akan  tetapi,  akan  saling  bertentangan  bilamana  yang  satu  sudah memasuki  wilayah  “politik”  seperti  halnya  PERPPU  No.1  Tahun  2016  ini.  Politik lebih  sering  melihatnya  sebagai  “alat”  kuasa  tanpa  mempertimbangkan  aspek humanisme. Atas dasar itu, sebaiknya ke depan produk hukum (pemerintah) harus sinergis dengan kode etik profesi apa pun dengan titik temunya demi kemanusiaan dan keadilan.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Kejahatan dan kekerasan seksual khususnya pada anak-anak yang pada tahun 2016 ini cenderung menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya memang  mencemaskan.  Seperti  dicatat  oleh  berbagai  lembaga  yang  membawahi anak-anak yaitu Komnas Anak dan Komnas Perempuan, atau berbagai media massa.
Masyarakat dan pemerintah pun akhirnya sepakat bahwa jenis kejahatan ini telah masuk dalam kategori kejahatan “ extra ordinary crime ” atau darurat kejahatan. Tak  pelak  pemerintah  pun  lalu  bereaksi  dengan  menerbitkan  PERPPU  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Sayangnya,  PERPPU  ini  bukanlah  tanpa  masalah  baik  secara  teori  maupun implementasi hukum, terutama hukum internasional. Paling tidak ada tiga hal yang mengandung “keunikan” atau inkonsistensi di dalamnya. Pertama , PERPPU ini tetap menjadi  polemik  karena  menurut  Pasal  22  (1)  UUD  1945,  “hal  ihwal  kegentingan yang  memaksa”  adalah  konsep  debatabel.  “Hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa” dalam  konteks  kejahatan  yang  diurai  di  atas  rasa-rasanya  belum  layak  menjadi dasar  untuk  segera  dikeluarkannya  PERPPU.  Artinya,  masih  ada  cara-cara  atau policy lain yang dapat ditempuh guna mengatasi problem kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak ini.
Kedua ,  materi  muatan  dalam  PERPPU  dengan  menambahkan  pemberatan hukuman “kebiri” inkonsisten dengan konvensi PBB tahun 1984, padahal Indonesia adalah  salah  satu  negara  yang  meratifikasi  konvensi  tersebut.  Artinya,  seharusnya jika  konsisten  dengan  konvensi  itu  Indonesia  harus  mencari  hukuman  yang  lebih bijak  dan  manusiawi.  Secara  teori  pemberatan  pidana  apalagi  yang  bersifat “menyiksa”  fisik  seperti  kebiri,  di  banyak  negara  sudah  ditinggalkan.  Terkesan
pemberatan  pidana  lebih  mirip  hukuman  balas  dendam,  di  mana  di  dalamnya terkandung emosi.
Ketiga,  hukuman  dengan  mengebiri  pelaku,  di  mana  “eksekusinya”  harus dilakukan  oleh  dokter  ternyata  ditolak  oleh  IDI  (Ikatan  Dokter  Indonesia).  IDI berargumen, antara hukum positif (PERPPU) dengan Kode Etik Profesi Kedokteran, ternyata  substansinya  berlawanan.  Ada  asas-asas  yang  jika  eksekusi  itu  tetap dilakukan  oleh  para  dokter  akan  terlanggar.    Mereka  memilih  menolak  atas  dasar Ketuhanan dan kemanusiaan.
2. Saran
Pertama , ada baiknya pemerintah dalam hal ini Presiden mempertimbangkan lebih matang lagi jika ingin mengeluarkan PERPPU. Kalimat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” seperti termuat dalam pasal 22 UUD 1945, seharusnya dirumuskan secara  lebih  jelas  dengan  frase-frase  hukum  yang  terukur.  Dengan  begitu perdebatan  tentang  “hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa”  yang  sejatinya subyektifitas Presiden dapat diakhiri.
Kedua , konvensi PBB sebagai policy universal, apa pun itu, jika memang sudah kita ratifikasi, harus konsisten ditaati. Harap dicatat bahwa sikap inkonsistensi kita terhadap  hukum  produk  PBB  akan  membuat  dunia  internasional  menyorot  kita sebagai  negara  yang  tidak  jelas  standar  hukumnya.  Pada  banyak  negara  ketaatan hukum,  kedisiplinan  menjadi  ukuran  sejauh  mana  sebuah  negara  disebut  maju. Hukum  yang  tegas,  konsisten  menggambarkan  sebuah  peradaban  negara/bangsa disebut maju.
Ketiga , sebaiknya sebelum sebuah produk hukum diterbitkan, apalagi terkait dengan profesi tertentu, dapat didialogkan. Dibuat semacam matrik plus-minus jika profesi itu harus dilibatkan, sehingga tidak terjadi hukum terkesan vis a vis dengan kode etik profesi. Dialog akan menjernihkan persoalan, dan lebih dari itu substansi dan ke-sinergian akan lebih mudah dipertemukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU DAN JURNAL
Abbink,  A.J.  (1994). Culture  of  Violence:  A  Comparative  Study  of  Cultural  Forms  of Violence Behaviour . Nijmegen.
Asshidiqie,    Jimly  (2004). Konstitusi  dan  Konstitusionalisme, Jakarta:    Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
Bakhri,  Syaiful  (2016). Pidana  Denda:  Dinamikanya  dalam  Hukum  Pidana  dan Praktek  Peadilan .  Yogyakarta:  Kreasi  Total  Media  Yogyakarta  dan  UMJ Jakarta.
Bentham,Jeremy  (2010). Teori  Perundang-undangan:  Prinsip-prinsip  Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana , Bandung:Nuansa dan Nusamedia. Bertens, K. (1999). Etika . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hamidi,  Jazim  &  Mutik,  Kemilau  (2011). Legislative  Drafting .  Yogyakarta:  Total Media.
Indrati Soeprapto, Maria Farida (1998). Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius. Indrati  Soeprapto,  Maria  Farida  (2007). Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius. Kelsen, Hans (1995). Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif . Jakarta: Rimdi Press.
Manan,  Bagir  (2014). Hukum  Positif  Indonesia  (Suatu  Kajian  Teoritik) .  Yogyakarta: FH UII Press. Manullang, E. Fernando M. (2006). Menggapa Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Penerbit Kompas. McCourberly,  Hilaire  &  D.  White,  Nigel  (1999). Jurisprudence .  Blackstone  Press Limited. Morris, Clarence (ed) (1971). The Great Legal Philosophers . Philadelphia:  University of Pennsyvania Press.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  (1992), Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Bandung:
Alumni.
Pusat Data dan Informasi Komnas Perlindungan Anak, Jakarta, April 2016. Rajagukguk, Erman (2009). Yustisia “PERPPU” . Jakarta: LSHU & E. Sanusi, Ahmad (1984). Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia . Bandung: Transito. Sihombing, Herman (1996). Hukum Tata Negara Darurat . Jakarta: Djambatan.
Simorangkir,  O.P.  (2004). Etika:  Bisnis,  Jabatan  ,  dan  Perbankan .  Jakarta:  Rineka Cipta. Soejadi  (1999). Pancasila  Sebagai  Sumber  Tertib  Hukum  Indonesia .  Yogyakarta:
Lukman Offset. Sumali (2003). Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-
Undang (PERPU) . Malang: UMM Press. Tateki  Yoga  Tursilarini  dan  Trilaksmi  Udiati  (2016), Inses  Di  Ranah  Domestik , Yogyakarta: Kreasi Total Media. Utsman,  Sabian  (2011). Menuju  Penegakan  Hukum  Progresif .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
W.J.S.,  Poerwadarminta  (2010). Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka.
Wignjosoebroto,  Soetandyo  (2011). Memperbincangkan  ‘Hukum’  Dari  Perspektif Filsafat:  Paradigma  Hukum  dan  Pergeserannya  dalam  Sejarah .  Makalah dalam Semiloka dengan Tajuk “Forum Penyegaran Filsafat Hukum Indonesia di  FH  Universitas  Katholik  Parahyangan  bekerjasama  dengan  Epistema Institute-HuMa, tanggal 8-9 Maret 2011 di Bandung.
Wiyata, A. Latief  (2006). Carok, Konflik dan Harga Diri Orang Madura . Yogyakarta: LKiS.

## B. MEDIA CETAK
Manan, Bagir (2000). Arogansi MPR . Republika, 21 Mei 2000.
Djafar, Wahyudi (2009). “Bola Liar PERPPU” . Kompas, 12 Oktober 2009.
Mahendra, Yusril Ihza. Problematika Sekitar Perppu . Republika, 8 September 2000.
Irwanto (2016). Konsekuensi Perppu No 1/2016 . Kompas 31 Mei 2016.

## C. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Lain
Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Jakarta Tahun 2015. PERPPU  3/2008  tentang  Lembaga  Penjaminan  Simpanan  (LPS)  dikeluarkan  13
Oktober 2008.
PERPPU  4/2009  tentang  Perubahan  atas  UU  30/2009  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi.
PERPPU No.2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU.No.23/1999 tentang Bank Indonesia.
UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN.