## JIUBJ

## Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19

## Hasanal Mulkan*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang *Correspondence email: hasanal_mulkan@yahoo.co.id
Abstrak. Penelitian ini akan melihat kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dari sudut pandang hukum profetik dengan berbasis  pada  tiga  pilar  utama  yakni  humanisasi,  liberasi  dan  transenden.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengunakan  penelitian normatif dengan  mengunakan pendekatan peraturan perundang  - undangan, pendekatan konsep  hukum profetik dan pendekatan kasus.  Adapun  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kebijakan  penanganan  Covid-19  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  masih terdapat data penerima bantuan yang tidak akura, penyaluran bantuan kebutuhan dasar yang tidak dilakukan secara bertahap dari Pemerintah  Pusat  sampai  kepada  Pemerintah  Daerah  melainkan  dilakukan  secara  bersamaan,  terdapat  landasan  hukum  yang membuka ruang penyalagunaan wewenang karena adanya kekebalan  hukum  bagi pejabat. Kata Kunci:  Kebijakan, penagananan covid-19, hukum profetik Pemerintah telah menerbitkan beberapa Produk Hukum seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang   Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  Dan/Atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  Dan/Atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019 ( COVID-19) . Pemerintah  juga  menerapkan  kebijakan  PSBB  dan Physical  Distancing ,  akan  tetapi  kebijakan  tersebut  tidak  efektif  memutus rantai penyebaran COVID-19 terlihat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia tertanggal 28 Januari 2021 sudah tembus 1 juta kasus, tertinggi di Asia Tenggara.
Kata Kunci: Covid-19; Kekuasaan; Pemerintah; Pejabat
Abstract. This study will look at the government's policy of handling Covid-19 from a prophetic legal point of view based on three main pillars, namely humanization, liberation and transcendence. In this study, the authors use normative research by using the approach  to  legislation,  the  prophetic  legal  concept  approach  and  the  case  approach.  The  results  of  the  study  show  that  the Covid-19 handling policy carried out  by the government  still contains inaccurate recipient  data, the distribution  of basic needs assistance  is  not  carried  out  in  stages  from  the  Central  Government  to  the  Regional  Government  but  is  carried  out simultaneously, there is a legal basis that opens space abuse of authority due to legal immunity for officials. Keywords: Policies, handling of covid-19, prophetic lawThe government has issued several legal products such as Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019  (COVID-19)  Pandemic  and/  Or  in  the  context  of  Facing  Threats  That  Endanger  the  National  Economy  and/or  Financial System  Stability  and  Government  Regulation  Number  21  of  2020  concerning  Large-Scale  Social  Restrictions  (PSBB)  in  the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). The government has also implemented PSBB and Physical Distancing policies, but these policies are not effective in breaking the chain of spread of COVID-19, it can be seen that the number of COVID-19 cases in Indonesia on January 28, 2021 has reached 1 million cases, the highest in Southeast Asia.
Keywords: Covid-19; Power; Government; Official.

## PENDAHULUAN
Wabah Corona  Virus  Disease-19 yang  telah menjangkiti manusia dengan cepat dan menyebar secara global  telah  menjadi  isu  kesehatan  yang  melahirkan kekhawatiran  dan  kekacauan.  Pandemi  covid-19  yang berdampak  pada  bidang  kesehatan,sosial,  maupun ekonomi  sebagai  bencana  non  alam.  WHO  pada  11 Maret  2020  secara  resmi  menyatakan  Covid-19  sebagai pandemi.  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang terpapar  Covid-19. 1 Angka  kasus  positif  semakin meningkat  sejak  dikonfirmasi  oleh  Presiden  Joko
1 Direktorat  Jendral  Pencegahan  dan  Pengendalian Penyakit  RI  ,  2020,  Pedoman  Kesiapsiagaan  Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI , hlm. 11.
Widodo  pada  tanggal  2  Maret  2020.  Dalam  merespons situasi  itu  berbagai  kebijakan  telah  dikeluarkan  oleh Presiden untuk mempercepat penanganan covid-19. Pada tanggal  13  Maret  2020  dikeluarkan  Keputusan  Presiden (Keppres)  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  Covid-19  sebagaimana  telah diubah  dengan  Keppres  Nomor  9  Tahun  2020  tentang Perubahan  atas  Keppres  Nomor  7  Tahun  2020.  Melalui Keppres  ini  diatur  sinergitas  antara  kementrian/lembaga dan  pemerintah  daerah,  dimana  gubernur,bupati,dan walikota  sebagai  Ketua  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan  Covid-19  di  daerah  dalam  menetapkan kebijakan  di  daerah  masing-masing.  Seiring  pandemi yang  terus  berlangsung  ini  bangsa  Indonesia  sedang menghadapi berbagi krisis yang terjadi. Salah satu krisis yang  sedang  menjadi  fenomena  adalah  maraknya
Hasanal Mulkan, Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19
Tindakan  penyalahgunaan  kekuasan  dalam  kondisi pandemi  saat  ini  yang  dilakukan  oleh  para  oknum pejabat  pemilik  kekuasaan  yang  tidak  bertanggung jawab. 2 Dalam  kehidupan  sehari-hari  saat  ini  banyak terjadi  ketidakadilan  yang  terus  menerus  hadir  dalam masyarakat. Sangat minimnya kepatuhan akan hukum,lemahnya pengetahuan masyarakat, serta perilaku individualistis dan masa bodoh pada masyarakat membuat para pemilik kekuasaan menjadi semena-mena terhadap  rakyat  nya.  Namun  akar  dari  banyaknya tindakan koruptif yang terjadi ini karena lemahnya moral pejabat dan penyelenggara negara sehingga mereka tidak lagi  mempunyai  kemampuan  mengendalikan  diri  dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat dan penyelenggara  negara  yang  memiliki  kekuasaan  penuh tersebut. 3 Bahkan  hal  yang  lebih  membuat  keadaan semakin  memburuk  ialah  krisis  kepercayaan  pada  para penjabat  dan  penyelenggara  negara  ini  berlangsung ketika  masyarakat  Indonesia  sedang  bersama-sama melawan  virus  dan  pandemi  yang  saat  ini  berkembang luas  di  Indonesia,  virus  yang  sudah  sangat  banyak menelan  korban  jiwa.  Kita  semua  tau  bahwa  pandemi yang  sudah  satu  tahun  ini  terjadi  di  Indonesia  sangat amat  membawa  pengaruh  besar  dalam  kehidupan perekonomian  maupun  yang  lainnya,  tentu  membawa kerugian  yang  dialami  oleh  banyak  pihak  terlebih  lagi masyarakat  biasa.  Terlebih  lagi  banyak  para  pemilik kekuasaan  yang  menjadikan  situasi  ini  untuk  tindakan penyalahgunaan  kekuasaan  yang  dimiliki. 4 Oleh  karena itu  untuk  mengatasi  berbagai  masalah  yang  terjadi  di masa  pandemi  ini  terkhusus  nya  pada  tindak penyalahgunaan  kekuasaan  penulis  memilih  penegakan hukum  terhadap  tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan dalam  kondisi  darurat  covid-19  sebagai  objek  untuk pembahasan.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  hukum normatif 5 , metode penelitian menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,  teori  hukum  dan  pendapat  para  sarjana. 6 Menggunakan pendekatan peraturan perundang-
2 World  Health  Organization,  “Coronavirus  disease (COVID-19)
outbreak”,
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19, diakses pada 9 April 2021.
3 Migai Akech. (2011). Abuse of Power and Corruption in  Kenya:  Will  the  New  Constitution  Enhance  Government Accountability. Indana Journal of Legal Studies. Vol 18 Issue 1.
4 Revrisond Baswir. (2002). DINAMIKA KORUPSI DI INDONESIA:  DALAM  PERSPEKTIF  STRUKTURAL. Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No. 1: 25-34
5 Romy Hanitijo Soemito, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11.
6 Peter  Mahmud  Marzuki,  2005,  Penelitian  Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133.
undangan  dan  Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian adalah Analisis Kualitatif. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum terhadap
tindakan penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  kondisi  darurat covid-19
Ada pepatah lama yang mengatakan bahawa krisis membawa  bahaya  sekaligus  peluang.  Selama  pandemi Covid-19  hal  ini  benar  terbukti  bagi  banyak  politisi. Setelah  pemerintah  mengumumkan  status  darurat kesehatan akhir Maret 2020 lalu terkait pandemi Covid- 19  para  aparat  penegak  hukum  bergegas  melakukan beberapa penyesuaian proses pemidanaan untuk mendukung  langkah  pencegahan  penyebaran  wabah. 8 Ketika virus ini menyebar banyak pemerintah dan aparat penyelenggara negara lainnya yang semakin memperkuat kekuatan dan kemampuan mereka. 9 Contoh “kekuasaan  darurat”:tindakan  liar  biasa  yang  dilakukan oleh  negara  selama  krisis  terjadi  banyak  sekali  yang menyimpang  dari  hukum  yang  ada.  Jelas  secara  hukum kekuasaan darurat pada negara itu berbeda-beda, seperti yang  Indonesia  sendiri  terapkan  keadaan  darurat  yaitu lockdown  dimana  orang  lain  dilarang  dalam  waktu sementara  untuk  memasuki  wilayah  Indonesia,  hal  itu telah  menyelamatkan  jutaan  nyawa  saat  pandemi berlangsung.  Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa beberapa  kebijakan  mengenai  keadaan  darurat  ini muncul  adanya  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab menyalahgunakan  hal  tersebut.  Pandemi  memaksa semua  negara  menata  ulang  sistem  hukum  mereka termasuk bagaimana sistem peradilan pidana beroperasi. Para  pakar  hukum  pidana  internasional  menyerukan pendapat  bahwa  sedapat  mungkin  negara  menghindari menggunakan  instrumen  pidana  dalam  mengatasi penyebaran pandemi. 10 Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan  sendiri  mengatakan  untuk  mengatasi  dampak dari adanya pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan  berbagai  kebijakan  yang  memungkinkan aparat  pemerintah  membuat  langkah-langkah  luar  biasa di  keadaan  darurat  yang  terjadi,  salah  satunya  dengan adanya  Perppu  No.1  Tahun  2020.  Kebijakan  ini memberikan  wewenang  yang  luas  kepada  pemerintah untuk  mengambil  langkah  luar  biasa,  BPK  sebagai lembaga negara dengan mandat konstitusional
7 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 113.
8 Yunus,  Rezki.  (2020),  Kebijakan  Pemberlakuan Lockdown  Sebagai  Antisipasi  q  Penyebaran  Corona  Virus Covid-,  Jurnal  Sosial  &  Budaya  UIN  Syarif  a  Hidayatullah Jakarta.hlm.34.
9 I Ketut Suardita “PertanggungjawabanKepala Daerah Dalam  Penggunaan  Diskresi  terkait  Penanggulangan  Covid 19” Jurnal Volume 9 No.3(2021) 10 Dita  Angga  R,  Sindonews  Selasa  08/09/2020  “ BPK Akui Penanganan Covid 19 Rawan TerjadiPenyalahgunaanKekuasaan”,hlm.23.
Hasanal Mulkan, Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19
memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara sangat amat memahami sikap dan kebijakan yang ditetapkan  oleh  pemerintah. 11 Namun  tak  menutup kemungkinan  besar  bahwa  kepemilikan  wewenang tersebut  akan  menimbulkan  risiko  yang  besar  bagi  para pemerintah  dan  pejabat  negara  dan  akan  munculnya penumpang  gelap  yang  memanfaatkan  situasi  pandemi ini.  BPK  juga  akan  selalu  mengambil  sikap  akan  segala risiko  yang  senantiasa  akan  muncul  dalam  setiap  krisis yang  terjadi,  karena  bukti  empiris  menunjukan  bahwa krisis  adalah  sasaran  yang  tepat  bagi  para  penumpang gelap yang akan melakukan tindak  kecurangan  tersebut. Dimana para penumpang gelap tersebut akan memanfaatkan  situasi  darurat  yang  terjadi  pada  suatu negara.  Untuk  banyaknya  kasus  yang  terjadi  pada  saat pandemi  sekarang  ini  ada  beberapa  langkah  upaya penegakan  hukum  yang  bisa  dilakukan  oleh  para penegak hukum untuk sedikit memberi efek jera kepada para penyalahgunaan kekuasaan.  Tanggungjawab secara administrasi kepada Kepala Daerah diatur dalam UU No. 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, sedangkan tanggungjawab secara pidana diatur pada UU No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pihak Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  mengatakan  akan  memberi  hukuman mati  bagi  pelaku  korupsi  bansos  saat  pandemi  covid  ini sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  berisi  “(1)  Setiap  orang  yang  secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara, dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling  sedikit Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah),  (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”

## Bentuk  Penyalahgunaan  Kekuasaan  yang  Terjadi Saat Pandemi Covid-19
Seperti  kasus  yang  terjadi  pada  awal  pandemi yaitu  Bantuan  Pembagian  Sembako  (Bansos)  yang dilakukan  para  kepala  daerah  di  desa  masing-masing yang  masih  sangat  banyak  tidak  terjadi  keadilan. 12 Ada 55  kasus  penyalahgunaan  dana  bantuan  sosial  yang ditangani  di  12  Polda  seluruh  Indonesia  selama  covid ini.  Alasan  penyalahgunaan  dana  bantuan  sosial  ini
11 Wayan  Agus  Purnomo,  Menyangkal  Krisis  Menuai Bencana,
2020, diakses dari
https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah- langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona pada 20 Maret 2020
12 M.  Lubis  dan  Scott,  J.C.  1993.  Korupsi  Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
adalah  pemotongan  dana, 13 pengurangan  timbangan  dan pembagian  yang  tidak  merata  kepada  masyarakat, pemotongan dana tersebut mereka  katakan sebagai upah lelah para pekerja. 14 Kepala Daerah harus tetap bertindak sesuai  koridor  hukum  yang  ditetapkan,  dalam  hal  ini adalah  hukum  tidak  tertulis  yaitu  AAUPB,  apabila terbukti  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  dan melanggar  AAUPB   dapat  ditutut  baik  secara  hukum administrasi maupun pidana. 15

## SIMPULAN
Penegakan  hukum  bagi  para  penyalahgunaan kekuasaan  saat  darurat  covid-19  ini  akan  mendapatkan sanksi  pidana  berupa  hukuman  penjara  seumur  hidup sesuai  dengan  yang  diatur  pada  Undang  Undang  No.31 Tahun  1999  selain  itu  akan  mendapatkan  sanksi administrasi  senilai  Rp.200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.1.000.000.000,00  (satu milyar  rupiah).  Dan  bentuk  penyalahgunaan  yang dilakukan  adalah  Bantuan  Sosial  (bansos)  berupa pemotongan dana, pengurangan timbangan dan pembagian yang tidak adil terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad,  2004,  Hukum  dan  Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Direktorat  Jendral  Pencegahan  dan  Pengendalian Penyakit  RI  ,  2020,  Pedoman  Kesiapsiagaan Menghadapi  Infeksi  Novel  Coronavirus  (2019- nCoV), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI .
Juniver Girsang,. 2012. Abuse of Power Penyalahgunaan Kekuasaan  Aparat  Penegak  Hukum  dalam Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Jakarta:  JG Publising
Komariah  Emong  Sapardjaja,.  2002.  Ajaran  Sifat Melawan  Hukum  Materil  dalam  Hukum  Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.
M. Lubis dan Scott, J.C. 1993. Korupsi Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005,  Penelitian  Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.
Romy  Hanitijo  Soemito,  1998,  Metodologi  Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
13 Juniver Girsang,. 2012. Abuse of Power Penyalahgunaan  Kekuasaan  Aparat  Penegak  Hukum  dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: JG Publising
14 Komariah  Emong  Sapardjaja,.    2004.  Discretionary Power  dan  AsasAsas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik (AAUPB).  Makalah,  Disampaikan  dalam  Seminar  Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi”, Semarang, 6-7 Mei 2004.
15 Komariah  Emong  Sapardjaja,.  2002.  Ajaran  Sifat Melawan  Hukum  Materil  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. Bandung: Alumni.
Hasanal Mulkan, Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19

## Jurnal
I  Ketut  Suardita “Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah Dalam Penggunaan Diskresi terkait
Penanggulangan  Covid  19” Jurnal  Volume  9 No.3(2021).
Komariah  Emong  Sapardjaja,.    2004.  Discretionary Power  dan  AsasAsas  Umum  Pemerintahan  yang Baik  (AAUPB).  Makalah,  Disampaikan  dalam Seminar  Nasional  “Aspek  Pertanggungjawaban Pidana  Dalam  Kebijakan  Publik  Dari  Tindak Pidana Korupsi”, Semarang, 6-7 Mei 2004.
Migai Akech. (2011). Abuse of Power and Corruption in Kenya:  Will  the  New  Constitution  Enhance Government  Accountability.  Indana  Journal  of Legal Studies. Vol 18 Issue 1.
Revrisond  Baswir.  (2002).  DINAMIKA  KORUPSI  DI
INDONESIA: DALAM PERSPEKTIF STRUKTURAL.  Jurnal  Universitas  Paramadina Vol.2 No. 1. Yunus, Rezki. (2020), Kebijakan Pemberlakuan
Lockdown  Sebagai  Antisipasi  q  Penyebaran Corona  Virus  Covid-,  Jurnal  Sosial  &  Budaya UIN Syarif a Hidayatullah Jakarta.

## Peraturan
Undang Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Internet
Dita Angga R, Sindonews Selasa 08/09/2020 “ BPK Akui Penanganan Covid 19 Rawan
TerjadiPenyalahgunaanKekuasaan”,hlm.23.
Penyalahgunaan  dana  bansos  pandemi  covid-19, https://tirto.id/polri-usut-55-kasus- penyalahgunaan-dana-bansos-pandemi-covid-19- fQUa , diakses pada 15 Maret 2021.
World  Health  Organization,  “Coronavirus  disease (COVID-19) outbreak”, https://www.who.int/westernpacific/emergencies/c ovid-19, diakses pada 9 April 2021.
Wayan  Agus  Purnomo,  Menyangkal  Krisis  Menuai
Bencana,
2020, diakses
dari
https://majalah.tempo.co/read/laporan- utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi- wabah-corona pada 20 Maret 2020