## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 5 Nomor 2, Januari-Juli 2022 e-ISSN : 2597-5234

## LEGAL PROTECTION OF CONTRACT WORKER WAGES BASED ON INDONESIAN LABOR LAW AND ISLAMIC LAW

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA KONTRAK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN HUKUM ISLAM
Lidia Febrianti 1 , Rosyidi Hamzah 2 , R. Febrina Andarina Zaharnika 3 , Puti Mayang Seruni 4
Universitas Islam Riau 1,2,3,4, febriantilidia15@law.uir.ac.id 1 , rosyidihamzah@law.uir.ac.id 2 , r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id 3 , putiseruni21@gmail.com 4

## ABSTRACT
Legal protection has a meaning as protection by using legal means or protection provided by law, aimed at the protection of certain interests, namely by making the interests that need to be protected into a legal right. to the wages of contract workers according to Law No.  13  of  2003  concerning  Manpower  and  Islamic  Law  as  well  as  similarities  and differences. The results of this study indicate that the legal protection of the wages of contract workers between Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Islamic law is to show that legal protection of wages of contract workers has not guaranteed the welfare of  contract  workers  and  includes  six  things,  namely:  protection  of  workers  /  laborers women,  protection  of  child  workers/laborers,  protection  for  persons  with  disabilities, protection  of  occupational  health  and  safety,  protection  of  labor  social  security  and protection of wages. Meanwhile, according to Islamic law the protection provided is in the  form  of  protection  for  the  soul  which  is  included  in  Islamic  principles.  As  for  the similarities and differences, namely that the two laws have the same goal of creating a sense of justice for workers and employers, and do not allow any arbitrariness against workers/labor. While the difference lies in the employment relationship, wages, welfare, functions and sanctions provided.
Keywords : Protection, Wages, Workers, Contract Workers.

## ABSTRAK
Perlindungan  hukum  mempunyai  makna  sebagai  perlindungan  dengan  menggunakan sarana  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum,  ditujukan  kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan  yang  perlu  dilindungi  tersebut  ke  dalam  sebuah  hak  hukum.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap upah pekerja kontrak menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan  Hukum  Islam  serta  persamaan  dan  perbedaan. Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan bahwa  perlindungan  hukum  terhadap    upah  pekerja  kontrak  antara Undang-Undang No.13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan dan  hukum  Islam  adalah    menunjukkan bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  upah  pekerja  kontrak  belum  menjamin kesejahteraan pekerja kontrak dan mencakup enam hal, yaitu: perlindungan pekerja/buruh perempuan,  perlindungan  pekerja/buruh  anak,  perlindungan  bagi  penyandang  cacat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja  dan perlindungan atas upah. Sedangkan menurut Hukum Islam perlindungan yang
diberikan berupa perlindungan terhadap jiwa dimana hal tersebut termasuk dalam prinsip islam.  Adapun  persamaan  dan  perbedaannya,  yaitu  bahwa  kedua  hukum  tersebut memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan rasa keadilan bagi tenaga kerja maupun pengusaha,  serta  tidak  memperkenankan  adanya  kesewenang-wenangan  terhadap buruh/tenaga kerja. Sedangkan perbedaannya terletak pada hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, fungsi dan sanki yang diberikan.
Kata Kunci: Perlindungan, Upah, Pekerja, Pekerja Kontrak.

## PENDAHULUAN
Peranan pemerintah dalam menetapkan  upah  minimum  terhadap nilai (KHL) Kebutuhan hidup layak yang berada dalam suatu policy system (sistem kebijakan )  didalamnya tercakup hubungan timbal balik diantara tiga  unsur  kebijakan  yaitu  publik, pelaku, dan lingkungan. Selain itu upah memegang  peranan  penting  dalam bekerjanya seseorang kepada orang lain (Asyhadie,  2007).  Hal  ini  karena  upah adalah  salah  satu  tujuan  yang  hendak dicapai  oleh  pekerja  itu  sendiri, disamping itu upah juga merupakan hal yang  sangat  mendasar  dalam  hubungan kerja (Febrianti et al., 2021). Kebijakan penetapan  upah  minimum  dalam kerangka perlindungan upah dewasa ini masih  menemui  banyaknya  kendala sebagai  akibat  belum  terwujudnya  satu keseragaman upah, selain itu juga masih terjadi  perbedaan  -  perbedaan  yang didasarkan  pada  tingkat  kemampuan, sifat, dan juga jenis pekerjaan di masing- masing  perusahaan  yang  kondisinya berbeda-beda (Sutedi, 2009).
Pengupahan dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) termasuk  sebagai  salah  satu  komponen penting  dalam  perlindungan  pekerja.
Pada pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan,  ditegaskan  bahwa setiap  buruh/Pekerja  kontrak  berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan  (Husni,  2006).  Maksud dari penghidupan yang layak itu adalah
dimana  jumlah  pendapatan  pekerja  dari hasil pekerjaanya mampu untuk
memenuhi  kebutuhan  hidup  pekerja kontrak  dan  keluarganya  secara  wajar yang  meliputi  pangan,  sandang,  tempat tinggal,  pendidikan,  kesehatan,  liburan, dan  juga  jaminan  hari  untuk  hari  tua (Khakim, 2003). Dari sinilah perlindungan pekerja terutama perlindungan  terhadap  upah  buruh kontrak  sangatlah  diutamakan  atau penting, sebab terkait dengan kesejahteraan  pekerja/buruh  kontrak tersebut.
Perlindungan  hukum  terhadap pekerja  merupakan  pembayaran  hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, Pasal 33 ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa “perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama atas kekeluargan”.
Dewasa ini jumlah pekerja kontrak semakin meningkat di Indonesia. Hal ini karena  persaingan  kerja  semakin  ketat.
Jumlah  angkatan  kerja  semakin  hari semakin bertambah sementara pertumbuhan  lapangan  pekerjaan  yang dianggap  ideal  tidak  bertumbuh  cepat. Alhasil  banyak  pekerja  yang  tidak mampu  bersaing  untuk  mendapatkan lapangan pekerjaan yang dianggap ideal. Jalan  terakhir  untuk  mendapatkan pekerjaan  adalah  dengan  menerima tawaran bekerja sebagai pekerja kontrak.
Pihak  pekerja  dalam  hal  ini  biasanya memiliki posisi tawar yang lebih lemah.
Hal ini karena kebutuhan hidup pekerja yang  menjadi  dasar  untuk  menerima syarat  apapun  yang  diberikan  oleh pengusaha (Khair, 2021).
Melihat  timpangnya  upah  yang diterima  pekerja  tetap  dan  pekerja kontrak  selama  ini,  peneliti  merasa tertarik  dan  penting  untuk  mengkaji perlindungan  hukum  terhadap  upah pekerja  kontrak  dari  perspektif  hukum positif  maupun  hukum  Islam.  Perlunya mengkaji perlindungan hukum terhadap upah  pekerja  kontrak  dari  perspektif hukum  positif  dikarenakan  pekerja kontrak  merupakan  warga  negara Indonesia yang berhak atas perlindungan hukum  dari  Negara.  Di  samping  itu, bagian yang cukup besar dari kelompok pekerja kontrak juga merupakan penganut agama Islam sehingga mengkaji perlindungan upah mereka dari perspektif hukum Islam menjadi penting. Hal yang menimbulkan permasalahan  adalah  Bagaimanakah perlindungan  hukum  terhadap  upah pekerja  kontrak  menurut  Undang- Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam dan persamaan  dan  perbedaan  perlindungan hukum  terhadap  pekerja  kontrak menurut pandangan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan  Hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  yang digunakan  yaitu  penelitian  hukum normatif  yaitu  “penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka” (Soekanto & Mamudji, 2010). Sehingga disini  penulis  akan  meneliti  data-data sekunder  yang  diperoleh    berhubungan dengan  masalah  yang  peneliti  angkat.
Untuk sifatnya adalah diskriptif analitis.
Pada ini, bahan-bahan hukum yang digunakan adalah merupakan data data sekunder, yang terdiri dari : 1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  “bahan- bahan hukum yang mengikat (Soekanto  &  Mamudji,  2010).” Dalam  hal  ini  penulis  menggunakan peraturan-peraturan, diantaranya: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang  No.  13  Tahun  2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  “yang memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer  (Soekanto  & Mamudji,  2010).”  Bahan  yang  dapat memberikan  penjelasan  mengenai bahan hukum primer tersebut, dalam hal ini penulis menggunakan skripsi, tesis,  makalah,  jurnal,  surat  kabar, serta  buku-buku  yang  berhubungan dengan masalah yang penulis kaji.
3. Bahan  tersier  yang  terdiri  bahan- bahan Non-Hukum, merupakan bahan  yang  dengan  pertimbangan tertentu  sangat  diperlukan  dalam penelitian hukum, kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.
Data  penelitian  ini  didapatkan dengan cara belajar ke pustaka-pustaka, yaitu  terhadap  bahan-bahan  hukum primer,  sekunder  maupun  non-hukum. Selanjutnya  data  yang  sudah  terkumpul akan diulas dengan perundang-undangan atau  teori  sehingga  dapat  ditarik kesimpulannya.
Pada penelitian hukum normatif ini data  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu “analisis  dengan  cara  mendiskripsikan, kemudian  membandingkan  antara  data dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan atau pendapat para ahli hokum
Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja  Kontrak  Menurut  Undang- Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan
Menurut  Adrian  Sutedi,  hanya ada  dua  cara  melindungi  pekerja: Pertama , melalui undang-undang ketenagakerjaan, karena dengan undang- undang  berarti  ada  jaminan  Negara untuk  memberikan  pekerjaan  yang layak,  melindunginya  di  tempat  kerja (kesehatan, keselamatan kerja, dan upah layak)  sampai  dengan  pemberian jaminan  sosial  setelah  pensiun (Sutedi, 2009). Kedua ,  melalui  serikat  pekerja
(SP).  Karena  melalui  serikat  pekerja dapat menyampaikan aspirasinya, berunding  dan  menuntut  hak-hak  yang semestinya  mereka  terima  (Sutedi, 2009).  SP  juga  dapat  mewakili  pekerja dalam  membuat  Perjanjian  Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha melalui  suatu  kesepakatan  umum  yang menjadi  pedoman  dalam  hubungan industrial.  Dalam  perumusan  PKB diperlukan peranan dan persetujuan dari perwakilan  pekerja  yang  dalam  hal  ini diwakili  oleh  serikat  pekerja  untuk memuat  hak-hak  serta  kewajiban  dasar yang  tercantum  dalam  undang-undang maupun  yang  tidak  tercantum  dalam undang-undang namun dapat memberikan  keuntungan  bagi  pekerja (Nita & Susilo, 2020). Perlindungan hukum terkait dengan  pekerja  juga  sejak  awal  telah dicantumkan secara jelas dalam
Pancasila dan  UUD 1945. Salah satu sila dalam pancasila adalah “Keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”.  Sila  ini memiliki  arti  bagimana  menciptakan keadilan  dalam  setiap  segi  kehidupan masyarakat,  salah  satunya  dibidang ketenagakerjaan  terutama  pengupahan. Konsekuensi  Pancasila  yang  mana sebagai staatfundamentalnorm bahwa nilai-nilai  yang  terkandung  dalam
Pancasila    harus  membumi  dan terealisasi  dalam  seluruh  aktifitas masyarakat (Hamzah, 2020).
Beberapa diantaranya yang dimuat dalam UUD 1945 yaitu:
1. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945: “tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Pasal 28D ayat 2 UUD 1945: “setiap orang  berhak  untuk  bekerja  serta mendapat  imbalan  dan  perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
3. Pasal  28H  ayat  1,2,3  dan  4  UUD 1945:
“setiap  orang  berhak  untuk  hidup sejahtera  lahir  batin,  bertempat tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 4. Pasal 28I ayat 2 UUD 1945:
“setiap  orang  berhak  bebas  dari perlakuan yang bersifat  diskriminasif atas  dasar  apapun  dan  berhak mendapatkan  perlindungan  terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
Perlindungan  hukum  mempunyai makna  sebagai  perlindungan  dengan menggunakan  sarana  hukum  atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan  kepada  perlindungan  terhadap kepentingan-kepentingan  tertentu,  yaitu dengan  cara  menjadikan  kepentingan yang  perlu  dilindungi  tersebut  ke  dalam sebuah  hak  hukum.  “ Norms  in  people’s lives  should  interact  with  developments and patterns of social change ” (Hamzah &  Adinda,  2022).  Penggunaan  norma dalam rangka perlindungan hukum harus menjadi  sarana  dari  pembangunan  serta perubahan  sosial.  Dalam  ilmu  hukum “Hak”  disebut  juga  hukum subyektif , hukum subyektif merupakan  segi  aktif dari  pada  hubungan  hukum  yang diberikan  oleh  hukum obyektif (norma-
norma, kaidah, recht ). Perlindungan dalam bidang Ketenagakerjaan diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan (Seruni & Darmini, 2021).  Lingkup  perlindungan  terhadap pekerja/ buruh yang diberikan dan diatur dalam UU Ketenagakerjaan adalah: 1. Perlindungan pekerja/ buruh
perempuan.
2. Perlindungan  terhadap pekerja/buruh anak.
3. Perlindungan bagi penyandang cacat.
4. Perlindungan  atas  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja.
5. Perlindungan  atas  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja.
6. Perlindungan atas upah. Karena penulis membahas tentang
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Upah Pekerja  Kontrak  Menurut  Undang- Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan    maka  penulis    akan membahas  mengenai  perlindungan  atas upah. Pengupahan merupakan aspek yang sangat  penting  dalam  perlindungan pekerja/buruh.  Hal  ini  secara  tegas diamanatkan  dalam  Pasal  88  ayat  (1)
Undang-undang  Ketenagakerjaan  bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam penjelasan  dari  Pasal  88  ayat  (1)  UU Ketenagakerjaan  diterangkan,  bahwa yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi  penghidupan  yang  layak adalah jumlah penerimaan atau
pendapatan  pekerja/buruh  dari  hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan  hidup  pekerja/buruh  dan keluarganya  secara  wajar  yang  meliputi makanan  dan  minuman,  sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.
Pemerintah  memberikan  perhatian yang  penuh  pada  upah.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  88  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003,  yaitu  setiap
pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1),  pemerintah  menetapkan  kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Adapun bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh  diatur  dalam  ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, terdiri atas :
1. Upah minimum
2. Upah kerja lembur
3. Upah  tidak  masuk  kerja  karena berhalangan
4. Upah  tidak  masuk  kerja  karena melakukan  kegiatan  lain  di  luar pekerjaannya
5. Upah  karena  menjalankan  hak waktu istirahat kerjanya
6. Bentuk dan cara pembayaran upah
7. Denda dan potongan upah
8. Hal-hal  yang  dapat  diperhitungkan dengan upah
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
10. Upah  untuk  membayar  pesangon, dan 11. Upah  untuk  perhitungan  pajak penghasilan. Bentuk  perlindungan  upah  yang pertama yaitu upah minimum pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak  dan  dengan  memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Wijayanti,  2009).  Ketentuan  mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 88-92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Upah  minimum  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a terdiri atas :
1. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (kabupaten/kota), 2. Upah  minimum  berdasarkan  sektor pada wilayah provinsi (kabupaten/kota).
Bentuk  perlindungan  upah  yang kedua  yaitu  waktu  kerja.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  78  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh  melebihi  waktu  kerja sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat
:
1. Ada  persetujuan  pekerja  yang bersangkutan,
2. Waktu kerja lembur dapat dilakukan maksimal  tiga  jam  dalam  satu  hari dan  empat  belas  jam  dalam  satu minggu.
Bentuk  perlindungan  upah  yang ketiga  yaitu  waktu  cuti  dan  istirahat. Berdsarkan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang  Nomor  13  Tahun  2003.
Pengusaha wajib memberikan waktu cuti dan istirahat kepada pekerja. Waktu cuti dan istirahat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi : 1. Istirahat antara jam kerja, setidaknya  paling  kurang  setengah jam  setelah  bekerja  selama  empat jam  terus  menerus  dan  waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja,
2. Istirahat  mingguan  satu  hari  untuk enam hari kerja dalam  satu minggu atau  dua  hari  untuk  lima  hari  kerja dalam satu minggu,
3. Cuti  tahunan  setidaknya  dua  belas hari  kerja  setelah  pekerja  yang bersangkutan  bekerja  selama  12 bulan secara terus menerus,
4. Istirahat  panjang  setidaknya  dua bulan  dan  dilaksanakan  pada  tahun ketujuh  dan  kedelapan  masing- masing satu bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus  pada  perusahaan yang  sama  dengan  ketentuan pekerja  tersebut  tidak  berhak  lagi atas istirahat tahunan dalam 2 tahun berjalan  dan  selanjutnya  berlaku
untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.
Bentuk  perlindungan  upah  yang lainnya  meliputi  perlindungan  saat menjalankan ibadah, melahirkan, menstruasi,  gugur  kandungan  dan menyusui  bagi  pekerja  perempuan.  Hal ini diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya  kepada  pekerja  untuk melaksanakan  ibadah  yang  diwajibkan oleh agamanya. Perlindungan upah saat hari  libur  resmi  diatur  dalam  Pasal  85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus  dilaksanakan  secara  terus-terusan atau  pada  keadaan  lain  berdasarkan kesepakatan  antara  pengusaha  dengan pekerja.
Bentuk  perlindungan  upah  yang lainnya adalah denda, diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003.  Pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pekerja  karena  adanya unsur  kesengajaan  dapat  dikenakan sanks/denda.  Pengusaha  yang  karena kesengajaan mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah,
dikenakan  sesuai  dengan  persentasi tertentu  dari  upah  pekerja/buruh. Pemerintah  mengatur  pengguna  denda kepada  pengusaha  atau  pekerja  dalam pembayaran  upah.  Dalam  hal  ini, perusahaan dinyatakan mengalami bangkrut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upah dan  hak-hak  lainnya  dari  pekerja merupakan  utang  yang  didahulukan pembayarannya.  Tuntutan  pembayaran upah  pekerja  dan  segala  pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa  setelah  melampaui  jangka waktu  2  tahun  sejak  timbulnya hak.membayar upah (Wijayanti, 2009).
Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja  Kontrak  Menurut  Undang- Undang  No.13  Tahun  2003  Hukum Islam
Islam mengakui adanya kenyataan bahwa  harta  dihasilkan  bersama  oleh tenaga  kerja  dan  modal.  Oleh  karena tenaga  kerja  itu  memiliki  posisi  yang secara  kompratif  lebih  lemah,  islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Hak-hak tenaga  kerja  itu  mencakup:  mereka harus  di  perlakukan  sebagai  manusia, tidak sebagai binatang beban;
kemuliaan  dan  kehormatan  haruslah senantiasa  melekat  pada  mereka; mereka  harus  menerima  upah  yang layak dan segera dibayarkan. Kesemua hak  itu  diberikan  oleh  islam  kepada tenaga kerja lebih dari empat belas abad yang  silam  ketika  belum  ada  konsep mengenai hak tenaga kerja semacam itu, belum  ada  serikat  buruh,  belum  ada piagam penghargan, belum ada gerakan buruh  dan  konsep  mengenai collective bargaining (Chaudhry, 2012) . Seorang  pengusaha  muslim  akan menyegerakan  untuk  menunaikan  hak orang lain, baik itu upah pekerja, maupun hutang terhadap pihak tertentu. Seorang pekerja harus diberi upah sebelum kering keringatnya. Sikap orang yang
memperlambat  pembayaran  upah  dan hutang  merupakan  suatu  kedzaliman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al- Ahqaf ayat : 19, yang berbunyi :
وَﻟِ ﻜُ ﻞٍّ دَ رَ ﺟٰ ﺖ ٌ ﻣِّ ﻤﱠ ﺎ ﻋَ ﻤِ ﻠُ ﻮْ اۚ وَﻟِ ﯿُ ﻮَ ﻓِّﯿَ ﮭُ ﻢْ اَ ﻋْ ﻤَﺎ ﻟَ ﮭُ ﻢْ وَ ھُ ﻢْ ﻻَ ﯾُ ﻈْ ﻠَ ﻤُ ﻮْ
نَ
Artinya:  Dan  setiap  orang  memperoleh tingkatan  sesuai  dengan  apa yang  telah  mereka  kerjakan dan  agar  Allah  mencukupkan balasan amal perbuatan mereka  dan  mereka  tidak dirugikan. Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan  pekerja  atau  kekhawatirannya
bahwa  upah  mereka  akan  dibayarkan, atau  mengalami  keterlambatan  tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian,  umat islam diberi kebebasan untuk  menentukan  waktu  pembayaran upah  sesuai  dengan  kesepakatan  antara pekerja  dengan  yang  mempekerjakan (Hakim, 2012).
Islam  menganggap  umat  manusia sebagai  satu  keluarga,  semua  anggota setara  di  mata  Allah  juga  dihadapan hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Allah. Tidak  ada  perbedaan  antara  kaya  dan miskin, berkedudukan tinggi atau rendah serta  berkulit  putih  atau  hitam.  Tidak boleh ada diskriminasi karena perbedaan ras, warna kulit atau posisi. Sebagaimana Allah  SWT  berfirman  dalam  Q.S  Asy- Syua‟raa ayat 183:
وَ ﻻَ ﺗَﺒْ ﺨَ ﺴُ ﻮ ا اﻟ ﻨﱠﺎ س َ اَ ﺷْ ﯿَﺎۤ ءَ ھُ ﻢْ وَ ﻻَ ﺗَ ﻌْ ﺜَ ﻮْ ا ﻓِ ﻰ ا ﻻْ َرْ ض ِ ﻣُ ﻔْ ﺴِ ﺪِ ﯾْ ﻦَ ۚ
Artinya:    Dan  janganlah  kamu merugikan  manusia  dengan  mengurangi hak-haknya  dan  janganlah  membuat kerusakan di bumi.
Kontrak  kerja  adalah  suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara  lisan  atau  tulisan,  baik  untuk waktu  tertentu  maupun  untuk  waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja,  hak  dan  kewajiban  (H.S.,  2004). Menurut Undang-Undang RI
Ketenagakerjaan  2003  dalam  pasal  59 ayat  1.  Pengertian  Karyawan  kontrak adalah karyawan yang bekerja pada suatu instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari  atas  suatu  perjanjian  atau kontrak  dapat  juga  disebut  dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yaitu  perjanjian  kerja  yang  didasarkan suatu jangka waktu yang diadakan untuk paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  hanya dapat  diperpanjang  1  kali  untuk  jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun (Pribadi, 2014).
Faktanya  praktek  kerja  kontrak selama  ini  diakui  lebih  banyak
merugikan pekerja/buruh, karena hubungan  kerja  selalu  dalam  bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT), upah lebih rendah,  jaminan  sosial  kalaupun  ada hanya  sebatas  minimal,  tidak  adanya pengamanan  kerja  ( job  security )  serta tidak  adanya  jaminan  pengembangan karir dan lain-lain.
Penerapan  kerja  dengan  sistem kontrak  ini  perlu  dilakukan  peninjauan dalam  konsep maqashid  syariah .  Agar tujuan  penerapan  kerja  dengan  sistem kontrak  (outsourcing)  sesuai  dengan tujuan-tujuan syariah ( maqashid syariah ).  Maslahat  Islamiyah  yang diwujudkan  melalui  hukum  Islam danditetapkan  berdasarkan  nash-nash agama  merupakan  maslahat  hakiki. Maslahat  ini  mengacu  kepada  lima pemeliharaan;  memelihara  agama,  jiwa, harta, akal dan keturunan. Ini disebabkan,  karena  dunia  tampat manusia tinggal disandarkan kepada lima pokok tersebut. Kelima pokok itu disebut dengan istilah maqashid al-khamsah. Maqashid syariah secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang  berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syariah artinya jalan menuju  air,  atau  bisa  dikatakan  dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan (Kadir & Yunia, 2014).
Secara  terminologi  pengertian maqashid  syariah  adalah  makna  dan tujuan  yang  dikehendaki  syara‟  dalam mensyariatkan  suatu  hukum  bagi kemaslahatan  umat  manusia  (Dahlan, 2006).
Berlandaskan  pada  doktrin  normatif Islam yang termuat dalam Al Qur‟an dan Hadits,  serta  pengalaman-pengalaman historis, maka dalam konsep Islam dapat dirumuskan bahwa kerja merupakan hak dan  kewajiban  umat  manusia  sebagai realisasi ibadah kepada Allah SWT. Ada 4 hal yang merupakan hak dan kewajiban Pekerja  dalam  Islam,  yaitu  (Fanjari,
1999):
1. Hak bekerja.
2. Hak memperoleh upah/gaji.
3. Hak cuti dan keringanan pekerjaan.
4. Hak  memperoleh  jaminan  dan perlindungan. Persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak menurut pandangan undang-undang no. 13 tahun 2003 dan Hukum Islam Perlindungan  hukum  terhadap pekerja  di  tinjau  dari  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dan  Hukum  Islam seperti  diuraikan  sebelumnya  memiliki persamaan dan perbedaan, hal  tersebut disebabkan  oleh  karakteristik  konsep dan  pandangan  yang  berbeda-beda.
Berdasarkan pembahasan penelitian  ini  adalah    persamaan  dan perbedaan dalam Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2013  tentang
Ketenagakerjaan    dan  Hukum  Islam tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk   menciptakan  rasa  keadilan  bagi seluruh  lapisan  masyarakat  terutama bagi        pekerja  dan   tenaga  kerja  maupun pengusaha, serta tidak memperkenankan adanya kesewenang terhadap pekerja/tenaga kerja. Sedangkan perbedaannya  terletak  pada  hubungan kerja,  kesejahteraan,  pengupahan  dan fungsi pemerintah.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Perlindungan  bagi  tenaga  kerja outsourcing menurut Undang-Undang No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan mencakup enam hal, yaitu:  perlindungan  pekerja/buruh perempuan,
perlindungan
pekerja/buruh  anak,  perlindungan bagi penyandang cacat, perlindungan kesehatan  dan  keselamatan  kerja, perlindungan  atas  jaminan  sosial
tenaga  kerja  dan  perlindungan  atas upah.  Sedangkan  dalam  Hukum Islam,  Perlindungan  hukum  bagi tenaga kerja Kontrak termasuk dalam maqhasid syariah , dimana memelihara  jiwa  menempati  urutan kedua. Maka perlindungan merupakan  hal  yang  wajib  untuk dilaksanakan demi terciptanya keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan.  Ada  4  hal  yang merupakan  hak  dan  kewajiban Pekerja  dalam  Islam,  yaitu  :Hak bekerja,  Hak  memperoleh  upah/gaji, Hak  cuti  dan  keringanan  pekerjaan dan  Hak  memperoleh  jaminan  dan perlindungan.
2. Berdasarkan pembahasan  penelitian ini adalah  persamaan dan perbedaan dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan  Hukum  Islam  tersebut  memiliki tujuan  yang  sama  yaitu  untuk menciptakan  rasa  keadilan  bagi seluruh  lapisan  masyarakat  terutama bagi        pekerja dan   tenaga kerja maupun pengusaha, serta tidak memperkenankan adanya kesewenang  terhadap  pekerja/tenaga kerja. Sedangkan perbedaannya terletak pada hubungan kerja, kesejahteraan, pengupahan dan fungsi pemerintah.

## Saran
1. Kepada Pemerintah, seharusnya pemerintah  melakukan evaluasi terhadap peraturan yang menyangkut masalah  ketenagakerjaan  khususnya terhadap  sistem outsourcing ,  karena masih banyak kekurangan- kekurangan  didalamnya  yang  perlu diperbaiki. Selain itu pemerintah juga harus berperan aktif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-  undangan mengenai ketenagakerjaan dan melakukan pengawasan  terhadap  perusahaan- perusahaan yang menyediakan ataupun menggunakan sistem outsourcing . 2. Kepada  Perusahaan,  perusahaan sebagai  tempat  yang  mayoritas aktivitasnya  menggunakan  jasa  para tenaga  kerja  seharusnya  lebih memperhatikan keadaan dan kesejahteraan  tenaga  kerjanya  serta tidak  mengabaikan  hak-hak  yang seharusnya  diperoleh  setiap  tenaga kerja yang bekerja pada perusahaannya  sebagaimana  yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. 3. Kepada  Tenaga  Kerja,  tenaga  kerja yang  hendak  bekerja  pada  suatu perusahaan  atau  instansi  tertentu, ketika  akan  melakukan  sebuah kontrak  kerja  sebaiknya  membaca serta  memahami  secara  teliti  isi  dari perjanjian kerja yang akan disepakati. Agar  kelak  ketika  bekerja  di perusahaan tersebut tidak di eksploitasi  atau  merasa  dirugikan oleh  pihak  perusahaan.  Hal  ini  guna kenyamanan dan kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyhadie,  Z.  (2007). Hukum  Kerja: Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang
Hukum  Kerja .  PT.  Raja  Grafindo
Persada.
Chaudhry, M. S. (2012). Sistem Ekonomi Islam . Prenadamedia Group. Dahlan,  A.  A.  (2006). Ensiklopedi Hukum  Islam  Jilid  4 (I.  B.  Van Hoeve (ed.)). Fanjari, M. S. Al. (1999). Kerja Sebagai Ibadah,  Pola  Relasi  Ibadah Vertikal-Horizontal . Madani. Febrianti, L., Syafrinaldi, Ibnususilo, E.,
& S, T. (2021). Sistem Pengupahan
Bagi  Pekerja  dalam  Perjanjian
Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2003  Tentang
Ketenagakerjaan. Syntax  Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (1), 573– 593. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.
36418/syntax-literate.v6i1.4774 H.S.,  S.  (2004). Hukum  Kontrak  Teori Dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak .
Sinar Grafika. Hakim,  L.  (2012). Prinsip-Prinsip
Ekonomi  Islam .  PT  Gelora  Aksara
Pratama.
Hamzah,  R.  (2020).  Penerapan  Azas Kekeluargaan  dan  Keadilan  Pada Penyelesaian  Kredit  Bermasalah
Pada  Pembiayaan  Perumahan  Di Indonesia. COSTING:  Journal  of Economic, Business and Accounting , 3 (2), 404–411. https://doi.org/https://doi.org/10.31 539/costing.v3i2.1141
Hamzah,  R.,  &  Adinda,  F.  A.  (2022). The  Existence  Of  A  Norm Regarding  The  Execution  Of Fiduciary  Guarantees  After  The Issuance  Of  The  Constitutional Court Decision Number 18/PUU/XVII/2019. Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure , 22 (1),
81–92. https://doi.org/http://dx.doi.org/10. 30641/dejure.2022.V22.81-92 Husni, L. (2006). Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia .  PT.
Raja Grafindo Persada. Kadir,  A.,  &  Yunia,  I.  (2014). Prinsip Dasar  Ekonomi  Islam  Perspektif Maqashid  Al  Syariah .  PT  Fajar Interpratama Mandiri. Khair,  O.  I.  (2021).  Analisis  Undang- Undang  Cipta  Kerja  Terhadap Perlindungan  Tenaga  Kerja  Di Indonesia. Widya  Pranata  Hukum , 3 (2),
45–63.
https://doi.org/https://doi.org/10.37 631/widyapranata.v3i2.442 Khakim,  A.  (2003). Pengantar  Hukum Ketenagkerjaan  Indonesia .  PT.
Citra Aditya Bakti.
Nita,  S.,  &  Susilo,  J.  (2020).  Peranan Serikat Pekerja Dalam Membentuk Perjanjian  Kerja  Bersama  Sebagai Hubungan Kerja Ideal Bagi Pekerja
Dengan  Pengusaha. Jurnal  Hukum
De’rechtsstaat , 6 (1),  143–152.
https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/
view/2819/pdf
Pribadi,  D.  J.  (2014). Tahukah  Anda? Tentang  Pekerja  Tetap,  Kontrak, Freelance,  Outsourcing .  Dunia Cerdas.
Seruni,  P.  M.,  &  Darmini,  N.  (2021). Pelindungan  Keselamatan  Dan Kesehatan  Kerja  Bagi  Wartawan Di Provinsi Riau Ditinjau Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia [Unversitas Gadjah Mada]. http://etd.repository.ugm.ac.id/pen elitian/detail/197123 Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2010).
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Pers. Sutedi,  A.  (2009). Hukum  Perburuhan . Sinar Grafika. Wijayanti, A. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi .
Sinar Grafika.