## KEBEBASAN PERS DALAM KERANGKA HUKUM PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

## Ade Wahyudin 1), Listyowati Sumanto 2)
kuliahadewahyudin@gmail.com , Universitas Trisakti

## Abstract
The tension between the right to freedom of the press and the protection of personal data is nothing new. Since Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, groups supporting the right to freedom of expression and information disclosure have been concerned about the implementation of the right to privacy contained in the Personal Data Protection Law. The research method used is a descriptive type of normative legal research. Secondary data is analyzed qualitatively. Conclusions are drawn using deductive logic. The results of the research show that there is a fairly large opportunity for perpetrators of corruption to hide behind the Personal Data Protection Law so that their curriculum vitae and list of assets are not revealed to the public. On the other hand, if the data is revealed through journalistic  products,  the  reporting  journalist  has  the  potential  to  be  imprisoned  under  the  article  of  disclosing someone's  personal  data. Apart  from  specifically  describing  the  processing  of  personal  data  that  can  be  used  by journalists or media companies, such as data subject consent, carrying out tasks in the public interest and fulfilling legitimate interests.
Keywords: Freedom of expression, Personal data protection, Press freedom,

## Abstrak
Ketegangan antara hak kebebasan pers dengan pelindungan data pribadi bukanlah hal yang baru. Sejak UU Nomor 27 tahun  2022  tentang  Pelindungan  Data  Pribadi,  kelompok  pendukung  hak  kebebasan  berekspresi  dan  keterbukaan informasi  mengkhawatirkan  implementasi  hak  atas  privasi  yang  termuat  di  dalam  UU  Pelindungan  Data  Pribadi. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif.  data  sekunder dianalisis  secara  lualitatif.  Penarikan  kesimpulan  digunakan  logika  deduktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat peluang yang cukup besar, para pelaku korupsi berlindung di balik UU Pelindungan Data Pribadi agar daftar riwayat  hidup serta daftar harta  kekayaanya tidak diungkap kepada  publik. Sebaliknya jika  data tersebut diungkap melalui produk jurnalistik, jurnalis peliput berpotensi dipenjara dengan pasal membuka data pribadi seseorang. Selain secara khusus dideskripsikan tentang pemrosesan data pribadi yang dapat digunakan oleh jurnalis ataupun perusahaan media  seperti  persetujuan  subjek  data,  pelaksanaan  tugas  dalam  rangka  kepentingan  umum  dan  pemenuhan kepantingan yang sah.
Kata kunci: Kebebasan berekspresi, Kebebasan pers, Perlindungan data pribadi

## PENDAHULUAN
Kebebasan  pers  di  Indonesia  mengalami  perjalanan  yang  cukup  panjang,  dari  era  pra reformasi hingga pasca reformasi saat ini. Tonggak kebebasan pers yang lebih mapan dimulai sejak keluarnya UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Rancangan UU Pers pada saat itu diusulkan ke DPR oleh Pemerintah. Di dalam pengantarnya Pemerintah menyampaikan dinamika sejarah pers yang  mengalami  pengekangan  seperti  tindakan  penyensoran  dan  pembredelan.  Hal  tersebut dianggap  bertentangan  dengan  semangat  yang  terkandung  di  dalam  Pasal  28  UUD  1945  dan menjadi tuntutan reformasi di bidang pers, yaitu dijaminnya kebebasan pers sesuai konstitusi dan hak  asasi  manusia  serta  ditetapkan  dengan  undang-undang  (Memorie Van Toelichting  Undang- Undang  Nomor  40 Tahun  1999 Tentang  Pers,  n.d.). Terjadi  perubahan  cukup  radikal  di  dalam rancangan  UU  Pers  yang  diusulkan  oleh  Pemerintah  yaitu  tentang  larangan  penyensoran  serta bredel, dihilangkannya kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan amanat pembentukan lembaga Dewan Pers yang independen.
Perjalanan  lebih  dari  20  tahun  berlakunya  UU  Pers,  mengalami  banyak  “kerikil”  dalam implementasinya, diantaranya dihadapkan dengan terdapatnya beberapa peraturan yang tumpang
Volume 4 No.5, 2024
tindih atau multi tafsir sehingga menjerat jurnalis ke dalam jeruji besi, antara lain pertama, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya terkait dengan Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, berita bohong, ujaran kebencian. Kedua, UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dan Ketiga, UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (DA, 2023).
Salah  satu  peraturan  yang  disahkan  oleh  pemerintah  di  akhir  tahun  2022,  yaitu  Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Meski kemudian menjadi angin segar di tengah maraknya kebocoran data pribadi di Indonesia (Suari, 2023). Serangan cyber dan penyalahgunaan  data  pribadi  masyarakat  bukan  berarti  secara  normatif  tidak  memiliki  potensi persoalan yang mendasar. Organisasi masyarakat sipil seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Aliansi Jurnalis Independen, Indonesia Corruption Wacth (ICW) serta pemerhati kebebasan sipil lainnya memiliki kekhwatiran terhadap penegakan UU Pelindungan Data Pribadi (Pers et al., 2023). Kekhawatiran yang terangkum adalah ancaman kriminalisasi bagi jurnalis saat membuka data  pribadi  pejabat  publik  terduga  tindak  pidana  korupsi  serta  kasus  lainnya  yang  memiliki dampak kerugian publik atau negara yang besar.
Tidak adanya pengecualian untuk kegiatan jurnalistik atau pers terlihat di dalam dalam badan pasal maupun penjelasan Pasal 15 ayat (1) dan (2) tentang pengecualian penggunaan data pribadi. Pelindungan data pribadi atau hak atas privasi dan hak atas kebebasan pers secara konstitusional dilindungi oleh Konstitusi Indonesia. Dua hak inipun merupakan hak asasi manusia yang dijamin di  dalam  hukum  hak  asasi  manusia.  Jika  dilihat  lebih  jauh,  kedua  hak  ini  memang  sejak  lama memiliki  catatan  pertentangan  secara  implementasi.  Tidak  sedikit  banyak  kebijakan  yang  pada akhirnya menegasikan salah satu dari hak tersebut.
Dalam hal hak kebebasan pers dinegasikan oleh hak atas privasi atau UU Perlindungan Data Pribadi maka terdapat potensi resiko seperti akan terbukanya peluang kriminalisasi kepada jurnalis saat mengungkap data pribadi pejabat publik seperti data keuangan pribadi dan catatan kejahatan. Adanya potensi kriminalisasi membuat partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga berpotensi menurun. Sebaliknya kekhawatiran terjadi pada saat UU Pelindungan Data Pribadi ini  bisa  digunakan  oleh  pejabat  publik  untuk  menyembunyikan  riwayat  kejahatan  serta  catatan kekayaannya  yang  berasal  dari  tindakan  koruptif.  Hal  ini  menunjukan  betapa  pentingnya harmonisasi UU Pelindungan Data Pribadi dengan UU lainnya (Yitawati, 2022).
Jika  ditinjau  ke  dalam  pasal  per  pasal  UU  Pelindungan  Data  Pribadi,  memang  tidak ditemukan kata pengecualian untuk produk jurnalistik ataupun untuk kegiatan kepentingan umum secara luas.  Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana perlindungan kegiatan jurnalistik ditinjau dari perpektif UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

## KAJIAN PUSTAKA
Pelindungan  data  pribadi  telah  sejak  lama  diakui  sebagai  aspek  fundamental  dari pelindungan  terhadap  hak  atas  privasi  seseorang.  Sebagai  aspek  krusial  pelindungan  hak  atas privasi,  penyusunan  regulasi  pelindungan  data  pribadi  yang  komprehensif  ini  pada  dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kontrol data pribadi sepenuhnya terhadap individu selaku subyek data. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengakuan hak-hak kepada individu atas data pribadi mereka,  mengatur  mengenai  pemrosesan  data  pribadi,  serta  menyediakan  mekanisme pertanggungjawaban  dan  kewajiban  yang  jelas  bagi  pihak-pihak  yang  mengendalikan  dan/atau melakukan  pemrosesan  data.  Secara  umum,  selain  pelindungan  data  pribadi,  bentuk-bentuk pelindungan  terhadap  hak  atas  privasi  kita  dapat  kita  jumpai  dalam  berbagai  aspek  kehidupan (Karunian et al., 2022).

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.5, 2024
Pelindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data pribadi. Data pribadi di dalam regulasi tersebut memiliki arti  data  tentang  seseorang  yang  terinditifikasi  atau  dapat  diidentifikasi  secara  tersendiri  atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung selalui system elektronik atau non elektronik.
Dalam menunjang artikel ini, penulis melusuri kajian-kajian sebelumnya yang pernah terbit seperti analisis perlindungan data pribadi terkait UU Nomor 27 Tahun 2022 (Tahun et al., 2023). Ruang  lingkup  perlindungandata  pribadi:  kajian  hukum  posistif  Indonesia  (Muhammad  Fikri, 2023). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan (Firdaus, 2022) dan berbagai kajian pustaka lainnya.

## METODE
Penelitian hukum yang digunakan penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif atau doctrinal  legal  research .  Menurut  Soerjono  Soekanto  Penelitian  Hukum  Normatif  merupakan penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder (Mamudji, 2001). Objek penelitian ini adalah asas-asas dan norma-norma yang tertuang di dalam regulasi kebebasan berekspresi dan pelindungan data pribadi. Data sekunder terdiri dari (1) Bahan hokum  primer  melipui  peraturan  perundang-undangan;  (2)  Bahan  hokum  sekunder  terdiri  dari buku,  jurnal.  Data  sekunder  dianalisis  Secara  kualitatif.  Penarikan  kesimpulan  menggunakan logika atau penalaran deduktif adalah jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai  kesimpulan  yang  logis  berdasarkan  premis  atau  asumsi  umum  untuk  mencapai kesimpulan yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konstitusionalitas Kebebasan Pers dan Pelindungan Data Pribadi
Kebebasan pers merupakan rumpun hak dari hak kebebasan berekspresi. Hak kebebasan berekspresi,  hak  atas  informasi  serta  partisipasi  publik  memiliki  jaminan  dalam  peraturan perundang-undangan nasional, misalnya kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kebebasan berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan dilindungi hokum”. Amandemen kedua UUD 1945 juga memperkuat perlindungan terhadap  kebebasan  berekspresi  dimana  Pasal  28E  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 menegaskan  sebagai  berikut:  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan mengeluarkan pendapat.”
Begitu juga degan hak atas informasi yang diatur dalam konstitusi dengan menjamin setiap orang tidak hanya untuk memperoleh, juga berkomunikasi serta menyebarkan informasi tersebut. Pasal  28  F  UUD  1945  amandemen  kedua  menyebutkan  bahwa:  “Setiap  orang  berhak berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Selain UUD 1945, dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia juga memberikan jaminan hak asasi manusia, baik itu kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yaitu sebagai berikut: Pasal 14: “Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.”; Pasal 19: “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”; Pasal 20: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya.”;  Pasal  21:  “Setiap  orang berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”; Pasal 42: “Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi.”
Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dijadikan dasar  dikeluarkannya UU Nomor 40 tahun  1999  tentang  Pers.  Di  dalam  bagian  menimbang  UU  Pers  disebutkan  “Bahwa  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi  manusia yang sangat  hakiki, yang diperlukan untuk  menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Jika hak kebebasan pers atau kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia, sama juga  halnya  dengan  hak  atas  privasi  atau  pelindungan  data  pribadi.  Sebelum  adanya  UU Pelindungan Data Pribadi, Indonesia secara konstitusi telah mengakui hak atas privasi, seperti yang termuat di dalam Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Kemudian juga mengacu pada Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
Secara  filosofis,  pelindungan  data  pribadi  juga  menjadi  manifestasi  pengakuan  dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Sinaga, 2020). Atas dasar hal tersebut, keluarlah UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang di dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketegangan antara hak privasi dan kebebasan berekspresi bukanlah hal yang baru, namun meskipun  terdapat  standar  yang  dikembangkan  baik  dalam  hukum  nasional  maupun  hukum internasional  untuk  menyeimbangkan  hak-hak  ini,  ketegangan  kedua  hak  ini  masih  terus  saja terjadi  di  dalam  praktiknya.  UU  Pelindungan  Data  Pribadi  tidak  mengatur  secara  jelas  batasan antara kebebasan berekspresi dengan hak atas privasi. Dalam konsep hak asasi manusia, hak atas privasi  sendiri  adalah  hak  derogable  yang  pemenuhannya  dapat  dibatasi  atau  dikurangi  (Fauzi, 2022).  Pasal  15  ayat  (1)  UU  Pelindungan  Data  Pribadi  tentang  pengecualian,  juga  tidak menyebutkan  secara  spesifik  berlaku  untuk  berita  jurnalistik  atau  kepentingan  umum  yang kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi.
Hal-hak  tersebut  membuka  peluang  bagi  individu  untuk  menggunakan  undang-undang pelindungan  data  sebagai  senjata  untuk  mengancam,  membungkam,  atau  menghalangi  berita jurnalistik yang memuat data pribadi. Alasan ini akan memperbanyak amunisi bagi seseorang yang akan menyerang balik karya jurnalistik. Diketahui tuntutan sebelumnya dilakukan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nani Jansen dalam artikelnya menyebutkan bahwa tuntutan perlindungan data dapat menggantikan tuntutan pencemaran nama baik, dalam hal ini, terutama karena tuntutan perlindungan data tidak memerlukan kerusakan reputasi atau kepalsuan agar tindakan hukum dapat dilaksanakan (Reventlow, 2020).

## Dasar Hukum Kebebasan Pers di Dalam UU Pelindungan Data Pribadi
Meskipun frasa kebebasan pers atau kegiatan jurnalistik di dalam UU PDP tidak ditemukan di  dalam  pengecualian  Pasal  15  ayat  (1)  UU  PDP,  namun  kita  bisa  masuk  dari  berbagai  tafsir implementasi pasal-pasal UU PDP khususnya pada Pasal dasar pemrosesan data pribadi. Dari ke

## Journal of Law, Administration, and Social Science
enam dasar pemrosesan data pribadi (Pasal 20 ayat (2) UU PDP), setidak-tidaknya terdapat tiga dasar yang menjadi dasar pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik:

## Persetujuan dari Subjek Data
Pasal 20 ayat (2) a, persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek  Data  Pribadi.  Data  dapat  diproses  jika  orang-orang  yang  merupakan  subjek  informasi tersebut  telah  memberikan  persetujuan.  Jika  informasi  merujuk  kepada  beberapa  orang, persetujuan harus diberikan oleh semua dari mereka. Persetujuan harus diberikan dengan sukarela, spesifik, dan berdasarkan informasi yang memadai (Iñigo de Miguel Beriain, n.d.).
General  Data  Protection  Regulation (GDPR)  secara  khusus  Pasal  6  (1)  (a)  menjadi pertimbangan  penting  bagi  para  jurnalis  saat  memproses  data  pribadi.  Hal  ini  menekankan kebutuhan  untuk  mendapatkan  persetujuan  eksplisit  dan  terinformasi  dari  individu  yang  data pribadinya  digunakan  dalam  pelaporan  jurnalisme.  Persetujuan  ini  harus  jelas,  spesifik,  dan diberikan  secara  sukarela.  Para  jurnalis  juga  harus  mengutamakan  transparansi  dengan menjelaskan tujuan penggunaan data kepada individu dan menghormati hak mereka untuk menarik persetujuan kapan saja. Selain itu, menjaga keamanan data yang terkumpul, melindungi identitas individu dalam pelaporan yang sensitif, dan memastikan bahwa tim jurnalisme memahami prinsip- prinsip GDPR adalah aspek penting dari jurnalisme yang bertanggung jawab dan etis. Persetujuan bisa menjadi salah satu dasar pemrosesan data pribadi dalam rangka kerja jurnalistik, meskipun tidak semua kerja jurnalistik bisa mendasarkan pada dasar hukum ini.

## Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum
Pasal 20 ayat (2) e, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau  pelaksanaan  kewenangan  Pengendali  Data  Pribadi  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.
Data  dapat  diproses  jika  diperlukan  untuk  pelaksanaan  tugas  yang  dilakukan  dalam kepentingan  publik.  Pengendali  data  yang  mengandalkan  dasar  hukum  ini  tetap  diharuskan mematuhi  prinsip-prinsip  GDPR  lainnya,  seperti  prinsip  minimisasi  data,  transparansi,  dan keamanan.  Selain  itu,  harus  mempertimbangkan  hak-hak  subjek  data  dan  menyediakan perlindungan yang sesuai.
General  Data Protection Regulation (GDPR) Pasal  6 (1) (e) memungkinkan organisasi, terutama badan publik atau yang memiliki kewenangan resmi, untuk memproses data pribadi ketika diperlukan untuk tugas yang dilakukan dalam kepentingan umum atau dalam menjalankan fungsi resmi mereka. Namun, penting bahwa pemrosesan ini diperlukan, proporsional, dan tunduk pada perlindungan yang sesuai untuk melindungi hak dan kepentingan individu.
Jurnalisme  merujuk  pada  produksi  dan  distribusi  informasi  dan  berita  kepada  sejumlah orang yang tidak terbatas dalam rangka pengejaran kepentingan publik dan kontribusi terhadap perdebatan  publik.  Secara  inheren,  jurnalisme  melibatkan  "pengumpulan  dan  penyimpanan sejumlah besar informasi pribadi dalam bentuk wawancara, catatan pemerintah dan perusahaan, serta  foto  dan  film"  dan  penyebarannya.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  bahwa  ketika berbicara tentang aktivitas media, selalu ada kekhawatiran terkait privasi dan perlindungan data (David, 2015).
Dalam hal Jurnalistik, Menurut Pasal 6(1) (e) GDPR, pengolahan data pribadi untuk tugas yang  dilakukan  dalam  kepentingan  publik  atau  dalam  penggunaan  wewenang  resmi  dapat mencakup kegiatan yang terkait dengan pers. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk pengolahan data pribadi ketika diperlukan untuk tujuan jurnalistik, di antara tugas-tugas kepentingan publik lainnya.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.5, 2024
Jurnalistik  seringkali  melibatkan  pengumpulan  dan  pengolahan  data  pribadi  untuk melaporkan berita dan memberikan informasi kepada publik. Ketika jurnalis atau organisasi media mengolah data pribadi sebagai bagian dari pekerjaan mereka, mereka dapat mengandalkan Pasal 6 (1)(e) jika pengolahan tersebut diperlukan untuk tugas jurnalistik mereka.

## Pemenuhan kepentingan yang sah
Pasal  20  ayat  (2)  e, pemenuhan  kepentingan  yang  sah  lainnya  dengan  memperhatikan tujuan, kebututran, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadidan hak Subjek Data Pribadi.
Kepentingan sah berbeda dengan dasar hukum lainnya karena tidak berpusat pada tujuan tertentu (misalnya, mematuhi kewajiban hukum, melindungi kepentingan vital, atau melaksanakan tugas publik), dan bukanlah pemrosesan yang secara khusus disetujui oleh individu (persetujuan). Karena dapat diterapkan dalam berbagai situasi, ini menempatkan tanggung jawab pada pengendali untuk  menyeimbangkan  kepentingan  sah  dan  kebutuhan  pemrosesan  data  pribadi  terhadap kepentingan, hak, dan kebebasan individu dengan mempertimbangkan keadaan tertentu.
Elemen kunci dari ketentuan kepentingan sah dapat diuraikan dalam uji tiga bagian: (a) Uji tujuan: Apakah ada kepentingan sah di balik pemrosesan? Jurnalistik terkait dengan kepentingan publik  untuk  mendapatkan  informasi  yang  relevan  dan  akurat.  (b)  Uji  kebutuhan:  Apakah pemrosesan tersebut diperlukan untuk tujuan tersebut? Jurnalis penting untuk mengungkap fakta atau konteks yang relevan dalam laporan berita untuk Masyarakat. (c) Uji keseimbangan: Apakah kepentingan sah tersebut digantikan oleh kepentingan, hak, atau kebebasan individu? Jurnalis harus selalu mempertimbangkan apakah kepentingan sah mereka dalam mengumpulkan dan memproses data  pribadi  tertentu  digantikan  oleh  kepentingan,  hak,  atau  kebebasan  individu  yang  relevan (Office, n.d.). Ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana data tersebut akan digunakan.
Dari tiga dasar hukum tersebut, kegiatan jurnalistik bisa menggunakan salah satu dari dasar tersebut dalam pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, kegiatan jurnalistik merupakan bagian dari kegiatan yang sah dalam melakukan pemrosesan data pribadi.
Di dalam General Data Protection Regulation (GDPR) memberikan aturan yang ketat untuk pelindungan  data  pribadi  di  seluruh  Uni  Eropa.  Namun,  untuk  menjaga  kebebasan  pers  dan kebebasan  berekspresi,  GDPR  mengakui  pengecualian  tertentu  untuk  kegiatan  jurnalistik. Pengecualian  ini  dianggap  penting  untuk  memastikan  bahwa  jurnalisme  dapat  berfungsi  tanpa hambatan yang berlebihan dalam melaporkan informasi yang relevan bagi publik. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang batasan pengecualian jurnalistik dalam GDPR.
Pasal  85  GDPR  secara  khusus  membahas  pengecualian  yang  diperlukan  untuk menyelaraskan hak  atas  pelindungan data pribadi  dengan kebebasan berekspresi  dan informasi. Pengecualian  ini  meliputi: Kegiatan  Jurnalistik  meliputi  semua  aktivitas  yang  terkait  dengan pengumpulan, penyusunan, penyebaran, dan publikasi informasi untuk tujuan jurnalistik dan Selain jurnalistik, pengecualian ini juga mencakup kegiatan akademik, artistik, dan sastra yang mungkin memerlukan pemrosesan data pribadi (Plan, 2023).

## PENUTUP
Atas dasar pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa hak kebebasan pers atau kebebasan berekspresi dan hak atas privasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara khusus di dalam konstitusi Indonesia UUD 1945. Kedua hak ini, seringkali bersitegang di dalam proses implementasi. Pengaturan terkait pengecualian di dalam Pasal 15 ayat (1) tidak cukup menjadi  jaminan  seorang  jurnalis  untuk  melalukan  pekerjaan  secara  leluasa  tanpa  harus “terintimidasi” dengan  ancaman kriminalisasi.  Ketiadaan  pengecualian untuk  kepentingan kerja

## Journal of Law, Administration, and Social Science
jurnalistik, membuat  jurnalis khawatir terjadinya serangan balik, baik  itu secara fisik,  non fisik maupun digital.
Meskipun  pengecualian  tidak  menyebutkan  secara  spesifik,  namun  jurnalis  atapun Perusahaan bisa menggunakan dasar hukum pemrosesan data pribadi sebagaimana pasal 20 ayat (2) UU PDP. Dasar hukum pemrosesan data pribadi yang bisa digunakan adalah persetujuan dari subjek data, Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum dan pemenuhan kepentingan yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA
DA, A. T. (2023). LBH Pers Soroti 3 Regulasi yang Mengancam Kebebasan Pers . Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-pers-soroti-3-regulasi-yang-mengancam- kebebasan-pers-lt64521f710087f/?page=1
David, E. (2015). European Regulatory Interpretation of the Interface between Data Protection and Journalistic Freedom: An Incomplete and Imperfect Balancing Act? (October 29, 2015). A revised version of this paper is in Public Law (2016 Forthcoming). University of Cambridge Faculty of Law , 61 , 8. https://doi.org/https://doi.org/10.17863/CAM.4433 Fauzi, E. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Jurnal UII , 3 (7), 445. https://doi.org/https://www.google.com/search?q=About+https://journal.uii.ac.id/Lex-
Renaissance/article/download/26549/14870/85417&tbm=ilp&sa=X&ved=2ahUKEwib84W 9sfWFAxVncmwGHRZzAwMQv5AHegQIABAC
Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. JURNAL  RECHTEN:  RISET  HUKUM  DAN  HAK  ASASI  MANUSIA , 4 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98 Iñigo  de  Miguel  Beriain,  L.  P.  C.  (n.d.). The  Principles  applied  to  journalism . https://bookdown.org/fede_caruso/bookdown/the-principles-applied-to-journalism.html Karunian, A. Y., Sarmono, M., Persada, G. G., & Ervita, M. (2022). Panduan Strategi Advokasi Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi bagi Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia . LBH Pers.
Mamudji, S. S. dan S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . RajaGrafindo Persada.
Memorie Van Toelichting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Muhammad  Fikri,  S.  R.  (2023).  RUANG  LINGKUP  PERLINDUNGANDATA  PRIBADI:
KAJIAN  HUKUM  POSISTIF  INDONESIA. GANESHA  LAW  REVIEW , 5 (1). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2237/1159 Office,  C.  I.  (n.d.). What  is  the  ‘legitimate  interests’  basis? Office,  Commisioner  Information. https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/lawful-basis/legitimate- interests/what-is-the-legitimate-interests-basis/#article_61f/
Pers), A. W. (LBH, (AJI), B. W., & (AJI), I. N. (2023). Pentingnya Mengakomodasi Pengecualian Tujuan Jurnalistik dalam Kebijakan Pelindungan Data Pribadi . https://aji.or.id/data/pentingnya-mengakomodasi-pengecualian-tujuan-jurnalistik-dalam- kebijakan-pelindungan-data
Plan, P. (2023). Article 85 EU GDPR “Processing and freedom of expression and information.” Privazy  Plan.  https://www.privacy-regulation.eu/en/article-85-processing-and-freedom-of- expression-and-information-GDPR.htm
Reventlow, N. J. (2020). Can the GDPR and Freedom of Expression Coexist? American Journal

## Journal of Law, Administration, and Social Science
of International Law , 114
, 31. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/aju.2019.77 Sinaga, E. M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. Jurnal Rechtsvinding , 9 (2), 244.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428
Suari, K. R. A. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital:Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.
Jurnal Analisis Hukum (JAH) , 6 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484
Tahun, U. U. N. O., Saly, J. N., Artamevia, H., Kheista, K., Juni, B., Gulo, S., Rhemrev, E. A., &
Christie, M. (2023). Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait
. 1 (3), 145–153.
Yitawati, K. (2022). Implikasi Dan Sosialisasi Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang. DAYA - MAS : Media Komunikasi Hasil Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat , 7 (2).
https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sarjiyati/PENGABDIAN/Jurnal Implikasi dan Sosialisasi UU  Perlindungan.pdf