How to cite: Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean (2024) Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali, (06) 05,
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN  KESADARAN  HUKUM  BERLALU  LINTAS  STUDI  KASUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR BADUNG BALI

## Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia Email:  yohanesalexandro2@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  proses  peradilan  pada pelanggar  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dengan  sistem  E-Tilang  di  Wiliyah  Hukum  Polres Badung Bali.  Menganalisis dan mendeskripsikan kendala penegakan hukum melalui E-Tilang di  Polres  Badung  Bali. Tipe  penelitian  ini  penelitian  Hukum  Normatif-Empiris  (applied  law research)  dengan  Pendekatan  undang-undang  (statute  approach).  Sumber  data  primer berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012,  PERMA  Nomor  12  Tahun  2016, Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009,  Peraturan-peraturan  operasional  lainya.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  Studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Data  dianalisis secara  kualitatif  deskriktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang di  Wiliyah Hukum Polres Badung Bali telah sesuai aturan  undang-undang  yang  berlaku.  Hanya  E-tilang  belum  optimal  dalam  menurunkan jumlah  pelanggaran  lalu  lintas,  karena  sosialisasi  kepada  masyarakat  belum  merata.  Tetapi meskipun  begitu  dari  E-tilang  memiliki  kelebihan  pengawasan  dan  kecepatan  deteksi  yang lebih akurat dibanding tilang manual. Kendala Penegakan hukum melalui E-tilang di kawasan Polres  Badung  Bali  terdiri  dari  tantangan  teknis  dan  infrastruktur,  kemacetan  dan  mobilitas dan  perluasan  wilayah  cakupan  E-Tilang  mungkin  memerlukan  investasi  tambahan  dalam infrastruktur jaringan dan pemeliharaan..
.
Kata kunci : Penegakan Hukum Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas, E-tilang

## Abstract
This research aims to analyze and describe the judicial process for traffic and road transport violators  using  the  E-Ticket  system  in  the  Badung  Bali  Police  Legal  Area.  Analyze  and describe  the  obstacles  to  law  enforcement  through  E-Tilang  at  the  Badung  Police  Station, Bali. This type of research is normative-empirical legal research (applied law research) with a statutory approach. Primary data sources are based on Government Regulation Number 80 of 2012, PERMA Number 12 of 2016, Law Number 22 of 2009, other operational regulations. Data  collection  techniques  use  document  study,  observation  and  interviews.  Data  was analyzed  qualitatively  descriptively.  The  results  of  the  research  show  that  law  enforcement against traffic violations via E-Tilang in the Badung Bali Police Legal Area is in accordance with  applicable  laws  and  regulations.  Only  e-tickets  are  not  yet  optimal  in  reducing  the
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 05, Mei 2024
number of  traffic violations,  because outreach to  the public has not  been evenly distributed. However,  e-ticketing  has  the  advantage  of  more  accurate  monitoring  and  detection  speed compared  to  manual  ticketing.  Obstacles  to  law  enforcement  through  e-ticketing  in  the Badung  Bali  Police  area  consist  of  technical  and  infrastructure  challenges,  congestion  and mobility  and  expanding  the  E-Tilang  coverage  area  may  require  additional  investment  in network infrastructure and maintenance..
Keywords: Traffic Law Enforcement, Traffic Violations, E-tickets.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  jumlah  wisatawan  di  Bali  sejalan  dengan  meningkatknya  jumlah kendaraan,  baik  roda  dua  maupun  roda  empat  yang  menyebabkan  kepadatan  lalu  lintas. Badung Bali merupakan kawasan padat lalu lintas. Jumlah penduduk di Badung Bali sejumlah 683,20  ribu  jiwa.  Kabupaten  Badung  yang  memiliki  luas  wilayah  418,52  Km²  (7,43  %  luas Pulau  Bali)  adalah  salah  satu  dari  9  Kabupaten/kota  di  Bali,  sekaligus  merupakan  pintu gerbang  utama  kepariwisataan  Bali.  Aturan  lalu  lintas  Badung  Bali  diawasai  oleh  Polres Badung.  Visi  Polres  Badung  yaitu  terwujudnya  Postur  Jajaran  Polres  Badung  yang Profesional,  Bermoral,  Modern, Anti  KKN dan  Terpercaya, serta mampu mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Badung untuk menjadi Kota yang aman,maju dan sejahtera.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  sebagai  elemen  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  dan integrasi nasional (Indonesia, 2002). Konektivitas yang baik melalui sistem transportasi dapat mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan. Transportasi  jalan  diarahkan  untuk  mencapai  beberapa  tujuan,  termasuk  memastikan  lalu lintas dan angkutan jalan berlangsung dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Tujuan  ini  mencerminkan  kebutuhan  akan  sistem  transportasi  yang  efisien  dan  memberikan rasa nyaman bagi pengguna.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan,  didefinisikan  sebagai  gerak  kendaraan  dan  orang  diruang  lalu  lintas  jalan,  sedangkan yang  dimaksud  dengan  ruang  lalu  lintas  jalan  yaitu:  “prasarana  yang  diperuntukkan  bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.” Adanya  ketidakpatuhan  terhadap  aturan  lalu  lintas  menjadi  tantangan  serius  dalam menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  di  jalan  raya.  Kesadaran  hukum  berlalu  lintas  yang rendah  dapat  mengakibatkan  risiko  kecelakaan  dan  gangguan  ketertiban  umum.  Kepatuhan berlalu  lintas  adalah  sikap  patuh  terhadap  hukum  mengacu  pada  perilaku  individu  atau masyarakat  dalam  mematuhi  aturan  dan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan  terkait  dengan  lalu  lintas.  Ini  melibatkan  kewajiban  sebagai  warga negara yang baik untuk mematuhi peraturan yang ada. Tingkat kepatuhan dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi latar belakang perilaku individu.
Sepeda  motor  merupakan  kendaraan  pribadi  yang  sangat  populer  di  kalangan masyarakat  Indonesia  (Waluyo,  Prasetyo,  &  Subakdi,  2019).  Alasan  utama  termasuk  harga beli  yang  relatif  murah,  biaya  service  yang  terjangkau,  dan  kebutuhan  bahan  bakar  yang ekonomis.  Berdasarkan  data  dari  BPS  tahun  2022,  Jumlah  pengguna  kendaraan  bermotor  di
Indonesia Pada tahun 2022 mencapai 148.212.865.  Sedangkan kendaraan roda empat seperti mobil  yaitu  19.177.264.  Tingginya  pengguna  motor  juga  seiring  dengan  tingginya  tingkat kecelakaan  lalu  lintas.  Hal  ini  dikarenakan  kelalaian  dan  kurangnya  kesadaran  pengendara motor  untuk  lebih  berhati-hati  ketika  berkendara.  Di  Indonesia  kecelakaan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan merupakan penyebab kematian peringkat pertama bagi kelompok umur anak- anak  dan  remaja.  Sementara  itu,  tingkat  presentasi  fatalitas  kecelakaan  lalu  lintas  (diolah IRSMS (Integrated  Road  Safety  Management  System) 2021)  berdasar  kejadian  kecelakaan selama  tahun  2020,  didominasi  oleh  sepeda  motor  yaitu  sebesar  81  persen.  Sehingga disimpulkan  pengendara  motor  lebih  rentang  mendapat  musibah  dalam  berkendara  (Fahmi, 2021).
Kecelakaan  lalu  lintas  salah  satu  penyebabnya  adalah  ketidakpatuhan  terhadap  aturan lalu lintas. Seperti pengemudi yang melampaui batas kecepatan memiliki risiko tinggi untuk terlibat  dalam  kecelakaan.  Kelebihan  kecepatan  membuat  waktu  reaksi  lebih  pendek  dan meningkatkan  keparahan  cedera  dalam  kecelakaan.  Contoh  lain  seperti  menerobos  lampu merah  dapat  menyebabkan  tabrakan  silang  dan  kecelakaan  di  persimpangan.  Tindakan  ini meningkatkan  risiko  benturan  antara  kendaraan  yang  berlawanan  arah.  Sebagaimana penelitian  Ali  menunjukkan  bahwa  melewati  batas  kecepatan  merupakan  pelanggaran  yang paling  sering  dilakukan  pengendara.  Kecelakaan  lalu  lintas  juga  dapat  dikatakan  akhir  dari sebuah  kebanyakan  pelanggaran  lalu  lintas  yang  kurang  mengindahkan  aturan  lalu  lintas sesuai  undang-undang  dan  disebabkan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  pengendara  dalam mencari tahu arti dari rambu lalu lintas serta marka lalu lintas (Silaban & Pase, 2021).
Pelanggaran lalu  lintas adalah pelanggaran terhadap aturan di  lalu lintas yang berlaku, khususnya di jalan raya (Sasambe, 2016). Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dapat  dikenai  sanksi  seperti  denda,  poin  pelanggaran,  pencabutan  izin  mengemudi,  atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut, tergantung pada tingkat keparahan dan yurisdiksi tempat pelanggaran  tersebut  terjadi.  Melanggar  hukum  lalu  lintas  bukan  hanya  berpotensi membahayakan  keselamatan,  tetapi  juga  dapat  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  serius. Bahkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992,  jenis  pelanggaran  yang  satu  ini sudah  termasuk  bagian  hukum  pidana.  Seperti  berbagai  pelanggaran  hukum  pidana  lainnya, hukuman  bagi  pelanggar  lalu  lintas  akan  ditindak  oleh  pihak  aparat.  Dalam  hal  pelanggaran lalu lintas, aparat yang bersangkutan adalah polisi lalu lintas.
Salah  satu  upaya  dalam  mencegah  meningkatnya  pelanggaran  lalu  lintas,  diterapkan tilang.  Tilang  merupakan  singkatan  dari  Bukti  Pelanggaran.  Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  Tentang  cara  Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan dan  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Tilang  elektronik  yang  biasa Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah digitalisasi proses tilang manual, dengan memanfaatkan  teknologi  informasi”  diharapkan  keseluruhan  proses  tilang  menjadi  inovasi yang  dapat  membantu  pihak  kepolisian  dalam  manajemen  penindakan  serta  Pembayaran Denda  Pelanggaran  Lalu  Lintas.  Sederhananya  E-Tilang  adalah  implementasi  teknologi informasi  untuk  menangkap  pelanggaran-pelanggaran  berlalu  lintas  secara  elektronik  untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas (Abdullah & Windiyastuti, 2022). Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal
yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar (Apriliana & Jaya, 2019).  Dengan E- tilang,  data  pengendara  lalu  lintas  akan  tersimpan  dalam  database  yang  kemudian  bisa diterapkan program untuk catatan perilaku berlalu lintas (Nashiriansyah, 2024).
Mekanisme  E-tilang  memiliki  beberapa  tahapan  penindakan  dimana  pelanggar  lalu lintas  yang  tertangkap  kamera  ETLE  ( Electronic  Traffic  Law  Enforcement )  bakal  dikirimi surat  konfirmasi  tilang.  Surat  konfirmasi  itu  dikirim  ke  alamat  publik  kendaraan  bermotor. Pada tahap pertama perangkat ETLE bakal secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang  dimonitor.  Kemudian  barang  bukti  pelanggaran  tersebut  dikirimkan  ke Back  Office ETLE.  Sesudahnya,  petugas  di Back  Office akan  mengidentifikasi  data  kendaraan menggunakan Electronic Registration dan Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Selanjutnya,  petugas  mengirimkan  surat  konfirmasi  ke  alamat  publik  kendaraan  bermotor untuk  permohonan  konfirmasi  atas  pelanggaran  yang  terjadi.  Jika  tidak  merasa  melakukan pelanggaran, tetap harus melakukan konfirmasi. Konfirmasi bisa dilakukan pemilik kendaraan melalui laman ETLE atau datang langsung ke Posko Penegakkan Hukum ETLE. Jika terbukti bersalah diberikan kode pembayaran.
Penyelenggaraan  ETLE  di  Indonesia  telah  memiliki  dasar  hukum,  yaitu  tertuang  di dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (LLAJ)  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  dan  Penindakan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Pada  Pasal 272  UU  LLAJ,  diatur  ketentuan  bahwa  peralatan  elektronik  dapat  dimanfaatkan  untuk menindak  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  dan  angkutan  jelas  dengan  adanya  integrasi  data pada  Pusat  Pengendalian  Lalu  Lintas  Nasional  Kepolisian.  Peralatan  elektronik  yang dimaksud  adalah  suatu  alat  yang  dapat  merekam  sekaligus  menyimpan  suatu  kejadian  atau informasi. Data yang telah ada dan terintegrasi tersebut nantinya berguna sebagai alat bukti di pengadilan.  Hal  ini  didukung  dengan  ketentuan  pada  Pasal  1  angka  2  PERMA  Nomor  12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas yang menyatakan bahwa  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  elektronik  diselesaikan  secara  terpadu  dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.
Sebagai  objek  wisata  populer,  Kabupaten  Badung  Bali  kerap  kali  terjadi  pelanggaran lalu  lintas.  Seperti  yang  sering  viral  bule  yang  naik  motor  dengan  arogan  dan  tidak menggunakan  perlengkapan  berkendara  sesuai  aturan  hukum  lalu  lintas.  Jajaran  Polda  Bali terus  melakukan penindakan berupa tilang manual  di  berbagai  titik  kawasan  wisata  di  Pulau Dewata  menyusul  maraknya WNA yang  melanggar  aturan  berlalu  lintas.  Berdasarkan  data tahun 2020 Polres Badung telah mengamankan jumlah pelanggaran sebanyak 9256 pelanggar lalu lintas.
Banyaknya  pelanggar  lalu  lintas,  mengharuskan  Polresta  Denpasar  Bali  kembali menerapkan  sistem  tilang  manual.  Penerapan  ini  mulai  berlaku  sejak  22  Februari  2023. Menurut  keterangannya  ada  sejumlah  pelanggaran  lalu  lintas  yang  bakal  dilakukan  tilang manual seperti menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, berbonceng lebih  dari  dua  dan  tidak  menggunakan  helm  standar  nasional  Indonesia  (SNI).  Kemudian ditindak  pula  mengenai  pengendara  dalam  pengaruh  alkohol,  melawan  arus  dan  melanggar rambu  lalu  lintas,  knalpot  brong,  pengemudi  ugal-ugalan  dan  kendaraan  tidak  sesuai
peruntukannya.  Pihak  kepolisian  mengimbau  agar  kesadaran  masyarakat  untuk mengutamakan  keselamatan  demi  kemanusiaan  dengan  mengamankan  diri  sendiri,  keluarga dan lingkungan.
Kembalinya  aparat  lalu  lintas  menerapkan  tilang  manual  menjadi  pertanyaan  terkait eksistensi hukum e-tilang, apakah penekagakan hukumnnya masih berjalan efektif atau tidak. Sebab tujuan utama dari E-tilang adalah mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang lebih adil dan transparan. Dengan catatan elektronik yang akurat dan terdokumentasi dengan baik, proses  hukum  dapat  menjadi  lebih  objektif.  Selain  itu,  E-tilang  juga  diharapkan  dapat memberikan  efek  jera  kepada  para  pelanggar  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat terhadap  pentingnya  patuh  terhadap  peraturan  lalu  lintas.  Sehingga  penulis  merasa  perlu mengkaji  penegakan  Hukum  Lalu  Lintas  melalui  E-Tilang  oleh  Kepolisian  Republik Indonesia Resor Badung Bali.
Penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  dilakukan  oleh  petugas  kepolisian  baik  secara edukatif  maupun  yuridis,  hal  ini  sesuai  dengan  perannya,  dalam  Pasal  1  ayat  2  Peraturan Pemerintah  No.  80  Tahun  2012  menyatakan  bahwa  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Hukum  Normatif-Empiris  (applied  law  research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku  hukum.  Dalam  penelitian  hukum  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan. Pendekatan undang-undang ( statute approach ) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan  perundang-undangan  yang  dalam  penormaannya  masih  terdapat  kekurangan  atau malah  menyuburkan  praktek  penyimpangan  baik  dalam  tataran  teknis  atau  dalam pelaksanaannya  dilapangan.  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan  yang  bersangkut  paut  dengan  permasalahan  (isu  hukum)  yang  sedang dihadapi (Anam, 2017).
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  yang  merupakan  proses penggambaran  daerah  penelitian  (Hamzah,  1995).  Bentuk  analisis  yang    digunakan  oleh penulis  dilakukan  dengan  cara  data  yang  diperoleh  dari  sumber  hukum  yang  dikumpulkan, diklarifikasi  baru  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif,  artinya  menguraikan  data  secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga  memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber  hukum  tersebut  dikonstruksikan  berupa  kesimpulan  dengan  menggunakan  logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi,  oleh  karena  itu  hal-hal  yang  dirumuskan  secara  khusus  diterapkan  pada  keadaan umum,  sehingga  hasil  analisis  tersebut  dapat  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian (Arikunto, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tantangan  teknis  dan  infrastruktur,  seperti  kegagalan  sistem  atau  kerusakan perangkat, dapat menghambat operasional.
Tantangan  teknis  merupakan  salah  satu  aspek  dapat  memberikan  hambatan  terhadap operasional  E-Tilang  di  Polres  Badung,  Bali.  Terkadang  terjadi  kegagalan  sistem  atau kerusakan  perangkat  sehingga  mengakibatkan  penurunan  efisiensi  dan  ketidakmampuan untuk  mendeteksi  pelanggaran  lalu  lintas  dengan  akurat.  Kerusakan  CCTV  dipengaruhi beberapa  faktor  seperti  cuaca  yang  buruk  atau  kondisi  cuaca  yang  tidak  mendukung  seperti hujan lebat, kabut tebal, atau cuaca yang berkabut dapat mempengaruhi kinerja CCTV dalam mengambil  gambar  e-Tilang.  Kondisi  cuaca  yang  tidak  baik  tersebut  dapat  menyebabkan gambar  yang  dihasilkan  oleh  CCTV  menjadi  kabur,  gelap,  atau  sulit  untuk  dikenali.  Hal  ini dapat  mengakibatkan  kesulitan  dalam  mengidentifikasi  pelanggaran  lalu  lintas  dan menentukan  tanggung  jawab  pelanggar.  Oleh  karena  itu,  cuaca  yang  buruk  dapat  menjadi faktor  yang  menghambat  kinerja  sistem  E-Tilang  dan  mempengaruhi  keakuratan  proses penegakan hukum lalu lintas.
Oleh karena itu, perawatan dan pemeliharaan yang berkala dari sistem E-Tilang menjadi kunci  untuk  meminimalkan  risiko  terjadinya  kegagalan  teknis.  Berikut  hasil  wawancara dengan anggota dari Sat Lantas Polres Badung Bali:
“Tantangan teknis merupakan sesuatu  yang selalu kami hadapi  dalam menjalankan E- Tilang  di  wilayah  kami.  Terkadang,  kami  mengalami  kegagalan  sistem  atau  kerusakan perangkat, yang secara langsung mempengaruhi efisiensi operasional kami. Misalnya, ketika ada  kerusakan  pada  kamera  CCTV  atau  gangguan  pada  sistem  pendeteksian  pelanggaran, kami tidak bisa mendeteksi pelanggaran dengan akurat. Ini tentu menjadi masalah yang harus segera kami tangani"
Lebih  lanjut  beliau  menjelaskan  bahwa  tidak  jarang  alat-alat  terkait  sistem  E-Tilang mengalami gangguan. Gangguan tersebut terjadi ketika terjadi petir, yang menyebabkan error pada beberapa alat. Selain itu, server juga terganggu oleh gelombang radio yang bertabrakan, menyebabkan  kamera  CCTV  menjadi  blank.  Menurutnya,  kondisi  cuaca  juga  memengaruhi kinerja  kamera  CCTV,  di  mana  kamera  hanya  mampu  menangkap  gambar  kendaraan  yang melanggar jika cuaca sedang tidak hujan.
Masalah lain yang sering muncul dalam penerapan tilang elektronik adalah buramnya gambar  yang  dihasilkan  oleh  kamera  CCTV,  terutama  pada  saat  kondisi  cahaya  yang  tidak ideal atau adanya gangguan teknis. Gambar yang buram ini dapat menyulitkan petugas dalam mengidentifikasi  plat  kendaraan  yang  melanggar  aturan  lalu  lintas.  Hal  ini  dapat mengakibatkan  kesulitan  dalam  proses  penindakan  dan  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  tersebut.  Diperlukan  perhatian  khusus  dalam  memastikan  kualitas  gambar  yang dihasilkan  oleh  sistem  tilang  elektronik  agar  dapat  meningkatkan  efektivitas  dalam mengidentifikasi pelanggaran dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Kami  melakukan  beberapa  langkah  untuk  mengurangi  risiko  tersebut.  Salah  satunya adalah  dengan  menjadwalkan  perawatan  rutin  untuk  semua  perangkat  yang  terlibat  dalam sistem E-Tilang. Kami juga memiliki tim teknis yang siap tanggap untuk merespons jika ada masalah teknis yang muncul. Selain itu, kami terus melakukan evaluasi terhadap infrastruktur
teknis kami untuk memastikan bahwa kami menggunakan perangkat terbaru dan terbaik yang tersedia”.
Hasil  wawancara  juga  menemukan  bahwa  pada  saat  ini,  terdapat  penurunan  jumlah CCTV E-tilang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal  ini disebabkan oleh kurangnya perawatan  dan  pemeliharaan  yang  dilakukan  oleh  teknisi  sebelumnya.  Akibatnya,  sejumlah perangkat  CCTV  mengalami  kerusakan  atau  keausan  yang  menyebabkan  berkurangnya jumlah  CCTV  yang  berfungsi.  Kondisi  ini  menimbulkan  tantangan  tersendiri  dalam pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas melalui sistem E-Tilang. Oleh karena itu, perlu adanya  upaya  perawatan  dan  pemeliharaan  yang  lebih  intensif  agar  jumlah  CCTV  E-Tilang yang  berfungsi  dapat  dipertahankan  atau  bahkan  ditingkatkan  untuk  memastikan  efektivitas penegakan hukum lalu lintas.
Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan faktor penghambat pelaksanaan E-Tilang yang disoroti dalam hasil  wawancara adalah tantangan teknis yang seringkali muncul akibat kerusakan  atau  gangguan  pada  perangkat  yang  digunakan.  Gangguan  tersebut  dapat  dipicu oleh  berbagai  faktor,  termasuk  kondisi  cuaca,  keausan  perangkat,  atau  bahkan  masalah jaringan. Untuk mengatasi tantangan ini, tim teknis harus secara rutin melakukan pengecekan dan  pemeliharaan  terhadap  perangkat-perangkat  yang  digunakan  agar  dapat  memastikan bahwa  sistem  E-Tilang  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  efisien.  Dengan  demikian,  upaya pemeliharaan secara teratur menjadi kunci untuk meminimalkan gangguan teknis yang dapat menghambat operasional E-Tilang.

## STNK belum balik nama dan Tidak paham Alur
Masalah  yang  sering  muncul  terkait  belumnya  balik  nama  STNK  menjadi  salah  satu tantangan dalam penerapan sistem E-Tilang. Dalam sistem E-Tilang, keberhasilan penindakan dan  pengenaan  denda  kepada  pelanggar  lalu  lintas  bergantung  pada  keakuratan  informasi yang  tercatat  dalam  basis  data  resmi,  termasuk  status  kepemilikan  kendaraan.  Ketika  STNK belum  di  balik  nama,  data  yang  tercatat  dalam  basis  data  resmi  mungkin  belum mencerminkan  pemilik  kendaraan  yang  sebenarnya.  Hal  ini  menciptakan  situasi  di  mana kendaraan dapat digunakan oleh orang lain yang belum terdaftar sebagai pemilik resmi dalam basis  data,  sehingga  ketika  terjadi  pelanggaran  lalu  lintas,  proses  penindakan  bisa  menjadi rumit.  Petugas  yang  menggunakan  sistem  E-Tilang  akan  menghadapi  kesulitan  dalam mengidentifikasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggar yang sebenarnya.
Kondisi  ini  menunjukkan  pentingnya  integrasi  data  yang  lebih  baik  antara  instansi terkait,  seperti  Departemen  Perhubungan  dan  Kantor  Samsat,  untuk  memastikan  bahwa informasi  tentang  kepemilikan  kendaraan  selalu  terkini.  Dengan  demikian,  sistem  E-Tilang dapat  lebih  efektif  dalam  mengenali  pemilik  kendaraan  yang  sebenarnya  dan  menghindari kesalahan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelanggar  lalu  lintas.  Masalah  ini  dihadapi beberapa masyarakat seperti yang dikemukakakn anggota sat lantas polres Badung, Bali:
“Masalah STNK yang belum balik nama memang menjadi salah satu kendala yang kami hadapi  dalam  menjalankan  sistem  E-Tilang  di  wilayah  kami.  Ketika  STNK  belum  di  balik nama,  informasi  tentang  kepemilikan  kendaraan  dalam  basis  data  resmi  mungkin  belum terbaru. Seperti misalnya ada kasus awal tahun 2023, sebut saja namanya Indah, ia menerima surat  tilang elektronik  melalui  pos karena dianggap menerobos lampu merah. Namun,  Indah
menegaskan  bahwa  ia  tidak  pernah  melakukan  pelanggaran  seperti  itu.  Setelah  dilakukan pengecekan lebih lanjut, ternyata pelanggaran tersebut dilakukan oleh pembeli sepeda motor Indah beberapa bulan sebelumnya”.
Kasus lainnya juga dialami Mas Widi (40) mengalami pengalaman yang berbeda. Saat hendak  memperpanjang  STNK  mobilnya,  ia  diberitahu  oleh  petugas  bahwa  perpanjangan STNK tidak dapat dilakukan karena sudah terblokir. Tetapi yang aneh Mas Widi tidak pernah menerima  surat  tilang.  Atau  masalah  berbeda  dialami.  Warga  lainnya  yang  pernah  terkena tilang elektronik  adalah  Ayu (30).  Ia mendapat surat  tilang sebab tidak  menggunakan sabuk pengaman  saat  berkendara.  Namun,  hingga  kini  denda  dari  pelanggaran  itu  belum  dibayar lantaran  kurang  paham  mengenai  alur  pembayarannya.  Terkait  hal  tersebut  Polres  Badung, menurut  Polres  Badung  Bali  masih  terus  melakukan  evaluasi  agar  penerapan  E-tilang  dapat berjalan  optimal,  dan  diharapkan  masyarakat  untuk  ikut  kerjasama  dengan  mengurus  STNK yang belum balik nama dan jangan mengganti plat motor karena dapat sanksi yang berbeda, terkait pergantian atribut kendaan.

## Kemacetan dan Mobilitas
Bali dikenal sebagai tujuan pariwisata yang ramai, sehingga kemacetan lalu lintas dan mobilitas  tinggi  turis  dapat  menjadi  kendala.  Sistem  E-Tilang  belum  dapat  mengatasi tantangan ini agar dapat  efektif dalam menegakkan aturan lalu lintas di tengah kompleksitas keadaan lalu lintas di  pulau tersebut.  Selain itu petugas ETLE masih kesulitan membedakan wisawatan yang menggunakan motor sewaan dan penduduk lokal. Oleh karena itu masih ada polisi yang melakukan tilang manual untuk mengatasi pelanggaran yang menjadi kekurangan ETLE.
“Salah  satu  kendala  utama  yang  kami  hadapi  adalah  kesulitan  dalam  membedakan antara wisatawan yang menggunakan motor sewaan dan penduduk lokal. Karena mobilitas tinggi  wisatawan,  terkadang  sulit  bagi  petugas  ETLE  untuk  mengidentifikasi  siapa  yang melanggar  aturan  lalu  lintas.  Hal  ini  membuat  masih  ada  kasus  di  mana  polisi  harus melakukan tilang manual untuk menegakkan aturan”
Lebihh  lanjut  narasumber  menjelaskan  bahwa  polres  Badung  Bali  terus  melakukan berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  efektivitas  E-Tilang  di  Bali.  Salah  satunya  adalah dengan  melakukan  pelatihan  khusus  kepada  petugas  ETLE  untuk  meningkatkan kemampuan  mereka  dalam  mengidentifikasi  wisatawan  dan  penduduk  lokal.  Selain  itu, kami  juga  terus  melakukan  evaluasi  dan  pemeliharaan  terhadap  perangkat  CCTV  untuk memastikan bahwa sistem E-Tilang berjalan dengan baik. Polres juga berharap dapat terus meningkatkan  efektivitas  E-Tilang  di  Bali  agar  dapat  lebih  efisien  dalam  menegakkan aturan  lalu  lintas.  Dengan  kerja  sama  antara  kepolisian,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat,  polres  Badung  yakin  dapat  mengatasi  berbagai  tantangan  yang  dihadapi  dan memberikan pelayanan yang lebih baik dalam menjaga ketertiban lalu lintas di pulau ini.

## Anggaran Pengiriman Surat yang terbatas
Salah satu kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)  atau  tilang  elektronik  adalah  terbatasnya  anggaran  untuk  pengiriman surat  konfirmasi  kepada  pelanggar.  Proses  pengiriman  surat  konfirmasi  ini  merupakan tahapan  penting  dalam  proses  penegakan  hukum  yang  dilakukan  melalui  ETLE.  Surat
konfirmasi ini berisi pemberitahuan kepada pelanggar mengenai pelanggaran yang dilakukan serta  informasi  terkait  prosedur  pembayaran  denda  atau  langkah-langkah  selanjutnya  yang harus dilakukan oleh pelanggar.
Keterbatasan  anggaran  untuk  pengiriman  surat  konfirmasi  dapat  menghambat  efisiensi dan  efektivitas  proses  penegakan  hukum  melalui  ETLE.  Pasalnya,  pengiriman  surat konfirmasi  tersebut  membutuhkan  biaya  untuk  pengadaan  bahan  cetak  surat,  ongkos  kirim, dan  tenaga  kerja  yang  terlibat  dalam  proses  pengiriman.  Apabila  anggaran  yang  tersedia terbatas, maka jumlah surat konfirmasi yang dapat dikirimkan juga menjadi terbatas, sehingga tidak semua pelanggar dapat segera mendapatkan pemberitahuan mengenai pelanggaran yang mereka  lakukan.  Kondisi  ini  dapat  mengakibatkan  penundaan  dalam  proses  penanganan pelanggaran  lalu  lintas,  serta  berpotensi  menimbulkan  ketidakpuasan  dari  pihak  pelanggar yang  merasa  bahwa  proses  penegakan  hukum  tidak  berjalan  dengan  baik.  Sehingga  Polres menilai  perlu  adanya  alokasi  anggaran  yang  memadai  untuk  pengiriman  surat  konfirmasi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penerapan ETLE dalam menegakkan aturan lalu lintas. Masalah ini juga dialami di Polda Meto Jaya. Menurut Kombes  Pol  Latif  Usman  dari  Dirlantas  Polda  Metro  Jaya  yang  dimuat  di  Kumparan.com, mereka tidak mengirimkan semua surat tilang. Hanya sekitar 800 surat tilang yang dikirimkan setiap harinya. Biaya pengiriman surat tilang ke rumah pelanggar adalah sekitar Rp 6.300 per pengiriman per hari menggunakan jasa PT Pos Indonesia.

## Perluasan  wilayah  cakupan E-Tilang mungkin  memerlukan  investasi  tambahan  dalam infrastruktur jaringan dan pemeliharaan.
Tidak  semua  titik  di  wilayah  Badung  Bali  terdapat  kamaera  ETLE,  sehingga  sulit menjangkau  pelanggar  lalu  lintas  lebih  luas.  Perluasan  wilayah  cakupan  E-Tilang  ke  area yang lebih luas di  Polres  Badung menjadi  tantangan. Hal  ini dikarenakan perluasan wilayah tersebut  memerlukan  investasi  tambahan  dalam  infrastruktur  jaringan  dan  pemeliharaan. Peningkatan  cakupan  memerlukan  dukungan  infrastruktur  yang  kuat  agar  sinyal  dan  data dapat  ditangkap  dan  diproses  dengan  efisien.  Investasi  tambahan  dalam  perangkat  keras, pemeliharaan  jaringan,  dan  pelatihan  personel  menjadi  kunci  untuk  memastikan  bahwa  E- Tilang  dapat  beroperasi  secara  optimal  dalam  wilayah  yang  lebih  luas,  sehingga meminimalkan potensi kesalahan atau kelambatan dalam penegakan hukum. Hanya saja untuk saat  ini  anggaran  belum  cukup  untuk  meletakkan  lebih  banyak  titik  ETLE.  Berikut  hasil wawancara dengan anggota Polres Bali:
“Perluasan  cakupan  E-Tilang  di  Badung  menjadi  prioritas  bagi  kami.  Namun, memperluas wilayah cakupan E-Tilang bukanlah hal yang mudah dilakukan. Tidak semua titik  di  wilayah  Badung  terdapat  kamera  ETLE,  sehingga  sulit  bagi  kami  untuk menjangkau pelanggar lalu lintas secara lebih luas”
Lebih lanjut beliau menjelaskan:
“Salah  satu  kendala  utama  yang  kami  hadapi  adalah  kebutuhan  akan  investasi tambahan dalam infrastruktur jaringan dan pemeliharaan. Memperluas wilayah cakupan E- Tilang  memerlukan  infrastruktur  yang  kuat  untuk  menangkap  dan  memproses  sinyal  dan data  dengan  efisien.  Namun,  saat  ini  anggaran  yang  tersedia  belum  mencukupi  untuk
meletakkan  lebih  banyak  titik  ETLE  di  wilayah  Badung.  Jadi  kami  terus  melakukan evaluasi  dan  upaya  untuk  meningkatkan  infrastruktur  jaringan  dan  perangkat  keras  yang dibutuhkan. Selain itu, pelatihan personel juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa E-Tilang dapat beroperasi secara optimal. Kami juga sedang melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik dalam mengatasi kendala ini”
Dengan data itu, apabila dikalkulasi dengan asumsi seluruh pelanggaran sebanyak 12 ribu  per  hari,  surat  tilang  dikirim  ke  kediaman  pelanggar  dengan  total  biaya  per  hari diperkirakan mencapai Rp 75,6 juta. Sedangkan apabila dikalkulasi dalam 30 hari, total biaya pengiriman diperkirakan bisa mencapai  Rp 2,26  miliar. Latif menyebut,  jumlah pelanggaran ETLE sejak 2019 juga diperkirakan berada pada kisaran 12 ribu pelanggaran per hari. Meski mengakui  dana  terbatas  dalam  pengiriman  surat  tilang  kepada  pelanggar  lalu  lintas,  namun Polda  Metro  Jaya  menambah  titik  ETLE  yang  pada  2023  ini  rencananya  mencapai  70  titik sehingga total menjadi 127 titik.
Penerapan    E-Tilang  di    masyarakat  bersifat    pro  dan    kontra    karena    kelebihan maupun kekurangan dalam penerapannya, namun seiring berkembangnya teknologi memang sudah  seharusnya    segala    bentuk    aktifitas    masyarakat    didukung    oleh    sistem    informasi untuk  memudahkan  pekerjaan  terutama  dalam  pengawasan  ketertiban  pengendara  dalam berlalu lintas.  Penindakan  pelanggaran  oleh  pengendara  kendaraan  bermotor  melalui  E- Tilang  merupakan    bentuk    penegakan    hukum    terhadap    pelanggar.    E-Tilang    bermanfaat untuk  menertibkan  pola    lalu    lintas    masyarakat    sehingga  diharapkan  mampu  mengurangi tingkat  pelanggaran    lalu-lintas    yang    berdampak    pada    menurunnya    angka    kecelakaan. Selain  itu, diberlakukannya  aplikasi  E-Tilang  diharapkan  akan  memudahkan  masyarakat dalam melakukan  pembayaran  denda  tilang bagi  pengendara yang  melakukan  pelanggaran lalu-lintas,  dengan  memangkas  birokrasi  pada  proses  denda  tilang  karena  sudah  tidak diperlukan  adanya  sidang  di  Kejaksaan.  Namun  sayangnya  penyebarluasan  E-Tilang  dalam masyarakat  tergolong  lambat  yang  disebabkan  karena  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang belum optimal dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses sosialisasi E-Tilang.
Temuan  di  atas  sejalan  dengan  temuan  penelitia  terdahulu  di  wilayah  lain  bahwa  E- tilang  merupakan  sebuah  inovasi  yang  diharapkan  dapat  memberikan  pelayanan  yang  cepat, mudah, adil, dan transparan dalam menangani pelanggaran lalu lintas, terutama dalam upaya menghapuskan  praktik  pungutan  liar  yang  meresahkan.  Meskipun  demikian,  masih  terdapat sejumlah  faktor  yang  membuat  penerapan  e-tilang  dinilai  belum  efektif  secara  menyeluruh. Salah  satu  faktor  utama  adalah  kurangnya  sosialisasi  mengenai  e-tilang  kepada  masyarakat. Banyak  dari  mereka  yang  belum  mengenal  teknologi  ini  sehingga  merasa  bahwa  e-tilang merupakan  suatu  hal  yang  rumit  dan  membingungkan.  Selain  itu,  masih  ada  kebiasaan  di masyarakat  untuk  menangani  tilang  secara  damai,  yang  membuat  efek  jera  dari  e-tilang menjadi kurang maksimal. Selanjutnya, e-tilang mensyaratkan pembayaran denda secara real- time,  yang  dapat  menyulitkan  bagi  para  pelanggar.  Selain  itu,  terbatasnya  sarana  prasarana seperti  keberadaan  hp  Android  dan  mesin  Electronic  Data  Transfer  (EDC)  di  kantor  polisi juga  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  e-tilang.  Dari  sisi  petugas  kepolisian, masih  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi.  Pertama,  belum  adanya  integrasi  data
kepemilikan  kendaraan  secara  lintas  daerah  maupun  nasional  membuat  proses  identifikasi pelanggar  menjadi  lebih  rumit.  Kedua,  jumlah  petugas  yang  memiliki  kemampuan  untuk menerapkan  e-tilang  masih  terbatas.  Terakhir,  belum  semua  petugas  kepolisian  secara konsisten  dan  konsekuen  menerapkan  e-tilang,  sehingga  masih  terdapat  kesenjangan  dalam penegakan hukum lalu lintas menggunakan teknologi ini (Indriani, 2022).
Kendala  tersbut  juga  serupa  yang  dialami  di  Wilayah  Hukum  Polrestabes  Makassar seperti (Aditya & Safriani, 2020):
a. Masalah  kepemilikan  kendaraan  menjadi  salah  satu  hambatan  utama.  Terkadang  pemilik kendaraan  tidak  menyadari  saat  kendaraannya  dipinjamkan  kepada  orang  lain  yang kemudian menggunakan kendaraan tersebut untuk melanggar aturan lalu lintas.
b. Langkah  preventif  untuk  mengurangi  pelanggaran  lalu  lintas  masih  belum  efektif,  dan sosialisasi  tentang  proses  penerapan  tilang  elektronik  masih  kurang.  Meskipun  Aiptu Syahrul  menyatakan  bahwa  sekitar  75%  masyarakat  telah  memahami  tilang  elektronik, data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran, menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan akan sosialisasi yang lebih efektif.
c. Pemasangan CCTV di Kota Makassar masih terbatas hanya pada beberapa titik, yang tidak cukup  untuk  mendukung  disiplin  berlalu  lintas  di  kota  yang  padat  tersebut.  Dengan banyaknya  titik  lokasi  yang  seharusnya  dipasangi  CCTV  namun  belum terpasang,  hal  ini menjadi kendala dalam memantau dan menegakkan aturan lalu lintas secara efektif.
E-tilang merupakan bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum, dalam konteks yang luas,  merupakan  suatu  proses  yang  terkait  dengan  tindakan,  perbuatan,  atau  perilaku  nyata yang sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Ini mencakup upaya untuk menegakkan aturan-aturan  hukum  yang  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  dan  negara. Meskipun penegakan hukum berkaitan dengan aspek-aspek normatif, perannya lebih jauh dari sekadar  abstraksi  atau  teori;  penegakan  hukum  mewujud  dalam  tindakan  konkret  yang mengarah pada pemeliharaan ketertiban dan keadilan (Soekanto, 2004)
Konsep penegakan hukum yang bersifat total mengandung prinsip bahwa seluruh nilai yang  mendasari  norma  hukum  harus  ditegakkan  tanpa  kecuali.  Artinya,  tidak  ada pengecualian  terhadap  pelaksanaan  aturan  hukum,  dan  semua  individu  harus  tunduk  pada hukum  tanpa  adanya  pengecualian  tertentu.  Konsep  ini  menekankan  pada  keberlakuan universal norma hukum, di mana setiap pelanggaran atau pelaksanaan norma harus dihadapi dengan  tindakan  hukum  yang  setara.  Namun,  konsep  penegakan  hukum  yang  bersifat  total perlu  dibatasi  oleh  hukum  formil.  Pembatasan  ini  diperlukan  sebagai  upaya  perlindungan terhadap kepentingan individual. Dengan adanya hukum formil, aspek-aspek seperti hak asasi manusia,  privasi,  dan  keadilan  individual  diperhitungkan,  sehingga  tidak  terjadi penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  menjalankan  penegakan  hukum.  Hukum  formil memberikan  garis  panduan  yang  jelas  dan  batasan-batasan  yang  mengatur  cara  penegakan hukum dilakukan, sehingga tidak melanggar hak-hak individu (Raharjo, 2002).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  penegakan  hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang di Wiliyah Hukum Polres Badung Bali telah
sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Hanya E-tilang belum optimal dalam menurunkan jumlah  pelanggaran  lalu  lintas,  karena  sosialisasi  kepada  masyarakat  belum  merata.  Tetapi meskipun  begitu  dari  E-tilang  memiliki  kelebihan  pengawasan  dan  kecepatan  deteksi  yang lebih akurat dibanding tilang manual.
Kendala Penegakan hukum melalui E-tilang di kawasan Polres Badung Bali terdiri dari tantangan  teknis  dan  infrastruktur,  kemacetan  dan  mobilitas  dan  perluasan  wilayah  cakupan E-Tilang  mungkin  memerlukan  investasi  tambahan  dalam  infrastruktur  jaringan  dan pemeliharaan. Sistem E-tilang memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang handal serta  jaringan  komunikasi  yang  stabil  untuk  beroperasi  dengan  baik.  Namun,  faktor  cuaca sering  menggangu  kinerja  CCTV.  Kemudian,  kemacetan  lalu  lintas  dan  mobilitas  tinggi wisatawan di kawasan Polres Badung Bali menambah kompleksitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Tingginya volume kendaraan dan kepadatan lalu lintas dapat menyulitkan petugas dalam  mendeteksi  dan  menindak  pelanggaran  dengan  efisien.  Selain  itu,  perluasan  wilayah cakupan E-tilang di Polres Badung Bali juga menjadi sebuah tantangan. Memperluas cakupan wilayah  membutuhkan  alokasi  anggaran  yang  memadai  dan  perencanaan  yang  cermat  agar penegakan  hukum  melalui  E-tilang  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  di  seluruh wilayah Polres Badung Bali.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah,  Farid  Azis,  &  Windiyastuti,  Feny.  (2022).  Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE) sebagai digitalisasi proses tilang. Jurnal Kewarganegaraan , 6 (2), 3004–3008. Aditya,  Sulis,  &  Safriani,  Andi.  (2020).  Problematika  penerapan  tilang  elektronik  dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Alauddin Law Development Journal , 2 (1), 74–80. Anam,  Saiful.  (2017).  Pendekatan  Perundang-Undangan  (statute  approach)  dalam  penelitian hukum. Saplaw. Top .
Apriliana, Lutfina Zunia, & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2019). Efektivitas Penggunaan E– Tilang  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di  Polres  Magelang. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 1.
Arikunto,  Suharsimi.  (2006).  Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Dan  Praktis,  Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya .
Fahmi,  Khairul.  (2021).  Faktor  Penyebab  Kecelakaan  Lalu  lintas  dan  perilaku  berkendara pada  Siswa  Sekolah  Menengah  Atas  di  Pasir  Pengaraian  Riau. Jurnal  Ilmiah  Cano Ekonomos , 10 (1), 1–10.
Hamzah,  Amir.  (1995).  Asas-asas  Hukum  dan  sistem  Hukum. Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya, Malang . Indonesia,  Republik.  (2002). Undang-undang  dasar  negara  republik  indonesia  Tahun  1945 . Sekretariat Jenderal MPR RI.
Indriani,  Maria.  (2022).  Efektivitas  Penerapan  E-Tilang  di  Indonesia. Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik , 3 (1), 53–61. Nashiriansyah, Muhammad Fadhlan. (2024). Strategi Informasi Lalu Lintas Terhadap Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Kota Banda Aceh . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Raharjo,  Agus.  (2002).  Pemahaman  dan  upaya  pencegahan  kejahatan  berteknologi. Citra Aditya Bakti .
Sasambe,  Ramly  O.  (2016).  Kajian  terhadap  penyelesaian  pelanggaran  peraturan  lalu  lintas
oleh kepolisian. Lex Crimen , 5 (1).
Silaban, Rudolf, & Pase, Indah Malau. (2021). Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 3 (1), 107–119.
Soekanto, Soerjono. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum .
Waluyo,  Bambang,  Prasetyo,  Handoyo,  &  Subakdi,  Subakdi.  (2019).  Pembangunan  Budaya Kesadaran  Berkendara  Sepeda  Motor  Yang  Aman  di  Kalangan  Pelajar  SMAN  66 Jakarta. Sabdamas , 1 (1), 315–319.
.
Copyright holder:
Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: