Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 1-11 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## Pembagian Harta Warisan Secara Adat Masyarakat Muslim Talaud

## Risnayani Lahinda
Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-mail: risnalahinda28@gmail.com

## ABSTRACT
This article aims to describe the division of the inheritance of the Talaud Muslim community and analyze it in Islamic law. This research is qualitative research using inductive analysis. Results found that boys and girls get the same amount. This distribution of assets is also carried out when the  parents  are  still  alive.  In  addition,  the  gift  of  property  applies  to  adopted  children  and stepchildren. Debts in the distribution of inheritance are the responsibility of all children when their parents die. If viewed from an Islamic point of view, sharing assets equally between boys and girls is permissible as long as it does not harm one of the parties and must be voluntary; the distribution of inheritance before the heir dies can be done with grants. There is no prohibition on giving estate in takharuj, which is obligatory for adopted children or stepchildren. Finally, the settlement  of  debt  cases  where  Islam  strongly  recommends  immediately  resolving  these  debt problems because they relate to other people's rights.
Keywords: Inheritance Custom; Fiqh Mawaris; Muslim Community .

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembagian harta warisan masyarakat Muslim Talaud  dan  menganalisisnya  dalam  Hukum  Islam.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis induktif. Hasil yang ditemukan adalah anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan jumlah yang sama. Pembagian harta ini juga dilakukan saat orang tua masih hidup. Selain itu, pemberian harta berlaku untuk anak angkat dan anak tiri. Hutang-piutang dalam hal pembagian harta warisan menjadi tanggungjawab semua anak saat orang tua meninggal. Jika dilihat dari kacamata Islam  membagikan harta secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan itu boleh asalkan tidak merugikan salah satu pihak dan harus secara sukarela, pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dapat dilakukan dengan hibah dan tidak ada larangan untuk memberi harta warisan dalam bentuk takharuj wajibah kepada anak angkat ataupun anak tiri. Terakhir, penyelesaian perkara hutang yang dimana  Islam  sangat  menganjurkan  untuk  segera  menyelesaikan  permasalahan  hutang- piutang ini karena bersangkutan dengan hak orang lain.
Kata kunci: Adat Waris; Fiqih Mawaris; Masyarakat Muslim.

## PENDAHULUAN
Hukum kewarisan di Indonesia merupakan salah satu hukum perdata secara menyeluruh dan juga sebagian kecil dari hukum keluarga (Sulistiani, 2022). Hukum waris berpengaruh sangat erat dalam ruang lingkup kehidupan manusia, itu terjadi karena setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum (kematian) (Pongoliu et al., 2018; Wahyuni, 2018). Peristiwa tersebut memberikan sebab akibat hukum dari peristiwa  kematian  seseorang.  Hal  ini  diantaranya  yaitu  permasalahan  tentang kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  seseorang  yang  telah  meninggal dunia.  Serta  cara-cara  dalam  menyelesaikan  masalah  hak  dan  kewajiban  sebagai akibat  meninggalnya  seseorang  tersebut  diatur  oleh  hukum  waris  (Poespasari, 2018).
Ketika  orang  sudah  meninggal  dunia,  akan  menimbulkan  akibat  hukum yaitu  bagaimana  kelanjutan  pengurusan  hak-hak  kewajiban  seorang  yang  telah meninggal  dunia  yang  dalam  pembagian  harta  warisan  ini  sering  menyebabkan sengketa karena berhubungan dengan berpindahnya hak milik seseorang ke orang lain  (Rahmatullah,  2016;  Haniru,  2014).  Banyak  masalah  sengketa  waris  ini berakhir ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil, dimana masalah ini  membutuhkan  ketelitian,  kecermatan  dan  keadilan  agar  tidak  menimbulkan perselisihan, serta tidak  memberikan akibat buruk bagi  ahli waris, dan hubungan kekeluargaan  tetap  terjaga  baik  dan  oleh  karena  itu  Peradilan  Agama  memiliki kewenangan pada pasal  1 angka 1 undang-undang nomor 50 tahun 2009  tentang perubahan  kedua  atas  undang-undang  nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Berbeda dengan pembagian dan penyelesaian harta waris di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo,  Kabupaten  Talaud  yang  sistem  pembagian  kewarisannya berdasarkan adat yang berlaku di Kabupaten Talaud, di mana masyarakat muslim Talaud membagikan harta warisan menurut garis keturunan.
Pembagian  harta  warisan  di  Indonesia  beragam  (Hukum  Islam,  Hukum Adat)  dan  bersifat  tidak  wajib.  Maksudnya  masyarakat  bebas  memilih  aturan pembagian  waris  selama  tidak  ada  rasa  keberatan  dari  masing-masing  pihak. Kabanyakan masyarakat yang memiliki kultur yang kuat menggunakan hukum adat untuk  masalah  ini  (Abubakar,  2013;  Subeitan,  2021).  Iman  Sudiyat  menyatakan bahwa  hukum  kewarisan  adat  terkait  dengan  aturan-aturan  dan  ketentuan  yang berhubungan  dengan  proses  penerus  atau  pemindahan  ataupun  peralihan  harta warisan materil dan non materil dari pewaris kepada ahli waris (Sudiyat, 1978).
Masyarakat  muslim  Talaud  menganut  sistem  pembagian  warisan  parental yaitu  sistem  pembagian  harta  warisan  melalui  garis  keturunan  bapak  dan  ibu. Pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  di  kalangan  masyarakat  Muslim  Talaud adalah  pembagian  harta  warisan  yang  menyamaratakan  pembagian  antara  anak perempuan  dan  anak  laki-laki,  yang  diketahui  waris  adat  disana  tidak  memiliki kekuatan  hukum  tetap  yang  justru  menimbulkan  kerugian  dalam  penyelesaian masalah  dan  jika  terjadi  konflik  antara  ahli  waris,  waris  adat  ini  tidak  dapat memberikan sanksi terhadap para pelanggar aturan warisan. Menurut imam di salah
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 1-11 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
satu  masjid  di  Kabupaten  Talaud,  mengatakan  bahwa  pembagian  harta  warisan secara adat ini sudah berlangsung lama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan ( field research) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis  penelitian  ini  adalah  peneliti  berangkat  ke  lapangan  untuk  mengadakan pengamatan  langsung  tentang  suatu  fenomena  yang  terjadi.  Penelitian  lapangan (field  research), di  mana  data  yang  diambil  merupakan  data  yang  diperoleh langsung dari lapangan sebagai objek penelitian (Ariawan, 2013). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sosiologi hukum yang berarti ilmu yang membahas tentang gejala sosial yang ditimbulkan oleh sebuah hukum, yang berusaha mengkaji keterkaitan antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek hukum, antara dinamika kehidupan sosial dan keberadaan hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembagian  Harta  Warisan  Secara  Adat  di  Kalangan  Masyarakat  Muslim Talaud
Pembagian  harta  warisan  Masyarakat  Muslim  Talaud  yaitu  diberikan sebelum meninggalnya orang tua, alasannya agar setelah orang tua meninggal tidak akan  terjadi  pertikaian  antara  anak  dengan  jumlah  harta  yang  sudah  dibagikan, pembagiannya  berdasarkan  kesepakatan,  orang  tua  mengumpulkan  semua  anak- anak dengan alasan agar semua mengetahui jumlah yang didapat masing-masing. Jika ada yang berhalangan hadir maka anak tersebut harus menerima jumlah harta warisan yang sudah ditentukan oleh orang tua dalam kesepakatan tersebut.

## Pembagian sama laki-laki dan perempuan
Masyarakat  muslim  Talaud  menganut  sistem  pembagian  warisan  parental yaitu  sistem  pembagian  harta  warisan  melalui  garis    keturunan  bapak  dan  ibu. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan  untuk  memperoleh  harta  warisan  dari  orang  tuanya,  besaran  bagian kedua  anak  sesuai  dengan  ketentuan  adat  yang  berlaku  di  Talaud.  Pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim Talaud adalah pembagian harta  warisan  dengan  tidak  membedakan  bagian  anak  perempuan  dan  anak  laki- laki.  Ketentuan  tersebut  berdasarkan  hasil  wawancara  berkaitan  tentang  cara pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat Muslim Talaud.
“Cara pembagian harta  warisan  anak laki-laki  dan anak perempuan tidak memiliki  perbedaan  pembagiannya  dan  pembagian  harta  warisan  untuk anak  laki-laki  dan  perempuan  tersebut  orang  tua  menganggap  pembagian seperti  ini  sudah  sangat  adil.  Walaupun  kami  menyadari  besaran  jumlah pembagian  harta  warisan  secara  hukum  Islam  adalah  2:1  pelaksanaan
pembagian harta warisan tetap dilakukan secara adat (Djumati Sipirunaung, Tokoh Agama, Talaud, 12 November 2022).”
“Cara  pembagiannya  harus  sama  rata  antara  anak  laki-laki  maupun  anak perempuan, ini disebabkan agar anak-anak tidak saling iri, jika anak laki- laki mendapatkan 1 (satu) hektar tanah maka  anak perempuan juga harus mendapat bagian yang sama yaitu satu hektar tanah (Markus Lon Manaida, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, Kabupaten Talaud, Oktober 2022).”

## Bagian 1/3 anak angkat dan anak tiri
Pembagian  untuk  anak  angkat  dan  anak  tiri  juga  mendapatkan  bagiannya masing-masing  dan  tidak  melebihi  dari  jumlah  yang  didapat  anak  kandung  dan jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Anak tiri dan anak angkat mendapatkan harta warisan  apabila ada kelebihan harta dari orang tua. tetapi  jumlah  yang diberikan dalam pembagian harta warisan tidak sebanyak anak kandung, jumlahnya kurang lebih 1/3,  pemberian terhadap  anak  angkat  ataupun anak tiri ini dikarenakan ada sebagian orang tua tidak memiliki anak biologis  (kandung) sebagai  bentuk  kasih sayang orang tua yang selama ini anak tersebut sudah menjaga dan merawat anak angkat maupun anak tiri diberikan bagiannya masing-masing.

## Kewarisan hutang piutang
Jika  orang  tua  meninggal  dan  meninggalkan  hutang,  hutang  tersebut menjadi  tanggung  jawab  semua  anak  meskipun  hartanya  sudah  dibagikan semuanya.  Tetapi  di  dalam  keluarga  setiap  anak  punya  tingkat  strata,  anak-anak yang  punya  kelebihan  dalam  harta  biasanya  lebih  inisiatif  membantu  melunasi hutang hal tersebut sebagai bentuk terimakasih kepada orang tua, dan bentuk kasih sayang terhadap saudara yang lain yang tingkat ekonominya lebih rendah.

## Pembagian Harta Warisan Secara Adat Masyarakat Muslim Talaud
Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Beo berdasarkan adat  yang  berlaku,  bahwa  harta  warisan  dibagikan  sebelum  pewaris  meninggal dunia. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan menurut hukum Islam.
Pembagian  harta  warisan  menurut  ketentuan  hukum  Islam  yaitu  apabila telah  terjadi  kematian  pada  diri  si  pemilik  harta  warisan  (pewaris)  baik  secara hakiki,  hukmi maupun  mati taqdiri .  harta  seseorang  baru  dapat  diwarisi  apabila telah terjadi kematian pada dirinya. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut “pewaris adalah orang yang pada  saat  meninggalnya  atau  yang  dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.
Walaupun Kompilasi Hukum Islam telah mempertegas bahwa pembagian harta  warisan  dapat  dilaksanakan  apabila  terjadi  kematian  pada  diri  seseorang (pewaris), tetapi Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodasi kebiasan-kebiasaan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 1-11 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
yang telah terjadi di masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan disaat pemilik harta warisan masih hidup.
Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Beo berdasarkan adat yaitu sebelum si pemilik harta warisan meninggal dunia harta warisan tersebut sudah dibagi dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 187 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.
Hal ini seperti yang ditulis Amir Syariffudin dalam buku hukum kewarisan Islam bahwa dalam menyelesaikan masalah tentang kewarisan yang secara dahulu sudah tidak sejalan dengan prinsip hukum waris Islam, terkhususnya prinsip ijbari dimana  masalah  kewarisan  diselesaikan  secara takharuj yang  dijalankan  di kalangan  para  ulama  Hanafiyyah  dan  penyelesaian  secara  kesepakatan  bersama atau ishlah ini dapat ditemui dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 183. Hukum ‘ azimah atau hukum yang bersifat umum itu dikenal dikalangan ulama ushul fiqh . Ketetapan yang bersifat ‘azimah itu ditentukan Allah untuk melindungi kepastian hukum agar hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus. Tetapi, demi mewujudkan keadilan hukum  dan menghindarkan umat dari kesulitan ditentukan juga hukum lain yang dapat berlaku dalam keadaan tertentu.
Harta  warisan  dapat  dibagikan  berdasarkan  dengan  kerelaan  kedua  pihak atau  bersama  dengan  dasar  kebutuhan  masing-masing.  Hal  ini  hanya  dapat dilaksanakan  jika  keduanya  atau  masing-masing  pihak  tidak  merasa  rugi.  Ulama Hanafi  menempuh  penyelesaian  secara takharuj karena  lebih  muda  dan  praktis.
Menyelesaikan perkara secara takharuj merupakan wujud tindakan kebijaksanaan dalam  keadaan  tertentu,  jika  demi  kemaslahatan  dan  kehendak  keadilan.  Hal  ini lakukan  dengan  hanya  dengan  maksud  menghapus  kesempitan  dalam  muamalat tanpa  sama  sekali  menghindarkan  diri  dari  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan Allah swt (Syarifuddin, 2015) .

## Pembagian sama rata laki-laki dan perempuan
Pembagian  harta  warisan  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  yang mendapat  bagian  yang  sama  besar  menurut  adat  masyarakat  Beo  tidak  sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hukum Islam telah mengatur ketentuan- ketentuan  bagian-bagian  para  ahli  waris  dari  seorang  pewaris  sesuai  dengan kedudukan dan hak masing-masing ahli waris. Untuk bagian seorang anak laki-laki apabila  bersama  dengan  anak  perempuan,  maka  ketentuan  bagian  anak  laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa’/4: 11,
َ ف  ِنْي َتَنْثا  َقْوَف  ًءۤا َسِن  َّن ُ ك ْ نِا َ ف ۚ  ِنْيَي َ ثْن ُ ا ْ لا  ِ ظ َح ُ لْث ِم  ِر َ ك َّ ذلِل  ْم ُ كِدا َ ل ْو َ ا ْٓ ْيِف  ُ ه للّٰا  ُم ُ كْي ِصْوُي َّنُه َ ل
َد ِحا َو  ْتَنا َ ك ْ ن ِا َو ۚ  َك َرَت ا َم اَث ُ ل ُ ث
اَِّمِ  ُس ُد ُّسلا اَم ُهْن ِ م  ٍد ِحا َو  ِ ل ُ كِل  ِهْي َوَب َ اِل َو ۗ ُ ف ْصِ نلا اَهَلَف  ًة
َ ل َ نا َ ك ْ نِا َ ف ۚ ُ ث ُ لُّثلا  ِه ِ م ُ ا ِل َ ف  ُه ٰوَب َ ا ْٓٗه َ ث ِر َو َّو ٌد َ ل َو  ٗه َّ ل  ْن ُ كَي  ْم َّ ل ْ نِا َ ف ۚ  ٌد َ ل َو  ٗه َ ل َ نا َ ك ْ ن ِا َك َرَت ٌة َو ْخ ِا ْٓٗه ِد ْعَب ْۢ ْن ِم  ُس ُد ُّسلا ِه ِ م ُ ا ِل َ ف ُب َر ْ ق َ ا  ْم ُهُّي َ ا َ ن ْو ُر ْدَت ا َ ل ْۚم ُ كُؤۤاَنْب َ ا َو ْم ُ كُؤۤاَب ٰ ا ۗ ٍنْي َد ْوَا ْٓاَهِب ْي ِصْوُّي ٍةَّي ِصَو اًمْي ِك َح اًمْيِلَع َ نا َ ك  َ ه للّٰا َّ ن ِا ۗ ِ ه للّٰا  َن ِ م ًة َضْي ِر َ ف ۗ ا ًع ْ فَن ْم ُ ك َ ل
Terjemahannya:
Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk)  anak-anakmu,  (yaitu)  bagian  seorang  anak  laki-laki  sama  dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing- masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang  meninggal)  mempunyai  beberapa  saudara,  ibunya  mendapat seperenam.  (Warisan  tersebut  dibagi)  setelah  (dipenuhi)  wasiat  yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya.  (Tentang) orang tuamu dan anak- anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  Allah.  Sesungguhnya  Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Kalimat ْيَيَثْنُ ْلْا ِ ظَح ُلْثِم  ِرَكَّذلِل ِن (bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) atau 2:1. Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar  daripada  perempuan  karena  laki-laki  mempunyai  tanggungjawab  atau kewajiban yang lebih besar terhadap keluarganya (istri, anak, kedua orang tua, dan saudara-saudaranya). Hal ini sebagaimana dijelaskan pada QS. an-Nisa’/4: 34,
ِلا َو ْم َ ا  ْن ِم ا ْو ُ ق َ فْن َ ا ْٓاَمِب َّو  ٍض ْعَب ىٰلَع ْمُه َض ْعَب ُ هللّٰا  َل َّضَف اَمِب ِءۤا َسِ نلا ى َ لَع َ ن ْو ُما َّو َ ق ُ لا َج ِ رل َ ا ۗ ْم ِه ٌتٰتِن ٰ ق  ُت ٰحِل هصلا َ ف َّنُه ْو ُظ ِع َ ف  َّنُه َز ْو ُش ُ ن َ ن ْو ُ فاَخ َ ت  ْي ِت ه لا َوۗ ُ ه للّٰا  َظ ِف َح اَمِب  ِب ْي َغْلِ ل  ٌت ٰظِف ٰح َ ه للّٰا َّ ن ِاۗ ا ً ل ْيِب َس  َّنِهْي َ لَع ا ْو ُغْبَت ا َ ل َ ف  ْم ُ كَن ْع َط َ ا ْ نِا َ ف ۚ  َّنُه ْوُب ِر ْضاَو  ِع ِجا َضَم ْ لا ىِف  َّن ُهْو ُر ُج ْهاَو ا ًرْيِب َ ك اًّيِلَع َ نا َ ك
Terjemahannya:
Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab154) atas para perempuan (istri) karena  Allah  telah  melebihkan  sebagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebagian
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 1-11 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
yang  lain  (perempuan)  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan sebagian  dari  hartanya.  Perempuan-perempuan  saleh  adalah  mereka  yang taat  (kepada  Allah)  dan  menjaga  diri  ketika  (suaminya)  tidak  ada  karena Allah  telah  menjaga  (mereka).  Perempuan-perempuan  yang  kamu khawatirkan  akan  nusyuz,155)  berilah  mereka  nasihat,  tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk  menyusahkan  mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan karena laki- laki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar. Ketentuan bagian anak laki-laki dan  anak  perempuan  sebagaimana  dijelaskan  pada  QS.  an-Nisa’/4  :  11  di  atas, Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  kembali  mempertegas  sebagaimana  diatur  pada pasal 176:
“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”
Melihat  ketentuan  QS.  an-Nisa’/4  :11  dan  pasal  176  Kompilasi  Hukum Islam  serta  melihat  cara  pembagian  harta  warisan  anak  laki-laki  dan  anak perempuan menurut adat masyarakat Muslim Talaud tidak sesuai dengan ketentuan QS. an-Nisa’/4 : 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun pembagian harta  warisan  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  menurut  adat  masyarakat  Beo tidak sesuai dengan ketentuan QS. an-Nisa’/4 : 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam  tidak  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Alasan  penulis mengatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena para ahli waris telah menyadari  bagiannya  masing-masing,  baik  yang  laki-laki  maupun  perempuan bahwa  mereka  mendapatkan  bagian  tertentu  sebagaimana  yang  telah  diatur  pada QS. an-Nisa’/4 : 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, namun mereka sepakat tidak mau melaksanakan ketentuan tersebut.
Amir  syarifuddin  dalam  buku  hukum  kewarisan  Islam  menulis  tentang penyelesaian warisan secara ishlah yang berarti perdamaian atau kesepakatan. Bila dihubungkan kata itu dalam penyelesaian warisan, mengandung arti para ahli waris berdamai atau bersepakat untuk membagi harta warisan menurut perdamaian dan kesepakatan semua ahli waris yang hasilnya belum tentu sama dengan yang diatur dalam hukum kewarisan Islam (Syarifuddin, 2015).  Kesepakatan tersebut sesuai ketentuan  pasal  183  Kompilasi  Hukum  Islam  “Para  ahli  waris  dapat  bersepakat melakukan  perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan,  setelah  masing-masing menyadari bagiannya”. Dalam menyelesaikan masalah waris dengan takharuj yaitu waktu untuk melakukan takharuj tidak harus dengan adanya kematian dari pewaris. Dalam situasi seperti ini jumlah harta warisan belum jelas dan hak setiap masing- masing ahli waris. Akibatnya masalah takharuj dikalangan ulama di luar mazhab Hanafi  itu  tidak  populer.  Masalahnya  terlalu  banyak  diluar  masalah  menyalahi
prinsip ijbari. Hal  ini  berbeda  dengan takharuj  ishlah yang  dapat  ditemui  pada Kompilasi Hukum Islam walaupun sejak dahulu tidak sesuai dengan prinsip ijbari, tapi tidak membentur ketentuan lain yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Itulah  sebabnya  penyelesaian  secara ishlah di  dalam  kompilasi  hukum  Islam sebagai suatu kebijaksanaan dalam pembagian warisan (Syarifuddin, 2015).

## Bagian 1/3 anak angkat dan anak tiri
Pembagian harta warisan anak angkat dan anak tiri menurut adat masyarakat Beo  yaitu  anak  tiri  dan  anak  angkat  mendapat  1/3  bagian  dari  harta  peninggalan orang  yang  telah  meninggal  dunia  (pewaris).  Untuk  anak  angkat  yang  mendapat bagian  1/3  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  209  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam, “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Sedangkan untuk anak tiri tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
Kedua jenis anak tersebut dalam konsep fiqih mawaris tidak termasuk ahli waris  dengan  alasan  tidak  memenuhi  sebab-sebab  sebagai  ahli  waris  dalam  al- Qur’an,  yaitu tidak mempunyai hubungan nasab atau keturunan (nasabiyah) dan juga  tidak  mempunyai  hubungan  sebab  perkawinan (musaharah) dan  hubungan memerdekakan budak (wala’). Untuk anak tiri hanya dapat menerima warisan dari harta  peninggalan  ibunya  dan  keluarga-keluarga  ibunya.  Sedangkan  untuk  anak angkat  tidak  dapat  menerima  warisan  sama  sekali  dari  kedua  orang  tua  yang mengangkatnya. Namun demikian untuk kedua jenis anak tersebut dapat diberikan bagian  dari  harta  peninggalan  dari  orang  yang  telah  meninggal  dunia  (pewaris), anak tiri diberikan harta peninggalan dari bapak tirinya atau ibu tirinya sedangkan anak angkat diberikan harta peninggalan dari bapak angkat dan ibu angkatnya. Hal ini  dimaksudkan  apabila  orang  yang  telah  meninggalkan  harta  peninggalan (pewaris) ingin  berbuat  amal kebajikan kepada kedua jenis anak tersebut  dengan niat  ingin  membantu  dan  ingin  memberikan  pertolongan  terhadap  anak-anak tersebut.
Fatcur  Rahman  dalam  bukunya  ilmu  waris  menjelaskan,  sebagai  amal kebajikan bagi orang tua tiri demi membantu dan sekedar memberikan pertolongan sosial  terhadap  anak  tirinya,  apalagi  anak  tiri  tersebut  sudah  menjadi  keluarga serumah tangga, orang tua tiri dapat memberikan wasiat menurut batas-batas yang diperkenankan oleh syariat atau memberikan hibah dengan tidak merugikan kepada ahli waris yang sebenarnya berhak (Rahman, 1971).

## Kewarisan hutang piutang
Orang yang telah meninggal dunia (pewaris), apabila meninggalkan hutang, menurut  adat  masyarakat  Talaud  dibebankan  kepada    ahli  warisnya  (anak-anak) yang  ditinggalkan.  Menurut  ketentuan  hukum  kewarisan  Islam,  apabila  seorang meninggal  dunia  sebelum  harta  warisannya  dibagi,  dikeluarkan  hak-hak  yang bersangkut paut dengan harta peninggalan (biaya tajhiz, membayar hutang pewaris, mengeluarkan wasiat).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 1-11 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Utang  tidak  berkaitan  dengan  wujud  harta  peninggalan,  tetapi  berkaitan langsung  dengan  tanggungan  si  mayit.  Utang-utang  ini  semuanya  berkaitan  erat dengan tirkah, sekalipun  tidak  dihabisinya,  baik  utang-utang  ini  berupa  utang kepada Allah, seperti utang zakat, kaffarah , dan haji yang wajib, ataupun utangnya kepada anak Adam, seperti utang qiradh , harga, upah, dan lain sebagainya.
Setelah  pembiayaan  perawatan  mayit  dan  pelunasan  utang-utang  yang berkaitan  dengan  wujud  harta  peninggalan  dikeluarkan,  barulah  utang-utang mursalah (mutlaqah) yang berkaitan dengan tanggungan si mayit ditunaikan, baik utang-utang  ini  kepada  Allah  maupun  kepada  sesama  manusia.  Persoalannya apabila  utang-utang  yang  ada    pada  Allah  dan  sesama  manusia  lebih  banyak jumlahnya  ditimbang  harta  peninggalan,  lalu  bagaimana  solusinya?  Para  ulama fiqih  berselisih  pendapat  mengenai  utang  yang  harus  didahulukan  di  antara  dua bentuk  utang.  Kalangan  Hanafiyyah  dan  Malikiyyah  berpendapat  bahwa  utang sesama  manusia  pelunasannya  lebih  didahulukan.  Sebab,  manusia  sangat memerlukan  unntuk  dilunasi  piutangnya,  sedangkan  Allah  swt.  Adalah  zat  yang sudah  cukup,  sehingga  tidak  perlu  pelunasan  kepada-Nya.  Kalangan  Syafi’iyah berpendapat, menurut pendapat yang shahih, yang harus didahulukan adalah utang kepada  Allah  ketimbang  hak  kepada  sesama  manusia  (Komite  Fakultas  Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, 2001).
Amir  Syarifuddin  yang  merupakan  salah  satu  ahli  hukum  Islam  dalam bukunya  mengatakan  bahwa  pembayaran  hutang  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris harus  tunaikan  terlebih  dahulu  daripada  menunaikan  wasiat  pewaris.  Alasannya karena  hutang  merupakan  kewajiban  yang  harus  ditunaikan,  sedangkan  wasiat hanyalah  perbuatan  baik  yang  dianjurkan.  Apabila  bertemu  kewajiban  dengan anjuran maka kewajiban yang harus didahulukan, maka dari itu pembayaran hutang harus  diutamakan  (Syarifuddin,  2015).  Walaupun  ulama  Zhahiri  biasanya memahami menurut lahir apa yang tersurat, namun dalam hal urutan antara wasiat dan utang, sama pendapatnya dengan jumhur ulama tentang mendahulukan utang daripada wasiat (Ibnu Hazm, IX, halaman 253).
Orang  yang  meninggal  dunia  (pewaris)  apabila  meninggalkan  hutang menurut  hukum  Islam  di  Indonesia  yang  mempunyai  kewajiban  untuk  melunasi hutang pewaris adalah ahli waris berdasarkan jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Berdasarkan ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris berkewajiban menyelesaikan kewajiban pewaris yang tentu dalam hal  ini  termasuk  yang  dimaksud  adalah  hutang  pewaris.  Kewajiban  ahli  waris terhadap  hutang  pewaris  hanya  terbatas  pada  jumlah  atau  nilai  harta peninggalannya.  Oleh  karena  itu,  apabila  si  pewaris  meninggalkan  hutang  lebih besar  daripada  harta  yang  ditinggalkan,  maka  ahli  waris  tidak  bertanggungjawab terhadap sisanya.
Namun  demikian apabila ahli waris mau berbuat baik  dan menjaga nama baik  keluarga  maka  tidak  ada  salahnya  membantu  pewaris  melunasi  sisa  hutang pewaris  dari  harta  yang  ditinggalkan.  Pembayaran  hutang-hutang  dianggap
menghindari  kerugian  serta  mencegah  kemudharatan  lebih  baik  didahulukan daripada menerima keuntungan-keuntungan dan menerima kenikmatan.

## KESIMPULAN
Cara  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  Muslim  Talaud menggunakan  sistem  pewarisan  warisan  parental  yaitu  sistem  pembagian  harta warisan  melalui  garis  keturunan  bapak  dan  ibu.  Sistem  kekerabatan  ini  memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta  warisan  dari  orang  tuanya,  dan  anak  laki-laki  maupun  perempuan mendapatkan jumlah yang sama. Pembagian harta warisan ini juga dilakukan saat orang tua masih hidup demi keadilan dan menghindari masalah-masalah perebutan harta warisan. Pemberian harta juga berlaku untuk anak angkat dan anak tiri dalam bentuk  wasiat  wajibah.  Hutang-piutang  dalam  hal  pembagian  harta  warisan  di kalangan masyarakat  muslim  menjadi  tanggungjawab semua anak saat orang tua meninggal.  Setiap  anak  bertanggungjawab  atas  hutang  yang  ditinggalkan  oleh orang  tua  mereka.  Kemudian  masyarakat  Muslim  Talaud  menyelesaikan permasalahan harta waris secara musyawarah, karena hal ini paling efektif dalam penyelesaian masalah.
Hukum Islam menetapkan pembagian harta warisan yaitu 2:1 untuk bagian anak laki-laki dan perempuan, namun membagikan harta secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan itu boleh asalkan tidak merugikan salah satu pihak dan  harus  secara  sukarela.  Kemudian  pembagian  harta  warisan  sebelum  pewaris meninggal dapat dilakukan dengan penyelesaian secara takharuj dan juga hukum Islam tidak ada larangan untuk memberi harta warisan kepada anak angkat ataupun anak tiri dan terakhir adalah penyelesaian perkara hutang yang dimana Islam sangat menganjurkan  untuk  segera  menyelesaikan  permasalahan  hutang-piutang  ini karena bersangkutan dengan hak orang lain.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini disusun dengan baik berkat dosen pembimbing akademik dan pembimbing  skripsi.  Terimakasih  juga  disampaikan  kepada  rekan-rekan  sesama peneliti yang mendukung atas data dan diskusi sehingga tulisan ini tersusun dengan baik.

## REFERENSI
Abubakar,  L.  (2013).  Revitalisasi  hukum  adat  sebagai  sumber  hukum  dalam membangun sistem hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2), 319– 331.
Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya , 1 (1),
21–30.
Haniru,  R.  (2014).  Hukum  Waris  Di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Islam  Dan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 1-11 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Hukum  Adat. Al-Hukama:  The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Family  Law ,
4 (2), 456–474.
Komite Fakultas  Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. (2001). Ahkamul Mawaris fil-Fiqhil Islami, 1 ed. Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah.
Poespasari,  E.  D.  (2018). Pemahaman  Seputar  Hukum  Waris  Adat  di  Indonesia . Kencana.
Pongoliu, H., Jafar, U., Djalaluddin, M., & Sanusi, N. T. (2018). Eksistensi Hukum Waris  Adat  dalam  Masyarakat  Muslim  di  Kota  Gorontalo  dalam  Perspektif Sejarah. Jurnal Diskursus Islam , 6 (2), 361–401.
Rahman, F. (1971). Ilmu Waris . Alma’arif Bandung.
Rahmatullah,  R.  (2016).  Kewenangan  Pengadilan  Agama  Dalam  Menyelesaikan Sengketa Perkara. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 3 (1), 126–133.
Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. Al-Mujtahid: Journal of  Islamic Family Law , 1 (2), 113– 124.
Sudiyat, I. (1978). Asas-asas hukum adat: bekal pengantar . Liberty.
Sulistiani,  S.  L.  (2022). Hukum  perdata  Islam:  penerapan  hukum  keluarga  dan hukum bisnis Islam di Indonesia . Sinar Grafika.
Syarifuddin, A. (2015). Hukum kewarisan islam . Prenada Media.
Wahyuni,  A.  (2018).  Sistem  Waris  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar- I , 5 (2), 147–160.