Vol. 15 No. 2 Desember 2019 Hal. 147 - 161

## Tax Planning PPh Pasal 21 di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan
Hermawan Budi Prasetiyo 1 , Dina Alafi Hidayatin 2 , dan Hendra Fatkhur Rohman 3
1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia, Bojonegoro, Indoenesia

## A R T I C L E   I N F O

## Article history:
Received 22 Oktober 2019 Revised 11 Desember 2019 Accepted 12 Desember 2019

## Keywords:
Tax Planning, Net Method, Gross Method, Gross Up Method, Tax Allowance

## A B S T R A C T
The  purpose  of  this  study  is  to  provide  recommendations  on  the  calculation  of Income Tax Article 21 in KAREB Cooperative by conducting Tax Planning using the  Gross  method  and  the  Gross  Up  method.  The  study  was  conducted  with  a qualitative  method,  namely  comparative  descriptive.  The  research  data  are  in  the form  of  the  recapitulation  of  employee  salaries  in  2018  and  company's  financial statements  in  2018.  In  addition,  researchers  also  conduct  interview,  observations and  triangulation  to  provide  a  picture  of  the  validity  and  accuracy  of  the  data. Researchers  also  conduct  literature  studies  to  compile  research  results  with  pre- existing theories. The results found that the method of calculating Article 21 Income Tax  which  was  the  most  efficient  and  could  be  recommended  was  the  gross  up method by providing tax allowance to employees.

## A B S T R A K
Tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi perhitungan PPh Pasal 21 di Koperasi KAREB dengan melakukan Tax Planning menggunakan metode Gross dan metode  Gross  Up.  Penelitian  dilakukan  dengan  metode  kualitatif,  yaitu  deskriptif komparatif.  Data  penelitian  berupa  rekap  gaji  karyawan  tahun  2018  dan  laporan keuangan perusahaan tahun 2018. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara, observasi,  serta  tiangulasi  untuk  memberikan  gambaran  validitas  dan  keakuratan data. Peneliti  juga  melakukan  studi pustaka untuk  mengkompilasi  hasil penelitian dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian menemukan bahwa metode perhitungan PPh Pasal 21 yang paling efisien dan dapat direkomendasikan adalah metode gross up dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan .

## 1. PENDAHULUAN
Bagi  Negara,  pajak  merupakan  penyumbang  pendapatan  terbesar.  Negara  sangat  bergantung  pada pendapatan  pajak  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatannya.  Bagi  Negara  berkembang  seperti  Indonesia sangat  dibutuhkan  dana  yang  banyak  untuk  kegiatan  pembangunan,  oleh  karena  itu  pajak  memberikan peranan yang  penting dan wajib  untuk dibayarkan.  Meskipun demikian, disisi lain  sebagian wajib pajak menganggap  bahwa  pajak  memberikan  tambahan  beban  dalam  perputaran  kuangannya.  Hal  tersebut terutama sekali dirasakan oleh perusahaan skala kecil yang melibatkan banyak karyawan dalam kegiatan operasionalnya.  Alasannya,  perusahaan  memiliki  sumber  daya  yang  terbatas,  sehingga  dituntut  untuk dapat  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki  dengan  baik.  Beban  pajak  terlalu  tinggi  mengakibatkan berkurangnya  porsi  anggaran  untuk  kegiatan  lain,  seperti  investasi.  Kondisi  ini  yang  kemudian menimbulkan adanya fenomena upaya penghindaran pajak oleh wajib pajak.
Penghindaran  pajak  merupakan  upaya  illegal  yang  melanggar  undang-undang.  Sebagai  warga Negara  yang  baik  dan  bijak,  tentunya  harus  memiliki  itikad  baik  untuk  melaksanakan  kewajibannya sebagai wajib pajak. Ada cara legal dalam manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan tanpa harus melanggar  undang-undang,  yang  disebut  dengan tax  planning .  Suandy  dalam  Nabilah,  dkk  (2016)
* Corresponding author, email address: hidayatin_88@ymail.com 2
menyatakan  bahwa  manajemen  pajak  adalah  cara  yang  dapat  ditempuh  dalam  upaya  pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa melanggar undang-undang, dimana jumlah pajak yang dibayarkan bisa lebih rendah.
Koperasi  KAREB  sama  seperti  perusahaan  pada  umumnya,  memiliki  keinginan  untuk  dapat memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  pajak.  Menjadi  bagian  dari  pihak  yang  berkontribusi  dalam menyumbang  pendapatan  Negara  memberikan  kepuasan  tersendiri  bagi  perusahaan.  Namun,  untuk kepentingan optimalisasi pengembangan perusahaan, Koperasi KAREB dituntut dapat mengelola sumber dayanya dengan baik. Pengelolaan dapat dilakukan dengan cara menetapkan prioritas pengeluaran, serta mengatur proporsi pengalokasian pengeluaran. Seperti yang dilakukan perusahaan besar yang berpusat di Amerika Serikat, yaitu Google, Apple dan Facebook. Mereka melakukan tax planning internasional dengan cara  mendirikan  perusahaan  di  Negara-negara  yang  memungut  pajak  rendah  dan  memberikan  banyak fasilitas pajak atau dikenal dengan sistem double irish dutch sandwich . Melalui tax planning yang dilakukan, Google  dapat  menghemat  32,8  persen  dari  total  pajak  yang  harus  dibayarkan,  sedangkan  Apple memperoleh keuntungan sebesar 50 persen. Penghematan tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional.
Adanya  perencanaan  pajak,  Wajib  Pajak  dapat  menghemat  jumlah  pajak  yang  sebenarnya  melebihi kewajibannya,  dan  dilain  pihak  membantu  Wajib  Pajak  dalam  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan dengan rencana investasi di masa mendatang (Herlisnawati dan Ahmad, 2013). Perencanaan pajak dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah  satunya  dengan  melakukan  penghematan  pada  PPh  Pasal  21 karyawan  yang  mana  nantinya  dapat  dikompensasikan  pada  PPh  Badan.  Rekomendasi  melakukan tax planning terhadap  perhitungan  PPh  Pasal  21  telah  banyak  dilalukan  sebelumnya.  Sahilatua  dan  Noviari (2013) melakukan perhitungan terhadap PPh Pasal 21 karyawan pada salah satu perusahaan perseroan di Karangasem dengan menggunakan 4 metode, yaitu metode Gross , metode Net , pemberian tunjangan dan metode Gross  Up .  Melalui  perhitungan  tersebut  disimpulkan  bahwa  metode Gross  up terbukti  dapat memberikan  penghematan  bila  dibandingkan  dengan  metode  lain.  Upaya  serupa  juga  pernah  dilakukan oleh Nabilah, dkk (2016). Data yang diambil adalah PPh Pasal 21 karyawan perusahaan rokok AA Burin Malang.  Hasilnya  menyatakan  bahwa  metode Gross  Up berhasil  menurunkan  PPh  Pasal  21  perusahaan. Sama  halnya  dengan  perhitungan  yang  dilakukan  oleh  Adiyaningsih,  dkk  (2016)  terhadap  PPh  Pasal  21 karyawan salah satu perusahaan di Malang. Hasil  perhitungan menyatakan  bahwa Gross Up merupakan metode  terbaik  untuk  mnghitung  PPh  Pasal  21  dan  menghasilkan  PPh  Tahunan  yang  paling  efisien. Budiandru  dan  Ulhaq  (2017)  juga  melakukan  upaya  serupa.  Perhitungan  dilakukan  pada  PPh  Pasal  21 karyawan PT. B Net Indonesia. Hasilnya menyatakan bahwa melalui metode Gross up, PT B Net Indonesia bisa memperoleh penghematan beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, melalui tax planning PPh  Pasal  21,  peneliti  mengharapkan  Koperasi  KAREB  dapat  menghemat  pengeluaran  beban  pajak perusahaan, sehingga sisa anggaran dapat dialokasikan untuk investasi lain.
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mencoba merumuskan beberapa masalah antara lain :
1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 yang diberlakukan di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB)?
2. Bagaimana Tax Planning PPh Pasal 21 yang dapat direkomendasikan di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB)?
3. Metode perhitungan mana yang paling efisien dan dapat diterapkan di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB)?

## 2. TELAAH LITERATUR Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)
PPh  pasal  21  merupakan  pajak  penghasilan  yang  dikenakan  atas  penghasilan  sehubungan  dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak ini dapat dikreditkan pada akhir tahun, selama pajak tersebut tidak bersifat final. Waluyo (2010:149) mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:
“Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dinyatakan dalam pasal 21 UU Pajak Penghasilan”.

## Metode Perhitungan PPh Pasal 21
Menurut Zain (2007: 89) terdapat 4 metode perhitungan PPh pasal 21, yaitu:
1) PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja (Net Methode)
2) PPh Pasal 21 ditanggung pegawai (Gross Methode)
3) PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
4) PPh pasal 21 di gross up
Adapun rumus dari metode gross up, adalah:
Tabel 1. Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up
PKP 0 s/d Rp 50.000.000 Pajak = 5/95 (PKP sebelum Tunjangan Pajak (PKPSTP)-0) + 0 PKP diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 Pajak = 15/85 (PKPSTP – Rp 47.500.000) + 2.500.000 PKP diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 Pajak = 25/75 (PKPSTP – Rp 217.500.000) + 32.500.000 PKP diatas Rp 500.000.000 Pajak = 30/70 (PKPSTP – 405.000.000) + 95.000.000 Sumber: http://www.ortax.org, diolah, 2019

## Tax Planning
Perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan  kepada  pemerintah  dengan  tidak  melanggar  peraturan  perpajakan.  Sebagaimana  pendapat Suandy  (2011:  16)  yang  menyatakan  bahwa  perencanaan  merupakan  langkah  awal  dalam  manajemen pajak,  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  dan  melakukan  penelitian  terhadap  peraturan perpajakan yang memungkinan dilakukannya penghematan, dengan tujuan akhir untuk meminimumkan kewajiban perpajakan. Pendapat lain dikemukakan oleh Pohan (2013: 18) yaitu perencanaan pajak adalah tahapan  mengorganisasikan  usaha  dengan  mancari  berbagai  kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat ditempuh  oleh  perusahaan  dalam  batasan  ketentuan  peraturan  perpajakan  ( loopholes ),  agar  perusahaan dapat meminimalisir pajak.
Jenis-jenis tax planning (Suandy, 2011) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
1) Perencanaan  Pajak  Nasional  ( National  Tax  Planning )  yaitu  perencanaan  yang  dilakukan  berdasarkan undang-undang domestik.
2) Perencanaan Pajak Internasional ( International Tax Planning ) yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan  undang-undang  domestik  dan  juga  harus  memperhatikan  perjanjian  pajak  (tax  treaty) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.
Strategi perencanaan pajak menurut Pohan (2013: 10) antara lain sebagai berikut:
1) Tax Saving Tax  saving adalah  upaya  untuk  mengefisienkan  beban  pajak  melalui  pemilihan  alternatif  pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
2) Tax Avoidance
Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan  pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang akan menjadi objek pajak.
3) Penundaan/Penggeseran
Pembayaran  Pajak Penundaan/penggeseran  kewajiban  pajak  dapat  dilakukan  tanpa  melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.
5) Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar. Menghindari  pemeriksaan  pajak  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  pengurangan  pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak
yang  bersangkutan  akan  terjadi  kelebihan  pembayaran  pajak.  Selain  itu  dapat  juga  mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
6) Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

## 3. METODE PENELITIAN Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif-Komparatif  dan tergolong sebagai penelitian kualitatif. Bogdan & Taylor (1975: 5) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah  sebuah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  kata-kata  tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati.  Komparatif  adalah  penelitian  yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda (Sugiyono, 2017: 36) atau pada waktu yang berbeda. Penggunaan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian ini adalah dengan  membandingkan  hasil perhitungan PPh  Pasal 21 dengan menggunakan beberapa metode perhitungan.  Dimana  berdasarkan  perbedaan  tersebut  nantinya  akan  dilakukan  analisis  sebagai  upaya efisiensi beban pajak.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanankan di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) yang beralamat di Jl.  Jendral  Basuki  Rahmat  no.7  Desa  Sukorejo  Kab.  Bojonegoro,  Jawa  Timur.  Penelitian  dilakukan  pada bulan Januari - Juni tahun 2019.

## Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiyono  (2017:  222)  bahwa  instrumen  terbaik  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  peneliti  sendiri. Alasannya karena dalam penelitian ini peneliti masih perlu menggali hal-hal tentang masalah penelitian, fokus  penelitian,  prosedur  penelitian,  hipotesis  serta  hasil  yang  diharapkan.  Semua  masih  perlu dikembangkan selama proses penelitian dan hanya peneliti yang bisa melakukan serta menentukannya.

## Jenis Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  merupakan  data  yang diperoleh langsung dari sumber asli, sedangkan data sekunder merupakan data yang sebelumnya sudah ada,  sehingga  peneliti  bisa  langsung  menggunakannya  tanpa  harus  menemui  sumber  aslinya.  Pada penelitian ini menggunakan data primer berupa opini dari Kepala Bagian SDM, Kepala Bagian Keuangan, serta  Kepala  Bagian  Akuntansi  dan  TI.  Data  primer  lain  berupa  hasil  pengamatan  langsung  terhadap kegiatan yang dilakukan pada ketiga bagian tersebut. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa  struktur  organisasi  perusahaan,  daftar  nama  karyawan  dan jobdesk ,  kebijakan  dan  peraturan perusahaan  tertulis,  laporan  keuangan  serta  laporan  perpajakan.  Selain  itu  peneliti  juga  menggunakan artikel online, buku-buku, serta hasil penelitian sebelumnya untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

## Informan
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Bagian  SDM,  Kepala  Bagian  Keuangan,  serta  Kepala Bagian  Akuntansi  dan  TI.  Ketiga  informan  ini  dipilih  karena  dianggap  yang  paling  berperan  dalam ketersediaan data  terkait dengan  gaji dan tunjangan  karyawan, perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dan PPh  Tahunan,  laporan  keuangan  serta  pembayaran  gaji  dan  tunjangan  karyawan.  Selain  itu,  ketiga informan ini juga sangat berperan dalam menentukan kebijakan terkait dengan hal-hal tersebut.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:
1) Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari  seseorang  (Sugiono,  2017:240).  Pada  peneitian  ini  peneliti  mengumpulkan  data  seperti  struktur organisasi  perusahaan,  kebijakan  perusahaan,  data  gaji  karyawan,  serta  laporan  keuangan.  Proses
perolehan  data  dengan  cara  mendatangi  langsung  Departemen  SDM,  Sekretariat  Perusahaan, Departemen Akuntansi serta Departemen Keuangan Koperasi KAREB Bojonegoro.
2) Wawancara
Menurut metodenya, wawancara dibagi menjadi wawancara  terstruktur, semi  terstruktur, dan tidak terstruktur  (Esterberg  dalam  Sugiyono,  2017:  233).  Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan wawancara  terstruktur  dan  telah  menyiapkan  instrumen  penelitian  berupa  pertanyaan-pertanyaan tertulis. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan Departemen  SDM,  Departemen  Akuntansi  dan  Departemen  Keuangan.  Data  diperoleh  dengan penyusunan pertanyaan yang ditujukan pada Kepala Bagian masing-masing departemen tersebut.
3) Observasi
Sanapiah  dalam  Sugiyono  (2017:  226)  mengklasifikasikan  observasi  menjadi  observasi  berpartisipasi (participant  observation) ,  observasi  yang  secara  terang-terangan  dan  tersamar (overt  observation  dan covert  observation) ,  dan  observasi  yang  tak  terstruktur (ubstructured  observation) .  Dalam  penelitian  ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif (participant observation) . Menurut Stainback dalam Sugiyono (2017: 227), observasi partisipatif yaitu jenis observasi dimana peneliti mengamati apa yang dikerjakan  orang,  mendengarkan  apa  yang  mereka  ucapkan,  dan  berpartisipasi  dalam  aktivitas mereka.  Serta  peneliti  menggolongkan  observasi  partisipatif (participant  observation) kedalam partisipasi lengkap (complete participation) jadi dalam melakukan pengumpulan data ini peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data, jadi suasananya sudah natural seakan- akan  peneliti  tidak  terlihat  melakukan  penelitian.  Hal  ini  merupakan  keterlibatan  peneliti  yang tertinggi  terhadap  aktivitas  kehidupan  yang  diteliti  (Sugiyono,  2017:  227).  Dalam  hal  ini  peneliti mendapatkan data gaji karyawan dari kabag SDM kemudian mengolahnya di Departemen Akuntansi untuk di lakukan pengelompokan berdasarkan kriteria-kriteria, dan di rekapitulasi hingga dilakukan perhitungan Pajak PPh Pasal 21 menggunakan dasar peraturan perpajakan yang berlaku.
4) Studi Pustaka
Studi  pustaka  dilakukan  untuk  memperkaya  pengetahuan  mengenai  berbagai  konsep  yang  akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian (Martono, 2011: 97). Pada penelitian ini studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel online , buku-buku,  maupun  karya  ilmiah  pada  penelitian  sebelumnya.  Tujuannya  adalah  untuk  mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

## Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun  secara sistematis data  yang diperoleh dari hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  lain,  sehingga  dapat  mudah  dipahami,  dan  temuannya dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain  (Bogdan  dalam  Sugiyono,  2017:244).  Proses  analisis  yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Prastowo (2012: 242) yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta triangulasi.
Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut.
1) Data Reduction (Reduksi data)
Reduksi data adalah proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung, tahapan selanjutnya ialah:
a) Mengkategorikan data ( Coding ) ialah upaya mengelompokkan data-data yang memiliki kesamaan (Moleong,  2011:  288),  dalam  hal  ini  peneliti  mengkategorikan  komponen-komponen  pendapatan dan biaya dalam perhitungan PPh Pasal 21, kemudian menggolongkan deductible expense dan non deductible expense .
b) Interpretasi data ialah mencari pengertian secara rinci tentang data-data yang telah dikelompokkan (Hasan,  2002:  137),  dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  pencarian  untuk  memperjelas  data  melalui undang-undang perpajakan serta standar keuangan yang berlaku.
2) Data Display (Penyajian data)
Pada  tahap  ini,  peneliti  mendeskripsikan  informasi  untuk  menarik  kesimpulan  dan  pengambilan tindakan.  Data  yang  telah  dikelompokkan  serta  diinterpretasikan  selanjutnya  disimpulkan  dalam bentuk teks naratif.

## 3) Conclusion/Verying (Penarikan kesimpulan)
Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan  catatan  dan  pengamatan  yang  dilakukan  pada  saat  penelitian.  Pada  penelitian  ini, kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  oleh  peneliti  akan  didukung  oleh  data-data  yang  diperoleh  di lapangan.  Jawaban  dari  hasil  penelitian  akan  memberikan  penjelasan  dan  kesimpulan  atas permasalahan penelitian yang diteliti.
Secara sistematis peneliti melakukan analisis data dengan langkah sebagai berikut:
a) Melakukan  wawancara  kepada  bagian  terkait,  bahwasanya  perusahaan  selama  ini  sudah menerapkan metode apa dalam perhitungan PPh Pasal 21.
b) Meminta dokumen data rekapitulasi gaji karyawan dari Kepala Bagian SDM yang sudah di setujui oleh Kepala Bagian Keuangan, yang hanya berupa daftar nama dan gaji karyawan saja.
c) Melakukan  rekapitulasi  data  gaji  karyawan  kedalam  kolom  masing-masing  yang  sudah dipersiapkan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan
d) Menghitung dan Menganalisis perhitungan pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode Net , Gross dan Gross  Up .  Khusus  metode Gross  Up dibantu  dengan  alat  bantu  microsoft  office  excel Professional th 2013 dengan teknik perhitungan enable iterative calculation dalam menu formula excel options khusus untuk memasukkan nilai tunjangan pajak.
e) Membandingkan  perhitungan  pajak  penghasilan  Pasal  21  dengan  beberapa  metode  perhitungan pajak dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi sehingga diketahui perbedaanya sebelum dan sesudah tax planning .
f) Melakukan tax planning (perencanaan pajak) penghasilan pasal 21 dengan beberapa langkah:
(a) Menganalisis informasi dari beberapa metode perhitungan PPh pasal 21.
(b) Memilih alternatif yang paling efektif dan efisien terkait beban pajak.

## Pengujian Keabsahan Data
Sugiyono  (2017:  270)  menjelaskan  bahwa  uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif  meliputi uji credibility (validityas  interbal), transferability (validitas  eksternal), dependability (reliabilitas),  dan confirmability (objektivitas).  Pada  penelitian  ini  uji  kredibilitas  data  dilakukan  dengan  teknik  Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Terdapat tiga macam teknik triangulasi antara lain:
1) Triangulasi Sumber
Yaitu  teknik  pengecekan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  mengecek  data  yang  telah  diperoleh melalui  beberapa  sumber.  Data  yang  telah  diperoleh  dideskripsikan,  dikategorisasikan,  mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber data  yang  diperoleh.  Pada  penelitian  ini  triangulasi  sumber  dilakukan  dengan  mengkonfirmasikan hasil  wawancara  terhadap  3  departemen,  yaitu  Departemen  Sumber  Daya  Manusia,  Departemen Keuangan  serta  Departemen  Akuntansi  dan  TI.  Ketiga  departemen  tersebut  saling  berhubungan terutama  dalam  hal  perhitungan  gaji  dan  upah  karyawan,  serta  perhitungan  perpajakan,  sehingga peneliti dapat melakukan konfirmasi antar departemen atas jawaban pertanyaan yang diajukan. Cara yang dilakukan adalah peneliti mengulang pertanyaan kepada masing-masing departemen.
2) Triangulasi Teknik.
Triangulasi teknik ialah teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara,  kemudian  dicek  dengan  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  wawancara  dibuktikan dengan  pengamatan  langsung  di  lapangan  (observasi)  serta  diperkuat  dengan  bukti  otentik  berupa dokumentasi.
3) Triangulasi Waktu.
Triangulasi  waktu  merupakan  teknik  pengecekan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan pengecekan  melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Peneliti  melakukan  triangulasi  waktu  dengan  cara  melakukan  pengumpulan  data  (baik  wawancara, observasi, maupun dokumen) tidak hanya dalam waktu 1 hari tetapi juga pada hari yang berbeda. Hal
ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak.
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Wawancara dilakukan terhadap 3 narasumber, yaitu Kepala Bagian SDM, Kepala Bagian Keuangan, serta  KepalaBagian  Akuntansi  dan  TI  Koperasi  KAREB.  Selain  melakukan  wawancara  peneliti  juga melakukan observasi dengan cara terlibat langsung dalam situasi kerja karyawan Koperasi KAREB dengan hadir  pada  jam  kerja,  yaitu  hari  Senin  –  Sabtu,  mulai  pukul  08.00  –  16.00.  Selama  observasi,  peneliti mengikuti  alur  kerja  karyawan,  terutama  pada  3  Bagian,  yaitu  Bagian  Sumber  Daya  Manusia,  Bagian Keuangan,  serta  Bagian  Akuntansi  dan  TI.  Observasi  dilakukan  dengan  tujuan  membuktikan  hasil wawancara  dengan  kejadian  yang  ada  di  lapangan.  Selain  itu  peneliti  juga  dapat  mengkonfirmasi  hasil wawancara  dari  masing-masing  Kepala  Bagian  kepada  stafnya,  yaitu  staf  yang  melakukan  pekerjaan  di lapangan. Selanjutnya, untuk menguatkan hasil temuan, peneliti meminta bukti otentik berupa dokumen yang berkaitan dengan data yang akan diteliti.
Peneliti konsisten melakukan wawancara kepada narasumber sejak peneliti membuat proposal hingga laporan penelitian selesai berkaitan dengan data penelitian yang belum dipahami. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencocokkan dan memastikan hasil temuan di lapangan selama proses observasi dan bukti pendukung  berupa  dokumentasi.  Kondisi  ini  memungkinkan  peneliti  sekaligus  melihat  konsistensi jawaban dari masing-masing narasumber.
Hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi terangkum dalam pembahasan berikut :

## a. Alur Pembayaran PPh Pasal 21
Alur Pembayaran PPh Pasal 21 di Koperasi KAREB melibatkan 3 Bagian, yaitu Bagian SDM, Bagian Akuntansi, dan Bagian Keuangan. Pertama, Bagian SDM membuat rekapitulasi gaji karyawan. Rekapituasi gaji  karyawan  berisi  tentang  daftar  perhitungan  total  gaji  yang  nantinya  harus  perusahaan  bayarkan kepada karyawan. Selanjutnya rekapitulasi gaji tersebut diserahkan kepada Bagian Akuntansi. Oleh Bagian Akuntansi, rekapitulasi gaji karyawan dipergunakan sebagai data untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang  harus dipungut oleh perusahaan. Setelah diketahui nominal PPh Pasal  21 yang  harus dipungut, selanjutnya Bagian Akuntansi membuat SSP PPh 21 secara online.  Dokumen SSP PPh Pasal 21 kemudian diserahkan  kepada  Bagian  Keungan.  Dokumen  ini  nantinya  akan  dipergunakan  sebagai  kelengkapan dokumen  untuk  transaksi  pembayaran  beban  PPh  Pasal  21  kepada  kas  Negara.  Bagian  Keuangan membayarkan beban PPh Pasal 21 melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

## b. Perhitungan PPh Pasal 21
Selama  ini  perhitungan  PPh  Pasal  21  yang  diberlakukan  di  Koperasi  KAREB  adalah  metode net , dimana pada metode perhitungan ini beban PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Berikut rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode net :
Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net
(PPh ditanggung Perusahaan) No Uraian Total 1 Gaji Pokok Rp   7.238.021.673,86 Honor Pengurus Rp   1.009.692.000,00 Lembur Rp   2.909.817.385,00 Bonus Rp      754.985.415,00 Hak Cuti Rp   2.871.608.667,80 THR Rp   2.533.492.165,50 Penghasilan Bruto Rp 17.317.617.307,16 Tunjangan Tunjangan JKK Rp        38.984.064,49 Tunjangan JKM Rp        21.657.813,61 Jumlah Tunjangan Rp        60.641.878,10 Jumlah Penghasilan Bruto Rp 17.378.259.185,26
2 Pengurangan Biaya Jabatan Rp      622.629.489,83 DPLK BNI Rp      289.255.047,25 BPJS Ketenagakerjaan Rp      175.798.441,59 Jumlah Pengurangan Rp   1.087.682.978,67 3 PH Netto Rp 16.290.576.206,59 4 PTKP Rp 10.753.294.206,59 5 PKP Rp   5.537.282.000,00 6 PPh 21 di tanggung oleh Perusahaan Rp      857.900.260,00 7 Take Home Pay: Penghasilan Bruto Rp  17.317.617.307,16 PPh 21 di tanggung oleh Karyawan Rp                         0,00 Gaji dibawa pulang oleh Karyawan Rp  17.317.617.307,16 8 Non-Deductible Expenses bagi Perusahaan  Rp       857.900.260,00
Sumber: Rekapitulasi Gaji 2018, 2019 (diolah)
Berdasarkan  Tabel  2  diatas  diketahui  bahwa  jumlah  PPh  pasal  21  dengan  metode Net yang ditanggung  perusahaan  sebesar  Rp  857.900.260,00.  Adanya  PPh  Pasal  21  yang  ditanggung  pihak perusahaan tersebut, maka dalam laporan  keuangan  komersial akan  mempengaruhi laba rugi komersial. Namun  secara  fiskal,  PPh  Pasal  21  yang  di  tanggung  oleh  perusahaan  tersebut  harus  dikoreksi  karena merupakan Non-Deductible Expenses (biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto badan) menjadi koreksi positif, dikarenakan PPh tersebut bagi karyawan adalah sebuah kenikmatan atau natura yang  berdampak  pada  kenaikan  laba  perusahaan  dan  pengaruhnya  terhadap  pembayaran  pajak penghasilan badan akan tinggi dan hal ini bisa berdampak pada cashflow perusahaan secara keseluruhan.

## c. Tax Planning PPh Pasal 21
1) Metode Gross (PPh Pasal 21 ditanggung Karyawan)
Peneliti mencoba membuat Tax Planning dengan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Gross ,  dimana  pada  perhitungan  ini  beban  PPh  Pasal  21  ditanggung  oleh  karyawan.  Berikut rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan perhitungan gross :
Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross (PPh ditanggung Karyawan)
No Uraian Total 1 Gaji Pokok Rp    7.238.021.673,86 Honor Pengurus Rp    1.009.692.000,00 Lembur Rp    2.909.817.385,00 Bonus Rp       754.985.415,00 Hak Cuti Rp    2.871.608.667,80 THR Rp    2.533.492.165,50 Penghasilan Bruto Rp  17.317.617.307,16 Tunjangan Tunjangan JKK Rp         38.984.064,49 Tunjangan JKM Rp         21.657.813,61 Jumlah Tunjangan Rp         60.641.878,10 Jumlah Penghasilan Bruto Rp  17.378.259.185,26 2 Pengurangan Biaya Jabatan Rp       622.629.489,83 DPLK BNI Rp       289.255.047,25 BPJS Ketenagakerjaan Rp       175.798.441,59 Jumlah Pengurangan Rp    1.087.682.978,67
3 PH Netto Rp  16.290.576.206,59 4 PTKP Rp   10.753.294.206,59 5 PKP Rp    5.537.282.000,00 6 PPh 21 di tanggung oleh Karyawan  Rp       857.900.260,00 7 Take Home Pay:
Penghasilan Bruto Rp  17.317.617.307,16
PPh 21 di tanggung oleh Karyawan  (Rp      857.900.260,00) Gaji dibawa pulang oleh Karyawan  Rp  16.459.717.047,16 Sumber: Rekapitulasi Gaji 2018, 2019 (diolah)
Berdasarkan  Tabel  3  diatas  ditemukan  bahwa  jumlah  pajak  penghasilan  terutang  pasal  21  dengan metode Gross atau  pajak  penghasilan  ditanggung  karyawan  di  Koperasi  Karyawan  Redrying  Bojonegoro (KAREB)  adalah  total  1  tahun  2018  sebesar  Rp  857.900.260,00. Dengan  adanya  pemotongan  pajak penghasilan  tersebut  maka  akan  berpengaruh  terhadap  jumlah  penghasilan  yang  dibawa  pulang  oleh setiap karyawan sebesar total 1 tahun Rp 16.459.717.047,16 karena akan dikurangi terlebih dahulu dengan jumlah pajak penghasilan terutang yang ditanggung sendiri oleh seluruh karyawan di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB).

## 2) Metode
Gross Up (Karyawan diberikan tunjangan PPh Pasal 21)
Tax Planning kedua yang dibuat oleh peneliti adalah perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode Gross Up , dimana pada peritungan ini beban PPh Pasal 21 diberikan berupa tunjangan pajak oleh perusahaan  kepada  karyawan.  Berikut  adalah  rekapitulasi  perhitungan  PPh  Pasal  21  dengan menggunakan metode Gross Up :
Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Gross Up (Tunjangan Pajak) No Uraian Total 1 Gaji Pokok Rp   7.238.021.673,86 Honor Pengurus Rp   1.009.692.000,00 Lembur Rp   2.909.817.385,00 Bonus Rp      754.985.415,00 Hak Cuti Rp   2.871.608.667,80 THR Rp   2.533.492.165,50 Tunjangan Pajak Rp   1.132.233.440,21 Penghasilan Bruto Rp 18.449.850.747,37 Tunjangan Tunjangan JKK Rp        38.984.064,49 Tunjangan JKM Rp        21.657.813,61 Jumlah Tunjangan Rp        60.641.878,10 Jumlah Penghasilan Bruto Rp 18.510.492.625,47 2 Pengurangan Biaya Jabatan Rp      622.769.854,83 DPLK BNI Rp      289.255.047,25 BPJS Ketenagakerjaan Rp      175.798.441,58 Jumlah Pengurangan Rp   1.087.823.343,66 3 PH Netto Rp 17.422.669.281,81 4 PTKP Rp 10.753.296.111,60 5 PKP Rp   6.669.373.170,21 6 PPh 21 di tanggung oleh Perusahaan Rp   1.132.233.440,21
7 Take Home Pay: Penghasilan Bruto Rp  17.317.617.307,16
PPh 21 di tanggung oleh Karyawan Rp                         0,00 Gaji dibawa pulang oleh Karyawan Rp  17.317.617.307,16 8 Deductible Expenses bagi Perusahaan  Rp    1.132.233.440,21
Sumber: Rekapitulasi Gaji 2018, 2019 (diolah)
Dari tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up atau  pajak  ditanggung  perusahaan  dengan  pemberian  tunjangan  pajak  kepada  karyawan  di  Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) diketahui total dalam 1 tahun 2018 sebesar Rp 1.132.233.440,21. Nilai  tunjangan  pajak  tersebut  merupakan  biaya  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  di laporan  keuangan  fiskal  perusahaan,  sehingga  meskipun  nilainya  31,97%  lebih  besar  dari  PPh  21 ditanggung  oleh  karyawan  yakni  sebesar  Rp  857.900.260,00  namun  manfaat  yang  dirasakan  oleh perusahaan adalah turunnya PPh Badan yang harus diselesaikan oleh perusahaan kepada negara.

## Analisis dan Temuan
Selama  ini  Koperasi  KAREB  hanya  menggunakan  satu  metode  perhitungan,  yaitu  Metode Net (PPh Pasal 21 ditanggung Perusahaan) dalam menghitung beban pajak perusahaan. Dimana hal tersebut sangat kurang menguntungkan dari sisi keuangan perusahaan dikarenakan Beban Pajak PPh Pasal 21 nya  tidak dapat  diakui  dalam  laporan  keuangan  perusahaan.  Selanjutnya  peneliti  mencoba  memberikan  alternatif lain dengan melakukan perhitungan pajak menggunakan metode Gross dan metode Gross up, seperti teori yang dikemukakan oleh Zain (2007: 89) bahwa menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 4 (empat) alternatif,  yaitu:  1) Gross Methode  (PPh  Pasal  21  ditanggung  Pegawai);  2) Net Methode  (PPh  Pasal  21 ditanggung Pemberi Kerja); 3) Tunjangan Pajak; serta 4) Gross up .
Berdasarkan  hasil  penelitian  menemukan  bahwa  adanya  perbedaan  hasil  perhitungan  PPh  Pasal  21 antara Metode Net , Metode Gross dan Metode Gross Up . Pertama, dilakukan analisis perbandingan efisiensi beban pajak dengan menggunakan metode Net dan Gross sebagaimana Nampak pada tabel di bawah ini:
Tabel 5. Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode Net dan Gross (dalam rupiah)
No Keterangan Metode Net PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan Metode Gross PPh Pasal 21 Di tanggung Karyawan Analisis 1 PPh Pasal 21 terutang 857.900.260,00 857.900.260,00  Sama 2 PPh Badan terutang 651.157.000,00 651.157.000,00  Sama 3 Take  Home  Pay (Gaji dibawa pulang) 17.317.617.307,16 16.459.717.047,16  Selisih,  dan  lebih menguntungkan perusahaan
Sumber: Laporan Keuangan Audited 2018, 2019 (diolah)
Apabila dilihat dari besaran pajak yang diayarkan, pada hasil perhitungan menunjukan antara metode Net dan  metode Gross tidak  ada  perbedaan,  yaitu  sebesar  Rp  857.900.260,00  karena  pada  dasarnya  yang membedakan antara kedua metode ini adalah pembebanannya saja. Dimana untuk metode Net , PPh Pasal 21  dibebankan  pada  perusahaan,  sedangkan  untuk  metode Gross, PPh  Pasal  21 dibebankan  kepada karyawan. Namun disisi lain perbedaan pembebanan ini berdampak pada laporaan keuangan perusahaan serta take  home  pay karyawan.  Metode Net atau  Pajak  Penghasilan  ditanggung  perusahaan  termasuk kedalam  pemberian  kenikmatan  dan  atau  natura  sehingga  secara  fiskal  tidak  dapat  dibebankan  oleh perusahaan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  UU  Nomor  36  tahun  2008  tentang  perubahan  keempat  atas undang-undang  nomor 7 tahun 1983 tentang  Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf  e,  bahwa  imbalan  yang  diterima  dalam  bentuk  natura  dari  wajib  pajak  atau  pemerintah,  bukan merupakan obyek pajak.
Kondisi  ini  tentunya  sangat  tidak  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Disaat  perusahaan  harus membayar Pajak Penghasilan Badan, perusahaan juga masih harus membayar PPh Pasal 21 karyawannya. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada besarnya  laba sebelum pajak yang dihasilkan akan semakin kecil  dibanding  dengan  menggunakan  metode  yang  lainnya.  Dilain  pihak  jika  perusahaan  merubah kebijakan  agar  PPh  Pasal  21  tersebut  ditanggung  oleh  karyawan,  hal  yang  sama  akan  dirasakan  oleh
karyawan.  Dimana  gaji  yang  dibawa  pulang  oleh  karyawan  akan  terkoreksi  sehingga  penerimaan karyawan  menurun  yang  dampaknya  bisa  mengakibatkan  kinerja  karyawan  menurun  dan  otomatis  bisa berimbas pada produktifitas perusahaan juga akan mengalami penurunan.
Analisis  kedua  disajikan  perbandingan  efisiensi  beban  pajak  metode Net dan  metode Gross  Up, sebagaimana terinci pada tabel berikut:
Tabel 6. Perbedaan Perhitungan Efisiensi Beban Pajak Metode Net dan Metode Gross up (dalam rupiah)
No Keterangan Metode Net PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan Metode Gross Up PPh Pasal 21 Tunjangan Pajak Analisis 1 PPh Pasal 21 terutang 857.900.260,00 1.132.233.440,21  Naik  274.333.180,21 2 PPh Badan terutang 651.157.000,00 368.099.000,00  Turun 283.058.000,00 3 Efisiensi Beban Pajak 1.509.057.260,00 1.500.332.440,21  Penghematan Pajak 8.724.819,79 4 Take Home Pay (Gaji dibawa pulang) 17.317.617.307,16 17.317.617.307,16  Sama, tidak berdampak
Sumber: Laporan Keuangan Audited 2018, 2019 (diolah)
Berdasarkan analisis data diatas, melalui Metode Gross Up ditemukan bahwa PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan meningkat sebesar Rp 274.333.180,21.  Hal ini disebakan karena adanya tunjangan pajak yang ditambahkan  kedalam  penghasilan  bruto.  Namun  disisi  lain  hasil  tersebut  mengakibatkan  besarnya  PPh Badan mengalami penurunan sebesar Rp 283.058.000,00, karena adanya tambahan beban tunjangan pajak yang  berdampak  pada  penurunan  laba  perusahaan.  Dengan  demikian  perusaahaan  dapat  membukukan efisiensi pajak sebesar Rp 8.724.819,79 selama tahun 2018. Melalui metode ini diketahui perusahaan dapat mengefisienkan PPh Badan yang harus dibayarkan.
Selain  itu,  dari  sisi Take  Home  Pay (gaji  yang  bisa  dibawa  pulang  karyawan)  tidak  berdampak  dan hasilnya sama yakni sebesar Rp 17.317.617.307,16. Anggota selaku pemilik Koperasi juga tidak dirugikan oleh kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan, dimana dari sisi laba bersih setelah pajak sebesar Rp 6.764.280.228,79, perusahaan masih relatif wajar dalam membuku laba dibandingkan jika menggunakan metode Gross (PPh  21  ditanggung  karyawan).  Temuan  ini  sesuai  dengan  strategi  perencanaan  pajak menurut Anwar (2013: 10) yang menyatakan bahwa tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak  melalui  pemilihan  alternatif  pengenaan  pajak  dengan  tarif  yang  lebih  rendah  yang  mana  efisiensi yang  telah  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut  tidak  mengganggu  hubungan  sosial  antara  perusahaan anggota dan karyawannya.
Selanjutnya, perbandingan perhitungan ketiga metode akan direkap pada tabel berikut :
Tabel 7. Perbandingan Perhitungan Laba / Rugi dengan Metode Net, Gross Dan Gross Up (dalam rupiah)
Keterangan PPh Pasal 21 ditanggung Perusahaan ( Net ) PPh Pasal 21 ditanggung Karyawan (Gross) PPh Pasal 21 di Gross Up (Tunjangan Pajak) Gaji Pokok 7.238.021.673,86 7.238.021.673,86 7.238.021.673,86 Honor Pengurus 1.009.692.000,00 1.009.692.000,00 1.009.692.000,00 Lembur 2.909.817.385,00 2.909.817.385,00 2.909.817.385,00 Bonus 754.985.415,00 754.985.415,00 754.985.415,00 Hak Cuti 2.871.608.667,80 2.871.608.667,80 2.871.608.667,80 THR 2.533.492.165,50 2.533.492.165,50 2.533.492.165,50 Tunjangan Pajak 0,00 0,00 1.132.233.440,21 Jumlah Penghasilan 17.317.617.307,16 17.317.617.307,16 18.449.850.747,37
Tunjangan JKK 38.984.064,49 38.984.064,49 38.984.064,49 Tunjangan JKM 21.657.813,61 21.657.813,61 21.657.813,61 Jumlah Tunjangan 60.641.878,10 60.641.878,10 60.641.878,10 Total PH Bruto 17.378.259.185,26 17.378.259.185,26 18.510.492.625,47 Pengurangan Biaya Jabatan 622.629.489,83 622.629.489,83 622.769.854,83 DPLK BNI 289.255.047,25 289.255.047,25 289.255.047,25 BPJS Ketenagakerjaan 175.798.441,59 175.798.441,59 175.798.441,58 Total Pengurangan 1.087.682.978,67 1.087.682.978,67 1.087.823.343,66 Penghasilan Netto 16.290.576.206,59 16.290.576.206,59 17.422.669.281,81 PTKP 10.753.294.206,59 10.753.294.206,59 10.753.296.111,60 PKP 5.537.282.000,00 5.537.282.000,00 6.669.373.170,21 PPh 21 Terutang 857.900.260,00 857.900.260,00 1.132.233.440,21 Koreksi Fiskal Positif 857.900.260,00 0,00 0,00 Laba Bersih Sebelum Pajak 7.406.712.409,00 8.264.612.669,00 7.132.379.228,79 Koreksi Fiskal Positif dan (Negatif) Jasa giro bank (214.874.324,00) (214.874.324,00) (214.874.324,00) Sewa gudang (60.000.000,00) (60.000.000,00) (60.000.000,00) Pendapatan sewa tanah & bangunan (21.596.667,00) (121.596.667,00) (121.596.667,00) Penjualan saham HMS (9.641.749.600,00) (9.641.749.600,00) (9.641.749.600,00) Beban Pajak PPh Pasal 21 857.900.260,00 0,00 0,00 Bunga dan denda pajak 496.760.942,00 496.760.942,00 496.760.942,00 Biaya penyusutan (tax amnesty) 780.931.643,00 780.931.643,00 780.931.643,00 Pos dan telekomunikasi 15.246.000,00 15.246.000,00 15.246.000,00 Beban rapat dan jamuan tamu 177.283.826,00 177.283.826,00 177.283.826,00 Sumbangan 300.954.300,00 300.954.300,00 300.954.300,00 Beban perjalanan dinas 113.546.761,00 113.546.761,00 113.546.761,00 Beban surat kabar dan iuran 8.705.000,00 8.705.000,00 8.705.000,00 Beban olah raga dan kesenian 48.197.198,00 48.197.198,00 48.197.198,00 Penyesuaian fiskal positif lainnya 2.436.613.811,00 2.436.613.811,00 2.436.613.811,00 Koreksi Fiskal positif (negatif) (4.802.080.850,00) (5.659.981.110,00) (5.659.981.110,00) Laba Kena Pajak Penghasilan Badan 2.604.631.559,00 2.604.631.559,00 1.472.398.118,79 Beban Pajak Penghasilan Badan 25% x 11 (651.157.000,00) (651.157.000,00) (368.099.000,00) Laba Bersih Setelah Pajak 6.755.555.409,00 7.613.455.669,00 6.764.280.228,79 THP Karyawan (Take Home Pay) 17.317.617.307,16 16.459.717.047,16 17.317.617.307,16
Sumber: Laporan Keuangan Audited 2018, 2019 (diolah)
Berdasarkan  tabel  diatas,  hasil  perhitungan  dari  Metode net ,  Metode gross dan Metode  Gross  up diketahui  bahwa  hasil  yang  paling  efisien  adalah  menggunakan  metode gross  up. Perencanaan  pajak
dilakukan  dengan  memberikan  tunjangan  pajak  yang  sekilas  terlihat  sangat  menguntungkan karyawannya.  Bagi  perusahaan  dari  segi  komersial  dengan  menerapkan  metode gross  up akan  terlihat memberatkan  perusahaan  karena  pemberian  tunjangan  pajak  mengakibatkan  bertambahnya  penghasilan karyawan, sehingga terlihat seperti suatu pemborosan. Namun secara fiskal akan sangat  menguntungkan karena  PPh  pasal  21  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  biaya  pengurangan  ( Deductible  Expense )  dari penghasilan kena pajak sehingga laba sebelum pajaknya menjadi lebih kecil. Selanjutnya beban pajak yang harus dibayarkan akan menjadi lebih kecil. Bahkan penurunan beban pajak perusahaan cukup besar dari kenaikan PPh pasal 21, sehingga terjadi efisiensi atau penghematan beban pajak cukup besar yakni sebesar Rp 8.724.819,79 selama tahun 2018.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Budiandru  dan  Ulhaq  (2017). Penelitian tersebut menyatakan bahwa melalui metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21, PT. B Net Indonesia dapat memperoleh penghematan pajak sebesar Rp 67. 308. 888 pada tahun 2016.
Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Nabilah,  dkk  (2016).  Hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  menyatakan  bahwa  penggunaan Gross  Up  Method terbukti  berhasil menurunkan  PPh  21  sebesar  Rp  1.621.953.267,  sehingga  perusahaan  mendapatkan  penghematan  sebesar Rp 62.876.413.
Penelitan  Adityaningsih,  dkk  (2016)  memperoleh  hasil  yang  serupa.  Hasil  penelitian  menyatakan bahwa  metode Gross  Up merupakan  metode  terbaik  untuk  menghitung  PPh  Pasal  21  dan  menghasilkan PPh Tahunan yang paling efisien.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sahilatua  dan  Noviari (2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Gross Up memberikan penghematan dibandingkan dengan  metode  lain.  Perusahaan  akan  menghemat  beban  PPh  Badan,  walaupun  terjadi  penurunan  laba komersial  setelah  pajak  tetapi  penurunannya  lebih  kecil  bila  dibandingkan  dengan  penghematan  yang dihasilkan.

## Rekomendasi Efisiensi Perhitungan PPh Pasal 21
Hasil  perhitungan  kedua  metode  alternatif  yakni metode  Gross dan  metode Gross  Up dalam perhitungan  PPh  Pasal  21  diperoleh  kesimpulan  bahwa  yang  paling  sesuai  dengan  kondisi  Koperasi KAREB  adalah  perhitungan  metode Gross  Up dengan  memberikan  tunjangan  pajak.  Untuk  itu  kebijakan perhitungan  PPh  Pasal  21  dengan  menggunakan  metode Net (PPh  21  ditanggung  perusahaan)  alangkah baiknya  untuk  dikaji  ulang,  dikarenakan  sangat  tidak  menguntungkan  bagi  perusahaan  dan  juga dampaknya  bagi  kelangsungan  usaha  perusahaan  yang  berimbas  pada  karyawan  dan  anggota kedepannya. Metode Gross (PPh 21 ditanggung karyawan) juga sebaiknya tidak dilaksanakan dikarenakan pertimbangan  dampaknya  yang  cukup  besar  terhadap  karyawan  selaku  mitra  bisnis  utama  bagi perusahaan,  sedangkan  perubahan  kebijakan  perpajakan  dengan  menggunakan  metode Gross  Up justru akan meningkatkan motivasi karyawan, karena Take Home Pay karyawan akan ikut naik jika dibandingkan dengan  metode Gross maupun  metode Net .  Jika  perusahaan  mampu  meningkatkan  motivasi  karyawan, diharapkan  produktivitas  dan  kinerja  karyawan  akan  ikut  meningkat  dan  pada  gilirannya  akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan anggota Koperasi KAREB.

## 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Setelah  melakukan  analisis  melalui  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  penggunaan metode  Net  dalam  perhitungan  PPh  Pasal  21  selama  ini,  perusahaan  menanggung  beban  yang  terlalu berat,  sedangkan  karyawan  diuntungkan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  perusahaan  sepenuhnya menanggung  PPh  Pasal  21  karyawan  tanpa  dapat  mengkompensasikannya  pada  laporan  laba  rugi, sedangkan  karyawan  memperoleh  gaji  secara  utuh.  Setelah  dilakukan  perhitungan  ulang  dengan menggunakan metode gross dan metode gross up ditemukan bahwa metode yang paling efektif dan dapat diterapkan di Koperasi KAREB adalah metode gross up . Berdasarkan hasil tersebut peneliti menyarankan kepada  Koperasi  KAREB  untuk  menerapkan  metode Gross  Up dalam  perhitungan  PPh  Pasal  21 , dimana PPh Pasal 21 dibayarkan perusaahaan dengan cara memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Hal ini disebabkan karena metode tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan.
Namun demikian, penelitian ini masih terdapat keterbatasan. Peneliti hanya melakukan perhitungan pada 1 (satu) perusahaan, sehingga untuk penerapan pada perusahaan lain harus dilakukan perhitungan ulang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adityaningsih, Evi C., dkk. 2016, „Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Perusahaan Rokok Aa Buring Malang‟, Jurnal Perpajakan (JEJAK) , vol. 10, no. 1, pp. 1-6,  viewed  2  September  2019,  <https://media.neliti.com/media/publications/193978-ID-tax-plan- analysis-beban-pajak-penghasila.pdf>
Bogdan dan Taylor. 1975, Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remadja Karya Budiandru  dan  Ulhaq,  Dhiya‟.  2017,  „Penerapan  Perencanaan  Pajak  PPh  21  Sebagai  Upaya Mengefisiensikan  Pajak  Penghasilan  Pada  PT  B  Net  Indonesia‟, Jurnal  Manajemen  Indonesia, vol. 17,no. 3, pp. 219-226, viewed 10 Desember 2019,
<http://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/download/1158/750/>
Direktorat  Jenderal  pajak  2009,  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
Direktorat Jenderal pajak 2008, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang  Perubahan  Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Direktorat  Jenderal  Pajak  2012, Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per  31/Pj/2012  Tentang  Pedoman Teknis  Tata  cara  Pemotongan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan  /  atau  Pajak Penghasilan  Pasal  26  Sehubungan  dengan  Pekerjaan,  Jasa,  dan  Kegiatan  Orang  Pribadi, diakses  17  Mei 2019, <https://staff.blog.ui.ac.id> Direktorat  Jenderal  Pajak  2015, Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  Per-11/Pj/2015  Tentang  Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan, diakses 17 Mei 2019, <https://www.pajak.go.id> Hasan, M. Iqbal, 2002, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya , Ghalia Indonesia, Bogor. Herlisnawati,  Dessy  dan  Ahmad,  Yola  F.,  2013,  „Analisis  Perencanaan  Pajak  Akasha  Wira  Internasional Tbk‟, Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  (JIAFE) ,  vol.  1,  no.  1,    viewed  3  September  2019, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/553> Mardiasmo, 2013, Perpajakan , Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta. Martono, Nanang, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif , Jakarta: PT Raya Grafindo Persada. Menteri Keuangan Republik Indonesia 2010, Peraturan Menteri  Keuangan Nomor  262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan  Pensiunannya  Atas  Penghasilan  Yang  Menjadi  Beban  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  Atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, diakses 17 Mei 2019, <https://staff.blog.ui.ac.id> Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  2010, Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  16/PMK.03/2010  tentang Tata  Cara  Pemotongan  PPh  Pasal  21  Atas  Penghasilan  Berupa  Uang  Pesangon,  Uang  Manfaat  Pensiun, Tunjangan  Hari  Tua,  dan  Jaminan  Hari  Tua  Yang  Dibayarkan  Sekaligus ,  diakses  17  Mei  2019, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  2016, Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  101/  PMK.  010/  2016. tentang  Penyesuaian  Besarnya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak ,  diakses  14  Mei  2019, <https://jdih.kemenkeu.go.id>
Nabilah,  Nimas  N.,  dkk.,    2016,  „Analisis  Penerapan  Perencanaan  Pajak  PPh  21  Sebagai  Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)‟ , Jurnal Mahasiswa Perpajakan, vol.
8, no. 1, viewed 2 September 2019, <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/242>
Ortax, 2014, Forum Ortax, media release, Januari, 20, „Perhitungan Tunjangan PPh 21 Dengan Metode Gross Up‟, diakses 17 Mei 2019, <https: // www.ortax.org / ortax / ?mod = forum & page = show & idtopik = 46255> Pohan, Chairil Anwar, 2013, Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Prastowo,  Andi.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian .  Jogjakarta  :  Ar- ruzzmedia Presiden  Republik  Indonesia  2008, Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  ke  Empat  UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan , diakses 18 Mei 2019, <https://jdih.esdm.go.id> Sahilatua, Priska Febriani dan Noviari, Naniek. 2013. „Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak‟, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , vol. 5, no. 1, pp. 231-250 , viewed 7 September 2019, <https: // ojs.unud.ac.id / index.php / Akuntansi / article / view / 6953 / 5213>
Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak , Penerbit Salemba Empat, Jakarta Gustiana Djuanda Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia , Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Zain, Mohammad dan Sari, Diana. 2012. Perpajakan Lanjutan , Edisi Revisi, Bandung. Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan . Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Zain, Mohammad. 2012. Manajemen Perpajakan . Penerbit Salemba Empat, Jakarta.