ANALISIS REALISASI PROGRAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BULELENG MELALUI PENGUKURAN VALUE FOR MONEY

## Kt. Sudiarsa
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Jl. Udayana No. 12 C , (Kampus Tengah) Singaraja, Bali.
e-mail: ketutsudiarsa42@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  realisasi  program Bappeda Kabupaten Buleleng tahun 2009-2011 ditinjau dari (1) sudut ekonomis, (2) sudut efisiensi, dan (3)  sudut  efektivitas.  Subjek  penelitian  ini  adalah  Kepala  Bappeda  dan  objeknya  adalah  kinerja keuangan.  Data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  kuantitatif  dan  sekunder  kualitatif  yang diperoleh dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengukuran value  for  money. Dari  hasil  analisis  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  (1)  realisasi  program Bappeda  dari  sudut  ekonomis  yaitu  10  program  tergolong  sangat  ekonomis,  17  program  tergolong ekonomis, 4 program tergolong cukup ekonomis, 3 program tergolong kurang ekonomis, dan 1 program tergolong tidak ekonomis. (2) Realisasi program Bappeda dari sudut efisiensi yaitu 2 program tergolong efisien,  9  program  tergolong  cukup  efisien,  dan  25  program  tergolong  kurang  efisien.  (3)  Keseluruhan realisasi program Bappeda dari sudut efektivitas tergolong efektif.
Kata Kunci : Realisasi program , value for money

## Abstract
This study is a descriptive research which aimed to know about the realization of Bappeda’s programs in Buleleng  Regency,  from  year  2009  until  2011,  reviewed  from  (1)  economical  aspect,  (2)  efficiency aspect, and (3) effectiveness aspect. The subject of this research was the Chairman of Bappeda, while the  object  was  the  financing  performance.  The  data  in  this  research  were  both  secondary  quantitative and qualitative which were collected through documentation and interviews. Those data then analyzed by using value for money measurement. Conclutions taken based on the analyzing result were, (1) reviewed from  economical  aspect,  there  were  10  programs  from  Bappeda’s  which  were  categorized  into  “very economical”,  17  programs  from  Bappeda’s  into  “economical”,  5  programs  into  “quite  economical”,  2 programs  into  “less  economical”,  and  1  last  program  into  “was  not  economical”.  (2)  Reviewed  from efficiency  aspect,  there  were  only  2  programs  which  were  categorized  into  “efficient”,  9  programs  into “quite efficient”, and 25 programs into “less efficient”. (3) Reviewed from effectiveness aspect, all of the realization programs were effective.
Key words: realization programs, value for money

## PENDAHULUAN
Organisasi  sektor  publik  merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dengan sumber legitimasinya berasal  dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan  haruslah  diimbangi  dengan terwujudnya  pemerintahan  yang  bersih. “….orientasi  pembangunan  sektor  publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance
sering  diartikan sebagai kepemerintahanan yang  baik ” (Mardiasmo,  2002:  18). Good governanve diciptakan untuk suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung jawab  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi, efisiensi,  pencegahan  korupsi,  baik  politik maupun administratif sesuai harapan masyarakat (Hessel Nogi S, 2005). Saat ini organisasi sektor publik tengah menghadapi berbagai tantangan dan
tuntutan untuk bekerja lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial,  serta  dampak  negatif  atas  segala aktivitas  yang  dijalankan.  “Sektor  publik sering  dinilai  sebagai  sarang  inefisiensi, pemborosan,  sumber kebocoran  dana,  dan institusi  yang  selalu  merugi”  (Mardiasmo, 2002: 4).
Salah  satu  organisasi  sektor  publik yang mempunyai peran sebagai penunjang keberlangsungan  pembangunan  daerah adalah  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  (Bappeda).  Bappeda  dibentuk berdasarkan Perda  Nomor  20 Tahun 2004. Terakhir  adalah  berdasarkan  Perda  No.  4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Perangkat  Daerah  sebagai  implementasi dari  PP.  No.  41  tahun  2007  tentang Organisasi  Perangkat  Daerah.  Hal  tersebut menyebabkan Bappeda mengalami perubahan  struktur  kelembagaan  yang bertugas  membantu  Bupati  di  bidang perencanaan
pembangunan dan mengkoordinasikan perencanaan, baik berupa  perencanaan  program  kegiatan lintas sektor, vertikal maupun wilayah.
Program  yang  dijalankan  Bappeda Kabupaten  Buleleng  adalah  Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Informasi Pembangunan Daerah, Pengembangan Data Informasi, Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Perencanaan Pengembangan  Kota-Kota  Menengah  dan Besar, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan
Sosial  Budaya,  Perencanaan  Prasarana Wilayah  dan  Sumber  Daya  Alam,  serta Kerjasama Pembangunan.
Perencanaan  program  kerja  yang strategis merupakan suatu cara menerapkan  sumber  daya  yang  tersedia dengan  seoptimal  mungkin  dan  produk- produk  atau  jasa  yang  akan  disediakan. Esensi perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah pengambilan keputusan yang strategis, sehingga terbentuk perencanaan  yang  matang.  Hal  ini  akan berdampak pada tercapainya tujuan secara
efektif  dan  efisien,  Hadari  Nawawi  (2003). Perencanaan  akan  dijadikan  acuan  untuk menetapkan tujuan-tujuan dan juga perumusan dari penetapan keputusan yang akan dibuat.
Meningkatnya
kesadaran masyarakat  akan  manfaat  yang  diperoleh dari  aktivitas  sektor  publik,  mendorong keinginan  dilakukannya  pengukuran  kinerja terhadap para penyelenggara pemerintahan.  Pengukuran  kinerja  akan membandingkan antara hasil dan perencanaan  sehingga  terdapat  gambaran terhadap pelaksanaan program atau kegiatan, Indra Bastian (2006). Hal ini akan menunjukkan prestasi yang diraih organisasi  sektor  publik.  Dijelaskan  juga oleh  Mulyadi  (2007),  kinerja  adalah  ukuran keberhasilan  dari  suatu  organisasi  dalam mewujudkan  perencanaan  strategis  yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Pahala Nainggolan (2007)
menyatakan  pengukuran  kinerja  dapat diketahui dengan memahami siklus manajemen  strategis  yang  merupakan tahapan  sangat  vital  bagi  keberhasilan implementasi manajemen strategis.
Implementasi  rencana  strategis  akan  dapat mencapai  kualitas  yang  diinginkan  jika ditunjang  oleh  pola  pengukuran  kinerja yang  berada  dalam  koridor  manajemen strategis.  Pengukuran  kinerja  yang  dimulai dari  penetapan  indikator  kinerja  dan  diikuti dengan implementasinya memerlukan adanya evaluasi mengenai kinerja organisasi  dalam  rangka  perwujudan  visi dan  misi  organisasi  begitu  juga  target organisasi.
Tuntutan  baru  mengisyaratkan  agar organisasi  sektor  publik  dalam  aktivitasnya mengaplikasikan value  for  money, karena diyakini  malalui  prinsip  tersebut  dapat memperbaiki kinerja sektor publik. Value for money merupakan  inti  pengukuran  kinerja sektor publik dengan memperhatikan tingkat  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas program. Ditegaskan oleh Mardiasmo
(2002: 131) “
…. value for money merupakan  pengukuran  kinerja  pada  unit- unit  kerja  pemerintah.  Pengembangan indikator  kinerja  sebaiknya  memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas  program atau kegiatan”. Masyarakat masih
menghendaki pertanggungjawaban dari sektor  publik  yang  mencakup  pelaksanaan value  for  money, yaitu  ekonomis  dalam pengadaan  dan  alokasi  sumber  daya, efisien penggunaan sumber daya dalam arti penggunaanya  diminimalkan  dan  hasilnya dimaksimalkan,  serta  efektif  dalam  arti pencapaian  tujuan  dan  sasaran  dari program  yang  dijalankan.  Indra  Bastian (2006)  menjelaskan  tiga  indikator  kinerja sebagai  berikut.  (1)  Indikator  masukan ( input ) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan  agar  pelaksanaan  kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.  Indikator  ini  dapat  berupa  dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan  atau  perundang-undangan, dan  sebagainya.  (2)  Indikator  keluaran ( output )  adalah  sesuatu  yang  diharapkan langsung  dicapai  dari  suatu  kegiatan  yang dapat  berupa  fisik  maupun  nonfisik.  (3) Indikator  hasil  ( outcome )  adalah  segala sesuatu  yang  mencerminkan  berfungsinya keluaran  kegiatan  pada  jangka  panjang (efek langsung).
Indikator value  for  money meliputi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Menurut  Abdul  Halim  (2002),  pengertian ekonomi  mempunyai  arti  biaya  terendah. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis  bila  dapat  menghilangkan  atau mengurangi biaya yang tidak perlu.
Pengertian
ekonomi sering disebut kehematan
yang mencakup juga pengelolaan secara berhati-hati serta cermat  dan  tidak  ada  pemborosan  dalam pengelolaan  sumber  dayanya.  Pengertian efisiensi  menurut  McDonald  &  Lowton (dalam  Ratmiko  &  Winrsih,  2009:  174) “Suatu keadaan yang menunjukkan
tercapainya  perbandingan  terbaik  antara masukan dan keluaran dalam penyelenggar aan pelayanan publik”.
Dijelaskan  juga  oleh  Mulyadi  (2007:  380), “Efisiensi  dan  produktivitas  merupakan suatu  ukuran  tentang  seberapa  efisien suatu proses mengkonsumsi masukan, dan seberapa produktif suatu proses menghasilkan keluaran”. Jadi secara umum pengertian efisiensi adalah suatu gambaran tentang  masukan  dan  keluaran  dengan fokus  perhatian  pada  keluaran  yang dihasilkan pada suatu proses penyelenggaran  setiap  program.  Kemudian
pengertian  efektivitas  menurut  McDonald  & Lowtan  (dalam  Ratmiko  &  Winrsih.  2009: 174)  “Tercapainya  tujuan  yang  telah ditetapkan,  baik  itu  dalam  bentuk  target, sasaran  jangka  panjang  maupun  misi organisasi”. Indikator efektivitas menggambarkan  jangkauan  akibat  dan dampak  ( outcome )  dari  keluaran  ( output ) program  dalam  mencapai  tujuan  program. Semakin  besar  kontribuasi output ,  maka semakin efektif proses kerja organisasi.
Sasaran pengukuran value for money adalah  pengukuran  kegiatan  atau program  secara  finansial.  Keterukuran program  secara  finansial  akan  tercermin dari  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Prasetya  (2005:  5)  menjelaskan  “Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan ( stewardship ) penggunaan  sumber  daya  dan  sumber dana yang diper cayakan padanya”.
Langkah-langkah  pengukuran value for money meliputi sudut ekonomis, efisiensi,  dan    efektivitas .  “Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan  yang  dipergunakan.  Ekonomi merupakan  perbandingan input dengan input  value yang  dinyatakan  dalam  satuan moneter”  (Mardiasmo,  2002:  4).  Adapun perbandingan  ekonomi  dipaparkan  sebagai berikut.
Kemudian  dijelaskan  Mardiasmo  (2002: 133),  “Efisiensi  diukur  dengan  rasio  antara output dengan input ”. Efisiensi  merupakan hal  penting  dari  tiga  pokok  bahasan value for  money. Adapun  perbandingan  efisiensi dipaparkan sebagai berikut.
Efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya suatu  organisasi  mencapai  tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan,  maka  organisasi  tersebut  dikatakan telah  berjalan  dengan  efektif.  Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan, Mardiasmo  (2002).  Adapun  perbandingan efektivitas dipaparkan sebagai berikut.

## METODE
Penelitian  ini  berjenis  penelitian deskriptif yang berfokus pada  pengamatan realisasi program Bappeda melalui penerapan  pengukuran value  for  money yakni  sudut  ekonomis,  efisiensi,  dan efektivitas.  Subjek  penelitian  ini  adalah Kepala  Bappeda  dan  objek  penelitiannya adalah kinerja kuangan.
Adapun  metode  pengumpulan  data adalah (1) dokumentasi dan (2) wawancara. Dokumentasi dilakukan pada bagian keuangan untuk memeroleh kinerja keuangan  tahun  2009-2011.  Wawancara dilakukan  dengan  memberikan  pertanyaan umum kepada  Kepala  Bappeda  Kabupaten Buleleng,  selanjutnya  pertanyaan  secara langsung dan mengkhusus akan ditanyakan pada  bagian  keuangan  untuk  memeroleh informasi terkait dokumen anggaran maupun  kinerja  keuangan  tahun  2009- 2011.
Data bersumber langsung dari Bappeda  Kabupaten  Buleleng  dan  berjenis data  sekunder.  Data  sekunder  kuantitatif yang  dimaksud  adalah  data  keuangan Bappeda  Kabupaten  Buleleng.  Sedangkan data  sekunder  kualitatif  yang  dimaksud adalah  referensi  beberapa  buku  yang menyangkut dan mendukung penelitian ini.
Teknik analisis data yang digunakan adalah  teknik  analisis  kuantitatif  yaitu analisis  pengukuran value  for  money terhadap dokumen kinerja keuangan. Teknik  analisis  kuantitatif  meliputi  rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio
efektivitas. Adapun rasio-rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut.
Rasio  ekonomis  ini  menunjukkan perolehan input dengan  kualitas  dan kuantitas tertentu pada harga terendah.
Tabel 1. Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 100% Keatas Sangat Ekonomis 90%-100% Ekonomis 80%-90% Cukup Ekonomis 60%-80% Kurang Ekonomis Kurang dari 60% Tidak Ekonomis (Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327
tahun 1996)
Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan  atas  besarnya  biaya  yang dikeluarkan  untuk  melaksanakan  program maupun  kegiatan.  Adapun  Rasio  efisiensi Bappeda sebagai berikut.
Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
Presentase Kinerja Keuangan Kriteria 100% Keatas Tidak Efisien 90%-100% Kurang Efisien 80%-90% Cukup Efisien 60%-80% Efisien Kurang dari 60% Sangat Efisien (Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996)
Rasio  efektivitas  adalah  suatu  ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi  dalam  mencapai  suatu  tujuan. Sesuatu  dapat  dikatakan  efektif  jika  tujuan maupun sasaran dapat tercapai.
Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Presentase Kinerja Keuangan Kriteria 100% Keatas Sangat Efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup Efektif 60%-80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif
(Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996)

## HASIL
Temuan  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai  anggaran  dan  realisasi  biaya dalam  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA),  Dokumen  Pelaksanaan  Perubahan Anggaran  (DPPA),  Realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
Bappeda.  Dana  yang  digunakan  Bappeda dalam menjalankan programnya bersumber dari Dana
Alokasi Umum (DAU).
Berdasarkan  laporan  realisasi  anggaran, dalam  menjalankan  program  internalnya Bappeda menyelenggarakan kegiatan belanja  langsung,  dari  anggaran  dan realisasi  biaya  yang  ada  di  Bappeda  akan dianalisis  secara  berturut-turut  selama  tiga
tahun dari 2009-2011 dengan menggunakan pengukuran value for money, sehingga  dapat  diketahui  kinerja Bappeda dalam mengelola keuangan secara internal.
Realisasi  program  pada  Bappeda Kabupaten Buleleng dari sudut ekonomis
Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4 terlihat bahwa Bappeda Kabupaten Buleleng  setiap  tahunnya  memiliki  program yang  sama,  namun  khusus  tahun  2009 Bappeda  mempunyai  program  Kerjasama Pembangunan  yang  tidak  direalisasikan  di tahun 2010 dan 2011. Hal ini juga terlihat di tahun  2010  dan  2011  yang  memiliki program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar yang tidak direalisasikan  pada  tahun  2009.  Kegiatan pada  masing-masing  tahun  ada  yang berbeda  ini  disesuaikan  dengan  tingkat kebutuhan program maupun kegiatan untuk mendukung kinerja Bappeda.
Penganggaran kurang baik memang terlihat di tahun 2009 dan 2010, banyak rasio yang menunjukkan  kisaran  60-80%,  hal  ini disebabkan  pengalokasian  anggaran  pada setiap  program  tidak  memperhatikan  target anggaran.
Perhitungan realisasi program setiap tahunnya akan disesuaikan dengan
diketahui  dengan  melakukan  perhitungan rasio  ekonomis,  kemudian  dirumuskan kedalam  kriteria  kinerja  keuangan.    Uraian program  dan  rasio  ekonomis  Bappeda Kabupaten  Buleleng  tahun  2009-2011 dapat dilihat pada Tabel 4.
program  maupun  kegiatan  yang  berjalan. Rasio  ekonomisnya  juga  akan  disesuaikan dengan dianggarkan atau tidaknya kegiatan tersebut.  Hasil  temuannya  adalah  ada beberapa kegiatan pada DPA tidak dianggarkan  namun  setelah  perubahan pada  DPPA  terdapat  anggaran  untuk menyelenggarakan program tersebut. Rasio ekonomis program yang tidak dianggarakan pada  DPA  akan  tidak  bisa  ditentukan kinerjanya  secara  ekonomis.  Selanjutnya dari  rasio-rasio  tersebut  akan  dirumuskan ke  dalam  kriteria  kinerja  keuangan  yang bersumber dari Kepmendagri Nomor 690.900.327  tahun  1996  tentang  Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan. Berdasarkan Tabel 4 terkait program dan kegiatan serta rasio ekonomis Bappeda tahun 2009-2011, akan ditentukan kriteria  kinerja  keuangan  Bappeda  dalam merealisasikan  programnya  pada  tahun 2009-2011 seperti terlihat pada Tabel 5.
Tabel 4. Program dan Rasio Ekonomis Bappeda Kebupaten Buleleng  Tahun 2009-2011
No Program Rasio Ekonomis 2009 (%) Rasio Ekonomis 2010 (%) Rasio Ekonomis 2011 (%) 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 87,60 84,76 95,70 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99,65 90,36 77,88 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 100,00 110,15 100,00 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 112,55 52,05 114,94 5 Informasi Pembangunan Daerah 100,00 100,00 100,00 6 Pengembangan Data Informasi 96,66 64,92 101,76 7 Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 96,04 94,77 104,61 8 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar - 71,43 150,85 9 Perencanaan Pembangunan Daerah 97,52 92,46 98,11 10 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 101,14 95,24 106,14 11 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 95,66 85,05 109,43 12 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 100,00 94,75 100,01 13 Kerjasama Pembangunan - - -
Realisasi  program  pada  Bappeda Kabupaten  Buleleng  dari  sudut  efisiensi dilakukan  dengan  membandingkan  antara keluaran  biaya  dengan  anggaran  dana setelah  perubahan.  Pengukuran  kinerja efisiensi  menjadi  hal  yang  sangat  penting karena keberhasilan Bappeda dalam menggunakan dana akan terlihat dari
kinerja  ini.  Dana  yang  dianggarkan  tidak semata-mata bisa dihabiskan namun disesuaikan  agar  tidak  terjadi  pemborosan, sehingga  dana  akan  tersalurkan  secara tepat  sesuai  dengan  kebutuhan  program. Uraian  program  dan  kegiatan  serta  rasio efisiensi  Bappeda  tahun  2009-2011  dapat dijelaskan malalui Tabel 6.
Tabel  5.  Kriteria  Kinerja  Keuangan  Realisasi  Program  Bappeda  Kabupaten  Buleleng Melalui Pengukuran Ekonomis Tahun 2009-2011.
No Program Kriteria Ekonomis 2009 Kriteria Ekonomis 2010 Kriteria Ekonomis 2011 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Cukup Ekonomis Cukup Ekonomis Ekonomis 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ekonomis Ekonomis Kurang Ekonomis 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Ekonomis Sangat Ekonomis Ekonomis 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sangat Ekonomis Tidak Ekonomis Sangat Ekonomis 5 Informasi Pembangunan Daerah Ekonomis Ekonomis Ekonomis 6 Pengembangan Data Informasi Cukup Ekonomis Kurang Ekonomis Sangat Ekonomis 7 Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Ekonomis Ekonomis Sangat Ekonomis 8 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar * Kurang Ekonomis Sangat Ekonomis 9 Perencanaan Pembangunan Daerah Ekonomis Ekonomis Ekonomis 10 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sangat Ekonomis Ekonomis Sangat Ekonomis 11 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Ekonomis Cukup Ekonomis Sangat Ekonomis 12 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Ekonomis Ekonomis Sangat Ekonomis 13 Kerjasama Pembangunan ** * *
Keterangan:   *   = Tidak direalisasikan
**  = Tidak dianggarkan dalam DPA
Tabel 6. Program dan Rasio Efisiensi Bappeda Kebupaten Buleleng Tahun 2009-2011
No Program Rasio Efisien 2009 (%) Rasio Efisien 2010 (%) Rasio Efisien 2011 (%) 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 89,32 94,05 96,70 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71,73 96,89 99,09 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 97,93 100,00 99,08 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 93,75 86,23 100,00 5 Informasi Pembangunan Daerah 99,48 97,75 100,00 6 Pengembangan Data Informasi 88,57 89,63 99,93 7 Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 95,45 89,90 99,12
Berdasarkan  Tabel  6  terlihat  bahwa ada  program  yang  tidak  bisa  ditentukan rasio  efisiensi  karena  tidak  direalisasikan atau  dijalankan,  terlihat  juga  pada  tahun 2011 rasio berkisar antara 90%-100% yang mengindikasikan kinerja yang kurang efisien dan cenderung mengalami penurunan  kinerja  dari  tahun  2009  dan 2010.
Dari  Tabel  6  akan  diformulasikan menjadi kriteria kinerja yang bersumber dari Kepmendagri  Nomor  690.900.327  tahun 1996  tentang  Kriteria  Efisiensi  Kinerja Keuangan.  Kriteria  tersebut  digunakan untuk  melihat  tingkat  efisiensi  program Bappeda  yang  dijalankan  selama  tahun 2009-2011 dan dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel  7.  Kriteria  Kinerja  Keuangan  Realisasi  Program  Bappeda  Kabupaten  Buleleng
Melalui Pengukuran Efisiensi Tahun 2009-2011 No Program Kriteria Efisiensi 2009 Kriteria Efisiensi 2010 Kriteria Efisiensi 2011 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Cukup Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kurang Efisien Cukup Efisien Kurang Efisien 5 Informasi Pembangunan Daerah Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien 6 Pengembangan Data Informasi Cukup Efisien Cukup Efisien Kurang Efisien 7 Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kurang Efisien Cukup Efisien Kurang Efisien 8 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar * Efisien Kurang Efisien 9 Perencanaan Pembangunan Daerah Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien 10 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kurang Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien 11 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Cukup Efisien Cukup Efisien Kurang Efisien 12 Perencanaan Prasarana Wilayah dan  Sumber Daya Alam Cukup Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien 13 Kerjasama Pembangunan Cukup Efisien * * Keterangan: *   = Tidak direalisasikan No Program Rasio Efisien 2009 (%) Rasio Efisien 2010 (%) Rasio Efisien 2011 (%) 8 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar - 67,01 99,47 9 Perencanaan Pembangunan Daerah 90,91 90,26 98,16 10 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 91,12 95,66 98,84 11 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 87,42 81,98 95,57 12 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 87,74 93,18 99,48 13 Kerjasama Pembangunan 85,19 - -
Realisasi  program  pada  Bappeda Kabupaten  Buleleng  dari  sudut  efektivitas dilakukan  dengan  membandingkan  antara keluaran biaya dengan dampak atau hasil
Terlihat pada Tabel 8 bahwa semua kegiatan  maupun  program  memiliki  rasio efektivitas sebesar 100%, hal ini dikarenakan bahwa Bappeda tingkat Kabupaten menyamakan output dan outcome nya. Berdasar dari Tabel 8 maka
dalam  mencapai  tujuan  program.  Uraian program dan kegiatan serta rasio efektivitas Bappeda tahun 2009-2011 dapat dijelaskan melalui Tabel 8.
akan  dipaparkan  kriteria  kinerja  keuangan yang  bersumber  dari  Kepmendagri  Nomor 690.900.327  tahun  1996  tentang  Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan. Terlihat pada Tabel 9.
Tabel 8. Program dan Rasio Efektivitas Bappeda Kebupaten Buleleng Tahun 2009-2011
No Program Rasio Efektivitas 2009 (%) Rasio Efektivitas 2010 (%) Rasio Efektivitas 2011 (%) 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 100,00 100,00 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,00 100,00 100,00 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 100,00 100,00 100,00 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,00 100,00 100,00 5 Informasi Pembangunan Daerah 100,00 100,00 100,00 6 Pengembangan Data Informasi 100,00 100,00 100,00 7 Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 100,00 100,00 100,00 8 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar - 100,00 100,00 9 Perencanaan Pembangunan Daerah 100,00 100,00 100,00 10 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 100,00 100,00 100,00 11 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 100,00 100,00 100,00 12 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 100,00 100,00 100,00 13 Kerjasama Pembangunan 100,00 - -
Tabel 9. Kriteria Kinerja Keuangan Realisasi Program Bappeda Kabupaten Buleleng Melalui
Pengukuran Efektivitas Tahun 2009-2011 No Program Kriteria Efektivitas 2009 Kriteria Efektivitas 2010 Kriteria Efektivitas 2011 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Efektif Efektif Efektif 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Efektif Efektif Efektif 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Efektif Efektif Efektif 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Efektif Efektif Efektif 5 Informasi Pembangunan Daerah Efektif Efektif Efektif 6 Pengembangan Data Informasi Efektif Efektif Efektif 7 Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Efektif Efektif Efektif 8 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar * Efektif Efektif 9 Perencanaan Pembangunan Daerah Efektif Efektif Efektif 10 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Efektif Efektif Efektif 11 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Efektif Efektif Efektif 12 Perencanaan Prasarana Wilayah dan  Sumber Daya Alam Efektif Efektif Efektif 13 Kerjasama Pembangunan Efektif * * Keterangan: *   = Tidak direalisasikan

## PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  yang  sudah dipaparkan  dapat  dilihat  realisasi  program dari  sudut  ekonomis value  for  money, menunjukkan  program  yang  dijalankan selama  tahun  2009-2011  berada  pada kriteria  tidak  ekonomis  sampai  sangat ekonomis. Secara teoritis ekonomis menekankan  pada  penggunaan  dana  yang serendah-rendahnya guna menghindari pemborosan.
Temuan  ini  menunjukkan  bahwa konsistensi  penganggaran  pada  Bappeda Kabupaten  Buleleng  kurang  baik,  karena tidak  memperhatikan  kinerja  yang  sudah baik.  Terlihat  pada  Tabel  4.2,  pada Program  Peningkatan  Kapasitas  Sumber Daya Aparatur tahun 2009 dan 2011 sudah menunjukkan  kinerja  sangat  ekonomis yakni dengan rasio ekonomis 112,55% dan 114,94%,  namun  tahun  2010  terjadi sebaliknya,  yaitu  kinerjanya  tergolong  tidak ekonomis  dengan  rasio  ekonomis  sebesar 52,05%.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa alokasi  dana  pada  tahun  2010  tidak  terlalu memperhatikan  kebutuhan  dana  saat  itu sehingga menganggarkan terlalu besar dari target anggarannya.
Penganggaran  kurang  baik  pun terlihat pada Program Pengembangan Data Informasi  yakni  pada  tahun  2009  memiliki rasio ekonomis 96,66%, 2010 rasio ekonomisnya  64,92%,  dan  2011  rasio ekonomisnya
101,76%. Hal ini mengindikasikan bahwa penganggaran selama  dua  tahun  sebelumnya  untuk program  tersebut  belumlah  ekonomis, karena  kinerja  tahun  sebelumnya  tidak dijadikan  dasar  walaupun  pada  akhirnya memiliki kriteria sangat ekonomis. Kasus ini sama juga terjadi pada Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yakni  pada  tahun  2009  memiliki  rasio ekonomis  95,66%,  namun  di  tahun  2010 menurun menjadi 85,05% dan kembali naik pada tahun 2011 menjadi 109,43%.
Berbeda halnya dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2009 dan 2010 sudah tergolong  ekonomis  dengan  rasio  masing- masing  99,65%  dan  90,36%  tetapi  tahun 2011  menjadi  kurang  ekonomis  dengan rasio ekonomis 77,88%, berarti ada penurunan kinerja dari proses
penganggarannya  yang  kurang  dicermati Bappeda.
Di luar program-program yang berjalan  tidak  ekonomis,  kurang  ekonomis maupun cukup ekonomis, ada juga program yang  memiliki  konsistensi  anggaran  yaitu pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program
Informasi
Pembangunan  Daerah.  Bahkan  di  tahun 2011 terdapat tujuh program yang tergolong sangat  ekonomis  yang  mengindikasikan adanya peningkatan kinerja.
Realisasi  program  yang  diukur dengan  rasio  efisiensi  terlihat  bahwa Bappeda tidak melakukan kegiatan operasional organisasi dengan penggunaan sumber  daya  dan  dana  yang  serendah- rendahnya. Secara teoritis akan berbanding terbalik  jika  dilihat  dari  kajian  efisiensi. Efisiensi menghendaki penggunaan anggaran yang serendah-rendahnya
sehingga tidak terjadi pemborosan di setiap program karena dipaksakan untuk dihabiskan anggarannya. Bappeda
menyelenggarakan program  dengan  tingkat  efisiensi  yang masih  tergolong  kurang  dan  cukup  efisien, hampir  di  semua  program  memiliki  rasio antara  80-100%  tergolong  cukup  efisien dan  90-100%  tergolong  kurang  efisien. Namun  ada  dua  program  yang  dapat mencapai  tingkat  efisien  yaitu  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  yang  pada  tahun  2009  memiliki rasio 71,73%, hal ini dikarenakan beberapa jenis  kegiatan  yang  dilakukan  berada  pada kriteria  kurang  efisien  sampai  sangat efisien. Pada program ini, biaya-biaya dapat ditekan sehingga pemborosan dapat dihindari.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  Program Perencanaan  Pengembangan  Kota-Kota Menengah  dan  Besar  yaitu  mencapai  rasio efisiensi  sebesar  67,01%  pada  tahun  2010 yang  tergolong  efisien.  Program  ini  sudah menunjukkan  program  yang  bisa  menekan biaya  serendah-rendahnya  dari  anggaran, namun  kembali  kurang  efisien  pada  tahun 2011.  Seharusnya  tahun  2010  pada program  tersebut  dapat  dijadikan  pedoman untuk  bisa  memanfaatkan  anggaran  dalam menjalankan program secara tepat sehingga  tidak  terjadi  pemborosan  atau terpaksa dihabiskan.
Realisasi program dari sudut efisiensi  membuktikan  bahwa  Bappeda belum  melakukan  penghematan,  bahkan pada tahun 2011 semua program tergolong kurang efisien. Semua anggaran digunakan untuk menyelenggarakan program tersebut. Anggaran  yang  tersisa  nantinya  dapat dialokasikan untuk program lain yang masih memerlukan anggaran yang tinggi.
Berbeda  halnya  dengan  tingkat ekonomis dan efisien, untuk rasio efektivitas semua program di setiap tahunnya  memiliki  kriteria  yang  tergolong efektif  yakni  mencapai  rasio  100%.  Dalam menyelenggarakan  programnya  Bappeda menyamakan  antara  keluaran  dan  hasil sehingga  besar  keluaran  dengan  semua biaya-biayanya akan berakibat sama dengan hasilnya, tidak menutup kemungkinan  sebenarnya,  untuk  setiap program  berjalan  sangat  efektif  bahkan sama  sekali  tidak  efektif  jika  antara keluaran  biaya  dan  hasil  berbeda.  Tingkat efektivitas akan berbanding terbalik dengan tingkat efisiensi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Selama tahun 2009-2011, ( 1) realisasi  program  Bappeda  dari  sudut ekonomis  yaitu  10  program  tergolong sangat  ekonomis,  17  program  tergolong ekonomis,  4  program  tergolong  cukup ekonomis,  3  program  tergolong  kurang ekonomis,  dan  1  program  tergolong  tidak ekonomis.  (2)  Realisasi  program  Bappeda dari  sudut  efisiensi  yaitu  2  program tergolong  efisien,  9  program  tergolong cukup  efisien,  dan  25  program  tergolong kurang  efisien.  (3)  Keseluruhan  realisasi program  Bappeda  dari  sudut  efektivitas tergolong efektif.
Selanjutnya disarankan agar Bappeda Kabupaten Buleleng menggunakan pengukuran value for money, bijak  dalam  pengaloksian  dana dalam  penganggaran,  mengontrol  biaya- biaya pelaksanaan program, dan memperjelas  dampak  maupun  hasil  dari realisasi program.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor Publik:  Suatu  Pengantar. Jakarta:
Erlangga.
Departemen Dalam Negeri. 1996.
Keputusan  Dalam  Negeri  No.  690.
900-327 tentang Pedoman Penilaian dan  Kinerja  Keuangan .  Sekretariat Negara: Jakarta.
Halim,  Abdul.  2002. Akuntansi  Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo,  2002. Akuntansi  Sektor  Publik . Jakarta: ANDI Offset.
Mulyadi.  2007. Sistem  Perencanaan  dan Pengendalian  Manajemen,  Sistem Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan . Jakarta: Salemba Empat. Nainggolan, Pahala. 2007. Akuntansi Keuangan  Yayasan  dan  Lembaga Nirlaba  Sejenis. Cetakan  Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
Nawawi,  H.  Hadari,  2003. Manajemen Strategis  Organisasi  Non  Profit
Bidang Pemerintahan. Cetakan
Kedua.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Nazir.  2003. Metode  Penelitian .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Prasetya,  Edy.  2005. Penyusunan  & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Cetakan Kedua. Yogyakarta: ANDI. Ratmiko  &  Atik  Septi  Winrsih.  2009. Manajemen Pelayanan: Pengembangan  Model Konseptual, Penerapan  Citizen’s  Charter  dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005.
Manajemen  Publik .  Jakarta:  PT Grasindo.
Widodo.  2012. Cerdik  Menyusun  Proposal Penelitian .  Jakarta:  MAGNAScript Publishing.