Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  913-918

## Pelatihan Penyusunan Surat Gugatan Mahasiswa/i Fasya- IAIN Fattahul Muluk Papua
1) Andryka Syayed Achmad Assagaf ay Assagaf
1) Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk, Papua, Indonesia Email: 1 andryka@iainfmpapua.ac.id *
1) Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk, Papua, Indonesia

## I. PENDAHULUAN
Setelah  perubahan  Konstitusi,  Indonesia  telah  menegaskan  dalam  batang  tubuh  Konstitusinya  sebagai negara  hukum.  Tak  adanya  penjelasan  yang  pasti  tentang  negara  hukum  Indonesia,  membuat  para  ahli memiliki  perspektif  yang  tentu  saja  berbeda  perihal  negara  hukum.  Misalnya  Janpatar  Simamora  menilai negara  hukum  dimaksudkan  untuk  menjaga  sekaligus  mengontrol  negara  atau  pemerintahan  agar  tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang (Simamora, 2014), sedangkan Haposan Siallagan mengelaborasinya

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci:
Pelatihan Surat Gugatan Hukum Peningkatan Skill
Indonesia  telah  menegaskan  diri  sebagai  negara  hukum  dan  adagium  hukum  telah menegaskan  dimana  ada  masyarakat  di  situ  ada  hukum  (ubi  societas  ibi  ius).  Dengan  itu pula, dalam interaksi bermasyarakat hukum diharuskan menjadi panglima untuk mengatasi konflik yang timbul atas interaksi sosial dan berbagai kepentingan yang ada. Mengatasi hal itu, pengetahuan hukum diharuskan berbarengan dengan tingkat implementasi pengetahuan tersebut  yang  salah  satunya  dalam  bentuk  penyusunan  surat  gugatan.  Terdapat  anggapan penyusunan  surat  gugatan  memiliki  tingkat  kesulitan  tersendiri  sehingga  pelatihan penyusunan  surat  gugatan  dinilai  sangat  penting  untuk  dilaksanakan.  Pelatihan  ini  juga merupakan  salah  satu  bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  pesertanya  adalah Mahasiswa  Fakultas  Syariah  IAIN  Fattahul  Muluk.  Ditambah,  pengetahuan  para  peserta hanya  sebatas  pengetahuan  umum  mengenai  hukum  acara  dan  tidak  sampai  pada pengetahuan  yang  bersifat  teknis.  Diharapkan  pula,  dengan  adanya  pelatihan  ini  dapat menambah  pengetahuan  baru  dan  mengasah  skill  para  peserta  dalam  menyusun  surat gugatan, sehingga saat para peserta yang nantinya akan menyandang gelar sarjana hukum telah mengetahui seluk beluk penyusunan surat gugatan.

## A B S T R A C T
Keywords: Training Law Lawsuit Skill upgrade Indonesia  has  asserted  itself  as  a  constitutional  state,  and  the  legal  adage  has  emphasized that where there is a community, there is the law (ubi societas ibi ius). With that also, in the interaction  with  the  legal  community  is  required  to  be  commander  in  chief  to  resolve conflicts  that  arise  from  social  interactions  and  various  existing  interests.  Overcoming  this requires  legal  knowledge  along  with  the  level  of  implementation  of  this  knowledge,  one  of which is in the form of drafting a lawsuit. There is an assumption that drafting a lawsuit is difficult,  so  training  in  drafting  a  lawsuit  is  considered  very  important  to  carry  out.  This training  is  also  a  form  of  community  service  whose  participants  are  IAIN  Fattahul  Muluk Sharia  Faculty  Students.  In  addition,  the  participants'  knowledge  was  limited  to  general knowledge  regarding  procedural  law  and  did  not  extend  to  technical  knowledge.  It  is  also hoped that this training can add new knowledge and hone the participants' skills in drafting a lawsuit so that the participants who will later hold a law degree already know the ins and outs of drafting a lawsuit.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  913-918
dengan  prinsip-prinsip  negara  hukum  bahwa  negara  hukum  Indonesia  didasarkan  pada  unsur-unsur  umum agar  terciptanya  perlindungan  hak  asasi  manusia,  adanya  pemisahan  kekuasaan,  pelaksanaan  kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan negara  hukum  Indonesia  yang  telah  dituangkan  dalam  pembukaan  Konstitusi  (Siallagan,  2016).  Hampir sama  dengan  pendapat  tersebut  Jimly  Asshiddiqie  melihat  negara  hukum  dalam  sudut  pandang  dinamika kenegaraan  yang  telah  digariskan  oleh  Konstitusi,  bahwa  hukum  seharusnya  dan  sepatutnya  dijadikan panglima  (Asshiddiqie,  2006)  dalam  seluruh  rangkaian  menjalankan  dan  mengimplementasikan  konsep negara hukum.
Dengan gambaran itu tentu mempunyai dampak, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial baik itu pola  hubungan  secara  vertikal  dan  horisontal  yang  varibel  hukum  terdapat  di  dalamnya  (Arifin,  2020). Implikasinya, setiap orang bisa saja berhadapan dengan hukum karena kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain dalam berbagai interaksi.
Selain  itu,  prinsip equality  before  of  the  law yang  memposisikan  setiap  warga  negara  sama  di  depan hukum merupakan sinyalemen setiap orang agar dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perihal  dasar-dasar  hukum  guna  memperjuangkan  keadilan  terutama  bagi  dirinya,  saat  berhadapan  dengan persoalan hukum.
Dengan  ini,  pelatihan  penyusunan  surat  gugatan  menjadi  penting  bagi  masyarakat  terutama  bagi mahasiswa/i Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk, Papua. Mengingat penyusunan surat  gugatan membutuhkan skill dan  pengetahuan  yang  komprehensif mengenai  dasar-dasar hukum  acara. Dalam  praktiknya  penyusunan  surat  gugatan  juga  tak  semudah  yang  dibayangkan,  bahkan  yang  sudah berpengalaman dalam hukum acara baik pidana ataupun hukum acara perdata maupun hukum acara lainnya masih  kesulitan  untuk  menyusun  surat  gugatan  (Sitorus,  2021).  Oleh  karena  itu,  diadakanlah  pelatihan  ini sebagai  bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat.  Bahkan  dari  berbagai  hasil  pengabdian  masyarakat diketemukan  fakta  terjadi  peningkatan  pengetahuan  setelah  diadakannya  pelatihan,  penyuluhan  ataupun edukasi (Syamsuri et al, 2022), sehingga dirasa tepat untuk melakukan pelatihan penyusunan surat gugatan. Disamping  itu,  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  merupakan  bagian  dari  perintah  Undang-Undang Guru dan Dosen sekaligus bagian dari aktualisasi tujuan negara guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

## II. MASALAH
Terdapat  berbagai  kendala  untuk  menyelenggarakan  pelatihan  penyusunan  surat  gugatan  ini.  Salah  satu diantaranya adalah pengetahuan perihal teknik penyusunan surat gugatan. Walaupun para peserta pelatihan berasal dari mahasiswa/i Fakultas Syariah yang background keilmuannya adalah hukum dan syariah namun secara umum, para peserta hanya mengetahui teori umum dalam hukum acara dan terkait teknik penyusunan surat gugatan para peserta tidak mengetahui secara mendetail.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  913-918
Terakreditasi SINTA 5 SK :105/E/KPT/2022 Andryka Syayed Achmad Assagaf Pelatihan Penyusunan Surat Gugatan Mahasiswa/i Fasya-IAIN Fattahul Muluk Papua
Gambar 1. Penyampaian Materi
Gambar 2. Peserta Yang Mendengarkan Penyampaian Materi Dari Narasumber

## III. METODE
Pada  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini  yang  dilakukan  pada  bulan  September  2022  adalah  untuk memberikan  pemahaman  dan  sekaligus  peningkatan skill mengenai  peyusunan  surat  gugatan  kepada mahasiswa/i  Fakultas  Syariah  IAIN  Fattahul  Muluk  Papua.  Pelaksana  kegiatan  ini  di  inisiasi  oleh  dosen Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk dengan menghadirkan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan  Pos  Bantuan  Hukum  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  Islam  IAIN  Fattahul  Muluk  Papua. Metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  tahapan  yakni
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  913-918
dengan metode ceramah, praktik penyusunan dan sekaligus tanya jawab berkaitan dengan penyusunan surat gugatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Ceramah
Penjelasan  dengan  metode  ceramah  ini  dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman  bagi  para  peserta mengenai  teori  dan  praktik  penyusunan  surat  gugatan.  Tentu  untuk  lanjut  ketahapan  penyusunan  surat gugatan  diperlukan  pemahaman  awal  terkait  teori  penyusunan  surat  gugatan  sehingga  para  peserta  dapat mengetahui  apa  saja  syarat-syarat  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  surat  gugatan,  apa  yang  seharusnya  ada dalam  surat  gugatan,  apa  fungsinya,  apa  tujuannya,  sekaligus  jenis-jenis  surat  gugatan  dan  hal-hal  yang berhubungan dengan surat gugatan.
2. Praktik Penyusunan Surat Gugatan
Dalam tahapan ini, para peserta dipandu dan didampingi oleh pemateri dan dosen IAIN Fattahul Muluk untuk menyusun surat gugatan terutama yang berkaitan dengan Onrechtmatige Overheidsdaad. 3. Tanya Jawab
Setelah  dilakasanakan  tahap  pertama  dan  tahap  kedua,  pada  tahapan  ini  dibuka  ruang  tanya  jawab  bagi para  peserta.  Antusiasme  para  peserta  terlihat  dari  banyaknya  pertanyaan  yang  muncul.  Pertanyaan- pertanyaan yang ada tidak hanya berkaitan dengan materi yang disampaikan dan bagaimana tata cara yang baik  dan  benar  dalam  menyusun  surat  gugatan,  namun  lebih  meluas  mengenai  hukum  acara  yang  masih bersinggungan langsung dengan teori dan praktik penyusunan surat gugatan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian ini tentu diharapkan mendapatkan output yang maksimal. Hal tersebut terlihat saat dilakukannya tugas praktik penyusuan surat gugatan pada para peserta di akhir sesi tanya jawab. Para peserta yang  terdiri  dari  mahasiswa  dan  mahasiswi  dapat  menyusun  surat  gugatan  yang  telah  dipraktikkan sebelumnya. Adapun hasil kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu:
1. Tercapainya Pemahaman
Pada  bagian  ini,  para  peserta  yang  sebelumnya  telah  mendapatkan  bekal  pengetahuan  di  bangku perkuliahan  mengenai  hukum  acara,  dipertajam  lagi  oleh  praktisi  hukum  mengenai  penyusunan  surat gugatan,  sehingga  menambah  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  mengenai  teori  umum  tentang  hukum acara dan khususnya praktik penyusunan surat gugatan.
Gambar 3. Penyampaian Materi Oleh Narasumber
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  913-918
2. Tercapainya Pengetahuan dan Peningkatan Keahlian Penyusunan Surat Gugatan Pada  tahapan  ini,  para  peserta  langsung  mempraktikkan  penyusunan  surat  gugatan  saat  pengetahuan umum terkait surat gugatan telah diketahui oleh para peserta yang sebelumnya disampaikan para praktisi dan dosen  yang  jadi  pendamping.  Dalam  aktivitas  ini,  para  peserta  bertanggung  jawab  untuk  menyelesaikan tugas yang telah diberikan yaitu menyusun surat gugatan secara individu.
Gambar 4. Sesi Praktik Penyusunan Surat Gugatan
Setelah  para  peserta  menyusun  surat  gugatan  yang  didampingi  langsung  oleh  praktisi  dan  dosen pendamping,  hasil  kerja  dari  peserta  langsung  diperiksa  yang  dipilih  secara  acak.  Terlihat,  dari  hasil  kerja para peserta, secara umum mereka telah mengetahui penyusunan surat gugatan.

## V. KESIMPULAN
Dari rangkaian proses pengabdian kepada masyarakat ini yang pesertanya adalah para mahasiswa/i IAIN  Fattahul  Muluk  Papua,  terlihat  antusias  dari  para  peserta  dalam  mengikuti  kegiatan  ini.  Pengalaman dan pengetahuan baru perihal penyusunan surat gugatan merupakan salah satu alasan yang memicu antusias dari para peserta. Pelatihan ini juga dimaksudkan dan diharapkan sebagai bekal para mahasiswa/i yang akan terjun ke masyarakat sebagai  seorang yang  menyandang  gelar  sarjana  hukum  agar mengetahui  seluk  beluk penyusunan surat gugatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  R.  (2020).  Legal  Development  and  Globalization:  Some  Contemporary  Issues  in  Indonesia  and
Global
Context.
Journal
of Law and Legal Reform , 1 (3), i–iv.
https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38544
Asshiddiqie,  J.  (2006).  Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia. L’école  de  Palo  Alto ,  1–17. https://doi.org/10.14375/np.9782725625973
Siallagan, H. (2016). Ambiguity of Indonesia State Law Concept. Sosiohumaniora , 18 (2), 131–137. Simamora,  J.  (2014).  Tafsir  Makna  Negara  Hukum  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum , 14 (3), 547–561.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  913-918
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318 Sitorus,  S. (2021).  Surat  Kuasa  dan  Gugatan  (Analisis  Konsep  dan  Teknik  Penulisan). Hikmah , 17 (2),  99– 114. https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i2.80 Syamsuri, Sutrisno, Khaidarsyah, Nur Amaliah Akhmad, H. A. (2022). Edukasi Peran dan Fungsi Koperasi Yang Baik Bagi Masyarakat . 5 (1), 228–232.