## Volume  28 Number 1, Januari 2023 JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK) Fakultas Ekononi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia
KEBIJAKAN PENGECUALIAN PAJAK DIVIDEN: KABAR BAIK ATAU BURUK BAGI INVESTOR?
Indah Shofiyah 1a , Aryan Danil Mirza. BR 2b , Cornelius Saryadi Turnip 2c , Ayu Nani  Djismudin 1d , Raihan Razif Afero 2e , Nasrul Maulana 1f 1 Accounting Department, Universitas Ahmad Dahlan.
2 Accounting Department, Universitas Lampung. indah.shofiyah@act.uad.ac.id a , admbr29@gmail.com b , Cornelius201598@gmail.com c , ayu1900012019@webmail.uad.ac.id d , Razifr550@gmail.com e , moh1900012013@webmail.uad.ac.id f

## INFO ARTIKEL
Dikumpulkan: 06 Desember 2022;
Diterima: 20 Januari 2023; Terbit: 30 Januari 2023;

## ABSTRACT
The issuance of Omnibus Law Policy is predicted to be an effective policy in simplifying regulations, especially in the field of taxation. This study aims to find out in depth the perceptions of various parties regarding the implementation of PMK No. 18 regarding Exceptions from the Imposition of Income Tax on Dividends. Researchers try to map the problem  from  various  perspectives,  including  investors,  securities  companies,  tax consultants, tax officials and academics. The research was conducted using a qualitative approach with structured interview techniques. The results show that this Exemption of Dividend Tax policy is beneficial for corporate taxpayers, while for personal taxpayers it still tends to be detrimental because the administration is too complicated. So that policy makers need to review the implementation of Minister of Finance Regulation. In addition, the results of the study also show that although in the short term this policy has the potential to reduce Government revenues from the tax sector, in the long term this policy has the potential to accelerate national economic growth, especially after the Covid-19 pandemic. This research can be a reference for the government and academics in implementing policies in the field of taxation.
Keywords: Omnibus  Law,  Exemption  of  Dividend  Tax,  Economic  Growth,  Investors, Government revenues
Volume 28. Number 1, Januari 2023, pp. 48-54 http://doi.org/10.23960/jak.v28i1.872
Corresponding  author : Aryan Danil Mirza. BR Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 Indonesia Email : admbr29@gmail.com

## ABSTRAK
Penerbitan Kebijakan Omnibus Law diprediksi menjadi kebijakan yang efektif dalam penyederhanaan regulasi, khususnya di bidang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam persepsi berbagai pihak terkait penerapan PMK
No.  18  tentang  Pengecualian  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  atas  Dividen.  Peneliti mencoba memetakan permasalahan dari berbagai perspektif, antara lain investor, perusahaan  sekuritas,  konsultan  pajak,  pejabat  pajak  dan  akademisi.  Penelitian dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  wawancara terstruktur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  Pembebasan  Pajak Dividen  ini  menguntungkan  bagi  wajib  pajak  badan,  sedangkan  bagi  wajib  pajak pribadi  masih  cenderung  merugikan  karena  administrasinya  yang  terlalu  rumit. Sehingga para pengambil kebijakan perlu mengkaji ulang implementasi Peraturan Menteri  Keuangan  tersebut.  Selain  itu,  hasil  kajian  juga  menunjukkan  bahwa meskipun dalam jangka pendek kebijakan ini berpotensi menurunkan penerimaan Pemerintah dari sektor pajak, namun dalam jangka panjang kebijakan ini berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pasca pandemi Covid-19. 19  pandemi.  Penelitian  ini  dapat  menjadi  acuan  bagi  pemerintah  dan  akademisi dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang perpajakan.
Kata  Kunci  : Omnibus  Law,  Pembebasan  Pajak  Dividen,  Pertumbuhan  Ekonomi, Investor, Pendapatan Pemerintah

## A. PENDAHULUAN
Dewasa ini, kondisi pasar modal di Indonesia tengah mendapat perhatian dari para investor milenial (Wijaya &  Melati,  2021).  Kesadaran  akan  pentingnya  pengelolaan  keuangan  ditambah  dengan  derasnya  perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 menjadikan milenial semakin aktif berinvestasi, salah satunya pada instrumen saham (Mirza, 2019; Forkomsi, 2019). Pada tahun 2020, Bursa Efek Indonesia melaporkan jumlah investor tumbuh 56,45% dari tahun sebelumnya, mencapai 4,5 juta orang atau 1,67 persen dari total populasi negara. Pertumbuhan ini disebabkan oleh antusiasme generasi muda terhadap instrumen keuangan dan tumbuhnya keyakinan bahwa ekonomi pada akhirnya akan keluar dari resesi baru-baru ini (Asshidiqi & Irawan, 2021). Fenomena peningkatan
investor yang signifikan ini, cukup memberikan kepercayaan kepada investor asing untuk berinvestasi  ke Indonesia (Fernando, 2021).
Meskipun terjadinya peningkatan investor yang signifikan, Namun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat oleh Badan Pusat Statistik masih melanjutkan tren penurunannya dengan proyeksi mencapai -2,07% pada tahun 2020. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya investasi jangka panjang pada sektor rill. Tarif pajak dividen cukup tinggi, yang menghambat investasi jangka panjang dan keamanan atas modal investor yang masih minim  (Lubis  &  Zulam,  2017).  Indonesia  juga  menganut  konsep  classical  system  dalam  memajaki  pada  tingkat pemegang  saham  atau  orang  pribadi  (Saragi,  2020).  Mekanisme  dalam  pengenaan  pajak  dengan  menggunakan classical system mengakibatkan kurangnya minat investor untuk melakukan investasi, karena terjadinya economic double taxation atau pajak berganda secara ekonomis (Fitriandi et al., 2019).
Keadaan  kondisi  pertumbuhan  ekonomi  nasional  menjadi  salah  satu  faktor  pemerintah  menerbitkan kebijakan pembebasan  pajak  atas  deviden  di  Indonesia melalui  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Pemberlakuan kebijakan tersebut mengubah sistem pajak dari classical system menjadi one-tier  system,  tempat-tempat  di  mana  pajak  penghasilan  hanya  dibayar  satu  kali,  di  tingkat  korporasi,  untuk menghindari pajak berganda (Wijaya & Melati, 2021). Kebijakan pembebasan pajak deviden sudah pasti menjadi kabar baik bagi para investor di seluruh dunia, baik para investor dalam dan luar negeri.
Kebijakan pembebasan deviden membangkitkan perasaan optimis di kalangan investor pasar modal dengan meningkatkan  nilainya  lewat  peniadaan  pemotongan  atas  pajak  dividen.  Syaratnya  hanya    dengan  melakukan reinvestasi paling sedikit 30% dari laba setelah pajak dengan jangka waktu 3 tahun dan sebelum direktur jendral pajak  menerbitkan  surat  ketetapan  pajak  (skp)  atas  dividen(Asshidiqi  &  Irawan,  2021).  Pembebasan  deviden berdampak positif pada arus dana untuk tetap bertahan dalam pasar modal dan mencegah adanya arus keluar atau outflow (Suryahadi, 2021). Selain berdampak positif kebijakan pembebasan deviden juga memiliki dampak negatif yaitu berpotensi meningkatkan tax saving milik investor yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia (Darussalam et al., 2020).
UU Cipta Kerja yang memuat bidang perpajakan dalam kluster kemudahan berusaha tentang pengenaan pajak atas  deviden,  mengatur  12  kriteria  instrument  investasi  untuk  menjadi  wadah  wajib  pajak  atas  deviden  dan ditempatkan  dalam pasar  keuangan  dan  nonkeuangan.  Kedua  belas  kriteria  investasi  tersebut  mewakili  sektor- sektor  yang  menggerakkan  perekonomian,  meningkatkan  lapangan  pekerjaan  dan  pengangguran  yang  semakin berkurang sehingga perkembangan ekonomi nasional menjadi semakin optimal (Wijaya & Melati, 2021).

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pajak
Pajak adalah “kontribusi masyarakat kepada negara” (dipaksakan dengan patuh) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan umum (undang-undang) yang tidak ada prestasinya. kembali, yang dapat ditunjuk langsung, dan yang kegunaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum karena tugas  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan(Sari,  2013).  Sementara  itu,  Mardiasmo  (2011) mendefinisikan pajak sebagai iuran sukarela ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan  tidak  adanya  anggapan  jasa  timbal  (kontra prestasi)  yang  dapat  ditunjukkan  secara  langsung  dan  dapat dipergunakan untuk membayar biaya umum.
Selanjutnya  pajak  didefinisikan  pula  sebagai  “perpindahan  sumber  daya  dari  sektor  swasta  ke  sektor pemerintah  yang  tidak  timbul  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  hukum  dan  yang  harus  dilakukan,  berdasarkan ketentuan, tanpa menerima imbalan secara langsung dan proporsional (Sommerfeld et al., 1972). Adapun Seligman (1925) mendefinisikan  pajak  sebagai  “kontribusi  wajib  dari  individu  dan  badan  kepada  pemerintah  untuk membiayai  pengeluaran  untuk  kepentingan  umum  tanpa  menerima  keuntungan  khusus  sebagai  imbalannya”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar- besarnya.

## Kebijakan Deviden
Kebijakan  dividen  adalah  metode  dimana  perusahaan  memutuskan  untuk  mengembalikan  sebagian keuntungannya  kepada  pemegang  sahamnya.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  pembagian  dividen  tunai, pemeliharaan stabilitas  dividen, penerbitan dividen saham,  atau  pembelian  kembali  saham  Harmono  (2014:12).
Kebijakan dividen merupakan pertimbangan penting dalam strategi pembiayaan perusahaan secara keseluruhan (Ganar, 2018). Laba ditahan merupakan sumber pendanaan yang dibentuk oleh rasio pembayaran dividen. Secara umum, pembayaran dividen dikurangi secara proporsional seiring dengan meningkatnya laba ditahan. Ciri utama dari kebijakan dividen adalah alokasi laba yang ditentukan oleh laba ditahan dan pembayaran dividen. Kebijakan deviden  merupakan  kebijakan  untuk  menggunakan  laba  perusahaan  apakah  akan  dibagikan  kepada  pemegang saham (dalam bentuk deviden) ataukah akan ditahan (Sartono, 2008). Utomo (2009:10) menyebutkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi kebijakan dividen, antara lain (1) peluang investasi, (2) ketersediaan dan biaya modal alternatif, dan (3) preferensi pemegang saham untuk pendapatan segera versus pendapatan di masa depan.

## PMK-18/2021
Pemerintah pada tahun 2020 mengesahkan Undang-Undang cipta kerja atau yang bisa disebut juga sebagai omnibus law , di mana peraturan dibuat untuk melakukan penyederhanaan regulasi di bidang perpajakan. Dalam UU cipta kerja ini salah satunya membahas tentang pelaksaan perpajakan yang diatur dalam PMK-18/2021 di mana dalam peraturan menteri keuangan ini membahas terkait pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam peraturan baru ini, terutama dalam pajak penghasilan, dapat di klasifikasikan sumber pendanaan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
PMK-18/2021  mengatur  terkait  penghapusan  pajak  penghasilan  dan  dividen  dalam  negeri  maupun  luar negeri,  dimana  hal  tersebut  dapat  dilakukan  apabila para  investor  melakukan atau  memenuhi syarat yang  telah diatur  dalam  PMK-18.  Syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  investor  agar  mendapat  penghapusan  pajak penghasilan, dimana para investor harus menginvestasikan kembali dividen yang telah diterima dengan ketentuan minimal sebesar 30% dari laba setelah pajak atas dividen yang diperoleh, apabila kurang dari 30% maka investor wajib membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam peraturan ini membahas  terkait objek tidak kena pajak yang diperluas dan pajak penghasilan atas dividen dapat menjadi objek tidak kena pajak apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan dalam PMK-18/2021.
Hadirnya PMK-18/2021 tentu melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satunya, peraturan ini sangat  menguntungkan  para  investor  dimana  pada  peraturan  sebelumnya  investor  langsung    dikenakan    pajak penghasilan ketika memperoleh dividen, tetapi dengan adanya peraturan PMK-18/2021 para investor tidak perlu lagi membayar pajak penghasilan dengan  syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya PMK-18, pemerintah berharap  para  investor  bersedia  melakukan  investasi  kembali  dalam  negeri,  yang  selanjutnya  tentunya  akan menggairahkan ekonomi industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

## Persepsi Investor
Persepsi seseorang adalah pandangannya dalam memahami sesuatu atau peristiwa melalui panca inderanya. Karena  fakta  bahwa  persepsi  bersifat  individual  dan  kontekstual,  mungkin  ada  perbedaan  antara  bagaimana berbagai orang memandang objek yang sama. Persepsi, di sisi lain, didefinisikan sebagai "proses di mana seseorang memilih, mengatur, menafsirkan, dan menanggapi informasi dari dunia sekitarnya," (Ulinnuha et al., 2020). Ketika terkena  stimulus  yang  sama,  individu  dapat  membentuk  berbagai  interpretasi  subyektif.  Berdasarkan  pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Persepsi adalah cara unik seseorang untuk memahami dunia melalui input panca indera dan pengalaman sebelumnya untuk membentuk opini tentang apakah mereka menyukai sesuatu atau tidak. Karena pendapat bervariasi tergantung pada orang dan keadaan, tidak mengherankan bahwa investor yang  berbeda  mungkin  memiliki  pandangan  yang  berbeda  tentang  cara  terbaik  untuk  menggunakan  uang mereka(Adhi et al., 2022).

## C. METODE PENELITIAN
Secara  metodologis,  penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  menggunakan  paradigma  interpretatif  yang menekankan pada upaya perolehan makna secara mendalam dari interpretasi para aktor  (Moleong, 2007). Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci menjadi jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Beberapa informan yang digunakan dalam penelitian ini mewakili dari berbagai perspektif yang terdiri dari, investor, perwakilan perusahaan sekuritas, konsultan pajak, pegawai pajak dan akademisi.
Pertanyaan dalam penelitian ini diantaranya:
1. Apakah saudara sudah mengetahui tentang kebijakan (PMK No. 18 tahun 2021) yang membebaskan pajak dividen? Bagaimana tanggapan anda?
2. Apakah  kebijakan  terbaru  (PMK  No.  18  tahun  2021)    ini  menyulitkan  investor  dibandingkan  peraturan
sebelumnya (UU PPh)? Ataukah lebih menguntungkan?
3. Apakah ada dampak dari kebijakan (PMK No. 18 tahun 2021)? Dan dampak seperti apa yang dirasakan?
4. Apakah  menurut  anda  kebijakan  ini  lebih  baik  dibandingkan  peraturan  sebelumnya  untuk  perekonomian (dalam artian lebih efektif untuk menggerakkan kondisi perekonomian masyarakat)?

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Memberikan Kemudahan Bagi Investor
Berdasarkan  interview  mendalam  yang  dilakukan  kepada  para  informan,  sebagian  besar  informan menyatakan bahwa kebijakan mengenai pembebasan memberikan kemudahan bagi para investor, yakni :
1) “Menguntungkan namun tidak dapat diterapkan secara terus menerus. Secara admini strasi rumit seharusnya diautomatiskan dan didigitalkan bagi investor kecil” (Informan 1/ investor)
2) “Diuntungkan, namun investor lebih dibebankan lagi karena mereka diharuskan melaporkan kembali devidend yang mereka terima”. (Informan 2/Sekuritas)
3) “Bagi WP badan lebih baik menggunakan PMK sedangkan bagi WP pribadi lebih baik menggunakan UU PPh jika  PMK  dipaksakan  diterapkan  pada  WP  pribadi,  syarat  dan  ketentuannya  dihilangkan” .  (Informan  3/ Konsultan Pajak)
Penjelasan  dari  beberapa  informan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  untuk  bisa  diterapkan  dengan  baik, kebijakan mengenai deviden tersebut perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam sisi administrasi yang masih perlu disederhanakan. Informan lainnya memberikan jawaban sebaliknya, diantaranya :
1) “Kalau dari saya selaku yang melakukan pengawasan dari sisi pajaknya yah dikasih kemudahan” (informan 4/ Petugas Pajak).
2) “Menurut saya pribadi ada sisi yang menguntungkan Para investor tidak kena PPH. pasti mereka akan pengen banget  dapat  itu,.  Tapi  Beberapa  syarat  yang  mungkin  tidak  bisa  dipenuhi.  contohnya  kalau  mereka  dari perusahaan luar negeri mereka harus menanamkan modalnya kembali tapi mereka sebenarnya enggak mau. Di sisi lain kalau mereka yang mau mengikuti kenijakan pemerintah   akan menguntungkan bagi investor. Dari sisi pemerintah  kebijakan  ini  bisa  melihat  seberapa  besar  tingkat  kepatuhan  investor  untuk  membayar  pajak. (Informan 5/ akademisi).
Dari  beberapa  wawancara  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  pajak  dividen  ini memudahkan bagi wajib pajak badan namun bagi wajib pajak pribadi masih membutuhkan penyederhanan dari sisi administrasi. Sehingga kami menyarankan kepada para pembuat kebijakan untuk merevisi  ulang kebijakan ini bagi wajib  pajak  pribadi,  atau  wajib  pajak  pribadi  diberikan  pilihan  pajaknya  langsung  dipotong  oleh  perusahaan sekuritas  atau  menikmati  insentif  pajak  dividen  dengan  melaporkan  kewajiban  investasinya  secara  mandiri  ke direktorat  jenderal  pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Billings,  Lee  &  Lee  (2018)  menunjukkan  bukti  bahwa kebijakan pemotongan pajak  deviden dapat menurunkan biaya  modal investasi bagi investor.

## Menstimulus Perekonomian Indonesia
Selanjutnya kami bertanya kepada pada informan, apakah kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan dalam  menggerakkan  kondisi  perekonomian  di  Indonesia?  Beberapa  informan  memberikan  jawaban  sebagai berikut:
1) “Menurut  saya  kebijakan  ini  lebih  baik  daripada  sebelumnya,  karena  keuntungan  daripada  dividen  dapat diputarkan kembali dalam bentuk inve stasi” (Informan 2/ Sekuritas).
2) “WP badan digratiskan sehingga banyak investor institusi masuk ke dalam ekosistem investasi di Indonesia, WP Pribadi mendorong perekonomian masyarakat dengan mengurangi biaya pajak sebagai modal usaha. Dampak- dampak  ini,  diharapkan  ke  depan  memiliki  dampak  snowball  sehingga  perekonomian  Indonesia  tetap berkembang dan tidak terjadinya arus keluar uang ke luar negeri” . (Informan 3/ Konsultan pajak).
3) “Kebijakan  ini  akan  berdampak  pada  meningkatnya  money  flow  yang  terfokus  kepada blue  chip  dan  akan berdampak IHSG naik, selain itu PDB diharapkan bertumbuh”. (Informan 1/ Investor).
4) “Itu  udah  terjawab  dari  tujuan  utamanya  terciptanya  omnibus  law  untuk  meningkatkan  investasi. Memang disatu sisi menguntungkan para investor. Intinya bis a menggerakkan perekonomian di Indonesia”. (Informan 4/Petugas Pajak).
5) “Kalau untuk signifikan saya belum bisa mengatakan itu signifikan atau tidak. Karena kita harus mengetahui penerimaan negara dari sisi pajak itu meningkat atau tidak. Kalau penerimaan negara dari sisi pajak meningkat
pada tahun 2022 dari sumbangan dari modal itu. Tapi kalau belum meningkat penerimaan pajak atau bahkan menurun  berarti  Bisa  juga  dikatakan  bahwa  stimulus  yang  diberikan  oleh  pemerintah  ini  kurang  begitu berdampak pada kegiat an perekonomian secara keseluruhan”. (Informan 5/ Akademisi).
Dari beberapa jawaban informan mengisyaratkan bahwa kebijakan pajak dividen ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, meskipun jika dinilai dalam jangka pendek akan menurunkan pendapatan negara dari sector pajak, namun untuk jangka panjang kebijakan ini dapat menstimulus perekonomian nasional. Pertumbuhan ekomomi secara nasional dapat tercapai jika pengawasan dari pemangku kebijakan dilakukan secara tepat, di mana dividen yang tidak dikenakan pajak tersebut benar-benar diinvestasikan kembali ke instrument invetasi yang diperkenankan.
Chay,  Chong,  &  Im  (2022)  menemukan  bukti  bahwa  pemotongan  pajak  dividen  di  Amerika  Serikat meningkatkan efisiensi investasi perusahaan yang terdaftar  di bursa saham. Secara lebih lanjut pemotongan pajak dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan nilai kompetitif (Donohoe et al., 2022). Selain itu  Peningkatan investasi akibat kebijakan pembebasan pajak dividen ini juga dapat mendorong terciptanya  lapangan kerja yang lebih  luas(Wijaya & Melati, 2021).

## Dampak kebijakan terhadap Perilaku Investor/ Wajib Pajak
1) “Sejauh  ini  belum  ada  pengaruh  kepada  pergerakan  saham  dan  belum  ada  perubahan  perilaku  investor” (Informan 2/ Sekuritas).
2) “Investo r kecil tidak memperhatikan pajak 10% yang dibebankan berbeda dengan investor besar. Selain itu PMK menguntungkan bagi investor yang memiliki style longterm. Selanjutnya investor besar semakin diuntungkan dan investor kecil tidak dirugikan namun perlu efis iensi secara administrasi” (Informan 1/ Investor).
3) “Oke kalau perilaku dari investor eh saya tidak begitu mengamati, sebab di pasar modal itu faktornya banyak jadi  tidak bisa dilihat hanya dari kebijakan ini saja”. (Informan 5/ Akademisi)
Jawaban  dari  beberapa  informan  tersebut  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pajak  dividen  mempengaruhi perilaku investor besar dalam pengambilan keputusan investasi, namun hal ini tidak berlaku bagi investor kecil. Penelitian  eksperimen  di  Swiss  yang  dilakukan  oleh  Isakov,  Pérignon,  &  Weisskopf  (2021)  menunjukkan  bukti bahwa  kebijakan  penghapusan  pajak  deviden  dapat  meningkatkan  nilai  investasi  kembali  pada  perusahaan. Penelitian Ferris (2018) juga menunjukkan bukti bahwa kebijakan pemotongan pajak deviden dapat mempengaruhi volatilitas saham perusahaan di bursa.

## Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Adapun  pengaruh  kebijakan  dividen  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  belum  dapat  dinilai,  karena kebijakan  ini  masih  baru  dan  belum  dievaluasi,  namun  dari  sisi  direktorat  jenderal  pajak  telah  menyiapkan beberapa tindakan preventif terhadap kecurangan pajak.  Sebagaimana jawaban informan berikut:
1) “Kalau dampak negatif kita kan udah ada sarananya. Jadi di pajak itu kan ada yang namanya pengawasannya. Jadi pengawasan itu pada wajib pajak tidak langsung serta merta dilakukan pemeriksaan. Jadi tahapannya kita akan  melakukan  klarifikasi.  misal  si  investor ini  mendapatkan deviden di  tahun  ini. Itu  sebelum batas  akhir pelaporan mau berinvestasi atau tidak, kita akan Surati. Intinya tidak kesulitan dalam melakukan pengawasan kalau arahnya ke negative . (Informan 4/ Pegawai Pajak).
2) “Informan  lain  memberikan  p ernyataan  yang  berbeda,  selama  ini  pemerintah  dinilai  tidak  sigap  terhadap potensi kecurangan atas kebijakan yang dikeluarkan. Budaya perpajakan di Indonesia adalah terjadi masalah terlebih dahulu  baru  mendapat  efek  jera  kemudian  WP  tersebut  patuh  terhadap  pajak,  Harapannya  positif supaya investor lebih aware akan perpajakan”. (Informan 3/ Konsultan Pajak).
Fauzan, Ibrahim, & Jahja. (2022) menyebutkan bahwa kebijakan dengan menggunakan pendekatan ekonomi memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak  dan  mencegah  penggelapan.  Mohdali  &  Pope (2014) menambahkan bahwa penalti dan sanksi merupakan alat yang efektif untuk mencegah individu melakukan penghindaran pembayaran  pajak secara illegal.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penjelasan  temuan  penelitian  lapangan  dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengenai pengecualian pajak penghasilan atas dividen ini  dinilai menguntungkan bagi wajib pajak badan, namun bagi wajib pajak pribadi kebijakan ini menyulitkan, karena proses administrasi yang
terlalu rumit. Sehingga pemerintah dapat memberikan pilihan bagi wajib pajak pribadi untuk dipotong langsung oleh perusahaan sekuritas atau melaporkan secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peran kebijakan pajak dividen dalam penerimaan negara dapat dilihat dari dua sisi, untuk jangka panjang kebijakan  ini  dapat  menstimulus  perekonomian  nasional  namun  untuk  jangka  pendek  kebijakan  ini  justru berpotensi  menurunkan  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak.  Untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  ini  dapat berjalan  dengan  baik pemerintah harus menyiapkan beberapa  langkah  preventif  dalam pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.
Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah mengenai efektivitas pemberlakukan kebijakan pajak dividen. Sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi atas PMK No 18 Tahun 2021. Penelitian ini juga memberikan perspektif bukan hanya dari sisi investor (wajib pajak), namun juga melibatkan perspektif perusahaan sekuritas, konsultan pajak, pegawai pajak dan akademisi.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, di antaranya subjektivitas penulis dan responden, selain itu penelitian  ini  hanya  menangkap  fenomena  dari    perspektif  sampel  yang  terbatas.  Penelitian  selanjutnya  dapat mempertimbangkan    untuk  melihat  fenomena  dari  perspektif  sampel  yang  lebih  banyak.  Selain  itu  penelitian selanjutnya dapat juga mempertimbangkan penggunaan sumber data sekunder sebagai perbandingan, lebih dari itu penelitian  selanjutnya  juga  bisa  mempertajam  analisis  dengan  memperhatikan  aspek-aspek  lain  yang  mungkin dapat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan di bidang perpajakan.

## REFERENSI
Adhi, N., Sokawati, D. B., Sulistyorini, U. T., & Wijayanto, E. (2022). Pemetaan Persepsi Investor Atas Investasi Reksa Dana Publik  Dengan  Metode  Multidimensional  Scaling. Jurnal  Keunis(Keuangan  Dan  Bisnis) , 10 (1),  66 – 67. https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3089
Anthony Billings, B., Lee, C., & Lee, J. (2018). Dividend Tax Policy and Private- Sector Research and Development Spending : A Modified Perspective on the Impact of US 2003 Tax Reform Act on R&D Spending. Emerald Publishing Limited , 25 (Advances in Taxation), 51 – 72. https://doi.org/10.1108/S1058-749720180000025003 Asshidiqi, F., & Irawan, F. (2021). Pengaturan Pembebasan Pajak Dividen Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Kemanfaatan. Jurnal Kertha Semaya , 9 (10), 1917 – 1931.
Chay, J. B., Chong, B. U., & Im, H. J. (2022). Dividend taxes and investment efficiency: Evidence from the 2003 U.S. personal taxation reform. Journal of Accounting and Economics . https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2022.101514 Darussalam,  Danny  Septriadi,  &  B.  Bawono  Kristiaji.  (2020).  Omnibus  Law  Ketentuan  &  Fasilitas  Perpajakan  untuk Penguatan Perekonomian: Suatu Catatan. DDTC Fiscal Research . Donohoe,  M.  P.,  Jang,  H.,  &  Lisowsky,  P.  (2022).  Competitive  Externalities  of  Tax  Cuts  Michael. Journal  of  Accounting Research , 60 (1), 201 – 259. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12403.This Fauzan, Ibrahim, M. B., & Jahja, A. S. (2022). a Scholarly Examination of Tax Compliance: a Bibliometric Analysis (1960- 2021). Journal of Indonesian Economy and Business , 37 (1), 52 – 72. https://doi.org/10.22146/jieb.v37i1.2718 Fernando,  A.  (2021). Geser  Asing!  Lokal  Juara  Transaksi  Saham,  Milenial  Bintangnya .  CNBC  Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/market/20210305083807-17-227999/geser-asing-lokal-juara-transaksi- saham-milenial-bintangnya/2
Ferris,  E.  E.  S.  (2018).  Dividend  taxes  and  stock  volatility. International  Tax  and  Public  Finance , 25 (2),  377 – 403. https://doi.org/10.1007/s10797-017-9455-2
Fitriandi, P., Setiawan, B., & Widodo, A. (2019). Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan  Alternatif  Penyelesaiannya. Jurnal  Pajak  Indonesia  (Indonesian  Tax  Review) , 2 (1),  68 – 76. https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.559
Ganar, Y. B. (2018). Pengaruh Kebijakan Dividen Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013- 2017. Jurnal Sekuritas , 2 (1), 32 – 44. Harmono. (2014). Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis . PT Bumi aksara.
Isakov,  D.,  Pérignon,  C.,  &  Weisskopf,  J.  P.  (2021).  What  if  Dividends  Were  Tax-Exempt?  Evidence  from  a  Natural Experiment. Review of Financial Studies , 34 (12), 5756 – 5795. https://doi.org/10.1093/rfs/hhab010 Lubis, P., & Zulam, S. Bin. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Investasi Di Indonesia. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 2 (2), 147 – 166. https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6691 Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011 . Penerbit andi. Mirza, A. D. (2019). Milenial Cerdas Finansial .
Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers’ compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study  in  Malaysia. Accounting Research  Journal , 27 (1),  71 – 91.  https://doi.org/10.1108/ARJ-08- 2013-0061
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya. Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan .
Sartono, A. (2008). Manajemen keuangan teori dan aplikasi . BPFE Yogyakarta. Seligman, E. R. A. (1925). Essays in Taxation (10th ed.). MacMillan. Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., & Brock, H. R. (1972). An Introduction to Taxation . Harcourt College Publishers. Suryahadi,  A.  (2021). Analis :  Pembebasan  pajak  dividen  bisa  mencegah  capital  outflo w .  Kontan. https://investasi.kontan.co.id/news/analis-pembebasan-pajak-dividen-bisa-mencegah-capital-outflow UGM, F. F. (2019). Revolusi Industri 4.0 . CV. Jejak.
Ulinnuha,  M.,  Susilowati,  D.  E.,  &  Hana,  K.  F.  (2020).  Persepsi  Investor  Pemula  Terhadap  Pembelian  Saham  Syariah  di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i1.20.1-14 Utomo, B. S. A. B. (2009). Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2003-2007 . Wijaya, S., & Melati, P. (2021). Income Tax On Dividend In Job Creation Law. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (4), 408 – 416. http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index