## PERAN KOMUNIKASI MEDIA DAN EKONOMI TERHADAP POLITIK DI INDONESIA
Detya Wiryany 1) , Wawan Darmawan 2)
Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Email: detyawiryany@unibi.ac.id 1 , wawandarmawan@gmail.com 2

## Abstrak
Indonesia merupakan Negara yang mengusung pemahaman politik demokrasi dimana masyarakat sebagai  penentu  keseluruhan  kebijakan.  Indonesia  melewati  berbagai  jenis  demokrasi  diawali demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila sampai saat ini. Dalam perkembangan politiknya tidak terlepas dari peran Komunikasi Media dan Ekonomi yang menggeser tipe-tipe demokrasi yang diusung. Komunikasi Media yang terus berkembang berperan penting dalam arah kebijakan politik di  Indonesia.  Selain  itu  keadaan  Ekonomi  Negara  menjadi  faktor  utama  lain  yang  juga  dapat menggeser  sistem  demokrasi  yang  digunakan  di  Indonesia.  Penulis  melihat  peranan  komunikasi media yang cukup signifikan dalam perubahan sistem Politik sehingga akhirnya Indonesia bertahan pada sistem demokrasi Pancasila.
Kata Kunci: Komunikasi Media, Ekonomi, Sistem Politik, Demokrasi

## Abstract
Indonesia  is  a  country  that  carries  the  understanding  of  democratic  politics  in  which  society determines  overall  policy.  Indonesia  passed  various  types  of  democracy  beginning  with  guided democracy to Pancasila democracy to date. In its political development it is inseparable from the role of Media and Economic Communication which shifts the types of democracy carried out. Media communication that continues to grow plays an important role in the direction of political policy in Indonesia. In addition, the state of the State Economy is another major factor that can also shift the democratic system used in Indonesia. The author sees the role of media communication which is quite  significant  in  changing  political  systems  so  that  Indonesia  finally  survives  in  the  Pancasila democratic system.
Keywords: Media Communication, Economy, Political System, Democracy

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  dengan  paham  demokrasi  yang paling  kuat  di  dunia.  Salah  satu  pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi  ketiga  kekuasaan  politik  negara (eksekutif,  yudikatif  dan  legislatif)  untuk diwujudkan  dalam  tiga  jenis  lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada  dalam  peringkat  yang  sejajar  satu sama  lain.  Kesejajaran  dan  independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar  ketiga  lembaga  negara  ini  bisa  saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran  bahwa  Indonesia  adalah negara  demokrasi.  Dalam  mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung  jawab  kepada  MPR  dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari
Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat  adalah  pemegang  kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih  dalam  pemilu.  Indonesia  sempat mengalami  masa  demokrasi  singkat  pada tahun  1956  ketika  untuk  pertama  kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai  kemudian  Presiden  Soekarno menyatakan  demokrasi  terpimpin  sebagai pilihan  sistem  pemerintahan.  Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila.
Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa yaitu :
1. Masa  republik  Indonesia  I,  yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peranan  parlemen  serta  partai- partai  dan  yang  karena  itu  dapat dinamakan demokrasi parlementer.
2. Masa  republik  Indonesia  II,  yaitu masa  Demokrasi  Terpimpin  yang dalam banyak aspek telah menimpang dari demokrasi konstitusional  yang  secara  formil merupakan landasannya, dan menunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. 3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa  demokrasi  Pancasila  yang merupakan demokrasi yang menonjolkan sistem Presidensil.

## 2. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan studi kualitatif deskriptif  dengan  melakukan  kajian literature  buku  dan  informasi  dari  sumber lain.

## 3. PEMBAHASAN
Demokrasi di Indonesia mengalami transisi  yang  sangat  berbeda  antara  era sebelum  reformasi  dengan  era  sesudah reformasi.  Demokrasi  sebelum  reformasi dapat  dilihat  pada  masa  orde  baru. Demokrasi  pada  masa  orde  baru  belum mutlak  terjadi  di  Indonesia,  dimana  pada masa orde baru demokrasi yang seharusnya menjadi  hak  rakyat  masih  dibatasi  oleh besarnya  kekuasaan  dari  pemerintah.  Pada masa  orde  baru,  angkatan-angkatan bersenjata  di  Indonesia  masih  menjadi penghalang  besar  bagi  rakyat  dalam mewujudkan  demokrasi  yang  salah  satu perwujudannya  dapat  dilakukan  dalam  hal hak  untuk  kebebasan  menyampaikan pendapat.
Sejak pemerintahan
Soeharto berakhir di tahun 1998, turut berubah pula paradigma hubungan sipil-militer di negeri ini.  Negeri  kita  sebelumnya  amat didominasi oleh militer, dan memang hal ini tidak  bisa  dilepaskan  dari  sejarah  bangsa Indonesia itu sendiri.
Setelah reformasi bergulir, saluran demokrasi dan prasyarat Indonesia menjadi negara demokratis terbuka lebar.
Kebebasan  berpendapat  secara  lisan  atau tulisan,  baik  melalui  media  cetak  maupun media  elektronik  mengalami  kemajuan yang  sangat  pesat.  Namun,  terkadang  ada yang  menyalah  artikan  kemerdekaan menyampaikan  pendapat  tersebut.  Dengan mengartikan  semua  hal  boleh  diungkap walaupun  melanggar  etika,  moralitas,  dan hukum.
Kemudian  muncullah  internet  dan sosial  media  yang  begitu  digandrungi sampai  saat  ini.  Sosial  media  membuat masyarakat memilki tempat untuk menyampaikan  pendapat  secara  gamblang dan  sesuai  dengan  keinginan  masing- masing  individu.  Hal  ini  yang  memicu berbagai  kontoversi  karena  ketidaksiapan masyarakat  dalam  menghadapi  teknologi baru tersebut. Masyarakat Indonesia seakan “kebablasan” mengartikan suatu kebebasan dalam pendapat. Ini sangat terasa pada saat pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  di tahun  2014.  Alih-alih  menyampaikan pendapat,  masyarakat  tergiring  kepada statmen-statmen penghinaan demi memojokan pesaing mereka dalam pemilihan tersebut.
Perkembangan  yang  terjadi  pada demokrasi  begitu  kompleks  di  Indonesia ini.  Namun  penulis  melihat  demokrasi dimanfaatkan  oleh  penguasa-penguasa politik  untuk  bisa  terus  berkuasa  di  negeri ini.  Penguasa  politik  di  Indonesia menfokuskan  diri  kepada  2  aspek  penting dalam  berkuasa  yaitu  komunikasi  dan ekonomi.  Perkembangan  dalam  dunia politik  saat  ini    tidak  terfokus  kepada kekuatan  militer  kembali  namun  sudah bergeser  kepada  kekuatan  komunikasi  dan ekonomi.
Kita bisa memulai kajian perkembangan politik di Indonesia meninjau  dari  segi  Ekonomi.  Uang merupakan salah satu kekuatan besar dalam politik  di  Indonesia  saat  ini.  Jika  kita melihat    kebelakang  dimana  pemimpin daerah, anggota DPR bahkan Presiden lebih banyak  diisi  oleh  kalangan-kalangan  dari militer.  Hal  ini  lebih  banyak  terjadi  pada saat masa kekuasaan almarhum Presiden
Soeharto. Seiring bergesernya nilai demokrasi  yang  kita  anut,  maka  pos-pos yang dahulu lebih mayoritas dari kalangan militer  saat  ini  banyak  diisi  oleh  kalangan yang  mempunyai  kemampuan  ekonomi yang  kuat.  Pengusaha,  artis  dan  orang- orang  yang  mempunyai  kuasa  dalam  uang saat  ini  lebih  dominan  memasuki  pos-pos politik dan pemerintahan.
Kekuasaan  uang  inilah  yang menimbulkan beberapa polemik baru dalam tataran politik Indonesia saat ini. Indonesia terkenal  dengan  negara  yang  demokratis dengan  adanya  pemilihan  umum  dalam memilih  baik  pimpinan  daerah,  presiden, anggota  legislatif  dan  lainnya  melalui pemilihan  langsung  oleh  masyarakat.  Ini menuntut  calon-calon  yang  akan  mengisi pos  tersebut  mempunyai  elektabilitas  dan juga  pamor  yang  kuat  dimasyarakat  agar dapat terpilih. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan usaha yang gencar dalam menaikan elektabilitas dan pamor seseorang calon tersebut. Banyak hal yang digunakan, bisa beriklan ditelevisi, membuat spanduk, baliho dan pamflet dan dibagikan  keseluruh  pelosok  ataupun dengan  memberikan  santunan-santunan langsung  kepada  masyarakat.  Kegiatan yang  termasuk  dalam  promosi  tersebut membutuhkan  dana  yang  cukup  besar dalam proses pelaksanaanya.
Penulis  ambil  contoh  salah  satu kabupaten  di  bengkulu  yaitu  Kabupaten Kepahiang.  Dalam  Keputusan  Komusi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Kepahiang
NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kab- 007.434311/2015  Tentang  pembatasan biaya  kampanye  pasangan  calon  peserta pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kepahiang  tahun  2015  disebutkan  di dalamnya rincian berikut:
Gambar 1 Pembatasan Biaya Pemilu
Jika melihat data tersebut bisa kita bayangkan,  untuk  daerah  pemilihan kapahiang saja memerlukan dana lebih dari 2 milyar rupiah. Bagaimana dengan daerah- daerah  lain  yang  merupakan  daerah perkotaan  dan  bagaimana  juga  besaran biaya yang dikeluarkan para calon anggota DPR  dan  Presiden  yang  pemilihnya merupakan seluruh rakyat Indonesia. Tentu merupakan  jumlah  yang  sangat  besar.  Hal inilah yang kemudian menuntu bakal calon harus mempunyai modal yang cukup besar ketika  akan  mencalonkan  diri.  Saat  ini orang-orang  yang  mempunyai  dana  besar untuk  dapat  mengikuti  pemilihan  di Indonesia adalah kalangan pengusaha, artis tokoh-tokoh masyarakat yang sudah cukup lama berkecimpung didunia politik.
Seperti  inilah  gambaran  politik negeri  Indonesia  saat  ini.  Dimana  militer bukan sebagai raja lagi di dunia politik saat ini  namun  sudah  masuk  kepada  ranah kekuasaan  ekonomi.  Siapa  yang  dapat menghasilkan  uang  sebanyak-banyaknya maka  dia  punya  peluang  besar  juga  untuk mengisi  pos-pos  politik  di  negeri  ini. Terkadang kita banyak yang berfikir politik yang  dapat  mempengaruhi  ekonomi  suatu negara,  namun  penulis  lebih  melihat  di Indonesia  khususnya,  ekonomi  negara inilah  yang  mendorong  negara  ini mengambil hirarki politik seperti saat ini.
Dalam  buka  Herman  Soewardi dibahas  tentang  islamisasi  sains  yang menjabarkan  tentang  NaqIiah  memandu AqIiah. Dengan wujud konkrit berupa alih
premis,  dari  premis  empirikal  (value
Barat yang salah), ke premis transcendental (value Tuhan yang benar), di segala bidang ilmu  (Psikologi,  Sosial, Ekonomi, Sains Empirikal Kealaman, dan Sains  Formal)  yang  disebut  pula  disebut pula  secara  Bayani,  atau  Tekstual. Islamisasi juga mungkin harus diterapkan dalam berpolitik di Indonesia ini, karena saat  ini  akibat  dari  fokus  utama  negara adalah  kekuatan  ekonomi  sehingga  agak mengesampingkan  kekuatan  agama  yang merupakan identitas awal negara ini.
Selain  Ekonomi,  hal  yang  sangat mempengaruhi  dunia  politik  di  Indonesia adalah  Komunikasi.  Menurut  Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu  Pengantar  (2004,  41)  Komunikasi adalah  suatu  kebutuhan  pokok  bagi  setiap manusia.  Fungsi  komunikasi  sebagai komunikasi  sosial  dapat  mengisyaratkan bahwa komunikasi itu sangat penting untuk membangun  konsep  dalam  diri,  untuk mengaktualisasikan diri,
untuk kelangsungan  hidup,  untuk  memperoleh kebahagiaan, dan terhindar dari ketegangan dan  tekanan  antara  lain  dengan  melalui komunikasi  yang  menghibur,  dan  juga untuk  memupuk  hubungan  luas  dengan orang lain.
Kata komunikasi atau communication menurut  Deddy  Mulyana dalam  bukunya  Ilmu  Komunikasi  Suatu Pengantar (2004, 41) dalam bahasa Inggris berasal  dari  kata  Latin  communis  yang berarti “sama”, communico, communicatio, atau  communicare  yang  berarti  “membuat sama”  (to  make  common).  Istilah  yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi,  yang  merupakan  akar  dari kata-kata  Latin  lainnya  yang  mirip. Komunikasi  menyarankan  bahwa  suatu pikiran,  suatu  makna,  atau  suatu  pesan dianut secara sama.
Alo  Liliweri  dalam  bukunya Wacana Komunikasi Organisasi (2004: 53) memaparkan  bahwa  komunikasi  dalam penerapannya pada setiap kegiatan memiliki fungsi yang beraneka ragam, dan berikut fungsi komunikasi tersebut:
a. Fungsi Pribadi: Adalah  fungsi-fungsi  komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi  yang  bersumber  dari  seorang individu, terdiri dari:
1) Menyatakan identitas sosial
2) Menyatakan integrasi sosial
3) Menambah pengetahuan
4) Melepaskan diri/jalan keluar b. Fungsi Sosial 1) Pengawasan;  Praktek  komunikasi diantara komunikator dan komunikan yang berbeda berfungsi untuk saling mengawasi. 2) Menjembatani; Komunikasi merupakan jembatan untuk menghubungkan  dua  orang  yang berbeda.  Fungsi  menjembatani  itu dapat  terkontrol  melalui  pesan- pesan  yang  mereka  pertukarkan, keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga  menghasilkan  makna yang sama. Dari beberapa pembahasan tentang komunikasi  diatas,  bisa  kita  lihat  pula fungsi komunikasi yang sedikitnya dimanfaatkan oleh dunia politik saat ini di Indonesia.  Poin  1  dan  2  pada  fungsi individu  memperlihatkan  kepada  kita mengapa  begitu  banyaknya  perang  iklan untuk  mempromosikan  seseorang  yang sedang melakukan kampanye dalam proses pemilihan umum. Kebutuhan akan pengakuan  oleh  masyarakat  atas  identitas sosial  dan  itegritas  sosial  seorang  calon kepala daerah atau calon anggota legislatif di  setting  sedimikian  rupa  melalui  iklan- iklan  dan  kegiatan-kegiatan  promosi lainnya.  Saat  belum  memasuki  dunia komunikasi tanpa media sosial di  internet, iklan  televisi,  radio,  baliho  serta  pamflet menjadi primadona bagi bakal calon namun seiring  dengan  berkembang  pesatnya internet yang khususnya sosial media, gaya kampanye saat ini banyak menyasar sosial media  seperti  facebook,  twitter,  path, instagram dan lainnya.
Sisi  positif  dari  berkembangnya kampanye  melalui  media  sosial  adalah
biaya  yang  digunakan  lebih  sedikit dibandingkan  kampanye  konvensional. Namun sayangnya di Indonesia hal negatif dalam  kampanye  di  sosial  media  adalah pola  komunikasi  menjadi  gerbang  cacian dan perperangan kata-kata antar pendukung yang sulit sekali dibendung.
Puncak  dari  dampak  negatif  dari kampanye  di  sosial  media  dapat  kita  lihat pada  saat  kampanye  pemilihan  presiden tahun  2014  yang  mempertarungkan  Pak Jokowi  dan  Pak  Prabowo.  Bagaikan sunami, kampanye hitam dengan
mengedepankan  cacian  dan  makian  demi memperlihatkan  bobroknya  lawan  politik tidak  pernah  bisa  dikendalikan  baik  oleh pemerintah ataupun kepolisian.
Hal  tersebut  terjadi  akibat  dari kurangnya  edukasi  bagi  masyarakat Indonesia  khususnya  pada  hal  ini  adalah edukasi  etika  dalam  bersosial  media. Panutan kita sebagai negara yang memiliki kebebasan  dalam  berkomunikasi  dan menyampaikan  suatu  informasi  hanya dibatasi  oleh  hukum-hukum  tertulis, sedangkan  edukasi  komunikasi  seperti salah satu kasus diatas adalah edukasi moral yang  perlu  dibina  dari  kalangan  keluarga dan lingkungan masyarakat.
Lalu  bagaimana  agar  dampak negatif  tersebut  bisa  kita  hindari  atau bahkan bisa kita hilangkan? Terkadang kita selalu  menghukum  pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan norma yang kita anut,  namun  hal  itu  tidak  semerta-merta kesalahan  dari  seorang  individu.  Memang manusia  hakikatnya  memiliki  kebebasan untuk  berfikir  seperti  yang  disampaikan oleh Jujun S Suriasumantri
Pada  hakikatnya  manusia  adalah makhluk yang berpikir, merasa, berkehendak,  bersikap  dan  bertindak. Kegiatan  berpikir  merupakan  karakteristik dasar  manusia  yang  membedakannya dengan  makhluk  lain.  Al-Qur'an  banyak menyerukan kepada manusia untuk berpikir.
Sebagai  khalifah  Allah  di  Bumi, manusia  diberi  kebebasan  menggunakan akal pikirnya untuk memakmurkan
kehidupan.  Berpikir  merupakan  suatu kegiatan  untuk  menemukan  pengetahuan yang  benar.  Apa  yang  disebut  benar  bagi setiap  orang  adalah  tidak  sama.  Oleh karenanya kegiatan berpikir untuk menghasilkan  pengetahuan  yang  benar  itu pun  juga  berbeda-beda.  Dengan  kata  lain, setiap  jalan  pikiran  mempunyai  apa  yang disebut  sebagai  kriteria  kebenaran,  dan kriteria ini merupakan landasan bagi proses penemuan  kebenaran  tersebut.  Karena perbedaan  criteria,  kebenaran  ada  yang bersifat  subyektif  dan  ada  yang  bersifat obyektif. Keduanya dapat diperoleh melalui proses  berpikir.  Oleh  karena  itu  sebuah kebenaran  yang  dicapai  melalui  berpikir sangat  ditentukan  oleh  subyektifitas  atau obyektifitas dalam berpikir.
Dari  pembahasan  tersebut  untuk merubah suatu ucapan yang tertuang karena pemikiran  dari  beberpa  individu,  bukan dengan  menghukum  individu  tersebut namun  dengan  membuat  sebuah  keadaan (proses  pembelajaran)  tentang  bagaimana beretika  dalam  menyampaikan  sebuah pendapat.  Namun  tentu  hal  itu  perlu diperjuangkan dengan sangat gigih. Seperti bisa kita lihat saat ini masyarakat Indonesia memang  sudah  terlalu  jauh  terbawa  arus edukasi yang kurang baik, sehingga politik yang  terbangun  juga  menjadi  politik  yang kurang baik.
Komunikasi yang bagaikan senjata paling mutahir saat ini dalam mendapatkan posisi  yang  baik  didalam  dunia  politik dimanfaatkan  oleh  segelintir  penguasa ekonomi untuk memutar balikan fakta-fakta yang ada. Dalam pandangan Penulis, jeruk yang  berwarna  kuning  bisa  saja  dirubah menjadi  warna  merah  melalui  proses pemberian pesan yang secara terus menerus kepada masyarakat. Keadaan tersebut sangat membahayakan iklim politik dan bermasyarakat kita. jika terus dibiarkan dan tampa  adanya  keinginan  untuk  berubah menjadi  lebih  baik  maka  bisa  dipastikan negara kita diujung tanduk dalam hal moral dan  juga  segala  aspek  yang  bersangkutan. Inilah  mengapa  perlunya  pengawasan  dan
bimbingan  yang  mendalam  terhadap  ilmu yang  akan  diterapkan  kepada  suatu masyarakat.  Ilmu  sendiri  kerap  menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya.
Lalu  apa  itu  ilmu?  Kata  ilmu merupakan  terjemahan  dari  kata  dalam bahsa  Inggris :  Science .  Kata science ini berasal dari kata Latin Scientia yang berarti pengetahuan.  Kata  scientia  ini  berasal  dari bentuk  kata  kerja  scire  yang  artinya mempelajari,  mengetahui.  Pada  mulanya cakupan  ilmu (science) secara  etimologis menunjuk  pada  pengetahuan  semata-mata, pengetahuan apa saja. Pertumbuhan selanjutnya  pengertian  ilmu  (science)  ini mengalami perluasan arti, sehingga menunjuk  pada  segenap  pengetahuan sistematik ( sistematic knowledge) .
Pemakaian  yang  luas  dari  kata  ilmu ( science) ini  diteruskan  dalam  bahasa Jerman  dengan  istilah wissenschaft yang berlaku  terhadap  kumpulan  pengetahuan apapun yang teratur, termasuk di dalamnya naturwissenschaften yang  mencakup  ilmu ilmu kealaman maupun
geisteswissenschaften yang  dalam  bahasa Inggris  dikenal  sebagai  the humanities (pengetahuan  kemanusiaan),  sementara dalam  bahasa  Indonesia  dikenal  sebagai ilmu-ilmu  budaya  yang  pada  umumnya mencakup
pengetahuan-pengetahuan tentang bahasa dan sastra, estetika, sejarah, filsafat dan agama.
Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan  melalui  metode  ilmiah.  Tidak semua  pengetahuan  dapat  disebut  ilmu sebab  ilmu  merupakan  pengetahuan  yang cara  mendapatkannya  harus  memenuhi syarat-syarat  tertentu.  Syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  agar  suatu  pengetahuan dapat  disebut  ilmu    tercantum  dalam metode ilmiah. Metode merupakan prosedur  atau  cara  mengetahui  sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.  Metodologi  merupakan  suatu pengkajian  dalam  mempelajari  peraturan- peraturan dalam metode tersebut.
4. KESIMPULAN
Sepenggal  informasi  tentang  ilmu diatas  meberikan  gambaran  kepada  kita bahwa  dalam  mencari,  mengembangkan dan menerapkan ilmu harus dengan proses yang baik dan juga diiringi oleh keimanan kita  kepada  Tuhan  YME.  Saat  kita  akan mengamalkan  ilmu,  kepercayaan  kita terhadap  tuhan  menjadi  benteng  kita  agar tidak  keluar  dari  kegunaan  ilmu  untuk kebaikan  masyarakat  luas.  Hal  itu menghindarkan  kita  menggunakan  ilmu sebagai pemuas nafsu pribadi saja.
Sebagai  warga  negara  Indonesia, bagaimanapun  perkembangan  politik  yang ada  dan  apapun  yang  mempengaruhinya sesuai dengan zamannya kita harus kembali kepada  dasar  negara  kita  yaitu  Pancasila. Dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan kebangsaan  Indonesia,  dinamika  rumusan kepentingan  hidup-bersama  di  wilayah nusantara  diuji  dan  didewasakan  sejak dimulainya  sejarah  kebangsaan  Indonesia. Pendewasaan kebangsaan Indonesia memuncak  ketika  mulai  dijajah  dan dihadapkan  pada  perbedaan  kepentingan ideologi (awal Abad XIX) antara
Liberalisme, Nasionalisme, Islamisme, Sosialisme-Indonesia,  dan  Komunisme, yang diakhiri secara yuridis ketatanegaraan tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan ditetapkannya Pancasila oleh PPKI sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila  adalah  dasar  negara  Republik Indonesia  sebagaimana  terdapat  pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu  dipertahankan  dan  diaktualisasikan. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses  reformasi  untuk  diarahkan  pada ‘ reinventing  and  rebuilding ’  Indonesia dengan  berpegangan  pada  perundang- undangan yang juga berlandaskan Pancasila sebagai  dasar  negara.  Melalui  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  sebagai  payung  hukum,
Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik  berdemokrasinya  tidak  kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.
Sila-sila  yang  terkandung  dalam Pancasila  adalah  ideologi  awal  kita terhadap bernegara dan merupakan representatif  pemikiran  seluruh  rakyat Indonesia. Seperti yang tertuang dalam sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang  menggambarkan  bagaimana  kita sebagai manusia yang bernegara mengawali ideologi kita terhadap agama yang merupakan wahyu yang diturunkan langsung oleh Tuhan YME.
Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa merupakan  sila  pertama  dan  utama  yang menerangi  keempat  sila  lainnya.  Paham Ketuhanan  itu  diwujudkan  dalam  paham kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  itu menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan  seseorang  di  antara  sesama manusia, sehingga perikehidupan
bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat  dalam  struktur  kehidupan  yang  adil, dan  dengan  demikian  kualitas  peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di  antara  bangsa-bangsa  (Asshiddiqie, Jimly,  2005).  Semangat  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  itu  hendaklah  pula  meyakinkan segenap  bangsa  Indonesia  untuk  bersatu padu di bawah tali Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan diantara sesama warga  Negara  Indonesia  tidak  perlu diseragamkan,  melainkan  dihayati  sebagai kekayaan  bersama  yang  wajib  disyukuri dan  dipersatukan  dalam  wadah  Negara Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila. Dalam  wadah  negara,  rakyatnya  adalah warga  negara.  Oleh  karena  itu,  dalam kerangka  kewarganegaraan,  tidak  perlu dipersoalkan  mengenai  etnisitas,  anutan agama,  warna  kulit,  dan  bahkan  status sosial  seseorang.  Yang  penting  dilihat adalah  status  kewarganegaraan  seseorang dalam  wadah  negara.  Semua  orang memiliki  kedudukan  yang  sama  sebagai warga  negara.  Setiap  warga  negara  adalah
rakyat,  dan  rakyat  itulah  yang  berdaulat dalam Negara Indonesia, di mana
kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme  atau  dasar  bagi  seluruh  rakyat Indonesia (Asshiddiqie, Jimly , 2005). An- dai saja kita seluruh rakyat Indonesia dapat terus  menjunjung  tinggi  ideologi  awal  kita ini  maka  segala  kemerawutan  yang  terjadi pada  negara  kita  ini  bisa  terselesaikan  dan kemudian terciptalah bangsa yang
diimpikan  oleh  pendiri  bangsa  kita.  Andai saja  kita  seluruh  rakyat  Indonesia  dapat terus menjungjung tingga ideologi awal kita ini  maka  segala  kemerawutan  yang  terjadi pada negara kita ini bisa terseleseaikan dan kemudian  terciptalah  bangsa  yang  di mimpikan oleh pendiri bangsa.

## 5. REFERENSI
Adam,  Asvi  Warman.2006. Habibie, Prabowo  dan  Wiranto  Bersaksi. Jakarta: Media Kita Liliweri,  Alo.  2004. Wacana  Komunikasi Organisasi . Bandung: Mandar Maju.
Mulyana,  deddy.  2004. Ilmu  Komunikasi, Suatu  Pengantar. Bandung  :  PT. Remaja Rosda Karya.
Suriasumantri Jujun S. 2009. Filsafat Ilmu,
Sebuah  Pengantar  Popule. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Soewardi,  Herman.  1997.    Roda Berputar Dunia  Bergulir.  Kognisi  Baru Tentang TimbulTenggelamnya Sinilisasi. Bandung: Bakti Mandiri

## SUMBER LAINNYA
http://www.kpu-kepahiangkab.go.id/info- pemilukada/penetapan-pembatasan- biaya-kampanye-pasangan-calon- peserta-pemilihan-bupati-dan- wakil-bupati-kepahiang-tahun- 2015#!prettyPhoto/0/ Diakses tgl 16 Desember 2018 pukul: 20.00 http://sida.lanri.info/sida/attachment/Pilar %20Kehidupan%20Berbangsa%20 dan%20Bernegara.pdf . Diakses  tgl
16 Desember 2018 pukul: 20.00