Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,

## GOOD GOVERNANCE DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO)
Alya Citra Utomo 1 , Suyanto Suyanto 2 , Kuncoro Budi Riyanto 3
1 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia 2 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia 3 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
alyaya21yay@gmail.com 1 , yanto.metro@gmail.com 2

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  application  of  government  accounting standards, good governance and human resource competence on the quality of financial reports at the Regional Financial and Asset Management Agency of Metro City. Data obtained from observations, documentation  and  questionnaires.  The  analysis  technique  used  is  data  requirements  analysis,  and hypothesis  analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  Human  Resource  Competence, Implementation of Government Accounting Standards, Good Governance affect the Quality of Metro City Government Financial Reports.
Keywords: Government  Accounting  Standards,  Good  Governance,  Human  Resources  Competence, Financial Reporting Quality.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah, Good  Governance Dan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kota  Metro.    Data  diperoleh  dari hasil  observasi,  dokumentasi  dan  kuesioner.  T eknik  analisis  yang  dipergunakan  adalah analisis persyaratan data, dan analisis hipotesis.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Governance berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro.
Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance , Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  tuntutan  transparansi  dan  akuntabilitas  atas  pelaksanaan  otonomi  daerah dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah,  instansi  pemerintah  diwajibkan  melakukan  pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.
Upaya  konkrit  untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi  prinsip-prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti  Standar  Akuntansi Pemerintahan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  Laporan  keuangan pemerintah  kemudian  disampaikan  kepada  DPR/DPRD  dan  masyarakat  umum  setelah  diaudit  oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan Keuangan (Nurillah, 2014).
Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah  berjalan  dengan  baik,  sehingga  pemerintah  diharuskan  untuk  dapat  menghasilkan  laporan keuangan yang berkualitas. Di mana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Tuntutan  masyarakat  kepada  pemerintahan  adalah  dihasilkannya  laporan  keuangan  yang  telah memenuhi keempat karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan adalah suatu alat  pertanggungjawaban  atas  kinerja  keuangan  manajemen  suatu  pemerintahan  kepada  publik  yang dipercayakan kepadanya (Prasetya, 2015).
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan baik apabila disusun sesuai dengan Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  telah  ditetapkan.  Standar  akuntansi  pemerintahan  merupakan prinsip  akuntansi  yang  ditetapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daeraholeh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro (BPKAD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan  keuangan  yang  berkualitas  adalah  laporan  keuangan  yang  memiliki  karakteristik  relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat di pahami (Novia et.al, 2015).
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  memiliki  tujuan  untuk  menyajikan  informasi  yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang akan berguna bagi pemerintah  daerah  guna  menyusun  dan  mengevaluasi  kebijakan  dalam  mengelola  sumber  dana. Berdasarkan tujuan tersebut maka laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan memiliki kualitas. Kualitas laporan keuangan adalah tingkat baik atau tidaknya suatu laporan atas pengelolaan keuangan. Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  penting  karena  salah  satu  bentuk  tata  kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya
mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Apabila laporan keuangan sudah dapat  memberikan  manfaat  dalam  membuat  keputusan  maka  akan  mendorong  percepatan pembangunan dan pengentasan  kemiskinan.
Permasalahan  mengenai  kualitas  laporan  keuangan  kini  semakin  hangat  untuk diperbincangkan,  banyaknya  kasus-kasus  buruknya  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia  masih  menjadi  isu  hangat  yang  perlu  dikaji  lebih  dalam.  Hal  ini  merupakan  bukti  dari kurangnya  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  buruknya  sistem  pengendalian  internal, serta  kurangnya  kompetensi  yang  dimiliki  staf  akuntansi  sehingga  dapat  memberikan  pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Udiyanti et al, 2014).
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang yang bisa dilihat daritingkat pendidikan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. (Arman:2018).
Tingkat  pendidikan  pegawai  pada  BPKAD  Kota  Metro  berada  pada  tingkat  sarjana,  namun demikian sudah banyak pula pegawai BPKAD yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Muda atau Diploma III, dan ada juga pegawai yang sudah menyelesaikan pendidikan Magister. Sebagai pegawai di  BPKAD  Kota  Metro  memiliki  bidang  ilmu  lulusan  terakhir  ekonomi  pembangunan  serta  ada beberapa  pegawai  yang  berlatar  belakang  akuntansi.  Sebagaian  besar  dari  pegawai  khususnya  yang ditempatkan  dibidang  keuangan  atau  akuntansi  sudah  dapat  menyusun  laporan  keuangan  berupa laporan  realisasi  anggaran  dan  neraca.  Selain  itu  pegawai  BPKAD  juga  sebagai  besar  sudah memahami peraturan dan ketentuan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah.
Dalam  penempatan  pegawai  tidak  berdasarkan  bidang  keahlian  masing-masing  pegawai, dimana  masih  banyak  pegawai  BPKAD  yang  ditempatkan  tidak  sesuai  dengan  bidang  keahliannya, seperti  pegawai  yang  berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi  yang  ditempatkan dibagian  umum  dan administrasi,  seharusnya  ditempatkan  dibidang  keuangan/akuntansi  sehingga  menunjang  kinerja pegawai khususnya meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Jadi  fenomena  ini,  dalam  penempatan  pegawai  tidak  berdasarkan  bidang  keahlian  masing- masing  pegawai  dimana  masih  banyak  pegawai  BPKAD  yang  ditempatkan  tidak  sesuai  dengan dengan bidang keahliannya, seperti pegawai berlatar belakang pendidikan akuntansi yang ditempatkan di  bagian  umum  dan  administrasi,  seharusnya  ditempatkan  di  bidang  keuangan  atau  akuntansi sehingga menjunjung kinerja pegawai khususnya meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga dipengaruhi oleh lama pengalaman kerja dibidang  keuangan  adalah  diatas  7  tahun,  namun  demikian  ada  juga  pegawai  yang  memiliki pengalaman  kurang  dari  7  tahun  yaitu  pegawai  mutasi  dari  kabupaten  lain  atau  dari  instansi  lain dikota metro, pengalaman kerja professional memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, dimana bidang pengalaman ilmu
lain,  selain  bidang  keuangan  atau  akuntansi  juga  memiliki  relevansi  dan  keterkaitan  untuk memudahkan menyusun laporan keuangan yang berkualitas.
Penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan memunculkan  hasil  yang  beraneka  ragam  sehingga  menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut.  Berdasarkan Penelitian  Annie  (2018)  yang  berjudul  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa,  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  secara  langsung  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Penelitian  ini  juga  mengembangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Azlim  dkk  (2012)  dengan  judul  Pengaruh  Penerapan  Good  Governance  dan  Standar  Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan.

## LANDASAN TEORI

## Kualitas Laporan Keuangan
Baik  tidaknya  laporan  keuangan  merupakan  berukuran-berukuran  normatif  dimana  perlu diwujudkan pada warta akuntansi sebagai akibatnya bisa memenuhi tujuannya. Baik tidaknya laporan keuangan merupakan taraf baik atau tidaknya suatu laporan atas pengelolaan keuangan.

## Pengaplikasian SAP
Pengaplikasian  SAP  SAP  mengatur  penyajian  laporan  keuangan  buat  tujuan  generik  pada rangka mempertinggi keterbandingan laporan keuangan baik terhadap aturan, antar periode, juga antar entitas (PP Nomor 71 Tahun 2010).

## Good Governance
Good  Governance  merupakan  penyelenggaraan  pemerintahan  dimana  solid  juga bertanggungjawab  juga  efisien  juga  efektif  menggunakan  menjaga  kesinergian  hubungan  dimana konstruktif diantara domain-domain (Dwi Permadi, 2013).

## Kompetensi SDM
Kompetensi  SDM  Kompetensi  asal  daya  insan  yaitu  kemampuan  juga  ciri  dimana  dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, juga perilaku konduite dimana dibutuhkan pada aplikasi tugas  jabatannya,  sebagai  akibatnya  bisa  melaksanakan  tugasnya  secara  professional,  efektif  juga efisien.  Veriable  kompetensi  asal  daya  insan  diukur  menggunakan  instrument  (Indriasari  juga Nahartyo, 2018).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  Kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2016)  Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang di dasari angka- angka dengan pengelolaan statistik. Digunakan untuk meneliti pada populasi suatu sampel yang akan dijadikan penelitian, teknik pengambilan sampel pada umumnya random atau acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kota Metro
Berdasarkan  Hasil  analisis hipotesis untuk  variabel  Standar  Akuntansi  Pemerintah  diperoleh nilai  t hitung sebesar  2,917  >  t  tabel  (2,020)  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,04  >0,05  maka  Ho ditolak  dan    H 1 diterima.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Standar  Akuntansi  Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  merupakan  pedoman  penyajian  laporan  keuangan. Pemerintah  daerah  mempunyai  kewajiban  untuk  menyajikan  laporan  keuangan  sebagai  bentuk tanggung  jawabnya  terhadap  pengelolaan  keuangan.  Laporan  keuangan  yang  dibuat  harus  memuat unsurunsur  yang  telah  diatur  dalam  standar  akuntansi  pemerintahan.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia adalah berbasis akrual. Basis akrual berarti mengakui dan mencatat peristiwa ekonomi serta melaporkan pada saat transaksi atau  peristiwa  ekonomi  itu  terjadi.  Penerapan  basis  akrual  diharapkan  dapar  memperlihatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya ekonomi.
Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Vicky  Agustiawan Lasoma  yang  berjudul  “Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Derah Kabupaten  Gorontalo  Utara”  yang  menyatakan  bahwa  variabel  Standar  Akuntansi  Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini berarti semakin baik dalam menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  maka  secara  otomatis  laporan  keuangan  yang  disajikan juga  berkualitas.  Laporan  keuangan  dapat  berkualitas  karena  transaksi  yang  dilaporkan  telah  sesuai dengan  standar  akuntansi  yang  berlaku.  Laporan  keuangan  juga  disajikan  secara  jujur  dan  lengkap. Dengan demikian, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat mengurangi potensi kecurangan dalam pengolaan keuangan daerah.

## Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro
Berdasarkan Hasil analisis hipotesis untuk variabel Good Governance diperoleh nilai thitung sebesar 2,144 > t tabel (2,020) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,045< 0,05 maka Ho ditolak dan H 2 diterima.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Good  Governance  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan.
Suatu  informasi  yang  disajikan  membutuhkan  sebuah  sistem  dalam  penyusunannya.  Sistem Akuntansi  Daerah  adalah  rangkaian  prosedur  yang  dilakukan  mulai  dari  mengumpulkan,  mencatat, menggolongkan,  dan  meringkas  serta  melaporkan  transaksi.  Good  Governance  diperlukan  untuk menghasilkan  keluaran  berupa  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  tepat  dan  akurat.  Laporan keuangan  daerah  yang  akurat  menjadi  dasar  untuk  pengambilan  keputusan.  Oleh  karena  itu, laporan keuangan  pemerintah  daerah  harus  berkualitas.  Jadi,  untuk  memperoleh  kualitas  laporan  keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan harus melalui Good Governance.  Dengan demikian, hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Angga  Dwi  Permadi  (2013)  yang berjudul  “Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah”  yang  menyatakan  bahwa  variabel  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini berarti semakin baik dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah juga  semakin  baik.  Begitu  pula  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Devie Rovieyanti (2011) Penerapan Sistem Akuntansi
Keuangan  Daerah  pun  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Apabila  sejak  awal  Good  Governance  telah  dilaksanakan  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  maka  akan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  wajar  dan  bebas  dari salah saji material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya.

## Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kota Metro
Berdasarkan Hasil analisis hipotesis untuk variabel Kompetensi SDM diperoleh nilai thitung sebesar 2,382 > t tabel (2,020) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014<0,05 maka H 3 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan laporan keuangan.
Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  merupakan  kemampuan  yang  dimiliki  seorang  pegawai yang  berhubungan  dengan  pengetahuan,  ketrampilan,  dan  sikap  dalam  menyelesaikan  kinerjanya sehingga  dapat  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi akan  dapat  menyelesaikan  pekerjaanya  secara  efisien  dan  efektif.  Adanya  kompetensi  sumber  daya manusia  maka  akan  mendukung  ketepatan  waktu  pembuatan  laporan  keuangan.  Dengan  demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati,  dan  Ni  Kadek  Sinarwati  (2015)  yang  berjudul  “Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Penerapan
SAP,  dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan”  yang menyatakan  bahwa  variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan  keuangan  daerah.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan semakin baik sehingga laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

## Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Good Governance secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro
Hasil penelitian ini Hasil uji F diperoleh nilai F-hitung sebesar 3,533 > F-tabel (2,61) dengan nilai  signifikannya  (sig)  sebesar  0,015  <  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  uji  simultan berpengaruh  secara    signifikan,  karena  f-hitung  lebih  besar  dari  f-tabel  sehingga  variabel  standar akuntansi  pemerintah,  good  governance  dan  kompetensi  SDM  berpengaruh  bersama-sama  terhadap tingkat kualitas pelaporan pemerintah. Hal ini berarti bahwa semaki tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  baik,  dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  dapat  dipahami  dan  diimplementasikan  dengan  baik,  maka  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  dihasilkan  akan  semakin  baik.  Sebaliknya,  apabila  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  rendah,  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  belum  efektif,  dan Good Governance yang belum memenuhi kebijakan akuntansi dapat menimbulkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kurang baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  output  analisis  data  juga  pembahasan  terkait  efek  Pengaplikasian  SAP,  Good Governance, Kompetensi SDM terhadap Baik tidaknya Laporan Keuangan pemkot Metro, maka bisa ditarik  konklusi  menjadi  berikut  :  Pengaplikasian  SAP  berpengaruh  positif  juga  signifikan  terhadap terhadap  Baik  tidaknya  laporan Keuangan  pemkot  Metro,  hal  ini  menerangkan  bahwa  semakin  baik Pengaplikasian  SAP  maka  Baik  tidaknya  laporan  Keuangan  pemkot  Metro  semakin  baik.  Good Governance  berpengaruh  positif  terhadap  Baik  tidaknya  laporan  Keuangan  pemkot  Metro,  hal  ini menerangkan  bahwa  Good  Governance  dimana  semakin  baik  bisa  mempertinggi  Baik  tidaknya laporan  Keuangan  pemkot  Metro.  Kompetensi  SDM  berpengaruh  positif  juga  signifikan  terhadap Baik  tidaknya laporan Keuangan pemkot Metro,  hal ini menerangkan bahwa meningkat  Kompetensi SDM maka Baik tidaknya laporan Keuangan pemkot Metro akan semakin baik. Pengaplikasian SAP, Good Governance, Kompetensi SDM terhadap Baik tidaknya  Laporan Keuangan pemkot Metro, hal ini  menerangkan  bahwa  Pengaplikasian  SAP  baik,  Good  Governance  bisa  dipahami  juga diimplementasikan  menggunakan  baik,  dan  Kompetensi  SDM  tinggi,  maka  baik  tidaknya  Laporan Keuangan Pemda yang didapatkan akan semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  (2017). Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta  :  Salemba  Empat  (2013). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat Angga  Dwi  Permadi.  (2013).  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Studi  Kasus  pada  Dinas  Bina  Marga  Kota Bandung. Skripsi Universitas Widyatama Bandung.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2016). Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  1 Tahun  2016 .  Departemen  Pendidikan  Nasional  Balai  Pustaka.  (2010). Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka.
Bastian,  Indra.  (2017). Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik .  Jakarta  :  Salemba  Empat  (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar . Jakarta : Erlangga
Devi  Rovieyanti.  (2012).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Good  Governance terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Survei  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya. Journal Accounting Vol 1 No.1.
Erma Setiawati. (2014). Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia,  Pengendalian  Intern,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Pemahaman Akuntansi. Call for paperUniversitas Muhammadiyah Surakarta . Husein Umar. (2011). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis . Jakarta: Rajawali Pers.
Imam  Ghozali.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  19 Edisi  5. Semarang: Universitas Diponegoro.
Kadek  Desiana  Wati,  Nyoman  Trisna  Herawati,  dan  Ni  Kadek  Sinarwati.  (2014).  “Pengaruh Kompetensi  SDM,  Penerapan  SAP,  dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan GaneshaVol 2 No. 1 .
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46A Tahun 2007. Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
Mardiasmo.  (2016).  Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  melalui  Akuntansi  Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2. No. 1 Mulyadi. (2017). Sistem Akuntansi . Jakarta : Salemba Empat Nawawi.  (2011).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Bisnis  yang  Kompetitif.  Yogyakarta  : Gajah Mada University Press Pramono Hariadi, dkk. (2010). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta :Salemba Empat Rivai,  Veithzal.  (2011). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Perusahaan. Jakarta:  Rajawali pers.
Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia. (2010) . Sugiyono. (2018). Statistika Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta. ________.(2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta
________.(2011). Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta ________.(2012). Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta Sutrisno Hadi. (2014). Analisis Regresi. Yogyakarta: Andi Offset Suwanda,  Dadang  dkk.  (2015). Kebijakan  akuntansi  Berbasis  Akrual  Berpedoman  pada  SAP . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
Vicky  Agustiawan  Lasoma.  (2012).  “Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Dan  Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara”. Jurnal Akuntansi Vol. 2. No.1
Yadiati,  Winwin  dan  Abdullah  Mubarok.  (2017). Kualitas  Pelaporan  Keuangan. Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.