## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-03-30 Accepted: 2021-05-04
Published: 2021-09-01

## ANALISIS TERKAIT TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  TERHADAP PENGGUNAAN BORAKS DAN FORMALIN  PADA MAKANAN
Ely Rahmawati Fakultas Hukum Unviersitas Singaperbangsa Karawang 1710631010078@student.unsika.ac.id

## Hana Faridah
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang hana.faridah@fh.unsika.ac.id
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap  konsumen  atas  penggunaan  boraks  dan  formalin  pada  makanan,  metode penelitian  ang  digunakan  yaitu  metode  hukum  normatif  mencangkup  penelitian terhadap  sistematika  hukum,  penelitian terhadap  asas-asas hukum,  taraf  sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab pelaku usaha harus bertanggung jawab  terhadap  konsumen  dan  wajib  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.  Ganti  rugi  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang dan/atau jasa yang sama nilainya, atau perawatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai  dengan  ketentuan  perundangn  undangan.  Cara  penyelesaian  dapat  melalui litigasi  (dipengadilan)  dan  non  litigasi  (diluar  pengadilan),  untuk  penyelesaian  secara non  litigasi  (diluar  pengadilan)  menurut  Undang  Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  hanya  dengan  tiga  cara  yaitu,  konsoliasi,  arbitrase  dan mediasi.
Kata kunci: Konsumen, Pelaku Usaha, Pangan.
Abstract: This study aims to determine the responsibility of businesses to consumers for  the  use  of  borax  and  formaldehyde  in  food,  the  research  methods  used  are normative  legal  methods  covering  research  on  legal  systematics,  research  on  legal principles,  legal  synchronization  standards,  legal  history  research  and  comparative legal research.
The  results  show  that  the  responsibility  of  businesses  must  be  responsible  to consumers  and  must  provide  compensation  for  damage,  pollution  and  /  or  loss  of consumers due to consuming such goods and / or services.  Indemnification may be in the  form  of  refund  or  replacement  of  goods  and/or  services  of  equal  value,  or maintenance, and/or compensation in accordance with the provisions of the legislation. Settlement can be through litigation (in court) and non-litigation (out of court), for non- litigation  settlement  (out  of  court)  according  to  Law  No.  8  of  1999  on  Consumer Protection in only three ways, namely, conciliation, arbitration and mediation .
Keyword: Consumers, Business Actors, Food.

## PENDAHULUAN
Globalisasi  dan  pasar  bebas merupakan  suatu  hal  yang  saat  ini tidak biasa dipisahkan dengan
seiringnya
perkembangan perekonomian  dan  dibantu  dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin terbuka. Dengan keterbukaan itulah yang akan memberikan  banyak  tantangan  baik dari  pihak  produsen  ataupun  pihak konsumen, salah satu aspeknya ialah bahwa  akan  semakin  meningkatnya permasalahan perlindungan konsumen, keterbukaan tersebut dapat  dilihat  dari  dua  sisi,  hal positifnya yaitu dengan adanya
keterbukaan tersebut akan
memperluas  gerak  transaksi  barang dan/atau jasa sehingga dapat dikonsumsi
oleh
masyarakat terpenuhi dengan selera dan kemampuan  konsumen.  Disisi  lain dapat  memberikan  dampak  yang merugikan  pihak  konsumen  karena pelaku usaha memanfaatkannya menjadi objek bisnis dengan
mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan
kewajibannya
sebagai  pelaku  usaha  dan  untuk melindungi hak hak para konsumen.
Peningkatan  jumlah  penduduk menyebabkan kebutuhan bahan pangan  semakin  meningkat  dengan ditandai  munculnya  berbagai  variasi produk  pangan  yang  lebih  awet, menarik,  dan  menguntungkan. [ 1 ] Pangan  atau  makanan  yang  aman, bermutu  dan  bergizi  merupakan  hal utama  yang  harus  dipenuhi  dalam rangka
meningkatkan
dan
mensejahterakan rakyat. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam mengkonsumsi makanan  perlu  adanya  perlindungan yang  baik  bagi  pihak  pelaku  usaha maupun  konsumennya.  Pembinaan dan  pengawasan  dan  pengawasan yang  efektif    pada  bidang  pangan serta  dapat  melindungi  masyarakat dari  pangan  yang  membahayakan kesehatan  diperlukannya  pengaturan seperti yang tertuang pada Pasal 112 Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa  pemerintah  berwenang  dan bertanggung  jawab  menagatur  dan mengawasi  produksi,  pengolahan, perindustrian makanan.
Ada bebarapa asumsi jika melihat posisi konsumen di era pasar bebas.  Pertama,  posisi  konsumen akan  diuntungkan.  Dengan  adanya liberalisasi  perdagangan  arus  keluar masuk barang semakin mudah, sehingga  konsumen  dengan  mudah mendapatkan  pilihan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  dengan  harga yang sesuai. Kedua, posisi konsumen  akan  dirugikan,  lemahnya pengawasan  akan  semakin  sulit untuk  melindungi  konsumen  yang dirugikan oleh pelaku usaha baik dari keamanan, keselamatan dan
kenyamanan. [ 2 ]
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjain  adanya  kepastian  hukum untuk memberika perlindungan terhadap  konsumen  (Pasal  ayat  (1) Undang  Undang  No.  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
Dengan adanya undang undnag
no. 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan
Konsumen akan
menjadi  semakin  khusus,  tegas  dan forma  dalam  upaya  untuk melindungi konsumen  sebab  telah  tertuang didaam peraturan perundang undangan. Didalamnya selain mengatur  definisi  definisi  umum
mengenai  perlindungan  konsumen terdapat  juga  hak  dan  kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan  yang  dilarang,  klausula baku,  tanggungjawab  pelaku  usaha, penyelesaian  sengketa  konsumen sampai  kepada  sanksi  baik  sanksi administratif maupun sanksi pidana.
Dalam perkembangan  dunia industry,  khususnya  pada  industry makanan  sudah  tidak  asing  lagi menggunakan  zat  zat  kimia  untuk membuat  produk  makanan  menjadi lebih  enak  dan  tentunya  tahan  lama. [ 3 ] Diantara banyaknya zat berbahaya, yang sering kali diggunakan oleh pelaku usaha antara lain boraks dan formalin. Boraks yang bersifat  toksik  bagi  sel,  beresiko terhadap  kesehatan  manusia  yang mengkonsumsinya,  keracunan  kronis akbat  boraks  karena  absorpsi  dalam waktu  lama.  Jika  mengkonsumsi dengan terus menerus dapat mengganggu peristaltic usus, kelainan  susuanan  saraf,  depresi, dan  gangguan  mental.  Dengan  dosis yang tidak tertentu dapat megakibatkan gangguan pada
kesehatan  seperti  degradasi  mental, serta  rusaknya  saluran  pencernaan,
ginjal,  hati,  dan  kulit  karena  boraks dapat diabsorpsi oleh saluran pernafasan  dan  pencernaan,  kulit yang terluka, atau membrane mukosa. [ 4 ]
Pada umumnya
boraks
digunakan  untuk  memantri  logam, pembuatan  gelas,  pestisida,  serta campuran  pembersih.  bahan  ini diketahui memiliki bahaya bagi kesehatan  jika  tertelan,  tetapi  sering kali  bork  ditambahkan  ke  dalam makanan.  Penyalahgunaan  boraks pada  pangan  antara  lain  sebagai pengenyal  pada  pangan  seperti bakso,  mie,  kerupuk  dan  empek- empek. Ciri ciri pangan ang mengandung  boraks,  secara  umum terdapat  pada  teksturnya  ang  sangat kenyal, contohnya untuk bakso memiliki  tekstur  yang  kenyal  dengan warna  yang  cenderung  sedikit  putih dan  sangat  gurih  dan  kerupuk memiliki  tekstur  sangat  renyah  dan rasa getir.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang yang  telah  diuraikan  maka  pokok permasaahan dalam artikel ini mengenai Bagaimana tanggung
jawab pelaku usaha terhadap peredaran  boraks  dan  formalin  pada makanan?. Diharapkan dengan penelitian  ini  dapat  memberikan wawasan bagi pembacanya.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  metode  yuridis  hukum normatif.  Adapun  penelitian  hukum normatif yang mencangkup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.
Dalam hal, lebih menfokuskan bagaimana pertanggungjawaban pelaku  usaha  terhadap  peredaran boraks  dan  formalin,  dan  penelitian ini  menggunakan  data  sekunder dengan pendekatan perundang undangan dan bahan hukum lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasarnya tanggung jawab timbul melaui dua hal yaitu perjanjian dan  karena  hukum,  baik  berupa perbuatan melanggar hukum maupun perbuatan yang sesuai hukum. Hal ini disebabkan perjanjian pada dasarnya diadakan  untuk  saling  memberikan
keuntungan kepada pihak yang berkaitan,  demikian  tanggung  jawab muncul  bukan  hanya  semata  mata disebabkan  dengan  adanya  kerugian tetap  dari  perjanjian  menimbulkan harapan akan mendapatkan keuntungan bagi pihak yang
mengadakan  perjanjian.  Semntara itu, dalam perbuatan melawan hukum timbulnya
tanggung
jawab disebabkan  adanya  kerugian  yang menimpa pihak yang terkena perbuatan melanggar hukum,
kerugian  ini  dapat  berupa  kerugian yang  dapat  dihitung  maupun  yang tidak dapat dihitung. [ 5 ]
Menurut hukum perdata, pertanggungjawaban  dapat  dibagi menjadi  dua  yaitu,  kesalahan      dan mutlak [ 6 ]
1.  Prinsip tanggung jawab berdasarkan  kelalaian  atau kesalahan  yaitu  bersifat subjektif,  suatu  tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku usaha. Sedangkan prinsip tanggung
2.  Prinsip tnggung jawab mutlak,  pada  prinsip  ini berbeda dengan ajaran pertanggungjawaban
hukum pada umumnya sebab tanggung jawab produk  adalah  tanggung
jawab produsen yang
dibuat  juga  dengan strict liability. [ 7 ]
Prinisp tanggung
jawab merupakan hal sangat penting  dalam hukum  perlindungan  konsumen,  di dalam  kasus  pelanggaran  konsumen diperlukannya  kehati-hatian  dalam menganalisis  mengenai  siapa  yang harus bertanggung jawab dan seberapa  jauh  tanggung  jawab  yang harus  dibebankan  kepada  pihak pihak yang terkait. [ 8 ]
Boraks adalah senyawa dengan nama  kimia natrium  tetraborat yang berbentuk  kristal  lunak  jika  dilarutkan dalam  air  akan  terurai  menjadi natrium  hidroksida dan  asam  borat dan formalin merupakan bahan kimia untuk mengawetkan mayat dan tekstil yang  pada  dasarnya  merupakan nama dagang dari larutan formaldehyde  dalam  air  dengan kadar 30-40%. Menurut Badan
Pengwasan  Obat  dan  Makanan
(BPOM) formalin bagi tumbuh merupakan  sebagai  zat  beracun karnisogen yang dapat menyebabkan kanker.  Dalam  jangka  pendeknya antara  lain  iritasi  pada  saluran pernafasan,  muntah-muntah,  pusing
dan  rasa  terbakar  ditenggorokan sedangkan  untuk  konsumsi  dalam jangka  panjang  dapat  menyebabkan kerusakan  organ  organ  dalam  tubuh. [ 9 ]
Formalin
dan boraks sebenarnya  bahan  kimia  yang  hanya boleh  digunakan  untuk  keperluan diluar tubuh, maksudnya yaitu boraks dan  formalin  tidak  boleh  masuk kedalam  utubuh  manusia  sebab dapat  merusak  organ  organ  didalam tubuh.  Keamanan  pangan,  yaitu upaya  yang  diperlukan  untuk  dapat mencegah pangan dari kemungkinannya  tercemar  biologis, kimia,  dan  benda  lain  yang  dapat mengganggu, merugikan atau membahayakan  kesehatan  manusia (Pasal 1 ayat (5) Undang Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan).
Negara  mempunyai  kewajiban untuk  melindungi  warga  negaranya salah  satunya  memberikan  sanksi administrative sehinggga para pelaku usaha  tidak  menggunakan  bahan kimia yang tentunya dapat membahayakan kesehatan, dan konsumen merasa aman serta memperoleh  kepuasan  dari  produk yang  dibelinya.  Begitu  pula  dengan
pelaku usaha yang mempunyai kewajban  untuk  dapat  ikut  serta menciptakan  dan  menjaga  iklim usaha  yang  sehat  dan  sehingga dapat menunjang bagi pembangunan perekonomian  nasional.  Oleh  sebab itu, pelaku usaha dibebankan tanggung  jawab  atas  pelaksanaan kewajiban  tersebut  dengan  melalui penerapan  norma  norma  hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi nila tanggung jawab dalam dunia usaha.
Undang  Undang  No.  8  Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus mengatur  masalah  masalah  yang terjadi  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen.  Dengan  adanya  Undang Undang ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi konsumen  maupun  pelaku  usaha mengenai hak dan kewajiban masing masing  pihak,  seperti  pada  pasa  4 huruf a bahwa konsumen berhak atas keamanan, keselamatan dan
kesehatan. Undang Undang Pangan mengatur masalah makanan, minuman, pengadaan serta
ketersediaan dan penggunaan pangan, juga pemerintah telah
menetapkan standard keamanan den mutu  pangan  (pasal  86  Undang Undang  No.  18  Tahun  2012  tentang Pangan). Standard yang harus dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  pangan tercantum  dalam  pasal  69  Undang Undang  no.  18  Tahun  2012  tentang Pangan, yaitu:
1.  Sanitasi pangan 2.  Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan 3.  Pengaturan terhadap pangan  produk  rekayasa genetic 4.  Pengaturan terhadap iradiasi pangan 5.  Penetapan standard kemasan pangan 6.  Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan
7.  Jaminan  produk  halal  bagi yang dipersyaratkan.
Setiap pelaku usaha wajib
melakukan persyaratan dalam proses produksi,
penyimpanan pengangkutan, dan peredaran pangan.  Selain  itu  dalam  pasal  7 Undang  Undang  No.8  Tahun  1999 Tentang Perindungan Konsumen juga terdapat kewajiban pelaku usaha  yang  harus  dilaksanakannya. Konsumen memiliki 4 (empat)
kepentingan  antara  lain  kepentingan fisik, kepentingan social dan lingkungan, kepentingan ekonomi dan kepentingan perlindungan hukum. Mengenai pertanggungjawaban hukum erat kaitannya  dengan  ada  tau  tidaknya suatu  kerugianyang  diderita  oleh suatu  pihak  sebagai  akibat  (dalam hal  ini  konsumen  dengan  pelaku usaha)dari penggunaan, pemanfaatan serta pemakaian
barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. [ 10 ]
Tanggung  jawab  pelaku  usaha diatur pada pasal 19 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  mengenai pelaku usaha yang harus bertanggung jawab terhadap konsumen  dan  wajib  memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa  tersebut.  Ganti rugi  dapat  berupa  pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau  jasa  yang  sama  nilainya, atau  perawatan,  dan/atau  pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
Tenggang  waktu  pemberian  ganti rugi  tersebut  dilaksanakan  selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal  transaksi.  Jika  pelaku  usaha menolak  dan/atau  tidak  memberi tanggapan  atas  tuntutan  dapat  di gugat  melalu  badan  penyelesaian sengketa
konsumen atau
mengajukan  ke  badan  peradilan
ditempat kedudukan konsumen
(pasal  23  Undang  Undang  No.  8 Tahun  1999  Tentang  perlindungan konsumen).
Dapat  diketahui  bahwa,  apabila hubungan  antara  konsumen  dengan pelaku usaha timbulnya suatu kerugian sebagai akibat penggunaan, pemanfaatan,  dan/atau  pemakaian, maka  konsumen  yang  dirugikan dapat  meminta  pertanggungjawaban dari pelaku usaha untuk mendapatkan ganti
rugi.
Penyelesaian  sengketa  konsumen diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal  48  Undang  Undang  No.  8 Tahun  1999  Tentang  Perindungan Konsumen, menyebutkan bahwa konsumen  yang  merasa  dirugikan dapat  menggugat  pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa.
Penyelesaian sengketa menurut Undang  Undang  No.  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat  2  (dua)  cara  penyelesian sengketa yaitu dengan melalui pengadilan (litigasi) dan non
pengadian (non litigasi).
1. Penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan (litigasi)
Pasal  48  Undang  Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan
umum. Pada putusan yang dijatuhkan  oleh  Majelis  Badan Penyelesaian  sengketa  (BPSK) bersifat  Final,  maksudna  tidak  ada upaya banding dan kasasi melainkan “keberatan”. Jika pelaku usaha  merasa  diberatkan  atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa  konsumen  maka  dapat mengajukan  keberatan  kepada Pengadilan  Negeri.  Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan  atas  keberatan  pelaku
usaha paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan tersebut. (pasal 58)
2. Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan (non litigasi)
Padal  47  Undang  Undang No.  8  Tahun  1999  Tentang
Perlindungan
Konsumen menjelaskan  bahwa  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  untuk mencapai  kesepakatan  mengenai bentuk  dan  besarna  ganti  rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi  kembali  kerugian  yang dibebankan kepada konsumen.
penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  dilakukan  dengan  dua cara  yaitu  Penyelesaian  secara damai  antara  para  pihak  dan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tidak menutup kemungkinan  akan  dilakukannya
penyelesaian  secara  damai  oleh para pihak yang bersengketa yang dimaksud tanpa melalui pengadilanatau Badan Penyelesaian  sengketa.  Cara  ini merupakan  bentuk  penyelesaian
yang paling mudah hanya
dibutuhkannya kemauan dan kemampuan berunding untuk dapat  menyelesaikan  sengketa secara damai. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) merupakan  penyelesaian  diluar pengadilan ang memiliki tiga unsur keanggotaan yaitu unsur pemerintah,  unsur  peaku  usaha dan unsur konsumen. Setiap unsur diwakili paling sedikit 3 (tiga) orang dan  sebanyak-banyaknya  5  (lima) orang,  untuk  pengangkatan  dan penghentian anggota
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di tetapkan oleh Meneteri
Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam  hal  ini,  berdasarkan Undang  Undang  No.  8  tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen
tugas dan wewenang Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian  sengketa  konsumen melalui  mediasi  atau  artbitrase  atau konssiliasi.  Dalam  hal  menangani dan  menyelesaikan  sengketa  badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen membentuk membentuk Majelis
dengan  anggota  ganjil  yang  terdiri dari  unsur  pemerintah,  unsur  pelaku usaha  dan  unsur  konsumen  dan dibantu oleh seorang panitera. Badan Penyelesaian  Sengketa  konsumen wajib  mengeluarkan  putusan  paling lambat 21 (dua Puluh satu) hari kerja setelah diiterimanya gugatan. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis
Badan Penyelesaian Konsumen
bersifat final dan mengikat. [ 11 ] Cara penyelesaian di luar pengadilan  (non  litigasi)  berdasarkan Pasal  1  Undang  Undang  No.  30 Tahun  1999  Tentang  arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Sedangkan  dalam  Undang  Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dengan  tiga  cara  yaitu,  konsoliasi, arbitrase  dan  mediasi  yang  dengan melalui  perundingan  kedua  belah pihak  dibantu  oleh  mediator  untuk memperoleh kesepakatan. Tetapi dalam prakteknya Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen hanya dengan dua cara penyelesaian yaitu ediasi dan arbitrase.
Apabila pelaku usaha
melakukan kecurangan dalam proses produksinya yang menyebabkan konsumen  merasa  dirugikan  dengan sebeb  mengkonsumsi  produk  ang diproduksinya,  maka  pelaku  usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian tanpa harus membuktikannya  lagi  perihal  ada atau tidaknya kesalahan, oleh karena itu pelaku usaha langsung bertanggungjawab atas kerugian yang  ditimbulkan  oleh  produknya tersebut.  Pasal  35  Undang  Undang No.  18  Tahun  2012  Tentang  Pangan juga  mengatur  mengenai  pelaku usaha  yang  mengekspor  pangan yang  diproduksinya  maka  pelaku usaha  tersebut  bertanggung  jawab atas  keamanan,  mutu,  gizi  pangan. Dengan  adanya  pasal  ini,  berarti pelaku  usaha  bertanggung  jawab penuh  atas  yang  di  produksinya  baik untuk  dalam  negeri  maupun  luar negeri.
Boraks  ataupun  formalin  sering kali  digunakan  oleh  pelaku  usaha sebagai  bahan  tambahan  pangan, maksudnya adalah bahan yang ditambahkan  kedalam  pangan  untuk dapat  mempengaruhi  sifat  dan/atau
bentuk  pangan  (pasal  73  Undang Undang  Pangan).  Pemerintah  juga memiliki  kewajiban  untuk  memeriksa keamanan  bahan  tambahan  yang digunakan  oleh  pelaku  usaha  yang belum dikethui dampakn bagi kesehatan manusia (pasal 74
Undang Undang Pangan).
Undang  Undang  No.  18  Tahun 2012 Tentang Pangan melarang juga pelaku  usaha  yang  mengedarkan pangan  yang  berbahaya  antara  lain berupa  bahan  beracun,  berbahaya, atau  yang  dapat  membahayakan kesehatan  atau  jiwa  manusia  (pasal 90) dan setiap orang yang melanggar ketentuan  tersebut  akan  dikenai sanksi  administratif  berupa  denda, penghentian sementara dari produksinya,  penarikan  pangan  yang beredar, ganti rugi dan/ atau
pencabutan izin (pasal 94).
Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan  terdapat  adanya  bukti awal  bahwa  telah  melakukan  tindak pidana  di  bidang  pangan,  penyidikan akan  segera  dilakukan  oleh  penyidik yang  berwenang  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  dan akan  melakukan  pemanggilan  pada pelaku tindak pidana dibidang
pangan,  untuk  lebih  lengkapnya terdapat  pada  pasal  123  ayat  (2) undang  Undang  No.  18  Tahun  2012 Tentang Pangan.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha terhadap  konsumen  dibagi  enjadi beberapa bagian antara lain:
1. Tanggung  jawab  pelaku  usaha secara keperdataan
Pelaku usaha wajib
memberikan ganti rugi atas kerugian  yang  diderita  konsumen akibat  pengguna,  pemanfaatan serta  pemakaian  barang  dan/jasa yang  diperdagangkan  oleh  pelaku usaha.  Mengenai  pelaku  usaha harus  tanggung  jawab  mengganti kerugian  konsumen  diatur  dalam pasal  19  Undang  Undang  No.  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pertanggungjawaban  secara hukum  perdata  dibagi  menjadi kedalam dua bentuk yaitu:
a. Pertanggungjawaban  atas kerugian  yang  disebabkan oleh wanprestasi
Hubungan  hukum  akan terjadi  apabila  konsumen datang kepada pelaku usaha untuk membeli
barang dan/atau jasa tertentu.  Hubungan  hukum antara  konsumen  dengan pelaku  usaha  berbentuk perjanjian,  oleh  karena  itu jika  pelaku  usaha  tidak memenuhiperjanjian tersebut maka pelaku
usaha dianggap telah melakukan wanprestasi. Bentuk kerugian yang dapat dituntut akibat
adanya  wanprestasi  berup kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat diukur  dengan  niali  uang terutama biaya perawatan.
Apabila akibat wanprestasi tidak  hana  menimbulkan kerugian materiil tetapi juga menimbulkan kerugian  immateriil  maka konsumen dapat menuntuk  kerugian  yang berupa immateriil itu berdasarkan perbuatan melawan hukum b. Pertangungjawaban atas kerugian  yang  disebabkan
oleh  perbuatan  melawan hukum
Kemudian,  Adapun  unsur  unsur perbuatan  melawan  hukum  sebagai berikut :
1) Adanya  perbuatan  melawan hukum
Dikatakan  dengan  perbuatan melawan hukum apabila bertentangan  dengan  hak dan  kewajiban  orang  lain, bertentengan dengan kesusilaan dalam masyarakat, dan bertentangan  dengan  hati- hati yang seharusnya diindahkan  dalam  perilaku dimasyarakat  terhadap  diri sendiri  maupun  orang  lain. Maksud  dari  bertentangan dengan  hak  orang  lain  yaitu bertentangan  dengan  hak konsumen  yang  telah  diatur dalam Undang Undang No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan  salah  satu  haknya adalah  menjamin  keamanan, kenyamanan dan keselamatan. 2) Adanya kesalahan Jika konsumen akan menuntut  pelaku  usaha  atas
perbuatan  melawan  hukum, maka  konsumen  harus  dapat membuktikan  bahwa  pelaku adanya  kesalahan  sehingga menimbukan kerugian. Kesalahan  yang  dilakukan pelaku usaha dapat berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian. Kesalahan atas  kelalaian  berarti  pelaku usaha  tidak  menduga  akibat yang timbul atas perbuatannya  dan  tidak  ada motif darinya. Sedangkan kesalahan karena kesengajaan  berarti  peaku
usaha  secara  sadar  dan sudang  mengetahui  akibat akibat yang dapat timbul atas perbuatannya  dan  menyadari
bahwa tindakan yang dilakukan melanggar peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku.  Jika pelaku  usaha  menggunakan bahan  kimia  seperti  formalin dan  boraks  tentu  ia  secara sadar  mengetahui  bahwa  hal tersebut dilarang dan berbahaya  bagi  kesehatan manusia,  akan  sangat  tidak
mungkin pelaku usaha melakukan  kelalaian  sampai dengan mencampurkan bahan  berbahaya  tersebut. Akan  mungkin  terjadi  jika tertukar  antara  gula  dan garam dalam  produksinya. 3) Adanya kerugian
kerugian atas perbuatan melawan hukum meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Ganti rugi  harus  diberikan  sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan  unsur  unsur yang berkaitan langsung dengan  kerugian  tersebut, seperti kemampuan / kekayaan pihak yang
bersangkutan.
4) Adanya  hubungan  kausalitas antara  perbuatan  melawan hukum dan kerugian.
Yang dimaksud dengan hubungan  kausalitas  yaitu hubungan yang dibentuk atas suatu  sebab  akibat.  Pasal  24 Undang Undang No. 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan Konsumen mengatur
peralihan  tanggung  jawab dari  satu  pelaku  usaha  ke pelaku  usaha  lainnya,  yang menyatakan  bahwa  pelaku usaha  yang  menjual  barang dan/atau  jasa  kepada  pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi
dan/atau gugatan konsumen.
2. Tanggung  Jawab  pelaku  usaha secara pidana
Dasar pertanggungjawaban
pidana dalam kasus ini didasarkan
pada  pasal  62  ayat  (1)  Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang  Perindungan  Konsumen
menyebutkan  bahwa  peaku  usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau  jasa  yang  tidak  sesuai dengan standard ketentuan perundang undangan dengan sanksi administratif pidana penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau pidana  denda  paling  banyak  Rp.
2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah).
Pertanggungjawaban seseorang dianggap mampu tergantung  pada  keadaan  dan kemampuan jiwanya. Keadaan
jiwa  yang  dimaksud  ialah  tidak terganggu oleh suatu penyakit dan tidak  cacat  dalam  pertumbuhan atau  dengan  kata  ain  daam keadaan sadar melakukan perbuatannya,  sedangkan  yang dimaksud dengan kemampuan jiwa  yaitu  orang  dapat  menyadari hakekat    dari  perbuatan  dan mengetahui akibat dari tindakannya tersebut. Dengan  adanya  kesalahan dapat menentukan apakah seseorang dapat bertanggung jawab  atau  tidak,  kesaahan  dapat dibagi  menjadi  dua  macan  yaitu kesengajaan dan kealpaan. Hal ini menunjukan    bahwa  kesengajaan atau kealpaan merupakan pertanda adanya suatu kesalahan. Dalam pertanggungjawabannya dalam  tindak  pidana  konsumen hanya  dapat  diterapkan  kepada orang  yang  melakukan  tindak pidana konsumen.
3.  Tanggung  jawab  peaku  usaha secara administratif
Pertanggungjawaban pada peaku  usaha  berkaitan  dengan kewajiban atau persaratan administratif  yang  harus  dipenuhi
oleh pelaku usaha dalam
menjalankan  usahanya.  Sanksi administrative seringkali lebih efektif  jika  dibandingkan  dengan sanksi  perdata  atau  sanksi  pidana sebab  sanksi  administrative  dapat diterapkan  secara  langsung  dan sepihak.    Selanjutnya  pada  pasal 60  Undang  Undang  No.  8  Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen  mengatur  mengenai sanksi administrative yang menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
berwenang  menjatuhkan  sanksi administrative terhadap peaku
usaha yang  sengaja memproduksi
dengan  tidak  memenuhi  standart keamanan pangan dipidana dengan pidana penjara paing lama 2  (dua)  tahun  atau  denda  paing banyak  Rp.  4.000.000.000.00.- (empat milyar rupiah).
Selanjutnya,  jika  perbuatan dari pelaku usaha terbukti mengakibatkan  kerugian  dan  tidak memenuhi kewajibannya untuk dapat memberikan ganti rugi kepada  konsumen  sebagaimana yang  diatur  dalam  pasal  19 Undang Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang  Perlindungan  Konsumen. Maka  sesuai  dengan  pasal  63 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,
Badan Penyeesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan  sanksi  administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak sebesar
Rp.
200.000.000,00  (  dua  ratus  juta rupiah).
Kemudian,  Hal  hal  yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab antara lain:
1.  Jika  pelaku  usaha  tidak memperjualbelikan produknya
2.  Cacat  yang  menyebabkan
kerugian tersebut tidak ada pada saat produk
diedarkan oleh pelaku usaha,  atau  cacat  tersebut timbul dikemudian hari
3.  Produk tersebut tidak dibuat  oleh  pelaku  usaha baik  unuk  dijual  ataupun diedarkan untuk tujuan ekonomis    maupun  dalam rangka bisnis
4.  Terjadinya cacat pada
produk tersebut akibat
keharusan memenuhi kewajiban  yang  ditentukan dalam peraturan perundang undangan 5.  Secara  ilmiah  dan  teknis
saat produk diedarkan tidak mungkin cacat. [ 12 ]
Namun, untuk dapat menciptakan  dunia  bisnis  yang
sehat  maka  baik  pelaku  usaha ataupun konsumen
saling
menumbuhkan  rasa  kepercayaan, menjunjung inggi nilai-niai kejujuran, dan keadian sebagai ciri masyarakat yang
beradab.
Hubungan  antara  pelaku  usaha dengan konsumen, maka pelanggaran  yang  dikalukan  oleh pelaku  usaha  yang  merugikan konsumen  sehingga  konsumen diberikan hak untuk dapat meminta pertanggungjwaban  pelaku  usaha serta  menuntut  ganti  kerugian yang  diderita  konsumen.  Dengan itu  ruang  lingkup  tanggung  jawab pelaku  usaha  adalah  memberikan ganti  rugi  kepada  pihak  yang dirugikan  dalam  ha  ini  konsumen, berkaitan dengan gugatan konsumen.  Seama  pelaku  usaha
tidak  dapat  membuktikan  bahwa kesahan tersebut
bukan merupakan kesalahannya.

## KESIMPULAN
Undang  Undang  No.  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan
konsumen  dan  Undang  Undang  No. 18  Tahun  2012  Tentang  Pangan, mempunyai  persamaan  yaitu  antar lain  sama-sama  mengatur  tentang kewajiban  pelaku  usaha  yang  harus sesuai standard yang berlaku. Penyelesaian konsumen dapat diselesaikan  melalui  dua  cara  yaitu litigasi (di pengadian) atau non litigasi (diuar  pengadian),  dalam  praktek dilapangan  masyarakat  lebih  banyak diselesaikan secara non litigasi melaui Badan Penyelesaian
Sengketa  Konsumen  (BPSK),  hasil akhir tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan penyelesaian secara mediasi  atau  arbitrase.  Dan  tidak menutup  kemungkinan  kedua  belah pihak akan berdamai

## SARAN
Masyarakat  harus  lebih  cermat dalam  memilih  dan/atau  membeli
suatu  makanan,  dalam  hal  ini  para konsumen  harus  menerapkan  rasa kehati-hatian
dalam mengkonsumsinya.  selain  itu,  untuk para  pelaku  usaha  diharapkan  dapat menjual dan/atau memproduksi makanan  yang  sehat  tanpa  adanya unsur  berbahaya  didalamnya  dan tumbuhkan  rasa  tanggung  jawab dalam diri kita.

## REFERENSI
[ 1 ] J.F.M.N.  Putri  Widelia.(2019).
Identifikasi  Kangungan  Boraks Pada Mi Basah Di Pasar
Tradisional Kota Bengkulu , p. 59.
[ 2 ] Y.P. Lumentut. (2013). T anggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan  Ganti  Rugi  Atas Kerusakan Barang Yang Merugikan Konsumen , p. 1.
[ 3 ] K.G.  Arta.  (2012). Pelindungan
Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Penggunaan
Boraks Pada Bakso , p. 02.
[ 4 ] M.B.S.E.S. Siti
Istiqomah.
(2010). P enambahan Boraks
Dalam Bakso Dan Factor Pendorong  Penggunaana  Bagi Pedagang Bakso Di Kota
Bengkulu , p. 02.
[ 5 ] T.T. Suriaatmadja. (2009). Dasar Dasar Tanggung Jawab Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen , p. 11.
[ 6 ] V.j.E.S.  Agustina  Balik.  (2017). Tanggung  Jawab  Pemerintah Dan  Pelaku  Usaha  Makanan Siap  Saji  Terkait  Penggunaan
Wadah  Plastik  Yang  berbahaya Bagi  Konsumen  di  Kota  Ambon , p. 101.
[ 7 ] Y.b. Sitepu. (2016). Pertanggungjawaban Pelaku usaha Kepada Konsumen Terhadap  Promosi  Yang  Tidak Benar Ditinjau dari Undang Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen  (Srudi  kasus  Di  Toko Alfamart Kecamatan Sail) , p. 6.
[ 8 ] L. Sukmamulya. (2010). Tanggung  jawab  pelaku  usaha terhadap kerugian akibat penggunaan bahan klorin terhadap produk pangan , p. 158.
[ 9 ] A.  Nainggolan.  (2012). Studi Eksploratif  Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Dan Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha Atas  Penggunaan  Bahan  Kimia Formalin  Pada  Makanan  Di
Jakarta , p. 04.
[ 10 ] C.H.I.R.Z.  Rani  Apriani.  (2019).
Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha
Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di
Karawang , p. 253.
[ 11 ] N. Trisna. (2009). Pertanggungjawaban hukum Pelaku  Usaha  atas  Iklan  Yng Menyesatkan ditinjau dari Undang  undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen , p. 101.
[ 12 ] A.  Muthiah.  (2016). Tanggung jawab  pelaku  usaha  Kepada Konsumen  Tentang  Keamanan pangan  dalam  Perspektif  Hukum Perlindungan Konsumen , p. 16.