FENOMENAPENDANGKALAN ZONA PASANG SURUT HUTAN MANGROVE TELUK DALAM AMBON SERTA  UPAYA PENGEMBANGAN  EKOWISATA

## Mery Pattipeilohy
FKIP Universitas Pattimura Ambon E-mail:pattipeilohymery@yahoo.com

## Abstrak
Kerusakan  hutan  magrove  di Teluk Dalam Ambon sebagian  besar  disebabkan  oleh pencemaran, sampah  serta aktifitas  manusia  yang  tidak  terkendali  di  darat. Banyaknya sedimentasi  akibat  alih fungsi hutan di dataran tinggi dan curah hujan yang tinggi yang menyebabkan terjadi banyak erosi semakin  memperparah tekanan  terhadap  kawasan  hutan  di  daerah  landai,  termasuk  juga  hutan mangrove. Menilik  fungsi  hutan  mangrove  yang  kompleks,  maka  gangguan  terhadap  eksistensi hutan  mangrove  seyogyanya  mendapat  perhatian  serius  dari  berbagai  pihak.  Perubahan kecil terhadap ekosistem  akan  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap  keseluruhan  ekosistem. salah satu langkah strtaegis yang dapat dilakukan untuk menyikapi secara positif keadaan tersebut adalah pengembangan hutan magrove sebagai ekowisata. Agar kerusakan tidak berlanjut, penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya hutan mangrove kepada masyarakat sangat perlu dilakukan, terutama pada  masyarakat/penduduk  yang  berdomosili di  pesisir, serta  diperlukan  komitmen  bersama  dari semua pihak baik masyarakat, pemerintah, industri, peneliti maupun praktisi-praktisi terkait.

## Kata Kunci: Hutan mangrove, Ekoweisata, Zona Pasang Surut

## Abstract
Damage  to  mangrove  forests  in  the  Gulf  In  Ambon  mostly  caused  by  pollution,  waste  and uncontrolled  human  activities  on  land.  The  amount  of sedimentation  due  to  conversion  of  forest lands  in  the  highlands  and  high  rainfall  that  caused  a  lot  of  erosion  exacerbating  the  pressure  on forests  in  sloping  areas,  including  mangrove  forests.  Given  the  complex  functions  of  mangrove forests, the disturbance of the existence of  mangrove forests should receive serious attention  from various  parties.  Small  changes  to  the  ecosystem  will  have  a  great  impact  on  the  entire  ecosystem. one  strtaegis  steps  can  be  taken  to  address  the  situation  in  a  positive  way  is the  development  of magrove  forest  as  ecotourism.  So  the  damage  does  not  continue,  counseling  and  dissemination  of the  importance  of  mangrove  forests  to  society  is  to  be  done,  especially  at  the  community  / population berdomosili on the coast, as well as the necessary commitment of all parties, both public, government, industry, researchers and practitioners concerned.
Keywords: Mangrove forests, Ekoweisata, Tidal Zone

## Pendahuluan
Teluk Dalam Ambon
sudah terkenal  sejak  dahulu selain  karena keindahan  panorama  alamnya  maupun keanekaragaman biota laut, kini mengalami degradasi fungsi akibat pencemaran  dan  sampah  serta  aktifitas manusia  yang  tidak  terkendali  di  darat. Pertambahan jumlah penduduk dan kompleksitas  sosial  ekonomi  beberapa dekade terakhir telah menempatkan kawasan  hutan  mangrove  di  Provinsi Maluku,  khususnya Teluk Dalam Ambon pada kondisi yang rentan bahkan kondisinya  sudah  sampai  pada  tingkat yang  mencemaskan.  Keadaan  ini  akan mengancam kelestarian sumberdaya alam serta  fungsi  lingkungan  hidup  di  laut akibat  adanya  perusakan  lingkungan seperti  terumbu karang, hutan mangrove, rumput  laut,  dan  padang  lamun. Menurut Peilouw (2013), di perairan Teluk Ambon masih  tersisa  beberapa  ekosistem  dalam jumlah kecil yakni terumbu karang, hutan mangrove,  padang  lamun,  dan  rumput laut.
Berdasarkan hasil penelitian (Setiawan,  2012)  secara  umum  hutan mangrove  di  Teluk Dalam Ambon  masih masuk  dalam  kelas  primer  dimana  tidak atau  belum  terdapat  penebangan.  Hal tersebut mengindikasikan kerusakan mangrove secara tidak langsung.
Kerusakan tersebut antara lain disebabkan banyaknya  sedimentasi  akibat  alih  fungsi hutan  di  dataran  tinggi  dan  curah  hujan yang  tinggi  yang  menyebabkan  terjadi banyak  erosi.  Pada  beberapa  kasus, pembangunan  perumahan  dan sarana parasarana  lainnya  di  wilayah  Ambon masih belum dilengkapi dengan AMDAL yang memadai. Selain itu terdapat limbah buangan  industri  yang  belum  dilengkapi instalasi  pengolahan  limbah  (IPAL).
Selanjutnya Setyahadi (2008),
menyatakan  sejumlah  sungai  di  Kota Ambon  merupakan  tempat  pembuangan sampah  maupun  material  lainnya  oleh masyarakat mengakibatkan terjadinya sedimentasi  yang  tinggi  di  Teluk  Dalam
Ambon. Kawasan  perairan  Teluk Dalam Ambon terkenal sebagai lokasi berkembangbiakanya ikan teri yang dijdikan umpan  para  pemancing  ikan
tuna  dan  cakalang, tetapi  sekarang  ikan umpannya  sulit  diperoleh  karena  terjadi penurunan kualitas  air  dan  lingkungan.
Pesisir  Teluk  Dalam Ambon yang dulunya menjadi pusat laboratorium alam Universitas Pattimura Ambon untuk melakukan  penelitian dengan membuat  waduk  yang  kaya  dengan  biota alam  serta  dikelilingi  hutan  mangrove atau  bakau juga  hanya  tinggal  kenangan, selain itu sejumlah nelayan yang biasanya melaut di daerah teluk menjadi kehilangan mata pencaharian. Berdasarrkan pemantauan dengan memanfaatkan jasa citra satelit
menunjukkan  sedimentasi  tertinggi  di kawasan  Kate-Kate,  Kecamatan  Teluk
Ambon  dan  Lateri,  Kecamatan  Baguala, (Setyahadi, 2008).
Menurut  setiawan (2012) perubahan  luasan mangrove  antara  tahun 2000  sampai  dengan  tahun  2009  sebesar
19,9  Ha  (29,29%)  atau  1,99  Ha/tahun.
Dengan  menggunakan  laju  perubahan tutupan  tersebut,  tanpa  upaya  konservasi hutan mangrove di Teluk Ambon terancam  punah  pada  dua  dasawarsa kedepan. Secara umum ekosistim mangrove  cukup  tahan  terhadap  berbagai gangguan dan tekanan lingkungan. Namun sangat dipengaruhi oleh pengendapan atau sedimentasi, ketinggian rata-rata  permukaan  laut  dan  pencemaran perairan  itu  sendiri.  Hal  ini  akan mengakibatkan terjadinya penurunan oksigen  dengan  cepat  yang  selanjutnya akan  menyebabkan  kerusakan.  Secara
umum  dengan  kondisi  semakin  rusaknya mangrove,  maka  sangat diperlukan  upaya pemulihan atau rehabilitasi agar mangrove dapat hijau dan lestari kembali. Disamping  itu  diperlukan    sense  of biodiversity  dalam  kebijakan pemerintah daerah dan perlu adanya pengawasan dari pihak  independen,  khususnya  lembaga non provit di bidang lingkungan (Onrizal, 2008).
Ekosistem magrove dikatagorikan  sebagai  ekosistem  yang tinggi produktivitasnya. Mangrove memberikan kontribusi terhadap
produktivitas  ekosistem  pesisir. Secara ekologis  mangrove  mempunyai  beberapa fungsi  sebagai  rumah  bagi  berbagai kehidupan  air,  sebagai  daerah  pemijahan (spawning  ground), derah  perawatan (nursery  ground), dan  daerah  makanan (feeding ground) bagi beberapa jenis biota laut  dan  masih  bayak  fungsi  lainnya namun  telah  bertkurang  bakan  hilang karena  eksploitasi  yang  dilakukan  oleh manusia (Bengen, 2002).
Menilik  fungsi  hutan  mangrove yang  kompleks,  maka  gangguan  terhadap eksistensi  hutan  mangrove  seyogyanya mendapat  perhatian  serius  dari  berbagai pihak,  khususnya  di  wilayah  pulau  kecil seperti  Ambon,  dimana  perubahan  kecil terhadap  ekosistem  akan  memberikan dampak  yang  besar  terhadap  keseluruhan ekosistem.  Salah  satu  upaya  untuk mencegah  gangguan  terhadap  hutan mangrove adalah dengan upaya rehabilitasi untuk kepentingan ekowisata. Konsepsi perencanaan pengembangan ekowisata memiliki tujuan kelestarian  alam  dan  budaya serta
kesejahteraan masyarakat (Drumm, 2002). Sejalan dengan harapan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, untuk mengelola Hutan mangrove melalui pendekatan “ Pranata  Adat  Kewang  dan Sasi ” , dimana untuk  masa  mendatang akan  mengembangkan  kebijakan  dan strategi  pengembangan  Ambon  Water
Front  City  dikemas  dalam  beberapa bagian strategi yaitu komunikasi, mengelola, melindungi, melestarikan, membangun, mitigasi dan memberdayakan (Peilouw, 2013). Sejalan dengan  itu  guna  menyelamatkan  dan mengelola  Teluk Dalam Ambon  secara terpadu, pada tanggal  9 September 2013, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggandeng  Fakultas  Perikanan  dan Ilmu  Kelautan  (Faperik)  Universitas Pattimura  (Unpatti)  menggelar  Seminar Ilmiah  pada    dibawah  sorotan  tema “Manggurebe Kalesang Ambon”, tujuannya terutama untuk menyelamatkan Teluk dalam Ambon  dalam  rangka mencari berbagai masukan guna
memperbaiki kebijakan pengelolaan teluk yang  lebih  baik  serta  membantu  Pemkot dalam  upaya  mewujudkan  teluk  Ambon yang bersih (Anonim, 2013)
Bonilla  (2003) menyatakan, bahwa ekowisata adalah alat  yang berharga untuk konservasi dan pembangunan  berkelanjutan dari negara- negara  berkembang,  namun, sampai  saat ini banyak harapan-harapan  ini masih jauh dari terpenuhi karenanya Conservation International (CI)mempunyai  misi CI adalah  untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang terancam  punah dan untuk  menunjukkan bahwa manusia dapat hidup berdampingan secara  harmonis dengan alam. Sejak  tahun  1989, sebagai  bagian dari  strategi global dari  konservasi ekosistem, CI telah  mengembangkan proyek ekowisata di 17 negara di Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara.

## Penyebab Kerusakan Mangrove
Erosi dan Sedimentasi. Permasalahan erosi dan sedimentasi Teluk Dalam Ambon disebabkan oleh perubahan alih fungsi lahan dan maraknya
pemanfaatan lahan di kawasan resapan air tanpa memperhatikan dampaknya terhadap  kawasan  yang  lebih  luas  dan kondisi permukaan yang mayoritas berupa bukit  dan  lembah  semakin  memperparah tekanan terhadap kawasan hutan di daerah landai,  termasuk  juga  hutan  mangrove. Perubahan  alih  fungsi  lahan  meningkat sejak 8 tahun terakhir (2005 -2013) untuk pemukinan dan perumahan (Siwalima,2012),  akibatnya  jika  turun hujan  sering  terjadi  banjir,  selain  itu sejumlah  sungai  di  Kota  Ambon  yang merupakan  tempat  pembuangan  sampah maupun material lainnya oleh masyarakat yang  menyebabkan    tingkat  sedimentasi di  Teluk  Dalam  Ambon  kini  di  ambang batas kritis karena terjadinya pendangkalan yang mengancam kelestarian ekosistem laut. Terbukti dengan  hilangnya  fungsi  hutan  magrove sebagai  penyangga  kehidupan,  untuk kepentingan  pembangunan  di  wilayah tersebut.
Aliran  Drainase. Pembangunan perumahan di kota Ambon tidak didukung dengan drainase yang baik dimana semua material yang  terbawa  dari  daratan langsung  ke  daerah  magrove  yang memperparah sedimentasi. Aliran drainase  yang  mengandung  material tanah,  lumpur,  pupuk  dan  kotoran  yang terbuang  ke  perairan  pantai  mendorong kerusakan  dan  menghambat  pertumbuhan mangrove.

## Pengumpulan  dan  Pengerukan.
Pengambilan  karang,  pasir,  dan  kerikil untuk digunakan sebagai bahan bangunan juga merusak ekosistem magrove.
Pencemaran Air. Aktivitas manusia  memberikan  dampak  yang  besar terhadap  pencemaran  yang  mengancam ekosistem khususnya
magrove.
Pencemaran yang terjadi di perairan Teuk Dalam Ambon,  merupakan  masalah penting  yang  perlu  mendapat  perhatian dari  berbagai  pihak.  Hal  ini  disebabkan beragamnya  sumber  bahan  pencemar
yang  berasal  dari  kegiatan  produktif  dan non produktif di upland (lahan atas), dari pemukiman  penduduk  dan  kegiatan  yang berlangsung di  perairan itu sendiri. Jenis bahan  pencemar  utama  yang  masuk  di perairan  terdiri  dari  limbah  organik, limbah anorganik, residu pestisida, sedimen dan bahan-bahan lainnya
akibatnya  terjadi perubahnya  warna  air laut menjadi coklat dan berbauh.
Persepsi  yang  keliru  tentang mangrove. Banyak  masyarakat  maupun birokrat yang berhubungan dengan bidang kesehatan  mempunyai  pandangan  yang keliru  tentang  mangrove.  Mangrove dianggap  sebagai  tempat  yang  kotor  dan sebagai tempat  berkembang  biak  nyamuk malaria  dan  serangga  lainnya.  Hal  ini telah menimbulkan pambabatan mangrove yang berlebihan untuk mencegah  timbulnya  wabah  penyakit (Matthews, 2002). Peraturan perundangan yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi sumberdaya  mangrove  melalui  cara-cara pengelolaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip  kelestarian  namun  belum dibarengi  dengan  pelaksanaan  hukum yang  memadai.  Sehingga  dari  waktu  ke waktu  semakin  banyak  pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan tanpa adanya upaya penegakan hukum yang berarati.

## Upaya Menyelamatkan Hutan Mangrove
Sebagaimana yang telah dipaparkan  sebelumnya,  bahwa  hutan mangrove sangat berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Akan tetapi dari tahun  ke  tahun  luas  hutan  mangrove  di Teluk  Dalam Ambon malah  semakin berkurang,  hal  ini  dibuktikan  dengan kodisi  hutan  mangrove  terus  menurun sekitar akibat berbagai faktor yang terjadi di  lokasi-lokasi  hutan itu.  Oleh  karena itu, diperlukan usaha-usaha guna menanggulangi/mengurangi kerusakan
yang telah terjadi.
Adapun  usaha-usaha/langkah-langkah guna  mempertahankan  kelestarian  hutan mangrove adalah sebagai berikut:
Perlu  diadakan  penyuluhan. Kerusakan  hutan  mangrove,  sebagian besar  disebabkan  oleh  ulah  tangan manusia. Oleh karena itu, penyuluhan dan sosialisasi  tentang  pentingnya  hutan mangrove kepada masyarakat sangat perlu dilakukan, terutama pada masyarakat/penduduk  yang  berdomosili di  sekitar  pesisir.  Suatu  hal  yang  sangat tidak  mungkin,  apabila  penyelamatan gencar-gencar  dilakukan,  tanpa  dukungan dari pihak masyarakat (Bonilla, 2003).
Peningkatkan status sosial masyarakat di sekitar pesisir. Masyarakat  yang  berdomisili  di  sekitar pesisir  pantai  laut  sangat  akrab  dengan status  sosial  yang  kurang  tinggi,  atau berstatus sosial rendah. Hal ini mendorong masyarakat sekitar pesisir laut untuk  menghalalkan  segala  cara,  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka. Misalnya  saja  tindakan-tindakan  tidak ramah  lingkungan,  seperti  tindakan- tindakan yang berdampak pada kerusakan hutan mangrove. Oleh karena itu,
peningkatan status sosial mereka sangatlah  penting  agar  mereka  dapat memenuhi  kebutuhan  tanpa  merusak ekosistem hutan mangrove (Satria, 2009).
Pengembangan partisipasi
masyarakat.
Partisipasi
masyarakat merupakan  suatu  kekuatan  yang  besar dalam  pemeliharaan  sumber  daya  alam. Menurut Bonilla (2003), Salah satu tujuan jangka panjang dari manajemen Cadangan adalah  untuk  mengembangkan alternatif ekonomi
yang mempromosikan penggunaan  sumber  daya hutan untuk masyarakat dalam batas-batasnya. Pariwisata telah dianggap sebagai  salah satu alternatif tersebut, dan  beberapa organisasi pemerintah dan non- pemerintah telah  menetapkan proyek- proyek yang  bertujuan untuk  membuat usaha pariwisata berbasis masyarakat oleh
sebab  itu harap dapat meningkatnya
pemahaman masyarakat yang diekspresikan  dalam  bentuk  kesadaran dalam  melindungi  lingkungannya  dan terutama kawasan hutan mangrove. Melakukan penanaman kembali  hutan  mangrove. Penanaman kembali dapat dilakukan dengan penghijauan ataupun reboisasi di kawasan hutan  mangrove yang  telah  mengalami kerusakan. Untuk penanaman dan pengelolaan  di  daerah-daerah  kawasan produksi  maupun  lahan  milik  masyarakat dilakukan oleh dunia usaha dan pemiliknya  dibantu  dengan  arahan  dan pengawasan  dari  instansi  yang  terkait maupun  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM)  yang  peduli  terhadap  kelestarian hutan mangrove. Penanaman hutan mangrove dapat juga melibatkan masyarakat.  Masyarakat  terlibat  dalam pembibitan,  penanaman,  pemeliharaan serta pemanfaatan hutan mangrove berbasis konversi. Cara ini dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat antara lain terbukanya peluang kerja sehingga terjadi
peningkatan pendapatan masyarakat.
Usaha-usaha  di  atas,  diharapkan dapat  di  praktikkan  dalam  kehidupan nyata  di  masyarakat,  sehingga  hutan mangrove yang semakin berkurang keberadaannya dapat diselamatkan.

## Pemanfaatan Hutan Magrove Sebangai Wisata Alam
Drumm and Alan Moore (2002), menyatakan  bahwa perencana ekonomi dan konservasi semakin tertarik menggunakan ekowisata karena merupakan  salah satu ekonomi yang paling menjanjikan, berkelanjutan  dan alternatif di negara-negara  berkembang yang kaya keanekaragaman hayati. Alasannya  sederhana: pariwisata adalah bisnis  besar. Menurut World  Travel and Tourism Council  (WTTC),  pariwisata adalah  industri sipil terbesar di dunia,
menghasilkan 3,4  triliun dolar dan  lebih dari 200 juta pekerjaan per tahun, dan itu terus tumbuh  rata-rata 3,7% selama dekade ini. Tren dramatis ini bahkan lebih cepat di negara berkembang, banyak yang dapat menawarkan  apa antara  40% sampai  60% dari turis mencari: alamiah "tersentuh wilayah".
Ekowisata  adalah  suatu  bentuk wisata  yang  bertanggung  jawab  terhadap kelestarian  area  yang  masih  alami (natural  area),  memberikan  manfaat secara  ekonomi  dan  mempertahankan keutuhan budaya pada masyarakat setempat.  Atas  dasar  pengertian  ini, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan  bentuk  gerakan  konservasi yang  dilakukan  oleh  penduduk  dunia. Eco-traveler ini pada hakekatnya konservasionis  dan  salah  satu  upaya pemanfaatan  sumberdaya  lokal  yang optimal  adalah  dengan  mengembangkan pariwisata  dengan  konsep  Ekowisata (Manggindaan, 2012).
Dalam  konteks  ini  wisata  yang dilakukan  memiliki  bagian  yang  tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi,  pemberdayaan  ekonomi  lokal dan  mendorong  respek  yang  lebih  tinggi terhadap  perbedaan  kultur  atau  budaya. Hal  inilah  yang  mendasari  perbedaan antara  konsep  ekowisata  dengan  model wisata  konvensional  yang  telah  ada sebelumnya.  Secara  sederhana,  konsep ekowisata menghubungkan antara perjalanan wisata alam yang memiliki visi dan  misi  konservasi  dan  kecintaan lingkungan.
Masalah  yang  paling jelas dari pariwisata di  daerah adalah:  1)  terjadi bentrok Kepentingan, banyak
perencanaan  dan  pengembangan lembaga lokal dan nasional. Ada sedikit koordinasi dalam upaya dan wilayah  yurisdiksi
tidak  didefinisikan  dengan  baik.  2) Pertumbuhan pariwisata cepat yang menantang infrastruktur  yang  ada. Ada kecenderungan  untuk operasi besar,
terpusat di dua atau tiga atraksi utama, 3) Kawasan  lindung kurang perencanaan yang  memadai untuk  memantau  dan mencegah potensi  dampak dari kegiatan yang  tidak  direncanakan,  4) Ada  sangat sedikit keterlibatan dan partisipasi seluruh pelaku industri dalam pengambilan keputusan strategi dan  investasi di  sektor in (Satria, 2009).

## Metode Pengembangan Ekowisata
Metodologi standar pengembangan  ekowisata dibagi dalam empat  tahap perencanaan sekuensial  dan tiga  program tindak  lanjut opsional.
Setiap  fase jelas diartikulasikan tujuan dan memiliki  beberapa variasi yang
beradaptasi dengan kondisi lokal. Tahap I: Penilaian pendahuluan. Tahap I memungkinkan penilaian tiga isu penting yang diperlukan untuk
keberhasilan proses  yaitu: a) aspek yang relevan dari industri, termasuk  data pada penawaran saat  ini, permintaan, tren, dll,
b)  ada kerangka  hukum dan  administrasi,
c)Stakeholder yang  terlibat dalam  adegan pariwisata lokal  dan  regional. Tahap II: Strategic Partisipatif Perencanaan Lokakarya. Tahap II melibatkan stakeholders dalam proses perencanaan tiga tahap: 1) Analisis Partisipatif dari situasi pariwisata yang sebenarnya, mengidentifikasi  hambatan dan kendala untuk  kegiatan di  wilayah  tersebut,2) Klasifikasikan hambatan dan  kemacetan menurut  dua faktor  yang  relevan: Aspek kegiatan, termasuk bisnis, sosial ekonomi, lingkungan  dan legaladministrative; dan distribusi geografis, menentukan  prioritas dan  hambatan utama untuk  setiap  area yang  mendukung atau memiliki  potensi untuk  kegiatan pariwisata,  3) Definisi rencana strategis, mendefinisikan prinsip- prinsip umum kebijakan, prioritas,
strategi, tindakan, yang  bertanggung jawab  untuk tindakan dan  indikator
kemajuan. Tahap III: Validasi dan konformasi dari Komite Pengarah. Setelah rencana  strategis dibuat sangat penting bahwa tepat tindak lanjut memfungsikan strategi yang  diusulkan.
Langkah selanjutnya adalah maka pendirian sebuah komite  pengarah yang mencakup  semua sektor  yang  terlibat, membuat aliran komunikasi dan mengimplementasikan rencana aksi.
Beberapa  aspek  kunci  dalam ekowisata  adalah:1) Jumlah  pengunjung terbatas  atau  diatur  supaya  sesuai  dengan daya  dukung  lingkungan  dan  sosial- budaya  masyarakat  (vs  mass  tourism),  2) Pola  wisata  ramah  lingkungan  (nilai konservasi), 3) Pola wisata ramah budaya dan  adat  setempat  (nilai edukasi  dan wisata),    4)  Membantu  secara  langsung perekonomian  masyarakat  lokal  (nilai ekonomi), 5) Modal awal yang diperlukan untuk  infrastruktur  tidak  besar  (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi).
Sebagai upaya pengelolaan dalam rangka  perlindungan ekosistem  magrove pemerintah  dapat  bekerja  sama  dengan dunia usaha (swasta,BUMN,dan koperasi) dan  masyarakat  karena  hutan  magrove bersifat common property.
Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan  diatas  maka  Teluk Dalam Ambon  memiliki  potensi  yang  besar untuk  dikembangakan  sebagai  kawasan ekowisata, diamana Teluk Ambon
memiliki panorama yang begitu indah dan mempesona. Langkah  strategis  yang dikemukaan  oleh  Pemkot  Ambon  untuk menata  teluk  Ambon  seperti  sediakala merupakan  hal  yang  penting  oleh  sebab itu ekowisata  merupakan  langkah  yang perlu  dipertimbangkan  untuk  menata hutan  mangrove  yang  berada  didalam teluk  sehingga  akan  mengembalikan keindahan teluk Ambon seperti sediakala.

## Kesimpulan dan Saran
Ambon  mempunyai  kedudukan yang  strategis  dalam  pengembangan kawasan  Indonesia  Timur,  khususnya Teluk  Ambon  sangat  potensial  dalam bidang pertahanan nasional, perekonomian,  pendidikan,  perikanan, wisata,  dan  lain  lain  sehingga  menjadi tanggung  jawab  bersama  untuk  dijaga kelestariannya.
Teluk  Dalam  Ambon    memiliki potensi  yang  besar  untuk  dikembangakan sebagai  kawasan  ekowisata,  diamana Teluk  Ambon  memiliki  panorama  yang begitu  indah  dan  mempesona. Adapun usaha-usaha/langkah-langkah guna mempertahankan kelestarian hutan mangrove adalah sebagai berikut: 1) Perlu diadakan  penyuluhan,  2) Peningkatkan status  sosial  masyarakat  di  sekitar  pesisir 3)  Pengembangan  partisipasi  masyarakat,
4) Melakukan  penanaman  kembali  hutan mangrove. Metodologi standar pengembangan  ekowisata dibagi dalam empat  tahap perencanaan sekuensial  dan tiga program tindak lanjut opsional yaitu: 1)  penilaian tiga  isu penting yang diperlukan  untuk keberhasilan proses,  2) melibatkan  stakeholders dalam  proses perencanaa 3) Validasi dan konformasi dari Komite Pengarah. Pengembangan ekowisata di Teluk Dalam Ambon harus dapat melibatkan  masyarakat  dan  pemerintah daerah  secara  optimal  dalam  setiap proses-proses  didalamnya.    Hal  ini dilakukkan  guna  memberikkan  ruang yang luas bagi masyarakat setempat untuk menikmati  keuntungan  secara  ekonomi dari  pengembangan  ekowisata  di  wilayah ini. Peningkatan  kerjasama juga perlu untuk  ditingkatkan  dengan  institusi  atau lembaga  terkait,  seperti  agen  perjalanan dan  unit  aktivitas  mahasiswa  pecinta alam,  guna  melahirkan  ide-ide  yang kreatif guna  pengembangan  wilayah ekowisata.  Selain  itu  keterlibatan  mereka
juga diharapkan untuk memperkuat konsep  ekowisata  di  pesisir  teluk  dalam Ambon

## Daftar Pustaka
Anonim. 2013. Selamatkan Teluk Ambon. Media  Informasi  Kelautan  dan Perikanan. Pemkot Ambon Bersama  Faperik  Unpatti-gelar Seminar  Ilmiah.    10  september 2013, (Online) http://teluk ambon.htm,  diakses  7  Oktober 2013 Bonill. J.C. 2003. Participatory

## Ecotourism Planning
Conservation International
Foundation Bengen,  D.  G.  2002. Sinopsis  Ekosistem dan  Sumberdaya  Alam  Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya.  Pusat  Kajian Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan IPB: Bogor. Buddin,  Olmet.  2011. Perubahan  Luas Penutupan/Penggunaan Hutan Mangrove  Menggunakan  Citra
Landsat  7  ETM  Di  Pesisir  Teluk
Ambon.  Skrisi  tidak  diterbitkan. Ambon.UNPATTI.
Drumm  A.  and  Moore  A  .2002. Preface to  the  Ecotourism  Development Manua. An Introduction to Ecotourism Planning.volume l
Matthews  E,  J.  2002. Ecotourism:  Are current practices delivering
desired  outcomes .A  comparative case study analysis Manggindaan, P., Wantasen, A., Mandagi,S,P.    2012. Analisis potensi sumberdaya
magrove,didesa sarawet, Sulawesy Utara. Sebagai kawasan ekowisata.  Jurnal  perikanan  dan kelautan tropis, Volume VIII-2
Onrizal Dan Kusmana C.  2008. Studi Ekologi Hutan Mangrove di Pantai Timur Sumatera Utara. Jurnal. B I O D I V E R S I T A S. Volume 9, Nomor
Peilouw.  J.  S.  F.  2013. Perlindungan Hukum Atas Lingkungan Laut dan
Pesisir  Terhadap    Kebijakan Pengelolaan Teluk Ambon Dalam
Rangka Penyiapan Konsep Water
Front  City. (Oline),diakses  8 Oktober 2013. Setiawan.  2012. Degradasi  Mangrove  Di Teluk Ambon. (Oline) . http://www.d2013engradasi.com/ hutan-mangrove, diakses 5 Oktober 2013. Satria,  D.  2009. Strategi  pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal  Dalam    Rangka  Program Pengentasan Kemiskinandi Wilayah Kabupaten Malang. Journalof Indonesian Appleid Economics, Volume 3 No 1
Setyahadi, A. 2008. Pendangkalan Teluk Dalam Ambon  Makin Parah. Koran Kompas, 06 Mei