……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOCOL MADRID (STUDI PADA KEMENKUM HAM LAMPUNG)
Oleh Asti Amalia Suci 1) , Erlina B 2)
1,2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Email: 1 asti18211003@student.ub.ac.id

## Abstrak
Saat  ini  kita  sedang  berada  di  masa  era  globalisasi,  maka  dari  itu  sangat  penting  adanya perlinudngan  hukum  bagi  pemilik  karya  atau  usaha  agar  terhindar  dari  adanya,  seperti  contoh pengakuan  merek  oleh  orang  lain,  memfotokopi  buku  karya  orang  lain  dan  sebagainya  di  atur dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001.  data  yang    saya  gunakan  adalah  data  sekunder dan  data  primer.  Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  ( Library  Reach). Analisis data  yang    saya  gunakan  untuk  meneliti  karya  ini  adalah  yuridis  kualitatif.  Implementasi pendaftaran  merek  internasional  berdasarkan  Protokol  Madrid  studi  pada  Kemenkum  HAM Lampung,  adalah  bagaimana  sistem  penerapan  sistem  Protokol  Madrid  di  Indonesia,  apakah masyarakat  pelaku  usaha  dan  seniman  sangat  merasa  terbantu  dengan  adanya  sistem  protokol madrid ini untuk pendaftaran merek Internasional.
Kata Kunci: Pendaftaran Merek Internasional, Sistem Protokol Madrid, Kemenkumham

## PENDAHULUAN
Merek  adalah  bagian  terpenting  yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda suatu barang dan jasa, selain itu merek juga berguna untuk  memberikan  khas  dan  perbedaan  merek yang ada pada suatu  produk atau layanan satu dengan lainnya.
Pada    era  perdagangan  global  saat  ini, peranan  merek  sangat  penting  terutama  dalam menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat.  Merek merupakan hasil atau ciptaan karya intelektual dari  seseorang  dan  sangat  penting  untuk adanya perlindungan hukum.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  merek  adalah  tanda  yang  dapat  di tampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo, nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna, hologram    dan  masi  banyak  lagi  untuk membedakan barang atau jasa.
Namun walaupun dengan adanya peraturan  merek  ini  tidak  dapat  menjamin sepenuhnya bahwa tidak akan adanya pelanggaran  merek,  saat  ini  banyak  sekali produsen  nakal  yang  menciptakan  barang
dengan  sama  persis  sehingga  konsumen  sulit sekali  membedakan  produk  yang  asli  dengan yang  imitasi  selain  itu  peniru  pun  berani menjual  barang  tiruannya  denga  harga  yang jauh  lebih  murah,  hal  ini  sangat  berdampak buruk  bagi  pencipta,  salah  satu  dampak buruknya adalah konsumen tidak mau membeli barang asli karena mahal.
Dengan  mengatasi  kejadian  seperti  ini maka  sangat  di  perlukannya  edukasi  kepada produsen-produsen  yang  sering  meniru  merek serta  karya  milik  orang  lain  supaya  para pembisnis  di  negara  kita  ini  lebih  kreatif  dan inovatif.

## LANDASAN TEORI Pendaftaran Merek Internasional
Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia telah  dikenal  sejak  zaman  Belanda  (Saidin, 2006),  Hak  kekayaan  merupakan  hak  atas kekayaan  yang  timbul  karena  atau  lahir  dari intelektualita manusia (Imam Sjahputra, 2007).  Disebut  dengan intelektualita manusia karena  karya  dibidang  tekhnologi  atau  bidang ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra  yang
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dihasilkan  oleh  manusia  melalui  kemampuan intelektualitanya, yakni  melalui  daya  cipta, rasa  dan  karyanya.  Aktivitas  perekonomian masyarakat di belahan dunia manapun.
Merek  merupakan  adalah  tanda  yang digunakan  oleh  pengusaha  atau  seniman sebagai  tanda  khas  pengenal,  selain  itu  juga dapat  berfungsi  sebagai  pembangun  sebuah citra  dari  produk  atau  tempat  usaha  tersebut, sedangkan  tujuannya  adalah  membangun kepercayaan  masyarakat  terhadap  produk  atau perusahaan yang sedangan di jalankan. Bidang merek  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  merek Undang-Undang  ini  merupakan  penyempurna Undang-Undang sebelumnya.
Karena  semakin  maju  dan  berkembang tekhnologi modern saat ini sangat
mempengaruhi hidup kita dalam bermasyarakat  dan  pola  hidup  manusia,  maka dari itu faktor seperti ini tidak dapat di hindari (Mochtar Kusumaatmadja, 1976).
Sistem Protokol Madrid
Saat  inipun  sudah  lebih  di  permudah dengan  adanya  sistem Protocol  Madrid yaitu salah  satu  sistem  konvensi  internasional  di bidang merek yang berisikan tentang pengaturan permohonan merek secara internasional,  sistem  ini  bertujuan  untuk mempermudah  pendaftaran  merek  ke  luar negeri  bagi  setiap  anggota.  Hal  ini  tentunya memberi  kemudahan  dan  keuntungan  bagi perusahaan  yang  berkembang  dengan  dana terbatas terutama untuk perusahaan- perusahaan  yang  ingin  memasarkan  produk lokal ke manca negara.
Yang berdasarkan hukum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017, Selain itu  dapat menarik para investor luar negeri untuk berivestasi ke dalam negeri  kita.  Jika  pemilik  merek  ingin mendaftarkan merknya ke luar negeri,sebelum aksesi    pemilik  merek  harus  mengajukan permohan  terpisah  di  masing-masing  negara yag  dituju,  setelah  aksesi  melalui  sistem madrid  pemilik  merek  di  Indonesia  hanya
perlu  untuk  mengajukan  satu  permohonan melalui  DKJI  Direktorat  Jendral  Kekayaan Intelektual  untuk  diteruskan  ke  negara-negara tujuan  sesuai  permintaan  pemilik  dengan  satu kali pembayaran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris,  Pendekatan  yuridis  normatif  di gunakan untuk mempelajari teori-teori, konsep-konsep,  pandangan-pandangan,  norma hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. Sedangkan pemdekatan yuridis empiris digunakan memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realita yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Pendaftaran Merek Internasional  Berdasarkan  Protocol  Madrid di Kemenkum HAM Lampung a. Bagaimana  Penerapan  dan  Efesiensi Pelaksanaan
pendaftaran merek internasional  dengan  menggunakan  sistem Protocol  Madrid  di  Kemenkum  HAM

## Lampung?
Penerapan  di  Kemenkum  HAM  Lampung menerima  pendaftaran  merek  internasional  itu sendiri  sudah  sangat  terlaksana karena sangatlah  efisien  dan  sangat  membantu  untuk pendaftaran  merek  internasional  bagi  para pengusaha untuk mengembangkan usaha/jasanya.
Sangat  efisien  sekali  dengan  adanya  sistem Protokol Madrid ini keunggulannya  :
a. Kepraktisan
b. Dalam biaya pendaftaran sistem seperti ini terjangkau  dan  hemat  karena  hanya  satu kali saja perpanjangan.
c. Sangat  luas  dan  banyak  yang  tergabung sehinggan  menjamin  dan  memberikan perlindungan hukum untuk seluruh anggota di dunia
d. Adanya  pilihan  kepada  para  pendaftaran merek  mengenai Filing  date, berdasarkan
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
pada  Aplikasi  Nasional  atau  berdasarkan pada registrasi nasional
e. Hemat  waktu,  karena  didaftarkan  pada  IB di  WIPO,  maka  otomatis  berlaku  bagi semua negara pihak dalam protokol ini.
f. Adanya  waktu  pemeriksaan  yang  lebih panjang yakni 18 bulan sehingga memberikan keleluasaan waktu pada setiap kantor pendaftaran merek di negara pihak.
g. Tersedianya database merek yang terdaftar melalui  mekanisme  Sistem  Madrid  dan online website WIPO
h. Adanya pemasukan dan pendapatan melalui  “Individual  Fee”  untu  kantir pendaftaran  merek  di  negara  pihak  yang menjadi tujuan pendaftaran merek. 1
Dengan  demikian  para  pemilik  merek  yang ada  di  Indonesia  sudah  tidak  perlu  khawatir, mereknya sudah di lindungi oleh hukum,.
Namun di balik adanya keunggulan sebuah sistem,  pastinya  ada  yang  di  namakan kekurangan  sebuah  sistem,  antara  lain  seperti di dalam Protokol Madrid hanya menggunakan 3  bahasa  saja  Spanyol,  Perancis,  Inggris sedangkan  di  Indonesia  masi  minim  sekali pengetahuan berbahasa asingnya.
a. Bagaimana tata cara pendaftaran merek internasional  dengan  sistem  Protocol Madrid ?
Berikut  adalah  tata  cara  pendaftaran  merek internasional  dan  berdasarkan  sistem  Protokol Madrid :
1. Langkah pertama anda membuka situs web DJKI ( Http://en.dgip.go.id/prosedur- pendaftaran-madrid-protokol )
2. Lalu  anda  mengisi  formulir  khusus (MM2), dalam Bahasa Inggris
3. Setelah  mengisi  formulir  selanjutnya formulir  ajukan  ke  Kemkum  HAM  divisi Merek untuk di ajukan ke DJKI
4. Lalu  membayar  kepada  DJKI,  biaya penanganan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
1 Nurul dan Naomi, Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol madrid, Jurnal Legislasi

## 5. Lalu menunggu sekitar 6 bulan.

## PENUTUP Kesimpulan
Di  era  globalisasi  seperti  ini  sangatlah penting  bagi  pemilik  usaha/jasa  lainnya  untuk mendaftarkan  mereknya  di  dalam  negeri bahkan  sampai  keluar  negeri,  karena  sistem Protokol  Madrid  ini  sangat  membantu  dan praktis  sekali,  dapat  mengundang  peluang rekan  usaha  atau  biasa  disebut  dengan waralaba, juga dapat membantu pemasukan di negara sendiri.

## Saran
Karena  saat  ini  sudah  dalam  era  globalisasi, dimana  antar  negara  seperti  tidak  adanya dinding  pemisah,  yang  jauh  seperti  menjadi dekat,  alangkah  baiknya  jika  warga  negara Indonesia  dapat  pula  pandai  berbahasa internasional  yaitu  Bahasa  Inggris,  maka pemerintah  serta  generasi  penerus  bangsa harus mengembangkan tentang edukasi Bahasa asing  juga  supaya  dapat  terciptanya  generasi muda  selain  pintar  berbahasa  Inggris  pintar berkaya dan sangat inovatif.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Nurul  dan  Naomi, Urgensi  Perlindungan Merek  Melalui  Protokol  madrid,  Jurnal Legislasi
[2] H.  OK.  Saidin, Aspek  Hukum  Kekayaan Intelektual, (Jakarta : 2006    PT. RajaGrafindo Persada).
[3] Imam  Sjahputra, Hak  Atas  Kekayaan Intelektual (  Jakarta  :  2007,  Harvarindo), Hlm. 5.
[4] Mochtar Kusumaatmadja. Cyber Law dan Revolusi Industri, (Jakarta: 1976)
[5] Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 Sesudah Amandemen.
[6] Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 92 Tahun 2017
[7] Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek
[8] Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merek
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN