Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia
Rafli Fadilah Muhammad, Rianda Dirkareshza

## Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia

## Rafli Fadilah Muhammad, Rianda Dirkareshza
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611246@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  memiliki  tujuan  untuk  mengkaji  legalitas  penerapan Central  Bank  Digital  Currency (CBDC)  di  Indonesia  terlebih  pasca  ditetapkannya  UU  P2SK.  Latar  belakang  dari  penelitian  ini yaitu rencana penerapan CBDC tak lepas dari kehadiran mata uang digital kripto yang berpotensi menggantikan  mata  uang  yang  sah  yakni  rupiah, dalam  penerapan  CBDC  tentu  diperlukan  dasar hukun  yang  kuat,  kehadiran  UU  P2SK  dirasa  dapat  menjadi  dasar  hukum  yang  kuat  dalam menerapkan  CBDC.  Penelitian  ini  menjadi  penting  karena  tanpa  dasar  hukum  yang  kuat penerbitan  rupiah  digital  atau  CBDC  berpotensi  untuk  mendapat  hambatan  atau  tantangan  di kemudian hari, baik dari sisi hukum maupun sisi politik. Yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan analisis data sekunder atau sumber kepustakaan yang  terkait  dengan  isu  yang  sedang  diteliti.  Metode  ini  melibatkan  pendekatan  peraturan perundang-undangan,  di  mana  penulisan  ini  meneliti  peraturan  terkait,  serta  pendekatan komparatif  dengan  menggunakan  berbagai  sumber  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  sebagai pendukung.  Hasil  penelitian  menunjukkan  UU  P2SK  telah  memberikan  landasan  hukum  bagi pengenalan rupiah digital atau CBDC. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya mencukupi karena masih diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait aspek-aspek teknis, yang dapat diatasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan BI.
Kata kunci: Bank Sentral; Mata Uang; Rupiah Digital

## Abstract
This research aims to discuss the legality of implementing Central Bank Digital Currency (CBDC) in Indonesia after the enactment of the P2SK Act. This study has the background that the plan to implement CBDC is related to the presence of crypto digital currencies that potentially replace the official  currency,  the  rupiah.  In  implementing  CBDC,  a  strong  legal  basis  is  necessary,  and  the P2SK Act is seen as a sufficient legal basis. This research is important because without a strong legal  basis,  the  issuance  of  digital  rupiah  or  CBDC  could  face  obstacles  or  challenges  in  the future, both from legal and political perspectives. The method of this study is normative juridical where data is collected from secondary sources or literature related to the researched issue using an approach of  legislative  regulations and  a  comparative approach.  The  results  of  this research show  that  the  regulation  of  the  P2SK  Act  has  provided  a  legal  basis  for  the  issuance  of  digital rupiah  or  CBDC,  but  it  is  not  enough  as  further  regulations  are  needed,  especially  concerning technical aspects, which can be regulated by the Central Bank Regulations.
Keywords: Central Bank; Currency; Digital Rupiah
Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia
Rafli Fadilah Muhammad, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Kemunculan  awal  mata  uang  kripto  bitcoin  oleh  seseorang  yang mengidentifikasi  dirinya  sebagai  Satoshi  Nakamoto  telah  menarik  perhatian  luas dari  berbagai  kalangan  di  berbagai  penjuru  dunia.  Gagasan  yang  diperkenalkan adalah  tentang  memiliki  mata  uang  terdesentralisasi  tanpa  ada  intervensi  dari pemerintah. 1 Uang  kripto  sendiri  pertama  kali  masuk  ke  Indonesia  disebabkan oleh  banyaknya  wisatawan  yang  berlibur  ke  Bali,  ketika  berlibur  banyak wisatawan yang menukarkan mata uang kripto bitcoin di money changer , bahkan ada  pedagang  yang  menerima  pembayaran  oleh  wisatawan  asing  dengan menggunakan  mata  uang  kripto  bitcoin. 2 Kehadiran  mata  uang  kripto  untuk bertransaksi  tentu  secara  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  atau  berpotensi untuk  menggantikan  mata  uang  yang  sah  di  suatu  negara.  Salah  satu  langkah untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu banyak bank sentral di seluruh dunia yang sedang  mengembangkan Central  Bank  Digital  Currency (CBDC). 3 Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan white paper digital rupiah dan consultative paper terkait  penerapan  CBDC  di  Indonesia  yang  diberi  nama  Proyek  Garuda, yaitu sebuah proyek yang bertujuan untuk mengeksplorasi ide desain dari CBDC yang  ingin  diterapkan  di  Indonesia,  yang  kemudian  dikenal  sebagai  rupiah digital. 4
Dari  sudut  pandang  regulasi,  penerbitan  rupiah  digital  perlu  memiliki kerangka  hukum  yang  kuat.  Salah  satu  peraturan  yang  dianggap  dapat  dijadikan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor  Keuangan  (UU  P2SK)  merupakan  inisiatif  yang  diajukan  oleh  DPR  dan disetujui  pada  tanggal  20  September  2022.  Banyak  pihak  yang  terlibat  dalam pembahasan UU PS2K diantaranya anggota DPR dan perwakilan dari pemerintah. Metode  yang  digunakan  dalam  proses  penyusunan  UU  P2SK  yakni  metode omnibus law dengan tujuan agar UU tersebut dapat menjadi landasan hukum yang menyeluruh bagi industri  keuangan di  Indonesia. Terdapat  27 bab dan 341 pasal dalam UU P2SK. Sebanyak 17 UU terkait sektor keuangan, di antaranya berusia 3 dekade lebih, digabungkan dan diintegrasikan dalam satu aturan yang baru. 5
1 Zahrashafa  Putri  Mahardika,  Banyualam  Permana,  dan  Nadia  Maulisa,  “Going  Digital  Rupiah : Some  Considerations  from  Sovereignty  and  Cybersecurity  Perspectives,” Journal  of  Central  Banking  Law Institutions 2, no. 1 (2023): 25–54, https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.15.
2 Taufik  Akbar  dan  Nurul  Huda,  “Haramnya  Penggunaan  Cryptocurrency  (Bitcoin)  Sebagai  Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI,” Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis 5, no. 2 (2022): 747–56, https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jimb.v5i2.16547.
3 Matthew  Malloy  et  al.,  “Retail  CBDC  and  U.S.  Monetary  Policy  Implementation:  A  Stylized Balance  Sheet  Analysis,” Finance  and  Economics  Discussion  Series 2022,  no.  032  (2022):  1–17, https://doi.org/10.17016/feds.2022.032.
4 Bank  Indonesia,  “Proyek  Garuda:  Menavigasi  Arsitektur  Digital  Rupiah,”  2023, https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx#wp.
5 Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI,  “Omnibus  Law  Sektor  Keuangan,  DPR  Dan  Pemerintah  Sahkan
RUU P2SK Jadi UU,” 2022,
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42437/t/Omnibus+Law+Sektor+Keuangan%2C+DPR+dan+Pemerintah +Sahkan+RUU+P2SK+Jadi+UU.
Sudah  ada  penelitian  terdahulu  terkait  penerapan  CBDC,  antara  lain  oleh Fairi (2021). Hasil dari penelitian tersebut yaitu CBDC hadir sebagai upaya untuk menjaga  eksistensi  bank  sentral  dari  hadirnya  mata  uang  digital  seperti  kripto. 6 Penelitian  tersebut  secara  umum  membahas  mengenai  penerapan  CBDC  dari perspektif  keamanan  nasional  khususnya  dalam  bidang  ekonomi  dengan  latar belakang kehadiran mata uang digital kripto yang dirasa dapat mempengaruhi atau bahkan menggantikan uang rupiah untuk bertransaksi, yang telah dijamin melalui regulasi.  Perbedaan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  fokus  pada  penerapan CBDC  dari  perspektif  regulasi  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  penelitian  ini  juga akan  membandingkan  penggunaan  CBDC  sebagai  alat  pembayaran  di  negara- negara lain.
Penelitian selanjutnya oleh Anggraeni (2022). Hasil penelitian tersebut yaitu penggunaan  atau  penerapan  CBDC  di  Indonesia  dapat  menjadi  solusi  dalam memberantas  korupsi  di  Indonesia,  hal  itu  disebabkan  karena  penggunaan blockchain yang mana tidak dapat dimanipulasi,  dapat melacak persebaran uang, dan  data  digital  yang  dapat  dilacak  serta  tidak  dapat  dimanipulasi. 7 Penelitian tersebut  secara  umum  membahas  mengenai  kehadiran  rupiah  digital  atau penerapan  CBDC  yang  dirasa  dapat  menjadi  solusi  pencegahan  di  Indonesia. Penelitian  ini  menjadi  berbeda  karena  penelitian  ini  membahas  secara  lebih spesifik mengenai legalitas dari rupiah digital atau CBDC. Penelitian ini juga akan melakukan  perbandingan  mengenai  legalitas  pengunaan  mata  uang  digital  di negara lain.
Penelitian  selanjutnya  oleh  Lisanawati  (2022),  penelitian  tersebut  secara umum membahas mengenai urgensi pengaturan hukum CBDC dalam dimensi anti pencucian  uang.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  yaitu  diperlukan  pengaturan  lebih lanjut  terkait penerapan  CBDC terlebih dalam pencegahan TPPU  dan pendanaan terorisme. 8 Ada  kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu,  yakni perlu adanya  pengaturan  hukum  terkait  penerapan  CBDC.  Namun,  perbedaan  utama dengan  penelitian  ini  yaitu  penelitian  terdahulu  membahas  mengenai  urgensi pengaturan  CBDC  terkait  dengan  TPPU  dan  pendanaan  terorisme,  sedangkan penelitian  ini  akan  lebih  spesifik  membahas  mengenai  perkembangan  landasan hukum  terkait  penerapan  rupiah  digital  atau  CBDC  pasca  ditetapkannya  regulasi terbaru.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  menyajikan  perbandingan  terkait penggunaan mata uang digital di negara lain.
6 Maulana  Ihsan  Fairi,  Zainal  Abidin  Sahabuddin,  dan  Jupriyanto  Jupriyanto,  “Analisis  Penerapan Central  Bank  Digital  Currency  Dalam  Perspektif  Keamanan  Nasional,” Jurnal  Kajian  Akademisi  Dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan 7, no. 2 (2021): 221–34,
https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/882.
7 Dyah  Tiara  Putri  Aggraeni  dan  Enjat  Munajat,  “Potensi  Rupiah  Digital  Menjadi  Solusi  Baru Pemberantasan  Korupsi  Di  Pemerintahan  Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Keuangan 4,  no.  3 (2022): 1304–22, https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Issue%203.888.
8 Go Lisanawati dan Erly Aristo, “Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang,” Jurnal Veritas et Justitia 8, no. 1 (2022): 49–75, https://doi.org/10.1201/9781003282914-11.
Dalam  rangka  melengkapi  penelitian  terdahulu,  penelitian  ini  bertujuan untuk  memastikan  ketika  CBDC  diterbitkan  sudah  memiliki  dasar  hukum  yang kuat.  Penelitian  ini  juga  akan  membahas  mengenai  perbedaan  CBDC  dan  mata uang  kripto,  lalu  penelitian  ini  juga  membahas  legalitas  penerapan  CBDC  pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan  Sektor  Keuangan,  serta  terkait  hal  apa  saja  yang  sekiranya  perlu diperhatikan  oleh  Bank  Indonesia  dalam  proses  pengembangan  dan  penerapan CBDC  khususnya  terkait  regulasi.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan membandingkan  landasan  hukum  terkait  penerapan  CBDC  sebagai  instrumen pembayaran  di  negara  lain  dengan  tujuan  sebagai  media  pembanding.  Adapun urgensi  dari  penulisan  ini  yakni  untuk  mengukur  kesiapan  regulasi  dalam penerapan  CBDC  dan  solusi  yang  diberikan  dari  penulisan  ini  yakni  dengan menjabarkan  hal-hal  apa  saja  yang  harus  diregulasi  khususnya  oleh  Bank Indonesia dalam hal penerapan CBDC.

## 2. METODE
Yuridis  normatif  adalah  metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian ini, yang melibatkan analisis data sekunder atau sumber kepustakaan yang terkait dengan  isu  yang  sedang  diteliti. 9 Ciri  dari  jenis  penelitian  yuridis  normatif  yaitu adanya  suatu  permasalahan  faktual  ataupun  permasalahan  yang  bersifat  hipotesa atau  aksioma. 10 Metode  pendekaatan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan peraturan  perundang-undangan  yang  diterapkan  dengan  cara  meneliti  atau mempelajari  peraturan  perundang-undangan  terkait 11 dalam  hal  ini  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan  (UU  P2SK).  Metode  pendekatan  lainnya  yang  diterapkan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  komparatif,  yaitu  dengan  cara  membandingkan peraturan  antar  negara  yakni  negara  El  Salvador,  Bahama,  China,  dan  Nigeria terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mengumpulkan  berbagai  sumber kepustakaan  hukum,  termasuk  peraturan  perundang-undangan,  jurnal  hukum, artikel  hukum,  dan  sumber  lain  yang  berkenaan  dengan  isu  yang  dibahas.  Data tersebut  kemudian  akan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  melakukan  penelitian mendalam, dan hasilnya akan menyimpulkan jawaban terhadap isu yang diangkat dalam penelitian ini.
9 Centia  Sabrina  Nuriskia  dan  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “Perlindungan  Hukum  Pekerja  Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja,” Jurnal  Usm Law  Review 5,  no. 2 (2022): 678, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5555.
10 Azkia An Nida Fasya dan Andriyanto Adhi Nugroho, “Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal Usm Law Review 5, no. 2 (2022): 569, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5491.
11 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008).
Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia
Rafli Fadilah Muhammad, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perbedaan  Central  Bank  Digital  Currency  (CBDC)  dan  Mata  Uang Kripto
Uang  merupakan  instrumen  penting  dalam  kehidupan,  adapun  faktor  suatu barang  bisa  menjadi  uang,  antara  lain:  kelangkaan  ( scarcity ),  daya  tahan ( durability ), dan nilai tinggi ( high value ). 12 Di Indonesia uang yang diakui untuk melakukan  kegiatan  ekonomi  yaitu  uang  rupiah.  Secara  legalitas  rupiah merupakan mata uang resmi yang diakui dan dapat diterima di Indonesia. Bentuk dari  uang  yang  banyak  dikenal  yaitu  adalah  kertas  dan  logam.  Namun,  seiring perkembangan  teknologi  dan  informasi  semakin  banyak  bentuk  dari  uang  yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi, salah satunya uang elektronik bahkan sudah ada juga mata uang digital.
Dalam  perkembangannya  masih  banyak  yang  belum  dapat  membedakan uang elektronik dan uang digital. Salah satu regulasi yang dapat dijadikan rujukan mengenai  uang  elektronik  yakni  Peraturan  BI  Nomor  20/6/PBI/2018.  Merujuk pada  peraturan  tersebut  disebutkan  komponen  dari  uang  elektronik  yaitu: dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang yang diberikan kepada penerbit, lalu nilai  nominal  disimpan  dalam  bentuk  elektronik,  yang  selanjutnya  nilai  nominal tersebut dapat disimpan dalam server atau chip , dan nilai nominal elektronik yang disimpan  oleh  penerbit  bukan  merupakan  sebagai  simpanan  sesuai  dengan ketentuan UU Perbankan. Di sisi lain, uang digital adalah bentuk mata uang yang berdiri  sendiri,  termasuk  di  dalamnya  uang  kripto  dan  mata  uang  digital  yang diterbitkan oleh bank sentral (CBDC). 13 Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan  bahwa uang  elektronik  pada dasarnya adalah  uang  kartal (kertas dan logam)  yang  disetor  atau  disimpan  dalam  dompet  elektronik  atau  rekening  bank dan  dapat  digunakan  dalam  transaksi  elektronik  menggunakan  kartu  (Contoh: Flazz,  E-Money,  Tap  Cash)  atau  aplikasi  pembayaran  (Contoh:  GoPay,  OVO, Dana).  Meskipun  transaksi  menggunakan  uang  ektronik  dilakukan  secara cashless ,  namun  mereka  masih  didasarkan  pada  representasi  uang  kartal  yang sebenarnya. Di sisi lain, uang digital merupakan bentuk mata uang yang mandiri, seperti  kripto  dan  mata  uang  digital  yang  diterbitkan  oleh  bank  sentral  (CBDC). Meskipun, CBDC dan mata uang kripto merupakan uang digital, namun terdapat perbedaan  diantara  keduanya,  dalam  hal  ini  terkait  teknologi blockchain yang digunakan, lalu dari sisi penerbitan.
Blockchain merupakan  teknologi  yang  digunakan  untuk  menyimpan  data dengan  menggunakan  metode  kriptografi  yang  dirancang  dengan  cara  tertentu
12 Mutiara  Shifa  et  al.,  “Penggunaan  Mata  Uang  Dinar  Dan  Dirham  Sebagai  Solusi  Prediksi  Krisis Moneter  Di  Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Keuangan 4,  no.  6  (2022):  2321–38, https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.992.
13 Claudia Saymindo Emanuella, “Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia,” Jurist-Diction 4, no. 6 (2021): 2243, https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31845.
e-ISSN : 2621-4105
sehingga  data  dapat  disimpan  di  komputer  dan  dapat  dikirim  layaknya  email. 14
Teknologi blockchain bekerja dengan menggunakan algoritma matematika khusus dalam  membuat  dan  memverifikasi  data,  data  tidak  dapat  dihapus  hanya  bisa ditambahkan  yang  nantinya  data  tersebut  akan  membentuk  rangkaian  blok. 15 Selanjutnya,  rangkaian  blok  tersebut  akan  tersusun  secara  berurutan  dan  saling tehubung  dengan  blok  lainnya  melalui  sebuah  rantai,  hal  tersebut  yang menyebabkan teknologi ini dinamai dengan teknologi blockchain , yaitu rangkaian blok  yang  terhubung  oleh  rantai  (chain).  Dari  segi  teknologi,  CBDC menggunakan teknologi private blockchain , sedangkan mata uang kripto, contoh seperti  bitcoin  menggunakan  teknologi public  blockchain .  Secara  umum perbedaan private dan public  blockchain yaitu  terletak  pada  keterlibatan  pihak ketiga.  Dalam private  blockchain ketika  ingin  melihat  riwayat  transaksi  maka diperlukan izin dari pemilik jaringan untuk dapat bergabung dengan jaringan atau melihat  riwayat  transaksi  dalam  hal  ini  akses  hanya  dapat  diberikan  oleh  Bank Sentral  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  terkait  penggunaan  teknologi private blockchain CBDC,  sedangkan public  blockchain sifatnya  adalah  tidak  ada  pihak ketiga  dan  transparan  karena  informasi  transaksi  dapat  diakses  secara  langsung tanpa  memerlukan  izin  dari  pihak  ketiga. 16 Dampak  positif  atau  negatif  dari penggunaan private blockchain ataupun public blockchain sangat bergantung dari tujuan  yang  dimiliki,  CBDC  menggunakan private  blockchain karena  dianggap lebih aman karena dapat melacak kemana uang yang diterbitkan pergi, dalam hal ini  juga  dapat  membantu  dalam  mencegah  ataupun  menaggulangi  tindak  pidana pencucian  uang  yang  marak  terjadi,  serta  Bank  Sentral  dalam  hal  ini  Bank Indonesia  dapat  melakukan  intervensi  apabila  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan. Dari sisi penerbitan mata uang digital rupiah atau CBDC, bank sentral dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  merupakan  otoritas  tunggal  yang  berwenang menerbitkannya, sementara uang kripto dapat diterbitkan oleh pihak swasta yang harganya  dapat  berfluktuasi  tajam  mengacu  pada supply  and  demand contohnya seperti uang kripto bitcoin. 17
Dari sisi ekonomi harga yang dapat berfluktuasi tajam juga merupakan salah satu  risiko  dari  penggunaan  mata  uang  digital  kripto  sebagai  alat  pembayaran, harga yang berfluktuasi tajam tentu juga akan mempengaruhi daya beli itu sendiri dan  berpotensi  memberikan  dampak  negatif  terhadap  ekonomi  secara  luas,
14 Muhammad Naufal Hasani, “Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di  Indonesia  Pada  Mata  Uang  Digital  Bitcoin,” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Bisnis 8,  no.  2  (2022):  329–44, https://doi.org/https://doi.org/10.35972/jieb.v8i2.762.
15 Chandra  Ardiano,  Pujiyono,  dan  Nur  Rochaeti,  “Analisis  Yuridis  Kriminologi  Penggunaan  Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang,” Diponegoro Law Journal 11, no. 1 (2022): 1–25, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.32914.
16 Fitri Handayani dan Fatma Yuliana, “Design and Legal Aspect of Central Bank Digital Currency : A  Literature  Review,” Journal  of  Central  Banking  Law  and  Institutions 1,  no.  3  (2022):  509–36, https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.19.
17 Syafira  Nurullia,  “Menggagas  Pengaturan  Dan  Penerapan  Central  Bank  Digital  Currency  Di Indonesia:  Bingkai  Ius  Constituendum,” Journal  of  Judicial  Review 23,  no.  2  (2021):  275, https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5014.
terlebih  lagi  mata  uang  digital  kripto  bukan  merupakan  mata  uang  resmi sebagaimana  rupiah  yang  merupakan  mata  uang  resmi  berdasarkan  amanat undang-undang. Di sisi lain, penggunaan mata uang digital bank sentral dianggap lebih aman karena uang yang diterbitkan merupakan mata uang resmi rupiah yang diatur  oleh  undang-undang  hanya  saja  dalam  bentuk  digital,  selain  itu,  dalam penerbitan  mata  uang  rupiah  digital  Bank  Indonesia  juga  masih  memiliki  peran. Peran  Bank  Indonesia  dianggap  penting  dalam  penerbitan  rupiah  digital  karena dalam  penerbitannya  Bank  Indonesia  dapat  memperkirakan  dampak  terhadap stabilitas  moneter,  inflasi,  nilai  tukar  maupun  hal-hal  yang  berkaitan  dengan ekonomi  makro  ataupun  mikro,  berbeda  dengan  mata  uang  digital  kripto  yang peredarannya  termasuk  besaran  harganya  diserahkan  ke  mekanisme  pasar  yang tentunya sangat rentan apabila dijadikan sebagai alat pembayaran. Meskipun uang kripto dapat dikategorikan sebagai mata uang digital secara definisi, namun secara regulasi  di  Indonesia  mata  uang  digital  kripto  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai mata  uang  digital  melainkan  sebagai  aset  perdagangan  berjangka  komoditi  hal tersebut  sebagaimana  termuat  dalam  Permendag  Nomor  99  Tahun  2018.  Sampai penulisan ini ditulis total sudah ada 500 aset kripto yang dapat dibeli dan dijual di Indonesia,  sebagaimana  termuat  dalam  lampiran  Peraturan  Bappebti  Nomor  4 Tahun 2023.
3.2 Legalitas  CBDC Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  (UU

## P2SK)
Di era modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat  pesat  tentu  telah  memberikan  banyak  perubahan,  tak  terkecuali  dengan uang  sebagai  alat  pembayaran.  Bersamaan  dengan  kemajuan  teknologi,  banyak orang  semakin  sering  mendengar  tentang  konsep  digitalisasi.  Digitalisasi  sendiri adalah proses mengubah aktivitas dari bentuk fisik menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan  teknologi.  Adapun  dampak  positif  atau  pentingnya  dari penggunaan  mata  uang  digital  yakni  untuk  peningkatan  efisiensi,  tingkat keamanan  yang  lebih  tinggi,  serta  kemudahan  dalam  mengakses  informasi. 18 Salah  satu  upaya  dari  pemerintah  dalam  mendukung  hal  tersebut  yakni  dengan menetapkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan Penguatan  Sektor  Keuangan.  Undang-Undang  Pengembangan  dan  Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dalam  buku  ekonomi  bisnis  digital  yang  ditulis  oleh  Budiarta  Kustoro dijelaskan  bahwa  diperlukan  penyesuaian  terhadap  peraturan  yang  telah  dibuat untuk menjadikan mata uang digital memiliki status hukum yang kuat sebagai alat pembayaran  yang  diakui  oleh  pemerintah  dalam  melakukan  transaksi. 19
18 Emanuella, “Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.”
19 Alvin  Baharudin  Vanani  dan  Dedi  Suselo,  “Analisis  Legal  Tender  Uang  Digital  Bank  Sentral Indonesia,” JAE : Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi 6, no. 3 (2021): 74–83,
https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16225.
Karakteristik  utama  dari  mata  uang  adalah  statusnya  sebagai  alat  pembayaran yang diakui oleh hukum dan dapat diterima oleh banyak pihak, yang memberikan hak  kepada  setiap  individu,  lembaga,  atau  perusahaan  untuk  menawarkan  atau menggunakan  uang  tersebut  kepada  individu,  lembaga,  atau  perusahaan  lainnya. Penerbitan  CBDC  perlu  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas.  Tanpa  dasar  hukum yang  jelas,  bank  sentral  selaku  penerbit  dan  pengelola  CBDC  berpotensi  untuk menghadapi  tantangan  di  kemudian  hari,  baik  dari  sisi  hukum  dan/atau  dari  sisi politik. 20
Penerapan  rupiah  digital  sebagai  mata  uang  yang  sah  tentu  akan menghadirkan  tantangan  dan  kompleksitas  baru  dalam  hal  regulasi  dan  masalah hukum. Dibutuhkan peraturan yang lebih komprehensif untuk menanggulangi hal tersebut.  Dengan beroperasinya rupiah digital di  seluruh wilayah  Indonesia  tentu dapat  menimbulkan  kesulitan  dalam  memastikan  kepatuhan  terhadap  berbagai peraturan yang berlaku. 21 Melihat dari sisi regulasi, mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UU  Mata  Uang  disebutkan  bahwa  “macam  rupiah  terdiri  atas  rupiah  kertas  dan rupiah  logam”,  yang  mana  jika  mengacu  pada  UU  Mata  Uang  maka  tidak disebutkan mengenai penerbitan rupiah digital. Namun, pasca diteptapkannya UU P2SK,  macam  atau  jenis  rupiah  bukan  hanya  rupiah  kertas  dan  rupiah  logam melainkan ditambah rupiah digital.
UU  P2SK  pada  dasarnya  tidak  mengubah  secara  keseluruhan  UU  Mata Uang  melainkan  hanya  sebagian.  UU  P2SK  juga  memberikan  kewenangan atribusi  kepada  Bank  Indonesia,  yaitu  kewenangan  yang  berasal  dari  amanat undang-undang yang secara jelas disebutkan dan  penerima atribusi dalam hal  ini Bank  Indonesia  dapat  memperluas  lingkup  kewenangan  dan  memperoleh wewenang baru, selama tidak melewati batas yang diberikan 22 dalam hal ini untuk menerbitkan  serta  mengelola  rupiah  digital.  Penerapan  prinsip  atribusi menunjukan  bahwa  badan  hukum  publik  seperti  bank  sentral  hanya  dapat melaksanakan atau terlibat dalam tugas yang telah menjadi kewenangannya sesuai dengan  undang-undang.  Dengan  ditetapkannya  UU  P2SK,  rupiah  digital  sudah dapat  diakui  sebagai  salah  satu  macam  atau  jenis  dari  rupiah  sebagai  alat pembayaran, namun hal tersebut tidaklah cukup karena untuk penerapannya perlu diatur  lebih  lanjut  oleh  Bank  Indonesia  khususnya  terkait  hal-hal  yang  sifatnya teknis.
Mengacu  pada  UU  P2SK,  terdapat  perbedaan  tahapan  dalam  mengelola uang  rupiah  digital  dan  uang  rupiah  kartal  (kertas  dan  logam),  dalam  mengelola uang  kartal  ada  beberapa  tahapan  yakni  meliputi  tahap  perencanaan,  tahap percetakan,  tahap  pengeluaran,  tahap  pengedaran,  tahap  pencabutan  dan penarikan,  dan  tahap  pemusnahan.  Di  sisi  lain,  tahapan  dalam  mengelola  rupiah
20 Vanani dan Suselo.
21 Aggraeni  dan  Munajat,  “Potensi  Rupiah  Digital  Menjadi  Solusi  Baru  Pemberantasan  Korupsi  Di Pemerintahan Indonesia.”
22 Moh  Gandra,  “Kewenangan  Atribusi,  Delegasi  Dan  Mandat,” Khazanah  Hukum 2,  no.  3  (2020): 92–99, https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.
digital meliputi tahap perencanaan, tahap penerbitan, tahap pengedaran, dan tahap penatausahaan.  Lebih  lanjut,  Pasal  14A  ayat  (3)  UU  P2SK  menyebutkan  bahwa dalam  melakukan  pengelolaan  rupiah  digital  ada  beberapa  aspek  yang  harus diperhatikan  oleh  Bank  Indonesia  yakni  seperti  ketersediaan,  kestabilan,  inklusi, pengembangan, dan kemanan.
Dalam  mengelola  uang  kartal  mengacu  pada  Pasal  11  ayat  (2)  UU  P2SK, ketika  tahap  perencanaan,  percetakan,  dan  pemusnahan  Bank  Indonesia  wajib berkoordinasi  dengan  pemerintah,  terlebih  untuk  tahap  percetakan  badan  usaha milik  negara  dapat  berkontribusi  sebagai  pelaksana  pencetakan  rupiah sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  14  ayat  (2)  UU  Mata  Uang.  Dan  untuk  tahap pengeluaran,  tahap  pengedaran,  tahap  pencabutan  dan  tahap  penarikan  Bank Indonesia  menjadi  lembaga  tunggal  yang  berwenang  untuk  melakukan  tahapan tersebut.  Sedangkan  untuk  pengelolaan  uang  rupiah  digital  ketika  tahap perencanaan  Bank  Indonesia  tetap  harus  berkordinasi  dengan  pemerintah layaknya perencanaan pada uang kartal, lalu untuk tahap penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan sampai saat ini belum ada pengaturan yang lebih lanjut.
Landasan  hukum  terkait  pemberian  kewenangan  terhadap  Bank  Indonesia untuk  menerbitkan  uang  rupiah  digital  (CBDC)  di  Indonesia  memang  sudah  ada yakni  pasca  ditetapkannya  dengan  ditetapkannya  UU  P2SK.  Namun,  peraturan tersebut  belumlah  cukup  untuk  menerapkan  CBDC  secara  keseluruhan,  karena masih  ada  beberapa  hal  yang  secara  teknis  perlu  mendapat  perhatian  khusus, khususnya  terkait  pengelolaan  rupiah  digital.  Agar  penerapan  CBDC  dapat berjalan maksimal dan memiliki landasan hukum yang kuat maka Bank Indonesia dalam  proses  mengembangkan  CBDC  perlu  juga  memperhatikan  serta  membuat regulasi  yang  mengatur  hal-hal  yang  bersifat  teknis  dalam  penerapan  CBDC, seperti  bagaimana  cara  menerbitkan  rupiah  digital,  lalu  bagaimana  cara mengedarkannya  agar  dapat  digunakan  oleh  seluruh  masyarakat  Indonesia,  dan bagaimana  cara  menata  rupiah  digital  agar  tidak  mengganggu  stabilitas  nilai rupiah  dan  stabilitas  sistem  keuangan  di  Indonesia  itu  sendiri.  Pengaturan  lebih lanjut  tersebut  menjadi  sangat  penting  bagi  rupiah  digital  agar  dapat  digunakan untuk bertransaksi, tanpa mengurangi fungsi uang untuk menyimpan nilai, sebagai medium  pertukaran,  dan  sebagai  alat  untuk  mengukur  nilai  barang  dan  jasa. 23 Lebih  dari  itu,  dalam  menerapkan  atau  menerbitkan  CBDC  perlu  dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi dari negara itu sendiri, setiap negara tentu  memiliki tantangan yang berbeda-beda baik  tantangan terkait sumber  daya  manusia,  tantangan  secara  infrastruktur  ataupun  tantangan  secara geografis. Adapun tantangan lainnya yang harus diperhatikan Bank Indonesia dari proses digitalisasi mata uang yakni terkait risiko keamanan siber. 24
23 Eva Oktari, “Pemikiran Abu  Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital Di Indonesia” (IAIN Bengkulu, 2022), http://repository.iainbengkulu.ac.id/9926/1/SKRIPSI EVA OKTARI.pdf.
24 Cindy Cintania Amarta dan Fitri Nur Latifah, “The Influence of Understanding Financial Literacy and  Community  Readiness  on  the  Use  of  Central  Bank  Digital  Currency  (CBDC),” JESI  (Jurnal  Ekonomi Syariah Indonesia) 13, no. 1 (2023): 45, https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).45-53.
e-ISSN : 2621-4105

## 3.3 Legalitas Mata Uang Digital di Negara Lain
Selain  rencana  BI  yang  sedang  mengembangkan  CBDC  di  Indonesia,  saat ini  sudah  ada  negara  di  dunia  yang  menerbitkan  atau  menggunakan  mata  uang digital, baik berupa kripto maupun CBDC. Adapun dalam penerapannya beberapa negara-negara  berikut  sudah  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  sehingga penggunaan  kripto  atau  CBDC  dapat  berjalan  maksimal  tanpa  adanya  gangguan secara  hukum.  Beberapa  negara  tersebut  antara  lain  El  Salvador,  Bahama, Tiongkok, dan Nigeria.
El  Salvador  adalah  salah  satu  negara  yang  bergantung  pada  kiriman  uang yang  dikirimkan  oleh  warganya  yang  berada  atau  tinggal  di  luar  negeri  yang jumlahnya mencakup kurang lebih 20% dari produk domestik bruto El Salvador. Ketika  mengirim  uang  secara  konvensional,  seperti  melalui  perantara  Western Union atau perantara lainnya dalam transfer uang, terdapat beberapa regulasi dan biaya  transaksi  yang  tidak  sedikit. 25 Biaya  transaksi  tersebut  mempersulit masyarakat El Salvador dalam melakukan pengiriman uang dibandingkan dengan sistem kripto. Sistem kripto dirasa lebih mudah karena dapat digunakan oleh siapa saja dan ke mana saja.
Pada  tanggal  8  Juni  2021  menjadi  awal  dari  disahkannya  bitcoin  sebagai salah  satu  alat  tukar  yang  sah  untuk  melakukan  transaksi  di  El  Salvador,  hal tersebut  menjadi  sah  setelah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  El  Salvador  menetapkan Bitcoin  Law .  Alasan  penerapan  bitcoin  sebagai  alat  pembayaran  di  El  Salvador tertera  dalam  salah  satu  konsiderans  dalam Bitcoin  Law ,  yaitu  masyarakat  El Salvador tidak mempunyai rekening pada bank yang mana jumlahnya cukup besar yakni  70%  dari  total  populasi  masyarakat  El  Salvador. 26 Pasal  1 Bitcoin  Law desebutkan  bahwa  bitcoin  diakui  mata  uang  digital  kripto  yang  legal  dan  bisa digunakan  sebagai  mata  uang  di  El  Salvador.  Penggunaan  bitcoin  untuk bertransaksi  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  El  Salvador  maupun  wisatawan asing. Pasal penting lainnya ada dalam Pasal 7 Bitcoin Law yang mana disebutkan bahwa  penjual  harus  menerima  pembayaran  melalui  bitcoin  apabila  ditawarkan oleh  konsumen,  namun,  hal  tersebut  mendapat  pengecualian  dalam  Pasal  12 Bitcoin  Law yang  menegaskan  bahwa  apabila  penjual  belum  mempunyai  sistem pembayaran  dengan  bitcoin  maka  para  penjual  dapat  menolak  pembayaran menggunakan bitcoin. 27
25 Lirih  Hayyu  Maghfiroh,  Sri  Yuniati,  dan  Adhiningasih  Prabhawati,  “Analysis  of  Bitcoin Legalization as an Official Transaction Tool in El Salvador,” Sosioedukasi:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan Sosial 12, no. 1 (2023): 128–33, https://doi.org/https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v12i1.2701.
26 Aditya  Rafi  Fauzan  dan  Rianda  Dirkareshza,  “Lex  Crypto:  Perbandingan  Landasan  Hukum Terhadap  Dampak  Keberadaan  Bitcoin  Antara  Indonesia  Dengan  El  Salvador,” Pandecta:  Research  Law Journal 16, no. 2 (2021): 320–35, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31838.
27 Fauzan dan Dirkareshza.
Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia
Rafli Fadilah Muhammad, Rianda Dirkareshza
e-ISSN : 2621-4105
Pasca ditetapkannya Bitcoin Law , maka uang kripto bitcoin dapat digunakan dalam berbagai transaksi, mulai dari pembelian kopi hingga pembayaran pajak. 28 Meskipun  bitcoin  dapat  digunakan  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  El  Salvador, masih  banyak  orang  yang  skeptis  terhadap  langkah  El  Salvador  dan  meragukan bahwa negara tersebut akan mendapatkan manfaat ekonomi dari adopsi mata uang digital kripto bitcoin. Namun, masih terdapat juga orang yang memprediksi bahwa penggunaan bitcoin untuk melakukan transaksi akan menjadi awal dari tren yang lebih  luas,  mengingat  bahwa  saat  ini  di  dunia  dapat  disaksikan  perubahan  besar yaitu era digitalisasi yang bergerak secara signifikan.
Negara  selanjutnya  yakni  Bahama,  negara  yang  terletak  di  kepulauan Karibia  ini  merupakan  salah  satu  negara  yang  telah  menggunakan  CBDC.  Pada tanggal  20  Oktober  2020  Bank  Sentral  Bahama  memperkenalkan  CBDC  yang diberi nama Sand Dollar. 29 Sand Dollar berbeda dengan mata uang digital kripto. Sand  Dollar  merupakan  mata  uang  digital  bank  sentral  (CBDC),  yang  memiliki sistem terpusat  yang diatur oleh bank sentral. Salah satu  faktor yang mendorong penerbitan mata uang bank sentral Sand Dollar di Bahama yaitu diakibatkan oleh faktor  geografis,  mengingat  Bahama  merupakan  negara  kepulauan.  Kelebihan utama dari pengunaan mata uang digital Sand Dollar yaitu proses distribusi yang lebih mudah terlebih Bahama merupakan negara kepulauan yang seringkali faktor geografi  menjadi  salah  satu  penghambat  proses  pendistribusian,  sistem pembayaran  menjadi  lebih  efisien,  dan  mencegah  tindak  pidana  pencucian  uang dan pemalsuan uang. 30
Sebelum  menggunakan  mata  uang  digital  pemerintah  Bahama  pada  tahun 2019 telah melakukan survei yang dilakukan di salah satu pulau di Bahama yakni Exuma, hasil menunjukkan bahwa sekitar 93% dari penduduk memiliki akses ke rekening  bank  dasar,  sebanyak  66%  dari  mereka  menerima  gaji  melalui  transfer bank, dan sekitar 15% menerima pembayaran pensiun. Selain itu survey tersebut juga  menggambarkan  tingkat  penggunaan  perangkat  digital  dan  layanan perbankan  online,  di  mana  sekitar  96%  penduduk  Exuma  memiliki  ponsel,  dan sekitar  40%  dari  responden  secara  rutin  melakukan  pembayaran  secara  online. 31 Dari sisi regulasi Bank Sentral Bahama memiliki kewenangan untuk menerbitkan uang  kertas,  koin,  dan  uang  digital  mengacu  pada  Pasal  12  ayat  (5)  Undang- Undang  Bank  Sentral  Bahama. 32 Klausul  tersebut  secara  tidak  langsung  menjadi
28 Kadek Dyah, Ida Ayu, dan Ni Made Puspasutari, “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat  Pembayaran  Di  Indonesia,” Jurnal Preferensi Hukum 3, no. 2 (2022): 300–305, https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305.
29 Kilian Wenker, “Retail Central Bank Digital Currencies (CBDC), Disintermediation and Financial Privacy :  The  Case  of  the  Bahamian  Sand  Dollar,” MDPI  Journal 1,  no.  4  (2022):  345–61, https://doi.org/https://doi.org/10.3390/fintech1040026.
30 Wenker.
31 Karol  Maciej  Barzyk  dan  Viktor  Macek,  “Inclusive  and  Exclusive  Affordances  of  Central  Bank Digital Currencies : A Multiple-Case Study of Sweden and Bahamas” (Copenhagen Business School, 2022).
32 Fransiska  Ari  Indrawati,  “Central  Bank  Digital  Currency  Under  The  State  Theory  of  Money :  A Preliminary  Legal  Analysis,” Journal  of  Central  Banking  Law  and  Institutions 1,  no.  3  (2022):  371–404, https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v1i3.23.
dasar  hukum  bagi  Bank  Sentral  Bahama  untuk  menerbitkan  berbagai  jenis  uang termasuk uang digital.
Negara selanjutnya Tiongkok, renminbi adalah mata uang resmi Tiongkok, yang berarti  "mata uang  rakyat" dalam bahasa Mandarin. Yuan adalah unit mata uang renminbi,  dan keduanya sering digunakan secara bergantian di Tiongkok. 33 Secara  teknis  renminbi  adalah  mata  uang  dan  yuan  adalah  unit  mata  uang  dari renminbi. 34 Sebagai  contoh  ketika  membeli  suatu  barang  seharga  100  yuan, pembayaran  dalam  pembelian  tersebut  dapat  disebut  dengan  membeli  barang seharga  100  yuan  atau  100  renminbi,  penyebutan  keduanya  benar,  tetapi penyebutan yang tepat adalah 100 renminbi. Analogi lain untuk menggambarkan perbedaan  renminbi  dan  yuan  yaitu  perbedaan  dolar  dan  sen.  Dolar  merupakan nama mata uang AS yang dikenal luas, sedangkan sen adalah unit mata uang yang lebih  spesifik  dari  dolar.  Sebagai  contoh  membeli  barang  seharga  10  dolar, pembayaran dalam  pembelian tersebut dapat disebut  membeli barang seharga  10 dolar atau 1000 sen, penyebutan keduanya benar, tetapi yang lebih tepat adalah 10 dolar.
Terkait CBDC Tiongkok telah menetapkan untuk mengeluarkan mata uang digital  yang  diberi  nama Digital  Currency  Electronic  Payment (DCEP).  DCEP diterbitkan oleh Bank Sentral Tiongkok, renminbi digital memiliki dasar cadangan aset  layaknya  uang  kartal,  perbedaannya  hanya  dalam  bentuk  digital. 35 DCEP memiliki  beberapa  keunggulan  dibandingkan  dengan  sistem  pembayaran elektronik saat ini. Pertama, lebih aman, DCEP lebih aman karena menggunakan teknologi blockchain .  Kedua,  lebih  efisien,  DCEP  lebih  efisien  karena  untuk melakukan  transaksi  karena  diproses  secara  instan.  Ketiga,  lebih  murah,  DCEP lebih murah karena tidak dikenakan biaya untuk transaksi.
Terkait  legalitas  DCEP,  pada  23  Oktober  2020,  Bank  Sentral  Tiongkok merilis  naskah  revisi  undang-undang  terkait  penerapan  renminbi  digital.  Dalam naskah revisi tersebut  diatur bahwa  renminbi  (RMB) mencakup bentuk  fisik dan digital,  yang  menjadi  dasar  hukum  untuk  penerbitan  DCEP. 36 Draf  tersebut menegaskan  bahwa  mata  uang  digital  bisa  digunakan  sebagai  instrumen  yang legal  untuk  melakukan  transaksi  atau  pembayaran.  Lalu  Pasal  19  menegaskan bahwa renminbi (RMB) mencakup bentuk fisik (kartal) dan bentuk digital. Pasal 22  memperjelas  bahwa  tidak  seorangpun  atau  perusahaan  bisa  membuat  mata uang  digital  yang  sekiranya  digunakan  sebagai  pengganti  renminbi  yang  beredar di  pasar  dengan  maksud  ditujukan  untuk  menggantikan  peran  renminbi  sebagai mata uang yang sah yang beredar di Tiongkok. Setiap pelanggaran Pasal 22 akan
33 Faisal Nurdin Idris et al., “Hegemoni Dolar Dan Potensi Kemunculan Mata Uang BRICS,” Journal of Economics and Social Sciences 1, no. 1 (2022): 19–30.
34 Will  Kelton,  “Chinese  Yuan  Renminbi  (CNY):  Overview,  History,” Investorpedia ,  2022, https://www.investopedia.com/terms/forex/c/cny-china-yuan-renminbi.asp.
35 Vijak Sethaput dan Supachate Innet, “Blockchain Application for Central Bank Digital Currencies (CBDC),” Cluster Computing 26 (2023): 2183–2197, https://doi.org/10.1007/s10586-022-03962-z.
36 Chaowei Xu dan Banggui Jin, “Digital Currency in China: Pilot Implementations, Legal Challenges and Prospects,” Juridical Tribune 12, no. 2 (2022): 177–94, https://doi.org/10.24818/TBJ/2022/12/2.02.
mengakibatkan  penyitaan  semua  keuntungan,  penghancuran  semua  token,  dan pengenaan denda kurang dari lima kali jumlah yang ilegal, menurut Pasal 65. Jika keadaannya  serius,  maka  akan  dihukum  sesuai  dengan  paragraf  kedua  Pasal  61, yaitu  penuntutan  pidana  dan  kemungkinan  hukuman  penjara. 37 Revisi  undang- undang  terkait  penerapan  renminbi  digital  tersebut  dilakukan  dalam  rangka memberikan  kepastian  hukum  dan  untuk  mendukung  penerapan  CBDC  atau DCEP yang dilakukan oleh Bank Sentral Tiongkok. Pada awalnya undang-undang tersebut diperkirakan akan ditetapkan pada tahun 2021, ternyata sampai penulisan ini dibuat masih belum juga ditetapkan. 38 Meskipun revisi undang-undang belum ditetapkan,  dalam  praktiknya  Tiongkok  telah  melakukan  uji  coba  terbatas  DCEP di  beberapa  kota  seperti  Shenzen,  Suzhou,  Chengdu,  dan  Xunan,  dengan melibatkan  bank  besar  milik  negara,  seperti  Bank  Pertanian  Tiongkok,  Bank Industri  dan  Perdagangan  Tiongkok,  Bank  Tiongkok,  Bank  Konstruksi Tiongkok. 39
Negara  keempat  yang  telah  menerapkan  mata  uang  digital  yakni  Nigeria. Nigeria  juga  menjadi  negara  pertama  yang  saat  ini  sudah  menerapkan  CBDC secara  penuh. 40 Salah  satu  fokus  utama  Bank  Sentral  Nigeria  adalah  untuk mendorong  penggunaan  teknologi  digital  dalam  transaksi  keuangan  dan meningkatkan  akses  ke  layanan  keuangan  bagi  seluruh  penduduk  Nigeria,  tanpa memandang  apakah  mereka  memiliki  rekening  bank  atau  tidak.  Hal  tersebut menjadi  penting mengingat  bahwa tingkat  kepemilikan rekening  bank di  Nigeria masih tergolong rendah dibandingkan banyak negara lain di seluruh dunia. 41 Pada tanggal  25  Oktober  2021,  Nigeria  meluncurkan  mata  uang  digital  pertamanya yang diberi nama e-naira. 42
Mata  uang  digital  e-naira  bertujuan  bukan  untuk  menggantikan  mata  uang naira fisik,  melainkan untuk  melengkapi  naira dalam bentuk  fisik,  dengan tujuan untuk  mempercepat  inklusi  keuangan  di  Nigeria.  Perusahaan  swasta  di  Nigeria turut  andil  dalam  penggunaan  e-naira,  sebagai  contoh  perusahaan  pembayaran seluler bernama Paga menghapus biaya bagi penjual yang menerima pembayaran dengan  pembayaran  elektronik  dari  pelanggannya  melalui  platform  mereka. 43 Penggunaan  mata  uang  digital  e-naira  dapat  memiliki  dampak  yang  baik  pada
37 China  Global  Television  Network,  “China  Central  Bank’s  Draft  Law  Provides  Legal  Basis  for Digital  Currency,  Outlaws  All  Digital  Tokens,”  2020,  https://news.cgtn.com/news/2020-10-24/PBOC-draft- law-provides-legal-basis-for-digital-currency-URaFFN37IA/index.html.
38 Mahardika, Permana, dan Maulisa, “Going Digital Rupiah : Some Considerations from Sovereignty and Cybersecurity Perspectives.”
39 Michael  A  Peters,  Benjamin  Green,  dan  Haiyang  Melissa  Yang,  “Cryptocurrencies  ,  China’s Sovereign Digital Currency (DCEP) and the US Dollar System,” Educational Philosophy and Theory 54, no. 11 (2022): 1713–19, https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1801146.
40 CBDC Tracker, “Today’s Central Bank Digital Currencies Status,” 2023, https://cbdctracker.org/.
41 T A Adegbite dan M A Aremu, “The Effects of Digital Currency (ENAIRA) Adoption on Nigeria Economy,” Farabi Journal of Social Sciences 8, no. 2 (2022): 53–64, https://doi.org/https://doi.org/10.26577/FJSS.2022.v8.i2.07.
42 Uduak Michael Ekong dan Christopher Nyong Ekong, “Digital Currency and Financial Inclusion in Nigeria :  Lessons  for  Development,” Journal  of  Internet  and  Digital  Economics 2,  no.  1  (2022):  46–64, https://doi.org/10.1108/JIDE-11-2021-0018.
43 Ekong dan Ekong.
perkenomian  apabila  diterapkan.  Kelebihan  dari  penggunaan  e-naira  yaitu  dapat melakukan  transfer  uang  secara  global  secara  cepat,  terdesentralisasi  yang menjamin  keamanan,  dan  bentuknya  yang  sepenuhnya  digital,  yang  mana kelebihan  tersebut  telah  menjadikan  kebijakan  pemerintah  terkait  mata  uang digital e-naira menjadi lebih efisien. 44
Dari  sisi  regulasi  Bank  Sentral  Nigeria  memiliki  kewenangan  untuk menerapkan  mata  uang  digital  e-naira  atau  CBDC  mengacu  pada  UU  Bank Sentral Nigeria (CBN) 2007 dan UU Bank dan Institusi Keuangan (BOFIA) 2020. Pasal 19 Undang-Undang Bank Sentral Nigeria (CBN) mengaskan bahwa e-naira merupakan  bentuk  digital  dari  mata  uang  naira. 45 Dari  segi  arsitektur  e-naira didesain,  diterbitkan,  dan  disimpan  oleh  Bank  Sentral  Nigeria  (CBN),  lalu  Bank Sentral Nigeria (CBN) mendistribusikan e-naira kepada institusi keuangan seperti bank umum dan perusahaan penyedia layanan transfer uang,  yang nantinya bank dan  perusahaan  tersebut  akan  mendistribusikan  e-naira  kepada  individu  ataupun ritel. 46 Penggunaan  mata  uang  digital  bank  sentral  secara  tidak  langsung menunjukan respon positif dalam hal kepercayaan kepada bank sentral.
Tabel 1. Perbandingan Penerapan Mata Uang Digital
Negara Dasar Hukum Penerbitan Mata Uang Digital Status Dasar Hukum Jenis Mata Uang Digital Penerapan Indonesia UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang- Undang Mata Uang Digital Bank Sentral (Rupiah Digital) Proses Pengembangan El Salvador Bitcoin Law Undang- Undang Mata Uang Digital Kripto (Bitcoin) Diterapkan Bahama UU Bank Sentral Bahama Undang- Undang Mata Uang Digital Bank Sentral (Sand Dollar) Diterapkan China Undang-Undang Bank Rakyat Tiongkok. Rancangan Undang- Undang Mata Uang Digital Bank Sentral (DCEP/e-CNY) Diterapkan secara terbatas Nigeria UU Bank Sentral Nigeria Undang- Undang Mata Uang Digital Bank Sentral (eNaira) Diterapkan
Sumber: olah data
Merujuk tabel 1 diatas serta penjelasan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa secara  legalitas  Indonesia  sudah  memiliki  dasar  hukum  untuk  merapkan  mata uang  digital,  walaupun  masih  dalam  proses  pengembangan.  Adapun  jika
44 Obiora  Fabian,  Omaliko  Emeka,  dan  Okeke  Chinenye,  “E-Naira  Digital  Currency  and  Financial Performance  of  Listed  Deposit  Money  Banks  in  Nigeria,” International  Journal  of  Trend  in  Scientific Research and Development (IJTSRD) 6, no. 2 (2022): 222–28, https://doi.org/10.57233/gujaf.v3i2.144.
45 Central Bank of Nigeria, “Regulatory Guidlines on The ENaira” (2021), https://www.cbn.gov.ng/Out/2021/FPRD/eNairaCircularAndGuidelines FINAL.pdf.
46 Central Bank of Nigeria, “Design Paper For The ENaira,” 2021,
https://enaira.gov.ng/assets/download/eNaira_Design_Paper.pdf.
dibandingkan  dengan  salah  salah  satu  negara  yang  telah  menerapkan  mata  uang digital  yakni  Bahama,  Indonesia  dan  Bahama  pada  dasarnya  memiliki  kesamaan yakni  dalam  hal  geografis,  Indonesia  sendiri  pada  dasarnya  merupakan  negara kepulauan  yang  mana  tentu  akan  membutuhkan  banyak  waktu  dan  biaya  untuk proses  pendistribusian  uang  kartal,  yang  mana  apabila  rupiah  digital  dapat diterapkan di  Indonesia  maka proses pendistribsusian akan menjadi lebih efisien. Dari segi  sistem dalam menerapkan digital rupiah perlu diperhatikan juga terkait kesiapaannya  berkaca  dari  negara  El  Salvador  yang  menggunakan  mata  uang kripto bitcoin yang mana suatu penjual bisa menolak pembayaran dengan bitcoin karena  tidak  memiliki  sistem  pembayaran,  hal  tersebut  tentu  juga  bisa  terjadi dalam  penerapan  digital  rupiah  apabila  tidak  memiliki  kesiapan  sistem.  Adapun dalam  hal  percobaan  Indonesia  dapat  meniru  Tiongkok  dengan  melakukan percobaan pada beberapa lokasi tertentu dengan berkolaborasi dengan perusahaan swasta layaknya di Nigeria untuk mempermudah proses percobaan.

## 4. PENUTUP
Rencana Bank Indonesia menerbitkan mata uang digital rupiah atau CBDC memang  tidak  lepas  dari  kehadiran  mata  uang  digital  kripto.  Uang  kripto  dapat didefinisikan  sebagai  mata  uang  digital.  Namun,  mata  uang  kripto  di  Indonesia dikategorikan  sebagai  aset  perdagangan  berjangka  komoditi  hal  tersebut sebagaimana tercantum dalam Permendag No. 99 Tahun 2018. Dari sisi teknologi, CBDC  juga  mengadopsi  teknologi blockchain yakni private  blockchain .  Dalam hal  regulasi  terkait  penerbitan  rupiah  digital  atau  CBDC,  Indonesia  jika dibandingkan  dengan  negara  lain  merupakan  salah  satu  yang  sudah  memiliki dasar hukumnya walaupun belum secara komprehensif dan perlu pengaturan lebih lanjut oleh BI yakni terkait penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan. Salah satu dasar  hukumnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  (UUP2SK),  macam  atau  jenis rupiah  bukan  hanya  rupiah  kertas  dan  rupiah  logam  melainkan  ditambah  rupiah digital. Selain itu, UU P2SK juga memberikan kewenangan atribusi kepada Bank Indonesia  untuk  mengatur  pengaturan  lebih  lanjut  terkait  penerbitan  mata  uang rupiah digital atau CBDC, dalam hal ini melalui Peraturan BI. Hal tersebut secara tidak  langsung  menunjukan  keseriusan  pemerintah  Indonesia  dalam  mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adegbite,  T  A,  and  M  A  Aremu.  “The  Effects  of  Digital  Currency  (ENAIRA) Adoption on Nigeria Economy.” Farabi Journal of Social Sciences 8, no. 2 (2022): 53–64. https://doi.org/https://doi.org/10.26577/FJSS.2022.v8.i2.07. Aggraeni, Dyah Tiara Putri, and Enjat Munajat. “Potensi Rupiah Digital Menjadi Solusi  Baru  Pemberantasan  Korupsi  Di  Pemerintahan  Indonesia.” Jurnal Ilmiah  Akuntansi  Dan  Keuangan 4,  no.  3  (2022):  1304–22. https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Issue%203. 888.

## Akbar,  Taufik,  and  Nurul  Huda.  “Haramnya  Penggunaan  Cryptocurrency
(Bitcoin)  Sebagai  Mata  Uang  Atau  Alat  Tukar  Di  Indonesia  Berdasarkan Fatwa MUI.” Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis 5, no. 2 (2022): 747–56. https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jimb.v5i2.16547.
Amarta, Cindy Cintania, and Fitri Nur Latifah. “The Influence of Understanding Financial  Literacy  and  Community  Readiness  on  the  Use  of  Central  Bank Digital  Currency  (CBDC).” JESI  (Jurnal  Ekonomi  Syariah  Indonesia) 13, no. 1 (2023): 45. https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).45-53.
Ardiano,  Chandra,  Pujiyono,  and  Nur  Rochaeti.  “Analisis  Yuridis  Kriminologi Penggunaan  Mata  Uang  Elektronik  Bitcoin  Sebagai  Sarana  Tindak  Pidana Pencucian  Uang.” Diponegoro  Law  Journal 11,  no.  1  (2022):  1–25. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.32914.
Bank  Indonesia.  “Proyek  Garuda:  Menavigasi  Arsitektur  Digital  Rupiah,”  2023. https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx#wp.
Central  Bank  of  Nigeria.  “Design  Paper  For  The  ENaira,”  2021.
https://enaira.gov.ng/assets/download/eNaira_Design_Paper.pdf. ———. Regulatory Guidlines on The eNaira (2021). https://www.cbn.gov.ng/Out/2021/FPRD/eNairaCircularAndGuidelines FINAL.pdf.
China  Global  Television  Network.  “China  Central  Bank’s  Draft  Law  Provides Legal  Basis  for  Digital  Currency,  Outlaws  All  Digital  Tokens,”  2020.
https://news.cgtn.com/news/2020-10-24/PBOC-draft-law-provides-legal- basis-for-digital-currency-URaFFN37IA/index.html.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI.  “Omnibus  Law  Sektor  Keuangan,  DPR  Dan Pemerintah Sahkan RUU P2SK Jadi UU,” 2022. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42437/t/Omnibus+Law+Sektor+Keua ngan%2C+DPR+dan+Pemerintah+Sahkan+RUU+P2SK+Jadi+UU. Ekong,  Uduak  Michael,  and  Christopher  Nyong  Ekong.  “Digital  Currency  and Financial  Inclusion  in  Nigeria :  Lessons  for  Development.” Journal  of Internet and Digital Economics 2, no. 1 (2022): 46–64. https://doi.org/10.1108/JIDE-11-2021-0018.
Emanuella, Claudia Saymindo. “Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat  Pembayaran  Di  Indonesia.” Jurist-Diction 4,  no.  6  (2021):  2243. https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31845.
Fabian, Obiora, Omaliko Emeka, and Okeke Chinenye. “E-Naira Digital Currency and  Financial  Performance  of  Listed  Deposit  Money  Banks  in  Nigeria.” International  Journal  of  Trend  in  Scientific  Research  and  Development (IJTSRD) 6, no. 2 (2022): 222–28. https://doi.org/10.57233/gujaf.v3i2.144.
Fairi,  Maulana  Ihsan,  Zainal  Abidin  Sahabuddin,  and  Jupriyanto  Jupriyanto.
“Analisis  Penerapan  Central  Bank  Digital  Currency  Dalam  Perspektif Keamanan Nasional.” Jurnal Kajian Akademisi Dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan 7, no. 2 (2021): 221–34. https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/882.
Fasya, Azkia An Nida, and Andriyanto Adhi Nugroho. “Sikap Pengurus Terhadap
Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 569. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5491.
Fauzan,  Aditya  Rafi,  and  Rianda  Dirkareshza.  “Lex  Crypto:  Perbandingan
Landasan Hukum Terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin  Antara  Indonesia Dengan  El  Salvador.” Pandecta:  Research  Law  Journal 16,  no.  2  (2021): 320–35. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31838.
Gandra, Moh. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat.” Khazanah Hukum 2, no. 3 (2020): 92–99. https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.
Handayani, Fitri, and Fatma Yuliana. “Design and Legal Aspect of Central Bank
Digital  Currency :  A  Literature  Review.” Journal  of  Central  Banking  Law and Institutions 1, no. 3 (2022): 509–36. https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.19. Hasani,  Muhammad  Naufal.  “Analisis  Cryptocurrency  Sebagai  Alat  Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis 8, no. 2 (2022): 329–44. https://doi.org/https://doi.org/10.35972/jieb.v8i2.762. Idris,  Faisal  Nurdin,  Achmad  Maulana  Dzaky,  Rijaul  Haq,  and  Silvia  Hafsari.
“Hegemoni Dolar Dan Potensi Kemunculan Mata Uang BRICS.” Journal of Economics and Social Sciences 1, no. 1 (2022): 19–30. Indrawati, Fransiska Ari. “Central Bank Digital Currency Under The State Theory of Money : A Preliminary Legal Analysis.” Journal of Central Banking Law and Institutions 1, no. 3 (2022): 371–404.
https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v1i3.23.
Kadek  Dyah,  Ida  Ayu,  Ni  Made  Puspasutari.  “Kajian  Yuridis  Penggunaan  Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.” Jurnal Preferensi Hukum 3, no. 2 (2022): 300–305. https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305. Kelton,  Will.  “Chinese  Yuan  Renminbi  (CNY):  Overview,  History.” Investorpedia , 2022. https://www.investopedia.com/terms/forex/c/cny- china-yuan-renminbi.asp.
Lisanawati,  Go,  and  Erly  Aristo.  “Urgensi  Pengaturan  Hukum  Central  Bank Digital  Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang.” Jurnal  Veritas  et Justitia 8, no. 1 (2022): 49–75. https://doi.org/10.1201/9781003282914-11. Maciej  Barzyk,  Karol,  and  Viktor  Macek.  “Inclusive  and  Exclusive  Affordances of Central Bank Digital Currencies : A Multiple-Case Study of Sweden and Bahamas.” Copenhagen Business School, 2022.
Maghfiroh, Lirih Hayyu, Sri Yuniati, and Adhiningasih Prabhawati. “Analysis of Bitcoin  Legalization  as  an  Official  Transaction  Tool  in  El  Salvador.” Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Sosial 12, no. 1 (2023): 128– 33. https://doi.org/https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v12i1.2701.
Mahardika,  Zahrashafa  Putri,  Banyualam  Permana,  and  Nadia  Maulisa.  “Going Digital Rupiah : Some Considerations from Sovereignty and Cybersecurity Perspectives.” Journal of Central Banking Law Institutions 2, no. 1 (2023): 25–54. https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.15.
Malloy,  Matthew,  Martinez  Francis,  Styczynski  Mary-Frances,  and  Thorp  Alex. “Retail  CBDC  and  U.S.  Monetary  Policy  Implementation:  A  Stylized Balance  Sheet  Analysis.” Finance  and  Economics  Discussion  Series 2022, no. 032 (2022): 1–17. https://doi.org/10.17016/feds.2022.032.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju, 2008.
Nuriskia, Centia Sabrina, and Andriyanto Adhi  Nugroho. “Perlindungan Hukum
Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia
Rafli Fadilah Muhammad, Rianda Dirkareshza
Pekerja  Dalam  Penerapan  Sistem  Remote  Working  Sebagai  Pembaharuan Sistem  Kerja.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  678. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5555.
Nurullia,  Syafira.  “Menggagas  Pengaturan  Dan  Penerapan  Central  Bank  Digital
Currency  Di  Indonesia:  Bingkai  Ius  Constituendum.” Journal  of  Judicial Review 23, no. 2 (2021): 275. https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5014. Oktari, Eva. “Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital Di Indonesia.” IAIN  Bengkulu,  2022.  http://repository.iainbengkulu.ac.id/9926/1/SKRIPSI EVA OKTARI.pdf.
Peters, Michael A,  Benjamin Green, and  Haiyang  Melissa  Yang. “Cryptocurrencies , China’s Sovereign Digital Currency (DCEP) and the US Dollar  System.” Educational  Philosophy  and  Theory 54,  no.  11  (2022): 1713–19. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1801146.
Sethaput, Vijak, and Supachate Innet. “Blockchain Application for Central Bank Digital  Currencies  (CBDC).” Cluster  Computing 26  (2023):  2183–2197. https://doi.org/10.1007/s10586-022-03962-z.
Shifa, Mutiara, Alfi Amalia, Shabri Abd. Majid, and Marliyah. “Penggunaan Mata Uang  Dinar  Dan  Dirham  Sebagai  Solusi  Prediksi  Krisis  Moneter  Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 4, no. 6 (2022): 2321– 38. https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.992.
Tracker,  CBDC.  “Today’s  Central  Bank  Digital  Currencies  Status,”  2023. https://cbdctracker.org/.
Vanani, Alvin Baharudin, and Dedi Suselo. “Analisis Legal Tender Uang Digital Bank  Sentral  Indonesia.” JAE :  Jurnal  Akuntansi  Dan  Ekonomi 6,  no.  3 (2021): 74–83. https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16225. Wenker,  Kilian.  “Retail  Central  Bank  Digital  Currencies  (CBDC),
Disintermediation and Financial Privacy :  The Case of the Bahamian Sand Dollar.” MDPI Journal 1, no. 4 (2022): 345–61.
https://doi.org/https://doi.org/10.3390/fintech1040026.
Xu,  Chaowei,  and  Banggui  Jin.  “Digital  Currency  in  China:  Pilot Implementations,  Legal  Challenges  and  Prospects.” Juridical  Tribune 12, no. 2 (2022): 177–94. https://doi.org/10.24818/TBJ/2022/12/2.02.