COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Siska Andriani 1 , M. Hadin Muhjad 2 , Saprudin 3 1,2,3 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia siskaandriani1102@gmail.com 1 , hadinmuhjad@gmail.com 2 , saprudin@gmail.com 3
Article Info Abstract Article History Received: November 17, 2023
Accepted:
December 27, 2023
Based  on  Government  Regulation  Number  24  of  2018  concerning Electronically Integrated Business Licensing Services (hereinafter referred to as  PP  Number  24  of  2018  which  states  that  company  registration,  both individual and non-individual, must be carried out through the OSS system. The development of the process of establishing a Limited Liability Company in accordance with Government Regulation Number 24 of 2018 means that the notary must also be able to following changes by properly understanding the OSS system, especially in KBLI registration, this means that the role of notaries in this matter is very necessary, this is also considering the authority of  notaries  in  providing  legal  counseling.  The  emergence  of  the  role  of Notaries in providing legal counseling regarding the establishment of Limited Liability Companies raises questions regarding the extent of counseling. the law that can be given by a notary and the legal consequences if the notary does not carry out legal counseling. Notaries are responsible and have the authority  to  provide  legal  counseling  to  parties  establishing  limited  liability companies. This is in accordance with Article 15 paragraph (2) letter e of the Notary  Position  Law.  However,  this  form  of  responsibility  is  not  within  the realm of an obligation, only in the form of authority alone, so that in this case, if the notary does not exercise his authority in providing legal counseling, it will not have any influence on the deed he makes. There are no sanctions for Notaries  who  do  not  provide  legal  counseling  to  applicants  establishing Limited Liability Companies.
Keywords:
Legal Consequences, Examination of Notaries, Notary Honorary Council

## Abstrak
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Berkembangnya proses pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 membuat notaris juga harus mampu mengikuti perubahan dengan  memahami  dengan  baik  system  OSS  terkhusus  pada  pendaftaran  KBLI,  demikian berarti peran notaris dalam hal ini amat diperlukan hal ini juga mengingat kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum. Notaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  penghadap  yang  mendirkan  perseroan terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, bentuk tanggung jawab tersebut bukan dalam ranah suatu kewajiban hanya berupa kewenangan semata, sehingga dalam hal ini jika notaris tidak menjalankan kewenangannya pun dalam memberikan penyuluhan hukum tidak akan memberikan pengaruh terhadap akta yang dibuatnya. Tidak ada sanksi bagi Notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum terhadap penghadap yang mendirikan Perseroan Terbatas
Kata  Kunci: Akibat  Hukum,  Pemeriksaan  Terhadap  Notaris,  Majelis  Kehormatan Notaris

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## I. PENDAHULUAN
Menjalankan jabatan Notaris secara professional dirasakan semakin penting saat ini, hal ini dikarenakan kedudukan notaris sebagai pejabat umum berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan atau jasa. Berkaitan dengan pemberian  penyuluhan  hukum  oleh  notaris,  telah  di  atur  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  e Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa  memberikan  penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
Sejak  tahun  2018  Pemerintah  Pusat  mengeluarkan  peraturan  baru  mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/online melalui OSS berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2018). PP Nomor 24 Tahun 2018 ini menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan  wajib  dilakukan  melalui  sistem  OSS.  Setiap  pelaku  usaha  yang  menjalankan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS).
Peran Notaris muncul dalam memberikan penyuluhan terkait perizinan melalui sistem OSS dengan memastikan kebenaran data kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang  dimasukkan  dalam  sistem-sistem  tersebut  sehingga  dapat  diintegrasikan  ke  sistem Online  Single  Submission ketika  penghadap  hendak  dilakukan  pendaftaran  perizinan berusaha.
Apabila  terdapat  kesalahan  dalam  pembuatan  akta  pendirian  Perseroan  Terbatas semisal  dalam  memilih  kode  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia,  baik  kesalahan informasi data dalam akta, maka berakibat pada permohonan Nomor Induk Berusaha dapat ditolak oleh instansi terkait, Hal ini menyebabkan izin usaha dan izin operasional untuk badan usaha  yang  akan  didirikan  juga  tidak  bisa  diajukan.  Terlebih  lagi  pelaku  usaha  yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin yang sesuai dapat dikenakan sanksi. Demikian berarti peran notaris dalam hal ini amat diperlukan,
Munculnya peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pendirian Perseroan Terbatas seperti di atas memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana penyuluhan hukum  yang  dapat  diberikan  notaris  dan  akibat  hukum  jika  notaris  tidak  melakukan penyuluhan hukum tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian  yang  mengkaji  norma-norma  hukum.  Tipe  penelitian  hukum  mengenai  hal kekaburan hukum ( Vage Norm ), yaitu aturan dari peraturan perundang-undangan dari pokok permasalahan sudah ada namun belum jelas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach )  yaitu  dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani/diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep ( Conceptual Approach ) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang diteliti.  Jenis  dan  sumber  bahan  hukum  terdiri  atas,  Bahan  hukum  primer,  bahan  hukun sekunder dan bahan hukum tersier :
1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 No. 23), diumumkan 30 April 1847
2) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
5) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan Pembubaran  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2021 Nomor 470)
Pada  umumnya  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi  dokumen  dan  studi pustaka.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## PERAN  NOTARIS  DALAM  MEMBERIKAN  PENYULUHAN  HUKUM  TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
1.  Tugas dan Kewenangan Notaris Menurut Peraturan Perundang-undangan Sistem Online  Single  Submission yaitu  merupakan  aplikasi  yang  digunakan  untuk segala  proses  registrasi  dan  pengajuan  perizinan  usaha  serta  pengajuan  perijinan  lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelanggaran dan sanksi terhadap kewajiban Notaris pada Pasal 16.
Dengan adanya Online Single Submission , pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya  harus  diperoleh  satu  per  satu  secara  bertahap. Online  Single  Submission memungkinkan  pelaku  usaha  untuk  segera  memulai  proses  produksinya  secara  langsung seraya  melengkapi  dokumen  pelaksanaan  lainnya  seperti  izin  lokasi,  izin  mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI).
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan  Berusaha  sebagaimana  diatur  pada  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait. Online Single Submission adalah aplikasi berbasis web  yang  berfungsi  untuk  membantu  proses  pengajuan  pengaduan  dan  perizinan  untuk selajutnya  dilakukan  proses  penindakan  yang  dilakukan  oleh  peran  pengambil  keputusan, aplikasi web Online Single Submission ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha,  data  perizinan  yang  ada,  data  instansi  daerah,  data  perizinan  daerah,  dan  lain sebagainya.
Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik melalui Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peran notaris sangat penting dalam mengawal  dan  memastikan  berjalannya  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2017  tentang Penanaman  Modal  (selanjutnya  dapat  disebut  UU  Penanaman  Modal),  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  dapat  disebut  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007), Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka (selanjutnysa disebut dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2016) dan peraturan pelaksana lainnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dalam memberikan hak penanam modal yaitu kepastian hukum berupa  akta  autentik  dari  notaris  yang  diatur  di  dalam  Pasal  14  huruf  a  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (selanjutnya  disebut  dengan  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007).
Tujuan  utama  lahirnya Online  Single  Submission adalah  untuk  mempermudah pelayanan  perizinan  sehingga  mempercepat  dan  meningkatkan  penanaman  modal  dan berusaha. Dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) sebagai organisasi bagi para setiap Notaris berhak memberikan penyuluhan hukum terkait permasalahan Online Single  Submission .  Penyuluhan  yang  dibuat  oleh  INI  seperti  seminar  nasional  mengenai
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
teknis  pelaksanaan  dalam  menjalankan Online  Single  Submission .  INI  dalam mensosialisasikan Online Single Submission dengan cara memberikan arahan, memberikan pelatihan, dan seminar dalam rangka memberikan pemahaman setiap anggota Notaris dalam menjalankan  sistem Online  Single  Submission secara  teknis,  sehingga  dalam  praktek menjalankan  tugas  dan  profesinya,  Notaris  memahami  teknis  menggunakan Online  Single Submission tersebut.
Beberapa  yang  mampu  menggunakan Online  Single  Submission untuk  mengurus perizinan berusaha, antara lain semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: 1.  Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
2.  Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
3.  Usaha  perorangan/badan  usaha  baik  yang  baru  maupun  yang  sudah  berdiri  sebelum operasionalisasi Online Single Submission .
4.  Usaha  dengan  modal  yang  seluruhnya  berasal  dari  dalam  negeri,  maupun  terdapat komposisi modal asing.
Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh Online Single Submission hanya akan diaktivasi  dan  berlaku  efektif  setelah  komitmen  izin  telah  dipenuhi  dan  melakukan pembayaran biaya perizinan seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), retribusi atau lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
Adapun prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses Online Single Submission adalah sebagai berikut:
1.  Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha  berbentuk  badan  usaha,  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  yang  dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha;
2.  Pelaku  usaha  badan  usaha  berbentuk  PT,  badan  usaha  yang  didirikan  oleh  yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses Online Single Submission ;
3.  Pelaku  usaha  badan  usaha  berbentuk  perum,  perumda,  badan  hukum  lainnya  yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.
Perseroan  terbatas  (PT)  adalah  badan  hukum  perusahaan  yang  paling  banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefenisikan Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut:
“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya”.
Sistem Online Single Submission dapat diakses melalui alamat situs www.OSS .go.id ., yang  merupakan  perangkat  lunak  berbasis  web  sebagai  gerbang  informasi  dan penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko.  Demikian  halnya,  sehingga  dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Online Single Submission wajib digunakan oleh:
1.  Kementerian/Lembaga Terkait;
2.  pemerintah daerah provinsi;
3.  pemerintah daerah kabupaten/kota;
4.  administrator KEK;
5.  badan pengusahaan KPBPB; dan
6.  Pelaku Usaha.
Pengajuan  nama  perseroan  didaftarkan  oleh  notaris  melalui  Sistem  Administrasi Badan  Hukum  (Sisminbakum)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia. Adapun persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoan  Terbatas  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang dibutuhkan sebagai berikut:
1.  Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
2.  Melampirkan  photocopy  Kartu  Identitas  Penduduk  para  pendirinya  dan  para  pengurus perusahaan;
3.  Melampirkan photocopy Kartu Keluarga pimpinan/pendiri Perseroan Terbatas.
Notaris diharapkan mampu memberikan sharing knowledge di bidang hukum maupun memberikan pandangan-pandangan hukum yang tentunya tidak dengan berat sebelah yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.
Peran  Notaris  dalam  Penyuluhan  Hukum  pada  Pendirian  Perseroan  Terbatas  pada Sistem Online Singgle Submission
Tugas seorang Notaris secara umum antara lain:
1.  Membuat akta autentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  dan  pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Akta-akta autentik yang dibuat Notaris terdiri dari :
a.  Akta  anggaran  dasar  atau  akta  pendirian,  misalnya  akta  pendirian  badan-badan usaha  (perseroan  terbatas),  perseroan  komanditer,  firma  dan  sebagainya)  dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah).
b.  Akta-akta  perjanjian,  misalnya  akta  sewa-menyewa,  perjanjian  jual  beli,  utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya)
2.  Berdasarkan  pasal  1874  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Notaris  bertugas mendaftarkan  surat-surat  dibawah  tangan  ke  dalam  buku  khusus  ( waarmerken ),  lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan ( legaliseren ).
3.  Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
4.  Membuat  salinan  dari  asli  surat  dibawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
5.  Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
6.  Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang  telah  ditandatangani,  dengan  membuat  berita  acara  dan  memberikan  catatan tentang hal tersebut pada minuta aslinya yang menyebutkan tanggal dan nomor Berita Acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.
Selain  kewenangan  diatas,  Notaris  juga  mempunyai  4  (empat)  kewenangan,  yaitu  (Lubis, 2020):
1.  Notaris  harus  berwenang  semua  yang  berhubungan  dengan  akta  yang  dibuat  terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2.  Notaris  harus  berwenang  kepada  orang-orang  untuk  kepentingan  siapa  akta  itu  dibuat terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3.  Notaris berwenang terhadap tempat akta dibuat terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris;
4.  Notaris berwenang terhadap waktu pembuatan akta. Wewenang Notaris menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  bahwa Notaris berwenang pula:
1.  Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  dibawah  tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2.  Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3.  Membuat  kopi  dari  asli  surat  dibawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4.  Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5.  Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6.  Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7.  Membuat akta risalah lelang.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## TANGGUNG  JAWAB  NOTARIS  TERKAIT  PENYULUHAN  HUKUM  PADA  PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

## 1.  Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya dituntut untuk bertindak hati-hati serta meneliti fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pertimbangannya yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku saat itu dan mengikat padanya. Prinsip kehati-hatian dalam kenotariatan sangat penting terutama dalam berbagai hal yang mempunyai hubungan dengan proses pembuatan akta autentik oleh Notaris.
Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya dapat berupa beberapa hal diantaranya:
1)  Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap.
2)  Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap
3)  Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta yang sempurna.
4)  Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta yang sempurna.
5)  Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris yang sempurna
6)  Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris.
2.  Akibat Hukum Kesalahan Mengisi Ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia Tugas  utama  seorang  Notaris  sebagai  pembuat  akta  autentik  merupakan  hal  yang paling penting. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu akta autentik memberikan bukti yang mutlak bagi para pihak yang membuatnya. Notaris diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk  membuat  alat  pembuktian  mutlak  tersebut.  Hal  ini mengandung  arti  bahwa  isi  yang  ditentukan  dalam  akta  autentik  pada  dasarnya  dianggap benar.
Akta autentik sangat penting bagi masyarakat yang memerlukan alat bukti baik untuk kepentingan  pribadi  maupun  bisnis.  Kepentingan  pribadi  antara  lain  mengakui  anak  luar nikah,  memberi  dan  menerima  hibah,  membagi  warisan,  dan  sebagainya.  Sedangkan kepentingan usaha adalah akta yang dibuat untuk kegiatan dalam bidang usaha, misalnya akta pendirian perseroan terbatas, firma, perseroan komanditer dan sebagainya.
Dengan  demikian,  pentingnya  profesi  Notaris  karena  sifat  dan  hakikat  dari pekerjaannya yang sangat berorientasi pada legalisasi keterangan atau perjanjian, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang  terlibat.  Sepanjang  alat  bukti  autentik  tetap  diperlukan  oleh  sistem  hukum  negara, jabatan  Notaris  akan  tetap  diperlukan  eksistensinya  di  tengah  masyarakat.  Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsi Notaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih sangat disegani. Seorang Notaris dianggap sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum yang dapat diandalkan.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, salah satu kewenangan  Notaris  yang  diatur  didalamnya  adalah  “ memberikan  penyuluhan  hukum sehubungan  dengan  pembuatan  Akta ”.  Penyuluhan  hukum  merupakan  suatu  kegiatan penyebarluasan informasi serta pemahaman terhadap norma-norma hukum serta perundang- undangan  yang  berlaku,  guna  mewujudkan  dan  mengembangkan  kesadaran  hukum  oleh masyarakat. Sehingga terciptanya tertib dan taat hukum oleh masyarakat.
Pendirian suatu badan hukum perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan dalam suatu akta Notaris. Hal ini guna mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban dari para pendiri perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuan perseroan terbatas.  Berdasarkan  pasal  tersebut  maka  pendirian  perseroan  terbatas  tersebut  harus dengan  akta  Notaris  yang  dibuat  dengan  bahasa  indonesia.  Akta  yang  dibuat  adalah  akta pendirian perseroan terbatas. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas.
Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut, menurut Pasal 9 ayat  (3)  Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  pendiri  hanya
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dapat memberikan kuasa kepada Notaris.
Dalam  pendirian  perseroan  terbatas,  tugas  Notaris  adalah  sebagai  pejabat  yang mengajukan pengesahan atas akta yang dibuat untuk disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan akan menghasilkan dokumen yang disebut Surat Keputusan Menteri. Akta tersebut dianggap sah secara hukum.
3.  Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Penghadap Atau Penghadap yang Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)
KBLI dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan merujuk pada International Standard  Classification  of  All  Economic  Activities (ISIC),  ASEAN Common  Industrial Classification (ACIC),  dan  East  Asia  Manufacturing  Statistics  (EAMS).  KBLI  digunakan sebagai dasar identifikasi bidang usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), penentuan  kualifikasi:  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP),  Tanda  Daftar  Perusahaan (TDP),  perizinan  investasi/penanaman  modal,  pengadaan  barang  dan  jasa  dan  identifikasi bidang usaha untuk pendaftaran Wajib Pajak.
Berlakunya sistem OSS, uraian maksud dan tujuan yang dicantumkan di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan haruslah sesuai dengan uraian mengenai kegiatan usaha yang tercantum  dalam  di  dalam  KBLI,  yang  saat  ini  ditetapkan  dalam  KBLI  2020.  Misalnya,  PT didirikan  dengan  maksud  dan  tujuan  di  bidang  “Perkebunan  Tanaman  Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik dan Obat” terkait dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut maka kita melihat di dalam KBLI 2020, kegiatan usaha apa saja yang termasuk dalam maksud dan tujuan Perseroan tersebut. Ternyata untuk maksud dan tujuan Perseroan tersebut, masuk dalam  kategori  dengan  kode  01282  Perkebunan  Cengkeh,  01283  Pertanian  Cabai,  01284 Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, 01285 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang, 01286 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang, 01287 Pertanian Tanaman  Narkotika  dan  Tanaman  Obat  Terlarang,  01289  Pertanian  Tanaman  Rempah- Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya.
Kesalahan  dalam  peninputan  KBLI  dalam  pendirian  PT  dalam  sistem  OSS kemungkinan bisa saja terjadi karena kelalaian dari Notaris yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dari Perseroan Terbatas.
Secara  normatif,  peran  Notaris  hanyalah  untuk  menuangkan  kehendak  para  pihak untuk kemudian dituangkan dalam sebuah Akta otentik, sehingga hak dan kewajiban hukum yang  dilahirkan  dari  perbuatan  hukum  yang  disebut  dalam  Akta  tersebut  hanya  mengikat pihak-pihak dalam akta itu, apabila terjadi sengketa mengenai isi perjanjian maka Notaris tidak terlibat  dalam  pelaksanaan  kewajiban  dan  dalam  penuntutan  suatu  hak.  Tanggung  jawab Notaris  yang  berkaitan  dengan  keautentikan  Akta  pendirian  Perseroan  Terbatas  hanyalah sebatas dengan kebenaran formal dan bukan materil, yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan  khususnya  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  bahwa  yang  perlu diutarakan  oleh  para  pendiri  untuk  dituangkan  ke  dalam  Akta  pendirian  berupa  anggaran dasar yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Dalam  Undang-Undang  Jabatan  Nontaris  maupun  Kode  Etik  Notaris  merumuskan agar notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan  jika  terjadi  kesalahan  Notaris  dalam  menjalankan  sistem Online  Single Submission dalam Pasal 1 Ayat 6 Permenkumham, Notaris diartikan disini sebagai pemohon, dalam hal ini sebagai penerima kuasa dari pendiri atau para sekutu badan usaha tersebut. Jika  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  1  ayat  1  dan  Pasal  15  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka kedudukan Notaris tersebut ditafsirkan bukan sebagai pejabat  yang  berwenang  melainkan  sebagai  orang  biasa  atau  subyek  hukum  biasa  yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila terjadi kerugian yang ternyata  disebabkan  atau  diderita  oleh  penerima  kuasa  tersebut  dalam  hal  ini  Notaris  lalai atau  tidak  teliti  sehingga  menyebabkan  kerugian  terhadap  pendiri  maupun  badan  usaha
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
tersebut,  maka  ketentuan  mengenai  sanksi  kode  etik  yang  mengatur  terkait  pelaksanaan tugas  jabatannya  sebagai  notaris  tidak  dapat  dikenakan  khususnya  berkaitan  dengan penginputan atau pencatatan maupun pendaftaran di Online Single Submission .
Setiap  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  sudah  tentu  menjadi  tanggung  jawab  notaris, karena dalam setiap pembuatan akta tidak jarang notaris melakukan kesalahan. Oleh karena itu,  penting  bagi  notaris  untuk  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pendirian perseroan  terbatas  terkait Online  Single  Submission .  Dengan  melakukan  pengecekkan seluruh bagian akta dimulai dari bagian awal akta, komparisi, isi akta hingga akhir akta, agar dapat  melahirkan  akta  autentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna  untuk menjaga  kepentingan  pelaku  usaha  dalam  melakukan  perbuatan  hukum.  Sehingga  dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan dan pelanggaran hukum terutama dalam pendirian perseroan terbatas terkait Online Single Submission .

## KESIMPULAN
Notaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang mendirkan perseroan terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 15  ayat  (2)  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, bentuk tanggung jawab  tersebut  bukan  dalam  ranah  suatu  kewajiban  hanya  berupa  kewenangan  semata, sehingga dalam hal ini jika notaris tidak menjalankan kewenangannya pun dalam memberikan penyuluhan hukum tidak akan memberikan pengaruh terhadap akta yang dibuatnya.
Tidak ada sanksi bagi Notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum terhadap penghadap yang mendirikan Perseroan Terbatas. Hal ini karena penyuluhan hukum bukan merupakan  kewajiban  bagi  Notaris. Tapi,  apabila  Notaris  salah  dalam  dalam  mengisi  kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada akta pendirian Perseroan Terbatas yang disebabkan  kelalaian  notaris  maka,  Notaris  bisa  disanksi  secara  administratif  dan  secara perdata.

## REFERENSI
Dewa  Gede  Indra  Jaya  Dan  I  Ketut  Sudantra.  2020. Legalitas  Kegiatan  Usaha  Perseroan Terbatas Yang Tidak Memiliki Tanda Daftar Perusahaan . Artikel dalam” Jurnal Kertha Semaya”. Vol. 8 No. 4.
Ferdiansyah  Putra.  2018.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  yang  Dirugikan  atas Penyuluhan Hukum oleh Notaris. Artikel dalam “Jurnal Komunikasi”. Vol. 4 No.2.
Kasmir, Jakfar. 2012. Studi Kelayakan Bisnis . Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
M.Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing.
Maria  S.W.  Sumardjono.  2001 Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan  Implementasi, Cetakan Pertam a, Jakarta: Kompas. Nuranu  Yalala.  2021. Efektivitas  Pelaksanaan  OSS  untuk  Pendaftaran  Badan  Hukum Perseroan  Terbatas  (PT)  Oleh  Notaris  di  Kabupaten  Wonosobo .  Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta.
Rahmida erliyani, Metode Penelitian dan penulisan Hukum , cetakan ke-3, Banjarmasin, 2020, Yusrizal, 2018. Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi  Investor dalam Investasi Asing . Lex Renaissance , No. 2 Vol. 3.