## PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
Fadillah Sabri 1* , Zahara 2 , Tasman 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia Email: fadillah_sabri@yahoo.com
*Corresponding Author : Fadillah Sabri 1
Abstract:  The  protection  of  children  has  received  international  attention  in  the  1989 convention on the rights of the child. In criminal justice when Law No. 8 of 1981 concerning the Law on Criminal Procedure, children who are victims of criminal acts have not received protection.  Protection  for  children  who  are  victims  of  criminal  acts  is  protected  in  Law Number  31  of  2014  concerning  Amendments  to  Law  Number  13  of  2006  concerning Protection  of  Witnesses  and  Victims.  PP  No.  43  of  2017  concerning  the  Implementation  of Restitution  for  Victims  Who  Become  Crimes.  the  problem  of  how  legal  protection  with restitution for children who are victims of criminal acts. To answer this problem, normative juridical research was carried out. The research was conducted to obtain secondary data in the form of  court decisions,  literature and articles in  journals  that  have a relationship with the problem under study. The results of the study show that protection through restitution for children  who  are  victims  of  criminal  acts  is  provided  by  the  Witness  and Victim  Protection Agency. This  restitution  is  obtained by submitting an application to  the  Witness  and Victim Protection Agency. This institution is only reactive in nature which only reacts after a request is  made  and  it  should  be  done  proactively.  This  institution  takes  inventory  of  child  victims and provides restitution to those who meet the requirements. The form of restitution given to child victims of criminal acts is compensation for loss of wealth or income, compensation for losses caused by suffering directly related to crime and/or reimbursement for medical and/or psychological treatment costs. This form has been implemented in the decision of the Class I A  Padang  District  Court  Number  327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg  dated  26  August  2019  on  the initiative of the Public Prosecutor who has attempted to inventory the losses of child victims of crime in the amount of IDR 194,125,000.-. The execution of this court decision which has permanent  legal  force  cannot  be  carried  out  because  the  convict  is  unable  to  pay  the restitution, there is no subside sentence and there are no implementing regulations.

## Keywords: Legal Protection; Restitution; Child Victims
Abstrak: Perlindungan terhadap anak telah mendapatkan perhatian dunia internasional dalam Konvensi hak-hak anak ( convention on the rights of the child) tahun 1989. Dalam peradilan pidana pada saat mulai berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana anak yang menjadi korban tindak pidana belum mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  mendapat  perlindungan  dalam  Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  PP  No.  43  tahun  2017  tentang Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Korban  Yang  Menjadi  Tindak  Pidana.  permasalahan  bagaimana
perlindungan  hukum  dengan  restitusi  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana. Untuk  menjawab  permasalahan  ini  dilakukan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa putusan pengadilan, literatur dan artikel dalam jurnal  yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bahwa perlindungan  melalui  restitusi  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi ini didapatkan dengan mengajukan permohonan  kepada  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Lembaga  ini  hanya  bersifat reaktif yang baru bereaksi setelah ada permohonan dan sebaiknya dilakukan secara proaktif. Lembaga ini menginventarisir anak yang menjadi korban serta memberikan restitusi kepada yang  memenuhi  syarat.  Bentuk  restitusi  yang  diberikan  kepada  anak  korban  tindak  pidana adalah  ganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  atau  penghasilan,  ganti  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan  langsung  sebagai  akibat  tindak  pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Bentuk ini telah diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg tanggal 26  Agustus  2019  atas  inisiatif  Penuntut  Umum  telah  berusaha  menginventarisir  kerugian anak korban tindak pidana sejumlah Rp 194.125.000,-. Eksekusi putusan pengadilan ini yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  terpidana  tidak mampu membayar restitusi tersebut, tidak adanya pidana subside dan tidak adanya peraturan petunjuk pelaksananya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Restitusi; Anak Korban

## PENDAHULUAN
Perhatian  dunia  Internasional  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak terdapaat  dalam  Konvensi  Hak-Hak  Anak  ( convention  on  the  rights  of  the  child) yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989. Konvensi ini  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  dan  mewajibkan  negara  setiap  negara mengakui  dan  menjamin  setiap  anak  memiliki  hak  yang  melekat  atas  kehidupannya. Indonesia meratifikasi konvensi hak-hak anak tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun  1990  tentang  Pengesahan  Konvensi  Hak-Hak  Anak. 1 Indonesia  telah  memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Pasal 27 s/d Pasal 34 UUD 1945. Pasal 28 B UUD  1945  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Anak  bisa  menjadi  korban  dalam  suatu  tindak  pidana.  Anak  sebagai  korban  tindak pidana  dalam  peradilan  pidana  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  (disingkat  dengan  KUHAP)  belum  mendapat  perlindungan.  KUHAP menyerahkan perlindungan terhadap korban dilakukan dengan melalui gugatan atas kerugian yang dideritanya. Menurut Rena Yuian kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan  jaminan  perlindungan  diberikan  kepada  korban  yang  juga  menjadi  saksi  dalam  setiap proses peradilan pidana belum mendapatkan perhatian. 2
Pengaturan mengenai perlindungan korban ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Tahun  2014  undang-undang  ini
1 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, Darurat Kejahatan Seksual, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 82.
2 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1.
dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat UUPSK) yang  dalam  Pasal  4  UUPSK  ditentukan  bahwa  perlindungan  saksi  dan  korban  bertujuan memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan  atau  korban  dalam  memberikan  keterangan  pada setiap proses peradilan pidana. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a UUPSK dikatakan bahwa memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
Sementara  itu,  UUPSK  mengatur  perlindungan  terhadap  saksi  dan/atau  korban,  baik itu  terhadap  korban  yang  juga  menjadi  saksi,  korban  yang  tidak  menjadi  saksi  dan  juga anggota  keluarganya.  Sehingga,  jaminan  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana  dan terutama  terhadap  korban  pelanggaran  HAM  berat  diatur  sesuai  ketentuan  UUPSK  serta peraturan  pelaksana  lainnya  seperti  Peraturan  Pemerintah  (disingkat  dengan  PP)  Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban. Sebagaimana dikatakan Bambang Waluyo bahwa korban adakalanya bertindak atau dijadikan sebagai  saksi  di  pengadilan.  Saksi  yang  demikian  biasanya  saksi  yang  memberatkan  ( a charge ) yang menguatkan tututan dan putusan pengadilan. 3
Perhatian terhadap anak korban kejahatan dengan mendapat pengaturan dalam undang lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban  serta  undang-undang  perlindungan  anak. Sebagaimana  dikatakan  John  Kenedi  bahwa  perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban merupakan  tema  yang  akhir-akhir  ini  menjadi  sorotan  berkenaan  dengan  diamandemennya Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menjadi Undang  Undang  Nomor  31  Tahun  2014. 4 Undang-undang  yang  memberikan  perhatian terhadap  anak  dan  akibat  yang  dideritanya  yaitu  UU  No.  35  tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  UU  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Ketentuan  perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti (disingkat  Perpu)  UU  No.  1  tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  UU  ini  pada  tahun  2016  dijadikan  menjadi  UU  No.  17 tahun  2016  tentang  Penetapan  Perpu  No.  1  tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana adalah diberikan hak restitusi sebagaimana diatur dalam PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban  Yang  Menjadi  Tindak  Pidana.  Dalam  Pasal  1  butir  1  dikatakan  restitusi  adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang  berdasarkan  kekuatan  hokum  tetap  atas  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang diderita  korban  atau  ahli  warisnya.  Restitusi  diberikan  kepada  anak  yang  menjadi  korban. Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Dalam Pasal 2 PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi  Anak Yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana,  dikatakan  setiap  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana berhak memperoleh restitusi.
Restitusi  merupakan  ganti  kerugian  yang  diberikan  pelaku  terhadap  korbannya  dan merupakan  hak  dari  korban.  Menurut United  Nations  Declaration  on  The  Prosecution  and
3 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.
4 John  Kenedi, Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (Studi  Perlindungan  Hukum  Korban  Kejahatan  dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia) , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm 20.
Assistance  of  Crime  Victims pada  butir  4  Part  I General  Principles ,  kerugian  yang  diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana  adalah  berupa the  return  of  stolen  property,  monetary  payment  for  loss,  damages, personal  injury  and  psychological  trauma,  payment  for  suffering,  and  service  to  the  victim. Reparation should be encouraged by the correctional process . 5
Pasal 2 ayat (2) PP No. 43 tahun 2017 menentukan anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
1. Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
3. Anak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik dan/atau dan;
6. Anak korban kejahatan seksual
Dapat  dikemukakan  permasalahan  bagaimana  perlindungan  hukum  dengan  restitusi terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana.  Untuk  menjawab  permasalahan  ini dilakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa  putusan  pengadilan,  literatur  dan  artikel  dalam  jurnal  yang  ada  hubungan  dengan permasalahan yang diteliti.

## METODE PENELITIAN
Untuk  dapat  melakukan  penulisan  artikel  ini  dan  menjawab  permasalahan  yang dikemukakan  di  atas  dilakukan  penelitian  Yuridis  normatif.  Dalam  penelitian  yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan undang-undang, kasus dan historis. Melalui penelitian ini didapatkan data sekunder dari bahan-bahan hukum berupa:
1. Bahan Hukum Primer berupa
a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
c. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
d. UU  No.  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak,
e. Penetapan  Perpu  No.  1  tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.  23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
f. Peraturan Pemerintah (disingkat dengan PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,
g. PP  No.  43  tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Korban  Yang  Menjadi Tindak Pidana,
h. Putusan Pengadilan.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa:
a. Buku-buku,
b. Jurnal, makalah dan tesis.
5 Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  Dan  Sistem  Peradilan  Pidana (Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 177.

## Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Salah  satu  amanat  yang  ada  dalam  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  ini  adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun  setelah  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  disahkan.  Dalam  perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan  Korban  disebutkan  bahwa  LPSK  adalah  lembaga  yang  mandiri  namun  bertanggung jawab  kepada  Presiden.  Disebutkan  pula  bahwa  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain  kepada  Saksi  dan/atau  Korban  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang.  Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang- undang  ini  adalah  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban  dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.
Perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana sebagaimana dikatakan dalam Pasal 3 UUPSK berasaskan:
1. Pengahargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif, dan
5. Kepastian hukum.

## Perlindungan Hukum
Pelaku suatu  tindak pidana sudah sewajarnya member ganti rugi kepada  korban atas tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya.  Hal  ini  sebagaimana  dikatakan  Mardjono Reksodiputro bahwa sudah sepantasnya pelaku tindak pidana menyediakan ganti rugi sebagai akibat  dari  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  terhadap  orang  lain. 6 Lebih  jauh  Romli Atmasasmita  mengatakan  bahwa  restitusi  merupakan  perwujudan  dari  resosialisasi  yang dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri pelaku. 7
Menurut  Satjipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap  hak  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat agar dapat menimati hak-hak yang diberikan oleh hukum. 8 Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa  perlindungan  hukum  merupakan  suatu  bentuk  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat  manusia  serta  adanya  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  berdasarkan ketentuan hukum dari perbuatan sewenang-wenang. 9
Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto dalah tiga hal yaitu:
1. Perlindungan
6 Mardjono  Reksodiputro,  1994, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana, Pusat  Pelayanan  Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 77.
7 Ika Dewi Sartika, 2020, Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 17.
8 Satjipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 21.
9 A.A.  Risma  Purnama  Dewi,  I  Nyoman  Sujana  dan  I  Nyoman  Gede  Sugiarto, Tindak  Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur, Jurnal Analogi Hukum, Volume I, Nomor 1, 2019, hlm 14.
Hukum  berfungsi  untuk  melindungi  masyarakat  dari  ancaman  bahaya  dan  tindakan  yang merugikan  dari  sesama  dan  kelompok  masyarakat  termasuk  yang  dilakukan  oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar,  yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.
2. Keadilan
Hukum  menjaga,  melindungi  keadilan  bagi  seluruh  rakyat.  Secara  negative  dapat dikatakan  bahwa  hukum  yang  tidak  adil  yaitu  apabila  hukum  yang  bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.
3. Pembangunan
Hukum dipakai  sebagai  kendaraan baik  dalam menentukan arah, tujuan dari pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil. 10

## Anak, Korban dan Restitusi
Pengertian anak dalam Pasal 1 butir 2 PP No. 43 tahun 2017 sama dengan pengertian anak  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  butir  1  UU  No.  35  tahun  2014  tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang  masih  dalam  kandungan.  Pengertian  korban  terdapat  dalam  Pasal  1  butir  2  PP  No.  44 tahun  2008  yaitu  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian restitusi terdapat dalam Pasal 1  butir  5  PP  No.  44  tahun  208  yaitu  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  korban  atau keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak  ketiga,  dapat  berupa  pengembalian  harta  milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Menurut Arif Gosita, pelaksanaan ganti kerugian ini akan diperhatikan dan diperhitungkan pihak-pihak yag melakukan interaksi yang mengakibatkan adanya (eksistensi) ganti kerugian dan fenomena lain yang ada relevansinya, hubungannya dengan adanya ganti kerugian  tersebut. 11 Lebih  lanjut  Arif  Gosita  mengatakan  bahwa  pelayanan  anak  korban kejahatan  adalah  suatu  kegiatan  pengembangan  hak  asasi  manusi  dan  kewajiban  asasi manusia. Oleh sebab itu, harus diusahakan agar pengadaan dan pelaksanaan pelayanan anak korban  kejahatan  ini  menjadi  suatu  gerakan  nasional  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar 1945  dalam  rangka  pengembangan  kebenaran,  keadilan,  dan  kesejahteraan  rakyat  sebagai pengamalan Pancasila. 12
Menurut Bambang Waluyo, KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa, namun dalam KUHAP terdapat beberapa asas yang menjadikan landasan perlindungan  korban  yaitu  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum,  asas  peradilan  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan,  peradilan  yang  bebas,  peradilan  terbuka  untuk  umum,  ganti kerugian,  keadilan  dan  kepastian  hukum. 13 KUHAP  lebih  mengutamakan  hak-hak
10 I.S. Susanto, 1995, Kejahatan Korporasi, UNDIP, Semarang, hlm. 17.
11 Arif  Gosita,  1987, Relevansi  Viktimologi  dengan  Pelayanan  Terhadap  Para  Korban  Perkosaan ,  Ind Hill-Co, Jakarta, hlm. 4.
12 Ibid. hlm. 5.
13 Bambang Waluyo, Op. Cit. hlm. 36.
tersangka/terdakwa  diakui  Romli  Atmasasmita  yang  mengatakan  bahwa  fungsi  KUHAP terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa. 14
Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  kepada  saksi  dan  korban  tindak  pidana,  sesuai  ketentuan Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  7, Pasal 9, dan Pasal 10 UULPSK. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UULPSK adalah lembaga yang  bertugas  dan  berwenang  untuk  memberikan  perlindungan  dan  hak-hak  lain  kepada Saksi dan/atau Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Perlindungan  fisik  dan  psikis :  Pengamanan  dan  pengawalan,  penempatan  di  rumah aman,  mendapat  identitas  baru,  bantuan  medis  dan  pemberian  kesaksian  tanpa  hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial;
2. Perlindungan  hukum :  Keringanan  hukuman,  dan  saksi  dan  korban  serta  pelapor  tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006);
3. Pemenuhan  hak  prosedural  saksi :  Pendampingan,  mendapat  penerjemah,  mendapat informasi  mengenai  perkembangan  kasus,  penggantian  biaya  transportasi,  mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.
Pasal 5 ayat (2) UULPSK menyebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi  dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus  tertentu sesuai dengan  keputusan  LPSK.  Keputusan  LPSK  yang  dimaksud  pada  Pasal  5  ayat  (2)  UULPSK diambil berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:
1. Sifat  pentingnya  keterangan  saksi  dan/atau  korban  dalam  setiap  kasus  perlu  dilihat  lebih lanjut  apakah  saksi  yang  tidak  hadir  memiliki  kepentingan  yang  sebegitu  besar  untuk dihadirkan  ke  dalam  persidangan  sehingga  harus  dilindungi.  Ukuran  “keterangan  yang penting”  tidak  ada  dalam  aturan  perundang-undangan  melainkan  hanya  diputuskan menurut LPSK semata.
2. Tingkat  ancaman  yang  membahayakan  saksi  dan/atau  korban  sama  halnya  seperti  poin pertama tidak ada ukuran yang jelas dalam perundang-undangan mengenai “ancaman yang membahayakan”. Keputusan ini kembali pada ukuran yang dipakai LPSK, apakah dalam kasus  ini  ketidakamanan  yang  dirasakan  saksi  dapat  termasuk  ancaman  yang membahayakan atau tidak.
3. Basis analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban.
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban. Kenyataan  mengenai undetected  crime dalam  tidak  adanya  laporan  korban  tentang peristiwa yang dialaminya memiliki beberaa sebab menurut Steven Box yaitu: 15
1. Korban  mengetahui  bahwa  dirinya  telah  menjadi  korban  tetapi  tidak  bersedia  melapor karena  menganggap  polisi  tidak  efisien  atau  tidak  akan  mempedulikan  laporannya. Menganggap bahwa peristiwa itu merupakan urusan pribadi karena akan menyelesaikannya  langsung  di  luar  pengadilan  dengan  pelaku,  merasa  malu  dan  tidak
14 Romli  Atmasasmita,  2010, Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer, Predana  Media  Group,  Jakarta, hlm. 72.
15 C.  Maya  Indah  S,  2014, Perlindungan  Korban  Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan  Kriminologi, Kencana, Jakarta, hlm. 106.
bersedia menjadi saksi di polisi maupun pengadilan (misalnya dalam kejahatan kesusilaan atau mengalami penipuan karena kebodohannya).
2. Korban  tidak  mengetahui  bahwa  dia  telah  menjadi  korban  suatu  peristiwa  kejahatan, misalnya dalam penipuan yang dilakukan secara halus dan dalam kasus penggelapan uang atau barang yang dilakukan secara rapi.
3. Korban sifatnya abstrak dank arena itu sukar ditentukan secara khusus dan jelas, misalnya masyarakat pembeli barang.
4. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena sendiri terlibat dalam kejahatan.
5. Secara resmi tidak menjadi korban, karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana  yang merupakan kejahatan, hal  ini menyangkut  kebijakan dalam penegakan hukum.
Putusan  pengadilan  yang  menjatuhkan  restitusi  yaitu  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri  Klas  I  A  Padang  nomor  327/Pid.Sus/2019/PN.Pdg  dalam  amarnya  menyatakan terdakwa Yusri Rizal Pgl. Yus Bin Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”  sebagaimana  dalam  dakwaan  kesatu  Penuntut  Umum.  Menjatuhkan  pidana kepada terdakwa Pidana Penjara 10 tahun dan Denda Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3  (tiga)  bulan. Membebankan  kepada  terdakwa  membayar  Restitusi  kepada  anak  korban  yang  bernama Erika dan keluarganya sebesar Rp 50 juta. 16
Selain putusan Pengadilan Negeri Padang juga putusan restitusi terjadi dalam Putusan Pengadilan  Negeri  Wates  dalam  tahun  2018  yaitu  Putusan  Nomor  65/Pid.Sus/2018/PN.Wat yaitu  dalam  putusan  diperintahkan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  restitusi  sebesar  Rp 9.800.000,- kepada anak yang bernama Arya Dwi Kusuma Wardana, sebagaimana surat dari Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  No.  R-441/1.52.HSKR/LPSK/06/2018  tanggal  22 Juni  2018  perihal  permohonan  restitusi.  Besar  atau  jumlah  restitusi  tersebut  berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan perhituangan LPSK. 17
Berdasarkan  PP  No.  43  Tahun  2017  Pasal  4  ayat  (1)  bahwa  permohonan  restitusi diajukan  oleh  pihak  korban.  Dalam  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  a  dikatakan  pihak  korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 7A ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU  No.  13  tahun2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  bahwa  pengajuan permohonan  restitusi  dapat  dilakukan  sebelum  atau  setelah  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  melalui  Lembaga  Perlindungan  Saksi  (disingkat  dengan LPSK).

## Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan pelanggaran terhadap larangan tersebut diancan dengan pidana serta perbuatan itu bersifat melawan hukum. Dalam Pasal 12 KUHP  yang  disahkan  DPR  pada  hari  Selasa  4  Desember  2022  dikatakan  tindak  pidana merupakan  perbuatan  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  diancam  dengan  sanksi
16 Fadillah Sabri, “Pelaksanaan Perlindungan Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Laporan Penelitian” Fakultas Hukum Universitas Andalas (Padang, 2017)., 15.
17 Ibid. hlm. 7.
pidana  dan/atau  tindakan.  Untuk  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana,  suatu  perbuatan  yang diancam  dengan  sanksi  pidana  dan/atau  tindakan  oleh  peraturan  perundang-undangan  harus bersifat  melawan  hukum  atau  bertentangan  dengan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat. Setiap tindakan selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
Tindak  pidana  dalam  UU  Perlindungan  Anak  diatur  dalam  Pasal  76  s/d  Pasal  89. Salah satu tindak adalah Tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya diatur  dalam  Pasal  76  E  UU  No.  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  UU  No.  1  tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Tindak  pidana  itu  berbunyi  “dengan  sengaja  melakukan  tipu muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  Anak  untuk  melakukan  atau membiarkan  perbuatan  cabul”.Pidana  terhadap  pelaku  diatur  dalam  Pasal  82  UU  No.  17 tahun 2016 yang dalam  ayat  (1) mengatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76  E  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5 tahun  dan  paling  lama  15  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  5  miliar.  Menurut  R.  Soesilo, persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelaminperempuan yang biasa  dilakukan  untuk  mendapatkan  anak.  Jadi  alat  kelamin  laki-laki  harus  masuk  ke  alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. 18

## PEMBAHASAN
Berangkat  dari  teori  utilitarianisme  bahwa  tujuan  hukum  adalah  memberikan kemanfaatan  kepada  sebanyak-banyaknya  orang. 19 Dalam  hal  ini  restitusi  yang  merupakan hak  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  harus  sebanyak-banyaknya  didapatkan  anak tersebut.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  penerapan  restitusi  terhadap  anak hanya dari 1.278 kasus anak yang korban tindak pidana sebanyak 2 % yang mendapatkan hak restitusi  tersebut. 20 Berjalannnya  hak  restitusi  ini  semuanya  bukan  karena  LPSK  saja  tetapi karena  adanya  inisiatif  dari  lembaga  penegak  hukum  yaitu  Lembaga  Bantuan  Hukum, Penuntut  Umum.  Menurut  Arif  Gosita,  pelaksanaan  restitusi  berupa  ganti  kerugian  dari pelaku  ini  akan  diperhatikan  dan  diperhitungkan  pihak-pihak  yag  melakukan  interaksi  yang mengakibatkan adanya (eksistensi) ganti kerugian dan fenomena lain yang ada relevansinya, hubungannya dengan adanya ganti kerugian tersebut. 21 Lebih lanjut Arif Gosita mengatakan bahwa  pelayanan  anak  korban  kejahatan  adalah  suatu  kegiatan  pengembangan  hak  asasi manusi dan kewajiban asasi manusia. Oleh sebab itu, harus diusahakan agar pengadaan dan pelaksanaan  pelayanan  anak  korban  kejahatan  ini  menjadi  suatu  gerakan  nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai pengamalan Pancasila. 22
LPSK  mempunyai  peranan  mendampingi  korban  dan  memberitahukan  serta menginformasikan  tenang  hak-hak  korban  tindak  untuk  mendapatkan  restitusi  dari  pelaku. Restitusi ini diajukan melalui penuntutan tindak pidana itu di sidang pengadilan. LPSK untuk
18 R.  Soesilo,  1995, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , Politeia, Bogor, hlm. 209
19 Kahar Masykur, 2015, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Media, Jakarta, hlm. 68
20 Fadillah Sabri, Op. Cit. hlm. 20.
21 Arif Gosita, Op. Cit. hlm. 4.
22 J.E. Sahetapy, Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi , Bandung: Eresco, 1995, hlm. 135.
mengajukan restitusi tersebut melalui Penuntut Umum supaya Penuntut umum dapat memuat restitusi dalam tuntutannya. Hak restitusi ini merupakan hak yang dimohonkan pihak korban yang  bisa  dititipkan  melalui  Penyidik  atau  Penuntut  Umum  dan  diajukan  ke  pengadilan bersamaan  dengan  penanganan  perkara  tersebut.  Hal  ini  diharapkan  kesiapan  dari  Jaksa Penuntut  Umum  untuk  memfasilitasi.  Tuntutan  restitusi  ini  ditentukan  dalam  putusan pengadilan  dan  restitusi  baru  didapat  korban  bila  di  dalam  putusan,  hakim  menjatuhkan restitusi  terhadap  terdakwa  dan  akan  dapat  dilaksanakan  setelah  putusan  mempunyai kekuatan hukum tetap.
LPSK  mendampingi  korban  supaya  mendapat  memperoleh  hak-hak  berupa  restitusi dari pelaku diatur dalam PP No. 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi  korban  tindak  pidana.  Dalam  PP  ini  diatur  siapa  saja  yang  dapat  meminta  restitusi kepada pelaku tindak pidana dan besaran restitusi yang dapat diminta. 23 Hak restitusi ini bisa diajukan  orangtua  atau  wali  korban  sebelum  persidangan.  Selain  itu,  restitusi  ini  juga  dapat diajukan setelah hakim memutus perkara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Pelaksanaan  perlindungan  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  dimulai  dari diketahuinya oleh LPSK adanya korban yang memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan. Pengetahuan  LPSK  ini  pada  umumnya  bersifat  menungggu  adanya  permohonan  dari  pihak yang  berhak  melakukan  permohonan.  Di  samping  itu  bisa  dikethui  melalui  berita  media massa  dan  media  sosial,  maka  LPSK  menurunkan  tim  untuk  melakukan  investigasi  dan penelaahan terhadap anak korban tindak pidana tersebut.
Mengajukan restitusi dapat diminta korban atau orangtuanya melalui LPSK walaupun proses perkaranya di Pengadilan telah selesai atau telah ada suatu putusan yang mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Permohonan  restitusi  setalah  ada  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dengan menggugat secara perdata atas kerugian yang  diderita  korban  atas  tindak  pidana  yang  menimpa  dirinya.  Hak  mendapatkan  restitusi bagi  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  persetubuhan  dapat  dilakukan  selama  proses peradilan pidana perkaranya berjalan. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap.  Kerugian  materi  maunpun  non  materi  dapat  dikonversi  dalam  rupiah.  Haknya ini dapat dimohonkan kepada: 24
1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Pengadilan (lewat Penyidik dan Penuntut Umum).
23 Salmah  Novita  Ishaq, Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Sebagai  Korban  Kejahatan  Seksual, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum. (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017), 101.
24 Fadillah Sabri, Op. Cit. 25.
E mail Surat / Fax Telp Datang Langsung  Aparat Penegak Hukum Lainnya Registrasi Unit Penerimaan Permohonan 30 hari Pemeriksaan Format Telaah Admin Tidak Lengkap Lengkap Kelengkapan Dok / Investigasi
7 hari Telaah Substansi
Diterima Rapat Paripurna Ditolak Memenuhi Syarat Formil dan Materil Dalam
Kewenangan
LPSK Tidak Memenuhi
Syarat Formil
dan Materil Bukan Kewenangan LPSK Perlindungan Fisik/Hukum Pemenuhan Hak Prosedural Bantuan Medis dan Psikososial, Kompensasi dan Restitusi Surat Pemberitahuan Bid. Perlindungan Bid. Bantuan, Kompensasi, Restitusi Unit Permohonan

## LPSK
Gambar 1. Alur Permohonan 25
Dengan  masuknya  permohonan  ke  LPSK  maka  akan  dilakukan  rapat  paripurna  dan melalui rapat ini ada permohonan yang diterima dan ada yang ditolak. Hasil rapat paripurna tersebut berupa: 26
25 Ibid. 43.
26 Ibid.
1. Diterima  dengan  diberikan  bantuan  berupa  hak  procedural,  bantuan  medis,  bantuan psikologis dan fasilitas layanan pengajuan restitusi,
2. Diterima  dengan  diberikan    perlindungan  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  dan pendampingan, pengawalan, pengamanan dan pemberian rumah aman,
3. Diterima dengan diberikan bantuan dan perlindungan,
4. Ditolak,
5. Diberikan rekomendasi.
Berjalannya permohonan seperti ini memperlihatkan LPSK bersifat reaktif yaitu bila sudah  permohonan  baru  bereaksi  untuk  menentukan  dapat  atau  tidaknya  diberikan  bantuan. Mengajukan restitusi dapat diminta korban atau orangtuanya melalui LPSK walaupun proses perkaranya  di  Pengadilan  telah  selesai  atau  telah  ada  suatu  putusan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Permohonan  restitusi  setalah  ada  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dengan menggugat secara perdata atas kerugian yang diderita korban atas tindak pidana yang menimpa dirinya.
Hak  mendapatkan  restitusi  bagi  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  dapat dilakukan  selama  proses  peradilan  pidana  perkaranya  berjalan.  Restitusi  merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Kerugian  materi  maunpun  non  materi  dapat dikonversi  dalam  rupiah.  Haknya  ini  dapat  dimohonkan  kepada  LPSK  atau  Pengadilan melalui Penyidik atau Penuntut Umum. 27 Hak restitusi bukan merupakan hak yang otomatis didapatkan  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  namun  melalui  prosedur  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dimohonkan oleh anak atau orangtuanya. Selain itu,  dapat  diberikan  oleh  LPSK  atas  penentuan  LPSK  kasus  yang  menarik  untuk  diberikan hak restitusi. 28
Bentuk kerugian terhadap anak korban tindak pidana yang diberikan bantuan restitusi sesuai  ketentuan  Pasal  7  A  ayat  (1)  UU  LPSK  bahwa  korban  tindak  pidana  berhak memperoleh restitusi berupa:
1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan  langsung  sebagai akibat tindak pidana dan/atau;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Menurut  John  Rawls  bahwa  dalam  penegakan  keadilan  haruslah  berdimensi kerakyatan atau kepada korban tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan  memberikan  hak  seseorang  sebagaimana  diatur. 29 Pemberian  hak  restitusi  anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  seharusnya  tidaklah  didasarkan  kepada  permohonan  tetapi adalah atas inisiatif sendiri dari LPSK untuk mengetahui kasus atau tindak pidana yang anak menjadi  korban  tindak  pidana  serta  dilakukan  investigasi  sehingga  yang  memenuhi  syarat dapat diberikan restitusi. Kendala dalam praktiknya bahwa korban anak ataupun orangtuanya tidak mengetahui cara untuk mendapatkan restitusi tersebut sedangkan pihak penegak hukum tidak memberikan bantuan untuk mendapatkannya.
27 Fadillah Sabri, Op. Cit. 25.
28 Ibid.
29 John  Rawls,  2006, A  Theory  of  Justice, London,  Oxford  University  Press  yang  diterjemahkan  Uzair Fauzan dan Heru Praseyo, 2015, Teori Keadilan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 90.
Keberadaan  LPSK  sangat  penting  karena  ada  kepentingan  korban  yang  dibela. Layanan LPSK mempermudah proses hokum  karena memberikan rasa  aman bagi  saksi  dan korban dalam memberikan kesaksi. Perkembangan LPSK sendiri cukup progresif karena jika dulu  hanya  korban  yang  bisa  dilindungi,  sekarang  juga  keluarga  korban  juga  bisa mendapatkan  rehabilitasi.  Untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  LPSK  dapat  dilakukan dengan 3 cara yaitu: 30
1. Mengisi permohonan dengan datang ke LPSK;
2. Mengirim surat;
3. Melalui e mail.
Berdasarkan PP No. 44 tahun 2008 dinyatakan bahwa LPSK menerima permohonan bantuan  yang  diajukan  oleh  korban,  keluarga  atau  kuasanya  dengan  surat  kuasa  khusus. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  LPSK  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  di  atas kertas  bermaterai.  Dalam  kaitannya  dengan  pemberian  bantuan  tersebut  Direktorat  Bantuan Medis  dan  Psikososial  LPSK  adalah  direktorat  yang  bertanggung  jawab  terhadap  proses penerimaan,  pemeriksaan  kelayakan  dan  pelaksanaan  pemberian  bantuan.  Waktu  yang diperlukan bagi pemeriksaan berkas paling lama 2 hari kerja.
Bagian  yang  menerima  permohonan  adalah  berada  di  fungsi  penerimaan  bidang bantuan, kompensasi dan restitusi LPSK. Fungsi penerimaan bertugas:
a. Menerima seluruh proses permohonan,
b. Melakukan pencatatan dan registrasi pengaduan serta membuatkan tanda terima,
c. Melakukan konfirmasi kepada pihak pemohon mengenai kelengkapan formal permohonan (pemeriksaan ulang dokumen),
d. Membuat bukti penerimaan dokumen,
e. Menyiapkan dokumen permohonan rangkap 6 untuk diberikan kepada direktorat penelaah,
f. Memeriksa  permohonan  dan  mengembalikan  permohonan  jika  ditemukan  bahwa permohonan tidak sesuai dengan mandat kerja LPSK.
Bentuk kerugian terhadap anak korban tindak pidana yang diberikan bantuan restitusi sesuai  ketentuan  Pasal  7  A  ayat  (1)  UU  LPSK  bahwa  korban  tindak  pidana  berhak memperoleh restitusi berupa:
1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan  langsung  sebagai akibat tindak pidana dan/atau;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan.  Baik  dalam  tataran  teoretis  maupun praktis, ketiga nilai  dasar tersebut  tidak mudah untuk  diwujudkan secara  serasi.  Pemenuhan nilai  kepastian  hukum,  terkadang  harus  mengorbankan  nilai  keadilan  dan  kemanfaatan, demikian  pula  pemenuhan  nilai  keadilan  dan  kemanfaatan  di  satu  sisi,  pada  sisi  yang  lain akan  bisa  berakibat  pada  dikorbankannya  nilai  kepastian  hukum.  Kerugian  yang  diderita korban  anak  ini  didapat  dari  fakta  akibat  terjadinya  tindak  pidana  perstubuhan.  Fakta kerugian  ini  diketahui  pada  saat  dilakukan  penyidikan.  Hasil  penyidikan  berupa  berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum mengetahui kerugian
30 Fadillah Sabri, Op.Cit. hlm 23
korban  tersebut.  Setelah  itu  keluarga  korban  atau  ibunya  menyampaikan  kepada  Penuntut Umum  kerugian-kerugian  yang  dideritanya,  maka  dirumuskan  oleh  Penuntut  Umum  dan dijadikan sebagai tuntutan restitusi selain tuntutan pidana. Kerugian itu dapat berupa kerugian fisik, psikologis dan berupa biaya berobat serta biaya lain.
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg tanggal 26  Agustus  2019  atas  inisiatif  Penuntut  Umum  Dwi  Indah  Puspasari  telah  berusaha menginventarisir kerugian anak korban tindak pidana sejumlah Rp 194.125.000,- dan bentuk kerugian korban tersebut berupa: 31
1. Kehilangan penghasilan atas hasil usaha orang tuanya;
2. kerugian  atas  penderitaaan  sebagai  akibat  tindak  pidana  berupa  Biaya  kontrakan  rumah baru  selama  1  (satu)  tahun,  karena  anak  dengan  keluarganya  yang  menderita  malu  atas korban tindak persetubuhan harus pindah rumah ke tempat lain;
3. Biaya  perawatan  medis  dan  psikologis  yaitu  Penderitaan  yang  mengakibatkan  kesehatan dan kondisi fisik korban terganggu, Biaya untuk pemulihan kondisi fisik/kesehatan korban berupa proyeksi  biaya perawatan medis dan obatan-obatan, Biaya laboratorium untuk  tes penyakit menular seksual, Biaya pupsmear, Pembeliaan obat-obatan.
4. Penderitaan  psikis/mental  Anak  Korban  dan  Ibu  Korban/Keluarga  Korban  berupa  Anak Korban Erika, kebutuhan berupa konseling oleh psikolog klinis, trauma healing , cognitive , behaviour therapy , dan family therapy , Anak Korban Anggi, kebutuhan konseling edukasi, family  therapy,  dan  assement  minat  dan  bakat,  Ibu  Korban/Keluarga  Korban,  kebutuhan berupa konseling individu, konseling pasangan, dan family therapy.
Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang yaitu: 32
1. Menyatakan Terdakwa Yusri Rizal Pgl. Yus Bin Rizal bersalah melakukan Tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain”,  sebagaimana  diatur  dalam dakwaan  KESATU  melanggar  Pasal  81  ayat  (2)  UU  RI  No.  17  Tahun  2016,  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  No.  1  Tahun  2016,  tentang  Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Yusri  Rizal  Pgl.  Yus  Bin  Rizal  dengan  pidana penjara  selama  13  (tiga  belas)  tahun  dan  Denda  sebesar  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta rupiah), dengan Subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan  agar  terdakwa  Yusri  Rizal  Pgl.  Yus  Bin  Rizal  membayar  Uang  Restitusi kepada  Orangtua  para  anak  korban  sebesar  Rp.  194.125.000,-  (seratus  sembilan  puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
a. Menyatakan barang bukti berupa :
i. 1  (satu)  unit  kendaraan  roda  4  merk  Toyota  Avanza  1.3  G  M/T,  tahun  2016  warna hitam  metalik,  dengan  nomor  rangka:  MHKM5EA3JGK032165,  Nomor  mesin 1NRF184287 dan Nomor Polisi BA 1227 OD.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
31 Fadillah Sabri, Op. Cit. hlm. 23.
32 Ibid. 35.
ii. 1 (satu) unit sepeda merk Pheonix warna ungu.
Dikembalikan kepada anak korban Erika Kumala Sari.
b. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp= 50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah).
Dalam  bagian  menimbang  Putusan  Pengadilan  mengatakan  bahwa  Majelis  Hakim dalam  mengabulkan  permohonan  restitusi  yang  diajukan  tetap  melihat  kondisi  dan kemampuan  terdakwa,  apalagi  terdakwa  seorang  pensiunan  yang  hanya  mendapatkan penghasilan dari gaji pensiun, dan tetap juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Dengan  demikian  dalam  putusan,  hakim  tidak  menerima  semua  tuntutan  restitusi  Penuntut Umum,  tetapi  untuk  menjatuhkan  restitusi,  hakm  mempertimbangkan  kondisi  dan kemampuan  terdakwa,  termasuk  bahwa  terdakwa  adalah  seorang  pensiunan  yang  hanya meneria gaji pensiun.
Setelah  mempertimbangkan  kondisi  dan  kemampuan  terdakwa  sebagai  seorang pensiunan, maka terhadap terdakwa dibebankan kewajiban membayar restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp= 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam Perhitungan Kerugian Korban sebagai berikut: 33
1. Kehilangan Penghasilan Usaha penjualan ibu korban Rp= 5.000.000,- (lima juta rupiah),
2. Ganti  kerugian  atas  penderitaaan  sebagai  akibat  tindak  pidana  berupa  Biaya  kontrakan rumah baru selama 1 (satu) tahun Rp= 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
3. Biaya perawatan medis dan psikologis:
a. Penderitaan yang mengakibatkan kesehatan dan kondisi fisik korban terganggu,
b. Biaya untuk pemulihan kondisi fisik/kesehatan korban berupa proyeksi biaya perawatan medis dan obatan-obatan.
c. Biaya laboratorium untuk tes penyakit menular seksual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
d. Biaya pupsmear Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
e. Pembeliaan obat-obatan Rp100.000,- Seratus ribu rupiah ). Total Rp1.000.000/org x 2 Anak Korban = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Penderitaan  psikis/mental  Anak  Korban  dan  Ibu  Korban/Keluarga  Korban  sebesar  Rp= 33.000.000,- dengan perincian:
a. Anak Korban Erika, kebutuhan berupa konseling oleh psikolog klinis, trauma healing, cognitive , behaviour  therapy ,  dan family  therapy sebesar  Rp15.000.000,-  (lima  belas juta rupiah),
b. Anak Korban Anggi, kebutuhan konseling edukasi, family therapy , dan assement minat dan bakat sebesar Rp = 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),
c. Ibu  Korban/Keluarga  Korban,  kebutuhan  berupa  konseling  individu,  konseling pasangan, dan family therapy sebesar Rp= 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
Putusan Pengadilan Negeri Padang di atas setelah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap restitusi tidak bisa dilaksanakan karena: 34
33 Ibid. 30.
34 Fadillah Sabri, dkk
1. Pelaku tidak mempunyai uang untuk membayar restitusi tersebut;
2. Tidak ada pidana subsider atau penganti bila restitusi tidak bisa dibayar;
3. Tidak ada peraturan pelaksana untuk melaksanakan eksekusi restitusi.
Putusan restitusi tidak memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjadi tujuan  hukum  dalam  praktiknya  karena  restitusi  tidak  dapat  dieksekusi  oleh  Jaksa  sebagai eksekutor dalam praktiknya.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  melalui  restitusi  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban.  Untuk  mendapatkan  restitusi  harus  diajukan  permohonan  ke  lembaga  tersebut, sehingga lembaga ini hanya bersifat  reaktif yang baru bereaksi  setelah adanya permohonan. Pelaksanaan  perlindugan  melalui  restitusi  ini  dapat  terlaksana  dalam  praktiknya  adalah  atas inisiatif dari Penuntut Umum untuk menginventarisir kerugian dari korban tindak pidana dan memasukkan  restitusi  kedalam  tuntutan  pidana.  Dalam  praktik  pemberian  restitusi  kepada anak  menjadi  korban  tindak  pidana  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  Nomor  327- Pid.Sus-2019-PN.Pdg  tanggal  26  Agustus  2019  yang  restitusi  dihitung  kerugian  kehilangan penghasilan  usaha  orang  tua,  ganti  kerugian  atas  penderitaaan  dan  Biaya  perawatan  medis dan  psikologis.  Eksekusi  restitusi  tidak  berjalan  karena  terpidana  tidak  mempunyai  uang untuk membayarnya, tidak ada pidana subside atau pengganti bila restitusi tidak dibayar dan tidak peraturan pelaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
C.Maya Indah S, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Jakarta.
Dewi, A.A. Risma Purnama, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarto, “Tindak Pidana Persetubuhan  Terhadap  Anak  di  Bawah  Umur” ,  Jurnal  Analogi  Hukum ,  Volume  I, Nomor 1, (2019), hlm 1 – 20.
Gosita,  Arif, Relevansi  Viktimologi  dengan  Pelayanan  Terhadap  Para  Korban  Perkosaan , Jakarta: Ind Hill-Co, 1987.
John Rawls, 2006, A Theory of Justice, London, Oxford University Press yang diterjemahkan Uzair Fauzan dan Heru Praseyo, 2015, Teori Keadilan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Kahar Masykur, 2015, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Media, Jakarta.
Ishaq, Salmah Novita, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017. Kenedi,  John, Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (Studi  Perlindungan  Hukum  Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia) , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana: Jakarta, 2005.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
Reksodiputro, Mardjono, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana , Jakarta: Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
Sahetapy,  J.E.,  Karya  Ilmiah  Para  Pakar  Hukum, Bunga  Rampai  Viktimisasi ,  Bandung: Eresco, 1995.
Sartika,  Ika  Dewi, Rekonstruksi  Pidana  Restitusi  dan  Pidana  Kurungan  Pengganti  dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
Sunarso, Siswanto, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Susanto, I.S., Kejahatan Korporasi, Semarang: UNDIP, 1995. Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006. Reksodiputro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi),  Universitas  Indonesia, 1994.
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , Bogor: Politeia, 1995. Yulia,  Rena, Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
Sunarso, Siswanto, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 Waluyo, Bambang, Perlindungan Korban dan Saksi , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Batubara,  Sonya  Arin,  Mahmud  Mulyadi,  Marlina  dan  Suhaidi,  “Kebijakan  Formulasi Hukum  Pidana  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Tindakan  Medik” USU Law Jurnal Vol. 4 No. 1 (Januari 2016) 202-206.
Sabri,  Fadillah,  dkk, Pelaksanaan  P er lindungan  Saksi  dan  Korban  oleh  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban ,  Laporan  Penelitian,  Padang:  Fakultas  Hukum Universitas Andalas, 2017.
UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
PP  No.  43  tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Korban  Yang  Menjadi  Tindak Pidana.
UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.