## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## KEBIJAKAN KRIMINAL MENGENAI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP
Syarif Abdul Rohman 1* ,Umi Rozah 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Syarief0836@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia's Criminal Justice System (SPP) uses a due process of law approach that aims to enforce law and justice in society. The fact that is happening at this time is that there are still very many actions taken by law enforcers which actually injure the law and justice, one of which is wrongful arrest. There are limitations to the problem that will be discussed, namely about how the current formulation and the future about compensation for  victims  of  wrongful  arrests.  The  research  method  uses  normative  juridical  research  or  literature  study conducted  on  Indonesian  documents  and  regulations. The  position  of  victims  of  wrongful  arrests  in  the Indonesian  criminal  justice  system  turned  out  to  be  relatively  less  attention,  and  has not  provided  direct protection to victims. Legal provisions concerning the protection of victims of wrongful arrests include the Law on  Judicial  Power,  Laws  on  Human  Rights,  the  Criminal  Code,  the  Criminal  Procedure  Code  and  its Implementing  Regulations. Weak  investigator  professionalism  capacity,  in  the  form  of  violation  of  forced procedures that do not respect the principle of presumption of innocence, misidentification of the identification of victims of inaccurate killings, as well as the existence of a judge's mistake or a real error in considering the judicial  facti  of  the  court,  are  the  factors  causing  wrongful  arrests  in  acts  of  murder  crime.  Policy  on  the granting of compensation for victims of wrongful arrests.

## Keywords: Criminal  Law  Policy; Compentation; Victim  of  Wrongful  arrests; Suspect  Rights  in  the Formulation of Protection of Victims of Wrong  Arrest.

## ABSTRAK
Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia menggunakan pendekatan due process of law yang bertujuan untuk menegakkan  hukum  dan keadilan  di  masyarakat. Kenyataannya yang  terjadi  saat  ini  yaitu  masih  sangat banyak  terjadi  tindakan  aparat penegak  hukum  yang  justru  mencederai  hukum  dan  keadilan  yang  salah satunya adalah tindakan salah tangkap.Permasalahan dalam artikel ini, yaitu mengenai formulasi saat ini dan yang akan datang tentang ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan.Kedudukan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. Ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap tersebut meliputi Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Udang-undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHAP dan  Peraturan  Pelaksanaanya.  Lemahnya  kemampuan  profesionalisme  penyidik,  berupa  pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, kekeliruan tindakan identifikasi korban pembunuhan yang tidak akurat, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam  mempertimbangankan  yudex  facti pengadilan,  merupakan  faktor penyebab terjadinya  salah  tangkap dalam tindak pidana pembunuhan. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap.
Kata Kunci: Kebijakan  Hukum  Pidana; Ganti  Kerugian; Korban  Salah  Tangkap; Hak-hak  Tersangka dalam Perumusan Perlindungan Korban Salah Tangkap.
* Corresponding Author

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Kasus salah tangkap bukanlah hal yang baru. Kasus  salah  tangkap yang  terjadi  dalam  Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada  salah  satu  atau  seluruh  tingkat  pemeriksaan (Rohman, 2017). Beberapa  contoh dapat  berupa pelanggaran prosedural,  pelanggaran adminstratif, pelanggaran  terhadap  diri pribadi  tersangka  sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan  rekayasa  bukti-bukti  suatu  perkara (Kaligis, 2006). Apabila  suatu  keterangan  tersangka  yang  di duga  telah melakukan  tindak  pidana  dipergunakan sebagai  alat  bukti  bagi  penyidik  ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat  penderitaan  secara  psikis  dan  phisik  dan menimbulkan  rasa  takut.  Perolehan  keterangan sebagai  alat  bukti  tersebut harus  dinyatakan  tidak sah  karena  bisa  saja  berisi  suatu  pengakuan  yang terekayasa (Prakoso, 1984).
Adanya pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap  korban  tindak  pidana, dipadang  sebagai  akibat  lemahnya  kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum (MS, 2013). Kasus  salah  prosedur  dan  salah  identifikasi  korban pembunuhan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan  pelakunya  atau  yang  sering  disebut dengan  salah  tangkap (Abdussalam, 2006). Perbuatan  salah tangkap  atau  salah  tahan  tersebut merugikan pihak korban (Musnaini, 2017).
Negara  perlu  memberi  perlindungan  hukum terhadap  akibat  hal  tersebut. Perlindungan  hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang
diberikan  dan  dijamin  oleh  negara  (Agustina, & Lestari, 2014). Dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai penyelanggara Negara (Pitriyantini, 2019).
Tangkap  tangan  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  kurang  memperhatikan  hak  dan kewajiban  seseorang.  Hal  tersebut  dapat mencerminkan  sikap  aparat  penegak hukum.  Sikap rendahnya etika seseorang yang professional  dalam  menjalankan  tugas  profesinya memungkinkan  orang  lain menjadi  korban (Meliala, 1993).
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka  dapat  di ambil masalah  yaitu,  pertama, bagaimana formulasi saat ini tentang ganti kerugian terhadap  korban  salah  tangkap, kedua,  bagaimana pelaksanaan  ganti  kerugian  dalam  putusan No.98/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel terhadap  korban salah  tangkap, dan  ketiga  bagaimana  kebijakan formulasi  yang  akan  datang  tentang  ganti  kerugian terhadap korban salah tangkap.
Untuk  mendukung bahasan  pada  artikel  ini diperlukan  adanya  kerangka  teoritis. Ronny  H Soemitro  bahwa  untuk  memberikan  landasan  yang mantap  pada  umumnya  setiap  penelitian  haruslah disertai dengan pemikiran teoritis (Soemitro, 1982).
Proses  penegakan hukum yang  ada  saat  ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  atau  yang  disebut dengan KUHAP.  Implementasi  KUHAP  saat  ini menunjukkan bahwa proses penegakan masih belum dapat  mengatasi  tindak  pidana  yang  terjadi. Kelemahan  mendasar pada KUHAP  yang  nampak

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
119
adalah  terabaikannya  hak-hak  tersangka  dalam proses penanganan  perkara,  mulai  dari  tahap penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan di muka hakim,  bahkan  yang lebih tragis  lagi banyak dari korban  yang  ditangkap,  ditahan  dengan  tidak melalui  prosedur  aturan  main  yang  telah  diatur didalam perundang-undangan (Muntaha, 2017).
Kejadian  salah  tangkap, ditahan,  dituntut  dan diadili  atau  dikenakan  tindakan  lain,  tanpa alasan yang  berdasarkan  undang-undang  atau  karena kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum  yang diterapkan  sudah  lama  menjadi  perhatian pemerintah.  Kejadian  salah  tangkap  lebih  sering terjadi jika dibandingkan dengan salah tuntut maupun salah  diadili (Yuliyanto, 2019), berhak  untuk menuntut ganti kerugian kepada negara.
Pada  pelaksanaannya,  ganti  kerugian  yang diatur dalam KUHAP belum terimplementasi dengan baik.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan  masih adanya  korban  salah  tangkap  yang  belum terakomodir haknya. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mencoba  mengulas pasal  yang  mengatur  tata cara  eksekusi  ganti  kerugian  tersebut.  Dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian  adalah  harus  berdasarkan  pertimbangan hakim atas kebenaran dan keadilan, sehingga tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim (Veronika, Erdianto, & Erdiansyah, 2016). Bila dikaji  mengenai  keadilan  sebagai  sesama  warga negara,  dari  segi  aturan  hukum  dalam  KUHAP memang  tidak  dapat  memenuhi  rasa  keadilan,
padahal  jika  dilihat  dari  segi penderitaan  yang ditimbulkan (Putri, 2018).
Kedudukan  korban  dalam  peraturan perundang-undangan  tersebut  relatif  kurang diperhatikan,  dan  belum  memberikan perlindungan secara langsung. Kalau korban hendak mendapatkan ganti  kerugian  akibat  kesalahan  dalam  penegakan hukum, ia harus mengusakannya sendiri baik melalui upaya hukum praperadilan sebelum perkara pokok di proses  di  sidang  pengadilan,  ataupun  melalui tuntutan  ganti  kerugian  dan penggabungan  perkara ganti kerugian yang dimungkinkan.
Perwujudan  selanjutnya  dari  penegakan hukum  pidana  mendapatkan  permasalahan- permasalahan,  terutama  dalam  implementasinya. Penyebab  salah tangkap  dalam  tindak  pidana lemahnya  kemampuan  profesionalisme  penyidik dalam proses penegakan hukum. Hal ini di lihat dari pelanggaran  prosedur  upaya  paksa  terhadap  diri pribadi tersangka berupa tindak kekerasan, ancaman dan  siksaan  yang  berlebihan  yang  dilakukan  oleh penyidik guna mencari suatu pembuktian, khususnya pengakuan  tersangka,  hal  itu  berbanding  terbalik antara  fakta    peraturan  perundang-udangan    yang ada  saat  ini. Hal  ini  perlu  dilakukan  untuk mrndapatkan perlindungan dan hak-haknya atas apa yang tidak pernah diperbuatnnya.
Tujuannya agar hak-hak korban salah tangkap dapat dipenuhi dan di lindungi oleh undang-undang, sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- udangansaat ini dan yang akan datang.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
120
Beberapa  penelitian  yang  telah  ada sebelumnya  diantaranya  adalah penelitian  yang berfokus  pada terpenuhinya Hak-Hak  Korban serta pentingnya  kompensasi  dan  restitusi  dalam  rangka memberikan  perlindungan  terhadap  korban  yang diderita  korban  akibat  suatu  tindak  pidana. Pemulihan  tersebut  bisa  berupa  kompensasi  atau restitusi (Ali  &  Wibowo,  2018);  penelitian  lain berfokus  pada masih  adanya  kasus  salah  tangkap atau  kesalahan  prosedur  dalam  perkara  pidana menyebabkan  orang  yang  tidak  bersalah  harus terkurangi haknya, oleh sebab itu Pemerintah harus menggantikan  hak  dari  korban  yang    terkurangi tersebut.  Akan  tetapi  dalam  tata  cara esekusi dikatakan  adil  dalam  pelaksanaannya  di  lapangan berbeda, pemberian  kompensasi  dan  rehabilitasi masih  terdapat  kendala-kendala  regulasi,  sehingga tidak bisa maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap  korban (Yuliyanto, 2019); penelitian  yang lain  mengkaji  mengenai  banyak  terjadi  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  terhadap tersangka  maupun  terhadap  terdakwa,  belum dirasakan  sepenuhnya  mendapatkan  rasa  keadilan, yakni  perlindungan  terhadap  hak-hak  terdakwa karena  adanya  suatu  kesalahan dari  sub  sistem peradilan pidana (Rohman, 2017).
Penelitian  lain  membahas  mengenai  salah satu cara terbaik untuk membenarkan terdakwa tidak bersalah adalah pembebasan, dalam banyak kriminal yurisdiksi  orang  yang  tidak  bersalah  yang  telah dituntut  atau  dihukum  karena  pelanggaran  dapat dikompensasi  untuk  perampasan  kebebasan  dan
kerugian ekonomi yang mereka derita sebagai akibat langsung dari proses terhadap mereka (Safrin, 2002) serta  penelitian  lain  membahas  mengenai kompensasi yang  ada  di  negara  Australia  untuk seorang individu secara salah dihukum dan dipenjara tidak memiliki hukum bersama atau hak hukum untuk kompensasi  dalam  bentuk  apa  pun  Yurisdiksi Australia  selain  dari  Wilayah  Ibu  Kota  Australia (ACT);  serta  artikel  penelitian  lain  membahas mengenai pembayaran ex gratia (Hoal, 2008).

## B. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian kepustakaan  atau  studi  dokumen  karena  penelitian ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan- peraturan  yang  tertulis  serta  bahan-bahan  hukum tertulis (data sekunder) lainnya yang relevan dengan substansi (Soemitro, 1982).
Spesifikasi  penelitian yang  digunakan  dalam artikel ini  adalah  spesifikasi  penelitian  deskriptif analisis,  yakni  merupakan  suatu  cara  untuk  dapat menyelesaikan  suatu  permasalahan  yang  menjadi objek penelitian. Penelitian jenis deskriptif ini adalah penelitian untuk memberikan gambaran yang diteliti. Dimana untuk  menggambarkan  atau  lukisan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta yang  terjadi,  serta  hubungan  fenomena  yang diselidiki  serta  fakta  yang  ditemukan  dari  penelitian observasi dilapangan.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
121
Pada  artikel  ini  dilakukan pengumpulan data dilakukan  melalui  studi kepustakaan  dan  lapangan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta kemudian hasil dari penulisan artikel ini di analisis secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan  Formulasi  Saat  ini  Tentang  Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap
Ketentuan  hukum  perlindungan  korban  salah tangkap
a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  Kehakiman (Putrajaya,  &  Pujiyono, 2016)
Kebijakan  perumusan  perlindungan  hukum terhadap korban salah tangkap yang memuat dalam Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang kekuasaan  kehakiman,  yang  diatur  dalam Pasal  9 ayat (1), (2) dan (3) yaitu :
(1) Setiap  orang  yang  ditangkap,  ditahan,  dituntut, atau  diadili  tanpa  alasan  berdasarkan  undang- undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
(2) Pejabat  yang  dengan  sengaja  melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
(3) Ketentuan  mengenai  tata  cara  penuntutan  ganti kerugian,  rehabilitasi,  dan  pembebanan  ganti kerugian diatur dalam undang-undang.
Pada  ketentuan  Pasal  9,  nyatalah  bahwa meskipun seseorang yang di dakwa telah melakukan suatu  tindak  pidana,  haruslah  dianggap  belum bersalah  sampai  suatu  Pengadilan  menyatakan
kesalahannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  dan  dengan  demikian  maka orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana harus dijamin hak asasinya (Loqman, 1990).
b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia  adalah  hak  yang  melekat  pada  diri manusia  sejak  mereka  lahir  dan  harus  dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali yang berkuasa (Arifin & Lestari, 2019).
Adanya  jaminan  dan  perlindungan  terhadap Hak  Asasi  Manusia  dalam  peraturan  hukum  acara pidana  mempunyai arti  yang  sangat  penting  sekali (Ismail & Tamu, 2009).
Sesungguhnya  Hak  Asasi  Manusia  lahir bersama-sama  dengan  manusia,  artinya  sejak manusia  ada  maka permasalahan  Hak  Asasi Manusia sudah  timbul.  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  No. XVII/MPR/1998  tanggal  13  November  1998, menugaskan  Lembaga-lembaga  Tinggi  Negara  dan seluruh  aparatur  pemerintahan  untuk  menghormati, menegakkan  dan  menyebarluaskan  pemahaman mengenai  Hak  Asasi  Manusia  kepada  seluruh masyarakat.  Dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  pada pembatasan-pembatasan  yang  ditetapkan  oleh undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak dan  kebebasan  orang  lain,  dan  untuk  memenuhi tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbanagn moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat (Prinst, 2001).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
122
Perumusan  perlindungan  hukum  terhadap korban salah tangkap yang termuat dalam Undang- undang  No.39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  dimuat  dalam  Pasal  3  ayat  (2),  Pasal  4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 33, dan Pasal 34. c. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang
Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaan KUHAP  Nomor  92  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Pemberian perlindungan kepada korban salah tangkap  dan  telah  dijadikan  tersangka/terdakwa tidaklah semata-mata sebagai  perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan  pidana  Indonesia,  tetapi sekaligus  juga merupakan pengejawantahan  asas presumption  of innocence (praduga tidak bersalah). Pengakuan atas asas  praduga  tidak  bersalah  menghendaki  juga diakuinya  asas equality  before  the  law,  yang tercermin dari diberikannya kesempatan yang sama antara  penuntut  umum  dan  tersangka/terdakwa dalam  suatu  legal  fight.  Dalam kaitan  inilah pemberian  hak kepada  tersangka/ terdakwa oleh KUHAP tadi menjadi relevan (Kaligis, 2006).
Perumusan perlindungan  terhadap  korban salah  tangkap  dalam  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimuat dalam Pasal 1 butir  10  dan Bab  X,  bagian  kesatu dalam Pasal 77 sampai  dengan  Pasal  83,  tentang  permintaan  ganti kerugian  dan  atau  rehabilitasi,  yakni  yang  menjadi wewenang  praperadilan,  diajukan  tersangka,
keluarga  atau  penasihat  hukumnya  hanyalah berkenaan  dengan  seseorang  yang  perkara pidananya  dihentikan  pada  tingkat  penyidikan  atau penuntutan, dengan kata lain yang tidak dan belum diajukan ke pengadilan (Tanusbroto, 1983).
Rumusan lain yang juga memuat perlindungan terhadap  korban  salah  tangkap  termaktub  dalam Pasal  95  sampai  dengan  Pasal  97  KUHAP,  yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban akibat dari kekeliruan  terhadap  orangnya  atau  korban  akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, yang diadili  tanpa  alasan  yang  berdasar  undang-undang atau  adanya  kekeliruan  mengenai  orang  atau hukumnya,  yang  sudah  sampai  pada  tingkat pemeriksaan  di  sidang pengadilan,  menjadi wewenang hakim pengadilan negeri (Loqman. 1990).
2. Pelaksanaan Ganti Kerugian dalam Putusan,Nomor.98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel terhadap Korban Salah Tangkap
Pada penjatuhan  pidana  menurut  Mackenzie, dikenal  salah  satunya adalah  teori Ratio  Decidendi. Teori  ini  didasarkan  pada  landasan  filsafat  yang mendasar,  yang  mempertimbangkan  segala  aspek yang  berkaitan  dengan  pokok  perkara  yang disengketakan  kemudian  mencari  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan  pokok perkara  yang disengketakan  sebagai  dasar hukum dalam  penjatuhan  putusan (Soponyono  &  Sukinta, 2017), serta  pertimbangan  hakim  harus  didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan  memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  yang bersengketa. Peraturan perundang-undangan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
123
merupakan  dasar  bagi  seorang  hakim  untuk menentukan  putusan  yang  dijatuhkan  walaupun hakim  itu  bukanlah  hanya  sekedar  corong  undang- undang (la  bouche  de  la  oi),  tetapi  tetap  saja peraturan perundang-undangan merupakan pedoman  bagi  seorang  hakim  dalam  menentukan suatu  putusan.  Selanjutnya,  dalam  suatu  putusan haruslah  dikemukakan  pertimbangan-pertimbangan hukum,  sehingga  seorang  hakim  sampai  pada putusannya  sebagaimana  dalam  amar  putusan (Strachmaat), dimana  dalam  pertimbangan- pertimbangan  itu  dapat dibaca  motivasi  yang  jelas dari  tujuan  putusan  yang  diambil,  yaitu  untuk menegakkan  hukum  (kepastian  hukum)  dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara (Rifai, 2001).
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  983/KMK.01/1983  tentang  Tata Cara  Pembayaran Ganti Kerugian merupakan aturan pelaksana  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai tata  cara  pembayaran  ganti  kerugian  yang diamanatkan  oleh  Pasal  11  ayat  (1)  dan  (2) Peraturan  Pemerintah  No. 92  Tahun  2015  yang menyatakan:
(1) Pembayaran ganti  kerugian  dilakukan  oleh menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  dibidang  keuangan  berdasarkan petikan  putusan  atau  penetapan  pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
(2) Pembayaran  ganti  kerugian  dilakukan  dalam jangka  waktu  paling lama  14  (empat  belas)  hari kerja  terhitung  sejak  tanggal  permohonan  ganti kerugian  diterima  oleh  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang keuangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian  diatur  dengan  peraturan  menteri  yang menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di bidang keuangan.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan “Menteri yang  Menyelenggara  Urusan  Pemerintahan dibidang  Keuangan” menurut  Pasal  6  ayat  (1)  dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara ditegaskan  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2004  tentang Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran Kementerian Lembaga Negara. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah:
(1) Presiden  Selaku  Kepala Pemerintahan memegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan negara  sebagai  bagian  dari  kekuasaan pemerintah;
(2) Kekuasaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1);  dikuasakan  kepada  Menteri  Keuangan, selaku  pengelola  fiscal  dan  Wakil  Pemerintah dalam  kepemilikan  kekayaan  negara  yang dipisahkan.
Ketentuan  sebagaimana  ditegaskan  pada Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang No.1 Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dinyatakan dengan tegas bahwa:
"Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum Negara  berwenang  melakukan pembayaran berdasarkan permintaan  pejabat  Pengguna Anggaran atas rekening kas umum Negara”.
3. Kebijakan  Formulasi  yang  Akan  Datang Tentang  Ganti  Kerugian  Terhadap  Korban Salah Tangkap
Penyusunan  RUU  KUHAP  Baru  merupakan indikasi  akan  terwujudnya Sistem  Hukum  Pidana

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
124
Nasional  dan  Hukum  Acara  Pidana yang  terpadu. Tujuan  pembuatan  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional adalah  untuk  menyusun  sistem  pemidanaan  yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Salah satunya  disusunnya  RUU  KUHAP  Baru  disamping RUU  KUHAP  baru  saat  ini  perlu  kiranya  dilakukan pengkajian  seberapa  jauh  perumusan  perlindungan terhadap  korban  salah  tangkap  di  dalam  konsep tersebut  dalam  kaitan inilah  pemberian  hak-hak kepada tersangka/terdakkwa oleh KUHAP lama dan KUHAP  Baru  menjadi  relavan.  Ketentuan  induk hukum acara pidana formil (hukum positif yang akan datang  adalah  Rancangan  KUHAP  Baru  Tahun 2009). Telah  dikemukakan sebelumnya,  bahwa analisis terhadap kebijakan perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam hukum positif yang  akan  datang  meliputi;  Hukum  Pidana  Formil (Rancangan KUHAP Baru Tahun 2009).
Pembaharuan Hukum Acara Pidana bertujuan memberi  posisi  relavan  bagi  perlindugan  korban salah tangkap, karena ketentuan dalam KUHAP saat ini  lebih  memberikan  perlindungan  terhadap  korban salah tangkap atas kekeliruan orang yang ditangkap, secara  harfiah  arti  dari  salah  tangkap (eror  in persona) adalah  keliru  mengenai  orang  yang dimaksud  atau  kekeliruan  mengenai  orangnya. Kekeliruan  itu  bisa  terjadi  pada  saat  dilakukan penangkapan,  atau  penahanan,  atau  penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim dipengadilan sampai perkaranya diputus.
Dalam  perumusan  perlindungan  terhadap korban  salah  tangkap  dalam  Rancangan  KUHAP
yang dimuat Bab I Ketentuan Umum  dalam Pasal 1 butir  22  dan  Ban  IX  (Hakim  Komisaris)  Bagian Kesatu  (Kewenangan)  dalam  Pasal  111;  ayat  (1) Hakim  komisaris  berwenang  menetapkan  atau memutuskan  :  huruf  (a)  sah  atau  tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,  atau  penyadapan;  dan  huruf  (e)  ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap  atau  ditahan  secara  tidak sah  atau  ganti kerugian  untuk  setiap  hak  milik  yang  disita  secara tidak  sah,  ayat  (2)  Permohonan  mengenai  hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka  atau  penasihat  hukumnya  atau  oleh penuntut  umum,  kecuali  ketentuan  pada  ayat  (1) huruf i  hanya  dapat  diajukan  oleh  penuntut  umum. Bagian  Kedua  (Acara)  dalam  Pasal  112  sampai dengan  Pasal  114, berdasarkan  Pasal 111  ayat  (1) huruf a dan huruf (e) diatas. Maka dalam penetapan Pasal  113  ayat  (5)  Dalam  hal  hakim  komisaris menetapkan  atau  memutuskan  bahwa  penahanan tidak  sah,  hakim  komisaris  menetapkan  jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.  dan (6)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dengan  Peraturan  Pemerintah,  dan  aturan  lebih lanjut permohonan ganti kerugiian dalam Pasal 114;
Ayat  (1)  Hakim  komisaris  melakukan  pemeriksaan atas  permohonan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja  setelah  menerima  permohonan,  harus mulai menyidangkan permohonan;

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
b. sebelum  memeriksa  dan  memutus,  wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;
c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan,  harus  sudah  memberikan putusan.
Ayat (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan  negeri,  permohonan  ganti kerugian  atau  rehabilitasi  tidak  dapat diajukan kepada hakim komisaris.
Mengenai permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi,  yakni  yang  menjadi wewenang  Hakim Komisaris,  yang diajukan  oleh  tersangka/terdakwa, keluarga  atau  penasihat  hukumnya  hanyalah berkenaan  dengan  seseorang  yang  perkara pidananya  dihentikan  pada  tingkat  penyidikan  atau penuntutan, dengan kata lain yang tidak dan belum diajukan  ke  pengadilan  dan  diajukan  ke  pengadilan negeri.
Rumusan lain yang juga memuat perlindungan terhadap  korban  salah  tangkap  termaktub  dalam pasal  128  sampai  dengan  Pasal  132  RUU  KUHAP Baru Tahun 2009, yaitu Bab XI Bagian Kesatu “Ganti Kerugian”  dan  Bagian  Kedua  “Rehabilitasi”  bagi korban akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban  akibat  pelanggaran  hukum  yang  bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang berdasar undang-undang  atau  adanya  kekeliruan  mengenai orang  atau  hukumnya,  yang  sudah  sampai  pada tingkat  pemeriksaan di  sidang  pengadilan,  menjadi wewenang hakim komisaris.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan artikel yang  telah  diuraikan sebelumnya,  maka kesimpulan adalah sebagai berikut ketentuan  mengenai  perlindungan  terhadap korban  salah  tangkap pada  dasarnya  telah  ada dalam peraturan peundang-undangan yaitu, Undang- Undang  No. 1  Tahun  1946  Tentang Peraturan Hukum  Pidana,    Undang-undang  No.8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana, Undang-Undang  No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang  No.48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman,  serta  Peraturan  Pelaksanaan  KUHAP Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.
Kedudukan  korban  dalam  peraturan perundang-undangan  tersebut  relatif  kurang diperhatikan,  dan  belum  memberikan perlindungan secara  langsung.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka proses  penegakan  hukum  melalui  upaya praperadilan  harus  diwujudkan  secara  adil. Penguatan  proses praperadilan terjhadap  proses upaya  paksa  yang  tidak  dilakukan  sebagaimana mestinya  harus diwujudkan  sehingga perlindungan terhadap  para  pihak  yang  berperkara  dalam  kasus pidana  khususnya  yang  menyangkut  mengenai korban salah tangkap dapat dicegah. Oleh karena itu sudah saatnya negara perlindungan terhadap korban perlu  mendapat  perhatian  tidak hanya  perlidnungan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana saja.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Abdussalam,  H.R. (2006). Forensik. Jakarta: Restu Agung.
Soemitro,  Ronny H. (1982). Metodologi  Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Kaligis, O.C. (2006). Perlindungan Hukum Atas Hak
Asasi  Tersangka,  Terdakwa  dan  Terpidana.
Bandung: PT. Alumni.
Loqman,  L. (1990). Pra  Peradilan  di  Indonesia.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Meliala,  A. (1993). Menyingkap  Kejahatan  krah
Putih. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Prakoso,  D. (1984). Upaya Hukum  yang  di  atur dalam KUHAP. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Prasetyo,  Teguh.,  & Halim  Barkatullah, Abdul.
(2005). Politik  Hukum  Pidana:  Kajian Kebijakan  Kriminalisasi  dan  Dekriminilisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Prinst,  D. (2001). Sosialisasi  dan  Disemisasi
Penegakan  Hak  Asasi  Manusia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rifai,  A. (2001). Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim
Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif. Jakarta  :
Sinar Grafika,

## ARTIKEL / JURNAL
Rohman, A.  (2017). Perlindungan  Hukum  Terhadap Terdakwa  Salah  Tangkap Dalam  Sistem Peradilan  Pidana. Jurnal  Komunikasi  Hukum, Vol.3,( No.1), p.27.
Yuliyanto. (2019). Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19, (No. 3), pp.349-360.
Veronika,    Flora., Erdianto., & Erdiansyah. (2016).
Penerapan        Ganti        Kerugian  Terhadap Terdakwa      yang  Diputus      Bebas Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara     Pidana     di   Pengadilan     Negeri Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas  Hukum, Vol.3, (No.1), p.8.
Musnaini.  (2017). Ganti  Rugi  Bagi  Korban  Salah Tangkap  Atau  Salah  Tahan  Dalam  Qanun Nomor  7  Tahun  2013  Tentang  Hukum  Acara Jinayah Ditinjau  Menurut  Hukum  Islam.
Junrnal LEGITIMASI, Vol. VI, (No.2), p.233.
Agustina,  Lena.,  &  Lestari,  Maria  Maya. (2014).
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap  (Studi  Kasus  Penangkapan  Teroris Oleh  Detasemen  Khusus  88. Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas  Hukum, Vol.1, (No.2),
p.6.
Pitriyantini,  Putu E. (2019). Peraturan  Kebijakan Yang  Menimbulkan  Kerugian  Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi.
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 5, (No. 2), p.79.
Putri, Rianda P. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Gugatan  Ganti  Kerugian  Dalam  Perkara Pidana  Di  Pengadilan  Negeri  Kelas  1b Bukittinggi. Soumatera  Law  Review, Vol.1, (No.1), pp.178.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Arifin,  Ridwan., & Lestari,  Lilis  Eka. (2019).
Penegakan  Dan  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia  Di  Indonesia  Dalam  Konteks Implementasi  Sila  Kemanusiaan  Yang  Adil Dan  Beradab. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH), Vol. 5, (No.2), p.16.
Ismail,  Dian  Ekawaty.,  &  Tamu,  Yowan.  (2009).
Upaya Perlindungan Hak - Hak Tersanngka / Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, (No. 1), pp. 81-92.
Muntaha.  (2017). Pengaturan  Praperadilan  Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.29, (No.3), pp. 461-473 .
Soponyono,  Eko.,  &  Sukinta. (2017). Tinjauan Tentang  Objek  Praperadilan  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Diponegoro
Law Journal, Vol.6, (No.1), p. 4.
Putrajaya,  Nyoman Serikat.., & Pujiyono. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga  Tak  Bersalah  Dalam  Proses Peradilan  Pidana.  Diponegoro  Law  Journal,
Vol.5, (No.4), p. 2.
Ali, Mahrus., & Wibowo, Ari. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang  Berorientasi  Pada  Korban Tindak Pidana. Jurnal Yuridika, Vol.33, (No. 2),
pp.261-262.
Safrin,  S. (2002), Redressing  the  Wrongs  of  the International  Justice  System:  Compensation for Persons Erroneously Detained,
Prosecuted,  or  Convicted  by  the  Ad  Hoc
Tribunals. The  American  Journal  of International Law , Vol. 96, (No. 3), pp.628-646

## PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang  Nomor  26  tahun  2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusuanan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran Kementerian Lembaga Negara,
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara.
Putusan Nomor.98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

## SUMBER ONLINE
MS,  Peronnika. (2013). Perlindungan  Hukum  Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pembunuhan  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  di Jombang). Retrieved from https://www.academia.edu/26660776/PERLIN
DUNGAN_HUKUM_BAGI_KORBAN_SALAH_

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
128

## TANGKAP_DALAM_TINDAK_PIDANA_PEMB
UNUHAN_DI_INDONESIA.
Hoal,  A.  (2008). Compensation  for  wrongful Conviction.
Retrieved
from
https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi356
Dicto  Id. (2018).  Apa  yang  dimaksud  dengan
korban?. Retrieved
from
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud- dengan-korban/14757/2.