Analisis Yuridis Pelayanan Radiologi Klinik  terhadap Dokter Gigi dan Pasien
Rio Faisal Ariady 1 *, Asmuni 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Email: riofaisal22@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Email: asmuni@hangtuah.ac.id
Articcle Information
Article History:
Received : 14-08-2022 Revised : 12-10-2022 Accepted : 28-10-2022 Published : 28-10-2022
Keyword: Radiology Service; Norms Conflict; Dentist's Legal Responsibilities; Legal Protection;

## Abstract
Juridically  analyze  the  regulations  governing  the  services  of  Clinical Radiology for Dentists and Patients. The purpose of this research is to look at  the  aspects  of  Norms  Conflict,  Legal  Responsibilities,  and  also  legal protection for related legal subjects. The research method used is normative law, namely document studies with a statutory approach and a conceptual approach. This research aims to determine the norms in the Regulation of the  Minister  of  Health  which  regulates  related to  Radiology  Services  are contrary  to  the  norms  in  the  laws  and  regulations  that  regulate  the competence of a dentist as well as those that regulate the rights of patients. The use of principle of legal conflict lex superior derogate legi Inferiore is used because the regulation of the authority of dentists has been explicitly regulated  in  the  Act  where  the  hierarchy  in  the  legislation  has  a  higher position than the Regulation of the Minister of Health. So that the dentist in terms of responsibility for clinical radiology services still adheres to the law that regulates the competence of dentists. In terms of protecting dentists or patients, it can be taken through preventive and repressive legal protection.

## Abstrak
Menganalis  secara  yuridis  peraturan  yang  mengatur  terkait  pelayanan Radiologi Klinik terhadap Dokter  Gigi dan Pasien.  Tujuan dari penelitian ini untuk melihat aspek Konflik Norma, Tanggung Jawab hukum dan juga perlindungan  hukum  bagi  subjek  hukum  terkait.  Metode  Penelitian  yang digunakan yaitu hukum normatif yaitu studi dokumen dengan Pende katan perundang-  undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual
( conseptual  approach ).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  norma dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  yang  mengatur  terkait  Pelayanan radiologi  ini  bertentangan  dengan  norma  dalam  peraturan  perundangan- undangan yang mengatur tentang  kompetensi seorang dokter gigi maupun yang  mengatur  tentang  hak  pasien.  Penggunaan  asas  konflik  hukum lex superiore derrogat legi inferiore digunakan karena pengaturan kewenangan dokter  gigi  telah  di  atur  secara  tegas  dalam  Undang-  undang  yang  mana Hierarki dalam perundang- undangan memiliki posisi lebih tinggi dibanding Peraturan  Menteri  Kesehatan.  Sehingga  Dokter  gigi  dalam  hal  tanggung jawab pelayanan radiologi klinik tetap berpegang kepada Undang- undang yang mengatur kompetensi dokter gigi. Dalam hal perlindungan dokter gigi ataupun pasien dapat ditempuh melaluai jalur perlindungan hukum preventif maupun represif.

## PENDAHULUAN
Penggunaan  Radiografi  dalam  dunia  kedokteran  memiliki  banyak  sekali kontribusi.  Kontribusi  ini  tidak  hanya  pada  saat  diagnosa  namun  juga  selama perawatan  dilakukan.  Sebagai  contoh  Radiografi  Intraoral  Periapikal  merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan dalam perawatan endodontik yaitu untuk menentukan  panjang  kerja,  menentukan  bentuk  dari  saluran  akar,  dan  evaluasi pasca perawatan. 1 Keuntungan penggunaan radiografi dalam menentukan panjang kerja dalam perawatan saluran akar selain untuk mendapatkan panjang saluran akar yang akurat juga untuk mengetahui apabila terdapat variasi dari bentuk dan jumlah dari  saluran  akar. 2 Di  bidang  Bedah  Mulut  penggunaan  radiografi  berperan  vital sebagai contoh pada saat pengambilan gigi bungsu yaitu selama di awal perawatan dan di akhir dari perawatan. 3
Dalam  hal  ini,  pemerintah  melalui  Kementerian  Kesehatan  telah mengeluarkan  peraturan  yang  mengatur  tentang  pelayanan  radiologi  dengan menerbitkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2020  tentang  Pelayanan  Radiologi  Klinik.  Peraturan  ini  menggantikan  peraturan sebelumnya  yaitu  Permenkes  780/Menkes/Per/VII/2008  tentang  Pelayanan Radiografi  dan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1014/Menkes/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Fasilitas Kesehatan. Penerbitan peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan pasien,  masyarakat,  dan  lingkungan  tempat  dilakukan  pelayanan  radiologi  klinik. Selain itu juga mewujudkan standar pelayanan radiologi klinik dan meningkatkan kualitas pelayanan radiologi klinik di fasilitas kesehatan.
Direksi  Ikatan  Dokter  Indonesia  dan  Persatuan  Dokter  Gigi  Indonesia mengeluarkan  pernyataan  langsung  tentang  penetapan  aturan  ini  pada  Jumat,  9 Oktober  2020.  Tanggapan  tersebut  berupa  surat  penolakan  Permenkes  Nomor  24
1 A, Sridhara,  Konde S, Noojadi SR, Kumar NC, Belludi  AC, “Comparative Evaluation of Intraoral and Extraoral Periapical Radiographic Techniques in Determination of Working Length: An In Vivo Study”, Int J Clin Pediatr Dent . 2020;13(3): hal.211–6.
2 N,  Garg,  Garg  A, Textbook of Endodontics . 3rd ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publisher; 2014. 89, hal. 283.
3 S,  Toppo  “Distribusi  Pemakaian  Radiografi  Periapikal  dan  Radiografi  Panoramik  pada Pasien  Impaksi  Molar  Ketiga  Rahang  Bawah  di  Kota  Makassar”, J  Dentomaxillofacial  Sci . 2012;11(2):hal. 75–8.
Tahun  2020.  Selain  itu,  sebelumnya  50  perguruan  tinggi  dan  asosiasi  profesi kedokteran  telah  mengeluarkan  surat  penolakan  terkait  Permenkes  Nomor  24 Tahun 2020. 2020. Dalam keterangannya kepada wartawan, menurut Ketua PB IDI Daeng Faqih bahwasannya berlakunya Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan  Radiasi  telah  menimbulkan  keresahan  dan  perselisihan  antara  dokter atau tenaga kesehatan dengan dokter gigi atau dokter gigi. 4
Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) Pasal 35 ayat (1) huruf (c) menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR berhak melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pelatihan dan kualifikasi yang salah satunya mendukung pemeriksaan, tes dan pemeriksaan Tunjangan adalah bagian dari pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau dokter gigi untuk mendeteksi penyakit tertentu. Salah satu jenis pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan radiologi. Selain itu, kompetensi dokter atau dokter gigi ini diatur dalam peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi  Dokter  Gigi  di  Indonesia  membekali  dokter  gigi  dengan  beberapa keterampilan  di  bidang  radiologi  gigi.  Dalam  Peraturan  Ikatan  Dokter  Indonesia No.  40,  Jadwal  3, Poin  di  Bidang  Radiologi  Gigi,  dokter gigi  diajarkan  beberapa keterampilan  dalam  radiologi  gigi.  Keterampilan  ini  meliputi  anamnesis,  sistem fisik  dan  stomatognatik  umum,  serta  keterampilan  interpretasi  dan  prosedural dalam radiologi gigi. Dokter gigi harus mampu merawat pasiennya secara optimal sesuai dengan kompetensi dan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
Pasal  5(3)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24  Tahun  2020  tentang Pelayanan Radiologi Klinik mengatur  bahwa ahli  radiologi adalah penyelenggara pelayanan  radiologi.  Selain  itu,  menurut  Pasal  11  ayat  2  dan  3,  apabila  fasilitas kesehatan  tersebut  belum  memiliki  ahli  radiologi,  apabila  pelayanan  tersebut diberikan  oleh  dokter  tambahan  yang  berwenang  yang  dibuktikan  dengan  surat keterangan  radiologi.  Ada  86  spesialis  radiologi  gigi  di  Indonesia.  Spesialisasi  di
4 “IDI: Permenkes Radiologi Klinik Meresahkan” https://www.beritasatu.com/kesehatan/685839/idi-permenkes-radiologi-klinik-meresahkan . Diakses 22 Februari 2022. Pukul 21.00 WIB
bidang radiologi gigi, dokter gigi ini melayani beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini  berdasarkan  data  dari  Institut  Radiologi  Gigi  Indonesia.  Selain  itu,  belum  ada pelatihan layanan radiologi bersertifikat untuk dokter gigi atau dokter gigi lainnya di situs resmi Perhimpunan Radiologi Gigi Indonesia. 5 .
Pasal 52 huruf (c) UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan  pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan  medisnya.  Pelayanan  sesuai kebutuhan medis sesuai dengan pengetahuan dokter dan juga sesuai dengan standar manual prosedur medis. Pasien penerima pelayanan kesehatan dalam  hal  ini juga dilindungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UU  Perlindungan  Konsumen).  Berdasarkan  undang-undang  tersebut, konsumen  berhak  atas  kenyamanan,  keselamatan  dan  keamanan  dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum dokter  gigi  dalam  memberikan  pelayanan  radiologi  klinik  di  tatanan  pelayanan primer  atau  lanjutan.  Regulasi  pelayanan  radiologi  klinik  akibat  terbitnya Permenkes No 24 Tahun 2020, selain mengkaji  hak pasien atas pelayanan sesuai kebutuhan medis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mana penekanan dari penelitian ini pada studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum  normatif  ( legal  research )  biasanya  “hanya”  merupakan  studi  dokumen, yang  mana  hanya  menggunakan  bahan  hukum  berupa  peraturan  perundang- undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan  pendapat  para  sarjana. 6 Pendekatan  perundang-  undangan  ( statute  approach ) dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach )  digunakan  dalam  meneliti permasalahan  yang  diambil.  Pendekatan  perundang-  undangan  diambil  karena dalam perundang- undangan yang dibahas masih terdapat kekurangan- kekurangan dalam  praktiknya.  Sedangkan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach )
5 IKARGI:  “Direktori  Anggota”  https://ikargi.or.id/direktori-anggota/.  Diakses  Tanggal  22 Februari 2022 Pukul 22.00
6 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 13
dilakukan dengan melakukan analisa penyelesaian permasalahan dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya. 7
Studi  Peraturan perundang- Undangan dilakukan mulai dari bulan Februari sampai bulan  Juli 2022. Peraturan Perundang- Undangan yang dilakukan studi di antaranya  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Negara.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2020  Tentang  Pelayanan Radiologi  Klinik.  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  1058, Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2015  Tentang  Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.

## PEMBAHASAN
A. Tanggung jawab hukum Pelayanan Radiologi klinik oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjut.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pertanggungjawaban  berarti “keadaan  menanggung  segala  sesuatunya  (apabila  terjadi  sesuatu  dapat  dituntut, dipidana atau dituntut)”. 8 Artinya, jika seseorang diberi tanggung jawab, seseorang harus menghadapi konsekuensinya. Dalam memberikan pelayanan radiologi klinik, dokter gigi dan dokter gigi spesialis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang  mengatur  kewenangan  dokter  untuk  memberikan  pelayanan.  Dalam hal  ini, dokter  gigi  memikul  tanggung  jawab  ilmiah  hukum.  Kompetensi  adalah  faktor
7 Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia,  Malang, 2006, hal. 295
8 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
kunci  di  sini,  jadi  jika  klaim  atau  tuntutan  hukum  muncul  kemudian,  profesional kesehatan didasarkan pada kompetensi mereka. 9
Tanggung  jawab  timbul  dari  adanya  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  badan hukum.  Kekuasaan  itu  sendiri  diperoleh  melalui  badan  legislatif,  tetapi  undang- undang  lebih  lanjut  mengatur  kekuasaan  dan  tugas  yang  diberikan  pada  posisi badan  tersebut.  Kekuasaan  badan  hukum  ini  dibatasi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memperoleh otorisasi ini, badan hukum memperoleh  otorisasi  dengan  berbagai  cara.  Secara  khusus,  penugasan,  delegasi, delegasi.
a. Atribusi ,  yaitu  pelimpahan  kekuasaan  oleh  seorang  legislator  kepada suatu  instansi  atau  wewenang/pejabat  pemerintah,  disebut  dengan “atribusi”. Dalam konteks ini, "legislatif menciptakan kedaulatan 'baru' dan  menyerahkannya  kepada  otoritas/badan.  Kewenangan  dapat didelegasikan kepada badan/badan  nasional yang ada atau badan/badan nasional yang baru dibentuk. 10
b. Delegasi ,  suatu  bentuk  pelimpahan  wewenang  oleh  badan  atau  badan pendelegasian  dan/atau  pejabat  pemerintah.  Philipus  M.  Hadjon mengacu  pada  pasal  10:3  AWB  (Algemene  Wet  Bestuursrecht)  untuk memahami konsep delegasi. AWB Bagian 10.3 mendefinisikan delegasi sebagai  pendelegasian  kekuasaan  (untuk  membuat  “keputusan”)  oleh Pejabat  Pemerintah  kepada  pihak  lain,  dan  kekuasaan  tersebut  menjadi tanggung  jawab  pihak  lain  tersebut.  Orang  yang  mendelegasikan wewenang  disebut  delegasi,  dan  orang  yang  menerima  wewenang disebut delegasi. 11
c. Mandat ,  dipahami  juga  sebagai  bentuk  pelimpahan  wewenang  oleh suatu instansi atau instansi dan/atau pejabat pemerintah kepada bawahan
9 Pranoto,  E,  “Asas  Keaktifan  Hakim  (Litis  Domini)  Dalam  Pemeriksaan  Sengketa  Tata Usaha Negara”, Jurnal Spektrum Hukum , 16 (2), 2019.
10 Philipus M. Hadjon, et.al ., Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi , Gajah Mada University Press, 2011, hal. 11.
11 Ibid, hal. 13
kepada pejabat yang ditunjuk yang bertindak atas nama instansi/lembaga dan/atau dikenal dengan mandat. 12
Dokter gigi dan dokter spesialis gigi berhak memberikan pelayanan radiologi klinik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Kuasa ini diperoleh  oleh  Dokter  dan  Dokter  Gigi  berdasarkan  pasal  35  UU  Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Dokter atau Dokter Gigi:
1. Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang  melakukan  praktik  kedokteran  sesuai  dengan  pendidikan  dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas :
a. mewawancarai pasien;
b. memeriksa fisik dan mental pasien;
c. menentukan pemeriksaan penunjang;
d. menegakkan diagnosis;
e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
g. menulis resep obat dan alat kesehatan;
h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
j. meracik  dan  menyerahkan  obat  kepada  pasien,  bagi  yang  praktik  di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lainnya diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Dari  penjabaran  pasal  35  UU  Praktik  Kedokteran  disebutkan  lebih  lanjut dalam  ayat  (2)  bahwa  kewenangan  lain  dari  dokter  dan  dokter  gigi  diatur  dalam peraturan  konsil  kedokteran  Indonesia.  Oleh  karena  itu  dokter  dan  dokter  gigi mendapatkan kewenangan lain yang didapat melalui Delegasi wewenang dari UU Praktik Kedokteran dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Dalam lampiran 3 yang mengatur daftar Keterampilan yang diberikan sebagai kompetensi dokter gigi di Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015  tentang  Standar  Kompetensi  Dokter  Gigi  Indonesia  ini  poin  8  dijelaskan
12 Irfan  Fachruddin, Pengawasan  Peradilan  Adminisrasi  Terhadap  Tindakan  Pemerintah , Alumni, Bandung, 2004, hal. 29.
tentang ketrampilan seorang dokter gigi dalam bidang Radiologi Kedokteran Gigi. Dokter gigi dalam hal ini telah dibekali dengan beberapa ketrampilan dalam bidang radiologi  yang  mencakup  beberapa  aspek  diantaranya  mulai  dari  anamnesis, pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik, kemampuan interpretasi hasil dan juga ketrampilan prosedural.
Peraturan  perundang-undangan  merupakan  produk  yang  dikeluarkan  oleh badan-badan negara, yaitu eksekutif dan legislatif. Secara administratif, dalam hal ini pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal ini terjadi sebagai akibat dari “pendelegasian” atau pendelegasian tugas kepada administrasi negara,  yang  dikenal  dengan  “delegasi  legislatif”  ( delegatie  van  wetgeving ). Kekuasaan ini memungkinkan pemerintah untuk membuat peraturan pada tataran hukum,  yaitu  perpu,  sedangkan  kekuasaan  pendelegasian  memungkinkan  untuk membuat peraturan di bawah hierarki hukum, yaitu peraturan pemerintah. 13
Analisis  konseptual  akuntabilitas  dimulai  dengan  ilmu  etimologis  dari  kata 'tanggung  jawab'  itu  sendiri.  Analisis  kata  akuntabilitas  memiliki  interaksi linguistik,  atau  'kemampuan  untuk  merespon'.  Arti  terdalam  dari  kata  tanggung jawab  adalah  hubungan  antara  hasil  dan  kontrol  (aturan  dalam  hal  ini). Akuntabilitas  dalam  konsep  relasional  menunjukkan  adanya  hubungan  antara subjek (pelaku moral), objek (tindakan atau benda, pasien moral, dan institusi yang bertanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi) 14 .
Tanggung  jawab  timbul  dari  adanya  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  badan hukum.  Kekuasaan  itu  sendiri  diperoleh  melalui  badan  legislatif,  tetapi  undang- undang  lebih  lanjut  mengatur  kekuasaan  dan  tugas  yang  diberikan  pada  posisi badan  tersebut 15 .  Dalam  hal  kewenangan  Dokter  Gigi  memperoleh  kewenangan baik  itu  dalam  wewenang  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  UU  Praktik  Kedokteran  juga dalam  delegasi  wewenang  kepada  Konsil  Kedokteran  Indonesia  yaitu  dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015.
Philipus M. Hadjon mendefinisikan pendelegasian adalah setiap badan atau badan  dan/atau  pemerintah  yang  mempunyai  wewenang  untuk  melimpahkan
13 Sahya, Anggara. 2018. Hukum Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia. hal. 140
14 J.R. Lucas, R esponsibility , 1993, 5 et seq.
15 Habib  Adjie, Sanksi Perdata dan  Administratif terhadap  Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 77.
kepada badan atau badan lain dan/atau pejabat lain, dengan syarat tanggung jawab dan  pertanggungjawaban  dilimpahkan  sepenuhnya  kewenangan  oleh  pejabat. Pendelegasian penerima disebut delegasi. Mengenai pelimpahan wewenang, Konsil Kedokteran  Indonesia  merupakan  penerima  kuasa  (pendelegasian)  Pasal  35(2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Oleh karena itu, istilah tanggung jawab dan akuntabilitas telah diadopsi oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagai amanah. 16
Hans  Kelsen  mengatakan  bahwa  kewajiban  berjalan  seiring  dengan kewajiban  dalam  hal  kewajiban.  Dalam  hal  ini  kewajiban  timbul  dari  undang- undang.  Kewajiban  ini  harus  dipenuhi  oleh  badan  hukum.  Apabila  hal  ini  tidak dipenuhi,  badan  hukum  akan  dikenakan  sanksi  sebagai  bentuk  timbal  balik  atas kewajiban  yang  diterima.  Ini  adalah  perwujudan  dari  tanggung  jawab  hukum 17 . Dalam hal ini dokter gigi yang mempreoleh kewajiban dari Undang- undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran harus melakukan sesuai apa yang tertera dalam  norma  Undang-  undang  ini.  Karena  jika  hal  ini  tidak  dilakukan  sebagai wujud  tanggung  jawab  hukum  maka  dokter  gigi  akan  mendapatkan  sanksi  sesuai dengan pelanggaran kewajibannya.
Keberadaan  Peraturan  Otorisasi  Dokter  merupakan  hal  penting  yang berkaitan  dengan  tanggung  jawab  dokter.  Sekalipun  dokter  membuat  kesalahan diagnostik yang nyata, itu bukan merupakan malpraktik medis atau kelalaian medis selama praktik medis dilakukan sesuai dengan aturan. Hal ini juga sejalan dengan isi undang-undang yaitu Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa dokter  berhak  atas  perlindungan  hukum  selama  menjalankan  tugasnya  sesuai dengan standar dan standar profesi. Hal ini ditetapkan. prosedur. Selain itu, dokter berhak  atas  perlindungan  selama  memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan standar profesi dan instruksi kerja adat. 18
16 Philipus M. Hadjon. Op. Cit. hal. 13
17 Hans  Kelsen.  1991. General  Theory  of  Norms,  translated  by  Michael  Hartney. Oxford: Clarendon Press, h. 123- 124.
18 Dian  Mauli,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Dokter  Terhadap  Kesalahan  Diagnosis  Penyakit Kepada Pasien ”, Jurnal Cepalo , 2 (1), 2018, hal.33-42.
B. Konflik  Norma  Antara  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Tentang Pelayanan  Radiologi  dengan  Undang-  Undang  Tentang  Praktik Kedokteran  dan  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24  tahun  2020  tentang  Pelayanan Radiologi klinik pada salah satu pasalnya membahas tentang Sumber daya manusia yang  disyaratkan  dalam  fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  dapat  melakukan pelayanan  radiologi  klinik.  pasal  yang  dimaksud  yaitu  Pasal  11  yang  berbunyi sebagai berikut :
1) Sumber  daya  manusia  pada  Pelayanan  Radiologi  Klinikpratama  paling sedikit terdiri atas:
a. dokter spesialis radiologi;
b. radiografer;
c. petugas proteksi radiasi; dan
d. tenaga administrasi.
2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan  belum memiliki dokter spesialis radiologi  sebagaimana  dimaksud  padaayat  (1)  huruf  a,  dokter  atau  dokter spesialis lain dengan kewenangan tambahan dapat memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama.
3) Kewenangan  tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diberikan kepada  dokter  atau  dokter  spesialis  lain  melalui  pelatihan  untuk mendapatkan  kompetensi  terbatas  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  dan  dibuktikan  dengan  sertifikat  darikolegium radiologi  yang  bertanggung  jawab  terhadap  Pelayanan  Radiologi  Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi.
4) Dokter atau dokter spesialis lain dengan kompetensi tambahan terbatas yang memberikan  Pelayanan  Radiologi  Klinik  pratama  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) dilakukan supervisi oleh dokter spesialis radiologi.
5) Supervisi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dilakukan  dalam  rangka keamanan  dan  keselamatan  terhadap  radiasi  yang  berasal  dari  alat,  dan penerbitan expertise.
6) Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat merangkap sebagai  petugas  proteksi  radiasi  setelah  memiliki  izin  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi klinik ini menyebutkan jika sumber daya manusia dari tenaga medis yang dapat melakukan pelayanan  radiologi klinik hanyalah seorang dokter spesialis  radiologi.  Lebih  lanjut  apabila  apabila  tidak  terdapat  dokter  spesialis radiologi maka dapat dilakukan oleh dokter umum dengan pelatihan khusus yang tersertifikasi dari kolegium radiologi. Poin dalam pasal ini tentunya menimbulkan suatu kondisi yang bertentangan dalam norma yang disebutkan dalam UU Praktik Kedokteran. Hal ini berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang dokter khususnya seorang dokter gigi. Tentunya kondisi ini menimbulkan hal yang dikenal dengan suatu kondisi yaitu konflik norma.
Menurut Nurfaqih Irfani, sebelum membahas prinsip konflik norma, terlebih dahulu kita harus memahami arti kata “derogat” (penyimpangan) karena digunakan sebagai predikat dalam suatu aturan atau pernyataan prinsip konflik norma. Hukum anteseden ,  hukum  khusus,  hukum  umum,  pasca  hukum,  pra  hukum.  Prinsip  ini menggunakan  kata-kata  Latin  yang  digunakan  dalam  banyak  prinsip  dan  istilah hukum umum lainnya. Karena secara historis, dalam sejarah sistem hukum dunia, bahasa  Latin  digunakan  sebagai lingua  franca untuk  mengatasi  permasalahan perbedaan bahasa pada saat itu. 19
Dalam  konflik  norma,  penyimpangan  dapat  diartikan  sebagai  mengingkari keabsahan  suatu  norma  dalam  hubungannya  dengan  norma  yang  lain (mengesampingkan  keabsahan  norma  yang  lain).  Fungsi  penyimpangan  sangat penting  dalam  suatu  tatanan  hukum  yang  kompleks  dan  aktif  untuk  memutuskan norma mana yang harus berlaku/diberlakukan ketika ada norma-norma yang saling bertentangan. 20
Norma derogasi merupakan norma yang sudah diberlakukan pada beberapa peraturan  perundang-undangan.  Sebagai  contoh  dalam  Peraturan  Menteri
19 Nurfaqih  Irfani,  “Asas Lex  Superior,  Lex  Specialis ,  dan Lex  Posterior :  Pemaknaan, Problematika,  Dan  Penggunaanya  Dalam  Penalaran  Dan  Argumentasi  Hukum ,” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 3, September, 2020, hal. 305-325.
20 Hans  Kelsen.  1991. General  Theory  of  Norms,  translated  by  Michael  Hartney. Oxford: Clarendon Press, hal. 123- 124.
Kesehatan  Nomor  24  tahun  2020  tentang  Pelayanan  Radiologi  klinik  ini  yaitu dalam ketentuan penutup telah disebutkan sebagai berikut”
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Radiologi,  sepanjang  yang mengatur mengenai pelayanan radiologi diagnostik; dan
b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/VIII/2008 tentang Standar  Pelayanan  Radiologi  Diagnostik  di  Sarana  Pelayanan Kesehatan,  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dalam penyelesaiaan suatu konflik norma dikenal asas, prinsip, atau kaidah hukum ( legal maxim ): “ lex superior derogat legi inferiori” (the higher rule prevails over the lower) , ”lex posterior derogat legi priori” (the later rule prevails over the earlier), dan “ lex specialis derogat legi generali” (the more specific rule prevails over the less specific) . Asas- asas ini  nantinya akan digunakan sebagai salah satu dasar  pertimbangan  dalam  menemukan  suatu  solusi  dalam  permasalahan  konflik norma.
1. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Asas lex superior derogat legi inferiori menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi  (norma/aturan  hukum)  meniadakan  keabsahan  hukum  yang  lebih  rendah (norma/aturan  hukum).  Karena  negara-negara  konstitusional  biasanya  memiliki hierarki  dalam  sistem  hukum  tertulis  mereka,  tidaklah  sulit  untuk  menentukan apakah  suatu  norma  didahulukan  dari  yang  lain.  Di  Indonesia,  sifat  dan  hierarki peraturan perundang-undangan diatur oleh ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang. 21 Merujuk kepada Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang- undangan yang berbunyi :
Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas :
a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang- Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
21 Nurfaqih Irfani., Op. Cit . hal. 311
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi; Dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Akibat  hukum  dari  peraturan  perundang-undangan  di  atas  sesuai  dengan hierarki,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan hierarkinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang  Pokok-Pokok  Pembentukan  Legislatif.  Juga  dalam  teori tier, norma hukum itu seperti tangga yang harus memperhatikan hierarki, norma hukum yang lebih rendah harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum tertinggi  adalah  hukum  yang  paling  dasar.  bahwa  peraturan  perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atas. 22
Selain  peraturan  yang  disebutkan  dalam  hirarki  peraturan  perundang- undangan di atas terdapat beberapa peraturan terkait yang diakui dimata hukum. hal ini disebutkan dalam Pasal 8, sebagai berikut :
1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7  ayat  (1)  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga, atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang  atau Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
22 Haryanti, D. “Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol.2, No 2 (2015), hal. 270
Jika  dicermati  lebih  lanjut  dari  dua  syarat  agar  peraturan-  peraturan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2011  memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang- undangan yaitu :
1. Diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; atau
2. Dibentuk berdasarkan kewenangan
Dalam  dunia  hukum  dikenal  hanya  dua  macam  peraturan  perundang- undangan dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya, yaitu :
1. Atribusi pembentukan peraturan perundang- undangan; dan
2. Delegasi pembentukan peraturan perundang- undangan
Pemberian  kekuasaan  perundang-undangan  berarti  menciptakan  kekuasaan (baru)  oleh  konstitusi/grondwet  atau  badan  legislatif  ( wetgever )  yang  diberikan kepada  lembaga-lembaga  nasional  yang  sudah  ada  atau  yang  baru. 23 Misalnya, Bilal  Dewansyah,  mengacu  pada  hukum  atribusi  UUD  1945  berupa  undang- undang,  keputusan  pemerintah  pengganti  undang-undang  (perpu),  dan  keputusan daerah (perda). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dikenal sebagai jenis hukum  atribusi  selain  UUD  1945.  Yaitu,  Keputusan  Presiden  (Perpres),  yang sebelumnya  dikenal  sebagai  Peraturan  Presiden,  berdasarkan  Pasal  4(1)  UUD 1945. 24
Pendelegasian  adalah  pemindahan  atau  pendelegasian  wewenang  untuk membuat  aturan  dari  pemegang  wewenang  semula  untuk  mendelegasikan (delegator) kepada pemegang wewenang untuk menerima delegasi (delegator), dan pelaksanaan  wewenang  tersebut  adalah  membuat  delegator  dirinya  bertanggung jawab.  Tanggung  jawab  perwakilan  terbatas. 25 Sebagai  contoh,  contoh  legislasi yang  dilimpahkan  diatur  dalam  Pasal  19  (4)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan:
23 Attamimi  Hamid  S., Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi  Pengaturan Dalam  Kurun  Waktu  Pelita I-  Pelita IV, Disertasi, Fakultasi Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990. h. 352
24 www.hukumonline.com , https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan- menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174 , diakses tanggal 27 Mei 2022 Pukul 15.00
25 Attamini Hamis S., Op. Cit. h. 347
“Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengajuan  pernyataan memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.” 26

## 2. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori
Asas lex  posterior  derogat  legi  priori berarti  bahwa  undang-undang (norma/aturan  hukum)  yang  baru  membatalkan  keabsahan  undang-undang (norma/aturan  hukum  yang  lama).  Asas  ini  hanya  berlaku  jika  syarat-syarat  dari kitab  undang-undang  yang  baru  sama  dengan  atau  lebih  baik  dari  pada  kitab undang-undang yang lama. Hal ini berkaitan dengan penjelasan-penjelasan dalam hubungan  norma,  yaitu  'superior'  dan  'bawahan',  dan  validitas  norma  yang  lebih rendah  selalu  muncul  dari  norma  yang  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu,  meskipun peraturan tingkat yang lebih rendah adalah pasca peraturan, peraturan tingkat yang lebih  rendah  tidak  dapat  membatalkan  peraturan  tingkat  yang  lebih  tinggi. Menerapkan prinsip ini tidak sesulit menerapkan prinsip Rex yang unggul. Karena ada  metrik  yang  jelas  untuk  menentukan  peraturan  mana  yang  baru:  pandangan kronologis tentang tanggal efektifnya. 27

## 3. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali
Asas lex  specialis  derogat  legi  generali mempunyai  arti  bahwa  undang- undang  (norma/anggaran  aturan)  yg  spesifik  meniadakan  keberlakuan  undang- undang (norma/ anggaran aturan) yg generik. Sudah semenjak zaman dahulu yaitu zaman romawi praktek & penerapan prinsip pengutamaan bagi anggaran aturan yg spesifik sebagaimana terkandung pada asas ini, jauh sebelum terbentuknya negara aturan  terbaru  misalnya  yg  terdapat  dalam  ketika  ini. 28 Kekhususan  lebih diutamakan  daripada  pengaturan  yg  bersifat  generik  dan  nir  diperdebatkan  lagi bahwa  segala  sesuatu  yg  berkaitan  menggunakan  hal  spesifik  menjadi  yg  paling penting.  Rasionalitas  pengutamaan  bagi  aturan  yg  spesifik  ini  merupakan  bahwa anggaran  aturan  yg  spesifik  tentunya  lebih  relevan  dan  kompatibel  dan  lebih diubahsuaikan menggunakan kebutuhan aturan & subjek yg lebih khusus yg nir bisa dijangkau sang anggaran aturan yg bersifat generik. 29
26 Bilal Dewansyah, Op. Cit.
27 Nurfaqih Irfani., Op. Cit . h. 312
28 Ibid ., h. 313
29 Joel P. Trachtman. 2013. The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win . South Carolina: Createspace Independent Publishing, hlm. 57.
Dalam  bukunya The  Positive  Law  of  Indonesia ,  Bagir  Manan,  dalam artikelnya  yang  berjudul  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan”  yang dikutip  oleh  AA  Oka  Mahendra,  menganggapnya  sebagai  pedoman  dalam menerapkan asas lex specialis derogat legi generali yang harus dilakukan: 30
1. Ketentuan  yang  terdapat  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  umum  tetap  berlaku  kecuali  secara  khusus  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khusus;
2. Ketentuan  lex  specialis  harus  sesuai  dengan  ketentuan  lex  generalis (misalnya Undang-undang dengan undang-undang); dan
Ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Sebagai contoh:Hukum Dagang (KUH Dagang) adalah hukum  khusus  karena  termasuk  dalam  sistem  hukum  yang  sama  dengan  Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu KUH Perdata.

## C. Konflik  norma  antara  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24  tahun 2020  tentang  Pelayanan  Radiologi  dengan  Undang-  undang  Nomor  8

## Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2020 tentang Pelayanan  Radiologi  menimbulkan  suatu  kondisi  dimana  norma  yang  tertuang dalam pasal peraturan ini bertentangan dengan norma yang berada dalam Undang- undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Meskipun  tidak secara langusng namun pasal yang mengatur tentang Sumber Daya Manusia dalam Permenkes Nomor 24 tahun 2020 bertentangan dengan norma yang terdapat dalam Undang-  undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang membahas tentang hak konsumen penerima jasa.
Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  Hak konsumen yang dijabarkan sebagai berikut;
1. hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
30 Bagir Manan. 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta, hlm. 56.
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
5. hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menimbulkan suatu kondisi dimana norma yang tertera dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen bertentangan dengan norma yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2020. Bilamana mengacu pada norma yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2020 ini sendiri dalam tulisan penulis  mengarah  masih  terjadinya  konflik  norma  dalam  peraturan  ini.  Hal  ini tetntunya tidak sesuai dengan norma yang terdapat dalam huruf (e) yang nantinya juga  bisa  berbenturan  dengan  norma  dalam  huruf  (a)  Pasal  4  UU  Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Peraturan  Perundang-undangan,  Mahkamah  Agung  berwenang  untuk  melakukan penyidikan  dalam  kasus-kasus  inkonsistensi  norma.  Salah  satu  kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian materiil. Kewenangan Mahkamah Agung  dalam  melakukan  pengujian  substantif  berarti  bahwa  Mahkamah  Agung berhak  dan  berwenang  untuk  menentukan  muatan  substantif  suatu  peraturan perundang-undangan  dalam  suatu  undang-undang,  dalam  hal  undang-undang tersebut,  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Kekuasaan yudisial  review  atau  judicial  review  adalah  milik  lembaga  peradilan  yang melakukan  proses  pemeriksaan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menilai apakah peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan hierarki yang lebih tinggi.
Hak  untuk  menguji  materi  memiliki  dua  badan:  Mahkamah  Konstitusi  dan Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  kewenangan  untuk melakukan uji materi tentang apakah produk hukum tersebut inkonstitusional. 31
Pasal  20(2)(b)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kehakiman menyatakan  bahwa  Mahkamah  Agung  berwenang  menguji  ketentuan  perundang- undangan  menurut  undang-undang  yang  bertentangan  dengan  undang-undang. Selanjutnya,  Pasal  9  (2)  (P3)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu ketentuan perundang-undangan  diduga  bertentangan  dengan  undang-undang,  maka  akan ditinjau  oleh  pengadilan.  Ketentuan  kewenangan  pengawasan  Mahkamah  Agung sebelumnya  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Ketentuan Pokok Peradilan. Pasal 26 undang-undang tersebut menyatakan: Di atas hukum - hukum karena alasan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. (2)  Keputusan  tentang  tidak  sahnya  suatu  undang-undang  dapat  dibuat  dalam rangka pemeriksaan pelepasan. 32
Dalam pengujian formil dan pengujian materil, jika terbukti secara absah & meyakinkan bertentangan menggunakan anggaran pada atasnya maka anggaran tadi akan sebagai  nir absah dan  nir  berlaku, dan akan sebagai  tanggungjawab  instansi terkait  buat  menarik  dan  mencabutnya  sinkron  menggunakan  ketentuan. 33 Dalam pembentukan suatu peraturan perundang- undangan dikenal kata Asas-asas Hukum Administrasi Negara. Asas pada kata asing merupakan beginsel, asal berdasarkan istilah begin yg adalah permulaan atau awal. Jadi, asas itu mengawali atau sebagai permulaan “sesuatu”. Dalam lapangan aturan administrasi negara dikenal pula asas- asas aturan menjadi berikut: 34
1. Asas legalitas maksudnya merupakan setiap perbuatan administrasi negara, baik  pada  menciptakan  peraturan  juga  pada  menciptakan  ketetapan  wajib menurut aturan yg berlaku.
31 Virginia  Usfunan,  “Pengaturan  Tentang  Penyelesaian  Konflik  Norma  Antara  Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8 Tahun 2020, hal. 1198
32 Andryan, A, “Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia”, Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , Vol.18 No. 3, 2018,hal. 372
33 Simanjuntak,  E,  “Kewenangan  Hak  Uji  Materil  Pada  Mahkamah  Agung  RI,” Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol. 2 No. 3, 2018, hal. 349.
34 Sahya Anggara. Op. Cit . h. 48-50
2. Asas  nir  boleh  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  nir  boleh  melakukan detournement de  pouvoir adalah  asas-asas  preventif  buat  mencegah timbulnya  ekses-ekses  menjadi  dampak  kebebasan  yg  diberikan  dalam adminisirasi negara (freies ermessen).
3. Asas nir boleh menyerobot kewenangan badan administrasi negara yg satu sang yg lainnya ( exes de pouvoir ) adalah asas-asas preventif buat mencegah timbulnya ekses-ekses menjadi dampak adanya pembagian kewenangan/tugas pada suatu unit organisasi pemerintah.
4. Asas  kecenderungan  hak  bagi  setiap  penduduk  merupakan  asas  buat mencegah  timbulnya  perbuatan  administrasi  negara  yg  diskriminatif terhadap  penduduk  Indonesia  lantaran  hal  ini  bertentangan  menggunakan Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  “Segala  rakyat  negara  bersamaan kedudukannya pada pada aturan dan pemerintah aturan administrasi negara dan harus menjunjung aturan dan pemerintah aturan administrasi negara itu menggunakan nir terdapat kecualinya”.
5. Asas upaya memaksa merupakan asas buat mengklaim ketaatan penduduk dalam peraturan-peraturan administrasi negara.
6. Asas  kepastian  hukum  menyatakan  bahwa  hukum  administrasi  nasional yang  positif  harus  mampu  memberikan  kepastian  hukum  kepada masyarakat. Dalam hal ini, kepastian hukum memiliki tiga implikasi:
a. Harus  berkaitan  dengan  peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan politik nasional abstrak tertentu.
b. Hal  itu  harus  berkaitan  dengan  status  hukum  badan  hukum  dan tujuan hukum dalam pelaksanaan hukum tata usaha negara.
c. Mencegah  kemungkinan  terjadinya  tindakan  sewenang-wenang (milik) oleh pihak manapun, bahkan pemerintah.
Ketiga  pengertian  tersebut  erat  kaitannya  dalam  pelaksanaan  peraturan administrasi  nasional.  Misalnya,  Keputusan  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah memuat ketentuan hukum yang jelas. Keputusan ini mengatur hal-hal  tertentu  pemerintahan,  yaitu  penerbitan  pendaftaran  tanah,  status  hukum badan  dan  badan  hukumnya,  yaitu  organisasi  Badan  Hukum  Administrasi Pertanahan Negara dan pemilik tanah. Dikelola oleh pemilik tanah.
7. Asas  keadilan  sosial  adalah  keadilan  yang  diterapkan  pada  masyarakat, keadilan objektif, yaitu keadilan yang didasarkan pada perasaan komunal, dan  bukan  keadilan  subjektif,  yaitu  keadilan  yang  hanya  didasarkan  pada perasaan individu. Teori Aristoteles membedakan keadilan sebagai:
a. Keadilan  distributif,  yaitu  keadilan  yang  membagi-bagikan  bagian atau  hak  kepada  setiap  orang  menurut  jasanya.  Ini  adalah perbandingan, bukan persamaan. keadilan hukum privat.
b. Keadilan  komunikatif,  yaitu  keadilan  yang  memberikan  kepada setiap  orang  sebanyak  ingatan  akan  prestasinya.  Keadilan  dalam hukum  publik.  Contoh  keadilan  distributif  dalam  hukum  privat, seperti  hak  barter,  dianggap  adil  jika  barang  yang  dipertukarkan sama nilainya. Contoh keadilan kompensasi adalah bahwa menurut hukum  publik,  Pasal  6(1)  UUD  1945,  “Presiden  adalah  orang Indonesia asli,” semua penduduk asli Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjadi Presiden. , artinya tidak semua penduduk asli Indonesia. Seorang Indonesia dapat menjadi presiden karena syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi:  orang-orang  yang  telah  mengabdi kepada masyarakatnya, negaranya, dan bangsanya.
8. Asas  orang  yang  tepat  pada  kedudukan  yang  tepat  adalah  asas  yang melandasi  norma  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  dan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian yang menjadi dasar  revisi  Undang-Undang  Pemerintahan  Nasional.  UU  No.  43  Tahun 1999  digunakan  oleh  instansi  pemerintah  sebagai  pedoman  dan  standar dalam  pengambilan  keputusan  kepegawaian.  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun  1999  dimaksudkan  sebagai  pedoman  untuk  menunjukkan pembentukan  keputusan  yang  tepat  dan  benar  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999.
9. Asas  kesatuan  dan  kelengkapan,  asas  ini  menjadi  dasar  Pasal  4  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999.“Semua pejabat harus setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia.”
10. Asas tersebut batal karena kecerobohan Hukum Tata Usaha Negara bahwa keputusan negara dibuat karena kelalaian, yaitu sengaja atau tidak sengaja, dan bahwa isi keputusan tidak sesuai dengan isi aturan yang menjadi dasar keputusan itu. . Misalnya isi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai dengan  permohonan  Izin  Mendirikan  Bangunan,  nama  pemohon  berbeda, lokasi berbeda, luas tapak bangunan berbeda, dan lain-lain, semuanya dapat menjadi  alasan  untuk  pembalikan  keputusan.  Sebab,  putusan  tersebut mengandung cacat hukum. Artinya, karena dilakukan dengan asal-asalan.
11. prinsip  kebebasan  atau  kebijaksanaan;  Dalam  negara  hukum  modern, bidang  ketatanegaraan  sangat  luas.  Hal  ini  disebabkan  campur  tangan pemerintah  ( staats-bemoeinis )  di  segala  bidang  kehidupan  masyarakat, menambah tugas penyelenggara negara karena harus memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang tak terhitung banyaknya. dan dari berbagai jenis.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Dokter  Gigi  berwenang  dalam  melakukan  Pelayanan  Radiologi  Klinik sehingga  mampu  bertanggung  secara  yuridis  atas  kewenangan  yang  diperoleh berdasarkan  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  tentang  Standar  Kompetensi Dokter  Gigi  yang  merupakan  Delegasi  Wewenang  dari  UU  Praktik  Kedokteran. Berdasarkan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiore , norma dalam pengaturan Kewenangan  Dokter  Gigi  dalam  Permenkes  Pelayanan  Radiologi  bertentangan dengan  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Standar  Kompetensi  Dokter  Gigi atas  dasar  Delegasi  Wewenang  dari  UU  Praktik  Kedokteran.  Selain  itu  adanya konflik  norma  dalam  Permenkes  Pelayanan  Radiologi  dengan  UU  Perlindungan Konsumen terkait dengan hak konsumen dalam hal ini pasien sehingga peniadaan atau pembenahan norma dalam Permenkes Pelayanan Radiologi dirasa perlu.

## SARAN
Saran  dari  penulis  yakni  hendaknya  Kementerian  Kesehatan  tidak menerbitkan peraturan terkait dengan suatu kewenangan yang dimiliki oleh dokter, hal ini dikarenakan kewenangan dokter telah diatur dalam Undang- undang khusus.
Selain itu hendaknya sinergitas antara organisasi profesi dan Kementrian Kesehatan ditingkatkan  dalam  perancangan  suatu  peraturan  perundang-  undangan  terkait pelayanan  medis  dan  aspek  penunjang  lain.  Selain  itu  dengan  adanya  Peraturan Konsil  Kedokteran  Indonesia  tentang  Standar  Kompetensi  Dokter  Gigi memberikan  suatu  pegangan  hukum  sebagai  modal  tanggung  jawab  dokter  gigi dalam melaksanan Pelayanan Radiologi Klinik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Anggara, Sahya. 2018. Hukum Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.
Fachruddin, Irfan. (2004). Pengawasan Peradilan Adminisrasi Terhadap Tindakan Pemerintah . Bandung: Alumni.
Garg  N,  Garg  A. Textbook  of  Endodontics .  3rd  ed.  New  Delhi:  Jaypee  Brothers Medical Publisher; 2014.
Hadjon, Philipus M, dkk., (2011). Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Hamid  S.  Attamimi, Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara;  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV, Disertasi, Fakultasi Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990
Ibrahim,  Johny, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia, Malang, 2006.
J.R. Lucas, Responsibility ,1993, 5 et seq, Clarendon Press, Oxford
Kelsen,  Hans.  1991. General  Theory  of  Norms,  translated  by  Michael  Hartney.
Oxford: Clarendon Press.
Manan, Bagir. 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke III, Balai Pustaka, Jakarta,
2002.
Trachtman  Joel  P..  2013. The  Tools  of  Argument:  How  the  Best  Lawyers  Think, Argue, and Win . South Carolina: Createspace Independent Publishing
Waluyo, Bambang. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal:
Andryan,  A.  “Implikasi  Putusan  Hak  Uji  Materil  di  Mahkamah  Agung  terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 No. 3, 2018.
Haryanti,.  D  Konstruksi  Hukum  Lembaga  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau. Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 No 2, 2015.
Irfani,  Nurfaqih.  2020.  “ Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  dan  Lex  Posterior: Pemaknaan,  Problematika,  Dan  Penggunaanya  Dalam  Penalaran  Dan Argumentasi  Hukum ,”  Jurnal  Legislasi  Indonesia Vol.  16  No.  3  – September.
Mauli  Dian,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Dokter  Terhadap  Kesalahan  Diagnosis Penyakit Kepada Pasien ”, Jurnal Cepalo , 2 (1), 2018.
Pranoto,  E.  (2019),  “Asas  Keaktifan  Hakim  (Litis  Domini)  Dalam  Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara”, Jurnal Spektrum Hukum , 16 (2).
Simanjuntak, E. “Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI”. Jurnal Hukum dan Peradilan , 2 No. 3, 2018.
Sridhara  A,  Konde  S,  Noojadi  SR,  Kumar  NC,  Belludi  AC,  “Comparative Evaluation of Intraoral and Extraoral Periapical Radiographic Techniques in Determination  of  Working  Length:  An  In  Vivo  Study”, Int  J  Clin  Pediatr Dent ,13(3) 2020.
Toppo S. “Distribusi Pemakaian Radiografi Periapikal dan  Radiografi Panoramik pada  Pasien  Impaksi  Molar  Ketiga  Rahang  Bawah  di  Kota  Makassar”, J Dentomaxillofacial Sci , 11(2), 2012.
Usfunan  Virginia.  “Pengaturan  Tentang  Penyelesaian  Konflik  Norma  Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang,” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8  No.  8,  2020 . Depan”.  Jurnal  Pengabdian  dan  Kewirausahaan,  volume  5,
nomor 2.
Internet:
IKARGI:https://ikargi.or.id/direktori-anggota/. Diakses Tanggal 22 Februari 2022
Pukul 22.00 “IDI: Permenkes Radiologi Klinik Meresahkan” https://www.beritasatu.com/kesehatan/685839/idi-permenkes-radiologi- klinik-meresahkan. Diakses 22 Februari 2022. Pukul 21.00 Hukumonline.com  ,  kedudukan  peraturan  menteri  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan, diakses melalui
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri- dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174  ,  diakses tanggal 27 Mei 2022 Pukul 15.00

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik
Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
Undang-  undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Negara.  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2oi9  Nomor  183.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 6398
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan  Radiologi  Klinik.  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 1058.
Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2015  Tentang  Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia