## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa

## ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BINGKAI AMIN, AMAN, UMAN : SEBUAH STUDI SEMIOTIKA BARTHESIAN
Anjang Pranata Gugus Irianto Noval Adib
Universitas Brawijaya anjanganjang@gmail.com

## Abstract
This study aims to reveal the meaning of local government budget. The paradigm used in this research is interpretive  by  using  Barthesian  Semiotics  research  method.  Semiotics  Barthesian  emphasizes  the relationship between the sign with the individual experience and the culture of its users. Roland Barthes's ideas  include  the  meaning  of  denotation,  connotation  and  myth.  The  results  reveal  that  the  meaning  of denotative local government budget is a plan embodied in monetary units. While the connotative meaning of local government budget is the result of agreement between the executive and legislative (amin). The preparation, execution, and reporting of the budget must comply with the prevailing laws and regulations (aman).  Budgets  are  used  to  meet  executive  and  legislative  interests  (uman).  At  the  level  of  mythical budget is identified as an effort to welfare the community .

## Keywords:
Budget; barthesian semiotics; denotative; connotative; myth
Anggaran  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  pemerintahan  daerah.  Dalam  konteks akuntansi sektor publik, anggaran dapat dijadikan sebagai sumber informasi keuangan yang sangat penting  (Halim  &  Kusufi,  2012).  Informasi  keuangan  berupa  anggaran  pada  pemerintah  daerah tersaji  dalam  bentuk  sekumpulan  angka  dengan  jumlah  tertentu  yang  termuat  di  dalam  APBD. Angka yang tercantum dalam anggaran pemerintah daerah adalah sebuah tanda 1 yang didalamnya mengandung  makna  yang  beragam.  Keragaman  dalam  menafsirkan  anggaran  sangat  mungkin terjadi. Contoh perbedaan tentang makna anggaran pemerintah daerah adalah  perbedaan penafsiran antara Pemerintah provinsi (pemprov) Daerah Khusus  Ibukota (DKI) sebagai pihak  eksekutif  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  DKI  sebagai  pihak  legislatif  sehubungan  dengan program e-budgeting .  Reydonnyzar  Moenek,  Direktur  Jenderal  Keuangan  Daerah  Kemendagri selaku  perwakilan  pihak  eksekutif,  dalam  sebuah  wawancara  dengan  media,  menyatakan  "Belum ada  kesamaan  penafsiran  antara  legislatif  dan  eksekutif  terhadap  substansi  APBD  yang  ingin disampaikan  ke  Mendagri  untuk  dievaluasi."  (Aziza,  2015).  Contoh  lain  perbedaan  dalam memaknai  anggaran  antara  eksekutif  dan  legislatif  adalah  pernyataan  yang  disampaikan  Arif Wibowo, Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional DPP PDI Perjuangan (legislatif) saat menanggapi kenaikan  dana  bantuan  parpol  yang  dinilai  masih  terlalu  kecil.  “Sebenarnya  Kementrian  Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan kenaikan Rp 5.000, tetapi Kementrian Keuangan (Kemenkeu) hanya  menyetujui  Rp  1000.  Kemenkeu  tidak  mengerti  politik.”  (Jawa  Pos,  2017a).  Dua  contoh tersebut  setidaknya  menggambarkan  bahwa  ada  perbedaan  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam memaknai  suatu  anggaran.  Semiotika  Barthesian  melihat  bahwa  perbedaan  ini  disebabkan  oleh adanya  perbedaan  latar  belakang  pembaca (the  reader) 2 yakni  eksekutif  dan  legislatif.  Eksekutif melihat  anggaran  lebih  kepada  pertimbangan  teknis.  Sedangkan  legislatif  melihat  anggaran  lebih
1 Tanda  yang  dimaksud  pada  penelitian  ini  adalah  anggaran.  Dalam  pandangan  semiotika,  bila  seluruh  praktik  sosial dapat  dianggap  sebagai  fenomena  bahasa,  maka  semuanya  dapat  juga  dipandang  sebagai  tanda.  Hal  ini  dimungkinkan karena luasnya pengertian tanda itu sendiri. (Piliang,1998:262).
2 Pembaca ( the reader ) dalam penelitian semiotika Barthesian adalah orang yang menafsirkan sebuah tanda.

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
kepada persoalan politis. Perbedaan dalam memaknai sebuah tanda tentunya tidak dapat dihindari, karena yang  memberi makna tanda adalah manusia yang memiliki lingkungan sosial yang berbeda (Hoed,  2011).  Perbedaan  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  memaknai  anggaran  inilah  yang memicu peneliti untuk melakukan penelitian tentang makna anggaran khususnya pada pemerintah daerah. Kondisi sosial budaya pada pemerintah daerah yang dinamis akan menghadirkan beragam makna tentang anggaran pada pemerintah daerah.
Penelitian mengenai anggaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif telah dilakukan oleh  Razak  dkk.  2011  yang  meneliti  tentang  perilaku  yang  berhubungan  dengan  kekuasaan eksekutif  dan  legislatif  dalam  penyusunan  anggaran  pemerintah  daerah.  Penelitian  tersebut menggunakan metode interaksionisme simbolik yang merupakan bagian dari paradigma interpretif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam proses penganggaran telah terjadi pengaburan, dengan membangun  pencitraan  di  hadapan  publik  menggunakan  bahasa-bahasa  hipokrit.  Contoh penggunaan  bahasa-bahasa  hipokrit  seperti  "mencerdaskan  kehidupan  bangsa",  “berjuang  untuk rakyat  kecil".  Slogan-slogan  tersebut  biasa  digunakan  dalam  kehidupan  sehari-hari    pada  tingkat bahasa  dan  simbol-simbol  politik  dengan  tujuan  untuk  menutupi  realitas  yang  sesungguhnya. Penelitian  Fakhry  dkk.  2014  yang  meneliti  tentang  perilaku  aktor  anggaran  dalam  proses penganggaran  dengan  menggunakan  pendekatan  teori  interaksi  simbolik  yang  dikembangkan dengan  memadukan  nilai-nilai  kearifan  lokal  orang  Mandar.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa terjadi perubahan paradigma dalam proses penganggaran pada pemerintah daerah. Saat dilakukan hearing antara eksekutif dan legislatif, kepentingan pribadi (self interest) aktor penyusun anggaran tersebut lebih mendominasi dibandingkan dengan  kepentingan publik (public interest).
Sedangkan  Wance  &  Suranto,  2017)  yang  melakukan  penelitian  mengenai  hubungan eksekutif dan legislatif pada proses penyusunan anggaran di pemerintah daerah, menemukan bahwa pada saat pembahasan APBD terdapat tiga pola interaksi eksekutif dan legislatif yaitu akomondasi, dominasi, dan kompromi. Pola interaksi eksekutif dan legislatif pada proses pembahasan di tingkat Panitia Anggaran dan tingkat komisi yang membidangi beberapa SKPD cenderung didominasi oleh pihak  legislatif.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  hubungan  kerja  antara  Kepala Daerah  dengan  DPRD  merupakan  hubungan  kerja  yang  memiliki  kedudukan  setara  dan  bersifat kemitraan.  Kedudukan  setara  artinya  bahwa  antar  lembaga  di  pemerintahan  daerah  itu  memiliki kedudukan  yang  sama  dan  sejajar.  Hubungan  kerja  keduanya  bersifat  konstruktif  dan  bukan menjadi pesaing satu dan yang lainnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
Penelitian lain tentang anggaran khususnya mengenai dana aspirasi dengan menggunakan kajian  etno-semiotika  berdasarkan  filsafat  Roland  Barthes  yang  termasuk  paradigma  interpretif- kritis  telah  dilakukan  oleh  (Pasoloran,  2016).  Hasil  penelitian  berhasil  mengungkap  bahwa anggaran  pemerintah  daerah  belum  sepenuhnya  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat;  dana aspirasi  masyarakat  sebagai  sebuah  wacana  dan  realitas  sengaja  diciptakan  dan direproduksi  oleh aktor  anggaran  untuk  kepentingan  pribadi  dan  politik;  secara  denotatif  dana  aspirasi  masyarakat oleh  legislatif  dimaknai  sebagai  salah  satu    bentuk  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  pemerataan kesejahteraan  masyarakat  berdasarkan  daerah  pemilihan,  kemudian  pada  tingkat  konotatif  dana aspirasi  masyarakat  dimaknai  sebagai  dana  titipan,  dana  politis,  aspirasi  dan  inspirasi  aktor penyusun  anggaran.    Dana  aspirasi  berubah  menjadi  mitos  yang  seolah-olah  menjadi  sangat alamiah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban aktor penyusun anggaran.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  terletak  pada  pemilihan  topik  dan metode penelitian. Topik penelitian tentang anggaran sudah banyak dilakukan namun lebih banyak didominasi  oleh  penelitian-penelitian  yang  melihat  anggaran  dari  sudut  pandang  stastistik  dan mekanistik semata.  Penelitian-penelitian  tentang  anggaran  pada  umumnya  dilakukan  dengan pendekatan-pendekatan positivistik seperti yang dilakukan oleh (Erina & Suartana, 2016; Rahardjo, 2009; Usman & Paranoan, 2013; Wahyuningsih & Pramuka, 2012) yang meneliti tentang anggaran partisipatif.  Sementara  (Riharjo  &  Isnadi,  2010)  meneliti  tentang  perilaku  oportunistik  pejabat eksekutif  dalam  menyusun  APBD  dengan  menggunakan  teori  keagenan.  Oleh  karena  itu  pada penelitian  ini  mencoba  untuk  mencari  sudut  pandang  lain  dengan  memilih  topik  anggaran  yang

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
mengkhususkan  pada  penelitian  tentang  makna  anggaran.  Adapun  dari  sisi  metode,  untuk penelitian  tentang  makna  lebih  banyak  menggunakan  studi  fenomenologi  yang  termasuk  dalam paradigma  interpretif.    Studi  fenomenologi  menggambarkan  suatu  makna  secara  mendalam, didapatkan dari beberapa individu yang mempunyai pengalaman hidup yang berhubungan dengan sebuah konsep tertentu. Peneliti mereduksi apa yang dialami oleh individu tersebut kedalam sebuah esensi  yang  bersifat  universal  (Creswell,  2014).  Beberapa  penelitian  tentang  makna  suatu  konsep dengan  pendekatan  fenomenologi  dilakukan  oleh  (Arfiansyah,  2016;  Sopanah,  2009;  Yanuarisa, Rosidi,  &  Irianto,  2014)  yang  meneliti    penyusunan  anggaran  pada  pemerintah  daerah.  Pada penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  semiotika  Barthesian  untuk  meneliti  tentang  makna anggaran.  Dengan  menggunakan  metode  tersebut  peneliti  mencoba  untuk  mengungkap  makna anggaran  pemerintah  daerah  melalui  beberapa  tingkatan  makna  yakni  denotatif,  konotatif  dan mitos.
Diskursus  mengenai  anggaran  pada  pemerintah  daerah  menjadi  menarik  untuk  dikaji. Proses  interaksi  antara  aktor  yang  terlibat  dalam  praktik  penganggaran  pada  pemerintah  daerah memberikan inspirasi bagi peneliti untuk  meneliti tentang  makna anggaran.Tujuan dari penelitian ini  adalah    untuk  mengungkap  makna  anggaran  oleh  eksekutif  dan  legislatif  pada  pemerintah daerah. Keragaman  makna  tentang  anggaran  yang  muncul  selama  proses  penelitian  akan  menjadi makna tersendiri bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya  dalam memahami makna anggaran pada  pemerintah  daerah.  Pemahaman  penafsiran  oleh  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  proses penganggaran  akan  menjadi  modal  bagi  eksekutif  maupun  legislatif  untuk  dapat  berkomunikasi dengan  baik.  Sehingga    proses  penganggaran  pada  pemerintah  dapat  berjalan  dengan  baik  dan bermanfaat bagi masyarakat.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  semiotika  Barthesian.  Semiotika  merupakan  metode penelitian  yang  digunakan  untuk  mengkaji tentang  tanda. Tanda  yang  dimaksud  dalam  penelitian ini adalah anggaran. Semiotika adalah salah satu pendekatan dalam penelitian yang termasuk dalam domain paradigma  interpretif (Djamhuri, 2012). Ciri dari paradigma interpretif adalah  penekanan terhadap  suatu  upaya  pengkonstruksian  dan  penafsiran  suatu  tindakan  masyarakat  baik  dari pengetahuan  yang  mereka  miliki  maupun  pengalaman  yang  telah  mereka  lakukan  dalam  suatu tindakan  sosial.  Tujuan  dari  paradigma    interpretif  adalah  untuk  menemukan  suatu  makna  yang tersembunyi  dari  berbagai  tindakan  sosial  dari  apa  yang  dipahami  oleh  pelaku  atau  aktor  yang berperan  melalui  suatu  upaya  pemahaman  yang  searah  dan  baik.  Paradigma  intepretif  berupaya untuk  melakukan  konstruksi  ulang  terhadap  struktur  sosial  ketika  interaksi  sosial  sedang berlangsung dengan pamahaman keseluruhan aktor yang terlibat.
Penerapan semiotika dalam akuntansi disebabkan karena akuntansi dapat disebut sebagai sebuah  bahasa,  karena  akuntansi  memiliki  karakteristik  leksikal  maupun  gramatikal  (Belkaoui, 1980). Dengan karakteristik tersebut, akuntansi dapat diartikan sebagai seperangkat simbol bahasa atau representasi simbolik yang menunjuk pada suatu makna atau realitas tertentu. Gagasan bahwa akuntansi  dapat  dilihat  sebagai  bahasa  telah  menghasilkan  berbagai  upaya  empiris  untuk mengevaluasi  makna  konotatif  dan  denotatif  konstruksi  akuntansi.  Karena  dapat  dilihat  sebagai bahasa, akuntansi telah diteliti menggunakan teori dan metode yang digunakan dalam studi bahasa (Belkaoui,  1989).  Akuntansi  merupakan  sebuah  bahasa.  Akuntansi  adalah  bahasa  bisnis  yang didalamnya  terdapat  tanda  berupa  teks  dan  angka-angka  yang  berhubungan  dengan  berbagai kemungkinan  penafsiran  bagi  pembaca  laporan  keuangan  (Hendriksen  &  Van Breda,  1992).  Saat akuntansi  dilihat  sebagai  bahasa  bisnis,  maka  akuntansi  dapat  dihubungkan  dengan  semiotika. Semiotika  merupakan  bidang  ilmu  yang  mempelajari  tentang    bahasa,  dan  ini  sangat  membantu dalam penelitian akuntansi, dengan hubungan antara pengguna dan sistem normatif sebagai contoh dari fokus penelitian yang mungkin dilakukan (Fontana, 2013).

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
Semiotika  merupakan  cabang  keilmuan  yang  mempelajari  tentang  tanda-tanda (signs) , sistem  tanda,  dan  cara  bagaimana  suatu  makna  ditarik  dari  tanda-tanda  tersebut.  Apapun  yang mengatakan kepada kita tentang sesuatu yang lain daripada dirinya sendiri adalah tanda  (Gordon, 2002).  Contoh  tanda  yang  sering  kita  temui  dalam  kehidupan  sehari-hari  kita  adalah  teks  dalam sebuah  bacaan,  angka,  grafik,  rambu-rambu  lalu  lintas,  gejala  alam,  ekspresi  manusia,  dan sebagainya.  Semiotika  adalah  studi  tentang  tanda  dan  cara  tanda  itu  bekerja  (Fiske,  2007). Semiotika  menganggap  bahwa  fenomena  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  kebudayaan  itu merupakan tanda. Semiotika secara resmi memiliki suatu perkumpulan ilmiah, yaitu International Association  for  Semiotic  Studies  (IAAS )  sejak  tahun  1969.  Pada  tahun  1988  didirikan  lembaga penelitian  international  tentang  semiotika  yaitu International  Semiotics  Institute yang berkedudukan di  berbasis di Kaunas University of Technology (Lithuania). Lembaga penelitian ini dikhususkan  untuk  mempelajari  dan  mengembangkan  semiotika,  dalam  arti  yang  paling interdisipliner.
Metode semiotika yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika yang berdasarkan pada  pemikiran  Roland  Barthes,  atau  dikenal  dengan  sebutan  semiotika  Barthesian.  Semiotika Barthesian  digunakan  peneliti  untuk  mengungkap  makna  anggaran  pada  tingkatan  denotatif, konotatif  dan  mitos.  Salah  satu  hal  yang  sangat  penting  pada  semiotika  Barthesian    adalah  peran pembaca (the  reader) yang  berhubungan  dengan  tanda . Roland  Barthes  menjelaskan  hubungan antara tanda dengan pengalaman pribadi dan budaya penggunanya. Berikut model semiotika yang berdasarkan pada pemikiran Roland Barthes.

## Gambar 1. Model Semiotika Barthesian
Sumber: diadaptasi dari Barthes 1957 dalam Chandler,  2007:140
Penanda  merupakan  aspek  material  dari  suatu  tanda  yakni  sesuatu    yang  diucapkan  atau didengar dan apa yang tertulis atau terbaca. Petanda adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. Sebagai contoh kata “anjing” merupakan penanda dari petanda (konseptual) hewan yang bertaring, berkaki  empat,  menggigit,  bergigi  tajam,  ekornya  selalu  bergoyang,  menggongong,  dan  kencing disembarang tempat. Sebuah penanda tanpa petanda tidak tidak akan memiliki arti apa-apa. Begitu juga  sebaliknya,  suatu  petanda  tidak  mungkin  dapat  disampaikan  atau  dilepaskan  dari  penanda. Penanda  dan  petanda  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  seperti  dua  sisi  dari sehelai kertas (lihat gambar 2).

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
Denotatif  adalah  makna  yang  sesungguhnya  atau  makna  umum  yang  sudah  menjadi kesepakatan  bersama.  Teori  semiotika  Barthesian,  menjelaskan  denotatif  merupakan  bagian  dari sistem pemaknaan tataran pertama. Pada tahap ini dijelaskan hubungan antara penanda dan petanda dalam  sistem  tanda,  dan  antara  tanda  dengan  objek  yang  diwakilinya  dalam  realitas  ekternalnya. Sedangkan  konotatif  adalah  istilah  yang  digunakan  Roland  Barthes  untuk  menjelaskan  salah  satu dari  cara  kerja  tanda  pada  tataran  kedua  signifikasi  tanda (two  order  of  signification) .  Konotatif menjelaskan hubungan  yang terjadi saat tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pengguna dan  budaya  pengguna  tanda.  Denotatif  adalah  apa  yang  digambarkan  terhadap  subjek  sedangkan konotatif  mempunyai  nilai  subyektif  atau  intersubyektif.  Konotatif  adalah  bagaimana menggambarkannya.  Pada  tahap  kedua,  signifikasi  berhubungan  dengan  isi,  tanda  dan  bekerja melalui mitos (myth). Mitos merupakan bentuk signifikasi   yang berada pada  tingkat kedua, teori mitos di kembangkan Barthes sebagai kritik  atas ideologi budaya massa (Sunardi, 2007).
Informan  penelitian. Fokus  penelitian  ini  adalah  mengungkap  makna  anggaran  pada pemerintah  daerah.  Informan  penelitian  terdiri  dari  eksekutif  dan  legislatif  yang  berpengalaman dalam  proses  penyusunan  anggaran  daerah.  Berdasarkan  kesepakatan  dengan  informan,  maka nama-nama informan serta informasi yang bersifat ‘rahasia’, disamarkan, dengan tidak mengurangi substansi  tentang  makna  anggaran.  Berikut  data  informan  untuk  penelitian  tentang  makna anggaran.

## Tabel 1. Informan Penelitian
Identitas Informan Posisi/Jabatan dalam Organisasi Bapak Hamzah Kepala OPD 3 X Ibu Sisca Proglap OPD X Bapak Utama Inspektorat Bapak Maulana Pejabat Penyedia Barang dan Jasa Bapak Angga Tim Anggaran 4 , Asisten Pemerintahan Bapak Samuel Sekretaris Dewan Bapak Handy Kepala  Bidang  Analisis  Perencanaan  Pengendalian  Pelaporan Pembangunan  Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan  Pembangunan Daerah Ibu Heriyati Kepala Bidang Anggaran Legislatif Bapak Firman Wakil Ketua Badan Anggaran 5 , Partai Hijau Bapak Suryanto Wakil Ketua Badan Anggaran, Partai Merah Bapak Andriono Ketua Komisi, Partai Kuning Bapak Fitrah Anggota Badan Musyawarah, Partai Biru
Data  yang  didapatkan  berupa  hasil  wawancara  mendalam (indepth  interview) dengan eksekutif dan legislatif. Data lainnya berupa hasil observasi peneliti terhadap budaya, peraturan dan perundangan-undangan  yang  berhubungan  dengan  anggaran  pada  pemerintah  daerah.  Adapun tahapan-tahapan penelitian dengan metode semiotika Barthesian dapat dilihat pada gambar 3.
3 OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah, dulu disebut dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
4 Tim  Anggaran  adalah  tim  yang  dibentuk  dengan  keputusan  kepala  daerah  dan  dipimpin  oleh  sekretaris  daerah  yang mempunyai  tugas  menyiapkan  serta  melaksanakan  kebijakan  kepala  daerah  dalam  rangka  penyusunan  APBD  yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan
5 Badan Anggaran adalalah tim yang dibentuk oleh DPRD bertugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum ditetapkannya APBD;

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa

## Gambar 3. Tahapan penelitian dengan pendekatan Semiotika Barthesian
Untuk mengungkap makna konotatif suatu tanda, seorang peneliti harus memahami unsur- unsur  tanda  tersebut  dalam  sebuah  totalitas  dan  menghubungkannya  dengan  nilai  budaya  dalam suatu masyarakat. Sedangkan untuk bisa mendeteksi suatu tanda yang  berkembang menjadi mitos dapat menggunakan ciri-ciri mitos yang ditulis oleh Roland Barthes dalam bukunya yang berjudul Mythologies (Barthes, 1957), yakni: 1 . The Inoculation, yakni menerima sedikit ‘kejelekan’ dalam satu  institusi  sehingga  menyingkirkan  kesadaran  tentang  adanya  masalah  yang  lebih  mendasar. Misalnya oknum anggota DPRD terlibat kasus korupsi; 2 . The Privation of History , yaitu sebuah usaha untuk mewujudkan identitas baru dengan meninggalkan sejarah masa lalu. Contoh: Menuju era baru yang lebih maju; 3.Tautology, merupakan suatu pernyataan yang sudah menjadi kebiasaan dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Isi dari sebuah pernyataan direduksi  ke dalam sebuah tampilan. Contoh:  kalimat  ”ya,  sudah  begitu  dari  sananya”,  “Lali  jenenge  eling  rasane”,  “Percayalah  apa yang  dikatakan...”; 4.  Neither-norism ,  merupakan  suatu  tindakan  yang  tidak  memihak  atau  tidak berani  memilih,  dan  menganut  opini  pada  posisi  di  tengah.  Contoh:  Golput,  Gerakan  Non  Blok, Demokrasi,  Multiparadigma  dan  sebagainya. 5.  The  Quatification  of  quality, upaya  mereduksi kualitas  ke  dalam  kuantitas.  Semua  perilaku  manusia,  dan  realitas  sosial  direduksi  menjadi  nilai kuantitas.  Contoh:  Angka    kemiskinan,  pertumbuhan  ekonomi. 7.  Identification, yaitu  mereduksi perbedaan atau ciri khas yang menjadi identitas dasar. Contoh: sarung identik dengan kaum santri, “Orang pintar minum...”, semua agama sama, dan sebagainya. Dan 8. The statement of fact, yaitu suatu  kebiasaan  yang  sudah  menjadi  pendapat  umum,  segala  sesuatu  tidak  lebih  dari penampakannya. Contoh: “Anggaran harus pro rakyat”.

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap  tanda  akan  memunculkan  sebuah  makna.  Makna  tersebut  muncul  karena  adanya interaksi  antara  penanda (signifier) dan  petanda (signified ).  Munculnya  makna  suatu  tanda  juga disebabkan karena adanya perbedaan persepsi oleh perasaan dan pikiran pengguna tanda. Dengan menggunakan  perasaan  dan  akal  pikirannya  seseorang  akan  menghubungkan  suatu  tanda  dengan rujukannya  ( reference) untuk  mendapatkan  makna  tanda  tersebut.  Oleh  karena  itu  pengalaman individu  dan  budaya  pengguna  tanda  menjadi  sangat  penting  dalam  penelitian  semiotika. Pengalaman  individu  dan  budaya  penggguna  tanda  akan  mempengaruhi  bagaimana  seseorang memaknai  sebuah  tanda.  Peneliti  melakukan  pembacaan  (analisis)  terhadap  data  yang  sudah diperoleh  yakni  hasil  wawancara,  observasi  lapangan,  peraturan  dan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan anggaran pada pemerintah daerah.
Perbedaan  eksekutif  dan  legislatif  dalam  memaknai  anggaran  pada  pemerintah  didaerah adalah  hal  yang  wajar.  Perbedaan  pengalaman  individu  dan  budaya,  menimbulkan  persepsi  yang berbeda-beda dalam memaknai anggaran. Perbedaan dalam memaknai anggaran ini disadari betul, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Pak Hamzah (56 tahun) yang sebelumnya menjabat sebagai kepala OPD X dan pernah menjabat sebagai sekretaris dewan menyampaikan:
“...ya,  kalo  eksekutif  melihat  anggaran  lebih  kepada  persoalan  teknis,  sedangkan legislatif lebih kepada politis, ya...itu kan juga terkait dengan konstituennya juga...”
Kesadaran  akan  perbedaan  dalam  memaknai  anggaran  antara  eksekutif  dan  legislatif    ini  juga disampaikan oleh Bapak Cahyo, Ketua DPRD kota yang peneliti kutip dari http://agropolitantv.co.id, berikut pernyataannya:
“..Segala  perjuangan  untuk  kepentingan  masyarakat,  terlebih  dahulu  harus dikomunikasikan  dengan  seluruh  anggota  fraksi,  untuk  menyamakan  persepsi,  visi- dan misinya...(Agropolitannews, 2017)
Eksekutif  melihat  anggaran  dari  sudut  pandang  teknis  yakni  bagaimana  suatu  anggaran dilihat sebagai sebuah bentuk perencanaan yang diwujudkan dalam satuan moneter untuk mencapai tujuan  tertentu.  Aspek-aspek  teknis  seperti  pendekatan  yang  digunakan,  peraturan  perundang- undangan,  sistem  penganggaran  menjadi  hal  seringkali  kita  jumpai  dalam  proses  penganggaran yang dilakukan oleh eksekutif.
Sedangkan legislatif melihat suatu anggaran dari sudut pandang politis. Sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam suatu pengganggaran, legislatif menggunakan anggaran untuk memenuhi kepentingannya.  Anggaran  digunakan  legislatif  tidak  hanya  digunakan  untuk  memenuhi kepentingan  masyarakat  pada  umumnya.  Namun  juga  digunakan  untuk  memenuhi  kepentingan konstituennya.  Legislatif  menggunakan  anggaran  untuk  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  yang diwujudkan  dalam  fungsinya  sebagai  wakil  rakyat.  Perbedaan  latar  belakang  dari  sudut  pandang teknis  dan  politis  inilah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  perbedaan  penafsiran  anggaran  pada pemerintah daerah.  Dari hasil pembacaan terhadap data penelitian dengan menggunakan semiotika Barthesian didapat hasil penelitian sebagai berikut.

## Kesepakatan Makna Anggaran
Semiotika  Barthesian  menjelaskan  bahwa  makna  denotatif  merupakan  bagian  dari  sistem pemaknaan tataran pertama. Pada tahap ini dijelaskan hubungan antara penanda dan petanda dalam sistem tanda, dan antara tanda dengan objek yang diwakilinya dalam realitas ekternalnya. Makna denotatif  biasanya  mengacu  pada  definisi  yang  ada  di  dalam  kamus  atau  peraturan  perundang undang-undangan  yang  berlaku.  Makna  denotatif  merupakan  makna  pada  umumnya  yang merupakan  hasil  kesepakatan  para  pengguna  tanda.    Dari  hasil  wawancara  dengan  eksekutif  dan legislatif didapatkan sebuah kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan anggaran adalah dana atau uang  dalam  satuan  tertentu  yang  digunakan  untuk  tujuan  tertentu.  Pernyataan  bahwa  anggaran merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan disampaikan oleh  Ibu Heriyati yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah.

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
"Anggaran  merupakan  persediaan  dana  yang  digunakan  untuk  pelaksanaan pembangunan"
Senada  dengan  pernyataan  diatas  bahwa  anggaran  identik  dengan  dengan  sejumlah  uang untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan disampaikan oleh Bapak Handy (41 tahun), Kepala  Bidang  Analisis  Perencanaan  Pengendalian  Pelaporan  Pembangunan  Badan  Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
"Anggaran  adalah  dana  pembangunan...dana  pembangunan  adalah  sumber pembiayaan  dalam  bentuk  uang,  dalam  bentuk  pinjaman  atau  apa?  yang  digunakan untuk  membiayai  proyek-proyek  dan  kegiatan  pembangunan...sumber  dana penbiayaan itulah yang kami sebut dengan anggaran "
Sedangkan  dari  hasil  wawancara  dengan  pihak  legislatif  yang  di  wakili  Bapak  Firman, Wakil Ketua Badan Anggaran yang sekaligus juga sebagai Ketua Umum Partai Hijau menyatakan bahwa:
“Yang  dimaksud  dengan  anggaran  adalah  keuangan,  pembiayaan  yang  digunakan untuk membiayai kegiatan dalam mencapai target yang ditetapkan”.
Tidak jauh berbeda dari hasil wawancara dengan eksekutif dan legisalatif diatas, menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  definisi  anggaran  adalah  rencana  penjatahan  sumber  daya  yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang. Sedangkan menurut Permendagri 6 Nomer 31 tahun 2016 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  anggaran  adalah  rencana tahunan  pemerintah  daerah yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dan  ditetapkan  dengan peraturan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara denotatif yang dimaksud dengan anggaran adalah perencanaan dalam bentuk satuan moneter yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Atau  secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  anggaran  diidentikkan  dengan  perencanaan,  dana atau uang, dan tujuan tertentu.

## Keragaman Makna Anggaran
Keragaman  makna  dalam  teori  semiotika  Barthesian  disebut  dengan  konotatif.  Barthes menyatakan bahwa konotatif merupakan sistem pemaknaan tataran kedua, yang menjadi bagian tak terpisahkan  dari  dari  sistem  lain  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Makna  konotatif  lebih  bersifat subjektif,  dalam  arti  bahwa  terdapat  pergeseran  dari  makna  pada  umumnya  (denotatif)  karena adanya  penambahan  rasa  dan  nilai  tertentu.  Seorang  peneliti  harus  memahami  unsur-unsur  tanda untuk mengungkap makna konotatif suatu tanda. Hubungan antara unsur-unsur tanda dalam sebuah totalitas  dan  menghubungkannya  dengan  nilai  budaya  dan  pengalaman  individu  pengguna  tanda tersebut.  Dari  hasil  wawancara,  telaah  pustaka  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku serta berdasarkan hasil pengamatan terhadap nilai budaya dan pengalaman individu eksekutif dan legislatif, maka didapatkan makna konotatif anggaran pemerintah daerah sebagai berikut:
a. Anggaran sebagai hasil kesepakatan  antara eksekutif dan legislatif (amin)
Anggaran pada pemerintah daerah merupakan hasil dari kesepakatan antara eksekutif dan legislatif  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut dapat diwakili oleh sebuah tanda yakni kata “amin”. “Amin”, berasal dari bahasa Arab ‘amīn’ yang berarti orang yang amanah. Kata ‘amin’ biasa  diucapkan  seseorang  pada  bagian  akhir  sebuah  do’a.  Sebagai  harapan  bahwa  do’a  yang dipanjatkan  dikabulkan.  Dalam  terminologi  bahasa  dan  nilai  budaya  jawa  kata  ‘amin’  dapat diartikan sebagai sebuah persetujuan. Sebagai contoh kalimat “Perintah Jokowi Hindari Hujatan dan Fitnah Diamini DPR” (Jawa Pos, 2017b), yang dapat diartikan bahwa DPR menyetujui apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
6 Setiap akhir tahun Kementrian Dalam Negeri menerbitkan peraturan yang berhubungan dengan penyusunan anggaran pada pemerintah daerah sebagai pedoman  untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
Hubungan kata ‘amin’ dengan anggaran pada pemerintah daerah bisa ditafsirkan sebagai sebuah kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun  anggaran  pada pemerintah daerah. Hasil kesepakatan tersebut kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Pernyataan Bapak Suryanto (50 tahun) sebagai wakil ketua Badan Anggaran menyatakan bahwa anggaran  yang  nantinya  akan  ditetapkan    dalam  bentuk  Perda  APBD  merupakan  hasil kesepakatan  antara  eksekutif  dan  legislatif.  Persetujuan  terhadap  Rancangan  Anggaran  dan Belanja  Daerah  (RAPD).    Alasan  legislatif  tidak  menyetujui  atau  menyetujui    anggaran  yang diajukan oleh eksekutif, nampak pada wawancara berikut ini.
“...alasan kita menyetujui adalah karena itu sudah jadi visi dan misi walikota, sudah  tercantum  dalam  RPJMD,...anggaran  yang  disodorkan  kepada  Banggar disetujui karena berpihak kepada masyarakat... untuk kepentingan masyarakat...mengapa  kok  tidak  disetujui,  berarti  ada  kesalahan-kesalahan  di  situ, tidak berpihak kepada masyarakat, tidak sesuai dengan visi dan misi walikota... kok diusulkan...kalo kita menyetujui malah salah...”
Tarik  ulur  untuk  mendapatkan  sebuah  kesepakatan  ( amin )  merupakan  hal  yang  wajar terjadi  dalam  proses  penyusunan  anggaran  daerah.  Adanya  tarik  ulur  dalam  proses penganggaran  disebabkan  karena  antara  eksekutif  dan  legislatif  memiliki  kepentingan  yang berbeda-beda.  Eksekutif  dan  legislatif  pada  pemerintah  daerah  Kota  Balakoma  dapat bekerjasama  dengan  baik  pada  saat  proses  penyusunan  anggaran.  Hal  ini  disampaikan  oleh Bapak  Handy  yang  menjabat  sebagai    Kepala  Bidang  Analisa,  Pengendalian  dan  Pelaporan Perencanaan. Pembangunan Kota Balakoma.
“Alhamdulillah,  kalau  dikota  Balakoma  itu  konstruktif  positif,...dalam arti..ee...kita sebagai eksekutif bisa bekerjasama sangat baik dengan teman-teman yang legislatif melalui banggar...”
Gambar 4. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Tahunan
Proses ‘peng-amin-an’ anggaran  tidak  hanya  terjadi  pada  saat  penetapan  APBD  saja,  namun proses ‘peng-amin-an’ itu  dilakukan  sejak  saat  penjaringan  aspirasi  ,  baik  itu  melalui musrenbang 7 maupun  pada  masa  reses 8 sampai  dengan  penetapan  APBD.  Pada  tahap
7 Musrenbang adalah singkatan dari Musyawarah dan Perencanaan Pembangunan, dilakukan eksekutif untuk menjaring aspirasi masyarakat dan diadakan secara bertahap mulai tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten/kota.

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
penyusunan  rencana  kerja  di  tingkat  OPD  pun  juga  diperlukan ‘peng-amin-an”. Setiap  OPD akan  melakukan  pembahasan  mengenai  rencana  kerja  dengan  seluruh  bidang  yang  akan melaksakan  program  dan  kegiatan  OPD.  Setelah  tersusun  rencana  kerja  OPD,  akan  dilakukan pembahasan  dengan  Tim  Anggaran  yang  sudah  dibentuk  oleh  kepala  daerah.  Baru  setelah  itu dilakukan  pembahasan  antara  Tim  Anggaran  dan  Badan  Anggaran  yang  sudah  dibentuk  oleh DPRD.  Hasil  kesepakatan antara eksekutif  dan legislatif tersebut  kemudian  ditetapkan  melalui peraturan daerah tentang APBD. Lihat siklus perencanaan dan penganggaran pada gambar 4.
b. Penyusunan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan  Anggaran  harus  mentaati    peraturan  dan perundang-undangan yang berlaku ( aman ).
Anggaran  merupakan  perencanaan  dalam  bentuk  satuan  moneter  yang  digunakan  untuk melaksanakan  program  dan  kegiatan  dalam  satu  periode  tertentu.  Bagi  pemerintah  daerah anggaran  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dan  mempengaruhi  perjalanan  suatu pemerintahan. Dengan adanya anggaran, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah  dapat  lebih  terarah.  Sehingga  tujuan  dari  pemerintahan  daerah  dapat  tercapai.  Oleh karena  itu  untuk  mewujudkan  anggaran  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efesien,  penyusunan, pelaksanaan  dan  pelaporan  anggaran  harus  mentaati  peraturan  dan  perundangan-udangan  yang berlaku. Proses penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran harus mentaati peraturan dan perundangan-udangan  yang  berlaku  diwakili  dengan  tanda  yakni  kata “aman” .  Kata “aman” menurut KBBI berarti bebas dari bahaya, tidak mengandung resiko. Dalam terminologi bahasa jawa  berarti  tenteram;  damai;  tenang;  tidak  ada  keributan.  Hubungan  kata “aman‟ dengan anggaran  pada  pemerintah  daerah  dapat  ditafsirkan  bahwa  sebuah  anggaran  harus  bisa dipastikan  tidak  mengandung  resiko.  Artinya  bahwa  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan, maupun  pada  saat  pelaporan  sebuah  anggaran  sudah  mengikuti  peraturan  dan  perundang- undangan yang berlaku.
Proses  penyusunan  anggaran  yang  mencakup  pendapatan  dan  belanja  daerah  harus mengacu  pada  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku,  seperti  undang-undang, peraturan  pemerintah,  keputusan  menteri,  peraturan  daerah  atau  keputusan  kepala  daerah (Nawawi, 2015).Anggaran pada pemerintah daerah biasanya ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah untuk satu tahun anggaran yakni Perda APBD, sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.  Penyusunan  anggaran  pada  pemerintah  daerah  biasanya  berpedoman  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah, yang biasanya diterbitkan sebelum penyusunan anggaran tahun berikutnya. Sedangkan dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  daerah  berpedoman  pada  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari APBD.
Kata “aman” dalam  hubungannya  dengan  anggaran  juga  dapat  diartikan  bahwa pelaksanaan  anggaran  dapat  dijalankan  dengan  baik  oleh  eksekutif  dalam  hal  ini  adalah Pengguna Anggaran. Tidak heran jika dalam pemerintahan daerah muncul istilah “money follow person”, yang artinya uang mengikuti orang. Artinya seorang eksekutif atau pengguna anggaran yang memiliki kemampuan dalam mengelola anggaran dengan baik akan selalu dipercaya untuk mengelola  anggaran  yang  lebih  besar,  meskipun  ia  berpindah-pindah  OPD.  Hal  ini  dilakukan agar semuanya bisa berjalan dengan aman.
Sebagai  upaya  pemerintah  daerah  untuk  mewujudkan  konsep aman pada  anggaran diantaranya  dengan  mengadakan  sosialisasi  tentang  kebijakan-kebijakan  pemerintah  dan peraturan perundang-undangan. Misalnya dengan bekerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan badan pemeriksa keuangan untuk melakukan sosialisasi agar tidak terjerat pada  permasalahan  hukum.  Anggaran  merupakan  alat  bagi  pemerintah  untuk  melaksanakan kebijakan-kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  bersama  antara  eksekutif  dan  legislatif  dan penggunaannya  harus  berdasarkan  pada  ketentuan  hukum  yang  berlaku  (Barata &  Trihartanto,
8 Masa  reses  merupakan  waktu  yang  digunakan  oleh  anggota  dewan  untuk  menggali  aspirasi  masyarakat,  khususnya konstituen pada daerah pilihan anggota dewan tersebut.

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
2004).  Oleh  karena  itu  sejak  penyusunan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan  anggaran  harus  selalu berpedoman pada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
c. Anggaran digunakan untuk memenuhi kepentingan eksekutif dan legislatif ( uman ). Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  memberikan penjelasan  bahwa eksekutif dan legislatif daerah memiliki kedudukan  yang sejajar. Keduanya melaksanakan  salah  satu  fungsinya  secara  bersama-sama  yakni  membuat  kebijakan  tentang penganggaran  daerah  yang  kemudian  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  tentang  APBD. Adanya  kedudukan  yang  sejajar  dalam  proses  penyusunan  anggaran  pemerintah  daerah mengakibatkan  masing-masing  aktor  tersebut  berusaha  untuk  “memperjuangkan”  kepentingan masing-masing.  Sehingga  wajar  jika  anggaran    pemerintah  daerah  harus  dapat  memenuhi kepentingan  eksekutif  dan  legislatif.  Para  aktor  menggunakan  hak  diskresi 9 dan memanfaatkannya  sebagai  keleluasaan  dalam  mengalokasikan  anggaran  untuk  kepentingan individu atau kelompok (Yamin, 2015).
“Uman”, dalam  terminologi  bahasa  jawa  artinya  terpenuhi.  Artinya  bahwa  anggaran yang dibuat berdasarkan visi-misi walikota yang tertuang dalam dokumen RPJPD dan RPJMD. Anggaran seyogyanya dapat memenuhi visi-misi walikota sebagai wujud dari janji politik yang telah  disampaikan  kepada  masyarakat  pada  saat  kampanye  pemilihan  kepala  daerah sebelumnya.  Pernyataan  bahwa  anggaran  memuat  visi  dan  misi  walikota  disampaikan  oleh Bapak Suryanto yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Badan Anggaran sekaligus anggota dari Partai  Merah
“Anggaran harus digunakan dari  visi dan misi Walikota... Terus prioritas, prioritas  walikota  apa?  Ya  itu  yang  harus  dilaksanakan  dulu...kita  tidak  bisa ngawur. Visi misi walikota harus tercantum di dalam anggaran ...”
Hal  ini  juga  berlaku  bagi  legislatif.  Anggota  DPRD  akan  selalu  berusaha  untuk mewujudkan  aspirasi  masyarakat,  khususnya  konstituen  pada  daerah  pilihannya  melalui program dan kegiatan yang ‘dititipkan’ kepada salah satu OPD. Bapak Suryanto yang saat ini menjabat  sebagai  wakil  ketua  Badan  Anggaran  sekaligus  anggota  dari  Partai  Merah  dalam wawancaranya menyampaikan:
“Sebenarnya anggaran itu yang melaksanakan adalah pemerintah (eksekutif) dalam hal ini melalui kebijakan walikota. Tapi tidak  menutup kemungkinan, kita karena sudah  melakukan  reses,  melakukan  (penjaringan)... nganu... aspirasi  dari masyarakat.  Ya  itu  kita  masukkan.    Kita  ‘titipkan’  dalam  pemerintahan  itu.  Nah pemerintah  mau ndak mau  harus  menjalankan...Harus  menjalankan,  karena  yang menjalankan kan sana  (eksekutif).  Kita  tidak  bisa  menjalankan.  Tapi  kita... iki lho kampungku...iki lho uwongku durung digarap (ini lho kampungku, ini lho orangku belum dipenuhi aspirasinya).Ya... Tapi tetap dengan persetujuan Walikota...”
Bentuk terpenuhinya aspirasi masyarakat ini biasanya lebih bersifat pragmatis, Misalnya adanya  program  pembangunan  jalan,    pavingisasi,  bedah  rumah,  bantuan  modal,  dan  lain sebagainya.  Usaha  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  menjaga  loyalitas  konstituennya.  Secara formal bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD ini termuat dalam pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.  Pokir ini kemudian disampaikan dalam rapat oleh Badan  Anggaran  kepada  kepala  daerah  selambat-lambatnya  5  (lima)  bulan  sebelum  APBD ditetapkan,  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.16/2010  tentang  Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD yang mengatur tentang Tata Tertib DPRD
9 Diskresi  adalah  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  untuk mengatasi  persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal  peraturan  perundang- undangan  yang  memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya  stagnasi pemerintahan.  (UU  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Berdasarkan  Pasal  1  Angka  9  UU 30/2014)

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
Anggaran  merupakan  muara  dari  pergulatan  antara  eksekutif  dan  legislatif.  Dinamika yang  terjadi  selama  proses  penyusunan  anggaran  menggambarkan  kepentingan  eksekutif  dan legislatif  tercermin  dalam  anggaran.  Dengan  kata  lain  bahwa  anggaran  menjadi  gambaran perilaku  eksekutif  dan  legislatif.  Anggaran  adalah  bentuk  kekuasaan  dan  sekaligus  sumber kekuasaan. Anggaran bisa melayani kepentingan dari pihak-pihak berwenang terhadap sumber daya yang langka, sekaligus bisa melayani pihak-pihak dari unit yang keuangannya tunduk pada anggaran  yang  dibuat  (Razak,  2011).  Anggaran  digunakan  untuk  memenuhi  kepentingan eksekutif dan legislatif ( uman ).

## Mitos Anggaran
Mitos merupakan bentuk pesan yang diyakini kebenarannya namun sulit untuk dibuktikan. Mitos  bukan  ide  atau  konsep  namun  merupakkan  cara  bagaimana  memberi  makna  sebuah  tanda. Secara etimologis, mitos merupakan tipe wicara (type of speech). Dalam pandangan Barthes semua hal  dapat  menjadi  mitos  ketika  hal  itu  disampaikan  melalu  wacana (discourses). Definisi  mitos tidak  ditentukan  oleh  objek  pesannya  melainkan  pada  cara  penyampaian  pesan.  Wicara  dalam semiotika tidak hanya terbatas pada lisan ataupun teks, namun juga termasuk fotografi,  olahraga, laporan,  pertunjukan, dan publisitas (Barthes, 2007).
Anggaran  untuk  kesejahteraan  masyarakat  merupakan  salah  satu  mitos  yang  sampai  saat ini  berkembang  dimasyarakat  kita.  Dari  kacamata  semiotika  Barthesian  dapat  dilihat,  bahwa anggaran  untuk  kesejahteraan  masyarakat  merupakan  bentuk  tautologi,  yakni  suatu  pernyataan yang  sudah  menjadi  kebiasaan  dan  tidak  perlu  diperdebatkan  lagi.  Anggaran  untuk  kesejahteraan rakyat adalah amanat kontitusi yang tidak dapat dibantah lagi. Oleh karena itu setiap program dan kegiatan  pemerintah  selalu  ditujukan  untuk  kepentingan  rakyat.  Berikut  hasil  wawancara  dengan Bapak Angga (59 tahun), Asisten Pemerintahan dan Tim Anggaran Kota Balakoma.
“Tujuan  anggaran...untuk  kesejahteraan  masyarakat,  terus  kemudian  untuk meningkatkan pelayanan, untuk maintenance ..”
Senada  dengan  pernyataan  bahwa  anggaran  itu  harus  digunakan  untuk  kesejahteraan masyarakat dan pro rakyat disampaikan oleh Bapak Fitrah (45 tahun), anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Balakoma.
“Ya  itu  tadi...Anggaran  itu  harus  pro  rakyat...kita  akan all  out melaksanakan kewajiban kita sebagai wakil rakyat...anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan apa itu namanya...aspirasi masyarakat...Kepentingan masyarakat itu ya didulukan lah.  Memang  semua  anggaran  itu  penting  sekali..  apalagi  namanya...  untuk  hal- hal yang urgent.”
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suryanto, anggota DPRD yang menjadi wakil ketua badan Anggaran.
“Anggaran  penting...sekali...untuk  kesejahteraan  masyarakat...dari  masyarakat dan untuk masyarakat.”
Anggaran  untuk  kesejahteraan  rakyat  adalah  sebuah  mitos  yang  selalu  dikumandangkan sebagai  bentuk  ‘pembenaran’  dalam  proses  penyusunan  anggaran.  Anggaran  yang  disusun  oleh eksekutif dan legislatif pada pemerintah daerah tidak semata-mata mengambarkan realitas yang ada yakni  untuk  kepentingan  kesejahateraan  masyarakat,  namun  di  dalamnya  juga  termuat kepentingan-kepentingan  pribadi,  baik  eksekutif  maupun  legislatif.  Mitos  bahwa  anggaran digunakan untuk kesejahteraan rakyat telah menjadi bagian sebuah ideologi yang sudah ditetapkan di  dalam  kontitusi.  Mitos  anggaran  untuk  kesejahteraan  rakyat  telah  menjadi  sebuah  paradigma yang sudah berakar lama, digunakan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadi landasan bagi berbagai kepentingan.
Anggaran  untuk  kesejahteraan  rakyat  adalah  sebuah  mitos,  karena  anggaran  tidak  hanya ditujukan  untuk  kepentingan  rakyat  saja  namun  juga  digunakan  untuk  memenuhi  kepentingan eksekutif  dan  legislatif.  Beberapa  penelitian  tentang  anggaran  menyebutkan  bahwa  proses

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
penyusunan  anggaran,  sarat  dengan  kepentingan  aktor  penyusun  anggaran  yakni  eksekutif  dan legislatif. Aktor penyusun anggaran akan memanfaatkan posisinya baik sebagai eksekutif maupun legislatif  untuk  menggunakan  berbagai  cara  dalam  memenuhi  kepentingannya  maupun kelompoknya,  sehingga  kepentingan  masyarakat  menjadi  terabaikan  (Razak  et  al.,  2011). Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penyusunan  anggaran  hanya  bersifat ceremonial (Sopanah, 2012) Para aktor penyusun anggaran kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat  kurang  berpartipasi  dalam  proses  penganggaran.  Terjadi  perilaku  oportunistik  dalam proses  penyusunan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  legislatif  untuk  memenuhi  kepentingannya (Abdullah,  2016).  Sehingga  terjadi  penyimpangan  manfaat  anggaran  dalam  bentuk  pelayanan publik, dan  masyarakat menjadi dirugikan.
Anggaran  pada  pemerintah  daerah  ditujukan  untuk  kesejahteraaan  rakyat  merupakan bentuk  mitos  karena  proses  pencapaian  kesejahteran  masyarakat  selalu  dihubungkan  dengan kuantifikasi kualitas kesejahteraan masyarakat. Kuantifikasi kualitas penurunan  angka kemiskinan seringkali  dijadikan  dasar  bagi  pemerintah  daerah  untuk  menganggarkan  program  dan  kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya program dan kegiatan tersebut  hanya  untuk  memenuhi  kepentingan  eksekutif  dan  legislatif  saja.  Proses  penganggaran pada  pemerintah seolah-olah  berjalan  secara  ‘alami’ mengikuti  sistem  penganggaran  daerah  yang sudah ditetapkan. Berusaha mewujudkan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik itu semua  tersembunyi  ‘aspirasi-aspirasi’  aktor  penyusun  anggaran  yakni  eksekutif  dan  legislatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  makna  anggaran  pemerintah  dengan  metode  semiotika Barthesian,  maka  di  dapatkan  keragaman  makna  anggaran  pemerintah  daerah  sebagai  berikut. (gambar 5).

## Gambar 5. Ringkasan hasil pembahasan tentang makna anggaran dengan menggunakan metode semiotika Barthesian

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa makna denotatif anggaran pemerintah  daerah  adalah  sebuah  perencanaan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  satuan  moneter untuk mencapai tujuan tertentu. Namun dibalik angka-angka yang termuat dalam anggaran tersebut tersembunyi  beragam  makna  tentang  anggaran.  Adapun  makna  konotatif  anggaran  pemerintah daerah  merupakan  hasil  kesepakatan  antara  eksekutif  dan  legislatif  ( amin ).  Penyusunan, pelaksanaan,  dan  pelaporan  anggaran  harus  mentaati    peraturan  dan  perundang-undangan  yang berlaku  ( aman ).  Dan  anggaran  pemerintah  daerah  digunakan  untuk  memenuhi  kepentingan

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
eksekutif  dan  legislatif  ( uman ).  Sedangkan  pada  tataran  mitos,  anggaran  pemerintah  daerah diidentikkan  sebagai  usaha  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  setiap  anggaran  termuat berbagai kepentingan baik kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Tarik-menarik yang terjadi selama proses penganggaran menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki tafsir yang berbeda terhadap  anggaran.  Latar  belakang  personal,  dan  lingkungan  budaya  akan  mempengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan suatu anggaran.
Pemahaman  atas  keragaman  makna  anggaran  pemerintah  daerah  menjadi  sangat  penting bagi akuntansi sektor publik khususnya di bidang anggaran pemerintah daerah. Secara praktis hasil penelitian  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  instansi  pemerintah  daerah  dalam  proses penyusunan anggaran di daerah. Amin, aman, uman dapat menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam  penyusunan  anggaran  pada  pemerintah  daerah.  Sehingga  dalam  penyusunan,  pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan  manfaat bagi seluruh stakeholder yang  terlibat  dalam  proses  penganggaran  daerah.  Sedangkan  secara  teoritis hasil  penelitian  tentang    makna  anggaran  pemerintah  daerah  dapat  memberikan  sumbangsih terhadap  pengembangan  keilmuan  akuntansi  sektor  publik  khususnya  pada  bidang  anggaran pemerintah daerah melalui pendekatan semiotika Barthesian.
Penelitian  ini  hanya  melibatkan  unsur  eksekutif  dan  legislatif  sebagai  informannya . Oleh karena  itu,  untuk  penelitian    berikutnya  perlu  kiranya  melibatkan  informan  dari  unsur  yudikatif seperti kepolisian, kejaksaan dan badan pemeriksa keuangan maupun dari unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh LSM, dan masyarakat biasa. Sehingga didapatkan makna anggaran yang lebih  beragam.  Penelitian  ini  menggunakan  semiotika  Barthesian  sebagai  metode  penelitian. semiotika  Barthesian  merupakan  hasil  dari  pemikiran  Roland  Barthes,  seorang  pemikir  Prancis yang  banyak  mengulas  tentang  semiotika  dan  budaya.  Gagasan  Barthes  mengenai “ two  order  of signification ” tentunya  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  untuk  digunakan  sebagai  sebuah metode  penelitian.    Oleh  karena  itu    agenda  penelitian  kedepan,  khususnya  yang  menggunakan pendekatan semiotika, perlu untuk dikembangkan dengan menggunakan konsep berpikir para ahli semiotika  yang  lain  seperti  Ferdinand  de  Saussure,  Charles  S  Pierce,  Jean  Bauldrillard,  Julia Kristeva, Levi-Strauss, Umberto Eco dan lainnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah,  S.  2016.  Perilaku  Oportunistik  Legislatif  Dalam  Penganggaran  Daerah:  Pendekatan
Principal-Agent Theory. Retrieved from http://www.researchgate.com
Agropolitannews. 2017. Biografi Cahyo Edi Purnomo. Retrieved from http://agropolitantv.co.id Arfiansyah, S. 2016. Eksplorasi Makna Partisipasi Masyarakatdalam Penganggaran: Sebuah Studi Fenomenologi. Jurnal Akuntansi Aktual , Vol. 3, No , 261–271.
Aziza,  K.  S.  2015.  Pemprov  dan  DPRD  Harus  Samakan  Persepsi  soal  APBD.  Retrieved  from http://www.tekno.kompas.com
Barata, A. A., & Trihartanto, B. 2004. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah . Jakarta: PT. Gramedia.
Barthes, R. 1957. Myth Today. In T. A. Lavers (Ed.), Mythologies (pp. 109–159). New York: Hill and Wang.
Barthes, R. 2007. Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa: Semiotika atau Sosiologi Tanda, Simbol, dan Representasi . Yogyakarta: Jalasutra.
Belkaoui,  A.  R.  1980.  The  Interprofessional  Linguistic  Communication  of  Accounting  Concepts: An Experiment in Sociolinguistic. Journal of Accounting Research , 18 (2), Au , 362–374. Belkaoui,  A.  R.  1989.  Accounting  and  Language. Journal  of  Accounting  Literature , Vol.8, 281– 292.
Chandler, D. 2007. Semiotics The Basics . 2nd Edition . Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
Creswell,  J.  2014. Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset :  Memilih  diantara  Lima  Pendekatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djamhuri,  A.  2012.  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  dan  Berbagai  Paradigma  dalam  Kajian  Akuntansi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , Vol. 2 No. , 147– 185.
Erina,  N.  P.  D.,  &  Suartana,  W.  2016.  Pengaruh  Partisipasi  Penganggaran,  Penekanan  Anggaran,
Kapasitas Individu, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Senjangan Anggaran. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , Vol.15.2. , 973–1000.
Fakhry,  Syarifuddin,  &  Said,  D.  2014.  Budget  Process  Pemerintahan  Daerah:  Menelisik  Nilai Kemandaran Atas Perilaku Aktor Anggaran. Jurnal Analisis , 3 (2), 189–194. Fiske, J.  2007. Cultural  and  Communication Studies  Sebuah  Pengantar  Paling  Komprehensifitle . Bandung: Jalasutra.
Fontana,  F.  B.  2013.  A  study  about  Accounting  Publications  from  a  Semiotic  Focus. Journal  of Education and Research in Accounting. REPeC, Brasília , v. 7, n.1, 5–19. Gordon, T. 2002. Saussure . Yogyakarta: Kanisius. Halim, A., & Kusufi, M. S. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi . Jakarta: Salemba Empat.
Hendriksen, E., & Van Breda, M. 1992. Accounting Theory (5th ed.). Homewood, IL: Irwin. Hoed, B. 2011. Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya . Jakarta: Komunitas Bambu.
Jawa  Pos.  (2017a).  Dana  Parpol  Naik  jadi  Rp  1.000  Per  Suara,  Ah...Kecil  itu.  Retrieved  from https://www.jpnn.com
Jawa  Pos.  2017).  Perintah  Jokowi  Hindari  Hujatan  dan  Fitnah  Diamini  DPR.  Retrieved  from http://www.jpnn.com
Nawawi, J.  2015.Analisis Hubungan  DPRD  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 8, Nomor 1, Januari 2015 (27-42).
Pasoloran,  O.  2016.  Narsisisme  Dana  Aspirasi  Masyarakat  Dalam  Penganggaran  Daerah:  Kajian Etno-Semiotika  Berbasis  Filsafat  Barthesian.  In Simposium  Nasional  Akuntansi  XIX Lampung .
Piliang, Yasraf Amir. 1998.Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme. Bandung: Penerbit Mizan
Rahardjo,  S.  N.  2009.  Pengaruh  Leadership  Style  dan  Kultur  Paternalistik  Terhadap  Efektivitas Anggaran  Partisipasi  Dalam  PeningkatanKinerja  Manajerial. Jurnal  Akuntansi  Dan Auditing , Vol. 5
Razak,  A.,  Ludigdo,  U.,  Sukoharsono,  E.  G.,  &  Thoyib,  A.  2011.  Perilaku  Kuasa  Eksekutif  Dan Legisiatif  dalam  Proses  Penyusunan  Anggaran  Pemerintahan  Daerah : Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 2 , 369–540.
Razak,  A.  2011.  Perilaku  Kuasa  Eksekutif  dan  Legislatif  dalam  Proses  Penyusunan  Anggaran Pemerintahan  Daerah:  Perspektif  Interaksionisme  Simbolik  (Studi  Kasus  di  Pemerintah Kota Mayapada). Disertasi . Pascasarjana Universitas Barwijaya Malang
Riharjo, I. B., &  Isnadi. 2010. Perilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif dalam Penyusunan APBD (Bukti  Empiris  Atas  Penggunaan  Penerimaan  Sumber  Daya  Alam). Ekuitas , Vol  14,  No , 389 – 411. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2010.v14.i3
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  16  tahun  2010  tentang  Pedoman  Penyusunan Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  mengatur  tentang  Tata  Tertib  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Republik  Indonesia,  Permendagri  Nomor  31  tahun  2016  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2017 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## Jurnal Akuntansi Aktual
Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 76-91 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695 Email: jaa.journal@um.ac.id Journal Homepage: http://journal.um.ac.id/index.php/jaa
Sopanah. 2009. Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD  di  Kota  Malang.  In Simposium  Nasional  Akuntansi  (SNA)  12  Tanggal  4-6 November 2009 . Palembang.
Sopanah.  2012.  Ceremonial  Budgeting  dalam  Perencanaan  Penganggaran  Daerah:  Sebuah Keindahan yang Menipu. Jurnal Akuntansi Manajemen , 73–84. Sunardi, S. 2007. Semiotika Negativa . Yogyakarta: Kanal.
Usman,  E.,  &  Paranoan,  S.  2013.  Anggaran  Partisipastif  dalam  Menunjang  Kinerja  Aparatur Pemerintah  Daerah. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 4 (1),  127–135.  Retrieved  from www.jamal.ub.ac.id
Wahyuningsih, S., & Pramuka, B. A. 2012. Determinan Partisipasi Penganggaran dan Pengaruhnya Terhadap  Kinerja  Manajerial  Aparat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas. Jurnal Akuntansi & Auditing , Volume 9/N .
Wance,  M.,  &  Suranto.  2017.  Pola  Relasi  Eksekutif  dan  Legislatif  pada  Penyusunan  Legislasi Daerah  (Studi  di  Pembahasan  APBD  Kabupaten  Buru  Selatan  2015). Journal  of Governance And Public Policy , Vol. 4 No.
Yamin,  N  Y.  2015.Aksi  Kuasa  Aktor  Dalam  Penganggaran  Daerah:  Perspektif  Habermasian.
Disertasi . Pascasarjana Universitas Barwijaya Malang Yanuarisa,  Y.,  Rosidi,  &  Irianto,  G.  2014.  Fenomenologi  Transendental  dalam  Transparansi  dan Akuntabilitas Performance Based Budgeting. Jurnal Aplikasi Manajemen , 12 (2) .