## KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENANGGULANGANKEMISKINAN DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)

## DI  SULAWESI SELATAN

## Sahade
Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar E-mail: sahade@unm.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kontribusi  PPK  dalam menanggulangi  kemiskinan  di  Sulawesi  Selatan  serta  faktor  pendukung  dan penghambat  PPK  dalam  menanggulangi  kemiskinan  di  Kabupaten  Jeneponto. Untuk  pembuktian  penelitian  ini,  peralatan  analisis  yang  digunakan  adalah Metode  Tabulasi  atas  pernyataan  responden,  serta  menggunakan  peralatan Rentang  Kriteria  sebagai  ukuran  ketegori  untuk  mengindentifikasi  sampai  sejauh mana  pandangan  responden  terhadap  suatu obyek.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:  1)  Pelaksanaan  kegiatan  PPK  mendapatan  tanggapan  yang  baik  dari berbagai  kalangan  masyarakat  khususnya  di  desa/kelurahaan  yang  ditunjukkan dengan hasil analisis data di mana kegiatan PPK mempunyai pengaruh terhadap penuntasan  kemiskinan.  2)  Pelaksanaan  kegiatan  PPK  tidak  hanya  berupaya menuntaskan  kemiskinan  tetapi  berupaya  melakukan  kegiatan  pelatihan  dalam upaya  pengembangan  usaha  masyarakat  desa.  Terbukti  dari  hasil  analisis  data menujukkan  tanggapan  yang  baik  dimana  adanya  pengaruh  terhadap pengembangan  usaha  masyarakat.  3)  Adapun  yang  menjadi  kendala  di  lapangan adalah  terbatasnya  waktu,  dana  dan  tenaga  penyuluh  lapangan  sehingga pelaksanaan di lapangan dirasakan masih kurang optimal.
Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  extent  of  District  Development  Program (DDP)  contribution  in  reducing  poverty  in  South  Sulawesi  and  the supporting and inhibiting factors for DDP in reducing poverty in Jeneponto Regency. To prove this research, the analytical tools used are the tabulation method on the respondent's statement, and the criteria range as a category measure  to  identify  the  extent  to  which  the  respondent's  view  of  an  object. The results showed that: 1) The implementation of  DDP activities received good responses from various circles of society, especially in villages / sub- districts  as  indicated  by  the  results  of  data  analysis  where  DDP  activities had  an  influence  on  poverty  alleviation.  2)  The  implementation  of  DDP activities  not  only  seeks  to  alleviate  poverty  but  also  seeks  to  carry  out training  activities  in  efforts  to  develop  village  community  businesses.  It  is proven  from  the  results  of  data  analysis  showing  good  responses  where there  is  an  influence  on  community  business  development.  3)  As  for  the
constraints  in  the  field  is  the  limited  time,  funds  and  field  extension personnel so that implementation in the field is still not optimal.
.
Keywords : Government Policies and Poverty Reduction

## PENDAHULUAN
Perkembangan situasi global dewasa ini semakin tidak menentu dan sangat tidak menguntungkan dan menambah kompleksitas permasalahan yang bertumpu pada beban yang harus ditanggung oleh kelompok masyarakat yang tidak berdaya. Berbagai  beban  pemerintah  dalam  memerangi  kemiskinan  di  berbagai  sektor pembangunan belum sepenuhnya dapat memecahkan persoalan kemiskinan. Oleh keran  itu  sebagai  salah  satu  model  yang  dianggap  dapat  mengatasi  hal  tersebut, maka  melalui  program  pengembangan  kecamatan  (PPK)  dengan  berpijak  pada asumsi  bahwa  masyarakat  harus  ikut  berperan  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan  dan  pelestariannya  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  wujud  dari komitmen  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mempercepat  penanggulangan kemiskinan.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Sulsel,  merilis  persentase  data  penduduk miskin,  di  24  kabupaten/  kota  se-Sulawesi  Selatan.   Kabupaten  Jeneponto, menjadi  daerah  paling  tinggi  jumlah  penduduk  miskinnya.  Sebesar  14,88 %. Sementara  Kota  Makassar,  menjadi  daerah  dengan  persentase  jumlah penduduk  miskin  paling  sedikit  yakni  4,28%.  Jumlah  penduduk  miskin  di Sulawesi  Selatan,  pada  Maret  2019  mencapai  767,80  ribu  jiwa.  Angka  ini, mengalami  penurunan  sebesar  24,83  ribu  jiwa.  Jika  dibandingkan  dengan  data pada Maret 2018. (Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman)
Jika  dipersentasekan,  penduduk  miskin,  baik  di  daerah  perkotaan,  maupun pedesaan di Sulawesi Selatan, maka pada periode Maret 2018 sebesar 9,0%, turun menjadi  8,69%  pada  per  Maret  2019.  Tapi  ini  kita  minta,  supaya  ada  data  hasil validasi  kembali.  Kita  minta  diselisik  sampai  ke  desa,"  kata  Sudirman  di  kantor Gubernur  Sulsel,  Senin  (9/12/2019).  Dia  berharap,  data  jumlah  warga  miskin  di Sulsel terus diupdate. Mengingat, pasti akan terjadi pergeseran. Bisa saja dia dulu masuk dalam kategori penerima manfaat. Sekarang sudah tidak. Otomatis berubah data. Itu yang kita mau. Makanya, dia berharap, Dinas Sosial bekerja sama dengan seluruh  kepala  daerah,  lebih  aktif  lagi  melakukan  pendataan  terhadap  warga miskin  di  Sulsel.  Ini  juga  berkaitan,  dengan  langkah  strategis  apa  yang  bisa dilakukan.
Berikut  ini,  persentase  penduduk  miskin  di  24  kabupaten/kota,  yang disampaikan  dalam  Rakor  Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  Sulawesi Selatan:
Tabel  1 .  Persentase  Penduduk  Miskin  di  24  kabupaten/kota  Provinsi  Sulawesi
Selatan Kategori 5 Peringkat Teratas, Tahun 2019. No. Kabupaten/Kota Persentase (%) 1. Jeneponto 14,88
2. Pangkep 14,06 3. Luwu Utara 13,60 4. Selayar 12,83 5. Luwu 12,78 Sumber: BPS Sulsel, 2019
Berdasarkan  data  tabel  di  atas  ke  lima  Kabupaten  tersebut  masuk  dalam Program  Pengembangan  Infrastruktur  Sosial  Ekonomi  Wilayah  (PISEW) merupakan  kegiatan  infrastruktur  yang  mendorong  pertumbuhan  ekonomi kawasan  permukiman  skala  perdesaan  dan  meningkatkan  kualitas  permukiman perdesaan  (78.384  ha,  target  nasional),  melalui  pendekatan  pemberdayaan masyarakat.  Sejalan  dengan  hal tersebut,  program  PISEW  memberikan  stimulasi melalui  pembangunan/perbaikan  infrasturktur  dasar  sosial  ekonomi  berupa infrastruktur  transportasi,  air  minum  dan  sanitasi,  penunjang  produksi  pertanian dan  industri,  dan  peningkatan  prasarana  pendukung  pemasaran  pertanian, perternakan, perikanan, industri dan pendukung kegiatan pariwisata.
Penyediaan  infrastruktur  PISEW  tersebut  harus  diintegrasikan  dengan rencana  pembangunan  lintas  sektor  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten  sesuai dengan  perencanaan  pembangunan  yang  ada,  dan  yang  diarahkan  untuk membangkitkan  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Hal  tersebut  di  ungkapkan  oleh Kepala  Satker  Pelaksana  Prasarana  Permukiman  Wilayah  I  Provinsi  Sulawesi Selatan  Andris  Tuange  dalam  acara  Rapat  Koordinasi  Awal  Tingkat  Provinsi Program PISEW, Senin (01/04/2019) di Makassar.
Lanjut  Andris,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  3   tahun  terakhir  telah melaksanakan  kegiatan  PISEW  di  113  kecamatan,  pada  tahun  2019  ini  kembali memperoleh  Program  PISEW  sebanyak  66  kecamatan  yang  tersebar  di  13 kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Jeneponto,  Takalar,  Gowa,  Bone,  Wajo,  Sidrap, Pinrang, dan Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara, dimana setiap kecamatan memperoleh anggaran sebesar  Rp600 juta dengan pengalokasian Rp10 juta untuk kegiatan administrasi dan OP BKAD, dan Rp590 juta untuk fisik infrastruktur.
Melalui  kegiatan  tersebut,  maka  dalam  kurun  waktu  yang  singkat  telah banyak  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  yang  ditunjukkan  oleh terbangunnya  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  menciptakan  eksesibilitas masyarakat  dalam  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  baik  antara  desa,  kecamatan, dan kabupaten.
Dengan  paradigma  tersebut,  maka  segala  aktivitas  yang  akan  dilaksanakan berangkat dari nilai-nilai dan sumber daya lokal sebagai salah satu kekuatan yang ada  di  tengah-tengah  masyarakat,  sedangkan  peranan  pemerintah  dalam  hal  ini adalah  sebagai  fasilitator  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  menunjang aktualitas  masyarakat  yang  bersangkutan.  Dalam  kaitannya  ini  penulis  akan membatasi  pada  suatu  daerah  penelitian yaitu  Kabupaten  Jeneponto  yang  dipilih berdasarkan  atas  besarnya  jumlah  penduduk  miskin.  Salah  satu  penyebab besarnya  kemiskinan  disebabkan  karena  daerah  ini  memiliki  keadaan  iklim  dan sumberdaya alamnya yang kurang subur dimana curah hujannya yang sangat kecil sehingga  hasil  pertanian  dan  perkebunannya  kurang  memberikan  kontribusi
terhadap  pendapatan  penduduknya  dibanding  kabupaten-kabupaten  lainya  di Propinsi Sulawesi Selatan.
Adapun  total  dana  yang  dikucurkan  untuk  Kabupaten  Jeneponto  adalah sebesar  Rp.  4.000.000.000  yang  dialokasikan  untuk  kegiatan  fisik  dan  kegiatan ekonomi  produktif.  Untuk  kegiatan  fisik  berupa:  pembangunan  sarana  dan prsarana  air  bersih,  perbaikan  jalan,  perbaikan  jembatan,  gorong-gorong, pengerasan jalan, sumur gali, perbaikan irigasi dan perintisan jalan yang menelan dana sebesar Rp 2.331.012.144 atau 53,3 %. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi produktif berupa: bantuan modal usaha, simpan pinjam, dan dagang kecil dengan jumlah  dana  Rp  167.678.000  atau  6,70  %.  Berdasarkan    latar    belakang  di  atas maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  “Bagaimana  Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Jeneponto”.

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah aparat PMD dan masyarakat penerima bantuan  sebanyak  52  orang.  Sampel  penelitian  ini  ditarik  secara purposive sampling dengan  memilih  sampel  yang  dianggap  representatif  dapat  mewakili populasi.  Dalam  analisis  ini  digunakan  metode  analisis  deskriptif,  dimana  data kuantitaf  dikumpulkan  dan  dianalisis  dengan  Metode  Tabulasi  atau  pernyataan responden.  Setelah  semua  bobot  jawaban  dijumlah,  selanjutnya  dilakukan penentuan  rentang  skala  yang  akan  digunakan  untuk  menentukan  kategori penilaian responden atas obyek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  te lah  dilakukan,  maka  dapat  disajikan hasil dan pembahasan sebagai berikut:
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Kondisi Geografis
L etak Geografi  Kabupaten Jeneponto terletak antara 5o23'12”  – 5o42’1,2” Lintang  Selatan  dan  119o29'12”  –  119o56’44,9”  Bujur  Timur,  dengan  jumlah penduduk  mencapai  342.700  jiwa  pada  tahun  2010.   Berbatasan  dengan Kabupaten  Gowa  dan  Takalar  di  sebelah  Utara,  Kabupaten  Bantaeng  di  sebelah Timur, Kabupaten Takalar sebelah Barat dan Laut Flores di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km persegi yang meliputi 114 desa dan  kelurahan, 11  kecamatan,  yaitu: Kecamatan  Bangkala,  Batang,  Kelara,
Binamu, Tamalatea, Bontoramba,, Rumbia, Turatea, Tarowang, Arungkeke, Bangkala  Barat. Kabupaten  Jeneponto  terletak  di  ujung  bagian  Barat  wilayah Propinsi Sulsel yang jarak tempuhnya dari Kota Makassar sekitar 90 km.
Desa  Pallengu  merupakan  salah  satu  Desa  yang  terletak  di  Kecamatan Bangkala,  Kabupaten  Jeneponto.  Letak  geogrfisnya  sekitar  8  kilometer  dari ibukota  Kecamatan  dan  28  km  dari  kota  kabupaten.  Ketinggian  dari  permukaan laut : 200 – 1500 m dimana keadaan suhu maksimum 27 0 C dan minimum 18 0 C. Berdasarkan  data  curah  hujan  selama  10  tahun  terakhir  ini  di  desa  Pallengu
Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, maka curah hujan rata-rata tiap tahun sebanyak  220,958  mm  dengan  hari  hujan  rata-rata  11,783  hh.  Curah  hujan tertinggi pada bulan April-Maret sebanyak 309,3 mm dengan rata-rata hari hujan 15,7  hh  sedang  terendah  jatuh  pada  bulan  September  sebanyak  78,4  mm  dengan hari hujan 5,8 hh.

## 2. Potensi Daerah
Kabupaten  Jeneponto  juga  dikenal  sebagi  penghasil  nener  dan  benur  ikan bandeng yang banyak dibudidayakan di Sulawesi Selatan. Wilayah Pesisir Kabupaten Jeneponto  yang  merupakan  sentra  produksi  garam  satu-satunya  di  pulau  Sulawesi. Produksi  garam  tidak  hanya  mencukupi  kebutuhan  garam  yodium  untuk  provinsi Sulawesi  Selatan  saja,  tetapi  juga  menyuplai  kebutuhan  kawasan  timur  Indonesia. Kabupaten Jeneponto juga memiliki potensi pohon lontar (siwalan) yang begitu besar jumlahnya  yang  tersebar  pada  semua  kecamatan  sangat  memungkinkan  untuk pengembangan  sentra  industri  gula  merah.  Saat  ini  pengelolaan  gula  merah  rakyat masih dikelolah secara tradisional sehingga diperlukan adanya terknologi  yang  lebih modern  untuk  pengolahan  gula  merah  yang  diharapkan  dapat  menghasilkan  produk gula merah dengan kualitas yang bersaing.
Serikaya,  Ballo'  Tanning,  Ce'la,  Bungung  Salapang  na  Coto  Jarang..  lima  hal yang tak bisa terpisahkan dari Jeneponto. karena memang kelima hal ini selalu identik dengan  Jeneponto. Buah  serikaya  yang  mengandung  banyak  manfaat ini  memang banyak terdapat di Kabupaten Jeneponto, bahkan semua penjual serikaya yang ada di Kota makassar yang berjualan di pinggir jalan Alauddin Makassar tepatnya di depan Pasar  Tradisional  Pa'  Baeng-baeng  itu  berasal  dari  Kabupaten  Jeneponto.  Dini  hari mereka  sudah  berangkat  ke  Kota  Makassar  hanya  untuk  menjajakan  buah  serikaya hasil  kebun  mereka  di  Kota  daeng  Makassar.  Salut  untuk  orang-orang  Jeneponto, mereka  benar-benar  pekerja  Keras  istilah Siri'  Tuma  Siri' melekat  erat  di  dada mereka.
Ballo'  Tanning  alias  Ballo'  manis  dari  sadapan  nira  pohon  lontar  atau  yang sering  disebut  oleh  masyarakat  Jeneponto  dengan  sebutan  pohon  Tala',  adalah  salah satu  hal  terunik  yang  ada  di  Kabupaten  Jeneponto.  Rasa  dari  Ballo'  Tanning  ini memang  sangat  manis  dan  tidak  membuat  penikmatnya  mabuk,  dari  rasaya  yang manis  itulah  sehingga  ballo  Tanning  ini  dapat  digunakan  sebagai  minuman  pelepas dahaga  sehabis  menempuh  perjalanan  jauh.  Ballo'  Tanning  ini  juga  dapat  diolah menjadi gula merah.
Ce'la  atau  dalam  bahasa  Indonesia  dinamakan  dengan  garam  atau  bahasa ilmiahnya  Sodium  Chloride  (NaCl)  memang  banyak  terdapat  di  Butta  Turatea Jeneponto,  karena  memang  Jeneponto  adalah  salah  satu  sentra  penghasil  garam  di Sulawesi  Selatan.  Ce'la  alias  garam  yang  dihasilkan  Kabupaten  Jeneponto  masih terbilang  tradisional,  oleh  karena  itu  garam  dari  Kabupaten  Jeneponto  banyak diminati  oleh  pelaku  bisnis  di  luar  Sulawesi  Selatan  yang  nantinya  akan  diolah kembali  untuk  menjadi  garam  konsumsi  dan  industri.  Yang  ingin  belajar  dan mengetahui proses pembuatan garam, silahkan datang saja ke Jeneponto.
Selain  itu  di  Kabupaten  Jeneponto  ada  salah  satu kuliner  khas Jeneponto  yang bernama  Coto  Kuda  dan  Gantala'  Jarang  racikan  Jeneponto.  "Jarang"  dalam  bahasa indonesia berarti kuda. Rasa dari Coto berbahan dasar daging kuda ini hampir sama
dengan  rasa coto dengan bahan dasar daging sapi atau kerbau. Bagi anda  yang tidak terbiasa  menikmatinya  mungkin  tidak  akan  berselera  untuk  mencicipinya,  tapi  bagi saya  coto  kuda  adalah  hidangan  yang  nikmat  dan  mengundang  selera,  konon  coto kuda  ini  dahulu  adalah  makanan  yang  khusus  dihidangkan  untuk  para  Karaeng (sebutan  untuk  seorang  Raja)  dan  keluarga  bangsawan  saja.  Setiap  ada  acara-acara keluarga  atau  pesta  hidangan  ini  selalu  ada,  karena  menurut  orang-orang  di Jeneponto,  tidak  sah  atau  ada  sesuatu  yang  terasa  kurang  jika  tidak  menyuguhkan yang namanya Coto Jarang dan Gantala'na kepada tamu yang datang.

## B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan
Desa Pallengu dengan luas wilayah 12.428 Ha berpenduduk sebanyak 2.849 jiwa  yang  terdiri  dari  laki-laki  1.362  jiwa  dan  perempuan  1.487 jiwa.  Kelompok umur  26-55  tahun  sebanyak  1.458  jiwa  dan  jumlah  penduduk  terkecil  adalah kelompok  56  tahun  keatas  sebanyak  231  jiwa.  Desa  Pallengu  mempunyai kepadatan  penduduk  sebanyak  2.489  jiwa.  Mata  pencaharian  penduduk  desa Pallengu  pada  umumnya  petani  sedangkan  yang  lainnya  terdiri  dari  pengusaha, nelayan,  buruh,  pedagang,  pegawai  negeri  sipil,  pensiunan  (PNS),  ABRI  dan peternak.  Program  pengembangan  kecamatan  dalam  menanggulangi  kemiskinan mengacu  pada  kegiatan  penuntasan  kemiskinan  melalui  pembangunan  saran  dan prasarana ekonomi serta penyaluran dana kepada kelompok-kelompok usaha kecil dan  menengah.  Untuk  membahas  permasalahan  ini  variabel  yang  akan  diteliti adalah kontribusi kegiatan pelatihan dan pengembangan bagi aparat PMD, tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan pendidikan, pengusaha petani.
Ada  pun  hasil  penelitian  dengan  sampel  responden  aparat  PMD  berjumlah 10  orang  responden  dengan  kriteria  jawaban  sebanyak  5  item,  sehingga  rentang skalanya  adalah  :  RS  :  10(5-1)/5=8  berdasarkan  hasil  perhitungan  rentang  skala tersebut, maka dapat disusun rentang kriterianya sebagai berikut: 10  – 18 berarti sangat tidak bagus atau sangat tidak berpengaruh, 19 – 27 berarti tidak bagus atau tidak berpengaruh, 28 – 36 berarti cukup  bagus atau cukup berpengaruh, 37 – 45 berarti  bagus  atau  berpengaruh,  46  –  54  berarti  sangat  bagus  atau  sangat berpengaruh.  Berdasarkan  skoring  tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat  item pertanyaan    yang  mendapat  tanggapan  cukup  bagus  dari  responden  aparat  PMD yang  berarti  bahwa  item  pertanyaan  tersebut  cukup  memiliki  pengaruh.  Aparat PMD  berpendapat  kegiatan  pelatihan  merupakan  hal  yang  harus  dilaksanakan. Dari 16 jumlah pertanyaan yang diajukan mendapat tanggapan puas atau memiliki pengaruh  terhadap  responden.  Total  skoring  yang  dicapai  adalah  sebesar  578 dengan  jumlah  pertanyaan  sebanyak  16  item.  Dengan  demikian  rata-rata  nilai diperoleh  adalah  sebesar  36,13  sehingga  dikategorikan  bahwa  responden  aparat PMD  menyatakan  bahwa  kegiatan  PPK  cukup  bagus  atau  cukup  berpengaruh terhadap upaya penuntasan kemiskinan.
Responsden kalangan pendidikan yang berjumlah 5 orang responden dengan kriteria  jawaban  sebanyak  5  item.  Rentang  skalanya  adalah  :  RS  :  5(5-1)/5  =4. Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat disusun rentang kriterianya  sebagai  berikut:  5  –  9  berarti  sangat  tidak  bagus  atau  sangat  tidak berpengaruh, 10  – 14 berarti tidak bagus atau tidak berpengaruh, 15  – 19 berarti
cukup bagus atau cukup berpengaruh, 20 – 24 berarti bagus atau berpengaruh, 25 –  29  berarti  sangat  bagus  atau  sangat  berpengaruh.  Berdasarkan  rentang  skala tersebut di atas, maka hasil skoring pertanyaan yang diajukan diketemukan adanya pertanyaan  yang  memiliki  kategori  tidak  berpengaruh  yaitu  pertanyaan  14 mengenai  kegiatan  pelatihan  yang  dilaksanakan  pada  waktu  jam  kerja.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kalangan  pendidikan  tidak  respon  jika  kegiatan  pelatihan dilaksanakan pada waktu jam kerja. Nilai rata-rata jawaban dimana total skoring jawaban  responden  adalah  sebesar  460  dan  total  pertanyaan  sebanyak  16 diperoleh  hasil  sebesar  29.  Dengan  demikian  pengaruh  kegiatan  sosialisasi Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK)  dalam  menuntaskan  kemiskinan mendapat tanggapan dari kalangan pendidikan dengan kategori sangat bagus  atau sangat berpengaruh.
Responden petani ini berjumlah 5 orang dengan kriteria jawaban sebanyak 5 item,  dengan  rentang  skalanya  adalah  :  RS  :  5(5-1)/5  =  4.  Berdasarkan  hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat rentang kriterianya adalah : 5  – 9 berarti  sangat  tidak  bagus  atau  sangat  tidak  berpengaruh,  10  –  14  berarti  tidak bagus  atau  tidak  berpengaruh,  15  –  19  berarti  cukup  bagus  atau  cukup berpengaruh, 20 – 24 berarti bagus atau berpengaruh, 25 – 29 berarti sangat bagus atau sangat berpengaruh.
Berdasarkan  skoring  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  terdapat  item pertanyaan yang mendapat tanggapan sangat bagus  atau sangat berpengaruh dari responden  petani  yang  berarti  bahwa  item  pertanyaan  tersebut  sangat berpengaruh.  Selanjutnya  terdapat  pertanyaan  yang  mendapat  tanggapan  petani bahwa  kegiatan  sosialisasi  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK)  terhadap penanggulangan  kemiskinan  tidak  bagus  atau  tidak  berpengaruh.  Total  skoring seluruhnya  sebesar  316  dengan  jumlah  pertanyaan  sebanyak  16  item.  Dengan demikian  rata-rata  nilai  diperoleh  adalah  sebesar  20.  Dengan  demikian  dapat dikategorikan bahwa responden petani beranggapan bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mempunyai pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat desa.
Tanggapan  kalangan  petani  mengenai  kontribusi  Program  Pengembangan Kecamatan  (PPK)  terhadap  pengembangan  usaha  masyarakat  desa  mendapat tanggapan  tidak  bagus  atau  tidak  berpengaruh  dari  responden  petani    mengenai kegiatan  Program  Pengembangan  Kecamatan  terhadap  pengembangan  usaha masyarakat  desa.  Secara  rata-rata  total  skoring  sebesar  308  dengan  jumlah pertanyaan seluruhnya sebanyak 16. Dengan demikian nilai skoring menunjukkan sebesar  19  yang  berarti  dapat  dikatakan  bahwa  kgiatan  Program  Pengembangan Kecamatan  mendapat  tanggapan  cukup  berpengaruh  atau  cukup  bagus  terhadap upaya pengembangan usaha masyarakat desa.
Responden  penerima  bantuan  dana  PPK  ini  berjumlah  10  orang  dengan kriteria  jawaban  sebanyak  5  item,  sehingga  rentang  skalanya  adalah  sebagai berikut: RS  : 10(5-1)/5 = 8 berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka  dapat  disusun  rentang  kriterianya  sebagai  berikut:  10  –  18  berarti  sangat tidak bagus atau sangat tidak berpengaruh, 19  – 27 berarti tidak bagus atau tidak
berpengaruh, 28 – 36 berarti cukup bagus atau cukup berpengaruh, 37 – 45 berarti bagus atau berpengaruh, 46 – 54 berarti sangat bagus atau sangat berpengaruh.
Berdasarkan  skoring  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  terdapat  item pertanyaan  yang  mendapat  tanggapan  cukup  bagus  dari  responden  penerima bantuan  yang  berarti  bahwa  item  pertanyaan  tersebut  cukup  memiliki  pengaruh. Para penerima bantuan berpendapat kegiatan pelatihan merupakan hal yang harus dilaksanakan. Dari 16 jumlah pertanyaan yang diajukan mendapat tanggapan puas atau  memiliki  pengaruh  terhadap  responden.  Total  skoring  pada  tabel  5.10 tersebut di atas adalah sebesar 576 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 16 item. Dengan  demikian  rata-rata  nilai  diperoleh  adalah  sebesar  36,  sehingga dikategorikan  bahwa  responden  penelitian  bantuan  menanggapi  bahwa  kegiatan PPK  mempunyai  pengaruh  yang  cukup  berarti  terhadap  upaya  penanggulangan kemiskinan.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  uraian  yang  telah  dikemukakan  dapat  diambil kesimpulan  sebagai  berikut:    1)  Pelaksanaan  kegiatan  PPK  mendapat  tanggapan yang baik dari berbagai kalangan masyarakat khsusunya di desa yang ditunjukkan dengan  hasil  analisis  data  dimana  kegiatan  PPK  mempunyai  pengaruh  terhadap penuntasan  kemiskinan.    2)    Pelaksanaan  kegiatan  PPK  tidak  hanya  berupaya menuntaskan  kemiskinan  tetapi  berupaya  melakukan  kegiatan  pelatihan  dalam upaya  pengembangan  usaha  masyarakat  desa.  Terbukti  dari  hasil  analisis  data menunjukkan  tanggapan  yang  baik  dimana  adanya  pengaruh  terhadap pengembangan  usaha  masyarakat.  3)  Adapun  yang  menjadi  kendala  di  lapangan adalah  terbatasnya  waktu,  dana  dan  tenaga  penyluh  lapangan  sehingga pelaksanaan dilapangan dirasakan masih kuran optimal.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disarankan  bahwa  : Dalam  upaya  menuntaskan  kemiskinan  dan  pengembangan  usaha  masyarakat desa,  maka  diharapkan  pengelola  dana  PPK  dapat  menyalurkan  sesuai  dengan anggaran yang direncanakan.

## DAFTAR RUJUKAN:
Anonim, (1999). Pintar Manajemen. Tim Handal Niaga Pustaka, Jakarta.
Arikunto  Suharsimi.  (1993). Manajemen  Penelitian, Cetakan  II.  Penerbit PT. Rineka, Jakarta.
Bedford-Dearden-Anthony,  (1992). Sistem  Pengendalian  Manajemen. Penerbit Bina Rupa Aksara, Jakarta.
Entang Sastraatmadja. (2017). Ekonomi Pertanian Indonesia. Penerbit:  Angkasa , Bandung.
Gibson,  James  L.,  John  M.  Invancevichand  James  H.  Donnely,  Jr.,  (1997). Organization, Eight  Edition,  Richard  D.  Irwin,  Inc.,  1995,  terjemahan Nunuk Adriani, Editor Lyndon Saputra, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
Handoko,  T.  Hani,  (1998). Manajemen  Personalia  dan  Sumberdaya  Manusia, BPFE, Edisi Kedua, BPFE.
Hasibuan,  Malayu  S.  P.,  (1997) Manajemen  Sumberdaya  Manusia, Penerbit PT. Toko Aksara, Jakarta.
Herman  Soewandi.  (2014). Respons  Mansyarakat  Desa  Terhadap  Modernisasi Produksi Pertanian. Universitas Padjajaran, Bandung. Mosher,  A.T.,  (2008). Menggerakkan  dan  Membangun  Pertanian. Penyadur: Krisnandi. CV. Yasaguna. Jakarta
Rita  Hanafie.  (2010). Pengantar  Ekonomi  Pertanian. Lembaga  Penerbit,  ANDI, Yogyakarta.
Narbuko,  Cholid,  dan  Achmadi,  Abu.  (1997). Metodologi  penelitian, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Prawirosentono,  Suyadi.  (1999). Manajemen  sumberdaya  Manusia,  Kebijakan Kinerja  Karyawan,  Kiat  membangun  Organisasi  Kompetitif  Menjelang Perdagangan  Bebas  Dunia, Edisi  Pertama,  Cetakan  Pertama,  BPFE. Yogyakarta.
Robbins, Stephen P. (1996). Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Alih  Bahasa  Hadyana  Pujaatmaka,  Penyunting  Triana  Iskandarsyah, Prenhallindo. Jakarta.
Sinungan,  Muchdarsyah.  (2000). Produktivitas  (Apa  dan  Bagaimana). Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Tony Wijaya. (2013). Metode penelitian ekonomi dan bisnis,  (Teori dan Praktik)
Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta.