ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR ȍ STUDI PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2014 DI KELURAHAN PONDOK PINANG KECAMATAN KEBAYORAN LAMA

## KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Ȏ

## Dede Saidah
Institut Pemerintahan Dalam Negeri dedesaidah@pps.ipdn.ac.id

## ABSTRACT
Various policies have been implemented by the government and local government in disaster relief process through the utilization of resources with the support of the implementing agencies and public, but have not been able to achieve maximum results as expected. It re ϔ lected from lack of duties and functions government bureaucracy as policy implementers in performing ϔ lood disaster relief.
This study aims to describe how the implementation of ϔ lood disaster relief policies held in the Administrative Village Pondok Pinang in District of Kebayoran Lama, South Jakarta.
The method used in this research is descriptive qualitative approach, the technique of data collection is through interviews, observation and documents. This study focused on the implementation of ϔ lood disaster relief policy. By using the Jones opinion factors include the organization, interpretation and application focus the determinants of policy and how the implementation of the policies implemented. SWOT analysis and Litmust Test used to analyze ϔ lood disaster relief policy implementation.
The results showed that the implementation of ϔ lood disaster management policies in Pondok Pinang Village was not optimally implemented. Some of the obstacles encountered in policy implementation were due to the lack of capacity and commitment of the implementing apparatus as well as the lack of guidance and counseling carried out, which resulted in a lack of support and community participation in the success of the implemented policies. The results of the SWOT analysis are very strategic and strategic, namely 1) Maximizing the use of available personnel and budget resources in implementing ϔ lood prevention policies in order to provide quality services to the community. 2) Increase public awareness to participate in the success of the policy through socialization, guidance and counseling.
Keywords: Policy Implementation, Disaster Flood Relief

## ABSTRAK
Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses penanggulangan bencana melalui pemanfaatan  sumber daya pelaksana dengan dukungan instansi terkait dan masyarakat, namun belum mampu
mencapai  hasil  sebagaimana  yang  diharapkan.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  masih sulitnya  birokrasi  pemerintah  sebagai  pelaksana  kebijakan  dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsi  sepertihalnya  dalam  penanggulangan  bencana  banjir  sehingga pelayanan publik belum dapat dilaksanakan secara berkualitas.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendiskripsikan  bagaimana  implementasi kebijakan  penanggulangan  bencana  banjir  yang  diselenggarakan  di  Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif,  dimana  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara,  observasi,  dan  telahan  dokumen.  Penelitian  ini  difokuskan  pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir, yang menyoroti bagaimana implementasi  kebijakan  dilaksanakan,  dan  faktor-faktor  penentu  implementasi kebijakan  dengan  menggunakan  pendapat  Jones  yang  meliputi  faktor  organisasi, interpretasi  dan  aplikasi.  Sementara  strategi  yang  digunakan  dalam  implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir, menggunakan analisis SWOT dan Litmust Test.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana  banjir  di  Kelurahan  Pondok  Pinang  belum  terselenggara  secara  optimal. Beberapa kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan disebabkan karena, kurangnya kemampuan dan komitmen aparat pelaksana serta kurangnya pembinaan dan  penyuluhan  yang  dilakukan,  sehingga  memberi  dampak  terhadap  kurangnya dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  menyukseskan  kebijakan  yang dilaksanakan. Hasil analisis SWOT terdapat hal yang sangat strategis dan strategis yaitu  1)  Memaksimalkan  penggunaan  sumber  daya  aparatur  dan  anggaran  yang tersedia  dalam  implementasi  kebijakan  penanggulangan  banjir  guna  memberikan pelayanan  yang  berkualitas  kepada  masyarakat.  2)  Meningkatkan  kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan melalui sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana Banjir.
PENDAHULUAN
S alah  satu  peristiwa  alam  yang merugikan manusia dan sering terjadi di  Indonesia  serta  dapat  dikategorikan sebagai  bencana.  Bencana  adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan  penghidupan  masyarakat  yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau  faktor  nonalam,  maupun  faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya  korban  jiwa  manusia, kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta benda, dan dampak psikologis.
Tidak  dapat  dipungkiri  Indonesia merupakan  sebuah  negara  yang teridenti kasi  sebagai  rawan  bencana karena  dalam  beberapa  tahun  terakhir ini,  bencana  memang  sering  terjadi, mulai  dari  bencana  yang  disebabkan oleh  alam  maupun  bencana  karena kesalahan  manusia  ( human error ). Kesalahan manusia yang menyebabkan bencana  seringkali  tidak  disadari,  hal ini  karena  kultur  pembangunan  di Indonesia yang hanya business oriented tanpa memperhatikan aspek lingkungan (sustainable development) .  Bencana akibat  kesalahan  manusia  yang  sering
terjadi  di  Indonesia  adalah  bencana banjir.
Banjir  merupakan  bencana  yang sudah menjadi ”langganan” bagi
beberapa  wilayah  di  Indonesia.  Bahkan, di ibu kota Jakarta setiap tahun  terjadi bencana   ini. Selain   disebabkan   oleh faktor      alam,  banjir  juga  disebabkan ulah  manusia.  Pembangunan  gedung, penebangan  pohon,  dan  penyempitan sungai merupakan contoh ulah manusia  yang  menjadi  penyebab banjir.  Kerugian  secara  materil  akibat banjir  dapat  mengganggu  seluruh aktivitas  masyarakat  maupun  menjadi penghambat  pertumbuhan  kota.  Banjir besar  yang  melanda  Jakarta  di  awal 2013,  melumpuhkan  mayoritas  sendi kehidupan  dan  dunia  usaha.  Kerugian materi  yang  besar,  tidak  terhindarkan. Gubernur  DKI  Jakarta  Joko  Widodo memperkirakan,  kerugian  mencapai  Rp 20 triliun. Nominal itu mencakup seluruh sektor ( blogspot.com 2 Pebruari 2013).
Bencana  yang  ditimbulkan  sebagai akibat banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan kerugian jiwa, harta dan benda.  Kerugian  akibat  banjir  adalah perhitungan kerusakan bangunan, kehilangan  barang  berharga,  hingga opportunity cost saat  semua  orang tidak  bisa  masuk  kerja  dan  sekolah. Banjir  tidak  dapat  dicegah,  namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya. Berhubung  datangnya  relatif  cepat, untuk  mengurangi  kerugian  akibat bencana  tersebut  perlu  dipersiapkan penanganan secara cepat dan tepat.
Pembangunan lingkungan pemukiman umumnya akan menghindari  kawasan  yang  rentan terhadap banjir. Sejalan dengan
pertumbuhan  kota  dan  permasalahan lahan,  kawasan  perumahan  baru dan  pusat–pusat  kegiatan  komersial berkembang  dan  meluas  ke  arah wilayah  yang  rentan  banjir  yang sebelumnya  dihindari.  Selain  itu, kebutuhan lahan yang meningkat tajam, tentunya  mempengaruhi  harga  lahan di  perkotaan,  seperti  halnya  wilayah Jakarta.  Bagi  masyarakat  yang  mampu, hal  ini  bukanlah  sebuah  permasalahan pelik,  namun  masyarakat  kota  tidak hanya  terdiri  dengan  masyarakat berpenghasilan  menengah  keatas  ( the have )  saja,  melainkan  juga  terdapat kaum-kaum miskin ( the have not ) yang juga butuh tempat tinggal.
Pemenuhuan kebutuhan masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah  untuk  bertempat  tinggal mempunyai  area  tersendiri,  dimana area  tersebut  mempunyai  nilai  lahan yang  terjangkau  namun  tentunya dengan  fasilitas  dan  kondisi  yang seadanya  bahkan  cenderung  ‘buruk’ yang  sering  disebut  sebagai  kawasan kumuh.  Kawasan  kumuh  ini  memiliki permasalahan  terhadap  kondisi  sosial ekonomi  yang  rendah  dan  degradasi lingkungan.
Keadaan
lingkungan yang  buruk  mengakibatkan  suatu kawasan  rawan  akan  bahaya  dan bencana,  terutama  yang  bermukim di  bantaran  sungai  yaitu  masalah banjir,  resiko  kebakaran  dan  penyakit endemik.  Persoalan  bencana  banjir  ini perlu  penanganan  khusus  dan  harus lebih  diperhatikan  oleh  pemerintah melalui  jajaran  birokrasi  terkait dengan  mencari  solusi  penanganannya melaluipenyelenggaraan pelayanan yang cepat dan tepat. Tuntutan penanganan dan pelayanan  yang  memuaskan  oleh
masyarakat kepada Pemerintah Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  mengenai penanggulangan  banjir  ini  ditanggapi dengan  mengedepankan  kebijakan strategis  dengan  dibentuk  Organisai dan  Tata  Kerja  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  melalui  Peraturan Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor 250  Tahun  2014,  sebagai  perubahan dari  Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI
Jakarta  Nomor  11  Tahun  2011  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana  di  Provinsi  DKI  Jakarta, Gubernur  DKI  Jakarta  mengeluarkan Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta  Nomor  39  Tahun  2014 tentang  Pembagian  Tugas  Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan  Bencana.  Realitas yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa  penanggulangan  bencana  banjir belum  terselenggara  dengan  baik, karena  kurangnya  koordinasi  dan sinkronisasi  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  dari  Satuan  Tugas  Perangkat Daerah (SKPD). Oleh sebab itu harapan warga  Jakarta  untuk  hidup  bebas  dari bencana  banjir  tampaknya  ’masih  jauh panggang  dari  api’.  Masalah  klasik  ibu kota negara ini tak kunjung terpecahkan, meski  pemerintahan  DKI  Jakarta  telah telah  membentuk  unit  organisasi dalam menanggulangi bencana, bahkan frekuensi  dan  luasan  daerah  yang terkena  dampak  banjir  cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Prinsip dari penanggulangan bencana menurut peraturan  gubernur  meliputi:  a)  cepat dan  tepat;  b)  prioritas;  c)  koordinasi dan  keterpaduan;  d)  berdaya  guna
dan  berhasil  guna;  e)  transparansi dan  akuntabilitas;  f)  kemitraan;  g) pemberdayaan;  h)  nondiskriminatif; i) nonproletisi. Ruang lingkup penanggulangan  bencana  terdiri  dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
Sebagaimana  diketahui  bahwa banjir  memang  merupakan  fenomena alam yang melanda negara mana pun di dunia.  Akan  tetapai  yang  membedakan bangsa  kita  dengan  bangsa-bangsa lain yang lebih maju adalah sikap yang ditampilkan  untuk  mencontoh  dan belajar  dari  pengalaman,  dan  tidak pernah  tuntas  dalam  menyelesaikan masalah  banjir.  Selama  ini  upaya penganganannya yang dilakukan
masih  bersifat  parsial,  terpilah-pilah, dan  bersifat top-down .  Padahal,  banjir yang  terjadi  di  Jakarta  merupakan permasalahan  yang  kompleks,  dan tidak hanya hanya terkait dengan aspek teknis, melainkan juga nonteknis.
Sebenarnya  akar  masalah  banjir yang  terjadi  di  suatu  kawasan,  bila masukan  air  yang  berasal  dari  hujan di  kawasan  tersebut  ditambah  dengan air  hujan  yang  berasal  dari  kawasan hulu,  jumlahnya  lebih  besar  ketimbang yang  dapat  teralirkan  ke  laut  dan  yang terserap  ke  dalam  tanah  pada  periode waktu  tertentu.  Oleh  sebab  itu  tidak dapat dipungkiri bahwa, bencana banjir besar  yang  melanda  Jakarta  terjadi manakala  hujan  lebat  turun  di  wilayah Bogor  bersamaan  dengan  hujan  deras di  Jakarta  dan  pasang  tertinggi  di  laut Teluk Jakarta.
Penyebab banjir biasanya dikarenakan  adanya  curah  hujan  yang tinggi,  permukan  tanah  yang  lebih rendah dibandingkan permukaan laut,  pemukiman  yang  membangun
pada  dataran  sepanjang  sungai  atau kali,  adanya  sampah  sehingga  aliran sungai  tidak  lancar.Saat  seka  rang  ini masyarakat  sudah  tidak  peduli  lagi terhadap  lingkungan  hidup  tempat mereka  tinggal,  yang  telihat  dari semakin  sedikitnya  masyarakat  yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Demikian pula, banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan juga  menggundulkan  hutan.  Merusak lingkungan atau mengeksploitasi lingkungan  secara  berlebihan  dapat menyebabkan terjadinya banjir.
Berdasarkan  kondisi  dan  keadaan di  lingkungan  tersebut  seharusnya kelestarian  lingkungan  itu  sangat penting.  Banjir  juga  dapat  terjadi di  sungai,  ketika  alirannya  melebihi kapasitas  saluran  air,  terutama  di sungai.  Banjir  sering  mengakibatkan kerusakan  rumah  dan  pertokoan yang  dibangun  di  dataran  banjir sungaialami,  meski  kerusakan  akibat banjir  dapat  dihindari  dengan  pindah menjauhdari  sungai  dan  badan  air yang  lain,  orang-orang  menetap  dan bekerja dekatair untuk mencari na kah dan  memanfaatkan  biaya  murah  serta perjalanan  dan  perdagangan  yang lancar  dekat  perairan.  Manusia  terus menetap diwilayah rawan banjir adalah bukti  bahwa  nilai  menetap  dekat  air lebih besar dari pada biaya kerusakan akibat banjir periodik.
Kelurahan  Pondok  Pinang  adalah salah  satu  Kelurahan    di  Kecamatan
Kebayoran  Lama  Jakarta  Selatan. Kelurahan ini memiliki jumlah penduduka  sekitar  60.000  jiwa  dan mempunyai  luas  wilayah  sebesar  687 Ha.  Kelurahan  ini  merupakan    salah satu  wilayah  yang  sering  ditimpa musibah  banjir  dari  tahun  ke  tahun,
terutama  bagi  masyarakat  yang  tinggal di bantaran Kali Pasangrahan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan  tersebut,  maka  dapat dirumuskan  permasalahan  penelitian sebagai berikut:
1.  Bagaimana Implementasi kebijakan penanggulangan  bencana  banjir  di Kelurahan Pondok Pinang ?
2.  Faktor-faktor  dalam  implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang?
3.  Strategi untuk
mengimplementasikan  kebijakan penanggulangan  bencana  banjir  di Kelurahan Pondok Pinang?

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian  tentang  implementasi kebijakan  telah  banyak  dilakukan, tetapi  dengan  cara  pandang  yang beragam.  Namun  penelitian  tentang penanggulangan
bencana alam
belum  banyak  dilakukan.  Dari  hasil penelusuran  kepustakaan  ditemukan beberapa  peneliti  terdahulu  yang penulisannya  relevan  dengan  judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain sebagai berikut:
Penelitian yang dilakukan Ujang Misron (2014) tentang strategi penanggulangan bencana berbasis  masyarakat  di  Kabupaten Lampung  Barat.  Upaya  pencegahan dan  penanggulangan  bencana  telah dilakukan  berbagai  pihak,  mulai Pemerintah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung  (Satkorlak  PB),  Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Satlak PB), kecamatan,  sampai  tingkat  yang  paling bawah  yaitu  Kelurahan/Pekon  (desa) dan  masyarakat.  Kajian  bertujuan untuk mengetahui kelembagaan
penanggulangan  bencana  yang  ada dan permasalahan penerapannya dilapangan  serta  menyusun  alternatif strategi  dalam  penanganan  bencana  di Kabupaten  Lampung  Lampung  Barat yang  berbasis  masyarakat  dan  peran swasta sebagai komponen utama dalam penanggulangan bencana.
Kelembagaan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Lampung Barat pada saat ini dibentuk berdasarkan Keputusan  Bupati  Lampung  Barat Nomor 12 tahun 2006 tentang Prosedur tetap  (PROTAP)  satuan  pelaksanaan penanggulangan bencana masih didomonasi oleh aparat pemerintah saja sedangkan  keterlibatan  masyarakat  dan swsta masih sedikit sekali sehingga pada setiap  terjadi  bencana  selalu  menemui kendala  dalam  penanggulangannya, Kendala yang ditemui antara lain masih lemahnya  koordinasi  antar  pihak  yang terlibat  dalam  satlak  PB  dan  belum memberikan  dengan  jelas  tugas  pokok dan fungsi antar instansi dan pada setiap tingkatan  pemerintahan  serta  belum melibatkan pihak swasta dan masyarakat secara optimal.
Empat  strategi  yang  diusulkan melalui  kajian  ini  adalah : (1)  Upaya penyempurnaan  dokumen  Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana (2) Pengembangan pengadaan pos  anggaran  penanganan  bencana mulai  dari  tahap  mitigasi,  tanggap darurat  hingga  pasca  bencana  (3) Pengembangan keterlibatan masyarakat dalam  penanganan  bencana.  (4)
Pengelolaan  partisipasi  pihak  swasta dalam penanganan bencana di Kabupaten Lampung Barat. Penelitian yang dilakukan Yadrison
(2014)  tentang  implementasi  fungsi program  penanggulangan  bencana
pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk  membahas  implementasi  fungsi
Program  Penanggulangan  Bencana yang  diselenggarakan  oleh  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Perlindungan Masyarakat  Provinsi  Sumatera  Barat; dan  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap proses penanggulangan
bencana  di  Provinsi  Sumatera  Barat.
Penelitian  menggunakan  pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif.  Data  dikumpulkan  dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik  wawancara  dan  pengamatan. Wawancara  dilakukan  dengan  4 informan  dari  unsur  pemerintah  serta 10  informan  dari  unsur  masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lokal yang  dianggap  mewakili  masyarakat Kabupaten/Kota  yang  menjadi  lokasi penelitian.
Implementasi fungsi program penanggulangan bencana sebelum terjadi  bencana  oleh  Badan  Kesbang Linmas  Provinsi  Sumatera  Barat. meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dengan  melibatkan  instansi-instasi pemerintah  serta  stakeholders  yang terkait  dalam  implementasi  program penanggulangan  bencana.  Kegiatan yang  dilakukan  antara  lain  membuat peta  daerah-daerah  rawan  bencana dan  menginformasikannya  kepada pihak-pihak  terkait;  menyusun  potensi Linmas  dan  Satgas  PBP;  menetapkan daerah-daerah  alternatif  pengungsian; menyusun  program  PBP;  mengadakan kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan; Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP; menyusun Prosedur Tetap Protap) PBP;
dan  menetapkan  anggaran  PBP  dalam
APBD Provinsi Sumatera Barat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  implementasi  fungsi  program penanggulangan  bencana  oleh  Badan Kesbang  Linmas  Provinsi  Sumatera Barat  sudah  sesuai  dengan  kebijakan BAKORNAS  PBP,  dan  secara  prinsip sudah selaras dengan teori manajemen risiko  sebagaimana  yang  disekripsikan oleh Asian Disaster Preparedness Center , namun secara teknis masih menunjukan kelemahan-kelemahan  yaitu;  kebijakan penanggulangan bencana tidak tersosialisasi  secara  efektif  kepada masyarakat  di  daerah-daerah  rawan bencana;  tidak  ada  penggalangan secara khusus sumber daya masyarakat di  lokasi-lokasi  bencana  atau  rawan bencana;  pemberian  bantuan  sangat terlambat,  jumlah  bantuan  tidak mencukupi,  dan  kontribusi  Pemerintah Provinsi  lebih  kecil  bila  dibanding dengan kontribusi Pemerintah Kabupaten;  penggalangan  peran  serta masyarakat  di  lokasi-lokasi  bencana/
rawan  bencana  dari  pemerintah Provinsi/Badan  Kesbang  Linmas  tidak ada.
Memperhatikan  penelitian  yang telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti di  atas,  berbeda  dengan  penelitian yang  akan  penulis  lakukan  karena pertama , penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih menekankan pada  kebijakan  atau  program  yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  (Provinsi/ Kabupaten),  sedangkan  penelitian  ini meneliti  dan  mengkaji  pelaksanaan penanggulangan bencana yang implementornya oleh pemerintah kelurahan.  Oleh  karena  itu  penulis memfokuskan  penelitian  ini  lebih kepada implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Kedua , factor-faktor dalam penanganan bencana  yang  digunakan  oleh  peneliti sebelumnya lebih menunjukkan
peran  faktor-faktor  eksternal  dalam penanganan bencana. Sedangkan factor- faktor  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian ini, menggunakan teori Jones tentang  Implementasi  kebijakan  yang mengedepankan aspek organisasi, interpretasi  dan  aplikasi,  dengan maksud  bahwa  bobot  implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor internal dan eksternal, bukan eksternal saja  atau  internal  saja.  Hal  tersebut menjadi  substansi  mendasar  yang dapat  membedakan  antara  penelitian sebelumnya  sebagaimana  yang  telah dikemukakan.

## Kebijakan Publik
Birokrasi  Pemerintah  memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan  ataupun  keputusan  yang menyangkut kepentingan orang banyak, inilah  yang  disebut  sebagai  kebijakan publik.  Penyelenggaraan  pemerintahan memerlukan  banyak  kebijakan  yang harus diambil, baik itu secara nasional,
regional maupun lokal, sebagai suatu  upaya  untuk  mengatur  tatanan kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
Pemahaman  tentang  kebijakan publik  berasal  dari  terjemahan public policy ,  sebagaimana  menurut  Islamy, (2004:17) yang menerjemahkan kata public ke  dalam  bahasa  Indonesia sangat  susah  misalnya  diartikan masyarakat,  rakyat,  umum  dan  negara. Namun  kebanyakan  penulis  buku menerjemahkannya  sebagai  “publik” saja  seperti  terjemahan Public Policy
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 2, No. 2, Oktober 2020: 185–202
yaitu  kebijakan  publik.  Kata public mempunyai  dimensi  arti  yang  agak banyak,  secara  sosiologi  kita  tidak boleh menyamakannya dengan masyarakat.  Perbedaan  pengertiannya adalah  masyarakat  di  artikan  sebagai sistem  antar  hubungan  sosial  dimana manusia  hidup  dan  tinggal  bersama- sama.
Terdapat  norma-norma  atau  nilai- nilai  tertentu  di  dalam  masyarakat tertentu yang mengikat dan membatasi kehidupan
anggota-angotanya.
Dilain  pihak  publik  diartikan  sebagai kumpulan  orang-orang  yang  menaruh perhatian,  minat  atau  kepentingan yang  sama.  Tidak  ada  norma/ nilai yang mengikat/membatasi perilaku public sebagaimana  halnya
pada  masyarakat,  karena public sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya (indentifikasinya) secara jelas. (Islamy, 2004:16). Sementara kebijakan yang dimaksud disepadankan dengan kata policy yang  dibedakan  dengan kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues). Winarno,  (2011:16) dan  Wahab,  (2012:1-2)  sepakat  bahwa istilah  ‘kebijakan’  ini  penggunaannya sering  dipertukarkan  dengan  istilah- istilah  lain  seperti  tujuan (goals) , program,  keputusan,  undang-undang, ketentuan-ketentuan,  standar,  proposal dan grand design. Bagi  para policy makers (pembuat kebijakan) dan orang- orang  yang  menggeluti  kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di  luar  struktur  pengambilan  kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan. Charles O. Jones (1996) mengemukakan bahwa implementation is the set of activities directed toward putting a
program into effect .  Dengan  demikian maka implementasi merupakan serangkaian  beberapa  aktivitas  dan kegiatan  guna  melaksanakan  sebuah program  untuk  menimbulkan  suatu akibat tertentu. Mennurut Jones implementasi  kebijakan  terdiri  dari  3 (tiga) aktivitas utama yaitu organization, interpretation, dan application .
Organisasi dalam hal ini adalah organisasi pelaksana kebijakan, Interpretasi dalam hal ini adalah interpretasi para pelaksana kebijakan,  aplikasi  dalam  hal  ini  adalah penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang  mencakup  ketenttuan  rutin  dari pelayanan  dengan  tujuan  kebijakan public yang telah di tentukan.

## METODE PENELITIAN
Suatu penelitian ilmiah membutuhkan  desain  sebagai  tuntutan dalam mencari informasi, pengumpulan data  dan  observasi  yang  kemudian dianalisis.  Menurut  Nazir  (2011:88), bahwa  “desain  dari  suatu  penelitian adalah proses yang diperlukan dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan penelitian”. Sementara Ndraha, (1985:88) menambahkan  bahwa  “merupakan kombinasi  antara  tujuan  penelitian dengan  unsur-unsur  dari  penelitian itu sendiri. Untuk itu, desain penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah kualitatif”. Teknik pengumpulan data  dilakukan  melalui  wawancara, observasi,  dan  telahan  dokumen. Teknik  analisis  data  dilakukan  analisis SWOT dan reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan atau veri ikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelurahan Pondok Pinang merupakan salah satu wilayah Kelurahan dalam  wilayah  Pemerintah  Kecamatan
Kebayoran  Lama,  Kota  Administrasi Jakarta Selatan yang memiliki luas ± 684 Ha.  Adapun  kondisi  lingkungan  hidup pemukiman  penduduk  di  Kelurahan Pondok  Pinang  terdiri  dari  lingkungan pemukiman  warga  yang  teratur/tertib seperti  pemukiman  Pondok  Indah seluas  ±  400  Ha,  dengan  bentuk  Real Estate (RW. 013, 014, 015, 016, 017, dan sebagian RW. 03). Cagar budaya pengrajin kayu  Pondok  Pinang  seluas  ±  60  Ha (RW.  01,  02,  sebagian  RW.  05,  06,  011) dan  perumahan  komplek  POLRI  serta Departemen Pekerjaan Umum seluas ± 50 Ha, sedangkan sisanya dihuni oleh warga masyarakat yang berpenghasilan sedang.
Keadaan Sosial Ekonomi masyarakat Kelurahan  Pondok  Pinang  yang  secara bertahap  bergeser  dari  pola  pikir tradisional  ke  arah  yang  lebih  modern, sehingga  cara  usaha  selaku  pengrajin kayu  ikut  berubah.  Hal  ini  terlihat  dari meningkatnya  usaha  yang  dilakukan masyarakat yang beralih ke sektor jasa dan  perdagangan,  walaupun  masih banyak  juga  masyarakat  yang  masih menjadi pengrajin kayu sehingga cagar budaya pengrajin kayu tetap terjaga.
Birokrasi pemerintahan Kelu- rahan Pondok Pinang sebagai sebuah  organisasi  publik,  dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kepala Kelurahan selaku perangkat  daerah  serta  bertanggung jawab  kepada  Walikota  melalui  Camat.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,  kelurahan  dikoordinasikan oleh  Asisten  Pemerintahan  Sekretaris Kota.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 147 Tahun
2009  Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Kelurahan.  Sejalan  dengan  hal tersebut,  maka  kelurahan mempunyai tugas  dan  fungsi  menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan  pemerintahan  daerah  di wilayah kelurahan.
Guna  menyelenggarakan  tugas sebagaiamana disebutkan di atas maka Kelurahan  Pondok  Pinang  mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan, dan pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kelurahan;
b. Pelaksaan  tugas  pemerintahan daerah  yang  dilimpahkan  dari Gubernur;
c. Pengendalian  operasional  peme- liharaan ketenteraman dan ketertiban dan penegakan Peraturan  Daerah  dan  Peraturan Gubernur oleh Satuan Tugas Satuan
Polisi Pamong Praja Kelurahan;
d. Pelaksanaan pemberdayaan masya- rakat Kelurahan;
e. Pembinaan lembaga masyarakat;
f. Pembinaan  prasarana  dan  sarana umum,  termasuk  saluran-saluran air lingkungan serta saluran tersier lainnya;
g. Pemeliharaan  dan  pengembangan kebersihan dan lingkungan hidup;
h. Pemeliharaan  dan  pengembangan kesehatan  lingkungan  dan  komu- nitas;
i. Pengoordinasian  puskesmas  kelu- rahan
j. Pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan;
k. Perawatan  tanah  interaktif  dan pengawasan pohon di jalan;
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 2, No. 2, Oktober 2020: 185–202
l. Pembinaan  Rukun  Warga  dan Rukung Tetangga;
m. Pelaksanaan  koordinasi  dengan lembaga musyawarah kelurahan;
n. Pelayanan kepada masyarakat (pelayanan  perizinan  dan  non perizinan  yang  dilimpahkan  dari Gubernur);
o. Pengendalian  pelaksanaan  ang- garan  Satuan  Tugas  Pilisis  Pamong Paraja Kelurahan;
p. Penyediaan,  penatausahaan,  peng- gunaan,  pemeliharaan  dan  per- awatan prasarana dan sarana kerja;
q. Pengelolaan  kepegawaian,  keu- angan,  barang  dan  ketatausahaan kelurahan; dan
r. Pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
Struktur  Organisasi  Kelurahan Pondok Pinang dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2009, dengan menggunakan pola maksimal yang terdiri dari:
a. Lurah
b. Sekretariat Kelurahan
c. Seksi  Pemerintahan,  Ketenteraman dan Ketertiban
d. Seksi Perekonomian
e. Seksi Prasarana dan Sarana
f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
g. Seksi  Kebersihan  dan  Lingkungan Hidup
h. Seksi Pelayanan Umum; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir
di Kelurahan Pondok Pinang
Birokrasi  sebagai  penyelenggara pemerintahan  sangat  berperan  dalam
menentukan  keefektifan  kebijakan. Birokrasi  tersebut  mencakup  aspek struktur  organisasi,  pembagian  urusan pemerintahan,  dan  koordinasi  yaitu hubungan  antar  unit  dalam  organisasi yang  bersangkutan  dan  hubungan dengan  organisasi  luar.  Birokrasi  ini penting  supaya  tidak  terjadi  duplikasi, dan petunjuk pelaksanaan atau prosedur  operasi  kerja  yang  dibuat sehingga  tidak  menyulitkan  aparat pelaksana  dalam  pelaksaaan  suatu kebijakan.  Oleh  sebab  itu,  lahirnya kebijakan  pemerintah  bertujuan  untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga  fungsi  pemerintah  sebagai pelayan  yang  membuahkan  keadilan, fungsi  pemberdayaan  akan  mendorong kemandirian  masyarakat  dan  fungsi pembangunan akan menciptakan
kemakmuran masyarakat.
Menyikapi hal dimaksud, salah satu langkah  yang  dilakukan  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya tanggap terhadap  bencana  yang  terjadi  sebagai bentuk  pelayanan  dan  pemberdayaan masyarakat, maka dikeluarkan kebijakan  tentang  penanggulangan bencana  yaitu  melalui  Peraturan Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor 39  Tahun  2014  tentang  Pembagian Tugas  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Lahirnya  kebijakan  ini  dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelenggarakan kesiapsiagaan dalam pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi  melalui  pengkoordianasian serta  langkah-langkah  yang  tepat guna dan berhasilguna. Dalam menyelenggarakan  tugas  dan  fungsi penanggulangan bencana, dimana kewenangannya  diserakan  pada  Badan Penanggulangan Bencana daerah
(BPBD)  sebagai  perangkat  daerah dalam  pelaksanaan  penanggulangan bencana  daerah  yang  berkedudukan  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada
Gubernur.
Menyikapi  pentingnya  organisasi BPBD, berkaitan erat dengan eksistensi  Pemerintah  Daerah  dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, karena keberadaannya didukung  dengan  Peraturan  Gubernur, sehingga jelas mempengaruhi kapasitas daerah  dalam  proses  penyelenggaraan penanggulangan  bencana  yang  terjadi di  DKI  Jakarta.  Dengan  demikian  jika kegiatan  penanggulangan  bencana tidak  diatur  dengan  baik,  niscaya akan  menghambat  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  masyarakat  di  daerah. Mengingat proses penanganan bencana khususnya banjir yang sering  melanda  sebagian  wilayah
DKI  Jakarta,  sepertihalnya  di  wilayah
Kelurahan  Pondok  Pinang,  sehingga dibutuhkan  adanya  koordinasi  yang baik  dengan  instansi  terkait  demi menyukseskan kebijakan tersebut
ketika diimplementasikan.
Pada prinsipnya kebijakan yang telah dibuat  bukan  sekedar  untuk  dijadikan rencana, tetapi perlu diimplementasikan agar  dapat  memberikan  dampak perubahan-perubahan  sesuai  dengan tujuan  kebijakan.  Sebuah  kebijakan yang  diimplementasikan  merupakan suatu  upaya  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  tertentu  dengan  sarana-sarana tertentu  dan  dalam  urutan  waktu tertentu,  (Sunggono,  1994:137).  Untuk itu,  agar  implementasi  kebijakan  itu dapat  berhasil  sesuai  tujuannya,  maka peran unsur pendukung seperti sumber daya,  dan  organisasi  sangat  penting.
Efektif  tidaknya  suatu  kebijakan dalam implementasinya karena adanya  berbagai  faktor  yang  kerapkali melingkupi  kebijakan  tersebut  dalam implementasinya  baik  secara  implisit maupun eksplisit. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang, yang  diselenggarakan  oleh  BPBD sebagai  pelaksana  kebijakan,  tingkat keberhasilannya  sangat  ditentukan oleh  segenap  sumber  daya  pendukung kebijakan dimaksud. Hal itu sebagaimana dijelaskan  oleh  Lurah  Pondok  Pinang kepada penulis pada hari Selasa tanggal 17  November  2015,  bahwa  “Tingkat keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan sangat tergantung dari segenap sumber daya  yang  mendukung,  termasuk  di dalamnya  aparat  pelaksana  (staf), fasilitas  sarana  dan  prasarana  serta dukungan angaran yang tersedia dalam organisasi”.
Selain  dukungan  sumber  daya pelaksana  kebijakan  dan  fasilitas  yang memadai,  diperlukan  pula  adanya koordinasi  dan  jalinan  komunikasi antara  instansi  pelaksana  kebijakan dengan dukungan partisipasi masyarakat.  Hal  itu  mengingat  proses penanganan bencana melibatkan
instansi  terkait  dan  dukungan  dari masyarakat,  maka  koordinasi  dan komunikasi  yang  terbangun  diantara aparat  pelaksana  sangat  penting  guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian beberapa aspek yang diperhatikan dalam implementasi kebijakan  penanggulangan  bencana banjir  di  wilayah  Kelurahan  Pondok Pinang yaitu dukungan sumber daya  pelaksana  kebijakan  dari  unit
organisasi  terkait,  penyediaan  sarana dan  prasarana,  serta  dukungan  alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
Terkait  dengan  penanggulangan bencana  banjir,  maka  BPBD  sebagai instansi teknis yang menyelenggarakan penangulangan  bencana  seyoyanya berpedoman pada visi dan misi organisasi sebagaimana  yang  telah  ditetapkan. Sebagai organisasi publik, maka dengan sendirinya  BPBD  melaksanakan  fungsi guna  merumuskan  dan  menetapkan kebijakan  penanggulangan  bencana dan  penanganan  pengungsi  dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan e isien, serta  mengkodinasikan  pelasanaan kegiatan  penanggulangan  bencana secara  terpadu  dan  menyeluruh.  Oleh sebab  itu  segenap  kekuatan  internal yang dimiliki yakni berupa sumber daya aparatur,  sarana  dan  prasarana  harus dimanfaatkan  secara  optimal  untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Sebuah  kebijakan  tidak  akan memiliki makna apabila tidak diimplementasikan,  untuk  itu  perlunya implementor  kebijakan  yang  terlibat secara  langsung  dalam  implementasi kebijakan tersebut. Aktor-aktor yang  terlibat  dalam  implementasi kebijakan  penanggulangan  bencana banjir  berhubungan  dengan  organisasi BPBD  dan  segenap  unsur  terkait  yang melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dalam memberikan pelayanan langsung kepada  masyarakat.  Oleh  sebab  itu sebelum  kebijakan  itu  diterapkan sedini  mungkin  telah  ditetapkan  siapa saja  yang  melaksanakan  kebijakan  itu, organisasi  mana  saja  yang  terlibat  dan data  siapa  saja  kelompok-kelompok sasaran penerima kebijakan itu.
Sesuatu hal yang sangat determinan dalam
implementasi kebijakan
adalah  kesiapan  pelaksana  kebijakan yang  memiliki  kemampuan  dalam melaksanakan  kebijakan  itu,  baik kemampuan  teknis,  manajerial  dan kemampuan  untuk  merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengintegrasikan setiap keputusan, maupun  dukungan  yang  datang  dari lembaga  politik  dan  masyarakat.  Oleh sebab itu implementor kebijakan sangat berperan  dalam  upaya  tercapainya tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan dalam kebijakan. Sebagaimana Menurut Jones (1996:293), bahwa “implementasi itu merupakan sebuah penerapan yang dimaksudkan  untuk  mengoperasikan progam”.
Keberadaan  sumber  daya  aparat pelaksana  bukan  hanya  pada  tahap mengoperasikan  kebijakan,  namun pada  tahap  memberikan  pemahaman kepada  kelompok  sasaran  untuk mampu  mengetahui  dan  memahami dampak yang ditimbulkan jika kebijakan tersebut  tidak  dipatuhi.  Aplikasi  atau penerapan  dalam  sebuah  proses implementasi kebijakan, erat kaitannya dengan  kegiatan  lain  yaitu  kegiatan organisasi  dan  interpretasi.  Hal  itu karena  aplikasi  merupakan  sebuah proses  dinamis  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  kebijakan  lainnya dalam kemanusiaan yang mana seseorang  melakukan  pekerjaannya. Artinya  bahwa  implementor  kebijakan yang diserahi tugas dan tanggung jawab dalam  implementasi  kebijakan  publik, sepertihalnya kegiatan penanggulangan bencana  banjir,  maka  implementor kebijakan wajib melaksanakan kebijakan itu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Fenomena  yang  sering  muncul dalam suatu kebijakan publik
Dede Saidah — Analisis Implementasi Kebijakan .... adalah  terkadang  sangat  baik  dalam perumusannya, namun dalam penerapan atau aplikasinya di lapangan  memiliki  kecenderungan tidak  berlangsung  sesui  dengan  tujuan yang  ingin  dicapai.  Hal  itu  karena masalah-nasalah  yang  sering  muncul dilapangan  terkadang  tidak  dibahas atau  tidak  cantumkan  dalam  kebijakan yang  telah  dirumuskan.  Sebagaimana dalam  pandangan  Mazmanian  dan Sabatier  yang  dikutip  oleh  Nugroho (2012:501) bahwa “implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena  disini  masalah-masalah  yang kadang  tidak  dijumpai  dalam  konsep, muncul  di  lapangan”.  Pendapat  itu mengindikasikan bahwa suatu kebijakan yang  telah  diimplementasikan  seperti halnya penyelenggaraaan kegiatan penanggulangan  bencana  banjir,  selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan  antara  yang  diharapkan dengan apa yang terjadi. Faktor  aplikasi  dalam  penelitian ini pada dasarnya diarahkan untuk  menyelenggarakan  kegiatan penanggulangan  bencana  banjir  secara terencana,  terpadu  dan  menyeluruh, agar  sadar  meningkatkan  kualitas penanggulangan bencana banjir dengan bertindak  cepat  dan  tepat,  efekltif dan  e isien.  Pada  kondisi  demikian, kedudukan organisasi BPBD merupakan fasilitator  dalam  mewujudkan  setiap kebijakan dengan mengutamakan langkah-langkan  dengan  mengajak unsure  terkait  dan  masyarakat  untuk berpartisipasi,  sekaligus  memberikan mendorongan kepada masyarakat untuk  tanggap  terhadap  bencana  yang terjadi. Aspek penerapan dalam proses implementasi  kebijakan  merupakan salah  satu  faktor  penting  untuk  dapat
mewujudkan Kelurahan Pondok Pinang yang  tanggap  dan  berdaya  terhadap bencana  banjir,  namun  hal  tersebut belum  terlaksana  sebagaimana  yang diharapkan.  Hal  itu  sebagaimana dijelaskan  oleh  Koramil  Kebayoran Lama kepada penulis, sebagai berikut:
Sebenarnya sebagian besar masyarakat  tahu  kalau  ada  organisasi yang  menangani  bencana,  terutama bagi  masyarakat  yang  berada  pada wilayah  yang  rawan  bencana,  tetapi masyarakat  merasa  masih  kurangnya sosialisasi,  pembinaan  dan  penyuluhan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Masyarakat  pada  umumnya  berharap adanya  sosialisasi,  pembinaan  dan penyuluhan  yang  dilakukan,  sehingga masyarakat  menjadi  tahu  dan  tanggap terhadap  bencana  yang  terjadi,  akan tetapi  karena  pemerintah  melalui instansi  teknis  belum  tegas  dan  serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Hasil  analisis  SWOT  implementasi kebijakan  penanggulangan  bencana banjir  di  Kelurahan  Pondok  Pinang ditunjukkan tabel 1.
Hasil  dan  pembahasan  penelitian tersebut  apabila  dikaitkan  dengan model  dari  Jones  yaitu organization, interpretation,
dan
application .
Organisasi  dalam  hal  ini  adalah organisasi  pelaksana  kebijakan  yang di  dalamnya  terdapat  sumber  daya aparatur yang ada dalam implementasi kebijakannya,  Interpretasi  dalam  hal ini  adalah  interpretasi  para  pelaksana kebijakan baik itu sumberdaya internal dan eksternal organisasi, aplikasi dalam hal  ini  adalah  bagaimana  penerapan oleh para pelaksana kebijakan tersebut yang mencakup partisipasi masyarakat, sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan
yang diberikan. Dengan demikian teori dan  konsep  dari  Charles  O.  John  yang terdiri  dari  3  (tiga)  model  tersebut dapat  menjawab  permasalahan  yang terjadi  di  kelurahan  pondok  pinang melalui keterkaitan antar variable yang diteliti  dengan  memperhatikan  isu-isu strategis yang ada di dalam organisasi (internal)  maupun  di  luar  organisasi (eksternal),  sehingga  implementasi kebijakan penanggulangan banjir yang telah  di  atur  dapat  berjalan  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya masing-masing dari organisasi
perangkat  daerah  di  Provnsi  DKI Jakarta.  Kerangka  model  tersebut akan berjalan dengan baik jika seluruh stakeholder  terkait  berkomitmen  dan mengerti  akan  tugas  dan  fungsinya masing-masing  dalam  implementasi kebijakan penanggulangan banjir khususnya di kelurahan pondok pinang dan umunya di provinsi DKI Jakarta.
Tabel 1 SKOR Litmus Test Alternatif Isu Strategis  Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir No Alternatif Strategi Perhitungan Skor SKOR Litmus Test SKOR Pembagi 1 Memaksimalkan  penggunaan  sumber  daya aparatur  dan  anggaran  yang  tersedia  dalam implementasi  kebijakan  penanggulangan  banjir guna  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas kepada masyarakat. 29 12 2,42 2 Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  menyukseskan  kebijakan melalui sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan. 27 12 2,25

## Sumber: Hasil Analisis
Tabel 2  Hasil  Uji Litmus Test dan Tingkat Kestrategisan Isu-Isu Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir
No ISU STRATEGIS SKOR RATA-RATA TINGKAT PRIORITAS 1 Memaksimalkan  penggunaan  sumber  daya aparatur  dan  anggaran  yang  tersedia  dalam implementasi  kebijakan  penanggulangan banjir  guna  memberikan  pelayanan  yang berkualitas kepada masyarakat. 2,42 Pertama (Sangat Strategis) 2 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  menyukseskan kebijakan melalui sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan. 2,25 Kedua (Strategis)
Sumber: Hasil Analisis

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan, maka  dapat ditarik simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1.  Implementasi kebijakan penanggulangan  bencana  banjir yang  diselenggarakan  oleh  BPBD sebagai  implementor  kebijakan dengan melibatkan instansi sektoral di Kelurahan Pondok Pinang belum terlaksana secara optimal, walaupun di  Kelurahan  Pondok  Pinang  telah ada  Kampung  Siaga  Bencana  dan ada  Piket  Siaga  Banjir.  Hal  itu disebabkan karena kurangnya koordinasi  yang  dilakukan  dengan segenap komponen yang terlibat, di samping kurangnya pembinaan dan penyuluhan  kepada  masyarakat sehingga  kegiatan  penanggulangan banjir di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama belum terselenggara  secara  efektif  dan e isien.
2.  Belum  tercapainya  implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang, membentuk  mata  rantai  kebijakan yang  disebabkan  karena  faktor- faktor sebagai berikut:
a. Faktor organisasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir  belum  dilaksanakan secara terencana, terpadu dan  menyeluruh,  oleh  para pelaksana  kebijakan  terutama pada sisi kapasitas dan kapabilitas  terkait  dengan tingkat  kompetensi  seperti keahlian  yang  dimiliki,  tingkat kreativitas dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga kegiatan belum
terselenggara secara optimal. Di sisi lain, organisasi BPBD belum konsisten  dalam  membangun hubungan kerja yang harmonis di antara sesama aparat, dengan instansi terkait, maupun dengan  masyarakat  dalam melaksanakan penanggulangan bencana  banjir  daerah  secara terintegrasi  yang  meliputi  pra bencana,  saat  tanggap  darurat dan  pasca  bencana,  sehingga hasil  yang  dicapai  belum optimal.
b. Faktor interpretasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir belum  terselenggara  secara optimal.  Hal  itu  disebabkan karena  kurangnya  kejelasan dan pemahaman yang menyeluruh  terhadap  makna dan  hakikat  kebijakan  yang diimplementasikan. Kondisi tersebut berdampak pada terjadi kekeliruan dalam memahami  dan  memaknai esensi kebijakan, dari implementor kebijakan maupun  segenap  komponen baik  unsur  pengarah  maupun pelaksana  yang  terlibat  di dalam  proses  implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir, sehingga pelaksanaan  kebijakan  belum mencapai hasil secara optimal. c. Faktor penerapan atau aplikasi dalam  implementasi  kebijakan penanggulangan bencana, belum  diterapkan  dengan  baik karena  kurangnya  dukungan sumber daya organisasi BPBD  dan  unsur  terkait  yang
menyangkut  dengan  aspek teknis dalam penanganan bencana banjir. Hal itu ditunjukan  dengan  kurangnya kemampuan  memahami  cara kerja,  penggunaan  metode dan  prosedur  pelaksanaan kegiatan, kemampuan be- ker ja  secara  efektif,  serta kemampuan  melihat  orga- nisasi secara keseluruhan dalam  melaksanakan  tugas dan fungsinya, sehingga implementasi kebijkaan penang gulangan bencana banjir  di  Kelurahan  Pondok Pinang  Kecamatan  Kebayoran Lama  belum  terselenggara secara opttimal. 3.  Strategi yang tepat untuk mengimplementasikan  kebijakan penanggulangan  bencana  banjir di  Kelurahan  Pondok  Pinang  guna memberikan  kontri busi  dalam peningkatan  kualitas    pelayanan publik yaitu:
a. Memaksimalkan  penggunaan sumber  daya  aparatur  dan anggaran  yang  tersedia  dalam implementasi kebijakan penanggulangan  banjir  guna memberikan  pelayanan  yang berkualitas kepada masyarakat. b. Meningkatkan kesadaran masya rakat  untuk  berparti- sipasi  dalam  menyukseskan kebijakan  melalui  sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwasilah,  A  Chaedar,  2003. Pokoknya Kualitatif ,  Jakarta  :  PT.  Dunia Pustaka  Jaya  dan  Pusat  Studi Sunda. Amien. A. Mappadjantji, 2005. Kemandirian Lokal. Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan
Pendidikan dari perspektif Sains Baru . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Amirin, M. Tatang, 2000. Menyusun Rencana Penelitian, Edisi  1,  Cetakan Keempat,. Penerbit. Raja Gra indo Persada, Jakarta
Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte k, : Rineka Cipta, Jakarta. Bryson Jhon, 2007, Perencanaan Strategi    Bagi  Organisasi  Sosial,
Diterjemahkan  oleh  Miftahudin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Bungin,  Burhan,  2006. Analisis Data Penelitian Kualitatif ,  Jakarta  :  PT.
Raja Gra indo Persada.
Creswell  W.  John.  2003. Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif ).  Alihbahasa:  Nur Khabibah.: KIK Press, Jakarta.
Dunn,  William  N.,  2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah  Mada University Press, Yogyakarta
Edwards  III,  George,  C.1980. Implementing Public Policy ,  Wasihington  D.C: Congressional Quarterly Press.
Effendy, Khasan, 2010, Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif ,  CV.
Indra Prahasta, Bandung.
Fukuyama,  Francis.  2005. Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21. Terjemahan
A. Zaim Ro iqi. Jakarta.
Gibson, James L. John M.I, James H. Donely,
1999, Organisasi, Perilaku,
Struktur ,  Proses,  Jakarta,  Inter
Aksara
Grindle,  Merilee.  S  dan  Thomas,  John.  W. 1980. Public Choices and Policy Change. London:  The  John Hopkins University Press.
Hamdi,  Muchlis,  2002. Bunga Rampai Pemerintahan, Jakarta:  Yursif Watampone.
Hoegerwerf,  1983. Ilmu Pemerintahan (Terjemahan), Erlangga, Jakarta.
Howlett,  Michael.  and  M.  Ramesh.  1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems .
Toronto: Oxford University Press.
IDEP. 2007. Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat , Edisi ke-2, Bali : Yayasan IDEP.
Irawan, Prasetya,  2007; Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu- ilmu sosial, Departemen  Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas Indonesia, Jakarta
Islamy,  Irfan,  M,  2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara ,: Bina Akara, Jakarta. Kadji, Yulianto., 2008, Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif
Realitas, Penerbit:  Cahaya  Abadi, Tulungagung.
Koswara,  E,  2001. Teori Pemerintahan Daerah , : IIP Press, Jakarta.
Kusmana 2007. Analisis terhadap Aspek- aspek kepemimpinan yang mempengaruhi stabilitas dan prestosi, :  Institut  Keguruan  dan
Pendidikan, Bandung.
Lane, Jane-Erik, 1995 , The Public Sector :
Concepts, Models and Appro aches, Sage Publications, London.
Lineberry,  R.L.  1978 American Public
Policy, New  York:  North  Western
University  Harpen  and  Row Publisher.
Maryono,  Agus.  2010.    ( Preparedness Assament tools for Indonesia ),
Jakarta : UNESCO.
Mazmanian,  Daniel  A  dan  Paul  A.  Sabatier.
1983. Implementation and Public Policy .  New  Jersey:  Scott,
Foresman and Company.
Moenir, H.A.S, 2008, Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian , Gunung Agung, Jakarta.
Moleong,  L.J,  2011, Metodelogi Penelitian Kualitatif ,  Remaja  Rosdakarya,
Bandung.
Nazir, Moh, 2011. Metode Penelitian ,  : Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ndraha  Taliziduhu.  1985. Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Ilmiah , Bina Aksara, Jakarta.
__________, 2003, Kybernologi (Ilmu
Pemerintahan Baru) ,:  Rineka
Cipta Jakarta.
Nugroho,  Riant,  2012. Public Policy. Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan :  Elex  Media Komputindo, Jakarta.
Nurjanah  dkk.  2012. Manajemen Bencana,
Bandung: Alfabeta.
Pressman,  J.  dan  A.  Wildavsky.  1984. Implementation, 2nd edition. Berkeley:  University  of  California Press.
Priambodo,  S.  Arie.  2009. Panduan Praktis Menghadapi Bencana , Yogyakarta:
Kanisius.
Pribadi, S. Krishna dkk. 2008. Buku Pegangan Guru:  Pendidikan  Siaga  Bencana. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana
– Institut  Teknologi Bandung
Rahayu,  H.P,  dan  Wahdiny,  I.I,  dan  Utami,
A,  dan  Asparini,  M,  2009. Banjir dan Upaya Penanggulangannya ,
Program for Hydro-Meteorological
Risk Mitigation Secondary Cities in Asia (PROMISE), Bandung.
Rakhmat. Jalaluddin. 2009 . Teori Administrasi dan Manajemen Publik . : Pustaka . Arif. Jakarta.
Rangakuti,  Freddy.  2009. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, :
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Rasyid,  M.  Ryaas,    2007. Makna
Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, :  PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
Robbins,  Stephen  P.  1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi . Edisi Ketiga.  Terjemahan  Jusuf  Udaya Lic.: Arcan, Jakarta.
Saefullah,  A.  Djadja.  2009. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi .  Bandung:  LP3AN FISIP UNPAD.
Salusu,  2006, Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonpro ϔ it , Grasindo, Jakarta.
Santoso. Slamet Sudi. 2010. Pasi perangkat diagnose siap siaga. Unesco of ϔ ice
Jakarta .
Siagian, Sondang P. 2007. Teori Motivasi dan
Aplikasinya . Jakarta: Rineka Cipta.
Soegoto,  Eddy  Suryanto,  2008. Marketing Research The Smart Way To Solve A Problem ,  PT.  Elex  Media Komputindo, Jakarta.
Sugiyono,  2012. Memahami Penelitian Kualitatif ,:  Cetakan  ke  17.  CV Alfabeta, Bandung.
Strauss,  Anselm  &  Juliet  Corbin,  2003, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syafri, Wirman, 2010, Implementasi
Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja, Alqa  Print,
Bandung.
Taylor,  and  Bogdan,  1975, Community Theories , London: Oxford University Press.
Thoha,  Miftah.  2008. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya , Cetakan VII. Jakarta:. Rajagra indo Persada.
Udoji,  Chief.  J.  O.  1981. The African Public Policy in Africa .  Addis Ababa:  African  Association  and Management.
Wahab,  Solichin  Abdul,  2012. Analisis Kebijaksanaan , Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara ,:
PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Wasistiono,  Sadu.,  2003, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, CV. Fokusmedia, Bandung.
Wibawa,  Samodra.  1994. Kebijakan Publik : Proses dan Analisis .:  Intermedia,
Jakarta.
Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Edisi Revisi) .:  Media Pressindo, Yogyakarta.