## Pelaksanaan Asas Hukum Retroaktif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Efektivitas Pengembalian Keuangan Negara

## Subarysah
Universitas Pasundan
Abstract. The    consequence    of    within    the    legality    principle    in    Indonesian    legislation    is    the prohibition  of  retroactively  imposing  a  criminal  legislation  or  known  as  non-retroactive,  related  to the  financial  losses  of  the  state  especially  regarding  the criminal   act   of   corruption   that   occurred prior   to   the   issuance   of   the   law, retroactive law in the return of state finances based on the losses incurred  to  the  state  caused  by  a  crime,  in  principle  regulated  in  the  PTPK  Law  because  one  of  the purposes of the enactment of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20  of  2001  is  to  restore the  state  losses.  Therefore,  the  enforcement  of  criminal law  prioritizes  the  return  of  state  money from   corruptor   actors,   how    is   the  implementation   of   retroactive    legal   principle   in   criminal    law enforcement  in  the framework  of  effectiveness  of  state  financial  return  as  well  as  what  implications and  constraints  that  arise  in  the  mechanism  of  implementation  of  retroactive  legal  principle  in  rangaka settlement of state finances.
Abstrak. Konsekuensi dari dalam asas legalitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah larangan  memberlakukan  surut  suatu  perundang-undangan  pidana  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  non- retroaktif,  terkait  kerugian  keuangan  negara    khususnya  mengenai  tindak  pidana    korupsi  yang  terjadi sebelum keluarnya undang-undang itu, pelaksanaan asas hukum retroaktif dalam pengembalian  keuangan negara  yang didasarkan kepada   kerugian  yang   terjadi  terhadap   negara   yang   disebabkan   oleh  suatu tindak    pidana,    secara    prinsip    diatur  dalam    UU    PTPK    karena    salah    satu    tujuan    diundangkannya Undang-Undang  No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian    negara.  Oleh    karena    itu,    penegakan    hukum    pidananya  lebih  mengutamakan  pengembalian kerugian  uang  negara  dari  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  bagaimanakah  pelaksanaan  asas  hukum retroaktif dalam penegakan hukum pidana dalam rangka   efektivitas pengembalian keuangan negara serta Implikasi  dan  kendala  apa  yang  muncul  dalam  mekanisme  pelaksanaan  asas  hukum  retroaktif  dalam rangaka penyelesaian keuangan negara.

## A. LATAR BELAKANG
Pancasila  merupakan  sistem nilai  sekaligus  penentu  arah  kebijakan dan  program    pembangunan  sistem hukum
nasional.Sejalandengan karakter   hukum masyarakat  Indonesia yang    tercermin    dari    lima    sila    dari Pancasila,    kita    tidak  perlu  ragukan atau  pertanyakan        lagi,  diperkuat berdasarkan  agama  dan  keyakinan masyarakat  yang  telah  tumbuh  dan berkembang selama berabad-abad lamanya di bumi nusantara.
Penanaman  karakter  hukum  Pancasila sejak  tingkat  pendidikan  dasar  sampai perguruan tinggi bukan hal yang ganjil dan dipaksakan, melainkan  merupakan prakondisi    untuk    dapat  menciptakan lulusan    pendidikan  yang  memahami
benar  hak  dan  kewajibannya  sebagai generasi bangsa Indonesia yang dijamin dan dilindungi UUD 1945 .
Asas    hukum    merupakan landasan    yang    paling    luas    bagi lahirnya  suatu suatu peraturan  hukum. Satjipto  Rahardjo    menyebutkan   asas hukum  sebagai "jantungnya" peraturan hukum    atau ratio    legis dari peraturan    hukum.  Asas  hukum  tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan  suatu  peraturan  hukum, kekuatannya  akan  tetap  ada      bahkan hingga  ia  melahirkan  suatu  peraturan- peraturan selanjutnya. Dengan demikian,    asas    hukum  adalah  dasar normatif  pembentukan  hukum,  tanpa asas  hukum,  hukum  positif    tidak memiliki    makna  apa-apa,    dan
kehilangan  watak  normatifnya,  yang pada gilirannya asas hukum
membutuhkan  bentuk  yuridis  untuk menjadi  aturan  hukum  positif.  Oleh karena  itu  harus  diakui  bahwa  asas- asas  hukum mengambil  tempat sentral dalam  hukum  positif.  Salah  satu  asas hukum  yang  hingga  saat  ini  masih berlaku dan sangat terkenal adalah asas legalitas,    dengan    tiga    pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :
1. tidak ada perbuatan yang
dilarang  dan  diancam  dengan pidana  dalam    hal    ini    terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-
undangan;
2. untuk menentukan adanya perbuatan  pidana  tidak  boleh digunakan analogi; dan
3. aturan-aturan  hukum  pidana tidak berlaku surut. Meskipun demikian,
perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  tampaknya  juga    berdampak terhadap penerapan asas-asas hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dari konfigurasi  perdebatan  diantara  pakar hukum tentang penerapan asas retroaktif dalam sistem hukum Indonesia.
Asas  non-retroaktif  dalam  ilmu hukum  pidana  secara  eksplisit  tersirat dalam  ketentuan  Kitab    Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1):
"  Tiada  suatu  perbuatan  yang dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan aturan  pidana  dalam      perundang- undangan  yang  telah  ada,  sebelum perbuatan dilakukan".
Bertitik    tolak    dari    uraian mengenai    hukum    positif    dan rancangan    undang-undang  hukum pidana,  dua  hal  yang  sangat  penting untuk  diketahui  masyarakat  luas,  yaitu pertama,  uraian  di  atas  mempertegas kembali  bahwa  ketentuan  mengenai
asas non-retroaktif  hanya  secara tegas diatur    dan    diberlakukan  dalam lingkup  hukum  pidana  materiil  bukan dalam  lingkup  hukum  pidana  formil (hukum  acara  pidana)  apalagi  dalam bidang  hukum    administrasi  yang memang  tidak    memiliki  dasar    aturan mengenai    hal    tersebut    baik    dalam teori  maupun  dalam  doktrin  hukum administrasi,  bila  melihat  ketentuan mengenai    asas    non-retroaktif, lingkup asas ini hanya  dalam  konteks apakah  suatu  perbuatan    itu  dapat dipidana atau tidak ketika perbuatan itu dilakukan  oleh  suatu  dasar  aturan ketentuan  pidana  yang  telah  berlaku ketika itu. Pada hakekatnya, pengembalian  kerugian    keuangan negara    akibat    tindak  pidana    sangat penting eksistensinya. Apabila dijabarkan  lebih  sistematis  maka  ada beberapa      argumentasi  sebagai justifikasi teoritis, dan praktis,
mengapa  pengembalian  aset  tindak pidana korupsi tersebut penting eksistensinya,
dengan harapan pengembalian  keuangan  negara  akan lebih  efektif,  dan  menurut  peraturan perundang-undang yang berlaku, sarana  yang  dapat  dilakukan    yaitu melalui  sarana  Penal  dan  sarana  Non- penal.
Kerugian  negara  merupakan suatu  kerugian  yang  terjadi    karena sebab  perbuatan    (melawan    hukum), kerugian    keuangan    negara    dapat terjadi    pada  2  (dua)  tahap,  yaitu  pada tahap Dana yang akan masuk pada Kas Negara  dan  pada  tahap  dana  akan keluar dari Kas Negara.
Adapun unsur-unsur yang berkenaan  dengan  pengertian  kerugian keuangan  negara  menurut      Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (selanjutnya  disingkat  UU PTPK) terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3  UU  PTPK,  lebih  lanjut  Pasal  4  UU
PTPK menegaskan bahwa pengembalian  keuangan    negara    atau perekonomian    negara    oleh    pelaku tindak pidana korupsi tidak menghapuskan  dapat  dipidananya  si pelaku,  sekaligus  juga  merupakan jawaban atas pendapat
yang berkembang  dalam  masyarakat  bahwa apabila  pelaku    tindak    pidana    sudah mengembalikan  uang,  maka  kerugian negara    sudah  tidak    ada    dan perbuatannya  tidak  bersifat  melawan hukum.
Sehingga disini faktor pengembalian   keuangan negara hanya dijadikan    salah    satu    faktor    yang meringankan pidana.
Berkaitan  dengan  asas  hukum retroaktif dikaitkan dengan pengembalian keuangan negara, biasanya  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan keuangan negara dilakukasetelah tindak   pidana tersebut dilakukan, maka apabila terhadap suatu tindak pidana korupsi yang   dilakukan sebelum perundang-udangan yang mengatur  tindak  pidana  korupsi  serta pengembalian  keuangan  negara  ada, maka  jika  diberlakukan  pengembalian keuangan      negara  yang  merugikan negara  oleh  pelaku  tindak  pidana,  hal ini  sangat  bertentangan  dengan  asas hukum  retroaktif, sehingga  diperlukan beberapa    inisiatif    dan    terobosan hukum
guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimanakah pelaksanaan asas hukum retroaktif dalam
penegakan hukum pidana dalam rangka    efektivitas  pengembalian keuangan    negara  serta  Implikasi  dan kendala  apa  yang  muncul  dalam mekanisme  pelaksanaan  asas  hukum retroaktif  dalam  rangaka  penyelesaian keuangan negara ?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriftif analitis,  yang  dalam  operasionalnya
menggambarkan
peraturan perundang-undangan tentang pengembalian keuangan negara dihubungkan    dengan  asas  hukum  dan teori-teori    hukum,  serta  bagaimana pelaksanaan  atau    penerapan      hukum berikut  implikasi  dan  kendala  dalam mekanisme  pelaksanaan  asas  hukum retroaktif      dalam  rangka  penyelesaian keuangan negara tersebut
denganmetode  pendekatan    yuridis- normatif,    sebagai  pendekatan  yang tidak  saja  menekankan  pada  ilmu hukum tetapi  juga  berusaha menelaah kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku didalam masyarakat.
Studi dokumen dalam
penelitian  ini  dilakukan  terhadap  data sekunder  untuk  mendapatkan  landasan teoritis  berupa  pendapat-pendapat  atau tulisan-tulisan  para  ahli  dan  untuk mendapatkan  informasi  baik  dalam bentuk ketentuan   formal maupun data melalui  naskah    resmi,    data  yang berhubungan dengan  pelaksanaan asas hukum  retroaktif terhadap   penegakan hukum      pidana  dalam  rangka efektivitas  pengembalian  keuangan negara  Sebagai    cara    untuk  menarik kesimpulan    dari    hasil    penelitian yang sudah terkumpul dalam penelitian  ini,  akan  dipergunakan metode  analisis  yuridis  kualitatif. Analisis  yuridis,  karena  penelitian  ini bertitik    tolak    dari    peraturan- peraturan  yang    ada  sebagai    norma hukum    positif.  Sedangkan    kualitatif, karena  seluruh  data  yang  diperoleh kemudian  disusun  secara  sistematis, untuk  selanjutnya    dianalisa    secara kualitatif,    guna    mencapai    kejelasan masalah  yang  akan  dibahas,  tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik.
C. Hasil    Penelitian  Dan  Analisis
Serta  Pembahasan  Pelaksanaan  Asas
Hukum
Retroaktif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Efektivitas  Pengembalian  Keuangan Negara 1. Analisis Asas Hukum Retroaktif Dalam Rangka Efektivitas Pengembalian Keuangan Negara Kerugian negara yang ditimbulkan    dari    akibat    perbuatan tindak    pidana  korupsi  yang  dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan  pada  keuangan  negara atau perekonomian negara.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2004    tentang Perbendaharaan  Negara  (UU  No.1 Tahun  2004),  yang  dimaksud  dengan kerugian  negara  atau  daerah  adalah: "Kekurangan  uang, surat berharga dan barang  yang  nyata  dan      pasti jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan melawan  hukum  baik  sengaja  maupun lalai."
Berdasarkan pengertian tersebut di  atas,  maka  dapat  dikemukakan unsur-unsur kerugian negara yaitu:
a. Kerugian negara merupakan berkurangnya  keuangan  negara berupa  uang  berharga,    barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
b. Kekurangan dalam keuangan negara  tersebut  harus  nyata  dan pasti  jumlahnya  atau  dengan perkataan  lain  kerugian  tersebut benar-benar  telah  terjadi    dengan jumlah  kerugian  yang  secarapasti dapat  ditentukan besarnya, dengan demikian    kerugian    negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan  hukum,  baik  sengaja maupun  lalai,  unsur  melawan hukum  harus  dapat  dibuktikan secara cermat.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 ayat  (22)  UU  No.  1  Tahun  2004 sebagai-mana    dikemukakan  di    atas, maka  dapat  dilihat  bahwa    konsep yang  dianut  yaitu  konsep  kerugian negara  dalam  arti  delik  materiil  di mana  perbuatan  atau  tindakan  dapat dikatakan  merugikan  keuangan  negara dengan  syarat  harus  adanya  kerugian negara yang benar-benar nyata, sedangkan dalam  Pasal 2 ayat  (1) UU No.  31  Tahun  1999  dijelaskan  bahwa kerugian  negara  dalam  konsep  delik formil  dikatakan  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  per-ekonomian negara.
Undang-undang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi yang    baru    yaitu    UU  No.  20  Tahun 2001  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b menyatakan  bahwa  terhadap  pelaku tindak        pidana  korupsi  dapat dijatuhkan  pidana  tambahan  berupa pembayaran  uang  pengganti  yang jumlahnya    sebanyak-banyaknya  sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Dalam penanganan perkara korupsi  yang  dimulai  dari  penyidikan, penuntutan,  upaya  hukum    yang kemudian  apabila  sudah  mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang  sudah    berkekuatan  hukum  tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan  berupa  pembayaran  uang denda dan uang  pengganti yang   mana penagihannya  berada  pada  tanggung jawab    pihak    kejaksaan    sebagai pelaksana putusan (eksekutor)
peradilan.
Kondisi tersebut oleh kejaksaan sebagai  upaya  pengendalian  tuntutan pidana  kurungan      sebagai  pengganti kewajiban  membayar  uang  pengganti. Adapun pengendalian tuntutan   pidana tambahan      tersebut,      pedoman
tuntutan      jaksa  berdasar  Surat  Edaran Jaksa Agung RI Nomor: 003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana    Korupsi,  dalam  lampiran disebutkan terdakwa dituntut
kurungan  sebagai    pidana    pengganti adalah  minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa   pidana   penjara yang  dituntut  oleh  jaksa  penuntut umum.
Proses dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan  oleh  jaksa  melalui  tahap pengadilan,  tahap  pelelangan,  tahap pembayaran yang pengganti dan gugatan perdata.
Upaya  pengembalian  kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian negara  melalui  pidana  uang  pengganti atau  tersebut  berdasarkan  kepada Keputusan Jaksa Agung Nomor:   Kep- 518/J.A/11/2001   tanggal 1 November 2001, Apabila terpidana tidak membayar  uang  pengganti  maka  harus ada  bukti  bahwa  terpidana  telah menjalani pidana pengganti dan apabila pembayaran tidak dapat sekaligus  dilakukan  oleh  terpidana, maka    lebih    mengarah    kepada penyelesaian    non    litigasi  yang dilakukan  dengan  negosiasi.  Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur
sesuai dengan
kesepakatan    sampai    dengan    lunas membayar  uang pengganti. Pada undang-undang
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi yang  baru,  pada  perkara  yang  diputus,
sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak  membayar  uang  pengganti  maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta  benda  yang  disita  dapat  dilelang untuk  menutupi  uang  pengganti  yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan    yang    telah    berkekuatan hukum  tetap,  dan  jika  terpidana  tidak
mempunyai  harta  benda    yang  cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana  berupa  pidana  penjara  yang dijalani  terpidananya  yang  lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya. Namun permasalahan muncul,karena Hukum pidana Indonesia  pada  dasarnya  menganut asas    legalitas  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  yang menyatakan  "Tiada  suatu    perbuatan dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan      yang  telah  ada  sebelum perbuatan dilakukan". Salah  satu  konsekuensi  dari ketentuan    tersebut  adalah    larangan memberlakukan surut suatu
perundang-undangan  pidana  atau  yang dikenal dengan istilah non-retroaktif . Larangan  retroaktif, sebenarnya
merupakan  asas  yaitu  asas  non- retroaktif, asas yang melarang keberlakuan  surut  dari  suatu  undang- undang. Asas ini sesuai dengan Pasal 2 Algemene   Bepalingen  van   Wetgeving voor  Indonesie ("AB"). Dalam hukum pidana, asas ini kemudian dicantumkan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP:
"Tiada  suatu  perbuatan  boleh dihukum,    melainkan    atas    kekuatan ketentuan      pidana      dalam      undang- undang,      yang      ada      terdahulu daripada perbuatan itu."
Pemberlakuan  hukum  pidana secara retroaktif merupakan
pengecualian  dari  asas    legalitas    atau Principle  of  legality atas  dasar extra ordinary    crimes, seperti  pelanggaran terhadap        hak        asasi  manusia  yang berat.  Dengan  demikian  pemberlakuan hukum  pidana  secara  retroaktif  yang dilandasi  oleh  prinsip  keadilan  untuk semuanya    dalam  arti,  baik    keadilan bagi    pelaku    tindak    pidana    maupun keadilan    bagi    korban  tindak  pidana merupakan    penyeimbang    asas legalitas  yang semata-mata berpatokan
pada  kepastian        hukum  dan  asas keadilan  untuk  semuanya.  Sehingga pemberlakuan  hukum  pidana  secara retroaktif      dengan  kondisi-kondisi tertentu,  seperti  demi      kepentingan kolektif      baik      kepentingan masyarakat,  bangsa,  maupun  negara yang  selama  ini  kurang  mendapat perlindungan    dari    asas    legalitas dapat    diterima,    guna    memenuhi tuntutan moral
pembalasan masyarakat.
Masalah  retroaktif  yang  ramai dibicarakan  adalah,  apakah  Undang- Undang  No.  39  Tahun      1999  dan Undang-Undang      No.  26  Tahun  2000 dapat  juga  diberlakukan  terhadap kejahatan  hak  asasi  manusia  yang terjadi      sebelum  keluarnya  undang- undang itu.
Masalah  yang  perlu  mendapat kajian  mendalam  adalah  makna  dari retroaktif  itu  sendiri.    Artinya    apakah masalah    retroaktif    hanya  berlaku terhadap  undang-undang  baru  yang menciptakan  delik  baru  ataukah  juga berlaku  terhadap  undang-undang  baru yang merupakan perubahan dari undang-undang  lama,  sehingga  tidak menciptakan delik baru. Penulis sendiri berpendirian bahwa pemberlakuan retroaktif  secara  sempit  ialah  terbatas pada undang-undang baru yang menciptakan  delik  baru  saja  dan terbatas pada delik baru yang memenuhi kriteria perbuatan-perbuatan yang  membahayakan  kelangsungan hidup negara,bangsa dan masyarakat.
Di  sini  kepentingan  yang  harus dilindungi adalah kepentingan  kolektif baik  kepentingan      negara,  bangsa maupun masyarakat. Dengan
demikian,  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2) KUHP  merupakan  aturan  peralihan yang bersifat umum.
Dari  ketentuan  Pasal  4  UU  No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 28 I ayat (1) UUD  1945,  jelas  bahwa  "Hak  untuk
tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku surut" merupakan hak absolut  dari  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi  atau  dibatasi.  Pernyataan yang tercantum dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 ialah hak  untuk  tidak dituntut    atas    dasar    hukum    yang berlaku    surut    adalah    hak    asasi manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam  keadaan  apapun,  tidak  berlaku mutlak, karena sesuai dengan penjelasan  Pasal  4  UU  No.39  Tahun 1999. Pengecualian terhadap pernyataan  bahwa  hak  untuk  tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut seperti tercantum dalam penjelasan  Pasal  4  UU  No.  39  Tahun 1999  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan prinsip  umum  yang  tercantum  dalam
Pasal 1 ayat (1) KUHP yang   melarang suatu   aturan   pidana   berlaku   secara
Retroaktif walaupun didalam
penjelasan        tersebut  dibatasi  hanya terhadap  pelanggaran  berat  Hak  Asasi Manusia  yang  digolongkan      kedalam kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  serta pengecualian/seolah-olah  bertentangan dengan  ketentuan    Pasal    1    ayat    (1) KUHP    yang    melarang    suatu    aturan pidana    berlaku  surut,  haruslah dipandang sebagai suatu penyimpangan  dan  masih  di  dalam tingkatan undang-undang yang sederajat,  sehingga  disini  berlaku  asas lex  specialist  derogat  lex          generalis artinya  undang-undang    yang    khusus menyampingkan  undang-undang  yang umum.
Berkaitan      dengan  sistem pengembalian keuangan negara,
sebagaimana amanat  Pasal  23  C  Bab VIII    UUD    1945,    keuangan    negara harus    diatur    dalam  undang-undang terkait  dengan  pengelolaan  hak  dan kewajiban negara. Amanat ini kemudian  dituangkan dalam  Undang-
Undang    Nomor    17    Tahun    2003
tentang  Keuangan  negara.  Disamping itu dalam  diktum menimbang Undang- Undang  No.  17  Tahun  2003  juga disebutkan latar belakang penyelenggaraan  pemerintahan  negara untuk  mewujudkan  tujuan  bernegara yang      menimbulkan  hak  dan kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai dengan  uang.  Dari    sisi    subjek,    yang dimaksud    dengan    keuangan    negara meliputi    seluruh  objek    sebagaimana tersebut    di    atas    yang    dimiliki negara,  dan    atau    dikuasai    oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, perusahaan    negara/daerah,  dan  badan lain  yang    ada    kaitannya    dengan keuangan    negara.    Dari    sisi    proses, keuangan    negara  mencakup    seluruh rangkaian    kegiatan    yang    berkaitan dengan pengelolaan objek
sebagaimana    tersebut    diatas    mulai dari    perumusan    kebijakan    dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.  Dari  sisi  tujuan, keuangan  negara  meliputi  seluruh kebijakan,  kegiatan  dan  hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikandan  atau  penguasaan  objek sebagaimana    tersebut    diatas    dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan negara.
Berkaitan  dengan  pembahasan mengenai  pelaksanaan  asas  hukum retroaktif dalam pengembalian
keuangan    negara    yang    didasarkan kepada    kerugian    yang  terjadi terhadap    negara    yang    disebabkan oleh    suatu    tindak    pidana,    secara prinsip  diatur  dalam  UU  PTPK  karena salah  satu  tujuan  diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang      No.  20  Tahun  2001 adalah untuk mengembalikan  kerugian negara.   Oleh   karena  itu,   penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang  negara  dari  para  pelaku  tindak pidana  korupsi.  Upaya  pengembalian
kerugian    uang    negara    dari    para pelaku korupsi  akan  berhasil  apabila terjadi    kerjasama    antara    aparat penegak  hukum (Polisi,  Jaksa,  KPK) untuk    mengungkap    tindak    pidana korupsi    terutama    dalam  usaha pengembalian  kerugian  negara.  Tanpa adanya  kerjasama  tersebut  akan  sulit terjadi      suatu      pengembalian kerugian
keuangan
negara/perekonomian  negara.  Sebab, tidak  ada  pelaku  korupsi  yang   mau mengembalikan    uang    negara    tetapi dirinya      tetap      dimasukkan      ke dalam      penjara.      Pelaku      korupsi pada dasarnya bersedia
mengembalikan  uang  negara  jika perkara pidananya ditiadakan.
Perbandingan    proses    asas retroaktif    dalam    pengembalian kerugian    negara  terkait  dalam  tindak pidana  korupsi  di  Cina  dan  Korea Selatan  merupakan  contoh  yang  cocok untuk  Indonesia.  Cina  menggunakan strategi  penindakan  dengan  efek  jera yang      maksimal      yaitu      dengan hukuman mati, sedangkan Korea Selatan, dengan mengambil pengalaman  macetnya  roda  ekonomi nasional    karena    setiap  gerak peyelenggara    negara    telah    diklaim sebagai    penyimpangan/korupsi    telah mengubah      strategi      pemberantasan korupsi   kepada   strategi   pencegahan yaitu  dengan  membubarkan  KPK Korea Selatan dan memperkuat Ombudsman sebagai motor
pencegahan    dan    Kejaksaan    secara penuh  berwenang  dalam  penindakan. Cina    pada    akhirnya    telah  mengubah strategi    ke    arah    pencegahan    dan membatasi strategi  penindakan  karena terbukti    hukuman    mati    atas    pelaku korupsi    tidak  menimbulkan    efek pencegahan    dan    efek    jera    yang signifikan.    Bahkan    dengan  strategi pencegahan  di  Korea      Selatan ekonomi      nasional      telah      tumbuh
pesat dibandingkan ketika dilaksanakan strategi penindakan. Contoh   lain, dan nyata, adalah kasus  suap  yang  melibatkan  korporasi Monsanto(Amerika Serikat)
beraktivitas    di    Indonesia    yang beraktivitas    dalam  bidang    pestisida, dan    oleh    korporasi    Innospec (Inggris)    yang    beraktivitas    dalam bidang    migas.    Kedua    korporasi tersebut    telah    melakukan    tindak pidana
suap terhadap pejabat pemerintah RI, dan di dalam penyidikan Komisi Pemberantasan
Korupsi  (KPK),  KPK  telah  tidak berhasil    menyelesaikan  secara  tuntas kedua  perkara    suap    tersebut disebabkan   UU   anti   suap   di   kedua negara    tersebut    tidak  memberikan informasi  kepada  KPK  terkait  kedua korporasi tersebut dengan alasan bahwa  kedua  korporasi  tersebut  telah memperoleh injunction, sehingga pemerintah  khususnya  Departemen Kehakiman  di  kedua  negara  melalui penetapan pengadilan telah memberikan  "pengampunan"  dengan menandatangani  kesepakatan  dengan pemerintah  dan  membayar  denda administrasi sejumlah uang yang ditentukan    pengadilan.    Kewajiban pihak    yang    berwenang  di  kedua negara  tersebut    adalah    melindungi korporasi    tersebut    dari    tuntutan perdata    dan    pidana  dan    tidak dibolehkan    memberikan    keterangan apapun    mengenai    " track-record " korporasi  tersebut  kepada  pihak  lain. Dalam    contoh    ini,    jelas    bahwa kebijakan  hukum  di  kedua  negara tersebuttidak dapat dipersalahkan, telah bersikap  "meringankan"    beban    moril dan   materiel   korporasi  tersebut   dan tetap    dijaga  reputasinya  di  kalangan pebisnis internasional.
Hal ini disebabkan dengan pertimbangan
bahwa  kedua  korporasi    merupakan wajib    bayar    pajak    yang    patuh  dan
telah memberikan devisa yang signifikan  kepada  negaranya.  Contoh tersebut perlu dikaji di dalam kebijakan hukum Pemerintah Indonesia  di  masa  yang  akan datang khususnya  di  dalam  menghadapi    dan memasuki  era  perdagangan    global dalam konteks pemberantasan
korupsi.  Dalam  pandangan  penulis, kebijakan  hukum    pemerintah    di kedua    negara    tersebut    (AS    dan Inggris)    dalam    penegakan  hukum khususnya    pemberantasan    korupsi, adalah    dalam  rangka  menciptakan iklim  usaha  yang  kompetitif  dengan tujuan mencapai peningkatan perekonomian  nasional.  Pendekatan pragmatis-utilitarian di dalam kebijakan  hukum  kedua  pemerintah asing  tersebut  jelas  membuktikan bahwa tujuan penghukuman (fisik)retributif,  bukan  tujuan  utama dan lebih meningkatkan strategi pencegahan (preventif). Pengembalian kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian negara  hanya  merupakan  salah  satu faktor  yang  meringankan  saja.  Artinya pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan
dipidananya  pelaku  tindak  pidana korupsi.  Dalam    praktek    penegakan hukum,  keadaan  ini  memberi  dampak pelaku  korupsi  lebih  cenderung  untuk menerima          pengenaan  pidana daripada mengembalikan kerugian keuangan  negara  tersebut.  Hal  ini kemudian  juga  melahirkan  dampak berikutnya  seperti  efek  domino,  yaitu tingkat    pengembalian  kerugian  uang negara  yang  dari  tahun  ke  tahun menjadi relatif kecil. Dampak ini tentu tidak    sesuai    dengan    salah    satu tujuan    diundangkannya    Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yaitu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
Pemberlakuan  hukum  secara
surut (retroaktif) merupakan penyimpangan  dari  prinsip  utama hukum  pidana  (legalitas)  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (1) KUHP,  namun  teradapat  pengecualian atas asas retroaktif menurut Prof. Jimly Asshidiqie  hanya  dapat  diberlakukan pada  kejahatan  terhadap  kemanusiaan. Dalam Penjelasan Pasal 104 UU No.39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan disebut dengan pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat  seperti  pembunuhan  massal ( genocide ),  pembunuhan  sewenang- wenang atau di luar putusan pengadilan     ( arbitrary/extra     judicial killing ), penyiksaan, penghilangan orang    secara    paksa,    perbudakan, atau    diskriminasi    yang    dilakukan secara sistematis ( systematic diserimination ).  Sedangkan  korupsi tidak termasuk di dalamnya.
Dalam    konteks    penting    dan relevan    strategi    pencegahan    dan pengembalian  aset    hasil    korupsi maka    ketentuan    Pasal    4    UU    RI Nomor    31    Tahun    1999    telah bertentangan dengan tujuan
pengembalian    aset    korupsi    dan strategi    pencegahan  karena  karena tidak  akan  ada  seorang  tersangka  pun yang  berniat  mengembalikan  uang negara    sambilmenyerahkan    dirinya untuk    dituntut    dan    diadili. Konsekuensi dari  ketentuan  ini  telah terjadi  buron  korupsi  yang  melarikan diri   ke negara  lain dengan membawa aset hasil kejahatannya.
Mengenai  penyimpangan  atau pengecualian dari asas larangan berlaku  surut  ini,    oleh    E.Y.    Kanter, S.H.  dan  S.R.  Sianturi,  S.H.  dalam bukunya   Asas-Asas  Hukum  Pidana  di Indonesia dan Penerapannya, dikatakan bahwa  ketentuan  dalam  Pasal  1  ayat (1)  KUHP  tidaklah  berlaku  mutlak. Pengecualian  atau  penyimpangan  dari
ketentuan      tersebut      dapat      dibuat oleh      pembuat      undang-undang dengan  peraturan    yang    sederajat. KUHP    ( Wetboek    van    Starfrecht ) disetarakan    dengan  "undang-undang" sehingga pengecualian atau penyimpangan    asas    retroaktif    bisa dilakukan dengan menerbitkan
undang-undang.
Dengan    demikian,    sepanjang UU    PTPK    yang    saat    ini    berlaku (UU  No.  20  Tahun    2001        tentang Perubahan  Atas  UU  No.  31    Tahun 1999  tentang Pemberantasan   Tindak
Pidana      Korupsi-"UU  Pemberantasan Tipikor") tidak mengatur atau memberikan peluang   diberlakukannya asas    retroaktif,    maka pemberlakuan surut  hukum  untuk  tindak  pidana korupsi belum dapat dilakukan.
Karenanya, apabila hakim menerapkan  asas  retroaktif  dalam perkara  korupsi,    dapat    dikatakan hakim    salah    menerapkan    hukum, sehingga  terhadap  ini dapat  ditempuh upaya    hukum    kasasi    (Pasal  244  UU No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana-"KUHAP").
Keputusan    Hakim    demikian sebagaimana    disebutkan    di    atas, selanjutnya  akan  dilaksanakan  oleh Jaksa. Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan  harus  melaksanakan    isi putusan    Hakim    tindak    pidana korupsi    yang    telah    memiliki kekuatan    hukum    tetap    sepanjang putusan    tersebut    belum    dibatalkan (Pasal  1 angka  6  KUHAP  jo.  Pasal 30    ayat    (1)    huruf    b    UU    No.16 Tahun    2004    tentang  Kejaksaan Republik Indonesia).
Selain    itu    dalam    kaitannya, asas  legalitas  dengan  UU  No.8  Tahun 2010  tentang    Pencegahan    dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang  adalah  terkait  dengan dikriminalisasinya    pencucian  uang menjadi suatu perbuatan  yang dilarang
atau tindak pidana yang dilarang dalam UU  No.8  Tahun  2010  khususnya  yang menyangkut  dengan      pemeriksaan    di sidang  pengadilan  terkait    dengan pembuktian    terbalik    yang    telah diatur    (dilegalkan)    dalam    Pasal  77 UU    No.8  Tahun  2010.  Ketentuan pasal ini menentukan,
"Untuk kepentingan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya  bukan  merupakan    hasil tindak    pidana".    Dengan    demikian, berdasarkan  asas  legalitas pembuktian terbalik  telah  dianut  dalam  Pasal  77 UU No.8 Tahun 2010.
Pengecualian    terhadap    asas legalitas    terdapat    dalam    Pasal    94 dan    Pasal    95  UU      No.8      Tahun 2010.   Ketentuan   dalam   Pasal   94 menyangkut      tugas      Pusat  Pelaporan dan    Analisis    Transaksi    Keuangan (PPATK)    harus    tunduk    pada    UU No.8    Tahun    2010    tetapi    kecuali mengenai    struktur    organisasinya masih    tetap  berpedoman    pada    UU No.15    Tahun    2002    jo    UU    No.25 Tahun    2003.    Sedangkan  ketentuan dalam  Pasal  95  menentukan  batasan terhadap  kasus-kasus  tindak  pidana pencucian      uang      yang      dilakukan sebelum      berlakunya      UU      No.8 Tahun      2010,  diperiksa  dan  diputus berdasarkan  ketentuan  dalam  UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003.
Berdasarkan    analisis    dan pembahasan  di  atas,  terjawab  bahwa sampai    saat  ini,    pemberlakuan    asas retroaktif    belum    dimungkinkan    oleh UU Pemberantasan Tipikor. Sehingga,    Hakim    tidak    seharusnya memberlakukan    surut    hukum    untuk perkara  korupsi  kecuali  ada  peraturan (undang-undang) yang memungkinkannya. 2. Implikasi    Dan    Kendala    Apa Yang Muncul Dalam
Penerapan    Asas    Hukum Retroaktif Dalam Rangka Efektivitas Pengembalian Keuangan Negara Pengembalian Kerugian Negara sebagaimana  sudah  diketahui  dalam Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999,  bahwa  salah satu  unsur  dari  indak  Pidana  Korupsi adalah    dapat  merugikan  keuangan negara    atau  perekonomian    negara. Menurut    Pasal    4    Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999,  pengembalian kerugian      keuangan      negara      atau perekonomian negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999.  Oleh  karena  itu,  bila pelaku  Tindak  Pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3 telah    memenuhi  unsur/elemen  pasal dimaksud, maka pengembalian
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak
menghapuskan    pidana    terhadap pelaku  tindak pidana tersebut.
Dalam  penjelasan  umum  atas UU  No.  31  Tahun  1999  disebutkan mengenai  keuangan    negara    adalah seluruh    kekayaan    negara    dalam bentuk  apapun  yang dipisahkan  atau yang    tidak    dipisahkan,    penerapan pidana    uang    pengganti    dan  denda merupakan    salah    satu    upaya    untuk mengembalikan    kerugian    keuangan negara.    Jika    dilihat    dari    undang- undang    korupsi    yang    ada,    semua menerapkan pidana   uang   pengganti, kelemahannya      formulasi      demikian bahwa   dalam undang-undang tersebut tidak  secara  tegas  menentukan  kapan uang pengganti  itu harus    dibayarkan, dan  apa  sanksinya  bila  pembayaran tidak  dilakukan.  Hanya dalam bagian penjelasan  undang-undang  tersebut disebutkan, apabila pembayaran   uang pengganti tidak dapat dipenuhi,
berlakukan      ketentuan-ketentuan tentang  pembayaran  denda,hal  ini-lah yang    menjadi    kendala    dalam  proses pengembalian   keuangan   negara  jika dikaitkan      dengan      asas      hukum retroaktif.
Persoalan      retroaktif      sendiri
muncul sebagai
konsekuensi diterapkannya  asas        legalitas.    Asas legalitas    sendiri    dapat  dikaji berdasarkan    berbagai    aspek,  seperti aspek    historis,    aspek    sosio kriminologis,  aspek    pembaharuan hukum  dalam    kaitannya    dengan pandangan    secara    imperatif    dan linier,    aspek    yang  terkait    dengan politik    kriminal    serta    kajian    dari perspektif weltanschaung kita  yaitu Pancasila.
Kajian    dari    masing-masing aspek    ini    memberi    implikasi    yang berbeda mengenai asas   legalitas yang mana dalam pandangan ilmu pengetahuan  perbedaan  itu  justru  akan memperkaya  khasanah  ilmu  hukum pidana itu sendiri,
Larangan pemberlakuan  surut  suatu        peraturan pidana  (retroaktif)  yang  tercantum dalam  Pasal  28  I  ayat  (1)  UUD  1945 Amandemen Kedua menimbulkan implikasi  peraturan  di  bawah  UUD 1945  tidak  dapat  mengeyampingkan asas  tersebut.    Kenyataan  yang  timbul adalah    ada  pengecualian    terhadap larangan    tersebut  yang  diatur  "hanya" dengan    undang-undang  yang    dalam hirarkis    perundang-undangan  masih berada    di    bawah    UUD  1945. Problematika      ini      menimbulkan persoalan        dalam      hukum      pidana dan hirarki perundang-undangan.
Selain  itu  larangan  penerapan peraturan    pidana    secara    retroaktif ternyata  menimbulkan  persoalan  yang rumit    terutama  dalam    menghadapi kejahatan  jenis  baru    yang    tidak    ada bandingannya    dalam    KUHP    atau peraturan    pidana    khusus  lainnya.
Adakah  kejahatan  yang  sedemikian dibiarkan.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Persoalan      retroaktif      sendiri muncul      sebagai      konsekuensi diterapkannya  asas        legalitas.    Asas legalitas    sendiri    dapat    dikaji berdasarkan    berbagai    aspek,  seperti aspek historis, aspek sosio kriminologis, aspek pembaharuan hukum  dalam  kaitannya      dengan pandangan      secara      imperatif      dan linier,      aspek      yang      terkait  dengan politik    kriminal    serta    kajian    dari perspektif    weltanschaung    kita    yaitu Pancasila,  kajian  dari  masing-masing aspek    ini    memberi    implikasi    yang berbeda  mengenai  asas  legalitas  yang mana dalam pandangan ilmu pengetahuan  perbedaan  itu    justru akan    memperkaya    khasanah    ilmu hukum  pidana    itu    sendiri,    Larangan pemberlakuan  surut  suatu  peraturan pidana    (retroaktif)    yang  tercantum dalam  Pasal  28  I  ayat  (1)  UUD  1945 Amandemen      Kedua  menimbulkan implikasi  peraturan  di  bawah  UUD 1945  tidak  dapat    mengeyampingkan asas  tersebut.
Kenyataan  yang  timbul  adalah ada  pengecualian  terhadap  larangan tersebut  yang  diatur    "hanya"    dengan undang-undang    yang    dalam    hirarkis perundang-undangan  masih  berada  di bawah UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar  Busro,  Nilai  dan  Berbagai Aspeknya    Dalam    Hukum Suatu    Pengantar  Studi  Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1989.
Andi    Hamzah.    2007.    Pemberantasan
Korupsi    Melalui    Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Evi  Hartanti,  Tindak  Pidana  Korupsi,
SinarGrafika, Jakarta, 2008.
E.Y.      Kanter      dan      S.R.      Sianturi,
Asas-Asas   Hukum   Pidana   di Indonesia      dan  Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
Guse    Prayudi.    2010.    Tindak    Pidana Korupsi    Dipandang    dalam Berbagai    Aspek.  Yogyakarta: Pustaka Pena.
Moelyatno,  Asas-asas  Hukum  Pidana, Edisi  Revisi,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2008.
Paulus  Mujiran,  Republik  Para  Maling, Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar,
2004. Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,    Ghalia  Indonesia, Semarang, 1998. Satjipto  Rahardjo,  Ilmu  Hukum,  Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Satjipto  Rahardjo  dan  Ronny  Hanitijo
Soemitro, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, Universitas  Terbuka,  Jakarta,
1986.
Serikat,      Nyoman,      Putra,      Jaya, Beberapa   Pemikiran   ke   Arah Pengembangan  Hukum  Pidana, PT Citra Aditya, Bandung, 2008.
Syamsudin,  M.  2012.  Budaya  Hukum
Hakim Berbasis Hukum Progresif. Jakarta: Kencana.
Tim   Redaksi   Kamus   Besar   bahasa Indonesia.      2008.      Kamus Besar      Bahasa  Indonesia. Cetakan    Pertama.    Edisi    IV. Jakarta:   PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Yudha   Bhakti,   Laporan   Akhir   Tim Kompilasi      Bidang      Hukum Tentang      Asas  Rektroaktif, BPHN, Jakarta, 2006.
Ade    Paul    Lukas.    2010.    "Efektivitas Pidana    Pembayaran    Uang Pengganti  Dalam Tindak Pidana
Korupsi      (Studi      Putusan
Tindak   Pidana   Korupsi   di
Pengadilan Negeri Purwokerto)". Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 10, No. 2
Mei.
Republik  Indonesia,  Undang  Undang
Dasar 1945.
Republik        Indonesia,        Ketetapan TAP        MPR        Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara      Negara      yang Bersih      dan      Bebas      Korupsi, Kolusi,   dan Nepotisme. Republik  Indonesia,  Undang-undang Nomor  24  Tahun  1960  tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Republik    Indonesia,    Undang-undang Nomor    Tahun    1971    tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Republik    Indonesia,    Undang-undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan        Negara yang      Bersih        dan        Bebas dari      Korupsi,      Kolusi,      dan Nepotisme.
Republik          Indonesia,          Undang- undang     Nomor     31     Tahun 1999          tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik    Indonesia,    Undang-undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas      Undang- undang      Nomor      31      Tahun 1999      tentang      Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Republik    Indonesia,     Undang-undang Nomor      15      Tahun      2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Republik    Indonesia,    Undang-undang Nomor  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan United    Nations Convention Against Corruption ,    2003    (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).