731

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 9, No. 2, (June) 2023. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article
Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial
Hastuti 1 , Asmia 2 , Besse Ruhaya 3
1. UIN Alauddin Makassar, hastuti.baharuddin@uin-alauddin.ac.id
2. Institut Agama Islam Bone, asmia99@gmail.com
3. UIN Alauddin Makassar, besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi  Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  March 30, 2023 Revised :  April 30, 2023 Accepted :  May 26,  2023 Available online    :  June 27, 2023
How to Cite : Hastuti, Asmia, and Besse Ruhaya. 2023. “Konsolidasi Fatwa MUI Dengan Fikih Informasi Dalam Merumuskan Etika Bermuamalah Di Media Sosial”. Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 9 (2):731-46. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.371 .
Abstract. Social  media  is  now  an  urgent  need  that  greatly  influences  the  pattern  of  people's  lives. Excessive  and  uncontrolled  use  of  social  media  results  in  moral  problems,  demoralization  and dehumanization. So that ethical guidelines for communicating on social media are needed so that it becomes a means of spreading information, a place for preaching, establishing friendship and so on. Instead of causing conflict and moral depravity. Departing from the above, this research was conducted using  descriptive  qualitative  methods  to  formulate  social  media  ethics.  With  literature  research  on normative Islamic law through legal analysis and muamalah guidelines on social media and information fiqh. So that the object of this research is the MUI Fatwa No. 24 of 2017 and Information Jurisprudence. Then consolidating the two guidelines so as to produce three ethics of muamalah in social media both as  creators,  disseminators,  and  verification  of  content/information,  namely  first,  the  principle  of monotheism, benefit, the principle of benefit. Second, transparency and tabayun. Third, according to religious norms and statutory regulations.
Keywords: Muamalah Ethics; MUI Fatwas; Information Jurisprudence; Social Media.
Abstrak. Media sosial sekarang ini menjadi kebutuhan urgen yang sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Penggunaan media sosial yang berlebihan dan tanpa control mengakibatkan problema  akhlak,  demoralisasi,  dan  dehumanisasi.  Sehingga  dibutuhkan  pedoman  etika berkomunikasi di media sosial agar menjadi sarana menyebar informasi, lahan berdakwah, menjalin silaturahim dan lain sejeneisnya. Bukan justru menimbulkan konflik dan kebobrokan moral. Berangkat dari hal di atas, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk merumuskan etika bermuamalah  di  media  sosial.  Dengan  penelitian  pustaka  terhadap  hukum  Islam  yang  bersifat normative  melalui  analisis  hukum  dan  pedoman  bermuamalah  di  media  sosial  serta fikih  informasi. Sehingga  objek  penelitian  ini  pada  Fatwa  MUI  No.  24  Tahun  2017  dan  Fikih  Informasi.  Kemudian
732

## Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial
Hastuti, Asmia, Besse Ruhaya
mengkonsolidasikan  kedua  pedoman  tersebut  sehingga  menghasilkan  tiga  etika  bermuamalah  di media sosial baik sebagai pembuat, penyebar, maupun verifikasi konten/informasi, yakni pertama, asas ketauhidan,  kemaslahatan,  asas  manfaat.  Kedua,  transparansi,  dan  tabayyun.  Ketiga,  sesuai  dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: Etika Bermuamalah; Fatwa MUI, Fikih Informasi, Media Sosial.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi kian meningkat, tidak hanya menimbulkan pengaruh positif tetapi juga membawa dampak negatif. Penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan  kegunaannya  mengakibatkan  terjadinya  berbagai  kejahatan  khusunya  di media  sosial,  bahkan  berdampak  pada  kemerosotan  moral  (demoralisasi)  dan dehumanisasi (Iskarim et al., 2016; Nurbaiti Ma’rufah et al., 2020; Palinggi & Ridwany, 2020; Puspita Sari & Elfani Bermuli, n.d.). Media sosial membawa kemerosotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar. menurut Benaziria (Benaziria, 2018) 80% dari 30 juta anak dan remaja Indonesia menggunakan internet dan media digital.  Pola  perilaku  anak  dan  remaja  dalam  menggunakan  internet  cenderung memberikan  informasi  pribadi  mereka  pada  media  digital (N.  Pratiwi  &  Pritanova, 2017; Rahman, 2019) , sejumlah besar anak dan remaja di Indonesia terekspos konten pornografi baik sengaja ataupun tidak sengaja (Ceisera Novitaningrum, 2020; Sabarni &  Hidajat,  2018) ,  minimnya  pengawasan  orang  tua  terhadap  aktivitas  digital  yang dilakukan  oleh  anak (M.  R.  Pratiwi  et  al.,  2018) juga  mendorong  terjadi “penyimpangan” penggunaan internet, p erilaku perundungan ( bully ), dan mudahnya mengeluarkan kata-kata makian pada laman media sosial di internet.
Demikian  pula,  tradisi-tradisi  kebiasaan  masyarakat  mengalami  penurunan. Misalnya, kesadaran masyarakat untuk bergotong-royong dan tolong menolong telah melemahkan  kekuatan  kerja  sama  untuk  kesatuan  social.  Hal  ini  berakibat melemahnya rasa saling membantu, toleransi, persatuan dan rasa persaudaraan yang lain,  sehingga  berakibat  persaingan,  perkelahian,  dekadensi  moral,  pelanggaran, bahkan  sampai  pada  tindak  kejahatan.  Terlebih  pada  pola  interaksi  yang  berubah antar manusia dari konvensional menjadi online dunia maya (Fitri, 2017; Ngafifi, 2014). Demikian problema akhlak (Said, 2011), misalnya pencemaran nama baik, penghinaan dan  ujaran  kebencian,  penipuan  transaksi  online,  peretasan,  prostitusi  online, penyebaran  hoaks, cyberbullying, konten  illegal  online,  pornografi,  pemerasan  dan penyebaran informasi yang bermuatan SARA.
Tindakan kejahatan di media sosial terjadi karena berbagai sebab, kepentingan politik,  persaingan  bisnis,  kebencian  terhadap  suatu  kelompok  dan  bahkan  sampai ada yang hanya ingin mencari sensasi. Sering kita dapati dengan mudahnya berita  - berita yang belum tentu kebenarannya menyebar di media sosial, ditambah  dengan kebiasaan    masyarakat    yang    membaca    berita    dan  menerima  berita  yang  masuk secara mentah - mentah tanpa diuji terlebih dahulu kebenarannya. Minimnya literasi digital, kurangnya sosialisasi bijak menggunakan media sosial, kurangnya kontrol dan pengawasan  baik  dari  pihak  keluarga  maupun  pemerintah,  dan  kebebasan menggunakan media sosial baik ketika berpendapat, menyampaikan ide atau gagasan, berkomentar  atau  menanggapi.  Kebebasan  yang  berlebihan  tanpa  kontrol  norma aturan (Cahyono, 2016). Banyaknya bermunculan kejahatan-kejahatan media sosial di Indonesia  khususnya  yang  tentunya  sangat  merugikan  perorangan  maupun
733

## Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial
Hastuti, Asmia, Besse Ruhaya
masyarakat  luas  sehingga  sangatlah  tepat  pemerintah  membuat  Undang-undang tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Demikian  organisasi  agama  turut meramu norma-norma lain yang menjadi landasan dalam bergelut dunia informasi. Ada Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Di sisi lain, organisasi Muhammadiyah juga tidak tinggal diam menyaksikan  kejahatan-kejahatan  media  sosial.  Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah  membuat  terobosan  baru  sebagai  pedoman  dalam  menjalankan komunikasi di media sosial yaitu Fikih Informasi.
Penelitian  terkait etika  komunikasi  di  media  social  lebih  dominan  pada  tiga aspek. Pertama, fikih media social yang hanya mengangkat landasan fikih dari Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial (A’yun & Istiani, 2021; Eko, 2017; Nirma Nurasiyah Nauli Siregar, 2019; Qurrota Ayun &  Athoilla  Islamy,  2021).  Aspek kedua, menganalisis  prinsip  dan  etika  komunikasi dalam perspektif Islam secara umum (Husnah Z, 2020; Ilmi et al., 2021; Nadia, 2019; Sandra  &  Dewi,  2019). Ketiga, tafsir  ayat-ayat  komunikasi  dan  informasi  dalam  al- Qur’an (Fahimah,  2014;  Fahresi,  2018;  Jasyadi,  2018;  Mubarok,  2019;  Rafiqi,  2014; Rosmini, 2017; Samsuddin & Akmalia, 2017; Trismayanti, 2017). Penelitian-penelitian tersebut belum ada menjelaskan secara rinci dan melakukan konsolidasi kandungan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan Fikih Informasi hasil musyawarah Majelis Tarjih dan Tajdid Ulama Muhammadiyah.
Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara rinci isi kandungan dfatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial dan Fikih Informasi dengan menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana konsep  bermuamalah  melalui  media  social  berdasarkan  Fatwa  MUI  No.  24  Tahun 2017? Kedua, bagaimana  konsep  etika  bermedia  social  berdasarkan  kajian  Fikih Informasi hasil  musyawarah Ulama Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah? Dan ketiga, bagaimana  konsolidasi  kedua  pedoman  tersebut  dalam  merumuskan  konsep  etika bermuamalah di media social? Ketiga pertanyaan tersebut untuk menemukan hasil rumusan konsolidasi yang diharapkan dapat membantu mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan di media sosial karena jelas dampak dan hukumnya dalam Islam.
Artikel ini berangkat dari argumentasi bahwa media sosial bukan hanya hadir untuk  mempermudah  komunikasi  tapi  justru  memunculkan  tantangan  besar  yang sangat  mempengaruhi  kehidupan  manusia.  Apakah  hadirnya  sebagai  media bermanfaat atau bahkan merusak tatanan masyarakat? Pertanyaan ini dikembalikan pada diri pengguna masing-masing. Jika media sosial digunakan sesuai dengan fungsi yang  sebenarnya  dan  dibatasi  serta  mengikuti  aturan  norma  maka  akan  membawa dampak positif. Namun jika digunakan dengan bebas tanpa ada batasan norma justru akan membawa dampak yang sangat buruk baik terhadap individu pengguna maupun dampak tehadap masyarakat, bangsa, dan negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  berupa  kajian  pustaka ( library researsch ). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa objek penelitian secara holistic, deskriptif tanpa metode analisa statistik (Moleong,  2018) .  Salah  satu  bentuk  penelitian  kualitatif  yakni  penelitian  pustaka
dengan  melakukan  penelitian  terhadap  buku  ilmiah,  kitab  suci,  perundang- undangan, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya.
Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  Islam,  karena  menganalsis terkait  hukum  dan  pedoman  bermuamalah  di  media  sosial  serta  fikih  informasi. Penelitian  ini  masuk  kategori  penelitian  hukum  Islam  normative (Mudzhar,  2012) yang mengkaji tentang literatur hukum Islam yang isinya bersifat mengatur, meliputi ayat-ayat ahkam, hadits-hadits ahkam, kitab-kitab fikih, undang-undang agama, dan fatwa-fatwa mufti/ulama (individu atau kolektif). Adapun Objek utama penelitian ini, yakni etika komunikasi di media sosial pada Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah  di  Media  Sosial  dan  Fikih  Informasi  hasil musyawarah Ulama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan filosofis (filsafat hukum Islam), berusaha mencari penjelasan  dari  konsep-konsep  ajaran  agama  dengan  cara  memeriksa  dan menemukan system nalar yang dapat dipahami manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fatwa  MUI  No.  24  Tahun  2017  tentang  Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah Melalui Media Sosial
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengeluarkan  fatwa  tentang  Hukum  dan Pedoman  Muamalah  Melalui  Media  Sosial.  Fatwa  tersebut  menjadi  pedoman  bagi seluruh  umat  Islam  di  Tanah  Air  dalam  menggunakan  media  sosial.  MUI mengeluarkan fatwa guna mengantisipasi perpecahan di Tanah Air akibat ulah umat melalui  media  sosial.  Stabilitas  keamanan  dipandang  penting  untuk  dijaga  oleh seluruh elemen masyarakat termasuk para ulama (Eko, 2017).
Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  wadah  musyawarah  para  ulama, zu’ama , dan cendekiawan muslim yang kemudian hasil musyawarahnya disebut fatwa. Majelis Ulama berusaha untuk (MUI, 2019) :
a. Memberikan  bimbingan  dan  tuntunan  kepada  umat  Islam  Indonesia  dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.;
b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada  pemerintah  dan  masyarakat,  meningkatkan  kegiatan  bagi  terwujudnya ukhuwah  Islamiyah dan  kerukunan  antar-umat  beragama  dalam  memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
c. Menjadi  penghubung  antara  ulama  dan umaro (pemerintah)  dan  penerjemah timbal  balik  antara  umat  dan  pemerintah  guna  mensukseskan  pembangunan nasional;
d. Meningkatkan  hubungan  serta  kerjasama  antar  organisasi,  lembaga  Islam  dan cendekiawan  muslimin  dalam  memberikan  bimbingan  dan  tuntunan  kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

## Gambaran  Umum  Fatwa  MUI  tentang  Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah melalui Media Sosial
Fatwa  MUI  Nomor  24  Tahun  2017  (Majelis  Ulama  Indonesia,  2017)  berisi tentang  pedoman  dalam  bermuamalah  melalui  media  sosial  (Majelis  Ulama Indonesia, 2017). Lembaran yang dibuat oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
735
ini berjumlah 17 halaman. Isi fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 diawali dengan, Komisi Fatwa MUI, setelah menimbang :
a. bahwa  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  memberikan kemudahan  dalam  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  di  tengah masyarakat;
b. bahwa  kemudahan  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  melalui  media digital  berbasis  media  sosial  dapat  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim, untuk kegiatan ekonomi, Pendidikan dan kegiatan positif lainnya;
c. bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media social di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip,  pemutar-balikan  fakta,  ujaran  kebencian,  permusuhan, kesimpang-siuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial;
d. bahwa  pengguna  media  sosial  seringkali  menerima  dan  menyebarkan  informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat;
e. bahwa  banyak  pihak  yang  menjadikan  konten  media  digital  yang  berisi  hoax, fitnah,  ghibah,  namimah,  desas  desus,  kabar  bohong,  ujaran  kebencian,  aib  dan kejelekan  seseorang,  informasi  pribadi  yang  diumbar  ke  publik,  dan  hal-hal  lain sejenis  sebagai  sarana  memperoleh  simpati,  lahan  pekerjaan,  sarana  provokasi, agitasi,  dan  sarana  mencari  keuntungan  politik  serta  ekonomi,  dan  terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial untuk digunakan sebagai pedoman.
Kemudian, setelah Komisi Fatwa MUI mengingat : al- Qur’an , hadits Nabi Saw., Qa’idah  sadd  al - dzari’ah dan Qa’idah  Fiqhiyyah . Selanjutnya, memperhatikan : pendapat para ulama; Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2010  tentang  Infotainmen;  Paparan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia pada saat acara tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial pada Halaqah tanggal  23  Januari  2017  yang  menegaskan  soal  pentingnya peran  masyarakat  dalam membangun  literasi  dalam  pemanfaatan  media  digital;  Makalah  Dr.  HM.  Asrorun Ni’am Sholeh, MA dan Makalah Hj. Marhamah Saleh, Lc.,MA tentang Bermuamalah dengan Media Sosial; Penjelasan Dirjen Aptika Kominfo RI serta penjelasan Ahli dan Praktisi Media Digital Nu’man Luthfi dan Teddy Sukardi dalam perte muan dengan komisi  fatwa  MUI  yang  menjelaskan  tentang  peta  masalah  di  dunia  digital, problematika dan langkah-langkah yang diambil serta pentingnya pelibatan seluruh masyarakat  dalam  mendorong  pemanfaatan  media  sosial  untuk  kemaslahatan  dan mencegah dampak buruk yang ditimbulkan; pendapat, saran, dan masukan anggota Komisi  Fatwa  MUI  dalam  rapat-rapatnya,  yang  terakhir  Rapat  Pleno  Komisi  Fatwa MUI tanggal 12 – 13 Mei 2017.
736

## Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial
Hastuti, Asmia, Besse Ruhaya
Dengan  bertawakkal  kepada  Allah  SWT.  Komisi  Fatwa  MUI memutuskan ; menetapkan “Fatwa  te ntang  Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah  melalui  Media Sosial”:
Pertama , ketentuan  umum  berisi  tentang  Bermuamalah  adalah  proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia ( hablun minannas ) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses  (konsumsi),  dan  penggunaan  informasi  dan  komunikasi.  Media  Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan  bentuk lain. Informasi adalah  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-tanda  yang  mengandung  nilai, makna,  dan  pesan,  baik  data,  fakta  maupun  penjelasannya  yang  dapat  dilihat, didengar,  dan  dibaca  yang  disajikan  dalam  berbagai  kemasan  dan  format  sesuai dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara  elektronik ataupun  non  elektronik.  Adapun  ghibah  adalah  penyampaian  informasi  faktual tentang  seseorang  atau  kelompok  yang  tidak  disukainya.  Fitnah  (buhtan)  adalah informasi  bohong  tentang  seseorang  atau  tanpa  berdasarkan  kebenaran  yang disebarkan  dengan  maksud  menjelekkan  orang  (seperti  menodai  nama  baik, merugikan kehormatan orang). Namimah adalah adu domba antara satu dengan yang lain  dengan  menceritakan  perbuatan  orang  lain  yang  berusaha  menjelekkan  yang lainnya  kemudian  berdampak  pada  saling  membenci.  Ranah  publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti twitter, facebook, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.
Kedua , ketentuan hukum. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan  riil  maupun  media  sosial,  setiap  muslim  wajib  mendasarkan  pada keimanan  dan  ketakwaan,  kebajikan  ( mu’asyarah  bil  ma’ruf ),  persaudaraan ( ukhuwwah ), saling wasiat akan kebenaran ( al-haqq ) serta mengajak pada kebaikan ( al-amr  bi  al- ma’ruf )  dan  mencegah  kemunkaran  ( al-nahyu ‘an  al -munkar ).  Setiap muslim  yang  bermuamalah  melalui  media  sosial  wajib  memperhatikan  agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.  Agar  mempererat  persaudaraan  ( ukhuwwah ),  baik  persaudaraan keIslaman  ( ukhuwwah Islamiyyah ),  persaudaraan  kebangsaan  ( ukhuwwah wathaniyyah ),  maupun  persaudaraan  kemanusiaan  ( ukhuwwah insaniyyah ).  Dan untuk memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
Setiap  muslim  yang  bermuamalah  melalui  media  sosial  diharamkan  untuk melakukan  ghibah,  fitnah,  namimah,  dan  penyebaran  permusuhan.  Diharamkan melakukan bullying , ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau  antar  golongan.  Diharamkan  pula  menyebarkan  hoax  serta  informasi  bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Serta diharamkan untuk menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i. Termasuk menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya
Demikian  bagi  setiap  muslim  yang  memproduksi,  menyebarkan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  konten/informasi  yang  tidak  benar  kepada  masyarakat hukumnya  haram.  Sama  halnya  ketika  memproduksi,  menyebarkan  dan/atau
737

## Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial
Hastuti, Asmia, Besse Ruhaya
membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax , ghibah, fitnah, namimah , aib, bullying , ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram. Termasuk mencari-cari informasi tentang aib,  gosip,  kejelekan  orang  lain  atau  kelompok  hukumnya  haram  kecuali  untuk kepentingan  yang  dibenarkan  secara  syar’i.  Begitu  pula  memproduksi  dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram. Dan menyebarkan  konten  yang  bersifat  pribadi  ke  khalayak,  padahal  konten  tersebut diketahui  tidak  patut  untuk  disebarkan  ke  publik,  seperti  pose  yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
Serta  segala  aktifitas  buzzer  di  media  sosial  yang  menjadikan  penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non- ekonomi,  hukumnya  haram.  Demikian  juga  orang  yang  menyuruh,  mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.
Ketiga , pedoman  bermuamalah. Pedoman  umum berisi  bahwa  media  sosial dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk  menjalin  silaturrahmi,  menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya. Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan  tanpa  melanggar  ketentuan  agama  dan  ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial,  antara  lain:  konten/informasi  yang  berasal  dari  media  sosial  memiliki kemungkinan  benar  dan  salah.  Konten/informasi  yang  baik  belum  tentu  benar. Konten/informasi  yang  benar  belum  tentu  bermanfaat.  Konten/informasi  yang bermanfaat  belum  tentu  cocok  untuk  disampaikan  ke  ranah  publik.  Tidak  semua konten/informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah public.
Pedoman  Verifikasi  Konten/Informasi. Setiap  orang  yang  memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses tabayyun serta dipastikan kemanfaatannya. Adapun proses tabayyun terhadap konten/informasi bisa dilakukan  dengan  langkah  memastikan  aspek  sumber  informasi  ( sanad )nya,  yang meliputi  kepribadian,  reputasi,  kelayakan  dan  keterpercayaannya.  Selain  itu  juga memastikan aspek kebenaran konten ( matan )nya, yang meliputi isi dan maksudnya. Dan  memastikan  konteks  tempat  dan  waktu  serta  latar  belakang  saat  informasi tersebut disampaikan.
Sedangkan  cara  memastikan  kebenaran  informasi  antara  lain  dengan  cara bertanya  kepada  sumber  informasi  jika  diketahui,  dan  meminta  klarifikasi  kepada pihak-pihak  yang  memiliki  otoritas  dan  kompetensi.  Perlu  diketahui  bahwa  upaya tabayyun dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi  yang  belum  jelas  kebenarannya  tersebut  beredar  luar  ke  publik. Demikian  konten/informasi  yang  berisi  pujian,  sanjungan,  dan  atau  hal-hal  positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan tabayyun .
738

## Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial
Hastuti, Asmia, Besse Ruhaya
Pedoman  Pembuatan  Konten/Informasi. Pembuatan  konten/informasi  yang akan  disampaikan  ke  ranah  publik  harus  berpedoman  pada  penggunaan  kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak  menyakiti  orang  lain.  Konten/informasi  harus  benar,  sudah  terverifikasi kebenarannya  dengan  merujuk  pada  pedoman  verifikasi  informasi  sebagaimana  di atas. Konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat. Konten/informasi yang  dibuat  menjadi  sarana amar ma’ruf  nahi  munkar dalam  pengertian  yang  luas. Konten/informasi  yang  dibuat  berdampak  baik  bagi  penerima  dalam  mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan. Memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan. Kontennya tidak berisi hoax , fitnah, ghibah, namimah , bullying , gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang  terlarang,  baik  secara  agama  maupun  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Kontennya  tidak  menyebabkan  dorongan  untuk  berbuat  hal-hal  yang terlarang  secara  syar’i,  seperti  pornografi,  visualisasi  kekerasan  yang  terlarang, umpatan, dan provokasi. Dan kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah public.
Adapun cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan  bisa  mendorong  kepada  kebaikan  ( al-birr) dan  ketakwaan  ( al-taqwa ), mempererat persaudaraan ( ukhuwwah ) dan cinta kasih ( mahabbah ), menambah ilmu pengetahuan,  mendorong  untuk  melakukan  ajaran  Islam  dengan  menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan tidak melahirkan kebencian ( al- baghdla’) dan permusuhan ( al- ‘adawah ).
Poin penting bahwa setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk  tujuan  yang  dibenarkan  secara  syar’i  seperti  untuk  penegakan  hukum  atau mendamaikan orang yang bertikai ( ishlah dzati al-bain ). Setiap muslim tidak boleh menjadikan  penyediaan  konten/informasi  yang  berisi  tentang  hoax,  aib,  ujaran kebencian,  gosip,  dan  hal-hal  lain  sejenis  terkait  pribadi  atau  kelompok  sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keutungan dari kegiatan terlarang tersebut.
Pedoman  Penyebaran  Konten/Informasi. Konten/informasi  yang  akan disebarkan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria bahwa konten/informasi tersebut  benar,  baik  dari  sisi  isi,  sumber,  waktu  dan  tempat,  latar  belakang  serta konteks informasi disampaikan. Konten/informasi tersebut bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut. Selain itu, konten/informasi harus bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak  diketahui  oleh  masyarakat  dari  seluruh  lapisan  sesuai  dengan  keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi. Termasuk tepat waktu dan tempat ( muqtadlal hal ), yaitu informasi yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna. Tepat konteks, informasi yang terkait  dengan  konteks  tertentu  tidak  boleh  dilepaskan  dari  konteksnya,  terlebih ditempatkan  pada  konteks  yang  berbeda  yang  memiliki  kemungkinan  pengertian yang  berbeda.  Dan  tentunya  memiliki  hak,  orang  tersebut  memiliki  hak  untuk penyebaran,  tidak  melanggar  hak  seperti  hak  kekayaan  intelektual  dan  tidak melanggar hak privacy .
739

## Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial
Hastuti, Asmia, Besse Ruhaya
Adapun cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk pada ketentuan  yang  sudah  dicantumkan  di  atas.  Dalam  penyebaran  konten/informasi tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran  kebencian,  dan  hal-hal  lain  sejenis  yang  tidak  layak  sebar  kepada  khalayak. Demikian  pula  tidak  boleh  menyebarkan  informasi  untuk  menutupi  kesalahan, membenarkan  yang  salah  dan  menyalahkan  yang  benar,  membangun  opini  agar seolah-olah  berhasil  dan  sukses,  dan  tujuan  menyembunyikan  kebenaran  serta menipu khalayak. Termasuk juga larangan menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang  tidak  disukai  oleh  orang  lain  tidak  boleh  menyebarkannya  kepada  khalayak, meski  dengan  alasan tabayyun .    Setiap  orang  yang  mengetahui  adanya  penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut. Agar orang yang bersalah telah menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, namimah ,  aib,  ujaran  kebencian,  dan  hal-hal  lain  sejenis  kepada  khalayak,  baik sengaja  atau  tidak  tahu,  harus  bertaubat  dengan  meminta  mapun  kepada  Allah ( istighfar )  serta;  (i)  meminta  maaf  kepada  pihak  yang  dirugikan  (ii)  menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.
Keempat , rekomendasi; dan kelima , ketentuan Penutup.
Fatwa  MUI  nomor  24  Tahun  2017  tentang  Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah melalui Media Sosial ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 16 Sya’ban 1438 H tepatnya tanggal 13 Mei 2017 M. Fatwa tersebut ditanda-tangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI yakni Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA., dan Sekretaris Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA.

## Fikih Informasi Hasil Musyawarah Ulama Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
Perkembangan  teknologi  komunikasi  di  era  globalisasi  ini  sangat memprihatinkan.  Fungsi  media  sosial  sebagai  media  untuk  interaksi  komunikasi seseorang  dengan  orang  lain,  bukan  hanya  pada  ranah  komunikasi  yang  baik. Maraknya  pemberitaan  simpang  siur,  berita  provokasi,  saling  mencela  dan menjatuhkan  antara  oknum  yang  satu  dengan  yang  lain,  informasi hoax bahkan merajalela bertengger di akun sebagian besar pengguna media sosial.
Melihat  banyaknya  fenomena  penyimpangan  di  media  sosial  ini  menjadi perhatian  khusus  bagi  Muhammadiyah  sehingga  terdorong  untuk  merumuskan norma  atau  aturan  dalam  bermedia  sosial  yang  dirangkum  dalam  judul  Fikih Informasi.

## Fikih Informasi Secara Umum
Fikih Informasi adalah suatu hasil dari proses istimbath menggunakan sumber- sumber hukum Islam untuk menyikapi bagaimana penggunaan teknologi informasi dengan santun dan beretika. Islam sebagai agama yang shalih li kulli zaman wa makan harus turut berperan dalam mencegah tersebarnya kebencian yang dapat menyulut perpecahan di kalangan umat dan atau masyarakat. Oleh karena itu, Fikih Informasi
740

## Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial
Hastuti, Asmia, Besse Ruhaya
sangat dibutuhkan di era digital sekarang ini agar masyarakat berhati-hati, cerdas dan tanggap  dalam  memilah  dan  memilih  ragam  informasi  yang  bertebaran  di  media social. Fikih Informasi hadir dengan sangat tepat di tengah carut marut dunia digital. Munculnya Fikih Informasi sebagai salah satu bentuk rahmat Islam bagi umat dalam menghadapi derasnya arus informasi di era media social (Aksa, 2020).
Fikih  informasi  berisi  tentang  pandangan  Islam  tentang  informasi  secara umum baik pengertian umum informasi, hakikat informasi, ideologi informasi, fase perkembangan dan tipologi informasi, teori pewartaan dalam Islam serta penjelasan terkait  manusia  sebagai  makhluk  informasi.  Selain  iu,  juga  membahas  tentang hegemoni,  citra  dan  komodifikasi  informasi.  Selanjutnya  pembahasan  tentang bagaimana  memproduksi,  mendistribusi,  dan  mengkonsumsi  infromasi  serta bagaimana pengaruh dan efek informasi. Pembahasan mendalam tentang nilai-nilai norma  dalam  Islam  terkait  informasi,  prinsip-prinsip  umum,  dan  pedoman  praktis berinformasi. Ada tiga lapisan norma dalam fikih informasi.
Pertama, nilai-nilai dasar ( al-qiyam al-asasiyyah ) yakni doktrin-doktrin lebih abstrak  dan  lebih  mendasar  yang  dapat  diberi  nama  prinsip-prinsip  universal  atau nilai-nilai dasar (Anwar, 2016). Nilai-nilai dasar ( al-qiyam al-asasiyyah ) atau nilai-nilai dasar ini sifatnya abstrak, nilai-nilai yang hanya ada pada ide manusia. Ada tiga nilai dasar  yang  harus  diperhatikan  dalam  nilai-nilai  dasar  Fikih  Informasi,  yaitu:  nilai dasar at-Tauhid yakni  nilai  dasar  yang  pertama  menurut  Fikih  Informasi  adalah tauhid, yakni keyakinan atas ke-Esaan Allah.
Berangkat  dari  nilai  tersebut  sehingga  ada  dua  prinsip  ketauhidan  dalam informasi  yaitu  prinsip  dengan  meyakini  bahwa  Allah  dan  Rasulullah  SAW. Merupakan pusat kebenaran informasi, yang diperoleh melalui kitab suci al-Q ur’an dan hadits maqbul. Al- Qur’an sebagai pusat informasi berisi pesan yang mengandung aspek  akidah,  aspek  akhlak,  aspek  hukum,  informasi  sejarah.  Selain  itu,  al- Qur’an bahkan sebagai media informasi. Prinsip kedua dalam konteks tauhid, informasi yang kita  produksi  dan  sebarkan  akan  dimintai  pertanggung-jawaban  di  hadapan  Allah SWT. Oleh karena itu, sebuah informasi perlu check dan recheck terlebih dahuluNilai- nilai dasar yang dimaksud terkait dengan informasi adalah tauhid, akhlak al-karimah ; sikap jujur, adil, tabligh, amanah, fathanah , dan moderasi (Fauzi & Ayub, 2019). Nilai dasar Al-Akhlaq  al-Karimah nilai  dasar  yang  kedua  dalam  Fikih  Informasi,  yang bermakna akhlak mulia. Akhlak karimah merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam  yang  melandasi  sik ap  dan  perbuatan  setiap  muslim.  Bahkan  seluruh  syari’at Islam  (perintah/larangan)  bertujuan  dalam  rangka  mewujudkan  manusia  yang berakhlakul  karimah.  Dalam  konteks  Fikih  informas,  sikap  dan  perbuatan  yang termasuk dalam nilai akhlak karimah adalah jujur, adil, tabligh , amanah , fatanah , dan moderasi.
Jujur adalah transparansi dalam penyampaian maupun penerimaan informasi ( balancing  of  reporting ).  Adil,  setiap  orang  memiliki  hak  yang  sama  dalam menyampaikan dana menerima informasi yang benar, sesuai dengan norma agama, social,  maupun  ketentuan  undang-undang. Tabligh adalah  setiap  orang  memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat sesuai dengan kapasitas dan  wawasan  yang  dimiliki. Fatanah ialah  kecerdasan  dan  kapasitas  pengetahuan yang harus dimiliki oleh orang dalam mengelola informasi dan menerima informasi. Moderasi  ( tawazun ),  dalam  menyampaikan  dan  menerima  suatu  informasi
741

## Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial
Hastuti, Asmia, Besse Ruhaya
hendaknya  memegang  prinsip  netralitas  (objektifitas).  Nilai  moderasi  ini  penting untuk menjaga keseimbangan dalam menyampaikan informasi di masyarakat.
Nilai  dasar  terakhir  adalah  nilai  kemaslahatan  yang  mencakup  efisiensi  dan efektifitas,  serta  kepedulian  dalam  penyampaian  dan  penerimaan  informasi,  untuk mendorong  individu  menjauhkan  diri  dari  kebiasaan  menebar  informasi  bohong (hoax)  dan  tidak  berguna  atau  sia-sia.  Nilai  ini  realisasinya  terlihat  dalam  fungsi informasi  sebagai;  pengajaran/pendidikan  ( ta’lim ),  pencerahan  ( tanwir ),  penjelasan ( taudhih ), tajdid (pembaruan), wa’zhu (nasehat/menyadarkan), tarjih (menguatkan/memvalidasi), washilah  al-hiwar (sarana  dialog),  dan  dakwah  virtual ( amar ma’ruf nahi munkar ).
Kedua, prinsip atau asas-asas umum ( al-usul al-kulliyyah ) yakni asas umum yang  merupakan  prinsip-prinsip  umum  hukum  Islam,  seperti  prinsip  bahwa  segala muamalat itu boleh kecuali yang secara khusus dilarang, prinsip bahwa orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (kecuali dalam hal-hal tertentu), dan berbagai  prinsip  hukum  Islam  lainnya  (Anwar,  2016).  Asas  umum  yang  dimaksud dalam fikih informasi berupa transparansi, kehati-hatian, keseimbangan, kebebasan menyampaikan dan mengakses informasi, rasionalitas dan proposionalitas (Fauzi & Ayub, 2019).
Ketiga, pedoman praktis/peraturan-peraturan hukum konkret ( al-ahkam al- far’iyyah ).  Yang  dimaksud  adalah  aspek  hukum  halal-haram.  Asas  ketiga  ini  berisi ketentuan - ketentuan hukum taklifi dan wad‘i seperti wajib, haram, mandub, makruh, mubah,  sebab,  syarat,  dan  penghalang.  Ketentuan-ketentuan  konkret  ini  langsung mempreskripsi  dan atau  mengotorisasi  tingkah  laku  subyek  hukum,  seperti makan riba  hukumnya  haram,  memenuhi  perjanjian  adalah  wajib,  syarat  wajib  berzakat adalah tercapainya nisab pada kekayaan yang dimiliki, dan seterusnya (Anwar, 2016). Dari asas tersebut, Majelis Tarjih menurunkan beberapa kaidah konkrit ( al-ahkam al- far’iyyah )  yang  terbagi  menjadi  empat  kategori.  Yang  pertama  adalah  bagaimana memverifikasi informasi yang beredar di media sosial. Pada bagian ini, Majelis Tarjih mengadopsi metode yang akan digunakan dalam ilmu pembuktian hadits ( naqd al- hadith )  sehingga  dapat  memperjelas  keabsahan  informasi  serta  keandalan  sumber. Misalnya,  menolak  informasi  berasal  dari  sumber  majhul  (tidak  diketahui).  Bagian kedua dari aturan konkret adalah tentang realitas dan moralitas ruang cyber di mana Majelis Tarjih menghimbau pengguna media sosial agar kritis saat menerima apapun bentuk propaganda, agitasi, atau provokasi yang disebarkan oleh cyber armies . Lebih lanjut, Majelis Tarjih menghimbau pengguna media sosial untuk mengutamakan pada prinsip tabayyun (klasifikasi).  Pada  bagian  ketiga,  Majelis  Tarjih  memberikan penjelasan  yang  cukup  panjang  tentang  bagaimana  informasi  menjadi  kebutuhan masyarakat, yang menjadikan informasi sebagai komoditas ekonomi. Sehingga, sangat penting  bahwa  pengguna  media  sosial  harus  menyadari  ketika  membuat, menyebarkan atau menerima informasi.
Nilai-nilai  dasar  yang  tertera  di  atas  merupakan  prinsip-prinsip  universal agama Islam yang melandasi hukum Islam, seperti keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak  karimah,  persaudaraan  dan  lain-lain.  Nilai-nilai  dasar  ini  dapat  terus bertambah dan berkembang seiring kreatifitas mujtahid dalam menggalinya dari dua sumber utama hukum Islam, yaitu al-

## Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial
Hastuti, Asmia, Besse Ruhaya
Quran  dan  Sunah.  Dari  nilai-nilai  dasar  itulah  diturunkan  asas-asas  umum  hukum Islam. Dari asas umum itulah kemudian diturunkan peraturan hukum yang konkret. Contoh, nilai dasar tabayyun yang secara eksplisit digambarkan dalam al-Quran pada surat  al-Hujurat  ayat  6.  Dari  nilai  dasar  itu  dapat  diturunkan  asas  umum  dalam kehidupan komunikasi media sosial berupa “transparansi dan klarifikasi berita.” Dari asas  umum  ini  pada  gilirannya  diturunkan  menjadi  peraturan  konkret  tentang larangan menyebarkan suatu berita sebelum diketahui validitas sumbernya.
Menurut  perspektif  Muhammadiyah,  Fikih  bukan  hanya  dipahami  sebagai kumpulan hukum furu’ (cabang) berupa wajib, sunnah, makruh, mubah, halal, dan haram.  Bagi  Muhammadiyah,  Fikih  diperluas  maknanya  tidak  hanya  selalu dengan introduksi  norma-norma  konkret  yang  dilihat  dari  hukum taklifi; hukum  wajib, sunnah, mubah, makruh, halal, dan haram. Namun, Muhammadiyah juga merespon terhadap  permasalahan  social-kemanusiaan  dengan  cara  menggali  asas-asas  agama yang  menjadi  pedoman  dan  nilai-nilai  dasar  kehidupan.  Sehingga  dalam  Fikih Informasai  yang  digagas  oleh  Muhammadiyah  berisi  kumpulan  nilai  dasar,  prinsip umum, dan pedoman praktis yang tentunya berdasar pada pandangan Islam terhadap dunia  informasi  (Basri,  2021).  Kumpulan  ini  saling  terkait  di  mana  suatu  peraturan hukum  konkret  harus  berlandaskan  kepada  asas  umum,  demikian  asas  umum berlandaskan pada nilai-nilai dasar (Fauzi, 2020).
Hadirnya  Fatwa  MUI  Nomor  24  Tahun  2017  tentang  Hukum  dan  Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial dan Kajian Fikih Informasi yang dirumuskan oleh Muhammadiyah  menjadi  panduan  umat  dalam  kegiatan  memproduksi,  menerima, mengkonsumsi, hingga menyebarkan informasi.

## Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi

## Tabel: konsolidasi fatwa MUI dengan Fikih Informasi
Fatwa MUI dan Fikih Informasi Pedoman Umum Pedoman Verifikasi Konten/Infor masi Pedoman Pembuatan Konten/Informasi Pedoman Penyebaran Konten/Informasi Etika Bermua- malah di Mesos Al- Qiyam Al-Asas- iyyah Sebagai sarana silaturah- im,  dakwah, pendidikan, hiburan, dan kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi dan sosial budaya.
Tabayyun /ver ifikasi kebenarannya Menyajikan  informasi yang bermanfaat, menjadi  sarana amar ma’ruf  nahi  munkar, dan untuk kemaslahatan Konten/informasi memenuhi kriteria bahwa konten/informasi tersebut benar, baik  dari  sisi  isi, sumber, waktu dan  tempat,  latar belakang serta konteks informasi disampaikan, bermanfaat,  baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok, bersifat umum, tepat  waktu  dan tempat, tepat Ketauhid- an, kemas- lahatan dan  ber- manfaat
743
konteks, dan memiliki hak. Al-Usul Al- Kulliyyah Menyikapi konten/info rmasi  yang berasal  dari media  sosial memiliki kemungkin- an benar dan salah, yang baik belum  tentu benar,  yang benar belum tentu bermanfaat, yang bermanfaat belum  tentu cocok  untuk disampaikan . Transparansi, memastikan aspek  sumber informasi, memastikan aspek kebenaran konten,  dan memastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan. Memastikan bahwa konten/informasi yang  dibuat    bisa mendorong kepada kebaikan ( al-birr) dan ketakwaan ( al- taqwa ),  mempererat persaudaraan ( ukhuwwah ) dan cinta kasih ( mahabbah ), menambah ilmu pengetahuan, mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan  seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan- Nya, dan tidak melahirkan kebencian ( al- baghdla’) dan permusuhan ( al- ‘adawah ). memastikan aspek sumber informasi, memastikan aspek  kebenaran konten, dan memastikan konteks tempat dan  waktu  serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan. Transpara nsi, dan tabayyun . Al- Ahkam Al- Far’iyyah Tidak melanggar ketentuan/n orma  agama dan perundang- undangan Tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenaran nya. Dilarang mencari-cari aib,  kesalahan,  dan atau  hal  yang  tidak disukai  oleh  orang lain,  baik  individu maupun kelompok. Dilarang membuat konten/informasi yang  berisi  tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, pornografi,  bullying, namimah, dan hal-hal lain  sejenis  terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Tidak  berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran  kebencian, dan  hal-hal  lain sejenis yang tidak layak sebar kepada  khalayak, tidak bersifat pribadi, dan tidak menyembunyikan kebenaran  serta tidak menipu. Sesuai dengan norma agama dan peraturan perundan g-undang an.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  uraian  pembahasan  inti  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa ada tiga pedoman bermuamalah di media sosial berdasarkan Fatwa MUI No. 24  Tahun  2017  yakni;  pedoman  verifikasi,  pembuatan,  dan  penyebaran konten/informasi. Sedangkan pada Fikih Informasi menganalisis pada tiga nilai dasar terhadap  hukum  Islam  yakni Al-Qiyam  Al-Asasiyyah,  Al-Usul  Al-Kulliyyah, dan Al-
744

## Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial
Hastuti, Asmia, Besse Ruhaya
Ahkam  Al- Far’iyyah .  Dari  konsolidasi  kedua  pedoman  tersebut  dirumuskan  etika bermuamalah di media sosial yakni konten/informasi mengandung asas ketauhidan, kemaslahatan,  asas  manfaat.  Kedua,  transparansi, tabayyun dan  memastikan kevalidan. Ketiga, sesuai dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan. Penggunaan media sosial akan terus menerus meningkat bahkan menjadi urat nadi kehidupan manusia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tentang etika bermuamalah di media sosial diharapkan menjadi pegangan atau pedoman dalam agar mengurangi kejahatan di media sosial sehingga media sosial bermanfaat untuk kemaslahatan.
Penelitian  ini  memiliki  kekurangan  pada  penafsiran  dan  pemahaman  dalil terkait etika dan teknologi informasi. Sehingga kurangnya penegasan landasan dalil terhadap  isi  maupun  argument  terkait  penelitian  tersebut.  Dengan  demikian, penelitian lanjutan diharapakan  menampilakan dalil, tafsir dan pemahaman terkait etika  bermuamalah  di  media  sosial.  Agar  hasil  penelitian  bukan  hanya  pada argumentasi  tetapi  lebih  tegas  dengan  landasan  dalil  dari  sumber  hukum  Islam. Akhirul  kalam,  penulis  mengucapkan terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  turut berpartipasi  membantu  hingga  penulisan  ini  selesai  menjadi  karya  ilmiah  dan  bisa dipublikasikan serta dinikmati oleh pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA
Aksa,  A.  (2020).  Urgensi  Fikih  Informasi.  In Suara  Muhammadiyah . https://suaramuhammadiyah.id/2020/01/29/urgensi-fikih-informasi/
Anwar, S. (2016). Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih. Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 50(1). http://dictionary.reference.com/browse/
A’yun,  Q.,  &  Istiani,  N.  (2021).  Epistemologi  Fikih  Di  Media  Sosial  (Konstruksi Epistemologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bermuamalah). Risalah:
Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 7(2), 279 – 294. https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalahhttps://jurnal.faiunwir. ac.id/index.php/Jurnal_Risalah
Basri,  M.  R.  (2021).  Fikih  Informasi,  Prinsip  dan  Etika  Informasi.  In  Suara Muhammadiyah.  https://suaramuhammadiyah.id/2019/11/14/fikih-informasi- prinsip-dan-etika-informasi/
Benaziria.  (2018).  Pengembangan  Literasi  Digital  pada  Warga  Negara  Muda  dalam Pembelajaran PPKn melalui Model VCT. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 11 – 20. http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial  &  Politik,  Universitas  Tulungagung,  9(1),  140 – 157.  http://www.jurnal- unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73
Ceisera  Novitaningrum.  (2020).  Gambaran  Parental  Monitoring  Pada  Remaja  Yang Pernah Mengakses Konten Pornografi. Jurnal Sains Psikologi, 9(2), 112 – 122.
Eko.  (2017).  MUI  Minta  DPR  Tindak  Lanjuti  Fatwa  Muamalah  Media  Sosial.  In merdeka.com.  https://www.merdeka.com/peristiwa/mui-minta-dpr-tindak- lanjuti-fatwa-muamalah-media-sosial.html
Fahimah, S. (2014). Etika Komunikasi Dalam Al-Quran: Studi Tafsir Surat Al-Hujurat
Ayat 1 – 8. Madinah: Jurnal Studi Islam. http://ejournal.iai-
tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/153
745
Fahresi, N. (2018). Etika Komunikasi Bisnis dalam Al-Quran  (Kajian terhadap Ayat- ayat  Muamalah  dalam  Tafsir  Al-Mishbah).  repository.ar-raniry.ac.id. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2846/
Fauzi,  N.  A.  F.  (2020).  Fikih  Informasi  Perspektif  Muhammadiyah.  Ilha.Uad.Ac.Id. https://ilha.uad.ac.id/fikih-informasi-perspektif-muhammadiyah/
Fauzi,  N.  A.  F.,  &  Ayub.  (2019).  Fikih  Informasi:  Muhammadiyah’s  Perspective  on Guidance  in  Using  Social  Media.  Indonesian  Journal  of  Islam  and  Muslim Societies, 9(2), 267 – 293. https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.267-293 Fitri, S. (2017). Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Anak.  NATURALISTIC :  Jurnal  Kajian  Penelitian  Pendidikan  Dan Pembelajaran, 1(2), 118 – 123. https://doi.org/10.35568/naturalistic.v1i2.5 Husnah  Z.  (2020).  Etika  Penggunaan  Media  Sosial  dalam  Al- Qur’an  sebagai  Alat Komunikasi  di  Era  Digitalisasi.  Al-Mutsla:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman  Dan Kemasyarakatan, 2(1), 27 – 39.
Ilmi, M., Uin, S., Muhammad, A., Samarinda, I., Habibie, M., Wildan, M., Amrullah, A., & Atqiya, K. (2021). Prinsip Komunikasi Islam Sebagai Etika Bermedia Sosial. JCS: Journal of Communication Studies, 1, 15 – 29.
Iskarim, M., Tarbiyah, F., Keguruan, I., & Pekalongan, I. (2016). Dekadensi Moral di Kalangan  Pelajar  (Revitalisasi  Strategi  PAI  dalam  Menumbuhkan  Moralitas Generasi Bangsa). In Edukasia Islamika (Vol. 1).
Jasyadi,  A.  (2018).  Analisis  pesan  komunikasi  luqmanul  hakim  terhadap  anaknya dalam  al- qur’an  surat  Luqman  ayat  12 -19  berdasarkan  Tafsir  Jalalain.
Universitas Islam Negeri Mataram.
Majelis Ulama Indonesia. (2017). HUkum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. 1 – 17.
Moleong,  L.  J.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Revisi,  Vol.  38).  PT  Remaja Rosdakarya.
Mubarok,  S.  M.  (2019).  Penafsiran  Ayat-Ayat  Komunikasi  Orang  Tua  dan  Anak
Perspektif Tafsir Sufi Al- Qushayrī. Refleksi. http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/view/11271
Mudzhar,  M.  A.  (2012).  Tantangan  Studi  Hukum  Islam  di  Indonesia  Dewasa  Ini  1.
Jurnal Indo-Islamika, 2(1), 91 – 103.
MUI, K. I. dan K. (2019). Sejarah MUI. Mui.or.Id. https://mui.or.id/sejarah-mui/ Nadia, S. (2019). Prinsip Komunikasi Qaulan Balîghâ: Dakwah Dalam Youtube Ustadz Adi Hidayat. 27.123.222.2. http://27.123.222.2/handle/123456789/1032 Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial  Budaya.  Jurnal  Pembangunan  Pendidikan:  Fondasi  Dan  Aplikasi,  2(1), 33 – 47. https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616
Nirma  Nurasiyah  Nauli  Siregar.  (2019).  Hukum  Memberikan  Informasi  yang  Tidak Benar  Terhadap  Ulasan  Produk  Kosmetik  Menurut  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  Nomor  24  Tahun  2017  Tentang  Hukum  dan  Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Kasus Selebgram Kota Medan). UIN Sumatera Utara.
Nurbaiti  Ma’rufah,  Hayatul  Khairul  Rahmat,  &  Dewa  Ketut  Kerta  Widana.  (2020). Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Milenial Di
746

## Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial
Hastuti, Asmia, Besse Ruhaya
Indonesia.  Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  7(1),  191 – 201. https://doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.191-201
Palinggi, S., & Ridwany, I. (2020). Peran Nilai-nilai Moral Pancasila Dalam Kemajuan Teknologi Di Era Milenium. Prosiding Seminar Nasional “Bela Negara Untuk Generasi Milenial,” 48 – 53.
Pratiwi, M. R., Mukaromah, & Herdiningsih, W. (2018). Peran Pengawasan Orangtua Pada  Anak  Pengguna  Media  Sosial.  Jurnal  Penelitian  Pers  Dan  Komunikasi Pembangunan, 22(1), 37 – 58. http://bali.tribunnews.com/2015/06/15
Pratiwi, N., & Pritanova, N. (2017). Pengaruh Literasi Digital terhadap Psikologis Anak dan Remaja. Semantik : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 6(1), 11 – 24.
Puspita Sari, S., & Elfani Bermuli, J. (2021). Etika Kristen dalam Pendidikan Karakter dan Moral Siswa di Era Digital. Diligentia: Journal of Theology and Christian Education, 3(1), 46 – 63.
Qurrota  Ayun,  &  Athoilla  Islamy.  (2021).  Nilai-nilai  Pancasila  dalam  Fikih  Media Sosial. KOMUNIKASIA; Journal of Islamic Communication & Broadcasting, 1. Rafiqi, M. (2014). Etika Komunikasi Anak Terhadap Orang Tua Dalam Perspektif Al- Qur’an (Studi Komparasi Tafsir al -Azhar dan al- Mişbāh tentang Lafaz Uff dan Qawlan  Kar ȋ man … .  digilib.iain-palangkaraya.ac.id.  http://digilib.iain- palangkaraya.ac.id/413/
Rahman,  M.  A.  (2019).  Nilai  Norma  dan  Keyakinan  Remaja  Dalam  Menyebarkan Informasi  Sehari-hari  Di  Media  Sosial.  Jurnal  Ilmu  Perpustakaan  Dan Informasi, 4(1), 68 – 83.
Rosmini.  (2017).  Tafsir  Ayat-ayat  Komunikasi;  Unsur-unsur,  Level  dan  Prinsip Komunikasi  dalam  Wawasan  al- Qur’an (A.  M.  A.  Amiruddin,  Ed.;  1st  ed.). Penerbit Syahadah.
Sabarni, S., & Hidajat, L. L. (2018). Peran Nilai Pribadi, Nilai Budaya dan Nilai Religius terhadap Sikap Remaja Perempuan tentang Seks Pranikah (Suatu Kajian pada Remaja  Perempuan  di  Maumere  dan  Larantuka,  NTT).  Jurnal  Kesehatan Reproduksi, 5(2), 105. https://doi.org/10.22146/jkr.37885
Said,  N.  M.  (2011).  Dakwah  dan  Efek  Globalisasi  Informasi  (F.  Muhammad,  Ed.). Alauddin University Press.
Samsuddin, S., & Akmalia, R. (2017). Tafsir Ayat-Ayat Alquran Tentang Komunikasi Pendidikan. Almufida: Jurnal Ilmu- Ilmu … . http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/65 Sandra,  M.,  &  Dewi,  R.  (2019).  ISLAM  DAN  ETIKA  BERMEDIA  (Kajian  Etika Komunikasi  Netizen  di  Media  Sosial  Instagram  Dalam  Perspektif  Islam  ). Research Fair Unisri , 3(1), 139 – 142. www.wikipedia.org/wiki/Warganet,
Trismayanti, L. (2017). … Qawlan Layyina dal am surat Taha ayat 41-44 menurut tafsir Ibnu Katsir dan tafsir al-Mishbah serta relevansinya dengan komunikasi dalam pendidikan islam.
etheses.iainponorogo.ac.id. http://etheses.iainponorogo.ac.id/2302/1/Lutvi