Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
IMPLEMENTASI HUKUM PERATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA BALIKPAPAN

## IMPLEMENTATION OF NARCOTIC CRIME LAW REGULATION BASED ON NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING Narcotics in BALIKPAPAN CITY

## Piatur Pangaribuan, Sari Damayanti
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Email: piaturpangaribuan@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Masalah  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Balikpapan,  sekarang  ini  sudah  sangat memprihatinkan. Hal  ini  disebabkan beberapa hal antara lain karena Kota Balikpapan  yang terletak  pada  posisi  Stategis  dan  mengingat  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, maka  pengaruh  globalisasi,  arus  transportasi  yang  sangat  maju  dan  penggeseran  nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena  sasaran  dalam  penelitian  ini diarahkan  pada  hukum  dan  aspek-aspek  norma  hukum.  Upaya  pemberantasan  tindak  pidana narkotika  di  Kota  Balikpapan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  dapat  di tempuh  dengan  beberapa  metode,  diantaranya  ialah  metode    pencegahan.  Metode  tersebut merupakan  hal  paling  mendasar  bagi  masyarakat  guna  untuk  lebih  teredukasi  perihal penyalahgunaan  narkotika.  Upaya  pencegahan  terhadap  peredaran  narkoba  Di  Kota Balikpapan  dapat  melalui  pendekatan  Pendekatan  secara  Promotif  yaitu  program  preemtif atau  program  pembinaan.  Program  ini  ditujukan  kepada  masyarakat  yang  belum  memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Kendala dalam pemberantasan tindak pidana narkotika  Di Kota Balikpapan dibagi menjadi 3 Faktor diantaranya pertama, Faktor Penegak Hukum  yaitu  terkendala  oleh  jumlah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  atau  personel  sehingga pada  saat  melakukan  proses  penangkapan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan bekerja sama dengan Polresta Balikpapan dan Ditresnarkoba  Polda  Kaltim  selain  itu  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  tidak  adanya  ruang tahanan  atau  sel  untuk  pelaku  yang  tertangkap  tangan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional (BNNK) Kota Balikpapan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika
Abstract
The problem of narcotics abuse in the city of Balikpapan is now very alarming. This is due to several things, among others, because the city of Balikpapan is located in a strategic position and  given  the  development  of  science  and  technology,  the  effect  of  globalization,  highly developed  transportation  flows  and  the  shifting  of  matrialistic  values  with  the  dynamics  of illicit  trafficking  target  dynamics.  In  conducting  this  research  the  writer  uses  a  normative juridical approach, because the target in this study is directed at the law and aspects of legal
norms.  Efforts  to  eradicate  narcotics  crime  in  Balikpapan  based  on  Law  Number  35  Year 2009 can be carried out by several methods, including prevention methods. The method is the most  basic  thing  for  the  community  to  be  more  educated  about  narcotics  abuse.  Efforts  to prevent drug trafficking in the city of Balikpapan can be through a Promotive Approach that is a pre-emptive program or a coaching program. This program is aimed at people who have not used drugs, or even do not know about drugs. Constraints in eradicating narcotics crime in  Balikpapan  City  are  divided  into  3  factors  including  the  first,  Law  Enforcement  Factors which are constrained by the number of Human Resources (HR) or personnel so that during the  process  of  arrest  of  narcotics  offenders  Balikpapan  City  National  Narcotics  Agency (BNNK)  cooperation  with  the  Balikpapan  Police  and  the  East  Kalimantan  Regional  Police Directorate of Deputies in addition to the limited facilities and infrastructure for the absence of  detention  rooms  or  cells  for  perpetrators  who  were  caught  red-handed  by  the  National Narcotics Agency (BNNK) of Balikpapan City.
Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Narcotics Abuse

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  Negara  yang  berdaulat  berasas  empat  pilar  bangsa yang menjadi landasan hukum untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat  Indonesia.  Hukum  Indonesia  berkembang  seiring  perubahan  prilaku masyarakatnya. Kejadian yang terbentuk dari perkembangan itulah yang nantinya dapat menjadi hukum di suatu ruang lingkup tertentu. Hukum tidak terlepas dari hal  yang  menyangkut  Hak  Kepemilikansuatu  benda,  karena  dengan  demikian hukum  di  bentuk  sedemikian  sempurna  oleh  manusia  dan  dapat  mengatur  sang pembentuk tanpa  harus  mencederai  hak-hak  dari  manusia  sendiri.  Pembentukan hukum  tersebut  tidak  lepas  dari  campur  tangan  Negara,  karena  peran  negara merupakan peran pokok dari terbentuknya hukum itu sendiri.
Dewasa  ini  Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  dapat  dikatakan  sebagai Negara  yang  berkembang.  Hal  tersebut  dapat  di  nilai  dari  sistem  perekonomian yang semakin  bertumbuh pesat seiring perkembangan zaman,kemudian  dapat di tinjau  dari  sistem  tata  kelola  pemerintah  yang  mempunyai  stuktur-struktur tertentu  yang  sesuai  dengan  wewenang  dan  kewenangannya.  Akan  tetapi  hal tersebut  tidak  terlepas  dengan  hukum,  karena  kesemuanya  mempunyai  aturan- aturan tersendiri. Negara ialah rumah bagi penghuninya, yaitu masyarakat.
Masalah penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Kota Balikpapan    yang  terletak  pada  posisi  Stategis  dan  mengingat  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  maka  pengaruh  globalisasi,  arus  transportasi yang  sangat  maju  dan  penggeseran  nilai  matrialistis  dengan  dinamika  sasaran opini  peredaran  gelap.  Masyarakat  Balikpapan  saat  ini  sedang  dihadapkan  pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
bermacam  macam  jenis  narkotika.  Hal  tersebut  menjadi  kekhawatiran  akibat maraknya  peredaran  gelap  narkotika  yang  telah  merebak  di  segala  lapisan masyarakat,  termasuk  di  kalangan  generasi  muda.  Hal  ini  akan  sangat berpengaruh  terhadap  kehidupan  bangsa  dan  negara  pada  masa  mendatang. Jumlah  penyalahgunaan  Narkotika  di  Kota  Balikpapan  pada  Tahun  2016 mencapai  angka  814  orang.  Jenis  Narkotika  tersebut  bermacam-macam  mulai dari sabu sebanyak 4336,92gr, ekstasi 121btr,  ganja 1338,39gr, LL 123,529btr. 1 Maka  bertolak  dari  banyaknya  kasus  yang  ada  Nampak  bahwa  masalah peredaran dan penyalahgunaan  narkotika di kota Balikpapan telah  masuk dalam tahap  yang  mengkhawatirkan  yang  harus  mendapat  penanganan  yang  serius, karena  dampaknya  bisa  menyebabkan  rusaknya  generasi  bangsa  kedepannya. Oleh  karena  itu  pula  kewaspadaan  akan  peredaran  narkotik  harus  lebih ditingkatkan,  sehingga  penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku.
Mengkaji  dari  permasalahan  yang  ada  nampak  bahwa  masalah  peredaran dan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Balikpapan  telah  masuk  dalam  tahap mengkhawatirkan.  Hal  tersebut  menjadi  permasalahan  yang  serius  untuk  di tindak, karena dapat mengakibatkan rusaknya generasi  bangsa.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas menyatakan memberikan pertimbangan  bahwa  tindak  pidana  Narkotika  tela  bersifat  transnasional  yang dilakukan  dengan  menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi,  teknnologi  yang canggih,  di  dukung  oleh  jaringan  organisasi  yang  luas,  dan  sudah  banyak menimbulkan  korban,  terutama  dikalangan  generasi  muda  bangsa  yang  sangat membahayakan  kehidupan  masyarakat  bangsa,  dan  Negara.  Oleh  karena  itu kewaspadaan  akan  peredaran  narkotika  harus  lebih  ditingkatkan,  sehingga penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dapat  di lakukan  seefektif  dan  seefisien  mungkin.  Khusus  pada  tahap  aplikasi  hukum terutama  pengadilan,  hakim  dalam  memeriksa  memutus  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika,  menerapkan  hukum  yang  berlaku,  sehingga  dengan keputusannya  dapat  memberikan  kemanfaatan  bagi  para  pelakunya  artinya dengan  putusan  hakim  yang  tegas  dalam  menerapkan  sanksi  pidana  dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

## 2. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  upaya  pemberantasan  tindak  Pidana  Narkotika  di  Kota Balikpapan, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Apakah  yang  menjadi  kendala  dalam  penanggulangan  dan  pemberantasan tindak Pidana Narkotika di Kota Balikpapan?

## 3. Metode Penelitian
1 Sumber dari BNNK Balikpapan Tahun 2016
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif, karena sasaran dalam penelitian ini diarahkan pada hukum dan aspek-aspek norma  hukum. Meskiupun penelitian  hukum  ini  bersifat normatif,  selain  itu, penulis juga  menggunakan  dukungan  data  empiris  dalam  penelitian.  Forum  didkusi  dan wawancara untuk di arahkan pada praktek hukum mengenai praktek penanggulangan tindak pidana Narkotika di Kota Balikpapan.

## 4. Tinjauan Pustaka

## a. Pengertian Penegak dan Penegakan Hukum
Istilah  penegak  hukum  diartikan  sebagai  lingkungan  jabatan,  atau pejabat  yang  menjalankan  tugas  dan  wewenang  mempertahankan  hukum terhadap  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  melanggar  hukum,  atau yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau  pengingkaran  sesuatu perikatan  hukum. 2 Termasuk  menegakkan  hukum  yaitu  perbuatan menetapkan  perbuatan  hukum  mengenai  hal-hal  seperti  status  suatu  subjek atau  benda.  Secara  teori  maupun  praktek,  pengertian  tradisional  ini  tidak lengkap karena konotasi penegakan hukum hanya berkaitan dengan tindakan represif penindakan  belaka.  Sedangkan  pengertian  yang  lebih  luas, penegakan  hukum  mencakup  juga  tindakan  pencegahan preventif bahkan lebih  luas  dari  itu.  Perluasan  dari  pengertian  ini  didasarkan  pada pertimbangan,  sesuai  dengan  pengertian  dasar  perkataan sanksi yang mengandung  arti menguatkan atau mengokohkan sesuatu.  Mengokohkan suatu  aturan  tidak  harus  melakukan  tindakan  repesif.  Mengukuhkan  aturan dapat juga dilakukan  melalui tindak preventif , atau pencegahan atau dengan cara-cara  lain  termasuk  memberi  kepada  mereka  yang  taat  atau melaksanakan  hukum  dengan  baik. 3 Dalam  penegakan  hukum,  pasangan nilai-nilai  tersebut  perlu  diserasikan,  umpamanya,  perlu  penyerasian  antara nilai  ketertiban  dengan  nilai  ketentraman.  Sebab,  nilai  ketentraman  bertitik tolak  pada  keterikatan,  sedangkan  nilai  ketentraman  titik  tolaknya  adalah kebebasan.  Dalam  kehidupannya,  maka  manusia  memerlukan  keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. 4
Penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  mewujudkan keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Yang  disebut  keinginan-
2 Bagir Manan, 2009, Mengenal Hukum Suatu Pencarian , Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, hlm. 64
3 Ibid , hlm. 65 4 Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5-6
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
keinginan  hukum  dalam  hal  ini  adalah  pikiran-pikiran  badan  pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. 5
Dengan adanya kesempatan bagi publik untuk memberikan pendapat, saran,  masukan,  dan  sebagainya  diharapkan  kemungkinan  adanya penyimpangan dalam praktek pelaksanaannya dapat diperkecil. Tidak harus menunggu adanya sengketa dulu baru ditangani atau diselesaikan. Kemudian dikenal  juga  penegakan  Represif,  yaitu  penegakan  hokum  yang dilakukanapabila  telah  terjadi  pelanggaran  hukum,  khususnya  menyangkut soal perizinan. Maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya mencegah pelanggaran di  bidang perizinan, tetapi  lebih dimaksudkan untuk menanggulangi  kalau  ada  persoalan  hukum,  terutama  jika  ada  pelanggaran. Penegakan  hukum  represif  dalam  hal  ini  dapat  berupa  penegakan  hukum administrasi,  penegakan  hukum  pidana,  atau  penegakan  hukum  perdata. Penegakan hukum ada  yang dilakukan oleh aparatur peradilan dan ada pula yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. 6
Penegakan  hukum  merupakan  sebuah  proses  dilakukannya  upaya untuk  tegak  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Ditinjau  dari  sudut  subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  oleh  subjek  dalam  arti  yang terbatas  atau  sempit.  Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  melibatkan semua  subjek  hukum  dalam  setiap  hubungan  hukum.  Siapa  saja  yang menjalankan aturan  normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu  dengan  mendasarkan  diri  pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu aturan  hukum  berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Dalam  memastikan tegaknya  hukum,  apabila  diperlukan  maka  aparat  penegak  hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 7

## b. Pengertian Pengguna Narkotika
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa  Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semi  sintetis  yang  dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa  nyeri dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan.  Penyalahgunaan  narkotika  dan
5 Satjipto Rahardjo dalam Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan , Jakarta, PT. Grasindo, hlm. 111
6 Satjipto Rahardjo dalam Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cit , hlm. 112
7 Soerjono  Soekanto , Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta,  Grafindo Persada, 2008, hlm. 10
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
obat-obatan terlarang di Negara  Kesatuan Republik Indonesia  merupakan problema yang sulit untuk diberantas dan kondisinya saat ini sudah sangat menghkawatirkan.  Penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang terjadi dikalangan masyarakat sehingga banyak kalangan masyarakat yang menjadi  korban.  Upaya  pencegahan  terus  dilakukan  oleh  pemerintah berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  namun  adanya  aturan  hukum yang  sudah  diterapkan  pada  pelaksanaanya  belum  berjalan  efektif sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  jumlah  pengguna  narkotika  terus menerus  meningkat  dari  tahun  ketahun,  walaupun  disalah  satu  sisi  sudah banyak  pula  pengedar  maupun  pengguna  narkotika  yang  dihukum  oleh karena  menggunakan,  menyimpan,  memiliki  dan  menguasai  narkotika tanpa hak dan melawan hukum. 8
Penyalahguna  narkotika  adalah  orang  yang  mengunakan  narkotika tanpa  hak  melawan  hukum  dan  pecandu  narkotika  adalah  orang  yang menggunakan  atau  menyalahgunakan  narkotika  dan  dalam  keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan ketergantungan  narkotika  adalah  kondisi  yang  ditandai  oleh  dorongan untuk  menggunakan  narkotika secara terus-menerus dengan takaran  yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi  dan/atau  dihentikan  secara  tiba-tiba,  menimbulkan  gejala  fisik dan  psikis  yang  khas. 9 Penyalahgunaan  dalam  penggunaan  narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk  pengobatan  dan  penelitian  serta  digunakan  tanpa  mengikuti  aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan  dalam  dunia  kedokteran  saja  maka  penggunaan  narkotika secara  terus-menerus  akan  mengakibatkan  ketergantungan,  depedensi, adiksi atau kecanduan.

## c. Efektifitas Hukum
Efektifitas  hukum  salah  satu  cara  untuk  memberantas  tindak  pidana narkotika.  Soerjono  Soekanto  berpendapat  tentang  pengaruh  hukum  salah satu  fungsi  hukum  baik  sebagai  kaidah  maupun  sebagai  sikap  tindak  atau perilaku  teratur  adalah  membimbing  perilaku  manusia.  Terkait  dengan efektivitas  hukum  yang  dihubungkan  dengan  tipe  –  tipe  penyelewengan yang  terjadi  dalam  masyarakat,  perlu  dicermati  bahwa  berlakunya  hukum
8 Tanjung,  Ain,  2004, Pahami  Kejahatan  Narkoba ,  Jakarta:  Lembaga  Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, hlm.7
9 Diambil  dari  sejumlah  sumber:  sebagian  paragraf  dalam  jurnal, Advokasi  Pencegahan Penyalahgunaan  Narkoba, yang  diterbitkan  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia  BNN-RI Tahun 2009.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
dapat  dilihat  dari  berbagai  perspektif,  seperti  perspektif  filosofis,  yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan  cita  –  cita  hukum.  Perspektif  yuridis  normatif,  berlakunya  hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi atau terbentuknya sesuai dengan cara yang ditetapkan. Artikel yang berjudul Effectiveness of Legal Sanction di  muat  dalam Wisconsun  Law  Review Nomor  703, tahun  1967  yang  telah membahas  masalah  pokok  mengenai  hukuman.  Tujuannya  adalah memperlihatkan  sampai  sejauh  manakah  sanksi  tersebut  akan  dapat membatasi  terjadinya  kejahatan.  Pembahasan  masalah  hukum,  Roescoe Pound  sebagaimana  di  kutip  dalam  Otje  Salman,  sebagai  salah  satu  tokoh dari aliran Sociological Jurisprudence, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa  hukum  bukanlah  suatukeadaan  yang  statis  melainkan  suatu  proses, suatu  pembentukan  hukum.  Meneliti  efektivitas  hukum,  menjadi  relevan memanfaatkan teori aksi action theory . Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber  kemudian  di  kebangkan  oleh  Talcot  Parson.Menurut  teori  aski perilaku  adalah  hasil  suatu  keputusan  subyektif  dari  pelaku  atau  actor. Dalam  bukunya The  Structure  of  Social  Action.Person mengemukkan karakteristik  tindakan  sosial Social  action yaitu  Adanya  individu  sebagai actor, kemudian  Aktor di pandang  sebagai pemburu tujuan, Aktor memilih cara,  alat  dan teknik  untuk  mencapai  tujuan  hal  tersebut  saling  terkait  juga dengan  Aktor  berhubungan  dengan  sejumlah  kondisi  situasional  yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu. Setelah itu Aktor berada di bawah kendala, norma  -norma dan berbagai ide abstrak yang  mempengaruhinya dalam  memilih dan  menentukan tujuan. Teori aksi dari  Max  Weher  dan  Parson,  relevan  dengan  pendapat  Soerjono  Soekanto tentang  efektivitas  menyatakan  ada  empat  faktor  yang  menyebabkan seseorang  berprilaku  tertentu  yaitu  Memperhatikan  untung  rugi,  Menjaga hubungan  baik  dengan  sesamanya  atau  penguasa,  Sesuai  dengan  hati nuraninya dan Ada tekanan-tekanan tertentu. 10
Teori Law as a tool of social Engeneering mengakui bahwa fungsi lain dari  hukum  adalah  sebagai  sarana  untuk  melakukan  rekayasasosial social engineering atau hukum adalah alat untuk mengontrol masyarakat. Keadilan bukanlah  hubungan  sosial  yang  ideal  atau  beberapa  bentuk kebajikan.Ia merupakan  suatu  hal  dari  “penyesuaian-penyesuaian  hubungan  tadi  dan penataan  perilakusehingga  tercipta  kebaikan,  alat  yang  memuaskan keinginan  manusia  untuk  memiliki  dan  mengerjakansesuatu,  melampaui berbagai  kemungkinan  terjadinya  ketegangan,  inti  teorinya  terletak  pada konsep“kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban  hukum  denganmengakui  kepentingan-kepentingan  itu,  dengan
10 Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 78
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
menentukan batasan-batasan pengakuan ataskepentingan-kepentingan tersebut  dan  aturan  hukum  yang  dikembangkan  serta  diterapkan  oleh proses peradilan  memiliki  dampak  positif  serta  dilaksanakan  melalui prosedur yang berwibawa, juga berusahamenghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan. 11
Roescoe  Pound  menyatakan  bahwa  kontrol  sosial  diperlukan  untuk menguatkan  peradaban  masyarakat  manusiakarena  mengendalikan  perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial.Hukum,  sebagai  mekanisme  control  sosial,  merupakan  fungsi utama dari  negara  dan  bekerja melalui penerapan  kekuatan  yang  dilaksanakan secara  sistematis  dan  teratur  oleh  agen  yang  ditunjuk  untuk melakukan fungsi  itu.  Akan  tetapi,  Pound  menambahkan  bahwa  hukum  saja  tidak cukup, iamembutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan  agama.  Hukum  adalah  sistemajaran  dengan  unsur  ideal  dan  empiris, yang  menggabungkan  teori  hukum  kodrat  dan  positivistik.Pound mengatakan  bahwa  hokum  kodrati  dari  setiap  masa  pada  dasarnya  berupa sebuah  hokum  kodratiyang  “positif”,  versi  ideal  dari  hukum positif  pada masa  dan  tempat  tertentu,  “naturalisasi”  untuk kepentingan  kontrol  sosial manakala kekuatan yang ditetapkan oleh masyarakat yang terorganisasitidak lagi dianggap sebagai alat pembenar yang memadai. 12

## II. Pembahasan

## A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika di Kota Balikpapan
Narkotika  merupakan  zat  atau  obat  yang  di  dalamnya  terkandung  zat psikotropika  yang  berasal  dari  tanaman  atau  non  tanaman  yang  dapat mennyebabkan  penurunan  kesadaran,  menghilangkan  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan  rasa  nyeri.  Bila  salah  satu  rangkaian  zat  psikotropika  ini  di konsumsi  oleh  manusia  baik  dengan  cara  di  hisap,  di  telan  atau  dihirup  maka  ia akan  mempengaruhi  sistem  saraf  dan  akan  menyebabkan  ketergantungan. Hukuman  pemidanaan  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  tidak  harus  selalu diterapkan  sebagai  efek  jera  karena  pemerintah  juga  membuat  batasan  tertentu untuk  melakukan  rehabilitasi  bagi  seseorang  yang  telah  menajadi  pecandu sebagaimana    telah  diatur  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  pada  Pasal  54  dinyatakan  bahwa  pecandu  narkotika  dan korban  penyalah  guna  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial.Pecandu  narkotika  dan  korban  penyalah  guna  narkotika  yang berhak menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak memandang umur
11 Amirudding dan Zainal Asikin, 2004 Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 135.
12 https://www.scribd.com/doc/176457298/Teori-Hukum-Roscoe-Pound-2
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
baik  orang  dewasa  maupun  anak  dibawah  umur  yang  telah  positif  sebagai pecandu  dan  penyalahguna  narkotika  terkhusus  bagi  pecandu  narkotika  dan penyalahguna  narkotika  yang  masih  dibawah  umur  diharuskan  kepada  pihak orang  tua/wali  segera  melaksanakan  wajib  lapor  agar  anaknya  dapat  segera menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 13
Fenomena  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  di  Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan problema yang sulit untuk diberantas dan kondisinya saat ini sudah sangat menghkawatirkan.Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan  terlarang  terjadi  dikalangan  masyarakat  sehingga  banyak  kalangan masyarakat  yang  menjadi  korban.  Upaya  pencegahan  terus  dilakukan  oleh pemerintah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  namun  adanya  aturan hukum yang sudah diterapkan pada pelaksanaanya belum berjalan efektif sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah pengguna narkotika terus menerus meningkat dari  tahun  ketahun,  walaupun  disalah  satu  sisi  sudah  banyak  pula  pengedar maupun  pengguna  narkotika  yang  dihukum  oleh  karena  menggunakan, menyimpan,  memiliki  dan  menguasai  narkotika  tanpa  hak  dan  melawan hukum. Proses  penegakan  hukum  oleh  aparat  hukum   terhadap  pengedar  maupun pengguna  narkotika  tidak  dapat  memberikan  efek  jera  jika  tidak  memperhatikan efektifitas  hukum  dan  hanya  melalui  penerapan  sanksi  hukum  pemidanaan melainkan  perlu  adanya  tahapan-tahapan  antisipasi  dan  pencegahan  melalui mekanisme anjuran kepada pecandu dan pengguna narkotika agar secara suka rela melaporkan  kecanduan  diri  terhadap  narkotika  untuk  menjalani  rehabilitasi sehingga penyalahgunaan narkotika dapat terdeteksi secara efektif. 14
Akibat  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  telah  mengancam seluruh  aspek  kehidupan  dan  tidak  mengenal  batas.Potensi  kejahatan  narkotika dapat  terjadi  di  seluruh  tempat  di  negeri  ini,  tidak  terkecuali  di  wilayah Kalimantan  Timur  khususnya  di  Kota  Balikpapan.Terhitung  hanya  dalam  kurun Januari  hingga  November  2016,  tercatat  sudah  71  pecandu  yang  menjalani rehabilitasi  di  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Kota  Balikpapan.  Angka  ini hampir  menyamai  jumlah  pecandu  sepanjang  tahun  2015,  yakni  89  orang.Dari jumlah  angka  pecandu  narkotika  tersebut,  30  di  antara  keseluruhan  pecandu tersebut belum genap berumur 18 tahun bahkan ada yang baru berusia 10 tahun. 15
Dari  data  Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Balikpapan  (BNNK)  tahun  2016 tersebut  tercatat  814  orang  penyalahguna  narkotika.yang  terdiri  dari  jumlah
13 Siswanto Sunarto, 2004, Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologi Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 195
14 Tanjung,  Ain,  2004, Pahami  Kejahatan  Narkoba ,  Jakarta:  Lembaga  Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, hlm.7
15 Wawancara dengan AKBP Halomoan Tampubolon Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 2017
tersangka  dari  tangkapan  BNNK  sebanyak  603  dan  penyalahguna  yang direhabilitasi  sebanyak  211.  Adapun  jumlah  kasus  tindak  Pidana  dan Pennyalahguna narkotika di Kota Balikpapan yang masih adalah sebagai berikut:
B. Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkotika  di  Kota  Balikpapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Upaya  pemberantasan  tindak  pidana  Narkotika  di  Kota  Balikpapan  dapat di  tempuh  dengan  beberapa  metode,  diantaranya  ialah  metode    pencegahan. Metode  tersebut  merupakan  hal  paling  mendasar  bagi  masyarakat  guna  untuk lebih  teredukasi  perihal  penyalahgunaan  narkotika.  Upaya  pencegahan  terhadap peredaran narkoba di kota Balikpapan dapat melalui pendekatan antara lain:
a. Pendekatan secara Promotif
Yaitu  disebut  juga  program  preemtif  atau  program  pembinaan. Program  ini  ditujukan  kepada  masyarakat  yang  belum  memakai narkoba,  atau  bahkan  belum  mengenal  narkoba.  Prinsipnya  adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berfikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai narkoba;
b. Pendekatan secara Preventif Disebut  dengan  program  pencegahan,  program  ini  ditujukan  kepada masyarakat  sehat  yang  belum  mengenal  narkoba  untuk  mengetahui seluk beluk narkoba, sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.  Selain  dilakukan  oleh  pemerintah,  program  ini juga  sangat  efektif  jika  dibantu  oleh  instansi  dan  institusi  lain, termasuk  lembaga  professional  terkait,  lembaga  swadaya  masyarakat,
perkumpulan, ormas dan sebagainya;
c. Disebut  juga  program  pengobatan.  Program  kuratif  ditujukan  kepada pemakai  narkoba.  Tujuannya  adalah  mengobati  ketergantungan  dan menyembuhkan  penyakit  sebagai  akibat  dari  pemakaian  narkoba, sekaligus  menghentikan  pemakaian  narkoba.  Tidak  sembarang  orang boleh  mengobati  pemakai  narkoba.  Pemakaian  narkoba  sering  diikuti oleh  masuknya  penyakit-penyakit  berbahaya  serta  gangguan mental  dan  moral.  Pengobatannya  harus  dilakukan  oleh  dokter  yang mempelajarinarkobasecarakhusus.  Pengobatan  terhadap  pemakai narkoba  sangat  rumit  dan  membutuhkan  kesabaran  luar  biasa  dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya  mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal.  Kunci  sukses  pengobatan  adalah  kerjasama  yang  baik  antara dokter, keluarga dan penderita;
d. Pendekatan secara Rehab adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga  yang  ditujukan  kepada  pemakai  narkoba  yang  sudah  menjalani
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit  ikutan  yang  disebabkan  oleh  bekas  pemakaian  narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, dati  dan  lain-lain),  kerusakan  mental,  perubahan  karakter  ke  arah negatif,  asosial.  Dan  penyakit-penyakit  ikutan  (HIV/AIDS,  hepatitis, sifilis  dan  lain-lain).  Itulah  sebabnya  mengapa  pengobatan  narkoba tanpa  upaya  pemulihan  (rehabilitasi)  tidak  bermanfaat.  Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negatif  tersebut  sangat  sulit  diatasi.  Karenanya,  banyak  pemakai narkoba  yang  ketika  ”sudah  sadar”  malah  mengalami  putus  asa, kemudian bunuh diri;
e. Pendekatan  secara  Represif,  yaitu  Program  represif  adalah  program penindakan  terhadap  produsen,  bandar,  pengedar  dan  pemakai berdasar  hukum.  Program  ini  merupakan  instansi  pemerintah  yang berkewajiban  mengawasi  dan  mengendalikan  produksi  maupun distribusi  semua  zat  yang  tergolong  narkoba.  Selain  mengendalikan produksi  dan  distribusi,  program  represif  berupa  penindakan  juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.  Instansi  yang  bertanggung  jawab  terhadap  distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkoba. 16
Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  menerangkan narkotika  hanya  dapat  disalurkan  oleh  industri farmasi,  pedagang  besar  farmasi,  dan  sarana  penyimpanan  sediaan farmasi  pemerintah sesuai  dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; artinya  perilaku  mengenai  industry  peredaran  narkotika  yang  sah  telah jelas  diatur  di  dalam  Undang-Undang  ini.  Lebih  lanjut  bahwa  apabila terdapat  hal  atau  kegiatan  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  amanat tersebut  menjadi  cedera.Bahwa  di  Kota  Balikpapan  terdapat  peredaran narkotika  yang  bukan  industry  farmasi  atau  besar  farmasi  besar  yang mengedarkan narkotika. Bahwa perlu di tinjau kembali apakah sarana dan prasarana  yang  tidak  mengakomodir  atau  masyarakat  hukumnya  yang tidak paham produk hukum akan suatu perilaku peredaran narkotika yang tidak resmi harus diberantas.
Bentuk pemberantasan tindak pidana narkotika sudah dilakukan sejak dini dapat  dilihat  dari  bunyi Pasal40  ayat  (1)  yaituIndustri  farmasi  tertentu hanya  dapat  menyalurkan  narkotika  kepada  pedagang  besar  farmasi tertentu,  apotek,  sarana  penyimpanan  sediaan  farmasi  pemerintah tertentu  dan  rumah  sakit .  Bahwa  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan BNNK  Balikpapan  tindak  peredaran  narkotika  yang  beredar  luas  di
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
masyarakat  adalah  peredaran  narkotika  yang  bukan  melalui  wadah  atau produsen  resmi  diatas,  melainkan  peredaran  yang  tidak  sah.Pada Pasal 43ayat  (1)  menerangkan  penyerahan  narkotika  hanya  dapat  dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat  kesehatan  masyarakat, balai pengobatan dan  dokter.Pasal  43  ayat  (2)  menerangkan  Apotek  hanya  dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien.
Sebagaimana  telah  diuraikan  bahwa  sudah  banyak  dan  terhitung  upaya pemerintah  untuk  membrantas  penggunaan  narkotika  dan  obat-obat  terlarang namun kasus tersangkut narkotika dan obat terlarang terus saja bermunculan. Hal tersebut  sangat  sederhana  yaitu  bahwa  unsure  penggerak  atau  motivator  utama dari  pelaku  kejahatan  di  bidang  narkotika  dan  obat  terlarang  ini  adalah permasalahan  keuntungan  ekonomis.  Industry  narkotika  dan  obat  terlarang tumbuh  menjadi  salah  satu  bisnis  yang  menjadi  favorit  dan  mempunyai  nilai profit serta resiko  yang tinnggi, namun hal tersebut tidak  mempengaruhi  mental masyarakat  untuk  tidak  mengedarkan  narkotika  secara  illegal.  Sehingga  tidak mengherankan  apabila  penjualan  narkotika  dan  obat  terlarang  mempunyai potensi lanjut ke tindak pidana yang lain yaitu tindak pidana pencucian uang. Bahaya  yang  dapat  ditimmbulkan  dalam  penyalahgunaan  narkotika sehingga  dalam  Pasal  114  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  menerangkan  bahwa setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau melawan  hukum  dalam  hal  narkotika  yaitu  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan  narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Narkotika  diperlukan  oleh  manusia  untuk  pengobatan  sehingga  untuk memenuhi  kebutuhan  dalam  bidang  pengobatan  dan  studi  ilmiah  diperlukan suatu  produksi  narkotika  yang  terus  menerus  untuk  para  penderita  tersebut. Dalam  dasar  menimbang  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  disebutkan  bahwa  narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan yang  bermanfaat  di  bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  di  sisi  lain  dapat  pula  menimbulkan ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila  disalahgunakan  atau  digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan  yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan  secara  tidak  teratur  menurut  takaran/dosis  akan  dapat menimbulkan  bahaya  fisik  dan  mental  bagi  yang  menggunakannya  serta  dapat menimbulkan  ketergantungan  pada  pengguna  itu  sendiri.  Artinya  keinginan
sangat kuat  yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. 17

## KENDALA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKADI KOTA BALIKPAPAN
Salah  satu  persoalan  besar  yang  tengah  dihadapi  Kota  Balikpapan,  dan  juga saat  ini  adalah  seputar  maraknya  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan berbahaya  (narkoba),  yang  semakin  hari  semakin  mengkhawatirkan.Masalah penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Balikpapan  merupakan  masalah  serius  yang harus  dicarikan  jalan  penyelesaiannya  dengan  segera.Banyak  kasus  yang menunjukkan  betapa  akibat  dari  masalah  tersebut  telah  menyebabkan  banyak kerugian, baik materi maupun non materi.Banyak kejadian, seperti kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap narkotika dan obat- obat terlarang.Menurutnya,  jumlah  pengguna  narkoba  di  Balikpapan  berkisar  18 ribu orang.Dengan rincian 70 persen merupakan pekerja dewasa, 22 persen pelajar dan  selebihnya  masyarakat  umum.Sedangkan  jenis  narkoba  yang  paling  banyak digunakan dalam tiga tahun terakhir adalah jenis sabu yang mencapai 80 persen. 18
Dengan  jumlah  pengguna  narkotika  di  Kota  Balikpapan  yang  setiap  tahun mengalami  peningkatan  tersebut,  menempatkan  Kota  Balikpapan  dalam  lingkup Kalimantan  Timur  merupakan  kota  dengan  pengguna  narkoba  terbanyak  kedua setelah  ibukota  Samarinda.sehinggamendorong  penegak  hukum  dalam  hal  ini Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Balikpapan  (BNNK)  dan  Ditresnarkoba  Polda Kaltim  dan  Polresta  Balikpapan  untuk  giat  dalam  melakukan  pemberantasan narkotika  di  Kota  Balikpapan.  Namun,  dalam  pelaksanaan  pemberantasan  tindak pidana  narkotika  tersebut  aparat  Penegak  Hukum  dalam  hal  ini  Badan  Narkotika Nasional  Kota  Balikpapan  (BNNK)  mengalami  berbagai  kendala  faktor-faktor yang menjadi kendala diantaranya:

## 1. Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum yang merupakan salah satu pilar penting dalam proses penegakan  hukum,  sering  melakukan  berbagai  tindakan  yang  bertentangan dengan  ketentuan  hukum  sehingga  menimbulkan  berbagai  masalah.  Dalam kehidupan  sehari-hari  penegak  hukum  diartikan  sebagai  lingkungan  jabatan, atau pejabat yang menjalankan tugas dan wewenang mempertahankan hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum, atau yang
17 Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta: Rajagrafindo, hlm.32
18 Diolah dari Jurnal Advokasi Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan Tahun 2016
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau  pengingkaran  sesuatu  perikatan hukum.termasuk  menegakkan  hukum  yaitu  perbuatan  menetapkan  perbuatan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu subjek atau benda. 19
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait dengan penelitian ini.Sesuai  dengan  fakta  yang  ada  bahwa  penegak  hukum  memiliki  peranan penting dalam melakukan pemberantasan Narkotika di Kota Balikpapan. Oleh sebab  itu,  Badan  Narkotika  Nasional  (BNNK)  Kota  Balikpapan  sebagai penegak hukumketika  melakukan pemberantasan  tindak pidana  narkotikasaat ini  belum  mampu  menangkap  atau  melakukan  penangkapan  sendiri,  karena terkendala oleh jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau personel sehingga pada  saat  melakukan  proses  penangkapan  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika  Badan  Narkotika  Nasional  (BNNK)  Kota  Balikpapanbekerja  sama dengan  Polresta  Balikpapan  dan  Ditresnarkoba  Polda  Kaltim  walaupun pelaksanaan  Undang-undangnya  sudah  di  atur,  karena  fasilitas  di  Badan Narkotika  Nasional  (BNNK)  Kota  Balikpapansendiri  belum  lengkap.  Salah satu  kendala  fasilitas  yang  belum  ada  di  Badan  Narkotika  Nasional  (BNNK) Kota  Balikpapanadalah  tidak  adanya  ruang  tahanan  atau  sel  untuk  pelaku yang  tertangkap  tangan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNNK)  Kota Balikpapan.Jadi  yang  selama  ini  yang  menangkap  pelaku  penyalahgunaan narkotika  sementara  adalah  Polresta  Kota  Balikpapan  dan  Ditresnarkoba Polda Kaltim yang berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan.

## 2. Faktor Masyarakat Hukum
Penegakan  hukum  berasal  dari  kata  masyarakat,  dan  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian  di  dalan  masyarakat.Oleh  karena  itu,  di  pandang  dari sudut  tertentu  maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi  faktor  penegakan hukum  tersebut.faktor  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  mempunyai keterkaitan  dengan  faktor-faktor  terdahulu,  yaitu  Undang-Undang,  dan Penegak  Hukum.  Mayarakat  Indonesia  pada  khususnya,  mempunyai pendapat-pendapat  tertentu  mengenai  hukum.  Terdapat  pengertian  atau  arti yang  diberikan  pada  hukum,  yang  variasinya  adalah  ilmu  diartikan  sebagai ilmu  pengetahuan,  kemudian  hukum  diartikan  sebagai  disiplin  yakni  sistem
19 Bagir Manan, 2009 , Mengenal Hukum Suatu Pencarian , Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, hlm. 64-65
ajaran  tentang  kenyataan,  selanjutnya  yaitu  hukum  diartikan  sebagai  norma atau kaidah, yakni patokan prilaku pantas yang diharapkan. 20
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait dengan penelitian ini.Sesuai dengan fakta yang ada, menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNK)  Kota  BalikpapanAKBP  Halomoan  Tampubolon  menjelaskan,  Saat ini  masyarakat  Kota Balikpapan   sendiri kurang memahami  akan bahaya dan dampak  dari  penyalahgunaan  narkotika,  jadi  apa  yang  sudah  di  atur  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  masyarakat kurang  memahami  dan  mengerti.  Oleh  karenanya  sangat  mempengaruhi proses pemberantasan tindak pidana  narkotika di  Kota Balikpapan  hal  mana, dalam  melaksanakan  tugas  menangani  pemberantasan    narkotika  Badan Narkotika  Nasional  (BNNK)  Kota  Balikpapanyaitu melalui  Seksi Pemberantasan  yang  merupakan  salah satu satu unit strukrur organisasi  yang terdapat di dalam Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan, yang mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan  pelaksanaan  kebijakan  teknis  di bidang  pemberantasan  dalam  rangka  pemetaan  jaringan  kejahatan terorganisasi  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kota Balikpapan.
Dari  bidang  pemberantasan,  yang  menjadi  tugas  pokoknya  adalah mengumpulkan  informasi  yang  akan  digunakan  untuk  memetakan  jaringan kejahatan  terorganisasi  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  untuk itu  sangat  membutuhkan  peran  serta  masyarakat  Kota  Balikpapan  karena didalam  menjalankan  tugasnya  untuk  memetakan  jaringan,  bidang pemberantasan  bekerjasama  dengan  instansi  terkait,  seperti  kelurahan- kelurahan, kecamatan-kecamatan,  maupun  instansi  lainnya  mengenai daerah- daerah rawan lalu lintas peredaran narkoba maupun dengan masyarakat secara langsung  guna  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan.  Informasi  ini  yang nantinya  digunakan  untuk  memetakan  jaringan  penyalahgunaan  narkoba  dan selanjutnya  dilimpahkan  ke  pihak  kepolisian  yang  mempunyai  dasar  hukum untuk melakukan penyidikan.
Badan  Narkotika  Nasional  (BNNK)  Kota  Balikpapan  sendiri  belum mempunyai  dasar  hukum  untuk  melakukan  penyidikan,  sehingga  perannya hanya  bersifat  intelijen.Namun  yang  menjadi  kekurangan  adalah  masih kurangnya  informasi  yang  diterima  untuk  dijadikan  dasar  dalam  memetakan jaringan  kejahatan  penyalahgunaan  narkoba.Kurangnya  kepedulian  dan
20 Soekanto,Soerjono,  2005,  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Rajawali Pers, hlm.23
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
perhatian  masyarakat  terhadap  lingkungannya,  tidak  ada  keterbukaan masyarakat  melalui  informasi  serta  kurang  akuratnya  informasi  yang diberikan  masyarakat  menjadikan  bidang  pemberantasan  belum  bisa melakukan tugasnya secara optimal dan menyeluruh.
Menurut    Agus  Iriansyah    Kepala  Seksi  Pemberantasan  Badan Narkotika  Nasional  (BNNK)  Kota  Balikpapan  menjelaskan,saat  ini  masih belum  mampu  melakukan  tugasnya  secara  maksimal, 21 dikarenakan  masih kurangnya  peran  serta  masyarakat  yang  diharapkan  mampu  bekerja  sama dalam  penanggulangan  narkoba.  Bidang  pemberantasan  bersifat  intelijen, mengumpulkan  informasi  yang  bersumber  dari  masyarakat  secara  langsung maupun  hasil  kerjasama  dan  koordinasi  dengan  unsur-unsur  terkait,  yang selanjutnya  dilimpahkan  ke  pihak  kepolisian  yang  mempunyai  dasar  hukum untuk  melakukan  penyidikan.Padahal  dalam  upaya  pemberantasan  tindak pidana  narkotika  masyarakat  sebagai  suatu  subyek  hukum  mempunyai kewajiban  tertentu.Kewajiban  masyarakat  karena  bersifat  pencegahan  berarti pola  metode  yang  dipakai  adalah  pemberian  informasi  kepada  penegak hukum, melaporkan tentang adanya pemakaian atau penggunaan psikotropikanya  secara  tidak  sah.Melaporkan  suatu  tindak  pidana  oleh masyarakat  kepada  penegak  hukum  adalah  merupakan  hal  esensial.Secara logika  masyarakat  lebih  mengetahui  terlebih  dahulu  dibandingkan  dengan petugas  hukum.Hal  ini  sesuai  dengan  kerja  lingkungan  aparat  penegak hukum.Kegiatan  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  petugas  sering  tidak membuahkan  hasil  yang  optimal,  karena  petugas  sering  tidak  membuahkan hasil  yang  optimal,  karena  petugas  hukum  tidak  menguasai  betul  jaringan- jaringan  kejahatan  serta  modus  operandinya.Oleh  sebab  itu  peran  serta masyarakat  dipandang  amatefektif,  karena  anggota  masyarakat  lebih mengetahui  tentang  alur  peredaran  serta  jaringan-jaringan  kejahatan.Oleh sebab  itu  pemberdayaan  kekuatan  masyarakat  dalam  kerangka  pencegahan peredaran  gelap  psikotropika  merupakan  suatu  program  yang  paling  utama dengan harapan demi tercapainya efektifitas penegakan hukum.

## 3. Faktor Budaya Hukum
Menurut  Satjipto  Rahardjo. 22 budaya  hukum  adalah  merupakan kekuatan  dalam  masyarakat  yang  berakar  pada  tradisi,  sistem  nilai  yang dianut, yang akan menentukan bagaimana hukum itu diterima dan bagaimana hukum  itu  dilaksanakan.  Selanjutnya  analisis  tentang  bagaimana  sebenarnya budaya  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya.
21 Wawancara  dengan  Agus  Iriansyah    Kepala  Seksi  Pemberantasan  Badan  Narkotika  Nasional (BNNK) Kota Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 2017
22 Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hlm. 212
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Landasan  bertolak  dari  anggapan  bahwa  dalam  bekerjanya  hukum,  hal  yang tidak dapat diabaikan adalah peran orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi  sasaran  pengaturan  hukum  tetapi  juga  yang  menjalankan  hukum positif  itu,  apakah  padaakhirnya  menjadi  hukum  yang  dijalankan  dalam masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.
Dalam  teori  sistem  hukum  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan sebelumnya,  budaya  hukum  merupakan  salah  satu  unsur  dari  sistem hukum.Soerjono  Soekanto  memandang  bahwa  kebudayaan  hukum  pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang  merupakan  konsepsi  abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap  baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). 23 Budaya  hukum  yang  dimiliki  masyarakat  menunjukkan  derajat ketaatan  hukum  yakni  memperjelas  kuantitas  adanya  penyalahgunaan  dan peredaran narkotika atau tidak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  budaya  hukum memiliki  peranan  penting  dalam  proses  pemberantasan  tindak  pidana narkotika  di  Kota  Balikpapan.menurut  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional (BNNK) Kota Balikpapan AKBP Halomoan Tampubolon menjelaskan. 24 Pada prakteknya  budaya  hukum  masyarakat  di  Kota  Balikpapan  belum  banyak berpartisipasi  aktif  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  di  Kota Balikpapan.  Hal  ini  disebabkan  adanya  rasa  enggan  dan  takut  untuk melaporkan  kejahatan  itu,  dimana  masyarakat  /  pelapor  belum  merasa  dapat terlindungi keselamatannya dari kemungkinan tindak balasan dari para pelaku tindak pidana narkotika .
Sedangkan  menurut  Kepala  Satuan  Reskrim  Narkoba  Polresta Balikpapan  (AKP)  Jan  Manto  Hasiholan  menjelaskan. 25 masyarakat  pelapor pada  umumnya  orang-orang  yang  mengetahui  secara  dekat  dengan  para sindikat  kejahatan,  sehingga  sudah  saling  mengetahui  satu  dengan  lainnya. Beberapa  kendala  secara  yuridis  yang  mengatur  tentang  identitas  pelapor harus mencantumkan secara jelas merupakan satu hal yang mutlak dibutuhkan untuk  pengecekan  dan  pertanggungjawaban  kebenaran  laporan  tersebut. Tetapi  di  sisi  lain  bagi  pelapor  merupakan  hal  yang  dapat  memungkinkan
23 Soekanto,Soerjono,Op.Cit,.hlm. 24
24 Wawancara  dengan  AKBP  Halomoan  Tampubolon  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional (BNNK) Kota Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 2017
25 Wawancara  dengan  Kepala  Satuan  Reskrim  Narkoba  Polres  Kota  Balikpapan  (AKP)  Jan Manto Hasiholan pada tanggal 18 Agustus 2017
adanya balas dendam yang mengancam keselamatan dirinya dari para sindikat kejahatan.  Sehingga  hal  inilah  yang  menyebabkan  tidak  adanya  partisipasi aktif  masyarakat  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika.Pada umumnya  masyarakat  masih  terkesan  acuh  tak  acuh  /  kurang  berpartisipasi aktif  untuk  melaporkan  adanya  tindak  kejahatan  yang  terjadi.  Karena disamping  mengganggap  bahwa  tindak  kejahatan  tersebut  merupakan kejahatan  individu,  mereka  juga  masih  khawatir  akan  keselamatan  diri  dan keluarganya jika melaporkan tindak pidana narkotika.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
BAB IV

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Upaya  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  di  Kota  Balikpapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat di tempuh dengan beberapa  metode,  diantaranya  ialah  metode    pencegahan.  Metode  tersebut merupakan hal paling mendasar bagi masyarakat guna untuk lebih teredukasi perihal  penyalahgunaan  narkotika.  Upaya  pencegahan  terhadap  peredaran narkoba  Di  Kota  Balikpapan  dapat  melalui  pendekatan  Pendekatan  secara Promotif  yaitu  program  preemtif  atau  program  pembinaan.  Program  ini ditujukan  kepada  masyarakat  yang  belum  memakai  narkoba,  atau  bahkan belum  mengenal  narkoba.  Dan  melalui  Pendekatan  secara  Preventif  yaitu melalui program pencegahan, program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang  belum  mengenal  narkoba  untuk  mengetahui  seluk  beluk  narkoba, sehingga  tidak  tertarik  untuk  menyalahgunakannya.  Selain  dilakukan  oleh pemerintah,  program  ini  juga  sangat  efektif  jika  dibantu  oleh  instansi  dan institusi  lain,  termasuk  lembaga  professional  terkait,  lembaga  swadaya masyarakat,  perkumpulan,  ormas  dan  sebagainya  serta  Pendekatan  secara Rehab yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai  narkoba  yang  sudah  menjalani  program  kuratif.  Tujuannya  agar  ia tidak  memakai  lagi  dan  bebas  dari  penyakit  ikutan  yang  disebabkan  oleh bekas  pemakaian  narkoba  kemudian  Pendekatan  secara  Represif,  yaitu Program  represif  adalah  program  penindakan  terhadap  produsen,  bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum.
2. Kendala  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika    Di  Kota  Balikpapan dibagi  menjadi  3  Faktor  diantaranya  pertama,  Faktor  Penegak  Hukum  yaitu terkendala oleh jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau personel sehingga pada  saat  melakukan  proses  penangkapan  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan bekerja sama dengan  Polresta  Balikpapan  dan  Ditresnarkoba  Polda  Kaltim  selain  itu terbatasnya  sarana  dan  prasarana  tidak  adanya  ruang  tahanan  atau  sel  untuk pelaku yang tertangkap tangan oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan.  Jadi  yang  selama  ini  yang  menangkap  pelaku  penyalahgunaan narkotika  sementara  adalah  Polresta  Kota  Balikpapan  dan  Ditresnarkoba Polda  Kaltim.  Kedua,  faktor  masyarakat  yaitu  masyarakat  Kota  Balikpapan sendiri  kurang  memahami  akan  bahaya  dan  dampak  dari  penyalahgunaan narkotika, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika  dan  kurangnya  peran  serta  masyarakat  yang  diharapkan mampu  bekerja  sama    dengan  Penegak  Hukum  untuk  melaporkan  jika mengetahui  terjadi  penyalahgunaan  narkotika  kemudian  yang  ketiga  faktor
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
budaya  hukum  yaitu  masyarakat  di  Kota  Balikpapan  belum  banyak berpartisipasi  aktif  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  di  Kota Balikpapan.  Hal  ini  disebabkan  adanya  rasa  enggan  dan  takut  untuk melaporkan  kejahatan  itu,  dimana  masyarakat  /  pelapor  belum  merasa  dapat terlindungi keselamatannya dari kemungkinan tindak balasan dari para pelaku tindak pidana narkotika.
B. Saran
1. Penegak  Hukum  dalam  hal  ini  Badan  Narkotika  Nasional  (BNNK)  Kota Balikpapan  bekerja  sama  dengan  Polresta  Balikpapan  dan  Ditresnarkoba Polda  Kaltim   harus  melakukan  langkah-langkah yang kongkrit dalam upaya pemberantasan danpenanggulangan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif,misalnya membentuk satgas-satgas anti narkoba yang terdiri dari unsur-unsurmasyarakat, pemberian insentif bagi masyarakat/pelapor  yang  melaporkanadanya  tindak  pidana  narkoba, perlindungan terhadap saksi pelapor.
2. Pemerintah  diharapkan  dapat  menerbitkan  peraturan  pelaksana  yang  dapat dijadikan pedoman oleh petugasBadan Narkotika  Nasional  dalam  melakukan proses  penyelidikan  dan  penyidikan  kasus  tindak  pidananarkotika  di  Kota Balikpapan  yang  dan  dapat  melindungi  keselamatan  masyarakat  / pelapor.Selain  itu  diharapkan  pemerintah  dapat  meningkatkan  Sumber  Daya Manusia  (  SDM  )  dan  sarana  prasarana  operasionalyang  memadai  Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan guna kepentingan penggungkapan jaringan peredaran narkotika ecara tuntas di Kota Balikpapan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Amirudding dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung: PT Aditya Bakti
Bagir Manan, 2009, Mengenal Hukum Suatu Pencarian , Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia
Cahyadi, 2007, Antonius dan E Manulang. Pengantar ke Filsafat Hukum . Jakarta: Prenada Media Grup.
H.Muhammad Tahit Azhary, 2004, Negara Hukum , Jakarta: kencana Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Kansil, 1997, Hukum tata Negara republik Indonesia 1 , Jakarta: Rineka Cipta
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak , UMM Press, Malang.
Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti
Mardjono Reksodiputra, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum , Jakarta: Soerjono Soekanto, 1988. Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja , Bandung: Karyawa
Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Tanjung,  Ain,  2004, Pahami  Kejahatan  Narkoba ,  Jakarta:  Lembaga  Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba
Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan , Jakarta: PT. Grasindo

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## C. Sumber Lain
Jurnal Advokasi Penyalahgunaan Narkoba oleh BNN Literature internet