## PAMPAS: Journal Of Criminal
Volume 2 Nomor 3, 2021 ( ISSN 2721-8325 )
Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
Novariza Fakultas Hukum Ekonomi Pascasarjana, Universitas Indonesia Author’s Email Correspond ence: Novariza9@gmail.com
ABSTRAK Artikel  ini  membahas,  pertama  bagaimana  konsep beneficial ownership (pemilik manfaat) yang diatur dalam rekomendasi FATF diadopsi  dalam  regulasi  anti  pencucian  uang  di  sektor  jasa keuangan di Indonesia. Kedua bagaimana pengaturan transparansi beneficial ownership membantu upaya pencegahan, pemberantasan  TPPU  di  sektor  jasa  keuangan.  Metode  yang dipergunakan  dalam  artikel  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  dari artikel ini pertama, konsep beneficial ownership dalam rezim anti pencucian  uang  di  Indonesia  mengadopsi  penuh  ketentuan  dan standar  dari  rekomendasi  FATF  namun  hanya  dalam  kerangka regulasi  tingkat  peraturan  regulator.  Sementara  level  undang- undang,  peraturan  presiden,  baru  mengatur  sebagian  ketentuan FATF  terkait beneficial  ownership korporasi.  Kedua,  identifikasi dan  transparansi beneficial ownership sebagai kunci  Pencegahan dan  pemberantasan  TPPU,  baik  kaitannya  dengan  pengawasan maupun  penegakan  hukum  dalam  rangka  pemulihan  aset  hasil tindak pidana.
Kata Kunci: Beneficial ownership ; FATF; pemilik manfaat; TPPU; transparansi.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-10-11 Accepted: 2021-12-31
Publish: 2021-12-31
KEYWORDS: Beneficial ownership; beneficial owners; FATF; money laundering; transparency.

## ABSTRACT
This  article  discusses  two  main  issues,  first  how  the  beneficial ownership  concept  stipulated  in  the  FATF  recommendation  is adopted in the financial services sector of anti-money laundering regulation.  Second,  how  beneficial  ownership  transparency regulation can assist efforts in preventing and eradicating money laundering offenses. The research will look at the legal substance or doctrinal aspects of beneficial ownership reporting regulations in the anti-money laundering legal framework and program, then juxtaposed  with  Presidential Decree  13/2018  and  its  compliance with the standards set out in the recommendations of the FATF, considering  that  Indonesia  actually  adopted  the  FATF recommendation.  The  conclusion  of  this  article  is  first,  that  the concept  of  beneficial  ownership  in  the  anti-money  laundering regime  in  Indonesia  has  fully  adopted  the  provisions  and standards  of  the  FATF  recommendations,  but  only  within  the regulatory framework at the regulatory level, whereas at the laws and presidential regulations level regulate only part of it. Second, identification  and  transparency  of  beneficial  ownership  is  a  key factor  in  the  prevention  and  eradication  of  money  laundering offenses,  both in  relation  to  supervision  and  law  enforcement in the context of recovering assets from proceeds of crime.

## A. PENDAHULUAN
Diperkirakan biaya global tahunan kejahatan keuangan bervariasi dari US $ 1,4 triliun hingga US$ 3,5 triliun. Di samping aktivitas tindak pidana asal, pencucian uang adalah  faktor  umum  yang  mempengaruhi  stabilitas  dari  sistem  keuangan,  yang  pada gilirannya  mendukungdan  memfasilitasi  kerusakan  yang  lebih  luas  bagi  individu  dan masyarakat. 1
Lebih  kurang  US$  1  triliun  pertahun  atau  sekitar  Rp.  10  ribu  triliun  potensi kehilangan negara berkembang yang diduga sebagai hasil tindak pidana ilegal dari deal lintas  negara  dan  sebagian  teridentifikasi  adanya  keterlibatan  perusahaan  dengan kepemilikan yang tidak jelas ( unclear ownership ). 2 Sementara itu berdasarkan laporan Global  Financial  Integrity tahun  2017,  Indonesia  menempati  urutan  ke-13  dari  135 negara  berkembang  dan  36  negara  ekonomi  maju  dengan  aliran  uang  haram  ( illicit financial  flow/IFF )  dengan  angka  mencapai  US$  17,649  juta  atau  kira-kira  setara  7,6 persen APBN pada tahun tersebut (dari Rp1.750,3 triliun APBN).
Penggunaan  instrumen  perbankan  menjadi  riskan  digunakan  untuk memfasilitasi  atau  dimanfaatkan  sebagai  media  mengalirkan  dan  menyembunyikan hasil kejahatan. Bank-bank global diduga memfasilitasi pengiriman dana mencurigakan lebih dari US$ 2 triliun selama hampir dua dekade, sebesar US$ 505 juta mengalir ke dan dari Indonesia. 3 FinCEN File mencatat ada sebanyak 496 transaksi mencurigakan yang  mengalir  ke  dan  keluar  dari  Indonesia,  yang  dilakukan  oleh  19  bank. 4 Jumlah Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  (LTKM) yang diterima  oleh  PPATK  sejak Januari 2003 s.d. April 2020 telah mencapai sebanyak 529.631 LTKM atau bertambah 5,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2019. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 53,6 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 46,4 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non-Bank. 5
Besarnya  angka  tersebut,  menunjukkan  sektor  jasa  keuangan  beresiko  tinggi tempat dan digunakan sebagai media menyembunyikan dan mengalirkan hasil tindak pidana termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini sejalan hasil Penilaian Risiko  Nasional  ( National  Risk  Assessment/NRA )  Indonesia  tahun  2015,  sebagaimana yang  dikeluarkan  oleh  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK) menempatkan sektor perbankan dan pasar modal dalam kategori risiko tinggi. 6
Banyak  kasus  korupsi  maupun  pencucian  uang  menggunakan nominee atau pihak  lain  untuk  mengatasnamakan  asetnya  atau  melakukan  transaksi  keuangan
1 Jason Piper dan Alex Metcalfe, Economic Crime in a Digital Ag, ACCA and EY, United Kingdom, 2020, hlm. 6.
2 Kusrini  Purwijanti  dan  Iman  Prihandono,  “Pengaturan  Karakteristik Beneficiary  Owner  di Indonesia”, Notaire Journal of Notarial Law , Vol 1 No. 1, 2018,  hlm. 53. Diakses dari  https://e- journal.unair.ac.id/NTR/article/view/9098/5132, pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 20.00 WIB.
3 Agustiyanti, "Arus Dana Triliunan Rupiah Transaksi Mencurigakan di Perbankan RI", diakses dari https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f6a1154e6385/arus-dana-triliunan-rupiah- transaksi-mencurigakan-di-perbankan-ri, pada tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.00 WIB.
4 Idris  Rusadi  Putra ,  “FinCEN  Ungkap  496  Transaksi  Janggal  Senilai  Rp7,41  Triliun  di  19  Bank Indonesia”,  diakses  dari https://www.merdeka.com/uang/fincen-ungkap-496-transaksi-janggal- senilai-rp741-triliun-di-19-bank-indonesia.html, pada tanggal 7 Januari 2021, Pukul 17.19 WIB.
5 PPATK, “LTKM Apr 2019 s.d. Apr 2020”, diakses dari https://www.ppatk.go.id/statistik_laporan/read/9/ltkm-apr-2019-sd-apr-2020.html, pada
tanggal 7 Januari 2021, Pukul 18.00 WIB.
6 PPATK , Indonesia National Risk Assesment 2015 , PPATK, Jakarta, 2016.
dengan  tujuan  menyamarkan  dan  menyembunyikan  hasil  kejahatan.  Akibatnya penanganan tindak pidana khususunya TPPU tidak optimal, karena pemulihan aset dan hasil  kejahatan  tidak  sepenuhnya  dapat  dilakukan.  Dalam  konteks  Indonesia,  sebagai contoh  adalah  tipologi  perkara  TPPU  dengan  tindak  pidana  asal  korupsi  yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu tahun 2015 s.d Tahun 2020 dimana penggunaan aset dan transaksi atas nama orang lain ( nominee) cukup tinggi dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 7
Beberapa  perkara,  bahkan  pemilik  atau  penerima  manfaat  maupun  personil pengendali dibalik aset maupun transaksi keuangan bukanlah orang yang secara resmi tercatat  dalam  stuktur  kepemilikan  perusahaan  jika  tindak  pidana  melibatkan perusahaan  atau  korporasi  misalnya.  Atau  pembelian  aset  dan  transaksi  keuangan lainnya sebetulnya penerima manfaatnya adalah orang yang berbeda yang tercantum dalam bukti kepemilikan ataupun transaksi keuangan. Sebut saja perkara TPPU yang melibatkan  PT.  Putra  Ramadhan  (Tradha)  yang  merupakan  penerima  manfaat  atau Beneficial  Ownership dari  transaksi  bisnis  yang  dilakukan  PT.  Tradha.  Perkara  ini ditangani  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan  telah  berkekuatan  hukum tetap pada akhir tahun 2019.
Dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, Financial Action Task Force (FATF) on  Money  Laundering menyusun FATF  Recommmendations sebagai  standar internasional rezim Anti Pencucian Uang (APU) dan PPT. Rekomendasi Nomor 1 FATF Tahun  2012  mengharuskan  setiap  negara  dapat  mengidentifikasi,  menganalisis, mengevaluasi  risiko  TPPU  dan  TPPT.  Selain  mengidentifikasi,  negara  hendaknya mengambil  tindakan  dan  menunjuk  otoritas  yang  kompeten  mengkoordinasikan kegiatan  penilaian  atas  risiko  dan  pendayagunaan  sumber  daya.  Harapannya  risiko tersebut dimitigasi dengan efektif . Sectoral Risk Assessment (SRA) termasuk SRA untuk perbankan sebagai salah satu penopang utama kegiatan perekonomian negara.
Terkait  dengan  keterbukaan  informasi  pemilik  manfaat  atau Beneficial Ownership ,  FATF  juga  telah  menetapkan  standarnya  melalui  rekomendasi  24  dan  25 untuk legal person dan legal arrangement. Disebutkan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah  untuk  mencegah  penyalahgunaan  badan  hukum  dan  perikatan lainnya  untuk  pencucian  uang  atau  pendanaan  teroris.  Kemudian  negara  perlu memastikan  keberadaan  informasi  yang  memadai,  akurat  dan  tepat  waktu  tentang Beneficial  Ownership dan  kendali  badan  hukum  yang  dapat  diperoleh  atau  diakses secara  tepat  waktu  oleh  pihak  yang  berwenang.  Dalam  kedua  rekomendasi  tersebut, dalam  konteks  tindak  pidana  pencucian  uang  disebutkan  bahwa  negara  harus mempertimbangkan  langkah-langkah  untuk  memfasilitasi  akses  ke Beneficial Ownership dan  informasi  kontrol  oleh  lembaga  keuangan  dan  DNFBP  melaksanakan persyaratan yang ditetapkan  dalam Rekomendasi 10 dan 22 (Bab Pencegahan). 8 Dimana rekomendasi 10 dan 22 berkaitan antara lain dengan Customer Due Dilligen (CDD) dan record-keeping. 9
7 Novariza,  Iman  Santoso,  et  al., Panduan  Memahami  Tipologi  Pencucian  Uang  Dari  Korupsi dan Strategi Penanganannya , KPK, Jakarta, 2020, hlm. 28-29.
8 FATF, International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism &  Proliferation:  The  FATF  Recommendations,  2012,  Updated  October  2020 ,  FATF/OECD,  Paris, 2012, hlm. 22.
9 Ibid. , hlm. 14.
Indonesia  telah  mengkriminasilasi  standar  FATF  dengan  diterbitkannya Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2018  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres BO). Tetapi Perpres  ini  baru  mengadopsi  atau  mengkriminalisasi  rekomendasi  24  FATF  terkait untuk Beneficial  Ownership badan  usaha/korporasi  ( legal  person ).  Sementara  untuk perikatan lainnya belum diatur dalam regulasi di Indonesia.
Untuk sektor perbankan, pengaturan transparansi Beneficial Ownership sebagai bagian  dari  kebijakan Know  Your  Customer  (KYC) melalui  CDD  dan Enhance  Due Dilligent  (EDD) dengan  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  antara  lain  POJK  No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan pada  tanggal  21  Maret  2017  yang  kemudian  diubah  dengan  POJK  Nomor  23 /POJK.01/2019.  Selain  itu  diterbitkan  pula  beberapa  ketentuan  teknis  berbentuk  SE OJK,  antara  lain;  a)  SE  OJK  No.  32/SEOJK.03/2017  tentang  Penerapan  Program  APU dan  PPT  di  Sektor  Perbankan  pada  22  Juni  2017,  b)  SE  OJK  No.  47/SEOJK.04/2017 tentang  Penerapan  Program  APU  dan  PPT  di  Sektor  Perbankan  pada  6  September 2017, dan c) SE OJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program APU dan PPT di Sektor IKNB pada 17 Juli 2017. 10 Lalu ada pula Peraturan Bank Indonesia Nomor  14/27/PBI/2012  Tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Bagi  Bank  Umum  dan  beberapa  peraturan  kepala PPATK.
Regulator terkait juga menetapkan kriteria beneficial ownership , walaupun dari salah satu workshop yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait isu beneficial  ownership pada  bulan  September  2020,  salah  satu critical  point yang disampaikan oleh Eernest & Young (EY) adalah bahwa identifikasi beneficial ownership di  sektor  jasa  keuangan  termasuk  perbankan,  sering  terhenti  di nominee saja.  Hal inidisebabkan  karena  masih  adanya  mispersepsi  tentang Know  Your  Customer  (KYC) terhadap beneficial  ownership ,  kecenderungan Business  over  compliance dan  kendala Infrastruktur KYC yang tidak memadai. Pengaruh kemampuan petugas perbankan yang berwenang  mengidentifikasi beneficial  ownership dengan  kriteria  yang  tersedia  serta akses ke dalam data base atau ketersedian data basebeneficial ownership korporasi di Kementerian Hukum dan HAM yang belum lengkap dan memadai, juga menjadi catatan penting.  Sementara  itu,  angka  pelaporan  di  aplikasi  Kementerian  Hukum  dan  HAM belum memuaskan dan optimal.
Padahal, identifikasi beneficial ownership sebagai salah satu faktor kunci dalam memerangi  kejahatan  keuangan  ini. 11 Prinsip beneficial  ownership memungkinkan pengangkatan  tabir  perusahaan. 12 Sehingga  dapat  mengejar  pelaku  tindak  pidana pencucian uang sampai ke pemilik manfaat akhir atau personil pengendali akhir dari suatu transaksi, apapun bentuknya. Memahami perusahaan siapa, dan organisasi jasa keuangan  khususnya,  melakukan  bisnisdengan  siapa,  menjadi semakin  sulitoleh  jalur kepemilikan  kompleks  yang  melintasi  geografisdan  batasan  hukum.  Elemen  kriminal
10 PPATK, Op. Cit. , hlm. 43
11 International  Federation  of  Accountants  (IFAC)  and  Chartered  Professional  Accountants  of Canada (CPA Canada), Approaches to Beneficial Ownership Transparency: The Global Framework and Views from the Accountancy Profession , IFAC/CPA, Canada, 2020, hlm. 3.
12 Fredrik  Hagman, Beneficial  Ownership  -  a  concept  in  identity  crisis ,  Faculty  of  Law  Lund University, Swedia, 2017, hlm. 14.
mengeksploitasi  hal  seperti  itu  sebagai  metode  untuk  mengaburkan  identitas  asli orang tersebutatau orang yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan dari transaksi keuangan. 13
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  perlu  kiranya  dilakukan  kajian  yang  mendalam terkait  dengan; pertama ,  bagaimana  kesesuaian  adopsi  konsep beneficial  ownership yang diatur dalam rekomendasi FATF dalam regulasi anti pencucian uang di sektor jasa keuangan  di  Indonesia. Kedua ,  perlu  juga  dikaji  bagaimana  kewajiban  pelaporan beneficial ownership di sektor jasa keuangan dapat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan  TPPU  di  sektor  jasa  keuangan  khususnya  perbankan.  Hasil  kajian  ini diharapkan  kemudian  dapat  dirumuskan  rekomendasi  atau  saran  untuk  perbaikan atau penguatan kebijakan anti pencucian uang bagi Indonesia kedepan.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dan  menggunakan pendekatan  Perundang-undangan (statute  approach), pendekatan  konseptual (Conceptual approach) dan pendekatan kasus (Case approach).

## C. PEMBAHASAN
1. Konsep Beneficial Ownership Yang Diatur Dalam Rekomendasi FATF Diadopsi Dalam Regulasi Anti Pencucian Uang Di Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia Konsep "kepemilikan manfaat" berasal dari Inggris dan kemudian berkembang dalam hukum wali amanat ( Trust Law ). Di Inggris dikenal dua jenis kepemilikan, yaitu pertama  “kepemilikan  resmi”  ( legal  ownership )  dan  yang  kedua  disebut  dengan “kepemilikan  manfaat”  ( beneficial  ownership ).  Dalam  konsep beneficial  ownership adalah adanya perwalian properti melalui  wali amanat (trustee ), akan tetapi trustee ini memegang  properti  saja,  bukan  untuk  menguntungkan  dirinya  sendiri  tetapi untuk cestui que trustent atau penerima manfaat. 14
Inggris sendiri mengatur beneficial ownership dalam berbagai undang-undang dan  menggunakan  istilah  antara  lain  UU  Pencucian  Uang,  Pendanaan  Terorisme,  dan Pengiriman  Uang  (Informasi  Pengirim/  Pembayar)  2017  (S.I.  2017/692)  dan  UU Ketenagakerjaan,  Korporat  dan  Usaha  Kecil  (The  Small  Business,  Enterprise  and Employment Act). Sementara itu, dalam UU Daftar Pengendali Signifikan (The Register of  People  with  Significant  Control  Regulations),  Inggris  menggunakan  istilah  " People with Significant Control (PSC)" u ntuk mengacu pada pemilik manfaat akhir, sedangkan dalam  proses  onboarding  nasabah  perbankan,  proses Customer  Due  Diligence  (CDD) menggunakan  istilah beneficial  owner untuk  mengacu  pada  pemilik  manfaat  akhir. Inggris mengatur beneficial owner korporasi maupun perikatan lainnya ( trusts, similar arrangements, and others).
Salah  satu  definisi Beneficial  Owner ,  dalam  kaitannya  dengan  korporasi  yang bukan  merupakan  perusahaan  yang  terdaftar  pada  pasar  yang  teregulasi,  yaitu;  a) setiap orang yang menjalankan kendali akhir atas pengelolaan/ manajemen korporasi;
b) setiap orang yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan, baik secara langsung
13 Lexis  Nexis, World  The  Hidden  World  of  Beneficial  Ownership  a  Due  Diligence  Challenge , LexisNexis, United Kingdom, 2017, hlm. 2.
14 Emile van der Does de Willebois, Emily M. Halter, et al., The Puppet Masters, How the Corrupt Use  Legal  Structures  to  Hide  Stolen  Assets  and  What  to  Do  About  It, sTAR/  the  Word Bank/UNODC, Washington DC, 2011, hlm. 18.
maupun  secara  tidak  langsung,  termasuk  melalui  kepemilikan  saham  atas  unjuk (bearer  share) atau  melalui  cara  lain,  lebih  dari  25%  saham  atau  hak  suara  pada korporasi;  atau  c)  setiap  orang  yang  mengendalikan  korporasi. 15 Melihat  konsep  ini, fokus nya pada manfaat, kepemilikan dan pengendalian.
Doktrin kepemilikan manfaat berfokus dimana pemilik manfaat harus memiliki hak atas penghasilan yang berasal dari hak-hak seperti ekuitas, hutang, dan kekayaan intelektual, pertama kali muncul dalam Protokol Perjanjian antara Inggris dan Amerika Serikat tahun 1966. 16
Kepemilikan manfaat harus dipahami sebagai konsep substantif; kontrol yang dilakukan,  manfaat  yang  diperoleh.  Kontrol  yang  dilakukan  mengacu  pada  kontrol secara de  facto ,  bukan  hanya  mengacu  pada  posisi  yang  ditetapkan  secara  hukum, seperti direktur sebuah perusahaan atau yayasan atau pemegang saham yang memiliki lebih  dari  persentase  tertentu  saham  atau  hak  hukum  /  manfaat  perwalian.  Karena kontrol  dapat  dilakukan  dalam  banyak  cara  berbeda,  termasuk  melalui  kepemilikan, secara kontrak atau informal. 17
Penerima  manfaat  utama  belum  tentu  sama  dengan  pemilik  sah,  bisa  berupa perusahaan lain, pengacara, atau rekanan. Sementara semua perusahaan yang tercatat di  daftar  resmi  pemerintah,  seringkali  hanya  menyertakan  narahubung,  bukan  detail pemilik  sah  atau  pemilik  manfaat.  Mayoritas  cangkang  perusahaan  (termasuk  yang memiliki  pemilik nominee )  digunakan  untuk  tujuan  hukum  biasa,  tetapi  mereka  juga dapat digunakan sebagai 'kendaraan liburan' ( getaway vehicles ’ ) untuk kejahatan. 18
Pendefinisian beneficial  ownership secara  global  awalnya  dilakukan  OECD, melalui  OECD  Model  Tax  Convention  untuk  mencoba  menghilangkan    pajak  melalui transaksi  terstruktur.  Sehingga,  jika  pemilik  sah  sebuah  aset  telah  mengalihkan kepemilikan  ekonomi  penuh  aset  tersebut  kepada  orang  lain,  pemilik  sah  tidak  akan dianggap  sebagai  pemilik  manfaat  aset  tersebut.  Namun  bagaimana  kualitas, kuantitasnya  kepemilikan  ekonomi  perlu  berada  dengan  pemilik  sah  untuk menganggapnya  juga  sebagai  pemilik  manfaat,  OECD  membuat  ukuran.  Kualitas kepemilikan  ekonomi  ditentukan  oleh  substitusi  risiko  dalam  aset  yang  dimiliki pemilik  sah.  Jumlah  kepemilikan  ekonomi  akan  ditentukan  oleh  (tujuan) penentuanrisiko ekonomi yang tersisa dengan pemilik sah. Apakah (hanya) persentase risiko tetap adadengan pemilik sah. 19
Perhatian  global  dan  dunia  internasional  terkait  pentingnya  transparansi beneficial  ownership tertuang  dalam  kolaborasi  internasional  Organisasi  untuk  Kerja Sama  Ekonomi  dan  Pembangunan  (OECD)  dan  Keuangan  dan Financial  Action  Task Force  (FATF). Aksi  internasional  telah  dipercepat  yang  difokuskan  khususnya  pada urusan  perpajakan  perusahaan  besar. 20 Dalam  konteks  pencucian  uang,  FATF mengatur dua hal yaitu terkait dengan penindakan dan pencegahan.
15 Jean-Pierre  Brun,  Anastasia  Sotiropoulou,  et  al., Asset  Recovery  Handbook  a  Guide  for Practitioner s, World Bank Publications, Wahington DC, 2007, hlm 35.
16 Fredrik Hagman, Beneficial Ownership, hlm. 16.
17 Emile van der Does de Willebois, et al., Op.Cit. , hlm. 3.
18 Maya Forstater, Beneficial Openess: Weighing The Costs and Benefits of Financial Transparency , CMI, Norway, 2017, hlm. 15.
19 M.L.L. van Bladel, “Commentary on: OECD Model tax convention: Revised proposals concerning the meaning of “Beneficial Owner” in articles 10, 11 and 12 , Netherland, 2012, hlm. 3.
20 Maya Forstater, Op.Cit., hlm. 6.
G20  menganggap  transparansi  keuangan,  khususnya  transparansi Beneficial Ownership dari  badan  hukum  ( legal  person )  dan  perikatan  lainnya  ( Legal Arrangement) ,  merupakan  prioritas  tinggi.  Negara-negara  G20  di  himbau  untuk memenuhi  standar  FATF  terkait  dengan beneficial  ownership dari  perusahaan  dan pengaturan hukum lainnya seperti t rust . 21
Meningkatkan  transparansi  BO  telah  menjadi  agenda  FATF  sejak  2003  ketika pertama  kali  memperkenalkan  standar  internasional  tentang beneficial  ownership . Bahkan  pada  tahun  2016  FATF  menerbitkan  laporan  penilaian  terkait  BO  yang ditujukan  kepada  para  Menteri  Keuangan  dan  Gubernur  Bank  Sentral  negara-negara anggota  G20  untuk  meningkatkan  penerapan  standar  internasional  tentang transparansi,  termasuk  ketersediaan  dan  pertukaran  informasi Beneficial  Ownership , untuk  mencegah  penyalahgunaan  perusahaan,  perwalian,  dan  sarana  korporat lainnya.Laporan  tersebut,  menyoroti  kelemahan  dalam  cara  banyak  negara menerapkan standar ini. 22
Pada tahun 2012, FATF memperkuat standar dan mengatasi kerentanan seperti saham  pembawa  ( bearer  shares )  dan  menetapkan  langkah-langkah  komprehensif untuk  memastikan  transparansi  guna  mencegah  penyalahgunaan  kendaraan perusahaan  ( the  misuse  of  corporate  vehicles ),  yang  diakui  secara  global  dan  juga digunakan dalam proses peninjauan sejawat di Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak.
Pemilik  manfaat  mengacu  pada  orang  (orang)  yang  pada  akhirnya  memiliki atau  mengendalikan  pelanggan  dan  /  atau  orang  perseorangan  yang  atas  namanya transaksi sedang dilakukan. Ini juga mencakup orang-orang yang menjalankan kendali efektif akhir atas badan hukum atau pengaturan. 23
Dari beberapa definisi di atas jelas dua hal yang ditekankan dalam konsep siapa itu beneficial ownership , yaitu pertama kepemilikan ( ownership ) dan yang kedua adalah kontrol  atau  pengendalian  ( controlling ).Baik  kepemilikan  maupun  kontrol,  berkaitan erat dengan kemanfaatan atau keuntungan ( benefit) dan tanggung jawab ( liability ). Sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah bahwa dalam rekomendasi FATF, pengaturan beneficial ownership diatur dalam dua konteks, penindakan (rekomendasi 24  dan  25)  dan  pencegahan  (rekomendasi  10).  Artinya  bahwa,  konsep  pengaturan beneficial ownership ditujukan dalam dua konteks ini, selain menindak juga mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.
Persepsi yang mendukung konsep kepemilikan manfaat bervariasi, tergantung pada kasus individu dan topik hukum yang dihadapi. Tergantung pula dari kepentingan nasionalitas  masing-masing  negara. 24 Guideline dan  standar-standar  internasional hanya dijadikan salah satu acuan dalam penerapan regulasi di masing-masing negara termasuk Indonesia.
21 STaR, G20  High-Level  Principles  on  Beneficial  Ownership  Transparency, sTAR,  Australia,  2014, hlm. 1.
22 OECD,  “OECD - Indonesia  Workshop  on  Disclosure  of  Beneficial  Ownership  and  Control”, https://www.oecd.org/corporate/oecd-indonesiaworkshopondisclosureofbeneficialownership andcontrol.htm, diakses 31/12/2020.
23 STaR,  “Beneficial  Ownership  Guides”, https://star.worldbank.org/content/beneficial-ownership- guides, 2017,  diakses 31/12/2020.
24 Matthias  Reinhard-DeRoo, Beneficial  Ownership:  Basic  and  Federal  Indian  Law  Aspects  of  a Concept, Spinger, Swistzerland, 2014, hlm. 9.
Adopsi  konsep beneficial  ownership FATF  oleh  Indonesia  diadopsi  dalam kerangka  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sebagaimana diatur dalam rekomendasi 24 dan 25 serta dalam Bab Pencegahan, rekomendasi 10.
Dalam  konteks  penindakan  diterjemahkan  antara  lain  dengan  pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  uang  (UU  TPPU).  Dalam  UU  ini,  pengertian beneficial ownership atau pemilik manfaat korporasi sama dengan personel pengendali korporasi yaitu setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi  atau  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  kebijakan  korporasi  tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. 25 Konsep ini lebih menekankan pada konsep pengendalian ( controlling ).
Selain di dalam UU TPPU, masih dalam konteks penindakan, konsep penerima manfaat  juga  tercantum  dalam  Peraturan  Mahkaham  Agung  Nomor  13  Tahun  2018 tentang  Tata  Cara  Penanganan  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi  (PERMA  Korporasi). Dalam  PERMA  ini  mengatur  terkait  personil  pengendali,  yang  menjadi  bagian  dari definisi  pengurus.  Dalam  PERMA  Korporasi  ini  pengurus  diartikan  sebagai  organ korporasi  yang  menjalankan  pengurusan  korporasi  sesuai  anggaran  dasar  atau undang-undang  yang  berwenang  mewakili  korporasi,  termasuk  mereka  yang  tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. 26 Konsep dalam PERMA ini juga menekankan pada pengendalian ( controlling ).
Dalam  konteks  pencegahan,  secara  khusus  terkait  dengan  transparansi beneficial  ownership dalam  rangka comply terhadap  rekomendasi  24  FATF, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Prinsip Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan  Tindak  Pidana  Pendanaan Terorisme  (Perpres  BO).  Dalam  Perpres  BO  ini  definisi  dari  pemilik  manfaatadalah orang  perseorangan  yang  dapat  menunjuk  atau  memberhentikan  direksi,  dewan komisaris,  pengurus,  pembina,  atau  pengawas  pada  Korporasi,memiliki  kemampuan untuk  mengendalikan  Korporasi,  berhak  atas  dan/atau  menerima  manfaat  dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan  Presiden  ini. 27 Konsep  ini  menekankan  pada  manfaat  ( benefit )  dan pengendalian (controlling ), sebagaimana konsep FATF.
Selain Perpres BO tersebut, berkaitan dengan konteks pencegahan dan dalam kerangka  kebijakan  anti  pencucian  uang,  berbagai  peraturan  juga  dikeluarkan  oleh regulator terkait. Antara lain, Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan. Dalam pasal 1 angka 10 dikatakan bahwa pemilik manfaat atau beneficial  owner adalah  setiap  orang  yang  memiliki  hak  atas  dan/atau  menerima manfaat tertentu dengan transaksi pengguna jasa, baik secara langsung maupun tidak
25 Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 2010.
26 Pasal 1 angkat 10 PERMA No. 13 Tahun 2016.
27 Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018.
langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan transaksi  pengguna  jasa,  memberikan  kuasa  untuk  melakukan  transaksi, mengendalikan korporasi dan perikatan lainnya dan/atau merupakan pengendali akhir dari  transaksi  yang  dilakukan  melalui  korporasi  atau  berdasarkan  suatu  perjanjian. Konsep beneficial  owner dalam  peraturan  PPATK  ini  sangat  lengkap.  Selain menekankan  pada  konsep  manfaat  ( benefit )  dan  pengendalian (controlling ), sebagaimana konsep FATF, peraturan ini juga mengatur ruang lingkup yang lebih luas. Yaitu  selain,  individu,  korporasi  dan  perikatan  lainnya.  Pengertian  Pemilik  manfaat juga  di  sebutkan  dalam  Peraturan  kepala  PPATK  Keuangan  Per-02  /1.02 /PPATK/02/15  tentang  Kategori  Pengguna  Jasa  Yang  Berpotensi  Melakukan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sementara  itu,  pengertian Beneficial  Ownership dalam  sektor  jasa  keuangan diatur diantaranya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  12/POJK.01/2017  Tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Pemilik  Manfaat ( Beneficial  Owner )  diartikan  sebagai  setiap  orang  yang:  a.  berhak  atas  dan/atau menerima  manfaat  tertentu  yang  berkaitan  dengan  rekening  Nasabah;  b.  merupakan pemilik  sebenarnya  dari  dana  dan/atau  efek  yang  ditempatkan  pada  PJK  ( ultimately own  account );  c.  mengendalikan  transaksi  Nasabah;  d.  memberikan  kuasa  untuk melakukan  transaksi;  e.  mengendalikan  korporasi  atau  perikatan  lainnya  ( legal arrangement ); dan/atau f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui  badan  hukum  atau  berdasarkan  suatu  perjanjian. 28 Peraturan  ini  juga mengatur  korporasi  maupun  perikatan  lainnya  dengan  konsep  kepemilikan  dan pengendalian.
Sama  halnya  juga  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  PBI  Nomor 14/27/PBI/2012  Tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Beneficial Owner adalah setiap orang yang: 29 a. merupakan  pemilik  sebenarnya  dari  dana  yang  ditempatkan  pada  Bank  ( ultimately own  account );  b.  mengendalikan  transaksi  Nasabah;  c.  memberikan  kuasa  untuk melakukan  transaksi;  d.  mengendalikan  badan  hukum;  dan/atau  e.  merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
Dari  uraian  di  atas,  maka  adopsi  konsep  BO  secara  komprehensif  sebetulnya telah dilakukan dalam regulasi yang berkaitan dengan kebijakan anti pencucian uang di  sektor  jasa  keuangan.  Dan  hal  ini  hanya  berkaitan  dengan  transaksi  keuangan. Namun, baru diatur dalam produk hukum yang lebih rendah dibandingkan pengaturan pemilik  manfaat  korporasi  yang  diatur  dalam  bentuk  Perpres.  Hal  inilah  yang menyebabkan  penanganan  transparansi beneficial  owner menjadi  parsial  dan  kurang optimal.  Untuk  beneficial  owners  dalam  bentuk  perikatan  lainnya  diluar  sektor keuangan, bahkan belum diatur dalam peraturan manapun.
28 Pasal  1  angka  20  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  (POJK)  Nomor  23 /POJK.01/2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
29 Pasal 1 angka 12 PBI Nomor 14/27/PBI/2012.
Tabel 1 Pengaturan Rekomendasi FATF Dalam Regulasi Anti Pencucian Uang Indonesia di Sektor Jasa Keuangan Regulasi Definisi Beneficial Ownership Badan Usaha (Rek 24) / Perikatan Lainnya (Rek 25) Rek 10 CDD atau KYC Beneficial Ownerhsip Pengendalian/ Manfaat/ Kepemilikan UU 8 Tahun 2010  Sama dengan personel  pengendali yaitu  setiap  orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang  sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan  untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat  otorisasi dari atasannya. Korporasi, lingkup  sangat luas:  Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan  yang terorganisasi, baik merupakan badan  hukum maupun  bukan badan hukum Pasal  18  sd. 22  mengatur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Pengendalian Perpres 13 Tahun 2018 Adalah orang perseorangan  yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris,  pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi,  memiliki kemampuan  untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima  manfaat dari  Korporasi  baik langsung maupun tidak langsung, merupakan  pemilik sebenarnya dari dana  atau  saham Korporasi Korporasi: kumpulan orang dan/atau kekayaan  yang terorganisasi, baik merupakan badan  hukum maupun  bukan badan hukum. Pasal 2: Pengaturan dalam Perpres melingkupi penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat  dari Korporasi. Pengendalian, manfaat, kepemilikan POJK No 23/ POJK.01/2019 perubahan dari POJK No. 12/POJK.01/2017 Pasal 1 angka 20: setiap orang yang: a. berhak atas dan/atau  menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah; Badan usaha maupun perikatan lainnya Pasal 19 sd 25: Identifikasi nasabah dan calon nasabah. Pasal 26: Pengendalian, manfaat, kepemilikan
b. merupakan pemilik  sebenarnya dari  dana  dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK  (ultimately  own account); c. mengendalikan transaksi Nasabah; d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal  arrangement); dan/atau f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan  hukum  atau berdasarkan suatu perjanjian. memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi.
Pasal 27 sd
39: Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat.
Bagian kelima, pasal 40: CDD Sederhana.
Pasal 41: CDD oleh
Pihak Ketiga
Dalam  pemerintahan  demokrasi  di  berbagai  negara,  keterbukaan ( transparency) informasi  bagi  publik  dianggap  menjadi  salah  satu  hal  penting  dalam pengawasan  terhadap  kebijakan  dan  program  pemerintah  serta  secara  umum berdampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. 30
Aturan  mengenai  keterbukaan  informasi  pemilik  manfaat  sebenarnya  sangat penting  untuk  diterapkan.Hal  ini  tentu  berhubungan  dengan  misalnya  peningkatan pendapatan  pajak  buat  negara,  karena  salah  satu  modus  adanya  pemilik  manfaat berkembang kea rah negatif, yaitu dalam rangka penghindaran pajak. Manfaat lain dari keterbukaan  informasi  pemilik  manfaat  ini  misalnya  juga  di  sektor  pertambangan. Tujuannya adalah mencegah adanya conflict of interest, larinya perusahaan-perusahaan terhadap  kewajiban  berbagai  keuangan  negara  seperti  kewajiban  membayar  pajak. Secara  tidak  langsung  pula,  pemberlakuan  aturan  keterbukaan  informasi beneficial ownership dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dan  persaingan  usaha  yang sehat.
Dalam  konteks  kerangka  anti  pencucian  uang,  dari  sisi  Pencegahan  di  sektor jasa  keuangan,  data  pemilik  manfaat  dapat  dijadikan  referensi  dalam  mengambil tindakan  terhadap  transaksi  maupun  hubungan  bisnis.  Dan  pula  sebagai  upaya pengawasan  dan  mencegah  sektor  perbankan  dijadikan  media  dan  sarana  tindak pidana  pencucian  uang  atau  menyembunyikan  serta  mengalirkan  hasil  kejahatan. Dalam  konteks  penanganan  perkara  TPPU,  database  pemilik  manfaat  yang  valid,
30 Agustinus  Salle,  “Makna  Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah ”,  Jurnal  Kajian Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah ,  Vol  1,  No.  1,  2016,  hlm.  7.  Diakses  dari http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/740,  Pada  Tanggal  15  Januari  2021, Pukul 15.14 WIB.
lengkap  dan  akses  yang  cukup  dan  mudah,  membantu  penanganan  perkara  menjadi lebih  efektif,  dan  mengejar  sampai  dengan  pelaku  akhir  yang  menikmati  hasil kejahatan. Dalam konteks pemulihan aset, aset dan hasil kejahatan dapat dikejar juga ke pemilik sebenarnya.
Rekomendasi  24  dan  25  FATF  menginterprestasikan  tiga  pendekatan  untuk transparansi beneficial  ownership yaitu:  a)  daftar beneficial  ownership berbasis perusahaan; b) daftar beneficial ownership yang terpusat; dan c) pendekatan informasi yang ada. Tetapi FATF tidak meminta pendaftaran kepemilikan manfaat publik untuk entitas  hukum  atau  perwalian.Rekomendasi  25  hanya  menyatakan  bahwa  negara harus  mensyaratkan  wali  amanat  ( trustee) dari  setiap  perwalian  yang  diatur berdasarkan  hukum  mereka  untuk  mendapatkan  dan  memiliki  informasi beneficial ownership yang memadai, akurat dan terkini.
Pendekatan  apa  pun  terhadap  transparansi beneficial  ownership seperti pendaftaran  publik,  dapat  dilakukanberbeda  untuk  masing-masing  negara.  Faktor utama  misalnya,  terkaitbiaya  dan  keakuratan  informasi.  Tanpa  verifikasi,  informasi beneficial  ownership kurang  berharga  bagi  penegak  hukum  dan  pengguna  terkait lainnya.  Untuk  verifikasi  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  misalnya  butuh pembiayaan secara  teknologi  untuk  efisiensi.  Masalah  kerahasiaan data  juga  menjadi perhatian bagi pembuat ketika memilihpendekatan kebijakan yang tepat. 31
Kewajiban transparansi dan pelaporan beneficial ownership di Indonesia yang dituangkan  dalam  Perpres  BO  dibawah  koordinasi  Kementerian  Hukum  dan  HAM melalui suatu aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi. 32 Saat ini akses aplikasi ini diberikan kepada  penegak  hukum  dan  otoritas  terkait.  Penyedia  Jasa  Keuangan  dan  pihak pelapor  lainnya  dapat  mengakses  namun  berbayar.  Di  Inggris,  institusi  yang berwenang mengumpulkan informasi BO adalah Companies House, badan eksekutif di bawah  Departemen  Bisnis,  Inovasi,  dan  Keterampilan  dan  HM  Revenue  &  Customs (HMRC),  otoritas  pajak  Inggris.  Sementara  itu,  pihak  yang  diwajibkan  untuk menyampaika  informasi  BO  adalah  Individu (Natural  Person) dan  Korporasi (Legal Person). Berdasarkan  UU  Ketenagakerjaan,  Korporat,  dan  Usaha  Kecil  (S.I.  2015/26), informasi beneficial owner dapat diakses oleh otoritas berwenang, baik penegak hukum maupun lembaga pengawas.
Akses  informasi dan data terkait beneficial ownership , cukup memegang peran penting  dalam  persyaratan  uji  tuntas  pelanggan  ( Customer  Due  Dilligen/CDD ). Kerangka FATF memprioritaskan akses tepat waktu ke informasi kepemilikan manfaat oleh otoritas yang kompeten dan penegakan hukum.

## 2.  Pengaturan  Transparansi  Beneficial  Ownership  di  Sektor  Jasa  Keuangan sebagai Salah Satu Strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pencucian  uang  menggunakan  jasa  keuangan sebagai  media  dan  sarana  melakukan  tindak  pidana  atau  menyembunyikan  dan mengalirkan hasil tindak pidana, dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dan kedaulatan suatu negara. Hasil tindak pidana pencucian uang merupakan blood of the crime bagi  pelaku  kejahatan,  yang  dapat  membuat  meningkatnya  motivitasi  untuk melakukan  lagi  kejahatan.  Untuk  itu,  upaya  menghentikan  dan  mencegah  terjadinya
31 IFAC/CPA, Op. Cit. , hlm. 6.
32 https://bo.ahu.go.id
tindak  pidana  dengan  segala  modus  dan  tipologinya  menjadi  penting  dirumuskan dalam  kerangka  yang  kuat,  termasuk  di  sektor  jasa  keuangan.  Salah  modus  yaitu menggunakan nominee atau orang lain sebagai pemilik secara de jure suatu aset atau transaksi,  namun  tidak  secara de  facto, inilah  mengapa  pengaturan  transparansi beneficial ownership perlu diatur.
Kerangka  kerja  Anti  Pencucian  Uang  (APU)  yang  komprehensif  dan  efektif, bersama  dengan  penerapannya  yang  tepat  waktu  dan  penegakannya  yang  efektif, secara  signifikan dapat  mengurangi  aspek  menguntungkan dari  aktivitas  kriminal  ini dan  mencegah  pelaku  tindak  pidana  memanfaatkan  suatu  negara.  Apalagi  jika  hasil kejahatan disita dan dirampas oleh negara secara agresif. 33 Hal ini sejalan pula dengan kerangka  APU  FATF  yang  menekankan pada  dua  aspek  pencegahan  dan  penindakan. Efektifitas  dari  kerangka  APU  akan  membawa  kemanfaatan  antara  lain  dalam memerangi  kejahatan  dan  korupsi,  meningkatkan  stabilitas  lembaga  keuangan  dan mendorong pembangunan ekonomi. 34
Rekomendasi FATF menjabarkan langkah-langkah penting yang harus dimiliki negara untuk:
a. mengidentifikasi risiko, dan mengembangkan kebijakan dan koordinasi domestik;
b. mengejar pencucian uang, pendanaan teroris dan pembiayaan proliferasi;
c. menerapkan  tindakan  pencegahan  untuk  sektor  keuangan  dan  sektor  lain  yang ditunjuk;
d. menetapkan  wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk  otoritas  yang  kompeten (misalnya,  otoritas  investigasi,  penegakan  hukum  dan  pengawas)  dan  tindakan kelembagaan lainnya;
e. meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi Beneficial Ownership dari badan hukum dan perikatan lainnya; dan
f. memfasilitasi kerjasama internasional. 35
Rekomendasi  FATF  memungkinkan  negara,  di  dalam  kerangka  persyaratan FATF,  untuk  mengadopsi  seperangkat  yang  lebih  fleksibel  langkah-langkah  untuk menargetkan  sumber  daya  mereka  secara  lebih  efektif  dan  menerapkan  pencegahan tindakan  yang  sepadan  dengan  sifat  risiko,  secara  berurutan  untuk  memfokuskan upaya mereka dengan cara yang paling efektif. Kerangka anti pencucian uang FATF ini menekankan  pada  basis  resiko,  sehingga  memang  sangat  fleksibel  langkah  mitigasi yang bisa diambil dalam konteks Pencegahan.
Penerapan  APU  PPT  di  Sektor  Jasa  Keuangan  sebagaimana  dijelaskan sebelumnya,  OJK  mengamanatkan  dalam  POJK  No.  12/POJK.01/2017  sebagaimana telah  diubah  dengan  POJK  No  23/  POJK.01/2019  tentang  penerapan  APU  PPT.  Tiap- tiap bank menurunkan kembali kebikan tersebut dalam berbagai stategi antara lain;
a. Penyusunan  Kebijakan  dan  Prosedur  APU  PPT  Berbasis  Risiko,  yang  mencakup salah satunya Customer Due Diligence (CDD) dalam rangka identifikasi Nasabah dan Pengkinian  Data  CDD  Nasabah,  termasuk  metode  klasifikasi  penentuan  risiko nasabah,  cabang  dan  unit  bisnis  terhadap potensi  pencucian  uang  dan  pendanaan
33 Paul  Allan  Schott, Reference  Guide  toAnti-Money  Laundering  and  Combating  the  Financing  of Terrorism, The  Word  Bank,  Second  Edition  and  Supplement  on  Special  Recommendation  IX, Washington DC, 2006, hlm. II-3.
34 Ibid. , hlm. II-7-9.
35 FATF, International Standards, hlm. 7
terorisme,  indentifikasi Beneficial  Owner,  Individual  Ultimate  Beneficial  Owner (IUBO) dan  penyaringan  data  nasabah  terhadap database  Anti  Money  Laundering Watchlist (AML Screening).
b. Pembentukan Tim Anti Money Laundering di Kantor Pusat,
c. Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  dalam  Rangka  Penerapan  Program  APU dan PPT,
d. Kewajiban Pelaksanaan Pelatihan APU dan PPT Kepada Karyawan
e. Pengendalian Intern
f. Pelaporan ke Regulator Terkait Implementasi Program APU dan PPT. 36
Dari kerangka FATF diatas, terkait dengan beneficial ownership menjadi salah satu  point  utama  yang  harus  di  implementasikan  oleh  Negara-negara  anggota  dalam rangka  memerangi  tindak  pidana  pencucian  uang.  Sehingga  tidak  salah  pemerintah Indonesia  juga  terus  mendorong  regulasi  dan  implementasi  terkait  kewajiban pelaporan dan transparansi beneficial ownership di setiap sektor.
Dalam  rangka  mendukung  kerangka  anti  pencucian  uang,  pemerintah Indonesia  juga  menyusun  Strategi  Nasional  (Stranas)  TPPU  dan  membetuk  Komite Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Komite TPPU) yang beranggotakan stakeholder terkait dan dikomandoi oleh Menkopolhukam. Dengan  Komite  TPPU  ini  diharapkan  dapat  mendukung  upaya  Indonesia  dalam membangun  Rezim  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pendanaan  Terorisme  yang  efektif melalui  kerjasama  antar  Kementerian/Lembaga  secara  sinergis  dalam  mengatasi hambatan dan kendala terkait regulasi serta pelaporan pihak pelapor. 37
Dalam tujuan keseluruhan menangani kejahatan keuangan, penipuan, korupsi, penggelapan  pajak,  sanksi-penghilang,  keuangan  teroris  dan  pencucian  uang  ada dua kegunaan yang berbeda dari informasi beneficial ownership, yaitu :
1. Mencegah impunitas - memungkinkan mereka yang bertanggung jawab atas korupsi dan  kejahatan  untuk  dilacak,  diekspos  dan  dibawa  ke  pengadilan  dan  juga mengizinkan kontrak dan kewajiban sipil yang harus dikejar.
2. Mengurangi  risiko  -  mempermudah  bisnis  dan  entitas  publik  untuk  mengetahui dengan  siapa  mereka  berbisnis,  dan  menghindari  menjadi  sasaran  penipuan, kolusipenggelapan atau terlibat dalam pencucian uang. 38
Berbagai  regulasi  di  sektor  jasa  keuangan  dikeluarkan  dalam  rangka  patuh pada  rekomendasi  global  salah  satunya  rekomendasi  24,  25  dan  10  FATF.  Dalam rekomendasi 24 dan 25 disebutkan bahwa negara harus mempertimbangkan langkah- langkah untuk memfasilitasi akses ke Beneficial Ownership dan informasi kontrol oleh lembaga keuangan melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 10 (terkait pencucian uang saja).
Pengaturan  identifikasi beneficial  ownership di  sektor  jasa  keuangan  tertuang dalam  regulasi  OJK  POJK  No  23/  POJK.01/2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  12/POJK.01/2017  Tentang  Penerapan  Program  Anti Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Di  Sektor  Jasa  Keuangan.
36 Sebagai contoh program kebijakan Maybank, https://www.cimbniaga.co.id/id/tentang-kami/aml.
37 PPATK,  “ Siaran  Pers  :  Komite  TPPU:  Satukan  Tekad  Hadapai Mutual  Evaluation  Review  FATF”, diakses  dari  https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1096/siaran-pers-komite-tppu-satukan- tekad-hadapai-mutual-evaluation-review-fatf.html,  pada  tanggal  7  Januari  2021,  Pukul  10.00 WIB.
38 Forstater, Beneficial Openess, hlm. 15.
Berikut  pengaturan  detail  terkait  hal  ini  dan  perbandingannya  dengan  UU  TPPU  dan Perpres BO.
Berkaitan  dengan  kepatuhan  pelaporan beneficial  ownership korporasi  yang ada  di  aplikasi  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  data  pelaporan  pemilik  manfaat mencapai angka 32.756 untuk kategori perusahaan terbatas, 3.691 untuk yayasan, dan 2.179  untuk  perkumpulan  per  4  Desember  2019.  Untuk  data  pelaporan  spesifik  di sektor  keuangan,  data  nya  tidak  dapat  ditemukan.  Memang  akses  data beneficial ownership terbatas untuk regulator, penyedia jasa maupun penegak hukum.
Data  tersebut  sebetulnya  masih  sangat  sedikit  dibandingkan  dengan  jumlah korporasi diseluruh Indonesia. Banyak factor mengapa pelaporan data belum optimal, antara lain terkait dengan kriteria yang belum tegas, kemampuan petugas identifikasi yang  masih  perlu  di  tingkatkan,  askes  data  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  belum optimal  dan  berbayar  untuk  penyedia  jasa  keuangan  dan  non  keuangan,  serta pemberlakuan sanksi belum optimal.

## Tabel 2
Substansi Pengaturan Identifikasi Beneficial Ownership Sektor Jasa Keuangan Regulasi Kriteria Beneficial Ownership Otoritas Jika Tidak Memberikan Informasi Pengawasan UU 8 Tahun 2010  Tidak ada, tetapi dipasal 18 di atur kapan pihak pelapor harus melakukan KYC OJK, PPATK Pasal 20 ayat (3): Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut Pasal 22 ayat (1): wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Pasal 18: LPP wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan KYC Perpres 13 Tahun 2018 Mengatur Kriteria Pemilik  Manfaat  dari perseroan terbatas, yayasan,  perkumpulan, koperasi,  persekutuan komanditer,persekutuan firma,  bentuk  korporasi lainnya (pasal 4,5,6,7,8,9,10). Kriteria antara lain terkait kepemilikan saham, hak suara, keuntungan/laba  yang Kumham, Instansi yang berwenang Pasal 24: Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal  14,  dan pasal 1g sampai dengan  Pasal 22 dikenai sanksi  sesuai Pasal  23: Pengawasan oleh Instansi Berwenang Sebagai peraturan pendukung, terbit pula Permenkumham No  21  Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan
diterima,  kewenangan mengangkat, menggantikan/ atau memberhentikan direksi dan  anggota  dewan komisaris, mempengaruhi/ mengendalikan, manfaat dan/atau,  kepemilikan sebenarnya  dana  atas kepemilikan saham. dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik  Manfaat Dari Korporasi. POJK No 23/ POJK.01/2019 perubahan dari POJK No. 12/POJK.01/2017 Pasal  1  angka  20,  sama dengan definisi OJK dan PJK Pasal  18  ayat 12: menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan  Calon Nasabah, Nasabah,  atau WIC. Pasal  42  sd 43: Penolakan
Transaksi dan
Penutupan Hubungan Usaha Pasal 57: Pengendalian intern.
Secara detail, dalam Pasal 4 Perpres 13/2018 pengertian pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
1. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. memiliki  hak  suara  lebih  dari  25%  (dua  puluh  lima  persen)  pada  perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
3. menerima  keuntungan  atau  laba  lebih  dari  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
4. memiliki  kewenangan  untuk  mengangkat,  menggantikan,  atau  memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
5. memiliki  kewenangan  atau  kekuasaan  untuk  mempengaruhi  atau  mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
6. menerima manfaat dari perseroan terbata; atau
7. merupakan  pemilik  sebenarnya  dari  dana  atas  kepemilikan  saham  perseroan terbatas.
Sementra  itu  menurut  POJK  Nomor  12  /POJK  .01/2017  sdu  POJK  Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang  Dan Pencegahan Pendanaan  Terorisme  Di  Sektor  Jasa  Keuangan  pemilik  manfaat  adalah  sebagai berikut:
1. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
2. merupakan  pemilik  sebenarnya  dari  dana  dan/atau  efek  yang  ditempatkan  pada PJK ( ultimately own account );
3. mengendalikan transaksi Nasabah;
4. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
5. mengendalikan  perusahaan  atau  perikatan  lainnya  (legal  arrangement); dan/atau
6. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
Kriteria-kriteria  tersebut  inilah  yang  digunakan  untuk  menentukan  siapa pemilik  manfaat  atau  apa  bisa  didapat  setiap  pihak  yang  namanya  tercantum  dalam Anggaran Dasar ataupun Akta Perusahaan.
Melihat  regulasi  identifikasi beneficial  ownership di  sektor  jasa  keuangan  di Indonesia,  sebetulnya  sudah  mengadopsi  rekomendasi  FATF,  baik  rekomendasi  24 terkait legal  person ,  rekomendasi  25  terkait legal  arrangment maupun  10  terkait customer  due  dilligent .  Berbeda  dengan  UU  TPPU  dan  Perpres  BO,  belum  mengatur perikatan lainnya ( legal arrangement ).
Jika  melihat  tipologi  TPPU  dari  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  telah ditangani oleh KPK, penggunaan nominee, nama orang lain, pihak ketiga, keluarga dan kerabat lainnya menjadi opsi yang popular dilakukan oleh pelaku kejahatan. Beberapa tipologi yang teridentifikasi adalah: 39
1. Pembelian  aset  dan  barang-barang  mewah  berupa  mobil,  tanah,  bangunan  dan properti dengan menggunakan nama kepemilikan keluarga/orang lain (15 perkara dari 19 perkara yang diidentifikasi).
2. Penggunaan  pihak  lain/  perantara  dalam  transaksi  keuangan  sehingga  pelaku dapat  terhindar  dari  pelacakan  transaksi.  Pelaku  bertindak  sebagai Beneficial Owner (12 perkara dari 19 perkara yang diidentifikasi).
3. Penggunaan nominee,  trust ,  anggota  keluarga,  atau  pihak  lain/perantara  dalam transaksi  keuangan  sehingga  dapat  menyembunyikan  identitas  orang  yang mengendalikan  dana  hasil  kejahatan  tersebut  (5  perkara  dai  19  perkara  yang diidentifikasi).
4. Penggunaan  rekening  atas  nama  orang  lain  untuk  menampung,  mentransfer, mengalihkan  dan  melakukan  transaksi  hasil  tindak  pidana  (5  perkara  dai  19 perkara yang diidentifikasi).
5. Penggunaan  beberapa  rekening  atas  nama  individu  yang  berbeda  untuk kepentingan satu orang tertentu (1 perkara dai 19 perkara yang diidentifikasi).
6. Penggunaan identitas palsu untuk menyembunyikan identitas orang yang terlibat dalam upaya pencucian uang (1 perkara dai 19 perkara yang diidentifikasi).
7. Penggunaan  perusahaan/korporasi  cangkang:  teknik  untuk  menyembunyikan identitas  orang  yang  mengendalikan  dana  hasil  kejahatan  dan  memanfaatkan syarat  pelaporan  yang  relatif  lebih  lemah  (2  perkara  dai  19  perkara  yang diidentifikasi).
39 Novariza, Iman Santoso, Op. Cit. , hlm. 28-29.
8. Menggunakan uang hasil kejahatan untuk membeli atau mendirikan suatu usaha yang sah yang dikelola/diatasnamakan pelaku, keluarga atau orang lain (1 perkara dari 19 perkara yang diidentifikasi).
9. Penggunaan  identitas  palsu  dalam  pembukaan  rekening  (1  perkara  dari  19 perkara yang diidentifikasi)
Modus penyembunyian tersebut bukan saja dilakukan oleh individu tetapi juga bahkan  oleh  korporasi.  Kasus  PT  Putra  Ramadhan  yang  juga  di  tangani  KPK  dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2019 juga melibatkan korporasi sebagai pelaku TPPU dan beneficial owners adalah satu orang (Bupati) yang tidak berada sama sekali dalam  susunan  anggaran  dasar  perusahaan.  Namun  semua  kendali  aktifitas  bisnis, transaksi  dan  keputusan-keputusan  penting  korporasi  berada  di  tangan  pelaku. Bahkan keuangan dan keuntungang dari korporasi digunakan dan dimanfaatkan oleh pelaku dan keluarga. 40
Dalam  sektor  perbankan,  tingkat  kerentanan  yang  tinggi  terletak  jugapada Teller karena  transaksi  yang  dapat  dilakukan  pada  Teller  tidak  memiliki  batasan nominal, selain itu terdapat kelemahan proses deteksi oleh petugas Teller khususnya untuk nasabah Walk in Customer (WIC ) yang melakukan transaksi dibawah Rp100 juta. Kemudian, Transaksi tarik dan setor tunai masih dominan digunakan oleh pelaku TPPU sebagaimana  hasil  tipologi  TPPU  PPATK.    Sementara  itu,  jenis  aset  yang  dirampas dalam kasus TPPU paling dominan adalah uang tunai. 41
Kalau  pengejaran  pelaku  hanya  sampai  pada  orang  yang  berada  secara  legal dan de jure pada anggaran dasar atau bukti transaksi lainnya, maka upaya pemulihan asset  dan  hasil  kejahatan  tidak  akan  optimal.  Sehingga  daftar beneficial  owner akan sangat  membantu  penegak  hukum  dalam  upaya  optimalisasi  pengembalian  kerugian negara  akibat  tindak  pidana.  Pengungkapan beneficial  owner secara  tidak  langsung tentu akan memberikan efek jera pula pada pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asetnya.
Penerapan  prinsip  mengenali  nasabah  dapat  mengantisipasi  kemungkinan modus  TPPU  dengan  menggunakan beneficial  owner .  Tetapi  walupun  pengaturan  ini sudah  lengkap  di  sektor  jasa  keuangan,  masih  memungkinkan  adanya  nasabah  yang tidak  memberikan  keterangan  yang  benar  atau  lengkap pada  saat  pengisian  formulir pembukaan  rekening.Hal  ini  lah  menjadi  kendala  pula  dalam  identifikasi beneficial owner.
Banyak  negara  masih  belum  menerapkan  persyaratan beneficial  ownership secara  efektif. 42 Tantangan  saat  ini  bukanlah  kurangnya  standar  internasional  untuk meningkatkan  transparansi,  tetapi  terletak  pada  implementasi  yang  efektif  dari langkah-langkah ini. Kerangka tata kelola perusahaan yang baik harus menggabungkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dan ini membutuhkan pengetahuan tentang beneficial  ownership .  Perlindungan  investor  minoritas  dan  perlindungan  pemangku kepentingan  lainnya  akan  menjadi  tantangan  tanpa  akses  ke  informasi  yang  dapat diandalkan tentang kepemilikan, termasuk identitas pemilik pengendali, dan struktur
40 Putusan PN Semarang, Nomor 47/PIDSUS-TPK/2019/PN SMG
41 Tim  Penyusun  SRA,  Penilaian  Risiko  TPPU  dan  TPPT  di  Sektor  Jasa  Keuangan  Tahun  2019  OJK (Jakarta: PPATK/OJK, 2017), hlm. 58.
42 OECD, OECD-Indonesia Workshop on Disclosure of Beneficial Ownership and Control ” .
kontrol  perusahaan  yang  terdaftar. 43 FiCEN  Files,  menyebutkan  bahwa  kepatuhan perbankan  di  Indonesia  masih  menjadi  masalah.  Selama  kelemahan  fundamental  ini tidak diperbaiki, akan sulit untuk membersihkan sistem keuangan negara ini dari hasil kejahatan. 44
Dalam  rangka  efektifitas  anti  pencucian  uang  adalah  dengan  terus meningkatkan  identifikasi,  verifikasi  dan  pemantauan  nasabah high  risk. Kemudian Penegakan prinsip CDD yang efektif dan efisien (tidak pandang bulu) dan perlu secara umum  menegakkan  prinsip-prinsip  yang  diatur  dalam  FATF.  Untuk  meningkatkan kepatuhan tentu perlu upaya, salah satunya dengan insentif. Apa yang menjadi insentif bagi  pengusaha  atau  pemilik  perusahaan  yang  bermaksud  untuk  mengungkap  siapa pemilik sebenarnya dari perusahaan tersebut, perlu difikirkan oleh pembuat kebijakan. Termasuk perlu juga ada isentif bagi penyedia jasa keuangan terkait hal ini. Kemudian penegakan  sanksi  bagi  korporasi  dan  bagi  pihak  pelapor  yang  tidak  melakukan identifiaksi beneficial  ownership dan  tidak  melaporkan  transaksi  mencurigakan  ke regulator dan PPATK, juga perlu dilakukan.
Untuk  efektifitas  pelaporan  dan  pemanfaatan  data,  koordinasi  antar  lintas kementerian,  lintas  lembaga,  lintas  sektoral,  terutama  di  pemerintahan  perlu  diatur dan perkuat, termasuk dengan lembaga penegak hukum. Akses yang mudah serta terus menguatkan sistem data base pelaporan menjadi penting untuk dilakukan.

## D. SIMPULAN
Konsep beneficial ownership yang diatur dalam regulasi Indonesia secara jelas telah diatur dalam Perpres 13 Tahun 2018 sebagai upaya Indonesia comply terhadap rekomendasi FATF. Namun demikian Perpres ini hanya mengatur beneficial ownership Korporasi  saja.  Sementara  untuk  perikatan  lainnya  belum  ada  Perpres  khusus  yang mengatur  ataupun  peraturan  khusus  lainnya.  Sementara  itu  sektor  keuangan  tidak mengacu pada Pepresini secara langsung. Terlihat dari bagian mengingat POJK No 23/ POJK.01/2019  (perubahan  dari  POJK  No.  12/POJK.01/2017)  tidak  menyebutkan Perpres tersebut. Sektor Jasa Keuangan mengacu pada standart FATF, yang mengatur beneficial  ownership  legal  person dan legal  arrangement .  Kedepan  diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam bentuk regulasi yang lebih tinggi, misalnya UU.    Secara  global  konsep beneficial  ownership terdiri  dari  unsur  pengendalian (controlling), manfaat ( beneficial ) dan kepemilikan ( ownership ).
Dengan  adanya  keterbukaan  informasi beneficial  owner dapat  mencegah terjadinya  pencucian  uang  di  sektor  jasa  keuangan.  Transparansi beneficial  owner sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, yang memberikan transparansi terkait beneficial  owner dan  struktur  kontrol  dari  sektor  keuangan  khususnya perbankan. Selain itu hasil dari kewajiban pelaporan BO menghasilkan database yang
43 OECD, “Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Indonesia: Legislati ve and Regulatory Policy Options for Sustainable Capital
Markets”, https://www.oecd- ilibrary.org/governance/disclosure-of-beneficial-ownership-and-control-in- indonesia_5k43m4pdrj36-en, 2011, diakses 31/12/2020.
44 Scilla Alecci , “FinCEN Files investigations from across Asia”, ICIJ, https://www.icij.org/investigations/fincen-files/fincen-files-investigations-from-across-asia/, 24/09/2020, diakses 7/1/2020.
dapat  dimanfaatkan  bagi  sektor  perbankan  dan  regulator  terkait  dalam  melakukan pengawasan  serta  membantu  penegak  hukum  dalam  menelusuri  aliran  dana  haram sampai  ke  pemilik  manfaat  sebenarnya (Ultimate  Beneficial  Owners/UBO ).  Sehingga upaya pemulihan asset akibat tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang menjadi optimal.
Kedepan,  dalam  rangka  mengoptimalkan  pelaporan  atau  pelaksanaan transparansi  beneficial  ownership ,  beberapa  hal  perlu  dilakukan.  Antara  lain memperkuat  pengawasan  baik  masing-masing  regulator,  integrasi  data  antara  pihak yang berkepentingan (regulator, penegak hukum, penyedia jasa keuangan), akses data yang  memadai,  cepat dan  akurat,  serta  penegakan  sanksi  atas  ketidakpatuhan.  Akses data kepada penegak hukum diharapkan dapat dipermudah dalam rangka optimalisasi pemulihan kerugian negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
PBI  Nomor  14/27/PBI/2012  tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
PERMA  No  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Tindak  Pidana  Oleh Korporasi.
Perpres No 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
POJK  Nomor  23  /POJK.01/2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  12/POJK.01/2017  Tentang  Penerapan  Program  Anti Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Di  Sektor  Jasa Keuangan.
Putusan PN Semarang, Nomor 47/PIDSUS-TPK/2019/PN SMG.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010.  LNRI  Tahun 2010 Nomor 122, TLNRI Nomor 5164.

## Buku
Brun, Jean-Pierre, Anastasia Sotiropoulou, et al. Asset Recovery Handbook a Guide for Practitioners, Wahington DC: World Bank Publications, Second Edition, 2007.
FATF. FATF Guidance: Transparency and Beneficial Ownership, Paris: FATF, 2014.
FATF. International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism  &  Proliferation:  The  FATF  Recommendations,  2012,  Updated October 2020, Paris: FATF/OECD, 2012.
Forstater,  Maya.  Beneficial  Openess:  Weighing  The  Costs  and  Benefits  of  Financial Transparency, Norway: CMI, 2017.
Framework and Views from the Accountancy Profession, Canada: IFAC/CPA,2020.
Hagman, Fredrik. Beneficial Ownership - a concept in identity crisis, Swedia: Faculty of Law, Lund University, 2017.
International  Federation  of  Accountants  (IFAC)  and  Chartered  Professional Accountants  of  Canada  (CPA  Canada),  Approaches  to  Beneficial  Ownership Transparency:  The  Global  Framework  and  Views  from  the  Accountancy Profession, Canada: IFAC/CPA,2020.
Lexis  Nexis,  World  The  Hidden  World  of  Beneficial  Ownership  a  Due  Diligence Challenge, Lexis Nexsis, 2017.
Novariza,  Iman  Santoso,  et  al.,  Panduan  Memahami  Tipologi  Pencucian  Uang  Dari Korupsi dan Strategi Penanganannya, Jakarta: KPK, AIPJ, Sustain, 2020.
Piper,  Jason,  Alex  Metcalfe.    Economic  Crime  in  a  Digital  Age,  United  Kingdom:  ACCA and EY, 2020.
PPATK. Indonesia National Risk Assesment 2015, Jakarta: PPATK, 2016.
Reinhard-DeRoo,  Matthias.  Beneficial  Ownership:  Basic  and  Federal  Indian  Law Aspects of a Concept, Swistzerland: Spinger, 2014.
Schott,  Paul  Allan.  Reference  Guide  toAnti-Money  Laundering  and  Combating  the Financing of Terrorism, Washington DC: The Word Bank, Second Edition and Supplement on Special Recommendation IX, 2006.
STaR.  G20  High-Level  Principles  on  Beneficial  Ownership  Transparency,  Australia: sTAR, 2014.
Tim  Penyusun  SRA,  Penilaian  Risiko  TPPU  dan  TPPT di  Sektor  Jasa  Keuangan  Tahun 2019 OJK, Jakarta: PPATK/OJK, 2017.
Willebois, Emile van der Does de, Emily M. Halter, et al., The Puppet Masters, How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It, Washington DC: sTAR / the Word Bank/UNODC, 2011.

## Jurnal
Salle,  Agustinus. “Makna  Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah ”, Jurnal Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah,  Universitas  Cendrawasih,  Jayapura (2017).
Purwijanti, Kusrini dan Iman Prihandono. “Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia”, Surabaya: Notaire: Vol. 1 No. 1, 2018.
M.L.L.  van  Bladel. “Commentary  on:  OECD  Model  tax  convention:  Revised  proposals concerning  the  meaning  of  “Beneficial  Owner” in  articles 10,  11  and  12”, Netherland, (2012).

## Internet
Agustiyanti. "Arus  Dana  Triliunan  Rupiah  Transaksi  Mencurigakan  di  Perbankan  RI" , https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f6a1154e6385/arus-dana- triliunan-rupiah-transaksi-mencurigakan-di-perbankan-ri, 22/9/2020.
Alecci, Scilla . “FinCEN Files investigations from across Asia ”, ICIJ,
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/fincen-files-investigations- from-across-asia/ , 24/09/2020.
OECD.  “Disclosure  of  Beneficial  Ownership  and  Control  in  Indonesia:  Legislative  and
Regulatory Policy Options for Sustainable Capital Mar kets”, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/disclosure-of-beneficial-
ownership-and-control-in-indonesia_5k43m4pdrj36-en, 2011.
OECD. “ OECD-Indonesia Workshop on Disclosure of Beneficial Ownership and Control ” , https://www.oecd.org/corporate/oecd- indonesiaworkshopondisclosureofbeneficial  ownership    andcontrol.htm, 2012.
PPATK. “LTKM Apr 2019 s.d. Apr 2020”, https://www.ppatk.go.id/statistik_laporan/read/9/ltkm-apr-2019-sd-apr-
2020.html, 8/5/2007.
PPATK. “ Siaran Pers : Komite TPPU: Satukan Tekad Hadapai Mutual Evaluation Review FATF”, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1096/siaran-pers-komite- tppu-satukan-tekad-hadapai-mutual-evaluation-review-fatf.html, 24/9/2020.
Putra, Idris Rusadi . “FinCEN Ungkap 496 Transaksi Janggal Senilai Rp7,41 Triliun di 19
Bank Indonesia”, https://www.merdeka.com/uang/fincen-ungkap-496- transaksi-janggal-senilai-rp741-triliun-di-19-bank-indonesia.html , 22/9/2020.
STaR.  “Beneficial  Ownership Guides”, https://star.worldbank.org/content/beneficial- ownership-guides, 2017.