## IMPLIKASI PERUBAHAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENURUNAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
Yosephine Adinda D S, Tifani Rizki Dianisa, Ghina Khalda Naila, Heri Indrajat, Muhammad Haikal Arsya, Asianto Nugroho, Sapto Hermawan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia
e-mail : asiantonugroho@staff.uns.ac.id , saptohermawan _ fh@staff.uns.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the implications of changing the payment system and reducing tax  rates  on  MSME  taxpayer  compliance.This  article  was  written  using  the  normative  legal research  method.  Secondary  data  comes  from  literature  reviews  which  are  then  qualified  and quantified  to  answer  the  existing  problem  formulations.  The  results  of  the  study  show  that  the effect  of  implementing  modernization  of  tax  administration  through  e-digital  has  not  met expectations. This means that many taxpayers, including MSMEs, have limited knowledge about advances in information technology, in addition to experiencing economic difficulties during the Covid 19 pandemic. The impact on tax policies regarding reducing tax rates and various facilities for  providing  incentives,  relaxation  and  tax  refunds  to  MSMEs  has  resulted  in  increased compliance  and  smooth  payment  of  obligations.  tax  debt  of  the  taxpayer.  This  is  one  form  of government protection for its citizens.
Keywords : Implications, taxes, compliance, MSME.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan sistem pembayaran dan penurunan  tarif  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Artikel  ini  ditulis  dengan menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif.  Data  sekunder  berasal  dari  literature  review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan melalui e- digital  belum  sesuai  dengan  harapan.  Artinya,  banyak  wajib  pajak,  termasuk  UMKM,  yang memiliki  keterbatasan  pengetahuan  tentang  kemajuan  teknologi  informasi,  selain  mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid 19. Dampak kebijakan perpajakan terkait penurunan tarif pajak dan berbagai fasilitas pemberian insentif, relaksasi, dan pengembalian pajak (restitusi) kepada UMKM berdampak pada peningkatan kepatuhan dan kelancaran pembayaran kewajiban. utang  pajak  wajib  pajak.  Ini  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  pemerintah  terhadap warganya.
kata kunci : Implikasi, pajak, kepatuhan, UMKM

## PENDAHULUAN
Berawal  dari  implikasi  perubahan sistem  pembayaran  dan  pengurangan tarif  pajak.  Implikasi  adalah  akibat  yang
terjadi karena sesuatu baik kata maupun peristiwa. Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI)  menjelaskan  bahwa kata  implikasi  adalah  keterlibatan  atau keadaan
terlibat dan meliputi,
disugestikan  tetapi  tidak  dinyatakan. Sedangkan  tarif  adalah  sejenis  pajak yang  dipungut  atas  barang  impor.  Tarif spesifik  ( Specific  Tariffs )  dikenakan sebagai beban tetap atas satuan barang yang  diimpor.  Misalnya  $6  untuk  setiap barel  minyak).  Barang  saat  memasuki atau keluar dari perbatasan negara.Tarif berarti  harga  satuan  jasa,  aturan pemungutan dan daftar bea masuk dapat diartikan sebagai harga penyediaan jasa oleh  penyedia  jasa.  Harga  adalah  nilai tukar  yang  dapat  disamakan  dengan uang  atau  barang  lainnya.Tarif  adalah pajak  atas  impor  atau  ekspor,  biasanya dikenakan untuk meningkatkan pendapatan  atau  untuk  melindungi perusahaan  domestik  dan  persaingan dari barang impor (tarif).
implikasi tarif pajak dapat merubah dalam sistem pembayaran dan penurunan  tarif  hubungannya  dengan pajak.  Pajak  adalah  iuran  wajib  kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.  Pajak  adalah  pungutan  wajib berupa  uang  yang  harus  dibayar  oleh penduduk  sebagai  sumbangan  wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan penghasilan, pemilikan harga beli barang dan sebagainya.  Pajak  yang  dipungut  dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran  negara.  Semakin  banyak masyarakat  yang  membayar  pajak, semakin  besar  penerimaan  kas  negara.
1 Suharyono  Analisi  Kinerja  Pemerintah  Propinsi  Di Indonesia.Jurnal Neraca,Vol.4 No.1,Juni 2020: 11- 25
2 Lingga, Lanny. 2012. Bebas Hipertensi Tanpa Obat. Jakarta: Agro Media Pustaka.
Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur
kebijaksanaan  negara  di  bidang  sosial dan  ekonomi.Fungsi  pajak  antara  lain: Pajak dapat digunakan untuk menghambat  laju  inflasi.  Pajak  dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong kegiatan  ekspor,  seperti  pajak  atas ekspor barang.
Di era globalisasi teknologi khususnya di bidang elektronika berdampak positif terhadap modernisasi kantor  untuk  memberikan  pelayanan yang  cepat,  tepat  dan  praktis.  Hal  ini mendorong pembenahan birokrasi Direktorat  Jenderal  Pajak  di  bawah naungan  Kementerian  Keuangan  untuk memperbaharui  aplikasi  administrasi perpajakan 1 . Salah satu bentuk pembaharuan  yang  dilakukan  Ditjen Pajak  adalah  melalui  sistem  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Urgensi pemerintah  untuk  melakukan  reformasi administrasi perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan program perpajakan  dan  sistem  administrasi perpajakan  agar  potensi  penerimaan pajak  yang  ada  dapat  dipungut  secara optimal melalui sistem digital, salah satu alat untuk menjamin asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima pelayanan kepada wajib pajak 2 . Adanya kemajuan
teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk
meningkatkan sistem pelayanan administrasi  perpajakan  yang  bertujuan untuk memudahkan wajib pajak memiliki pengetahuan  praktis  dalam  pelaporan pajak 3 .  Oleh  karena  itu,  Ditjen  Pajak melakukan modernisasi teknologi sistem
3 Abdullahi,  Muhammad  Mustapha.  dkk.  2015. “Determining  The  Macroeconomic  Factors  of External  Debt  Accumuation  In  Nigeria:  An  ARDL Bound Test Approach”. 2nd Global Conference On Business And Social Science. 745- 752.
administrasi  perpajakan  digital  guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak. Program yang  dikembangkan  mengenai  edukasi pelaporan  pajak  terutang  berbasis  e- system seperti e-registrasi, e-spt, e-filing dan  e-billing.  Hal  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  mekanisme  kontrol  dan pelaporan yang lebih efektif 4 .
Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem
administrasi perpajakan dengan
meluncurkan  program  baru  di  masa pandemi  Covid  19  melalui  strategi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan  (PPh)  bagi  wajib  pajak badan. Pemerintah telah merealisasikan janjinya  ketika  mengumumkan  paket stimulus ekonomi pertamanya pada awal April.  Termasuk  menurunkan  tarif  PPh bagi perusahaan publik. Rencana pengurangan  itu  dituangkan  dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  1 Tahun 2020
tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya diwujudkan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30 Tahun  2020  tentang  Penurunan  Tarif Pajak  Penghasilan  Bagi  Badan  Wajib Dalam  Negeri  Berbentuk  Perusahaan Terbuka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2020, penurunan tarif pajak penghasilan badan yang  saat  ini  sebesar  25%  diturunkan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021.  Kemudian  pada  tahun  2022  tarif akan  diturunkan  lagi  menjadi  20%.
4 Widjaja,  H.,  dan  Siagian,  AJSJ.  2017.  Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi  Terhadap  Pelaksanaan  Self  Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal UNTAR Universitas Tarumanegara. 22(3)
5 Gustomo,  Ma’ruf.  2018.  “Menciptakan  Pajak  yang Ramah  untuk  UMKM”.Online.  Diambil  dari  : http://www.kemenkeu.go.id. 1 Maret 2021.
Khusus untuk perusahaan publik dengan kriteria  40%  sahamnya  diperdagangkan di  Bursa  Efek  Indonesia  dan  memiliki saham  paling  sedikit  300  pihak,  akan mendapat tambahan pengurangan sebesar 3% dari tarif umum yang berlaku untuk PPh Badan tersebut.
Tarif baru  ini  diharapkan memiliki daya  saing  bagi  perusahaan  Indonesia, sehingga semakin meningkat dan potensi ekspansi semakin terbuka lebar. Hal  ini  karena  penurunan  tarif  akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh  UMKM  (perusahaan).  Sektor UMKM  terbaru  mengalami  kesuksesan yang  signifikan  sehingga  tumbuh  dan menjadi  basis  penggerak  ekonomi  baru di  Indonesia,  demikian  Ma'ruf  Gustomo dalam  laman  Kementerian  Keuangan. UMKM  telah  berhasil  menyerap  tenaga kerja  nasional  sekitar  97  persen,  dan memiliki kapasitas berskala besar, berkisar  hingga  99  persen,  sebagai pelaku  bisnis  di  Indonesia 5 .  Indonesia memiliki UMKM yang jumlahnya mengalami  pertumbuhan  dari  waktu  ke waktu. 6 Jumlah UMKM pada tahun 2017 mencapai  total  hampir  62,9  juta.  Dan pada tahun 2018, UMKM mencapai total hingga  64,2  juta.  Hingga  saat  ini  total UMKM  yang  tercatat  dan  tersebar  di seluruh  Indonesia  kurang  lebih  65  juta UMKM  .  Namun,  baru  2,3  juta  UMKM yang  dipastikan  memiliki  NPWP  dari jumlah  tersebut,  hanya  sedikit  yang konsisten  membayar  pajak,  dan  bisa dikatakan  hanya  separuh  atau  bahkan
6 Gustomo,  Ma'ruf.  (2018,  Maret  20).  Menciptakan Pajak  Yang  Ramah  Untuk  UMKM.  27  Februari 2019. http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel- danopini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk- umkm.
kurang dari jumlah tersebut 7 . Jadi, fakta ini menjelaskan bahwa status kepatuhan UMKM  sebagai  wajib  pajak  masih tergolong  rendah.  Meskipun  Peraturan Pemerintah telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada pertengahan  tahun  2018,  beliau  telah menetapkan  ketentuan  bagi  UMKM dengan menurunkan pajak UMKM menjadi 0,5%. Sedangkan negara membutuhkan  aliran  dana  masuk  yang relatif besar untuk membiayai operasional infrastruktur maupun pengeluaran  rutin  negara  seperti  gaji pegawai  pemerintah,  berbagai  jenis tunjangan  yang  diambil  dari  berbagai bidang  yaitu  kesehatan,  pendidikan, pertahanan dan keamanan serta ketenagakerjaan,  perumahan  rakyat, lingkungan  dan  belanja  pembangunan dan lain-lain. Pajak memegang peranan penting  dalam  menunjang  penerimaan negara. Jenis pajak negara adalah: PPh, PPN,  PPnBM,  PBB  dan  berbagai  pajak lainnya. Fokus penelitian ini adalah pajak penghasilan UMKM yang omset
tahunannya  mencapai  ratusan  hingga miliaran rupiah. Oleh karena itu, pemerintah  melakukan  berbagai  upaya untuk
mendorong peningkatan kepatuhan  UMKM  sebagai  wajib  pajak, salah satunya dengan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan  administrasi  perpajakan  dan melakukan penyuluhan perpajakan guna mendorong tumbuhnya kesadaran
7 B.  Hestu  Cipto  Handoyo,  Hukum  Tata  Negara Indonesia, Yogyakarta: Univ. AtmaJaya Yogyakarta.
8 A  Fuad  Rahmani  (2016)  Pajak  Properti  Tahun  Ini DIpatok  Rp  60  Triliun  pada  1  april  (2016)  dari: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/1 1/26/19335/Pajak.Properti.Tahun.Ini.DIpatok.Rp. 60.Triliun .
UMKM  sebagai  wajib  pajak  dalam membayar pajak pada saat jatuh tempo.
Tercatat dalam sejarah, awal mula reformasi perpajakan di Indonesia dimulai  pada  tahun  1983.  Reformasi perpajakan  telah  secara  jelas  tertuang dalam  Undang-Undang  Perpajakan  No. 6 Tahun 1983 tentang perubahan sistem official assessment menjadi self assessment system. Direktorat Jenderal Pajaklah yang melaksanakan
modernisasi reformasi administrasi perpajakan  yang  awalnya  dilakukan pada tahun 2002 dengan target peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak 8 . Landasan  yang  kuat  bagi  pelaksanaan reformasi  adalah  dengan  mewujudkan administrasi perpajakan untuk meningkatkan  penerimaan  kas  negara, menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab aparatur  pemerintah  yang  bekerja  di kantor  pelayanan  pajak,  mendorong kesadaran wajib pajak dan mempermudah  pembayaran  pajak  bagi wajib pajak.
Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan  telah  menggugah  para peneliti untuk melakukan banyak penelitian mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan. 9 .  Salah satunya penelitian yang  dilakukan  oleh  Zuhdi,  Suryadi,  & Yuniati yang menegaskan bahwa modernisasi sistem administrasi berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi 10 . Ada penelitian lain yaitu
9 Zuh  hdi,  M.,  Suryadi,  D.,  &  Yuniati,  Y.  (2019). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP  PRATAMA  BANDUNG  X.  Jurnal  Ilmiah  MEA (Manajemen,  Ekonomi,  &  Akuntansi),  3(1),  116- 135
10 Muhammad  Imam  Zuhdi,  Dedi  Suryadi,  Yuniati (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem
Adi, Titis Wahyu juga menyatakan bahwa modernisasi  administrasi  perpajakan 11 berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat karena  sistem  administrasi  perpajakan yang baik. 12 . Faktor lain yang mempengaruhi  peningkatan  kepatuhan wajib  pajak  selain  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  adalah  melalui kualitas pelayanan administrasi perpajakan. Pelayanan fiskal merupakan faktor  internal  dan  eksternal  yang berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar  pajak.  Fungsi  pelayanan harus  dijalankan  dengan  baik  oleh  DJP agar dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak sehingga mengalami peningkatan 13 . . Puspanita, Machfuzhoh, &  Pratiwi  melakukan  penelitian  yang mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus  memiliki  pengaruh  yang  sangat signifikan  dalam  mendorong  kepatuhan wajib  pajak.  Tingkat  layanan  otoritas pajak  yang  tinggi  akan  menghasilkan efek  kepatuhan  yang  lebih  tinggi. Layanan online juga berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM 14 .
Administrasi  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kpp Pratama  Bandung  X.  Jurnal  Ilmiah  MEA (Manajemen,  Ekonomi,  &  Akuntansi),  3(1),  116- 135.
11 Adi,  Titis  Wahyu  (2018),  “Pengaruh  Pengetahuan
Perpajakan,  Sanksi  Pajak  DanKesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan Pada  KppPratama  Cilacap  Tahun  2018”,  Skripsi,
Jurusan  Pendidikan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018, https://eprints.uny.ac.id/60563/  .  Diakses  pada 10 Januari 2020
12 Adi,  Titis  Wahyu  (2018),  “Pengaruh  Pengetahuan
Perpajakan,  Sanksi  Pajak  Dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan Pada  KppPratama  Cilacap  Tahun  2018”,  Skripsi,
Jurusan  Pendidikan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018,
Selain  itu,  kegiatan  penyuluhan dilakukan oleh pemerintah terkait urgensi perpajakan untuk merangsang kesadaran  wajib  pajak.  Rendahnya kesadaran  wajib  pajak  dimana  mereka cenderung  ingin  lari  dari  kewajiban membayar  pajak.  Banyak  alasan  yang mengurangi kesadaran masyarakat, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang urgensi  pajak,  kemalasan,  dan  tidak adanya umpan balik (feed back)
pemerintah untuk masyarakat. Kesadaran  masyarakat  harus  dapat tumbuh  dengan  sendirinya  pada  setiap wajib  pajak,  dan  pada  akhirnya  mampu menumbuhkan  kepatuhan  membayar pajak  tepat  waktu. 15 Asfa  &  Meiranto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kesadaran  perpajakan  (tax  awareness) memiliki  dampak  yang  sangat  positif terhadap  tumbuhnya  kepatuhan  wajib pajak.  Kajian  dalam  artikel  ini  terkait dengan  implikasi  perubahan  sistem pembayaran  dan  penurunan  tarif  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 16 .
https://eprints.uny.ac.id/60563/  .  Diakses  pada 10 Januari 2020.
13 Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  Prosiding SimposiumNasional Multidisiplin, 2, 71 – 78.
14 Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sinamu, 2, 71 – 78.
15 Asfa I., E. R., dan Meiranto, W. (2017). “Pengaruh Sanksi Perpajakan,
Pelayanan Fiskus,
Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.  Diponegoro  Journal  of  Accounting, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.
16 Ibid

## TINJAUAN PUSTAKA
Pajak Pengertian
pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1 berbunyi  bahwa  pajak  adalah  iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan. langsung  dan  dipergunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat 17 .
Modernisasi    Sistem    Administrasi Perpajakan
Dalam Keputusan Menteri
Keuangan  Republik  Indonesia  No. 65/KMK.01/2002 mengatur tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak  Besar  dan  Kantor  Pelayanan Pajak  Wajib  Pajak  Besar  yang  pada
Keputusan Menteri Keuangan
menjelaskan tentang perubahan organisasi perpajakan yang baru. Sebagai  bentuk  reformasi  perpajakan, modernisasi  perpajakan  akan  lebih terarah  dan  terencana.  Modernisasi adalah  proses  perubahan  dari  sistem lama  ke  sistem  baru  yang  lebih  maju untuk meningkatkan kinerja DJP. Aplikasi e-Faktur disediakan oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  dan/atau pejabat  penyedia  layanan  aplikasi perpajakan  yang  ditunjuk  oleh  DJP. Menurut  pasal  11  Peraturan  Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-
16/PJ/2014,  Berdasarkan  teori  Caiden
17 Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
dalam  Nasucha,  tentang  modernisasi sistem administrasi perpajakan 18

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Erard  dan  Feinstein yang  dikutip  oleh  Nasucha,  pengertian kepatuhan  wajib  pajak  adalah  persepsi wajib  pajak  terhadap  kewajaran  dan keadilan  atas  beban  pajak  yang ditanggung,  dan  pengaruh  kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  74/PMK.03/2012  tentang  Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu  Dalam  Rangka  Pengembalian Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan  kriteria  wajib  pajak  yang patuh. Adapun kriteria wajib pajak yang patuh antara lain:
1.  Tepat  waktu  dalam  menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapat  izin  untuk  melunasi  atau menunda pembayaran pajak
3.  Laporan  Keuangan  diaudit  oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas  keuangan  pemerintah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian  selama  3  tahun berturut-turut, dan
4.  Tidak  pernah  dihukum  karena melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  berdasarkan  keputusan pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 tahun terakhir.

## METODOLOGI
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan  hukum  ini  adalah  penelitian
18 Chaizi          Nasucha,          (2004).          Reformasi Administrasi  Publik.  Teori  dan  Aplikasi.  (Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia
hukum  normatif  atau  dikenal  dengan penelitian  hukum  doctrinal  (doctrinal research).  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research)  selalu  bersifat  normatif.  Sifat penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian hukum  preskriptif.  Ilmu  hukum  pada dasarnya  bukanlah  ilmu  deskriptif, melainkan ilmu preskriptif. Oleh karena itu,  penelitian  hukum  tidak  berangkat dari  hipotesis 19 .    Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  ( statue  approach )    yang dilakukan  dengan  menelaah  Implikasi Perubahan  Sistem  Pembayaran  dan Penurunan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan permasalahan hukum yang akan diteliti 20 .
Sumber  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari undang-undang,  catatan  resmi,  atau risalah dalam pembuatan undang- undang dan keputusan hakim. Sedangkan  bahan  sekunder  adalah semua  terbitan  undang-undang  yang bukan  merupakan  dokumen  resmi. Publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.

## PEMBAHASAN
Kementerian  Kesehatan,  2020  WHO, virus corona (coronavirus)
Dunia  dikejutkan  oleh  wabah serius  yang  disebabkan  oleh  jenis
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penelitian Hukum, Vi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV Alfabeta, 2013.
coronavirus  yang  pertama  kali  muncul pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, China.  WHO  mendapat  laporan  dari China bahwa terdapat 27 orang penderita kasus pneumonia di pelabuhan. Wuhan yang belum diketahui penyebabnya.  Wabah  misterius  ini menyebar  dengan  sangat  cepat  ke berbagai  negara  sehingga  menjadi pandemi global.
Di  Indonesia,  pemerintah  telah menetapkan  pandemi  Covid-19  sebagai bencana nasional pada Sabtu, 14 Maret 2020 21 . Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan (WHO, 2020).  Coronavirus  adalah  sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada  hewan  atau  manusia.Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran
pernafasan  pada  manusia  mulai  dari batuk  pilek  hingga  yang  lebih  serius seperti Middle East Respiratory
Syndrome (MERS)  dan Severe  Acute Respiratory Syndrome (SARS). Covid-19 saat ini menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia (WHO, 2020).Per  6  Februari  2021,  diketahui Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 200 negara  termasuk  Indonesia.  Sebanyak 104.956.439  orang  di  dunia  telah terkonfirmasi  positif  Covid-19,  termasuk 2.290.488 kematian yang telah dilaporkan oleh WHO. Berikut 10 negara tertinggi  di  dunia  yang  terjangkit  Covid- 19  (per  6  Februari  2021),  yaitu  sebagai berikut:
21 Kemenkes, 2020 pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada Sabtu, 14 Maret 2020. Kemenkes RI Jakarta.
Tabel 1. 10 Negara Tertinggi Yang

## Terinfeksi Covid-19
No . NEGAR A TERINFEK SI KEMATI AN
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 United States India Brazil Russia United Kingdo m France Spain Italy Turkey German i 26,418,016 10,814,304 9,396,293 3,951,233 3,911,577 3,241,919 2,913,425 2,611,659 2,516,889 2,275,394 452,186 154,918 228,795 76,229 111,264 78,198 60,802 90,618 26,577 61,286

## Sumber : World Health Organization (WHO), 2021
Berdasarkan  data  tabel  di  atas, terlihat bahwa angka infeksi dan kematian akibat Covid-19 masih tergolong  tinggi  meski  sudah  berjalan selama  satu  tahun.  Seiring  dengan peningkatan kasus Covid-19 di berbagai negara,  di  Indonesia  saja  sudah  ada 1.147.010 kasus dengan angka kematian 31.393  orang  (per  6  Februari  2021). Meski  Indonesia  tidak  masuk  dalam daftar negara terbanyak terjangkit Covid- 19,  kasus  Covid-19  di  Indonesia  juga terus meningkat  setiap harinya.  Dengan terus  bertambahnya  kasus  Covid-19  di Indonesia,  Presiden  RI  mengambil keputusan untuk memberlakukan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) total yang pertama kali dilakukan di  Jakarta  pada  Sabtu,  4  April  2020. 2020,  lalu  dilanjutkan  ke  seluruh  Jawa dan Bali.
22 Oei, I. (2009). Kiat Investasi Valas, Emas Dan Saham.
Jakarta:  Pt.  Gramedia  Pustaka  Utama  Putu  Ayu CriseldaCandra  Gayatri  Wibawa,  Ni  Kadek  Cindy
Adanya  PSBB  Jawa-Bali  telah mengurangi kegiatan industri, pariwisata, dan  perdagangan  yang  tentunya  akan berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat dan pengusaha. Jika  penurunan  pendapatan  akibat pandemi  ini  dirasakan  oleh  banyak orang, otomatis penerimaan negara juga akan berkurang, dalam hal ini pajak juga akan terkena dampak pandemi ini.Munculnya  pandemi  covid-19  di Wuhan telah menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Pandemi ini telah menimbulkan  kecemasan  di  semua lapisan masyarakat (Abodunrin, Oloye, & Adesola, 2020).   social distancing untuk menghindari wabahini. (https://www.liputan6.com/news/read/42 02560/prevent-covid-19-jokowi-social- distancing-most-penting-saat-ini#).
Sejak  itu,  instansi  pemerintah, Universitas, dan Sekolah ditutup. Perusahaan dan Pasar hanya beroperasi selama  setengah  hari.  Apalagi  mal, pertokoan,  dan  beberapa  bisnis  lainnya termasuk  pariwisata  semuanya  ditutup untuk menghindari penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Masyarakat menggunakan Teknologi Informasi untuk melakukan aktivitasnya di tengah pandemi  covid-19.  Akibat  penyebaran covid-19,  diperlukan  sejumlah  kebijakan kompleks dari pemerintah. Kebijakan ini sangat  sensitif  sehingga  diperlukan kehati-hatian dalam penyusunannya agar  tidak  mempengaruhi  sektor  lain 22 . Misalnya,  kebijakan  social  distancing akan berdampak besar pada perekonomian  karena  tidak  adanya sirkulasi  atau  distribusi  barang  dan  jasa yang  stabil  di  masyarakat.  Dampak ekonomi yang signifikan memang
Arieska  Putri.KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DALAM MENANGANI COVID 19 GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNALVolume 3 Issue 1 April 2021
mempengaruhi laporan keuangan. Kelangsungan  usaha  sulit  diprediksi karena  kelangsungan  perusahaan  tidak pasti.  Dampak  inilah  yang  kemudian menjadi  alasan  mengapa  diperlukan sejumlah  kebijakan  dari  pemerintah. Kebijakan  tersebut  termasuk  kebijakan perpajakan. Dalam kondisi ini, pemerintah menghadapi dilema. Di satu sisi ingin melindungi masyarakat dengan memberlakukan  lockdown  yang  ketat, namun  di  sisi  lain  sektor  industri  tidak akan  beroperasi  dan  mempengaruhi peredaran  barang  dan  jasa  di  satu kawasan 23 .  Jika  produktivitas  sektor rumah tangga menurun, maka penghasilan kena pajak suatu perusahaan  juga  akan  berkurang,  dan tentunya  hal  ini  akan  berdampak  pada total penerimaan pajak negara 24
Menghadapi wabah ini, Indonesia menerapkan beberapa kebijakan
perpajakan,
seperti Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan  Dalam  Rangka  Penanganan
23 Abodunrin,  O.,  Oloye,  G.,  &  Adesola,  B.  (2020). Coronavirus  Pandemic  and  Its  Implication  on Global  Economy.  International  Journal  of  Arts,
Languagesand Business Studies, 4, 13 – 23.
24 Mas’udin  DINAMIKA  PERUBAHAN  EKONOMI
MAKRO DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN  NON  MIGAS.  Jurnal  Pajak
Indonesia Vol.1, No.1, (2017), Hal.23-37
25 Daulay,  Abdul  Hafiz,  dan  Irsyad  Lubis.  “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar  Zakat  Melalui  Instansi  BAZIZ/LAZ  Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung).” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 3, no. 4 (n.d.): 244 – 245. 26 Berger, Peter L., and Thomas Luckman. "The Social Contruction  of  Reality,(terj),  Hasan  Basri,  Tafsir
Corona  Virus  Disease  2019,  dan Peraturan Menteri Perpajakan Peraturan Menteri  Perhubungan Keuangan  Nomor 23, 28, 29, dan 44 ( https://www.pajak.go.id ). Jika penerimaan  pajak  negara  berkurang maka  akan  menyebabkan  defisit  dan keuangan  negara  menjadi  tidak  likuid 25 . Kondisi  ini  membutuhkan  kebijakan  tax amnesty 26 .  Tujuan  tax  amnesty  adalah untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak 27 yang  juga  akan  meningkatkan penerimaan  negara 28 ,  meskipun  di tengah  pandemi  Covid-19.  Di  sisi  lain, jika  pemerintah  mengenakan  tarif  pajak yang  tinggi  tanpa  mempertimbangkan kesulitan masyarakat, maka akan menyebabkan penurunan daya beli yang berujung pada krisis ekonomi 29 . Pengampunan  pajak  adalah  alternatif dari tekanan keuangan yang mendesak 30 .  Tax  amnesty  menjadi pertimbangan dalam melanjutkan
Sosial Atas kenyataan." Jakarta: LP3ES: 1990.
27 Mattiello,  G.,  2005.  “Multiple  Tax  Amnesties  and Tax Compliance (Forgiving Seventy Times Seven)”, Università  Ca’Foscari,  Venezia  Working  Paper, http://www.dse.unive.it/workpapers/0506.pdf.
28 Diamastuti,  E.  (2019).  The  Investigation  Of Taxplayer  Compliance  In  Tax  Amnesty.  Akrual: Jurnal    Akuntansi.  10  (2):  85-104.  doi: http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p85-104
29 Corbett  G.A.,  Milne,  S.  J.,  Hehir,  M.  P.,  Lindow,  S. W.,  O'connel,  M.  P.  2020.  Health  Anxiety  and Behavioural Changes of Pregnant Women during the  Covid-19  Pandemic.  European  Journal  of Obstetrics & Gynecology and
Reproductive Biology.
30 Bayer. R. C.. Oberhofer. H.. & Winner. H. (2015). The occurrence of tax amnesties: theory and evidence. Journal of Public Economics. 125. 70-82.
kebijakan  terkait  sektor  rumah  tangga 31 baik bagi perusahaan maupun individu 32 .
Dilihat  dari  pentingnya  peran pajak  dalam  suatu  negara,  maka pemerintah  mengupayakan  berbagai cara  untuk  memaksimalkan penerimaan negara dengan meningkatkan kepatuhan wajib  pajak.  Kepatuhan  Wajib  Pajak adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib Pajak  memenuhi  dan  melaksanakan segala  kewajiban  perpajakannya  yaitu kepatuhan  dalam  mendaftar;  kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang, kepatuhan dengan pengiriman pemberitahuan, dan kepatuhan dalam melaporkan dan membayar  tunggakan 33 .  Semakin  tinggi tingkat kepatuhan, secara langsung akan berdampak pada peningkatan penerimaan  pajak.  Adapun  salah  satu upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  adalah  dengan membuat  kebijakan  baru  terkait  insentif perpajakan  di  era  pandemi  covid-19. Berbagai  bentuk  insentif  perpajakan yang diterbitkan antara lain PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi wajib pajak di berbagai sektor usaha, PPh final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta  pembebasan  PPh  Pasal  22,  PPh Pasal 22 Impor Pajak, dan PPh Pasal 23. Untuk  wajib  pajak  badan,  pemerintah juga  menurunkan  angsuran  PPh  Pasal 25 sebesar 50%. Tarif pajak penghasilan badan  juga  diturunkan  secara  bertahap
31 Mikesell, J. L., dan Ross, J. M. (2012). Fast Money? The Contribution of State Tax. Amnesties to Public Revenue Systems. National Tax Journal,
32 Ibrahim, M. A., Myrna, R., Irawati, I., & Kristiadi, J. B. (2017). A Systematic Literature Review on Tax Amnesty  in  9  Asian  Countries.  International Journal  of  Economics  and  Financial  Issues,  7(3), 220 – 225.
33 Nurmantu,  Safri.  2010.  Pengantar  Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
menjadi 22% pada tahun 2021 dan 20% mulai  tahun  2022.  Selain  itu,  tarif  pajak penghasilan  badan  juga  diturunkan sebesar  3%  bagi  wajib  pajak  yang menjual  minimal  40%  saham  di  bursa. pertukaran 34 .
Berbagai kebijakan terkait insentif perpajakan  telah  dimutakhirkan  dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19 agar roda perekonomian tetap berputar seoptimal mungkin. Selanjutnya,  kebijakan  perpajakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  bertujuan untuk  memberikan  insentif  bagi  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  mengalami dampak wabah virus Pandemi Covid'19, dimana kebijakan tersebut adalah: Peraturan  Menteri  Keuangan  dengan nomor (Kemenkeu 2020) 44/2020, tentang  Insentif  Pajak  dalam  membantu dan  melindungi,  Ada  juga  hasil 35 . Munandar  tentang  pengurangan  tarif angsuran  pajak  penghasilan  (PPh)  Ps. 25,  serta  percepatan  restitusi.  Terdapat pula  kebijakan  lain  yang  dikeluarkan Pemerintah untuk membantu meringankan  dampak  pandemi  Covid- 19, dengan tujuan membantu meningkatkan  dan  mempercepat  arus keuangan dan peredaran serta penciptaan  agar  kondisi  normal  dan mampu  bertahan  di  masa  pandemi  dan sejahtera. seluruh masyarakat, khususnya  kalangan  UMKM.  Kebijakan
34 Adi  Hartopo,  Endang  Masitoh,  &  Purnama  Siddi. (2020).  Pengaruh  Kualitas  Layanan,  Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  Di  Kecamatan  Delanggu. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Manajemen,  16(2), 50 – 56.
35 Munandar,  A.,  Meita,I.,Dan  Putritanti,L.R.2020. Pelatihan Pembukuan Dan Pencatatan Keuangan Sederhana Kepada Siswa/I Yayasan Prima Unggul. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.24(1):528.
lain  yang  diberikan  pemerintah  adalah kebijakan  awal  terjadinya  pandemi Covid'19 yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah yang  dituangkan  dalam  Keputusan Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  KEP- 156/PJ/ Tahun 2020, Tentang Peraturan terkait  Kebijakan  di  bidang  Perpajakan terkait kondisi Pandemi Covid'19.

## Tabel 2 :  12 Jenis Kebijakan Perpajakan
NO JENIS KEBIJAKAN 1 Keberadaan  pandemi  covid-19 telah ditetapkan pemerintah sebagai keadaan  kahar  (force majeur) yaitu bencana nasional
2 Pemerintah memberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan 3 Pemerintah memberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan:
4 Pemerintah memberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan:penyampaian Surat  Pemberitahuan  Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan  PPh)  orang  pribadi Tahun  Pajak  2019  dilaksanakan paling  lambat  tanggal  30  April 2020. Pengampunan pajak berupa laporan realisasi pengalihan  dan  investasi  harta tambahan 5 Penghapusan sanksi administrasi  perpajakan  melalui pembukuan  dengan  akhir  tahun buku pada 31 Desember 2019;
6 Diberikan  penghapusan  sanksi administrasi  atas  keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh
7 pemotongan/pemungutan PPh yang  terutang  dalam  SPT  Masa
PPh
8 mengajukan  permohonan  upaya hukum  berupa:  a.  keberatan;  b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
9 Keringanan  sanksi  administrasi berupa denda
10 Pembebasan sanksi administrasi berupa bunga
11 Terhadap  sanksi  administrasi tidak  diterbitkan  Surat  Tagihan Pajak 12 Pemberian menghapuskan sanksi administrasi
Sumber : dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor  KEP- 156/PJ/2020,
12  kebijakan  tersebut  bertujuan untuk  memberikan  keringanan  dari beban dan pengaruh sosial ekonomi bagi Wajib  Pajak  yang  terdampak  Covid-19, serta  bantuan  kebijakan  perpajakan berupa  dispensasi  pengenaan  denda administrasi perpajakan, kebijakan dateline pelaporan realisasi transfer dan aset  investasi  atau  tagihan  pajak. Kebijakan  perpajakan  yang  dikeluarkan pemerintah  bertujuan  untuk  membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan  oleh  pandemi  COVID-19, dimana  dari  sisi  ekonomi,  sejak  Maret 2020  pemerintah  telah  menyalurkan stimulus  fiskal  untuk  mengantisipasi aktivitas  perekonomian.  Salah  satunya adalah  pemberian  insentif  perpajakan.
Dimana dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang dituangkan dalam (Kemenkeu  2020)  No.  23/PMK.03, pemerintah membagikan 4 insentif pajak sebagai  upaya  mengantisipasi  kegiatan ekonomi,  yaitu:  (1)  Pemberian  insentif bagi  jenis  PPh  21  atau  lebih  dikenal dengan  PPh  21;  (2)  Pemberian  insentif untuk  jenis  PPh  Pasal  22  Impor;  (3) Pemberian  insentif  atas  angsuran  PPh Pasal  25;  (4)  Pemberian  insentif  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).  Kemudian pemerintah mengeluarkan PERPU No 1 Tahun  2020  yang  telah  diganti  dengan UU No 2 Tahun 2020, dimana pemerintah  telah  memberikan  berbagai insentif  perpajakan  untuk  memudahkan Wajib  Pajak  (WP)  dalam  melaksanakan hak dan kewajibannya.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  di atas,  nampaknya  kita  dapat  melihat bahwa insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah belum termasuk
pemberian fasilitas
perpanjangan  waktu  penyampaian  SPT baik  untuk  SPT  Tahunan  PPh  Pribadi maupun PPh Badan Tahunan. Pengembalian  (SPT),  semua  dikelola secara terpisah. Tujuannya adalah untuk dapat  membantu  mengurangi  beban kepatuhan  dari  Wajib  Pajak,  dimana beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya  seperti  beban  datang  ke kantor  pajak untuk menyampaikan laporan  surat  pemberitahuannya,  atau beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas  jasa  konsultan  atau  auditor  pajak untuk menyiapkan dan melaporkan SPT. Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  masih tergolong rendah. Mengingat pentingnya peran  pajak  bagi  suatu  negara  untuk mendukung pembiayaan pembangunan, Pemerintah  dalam  hal  ini  Dirjen  Pajak telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah  satunya  dengan  menerapkan  e-
system yang diciptakan oleh Dirjen Pajak untuk  memudahkan  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Dengan  diterapkannya pelaporan berbasis e-system diharapkan dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak, memperbaiki  mekanisme  kontrol  dan membuat pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien.
Keberagaman  kebijakan  pemerintah bertujuan  untuk  membantu  wajib pajak khususnya UMKM antara lain:

## Penurunan Tarif Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pemerintah berjanji akan
mempercepat  penurunan  tarif  pajak penghasilan  (PPh)  bagi  wajib  pajak badan saat mengumumkan paket stimulus  ekonomi  pertama  pada  awal April.  Termasuk  menurunkan  tarif  PPh bagi UMKM (perusahaan publik). Rencana  pengurangan  itu  dituangkan dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  1
Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Janji tersebut akhirnya dapat diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2020 tentang Penurunan Tarif
Pajak Penghasilan  Bagi  Perusahaan  Dalam Negeri  Wajib  Berbentuk  Perusahaan Terbuka. PP 30 ditandatangani Presiden Joko  Widodo  pada  18  Juni  dan  berlaku efektif  pada  19  Juni  2020.  Berdasarkan PP tersebut, penurunan tarif PPh Badan yang  saat  ini  sebesar  25%  diturunkan menjadi  22%  untuk  tahun  2020  dan 2021.Kemudian  pada  tahun  2022,  tarif akan  diturunkan  lagi  menjadi  20%. Khusus untuk perusahaan publik dengan kriteria  40%  sahamnya  diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, akan mendapat tambahan pengurangan sebesar 3% dari
tarif  umum  yang  berlaku  untuk  PPh Badan tersebut.

## Perbandingan besaran tarif PPh
Penurunan tarif PPh badan merupakan  janji  Presiden  Joko  Widodo saat kampanye di depan ribuan pengusaha  di  Istora  Senayan  setahun lalu. Sejak saat itu, para pengusaha yang tergabung  dalam  Asosiasi  Pengusaha Indonesia  (Apindo)  dan  Kamar  Dagang dan  Industri  Indonesia  terus  menuntut janji untuk segera direalisasikan. Dengan terbitnya  PP  30,  setidaknya  tarif  PPh Badan  relatif  setara  dengan  negara tetangga  yang  sudah  memangkas  tarif PPh  Badan/korporasi..  Thailand  dan Vietnam telah menetapkan pajak penghasilan  perusahaan  sebesar  20%, sedangkan  Singapura  sebesar  17%. Dengan tarif baru, daya saing perusahaan  Indonesia  akan  meningkat dan  potensi  ekspansi  akan  semakin terbuka lebar. Pasalnya, penurunan tarif akan  meningkatkan  keuntungan  yang dikantongi perusahaan.

## PP tentang penurunan pajak
Sebagai  gambaran,  jika  sebuah perusahaan publik mengantongi keuntungan  sekitar  Rp.  30  triliun,  maka insentif  pajak  yang  dinikmati  mencapai Rp.  1,8  triliun.  Tarif  pajak  penghasilan badan  yang  rendah  akan  menarik investor  asing  untuk  berinvestasi  di Indonesia.  Dengan  tarif  pajak  yang kompetitif dan daya tarik pasar domestik yang  menguntungkan  karena  jumlah penduduknya  yang  besar,  Indonesia akan  menjadi  magnet  investasi  asing langsung.Pelonggaran  tarif  pajak  perlu dibarengi  dengan  perbaikan  berbagai faktor  yang  selama  ini  menjadi  keluhan investor.  Beberapa  hal  penting  adalah penyederhanaan  perizinan,  perbaikan infrastruktur, pengurangan biaya logistik,
insentif  fiskal  yang  tepat,  peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan penurunan suku bunga pinjaman. Penurunan  tarif  pajak  memang  menjadi dilema bagi pemerintah. Terjadi pertarungan antara kepentingan menarik investasi  sebanyak-banyaknya  dengan upaya mendongkrak penerimaan negara.
Apalagi  di  masa  pandemi  Covid- 19, pemerintah membutuhkan dana yang sangat  besar  untuk membiayai  program perlindungan  sosial  dan  pemulihan ekonomi. Bahkan,  hampir  semua  sektor ekonomi  mengalami  tekanan  hebat selama pandemi, yang membuat penerimaan  pajak  selama  lima  bulan pertama negatif lebih dari 10% dibandingkan  periode  yang  sama  tahun lalu.  Bahkan  dalam  program  Pemulihan Ekonomi  Nasional,  pemerintah  banyak menjual insentif pajak untuk memudahkan  dunia  usaha,  baik  UMKM maupun korporasi. Berbagai pajak ditanggung pemerintah.
Tercatat pemerintah  memberikan  insentif  pajak senilai  Rp  120  triliun.  Di  sisi  lain, pemerintah berambisi untuk terus menggenjot  pajak  karena  rasio  pajak terhadap  produk  domestik  bruto  (PDB) atau  tax  ratio  Indonesia  masih  rendah, sekitar  11,6%.  Angka  tersebut  jauh  di bawah  rasio  pajak  di  negara-negara Asean yang di atas 15%. Padahal, rasio pajak rata-rata untuk negara berpendapatan  menengah  mencapai sekitar  17%.  Dalam  kondisi  apapun, pemerintah memang perlu terus menggenjot penerimaan pajak. Berbagai strategi  bisa  diambil.  Misalnya  menyisir wajib pajak (WP) yang kurang patuh.

## Realisasi pajak penghasilan
Kepatuhan  WP  di  Indonesia rendah.  Namun,  upaya  peningkatan kepatuhan tidak harus dibarengi dengan
tindakan  menakut-nakuti  wajib  pajak, seperti  yang  sudah  beberapa  kali dikeluhkan pengusaha. Pemerintah juga bisa  mengintensifkan  pajak  individu, terutama untuk kelompok super kaya dan profesional.  Penerapan  pajak  progresif untuk kepemilikan properti dan kendaraan harus dilaksanakan seoptimal mungkin. Perbaikan
administrasi perpajakan dan perbaikan sistem teknologi  informasi  (TI)  juga  perlu  terus dilakukan.  Administrasi  pajak  harus disederhanakan untuk mendorong kepatuhan  wajib  pajak.  Jumlah  petugas pajak  harus  ditambah,  karena  tidak sebanding  dengan  jumlah  wajib  pajak yang harus diperiksa. Selain itu, potensi pajak  yang  sangat  besar  ke  depannya adalah pajak bisnis digital.
Apresiasi  terhadap    pemerintah yang  mulai  memungut  pajak  atas perusahaan  digital  asing  yang  meraup untung  luar  biasa  dari  bisnisnya  di Indonesia.  Berbagai  studi  menunjukkan bahwa ekonomi digital akan berkembang pesat  di  Indonesia.  Menyeimbangkan antara  upaya  menggenjot  pajak  dan potensi  penurunan  penerimaan  akibat penurunan  tarif  pajak  memang  tidak mudah  dan  merupakan  seni  tersendiri. Namun  demikian,  kami  meyakini  bahwa penurunan tarif PPh akan meningkatkan penerimaan  perpajakan  dalam  jangka panjang,  serta  meningkatkan  daya  tarik investasi  dan  meningkatkan  daya  saing perekonomian  nasional. Adanya  tarif menjadi pedoman dasar dalam menentukan  dan  seberapa  besar  utang pajak  baik  pribadi  maupun  badan,  yang digunakan  dalam  menentukan  utang pajak  sebagai  sarana  keadilan.  Dengan meningkatkan  utilitas  wajib  pajak,  maka diperlukan tarif pajak yang relatif rendah sehingga dapat memperoleh dan melaporkan penghasilannya kepada administrasi  perpajakan.  Pemerintah
Indonesia  telah  menurunkan  pajak penghasilan  (PPh)  final  untuk  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM). Pajak.  Pendapatan  yang  semula  1% mengalami  penurunan  tarif  menjadi 0,5%.  Penurunan  tarif  mulai  berlaku  1 Juli 2018. Dengan penurunan wajib pajak UMKM dapat menekan biaya bagi pelaku usaha  UMKM,  sehingga  diharapkan usaha kecil menengah dapat berkembang menjadi usaha besar.
Dasar  hukum  perubahan  tarif pajak  UMKM  diatur  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018. Dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  peraturan  ini ditegaskan  bahwa: “Untuk  penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang mempunyai  peredaran  bruto  tertentu, mereka dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat  final  dalam  jangka  waktu tertentu.” Selanjutnya  Pasal  2  ayat  (2) menegaskan: “Tarif  pajak  penghasilan final  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) adalah sebesar 0,57o (nol koma lima persen).” Ketentuan ini kemudian menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46  tahun 2013, beban tarif pajak UMKM sebesar  1%. Selain  perubahan  tarif, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif 0,5% yaitu untuk wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun,  wajib pajak badan usaha selama 4 tahun, dan perseroan terbatas selama 3  tahun.  Oleh  karena  itu,  pada  saat melakukan  pembukuan  dan  pelaporan, jika  ada  UMKM  yang  mengalami kerugian, maka UMKM tersebut diperbolehkan  untuk  tidak  membayar pajak. Perubahan
Sistem
Pembayaran

## Penerapan E-System Perpajakan
Sumber  utama  bagi  Indonesia untuk  mendanai  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  adalah
pajak.  Lebih  dari  70%  penerimaan negara  berasal  dari  pajak,  selebihnya berasal  dari  bea  dan  cukai,  PNBP  dan hibah, dengan kata lain pajak merupakan sumber  utama  penerimaan  negara Indonesia  (UU  No.  12  Tahun  2018). Negara menggunakan penerimaan pajak untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan  Negara  dapat  berjalan dengan  baik.  Peningkatan  penerimaan pajak  tercapai  jika  terjadi  peningkatan jumlah wajib pajak. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tidak bisa  hanya  mengandalkan  peran  Ditjen Pajak dan aparat pajak, tetapi juga peran aktif  wajib  pajak  itu  sendiri.  Mengingat pentingnya peran pajak, maka pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai  upaya  untuk  memaksimalkan penerimaan  pajak.  Salah  satu  upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di
bidang
perpajakan
dengan diberlakukannya Self Assessment System. Self Assessment System
mewajibkan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang yang menjadi kewajibannya 36 (Tiraada, 2013). Self  Assessment  System  membutuhkan perubahan  sikap  ( awareness )  wajib pajak  untuk  membayar  pajak  secara sukarela ( voluntary compliance ). Kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban  pajak  sukarela  merupakan tulang punggung Self Assessment System. Salah satu kendala yang dapat
36 Tiraada, Tryana A. M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi  Pajak,  Sikap  Fiskus  terhadap  Kepatuhan WPOP  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Jurnal EMBA. Vol. 1. No. 3 September 2013, hal 999-1008
menghambat  efektivitas  pemungutan pajak adalah kepatuhan wajib pajak ( tax compliance ).  Kepatuhan  wajib  pajak adalah  bagaimana  sikap  seorang  wajib pajak yang menginginkan dan melaksanakan  kewajiban  perpajakan yang  ada.  Kepatuhan  wajib  pajak diketahui dapat meningkatkan penerimaan negara. Jika ingin memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah harus melakukan upaya agar wajib pajak semakin sadar bahwa peran pajak  sangat  penting  bagi  pencapaian pembangunan nasional. Pelayanan yang diberikan  fiskus  juga  penting  mengingat wajib  pajak  membutuhkan  kemudahan dalam membayar pajak.
Di  era  teknologi  yang  semakin maju  khususnya  di  bidang  elektronik berdampak positif bagi perkantoran yang membutuhkan  pelayanan  yang  cepat, tepat  dan  praktis.  Hal  ini  mendorong reformasi  Direktorat  Jenderal  Pajak  di bawah naungan Kementerian Keuangan untuk memperbaharui aplikasi perpajakan 37 . Salah satu bentuk pembaharuan  yang  dilakukan  Ditjen Pajak  adalah  melalui  sistem  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi  negara,  menurut  Lingga  maka pemerintah melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi  perpajakan  agar  potensi penerimaan  pajak  yang  ada  dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan  memberikan  pelayanan  prima.
37 Suharyono  Analisi  Kinerja  Pemerintah  Propinsi  Di Indonesia.Jurnal Neraca,Vol.4 No.1,Juni 2020: 11- 25
pelayanan kepada wajib pajak 38 . Dengan adanya teknologi
informasi memungkinkan pemerintah untuk memperbaiki
sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan  wajib  pajak  yang  memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pelaporan  pajak 39 .  Oleh  karena  itu Direktorat  Jenderal  Pajak  melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan  perpajakan  kepada  Wajib Pajak  yaitu  dengan  mengembangkan pelaporan  pajak  terutang  berbasis  e- system  seperti  e-registration,  e-spt,  e- filing dan e-billing yang diharapkan dapat meningkatkan  mekanisme  kontrol  dan pelaporan  yang  lebih  efektif 40 .  Tujuan pemutakhiran  e-sistem  perpajakan  ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Seperti e-registrasi yang memudahkan  pendaftaran  NPWP  dan pengukuhan  pengusaha  kena  pajak untuk berkonsultasi secara online tentang  perpajakan,  e-SPT  dengan menyampaikan  SPT  dengan  program yang disediakan Ditjen Pajak, e-filing dan e-payment yang berguna untuk pelaporan  surat  pemberitahuan  serta pembayaran  pajak  secara  elektronik. Serta  tujuan  lainnya  adalah  untuk menghemat  waktu,  mudah,  akurat  dan
38 Lingga, Lanny. 2012. Bebas Hipertensi Tanpa Obat. Jakarta: Agro Media Pustaka.
39 Abdullahi,  Muhammad  Mustapha.  dkk.  2015. “Determining  The  Macroeconomic  Factors  of External  Debt  Accumuation  In  Nigeria:  An  ARDL Bound T est Approach”. 2nd Global Conference On
Business And Social Science. 745- 752.
40 Widjaja,  Helen  dan  Arthur  Jaya  Siagian.  2017. Analisis  Penerapan  E-System  Perpajakan  pada Wajib  Pajak  Pribadi  terhadap  Pelaksanaan SelfAssesment System dalam Memenuhi
paperless sehingga menghasilkan
pelayanan yang efisien dan efektif. Penggunaan e-system ini dikatakan efektif apabila dapat memberikan  kemudahan  bagi  wajib pajak dalam hal pengajuan, penghitungan,  dan  pembayaran  pajak.
Sehubungan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara elektronik,  setidaknya  telah  dikenal beberapa layanan antara lain e-filing, e- billing  dan  e-faktur.  Layanan  yang pertama adalah e-filing, e-filing merupakan  cara  penyampaian  Surat Pemberitahuan  Pajak  (SPT)  secara elektronik  secara  online  dan  real  time melalui  internet  di  website  Direktorat Jenderal  Pajak.  Layanan  ini  ditujukan untuk  wajib  pajak  agar  lebih  mudah dalam  pembuatan  dan  penyampaian SPT  ke  Ditjen  Pajak.  Sehingga  melalui layanan e-filing diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan  wajib  pajak  sehingga  mampu mempengaruhi
tingkat kepatuhan membayar pajak 41 .  Sistem pajak online memberikan  dampak  yang  efektif  bagi perekonomian  karena  meningkatkan penerimaan  negara  serta  meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan  kemudahan,  penghematan waktu, efektifitas biaya Direktorat Jenderal  Pajak  dan  Mengundang  Wajib Pajak 42 .
Dengan diterapkannya
Kewajiban  Perpajakan.  Jurnal  Ekonomi  Volume XXII No. 03: Universitas Tarumanegara.
41 Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan, 2016. modernisasi sistem elektronik administrasi perpajakan. Kementerian Keuangan,RI Jakarta.
42 Abou-Moghli,  Azzam  Azmi  &  Ghaith  Mustafa  Al- Abdallah.  2012.  “Market  Analysis  and  The Feasibility  of  Establishing  Small  Businesses”. European Scientfic Journal Vol. 8, No 9: 2012: 94- 113 ( http://search.proquest.com/openview/49c8f79e
pelaporan berbasis e-system diharapkan dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak, memperbaiki  mekanisme  kontrol  dan membuat pelaporan menjadi lebih efektif dan  efisien.  Mendefinisikan modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  sebagai upaya  yang  dilakukan  pemerintah  tidak hanya untuk mencapai target penerimaan  pajak  saja  tetapi  juga bergerak menuju paradigma perpajakan. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Diana  Sari  yang  menyatakan  bahwa modernisasi  sistem  perpajakan  dapat diartikan  sebagai  penggunaan  sarana dan  prasarana  perpajakan  yang  baru dengan  memanfaatkan  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta semangat good governance atau penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi  teknologi  yang  handal  dan terkini 43 . Berdasarkan perspektif tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  modernisasi sistem administrasi
perpajakan
merupakan pembaharuan sistem perpajakan di bidang administrasi dengan  menggunakan  teknologi  yang bertujuan
untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Meninjau perubahan sistem pembayaran  pajak  sejalan  dengan pengenaan  pajak  terhadap  UMKM, pemerintah  juga  menyusun  regulasi hukum terkait sistem perpajakan elektronik melalui pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-05/PJ/2017  tanggal  April  4  Tahun 2017.  Peraturan  ini  mengatur  tentang perubahan  tata  cara  pembayaran  pajak dari  menggunakan  Surat  Setoran  Pajak
67b3fc6480473d6ef0b52
69c/1?pq-
origsite=gscholar)
43 Diana, Sari. (2019). Konsep Dasar Perpajakan.
Bandung :PT.Refika Aditama
(manual) menjadi
Surat Setoran Elektronik  (SSE)  yang  dikelola  melalui Sistem  Elektronik  Direktorat  Jenderal Pajak.  Perubahan  pembayaran  dari konvensional  ke  modern  melalui  sistem elektronik  membuat  Wajib  Pajak  lebih mudah  dan  efisien  dalam  membayar pajak karena dapat dilakukan kapanpun dan  dimanapun.  Sehubungan  dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara elektronik, setidaknya telah  dikenal  beberapa  layanan  antara lain  e-filing,  e-billing  dan  e-faktur. Layanan yang pertama adalah e-filing, e- filing  merupakan  cara  penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik secara online dan real time melalui internet di website Direktorat Jenderal  Pajak 44 . Layanan  ini  ditujukan untuk  wajib  pajak  agar  lebih  mudah dalam  pembuatan  dan  penyampaian SPT  ke  Ditjen  Pajak.  Sehingga  melalui layanan e-filing diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan
kepuasan  wajib  pajak  sehingga  mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar  pajak.  Melalui  sistem  e- registration, e-billing dan tax filing, sistem administrasi perpajakan Indonesia menjadi lebih efisien.
Kepatuhan Pajak  (tax compliance) Kepatuhan  adalah  tunduk  atau patuh  terhadap  ajaran  atau  ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam perpajakan  kita  dapat  memberikan pengertian  bahwa  kepatuhan  pajak adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan serta melaksanakan kewajiban  perpajakan.  Kepatuhan  wajib pajak  dapat  diartikan  sebagai  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  harus
44 Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian Keuangan,  2016
memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya 45 . Berdasarkan  pengertian  yang  telah disampaikan,  dimana  prinsip  kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana  Wajib  Pajak  tunduk  dan  patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Kepatuhan pajak diartikan sebagai suasana dimana seorang  pajak  harus  memenuhi  semua kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya 46 . Permasalahan mengenai kepatuhan wajib  pajak  merupakan  permasalahan yang  dialami  oleh  semua  negara  yang mempraktekkan sistem perpajakan 47 (Hutagaol,  2007).  Berbagai  penelitian telah  dicoba  dan  hasilnya  adalah masalah  kepatuhan,  yang  dapat  dilihat dari perspektif keuangan publik, penegakan ketenagakerjaan, etika ( code of  conduct ),  atau  gabungan  dari  semua aspek  tersebut.  Dalam  hal  keuangan negara, jika pemerintah dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa pengelolaan  pajak  dilakukan  dengan baik  sesuai  dengan  keinginan  wajib pajak,  maka  wajib  pajak  cenderung patuh  terhadap  peraturan  perpajakan. Namun sebaliknya, jika pemerintah tidak dapat  menunjukkan  penggunaan  pajak secara  transparan  dan  akuntabel,  maka wajib  pajak  tidak  mau  membayar  pajak dengan baik.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian ini berimplikasi sebagai berikut:
1.  Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 yang dilakukan secara menyeluruh
45 Rahayu,  Siti  Kurnia.  2013.  Perpajakan  Indonesia:
Konsep & Aspek  Formal.  Yogyakarta: Graha  Ilmu Resmi,  Siti.  2014.  Perpajakan  Teori  dan  Kasus. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
dengan intensitas tinggi baik melalui sosialisasi langsung maupun melalui sosialisasi dengan media informasi akan sangat efektif dalam  meningkatkan  pengetahuan dan  pemahaman  atas  kebijakan baru  mengenai  pajak  penghasilan bagi  Wajib  Pajak  UMKM  ini. Dimana  dalam  kebijakan  ini  terjadi perubahan  tarif  pajak  penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang berarti  tarif  0,5%  lebih  rendah  dari tarif sebelumnya. Tarif baru tersebut  dinilai  lebih  adil  dan  tidak lagi  memberatkan  wajib  pajak UMKM.  Kemudian  perubahan  tarif pajak inilah yang perlu disosialisasikan  kepada  seluruh wajib  pajak  UMKM  di  Indonesia, agar  kemauan  membayar  pajak kepada wajib pajak UMKM semakin meningkat.  Penggunaan  e-system ini  dikatakan  efektif  apabila  dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal pengajuan, penghitungan,  dan  pembayaran pajak. Realisasinya, di masa pandemi Covid 19 ini, banyak wajib pajak termasuk UMKM yang mengalami kesulitan ekonomi, padahal bisa membantu kelancaran kewajiban  pembayaran  pajaknya. Di  sisi  lain,  melalui  sistem  digital untuk menghindari kerumunan massa dan penyebaran virus Covid 19. Namun, kenyataannya sebagian  besar  UMKM  masih awam dengan kecanggihan Teknologi Informasi. Dengan sistem  administrasi  yang  baik, diharapkan pemerintah dapat
46 Harjo,  Dwikora.  2013.  Perpajakan  Indonesia Sebagai  Materi  Perkuliahan  di  Perguruan Tinggi..Jakarta: Mitra Wacana Media
47 John  Hutagaol.  2007.  Perpajakan  Isu-Isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu
mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Ironisnya,  kepatuhan  wajib pajak  Indonesia  masih  tergolong rendah, tercermin dari stagnasi tax ratio  yang  masih  berada  di  bawah negara lain di kisaran 12-13 persen. Pencapaian  tax  ratio  Indonesia masih  di  bawah  Filipina  (14 persen),  Malaysia  (16  persen), Thailand (17 persen), Korea
Selatan (25 persen), Afrika Selatan (27 persen), dan Brasil (34 persen), atau  rata-rata.  kelas  menengah  ke bawah  negara  berpenghasilan  (17 persen).
2.  Modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  yang  semakin  baik melalui penggunaan sistem teknologi  informasi  yang  handal akan  meningkatkan  motivasi  wajib pajak  untuk mau membayar pajak. Karena  dengan  modernisasi  ini segala penyelesaian proses
administrasi baik pembayaran maupun  pelaporan  pajak  menjadi lebih  mudah  dan  cepat  serta pengendalian  dan  pengawasan wajib pajak menjadi lebih efektif dan efisien.  Oleh  karena  itu,  sistem administrasi perpajakan perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar sesuai  dengan  kebutuhan  wajib pajak  saat  ini.  Salah  satu  bentuk reformasi
perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi  pelayanan  perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi  dan  komunikasi.  Tentu administrasi perpajakan sudah tidak  relevan  lagi  menggunakan teknologi  era  kaset  untuk  bisa mendapatkan hasil yang optimal di era  digital  ini.  Hal  ini  penting  agar wajib  pajak  merasa  mudah  dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab  kurangnya  kepatuhan
WP  adalah  proses  administrasi yang  sulit,  tidak  efektif,  dan  tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang cukup besar.
3.  Terdapat  kecenderungan  yang signifikan bagi wajib pajak termasuk  UMKM  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  karena berbagai kemudahan dalam
pemberian strategi kebijakan perpajakan oleh pemerintah,
misalnya  diluncurkannya  12  jenis kebijakan  perpajakan  sehubungan dengan semakin meluasnya Wabah  virus  covid19.  Pemerintah membagikan  4  insentif  perpajakan sebagai upaya mengantisipasi kegiatan ekonomi yaitu: (1) Pemberian insentif untuk jenis PPh 21 atau yang lebih dikenal dengan PPh  21;  (2)  Pemberian  insentif untuk jenis PPh Pasal 22 Impor; (3) Pemberian  insentif  atas  angsuran PPh  Pasal  25;  (4)  Pemberian insentif  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN), relaksasi pajak dan restitusi. Semakin  rendah  biaya  kepatuhan, semakin  tinggi  kemauan  wajib pajak untuk membayar pajak. Di sisi lain,  jika  wajib  pajak  yang  mau mematuhi pajak harus mengeluarkan  biaya  yang  tinggi saat  membayar  pajaknya,  jelas bahwa  wajib  pajak  tersebut  tidak akan  mau  membayar  pajak.  Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menekan  biaya  kepatuhan  ini serendah mungkin agar wajib pajak bersedia membayar pajaknya kepada negara.

## KESIMPULAN.
Pengaruh implementasi
modernisasi  administrasi  perpajakan melalui  e-digital  belum  sesuai  harapan.
Artinya,  banyak  Wajib  Pajak  termasuk
UMKM  yang  memiliki  keterbatasan pengetahuan tentang kemajuan teknologi  informasi,  selain  mengalami kesulitan  ekonomi  di  masa  pandemi Covid 19.
Pengaruh  kebijakan  perpajakan terkait  penurunan  tarif  pajak  dan berbagai kemudahan pemberian insentif, relaksasi,  dan  pengembalian ( restitusi) pajak  kepada  UMKM  berdampak  pada peningkatan  kepatuhan  dan  kelancaran pembayaran  kewajiban  pajak  dari  wajib pajak.  Ini  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan pemerintah terhadap warganya.

## Daftar Pustaka BUKU
Adi,  Titis  Wahyu  (2018),  “Pengaruh Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi Pajak DanKesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KppPratama Cilacap Tahun  2018”,  Skripsi,  Jurusan
Pendidikan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018, https://eprints.uny.ac.id/60563/  . Diakses pada 10 Januari 2020 Abdullahi,  Muhammad  Mustapha.  dkk. 2015. “Determining The Macroeconomic Factors of External  Debt  Accumuation  In Nigeria:  An  ARDL  Bound  Test Approach”. 2nd Global Conference  On  Business  And Social Science. 745- 752. Berger, Peter L., and Thomas Luckman. "The Social Contruction of
Reality,(terj),  Hasan  Basri,  Tafsir
Sosial  Atas  kenyataan."  Jakarta: LP3ES: 1990.
B.  Hestu  Cipto  Handoyo,  Hukum  Tata
Negara  Indonesia,  Yogyakarta:
Univ. AtmaJaya
Yogyakarta.Lingga,
Chaizi     Nasucha,     (2004).     Reformasi Administrasi  Publik.  Teori  dan Aplikasi.  (Jakarta,  PT.Gramedia Widiasarana Indonesia
Diana,  Sari.  (2019).  Konsep  Dasar
Perpajakan.  Bandung  :PT.Refika Aditama Harjo, Dwikora. 2013. Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan diPerguruan Tinggi..Jakarta:  Mitra  Wacana Media
John Hutagaol. 2007. Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu Kemenkes,  2020  pemerintah  telah menetapkan  pandemi  Covid-19 sebagai  bencana  nasional  pada Sabtu, 14 Maret 2020. Kemenkes RI Jakarta. Lanny.  2012.  Bebas  Hipertensi  Tanpa Obat. Jakarta: Agro Media
Pustaka. Mattiello,  G.,  2005.  “Multiple  Tax Amnesties  and  Tax  Compliance (Forgiving Seventy Times Seven)”,  Università  Ca’Foscari, Venezia Working Paper, http://www.dse.unive.it/workpaper s/0506.pdf. Nurmantu, Safri. 2010. Pengantar Perpajakan.  Jakarta:  Kelompok Yayasan Obor Oei, I. (2009). Kiat Investasi Valas, Emas Dan Saham. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi,
R.  (2020).  Pengaruh  Kualitas PelayananTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum,  Penelitian  Hukum,  Vi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2008).UMKM.  Sinamu,  2, 71 –78.
Rahayu,  Siti  Kurnia.  2013.  Perpajakan
Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan
Kasus.  Buku  1  Edisi  8.  Jakarta: Salemba Empat Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV Alfabeta, 2013.
Widjaja,  H.,  dan  Siagian,  AJSJ.  2017. Analisis  Penerapan  E-System Perpajakan  Pada  Wajib  Pajak Pribadi  Terhadap  Pelaksanaan
Self  Assesment  System  Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal UNTAR Universitas Tarumanegara. 22(3)

## JURNAL
A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Prosiding SimposiumNasional Multidisiplin, 2, 71 –78.
Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan  Pajak  Dan  Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di Kecamatan Delanggu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen, 16(2), 50 –56.
Abou-Moghli, Azzam Azmi & Ghaith Mustafa Al-Abdallah. 2012. “Market Analysis and The Feasibility of Establishing Small Businesses”. European Scientfic Journal Vol. 8, No 9: 2012: 94- 113
(http://search.proquest.com/open view/49c8f79e67b3fc6480473d6e f0b52 69c/1?pq- origsite=gscholar)
Abodunrin, O., Oloye, G., & Adesola, B. (2020). Coronavirus Pandemic and Its Implication on Global Economy. International Journal of Arts, Languages and Business Studies, 4, 13 –23.
Asfa I., E. R., dan Meiranto, W. (2017). “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Diponegoro Journal of Accounting, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.
Bayer. R. C.. Oberhofer. H.. & Winner. H.
(2015).  The  occurrence  of  tax amnesties:  theory  and  evidence. Journal of Public Economics. 125. 70-82.
Corbett  G.A.,  Milne,  S.  J.,  Hehir,  M.  P.,
Lindow,  S.  W.,  O'connel,  M.  P. 2020. Health Anxiety and
Behavioural Changes of Pregnant Women  during  the  Covid-19 Pandemic.  European  Journal  of Obstetrics  &  Gynecology  and Reproductive Biology.
Daulay,  Abdul  Hafiz,  dan  Irsyad  Lubis.
“Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar  Zakat  Melalui  Instansi BAZIZ/LAZ Di Kota Medan (Studi Kasus:  Masyarakat  Kecamatan Medan Tembung).” Jurnal Ekonomi  dan  Keuangan  Volume 3, no. 4 (n.d.): 244 –245.
Diamastuti,  E.  (2019).  The  Investigation Of  Taxplayer  Compliance  In  Tax Amnesty. Akrual: Jurnal Akuntansi.  10  (2):  85-104.  doi: http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v10n
2.p85-104
Daulay, Abdul Hafiz, dan Irsyad Lubis. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIZ/LAZ Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung).” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 3, no. 4 (n.d.): 244 –245.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian
Keuangan,    2016.  modernisasi sistem elektronik administrasi
perpajakan. Kementerian
Keuangan,RI Jakarta.
Ibrahim,  M.  A.,  Myrna,  R.,  Irawati,  I.,  &
Kristiadi, J. B. (2017). A Systematic  Literature  Review  on Tax Amnesty in 9 Asian Countries. International Journal of Economics  and  Financial  Issues, 7(3), 220 –225. Mas’udin DINAMIKA PERUBAHAN EKONOMI MAKRO DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN  PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

## NON
MIGAS.  Jurnal  Pajak  Indonesia Vol.1, No.1, (2017), Hal.23-37
Mikesell , J. L., dan Ross , J. M. ( 2012 ).
Fast  Money?  The  Contribution of State  Tax.  Amnesties  to  Public Revenue  Systems.  National  Tax Journal,
Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi,
Yuniati (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. Jurnal Ilmiah MEA
(Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3(1), 116-135.
Munandar, A., Meita,I.,Dan Putritanti,L.R.2020. Pelatihan Pembukuan Dan Pencatatan Keuangan Sederhana Kepada Siswa/I Yayasan Prima Unggul. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.24(1):528.
Putu Ayu CriseldaCandra Gayatri Wibawa, Ni Kadek Cindy Arieska Putri.KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID 19 GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNALVolume 3 Issue 1 April 2021
Suharyono Analisi Kinerja Pemerintah Propinsi Di Indonesia.Jurnal Neraca,Vol.4 No.1,Juni 2020: 11-
25
Tiraada, Tryana A.  M. 2013.  Kesadaran
Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Sikap Fiskus terhadap
Kepatuhan WPOP  di  Kabupaten  Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. Vol. 1. No.
3 September 2013, hal 999-1008
Widjaja, Helen dan Arthur Jaya Siagian. 2017.  Analisis  Penerapan  E-
System  Perpajakan  pada  Wajib Pajak Pribadi terhadap Pelaksanaan SelfAssesment System dalam Memenuhi Kewajiban  Perpajakan.  Jurnal Ekonomi  Volume  XXII  No.  03: Universitas Tarumanegara.
Zuh  hdi,  M.,  Suryadi,  D.,  &  Yuniati,  Y.
(2019). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI  DAN  SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  PRIBADI  PADA  KPP
PRATAMA  BANDUNG  X.  Jurnal
Ilmiah MEA
(Manajemen,
Ekonomi, & Akuntansi), 3(1), 116- 135

## UU
Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2007 tentang  Ketentuan    Umum    dan Tata  Cara Perpajakan
UU No. 12 Tahun 2018

## PP No. 23 Tahun 2018

## Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan  Pemerintah  No.  46    tahun 2013,
Kemenkeu Nomor  44Tahun 2020,
Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-05/PJ/2017
Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  KEP- 156/PJ/ Tahun 2020

## INTERNET
A  Fuad  Rahmani  (2016)  Pajak  Properti
Tahun Ini DIpatok Rp 60 Triliun pada 1 april (2016) dari:
http://bisniskeuangan.kompas.com/re ad/2013/11/26/19335/Pajak.Properti.
Tahun.Ini.DIpatok.Rp.60.Triliun . Gustomo,  Ma’ruf.  2018.  “Menciptakan
Pajak yang Ramah untuk UMKM”.Online. Diambil dari :
http://www.kemenkeu.go.id.  1  Maret 2021.