AKUNTABILITAS PARTAI POLITIK DI KOTA SEMARANG:

## KAJIAN PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PADA PARTAI DEMOKRAT
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2009-2014

## Dzunuwanus Ghulam Manar

## Abstract
Accountability  is  an  important  instrument  within  democratic  practice.  It  provides guarantee of the promises and acts of politicians, member of parliament, and elected public official. Partai Demokrat (Democratic Party) as a ruling party in 2009 election of Semarang Municipality does not contributes significant practice of accountability. The research provides evidence  that  accountability  is  well  known  and  understood  by  member  of  parliament  from Partai Demokrat. However, it failed taking into practice.
Keywoards: accountability, member of parliament, Partai Demokrat Kota Semarang

## A. PENDAHULUAN
Terdapat  perbedaan  yang  sangat penting  dan  signifikan  antara  rakyat  di negara  demokrasi  dan  rakyat  di  negara nondemokrasi. Keduanya memiliki perbedaan-perbedaan secara prinsip akibat dari sistem pemerintahan yang dianut. Pada negara  nondemokrasi  dikungkung  oleh sistem informasi, komunikasi dan kepatuhan yang membatasi potensi perkembangan  mereka.  Mereka  tidak  bisa berbicara bebas, berasosiasi untuk mengembangkan potensi ataupun mengungkapkan ide-idenya sehingga progres/kemajuan  dalam  beberapa  hal hanya  tercapai  karena  dorongan/perintah negara.  Kondisi  ini  bagi  sebagian  orang sangatlah tidak baik sehingga mereka yang mengetahuinya  memiliki  inisiatif  untuk mengubahnya  dengan  cara  mengubah sistem  pemerintahannya.  Fakta-fakta  yang muncul  seputar  keruntuhan  pemerintahan otoriter pada Gelombang Demokrasi Ketiga sebagaimana dikemukakan oleh Huntington merupakan bukti keinginan rakyat di negara nondemokrasi  untuk  berubah  menjadi demokrasi  karena  adanya  peluang  untuk mengapai  kemajuan  dalam  berbagai  hal yang dimulai dengan keterlibatan mereka di dalam pengelolaan kekuasaan negara/pemerintahan dengan adanya sistem  pengambilan  keputusan  secara bersama
(Huntington,
1991: 5-8).
Fenomena  ini  juga  menegaskan  bahwa pemerintahan yang demokratis lebih disukai daripada pemerintahan nondemokratis. Keterlibatan  rakyat  dalam  pemerintahan adalah  sebuah  kenyataan  yang  tidak  bisa
dielakkan lagi mengingat sebenarnya rakyatlah  yang  berdaulat  atau  memiliki negara.
Oleh karena itu di dalam pengelolaan  pemerintahan,  rejim  yang demokratis  berusaha  untuk  senantiasa melibatkan  rakyatnya  melalui  mendengar dan memahami kebutuhan mereka sehingga kinerja yang dilakukan pemerintah benar-benar  sepenuhnya  didedikasikan untuk  kepentingan  rakyat.  Cara  untuk mengelola  pemerintahan  seperti  ini  tidak mudah  karena  dibutuhkan  prinsip-prinsip pengelolaan  pemerintahan  yang  responsif dan mencerminkan kepedulian akan kebutuhan rakyat. Paling tidak sebuah rejim demokratis  dapat  memenuhi  kualitas- kualitas  demokrasi  yang  baik,  seperti kualitas  hasil,  yakni  kepuasan  rakyat, kemudian  kualitas  isi,  berupa  adanya kebebasan  serta  kesetaraan,  dan  kualitas prosedur,  berupa  ruang  bagi rakyat  untuk melakukan check  and  recheck atas kebijakan dan tindakan penguasa (Morlino, 2004:  10-32).  Kualitas  tersebut  dapat tercapai  manakala  diikuti  oleh  mekanisme- mekanisme  yang  baku  berkaitan  dengan aturan  hukum,  akuntabilitas,  responsif, penghormatan atas hak-hak serta implementasi  progresif  kepada  kesetaraan politik, ekonomi dan sosial.
Guna  mewujudkan  hal  tersebut maka
demokrasi membutuhkan pemerintahan  yang  responsif  terhadap rakyatnya,  yakni  pemerintah  yang  mau mendengar,  memperhatikan,  memikirkan dan  melakukan  tindakan-tindakan  sebagai
upaya untuk mewujudkan keinginan rakyatnya. Sudah barang tentu
responsivitas  ini  akan  mengundang  rakyat untuk terlibat dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari penjaringan aspirasi, perencanaan, pembahasan sampai  dengan  pembuatan  kebijakan. Secara lebih jauh, responsivitas pemerintah terhadap  rakyat  dalam  negara  demokratis ditandai  dengan  implementasi  prinsip- prinsip  pemerintahan  yang  memungkinkan ruang  di  antara  pemerintah  dan  rakyat terbuka. Ketersediaan ruang terbuka tersebut sangat penting agar informasi dari kedua  belah  pihak  dapat  bertukar  dengan jernih sehingga upaya dan tujuan yang akan dicapai
benar-benar
mencerminkan mekanisme  yang  demokratis.  Salah  satu yang sangat mendasar adalah dilaksanakannya proses pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Transparan  ialah  keterbukaan  informasi, baik  menyangkut  proses  maupun  hasil kinerja  pemerintah,  baik  berupa  kebijakan maupun  tindakan  sehingga  publik  atau rakyat  secara  luas  mengetahuinya  dan dapat mengambil tindakan antisipasi. Transparansi  semacam  ini  adalah  sebuah kebutuhan  bagi  negara  demokratis  karena pada  dasarnya  negara  demokratis  harus terbuka  atas  segenap  tindakan  yang dilakukan kepada rakyatnya. Secara spesifik,  transparansi  adalah  kemampuan untuk menemukan dan mengetahui hal-hal yang  terjadi  dalam  organisasi  sektor publik/pemerintahan  melalui  serangkaian instrumen  seperti  rapat,  perangkat  hukum yang  terbuka  serta  perlindungan  kepada pemberi  informasi/ whistleblower (Pitrowski: 2005:  4).  Sehingga  pada konteks  ini tanpa adanya  transparansi  akan sulit  untuk melaksanakan  akuntabilitas  atas  tindakan- tindakan para pejabat publik.
Akuntabilitas  menjadi  hal  yang penting karena pada hakekatnya akuntabilitas merupakan bagian dari demokrasi  yang  menghubungkan  antara rakyat dengan penguasa melalui serangkaian  mekanisme  yang  menjamin mandat  atau  delegasi  kekuasaan  yang diberikan  melalui  pemilu  dilaksanakan dengan  sungguh-sungguh  oleh  para  wakil rakyat  dan  pejabat  publik.  Intinya  adalah pada  negara  demokrasi,  rakyat  dan penguasalah  yang  menjadi  aktor  dan
mereka berbagi peran berdasarkan kesepakatan-kesepakatan  yang  mereka rumuskan  dan  menjadi  dasar  hukum pelaksanaan kehidupan negara. Rakyat dan penguasa  sebagai  aktor,  saling  serah- terima  mandat  untuk  menjalankan  urusan- urusan  pemerintahan  dengan  maksud ketika pemerintahan dijalankan oleh orang- orang  yang  kapabel  dan  kompeten  maka kualitas pemerintahan dapat tercapai dengan  lebih  baik,  efektif  dan  efisien. Sistem  seperti  ini  diyakini  lebih  baik daripada  sistem  otoriter  manapun  karena sistem  demokrasi ini  melibatkan  rakyat untuk  berpartisipasi  dalam  pemerintahan melalui  serangkaian  mekanisme  serah terima  mandat  sebagaimana  dijelaskan  di atas.
Di  Indonesia,  sebagai  salah  satu negara demokrasi sudah sewajarnya setiap aktor  yang  terlibat  dalam  pemerintahan mengikuti  dan  mentaati  asas-asas  dalam pengelolaan pemerintahan negara demokrasi. Dua hal yang disebutkan di atas, yakni transparansi dan akuntabilitas menjadi  sebuah  keniscayaan  bagi  para penyelenggara  negara,  baik  eksekutif, legislatif,  maupun  yudikatif.  Ini  berarti bahwa setiap cabang kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara  wajib untuk melaksanakan/menjalankan
transparansi  dan  akuntabilitas  sebagai sebuah mekanisme penyeimbang kekuasaan  dan  pembuktian  kewenangan yang  mereka  miliki  kepada  rakyat  selaku pemegang kedaulatan.
Pada salah satu cabang kekuasaan, yakni  legislatif  sangat  penting  untuk mengetahui  transparansi  dan  akuntabilitas dilaksanakan. Karena cabang kekuasaan ini memiliki  mandat  langsung  yang  diberikan oleh  rakyat  melalui  pemilu  kepada para kader/anggota  partai  politik.  Selama  masa jabatan  mereka  pada  lembaga  legislatif mereka  harus  senantiasa  berhubungan dengan  konstituennya  dan  membuktikan janji mereka selama masa kampanye untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan- kebijakan serta keputusan-keputusan politik.  Pada  konteks  ini  akuntabilitas diperlukan untuk memastikan para anggota partai  politik  serta  wakil-wakilnya  yang duduk pada lembaga legislatif benar-benar melakukan  aktifitas  yang  sesuai  dengan janji-janjinya dan berbuat untuk kepentingan
rakyat.  Hasilnya,  jika  mereka  konsisten melakukan/membuktikan janji-janji kampanyenya  mereka  akan  dipilih  lagi untuk masa jabatan selanjutnya. Sebaliknya jika  tidak  mereka  akan  ditinggalkan  oleh rakyat,  tidak  dipilih  lagi  dan  rakyat  akan mencari kandidat yang lebih baik.
Namun  pada  kenyataannya  banyak ditemui  para  wakil  rakyat  yang  notabene adalah anggota dan kader partai politik tidak memahami hal ini. Kesinambungan hubungan dan pertukaran informasi dengan konstituen  dan  publik  adalah  bagian  dari kerja  sosial-politik  mereka  dalam  konteks partai  politik  dan  lembaga  legislatif,  tapi pada  kenyataannya  fungsi  ini  tidak  pernah berjalan  ketika  kehadiran  anggota  DPRD dan  partai  politik  tidak  dapat  diprediksikan atau bahkan bertentangan dengan kehendak  publik. Beberapa  kajian  dan laporan media cetak secara jelas memaparkan tentang ketidakmampuan wakil  rakyat  dan  partai  politik  dalam menjalankan  tugasnya  pada  lembaga legislatif  yang  ditandai  dengan  banyaknya perilaku menyimpang, seperti mangkir/tidak ke  kantor, korupsi,  tidak  melayani  rakyat atau  lebih  mengutamakan  acara  partai daripada sidang paripurna.
Hasilnya
banyak terjadi penyelewengan  atau  pun  penyalahgunaan kekuasaan  sebagai  anggota  dan  kader partai  politik  serta  wakil  rakyat  yang berdampak sangat luas terhadap kegagalan peran  partai  politik  dan  DPRD  serta munculnya  korupsi  politik  yang  masif dengan  pembelanjaan  dan  pembiayaan yang  tidak  tepat guna  dan  tujuan (Kartiwa: 2009). Selain itu, kinerja mereka selama ini tidak  terekspos  kepada  publik  dan  tidak diketahui  apakah  mereka  menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik atau malah sebaliknya.
Secara  tidak  langsung  hal  tersebut pada  dasarnya  juga  menghianati  amanat yang diberikan oleh rakyat karena orientasi para  anggota  dewan  ini  hanya  sekedar masalah  kekuasaan semata,  bukan  hal yang  signifikan  berkaitan  dengan  program dan  kebijakan  bagi  rakyat.  Perilaku, karakter  dan  sikap  yang  ditunjukkan  oleh para  wakil  rakyat  ini  merupakan  masalah besar bagi demokrasi karena pada dasarnya  mereka  tidak  lagi  menjalankan mandat kekuasaan  yang  diberikan  oleh
rakyat,  namun  bertindak  atas  dasar  selera dan keinginan pribadi, kelompok dan partai saja.  Perilaku  ini  jelas  membahayakan demokrasi karena kepentingan-kepentingan jangka pendek yang dimiliki anggota dewan bisa serta-merta menafikan mandat kekuasaan  untuk  mewujudkan  janji-janji dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Mencermati uraian di atas, terdapat pertanyaan mendasar tentang pelaksanaan akuntabilitas  pada  lembaga  legislatif,  lebih khususnya  para  anggota  partai  politik. Ketika  prinsip  dasar  demokrasi  telah terwadahi,  termasuk  di  dalamnya  prinsip- prinsip pengelolaan pemerintahannya, namun  mengapa  masih  saja  secara  teknis menyisakan masalah-masalah fundamental yang  mengakibatkan  substansi  dan  tujuan demokrasi  sendiri  tidak  tercapai?  Oleh karena  itu  sangat  penting  untuk  mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam tentang pelaksanaan akuntabilitas untuk mendapatkan  gambar  secara  lebih  jelas tentang akuntabilitas.
Partai  Politik  sebagai  aktor  utama dalam  demokrasi  seharusnya  menyadari hakekat demokrasi sebagai sebuah proses pelibatan  publik  dalam  setiap  prosesnya. Oleh karena itu keterbukaan kepada publik, termasuk salah satunya melalui akuntabilitas,  dalam  hal  informasi,  proses dan anggaran menjadi sebuah keniscayaan, termasuk di dalamnya aktifitas politik yang melibatkan para pengurus partai serta  wakil-wakil  rakyat  yang  duduk  dalam lembaga  legislatif.  Oleh  karena  itu  perlu perumusan untuk mengetahui dan mengidentifikasi  pelaksanaan  akuntabilitas pada partai politik.
Pada  konteks  ini  akan  dibahas akuntabilitas partai politik pemenang pemilu legislatif    tahun  2009  di  Kota  Semarang yakni
Partai Demokrat. Adapun pembahasan berkaitan dengan
pelaksanaan  akuntabilitas,  baik  pada  level partai maupun anggota partai dan anggota legislatif serta peran partai dalam penanaman  akuntabilitas  pada  kader- kadernya.

## A.1. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah sebuah mekanisme yang berkaitan dengan pelaporan  atas  tindakan  yang  dilakukan disertai dengan pencatatan atas
kewenangan atau tugas yang dilaksanakan (Axworthy, 2005: 1-5). Tujuan akuntabilitas adalah  memastikan  dan  menjaga  sebuah kinerja  yang  diperoleh  dari  pelimpahan mandat/kewenangan dari satu pihak kepada  pihak  lain.  Akuntabilitas  sendiri bermakna  sebagai  sebuah  arrangement atau  mekanisme  yang  memastikan  kedua belah  pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban yang  disepakati  dan  fair  guna  mencapai tujuan  bersama.  Hal  ini  sering  sekali dijumpai pada masalah administrasi keuangan namun dalam perkembangannnya  menjangkau  aspek kehidupan yang lain, termasuk demokrasi.
Dalam  demokrasi, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian di atas, terdapat proses serah-terima mandat antaraktor,  yakni  rakyat  dan  wakil  rakyat atau dalam lingkup yang lebih besar antara pemberi kewenangan dan penerima kewenangan  dalam  sistem  demokrasi. Akuntabilitas  berperan  untuk  memperjelas tugas,  hak  dan  kewajiban  diantara  kedua aktor  tersebut  mengingat  pada  dasarnya pada  lingkup  apapun  standar  akuntabilitas adalah  sama,  yakni  berkaitan  dengan penentuan kriteria yang jelas dan disepakati kedua belah pihak, dapat diaudit, transparan, secara konsisten diimplementasikan, memunculkan keberanian, mengidentifikasi letak tanggung jawab,  mendorong  paraaktor  berpartisipasi dalam  setiap  proses  serta  mengarah kepada upaya perbaikan-perbaikan dampak.  Sudah  barang  tentu  hal  tersebut merupakan  bagian  dari  upaya  untuk menjaga agar demokrasi tetap lestari/berkesinambungan  yakni  diperlukan adanya sebuah mekanisme dan akuntabilitas  salah  satu  mekansime  itu, yakni menjaga kewenangan yang didelegasikan oleh rakyat kepada wakilnya tidak  disia-siakan  dan  disalahgunakan (Diamond dan Morlino: 2004).
Akuntabilitas  penting  dalam  sistem demokrasi  karena  sesungguhnya  negara dibangun  di  atas  konsensus  kekuasaan antarrakyatnya. Mayoritas rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada sebagian  yang  lain  karena  sangat  tidak mungkin  semua  rakyat  ikut  memerintah, dalam  konteks  ini  antara  rakyat  kepada wakil  rakyat  yang  nantinya  membuat  serta menetapkan  peraturan  yang  selanjutnya
disambung  dengan  wakil  rakyat  dengan birokrat/pelaksana  pemerintahan.  Sudah tentu  proses  penyerahan  kewenangan  ini harus  diikuti  dengan  mekanisme  yang memastikan  bahwa  penerima  kewenangan ini tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.  Dalam  konteks  ini  pula  maka akuntabilitas  sangat  tepat  menjadi  solusi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang  dalam  demokrasi,  yakni  antara yang  memberikan  mandat  (rakyat)  dengan yang  diberi  mandat  (anggota  legislatif, birokrasi, pejabat publik).
Pada banyak negara maju, khususnya negara-negara Barat, demokrasi dan  akuntabilitas  dapat  berjalan  beriringan dan  terbukti  memberikan  manfaat  kepada pemerintah dan rakyatnya. Manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai sarana bagi  rakyat  untuk  mengontrol  politisi  agar para politisi memiliki komitmen atas janji dan prinsip  yang  pernah  ia  tawarkan  kepada rakyat, mencegah korupsi melalui serangkaian  mekanisme  yang  menjamin pegawai  pemerintah  dan  politisi  untuk berlaku  transparan  dan  berperilaku  layak serta  efisien (Adsera,  2003:  447-448). Tanpa  adanya  akuntabilitas,  para  politisi dapat  berbuat  sekehendak  hatinya  ketika berkuasa,  bahkan  melupakan  janjinya kepada  rakyat  dan  berbuat  hanya  bagi kepentingannya sendiri. Padahal kekuasaan  yang  mereka  peroleh  berasal dari mandat rakyat sehingga pada dasarnya akuntabilitas  memastikan  para  pemegang mandat atau para politisi konsisten dengan janji  dan  prinsipnya.  Jika  dalam  masa jabatannya mereka berbuat buat sekehendak sendiri maka melalui akuntabilitas rakyat dapat mencabut mandatnya  pada  pemilu  mendatang  dan mengalihkan pilihannya kepada politisi yang lain yang lebih berkomitmen dalam kata dan tindakan kepada rakyat.
Selain itu, akuntabilitas menjanjikan adanya  pemerintahan  yang  minim  korupsi, karena  perilaku  yang  menguntungkan  diri pejabat  publik  serta  politisi  dapat  dibatasi ataupun  dicegah  dengan  mekanisme  yang transparan serta efisien. Transparan dalam konteks ini  adalah  rakyat  memiliki  saluran atau  media  untuk  mengetahui  segala tindakan yang dilakukan para pejabat publik dan  politisi,  termasuk  memastikan  apakah janji-janji  yang  mereka  ucapkan  ditepati
untuk dilaksanakan atau tidak. Hal ini terjadi karena akuntabilitas mempersyaratkan transparansi,  yakni  adanya  keterbukaan akses  dan  informasi  kepada  rakyat  atas beragam  tindakan  dan  kebijakan  pejabat publik  dan  politisi.  Oleh  karena  itu  dengan adanya  akuntabilitas  dapat  memastikan janji-janji para politisi dan amanat kebijakan bagi  para  pejabat  publik  benar-benar dilaksanakan  atau  tidak.  Tanpa  adanya akuntabilitas,  rakyat  tidak  mengetahui tindakan-tindakan  para  pejabat  publik  dan politisi yang menjadi wakil mereka sehingga akuntabilitas  menjadi  sangat  penting  untuk mengontrol  dan  memastikan  para  pejabat publik dan politisi bekerja dengan sungguh- sungguh  untuk  memenuhi  mandat  dan janjinya.

## A.2. Akuntabilitas dan Demokrasi Perwakilan
Diskusi  tentang  akuntabilitas  selalu merupakan  hal  yang  menarik  karena akuntabilitas  sering  menjadi  kata  kunci dalam  tata  kelola  pemerintahan  modern sekarang  ini.  Masalah  besar  yang  sering muncul adalah siapa berakuntabilitas kepada  siapa  (otoritas  seperti  apa)  dan bagaimana  bentuk  dari  akuntabilitas  itu? Hal  yang  sama  terjadi  pada  demokrasi, yakni  diperlukan  penjelasan  mengenai mekanisme  atas  hal  tersebut.  Jika  tidak maka baik akuntabilitas maupun demokrasi hanya  akan  menjadi  sebuah  kata  ajaib dalam  tata  kelola  pemerintahan  modern yang kehilangan makna.
Penggunaan  akuntabilitas  dalam tata  kelola  pemerintahan  memberikan manfaat  atau  keuntungan  terwadahi  dan terpenuhinya  kehendak  rakyat  selaku pemilik  mandat  dalam  negara  demokrasi karena  akuntabilitas  mengatur  hubungan antara  pemilik  mandat/principal  dengan pelaksana  mandat/agent,  yang  dalam pemerintahan menjadi siklus principal-agent menjadi  serangkaian  akuntabilitas  antara rakyat-wakil  rakyat,  wakil  rakyat-pejabat publik  serta  pejabat  publik-pelayan  publik dalam birokrasi.
Rakyat  menyampaikan  aspirasinya kepada  wakilnya,  wakil  rakyat  membuat kebijakan untuk merealisasikan hal tersebut dan  menyerahkan  teknis  operasionalnya kepada  pejabat  publik,  kemudian  pejabat publik membuat teknis pelaksanaan
program untuk dijalankan oleh para pelayan publik  guna  mewujudkan  aspirasi  rakyat. Setelah  pelaksanaan  maka  mata  rantai berubah ke arah sebaliknya, pelayan publik berakuntabilitas  kepada  pejabat  publik, pejabat publik mengakuntabilitaskan program kepada wakil rakyat dan para wakil rakyat berakuntabilitas kepada rakyat yang telah  memilihnya.  Proses  ini  menimbulkan konsekuensi apakah seseorang, baik wakil rakyat,  pejabat  publik  maupun  pelayan publik,  akan  mengalami  promosi  sebagai penghargaan atas kinerjanya atau sebaliknya  mendapat  hukuman  dengan tidak dapat menduduki posisi semula.
Mekanisme  akuntabilitas seperti  ini memberikan  kerangka  jaminan  bagi  rakyat bahwa  orang-orang  yang  mereka  pilih  dan percayai untuk menjalankan dan mengelola urusan-urusan publik akan bertindak sesuai dengan  harapan  dan  kehendak  rakyat daripada  bertindak  untuk  kepentingan mereka masing-masing.  Dengan  demikian, akuntabilitas  tidak  semata-mata  proses penyerahan mandat guna mencapai sebuah tujuan namun diikuti pula dengan prosedur yang  telah  ditetapkan  dalam  rangka mencapai  tujuan  serta  penilaian  atas  hasil yang dicapai berkaitan dengan tujuan yang dikehendaki.
Pada konteks politik dan pemerintahan akuntabilitas sangat bermanfaat  bagi  rakyat  guna  mencegah agar  para  agent  yang  terdiri  dari  wakil rakyat,  pejabat  dan  pelayan  publik  benar- benar  bekerja  mewujudkan  tujuan  rakyat. Secara  lebih  spesifik  ilustrasi  manfaat akuntabilitas yang terjadi di Amerika Serikat sebagai salah satu negara demokrasi dapat menjadi sebuah gambaran tentang berlakunya
akuntabilitas
dalam pemerintahan.
Sebagai illustrasi di Amerika Serikat akuntabilitas  berlaku pada  setiap  level pemerintahan  mulai  dari  tingkat  lokal, negara  bagian  sampai  dengan  pemerintah federal.  Pada  level  pemerintah  lokal akuntabilitas dimaknai dengan keterbukaan dan  keterlibatan  rakyat  di  dalam  setiap proses pemerintahan, misalnya dimulai dari perencanaan strategis, penyusunan anggaran, penyusunan
standar
pemerintahan serta evaluasi (Gibson: 3-8).
Penelitian  pada  beberapa  negara bagian  menunjukkan  bahwa  kepedulian
aktor-aktor  pemerintah  (pemimpin,  pejabat publik, manajer dan administrator profesional)  serta  rakyat  dalam  sebuah komunitas terhadap akuntabilitas, khususnya  berkaitan  dengan  partisipasi publik  mulai  meningkat.  Hal  ini  disadari karena  pada  dasarnya  rakyatlah  yang memiliki  kuasa  dan  kewenangan  untuk menentukan kebijakan dan tujuan pemerintah. Para pemimpin, pejabat publik, manajer  dan  administrator  adalah  orang- orang  yang  dipekerjakan  untuk  mencapai tujuan dan dibayar melalui pajak-pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Oleh karena itu sudah selayaknyalah rakyat yang terhimpun dalam komunitas, seperti county atau city terlibat dalam kegiatan pemerintah guna  merencanakan  dan  memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan mereka.
Ilustrasi di atas menegaskan bahwa akuntabilitas yang berlaku di negara Barat, dalam  konteks  ini  Amerika  Serikat,  benar- benar telah dijalankan sesuai dengan tujuan utamanya dalam konteks negara demokrasi,  yakni  melibatkan  rakyat  dalam pemerintahan.  Informasi  yang  terbuka  dan dapat diakses, kesediaan pemerintah untuk berbagi peran dalam pengambilan keputusan serta tersedianya aturan, prosedur dan standar pada setiap kegiatan akuntabilitas  merefleksikan  akuntabilitas telah  menjadi  sebuah  kebiasaan  atau budaya dalam pemerintahan dan bermasyarakat. Sudah barang tentu akuntabilitas  yang  dijalankan  ini  benar- benar  memberikan  manfaat  bagi semua pihak,  baik  pemerintah  maupun  warga negaranya.  Oleh  karena  itu,  mencermati kenyataan-kenyataan di atas berupa manfaat  akuntabilitas  bagi  rakyat  dan pemerintah  di  negara  demokratis  dapat disimpulkan bahwa
akuntabilitas memberikan manfaat dengan cara memberikan  mekanisme  bagi  rakyat  untuk terlibat, memonitor dan mengawasi tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  sehingga  pemerintah  benar- benar bekerja untuk kepentingan rakyatnya.
Mekanisme  yang  telah  dilakukan sebagaimana  tersebut  di  atas  memberikan hasil  terwujudnya  pemerintahan  yang memiliki komitmen atas tujuan rakyat serta melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien,  khususnya  dalam  penggunaan sumber daya-sumber daya, misalnya
anggaran yang berasal dari pajak. Selain itu mekanisme  akuntabilitas  yang  dijalankan mengurangi penyelewengan ataupun penyalahgunaan  bagi  kepentingan  para agent yang memiliki kewenangan menjalankan  aktifitas  untuk  mencapai tujuan disertai pemberian beragam sumber daya.  Hal-hal  tersebut  secara  nyata  dan meyakinkan  memberikan  bukti  bahwa akuntabilitas berkontribusi kepada demokrasi  dengan  jalan  menjamin  tujuan rakyat  benar-benar  dilakukan  oleh  para wakilnya  dan  pemerintah  serta  para pelaksana  ini  tidak  mengambil  keuntungan dari  kewenangan  dan  kekuasaan  yang dimiliki  yang  pada  dasarnya  diberikan  oleh rakyat.
Aktualisasi  nilai-nilai  demokrasi  di dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan  dalam  bentuk  pengelolaan pemerintahan dengan mendasarkan kepada nilai-nilai demokrasi, seperti kesetaraan  di  hadapan  pemerintah  dan hukum bagi setiap warga negara, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan/terbuka terhadap rakyat,
akuntabilitas  dalam  pengelolaan  anggaran pemerintahan serta tujuan kegiatan pemerintahan yang sama dengan kehendak rakyatnya. Oleh karena itu pada konteks ini akuntabilitas  adalah  sebuah  keharusan untuk  dipraktikkan  atau  dilaksanakan  di dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai sebuah mekanisme yang mengatur hubungan  antaraktor,  seperti  mengatur hubungan  antara  rakyat  dengan  wakil rakyat  serta  wakil  rakyat dengan  para pejabat publik. Melalui mekanisme akuntabilitas  ini  rakyat  juga  berhubungan dan mengontrol para pejabat publik secara tidak  langsung  melalui  para  wakil  rakyat guna memastikan kehendak mereka dilaksanakan oleh para pejabat publik.
Penyelenggaraan akuntabilitas
secara  sungguh-sungguh  pada  akhirnya akan dapat mensinergikan kehendak rakyat dengan kinerja pemerintah sebagai pelaksana  kebijakan.  Sebagaimana  telah diuraikan  pada  bagian-bagian  terdahulu, tujuan  dari  negara  demokrasi  adalah mewujudkan kehendak rakyatnya sehingga melalui  akuntabilitas  dapat  dirunut  dan dipastikan kehendak rakyat diwujudkan oleh para  wakil  rakyat  berupa  kebijakan  dan dilaksanakan  oleh  para  pejabat  publik
dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Melalui
mekanisme semacam ini  diharapkan  pemerintahan yang  dilaksanakan  adalah  pemerintahan yang  efektif  serta  minim  dari  praktik penyalahgunaan dan korupsi.
Secara  lebih  detail  akuntabilitas akan  dianalisis  melalui  aspek-aspek  yang
berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan, hubungan dengan konstituen, serta fungsi- fungsi yang dijalankan oleh legislatif seperti legislasi,  anggaran  serta  pengawasan. Aspek-aspek  tersebut  umumnya  dilakukan oleh  para  anggota  dewan  yang  notabene merupakan  anggota  partai  politik  dalam kegiatannya sehari-hari.

## B. PEMBAHASAN B.1. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan adalah proses  dan  sistematika  penatalaksanaan keuangan partai. Sebagai sebuah organisasi  maka  partai  politik  tidak  dapat lepas  dari  hal-hal  yang  berkaitan  dengan tata  kelola  keuangan,  misalnya  berkaitan dengan  sumber  dana  atau  pendapatan untuk operasional organisasi partai maupun pembelanjaan dan pengeluaran yang harus dilakukan  untuk  menjaga  kesinambungan dan  kinerja  organisasi.  Hal-hal  yang berkaitan dengan operasional kantor partai politik,  pembayaran  rekening  air,  listrik, telepon  dan  lain-lain  adalah  beberapa contoh  bahwa  pada  dasarnya  partai  politik harus bisa membiayai
aktifitas penopangnya yang berupa sekretariat atau kantor  partai  politik.  Sudah  barang  tentu pengeluaran-pengeluaran
tersebut membutuhkan biaya yang harus disediakan oleh pengurus partai politik.
Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan  oleh  Partai  Demokrat  Kota Semarang  sesuai  dengan  penuturan  para informan  serta konfirmasi  bukti  yang  dapat ditemukan di lapangan. Pengelolaan keuangan  dimaksud  berkaitan  dengan pendapatan, pembelanjaan atau pengeluaran serta pencatatannya.
Pada  dasarnya  penerimaan  atau pemasukan  keuangan  untuk  keperluan operasional  Partai  Demokrat  hampir  sama dengan partai politik yang lain yakni secara umum  berasal dari  2  sumber  yang  bersifat reguler, yakni bulanan dan tahunan.
Pemasukan  bulanan  berasal  dari iuran  atau  gotong-royong  anggota  DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Demokrat yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan dengan cara potongan melalui Fraksi Partai Demokrat  di  DPRD  Kota  Semarang.   Cara ini  merupakan  cara  yang  lazim  dilakukan oleh  banyak  partai  politik  karena  pada dasarnya  partai  politik  belum  menerapkan
sistem iuran bagi para anggotanya. Besaran iuran gotong-royong bervariasi tapi biasanya kesepakatan bersifat minimalis.
Adapun pemasukan tahunan berasal  dari  dana  hibah  pemerintah  Kota Semarang melalui Kantor Kesbangpolinmas dengan  nomenklatur  Pendidikan  Politik yang besarnya sesuai dengan proporsi kursi anggota  dewan  dari  masing-masing  fraksi. Sebagai  illustrasi  untuk  tahun  2009-2014 setiap tahunnya Partai Demokrat mendapatkan  dana  hibah  160  juta  rupiah karena  ada  16  anggota  DPRD  Kota Semarang  dari  Partai  Demokrat.  Sehingga dapat dikatakan setiap tahun ada anggaran 10 juta rupiah untuk setiap anggota dewan yang diberikan kepada partai politik.
Pendapatan  berupa  sumbangan hanya  ada  jika  ada  event  atau  kegiatan partai  politik  yang  sifatnya  gotong-royong, misalnya kampanye pemilihan legislatif atau pemilihan  presiden  dan  biasanya  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memberikan sumbangan hanya  untuk operasional saksi pemilu  legislatif  dan  pemilihan  presiden saja. Selebihnya adalah gotong-royong atau iuran dari para calon anggota legislatif.
Sedangkan belanja atau pengeluaran  rutin  yang  dilakukan  oleh partai politik  antara  lain  untuk  operasional kantor  seperti  pembayaran  rekening  air bersih/PAM,  listrik,  langganan  surat  kabar, telepon,  retribusi  kebersihan  lingkungan serta  gaji  karyawan  sejumlah  3  orang. Pencatatan  dan  bukti-bukti  ada  namun sifatnya  internal hanya  untuk  kepentingan pimpinan saja.
Pengeluaran  juga  digunakan  untuk membiayai  konsolidasi  Pengurus  Anak Cabang  (PAC)  sesuai  dengan  skala kebutuhan serta rapat koordinasi berkaitan dengan  kegiatan-kegiatan  yang  mendesak dilaksanakan dan membutuhkan koordinasi dengan  anggota  PAC  se-Kota  Semarang. Pengeluaran rapat konsolidasi ini biasanya
digunakan  untuk  membiayai  konsumsi maupun  uang  transport/pembelian  BBM bagi para koordinator/anggota PAC sebagai perpanjangan  DPC  di  tiap-tiap  kecamatan maupun kelurahan.
Pencatatan dan dokumentasi keuangan  hanya  dilakukan  ketika  pemilu legislatif berkaitan dengan pencatatan dana kampanye karena harus dilaporkan kepada KPU.  Jika  tidak  ada  dokumentasi  dan pencatatan maka calon yang bersangkutan dapat digugurkan pencalonannya oleh KPU Kota  Semarang.  Selain  itu  pelaporan dilakukan hanya dilakukan atas dana hibah yang diterima dari pemerintah Kota Semarang melalui Kantor Kesbangpolinmas yang besarnya proporsional dengan jumlah anggota dewan.
Dari  penjelasan  tersebut  dapat diketahui  bahwa  pendapatan  partai  politik didapat  dari  2  sumber  yakni  potongan  gaji anggota dewan dengan berdasarkan kesepakatan  serta  bantuan  keuangan Pemerintah  Kota  Semarang  melalui  dana hibah Pendidikan Politik. Selain itu ada pula sumbangan  jika  ada  kegiatan  partai  politik khususnya kampanye legislatif dan kampanye pemilihan presiden. Pendapatan tersebut  kebanyakan  digunakan  untuk membiayai  operasional  kantor  sekretariat serta  pertemuan  konsolidasi  dengan  PAC atau  koordinator-koordinator.  Pencatatan dan bukti pengelolaan keuangan hanya ada yang  berkaitan  dengan  calon  anggota legislatif saja. Di luar itu tidak ada dokumen yang menunjukkan telah dilakukan pencatatan  dan  dokumentasi  bukti-bukti pengelolaan keuangan.
Pengelolaan keuangan partai politik pada dasarnya telah diatur dengan Undang- undang  No.  2  tahun  2011  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  No.  2 tahun  2008  tentang  Partai  Politik.  Hal mendasar  yang  terdapat  dalam  undang- undang  tersebut  adalah  prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sifatnya transparan  dan  akuntabel,  terbuka  dan diketahui  oleh  masyarakat.  Memang  tidak ada  aturan  yang  mengikat,  menjadikannya sebuah  kewajiban  dan  berimplikasi  sanksi jika  tidak  dilakukan.  Yang  wajib  dilakukan sesuai  amanat  undang-undang  adalah laporan  penggunaan  dana  kampanye  oleh calon anggota legislatif, bukan partai politik.
Mencermati  penjelasan  di  atas  dan menyandingkan dengan perangkat regulasi yang  ada  nampak  bahwa  pengelolaan keuangan partai politik yang dilakukan oleh Partai  Demokrat  Kota  Semarang  belum memenuhi  prinsip-prinsip  yang  digariskan karena  tidak  adanya  bukti  dan  akses terhadap  dokumen  laporan  pengelolaan keuangan sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang.
Selain  itu  terdapat  informasi  yang menarik dan penting bahwa pada dasarnya sejak  tahun 2012  partai  politik  di  Kota Semarang  tidak  melakukan  pengelolaan keuangan  secara  tetap  sesuai  dengan kaidah  undang-undang.  Laporan  yang diberikan kepada Pemerintah Kota
Semarang sebatas anggaran yang
diberikan berupa hibah dengan nomenklatur Pendidikan
Politik, namun dalam kenyataannya  lebih  banyak  digunakan untuk pembiayaan operasionalisasi sekretariat/kantor  partai  politik.  Selain  itu, neraca  keuangan  juga  tidak  dibuat,  hanya arus  kas  masuk  dan  keluar  saja.  Itu  pun tidak  dapat  diakses  oleh  masyarakat, bahkan  kader  yang  non-pimpinan  partai belum  tentu  memiliki  akses  terhadap dokumen  laporan  keuangan  tersebut. Alasan  lain  yang  dikemukakan  Komite Penyelidikan  dan  Pemberantasan  Korupsi Kolusi  dan  Nepotisme  (KP2KKN)  Jawa Tengah tentang ketiadaan neraca keuangan adalah partai politik tidak memiliki sumber  daya  manusia  yang  mampu  dan mahir  menangani  hal  tersebut.  Padahal pengelolaan keuangan partai politik dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah amanat undang- undang  partai  politik  sehingga  menurut pandangan
KP2KKN pengelolaan
keuangan  partai  politik  di  Kota  Semarang tertutup dan kurang transparan.
Transparansi  tidak  terjadi  sesuai  amanat undang-undang  karena  KP2KKN  sebagai bagian dari masyarakat sipil tidak mendapatkan akses penuh dan penjelasan yang  memadai  mengenai  penggunaan maupun pengelolaan keuangan yang dilakukan.
Mencermati data-data yang
diperoleh  pada  penelitian  ini  berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada Partai Demokrat  Kota  Semarang  maka  dapat disimpulkan mengenai pendapatan,
pengeluaran  dan  pencatatan  keuangan belum  dilaksanakan  secara  transparan, terbuka  bagi  masyarakat  sebagaimana amanat undang-undang Partai Politik karena  masih  bersifat  internal,  menjadi konsumsi pengurus atau elit partai saja.
Berkaitan
dengan konsep akuntabilitas bidang keuangan maka praktik yang  dilaksanakan  dalam  pengelolaan keuangan  oleh  Partai  Demokrat  Kota Semarang  dapat  dikategorikan  belum memenuhi akuntabilitas karena pemasukan,  pengeluaran  dan  pencatatan tidak dilakukan memenuhi kaidah akuntabilitas, yakni terbuka bagi publik/masyarakat  luas  dan  merefleksikan tindakan-tindakan partai politik dalam mewujudkan  janji-janjinya  maupun  aspirasi rakyat, termasuk pendidikan politik. Secara mendasar,  mulai  proses  perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atau pertanggungjawaban keuangan sama sekali tidak membuka
ruang partisipasi/keterlibatan publik. Padahal substansi  akuntabilitas  adalah  adanya keterbukaan  mandat  dan  urusan  kepada publik  sejak  perencanaan  sampai  dengan pelaksanaan  kegiatan  dan  program  partai politik.

## B.2. Hubungan dengan Konstituen
Hubungan dengan konstituen berkaitan dengan pola dan sistem komunikasi  yang  dikembangkan  antara anggota  partai  politik  maupun  anggota dewan  dengan  para  pendukung  atau pemilihnya (konstituen). Hal tersebut dapat diidentifikasi  dari  pertemuan-pertemuan dengan  konstituen,  baik  sebelum  terpilih maupun  setelah  terpilih  sebagai  anggota dewan,  ataupun  ketika  tidak  terpilih  sama sekali. Selain teridentifikasi melalui pertemuan,  hubungan  dengan  konstituen dapat pula diidentifikasi melalui mekanisme atau  kesepakatan  dalam  berhubungan dengan  konstituen,  baik  melalui  kontak personal  maupun  dengan  jalur  komunikasi lain  yang  disepakati.  Dengan  demikian nantinya dapat diketahui intensitas maupun kualitas  komunikasi  antara  anggota  partai politik  maupun  anggota  dewan  dengan konstituen  atau  masyarakat  di  daerah pemilihannya.
Pertemuan  antara  anggota  partai politik  masih  terjadi  atau  dilaksanakan
khususnya  dengan  mereka  yang  terpilih sebagai  anggota  dewan.  Sedangkan  yang tidak  terpilih  menjadi anggota  dewan  tidak terdeteksi  aktifitasnya  oleh  DPC.  Adapun bentuk  atau  acara  pertemuan  beraneka ragam  mulai  yang  bersifat  kekeluargaan, seperti  pertemuan  dan  makan  bersama sampai dengan arisan. Ada juga yang tetap memelihara  jejaring  dengan  mengirimkan bingkisan  lebaran.  Tidak  ada  pola  yang dianut  oleh  anggota  partai  politik  dalam kaitannya  dengan  pertemuan  dengan konstituen hanya saja ada pola yang sangat intensif  dilaksanakan  ketika  pelaksanaan kampanye  pemilu  legislatif.  Di  luar  waktu tersebut  bisa  dilakukan  pada  saat  reses atau sesuai dengan kebutuhan.
Komunikasi  dan  pertemuan  masih harus tetap jalan karena pada dasarnya ada kepentingan  timbal  balik  antara  konstituen dengan anggota dewan. Hal ini tidak berlaku bagi  calon  anggota  dewan  yang  gagal terpilih.  Pasca  pemilu  mereka  tidak  lagi nampak, datang dan melakukan aktifitas di gedung DPC.
Pertemuan  dengan  anggota  dewan biasanya  dilakukan  atas  inisiatif  masing- masing  pihak,  misalnya  ketika  pihak konstituen  memiliki  hajat/acara  budaya maka biasanya akan mengundang anggota dewan  dari  daerah  pemilihannya.  Selain untuk kepentingan menghadiri acara hajatan, biasanya diselingi dengan permohonan kepada anggota dewan berupa  pemenuhan  sarana  prasarana, fasilitas  maupun  penyelesaian  masalah. Adapun  inisiatif  dari  pihak  anggota  dewan jika  berkait  dengan  acara  partai,  misalnya ada kunjungan tokoh partai nasional, ulang tahun  partai,  pengerahan  massa  untuk pemilihan walikota, gubernur atau presiden. Tidak  ditemui  adanya  pertemuan yang  dilakukan  pada  masa  reses  oleh anggota  dewan  yang  secara  reguler  dan melembaga  dilakukan.  Biasanya  hanya dilakukan pertemuan dengan para koordinator  wilayah  (misalnya  wilayah kelurahan).  Pertemuan  dengan  konstituen biasanya  akan  mulai  dilakukan  secara intensif oleh para anggota dewan pada akhir tahun  ketiga  masa  jabatannya  sebagai anggota  dewan.  Hal  ini  dilakukan  sebagai bagian  dari  langkah  pemanasan  dan pendekatan  kepada  konstituen  dengan harapan  pada  pemilu  yang  akan  datang
dirinya akan dipilih kembali oleh konstituen. Pola  semacam  inilah  yang  selama  ini dilakukan oleh para anggota dewan.
Baik anggota dewan maupun konstituennya tidak dapat melakukan pertemuan  secara  langsung  dan  spontan. Hubungan di antara keduanya dikendalikan oleh  para  koordinator,  yakni  jejaring  tim sukses  anggota dewan  yang  kebanyakan terdiri dari anggota-anggota Pengurus Anak Cabang  (PAC).  Para  koordinator  ini  yang menjadi  gate  keeper  di  antara  konstituen dan  anggota  dewan,  pada  satu  sisi menyampaikan instruksi dan menyampaikan  pemberian  dari  (calon) anggota  dewan dan  pada  sisi  yang  lain menyampaikan  aspirasi  dan  permintaan konstituen kepada anggota dewan.
Ketika peneliti mengkonfirmasi untuk meniadakan  pola  semacam  ini,  peneliti mendapatkan jawaban yang sangat menarik. Bahwa pada dasarnya kedekatan para  koordinator  (biasanya  pada  tiap kelurahan  ada  2-4  koordinator)  dengan anggota dewan maupun konstituen bersifat sangat  personal  dan  mendalam.  Masing- masing pihak sama-sama mendapat manfaat  dengan  pola  ini.  Dari  sisi  anggota dewan,  lebih  mudah  menggerakkan  para koordinator  untuk  penggalangan  massa, mendapatkan dukungan suara dan mendistribusikan logistik
sebagai pertukaran suara tanpa resiko menyiapkan tim/event  organizer.  Pada  sisi  koordinator sendiri, peran mereka sebagai mediator dan gate keeper memberikan manfaat keuangan, berupa honor, tunjangan komunikasi,  uang  bensin  dan  berbagai pemberian  dari  (calon)  anggota  dewan. Bahkan  tanpa  adanya  insentif,  bisa  jadi kegiatan  para  koordinator  ini  menjadi  tidak jalan.  Bisa  jadi  pola  ini  menjadi  sebuah pekerjaan sampingan bagi para koordinator mengingat kesibukan mereka berkisar pada masa-masa sekitar pemilu. Selain itu ketika mereka menyampaikan aspirasi dan permohonan  kepada  anggota  dewan  dari para konstituen, mereka memiliki kebanggaan,  kehormatan  dan  pandangan positif dari para konstituen. Terlebih apabila permohonan  itu  terkabul,  diperjuangkan oleh anggota dewan dan teralisasikan oleh pemerintah kota. Pada konteks ini ada kredit positif  bagi  para  koordinator  dari  pihak konstituen  maupun  anggota  dewan.  Oleh
karena  itu  pada dasarnya  pendekatan dengan  konstituen  yang  dilakukan  melalui koordinator yang ada pada PAC  dilakukan secara kemanusiaan (Bahasa Jawa: nguwongake) yang ditandai dengan adanya insentif maupun pertukaran materi maupun kepentingan  di  antara  anggota  dewan  dan konstituen.  Untuk  kepentingan  jangka panjang pun anggota dewan harus memelihara (Bahasa Jawa: Ngrumati) para koordinator atau jejaringnya dengan pemberian  insentif  (uang  komunikasi  atau
BBM) setiap bulan. Dengan demikian
berkaitan pertemuan dengan konstituen dapat disimpulkan  bahwa  intensitas  pertemuan akan sangat intensif satu sampai dua tahun menjelang  pemilu.  Setelah  itu  bagi  yang terpilih  menjadi  anggota  dewan  tetap  akan melakukan  pertemuan  dengan  konstituen dengan  frekuensi  yang  sangat  terbatas. Sementara yang tidak terpilih tidak lagi aktif sebagai  anggota  partai  politik.  Tidak  ada pola  atau  model  pertemuan  secara reguler dan  melembaga  untuk  menunjang  tugas dewan sebagai wakil rakyat guna menyerap aspirasi, meski pada masa reses. Pertemuan  yang  dilakukan  pasca  pemilu lebih banyak berbicara tentang pemenuhan kebutuhan  dan  kepentingan  konstituen melalui pertemuan-pertemuan sosial saja.
Dalam  konteks  hubungan  antara anggota  dewan  dan  konstituen  ada  fungsi intermediary  yang  dijalankan  oleh  para koordinator  dengan  kapasitas  Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat yang mendapatkan manfaat dari hubungan timbal balik  anggota  dewan  dengan  konstituen. Bahkan  dapat  dinyatakan  para  koordinator yang  sekaligus  operator  lapangan  adalah penentu  pertemuan  antara  anggota  dewan dengan konstituennya. Tanpa peran koordinator mustahil pertemuan akan terjadi.
Terkait kesepakatan-kesepakatan dengan  konstituen  lebih  banyak  berkaitan dengan  pemenuhan  target  suara,  bukan pada  kesepakatan  untuk  terus  saling berkomunikasi menindaklanjuti proses kampanye  yang  telah  dilakukan.    Setelah terpilih,  biasanya  kesepakatan  berkaitan dengan  hubungan  timbal-balik  berupa pemenuhan  kebutuhan  ataupun  program pembangunan  sebagai  jawaban  atas  janji- janji  yang  diberikan  pada  saat  kampanye.
Kesepakatan-kesepakatan berkaitan dengan  hubungan  antara  rakyat  dan  wakil rakyat  sebagaimana  lazimnya  konteks demokrasi perwakilan belum tampak terbangun  secara  melembaga  dan  bersifat rutin.  Yang  masih  nampak  hanyalah pertukaran  kebutuhan  secara  materi  di antara konstituen/rakyat dan wakil rakyat.
Berkaitan dengan mekanisme kontak  lebih  banyak  ditentukan  oleh koordinator daripada secara kontak langsung  antara  anggota  dewan  dengan konstituen.  Sangat  tidak  mungkin  para konstituen ini menggunakan saluran pribadi (SMS  atau  telepon  langsung)  kepada anggota  dewan  untuk  menyampaikan aspirasi  atau  permohonannya,  begitu  pula sebaliknya.  Pernah  suatu  ketika  hal  ini terjadi yakni terjadi kontak langsung antara konstituen dengan anggota dewan, berikutnya para koordinator menjadi marah dan ngambeg karena merasa tidak dihargai. Oleh  karena  itu  dengan  sistem  dan  pola seperti ini aspirasi masyarakat disampaikan secara  tidak  langsung  kepada  anggota dewan melalui koordinator ataupun jejaring yang telah membantu para anggota dewan memperoleh dukungan dan suara.
Dengan  demikian,  pada  konteks hubungan dengan konstituen terdapat pola dan  mekanisme  hubungan  tidak  langsung melalui  mediator,  yakni  para  koordinator atau  jejaring  dari  anggota  dewan.  Mereka menjadi  bagian  dari  tim  sukses  dan mendapatkan extending role untuk menjaga hubungan  dengan  konstituen  berkaitan dengan  aspirasi  maupun  kebutuhan  dan dukungan.

## B.3. Fungsi Legislasi
Fungsi  legislasi  berkaitan  dengan partisipasi anggota dewan dalam pembentukan  dan  penyusunan  rancangan peraturan  daerah,  termasuk  di  dalamnya adalah  pembahasan-pembahasan  dengan pemerintah  Kota  Semarang  dalam  rangka menerbitkan  sebuah  peraturan  daerah. Pada  konteks  ini  akan  diidentifikasikan peran  yang  dilakukan  oleh  anggota  dewan dalam penyusunan peraturan daerah bersama dengan pihak eksekutif.
Secara  umum  peran  yang  diambil oleh  anggota  dewan  adalah  menerima rancangan  peraturan  daerah  dari  eksekutif untuk  dikaji  dan  dikritisi  berkaitan  dengan
aspek  legal,  estetika  maupun  realitas sosialnya. Sebagai contoh masalah pedagang  kaki  lima  dan  burung  di  Jalan Kartini  ataupun  masalah  parkir  di  Jalan Pandanaran.  Sedapat  mungkin  anggota dewan    mengkritisi  untuk  membantu pemerintah menyelesaikan masalah- masalah  yang  ada  di  Kota  Semarang. Secara normatif begitulah tugas yang harus dilakukan  oleh  anggota  dewan  sehingga sudah menjadi keniscayaan untuk mengkritisi, memberi masukan dan perspektif  yang  berbeda  untuk  perbaikan konsep rancangan peraturan daerah.
Pandangan yang berbeda dikemukakan  oleh  KP2KKN  Semarang yang  menilai  bahwa  meski  fungsi  legislasi adalah  bagian  dari  tupoksi  dewan  namun dalam kenyataannya kinerja legislasi dewan belum  optimal  yang  dapat  dilihat  dan dibuktikan  dari  jumlah  produk  legislasi daerah  yang  diproses  dan  dihasilkan. Selama  ini  dalam  pantauan  KP2KKN raperda yang berkaitan dengan APBD lebih cepat  diproses  karena  juga  berhubungan dengan pendanaan partai politik, sementara raperda  yang  lain  bisa  mundur  hingga  2-3 tahun.
Dengan  demikian,  meski  secara normatif fungsi ini dijalankan namun secara kuantitas  jumlah  produk  legislasi  yang dihasilkan  masih  sangat  kecil,  bahkan  ada diskriminasi  yang  berkaitan  dengan  APBD lebih  cepat  untuk  direspons  dan  diproses karena pada dasarnya ada juga kepentingan  anggota  dewan  terhadap pendanaan partai politik melalui APBD.

## B.4. Fungsi Anggaran
Fungsi Anggaran adalah fungsi yang berkaitan  dengan  peran  anggota  dewan dalam  pembentukan  dan  penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),  baik  ketika  masih  dalam  taraf rancangan, maupun kegiatan pembahasan- pembahasan RAPERDA dengan pemerintah  Kota  Semarang  dalam  rangka menerbitkan  sebuah  PERDA  APBD.  Oleh karena itu dalam bagian ini akan dijabarkan peran  yang  dilakukan  oleh  anggota  dewan dalam penyusunan anggaran daerah.
Secara  normatif  fungsi  anggaran tidak  jauh  berbeda  dengan  fungsi  legislasi karena  pada  dasarnya  bukan  dewan  yang menyusun  RAPBD  namun  pihak  eksekutif
yang memiliki kewenangan untuk merencanakan dan menyusun APBD. Pada dasarnya  peran  yang  diemban  anggota dewan adalah memastikan bahwa program- program  yang direncanakan  dan  diusulkan pemerintah terakomodasi dalam rancangan APBD  sehingga  pada  dasarnya  ketika  hal tersebut  telah  nampak  maka  anggota dewan  tidak  perlu  lagi  melakukan  kerja keras  sehingga  bisa  langsung  disetujui. Namun demikian ada pula peran mengkritisi dan membantu memastikan semua dilakukan  sesuai  dengan  tupoksi  eksekutif (SKPD).
Hal  berbeda  dikemukakan  oleh KP2KKN  bahwa  pada  dasarnya  fungsi anggaran  dijadikan  sebagai  proses  tawar- menawar  antara  legislatif  dan  eksekutif karena  pada  dasarnya  anggota  dewan memiliki kewajiban memperjuangkan konstituen mereka melalui serapan kegiatan SKPD maupun hibah dan bansos. Hal inilah yang membuat para anggota dewan sangat antusias dan memprioritaskan hal ini karena berkepentingan langsung dengan hubungan  mereka dengan  partai  politiknya maupun dengan konstituen.
Pada konteks ini peran dewan yang normatif mengkritisi anggaran pada kenyataannya tidak seluruhnya tepat untuk kepentingan  mereka  namun  secara  tidak langsung ada muatan politis memperjuangkan  kepentingan partai  dan konstituen mereka.

## B.5. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan berkaitan dengan  peran  anggota  dewan  dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, termasuk di dalamnya adalah pengawasan kinerja  pemerintah  Kota  Semarang  dalam rangka  melaksanakan  peraturan  daerah yang telah diputuskan dan diterbitkan. Pada konteks  ini  akan  diidentifikasikan  aktifitas yang dilakukan oleh anggota dewan dalam pelaksanaan tugas pengawasannya.
Paling tidak terdapat 2 pengawasan yang dilaksanakan dewan selama ini, yakni pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan  langsung  dilakukan  dengan peninjauan langsung kepada obyek pembangunan  atau  kebijakan,  seperti posko lebaran, supermarket dan pasar atau obyek pembangunan yang sedang dilaksanakan.  Adapun  pengawasan  tidak
langsung  dilakukan  melalui  mekanisme laporan,  pengaduan  maupun  keluhan masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan komunikasi  kepada  dinas  terkait  untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
Model pengawasan yang dilaksanakan  nampaknya  belum  efektif karena tidak  secara  jelas  menggambarkan proses pengawasan secara efektif dilakukan.  Misalnya  ada  laporan  atau keluhan  yang  masuk,  apakah  kemudian diberikan  umpan  balik  berupa  tindak  lanjut atau  penyelesaian  masalah  atau  tidak? Mekanisme pengawasan ini justru menunjukkan  kurangnya  mekanisme  dan transparansi pengelolaan masalah-masalah dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pandangan  KP2KKN  sebagai  lembaga masyarakat  sipil  yang  menengarai  bahwa peran  dewan  dalam  pengawasan  hanya sebatas mediator, tidak menjadi bagian dari solusi  masalah  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu berkaitan  dengan  fungsi  pengawasan sebaiknya dilakukan perbaikan mekanisme atau dibuat mekanisme yang lebih progresif, tidak  semata-mata  menunggu  masalah muncul  atau  datangnya  pengaduan  untuk segera ditindaklanjuti.
Dari  berbagai  penjelasan  yang ditelah  disajikan,  terdapat  beberapa  fakta menarik  yang  dapat  menggambarkan pelaksanaan  akuntabilitas  pada  partai Demokrat, baik yang terjadi pada lingkungan  sekretariat  kantor  DPC  Partai Demokrat  berkaitan  dengan  pengelolaan keuangan  maupun  aktifitas-aktifitas  yang dilaksanakan  oleh  para  anggota  dewan yang berasal dari Partai Demokrat. Pemahaman  dan  praktik  akuntabilitas belum nampak secara jelas dan utuh karena masih  terdapat  hal-hal  yang  secara  tidak langsung tidak dapat diakses, diketahui dan juga  melibatkan  masyarakat,  baik  itu konstituen maupun masyarakat secara luas. Akuntabilitas  partai  politik  secara sederhana  dan  mulanya  dipahami  sebagai keterbukaan  atas  perencanaan  tindakan maupun kebijakan partai politik, para kader dan anggota dewan dalam rangka mencapai  tujuan  mensejahterakan  rakyat. Oleh  karena  itu  dapat  dipahami  melalui konteks  ini  bahwa  setiap  kegiatan  dan program  partai  politik,  seperti  pengelolaan keuangan,  hubungan  dengan  konstituen maupun  pelaksanaan  fungsi  partai  politik
dan legislatif selayaknya diketahui, terbuka dan  melibatkan  publik.  Hal  ini  adalah sebuah keniscayaan mengingat kekuasaan yang  dimiliki  oleh  para  anggota  dewan maupun  partai  politik  berasal  dari  rakyat sehingga  sepatutnyalah mereka  bersikap terbuka,  transparan  dan  melibatkan  rakyat dalam setiap kegiatan/program dan kebijakannya.  Melalui  pemahaman  dan praktik  seperti  ini  akuntabilitas  dapat berlaku  secara  utuh  dan  memberikan informasi,  pendidikan  dan  pemahaman tentang  demokrasi perwakilan  yang  mana kehendak  dan  mandat  rakyat  benar-benar dijadikan  sebagai  dasar  kinerja  anggota dewan dan partai politik.
Konsep  akuntabilitas  sebenarnya diketahui  oleh  seluruh  anggota  partai Demokrat  karena  mereka  yang  terpilih sebagai  anggota  dewan mendapatkan pendidikan partai politik dari DPP dan DPD
Partai  Demokrat  Jawa  Tengah  yang  juga melibatkan akademisi dalam rangka membangun  kapasitas  anggota  dewan yang  lebih  baik.  Hanya  saja  pengetahuan dan  pemahaman  tersebut  belum  secara konsisten dilaksanakan.
Praktik-praktik  akuntabilitas  yang mulai nampak, seperti pencatatan pengelolaan keuangan, pelibatan intermediary  dalam  konteks  hubungan dengan  konstituen  maupun  pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan perlu dibuka kepada rakyat sehingga rakyat benar-benar  tahu  kinerja  anggota  dewan dan partai Demokrat. Pada akhirnya ketika rakyat  tahu  dan  percaya  akan  kinerja  itu Partai Demokratlah yang akan
mendapatkan  manfaat  dan  keuntungan dengan  memperoleh  dukungan  suara  dari rakyat pada pemilu 2019 kelak.

## C. PENUTUP
1. Akuntabilitas  pada  Partai  Demokrat  di Kota  Semarang  dilaksanakan  belum secara  utuh  terbukti  dengan  masih tertutupnya  hal-hal  yang  berkaitan dengan pengelolaan keuangan,
hubungan  dengan  konstituen  serta pelaksanaan  tugas  wakil  rakyat  (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan).
2. Dengan kondisi demikian maka akuntabilitas  tersebut  belum  sejalan dengan  hakekat  perwakilan  dalam pemerintahan  demokrasi  karena  rakyat belum  terlibat  penuh  dalam  kebijakan dan  kinerja  partai  politik  karena  masih saja  terdapat  hal-hal  yang  diputuskan dan  dijalankan  secara  elitis  di  tubuh partai.
3. Jabaran akuntabilitas bagi para
anggotanya
dilakukan melalui pendidikan partai yang dilakukan setiap
5 tahun sekali. Sayangnya implementasi dan  jabaran  praktiknya  belum  nampak dan teridentifikasi melalui penelitian ini.
Berkaitan dengan pelbagai hal yang muncul dan menjadi temuan pada penelitian ini,  maka  saran  yang  direkomendasikan adalah:
1. Partai  Demokrat  Kota  Semarang  perlu lebih  menjalankan  akuntabilitas  secara sungguh-sungguh. Hal-hal yang
sifatnya  elitis  dan  tertutup  perlu  dibuka kepada  rakyat  karena  pada  dasarnya rakyatlah
pemegang mandat kekuasaan.
2. Akuntabilitas  memiliki  kaitan  langsung dengan  rakyat karena jika  akuntabilitas dilaksanakan  dengan  konsisten  maka rakyat akan  tahu  dan  dapat  menilai kinerja  partai  politik  secara  obyektif. Pada  jangka  panjang  hal  ini  sangat menguntungan Partai Demokrat karena rakyat mengetahui kinerja yang dilakukan oleh Partai Demokrat. 3. Jajaran Partai Demokrat Kota Semarang  perlu  lebih  terbuka  dalam mengkomunikasikan  kiprahnya  agar diketahui dan menjadi bukti kinerja yang dapat  dipertanggungjawabkan  karena hidup  matinya  partai  politik  sangat tergantung  dari  kepercayaan  rakyat. Jika  Partai  Demokrat  ingin  lebih  maju maka  perlu  memerbaiki  akuntabilitas dan hubungan dengan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adsera,  Alicia,  et.all. 2003. “Are  You  Being  Served?  Political  Accountability  and  Quality  of Government,” The Journal of Law, Economics, and Organization Vol. 19 No. 2. Axworthy, Thomas S. 2005. “The Accountability Ladder: Five Steps toward Democracy,” World Forum for Democratization in Asia.
Behn,  Robert  D. 2001. Rethinking  Democratic  Accountability . Washington  D.C: Brooking Institution Press.
Diamond,  Larry  dan  Morlino,  Leonardo.  2004. “The  Quality  of  Democracy:  An  Overview,”
Journal of Democracy Vol. 15 No. 14.
Gibson, Pamela, et.all. “Improving Performance and Accountability in Local Government with Citizen Participation,” The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal Vol 10 (1).
Goetz, Anne Marie dan Jenkins, Rob. 2005. Reinventing Accountability: Making Democracy Work for Human Development . New York: Macmillan Palgrave.
Herdiansyah,  Haris. 2010. Metode  Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-ilmu  Sosial .  Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
Huntington, Samuel P. 1991. the Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century . Oklahoma: University of Oklahoma Press. Kartiwa, H.A. 2009. Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam rangka Mewujudkan “Good Governance” sebuah makalah. Diakses melalui www.pustaka.unpad.ac.id Kumorotomo,  Wahyudi.  2013. Penguatan  Akuntabilitas  Anggaran:  Tantangan  Administrasi Keuangan Publik di Indonesia.
Morlino,  Leonardo.  2004. “What  is  a  ‘Good’  Democracy,” Democratization Vol.  11  No.  5, December 2004.
Mulgan,  Richard. 2003. Holding  Power to  Account:  Accountability  in  Modern  Democracies , New York: Macmillan Palgrave.
Pitrowski,  Suzanne,  Ryzin,  Gregg  Van. 2005. “Desire  for  Transparency:  Dimensions  and Determinants of Attitudes towards Government Transparency,” 8 th Public Management Research Conference , September 29 – October 1, 2005. www.tempo.co.id www.krjogja.com www.tribunnews.com