## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 6 Nomor 2, Januari-Juni 2023 e-ISSN : 2597-5234

## ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE PROVINCE OF D.I YOGYAKARTA IN 2019-2021

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI D.I YOGYAKARTA TAHUN 2019-2021
Muhammad Nazarudin Latief 1 , Herlina Wijayanti 2 , Iis Wijayanti 3 , Kumba
Digdowiseiso 4
Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta 1,2,3,4
kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

## ABSTRACT
This study examines the financial health of local governments in Yogyakarta Province's Special Region from 2019 to 2021. By calculating the independence ratio, efficiency ratio, effectiveness  ratio,  harmony  ratio—which  is  determined  by  comparing  routine expenditure  to  development  expenditure—and  growth  ratio,  financial  performance  is evaluated.  The  local  government  budget  (APBD)  data  from  2019  to  2021  in  all regencies/cities within the Special Region of Yogyakarta Province is the secondary data source  for  this  descriptive-quantitative  research  project.The  efficiency  ratio  of  Local Government  Finance  in  the  Special  Region  of  Yogyakarta  Province  for  the  period  of 2019-2021 is generally classified as efficient, with ratios below 100%, except for Bantul Regency and Gunung Kidul Regency, which showed a tendency of inefficiency in 2019 with a ratio of 101%. Considering the exception of Bantul Regency, which continually observed its effectiveness ratio fall from 2019 to 2021, the effectiveness ratio generally shows swings. Moreover, the priority of routine expenditure is greater than development expenditure,  evident  from  the  harmony  ratio,  with  the  average  total  ratio  of  routine expenditure  being  higher  at  58%  compared  to  the  42%  of  development  expenditre. According to the growth ratio, all local governments in Yogyakarta Province's Special Region witnessed a decrease in growth in 2020 as a result of the Covid-19 epidemic. However, growth returned to positive territory in 2021, albeit it has not yet surpassed the level of 2019. Meanwhile, the independence ratio in DI Yogyakarta shows differences between  the  regencies/cities.  The  Yogyakarta  City  Government  has  an  average independence  ratio  of  57.8%,  indicating  a  "moderate"  degree.  Other  regencies' governments, on the other hand, have minimal to moderate levels of independence. Keywords : regional financial analysis, independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, harmony ratio, growth ratio

## ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Daerah  Istimewa  (DI)  Yogyakarta  periode  2019-2021.  Penilaian  kinerja  keuangan dilakukan  dengan  menggunakan  perhitungan  rasio  kemandirian,  rasio  efisiensi,  rasio efektivitas,  rasio  keserasian  yang  dilihat  melalui  rasio  belanja  rutin  dan  rasio  belanja pembangunan,  serta  rasio  pertumbuhan.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kuantitatif dengan menggunakan analisis data sekunder melalui data APBD dari 2019 sampai 2021 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Rasio efisiensi Keuangan Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta periode 2019-2021 rata-rata tergolong efisien dengan rasio kurang dari 100% kecuali Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki kecenderungan tidak efisien pada 2019 dengan rasio 101%.  Rasio efektivitas menunjukan bahwa secara umum terjadi fluktuasi, kecuali Kabupaten Bantul yang terus
mengalami penurunan rasio efektifitas dari tahun ke tahun sepanjang 2019-2021. Adapun prioritas  belanja  rutin  lebih  besar  daripada  belanja  pembangunan  terlihat  dari  rasio keserasian  dimana  rata-rata  total  rasio  belanja  rutin  lebih  tinggi  yakni  58%  daripada belanja  pembangunan  yang  sebesar  42%.    Pada  Rasio  Pertumbuhan  dapat  diketahui bahwa seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2020 mengalami  penurunan  pertumbuhan  sebagai  dampak  dari  pandemi  Covid-19.  Namun setelah  itu,  pertumbuhan  menuju  angka  positif  pada  2021  meskipun  belum  mampu melebihi tahun 2019.
Sedangkan  rasio  kemandirian  menunjukkan  bahwa  kabupaten/kota  di  DI  Yogyakarta berbeda-beda. Pemkot Yogyakarta mempunyai rasio kemandirian rata-rata 57,8% yang berarti “sedang”. Sedangkan pemerintah kabupaten lain mempunyai rasio kemandirian cenderung rendah hingga sedang.
Kata Kunci: Analisis Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan.

## PENDAHULUAN
Sejak  diberlakukannya  otonomi daerah pada 1999, pemerintah daerah di Indonesia  memasuki  fase  baru  dalam sistem  pemerintahan,  yaitu  memiliki kewenangan  lebih  besar  dan  luas  serta bertanggung  jawab  lebih  proporsional.
Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam  rangka  mengelola  pembangunan di  daerahnya,  kreativitas,  inovasi  dan kemandirian  diharapkan  akan  dimiliki oleh  setiap  daerah,  sehingga  dapat mengurangi  tingkat  ketergantungannya pada pemerintah pusat. Otonomi daerah juga  diharapkan  bisa  meningkatkan layanan  pada  masyarakat,  dengan  kata lain  penyediaan  barang-barang  publik (public  goods) dan  pelayanan  publik (service  goods) dapat  lebih  terjamin (Sun’an & Senuk, 2015).
Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian  dan  pemanfaatan  sumber daya  nasional  serta  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintahan  daerah,  sesuai  dengan prinsip  demokrasi  dan  partisipasi masyarakat.
Menurut Mardiasmo (2002),  salah  satu  aspek  yang  penting pelaksanaan  otonomi  daerah  dan desentralisasi adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah
yang  memerlukan  manajemen  dengan kemampuan  mengawasi  dan  mengatur kebijakan  keuangan  daerah  secara ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan, dan akuntabel. Sesuai Pasal 4 PP Nomor 105/2000, pengelolaan keuangan daerah harus    dilakukan  dengan  tertib,  taat aturan,    efisien,  efektif,  transparan,  dan memperhatikan  asas  keadilan  dan kepatutan.
Untuk  mendukung  terwujudnya tujuan-tujuan  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal,  perlu  dilakukan penilaian  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  sebagai  suatu  proses  evaluasi untuk  mengukur  keefektifan  dan efisiensi  pengelolaan  keuangan.  Dalam konteks  otonomi  daerah,  penilaian  ini menjadi semakin krusial karena pemerintah  daerah  memiliki  tanggung jawab  yang  luas  dalam  pengelolaan pendapatan, pengeluaran, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Stephen  P.  Robbins  dan    Rofiah (2016) mendefinisikan kinerja merupakan  hasil  evaluasi    terhadap pekerjaan    yang    telah    dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan    bersama”.  Sedangkan, pengukuran kinerja (performance
measurement)  adalah    suatu    proses penilaian  kemajuan  pekerjaan  terhadap
tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.    Jadi,  pengukuran  kinerja keuangan adalah suatu  proses  penilaian mengenai  tingkat kemajuan  pencapaian pelaksanaan  pekerjaan/kegiatan  dalam bidang  keuangan  untuk  kurun  waktu tertentu.  Kinerja  keuangan  daerah merupakan kemampuan daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan  asli  daerah  untuk  membiayai jalannya sistem pemerintahan, pembangunan daerahnya, layanan kepada masyarakat sesuai dengan batas- batas  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986).
Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  adalah  keluaran/hasil  dari kegiatan/program  yang  akan  atau  telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran  daerah  dengan  kuantitas  dan kualitas  yang  terukur,  kemampuan daerah  dapat  diukur  dengan  menilai efisiensi  atas  pelayanan  yang  diberikan kepada  masyarakat  (Hendro  Sumardjo, 2010).
Menurut  Halim  (2008)  beberapa rasio  keuangan  yang  dapat  digunakan untuk  mengukur  kinerja    keuangan pemerintah daerah yaitu rasio
kemandirian,  rasio  pertumbuhan,  dan rasio  aktivitas  atau  keserasaian  rasio efektivitas  dan  efisiensi  keuangan daerah.  Indikator  kinerja  keuangan daerah  tersebut  bisa  dijadikan  evaluasi dan  pembanding  skema  kerja  dan pelaksanaannya,  selain  itu  dapat  juga digunakan sebagai tolak ukur
peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah pada periode berikutnya.
Menurut Digdowiseiso (2023), DI Yogyakarta  pada  2018-2022  adalah provinsi  yang  mempunyai  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup dinamis namun  cenderung  stabil.  Kemandirian fiskal  Provinsi  D.I  Yogyakarta  secara rata-rata berada pada posisi 36,7 secara rasio ini menunjukan Indeks Kemandirian Fiskal dikategorikan
“menuju  kemandirian”.  Namun  rasio ketergantungan  fiskal  masih  berada  di atas  >  50  persen,  artinya  tingkat ketergantungan  fiskal  Provinsi  D.I Yogyakarta masih sangat tinggi.
Pada  tingkat  Pemerintah  Provinsi D.I Yogyakarta periode 2018-2022 juga terlihat belum bisa menjadi daerah yang memiliki  kemandirian  fiskal  secara penuh.  Tingkat  kemandirian  fiskal berada di < 50 yang artinya baru mulai menuju  mandiri  sehingga  pemerintah pusat masih memiliki intervensi melalui pola hubungan konsultatif.
Fathah (2017) menyebutkan salah satu  kabupaten  di  DI  Yogyakarta  yaitu Gunungkidul  memiliki  rasio  efektivitas PAD  tergolong  efektif  dengan  rata-rata di  atas  100%.  Namun  belum  efisien karena  karena  selama  lima  tahun berturut-turut skalanya di atas 100%.
Sedangkan rasio keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada  Belanja  Modalnya.  PAD Gunungkidul  tumbuh  secara  positif dengan  rata-rata  pertumbuhan  sebesar 41,63%.  Jika  dilihat  dari  rasio kemandirian,  maka  kemandirian  daerah ini  rendah  sekali  bahkan  masuk  dalam kategori pola hubungan Instruktif.
Rinciannya adalah sebagai berikut: tahun  2010  Rasio  Kemandirian  sebesar 6,71% kemudian naik menjadi 8,17% di tahun  2011.  Tahun  2012  naik  menjadi 8,38%  dan  kembali  naik  di  tahun  2013 menjadi  9,51%  dan  17,24%  di  tahun 2014.  Walaupun  rasio  kemandirian keuangan naik tetapi pola hubungannya masih berkisar antara 0%-25% yaitu pola hubungan instruktif.
Siswanto et all (2022) menemukan rasio  kemandirian  keuangan  daerah Kabupaten Sleman 2016-2020 menunjukan nilai rata- rata rasio sebesar 49,58% sehingga dapat dikatakan bahwa rasio  kemandirian  keuangan  daerah masih  rendah.  Rasio  ketergantungan keuangan  daerah  Kabupaten  Sleman
tahun 2016-2020 menunjukan nilai rata- rata  sebesar  64,89%  sehingga  dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tinggi.
Rasio  derajat  desentralisasi  fiskal Kabupaten  Sleman  tahun  2016-2020 menunjukan  nilai  rata-rata  sebesar 32,11% sehingga dapat dikatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal masuk dalam kategori cukup. Rasio efektivitas PAD  Kabupaten  Sleman  tahun  2016- 2020 menunjukan nilai rata-rata sebesar 111,70%  dan  masuk  dalam  kategori efektif. Rasio efisiensi PAD Kabupaten Sleman  tahun  2016-2020  menunjukan nilai rata-rata sebesar 5,11% dan masuk dalam kategori sangat efisien.
Rasio  efektivitas  pajak  daerah Kabupaten  Sleman  tahun  2016-  2020 menunjukan  nilai  rata-rata  sebesar 113,00%  dan  masuk  dalam  kategori sangat  efektif.  Rasio  efisiensi  pajak daerah  Kabupaten  Sleman  tahun  2016- 2020 menunjukan nilai rata-rata sebesar 3,25% dan masuk dalam kategori sangat efisien. Rasio derajat kontribusi BUMD Kabupaten  Sleman  tahun  2016-2020 menunjukan  nilai  rata-rata  sebesar 4,79%  atau  dapat  dikatakan  bahwa kontribusi BUMD cukup baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk melihat kinerja keuangan pada pemerintah  daerah  di  wilayah  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun 2019-2021. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data sekunder melalui data APBD tahun 2019  sampai  2021  di  Provinsi  D.I Yogyakarta  dengan  pengambilan  data dari  Direktorat  Jenderal  Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan yang dipublikasikan. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan  mendeskripsikan  fakta  yang ada secara sistematis. Penilaian Kinerja Keuangan  Daerah  di  wilayah  Provinsi D.I Yogyakarta diukur dengan menggunakan  Rasio  Penilaian  Kinerja Keuangan  Daerah  melalui  beberapa rasio yakni:  (1) Rasio Kemandirian, (2) Rasio Efisiensi, (3) Rasio Efektivitas, (4) Rasio  Keserasian  yang  dilihat  melalui Rasio  Belanja  Rutin  dan  Rasio  Belanja Pembangunan, serta (5) Rasio Pertumbuhan dengan penjabaran sebagai berikut: 1). Rasio Kemandirian Rasio  Kemandirian  menunjukkan tingkat  kemampuan  suatu  daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang telah  membayar  pajak  dan  retribusi sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan  dengan  Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan  Transfer)  antara  lain  :
Bagi hasil pajak,
Bagi  hasil  bukan  pajak  sumber  daya alam,  Dana  alokasi  umum  dan Alokasi  khusus,  Dana  darurat  dan pinjaman  (Abdul  Halim,  2007). Rumus  yang  digunakan  untuk menghitung  Rasio Kemandirian sebagai berikut : Rasio  Kemandirian  menggambarkan Ketergantungan  daerah  terhadap
Pendapatan  Transfer  (sumber  data ekstern).
2). Rasio Efisiensi Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan  antara  besarnya  biaya yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh pendapatan dengan realisasi
pendapatan  yang  diterima.  Kinerja Keuangan  Pemerintahan  Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan  yang  diterima.  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam melakukan  pemungutan  pendapatan dikategorikan  efisien  apabila  rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi  Keuangan  Daerah  berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  semakin  baik.  Untuk  itu pemerintah daerah perlu menghitung secara  cermat  berapa  besar  biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan  seluruh  pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya  tersebut  efisien  atau tidak. . Rumus yang digunakan untuk menghitung  rasio  ini  adalah  sebagai berikut :
3). Rasio Efektivitas PAD Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai  dengan  yang  ditargetkan (Mahmudi,  2010).  Rasio  Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau  yang  dianggarkan  sebelumnya. Rumus  rasio  ini  adalah  sebagai berikut:
4). Rasio Keserasian Rasio  Keserasian  menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan  alokasi  dananya pada  Belanja  Operasi  dan  Belanja Modal secara optimal. Rasio keserasian diperoleh dengan menghitung dua jenis rasio, yakni: 1). Rasio Keserasian Belanja Rutin
Rasio  belanja  rutin  memberikan informasi  mengenai  porsi  belanja daerah  yang  dialokasikan  untuk belanja habis konsumsi dalam satu tahun  anggaran,  sifatnya  jangka pendek,  rutin  dan  berulang.
Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki  porsi  belanja  rutin  yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah  daerah  yang  tingkat pendapatannya  rendah  (Mahmudi (2010). 2). Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Rasio Belanja Pembangunan merupakan perbandingan antara total realisasi belanja pembangunan dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan  untuk  investasi  dengan bentuk  belanja  modal  pada  tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal  memberikan  manfaat  jangka menengah  dan  panjang  juga  bersifat rutin. Belum  ada  patokan  yang  pasti mengenai Rasio Belanja
Pembangunan  yang  ideal  terhadap APBD.  Hal  ini  dikarenakan  Rasio Belanja Pembangunan sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan  investasi  yang  diperlukan untuk  mencapai  pertumbuhan  yang ditargetkan  (Menurut  Digdowiseiso. Et.al.,  2023).  Namun  demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan  pemerintah  daerah  untuk memacu  pelaksanaan  pembangunan masih  relatif  besar.  Oleh  karena  itu, rasio  belanja  modal  (pembangunan) yang  relatif  masih  kecil  perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan di daerah. 5). Rasio Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  dalam  suatu  anggaran  dalam satu  atau  beberapa  periode  yang bersangkutan,  kinerja  pemerintah daerah  melalui  kinerja  keuangan APBD mengalami peningkatan pertumbuhan  secara  positif  atau sebaliknya  yaitu  negatif.  Apabila dimasa  yang  akan  datang  terjadi penurunan atau pertumbuhan negatif, maka  hal  tersebut  merupakan  suatu peringatan  dan  indikasi  penurunan kinerja  keuangan  pada  daerah  yang bersangkutan. (Mahmudi, 2019). Rasio  Pertumbuhan  ini  dirumuskan sebagai berikut:
HASIL

## DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Secara  umum  berikut  postur
APBD  Pemerintah  Daerah  di  wilayah Provinsi D.I Yogyakarta:
Tabel 1. Postur APBD Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah
2023.

## Rasio Kemandirian
Kemandirian  keuangan  daerah mengacu pada kemampuan daerah untuk mengelola  dan  membiayai  kebutuhan keuangan  mereka  sendiri  tanpa  terlalu bergantung  pada  dana  dari  pemerintah pusat.  Hubungan  pemerintah  pusat  dan daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah  menurut  Paul  Hersey  dan Blanchard  dalam  Halim  (2001:168) dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 2. Pola Hubungan Pemerintah
Pusat dan Daerah No. Pola Hubungan Penjelasan 1. Pola Hubungan Instruktif Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah 2. Pola Hubungan Konsultatif Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, daerah dianggap sedikit lebih mampu 3. Pola Hubungan Partisipatif Peranan pemerintah pusat semakin berkurang, kemandirian daerah mendekati mampu 4. Pola Hubungan Delegatif Campur tangan pemerintah pusat tidak ada, daerah telah mandiri Adapun pola hubungan dan tingkat kemandirian  daerah  digambarkan  pada tabel berikut:
Tabel 3. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pola Hubungan Rendah Sekali 0 - 25% Instruktif Rendah 25-50% Konsultatif Sedang 50-75% Partisipatif Tinggi 75-100% Delegatif Sumber : Halim (2007) Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak  ekstern  semakin  rendah  dan demikian  pula  sebaliknya.  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  juga menggambarkan  tingkat  partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Adapun Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah  di  wilayah  Provinsi  D.I Yogyakarta  ditunjukan  pada  tabel berikut:
Tabel 4. Rasio Kemandirian Tahun
2019 Wiayah Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pempus/Prov dan Pinjaman % Rasio Kemandirian Pola Hubungan Provinsi DI Yogyakarta 2.082.795.334.435    3.608.013.435.006  57,73%  Sedang Partisipatif Kab. Bantul    505.929.472.002     1.682.129.125.294  30,08%  Rendah Konsultatif Kab. Gunung Kidul 254.810.945.073     1.793.714.175.166  14,21%  Rendah Sekali Instruktif Kab. Kulon Progo 237.876.805.206     1.390.346.622.481  17,11%  Rendah Sekali Instruktif Kab. Sleman    972.049.575.206     1.788.227.110.597  54,36%  Sedang Partisipatif Kota Yogyakarta 689.049.725.509     1.045.698.912.983  65,89%  Sedang Partisipatif Rata-Rata Total Rasio per Tahun 39,90%  Rendah Konsultatif Sumber  :  Data  Sekunder  DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023 Tabel 5. Rasio Kemandirian Tahun 2020 Wiayah Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pempus/Prov dan Pinjaman % Rasio Kemandirian Pola Hubungan Provinsi DI Yogyakarta  1.876.706.829.354,71 3.726.454.595.432  50,36% Sedang Partisipatif
Kab. Bantul 479.610.812.119,42  1.538.592.299.317  31,17% Rendah Konsultatif Kab. Gunung Kidul 228.208.528.545,52  1.492.055.719.343  15,29% Rendah Sekali Instruktif Kab. Kulon Progo 254.422.026.357,32  1.276.698.510.276  19,93% Rendah Sekali Instruktif Kab. Sleman 788.246.742.427,73  1.617.144.005.540  48,74% Rendah Konsultatif Kota Yogyakarta 563.174.371.396,88  1.076.762.737.662  52,30% Sedang Partisipatif Rata-Rata Total Rasio per Tahun 36,30% Rendah Konsultatif
Sumber  :  Data  Sekunder  DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah
2023 Tabel 6. Rasio Kemandirian Tahun 2021
Wiayah Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pempus/Prov dan Pinjaman % Rasio Kemandiria n Pola Hubungan
Provinsi DI Yogyakarta 1.900.923.074.881 3.794.855.660.531 50,1% Rendah Konsultatif Kab. Bantul 491.670.724.028 1.656.161.604.258 29,7% Rendah Konsultatif Kab. Gunung Kidul 236.371.058.364 1.674.006.823.366 14,1% Rendah Sekali Instruktif
Kab. Kulon Progo 307.154.342.136 1.274.276.302.007 24,1% Rendah Sekali Instruktif Kab. Sleman 803.679.358.719 1.968.377.573.367 40,8% Rendah Konsultatif Kota Yogyakarta 563.174.371.396,88 1.076.762.737.662 52,30% Sedang Partisipatif Rata-Rata Total Rasio per Tahun 35,7% Rendah Konsultatif
Sumber  :  Data  Sekunder  DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023
Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019-2021 Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023
Berdasarkan  tabel  4,5  dan  6  serta gambar 1 tersebut dapat diketahui bahwa rasio kemandirian pemerintah daerah di wilayah  Provinsi  D.I  Yogyakarta tergolong  rendah  dengan  rata-rata  total rasio  berada  pada  interval  25  –  50  % yakni pada tahun 2019  sebesar 39,9%, tahun  2020  sebesar    36,3%,  dan  tahun 2021 sebesar 35,7%.
Kota Yogyakarta meskipun fluktuatif  namun  memiliki  tingkat kemandirian  tertinggi  dari  tahun  ke tahun dengan rasio kemandirian 65,89% di tahun 2019, 52,30% di tahun 2020 dan 55,5%  di  tahun  2021.  Bahkan  angka tersebut  lebih  tinggi  dari  Pemerintah Provinsi.  Sementara  itu,  Kabupaten Gunung  Kidul  menjadi  kabupaten dengan  tingkat  kemandirian  terendah dari  tahun  ke  tahun  dengan  rasio kemandirian  14,21%  di  tahun  2019, 15,29%  di  tahun  2020  dan  14,1%  di tahun 2021. Dengan kata lain, memiliki ketergantungan  sangat  tinggi  dengan
Pemerintah Pusat sehingga pola hubungan  yang  terjadi  adalah  instruktif dimana  peran  pemerintah  pusat  lebih dominan.

## Rasio Efisiensi
Menurut  Mahsun  (2013)  kriteria Rasio Efisiensi sebagai tabel berikut:
Tabel 7. Efisiensi Keuangan Daerah Efisiensi Keuangan Daerah Rasio Efisiensi X>100% Tidak Efisien X=100% Efisien Berimbang X<100% Efisien
Adapun  Rasio  Efisiensi  keuangan daerah  di  wilayah  Provinsi  D.I Yogyakarta sebagaimana tabel berikut: Tabel 8. Rasio Efisiensi Tahun 2019 Wilayah
TAHUN 2019
Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan % Rasio Efisiensi Provinsi DI Yogyakarta 5.544.650.430.330 5.699.357.232.441 97,3% Efisien Kab. Bantul 2.283.585.037.902 2.269.539.168.278 101% Tidak Efisien Kab. Gunung Kidul 2.132.222.291.589 2.113.060.424.939 101% Tidak Efisien Kab. Kulon Progo 1.671.661.810.766 1.672.270.191.535 100% Efisien Berimbang Kab. Sleman 2.776.995.369.323 2.840.636.285.803 97,8% Efisien Kota Yogyakarta 1.734.593.335.861 1.765.760.418.492 98,2% Efisien Rata-Rata Rasio Efisiensi 99,1% Efisien
Sumber  :  Data  Sekunder  DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023
Tabel 9. Rasio Efisiensi Tahun 2020 Wilayah TAHUN 2020
Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan % Rasio Efisiensi Provinsi DI Yogyakarta 5.433.180.699.355,67 5.611.510.924.299,71 96,82% Efisien Kab. Bantul 2.093.719.168.702,17 2.104.840.663.186,42 99,47% Efisien Kab. Gunung Kidul 1.775.056.482.992,33 1.792.377.765.120,73 99,03% Efisien Kab. Kulon Progo 1.500.039.941.735,15 1.582.435.615.633,32 94,79% Efisien Kab. Sleman 2.532.169.209.185,59 2.541.050.870.612,73 99,65% Efisien Kota Yogyakarta 1.517.599.468.488,39 1.699.751.020.194,30 89,28% Efisien Rata-Rata Rasio Efisiensi 96,51% Efisien
Sumber  :  Data  Sekunder  DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023 Tabel 10. Rasio Efisiensi Tahun 2021
Wilayah TAHUN 2021 Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan % Rasio Efisiensi Provinsi DI Yogyakarta 5.530.173.461.667 5.703.100.309.342 97,0% Efisien Kab. Bantul 2.226.588.267.595 2.235.655.701.355 99,6% Efisien Kab. Gunung Kidul 1.918.206.530.997 1.919.774.313.499 99,9% Efisien Kab. Kulon Progo 1.499.994.321.770 1.629.730.063.143 92,0% Efisien Kab. Sleman 2.714.312.898.540 2.793.328.384.635 97,2% Efisien Kota Yogyakarta 1.691.968.885.089 1.707.273.287.343 99,1% Efisien Rata-Rata Rasio Efisiensi 97,5% Efisien
Sumber  :  Data  Sekunder  DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023
Berdasarkan  tabel  8,9  dan  10 diatas  dapat  diketahui  bahwa  Rasio Efisiensi  Keuangan  Daerah  di  wilayah Provinsi  D.I  Yogyakarta  dalam  kurun waktu  2019-2021  rata-rata  tergolong efisien  dengan  rasio  kurang  dari  100%. Namun demikian terdapat dua Kabupaten yang memiliki kecenderungan  tidak  efisien  di  tahun 2019  sebesar  101%  yakni  Kabupaten
Bantul  dan  Kabupaten  Gunung  Kidul. Kedua  Kabupaten  tersebut  dapat memperbaiki rasio efisiensinya di tahun 2020  dan  2021  menjadi  tergolong efisien.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta  dalam hal  ini  baik  karena  dapat  menekan jumlah belanja daerahnya.

## Rasio Efektivitas
Menurut Mahsun (2013), terdapat kriteria  Rasio  Efektivitas  Keuangan Daerah sebagai berikut:

## Tabel 11. Rasio Efektivitas Keuangan
Daerah
Efektifitas Keuangan Daerah Rasio Efisiensi X>100% Efektif
X=100% Efektifitas  Berimbang X<100% Tidak Efektif
Adapun  Rasio  Efisiensi  keuangan daerah  di  wilayah  Provinsi  D.I Yogyakarta sebagaimana tabel berikut:

## Tabel 12. Rasio Efektivitas Tahun
2019 Wilayah Anggaran PAD Realisasi Penerimaan PAD %
Nilai Rasio Provinsi DI Yogyakarta 1.921.564.734.133,20 2.082.795.334.435 108% Efektif Kab. Bantul 448.854.251.461,00 505.929.472.002 113% Efektif Kab. Gunung Kidul 228.329.250.092,57 254.810.945.073 112% Efektif Kab. Kulon Progo 226.191.392.584,37 237.876.805.206 105% Efektif Kab. Sleman 867.643.469.527,46 972.049.575.206 112% Efektif Kota Yogyakarta 636.084.388.145,00 689.049.725.509 108% Efektif Rata-Rata Rasio Efektivitas per Tahun
110% Efektif
Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023 Tabel 13. Rasio Efektivitas Tahun 2020 Wilayah Anggaran PAD Realisasi Penerimaan PAD % Nilai Rasio Provinsi DI Yogyakarta 2.163.742.926.278,18  1.876.706.829.354,71 86,73% Tidak Efektif Kab. Bantul 469.798.331.294,00 479.610.812.119,42 102,09% Efektif Kab. Gunung Kidul 245.880.405.737,18 228.208.528.545,52 92,81% Tidak Efektif Kab. Kulon Progo 247.920.163.365,00 254.422.026.357,32 102,62% Efektif Kab. Sleman 944.481.898.316,49 788.246.742.427,73 83,46% Tidak Efektif Kota Yogyakarta 671.770.478.946,00 563.174.371.396,88 83,83% Tidak Efektif Rata-Rata Rasio Efektivitas per Tahun 91,93% Tidak Efektif Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023 Tabel 14. Rasio Efektivitas Tahun 2021 Wilayah Anggaran PAD Realisasi Penerimaan PAD % Nilai Rasio Provinsi DI Yogyakarta 1.849.837.899.685,00  1.900.923.074.881 103% Efektif Kab. Bantul 495.767.307.797,00 491.670.724.028 99% Tidak Efektif Kab. Gunung Kidul 223.566.256.092,34 236.371.058.364 106% Efektif Kab. Kulon Progo 235.572.599.824,00 307.154.342.136 130% Efektif Kab. Sleman 742.548.030.568,00 803.679.358.719 108% Efektif Kota Yogyakarta 565.651.286.900,00 598.121.885.338 106% Efektif Rata-Rata Rasio Efektivitas per Tahun 109% Efektif Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023
Dari tabel 12, 13 dan 14. tersebut dapat  diketahui  bahwa  rasio  efektivitas pemerintah  daerah  di  wilayah  Provinsi D.I  Yogyakarta  fluktuatif  dari  tahun  ke tahun.  Pada  tahun  2019  Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah D.I Yogyakarta  tergolong  efektif  dengan rasio  efektivitas  diatas  100%.  Namun pada  tahun  2020  terjadi  penurunan menjadi tidak efektif, dengan Kabupaten Bantul  (102,09%)  dan  Kabupaten Kulonprogo  (102,62%)  saja  yang mampu  mempertahankan  efektivitas dalam  merealisasikan  PAD  yang  telah direncanakan.  Menariknya  di  tahun 2021,  di  saat  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Kabupaten/Kota  lainnya mengalami  perbaikan  rasio  efektifitas menjadi level efektif, Kabupaten Bantul
justru  mengalami  penurunan  efektifitas dari  102,09%  di  tahun  2020  menjadi 99% di tahun 2021.

## Rasio Keserasian
Penilaian kinerja keuangan daerah menggunakan  rasio  keserasian  untuk melihat  prioritas  alokasi  belanja  rutin dan belanja pembangunan suatu
Pemerintah  Daerah.  Semakin  tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi  (Belanja  Pembangunan)  yang digunakan  untuk  menyediakan  sarana dan  prasarana  ekonomi  masyarakat cenderung semakin kecil.
Berikut  rasio  keserasian  belanja  rutin dari realisasi APBD Pemerintah Daerah di  wilayah  Provinsi  D.I  Yogyakarta tahun anggaran 2019-2021.
Tabel 15. Rasio Keserasian Belanja
Rutin Tahun 2019 Wilayah TAHUN 2019 Total Belanja Rutin Total Belanja Rasio Provinsi DI Yogyakarta 2.512.419.124.583 5.544.650.430.330 45% Kab. Bantul 1.082.435.417.459 2.283.585.037.902 47% Kab. Gunung Kidul 997.443.488.433 2.132.222.291.589 47% Kab. Kulon Progo 822.666.453.088 1.671.661.810.766 49% Kab. Sleman 1.341.343.612.445 2.776.995.369.323 48% Kota Yogyakarta 957.748.353.150 1.734.593.335.861 55% Rata-Rata Total Rasio per Tahun 49% Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023 Tabel 16. Rasio Keserasian Belanja Rutin Tahun 2020 Wilayah TAHUN 2020 Total Belanja Rutin Total Belanja Rasio Provinsi DI Yogyakarta 1.806.958.734.675,65 5.433.180.699.355,67 33% Kab. Bantul 905.070.448.119,35 2.093.719.168.702,17 43% Kab. Gunung Kidul 660.550.231.447,33 1.775.056.482.992,33 37% Kab. Kulon Progo 718.762.283.164,15 1.500.039.941.735,15 48% Kab. Sleman 1.187.800.733.923,52 2.532.169.209.185,59 47% Kota Yogyakarta 777.600.404.250,81 1.517.599.468.488,39 51% Rata-Rata Total Rasio per Tahun 43% Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023 Tabel 17. Rasio Keserasian Belanja Rutin Tahun 2021 Wilayah TAHUN 2021 Total Belanja Rutin Total Belanja Rasio Provinsi DI 3.255.798.174.128  5.530.173.461.667 59%
Yogyakarta Kab. Bantul 1.881.449.051.360  2.226.588.267.595 84% Kab. Gunung Kidul 1.541.576.472.591  1.918.206.530.997 80% Kab. Kulon Progo 1.229.584.199.009  1.499.994.321.770 82% Kab. Sleman 2.266.143.510.257  2.714.312.898.540 83% Kota Yogyakarta 1.609.100.827.024  1.691.968.885.089 95% Rata-Rata Total Rasio per Tahun 81% Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023 Berdasarkan  tabel  15,  16  dan  17
dapat diketahui bahwa Rasio Keserasian untuk Belanja Rutin Pemerintah Daerah di  wilayah  Provinsi  D.I  Yogyakarta dengan total rata-rata 49% di tahun 2020 turun  menjadi  total  rata-rata  43%  di tahun  2020.  Penurunan  paling  rendah terjadi di Pemerintah Provinsi dari 45% di  tahun  2019  menjadi  33%  di  tahun 2020.  Namun  di  tahun  2021  secara keseluruhan  terjadi  kenaikan  drastis menjadi  total  rata-rata  81%  (kenaikan 86% dari tahun 2020) dengan kenaikan tertinggi di Kota Yogyakarta.
Tabel 18. Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Tahun 2019
Wilayah TAHUN 2019 Total Belanja Pembangunan Total Belanja Rasio Provinsi DI Yogyakarta 3.032.231.305.747 5.544.650.430.330 55% Kab. Bantul 1.201.149.620.444 2.283.585.037.902 53% Kab. Gunung Kidul 1.134.778.803.156 2.132.222.291.589 53% Kab. Kulon Progo 848.995.357.678 1.671.661.810.766 51% Kab. Sleman 1.435.651.756.878 2.776.995.369.323 52% Kota Yogyakarta 776.844.982.711 1.734.593.335.861 45% Rata-Rata Total Rasio per Tahun 51% Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023 Tabel 19. Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Tahun 2020 Wilayah TAHUN 2020 Total Belanja Pembangunan Total Belanja Rasio Provinsi DI Yogyakarta 3.626.221.964.680,02 5.433.180.699.355,67 67% Kab. Bantul 1.188.648.720.582,82 2.093.719.168.702,17 57% Kab. Gunung Kidul 1.114.506.251.545,00 1.775.056.482.992,33 63% Kab. Kulon Progo 781.277.658.571,00 1.500.039.941.735,15 52% Kab. Sleman 1.344.368.475.262,07 2.532.169.209.185,59 53% Kota Yogyakarta 739.999.064.237,58 1.517.599.468.488,39 49% Rata-Rata Total Rasio per Tahun 57% Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023

## Tabel 20. Rasio Keserasian Belanja
Pembangunan Tahun 2021 Wilayah TAHUN 2021 Total Belanja Pembangunan Total Belanja Rasio Provinsi DI Yogyakarta 2.274.375.287.540  5.530.173.461.667 41% Kab. Bantul 345.139.216.235  2.226.588.267.595 16% Kab. Gunung Kidul 376.630.058.406  1.918.206.530.997 20% Kab. Kulon Progo 270.410.122.761  1.499.994.321.770 18% Kab. Sleman 448.169.388.282  2.714.312.898.540 17% Kota Yogyakarta 82.868.058.065  1.691.968.885.089 5% Rata-Rata Total Rasio per Tahun 19% Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian  Keuangan,  Data  diolah 2023
Berdasarkan  tabel  18,  19  dan  20 diatas maka dapat diketahui bahwa rasio belanja pembangunan cukup beragam di masing-masing  pemerintah  daerah  di wilayah  Provinsi  D.I  Yogyakarta.  Di tahun  2019  rata-rata  total  rasio  sebesar 51%  dengan  Pemerintah  Provinsi  D.I Yogyakarta  menempati  posisi  pertama sebesar  55%.  Pada  tahun  2020  terjadi peningkatan  rata-rata  total  nilai  rasio menjadi 51%. Sedangkan di tahun 2021 rata-rata total rasio belanja pembangunan  mengalami  penurunan menjadi  19%.  Jika  dihitung  rata-rata total  rasio  belanja  rutin  dan  belanja pembangunan dalam kurun waktu 2019- 2021  maka  rata-rata  total  rasio  belanja rutin  sebesar  58%  dan  rata-rata  total rasio belanja pembangunan sebesar 42%. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  secara  rata-rata  prioritas  belanja rutin  lebih  besar  daripada  prioritas belanja pembangunan
Pemerintah Daerah  di  lingkungan  Provinsi  D.I Yogyakarta.
Rasio Pertumbuhan Rasio  pertumbuhan  keuangan daerah mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan  dan  meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu  periode  ke  periode  berikutnya.
Adapun Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah  di  wilayah  Provinsi  D.I
Yogyakarta  ditunjukan  pada  tabel berikut:
Gambar 2. Rasio Keserasian Belanja
Pembangunan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta 2019-2021
Pada  gambar  2  diatas  dapat diketahui  bahwa  seluruh  pemerintah daerah  di  wilayah  Provinsi  D.I Yogyakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan  pertumbuhan  secara  drastis dibawah 0% (minus), kecuali Kabupaten Kulonprogo meskipun mengalami penurunan  pertumbuhan  namun  masih diatas 0% yakni sebesar 6,96% di tahun 2020.  Hal  tersebut  sejalan  dengan kondisi  pertumbuhan  perekonomian nasional  yang  mengalami  penurunan hingga  menyebabkan  resesi  di  tahun 2020  sebagai  dampak  pandemi  Covid- 19.  Namun  setelah  itu,  pertumbuhan menuju  angka  positif  di  tahun  2021 meskipun  tidak  lebih  baik  dari  tahun 2019, kecuali Kabupaten Kulonprogo.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi D. I. Yogyakarta dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan dan diukur melalui rasio kinerja  dari  keuangan  daerah,  maka sebagai berikut:
1. Penilaian  Kinerja  Keuangan  Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta jika dilihat dari  Rasio  Kemandirian  tergolong Rendah  Dengan  rata-rata  total  rasio berada pada interval 25 – 50 % yakni pada  tahun  2019    sebesar  39,9%,
tahun 2020 sebesar  36,3%, dan tahun 2021 sebesar 35,7%.
2. Penilaian  Kinerja  Keuangan  Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Efisiensi tergolong Efisien, karena dengan rata – rata kurang dari 100%  yakni  pada  tahun  2019  total rata-rata  Rasio  Efisiensi  sebesar 99,1%,  tahun  2020    sebesar  96,5%, tahun  2021  sebesar  97,5%.  Dengan demikian,  dapat  dikatakan  kinerja Pemerintah  Daerah  di  wilayah Provinsi  D.I  Yogyakarta    dalam  hal ini baik karena dapat menekan jumlah belanja daerahnya.
3. Penilaian  Kinerja  Keuangan  Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta jika dilihat dari  Rasio  Efektivitas  tergolong fluktuatif  dari  tahun  ke  tahun.  Pada tahun  2019  rata  –  rata  total    Rasio Efektivitas sebesar 110%, tahun 2020 sebesar  91,9%,  tahun  2021  sebesar 109%.
4. Penilaian  Kinerja  Keuangan  Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta jika dilihat dari  Rasio  Keserasian  bahwa  secara rata-rata  prioritas  belanja  rutin  lebih besar daripada belanja pembangunan dimana  rata-rata  total  rasio  belanja rutin lebih tinggi yakni 58% daripada belanja  pembangunan  yang  sebesar 42%.
5. Penilaian  Kinerja  Keuangan  Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta jika dilihat dari  Rasio  Pertumbuhan  secara Fluktuatif.  Di  tahun  2019  Rasio pertumbuhan  adalah  positif,  pada tahun  2020  mengalami  penurunan pertumbuhan  secara  drastis  dibawah
0% (minus), kecuali kecuali Kabupaten Kulonprogo. Hal tersebut sejalan  dengan  kondisi  pertumbuhan perekonomian nasional yang mengalami penurunan hingga menyebabkan  resesi  di  tahun  2020 sebagai  dampak  pandemi  Covid-19.
Pada 2021 kembali naik namun tidak lebih baik dari 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Sun’an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman.  (2015). Ekonomi
Pembangunan  Daerah .  Jakarta:
Mitra Wacana Media. Digdowiseiso,  Kumba  dan  Dimas Kaliwattu. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas  Fiskal  Provinsi  D.I Yogyakarta  Tahun  2018-2022.
Jurnal  Ilmiah  Global  Education. ejournal.nusantaraglobal.ac.id/ind ex.php/jige Siswanto dan Dita Asri Maylani (2022).
Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen . Https://journal.uny.ac.id/index.ph p/nominal
Mahsun, Mohamad. (2003). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta
: BPFE dalam Widiyanti Agnes et al.  Analisis  Rasio  Keuangan Daerah  Untuk  Menilai  Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Tegal Fathah,  Rigel  Nurul.  (2017).  Analisis Rasio  Keuangan  untuk  Penilaian Kinerja  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Gunung Kidul. EBBANK. 8(1), Juni 2017 Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor
Publik  :  Akuntansi  Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Mahmudi.  (2010). Analisis  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah Edisi  Dua. Yogyakarta  :  UPP STIM YKPN Robbins, Stephen P., Timothy A. Judge. (2016). Perilaku Organisasi Edisi 16. Jakarta : Salemba Empat.