## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 18, No. 2, Desember 2018 (hlm. 123-138)
p-ISSN: 1412-436X e-ISSN:  2540-9522

## TINDAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II SETELAH PEGAWAI NEGERI PENSIUN

## ADMINSTRATIVE LAW ACTIONS AGAINTS ACCUPANCY OF GROUP II COUNTRY HOUSE AFTER RETIRING CIVIL SERVANTS

## Hetriza Masfita

## Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia
Jalan Pancasila Nomor 10 Padang email: hetriza.masfita@gmail.com
Abstract: Group II State House is a facility provided by the government for civil servants while serving as state servants. After retirement, the house must be returned to the state. This paper aims to expose and analyze two things: (i) legal institutions for class II country house occupations, and (ii) administrative legal action on oc- cupying country II homes after civil servants retired. Using a juridical-normative approach, this paper concludes that the occupancy of class II homes is legally valid if it meets the requirements and regulations of a state house. However, if the house is still inhabited after retirement, this includes violations of law. Thus, the government can take administrative legal action in the form of implementing administrative sanctions in order to avoid misuse of the house beyond its functions.
Keywords: Administrative Law Actions, Group II State Homes, Retiree
Abstrak: Rumah Negara Golongan II merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk pegawai negeri sipil selama masih menjabat sebagai abdi negara. Setelah pensiun, rumah tersebut harus dikembalikan kepada negara. Tulisan ini bertujuan untuk memapar dan menganalisis dua hal: (i) Pranata hukum Peng- hunian rumah negara golongan II, dan (ii) Tindakan hukum administrasi terhadap penghunian rumah negara golongan II setelah pegawai negeri sipil pensiun. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, tulisan ini menyimpulkan bahwa penghunian rumah negara golongan II adalah sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan dan peraturan rumah Negara. Namun, jika rumah tersebut tetap dihuni setelah pensiun, hal ini termasuk pelanggaran hukum. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum administrasi berupa penerapan sanksi administrasi demi menghindari penyalahgunaan rumah tersebut di luar fungsinya.
Kata kunci: Tindakan Hukum Adminstrasi, Rumah Negara Golongan II, Pensiunan

## Pendahuluan
Setiap  masyarakat  mempunyai  hak  tempat tinggal  yang  layak  untuk  dihuni,  termasuk mereka yang berprofesi sebagai pegawai neg- eri  sipil.  Untuk  memenuhi  hak  tersebut,  pe- merintah memberikan fasilitas rumah negara kepada pegawai negeri sipil, yang pemakaian- nya  hanya  untuk  pelaksanaan  tugas  dari  pe- merintah serta pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya, untuk memotivasi pegawai negeri sipil  agar  berkonsentrasi  terhadap  pekerjaan dengan penuh semangat.
Namun,  rumah  negara  tersebut  hanya diberikan  kepada  golongan  II  atau  rumah instansi  yang  berhubungan  dengan  instansi milik pemerintah selama masih menjalankan tugas  pemerintah. Artinya,  hak  penghunian- nya  berakhir  ketika  pegawai  negeri  sudah pensiun atau tidak aktif lagi sebagai pejabat pemerintah. Jika masih tetap dihuni, berdasar- kan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan, penetapan status, pengalihan status dan pengalihan hak atas ru - mah negara dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/prt/m/2008 tahun 2008 ten- tang pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan sta - tus, dan pengalihan hak atas rumah negara, hal ini  merupakan  pelanggaran  hukum  terhadap aturan penghunian rumah negara. 1
Artikel ini merupakan tindakan hukum ad- ministratif terhadap penghunian rumah nega - ra  golongan  II  setelah  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  pensiun. Tujuannya  adalah  memapar- kan dan menganalisis bagaimana pranata hu- kum  penghunian  rumah  negara  golongan  II
1  Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2008; peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ prt/m/2008 tahun 2008
berkaitan  dengan  pemberian  fasilitas  rumah negara sebagai tempat tinggal atau hunian ke- pada pegawai negeri sipil yang pemakaiannya dioptimalkan  untuk  pelaksanaan  tugas  dari instansi  pemerintah  serta  pelayanan  kepada masyarakat.  Dengan  demikian,  pendekatan dalam tulisan ini adalah bersifat yuridis nor- matif  atau  pendekatan  perundang-undangan yang  bersifat  perspektif  analisis,  yang  data utamanya  diperoleh  dari  penelitian  kepusta - kaan ( library research ) atau studi dokumen - tasi.

## Pranata Hukum Rumah Negara Golongan II
Semua kegiatan pemakaian rumah negara harus  sesuai  dengan  aturan  hukum  tentang pengelolaan  rumah  negara  sebagai  Barang Milik Negara. Rumah negara adalah bangunan milik negara yang diberikan sebagai fasilitas penunjang  terlaksananya  tugas  pejabat  dan/ atau pegawai negeri yang digunakan untuk di- huni dan ditempati dalam membina keluarga. 2 Pembangunan  rumah  milik  negara  diseleng- garakan  secara  bertahap  sesuai  dengan  kon- disi keuangan negara melalui dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dari hasil menjual/mengalihan hak/kontrak sewa rumah milik negara atau cara perolehan lainnya. Ru- mah negara juga dibangun dan diselenggara- kan pada suatu kawasan yang telah ditetapkan sebagai area dibangunnya rumah milik negara pada persil yang jelas status haknya berdasar - kan tipe dan kelas bangunan, pangkat dan go- longan pegawai negeri sipil, yang ditetapkan sebagai berikut:
2  Peraturan  Menteri  KeuanganNomor  138/
PMK.06/2010  Tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara  berupa  Rumah  Negara,  Pasal  1 angka 2.
Tabel 1: Tipe dan Kelas Rumah Negara 3 Tipe Kelas Pemakai Fasilitas Luas Tanah (M 2 ) Luas
K h u s u s
1000 400
Menteri, Ketua Lembaga  Pemerintah Non Departeman, Ketua Lembaga Tinggi Negara,  dan  Pejabat- pejabat  setara  dengan Menteri A 600 250 Sekretaris  Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Ketua Badan, Deputi,  dan  Pejabat setara Eselon I/ Pegawai Negeri Sipil  GolonganIV/d danIV/e B 350 120 Direktur,  Ketua  Biro, Inspektur, Ketua Pusat,  Ketua  kantor wilayah, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat  Jenderal, Sekretaris  Badan,  dan Pejabat  setara  Eselon II/Pegawai Negeri Sipil  Golongan  IV/d dan IV/e C 200 70 Ketua  Sub  Direktorat, Ketua  Bagian,  Ketua Bidang, Pejabat Setara  Eselon  III  atau Pegawai  Negeri  Sipil Golongan IV/a sampai dengan IV/c
3  Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  22/PRT/M/2008  Tahun  2008  Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Pen- etapan  Status,  Penghunian,  Pengalihan  Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Pasal 5.
120 50 Ketua Seksi, KetuaSub Bagian,  Kepala  Sub Bidang, Pejabat setara  Eselon  IV  atau Pegawai  Negeri  Sipil Golongan  III/a  dan III/b 100 36 Ketua  Sub  Seksi, Pejabat Setara Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah
Sebelum  rumah  negara  dapat  dihuni,  ter- lebih dahulu ditetapkan status golongan rumah negara. Penetapan status golongan rumah neg - ara dilakukan oleh Pimpinan instansi, dalam hal  ini  Menteri,  Kepala  Lembaga  Tertinggi dan Tinggi Negara, Kepala Lembaga Depar- temen/Non departemen yang setara Menteri 4 berdasarkan usulan dari pejabat Eselon I/peja- bat instansi yang menjadi bagian dari keselu - ruhan  kegiatan  pengelolaan  terhadap  rumah negara,  selambat-lambatnya  1  (satu)  tahun sejak  dimiliki  oleh  negara,  dengan  tata  cara sebagai berikut:
Pejabat  Eselon  I/pejabat  yang  ditunjuk 1. melengkapi  persyaratan  dokumen  yang diperlukan yaitu tanda bukti alas hak dari tanah,  tanda  bukti  kepemilikan  rumah negara, gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi.
Permohonan  usulan  penetapan  status 2. golongan  rumah  negara  menjadi  Rumah Negara  Golongan  I  atau  Rumah  Negara Golongan  II  kepada  Kepala  Instansi, dengan  melampirkan  dokumen  berupa fotokopi tanda bukti alas hak dari tanah, tanda  bukti  kepemilikan  rumah  negara,
4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1994 Tentang Rumah Negara, Pasal 12 ayat 2, 2a dan 3 beserta penjelasannya
gambar  legger/gambar  arsip  rumah  dan gambar situasi, dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dimiliki oleh negara oleh Pejabat Eselon I/ pejabat yang ditunjuk.
Mengeluarkan
surat keputusan
3.
yang  menetetapkan  status  golongan rumah  negara  ke  dalam  lingkungan kewenangannya  menjadi  Rumah  Negara Golongan  I  dan/atau  Rumah  Negara Golongan  II,  dan  diberitahukan  kepada Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Menteri Keuangan  oleh  Pimpinan  Instansi  yang bersangkutan.
Pemberitahuan  daftar  rumah  jabatan 4. ataupun  rumah  instansi  sebagai  barang milik  negara  yang  berada  dalam lingkungan  kewenangannya  kepada Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Menteri Keuangan  oleh  Pimpinan  Instansi  yang bersangkutan. 5
Perubahan  status  rumah  negara  ini  dapat ditetapkan jika dikemudian hari terdapat kon- disi  tertentu  yang  menyebabkan  perubahan status golongan rumah negara maupun pera - lihan  hak  atas  rumah  Negara.  Status  rumah negara tersebut ditetapkan sebagai berikut:
Rumah  Negara  Golongan  I  atau  rumah 1.
Jabatan,  adalah  Rumah  Negara  yang difungsikan  sebagai  tempat  tinggal  yang sifatnya  terbatas  untuk  dihuni  selama pejabat  tertentu  masih  aktif  sebagai pejabat  pemerintah.  Rumah  jabatan  juga
5  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ PRT/M/2008  Tahun  2008  Tentang  Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Sta- tus,  Penghunian,  Pengalihan  Status,  dan  Pen- galihan Hak Atas Rumah Negara, Bab III, Sub III.2,Bagian Tata Cara Penetapan Status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golon- gan II.
meliputi  rumah  negara  yang  berfungsi secara  langsung  melayani  kepentingan umum dan berlokasi atau menyatu dengan instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan, dan laboratorium.
Rumah  Negara  Golongan  II  atau  rumah 2. instansi,  adalah  Rumah  Negara  yang mempunyai  hubungan  erat  dengan  suatu instansi yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri untuk ditempati dan dikembalikan kepada  Negara  setelah  berhenti  atau pensiun.
Rumah  Negara  Golongan  III,  adalah 3.
Rumah Negara yang tidak termasuk rumah jabatan ataupun rumah instansi yang dapat dijual kepada penghuninya. 6

## Subyek Hukum Penghuni Rumah Negara Golongan II
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  subyek  hu- kum adalah segala sesuatu yang dapat mem- peroleh  hak  dan  kewajiban  dalam  hukum. 7 Subekti juga berpendapat hampir sama bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau sub- yek dalam hukum adalah orang. 8 Berdasarkan pengertian tersebut, subyek hukum penghuni rumah negara golongan II adalah pejabat atau pegawai negeri sipil yang menempati rumah negara sebagai tempat tinggal atau hunian se- lama masih aktif menjabat atau menjalankan tugas  dari  pemerintah  dan  memenuhi  per- syaratan untuk menghuni rumah negara. Per- syaratan yang dimaksud adalah:
Pegawai  negeri  sipil  yang  masih  aktif 1. menjabat  atau  menjalankan  tugas  dari
6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1994 Tentang Rumah Negara, Pasal 1 angka 5,6,7.
7  Sudikno, Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1998), 53.
8  Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Pembimbing Masa, 1996), 19.
pemerintah.
Calon  penghuni  telah  menerima  surat 2.
izin penghunian yang diterbitkan Pejabat
Eselon I/pejabat instansi.
Surat  pernyataan  bersedia  memenuhi 3. kewajiban dan tidak melanggar aturan.
Pemerintah  berdasarkan  peraturan  yang 4. berlaku  belum  ada  memberikan  dan mengalihkan hak fasilitas rumah dan/atau tanah.
Suami-isteri  tidak  dalam  keadaan
5. menghuni  Rumah  Negara  Golongan  II atau rumah negara yang lainnya.
Kepala  Instansi  telah  menetapkan 6. perhimpunan  penghuni  untuk  rumah negara yang berbentuk rumah susun. 9
Rumah  negara  golongan  II  hanya  dapat dihuni  oleh  yang  berhak  sesuai  dengan  su- rat  keputusan  penujukan  penghunian  rumah Negara golongan II kemudian dikeluarkan su- rat izin penghunian rumah negara golongan II oleh  Pejabat  Esselon  I/Pejabat  instansi  yang ditunjuk,  selanjutnya  diberitahukan  kepada Menteri Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Direktur  Jenderal  Cipta  Karya  dan  Menteri Keuangan  yang  diwakili  oleh  Direktur  Jen- deral Perbendaharaan, dengan tata cara seba- gai berikut:
Permohonan  penghunian  diajukan  oleh 1. calon  penghuni  kepada  Pejabat  Eselon  I atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir  permohonan  dan  melengkapi dokumen persyarataan :
Tanda  bukti  masih  terdaftar  sebagai a.
9  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ PRT/M/2008  Tahun  2008  Tentang  Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Sta- tus, Penghunian, Pengalihan Status, dan Penga- lihan Hak Atas Rumah Negara, Pasal 10.
pegawai negeri sipil yang masih akif dan telah difotokopi.
Pas  photo  pemohon  ukuran  3  x  4  cm, b. sebanyak 5 (lima) lembar;
Kartu yang memuat identitas keluarga yang c. telah difotokopi.
Kartu identitas diri yang telah difotokopi. d.
Surat pernyataan memenuhi kewajiban dan e. tidak melanggar aturan penghunian.
Pejabat  Eselon  I/pejabat  yang  ditunjuk 6. memakai  faktor  kedinasan  dan  faktor sosial  sebagai  persyaratan  untuk  menilai calon  penghuni  yang  akan  menempati rumah negara
Pejabat  atau  pegawai  negeri  yang 7. memperoleh  nilai  paling  tinggi  berhak menempati rumah negara.
Jika  beberapa  pegawai  memiliki  jumlah 8. nilai yang sama, maka paling yang berhak menempati  rumah  negara  berpedoman pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
Pimpinan  Instansi  yang  bersangkutan/ 9. pejabat  yang  ditunjuk  berpedoman  pada hasil penilaian pada huruf c mengelurkan Surat  Izin  Penghunian  Rumah  Negara Golongan II.
Penyampaian  Pemberitahuan  Surat  Izin 10.
Penghunian Rumah Negara Golongan II, kepada  Menteri  Pekerjaan  Umumyang diwakili oleh Direktur Jenderal Cipta Karya dan  Menteri  Keuangan  yang  diwakili oleh  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan supaya dapat ditagih/dipungut biaya sewa (kontrak). 10
10  Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  22/PRT/M/2008  Tahun  2008  Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Pen- etapan  Status,  Penghunian,  Pengalihan  Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Bab

## Hak  dan  Kewajiban  Penghuni  Rumah Negara Golongan II
Penghuni  yang  memanfaatkan  fasilitas  Rumah Negara Golongan II selain menikmati hak untuk tinggal  dalam  rumah  sebagai  sarana  pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugasnya, juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan penghunian rumah negara golongan II yaitu:
Izin Penghunian Rumah Negara Golongan 1.
II hanya berlaku selama pemegang masih aktif  di  Kementrian/Lembaga  tempat ia  bekerja  selama  3  (tiga)  tahun,  namun perpanjangan  ataupun  pencabutan  izin tersebut  melalui  evaluasi  oleh  atasannya (Pejabat Eselon I).
Rumah negarahanya dapat ditempati oleh 2. pemegang surat izin penghunian terhitung sejaktanggal surat tersebut dikeluarkan.
Pengosongan  dan  penyerahan  rumah 3. instansi  dalam  keadaan  lengkap  kepada pejabat  eselon  I  atau  pejabat  yang ditunjuk  selambat-lambatnya  2  (dua) bulan setelah penghuni (Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara) pensiun, diberhentikan  dengan  hormat  atau  tidak dengan  hormat,  wafat,  dipindahtugaskan ke  daerah/instansi  lain,  mengundurkan diri,  melanggar  larangan  penghunian rumah negara.
Pemindahan  izin  penghunian  rumah 4. negara dan mengulang sewa kepada pihak yang tidak berhak baik itu setengah bagian atau semua bagian bangunan rumah tidak boleh dilakukan oleh penghuni.
Renovasi rumah negara dengan mengubah
5. atau  menambah  bangunan  harus  seizin pejabat  eselon  I  atau  pejabat  yang
IV, Sub IV.2 angka 2, Bagian Tata Cara Peng- hunian Rumah Negara.

## ditunjuk
Pemakaian  Rumah  negara  baik  sebagian 6. atau  seluruh  hanya  dipergunakan  sesuai dengan fungsinya.
Memelihara  dan  merawat  rumah  negara 7.
dengan sebaik-baiknya.
Membayar uang sewa rumah negara pada 8. tanggal  yang  telah  ditetapkan  disetiap bulannya.
Membayar  tagihan  yang  timbul  karena 9. pemakaian  daya  listrik,  telepon,  air, gas  beserta  pajak  dan  retribusi  selama menghuni rumah negara.
Kealaian  dari  penghuni  yang  berakibat 10. rusaknya rumah negara, maka biaya untuk memperbaiki  kerusakan  tersebut  adalah tanggung jawab dari penghuni.
Pencabutan  atau  pembatalan  izin 11. penghunian rumah negara dapat dilakukan jika  terjadi  kesalahan  sejak  izin  tersebut diterbitkan  dan  penyimpangan  terhadap aturan tersebut diatas. 11

## Penghunian  Rumah  Negara  Golongan  II Setelah Pegawai Negeri Sipil Pensiun
Hak penghunian atas rumah negara golongan II yang diberikan oleh pemerintah kepada pe- gawai  negeri  sipil  telah  diatur  dengan  jelas dalam peraturan rumah negara yaitu:
Rumah  Negara  Golongan  II  atau  rumah 1. instansi adalah Rumah Negara berhubungan dengan  instansi  milik  pemerintah  yang dipergunakan sebagai tempat tinggal bagi
11  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ PRT/M/2008  Tahun  2008  Tentang  Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Sta- tus, Penghunian, Pengalihan Status, dan Penga- lihan Hak Atas Rumah Negara, Lampiran IV.3, Bagian Surat Keputusan Pejabat Eselon I Tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara.
pegawai negeri selama yang bersangkutan menjalankan  tugas  dari  pemerintah. Hak  penghunian  rumah  tersebut  akan berakhir  disaat  pegawai  negeri  pensiun atau  tidak  aktif  sebagai  pejabat  negara dan  berkewajiban  menyerahkan  kembali rumah milik negara kepadaNegara. 12
Pegawai  negeri  sipil  yang  telah 2. berhenti  atau  pensiun  berkewajiban mengembalikan  rumah  negara  golongan II yang ditempatinya. 13
Pengosongan  dan  penyerahan  rumah 3. negara  dalam  kondisi  lengkap  kepada pejabat  eselon  I/pejabat  yang  ditunjuk, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah  pemegang  surat  penghunian rumah  negara  golongan  II  tidak  berhak lagi  menghuni  rumah  negara  golongan II  karena  pensiun,  diberhentikan  dengan hormat/tidak  dengan  hormat,  wafat, dipindahtugaskan ke daerah/instansi lain, mengundurkan  diri,  melanggar  larangan penghunian rumah negara. 14
Hak penghunian rumah negara golongan II ditetapkan oleh pejabat eselon I/pejabat instansi melalui  surat  keputusan  penunjukan  peng- hunian rumah negara golongan II yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada waktu pegawai negeri sipil tidak berhak lagi menempati rumah negara. Keputusan pe-
12  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1994 Tentang Rumah Negara, Pasal 1 angka 6.
13  Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Te - tang  Tata  Cara  Pengadaan,  Penetapan  Status, Pengalihan  Status  dan  Pengalihan  Hak  Atas Rumah Negara, Pasal 1 ayat 3.
14  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ PRT/M/2008  Tahun  2008  Tentang  Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Sta- tus, Penghunian, Pengalihan Status, dan Penga- lihan Hak Atas Rumah Negara, Bab IV, Sub IV.1, angka 3 huruf c.
nunjukan penghunian rumah negara golongan II akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan tersebut.
Berdasarkan uraian di atas bahwa penghuni (pegawai negeri sipil) rumah negara golongan II  yang  berhenti  karena  pensiun,  diberhenti- kan dengan hormat/tidak dengan hormat tan- pa menerima hak pensiun, wafat, dipindahtu- gaskan ke daerah/instansi lain, mengundurkan diri,  melanggar  larangan  penghunian  rumah negara, izin penghuniannya dibatalkan, harus mengosongkan rumah negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diter- ima  keputusan  pembatalan  izin  penghunian, t etapi masih  menempati  rumah  negara  go- longan II setelah pensiun berarti telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum dari aturan penghunian rumah negara golongan II.
P elanggaran hukum karena pegawai negeri sipil masih menempati rumah negara golon- gan II setelah pensiun, maka Pejabat Esselon I/Pejabat  instansi  yang  bersangkutan  dapat mengambil tindakan hukum administrasi se - suai dengan peraturan rumah negara.

## Tindakan Hukum Adminstrasi
Pejabat Pemerintah berkewajiban menyeleng- garakan  Administrasi  Pemerintahan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan- gan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Da- lam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan, pejabat  pemerintah  dapat  mengambil  tinda- kan administrasi terhadap pelanggaran ketentu- an peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan  kepentingan  dan  kesejahteraan umum  negara  dan  perbuatan  pejabat  atau  badan administrasi  negara  yang  bertentangan  dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.
Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut “Tindakan adalah Perbua-
tan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara  lainnya  untuk  melakukan  dan/atau tidak  melakukan  perbuatan  konkret  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintaha.” 15 Pe- jabat pemerintah memiliki hak menggunakan wewenang dalam mengambil Keputusan dan/ atau Tindakan untuk menetapkan Keputusan berbentuk  tertulis/elektronis  dan/atau  me- netapkan  Tindakan,  serta  menerbitkan  atau tidak,  merubah,  memperbaharui,  mencabut, menunda,  dan/atau  membatalkan  Keputusan dan/atau Tindakan. 16
Dalam  hal  terjadinya  Penghunian  rumah negara golongan II setelah pegawai negeri sipil pensiun adalah pelanggaran hukum terhadap aturan  penghunian  rumah  negara.  Berdasar- kan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai  negeri  sipil  yang  masih  menempati rumah negara setelah pensiun, maka Pemer- intah dapat memberikan sanksi administrasi. Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “Pe - merintah memakai alat kekuasaan yang ber- sumber  dari  hukum  publik  atas  pelanggaran terhadap  norma  Hukum Administrasi  Nega - ra.” Bertolak dari pengertian tersebut, sanksi menurut hukum administrasi negara memiliki empat unsur, yaitu alat kekuasaan ( machtmid- delen ), bersifat hukum publik ( publiekrechtli- jke ),  digunakan  oleh  pemerintah  ( overheid ), sebagai  reaksi  atas  ketidakpatuhan  ( reactive op niet-naleving ). 17
J.B.J.M  Ten  Berge  menyebutkan  bahwa sanksi  merupakan  inti  dari  penegakan  hu- kum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan
15  Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerin- tahan, Pasal 1 angka 8.
16  Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerin- tahan, Pasal 6 ayat 1 huruf c dan d.
17  Ridwan Ridwan, HR, Hukum Administrasi Ne - ara (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), 315.
pada bagian akhir setiap peraturan ( In clauda venum artinya  diujung  kaidah  hukum  terda- pat  sanksi). 18 Van  Wijk/W  Konijnenbelt  ber- pendapat  Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara dapat  memberikan  sanksi  administratif  yang berasal  sarana-sarana  kekuatan  menurut  hu- kum publik bagi merekay ang telah melang- gar norma-norma hukum Pejabat Tata Usaha Negara.  Dalam  hukum  administrasi,  sanksi merupkan bagian penutup yang penting. Pem- berian  Sanksi  bertujuan  supaya  masyarakat mematuhi semua peraturan administrasi yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban beser- ta larangan-larangan. Dengan adanya sanksi, akan  menjaga  kewibawaan  badan/pejabat penerap peraturan perundang-undangan, serta sebagai instrumen penyelesaian untuk pelang - garan aturan hukum. 19
Sanksi yang dipakai oleh badan atau peja- bat  berdasarkan  ketentuan  Hukum Adminis- trasi Negara adalah:

## Paksaan  pemerintah/  eksekusi  riel 1.
(Bestuurdwang)
Sanksi eksekusi riel adalah tindakan-tinda- kan nyata ( feitelijke handeling ) dari adminis- trasi  negara  guna  mengakhiri  suatu  keadaan yang dilarang oleh peraturan HAN. Penerapan Sanksi eksekusi riel dilakukan terhadap kela- laian memenuhi suatu keterikatan atau kewa- jiban  yang  di  tetapkan  dalam  tindak  hukum administrasi yang secara langsung dilakukan administrasi  negara  terhadap  masyarakat tanpa melalui vonis hakim. 20 Sanksi eksekusi riel atau tindakan paksa dari pemerintah yang
18  I  Gusti  Ngurah Wairocana, Buku Ajar  Hukum Administrasi  Negara (Denpasar:  Planning Group, 2017), 38.
19  I  Gusti  Ngurah Wairocana, Buku Ajar  Hukum Administrasi Negara… , 38.
20  I  Gusti  Ngurah Wairocana, Buku Ajar  Hukum Administrasi Negara… , 39.
dimaksud  tidak  dapat  dipersamakan  dengan sanksi pidana karena tindakan paksaan terse- but  tidak  ada  hubunganya  dengan  paksaan fisik sehingga menimblkan perlawanan fisik, tetapi paksaan terhadap kelalaian masyarakat memenuhi  dan  mematuhi  peraturan  perun- dang-undangan. 21
Uang Paksa/Dwangsom 2.
Uang  paksa  adalahpenitipan  uang  jami- nan  yang  bertujuan  supaya  keputusan  dan/ atau  tindakan  dilaksanakan.  Pengembalian uang jaminan hanya diberikan kepada pejabat pemerintah yang bersangkutan jika telah me- menuhi  kewajibannya  untuk  melaksanakan keputusan dan/atau tindakan. 22 Uang paksa ini dilakukan  dengan  alasan  sebagai  pengganti bestuurdwang secara  praktis  sulit  dilakukan atau akan berlaku sebagai suatu sanksi yang terlalu berat. Namun, alternatif uang paksa ini akan hilang bila terjadi pelanggaran lagi.
Pencabutan/penarikan  keputusan  yang

## 3. bersifat menguntungkan
Sanksi  ini  ditetapkan  bila  terjadi  pelang- garan  terhadap  peraturan  atau  syarat-syarat yang  telah  ditetapkan  sehubungan  dengan diberikannya pada seseorang atau badan hu- kum  suatu  penetapan  tertulis  yang  mengun- tungkan.

## Denda Administrasi
4.
Sanksi  berupa  denda  dikenakan  apabila berdasar pada hasil pemeriksaan, ternyata ses-
21  Wicipto Setiadi, “Sanksi Administrasi Sebagai Salah  Satu  Instrumen  Penegakan  Hukum  Da- lam  peraturan  Perundang-Undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 6 No. 4, (2009), 610- 611
22  Aprilia B.T Pontororing, “Pemberlakuan San - si  Administrasi  Terhadap  Pejabat  Pemerintah Yang Melanggar Undang-undang Nomor 30 Ta- hun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Lex Administratum , Vol. VI, No.3, (2018), 107.
eorang atau pihak yang dikenakan kewajiban untuk membayar, tidak membayar tepat pada waktunya  sehingga  terjadi  keterlambatan, maka yang bersangkutan dibebani membayar kekurangan atau jumlah yang belum terbayar, ditambah dengan membayar denda, atas ket- erlambatannya tersebut. Dalam hal yang ber- sangkutan tetap tidak memiliki itikad baik un- tuk melunasi kewajibannya, disamping sanksi denda, dapat pula pelaksanaan penagihannya dilakukan dengan memakai surat paksa. 23

## Sanksi Pidana
5.
Van  Bemmelen  menyebutkan  bahwa sanksi  hukum  pidana  yang  membedakan antara  hukum  pidana  dengan  bidang  hukum lain.  Sanksi  pidana  berupa  pemberian  anca- man  penderitaan  dengan  sengaja  dan  sering juga pengenaan penderitaan, yang dilakukan meskipun  tidak  ada  korban  kejahatan.  Ber- dasarkan  alasan  perbedaan  tersebut  hukum pidana  dianggap  sebagai ultimum  remedium atau usaha terakhir dalam memperbaiki ting- kah laku manusia, khususnya penjahat dengan memberikan tekanan psikologis supaya orang lain  tidak  turut  serta  melakukan  kejahatan. Penerapan  hukum  pidana  sebaiknya  dibatasi atau  hanya  dilakukan  apabila  sanksi-sanksi hukum  lain  tidak  memadai  lagi  karena  sifat dari sanksi pidana adalah penderitaan istime - wa. 24
Pengenaan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan  hukum  administratif  bersifat  al - ternatif.  Sanksi  pidana  dikenakan  terhadap seorang  pelanggar  ketentuan  hukum  admin- istrasi  jika  pelanggar  tidak  ada  kemampuan menyelesaikan  kewajiban,  misalnya  tidak mampu  membayar  denda  atas  jumlah  pajak
23  I  Gusti  Ngurah Wairocana, Buku Ajar  Hukum Administrasi Negara… , 39.
24  Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama (Bandung: Alumni, 1987), 16.
yang terutang, dan sebagainya. Sehingga pe- langgar dikenai sanksi pidana kurungan seba- gai pengganti biaya yang tidak terbayar. 25
Sesuai  dengan  uraian  tersebut  di  atas, sanksi  administrasi  terhadap  penghunian  ru - mah negara golongan II setelah pegawai neg- eri  pensiun  sesuai  dengan  peraturan  rumah negara adalah:
Sanksi  berupa  pencabutan  surat  izin 1. penghunian  yang  diberikan  pada  setiap penyimpangan penghunian rumah
negara. 26
Penertiban barang/milik kekayaan negara 2. yang  dikuasai  oleh  pihak-pihak  yang tidak berhak demi terwujudnya kepastian hukum,  kewibawaan  negara/pemerintah dan good governance . 27
Pensiunan adalah orang yang tidak berhak menempati  rumah  negara  golongan  II  dan merupakan  pelanggaran  hukum  yang  harus ditertibkan  sesuai  dengan  perintah  jabatan yang sah dari Menteri Keuangan Republik In- donesia.
Penunjukan  penghunian  berakhir  pada 3.
saat  penghuni  yang  bersangkutan  tidak berhak  lagi  menempati  rumah  negara yang  ditindaklanjuti  dengan  pencabutan surat  izin  penghunian  dalam  bentuk Surat  Keputusan  Pencabutan  Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Negara. 28
25  I  Gusti  Ngurah Wairocana, Buku Ajar  Hukum Administrasi Negara… , 40.
26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1994 Tentang Rumah Negara, Pasal 25.
27  Instruksinya  Menteri  Keuangan  Nomor  299/ IMK.09/2010 Tentang Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah, dan/atau Kend- araan Bermotor yang Dikuasai/Digunakan oleh Pensiunan  Pegawai  Negeri  Sipil  Kementerian Keuangan.
28  Surat  Edaran  Dirjen  Perbendaharaan  Nomor
Pemberian sanksi administrasi berupa Pen - cabutan Surat Izin Penghunian rumah negara golongan II dilakukan setelah terlebih dahulu dilaksanakan  penelitian  dan  pemeriksaan. Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  diperoleh cukupbukti  adanya  pelanggaran  ketentuan persyaratan penghunian rumah negara. 29 Pen- cabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Pejabat Eselon I/ pejabat yang  ditunjuk, dengan  ketentuan se- bagai berikut :
Rumah negara yang berada di DKI Jakarta, a.
Bogor,  Depok,  Tangerang  dan  Bekasi dilaksanakan  oleh  Direktur  Penataan Bangunan dan Lingkungan;
Rumah  negara  yang  berlokasi  di  luar b.
DKI  Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang dan Bekasi, dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan  Umum/Dinas  Teknis  Provinsi sebagai pelaksanaan tugas pembantuan. 30
Semenjak dikeluarkan keputusan pencabu- tan izin penghunian rumah negara golongan II karena pegawai negeri sipil telah pensiunan, maka nama yang bersangkutan tidak tercan- tum  lagi  dalam  daftar  pembayaran  gaji  pe- gawai Kantor di lingkungan bekerja, sehingga
SE-15/PB/2012 Tanggal 19 April 2012 Tentang Pedoman Teknis Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Direktur Jenderal Perbendaharaan 29  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Sta- tus, Penghunian, Pengalihan Status, dan Penga- lihan Hak Atas Rumah Negara, Bab IV, Sub IV.1, angka  3  huruf  h,  Bagian  Ketentuan  Penghunian Rumah Negara.
30  Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  22/PRT/M/2008  Tahun  2008  Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Pen- etapan  Status,  Penghunian,  Pengalihan  Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Bab IV, Sub IV.1 angka 3 huruf g,Bagian Ketentuan Penghunian Rumah Negara.
pemerintah tidak berwenang memungut uang sewa rumah negara golongan II karena Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara me- mungut  sewa  rumah  negara  golongan  I  dan golongan II dengan memotong langsung dari daftar gaji berdasarkan usulan dari Bendaha- rawan  Gaji  pada  Kantor/Satuan  Kerja  peng- huni rumah negara yang bersangkutan. 31

## 4.  Pengosongan secara paksa dengan bantuan Instansi berwenang.
Setelah dikeluarkan keputusan Pencabutan Surat  Izin  penghunian  rumah  negara  golon- gan  II,  Hak  untuk  menghuni  rumah  negara golongan II secara otomatis gugur demi hu- kum karena Pegawai negeri sipil sudah tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai penghuni rumah negara. Kemudian Pegawai negeri sipil harus mengosongkan rumah negara yang di- huninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan se- jak diterima keputusan pencabutan/penarikan izin penghunian, 32 apabila pengosongan tidak dilakukan oleh penghuni, maka pengosongan dilakukan  secara  paksa  dengan  bantuan  In- stansi berwenang. 33

## 31  Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara, Pasal 4 ayat 1 32  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ PRT/M/2008  Tahun  2008  Tentang  Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Sta- tus, Penghunian, Pengalihan Status, dan Penga- lihan Hak Atas Rumah Negara, Bab IV, Sub IV.1, angka  3  huruf  c,  Bagian  Ketentuan  Penghunian Rumah Negara.
33  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ PRT/M/2008  Tahun  2008  Tentang  Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Sta- tus, Penghunian, Pengalihan Status, dan Penga- lihan Hak Atas Rumah Negara, Bab IV, Sub IV.1, angka  3  huruf  i,  Bagian  Ketentuan  Penghunian Rumah Negara.

## Keabsahan Tindakan Hukum Administrasi
Tindakan hukum yang diambil pemerintah ter- hadap penghunian rumah negara golongan II setelah pensiun telah sesuai dengan ketentuan hukum  yang  berlaku.  Keabsahan  tindakan/ perbutan Pejabat Administrasi Negara dalam hal ini Pejabat Esselon I/Pejabat instansi da - lam penggunaan wewenang sebagai berikut:
Berdasarkan Peraturan Perundang- 1. Undangan.
Aparat  Pemerintah  sebagai  pelaksana 2. memiliki  wewenang/berkuasa  sebagai penguasa/alat perlengkapan Pemerintah.
Sebagai pengemban amanat menjalankan 3.
roda Pemerintah.
Difungsikan sebagai sarana yang berakibat 4.

## Hukum di bidang Hukum Administrasi.
Mewujudkan  tercapainya  kepentingan 5.
Negara dan rakyat. 34
Penerapan  sanksi  hukum  administrasi berupa  keputusan  pencabutan  izin  dan  pen- gosongan  rumah  negara  golongan  II  secara paksa dengan bantuan Instansi berwenang te - lah memenuhi syarat agar dinyatakan sebagai keputusan yang sah yaitu:
Syarat-syarat Materiil terdiri dari: 1.
Alat/pejabat  yang  berwenang/berkuasa a. membuat ketetapan.
Suatu ketetapan dapat dibatalkan demi hu- kum jika ketetapan tersebut dibuat oleh peja- bat  yang  tidak  berwenang/berkuasa  menurut Undang-undang. 35 Pejabat  yang  berwenang menurut  undang-undang  yang  memberikan
34  E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi I - donesia (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986),
118.
35  Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara (P - kanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), 79-80.
wewenang  tersebut  dalam  menjalankan  we- wenang  terikat  dengan  aturan  yaitu  jangka waktu (masa berlakunya wewenang), wilayah (daerah  berlakunya  wewenang),  isi  dan  tu- juan  wewenang  yang  diberikan.Jika  dalam menjalan  wewenang  yang  dimaksud  terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut di atas, maka  akibatnya  adalah  menjadi  tidak  ber- wenang ( onbevoeg ). 36
Tidak Cacad Yuridis b.
Pembatalan terhadap suatu ketetapan dapat dilakukan jika terdapat cacad yuridis seperti salah perkiraan/ divaling ,Tipuan/ dwang , Bed- rog karena pembuatan ketetapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bentuk dan cara sesuai dengan peraturan c. dasar.
Peraturan perundang-undangan telah men- gatur  bentuk  dari  ketetapan  yaitu:  pertama, bentuk  Lisan.  Pemakaian  bentuk  lisan  tidak terlalu  penting  bagi  peraturan  perundang- undangan  karena  tidak  mempunyai  akibat hukum  dan  hanya  terjadi  pada  situasi  yang membutuhkan waktu relative singkat.
kedua,  bentuk  tertulis.  Pemakaian  bentuk tertulis  sangat  penting  dalam  penyusunan banding  agar  maksud  dan  dasar  tuntutannya menjadi jelas sehingga terjaminnya kepastian hukum.
Isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan d. dasar
Untuk  menentukan  materi/substansi  dari suatu ketetapan telah diatur dalam peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya ketetapan tersebut. Dalam pelaksanaan dari suatu keteta- pan dapat terjadi penyalahgunaan wewenang
36  Harsanto Nursadi, “Tindakan Hukum Admini - trasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Beraki- bat Pada Tindakan Pidana,” Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol. 48, No. 1, (2018),121.
karena ketetapan yang materi/substansi tidak sesuai dengan peraturan dasar atau dotourne- ment  den  pouvois artinya  pejabat  pemerintah telah melakukan penyimpangan terhadap ke- wenangan  yang  diperolehnya  sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan dasar yang menjadi sumber wewenangnya. 37
Penyalahgunaan  wewenang  dapat  dimini- malkan  oleh  pejabat  negara  supaya  dapat menyelenggarakan tugas dari negara dengan sempurna,  dengan  cara  tindakan  pemerin- tah ( bestuurshandeling ) yang diambil secara cepat  demi  menghidari  stagnansi  jalannya pemerintahan  memakai  peraturan  kebijak- saan yang bersumber dari diskresi ( freies er- messen )  untuk  menyelesaikan  permasalahan tuntutan  publik  ( bestuurzorg )  yang  semakin komplek, harus dapat dipertanggungjawabkan dengan dilandasi Asas-asas Umum Pemerin- tahan yang Baik (AUPB) sebagai tolak ukur atau parameternya agar tidak terjadi pelang- garan terhadap hak warga negara, 38 karena se- tiap penyalahgunaan wewenang yang berasal dari diskresi akan dituntut pertanggungjawa- ban secara pribadi jika terdapat unsur mal ad- ministrasi, merugikan hak warga negara dan ganti rugi atau denda tidak dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN)/ anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), selanjutnya  akan  menjadi  beban  tanggung jawab dari jabatan apabila tindakan yang di- ambil oleh pejabat negara mengatasnamakan jabatan  yang  didalamnya  tidak  mengandung unsur  maladministrasi  dan  ganti  rugi  atau denda dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN)/anggaran pendapatan
37  Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara (P - kanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), 79-80.
38  Odie Faiz Guslan, “Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Tindakan Maladministrasi Dengan Tin- dak Pidana Korupsi,” Riau Law Journal , Vol.2,
No.2, (2018), 146-147.
belanja daerah (APBD). 39
Menimbulkan akibat hukum. e.
Akibat hukum yang dimaksud adalah ter- jadinya  perubahan  terhadap  suatu  hubungan hukum yang telah ada seperti dihapuskannya suatu  hubungan  hukum  dan  terbitnya  we- wenang  baru  bagi  suatu  badan  atau  jabatan administrasi  yang  menyebabkan  terjadi  pe - rubahan  suatu  wewenang  pada  suatu  badan/ pejabat. 40
2.  Syarat-syarat Formil terdiri dari:
Terpenuhi  tata  cara  untuk  pembuatan a. sebuah ketetapan.
Setiap  ketetapan  yang  dikeluarkan b.
harus  memiliki  bentuk  sesuai  dengan peraturan Undang-undang yang mendasari dikeluarkannya ketetapan tersebut.
Terpenuhi semua syarat untuk dilaksanakan c.
sebuah ketetapan;
Ketetapan  juga  harus  memperhitungkan d.
jangka  waktu  dari  tujuan  dibuat  dan  di umumkannya ketetapan tersebut. 41

## Kekuatan  Hukum  Tindakan  Hukum Administrasi
Tindakan  hukum  yang  diambil  pemerintah terhadap  penghunian  rumah  negara  golon- gan II setelah pegawai negeri pensiun berupa keputusan pencabutan izin penghunian rumah negara  golongan  II  dan  pengosongan  rumah secara  paksa  dengan  bantuan  instansi  yang
39  Ansori Lutfil, “Diskresi Dan Pertanggungjaw - ban  Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan  Pe- merintah,” Jurnal Yuridis , Vol. 2, No.1, (2015), 144.
40  Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara (P - kanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), 79-80.
41  Hukum  Administrasi  Negara  -  Materi  K - liah  Ilmu  Hukum,  https://andruhk.blogspot. com/ 2012/07/hukum-administrasi-negara.ht- ml 3 Okt 2016 . diakses 20 Maret 2019.
berwenang adalah sah secara hukum. Diang- gap sahnya suatu keputusan sudah sah apabila suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Wujud dari kekuatan hukum suatu keputusan adalah:
Kekuatan  hukum  formil  ( 1. formeel Rechtskracht )  yakni  ketetapan  tersebut tidak  dapat  lagi  disanggah/digugat oleh  suatu  alat  hukum  ( Rechtsmiddle ). Ketetapan  memiliki  kekuatan  hukum formil  dibagi  dalam  2  hal.  Pertama, ketetapan  telah  memperoleh  persetujuan untuk  berlaku  dari  alat  negara  tertinggi dan  berwenang  memberikan  persetujuan tersebut.  Kedua,  ketetapan  menolak  hak untuk  banding  dalam  batas  waktu  yang diatur dalam undang-undang.
Kekuatan  Hukum  Materiil  ( 2. Materiele Rechtskracht) yakni Isi ketetapan memiliki dampak yang sangat kuat sehingga tidak memungkinkan  dibuat  kembali  oleh  alat negara. 42

## Penutup
Rumah  Negara  Golongan  II  atau  rumah  in- stansi, adalah rumah negara yang berhubungan dengan instansi milik pemerintahyang diberi - kan sebagai fasilitas untuk tempat tinggal bagi pegawai negeri sipil selama mengabdi kepada negara. Hak penghunian atas rumah tersebut akan berakhir disaat yang bersangkutan me- masuki masa pensiun atau tidak aktif lagi lagi sebagai pejabat negara dan berkewajiban me- nyerahkan kembali rumah negara kepada neg- ara. Rumah Negara merupakan barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban
42  H.  Muhamad  Rakhmat, Hukum  Administrasi Negara Indonesia (Bandung: Lo Goz Publish- ing, 2014), 347.
anggaran pendapatan belanja negara (APBN), sehingga  merupakan  bagian  dari  keuangan negara, maka sudah seharusnya dikelola den- gan baik tentang pengadaan, pemakaian dan perubahan status golongan dari rumah negara tersebut.  Semua  kegiatan  pemakaian  rumah negara  harus  dapat  dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan pengelolaan Barang Mi- lik Negara berupa rumah negara, agar terhin- dar dari penyalahgunaan atas rumah negara di luar fungsinya.
Rumah negara golongan II hanya dapat di- huni oleh pengawi negeri sipil yang memenuhi persyaratan, tata cara sebagaimana diatur da- lam peraturan rumah negara dan mempunyai surat izin penghunian berdasarkan surat kepu- tusan  penunjukan  penghunian  rumah  negara golongan  II  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat Eselon I/pejabat instansi.Pegawai negeri sipil selama menghuni rumah instansi untuk tem - pat  tinggal,  juga  mempunyai  kewajiban  dan larangan yang harus dipatuhi.
Dalam hal terjadi Penghunian rumah neg- ara  golongan  II  setelah  pegawai  negeri  sipil pensiunan  adalah  pelanggaran  hukum  terh- adap peraturan rumah negara. Pemerintah da- pat mengambil tindakan hukum administrasi berupa keputusan pemberian sanksi adminis- trasi yaitu pencabutan izin penghunian nega- ra golongan II dan pengosongan secara paksa dengan  bantuan  instansi  yang  berwenang. Pemberian sanksi administrasi bertujuan agar masyarakat  mematuhi  semua  kewajiban  dan larangan yang ada dalam peraturan adminis- trasi.  Dengan  adanya  sanksi,  akan  menjaga kewibawaan  badan/pejabat  dalam  penerapan peraturan perundang-undangan, serta sebagai instrumen  penyelesaian  untuk  pelanggaran aturan hukum

## Bibliography

## Journals
Faiz Guslan, Odie. “Tinjauan Yuridis Menge- nai  Batasan Tindakan  Mal Administrasi Dengan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Riau Law  Journal ,  Vol.2  No.2,  September 2018.
Lutfil,  Ansori.  “Diskresi  Dan  Pertanggung - jawaban  Pemerintah  Dalam  Penyeleng- garaan Pemerintah.” Jurnal Yuridis , Vol.
2, No.1, 2015.
Nursadi, Harsanto. “Tindakan Hukum Admin-
istrasi  (Negara)  Perpajakan Yang  Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan , Vol. 48, No.
1, 2018.
Pontororing,  Aprilia  B.T.  “Pemberlakuan Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pejabat Pemerintah  Yang  Melanggar  Undang- undang  Nomor  30 Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Lex Admin- istratum , Vol. VI, No.3, Agustus 2018. Setiadi,  Wicipto.  “Sanksi  Administrasi  Se - bagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan Hukum  Dalam  peraturan  Perundang- Undangan.” Jurnal  Legislasi  Indonesia , Vol. 6, No. 4, 2009.

## Books
Abidin,  Andi  Zainal. Asas-Asas  Hukum  Pi- dana Bagian Pertama . Bandung: Alumni,
1987.
E.  Utrecht. Pengantar  Hukum  Administrasi Indonesia . Surabaya: Pustaka Tinta Mas,
1986.
HR,  Ridwan. Hukum  Administrasi  Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
Munaf,  Yusri. Hukum  Administrasi  Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016. Ngurah Wairocana, I Gusti. Buku Ajar Hukum
Administrasi  Negara .  Denpasar:  Plan- ning Group, 2017.
Rakhmat, H. Muhamad. Hukum Administra - si Negara Indonesia. Bandung: Lo Goz Publishing, 2014.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakar- ta: Pembimbing Masa, 1996.
Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1998. Website dan Internet Resource “ Hukum Administrasi Negara - Materi Kuliah Ilmu  Hukum,”https://andruhk.  blogspot. com/2012/07/hukum- administrasi -neg- ara.html  3  Okt  2016,  diakses  18  Maret 2019.
“bahan+kuliah+han  - Staff Site  Universitas Negeri Yogyakarta,”  http:// staffnew .uny. ac.id/upload/131570328/pendidikan/ BAHAN+KULIAH+HAN.pdf , diakses 19 Maret 2019.
“Hukum Administrasi | SISKUMDA,” http:// bagianhukum.purwakartakab.go.id/bu - letin-hukum/hukum-administrasi11  Jun 2014 ... diakses 20 Maret 2019.
“Hukum Administrasi Negara - Materi Kuliah Ilmu  Hukum,  https://andruhk.blogspot . com/2012/07/hukum-administrasi-neg - ara.html 3  Okt  2016 , diakses  20  Maret 2019.

## Theses
Boby.  “Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Mela- lui  Sewa  Beli  Rumah  Dinas  Pekerjaan Umum  Kota  Palangkaraya  Kalimantan Tengah.” Tesis , UGM, 2012.
Eti  Kurniasih.  “Pemberian  Hak  Milik  Atas Tanah Dari Tanah Negara Terhadap Pe- gawai Negeri Sipil (Studi Kasus Peruma- han BPT Bogor).” Tesis , Undip, 2010.

## Laws
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pe - merintahan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Ten- tang Aparatur Sipil Negara Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status,  Pengalihan  Status,  dan  Pengali- han Hak Atas Rumah Negara.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  138/ PMK.06/2010 Tentang  Pengelolaan  Ba- rang Milik Negara berupa Rumah Neg- ara
Instruksinya Menteri Keuangan Nomor 299/ IMK.09/2010 Tentang Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah, dan/ atau  Kendaraan  Bermotor  yang  Dikua- sai/Digunakan  oleh  Pensiunan  Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan. Surat  Edaran  Dirjen  Perbendaharaan  Nomor SE-15/PB/2012  Tanggal  19  April  2012 Tentang  Pedoman  Teknis  Penghunian Rumah  Negara  di  Lingkungan  Direktur Jenderal Perbendaharaan
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pe- doman  Teknis  Pengadaan,  Pendaftaran, Penetapan  Status,  Penghunian,  Pengali- han Status, dan Pengalihan Hak Atas Ru- mah Negara Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Peruba- han  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 40 Tahun 1994