## Pengaruh Transparency, Accountability, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
Penulis: Syahrul Hidayatullah 1 Nyimas Wardatul Afiqoh 2
Afiliasi:
Universitas
Muhammadiyah Gresik 1,2
Korespondensi: Syahrul_190302@umg. ac.id 1 afiqohnyimas@umg.ac. id 2
Histori Naskah:
Submit: 05-11-2023
Accepted: 05-11-2023 Published: 06-11-2023
Pengelolaan  Dana  Desa  yang  sesuai  dengan  aturan  adalah  dengan menerapkan Prinsip Good Governance dengan adanya aspek Transparency,  Accountability,  dan  Partisipasi  Masyarakat.  Penelitian  ini ditujukan guna mengetahui adanya pengaruh Transparency, Accountability,  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Pengelolaan  Dana Desa  di  Kecamatan  Manyar,  Kabupaten  Gresik.  Terdapat  80  orang responden  yang  diambil  dengan  cara  purposive  sampling  dengan menentukan    beberapa  kriteria  yaitu:  Para  aparatur  dan  pejabat  tim  yang melakukan Pengelolaan Dana Desa yakni, KaDes, SekDes, BenDes, Kasi Program,  serta  warga  desa  yang  mengetahui  dan  memahami  terkait Pengelolaan  Dana  Desa.  Data  dikumpulkan  dengan  menyebarkan  angket atau  kuesioner  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  Analisis  Regresi Linear Berganda. Didapatkan hasil bahwasannya terdapat pengaruh positif dan  signifikan  antara  Transparency,  Accountability,  dan  Partisipasi Masyarakat  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Manyar Kabupaten Gresik dilihat dari  nilai probabilitas  0,000 ≤ 0,05
Kata  kunci :  Transparency,  Accountability,  Partisipasi  Masyarakat,  Dana Desa, Kecamatan Manyar

## Pendahuluan
Maschab  (2013)  menjelaskan  bahwasanya  desa  adalah  sebuah  organisasi  pemerintah  atau  kekuasaan pemerintahan  yang  memiliki  otoritas  politik  hal  ini  disebabkan  desa  merupakan  komponen  dalam pemerintahan negara .
Dalam ( UU  No. 6 Tahun 2014 ) , dapat diketahui bahwasannya dana desa merupakan alokasi dana dari APBN  yang  digunakan  untuk  kegiatan,  pelaksanaan,  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan  masyarakat  dalam  pemerintahan  desa.  Sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  disebutkan dalam Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022, dalam APBN Tahun Anggaran 2023, dijelaskan bahwa aturan  terkait  pengelolaan  dan  rincian  dana  desa  telah  ditetapkan  oleh    PerMen  Keuangan.  Ini  adalah alasan  di  balik  diterbitkannya  PerMen  Keuangan  No.    201/PMK.07/2022,  telah  diterbitkan  peraturan mengenai pengelolaan Dana Desa.
Dalam  mengelola  Dana  Desa,  baiknya  harus mengacu  pada  konsep  Good  Governance.  Konsep  tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera (Rahmatullah  &  Rahmatullah,  2021).  Edowai  et  al.,  (2021:13)  mengungkapkan  bahwa  Tata  Kelola Pemerintahan  yang  baik  merupakan  sebuah  konsepsi  yang  merujuk  pada  prosedur  dalam  musyawarah yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor  swasta  untuk melaksanakan  tugas  pemerintahan.  Mardiasmo  (2009:18)  menyebutkan  terdapat  9  asas  dalam Good Governance .    3  asas  Good  Governance  yang  menjadi  dasar  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  diantaranya yaitu Transparency, Accountability, dan Partisipasion. Dengan diterapkannya Konsep Good Governance
dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  maka  akan  memberikan  suatu  keberhasilan  sistem  perencanaan  dan pengendalian yang baik. Dengan demikian, Pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar dapat menambah peningkatan  kelayakan  dan  sejahteranya  masyarakat  Desa,  serta  dapat  mencukupi  kebutuhan  fisik  yang masih belum tercukupi sebelumnya (Zaman & Nurdiwaty, 2020).
Kecamatan Manyar merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Gresik. Tempatnya berada sekitar 7 Km di sebelah barat dari Kota Gresik, wilayahnya dekat dengan pesisir pantai. Di Kecamatan Manyar terdapat  23  Desa  yang  terdiri  dari  41  Dusun,  130  Rukun  Warga  (RW),  dan  606  Rukun  Tetangga  (RT). Mengikuti  perubahan  peraturan  ditetapkan  oleh  pemerintah  mengenai  Pengelolaan  Dana  Desa  Tahun 2023,  disesuaikan  juga  dengan  Peraturan  Bupati  Gresik  No.  75  Tahun  2022  terkait  pedoman  teknis prioritas  dalam  penggunaan  dana  desa  tahun  2023  Pasal  3  ayat  (3)  huruf  a  menyatakan  bahwasanya: Untuk  Penggunaan  dan  Pengelolaan  Dana  Desa  ditetapkan  oleh  masing-masing  Desa  sesuai  dengan wewenangnya. Hal-hal yang diprioritaskan dalam penggunaan Dana Desa sesuai dengan yang dinyatakan pada  ayat  (1)  difokuskan  untuk  mencapai  tujuan    SDGs  Desa  diantaranya  yaitu:  a)  Perbaikan perekonomian oleh pemerintah , b) Pelaksanaan program-program besar nasional oleh pemerintah desa, c) Adanya cara untuk mengurangi resiko dan menangani bencana alam yang disebabkan oleh alam maupun non alam oleh pemerintah desa. Dalam Menyalurkan dana desa di Kecamatan Manyar dilakukan secara bervariasi  dan  berbeda  di  setiap  desanya.  Artinya,    Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) diukur  berdasarkan  jumlah  desa  dan    pertimbangan  populasi  warga  desa,,  tingkat  kesusahankesusahan warga, luas desa dan kesukaran secara geografis untuk mendorong pembangunan desa yang berkeadilan kekayaan. Menurut Widodo et al. (2015:48) menyatakan bahwa cara menghitungnya yakni menggunakan faktor  pembobotan  diantaranya  30%  untuk  banyaknya  warga,  20%  untuk  Luas  daerah,  dan  50%  untuk Angka Kemiskinan. Di sisi lain, kesulitan geografis ditunjukkan dengan indeks biaya konstruksi.
Ariadi  (2019)  menyatakan  bahwasanya  pemerintah  berharap  dengan  adanya  penyaluran  dana  tersebut maka semua desa di Indonesia dapat menjadi desa yang swadaya dan sejahtera. Dengan demikian, desa diharapkan mempunyai sistem perencanaan yang baik agar dapat menjadi pedoman program prioritas apa pun  yang  sebaiknya  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  dalam  mengelola  Dana  Desa  diharuskan  dengan penerapan  asas-asas  Good  Governance  seperti  adanya  Transparency,  Accountability,  dan  Partisipasi. Selain  itu,  Dana  Desa  diharuskan  dikelola  oleh  dengan  baik  oleh  perangkat  desa  yang  bermitra  dengan masyarakat.  Sehingga,  dalam  penerapan  prinsip  tersebut,  baik  aparat  desa  maupun  warga  desa  harus mampu  memahami  undang-undang  dan  peraturan  lainnya,  melakukan  pencatatan,  pembuatan,  dan pertanggungjawaban laporan.
Berdasarkan  informasi  data  CMSPAN  Kemenkeu  (2021)  menyebutkan  bahwa  "Kabupaten  Gresik menempati pringkat ke-25 se-jawa timur dalam pencairan dana desa". Keterlambatan pencairan dana desa dapat  mengakibatkan  terbengkalainya  pembangunan  infrastruktur    dan  tertundanya  pencairan  Bantuan Langsung Tunai  Desa (BLT DD)  yang dapat berdampak pada pemberdayaan masyarakat. Keterlambatan disebabkan adanya peraturan baru yang mengharuskan pemerintah desa lebih proaktif dalam keterlibatan memasukkan SPJ pada OM SPAN (Akasah, 2021). Berdasarkan laman BPK Jatim, salah satu kepala desa di  Kabupaten  Manyar  diduga  melakukan  korupsi  dana  desa  pada  tahun  2016  yang  awalnya mengakibatkan selisih anggaran sebesar Rp169 juta. Jika dihitung ulang, ternyata ada selisih Rp 175 juta. Tak  hanya  itu,  pada  tahun  2022,  salah  satu  mantan  kepala  desa  di  Kecamatan  Manyar  kedapatan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan anggaran pemerintah desa (Pemdes) sebesar 270  juta  rupiah  pada  tahun  2016  hingga  2018.  Astomo  (2020)  juga  mengatakan  bahwa    masih  terdapat desa di Kabupaten Manyar yang tidak transparan terkait anggaran BLT, dan penyaluran yang tidak sesuai dengan target.
Kajian  ini  dilakukan  guna  mengukur  pengaruh  yang  diberikan  oleh  variabel  Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Kecamatan  Manyar.  kajian  ini  sangat  penting  untuk  diteliti  lebih  lanjut  karena  persoalan  pengelolaan yang  tidak  jelas  dapat  menghambat  partisipasi  masyarakat  secara  langsung  dalam  proses  pengambilan keputusan.

## Studi Literatur

## Transparency
Tanjung (2014) memaparkan bahwasanya  transparency suatu tindakan dalam hal penyampaian informasi terkait keuangan kepada warga yang harus dilakukan secara terbuka dan jujur. Dalam hal ini dikarenakan warga  memiliki  wewenang  untuk  tahu  keseluruhan  informasi  keuangan  dengan  transparan  dan mengetahui  tindakan  pemerintah  dalam  mempertanggungjawabkan  mengenai  pengelolaan  sumber  data yang  sudah  diamanatkan  sesuai  pada  PP  yang  masih  aktif  atau  berlangsung.  Adapun  indikator  dari Transparency  yang  dipaparkan  oleh  (Mardiasmo,  2018:19)  ada  5  bagian  yaitu:  on  time,  akseptabel, eksplisit, cermat, accessible, dan dapat dibandingkan.
Dalam Pengelolaan Dana Desa yang terbuka terhadap segala informasi, jujur, dan terpercaya merupakan suatu  usaha  untuk  menuju  manajemen  pemerintahan  yang  terstruktur  dan  teratur  sesuai  asas  Good Governance. Hal ini disebabkan ketika semakin baik dan semakin transparan suatu pemerintahanpemerintahan  dalam  merencanakan  pembangunan  dandan  mengelola  keuangan,  maka semakin dekat dan mudah mewujudkan prinsip Good Governance.
H1:  Terdapat  pengaruh  signifikan  antara  Transparency  terhadap  pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

## Accountability
Krina (2013:133)  menjelaskan  bahwasanya  Accountability merupakan  sebuah cara  yang  dilakukan  oleh pihak  yang  diberi  wewenang  dan  amanat  untuk  mempertanggungjawabkan  apa  yang  diamanatkan  dan dipercayakan.  Dalam  hal  ini,  Accountability  merupakan  suatu  upaya  untuk  meningkatkan  pengawasan yang  ditujukan  guna  menghindari  penyalahgunaan  jabatan  dan  penumpukan  kekuasaan  serta  ditujukan untuk  saling  mengawasi  (Check  and  Balances).  Terdapat  lima  macam  Accountability  yaitu, Accountability  Hukum  dan  Kejujuran,  Accountability  Manajerial,  Accountability  Program, Accountability Kebijakan, dan Accountability Keuangan (Mahmudi, 2016:19).
Accountability  adalah  salah  satu  syarat  dasar  yang  ditujukan  guna  pencegahan  dalam  hal  penumpukan dan  penyalahgunaan  kekuasaan,  sehingga  kekuasaan  dipantau  dalam  mencapai  tujuan  utama  dengan tingkatan  yang  efektif,  efisien,  jujur,  dan  bijaksana.  Dengan  diterapkannya  Accountability  dalam Pengelolaan Dana Desa akan mempermudah tujuan mencapai Good Governance (Edowai et al., 2021:16).
H2: Terdapat pengaruh signifikan antara Accountability terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

## Partisipasi Masyarakat
Ultafiah  (2017)  memaparkan  bahwasanya  Partisipation  adalah  suatu  kontribusi  dan  peran  serta  warga dalam mengelola Dana Desa, prosesnya dimulai dari ikut merencanakan, mengawasi, dan  menilai guna mendapatkan  hasil  yang  sesuai  dhasilengan  tujuan  yang  sudah  ditetapkan  serta  mensejahterakan masyarakatnya. Ada lima unsur dalam partisipasi yaitu, ikut serta dalam setiap acara yang diadakan, tidak ada paksaan  dan  sadar  dalam  melakukannya,  menunjukkan  sikap  yang  pro-aktif,  dan  berkontribusi  baik secara fisik maupun non fisik, serta terdapat kesepakatan (Solekhan, 2014:144). Sedangkan indikator dari Partisipasi  Masyarakat  sendiri  yaitu,  setiap  warga  ikut  terlibat  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan
mengelola Dana Desa, setiap warga ikut serta mengawasi dalam mengelola Dana Desa, dan setiap warga tetap  diikutsertakan  menjadi  penerimaan  manfaat  dari  diadakannya  kegiatan  pengembangan  dan penguatan masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Desa (Ardiyanti, 2019).
Keikutsertaan masyarakat dalam mengelola Dana Desa merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dapat  memberikan  peningkatan  yang  efektif  dalam  Pengelolaan.  Jadi,  bila  dalam  mengelola  Dana  Desa terjadi  sesuatu  hal  di  luar  tujuan  yang  sudah  ditetapkan,  maka  masyarakat  dapat  memberikan  pendapat agar tercipta Village Funds Management yang tepat.
H3:  Terdapat  pengaruh  signifikan  antara  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  pengelolaan  Dana  Desa  di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

## Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa
Penerapan prinsip Transparency, Accountability , dan Partisipasi Masyarakat yang mengacu pada prinsip Good  Governance  akan  memberikan  dampak  positif  dalam  mengelola  Dana  Desa  yang  mana  dapat menciptakan    manajemen  Dana  Desa  yang  lebih  tertata  dan  terencana,  sehingga  dapat  menghindari penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan,  menghindari  penyelewengan  dan  pemborosan  Dana  Desa dikarenakan  Dana  Desa  dikelola  dengan  transparan,  terbuka,  jujur,  dapat  dipertanggungjawabkan,  dan adanya partisipasi dari masyarakat yang ikut mengawasi.
Penerapan  Prinsip  tersebut  sejalan  dengan  yang  dipaparkan  oleh  Piji  dan  Yulianto  (2016),  yang menyatakan bahwasanya pemerintah berharap dengan diterapkannya   Transparency, Accountability, dan Partisipasi dalam mengelola Dana Desa dapat menjadikan aspek terwujudnya Good Governance.
H4:  Terdapat  pengaruh  signifikan  antara  Transparency,  Accountability  dan  Partisipasi  Masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mernakai  tipe  survei  dengan  memakai  angket  sebagai  alat  pengumpulan  datanya. Berlokasikan  di  23  Desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Manyar,  Kabupaten  Gresik.  Terdapat  80  orang responden  yang  diambil  dengan  cara  purposive  sampling  dengan  menentukan    beberapa  kriteria  yaitu: Para aparatur dan pejabat tim yang melakukan Pengelolaan Dana Desa yakni, KaDes, SekDes, BenDes, Kasi Program, serta warga desa yang mengetahui dan memahami terkait Pengelolaan Dana Desa.
Data  dikumpulkan  dengan  menyebarkan  angket  atau  kuesioner.  Instrumen  penelitian  yang  digunakan diantaranya  yakni:  Skala  Transparency  yang  diambil  dari  Ardiyanti  (2019)  dengan  nilai  reliability sebesar 0,913, skala Accountability diambil dari Ardiyanti (2019) dengan nilai  reliability sebesar 0,854, dan  skala  Partisipasi  Masyarakat  juga  didapatkan  dari  Ardiyanti  (2019)  dengan nilai  reliability    sebesar 0,74.  Adapun  skala  Pengelolaan  Dana  Desa  diambil  dari  Taslim  (2021)  dengan  nilai  reliabilitas  0,759. Analisis data menggunakan teknik Analisis regresi linier berganda.

## Hasil
Skala Transparency terdiri dari 6 item dengan reliabilitas 0,889. Skala Accountability terdiri dari 4 item dengan reliabilitas 0,705. Skala Partisipasi Masyarakat terdiri dari 6 item dengan reliabilitas 0,883. Skala Pengelolaan Dana Desa terdiri dari 8 item dengan reliabilitas 0,91.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kecamatan  Manyar,  Kabupaten  Gresik  dengan  partisipan  sebanyak  80 orang.  Pada  Tabel  1  diketahui  bahwa  yang  berpartisipasi  didominasi  oleh  laki-laki  sebanyak  65% sedangkan  perempuan  hanya  35%.  Usia  yang  mendominasi  pada  rentang  41  tahun  hingga  50  tahun sebanyak 31,25%. Berdasarkan jabatan partisipan terbanyak yakni Kasi sebanyak 43,75%.
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3117
Tabel 1 Data Demografis Responden No. Data Demografis Kriteria Jumlah Subyek (N=80) Prosentase 1. Jenis Kelamin Laki-laki 52 65% Perempuan 28 35% 2. Jabatan KaDes 13 16,25% SekDes 13 16,25% BenDes 12 15% Kepala Seksi 35 43,75% Warga 7 8,75% 3. Usia 20-30 Tahun 19 23,75% 31-40 Tahun 19 23,75% 41-50 Tahun 25 31,25% Diatas 50 Tahun 17 21,25%
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai rata-rata , std deviasi, nilai min dan  maks berlaku untuk setiap variabel yang dipakai pada kajian ini. Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) mempunyai rata-rata sebesar 30,6, std. deviasi sebesar 3,6, nilai min sebesar 22, dan nilai maks sebesar 35.

## Tabel 2 Uji Multikolinearitas
Mean Std. Deviasi Min Max N Tranparansi (X1) 26,7 3,05 20 30 80 Akuntabilitas (X2) 16,7 2,5 10 20 80 Partisipasi Masyarakat (X3) 26,7 3,2 19 30 80 Pengelolaan Dana Desa (Y) 30,6 3,6 22 35 80
Dalam  melakukan  uji  hipotesis  ada  beberapa  syarat  yang  harus  dilakukan  yakni  dengan  melakukan  uji asumsi atau uji prasyarat.
Uji normalitas menghasilkan p=0,2 > 0,05. Dari sini dapat dilihat bahwa sebaran data  keempat variabel pada  kajian  ini  berdistribusi  normal.  Untuk  uji  multikolinearitas  nilai  Tolerance  >  0,01  dan  nilai  VIF  < 10.000.  Oleh  karena  itu,  regresi  tersebut  dapat  dikatakan  bebas  dari  multikolinearitas.  Uji heteroskedastisitas  menghasilkan  grafik  scatterplot  yang  terdistribusi  secara  acak  sehingga  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3117
Tabel 3 Koefisien Regresi
Coefisien a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta T Sig. 1 (Constant) 7,330 2,433 3,012 ,004 X1 ,360 ,149 ,303 2,413 ,018 X2 ,616 ,156 ,423 3,960 ,000 X3 ,131 ,142 ,116 ,923 ,359
a. Dependent Variabel: Y
Selanjutnya,  berdasarkan  Tabel  3  dapat  dilihat  hasil  dari  analisis  koefisien  regression  diperoleh  hasil signifikansi (p) 0,018 ≤ 0,05. Artinya, variab Transparency secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan  signifikan  terhadap  variabel  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Manyar,  Kabupaten  Gresik. Sehingga, hipotesis 1 diterima.
Lalu,  koefisien  regresi  selanjutnya  diperoleh  hasil  signifikansi  (p)  0,000  ≤  0,05.  Sehingga,  ditarik kesimpulan bahwa secara parsial Variabel Accountability memberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  variabel  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Manyar,  Kabupaten  Gresik.  Oleh  karena  itu, hipotesis 2 diterima.
Kemudian,  koefisien regresi  yang  ketiga  diperoleh  hasil  signifikansi  (p)  0,359 ≥  0,05.  Artinya, variabel Partisipasi  Masyarakat  secara  parsial  tidak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Sehingga, hipotesis 3 ditolak.
Tabel 4. Anova Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 602,087 3 200,696 35,072 ,000 b Residual 434,901 76 5,722 Total 1036,988 79
a. Dependent Variabel: Y
b. Predictors: (Contanst), X3,X2,X1
Berdasarkan pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (p) adalah 0,00 ≤ 0,05 . Sehingga, dapat diartikan  bahwasannya  variabel  Transparency,  Accountability,  dan  Partisipasi  Masyarakat  secara bersamaan  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.  Artinya, hipotesis 4 diterima.
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,762 b ,581 ,564 2,392
a. Predictiors: (Contanst), X3,X2,X1
b. Dependent Variabel: Y
Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R² (R kuadrat) sebesar 0,762 atau 76,2%. Dengan demikian dapat dibuktikan  bahwa  variabel    Transparency,    Accountability,    dan  Partisipasi  Masyarakat  memberikan pengaruh  yang  tinggi  di  angka  persentase  sebesar  76,2%  terhadap  variabel  Pengelolaan  Dana  Desa. Sedangkan, sisanya sebesar 23,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diujikan pada penelitian ini.

## Pembahasan
Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa hipotesis  pada penelitian telah terjawab.  Hasil  analisis  regresi  menunjukkan  bahwa  Transparency,  Accountability,  dan  Partisipasi Masyarakat secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hal ini dapat  nilai  probabilitas  (p)  sebesar    0,000  <  0,05.  Artinya,semakin  tinggi  nilai  Transparency, Accountability,  dan  Partisipasi  Masyarakat  maka  semakin  berkualitas  manajemen  dalam  Pengelolaan Dana Desa. Sejalan dengan nilai R² yaitu sebesar 0,762 atau 76,2% maka Transparency, Accountability, dan  Partisipasi  Masyarakat  memberikan  pengaruh  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andriani  (2019)  yang  mana  "Tranparency,  Accountability,  dan Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa".  Begitu  juga  penelitian  yang dilakukan  oleh  Angelia  &  Rahayu  (2020)  yang  menjelaskan  bahwa  "secara  simultan  Transparency, Accountability dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa".
Dalam analisis ini, didapatkan bahwa koefisien regresi memperlihatkan adanya pengaruh yang significant dari variabel Accountability terhadap Pengelolaan Dana Desa, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ≤ 0,05.  Pengelolaan  dana  desa  harus  dilakukan  dengan  baik,  sehingga  pengelola  dapat  memberikan pertanggungjawaban  yang  lengkap  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  pelaporan.  Dari penelitian  yang  dilakukan,  terbukti  bahwa  melaksanakan  Accountability  sangatlah  penting.  Dalam menyokong  hasil  ini,  banyak  jawaban  setuju  dan  persetujuan  yang  sangat  kuat  dari  responden  telah diperoleh. Dalam pandangan Rijal et al. (2021), akuntabilitas memegang peran penting sebagai cara untuk memberikan  pertanggungjawaban  terhadap  semua  aktivitas  dan  kinerja  yang  telah  dilakukan  oleh  suatu entitas  kepada  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan.  Menurut  Garung  &  Ga  (2020),  akutabilitas memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Menurut  penelitian yang dilakukan  oleh  (Sukmawati  &  Nurfitriani,  2019)  disimpulkan  bahwa  adanya  keterkaitan  antara akuntabilitas  dengan  pengelolaan  keuangan  desa.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Risya  & Nurodin,  2017)  dan  (Sirajudin,  2019)  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.
Namun, nilai signifikansi koefisien regresi untuk variabel Partisipasi Masyarakat adalah 0,359 yang lebih besar  dari  tingkat  signifikansi  0,05.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  Partisipasi  Masyarakat tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa.    Didukung  dengan  hasil penelitian  Ultafiah  (2017)  menunjukkan  bahwa  "partisipasi  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  pengelolaan  dana  desa".  Dalam  kajian  ini,  dicatat  bahwa  Ho  ditolak  dan  nilai  signifikasi  X3 diperoleh sebesar 0,658. Hal ini dikarenakan nilai t sig  0,658 > 0,05.  Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa  secara  parsial,  Partisipasi  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Pengelolaan  Dana Desa (Y) di Kecamatan Manyar.
Dalam pandangan Rijal et al., (2021) Teori Keagenan menjelaskan kaitan antara pemegang saham sebagai prinsipal  dengan  manajemen  sebagai  agen.  Tugas  pemerintah  desa  sebagai  agent  adalah  bertanggung jawab  terkait  pengelolaan  dana  desa,  mulai  dari  perancangan  hingga  penetapan  hasil  akhirnya.  Untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  desa,  pemerintah  desa  dituntut  untuk mengelola  keuangan  desa  dengan  efisien  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Penting  bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan Accountability  yang mudah dipahami dan transparan yang melibatkan partisipasi masyarakat (Nugroho et al., 2022).
Menurut  Edowai  et  al.  (2021:13)  menjelaskan  bahwa  Pada  dasarnya  Good  Governance  adalah  sebuah konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab secara bersama-sama dan implementasinya. Dalam rangka mencapai kesepakatan antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta  mengenai  pelaksanaan  pemerintahan.  Good  Governance  itu  sendiri  merupakan  sebuah  konsep dalam  mengelola  pemerintahan  yang  ditujukan  agar  dapat  menuju  pada  pemerintahan  yang  lebih berkualitas dan dapat tercipta masyarakat yang sejahtera (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021).
Menurut Mardiasmo (2009:18)menyebutkan terdapat 9 asas dari Good Governance. Dari 9 asas tersebut ada 3 asas yang menjadi dasar utama dalam mengelola Dana Desa  yaitu Transparency, Accountability, dan  Partisipasion.  Dalam  Mencapai  tata  kelola  Pemerintahan  yang  Baik,  para  Aparatur  Desa  harus menerapkan  Transparency  dan  Accountability  serta  mengikutsertakan  warga  Desa  untuk  mengawasi kinerjanya (Rasmini, 2019).
Ramadhani  &  Yuliati  (2021)  menjelaskan  bahwa  Transparency  ditunjukkan  dengan  pemerintahan  yang memiliki  keterbukaan,  kemudahan  masyarakat  dalam  mengakses  dan  memperoleh  informasi  terkait Pengelolaan  Dana  Desa.  Teori  keagenan  menyatakan  bahwa  dalam  pengelolaan  dana  desa  mungkin terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak yang memberi kuasa (masyarakat desa) dan pihak yang melaksanakan  tugas  (pemerintah  desa).  Dalam  hal  ini,  masyarakat  desa  sebagai  pihak  yang  memberi kuasa  mungkin  tidak  memperoleh  informasi  yang  sama  dengan  pemerintah  desa  sebagai  pihak  yang melaksanakan  tugas.  Dengan  adanya  tingkat  Transparency  yang  tinggi,  akan  terjadi  pengaruh  yang signifikan  dalam mendapatkan  informasi  yang  lengkap  dan  konsisten  bagi  para pemangku  kepentingan. Hal  ini  akan  membantu  mengurangi  ketimpangan  informasi  yang  ada.  Menurut  Nugroho  et  al.  (2022), didapat  kesimpulan  bahwa  apabila  suatu  pemerintah  menerapkan  prinsip  transparansi  dengan  tepat, pengelolaan  dana  desa  dalam  pemerintahan  tersebut  juga  akan  lancar.  Pengelolaan  alokasi  dana  desa ditandai  dengan  transparansi  melalui  upaya  pemerintah  desa  dalam  memberikan  informasi  yang  mudah diakses dan tersedia bagi masyarakat.
Accountability  adalah  sebuah  pertanggungjawaban  yang  diberikan  pemerintahan  kepada  rakyatnya  atas kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki untuk memakai sumber dana  yang  ada  dan  yang  sudah  diberikan  (Irawan  et  al.,  2022).  Teori  Agensi  sangat  berkaitan  dengan Accountability  dalam  hal  ini  dikarenakan  Accountability  adalah  suatu  bentuk  tanggung  jawab  aparatur Desa  sebagai  pelaku  dalam  melaksanakan  Pemerintahan  Desa  yang  prosesnya  dari  merencanakan, mengawasi,  dan  mengevaluasi  yang  diberikan  kepada  warga  Desa.  Dengan  demikian,  ketika Accountability  dalam  suatu  pemerintahan  Desa  memiliki  kualitas  yang  baik,  maka  Pengelolaan  Dana Desa akan semakin efektif dan efisien (Nugroho et al., 2022).
Partisipasi  merupakan  wujud  partisipasi  dan  terlibatnya  masyarakat  dalam  prosedur    pengelolaan keuangan desa sejak pelaksanaan, penentuan rencana hingga monitoring dan evaluasi. Prinsip-prinsip tata pemerintahan  yang  baik  memperjelas  bahwa  pemerintahan  yang  baik  adalah  pemerintahan  yang mengupayakan  keberlanjutan  dengan  partisipasi  masyarakat.  Tentu  saja  teori  agensi  juga  menyebutkan variabel partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya   keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan kegiatan keuangan desa, pengelolaan alokasi dana desa akan menjadi lebih efisien  (Nugroho et al., 2022).

## Kesimpulan
Kajian  ini  ditujukan  untuk  meneliti  pengaruh  Transparency,  Accountability,  dan  Partisipasi  Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. Didapatkan hasil bahwasannya : (1) Transparency, Accountability, dan Partisipasi  Masyarakat  secara  simultan  memberikan  pengaruh  yang  positif  dan  significant  terhadap Pengelolaan Dana Desa dilihat dari sig. sebesar 0,000 ≤ 0,05 . (2) Transparency secara parsial memiliki pengaruh yangyang  positif dan significant terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan nilai sig. 0,18 ≤ 0,05, artinya jika tingkat transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan dana desa semakin tinggi dan baik
hal  tersebut  dapat  memberikan  peningkatan  kepercayaan  dan  kemauan  warga  untuk  turut  berpartisipasi terhadap  pengelolaan  dana  desa  dan  pembangunan  desa  yang  ditujukan  guna  kemajuan  desa.  (3) Accountability  secara  parsial  juga  mempunyai  pengaruh  positif  dan  significant  terhadap  Pengelolaan Dana Desa dilihat nilai sig. sebesar 0,00 ≤ 0,05, dalam hal ini, artinya, semakin akuntabel Pengelolaan Dana Desa maka semakin kecil kemungkinan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. (4). Akan tetapi,  dalam  kajian  ini  Partisipasi  Masyarakat  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  Pengelolaan Dana Desa dengan nilai sig. 0,359 ≥ 0,05.

## Referensi
Akasah,  H.  (2021). Rangking  25,  Penyaluran  Dana  Desa  Gresik  Lambat.  Ini  Penyebabnya? https://radargresik.jawapos.com/politika/politik-
Andriani,  M.  (2019).  Pengaruh  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap pengelolaan  dana  desa  (studi  pada  Desa  Luk,  Kecamatan  Rhee,  Kabupaten  Sumbawa). E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa , 1 (2), 1–13.
Angelia,  R.  S.,  &  Rahayu,  S.  (2020).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas  Dan  Partisipasi  Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Desa  (studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Desa  Di  Kecamatan  Cianjur  Tahun 2019). eProceedings of Management , 7 (1).
Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , 1–127. Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. Meraja Journal , 2 (2), 135–147. Astomo,  K.  R.  (2020). Puluhan  Warga  Desa  Roomo  Gresik  Unras  BLT  Covid-19  Tak  Transparan . https://beritajatim.com/peristiwa/puluhan-warga-desa-roomo-gresik-unras-blt-covid-19-tak- transparan/
Edowai,  M.,  Abubakar,  H.,  &  Said,  M.  (2021).  Akuntabilitas  &  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Gowa: Pusaka Almaida (Vol. 5, Nomor 3).
Garung,  C.  Y.,  &  Ga,  L.  L.  (2020).  Pengaruh  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Terhadap  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (Add)  Dalam  Pencapaian  Good  Governance  Pada  Desa  Manulea,  Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas , 8 (1), 19–27. Irawan,  F.,  Kusumastuti,  R.,  &  Zulma,  G.  W.  M.  (2022).  Pengaruh  pengelolaan  alokasi  dana  desa, transparansi,  dan  akuntabilitas  terhadap  pemberdayaan  masyarakat  Desa  Siau  dalam  Kecamatan Muara  Sabak  Timur  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  tahun  2021. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , 5 (2), 753–761.
Krina, L. L. (2013). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi . Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Mahmudi. (2016). Manajemen Kinerja Sektor Publik . Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Andi. Mardiasmo, M. B. A. (2018). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru . Penerbit Andi. Maschab, M. (2013). Politik Pemerintahan Desa di Indonesia . PolGov Fisipol UGM.
Nugroho,  P.  S.,  Wahyuningsih,  P.,  &  Alliyah,  S.  (2022).  PENGARUH  AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA  (Studi  Kasus  Pada  10  Pemerintah  Desa  di  Kecamatan  Tahunan  Kabupaten  Jepara). Jurnal Akuntansi dan Pajak , 23 (1).
Rahmatullah,  A.  F.,  &  Rahmatullah,  A.  F.  (2021).  Good  Governance  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja , 47 (1), 24–33.
Ramadhani,  N.  S.,  &  Yuliati,  A.  (2021).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  Dan  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal  Proaksi , 8 (2),  561–571.
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3117
https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2331
Rasmini,  N.  K.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa I Made Yoga Darma Putra. E-Jurnal Akuntansi , 28 , 132–158.
Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Untuk  Meningkatkan  Good  Village  Governance. E-Jurnal Akuntansi , 31 (12), 3301–3313.
Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen) , 6 (11), 74–80. Sirajudin, M. H. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia . Solekhan,  M.  (2014). Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat .  Malang: Setara Perss.
Sukmawati,  F.,  &  Nurfitriani,  A.  (2019).  Pengaruh  transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  pengelolaan keuangan desa. Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm , 2 (1), 52–66. Tanjung, A. H. (2014). Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik . BPFE UGM. Taslim,  A.  B.  D.  A.  (2021). PENGARUH  TRANSPARANSI  DAN  AKUNTANBILITAS  TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PEBALORAN KECAMATAN CURIO . Ultafiah,  W.  (2017).  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Trasparansi  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk Mewujudkan  Good  Governance  Pasa  Desa  Di  Kecamatan  Merapai  Barat,  Kabupaten  Lahat. Palembang. Jurnal  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiayah  Palembang , 1 (1), 25–29.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait . (2015). Visimedia.
Widodo,  R.  B.  B.  D.,  Musikal,  R.,  Puspawijaya,  A.,  &  Siregar,  J.  D.  N.  (2015).  Petunjuk  pelaksanaan bimbingan  dan  konsultasi  pengelolaan  keuangan  desa. Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) , 1–119.
Zaman,  B.,  &  Nurdiwaty,  D.  (2020).  Penerapan  Prinsip  Good  Governance  Dalam  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa. Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA) , 5 (1), 65–84.