## Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan Di Daerah Kabupaten Mandailing Natal)
Marwah Auliyani 1 , Muhammad Yafiz 2
1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara E-mail: marwahauliyani940@gmail.com 1 , muhammadyafiz@uinsu.ac.id 2

## Article History:
Received: 15 Februari 2022 Revised: 24 Februari 2022 Accepted: 26 Februari 2022
Abstract: This  study  aims  to  examine  the  role  and function  of  the  Regional  Development  Planning Agency  (BAPPEDA)  in  development  in  Mandailing Natal  Regency.  The  research  method  used  is  a qualitative research method. Therefore the researchers  used  this  type  of  qualitative  research. Therefore, the researchers used the interview method, as well as direct observation. Researchers took data sources  in  the  form  of  primary  data  and  secondary data.  Where  is  meant  by  primary  data,  namely  data obtained  directly,  that  is,  as  used  by  researchers  in this study, namely interviews and direct observation.
As for what is meant by secondary data, namely data obtained indirectly, namely data obtained from other than  sources.  The  result  of  this  research  is  that  the development  in  Mandailing  Natal  Regency  is  in accordance  with  the  planning  of  BAPPEDA  of Mandailing  Natal  Regency,  but  has  not  been  fully implemented.
Keywords: Role,
Development, Bappeda

## PENDAHULUAN
Pembangunan  adalah  suatu  proses  kegiatan  ayang  dilakukan  dalam  rangka mengembangkan  atau  mengadakan  perubahan-perubahan  ke  arah  keadaan  yang  lebih  baik. 1 Adapun pembangunan menurut para ahli yaitu: pembangunan menurut Rogers adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Lebih dari itu menurut Rostow, pembangunan adalah  proses perpindahan secara linier dari masyarakat terbelakang ke negara maju. Maka dari itu pembangunan ialah suatu dimana adanya proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan. 2
Pembangunan  ialah  segala  proses  perbaikan  kualitas  kehidupan  masyarakat  dan  bangsa secara  terencana.  Pembangunan  nasional  merupakan  rangkaian  upaya  pembangunan  yang berkesinambungan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat dan negara untuk mencapai
1 Heliarta, Pembangunan Nasional, (Semarang: ALPRIN, 2019), hal. 2
2 Bonaraja Purba, Muhammad Fitri Ramadana, Edwin Basmar, Diana Purnama Sari, Antonia Klara, Darwin Damanik, Annisa Ilmi Faried, Darwin Lie, Nadia Fariza, Noni Rozaini, Rahman Tanjung, Nur Arif Nugraha, Ekonomi Pembangunan, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 1-2
tujuan  nasional  yang  tertuang  dalam  UUD  1945.  Pembangunan  nasional  dilaksanakan  secara berkesinambungan dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka dari itu segala proses pelaksanaan pembangunan itu perlu adanya suatu proses yang  harus  dilaksanakan  melalui  tahapan-tahapan  agar  bisa  memaksimalkan  sasaran pembangunan. Sebagaimana tahap yang paling penting dan suatu tahapan yang paling vital ialah suatu tahapan perencanaan. Karena tahap yang paling penting dan merupakan tahapan yang paling awal  dilakukan,  maka  tahap  perencanaan  akan  menjadi  acuan  ataupun  pedoman  awal  bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. 3
Adapun perencanaan pembangunan ialah suatu tahapan kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan segala sesuatu  yang menvakup tentang pembangunan,  yang dipersiapkan secara sistematis. Pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan agar mencapai tujuan yang sudah direncanakan  sesuai  pemilihan  tujuan  dilakukan  secara  sadar  atas  dasar  skala  kebutuhan  dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. 4
Segala aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintah pada suatu wilayah dan juga dipusat  supaya  terlaksananya  peran  BAPPEDA  yang  berjalan  aporisma  sinkron  menggunakan badan yang berperan krusial pada aplikasi perencanaan dan pembangunan maka wajib mempunyai upaya yang terencana. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengertian BAPPEDA adalah suatu badan perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran untuk merencaakan pembangunan disuatu  daerah  maupun  dipusat  dan  perannya  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada perencanaan  pembangunan  daerah.  dimana  peran  BAPPEDA  sangat  diperlukan  sebagai  badan yang  mendukung pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
Adapun fungsi dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sungguh sangat  dibutuhkan  ataupun diperlukan karena perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang  pertama  membantu  menetapkan  arah  pembangunan  dengan  memaksimalkan  dan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan semua pengembang. Sedangkan menurut Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2004  yang  dimaksud  dengan  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional (SPPN) yaitu, perangkat di setiap daerah wajib menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pembangunan untuk melaksanakan kedua media tersebut. ada jangka pendek (5 tahun) dan jangka pendek (tahunan), tergantung kepada keuangan dan kewajiban utama.
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  27  Tahun  1980,  dibentuk  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tanhun 2015, Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal  telah  terlibat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah,  awalnya  direncanakan  agar pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal bisa berjalan dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu pembentukan badan Perencanaan pembangunan (BAPPEDA) di  Kabupaten  Mandailing  Natal  sangat  diperlukan  untuk  melaksanakan  pembangunan  daerah Kabupaten Mandailing Natal secara merata dan menyeluruh. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang  perencanaan  pembangunan  Daerah  harus  tunduk  pada  ketentuan  yang  terdapat  dalam undang-undang.
3 Fahrizanur, Dr. Rita Kalalinggi M.Si, Drs. H Burhanudin, M.Si, Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Pase, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 4, 2017 , hal. 1599-1600.
4 Nyoman Doddy Darmawan, I Nyoman Suprapta, Strategi Bappeda dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Buleleng, jurnal Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.2 – Agustus 2020, hal. 31.
Salah  satu  kewajiban  BAPPEDA  yaitu  menyusunan  rencana  pembangunan  daerah,  dan juga  rencana  pembangunan  Daerah  untuk  jangka  yang  panjang  (RPJPD)  dan  jangka  menengah (RPJMD)  juga jangka pendek (RKPD). Dan menyusun rencana-rencana pembangunan tersebut dalam sebuah rangcangan pembangunan  yang dilaksanakan secara menyeluruh dan juga merata kesemua daerah Kabupaten Mandailing Natal.
Oleh karena itu, peran BAPPEDA sebagai badan perencanaan pembangunan yang memiliki fungsi dan  peran  seagai    penyusun  dan  juga  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang  perencanaan  dan untuk  mengendalikan  pembangunan  di  suatu  daerah  harus  bisa  menggunakan  strategi  dan  juga mengoptimalkan  kordinasi  perencanaan  pembangunan  daerah,  yang  dilakukan  bersama-sama dengan  semua  organisasi  perangkat  daerah  dan  juga  pemangku  kepentingan  di  lingkup pemerintahan  Kabupaten  Mandailing  Natal  agar  semua  rencana-rencana  maupun  visi  misi  yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.
Oleh karena itu, berdasarkan hasil penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Seperti  apa  itu  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimanakah pembangunan di Mandailing Natal, apakah sudah sesuai dengan perencanaan BAPPEDA Kabupaten Mandailing Natal?
3. Kendala  apasajakah  yang  dihadapi  BAPPEDA  dalam  perencanaan  pembangunan  di Kabupaten Mandailing Natal?
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas,  maka  peneliti  tertarik  meneliti  dengan  judul  “Peran Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Di Kabupaten Mandailing Natal”

## LANDASAN TEORI

## Peran
Adapun  pengertian  dari  peran  itu  sendiri  ialaha  segala  sesuatu  yang  diharapkan  yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat, sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang  harus  dilaksanakan 5 .  Peran  ini  merupakan  bagian  dari  tugas  utama  yang  perlu  dilakukan 6 . Peran itu sendiri juga bisa diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan  yang dilakukan oleh  seseorang  dalam  suatu  peristiwa 7 .  Oleh  karena  itu  maksut  peran  dalam  penetian  ini  ialah sebuah  penyusunan  rencana  yang  diambil  oleh  pemimpin  BAPPEDA  dalam  menyusun  rencana pengelolaan pembanguan daerah.

## Pembangunan
Melakukan sebuah pembangunan bukanlah suatu pekerjanan yang bisa kita bilang dengan mudah, akan tetapi melakukan suatu pembangunan itu adalah suatu pekerjaan yang bisa dibilang cukup sulit. Maka dari itu diperlukan tenaga dan   pikiran yang benar-benar bisa dan mampu dan
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 845
6 Anonimous, Kamus Indonesia (Balai Pustaka: Jakarta, 1996), hal. 150
7 Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hal. 62
harus sejalan dengan tugas dan wewenang yang harus bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu  diperlukan  orang-orang  yang  mempunyai  kejujuran  dan  penuh  tanggung  jawab  terhadap pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  yang  di  amanahkan  oleh  setiap  penyelenggara  pemerintahan daerah.  supaya  pembangunan  itu  bisa  terlaksana  dengan  sebaik  mungkin  dan  juga  menyeluruh, adil, dan terpadu, jadi perlu adanya  suatu  perencanaan   yang  cukup matang  yang harus sesuai dengan  tujuan  yang  disusun  terlebih  dahulu,  suapaya  apa  yang  diinginkan  maupun  yang  dicita- citakan bisa tercapai dan terlaksana dengan sebaik mungkin.
Pembangunan  pada  umumnya  merupakan  salah  satu  fungsi  pemerintahan  dan  dilakukan dalam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain pembangunan merupakan hasil agenda pelaksanaan, artinya pembangunan daerah dari berbagai komponen dan pihak pasti terlibat baik  sebagai  subjek  maupun  sebagai  target,  dan  perbedaan  kepentingannta  berbeda.  Karena disparitas ini, perlu diintegrasikan ke dalam proses pembangunan.
Menurut  Zulkarimen  Nasution,  pembangunan  sebagai  tujuan  umum  adalah  proyeksi  seluas- luasnya gagasan dan aspirasi manusia, komponen sosial ideal terbaik, atau mungkin terbaik yang dapat dibayangkan. Mengembangkan tujuan tertentu adalah tujuan jangka pendek yang biasanya digunakan sebagai tingkat pencapaian tujuan program tertentu 8

## Perencanaan Pembangunan
Berdasakan UU No 25 Tahun 2004 Pasal 1, perencanaan adalah proses mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian opsi.  Perencanaan  pembangunan  daerah  juga  dapat  dilihat  sebagai  rencana  untuk  meningkatkan penggunaan sumber daya publik yang tersedia didaerah dan untuk memperkuat kapasitas sektor swasta untuk secara bertanggung jawab memproleh nilai dari sumber daya swasta. Dalam rencana pembangunan daerah, daerah secara keseluruhan dianggap sebagai suatu kesatuan ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai faktor yang saling terkait. 9
Adapun  makna  dari  Perencanaan  pembangunan  itu  sendiri  merupakan  suatu  kegiatan atauoun  usaha  yang  dengan  keadaan  sadar  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  melalui  instrumen  kebijakan.  Perencanaan  pembangunan  juga  mencakup  semua proses  untuk  menentukan  tindakan  masa  depan  yang  tepat  melalui  serangkaian  keputusan kebijakan,  dengan  mempertimbangkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Rencana  pembangunan  juga dapat  digambarkan  sebagai  metode  atau  metode  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan.  Perencanaan  pembangunan  bisa  dimaksutkan  untuk  mencapai  suatu  pembangunan yang  terus  menerus  berjalan  dalam  suatu  daerah  demi  tercapaimya  kesejahtraan  rakyat  daerah tersebut.
Menurut  pernyataan  dari  Tadaro  ,  ia  menyatakan  bahwa  perencanaan  pembangunan ekonomi  bisa  diartikan  dengan  segala  sesuatu  usaha  dari  pemerintah  yang  dilakukan  dengan sungguh-sungguh  untuk  mengoordinasikan  segala  keputusan  ekonomi  yang  dilakukan  dalam jangka panjang dan untuk mempengaruhi secara langsung dan dalam beberapa hal.  Hal ini juga bertujuan  untuk  mengelola  upaya  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan.  Selain  itu,  Tadaro menjelaskan bahwa proses perencanaan itu sendiri dapat diartikan sebagai latihan bagi pemerintah untuk memilih tujuan dan menetapkan tujuan yang berbeda. Terakhir, atur kerangka kerja untuk menerapkan, mengoordinasikan, dan memantau rencana pengembangan.
8 Dakwah Islamiyah, Fakhsiannor, Murdiansyah Herman, Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021, Jurnal ePrints UNISKA, Artikel Dakwah Islamiyah, hal. 4
9 Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph. D., Perencanaan Pembangunan Daerah teori dan aplikasi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 4
Selain  itu  Bintaro  T,  menjelaskan  perencanaan  pembangunan  merupakan  arah  pembangunan sumber-sumber pembangunan (dengan segala ketebatasannya) untuk mencapai tujuan status sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Rencana pembangunan juga merupakan hasil dari proses  politik  ( public choice theory of  planning ), khususnya penjabaran visi dan misi pembangunan dari Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota) terpilih. 10
Rencana pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu kesatuan  prosedur  perencanaan  pembangunan  untuk  menyusun  rencana  pembangunan  jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di tingkat nasional, lokal, dan daerah.

## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Adapun  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dari  Supriyadi  Bratakusumah  yaitu  segala sesuatu dimana proses perencanaan yang dimaksutkan buat melaksanakan perubahan menuju ke arah  yang  lebih  baik  bagi,  pemerintah  dan  lingkungannya  pada  wilayah/daerah  tertentu  dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memilki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Berarti, Perencanaan Pembangunan  Daerah  (PPD)  akan  membentuk  tiga  hal  pokok  yang  meliputi:  perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamya. 11
Dalam  bidang  perencanaan,  pengendalian  dan  evaluasi  pembangunan  daerah  memiliki tugas  menyelenggarakan  pengkoordinasian,  perumusan  kebijakan  teknis  dan  program  dalam perencanaan  pembangunan  di  bidang  perencanaan,  pengendalian  dan  evaluasi  pembangunan daerah.
Untuk  melaksanakan  berbagai  tugas  sebagaimana  yang  sudah  tercantum  diatas,  bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  menyelenggarakan beberapa fungsi diantara yaitu:
1. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
2. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan.
3. Melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
4. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah.
5. Perumusan  kebijakan  penyusunan  perencanaan,  pengendalian,  evaluasi  dan  informasi pembangunan daerah.
6. Mengkoordinasikan  dan  mensinkronisasikan  pelaksanaan  kebijakan  perencanaan  dan penganggaran di daerah.
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
8. Melakukan  pengendalian  melalui  pemantauan,  supervisi  dan  tindak  lanjut  penyimpangan terhadap  pencapaian  tujuan  agara  program  dan  kegiatan  sesuai  dengan  kebijakan pembangunan daerah.
9. Mengidentifikasi  permasalahan  pembangunan  daerah  berdasarkan  data  untuk  mengetahui perkembangan pembangunan.
10. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
11. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai lahan dokumentasi.
10 Ir. Kusmo Hadiutomo, M.M., Perencanaan Pembangunan Terintegrasi dan Terdesentralisasi Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 3-4
11 Stefly N.D Mulalinda, Ismail Sumampow, Alfon Kimbal, Perencanaan Terpadu Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, jurnal Eksakutif Volume 1 No. 2 Tahun 2021, hal. 5
12. Penyususnan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
14. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
15. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

## METODE PENELITIAN
Bedasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Informasi menjadi  semakin  detail,  dan  dengan  berfokus  pada  permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan  dan melakukan  penelitian  kualitatif,  penulis  dapat  menjelaskan  secara  lebih  komprehensid.  Penulis menggunakan  metode  berupa  wawancara  dan  observasi  langsung  saat  melalakukan  survei. Menurut  denzin  &  Lincoln,  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  berbagai metode yang ada untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lingkungan alam. Menurut Ericsson, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menemukan dan menjelaskan secara naratif efek dari aktivitas yang dilakukan dan tindakan yang dilakukan pada kehidupan mereka. Kirk & Miller mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi unik dalam ilmu pengetahuan sosial yang pada dasarnya bertumpu pada pengamatan manusia, baik dalam bidangnya maupun secara terminologi. Ini mendefenisikan beragam situasi dunis, keragaman orang, keragaman perilaku, keyakinan dan minat beragam yang berhubngan dengan makna yang baik dengan berfokus pada berbagai bentuk yang mengarah pada makna yang berbeda 12
Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di BAPPEDA Kabupaten Mandailing Natal,  dengan  lokasi  terletak  di  komplek  perkantoran  payaloting  Kabupaten  Mandailing  Natal. Dalam penelitian ini menggunakan sumberdata primer dan sejunder. Yang dimana yang dimaksut dengan data primer ialah segala data yang didapatkan secara langsung, maka data primernya dalam penelitian  ini  yaitu  seperti  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  secara  langsung.  Adapun  data sekunder  dalam  penelitian  ini  ialah  informasi  yang  diproleh  secara  tidak  langsung,  melainkan adanya pihak ketiga selain narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal
Berdasarkan peraturan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Pasal 2, yang dimaksut dengan RPJM Daerah ialah penajabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang yang dilakukan dengan penyususnan  yang berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat  arah  kebijakan  keuangan  Daerah,  straegi  pembangunan  daerah,  kebijakan  umum,  dan program  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  lintas  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  dan  program kewilayahan  disertai  dengan  rencana-rencana  kerja  dalam  kerangka  regulasi  dan  kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Dengan  demikian  menurut  Undangp-Undang  diatas,  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional memiki lima pendekatan di seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:
1. Politik
2. Teknokratik
3. Partisifatif
4. Atas-bawah ( top-down )
5. Bawah-atas ( bottom-up )
12 Albi Anngito, Johan Setiawan, S.Pd., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 7-8
Yang  pertama  yang  dimaksut  dengan  pendekatan  politik  yaitu  segala  sesuatu  yang memandang bahwanya dimana pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan yang sudah rencana, dikarenakan rakyat  yang sudah memilih dan juga menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan program-program pembangunan yang dijanjikan ataupun ditawarkan oleh masing- masing calon Presiden/Kepala Daerah. Maka dari itu, pengertian rencana pembangun disini ialah bentuk  penjabaran  dari  rencana-rencana  pembangunan  yang  dijanjikan  mauoun  ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye berlangsung ke dalam rencana pembangunan jangka mengengah. Kemudian, adapun yang dimaksut dengan Perencanaan dengan pendekatan  teknokratik  yaitu  perencanaan  pembangungan  yang  dilaksanakan  dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja  yang secara fungsional bertugas  untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ( stakehilders ) terhadap pembangunan. Sedangkan pendekatan atas-bawah dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingakat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yaitu:
1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana
Ada empat langkah dalam penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan rancangan yang sudah komplit dan juga rencana yang sudah siap untuk diterapkan, yaitu:
1. Langkah  yang  pertama  yang  perlu  dipersiapkan  ialah,  penyiapan  rancangan  rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
2. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rencangan  rencana  kerja  dengan  berpedoman  pada  rancangan  rencana  pembangunan  yang telah disiapkan.
3. Kemuadian  langkah  ketiga  yang  perlu  dilakukan  yaitu,  keikutsertaan  masyarakat ( stakeholders )  dan  menyelaraskan  rencana  pembangunan  yang  dihasilkan  masing-masing jenjang pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Dan  langkah  terkahir  yang  perlu  dilakukan  yaitu,  penyusunan  rencana  akhir  rencana pembangunan.
Bukan hanya itu, adapun tahap selanjutnya dalam penyusunan rencana pembangunan ialah penetapan rencana menjadi produk hukum yang kemudian dapat meningkatkan semua pihak untuk melaksanakannya.  Adapun  menurut  Undang-Undang  25  Tahun  2004,  yang  dimaksut  dengan rencana  pembangunan  jangka  panjang  Nasional/Daerah  ditetapkan  sebagai  Undang- Undang/Peraturan Daearh, rencana pembangunan jangka mengengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai peraturan Presiden/Daerah.
Kemudian,  adapun  evaluasi  ataupun  penerapan  pelaksanaan  pembangunan  rencana merupakan  bagian  dari  segala  kegiatan  perencanaan  pembangunan  yang  secara  sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja  pembangunan.  Indikator  dan  sasaran  kinerja  yang  tercantum  dalam  dokumen  rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan ( input), keluaran ( output ), hasil ( result ),  manfaat  ( benefit )  dan  dampak  ( impact ).  Dalam  melaksanakan  evaluasi  kinerja  proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat mauoun daerah, mengikuti pedoman dan perunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai
untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Bapak Wira  Okriadi  Lubis,  SP,  M.Si  (Kabid  bagian perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah) yaitu:
Adapun strategi dalam rencana pembanguan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing  Natal  2021-2026  yaitu  melalui  pendekatan  yang  berkaitan  dengan  perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan  dan  koordinasi  untuk  mencapai  visi  dan  misi  Kabupaten  Mandailing Natal.  Dan  srategi  yang  dirumuskan  yaitu  melakukan  perubahan  dan  transformasi  menuju Mandailing  Natal  yang  madani  sebagaimana  cita-cita  dari  masyarakat  Mandailing  Natal.  Oleh karena  itu,  umtuk  memajukan  daerah  Kabupaten  Mandailing  Natal  dan  meraih  madina  yang madani, diperlukan strategi yang tepat, realistis dan visioner dengan membaca peluang dan manfaat kelebihan yang ada didalamnya. Adapun visi dan misi pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026 yaitu:
Visi:
Akselerasi  pembangunan  menuju  Mandailing  Natal  yang  mandiri,  kompetitif,  berkeadilan dan bermanfaat.
Misi:
1. meningkatkan  ekonomi  dibidang  agrikultur,  industri  dan  berlandaskan  kearifan  lokal sehingga terwujud kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan  fasilitas  umum  termasuk  infrastruktur  jalan  raya,  jalan  desa,  balai kecamatan dan pusat olahraga.
3. Meningkatkan  sumber  daya  manusia  melalui  revolusi  belajar-mengajar  dan  pelatihan sosial menuju perubahan dan konsurntif menjadi produktif.
4. Memperbaiki gaya hidup dan kualitas lingkungan serta meningkatkan literasi kesehatan menuju Mandailing Natal sehat insannya bersih alamnya.
5. Memperkokoh budaya Mandailing Natal melalui penambahan mata pelajaran, kuliner fsn event tahunan.
6. Meningkatkan  efektifitas  dan  transparansi  tata  kelola  pemerintahan  sehingga  terwujud kepemimpinan yang meritokratif dan terbuka.
7. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat demi akselerasi pembangunan Mandailing Natal

## Pembangunan di  Mandailing Natal,  apakah sudah sesuai dengan perencanaan BAPPEDA Kabupaten Mandailing Natal
Peran BAPPEDA sebagai Perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai proses dalam penyusunan segala rencana tahapan kegiatan yang terlibat kedalam berbagai  unsur  yang  direncanakan,  untuk  pengalokasian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  yang tersedia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam  jangka  waktu  tertentu  diantaranya  yaitu:  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  dan  RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026 yaitu satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,  yang  didalamnya  telah  dilakukan  perencanaan  oleh  pemerintah  daerah  bersama‐sama dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing‐ masing. Selain itu  RPJMD  yang  disusun  ini  juga  telah  mengintegrasikan  rencana  tata  ruang  dengan  rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing‐ masing daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Bapak Wira  Okriadi  Lubis,  SP,  M.Si  (Kabid  bagian perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah) yaitu: “ bahwasanya pembangunan di  Kabupaten  Mandailing  Natal  sudah  sesuai  dengan  perencanaan  BAPPEDA  Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi masih banyak terdapat kendala yang dihapi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal, misalnya yang direncanakan ada 10 perencanaan akan  tetapi  yang  baru  terlaksana  hanya  setengahnya  saja.  kkarna  misalnya  pada  saat  ini terhalangnya pembangunan karena adanya covid 19. Dengan adanya covid ini berdampak buruk terhadap semua sektor terutama sektor perekonomian, seperti banyaknya pemotongan angggaran, yang tadinya di anggarkan ke jalan, di alihkan ke anggaran kesehatan, keamanan sosial dan lain sebagainya”.
Oleh karena itu pembangunan di Daerah Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi masih banhyak kendala  yang  dihapai  sehingga  yang  bisa  terlaksana  masih  setengahnya  saja,  misalnya  adanya pemotongan anggarana diakibatnya adanya covid 19 yang semula anggarannya diperuntukkan ke pembangunan dialihkan ke kesehatan demi menanggulangi penyebaran covid 19 tersebut.

## Kendala  yang  dihadapi  BAPPEDA  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Kabupaten Mandailing Natal.
Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan  yang didapatkan dalam pembangunan  suatu  daerah.  Permasalahan  pembangunan  daerah  menjadi  satu  rujukan  penting dalam  perumusan  isu  strategis  dan  kebijakan  pembangunan.  Suatu  kebijakan  pembangunan memuat  prioritas  pembnagunan  jangka  menengah  dalam  rangka  menyelesaikan  suatu permasalahan  pembangunan.  Prioritas  pembangunan  RPJMD  tersebut  dijabarkan  secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) selama lima tahun.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wira Okriadi Lubis, SP, M.Si (Kabid bagian perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah) yaitu:
Adapun beberapa permasalahan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatuf dan mengalami tren turun.
2. Masih rendahnya nilai IPM.
3. Masih rendahnya kualitas pendidikan.
4. Masih tinggui angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB).
5. Masih tingginya angka stunting, pencegahan dan pengendalian penyakit, germas dan tata kelola sistem kesehatan.
6. Upaya penanganan covid 19.
7. Tingginya  jumlah  penduduk  miskin  dan  persentasenya  masih  lebih  tinggi  dibandingkan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.
8. Tingkat pengangguran terbukan dan cenderung naik.
9. Belum optimalnya pembangunan pengembangan pariwisata.
10. Keberadaan koperasi dan UMKM yang belum optimal.
11. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah dan penataan ruang.
12. Belum tercapainya akses universal (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi).
13. Masih  belum  optimalnya  kinerja  pemerintah  daerah  dan  pelayanan  publik  kepada masyarakat.
14. Belum optimalnya hasil pendapatan daerah.
15. Belum optimalnya penataan aset daerah.
16. Belum optimalnya sektor pertanian dan industri pengi]olahan hasil pertanian.
17. Masih rendahnya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
18. Belum optimalnya sektor perikanan dan kelautan.
19. Peningkatan tata kelola pemerintahan.
20. Belum optimalnya pengangann penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS).
21. Belum optimalnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
22. Masih kurangnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
23. Belum tersedianya perusahaan daerah yang meningkatkan pendapatan daerah.
24. Masih adanya daerah yang belum terjangkau telekomunikasi dan energi.
Selain  itu  covid  19  juga  menyebabkan  terhentinya  aktivtas  ekonomi  diseluruh  negara  dan barakibat  terjadinya  resesi  di  dunia.  Dampak  yang  dirasakan  indonesia  juga  sagat  besar  dengan terputusnya  mata  rantai  pasokan  barang  dan  jasa,  terganggunya  mobilitas  masyarakat,  dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya anka pengangguran dan kemisinan dan pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Nasional.
Telatnya  identifikasiawal  penyebaran  virus,  lemahnya  kebijakan  potensi  pintu  masuk wilayah  disuatu  daerah,  telatnya  respon  sistematik  negara  dalam  penanggulangan  penyebaran virus,  hingga  sedikitnya  persediaan  alat  penganmanan  diri  dan  fasilitas  kesehatan,  merupakan beberapa  faktor mengapa penyebaran virus ini  menjadi  begitu massif diberbagai belahan dunia. Oleh  karena  itu,  pemerintah  Kabupaten  Mandailing  Natal  perlu  melakukan  penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaringan untuk pengamanan sosial, serta pemulihan oerekonomian termasuk untuk dunia usaha dan  masyarakat yang terdampak.
Munculnya adaptasi kebiasaan baru, merupakan bagian dari upaya mengembalikan aktivitas kehidupan  masyarakat  dan  penyelenggaraan  pemerintah  pada  kondisi  sebelumnya,  yaitu masyarakat  produktif  dan  aman  covid  19.  Maka  dari  itu  diharapkan  dengan  teraksananya masyarakat produktif dan aman covid 19, wabah virus tetap terkendali, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di  Kabupaten Mandailin  Natal dapat  berjalan sebagaimana  yang diharapkan.  Untuk melaksanakannya  perlu  disiapkan  protokol  kesehatan  terutama  fasilitas  sekolah,  tempat  kerja, keguata  keagamaan,  fasilitas  umum,  kegiatan  sosial  dan  budaya,  transformasi  umum,  fasilitas pariwisata dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu:
1. Rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Mandailing  Natal yaitu disusun sesuai dengan visi misi Kabupaten Mandailing Natal yiatu memajukan daerah Kabupaten Mandailing Natal dan meraih madina yang madani, yang kemuadian dilakukan dengan  strategi  yang  tepat,  realistis  dan  visioner  dengan  membaca  peluang  dan  manfaat kelebihan yang ada didalamnya.
2. Pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan perencanaan BAPPEDA Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi masih banyak terdapat kendala yang dihapi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal, misalnya yang direncanakan ada 10 perencanaan akan tetapi yang baru terlaksana hanya setengahnya saja. kkarna misalnya pada saat ini terhalangnya pembangunan karena adanya covid 19. Dengan adanya covid ini berdampak buruk terhadap semua sektor terutama sektor perekonomian, seperti banyaknya
pemotongan  angggaran,  yang  tadinya  di  anggarkan  ke  jalan,  di  alihkan  ke  anggaran kesehatan, keamanan sosial dan lain sebagainya.
3. Dalam pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal masih terdapat banyak kendala yang dihadapi diantaranya yaitu:
1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatuf dan mengalami tren turun.
2. Masih rendahnya nilai IPM.
3. Masih rendahnya kualitas pendidikan.
4. Masih tinggui angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB).
5. Masih tingginya angka stunting, pencegahan dan pengendalian penyakit, germas dan tata kelola sistem kesehatan.
Selain  itu  adanya  covid  19  juga  mempengaruhi  pembangunan  di  Mandailing  Natal, anggarannya  yang  semuala  diperuntukkkan  untuk  pembangunan,  dialihkan  untuk  kesehatan sebagai bentuk penanganan terhadap covid 19, dan lain sebagainya.

## Saran
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas, maka penulis menyarankan bahwa sebagai pelaku Perencanaan Pembangunan Daerah sebaiknya harus memperbaiki pola pembangunan yang telah  direncanakan  sebelumnya,  agar  semua  yang  direncanakan  bisa  tercapai  bukan  hanya setengahnya saja, akan tetapi bisa sepenuhnya terlaksanakan, dan juga memperbaiki perencanaan yang masih belum sempurna.

## DAFTAR REFERENSI
Anngito Albi, Setiawan Johan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak Anonimous. 1996. Kamus Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka
Dakwah Islamiyah, dkk. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan  Kota  Banjarbaru  Tahun  2021,  Jurnal  ePrints  UNISKA,  Artikel  Dakwah. Islamiyah,.
Darmawan  Nyoman  Doddy,  Suprapta  I  Nyoman. 2020.  Strategi  Bappeda  dalam  melaksanakan Daerah  Dengan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (  APBD  )  Kabupaten  Buleleng, jurnal Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.2 – Agustus
Fahrizanur,  dkk. 2017.  Peranan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Dalam Perencanaan  Pembangunan  Di  Daerah  Kabupaten  Pase,  eJournal  Ilmu  Pemerintahan, Volume 5, Nomor 4
Hadiutomo  Kusmo.  2021. Perencanaan  Pembangunan  Terintegrasi  dan  Terdesentralisasi Perspektif Heliarta. 2019. Pembangunan Nasional. Semarang: ALPRIN
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Jakarta: Balai Pustaka Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian. Yogyakarta: Deepublish. Kuncoro  Mudrajad.  2018. Perencanaan  Pembangunan  Daerah  teori  dan  aplikasi. Jakarta:  PT. Gramedia  Lembaga  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  IAIN  Raden  Intan  Lampung. Pustaka  Utama Perencanaan  Pembangunan  Di  Daerah  Kabupaten  Pase,  eJournal  Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 4
Mukmin  Hasan.  2014. Peranan  Fakultas  Dakwah  Sebagai  Lembaga  Dakwah  Kampus  (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan
Mulalinda Stefly N.D, dkk. Perencanaan Terpadu Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siau Tagulandang  Biaro,  jurnal Eksakutif  Volume 1 No. 2 Tahun 2021
Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021. Jurnal ePrints UNISKA, Artikel Dakwah Islamiya Purba Bonaraja, dkk. 2021. Ekonomi Pembangunan. Medan: Yayasan Kita Menulis Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dengan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (  APBD  ) Kabupaten Buleleng, jurnal Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.2 – Agustus