Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
Kebijakan  Pemanfaatan  Hutan  Mangrove  Berkelanjutan  dengan  Teknik Interpretative Structural Modeling di  Taman  Nasional  Rawa  Aopa,  Sulawesi Tenggara

## Policy on Sustainable Use of Mangrove Forest Using Interpretative Structural Modeling Techniques in Rawa Aopa National Park, Southeast Sulawesi

## *Abdillah Munawir, Nurhasanah, Edi Rusdiyanto dan Siti Umamah Naili Muna
Program Magister Studi Lingkungan, Universitas Terbuka. Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe. Pamulang, Tangerang Selatan 15418, Banten. Indonesia.

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Konversi hutan mangrove akibat faktor anthropogenik semakin meningkat di Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa.  Kajian  keanekaragaman  biota  hutan  mangrove,  valuasi  lingkungan  ekonomi  mangrove  telah  banyak dilakukan,  tetapi  penelitian  tentang  kebijakan  kelembagaan  belum  pernah  dilakukan  untuk  mengantisipasi perubahan  kawasan  hutan  mangrove.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  elemen  pemanfaatan hutan mangrove; menganalisis peran lembaga yang terlibat dalam pengelolaan Taman Nasional Rawa Aopa; dan menganalisis model kelembagaan dalam pengelolaan Taman Nasional Rawa Aopa. Penelitian dilakukan selama bulan Juni sampai Desember 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teknik analisis Interpretif Structural Modeling (ISM). Hasil penelitian menunjukan bahwa 11 lembaga yang terkait dalam pengelolaan Taman Nasional Rawa Aopa terdapat tiga lembaga yakni (Balai Taman Nasional Rawa Aopa, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tenggara) yang memiliki pengaruh paling besar dan menjadi faktor kunci dalam perumusan kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan keberlanjutan hutan mangrove di TNRA. Elemen tujuan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan model pengelolaan Taman Nasional Rawa Aopa adalah penegakan supremasi hukum, dukungan antar pemangku kepentingan dan upaya perlindungan hutan mangrove TNRA untuk keberlanjutan flora dan fauna. Kondisi ini menjelaskan beberapa subelemen tersebut menjadi penggerak utama dan mempengaruhi subelemen pada level berikutnya. Kelembagaan pengelolaan hutan mangrove memiliki kinerja rendah karena ketiadaan kelembagaan khusus yang bertanggungjawab atas pengelolaan TNRA. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran kelembagaan formal yang dibentuk berdasarkan memorandum understanding Balai TNRA Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  mampu  mengakomodir  kepentingan  pemangku  kepentingan  dan bertanggungjawab atas pengelolaan hutan mangrove TNRA.
Kata Kunci: kelembagaan; hutan mangrove; Taman Nasional Rawa Aopa (TNRA), flora dan fauna, i nterpretif structural modeling

## ABSTRACT
The  conversion  of  mangrove  forests  due  to  anthropogenic  factors  is  increasing  in  the  “Rawa  Aopa  National  Park (RANP)” area. Studies of diversity and economic valuation have been widely carried out. Still, research on institutional policies has never been carried out to anticipate changes in mangrove forest areas. This study aims to analyze the elements uses of mangrove forest, the role of agencies in the RANP management, and institutional models. Research carried  out  from  June  to  December  2021,  which  used  the  Interpretive  Structural  Modeling  (ISM)  analysis.  The results show three institutions involved in management of the RANP Center consist of the Forestry Service and the Environment Service of Southeast Sulawesi Province. The three institutions have the most influence and are key factors in formulating government policies in terms of managing the sustainability of mangrove forests in RANP. The critical elements in developing the RANP management model are the enforcement of the law, support between stakeholders, and efforts to protect RANP mangrove forests for the sustainability of flora and fauna. Some of sub-elements are the main drivers and affect the sub-elements at the next level. However, the management institutions of mangrove forest have low performance due to the absence of particular institutions responsible for RANP management. Therefore, it is necessary to have a formal institutional presence formed based on a memorandum of understanding of the three institutions that can accommodate the interests of stakeholders and responsible for the management of mangrove forests.
Keywords: institutional;  mangrove  forest;  Rawa  Aopa  National  Park  (TNRA),  Flora  and  Fauna,  interpretive structural modeling
Diterima tanggal : 9 September 2022 Perbaikan naskah: 29 November 2022 Disetujui terbit   : 23 Desember 2022
Korespodensi penulis: Email: abdillahmunawir@ecampus.ut.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.15578/marina. v8i2.11693

## Latar Belakang
Taman  Nasional  Rawa  Aopa  (TNRA) memiliki  berbagai  macam  tipologi  habitat  serta keanekaragaman  biota  yang  tinggi  dan  memiliki beberapa  tipe  ekosistem.  Selain  memiliki  potensi flora  dan  fauna,  TNRA  juga  memiliki  keindahan
dan  fenomena  alam  sebagai  tempat  wisata  alam, pendidikan  lingkungan  dan  penelitian  yang merupakan salah satu potensi untuk dikembangkan dan  dimanfaatkan  secara  berkelanjutan  dan  lestari (Putri & Allo, 2016; Sugiarto et al ., 2013). Salah satu bentuk  ekosistem  TNRA  adalah  ekosistem  hutan mangrove.  Hutan  mangrove  memiliki  bermacam- macam fungsi, antara lain fungsi fisik, biologis dan

## PENDAHULUAN
sosial  ekonomis  (Istomo et  al., 2020;  Ministry  of Environment & Forestry, 2016; Nutriawani et al. , 2017). Fungsi fisik ekosistem mangrove berhubungan dengan  kondisi  lingkungan  fisik,  seperti  kondisi tanah,  dan  lain  sebagainya.  Fungsi  fisik  hutan mangrove  bisa  digunakan  untuk  mencegah  abrasi dan melindungi ekosistem dari badai besar (Oliviera et  al., 2014;  Kusmana,  2003).  Fungsi  biologis yang  dimiliki  hutan  mangrove  antara  lain  sebagai daerah  asuhan  ( nursery  grund ),  daerah  mencari makan  ( feeding  ground )  dan  daerah  pemijahan
( spawning  ground ) dari berbagai biota laut, tempat bersarangnya  burung,  habitat  alami  bagi  berbagai jenis biota, sumber plasma nutfah (Kusmana, 2017; Anwar, 2005). Akar mangrove mampu mengikat dan menstabilkan  substrat  lumpur,  mengurangi  energi gelombang  dan  memperlambat  arus,  sementara vegetasi  secara  keseluruhan  dapat  memerangkap sedimen (Wahyudi et al., 2013; Masiyah & Sunarni, 2015).  Hutan  mangrove  memiliki  fungsi  sosial karena hutan mangrove banyak dimanfaatkan oleh masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  hutan  demi meningkatkan  taraf  hidup  mereka  (Butarbutar et al ., 2020). Tumbuhan di hutan mangrove sendiri bisa dimanfaatkan untuk sumber mata pencaharian, dan umumnya digunakan sebagai bahan konstruksi, kayu bakar, pariwisata, kerajinan, dan lain sebagainya (Nutriawani et al ., 2017).
Seiring  pertambahan  penduduk  yang demikian  cepat  dan  kebutuhan  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  semakin meningkat  mengakibatkan  jumlah  pemanfaatan sumber daya alam tidak terkendali (Munawir et al., 2019; Rusdiyanto et al., 2020; Yusuf et al ., 2016). Aktivitas  nelayan  di  kawasan  hutan  mangrove dari  tahun  ke  tahun  yang  semakin  meningkat akan  memberikan  tekanan  atau  ancaman  terhadap habitat  mangrove.  Upaya  mengkonversi  areal mangrove  menjadi  areal  pemukiman  dan  areal tambak  serta  meningkatnya  permintaan  terhadap produk  kayu  bakau  sebagai  bahan  bangunan  dan kayu  bakar  akan  menyebabkan  eksploitasi  yang berlebihan  terhadap  hutan  mangrove  (Istomo et al., 2020;  Parvaresh,  2011).  Situasi  seperti  ini mengakibatkan  habitat  dasar  dan  fungsi  hutan mangrove menjadi hilang, dan kehilangan ini jauh lebih  besar  dari  nilai  pergantiannya  (Kusmana et al .,  2010).  Tekanan  tuntutan  hidup  yang  makin meningkat  mengakibatkan  masyarakat  cenderung mengeksploitasi  sumber  daya  dan  lingkungan secara  tidak  berkesinambungan  (Ariwidodo,  2014; Marcus et  al .,  2006)  sehingga  mengakibatkan degradasi  dan  mengganggu  keseimbangan lingkungan (Bengen, 2003; Munawir et  al., 2022; Kusmana, 2012). Selain itu, kegiatan lain juga sering
tidak  mengindahkan  kaidah-kaidah  pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, seperti konversi  mangrove  untuk  tambak,  pembangunan pemukiman,  dan  sebagainya  (Butarbutar et  al ., 2020; Cokhester et al., 2006). Penelitian  kawasan  hutan  mangrove  telah banyak  dilakukan  terutama  analisis  perubahan kawasan  hutan  mangrove  (Kamal et  al .,  2016; Rodriguez et  al .,  2016),  keanekaragaman  biota hutan  mangrove  (Wang et  al .,  2014),  valuasi ekonomi  mangrove  (Hochard et  al .,  2019;  Malik et  al., 2015).  Namun  demikian,  penelitian  terkait kebijakan  kelembagaan  belum  pernah  dilakukan pada  kawasan  hutan  mangrove.  Untuk  itu  analisis pengelolaan kelembagaan penting untuk dilakukan untuk  meminimalkan  terjadinya  konversi  hutan mangrove  (Ostrom et  al .,  2012)  akibat  faktor antropogenik (Casey & Robert, 2022). Kelembagaan TNRA  yang  tidak  efektif  tergambarkan  dari degradasi  hutan  mangrove  yang  terus  berlanjut. Seperti  yang  disampaikan  oleh  Ostrom  (2005), kelembagaan merupakan aturan lengkap terperinci,  sebagai  panduan  yang  dipakai  untuk mengatur  hubungan  antar  aktor  yang  saling berkepentingan  satu  sama  lain.  Berdasarkan permasalahan  dan  potensi  TNRA  tersebut, dibutuhkan strategi pengelolaan dan peran lembaga serta pengembangan kelembagaan Taman Nasional Rawa Aopa sehingga kawasan TNRA dapat lestari dan  berkelanjutan.  Kelembagaan  diartikan  sebagai bentuk  atau  wadah  atau  organisasi  sekaligus mengandung  pengertian  tentang  norma-norma, aturan, dan  tata cara atau prosedur yang mengatur hubungan  antar  manusia,  bahkan  kelembagaan merupakan sistem yang kompleks, rumit, dan abstrak (Kartodiharjo , 1999;  Santoso,  2002;  Nasution, 2002).  Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini difokuskan  untuk  (1)  menganalisis  tujuan  dalam pemanfaatan  hutan  mangrove;  (2)  menganalisis peran lembaga dalam pengelolaan Taman Nasional Rawa Aopa; dan (3) merancang model kelembagaan pengelolaan Taman Nasional Rawa Aopa.

## Pendekatan Ilmiah
Penelitian  ini  bersifat  studi  kasus  ( case study  research )  yang  dilakukan  pada  bulan  Juni sampai  Desember  tahun  2021.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan Focus  Group  Discussion (FGD) menggunakan  instrumen  penelitian  berupa kuesioner  yang  dirancang  untuk  mengetahui dampak  dan  upaya  pengelolaan  akibat  konversi hutan  mangrove  dari  aktivitas  masyarakat  muara sungai  Lanowulu  kawasan  TNRA  di  Provinsi Sulawesi Tenggara.
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
Modeling merupakan suatu teknik berbasis komputer yang  dapat membantu kelompok mengidentifikasi hubungan antara ide dengan struktur pada suatu isu yang kompleks menggunakan metode bentuk proses metode  ini  adalah focus  learning  process .  Menurut
Saxena et  al. (1992),  teknik  ISM  bersangkut  paut dengan interpretasi  dari  suatu  objek yang utuh atau perwakilan  sistem melalui  aplikasi   teori  grafis secara sistematika dan  interaktif. Metode ISM juga telah luas digunakan, terutama untuk menganalisis struktural  elemen-elemen  berdasarkan  hubungan kontekstual-nya (Saxena et al ., 1992; Machfud, 2001; Marimin,  2004).  Eriyatno  (2003)  menyebutkan bahwa  metodologi atau  teknik  ISM dibagi  menjadi dua bagian yaitu penyusunan hirarki dan klasifikasi sub-elemen. Prinsip  dasarnya adalah identifikasi dari struktur  di  dalam  suatu  sistem  akan  memberikan nilai  manfaat  yang  tinggi  guna  meramu  sistem secara  efektif  dan  pengambilan  keputusan  yang lebih baik. Tahapan ISM akan dibagi menjadi dua bagian,  yaitu  penyusunan  hierarki  dan  klasifikasi subelemen (Eriyatno & Sofyar, 2007). Oleh karena itu,  tahapan  yang  akan  dilakukan  adalah  sebagai berikut:
•  Identifikasi  elemen  kajian,  dalam  hal  ini terkait  elemen  peluang  dan  elemen  kendala dalam pengelolaan hutan mangrove di Provinsi Sulawesi Tenggara.
•  Identifikasi sub-elemen.
•  Menentukan hubungan  kontekstual  antara  sub- elemen    yang  mengandung  suatu  pengarahan ( direction )  dalam  terminologi  subordinat  yang menuju perbandingan berpasangan beradasarkan pendapat ahli ( expert judgement ).
(FGD)    menggunakan  instrumen  penelitian  berupa  kuesioner  yang  dirancang  untuk  mengetahui dampak dan upaya pengelolaan akibat konversi hutan mangrove dari aktivitas masyarakat muara sungai Lanowulu kawasan TNRA di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian di TNRA, Sulawesi Tenggara
Sumber : https://earth.google.com/web/search/South+East+Sulawesi , 2022
Data  primer  bersumber  dari  lapangan  dan  responden,  responden  dalam  penelitian  ini meliputi responden umum dan responden pakar. Responden umum yakni responden yang dipilih dari tokoh masyarakat yang sangat memahami pentingnya kelembagaan dan keberlanjutan hutan mangrove, sedangkan responden pakar adalah para ahli ( expert ) yang memenuhi kriteria sebagai pakar (Yusuf  &  Daris,  2018), meliputi;  1) kepakaran  atau  keahlian  dalam jenjang  akademik  atau peneliti,  2)  kepakaran  atau  keahlian  sebagai  pengambil  kebijakan  ( decision  maker ),  dan  3) kepakaran  karena  kekhususan  seperti  pakar  kearifan  lokal.  Total  responden  umum  sebanyak  1 orang dan responden pakar dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang. Hal ini sesuai pendapat Hora (2004) yang menyebutkan bahwa jumlah pakar yang memadai dan memiliki presisi yang tinggi adalah  3  sampai  7  orang.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penentuan  responden    umum  dan responden  pakar  (ahli/ expert )  dilakukan  dengan  pendekatan non-probability  sampling melalui metode purposive sampling yaitu dengan memilih secara sengaja pada beberapa tokoh masyarakat, mendiami kawasan sekitar hutan mangrove, pihak Balai TNRA yang sangat memahami gangguan akibat adanya kerusakan hutan mangrove, hal yang sama juga dilakukan pada beberapa responden pakar (ahli/expert) dengan memilih beberapa dosen termasuk guru besar (profesor) yang banyak melakukan penelitian terkait kawasan hutan mangrove.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interpretive Structural Modeling (ISM) dimaksudkan untuk  merumuskan  model  kebijakan  pengelolaan hutan  mangrove berkelanjutan  di

## SULAWESI TENGGARA
Gambar 1. Lokasi Penelitian di TNRA, Sulawesi Tenggara. Sumber : https://earth.google.com/web/search/South+East+Sulawesi, 2022.
Data  primer  bersumber  dari  lapangan  dan responden. Responden dalam penelitian ini meliputi responden umum dan responden pakar. Responden umum  yakni  responden  yang  dipilih  dari  tokoh masyarakat  yang  sangat  memahami  pentingnya kelembagaan  dan  keberlanjutan  hutan  mangrove, sedangkan responden pakar adalah para ahli ( expert ) yang  memenuhi  kriteria  sebagai  pakar  (Yusuf  & Daris, 2018), meliputi; 1) kepakaran atau keahlian dalam jenjang akademik atau peneliti, 2) kepakaran atau keahlian sebagai pengambil kebijakan ( decision maker ), dan 3) kepakaran karena kekhususan seperti pakar kearifan lokal. Total responden umum sebanyak 1 orang dan responden pakar dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang. Hal ini sesuai pendapat Hora (2004) yang menyebutkan bahwa jumlah pakar yang  memadai  dan  memiliki  presisi  yang  tinggi adalah 3 sampai 7 orang. Metode pengumpulan data dalam penentuan responden  umum dan responden pakar  (ahli/ expert )  dilakukan  dengan  pendekatan nonprobability  sampling melalui  metode purposive sampling yaitu memilih secara sengaja pada beberapa tokoh  masyarakat,  orang  yang  mendiami  kawasan sekitar  hutan  mangrove,  dan  pihak  Balai  TNRA yang  sangat  memahami  gangguan  akibat  adanya kerusakan  hutan  mangrove.  Hal  yang  sama  juga dilakukan  pada  beberapa  responden  pakar  (ahli/ expert)  dengan  memilih  beberapa  dosen  termasuk guru  besar  (profesor)  yang  banyak  melakukan penelitian terkait kawasan hutan mangrove.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interpretive Structural Modeling (ISM) yang dimaksudkan untuk merumuskan model kebijakan pengelolaan  hutan  mangrove  berkelanjutan  di Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Interpretive  Structural
Hubungan antar elemen tersebut dinyatakan dalam perkalian cartesian . Matrik harus  memenuhi sifat reflexive  dan  transitive (Machfud,  2001). Proses  transformasi  hubungan  kontekstual ( Matrix  Structural  Self-Interaction )  menjadi bentuk hubungan matematik dalam bentuk Matrix Reachability dengan  aturan  yang  secara    lengkap disajikan pada tabel 1 berikut.
Tabel  1.  Kontekstual  Antar  Sub-Elemen  (SSIM) Menjadi Bentuk Hubungan Matematik.
Elemen i dan j (eij)
Elemen i dan j (eij) V A X O
Jika eij=1 dan eij=0
Jika eij=0 dan eij=1 Jika eij=1 dan eij=1 Jika eij=0 dan eij=0
a. V jika eij = 1 dan eji = 0; V= sub-elemen ke-i harus  lebih  dulu  ditangani  dibandingkan  sub- elemen  ke-j  (relasi  dari  elemen  Ei  sampai  Ej, tetapi tidak berlaku untuk kebalikannya).
b. A jika eij = 0 dan eji = 1; A = sub-elemen ke-j harus  lebih  dulu  ditangani  dibandingkan  sub elemen  ke-i  (relasi  dari  elemen  Ej  sampai  Ei, tetapi tidak berlaku untuk kebalikannya).
c. X jika eij = 1 dan eji = 1; X = kedua sub-elemen harus  ditangani  bersama  (inter-relasi  antara  Ei dan Ej atau berlaku untuk kedua arah).
d. O jika eij = 0 dan eji = 0; O = kedua sub-elemen bukan prioritas yang ditangani (merepresentasikan bahwa Ei dan Ej adalah tidak berkaitan).
e. Pengertian nilai  eij = 1 adalah adanya hubungan kontekstual  antara  sub-elemen  ke-i  dan  ke- j,  sedangkan  nilai  eji  =  0  adalah  tidak  adanya
hubungan  kontekstual  antara  sub-elemen  ke-i dan ke-j.
f. Hasil    olahan    tersebut    tersusun    dalam structural  self  interaction  matrix (SSIM). SSIM dibuat  dalam  bentuk  tabel reachability  matrix (RM) dengan mengganti V, A, X dan O menjadi bilangan 1 dan 0.
Setelah structural  self  interaction  matrix (SSIM)  terisi  sesuai  pendapat  responden,  simbol (V,  A,  X,  O)  dapat  digantikan  dengan  simbol (1  dan  0)  sesuai  dengan  ketentuan  sehingga  dari dapat  diketahui  nilai  dari  hasil reachability  matrix (RM)  final  elemen.  Bentuk  pengisian  hasil reachability  matrix (RM)  final  elemen  disajikan pada Tabel 2.
Setelah structural  self  interaction  matrix (SSIM)  terisi  sesuai pendapat responden, simbol (V,  A,  X,  O)  dapat  digantikan  dengan  simbol (1  dan  0)  sesuai  dengan  ketentuan  sehingga dapat  diketahui  nilai  dari  hasil reachability  matrix (RM)  final  elemen.  Bentuk  pengisian  hasil reachability  matrix (RM)  final  elemen  disajikan pada Tabel 3.
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  diketahui  nilai driven  power dengan  menjumlahkan  nilai  sub- elemen  secara  horizontal;  untuk  nilai ranking ditentukan berdasarkan nilai dari driver power yang diurutkan    mulai    dari  yang  terbesar  sampai  yang terkecil; nilai dependence diperoleh dari penjumlahan nilai  sub-elemen  secara  vertikal;  untuk  nilai level ditentukan  berdasarkan  nilai  dari dependence yang diurutkan  mulai  dari  yang  terbesar  sampai  yang terkecil.  Secara  garis  besar  klasifikasi  sub-elemen digolongkan  dalam  4  sektor.  Analisis  matrik  dari klasifikasi sub-elemen disajikan pada Gambar 2.
Tabel 2. Hasil Reachability Matrix (RM) Final Elemen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ... n 1
2
3
4 5 6 7 8 9 ... ... n Sumber : Munawir et al., 2021
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
Tabel 3. Hasil Reachability Matrix (RM) Final Elemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ... n DP R 1 2 3 4 5 6 7
8 9 ... ... n
D L Sumber : Munawir et al., 2021 Keterangan : DP ( driven power ), R ( rangking ), D ( dependence ), L ( level/hierarki )
1 2
3 4 5 6 7 8 9 ... ... n DP R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
... n D L
Keterangan : DP (driven power), R (rangking), D (dependence), L (level/hierarki) Sumber : Munawir et al ., 2021
Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat diketahui nilai driven power dengan menjumlahkan nilai sub-elemen secara  horizontal;  untuk  nilai ranking ditentukan  berdasarkan  nilai  dari driver  power yang  diurutkan  mulai  dari yang terbesar sampai yang terkecil; nilai dependence diperoleh dari penjumlahan  nilai  sub-elemen  secara  vertikal;  untuk  nilai level ditentukan  berdasarkan  nilai  dari dependence yang  diurutkan  mulai  dari  yang  terbesar  sampai  yang  terkecil.  Secara  garis  besar klasifikasi  sub-elemen  digolongkan  dalam  4  sektor.  Analisis  matrik  dari  klasifikasi  sub-elemen disajikan pada gambar berikut:

## Gambar 1. Grafik pengaruh dan ketergantungan antar sub-elemen
Sumber : Munawir et al ., 2021
Independent Variabel Sektor IV LingkageVariabel Sektor III Autonompus Variabel Sektor I Dependent Variabel Sektor II Daya Dorong (Driven Power) Ketergantungan Gambar 2. Grafik Pengaruh dan Ketergantungan Antar Sub-Elemen. Sumber : Munawir et al., 2021
a. Sektor  1; weak  driver-weak  dependent  variabels
( autonomous ).  Sub-elemen  yang  masuk  dalam sektor  ini  umumnya  tidak  berkaitan  dengan sistem  dan  mungkin  mempunyai  hubungan sedikit  meskipun  hubungan  tersebut  bisa  saja kuat. Sub-elemen yang masuk pada sektor 1 jika: Nilai  DP ≤ 0.5 X dan nilai D ≤ 0.5 X, X adalah jumlah sub-elemen.
b. Sektor 2; weak driver-strongly dependent variabels
( dependent ). Umumnya sub-elemen yang masuk dalam  sektor  ini  adalah  sub-elemen  yang  tidak bebas.  Sub-elemen  yang  masuk  pada  sektor  2 jika: Nilai DP ≤ 0.5 X dan nilai D > 0.5 X, X adalah jumlah sub-elemen.
c. Sektor 3; strong driver- strongly dependent variabels ( linkage ). Sub-elemen yang masuk dalam sektor ini harus dikaji secara hati-hati, sebab hubungan antara elemen tidak stabil. Setiap tindakan pada sub-elemen akan memberikan dampak terhadap sub-elemen  lainnya  dan  pengaruh  umpan baliknya  dapat  memperbesar  dampak.  Sub- elemen yang masuk pada sektor 3 jika : Nilai DP > 0.5 X dan nilai D > 0.5 X, X adalah jumlah sub-elemen.
d. Sektor  4; strong  driver-weak  dependent  variabels (independent) .  Sub-elemen  yang  masuk  dalam sektor ini merupakan bagian sisa dari sistem dan disebut peubah bebas. Sub-elemen yang masuk
pada sektor 4 jika: Nilai DP > 0.5 X dan nilai D ≤ 0.5 X, X adalah jumlah sub-elemen.

## Elemen  Tujuan  dalam  Pengelolaan  Hutan Mangrove secara Berkelanjutan
Elemen  tujuan  merupakan  suatu  bentuk capaian perencanaan   strategis secara komprehensif dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya alam hutan  mangrove  secara  berkelanjutan  di  TNRA. Pencapaian  tujuan  pengelolaan  hutan  mangrove dapat  menjamin  keberlanjutan  ekologi  baik jenis  vegetasi  dalam  menyediakan  dan  menjaga keanakaragaman hayati, juga sebagai rumah berbagai spesies  endemik  yang  menjadikan  kawasan  hutan mangrove  sebagai hotspot keanekaragaman  hayati terutama sebagai habitat bersarang dan berkembang biak  bagi  ikan,  kerang,  kepiting,  burung  migran dan species lainnya.  Berdasarkan hasil Focus Group Disscusion , elemen tujuan dalam pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan di Kawasan TNRA dijabarkan  menjadi  6  sub-elemen  yang  disajikan pada Tabel 4.
Tabel  4.  Sub-Elemen  Tujuan  Pengelolaan  Hutan Mangrove TNRA.
No Sub Elemen Tujuan/ Destination Sub Element A1 Dukungan antar pemangku kepentingan untuk pengelolaan hutan mangrove TNRA A2 Penegakan supremasi hukum untuk pengelolaan hutan mangrove TNRA A3 Upaya  perlindungan  flora  dan  fauna  endemik TNRA A4 Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) melalui pariwisata dan perikanan A5 Upaya Konservasi Kawasan hutan mangrove di kawasan TNRA
A6 Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Sumber : Data Primer Diolah, 2021.
Tujuan  pengelolaan  hutan  mangrove  di kawasan  TNRA  menjadi  sangat  penting,  karena tujuan tersebut menjadi acuan bersama bagi semua aktor/kelembagaan yang berperan dalam pengelolaan dan  pemanfaatan  jasa  lingkungan  terutama  di kawasan  TNRA  secara  berkelanjutan.  Menurut Herry et  al. (2017),  dalam  pengelolaan  sumber daya  alam  sampai  saat  ini  belum  terdapat  bentuk lembaga pengelola yang baku. Kelembagaan terkait dalam  pengelolaan/pemanfaatan  jasa  lingkungan hutan mangrove di kawasan TNRA menjadi sangat penting  (Sugiarto et  al .,  2013;  Indrayanti et  al., 2015)  guna  menunjang  keberlanjutan  pengelolaan hutan  mangrove  sehingga  tetap  menjaga  tempat hidup  berbagai  spesies  keanekaragaman  hayati (Poedjirahajoe et  al., 2015  Hana  &  Munasinghe,
1995).  Hasil  analisa  SSIM  sub-elemen  tujuan disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Structural Self Interaction Matrix (SSIM).
No 1 2 3 4 5 6 1 A X X V V 2 V V V V 3 X X X 4 A A 5 X
6
Structural  Self  Interaction  Matrix (SSIM) merupakan nilai agregat dari penilaian para pakar. Nilai agregat tersebut selanjutnya dikalkulasi dalam dengan Reachability Matrix (RM) untuk melakukan konversi nilai VAXO ke dalam nilai numerik (angka 1  atau  0).  Hasil  konversi  nilai  VAXO  ke  dalam table Reachability  Matrix dari  sub-elemen  tujuan disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Final Structural Self Interaction Matrix (SSIM) in the Element Reachability Matrix (RM).
No
A1 A2 A3 A4 A5 A6 Drivin power Rank A1 1 0 1 1 1 1 5 2 A2 1 1 1 1 1 1 6 1 A3 1 0 1 1 1 1 5 2 A4 1 0 1 1 0 0 3 4 A5 0 0 1 1 1 1 4 3 A6 0 0 1 1 1 1 4 3 Dependence 4 1 6 6 5 5 Rank 3 4 1 1 2 2
Sumber : Data Primer Diolah, 2021.
Berdasarkan  tabel  6,  hasil  penentuan driven power diperoleh sub-elemen tujuan ke 2 menempati ranking 1, yang berarti sub-elemen ini merupakan sub-elemen  yang  memiliki driven  power tertinggi (kemampuan  untuk  mempengaruhi  sub-elemen lain),  sedangkan  dari  hasil  penentuan dependency rate diketahui bahwa sub-elemen tujuan ke 3 dan 4 menempati ranking 1 sehingga kedua sub-elemen tujuan tersebut merupakan sub-elemen tujuan yang paling  mudah  dipengaruhi.  Sub-elemen  tujuan  ke 2  memiliki  tingkat dependency  rate paling  rendah, yang  menunjukkan  bahwa  sub-elemen  tujuan tersebut paling tidak mudah dipengaruhi oleh sub elemen tujuan lain. Berdasarkan hasil analisa driving power dan dependency rate , maka sub-elemen tujuan dapat digambarkan pada matriks yang menunjukkan posisi  dari  sub-elemen  tujuan  di  dalam  kuadran yang berbeda (gambar 3).
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
penentuan dependency rate diketahui bahwa sub elemen tujuan ke 3 dan 4 menempati ranking 1, sehingga  kedua  sub  elemen  tujuan  tersebut  merupakan  sub  elemen  tujuan  yang  paling  mudah dipengaruhi. Sedangkan sub elemen tujuan ke 2 memiliki tingkat dependency rate paling rendah, yang  menunjukkan  bahwa  sub  elemen  tujuan  tersebut  paling  tidak  mudah  dipengaruhi  oleh  sub elemen tujuan lain. Berdasarkan hasil analisa driving power dan dependency rate , maka sub-elemen tujuan dapat digambarkan pada matriks yang menunjukkan posisi dari sub elemen tujuan di dalam kuadran yang berbeda (Gambar 3).

## Sumber : Data Primer Diolah, 2021
Gambar 3. Matriks Driver Power (DP) dan Dependence (D)
Berdasarkan  matriks driven  power dan dependent variabel  diperoleh  bahwa  sub-elemen kunci untuk elemen tujuan (sub elemen 2) berada pada kuadran IV ( Independent ). Sub-elemen kunci tersebut memiliki peranan yang tinggi dan ketergantungan yang rendah. Dengan kata lain, bahwa sub-elemen kunci tersebut sangat berperan dalam pengelolaan hutan mangrove di kawasan TNRA, dan tidak dipengaruhi oleh sub elemen tujuan lainnya. Dari hasil iterasi dan matriks pada Gambar 1,  maka  dapat  dilakukan  penentuan  struktur  hirearki  sub  elemen  tujuan.  Pengelompokkan  sub elemen  berdasarkan Driver  Power (DP)  dan Dependence (D)  disajikan  pada  Gambar  2. Berdasarkan nilai Driver Power dan Dependence dari 6 sub- elemen dapat dikelompokkan ke dalam 4 level.
Pada Gambar 4 terlihat bahwa Sub elemen tujuan ke 2 (Penegakan supremasi hukum untuk pengelolaan  TNRA)  menjadi  sub-elemen  kunci  dalam  tujuan  pengelolaan  hutan  mangrove  di
A1; 4; 5 A2; 1; 6 A3; 6; 5 A4; 6; 3 A5 dan A6; 5; 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3
4 5 6 7 8 Weak ---- ---- ------- Driven Powe r-- ---- ---- ----- Stro ng Weak --------------------------Depedency Rate--------------------------Strong IV INDEPENDENT III LINKAGE I AUTONOMUS II DEPENDENT
Gambar 3. Matriks Driver Power (DP) dan Dependence (D). Sumber : Data Primer Diolah, 2021.
Berdasarkan  matriks driven  power dan dependent variabel  diperoleh  bahwa  sub-elemen kunci untuk elemen tujuan (sub elemen 2) berada pada  kuadran  IV  ( Independent ).  Sub-elemen kunci  tersebut  memiliki  peranan  yang  tinggi dan  ketergantungan  yang  rendah.  Dengan  kata lain,  sub-elemen  kunci  tersebut  sangat  berperan dalam  pengelolaan  hutan  mangrove  di  kawasan TNRA,  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  sub-elemen tujuan lainnya. Dari hasil iterasi dan matriks pada gambar 2, maka dapat dilakukan penentuan struktur hirearki  sub  elemen  tujuan.  Pengelompokkan sub-elemen  berdasarkan Driver  Power (DP) dan Dependence (D)  disajikan  pada  gambar  3. Berdasarkan  nilai Driver  Power dan Dependence dari 6 sub-elemen dapat dikelompokkan ke dalam 4 level.
Pada  gambar  4  terlihat  bahwa  sub-elemen tujuan  ke  2  (Penegakan  supremasi  hukum  untuk pengelolaan  TNRA)  menjadi  sub-elemen  kunci dalam  tujuan  pengelolaan  hutan  mangrove  di kawasan  TNRA  secara  berkelanjutan.  Penegakan supremasi hukum untuk pengelolaan TNRA secara berkelanjutan merupakan tujuan kunci yang harus menjadi  prioritas  di  dalam  merancang  rencana pengelolaan  TNRA.  Menurut  Sumardjani  (2007) ,penebangan  hutan  mangrove  menjadi  masalah yang  sering  muncul  dan  tidak  terkendali  sehingga menjadi  penyumbang  terbesar  atas  kerusakan Taman Nasional Rawa Aopa. Penebangan hutan itu pada dasarnya dilakukan oleh warga yang memiliki
ketergantungan pada hutan mangrove. Gelombang besar-besaran perpindahan penduduk dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara pada tahun 1998 kian menambah jumlah kerusakan areal taman nasional,  karena  banyak  terjadi  pengalihan  fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budi daya. Salah satu  bukti  terjadinya  perubahan  lahan  di  Taman Nasional  Rawa  Aopa  Watumohai  yaitu  adanya kebakaran hebat tahun 1997-1998 (Paul, 1998).
Dengan  demikian,  elemen  kunci  tujuan penegakan  supremasi  hukum  harus  terpenuhi sehingga menjadi alat ukur pencegahan perubahan lahan  sekitar  hutan  mangrove  taman  nasional. Apabila  penegakan  supremasi  dijalankan  sesuai dengan  rencana  pengelolaan  TNRA  dan  tata ruang wilayah, secara langsung dan tidak langsung tujuan-tujuan  lain  dari  pengelolaan  TNRA  akan dapat terpenuhi. Hasil ini sejalan dengan pendapat Katong et  al., (2020)  yang  menjelaskan  bahwa penegakan  hukum  baik  hukum  administrasi  dan pidana  dapat  meminimalkan  resiko  pengrusakan kawasan  hutan  sehingga  status  kawasan  hutan dapat  tetap  terjaga  dan  dipertahankan.  Penegakan supremasi  hukum  yang  dimaksudkan  meliputi pelaksanaan  rencana  pengelolaan  TNRA  yang sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  dan berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dimensi keberlanjutan pengelolaan  hutan  mangrove  taman  nasional sebagai kawasan konservasi dan juga sebagai sumber daya untuk pembangunan.
kawasan  TNRA  secara  berkelanjutan.  Penegakan  supremasi  hukum  untuk  pengelolaan  TNRA secara  berkelanjutan  merupakan tujuan  kunci  yang  harus menjadi  prioritas  di  dalam  merancang rencana  pengelolaan  TNRA.  Menurut  (Sumardjani,  2007)  menjelaskan  penebangan  hutan mangrove menjadi masalah yang sering muncul dan tidak terkendali sehingga menjadi penyumbang terbesar  atas  kerusakan  Taman  Nasional  Rawa  Aopa.  Penebangan  hutan  itu  pada  dasarnya dilakukan  oleh  warga  yang  memiliki  ketergantungan  pada  hutan  mangrove.  Gelombang  besar- besaran perpindahan penduduk dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara pada tahun 1998, kian menambah jumlah kerusakan areal taman nasional, karena banyak terjadi pengalihan fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Salah satu bukti terjadinya perubahan lahan di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai yaitu dengan adanya kebakaran hebat tahun 1997-1998 (Paul, 1998).
Sehingga  elemen  kunci  tujuan  penegakan  supremasi  hukum  harus  terpenuhi  sehingga menjadi alat ukur pencegahan perubahan lahan sekitar hutan mangrove taman nasional, apabila penegakan supremasi dijalankan sesuai dengan rencana pengelolaan TNRA dan tata ruang wilayah maka secara langsung dan tidak langsung tujuan-tujuan lain dari pengelolaan TNRA akan dapat terpenuhi.  Hasil  ini  sejalan  dengan  pendapat  Katong et.  al., (2020)  yang  menjelaskan  bahwa penegakan hukum baik hukum administrasi dan pidana dapat meminimalkan resiko pengrusakan kawasan hutan sehingga tetap menjaga dan mempertahankan status kawasan hutan. Penegakan supremasi hukum yang dimaksudkan meliputi pelaksanaan rencana pengelolaan TNRA yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan berdasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  terkait  dimensi  keberlanjutan  pengelolaan  hutan  mangrove  taman  nasional  sebagai kawasan konservasi dan juga sebagai sumber daya untuk pembangunan.
Sumber : Data Primer Diolah, 2021 Gambar 4.  Struktur/Level Sub-Elemen Kunci Tujuan Pengelolaan TNRA.
Sumber : Data Primer Diolah, 2021.

## Peran Lembaga dalam Pengelolaan TNRA
Kajian  kedudukan  dan  kewenangan  para aktor,  pemanfaat,  dan  kelembagaan  terkait  dalam pengelolaan  Taman  Nasional  Rawa  Aopa  secara berkelanjutan menjadi sangat penting. Sub-elemen aktor atau lembaga yang memiliki pengaruh paling besar dalam perumusan kebijakan pemerintah dalam hal  pengelolaan  TNRA  yang  berkelanjutan  adalah faktor  penunjang  keberlanjutan  hutan  mangrove. Dalam upaya pengelolaan TNRA yang berkelanjutan diperlukan  persiapan  dari  aspek  nonfisiknya  yakni mengenai kelembagaannya.
Hubungan  kontekstual  antar  sub-elemen aktor  atau  pelaku  pada  wilayah  Taman  Nasional Lore  Lindu  adalah  sub-elemen  aktor  yang  satu memberikan kontribusi atau menyebabkan pengaruh terhadap sub-elemen aktor yang lain. Kelembagaan pengelola,  pemanfaat  dan  kelembagaan  terkait pemanfaatan  Kawasan  hutan  mangrove  secara berkelanjutan (Oliviera et al., 2014; Mangora, 2011) di  kawasan  TNRA  (Putri,  2016),  menjadi  sangat penting,  hal  tersebut  terkait  dengan  kewenangan pengelolaan (Kusmana, 2003).
Hasil  analisis  sub-elemen  kelembagaan diharapkan  memberikan  arahan  akan  peran  dan kapasitas kelembagaan. Menurut Kapucu et al. (2011) arahan peran dan kapasitas merupakan pemanfaatan suatu  sumber  daya,  tingkat  kepemimpinan, kemampuan  atau  keahlian  masyarakat  yang memadai,  pada  tingkatan  tertentu  dalam pelembagaan (perubahan hal-hal baru yang bernilai baik).  Kapasitas  institusi  atau  kelembagaan  dapat dilihat dari level-level kapasitas masyarakatnya yaitu tingkat sistem, tingkat organisasi antar pemangku kepentingan, dan tingkat individu (Lio & Stanish, 2018;  Munawir et  al., 2021;  Yavuz  &  Baycan ,
2014).  Kelembagaan  terkait  dalam  pengelolaan hutan mangrove di kawasan TNRA menjadi sangat penting  guna menunjang keberlanjutan pengelolaan jasa  lingkungan  tersebut.  Elemen  aktor/lembaga yang berperan dalam pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan di kawasan TNRA dijabarkan menjadi 11 sub-elemen dan disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Sub-Elemen Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove TNRA.
No Sub Elemen Aktor/Lembaga B1 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi B2 Dinas Kehutanan Provinsi B3 Tokoh Adat/Masyarakat B4 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Provinsi B5 Dinas Lingkungan Hidup Daerah/ Propinsi B6 Balai Taman Nasional Rawa Aopa B7 Forum  Kemitraan  LSM  Kawasan  Taman Nasional Rawa Aopa/FKKRA B8 Perguruan Tinggi B9 Pemerintah Kabupaten di kawasan TNRA B10 Pemerintahan Desa di kawasan TNRA B11

## Pihak swasta
Sumber : Data Primer Diolah, 2021.
Pengelolaan  hutan  mangrove  di  kawasan Taman Nasional Rawa Aopa menjadi sangat penting karena  pengelolaan  didasarkan  pada  kesepakatan seluruh unsur pemangku kepentingan. Kesepakatan ini  menjadi  acuan  dan  panduan  bersama  bagi semua pihak yang berkepentingan terutama aktor/ kelembagaan  yang  berperan  dalam  pemanfaatan pengelolaan  hutan  mangrove  di  kawasan  Taman Nasional  Rawa  Aopa  secara  berkelanjutan.  Hasil analisa  SSIM  sub-elemen  tujuan  disajikan  pada Tabel 8.
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
Structural  Self  Interaction  Matrix (SSIM) merupakan  nilai  agregat  dari  penilaian  hasil focus group  discussion (FGD)  dan  disajikan  pada  Tabel 8.  Nilai  agregat  tersebut  selanjutnya  dikalkulasi dalam Reachability Matrix (RM) untuk m1elakukan konversi nilai VAXO ke dalam nilai numerik (angka 1 atau 0). Berikut adalah nilai Reachability Matrix dari sub-elemen kelembagaan (Tabel 9).
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  disajikan pada  Tabel  6,  sub  elemen  aktor  point  B2  (Dinas Kehutanan Provinsi), B5 (Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tenggara) dan B6 (Balai Taman Nasional  Rawa  Aopa)  merupakan  aktor/lembaga yang  memiliki  tingkat driving  power paling  tinggi di dalam pengelolaan Kawasan hutan mangrove di
Tabel 8. Structural Self Interaction Matrix (SSIM) Sub Elemen Kelembagaan.
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B1 A V A V O O O X X X B2 X X X A O X X V V B3 X A A V X X V V B4 X A V O V V O B5 A V X V V V B6 V A V V V B7 A O X O B8 O O O B9 O O B10 O
B11
Sumber : Data Primer Diolah, 2021.
kawasan TNRA. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga  aktor/lembaga  tersebut  memiliki  pengaruh yang kuat di dalam menentukan rencana pengelolaan kawasan hutan mangrove di kawasan TNRA. Hasil analisis dependency rate pada Tabel 6 menunjukkan bahwa sub-elemen aktor/lembaga point B3 (tokoh adat/masyarakat)  dan  B10  (Pemerintah  Desa) merupakan  aktor/lembaga  yang  sangat  mudah dipengaruhi  dalam  kaitannya  dengan  rencana pengelolaan  kawasan  hutan  mangrove  di  kawasan TNRA.  Berdasarkan  hasil  analisis driving  power dan dependency  rate ,  beberapa  sub-elemen  tujuan dapat digambarkan pada matriks yang menunjukkan posisi  dari  sub-elemen  tujuan  di  dalam  kuadran yang berbeda (gambar 5).
Tabel 9. Final SSIM in the Reachability Matrix (RM) Elements .
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Driven Power Rank B1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 6 3 B2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9 1 B3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 2 B4 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 8 2 B5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 1 B6 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 1 B7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 6 B8 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 3 B9 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 B10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 5 B11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 Dependence 6 7 8 5 6 2 7 4 7 8 6 Ranking 3 2 1 4 3 6 2 5 2 1 3
Sumber : Data Primer Diolah, 2021.
Ranking 3 2 1 4 3 6 2 5 2 1 3

## Sumber : Data Primer Diolah, 2021
Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 6, sub elemen aktor point B2 (Dinas Kehutanan  Provinsi),  B5  (Dinas  Lingkungan  Hidup  Propinsi  Sulawesi  Tenggara)  dan  B6  (Balai Taman Nasional Rawa Aopa) merupakan aktor/lembaga yang memiliki tingkat driving power paling tinggi di dalam pengelolaan Kawasan hutan mangrove di kawasan TNRA. Hal tersebut menunjukkan bahwa ke tiga aktor/lembaga tersebut memiliki pengaruh yang kuat di dalam menentukan rencana pengelolaan  Kawasan  hutan  mangrove  di  kawasan  TNRA.  Hasil  analisa dependency  rate pada Tabel 6 menunjukkan bahwa sub elemen aktor/lembaga point B3 (Tokoh adat/masyarakat) dan B10 (Pemerintah Desa) merupakan aktor/lembaga yang sangat mudah dipengaruhi di dalam kaitannya dengan  rencana  pengelolaan  Kawasan  hutan  mangrove  di  kawasan  TNRA.  Berdasarkan  hasil analisa driving power dan dependency rate , maka beberapa sub-elemen tujuan dapat digambarkan pada  matriks  yang  menunjukkan  posisi  dari  sub  elemen  tujuan  di  dalam  kuadran  yang  berbeda (Gambar 5).

## Sumber : Data Primer Diolah, 2021
Gambar 5. Matriks Driver Power (DP) dan Dependence (D) sub-elemen kelembagaan
B1; 6, 6 B2; 7, 9 B3; 8, 8 B4; 5, 8 B5; 6, 9 B6; 2,9 B7; 7, 2 B8; 4,6 B9; 7, 4 B10; 8, 3 B11; 6, 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weak ---- ---- ------- ------ --Driven Powe r---- ---- -------- ------ -Stro ng Weak --------------------------Depedency Rate-------------------------Strong IV INDEPENDENT II DEPENDENT I AUTONOMUS III LINKAGE Gambar 5. Matriks Driver Power (DP) dan Dependence (D) Sub-Elemen Kelembagaan.
Sumber : Data Primer Diolah, 2021.
Berdasarkan  matriks driven  power dan dependent variabel diperoleh bahwa tidak ada sub- elemen  aktor/lembaga  yang  berada  pada  kuadran I  ( autonomus ).  Sub  elemen  aktor/lembaga  Forum Kemitraan LSM (aktor B7), Pemerintah Kabupaten (aktor B9), Pemerintah Desa (aktor B10) dan pihak swasta  (aktor  11)  berada  kuadran  II  ( Dependent ), yang  menunjukkan  bahwa  aktor-aktor  tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi (mudah dipengaruhi  oleh  pihak  yang  memiliki  kekuatan besar) dan memiliki driving power (kekuatan untuk mempengaruhi)  yang  kecil.  Pada  kuadaran  III ( linkage ) terdapat sub-elemen aktor/lembaga Dinas Perikanan dan Kelautan (aktor 1), Dinas Kehutanan Provinsi  (aktor  2),  Tokoh  Adat/Masyarakat  (aktor 3), BAPPEDA Kabupaten dan Provinsi (aktor 4) dan
Dinas Lingkungan Hidup Propinsi (aktor 5). Sub elemen aktor yang berada pada kuadran III ( linkage ) cenderung untuk memiliki tingkat ketergantungan yang  tinggi  (mudah  dipengaruhi)  namun  juga memiliki  kekuatan  ( driving  force )  atau  posisi  yang tinggi pula. Pada kuadaran IV ( independent ) terdapat sub-elemen  aktor/lembaga  Balai  Taman  Nasional Rawa Aopa (aktor 6) dan Perguruan Tinggi (aktor 8), yang menunjukkan bahwa kedua aktor/lembaga tersebut  memiliki  kekuatan  dan  posisi  ( driving force ) yang tinggi, namun tidak mudah dipengaruhi oleh  pihak/aktor  lain.  Berdasarkan  hasil  iterasi dan matriks pada gambar 5, maka dapat dilakukan penentuan  struktur  hirarki  sub-elemen  tujuan (gambar 6).
Berdasarkan matriks driven power dan dependent variabel diperoleh bahwa tidak ada sub elemen aktor/lembaga  yang  berada  pada  kuadran  I  ( Autonomus ).  Sub  elemen  aktor/lembaga  Forum Kemitraan LSM  (aktor  B7), Pemerintah Kabupaten (aktor  B9),  Pemerintah Desa (aktor B10)  dan pihak  swasta  (aktor  11)  berada  kuadran  II  ( Dependent ),  yang  menunjukkan  bahwa  aktor-aktor tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi (mudah dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kekuatan  besar)  dan  memiliki driving  power (kekuatan  untuk  mempengaruhi)  yang  kecil.  Pada kuadaran III ( linkage ) terdapat sub elemen aktor/lembaga Dinas Perikanan dan Kelautan (aktor 1),
Dinas Kehutanan Provinsi (aktor 2), Tokoh Adat/Masyarakat (aktor 3), BAPPEDA Kabupaten dan Provinsi (aktor 4) dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi (aktor 5). Sub elemen aktor yang berada pada  kuadran III  ( Linkage )  cenderung  untuk memiliki  tingkat  ketergantungan  yang  tinggi (mudah dipengaruhi)  namun  juga  memiliki  kekuatan  ( driving  force )  atau  posisi  yang  tinggi  pula.  Pada kuadaran IV ( Independent ) terdapat sub elemen aktor/lembaga Balai Taman Nasional Rawa Aopa (aktor 6) dan Perguruan Tinggi (aktor 8), yang menunjukkan bahwa ke dua aktor/lembaga tersebut memiliki  kekuatan  dan  posisi  ( driving  force )  yang  tinggi,  namun  tidak  mudah  dipengaruhi  oleh pihak/aktor  lain.  Berdasarkan  hasil  iterasi  dan  matriks  pada  Gambar  5,  maka  dapat  dilakukan penentuan struktur hirarki sub elemen tujuan (Gambar 6).

## Sumber : Data Primer Diolah, 2021
Gambar 6. Struktur/Level Sub-Elemen Kunci Aktor Kelembagaan
Gambar 6. Struktur/Level Sub-Elemen Kunci Aktor Kelembagaan.
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
Pengelompokan  sub  elemen  berdasarkan Driver  Power (DP)  dan Dependence (D)  disajikan pada  Gambar  5.  Berdasarkan  nilai Driver  Power dan Dependence dari  11  sub-elemen  dapat dikelompokkan  ke  dalam  6  level.  Pada  Gambar 6  terlihat  bahwa  terdapat  3  sub  elemen  aktor/ lembaga  kunci,  yaitu  Balai  Taman  Nasional  Rawa Aopa,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Propinsi  dan Dinas  Kehutanan  Provinsi  pada  konteks  tujuan pengelolaan  hutan  mangrove  di  kawasan  TNRA secara  berkelanjutan.  Balai  Taman  Nasional  Rawa Aopa  merupakan  pengelola  utama  TNRA  yang bernaung  pada  Kementreian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan. Balai Taman Nasional Rawa Aopa memiliki kewenangan untuk menentukan kawasan yang  memang  diperbolehkan  untuk  diusahakan (dalam  konteks  pengelolaan  sumber  daya  alam). Di lain pihak, peran keterlibatan dan kewenangan Dinas  Kehutanan  Provinsi  adalah  menanggulangi tindak  pidana illegal  logging pada  kawasan hutan  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi Sulawesi  Tenggara  berperan  dalam  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan patrol, studi lingkungan  dan  penyuluhan  pentingnya  kawasan hutan  mangrove.  Integrasi,  koordinasi,  peran dan  kewenangan  ketiga  institusi  Balai  TNRA, Dinas  Kehutanan  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup Provinsi  Sulawesi  perlu  ditingkatkan  dengan adanya memorandum  of  understanding (MoU)  dari segi perlindungan dan pengelolaan Kawasan hutan mangrove dan konservasi flora dan fauna endemik
TNRA.  Perencanaan  pengelolaan  sumber  daya alam  terutama  kawasan  hutan  mangrove  TNRA merupakan  proses  yang  memerlukan  keterlibatan multi  instansi  pemerintah.  Berdasarkan  analisis ISM,  diperlukan  koordinasi  utama  oleh  Balai TNRA,  Dinas  Kehutanan  Provinsi  dan  Dinas Lingkungan  Hidup  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Ketiga  aktor  kunci  tersebut  memiliki  kekuatan dan  posisi  paling  tinggi  di  dalam  perencanaan pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan.

## Model Kelembagaan dalam Pengelolaan TNRA
Model kebijakan dan kelembagaan pengelolaan hutan mangrove sebagaimana berfokus pada  model  kelembagaan,  elemen  utama  dalam analisis  ISM  bahwa  elemen  pengelolaan  hutan mangrove  adalah  kelembagaan.  Selanjutnya, model  kelembagaan  digambarkan  pada  peranan dari  pemangku  kepentingan  (Kartodihardjo et  al .,  2004).  Berdasarkan  hasil  analisis  ISM, unit  teknis  merupakan  salah  satu  pemangku kepentingan yang  memberikan  peranan  paling penting  dalam  pengelolaan  hutan  mangrove secara  berkelanjutan  (Kusmana,  2017;  Lewis, 2001).  Selanjutnya,  model  tersebut  menjelaskan keterkaitan  pemangku  kepentingan  dengan program  yang  dapat  memberikan  input  terhadap terbentuknya  regulasi  atau  peraturan  yang berdasarkan  hasil  analisis  ISM  merupakan  elemen utama dalam konteks kelembagaan.
Sumber : Data Primer Diolah, 2021

## Gambar 7. Struktur Model Kelembagaan TNRA
Penataan kelembagaan ditentukan oleh beberapa unsur misalnya aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi. Oleh karena  itu,  untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan di  perlukan kelembagaan yang  baku  seperti  tersaji  pada  Gambar  7,  menurut  Ostrom et.  al. (2007)  kelembagaan  akan mempengaruhi pelibatan aktor-aktor dan tujuan dalam pengelolaan, sehingga berimplikasi terhadap kondisi keberlanjutan  sumber  daya  alam.  Oleh  karena itu,  kelembagaan TNRA  penting dibentuk untuk memperjelas aturan main dari masing-masing pemangku kepentingan terkait. Hasil observasi lapangan  memberikan  informasi  bahwa  koordinasi  dalam  agenda  pengelolaan  hutan  mangrove TNRA sangat lemah, kondisi ini menurut Ostrom et .al. (2012), diakibatkan pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini terfragmentasi pada arogansi sektor dan adanya tumpang tindih kebijakan, sehingga dibutuhkan kerangka kerja kelembagaan yang terintegrasi untuk menjembatani kesenjangan.  Model  kelembagaan  perlu  diperkuat  dalam  bentuk  peraturan  daerah  (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara, dasar penyusunan PERDA tersebut adalah nota/akta kesepahaman balai TNRA, gubernur dan bupati, kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Gambar 7. Struktur Model Kelembagaan TNRA.
Sumber : Data Primer Diolah, 2021.
Penataan  kelembagaan  ditentukan  oleh beberapa  unsur  seperti  aturan  operasional  untuk pengaturan  pemanfaatan  sumber  daya,  aturan kolektif  untuk  menentukan,  menegakan  hukum atau aturan itu sendiri, dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.  Oleh  karena  itu,  untuk  mewujudkan kebijakan pengelolaan diperlukan kelembagaan yang baku seperti tersaji pada gambar 7. Menurut Ostrom et  al. (2007)  kelembagaan  akan  mempengaruhi pelibatan  aktor-aktor  dan  tujuan  dalam pengelolaan, sehingga berimplikasi terhadap kondisi keberlanjutan  sumber  daya  alam.  Oleh  karena itu,  kelembagaan  TNRA  penting  dibentuk  untuk memperjelas  aturan  main  dari  masing-masing pemangku  kepentingan  terkait.  Hasil  observasi lapangan  memberikan  informasi  bahwa  koordinasi dalam  agenda  pengelolaan  hutan  mangrove TNRA  sangat  lemah.  Menurut  Ostrom et  al. (2012),  diakibatkan  pendekatan  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  selama  ini  terfragmentasi pada  arogansi  sektor  dan  adanya  tumpang  tindih kebijakan  sehingga  dibutuhkan  kerangka  kerja kelembagaan yang terintegrasi untuk menjembatani kesenjangan.  Model  kelembagaan  perlu  diperkuat dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Dasar  penyusunan  PERDA tersebut  adalah  nota/akta  kesepahaman  balai TNRA,  gubernur  dan  bupati,  kemudian  diajukan ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

## PENUTUP
Hutan  mangrove  di  Taman  Nasional  Rawa Aopa  telah  mengalami  konversi  yang  sangat signifikan  sehingga  diperlukan  upaya  terintegrasi untuk  mencegah  terjadinya  penurunan  luasan kawasan  hutan  mangrove  di  TNRA.  Keberadaan hutan  mangrove  di  TNRA  memiliki  fungsi utama  sebagai  penahan  abrasi  pantai  dan  tempat berpusat  seluruh  spesies  endemi  Sulawesi.  Upaya mengoptimalkan  pengelolaan  hutan  mangrove TNRA  memerlukan  penyatuan  lembaga  formal untuk  menyamakan  pemahaman  dengan  langkah nyata  seluruh  pihak,  tokoh  adat/masyarakat, pemangku kepentingan, perguruan tinggi, instansi kehutanan  dan  Balai  Taman  Nasional  Rawa Aopa  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  kinerja perlindungan  setiap  tegakan  pepohonan  pada kawasan hutan mangrove karena setiap satu tegakan jenis  pohon  hutan  mangrove  yang  hilang  butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk dapat recovery kembali.  Peran  Lembaga  Balai  TNRA,  Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tenggara perlu ditingkatkan sebagai input
kebijakan  karena  merupakan  aktor/lembaga  yang memiliki tingkat driving power paling tinggi di dalam pengelolaan  kawasan  hutan  mangrove  di  kawasan TNRA.  Informasi  kelembagaan  yang  meliputi integrasi,  koordinasi,  peran  dan  kewenangan ketiga  institusi  Balai  TNRA,  Dinas  Kehutanan dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Sulawesi perlu  ditindaklanjuti  dengan  adanya memorandum of  understanding (MoU)  dari  segi  perlindungan dan  pengelolaan  kawasan  hutan  mangrove  dan konservasi flora dan fauna endemik TNRA sehingga dapat  dijadikan  sebagai  informasi  dan  data  untuk pemerintah dalam upaya penanggulangan kerusakan hutan  mangrove  dan  habitat  endemik  TNRA  di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak Azizul Ahmad selaku petugas Balai Taman Nasional Rawa Aopa dan warga Desa sekitar Taman Nasional Rawa Aopa Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah banyak  membantu  sehingga  penelitian  ini  dapat terlaksana.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi setiap  penulis  terhadap  pembuatan  karya  tulis  ini adalah  Abdillah  Munawir  sebagai  kontributor utama serta Nurhasanah, Edi Rusdiyanto, dan  Siti Umamah Naili Muna sebagai kontributor anggota.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariwidodo, E. (2014). Relevansi Pengetahuan Masyarakat Tentang  Lingkungan  Dan  Etika  Lingkungan Dengan  Partisipasinya  Dalam  Pelestarian Lingkungan. Nuansa, Vol 11(1), 1–20.
Anwar, C. (2005). Mengapa ekosistem hutan mangrove harus diselamatkan dari kerusakan lingkungan. Jurnal Konservasi kehutanan. Volume 2 Agustus 2007.
Bengen, D.G., & Nikijuluw, V. (2006). Kajian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove. Jurnal Pesisir dan Lautan. 4 (8) : 12- 17.
Butarbutar,  D.N.P.,  Sintani,  L.,  &  Harinie,  L.T.
(2020).  Peningkatan  Kesejahteraan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  Melalui  Pemberdayaan Perempuan.  Journal  of  Environment  and Management,  Vol  1(1),  31–39.  doi:  10.37304/ jem.v1i1.1203.
Casey  Keat-Chuan  Ng,  &  Robert  Cyril  Ong.  2022.  A review of anthropogenic interaction and impact characteristics  of  the  Sundaic  mangroves  in Southeast  Asia,  Estuarine,  Coastal  and  Shelf Science,  10.1016/j.ecss.2022.107759,  267, (107759).
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
Eriyatno.  (2003). System Science: Increasing Quality and Management  Effectiveness.  IPB  Press,  Bogor. [in Indonesian].
Eriyatno., & Sofyar, F. (2007). Riset Kebijakan Metode Penelitian  untuk  Pascasarjana.  IPB  Press(ID). Bogor.
Hana S., & Munasinghe, M. (1995). Property Rights and The Environment. Social and Ecological Issues. Beijer  Internasional  Institute  of  Ecological Economics  and  The  World  Bank.  Washington DC.
Herry,  P.,  Shantiko,  B,.  Sitorus,  S.,  Gunawan,  H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A.A. (2017). Fire economy and actor network of forest and land fires in Indonesia. Forest Policy and  Economics.  Elsevier  Vol.  78  Pages  21-31. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.001.
Hora, S.C. (2004). Probability judgments for continuous quantities: linear combinations and calibration, Management Science 50. 597-604.
Hochard, J. P., Hamilton, S. & Barbier, E. B. Mangroves shelter coastal economic activity from cyclones. Proc. Natl. Acad. Sci. 116, 12232–12237 (2019).
Indrayanti.,  Dwi,  M.,  Fahrudin,  A.,  &  Setiobudiandi, I.  (2015).  Penilaian  Jasa  Ekosistem  Mangrove di  Teluk  Blanakan  Kabupaten  Subang.  Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Vol 20(2), 91–96. doi: 10.18343/jipi.20.2.91.
Istomo.,  Kusmana,  C.,  Dwiyanti,  F.G.,  &  Malik,  D. (2020).  Comparison  of  several  methods  of stands  inventory  prior  to  logging  towards  the yield volume of mangrove forest in Bintuni Bay, West  Papua  Province,  Indonesia.  Biodiversitas Journal;  Volume  21,  Number  4,  April  2020; Pages: 1438-1447.
Kapucu, N., Healy, B.F., & Arslan, T. (2011). Survival of the fittest: Capacity building for small nonprofit organizations.  Evaluation  and  Program Planning, 34 (3) : 236-245.
Kartodihardjo,  Hariadi.  (1999).  Policy  Issues  on Management  of  Natural  Production  Forests. Bogor [ID]. Pustaka Latin. [in Indonesian].
Kartodihardjo,  H.,  Murtilaksono,  K.,  &  Sudadi,  U. (2004). Institutions of Watershed Management: Concept  and  Introduction  of  Policy  Analysis. Bogor Agricultural University. [in Indonesian]. Kusmana  C.  (2017).  Lesson  Learned  From  Mangrove Rehabilitation  Program  In  Indonesia.  Jurnal Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Vol. 7 No. 1 (April 2017): 89-9. IPB Bogor.
Kusmana  C.  (2003).  Teknik  Rehabilitasi  Mangrove. Fakultas Kehutanan IPB. IPB Press. Bogor.
Kusmana,  C.,  Istomo,  C.,  Wibowo,  S.W.,  Budi,  I.Z., Siregar,  T.,  Tiryana,  S.,  &  Sukardjo.  (2010). Konservasi  dan  Pengelolaan  Mangrove. Presented on: Konferensi dan Pameran Nasional “Penyelamatan  Hutan  Pantai  dan  Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir”, 23 November 2010.
Kusmana,  C.  (2012).  Management  of  mangrove ecosystem  in  Indonesia.  Workshop  on Mangrove Re-plantation and Coastal Ecosystem Rehabilitation.  In:  editor.;  Jogyakarta.  p  219- 227.
Katong, N., Abas, A.Y., & Sendow, D.C. (2020). Studi Kasus  Tindak  Pidana  Kehutanan  Di  Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Jurnal Hukum Ekonomi  Syariah  (EL-IQTISHADY).  Volume 2 Nomor 2 Desember 2020. DOI:10.24252/el- iqthisadi.v2i2.18560
Kamal,  M.,  Hartono,  H.,  Wicaksono,  P.,  Adi,  N.S,
&  Arjasakusuma,  S.  (2016).  Assessment  of Mangrove Forest Degradation Through Canopy Fractional Cover in Karimunjawa Island, Central Java, Indonesia Geoplanning J. Geomatics Plan. 3 107
Lewis,  R.R.  (2001).  Mangrove  Restoration.  Cost  and Benefits  of  Successful  Ecological  Restoration. Proccedings  of  the  Mangrove  Valuation Workshop, University Sains, Malaysia, Penang, 4-8  April  2001.  Cohosted  by  the  Beijer International Institute of Ecological Economics, Stockholm, Sweden.
Lio, F.X.S., & Stanis, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di Kelurahan  Oesapa  Barat  Kota  Kupang.  Jurnal Kawistara,  Vol  7(3),  226.  doi:  10.22146/ kawistara.17150.
Machfud.  (2001).    Rekayasa  Model  Penunjang Keputusan  Kelompok  dengan  Fuzzy-Logic untuk  Sistem  Pengembangan  Agroindustri Minyak  Atsiri.  Disertasi,  Institut  Pertanian Bogor.
Cokhester,  M.,  Sirait,  M.,  &  Wijardjo,  B.  (2006).
”Penerapan  Prinsip-prinsip  Forest  Stewardship Council (FSC) No. 2 dan No. 3 di Indonesia”, Hambatan dan Kemungkinan, Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Cetakan Pertama.
Masiyah,  S.,  &  Sunarni.  (2015).  Komposisi  jenis dan  kerapatan  mangrove  di  Pesisir  Arafura Kabupaten  Merauke  Provinsi  Papua.  Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, Vol 8(1), 60. doi: 10.29239/j.agrikan.8.1.60-68.
Mangora,  M.M.  (2011)  Poverty  and  institutional management  stand-off:  a  restoration  and conservation  dilemma  for  mangrove  forests  of Tanzania. Wetl Ecol Manag 19(6):533–543
Marimin.  (2004).  Teknik  dan  aplikasi  pengambilan keputusan kriteria majemuk. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Malik, A., Fensholt, R., & Mertz, O. (2015). Economic Valuation  of  Mangroves  for  Comparison  with Commercial  Aquaculture  in  South  Sulawesi, Indonesia.  Forests  2015;  6(9):3028-3044. https://doi.org/10.3390/f6093028.
Munawir,  A.,  June,  T.,  Kusmana,  C.,  &  Setiawan  Y. (2019).    Dynamics  Factors  that  Affect  the land  Use  Change  in  the  Lore  Lindu  National
Park.  Proceeding of SPIE 11372. Event: Sixth Internasional  Symposium  on  LAPAN-IPB Satelite. Bogor (ID).
Munawir,  A.,  June,  T.,  Kusmana,  C.,  &  Setiawan  Y. (2021). Environmental Institution Improvement Using  Interpretative  Structural  Modeling (ISM) Techniques In Lore Lindu National Park (Llnp), Central Of Sulawesi ProvinceIndonesia. Plant Archives Enviromental Science Journal. 21 (1),: 251 – 260.
Munawir,  A.,  Rusdiyanto,  E.,  &  Nurhasanah.  (2022).
Metode Penelitian Aplikasi SOFTWARE MDS- RAP Settlements (Analisis Statistik Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan).  Penerbit Universitas Terbuka. ISBN 978-623-480-737-0. Tanggerang selatan, Banten
Ministry of Environment & Forestry. (2016). Regulations of  The  Director  General  of  Sustainable Production Forest ManagementNo.P.8/
PHPL/SET/3/2016  Concerning  Guidelines for  Silviculture  Systems  in  Mangrove  Forests. Director  General  of  Sustainable  Production Forest  Management,  Directorate  General  of Sustainable  Production  Forest  Management, Indonesia.
Nasution, M. (2002). Institutional Development of Rural Cooperatives  for  Agroindustry.  Bogor.  IPB Press. [in Indonesian].
Nutriawani,  R.,  Nurdjali,  B.,  &  Nugroho,  J.  (2017). Sikap  Masyarakat  Dusun  Pasir  Laut  terhadap Keberadaan  Hutan  Mangrove  di  Dusun  Pasir Laut  Kecamatan  Mempawah  Hilir  Kabupaten Mempawah.  Jurnal  Hutan  Lestari,  Vol  5  (2), 418–24.
Ostrom E. (2005). Developing Methods for Institutional Analysis:  Institutional  Diversity  in  Resource Management.  Bloomington  (US).  Indiana University.
Ostrom E. (2007). Developing a Method for Analyzing Institutional Change. Arizona (US). Center for the  Study  of  Institutional  Diversity  -  Arizona State University.
Ostrom E. (2012). Understanding Institutional Diversity. New Jersey (US). Princeton University.
Oliveira,  D.D.,  Santos,  L.P.S.,  &  Silva,  H.K,  Macedo, S.J.  (2014).  Toxicity  of  sediments  from  a mangrove  forest  patch  in  an  urban  area  in Pernambuco  (Brazil).  Ecotoxicol  Environ  Saf 104: 373-37
Parvaresh,  H.,  Abedi,  Z.,  Farshchi,  P.,  Karami,  M., Khorasani,  N.,  &  Karbassi,  A.  (2011). Bioavailability  and  concentration  of  heavy metals  in  the  sediments  and  leaves  of  gray Mangrove, Avicennia marina (Forsk.) Vierh, in Sirik Azini Creek, Iran. Biol Trace Elem Res 143 (2): 1121- 1130.
Paul,  K.G.  (1998).  A  Brief  history  and  analysis  of Indonesia’s forest fires crisis. Academic Research Library, Apr 1998; 65 pg 63.
Putri,  I.A,  &  Allo,  M.K.  (2016).  Degradasi keanekaragaman  hayati  Taman  Nasional  Rawa Aopa Watumohai. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. 6(2): 169-194.
Poedjirahajoe,  E.,  Sulistyorini,  I.S.  &  Komara,  L.L. (2019).  Mangrove  conservation  land  suitability analisys  based  on  environmental  carrying capacity  in  Lombok  Bay  East  Kalimantan, Indonesia. Journal of Environmental Treatment Techniques, Vol 7(4), 717–21
Rusdiyanto, E., Sitorus, SRP., Pramudya, B., & Sobandi, R.  (2020).  The  Dynamic  of  Built  Land Development  in  the  Cikapundung  Riverside Area, Bandung City, Indonesia. Journal of AES Bioflux 12 (2): 146 – 159.
Rodriguez,  W.,  Feller,  IC,  &  Cavanaugh,  KC.  (2016). Spatio-temporal  changes  of  a  mangrove– saltmarsh ecotone in the northeastern coast of Florida, USA. Glob Ecol Conserv 7:245–261. Sugiarto, D.P., Gandasasmita, K., & Syaufina, L. (2013). Analisis  risiko  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai dengan pemanfaatan pemodelan spasial. Majalah Ilmiah Globe . 15(1). Santoso,  H.  (2002). Rasionalisasi  Kawasan  Hutan  di Indonesia, Kajian Keadaan Sumber Daya Hutan dan  Reformasi  Kebijakan ,  Badan  Planologi Kehutanan ICRAF-WB.
Saxena, J.J., P. Sushil & Vrat, P. (1992). Hierarchy and Classifcation  of  Program  Plan  Element  Using Interpretative  Structural  Modelling.  System Practice Vol 12 (6): 651:670
Sumardjani, L. (2007). Konflik Sosial Kehutanan: Mencari Pemahaman untuk Penyelesaian Terbaik. Bogor (ID): Flora Mundial Communications.
Wahyudi.  (2013). Non-timber  forest  products  (NTFP’s) commodities harvested and sold by indigenous people  at  ndlocal    markets    in    Manokwari, West  Papua. In:  2  International  Conference of    Indonesian    Forestry  Researchers  2013, Manggala Wanabakti, 27−28 August, Jakarta
Wang, X., Blanchet, FG, & Koper N. (2014). Measuring habitat  fragmentation:  An  evaluation  of landscape pattern metrics. Methods Ecol. Evol. 5, 634–646 (2014)
Yavuz, F., & Baycan, T. (2014). Pemangku kepentingan- based decision making in integrated watershed management using SWOT and analytic hierarchy process  combination.  International  Journal  of the Analytic Hierarchy Process. 6 (1): 10 – 25.
Yusuf., & Daris. (2018). Analisis Data Penelitian, Teori dan  Aplikasi  Dalam  Bidang  Perikanan.  IPB Press.
Yusuf,  M.,  Fahrudin,  A.,  Kusmana,  C.,  &  Mukhlis, M.  (2016).  Analisis  Faktor  Penentu  Dalam pengelolaan  Berkelanjutan  Estuaria  Das  Tallo. Jurnal Analisis Kebijakan Vol. 13 No. 1, April 2016: 41-51.