## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Unsur Melawan Hukum Sebagai Suatu Sarana Dalam Delik Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor
Muhammad Ridwan Lubis 1 , Halimatul Maryani 2 , Cut Nurita 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Jl. Garu II A, Harjosari I Medan Amplas, Medan, 20147 E-mail: -
2 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Jl. Garu II A, Harjosari I Medan Amplas, Medan, 20147 E-mail: -
3 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Jl. Garu II A, Harjosari I Medan Amplas, Medan, 20147 E-mail: -
Abstract —  In  all  of  the  regulations,  unless  the  Act  No.  24  /  Prp  /  1960,  the  definition  of  'unlawful'  means  has  a  broad  meaning, namely  in  terms  of  formal  (formele  wederrechtelijkheid)  and  in  terms  of  material  (materiele  wederrechtelijkheid),  without distinguishing  function  is  positive  or  negative  function.  This  can  be  seen  in  the  general  explanation  of  these  various  regulations,  as well as according to general explanations PTPK the existing laws in addition to an explanation related to Article 2 paragraph (1), as disampaikansebelumnya.Dalam  its  development  in  the  future,  the  interpretation  of  "lawful"  in  the  sense  of  material  with  positive function,  which  expanded  the  scope  of  the  formulation  of  the  offense,  questioned  and  denied.  In  the  Decision  of  the  Constitutional Court (MK) No. 003 / PUU-IV / 2006 dated July 25, 2006, The Court considered that the explanation of Article 2 (1) it is contrary to the  1945  Constitution,  because  it  creates  legal  uncertainty.  The  Court  held  that  Article  28  D  of  paragraph  (1)  to  protect  the constitutional  rights  of  citizens  to  obtain  insurance  and  legal  protection  in  criminal  law  certainly  is  translated  as  the  principle  of legality. This principle requires that the formulation of an action, so it can be regarded as a criminal offense, shall be set forth in the written rules beforehand. The Court then stated that the interpretation of the meaning of 'unlawfully' in the explanation of Article 2 (1)  was  not  legally  binding.  Since  then,  comes  back  the  difference  of  perception  between  the  law  enforcement  agencies  in understanding the interpretation of the element of "lawful" in the sense of material as described above, so the application of Article 2 (1)  that  would  lead  to  legal  uncertainty  and  injustice.  Although  this  provision  is  widely  used,  the  interpretation  of  the  element  of "lawful" in the practice of handling corruption cases in court Corruption (corruption) turned out to show their inconsistency.
Keywords — : Torts; Corruption.

## I. PENDAHULUAN
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK) menentukan:  “Setiap orang yang secara  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan (...)”. Selanjutnya, penjelasan  pasal  tersebut  menguraikan:  “(…)  yang  dimaksud  dengan  “secara  melawan  hukum”  dalam  pasal  ini  mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan  perundang-undangan,  namun  apabila  perbuatan  tersebut  dianggap  tercela  karena  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (...)”.
Dengan demikian, secara expressis verbis, pembentuk UU PTPK hendak menegaskan bahwa unsur „melawan hukum‟ dalam pasal ini, harus dimaknai sebagai „melawan hukum‟ dalam arti formil dan dalam arti materiil dengan fungsi positif (memperluas ruang lingkup rumusan delik), yaitu membuka ruang bagi dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam literatur, pengertian „melawan hukum‟ dalam arti materiil dengan fungsi  positif  tadi  digunakan  untuk  membedakannya  dengan  fungsi  negatif  (membatasi  ruang  lingkup  rumusan  delik),  yaitu ketiadaan sifat „melawan hukum‟ dalam suatu perbuatan yang secara nyata dilakukan (secara materiil), meskipun pada dasarnya telah memenuhi rumusan delik. Ajaran ini dijadikan sebagai alasan pembenar, di luar alasan-alasan pembenar yang telah diatur undang-undang.
Jika ditilik dari sejarahnya, pengaturan tindak pidana  yang kemudian memuat  „melawan hukum‟ sebagai  unsur korupsi ini telah  dapat  ditemui  di  dalam  peraturan  yang  pertama  kali  dikeluarkan  untuk  mengatur  tindak  pidana  korupsi  secara  khusus, yakni  Peraturan  Penguasa  Militer  No.  6  Tahun  1957.  Ketika  peraturan  tersebut  diganti  setahun  kemudian,  karena  Undang- Undang  Darurat  yang  menjadi  dasar  keberlakuannya  dicabut,  (perbuatan)  melawan  hukum  memperkaya  diri  dirumuskan sebagai  bentuk  korupsi  lainnya  yang  diatur  di  dalam  Pasal  3  Peraturan  Penguasa  Perang  yang  dikeluarkan  pada  tahun  1958. Namun,  pengaturan  bentuk  korupsi  dengan  unsur  „melawan  hukum‟  ini  tidak  lagi  muncul  di  dalam  Undang-Undang  No. 24/Prp/1960 dan menggantikannya dengan unsur „kejahatan atau pelanggaran‟
Melawan hukum dalam konteks  Undang-Undang  Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), digolongkan sebagai tindakpidana atau  delik  formil,  di  mana  unsur-unsur  perbuatan  harus  telah  dipenuhi,  dan  bukan  sebagai  delik  materiil,  yang  mensyaratkan

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
akibat  perbuatan  berupa  kerugian  yang  timbul  tersebut  harus  telah  terjadi.  Hal  ini  menjadi  menarik  untuk  dikaji,  oleh  karena dalam  praktiknya  masih  menjadi  multi  tafsir  bagi  Hakim  atau  aparat  penegak  hukum  lainnya  terhadap  unsur  ”melawan hukum”, 1 dalam  perkara  korupsi  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mengenai Constitutional  Review terhadap  UU PTPK pada tanggal  24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PTPK, dinyatakan bahwa:
1. Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  di  pidana  dengan  pidana  penjara  seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu,  pidana  mati dapat dijatuhkan.
Selanjutnya,  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK  menerangkan  bahwa,“dalam  ketentuan  ini  kata“ dapat ”sebelum frasa “  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan  delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.”
Ketentuan  tentang  tindak  pidana  korupsi  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  di  atas  memang  merupakan  delik  formil, hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  penjelasan  umum  UU  PTPK  yang  menerangkan  :  “ Dalam  undang-undang  ini,  tindak  pidana korupsi  dirumuskan  secara  tegas  sebagai  tindak  pidana  formil.  Hal  inisangat  penting  untuk  pembuktian.  Dengan  rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap di pidana .”
Dirumuskannya  tindak  pidana  korupsi  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK  sebagai  delik  formil,  maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik  formil  adalah  delik  yang  dianggap  telah  selesai  dengan  dilakukannya  tindakan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan hukuman oleh undang-undang. 2
Bila dibandingkan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) di atas dengan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil, sedangkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomo  3 Tahun 1971 merupakan delik materiil , yaitu delik yang dianggap terbukti dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman olehUndang-undang.
Pada  waktu  pembahasan  unsur  “ dapat  menimbulkan  kerugian ”  dari  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP,  P.A.F.  Lamintang  dengan mengikuti  pendapat  dari  putusan HogeRaad tanggal  22  April  2007  dan  tanggal  8  Juni  1997,  mengemukakan  pembentuk Undang-undang tidak mensyaratkan keharusan
adanya
kerugian yang timbul, melainkan hanyakemungkinantimbulnyakerugiansepertiitu,bahkanpelaku  tidak  perlu  harus  dapat  membayangkan  tentang  kemungkinan timbulnya kerugiantersebut.
Dalam literatur hukum pidana, diskursus tentang penafsiran „melawan hukum‟ berawal dari dicantumkannya secara eksplisit kata  „melawan  hukum‟  sebagai  salah  satu  unsur  pada  sebagian  rumusan  delik  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Pencantuman  tersebut  membawa  konsekuensi  bahwa  unsur  „melawan  hukum‟  ini  harus  dicantumkan  dalam  surat dakwaan  dan  dibuktikan  di  persidangan.  Kemudian  timbul  pertanyaan,  apakah  delik  yang  tidak  memuat  istilah  „melawan hukum‟  secara  eksplisit  juga  dapat  dianggap  memiliki  sifat  melawan  hukum  tersebut,  sehingga  juga  harus  didakwakan  dan dibuktikan? Perdebatan mengenai permasalahan ini kemudian melahirkan ajaran melawan hukum formil (formelewederrechtelijkheid) dan  ajaran  melawan  hukum  materiil (materiële  wederrechtelijkheid) ,  serta  berimbas  pada penafsiran mengenai arti atau makna „melawan hukum‟ itu sendiri.
Pada awalnya, menurut ajaran melawan hukum formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum ( wederrechtelijk ), apabila perbuatan  tersebut  telah  memenuhi  semua  unsur  yang  terdapat  dalam  rumusan  dari  suatu  delik  menurut  undang-undang. Sedangkan  menurut  paham  ajaran  hukum  materiil,  suatu  perbuatan  itu  bersifat  melawan  hukum  ( wederrechtelijk ),  atau  tidak, bukan hanya harus ditinjau kesesuaiannya dengan  ketentuan-ketentuan  hukum tertulis,  melainkan juga harus ditinjau  menurut asas-asas umum hukum yang tidak tertulis. Namun, telah terjadi pergeseran dalam literatur hukum dari yang tadinya mengikuti literatur hukum Belanda, di mana ajaran melawan hukum secara materiil tidak dimaknai dengan fungsi positifnya, yaitu hanya digunakan  untuk  membatasi  keberlakuan  rumusan  delik  apabila  terdapat  alasan  pembenar  berdasarkan  keadaan  nyata  kasus terkait, menjadi melawan hukum secara materiil dengan fungsi positif.
Makna  melawan  hukum  secara  materiil  sebagaimana  ditemukan  dalam  berbagai  peraturan  tentang  tindak  pidana  korupsi yang  pernah  berlaku  maupun  yang  masih  berlaku,  pada  akhirnya  sejalan  dengan  perkembangan  penafsiran„melawan hukum  ‟(dengan  fungsi  positif)  menurut  doktrin  yang  berkembang  di  Indonesia.  Karena  adanya  pandangan  seperti  ini,  maka baik dalam hukum pidana, maupun dalam hukum perdata, pengertian „melawan hukum‟ kemudian dipahami dalam dikotomi.
1 Istilah  “Melawan  Hukum”  digunakan  dalam  tulisan  ini  mengikuti  istilah  Undang-Undang  dan  Praktik  Penegak  Hukum,  meskipun  secara  teoritis  dalam kepustakaan Ilmu Hukum, istilah ”Melawan Hukum” dinilai kurang tepat karena Hukum tidak boleh dilawan melainkan hanya boleh dilanggar. Oleh karena itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa istilah yang tepat adalah “Melanggar Hukum” bukan “Melawan Hukum” (lihat, Philipus M Hadjon dalam pidato penerimaan Jabatan Guru Besar pada FH Airlangga, 1994).
2 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hlm. 202

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Unsur  melawan  hukum  sebagai  suatu  sarana.  Meski  „melawan  hukum‟  menjadi  unsur  dalam  delik  Pasal  2  ayat  (1)  UU Tipikor, unsur ini bukan merupakan bestandeel delict (delik inti) melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Argumentasi itu merujuk pada Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub  a UU Nomor 3 Tahun 1971 dan Penjelasan Umum UU Tipikor bahwa fungsi melawan hukum sebagai sarana.
Sayangnya,  pada  praktiknya  pengertian  „melawan  hukum‟  tidak  lagi  dipahami  sebagai  suatu  sarana  oleh  penegak  hukum. Penegak  hukum  lebih  mendahulukan  pembuktian  terpenuhinya  unsur  „melawan  hukum‟  ketimbang  membuktikan  terjadinya perbuatan  pelaku  terkait  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi. Padahal,  hubungan  antara  sifat  melawan  hukum dan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  dapat  menunjukkan  ada  atau  tidaknya  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan  yang dilakukan pelaku.

## II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  ada  beberapa  hal  yang  dapat  ditarik  untuk  diangkat  menjadi  perumusan  masalah  dalam tulisan ini yaitu :
1. Bagaimana perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ?
2. Bagaimana unsur yang meliputi sesuatu dianggap melawan hukum berdasarkan ketentuan  Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor ?

## III. METODE PENELITIAN
Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 3

## 2. Sumber dan Teknik PengumpulanData
Istilah teknik atau metode pengumpulan data  di sini mengandung makna upaya pengumpulan data dengan menggunakan cara  pengumpulan  data  tertentu.  Penentuan  cara  pengumpulan  data  dalam  penelitian  berpedoman  pada  jenis  data  yang diperlukan  untuk  penulisan  tesis.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  (data  sekunder).  Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  studi  dokumen  terhadap  bahan kepustakaan  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  konsep-konsep,  teori-teori,  dan  informasi-informasi  serta  pemikirian konseptual dari penelitian terdahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiahlainnya. 4

## 3. Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek  yang  dibahas  secara  kualitatif  dan  selanjutnya  data  tersebut  disajikan  secara  deskripsi  yaitu  menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitianini.
Pendekatan  kualitatif  dapat  digunakan  untuk  menemukan  dan  memahami  apa  yang  tersembunyi  di  balik  fenomena  yang kadangkala  merupakan  sesuatu  yang  sulit  dipahami  secara  memuaskan.  Penelitiankualitatif  bertujuan  untuk  mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

## IV. HASIL PEMBAHASAN
A. Perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.
Pada waktu adanya permohonan mengenai Constitutional Review terhadap UU PTPK, dengan alasan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat(1) tersebut bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil, 5 sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), MK telah menjatuhkan putusannya dengan putusan tanggal  24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkanbahwa:
Dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan Pemohon terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah :
1. Apakah pengertian kata “ dapat ” dalam Pasal 2 ayat (1)UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata “ dapat ” tersebut menjadikan tindak pidana  korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan delik formil. 2. Apakah  dengan  pengertian  sebagaimana  dijelaskan  pada  Butir  1  tersebut  di  atas,  frasa  “ dapat  merugikan  Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”, yang diartikan baik kerugian yang nyata ( actual loss ) maupun hanya yang bersifat potensial atau  berupa  kemungkinan  kerugian  ( potential  loss ),  merupakan  unsur  yang  tidak  perlu  dibuktikan  atau  harus dibuktikan;
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Edisi 1, Cetakan 15, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 13
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mulyani, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 23
5 Abdul Latif, Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil , Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, Jakarta., hlm. 53-54.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Kedua pertanyaan tersebut dijawab  oleh MK dengan pemahaman bahwa kata “ dapat ” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3  UU  PTPK  menyebabkan  perbuatan  yang  akan  dituntut  di  depan  pengadilan,  bukan  saja  karena  perbuatan  tersebut “ merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata ”, akan tetapi hanya “ dapat ” menimbulkan kerugian saja pun sebagaikemungkinan atau potensial loss , jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapatdiajukan ke depan pengadilan. 6 Kata  “ dapat ”  tersebut  harus  dinilai  pengertiannya  menurut  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  tersebut  di  atas,  yang  menyatakan bahwa kata “ dapat ” tersebut sebelum frasa “ merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”, menunjukkan bahwa tindak  pidana korupsi tersebut  merupakan delik  formil,  yaitu adanya  tindak pidana  korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “ dapat ” sebelum frasa“ merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”.
Roeslan  Saleh 7 mengemukakan,  “menurut  ajaran  melawan  hukum,  yang  disebut  melawan  hukum  materiil  tidaklah  hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum  formil  berpendapat  bahwa  melawan  hukum  adalah  bertentangan  dengan  hukum  tertulis  saja.  Jadi  menurut  ajaran materiil, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.”
Di dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, 8 yaitu :
1. Ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  positif,  yaitu  suatu  perbuatan,  meskipun  oleh  peraturan perundang-undangan  tidak  ditentukan  sebagai  melawan  hukum,  tetapi  jika  menurut  penilaian  masyarakat  perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Ajaran sifat  melawan  hukum  materiil dalam fungsinya  yang  negatif,  yaitu  suatu perbuatan,  meskipun  menurut peraturan perundang-undangan  merupakan  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum,  tetapi  jika  menurut  penilaian  masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.
Oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK  menyebutkan bahwa  yang dimaksud dengan “ secara  melawan  hukum ” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat,  meskipun  perbuatan  tersebut  tidak diatur dalam  peraturan  perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  yang  diikuti  oleh  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  adalah  ajaran  sifat  melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.
Di  samping  adanya  perbedaan  persepsi  tadi,  terdapat  permasalahan  lain  dalam  memahami  fungsi  „melawan  hukum‟  pada pasal tersebut. Meskipun  „melawan  hukum‟ disebutkan  sebagai  unsur delik dalam Pasal  2 ayat  (1), fungsinya  bukan  sebagai kernbestanddeel  (unsur  inti  delik),  melainkan  hanya  sebagai  sarana  untuk  menuju  perbuatan  yang  dilarang,  yaitu  perbuatan memperkaya  diri  sendiri,  atau  orang  lain,  atau  suatu  korporasi.  Fungsi  melawan  hukum  sebagai  suatu  „sarana‟  ini,  dapat diketahui dari penjelasan tentang unsur melawan hukum dalam beberapa peraturan sebelumnya. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971,  misalnya,  menyatakan  secara  eksplisit  bahwa  “(…)  ayat  ini  tidak  menjadikan perbuatan  melawan hukum  sebagai suatu perbuatan  yang dapat dihukum,  melainkan  melawan  hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan (…)”.
Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, fungsi melawan hukum sebagai „sarana‟ ini juga dapat ditemui pada  penjelasan  umumnya  yang  menyatakan,  antara  lain,  bahwa  (sifat)  „melawan  hukum‟  adalah  bagian  dari  perbuatan memperkaya diri sendiri:
“(…)  agar  dapat  menjangkau  berbagai  modus  operandi  penyimpangan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi  perbuatan-perbuatan  memperkaya  diri  sendiri,  atau  orang  lain,  atau  suatu  korporasi,  secara  melawan  hukum  dalam pengertian formil dan materiil (…)”.
Dalam praktek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dewasa ini, pengertian „melawan hukum‟ tidak lagi dipahami  sebagai  suatu  sarana.  Penegak  hukum  lebih  mendahulukan  pembuktian  terpenuhinya  unsur  „melawan  hukum‟, ketimbang  membuktikan  terjadinya  perbuatan  pelaku  yang  diatur  di  sini,  yaitu  „memperkaya  diri  sendiri‟  (secara  melawan hukum).  Atau,  unsur  „melawan  hukum‟  pada  umumnya  telah  dianggap  terpenuhi,  jika  seseorang  atau  satu  korporasi  telah mendapatkan „kekayaan/ pertambahan kekayaan‟.
Dengan  demikian,  pelaku  akan  dianggap  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam  Pasal  2  ayat  (1),  tanpa menguji terlebih dahulu apakah terkandung sifat (secara) melawan hukum dalam perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain,  atau  korporasi,  yang  dilakukannya.  Padahal,  hubungan  antara  sifat  melawan  hukum  dan  perbuatan  memperkaya  diri tersebut, seharusnya akan dapat menunjukkan ada (atau tidaknya) sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pelaku, sebagai syarat utama untuk dapat dihukumnya seseorang karena melakukan tindakpidana.
6 Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas Putusan Pengujian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 003/PUU- IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.
7 Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), hlm. 7
8 Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), hlm. 7

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Menurut  Indriyanto  Seno  Adji, 9 penerapan  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  positif  memerlukan syarat, alasan dan kriteria yang tegas serta dengan segala pertimbangan kondisi yang situasional dan kasuistis. Oleh Indriyanto Seno Adji dikemukakan bahwa kriteria yang menentukan alasan-alasan yang
Mendasari diimplementasikan ajaran perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positif antara lain sebagai berikut.
1. Perbuatan  pelaku  yang  tidak  termasuk  atau  tidak  memenuhi  rumusan  delik,  dipandang  dengan  kepentingan  hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Menimbulkan  kerugian  yang  jauh  tidak  seimbang  bagi  masyarakat/  negara  apabila  seorang  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara, meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang sanksi pidananya, tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seseorang  (korporasi/ badan hukum) dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menggunakan kekuasaan atau  wewenang  yang  melekat pada jabatannya secara berlebihan ataumenyimpang.
Sebagai  perbandingan  antara  kedua  penerapan  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  tersebut,  dapat  dikemukakan  contoh putusan Mahkamah Agung RI mengenai penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebagai berikut.
1. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  tanggal  8  Januari  1966  Nomor  42  K/Kr/1965  dengan  terdakwa  Machroes  Effendi,  Patih pada  Kantor  Bupati/Kepala  Daerah  Tingkat  I  Sambas  yang  perbuatannya  telah  memenuhi  unsur-unsur  dari  ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 372 jo. Pasal 52 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 10
2. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  tanggal  30  Maret  1977  Nomor  81  K/Kr/  1973  dengan  terdakwa  Ir.  Moch.  Otjo  Dana atmadja  bin  Danaatmadja,  Kepala  Kesatuan  Pemangkasan  Hutan  Kabupaten  Garut,  yang  perbuatannya  telah  memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 415 jo. Pasal 64  jo. Pasal 1 sub Undang-Undang Nomor 24 prp 1960.

## B. Unsur yang meliputi sesuatu dianggap melawan hukum berdasarkan ketentuan  Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor
Pada waktu adanya permohonan mengenai Constitutional Review terhadap UU PTPK, dengan alasan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat(1) tersebut bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil, 11 sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), MK telah menjatuhkan putusannya dengan putusan tanggal  24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa:
Dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan Pemohon terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah :
1. Apakah pengertian kata “ dapat ” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata “ dapat ” tersebut menjadikan tindak pidana  korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan delik formil.
2. Apakah  dengan  pengertian  sebagaimana  dijelaskan  pada  Butir  1  tersebut  di  atas,  frasa  “ dapat  merugikan  Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”, yang diartikan baik kerugian yang nyata ( actual loss ) maupun hanya yang bersifat potensial atau  berupa  kemungkinan  kerugian  ( potential  loss ),  merupakan  unsur  yang  tidak  perlu  dibuktikan  atau  harus dibuktikan;
Kedua pertanyaan tersebut dijawab  oleh MK dengan pemahaman bahwa kata “ dapat ” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3  UU  PTPK  menyebabkan  perbuatan  yang  akan  dituntut  di  depan  pengadilan,  bukan  saja  karena  perbuatan  tersebut “ merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata ”, akan tetapi hanya “ dapat ” menimbulkan kerugian saja pun  sebagai  kemungkinan  atau potensial  loss ,  jika  unsur  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  dipenuhi,  sudah  dapat  diajukan kedepan pengadilan. 12 Kata  “ dapat ”  tersebut  harus  dinilai  pengertiannya  menurut  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  tersebut  di  atas,  yang  menyatakan bahwa kata “ dapat ” tersebut sebelum frasa “ merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”, menunjukkan bahwa tindak  pidana korupsi tersebut  merupakan delik  formil,  yaitu adanya  tindak pidana  korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “ dapat ” sebelum frasa“ merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”.
Mahkamah Konstitusi berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah  mendorong  antisipasi  atas  akurasi  kesempurnaan  pembuktian,  sehingga  menyebabkan  dianggap  perlu  mempermudah beban  pembuktian  tersebut.  Dalam  hal  tidak  dapat  diajukan  bukti  akurat  atas  jumlah  kerugian  nyata  atau  perbuatan  yang
9 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oeman Seno Adji, S.H.& Rekan”, 2002), hlm. 320.
10 Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi, (Bandung L Bina Cipta, 1979), hlm. 15.
11 Abdul Latif, Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil , Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, Jakarta., hlm. 53-54
12 Pertimbangan  Hukum  Mahkamah  Konstitusi  atas  Putusan  Pengujian  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor:  003/PUU-  IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa Kerugian Negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum  ( wederrechtelijk )  telah  terbukti.  Karena,  tindak  pidana  korupsi  digolongkan  oleh  undang-undang a  quo sebagai  delik formil.
Dengan  demikian,  kategori  tindak  pidana  korupsi  digolongkan  sebagai  delik  formil,  di  mana  unsur-unsur  perbuatan  harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materiil,  yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Kata “ dapat ” sebelum frasa “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, dapat dilihat dalam arti  yang  sama  dengan  kata  “ dapat ”  yang  mendahului  frasa  “ membahayakan  keamanan  orang  atau  barang,  atau  keselamatan Negara  dalam  keadaan  perang ”,  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  387  KUHP.  Delik  demikian  dipandang  terbukti,  kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyataterjadi. 13
Menurut  MK,  hal  demikian  tidaklah  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  ( onrechtszekerheid )  yang  bertentangan  dengan konstitusi sebagaimana  yang  didalilkan Pemohon. Karena, keberadaan kata  “dapat”  sama  sekali tidak  menentukan faktor ada atau tidaknya kepastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan asas kepastian hukum ( rechtzekerheid ) dalam melindungi hak  seseorang,  hubungan  kata  “dapat”  dengan  “merugikan  Keuangan  Negara”  tergambarkan  dalam  dua  hubungan  yang ekstrim; (1) nyata- nyata merugikan Keuangan negara dan (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian.
Hal  yang  kedua  ini  lebih  dekat  dengan  maksud  mengkualifikasikan  delik  korupsi  menjadi  delik  formil.  Di  antara  dua hubungan  tersebut  sebenarnya  masih  ada  hubungan  yang  “belum  nyata  terjadi”,  tetapi  dengan  mempertimbangkan  keadaan khusus  dan  konkret  di  sekitar  peristiwa  yang  terjadi,  secara  logis  dapat  disimpulkan  oleh  MK  bahwa  suatu  akibat  yaitu KerugianNegara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan Negara, perekonomian  negara  serta  ahli  dalam  analisis  hubungan  perbuatan  seseorang  dengan  kerugian.  Oleh  karena  itu  MK menimbang bahwa:
Adanya  penjelasan  yang  menyatakan  bahwa  kata  “ dapat ”sebelum  frasa  “ merugikan  Keuangan  Negara  atau  Perekonomian Negara ”, kemudian mengkualifikasikan sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian negara tidak merupakan  akibat  yang  harus  nyata  terjadi.  Mahkamah  berpendapat  bahwa  hal  demikian  ditafsirkan  bahwa  unsur  kerugian negara  harus  dibuktikan  dan  harus  dihitung,  meskipun  sebagai  perkiraan  atau  meskipun  belum  terjadi.  Kesimpulan  demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya.
Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan  pidana,  sebagaimana  diuraikan  dalam  penjelasan  Pasal  4  UU  PTPK,  bahwa  pengembalian  kerugian  negara  hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya  persoalan kata “ dapat ” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih  merupakan  persoalan  pelaksanaan  dalam  praktik  (oleh  Hakim)  atau  aparat  penegak  hukum  lainnya,  dan  bukan menyangkut konstitusionalitas  norma . Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa frasa  “ dapat ” merugikan  Keuangan Negara  atau  Perekonomian  Negara ” tidalah  bertentangan  dengan  hak  atas  kepastian  hukum  yang    adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas ( conditionally constitutional ).
Karena  itu,  kata  “dapat”  sebagaimana  uraian  pertimbangan  MK  yang  dikemukakan  di  atas,  tidak  dianggap  bertentangan dengan UUD 1945, dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi , maka permohonan Pemohon tentang  hal  itu. Oleh  karena  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “ secara melawan  hukum ”  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  mencakup  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau  norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut  tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat  melawan hukum  materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor Tafsir Hakim terhadap unsur  melawan  hukum  dalam  praktik  perkara  korupsi  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  didasarkan  pada  apa  yang  telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sampai dijelaskan  atau disebutkan mana  di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep  melawan  hukum  materiil  itu  yang  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Karena  itu,  kiranya  tidak akan ada perbedaan pendapat jika dikatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa, yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  adalah  ajaran  atau  konsep  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  positif  saja,  sedang ajaran  atau  konsep  melawan  hukum  dalam  fungsinya  yang  negatif  tetap  masih  berlaku. 14 Hal  terakhir  ini  sejalan  dengan pendapat Prof. Komariah Emong Sapardjaja, bahwa unsur melawan hukum materiel dalam UU PTPK mempunyai fungsi positif dan  negatif.  Fungsi  positif  dari  melawan  hukum  materiel  masih debateble karena  yurisprudensi  menganut  melawan  hukum materiel yang berfungsi negatif.
13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 387 menyatakan, “…melakukan suatu perbuatan curang yang “ dapat ” membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.”
14 Komariah Emong Sapardjaja, 2002, Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia , Alumni Bandung., h. 90-91

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Dengan  demikian,  untuk  menafsirkan  unsur  “melawan  hukum”  dalam  Pasal  2  ayat  (1),  tidak  boleh  lagi  mempergunakan ajaran  atau  konsep  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  positif, tetapi  harus  mempergunakan ajaran atau  konsep melawan hukum formil. Pertanyaan yang muncul dan harus dijawab, apakah Hakim masih dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “melawan hukum” dari Pasal 2 ayat (1) adalah melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif?
Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  perlu  diperhatikan  terlebih  dahulu  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”.  yang  dalam  penjelasannya  disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.
Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, menurut hemat penulis dapat saja Hakim memberikan tafsiran terhadap unsur “ melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Putusan Hakim yang sedemikian ini adalah putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang- Undang  Nomor  48  Tahun 2009,  yaitu  putusan  “ guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan ”. Yang harus ditegakkan oleh Hakim, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bukan hanya hukum saja, yaitu yang berupa  kepastian  hukum,  tetapi  juga  keadilan.  Antara  hukum  dan  keadilan,  menurut  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945  jo. Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  adalah  merupakan  dwitunggal  yang  harus  ditegakkan  oleh  Hakim.  Selama  Hakim dalam  menyusun  putusannya  memperhatikan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 dengan penjelasannya, selama itu pula Hakim mempunyai dasar hukum untuk menafsirkan unsur“melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dengan ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang positif, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi  yang  menyatakan bahwa  kalimat pertama dari penjelasan Pasal  2 ayat (1) UU PTPK tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

## V. PENUTUP
1. Berdasarkan  pada  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas  dan  memperhatikan  perumusan  ketentuan  tentang  tindak  pidana korupsi  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK,  maka  pada  akhirnya  dapat  disimpulkan  bahwa:  Unsur melawan  hukum dari  ketentuan  tentang  tindak  pidana  korupsi  tersebut  merupakan  sarana  untuk  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian, sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, meskipun suatu perbuatan telah “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”,tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, maka perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi”  tersebut  bukan  merupakan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU PTPK.
2. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  tegas  disebutkan  mana      di  antara  kedua  fungsi  dari  ajaran  atau  konsep  melawan hukum  materiil  itu  yang  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Kiranya  tidak  akan  ada  perbedaan pendapat  jika  dikatakan  bahwa  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  itu  yang  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  adalah  ajaranataukonsepmelawanhukummateriildalamfungsinyayang  positif  saja,  sedang  ajaran  atau konsep  melawan  hukum  dalam  fungsinya  yang  negatif  tetap  masih  berlaku.  Dengan  demikian,  praktik  menunjukkan bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  dapat  saja  disimpangi  oleh  Hakim  atau  aparat  penegak  hukum  lainnya  dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Latif, Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil , Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, Jakarta Abdul Latif, Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil , Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, Jakarta Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi, Bandung L Bina Cipta, 1979 danKonsultanHukum“Prof.OemanSenoAdji,S.H.&Rekan”,2002 IndriyantoSenoAdji, KorupsidanHukumPidana, Jakarta:KantorPengacara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Komariah Emong Sapardjaja, 2002, Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia , Alumni Bandung. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1984
Pertimbangan  Hukum  Mahkamah  Konstitusi  atas  Putusan  Pengujian  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor:  003/PUU-  IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.
Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa istilah yang tepat adalah “Melanggar Hukum” bukan “Melawan Hukum” Philipus M Hadjon dalam pidato penerimaan Jabatan Guru Besar pada FH Airlangga, 1994).
Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, (Jakarta : Aksara Baru, 1987. Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Jakarta : Aksara Baru, 1987.
Saragih, Yasmirah Mandasari, T Prasetyo, dan J Hafidz. 2018. “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 5 (1), 33-44. Saragih, Yasmirah Mandasari, dan Ariansyah. “REFORM OF LEGAL EDUCATION AS AN EFFORT TO PREVENT CORRUPTION”. The 4th International and Call for Paper 1 (1).
Saragih,  Yasmirah  Mandasari,  dan  Berlian.  “The  Enforcement  of  the  2009  Law  Number  46  on  Corruption  Court:  The  Role  of  Special  Corruption  Court”. Sriwijaya Law Review 2 (2), 193-202.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Saragih,  Yasmirah  Mandasari.  “PROBLEMATIKA  GRATIFIKASI  DALAM  SISTEM  PEMBUKTIAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  (ANALISIS UNDANG-UNDANG  NOMOR  31  TAHUN  1999  JO  UNDANG-UNDANG  NOMOR  20  TAHUN  2001  TENTANG  PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.” Jurnal Hukum Responsif 5 (5), 76-86.
Saragih,  Yasmirah  Mandasari,  dan  O  Medaline.  "  Elements  of  the  corruption  crime  (element  analysis  of  authority  abuse  and  self-enrich  and  corporations  in Indonesia).” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 126 (1), 012108.
Saragih,  Yasmirah  Mandasari,  dan  Ariansyah.  “KPK  Authority  Review  in  The  Impact  of  Corruption  Eradication.” Internasional  Indeks  Copernicus  1
(10.9790/0837-2208018892), 88-92.
Saragih,  Yasmirah  Mandasari.  “Peran  Kejaksaan  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Pasca  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Al Adl: Jurnal Hukum 9 (1), 49-66.
Saragih,  Yasmirah  Mandasari.  “THE  EFFORTS  OF  ERADICATION  OF  CORRUPTION  THROUGH  INSTRUMENTS  OF  MONEY  LAUDERING  LAW AND RETURN ACTORS‟ASSETS.” The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020".
Saragih, Yasmirah Mandasari. “Tinjauan Yuridis Dalaam Penerapan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
Saragih, Yasmirah Mandasari. ”Implementation of Crime Legality Principle on Defamation of Religion in Indonesia.” Internasional Indeks Copernicus 21 (e- ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
Saragih, Yasmirah Mandasari. “PERANAN JAKSA DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.” Jurnal Ilmiah Research Sains Vol 1 (3). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Edisi 1, Cetakan 15, Jakarta, Rajawali Pers, 2013. Soerjono Soekanto dan Sri Mulyani, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995. Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.