Pendidikan Kewargaan Negara

## (Pengkajian Hak dan Kewajiban Warganegara dari Aspek Ilmu
Politik dan Ilmu Perilaku)

## Munadi
Ilmu Politik – Universitas Sains Al-Qur’an amunadi11@yahoo.com

## Abstract
The study on the State Citizenship Education has experienced the development of discourse by experts, especially in political science and education science. In the democratic system, one's personality is still valued as something unique or specific. That is why there is a statement that mentions differences of opinion are still valued as diversity. In the State Citizenship Education, this discussion on personality provides an understanding of the main importance of person in the democratic system and everyone tries to play a role in it as a citizen who has the rights and obligations  as  appropriate  as  possible.  This  paper  underlines  that,  behavioral  and  political science that use the basis of functional thinking and systems approach can be utilized by the State Citizenship Education to understand the use of citizens' rights and obligations in the society.
Keywords :  state  citizenship  education,  citizens'  rights  and  obligations,  political  science, behavioral sciences

## Abstrak
Kajian mengenai Pendidikan Kewargaan Negara  telah mengalami perkembangan diskursus oleh para ahli, terutama dalam ilmu politik dan ilmu Pendidikan. Dalam sistem demokrasi, kepribadian  seseorang  tetap  dihargai  sebagai  sesuatu  yang  khas  atau  spesifik  pada  diri seseorang. Itu sebabnya mengapa timbul pernyataan bahwa perbedaan pendapat tetap dihargai sebagai keanekaragaman pendapat. Bagi Pendidikan Kewargaan Negara, pembahasan tentang kepribadian ini memberikan pemahaman tentang pokok pikiran pentingnya individu di dalam sistem kehidupan demokrasi dan setiap orang berusaha untuk berperan didalamnya sebagai warganegara  yang  menggunakan  hak  dan  kewajiban  sebaik-baiknya.  Tulisan  ini menggarisbawahi bahwa, Ilmu perilaku dan Ilmu Politik yang menggunakan dasar berpikir fungsional dan pendekatan sistem dapat dimanfaatkan dalam Pendidikan Kewargaan Negara untuk memahami penggunaan hak dan kewajiban warganegara dalam masyarakat negara.
Kata  Kunci :  pendidikan  kewargaan  negara,  hak  dan  kewajiban  warganegara,  ilmu  politik, ilmu perilaku

## Pendahuluan
Pada bidang pengajaran di Indonesia, arti kewargaan negara telah mengalami perkembangan  yang  dicapai  dalam  tahap  kehidupan  bidang  politik  bangsa.  Pada awalnya, istilah kata yang digunakan adalah Kewarganegaraan, Civics dan atau Ilmu
Kewargaan  Negara, yang  kemudian  menjadi  Pendidikan  Kewargaan  Negara.  Kata “Kewargaan  Negara”  dikutip  dari  pasal  26  (2)  UUD  1945  dengan  alasan  “sesuai dengan kehendak konstitusi” karena tidak diubah sesuai tata bahasa Indonesia, yang sepadan berbunyi “Kewarganegaraan.”
Pengkajian yang timbul dari dua kata tersebut menjadi berbeda-beda. Pendapat pertama  mengkaji  bahwa  Kewargaan  Negara  mengandung  bahasan  yang  menjadi lingkup ketatanegaraan, dengan tekanan pada individu sebagai bagian dari negara atau warganegara. Pendidikan Kewargaan Negara sejalan dengan pendapat ini ialah membina anggota negara yang baik. Pada lain pihak, Pendidikan Kewarganegaraan lebih  diletakkan  pada  hal  hukum  dalam  rangka  memahami  kedudukan,  hak  serta kewajiban  dan  peran  warganegara  untuk  kehidupan  bersama  dalam  masyarakat. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa Kewargaan Negara dan Kewarganegaraan tidak seharusnya dibedakan karena tujuan pendidikan ini adalah mengembangkan mutu kemampuan anggota negara dalam kehidupan demokratis. Dari dua pendapat yang  berbeda  beserta  alasan  masing-masing  ini,  maka  seluruh  bahan  pendidikan yang  berhubungan  dengan  bidang  hukum,  ketatanegaraan  maupun  politik,  tetap diperlukan dengan memperhatikan kriteria pendidikan, antara lain selektifnya bahan yang diperlukan bagi kegunaan bidang pendidikan.
Ilmu Pengetahuan Sosial (social Studies) misalnya, dengan pendekatan integratif dari  ilmu-ilmu  sosial  tertentu,  telah  memberikan  bermacam  tafsiran  sesuai kepentingan  masing-masing  (Giddens,  2013).  Sehingga,  Pendidikan  Kewargaan Negara di indonesia ini juga mempunyai pengertian yang berbeda. Sebab munculnya perbedaan  pengertian  ini  ialah  pengaruh  dari  istilah Civics , Civic  Education dan Citizenship  Education (Amerika),  serta Gemeinschaftkunde atau Burgerschaftkunde (Jerman).  Hal  ini  perlu  diingat  bahwa  Pendidikan  Kewargaan  Negara  merupakan pelajaran  khas  lndonesia  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan  ilmu pendidikan di negara lain dan akan diambil manfaatnya sepanjang ada kesesuaian dengan nilai-nilai pendidikan di Indonesia.
Pengkajian  arti  umum  terhadap istilah  Pendidikan  Kewargaan  Negara dalam Buku II Repelita III 1979/1980-1983/1984 menekankan bahan pembahasan P-4, dan Wawasan  Nusantara,  serta  Demokrasi  Pancasila,  yang  kemudian  istilah  tersebut dikembangkan  dalam  Repelita  IV  1984/1985-1988/1989  menjadi  Pendidikan Pancasila  dengan  penambahan  PSPB.  Berdasarkan  penelaahan  bahannya,  hal  ini dapat  dipahami  bahwa  Pendidikan  Kewargaan  Negara  mempunyai  kedudukan sebagai pelengkap dan penunjang Pendidikan Moral Pancasila. Berkaitan dengan P- 4,  PMP  dan  PSPB,  pelaksanaan  pengajarannya  sering  menibulkan  keluhan  para pengajar karena terjadi tumpeng tindih bahan pelajaran, sehingga perbedaan antara ketiga jenis pendidikan tersebut sulit dipahami.
Anderson  menjelaskan  pada  dasarnya  siswa  akan  dapat  memahami  dan mengkonstruksi berbagai makna tiga jenis pendidikan. Hal ini terjadi jika pesan dari guru  memberikan  pembelajaran  riil  dalam  bentuk  tingkah  laku,  lisan,  tulisan  atau grafis,  serta  penyampaiannya  direalisasikan  dengan  pembelajaran  dari  buku  ajar. Prosesnya  dilihat  dari  segi  kognitif,  sedangkan  kategori  untuk  memahaminya mengacu  pada  7  hal  sebagai  berikut:  1)  proses  pengajaran  kognitifnya  dapat ditafsirkan  bahwa  siswa  akan  mengubah  beberapa  informasi  di  suatu  bentuk  ke bentuk yang lain; 2) awal proses kognitif akan memberikan contoh hal yang terjadi ketika seorang guru memberikan contoh konsep dan prinsip-prinsip umum sehingga siswa cenderung memahami; 3) proses dari kognitif ini mengelompokkan dan siswa akan mengetahui klasifikasinya; 4) kognitif ini akan memproses hal yang akan terjadi pada  siswa  untuk  memotivasi  mereka  untuk  menerima  informasi,  yang  sekaligus abstraksinya  dimunculkan  dalam  sebuah  tema;  5)  proses  kognitif  ini  akan memberikan kesimpulan pernyataan, yang dapat ditemukan pada sejumlah contoh riil;  6)  proses  kognitif  akan  memberikan  perbandingan  serta  melibatkan  dan mendeteksi  perbedaan  atau  persamaan  diantara  dua  atau  beberapa  obyek,  ide, peristiwa, serta permasalahan; 7) kognisi ini akan memberikan penjelasan yang akan berlangsung  pada  saat  siswa  membuat  serta  menggunakan  sebab  akibat  di  dalam sebuah system riil secara objektif (Anderson, 2010, p. 105-114).
Kesulitan  yang  secara  obyektif  dialami  oleh  pengajar  merupakan  tuntutan dalam memberi bobot yang lebih pada wilayah afektif. Namun, Bloom berpendapat bahwa  dalam  hal  ini  harus  ada  keseimbangan  antara  ketiga  wilayah  tingkah  laku tersebut. Samentara Kohlberg berpendapat bahwa tema dan pembahasan yang bebas nilai  harus ditonjolkannya.  Pendidikan  Kewargaan  Negara berkembang  mengikuti keadaan  dan  suasana  masyarakat  negara  sehingga  warganegara  memiiiki kemampuan berperan serta dalam masalah pemerintahan. Pernyataan politik yang mengatakan  "makin  tinggi  mutu  warganegara,  makin  tinggi  pula  mutu  sistem pemerintahan"  ini  memang  berhubungan  dengan  pendekatan  fungsional  terhadap supra-struktur dan infra-struktur politik sebagai keterkaitan satu sistem. Salah satu caranya  adalah  mengembangkan  mutu  Pendidikan  Kewargaan  Negara menggunakan pendekatan ilmu perilaku (behavioral Sciences) untuk bahan pengajaran yang ada.

## Rumusan Masalah
Mustafa  Lutffi  menegaskan  pentingnya  Kewargaan  Negara  pada  bangunan sebuah  negara  demokrasi.  Kewargaan  Negara  memberi  tujuan  bagi  diri  sebuah Negara  dan  rakyat  menjadikannya  suatu  alat  untuk  memberikan  pendidikan  dan pemberdayaan  bagi  masyarakat.  Selain  itu,  pendidikan  Kewargaan  Negara seharusnya  dapat  menjadi  alat  untuk social  engineering dalam  rangka  mewujudkan
modal sosial dan kultur warga dalam sebuah tatanan berbangsa dan bernegara. Agar hal  tersebut  menjadi  pilar  penyokong  berdirinya  demokrasi  berperadaban,  maka Kewargaan  Negara  harus  mempunyai  sistem-sistem  pendidikan  yang  kompleks, bersifat  mendoktrin,  dan  memaksa.  Sehingga,  budaya  masyarakat  bisu  atau (silent culture) akan lahir , yang kemudian ini akan menjadikan sebuah kendaraan politik dan kepentingan  dari  rezim  yang  kuat.  Hal  inipun  dapat  menimbulkan  kreativitas pendidikan  siswa  dan  masyarakat.  Sebenarnya  siswa  harus  dibekali  suatu pendekatan sikap humanistik agar dapat berkembang (Sutrisman, 2019) dan mampu berkreativitas (Mustafa Lutffi, 2010, p. 128).
Bahan  pengembangan  Pendidikan  Kewargaan  Negara  sejak  1967  memasuki tahap  strategis  dengan  pembahasan  hak  dan  kewajiban  warganegara  disesuaikan dengan  konstitusi.  Konsep  yang  memperoleh  perhatian  adalah  filsafat  Pancasila, struktur  Pemerintahan,  fungsi  lembaga  negara  dan  demokrasi.  Pemantapan  bahan disusun melalui Seminar Civics tingkat nasional di So1o, 1912. Hal ini memberikan corak  kepribadian  Indonesia  pada  Pendidikan  Kewargaan  negara.  Usaha  ini dilakukan oleh semua pihak yang berkaitan dengan Pendidikan Kewargaan negara, baik pada tingkat departemen maupun pelaksana pendidikan, yaitu perguruan tinggi dan sekolah.
Fathurrohman  dan  Djaya  di  dalam  menjelaskan  bahwa  pada  tahun  1962, Pendiddikan  Kewargaan  Negara  masih  menggunakan  model  indoktrinasi  dalam pengembangannya. Sehingga, pada tahun inilah istilah Kewargaan Negara muncul yang tadinya bernama Civics (Wuryandani, Fathurrohman, dan Djaya, 2013, p. 2).
Pembaharuan  ini  mengalami  revisi  komponen  untuk  menyelaraskan perkembangan ilmu dalam kurikulum. Pendidikan Kewargaan Negara dalam rangka pembaharuannya  pun  diletakkan  dalam  satu  sistem  yang  mempunyai  hubungan fungsional  dengan  mata  pelajaran  lain  beserta  rincian  tujuan,  bahan  dan  teknik mengajarnya. Pembaharuan ini tetap mengandung persoalan yang berulang, antara lain  pendekatan  teoritis,  dasar  berpikir,  duplikasi  bahan,  dan  terbatasnya  konsep yang dibahas.
Bahan Pendidikan Kewargaan Negara tersebut oleh sebagian pengajar telah di pandang  menjadi  bagian-bagian  bahan  mandiri  yang  tampaknya  sulit  untuk diwujudkan hubungan fungsionalnya. Sebagai akibat dasar berpikir demikian, maka pendekatannya  pun  terjebak  oleh  pandangan  teoritis  “sebagai  tempat  parkir berpikir".  Dapat  terduga,  ini  akan  menimbulkan  jalan  pintas  untuk  menyatakan bahwa bahan P-4, demokrasi Pancasila dan Wawasan Nusantara telah dibahas oleh pelajaran lain. Oleh karena itu yang tersisa hanya hak dan kewajiban warganegara. Alasan  praktis  yang  dikemukakan  untuk  membenarkan  hal  ini  ialah  menghindari pengulangan bahan. Sementara, konsep utama yang selalu muncul tidak  lebih dari pembahasan  sejarah  perkembangan,  teori,  dan  norma  tentang  hak  dan  kewajiban
warganegara.  Dalam  pembahasan  hak  dan  kewajiban  warganegara  yang  bersifat normatif inipun proses internalisasinya masih pada tahap awal, yaitu menekankan norma-norma yang baik untuk diketahui dan dihapalkan. Sehingga, langkah panjang dalam proses mendidik menjadi acuan sikap hidup dan perilaku warganegara.
Penjelasan  pembahasan  berdasarkan  pola  berpikir  di  atas  lebih  menekankan proses berpikir rasional (rational thinking), atau dengan kata lain tidak hanya dengan mengingat kembali (memorization). Dalam proses ini, penelaahan faktor-faktor yang berpengaruh  terhadap  usaha  menumbuhkan  sikap  obyektif  bagi  pengembangan kepribadian  warganegara  dapat  dilakukan.  Kemungkinan  masalah  umum  yang timbul dalam usaha ini biasanya berupa pengambilan keputusan pada pihak pengajar untuk  cenderung  lebih  memperkaya  bahan  dari  pada  pengembangan  ketrampilan berpikir. Sehingga, keseimbangan wilayah tingkahlaku menjadi terganggu. Sesuatu yang  dapat  dipertimbangkan  penerapannya  dalam  menjaga  keseimbangan  antara teknik  mengajar  dan  bahan  yang  diajarkan  bagi  pendidikan  Kewargaan  Negara adalah  melalui  beberapa  pendekatan  ilmu  perilaku  dan  ilmu  politik  yang  dalam proses pelaksanaannya bersifat integratif.
Sehubungan dengan kemungkinan ini, permasalahan yang perlu dikemukakan adalah: (1) Dasar berpikir apa yang digunakan oleh ilmu perilaku dan ilmu politik? (2)  Bagaimanakah  cara  pendekatan  ilmu  perilaku  politik  terhadap  Pendidikan Kewargaan  Negara?  (3)  Ruang  lingkup  bahan  apakah  yang  ditentukan  oleh  ilmu perilaku tentang pendidikan Kerwargaan Negara?

## Metode
Untuk  mengkaji  dan  menjawab  beberapa  pertanyaan  yang  diajukan  dalam rumusan  masalah  tersebut,  tulisan  ini  mengkaji  dengan  pendekatan  studi  pustaka. Dengan demikian, data yang digunakan  adalah data sekunder. Sumber-sumber ini didapatkan  dari  berbagai  buku  dan  jurnal  ilmiah.  Hasil  yang  diperoleh  disajikan secara deskriptif dengan menarik poin-poin dan esensi penting dari dinamika atau perkembangan Pendidikan Kewaargaan Negara di Indonesia.

## Pembahasan
Pandangan  politis  pada  pendidikan  Kewargaan  Negara  ini  dikenal  pertama pada pendidikan sekolah dan penyampainnya melalui kurikulum yang dibuat mulai tahun 1957. Menurut Somantri (1972), di masa Orde Lama istilah ini dikenal dengan beberapa istilah sebagai berikut: istilah Kewarganegaraan pada tahun 1957 dan; pada tahun 1962 muncul istilah Civics; dan pada tahun 1968 berubah menjadi Pendidikan Kewargaan  Negara.  Pada  masa  Orde  Lama,  mata  pelajaran  Kewarganegaraan
berisikan bagaimana cara seorang warga Negara memperoleh kewarganegaraannya serta  bagaimana  cara  mengurus  jika  seseorang  kehilangan  kewarganegaraannya  di sebauah  negara.  Tetapi  dalam  pendidikan  Civics,  tema  yang  muncul  cenderung membahas  tentang  sejarah  Kebangkitan  Nasional,  Undang-Undang  Dasar,  pidato politik kenegaraan, serta kebangsaan dan karakter sebagai bangsa Indonesia.
Pandangan sejenis juga tampak pada abad pertengahan di Eropa, di mana warga negara  yang  berperan  disebut “subject" ,  sedangkan  yang  tidak  berperan  disebut “citizen”. Dalam arti konsep politik modern saat ini, setiap warganegara berkewajiban secara aktif dan positif ikut berperan memperhatikan dan memikirkan masalah yang dihadapi negara (Isjwara, 1980, p. 1).
Kantaprawira  menegaskan  bahwa  budaya  politik  ini  merupakan  sistem  pola perilaku  individu  masyarakat  yang  berorientasi  pada  kehidupan  tingkah  laku berdasarkan sistem politik. Pada sudut pandang bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar, pandangan hidup, ideologi, dan sumber dari segala sumber hukum. Dalam hal ini, negara mengharapkan terciptanya sistem politik yang sesuai dengan Pancasila. Untuk  menciptakan  budaya  politik Pancasilais, maka  perlu  adanya  sebuah  iklim demokrasi yang  mengarah pada partisipasi warga masyarakat sebuah negara yang bernafaskan Pancasila (Kantaprawira, 1984, p.29). Ciri modern tersebut diharapkan dapat  menimbulkan  peningkatan  kesejahteraan  bangsa  dengan  pembinaan  bidang politik yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan politik. Sebagai istilah yang memiliki banyak arti karena bersifat multidimensional, maka pembangunan tersebut selalu ditujukan kepada maksud tertentu, antara lain penciptaan negara kebangsaan, penertiban administrasi dan hukum, peran serta efektif warganegara, dan penciptaan masyarakat  yang  demokratis  (Handitya,  2018).  Apapun  maksud  dan  tujuan pembangunan politik, ia mengandung dua jenis konsep yang berbeda kepentingan, yaitu individu dan masyarakat.
Menurut Baron & Byrne (2012, p.29), psikologi sosial merupakan bidang ilmu yang  menentukan  pemahaman  tentang  penyebab dan  asal  mula  terjadinya  pikiran dan  perilaku  individu.  Defenisi  ini  menekankan  pada  pentingnya  pemahaman terhadap asal mula dan penyebab terjadinya perilaku dan pikiran. Dalam mengatasi hal ini kesepakatan tradisional pada akhirnya diambil, yaitu penggunaan sesuatu kata diberi  pengertian  yang  sesuai  dengan  maksud  si  pembicara.  Persoalan  lain  yang berkedudukan  sentral  dalam  ilmu  politik  dan  belum  pernah  dicapai  kesepakatan definisinya adalah kekuasaan (power).
Ada  yang  berpendapat  bahwa  kekuasaan  mengandung  beberapa  arti  utama dalam  pemerintahan.  Ia  dapat  diberikan  pengertian  pengaruh,  akibat  "sanksi", ketidakseimbangan dan ketergantungan. Berbedanya pengertian ini disebabkan oleh sifat istilah tersebut yang relational dengan istilah-istilah lain (Budiardjo, 1986, p.13). Permasalahan  dasar  yang  dikemukakan  tadi  hanya  merupakan  sebagian  masalah
sebagai  catatan  bagi  pembahasan  pembangunan  politik  di  Indonesia.  Strategi pembangunan  politik  di  Indonesia  diutamakan  kepada  pembangunan  manusia  di dalam sistem pemerintahan. Titik sentral ini kemudian dihubungkan dengan aspek politik  pada  sektor-sektor  yang  lain.  Pertimbangan  semacam  ini  merupakan kebijaksanaan  yang  benar  bagi  bangsa  Indonesia  apabila  dibandingkan  dengan negara-negara berkembang lainnya.
Kegagalan  dalam  pembangunan  bidang  politik  akan  menghambat  proses pembangunan di sebuah negara (Suryana, 2017). Sehingga dalam politik di Indonesia, terdapat salah satu usaha yang disebut pendidikan politik (Mulyadi & Anyan, 2019), baik  formal  maupun  non-formal.  Pendidikan  politik  formal  antara  lain diselenggarakan  di  sekolah.  Untuk  penyelenggaraan  pendidikan  ini,  para  pengajar menghadapi masalah yang cukup kompleks sehubungan dengan adanya aspek-aspek politik yang kadang-kadang sulit dipahami untuk kemudian dijelaskan dalam suatu sistem politik, apalagi di era disrupsi seperti sekarang ini (Bashori, 2018). Aspek-aspek ini antara lain meliputi kebudayaan politik yang mengandung ikatan primondial dan vertikal, infrastruktur dan suprastruktur politik, perilaku politik individual dan sosial serta masalah kepercayaan politik (Gaffar, 1983, p. 75). Khususnya perilaku politik yang dialami oleh bangsa Indonesia sering menimbulkan masalah kemasyarakatan yang  dapat  menghambat  integrasi  bangsa  (Alfian,  1981,  p.  199)  Bagaimanapun sulitnya  menyelenggarakan  pendidikan  politik  dan  pendekatan  yang  digunakan, maka  usaha  mewujudkan  manusia  politik  tersebut  tetap  merupakan  sesuatu  yang harus dilakukan karena merupakan proses kehidupan bangsa. Berawal dari keadaan yang  compleks  inilah  Pendidikan  Kewargaan  Negara  telah  mengalami perkembangan  dan  penyempurnaan  dalam  segi  pemilihan  dan  pengorganisasian bahan ilmu Politik. Untuk dapat melakukan pemilihan dan pengorganisasian bahan, maka  diperlukan  dasar  berfikir  dan  pendekatan  tententu.  Dilihat  dari  segi  masa perkembangannya,  dasar  berfikir  dan  pendekatan  yang  pernah  dilakukan  adalah sebagai berikut.
Institusional atau kelembagaan. Pemikiran yang melandasi ini adalah masalah politik yang dipelajari oleh Ilmu Politik dapat dikembalikan kepada institusi politik beserta  fungsinya.  Bahan  utama  yang  dipelajari  yaitu  lembaga-lembaga pemerintahan (dewan perwakilan, Penyelenggara kekuasaan eksekutif dan penegak keadilan)  dengan  aneka  fungsi  pemerintahan  dalam  konteks  kesepakatan  bersama untuk  menyelenggarakan  kehidupan  bangsa  yang  tertib.  Sering  dinyatakan bahwa pendekatan semacam ini bersifat statis karena menekankan wujud kelembagaan dan kurang  memperhatikan  dinamika  politik.  Pendidikan  Kewargaan  Negara  yang didasarkan  cara  pandang  kelembagaan  ini  lebih  memberikan  informasi  tentang pemerintahan  yang  telah  dilakukan  dalam  konstitusi.  Harapan  yang  ingin diwujudkan  dengan  cara  ini  ialah  warganegara  memahami  norma-norma  formal
yang  selanjutnya  dengan  norma  tersebut  akan  memiliki  sikap  loyal  terhadap konstitusi.
Warganegara. Warganegara yang secara hukum memiliki hak mengemukakan pendapat  akan  berhadapan  dengan  penguasa  yang  memiliki  kewajiban  untuk mengatur dan menertibkan hak warganegara dalam kehidupan politik. Konsep Ilmu Politik yang dibahas adalah kebebasan, keadilan, kesempatan yang sama bagi setiap warganegara,  kesejahteraan  dan  kebenaran.  Pendekatan  hukum  ini  mempunyai kelebihan dalam hal pembahasannya karena mendorong cara berfikir formal dalam upaya mensikapi masalah kehidupan politik. Konsep yang memang dikandung oleh Ilmu  Politik  sering  menimbulkan  perbedaan  pemahaman, ini  karena  sifatnya  yang abstrak dan memiliki arti yang banyak. Bagi Pendidikan Kewargaan Negara, dasar berpikir dan pendekatan jenis ini memberikan kesempatan kepada warganegara agar memahami  proses  politik  dan  masalah-masalah  pengalaman  serta  etika  politik, perbedaan antara praktek politik dengan teori politik, dan kesempatan mencocokkan kebijaksanaan politik dengan konstitusi. Dengan konsep ini, warganegara diharapkan dapat  mengembangkan  cara  berpikir  abstrak  (diskusi,  dialog  dan  debat)  sehingga terwujud sikap obyektif dan rasional terhadap masalah politik.
Perilaku.  Dasar  berpikir  dan  pendekatan  perilaku  merupakan  usaha pemahaman terhadap manusia berdasarkan tingkah laku yang dapat diamati dalam lingkungan hidup tertentu. Dengan konsep-konsep yang secara bersamaan terdapat pada Antropologi, Sosiologi, dan PsikoIogi Sosial, pemahaman ini diharapkan dapat memotret  perilaku (behavior) manusia  berdasarkan  lembaga  masyarakat  yang bersangkutan. Konsep utama yang menjadi pegangan dalam pendekatan ini adalah konsep  kebudayaan,  interaksi  kelompok  dan  kepribadian.  Pendidikan  Kewargaan Negara sebagai Ilmu Politik perlu mencoba pendekatan ini untuk memahami perilaku politik sistem politik tertentu, khususnya budaya politik.
Menurut  Shaw  &  Costanzo  (1970),  psikologi  sosial  merupakan  ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai perilaku individual sebagai fungsi stimulus sosial.  Defenisi  inilah  yang  tidak  menekankan  stimulus  eksternal  maupun  proses internal,  melainkan  mementingkan  hubungan  timbal  balik  diantara  keduanya. Stimulus ini diberi makna tertentu oleh manusia dan selanjutnya manusia bereaksi sesuai  dengan  makna  yang  diberikannya  itu.  Penggunaan  konsep-konsep  ilmu perilaku tersebut dapat dicobakan terhadap Pendidikan Kewargaan Negara dengan penyesuaikan  ruang  lingkup  yang  khas  Indonesia.  Sehingga  berturut-turut  akan dibahas beberapa hal sebagai berikut.
Kepribadian. Kepribadian seseorang tidak diperoleh secara alamiah melainkan terbentuk dari proses interaksi dengan orang lain dalam masyarakat. Pendapat lain menyatakan bahwa unsur tabiat diperoleh seseorang dari kelahiran atau keturunan dan  merupakan  anugerah  Tuhan.  Namun,  tingkat  kedudukan  kepribadian
merupakan  mikro-kosmos  dalam  satu  kelompok  dimana  kepribadian  mempunyai peran. Pada bidang politik, kepribadian seseorang dapat dikembangkan lewat proses keterlibatan  yang  bersangkutan  dalam  sosialisasi  politik  sepanjang  intelegensinya mampu untuk berperan.
Susunan kelompok dalam masyarakat yang termasuk dalam susunan kelompok ini adalah norma-norma kelompok, kelompok primer dan sekunder, status sosial dan peran  sosial.  Pembahasan  terhadap  susunan  kelompok  ini  perlu  dihubungkan dengan  pranata  masyarakat.  Hubungan  ini  dapat  berupa  pembahasan  tentang perbedaan  nyata  antara  ikatan  paguyuban  dan  patembayan,  larangan  judi  dengan lokalisasi judi untuk pengendalian antara musyawarah mufakat dengan pemugutan suara, satu calon atau dua calon wapres dan lain-iain. Sehingga pranata masyarakat juga  mengamati  akan  berfungsi  atau  tidaknya  sebuah  tatanan  pada  masyarakat. Pranata ini meliputi aspek-aspek hidup politik, keagamaan, ekonomi, kekeluargaan, pendidikan  dan  kemasyarakatan  lainnya.  Pranata  masyarakat  adalah  pembahasan yang menarik bagi Pendidikan Kewargaan Negara, karena jika pranata masyatakat tidak  berfungsi  maka  akan  menimbulkan  perbedaan  faktual.  Apabila  ini berada di dalam  sistem  pemerintahan  maka  akan  tampak  adanya  proses  demokrasi  yang panjang sehubungan dengan berlangsungnya dialog dan debat dalam kurun waktu yang  lama.  Dari  keadaan  inilah  dapat  dipahami  pernyataan  bahwa  pembentukan demokrasi  Pancasila  memerlukan  waktu  yang  lama.  Demikian  juga  perbedaan penggunaan hak dan kewajiban warganegara oleh seseorang dengan orang lain dapat terjadi karena perberbedaan status, peran dan norma kelompoknya. Apabila masing- masing  pihak  tidak  saling  memahaminya,  maka  perbedaan  akan  menjadi pertentangan.  Penyelesaian  masalah  tersebut  hanya  dapat  diselesaikan  oleh berfungsinya pranata masyarakat. Manfaat pranata masyarakat ini bagi Pendidikan Kewargaan  Negara  adalah  penggunaan  hak  dan  kewajiban  secara  bertanggung jawab.  Diantara  penyelesaian  perbedaan  adalah  melalui  dialog.  Seperti  diketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang multi-budaya. banyaknya perbedaan mungkin akan menimbulkan problem. Namun sebaliknya, hal ini juga dapat menjadi potensi positif.  Seperti  yang  banyak  dilakukan  oleh  beberapa  kalangan  untuk mempromosikan kebhinekaan yang ada di Indonesia (Anwar, 2015).
Konsep tentang kebudayaan diperoleh melalui keanekaragaman dan pengaruh budaya,  perubahan  kebudayaan,  dan  hubungan  antara  perubahan  budaya  dengan masalah-masalah  kemasyarakatan.  Pandangan  Etnosentrisme  mengemukakan bahwa  suatu  masyarakat  yang  menganggap  kebudayaannya  lebih  tinggi  dari masyarakat  lain  merupakan  salah  satu  jalan  bagi  timbulnya  kesalahpahaman  dan perpecahan  antar  masyarakat/bangsa.  Salah  satu  cara  menghindari  hal  ini  adalah dengan  mengembangkan  hubungan  kelompok  dengan  mempelajari  unsur-unsur budaya dalam kompleks tatanan kebudayaan itu sendiri, dan harus disadari adanya
kebudayaan  lain.  Kebudayaan  yang  memiliki  arti  luas  berusaha  dipelajari  melalui konsep-konsepnya.  Dalam  bidang  Politik dikenal  konsep  kebudayaan  politik yang mengandung orientasi warganegara terhadap kehidupan  politik dan pemerintahan berdasarkan  sikap,  nilai,  informasi  dan  kecakapan  politik  yang  dimiiiki  (Almond, Gabriel  A.,  1963,  p.39).  Pendidikan  Kewargaan  Negara  sangat  mnemperhatikan konsep  kebudayaan  politik  ini  dalam  hubungannya  dengan  hak  dan  kewajiban warganegara yang terwujud dalam praktek politik. Peran politik meliputi berbudaya politik, partisi politik, subyek dan parokial.
Prasangka.  Termasuk  dalam  jenis  prasangka  adalah  kambing  hitam  dan diskriminasi.  Prasangka  dapat  berarti  sikap  kepribadian  yang  otoriter  dan  erat hubungannya dengan paham etnosentrisme. Dalam ikhtisar bidang politik, konsep prasangka  dapat  muncul  dalam  peristiwa-peristiwa  yang  menyangkut  ikatan horizontal atau primordial. Dalam Pendidikan Kewargaan Negara, konsep prasangka dipelajari dan dipahami sebagai faktor penghambat dan atau penghalang bagi proses integrasi bangsa, yang di Indonesia disebut sebagai persatuan dan kesatuan bangsa. Penelusuran terhadap asal usul dan timbulnya prasangka dapat dilakukan terhadap keadaan infra-struktur politik, budaya politik dan ikatan horizontal primordial (ras, suku, agama, kepercayaan dan adat istiadat).
Pelapisan masyarakat. Ini merupakan salah satu aspek susunan masyarakat. Di dalam Pelapisan ini termasuk kebiasaan yang menghubungkan status sosial dengan beberapa  pola  hidup,  suku,  agama,  jabatan  atau  pekerjaan  dan  perilaku  politik. Sebagai salah satu unsur infra-politik, pe1apisan masyarakat dapat muncul sewaktu- waktu meski dalam bentuk terselubung ( anticipated reactions ). Pembahasan pelapisan masyarakat  dalam  Pendidikan  Kewargaan  Negara  ditekankan  pada  kemungkinan adanya  pelapisan  masyarakat  yang  berpengaruh  positif  terhadap  penggunaan  hak dan  kewajiban warganegara  dalam  proses  politik.  Meskipun  harus  tetap dipahami bahwa  dari  segi demokrasi,  hal ini bertentangan  dengan  pokok  pikiran  demokrasi sendiri.
Perilaku  manusia.  Pembahasan  terhadap  perilaku  manusia  diperlukan  dalam rangka  memahami  munculnya  suatu  perilaku  politik  individu  (Cawvey,  Hayes, Canache,  &  Mondak,  2017)  yang  mungkin  tidak  sesuai  dengan  pola  perilaku yang umum berlaku. Di dalam penyimpangan ini adalah demonstrasi massa yang diikuti dengan  perusakan,  propaganda,  dan  semacamnya.  Manfaat  mempelajari  perilaku manusia  dalam kasus  tertentu  bagi  Pendidikan  Kewargaan  Negara  ialah  membaca gerakan  massa  yang  timbul  secara  mendadak  atau  sporadis  beserta  alasan  yang melatarbelakanginya. Pemahaman ini merupakan salah satu cara untuk melakukan pertimbangan secara rational dalam penggunaan hak dan kewajibannya.
Perubahan penduduk dan lingkungan manusia. Pertumbuhan, komposisi dan peralihan  penduduk  merupakan  akibat  hubungan  kemasyarakatan  yang
berpengaruh juga terhadap kehidupan politik. Beberapa contoh diantaranya adalah ditetapkannya  sistem  campuran  dalam  pemilu,  penambahan  anggota  lembaga perwakilan, dan dipecahnya satu departemen menjadi dua departemen. Pendidikan Kewargaan  Negara  memandang  penting  masalah  ini  bagi  pemahaman  fungsi pemerintah dalam rangka melayani kepentingan penduduk. Bahan lain yang perlu dibahas  adalah  urbanisasi,  perilaku  penduduk  kota  dan  desa,  serta  usaha  untuk menyelenggarakan kota satelit bagi pemukiman yang lebih baik (Rahmawati, 2020).
Desentralisasi  kekuasaan  ini  tidak  semata-mata  untuk  kekuasaan  itu  sendiri, melainkan  untuk  kepentingan  warganegara  yang  dalam  kehidupan  masyarakat berkaitan dengan susunan dan pelapisan masyarakat, suku bangsa, keagamaan dan adat  istiadat.  Hak  dan  kewajiban  warganegara  diusahakan  tetap  terjamin  melalui desentralisasi  dalam  hubungannya  dengan  acuan  lembaga  masyarakat,  perubahan penduduk, dan penggunaan media massa.
Keluarga.  Fungsi  keluarga  dalam  ilmu  perilaku  dipandang  sebagai  lembaga sosialisasi yang penting dalam perannya dengan pranata masyarakat. Hal ini meliputi bidang  politik,  ekonomi,  agama,  dan  pendidikan.  Selain  itu,  perlu  juga  dibahas hubungan  yang  sangat  erat  antara  keluarga  dengan  susunan  dan  pelapisan masyarakat serta perubahan pola hidup keluarga pada masa yang akan datang. Pada tahap  awal,  budaya  politik  dapat  berpengaruh  pada  bentuk  sosialisasi  potitik  di lingkungan  keluarga,  dalam  arti  mengenalkan  sistem  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  (Suryawan,  2018).  Atau  dengan  kata  lain  bahwa  hak  dan  kewajiban warganegara dapat diperankan di kehidupan bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga.
Perubahan  sosial.  Konsep  perubahan  sosial  dipelajari  untuk  menunjukkan adanya  proses  yang  berlangsung  (dinamika)  dalam  masyarakat.  Hal  ini  berakibat terjadinya transisi dan pengaturan masyarakat bagi kepentingan anggota masyarakat sendiri.  Proses  yang  terjadi  dalam  masyarakat  dapat  disebabkan  oleh  adanya perubahan pranata masyarakat, akibat urbanisasi, ataupun akibat industrialisasi. Hak dan  kewajiban  warganegara  sangat  diperlukan  perannya  dalam  rangka  ikut  serta mengembangkan pranata masyarakat.

## Kesimpulan
Dari Pembahasan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam ilmu perilaku di atas,  dapat  diperoleh  sedikit  kejelasan  tentang  makna  “warganegara  yang  baik” (diukur  dari  pranata  masyarakat)  dan  "warganegara  yang  bertanggungjawab" (diukur  dari  tugas  utamanya)  berdasarkan  hak  dan  kewajiban  warganegara  yang diperankan dalam masyarakat. Pendidikan Kewargaan Negara dapat menggunakan berbagai dasar pikiran dan pendekatan dengan mempertimbangkan tujuan dan sifat
bahan  pembahasannya.  Ilmu  perilaku  dan  Ilmu  Politik  yang  menggunakan  dasar berpikir  fungsional  dan  pendekatan  sistem  dapat  dimanfaatkan  oleh  Pendidikan Kewargaan Negara untuk memahami penggunaan hak dan kewajiban warganegara. Proses  mempelajari  perilaku  dan  ilmu  politik  warganegara  atau  sekelompok warganegara seyogyanya dimulai dari konsep tertentu dengan pembahasan masalah kemasyarakatan yang aktual. Proses pembahasan konsep beserta pengembangan dan alternatif  pemecahan  masalah  kemasyarakatan  dapat  juga  digunakan  untuk mengukur kualitas warganegara yang baik dan bertanggungiawab.

## Daftar Pustaka
Alfian. (1981). Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia . Gramedia, Jakarta.
Ali, Z. (2005). Sosiologi Hukum . Sinar Grafika. Jakarta.
Almond, G.A., & Verba, S. (1963). Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara.
Anderson,  L.W.,  &  Krathwohl,  D.R.  (2010). Kerangka  Landasan  untuk  Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen: Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Anwar,  A.  (2015). Peran  International  Conference  of  Islamic  Scholars  (ICIS)  Dalam Diplomasi Publik Indonesia (Master’s thesis, Universitas Gadjah Mada).
Baron, R.A., & Byrne. D. (2012). Psikologi Sosial jilid 2 . Jakarta. Erlangga.
Bashori, K. (2018). Pendidikan politik di era disrupsi. Sukma: Jurnal Pendidikan , 2 (2),
287–310.
Budiardjo,  M.  (1986). Aneka  Pemikiran  tentang  Kuasa  dan  Wibawa .  Sinar  Harapan, Jakarta.
Cawvey, M., Hayes, M., Canache, D., & Mondak, J. J. (2017). Personality and political behavior. Oxford Research Encyclopedia of Politics .
Daldjoeni, N. (1981). Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial . Alumni, Bandung.
Effendi,  A.M.  (1980). Tempat  Hak-Hak  Azasi  Manusia  dalam  Hukum Internasional/Nasional . Alumni, Bandung.
Fathurrohman, & Djaya, W. (2013). Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Yogyakarta: Ombak.
Gaffar, A. (1983). Beberapa Aspek Pembangunan Politik . Rajawali, Jakarta.
Giddens, A. (2013). In defence of sociology: essays, interpretations and rejoinders . John Wiley & Sons.
Handitya, B. (2018). Merawat Sikap dan Perilaku Hidup Demokratis Melalui Pendidikan Politik. Seminar Nasional Hukum (Vol. 4, pp. 629–650). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Isjwara, F. (1980). Pengantar Ilmu Poilitik . Binacipta, Bandung.
Kusumah,  M.U.J.  (1982). Hak-Hak  Azasi  Manusia  dan  Struktur-Struktur  dalam Masyarakat Indonesia . Alumni, Bandung.
Lutfi,  M.  (2010). Pendidikan  Civic  Education  dalam  Realitas  Politik  dan  Implementasi Hukumnya . Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Mulyadi, Y. B., & Anyan, A. (2019). Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. Jurnal Inspirasi Pendidikan , 9 (1), 33–38.
Rahmawati, T. (2020). Urbanisasi dan Polemik penduduk kota di Indonesia.
Shaw, M.E., & Costanzo, P. R. (1970) Theories of Social Psychology . New York: Mc Graw Hill Co.
Suryana, S. (2017). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. Edukasi , 2 (1).
Suryawan, I. A. J. (2018). Pendidikan Keluarga sebagai Pondasi Awal Karakter Bangsa. Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya , 2 (1).
Sutrisman, D. (2019). Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa . Guepedia.