## Journal of Community Service

## Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN 2715-2901 E-ISSN 2715-291X
Open Access at : https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS EVALUASI PROGRAM

## PENGENTASAN KEMISKINAN
BERBASIS

## COMMUNITY-DRIVEN DEVELOPMENT (CDD) DI INDONESIA

## EVALUATION  OF  COMMUNITY-DRIVEN  DEVELOPMENT  (CDD)  BASED POVERTY REDUCTION PROGRAMS IN INDONESIA
Nurvina Hardyningtia 1 , Adhi Cahya Fahadayna 2
1,2 Universitas Brawijaya Malang Email: vinnardn@student.ub.ac.id

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci Community Driven Development (CDD), Kemiskinan, Indonesia Kemiskinan  sebagai  salah  satu  masalah  bagi  negara  berkembang  telah meningkat  dengan  terjadinya  pandemi  Covid-19  termasuk  Indonesia. Pengentasan  kemiskinan  telah  dilakukan  bahkan  dengan  kolaborasi beberapa  pihak.  Miliaran  dolar  bantuan  asing  juga  diarahkan  ke  negara berkembang setiap tahunnya dalam berbagai metode, Community-Driven Development (CDD) menjadi salah satu yang populer. Akan tetapi, Bukti empiris tentang nilai CDD masih terbatas, apakah CDD berhasil mengubah pengambilan keputusan lokal atau memberdayakan golongan masyarakat miskin  yang  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  penulis  dalam  artikel  ini bertujuan  untuk  melihat  pelaksanaan  CDD  dan bagaimana  ini  dievaluasi dalam  program-program  pengentasan  kemiskinan  dengan  studi  kasus Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkembang.  Penulis  menggunakan data  dari  kajian  literatur,  mengadopsi  pendekatan  Breslin  dan  Gatrell, miner-prospector  continuum .  Peneliti  mencari  secara  luas  disiplin  untuk mengidentifikasi pendekatan yang diambil dalam tinjauan literatur untuk mengembangkan teori dengan memadukan dan menggabungkan berbagai literatur.  Tujuannya  adalah  mempertajam  pemahaman  terkait  bagaimana pelaksanaan  dan  mengevaluasi  CDD  secara  khusus  dalam  program- program pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui integrasi bukti dari studi sebelumnya. Hasilnya, penulis mengidentifikasi permasalahan yang secara luas terjadi di beberapa program yang menjadi subjek dalam studi literatur  yang  digunakan  berupa  kendala  modal  sosial  yang  tidak mencukupi  dan  tidak  mengikat  dalam  menghadapi  komunitas  dengan kemampuan  dan  prioritas  yang  berbeda  serta  heterogenitas  sehubungan dengan ukuran target baik desa maupun perkotaan. Fungsi tertentu seperti kekuasaan  koersif  untuk  membatasi  terkait  pengelolaan  biaya  juga  lebih baik diserahkan kepada tingkatan administrasi yang lebih sentral.
Copyright © 2023 UJCS. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Community Driven Development (CDD), Poverty, Indonesia Poverty  as  a  problem  for  developing  countries  has  increased  with  the occurrence  of  the  Covid-19  pandemic,  including  Indonesia.  Poverty alleviation  has  been  carried  out  even  with  the  collaboration  of  several parties. Billions of dollars in foreign aid are also channeled to developing countries  each  year  in  various  methods,  Community-Driven Development (CDD) being one of the most popular. However, empirical evidence on the value of CDD is still limited, whether CDD is successful in  changing  local  decision-making  or  risking  sustainable  poor communities.  Therefore,  the  authors  of  this  article  aim  to  look  at  the implementation of CDD and how it is evaluated in poverty alleviation programs with a case study of Indonesia as a developing country. The author uses literature review data, adopting the approach of Breslin and Gatrell,  miner-prospector  continuum.  Researchers  searched  a  broad discipline to identify approaches taken in view of the literature to develop theory  by  blending  and  combining  various  literatures.  The  aim  is  to sharpen understanding of how to implement and assess CDD specifically in poverty alleviation programs in Indonesia through the integration of evidence  from  previous  studies.  As  a  result,  the  authors  identify  a problem that widely occurs in several programs that are the subject of the study literature used in the form of constraints of insufficient and non-binding social capital in dealing with communities  with different abilities and priorities as well as heterogeneity related to target sizes both rural and urban. Certain functions, such as coercive powers to limit the management  of  costs,  are  also  better  left  to  more  central  levels  of administration.
Copyright © 2023 UJCS. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama terlebih di negara berkembang. Terjadinya  pandemi  Covid-19  semakin  memperburuk  permasalahan  ini.  Indonesia misalnya, pandemi telah memberi dampak yang signifikan terhadap sekitar 4,15 juta orang  penduduk  usia  kerja  Indonesia.  Hasilnya  jumlah  penduduk  miskin  pada September  2022  telah  mencapai  angka  26,36  juta  orang  dari  jumlah  keseluruhan angkatan  kerja  di  Indonesia.  Angka  tersebut  bahkan  belum  menunjukan  realita kemiskinan  yang  lebih  luas  di  Indonesia  sebagaimana  menurut  Direktur  Center  of Economic  and  Law  Studies  (CELIOS)  Bhima  Yudhistira,  garis  kemiskinan  yang digunakan BPS yaitu di angka Rp 535.000 hanya memaparkan mereka yang berada dalam  kategori  benar-benarf  miskin.  Sedangkan  masih  ada  Sebagian  besar  lainnya yang berada dalam klasifikasi rentan miskin dan belum tercatat dalam survey dengan jumlah  sebesar  112  juta  penduduk  (Madrim,  2023).  Beberapa  hal  menjadi  alasan mendasar  yang  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  di  Indonesia  seperti  kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat, ramainya terjadi PHK, serta naiknya berbagai biaya produksi. Akses terhadap kebutuhan sehari-hari yang krusial untuk masyarakat miskin juga masih terbatas, seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, modal, infrastruktur, dan informasi.
Pengentasan kemiskinan telah dilakukan bahkan dengan kolaborasi beberapa pihak. Setiap  tahun  miliaran  dolar  bantuan  asing  juga  diarahkan  ke  negara  berkembang dalam  berbagai  metode,  salah  satunya  adalah Community-Driven  Development yang telah menjadi sangat populer karena muncul sebagai tanggapan atas inisiatif top-down berskala  besar  yang  dikritik  karena  gagal  memberdayakan  penerima  bantuan. Pendekatan CDD sangat populer dalam konteks negara lemah atau rapuh, di mana birokrasi  pemerintah  sering  gagal  menyediakan  barang  dan  jasa  publik.  CDD menyediakan layanan sosial dan infrastruktur untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya dengan memberikan kendali keputusan dan sumber daya kepada  kelompok  masyarakat.  Orang  dalam  kategori  perekonomian  menengah kebawah atau miskin dalam hal ini diperlakukan sebagai aset dan mitra dalam proses pembangunan  serta  membangun  institusi  mereka  sendiri.  CDD  biasanya  meliputi penguatan dan pembiayaan kelompok masyarakat yang inklusif, memfasilitasi akses masyarakat  terhadap  informasi,  dan  mempromosikan  lingkungan  yang  kondusif melalui  reformasi  kebijakan  dan  kelembagaan  (Dongier  dkk.,  2003).  Selain menguntungkan  masyarakat  dengan  keterlibatan  mereka  dalam  keputusan perencanaan  dan  investasi  sumber  daya,  CDD  dimaksudkan  untuk  mendorong partisipasi berkelanjutan melalui lembaga perwakilan lokal, sehingga meningkatkan modal  sosial  dan  pemerintahan  local  sehingga  memiliki  potensi  untuk  membuat upaya pengentasan kemiskinan lebih tanggap, lebih inklusif, berkelanjutan, merata, serta melengkapi ekonomi pasar dan program yang dijalankan pemerintah. Dengan atribut yang kuat ini, CDD dipandang dapat memainkan peran penting dalam strategi untuk  mengurangi  kemiskinan,  menjadi  salah  satu  mekanisme  efektif  dalam meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  upaya  pengentasan  kemiskinan  dengan melengkapi  kegiatan  yang  dikelola  pasar  dan  negara  dengan  mencapai  hasil  yang cepat dan bertahan lama. Demikian sebagaimana ini bekerja di tingkat lokal sehingga berpotensi terjadi secara serentak di sejumlah besar masyarakat, sehingga mencapai dampak pengentasan kemiskinan yang luas.
Pembahasan  terkait  CDD  menjadi  penting  mengingat  salah  satu  tantangan  besar pembangunan  di  abad  ke-20  adalah  menentukan  peran  yang  dapat  dan  harus dimainkan oleh orang miskin sebagai subjek dalam pembangunan modern atau dapat dikatakan  mengejar  proyek  moral  untuk  menemukan  cara  melibatkan  orang  yang tidak  hanya  sebagai  penerima  manfaat  individu  atau  target  pembangunan,  tetapi sebagai makhluk sosial dan politik yang institusi, prioritas, nilai, dan suaranya penting (Guggenheim,  2021).  Demikian  pula  dalam  kajian  Politik  Bantuan  Luar  Negeri, mengingat setiap tahunnya terdapat miliaran dolar bantuan asing diarahkan ke negara berkembang dan pendekatan CDD sangat populer dalam konteks negara yang lemah atau rapuh di mana birokrasi pemerintahan sering terjadi gagal menyediakan barang dan jasa publik. Community-driven Development (CDD) muncul sebagai tanggapan atas  inisiatif-inisiatif  yang  gagal  memberdayakan  penerima  bantuan.  Bukti  empiris tentang  nilai  CDD  masih  terbatas,  sangat  sedikit  yang  membuktikan  bahwa  CDD berhasil  mengubah  pengambilan  keputusan  lokal  atau  memberdayakan  golongan masyarakat  miskin  yang  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  penulis  dalam  artikel  ini
bertujuan  untuk  melihat  pelaksanaan  CDD  dan  bagaimana  ini  dievaluasi  dalam program-program  pengentasan  kemiskinan  dengan  studi  kasus  Indonesia  sebagai salah satu negara berkembang.

## METODE
Penulis menggunakan data dari kajian literatur, mengadopsi pendekatan Breslin dan Gatrell (2020), miner-prospector continuum . Peneliti mencari secara luas disiplin untuk mengidentifikasi  pendekatan  yang  diambil  dalam  tinjauan  literatur  untuk mengembangkan teori dengan memadukan dan menggabungkan berbagai literatur. Tujuannya  adalah  mempertajam  pemahaman  terkait  bagaimana  pelaksanaan  dan mengevaluasi CDD secara khusus dalam program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui  integrasi  bukti  dari  studi sebelumnya. Demikian sebagaimana tinjauan  litaratur  semakin  dianggap  sebagai  sarana  penting  untuk  berteori, membangun spekulasi awal dan wawasan imajinatif di satu sisi ke penjelasan, model, dan teori yang sepenuhnya di sisi lain. Artikel jumal, bab buku, dan laporan penelitian, digunakan  dengan  dikumpulkan  berdasar  pada  empat  kategori,  yaitu  peran  donor dalam CDD, praktik CDD di Indonesia, serta masalah dan tantangan CDD bagi negara berkembang. Database akademik digunakan untuk memulai studi yang berfokus pada identifikasi  sesuai  dengan  kata  kunci  per  kategori  hingga  dapat  menghasilkan sejumlah  besar  studi  kandidat.  Oleh  karena  itu,  penyempumaan  progresif  menjadi strategi dalam artikel ini dengan memeriksa secara manual daftar untuk menentukan apakah  penelitian  dapat  membantu  menjawab  pertanyaan  pertanyaan  penelitian terkait nilai CDD yang masih terbatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Program CDD dalam pengentasan kemiskinan di Indoenesia
Di Indonesia sendiri program-program pengentasan kemiskinan dengan penggunaan metode CDD telah dilaksanakan oleh beberapa aktor dan berlangsung cukup lama. Tidak  hanya  terkait  pemerintahan,  tetapi  beberapa  perusahaan  besar  juga menggunakan  CDD  seperti  dalam  menjalankan  program  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  mereka.  Program  pemerintah  yang  paling  terkenal  tekait pengentasan  kemiskinan  berbasis  CDD  adalah  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri merupakan program utama pemerintah nasional  yang  ditujukan  untuk  mengentaskan  kemiskinan  di  seluruh  wilayah Indonesia melalui proses perencanaan masyarakat dengan hasil terciptanya lapangan pekerjaan dan investasi terhadap desa dan perkotaan melalui proyek pembangunan infrastruktur  berskala  kecil.  Program  pertama  adalah  PNPM  Perdesaan  pada  1998, kemudian  disusul  PNPM  Perkotaan  pada  1999  sebagai  dua  fokus  utama  program ini. Meski  baru  sah  diluncurkan  pada  2007,  PNPM  telah  dipandang  mampu menghasilkan peningkatan inisiatif dengan signifikan. Dalam PNPM Mandiri metode padat  karya  diseleksi  dalam  membangun infrastruktur  sosial  serta  ekonomi  seperti
jalur,  jembatan,  sarana  ai,  sanitasi,  serta  penyediaan  sumber  energi  modal  serta finansial  lewat  dana  bergulir  serta  kredit  mikro  untuk  kalangan  miskin  guna meningkatkan  ekonomi  setempat.  Aktivitas  spesial  yang  berhubungan  dengan pengembangan  kualitas  sumber  energi  manusia,  paling  utama  diperuntukan  buat memesatkan Millennium  Development  Goals (MDG)  dalam  sasaran  kesehatan  serta pembelajaran.  Selain  itu,  juga  dengan  peningkatanan  kapasitas  warga  serta pemerintah  setempat  lewat  pelatihan  serta  diseminasi  data  terkait  pengembangan keahlian usaha serta aplikasi tata kelola pemerintahan di tingkatan lokal.
Program ini bahkan telah didukung dengan pinjaman dan bantuan teknis oleh World Bank  sejak  1998.  Sokongan  teknis  yang  terus  berjalan,  paling  utama  di  bidang pemantauan serta penilaian, pengawasan, program uji coba buat menguji pendekatan baru,  manajemen  keuangan,  tutorial  kebijakan,  serta  koordinasi  sokongan  donor. Sebagian besar sokongan ini  berasal  dari  Sarana Sokongan PNPM, suatu unit yang dikelola World Ban, yang menunjang totalitas implementasi manajemen serta teknis PNPM. Jumlah pendanaan program PNPM perdesaan yang diawali tahun 2008 sekitar US$ 4. 4 miliyar, dengan didalamnya US$ 1.8 milyar dana pinjaman World Bank serta US$  2.5  miliyar  berasal  dari  dana  pemerintah  Indonesia.  Di  bulan  Juli  2011,  World Bank  menyetujui  pinjaman US$  531  juta  untuk  terus  menunjang PNPM Perdesaan. Sepanjang  satu  dekade,  pemerintah  Indonesia  sudah  memakai  US$335  juta  dalam wujud pinjaman lunak dari IDA dalam membagikan hibah kepada warga di lebih dari 7.300 daerah perkotaan sangat miskin. Total alokasi dana semenjak 2005 sampai 2011 adalah US$ 106,5 juta dari pinjaman World Bank, hibah sebesar US$ 34,9 juta dari Multi Donor Trust Fund, US$ 5, 9 juta oleh Department for International Development, dan US$ 3,4 juta oleh Japan Social Development Fund (The World Bank Group, 2023).
Beberapa  penelitian  telah  menunjukan  bagaimana PNPM  Mandiri  telah  dijalankan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi. Salah satu yang pertama adalah hasil riset yang menampilkan bahwa tingkatan partisipasi warga dalam menjajaki program PNPM-MP di Kecamatan Balige sudah tepat sasaran untuk orang penerima program, wujud  program  PNPM-MP  antara  lain  pemberian  pelatihan  pertanian.  Program PNPM  mandiri  juga  dianjurkan  agar  tetap  dilindungi  serta  diadakan  pengecekan secara berkala supaya warga senantiasa bisa memperoleh manfaat dari hasil program tersebut,  serta  hendaknya  pihak  terpaut  menyelenggarakan  program  yang  setara dengan program PNPM Mandiri mengingat program ini sudah teruji bisa dinikmati oleh  warga  spesialnya  warga  pedesaaan.  pengaruh  terhadap  area  hingga  masih dialami pada lingkup mikro (Sibarani, 2019). Akan tetapi, di sisi lain pada pelaksanaan PNPM-MP Bidang Prasarana Serta Fasilitas Di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember terjadi keterlabatan dalam penyelesaian jalur telford ataupun jalur rabat beton sebab adanya keterlambatan pencairan dana sehingga para pekerja diliburkan. Perihal ketepatan bayaran, dana yang digunakan tidak cocok dengan perencanaan, sebab sesi perencanaan  anggaran  biaya  terdapat  selisih  sehabis  dilaksanakan  dilapangan menghadapi kekurangan dana. Tahapan pembiasaan juga dirasa masih memerlukan pendidikan  yang  lebih  banyak  sehingga  masyarakat  betul-betul  siap
bertanggungjawab  secara  penuh  dalam  pengelolaan  pembangunan  komunitasnya (Dahniar, 2021).
Secara  menyeluruh,  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  berdasarkan  penelitian oleh Rusman (2020) terkait dampaknya pada tingkat kemiskinan di Indonesia dengan 311  desa/kelurahan  yang  disurvei  dari  13  provinsi.  Permasalahan  yang  muncul adalah terkait tidak adanya landasan hukum yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan  dan  penggunaan  PNPM  Mandiri  pada  Dana  Krisis  Perdesaan  setelah pelaksanaan  program  mengakibatkan  dana  tersebut  tidak  aktif  atau  menjadi  uang tidak terpakai di setiap rekening Unit Pengelola Operasi (UPK) negara. Pemerintah diharapkan  menyiapkan  regulasi  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa PNPM Mandiri (Rusman, 2020). Sedangkan dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perkotaan,  Jakarta  menjadi  sorotan  sebagai  ibu kota negara. Penerapan PNPM Mandiri masih kerap terjalin sebagian permasalahan yang mengusik jalannya program ketersediaan manual, anggaran yang mencukupi, serta keterlibatan warga telah terdapat meski masih butuh  peningkatan, sebaliknya hal-hal yang masih rendah merupakan pelaksanaan masih bertabiat normatif, alokasi anggaran  kurang  realistis,  kedudukan  fasilitator  sangat  dominan,  serta  partisipasi warga masih kurang. Sehingga dapat disimpulkan bahkan hingga di level perkotaan walaupun  secara  kuantitas  telah  bisa  terpenuhi,  tetapi  kualitasnya  masih  butuh ditinjau kembali (Sartika, 2018).
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa selain digunakan sebagai metode dalam program pemerintah nasional, contoh lain adalah PT Pertamina Subang yang juga  memiliki  program  Corporate  Community  Development  Office/CSR  berbasis CDD bernama Green House Program yang diprakarsai oleh perusahaan melalui staf CSR  yang  fokus  pada  program  bank  sampah  masyarakat  dan  workshop  inspiratif untuk meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan impian masyarakat. Tidak jauh berbeda, permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan setiap perubahan yang ada, sosialisasi tidak berjalan dengan baik. Berkurangnya dukungan dari anggota dan pemangku  kepentingan  lainnya,  misalnya  para  dewan,  menyela  fokus  untuk mencapai  tujuan  dari  awal.  Program  ini  bukannya  meningkat,  malah  cenderung menurun. Program bank sampah bisa menambah penghasilan hanya bagi masyarakat yang  benar-benar  paham  dan  punya  modal  untuk  melakukannya.  Jumlah  anggota aktif  lebih  sedikit  dibandingkan  saat  didirikan  karena  masyarakat  merasa  tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas program ini. Menurut masyarakat, perusahaan tetap  memikul  tanggung  jawab  terbesar  untuk  keberlangsungan  program  Rumah Inspirasi (Resnawaty & Darwis, 2018).

## Evaluasi CDD dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Terdapat  beberapa  alasan  mengapa  permasalahan  dalam  pelaksanaan  CDD  di Indonesia  utamanya  terkait  dengan  latar  belakangnya  sebagai  negara  berkembang seperti  yang  telah  dipaparkan  dalam  contoh  program  di  atas  dapat  dipahami.  Ini memang  sangat  mungkin  terjadi  dengan  melihat  kendala  modal  sosial  yang  tidak mencukupi  dan  tidak  mengikat.  Komunitas  mungkin  gagal  mengenali  kebutuhan
mereka yang tergolong miskin dan menjadi subjek di komunitas itu. Perhatian untuk rumah tangga dan individu dalam suatu komunitas adalah untuk bertahan hidup atau keluar dari kemiskinan yang parah lebih daripada mencurahkan waktu mereka untuk bertindak  sebagai  sebuah  atau  dalam  komunitas.  Disparitas  distribusi  pendapatan masyarakat yang juga dapat terjadi hingga begitu jauh sehingga tidak memungkinkan pembagian hasil pembangunan secara adil (Krongdaew, 2017). Di sisi lain, adapula institusi lokal eksklusif yang juga menjadi salah satu tantangan bahkan masalah dalam penerapan  CDD.  Demikian  memunculkan  pertanyaan  terkait  seberapa  banyak partisipasi  yang  cukup  untuk  melindungi  keuntungan  dari  desentralisasi  yang ekstrem  sambil  meminimalkan  biaya  peluang  yang  dibebankan  pada  waktu  orang miskin (Casey, 2018).
Penekanan  pada  partisipasi  warga  negara  dalam  hal  ini  telah  memicu  lingkungan bantuan  luar  negeri.  Salah  satunya  terlihat  bagaimana  dengan  memberikan  suara politik  kepada  orang  biasa,  demokrasi  dianggap  memperkuat  insentif  bagi  kinerja pemerintah dan menghasilkan manfaat intrinsik bagi warga negara. Oleh karena itu, komunitas  donor  internasional  memprioritaskan  penguatan  praktik  demokrasi  di negara be rkembang, dengan target eksplisit untuk “membangun institusi yang efektif, akuntabel,  dan  inklusif  di  semua  tingkatan”.  CDD  secara  ekstrem  mengalihkan tanggung  jawab  untuk  pelayanan  publik  di  luar  pemerintahan  formal  dan memberikan  kendali  kepada  komite  desa  yang  tidak  dipilih,  dipekerjakan,  atau sebelumnya diawasi oleh aparatur negara. Dalam salah satu kasus yang ditemukan oleh Olken (2007), partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalan yang dibangun di bawah PPK gagal mengurangi kebocoran meskipun rapat pertanggungjawaban desa meningkatkan  kehadiran  sebesar  40%,  tidak  mengurangi  pengeluaran  yang  hilang secara sepadan. Selain itu, beberapa fungsi seperti kekuasaan koersif untuk membatasi korupsi juga lebih baik diserahkan kepada tingkatan administrasi yang lebih sentral.
Lebih jauh dan kaitannya dengan bantuan luar negeri dapat dilihat dari bagaimana salah satu bantuan pangan AS justru memperburuk konflik sipil di negara penerima, rekonsiliasi  pascaperang  memperbaiki  kohesi  komunitas  dengan  mengorbankan kesehatan mental individu di Sierra Leone. Dengan memasukkan sumber daya yang langka  ke  dalam  lingkungan  yang  tidak  aman,  CDD  dapat  menciptakan  target pengambilalihan yang menarik bagi pemberontak dan/atau menimbulkan konflik di antara  para  penerima  (Cilliers  et  al.,  2016).  Tidak  semua  komunitas  juga  memiliki kemampuan  yang  sama,  heterogenitas  sehubungan  dengan  ukuran  desa  dan intervensi  satu  kali  untuk  mempertahankan  barang  publik  sukarela  adalah  sebuah ilusi (Kremer & Miguel, 2007). Tidak semua proyek CDD dapat mencapai fase sebagai sebuah  manifestasi  dan  generator  modal  sosial.  Kondisi  kemiskinan  di  masyarakat bisa  sangat  memprihatinkan  sehingga  prioritasnya  adalah  untuk  keluar  dari kemiskinan  ekstrim  ini  terlebih  dahulu  daripada  memikirkan  hal  lain  di  luar kemampuan  mereka,  sulitnya  merekonsiliasi  pembagian  keuntungan  komunitas tanpa beberapa konflik komunitas. Di dunia sekarang ini, juga sulit bagi komunitas lokal  dapat  mengikat  bersama  dan  bertindak  dengan  komunitas  lokal  lain  di
sekitarnya,  atau  dari  pemerintah  pusat  yang  menjaga  pembangunan  dan kesejahteraan negara secara keseluruhan.
Yang paling mungkin terjadi adalah bagaimana implementasi pendekatan CDD gagal mengkonseptualisasikan  perbedaan  kekuasaan  yang  berasal  dari  pendidikan, pendapatan, dan kesenjangan desa-kota, serta pengabaian kerugian yang akan dialami masyarakat  terpinggirkan  saat  berinteraksi  dengan  lembaga  teknis.  Bantuan  teknis yang berkualitas seperti yang diberikan oleh World Bank pada PNPM Mandiri untuk jangka  waktu  yang  cukup  dalam  mengembangkan  keterampilan  yang  dibutuhkan anggota masyarakat untuk melaksanakan subproyek yang sukses dan produktif juga tidak dapat dicapai  ketika perbedaan kekuatan tingkat kelompok untuk mengubah hubungan antara peserta dan orang-orang yang diandalkan yang dengan demikian berkontribusi  pada  keberhasilan  proyek  (Carrick-Hagenbarth,  2021).  CDD  memang dapat  dikatakan  sebagai  jawaban  atau  bahkan  solusi  bagi  krisis-krisis  atas permasalahan yang muncul dari pendekatan sebelumnya. Akan tetapi, beberapa hal perlu menjadi perhatian dan mungkin lebih jauh akan menjadi suatu masalah penting yang  tidak  jauh  berbeda  dari  pendekatan  yang  sebelumnya  sehingga  memerlukan cara-cara  baru  kedepan  sebagai  jawaban.  Beberapa  hal  seperti  ketimpangan  dalam komunitas, kondisi negara (konflik dalam/antar masyarakat maupun nasional), serta karakteristik komunitas kerap kali menjadi hal yang terlewat dalam hal ini.

## SIMPULAN
Community-Driven  Development  (CDD)  memang  popular  dan  dipandang  akan menjadi  solusi  yang  mutakhir  dalam  konteks  negara  lemah  atau  rapuh,  di  mana birokrasi pemerintah seringkali tidak mampu memenuhi penyediaan barang dan jasa publik. Akan tetapi, seperti hasil yang telah dipaparkan bahwa CDD dalam praktiknya di  Indonesia  ini  justru  tampak  secara  ekstrem  mengalihkan  tanggung  jawab  untuk pelayanan publik kepada masyarakat, baik  layanan sosial  dan infrastruktur  beserta kendali keputusan dan sumber daya. Oleh karena itu dalam menjawab apakah CDD berhasil  mengubah  pengambilan  keputusan  lokal  atau  memberdayakan  golongan masyarakat miskin masih belum dapat dipenuhi secara kualitas, bahkan masih jauh dari  kata  berkelanjutan.  Permasalahan  seperti  kendala  modal  sosial  yang  tidak mencukupi, tidak mengikatnya program dengan masyarakat, perbedaan kemampuan dan  prioritas  signifikan  serta  heterogenitas  masih  belum  dapat  diatasi  baik  dalam tahap perencanaan maupun penguatan program. Fungsi tertentu seperti kekuasaan koersif untuk membatasi terkait pengelolaan biaya juga lebih baik diserahkan kepada tingkatan  administrasi  yang  lebih  sentral.  Memungkinkan  apabila  dalam  beberapa tahun  ke  depan  akan  semakin  muncul  dan  di  sadarinya  kesulitan  yang  lebih  berat dengan  pendekatan  CDD  sebagaimana  masyarakat  modern  yang  tidak  dapat terprediksi  termasuk  individualitas,  problem,  dan  prioritas  penduduk  utamanya dalam hal ini mereka yang tergolong sangat miskin sebagai subjek program.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen . Www.bps.go.id. https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase- penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html
Breslin, D., & Gatrell, C. (2020). Theorizing through Literature Reviews: The Miner- Prospector Continuum. Organizational Research Methods , 26 (1),
109442812094328. https://doi.org/10.1177/1094428120943288
Carrick-Hagenbarth,  J.  (2021).  (Mis)Conceptualising  Empowerment:  Flaws  in Community-driven Development Project Design. International Journal of Rural Management , 17 (2), 097300522098455. https://doi.org/10.1177/0973005220984558 Casey,  K.  (2018).  Radical  Decentralization:  Does  Community-Driven  Development Work? Annual Review of Economics , 10 (1), 139 – 163.
https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080217-053339
Cilliers,  J.,  Dube,  O.,  &  Siddiqi,  B.  (2016).  Reconciling  after  Civil  Conflict  Increases Social Capital But Decreases Individual Well-Being. Science , 352 (6287), 787 – 794. https://doi.org/10.1126/science.aad9682
Dahniar. (2021). Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Bidang Prasarana dan Sarana di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember . http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10346
Dongier, P., Domelen, J., Ostrom, E., Ryan, A., Wakeman, W., Bebbington, A., Alkire, S.,  Esmail,  T.,  &  Polski,  M.  (2003). Community-Driven  Development .
https://web.worldbank.org/archive/website00518/WEB/PDF/CDD_CHAP .PDF Guggenheim, S. (2021). Origins of Community-Driven Development: Indonesia and the Kecamatan Development Program. World Bank . https://doi.org/10.1596/36357 Kremer, M., & Miguel, E. (2007). The Illusion of Sustainability. The Quarterly Journal of Economics, 122 (3), 1007 – 1065. https://doi.org/10.1162/qjec.122.3.1007
Krongdaew,  M.  (2017).  A  Case  against  Social  Capital:  The  Danger  of  Misplaced Emphasis on Community-Driven Development (CDD) in Poverty Reduction
Policy. NIDA  Development  Journal , 47 (2),  1 – 28. https://so04.tci- thaijo.org/index.php/NDJ/article/view/2716
Madrim,  S.  (2023,  January  17). BPS:  Jumlah  Penduduk  Miskin  Indonesia  Capai  26  Juta Orang .  VOA  Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/bps-jumlah- penduduk-miskin-indonesia-capai-26-juta-orang- /6921462.html#:~:text=Selain%20itu%2C%20Bhima%20juga%20melihat%20k esempatan%20kerja%20setelah%20pandemi%20masih%20melandai
Olken, Benjamin A. (2007). Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. Journal of Political Economy , 115 (2), 200 – 249. https://doi.org/10.1086/517935
Resnawaty,  R.,  &  Darwis,  R.  S.  (2018).  Community  Driven  Development  dalam Implementasi  Corporate  Social  Responsibility  oleh  PT.  Pertamina  Subang. Share: Social Work Journal , 8 (1), 64. https://doi.org/10.24198/share.v8i1.16426
Rusman. (2020). Evaluasi Dampak Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Tingkat  Kemiskinan  Pedesaan  di  Indonesia. Jurnal  Manajemen  Bisnis  dan Kewirausahaan , 4 (6). https://doi.org/10.24912/jmbk.v4i6.9931
Sartika, I. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm)  Mandiri  Perkotaan  Di  DKI  Jakarta. Jurnal  Manajemen  Pembangunan ,
4 (1), 1 – 17. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/196
Sibarani,  I.  M.  (2019).  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  Perdesaan  (PNPM-MP)  dalam  Menanggulangi Kemiskinan. INDICATORS: Journal of Economics and Business , 1 (1).
The  World  Bank  Group.  (2023). Community  Driven  Development  in  Indonesia .  World Bank.
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/community- driven-development-in-indonesia
The  World  Bank  Group.  (2023). IIndonesia:  Program  for  Community  Empowerment  in Rural Areas (PNPM Rural) . World Bank. https://www.worldbank.org/en/results/2009/01/21/indonesia-program- for-community-empowerment-in-rural-areas-pnpm-rural