## PENGHASILAN YAYASAN KEAGAMAAN, OBJEK PAJAK?

## Abstraksi
Sebagai bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia mengakui  enam  agama,  yaitu  Islam,  Kristen  Protestan,  Katolik,  Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Pemeluk agama Islam adalah pemeluk agama mayoritas  di  Indonesia.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  banyaknya  masjid sebagai  tempat  ibadah  umat  Islam.  Dalam  praktiknya,  pengelolaan masjid pada umumnya dilakukan dalam organisasi dengan bentuk badan hukum berupa yayasan.Yayasan masjid dalam perkembangannya tidak hanya  memperoleh  pemasukan  dalam  bentuk  infak  dari  jemaahnya, namun  juga  dari  beberapa  usaha  yang  dibuka  misalnya  persewaan ruangan  masjid  untuk  resepsi  pernikahan.  Ketentuan  perpajakan  yang berlaku menyebutkan bahwa yayasan merupakan subjek pajak badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Dengan demikian yayasan masjid harus memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai  agar  dapat  menjalankan  hak  kewajiban  perpajakannya dengan baik. Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (YMRBJ) sebagai salah satu yayasan keagamaan belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait  perpajakan,  sehingga  dikhawatirkan  dapat  mengalami  kendala dalam  usahanya  untuk  menjadi  wajib  pajak  patuh.  Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)  bertujuan  untuk  memberikan  pedoman  pelaksanaan  kewajiban perpajakan, khususnya dalam identifikasi penghasilan yang merupakan objek pajak bagi YMRBJ.
Kata Kunci: pajak, penghasilan, yayasan keagamaan

## Abstract
As  a  nation  with  Pancasila  as  the  official,  foundational  philosophical theory of the Indonesian state, we notice that Indonesia is a country who Belief  in  the  One  and  Only  God.  Indonesia  acknowledge  six  religions, Islam, Christian, Catholic, Hinduism, Buddhism, and Kong Hu Cu. Islam is a religion with the most believer in Indonesia, represented by mosques that we can find almost in all places. In practice, the management of mosques is performed by religious foundation, Nowadays, many religious foundation doing not only religious activities, but also “semi business” activities such as  provide  rent  space  for  wedding  reception  or  corpse  care,  and  get paid for that. These foundations, according to tax regulation, are subject of  taxation.  Yayasan  Masjid  Raya  Bintaro  Jaya  (YMRBJ)  as  a  religious foundation,  doesn’t  have  enough  tax  knowledge  to  perform  their  tax obligation yet. In order to help YMRBJ, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) perform community service program in order to provide tax guidance,  especially  income  identification,  so  YRMBJ  can    do  their  tax obligation  to  calculate,  take  into  account,  pay,  and  filing  a  tax  return according to tax laws.
Keywords: tax, income, religious foundation

## Marsono
1 , Hanik Susilawati Muamarah 2

## 1). Akuntansi, Politeknik Keuangan
Negara STAN
2). Pajak, Politeknik Keuangan Negara
STAN
Email : marsono@pknstan.ac.id

## PENDAHULUAN
Masjid adalah simbol utama umat Islam sebagai pusat  kegiatan  peribadatan  dan  pengembangan sosial  kemasyarakatan.  Lingkup  kegiatan  masjid sekarang  tidak  hanya  terkait  pelaksanaan  ibadah salat semata, tetapi juga kegiatan lainnya. Beberapa kegiatan ibadah yang biasa ditangani oleh masjid adalah  penerimaan  dan  penyaluran  zakat/infak/ sedekah, perawatan jenazah, pengajaran Alquran dan aspek ibadah lainnya.
Dalam  menjalankan  kegiatannya,  masjid mendapatkan  pemasukan  dari  jemaah  dan selanjutnya dikelola sesuai dengan peruntukannya. Semakin  besar  dana  yang  diterima,  semakin besar  pula  jangkauan/aspek  layanan  sosial  yang diberikan keapada masyarakat/jemaahnya. Secara  umum,  masjid  sebagai  organisasi  nirlaba, bukanlah organisasi bisnis yang mencari keuntungan bagi  para  pemiliknya.  Masjid  dikelola  semata untuk  kepentingan  keagaaman  dan  sosial  untuk mencapai keridaan Allah.
Dalam  ketentuan  perpajakan,  organisasi nirlaba  seperti  yayasan,  dan  organisasi  lainnya yang  tidak  mencari  keuntungan  tetap  dianggap sebagai  subjek  pajak.  Hanya  saja,  organisasi nirlaba  mendapatkan  perlakuan  yang  berbeda dengan  organisasi  komersial  dalam  kewajiban perpajakannya. Dengan berkembangnya kegiatan masjid,  dimungkinkan  terdapat  transaksi  yang merupakan objek pajak sehingga berimplikasi pada kewajiban  perpajakan.  Potensi  tersebut  muncul dengan  adanya  kecenderungan  masjid  yang mulai mencari sumber pembiayaan kegiatan sosial keagamaan  dari  kegiatan  komersial.  Misalnya, masjid mendirikan unit usaha yang mempekerjakan pegawai untuk mengoperasikannya.
Yayasan  Masjid  Raya  Bintaro  Jaya  (Yayasan MRBJ)  sebagai  pengelola  masjid  juga  merasakan adanya kebutuhan dan tuntutan untuk mengoptimalkan  pengelolaan  dana  jemaah dan  kegiatan  sosial  keagamaan.  Yayasan  yang secara formal belum begitu lama berdiri ini sedang melakukan  perapian  dalam  organisasi,  akuntansi, perpajakan  dan  aspek  lainnya.  Salah  satu  aspek yang  memerlukan  perhatian  adalah  aspek perpajakan, mengingat Yayasan MRBJ telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan berkeinginan untuk  dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan  memerlukan  pemahaman  terkait transaksi  keuangan.  Pemahaman  ini  meliputi substansi transaksi dan pencatatannya (akuntansi), maupun pemahaman terkait perlakuan perpajakan  atas  transaksi.  Sebagai  wajib  pajak yang baru terdaftar, Yayasan MRBJ belum memiliki pengetahuan  yang  memadai  terkait  perlakuan
perpajakan atas transaksi yang rutin dilakukan.
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah Diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2009, sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem self assessment .  Sistem  ini  mewajibkan setiap  wajib  pajak  untuk  mendaftar,  menghitung, memperhitungkan,  menyetor/membayar,  dan melaporkan  pajak-pajaknya  secara  mandiri. Adanya hambatan terkait pengetahuan perpajakan  tersebut  tentunya  menjadi  kendala dalam  pelaksanaan self assessment oleh  Yayasan MRBJ.
Loo,  Mckerchar  dan  Hansford  (2009) menyatakan  bahwa “Tax knowledge refers to a taxpayer’s ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability”. Adriani (2000:25) juga menyatakan bahwa pengetahuan  perpajakan  adalah  pengetahuan mengenai  konsep  ketentuan  umum  di  bidang perpajakan,  jenis  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia mulai  dari  subyek  pajak,  obyek  pajak,  tarif  pajak, perhitungan  pajak  terutang,  pencatatan  pajak terutang,  sampai  dengan  bagaimana  pengisian pelaporan pajak. Indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri menurut Nur Hidayati (2008), terdiri dari:
1.  Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.
2.  Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3.  Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.
Dalam  kaitannya  dengan  kepatuhan  pajak,
Viswanathan  (dalam  Roshidi,  Mustafa  &  Asri,  2007) menyatakan bahwa “ Tax knowledge as one of the factors in compliance is related to the taxpayers’ ability to understand taxation laws, and their willingness to comply ”.  Zain (2007: 21) menyatakan hal  yang  senada  dengan  menyebutkan  bahwa penguasaan  terhadap  peraturan  perpajakan bagi  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhan kewajiban perpajakan.
Berdasarkan hal tersebut, PKN STAN mengidentifikasi  adanya    kekurangan  terkait pengetahuan pajak Yayasan MRBJ. Hal  ini tentunya akan  menghambat  pelaksanaan  kewajiban perpajakan  Yayasan.  Kegiatan  pengabdian masyarakat yang dilakukan tim PKN STAN bertujuan untuk  memberikan  panduan  dan  pedoman pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  bagi  Yayasan MRBJ  sehingga  yayasan  dapat  menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## MASALAH
Sebagai Yayasan keagamaan, Yayasan MRBJ memiliki beberapa sumber penerimaan antara lain zakat,  infak,  dan  noninfak.  Penerimaan  noninfak berasal dari gedung, katering, pelaminan, maupun dari  foto  video.    Penerimaan  tersebut  nantinya disalurkan dalam berbagai pos pengeluaran antara lain honor, operasional, penyaluran zakat dan infak.
Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan secara eksplisit mengatur bahwa:
1.  bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan oleh  pemerintah  dan  yang  diterima  oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan  oleh  pemerintah  dan  yang  diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan
2.  harta  hibahan  yang  diterima  oleh  keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial  termasuk  yayasan,  koperasi,  atau  orang pribadi  yang  menjalankan  usaha  mikro  dan kecil,  yang  ketentuannya  diatur  dengan  atau berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,  kepemilikan,  atau  penguasaan  di antara pihak-pihak yang bersangkutan, bukan penghasilan yang merupakan objek pajak.
Dengan demikian, zakat dan infak yang diterima oleh Yayasan MRBJ bukan merupakan objek pajak apabila  Yayasan  MRBJ  dibentuk  atau  disahkan oleh Pemerintah, atau tidak ada hubungan antara Yayasan MRBJ dengan pemberi infak.
Selain  zakat  dan  infak  yang  telah  jelas  diatur dalam  UU  PPh,  Yayasan  MRBJ  masih  memiliki penerimaan  lain.  Yayasan  MRBJ  belum  bisa menentukan  status  objek/tidak  penerimaan lain  tersebut,  sehingga  dikhawatirkan  terdapat kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

## METODE

## Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pengetahuan  terkait  perpajakan  dapat diperoleh  Wajib  Pajak  melalui  literatur  perpajakan, menempuh  pendidikan  formal/informal,  maupun mengikuti  sosialisasi  perpajakan  yang  sering dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  melalui kantor  pelayanan  pajak  (KPP)  atau  kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan
(KP2KP).  Namun  demikian,  berdasarkan  beberapa penelitian,  sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan DJP  ternyata  tidak  cukup  berdampak  untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Herryanto  (2013)  melakukan  penelitian  di Surabaya  untuk  mengetahui  pengaruh  kesadaran wajib  pajak,  kegiatan  sosialisasi  perpajakan,  dan pemeriksaan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan,  dan  mendapatkan  hasil  bahwa kegiatan  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak.  Bentuk  sosialisasi yang dilakukan adalah penyuluhan massal, dialog interaktif di media elektronik, maupun iklan di media cetak  dan  elektronik.  Penelitian  lain  dilakukan oleh  Prabowo  (2015)  untuk  mengetahui  pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa, dan menemukan bahwa sosialisasi belum cukup efektif. Bentuk  sosialisasi  yang  dilakukan  di  Kabupaten Minahasa tidak jauh berbeda dengan Surabaya.
Setelah  reformasi  perpajakan  tahun  2007, pelayanan di KPP menggunakan sistem berdasarkan fungsi. Dalam sistem ini, setiap wajib pajak memiliki seorang account representative (AR) yang menjadi tempat  berkonsultasi  dan  bertanya  apabila terdapat  kesulitan  terkait  perpajakan.  Metode konsultasi  dengan account representative bersifat khusus  sesuai  dengan  karakteristik  dan  jenis  usaha setiap wajib pajak.
Hasil penelitian Alfiansyah (2012) menunjukkan bahwa account representative berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Sidoarjo utara. Suryanto  (2013)  juga  menyatakan  hal  serupa, bahwa account representative sebagai  jembatan penghubung antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak yang nantinya akan berimplikasi dalam penerimaan pajak.
Bercermin pada keberhasilan account representative ,  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  dilakukan  dengan  cara  melakukan focused group discussion (FGD) untuk mengonfirmasi substansi  dari  penerimaan  dan  pengeluaran yayasan, yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya,  dilakukan  analisis  untuk  memilah  dan menentukan aspek pemajakan atas masing-masing penerimaan dan pengeluaran yayasan.
PKN  STAN  melakukan  pendampingan  kepada pihak manajemen Yayasan MRBJ, khususnya bagian keuangan,  agar  dapat  memilah  jenis  penghasilan yang  diperoleh  serta  menganalisis  ketentuan perpajakan  yang  sesuai  atas  jenis  penghasilan tersebut.  Pendampingan  dilakukan  baik  secara tatap  muka  langsung  maupun  melalui  media  lain secara daring.
Selanjutnya  dari  hasil  pendampingan,  akan
dibuatkan suatu pedoman pelaksanaan kewajiban perpajakan  yang  dapat  menjadi  panduan  bagi Yayasan  MRBJ  untuk  menjalankan  kewajiban perpajakannya,  baik  dari  sisi  pemotongan/ pemungutan maupun dalam hal pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Selain itu, juga dapat membantu  Yayasan  MRBJ  dalam  melaksanakan kewajiban  pelaporan  surat  pemberitahuan  (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

## Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan adalah  observasi,  wawancara, focused group discussion (FGD),  maupun  dokumentasi.  Observasi dilakukan  di  lokasi  yayasan  untuk  mengetahui gambaran  kondisi  yayasan  dan  kegiatannya. Wawancara dan FGD dilakukan untuk memperoleh informasi  terkait  sumber-sumber  penerimaan yayasan  dan  mekanisme  penggunaan  dana tersebut.  Selain  itu,  hasil  wawancara  dan  FGD diharapkan  juga  dapat  memberikan  informasi mengenai  kendala  yang  dihadapi  yayasan dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya. Dokumentasi  dilakukan  dengan  cara  menelaah laporan  keuangan  yayasan,  untuk  mengetahui gambaran proporsi penerimaan yayasan dari zakat, infak,  dan  noninfak  serta  pos  pengeluaran  atas dana yang diterima oleh yayasan.

## Lokasi, Waktu, dan Durasi Kegiatan
Kegiatan dilakukan di Tangerang Selatan, yaitu di  lokasi  Yayasan  MRBJ  dan  PKN  STAN.  Kegiatan dilakukan selama dua bulan, yaitu November dan Desember 2017.

## PEMBAHASAN
Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana  telah  Diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2009  (UU  KUP) mendefinisikan  badan  sebagai  sekumpulan  orang dan/atau  modal  yang  merupakan  kesatuan baik  yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan  komanditer,  perseroan  lainnya,  badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun,  firma, kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk  badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi kolektif  dan  bentuk  usaha  tetap.  Badan  yang didirikan  di  Indonesia  merupakan  subjek  pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Salah  satu kewajiban  perpajakan  tersebut  adalah  pajak penghasilan.  Pajak  penghasilan  yang  terutang
dalam  suatu  tahun  pajak  dapat  dilunasi  dengan cara  pemotongan/pemungutan  maupun  dengan cara  pembayaran  sendiri.  Pajak  penghasilan terutang atas penghasilan yang merupakan objek pajak. UU Pajak Penghasilan mengatur hal ini dalam Pasal 4 UU PPh.
Pada  umumnya,  masyarakat  beranggapan bahwa penghasilan yayasan keagamaan seluruhnya  bukan  merupakan  objek  pajak  karena digunakan  untuk  kepentingan  umat.  Hal  tersebut tidak  tepat  karena  penghasilan  tersebut  perlu dilihat  substansi  dan  pemanfaatannya.  Bisa  jadi terdapat  penghasilan  yang  disebut  sebagai  infak (yang terkesan sebagai bukan objek pajak) tetapi sebenarnya merupakan objek pajak.
Dalam praktiknya, selama satu tahun, Yayasan MRBJ  menerima  penghasilan  berupa  zakat, infak,  maupun  sedekah  dari  bermacam-macam sumber.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  FGD,  dan dokumentasi,  penerimaan  Yayasan  MRBJ  adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.
Tabel 1. Rincian Penerimaan Yayasan MRBJ
No Kelompok Pener - imaan Jenis 1
2 3
Zakat
Infak Noninfak
Zakat Penghasilan, Zakat Mal Infak  Salat  Jumat,  In- fak  Pengajian,  Infak Sedekah  Duafa,  Infak Klinik,  Infak  Orang  Tua Asuh,  Infak  Penyeleng- garaan Jenazah Gedung, Katering, Pelaminan,  Foto  video Sewa Lapak, Hijab Class
Sumber: Laporan Keuangan dan Hasil FGD (2017)
Penerimaan  yayasan  selanjutnya  digunakan untuk  kegiatan  keagamaan  maupun  sosial kemasyarakatan, dan khusus untuk zakat, disalurkan kepada  pihak  yang  berhak  menerima  zakat. Rincian alokasi pengeluaran Yayasan MRBJ adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.
Tabel 2. Rincian Pengeluaran Yayasan MRBJ
No Kelompok Pengeluaran Jenis 1
2

## 3
Honor
Operasional
P e n y a l u r a n Zakat dan Infak Honor Guru, Honor Penceramah, Honor Muazin,  dan  Honor Qiro- ah Operasional Klinik,
Penyelenggaraan  Salat, Pengadaan  Buletin,  dan Operasional Masjid Penyaluran  Zakat  Mal, Penyaluran Infak Mualaf, Penyaluran  Infak  Orang Tua Asuh
Sumber: Laporan Keuangan dan Hasil FGD (2017).
Pasal  4  UU  PPh  menyebutkan  bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk  menambah  kekayaan  wajib  pajak  yang bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apa  pun.  Beberapa  jenis  penghasilan  yang  diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang terkait dengan jenis penerimaan Yayasan MRBJ antara lain:
1.  keuntungan  karena  pengalihan  harta  berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan  kepada  keluarga  sedarah  dalam garis  keturunan  lurus  satu  derajat  dan  badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang  menjalankan  usaha  mikro  dan  kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada  hubungan  dengan  usaha,  pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak- pihak yang bersangkutan
2.  sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan dengan penggunaan harta.
3.  sewa tanah dan/atau bangunan (dikenai PPh yang bersifat final).
Penjelasan lebih lanjut mengenai badan yang menerima harta hibahan atau sumbangan yang tidak  termasuk  sebagai  objek  pajak  penghasilan diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 245/PMK.03/2008. Dalam PMK tersebut diatur bahwa badan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1  huruf  b  adalah  badan  keagamaan  yang kegiatannya  semata-mata  mengurus  tempat- tempat  ibadah  dan/atau  menyelenggarakan kegiatan  di  bidang  keagamaan,  yang  tidak mencari  keuntungan.  UU  maupun  PMK  tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah “semata-mata mengurus” atau “kegiatan di bidang keagamaan”.  Secara  umum,  mengurus  tempat ibadah  dapat  berarti  mengatur,  membereskan, memelihara  dan  menjaga,  maupun  mengelola tempat  ibadah.  Kegiatan  di  bidang  keagaman berarti  aktivitas  yang  dilaksanakan  yang  terkait dengan pelaksanaan ajaran agama tertentu.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  4  UU  PPh dan  PMK-245/PMK.03/2008,  dilakukan  analisis  atas penghasilan  yang  diterima  oleh  Yayasan  MRBJ, untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya kriteria sebagai objek pajak atau bukan. Analisis dilakukan dengan  menggunakan  tabel  pemenuhan  kriteria. Kriteria yang digunakan adalah kesesuaian dengan ketentuan perpajakan, yaitu:
1.  sumbangan terkait kegiatan keagamaan
2.  tidak  ada  hubungan  usaha,  pekerjaan, kepemilikan,  atau  penguasaan  antara  para pihak yang bersangkutan
3.  diatur tersendiri sebagai objek yang dikenakan PPh Final
Apabila  terdapat  kriteria  yang  terpenuhi, akan  diberikan  tanda checklist .  Penentuan  jenis penghasilan  dilakukan  berdasarkan  terpenuhinya kriteria sebagai berikut:
1.  Kriteria  1  saja  terpenuhi:  penghasilan  yang merupakan objek pajak
2.  Kriteria  1  dan  2  terpenuhi:  penghasilan  yang bukan merupakan objek pajak
3.  Kriteria  2  terpenuhi:  penghasilan  yang merupakan objek pajak
4.  Kriteria  2  dan  3  terpenuhi:  penghasilan  yang dikenakan PPh Final
5.  Kriteria  3  terpenuhi:  penghasilan  yang dikenakan PPh Final Untuk mengetahui secara jelas mengenai jenis- jenis  penghasilan  Yayasan  MRBJ,  telah  dilakukan FGD dengan pihak pengurus. Berdasarkan hasil FGD diketahui hal-hal sebagai berikut:
1.  Zakat Penghasilan dan Zakat Mal Zakat  dibayarkan  sebagai  kewajiban  atas penghasilan atau harta yang telah memenuhi persyaratan nisab dan haul sesuai agama Islam. Alokasi zakat telah ditentukan, yaitu kepada:
a.  fakir (orang yang tidak memiliki harta)
b.  miskin  (orang  yang  penghasilannya  tidak mencukupi)
c.  riqab (hamba sahaya atau budak)
d.  gharim (orang yang memiliki banyak utang)
e.  mualaf (orang yang baru masuk Islam)
f. fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
g.  ibnu sabil (musafir  dan  para  pelajar perantauan)
h.  amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)
2.  Infak Salat Jumat Infak ini merupakan sumbangan sukarela yang diberikan  oleh  jemaah  salat  Jumat.  Dapat diberikan melalui kotak amal atau tromol yang terdapat  di  masjid  saat  pelaksanaan  salat Jumat.
3.  Infak Pengajian Infak ini merupakan sumbangan sukarela yang diberikan  oleh  jemaah  pengajian.  Secara teknis,  infak  dapat  diberikan  melalui  kotak amal atau tromol yang terdapat di masjid saat pelaksanaan pengajian.
4.  Infak Sedekah Duafa Infak ini merupakan sumbangan sukarela yang diberikan  oleh  jemaah  yang  ditujukan  untuk membantu kaum duafa.  Duafa adalah orang- orang lemah, baik dari segi ekonomi, fisik, atau yang lain.
5.  Infak Penyelenggaraan Jenazah Infak ini merupakan sumbangan yang diberikan
oleh  keluarga  jenazah  kepada  yayasan  atas bantuan  menyelenggarakan  jenazah,  sesuai ketentuan agama Islam.
6.  Infak Klinik Infak ini merupakan sumbangan yang diberikan oleh  para  pasien  yang  berobat  di  klinik  yang berada  di  sekitar  masjid,  yang  dikelola  oleh yayasan.
7.  Infak Orang Tua Asuh Infak ini merupakan sumbangan yang diberikan oleh jemaah yang bertujuan untuk membiayai anak-anak  yang  secara  ekonomi  kurang mampu.  Dana  yang  terkumpul,  digunakan untuk membiayai sekolah anak-anak tersebut.
8.  Infak Hijab Class
Infak  ini  merupakan  penerimaan  dari  peserta kelas kreasi hijab.
9.  Infak Lapak Pedagang Infak  ini  merupakan  penerimaan  dari  para pedagang  yang  memanfaatkan  area  di lingkungan masjid untuk berjualan.
10.  Infak Ruang Serba Guna Infak  ini  merupakan  penerimaan  dari  para penyewa  ruang  serba  guna,  umumnya  untuk penyelenggaraan  walimah  atau  resepsi pernikahan.
11.  Pembayaran Katering, dekorasi, Foto, video Penerimaan  ini  merupakan  penerimaan  dari pembayaran katering, dekorasi, ruangan, dan jasa foto/video. Umumnya merupakan bagian dari penggunaan ruang serba guna.
Berdasarkan  hasil  FGD  tersebut,  selanjutnya dilakukan analisis menggunakan tabel pemenuhan kriteria.  Analisis  dengan  menggunakan  tabel, selengkapnya terdapat pada lampiran. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel  3.  Analisis  Objek  Pajak  atas  Penerimaan Yayasan MRBJ
No Jenis Penerimaan Jenis Penghasilan 1. 2. 3. 4.

## 5.
Infak Klinik Infak Hijab Class
Infak Orang Tua Asuh
Pembayaran Kater- ing, dekorasi, foto, video
Infak Lapak Peda- gang
Penghasilan lainnya di luar usaha
Penghasilan lainnya di luar usaha
Penghasilan bukan objek pajak Penghasilan lainnya di luar usaha
Penghasilan dikenakan PPh Final 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Infak Ruang Serba Guna Zakat Penghasilan Zakat Mal Infak Salat Jumat Infak Pengajian Infak Sedekah Duafa Infak Penyelengga- raan Jenazah Penghasilan dikenakan PPh Final
Penghasilan bukan objek pajak Penghasilan bukan objek pajak Penghasilan bukan objek pajak Penghasilan bukan objek pajak Penghasilan bukan objek pajak Penghasilan bukan objek pajak Sumber: Hasil Analisis
Berdasarkan  Tabel  3,  diketahui  terdapat  tiga jenis  penghasilan  yang  diterima  oleh  Yayasan MRBJ,  yaitu  penghasilan  lain  di  luar  usaha, penghasilan  bukan  objek  pajak,  dan  penghasilan yang dikenakan PPh Final. Ketiga jenis penghasilan tersebut harus   dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Yayasan MRBJ.
Pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  Yayasan MRBJ,  dapat  digunakan  sebagai  pengurang atas  penghasilan  yang  diterima  Yayasan  MRBJ, sepanjang  pengeluaran  tersebut  memenuhi ketentuan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sesuai ketentuan UU PPh.

## KESIMPULAN
Sebagai  yayasan  keagamaan,  Yayasan  MRBJ merupakan  wajib  pajak  badan  yang  memiliki hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bidang perpajakan. Salah satu kewajiban tersebut adalah menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak. Agar dapat melaksanakan kewajiban  tersebut  dengan  baik,  Yayasan  MRBJ perlu  mengetahui  penghasilan  yang  merupakan objek maupun yang bukan merupakan objek pajak.
Meskipun  secara  umum  penerimaan  Yayasan MRBJ  disebut  sebagai  zakat,  infak,  atau  sedekah yang  merupakan  bukan  objek  pajak,  secara substansi  tidak  selalu  demikian.  Analisis  untuk mengetahui pengelompokan penghasilan tersebut dilakukan menggunakan tabel analisis pemenuhan kriteria. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa penghasilan  Yayasan  MRBJ  dapat  dibedakan dalam tiga kelompok besar, yaitu penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan lain di luar usaha, dan penghasilan yang dikenakan PPh Final.
Identifikasi  penghasilan  ini  merupakan  bagian kecil  dari  aspek  perpajakan  suatu  yayasan keagamaan  pada  umumnya,  dan  Yayasan  MRBJ pada  khususnya.  Terdapat  aspek  lain,  misalnya terkait kedudukan Yayasan MRBJ selaku pemotong pajak.

## PUSTAKA
Alfiansyah, F. (2012). Pengaruh
Account
Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (KPP  Pratama  Sidoarjo Utara). Jurnal Akuntansi Unesa , 1(1).
Andriani,  P.J.A.  2000. Pajak dan Pembangunan .  UI Press. Jakarta.
Eddy-Suryanto, H. P. (2013). Account Representative Jembatan Penghubung bagi Kepatuhan Wajib Pajak. Ekonomi dan Kewirausahaan , 13(2).
Herryanto,  M.,  &  Toly,  A.  A.  (2013).  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan  Sosialisasi Perpajakan,  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review ,
1(1), 124.
Loo  Ern  Chen,  Mckerchar  M,  and  Hansford  Ann. 2009. Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. Journal of the Australasian Tax Teachers Association , Vol.4 No.1: p181-202.
Mohamad, Zain. 2007. Manajemen Perpajakan . Edisi kedua. Jakarta : Salemba Empat.
Nur  Hidayati.  2010.  Pengaruh  Pengetahuan Pajak  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap Kepatuhan Pajak . Jurnal Akuntans i. Vol 4 No 1. Maret 2010.
Roshidi,  M.  A.,  Mustafa,  H.  and  Asri,  M.  2007.  The Effects  Of  Knowledge  On  Tax  Compliance Behaviours  Among  Malaysian  Taxpayers.
Business and Information , Vol. 4 I.1.
Winerungan,  O.  L.  (2013).  Sosialisasi  Perpajakan, Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  WPOP  di  KPP  Manado dan  KPP  Bitung. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 1(3)
Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana  telah  Diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 245/PMK.03/2008 tentang   Badan-Badan dan  Orang  Pribadi  Yang  Menjalankan  Usaha Mikro  dan  Kecil  yang  Menerima  Harta  Hibah, Bantuan, atau Sumbangan          yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari  Persewaan  Tanah  dan/atau Bangunan.

## Lampiran Analisis Pemenuhan Kriteria sebagai Objek /Nonobjek Pajak
No. Jenis Penghasilan Kriteria pengelompokan Simpulan Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 1. Zakat Penghasilan √ √ - Bukan Objek 2. Zakat Mal √ √ - Bukan Objek 3. Infak Salat Jumat √ √ - Bukan Objek 4. Infak Pengajian √ √ - Bukan Objek 5. Infak Sedekah Duafa √ √ - Bukan Objek 6. Infak Klinik √ - Objek Pajak 7. Infak Orang Tua Asuh √ √ - Bukan Objek 8. Infak Penyelenggaraan Jenazah √ √ - Bukan Objek 9. Hijab Class - √ Objek Pajak 10. Sewa Ruang Serbaguna - √ √ Objek PPh Final 11. Sewa Lapak Pedagang - √ √ Objek PPh Final 12. Katering dan Foto Video - √ Objek Pajak

## Kriteria
Kriteria 1 : Sumbangan terkait kegiatan keagamaan Kriteria 2 : Tidak  ada  hubungan  usaha,  pekerjaan,  kepemilikan,  atau  penguasaan  antara  para pihak yang bersangkutan Kriteria 3 : Diatur tersendiri sebagai objek yang dikenakan PPh Final
Pengelompokan penghasilan:
a.  Kriteria 1 saja terpenuhi: penghasilan yang merupakan objek pajak
b.  Kriteria 1 dan 2 terpenuhi: penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
c.  Kriteria 2 terpenuhi: penghasilan yang merupakan objek pajak
d.  Kriteria 2 dan 3 terpenuhi: penghasilan yang dikenakan PPh Final
e.  Kriteria 3 terpenuhi: penghasilan yang dikenakan PPh Final