## STUDI KOMPARASI KETAHANAN PANGAN DI KOTA SURABAYA DAN BENGKULU
Erasmus Humanika 1 , Gita Mulyasari 2 , Netta Agusti 2 , Nola Windirah 2 , Dona Wahyuning Layli 1
1 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur
2 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu e-mail : 2 gita.mulyasari@unib.ac.id

## ABSTRAK
Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  permintaannya  meningkat  terus seiring  bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  peningkatan  kualitas.  Dalam  konteks pengentasan  kemiskinan,  ketahanan  pangan  merupakan  faktor  kunci  bagi  pengurangan penduduk  miskin  sehingga  penguatan  ketahanan  pangan  akan  berdampak  secara  signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi kemiskinan dan  ketahanan  pangan  di  Kota  Surabaya  dan  Bengkulu.  Kemiskinan  dilihat  dari  garis kemiskinan  dan  trend  persentase  jumlah  penduduk  miskin  pada  kedua  kota  tersebut. Sedangkan  ketahanan  pangan  dikaji  dari  gambaran  mengenai  pengeluaran  rumah  tangga, indeks  keterjangkauan,  indeks  pemanfaatan  dan  indeks  ketahanan  pangan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kota  Surabaya  memiliki  indeks  ketahanan  pangan  lebih  tinggi dibandingkan dengan kota Bengkulu.  Kota Surabaya masuk dalam kategori “sangat  tahan”, sedangkan  kota  Bengkulu  dengan  kategori  ketahanan  pangan  “agak  tahan”.  Kondisi kemiskinan  di  kota  Bengkulu  yang  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kota  Surabaya menjadikan pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas utama di  Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang tangguh.
Kata kunci : Kemiskinan, Pengeluaran Rumah Tangga, Ketahanan Pangan.

## ABSTRACT
Food  is  a  basic  human need  whose  demand  continues  to  increase  as  the  population increases  and  quality  improves.  In  the  context  of  poverty  alleviation,  food  security  is  a  key factor  for  reducing  the  poor  population  so  that  strengthening  food  security  will  have  a significant  impact  on  reducing  poverty.  This  research  aims  to  examine  the  conditions  of poverty  and  food  security  in  the  cities  of  Surabaya  and  Bengkulu.  Poverty  is  seen  from  the poverty line and the trend in the percentage of poor people in the two cities. Meanwhile, food security is  assessed from a picture of household  expenditure, affordability index, utilization index  and  food  security  index.  The  research  results  show  that  the  city  of  Surabaya  has  a higher food  security index compared to  the city of  Bengkulu.  The city of  Surabaya is  in  the "very  resistant"  category,  while  the  city  of  Bengkulu  is  in  the  "somewhat  resistant"  food security category. The condition of poverty in the city of Bengkulu is much higher compared to the city of Surabaya Poverty alleviation is a top priority program in Bengkulu Province to create strong food security conditions.
Keywords : Poverty, Household Expense, Food Security

## I. PENDAHULUAN
Ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan juga merupakan isu utama dalam menuju Indonesia sebagai lumbung padi dunia  (Achmad  Lilik,  2022).  Berdasarkan  data Global  Food  Security  Index (GFSI)  pada tahun 2018, kondisi ketahanan pangan meningkat pada hampir di seluruh negara. Begitu pula
juga  dengan  Indonesia  yang  juga  mengalami  kenaikan  peringkat  dalam  indeks  ketahanan pangan.  Pemerintah telah mencanangkan empat target utama pembangunan pertanian, yaitu (1)  mewujudkan  pencapaian  swasembada  dan  keberlanjutan  swasembada,  (2)  mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan, (3) mewujudkan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor,  serta  (4)  mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan  petani  (Ditjen  Tanaman  Pangan, 2012).
Ketahanan  pangan  merupakan  salah  satu  faktor  keberlanjutan  hidup  yang  sudah menjadi  hak  asasi  manusia.  Dalam  UU  No.18  tahun  2012,  ketahanan  pangan  didefinisikan sebagai  ketersediaan pangan bagi  negara hingga  ke perseorangan  yang dicerminkan melalui jumlah yang cukup serta mutu yang baik, aman, bergizi, tidak menyalahi aturan agama serta adat  dan  budaya.  Menurut  Surraya  (2010),  ketahanan  pangan  diartikan  sebagai  kondisi dimana  seseorang  dapat  meraih  kebutuhan  pangan  untuk  hidup  yang  lebih  produktif  serta sehat bagi tubuh. Sehingga kebutuhan akan pangan sangat berpengaruh pada setiap makhluk hidup  di  muka  bumi  ini.  Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  yang  harus  dipenuhi  oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Pangan berperan penting dalam mensejahterakan kehidupan manusia sehingga ketahanan pangan sangat diperlukan untuk mencapai ketahanan ekonomi nasional
Ketahanan  pangan  sendiri  memiliki  keterkaitan  dengan  kemiskinan.  Ketahanan pangan  dan  kemiskinan  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Dalam  hal  ini, kondisi ketahanan pangan yang rentan menjadi sumber kemiskinan, sebaliknya karena miskin mengakibatkan  tidak  memiliki  ketahanan  pangan  (Ajeng  dkk,  2013).  Keterkaitan  antara kemiskinan  dan  ketahanan  pangan  tergambar  melalui  hubungan  yang  sangat  erat  antara kemiskinan,  kelemahan  fisik,  kerentanan,  isolasi,  dan  ketidakberdayaan.  Kemiskinan menyebabkan kelemahan fisik karena tidak cukup makan. Tidak cukup makan menyebabkan kurang  gizi  dan  energi,  yang  akhirnya  menyebabkan  daya  tahan  tubuh  menjadi  lemah (Zakiah, 2016).
Surabaya  merupakan  kota  terbesar  kedua  setelah  Jakarta  dan  Kota  Surabaya merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang menjadi agenda serius yang  sedang  dihadapi  dan  ditanggulangi  oleh  wilayah  perkotaan  di  kota  Surabaya.  Kondisi serupa juga ditemukan di Bengkulu. Bengkulu merupakan provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera  (Tabel  1).  Data  yang  dirilis  Badan  Pusat  Statsistik  (BPS)  menunjukkan  bahwa kemiskinan  di  Bengkulu  masih  tinggi  yang  berada  jauh  di  atas  angka  kemiskinan  nasional dan  provinsi.  Data  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  dalam  beberapa  tahun  terakhir, tingginya kemiskinan di Bengkulu belum dapat terurai secara signifikan.
Tabel  1  juga  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  indeks  kedalaman  kemiskinan  dan indeks  keparahan  kemiskinan,  kota  Bengkulu  memiliki  tingkat  kemiskinan  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  kota  Surabaya.  Kemiskinan  erat  kaitannya  dengan  ketahanan  pangan karena kemiskinan menyebabkan keterbatasan untuk mengonsumsi pangan. Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komparasi ketahanan pangan di Kota Surabaya dan Bengkulu.
Tabel 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kota Surabaya dan Bengkulu, 2014 – 2021 Tahun Surabaya Bengkulu Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan 2014 0,78 0,16 3,54 0,91 2015 0,78 0,15 4,30 1,42 2016 0,92 0,25 4,11 1,22 2017 1,10 0,33 4,69 1,55 2018 0,81 0,20 4,53 1,38 2019 0,62 0,15 3,89 1,22 2020 0,87 0,24 3,51 1,02 2021 0,75 0,17 3,31 0,87 Sumber: BPS, 2022

## II. KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN
Kemiskinan  dan  ketahanan  pangan  saling  terkait.  Menurut  (Cook  dan  Frank,  2008) serta  (Zezza  dan  Tasciotti,  2010)  kemiskinan  adalah  suatu  keadaan  seseorang  atau  keluarga yang serba kekurangan termasuk untuk memenuhi pangannya. Kemiskinan merupakan hasil interaksi berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Chambers (2014) menjelaskan bahwa  dalam  rumah  tangga  miskin  terdapat  unsur-unsur  yang  terkait  dan  berhubungan  erat dalam  suatu  mata  rantai.  Mata  rantai  tersebut  dinamakan  lingkaran  setan  yang  membuat rumah  tangga  miskin  yang  akhirnya  akan  selalu  terperangkap  dalam  kemiskinan.  Ada hubungan  yang  sangat  erat  antara  kemiskinan,  kelemahan  fisik,  kerentanan,  isolasi,  dan ketidakberdayaan.  Kemiskinan  menyebabkan  kelemahan  fisik  karena  tidak  cukup  makan. Tidak cukup makan menyebabkan kurang gizi dan energi, yang akhirnya menyebabkan daya tahan  tubuh  menjadi  lemah.  Dengan  demikian,  ada  keterkaitan  antara  kemiskinan  dan ketahanan  pangan.  Miskin  membuat  seseorang  menjadi  terisolasi  atau  tersisih  baik  secara fisik  maupun  sosial.  Kemiskinan  juga  menjadikan  seseorang  menjadi  rentan  terhadap keadaan  darurat  atau  kebutuhan  mendesak  karena  tidak  mempunyai  kekayaan.  Selain  itu, kemiskinan  juga  menjadikan  seseorang  menjadi  tidak  berdaya  karena  kehilangan kesejahteraannya dan kedudukan yang rendah (Zakiah, 2016).
Sementara  ketahanan  pangan  mencakup  berbagai  aspek,  antara  lain:  kebiasaan makan/preferensi  konsumen,  ketersediaan,  kehandalan,  keberlanjutan,  dan  keterjangkauan. Dalam  aspek  ketersediaan  mencakup  tingkat  nasional,  wilayah  dan  rumah  tangga. Kehandalan  atau  stabilitas  memiliki  dimensi  waktu  jangka  pendek  dan  jangka  panjang. Kecukupan  dan  keberlanjutan  jangka  panjang  terkait  dengan  aspek  pembangunan berkelanjutan. Keterjangkauan adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan  keluarga  sesuai  dengan  gizi  yang  sehat.  Dengan  demikian  ketahanan  pangan merupakan  hal  yang  dinamis  dan  kompleks,  bukan  hanya  masalah  beras,  akan  tetapi mencakup aspek kemampuan keluarga untuk mencapai kecukupan pangan bergizi (Kasryno, 2004).
Konsep  ketahanan  pangan  yang  disepakati  secara  internasional  dalam World Conference on Human Right 1993 dan World Food Summit 1996 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan  gizi  setiap  individu  baik  dalam  jumlah  maupun  mutu  agar  dapat  hidup  aktif  dan sehat secara berkesinambungan sesuai dengan budaya setempat (Rosyadi & Purnomo, 2012). UU No. 18 Tahun 2012 menyebutkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi  negara  sampai  dengan  perseorangan,  yang  tercermin  dari  tersedianya  Pangan  yang cukup, baik  jumlah maupun mutunya, aman, beragam,  bergizi,  merata, dan terjangkau serta tidak  bertentangan  dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya  masyarakat,  untuk  dapat  hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Hasan  &  Saputra  (2008)  menyatakan  bahwa  secara  tidak  langsung  kemiskinan menjadi  indikasi  akan  lemahnya  tahap  penggunaan  pangan  akibat  dampak  tidak  meratanya distribusi  pendapatan  dan  seterusnya  menjadikan  mereka  sebagai  komunitas  yang  rawan pangan. Menurut Sumarwan dan Sukandar dalam Ermawati (2011), kemiskinan sangat terkait dengan  kemampuan  keluarga  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokoknya,  yaitu  pangan.  Mereka yang  dikategorikan  miskin  adalah  keluarga  yang  rawan  pangan  atau  tidak  tahan  pangan karena  tidak  mengkonsumsi  pangan  yang  cukup.  Selain  karena  daya  beli  yang  rendah, pengetahuan  tentang  gizi  rumah  tangga  miskin  rendah,  sehingga  dalam  mengkonsumsi makanan mereka kurang mempertimbangkan kandungan gizi pada makanan.

## Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan
Sumber : Kristiawan, 2021
Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, terdapat beberapa faktor hal penting yang  berpengaruh  terhadap  ketersedìaan  ketahanan  pangan  (Gambar  1).  Ketahanan  pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalarn suatu negara terpenuhi. Aspek ini ada empat poin yakni  kondisi  ekonomi,  politik,  sosial,  dan  keamanan.  Sebab,  apabila  dan  keempat  aspek tersebut  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  maka  dampaknya  dapat  meluas  ke  segi  lainnva yang  merugikan  masyarakat  termasuk  ketahanan  pangan.  Selain  itu  baik  tidaknya  suatu infrastruktur  akan  sangat  mempengaruhi  stabilitas  ketahanan  pangan.  Infrastruktur  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  untuk  menyediakannya,  dan  menjadi  tanggung  jawab  rakyat untuk  menjaga  dan  memeliharanya  agar  terjadi  simbiosis  mutualisme  demi  tercapainya kemajuan di suatu bangsa, yang bagian kecilnya adalah tercapainva ketahanan pangan.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.    Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, meliputi data kemiskinan, pengeluaran per kapita, data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan,  Indeks  Pemanfaatan  dan  Indeks  Ketahanan  Pangan  untuk  Kota  Surabaya dan Bengkulu. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif
indikator  terhadap  masing-masing  aspek  ketahanan  pangan.  Metode  pembobotan  dalam penyusunan  IKP  mengacu  pada  metode  yang  dikembangkan  oleh  EIU  dalam  penyusunan GFSI. Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda,  maka  perlu  dilakukan  secara  tertimbang  (pembobotan)  untuk  membentuk  indeks agregat  yang  disesuaikan  dengan  tujuannya.  Penentuan  besaran  bobot  yang  digunakan diperoleh  melalui  expert  judgement  (Tabel  2).  Bobot  untuk  setiap  indikator  mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kabupaten/Kota dan Provinsi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Kemiskinan Kota Surabaya dan Bengkulu
Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata- rata  pengeluaran  makanan  dan  non-makanan  per  kapita  pada  kelompok  referensi  ( reference population )  yang  telah  ditetapkan.  Kelompok  referensi  ini  didefinisikan  sebagai  penduduk kelas  marjinal,  yaitu  mereka  yang  hidupnya  dikategorikan  berada  sedikit  di  atas  garis kemiskinan.  Berdasarkan  definisi  dari  BPS,  garis  kemiskinan  dapat  diartikan  sebagai  batas konsumsi  minimum  dari  kelompok  masyarakat  marjinal  yang  berada  pada  referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur  daya  beli  minimum  masyarakat  di  suatu  daerah.  Konsumsi  yang  dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004).
Gambar 2. Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) kota Surabaya dan Bengkulu Sumber: BPS, 2022
Garis  Kemiskinan  di  Kota  Bengkulu  dari  tahun  2014  -  2021  cenderung  mengalami peningkatan (Gambar 2). Pada tahun 2014, tingkat garis kemiskinan di Kota Bengkulu yakni sebesar  Rp468.880  per  kapita  per  bulan.  Angka  tersebut  meningkat  sebesar    Rp271.732 dimana  pada  tahun  2021  tingkat  garis  kemiskinan  di  Kota  Bengkulu  mencapai  angka Rp740.612  perkapita  perbulan.    Sementara  itu,  peningkatan  angka  garis  kemiskinan  juga terjadi di Kota Surabaya dari tahun 2014 – 2021 (Gambar 2). Pada tahun 2014, tingkat garis kemiskinan di Kota Surabaya yakni sebesar Rp393.151 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat  sebesar  Rp218.315  per  kapita  perbulan  dimana  pada  tahun  2021  tingkat  garis kemiskinan di Kota Surabaya mencapai angka Rp611.466 per kapita per bulan.
Berdasarkan data  yang diperoleh melalui  BPS dalam rentang waktu  dari tahun 2014 hingga  2021,  jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Bengkulu  dan  Kota  Surabaya  cenderung mengalami  fluktuasi.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dapat  diketahui  bahwa  Jumlah penduduk  miskin  tertinggi  di  Kota  Bengkulu  terjadi  di  tahun  2015  dengan  jumlah  sebesar 74,26 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah di Kota Bengkulu terjadi pada tahun  2021  dengan  angka  sebesar  66,94  ribu  jiwa.  Sementara  itu,  berdasarkan  data  yang diperoleh  didapati  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  tertinggi  di  Kota  Surabaya  terjadi  pada tahun  2015  dengan  angka  sebesar  165,72  ribu  jiwa,  sedangkan  jumlah  penduduk  miskin terendah di Kota Surabaya terjadi di tahun 2019 dengan angka sebesar 130,55 ribu jiwa.

## Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin (ribu) dan Persentase Penduduk Miskin
Kota Surabaya dan Bengkulu
Sumber: BPS, 2022
Selain  menggunakan  data  jumlah  penduduk  miskin,  untuk  mengetahui  tingkat kemiskinan di suatu daerah dapat diketahui dengan mengetahui persentase penduduk miskin. Berdasarkan data yang diperoleh melalui BPS, didapati bahwa persentase penduduk miskin di Kota  Bengkulu  dan  Kota  Surabaya  mengalami  fluktuasi.  Dimana  data  persentase  penduduk miskin  tertinggi  di  Kota  Bengkulu  terjadi  di  tahun  2015  dengan  angka  sebesar  21,14%, sedangkan  persentase  penduduk  miskin  terendah  di  Kota  Bengkulu  terjadi  di  tahun  2020 dengan  angka  sebesar  17,65%.  Sementara  itu,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  diketahui bahwa persentase penduduk miskin tertinggi di Kota Surabaya terjadi di tahun 2015 dengan angka  sebesar  5,82%,  sedangkan  persentase  penduduk  miskin  terendah  di  Kota  Surabaya terjadi di tahun 2019 dengan angka sebesar 4,51%.

## Pengeluaran rumah tangga di Kota Surabaya dan Bengkulu
Pola  pengeluaran  masing-masing  rumah  tangga  akan  selalu  berbeda  dan  tidak  sama persis,  karena  setiap  rumah  tangga  memiliki  kebutuhan  prioritas  yang  berbeda.  Contohnya, sebuah  rumah  tangga  dengan  pendapatan  yang  terbatas  akan  mengutamakan  kebutuhan pangan karena membeli barang-barang selain makanan akan membuat rumah tangga tersebut merasa  kekurangan.  Sebaliknya,  rumah  tangga  dengan  pendapatan  tinggi  cenderung menghabiskan  lebih  banyak  uang  untuk  barang-barang  non-makanan.  Misalnya,  anggaran rumah  tangga  tersebut  mungkin  lebih  banyak  digunakan  untuk  investasi  dalam  pendidikan anak, seperti kursus atau fasilitas lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak.
Menurut  (Deaton  dan  Muellbauer,  1980)  jika  tingkat  kesejahteraan  suatu  negara meningkat, maka proporsi pengeluaran konsumsi makanan penduduknya akan menurun, dan sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  pola  konsumsi  rumah  tangga  dapat  menjadi  indikator kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika rumah tangga lebih banyak mengonsumsi kebutuhan non-makanan daripada makanan. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat  akan  menurun  jika  rumah  tangga  lebih  banyak  mengkonsumsi  kebutuhan makanan  daripada  non-makanan.  Kesejahteraan  rumah  tangga  yang  rendah  dapat  dikaitkan dengan masyarakat  berpendapatan rendah, dan  termasuk dalam kategori  rumah tangga  yang miskin.
Berdasarkan  data  rata-rata  pengeluaran  per  kapita  per  bulan  menurut  kelompok komoditas  dan  kelompok  pengeluaran  (Rupiah)  di  tahun  2022,  antara  masyarakat  Kota Bengkulu  dan  Kota  Surabaya  memiliki  perbedaan  (Tabel  2).  Dimana  rata-rata  pengeluaran penduduk  per  kapita  untuk  jumlah  makanan  di  Kota  Bengkulu  berada  di  angka  2,70, sedangkan Kota Surabaya berada di angka 1,70. Hal tersebut menyimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran  masyarakat  terhadap  jumlah  makanan  di  Kota  Bengkulu  lebih  banyak dibandingkan  dengan  masyarakat  di  Kota    Surabaya.    Sementara  itu,  rata-rata  pengeluaran penduduk  per  kapita  per  bulan  untuk  jumlah  bukan  makanan  di  Kota  Bengkulu  berada  di angka  5,08,  sedangkan  Kota  Surabaya  berada  di  angka  3,91.  Hal    tersebut  menyimpulkan bahwa  rata-rata  pengeluaran  masyarakat  terhadap  jumlah  non  makanan  di  Kota  Bengkulu lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat di Kota Surabaya.
Tabel 2. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas
dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) Kelompok Komoditas Rata-rata Pengeluaran Surabaya Bengkulu Padi-padian 1,45 2,12 Umbi-umbian 3,79 5,30 Ikan/udang/cumi/kerang 2,75 4,61 Daging 3,37 6,24 Telur dan susu 5,06 6,73 Sayur-sayuran 2,13 2,70 Kacang-kacangan 2,56 4,20 Buah-buahan 3,30 5,66 Minyak dan kelapa 2,23 3,36 Bahan minuman 2,28 3,40 Bumbu-bumbuan 2,65 3,76 Konsumsi lainnya 3,11 4,53 Makanan dan minuman jadi 2,32 3,93 Rokok dan tembakau 5,39 5,48 Jumlah Makanan 1,70 2,70 Perumahan dan fasilitas rumah tangga 4,02 4,43 Aneka barang dan jasa 5,56 6,04 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala 3,97 5,00 Barang tahan lama 16,62 17,83 Pajak, pungutan dan asuransi 4,70 5,15 Keperluan pesta dan upacara/kenduri 20,51 51,99 Jumlah Bukan Makanan 3,91 5,08 Rata-rata Pengeluaran 2,81 3,71 Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Surabaya dan Bengkulu, 2022

## Komparasi Indeks Ketahanan Pangan Kota Surabaya dan Bengkulu
Ketahanan  pangan  adalah  keadaan  di  mana  kebutuhan  pangan  dari  tingkat  nasional hingga individu terpenuhi, yang dapat dilihat dari ketersediaan pangan yang mencukupi baik dari  segi  jumlah  maupun  kualitasnya,  aman,  beragam,  bergizi,  merata,  serta  dapat  diakses dengan  harga  yang  terjangkau.  Salah  satu  program  pemerintah  yang  dilaksanakan  dalam rangka  mewujudkan  kedaulatan  dan  kemandirian  pangan  adalah  diterbitkannya  Peta Ketahanan  dan  Kerentanan  Pangan  ( Food  Security  and  Vulnerability  Atlas  -  FSVA ) Indonesia.  FSVA  Indonesia  yang  disusun  dan  diterbitkan  oleh  Dewan  Ketahanan  Pangan, Kementerian  Pertanian  dan  World  Food  Programme  pada  tahun  2022  melakukan pengelompokan  status  ketahanan  pangan  menjadi  enam  kategori  prioritas.  Dimana  wilayah prioritas 1 termasuk ke dalam daerah dengan status rentan pangan tinggi, dan prioritas enam adalah wilayah yang berstatus tahan pangan tinggi.

## Gambar 4. Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota tahun 2022 Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2022
Berdasarkan  Peta  Ketahanan  dan  Kerentanan  Pangan  (Food  Security  and Vulnerability  Atlas  -  FSVA),  baik  Kota  Bengkulu  dan  Kota  Surabaya  memiliki  tingkat ketahanan  pangan  yang  berbeda.  Kota  Bengkulu  yang  berada  di  Pulau  Sumatera  masuk dalam  wilayah  dengan  indikasi  warna  merah  muda,  yang  mana  hal  tersebut  menunjukan bahwa  wilayah  Kota  Bengkulu  termasuk  daerah  dengan  tingkat  ketahanan  pangan  “Agak rentan”.  Sementara  itu,  Kota  Surabaya  yang  berada  di  Pulau  Jawa  masuk  dalam  wilayah dengan  indikasi  warna  hijau  tua,  sehingga  hal  tersebut  menunjukan  bahwa  Kota  Surabaya termasuk daerah dengan tingkat ketahanan pangan “Sangat tahan”.
Gambar 4. Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Kota Surabaya dan Bengkulu, 2022 Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2022
Tiga  variabel  yang  selama  ini  berpengaruh  besar  dalam  mencapai  ketahanan  pangan adalah keterjangkauan, pemanfaatan dan komposit pangan. Masing-masing variabel tersebut memiliki nilai  yang berbeda-beda di  Kota Surabaya dan Kota  Bengkulu.  Berdasarkan tabel, dapat  diketahui  bahwa  Kota  Surabaya  memiliki  keterjangkauan  pangan  yang  lebih  tinggi dibandingkan Kota Bengkulu. Dimana nilai keterjangkauan Kota Surabaya pada tahun 2021 berada  di  angka 85,04  dan pada tahun 2022 sebesar 87,33, sedangkan  nilai  keterjangkauan Kota Bengkulu pada tahun 2021 sebesar 60,34 dan pada tahun 2022 sebesar 60,93.
Nilai  pemanfaatan  pangan  Kota  Surabaya  memiliki  angka  yang  lebih  tinggi dibandingkan Kota  Bengkulu.  Dimana nilai  pemanfaatan pangan Kota Surabaya pada tahun 2021  berada    di  angka  85,42  dan  pada  tahun  2022  berada  di  angka  76,89.  Sedangkan  nilai pemanfaatan pangan Kota Bengkulu pada tahun 2021 berada di angka 73,94 dan pada tahun 2022 berada di angka 68,86.  Nilai komposit pangan di Kota Surabaya memiliki angka yang lebih  tinggi  dibandingkan  Kota  Bengkulu.  Dimana  nilai  komposit  pangan  Kota  Surabaya pada  tahun  2021  berada  di  angka  85,25  dan  pada  tahun  2022  berada  di  angka  81,59. Sedangkan nilai komposit pangan Kota Bengkulu pada tahun 2021 berada di angka 67,82 dan pada tahun 2022 berada di angka 65,29

## V. PENUTUP
Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan  ketersediaan,  distribusi  dan  konsumsi  pangan  dari  waktu  ke  waktu.  Terdapat perbedaan  kondisi  ketahanan  pangan  antara  Kota  Surabaya  dengan  Kota  Bengkulu. Kota Surabaya  yang  berada  di  Pulau  Jawa,  termasuk  daerah  dengan  tingkat  ketahanan  pangan “Sangat  tahan”.  Sementara  itu,  Kota  Bengkulu  yang  berada  di  Pulau  Sumatera,  termasuk daerah  dengan  tingkat  ketahanan  pangan  “Agak  rentan”.  Provinsi  Bengkulu  merupakan wilayah  termiskin  ketujuh  di  Indonesia  dan  pengentasan  kemiskinan  menjadi  program prioritas  utama  Provinsi  Bengkulu  untuk  mewujudkan  kondisi  ketahanan  pangan  yang tangguh.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pangan Nasional. 2022. Buku  Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022. Badan Pangan Nasional 2022
Badan Pusat Statistik [BPS]. 2022. Kota Bengkulu dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu
Badan Pusat Statistik [BPS]. 2022. Kota Surabaya dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya
Badan  Pusat  Statistik  [BPS].  2022.  Statistik  Kesejahteraan  Rakyat  Kota  Bengkulu  2022. Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu
Badan  Pusat  Statistik  [BPS].  2022.  Statistik  Kesejahteraan  Rakyat  Kota  Surabaya  2022. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya Chambers R. 2014. Rural development: putting the last first. New York (US): Routledge. Cook  JT,  Frank  DA.  2008. Food  security,  poverty,  and  human  development  in  the  United States. Ann N Y Acad Sci. 1136(1):193-209. Deaton  A.,  and  J.  Muellbaeuer.  1980. Economics  and  Consumer  Behavior.  London: Cambridge University Press.
Ditjen  Tanaman  Pangan.  2012.  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Peningkatan  Produksi, Produktivitas  dan  Mutu  Tanaman  Pangan  Untuk  mencapai  Sawsembada  dan Sawsembada Berkelanjutan. Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Jakarta. Ermawati,  R.  O.  (2011).  Analisis  Ketahanan  Pangan  Rumah  Tangga  Miskin  pada  Daerah Rawan  Banjir  di  Kecamatan  Jebres  Kota  Surakarta.  Skripsi.  Fakultas  Pertanian. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
Goodridge P. 2007. Method explained index number, economic and labour. Market Review . 1(3): 54-57
Hasan,  Y.,  Saputra.  W.  (2008).  Ketahanan  pangan  dan  kemiskinan:  Implementasi  dan kebijakan penyesuaian. Jurnal Ipteks Terapan, 2(1), 146-168.
Kasryno,  Faisal,  2004.  “Kebijakan  Pembangunan  Pertanian  dalam  Era  Globalisasi  dan Otonomi:  Ketahanan  Pangan  dan  Penanggulangan  Kemiskinan”  dalam  dalam Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (17 – 19 Mei 2004): Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi, Jakarta.
Kristiawan. 2021. Ketahanan Pangan. Scopindo Media Pustaka, Surabaya. M.A.L.C. Buchori, dkk. 2022. Kumpulan Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Nas Media Pustaka,  Yogyakarta.
Mandala, Ajeng Ayu Nabila dkk. 2013. Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani di Sub Das Keduang Kabupaten Wonogiri. Agro-Ekonomi Vol. 24, No. 2, Hal. 125-137.
Rosyadi,  I.,  &  Purnomo,  D.  (2012).  Tingkat  Ketahanan  Pangan  Rumah  Tangga  di  Desa Tertinggal. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 13(2), 303–315.
Surraya  T.  2010. Food  Supplay  Chain  Management:  Challenges  and  Strategies.  Journal  of Food Security 1(1):12-23
Suryawati,  Chriswardani,  2004,  “Memahami  Kemiskinan  Secara  Multidimensional”,  Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan, Volume 08, No. 03, Edisi September (121- 129).
Undang-Undang  (UU)  Nomor  18  Tahun  2012.  Pangan.  17  November  2012.  Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 227. Jakarta; 2012.
Zakiah.  2016.    Ketahanan  Pangan  dan  Kemiskinan  di  Provinsi  Aceh.  Analisis  Kebijakan Pertanian, Vol. 14 No. 2, 113-124
Zezza  A,  Tasciotti  L.  2010. Urban  agriculture,  poverty,  and  food  security:  empirical evidence from a sample of developing countries. Food Policy . 35(4):265-273.