A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 07 N O . 01 (2021) 1-17
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Pola Komunikasi Politik Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
(Executive and Legislative Political Communication Patterns in the Development Process of Social Welfare)

## Zulhilmi
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 24353, Aceh

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: December 27, 2020 Revised: January 23, 2021 Accepted: March 18, 2021 Available online: April 04, 2021
This  study  aims  to  reveal  the  patterns  of  political communication practiced by the executive and parliament in
developing  communities'  well-being  in  Aceh  Tamiang Regency  -  Aceh  Province,  Indonesia.  A  qualitative  approach was  applied  in  collecting  the  data  through  observation, interviews, and document  analysis.  The finding  of the study reported  that  the  inhibiting  factor  for  the  political communication between the executive and the legislature was managing  and  negotiating  the  Regency  Expenditure Budgeting.  The  formulation  of  the  budgets  always  based  on personal  or  political  affairs  -  either  the  regent  or  the legislatures'  businesses.  Besides,  the  executive  is  always procrastinating  work  resulting  in  fatal  mistakes  for  society. Even  though  the  communication  was  intense,  the  most obvious  misconception was the  negligence  of both parties in completing the budget documents that were to be submitted timely to the province. This problem is essentially the fault of the two institutions. The heedlessness they performed resulted in the loss of community welfare development funds, causing the Aceh Tamiang district to suffer losses in their physical and non-physical  budgets  for  developing  social  welfare,  well- being, and infrastructure development.

## K EYWORDS
Executive and Legislative, Political Communication Patterns, Government Budgeting, Indonesian Politics, Aceh Politics
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Zulhilmi, Z. (2021). Komunikasi Politik Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, Asia-Pacific Journal of Public Policy , 7 (1), 1- 17.

## PENDAHULUAN
Komunikasi politik saat ini tidak lagi menjadi hal yang tabu untuk dibahas baik dalam kalangan akademisi maupun aktivis politik. Komunikasi politik dipercaya sebagai sarana bagi para elit politik untuk menyampaikan pesan politiknya agar dapat diterima oleh masyarakat umum. Setiap orang bisa berkomunikasi dengan baik, tapi hanya sedikit yang dapat menyampaikan pesannya dengan baik dan
dipahami oleh masyarakat (Pureklolon, 2016). Maka dari itu dalam hal ini seni berbicara (Retorika) sangat diperlukan. Bukan hanya dalam hal retorika, ada banyak bentuk komunikasi politik ketika para elit politik ingin menyampaikan pesan politiknya. Pola komunikasi politik merupakan cara para elit politik dalam menyampaikan suatu pesan dengan tujuannya adalah melakukan komunikasi politik (Van Aelst et al., 2017). Pola komunikasi politik ini dapat dibentuk untuk mengatur dan menyusun komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan oleh para elit politik.
Pola komunikasi politik juga merupakan rujukan kepada para pelaku komunikasi politik untuk bisa secara sistematis menyampaikan pesan politiknya (Shah, 2017). Tidak banyak dari para pelaku komunikasi politik ini bisa melakukan pola komunikasi politik dengan semestinya. Malah sebaliknya, mereka hanya menyuarakan kepentingannya tapi lupa untuk berkomunikasi baik layaknya para elit politik.  Proses  penyampaian  pesan  politik  baik  dalam  proses  komunikasi  langsung  maupun  tidak langsung,  maka  komunikator  politik  harus  mempunyai  kemampuan  retorika  yang  baik  (Kenski  & Jamieson,  2017).  Komunikasi  politik  mencakup  hal  yang  luas  untuk  dibahas.  Maka  dari  pola komunikasi  politiknya  yang  terjadi  dalam  interaksinya  bisa  kita  lihat  berbagai  macam  pola  yang dilakukan  oleh  komunikator  politik  itu  untuk  dapat  membuat  pesan  politik  nya  itu  tersampaikan dengan  baik.  Komunikasi  politik  juga  sebuah  jembatan  dalam  pembahasan  anggaran  di pemerintahannya (Cabannes & Lipietz, 2018). Sebagaimana kita ketahui bahwa yang bertugas dalam hal anggaran adalah dewan legislatif. Merujuk kepada tugasnya yaitu sebagai Legislation, Budgeting, dan Controlling (Tinambunan & Prasetio, 2019).
Tugas  legislatif  dalam  hal  anggaran,  pengelolaan  anggaran  daerah  telah  menjadi  perhatian utama  bagi  para  pengambil  keputusan  dalam  pemerintahan  di  era  reformasi  ini.  Pemerintah  telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun  2007  tentang  pengelolaan  Uang  Negara/Daerah  diharapkan  mampu  menjadi  acuan  dalam penyusunan anggaran, baik di Daerah maupun di Kabupaten. Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah baik itu legislatif maupun  eksekutif.  Maka  dalam  penyusunan,  pengesahan  serta  implementasi  anggaran  harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat (Nuhrawati, 2018). Eksekutif sebagai penyelenggara roda pemerintahan harus mampu mengelola anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sesuai dengan amanat rakyat.
Legislatif  dipilih  sebagai  perwakilan  dari  rakyat,  maka  legislatif  harus  mengawasi  eksekutif dalam  mengimplementasikan  anggaran  tersebut  sebagaimana  yang  disahkan.  Sesuai  Qanun  Aceh no.2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBA), Aceh Tamiang sebagai daerah otonomi juga diberikan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang  awal  tahapan  dimulai  dengan  proses  penyusunan  melalui  usulan  program-program  dari masyarakat kampung kemudian disampaikan usulan program ini di tingkat kecamatan. Pada tahapan berikutnya  program  kegiatan  dari  masyarakat  di  masukkan  dalam  program  atau  kegiatan  Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  atau  yang  biasa  disingkat  dengan  Musrembang merupakan  suatu  proses  dalam  perencanaan  pembangunan.  Sebagaimana  yang  disusun  dalam Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  bahwa
musrembang menjadi ruang bagi para pelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional maupun pembangunan di tingkat daerah. Dalam UU ini juga musrembang dituntut bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap  terhadap  perubahan.  Pelaksanaan  Musrembang  dilakukan  secara  berjenjang  yaitu  dari tingkat  bawah  sampai  atas.  Pelaksanaannya  dilakukan  dari  mulai  Musrembang  tingkat  desa, kemudian  dilanjutkan  dengan  musrembang  di  kecamatan,  setelah  lalu  pada  Musrembang  tingkat kabupaten  lalu  Musrembang  pada  tingkat  provinsi.  Lalu  pelaksanaannya  yang  terakhir  yaitu  di tingkat nasional.
Aceh Tamiang sebagai kabupaten pemekaran dari Aceh Timur yang usianya terbilang masih muda,  dalam  pengelolaan  anggaran  pendapatan  belanja  kabupaten.  Dalam  beberapa  tahun belakangan ini sering terjadi bahkan mengalami devisit, karena kebutuhan dari infrastrukturnya yang terbilang  masih  sangat  banyak  yang  harus  dibangun  oleh  kabupaten  pemekaran  ini,  seperti  jalan, jembatan  serta  drainase.  Namun  dengan  begitu  Kabupaten  Aceh  Tamiang  tidak  tinggal  diam, pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajarannya menggali dan mencari sumber dana untuk melangsungkan kebutuhan masyarakat dan kabupaten Aceh Tamiang. Maka dari itu setiap tahun nya juga selalu diusulkan APBK-P dalam aspek pembangunan. Tahun ke tahun APBK-P yang dilakukan berjalan dengan lancar dan disahkan dengan tepat waktu. Tetapi pada tahun 2018 APBK perubahan yang diusulkan oleh Bupati.
Penyelesaiannya  APBK  Perubahan  yang  diajukan  oleh  bupati  Aceh  Tamiang  mengalami persoalan  dalam  keterlambatan  persetujuan  antara  Bupati  dan  DPRK  sehingga  Mendagri  menolak APBK  dengan  alasan  terlambatnya  disahkan.  Komunikasi  politik  yang  dibangun  oleh  Lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat merugikan seluruh masyarakat Aceh Tamiang.Maka dari itu, penulis ingin lebih serius untuk melihat pola komunikasi politik yang dibangun oleh kedua lembaga ini yang seharusnya dapat menjadi contoh atau panutan masyarakat Aceh Tamiang. Pola komunikasi politik Eksekutif dan Legislatif pada penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang diharapkan agar  terlaksana  secara  efisien  dan  efektif,  hal  ini  untuk  mencegah  tumpang  tindih  ataupun  tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tamiang. makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu menggunakan simbol-simbol.

## KAJIAN PUSTAKA Komunikasi Politik
Komunikasi dan Politik merupakan gabungan dari dua kata tentunnya memiliki makna yang berbeda. Komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; pengoordinasian makna antara seseorang dan khalayak; saling berbagi informasi, gagasan atau sikap; saling berbagi unsur-unsur  perilaku,  atau  modus  kehidupan,  melalui  perangkat-perangkat  aturan;  penyesuaian pikiran,  penciptaan  perangkat  simbol  bersama  di  dalam  pikiran  para  peserta.  Singkatnya,  suatu pengertian, suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni personal yang dibagi dengan orang  lain  atau  pengalihan  informasi  dari  satu  orang  atau  kelompok  kepada  yang  lain,  terutama dengan menggunakan simbol. Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk
menyusun  makna  yang  merupakan  citra  mereka  mengenai  dunia  (yang  berdasarkan  itu  mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu menggunakan simbol-simbol (Effendy, 2007).
Secara epsitemologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada  orang  lain.  Dalam  pengertian  paradigmatis,  komunikasi  mengandung  tujuan  tertentu,  ada yang dilakukan secara lisan, secara tatap muka, atau melalui media. Menurut Hovland dalam Onong Uchjana  Effendy  bahwa  “ communication  is  the  process  to modify  the  behavioe  of  other  individuals” (komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain) sehingga sangat penting (Effendy, 2007). Sedangkan menurut William Albig “ Komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang-lambang yang berarti  antara  individuindividu” (Arifin,  2002).  Pendapat  lainnya  mengemukakan bahwa  “kata komunikasi sendiri dipergunakan sebagai proses pengiriman pesan, baik verbal maupun nonverbal, sebagai pengaruh dari satu individu kepada individu lain (Koopman, 2019).
Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang;  kekuasaan  dan  pemegang  kekuasaan;  pengaruh;  tindakan  yang  diarahkan  untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada  persesuaian  umum  bahwa  politik  mencakup  sesuatu  yang  dilakukan  orang;  politik  adalah kegiatan  (Koopman,  2019).  Umumnya  dapat  dikatakan  bahwa  politik  adalah  bermacam  kegiatan dalam  suatu  sistem  politik  (atau  negara)  yang  menyangkut  proses  menentukan  tujuan  tersebut. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan sistem politik itu menyangkut seleksi antara  beberapa  alternatif  dan  penyusunan  skala  prioritas  yang  dipilih.  aspek  politik  adalah pembicaraan, atau kegiatan politik adalah berbicara. Politik pada hakikatnya kegiatan orang-orang sacara  kolektif  yang  mengatur  perbuatan  mereka  di  dalam  kondisi  konflik  sosial.Bila  orang mengamati  konflik,  mereka  menurunkan  makna  perselisihan  melalui  komunikasi.Bila  orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterprestasikan dan dipertukarkan melalui komunikasi (Nimmo & Rakhmat, 2000).
Komunikasi  politik  dapat  diambil  sebuah  pengertian  bahwa  komunikasi  politik  ini  adalah penyampaian  pesan-pesan,  ataupun  informasi  yang  memiliki  konsekuensi  politik  (Nimmo  & Rakhmat,  2000).  Komunikasi  politik  adalah  komunikasi  yang  diarahkan  kepada  pencapaian  suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat  semua  warganya  melalui  suatu  sanksi  yang  ditentukan  bersama  (Rizha,  2018).  defenisi komunikasi  politik  memberikan  gambaran  bahwa “komunikasi  politik  adalah sebagai  objek  kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik Negara, pemerintah dan aktivitas komunikator sebagai pelaku kegiatan politik” (Rauf, 1993).
Komunikasi  politik  ( political  communication )  adalah  komunikasi  yang  melibatkan  pesan-pesan politik  dan  aktor-aktor  politik,  atau  berkaitan  dengan  kekuasaan,  pemerintah,  dan  kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dengan ‘yang diperintah”. Rush dan Altthoff menyatakan bahwa komunikasi politik sebagai proses di  mana  informasi  politik  yang  relevan  diteruskan  dari  suatu  bagian  sistem  politik  kepada  bagian sistem politik lainnya (Umaimah, 2012).
Komunikasi  politik  sebagai  suatu  aktivitas  komunikasi  yang  mempunyai  konsekuensi  atau akibat politik, aktual dan potensial, terhadap fungsi sistem politik. Konsekuensi politik inilah yang merupakan  unsur  esensial  yang  membedakan  komunikasi  politik  dengan  komunikasi  sosial. Komunikasi  politik  sangat  ditentukan  oleh  tujuan  penyampaian  pesan  politik,  yakni  membuat penerima  berperilaku  tertentu  (Nimmo  &  Rakhmat,  2000).  Komunikasi  politik  merupakan  proses pengalihan pesan yang mengandung suatu makna dari pengirim kepada penerima yang melibatkan proses  pemaknaan  terhadap  kekuasaan,  kewenangan,  kehidupan  publik,  pemerintahan,  negara, konflik (dan resolusi konflik), kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembagian (atau alokasi) maka aharus ada prosesnya (Damsar, 2015).
Komunikasi politik sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap  aktivitas  politik.  Hal  yang  membedakan  komunikasi  politik  dengan  komunikasi  lainnya adalah  pada  sifat  dan  isi  pesan  yang  disampaikan.  Berikut  ini  adalah  fungsi  komunikasi  politik menurut Damsar (2015) yaitu:
1. Fungsi  informasi,  berkaitan  dengan  penyampaian  pesan  yang  berkaitan  dengan  visi  misi, tujuan,  sasaran,  arah  kebijakan  suatu  partai  politik  atau  kandidat.  Fungsi  informasi  lebih ditujukan pada aspek kognitif dari khalayak.
2. Fungsi  pendidikan,  melalui  komunikasi  politik  diharapkan  terjadi  transmisi  pendidikan politik baik dari partai poitik atau kandidat kepada khalayak maupun di antara anggota suatu partai politik.
3. Fungsi  instruksi,  merupakan  fungsi  yang  berkaitan  dengan  pemberian  perintah  berupa kewajiban, larangan, atau anjuran
4. Fungsi persuasi, berhubungan dengan kemampuan untuk mempengaruhi khalayak sehingga melakukan  apa  yang  diharapkan  oleh  pemberi  pesan.  Persuasi  politik  terjadi  secara  intens ketika  masa  pemilihan.  Persuasi  politik  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan  dengan menggunakan orientasi rasional, orientasi emosional, dan orientasi kultural.
5. Fungsi hiburan, merupakan fungsi komunikasi politik yang menyampaikan pesan-pesan yang menghibur.
Komunikasi politik sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan melibatkan pertukaran informasi  di  antara  individu – individu  dengan  kelompok-kelompoknya  pada  semua  tingkatan masyarakat.Komunikasi politik merupakan komunikasi yang bercirikan politik yang terjadi di dalam sebuah sistem politik.Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja baik itu dari kalangan mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya.  Komunikasi  politik  sering  kita  lakukan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sebab,  dalam aktivitas sehari-hari tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam  analisis  dan  kajian  komunikasi  politik.  Berbagai  penilaian  dan  analisis  orang  awam berkomentar sosial kenaikan BBM, merupakan contoh komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan DPR.
Komunikasi politik bukanlah suatu bentuk komunikasi yang spesifik dan terpisah dari model komunikasi sosial. Komunikasi politik hanyalah sebagian dari komunikasi sosial, karena itu pola-pola dasarnya  pun  mengikuti  pola-pola  komunikasi  sosial.  Yang  dimaksud  adalah  komunikasi  vertikal (dari  atas  kebawah  dan  sebaliknya,  misalnya  pemimpin  masyarakat  kepadamasyarakat  yang
dipimpinnya  atau  sebaliknya),  pola  komunikasi  horizontal  (komunikasi  antara  individu  yang  satu dengan  individuyang  lain  atau  antara  kelompok  yang  satu  dengan  kelompok  yang  lain),  pola komunikasi  formal  (komunikasi  melalui  jalur  jalur  organisasi formal) dan  pola  organisasi  informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka langsung, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur formal yang berlaku dalam satu organisasi) (Maran, 2011).
Pola  Komunikasi  Primer  ( One  Way  Communication )  dimana  Dalam  pola  ini  terbagi  menjadi lambang verbal dannonverbal. Pola komunikasi ini dinilai sebagai model klasik,karena model pemula yang dikembangkan oleh Aristoteles. Seperti gambar di bawah ini:

## Figure 1. Arah Komunikasi Menurut Laswell
Komunikasi yang ditelaah oleh Aristoteles ini merupakan bentuk komunikasi retoris, yang kini lebih dikenal dengan nama komunikasi public ( Public Speaking ) atau pidato. Tipe komunikasi yang menggunakan  pola  ini  adalah  komunikasi  personal  yang  meliputi  komunikasi  intrapersonal  dan interpersonal.  Pola  komunikasi  ini  kemudian  dikenal  dengan  nama  komunikasi  primer,  yaitu komunikasi dengan menggunakan lambang atau bahasa sebagai sarana utamanya.
Pola  Komunikasi  Sekunder  merupakan  pola  komunikasi  sekunder  diartikan  sebagai  proses penyampaian  pesan  dengan  menggunakan  alat  atau  sarana  sebagai  media  kedua  setelah  memakai lambang  sebagai  media  utama.  Komunikasi  ini  lazim  digunakan  apabila  khalayak  yang  menjadi sasaran komunikasi jauh jaraknya dan mempunyai jumlah yang banyak. Pola komunikasi sekunder ini di ilhami oleh pola komunikasi sederhana yang dibuat Aristoteles yang kemudian mempengaruhi Harold D. Laswell untuk membuat pola komunikasi yang disebut formula Laswell pada tahun 1948 (Sapienza, Iyer, & Veenstra, 2015).

## Trias Politika
Pemisahan  kekuasaan  berarti  bahwa  kekuasaan  Negara  itu  terpisah  dalam  beberapa  bagian, baik  mengenai  orangnya  maupun  mengenai  fungsinya.  Sedangkan  pembagian  kekuasaan  berarti bahwa  kekuasaan  itu  memang  dibagi  dalam  beberapa  bagian,  tetapi  tidak  dipisahkan.  Hal  ini membawa  konsekuensi  bahwa  diantara  bagian-bagian  itu  dimungkinkan  adanya  kerjasama  (Jurdi, 2019).  Teori  pemisahan  kekuasaan  dipopulerkan  melalui  ajaran Trias  Politica Montesquieu.  Dalam bukunya yang berjudul L’ Espirit des lois (The Spirit of Laws) Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu di ungkapkan oleh John Locke. Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu di ilhami dari  pandangan  John  Locke  dalam  bukunya “Two  Treaties  on  Civil  Government” dan  prakterk ketatanegaraan Inggris.
Menurut John Locke membedakan kekuasaan menjadi tiga bagian (Labuschagne, 2006), yaitu:
1. Kekuasaan  Legislatif,  yang  merupakan  kekuasaan  pembuat  peraturan  dan  Undang- Undang sebagai produk hukum yang harus dijadikan pegangan oleh semua elemen di dalam Negara.
2. Kekuasaan  Eksekutif,  ialah  kekuasaan  untuk  melaksanakan  peraturan  dan  Undang- Undang,  termasuk  di  dalamnya  kekuasaan  untuk  mengadili  pelanggaran  terhadap undang-udang.
3. Kekuasaan  Yudikatif,  ialah  seluruh  kekuasaan  yang  dimaksudkan  untuk  menjaga keamanan  didalam  Negara,  terutama  sekali  dalam  hubungannya  dengan  upaya pertahanan dari kejahilan Negara lain (Samsul, 2007)
Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris (Samsul, 2007), yaitu:
1. Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan.
2. Tidak  aka  nada  kebebasan,  jika  kekuasaan  kehakiman  tidak  dapat  dipisahkan  dari kekuasaan legislatif dan eksekutif.
3. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu.
Kondisi ini menyebabkan raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang- udang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tirani sehingga kebebasan oleh masyarakat atau rakyat  tidak  akan  terasakan.  Namun,  menurut  Montesquieu  bila  mana  kekuasaan  eksekutif  dan legislatif  digabungkan,  maka  kita  masih  memiliki  pemerintahan  yang  moderat,  asalkan  sekurang- kurangnya kekuasaan kehakiman dipisah (Labuschagne, 2006). fungsi-fungsi kekuasaan Negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasanya diistilahkan dengan catur praja, yaitu:
a) Fungsi regeling (pengaturan)
b) Fungsi beestur (penyelenggaraan pemerintahan)
c) Fungsi rechtsspraak (peradilan)
d) Fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.
Berbeda  dengan  pendapat  Montesquieu, bestuur menurut  Van  Vollenhoven  tidak  hanya melaksanakan  undang-undang  saja  tugasnya,  dalam  pengertian  negara  dalam  menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali beberapa hal ialah mempertahankan hukum secara preventif, mengadili (menyelesaikanperselisihan) dan membuat peraturan (Asshiddiqie, 2006). Sedangkan Donner (2017) mempunyai  pandangan  yang  hampir  sama  dalam  melihat  pembagian  kekuasaan  negara.  Menurut Donner, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, yaitu:
1. Bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan.
2. Bidang  yang  menentukan  perwujudan  atau  pelaksanaan  dari  tujuan  atau  tugas  yang  akan ditetapkan itu.
Sementara Goodnow (2003) mengembangkan ajaran yang biasa di istilahkan dengan dwipraja, yaitu Policy  making  function (fungsi  pembuat  kebijakan  dan policy  executing  function (fungsi pelaksanaan  kebijakan.  Namun  pandangan  yang  paling  berpengaruh  didunia  mengenai  soal  ini adalah  seperti  yang  dikembangkan  oleh  Montesquieu,  yaitu  adanya  tiga  cabang  kekuasaan negara yang  meliputi  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Negara  yang  konsekuen  melaksanakan  teori Montesquieu  ini  adalah  Amerika  Serikat,  tetapi  inipun  tidak  murni,  karena  antara  ketiga  badan kenegaraan yang masing-masing mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri, dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan tertentu diawasi oleh badan kenegaraan lainnya. Sistem ini dikenal dengan sebagai sistem “check and balance” atau “sistem pengawasan” (Mustafa, 2000).
Jadi trias politika yang telah diuraikan diatas. Yang paling sering digunakan adalah teori dari Montesquieu dan juga teorinya telah banyak digunakan dan diterapkan di beberapa negara termasuk Indonesia,  dengan  hal  ini  penulis  mengka itkan  dengan  judul  penelitian  yaitu  “Pola Komunikasi Politik Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam  Proses pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang”. Karena  tugas  dari  Eksekutif  menerapkan  dan  melaksanakan  undang-undang,  sedangkan  Legislatif bertugas membuat undang-undang, anggaran, dan pengawasan.

## Ekonomi Politik
Menurut Caporaso dan Levine pemaknaan terhadap ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran mengenai pengelolaan masalah ekonomi kepada penyelenggara negara. Ekonomi politik oleh pakar Ekonomi Politik Baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Dalam hal  ini  mereka  mempelajari  institusi  politik  sebagai  keberadaan  yang  bersinggungan  dengan keputusan  ekonomi  politik  yang  berusaha  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  dari  pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya atau masyarakat (Deliarnov, 2006).
Sebagai suatu disiplin ilmu, ekonomi politik lahir dari pemikiranpemikiran untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi, dan disiplin politik. Jadi, disiplin ilmu ekonomi politik dimaksudkan untuk membahas keterkaitan antara berbagai aspek, proses  institusi  politik  dengan  kegiatan  ekonomi  seperti  produksi,  investasi,  pembentukan  harga, perdagangan,  konsumsi,  dan  lain-lain.  Ekonomi  politik  biasanya  didekati  dari  format  dan  pola hubungan  antara  pemerintah,  swasta,  masyarakat,  partai  politik,  organisasi  buruh,  lembaga konsumen  dan  sebagainya.  Pembahasan  ekonomi  politik  jelas  tidak  dapat  dipisahkan  dari  suatu kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi dan implementasinya (Arifin & Rachbini, 2021).
Istilah  ekonomi  politik  merujuk  pada  sebuah  sistem  pemenuhan  kebutuhan  pribadi  yang terdiri dari beberapa pelaku pribadi yang independen. Ada beberapa istilah yang berbeda maknanya tetapi  masih  terkait  satu  dengan  yang  lainnya,  yaitu  masyarakat  sipil,  ekonomi  pasar,  masyarakat borjuis, kapitalisme dan masih banyak lagi. Semua istilah itu merujuk pada pola masyarakat dimana sistem ekonominya menjadi lebih menonjol daripada sistem politiknya. Ketika masyarakat menjadi besar dan kuat, sistem.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) . Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan keluar obyek relatif tidak berubah (Silverman, 2020). Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian naturalistik  metode  yang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ditemukan  dilapangan  dan  data-data  tidak diubah karena berdasarkan fakta – fakta yang sebenarnya yang telah penulis ditemukan di lapangan. Sumber data utama penelitian adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah penelaahan dokumen, informasi, foto, dan sebagainya. Secara umum sumber data dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis,  yaitu  data  lapangan  dan  data  kepustakaan.  Data  primer  adalah  data  yang  mengacu  pada informasi  yang  diperoleh  dari  tangan  pertama  oleh  peneliti  yang  berkaitan,  sumber  data  primer berupa responden individu, kelompok. Sedangkan data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi  yang  dikumpulkan  dari  sumber  yang  telah  ada,  data  sekunder  adalah  catatan  atau dokumentasi  (Nasir,  2005).  Teknik  Pengumpulan  data  mengunakan  Observasi,  Wawancara  dan Dokumentasi sebagai dasar penelitian lapangan dalam metode kualitatif (Silverman, 2020). Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalah suatu pola, kategori, dan satuan urasian dasar, tahapan analisi data yaitu Mereduksi data, interpretasi data, Verifikasi data dan Menarik kesimpulan (Moleong, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pola Komunikasi Politik Antara Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang
Kabupaten  Aceh  Tamiang  adalah  salah  satu  kabupaten  yang  terdapat  di  Provinsi  Aceh, Indonesia.kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang diresmikan pada 2 Juli 2002 berdasarakan UU No.4 Tahun 2002. Kabupaten yang mempunyai semboyan “Kaseh Pape Setie Mati” ini terletak dekat dengan perbatasan Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada koordinat 03o 53’ 18,81’’ – 04o 32’ 56,76’’ Lintang Utara dan 970 43’ 41,51’’ – 98o 14’ 45,41’’ Bujur Timur, dengan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39  Tahun  2015  tentang  kode  dan  Data  Wilayah  Administrasi  Pemerintahan,  adalah  1.956,72  Km 2 , namun  berdasarkan  perhitungan  interpretasi  dan  perhitungan  digitasi  special  yang  ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 - 2023, luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah 2.216,16 Km2.
Komunikasi  politik  merupakan  sarana  yang  dilakukan  para  elit  politik  sesuai  dengan kebutuhannya. Maksud kebutuhan disini, para elit politik bisa melakukan komunikasi politik sesuai arah  pesan  politik  yang  ingin  disampaikannya.  Elit  politik  disini  disebutkan  sebagai  lembaga pemerintahan,  jadi  pemerintah  menyampaikan  pesan  politik  ke  masyarakat,  pemerintah menyampaikan pesan politik kepada sesama lembaganya juga kepada para wakil rakyat. Pesan politik yang  disampaikan  oleh  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  baik  kepada  sesamanya  maupun  kepada masyarakat menimbulkan suatu hal yang menarik untuk disoroti, apalagi komunikasi politik yang
dilakukan dalam pembahasan anggaran. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, lembaga-lembaga  ini  lebih  banyak  melakukan  komunikasi  politik  baik  diawal  penyusunan, pembahasan hingga tahap evaluasi. Dikarenakan lembaga ini merupakan lembaga-lembaga tertinggi di  pemerintahan,  komunikasi  yang  dilakukan  dalam  hal  pekerjaan  juga  harus  professional  dan mengarah  pada  acuanacuan  peraturan  kerja.  Pola  komunikasi  yang  dilakukan  terhadap  kedua lembaga ini harus terus professional sesuai tugas pokok serta fungsinya.
Kelalain  yang  terjadi  dalam  penyusunan  anggaran  ini,  bukan  tahun  pertama  ditahun  2018. Melainkan  tahun  ketiga  penyusunan  anggaran  ini  sering  ditunda-tunda  penyelesaiannya.  Tetapi berbeda  dengan  dua  tahun  sebelumnya,  karena  belum  disahkannya  undang-undang  yang menjelaskan  tentang  batas  waktu  perubahan.  Dokumen  tentang  perencanaan  perubahan  itu  masih diterima oleh provinsi untuk dibahas, dan ditahun ketigalah hal ini terjadi. Perubahan tidak ada dan anggaran  d-perbup-kan.  Berikut  tabel  yang  menjelaskan  siklus  jalannya  anggaran  dari  tiga  tahun kebelakang.

## Tabel I. Anggaran Perencanan Proses Pembangunan di Aceh Tamiang

## (Sumber: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang)
Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa anggaran dari tahun 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa siklus yang terjadi semakin menurun walaupun tidak semua, seperti PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan siklus naik turun yang terjadi. Ini  menandakan  devisit yang  terjadi  dari  tiga  tahun  belakangan  memuncak  pada  tahun  2018  yang tidak terjadi perubahan. Bagian ini memberi gambaran hasil penelitian mengenai intensitas Eksekutif sebagai  lembaga  yang  menjalankan  serta  melaksanakan  Undang-undang,  tidak  lepas  dari pengawasan legislatif yang dalam hal ini juga mengawasi jalannya pemerintahan. komunikasi yang dibangun  oleh  eksekutif  terutama  bupati  serta  legislatif  yaitu  ketua  DPRK  harus  lebih  intens  agar
dapat terjalin hubungan yang baik serta mempunyai satu arah tujuan, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan mengenai hubungan komunikasi yang dibangun oleh bupati dan ketua DPRK dalam menyusun anggaran terkait dengan proses pembangunan ternyata pihak eksekutif dan legislatif  sangat  intens  dalam melakukan  komunikasi  politiknya. Jika  dilihat  lebih  dalam  yang intens melakukannya yaitu dari pihak DPRK dan tim TAPK.
Legislatif dalam hal ini hubungannya dengan bupati dalam melakukan komunikasi politik di penyusunan  anggaran  tidak  sering.  Walaupun  komunikasi  yang  dilakukan  itu  kepada  tim  TAPK selaku lembaga eksekutif juga, tetapi seharusnya bupati selaku kepala tertinggi dalam pemerintahan harus terus ikut dalam pembahasan anggaran agar tidak terjadi perbedaan tujuan. Hal ini berlarut hingga  dalam  pembahasan  Anggaran  dalam  aspek  pembangunan  Pola  komunikasi  politik  yang dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini Bupati dan legislatif yaitu ketua DPRK, pola komunikasi politik Linear. Sesuai dengan teori yang telah digunakan sebelumnya. Pola komunikasi politik yang dalam proses penyampaian pesan biasanya terjadi dalam tatap muka, tetapi juga dapat digunakan dalam komunikasi  bermedia.  Hal  ini  merupakan  pola  komunikasi  yang  umum  dilakukan  oleh  para komunikan.
Komunikasi  linear  yang  dibangun  oleh  Bupati  dan  Ketua  DPRK  menggambarkan  bahwa mereka  menjunjung  tinggi  profesionalitas  serta  mengacu  pada  peraturan  yang  dibuat  oleh  daerah Aceh  Tamiang  sendiri.Mulai  dari  perencanaan  anggaran  hingga  komunikasi  yang  dilakukan  telah diatur dalam kalender perencanaan penyusuna RAPBK baik murni hingga perubahan di kabupaten Aceh Tamiang. Jadi menurut penulis komunikasi yang dibangun tidak terdapat suatu masalah seperti terkaan awal penulis yang terdapat dilatar belakang masalah, melainkan terdapat kinerja yang kurang disiplin yang mengakibatkan anggaran 2018 tidak terjadi perubahan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait, mengenai pola komunikasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif  dan  legislatif  yaitu  mengenai  masalah  ditolaknya  APBK  perubahan  oleh  kemendagri  itu adalah mutlak kesalah dari pihak eksekutif.
Pola komunikasi politik yang dibangun tidak maksimal, mengakibatkan miss communication antar  sesame  lembaga  tersebut.  Kelalaian  yang  terjadi  pada  pihak  pemerintahan,  mengakibatkan pembangunan serta infrastruktur tidak terlaksanakan dengan maksimal serta dirasakan bersama oleh masyarakat  Aceh  Tamiang.  Apalagi  di  Aceh  Tamiang  mayoritas  masyarakatnya  merupakan masyarakat menengah kebawah yang sebagian hanya mengharapkan sumber bantuan serta sembako dari pemerintahan. intensitas hubungan komunikasi mereka yang jarang, mengakibatkan anggaran perubahan tidak terjadi. Maka dari sangat penting dalam membangun komunikasi yang intens dalam menyusun  anggaran  dalam  dimensi  pembangunan  hingga  selesai,  bukan  hanya  melakukan komunikasi  sesuai  keperluan  serta  sesuai  kepentingan  saja.  Hal  ini  bukan  hanya  berdampak  pada terhambatnya  pembangunan,  bahkan  hal  ini  juga  bisa  menggambarkan  bagaimana  mereka mementingkan  kepentingan  masing-masing  sehingga  terancamnya  kesejahteraan  masyarakat  Aceh Tamiang.
Pola komunikasi politik yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBK tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pola komunikasi pada umumnya yang terjadi dalam  setiap  pembahasan  serta  penyusunan  anggaran,  hanya  saja  masalah  yang  dihadapi  disetiap daerah itu berbeda-beda. Di tahun 2018, Kabupaten Aceh Tamiang dalam penyusunannya dari awal
hingga selesai APBK mendapati sedikit masalah dalam hal penandatanganan hingga pengesahan di pemerintah Provinsi Aceh. Komunikasi merupakan hal terpenting dalam jalannya pesan-pesan serta informasi yang disampaikan. Terkait komunikasi ini dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, maka dari  itu  komunikasi  yang  digunakan  adalah  komunikasi  politik.  Dimana  komunikasi  politik  yang disampaikan  bertujuan  untuk  menyampaikan  pesan  serta  informasi-informasi  politik  yang  ingin disampaikan  dan  diharapkan  menjadi  penghubung  antar  lembaga,  antar  kelompok  hingga  antar individu dalam sebuah tujuan yang ingin dicapai.
Pihak  eksekutif  melakukan  komunikasi  terhadap  legislatif,  begitu  juga  sebaliknya. Komunikasi  politk  yang  dibentuk  juga  harus  sesuai  acuan  dasar  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai. Pembahasan anggaran ini merupakan pembahasan yang panjang, karena memikirkan kegiatan serta program apa saja yang akan dikerjakan dalam setahun kedepan. Ibaratnya ditangan kedua masalah yang terjadi pada akhir 2018 yaitu ditolaknya APBK-Perubahan oleh Mendagri yaitu masalah yang dapat dirasakan bersama bagi masyarakat Aceh Tamiang, para pejabat serta aparatur lainnya yang sedang  menjalankan  pembangunan  serta  proyek  dan  terbilang  menggantungkan  dana  pada  hasil perubahan itu seketika kewalahan karena sama sekali tidak adanya anggaran perubahan dalam aspek pembangunan  sehingga  anggaran  perubahan  tidak  terjadi.  Kelalaian  serta  kecerobohan  yang dilakukan  pihak  atas  ini  patut  menjadi  pelajaran  tidak  hanya  bagi  pelakunya  juga  bagi  instansi pemerintahannya.
Sifat  yang  sering  menunda – nunda  pekerjaan  merupakan  hal  yang  tidak  layak  jika  kita berbicara  mengenai  kinerja  para  pemimpinnya  serta  pejabat  pemerintahannya. Miss  communication juga  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  layak  dijadikan  alasan  terus  menerus,  melihat  canggihnya telekomunikasi saat ini rasanya tidak perlu lagi mengirim surat via pos sehingga menunggu beberapa lama  waktu  agar  surat  itu  sampai  pada  yang  dituju.  Maka  dari  itu  menurut  penulis,  Ini  murni kesalahan  dari  Pihak  Eksekutif  dan  Legislatif  yang  sering  menunda-nunda  pekerjaan.  Walaupun dalam  beritanya  yang  didapat  mereka  mengatakan  Pemprov  terlambat  memberi  surat  tersebut. Menganggap  sepele  segala  hal  apalagi  mengenai  soal  batas  waktu  hingga  tepat  waktu  seharusnya tidak terjadi lagi pada aparatur pemerintahannya. Jika atasan saja melakukan hal yang sedemikian maka tidak salah jika kalangan masyarakat ikut terjebak dalam hal kelalaian. Pola komunikasi politik yang  digunakan  oleh  Eksekutif  dan  Legislatif  dalam  menyusun anggaran  menurut  hasil  penelitian yang  penulis  lakukan  merupakan  pola  yang  digagas  oleh  oleh  Shannon  dan  Weaver  yaitu  pola komunikasi Linear yaitu lurus.
Pola komunikasi yang dalam prosesnya terjadi secara tatap muka, tetapi juga bisa digunakan dalam komunikasi bermedia. Dalam komunikasi ini pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan  sebelum  melakukan  komunikasi.  Ternyata  Pola  komunikasi  politik  yang  dilakukan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBK tahun 2018 dikabupaten Aceh Tamiang oleh Bupati dan Ketua DPRK intensitasnya itu sering, karena dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis bahwa mereka melakukan komunikasi dalam membahas serta menyusun anggaran ini hanya sebatas  pengesahan  serta  penandatanganan  saja,  intensnya  dilakukan  pada  tim  TAPK.  Hal  ini menimbulkan masalah di akhir tahun 2018, dan Eksekutif nya sendiri terlalu sering menundanunda pekerjaan. Sedangkan segala pekerjaan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat berupa dokumen penting itu seharusnya lebih diutamakan. Kalau penundaan itu menjadi kebiasaan bagi aparaturnya,
hal  ini  berdampak  pada  seringnya  terjadi  keterlambatan  baik  itu  dalam  penanda  tanganan  hingga pengesahan.

## Faktor-faktor  yang  menghambat  pola  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  eksekutif  dan legislatif dalam Proses pembangunan di Aceh Tamiang
Anggaran  pendapatan  belanja  kabupaten  (APBK)  di  Aceh  tamiang,  merupakan  anggaran kabupaten yang berasal dari beberapa sumber, salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap kali  menyusun,  membahas  hingga mengevaluasi  anggaran  kepada  pihak  terkait  yaitu  lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, tidak sedikit yang mengalami kendala. Bahkan sering kita temukan kendala-kendala tersebut dalam penyusunan hingga evaluasi, belum lagi hambatan yang terjadi baik itu dari internal lembaga sendiri maupun eksternal lembaga. Komunikasi politik yang dilakukan para elit  politik  sangat  berpengaruh terhadap  jalannya  pemerintahan,  ketika  komunikasi  yang  baik dilakukan maka hasil yang diterima baik pula. Ketidak berhasilan dalam melakukan APBK perubahan diyakini  akan  adanya  komunikasi  dari  salah  satu  pihak  yang  tidak  baik atau  mungkin  dari  kedua pihak beserta tim terkait.
Kedua lembaga mencoba mengusulkan kembali perubahan yang ditolak sehingga langsung ke pusat ada sebuah masalah dalam komunikasi yang dibangun dalam penyusunan anggaran tersebut. Pemerintahan Aceh Tamiang, seharusnya lebih memperhatikan lagi masyarakatnya, karena mereka juga  terpilih  berkat  suara  rakyat,  apalagi  dari  pihak  legislatifnya  mereka memang  diwakilkan  di pemerintahan untuk mewakili suara rakyat. Jadi apabila mereka lupa pada janji di awal saat mereka kampanye,  dampak  yang  terjadi  bukan hanya  pada  masyarakat  miskinnya  melainkan  pada pembangunan untuk kemajuan Aceh tamiang. Komunikasi politik yang dilakukan juga seharusnya mengacu pada tujuan awal peraturan, pesan-pesan politik yang mereka bangun seharusnya juga lebih dapat menciptakan hal-hal baru untuk kemajuan Aceh tamiang, jangan sampai para elit politiknya lalai dalam tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian besar terhadap Aceh Tamiang. Sesuai data dan  berita  yang  penulis  dapatkan  dilapangan yaitu  mengenai  APBK  perubahan  yang  ditolak  oleh kemendagri, hal ini bias dikatakan bahwa pemerintah lalai dalam menyelesaikannya.
Pelaksanaan komunikasi politik pastinya tidak terus berjalan dengan yang diharapkan, kendala serta  hambatan  yang  terjadi  itu  hal  yang  biasa kita  jumpai.  Sama  halnya  komunikasi  politik  yang dilakukan  lembaga  eksekutif dan  legislatif  pastinya  tidak  mungkin  tidak  terjadi  kendala,  baik  itu internalnya maupun  eksternalnya.  Faktor-faktor yang  menghambat  pola komunikasi  politik  antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun 2018 di Kabupaten  Aceh  Tamiang  dalam  aspek  pembangunan  ternyata  bukan  dalam  pola  komunikasi politiknya seperti prediksi awal yang penulis lakukan di latar belakang masalah melainkan kelalaian yang terjadi pada pihak eksekutif dalam persoalan menunda pekerjaan.  sehingga dokumen anggaran perubahan yang akan diajukan ke provinsi menjadi terhambat
Muncul  peraturan  baru  tentang  batas  waktu  yang  ditentukan  mengakibatkan  ditolaknya anggaran  perubahan  ditahun  2018.  Hambatan  lain  yang  ditemukan  oleh  penulis  berdasarkan penelitian lapangan di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu hambatan yang pertama dalam komunikasi politik  yang  dilakukan  oleh  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  dalam  menyusun  APBK  2018  yaitu disiplin  waktu.  Disiplin  waktu  disini  dimaksudkan  yaitu  waktu-waktu  yang  telah  ditetapkan
seringkali menjadi hal yang dianggap hal yang tidak penting. Seharusnya pemerintah dapat member contoh  agar  disiplin  waktu  ini  bisa  diterapkan  dalam  urusan  rakyat.  Molornya  waktu  yang  sering sekali dilakukan oleh pihak pemerintahan mengakibatkan rusaknya birokrasi saat ini di Kabupaten Aceh  Tamiang.  Kedua,  hambatan  yang  terjadi  yaitu  seringnya  menunda  pekerjaan.  Hal-hal  yang membuat  pekerjaan  itu  tertunda  pastinya  hasil  dari  pengalaman  yang  sudahsudah.  Menganggap semua hal bisa di atur menjadikan terhambatnya anggaran yang telah dirancang. Ketidak tegasan dari pimpinan  mungkin  menjadi  sebab  juga  kenapa  bawahannya  seperti  ini.  Sebagai  aparatur pemerintahan  memang  seharusnya  dituntut  untuk  melakukan  semuanya  sesuai  profesionalitas, mengacu pada peraturan agar tidak lari dari keterlambatan-keterlambatan yang dikhawatirkan.
Hambatan  ketiga  yaitu  pimpinan  yang  belum  berpengalaman.  Hal  ini  bias  penulis  lihat bahwasannya bupati pada tahun itu baru saja naik dan dilantik. Pengalaman yang dimilikinya juga belum  memadai  dalam  hal  mengatur  dan  menegaskan.  Hal  ini  mengakibatkan  bawahannya  juga mengikuti arahan dari pemimpinnya. Pihak eksekutif terutama bupati yang mengatur segala sesuatu dalam pemerintahan seharusnya lebih menjadi panutan agar dapat dicontoh oleh bawahannya serta masyarakat Aceh Tamiang. Kendala yang terjadi dikabupaten Aceh Tamiang bahwa birokrasi yang terjadi di Aceh Tamiang masih jauh dari kata baik, dan masih jauh dari birokrasi ideal yang digagas oleh Max weber, memang benar adanya bahwa untuk menuju birokrasi yang ideal itu tidak mudah, tetapi dengan adanya kesalahan-kesalahan lalu bisa dijadikan pengalaman agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Maka dari itu perlu adanya pembaruan kinerja agar mengurangi masalah yang telah menjadi kebiasaan bersama. Dalam hal ini pemimpin yaitu bupati lah yang berwenang penuh dalam menegaskan serta membuat para aparaturnya disiplin dalam bekerja.
Proses komunikasi politik pastinya tidak terus berjalan dengan yang diharapkan, kendala serta hambatan yang terjadi itu hal yang biasa kita jumpai. Sama halnya komunikasi politik yang dilakukan lembaga  eksekutif  dan  legislatif  pastinya  tidak mungkin tidak  terjadi  kendala,  baik itu  internalnya maupun  eksternalnya.Seperti  yang  dikatakan  oleh  oleh  salah  satu  narasumber  yaitu  Bapak Adrian Syahputra “Kendala serta hambatan itu selalu ada, karena seringnya ekspetasi tidak sejalan dengan realita,  menyatukan  isi  kepala  manusia  juga  bukan  perkara  yang  mudah.  Maka  dari  itu  sebelum masalanya  merambat  kepada  kendala  yang  besar  kita  patut untuk  memperbaiki  serta menyatukan fikiran terlebih dahulu” Faktor -faktor yang menghambat pola komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang  ternyata  bukan  dalam  pola  komunikasi  politiknya  seperti  prediksi  awal  yang  penulis lakukan  di  latar  belakang  masalah  melainkan  kelalaian  yang  terjadi  pada  pihak  eksekutif  dalam persoalan menunda-nunda pekerjaan sehingga dokumen anggaran perubahan yang akan diajukan ke provinsi menjadi terhambat sehingga muncul peraturan baru tentang batas waktu yang ditentukan mengakibatkan ditolaknya anggaran perubahan ditahun 2018.
Hambatan  lain  yang  ditemukan  oleh  penulis  berdasarkan  penelitian  lapangan  di  Kabupaten Aceh Tamiang yaitu hambatan yang pertama menurut penulis adalah dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif dalam menyusun APBK 2018 yaitu disiplin waktu. Disiplin waktu disini dimaksudkan yaitu waktu-waktu yang telah ditetapkan seringkali menjadi hal yang dianggap hal yang tidak penting. Seharusnya pemerintah dapat member contoh agar disiplin waktu ini bisa diterapkan dalam urusan rakyat.Molornya waktu yang sering sekali dilakukan oleh
pihak pemerintahan mengakibatkan rusaknya birokrasi saat ini di Kabupaten Aceh Tamiang. Kedua, hambatan  yang  terjadi  yaitu  seringnya  menunda  pekerjaan.  Hal-hal  yang  membuat  pekerjaan  itu tertunda  pastinya  hasil  dari  pengalaman.  Menganggap  semua  hal  bisa  di  atur  menjadikan terhambatnya anggaran yang telah dirancang. Ketidak tegasan dari pimpinan mungkin menjadi sebab juga  kenapa  bawahannya  seperti  ini.  Sebagai  aparatur  pemerintahan  memang  seharusnya  dituntut untuk  melakukan  semuanya  sesuai  profesionalitas,  mengacu  pada  peraturan  agar  tidak  lari  dari keterlambatan-keterlambatan yang dikhawatirkan.
Hambatan  ketiga  yaitu  pimpinan  yang  belum  berpengalaman.  Hal  ini  bisa  penulis  lihat bahwasannya bupati pada tahun itu baru saja naik dan dilantik. Pengalaman yang dimilikinya juga belum  memadai  dalam  hal  mengatur  dan  menegaskan.  Hal  ini  mengakibatkan  bawahannya  juga mengikuti arahan dari pemimpinnya. Pihak eksekutif terutama bupati yang mengatur segala sesuatu dalam pemerintahan seharusnya lebih menjadi panutan agar dapat dicontoh oleh bawahannya serta masyarakat Aceh Tamiang.
Kendala yang terjadi dikabupaten Aceh Tamiang membuat penulis merasakan bahwa birokrasi yang  terjadi  di  Aceh  Tamiang  masih  jauh  dari  kata  baik,  dan  masih  jauh  dari  birokrasi  ideal  yang digagas oleh Max weber, memang benar adanya bahwa untuk menuju birokrasi yang ideal itu tidak mudah, tetapi dengan adanya kesalahan-kesalahan lalu bisa dijadikan pengalaman agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama ( Fry & Raadschelders, 2013) . Maka dari itu perlu adanya pembaruan kinerja agar  mengurangi  masalah  yang  telah  menjadi  kebiasaan  bersama.  Dalam  hal  ini  pemimpin  yaitu bupati lah yang berwenang penuh dalam menegaskan serta membuat para aparaturnya disiplin dalam bekerja.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian pola komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif  dalam  menyusun  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Kabupaten  (APBK)  tahun  2018  di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu mereka menggunakan pola komunikasi yang digagas oleh Shannon dan Weaver yaitu pola komunikasi Linear. Ternyata yang menjadi masalah yaitu dalam menyusun anggarannya,  bukan  penuh  dari  komunikasi  yang  dibangun.  Walaupun  komunikasinya  terjalin dengan  intens  tetapi  kesalahan  yang  sangat  jelas  terlihat  yaitu  pada  kelalaian  aparaturnya  dalam menyelesaikan dokumen anggaran yang akan diajukan ke provinsi. Permasalahan yang terjadi saat APBK  perubahan  itu  juga  murni  kesalahan  kedua  lembaga  ini.  Kelalaian  yang  mereka  ciptakan mengakibatkan hilangnya dana kabupaten dalam perubahan sehingga menyebabkan Aceh Tamiang mengalami kerugian hingga terhentinya pembangunan.
Ditolaknya APBK Perubahan terkait proses pembangunan ini menjadi pelajaran untuk pihak Eksekutif dan Legislatif sendiri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, pihak eksekutif dalam hal  ini  harus  lebih  ekstra  dalam  bekerja  dan  bupatinya  juga harus  leboh  tegas  dalam  menjalankan peraturan  dan  mengawasi  jalannya  pemerintahan.  Disiplin  waktu  yang  diutamakan  merupakan proses kemajuan kabupaten Aceh Tam iang sendiri. Jika dilihat dari permasalahan 2018 tersebut, yang mengalami  kerugian  adalah  semua  jajaran  pemerintah.  Baik  ditingkat  kabupatennya  sendiri, kecamatan hingga ke desa.
Faktor  penghambat  komunikasi  politik  antara  bupati  dan  ketua  dprk  dalam  penyusuna Anggaran  Pendapatan  Belanja  Kabupaten  (APBK)  terlihat  dari  proses  penyusunan  hingga pembahasan selalu terdapat unsur kepentingan baik dari pihak bupati maupun dari pihak pemimpin DPRK,  selain  itu  yang  menjadi  penghambat  dari  pihak  eksekutifnya  yang  selalu  menunda-nunda pekerjaan  mengakibatkan  kesalahan  yang  fatal  terhadap  masyarakat  Aceh  Tamiang.  Sehingga dampak  yang  terjadi  yaitu  tidak  terealisasinya  pembangunan  pada  tahun  2018.  Faktor-faktor  yang menjadi  penghambat  komunikasi  tersebut  harus  di  minimalisirkan  agar  tidak  terulang  kembali, kedisiplinan harus tetap terjaga. Baik dalam disiplin waktu, disiplin anggaran hingga disiplin kinerja juga harus dijunjung tinggi. Dari kejadian tersebut agar pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang dapat menjadikan ini sebuah pengalaman untuk kedepannya agar Aceh Tamiang menjadi daerah yang maju bahkan dapat dicontoh oleh kabupaten lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, A. (2002). Komunikasi sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: Rajawali .
Bachsan Mustafa, S. H. (2018). Pengantar Hukum Administrasi Logistik . Citra Aditya Bakti.
Cabannes,  Y., &  Lipietz,  B.  (2018).  Revisiting  the  democratic  promise  of participatory  budgeting in
light  of  competing  political,  good  governance  and  technocratic  logics. Environment  and Urbanization , 30 (1), 67-84.
Cangara, H. (2012). Pengantar Ilmu Komunikasi Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Donner, W. R. (2007). The political ecology of disaster: An analysis of factors influencing US tornado fatalities and injuries, 1998 – 2000. Demography , 44 (3), 669-685.
Damsar, D. (2015). Pengantar Teori Sosiologi. Jakarta: Prenada media Grup.
Deliarnov, E. P. (2006). Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif. Jakarta: Erlangga . Firmanzah, M. P., & Pemahaman, A. (2007). Realitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia .
Fry,  B.  R.,  &  Raadschelders,  J.  C. (2013). Mastering  Public  Administration: From  Max  Weber  to  Dwight Waldo . CQ Press.
Goodnow, F. J. (2003). The principles of the administrative law of the United States . The Lawbook Exchange, Ltd..
Ida, H. S., & Subiakto, H. (2012). Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi. Jakarta. Kencana Prenada Media Group .
Jurdi, F. (2019). Hukum tata negara Indonesia . Kencana.
Kenski, K., & Jamieson, K. H. (Eds.). (2017). The Oxford handbook of political communication.
Koopman,  C.  (2019).  Information  before  information  theory:  The  politics  of  data  beyond  the perspective of communication. New Media & Society , 21 (6), 1326-1343.
Labuschagne, P. (2006). Trias politica as guiding constitutional principle in the modern state: obsolete relic or constitutional necessity?. Politeia , 25 (1), 18-29
Maran, R. R. (2001). Pengantar sosiologi politik . PT Rineka Cipta.
Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 103 .
Montesquieu, B. D. (2007). The Spirit of Laws, Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, M. Khoiril Anam (trans). Bandung: Nusa Media .
Nasir, M. (2005). Metode penelitian. Cetakan ke 3. Bogor: Ghalia Indonesia .
Nimmo, D., & Rakhmat, J. (2000). Komunikasi politik: khalayak dan efek . PT Remaja Rosdakarya.
Nuhrawati, A. (2018). Hukum Dan Demokrasi Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat. Pleno Jure , 7 (2), 16- 27.
Pureklolon, T. P. (2016). Komunikasi Politik . Gramedia Pustaka Utama.
Rauf,  M.  (1993).  Komunikasi  Politik:  Masalah  Sebuah  Bidang  Kajian  dalam  Ilmu  Politik  dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, ed. Maswadi Rauf, Mappa Nasrun (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) .
Rizha,  F.  (2018).  Komunikasi  Politik  dan  Politik  Media  Massa  di  Indonesia. At-Tanzir:  Jurnal  Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam , 1-8.
Sapienza,  Z.  S.,  Iyer,  N.,  &  Veenstra,  A.  S.  (2015).  Reading  Lasswell's  model  of  communication backward: Three scholarly misconceptions. Mass Communication and Society , 18 (5), 599-622.
Shah, D. V., McLeod, D. M., Rojas, H., Cho, J., Wagner, M. W., & Friedland, L. A. (2017). Revising the communication  mediation  model  for  a  new  political  communication  ecology. Human Communication Research , 43 (4), 491-504.
Silverman, D. (Ed.). (2020). Qualitative research . Sage Publications Limited.
Tinambunan, H. S. R., & Prasetio, D. E. (2019). Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative
Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif. Masalah-Masalah Hukum , 48 (3), 266-274.
Van Aelst, P., Strömbäck, J., Aalberg, T., Esser, F., De Vreese, C., Matthes, J., ... & Stanyer, J. (2017).
Political  communication  in  a  high-choice  media  environment:  a  challenge  for democracy?. Annals of the International Communication Association , 41 (1), 3-27.
Wahid,  U.  (2012).  Komunikasi  politik,  perkembangan  teori  dan  praktek. Bekasi.  CV  Widaya  Media Komunika .
Wahidin, S. (2007). Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.