## Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tingkat SMP di Indonesia Tantangan dan Strategi Penanganan
1 Ellen Rotua Basaria Sitorus, 2 Widiayati, 3 Nurdiansari, 4 Nurlelawati, 5 Uspandi Haryaka
1 SMP N 5 Kelay, 2 SDN 008 Tanjung Redeb, 3 SDN 001 Giring-giring,
4 SDN 019 Tanjung Redeb, 5 Universitas Mulawarman ellensitorus83@gmail.com,widiayati79@gmail.com,nurdiansari12@guru.sd.belajar.id , lelawati.nlw.1309@gmail.com, uspandi.haryaka@unmul.fkip.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji perbedaan kebijakan pendanaan pendidikan di SMP antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus dari daerah-daerah dengan disparitas signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis  data  kuantitatif  dan  kualitatif  serta  tinjauan  literatur  digunakan  untuk mengidentifikasi  ketimpangan  distribusi  dana  pendidikan  antar  wilayah.  Wilayah pedesaan  menunjukkan  tantangan  infrastruktur  pendidikan  terbatas,  penggunaan anggaran  yang  tidak  efisien,  dan  kesenjangan  akses  pendidikan  dibandingkan dengan perkotaan. Analisis SWOT menyoroti potensi akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat  sebagai  kekuatan,  tetapi  juga  menunjukkan  kebutuhan  akan  investasi awal yang signifikan dan potensi resistensi terhadap perubahan sebagai kelemahan dan  ancaman.  Strategi  yang  direkomendasikan  meliputi  peningkatan  transparansi dalam alokasi dana dan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan tersebut dan mempromosikan kesetaraan akses pendidikan di seluruh Indonesia.
Kata Kunci : Kebijakan, Pembiayaan Pendidikan, SMP, Tantangan dan Strategi

## Abstract
This  study  examines  the  differences  in  education  funding  policies  in  junior  high schools between urban and rural areas in Indonesia, focusing on case studies from regions with significant disparities in Regional Original Income (PAD). Quantitative and  qualitative  data  analysis  and  literature  review  were  used  to  identify  the inequality in the distribution of education funds between regions. Rural areas show challenges of limited educational infrastructure, inefficient use of budgets, and gaps in access to education compared to urban areas. The SWOT analysis highlights the potential for accountability and public trust as strengths, but also points to the need for significant initial investment and potential resistance to change as weaknesses and  threats.  Recommended  strategies  include  increased  transparency  in  fund allocation and cross-sectoral collaboration to address these challenges and promote equal access to education across Indonesia.
Keywords: Policy, Education Financing, Junior High School, Challenges and
Strategies Pendahuluan Pendidikan merupakan salah
komponen terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan daya sain. Upaya peningkatan kualitas pendidikan menjadi  kunci  untuk  membentuk  generasi muda  yang  mampu  menghadapi  tantangan global  dan  mendorong  kemajuan  bangsa. Pendanaan  pendidikan  memegang  peran penting  dalam  menentukan  keberhasilan pelaksanaan  pendidikan  yang  berkualitas.
Anggaran  pendidikan  yang  memadai  dan dialokasikan secara tepat dapat mendukung penyediaan  fasilitas  pendidikan  yang memadai,  peningkatan  kualitas  tenaga pendidik,  pengembangan  kurikulum,  serta akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Mochamad Chairudin., 2023).
Namun, efektivitas penggunaan anggaran  pendidikan  masih  menjadi masalah yang kompleks. Meskipun
pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran pendanaan  pendidikan  sebesar  20%  dari Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara (APBN) berdasarkan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem
Pendidikan  Nasional,  relisasinya  masih menemui hambatan. Banyak daerah melaporkan kurangnya ketersediaan fasilitas pendidikan,  kekurangan  tenaga  pendidik yang  berkualitas,  dan  ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan(Darma  Ulima  Banurea  et  al., 2023 : Hariyanto et al., 2023). Kesenjangan  anggaran  pendidikan  antara daerah  yang  satu  dengan  daerah  lainnya masih  cukup  besar.  Data  menunjukkan bahwa  alokasi  anggaran  pendidikan  di daerah    yang  memiliki  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  sangat  rendah  jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki PAD  tinggi.  Misalnya,  berdasarkan  data laporan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  pada tahun  2022  terdapat  perbedaan  alokasi anggaran  pendidikan  hingga  40%  antara daerah  perkotaan  dan  pedesaan.  Hal  ini berdampak  pada  kualitas  pendidikan  yang diterima  oleh  siswa,  di  mana  siswa  di wilayah  perkotaan  memiliki  akses  yang lebih  baik  dalam  sarana  pendidikan dibandingkan  dengan  siswa  di  wilayah pedesaan.
Kesenjangan ini
menciptakan ketidaksetaraan  dalam  kualitas  pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai daerah. Siswa  di  daerah  dengan  alokasi  anggaran pendidikan  yang  lebih  tinggi  cenderung memiliki  akses  yang  lebih  baik  terhadap pendidikan  berkualitas,  sementara  siswa  di daerah dengan alokasi anggaran yang rendah seringkali menghadapi banyak keterbatasan. Hal  ini  berdampak  pada  rendahnya  tingkat literasi  dan  numerasi  di  daerah-daerah dengan  alokasi  anggaran  pendidikan  yang kurang memadai(Eko Wahyudi et al., 2022).
Oleh  karena  itu,  analisis  mendalam terhadap kebijakan pendanaan pendidikan di Indonesia  sangat  diperlukan.  Dengan mengidentifikasi
tantangan
dan permasalahan  yang  ada,  diharapkan  dapat ditemukan  strategi  penanganan  yang  tepat untuk  mengoptimalkan  peran  pendanaan pendidikan  dalam  meningkatkan  kualitas
pendidikan di Indonesia. Beberapa pertanyaan  penting  yang  perlu  dijawab melalui penelitian ini antara lain: Bagaimana kebijakan pendanaan pendidikan di Indonesia saat ini? Apa saja tantangan dalam implementasi kebijakan pendanaan
pendidikan di Indonesia? Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut (Arsal et al., 2024 : Nadhifa et al., (2024).
Dengan  analisis  yang  komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  nyata  dalam  upaya  peningkatan kualitas  pendidikan  di  Indonesia  melalui kebijakan pendanaan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini juga bisa memberikan pemahaman lebih baik mengenai kebijakan pendanaan  pendidikan  di  Indonesia, sehingga  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi pemerintah didalam merumuskan kebijakan pendanaan  pendidikan  yang  lebih  efektif, serta  menjadi  sumber  informasi  bagi masyarakat  tentang  tantangan  dan  strategi dalam pendanaan pendidikan.

## Metode
Penelitian  menggunakan  studi  kasus dan  studi  literatur  untuk  menganalisis kebijakan  pendanaan  pendidikan  tingkat SMP  di  Indonesia,  dengan  fokus  pada tantangan  dan  strategi  penanganan.  Studi kasus  akan  dilakukan  di  beberapa  daerah yang  dipilih  berdasarkan  variasi  tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi anggaran  pendidikan,  mencakup  daerah dengan PAD tinggi dan rendah, serta daerah perkotaan dan pedesaan. Pengumpulan data dilakukan  melalui  wawancara  mendalam terhadap  kepala  sekolah,  guru,  dan  pejabat dinas  pendidikan,  Focus  Group  Discussion (FGD) terhadap siswa dan orang tua siswa, observasi langsung ke sekolah-sekolah, dan pengumpulan  dokumen  terkait  seperti laporan anggaran dan kebijakan pendidikan.
Tinjauan  literatur  dilakukan  dengan cara  mengakses  sumber-sumber  yang relevan  seperti  jurnal  ilmiah,  buku-buku referensi,  laporan  penelitian  sebelumnya, dan publikasi dari lembaga pemerintah dan organisasi  internasional  seperti  UNESCO. Analisis literatur bertujuan untuk menelaah teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan
pendanaan  pendidikan,  mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari negara lain, dan memahami  kriteria  kebijakan  pendanaan pendidikan  yang  efektif  menurut  literatur. Data  yang  telah  dikumpulkan  dari  studi kasus  dan  tinjauan  literatur  akan  dianalisis secara  kualitatif  menggunakan  pendekatan triangulasi untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas data.
Proses penelitian terdiri dari beberapa langkah, yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis  data,  penarikan  kesimpulan,  dan penyusunan  laporan.  Tahap  persiapan meliputi  identifikasi  lokasi  penelitian, penyusunan  instrumen  penelitian,  dan pengumpulan literatur. Tahap pengumpulan data  melibatkan  pelaksanaan  wawancara, FGD, observasi, dan pengumpulan dokumen.  Analisis  data  dilakukan  dengan cara  mereduksi  dan  penyajian  data,  serta dengan  penarikan  kesimpulan  berdasarkan analisis kualitatif.
Hasil Dan Pembahasan Analisis Kebijakan Pendanaan Pendidikan a. Deskripsi Kebijakan
Kebijakan  pendanaan  pendidikan  di Indonesia  diatur  oleh  pemerintah  melalui alokasi  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  pemerintah diwajibkan mengalokasikan setidaknya 20% dari APBN untuk sektor pendidikan. Sumber dana  ini  mencakup  pendapatan  negara  dari pajak, hibah, dan sumber lainnya. Dana yang dialokasikan  kemudian  didistribusikan  ke berbagai  jenjang  pendidikan,  termasuk tingkat SMP. Tujuan utama dari alokasi dana ini  adalah  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan,  menyediakan  fasilitas  yang memadai,  serta  meningkatkan  kualitas tenaga  pendidik.  Setiap  tahun,  pemerintah menyusun  Rencana  Kerja  dan  Anggaran (RKA)  untuk  sektor  pendidikan  yang mencakup  berbagai  program  dan  inisiatif yang  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  ini (Aristia., 2024).
Namun,  distribusi  dana  pendidikan sering  kali  menghadapi  berbagai  kendala, terutama  terkait  dengan  disparitas  antara
daerah  yang  satu  dengan  daerah  lainnya. Dana  yang  dialokasikan  harus  melalui proses  birokrasi  yang  panjang  sebelum akhirnya sampai ke sekolah-sekolah. Proses ini melibatkan berbagai aparatur pemerintah,  mulai  dari  pemerintah  pusat sampai  pemerintah  daerah,  yang  masing- masing  memiliki  kebijakan  dan  prioritas sendiri. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan  dan  ketidaktepatan  dalam alokasi  dana,  yang  berdampak  pada efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Di  tingkat  SMP,  pendanaan  yang diterima digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengadaan buku pelajaran, perbaikan  infrastruktur,  pembayaran  gaji guru,  dan  penyelenggaraan  kegiatan ekstrakurikuler. Meskipun pemerintah telah menetapkan  standar  minimal  untuk  alokasi dana,  pada  kenyataannya  banyak  sekolah yang  masih  kekurangan  dana  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka.  Selain itu, pengelolaan dana di tingkat sekolah juga sering kali kurang transparan dan akuntabel, yang  menyebabkan  penyimpangan  dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran. b. Tujuan dan Sasaran Kebijakan
Tujuan utama dari kebijakan pendanaan  pendidikan  ini  adalah  untuk memastikan  akses  pendidikan  yang  merata bagi seluruh anak di Indonesia, meningkatkan  kualitas  pendidikan,  dan mengurangi  kesenjangan  pendidikan  antara satu  daerah  dengan  daerah  lainnya. Kebijakan  ini  dirancang  untuk  mengatasi berbagai  tantangan  yang  dihadapi  oleh sistem  pendidikan  di  Indonesia,  termasuk ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan,  serta  kekurangan  tenaga pendidik yang berkualitas. Sasaran kebijakan  ini  mencakup  peningkatan infrastruktur  pendidikan,  pengembangan kurikulum  yang  lebih  baik,  serta  pelatihan dan peningkatan kesejahteraan guru (Siburian, G., 2024).
Meskipun tujuan dan sasaran kebijakan ini sangat mulia, implementasinya sering  kali  menemui  berbagai  hambatan. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian  antara  alokasi  dana  dan kebutuhan  nyata  di  lapangan.  Banyak
sekolah  di  daerah  terpencil  yang  masih kekurangan  fasilitas  dasar  seperti  ruang kelas  yang  layak,  laboratorium,  dan perpustakaan.  Selain  itu,  kualitas  tenaga pendidik  di  daerah-daerah  ini  juga  sering kali masih rendah, sehingga berdampak pada kualitas  pembelajaran.  Pemerintah  telah berupaya  untuk  mengatasi  masalah  ini melalui  berbagai  program  pelatihan  dan peningkatan  kesejahteraan  guru,  namun hasilnya masih belum optimal (Jeane., 2023) c. Kesesuaian dengan Kebutuhan Kesesuaian  kebijakan  pendanaan pendidikan dengan kebutuhan sekolah SMP di berbagai wilayah masih menjadi isu yang signifikan.  Di  daerah  perkotaan,  sekolah- sekolah umumnya memiliki akses yang lebih baik  terhadap  sumber  daya  dan  fasilitas pendidikan.  Mereka  cenderung  memiliki infrastruktur  yang  lebih  baik,  akses  ke teknologi,  dan  tenaga  pendidik  yang  lebih berkualitas. Sebaliknya, di daerah pedesaan dan tertinggal, sekolah seringkali menghadapi  kekurangan  fasilitas  dasar seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, dan  perpustakaan.  Selain  itu,  alokasi  dana seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan  operasional  sekolah,  termasuk gaji  guru  dan  biaya  perawatan  fasilitas (Sunaryo et al., 2024).
Kebijakan pendanaan yang ada belum sepenuhnya  berhasil  mengatasi  disparitas ini. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan  alokasi  dana  ke  daerah- daerah  tertinggal,  proses  distribusi  dan pengelolaan  dana  masih  menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah  kurangnya  kapasitas  manajemen  di tingkat sekolah dan dinas pendidikan daerah. Banyak  sekolah  di  daerah  terpencil  yang tidak  memiliki  sumber  daya  manusia  yang memadai  untuk  mengelola  dana  yang diterima  secara  efektif.  Akibatnya,  dana yang seharusnya digunakan untuk
meningkatkan  kualitas  pendidikan  sering kali tidak mencapai sasaran yang diinginkan (Andi., 2021)
Untuk  meningkatkan  kesesuaian kebijakan  pendanaan  dengan  kebutuhan nyata  di  lapangan,  diperlukan  pendekatan yang  lebih  terarah  dan  berbasis  data. Pemerintah  perlu  melakukan  pemetaan
kebutuhan yang lebih rinci di setiap daerah, dan  mengalokasikan  dana  berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing sekolah. Selain itu, peningkatan kapasitas manajemen  di  tingkat  sekolah  dan  dinas pendidikan  juga  sangat  krusial  untuk memastikan bahwa dana yang diterima dapat digunakan  secara  optimal  dan  efisien. Dengan  demikian,  kebijakan  pendanaan pendidikan dapat benar-benar berkontribusi pada  peningkatan  kualitas  pendidikan  di seluruh wilayah Indonesia.
Tantangan dalam Pendanaan Pendidikan
Pendanaan  pendidikan  menghadapi tantangan yang beragam yang mempengaruhi  efektivitas  dan  kesetaraan dalam  penyediaan  layanan  pendidikan. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan  distribusi  anggaran,  di  mana terjadi ketidakmerataan alokasi dana antara daerah  yang  maju  dan  daerah  yang tertinggal.  Hal  ini  menciptakan  disparitas dalam  akses  terhadap  fasilitas  pendidikan, sumber  daya  pengajaran,  dan  peluang belajar yang seimbang.
Selain  itu,  efektivitas  penggunaan dana  menjadi  perhatian  penting.  Meskipun anggaran  tersedia,  pelaksanaan  yang  tidak efisien di tingkat sekolah dapat mengakibatkan  pemborosan  atau  bahkan penyalahgunaan  dana.  Pengawasan  yang kurang  ketat  atau  kekurangan  akuntabilitas dalam  manajemen  keuangan  sekolah  dapat mengurangi  dampak  positif  dari  investasi pendidikan.
Transparansi  dan  akuntabilitas  juga merupakan  hal  yang  krusial  dalam pengelolaan  dana  pendidikan.  Keterbukaan mengenai proses pengumpulan, alokasi, dan penggunaan  dana  sangat  penting  untuk memastikan  bahwa  sumber  daya  yang tersedia  benar-benar  digunakan  secara  adil dan  efisien.  Tanpa  transparansi  yang memadai,  risiko  terjadinya  korupsi  atau penyalahgunaan keuangan dapat meningkat secara signifikan (Rosmawiah., 2023) Tantangan lainnya
meliputi keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan infrastruktur  yang  memadai.  Sekolah  di daerah terpencil atau daerah dengan tingkat kemiskinan  tinggi  sering  menghadapi
keterbatasan  dalam  hal  guru  yang berkualitas, fasilitas belajar seperti perpustakaan,  laboratorium,  atau  fasilitas olahraga,  serta  akses  terhadap  teknologi pendukung pembelajaran.
Secara keseluruhan, pendanaan pendidikan  tidak  hanya  tentang  jumlah anggaran  yang  dialokasikan,  tetapi  juga tentang  bagaimana  anggaran  tersebut didistribusikan,  dikelola,  dan  dimanfaatkan secara  efektif  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan secara merata dan berkelanjutan di  seluruh  wilayah.  Penanggulangan tantangan  seperti  distribusi  yang  tidak merata,  efektivitas  penggunaan  dana, transparansi dan akuntabilitas, serta keterbatasan  sumber  daya,  menjadi  kunci dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi semua anak di Indonesia.
Dampak  Kebijakan  Terhadap  Kualitas Pendidikan
Kebijakan pendanaan memiliki implikasi  yang  sangat  penting  terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di tingkat SMP. Salah satu dampak yang sangat berpengaruh  adalah  prestasi  akademik siswa.  Kebijakan  yang  mengutamakan alokasi  dana  untuk  meningkatkan  kualitas pengajaran  dan  sumber  daya  pendidikan dapat  signifikan  dalam  meningkatkan pencapaian  belajar  siswa  secara  umum. Contohnya,  pengalokasian  dana  untuk pelatihan guru, akuisisi bahan ajar mutakhir, atau pengembangan kurikulum yang relevan dapat  berujung  pada  peningkatan  prestasi akademik siswa (Purba et al., 2023).
Fasilitas  dan  infrastruktur  sekolah juga  sangat  dipengaruhi  oleh  kebijakan pendanaan.  Dana  yang  cukup  dan  efisien dapat  digunakan  untuk  memperbaiki  atau membangun  kembali  sarana  fisik  seperti ruang  kelas,  laboratorium,  perpustakaan, dan  fasilitas  olahraga.  Infrastruktur  yang baik  tidak  hanya  menciptakan  lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman tetapi juga mendukung proses pembelajaran yang efektif dan interaktif di dalam kelas.. Selain itu,  kebijakan  pendanaan  juga  berdampak pada  kesejahteraan  dan  profesionalisme guru.  Alokasi  dana  untuk  peningkatan kompensasi,  insentif  profesional,  atau
pengembangan keterampilan dapat meningkatkan  motivasi  dan  kualitas pengajaran  guru.  Guru  yang  merasa diapresiasi  dan  didukung  secara  finansial cenderung lebih termotivasi untuk memberikan  pendidikan  yang  bermutu kepada  siswa  mereka (Hermawan,  I.,  &
Mursyidah, L., 2024)
Secara keseluruhan, kebijakan pendanaan  memiliki  potensi  besar  untuk mengubah lanskap pendidikan di Indonesia, khususnya  di  tingkat  SMP.  Dengan pengelolaan dana yang cermat dan strategis, pemerintah  dapat  menciptakan  lingkungan pendidikan  yang  merata,  inklusif,  dan kompetitif,  yang  pada  akhirnya  akan memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi kemajuan  dan  perkembangan  pendidikan nasional (Putri Hafidati., 2020)

## Strategi Mengatasi Tantangan
Untuk  mengatasi  tantangan  dalam pendanaan  pendidikan  di  Indonesia, diperlukan  strategi  yang  komprehensif  dan terintegrasi.  Berikut  adalah  strategi  yang direkomendasikan beserta contohnya, disertai  dengan  analisis  SWOT  (Strengths, Weaknesses,  Opportunities,  Threats)  untuk setiap strategi
a. Rekomendasi Kebijakan
Peningkatan transparansi dalam manajemen dana pendidikan dapat dilakukan  dengan  memperkenalkan  sistem pelaporan  yang  lebih  terbuka  dan  mudah diakses. Misalnya, pemerintah bisa mengadopsi platform online yang memungkinkan publik untuk melihat secara langsung  bagaimana  dana  pendidikan digunakan  di  setiap  tingkat.  Contoh implementasi yang sukses dapat ditemukan di  beberapa  negara  maju  yang  menerapkan audit  terbuka  dan  transparan  dalam pengelolaan dana publik (Amanda., 2020). b. Optimalisasi Penggunaan Dana: Strategi untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan efisien.
Untuk  mengoptimalkan  penggunaan dana  pendidikan,  perlu  dilakukan  evaluasi rutin  terhadap  alokasi  dana  dan  hasilnya. Contoh  strategi  termasuk  penerapan  sistem monitoring  yang  ketat  di  setiap  sekolah untuk memastikan bahwa dana dialokasikan
dengan  efektif  sesuai  dengan  rencana. Negara-negara  dengan  sistem  manajemen keuangan  yang  kuat  sering  kali  melibatkan auditor  independen  untuk  mengevaluasi penggunaan dana pendidikan. c. Kolaborasi dan Partisipasi Kolaborasi yang kuat antara pemerintah,  sekolah,  dan  masyarakat  dapat memperkuat  pengelolaan  dana  pendidikan. Contoh  strategi  termasuk  mengadakan forum diskusi rutin antara stakeholder untuk merumuskan kebijakan yang
memprioritaskan  kebutuhan  pendidikan lokal.  Beberapa  negara  telah  berhasil menerapkan  model  partisipatif  dalam perencanaan  pendidikan,  menghasilkan alokasi dana yang lebih berdaya guna. d. Peningkatan Kualitas SDM
Investasi  dalam  pelatihan  dan pengembangan  profesional  guru  dapat meningkatkan  kualitas  pendidikan  secara signifikan.  Contoh  strategi  termasuk pendekatan berkelanjutan untuk pengembangan  keterampilan  mengajar  dan manajemen  sekolah.  Negara-negara  yang berhasil mengadopsi pendekatan ini umumnya  melihat  peningkatan  dalam pencapaian akademik dan retensi guru.
Tabel 1.Analisis SWOT SW (Internal)

## STRENGTHS
1. Meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat, 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, memaksimalka n hasil pendidikan 3. Meningkatkan partisipasi  dan dukungan masyarakat dalam pendidikan, memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran. 4. Meningkatkan kompetensi  dan

## WEAKNESS
1. Memerlukan investasi awal dalam infrastruktur teknologi informasi yang canggih. 2. Memerlukan biaya dan sumber daya untuk melakukan audit yang berkelanjutan. 3. Memerlukan waktu dan komitmen  yang kuat dari semua pihak terlibat. 4. Memerlukan investasi  yang signifikan dalam pelatihan dan
pengembangan.
OT (Eksternal)
motivasi  guru, meningkatkan kualitas pengajaran. 5. Mendorong inovasi pendidikan: 6. Meningkatkan efektivitas program dan strategi pendidikan: 5. Menghadapi tantangan integrasi dengan  sistem yang sudah ada: 6. Resistensi  dan kekhawatiran terhadap keamanan data:

## OPPORTU
NITIES 1. Mendoro ng inovasi dalam pengelola an keuangan publik, meningka tkan  citra pemerinta h  dalam transpara nsi. 2. Mendoro ng inovasi dalam manajeme n keuangan sekolah, menguran gi  risiko pemboros an dan penyalahg unaan dana. 3. Membuka peluang untuk inovasi dalam pengelola an  dana publik, memperk uat legitimasi kebijakan pendidika n. 4. Membuka ruang untuk inovasi dalam metode pengajara n dan Strategi SO 1. Optimalkan pengelolaan dana: 2. Libatkan masyarakat lebih luas:
Strategi WO 1. Perbaiki infrastruktur teknologi:
2. Pelatihan berkelanjutan:
manajeme
n sekolah.
5. Mendoro ng kolaboras i lintas
sektor
6. Menarik investasi
dan  dana tambahan
TREATS 1. Potensi
perlawana n dari pihak- pihak yang tidak mengingi nkan tingkat transpara nsi  yang tinggi. 2. Respon negatif dari  pihak yang mungkin terdampa k oleh pengawas an  yang lebih ketat.
3. Potensi konflik kepenting an  antara berbagai kelompok dalam pengambi lan keputusan . 4. Potensi resistensi
terhadap perubaha n  dalam praktik pengajara n yang sudah mapan. 5. Kesulitan dalam implemen tasi kebijakan secara konsisten Strategi ST 1. Pertahankan keamanan data 2. Tingkatkan kolaborasi : Strategi WT 1. Kurangi resistensi terhadap perubahan 2. Perbaiki implementasi kebijakan : 6. Potensi penuruna n motivasi dan kinerja akibat pengawas an  yang ketat: Keterangan : Strengths /Kekuatan Kekuatan-kekuatan ini dalam transparansi  pengelolaan  dana  pendidikan memberikan  manfaat  yang  signifikan. Pertama, dengan meningkatkan
akuntabilitas  dan  kepercayaan  masyarakat, serta  memastikan  efisiensi  penggunaan dana,  pemerintah  dan  lembaga  pendidikan dapat menunjukkan tanggung jawab mereka dalam mengelola sumber daya publik secara jujur.  Hal  ini  tidak  hanya  membangun kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar- benar memberikan dampak yang diharapkan dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan.
Selanjutnya, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana tidak hanya memaksimalkan  hasil  pendidikan,  tetapi juga  mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber daya  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan yang lebih baik.
Dengan  mendorong  partisipasi  dan dukungan  masyarakat,  transparansi  dapat memastikan  bahwa  dana  pendidikan digunakan  secara  sesuai  dengan  kebutuhan lokal  dan  mendapat  dukungan  luas  dari masyarakat.  Peningkatan  kompetensi  dan motivasi  guru  melalui  transparansi  juga dapat  signifikan  meningkatkan  kualitas pengajaran,  karena  guru  merasa  didukung dan termotivasi untuk memberikan pembelajaran  yang  lebih  baik.  Dorongan terhadap inovasi pendidikan dan peningkatan  efektivitas  program  serta strategi  pendidikan  melalui  informasi terbuka  juga  memungkinkan  adaptasi  yang lebih  cepat  terhadap  perubahan  serta pengembangan  metode  pembelajaran  yang lebih  efisien  sesuai  dengan  perkembangan zaman dan kebutuhan siswa.
Weakness / Kelemahan Kelemahan-kelemahan  ini  dalam implementasi transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan menimbulkan sejumlah  tantangan  yang  harus  diatasi. Pertama, memerlukan investasi awal dalam infrastruktur  teknologi  informasi  yang canggih dapat menjadi kendala utama karena membutuhkan alokasi dana yang signifikan untuk  pengembangan  dan  implementasi sistem  yang  sesuai.  Selain  itu,  perlunya biaya  dan  sumber  daya  untuk  melakukan audit  yang  berkelanjutan  menjadi  beban tambahan  yang  harus  ditanggung  dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dana. Implementasi yang sukses juga memerlukan waktu dan komitmen yang kuat dari semua pihak  terlibat,  termasuk  pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk mendukung  perubahan  menuju  praktik pengelolaan  dana  yang  lebih  terbuka. Selanjutnya, investasi yang signifikan dalam pelatihan  dan  pengembangan  diperlukan untuk  mempersiapkan  tenaga  kerja  dengan keterampilan  yang  diperlukan  dalam pengelolaan sistem informasi yang
transparan.  Tantangan  integrasi  dengan sistem  yang  sudah  ada  juga  mungkin menghambat adopsi teknologi baru, memerlukan  strategi  yang  hati-hati  untuk mengatasi perbedaan dan kompleksitas yang ada.  Terakhir,  resistensi  dan  kekhawatiran terhadap keamanan data menjadi tantangan serius dalam mengimplementasikan teknologi  informasi  yang  dapat  dipercaya, memerlukan  langkah-langkah  yang  ketat untuk  melindungi  informasi  sensitif  dari potensi ancaman dan risiko kebocoran.
Opportunities /Peluang Peluang-peluang ini dalam penerapan transparansi  pengelolaan  dana  pendidikan membawa potensi besar untuk transformasi positif  dalam  berbagai  aspek.  Pertama, dengan mendorong inovasi dalam pengelolaan  keuangan  publik,  pemerintah dapat  meningkatkan  reputasinya  dalam  hal transparansi dan akuntabilitas, menciptakan sistem  yang  lebih  efisien  dan  dapat dipercaya  dalam  pengalokasian  dana pendidikan.  Selanjutnya,  inovasi  dalam manajemen  keuangan  sekolah  tidak  hanya
mengurangi risiko pemborosan dan penyalahgunaan dana, tetapi juga
memungkinkan  pengelolaan  sumber  daya yang  lebih  optimal  untuk  meningkatkan kualitas  pendidikan  secara  langsung. Peluang  ini  juga  membuka  peluang  untuk inovasi  dalam  pengelolaan  dana  publik secara  umum,  memperkuat  legitimasi kebijakan  pendidikan  dan  membangun kepercayaan  publik  terhadap  penggunaan dana  publik  secara  bijaksana.  Di  samping itu,  transparansi  yang  tinggi  membuka kesempatan  untuk  inovasi  dalam  metode pengajaran  dan  manajemen  sekolah, mempercepat
adaptasi terhadap perkembangan  terbaru  dalam  pendidikan dan teknologi. Kolaborasi lintas sektor yang didorong oleh transparansi dapat menghasilkan  solusi-solusi  inovatif  yang holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan pendidikan di semua
tingkatan.  Terakhir,  peningkatan  investasi dan  dana  tambahan  yang  didorong  oleh informasi  yang  terbuka  dapat  memperluas sumber daya yang tersedia untuk pendidikan,  mendukung  pengembangan infrastruktur  pendidikan  yang  lebih  baik, dan  memberikan  peluang  yang  lebih  luas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Sutansyah, L. & Ramdani, A., 2023).
Treats /Ancaman Ancaman-ancaman  ini  menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana  pendidikan.  Pertama,  kemungkinan perlawanan  dari  pihak-pihak  yang  tidak menghendaki  tingkat  transparansi  yang tinggi  dapat  menghalangi  upaya  untuk membuka  proses  pengambilan  keputusan dan  manajemen  dana  secara  lebih  terbuka. Respon  negatif  dari  pihak  yang  mungkin terpengaruh  oleh  pengawasan  yang  lebih ketat juga dapat
menimbulkan ketidakpercayaan  dan  penolakan  terhadap perubahan  yang  diusulkan,  menghambat atau  menghalangi  langkah-langkah  menuju transparansi.  Potensi  konflik  kepentingan antara berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan juga bisa
mempersulit  pencapaian  konsensus  dan implementasi kebijakan yang efektif. Selain
itu,  potensi  resistensi  terhadap  perubahan dalam praktik pengajaran yang sudah mapan dapat  menyulitkan  adopsi  inovasi  dan peningkatan  metode  pembelajaran  yang lebih  efisien.  Kesulitan  dalam  menerapkan kebijakan  secara  konsisten  juga  menjadi tantangan  serius,  mengingat  pentingnya koordinasi  yang  baik  dan  keterlibatan  dari semua  pihak  terkait.  Terakhir,  potensi penurunan  motivasi  dan  kinerja  akibat pengawasan  yang  ketat  dapat  mengurangi semangat untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan,
menghasilkan  dampak  negatif  pada  hasil pendidikan  secara  keseluruhan (Hendrik Dewantara., 2024).
Strategi SO ( Strengths-Opportunities)
Bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan  internal  dalam  menghadapi peluang eksternal. Pertama, dengan memaksimalkan pengelolaan dana,
menggunakan  inovasi  dalam  manajemen keuangan  publik  untuk  meningkatkan efisiensi  alokasi  dana  pendidikan  dan mencapai hasil optimal. Selanjutnya, dengan memperluas  partisipasi  masyarakat  melalui peningkatan  transparansi,  strategi  ini bertujuan  untuk  mengundang  lebih  banyak dukungan serta pengawasan publik terhadap program  pendidikan  yang  didanai  secara publik.  Dengan  demikian,  strategi  ini  tidak hanya memperkuat akuntabilitas tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan  dana  pendidikan  dengan  lebih efektif.
Strategi WO ( Weaknesses - Opportunities )
Pendekatan yang mengatasi kekurangan  internal  dengan  memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Pertama, dengan memperbaiki infrastruktur
teknologi, strategi  ini  bertujuan  untuk  mengadopsi inovasi dalam manajemen keuangan sekolah untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi,  meskipun  memerlukan  investasi awal  dalam  teknologi  informasi  yang canggih.  Selanjutnya,  dengan  fokus  pada pelatihan berkelanjutan, strategi ini menggunakan  peluang  inovasi  dalam pengelolaan dana publik untuk memperkuat sistem  pelatihan  dan  pengembangan,
mengatasi keterbatasan dalam sumber daya manusia yang terampil.
Strategi ST ( Strengths-Threats )
Pendekatan yang menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi tantangan eksternal  yang  ada.  Pertama,  dengan mempertahankan keamanan data, strategi ini menggunakan kepercayaan masyarakat hasil dari  transparansi  untuk  memperkuat perlindungan  data  dan  menghadapi  potensi ancaman  terhadap  informasi  yang  sensitif. Selanjutnya, dengan meningkatkan kolaborasi,  strategi  ini  memanfaatkan kekuatan dalam meningkatkan akuntabilitas untuk mengatasi potensi konflik
kepentingan  yang  mungkin  timbul  dalam proses pengambilan keputusan. M onitoring yang  ketat  di  setiap  sekolah  untuk memastikan  bahwa  dana  dialokasikan dengan  efektif  sesuai  dengan  rencana. Negara-negara  dengan  sistem  manajemen keuangan  yang  kuat  sering  kali  melibatkan auditor  independen  untuk  mengevaluasi penggunaan  dana  pendidikan  (Saefullah  et al., 2024).
Investasi dalam pelatihan dan pengembangan  profesional  guru  dapat meningkatkan  kualitas  pendidikan  secara signifikan.  Contoh  strategi  termasuk pendekatan
berkelanjutan untuk
pengembangan  keterampilan  mengajar  dan manajemen  sekolah.  Negara-negara  yang berhasil mengadopsi pendekatan ini umumnya  melihat  peningkatan  dalam pencapaian akademik dan retensi guru.(Kusumaningrum et al., 2024)

## Implikasi Kebijakan di Masa Depan
Implikasi  kebijakan  di  masa  depan dalam  pendidikan  memiliki  dampak  yang signifikan  terhadap  berbagai  aspek,  mulai dari  keuangan  hingga  manajemen,  serta kualitas  pendidikan  itu  sendiri.  Pertama, kebijakan di masa mendatang harus mampu mengatasi  ketimpangan  dalam  alokasi anggaran  antara  daerah  yang  maju  dan tertinggal.  Hal  ini  memerlukan  pendekatan yang  adil  dalam  distribusi  dana,  serta memastikan bahwa sumber daya dialokasikan  sesuai  dengan  kebutuhan pendidikan  setempat,  terutama  di  daerah-
daerah  terpencil  yang  sering  kali  kurang mendapatkan  perhatian  yang  memadai. Kedua,  efisiensi  penggunaan  dana  perlu ditingkatkan  melalui  kebijakan  yang mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan. Audit reguler dan transparansi  dalam  pengelolaan  dana menjadi  kunci  untuk  memastikan  bahwa setiap dana yang diinvestasikan memberikan hasil yang optimal bagi pendidikan. Ini juga mencakup  penerapan  sistem  pengawasan yang  ketat  dan  akuntabilitas  yang  tinggi  di semua  tingkat,  mulai  dari  tingkat  sekolah hingga pemerintah pusat (Iqbal et al., 2023).
Ketiga, kebijakan harus
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam  pengelolaan  dana  pendidikan. Dengan  meningkatkan  keterbukaan  tentang cara  penggunaan  dana,  pemerintah  dan masyarakat  dapat  lebih  mudah  memantau dan mengevaluasi kinerja program pendidikan.  Ini  tidak  hanya  meningkatkan kepercayaan  publik  terhadap  lembaga pendidikan  dan  pemerintah,  tetapi  juga memungkinkan  untuk  lebih  akurat  dalam alokasi  sumber  daya  sesuai  dengan kebutuhan  yang  sebenarnya.  Keempat, kebijakan  di  masa  depan  perlu  fokus  pada peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia di  bidang  pendidikan.  Ini  mencakup pelatihan  dan  pengembangan  berkelanjutan untuk  guru  dan  staf  pendidikan,  serta peningkatan  kapasitas  manajerial  untuk mengelola  dana  pendidikan  secara  efektif.
Investasi dalam pengembangan profesionalisme  guru  dan  peningkatan kualitas  pengajaran  menjadi  penting  untuk memastikan bahwa setiap reformasi kebijakan  dapat  diimplementasikan  dengan sukses  dan  memberikan  dampak  positif terhadap  prestasi  akademik  siswa  secara keseluruhan (Isir, A., & Sumual, S., 2024).
Kesimpulan
Kebijakan pendidikan perlu difokuskan  pada  pemerataan  dan  keadilan dalam distribusi anggaran, serta meningkatkan efisiensi manajemen keuangan dengan melaksanakan audit yang terus-menerus dan meningkatkan
transparansi dalam penggunaan sumber daya publik.  Langkah-langkah  ini  tidak  hanya
akan meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memastikan  bahwa  setiap  pengeluaran pendidikan memberikan hasil maksimal.
Selain  itu,  kebijakan  di  masa  depan harus mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan dan pendidikan, serta memperkuat kompetensi sumber daya manusia di sektor pendidikan.  Ini  termasuk  investasi  dalam pelatihan  berkelanjutan  untuk  guru  dan pengembangan  keterampilan  manajerial untuk efektivitas pengelolaan dana pendidikan.  Dengan  demikian,  kebijakan pendidikan  yang  komprehensif  dapat menciptakan  lingkungan  yang  mendukung peningkatan prestasi akademik, memperkuat mutu pengajaran, dan memberikan pendidikan  yang  berkualitas  bagi  generasi mendatang
Daftar Pustaka
Aristia,  A.  (2024).  Analisis  Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran  Dana  Biaya  Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset
Akuntansi , 13 (1), 1–15.
Arsal, F. R. & Hidayat, A. (2024). Masalah
Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Kenaikan Biaya Pendidikan. Journal  Research  and Education  Studies , 5 (1),  1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.51 178/invention.v5i1.1648
Arta  Wida  Anastasia  Purba,  Nisa  Teresia Four  Nigerls  Situmeang,  Dini Fitriani,  Khoirani  Febry,  Fatimah
Sihombing  &  Yunita  Rahma Siregar. (2023). Problematika Pembiayaan Pendidikan di Sekolah. Jurnal  Edukasi  Nonformal , 4 (1), 323–334. https://ummaspul.e- journal.id/JENFOL/article/view/61 30/2863 Balqis,  A.  F.,  Daryanto,  E.,  &  Restu,  R. (2024). ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMPIT DAARUL ISTIQLAL
TAHUN  2023. Pendas:  Jurnal Ilmiah  Pendidikan  Dasar , 9 (2), 2953-2965. https://journal.unpas.ac.id/index.ph p/pendas/article/view/13649/6288
Darma  Ulima  Banurea,  Risma,  Erisah Simanjuntak, Riski Siagian, Romauli  Turnip  &  Helena.  (2023). Perencanaan  Pendidikan. Pediaqu : Jurnal  Pendidikan  Sosial  Dan Humaniora , 2 (1), 88–99. https://publisherqu.com/index.php/ pediaqu Hermawan,  I.,  &  Mursyidah,  L.  (2024). Kebijakan Indonesia Pintar Mengubah  SMP  Negeri  3  Krian Sidoarjo. Indonesian  Journal  of
Public Administration Review , 1 (3),
17-17. https://journal.pubmedia.id/index.p hp/par/article/view/2836/2843 Eko  Wahyudi,  L.,  Mulyana,  A.,  Dhiaz,  A., Ghandari,  D.,  Putra  Dinata,  Z.,
Fitoriq,  M.  &  Nur  Hasyim,  M. (2022). Mengukur Kualitas Pendidikan di Indonesia. Journal of Education,  Madrasah  Innovation and  Aswaja  Studies  (MJEMIAS) , 1 (1),
18–22. https://jurnal.maarifnumalang.id/
Fatmariyanti, Yanti, Anis Fauzi, Sultan Uin,
Hasanudin  Maulana,  and  Indonesia Banten.  “Journal  Of  Humanities And Social Studies Public Policy By William  Dunn:  Analysis  And Implementation”  1,  no.  1  (2023). https://humasjournal.my.id/index.p hp/HJ/index.
Hariyanto,  M.,  Purnama,  S.,  Andari,  D.,
Zahrotul  Mila,  A.  &  Batanghari,  I. (2023).  Manajemen  Pembiayaan Pendidikan. Jurnal Ilmiah Pengembangan  Pendidikan , 1 (2), 1–9. https://ejournal.lpipb.com/index.ph p/inovasi Hendrik Dewantara, S. E. (2024). Membangun  Masa  Depan Pendidikan: Inovasi dan Tantangan dalam Sertifikasi Guru di Indonesia . PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa. Iman  Amanda  Permatasari. TheJournalish: Social  and  Government ,  2020. http://thejournalish.com/ojs/index.p hp/thejournalish/index. Iqbal,  Muhammad,  Audy  Andini  Lubis, Muhammad  Sibral  Malasi,  Nur
Afni, Wanda Zuhro, Syam Pratami,
Universitas  Islam  Negeri,  et  al. “Kebijakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru.” Journal on Education 05, no. 02 (2023): 2195–2201. Isir, A., & Sumual, S. (2024). Perencanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan  di  SMP  Negeri  3 Tondano Kabupaten Minahasa. Jurnal Administro: Jurnal  Kajian  Kebijakan  dan  ilmu Administrasi  Negara , 6 (1),  18-25. https://ejurnal.unima.ac.id/index.ph p/administro/article/view/9519/524 7 Jeane  Mantiri  Nancy  Onibala  Recky Sendouw. “Buku Ajar Analisis   Kebijakan  Publik,”  2023. https://tahtamedia.co.id/index.php/i ssj/article/view/478. Kusumaningrum, H., Dalfa, N., Saniyah, Z., Fitri,  W.  A.  &  Fadli,  A.  (2024). Manajemen Strategis Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan. Sindoro :  Cendikia  Pendidikan , 4 (2), 8–28. https://ejournal.warunayama.org/in dex.php/sindorocendikiapendidikan /article/view/2848/2776 Mochamad  Chairudin.  (2023).  Konsep Kebijakan Dan Perencanaan Strategis  Dalam  Pendidikan. JIPI: Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Islam ,
21 (02),  204–215.  https://doi.org/: https://doi.org/10.36835/jipi.v19i2
Nadhifa  Ardiana  Maharani,  Fitri  Hidayah, Diki Darmawan & Syunu Trihantoyo4. (2024). Analisis Sumber  dan  Jenis  Pembiayaan Pendidikan  di  Indonesia. Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI) , 2 (2), 25–39. https://doi.org/https://doi.org/10.55 606/jubpi.v2i3.3004 Nur, Andi Cudai. Analisis Kebijakan Publik , 2021. https://www.researchgate.net/public ation/350619992. Putri Hafidati. “Kebijakan Publik Terhadap Di Indonesia Pada Masa
Pemerintahan  Orde  Reformasi”  V, no. 1 (2020). Rosmawiah. “Kebijakan Pendidikan Nasional Dan ImplementasinyaPadaSekolahDasar ”  4,  no.  1  (June  1,  2023).
https://www.chem- upr.education/ojs/index.php/JIKT/a rticle/view/206/205.
Saefullah, A., Candra, H., Fadli, A., Pardian, R.  &  Ganesha,  S.  (2024).  Evaluasi Penerapan  ISAK  35  Terhadap Laporan  Keuangan  Di  Pendidikan Tinggi: Studi Kasus STIE Ganesha.
Journal Of Social Science Research , 4 , 3067–3079. https://doi.org/https://doi.org/10.31 004/innovative.v4i2.9787 Siburian,  G.  (2024).  Analisis  Konseptual Landasan Pendidikan dalam Konteks  Pembangunan  Pendidikan Berkelanjutan. Jurnal  Pendidikan Tambusai , 8 (1), 4935–4939.
https://doi.org/https://doi.org/10.31
004/jptam.v8i1.13150 Sunaryo, J. S., Purnami, A. S. & Mulyono, R.  (2024).  Manajemen  Mutu Terpadu Pada Pembiayaan Pendidikan  Sebagai  Bidang  Garap Manajemen  Pendidikan. Pendas : Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Dasar , 9 (1), 137–145.
https://doi.org/https://doi.org/10.23 969/jp.v9i1.12365
Sutansyah,  L.  &  Ramdani,  A.  (2023). Pembiayaan  Pendidikan:  Urgensi,
Tantangan, dan Solusi. Jurnal Pelita Nusantara , 1 (2), 221–226. https://doi.org/10.59996/jurnalpelit anusantara.v1i2.197 Tanjung, Alber, Salma Yetti, Aldri Frinaldi, and Syamsir Syamsir. “Implementasi Kebijakan Pendidikan  Terhadap  Kebijakan Publik.” JIM:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Pendidikan  Sejarah 8, no.  2  (April  29,  2023):  545–51. https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2. 24712.
Yudianto, U. C. B., Defauzi, P., Ahadiat, J. R.,  Ardiana,  L.,  Kusmiyati,  N.,
Nurlaela,  N.,  ...  &  Habibi,  M.  F. (2023).  Manajemen  Pembiayaan Pendidikan: Overview Implementasi Pembiayaan Pendidikan Di Satuan-Satuan Pendidikan.