SUSUNAN PENGURUS MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Penanggung Jawab Sumardi Efendi, M.Ag (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Editor In Chief M. Ikhwan, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

## Editor
Husamuddin MZ, MA (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Ida Rahma, MH (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Asy’ari, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
M. Ubaidillah Ridwanulloh, M.Pd.I (IAIN Kediri)
Sufrizal, M.Sh (IAIN Langsa)
Layout Muflihatul Fauza, ME (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat – Indonesia Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591 email : maqasidi@staindirundeng.ac.id www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

## DAFTAR ISI
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal ............................................................................................. 1 -14
Pre  –  Trial  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Untuk  Perlindungan
Hak-Hak Tersangka Iskandar ............................................................................................................... 15 -28
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo ...................................................................... 29-41
Wakaf  Benda  Tidak  Bergerak  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  dan
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Asra Febriani, Fadhila Mumtaz ......................................................................... 42 -53
Analisis  Pemanfaatan  Dana  Desa  Bumi  Sari  Kabupaten  Nagan  Raya
Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat Mustafa, Eza Aulia .............................................................................................. 54 -67
Penanganan  Tindak  Pidana  Khalwat  Di  Kabupaten  Nagan  Raya
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Khairul Adami ..................................................................................................... 68 -81

## Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

## Khairul Adami
Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia Email: adamikhairul10@gmail.com

## ABSTRAK
Tindak  Pidana  ialah  suatu  perbuatan  tercela  yang  bertentangan  dengan  Undang- undang atau dengan istilah lain di sebut dengan delik, tindak pidana terdiri dari tiga kata  yakni  straf  ialah  pidaa  dan  hukum,  baar  ialah  dapat  dan  boleh  serta  feit diartikan  sebagai  peristiwa,  tindakan,  perbuatan  dan  pelangaran,  tindak  pidana dibagi  menjadi  dua  bagian  yakni  tindak  pidana  formil  yakni  tindak  pidana  yang dianggap  telah  selesai  ketika  pelaku  telah  melakukan  tindakan  yang  dilarang  oleh perundang-undangan, tindak pidana materil ialah tindak pidana yang belum selesai dan baru terjadi. Khalwat (mesum) ialah perbuatan dua orang ketika berada ditempat tertutup  sedangkan  keduanya  bukanlah muhrim serta  tanpa  ikatan  pernikahan sehingga  mengarah  kepada  perbuatan  zina,  perbuatan  zina  ialah  perbuatan  yang meresahkan ketertiban umum dan merusak akhlak dan akidah.
Kata kunci: Tindak Pidana, Khalwat , Perundang-undangan

## Pendahuluan
Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana yang di lakukan  secara  sengaja  oleh  seseorang  serta  harus  di  pertanggung  jawabkan  dan telah  dinyatakan  bersalah  oleh  menurut  undang-undang  dan  dapat  di  hukum (Efendi  dan  Hadana,  2021).  Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  tidak  di perbolehkan  dalam  suatu  peraturan  serta  di  kenakan  sanksi  bagi  pelanggarnya, siapapun  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  akan  dikenakan  sanksi  sesuai dengan  perbuatanya. Pemberian  hukuman  pada  pelaku  tidak  dapat  di  putuskan begitu saja tanpa adanya tuntutan (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014).
Tindak  pidana  ialah  suatu  perbuatan  tercela  yang  bertentangan  dengan undang-undang  atau  dengan  istilah  lain  disebut  dengan  delik.  Sedangkan  Delik sendiri berasal dari bahasa latin “ delictum ” dalam kamus hukum yang merupakan perbuatan  atau  tindakan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  karena  melanggar undang-undang  tindak  pidana  (Sudarsono,  2007). Tindak  Pidana  terdiri  dari  tiga kata  yakni Straf ialah  pidana  dan  hukum, baar ialah  dapat  dan  boleh  serta feit diartikan  sebagai  peristiwa,  tindakan,  perbuatan  dan  pelanggaran.  Dalam  kitab
undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) tindak  pidana  merupakan dasar landasan keadilan hukum di Indonesia (Ikhwan dan Jamal, 2021).
Pengertian  dari  Tindak  Pidana  terbagi  menjadi  dua  yakni  tindak  pidana formil  ialah  tindak  pidana  yang  perumusannya  di  titik  beratkan  pada  perbuatan yang dilarang dalam kata lain tindak pidana ini ialah tindak pidana yang dianggap telah  selesai  ketika  pelaku  telah  melakukan  tindakan  yang  di  larang  oleh  undang- undang.  Tindak  Pidana  Materil  ialah  tindak  pidana  yang  berada  di  titikberatkan pada akibat dari perbuatan yang dilarang maksudnya tindak pidana ini ialah tindak pidana yang baru terjadi dan baru dianggap selesai bila akibat dari tindak pidana ini telah terjadi (repository.unpas.ac.id).
Khalwat (mesum)  adalah  perbuatan  dua  orang  ketika  berada  di  tempat tertutup  sedangkan  keduanya  bukanlah muhrim serta  tanpa  ikatan  perkawinan sehingga mengarah kepada perbuatan Zina, larangan khalwat adalah larangan untuk mencegah diri dari perbuatan zina, larangan ini dapat memberikan sanksi berat bagi pelanggarnya,  perbuatan  Zina  ialah  perbuatan  yang  meresahkan  ketertiban  umum serta merusak akhlak dan akidah (Alyasa dkk, 2007).
Islam dengan tegas melarang perbuatan Zina mulai dari perbuatan-perbuatan yang  mendekati  Zina  seperti  berdua-duaan  di  tempat  yang  tertutup  dan  sepi  bagi pasangan yang bukan muhrim . Adapun larangan khalwat di atur dalam bagian ketiga pasal  23  dan  pasal  24 Qanun Aceh  Nomor  6  tentang  Hukum  Jinayat. Khalwat yang merupakan jalan/peluang untuk terjadinya zina sehingga khalwat termasuk kedalam salah  satu  perbuatan  pidana. Adapun  hukuman  yang  efektif  di  laksanakan  untuk pelanggaran  tindak  pidana Khalwat ialah  hukuman  cambuk  sehingga  dapat memberikan  rasa  malu  dan  tidak  menimbulkan  resiko  bagi  keluarga.  Hukuman cambuk juga berdampak pada biaya yang ditanggung oleh pemerintah menjadi lebih murah di bandingkan dengan jenis hukuman lainnya.
Pelaksanaan  hukum  Islam  di  Aceh  berkenaan  dengan Khalwat dan  Jinayat tidak  lepas  dari  status  aceh  sebagai  daerah  otonomi  khusus  yakni  Provinsi  Aceh memiliki  hak  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  termasuk  pada  bidang  hukum (lembaran Negara RI: 2006). Aceh sendiri merupakan daerah setingkat provinsi yang memiliki keistimewaan khusus bagi masyarakat nya, termasuk keistimewaan dapat mengurus  sendiri  kepentingan  masyarakatnya  baik  itu  kepentingan  masyarakat maupun  pemerintahannya,  baik  dalam  aspek muamalah , jinayah dan siyasah namun sesuai  dengan  perundang-undangan  dalam  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (Efendi, 2020).
Pemerintah  aceh  dalam  hal  penanganan  tindak  pidana Khalwat menerbitkan beberapa aturan baik secara formil maupun materil antara lain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat, Qanun Aceh  Nomor  8  Tahun  2014  Tentang Pokok-Pokok  Syariat  Islam. Adapun  isi  dari Qanun Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Jinayat ialah:
1.  Pasal 23 ayat (1) yang jarimah khalwat , diancam dengan cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.
2.  Pasal  23  ayat  (2)  yang  berbunyi:’  sertiap  orang  yang  dengan  sengaja menyelenggarakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat diancam dengan cambuk  paling  banyak  15  kali  dan  dengan  150  gram  emas  murni  dan  penjara paling lama 15 bulan.
Sehingga dengan adanya Qanun tersebut maka hukuman bagi pelaku tindak pidana khalwat dapat  menjadi  pelajaran  bagi  seluruh  masyarakat  khususnya masyarakat Aceh ( Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 ) Adapun Qanun Aceh  nomor  9  tahun  2008  tentang  adat  istiadat  yakni  suatu pedoman  bagi  pemerintahan  aceh  untuk  menjalankan  berbagai  aturan  yang berhubungan  dengan  adat  istiadat  serta  menjadi  payung  hukum  yang  kuat  agar menjadi  peraturan  utama  adat  istiadat  yang  ada  di  Aceh.  Keseriusan  Pemerintah Aceh dalam menjaga dan menjalankan khasanah adat yang ada di aceh sehingga di terbitkannya Qanun Aceh  nomor  9  tahun  2008  tentang  adat  istiadat  menyebutkan bahwa  ada  hukum  pidana  yang  bisa  di selesaikan  dengan  hukum  Adat salah satunya  pada Qanun Aceh  Nomor  9  tahun  2008  Bab  VI  pasal  13  huruf  (d)  tentang Khalwat , Mesum (lembaran Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008).
Kabupaten Nagan Raya yang merupakan Kabupaten Pemekaran pada tahun 2002  hasil pemekaran  dari  Kabupaten  Aceh  Barat  berdasarkan  Undang-undang Nomor  4  tahun  2022  Pembentukan  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  Kabupaten  Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (PeraturanBPK,  2022). Qanun Aceh  nomor  9 tahun  2008  tentang  adat  istiadat  dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan peraturan di daerahnya.  Sebanyak  1.683.90  Jiwa  masyarakat  Kabupaten  Nagan  Raya  membuat pemerintah  kesulitan  melakukan  pengawasan,  sekilas  gambaran  masyarakat Kabupaten Nagan Raya selalu menjaga sistim kekeluargaan serta menjaga nama baik keluarga,  salah  satunya  ialah  marwah  akan  harga  diri  keluarga,  pada  Kabupaten Nagan  Raya  perbuatan melanggar  Pidana Khalwat masih  sangat  banyak  di perbincangkan  terutama  pada  daerah-daerah  dengan  masyarakat  yang  beragam suku. (https://naganrayakab.bps.go.id/2021)
Tindak pidana khalwat di Kabupaten Nagan Raya dapat di selesaikan melalui dua mekanisme yaitu dilakukan pada Kabupaten yakni oleh Satpolpp dan Wilayatul hisbah (WH) serta penyelesaian yang dilakukan secara adat oleh pemerintahan Desa (Yusrizal,  dkk.,  2019).  Pada  beberapa  kasus  pada  kabupaten  Nagan  Raya, penyelesaian  pidana Khalwat bisa  di  lakukan  secara  adat  sesuai  dengan Qanun (Perda)  Aceh  nomor  9  tahun  2008  tentang  Pembinaan  kehidupan  Adat  dan  adat istiadat  (https://www.mediaaceh.com).  Adanya  dua  mekanisme  penyelesaian berkaitan  dengan khalwat maka  menimbulkan  tanda  Tanya  bagi  masyarakat  awam
bahwa  seolah-olah  hukum  tebang  pilih.  Merujuk  pada ketentuan  peraturan Perundang-undangan  penyelesaian khalwat dapat  dilakukan  dengan  memilih  salah satu  mekanisme  yang  ditentukan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  baik penyelesaian  melalui  mekanisme  yang  diatur  dalam Qanun Aceh  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Jinayat maupun melalui mekanisme Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Adat Istiadat.
Adanya dua ketentuan yang mengatur mekanisme penyelesaian khalwat maka penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan Penanganan Tindak Pidana Khalwat di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian yuridis  empiris yakni Penelitian  dengan  mengkaji  Data  yang  di  dapat  dari  Lapangan  yaitu  mengkaji ketentuan  Hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  pada  kalangan  masyarakat (Suharsimi  Arikunto,  2012).  Abdul  kadir  dalam  bukunya  mengutarakan  Penelitian Yuridis  Empiris  adalah  Penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  ketentuan hukum  Normatif  secara  in  action  pada  peristiwa  hukum  di  kalangan masyarakat(abdul kadir Muhammad, 2004).
Bambang  Waluyo  dalam  bukunya  menyebutkan  Penelitian  Yuridis  Empiris ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat aspek sosiologis, bisa juga di sebutkan  dengan  sebuah  penelitian  lapangan  untuk  mengkaji  tentang  ketentuan hukum yang berlaku serta yang di jalankan di masyarakat (Bambang Waluyo, 2002).
Penelitian yuridis  empiris dikaji  melalui  tiga  data  yaitu primer , sekunder dan tersier , data primer ialah data utama yang di dapat dari wawancara terstruktur baik dari  pihak  yang  berperkara  maupun  dari  pihak  lain  diantaranya  masyarakat, Petugas  WH, dan  MAA. Data sekunder ialah  data  yang  didapat  dari  bahan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini bisa di sebut juga dengan bahan hukum, sedangkan bahan hukum tersier ialah data yang merupakan penggabungan dari  bahan  hukum primer dan sekunder ,  bahan  hukum tersier berisi  penjelasan  dari dua  bahan  hukum  tersebut seperti  buku-buku,  jurnal  dan  berita  serta  hasil wawancara. (http://repository.umy.ac.id. 2012)
Data  yang  penulis  dapatkan  dari  hasil  Penelitian  ini  selanjutnya  akan dirangkumkan demi  mengetahui  penyelesaian  tindak  pidana khalwat pada Kabupaten  Nagan  Raya,  data  tersebut  penulis dapatkan  baik  dari  hasil wawancara secara  langsung  maupun  dari  dokumen  yang  ada,  seperti  yang  kita  ketahui sebelumnya  pelanggaran  Pidana Khalwat pernah  terjadi  pada  Kabupaten  Nagan Raya  namun  tidak  di  publikasikan  sehingga  tidak  banyak  khalayak  yang  tahu. Analisis  ini  dilakukan  dengan  penelitian  yuridis  Empiris  yakni  dengan pengumpulan Dokumen dan Wawancara terstruktur dengan pihak terkait termasuk masyarakat dari Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kebutuhan Penelitian ini.

## Pembahasan/hasil

## A. Konsep Tindak Pidana Khalwat
Secara  hukum  Islam  “ Khalwat ”  merupakan  suatu  perbuatan  mungkar  yang dilakukan  oleh  dua  orang  yang  tanpa  ikatan  pernikahan  berdua-duaan  di  tempat sepi sehingga  dari  perbuatannya  itu  dapat  mendekati  Zina,  seperti  yang  telah  di jelaskan Syekh Sulaiman Al-Jamal bahwa khalwat merupakan pertemuan yang tidak diamankan terjadinya kearah zina dan Para Ulama Sepakat Khalwat adalah Haram, di dasarkan pada Ayat Alqur’an yang artinya “ dan janganlah kamu mendekati Zina, sesungguhnya  Zina  itu  satu-satunya  perbuatan  yang  keji  dan  satu  jalan  yang  jahat (jalan  yang  membawa  kerusakan)”Surat  al-isra  ayat  32.  Keharaman  ini  merupakan tindakan  yang  Prevensi, keharamannya  bukanlah  keharaman  pada  dirinya  sendiri melainkan  pada  hal  lain,  Keharaman Khalwat sama  dengan  Haramnya  zina  namun demikian  para  ulama  tidak  memberikan  hukum  yang  sama  akan  tindakan  ini (Muhammad Arifin: 2015).
Dari  segi  Bahasa, Khalwat berasal  dari  Bahasa  Arab  Khalwah  yang  berarti menyendiri dan khala yang berarti berseorang-seorang, bersih, kosong sesuatu yang lepas dan lain-lain lagi (Ahmad Warson: 1997). Dimana keadaan ini dimanfaat kan oleh  laki-laki  dan  perempuan  bersembunyi  dan  menjauh  dari  orang  lain  serta melalukan  perbuatan  amoral  yang  merusak  Syariat  Islam  dan  melanggar  aturan Allah  (Ikhwan,  2020).  Terdapat  dua  maksud  dari  perbuatan khalwat ,  yakni  positif dan negative, pada segi positif perbuatan khalwat yang di laksanakan oleh Rasulullah saat mengasingkan diri dan melakukan Zikir kepada Allah tidak menimbulkan nafsu Syahwat  sedangkan  perbuatan Khalwat negatif  ialah  perbuatan Khalwat yang  di maksud  dalam  tindak  pidana  yakni  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  dan perempuan  tanpa  sebuah  ikatan  yang  sah  sehingga  dapat  menimbulkan  Nafsu Syahwat (Al Yasa’ Abubakar: 2006)
Larangan  terhadap  tindak  pidana Khalwat dalam  hukum  Islam  berbeda dengan  penanganan  tindak  Pidana  Lainnya  dalam  Islam  yang  mengarah  kepada perbuatan seperti mencuri, meminum khamar dan lain-lain yang hanya melibatkan diri sendiri dan melibatkan materi saja. Tindak Pidana Khalwat justru mengarah pada perbuatan  yang  mendekati  Zina  sehingga  mempengaruhi  sisi  kehidupan  sesama manusia,  peraturan  ini  adalah  hal  yang  wajib di  ketahui  dan  dipatuhi dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan sehinga tidak terjadi pelanggaran hukum (Febriandi, dkk., 2021).
Tidak  ada  pengecualian  dalam  tindak  pidana khalwat meskipun  telah  ada ikatan  pertunangan,  karena  dalam  hukum  Islam  bertunangan  berbeda  dengan perkawinan.  pelanggaran  tindak  pidana khalwat juga  berlaku  untuk  wanita  yang sudah  dipinang  walaupun  dengan  alasan  untuk  meyakinkan  diri  menikahi  wanita yang sudah di pinangnya (Syeikh Hafiz Ali Syuasyi : 2005). Implementasi perbuatan yang menyebabkan seseorang di hukum dengan tindak pidana khalwat lebih kepada perilaku seksual dua manusia dewasa yang hanya melibatkan dua orang yakni laki-
laki dan perempuan (Efendi, 2021), ketika pasangan yang bukan muhrim melakukan perbuatan  melanggar  hukum  pidana Khalwat tidak  hanya  merugikan  kedua  belah pihak  namun  juga  menyebabkan  kegundahan  di  kalangan  masyarakat,  dan  dapat merusak  moral  anak  bangsa  dengan  perbuatan  yang  mendekati  Zina  tersebut sehingga  dapat  di  kategorikan  sebagai  perbuatan  yang  dapat  menganggu kemaslahatan ummah (kepentingan umum) (Efendi, 2019).
B. Penanganan  Tindak  Pidana Khalwat Berdasarkan  Peraturan  Perundang- undangan
Syariat  Islam  secara  formal  hanya  di  laksanakan  di  Provinsi  Aceh  semenjak disahkannya  Undang-undang  nomor  44  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Provinsi Daerah  Istimewa Aceh.  Dalam  penentuan  Daerah  Istimewa Aceh  Presiden  Republik  Indonesia  menimbang  sejarah  panjang  perjuangan masyarakat  Aceh  yang  telah  membuktikan  adanya  daya  tahan  yang  tinggi  yang bersumber  dari  kehidupan  yang  religius,  adat  yang  kukuh  dan  budaya  Islam  yang kuat  dalam  menghadapi  penjajah,  sehingga  adanya  pengakuan  dari  bangsa Indonesia  bahwa  Aceh  layak  di  berikan  penghargaan  berupa  keistimewaan  dalam memilih  Agama,  keistimewaan  kehidupan  Adat,  keistimewaan  pendidikan  dan keistimewaan  adanya  keterlibatan  ulama  dalam  penetapan  kebijakan  daerahnya. (Undang-undang Nomor 44 tahun 1999)
Masyarakat  Indonesia  telah  mengakui  bahwa  Aceh  merupakan  Daerah Istimewa  sehingga  Presiden  Republik  Indonesia  menetapkan  Undang-undang nomor  44  tahun  1999,  pengakuan  dari  Bangsa  Indonesia  juga  menunjukkan keyakinan  Bangsa  Indonesia  bahwa  Provinsi  Aceh  mampu  mengurus  rumah tangganya  sendiri  sehingga  Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia  menetapkan Undang-undang  nomor  18  tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Undang- undang  nomor  18  tahun  2001  tidak  berlaku  lagi  setelah  di  tetapkannya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh.  Sehingga  dapat memperkuat  jalannya  Syariat  Islam  di  Aceh  melalui Qanun yang  di  tetapkan  di Aceh. Qanun Aceh  nomor  6  tahun  2014  tentang Jinayah tepatnya  didalam pasal  23 ayat  1  menegaskan bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan jarimah Khalwat , diancam dengan uqubat ta’zir yaitu cambuk (Zulkarnaen: 2016)
Qanun Aceh nomor  10  tahun  2002  tentang  peradilan  syariat  Islam  di  aceh menyebutkan bahwa Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.  Peradilan  Syariat  Islam  adalah  bagian  dari  sistem  peradilan  nasional yang diakukan oIeh Mahkamah Syar'iah yang bebas dari pengaruh pihak manapun (Ikhwan  dan  Daudy,  2019),  sedangkan  Mahkamah  Syari’ah  itu  sendiri  ialah pengadilan  mahkamah  yang  merupakan  suatu  lembaga  publik  servis  dalam  suatu penegakan  hukum  dan  keadilan  yang  bertugas  melaksanakan  sebagian  kekuasaan
kehakiman  untuk  memberikan  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat. (ms_sigli.go.id/sejarah.2023)
Selain  dari Qanun nomor  10  tahun  2002,  pemerintah  Aceh  juga  menetapkan Qanun nomor  11  tahun  2002  tentang  pelaksanaan  Syariat  Islam  bidang  Aqidah, Ibadah dan  syiar  Islam  yang  bertujuan  untuk  membina dan  memelihara  keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat, meningkatkan pemahaman dan pengamalan, ibadah serta penyediaan fasilitasnya, menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami. Sehingga dalam menjalankan kehidupannya masyarakat Aceh jauh dari perbuatan maksiat meskipun ada sebagian dari masyarakat yang masih melakukan perbuatan  yang  melawan  peraturan  yang  telah  di  buat  oleh  pemerintah (dsi.acehprov.go.id).
Tidak hanya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), perbuatan pidana Khalwat juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah , diantara seluruh larangan yang ditetapkan dalam Qanun Aceh nomor  6  tahun  2014  salah  satunya  ialah  tentang Khalwat ,  Terkait  tentang  hukum Jinayah Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah meliputi:
1.  khamar
2.  maisir
3. khalwat
4.  ikhtilath
5.  zina
6.  pelecehan seksual
7.  pemerkosaan
8.  qadzaf
9.  liwath
10.  musahaqah.
Dalam  pengimplementasiannya Qanun nomor  6  tahun  2014  berlaku  untuk seluruh  masyarakat  provinsi  aceh  yang  beragama  Islam.  Hukum  jinayat  adalah hukum  yang  mengatur  tentang jarimah dan uqubat . Jarimah ialah  perbuatan  yang dilarang oleh syariat Islam dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 di ancam dengan uqubad hudud atau ta’zir (Husamuddin dan Liana, 2021). Yakni hukuman yang dapat dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  pelaku jarimah dan  bentuk  serta  besaran  yang  di tentukan dalam Qanun secara tegas. ( Qanun Nomor 6 tahun 2014)
Dalam hal Penanganan tindak pidana Khalwat juga dapat di selesaikan secara adat  dengan  merujuk  pada Qanun Aceh  nomor  9  tahun  2008  tentang  adat  istiadat yang ada di Aceh. Penyelesaian tindak pidana khalwat pada kabupaten Nagan Raya yang di selesaikan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dilakukan secara bertahap yaitu  ketika  akan  melakukan  Razia  pada  tempat-tempat  yang  dicurigai  menjadi tempat bermaksiat Pimpinan Satpol PP dan WH akan lebih dulu menyurati Kepala
Desa  tempat  akan  dilaksanakan  Razia  dan  memberikan  surat  peringatan  kepada pemilik tempat yang dicurigai, bila peringatan tidak diindahkan maka Satpol PP dan WH  akan  mendatangi  tempat  tersebut,  bila  ada  orang  yang  tertangkap  ketika dilakkan  Razia  maka  proses  penanganan  selanjutnya  akan  di  serahkan  pada Mahkamah Syariah untuk di selesaikan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah (Efendi, 2022). Namun berbeda halnya dengan kasus  yang  terjadi  di  lingkungan  Desa,  kasus  yang  terungkap  dari  hasil penggrebekan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  maka  akan dilakukan  penyelesaian secara Adat Istiadat sesuai dengan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Adat Istiadat oleh  Pemuka  adat  pada  Desa  dan  aparatur  Desa  tempat  terjadinya  penggrebekan dan  pemuka  adat  serta  aparatur  Desa  tempat  pelaku  berasal (Wawancara  dengan Ketua MAA Nagan Raya, 03 April 20223)
C. Penanganan Tindak Pidana Khalwat di Kabupaten Nagan Raya
Penanganan  tindak  Pidana Khalwat di  Provinsi  Aceh dalam  lingkup pemerintah kabupaten Nagan Raya dapat di selesaikan dengan dua Cara yakni pada kabupaten  di  selesaikan  oleh  satuan  wilayatul  hisbah  dan  pada  desa  di  selesaikan oleh pemuka adat di desa apabila masyarakatnya melakukan tindak pidana khlawat (Efendi,  2023). Ketetapan  proses  yang  melakukan  pelanggaran  Tindak  Pidana Khawat pada Kabupaten nagan raya dapat dilakukan dengan dua mekanisme yaitu mekanisme pengadilan (litigasi) dan mekanisme luar pengadilan (non litigasi).
Penyelesaian  litigasi  mekanismenya  di  awali  dengan  Satpol  PP  dan  WH diberikan wewenang oleh Qanun Aceh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan terkait  dengan  dugaan  pelanggaran  tindak  pidana khalwat selanjutnya  di  lakukan penuntutan  pada  kejaksaan  setempat  dan  di  bawa  ke  mahkamah  syari’at  untuk  di sidangkan  (Efendi,  dkk.  2023),  sedangkan  mekanisme  penanganan  non  litigasi dilaksanakan oleh pemuka adat yang di kembalikan ke masing-masing daerah dan di serahkan kembali ke Desanya dengan penyelesaian yang berbeda-beda dari setiap desa sesuai dengan kesepakatan pemuka adat dan masyarakat pada desa tersebut.
Penanganan  tindak  Pidana Khalwat sesuai  dengan Qanun Aceh  Nomor  6 tahun  2014  tentang Jinayah yaitu  apabila  sengaja  melakukan jarimah khalwat di cambuk  maksimal  10  kali  dan  denda  maksimal  100  gram  emas  murni  atau  penjara maksimal 10 bulan, Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat cambuk  maksimal  15  kali  atau  denan  150  gram  emas  murni  dan penjara  maksimal  15  bulan, Jarimah khalwat yang  menjadi  kewenangan  peradilan adat  di  selesaikan  menurut  ketentuan  dalam Qanun aceh  tetnang  pembinanaan kehidupan  adat  dan  istiadat  dan/atau  peraturan  perundabng-undangan  lainnya ( Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah )
Adapun  ketentuan  dalam  sangsi  pelaku  zina pada  kabuapten  nagan  raya telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah yakni:
1.  Sengaja melakukan jarimah zina cambuk 100 kali
2.  Mengulangi  perbuatan  zina  cambuk  100  kali  degnan  dengan  maksimal  120 gram emas murni serta penjara maksimal 15 bulan
3.  Menyediakan  fasilitas  perbuatan jarimah zina  cambuk  100  kali  atau  dengan maksimal 1000 gram emas murni atau penjara maksimal 100 bulan
4.  Setia  orang  dewasa  yang  melakukan jarimah dengan  anak  cambuk  100  kali atau denda 1000 gram Emas murni atau penjara 100 bulan
5.  Zina  dengan  yang  berhubungan  mahram  cambuk  100  kali  atau  denda  100 gram emas murni atau penjara 10 bulan
6.  Adapun pengakuan melakukan zina di cambuk 100kali.
Namun  dalam  hal  ini  di  Kabupaten  Nagan  Raya  tidak  ditemukan  adanya tindak  Pidana Khalwat yang  di  selesaikan  secara  hukum  dengan  merujuk  pada Qanun nomor  6  tahun  2014  dikarenakan  adanya  penyelesaian  secara  kekeluargaan yang  di  lakukan  oleh  masyarakat  melalui  pemuka  adat  yang  ada  pada  desanya masing-masing.  Achmad  Sofyat aji  sudrajad  mengatakan  “sejauh  ini  perbuatan pelanggar hukum berupa khalwat (mesum) tidak ada kasus yang di selesaikan secara hukum melalui peraturan kabupaten karena setiap ada kasus seperti itu pemerintah desanya  menyelesaikan  secara  kekeluargaan dengan  hukum  adat yang  ada di  desa sehingga  tidak  ter  ekspos  oleh  masyarakat  ramai,  adapun  yang  di  lakukan  seperti cambuk  saat  ini  itu  untuk  pelanggar Qanun jinayah lainnya”(wawancara  dengan hakim mahkamah Syariah, 3 April 2023)
Adapun  kasus  yang  pernah  di  tangani  oleh  Mahkamah  syariah  Kabupaten Nagan Raya berkaitan dengan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah dari tahun 2021  sampai  dengan  tahun  2022  terdapat  24  kasus Jinayah namun  tidak  ada  kasus pelanggaran tindak Pidana Khalwat , sebagaimana di jelaskan pada table di bawah ini:
No Tahun Kasus yang terjadi Jumlah 1 2 3 2021 2021 2021 Meisir Pemerkosaan Pelecehan Seksual 7 orang 3 orang 3 orang 4 5 6 2022 2022 2022 Meisir Pemerkosaan Pelecehan Seksual 3 orang 6 orang 2 orang
(Sumber Data dari Mahkamah Syariah Kabupaten Nagan Raya) Hakim  Mahkamah  Syariah juga  mengutarakan  sering  terjadi  perdebatan ketika  akan  di  lakukan  hukuman  cambuk  bagi  masyarakat  yang  melakukan pelangaran Qanun Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Jinayat  karena  sering mendapat kan  protes  dari  organisasi  yang  mempertahankan  HAM.  Pelanggaran Khalwat saat ini di kabupaten Nagan raya bila di jalankan dengan sungguh-sungguh maka akan
sangat  banyak  sekali  masyarakat  yang  di  tangkap  dan  dapat  di  berikan  efek  jera, namun  di  mahkamah  syariah  nagan  raya  belum  ada kasus Khalwat yang ditangani oleh  Mahkamah  Syari’ah  Kabupaten  Nagan  Raya.  “hukum  itu  untuk  manusia, bukan manusia untuk hukum jadi perspektif masyarakat bahwa adanya tebang pilih hukum  di  mahkamah  syariah  sebenarnya  itu  tidak  benar,  karena  pada  mahkamah Syari’ah  dalam  beberapa  tahun  terakhir  tidak  ada  kasus khalwat yang  dilaporkan, seseorang yang berkomentar seperti itu karena dirinya belum pernah merasakan hal yang  seperti  itu,  namun  masyasrakat  ini  harus  di  beri  pemahaman  ”(Wawancara dengan hakim Mahkamah Syariah, 3 april 2023).
Selain mahkamah Syariah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga memiliki Instansi pemerintah  yang  menjalankan  tugas  menertibkan  seluruh  masyarakat Nagan  raya dan  juga  memberikan  pembinaan  bagi  orang  yang  melanggar Qanun nomor  6  tahun  2014  tentang jinayah yaitu  Satpol  PP  dan  WH,  sebagaimana  di jelaskan pada tebel di bawah ini:
No Keterangan kasus Jumlah Kasus Tahun 1 2 3 4 Memakai pakaian ketat Pasangan melakukan tindakan khalwat Pelaku meisir Pelaku meisir 9 10 6 3 2021 2021 2021 2022
(Sumber Data, Kantor Satpol PP dan WH, tahun 2022)
Khusus  pelaku  tindak  pidana khalwat dan  yang  memakai  pakaian  ketat  di berikan pembinaan serta di serahkan kembali pada desanya dan di selesaikan secara adat  istiadat  di  daerahnya,  namun  bagi  pelaku  meisir  di  berikan  hukuman sebagaimana  di  tetapkan  dalam Qanun nomor  6  tahun  2014  tentang jinayah .  (data yang diberikan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya).
Selama  rentang  waktu  dari  tahun  2021  sampai  dengan  tahun  2022  pada kabupaten  Nagan  Raya  tidak  ada  kasus khalwat yang  di  tangani  secara  litigasi, karena  penyelesaian  kasus khalwat pada  Kabupaten  Nagan  Raya  saat  ini  lebih mengedepankan  penyelesaian  secara  nonlitigasi  karena  masyarakat  Kabupaten Nagan  Raya  menganggap  bahwa  perbuatan khalwat ialah  sebuah  AIB.  Perbuatan tindak pidana khalwat (mesum) di kabupaten Nagan Raya dapat di selesaikan secara adat bila di lakukan dalam skala ringan yakni perbuatan yang masih bisa di tangani pada  desa  yang  tidak  terlalu  memunculkan  polemik  di  kalangan  masyarakat  luas. Kabupaten  Nagan  Raya  pada  tahun  2023  baru  saja  melakukan  sosialisasi  terhadap peraturan  perbuatan  yang  dapat  di  kenakan  tindak  pidana Khalwat ,  karena  selama ini masyarakat Nagan Raya menyelesaikan permasalahan khalwat hanya di desanya, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ketua MAA Nagan Raya, Khairudin mengatakan  “selama  ini  di  kabupaten  Nagan  Raya  penyelesaian  kasus  pidana
Khalwat bisa  di  selesaikan  secara  adat  di  desa  dan  tidak  sampai  di  ketahui  public karena  sejatinya  masyarakat  di  nagan  ini  lebih  mengutamakan  kekeluargaan  dan marwah keluarga”(Wawancara Ketua MAA Nagan Raya, 3 April 2023).
Penyelesaian  Tindak  Pidana Khalwat di  kabupaten  Nagan  Raya  masih  di lakukan  secara  hukum  Adat adapun  mekanisme  penyelesaianya  sesuai  dengan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang adat istiadat telah di atur sanksi Adat yang dapat  di  berikan  untuk  pelaku  pelanggaran  adat  pada  perbuatan  tindak  pidana khalwat yakni :
1. Dikucilkan Hukuman atau sanksi bisa di berikan berdassarkan musyawarah majelis adat gampong kepada  seseorang  dalam  bentuk  di  kucilkan  dalam  kehidupan masyarakat, misalnya ketika ia melakukan perbuatan khalwat .
2. Di keluarkan dari gampong
Hal  ini  terjadi  bila  seseorang  mempunyai  perangai  mengganggu  orang  lain seperti khalwat ,  pencemaran  nama  baik,  mencuri  dan  bisa  melakukan pekerjaan yang mengotori gampong (pencemaran namabaik gampong )
3. Pencabutan gelar adat Pencabutan  gelar  adat  bila  perangkat  adat  di gampong terbukti  melakukan pelanggaran hukum adat, misalnya seorang teugnku imum menasar terbukti melakukan khalwat , maka ia akan langsung di cabut gelar adatnya.
Penerapan  peraturan  di  kabupaten  Nagan  Raya  yang  di  jalankan  saat  ini sudah  sesuai  dengan Qanun nomor  9  tahun  2008 termasuk  didalamnya  tindak pidana Khalwat itulah yang menyebabkan tidak adanya berita perbuatan Zina pada kabupaten  Nagan  Raya  yang  di  publikasi  demi  menjaga  marwah  dan  nama  baik daerahnya.

## Kesimpulan
Tindak  pidana  merupakan  perbuatan melanggar  hukum  pidana  yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, Serta perbuatan nya harus di pertanggung jawabkan  yang  telah  ia  lakukan,  dan  Telah  dinyatakan  bersalah  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  dapat  dikenakan  sanksi  atas perbuatannya  sendiri.  Perbuatan  pidana  sendiri  adalah  perbuatan  yang  tidak diperbolehkan  dalam  undang-undang  karena  dapat  diberlakukan  nya  sanksi  bagi pelanggarnya.  Tindak  pidana terdapat  3  kata  :  yaitu straf yang  artinya  pidana  dan hukum, dan baar adalah dapat dan boleh, sedangkan feit diartikan Sebagai peristiwa, tindakan,  perbuatan  dan  pelanggaran.  Kendatinya  hal  ini  lah  yang  akan  menjadi dasar  dan  landasan  demi  memperoleh  keadilan  Hukum  diindonesia  sendiri berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Begitu  juga  dengan  Pelaku  dugaan  perbuatan Khalwat pemerintah  Aceh sendiri mengeluarkan dan mengesahkan Qanun Aceh yang artinya Undang-undang bagi Pelanggar Khalwat yakni Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
dan Qanun Aceh  No  9  tahun  2008  tentang  pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat Istiadat.  Dan  Aturan  ini  lah  yang  akan  menjadi  payung  hukum  dan  agar terlaksananya syariat Islam yang kuat dan dapat menjadi khazanah bagi masyarakat Aceh bertujuan untuk membina dan memelihara ketakwaan masyarakat.
Khalwat ialah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  yakni  laki-laki  dan perempuan  di  tempat  sepi  sedangkan  mereka  bukan muhrim dan  tidak  ada  ikatan pernikahan  sehingga  dari  perbuatan  tersebut mendekati  zina.  Pada  kabupaten Nagan  Raya dengan  jumlah  penduduk  1.683.92  jiwa  merupakan  jumlah  penduduk yang  relative  banyak  dan  membuat  pemerintah  Kabupaten  Nagan  Raya  harus bekerja Ekstra untuk menertibkan masyarkatnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di  inginkan  salah  satunya  perbuatan  yang  melawan Qanun nomor  6  tahun  2008 tentang jinayah .
Kemudian  untuk  penyelesaian  tindak  pidana khalwat sendiri  dikabupaten Nagan Raya terdapat dua mekanisme penyelesaian nya, yang pertama penyelesaian secara  legitasi  dan  penyelesaian  secara  non  litigasi.  Penyelesaian  ligitasi  sendiri diawali dengan Satpol-PP/WH yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan  dan  penyelidikan  terkait  dugaan  tindak  pidana khalwat dan  kemudian dilakukan  penuntutan  kepada  kejaksaan  setempat  dan  setelah  itu  dilimpahkan kepada Mahkamah Syariah untuk disidangkan (Maifizar, 2022).
Sedangkan  penyelesaian  secara  non  litigasi  sendiri  dilakukan  oleh  pemuka adat  yang  dikembalikan  kepada  masing-masing  Daerah  dan  diserakan  kembali  ke desa  nya  dengan  penyelesaian  yang  berbeda-beda  dari  setiap  desa  sesuai  dengan kesepakatan  pemuka  adat  dan  masyarakat  pada  desa  Setempat.  Berdasarkan  hasil penelitian dan wawancara pihak terkait Dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa Kabupaten Nagan Hingga saat ini masih memegang teguh sistem kekeluargaan yang artinya  semua  yang  berhubungan  dengan  kasus Khalwat Diselesaikan  dengan mekanisme non litigasi atau diselesaikan secara kekeluargaan dan adat istiadat.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhamamd. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Andrisman,  T.  (2009). Hukum  Pidana:  asas-asas  dan  dasar  aturan  umum  hukum  pidana Indonesia . Penerbit Universitas Lampung.
Efendi,  S.  (2019). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Jarīmah  Zina  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur Menurut  Hukum  Positif  Danfiqh  Jinayah .  Syarah:  Jurnal  Hukum  Islam  & Ekonomi, 8(1).
Efendi, S. (2020). Criminal Sanctions of Liwath and Musahaqah Controllers in Positive Law and  Jinayah  Fiqh .  Lentera:  Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary  Islamic Studies, 2(1), 1-14.
Efendi, S. (2021). Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut Kuhp dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat . SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies, 3(1), 31-49.
Efendi, S. (2022). STAIN TDM Students’ Legal Awareness Level of Aceh Jinayah  Qanun . In  PROCEEDINGS:  Dirundeng  International  Conference  on  Islamic  Studies (pp. 1-21).
Efendi, S. (2023). The Role Of Tuha Lapan In Providing Sanctions For Persons Of Gampong Traditional Violations : English. Progressive Law Review, 5(01), 37-50.
Efendi,  S.,  &  Hadana,  E.  S.  (2021). Criminal  Law  And  Social  Development  In  Aceh .  In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on  Islamic Studies (pp. 185-196).
Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Hukum Pidana Dan Perkembangan Sosial Di Aceh . In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on  Islamic Studies (pp. 185-198).
Efendi, S., Noviana, N., Kartika, R., Maulida, Y., & Mutia, A. (2023). Sistem Informasi Mencatat Tata Cara Kerja Di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat . JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat, 1(1), 36-48.
Febriandi, Y., Ansor, M., & Nursiti, N. (2021). Seeking Justice Through Qanun Jinayat: The  Narratives  of  Female  Victims  of  Sexual  Violence  in  Aceh ,  Indonesia.  QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies), 9(1), 103-40.
https://naganrayakab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk.html https://paralegal.id/pengertian/khalwat
https://www.jpnn.com/news/tiduri-mahasiswi-anak-eks-bupati-terancam-cambuk https://www.mediaaceh.com/news/pasangan-diduga-mesum-dalam-wc-alun- alun-nagan-raya-sudah-dinikahkan/index.html
Husamuddin,  H.,  &  Liana,  E.  (2021). Penyelesaian  Jarīmah  Incest  Dalam  Fikih  Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan) . MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 74-85.
Ikhwan,  M.  (2020). Sharī’ah  in the  Public  Sphere:  The  Discourse  and  Practices  of  Islamic Law  and  Inter-Religious  Tolerance  and  Harmony .  Ulumuddin  Journal  of  Islamic Legal Studies, 1(2).
Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia .  Islam  Universalia:  International  Journal  of Islamic Studies and Social Sciences, 1(2), 180-212.
Ikhwan, M., & Jamal, A. (2021). Diskursus Hukum Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami  Kembali  Nilai-Nilai  Substantif  Agama .  al-Manahij:  Jurnal  Kajian Hukum Islam, 15(1), 173-186.
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Hukum Pidana . Jakarta. Kencana
Maifizar, A. (2022). Wilayatul Hisbah’s (WH) strategy to enforce the law against Khalwat case in Ujung Karang West Aceh Regency . Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 22(1), 37-52.
Oslami, A. F. (2022). Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut  Qanun Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat .  MAQASIDI:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum, 31-39.

## Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat
Qanun Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat Istiadat
Sudassono. 2007. Kamus Hukum . Jakarta: Rineka.
Sudirno Mertokusumo. 1999. Mengenal hukum . Yogyakarta: Liberty.
Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Hukum Suatu Pendekatan praktek, Jakarta, rineka Cipta, 2012
Utami,  A.,  Sukiakhy,  K.  M.,  &  Jummi,  C.  V.  R.  (2022). Proses  Penyusunan  Qanun Provinsi  Aceh  Tentang  Khalwat  (Mesum) .  MAQASIDI:  Jurnal  Syariah  dan Hukum, 15-30.
Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta. Sinar Grafika.
Yusrizal, Y., Mukhlis, M., & Amalia, N. (2019). Adat Court Vs Syariah Court: Study Of The  Legal  Culture  Of  Aceh  Communities  Completing  The  Khalwat  Cases . International  Journal  of  Recent  Technology  and  Engineering  (IJRTE),  7(6S5), 1367-1370.