## Pengembangan Pelayaran Perintis pada Perintis Pulau-Pulau Terisolir di Kepulauan Riau
Development Pioneer Shipping Development on Islands Isolated in Riau Islands
Syafril. KA
Sujarwanto
Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan Jl. Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat e-mail :syafrilka@yahoo.co.id
Naskah diterima  06 April 2015, diedit  14 April 2015, disetujui  28 Mei 2015

## ABSTRAK
Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia, yang terdiri dari pulau-pulau, dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil,  30% pulau-pulau tersebut belum bernama, dan belum berpenghuni.  Luas wilayahnya sebesar 252.601 km², sekitar 95% merupakan lautan, dan hanya sekitar 5% daratan. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 kabupaten, dan 2 kota, 47 kecamatan serta 274 kelurahan/desa. Hambatan geografis, demografis, dan transportasi laut menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersebar pada pulau-pulau kecil tidak menguntungkan, mengakibatkan ketertinggalan, keterisolasian atau keterpencilan dibandingkan pulau-pulau lainya yang mempunyai kemudahan pengangkutan yang lebih lancar. Dengan menggunakan pendekatan analisis tingkat aksesibilitas untuk memecahkan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari penelitian adalah perubahan tingkat konektivitas. Pelabuhan yang aktif di kepulauan Riau hanya 21 pelabuhan yang terakreditasi oleh angkutan laut penumpang, pelayaran perintis dan angkutan penyeberangan. Selanjutnya kapal-kapal komersial belum banyak melayani, karena secara ekonomis belum menguntungkan.
Kata kunci : Pelayanan perintis, pulau-pulau terluar, kepulauan Riau, Konektivitas.

## ABSTRACT
Riau islands is a province of Indonesia, which consists of the islands, the number of islands 2,408 large and small, 30% of these islands has not been named, and uninhabited. It covers an area of 252 601 km², about 95% is an ocean, and only about 5% of the land. Overall Riau Islands consists of 4 districts, and 2 cities, 47 districts and 274 villages / village. Barriers geographic, demographic, and marine transportation led to the utilization of natural resources are scattered  on  small  islands  unprofitable,  resulting  in  backwardness,  isolation  or  remoteness  compared  to  other islands that have the ease of transporting more smoothly. Using the analytical approach to solving the problems of accessibility levels. The expected outcome of the study is the change in the level of connectivity. Ports are active in the Riau archipelago only 21 ports are accredited by the sea transport of passengers, cruise and ferry transport pioneer. Further commercial ships has not been served, because it is not economically profitable.
J.Pen.Transla Vol.17 No.2 Juni  2015 :  45-53
Keywords: service pioneer, outer islands, Riau Islands, Connectivity.

## PENDAHULUAN
Dalam rangka pembangunan negara Indonesia masa kini dan masa yang akan datang, maka faktor pengangkutan  memegang  peranan  yang  sangat penting.  Barang-barang  harus  diangkut  dari  suatu daerah  ke  daerah  lainnya,  agar  barang  itu  dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.  Demikian pula orang  seringkali  bepergian,  dari  satu  daerah  ke daerah  lainnya  guna  memenuhi  kebutuhannya, seperti  mencari  pekerjaan,  menjual  atau  membeli barang,  berkunjung,  ataupun  hanya  pergi  rekreasi sebagai turis.
Kebutuhan penduduk akan barang-barang antara pulau  yang  satu  dengan  pulau  yang  lain  tentu bermacam-macam dan berbeda-beda demikian pula barang yang dihasilkannya.  Oleh karena itu, untuk mendistribusikan  dari  pulau  satu  ke  pulau  yang lainnya  diperlukan  alat  transportasi  laut  yang ekonomis yaitu kapal laut, dimana kapal laut mampu memindahkan orang maupun barang dalam jumlah besar.  Dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal/ terpencil, angkutan laut berfungsi sebagai promoting sector.
Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di In- donesia, yang terdiri dari pulau-pulau, dengan jumlah 2.408  pulau  besar,  dan  kecil,    30%  pulau-pulau tersebut  belum  bernama,  dan  belum  berpenghuni. Luas wilayahnya sebesar 252.601 km², sekitar 95% merupakan  lautan,  dan  hanya  sekitar  5%  daratan. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari  4  kabupaten,  dan  2  kota,  47  kecamatan  serta 274 kelurahan/desa.
Hambatan  geografis,  demografis,  dan transportasi laut menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersebar pada pulau-pulau kecil tidak menguntungkan,  mengakibatkan  ketertinggalan, keterisolasian atau keterpencilan dibandingkan pulau- pulau  lainya  yang  mempunyai  kemudahan pengangkutan yang lebih lancar.   Hal ini biasanya disebabkan  muatan  yang  kurang,  sehingga perusahaan  pelayaran  tidak  tertarik  untuk  datang mengangkut  karena  tidak  menguntungkan  bagi usahanya.    Walaupun  daerah  terpencil  tersebut memiliki potensi pengembangan yang potensial, tetapi akan tetap tertinggal jika tidak ada transportasi yang memadai untuk  mendukung  pengembangan  daerah tersebut.  Untuk  itu  diperlukan  pelayaran  perintis dalam  menunjang  pembangunan  daerah  di  pulau tersebut.  Pelayaran  perintis  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  bertujuan  untuk  memacu pertumbuhan daerah terpencil dan pedalaman.
Pelayaran  perintis  dan  pelayaran  rakyat merupakan jenis pelayaran yang dapat menjangkau daerah terpencil dan pedalaman. Pelayaran perintis diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membuka  daerah  terisolasi,  mendorong pembangunan ekonomi daerah yang memiliki potensi pembangunan,  meningkatkan  kegiatan  angkutan barang  dan  mobilitas  penduduk,  meningkatkan pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial  antar  masyarakat,  mewujudkan ketahanan  pangan  dan  keamanan  nasional,  serta memudahkan akses penyampaian informasi ke pulau- pulau kecil [1].
Menurut  Raharjo,  (2006)  dalam  Wavemarker Blog,  Fungsi  transportasi  dalam  pembangunan dikatakan sebagai pelayan pembangunan (servant of shipping  development).    Pelayanan  pembangunan diartikan  sebagai  usaha  penyediaan  fasilitas transportasi yang cukup, sehingga mampu melayani kebutuhan transportasi secara lancer [2].
Penyelenggaraan  pelayaran  perintis  sangat diperlukan dan layak dilaksanakan untuk menunjang pembangunan  daerah  dan  aksesbilitas  transportasi pulau-pulau  kecil.    Untuk  menghubungkan  antara pulau  yang  satu  dengan  pulau  lain  masyarakat memanfaatkan  sarana  transportasi  laut.  Namun berdasarkan pengamatan masih terdapat pelabuhan- pelabuhan/daerah  yang  tidak  saling  terhubung, terutama dengan transportasi laut. Belum optimalnya jaringan  pelayaran  perintis  di  Kepulauan  Riau, sehingga  masih  terdapat  wilayah  yang  belum terjangkau oleh pelayanan pelayaran perintis.

## METODE
Proses penyusunan penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi  dan  inventarisasi  peraturan perundang-undangan  terkait  dengan  angkutan  laut perintis,  inventarisasi  terhadap  trayek  pelayanan angkutan  laut  perintis,  inventarisasi  pelabuhan- pelabuhan/daerah  yang  belum  terkoneksi  di Kepulauan  Riau,  inventarisasi  daerah-daerah tertinggal di Ke Pulauan Riau, kemudian dilakukan analisis dan evaluasi.
Menurut Fidel Miro (2000) dalam Yani Latuheru, Pengembangan jaringan pelayanan transportasi laut diarahkan pada  jaringan  pelayanan  antar  provinsi, antar pulau dan antar Negara dengan memanfaatkan sarana  bantu  navigasi  pelayaran  untuk  kelancaran dan keselamatan pelayaran[3].Definisi transportasi antar-pulau  ( inter-island  shipping )  secara mendasar dirujuk dari American Shipping  act (US John Act) 1920 adalah pola pelayaran dalam sebuah wilayah  yang  intensitas  domestik  antar  pantai (coastal) lebih dominan dibanding dengan pelayaran

## Pengembangan Pelayaran Perintis ...SYAFRIL. KA, SUJARWANTO
antar  samudera  ( ocean-going ).  Pola  operasi transportasi  antar  pulau  dapat  bersifat  internal (interaksi di dalam pulau), interaksi antar pulau kecil, dan  interaksi  pulau  besar. Angkutan  laut  perintis adalah angkutan diperairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum  atau tidak terlayani  oleh angkutan  perairan  karena  belum  memberikan manfaat  komersial. Angkutan  laut  perintis  yang merupakan salah satu subsistem dari sistem angkutan laut  nasional,  diselenggarakan  oleh  pemerintah, dengan memberikan subsidi operasi kepada armada perintis yang diambil dari dana APBN dan disalurkan setiap tahun anggaran melalui DIPA.
Sebagai  subsistem  dari  sistem  angkutan  laut nasional,  angkutan  perintis  ini  timbul  sebagai konsekuensi logis dari:
1. Keadaan  geografis  Indonesia,  dengan  segala kaitannya antara lain masih beragamnya tingkat kemampuan  di  berbagai  bidang  kehidupan masyarakat  yang  disebabkan  oleh  kondisi geografis  tersebut.
2. Terbatasnya kemampuan angkutan laut nasional dalam negeri secara komersial.
3. Kebijakan pemerintah dalam upaya pelaksanan pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi dan keutuhan wilayah.
Pengoperasian angkutan  perintis pada  seluruh wilayah  perairan  Indonesia  dilakukan  dengan mempertimbangkan  hal-hal  yang  sifatnya  non komersial  dalam  rangka  untuk  mengembangkan potensi  di  wilayah  tersebut  agar  mampu  mengejar ketertinggalannya  dengan  daerah  lain.  Di  samping itu kriteria lain yang menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan angkutan perintis adalah:
1. Daerah  yang  tidak  dilayani  oleh  perusahaan pelayaran  yang  mengoperasikan  kapalnya berdasarkan perhitungan ekonomis;
2. Daerah  tersebut  secara  ekonomi  belum menguntungkan bagi penyelenggaraan pelayaran angkutan laut;
3. Daerah miskin, tertinggal ataupun daerah dengan tingkat  pendapatan  per  kapita  yang  masih rendah.
Dasar Hukum Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis :
1. Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2010 tentang Angkutan di Perairan;
3. Keputusan  Menteri  Nomor  33  Tahun  2001
tentang  Penyelenggaraan  dan  Pengusahaan Angkutan Laut.
Adapun  penelitian  sebelumnya  yang  pernah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Studi Angkutan Perintis Terpadu, Badan Litbang Perhubungan, 1991; Prioritas penyelenggaraan angkutan perintis ditujukan kepada daerah yang memiliki potensi pertumbuhan daerah yang relatif tinggi dengan aksesbilitas relatif rendah. Prioritas selanjutnya adalah daerah yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dengan aksesbilitas tinggi, atau daerah yang memiliki potensi pertumbuhan daerah kurang tinggi dengan aksesbilitas relatif tinggi.
2. Kajian  Pelaksanaan Angkutan  Laut  Perintis, Puslitbang Laut, 1994; Perkembangan selama 3  tahun terakhir  cukup  baik, terutama  setelah adanya  penambahan  jumlah  trayek,  kapal, pelabuhan singgah, dan produksi angkutan.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disinggahinya Suatu Wilayah di KTI oleh Kapal Perintis,  Imbang  Danandjojo,  1998;  Melalui metode pendekatan analisis faktor dan analisis komponen  utama,  penelitian  ini  menunjukkan adanya 6 faktor atau 6 komponen utama dalam menentukan lokasi yang disinggahi, dengan total konstribusi  sebesar  75,429%.  enam  faktor tersebut  yaitu  kondisi  geografis  dan  potensi primadona KTI, potensi demand berupa jumlah penduduk,  kinerja  operasional  kapal  perintis, ketersediaan sarana dan  prasarana  pelabuhan, potensi hasil industri dan terakhir potensi hasil perkebunan.
4. Studi  Pola  Penyelenggaraan  Angkutan  Laut Untuk  Daerah  Terpencil,  2005;  Melalui pendekatan  empirik  secara  sektoral,  regional, atau sektoral-regional, dan statistika deskriptif, kesimpulan yang diperoleh yaitu masih banyak daerah  terpencil  yang  belum  mernerima  jasa angkutan laut, potensi sumber daya ekonomi pada daerah  terpencil  tidak  dapat  didistribusi  ke daerah berkembang karena keterbatasan sarana dan  prasarana  transportasi  laut,  pemerintah belum  sepenuhnya  berkoordinasi  dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat atau pihak  terkait  dalam  mengupayakan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan angkutan laut dari sisis pendanaan, kerjasama dan lain-lain, serta kesulitan masyarakat untuk berinteraksi  ke  luar  daerahnya  karena aksesbilitas  pelayanan  angkutan  laut  yang sangat  rendah.
5. Tingkat Aksesbilitas Jaringan Transportasi Antar
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara,  Imbang  Danandjojo,  2010;  Dengan metodelogi  konektivitas  meliputi  jaringan, jaringan  planar  dan  nonplanar,  Jaringan Keterhubungan Minimal, Jaringan Keterhubungan Lengkap, Matriks Jaringan, dan Matriks  Aksesbilitas  Total,  hasil  kajian menunjukkan  nilai  aksesbilitas  total  provinsi Maluku  dan  Maluku  Utara,  Perhitungan  nilai aksesbilitas provinsi Maluku dan Maluku Utara, pusat  jaringan  pelayanan  transportasi  yang terbentuk di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan  nilai  aksesbilitas  terendah  untuk  Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Alur Pikir pemecahan permasalahan Penelitian Pengembangan Jaringan Angkutan Laut Perintis di Kepulauan Riau, perlu disusun pola pikir pendekatan kajian berdasarkan kondisi jaringan transportasi laut yang ada.  Penjabaran pola pikir tersebut sebagai berikut.
1. Melakukan  identifikasi  mengenai  pulau-pulau yan  berpenghuni  serta  daerah  yang  tertinggal yang  ada  disetiap  kabupaten/  kota  di  seluruh
provinsi di Kepulauan Riau.
2. Identifikasi pulau-pulau berpenghuni yang sudah dilayani  angkutan  perintis  melalui  data operasional  jaringan  transportasi  laut  perintis yang ada di kabupaten/ kota di Kepulauan Riau.
3. Identifikasi kriteria daerah yang perlu mendapat layanan  perintis diantaranya yang menghubungkan daerah-daerah terpencil, serta daerah perbatasan dan atau belum berkembang serta  daerah  yang  potensial  namun  belum berkembang  dengan  daerah  yang  telah mengalami kemajuan atau berkembang.
4. Melakukan  analisis  tingkat  konektivitas transportasi  laut  perintis  di  Kepulauan  Riau, dengan melihat keterhubungan kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Riau.
5. Analisis deskriptif dan analisis aksesbilitas untuk menilai  tingkat  konektivitas,  kriteria  layanan perintis dan layanan perintis saat ini.
6. Analisis  trayek  untuk  mencari  kemungkinan- kemungkinan daerah yang belum terlayani dapat terlayani,  misal  dengan  membelokkan  trayek
Gambar.1 Alur Pikir Kajian Pengembangan Jaringan Angkutan Laut Perintis di Kepulauan Riau
Tingkat Konektivitas Dilayani Perintis Identifikasi Pulau di Kepulauan Riau Perubahan Tingkat Konektivitas Analisis Tingkat Aksesbilitas Rekomendasi Potensi Pulau Berpenghuni Pulau Berpenghuni Pulau Tidak Berpenghuni
Tidak Dilayani Perintis
yang sudah ada atau menyusun trayek baru.
7. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi
Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang akan diperoleh langsung dari hasil tinjauan  di  lapangan.  Data  primer  berupa  hasil wawancara atau pengisian kuesioner dari pihak-pihak yang  terkait  dengan  kondisi  ketersediaan  jaringan yang ada. Sedangkan data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari studi literatur, sumber- sumber atau instansi terkait.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Pembangunan pelabuhan di wilayah Kepri juga sangat baik, hampir setiap pulau yang berpenghuni memiliki  pelabuhan/dermaga.  Didukung  dengan transportasi  darat  (jalan  raya)  yang  terhubung langsung  menuju  ke  pelabuhan  menjadikan  sistem transportasi laut di wilayah Kepri menjadi lebih hidup.
Provinsi  Kepulauan  Riau  mempunyai  36 pelabuhan  yang  aktif, 5  pelabuhan  untuk  kegiatan penyeberangan, dan  31 merupakan  untuk  kegiatan angkutan laut.Kota Batam  mempunyai 7 pelabuhan, yang melayani kapal-kapal luar negeri, antar pulau, dan  antar  kabupaten/  kota.  Kabupaten  Bintan  4 pelabuhan, antara lain Pelabuhan Kijang melayani kapal-kapal PT. PELNI.  Kabupaten Tanjung Balai Karimun 2 pelabuhan, antara lain Pelabuhan Tanjung Balai Karimun melayani kapal-kapal luar negeri, antar pulau,  dan  antar  kabupaten/kota.  Kabupaten Anambas  3  pelabuhan.  Kabupaten  Lingga  11 pelabuhan. Kabupaten Natuna 5 pelabuhan, dan kota Tanjungpinang mempunyai 3 pelabuhan, pelabuhan Sri Bintan Pura kapal-kapal luar negeri, antar pulau, dan antar kabupaten/ kota.  Dari pelabuhan Batam, Tanjungpinang, dan Tanjung Balai Karimum banyak aktivitas penumpang dari luar negeri (Singapura dan Malaysia).  Untuk lebih  jelasnya bisa  di lihat  pada tabel 1.
Provinsi Kepri sendiri sebenarnya sudah memiliki sistem transportasi laut yang cukup baik, atau sangat baik bila dibandingkan dengan daerah lain di Indone- sia. Ada 3 transportasi utama yang bisa diakses publik, yaitu  Ferry  Ro-ro,  Ferry  (kapal  cepat),  dan  speed boat  (seperti  Kerapu  dan  Predator  di  Jakarta). Ketiga  jenis  kapal  tersebut  menjangkau  hampir seluruh wilayah.  Untuk jarak dekat misalnya seperti P. Batam–P. Bintan bagian barat bisa menggunakan Ro-ro dengan waktu tempuh 1 jam, atau Speed Boat yang hanya membutuhkan waktu 15 menit.  Untuk jarak  menengah  atau  jauh  (antar  kabupaten  atau negara) tersedia Kapal Cepat dengan waktu tempuh bervariasi.  Ketiga  jenis  kapal  tersebut  beroperasi setiap hari, bahkan setiap jam pada siang hari.
Tabel  2.  Nama  Pelabuhan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  berdasarkan Peruntukan dan Kabupaten/ Kota
No. Nama Pelabuhan Peruntukan Kabupaten/ Kota 1 ASDP Telaga Punggur, ASDP Batam, 2 Batam Centre, Laut Batam, 3 Batu Ampar, Laut Batam, 4 Harbour Bay, Laut Batam, 5 Nongsa, Laut Batam, 6 Sekupang, Laut Batam, 7 Sijantung, Laut Batam, 8 Telaga Punggur, Laut Batam, 9 Kijang Laut Bintan 10 ASDP Tanjung Uban, ASDP Bintan, 11 Bulang Linggi, Laut Bintan, 12 Sri Bayintan, Laut Bintan, 13 ASDP Parit Rempak, ASDP Karimun, 14 Tanjung Balai Karimun,  Laut Karimun, 15 Tarempa, Laut Kep. Anambas 16 Letung Jemaja, Laut Kep. Anambas 17 Sunggak, Laut Kep. Anambas 18 ASDP Desa Jagoh, ASDP Lingga 19 Bakong, Laut Lingga 20 Dabo Singkep, Laut Lingga 21 Kote, Laut Lingga 22 Marok Tua, Laut Lingga 23 Pancur, Laut Lingga 24 Penuba, Laut Lingga 25 Sei Tenam, Laut Lingga 26 Senayang, Laut Lingga 27 Sungai Buluh, Laut Lingga 28 Tanjung Buton, Laut Lingga 29 Tanjung Setelung Serasan, Laut Natuna 30 Midai, Laut Natuna 31 Penagih, Laut Natuna 32 Pulau Laut, Laut Natuna 33 Pulau Subi, Laut Natuna 34 ASDP Dompak, ASDP Tanjungpinang 35 Sri Bintan Pura, Laut Tanjungpinang 36 Sri Payung, Laut Tanjungpinang
Sumber :  KP. 414 Tahun 2013, tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
Pelabuhan-pelabuhan  di  Provinsi  Kepulauan Riau disinggahi oleh 3 kapal yang di operasikan oleh PT. PELNI, yaitu: kapal Bukit Raya dengan kapasitas penumpang sebanyak 1.000 penumpang, dan kapal Lawit dengan kapasitas 1000 penumpang.
1. Kapal  Bukit  Raya  menyiggahi  pelabuhan- pelabuhan di Kepulauan Riau dari 2 arah, yaitu arah  Barat  dan  arah  Timur  (Tanjung  Priok- Belinyu-Kijang-Letung-  Tarempa/Anambas- Ranai; dan Surabaya-Pontianak-Serasan-Midai- Ranai).
2. KM.  Lawit  (Tarempa-Letung-Kijang-Tanjung Pandan-Tg.  Priok-Pontianak-  Surabaya- Pontianak-Serasan-Midai-Natuna. 3).
3. KM.UMSINI  (Kijang/Tg.Pinang-Jakarta- Surabaya-Makassar-Maumere-Larantuka- Lewoleba/Lembata-Kupang.PP).
Terdapat  4  kapal  perintis  yang  menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di  Provinsi Kepulauan  Riau. Tiga  kapal  berpangkalan  di  Provinsi  Riau  yaitu  2 (dua) kapal di Pelabuhan Tanjung Pinang dan 1 (satu)
Tabel 2. Perkembangan Realisasi Muatan Barang Dan Penumpang di Pelabuhan Tanjung Pinang Tahun 2002 – 2012
Tahun R-06 R-07 Jumlah Muatan (Ton) Jumlah Penumpang (Orang) Jumlah Muatan (Ton) Jumlah Penumpang (Orang) 2002 1.286 9.944 - - 2003 309.700 4.182 - - 2004 275 3.495 - - 2005 280 7.807 - - 2006 938 7.165 - - 2007 15.734 2.745 - - 2008 4.093 2.800 - - 2009 3.555 23.009 - - 2010 863 4.655 - - 2011 4.250 25.010 - - 2012 641.781 23.734 601,2 946
Sumber:  Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Pinang, 2013
kapal berpangkalan di pelabuhan Kijang. Sementara itu 1 (satu) kapal berpangkalan di pelabuhan Sintete Provinsi Kalimantan Barat.
responden.
Adapun  obyek  yang  dipertanyakan  kepada responden antara lain mengenai : Rute/jarak tempuh kapal,  keteraturan  kunjungan  kapal  di  pelabuhan pangkalan dan setiap pelabuhan singgah, frekuensi kunjungan kapal di pelabuhan pangkalan dan setiap pelabuhan singgah, lama satu round voyage kapal, keamanan penumpang di kapal,  keamanan muatan di kapal, kenyamanan penumpang di kapal, kapasitas ruang  penumpang  kapal,  kapasitas  ruang  muatan
Pada  rute  R-06  dengan  pelabuhan  pangkalan Tanjung Pinang, muatan yang diangkut mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2012, dengan jumlah  muatan  barang  yang  diangkut  mencapai 641.781 ton. Jumlah tersebut hampir 2 kali lipat dari jumlah  barang  yang  diangkut  pada  tahun  2003, sedangkan  tahun-tahun  sebelumnya  barang  yang diangkut tidak menunjukkan jumlah yang berarti. Pada rute R-06 merupakan rute baru di Pelabuhan Tanjung Pinang  yang  mulai  beroperasi  pada  tahun  2012 dengan  jumlah  muatan  601,2  ton  dan  penumpang sebanyak 946 orang.
Data primer diperoleh melalui wawancara dan melalui kuisioner dengan penumpang kapal perintis di setiap pelabuhan yang menjadi obyek survei, yang meliputi opini penumpang terhadap pelayanan kapal perintis saat  ini. Jumlah  responden  yang  diperoleh untuk  keseluruhan  lokasi  survei  sebanyak  90
kapal,  alat  keselamatan  penumpang  di  kapal,  alat bongkar muat barang di kapal, sistem  penanganan B/M barang di kapal, tarif penumpang kapal, tarif muatan  kapal,  pelayanan  kapal  Angkutan  Laut Perintis, dan ketehubungan antar pulau.
Gambar 2. Grafik perkembangan Muatan dan penumpang di pelabuhan Tanjung pinang
Hasil  penilaian  responden  tersebut  dapat dievaluasi sebagai berikut:
1. Sebanyak  54,26  %  responden  menilai  bahwa angutan laut perintis di kepulauan Riau sudah berada  di  atas  angka  rata-rata.    Hal  terlihat bahwa sebanyak 52,56% responden menilaian bahwa  angkutan laut  perintis sudah  baik,  dan 1,75% menilai sangat baik;
2. Sebanyak  35,88%,  responden  menilai  bahwa angkutan laut di Kepulauan Riau biasa saja; dan
3. Sebanyak 9,82% responden mengatakan bahwa angkutan laut perintis masih dalam kategori di bawah  rata-rata.
Melihat  aspek  yang  masih  berada  di  bawah angka  rata-rata,  maka  perlu  adanya  perbaikan terhadap:
1. Rute/jarak  tempuh  kapal  perintis.  Menurut responden rute/jarak tempuh kapal perintis masih terlalu lama, sementara masyarakat membutuh angkutan laut yang dapat mengantisipasi mobilitas mereka yang lebih cepat.
2. Frekuensi  kunjungan  kapal.  Dilihat  dari  sisi frekuensi  kunjungan  kapal,  masyarakat menilaian  masih  terlalu  lama.  Frekuensi kunjungan  kapal  ini  sangat  dirasakan  bagi masyarakat  yang  berada  di  bagian  Selatan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu pulau Dabo dan Singkep. Pada musim ombak besar, kunjungan kapal  ini  juga  dirasakan  dirasakan  oleh masyarakat  Kabupaten-kabupaten  yang termasuk  dalam  gugusana  Pulau  Tujuh (Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas). Dengan  kurangnya  frekuensi  kapal  ini, masyarakat  sering  menggunakan  kapal-kapal ikan, yang secara aturan dan aspek keselamatan sangat  kurang  memadai  untuk  mengangkut penumpang.
3. Keterhubungan antar pulau. Dalam kondisi laut bersahabat,  keterhubungan  antar  pulau  ini sebenarnya  sudah  cukup  memadai.  Karena cukup banyak kapal-kapal cepat yang melayani. Namun  pada  kondisi  musim  gelombang  dan ombak  besar,  masyarakat  sangat  tergantung kepada kapal penumpang PT. PELNI dan kapal- kapal perintis.
Strategi untuk menghubungkan antar kabupaten/ pelabuhan-pelabuhan  yang  terdapat  di  Provinsi Kepulauan  Riau,  terutama  angkutan  laut  perintis, perlu  dilakukan  strategi  pengembangan,  sehingga terdapat  konektivitas  dalam  wilayah  tersebut. Strategi  tersebut  mencakup  jaringan  dan  trayek, penempatan kapal dan frekuensi.
Dalam penyusunan trayek juga perlu dilakukan
analisis  komoditi  antara  daerah  surplus  dengan daerah minus, sehingga terjadi perdagangan antara daerah-daerah  tersebut.  Dilihat  dari  hirarkhi pelabuhan maka pelabuhan Batam, Tanjung Pinang, Tarempa,  Rani,  dan  Tanjung  Balai  Karimun merupakan  titik  simpul  utama  bagi  pelabuhan- pelabuhan  lainnya.    Titik  simpul  utama  artinya pelabuhan tersebut dapat dijadi out/ inlet komoditi bagi  pantai  Kepulauan  Riau.  Variasi  trayek  yang disusun  harus  mencerminkan  adanya  daerah bangkitan dan daerah tarikan.  Karena itu perpaduan antara pelabuhan pengumpan lokal, pengumpan re- gional,  dan  pelabuhan  pengumpul    harus  ditata sedimikian rupa, sehingga daerah-daerah miskin akan dapat terhubungan dengan daerah-daerah yang lebih maju.  Pelabuhan  Batam  (Batu Ampar,  Sekupang, Nongsa)  merupakan  pelabuhan  utama,  Pelabuhan Tanjung Pinang, Dompak, Tanjung Uban, Tanjung Batu,  Tanjung  Balai  Karimun,  dan  Tarempa merupakan pelabuhan pengumpul.
Berdasarkan analisis terhadap trayek angkutan laut yang ada, maka diusulkan trayek-trayek baru, yang  kurang  dari  10  hari.   Trayek-trayek  tersebut adalah:
1. Rute ke Selatan: Home  Base Tanjung Pinang, dengan  total  jarak  layar  300  mil,  dengan kecepatan rata-rata 12 mil, maka hari layarnya adalah 25 jam.  Untuk jam labuh pada pelabuhan yang  menjadi  pusat  tarik  selama  6  jam,  dan pelabuhan bangkitan 3 jam, maka total jam labuh adalah :Tanjung Pinang, sekupang, dan Belinyu selama 18 jam; Tenam, Dabo, Pulau  Berhala, dan  Pulau  Pekajang  15  jam.    Sehingga  jam labuhnya  selama  33  jam.  Total  seadays  dan portdays adalah  25+33 jam=58 jam (2 hari+10 jam).Dengan  pusat  tarikan  Tanjung  Pinang, Batam dan Pangkal Pinang. Tanjung pinang- 45- Sekupang-96-Sei Tenam-42-Dabo-24- P.Berhala-56-P Pekajang-37-Blinyu (Bangka).
2. Rute ke Timur: Home Base Sintete, dengan total jarak layar 456mil, dengan kecepatan rata-rata 12 mil, maka hari layarnya adalah 38 jam. Untuk jam labuh pada pelabuhan yang menjadi pusat tarikan selama 6 jam, dan pelabuhan bangkitan 3  jam,  maka  total  jam  labuh  adalah  :Tanjung Pinang, Pontianak , dan Sintete selama 18 jam; Tambelan 3.  Sehingga jam labuhnya selama 21 jam. Total seadays dan portdays adalah  38+21 jam=59  jam  (2  hari+11  jam).  Dengan  pusat tarikan Tanjung Pinang, dan Pontianak. Tanjung Pinang-45-Sekupang-96-Sei  Tenam-42-Dabo- 24-  P.Berhala-56-P  Pekajang-37-Blinyu (Bangka). Sintete-95-Tambelan-135-Pontianak – 135 – Tambelan – 226 -Tanjung Pinang.
3. Rute  ke  Barat:  Home  Base  Kijang  adalah :Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, dan Dumai. Dengan pusat tarikan Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, dan Dumai.  Tanjung pinang-45- Sekupang-96-Pulau Tjombol- Pulau Sugi-Tanjung  Batu  (p.Kundur)-Tanjung  Balai Karimu-Dumai
4. Rute ke Utara: Home Base Kijang, dengan total jarak layar 376 mil, dengan kecepatan rata-rata 12  mil,  maka  hari  layarnya  adalah  32    jam. Untuk jam labuh pada pelabuhan yang menjadi pusat  tarik  selama  6  jam,  dan  pelabuhan bangkitan 3 jam, maka total jam labuh adalah :Tanjung Pinang, 6 jam; Tambelan, kuala Maras, Tarempa, Midai, dan S. Lampa selama 15 jam. Sehingga  jam  labuhnya  selama  21  jam.  Total seadays dan portdays adalah  32+21 jam=53 jam (2 hari+5 jam). Dengan pusat tarikan Tanjung Pinang dan Tarempa. Kijang-175-Kuala Maras- 37-Tarempa-112-Midai-52-S.Lampa.
5. Rute Natuna-Kalimantan: Home Base Sintete, dengan  total  jarak  layar  570    mil,  dengan kecepatan rata-rata 12 mil, maka hari layarnya adalah 48  jam.  Untuk jam labuh pada pelabuhan yang  menjadi  pusat  tarik  selama  6  jam,  dan pelabuhan bangkitan 3 jam, maka total jam labuh adalah :Ranai,  dan  Sintete,  12    jam;  Serasan, Subi, Pulau Laut, Seluan, Sedanau, S Lampa, Subi, Serasan 27 jam.  Sehingga jam labuhnya selama  39    jam.  Total  seadays  dan  portdays adalah  49+39  jam=88  jam  (3  hari+16  jam). Dengan pusat tarikan Ranai dan Sintete. Sintete- 105-Serasan-50-Subi-65-Ranai-60-P  Laut-36- Seluan-14-Sedanau -20-S Lampa – 50 – Sumbi – 50 – Serasana -105 - Sintete.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  dan  evaluasi  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Provinsi Kepulauan Riau, merupakan provinsi kepulauan yang mempunyai potensi yang sangat bagus  dibidang  pertambangan,  perikanan, pariwisata, dan industri.
2. Letak provinsi Kepulauan Riau yang berada di Selat Malaka, dan berbatasan langsung dengan negara Singapura, Malaysia, Filiphina, Vietnam, dan Cina menenpatkan Provinsi Kepulauan Riau selain  merupakan  benteng  bagi  Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga merupakan modal dalam  pengembangan transportasi laut Indonesia.    Hal  ini  dibuktikan  dengan dibangunnya  Batam  sebagai  pelabuhan Internasional dan pusat Kawasan Industri.
3. Sebagai wilayah kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau  masih  belum  terkonektivitas  secara memadai,  baik  antar  pulau  maupun  antar kabupaten/ kota.
4. Dari 36 pelabuhan yang aktif, baru sebanyak 21 pelabuhan yang terkoneksi, oleh angkutan laut penumpang,  pelayaran  perintis  dan  angkutan penyeberangan.
5. Kapal-kapal  komersil  belum  banyak  yang melayani pelabuhan-pelabuhan tersebut, karena secara ekonomis belum mengungtungkan.
6. Masih banyak pulau-pulau  yang dihubungkan dengan  kapal-kapal  pelra/  ikan,  yang  secara aspek  keselamatan  sangat  rawan  untuk mengangkut penumpang.

## SARAN
1. Perlu dilakukan penambahan  rute kapal-kapal perintis terutama pada wilayah bagian Selatan (Kabupaten  Lingga),  sehingga  terjadi peningkatan  pelabuhan  singgah  dan  frekuensi kunjungan.
2. Kapal-kapal perintis tersebut terkoneksi dengan kapal-kapal penumpang yang dioperasikan oleh PT.  PELNI.
3. Perlu  melakukan  pengembangan  pelabuhan- pelabuhan, sehingga kapal-kapal penumpang PT. PELNI dapat sandar di pelabuhan.

## UCAPAN  TERIMA  KASIH
Mengucapkan  terima  kasih  kepada  seluruh pegawai Puslitbang Perhubungan Laut, dan KSOP Tanjung Pinang yang telah membantu penelitian ini.

## DAFTAR  PUSTAKA
[1]. ——,  1991,  Penelitian  Angkutan  Perintis Terpadu, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
[2]. Adisasmita,  Rahardjo.  2006.  Pembangunan Pedesaan  dan  Perkotaan, Yogyakarta:  Graha Ilmu
[3]. Miro,  Fidel,  2002,  Perencanaan  Transportasi, Erlangga, Jakarta
[4]. ——, 1994, Kajian Pelaksanaan Angkutan Laut Perintis,  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Perhubungan Laut;
[5]. Rodrigue, J.P. (2003)., International and Regional Transportation, Department
[6]. Black,  J.  (2000),  Urban  Transport  Planning, Theory and Practice, Croom Helm Ltd., London.
[7]. ——,  2005,  Studi  Pola  Penyelenggaraan Angkutan Laut Untuk Daerah Terpencil, Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Perhubungan bekerjasama  dengan  Lembaga  Pengembangan Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti;
[8]. Imbang Danandjojo, 1998. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disinggahinya Suatu Wilayah di KTI oleh Kapal Perintis, Jakarta
[9]. Danandjojo, Imbang, 2010, Tingkat Aksesibilitas Jaringan Transportasi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi  Maluku  dan  Maluku  Utara,  Jurnal Penelitian Transportasi Laut;
[10] Taaffe, E.J, Gauthier, H.L, O’Kelly, M.E, 1996, Geography  of  Transportation,  Prentice  Hall, Upper Saddle River, New Jersey;
[11] Peraturan Perundang  undangan
[12] Provinsi dalam angka BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2014
[13] Provinsi dalam angka BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2015
[14. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2010.  Tentang Angkutan  di Perairan, Jakarta
[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008. Tentang Pelayaran, Jakarta.