## KEDUDUKAN HUKUM PENCALONAN KUOTA 120% BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI ACEH

## LEGAL POSITION OF QUOTA 120% CANDIDACY FOR PROSPECTIVE LEGISLATIVE MEMBER CANDIDATES IN ACEH
Wildan Zacky E 1 , Elidar Sari 2 , Yusrizal 3
1 Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## ABSTRAK
Implementasi  pendaftaran  bakal  calon  anggota  DPRA  dan  DPRK  paling  banyak 120%  oleh  partai  politik  lokal  pada  setiap  Daerah  Pemilihan  (Dapil)  di  Aceh sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  17  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2008 tentang  Partai  Politik  Lokal  Peserta  Pemilu  di  Aceh.  Bahwasanya  tidak mencerminkan  prinsip  kepastian  hukum  dan  tertib  hukum  dikarenakan bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  244  UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRA  dan  DPRK  paling  banyak  100%  dari  jumlah  kursi  pada  setiap  dapil. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  kedudukan  hukum kuota  120%  pendaftaran  bakal  calon  anggota  legislatif  pada  setiap  daerah pemilihan (Dapil) di Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menggunakan  metodelogi  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  ditujukan untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial, sikap,  kepercayaan,  persepsi,  pemikiran  orang  secara  individual  maupun kelompok,  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  dikenal  juga  dengan pendekatan  penelitian  hukum  normatif.  Tahap  penelitian  dilakukan  melalui studi  kepustakaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  materi  Pasal  17  Qanun Aceh  Nomor  3  Tahun  2008  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  244 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2017 dan melanggar asas hukum Lex Superior Derogate  Legi  Inferiori,  sehingga  tidak  mencerminkan  adanya  kepastian  hukum. Disarankan kepada Gubernur dan DPRA agar dapat menggunakan kewenangannya  untuk  melakukan  revisi  terhadap  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun 2008.  Sementara  partai  politik  sebagai  badan  publik  yang  dirugikan  pencalonan 120%  dapat  menguji  ketentuan  Pasal  17  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2008  ke Mahkamah Agung.
Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Pemilihan Umum, Legislatif.

## ABSTRACT
Implementation  of  registration  for  DPRA  and  DPRK  member  candidates  at  a maximum of 120% by local political parties in each Electoral District (Dapil) in Aceh  as  regulated  in  article  17  of  Aceh  Qanun  Number  3  of  2008  concerning Local  Political  Parties  Election  Candidates  in  Aceh.  It  does  not  reflect  the principle of legal certainty and legal order due to in contrary to the provisions of article  244  of  Law  Number  7  of  2017  concerning  General  Elections,  which confirms that nominations for candidates members of the DPR, DPRA and DPRK are at most 100% of the number of seats in each electoral district. The aim of this research  is  to  analyze  the  legal  position  of  the  120%  quota  for  registration  of prospective  legislative  member  candidates  in  each  electoral  district  (Dapil)  in Aceh  based  on  legislation  and  problem  solving  carried  out  by  the  General Election  Commission  (KPU).  This  research  uses  qualitative  research methodology  which  aimed  to  describes  and  analyzes  phenomena,  events,  social activities,  attitudes,  beliefs,  perceptions,  thoughts  of  people  individually  and  in groups, with a normative juridical approach which is also known as a normative legal  research  approach  .  The  research  stage  was  conducted  through  literature study.  Based  on  the  research  results,  the  material  in  Article  17  of  Qanun  Aceh Number 3 of 2008 is in contrary to the provisions of Article 244 of Law Number 7 of  2017  that  contradict  to  the  legal  principle  of  Lex  Superior  Derogate  Legi Inferiori,  so  it  does  not  reflect  legal  certainty.  It  is  recommended  that  the Governor and DPRA use their authority to revise Aceh Qanun Number 3 of 2008. Meanwhile,  political  parties  as  public  bodies  that  are  disadvantage  by  120% candidacy can test the provisions of article 17 of Aceh Qanun Number 3 of 2008 at the Supreme Court.
Keywords : Legal Position, General Elections, Legislative.

## A. Latar Belakang
Pemilihan  umum  (Pemilu)  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 1
Pemilihan  umum  (Pemilu)  secara  konseptual  merupakan  sarana implementasi  kedaulatan  rakyat.  Melalui  Pemilu  legitimasi  kekuasaan  rakyat diimplementasikan  melalui  “penyerahan”  sebagian  kekuasaan  dan  hak  mereka kepada  wakilnya  yang  ada  diparlemen  maupun  dipemerintahan.  Dengan mekanisme  tersebut,  sewaktu-waktu  rakyat  dapat  meminta  pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah. 2
Sementara  para  ahli  juga  memberikan  perngertian  Pemilu  dari  prespektif yang berbeda, diantaranya :
1. G.J Wolhoff.
Wolhoff  membuat  definisi  tentang  Pemilu  dengan  memulai  dari  konsep demokrasi.  Demokrasi  berarti  pemerintahan  dari  rakyat 3 .  Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung. Didalam  demokrasi  tidak  langsung  atau  demokrasi  perwakilan  rakyat memilih  menurut  salah  satu  sistem  pemilihan  untuk  wakil-wakilnya  agar menjalankan  atau  turut  serta  dalam  pemerintahan  atas  nama  rakyat.  Jadi dapat  dimengerti  maksud  Wolhoff,  bahwa  Pemilu  adalah  mekanisme dalam  demokrasi  tidak  langsung  untuk  memilih  wakil  rakyat  yang  akan menjalankan  pemerintahan,  dimana  para  wakil  rakyat  tersebut menjalankan  amanat pemerintahan berdasarkan  mandate dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan; 4
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.
2 Fajrlurrahman  Jurdi, Pengantar  Hukum  Pemilihan  Umum (Jakarta  :  Kencana Pranamedia Group, 2018) hlm 1.
3 G.J  Wolhoff, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Indonesia (Jakarta  :  Timun  Mas, 1960) hlm 321.
2. Ramlan Surbakti.
Surbakti  menyatakan  bahwa  Pemilu  sebagai  sebuah  instrument dirumuskan  sebagai  :  (1)  mekanisme  pendelegasian  sebaguan  kedaulatan dari  rakyat  kepada  peserta  Pemilu  dan/atau  calon  anggota  DPR,  DPD, DPRD, Presiden/ Wakil  Presiden dan kepala daerah/ wakil kepala daerah untuk  membuat  dan  melaksanakan  keputusan  politik  sesuai  dengan kehendak  rakyat.  (2)  mekanisme  perubahan  politik  mengenain  pola  dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenain sirkulasi elite, secara periodik dan  tertib.  (3)  mekanisme  perpindahan  berbagai  macam  perbedaan  dan pertentangan  kepentingan  dari  rakyat  kedalam  lembaga  legislative  dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab; 5
Pemilu oleh ramlan surbakti disebut sebagai “instrument” yang bisa berarti alat,  atau  “fasilitas”  untuk  menuju  ke  satu  tujuan.  Ramlan  membaginya menjadi  3  tujuan,  dimana  ke  3  hal  tersebut  adalah  untuk  mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan  secara  berkala.  Definisi  dari  Ramlan  Surbakti 6 ini  sebenarnya penegasannya  terhadap  definisi  lama,  dimana  ia  menyebutkan  bahwa Pemilu  diartikan  sebagai  “mekanisme  penyeleksian  dan  pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai; 7
3. Jimly Asshiddiqie
Menurut  jimly  asshiddiqie  Pemilu  adalah  merupakan  cara  yang diselenggarakan  untuk  memilih  wakil-wakil  rakyat  secara  demokratis; 8
Asshiddiqie  beranjak  dari  konsep  kedaulatan  rakyat  dengan  sistem perwakilan  atau  dengan reprentative  democracy .  Didalam  praktik,  yang menjalankan  kedaulatan  rakyat  adalah  wakil-wakil  rakyat  yang  duduk
4 Fajrlurrahman Jurdi, Op.Cit hlm 2. 5 Ramlan Surbakti, dkk, Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis (Jakarta : Kemitraan, 2008) hlm, 32 6 Ramlan  Surbakti, Memahami  Ilmu  Politik (Jakarta  :  Gramedia  Widya  Sarana,  1992) hlm 181.
7 Fajrlurrahman Jurdi, Op.Cit hlm 3.
dilembaga  perwakilan  rakyat  yang  disebut  parlemen.  Para  wakil  rakyat tersebut  bertindak  atas  nama  rakyat,  dan  wakil-wakil  rakyat  itulah  yang menentukan  corak  dan  cara  berkerjanya  pemerintahan  serta  tujuan  apa yang  hendak  dicapai  baik  dalam  jangka  panjang  maupun  dalam  jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas  nama  rakyat,  wakil-wakil  itu  harus  ditentukan  sendiri  oleh  rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (general election); 9
4. Dahlan Thaib
Dahlan  thaib  mengatakan  bahwa  Pemilu  adalah  suatu  proses  pergantian kekuasaan  secara  damai  yang  dilakukan  secara  berkala  sesuai  dengan prinsip-prinsip  yang  digariskan  konstitusi. 10 Dengan  demikian,  dapatlah dipahami  bahwa  Pemilu  merupakan  kegiatan  politik  yang  sangat  penting dalam  proses  penyelenggaraan  kekuasaan  dalam  sebuah  negara  yang menganut prinsip-prinsip demokrasi;
Definisi ini merujuk secara langsung pada makna Pemilu yang diatur oleh konstitusi.  Prinsip-prinsi  Pemilu,  seperti  langsung,  umum,  bebas,  rahasia serta jujur dan adil merupakan prinsip dasar Pemilu yang sudah seharusnya digariskna  oleh  konstitusi,  sehingga  orang  yang  terpilih  melalui  Pemilu untuk  menjalankan  pemerintahan  dapat  melaksanakannya  berdasarkan prinsip pemerintahan yang demokratis; 11
5. Adnan Buyung Nasution
Menurut  Adnan  Buyung  Nasution,  Pemilu  telah  menjadi  bagian  penting dari  tradisi  ketatanegaraan  modern.  Pemilu  dapat  mengubah  struktur kekuasaan  tidak  baik  kekuasaan  yang  dianggap  pemilih  tidak  baik  atau mempertahankan  struktur  kekuasaan  yang  dianggap  mayoritas  pemilih memang  sudah  baik.  Pemilu  penting  atas  dasar  asumsi,  jika  Pemilunya
8 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm. 414.
9 Fajrlurrahman Jurdi, Op.Cit hlm 3.
10 Dahlan  Thaib, Ketatanegaraan  Indonesia  Prespektif  Konstitusional (Yogyakarta  : Total Media, 2009) hlm.98.
baik,  maka  kualitas  wakil-wakil  rakyat  yang  terpilih  akan  baik,  mereka akan  dapat  menjalankan  peranan  dengan  baik  di  DPR  sehingga  DPR sebagai lembaga legislative dapat berfungsi dengan baik. Sehingga Pemilu adalah pangkal tolak dalam melakukan perubahan ke arah perbaikan; 12
Jadi,  Pemilu  secara  sederhana  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  untuk memilih  anggota  DPR,  dimana  anggota  DPR  yang  dipilih  tersebut  dapat melakukan  control  terhadap  pemerintahan.  Hal  ini  dapat  menciptakan mekanisme check  and  balances yang  baik  apabila  Pemilu  yang dilaksanakan juga baik; 13
Selain pengertian Pemilu yang dimaknai oleh para ahli sebagaimana yang diuraikan  diatas,  secara  normatif  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  umum,  pengertian  Pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Anggota Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  untuk  memilih  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  diaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. 14
Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan transfer kekuasaan, baik untuk jabatan legislatif maupun jabatan eksekutif, Pemilu di  Indonseia  diseleggarakan  secara  rutin  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  yang diselenggarakan  oleh  Penyelenggara  Pemilu. 15 Dalam  pelaksanaannya  Pemilu selain  harus  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil 16 , Pemilu juga harus diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu dengan memenuhi
11 Fajrlurrahman Jurdi, Op.Cit hlm 3. 12 Adnan Buyung Nasuiton, Arus Pemikiran Konstitusionalisme ; Tata Negara (Jakarta : Kata Penerbit, 2007) hlm.191-192.
13 Fajrlurrahman Jurdi, Op.Cit hlm 4. 14 Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
15 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 16 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
prinsip  mandiri,  jujur,  adil,  berkepastian  hukum,  tertib  terbuka,  proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efesien. 17
International  Institute  for  democracy  and  electoral  Assistance (IDEA) yang  merupakan  sebuah  organisasi  lintas  negara  dari  sejumlah  benua  yang memiliki  misi  pokok  yaitu  menyebarluaskan  keberlanjutan  sistem  demokrasi diseluruh dunia, merumuskan 15 indikator tentang Pemilu yang demokratis yaitu memiliki  kerangka  hukum  untuk  Pemilu,  adanya  sistem  Pemilu, penetapan batasan  distrik  dan  definisi  batasan  unit  Pemilu,  hak  untuk  memilih  dan  dipilih, badan pelaksana Pemilu, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, akses surat suara bagi partai politik dan kandidat, kampanye Pemilu yang demokratis, akses media dan kebebasan berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran kampanye, pemungutan suara,  penghitungan  dan  mentabulasikan  suara,  peranan  perwakilan  partai  dan kandidat, pemantau Pemilu serta kepatuhan terhadap penegakan undang-undang. 18
Pada  tataran  regulasi,  pelaksanaan  Pemilu  di  Provinsi  Aceh  sejak  tahun Pemilu Tahun 2014, Pemilu Tahun 2019 sampai dengan Pemilu Tahun 2024 yang akan datang selalu menarik perhatian publik, khususnya pada proses pelaksanaan tahapan pengajuan dan pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK). Hal ini tidak terlepas dari adanya dua regulasi tentang  kepemiluan  yang  berlaku  di  Aceh,  yaitu  aturan  yang  berlaku  secara nasional  yang  bersumber  dari  Undang-Undang  (UU)  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  berserta  peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) sebagai aturan pelaksanaanya, juga terdapat peraturan yang berlaku secara khusus di  Provinsi  Aceh  yaitu  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik Lokal  Peserta  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota. 19
17 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
18 Radian  Syam, Pengawasan  Pemilu  :  Konsep,  Dinamika  dan  Upaya  Kedepan  Untuk Mewujudkan  Pemilu  Yang  Demokratis  dan  Berkualitas (Depok  :  Rajawali  Buana  Pusaka,  2020), hlm 26.
19 https://aceh.tribunnews.com/2013/04/19/Pemilu-di-aceh-alami-dualisme-regulasi
Qanun  tersebut  selain  mengatur  tentang  keberadaan  partai  politik  lokal dalam perhelatan Pemilu di Aceh juga mengatur tentang kuota pencalonan 120% bagi partai politik lokal di Aceh dalam pendaftaran dan pengusulan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/  Kota  (DPRK)  pada  setiap  daerah  pemilihan  (Dapil)  yang  telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 20
Disisi lain UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten/  Kota  yang  menjadi  dasar  hukum  pelaksanaan  Pemilu  tahun 2019  dan  peraturan  KPU  Nomor  10  Tahun  2023  tentang  Pencalonan  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/  Kota  yang  menjadi  dasar  hukum pelaksanaan  Pemilu  Tahun  2024,  juga  mengatur  tentang  kuota  pencalonan anggota DPRA dan DPRK paling banyak 100% sesuai dengan alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan (Dapil). Ketentuan yang sama juga di atur pada UU No. 8 Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Nomor  13  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturn  KPU  Nomor  7  Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu 2014.
Berdasarkan  penjelasan  pada  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tentang bagaimana kedudukan hukum Kuota 120% Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum di Aceh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

## B. Metode Penelitian
diakses pada tanggal 19 Februari 2022
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yaitu penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena, peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  persepsi,  pemikiran  orang  secara individual  maupu  kelompok 21 dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan ini  dimaksudkan  hukum  dikonsepsikan  sebagai  norma,  kaidah,  asas  atau dogma-dogma.  Pendekatan  yuridis  normatif  juga  dikenal  pula  dengan  istilah pendekatan/  penelitian  doktrinal  atau  penelitian  hukum  normatif.  Tahap penelitian  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  (penelaahan  terhadap literatur),  namun  sepanjang  diperlukan  dapat  dilakukan interview untuk melengkapi studi kepustakaan. 22

## C. Pembahasan

## 1. Pengaturan Pemilu dalam UUD NRI 1945
Pemilu  merupakan  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih anggota  Dewan  perwakilan  rakyat,  anggota  dewan  perwakilan  daerah,  presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam negara  kesatuan  republik  Indonesia  berdasarkan  pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 23
Pemilu di Indonsia diseleggarakan secara rutin setiap 5 (lima) tahun sekali yang  diselenggarakan  oleh  Penyelenggara  Pemilu 24 ,  sehingga  Pemilu  juga  dapat dimaknai  sebagai  bentuk  peran  serta  aktif  rakyat  dalam  menentukan  perjalanan pemeritahan  bangsa  secara  periodik  (berkala)  baik  dari  unsur  Eksekutif  maupun legislatif  sekaligus  sebagai  ruang  bagi  rakyat  untuk  memberikan  penilaian terhadap  pemerintahan  yang  berlangsung,  peneilaian  tersebut  dapat  berupa
20 Pasal  17  Qanun  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  Lokal  Perserta  Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota.
21 Nana  Syaodih  Sukmadinata, Metode  Penelitian  Pendidikan (Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya, 2012) hlm.53.
22 Jamaluddin  dkk, Buku  Pedoman  Penulisan  Tesis (Universtas  Malikussaleh,
Lhokseumawe,    2019) hlm 16.
23 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Reward  and  punishment  yaitu  memilih  kembali  penjabat  pemerintahan  yang dinggap  berkinerja  baik  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  dan  mengganti penjabat  yang  dianggap  tidak  berkerja  dengan  baik  atau  tidak  kinerjanya  tidak sesuai dengan harapan rakyat.
Indonesia sebagai negara hukum, setiap periode pelaksaan tahapan Pemilu diatur  dalam  dasar  hukum  yang  berbeda-beda.  Dasar  hukum  dapat  dipahami sebagai  norma  hukum  yang  menjadi  landasan  oleh  lembaga  negara  dalam pelaksanaan  Pemilu.  Namun  tetap  mengacu  kepada  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  Tahun  1945  yang  merupakan  hukum dasar  (staat  fundamental  norm)  yang  menjadi  rujukan  hukum  sebagai  sumber hukum.
Dalam  konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  hukum  dasar pelaksanaan Pemilu terdapat pada Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945, yang secara tegas menyebutkan bahwa :
1) Pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
2) Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
5) Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
6) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  pemilihan  umum  diatur  dengan undang-undang;
24 Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Sebagai  hukum  dasar  pelaksanaan  Pemilu  dalam  konstitusi,  Pasal  22E secara umum hanya mengatur tentang azas Pemilu, tujuan Pemilu, peserta Pemilu baik  untuk  Pemilu  anggota  DPR  dan  DPRD  maupun  peserta  Pemilu  untuk pemilihan  angota  DPD  serta  lembaga  penyelenggara  Pemilu.  Sementara  untuk aspek  pelaksanaan  teknis  tentang  Pemilu  diberikan  mandat  untuk  diatur  dalam undang-undang secara lebih terperinci sebagaimana ditegaskan pada ayat 6.
Ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 juga dapat dipahami secara  tegas  bahwa  konstitusi  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  baik Dewan  Perwakilan  Rakyat  maupun  Presiden  untuk  membuat  undang-undang khusus  mengatur  lebih  lanjut  tentang  pelaksana  tahapan  Pemilu  yang  kemudian undang-undang  tersebut  menjadi  dasar  hukum  bagi  lembaga  penyelenggara Pemilu  yang  terdiri  dari  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  maupun  Dewan  Kehormatan  Penyelengara  Pemilu (DKPP)  dalam  setiap  pelaksanaan  Pemilu  di  Indonesia.  Sehingga  dasar  hukum pelaksanaan  Pemilu  menjadi  sesuatu  yang  dinamis  yang  terus  mengalami perubahan dari masa-masa.
Dalam pelaksanaan Pemilu dasar hukum memiliki kedudukan yang sangat penting,  hal  ini  bertujuan  agar  pelaksaan  Pemilu  berjalan  sesuai  dengan  azas Pemilu dan tercapai tujuan-tujuan dalam pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945 secara demokratis, dan akuntabel dalam rangka pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)  Provinsi  serta  Anggota  Dewan  Perwakilan  rakyat  daerah  (DPRD) Kabupaten/ Kota Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014.
Dasar  hukum adalah  norma  hukum  atau  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan
atau badan hukum. 25 Dasar  hukum  pelaksanaan  Pemilu  Legislatif  yang  terdiri dari anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada Tahun 2014 adalah  UU  No.8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  anggota  DPR,  DPD  dan DPRD.
UU  No.8  Tahun  2012  merupakan  undang-undang  pengganti  dari  dari Undang-Undang  Pemilu  sebelumnya  yaitu,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2008.  UU  No.8  Tahun  2012  dilahirkan  sebagai  bentuk  pernyempurnaan  sistem Pemilu  sebagai  aktualisasi  dari  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara  dan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten khususnya berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu Tahun 1999.
Sebagai salah tahapan krusial dalam penyelenggaran Pemilu anggota DPR, DPD  dan  DPRD  pada  Tahun  2014,  pencalonan  anggota  DPR,  DPD,  DPRD Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/  Kota  dalam  UU  No.8  Tahun  2012  diatur  pada Pasal 54 yang menyebutkan bahwa :
Daftar  bakal  calon  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  53  memuat paling  banyak  100%  (seratus  persen)  dari  jumlah  kursi  pada  setiap daerah pemilihan;
Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No.8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  sebagai  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  diberikan kewenangan  membuat  aturan  pelaksanaan  penyelengaraan  Pemilu  melahirkan Peraturan KPU No. 07 Tahun 2013 yang terakhir diubah dengan perarturan KPU No.13  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  peraturan  KPU  No.7  Tahun  2013 tentang  Pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
Peraturan  KPU  tersebut  menjadi  pedoman  teknis  pelaksanaan  tahapan pencalonan  bagi  jajaran  KPU  di  daerah  baik  bagi  KPU/KIP  Provinsi  untuk pencalonan angota DPRD Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk pencalonan
25 https://maglearning.id/2022/04/12/pengertian-dasar-hukum-dan-contohnya/ diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 09.36 WIB.
anggota DPRD Kabupaten/ Kota, bagi partai politik dalam pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta bagi Bawaslu,  Bawaslu/  Panwaslih  Provinsi  maupun  Bawaslu/  Panwaslih  Kabupaten/ Kota  dalam  pengawasan  tahapan  pencalonan  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan DPRD Kabupate/Kota secara berjenjang.
Dalam  peraturan  KPU  tersebut,  ditegaskan  bahwa  setiap  partai  politik peserta  Pemilu  hanya  dapat  mendaftarkan  calon  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi dan  DPRD  Kabupaten/  Kota  pada  setiap  Dapil  paling  banyak  100%  (seratus persen)  sesuai  dengan  jumlah  kursi  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU.  Hal  ini sebagaiman yang disebutkan pada Pasal 11 Peraturan KPU No.07 Tahun 2013.
Pasal 11 :
Dalam  pengajuan  bakal  calon  Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik wajib memperhatikan :
a. Daftar  bakal  calon  paling  banyak  100%  (seratus  persen)  dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan;

## 3. Dasar hukum pelaksanaan Pemilu Legislastif Tahun 2019 dan 2024.
Berbeda  dengan  Pemilu  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/  Kota  Tahun  2019  dan  Tahun  2024  diselenggarakan  berdasarkan  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada dasarnya UU No. 7 Tahun 2017 merupakan penggabungan dari tiga undang-undang yang terkait langsung dengan pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  Pemilu  yaitu  UU  No.  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  UU  No.  8  Tahun  2012  tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Sehingga dalam UU No.7 Tahun 2017 tidak hanya mengatur aspek teknis penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi maupun  DPRD  Kabupaten/  Kota  saja  tetapi  juga  mengatur  tentang penyelenggaraan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  Lembaga Penyelenggara Pemilu dan prosedur pembentukannya dalam satu UU.
Sama  halnya  dengan  pengaturan  yang  terdapat  dalam  Pasal  54  UU  No.8 Tahun  2012,  pada  pelaksanaan  tahapan  pencalonan  dan  pendaftaran  bakal  calon anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/  Kota  secara  berjenjang, partai politik peserta pemilu, hanya dapat mendaftarkan bakal calon dengan kuota maksimal atau paling banyak adalah 100% sesuai dengan jumlah kursi pada setiap Dapil. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub pada Pasal 244 UU No.7 Tahun 2017 yang berbunyi :
Pasal 244 : Daftar  bakal  calon  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  243 memuat  paling  banyak  100%  (seratus  persen)  dari  jumlah  kursi pada setiap daerah pemilihan;
Ketentuan  tersebut  diperkuat  kembali  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b Peraturan  KPU  No.  20  Tahun  2018  tentang  Pencalonan  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, yang menegaskan bahwa :
Pasal 6.
1) Setiap  Partai  Politik  dapat  mengajukan  bakal  calon  anggota DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota,  dengan ketentuan:
b. Jumlah  bakal  calon  paling  banyak  100%  (seratus  persen)
dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
Ketentuan  pengajuan  pendaftaran  bakal  calon  anggota  DPR,  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/  Kota  paling  banyak  100%  pada  setiap  Dapil, juga  diterapkan  kembali  oleh  KPU  pada  Pemilu Tahun  2024  sebagaimana  yang atur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  b  Peraturan  KPU  Nomor  10  Tahun  2023 tentang  Pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota yang
Pasal 8 :
1) Persyaratan  pengajuan  Bakal  Calon  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
b. Daftar  Bakal  Calon  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a memuat  paling  banyak  100%  (seratus  persen)  dari  jumlah kursi pada setiap Dapil;

## 4. Dasar Hukum Kuota Pencalonan 120% Di Aceh
Berbeda  dengan  Provinsi  lainnya  di  Indonesia,  pelaksanaan  tahapan pencalonan  anggota  Dewan  Perwakilan  rakyat  Aceh  (DPRA)  dan  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan berdasarkan  ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  No.8  Tahun  2012 sebagai dasar hukum pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dan UU  No.7  Tahun  2017  sebagai  landasan  hukum  pelaksanaan  penyelenggaraan Pemilu  Tahun  2019  dan  Peraturan  KPU  sebagai  aturan  turunan  pelaksanaannya yang berlaku secara nasional.
Di  Aceh  pelaksanaan  tahapan  pencalonan  selain  diatur  dalam  peraturan yang berlaku secara nasional, juga terdapat pengaturan yang berbeda khususnya terkait dengan batas maksimal bakal calon anggota DPRA dan DPRK oleh setiap partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh pada setiap dapil yang telah ditetapkan oleh  KPU.  Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  17  Qanun  Aceh  No.  3  Tahun 2008  tentang  Partai  Politik  Lokal  Peserta  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota, yang menegaskan bahwa :
Pasal 17 :
Daftar  bakal  calon  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15 memuat  paling  banyak  120%  (seratus  dua  puluh  perseratus)  dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan;
Ketentuan pengajuan pencalonan bakal calon anggota DPRA dan DPRK Kabupaten/ Kota dengan batas paling banyak 120% sebagaimana yang diatur di
Pasal  17  Qanun  Aceh  No.  3  Tahun  2008  tersebut  menjadi  polemik  tersendiri dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Polemik tersebut telah terjadi secara berulang semenjak pelaksanaan dan penyelengaraan Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019.
Sementara dalam peraturan yang berlaku secara nasional baik dalam UU No.8 Tahun 2012 yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu 2014 dan UU No.7 Tahun  2017  sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan  Pemilu  2019  berserta  Peraturan KPU  sebagai  aturan  turunan  pelaksanaannya,  mengatur  batas  maksimal pengajuan  pendaftaran  bakal  calon  anggota  DPRA  dan  DPRK  paling  banyak 100%  sesuai  dengan  jumlah  kursi  pada  setiap  dapil  yang  telah  ditetapkan  oleh KPU.
Ditinjau  lebih  lanjut  norma  120%  (seratus  dua  puluh  persen)  dalam pencalonan  anggota  DPRA  dan  DPRK  di  Aceh,  pada  dasarnya  bukanlah merupakan  norma  khusus  yang  diatur  dalam  ketentuan  UU  No.11  Tahun  2006 tetang Pemerintahan Aceh tetapi bersumber dari UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  tepatnya  pada  Pasal  54,  yang berbunyi :
Pasal 54 :
Daftar  bakal  calon  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan;
Namun  dalam  perjalanannya  UU  No.10  Tahun  2008  telah  dicabut  dan terkahir  diganti  dengan  UU  No.7  Tahun  2017,  sehingga  dapat  dipahami  bahwa pengaturan  norma  120%  dalam  qanun  yang  bukan  merupakan  norma  delegasi maupun norma atributif dari UU No.11 Tahun 2006.
Mengurai  problematika  perbedaan  norma  ini  kiranya  penelitian  ini  juga perlu  membahas  secara  konfrehensif  terhadap  sejarah  hukum  penerapan  norma pencalonan dengan kuota 120% (seratus dua puluh persen) pada undang-undang yang pernah berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
5. Sejarah pengaturan hukum Kuota Pencalonan 120% di Indonesia.
Menelusuri penerapan peraturan perundang-undang tentang Pemilu yang pernah  berlaku  sebagai  landasan  pelaksanaan  Pemilu  sepanjang  sejarah pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia,  setidaknya  peneliti menemukan  beberapa  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  batas  maksimal pencalonan  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/  Kota  yang pernah  berlaku  di  Indonesia.  Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut meliputi :
1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2006  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2006  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang.
4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sejarah  awal  pemberlakuan  kuota  pencalonan  maksimal  120%  dari jumlah  kursi  anggota  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/  Kota  diatur  pada pada UU  No. 12 Tahun  2003 Pasal 65 ayat (2) yang tegas menyebutkan  bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan  (Dapil),  hingga  kemudian  norma  ini  diatur  lebih  lanjut  dalam
ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai bahagian delegasi norma  Pasal  65  ayat  2  UU  Nomor  12  Tahun  2003  yang  kemudian  menjadi rujukan  dalam  pelaksanaan  tahapan  pencalonan  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi dan  DPRD  Kabupaten/  Kota  secara  nasional  pada  pelaksanaan  Pemilu  tahun 2004.
Meskipun  sebelumnya  pada  pelaksanaan  Pemilu  tahun  1999,  yang merupakan  Pemilu  pertama  pasca  reformasi  di  Indonesia,  pengaturan  tentang jumlah  pendaftaran  maksimal  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/  Kota  diatur  dalam  norma  yang  berbeda  yaitu  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1999  Pasal  41  ayat  (2)  yang    memberikan  kesempatan  lebih besar  kepada  setiap  partai  politik  peserta  Pemilu  untuk  dapat  mendaftarkan jumlah anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota paling banyak dua  kali  kebutuhan  dari  jumlah  kursi  yang  telah  ditetapkan  pada  setiap  dapil. Maka jika dilihat sejarah penerapannya UU No 12 Tahun 2003 menjadi sejarah hukum penerapan norma 120% dalam pencalonan.
Dalam  perjalanannya,  kedua  undang-undang  tersebut  baik  UU  No.  12 2003  dan  UU  No  12  Tahun  1999  dicabut  dan  digantikan  dengan  UU  No  10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, sebagai  landasan hukum  terbaru  pelaksanaan  Pemilu  pada  tahun  2009  berdasarkan  hasil  evaluasi pelaksanaan Pemilu sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah.
Namun  walaupun  terjadi  perubahan  landasakan  hukum  pelaksanaan Pemilu,  norma  pencalonan  120%  masih  relevan  untuk  digunakan  sebagaiman diatur  dalam  Pasal  54  di  UU  tersebut  dan  menjadi  Pemilu  terakhir  menerapkan pencalonan  120%  dalam  sejarah  pelaksanaan  Pemilu  di  Indonesia,  hal  ini dikarenakan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilu 2014.
Lahirnya UU No. 8 Tahun 2012, meredesain kuota pencalonan dari 120% pada setiap dapil, menjadi 100%. Hal ini sebagaimana diatur dalam norma Pasal
54  yang  pada  esensinya  menjelaskan  bahwa  setiap  partai  politik  peserta  Pemilu dapat mendaftarkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota  maksimal  100%  sesuai  dengan  jumlah  kursi  pada  setiap  dapil  yang  telah ditetapkan  oleh  KPU.  Hingga  kemudian  keberadaan  UU  No  10  Tahun  2012 dicabut  dan  digantikan  dengan  norma  terbaru  yaitu  UU  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  pemilihan  umum  yang  menjadi  landasan  hukum  pelaksanaan  Pemilu Tahun 2019. Dalam UU tersebut ketentuannya terkait pencalonan anggota DPR, DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/  Kota  juga  hanya  mengenal  kuota maksimal 100% sebagaimana yang diatur Pasal 244.
Berdasarkan sejarah pemberlakuan norma, kuota maksimal 120% anggota DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/  Kota  hanya  diterapkan  dalam  3 (tiga)  kali  pelaksanaan  Pemilu,  yaitu  Pemilu  1999,  Pemilu  2004  dan  terakhir diterapkan  pada  Pemilu  2009.  Meskipun  UU  Pemilu  telah  diperbaharui  pada setiap  periode  pelaksanaannya  akan  tetapi  Qanun  Aceh  yang  menjadi  norma hukum bagi partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh tidak pernah diperbaharui sehingga setiap pelaksanaan Pemilu khususnya pada Pemilu 2014 sampai dengan pelaksanaan Pemilu 2024, kuota pencalonan 120% tetap dipertahankan.

## 6. Kedudukan qanun Aceh dalam hirarki perundang-undangan.
Negara  kesatuan  republik  Indonesia  merupakan  negara  hukum, 26 hal  ini dapat  dimaknai  bahwa  semua  aspek  lapisan  tatanan  kehidupan  berbangsan  dan bernegara  diatur  dalam  peraturan  perundang-perundangan  yang  mengikat  semua warga  negara  didalamnya.  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  peraturan tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk atau  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Aceh sebagai Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat  istimewa  dan  diberi  kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus
26 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
Berbeda dengan Provinsi lainnya di Indonesia, peraturan perundang-undangan  yang  di  hasilkan  oleh  Provinsi  Aceh  di  sebut  Qanun  Aceh yang merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  Aceh. Sementara  peraturan  perundang-undangan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah tingkat Kabupaten/ Kota disebut dengan Qanun Kabupaten/ Kota.
Qanun  Aceh  merupakan  peraturan  perundang-undangan  sejenis  peraturan daerah  Provinsi  yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan masyarakat  Aceh 27 .  Dari  pengertian  tersebut  dapat  dipahami  dengan  jelas  bahwa kedudukan  qanun  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2012 yang telah diubah dengan UU No. 13  Tahun  2022  adalah  setara  atau  setingkat  dengan  peraturan  daerah  tingkat Provinsi. 28
Kedudukan  qanun  dalam  sistem  hukum  nasional  berkaitan  erat  dengan bagaimana  memahami  peraturan  daerah  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum nasional  yang  tercermin  dalam  konstruksi  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan. Jenis yang dimaksud disini adalah peraturan perundang-undangan,  sedangkan  hierarki  adalah  penjenjangan  setiap  jenis peraturan  perundang-undangan  yang  didasarkan  pada  asas  bahwa  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 29
27 Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 28 Pasal  ayat  (1)  huruf  f  Undnag-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
29 Muklis  Taib, Dinamika  Perundang-Undangan  di  Indonesia ,  Refika  Adi  Tama  : Bandung, 2017. Hlm.227
Hal  ini  sebagaimana  doktrin  hierarki  norma  hukum  yang  mana  struktur norma  hukum  itu  mutlak  bersifat  hirarkis  dan  berpuncak  pada grundnorm atau norma dasar atau yang lebih dikenal dengan tiori stufenbau. yang dikembangkan oleh seorang filsuf hukum modern yang terkenal dari Austria, yaitu Hans Kelsen. Secara  lebih  detail  Hans  Kelsesn  mengatakan  norma  berjenjang-jenjang  dan berlapis-lapis  dalam  susunan  hierarkis,  dimana  norma  yang  dibawah  berlaku, bersumber,  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  norma  yang  lebih  tinggi berlaku,  bersumber,  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi  demikian seterusnya  sampai  akhirnya  “ regresuss ”  ini  berhenti  pada  satu  norma  yang  lebih tinggi  yang  disebut  norma  dasar  ( grundnorm ) yang  tidak  dapat  kita  telusuri  lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya.
Norma dasar yang sering disebut grundnorm, basic norm atau fundamental norm ini  merupakan  norma  yang  tertinggi  yang berlaku  tidak  berdasar  dan  tidak bersumber  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi  tetapi  berlakunya  secara pre-supposed ,  yaitu  ditetapkan  lebih  dahulu  oleh  masyarakat.    Dikatakan  bahwa norma dasar ini berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih  tinggi  lagi,  karena  apabila  norma  itu  berlakunya  masih  berdasar  dan bersumber  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  maka  itu  bukan  norma  yang  lebih tinggi lagi. 30
Senada dengan tiori stufenbau, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  juga  berjenjang-jenjang,  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  pembentukan  peraturan perundang-undangan, yaitu:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah    Pengganti Undang-Undang;
30 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan,  Dasar-Dasar  dan Pembentukannya , Yogyakarta kanisius. Hlm. 8.
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  f  menyebutkan  bahwa peraturan  daerah  Provinsi  termasuk  didalamnya  Qanun  yang  berlaku  di  Provinsi Aceh  dan  peraturan  daerah  khusus  (perdasus)  serta  peraturan  daerah  istimewa (perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat. Serta penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g bahwa peraturan daerah Kabupaten/ Kota termasuk didalamnya Qanun Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Aceh.
Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa jelas dapat dipahami bahwa Qanun Aceh  dan  Qanun  Kabupaten/  Kota  merupakan  peraturan  perundang-undangan yang  keberadaannya  dalam  sistem  hukum  nasional  adalah  sejenis  dan  setingkat dengan  peraturan  daerah  Provinsi  maupun  peraturan  daerah  Kabupaten/  Kota, yang khusus hanya berlaku di Provinsi Aceh dan Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Aceh. 31
Maka  sesuai  hierarki  dan  mengacu  pada  asas  umum  peraturan perundang-undangan  yaitu leg  superior  derogate  legi  inferiori bahwa  suatu peraturan  perundang-undanagan  yang  mempunyai  derajat  lebih  rendah  dalam hirarkhi peraturan perundang-udangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya.
Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidak pastian hukum. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  Qanun  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  dan  pemerintah  dapat  membatalkan Qanun  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi,  kecuali  yang  diatur  lain  dalam  UU  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh. 32
31 Ibid ., Hlm.228 32 Pasal  235  ayat  (2)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh.
Berdasarkan  analisa  dari  pembahasan  diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa ketentuan  Pasal  17  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2008  yang  mengatur  tentang pengajuan pendaftara bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada  setiap  Dapil  merupakan  aturan  pelaksanaan  dari  Pasal  54  UU  Nomor  8 Tahun  2010  yang  menjadi  konsideran  Pasal  17  Qanun  3  Tahun  2008  pada  saat qanun  tersebut  dilahirkan,  dengan  kata  lain  bahwa  ketentuan  pencalonan  120% sudah  tidak  memiliki  dasar  hukum  pada  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi tingkatanya, sehingga materi Pasal 17 Qanun Aceh No.3 Tahun 2008 juga  melanggar  asas leg  superior  derogate  legi  inferiori, hal  ini  dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 UU No.7 Tahun 2017.

## D. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  terhadap  permasalahan  dalam  penelitian  ini, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  hukum  pengajuan  dan  pendaftaran bakal  calon  anggota  DPRA  dan  DPRK  paling  banyak  120%  pada  setiap  daerah pemilihan  (Dapil)  bagi  partai  politik  lokal  peserta  Pemilu  di  Aceh  pada  Pemilu Tahun  2014,  Pemilu  Tahun  2019  dan  Pemilu  Tahun  2024  yang  akan  datang sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  17  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2008 bertentangan  dengan  peratruan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  yaitu dengan  ketentuan  Pasal  244  UU  No.7  Tahun  2017  dan  tidak  sesuai  dengan  asas hukum Lex  Superiori  Derogat  Legi  Inferiori yang  artinya  peraturan perudang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  serta  mencerminkan  tidak  adanya kepastian hukum sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 3 huruf b UU No.7 Tahun 2017.
Berdasarkan  kesimpualan  tersebut,  peneliti  memberikan  saran  kepada DPRA  dan  Gubernur  agar  dapat  menggunakan  kewenangannya  untuk  merevisi Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2008  dan  Partai  politik  nasional  peserta  Pemilu  di Aceh, yang merasa terdiskriminasi dan dirugikan haknya terhadap pemberlakuan pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% oleh partai
politik  lokal  peserta  Pemilu  di  Aceh,  dapat  mengajukan  upaya  hukum  dengan melakukan Judicial Review (menguji) Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 ke  Mahkamah  Agung.  Hal  ini  perlu  dilakukan  sebagai  bentuk  perbaikan  dan upaya  mencegah  terulang  kembali  dinamika  pro  dan  kotra  penerapan  kuota pencalonan  120%  bakal  calon  anggota  DPRA  dan  DPRK  pada  setiap  Dapil  di Aceh serta dalam rangka menghadirkan prinsip kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Adnan  Buyung  Nasuiton,  2007, Arus  Pemikiran  Konstitusionalisme ;  Tata Negara, Kata Penerbit, Jakarta.
Dahlan  Thaib,  2009, Ketatanegaraan  Indonesia  Prespektif  Konstitusional ,  Total Media, Yogyakarta.
G.J Wolhoff, 1960, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia , Timun Mas, Jakarta.
Fajrlurrahman  Jurdi,  2018, Pengantar  Hukum  Pemilihan  Umum, Kencana Pranamedia Group, Jakarta.
Jamaluddin,  dkk.,  2019, Buku  Pedoman  Penulisan  Tesis ,  Universtas Malikussaleh, Lhokseumawe.
Jimly  Asshiddiqie,  2014, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, Rajawali  Pers, Jakarta.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  1998, Ilmu Perundang-Undangan,  Dasar-Dasar dan Pembentukannya , Kanisius, Yogyakarta.
Muklis  Taib,  2017, Dinamika  Perundang-Undangan  di  Indonesia ,  Refika  Adi Tama, Bandung.
Nana  Syaodih  Sukmadinata,  2012, Metode  Penelitian  Pendidikan ,  PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
Radian  Syam,  2020, Pengawasan  Pemilu  :  Konsep,  Dinamika  dan  Upaya Kedepan  Untuk  Mewujudkan  Pemilu  Yang  Demokratis  dan  Berkualitas , Rajawali Buana Pusaka, Depok.
Ramlan Surbakti, dkk.,  2008, Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk  Pembangunan Tata Politik Demokrati, Kemitraan, Jakarta.
Ramlan  Surbakti,  1992, Memahami  Ilmu  Politik, Gramedia  Widya  Sarana, Jakarta.

## B. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor    11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  20122  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran Negara  Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 6109).
Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  Lokal  Peserta Pemilihan  Umum  Anggota  Perwakilan  Rakyat  Aceh  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (Lemabaran Daerah Tahun 2008 Nomor).

## C. Jurnal
Shadli, Dkk, Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan  Etik  Penyelenggara  Pemilu  Di  Aceh,  Jurnal:  Suloh  Unimal,
Vol. 11, No. 1, April 2023, h. 156-200. Doi : https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.10033
D. Online
https://aceh.tribunnews.com/2013/04/19/Pemilu-di-aceh-alami-dualisme-r egulasi diakses pada tanggal 19 Februari 2022.
https://maglearning.id/2022/04/12/pengertian-dasar-hukum-dan-contohnya / diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 09.36 WIB.