## DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA (Studi pada Kabupaten/Kota Kurun Waktu 2015-2021)
Eleonora Sofilda 1 *, Muhammad Zilal Hamzah 2 , Dida Nurhaida 3 123 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia *Coressponding Author Email: eleonora.sofilda@trisakti.ac.id ABTRACT Purpose : This  study  intends  to  investigate  the  impact  of  fiscal decentralization on Indonesia's Human Development Index through per-capita income. Design/Methodology /Approach : The  study's  focus  is  on  Indonesia's  415  Regencies  and  Cities  from 2015  to  2021.  Certain  government  spending  indicators  are employed  in  panel  data  regression  as  independent  variables  using Eviews  9.00.  Secondary  data  were  collected  from  the  Central Bureau of Statistics (BPS) and Ministry of Finance (MoF). Findings : The results on model 1 show that of the eight variables used to see their effect on per capita income, there are six variables that have a favorable  impact,  namely  health  budget  allocations,  public  service functions,  social  protection  functions,  village  funds,  regional independence and investment, while education fund allocations and the  economic  function  is  unable  to  increase  per  capita  income  in Indonesia.  The  outcomes  of  model  2  demonstrate  that  components of  model  1's  influence  on  per  capita  income  have  a  favorable impact on Indonesia's Human Development Index. Keywords : Fiscal Decentralization, Government Spending, HDI, Per Capita Income JEL Classification : E62 , J24

## PENDAHULUAN
Indikator  keberhasilan  pembangunan  di  suatu  negara  atau  daerah  terlihat  pada pertumbuhan  ekonominya.  Tingginya  pertumbuhan  ekonomi,  menandakan  semakin baiknya  perkembangan  di  negara  atau  daerah  tersebut.  Namun,  hubungan  antara pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  tidak  bersifat  otomatis  dan  masih memerlukan  bukti  empiris.  Studi  yang  dilakukan  oleh  Grubaugh  pada  tahun  2015 mengidentifikasi  hubungan  antara  kedua  variabel  ini  di  83  negara,  dan  hasil pengamatannya  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan jangka  panjang  yang  signifikan antara  keduanya  (Grubaugh,  2015).  Namun  dalam  jangka  pendek,  hubungan  antara keduanya tidak menunjukkan keterkaitan yang signifikan, seperti yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Abraham dan Ahmed pada tahun 2011 dengan mengambil salah satu negara sebagai sampel (Abraham & Ahmed, 2011).
Media Ekonomi Vol. 31 No. 1 April 2023 : 15 - 28
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v31i1.16516 ISSN : 0853-3970 (print) Submission date: 22 March 2023 Accepted date: 11 September 2023
Peningkatan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  merupakan  cermin  pertumbuhan  ekonomi disuatu negara (Mankiw, 2007; Blanchard, O., & Johnson, 2013). Namun jika digunakan sebagai  indikator  tingkat  kesejahtraan  masyarakat,  PDB  masih  memiliki  beberapa keterbatasan  (Suparmoko  &  Sofilda,  2015).  Keterbatasan  tersebut  antara  lain: pertama, tidak  mengukur  kualiatas  hidup  dan  kesenjangan  sosial  karena  PDB  hanya  mengukur produktivitas  dan  pendapatan. Kedua ,  tidak  mengukur  dampak  produksi  terhadap lingkungan,  seperti  polusi  dan  limbah  yang  menyembabkan  kualitas  hidup  masyarkat menurun. Ketiga ,  tidak  mengukur  tingkat  kesehatan  dan  harapan  hidup. Keempat ,  tidak mengukur  nilai  aktivitas  yang  bukan  pasar  ( non  market  activity ) seperti  aktivitas filantropi  dimana  aktivitas  tersebut  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Noorbakhsh  (1998)  juga  berpendapat  hal  yang  serupa  di  mana  Produk  Nasional  Bruto (PNB) sebagai salah satu indikator kesejahteraan hidup manusia dinilai kurang tepat.
Terkait dengan pengukuran diatas, indeks pengukuran kesejahteraan sosial yaitu “ Human Development  Index (HDI)”  atau  “Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)”  diperkenalkan pada  tahun  1990  oleh United  Nations  Development  Programme (UNDP).  IPM menjelaskan  bagaimana  hasil  pembangunan  yang  terkait  dengan  kesehatan,  pendidikan, pendapatan dan sejenisnya dapat diakses oleh masyarakat. Kemunculan IPM tidak untuk mengesampingkan peran PDB, namun bagaimana pertumbuhan PDB dapat diterjemahkan ke dalam  IPM  (Drepper, dalam  UNDP, 1990). Lebih lanjut Steiner menegaskan bahwa kriteria utama dalam menilai perkembangan disuatu negara, tidak saja dari pertumbuhan ekonominya,  karena  fokus  utama  pembangunan  adalah  manusia  dan  kesejahteraannya (UNDP, 2022).
IPM merupakan indikator yang mengukur aspek-aspek penting terkait dengan kualitas hasil pembangunan, khususnya kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Dari segi kesehatan IPM mengukur  angka  harapan  hidup,  yaitu  indikator  yang  mencerminkan  status  kesehatan masyarakat  baik  dari  segi  infrastruktur,  aksesibilitas  maupun  mutu  kesehatan. Pengetahuan  dalam  perhitungan  IPM,  adalah  agregasi  dari  tahun  studi  yang  diharapkan dan  rata-rata  lama  studi.  Sedangkan  untuk  pendapatan  digunakan  pendapatan  perkapita yang mencerminkan standar hidup layak, yaitu kemampuan masyarakat dalam berbelanja barang  dan  jasa.  Semakin  tinggi  tingkat  kesehatan,  pengetahuan  dan  penghidupan  yang layak, mencerminkan hasil pembangunan yang baik dan berkualitas.
Menurut  Sagar  &  Najam  (1998)  dan  Sofilda  &  Hamzah  (2015),  selain  PDB,  IPM  juga dapat  digunakan  sebagai  tolak  ukur  keberhasilan  pembangunan  disuatu  negara  atau daerah.  Sagar  &  Najam  (1998)  menegaskan  bahwa  IPM  secara  umum  merupakan indikator  dalam  mengukur  tingkat  kesejahteraan  manusia  yang  meliputi  umur  panjang, kesehatan, pendidikan, dan akses untuk menggunakan sumber daya yang ada. Komponen pembangunan  manusia  menitikberatkan  pada  peningkatan  kebutuhan  dasar  manusia. Semakin  tinggi  indeks  ini  menunjukkan  semakin  berhasil  tujuan  pembangunan  karena pembangunan adalah jalan dari perubahan menuju perbaikan. Secara teknis, pengukuran IPM  mengalami  perubahan  struktur  yang  substansial,  khususnya  dalam  hal  indikator, formula, dan dimensi pengukuran (Herrero et al., 2012).
Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Studi Pada Kabupaten/Kota Kurun Waktu 2015-2021)_____________________________________________
Tabel 1 Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan Indeks
Pembangunan Manusia (2020-2021) Wilayah Barat dan Timur No. Provinsi PDRB perkapita Menurut Harga Berlaku (dalam Rupiah per tahun ) IPM 2020 2021 2022 2020 2021 2022 1. A c e h 31.633.380 34.680.920 39.156.010  71.99  72.18  72.80 2. RIAU 123.464.790 130.118.860 141.682.650  75.59  75.79  76.46 3. BANGKA BELITUNG 52.023.400 58.351.430 63.752.240  71.47  71.69  72.24 4. DKI JAKARTA 262.615.170 274.519.390 298.359.970  80.77  81.11  81.65 5. DI YOGYAKARTA 37.693.640 40.240.400 44.044.640  79.97  80.22  80.64 6. JAWA TIMUR 56.640.820 60.048.660 66.364.730  71.71  72.14  72.75 7. SULAWESI BARAT 32.836.750 35.192.120 37.070.310  66.11  66.36  66.92 8. MALUKU 25.094.360 26.114.910 28.533.850  69.49  69.71  70.22 9. MALUKU UTARA 33.069.320 40.395.810 53.741.050  68.49  68.76  69.47 10. PAPUA 46.416.360 54.067.060 59.411.790  60.44  60.62  61.39 11. INDONESIA 57.289.590 62.258.080 71.030.850   71.94  72.29  72.91
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022
Data  pada  Tabel  1  memperlihatkan  adanya  korelasi  positif  dari  pendapatan  perkapita terhadap  indeks  pembangunan  manusia.  Membuktikan  bahwa  secara  teori  peningkatan IPM salah satunya didorong oleh pertumbuhan pendapatan per kapita. Data tersebut juga memperlihatkan  ada  wilayah  yang  memiliki  pendapat  perkapita  sama,  namun menghasilkan IPM yang berbeda, begitupun terdapat wilayah yang pendapat perkapitanya lebih tinggi namun menghasilkan IPM yang lebih rendah.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Hasan,  (2013)  Eren et  al .,  (2014)  dan  Sofilda  & Hamzah  (2015),  yang  membuktikan  bahwa  pendapatan  perkapita  mempengaruhi  indeks pembangunan  manusia,  karenanya  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  prasyarat  bagi terwujudnya  kesejahteraan  sosial  dengan  menjamin  adanya  aktivitas  produksi  dan pendapatan  dengan  menciptakan  lapangan  kerja.  Pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan manusia dapat diperoleh melalui dua cara. Pertama melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran publik pada sub-bidang prioritas masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan adalah kuncinya. Besarnya alokasi untuk pengeluaran tersebut merupakan  indikator  komitmen  pemerintah  dalam  mendukung  indeks  pembangunan manusia.  Kedua  melalui  aktivitas  pengeluaran  rumah  tangga,  yang  faktor  penentunya adalah  pola  dan  besarnya  pengeluaran  rumah  tangga  untuk  kebutuhan  pokok  seperti makanan,  kesehatan,  pendidikan  dan  sejenisnya.  Hubungan  antara  kedua  variabel  ini tercipta  melalui  penciptaan lapangan  kerja.  Penciptaan  lapangan  kerja  adalah  'jembatan utama' yang menghubungkan keduanya.
Pembagunan  di  Indonesia  didasarkan  pada  “Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005 – 2025”. Rencana ini disegmentasi ke dalam rencana jangka menengah  5  tahun  sebagai  rencana  pembangunan  jangka  menengah  (RJPM),  yang masing-  masing  memiliki  prioritas  pembangunan  yang  berbeda.  RJPM  saat  ini  -  tahap keempat  dari  rencana  RJPM  2020-2024  –  menggaris  bawahi  pada  pengokohan  struktur ekonomi yang dilandasi daya saing yang unggul di berbagai wilayah serta didukung oleh
Media Ekonomi Vol. 31 No. 1 April 2023_____________________________________________
sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  kompeten.  Pembangunan  ekonomi  ditandai dengan  peningkatan  produktivitas  dan  pendapatan  perkapita  penduduk  yang  idealnya tercermin  dalam  peningkatan  kesejahteraan.  Oleh  karena  itu,  kualitas  sumber  daya manusia  dapat  ditingkatkan  melalui  peningkatan  IPM  yang  akan  meningkat  seiring dengan pertumbuhan pendapatan perkapita.
Dalam  hal  ini  alokasi  anggaran  yang  memadai  diperlukan  untuk  mendukung pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDB (Loizides & Vamvoukas, 2005; Irmen, A., & Kuehnel, 2009; Wu et al., 2010; Nurudeen, A., & Usman, 2010; Odhiambo, 2015) dan  kesejahteraan  penduduk  yang  terefleksi  dalam  IPM  (Graubaugh,  2015).  Selain  itu, instrumen  kebijakan  fiskal  digunakan  untuk  meningkatkan  IPM  di  Indonesia  dengan menetapkan alokasi anggaran untuk faktor-faktor yang berkontribusi dalam pembangunan manusia.  Pada  kenyataannya,  tingkat  pemerintahan  yang  berbeda  seperti  pemerintah daerah mungkin memiliki kebijakan sendiri untuk pengembangan sumber daya manusia. Indikator  kebijakan  tersebut  tercermin  dalam  anggaran  sektor  kesehatan  dan  pendidikan (Nurudeen  &  Usman,  2010).  Sehingga,  kondisi  tersebut  justru  menjadi  polemik bagaimana  peran  pemerintah  dalam  mensejahterakan  masyarakat,  khususnya pengembangan sumber daya manusia.
Berdasarkan  latar  belakang,  teori  dan  penelitian  terdahulu,  kerangka  konseptual  dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Gambar 1 Kerangka Konseptual
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengidentifikasi  determinan  pembentuk  pendapatan  per- kapita dan dampaknya  terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Pendapatan perkapita  digunakan  sebagai  variabel intervening ,  adapun  variabel  bebas  sebagai
INKAP INV KD DD SOCIAL PUBLIC ECONOMIC HEALTH EDUC IPM
Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Studi Pada Kabupaten/Kota Kurun Waktu 2015-2021)_____________________________________________
pembentuknya meliputi: (1) alokasi dana pendidikan; (2) alokasi anggaran kesehatan; (3) fungsi  ekonomi;  (4)  fungsi  pelayanan  umum;  (5)  fungsi  perlindungan  sosial;  (6)  dana desa;  (7)  kemandirian  daerah;  dan  (8) investasi, dengan  asumsi  bahwa  delapan variabel bebas  tersebut  mampu  meningkatkan  pendapatan  perkapita.  Selanjutnya  pendapatan perkapita secara langsung akan meningkatkan IPM sebagai variabel terikat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  data  sekunder.  Data  bersumber dari  situs  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Kementerian  Keuangan.  Objek  penelitian  ini adalah  415  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  untuk  kurun  waktu  2015-2021.  Analisis  data menggunakan  regresi  data  panel,  dimana  data  rentang  waktu  ( time  series )  selama  tujuh tahun dan juga  beberapa daerah ( cross sectional ) digabungkan. Ada tiga model estimasi yang dapat dipilih saat meregresi data panel, yaitu Common Effects Model (CEM), Fixed Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM) (Nachrowi, D., Usman, 2006), dan  untuk  memilih  model  regresi  yang  paling  tepat  dilakukan  uji Chow dan  uji Hausmant.
Berikut adalah model persamaan matematis dalam penelitian ini:
Model 1 : INKAPit =  0 +  1 EDUCit +  2 HEALTHit +  3 ECONOMICit +  4 PUBLIC it +  5 SOCIAL it +  6 DD it +  7 KD +  8 INV it +  it
Model 2 : IPMit =  0 + INKAP it +  it
dimana:
INKAP : Pendapatan perkapita EDUC : Alokasi dana pendidikan HEALTH : Alokasi Anggaran kesehatan ECONOMIC : Fungsi ekonomi PUBLIC : Fungsi pelayanan umum SOCIAL : Fungsi perlindungan sosial DD : Dana desa KD : Kemandirian daerah INV : Investasi IPM : Indeks pembangunan manusia β : Koefisien regresi masing-masing variabel independen ε : Error term t : Waktu
i
: Kabupaten/kota

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  estimasi  dengan  menggunakan  data  dari  415  Kabupaten/Kota  di Indonesia  selama  periode  tahun  2015-2021,  secara  tahunan,  dengan  pendekatan  data panel dan menggunakan uji Fixed Effect Model , hasil disajikan dalam Table 2. berikut ini:
Tabel 2 Hasil Uji Pemilihan Model Chow Test Hausman Test Cross- section Chi-square Probabilita Chi-square Cross- Section Random Probabilita Chi-square Keputusan Model 1 7228.228127 0.0000 36.338758 0.0000  FEM Model 2 341.433439 0.0000 0.963091 0.0000  FEM Sumber: Hasil Olah Data, 2022 (Eviews 9.0)
Uji Chow dilakukan  untuk  memilih  model  regresi  data  panel  yang  paling  tepat  untuk digunakan, apakah Common Effect Model atau Fixed Effect Model . Kriteria uji Uji Chow adalah sebagai berikut:
1. Jika nilai Probabilita Chi-square > 0,05 maka H 0 diterma, sehingga Common Effect Model (CEM) dipilih sebagai model regresi.
2. Jika  nilai Probabilita  Chi-square <  0,05  maka  H 0 ditolak,  sehingga Fixed  Effect Model (FEM) dipilih sebagai model regresi.
Nilai Probabilita Chi-square sebesar 0,0000 diperoleh dari hasil pengujian, yang berada di bawah  tingkat  signifikansi  0,05  baik  untuk  Model  1  maupun  Model  2.  Berdasarkan  hal tersebut,  model Fixed  Effect merupakan  model  yang  paling  tepat  untuk  digunakan  pada kedua model.
Uji Hausman dilakukan  untuk  menentukan  model  mana  yang  sebaiknya  digunakan dengan membandingkan antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model . Kriteria uji Hausman adalah sebagai berikut:
1. Apabila  nilai Probabilita  Chi-square >  0,05  maka  H 0 diterima  dan Random  Effect Model (REM) dipilih sebagai model regresi.
2. Apabila nilai Probabilita Chi-square < 0,05 maka H 0 ditolak dan Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model regresi.
Hasil uji pada Model 1 dan 2 diperoleh nilai Probabilita Chi-square sebesar 0,0000 yang berada  di  bawah  taraf  signifikansi  0,05,  maka  model  yang  lebih  baik  digunakan  adalah Fixed effect Model , untuk kedua model regresi data panel.

## Model 1
Uji koefisien determinasi (R 2 ) menguji kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0 hingga 1. Nilai R 2 yang semakin mendekati 1,  menandakan semakin banyak variabel bebas yang  dapat menjelaskan variabel terikat. Berdasarkan  pada  hasil  uji  kecocokan  pada  Tabel  3,  koefisien  determinasi  yang disesuaikan  ( Adjusted  R 2 )  adalah  0,991060.  Hal  ini  menandakan  bahwa  variabel  bebas dapat  menjelaskan  pendapatan  perkapita  sebesar  99,10%,  sedangkan  sisanya  dijelaskan oleh  variabel  yang  tidak  disertakan  didalam  model,  sehingga  dapat  disimpulkan  model yang digunakan sangat baik.
Uji  F  statistik  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat secara simultan atau bersamaan. Berdasarkan hasil regresi data panel pada Tabel 3,
Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Studi Pada Kabupaten/Kota Kurun Waktu 2015-2021)_____________________________________________
nilai probabilitas statistik uji F adalah 0,000000 yang berada di bawah tingkat signifikansi 5%, sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa “pada tingkat kepercayaan 95%”, setidaknya  ada  satu  variabel  bebas  yang  mempengaruhi  pendapatan  per  kapita,  model yang diuji sangat baik menurut uji ini.
Berdasarkan hasil pengujian pada model 1, yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor- faktor  yang  berdampak  pada  pendapatan  perkapita  di  beberapa  Kabupaten/Kota  di Indonesia,  diketahui  bahwa  dari  delapan  variabel  yang  diteliti  sebanyak  enam  variabel yang  berdampak  positif  terhadap  pendapatan  perkapita,  yaitu:  (1)  alokasi  anggaran kesehatan, (2) fungsi pelayanan umum, (3) fungsi perlindungan sosial, (4) dana desa, (5) kemandirian  daerah dan  (6)  investasi.  Sedangkan  dua  variabel  lainnya  yaitu:  (1)  alokasi dana  pendidikan  dan  fungsi  ekonomi  tidak  mampu  meningkatkan  pendapatan  perkapita. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis untuk model 1.
Tabel 3 Hasil Estimasi Uji Hipotesis Model 1 Variabel Teori Coef. Std. Error t-Statistic Prob. (1 Tail) C 37.01228 0.909396 40.69985 0.00000 EDUC + -1.006847 0.085827 -11.73111 0.00000 HEALTH + 0.691370 0.086464 7.996037 0.00000 ECONOMIC + -0.279147 0.109996 -2.537799 0.00560 PUBULIC + 0.103171 0.079036 1.305370 0.09595 SOCIAL + 0.530924 0.036690 14.47065 0.00000 DD + 0.008601 0.000444 19.36900 0.00000 KD + 0.049579 0.006061 8.179876 0.00000 INV + 6.29E-06 4.87E-06 1.289677 0.09865 Goodness of Fit R 2 0.992356 Adj R 2 0.991060 F-statistik 765.3412 Prob F-stat 0.000000 Sumber: Data Diolah, 2022 (Eviews 9.0)
Berdasarkan konstanta dan koefisien, diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:
INKAP it = 37.01228 - 1.006847EDUC it + 0.691370HEALTH it - 0.279147ECONOMIC it + 0.103171PUBLIC it + 0.530924SOCIAL it + 0.008601DD it + 0.049579KD it + 6.29EINV it +  it
Analisis hasil estimasi persamaan regresi data panel di atas dengan menggunakan model fixed effect , diuraikan sebagai berikut:

## Pengaruh Alokasi Dana Pendidikan Terhadap Pendapatan Perkapita
Alokasi  dana  pendidikan  tidak  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  pendapatan  per kapita,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan.  Menurut  teori,  anggaran pendidikan  seharusnya  memberikan  akses  kepada  masyarakat  terhadap  pendidikan  yang berkualitas  dan  terjangkau,  yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  tingkat  melek huruf. Hasil ini tidak sejalan dengan temuan Mukhtarov et al. , (2020), yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, terutama di bidang pendidikan, memiliki dampak positif secara statistik.
Media Ekonomi Vol. 31 No. 1 April 2023_____________________________________________
Temuan  ini  mengindikasikan  masih  adanya  ketidakseimbangan  dalam  alokasi  anggaran pendidikan ditingkat Kabupaten/Kota. Hubungan negatif  antara alokasi dana pendidikan dan  pendapatan  per  kapita  muncul  karena  pemerintah  pusat  belum  efektif  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  kebijakan  pembangunan  manusia. Dengan  kata  lain,  meskipun  ada  alokasi  dana  untuk  pendidikan,  dampak  positif  yang diharapkan pada pendapatan per kapita masih perlu diperbaiki, karena itu perlu penguatan peran pemerintah pusat dalam mengarahkan alokasi anggaran tersebut.

## Pengaruh Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Pendapatan Perkapita
Alokasi  anggaran  kesehatan  berdampak  positif  terhadap  pendapatan  perkapita.  Temuan ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Atilgan et  al .,  (2017)  dan Muktharov et  al .  (2020).  Penelitian-penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  alokasi anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.  Temuan  ini  memberi  indikasi  bahwa  alokasi  anggaran  kesehatan  berperan penting  dalam  mendukung  indeks  pembangunan  manusia  dengan  cara  merestrukturisasi sistem  kesehatan  yang  ada.  Ini  mencakup  peningkatan  alokasi  anggaran  yang  diberikan untuk  sektor  kesehatan,  perbaikan  dalam  mekanisme  asuransi  sosial,  penguatan  rumah sakit  umum,  serta  berbagai  upaya  lainnya  yang  berfokus  pada  penyediaan  layanan kesehatan  yang  lebih  baik  dan  lebih  terjangkau  bagi  masyarakat,  sebagimana dikemukakan oleh Atilgan, (2017).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan investasi dalam sektor kesehatan melalui alokasi anggaran yang lebih besar dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga mencapai perkembangan yang lebih baik dalam hal indeks pembangunan  manusia.  Hal  ini  menegaskan  pentingnya  peran  pemerintah  dalam mendukung sistem kesehatan yang berkualitas sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas.

## Pengaruh Fungsi Ekonomi Terhadap Pendapatan Perkapita
Fungsi  ekonomi  berdampak  tidak  signifikan  terhadap  pendapatan  perkapita,  temuan  ini tidak  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan.  Temuan  ini  juga  berlawanan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irmen,  A.,  &  Kuehnel  (2009)  yang  menemukan  bahwa alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  produktif  seperti  investasi  riil  justru  memberikan dampak  yang  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa dalam  konteks  anggaran  pemerintah  dan  fungsi  ekonomi  yang  baru  diterapkan,  dampak positif  dalam jangka  pendek,  yang  dikenal  sebagai "multiplier  efek,"  belum  sepenuhnya dapat  terlihat.  Hasil  ini  bisa  mencerminkan  bahwa  perubahan  dalam  alokasi  anggaran terhadap  fungsi  ekonomi  memerlukan  waktu  lebih  lama  untuk  menghasilkan  dampak yang signifikan pada pendapatan per kapita.
Hal ini juga bisa menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dampak fungsi ekonomi terhadap pendapatan per kapita, seperti efisiensi implementasi kebijakan atau faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi ekonomi pada tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika alokasi anggaran dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Studi Pada Kabupaten/Kota Kurun Waktu 2015-2021)_____________________________________________

## Pengaruh Fungsi Pelayanan Umum Terhadap Pendapatan Perkapita
Fungsi  pelayanan  umum  berdampak  positif  pada  pendapatan  perkapita.  Hasil  ini mendukung  studi  yang  dilakukan  oleh  Nurudeen,  A.,  &  Usman,  (2010)  dan  Maingi, (2017).  Penelitian-penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  belanja  pemerintah,  terutama dalam  hal  pembangunan  infrastruktur,  memberikan  dampak  yang  positif  pada pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam fungsi pelayanan  umum,  seperti  infrastruktur  transportasi,  pendidikan,  kesehatan,  dan  fasilitas umum lainnya, berkontribusi secara positif terhadap peningkatan pendapatan per kapita di tingkat  kabupaten/kota.  Pembangunan  infrastruktur,  misalnya,  dapat  menciptakan lapangan  kerja  baru,  meningkatkan  produktivitas,  dan  memungkinkan  pertumbuhan sektor-sektor  ekonomi  yang  terkait.  Ini juga  dapat  meningkatkan  daya  saing  daerah  dan mengundang investasi swasta.
Dengan  demikian,  hasil  ini  memberikan  dorongan  tambahan  bagi  pemerintah  daerah untuk terus mengalokasikan anggaran mereka dengan bijak dalam meningkatkan kualitas pelayanan  umum  dan  pembangunan  infrastruktur.  Hal  ini  akan  membantu  mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Namun, perlu diingat bahwa penting untuk memastikan efisiensi dan  transparansi  dalam  penggunaan  anggaran  pemerintah  untuk  memaksimalkan manfaatnya bagi pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## Pengaruh Fungsi Perlindungan Sosial Terhadap Pendapatan Perkapita
Fungsi  perlindungan  sosial  berdampak  positif  terhadap  pendapatan  perkapita.  Hal  ini sejalan dengan hasil penelitian  Khan & Bashar (2015). Penelitian ini khususnya mencatat temuan  positif  di  Australia  dan  New  Zealand,  di  mana  pengeluaran  pemerintah  dalam bidang  sosial  ( Social  Fund )  memiliki  dampak  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi.
Temuan  ini  mencerminkan  pentingnya  peran  perlindungan  sosial  dalam  mendukung pertumbuhan  ekonomi.  Ketika  pemerintah  mengalokasikan  sumber  daya  untuk melindungi  warganya  dari  risiko  sosial,  seperti  pengangguran,  penyakit,  atau ketidakmampuan, hal ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi  juga  dapat  menggerakkan  pertumbuhan  ekonomi.  Perlindungan  sosial  dapat meningkatkan  keamanan  finansial  individu  dan  keluarga,  yang  pada  gilirannya mendorong konsumsi, investasi, dan produktivitas ekonomi.
Namun  menurutnya  penting  untuk  dicatat  bahwa  dampak  perlindungan  sosial  mungkin berbeda-beda  di  berbagai  negara.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  studi  tersebut  bahwa dampaknya  kurang  signifikan  di  Malaysia  dan  Singapura,  yang  dapat  disebabkan  oleh alokasi  anggaran  yang  relatif  lebih  kecil  dalam  bidang  ini.  Oleh  karena  itu,  pengaruh perlindungan  sosial  pada  pendapatan  per  kapita  dapat  dipengaruhi  juga  oleh  besarnya sumber  daya  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  dalam  upaya  ini.  Kesimpulannya, perlindungan sosial dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  hasilnya  mungkin  bervariasi tergantung  pada  tingkat  alokasi  anggaran  dan  faktor-faktor  kontekstual  lainnya  di  suatu negara.

## Pengaruh Dana Desa Terhadap Pendapatan Perkapita
Dana  desa  memiliki  dampak  positif  pada  pendapatan  per  kapita,  seiring  dengan  temuan dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aslan et  al .,  (2019).  Penelitian  ini  menunjukkan bahwa  bantuan  sosial,  termasuk  dana  desa,  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  terutama  ketika  dana  desa  diinvestasikan  dalam  proyek-proyek riil  yang  memberikan  manfaat  nyata  bagi  masyarakat  desa.  Dengan  begitu,  dana  desa dapat  menjadi  alat  yang  efektif  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  di  tingkat lokal dan meningkatkan pendapatan per kapita.
Perlu  diketahui  bahwa  bahwa  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD)  merupakan komponen penting dalam anggaran pemerintah yang bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal.  Sasarannya  adalah  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat  di  tingkat  daerah.  Oleh  karena  itu,  dana  desa  seharusnya  digunakan  untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.(Ginting et al ., 2019).
Namun,  kesuksesan  dana  desa  tergantung  pada  alokasi  yang  bijak  dan  penggunaannya dalam  proyek-proyek  yang  efisien  dan  transparan.  Pemerintah  perlu  memastikan  bahwa dana  desa  digunakan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  akuntabilitas  agar  potensi  positifnya dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dapat terealisasi sepenuhnya.

## Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita
Kemandirian  daerah,  yang  merupakan  hasil  dari  sistem  pemerintahan  yang terdesentralisasi,  terbukti  memiliki  dampak  positif  pada  pendapatan  per  kapita. Kemandirian  ini  mengacu  pada  kemampuan  daerah  atau  otonomi  daerah  dalam mengelola sumber daya, alokasi anggaran, dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan  kondisi  lokal.  Penelitian  sebelumnya,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Davoodi  &  Fu- Zou, (1998)  menunjukkan hasil yang berbeda. Mereka menemukan bahwa dalam konteks negara  berkembang  maupun  maju,  desentralisasi  fiskal  cenderung  memiliki  dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Hanif et al ., (2020) mendukung hasil penelitian ini.  Studi ini mendukung  gagasan bahwa  desentralisasi  fiskal  memiliki  dampak  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Namun, dampak positif ini harus didukung oleh beberapa  syarat  penting,  seperti  minimisasi  tingkat  korupsi,  penguatan  institusi,  dan stabilitas politik.
Hasil  ini  menyoroti  pentingnya  mengelola  desentralisasi  fiskal  dengan  bijak.  Sementara desentralisasi dapat memberikan kemandirian bagi daerah untuk mengelola sumber daya mereka  sendiri,  perlu  ada  pengawasan  yang  ketat,  penguatan  institusi  yang  kuat,  dan integritas  politik  yang  stabil  untuk  memastikan  bahwa  dampaknya  adalah  positif.  Ini menggarisbawahi  pentingnya  konteks  dan  kondisi  setempat  dalam  menilai  dampak  dari desentralisasi fiskal terhadap pendapatan per kapita.

## Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Perkapita
Investasi,  khususnya  dibidang  infrastruktur,  terbukti  memiliki  dampak  positif  pada pendapatan  per  kapita.  Temuan  ini  konsisten  dengan  prinsip-prinsip  dasar  pengeluaran
Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Studi Pada Kabupaten/Kota Kurun Waktu 2015-2021)_____________________________________________
pemerintah,  terutama  dalam  konteks  investasi  riil  di  bidang  infrastruktur.  Beberapa penelitian  sebelumnya,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Nurudeen&  Usman  (2010); Tripathi & Gautam (2010); Urrunaga Aparicio (2012) dan Maingi (2017) juga menunjukkan hasil yang serupa.
Konsep  dasar  di  balik  temuan  ini  bahwa  investasi  dibidang  infrastruktur,  seperti  jalan, jembatan,  bandara,  dan  fasilitas  publik  lainnya,  memiliki  potensi  untuk  memicu pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Infrastruktur  yang  baik  dapat  meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya logistik, dan mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini, pada gilirannya,  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  baru,  meningkatkan  produktivitas,  dan meningkatkan daya saing wilayah tersebut di pasar global.
Dengan  demikian,  penting  bagi  pemerintah  untuk  mengalokasikan  dana  dengan  bijak untuk investasi infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing- masing.  Dalam  konteks  ini,  investasi  bukan  hanya  merupakan  pengeluaran,  tetapi  juga merupakan langkah strategis untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan  per  kapita. Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  investasi  dibidang  infrastruktur adalah  salah  satu  cara  yang  efektif  untuk  memacu  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

## Model 2

## Pengaruh  Pendapatan  Perkapita  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  model  2,  terbukti  bahwa  pendapatan  perkapita  yang telah  dipengaruhi  oleh  unsur  pada  model  1  berdampak  positif  terhadap  indeks pembangunan manusia di Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketika pendapatan per  kapita  meningkat,  hal  ini  cenderung  berdampak  positif  pada  tingkat  IPM.  Dalam konteks  Indonesia,  peningkatan  pendapatan  per  kapita  berkontribusi  pada  peningkatan kualitas  hidup  masyarakat.  Ini  dapat  mencakup  akses  yang  lebih  baik  ke  pendidikan, layanan  kesehatan,  perumahan  yang  lebih  baik,  dan  kesempatan  pekerjaan  yang  lebih baik.  Selain  itu,  peningkatan  pendapatan  per  kapita  juga  dapat  mengurangi  tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.
Hasil  ini  juga  sejalan  dengan  temuan  dalam  studi  sebelumnya,  seperti  yang  dilakukan oleh Hasan (2013); Eren et al ., (2014);  s e r t a   Sofilda  &  Hamzah ( 2015) . Studi-studi tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  peningkatan  pendapatan  per  kapita  memiliki  dampak positif  pada  peningkatan  IPM.  Dengan  kata  lain,  ada  konsistensi  dalam  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  peningkatan  tingkat  pendapatan  per  kapita  merupakan  salah  satu faktor penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia.
Dalam  konteks  pembangunan,  temuan  ini  menggarisbawahi  pentingnya  upaya  untuk meningkatkan  pendapatan  per  kapita  melalui  kebijakan  dan  program-program  yang berfokus  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai perkembangan yang lebih baik dalam hal IPM dan meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia secara keseluruhan.
Tabel 4 Hasil Estimasi Uji Hipotesis Model 2 Variabel Teori Coef Std. Error t-Statistic Prob (1 Tail) C 50.26678 0.622566 80.74126 0.0000 INKAPfitted + 5.430344 0.173029 31.38403 0.0000 Goodness of Fit R 2 0.217003 Adj R 2 0.216782 F-statistik 984.9675 Prob F-stat 0.000000
Sumber: Data Diolah, 2022 (Eviews 9.0)

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  model  1  variabel  alokasi  anggaran  pemerintah  berdasarkan fungsi  (pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  publik  dan  sosial),  variabel  dana  desa, kemandirian  daerah  dan  investasi  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  pendapatan perkapita. Desentralisasi fiskal yang sudah berjalan selama dua puluh tahun, sudah mulai memperlihatkan  dampak  dari  kebijakan  tersebut.  Pemerintah  pusat juga  masih  memiliki peran  yang  sangat  besar  terutama  mengenai  alokasi  anggaran  pemerintah  berdasarkan fungsi.
Hasil  pengujian  model  2  membuktikan  bahwa  pendapatan  perkapita  yang  terbentuk berdasarkan  variabel  independen  pada  model  1,  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Dengan demikian alokasi anggaran pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  berdampak  langsung  untuk  kepentingan  masyarakat terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik serta penguatan dari kemandirian suatu daerah mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Dengan demikian  esensi  dari  diberlakukannya  desentralisasi  fiskal  dapat  tercapai  yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

## Saran
Disarankan untuk menambah alokasi untuk anggaran pendidikan dan kesehatan yang dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham, T. W., & Ahmed, U. A. (2011). Economic Growth and Human Development Index  in  Nigeria :  An  Error  Correction  Model  Approach. International  Journal  of Administration and Development Studies , 2 (1), 239-254.
Aslan,  A.,  Darma,  D.  C.,  &  Wijaya,  A.  (2019).  Have  village  funds  impact  growth economy  and  poverty  rate. International  Journal  of  Scientific  &  Technology Research , 8 (10), 2601–2605. http://www.ijstr.org/
Atilgan, E., Kilic, D., & Ertugrul, H. M. (2017). The dynamic relationship between health expenditure  and  economic  growth:  is  the  health-led  growth  hypothesis  valid  for Turkey? The  European  Journal  of  Health  Economics , 18 ,  567–574. https://doi.org/10.1007/s10198-016-0810-5
Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Studi Pada Kabupaten/Kota Kurun Waktu 2015-2021)_____________________________________________
Blanchard,  O.,  &  Johnson,  D.  R.  (2013). Macroeconomics (Sixth  Edit).  Pearson Education.
Davoodi, H., Zou, H. F. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth A Cross-
Country Study. Journal of Urban Economics , 43 , 244–257.
https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:juecon:v:43:y:1998:i:2:p:244-257%0A%0A
Eren, M., Çelik, A. K., & Kubat, A. (2014). Determinants of the Levels of Development Based on the Human Development Index : A Comparison of Regression Models for Limited  Dependent  Variables. Review  of  European  Studies , 6 (1),  10–22. https://doi.org/10.5539/res.v6n1p10
Ginting,  A.  M.,  Hamzah,  M.  Z.,  &  Sofilda,  E.  (2019).  The  impact  of  fiscal decentralization on economic growth in Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets , 11 (2), 152–160. https://doi.org/10.20885/ejem.vol11.iss2.art3
Grubaugh,  S.  G.  (2015).  Economic  growth  and  growth  in  human  development. Applied Econometrics and International Development , 15 (2), 5–16.
https://www.usc.gal/economet/reviews/aeid1521.pdf
Hanif, I., Wallace, S., & Gago-de-Santos, P. (2020). Economic growth by means of fiscal decentralization:  an  empirical  study  for  federal  developing  countries. Sage  Open ,
10 (4). https://doi.org/2158244020968088
Hasan,  Z.  (2013).  Determinants  Of  Human  Resource  Development:  An  Empirical Analysis. International  Journal  of  Economics,  Management  and  Accounting , 8 (2). https://journals.iium.edu.my/enmjournal/index.php/enmj/article/view/62
Herrero,  C.,  Martínez,  R.,  &  Villar,  A.  (2012).  A  newer  human  development  index.
Journal of Human Development and Capabilities , 13 (2), 247–268.
https://doi.org/10.1080/19452829.2011.645027
Irmen,  A.,  &  Kuehnel,  J.  (2009).  Productive  government  expenditure  and  economic growth. Journal of Economic Surveys , 23 (4), 692–733.
https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2009.00576.x
Khan,  H.,  &  Bashar,  O.  K.  (2015).  Social  expenditure  and  economic  growth:  Evidence from  Australia  and  New  Zealand  using  cointegration  and  causality  tests. The Journal of Developing Areas , 285–300. https://www.jstor.org/stable/24737383
Loizides,  J.,  &  Vamvoukas.  (2005).  Government  expenditure  and  economic  growth: Evidence from trivariate causality testing. Journal of Applied Economics , 8 (1), 125–
152. https://doi.org/10.1080/15140326.2005.12040621
Maingi,  J.  N.  (2017).  No  Title. The  Impact  of  Government  Expenditure  on  Economic Growth in Kenya: 1963-2008 , 5 (12), 635–662.
https://doi.org/10.13189/aeb.2017.051201
Mankiw, N. G. (2007). Macroeconomics (Sixth Edit). Worth Publishers.
Mukhtarov,  S.,  Alalawneh,  M.  M.,  Azizov,  M.,  &  Jabiyev,  F.  (2020).  The  impact  of monetary  policy  and  tax  revenues  on  foreign  direct  investment  inflows:  An empirical  study  on  Jordan. Acta  Universitatis  Agriculturae  et  Silviculturae
Mendelianae Brunensis , 68 (6), 1011–1018.
https://doi.org/10.11118/actaun202068061011
Nachrowi, D., Usman, H. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan . Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Noorbakhsh,  F.  (1998).  A  modified  human  development  index. World  Development , 26 (3), 517-528. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)10063-8
Nurudeen,  A.,  &  Usman,  A.  (2010).  Government  expenditure  and  economic  growth  in Nigeria,  1970-2008:  A  disaggregated  analysis. Business  and  Economics  Journa ,
4 (1), 1–11. http://astonjournals.com/bej
Odhiambo, N. M. (2015). Government expenditure and economic growth in South Africa:
An  empirical  investigation. Atlantic  Economic  Journal , 43 (3),  393–406. https://doi.org/10.1007/s11293-015-9466-2
Sagar,  A.  D.,  &  Najam,  A.  (1998). The  human  development  index:  a  critical  review . 25 (3), 249–264. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(97)00168-7
Sofilda, E., & Hamzah, M. Z. (2015). Government Spending Contributions on per Capita Income  and  its  Effect  toward  the  Human  Development  Index  (Comparative  Study between  Western  Indonesia  and  Central  &  East  Indonesia). Journal  of  Social  and Development Sciences , 6 (3), 43–49. https://doi.org/10.22610/jsds.v6i3.851
Suparmoko; Sofilda, E. (2015). Pengantar Ekonomi Makro (Edisi Keli). INMEDIA.
Tripathi, S., & Gautam, V. (2010). Road transport infrastructure and economic growth in
India. Journal of Infrastructure Development , 2 (2), 135–151.
https://doi.org/10.1177/097493061100200
United Nations Development Programme (UNDP). (1990). Human Development Report 1990 .
https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1990encompletenostatspdf.pdf
United Nations Development Programme (UNDP). (2022). Human Development Report 2021/2022:  Uncertain  times,  unsettled  lives.  Shaping  our  future  in  a  transforming world . https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22
Urrunaga,  R.,  Aparicio,  C.  (2012).  Infrastructure  and  economic  growth  in  Peru. Cepal Review , 145–163. https://doi.org/10.18356/8537FD57
Wu,  S.  Y., Tang, J.  H.,  &  Lin,  E.  S.  (2010). The impact  of  government  expenditure on economic  growth:  How  sensitive  to  the  level  of  development? Journal  of  Policy Modeling , 32 (6), 804–817. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2010.05.011