## PERAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN HARMONI PASCA KONFLIK ANTARA MASYARAKAT PRIBUMI DENGAN MASYARAKAT PENDATANG DI LAMPUNG TENGAH

## THE ROLE OF COMMUNITY BASED ORGANIZATION IN ESTABLISHING POST-CONFLICT HARMONY BETWEEN THE INDIGENOUS COMMUNITY AND MIGRANT COMMUNITY IN CENTRAL LAMPUNG

## IMAM MUSTOFA DAN LIBERTY

## Abstract
This  study  examines  the  role  of  community  organizations  in  building  post conflict  harmony  resolution  between  indigenous  community  and  migrant community  in  the  sub-district  of  Bumi  Nabung,  Central  Lampung  Regency, Lampung Province. This research is based on the conflict that occurred in Sub- District of Bumi Nabung on 23-24 February 2014 which resulted in immense material and immaterial loss. As for conflict was a war between the two tribes, the Lampungnese tribe with Javanese tribe. Therefore, this research is important as a medium for the concerned parties to resolve the social conflict in the life of a pluralistic society and produce a model of harmony development in the midst of a multiethnic society. This research was completed in several stages; preliminary  study,  mapping  and  planning,  coordination  with  related  parties, observation,  program  implementation,  and  evaluation.  This  study  concludes that the community organizations have played a very significant role in conflict resolution and creating harmony among the society. The organization named Aliansi Masyarakat Cinta Damai (ALMACIDA) has played a role as a preventive- anticipative  forum  committed  to  building  harmony,  maintaining  unity  and coalition and peace in the midst of multicultural society in Bumi Nabung sub- district, Central Lampung District.. Keywords :  Conflict resolution, Harmony, Ethnicity, Social organization.

## Abstrak
Penelitian mengkaji tentang peran organisasi masyarakat dalam membangun harmoni  sosial  pasca  resolusi  konflik  antara  masyarakat  pribumi  dengan pendatang di kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Penelitian  dilatarbelakangi konflik yang terjadi di Kecamatan Bumi Nabung  pada  tanggal  23-24  Februari  2014  yang  mengakibatkan  korban material  dan  immaterial  yang  sangat  besar.  Adapun  konflik  yang  terjadi adalah perang antarsuku, yaitu suku Lampung dengan suku Jawa. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait  untuk  menyelesaikan  konflik  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat yang majemuk dan menghasilkan model pembangunan harmoni di tengah masyarakat yang multi etnis. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:  Tahap  studi  pendahuluan,  pemetaan  dan  perencanaan.Tahap  studi lapangan, yaitu: Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, observasi pelaksanaan program,  dan  evaluasi.  Hasil  penelitian  memperoleh  gambaran    bahwa organisasi masyarakat berperan sangat signifikan dalam resolusi konflik dan menciptakan harmoni. Pada kasus di Bumi Nabung, telah dibentuk organisasi Aliansi  Masyarakat  Cinta  Damai  (ALMACIDA)  sebagai  forum  preventif- antisipatif yang berkomitmen untuk membangun harmoni, menjaga kesatuan dan  persatuan  masyarakat  dan  perdamaian  di  tengah-tengah  masyarakat multikultur di Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.
Kata Kunci :  Resolusi konflik, harmoni, etnis, organisasi sosial kemasyarakatan.

## Imam Mustofa dan Liberty
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A, Iring Mulyo, Kota Metro,
Provinsi Lampung, 34111
Email: imammustofa472@ yahoo.co.id dan libertiibet@gmail.com Naskah Diterima: Tanggal 12 Mei 2017. Revisi 30 Novemver 2017 - 28 Mei 2018. Disetujui 1 Juni 2018.

## PENDAHULUAN
Kabupaten Lampung Tengah sering disebut sebagai  “Indonesia  Mini”,  karena  selain suku dan budaya asli Lampung juga dapat ditemukan berbagai budaya.  Seperti:  Jawa, Sunda,  Bali,  Batak,  Palembang,  Makassar, Madura, Semendo, Aceh, Padang, Manado, dan budaya dari suku-suku lainnya. Potensi budaya dan  adat-istiadat  Lampung  Tengah asli  adalah  masyarakat  pepadun  yang terkenal  dengan  istilah Abung  Siwo  Mego dan Pubian Telu Suku , kalau ada masyarakat peminggir  hanyalah  terdapat  di  beberapa Desa/Kampung (Bappeda Lampung Tengah, 20011: 11).
Kondisi  masyarakat  yang  begitu beragam  memicu  terjadinya  gesekan antarkelompok  etnik.  Kabupaten  Lampung
Tengah merupakan daerah dengan keragaman  agama,  karakter,  budaya, identitas  etnik,  pola-pola  adat,  kondisi geografis,  rasa,  dan  ungkapan  bahasa, serta berbagai kategori lainnya. Keragaman agama,  identitas  etnik,  dan  budaya  tanpa disadari  telah  menciptakan building  block yang  mengganggu  harmoni  kohesi  dan interrelasi sosial. Penyebab retaknya mozaik ini  belakangan  diketahui  karena  sistem otoritarian Orde Baru.
Orde Baru tidak merancang kerukunan dan  kedamaian  antaretnik  dan  agama dengan  basis  keragaman  ( plurality ), melainkan  keseragaman  ( uninformity ). Sarwono  mengatakan  bahwa  sebagian besar  konflik  antargolongan  yang  telah terjadi diakibatkan oleh kultur subjektif yang berbeda-beda, (Sarwono, 2008: 67). Adapun beberapa  unsur  kultural  subjektif  tersebut meliputi,  kategorisasi  (konsep),  evaluasi, asosiasi,  struktur  kognitif  elementer, keyakinan  atau  percaya,  sikap, stereotype ,
harapan, norma, ideal, peranan, tugas, dan nilai-nilai.
Kesalahan  persepsi  kultur  subjektif dalam  menyikapi  keragaman  identitas etnik, budaya, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat  di  Provinsi  Lampung tercermin dalam kasus kerusuhan sosial yang baru  saja  terjadi.  Oleh  sebab  itu,  interaksi antara  masyarakat  pribumi  asli  Lampung dengan masyarakat pendatang tidak selalu berjalan  baik.  Sering  terjadi  gesekan, ketegangan  dan  bahkan  konflik  SARA antara  masyarakat  pribumi  (baca:  suku  asli Lampung)  dengan  masyarakat  pendatang (Jawa,  Bali,  Sunda,  dan  lain-lain)  yang mengakibatkan  korban  harta  dan  bahkan nyawa. Sebagai contohnya, beberapa konflik antara  etnis  Lampung  dengan  Bali  yang terjadi di Desa Balinuraga Lampung Selatan, konflik  di  Mesuji,  dan  konflik  antara  etnis Lampung  dengan  etnis  Jawa  yang  terjadi di  Kecamatan  Bumi  Nabung  Kabupaten Lampung Tengah pada akhir Februari 2014.
Konflik dapat dicegah dengan
menerapkan integrasi sosial yang ditentukan dengan pengetahuan dan sikap sekelompok etnik satu terhadap yang lain. Dalam konteks rumitnya  konflik  kekerasan  SARA,  maka negara  sudah  seharusnya  memberikan ruang yang lebih memadai untuk terjadinya proses  dialektika  antarkelompok  etnik  di masyarakat, sehingga antara satu komunitas dengan  komunitas  lainnya  dapat  saling menghargai, memahami, dan bekerja sama. Tanpa  ruang  komunikasi  memadai  untuk seluruh  elemen  masyarakat,  yang  terjadi adalah  munculnya  kekuatan-kekuatan  baru yang akan menumbuhkan konflik kekerasan dimasa  yang  akan  datang.  Negara  harus bekerja  sama  dengan  seluruh  elemen masyarakat  untuk  menjadikan  Indonesia

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 205 - 226
menjadi  negara  yang  damai  dan  agama menjadi  rahmat  bagi  semua,  bukan  hanya kelompoknya sendiri, (Qodir, 2008: 137).
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  di atas, maka dirasa penting untuk menelusuri lebih  dalam  mengenai  fenomena  konflik yang  terjadi  di  Kecamatan  Bumi  Nabung Kabupaten  Lampung  Tengah.  Penelitian mengenai  akar  konflik  yang  terjadi  di Lampung  Tengah  diharapkan  menjadi pondasi  untuk  menghasilkan  solusi  yang tepat  dalam  menyelesaikan  konflik  yang telah terjadi secara utuh berbasis data dan fakta di lapangan.
Berbagai konflik tersebut perlu penyelesaian  secara  komprehensif  dan menelisik  akar  permasalahan  agar  konflik tidak hanya dapat diselesaikan, akan tetapi dicegah  agar  tidak  terulang  di  kemudian hari. Penelitian ini bermaksud menelisik lebih jauh  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi terjadinya  konflik  SARA  antara  masyarakat pribumi  dengan  masyarakat  pendatang di  Kecamatan  Bumi  Nabung,  Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.
Multikultural dan multi etnik merupakan sebuah keniscayaan yang harus dijaga dan dilestarikan  keberadaanya  untuk  sebuah kehidupan yang harmonis di Nusantara. Oleh sebab  itu,  alasan  kami  memilih  komunitas dampingan pada masyarakat Desa Kampung Tua,  Kecamatan  Bumi  Nabung,  Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung adalah:
Pertama, desa Kampung Tua dihuni tidak hanya oleh etnis Lampung yang merupakan pribumi,  akan  tetapi  juga  oleh  etnis  Jawa yang merupakan pendatang. Interaksi antara masyarakat kedua etnis, akhir-akhir ini sering tidak harmonis, bahkan telah terjadi konflik yang  mengakibatkan  korban  harta  benda,
pembakaran  rumah,  intimidasi  dan  bahkan mengarah  ke  perang  antaretnis.  Keadaan semakin  rumit  saat  salah  satu  etinis  Jawa dibantu oleh masyarakat etnis Bali yang juga merupakan masyarakat etnis pendatang.
Kedua, masyarakat pendatang, khususnya  etnis  Jawa  sering  menjadi korban  pembegalan,  perampokan  dan penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat etnis  Lampung  yang  merupakan  pribumi. Masyarakat  pendatang  merasa  terancam, terintimidasi,  tidak  aman,  nyaman,  hidup dalam ketidaktenangan dan ketenteraman.
Ketiga, keberadaan  aparat  keamanan sering  tidak  berfungsi  maksimal,  karena mereka  umumnya  datang  ke  lokasi  konflik setelah  selesai.  Selain  itu,  meskipun  telah dilakukan  patroli,  namun  patroli  hanya  di jalan-jalan  kampung,  padahal  masyarakat yang terlibat konflik berada di perladangan atau  perkebunan  dan  area  lain  yang  tidak dijangkau patroli Polisi dan TNI.
Keempat, pemerintah  dan  masyarakat telah  melakukan  langkah-langkah  strategis untuk  mendamaikan  kedua  etnis  yang terlibat  konflik.  Namun,  langkah  tersebut belum menjadi upaya preventif pencegahan konflik  sehingga  konflik  bisa  saja  sewaktu- waktu meletus kembali.
Kecamatan Bumi Nabung berpenduduk sekitar 31.185 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis,  yaitu:  Lampung  atau  yang  sering disebut  dengan  warga  pribumi  berjumlah 8,86%, Jawa berjumlah 89,78% dan suku Bali sekitar  1,34%  (buku Demografi  Kecamatan Bumi  Nabung ).  Selanjutnya,  berdasarkan preliminary  research yang  telah  dilakukan, sesuai  keterangan  salah  satu  warga  dusun setempat,  untuk  lokasi  (desa)  yang  dihuni oleh  sebagian  besar  penduduk  pribumi
Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik ...     (Imam Mustofa dan Liberty)
adalah  Dusun  I  Bumi  Nabung  Ilir.  Adapun, suku  pendatang  yang  berasal  dari  orang- orang Jawa tersebar ke beberapa desa, yaitu: Bumi  Nabung  Ilir,  Utara,  Timur,  Selatan, Baru dan Dusun Srikencono. Sementara itu, masyarakat Bali pendatang yang berada di Kecamatan Bumi Nabung berada di Dusun V Bumi Nabung Timur, (Partiyah: 2004).
Karena memiliki jumlah penduduk yang bervariatif pada pertengahan Februari 2014 lalu,  Kecamatan  Bumi  Nabung  diguncang dengan  adanya  konflik-konflik  antarsuku dan  etnis.  Jauh  sebelum  konflik  muncul  di Kecamatan Bumi Nabung, konflik horizontal ini juga sempat terjadi di daerah-daerah yang lain. Hal tersebut terjadi karena belum ada rasa  dan  kesadaran  tentang  keberagaman dan  kebersamaan  antarsuku  serta  etnik. Berpijak pada hal tersebut,  maka diperlukan edukasi (pendampingan) untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya kerukunan hidup dan keberagamaan.

## Kerangka Konseptual
Konflik-konflik  sosial  merupakan  gejala yang  wajar,  lebih-lebih  dalam  masyarakat yang  sedang  mengalami  perubahan  sosial dan  kebudayaan,  (Widjaja,  1986:  72).  Bila dicermati, kekerasan kolektif yang terjadi di Indonesia  akhir-akhir  ini  mengindikasikan dua gejala besar, yatu: 1) Tindakan kekerasan kolektif  yang  sangat  tidak  terkendali, padahal  dalam  kehidupan  sehari-hari mereka  bertetangga  secara  damai,  tolong- menolong  serta  saling  mengunjungi,  dan 2) Tindakan kekerasan kolektif yang terjadi di  suatu  wilayah  sepat  sekali  menyebar  ke wilayah lain, (Wiyata, 2005:12).
Konflik  berasal  dari  kata  kerja  Latin configure yang  berarti  saling  memukul, (Mihran,  2009:  37).  Konflik  juga  berasal dari  bahasa  Inggris, conflict yang  berarti percekcokan, perselisihan dan pertentangan, (Echols  dan  Sadilly,  1996:  138).  Sementara itu,  konflik  menurut  A.  Supratiknya,  (1995: 94) merupakan keadaan di mana salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat atau  mengganggu  tindakan  pihak  lain. Sedangkan konflik menurut Scannell (2010: 2), suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam  sekelompok  individu.  Lebih  dari  itu, konflik  merupakan  salah  satu  esensi  dari kehidupan  dan  perkembangan  manusia yang  mempunyai  karakteristik  yang beragam,  baik  jenis  kelamin,  strata  sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, etnik, agama,  kepercayaan,  aliran  politik,  serta budaya dan tujuan hidupnya. Selama masih ada perbedaan-perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi, (Wirawan. 2010: 1).
Seluruh  konflik  yang  didasarkan  atas identitas-identitas  kelompok  yang  bersifat --antar-ras,  bahasa,  agama,  suku,  atau kasta—dapat  disebut  konflik  etnis.  Konflik tersebut dapat dicirikan sebagai konflik yang bersifat:  keagamaan,  rasial,  kebahasaan, dan  sektarian,  (Ahmad,  2011:  37).  Konflik antaretnis  merupakan  suatu  bentuk pertentangan  alamiah  yang  dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik  (etnik  bangsa,  ras,  agama,  golongan, dan  lain-lain)  karena  mereka  memiliki perbedaan  sikap,  kepercayaan,  nilai-nilai atau kebutuhan, (Iliweri, 2005: 25).
Kondisi  umum  masyarakat  yang buruk  seolah-olah  merupakan  penyebab langsung  dari  berbagai  tindak  kekerasan.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 205 - 226
Namun, bila dilihat lebih jauh, kondisi yang sesungguhnya  bersifat  sebagai  katalisator atau  mempercepat  terjadinya  kerusuhan sosial adalah: Pertama, krisis ekonomi; Kedua, krisis pangan; Ketiga, penyelesaian masalah yang  berlarut-larut; Keempat, lemahnya penegakan  hukum; Kelima, keadaan masyarakat yang tidak pasti dan tidak adanya sumber  informasi  yang  dapat  dipercaya; dan keenam, vulgarnya pemberitaan media massa, (Wiyata, 2005:12).
Dalam  konflik  antarkelompok,  keenam determinan di atas akan semakin menguat akibat  hubungan  antarkelompok  itu sendiri.  Dalam  kehidupan  sehari-hari, orang  mempunyai  status  pekerjaan,  suku, agama  dan  lain-lain.  Bila  sejumlah  orang mengelompokkan  dirinya  atas  dasar  salah satu  atau  lebih  status,  maka  terjadi  proses kategorisasi  secara  sosial,  dan  melalui kategorisasi  diri  ini  orang  akan  terdorong mencari  kesamaan  dalam  kelompoknya dan  selanjutnya  akan  mencari  perbedaan pada  kelompok  lain  yang  akhirnya  akan menjelma  “kelompok  kita”  ( us/in  group ) dan  “kelompok  mereka”  ( them/out  group ). Konflik pada tingkat bawah ( grassroot ) bisa menjadi tragedi yang sesungguhnya, dalam arti  tragedi  manusia  yang  diciptakan  oleh manusia sendiri, (Wiyata, 2005).

## Sketsa Lokasi
Kecamatan  Bumi  Nabung  terletak  di Kabupaten  Lampung  Tengah,  berada  di sekitar  100  Km  sebelah  Utara  Kota  Bandar Lampung. Di Kecamatan Bumi Nabung ada empat  desa  atau  kampung,  yaitu,  Bumi Nabung Selatan, Bumi Nabung Utara, Bumi Nabung Timur dan Bumi Nabung Ilir. Secara umum,  ada  empat  suku  yang  tinggal  di
Bumi Nabung, yaitu Lampung, Jawa, Sunda dan Bali.
Di  Kecamatan  Bumi  Nabung  terdapat dua  suku  besar  dan  dominan,  yaitu:  Suku Jawa sebagai pendatang dan suku Lampung sebagai  suku  asli  atau  pribumi.  Namun, jumlah  penduduk  asli  malah  lebih  kecil dari pada penduduk pendatang. Penduduk asli  hanya  dalam  kisaran  10%  dari  total penduduk yang menghuni Kecamatan Bumi Nabung. Dari keempat kampung yang ada di Bumi Nabung, hanya ada satu kampung yang  berpenduduk  asli  Lampung,  yaitu Bumi  Nabung  Ilir,  itu  pun  20%-nya  adalah masyarakat pendatang yang bersuku Jawa. Sementara  itu,  masyarakat  Bali  pendatang yang  berada  di  Kecamatan  Bumi  Nabung berada  di  Dusun  V  Bumi  Nabung  Timur, (Partiyah, 2014).
Suku  Jawa  dan  Lampung  sebenarnya sama-sama  mempunyai  pegangan  hidup masing-masing  yang  mempunyai  makna filosofis  tinggi.  Suku  Jawa  memiliki Tepo Seliro , sementara suku Lampung mempunyai falsafah Piil  Pesenggiri . Tepo  Seliro dalam falsafah  Jawa  mempunyai  arti  saling menjaga perasaan, bila tidak mau diganggu, maka  jangan  mengganggu,  bila  senang dibantu, maka harus senang membantu dan seterusnya. Sementara Piil Pesenggiri dalam falsafah  Lampung  berarti  segala  sesuatu yang  menyangkut  harga  diri,  perilaku dan  sikap  hidup  yang  harus  menjaga  dan menegakkan  nama  baik,  martabat  secara pribadi maupun kelompok, meskipun secara totalitas diberi makna sebagai berjiwa besar, mempunyai  perasaan  malu,  rasa  harga diri,  ramah  tamah,  suka  bergaul,  tolong- menolong dan bernama besar atau bergelar.
Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik ...     (Imam Mustofa dan Liberty)
Secara umum, benturan antara budaya penduduk asli dan pendatang transmigran, selalu  dimungkinkan  terjadi  konflik  atau benturan antara dua atau lebih kebudayaan. Para transmigran asal Jawa di Bumi Nabung ini  umumnya  tidak  dibekali  pengetahuan yang  cukup  tentang  daerah  yang  akan mereka  tempati.  Sehingga  ketika  mereka sampai  di  daerah  tersebut,  mereka  tidak tahu  apa  yang  harus  lakukan  dan  tidak ada  arahan  dari  pemerintah  untuk  saling memperkenalkan  budaya  etnis  Jawa  yang merupakan  penduduk  pendatang  kepada etnis Lampung yang merupakan penduduk asli.

## METODE PENELITIAN
Mendeskripsikan peran organisasi masyarakat  dalam  membangun  harmoni pasca  konflik  antara  masyarakat  pribumi dengan masyarakat pendatang di Lampung Tengah, membutuhkan “energi” yang besar. Sebab  dalam  pelaksanaanya  penelitian ini  dilakukan  menggunakan  pendekatan Partisipatory Action Research (PAR) dengan berbagai tahapan, yaitu:
1.  Pemetaan  masalah  dan  perencanaan. Pemetaan  masalah  berupa  survei awal  kondisi  sosial  masyarakat,  mata pencaharian,  dan  tingkat  pendidikan.
Perencanaan berupa penyusunan
instrumen pengabdian.
2.  Koordinasi  dengan  pihak  terkait ( stakeholder ); mengurus perizinan
dan  melakukan  pendekatan  kepada tokoh  masyarakat  setempat,  Pemda Lampung  Tengah,  Polres  Lampung Tengah. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan  persepsi,  penyusunan rencana  kerja  dan  kesepakatan  antara
tim  peneliti  dan  pihak-pihak  yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini.
3.  Observasi  dilakuakan  pada  setiap kegiatan senantiasa dilaksanakan dengan cara kualitatif dan kuantatif. Data kualitatif  berupa  deskripsi  proses  dan segala aspek yang dapat menerangkan permasalahan  yang  diangkat.  Data kuantitatif  untuk  memperkuat  data kualitatif.
4.  Pelaksanaan penelitian, meliputi sosialisasi,  pendampingan,  penyebaran informasi,  dan  bimbingan  yang dikoordinasikan  dengan  pihak-pihak terkait.
5.  Evaluasi yang dilaksanakan pada setiap kegiatan  dilakukan  agar  tidak  terjadi penumpukan permasalahan pada akhir kegiatan. Setiap tahap kegiatan ditelaah secara  mendalam  untuk  memberikan rekomendasi,  langkah  mana  yang harus  diulang  sebagai  siklus  kegiatan untuk  dapat  mencapai  tujuan  yang diharapkan.  Setelah  refleksi  masih diteruskan  dengan  beberapa  kegiatan yang dipertimbangkan sebagai upaya  dalam  rangka  mencapai  tujuan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Konflik SARA di Kecamatan Bumi

## Nabung
Munculnya  konflik  di  Kecamatan  Bumi Nabung  tidak  terlepas  dari  adanya masyarakat majemuk dan plural. Masyarakat majemuk atau plural merupakan masyarakat yang terbagi-bagi dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri di mana masing- masing  sub  sistem  itu  terkait  oleh  ikatan-

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 205 - 226
ikatan  yang  bersifat  primordial.  Biasanya struktur masyarakat majemuk ditandai oleh dua ciri, yaitu: 1) Secara horisontal ditandai dengan  adanya  kesatuan-kesatuan  sosial berdasarkan  perbedaan-perbedaan  suku bangsa,  adat  dan  kedaerahan;  2)  Secara vertikal ditandai dengan adanya perbedaan- perbedaan  lapisan  sosial.  Dalam  realitas sosial,  masyarakat  dalam  perbedaan- perbedaan tersebut sering terkait, sehingga satu  sama  lain  saling  mempengaruhi hubungan  sosial  masyarakat.  Hal  ini  dapat dilihat antara lain pada hubungan antarsuku yang  menempati  suatu  lokasi  atau  tempat tertentu.
Provinsi  Lampung  memiliki  penduduk heterogen yang datang dari berbagai macam suku di antaranya: Semendo (Sumsel), Bali, Lombok,  Jawa,  Minang/Padang,  Batak, Sunda,  Madura,  Bugis,  Banten,  Palembang, Aceh,  Makassar,  warga  keturunan,  dan Warga  asing  (Cina,  Arab).  Komposisi penduduk  Lampung  menurut  suku  bangsa tahun 2000, suku Jawa berada pada urutan pertama  dengan  presentase  61,88%  dari total  keseluruhan  penduduk  Lampung. Sedangkan  suku  Lampung  berada  pada posisi  kedua  dengan  presentase  11,92%. Kemudian  suku  Sunda  dengan  11,27%, Semendo  (Sumatera  Selatan)  3,55%  dan sisanya  suku  lain  seperti  Minang/Padang, Bali, Batak, dan lain-lain dengan total 11,35%, (BPS Lampung: 2010). Dari keadaan ini dapat digambarkan  dalam  sebuah  semboyan “ Sang Bumi Ruwa Jurai ” yang berarti hidup secara  kekeluargaan  antara  penduduk  asli dan  pendatang.  Namun  demikian,  Provinsi Lampung  termasuk  daerah  yang  paling rawan  konflik sosial.
Data  Kepolisian  Daerah  Provinsi Lampung,  dalam  kurun  2010  hingga  2014,
telah terjadi beberapa konflik sosial disertai kekerasan  yang  mengakibatkan  jatuhnya korban  jiwa  maupun  kerugian  materi  di beberapa kabupaten, yaitu Lampung Selatan (2011, 2012, 2013, dan 2014), Lampung Timur (2012),  Lampung  Utara  (2012),  Tanggamus (2014),  dan  Lampung  Tengah  (2010,  2011, 2012, dan 2014).
Konflik  di  Lampung,  secara  umum dapat digambarkan bahwa sepanjang 2012 terdapat 108 titik se-Provinsi Lampung. Dari data  itu  penyebab  besarnya  yakni  faktor politik,  sosial  budaya  (Poleksosbud)  71,2%, faktor  SARA  18,5%,  faktor  kesenjangan sumber  daya  alam  (SDA)  5,5%,  dan  faktor batas  wilayah  4,6%.  (data  Polda  Lampung tahun 2012).
Kasus  yang  terjadi  di  Bumi  Nabung, dapat  digambarkan  karena  kecemburuan sosial  akibat  adanya  kesenjangan  ekonomi antara  penduduk  asli  dan  pendatang. Juga  faktor-faktor  lain,  seperti:  budaya, pendekatan  hukum  yang  masih  lemah, persepsi,  prioritas  yang  tidak  seimbang, dominasi  akses  sumberdaya,  hilangnya rasa  nasionalisme,  pendidikan  ilmu  agama yang  sudah  memudar,  kurangnya  ruang interaksi  antaretnis,  hilangnya  rasa  saling menghormati dan menghargai.
“Pada dasarnya kehidupan sosial bermasyarakat  di  daerah  Bumi  Nabung berjalan normal. Hubungan sosial masyarakat  pun  berjalan  normal  dan harmonis.  Indikator  yang  paling  tampak adalah  adanya  gotong-royong  di  antara mereka  pada  momen-momen  tertentu. Misalnya,  saat  peringatan  hari  besar nasional  mereka  bersama-sama  membuat acara  tertentu  untuk  memperingatinya dengan bersama-sama, tanpa membedakan agama, suku atau ras tertentu. Begitu juga pada saat peringatan hari-hari besar agama Islam,  atau  acara  organisasi  keagamaan tertentu,  masyarakat  pendatang  dan
Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik ...     (Imam Mustofa dan Liberty)
masyarakat  pribumi  membaur  bersama- sama dan bekerja sama menyelenggarakan dan menyukseskan acara tersebut. Indikator lain  adanya  kebersamaan  dan  penerimaan masyarakat  Lampung  sebagai  pribumi terhadap  masyarakat  pendatang  yang umumnya adalah masyarakat bersuku Jawa dan Bali dapat dilihat dari nama desa atau daerah  tertentu.  Banyak  desa  di  daerah tersebut yang mengadopsi nama dari daerah Jawa,  misalnya  Ponorogo  dan  Kebumen untuk suku Jawa, dan daerah Tirta Gangga untuk suku Bali” (Baroji, 4 Des. 2014).
Bentrok antara warga dari dua kampung bertetangga Bumi Nabung Utara dan Bumi Nabung  Ilir,  Kecamatan  Bumi  Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, pada Minggu dan  Senin  tanggal  23-24  Februari  2014 terjadi  karena  persoalan  sengketa  lahan milik salah seorang warga. Sejumlah warga mengatakan  pada  Minggu  siang  sekitar pukul  jam  12:00  saat  beberapa  warga  dari Bumi  Nabung  Utara  mengukur  tanah  di Dusun  IX,  Kampung  Bumi  Nabung  Ilir. Saat  warga  (pribumi)  sedang  melakukan pengukuran tanah, datang tiga orang warga Bumi Nabung Utara. Ketiga orang tersebut menegur  warga  yang  sedang  melakukan pengukuran.  Ironisnya,  pengukuran  tanah dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah  yang  sah.  Dari  situlah  terjadinya cekcok  mulut  dikarenakan  masyarakat setempat tidak terima jika tanah yang telah menjadi  hak  milik  mereka  diusik.  Pihak pribumi merasa bahwa tanah tersebut belum menjadi hak sepenuhnya dari pemilik tanah, dikarenakan  tanah  yang  ia  miliki  belum lengkap surat-surat tanah dan silsilah tanah tersebut  sehinga  orang  pribumi  merasa tanah  tersebut  masih  milik  peninggalan nenek mereka, (Ghofur, 20 Nov. 2014).
Menurut sebagian masyarakat, termasuk ketua  organisasi  ALMACIDA,  faktor  yang menyebabkan bentroknya dua suku tersebut
dikarenakan  suku  pribumi  mengambil  alih tanah  dengan  paksa.  Tanah  yang  diambil adalah tanah yang tidak memiliki surat-surat atau  dokumen  bukti  yang  kuat.  Ada  juga tanah  yang  jelas-jelas  memiliki  sertifikat tanah, tapi tetap juga diklaim bahwa tanah tersebut  milik  nenek  moyang  mereka, (Baroji, 4 Des. 2014).
Setelah terjadi cekcok, kemudian orang pribumi  pergi  meninggalkan  lokasi.  Sore harinya, sekitar pukul 17.00, ada sekitar 50- an  orang  warga  Dusun  I  Bumi  Nabung  Ilir menyatroni  Kampung  Bumi  Nabung  Utara untuk  mencari  tiga  warga  yang  siangnya terlibat  perkelahian  di  lokasi  pengukuran tanah.  Kedatangan  puluhan  orang  itu disambut ratusan warga Bumi Nabung Utara yaitu warga Dusun II, Dusun XI, dan Dusun XV Kampung Bumi Nabung Ilir, (Ghofur, 20 Nov. 2014).
Pada  pukul  19.00  WIB,  warga  Bumi Nabung  Utara  dan  Bumi  Nabung  Timur mendengar  adanya  isu  penyerangan  dari warga  Bumi  Nabung  Ilir  Dusun  I,  sehingga ribuan warga Bumi Nabung Utara bergerak ke Pasar Bumi Raharjo dan bergabung dengan massa  dari  Dusun  XV,  II,  dan  XI,  mereka bergerak untuk menuju kampung tua di Bumi Nabung  Ilir  yang  berpenduduk  masyoritas pribumi  bersuku  Lampung.  Sementara warga  pribumi  telah  menghubungi  orang- orang pribumi dari luar Bumi Nabung, dari Negara  Nabung  (Lampung  Timur)  Padang Ratu  dan  Surabaya  Ilir  (Lampung  Tengah), (Ghofur, 20 Nov. 2014).
Bentrokan dapat dihindari karena Satuan Dalmas  Polres  Lampung  Tengah  berhasil membujuk  mereka  membubarkan  diri  dan pulang. Namun, lepas tengah malam, Senin (24/2)  sekitar  pukul  01.55  datang  ratusan

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 205 - 226
massa  menyerang  Dusun  dusun  XI  dan  II Bumi Nabung Ilir. Mereka merusak 20 rumah dan 5 motor, (Ghofur, 20 Nov. 2014).
Wakil  Bupati  Mustafa  yang  langsung meninjau lokasi Senin sore (24/2) mengaku prihatin.  Ia  meminta  warga  tidak  mudah terprovokasi. Wakil Bupati Mustafa langsung berkoordinasi  dengan  aparat  keamanan untuk  mendamaikan  dua  kelompok  warga yang  terlibat  bentrok.  Kepolisian  Resort Lampung  Tengah  mengerahkan  250 personel  Dalmas  ditambah  Satu  SSK  dari TNI  AD  untuk  berjaga-jaga  di  perbatasan Desa  Buminabung  Ilir  dan  Buminabung Utara agar tidak terjadi bentrokan susulan. Personel dari Polres dan TNI itu tetap akan berjaga-jaga  hingga  kondisi  benar-benar kondusif.  Satu  bulan  setelah  bentrok  dan perusakan tepatnya tanggal 18 maret 2014, kedua  belah  pihak  yang  bertikai  akhirnya melakukan  kesepakatan  damai  dengan disaksikan  Wakil  Bupati  Lampung  Tengah, Kepolisian,  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat, dan tokoh agama.

## Faktor Penyebab Konflik

## Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  ini  sangat  kompleks  dan berkaitan  dengan  faktor  lahan  atau  tanah, baik tempat tinggal maupun lahan pertanian. Menurut  salah  satu  tokoh  Bumi  Nabung, bahwa sengketa tanah sudah sering terjadi. Modus sengketa tanah ini hampir seragam, baik di lingkungan Kecamatan Bumi Nabung maupun  di  daerah  lain,  (Kusnul  Hadi,  11 Nov. 2014).
Bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah perdesaan, tanah merupakan salah satu  faktor  produksi  yang  sangat  penting
dan urgen. Hal ini karena tanah merupakan salah  satu  sumber  hidup  dan  kehidupan mereka.  Di  Indonesia  sebagai  negara agraris  keberadaan  tanah  memiliki  fungsi yang  sangat  penting  bagi  kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada posisi inilah tanah memiliki fungsi yang kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi.  Dari  sekian  banyak  bidang  yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi  aktivitas  manusia  atas  tanah. Hal  ini  berkaitan  dengan  kelangsungan hidup  manusia,  di  mana  pertumbuhan penduduk  serta  pertumbuhan  ekonomi yang melaju pesat.
Menilik  penting  peran  tanah  dalam kehidupan  manusia,  tanah  menjadi  objek yang  rawan  terhadap  perselisihan  atau sengketa antarmanusia. Hal ini terjadi karena kebutuhan  manusia  akan  tanah  semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah yang berujung pada konflik sosial di tengah-tengah masyarakat semakin  meningkat  dan  hampir  terjadi di  daerah  otonomi  baru  khususnya  di pedesaan.
Kepemilikan  tanah  yang  hampir banyak  didominasi  oleh  masyarakat pendatang  (transmigran)  menimbulkan dampak  tersendiri  bagi  penduduk  pribumi (masyarakat  asli).  Dari  sinilah  kemudian muncul kecemburuan sosial bagi masyarakat pribumi yang acap kali berujung pada bibit- bibit  konflik  sosial.  Sebagaimana  halnya kasus  yang  terjadi  di  Desa  Bumi  Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.
Menurut Kepala Desa Bumi Nabung  Timur  Bapak  Sumari,  beberapa oknum masyarakat pribumi mulai
Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik ...     (Imam Mustofa dan Liberty)
mempermasalahkan  luas  tanah  yang dimiliki oleh pendatang, yang pada saat itu telah  dibeli  dari  penduduk  asli  (pribumi). Pembelian  tersebut  telah  disepakati  oleh masing-masing  pihak  (antara  pendatang dan  pribumi).  Pada  saat  itu  masyarakat pendatang  tidak  langsung  membuatkan sertifikat  tanah  dan  hanya  bukti  secarik kertas  yaitu  surat  keterangan  tanah  (SKT) dan surat keterangan jual beli.
“Jual beli ini sudah terjadi sejak lama, sejak para  pendatang  ini  pindah  ke  sini.  Tanah ini  dibeli  dari  orang  tua  penduduk  asli. Yang  mempermasalahkan  itu  bukan  yang menjual asli, tapi sudah generasi berikutnya. Kalau  saya  menilai,  penduduk  pendatang juga  terlalu menggampangkan (ceroboh), setelah  terjadi  akad  jual  beli  mereka  tidak langung membuat sertifikat. Hal ini didasari asas saling kepercayaan antara masyarakat pendatang  dengan  pribumi.  Mereka  tidak memperkirakan  kelak  dikemudian  hari ada  ahli  waris  dari  pihak  penjual  yang mempermasalahkannya”,  (Sumari,  18  Nov. 2014).
Proses  jual  beli  tanah  dengan  sistem seperti ini pun terus berlanjut, sampai pada akhirnya anak cucu dari pihak pribumi merasa tidak menjual tanah milik orang tua mereka. Sehingga, ada oknum-oknum pribumi yang melakukan pengukuran tanah secara illegal milik pendatang yang telah dibelinya sejak dulu  yang  secara  kebetulan  lokasi  tanah tersebut berada di Dusun IX Kampung Bumi Nabung Ilir. Kejadian ini ditengarai menjadi akar atau sumber pecahnya konflik sosial di kampung tersebut.
Berdasarkan  data  di  atas,  maka  dapat diketahui bahwa modus untuk mengungkit kepemilikan  tanah  masyarakat  pendatang oleh penduduk pribumi atau suku Lampung adalah melalui mengungkit masalah jual beli tanah.  Masyarakat  atau  penduduk  pribumi menjual  tanah  kepada  pendatang  yang
merupakan  orang  Jawa,  setelah  beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, anak atau kerabat sang penjual meminta kembali tanah yang sudah dibeli oleh pendatang tersebut. Alasan  meminta  kembali  bermacam- macam.  Ada  yang  beralasan  bahwa  tanah objek  jual  beli  tersebut  merupakan  tanah adat,  maka  harus  dikembalikan.  Ada  yang beralasan  bahwa  penjualan  tanah  tersebut tanpa  sepengetahuan  keluarga  atau  tanpa persetujuan  keluarga,  maka  keluarga umumnya  anak  dari  orang  yang  menjual tanah tersebut meminta tanah dikembalikan, (Kusnul Hadi, 11 Nov. 2014).
Ada  modus  lain  untuk  merampas tanah  orang  pendatang,  yaitu  dengan cara  mengukur  kembali  tanah  yang  telah dibeli  oleh  pendatang.  Apabila  hasil  dari pengukuran  tersebut  tidak  sesuai  dengan yang  tertera  dengan  yang  ada  di  Surat Tanah  atau  Akta  Jual  Beli  (AJB)  maka kelebihannya  harus  dibayar  sesuai  dengan harga sekarang, (Kusnul Hadi, 11 Nov. 2014). Banyak  masyarakat  pendatang  yang  sudah dimintai uang kisaran 30-40 juta rupiah.
Apabila  orang  pendatang  tidak  mau membayar sisa ukuran tanah tersebut maka anak  atau  keturunan  orang  pribumi  yang menjual tanah tersebut meminta sisa tanah, namun  di  tengah-tengah.  Misalnya  tanah seluas  satu  hektar  lebih  tiga  meter,  maka mereka meminta tiga meter yang di tengah- tengah tanah tersebut, (M. Hasan Basri, 12 Nov. 2014).
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa meskipun  penduduk  pendatang  telah mempunyai surat atau sertifikat kepemilikan tanah  yang  sah,  tanah  yang  sudah  mereka beli  masih  diminta  kembali,  apalagi  tanah mereka  yang  tidak  punya  tanda  hak  milik.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 205 - 226
Parahnya,  kaum  pendatang  umumnya menganggap remeh surat-surat kepemilikan atau  sertifikat  tanah,  (Harso  Leksono,  11 Nov. 2014).
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka sebenarnya bentrokan yang ada karena ada dua kelompok yang sama-sama kolot. Di satu sisi  penduduk  pribumi  kolot  dengan  tidak mengakui  hak  milik  lahan  oleh  penduduk pendatang,  dan  di  sisi  lain  penduduk pendatang  kolot  dengan  meremehkan surat-menyurat  tanda  kepemilikan  lahan atau tanah yang sah.
Konflik pertanahan merupakan persoalan  yang  kronis  dan  bersifat  klasik serta  berlangsung  dalam  kurun  waktu tahunan  bahkan  puluhan  tahun  dan  selalu ada  di  mana-mana.  Sengketa  dan  konflik pertanahan  adalah  bentuk  permasalahan yang sifatnya  kompleks  dan  multi  dimensi. Oleh  karena  itu  usaha  pencegahan, penanganan  dan  penyelesaiannya  harus memperhitungkan  berbagai  aspek  baik hukum  maupun  non  hukum.  Seringkali penanganan  dan  penyelesaian  terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada  dilema-dilema  antara  berbagai kepentingan yang sama-sama penting.
Permasalahan  atau  sengketa  tanah, merupakan persoalan yang pelik dan cukup rumit  untuk  pemecahannya.  Hal  tersebut senada  dengan  apa  yang  diungkapkan oleh  Maria  S.W.  Sumardjono.  Menurutnya, masalah  tanah  merupakan  suatu  kasus yang  pemecahannya  tidak  sederhana dan  memerlukan  kesamaan  pemahaman terhadap  konsep  agar  terdapat  kesamaan persepsi  yang  menghasilkan  keputusan yang  solid  dan  adil  bagi  pihak-pihak  yang meminta keadilan, (Sumardjono, 2001: 162).

## Faktor Politik
Faktor politik juga dapat dikatakan memiliki peran  yang  cukup  besar  dalam  kerusuhan yang  terjadi  di  Bumi  Nabung.  Hal  ini  bisa dikaitkan  dengan  pembentukan  Daerah Otonomi  Baru.  Dengan  adanya  konflik  ini, ada  pihak-pihak  tertentu  yang  menjadikan alasan  agar  daerah  ini  segera  dimekarkan atau  dibuat  Daerah  Otonomi  Baru,  (Harso Leksono, 11 Nov. 2014).
Daerah yang menjadi target pemekaran yakni daerah Bumi Nabung dan Anak Tuha. Ketika ada konflik di kedua wilayah tersebut, harapannya konflik tersebut akan menjadi isu nasional karena terpublis diberbagai media masa,  lalu  solusinya  adalah  pemekaran daerah, (Harso Leksono, 11 Nov. 2014).
Konflik  ini  seolah  di- setting .  Banyak pihak  yang  menceritakan  hal  ini.  Namun, tidak  diduga  kalau  reaksi  yang  muncul sedemikian  besar,  sehingga  banyak  pihak yang  dekat  dengan  intelejen-intelejen  itu bercerita.  Kerusuhan  yang  terjadi  ini  di luar  prediksi.  Oleh  sebab  itu,  ketika  Polda bertanya,  “Apa  ini  para  Kyai  bergerak semua..”,  ya  kami  jawab,  “Ya  ini  bergerak semua”.“Ya  sudah  kalau  ini  terjadi  ribut berarti  kami  tidak  sanggup”.  Begitu  kata mereka, (Harso Leksono, 11 Nov. 2014).

## Faktor Watak dan Ego Individu
Pribadi individu yang memiliki sifat mudah berkonflik.  Seperti,  sikap  selalu  menaruh perasaan  curiga  terhadap  orang  lain, berpikir  negatif  kepada  orang  lain,  susah mengendalikan  emosinya  dan  memiliki sifat  sombong.  Kesemua  sikap  tersebut adalah  faktor  utama  penyebab  terjadinya
Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik ...     (Imam Mustofa dan Liberty)
konflik  antarindividu  maupun  konflik antarkelompok.
Selain  itu,  ada  faktor  psikologi  orang yang  mendorong  terjadinya  konflik.  Faktor tersebut  adalah  faktor  persepsi  orang mengenai  faktor-faktor  penyebab  konflik. Orang  bisa  mempunyai  persepsi  yang sama  mengenai  sesuatu,  tetapi  juga  bisa mempunyai  persepsi  yang  berbeda.  Orang dapat  salah  persepsi  mengenai  sesuatu yang  baik,  mungkin  karena  memiliki  sifat “prasangka”  atau  mempunyai  informasi yang tidak benar mengenai hal tersebut.
Setiap  orang  memiliki  perasaan  dan emosi  yang  berbeda.    Sebagian  orang mengikuti  perasaan  dan  emosinya  saat berhubungan  dengan  sesuatu  atau  orang lain.  Orang  yang  sangat  dipengaruhi  oleh perasaan  dan  emosinya  menjadi  tidak rasional  saat  berinteraksi  dengan  orang lain.  Perasaan  dan  emosi  tersebut  bisa menimbulkan  konflik  dan  menentukan perilakunya  saat  terlibat  konflik,  (Liliweri, 2005: 250). Perasaan dan emosi masyarakat pendatang yang bersuku Jawa tersulut ketika akumulasi masalah perampasan lahan oleh sebagian masyarakat pribumi yang bersuku Lampung.

## Win-Win Solution dalam Resolusi
Konflik
Resolusi konflik merupakan suatu
upaya  menangani  konflik  dan  berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan  lama  di  antara  kelompok-kelompok yang  bermusuhan,  (Nugroho,  2014:  81).  Di satu sisi konflik berdimensi positif tetapi di sisi lain ketika konflik melibatkan instrumen- instrumen  kekerasan  maka  konflik  dapat
berdimensi negatif. Sebagai resolusi konflik, yang terpenting adalah memahami konsep etnisitas. Bahwa keberadaan etnis lain bukan hambatan, bahwa etnis mayoritas tidak akan menekan etnis minoritas.

## Wsevolod W. Isajiw menegaskan:
“What  is  salient  here  is  that  to  understand ethnicity, one has to understand that culture and  identity-bearing  groups  who  have power  in  society,  i.e.,  those  who  constitute the ‘‘mainstream’’ in the society at large, are also  ethnic  groups,  just  as  much  as  those who are not in the mainstream, except that because they possess or have the power they are  majority  ethnic  groups,  whereas  the others  are  the  minority  ethnic  groups.  This is the first step toward finding the principles of  resolution  of  interethnic  conflict,”(Isajiw, 2000: 113).
“Yang menonjol di sini adalah bahwa untuk memahami etnisitas, kita harus memahami bahwa  budaya  dan  kelompok-kelompok yang  memiliki  identitas  yang  memiliki kekuatan  dalam  masyarakat,  yaitu  mereka yang  membentuk  ''  arus  utama  ''  dalam masyarakat  secara  luas,  juga  merupakan kelompok etnis, sama seperti mereka yang tidak  berada  dalam  arus  utama,  kecuali bahwa  karena  mereka  memiliki  atau memiliki kekuatan mereka adalah kelompok etnis mayoritas, sedangkan yang lain adalah kelompok etnis minoritas. Ini adalah langkah pertama untuk menemukan prinsip-prinsip resolusi konflik antaretnis.
Ada  tiga  pandangan  berbeda  dalam melihat konflik antaretnis dan kemungkinan penyelesaiannya.
Pertama, pandangan  yang  berangkat dari asumsi bahwa selama ada antagonisme di dalam masyarakat maka selama itu pula konflik  selalu  terjadi  sehingga  merupakan bagian tidak terpisahkan dari masyarakat.
Kedua, pandangan yang berangkat dari asumsi bahwa manifestasi konflik cenderung merugikan  masyarakat.  Maka  sikap  yang sebaiknya dilakukan ialah upaya membasmi

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 205 - 226
konflik.  Tetapi  persoalannya,  di  dalam jangka  pendek  konflik  kemungkinan  dapat dibasmi dengan cara-cara kekerasan, tetapi untuk jangka panjang konflik masih memiliki kemungkinan untuk kembali terjadi.
Ketiga, pandangan  yang  berangkat dari  asumsi  bahwa  yang  perlu  dilakukan ialah  upaya  membasmi  konflik.  Tetapi persoalannya, dalam jangka pendek konflik dapat dibasmi dengan cara-cara kekerasan, tetapi  untuk  jangka  dengan  lebih  merujuk pada  sebab-sebab  konflik,  maka  dalam jangka  panjang  struktur  hubungan  dari pihak-pihak yang bertikai dapat diselesaikan. Tradisi pandangan inilah yang lebih dikenal dengan  istilah  resolusi  konflik  (Nugroho, 2014).
Kerukunan dan keharmonisan merupakan  kebutuhan  yang  menjadi kultur  kental  masyarakat  Indonesia  yang multiektnik,  multisuku  dan  multikeyakinan, (Fidiyanti,  2013:  468).  Oleh  karena itu,  masyarakat  semaksimal  mungkin menghindari  konflik  dan  hidup  dalam harmoni. Kalaupun terjadi konflik, masyarakat segera  menyelesaikannya.  Penyelesaian konflik  sosial  dapat  dilakukan  dengan  cara musyawarah mufakat. Pada dasarnya prinsip ini  telah  mengakar  kuat  dalam  masyarakat Indonesia.  Misalkan,  dalam  falsafah masyarakat  Jawa  yang  terkandung  dalam konsep  “rukun”  yang  artinya  menjauhkan diri dari benturan atau konflik dengan segala dimensinya,  (Sukadana,  2012:  82).  Oleh sebab itu, melalui pendekatan musyawarah mufakat  atau  kompromis  memiliki  tujuan untuk  mencari  titik  temu  dari  kedua  belah pihak yang bersengketa, yaitu pribumi dan pendatang yang ada sampai pada akhirnya dihasilkan suatu kesepakatan.
Pada  dasarnya,  apabila  kita  dapat merenungkan  dan  menelaah  kembali secara  mendalam  dan  seksama,  bahwa asas  perwakilan  dan  permusyawaratan ini,  tidak  lain  dan  tidak  bukan  merupakan pengejawantahan  dan  aktualisasi  daripada corak  khas  tata  kehidupan  masyarakat adat  tradisional  yang  memiliki  sifat kebersamaan,  yaitu  gotong  royong  dan kekeluargaan, (Wignyodipoero, 1988: 70).  Maksudnya  adalah  masalah-masalah yang  menyangkut  kepentingan  bersama mengharuskan pemecahannya secara bersama dapat dilakukan melalui perwakilan dan  permusyawaratan.  Setiap  anggota masyarakat yang dianggap mampu dituntut untuk menyumbangkan tenaga, pikiran dan pendapatnya.
Departement for
International Development (DFID) (2015, 14) menyebutkan, perdamaian mempunyai tiga elemen pokok yang  saling  berkaitan,  pendukung  proses perdamaian  yang  terbuka,  identifikasi faktor  penyebab  dan  dampak  konflik  dan membangun  mekanisme  penyelesaian konflik.  Tiga  elemen  ini  berkorelasi  satu sama  lainnya  sebagaimana  digambarkan berikut.
Supporting inclusive peace processes and agreements Addressing causes and effects of conflict Building mechanisms to resolve conflict peacefully
Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik ...     (Imam Mustofa dan Liberty)

## Proses  penyelesaian  konflik  sosial
yang  melibatkan  penduduk  asli  (pribumi) Kampung  Bumi  Nabung  Ilir  dengan penduduk  pendatang  di  Kampung  Bumi Nabung  Utara  Kecamatan  Bumi  Nabung
Kabupaten Lampung Tengah dapat diselesaikan secara damai. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam memainkan  perannya  sebagai  penyelesai konflik yang baik.
Menurut  penuturan  salah  satu  warga yang  tidak  mau  disebutkan  identitasnya mengatakan kronologis proses perdamaian sebagai  berikut.  Pada  saat  itu,  sebagai langkah awal untuk mengantisipasi meluasnya konflik sosial,  Pemda Kabupaten Lampung Tengah yang dalam hal ini Wakil Bupati  Bapak  Mustafa,  langsung  meninjau lokasi  kejadian  pada  tanggal  24  Februari 2014.  Atas  nama  pemerintah,  selaku  Wakil Bupati meminta warga dari kedua kampung yang  bersitegang  jangan  terprovokasi.  Kita semua  sama-sama  mencari  solusinya  agar masalah ini jangan terulang lagi.
Pada  kesempatan  yang  sama,  hadir juga  di  hadapan  kedua  belah  pihak  yang bersitegang  Kapolres  Lampung  Tengah yaitu  AKBP  Yulias.  Kapolres  Lampung Tengah  meminta  kedua  belah  pihak  untuk menahan  diri,  karena  pihak  Kepolisian  dari Polres  Lampung  Tengah  sudah  melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak.
Keberhasilan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Tengah melihat peluang perdamaian  yang  dapat  direalisasikan melalui serangkaian pendekatan nonformal, menghasilkan  sebuah  keputusan  tepat, yaitu, di mana konflik sosial yang melibatkan penduduk  pribumi  dan  pendatang  yang
terjadi  di  Kecamatan  Bumi  Nabung  dapat terkelola secara damai.
Penciptaan perdamaian melalui
pendekatan  nonformal  dilakukan  melalui serangkaian  proses  mediasi  di  luar  aturan formal  dimaksudkan  untuk  mencegah eskalasi  konflik.  Sehingga  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Lampung  Tengah  dan aparat  keamanan  dari  Kepolisan  (yang dalam hal ini berada dalam naungan Polres Lampung  Tengah)  dan  TNI  (yang  berada dalam  naungan  Kodim  Lampung  Tengah) berhasil  memainkan  peran  jangka  pendek dalam mengelola konflik agar tidak berlanjut ke  arah  tindakan  yang  sifatnya  masif  dan destruktif.
Walaupun  langkah  yang  diambil tersebut  sedikit  keluar  dari  sistem  aturan yang  ada,  menyelami  sisi  positif  yang terbangun  atas  dasar  perdamaian  akan lebih  bermanfaat,  dari  pada  pemerintah daerah  harus  mempertahankan  ego  dan bersikap apatis dalam melaksanakan proses penyelesaiannya.  Pertimbangan  tersebut menjadi  perhatian  semua  pihak,  karena peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lampung  Tengah  dalam  menciptakan perdamaian  tidak  bisa  dipisahkan  dari kinerja semua pihak yang tergabung dalam unsur kepemerintahan tersebut.
Adapun langkah-langkah pihak
Kepolisian  (dalam  hal  ini  berada  dalam naungan  Polres  Lampung  Tengah)  yang selain  selalu  bertindak  menjaga  keamanan wilayah setempat, juga berusaha mendekati pihak-pihak  yang  berkonflik.  Sebagai langkah pengamanan untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang menyulut situasi  memanaskan  kondisi,  Kepolisian Resort  Lampung  Tengah  menempatkan

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 205 - 226
personelnya  yang  berjumlah  250  personel Dalmas dan ditambah dengan satu SSK dari TNI AD.
Pendekatan  nonformal  (pedekatan tidak  memiliki  landasan  hukum  yang jelas  dan  dapat  terjadi  sewaktu-waktu)  ini dilakukan sebagai upaya meredam aksi-aksi kekerasan  yang  bisa  saja  terjadi  sewaktu- waktu. Selain itu, langkah ini juga digunakan untuk  selalu  menggaungkan  pentingnya perdamaian  kepada  kedua  belah  pihak yang  berkonflik,  yaitu  antara  penduduk Kampung  Bumi  Nabung  Ilir  dan  Bumi Nabung  Utara.  Pendekatan  ini  dilakukan dengan alasan, apabila sewaktu ada indikasi massa akan melakukan tindakan kerusuhan, pihak  kepolisian  dapat  secara  sigap  dapat mengamankan  situasi,  sehingga  niat tersebut tidak sempat terjadi.
Akhirnya,  pada  bulan  Maret  tahun 2014  kedua  pihak  antara  kelompok  warga Kecamatan  Bumi  Nabung  Kabupaten Lampung Tengah yang sempat bersitegang pada bulan Februari 2014, akhirnya sepakat melakukan  perdamaian  dengan  disaksikan oleh Wakil Bupati Lampung Tengah Mustafa. Dalam  perdamaian  tersebut,  kedua  belah pihak  saling  berikrar  untuk  mengangkat menjadi saudara.
Proses kesepakatan damai dihadiri oleh tokoh adat dan masyarakat dari kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk berdamai. Sebagai bukti “legalitas perdamaian” antara kedua  belah  pihak  menandatangani  surat kesepakatan  damai.  Surat  kesepakatan damai  tersebut  juga  ditandatangani  oleh Kapolsek  Rumbia,  Camat  Bumi  Nabung, Danramil Rumbia, dan diketahui Bupati dan Wakil  Pubati  Lampung  Tengah,  yaitu;  HA Pairin dan Mustafa.
Pasca kesepakatan damai antara kedua belah  pihak  yang  bersitegang,  kepala kampung, tokoh adat dan tokoh agama yang ada di Kecamatan Bumi Nabung menggelar acara galang  silo (duduk  bersama)  pada tanggal  23  Maret  2014.  Acara  yang menyerupai ritual adat ini dijadikan simbol perdamaian bagi kedua belah pihak.

## Harmonisasi di bumi Lampung
Harmonisasi berasal dari akar kata harmoni yang mendapat imbuhan “sasi” yang berarti proses. Menurut Ahmad (2011, 36) harmoni secara lexicon berarti agreement  of  feeling, interests, opinions etc. Adapun secara istilah, harmoni berarti rukun, yaitu mengantisipasi perbedaan-perbedaan, bekerja sama, saling menerima, hati tenang dan hidup harmonis. Sedangkan  berlaku  rukun  –  sebagaimana dikutip  oleh  Franz  Magnes  Suseno  dari Mudler  Geertz-  berarti  menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau  antara  pribadi-pribadi,  sehingga hubungan sosial tetap selaras, dan baik-baik (Ahmad, 2011: 36).
Harmoni  (kerukunan)  umat  beragama adalah  keadaan  hubungan  sesama  umat beragama yang dilandasi toleransi, saling  pengertian,  saling  menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran  agama  dan  kerja  sama  dalam kehidupan  antarumat  beragama  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, (PBM, 2006: 1).
Berdasarkan  definisi  di  atas,  maka harmonisasi  dalam  penelitian  ini  dapat diartikan sebagai upaya-upaya atau langkah
Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik ...     (Imam Mustofa dan Liberty)
dalam  proses  membangun  keharmonisan atau  kerukunan,  dalam  hal  ini  antaretnis, agama  dan  budaya.  Proses  pembangunan keharmonisan  ini  dilakukan  dengan  upaya yang  sistematis  dan  terencana  maupun secara alamiah.
Subhi Azhar (2011, 542-543) menjelaskan harmonisasi atau proses dalam menciptakan  kehidupan  yang  harmonis dapat ditempuh dengan beberapa langkah pokok yang meliputi aspek sebagai berikut:
Pertama, interdependensi.  Aspek  ini berkaitan  dengan  relasi  antarmanusia, antarkomponen  atau  komunitas  yang hidup  dalam  suatu  masyarakat.  Harus  ada rasa  saling  membutuhkan,  kerjasama  dan keinginan  untuk  menjaga  keamanan  dan kenyamanan bersama.
Kedua, keragaman ( diversity ). Aspek ini berkaitan  dengan  kemauan  dan  kesediaan untuk  menghadapi  dan  mengerti  realitas keragaman dan perbedaan, yang ada dalam kehidupan.  Perbedaan  dan  keragaman harus betul-betul dapat diterima dan diakui. Ini bukan berarti mengakui dan merayakan adanya  perbedaan,  tetapi  bekerja  sama dengan keragaman tersebut menyelesaikan berbagai persoalan.
Ketiga, kesetaraan  ( equality ).  Hal  ini bukan  berarti  kesetaraan  kedudukan,  akan tetapi  menyangkut  budaya  hukum  dan ketertiban,  kesetaraan  hak  dan  kewajiban serta  kesetaraan  masyarakat  sipil  dan kepemimpinan  sipil.  Kesetaraan  di  sini juga  berarti  keadilan,  di  mana  tidak  hanya diukur  secara  hitam  atau  putih,  melainkan juga  mengharuskan  adanya  pemahaman megenai  keragaman  struktur  masyarakat. Kesetaraan  ini  juga  berarti  terkadang memerlukan  kompromi-kompromi  selama
masih  berada  dalam  koridor  hak  dan kewajiban.
Keempat, keberlanjutan.  Ini  berarti adanya  kemampuan  sistem,  struktur masyarakat  baik  secara  organisasi  maupun individu  untuk  menyesuaikan  diri  dan berbaur  dengan  konteks  yang  sudah  ada secara konsisten dan kontinyu.
Empat  hal  di  atas  merupakan  suatu kesatuan  yang  saling  berkaitan  satu sama  lain.  Upaya  membangun  kehidupan harmonis,  setidaknya  harus  memenuhi langkah  dan  konsep  di  atas.  Ada  satu konsep  dan  upaya  lagi  yang  sangat  vital dalam  membangun  keharmonisan.  Dialog di  sini  bukan  berarti  berdebat,  akan  tetapi diartikan  sebagai sharing untuk  saling memberi penjelasan dan pengertian. Dialog dilakukan bukan untuk menegaskan bahwa ada  entitas  “kami”  dan  “mereka”,  sehingga menghasilkan rasa kesetaraan, kebersamaan dan persaudaraan (Subhi Azhar, 2011: 539).
Menurut  Mohamad  Suhaidi  (2014,  13- 14) keterbukaan untuk menerima pihak lain sebagai  patner  dialog,  merupakan  kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang damai. Demikian pula halnya, sikap menutup diri terhadap pihak lain yang berbeda paham, hanya akan menciptakan ruang sempit yang bisa  menghasilkan  kondisi  di  mana  antara yang  satu  dengan  yang  lainnya  dihantui oleh  rasa  saling  curiga.  Di  sinilah truth claim akan menjadi embrio lahirnya konflik kedua  belah  pihak  dan  pada  gilirannya menimbulkan  suasana  yang  tidak  kondusif dalam membangun kerukunan antarpaham. Dalam konteks ini, dialog merupakan salah satu sarana yang tepat untuk bertemu dan menyampaikan  gagasan  yang  berbeda, guna  mencari  titik  persamaan  yang  bisa

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 205 - 226
dipertemukan.  Apalagi  setiap  perbedaan, tidak secara mutlak berbeda, melainkan ada sisi persamaan yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk disatukan.
Berkaitan dengan poin-poin di atas, peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan  tokoh  pemuda    sangat  berpengaruh dalam membangun harmonisasi. Kebebasan dan  kenyamanan  tidak  lepas  dari  interaksi sosial antarmasyarakat yang plural, di mana para  tokoh    agama,  tokoh  adat,  tokoh masyarakat  dan  tokoh  pemuda    membaur dengan masyarakat sekitar dalam kehidupan sosial sehari-hari, sehingga akan terjalin rasa kesatuan  sosial  antarmereka  yang memiliki perbedaan.

## Forum Komunikasi dan Perannya dalam Membangun Harmoni
Membina  kehidupan  sosial  yang  harmonis menjadi  kewajiban  setiap  elemen  (bagian) masyarakat.  Apalagi  dalam  kehidupan masyarakat  yang  multi  budaya.  Secara umum,  diyakini  bahwa  harmoni  dalam "budaya  yang  harmonis  dan  terpadu" mengacu  pada  persahabatan,  perdamaian, kebaikan,  keramahan,  netralitas,  dan sebagainya.  Integrasi  dalam  "kehidupan sosial  yang  harmonis  dan  budaya  terpadu "berarti  konvergensi,  kombinasi,  asosiasi, pencampuran, atau penggabungan, kerjasama,  rasionalitas,  dan  sebagainya. Kedua kata menanggung arti hubungan dan asosiasi.
“In  general,  it  is  believed  that  harmony  in “harmonious and integrated culture” refers to amity,  peace,  kindness,  geniality,  neutrality, and  so  forth,  and  that  integration  in “harmonious and integrated culture” means convergence,  combination,  association, blending, or merging, cooperation, rationality,
and so forth. Both words bear the meaning of relationship and association.” (Erchun: 2010, 149). “Secara  umum,  diyakini  bahwa  harmoni dalam  "budaya  yang  harmonis  dan terintegrasi"  mengacu  pada  amitas, kedamaian, kebaikan, keramahan, netralitas, dan sebagainya, dan bahwa integrasi dalam "budaya  yang  harmonis  dan  terintegrasi" berarti  konvergensi,  kombinasi,  asosiasi, pencampuran,  atau  penggabungan,  kerja sama,  rasionalitas,  dan  sebagainya.  Kedua kata  itu  mengandung  arti  hubungan  dan asosiasi”
Munculnya  berbagai  permasalahan dan  konflik  horizontal  di  Kecamatan  Bumi Nabung memberikan pelajaran yang sangat berharga  bagi  semua  penduduk  daerah tersebut. Pelajaran-pelajaran tersebut antara lain adalah:
1.  Bentrokan  fisik  tidak  akan  menjadikan solusi  bagi  pihak  manapun  dan  sama sekali  tidak  menguntungkan  pihak manapun juga.
2.  Perdamaian  adalah  solusi  yang  abadi dan merupakan harga mati, karena apa pun  sukunya,  di  mana  pun  tinggalnya, perdamaian  adalah  kebutuhan  pokok manusia.
3.  Bagi  masyarakat  pribumi  mendapat pelajaran  bahwa  egoisme  primordial bisa  mengakibatkan  dampak  yang sangat  fatal.  Masyarakat  yang  hidup dalam  lingkungan  yang  plural  harus dapat memberikan ruang interaksi yang cukup bagi masyarakat lain.
4.  Bagi  masyarakat  pendatang,  hal  yang perlu  diperhatikan  adalah  pentingnya melengkapi adminstrasi surat-menyurat terkait tanda kepemilikan tanah, karena berdasarkan pengalaman konflik- konflik yang terjadi di berbagai wilayah Lampung,  sumber  utamanya  adalah masalah sengketa lahan.
Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik ...     (Imam Mustofa dan Liberty)
Menurut  salah  satu  tokoh  masyarakat Bumi Nabung Utara, Harso Leksono bahwa berbagai  permasalahan  yang  ada,  baik konflik  yang  kecil  maupun  yang  besar, solusinya  adalah  komunikasi, rembugan dan  musyawarah.  Semua  permasalahan  itu mengerucut  ke  satu  muara  penyelesaian, yaitu  melalui  organisasi,  bermusyawarah mencari  solusi,  (Harso  Leksono,  11  Nov. 2014).
Setelah terjadi konflik antara penduduk pendatang dengan masyarakat pribumi pada tanggal 23-24 Februari 2014, hikmah besar yang diperoleh adalah munculnya kesadaran pentingnya berorganisasi. Organisasi sebagai  wadah  komunikasi  antarelemen masyarakat.  Oleh  karena  itu  masyarakat pendatang  mempelopori  pembentukan suatu organisasi yang bernama ALMACIDA
(Aliansi Masayarakat Cinta Damai).
Organisasi ini sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah.
Masyarakat  sangat  antusias  mengikuti organisasi  ini.  Hal  ini  terbukti  dengan banyaknya  pendaftar.  Belasan  ribu  orang mendaftar menjadi bagian dari organisasi ini seminggu setelah dideklarasikan. Sudah 75% penduduk  Bumi  Nabung  yang  sudah  ikut menjadi anggota dan punya kartu anggota. Mereka  juga  yakin  dengan  organisasi  ini, karena sudah berbadan hukum.
Masyarakat pendatang mempercayakan komando  organisasi  ini  kepada  tokoh pemuda yang disegani di wilayah kecamatan Bumi Nabung yang juga masih kerabat dari tokoh adat masyarakat pribumi, yaitu Baroji. Menurut  Baroji,  apabila  masyarakat  Bumi Nabung mendapat masalah, maka muaranya langsung ke organisasi ALMACIDA. Mereka tidak hanya lapor kepada RT, RW, Lurah atau
Bayan, mereka langsung lapor kepada ketua ALMACIDA. Orang sakit, orang kecurian, atau kejadian  apa  pun  lapornya  ke  ALMACIDA (Baroji, 4 Des. 2014).
Lebih  lanjut  Baroji  menjelaskan  bahwa ALMACIDA  bukanlah  Laskar  perang  untuk menakut-nakuti pihak mana pun. Organisasi ini  murni  organisasi  sosial  kemasyarakatan yang siap berbuat apa pun asal demi kebaikan. Salah satu kegiatan sosial ALMACIDA adalah donor  darah  yang  dilaksanakan  setiap  dua bulan  sekali.  Kegiatan  donor  darah  yang sudah  dilaksanakan  tersebut  sangat  besar manfaatnya  dan  dirasakan  langsung  oleh masyarakat.  Saat  terjadi  konflik  antara suku  Lampung  dan  suku  Jawa  di  daerah Padangratu  pada  akhir  bulan  November 2014,  ALMACIDA  dapat  menyumbang sekitar 10 ton beras, pakaian dan kebutuhan masyarakat lainnya, (Baroji, 4 Des. 2014).
Namun demikian, umumnya
masyarakat  masih  beranggapan  bahwa ALMACIDA  sebagai  laskar  perang,  karena terbentuk  sesaat  terjadi  bentrokan  antara suku  Lampung  dengan  suku  Jawa.  Pada saat  itu  90%  orang  yang  mau  bergabung adalah orang yang mau perang. Saat akan berangkat,  mereka  diberi  wejangan  dan diberi ijazah secara masal oleh Kyai Mursalin. Bagi ALMACIDA apapun bentuk masalah dan konfliknya,  perdamaian  adalah  harga  mati. Kalau  pun  perdamaian  itu  harus  ditempuh dengan  peperangan,  maka  dilakukan perang  terlebih  dulu,  namun  setelah  itu harus damai. Jangan perang berkelanjutan, kalau kemarin sudah perang, maka sekarang harus damai, (Baroji, 4 Des. 2014).
Semua elemen masyarakat bisa menjadi anggota  organisasi  ALMACIDA.  Semua kelompok masyarakat suku apapun, agama

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 205 - 226
apapun  kecuali  pribumi.  Jadi  dikhususkan organisasi pendatang, (Kusnul Hadi, 11 Nov. 2014). Meskipun ALMACIDA terbuka untuk semua, tidak mengenal suku, ras dan agama, ada  orang  Jawa,  Sunda,  Bali;  ada  orang Islam, Kristen dan Hindu. Namun demikian orang  pribumi  yang  bersuku  Lampung tidak  ada  yang  mau  bergabung,  karena ALMACIDA  dianggap  sebagai  perlawanan terhadap suku Lampung pribumi.  Kesukuan orang  Lampung  sangat  kuat.  Padahal  visi dan  misi  ALMACIDA  hanya  perdamaian melalui  kegiatan  sosial  kemasyarakatan lintas  agama,  lintas  suku,  (Kusnul  Hadi,  11 Nov. 2014).
Meskipun
ALMACIDA bertujuan untuk  menjaga  perdamaian,  namun  bisa bersifat  fleksibel.  Anggota  bisa  menjadi pasukan  perang  mendadak.  Meskipun cinta  damai,  tapi  suka  ribut  juga,  ketika memang  dipancing.  Anggota  ALMACIDA bisa ribut untuk kepentingan membela diri, membela  karena  dibutuhkan,  yang  jelas tidak  menyerang  dulu,  namun  tidak  juga akan  menyerah  bila  diserang.  ALMACIDA bisa  dikatakan  sebagai  penyeimbang bagi  kesewenang-wenangan  penduduk pribumi.  Adapun  fokus  ALMACIDA  adalah pengayoman.  Ya  apapun,  apa  saja,  yang penting bisa seneng bisa bungah , pokoknya sosial  masyarakat  dari  segi  apa  pun, mempersatukan umat, supaya umat berani melawan  hal-hal  yang  tidak  pas,  (Kusnul Hadi, 11 Nov. 2014).
Sebenarnya  dengan  adanya  organisasi ini bukan ingin memerangi pribumi. Namun pada  intinya  untuk  mengurangi  adanya kenakalan  remaja.  Selanjutnya,  dengan adanya  organisasi  tersebut,  minimal  anak- anak akan terdidik dengan berbagai kegiatan sosial  yang  diselenggarakan.  Terlepas  dari
itu semua, kedepannya untuk para pemuda, atau masyarakat, ya jelas itu untuk kampung kami, kami mendukung, di mana dan bentuk apa  organisasi  itu  kami  siap.  (Kusnul  Hadi, 11 Nov. 2014).
Berdasarkan  hal  di  atas  terlihat  bahwa organisasi  masyarakat  ALMACIDA  memiliki peran  yang  signifikan  dalam  membangun harmoni  antara  penduduk  pribumi  dan pendatang di Kabupaten Lampung Tengah, meskipun  anggota  ALMACIDA  hanyalah penduduk pendatang.

## PENUTUP
Berdasarkan  pemaparan,  pembahasan  dan kajian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa organisasi  masyarakat  ALMACIDA  memiliki peran  yang  signifikan  dalam  membangun harmoni  antara  penduduk  pribumi  dan pendatang di Kabupaten Lampung Tengah, meskipun  anggota  ALMACIDA  hanyalah penduduk pendatang.
Pengelolaan  manejemen  organisasi kemasyarakatan  secara  baik  dan  benar yang  di  Desa  Bumi  Nabung  Timur,  dapat menjadi  media  penyelesaian  dan  atau penanggulangan konflik sosial yang terjadi di  tengah-tengah  masyarakat.  Pengelolaan organisasi  Aliansi  Masyarakat  Cinta  Damai (ALMACIDA)  yang  beranggotakan  dari berbagai  etnis  dan  suku  yang  ada  di  desa setempat,  mampu  membuat  manajemen penanganan  konflik  secara  komprehensif, yaitu,  dengan  mengkaji  jenis  konflik  sosial yang  terjadi  dilihat  dari  aspek  pihak  yang berkonflik, lokasi konflik, bentuk konflik, dan kerugian  konflik  tanpa  menyembunyikan potensi  atau  bibit  konflik.  Di  samping melakukan pencegahan cepat agar  konflik tidak  meluas  dengan  melibatkan  berbagai
Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik ...     (Imam Mustofa dan Liberty)
unsur  atau  komponen  bangsa.  Kemudian dicari solusi terbaik, strategi, dan antisipasi agar  konflik  serupa  tidak  terulang  lagi. Dengan demikian, organisasi sosial kemasyarakatn  berperan  signifikan  dalam resolusi  konflik  dan  membangun  harmoni di tengah kehidupan masyarakat yang multi etnis, suku dan agama.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda,  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat  (P3M)  STAIN  Jurai  Siwo  Metro, Pemerintah  Kecamatan  Bumi  Nabung, Pemerintah  Desa    Bumi  Nabung  Ilir  dan Bumi Nabung Utara yang telah membantu dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Afero, Deni dan Hartoyo, “Keharmonisan Hubungan Antara Etnis Bali dengan Etnis Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan)” Jurnal Sociologie , Vol. 1, No. 1: 60-71.
Ahmad,  Haidlor  Ali,  "Antara  Harmoni  dan  Konflik  Etnis  di  Kota  Sorong",  dalam Jurnal  HARMONI , Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Departemen Agama Vol. X No. 1 Juli- September 2011.
Anonim. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Azhar,  Subhi, “ Rethinking Dialogue : Antara Konflik dan Perubahan Damai,” dalam Jurnal HARMONI , Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Volume x, Nomor 3 Juli-Desember 2011.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten  Lampung  Tengah.  2011. Sekilas Lintas Kabupaten lampung Tengah .
Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Volume x, Nomor 1 Januari-Maret 2011.
Biro Pusat Statistik (BPS) Lampung tahun 2010.
Departement for International Development (DFID). 2015. Building Peaceful State and Societies. London: DFID.
Echols, John M. dan Hassan Sadilly. 1996. Kamus Inggris-Indonesia . Jakarta: Gramedia.
Erchun, Chen, “ Harmonious and Integrated Culture and the Building and Communication of China’s National Image ”. Intercultural Communication Studies XIX: 1, 2010 (148-154).
Fidiyanti,Rini, “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)”. Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 13, No. 3 September 2013, (468-482).
Iliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik . Yogyakarta: LKiS.
Isajiw,  Wsevolod  W. Approaches  to  Ethnic  Conflict  Resolution:  Paradigms  and  Principles ,  dalam INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS , Canada: University of Toronto), Vol. 24, 2000.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 205 - 226
Kemendikbud. 2007. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) , ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka.
Mihran, Muhammad. 2009. "Peran Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Nugroho, Fera, dkk. 2004. Konflik dan Kekerasan PadaAras Lokal , Salatiga: Pustaka Pelajar.
Qodir, Zuly. 2008. Kebhinekaan, Kewarganegaraan, dan Multikulturalisme . Yogyakarta: UNISA.
Sarwono, WS. 2008. Teori-Teori Psikologi Sosial . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Scannell, Leila and Gifford* Robert, " Defining Place Attachment: A Tripartite Organizing Framework" .
Journal of Environmental Psychology 30 (2010) 1.
Suhaidi,    Mohamad,    “Harmoni  Antar  Paham  Keagamaan  (Studi  terhadap  Konstruksi  Pemikiran Elit  Agama  dalam  Membangun  Harmonisasi  Antar  Paham  di  Madura)”,  dalam Jurnal  Pelopor Pendidikan STKIP PGRI Sumenep ,Volume 7, No. 1 Desember 2014.
Sukadana, I Made. 2012. Mediasi Peradilan . Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
Sumardjono, Maria S.W. 2001. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi , Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Supratiknya, A. 1995. Tinjauan Psikologi: Komunikasi Antar Pribadi . Yogyakarta: Kanisius.
Widiastuti, “Analisis SWOT Keragaman Budaya di Indonesia”, dalam Jurnal Ilmiah WIDYA , Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013 (8-14).
Widjaja, A.W. 1986. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta: Bina Aksara.
Wignyodipoero, R. Soerojo. 1988. Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan . Jakarta: Gunung Agung.
Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik . Jakarta: Salemba Humanika.
Wiyata, Arya Hadi. 2005. “Konflik Sosial Bernuansa Agama Studi Kaus Kerusuhan Lampung” dalam Direktori Penelitian Agama, Konflik dan Perdamaian . Jakarta: Institut Pluralisme Indonesia (IPI).
Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik ...     (Imam Mustofa dan Liberty)
Jurnal PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 205 - 226