## MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KAWASAN EKS LOKALISASI DOLLY SURABAYA
Arini Sulistyowati Universitas Wijaya Putra arinisulistyowati@uwp.ac.id
Dwi Wahyu Prasetyono Universitas Wijaya Putra dwiwahyu@uwp.ac.id
Abstract
This research was intended to identify community empowerment program for the ex “Dolly” localization, Surabaya to the development of empowerment models which are effective for the affected communities of the localization. The closure of the localization of in surabaya (and some other cities) left behind problems on the affected communities (fuel price  hike  worried  investors  localization  of  extricating  a  person  who  begins)  who termarginalyze  from  the  economic  life  of  cause  have  lost  employment  opportunities. Needed capable of bridge empowerment intermediate profession affected communities on a new job in normal life. Empowerment is the provision of capacity to target that can and able to solve the matter in more independent. Public empowerment be able run well and be more successful if the group seen as collective the community target. On that perspective be related to be concerned  with  community  ecology  context,  where  success  empowerment  also determinated  by  intervation  of  the  concerned  with  character  of  society.  Institutional ecology perspective allows the development of partisipatori of subjects in empowerment process.
The  research  is  qualitative  study  was  conducted  within  the  framework  of  post positivist paradigm. Approach that is used is phenomenology, intented capturing reality and  meaning,  and  reveal  that  is  behind  the  empowerment  process  to  the  people  who affected communities of the cover- up were “Dolly” localization. The results of the analysis data  expected  to  model  empowerment  to  develop  effective  in  the  localization  affected communities in particular.
Keywords: Empowerment, Institutional Community Ecology, Closured, Localization

## I. Pendahuluan
Berdasarkan pada payung hukum Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan/ tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila, Pemerintah Kota Surabaya menutup lokalisasi di wilayah kota Surabaya. Dolly yang merupakan kawasan lokalisasi terbesar, secara resmi ditutup mulai tanggal 18 Juni 2014. Tindak lanjut pasca penutupan  kawsan  lokalisasi  Dolly,  diluncurkan  berbagai  program  pemberdayaan
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
kepada  masyarakat  terdampak,  yang  diharapkan  menjadi  bekal  untuk  kembali  ke kehidupan  normal.  Banyak  pihak  yang  sebelumnya  menggatungkan  nafkah  hidupnya dari perputaran ekonomi lokalisasi, pasca penutupan lokalisasi Dolly mereka itu menjadi termarginalisasi  dan  kehilangan  lapangan  pekerjaan.  Pemberdayaan  yang  diberikan kepada  masyarakat  terdampak  diharapkan  dapat  menumbuhkan  alih  profesi  pada mereka.
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  mewujudkan  pembangunan  yang berorientasi  pada  masyarakat  ( society  oriented  development )  (Prasojo,  2013)  atau pembangunan  yang  dikendalikan  masyarakat  ( community  driven  development ) (Wrihatnolo  dan  Dwdjowijoto,  2007:  431),  dimana  sumber  ide,  proses  dan  hasil pembangunan  sejalan  dengan  prinsip  dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat.  Kompleksitas pemberdayaan  pada  dimensi  pendekatan,  salah  satunya  adalah  pada  sisi  tingkatan (Reininger, et al, 1999), yaitu meliputi pemberdayaan pada tingkat individu dan kolektif (Cheung, et al, 2005). Pemberdayaan pada tingkat kolektif akan meliputi pemberdayaan tingkat organisasi dan masyarakat (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 80; Reininger, et al, 1999; Kasmel dan Andersen, 2011). Dimana pada ketiga tingkatan pemberdayaan itu  memiliki  hubungan  erat,  dalam  pemberdayaan  masyarakat  akan  terdapat pemberdayaan organisasi, dan dalam pemberdayaan organisasi akan bergantung pada tingkat  pemberdayaan  (individu)  anggotanya  (Zimmerman,  2000  dalam  Kasmel  dan Andersen, 2011). Dalam pemahaman terhadap pemberdayaan masyarakat, diperlukan adanya  pemahaman  yang  komprehensif  terhadap  konsep  pemberdayaan  (sebagai proses)  dan  keberdayaan  (sebagai  hasilnya)  dalam  kontek  masyarakat,  yang  merujuk pada kemampuan individu-individu manusia yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun  keberdayaan  masyarakat  yang  bersangkutan  (Wrihatnolo  dan Dwidjowijoto, 2007: 75).
Pentingnya  pemahaman  terhadap  konsep  pemberdayaan  dan  pelaksanaan pemberdayaan  pada  kontek  kelompok  atau  kolektif,  karena  keberdayaan  individu, keluarga, kelompok atau masyarakat selain dipengaruhi oleh intervensi pemberdayaan juga  karena  karakter  kelompok  atau  masyarakat  secara  menyeluruh  (Sjafari,  2010). Dalam perspektif demikian konteks pemberdayaan tidak akan lepas dari konsep ekologi manusia  dan  ekologi  kelembagaan  masyarakat,  dimana  kemampuan  manusia  untuk bertahan hidup adalah dengan menyesuaikan diri dengan dan mengembangkan ekologi dimana  mereka  hidup.  Teori  ekologi  manusia,  juga  menjelaskan  bahwa  dalam masyarakat,  mulai  dari  keluarga,  dibentuk  nilai  yang  merupakan  konsepsi  manusia tentang apa “yang baik”, “yang benar” dan “yang bermanfaat” dalam kehidupan. Nilai - nilai diwariskan secara tutun-temurun kepada generasi yang lebih muda, karena nilai- nilai itu merupakan bagian integral dari proses kehidupan. Nilai ideologis, norma, dan pola  institusional  yang  luas  dari  budaya  tertentu  yang  ada  pada  ekologi  manusia membentuk  "cetak  biru"  ekologi  budaya  pengembangan  manusia  (Bubolz  dan Sontag:1993, 423).

## II. Landasan Teori Pemberdayaan
Pemberdayaan  merupakan  isu  yang  menarik,  dalam  prosesnya  seringkali dikaitkan  pada  pembangunan  yang  bersumber  pada  manusia.  Di  sisi  lain,  istilah pemberdayaan banyak digunakan oleh elite politik sebagai legitimasi program-program
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
kebijakannya.  Seakan-akan  setiap  program  kebijakan  yang  dilaksanakan  mengandung unsur  pemberdayaan.  Padahal,  pemberdayaan  tidaklah  sekedar  memberikan kemampuan kepada penyandang masalah agar dapat hidup secara wajar dan selayaknya. Namun  lebih  dari  itu,  pemberdayaan  memberikan  mereka  pengalaman  belajar  yang berorientasi pada proses bukan hasil semata (Soetomo, 2011). Menurut Sumpeno (2011) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.
Secara  konseptual,  pemberdayaan  atau  pemerkuasaan  ( empowerment )  berasal dari  kata power (kekuasaan  atau  keberdayaan).  Karena  ide  utama  pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan,  terlepas  dari  keinginan  dan  minat  mereka  (Suharto,  2010).  Pemberdayaan menjadi  salah  satu  unsur  pembangunan  manusia  seutuhnya  yang  mengedepankan kesetaraan  bersifat  berkelanjutan  dan  mendorong    peningkatan  produktifitas. Mardikanto  dan  Soebiato  (2015)  menawarkan  konsep  dasar  pemberdayaan  sebagai pembangunan  yang  berpusat  pada  rakyat.  Artinya,  setiap  upaya  pemberdayaan diarahkan  pada  individu  atau  masyarakat  sehingga  mereka  dapat  kembali  berfungsi sosial secara mandiri dalam lingkungannya.
Sebagai  proses  pemberdayaan  merujuk  pada  kemampuan,  untuk  berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna  memperbaiki  mutu  hidupnya  (baik  secara  individual,  kelompok,  dan masyarakatnya dalam arti luas) (Mardikanto dan Soebiato, 2015). Dalam pelaksanaan pemberdayaan perlu memperhatikan berbagai hambatan struktur sosial dan hubungan kekuasaan  yang  menimbulkan  ketidaksetaraan  dan  ketidak-adilan,  yang  membatasi kesempatan  individu  untuk  memperbaiki  kondisi  kehidupan  mereka  di  masyarakat, karenanya pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan akses mereka terhadap alat kekuasaan dan pengaruh di masyarakat (Jönsson, 2010).

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya memiliki muatan belajar sosial. Disebut demikian, sebab pemberdayaan dipandang sebagai upaya yang mendorong masyarakat untuk  menyelesaikan  permasalahan  demi  mewujudkan  kondisi  kehidupan  yang  lebih baik  (Soetomo,  2014).  Lebih  lanjut  Soedjatmoko  dalam  Soetomo  (2014)  menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan manusia tersebut merupakan bentuk manifestasi dari interaksi manusia dengan lingkungannya, baik yang bersifat alam maupun sosial, selain itu dipahami sebagai respon masyarakat terhadap adanya tuntutan perubahan dan perkembangan  yang  merupakan  keniscayaan.  Perlu  diingat  kembali,  bahwa pemberdayaan cenderung pada proses bukan hasilnya, oleh karena itu dipahami sebagai siklus dari tindakan satu ke tindakan lainnya yang merupakan dinamika belajar sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut  Sumodiningrat  (2009)  pemberdayaan  masyarakat  perlu  adanya kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan pihak yang sudah maju dengan pihak yang belum berkembang. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan suatu proses  perubahan  ketergantungan  menjadi  kemandirian.  Sumodiningrat  (2009)  juga menjelaskan bahwa segenap program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi  ketertinggalan  merupakan  bagian  dari  upaya  mempercepat  proses perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih tertinggal. Dengan demikian
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
keterkaitan  antar  program  pemberdayaan  masyarakat  mencangkup  keterkaitan  misi, tujuan,  dan  pendekatan  lintas  sektor.  Proses  perubahan  itu  hanya  dapat  lestari  dan berkelanjutan  jika  mampu  digerakkan  oleh  masyarakat.  Aparat  dan pihak  luar  adalah fasilitator  yang  melakukan  campur  tangan  minimum  jika  masyarakat  belum  mampu melakukan proses tersebut.
Pemberdayaan  masyarakat  pada  muaranya  adalah  bagaimana  masyarakat  yang bersangkutan  melakukan  daya  upaya  dengan  menggunakan  kemampuannya  sendiri untuk  memperbaiki  kualitas  kehidupannya.  Mayer  dan  Louise  (2008),  menyebutkan bahwa  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  biasanya  sejalan  dengan  paradigma " bottom-up ", yang dicirikan tiga karakteristik sebagai pembeda dengan pendekatan " top- down ",  yaitu:  (1)  Memungkinkan  masyarakat,  untuk  mengidentifikasi  isu-isu  yang penting; (2) Memberi kekuatan pengambilan keputusan kepada masyarakat atas semua aspek  program,  termasuk  disain,  strategi,  dan  manajemen;  dan  (3)  Mengukur keberhasilan  bukan  dalam  hal  perbaikan  yang  dapat  diukur  dalam  hasil  intervensi, melainkan secara kualitatif mengukur kontrol anggota masyarakat mengenai keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mereka.

## Pemberdayaan  dalam  Perspektif  Ekologi  Manusia  dan  Ekologi  Kelembagaan Masyarakat
Penggunaan pendekatan ekologi manusia dalam kajian pengembangan mansusia, diperkenalkan  Brofenbrenner  (1979),  menyimpulkan  bahwa  anak  selalu  berkembang dalam kontek hubungan keluarga dan perkembangannya adalah hasil dari atribut genetik anak  yang  dikombinasikan  dengan  keluarga  dekat  mereka  dan  kemudian  dengan komponen  lingkungan  lainnya.  Berkaitan  dengan  kajian  Bubbolz  dan  Sontag  tentang ekologi keluarga, disebutkan bahwa model ekologi Bronfenbrenner bukan merupakan model proses keluarga atau pengembangan keluarga, tetapi menyediakan kerangka kerja untuk melihat cara-cara dimana proses dalam keluarga dipengaruhi oleh kondisi diluar keluarga dan lingkungan (Bubbolz dan Sontag, 1993: 424).
Pendekatan  model  ekologi  kelembagaan  masyarakat  dikembangkan  oleh  Speer dan Hughey (1995), menyebutkan bahwa melalui mekanisme jaringan sebagai gambaran pengorganisasian  masyarakat  dan  pengembangan  kekuatan  sosial.  Organisasi masyarakat merupakan domain akumulasi dari kekuatan sosial yang diperlukan untuk pemberdayaan.  Prinsip-prinsip  ekologi  yang  dipakai  sebagai  kerangka  analisis pemberdayaan,  dari  perspektif  jaringan,  organisasi  masyarakat  dan  kekuatan  sosial, merujuk pada: saling ketergantungan, siklus sumber daya, adaptasi, dan suksesi (Kelly, 1987, dalam Speer dan Hughey, 1995).

## Lokalisasi
Lokalisasi  pada  suatu  daerah  yang    merupakan  tempat  yang  dikhususkan  bagi pekerja seks komersial, atau WTS (Wanita Tuna Susila). Hasil observasi dan pengamatan lapangan  ,  lokalisasi  atau  komplek  pelacuran  terdiri  atas  rumah-rumah  kecil  ataupun menengah  yang berlampu warna-warni, yang dikelola oleh mucikari atau germo. Para germo  sering  di  panggil  dengan  sebutan  “mami”  atau  “papi”.  Tempat  tersebut menyediakan tempat tidur, kursi tamu, pakaian dan alat-alat berhias, juga tersedia gadis- gadis tipe karakter dan suku bangsa yang memiliki ketidaksamaan. Lokalisasi difokuskan kehalaman  pelacuran  atau  prostitusi  yang  ada  di  dalam  suatu  daerah  tersebut.  Maka
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
dapat dipahami bahwa lokalisasi tempat-tempat atau rumah-rumah para Pekerja Seks Komersil  (PSK)  guna  menjajakan  diri  kepada  laki-laki  yang  menggunakan  jasanya (Bachtiar dan Purnomo, 2007).

## III. Metode Penelitian Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena  mengenai  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara mendiskkripsikan  dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah (Moleong, 2014).

## Informan Penelitian
Moleong  (2014)  mendefinisikan  informan  sebagai  orang  yang  memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini penentuan sumber informasi  atau  informan  pada  orang  yang  diwawancarai  dilakukan  secara purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan sebagai  orang  yang  dimanfaatkan  untuk  memberikan  informasi  tentang  situasi  dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala Dinas Sosial Kota  Surabaya;  (2)  Kepala  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Surabaya;  (3) Manajer Operasional Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya; dan (4) Pekerja atau Pengrajin Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya.

## Metode Pengumpulan Data
Jenis data pada penelitian ini berdasarkan sumbernya menggunakan data primer. Dimana  data  primer  diperoleh  dengan  survei  lapangan  yang  menggunakan  semua metode  pengumpulan  data  orisinal.  Data  primer  berasal  dari  data  yang  dikumpulkan langsung  oleh  peneliti  (Kuncoro,  2013).  Data  primer  yang  ada  dalam  penelitian  ini merupakan data observasi dan wawancara. Untuk memperoleh data yang akurat yang dapat  dipercaya  kebenarannya  dan  relevan  masalah  yang  diteliti,  maka  pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:
1. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik  tertentu  (Sugiyono,  2014).  Dengan  wawancara,  maka  peneliti  akan mengetahui  hal-hal  yang  lebih  mendalam  tentang  partisipan  dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2014).
2. Observasi
Dengan melakukan observasi, maka peneliti dapat meneliti dan mempelajari mengenai perilaku dan makna dari penelitian. Observasi terdiri dari observasi terstruktur,  observasi  tak  terstruktur,  observasi  partisipan,  dan  observasi nonpartisipan (Sugiyono, 2014).
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari
seseorang (Sugiyono, 2014). Dokumen merupakan setiap bahan tertulis yang tidak  dipersiapkan  karena  adanya  permintaan  seorang  penyidik  (Moleong, 2014).

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  cara  analisis  data  kualitatif  yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (1) Reduksi Data; (2) Penyajian data dan (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

## IV. Hasil Dan Pembahasan
Model-model  Pemberdayaan  yang  Diterapkan  Kepada  Masyarakat  Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly
1. Keterlibatan mengidentifikasi isu penting
Pemberdayaan  pada  awalnya  dilakukan  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat terdampak penutupan lokalisasi Dolly dan juga penetapan jasa pelatih atau pendamping  pelatihan  yang  dipilih  untuk  memberikan  pemberdayaan  kepada masyarakat  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  di  Kawasan  Ex  lokalisasi  Dolly  Surabaya. Pemerintah  Kota  Surabaya  melalui  Bapemas  KB  Kota  Surabaya,  Dinas  Koperasi  dan UMKM  Kota  Surabaya,  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  dan  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian Kota Surabaya juga didukung dengan peran seluruh perangkat masyarakat ex  lokalisasi  Dolly  memiliki  peran  masing-masing  dalam  pemberdayaan  masyarakat, seperti terlihat pada kutipan wawancara berikut ini.
“...Ya  pada  awal  pemberdayaan  diberikan  sosialisasi  dulu,  sebelumnya Bapemas KB berperan dalam memilih jasa yang digunakan sebagai pelatih atau yang mendampingi pelatihan para masyarakat dalam memberdayakan masyarakat sekitar Dolly ini.”
Berdasarkan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa pemberdayaan awalnya dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penetapan jasa pelatih atau pendamping pelatihan  yang  dipilih  untuk  memberikan pemberdayaan  kepada UKM  di  Kawasan Ex lokalisasi  Dolly  Surabaya.  Pada  tahapan  awal  terlihat  bahwa  Bapemas  KB  melakukan langkah-langkah persiapan dengan baik. Dalam hal ini Bapemas KB menentukan tenaga ahli seperti pelatih dan kader pendamping yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kemudian, koordinasi yang dilakukan juga baik sehingga memudahkan dalam persiapan maupun pelaksanaan pelatihan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Supomo selaku Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat ex lokalisasi Dolly memiliki  ketrampilan.    Kemudian  Wiwiek  Widayati  selaku  Kepala  Dinas  Perdagangan dan  Perindustrian  Kota  Surabaya  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  masih  banyak yang perlu diberdayakan karena kurangnya skill yang dimiliki. Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan minat masyarakat, seperti terlihat dari hasil wawancara berikut ini.
“...Memang kalau dilihat masih sangat kurang skill mereka jadi perlu sekali pelatihan  dari  mulai  produksi  hingga  nanti  pemasaran  produknya. Sebelumnya  kami  memang  menyesuaikan  pelatihan  yang  akan  diberikan dengan  minat  masing-masing  orang  disana,  kami  taunya  dengan  survey
menyebarkan angket begitu hingga kemudian kami memfokuskan kegiatan yang  diberikan  kepada  masyarakat  benar-benar  sesuai  dengan  minat mereka.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Wiwiek  Widayati  selaku Kepala  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Surabaya  menunjukkan  bahwa pentingnya  pelatihan  yang  diberikan  dikarenakan  masih  sangat  minimnya  skill  dan kemampuan  yang  dimiliki.  Dalam  hal  ini,  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota Surabaya  menyebarkan  angket  untuk  melakukan  survey  kepada  warga  terdampak penutupan lokalisasi mengenai identitas mereka, profesi mereka dan keinginan mereka berdasarkan  pilihan  pelatihan  yang  sudah  disediakan.  Langkah  selanjutnya  adalah memfokuskan  kegiatan  pada  masyarakat  yang  benar-benar  tertarik  untuk  melakukan kegiatan bersama.

## 2. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan
Setelah  adanya  penutupan  lokalisasi  Dolly,  warga  terdampak  menjadi  prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat Kota Surabaya. Perencanaan dalam program ini  terkait  visi  dan  misi  program,  sasaran  program,  rencana  teknis  dan  operasional, strategi  dan  anggaran.  Dalam  perencanaan  program  terus  dilakukan pemantauan dan dibicarakan  dalam  Rapat  Koordinasi  (Rakor)  SKPD  terkait  untuk  membicarakan perkembangan  dan  pemecahan  masalah  dalam  pelaksanaan  program.  Pada  awalnya, keputusan langsung diambil oleh Diseperindag baik dari pemesanan, mencari konsumen, proses produksi, menjual, menawarkan sampai mengirim semua bantuan Disperindag. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wiwiek Widayati selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang menyatakan bahwa masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan program, namun program pemerintah  melibatkan  perencanaan  dari  aktor  kebijakan.  Akan  tetapi,  secara  tidak langsung  masyarakat  berpartisipasi  mengutarakan  keinginan  kelompok  kedepannya melalui  kader  pendamping  maupun  kelurahan  atau  kecamatan  dan  membicarakan permasalahan-permasalahan  yang  ada  melalui  pertemuan  rutin  anggota  kelompok. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya akan memberikan saran dan masukan namun juga meminta masyarakat untuk berfikir memecahkan masalah yang dihadapinya agar masyarakat  dapat  mandiri.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Surabaya berusaha  untuk  mendorong  partisipasi  kelompok  sasaran  untuk  berfikir  tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya.
Seiring  berjalannya  waktu  dalam  proses  pemberdayaan,  Pemerintah  Kota Surabaya  melalui  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Surabaya  mulai mengajarkan kepada warga ex lokalisasi Dolly untuk memasarkan produk yang dimiliki sendiri.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Kota  Surabaya  mengupayakan  kesempatan  untuk warga  ex  lokalisasi  Dolly  agar  mandiri  namun  tetap  didukung  dengan  pendanaan diberikan oleh Dinas Koperasi namun masih dalam pantauan Disperindag. Pemerintah Kota  Surabaya  menyusun  hal-hal  yang  diperlukan  dalam  menjalankan  pemberdayaan kepada  masyarakat  ex  lokalisasi  Dolly.  Dalam  tahap  ini,  menyusun  hal-hal  yang  akan dilaksanakan  dalam  pemberdayaan  kepada  masyarakat  ex  lokalisasi  Dolly.  Sejauh  ini, Kelompok  Usaha  Bersama  Masyarakat  Mandiri  Putat  Jaya  selama  ini  telah  menerima bantuan 15 mesin singer, diberi fasilitas listrik dan juga bahan baku.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
Tahap pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua langkah kegiatan yakni kegiatan pelaksanaan pelatihan dan monitoring pelatihan. Pada kegiatan pelaksanaan  pelatihan  yang  diberikan  dilaksanakan  di  Balai  RW,  pendopo  kecamatan maupun  kelurahan  dimana  penentuannya  mendekati  sasaran.  Pada  Kelompok  Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya sendiri mendapat pelatihan dari Bapemas KB sebanyak 3 kali dan dari Disperindag 3 kali. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya juga membantu pemasaran seperti pameran di Surabaya bahkan sampai NTT. Hal  ini  diperoleh  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Arif  selaku  Manajer Operasional  Kelompok  Usaha  Bersama  Masyarakat  Mandiri  Putat  Jaya  dalam  kutipan wawancara berikut ini.
“...Dalam  pelaksanaan  pelatihan  ini  dilakukan  di  Balai  RW,  pendopo kecamatan  maupun  kelurahan  yang  dilakukan  baik  oleh  Bapemas  KB maupun Disperindag masing-masing telah memberikan pelatihan sebanyak 3 kali.”
Gambar 1 : Hasil Produksi Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Arif  selaku  Manajer  Operasional Kelompok Usaha Bersama  Masyarakat  Mandiri  Putat  Jaya juga  didukung  dengan  hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang  menyatakan  hal  serupa  bahwa  program  pemberdayaan  dilakukan  dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat ex lokalisasi Dolly di tempat-tempat umum yang  mendekati  sasaran  seperti  Balai  RW  dan  lain  sebagainya.  Untuk  memastikan program pemberdayaan yang berjalan dengan lancar maka dilakukan monitoring oleh Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Surabaya  yang  bertugas  menjalankan program pemberdayaan. Selain itu, peran Pemerintah Kota Surabaya juga ditunjukkan dengan  adanya  kegiatan  pemasaran  atau  promosi  pada  hotel – hotel  di  Surabaya  dan sekitarnya yang dimulai dari Hotel Bekisar hingga merambah ke hotel hotel besar lainnya bahkan hingga diluar Surabaya.
3. Pengukuran  Keberhasilan  melalui  kontrol  sasaran  atas  keputusan  untuk kehidupannya
Tahapan ini terdiri dari kegiatan pasca pelatihan dimana dilakukan pendampingan kelompok  dan  juga  monitoring  dan  evaluasi  pasca  pelatihan  terkait  perkembangan kelompok,  kemampuan  kelompok  dan  bantuan  bagi  kelompok.  Berdasarkan  hasil wawancara  yang  dilakukan  dengan  Arif  selaku  Manajer  Operasional  Kelompok  Usaha Bersama  Masyarakat  Mandiri  Putat  Jaya,  menyatakan  bahwa  skill  yang  dimiliki meningkat  sehingga  pengerjaan  dapat  dilakukan  dengan  cepat.  Selain  itu,  sampai dilakukannya  pemberdayaan  juga  terlihat  adanya  peningkatan  omzet.  Dalam pengukuran keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dilakukan  bersifat  pasif  namun  lebih  cenderung  memberikan  kebebasan  dalam mengembangkan bisnisnya masing-masing.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Wiwiek  Widayati  selaku  Kepala  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya terlihat bahwa pengukuran keberhasilan yang dilakukan bersifat pasif cenderung memberikan kebebasan dalam mengembangkan bisnisnya masing-masing. Demikian juga untuk kehadiran ditempat pelatihan tidak ada sifat memaksa hanya menganjurkan warga memiliki kesadaran untuk hadir, mengingat pekerjaan  yang  diberikan  bersifat  borongan  dengan  fleksibilitas  waktu.  Dari  hasil evaluasi  juga  ditemukan  terdapat  warga  binaan  yang  tidak  meneruskan  dalam mengambil  peluang  dan  cenderung  mengambil  profesi  lain  atau  ada  yang  kembali  ke prostitusi.  Hal  ini  mendanakan  masih  perlunya  pembinaan  untuk  menumbuhkan kesadaran  warga  ex  lokalisasi  Dolly  untuk  berubah  dalam  memenuhi  kebutuhan perekonomiannya.

## Kontribusi  Ekologi  Kelembagaan  Masyarakat  Terhadap  Pemberdayaan  Kepada Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly

## 1. Saling Ketergantungan ( Interdepency )
Pada  tingkat  individu,  saling  ketergantungan  ditunjukan  dengan  bagaimana membangun hubungan antar satu individu satu dengan individu lainnya. Dalam hal ini, prinsip ekologi saling ketergantungan terlihat dari adanya ketergantungan masyarakat ex lokalisasi Dolly terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ketergantungan lainnya tidak hanya dari pihak masyarakat ex lokalisasi Dolly melainkan juga stakeholder yang  menjadi  pembeli  produk  UKM  Kelompok  Usaha  Bersama Masyarakat  Mandiri  Putat  Jaya  yaitu  Hotel-hotel  di  Surabaya  yang  juga  semakin diuntungkan  karena  harga  jual  produk  alas  kaki  oleh  Kelompok  Usaha  Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya lebih murah dibandingkan dengan produsen lainnya yaitu dengan range harga antara Rp 1.500 – Rp 1.900, sedangkan beberapa produsen di tempat lain menawarkan harga yang lebih mahal yaitu Rp 2.200. Oleh karena itu, dapat dikatakan telah terjadi saling ketergantungan dalam proses pemberdayaan.

## 2. Perputaran Sumberdaya
Perputaran  sumber  daya  dapat  dikatakan  cukup  tinggi  di  awal-awal  proses pemberdayaan  berlangsung  yang  mana  sebagian  masyarakat  ex  lokalisasi  Dolly  yang memilih berhenti mengikuti pelatihan yang ada dikarenakan merasa bahwa menjalankan bisnis UKM belum dapat memenuhi kebutuhan ekonomi seperti ketika dahulu lokalisasi Dolly  beroperasi.  Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan Arif  selaku  Manajer
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
Operasional  Kelompok  Usaha  Bersama  Masyarakat  Mandiri  Putat  Jaya  menunjukkan bahwa perputaran sumberdaya dalam proses pemberdayaan terjadi karena kurangnya ketertarikan  sebagian  warga  ex  lokalisasi  Dolly  untuk  mengikuti  pelatihan  guna meningkatkan skill nya sehingga dapat memperbaiki perekonomiannya. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wiwiek Widayati selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang menyatakan bahwa dahulu sebagian warga  kurang  teratarik  dengan  program  pemberdayaan  sehingga  pelatihan  kurang banyak diikuti. Akan tetapi ketika terjadi peningkatan omzet penjualan terdapat warga ex  lokalisasi  Dolly  yang  kemudian  datang  kembali  untuk  mengikuti  pelatihan  yang diberikan, sehingga terdapat peningkatan peserta pelatihan.

## 3. Adaptasi
Pada  proses  pemberdayaan  memang  memerlukan  adaptasi,  yang  mana  pada awalnya perlu perjuangan mengingat kebiasaan awal sebagian besar warga ex lokalisasi Dolly yang tidak sama dengan apa yang dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Terlebih dalam pelatihan yang membutuhkan waktu dan ketelatenan sehingga membuat sebagian besar warga ex lokalisasi Dolly kurang dapat beradaptasi dengan cepat, sehingga hal ini menjadi  hambatan  bagi  jalannya  proses  pemberdayaan  yang  ada.  Oleh  karena  itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pendekatan persuasif agar sebagian besar warga ex lokalisasi Dolly bersedia mengikuti program yang direncanakan. Dalam hal ini, Pemerintah  Kota  Surabaya  melibatkan  unsur-unsur  tokoh  masyarakat  di  daerah tersebut.

## 4. Suksesi
Perubahan lingkungan terjadi di lingkungan ex lokalisasi Dolly. Adanya peluang- peluang kesempatan kerja yang membuat mereka ada harapan untuk bisa hidup mandiri ataupun didalam binaan. Demikian juga memberikan pengarahan dan juga untuk bisa mandiri dalam pengembangan pasar yang ada.
Konsep  dan  Model  Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis  Ekologi  Kelembagaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kawasan Ex lokalisasi Dolly Surabaya Temuan  hasil  analisis  yang  dilakukan  pada  proses  pemberdayaan  masyarakat usaha  kecil  menengah  (UKM)  di  Kawasan  Ex  lokalisasi  Dolly  Surabaya  maka  model pemberdayaan  yang  tepat  dapat  diberikan  khususnya  dengan  memberikan pendampingan terpadu guna meningkatkan mentalitas para pengusaha UKM di Kawasan Ex  lokalisasi  Dolly  Surabaya  agar  mampu  menjalankan  bisnisnya  lebih  baik  lagi, mengingat masih ditemukannya masyarakat ex lokalisasi Dolly yang berhenti mengikuti pelatihan  dan  menjalankan  bisnis  melainkan  kembali  lagi  kedalam  bisnis  prostitusi dikarenakan para masyarakat tersebut merasa bahwa bisnis UKM yang dijalankannya belum dapat memenuhi kebutuhannya seperti sebelumnya ketika masih beroperasinya lokalisasi  Dolly.  Dalam  hal  ini,  perlu  adanya  peran  pendampingan  pemerintah  Kota Surabaya kepada masyakarat dalam meningkatkan mentalitas dengan terus memberikan dukungan atau support agar para masyarakat di ex lokalisasi Dolly memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan bisnis UKM.
Selain itu masih ditemuinya kendala pada proses pemasaran yang bergantung pada Pemerintah Kota Surabaya maka perlu adanya pengarahan dan pemberian pengetahuan
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
terkait  pemasaran  produknya  yang  lebih  baik  lagi.  Selain  memberikan  pelatihan  juga membantu dari sisi pemasaran dengan memberikan kemudahan akses untuk merambah ke  pemasaran  kota-kota  lain  bahkan  luar  pulau.  Kecamatan  juga  telah  memberi kesempatan UKM Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya mengajukan proposal pinjaman modal untuk mengembangkan bisnis UKM yang dijalankannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  peneliti  terlihat  bahwa  pengusaha UKM  Kelompok  Usaha  Bersama  Masyarakat  Mandiri  Putat  Jaya  memiliki  jiwa kewirausahaan yang masih rendah terlihat dari kurang beraninya melakukan inovasi- inovasi  baru  terhadap  perkembangan  produknya  dan  juga  keberanian  untuk memasarkan  produknya  sendiri  secara  mandiri  tanpa  bantuan  Pemerintah  Kota Surabaya. Dalam hal ini juga perlu didorong untuk peningkatan orientasi kewirausahaan sebagai kecenderungan warga untuk melakukan inovasi, proaktif dan mau mengambil risiko untuk memulai atau mengelola usaha agar dapat meningkatkan daya saing.

## V. Kesimpulan Dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dapat  diketahui  bahwa  model-model  pemberdayaan masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kawasan Ex lokalisasi Dolly Surabaya pada Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya awalnya dilakukan sosialisasi kepada  masyarakat  atau  warga  terdampak  penutupan  lokalisasi  Dolly  dan  penetapan jasa pelatih atau pendamping pelatihan yang dipilih untuk memberikan pemberdayaan kepada UKM di Kawasan Ex lokalisasi Dolly Surabaya. Model pemberdayaan diberikan dengan  adanya pelatihan  untuk  meningkatkan  skill  yang  dimiliki.  Pemberdayaan  juga dilakukan  dengan  menyesuaikan  minat  dan  passion  masyarakat  yang  ada.  Dalam pemberdayaan  juga  menunjukkan  peran  Pemerintah  yang  sangat  besar  dalam pengambilan  keputusan  di  awal  baik    dari  pemesanan,  mencari  konsumen,  proses produksi, menjual, menawarkan sampai mengirim semua bantuan Disperindag, namun tetap  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  memberikan  masukan  dan berpartisipasi  mengutarakan  keinginan  kelompok  kedepannya  melalui  kader pendamping  maupun  kelurahan  atau  kecamatan  dan  membicarakan  permasalahan- permasalahan yang ada melalui pertemuan rutin anggota kelompok.
Selain itu, pemberdayaan Pemerintah juga memberikan bantuan 15 mesin singer, fasilitas listrik dan juga bahan baku. Kemudian dari Kecamatan juga menyarankan untuk pembuatan  proposal  untuk  mendapatkan  bantuan  dari  Kementrian  Sosial  berupa pinjaman modal usaha atau bantuan hibah. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua langkah kegiatan yakni kegiatan pelaksanaan pelatihan dan monitoring pelatihan. Pada Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya sendiri mendapat pelatihan dari Bapemas KB sebanyak 3 kali dan dari Disperindag 3 kali. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya juga membantu pemasaran seperti pameran di Surabaya bahkan sampai NTT.
Akan  tetapi  terlihat  bahwa  masih  ada  masyarakat  yang  masih  belum  memiliki mentalitas  usaha  yang  kuat.  Hal  ini  terlihat  dari  tidak  mandiri  ketika  menjalankan usahanya sendiri tanpa pemberdayaan dari Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu juga terlihat  dari  kurangnya  skill  dalam  memasarkan  produknya  sendiri,  namun  masih bergantung  pada  promosi-promosi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya, sehingga kedepannya pemberdayaan diperlukan dalam meningkatkan mentalitas usaha
para  pengusaha  UKM  Kelompok  Usaha  Bersama  Masyarakat  Mandiri  Putat  Jaya  agar memiliki  jiwa  kewirausahaan  yang  tinggi.  Hal  ini  dapat  diatasi  dengan  ditambahnya intensitas  pelaksanaan  pelatihan  atau  bimbingan  yang  khusus  mengajarkan  tentang materi kewirausahaan secara intensif dan rutin.

## Saran
1. Diharapkan  agar  kedepannya  dapat  melakukan  monitoring  terhadap  bantuan- bantuan yang diberikan agar digunakan tepat sasaran.
2. Diharapkan  agar  kedepannya  dapat  menambah  intensitas  pelaksanaan  pelatihan atau  bimbingan  yang  khusus  mengajarkan  tentang  materi  kewirausahaan  secara intensif dan rutin agar para pengusaha khususnya pengusaha UKM Kelompok Usaha Bersama  Masyarakat  Mandiri  Putat  Jaya  memiliki  mentalitas  dan  jiwa kewirausahaan yang tinggi.
3. Kedepannya pemberdayaan masyarakat usaha kecil menengah (UKM) di Kawasan Eks  Lokalisasi  Dolly  Surabaya    perlu  dibina  untuk  meningkatkan  industri  kreatif sebagai  tolak ukur dengan adopsi ide-ide baru dalam jaringan sosial dalam produksi dan  pemasaran  produk.  Perlu  adanya  peningkatan  koleksi    industri  yang  kreatif, tenaga  kerja  kreatif,  dan  komunitas  kreatif.  Hadirnya  tenaga  kerja  ataupun entrepreneur kreatif dengan dibekali  pengetahuan yang cukup agar warga binaan dolly  mampu  bertahan  hidup  saat  sulit  bahkan  bisa  berkembang  .  Kehadiran ekonomi yang berbasis pengetahuan dan teknologi
Daftar Referensi Bachtiar,  R.,  dan  E.  Purnomo.  2007. Bisnis  Prostitusi  Profesi  yang  Menguntungkan . Yogyakarta: Pinus Bronfenbrenner U. 1979. The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge , MA: Harvard University Press Bubolz, M. M., & Sontag, M. S. 1993. Human ecology theory . In P. G. Boss, W. J. Doherty, R.
LaRossa, W. R. Schumm, & S. K. Steinmetz (Eds.), Sourcebook of family theories and methods: A contextual approach (pp. 419-450). New York, NY, US: Plenum Press. Cheung, C.K.; Chan, S.S.; Kwan, A.Y.; Ngan, R.M. 2005.  Title
Quality  of  Life  in  Older Adults: Benefits  from  Caring  Services  in  Hong  Kong .  Source  Social Indicators Research,  Vol.  71, 29 1- 334
Creswell,  J.  W.  2010. Research  design:  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan  mixed . Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.
Fahrudin,  A.  (2011). Pemberdayaan  Partisipasi  dan  Penguatan  Kapasitas  Masyarakat . Bandung : Humaniora.
Jönsson,  Jessica  H.  2010. Beyond  empowerment  :  Changing  local  communities, International Social Work, 53 (3), pp. 393 – 406 Kasmel,  A  &  Andersen,  PT  2011,  ' Measurement  of  Community  Empowerment  in  Three Community  Programs  in  Rapla,  Estonia '  International  Journal  of  Environmental Research and Public Health, vol. 8, no. 3, pp. 799-817
Kelly, R. F. 1987. Culture As Commodity: the Marketing of Cultural Objects and Cultural Experiences . Advances in Consumer Research Volume 14, Pages 347-351
Kuncoro. M. 2013. “ Mudah Memahami dan menganalisis Indikator ekonomi ”. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
Mardikanto,  T.,  dan  P.  Soebianto.  2015. Pemberdayaan  Masyarakat  :  Dalam  Perspektif Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Mayer,  Annette  Braunack  and  Louise,  Jennie  2008,  The  ethics  of  Community Empowerment: tensions in health promotion theory and practice, Promotion & Education , vol. 15, 3: pp. 5-8 Moleong, L. J. 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif , PT Remaja Rosdakarya,. Bandung. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan  menggunakan  bangunan/  tempat  untuk  perbuatan  asusila  serta pemikatan  untuk  melakukan  perbuatan  asusila,  Pemerintah  Kota  Surabaya menutup lokalisasi di wilayah kota Surabaya
Prasojo, Eko 2013, People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik , Resume hasil penelitian penulis dan tim Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Politik (PKSPSP) FISIP UI  tahun 2003 dalam literatur research dengan judul “Pola dan Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat di DKI Jakarta” di internet pada:http://ekoprasojo.com/wpcontent/uploads/2013/12/PerspektifMembang un Partisi pasi-Publik.pdf
Reininger, Beilida; Martin, David W.; Ross, Michael; Sinicrope, Pamela Smith and Dinh- Zarr,  Tho,    1999. Advancing  The  Theory  and  Measurement  of  Collective Empowerment: a Qualitative Study , Intl'L. Quarterly of Community Education , Vol. 25(3) 211-238, 2005-2006, Reprinted from: Int’l. Quarterly of Community Health Education , Vol. 19(4) 293-320, 1999-2000 Sjafari,  A.  2010. Pemberdayaan  Keluarga  Miskin  Melalui  Pendekatan  Kelompok ,  Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2
Soetomo. 2014. Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya . Yogyakarta: Pustaka. Pelajar. Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya? .Yogyakarta : Pustaka Pelajar Speer, Paul W. and Hughey, Joseph 1995. Community Organizing: An Ecological Route to Empowerment and Power . American Journal of Community Psychology, Vol. 23, No. 5, 1995: pp.729-748
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung : Alfabeta
Suharto,  E.  2010. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat .  Bandung  :  Refika Aditama
Sumodiningrat, G. 2009. Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta. PTGramedia Pustaka Utama Sumpeno. W. 2011. Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa: PanduanPerenacanaan Berbasis Perdamaian . Banda Aceh: The World Bank. Wrihatnolo,  Randy  R.    dan  Dwidjowijoto,  Ryan  Nugroho  2007, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat , Jakarta, Elex Media Komputindo