History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember:  455 - 464 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.4287
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember:  497 - 502 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3773

## PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP AKSI UNJUK RASA BERSIFAT ANARKIS DIWILAYAH HUKUM POLRES SIAK
1 Zulkarnain  S, 2 Reski  Egi Setiawan, 3 Ali  Ismail  Shaleh Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam  Riau,  Indonesia 1,2,3
Corresponding Author: reszkiegisetiawans@gmail.com 1

## Abstarct
Demonstrations  are  a  forum  for  the  Indonesian  people  to  express  their  aspirations  in  public,  none  other  than this  is  aimed  at  achieving  something  that  will  bring  change  in  the  future,  of  course  this  effort  is  carried  out  by the  police  so  as  not  to  cause  unwanted  things,  during  demonstration  activities  in  Siak  Regency  of  course  there are  some  that  don't  go  smoothly  where  demonstrations  are  accompanied  by  road  blockades,  vandalism  and uncooperative  actions  as  well  as  other  actions  that  can  harm  other  people  from  the  demonstration  participants resulting  in  demonstrations  categorized  as  anarchist,  of  course  this  violates  the  norms  -  existing  norms  and rules  and  of  course  can  refer  to  crime,  the  police,  especially  the  Siak  resort  police  as  the  party  that  carries  out security  for  individuals  who  cause  unconducive  situations  in  which  the  perpetrator  takes  persuasive  actions  so that  he  can  influence  other  people  to  make  efforts  to  destroy,  The  types  of  criminal  acts  that  stand  out  are sedition  and vandalism.
Keywords:  incitement,  destruction,  demonstrations

## Abstark
Aksi unjuk rasa menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mengungkapkan aspirasi  dimuka umum,  tidak  lain  hal  ini  ditujukan  untuk  mencapai  sesuatu  yang  akan  memb awa  perubahan kedepannya,  tentunya  upaya  ini  dilakukan  pengamanan  oleh  pihak  kepolisian  agar   tidak menimbulkan hal yang tidak dinginkan, dalam kegiatan unjuk rasa dikabupaten siak  tentunya ada beberapa  yang  tidak  berjalan  dengan  lancar  yang  dimana  unjuk  ra sa  dibarengi  dengan  kegiatan blockade  jalan,  pengrusakan  serta  tindakan  tidak  kooperatif  serta  tindakan   lainnya  yang  dapat merugikan  orang  lain  dari peserta unjuk rasa sehingga terjadi aksi unjuk rasa yang dikategorikan sebagai  anarkis,  tentunya  hal  ini  melanggar  norma-norma  serta  aturan-aturan  yang  ada  dan tentunya dapat merujuk kepada pidana, pihak kepolisian khususnya kepolisian resort siak sebagai pihak  yang  melakukan  pengamanan  kepada  individual  yang  menyebabkan situasi tidak kondusif yang  dimana  pelaku  tersebut melakukan tindakan persuasif sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan upaya pengrusakan, jenis tindak pidana yang menonjol adalah penghasutan dan pengrusakan.
Kata  kunci  : penghasutan, pengrusakan, aksi unjuk  rasa

## PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  yang  hidup  bersosial,sejak  dulu  manusia sudah  melakukan  interaksi  dengan  manusia  lain  didalam  suatu  lingkup  yang dinamakan  masyarakat,dalam  ruang  lingkup  masyarakat  lebih  luas  yang  dimana manusia  pastinya  mempunyai  pola  pikir  dan  prilaku  untuk  menentukan  jalannya sendiri  dengan  membawa  dasar  pemahaman  dan  kaidah  kaidah  hukum  yang
berlaku,itulah  yang  menyebabkan  adanya  perbedaan  pola  prilaku  manusia  dalam bermasyarakat.sering  dijumpai  bahwa  masyarakat  mempunyai  perbedaan  yang mendasar  yang  dimana  ini  menyebabkan  suatu  pergejolakan  antara        masyarakat dengan        penguasa        atau        dengan        masyarakat        yang          lain. 1 adanya keberadaan  hukum  sebagai  kaidah  atau  acuan  sosial  penting  untuk  menyatukan perbedaan  sudut  pandang,perbedaan  pola  prilaku  yang  saat  ini  berlaku dimasyarakat.  hal  ini  juga  dianggap  sebagai  suatu  fenomena  dalam  bermasyarakat jika suatu  permasalahan  yang dihadapinya  besar  tentunnya  setiap
individual  yang  terdiri  dari  kelompok  masyarakat  mempunyai  sebuah tujuan  yang harus  disuarakan  dan  didengarkan  bersama  sebagai  bentuk  demokrasi sesuai  dengan  system yang  dianut  oleh  negaranya,hukum  baik  merupakan  hukum yang  hidup  didalam  masyarakat  yang  dimana  dalam  menerapkan  atau menciptakan  nilai  sosial  perlu  adannya  aturan  sebagai alatnya  agar  terciptannya keadaan  yang  kondusif  dan  juga  terjaminnya  hak  hak  dari  masyarakat  yang bersuara,permasalahan  hukum  tidak  begitu  sederhana  seperti  yang  didengar ataupun  diucapkan,secara  realistis  mudah  mengucapkan  keadilan,hak  untuk bersuara  namun sulit  mendapatkan  sebuah  hasil,bermacam  macam  masalah  yang dihadapi  sehingga  hal  ini  dapat  mempengaruhi  kondisi  emosional  kelompok masyarakat dan terjadi pertentangan  antara  kelompok  masyarakat  dan penguasa/pemerintah,setiap  masyarakat  tentunnya menginginkan  kehidupan  yang sejahtera  dan  juga  keringanan  namun  apabila    masyarakat tidak  mendapatkan sesuai  dengan  apa  yang  telah  dijanjikan  oleh  penguasa  untuk  hidup  yang terjamin maka  masyarakat  akan  melakukan  unjuk  rasa  atau  biasa  disebut  dengan demonstrasi.
Aksi  Demonstrasi  sudah  ada  diindonesia  sejak  tahun  1998  unjuk  rasa  sudah menjadi  hal  yang  umum  sejak  jatuhnya  rezim  kekuasaan  zaman  soeharto  dan unjuk rasa  juga  menjadi  symbol  bahwa  Indonesia  merupakan  Negara  demokrasi  dengan system  kebebasan  berekpresi  yang  dianutnnya,pada  tahun  1998  pemerintah mengeluarkan  undang  undang  nomor  9  tahun  1998  tentang  kemerdakaan menyampaikan  pendapat  dimuka  umum,  pada  hakikatnya  rakyat  sendiri merupakan  sebuah  kekuasaan  tertinggi  dalam  tatanan  bernegara  dan  harus dihormati,yang  dimana  kekuasaan  bersumber  dari  rakyat  atas  kepentingan  rakyat dan  dikelola oleh  rakyat  itu  sendiri  namun  aksi  unjuk  rasa  ini  bisa  berubah  menjadi unjuk rasa anarkis dengan melibatkan upaya pengrusakan,penjarahan,pembakaran,dan  yang  lebih  parah  dapat  menimbulkan korban  jiwa,hal  ini  terjadi  pada  Indonesia  pada  masa  pemerintahan  soeharto  pada tahun  1998,  Sahnya  bahwa  didalam  Negara  hukum  yang  bersifat  demokratis ,memang  harus  dijamin  hak  hak  rakyat  dan  juga  mendapatkan  perlindungan  dari hukum  itu  sendiri. 2 Dalam  Undang  Undang  No  9  tahun  1998  tentang  menyuarakan pendapat  dimuka  umum 3 merupakan  hak  yang  dijamin  seperti  yang  tertuang  pada pasal  28  undang  undang  dasar  1945 4 yang  menyatakan  “kemerdekaan  berserikat dan  berkumpul  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  atau  sebagaimana ditetapkan  diundang  undang  “  hal  ini  diperkuat  dengan  keberadaan  bentuk  Negara
yang bersifat  demokrasi
DiKabupaten  Siak  pernah  terdapat  paling  banyak  10  aksi  unjuk  rasa  dalam setahun  yaitu  ditahun  2016.  itu  adalah  salah  satu  bentuk  bahwa  indeks  unjuk  rasa dikabupaten  siak  pada  saat  itu  bisa  dikategorikan  sebagai  yang  terbanyak  dalam  7 tahun  kebelakang.  dan  pada  2016  hingga  tahun  2022  ada  2  aksi  unjuk  rasa  yang dikategorikan  cheos  atau  anarki,  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  tidak kondusifnya  kegiatan  aksi  unjuk  rasa  pada  saat  itu,  yaitu  adanya  individual  yang melakukan  provokator  sehingga  membuat  massa  terprovokator  dan  melakukan pengrusakan  yang  dapat  merugikan  pihak  tertentu,  dan  faktor  lain  adanya  tindakan yang  dipicu  oleh  motif  yang  sama  yaitu  penghasutan  yang  melakukan  upaya pemblokiran  akses  jalan  antar  kecamatan  sehingga  dapat  menganggu  ketertiban umum,  maka  dari  itu  peran  Kepolisian  pada  saat  itu  sangat  diperlukan  dengan guna  pengamanan  dan  pemantauan.  ada  beberapa  cara  yang  dilakukan  pihak Kepolisian  agar  terciptanya  kestabilan  dalam  kegiatan  unjuk  rasa,  kondisi  geografis dan  data  fakta  lapangan  menjadi  bahan  untuk  memperhitungkan  strategi,  serta peran  dan  komponen  yang  kuat  dapat  mencegah  bahkan  dapat  menangani  aksi unjuk  rasa  anarkis,  dan  bagaimana  penilaian  atau  cara  pengkategorian  orang  yang dapat  diindikasikan  sebagai  tersangka  pemicu  pertama  sifat  anarkis  dari  peserta aksi  unjuk  rasa.  Pada  tanggal  18  april  2016  aksi  unjuk  rasa  dengan  tuntutan pengambil  ahlian  pekerjaan  bongkar  muat  TBS  sawit  PT.Guna  Agung  semesta Kec.Kandis  Kab,siak  dengan  jumlah  massa  400  orang  dan  kekuatan  personil  dari POLRES  SIAK  194  personil  sebelumya  dikategorikan  cheos  dikarenakan  peserta unjuk  rasa  rusuh  yang  dipicu  oleh  provokator  sehingga  pada  saat  Nelson  Manalu peserta  unjuk  rasa  sekaligus  sebagai  penanggung  jawab  kegiatan  unjuk  rasa ditetapkan  sebagai  tersangka  dan  divonis  bersalah  telah  melakukan  penghasutan secara  lisan  yang diatur  dalam 160 KUHP 5
8  agustus  2022  polisi  melakukan  upaya  pengamanan  aksi  unjuk  rasa  anarki yang  dimana  pada  saat  itu  terjadi  kerusuhan  atas  perihal  constatering  eksekusi  dan penyerahan  lahan  milik  PT.Karya  dayun  seluas  1.300  hektare  dikm  08  desa  dayun jln.lintas  siak  –  dayun  dalam  aksi  unjuk  rasa  ini,pengunjuk  rasa  melakukan pembakaran  ban  ditengah  jalan  sehingga  pada  saat  itu  sejak  pagi  jalan  antara kecamatan  siak  dan  kecamatan  dayun  terblokir,dan  terjadinya  aksi  dorong dorongan  antara  aparat  kepolisian  dan  pengunjuk  rasa  hal  ini  tentunnya menganggu  ketertiban  umum,karena  hal  ini  membuat  4  orang  massa  terluka  dan ditangkapnya  2  orang  dari  kalangan  warga,aksi  massa  ini  terdiri  dari  petani,pekerja kebun,pemilik  kebun,ikatan  pemuda  karya,LSM  dan  mahasiswa,kwantitas  dari peserta  unjuk  rasa  diperkirakan  sekitar  1000  orang 6 ,  hal  ini  merupakan  sebuah  data yang  menunjukan  bahwa  adanya  unjuk  rasa  yang  tidak  kondusif  dikabupaten  siak, terdapat  prilaku  kolektif,  kolektif  itu  sendiri  didefinisikan  sebagai  secara  bersama dan  kolegial  yang  memiliki  arti  lain  seperti  akrab  atau  teman  sejawad  solidaritas, hal  ini  menjadi  tantangan  bagi  kepolisian  republik  Indonesia  tentunya  dalam  upaya penegakan  hukum  dan  bagaimana  cara  kepolisan  melakukan  upaya  pengamanan saat  bertugas,  Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  penulis  lebih  fokus  meneliti
peran  kepolisian  yang  merupakan  unsur  utama  dalam  penegakan  keamanan  dan kestabilitas  wilayah  dan  juga  sebagai  alat  Negara  yang  diamanatkan  oleh  Negara dalam  pasal  14  Undang  Undang  Nomor  2  tahun  2002  yang  dimana  dalam melaksanakan tugas Polri bertugas melaksanakan pengaturan,penjagaan,pengawalan  dan  patrol  terhadap  kegiatan  masyarakat  dan pemerintah  sesuai  kebutuhan,  dengan  upaya  professional  polri  dalam  membasmi kejahatan  criminal  yang  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  umum  khususnya penanganan  aksi  unjuk  rasa  anarki  diwilayah  hukum  Polres  Siak  dengan  judul “PENEGAKAN  HUKUM  OLEH  KEPOLISIAN  TERHADAP  AKSI  UNJUK  RASA BERSIFAT  ANARKI  DIWILAYAH  HUKUM POLRES SIAK”

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis dan sifat penelitian
Ditinjau  dari  penelitian  ini  maka  dalam  penelitian  Observational  research dengan  cara  survey,  dengan  menggunakan  data  yang  berupa  wawancara  dan penarikan  kesimpulan  diambil  dari  metode  deduktif,  sedangkan  sifat  penelitian deskriptif  yang  bertujuan  memberikan  gambaran  secara  rinci  dan  jelas  tentang permasalahan  yang diteliti.

## 2. Objek Penelitian
Adapun  hal  yang  menjadi  objek  ialah  bagaimana  upaya  kepolisian  dalam menghadapi  aksi  unjuk  rasa  anarki  dan  mengetahui  hambatan  apa  saja  ditemukan saat  melakukan  upaya  pengamanan  dalam  kegiatan  aksi  unjuk  rasa  yang  bersifat anarki yang terjadi  diwilayah  hukum Polres  siak

## 3. Lokasi penelitian
Penulis  melakukan  pengambilan  sample  wawancara  dan  pengambilan  data di  kantor  polisi  resort  siak(  POLRES  SIAK  )  yang  bertempatan  di  jln.lintas  siak  – perawang  km.  70  dayun,kabupaten  siak  regency,riau  28773,alasan  peneliti  memilih studi  kasus  sipolres  siak  dikarenakan,  POLRES  SIAK  memiliki  ruang  lingkup  yang lebih  luas  mengenai  penanganan  aksi  unjuk  rasa  yang  dimana  POLRES  SIAK  turut serta  dalam  segala  pengamanan  dan  juga  penanganan  aksi  kriminalitas  lainnya, tentunnya  kepolisian  mempunyai  upaya  penanganannya  sendiri  yang  patut dijadikan  sebuah  edukasi  pembelajaran  yang  kelak  dapat  menjadi  ilmu  yang berguna  untuk  masyarakat  luas,  tentang  pentingnya  unjuk  rasa  dengan  tertib  dan sesuai  dengan  aturan yang berlaku  di Negara kesatuan  republik  Indonesia.

## 4. Populasi dan sampel
a. Populasi
populasi  merupakan  keseluruhan  pihak  yang  berkaitan  erat  dengan  masalah
yang  diteliti  dalam  penelitian  ini,  adapun  yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian ini :

## 1) Kasat Samapta Polres  Siak
2) Kasat  Reskrim  Polres  Siak
3) Anggota  Reskrim  Polres  Siak
4) Anggota  Sabhara Polres  Siak
b. Sampel
Sampel  adalah  bagian  kecil  dari  populasi  yang  diambil  menurut  prosedur tertentu  sehingga  dapat  mewakili  populasi  yang  ada.  Untuk  mempermudah penulisan  dalam  melakukan  penelitian  maka  penulis  menentukan  responden  yang dimana  respondennya  ialah  Unit  Reskrim  Polres  Siak  yang  terkait  menangani seseorang  yang  dapat  diindikasi  melakukan tindak  pidana  dan  Unit  Sabhara  Polres Siak  sebagai  satuan  yang  melakukan  pengamanan  tentunya  akan  menjadi  objek penelitian  yang  dianggap  dapat  mewakili  keseluruhan  populasi  untuk  lebih rincinya  mengenai  responden  dapat  dilihat  melalui  tabel  ini :

## Tabel 1.2
Jumlah populasi dan sampel
no  Klasifikasi  populasi populasi Sampel 1.  Kasat  Samapta Polres  Siak 1 - 2.  Kasat  Reskrim  Polres  Siak 1 - 3.  Kanit  Sabhara Polres  Siak 7 1 4.  Anggota  Reskrim  Polres  Siak 8 1 Jumlah 17 2 Sumber : data primer tahun 2022

## 3. Data dan sumber data
a. Data primer
Data  primer  merupakan  data  yang  penulis  dapatkan  secara  langsung  melalui responden  dengan  cara  melakukan  penelitian  dilapangan  mengenai  hal-hal  yang bersangkut  pautkan  dengan  masalah diteliti.
b. Data Skunder
Data  skunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  laporan-laporan  melalui kepustakaan  yang bersifat  mendukung  primer.
c. Data tersier
Data  tersier  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  kamus,ensklopedia  dan sejenisnya  yang bersifat  untuk mendukung  data primer  dan data skunder.
4. Alat pengumpul data

## a. Wawancara ( interview )
Mengadakan  wawancara  berbentuk  Tanya  jawab  dengan  subjek  penelitian  yang sebelumnya  sudah  disiapkan  pertanyaan  tentang  permasalahan  yang  diteliti,  seperti dengan  pihak terkait  dalam responden  yang kemudian  dijadikan  sampel.
b. studi kepustakaan
Mengkaji,  menelaah  dan  menganalisis  berbagai  literature  yang  berhubungan dengan  masalah  yang sedang  diteliti

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Upaya Kepolisian dalam menghadapi aksi unjuk rasa anarki
Polisi  resort  siak  adalah  bagian  dari  organisasi  kepolisian  dibawah  naungan Polisi  Daerah  Riau  yang  ruang  lingkupnya  mencakup  wilayah  kabupaten, kabupaten  siak  merupakan  sebuah  wilayah  diprovinsi  Riau.
berdasarkan  informasi  data  dari  Polres  Siak  kegiatan  unjuk  rasa  dari  tahun 2016  hingga  2022  tercatat  sekitar  37  aksi  unjuk  rasa  dan  2  dikategorikan  sebagai unjuk  rasa  bersifat  anarkis,  adapun  tindak  pidana  yang  terjadi  saat  unjuk  rasa  yaitu tindak  pidana  penghasutan  dan  tindak  pidana  pengrusakan.  adapun  pelaku  yang tertangkap  bernama  NM  peserta  unjuk  rasa  sekaligus  penanggungjawab  dari jalannya  sebuah  kegiatan  unjuk  rasa  NM  didakwa  pasal  160  KUHP  Faktor terjadinya  seseorang  dapat  melakukan  aksi  unjuk  rasa  secara  anarkis  karena  aksi spontanitas  yang  dilakukan  oleh  seseorang  sehingga  dapat  menyebabkan  situasi yang  tidak  kondusif  dan  Tentunya  Ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan  Kepolisian untuk  melakukan  proses  pengamanan  yaitu  dengan  mengerahkan  kekuatan kepolisian  sesuai  dengan  isi  dari  UU  Nomor  2  tahun  2002  yang  dimana  kepolisian Negara  republic  Indonesia  sebagai  aparat  pemelihara  keamanan 7 ,  untuk melaksanakan  giat  pengamanan  Kepolisian  mempunyai  beberapa  satuan  yang dibentuk  menjadi  1  satuan  tugas  dibawah  naungan  surat  perinta  Kapolres  ( kepolisian  Resort  )  adapun  unsur-unsur  kepolisian  yang  terlibat  dalam  pengamanan :
1. Kasipropam
Menyelenggarakan  fungsi  pertanggungjawaban  profesi  dan  pengamanan internal  termasuk  menjamin  kedisiplinan  ketertiban  personil  kepolisian  serta bertugas melaksanakan pengawasan dan pengecekan kehadiran personil pengamanan  dilapangan  kasipropam  membentuk  bagian  untuk  memantau profesionalitas  anggota kepolisian  lain yang sedang  melakukan  upaya pengamanan.

## 2. Kabagops
Sebagai pengendali administrative operasi kepolisian atau bertugas merencanakan,  mengkoordinir  pelaksanaan  tugas  pengamanan  unjuk  rasa  dan pengendalian  operasi  kepolisian.  Termasuk  pengumpulan  pengolahan,  penyajian, serta  pelaporan  data operasi  pengamanan  kegiatan  masyarakat atau instansi

## 3. Humas kepolisian
Sebagai  penyampaian  informasi  dan  melaksanakan  dokumentasi  selama  giat Pengamanan  unjuk  rasa  dan  bertugas  melaksanakan  kegiatan  hubungan masyarakat  dengan  melakukan  interaksi  langsung,  memproduksi,  mengolah informasi,  penyajian  data  dan  dokumentasi  kegiatan  Polisi  Resort  yang  dapat diakses  oleh  masyarakat
4. Kasintelkam bersama anggota bertugas  melaksanakan  pemantauan,  pulbaket  dan monitoring  terhadap  giat  (deteksi  dini)  dalam  kegiatan  pengamanan  unjuk  rasa kasiintelkam  bertugas  memberikan  informasi  kepada  Polres  agar  kedepanya  bisa ditinjau  dan menyusun  taktik rencana pengamanan
5. Reskrim
bertugas  melaksanakan  gakkum  terhadap  massa  yang  melakukan  tindak pidana/pelanggaran  selama  pelaksanaan  pengamananan  aksi  unjuk  rasa 8 , melakukan  upaya  pengamanan  dengan  menangkap  unsur  utama  individual  yang melakukan  perbuatan  melawan hukum

## 6. Lantas
adalah  menyelenggarakan  operasi  kepolisian  bidang  lalu  lintas 9 Bertugas mengendalikan  parkir  dan  arus  lalu  lintas  yang  dilalui  oleh  petugas  pengamanan unjuk  rasa,  serta  melakukan  perubahan  arus  lalu  lintas  jika  terjadi  blockade  jalan oleh  massa,  memberikan  informasi  lalu-lintas  dan melakukan  rekayasa  lalu-lintas
7. Binmas
bertugas  melaksanakan  mediasi  dan  negosiator  terhadap  massa  yang  akan menghalangi  kegiatan pengamanan
8. Kapolsek
bertanggung  jawab  pada  pelaksanaan  pengamanan  diwilayahnya  dan pengendalian  Satfung  dalam  pengamanan  unjuk  rasa  karena  Kapolsek  memiliki tugas  memimpin,  membina  mengawasi  dan  mengendalikan  seluruh  fungsi  satuan kepolisian  dilingkungan  kepolisian  sektor 10
9. Kasamapta
bertugas  mengendalikan  dan  mengkoordinir  personil  yang  tergabung
sebagai  pengamanan  terbuka  untuk  melaksanakan  giat  preventif  Dalmas  adalah unsur  dari  Kepolisian  yang  melaksanakan  fungsi  Sabhara  Polri.  Keberadaan  fungsi Dalmas  dibutuhkan  dalam  menjaga  ketertiban  masyarakat.  Dalmas  sangat  penting tentunya  dalam  kegiatan  pengamanan  unjuk  rasa  atau  demonstrasi,  dalam pengamanan  unjuk  rasa  diharapkan  dapat  membendung  berkembangan  potensi gangguan ( PG ) menjadi  ancaman dengan  Gangguan nyata ( GN ).
Langkah  pertama  yang  dilakukan  saat  memulai  kegiatan  pengamanan dengan  melakukan  persiapan  menyiapkan  surat  perintah  yang  diturunkan  oleh Kapolres  siak  dan  menyiapkan  kekuatan  dalmas  yang  memadai  untuk  dihadapkan dengan  jumlah  dan  karakteristik  massa  serta  melakukan  pengecekan  kelengkapan peralatan  personil,
komsumsi  serta  kesehatan  personil  dalmas,  menyiapkan  system  komunikasi keseluruh  unit  satuan  Polri  agar  mempermudahkan  koordinasi  tim.  Sebelum melaksanakan  kegiatan  pengamanan  tentunya  personil  dalmas  diberitahu  terlebih dahulu  mengenai  informasi  yang  diberikan  oleh  SatIntelkam  informasi  terdiri  dari gambaran  massa  yang  akan  dihadapi  seperti  jumlah  massa,  tuntutan  dari  peserta unjuk  rasa,  dan  kemungkinan  peralatan-peralatan  yang  akan  dibawa  oleh  peserta unjuk  rasa,  menyiapkan  rencana  urutan  langkah  dan  tindakan  yang  akan  dilakukan oleh  personil  Dalmas. 11
Pada  saat  pelaksanaan  pengamanan  situasi  yang  aman  dikategorikan  sebagai situasi  hijau  yang  dimana  belum  terdapat  potensi  yang  mengancam  dan  masih kondusif,  kegiatan  yang  dilakukan  saat  situasi  hijau  ialah  dengan  mengatur  arah gerakan  massa  dengan  tertib  agar  tidak  mengganggu  lalu  lintas  jalanan  oleh  karena itu  Polres  Siak  mengerahkan  anggota  kepolisian  dari  Unit  Lantas  Polres  Siak  untuk melakukan  upaya  pengawalan  serta  memberikan  himbauan.
Pada  saat  massa  mulai  berhenti  bergerak,  Komandan  Pleton  yang  dipimpin oleh  Danton  Pasukan  Dalmas  awal  mulai  membawa  pasukan  menuju  objek  dan langsung  membentuk  formasi  dasar  bersaf  dengan  memegang  tali  Dalmas  yang direntangkan  oleh  petugas  tali  Dalmas  dan  melakukan  rekaman  jalanya  unjuk  rasa menggunakan  video  kamera  dengan  guna  untuk  menjadi  bukti  jika  suatu  saat kegiatan  unjuk rasa  ini  berubah menjadi  GN ( gangguan nyata )
Negosiator  berada  didepan  pasukan  Dalmas  awal  yang  memiliki  fungsi mencapai  tujuan  aggrement 12 atau  perundingan  kepada  pihak  peserta  unjuk  rasa yang  diwakili  oleh  Korlap  untuk  menampung  dan  menyampaikan  aspirasi.  Mobil berjenis  double  cabin  yang  memiliki  fungsi  sebagai  penerangan  Dalmas  awal melakukan  himbauan  kepolisian,  yang  dipimpin  oleh  Kapolsek  siak  sebagai pengendali  taktisnya. 13
Danton  melaporkan  setiap  perkembangan  situasi  kepada  Kapolsek  atau Kapolres  siak, apabila  situasi  meningkat  dari  situasi  hijau  ke  situasi  kuning  maka dilakukan  lapis  ganti dengan  tim dalmas  lanjut.
Pada  saat  massa  mulai  menutup  akses  jalan  umum,  pasukan  dalmas  awal membantu  menertibkan  dengan  cara  persuasif  dan  edukatif.  Dan  juga  dengan bantuan  negosiator  dan  korlap,  pada  saat  pengunjuk  rasa  semakin  memperlihatkan
perilaku  menyimpang  maka  kapolsek  memberikan  himbauan  kepada  kepolisian untuk  memperkuat  pertahanan  dan  menghimbau  agar  personil  kepolisian  tidak terpancing  situasi  dan tetap mendengarkan  arahan
,  dan  apabila  ekalasi  meningkat  dan  massa  mulai  melempari  petugas  dengan  benda keras,  Dalam  pelaksanaan  penanganan  unjuk  rasa  bersifat  anarki  tentunya tercantum  dalam  aturan-  aturan  yang  melekat  yang  menjadi  dasar  aturan.  Agar terciptanya  sebuah  ketertiban  dan  juga  kontroler  yang  mudah  maka  cara  bertindak kepolisian  juga  telah  diatur  dalam  prosedur  tertap  yang  dimana  menjelaskan  apa yang  polisi  lakukan  saat  unjuk  rasa  berstatus  ancaman  gangguan  (  AG  )  dijelaskan bahwa apabila  melihat,  mendengar,
dan  mengetahui  AG  setiap  anggota  polri  wajib  melakukan  tindakan  agar  AG tidak  berkembang  menjadi  Gangguan  nyata  (  AG  )  Dengan  melakukan  pemantauan dan  himbauan  kepada  pelaku  agar  menaati  hukum  yang  berlaku  dan  menjaga  tata tertib  serta  mencatat  identitas  pelaku  beserta  peralatan  yang  dibawanya,  apabila pelaku  melakukan  perlawanan  maka  kepolisian  melakukan  himbauan  secara  tegas dengan  menggunakan  system  pengeras  suara.  Dan  apabila  unjuk  rasa diklasifikasikan  sebagai  Gangguan  Nyata  (  GN  )  maka  polisi  akan  melakukan pelaporan  kepada  pimpinan  untuk  melakukan  tindakan  tegas  dan  selanjutnya berdasarkan  penilaian  sendiri  bahwa  pelaku  anarki  dapat  diupayakan  tindakan pelumpuhan  dengan  kendali  senjata  tumpul  dan  menggunakan  senjata  api  apabila prilaku  pelaku  dapat  menyebabkan  luka  parah  atau  kematian  pada  anggota masyarakat.
dalmas  lanjut  membentuk  sikap  berlindung  dan  mengsiagakan  pemadaman api  dan  pasukan  penembak  gas  air  mata  serta  kendaraan  gas  air  mata.  Kembali danton  dalmas  memberikan  laporan  setiap  perkembanganya  ke  Kapolres  Siak. Disaat  situasi  kian  memanas  maka  lapisan  dalmas  kembali  memperkuat  formasi pertahananya  dan  dibantu  dengan  satuan  intelkam  dan  reserse  criminal  untuk menyelusuri  penyebab  kegiatan  menjadi  tidak  kondusif  dan  mencari  orang-orang yang  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  unjuk  rasa  ini.  Dan  melakukan pengamanan. Dalam  hal  ini  yang  mengambil  ahli  dalam  proses  pengamanan  adalah  satuan Reskrim  Polres  Siak  yang  akan  menjamin  bahwa  kepastian  hukum  akan  segera didapatkan  dan  akan  memfasilitasi  tersangka  apabila  ada  upaya  pembelaan  atau rekovensi  jika ada 14
Setelah  dirasa  kegiatan  unjuk  rasa  sudah  kondusif  dan  massa  pun mengsudahkan  kegiatanya  maka  satuan  propam  badan  internal  dalam  kepolisian akan  kembali  melakukan  pengecekan  terhadap  personil  dengan  melakukan pengawasan  dan evaluasi  kembali sebelum  personil  dalmas  kembali kepolres  siak.
Adapun  sebuah  kasus  yang  membawa  nama  tersangka  maka  Perkara  ini kembali  akan  ditindaklanjuti  oleh  kepolisan,  kejaksaan  dan  hakim  karena  memiliki tanggungjawab  wibawa  hukum. 15 Sejauh  ini  upaya  pengamanan  yang  dilaksanakan oleh  Polres  Siak  bisa  dikatakan  efektif  terhadap  kegiatan  unjuk  rasa  bersifat  anarkis, dengan  melakukan  upaya  preventif  dan  edukatif  serta  dengan  upaya  penindakan maka  unjuk  rasa  dapat  dikendali  secara  terstruktur.  Adapun  kepastian  yang
didapat  oleh  tersangka  yaitu :
1. Mendapatkan  penjelelasan  mengenai  hal  yang  disangkakan  kepadanya.  Untuk mempersiapkan  pembelaan,  tersangka  berhak  diberitahukan  dengan  jelas  dalam bahasa  yang  dimengerti  olehnya  tentang  apa  yang  didakwakan  kepadanya,  hal  ini agar  tersangka dapat  mempersiapkan  pembelaan  yang  dibutuhkan  melalui  bantuan hukum
2. memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik  serta  mendapatkan juru  bahasa  dan  mendapatkan  bantuan  hukum  dari  penasihat  hukum  dan  dipilih sendiri
3. menuntut  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi  yaitu  ganti  kerugian,  apabila ditangkap,  atau  ditahan  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang-undang  atau ditahan  tanpa alasan  yang jelas  dan tidak  diwajibkan  beban pembuktian
4. dapat  mengajukan  upaya  Restorative  justice  dengan  mempertemukan  kedua belah  pihak untuk  melakukan  upaya perdamaian

## 2. Hambatan  Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarki
Dalam  kegiatan  pengamanan  tentunya  ditemukan  berbagai  macam  peristiwa yang  tidak  terduga  dan  tentunya  perkiraan  yang  dapat  saja  meleset,  diKabupaten Siak  berbagai  macam  karakteristik  dari  unjuk  rasa  yang  kondusif  dan  unjuk  rasa yang  tidak  kondusif  beberapa  tantangan  yang  akan  dihadapi  personil  Polres  Siak bisa  saja  berupa  perlawanan  dan  juga  intimidasi  dari  peserta  unjuk  rasa,  dalam suatu  sengketa  sehingga  melibatkan  benturan  secara  langsung  antara  peserta  unjuk rasa  dengan  pihak  kepolisian,  sehingga  timbul  narasi  buruk  yang  menyelimuti kegiatan  aspirasi  pada  saat  itu  yang  bisa  menjadi  pemicu  gerakan  anarkis  ditengah- tengah  berlangsungnya  kegiatan  unjuk  rasa.  Kegiatan  demonstran  bisa  saja  disusupi oleh  orang-orang  yang  tidak  memiliki  kepentingan  penuntutan  sehingga  dapat mengganggu  kestabilitasan  kegiatan  aspirasi  dimuka  umum,  dalam  upayanya mencegah  dan  mengendalikan  anarkisme,  kepolisian  dihadapkan  pada  berbagai kendala,  eksternal  adapun  hambatan-hambatan  yang ada :

## 1. Sulit  memperkirakan  jumlah massa  yang bertambah
Kepolisian  sebagai  dasar  untuk  memperkirakan  massa  juga  terkadang mengalami  prediksi  yang  kurang  tepat,  namun  hal  ini  bisa  dengan  cepat  untuk dicari  jalan  keluarnya  dikarenakan  prediksinya  tidak  meleset  jauh,  dan  juga  saat kegiatan  berlangsung  ada  beberapa  sekelompok  ataupun  perorangan  yang  inisiatif masuk  kedalam  rombongan  massa  unjuk  rasa.  Tentunya  orang-orang  yang menyusup  kedalam  rombongan  tidak  memberikan  laporan  dan  lolos  dari pengawasan  sehingga  kwantitas  dari  massa  bisa  saja  meningkat  tanpa  diketahui. Oleh  karena  itu  pihak  kepolisian  juga  perlu  menambah  kekuatan  personil  agar terciptanya  keselarasan  jumlah  antara  pihak  pengamanan  dengan  pihak  massa demonstran,  hal  ini  berkat  logistic  dan  juga  mobilisasi  yang  cepat  dari  pihak

## kepolisian
2. Faktor psikologis  massa  sehingga  mudah  terprovokasi
Keterlibatan  orang-orang  yang  tidak  mengetahui  aturan  pelaksanaan demonstrasi  dan  juga  disertai  dengan  orang-orang  yang  menjadi  peserta  unjuk  rasa yang  hanya  ikut-ikut  saja  tidak  mengerti  tuntutan  demonstrasi  menjadi  faktor terjadinya  unjuk rasa  yang tidak  kondusif
,ditambah  lagi  situasi  yang  terkadang  dapat  memanas.  Indikasi  orang-orang  diluar pengawasan  yang  membawa  benda-benda  yang  dapat  melukai  seseorang,  Tentunya emosi  manusia  dapat  mencakupi,  perubahan  filosofis  beserta  tindakan. 16 demi mempertahankan  pendirian  maka  orang-orang  tidak  mau  melalui  jalur  negoisasi dan  menginginkan  interaksi  langsung  kepada  orang  yang  ingin  ditemui  oleh massa,  hal  yang  dihindarkan  agar  kegiatan  tidak  dikaitkan  dengan  suku,ras,agama agar  tidak  masuk  ke  sara,  faktor  tuntutan  juga  menjadi subtansi  dan  berperan  dalam pengendalian  emosi  massa,  jika  terdapat  informasi  bahwa  tuntutan  dapat  dipenuhi maka  emosi  massa  dapat  terkendali,  namun  jika  tuntutan  tidak  terpenuhi  maka unjuk rasa akan semakin  berlanjut  dengan tindakan  emosional.
Dapat  diartikan  bahwa  Polres  Siak  dapat  mengendalikan  problematika  yang  terjadi dan  dapat  menciptakan  situasi  yang  terkendali,  Kepolisian  menerapkan  beberapa cara  demi  terciptanya  sebuah  keamanan  yang  presisi,  segala  upaya  dilakukan  secara terstruktur  mulai  dari  cara  melayani  massa  unjuk  rasa  dengan  sikap  humanis  dari aparat  keamanan,  dan  juga  tindakan  tegas  kepada  orang-orang  yang  mulai menyimpang  dari  aturan.  Tentunya  penyesuaian  adaptasi  dengan  situasi  yang  ada dilapangan,dikabupaten  siak  orang-orang  yang  diindikasikan  sebagai  terdakwa melakukan  penggaran  dengan  ancaman  didakwa  tindak  pidana  penghasutan  serta pengrusakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut  :
1. upaya  kepolisian  dalam  melakukan  pengamanan  dengan  menerapkan prosedur  tetap  agar  terstruktur  sesuai  dengan  tahapan  kegiatan  yang  ada dilapangan,  tahapan  terdiri  situasi  hijau  dengan  melakukan  himbauan persuasif,  situasi  kuning  dengan  memberikan  peringatan  agar  tidak  berbuat anarkis  serta  penulusuran  dan  situasi  merah  yaitu  dengan  melakukan tindakan  tegas,  kepolisian  akan  menyesuaikan  dengan  situasi  dilapangan dengan  mempersiapkan  kesiapan  terlebih  dahulu
2. hambatan  yang  terjadi  merupakan  hambatan  tak  terprediksi  yang  timbul disaat  pelaksanaan  pengamanan  berlangsung,  yaitu  :  sulit  memperkirakan jumlah  massa  yang  bertambah  dan  faktor  dampak  psikologis  dari  peserta

## unjuk rasa  yang mudah  meledak

## SARAN
1. Memberikan  tambahan  personil  dan  menambah  peralatan  Dalmas, memberikan  informasi  yang  komsutif  dan  menghibur  untuk  massa pengunjuk  rasa serta  bekerja sama  dengan  tenaga kesehatan  eksternal
2. Bekerja  sama  dengan  tokoh-tokoh  untuk  membantu  menertibkan  massa,  dan memberlakukan  system  ketua  regu  sebagai  penanggungjawab  untuk  pihak massa  unjuk rasa agar dapat terdata  dengan  akurat

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad kamaludin, kontribusi regulasi emosi qour’ani dalam membentuk perilaku positif,
Surabaya, UIPM journal, 2022 Amir syamsudin,
integritas penegak hukumhakim,jaksa,kepolisian,pengacara.jakarta,kompas  media  nusantara,2008.
Fitri  ani rahmawati,riset  kualitatif relations, Surabaya, jakad publishing,  2019.
Sudarmono,  jejak  kinerja  poltabes  Bandar  lampung,  Jakarta,  Gamedia  pustaka utama,2009.
Sudarmono,  menjadi polisi sesungguhnya, jakarta,gramedia  pustaka  utama, 2009.
Yeremia  niaga  atlantika,  implementasi job  rotation untuk meningkatkan organizational citizenship behavior dan kepemimpinan, padang,global  eksekutif  teknologi.2023. undang  undang  tentang  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  dimuka  umum,
UU  no  9  tahun  1998  pasal  28  undang  undang  dasar  tentang  hak  asasi manusia,Undang  undang  dasar  1945
pasal  160  kitab  undang-undang  hukum  pidana  no  1  tahun  1946,tentang  peraturan hukum pidana
Undang  –  Undang  Nomor  2  tahun  2002,  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Wiranto,dedek,peran  kepolisian  dalam  menangani  aksi  unjuk  rasa  anarkis,universitas panca budibinjai:  2018,