## IMPLEMENTASI TEORI MONOPOLI RICHARD A. POSNER TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Arie Sulistyoko
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin E-mail: sulistyoko1@gmail.com
Abstract:  The  main  problem  in  the  domestic  competition  is  not  at  a  high  level  of  market concentration,  but  artificial  barriers  to  market  competition  created  by  government  policies,  such  as giving high protection for companies that are well established in the market. There are two problems that must be concerned, namely the implementation of the Richard A. Posner’s monopoly theory of the  Law  Number  5  Year  1999  about  the  prohibition  of  monopolistic  practices,  unfair  business competition,  and  how  to  interpret  and  enforce  the  Commission's  Law  Number  5  Year  1999. Antimonopoly Law gives the same opportunity and the freedom to all businessman to compete in the market. There are rules that must be obeyed by businessman, which may not act as he pleased in the conduct  of  his  business  and  shall  not  commit  unfair  competition.  The  Antimonopoly  Law  is supervised  by  the  KPPU,  the  KPPU  has  the  dual  task  besides  to  create  the  discipline  in  the competition also serves to create and maintain a conducive climate for business competition.
Abstrak:  Permasalahan  utama  dalam  persaingan  domestic  bukanlah  pada  tingkat  konsentrasi  pasar yang  tinggi,  melainkan  rintangan  artificial  terhadap  persaingan  pasar  yang  dibuat  oleh  kebijakan pemerintah seperti memberikan proteksi yang tinggi bagi perusahaan-perusahaan yang mapan dalam pasar. Ada 2 permasalahan, yaitu mengenai implementasi teori monopoli Richard A. Posner terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta cara KPPU  menginterpretasikan  dan  menegakkan  UU.  No.  5  Tahun  1999  tersebut.  UU.  antimonopoly member kesempatan yang sama dan kebebasan kepada semua pelaku usaha untuk saling bersaing di pasar.  Ada  aturan  mainnya  yang  harus  ditaati  oleh  para  pelaku  usaha,  dimana  tidak  boleh  bertindak sesuka  hatinya  dalam  melakukan  usahanya  dan  tidak  boleh  melakukan  persaingan  yang  tidak  sehat. Pengawasan  pelaksanaan  UU  antimonopoly  dilakukan  oleh  KPPU,  KPPU  mempunyai  tugas  ganda selain  menciptakan  ketertiban  dalam  persaingan  usaha  juga  berperan  untuk  menciptakan  dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.
Kata Kunci: praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, kppu
Pendahuluan
Suatu  lingkungan  yang  kompetitif  adalah syarat  mutlak  bagi  negara-negara  berkembang untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang efisien. 1 Dalam  pasar-pasar  yang  kompetitif, perusahaan-perusahaan  akan  saling  bersaing untuk  menarik  lebih  banyak  konsumen  dengan menjual  produk  mereka  dengan  harga  yang serendah  mungkin,  meningkatkan  mutu  produk mereka, dan memperbaiki pelayanan kepada para konsumen.  Dengan  demikian,  maka  suatu
1 Thee  Kian  Wie;  Hukum  Persaingan:  Aspek-aspek Ekonomi yang Per!u Diperhatikan dalam Implementasi  UU  No.  5/1999,  1999,  Artikel  dalam Jurnal Hukun Bisnis Vokune 7, YPHB, hlm. 60.
lingkungan yang kompetitif sangat menguntungkan para konsumen.
Untuk  berhasil  dalam  suatu  pasar  yang kompetitif,  maka  perusahaan-perusahaan  harus berupaya untuk mengembangkan proses produksi baru yang lebih efisien serta mengembangkan  produk  baru  dengan  disain baru  yang  inovatif.  Untuk  hal  ini,  maka perusahaan-perusahaan  perlu  mengembangkan dan  meningkatkan  kemampuan  teknologinya. Pada  gilirannya  hal  ini  akan  mendorong kemujaan  teknologi  dan  dengan  sendirinya  juga pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat  Pengalaman Intemasional, khususnya pengalaman Jepang dan negara-negara industri baru Asia Timur, tennasuk Korea Selatau dan Taiwan, telah mengungkapkan bahwa lingkungan kebijaksanaan ekonomi
pemerintah  (economic  policy  environment), termasuk  kebijaksanaan  persaingan  domestik, adalah alat kebijaksanaan yang amat efektif untuk mendorong pengembangan perusahaan- perusahaan yang efisien dan berdaya saing tinggi. Contohnya  persaingan  tajam  antara  perusahaan- perusahaan Korea yang bergerak di suatu industri tertentu  bukan  saja  terbatas  pada  persaingan  di pasar domestik Korea, akan tetapi jaga terjadi di pasar-pasar  ekspor  mereka.  Persaingan  yang tajam  ini  mendorong  perusahaan-perusahaan Korea untuk terus-menerus mengadakan investasi  dalam  mesin-mesin  yang  lebih  modem dan produktif, meningkatkan efisiensi perusahaan,  mengintrodusir  barang-barang  yang baru.  Dengan  persaingan  tajam  ini,  maka perusahaan-perusahaan  Korea  sulit  bersaing hanya  atas  dasar  tenaga  kerja  yang  murah. Dengan  demikian,  maka  persaingan  domestik yang  dicirikan  keluar  dan  masuknya  perusahaan- perusahaan  dengan  bebas  dari  dan  he  pasar tertentu  tanpa  rintangan  apa  pun,  adalah  suatu unsur pokok dalam kebijaksanaan yang bertujaan uniuk mendorong peningkatau efisiensi dan daya saing perusahaan-perusahaan tersebut 2 Rintangan-rintangan bagi persaingan domestik  bisa  berupa  rintangan  alamiah  (natural barriers)  atau  rintangan  yang  diciptakan  oleh kebijaksanaan  pemerintah  (policy-generated  barriers to  entry). 3 Rintangan-rintangan  alamiah  yang terpenting  adalah  skala  ekonomi  dan  pasar keuangan  dan  modal  yang  kurang  sempurna. Adanya  rintangan  yang  alamiah  berupa  pasar finansial yang kurang sempurna disebabkan oleh persepsi  para  investor  bahwa  suatu  perusahaan baru  yang  ingin  memasuki  pasar  ternyata menghadapi  resiko  bisnis  yang  lebih  besar ketimbang  perusahaan  yang  sudah  bergerak  di pasar tersebut.
Namun masalah utama yang berkaitan dengan persaingan  domestik  bukan  tingkat  konsentrasi pasar  yang  tinggi,  akan  tetapi  rintangan  artificial terhadap  persaingan  pasar  yang  dibuat  oleh kebijakan  pemerintah.  Rintangan  artifisial  yang didirikan  oleh  pemerintah  ini  memberikan proteksi  yang  tinggi  bagi  perusahaan-perusahaan yang  mapan  dalam  pasar  ini.  Di  samping  itu, perilaku anti-kompetitif dari perusahaan- perusahaan besar yang mendominasi suatu pasar
2 The Kian  Wie mengutip dati  Michael E. Porter, The Competitive  of  Nations,1990  The  Macmillan  Press, hlm.474.
3 The Kian Wie, Op, cit., hlm. 61
ternyata. Akan tetapi, rintangan-rintangan terbesar  terhadap  persaingan  domestik  justru dibuat  oleh  pemerintah.  Di  antara  berbagai rintangan  terhadap  persaingan  domestik  yang dibuat pemerintah dapat disebut pula pemberian kemudahan khusus bagi BUMN atau perusahaan swasta  domestik.  Oleh  karena  itu,  supaya  tidak terulang  kembali  maka  pemerintah  mengambil kebijaksanaan  dengan  mengeluarkan  UU  No.  5 Tahun 1999 untuk mencegah terjadinya persaingan  tidak  sehat.  Hal  ini  sesuai  dengan teori  monopoli  dari  Richard  A.  Posner  yang  di dalamnya  memuat  mengenai  masalah  monopoli dan persaingan tidak sehat.
Teori mengatakan, dan pengalaman menunjukkan, bahwa persaingan pasar bebas dan terbuka memaksa perusahaan untuk memperbaiki  efisiensi  dan  mutu  produk  serta mengadakan pembaharuan. Semua itu dimaksudkan  guna  menarik  pelanggan  baru  ataa mempertshankan pelanggan lama dengan menawarkan  produk  dengan  harga  rendah  tapi bermutu tinggi. 4 Beberapa pembaharuan perdagangan  yang  ditempuh  sejak  pertengahan 1980-an  sanpai  1996  memang  mengakibatkan terjadinya  persaingan  impor  yang  lebih  besar. Namun  persaingan  dan  perdagangan  domestik masih  dikenai  berbagai  peraturan  dan  rintangan oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah,  bahkan kadang-kadang oleh asosiasi dagang dan industri yang didukung oleh pemerintah. Wujud rintangan tersebut beragam, termasuk pengendalian harga, pengendalian atas masuknya perusahaan  baru  dalam  cabang  industri  ternyata, ketentuan mengenai penguasaan sektor pemerintah,  izin  pembentukan  kartel,  serta intervensi ad hoc yang menguntungkan perusahaan  dan  sektor  tertentu. 5 Bagaimanapun, berbagai peraturan dan rintangan itu tidak hanya berdampak  buruk  bagi  efisiensi  dan  daya  saing perusahaan,  melainkan  juga  membatasi  peluang bisnis  perasahaan  yang  tidak  memiliki  hubungan dengan  penguasa,  termasuk  UKM.  Di  tingkat makro,  biaya  yang  harus  dibayar  oleh  ekonomi
4 Thee  Kian  Wie,Agustus  2004,  Pembangunan Kebebasan  dan  "Mukjizat"  Orde  Baru,  Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 173.
5 Thee  Kian  Wie  mengitip  dari  Farrukh  Iqbal,  20-28 April  1995,  Deregulation  and  Development  in  Indonesia, paper presented at the Corference  on  Buildng   on Success:    Maximizing  the      Gains    from Deregulation, Jakarta, hlm. 14.
nasional  dengan  adanya  berbagai  peraturan  dan tantangan itu sangat tinggi.
Tiadanya  tekanan  untuk  bersaing  telah menyebabkan perusahaan tidak memiliki dorongan kuat untuk meningkatkan produktivitas dan mempeibaiki muta produknya. Di  tingkat  mikro  atau  di  tingkat  perusahaan, berbagai  peraturan  itu  telah  menambah  biaya bisnis. Selain mengadakan pembaruan perdagangan  selanjuinya,  termasuk  penurunan tatif  dan  pembatalan  semua  rintangan  kuota impor  dan  ekspor,  pemerintah  juga  mendorong terjadinya persaingan di pasar local dan nasional, khususnya  lewat  tindakan  seperti  liberalisasi perdagangan,  swastanisasi  BUMN,  liberalisasi kebijakan  investasi  asing,  maupun  undang- undang  persaingan  yang  dirancang  untuk mencegah praktik bisnis antipersaingan.
Fokus  utama  undang-undang  persaingan haruslah  perilaku  bisnis  perusahaan  yang  nyata- nyata  atau  berpotensi  antipersaingan,  bukan struktur pasar atau ukuran perusahaan. 6 Tinjauan atas  undang-undang  persaingan  di  selurah  dunia mengungkapkan,  prioritas  badan  antitrust  atau antimonopoli adslah pengaturan perilaku perusahaan  yang  dominan. 7 Hal  ini  memerlukan badan  antimonopoli  yang  bertindak  tethadap perusahaan  (atau  kelompok  perusahaan)  hanya bila berdasarkan penelitian  yang cermat, perusahaan  itu  dinilai  telah  menggunakan kekuatan  pasarnya  untuk  melakukan  praktek bisnis  yang  restriktif  atau  antipersaingan.  Jadi, badan  ini  tidak  bertindak  hanya  karena perusahaan  itu  besar  atau  bergerak  di  industri yang tinggi konsentrasinya.
Ada dua tipe perilaku bisnis yang mengancam persaingan,  sehingga  memerlukan  pengawasan badan antimonopoli. Pertama adalah pembentukan kartel (kelompok perusahaan yang bertujaan  mengurangi  persaingan  di  pasar dimana mereka beroperasi). Kartel bisa menentukan harga, mengalokasikan pasar, mengurangi  penawaran  harga,  dan  memboikot pesaing  non-anggota  yang  dapat  memenuhi permintaan harga lebih rendah daripada pembeli. Kedua  adalah  pemblokiran  pasar,  artinya
6 Thee Kian Wie, Op. cit,.hlm. 181.
7 Thee  Kian  Wie  mengulip  dari  Boner  dan Krueger,1991, The Basics of Anti-Trust Policy: A Review of  Ten  Nations  and  the  European  Community",  World Bank technical paper No. 160, Washington DC, the World Bank1, hlm. 21.
perusahaan  pemegang  monopoli  menghambat masuknya pessing potensial ke dalam pasar. 8 Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas, maka dapat diambil suatu permasalahan yaitu : 1. Bagaimana  implementasi  teori  monopoli Richard A. Posner terhadap UU No. 5 tahun 1999  tentang  larangan  praktek  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat ?
2. Bagaimana  cara  KPPU  mengiaterpretasikan dan  menegakkan  UU  No.  5  tahnn  1999 tersebut ?
Teori Monopoli Dari Richard A Posner Pelaku Monopoli Harga dan Output Penjual tidak akan menjual harga lebih rendah dari biaya kesempatannya, untuk itu akan berarti membatalkan suatu yang lebih tinggi untuk suatu harga  lebih  rendah.  Tetapi  yang  menentukan adalah  terikat  pada  harganya,  contohnya  untuk memaksimalkan  laba  (perbedaan  antara  biaya- biaya  total  dan  pendapatan),  pilihan  harganya dibatasi  oleh  permintaan  untuk  produknya  dan oleh  ongkos  produksi. 9 Untuk  menghubungkan harga ke pendapatan dan kemudian menghasilkan  keuntungan  diperlukan  konsep pendapatan  marginal,  kontribusi  bagi  total pendapatan  penjualan  satu  unit  tambahan. Sepanjang  pendapatan  marginal  adalah  hal positif,  total  pendapatan  sedang  bertumbuh. Kapan  pendapatau  marginal  jatuh  (atau  di bawah) nol, ini berarti penjualan tambahan tidak akan  menaikkan  atau  akan  berkurang  total pendapatau.  Sejak  penjual  tertarik  pendapatau nettonya,  atau  laba,  dibanding  di  dalam pendapatan grossnya, ia. harus mempertimbangkan  efek  dari  pilihan  harganya pada  total  biayanya  seperti  halnya  pada pendapatan  totalnya.  Harga akan  mempengaruhi biaya  total  dengan  menentukan  banyaknya  unit untuk  diproduksi  dan  juga,  jika  biaya  marginal bervariasi dengan tingkatan keluaran, biaya setiap unit memproduksi.
Biaya  marginal,  adalah  perubahan  secara keseluruhan  biaya-biaya  yang  disempurnakan dengan  memproduksi  satu  lagi  unit;  dengan setara,  adalah  penambahan  ke  biaya-biaya  total menyangkut unit yang terakhir memproduksi. Di
8 Tnee Kian Wie menptip dari Gary Gootpaster;1998,The  Concept  of  Competition  Law, unpublished paper, Jakarta, hlm. 2-1
9 Richard  A  Posner,  1992,  Economic  Analysis  of  Law, Little,  Brown  and  Company  (Canada)  Limited, Foixth Edition, hlm. 271.
sana juga biaya-biaya tetap (biaya perolehan satu hak  paten  akan  menjadi  suatu  contoh  baik) biaya-biaya  yang  tidak  dibuat  oleh  output  tetapi tidak  relevan  kepada  penentuan  output  dan harga,  sebab  menurut  definisi,  tidak  lebih  besar, dan  tidak  lebih  kecil,  apakah  pelaku  monopoli menuntut  suatu  harga  yang  sangat  tinggi  dan hasil yang sedikit atau suatu harga sangat rendah dan  hasil  banyak.  Karena  penjual  akan memaksimalkan keuntungan dengan memperluas output  asalkan  suatu  unit  tambahan  yang  dijual menambahkan lebih kepada pendapatau totalnya dibanding  kepada  total  biayanya,  dan  berhenti ketika  penjualan  dari  suatu  unit  tambahan  akan meningkatkan  total  biayanya  oleh  lebih  dari kepada pendapatan totalnya, dengan memaksimalkan  output  keuntungan  adalah kwantitas  di  mana  pendapatan  marginal  dan biaya  marginal  menyamakan,  jka  output  lebih kecil, laba akan bersifat lebih kecil juga, di mana output  tambahan  akan  menambahkan  lebih kepada total pendapatan dibanding ke total biaya.
1. Efek  Penambahan  di  dalam  Harga  atau Permintaan atas Monopoli Harga Bisa  dilihat  yang  terjadi  pada  jumlah maksimum monopoli harga dan output jika biaya pelaku  monopoli  naik  atau  jatuh  atau  jika permintaan  berubah.  Jika  biaya-biaya  jatuh (kecuali  jika  ini  adalah  biaya-biaya  tetap),  jumlah maksimum  monopoli  harga  akan  bilang  dan output  akan  naik.  Bahwa  pelaku  monopoli berhenti  dengan  berkembangnya  output  di  titik di mana pendapatau marginal dan biaya marginal kurvanya  tumpang  tindih.  Jika  biaya  kurva marginal turun, pendapatan kurva marginal akan berada  di  atasnya,  dan  pelaku  monopoli  akan memperluas  outputnya  sampai  kurva  itu  lagi tumpang  tindih  biaya  marginal  kurva.  Jika  biaya marginal  tetap,  pelaku  monopoli  tidak  akan berubah harganya, Biaya marginal tanpa penambahan.  Maka  kemampuan  reaksi  elastis tentang  kwantitas  yang  dituntut  ke  suatu perubahan  harga:  Walaupun  konsumen  akan membeli  lebih  sedikit  berapapun  harganya. perubahan  yang  sebanding  di  dalam  kwantitas yang  dituntut  disempurnakan  oleh  suatu perubahan harga tidak diubah. Karenanya pelaku monopoli  akan  menuntut  harga  yang  sama dengan dulu dan akan menjual lebih sedikit sejak permintaan lebih rendah. 10
Jika  permintaan  jatuh  dan  biaya  marginal pelaku  monopoli  tidaklah  tetap,  kemudian jumlah  maksimum  monopoli  harga  akan bertambah.  Setiap  biaya  marginal  kurva  bukan horisontal menyiratkan biaya marginal itu adalah berbeda  pada  tingkat  kwantitas  produksi.  Setiap pembahan  permintaan  setelah  pelaku  monopoli mengoptimalkan  outputnya,  biaya  marginalnya akan  bertambah  dan  oleh  karena  itu  harganya juga ikut berubah.

## 2. Efisiensi Konsekwensi Monopoli
Suatu hal pada output itu di bawah monopoli adalah lebih kecil dibanding di bawah kompetisi, Ini  adalah  monopoli  harga  menyebabkan beberapa  konsumen  untuk  menggantikan  lain produk,  produk  harga  unit  yang  lebih  tinggi membuat lebih menarik. Penggantian melibatkan suatu  kerugian  di  dalam  nilai.  Ini  dapat  dilihat dengan mudah mengira bahwa untuk penggunaan  masing-masing  mengenai  produk yang  dimonopoli  suatu  produk  pengganti  yang serapa  kepada  produk  yang  dimonopoli  tetapi hanya biaya-biaya lebih untuk menghasilkan, dan karenanya  harga  lebih  tinggi  dibanding  produk yang  dimonopoli  harga  jika  yang  dijual  pada harga  kompetitifnya,  tetapi  lebih  rendah  dari monopoli harga.
Perpindahan  kekayaan  dari  konsumen  ke produsen  yang  disempurnakan  oleh  penetapan harga  monopoli  adalah  suatu  konversi  surplus konsumen  ke  dalam  surplus  produsen.  Surplus konsumen  adalah  suatu  ukuran  mengenai kumpulan  harga  konsumen  itu  menyertakan kepada  suatu  produk  disamping  tambahan  pula harga  yang  mereka  membayar  itu.  Ketika kenaikan  harga,  konsumen  itu  tidak  mengetahui harga  produk  yang  dipindahkan  ke  pengganti, selagi  mereka  yang  setia  kepada  produk mendapatkan  lebih  sedikit  nilai  bersih  dari pembelian  mereka  sebab  mereka  membayar suatu  harga  lebih  tinggi.  Ini  tidak  bisa melakukannya  dengan  memotong  harga,  sebab itu  terlarang,  maka  ia  akan  mencoba  untuk membuat  produknya  yang  lebih  menarik dibanding cara-cara lain pesaingnya dengan terus meningkatkan  mutunya,  menyediakan  layanan lebih baik, dan lain lain. Proses bukan kompetisi harga  akan  berlanjut,  di  dalam  ketidakhadiran beberapa  persetujuan  untuk  membatasi.  seperti itu kompetisi, sampai biaya marginal penjual naik kepada  tingkatan  mengenai  harga  pasti,  di  mana titik  pembelanjaan  tambahan  pada  peningkatan produk  akan  menghasilkan  suatu  kerugian.
Walaupun  proses  yang  kompetitif  ini  akan meningkatkan  nilai  tentang  produk  kepada konsumen  (yaitu,  permintaan  akan  tumbuh), biaya-biaya boleh melebihi keuntungan konsumen, hasil suatu netto kerugian sosial. 11 Ketika  pemerintah  tidak  mencoba  untuk menghalangi kompetisi harga dan masukan baru, permasalahan  dalam  kompetisi  jasa  adalah  lebih sedikit  akut.  Tetapi  jika  suatu  kumpulan produsen  atau  monopoli  mempunyai  laba monopoli  diharapkan,  yang  akan  mempengaruhi perusahaan  untuk  membelanjakan  sumber  daya dan  memelihara  kumpulan  produsen  dan monopoli.  Kerugian  korban  adalah  keuntungan pelaku  usaha.  Antara  lain  keberatan  ekonomi mungkin  ke  monopoli,  pelaku  monopoli, mungkin  mampu  bergeser  kurva  permintaan untuk  produk  outputnya  mendorong  ke  arah produksi  berlebih  dibanding  kurang  produksi dengan  salah  menggambarkan  mutu  atau  harga tentang  produknya  atau  dengan  membujuk pemerintah  untuk  mengurangi  persediaan  dari produk kompetitif atau meningkatkan permintaan  untuk  orang-orang  komplementer. Beberapa  ahli  ekonomi  juga  percaya  bahwa monopoli mengurangi perangsang suatu perusahaan  untuk  menginovasi  dan  untuk menggunakan  masukannya  yang  secara  efisien. Dasar  teori  untuk  pandangan  ini  adalah mengaburkan,  bukti  campuran.  Bertentangan terhadap monopoli itu dapat dibantah: 12
(1) Pelaku  monopoli  mempunyai  lebih  sedikit untuk  mèmperoleh  dari  inovasi.  Ia  telah mempunyai sebagian besar surplus konsumen  yang  tersedia;  perusahaan  yang kompetitif  yang  mungkin  menjadi  suatu pelaku  monopoli  sampai  tidak  mempunyai inovasi.
(2) Pelaku  monopoli  mempunyai  lebih  sedikit untuk hilangkan dibanding perusahaan yang kompetitif  dari  tidak  mengenakan  sesuatu. Perusahaan yang kompetitif boleh pergi dan kebangkrutan  jadilah  lebih  mahal  sekedar tidak  membuat  laba  adalah,  sebab  ke  sana adalah bobot mati biaya-biaya kebangkrutan. Jika  titik  ini  disimpan  bagaimanapun  itu
11 Richard A Pomer mengµtip dmi George W. Douglas &  James  C.  Miller,  1974,The  CAB's  Domesüc Passenger Fare Investigation, hlm. 205.
12 Richard  A.    Posner  .  mengµtip  dari  William  D. Nordhaus, 1969, Inventiorg Growth, and Welfare: A Theorilical  Treatment  of  Technologi.cal  Change, hlm. 1.
dapat  ditunjukkan  bahwa  hukuman  untuk keutungan  untuk  memaksimalkan  laba, melalui  inovasi  atau  cara  lainnya,  adalah sama  untuk  pelaku  monopoli  perihal perusahaan  yang  kompetitif,  menyajkan saham  biasa  pelaku  monopoli  di  depan umum diperdagangkan.
(3) Perusahaan  berbeda  di  dalam  kemampuan mereka  untuk  menginovasi.  Jika  ada  lebih dari  satu  perusahaan  di  dalam  pasar,  oleh karena  itu,  pasar  jadilah  lebih  mungkin untuk berisi, sedikitnya satu di atas rata-rata pembaharu,  dan  ia  akan  menyebabkan tingkat inovasi untuk naik.
Argumentasi  utama  untuk  monopoli sebagai  cara  memberi  harapan  kepada  inovasi adalah  bahwa  penghargaan  untuk  inovasi  yang sukses  dan  meminimalkan  biaya  adatah  sering lebih  besar  untuk  pelaku monopoli,  sejak  sukses penjual  yang  kompetitif  mungkin  dengan  segera disalin oleh saingannya. 13

## 3. Diskriminasi Harga
Jika  pelaku  usaha  menjual  pada  dua  harga berbeda,  pembeli  membebankan  harga  yang lebih  rendah  akan  menjual  kembali  ke  pembeli yang  dengan  membebankan  harga  yang  lebih tinggi itu.
Produk  mungkin  mustahil  menyimpan  untuk penjualan kembali kemudiannya (seperti di kasus dari  banyak  jasa)  atau  mungkin  ada  pembatasan sesuai  kontrak  atas  penjualan  kembali.  Jika pelaku  monopoli  dapat  mencegah  arbitrase,  ia mungkin untuk menentukan harga yang beda ke pembeli  yang  lain  dan  tidak  tergantung  pada biaya-biaya penjualan kepada mereka, tetapi pada elastis  dari  permintaan  mereka  untuk  penyakit produk. Ini adalah diskriminasi harga.
Ketika konsumen itu (atau beberapa di antara mereka) akan berkeinginan membayar harga yang lebih baik dari biaya untuk beberapa unit output pelaku monopoli tetapi harga yang hanya sedikit lebih  tinggi  dibanding  biaya  untuk  orang  lain. Idealnya pelaku monopoli bermaksud merundingkan secara terpisah dengan konsumen masing-masing  di  atas  masing-masing  unit. Kemudian  la  tidak  pernah  akan  menolak  suatu pelanggan  berkeinginan  membayar  suatu  harga sepadan  dengan  harga,  dan  outputnya  akan bersifat serupa untuk di bawah kompetisi itu.
Pada  umumnya  yang  terbaik  adalah  pelaku monopoli yang yang membeda-bedakan
13 Richard A Posner, Op.cit. hlm. 281.
pelanggannya  ke  dalam  beberapa  kelompok  dan menetapkan  tunggal  (walaupun  berbeda)  harga untuk kelompok masing-masing.
4. Halangan Lain untuk Memonopoli: Kompetisi untuk Pasar, Ketahanan, Masukan Baru Jika seorang pembeli setuju untuk mengambil semua  kebutuhannya  dari  penjual  tunggal, penjual  akan  memperoleh  suatu  monopoli  atas persediaan  itu.  Tetapi  pembeli  tidak  akan membayar  apapun  lagi  dibanding  harga  yang kompetitif jika tiga hal mencukupi: beberapa para penjual  sanggup  untuk  menyediakannya,  bahwa ongkos  pembuatan  suatu  kontrak  efektif  untuk periode  monopoli  tidaklah  menjadi  penghalang. Karena  kemudian  para  penjual  akan  bersaing dengan  satu  sama  lain  untuk  menawarkan  suatu kontrak  menarik,  dan  harga  menurut  kontrak akan  menjadi  harga  yang  kompetitif.  Tetapi mengira  bahwa  sekali  ketika  penjual  mendapat kontrak mulai melaksanakan, ia akan mengambil waktu  lama  untuk  seseorang  selain  itu  untuk masuk ke tempatnya sebagai penyalur.
Dalam  hal  sedemikian  suatu  situasi  pembeli akan  memerlukan  suatu  kontrak  jangka  panjang untuk  melindungi  dia  melawan  terhadap monopoli  yang  menetapkan  harga,  dan  kontrak jangka panjang.
Teori monopoli tidak menjelaskan bagaimana suatu  pelaku  monopoli  memelihara  suatu monopoli  harga,  memberi  kegiatan  dari  harga seperti  itu  ke  para  penjual  di  pasar  lain.  Sejak suatu  monopoli  kembali  adalah  lebih  besar  dari suatu  kompetitif,  para  penjual  di  dalan  pasar kompetitif  akan  menarik  kepada  suatu  pasar  di mana  suatu  monopoli  harga  sedang  dibebankan. Untuk  memperoleh  sebagian  dari  monopoli  di dalam pasar itu, peserta yang baru harus menjual, dan  penjualannya  akan  meningkatkan  output. Tetapi  tingkat  di  mana  perusahaan  baru  masuk suatu  pasar  di  mana  suatu  monopoli  harga sedang dibebankan.
Kadang-kadang  monopoli  akan  tetap  berlaku tanpa  penghalang.  Barangkali  biaya-biaya  pelaku monopoli  menjadi  sangat  banyak  lebih  rendah dari  mereka  yang  manapun  peserta  baru  bahwa monopoli  harga  adalah  lebih  rendah  dari  harga yang  suatu  peserta  baru  ingin  mempunyai  untuk menuntut  dalam  rangka  menutupi  biaya- biayanya.
Atau  berulangkali  monopoli  harga,  walaupun lebih  tinggi  dibanding  biaya-biaya  peserta  tidak memikat, sebab peserta calon mengetahui bahwa
jika  ia  masuk  pasar,  pelaku  monopoli  dengan mudah menuntut suatu harga yang menguntungkan  di  bawah  biaya-biaya  peserta, pelaku  monopoli  menjadi  produsen  yang semakin  efisien.  Monopoli  adalah  suatu  kondisi yang  tahan  lama  tentang  pasar,  sebab  ada  ruang untuk hanya satu penjual. 14
Untak  dapat  memahami  larangan-larangan yang  ditentukan  di  dalam  undang-undang antimonopoli  yaitu  UU  No.  UU  No.5/1999, haruslah  dipahami  terlebih  dahulu,  apa  yang menjadi  teori  dan  konsepsi  yang  melandasi larangan-larangan  yang  ditentukan  oleh  undang- undang tersebut.
1) Persaingan Persaingan di antara para produsen memungkinkan  para  konsumen  untuk  dapat menawar  harga  dari  barang-barang  dan  jasa-jasa yang  ingin  dibelinya.  Dengan  cara  itu  para konsumen  dapat  menyerasikan  kebutuhan- kebutuhan  mereka  dengan  opportunity  cost masyarakat  (society  opportunity  cost). 15 Dalam persaingan  sempurna,  adalah  kepentingan  para konsumen  yang  mengambil  peranan  dalam menentukan kehidupan pasar.
Tindakan  yang  diambil  oleh  produsen bertujuan  untuk  memenuhi  selera  konsumen, yaitu  dengan  cara  memproduksi  barang-barang yang  dibutuhkan  oleh  pembeli  dan  menjual barang-barang  itu  dengan  harga  yang  serendah- rendahnya. 16 Dikatakan terdapat keadaan persaingan  sempurna  (perfect  competition)  apabila: terdapat  banyak  pembeli  dan  penjual,  kwantitas dari  barang-barang  yang  dibeli  oleh  setiap pembeli  atau  dijual  oleh  setiap  penjual  relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan kesekmihan kwantitas barang-barang yang diperdagangkan  sehingga  perubahan  atas  jumlah barang-barang tersebut tidak akan mempengaruhi harga dari barang-barang itu.
Dalam upayanya untuk meningkatkan persaingan,  antitmst  mengandalkan  kepada sistem  pasar  (market  system)  atau  free  enterprise untuk  memutuskan  apa  yang  akan  diproduksi, bagaimana sumber-sumber daya akan dialokasikan  dalam  proses  produksi,  dan  kepada
14 Ibid, hlm. 284.
15 Sutan  Remy  Sjahdeini  mengutip  dari  Ernest Gellhorn  and  William  E  Kovacic;  Antitrust  and Economic  in  a  Nutshell,  1994  Fourth  edition,  St Paul Mim, West Publishing Company, hlm. 42.
16 Ibid, hlm. 52-53.
siapa barang-barang tersebut akan didistribusikan.
Selain  bergantung  kepada  konsumen,  sistem pasar  bergantung  juga  pada  persaingan  di  antara para  produsen  dalam  menentukan  siapa  yang akan  memproduksi  barang-barang  itu.  Para produsen  dalam  menentukan  hal  tersebut tergantung  pada  kemampuan  mereka  untuk dapat memproduksi barang-barang dengan harga yang serendah-rendahnya. 17
2) Monopoli
Secara  etimologi,  kata  monopoli  berasal  dari kata  Yunani  ‘monos’  yang  berarti  sendiri  dan ‘polein’  yang  berarti  penjual.  Monopoli  berarti suatu  kondisi  di  mana  hanya  ada  satu  penjual yang  menawarkan  (supply)  suatu  barang  atau  jasa tertentu. 18 Monopoli  merupakan  kebalikan  dari persaingan  sempurna  (perfect  competition).  Seorang penjual  yang  memiliki  monopoly  power  akan berusaha  membatasi  outputnya  dengan  maksud agar dapat meningkatkan harga dan memaksimalkan keuntungannya.
Hal  ini  bukan  saja  akan  mengakibatkan pengalihan kekayaan dari para konsumen kepada para  produsen,  tetapi  juga  akan  mengakibatkan berkurangnya output dan meniadakan keharusan bagi  produsen  untuk  melakukan  inovasi,  dan lebih  lanjut  akan  menimbukan  inefisiensi.  Di bawah  monopoli,  kecenderungan  untuk  pasar secara  berangsur-angsur  diambil  alih  oleh perusahaan  dengan  paling  sedikit  membuat pelaku lain tidak demikian kuat. 19 Suatu pasar dikatakan pasar monopoli apabila terdapat 3 (tiga) keadaan sebagai berikut:
a) Seorang  penjual  menguasai  seluruh  pangsa pasar
b) Produk penjual merupakan produk yang unik, yaitu  tidak  terdapat  substitusi  dari  produksi tersebut,  sehingga  hanya  barang  itu  yang menjadi satu-satunya pilihan bagi konsumen.
c) Terdapat  entry  barrier  yang  sangat  tebal  bagi pengusaha  lain  untuk  dapat  masuk  berusaha di pasar yang bersangkutan. 20
Entry  barrier  yang  paling  potensial  adalah berupa  legal  constraints  yang  secara  efektif  dapat
17 Ibid, ha142-41
18 Arie  Sigwanto;  Desember  2002,  Hukum  Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Cet. I, hlm. 18.
19 Richard  Posner,  The  Economic  of  Justice,  1983, President  and  Fellows  of  Harvard  College,  First Edition, hlm. 352.
20 Sutan Remy Sjahdeini;Op.cit., hlm. 58
menghalangi  perusahaan-perusahaan  lain  untuk dapat  berusaha  di  pasar  tersebut  atau  berupa adanya  pemberian  property  rights  yang  eksklusif bagi investor dari produk-produk baru sedangkan  untuk  produk-produk  baru  itu  tidak terdapat substitusinya.
Entry  barrier  yang  lain  adalah  tidak tersedianya  bahan  baku  yang  diperlukan  atau tidak adanya saluran distribusi yang mengakibatkan  sulitnya  bagi  pengusaha  tersebut untuk dapat masuk ke pasar tersebut.
Posner mengemukakan bahwa seorang monopolis adalah seorang penjual (atau sekelompok penjual yang bersama-sama bertindak  laiknya  sebagai  seorang  penjual)  yang mampu  mengubah  harga  pada  harga  mana barang-barangnya  laku  dijual  di  pasar  yang bersangkutan  yang  dilakukan  dengan  cara mengubah  jumlah  dari  barang-barang  yang dijualnya.  "Power  over  price"  yang  demikian  itu adalah inti dari konsep ekonomi monopoli.
"Power  over  price" yang  demikian  itu,  diperoleh dari  kenyataan  bahwa  harga  yang  masyarakat bersedia  untuk  membayarnya  gunã  membeli suatu  barang  cenderung  untuk  naik  apabila barang  yang  ditawarkan  untuk  dijual  menurun jumlahnya. Dengan demikian, maka penjual yang mengendalikan  penawaran  (supply)  dari  suatu barang  memiliki  kemampuan  untuk  menaikkan harga  barang  itu  dengan  cara  membatasi  jumlah dari barang yang ditawarkan itu. 21
Posner  mengakui,  bahkan  pada  pasar  yang sangat  kompetitif  sekalipun,  dengan  banyak penjual yang menjual produk yang serupa, setiap penjual memiliki "power over price", karena apabila seorang  penjual  mengurangi  outputnya,  maka keseluruhan output dari pasar yang bersangkutan akan  berkurang  dan  oleh  karena  itu  harga  pasar akan naik.
Menurut  Posner,  apabila  seorang  penjual hanya  memproduksi  sebagian  kecil  saja  dari keseluruhan  ouput  pasar  yang  bersangkutan, perubahan  terhadap  output  keseluruhan  yang diakibatkan  oleh  pengurangan  sebagian  dari output  penjual  tersebut  tidak  akan  cukup  besar untuk  dapat  menimbulkan  dampak  yang signifikan  terhadap harga pasar.  "Power  over  price"
21 Sutan  Remy  Sjahdeini  mengutip  dari  Richard  A Posner;  Antitrust  Law  (An  Economic  Perpective),  1976, Chicago  and  London:  The  University  of  Chicago Press, hlm. 8.
dari penjual tersebut sangat kecil dan oleh karena itu dapat diabaikan. 22
Posner  berpendapat  terdapat  3  (tiga)  alasan politis  mengapa  monopoli  tîdak  dikehendaki 23 Alasan  yang  pertama,  adalah  bahwa  monopoli mengalihkan  kekayaan  dari  para  konsumen kepada pemegang saham perusahaan-perusahaan yang  monopolistik,  yaitu  suatu  distribusi kekayaan  yang  berlangsung  dari  golongan  yang kurang mampu kepada yang kaya.
Alasan  kedua,  adalah  bahwa  monopoli,  atau secara  lebih  luas  setiap  kondisi  (seperti  pada concentration)  yang  memperkuat  kerjasama  di antara  perusahaan-perusahaan  yang  bersaing, akan  mempermudah  dunia  industri  untuk melakukan  manipulasi  politis  guna  dapat memperoleh  proteksi  berupa  dikeluarkannya peraturan perandang-undengan yang memberikan  proteksi  kepada  mereka  yang memungkinkan  bagi  mereka  untuk  memperoleh kesempatan meningkatkan keuntungan mereka di bidang industri yang bersangkutan.
Alasan  kedua  yang dikemukakan  oleh  Posner ini  mengingatkan  kita  pada  praktk-praktik  masa Orde Baru yang banyak memberikan perlindungan  dan  fasilitas  kepada  keluarga  dan kroni-kroni  mantan  Presidan  Soehato  melalui penerbitan  berbagai  macam  Keppres  manpun bempa  Surat-surat  Keputusan  Menteri  yang dibuat oleh para Menteri Kabinet Pembangunan.
Alasan  politis  keliga  yang  dikemukakan  oleb Posner  berkaitan  dengan  keberatan  atas  praktik monopoli adalah bahwa kebijakan antimonopoli, yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  economic eficiency  dengan  cara  membatasi  monopoli  itu, adalah  suatu  kebijakan  yang  bertujuan  untuk membatasi kebebasan bertindak dari perusahaan- perusahaan besar demi tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan kecil.
3) Oligopoli, Kartel dan Trust Menurut  Gellhorn  dan  Kovacic,  perbedaan teoritis yang utama antara oligopoli di satu pihak dengan  persaingan  dan  monopoli  dipihak  lain, adalah  bahwa  pada  oligopoli  putusan-putusan mengenai harga pasar dan output yang dihasilkan dilakukan  sementara  mereka  juga  mengantisipasi
22 Ibid,hlm. 8-9.
23 Sutan Remy Sjandeini mengurip dari Emest Gellhom and William E.  Kovacic; Antgrust and  Economic in a Nutshe/41994, Fourth edition, St Paul Minn, West
Publishirg Ccmpany, hlm. 18-19
reaksi  yang  mungkin  diberikan  oleh  para pesaingnya.
Sedangkan  dalam  persaingan  dan  monopoli, perusahaan  yang  bersaing  maupun  perusahaan monopolis  tidak  perlu  memperhitungkan  reaksi yang  akan  diberikan  oleh  pesaingnya.  Tindakan dari penjual dalam pasar yang bersaing tidak akan menimbukan  dampak  bagi  pesaingnya,  sedang perusahaan  monopolis  memang  tidak  memiliki pesaing dekat. 24
Strategi  harga  dari  seorang  oligopolis ditentukan tidak hanya oleh besarnya biaya-biaya yang  telah  dikeluarkannya,  tetapi  juga  oleh perkiraannya  mengenai  apa  yang  menjadi strategi-strategi  penetapan  harga  dari  para pesaingnya.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada keadaan  oligopoli  setiap  penjual  yang  saling bersaing  itu  dipaksa  untuk  selalu  menerka  apa yang akan dilakukan oleh pesaingnya, oleh karena itu  strategi  pemasaran  pada  pasar  yang oligopolistik sering disebut        "a guessing game" Untuk  meniadakan  pekerjaan  yang  selalu menerka  itu,  maka  para  penjual  akan  berusaha melakukan kesepakatan untuk membentuk suatu kartel (cartel).
Pada  kartel,  para  penjual  itu  secara  bersama- sama  bertindak  sebagai  suatu  monopolis (perusahaan  yang  monopolistik).  Usaha  untuk membentuk  kartel  inilah  yang  dilarang  oleh undang-undang  antimonopoli.  Yang  dilarang bukanlah  terjadinya  oligopoli,  akan  tetapi pembentukan kartel oleh perusahaan-perusahaan di pasar yang oligopolistik itu.
4) Conspiracy (Persekongkolan)
Sherman  Act  Amexika  Serikat  melarang perbuatan  "...conspiracy  in  the  restraint  of  trade  or commerce..."Dengan
menggunakan istilah "persekongkolan" untuk "conspiracy" UU No.5/1999  juga  melarang  perbuatan  tersebut. Menurut  Bab  IV  Bagian  keempat  undang- undang tersebut, "persekongkolan" terjadi apabila:
a. "Pelaku  usaha  bersekongkol  dengan  pihak lain  untuk  mengatur  dan  atau  menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan  terjadi  persaingan  usaha  tidak sehat" (Pasal 22). Praktik-praktik sebagaimana dilarang  oleh  Pasal  22  itu  sering  dilakukan pada  masa  Orde  Baru  oleh  para  kontraktor untuk memenangkan suatu proyek
24 Ibid, hlm. 75
Departemen atau BUMN melalui tender yang lazim  disebut  "arisan  ".  Para  peserta  tender "arisan"  mengatur  pemenang  tender  secara bergiliran.  Artinya  siapa  yang  akan  menjadi pemenang tender kali ini, kapan yang menjadi pemenang  berikutnya  pada  tender  yang  lain diadakan oleh Departemen atau BUMN yang bersangkutan.
b. "Pelaku  usaha  bersekongkol  dengan  pihak lain  untuk  mendapatkan  informasi  kegiatan usaha pesaingnya yang dklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha tidak sehat" (Pasal23).
c. "Pelaku  usaha  bersekongkol  dengan  pihak lain  untuk  menghambat  produksi  dan  atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya  dengan  maksud  agar  barang  dan atas  jasa  yang  ditawarkan  atau  dipasok  di pasar  bersangkutan  menjadi  berkurang  baik dari  jumlah,  kwalitas,  manpun  ketepatan waktu yang dipersyaratkan" (Pasal 24).
5) Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Seperti dkatakan oleh Posner, suatu kebijakan antitrust yang dirancang dan disusun dengan baik tidak  cukup  apabila  berhenti  hanya  sampai kepada  melarang  dilakukannya  praktik-praktik untuk  melakukan  kesepakatan  harga  di  antara perusahaan-perusahaan  yang  bersaing  (collusive pricing) dan melarang praktik monopoly pricing, yaitu penetapan  harga  oleh  suatu  perusahaan  yang memiliki posisi monopolistik. 25 Kebijakan  antitrust  yang  demikian  dapat diselundupi  oleh  para  pelaku  usaha  dengan melakukan merger (penggabungan) di antara para pelaku  pesaing  menjadi  suatu  'perusahaan  yang dapat  berkiprah  sebagai  suatu  perusahaan  yang berkedudukan  monopoli  dan  dapat  melakukan praktik monopoly pricing tanpa dapat dikenai sanksi karena  dianggap  telah  melanggar  kebijakan antitrust.
Merger  dan  konsolidasi  harus  dibedakan dengan  suatu  katel  dan  trust.  Pada  merger  atau konsolidasi, perusahaan-perusahaan yang bersaing itu bergabung menjadi satu perusahaan.
Pada  kartel,  masing-masing  perusahaan  yang melakukan  perjanjan  kartel  tetap  eksistensinya sebagai  badan  hukum  dan  masing-masing perusahaan  tersebut  tetap  dimiliki  oleh  para pemegang  sahamnya  yang  berbeda.  Sedangkan pada trust, masing-masing perusahaan juga tetap
25 Sutan Remy Sjahdeini; Op. cit,hlm. 40.
eksistensinya  dan  tetap  masing-masing  berdiri sendiri  sebagai  perseroan,  yaitu  seperti  pada suatu  kartel,  tetapi  perusahaan-perusahaan  yang bergabung  itu  berada  di  bawah  suatu  holding company  (induk  perusahaan)  yang  menjadi pemegang  saham  dari  semua  perusahaan  itu. 26 Merger  adalah  absorbsi  suatu  perusahaan  oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang mengambilalih  (the  acquiring  firm)  tetap  memakai nama dan identitasnya.
Setelah merger terjadi, maka perusahaan yang diambilalih  itu  berhenti  eksistensinya  sebagai suatu business entity yang mandiri. Sedangkan pada konsolidasi,  yang  terjadi  adalah  terbentuknya perusahaan  yang  baru  sama  sekali.  Dalam  suatu konsolidasi, baik perusahaan yang mengambilalih manpun perusahaan yang diambilalih (the acquired firm)  berakhir  eksistensi  yuridisnya  dan  menjadi bagian dari perusahaan yang baru itu.
Pada  konsolidasi  tidak  dipersoalkan  secara spesifik  siapa  yang  mendapatkan  (acquire)  siapa. Dengan  demikian  perasaan-perasaan  yang  tidak mengenakkan dapat dihiñdarkan.
Merger  atau  konsolidasi  dapat  terjadi  secara horizontal,  vertical  atau  conglomerate.  Yang dimaksudkan dengan horizontal merger/ consolidarion ialah merger/konsolidasi yang terjadi antara dua buah perusahaan yang mempunyai line of business yang sama. Yang dimaksudkan dengan vertical  merger/  consolidation  ialah  merger/ konsolidasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan  karena  perusahaan  itu  bermaksud untuk  melakukan  ekspansi  ke  hulu  ke  arah sumber  bahan  baku  atau  ke  hilir  ke  arah komsumen akhir dari perusahaan itu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan conglomerate merger/consolidation adalah merger/konsolidasi yang tejadi di antara perusahaan-perusahaan yang line of businessnya tidak berkaitan.
Akuisisi  saham  oleh  suatu  perusahaan terhadap  perusahaan  yang  lain  dapat  juga memberikan  dampak  yang  tidak  berbeda terhadap  kehidupan  persaingan  yang  sehat seperti  halnya  dampak  yang  diberikan  oleh merger dan konsolidasi.
Bedanya  hanya  pada  bentuk  dan  proses hukumnya. Pada akuisisi saham suatu perusahaan mengambilalih saham dari pemegang saham yang telah  ada.  Pada  akuisisi  saham,  eksistensi perusahaan  yang semula  tetap  berlangsung, yang terjadi  hanyalah  penggantian  pemilik  (pemegang saham) semata-mata.
26 Sutan Remy Sjahdeini;Op.cit., hlm. 17.
6) Tying Agreement (Perjanjian Tertutup)
Tying  agreement  ialah  suatu  perjanjian  antara penjual  dan  pembeli  yang  mempersyaratkan bahwa  pembeli  dilarang  membuat  perjanjian dengan  pelaku  usaha  lain  yang  memuat persyaratan  bahwa  pihak  yang  menerima  barang atau  jasa  hanya  akan  memasok  atau  tidak memasok  kembali  barang  atau  jasa  tertentu kepada pihak lain. 27

## 7) Predatory  Pricing  (Kehijakan  Banting Harga)
Predatory  pricing  adalah  kebijakan  "banting harga" atau "jual murah" atau undercutting dengan tujuan untuk melenyapkan perusahaan- perusahaan  pesaing. 28 Keberhasilan  kebijakan predatory  pricing  yang  dilakukan  oleh  suatu perusahaan  sangat  tergantung  kepada  kesediaan pembeli untuk membeli dari perusahaan tersebut dengan harga predatory price tersebut.
Apabila  ternyata  para  pembeli  tidak  bersedia untuk  membeli  dari  perusahaan  tersebut  karena harganya  tidak  cukup  rendah  dibandingkan dengan  harga  jual  perusahaan-perusahaan  lain yang  menjadi  pesaingnya,  maka  kebijakan melakukan predatory pricing itu akan gagal.
Praktik  predatory  pricing  bukan  saja  merugikan para  pelaku  usaha  lain  yang  menjadi  pesaingnya, tetapi  juga  merugikan  konsumen.  Praktik predatory pricing pada awalnya memang menguntungkan  konsumen,  tetapi  dalam  jangka panjang akan sangat merugikan konsumen.
8) Price Discrimination
Price  discrimination  adalah  pelaku  usaha membuat  suatu  perjanjian  dengan  pelaku  usaha yang  mengakibatkan  pembeli  yang  satu  harus membayar  harga  yang  tidak  sama  dengan  harga yang  harus  dibayar  pembeli  lain  untuk  barang atau jasa yang sama. 29
9) Resale Price Maintenance (RPM) RPM  terjadi  apabila  suatu  perusahaan manufaktur  menentukan  bahwa  para  pengecer (retailers)  yang  membeli  barang-barang  dari
27 Advend  Simanggmsong  &  Elsi  Kartika  Sari,  2004, Hukum  dalam  Ekonomi,  PT.  Gramedia  Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 112.
28 Sutan Remy Sjahdeini; Op. cit, hlm. 19.
29 Rachmadi  Usman,  2004,  Hukum  Persaingan  Usaha  di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, hlm. 48.
perusahaan  manufaktur  tersebut  tidak  boleh menjual lagi barang-barang itu kepada konsumen pelanggannya  dengan  harga  yang  lebih  rendah daripada  harga  yang  ditentukan  oleh  perusahaan manufaktur  itu  sebagai  batas  minimal  dari  harga jual  pengecer  tersebut  RPM  dinilai  bertujuan untuk  meniadakan  kompetisi  dengan  cara menentukan  harga  yang  merugikan  kepentingan umum. 30
RPM bukan saja dapat memgikan konsumen, karena  konsumen  tidak  memiliki  kesempatan untuk memperoleh harga yang jauh lebih rendah daripada  yang  ditetapkan  oleh  pabrik,  misalnya dalam  hal  toko  yang  menjual  barang  itu bermaksud  untuk  melakukan  obral,  tetapi  juga dapat  merugikan  pengecer  (retailer)  yang  menjual barang tersebut.
Pengecer tidak mungkin menjual obral barang tersebut  di  bawah  harga  yang  ditentukan  oleh pabrik,  sehingga  harus  memikul  beban  kerugian sebagai  akibat  tidak  lakunya  barang-barang  yang tersisa.  Hal  ini  akan  dapat  sangat  dirasakan apabila  barang-barang  itu  merupakan  barang- barang musiman (barang-barang yang diperlukan hanya  pada  musim  yang  bersangkutan,  seperti halnya pada   pakaian) atau yang tergantung pada fashion.

## 10) Exclusive Dealing
Exclusive  dealing  adalah  praktik  antara  penjual dan  pembeli  yang  berisi  kesepakatan  bahwa penjual  bersedia  menjual  produknya  dengan syarat  bahwa  pembeli  tidak  membeli  produk pesaing  penjual. 31 Misalnya,  suatu  perusahaan minyak  berhasil  melakukan  perjanjan  exclusive dealing  dengan  service  station  operators  dari perusahaan  minyak  itu,  maka  keadaan  ini  akan meniadakan  hak  service  station  operators  untuk dapat  menjual  produk  dari  perusahaan  minyak lainnya.
11) Territorial Restrictions
(Pembagian Wilayah)
Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  yang  bertujuan untuk  membagi  wilayah  pemasaran  atau  alokasi pasar terhadap barang dan jasa. 32
30 Sutan  Remy  Sjahdeini;Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  2000,  Artikel  dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volune 10, YPHB, hlm. 19.
31 Arie Siswanto; Op. cit, hlm.44.
32 Advendi  Simanggunsong  &  Elsi  Kartika  Sari;  Op, cit, hlm. 111.
12) Oligopsoni dan Monopsoni Oligopsoni  adalah  peijanjian  yang  dibuat pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lain, yang bertujaan:
a. Secara bersama-sama.
b. Menguasai  pembelian  dan/atau  penerimaan pasokan atas suatu barang atau jasa tertentu.
c. Dapat  mengendalikan  harga  atas  barang  atau jasa ke dalam pasar yang bersangkutan.
d. Menguasai  lebih  dari  75  %  pangsa  pasar  satu jenis  barang  atau  jasa  tertentu.  Pangsa  pasar adalah  persentase  nilai  jual  atau  beli  barang atau  jasa      tertentu  yang            dikuasai    oleh pelaku  usaha pada pasar yang bersangkutan.
e. Perjanjian  yang  dibuat  tersebut  dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. 33
13) Vertical Integration (Integrasi Vertikal) Vertical  integration  atau  integrasi  vertikal terjadi  apabila  dua  tahap  produksi  dalam  rantai vertikal  yang  biasanya  dapat  dilaksanakan  oleh dua  perusahaan  yang  berbeda,  dilakukan  oleh satu perusahaan. Integrasi vertikal dilakukan oleh suatu  perusahaan  dengan  tujuan  melakukan efisiensi.
Apabila  menurut  pertimbangan  integrasi internal  lebih  murah,  perusahaan  tersebut  akan cenderung  untuk  melakukan  integrasi  dan  akan beroperasi  baik  di  tingkat  manufaktur  maupun ditingkat  eceran,  namun  sebaliknya  perusahaan tersebut hanya akan beroperasi pada satu tingkat saja  dan  tidak  akan  memperluas  diri  secara vertikal apabila menurut pertimbangannya membeli  dari  pelaku  usaha  lain  lebih  murah. Integrasi  vertikal  dilakukan  juga  dengan  tujuan memperoleh kepastian mengenai pasokan (supply) barang-barang untuk keperluan usahanya, misalnya  berupa  bahan-bahan  baku  yang diperlukan untuk proses produksinya, atau untuk memperoleh  kepastian  mengenai  pembeli  yang akan  membeli  barang-barang  yang  produksinya atau diperdagangkannya.
Hal  itu  dapat  dilakukan  dengan  cara perusahaan  yang  bersangkutan  membuka  outlet baru bagi penjualan barang-barang yang diproduksinya  atau  membuka  sumber  pasokan yang  baru  dan  kemudian  menyalurkan  semua penjualan  atau  pembeliannya  melalui  divisi  baru dari perusahaan tersebut.
33 Rachmadi Usman;Op.cit,hlm. 60.
Vertical  integration  dapat  berpotensi  bersifat anti  persaingan,  yaitu  Pertama,  karena  suatu perusahaan  dapat  melakukan  investasi  secara vertikal  untuk  meningkatkan,  melindungi,  atau untuk  memperoleh  market  power.  Kedua,  vertical integration  dapat memungkinkan  perusahaan yang bersangkutan memperoleh market power melalui price  discrimination.  Ketiga,  vertical  integration memungkinkan suatu perusahaan untuk menyingkirkan pesaingnya untuk dapat memperoleh  pasokan  dari sumber  pasokan  yang penting  dan  terbatas  atau  untuk  dapat  menjual produknya  dalam  pasar  yang  sangat  terbatas dengan atau tanpa mempengaruhi harga.
14) Boycott (Pemboikotan) Boikot  dalam  konteks  persaingan  usaha merupakan tindakan mengorganisir suatu kelompok  untuk  menolak  hubungan  usaha dengan pihak tertentu. Dengan demikian, boikot merupakan  suatu  tindakan  bersama  yang dilakukan  oleh  sekelompok  pengecer  yang menolak  membeli  produk  perusahaan  ternyata yang karena suatu alasan tidak mereka sukai. 34 UU  No.5/1999  mengkategorikan  sebagai pemboikotan  (boycott)  adalah  juga  apabila seseorang  pelaku  usaha  membuat  perjanjian dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  yang  dapat menghalangi  pelaku  usaha  yang  lain  itu  untuk melakukan  usaha  yang  sama,  baik  untuk  tujuan pasar  dalam  negeri  maupun  pasar  luar  negeri (Pasal 10 ayat (1)).
Menurut  Pasal  10  ayat  (2),  merupakan  juga tindakan  pemboikotan  apabila  seorang  pelaku usaha  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan  atau  jasa  dari  pelaku  usaha  lain  sebingga perbuatau tersebut :
a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain;
b. membatasi  pelaku  usaha  lain  dalam  menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

## Analisa
Implementasi  Teori  Monopoli  Richard  A. Posner terhadap UU No. 5 tahun 1999
Dunia  usaha  merupakan  suatu  dunia  yang boleh  dikatakan  tidak  dapat  berdiri  sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut  terlibat,  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  dunia  usaha  ini.  Keterkaitan
34 Arie Siswanto; Op. cit, hlm.45.
tersebut  kadangkala  tidak  memberikan  prioritas atas  dunia  usaha,  yang  pada  akhirnya  membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu- rambu  yang  ada  dan  seringkali  bahkan mengutamakan dunia usaha, sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.
Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya  tidak  diimbangi  dengan  "penciptaan" rambu-rambu  pengawas.  Dunia  usaha  yang berkembang terlalu pesat, sehingga meninggalkan rambu-rambu  yang  ada  jelas  tidak  akan menguntungkan pada akhirnya.
Pada  tanggal  5  Maret  1999  dikeluarkan  suatu peraturan perundang-undangan tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam suatu Undang-undang yaitu  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999.  Jika menyebut kata monopoli terbayang dalam benak bahwa  monopoli  tersebut  sebagai  kekuasaan untuk  menentukan  harga,  kualitas  dan  kuantitas suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. 35
Contohnya  sebuah  atau  beberapa  perusahaan yang  memonopoli  produk  tertentu  dapat menentukan  harga  suatu  produk  sesuka  hatinya, karena  mekanisme  pasar  sudah  tidak  berjalan lagi.  Apalagi  produk  yang  dimonopoli  itu mernpakan  kebutuhan  primer.  Dapat  dipastikan mereka  akan  mengeruk  keuntungan  yang sebesar-besamya.  Masyarakat  tidak  ada  pilihan lain kecuali membeli produk monopoli itu.
Ada  berbagai  bentuk  dan  cara  monopoli, yaitu:
a. Monopoli by law Monopoli  by  law  terjadi  karena  memang dikehendaki  oleh  hukum.  UUD  1945  Pasal  33 ayat  2  dan  3  juga  membenarkan  adanya monopoli jenis ini, yaitu cabang-cabang produksi yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  negara (ayat  2).  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran  rakyatnya  (ayat  3). 36 Dengan demikian  menurut  UUD  1945  ini,  sektor  yang menguasai hidup orang banyak seperti pelistrikan,  air  minum,  kereta  api  dan  sektor-
35 Gunawan Widjaya & Ahmad Yani;1999, Seri Hukum Bisnis:  Anti  Monopoli,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  C etakan I, hlm. 2,
36 Undang-Undang  Dasar  Republik  1945  beserta penjelasannya, penerbit Apollo Surabaya, hlm. 25.
sektor  lain  yang  karena  sifatnya  memberi pelayanan  untuk  masyarakat  dilegitimasi  untuk dimonopoli.
b. Monopoli by nature
Monopoli by nature yaitu monopoli yang lahir dan  tambuh  secara  alami  karena  didukung  oleh iklim  dan  lingkungan  yang  cocok.  Contohnya tumbuhnya  perusahaan-perusahaan  baru  yang disebabkan  memiliki  keunggulan  dan  kekuatan ternyata  dapat  menjadi  raksasa  bisnis  yang menguasai  seluruh  pangsa  yang  ada.  Mereka menjadi  besar  karena  memiliki  sifat-sifat  yang cocok  dengan  tempat  di  mana  mereka  tambuh. Selain itu karena berasal dan didukung bibit yang hnggul.

## c. Monopoli by license 37
Monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan  mekanisme  kekuasaan.  Monopoli jenis  inilah  yang  sering  menimbulkan  distorsi ekonomi  karena  kehadirannya  mengganggu keseimbangan  (equilibrium)  pasar  yang  sedang berjalan  dan  bergeser  ke  arah  yang  diingini  oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut.
Disinilah  peran  hukum  dapat  dimunculkan untuk  menghilangkan  distorsi  ekonomi  sebagai akibat persaingan usaha tidak sehat. Dengan'demikian dapat         dicermati dan ditata kembali  dunia  usaha  di  Indonesia  agar  dapat tumbuh serta dapat berkembang secara sehat dan besar, sehingga dapat menghindarkan pemusatan kekuatan  ekonomi  pada  perorangan  dan kelompok  tertentu  dan  pada  akhimya  tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.
Hal-hal  tersebut  di  atas  merupakan  alasan mengapa  Undang-undang  Larangan  Praktik  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  perlu  ada. Undang-undang  tersebut  dimaksudkan  untuk menegakkan  aturan  hukum  dan  memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha, sehingga  memberikan  jaminan  kepastian  hukum agar  mendorong  percepatan  pembangunan ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.
Ada  dua  efisiensi  yang  ingin  dicapai  oleh undang-undang antimonopoli, yaitu efisiensi bagi para produsen dan etisiensi bagi masyarakat atau
productive  efficiency  dan  allocative  efficiency. 38 Productive efficiency ialah efisiensi bagi perusahaan  dalam  menghasilkan  barang-barang dan  jasa-jasa.  Perusahaan  dikatakan  efisien apabila  dalam  menghasilkan  barang-barang  dan jasa-jasa  perusahaan  tersebut  dilakukan  dengan biaya  yang  serendah-rendahnya  karena  dapat menggunakan sumber daya sekecil mungkin.
Sedangkan allocative efliciency adalah efisiensi  bagi  masyarakat  konsumen.  Maksudnya apabila  para  produsen  dapat  membuat  barang- barang  yang  dibutuhkan  oleh  konsumen  dan menjualnya  pada  harga  yang  para  konsumen  itu bersedia  untuk  membayar  barang-barang  yang dibutuhkan. 39
Menurut  Pasal  3  UU  No.  5/1999,  tujuan pembentukan  undang-undang  tersebut  adalah untuk :
a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional sebagai  salah satu  upaya  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat.
b. Mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif melalui  pengaturan  persaingan  usaha  yang sehat  sehíngga  menjamin  adanya  kepastian kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  pelaku usaha besar, menengah dan kecil.
c. Mencegah  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbukan oleh pelaku usaha.
d. Terciptanya  efektivitas  dan  efisiensi  dalam kegiatan usaha.
UU  No.  5/1999  telah  menggunakan  istilah "efisiensi  ekonomi  nasional"  untuk  allocative efficiency  dan  istilah  "efisiensi  dalam  kegiatan usaha" untuk productive efficiency.
Berbagai  macam  larangan  yang  diatur  dalam undang-undang monopoli, yaitu berapa larangan- larangan  yang  oleh  Antitrust  Iaw  disebut "restraints  of  trade"  dan  "monopolization"  atau  oleh undang-undang  Antimonopoli  Jepang  disebut "private  monopolization",  "restraint  of  trade  pratices" dan  "unfair  business  practices"  atau  oleh  UU  No. 5/1999  disebut  praktek  monopoli"  dan  "praktik persaingan  usaha  tidak  sehat"  dapat  dikelompok yaitu :
38 Sutan Remy Sjahdeini; Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan  Usaha  'Tidak  Sehat,  2000,  dalam  artikel Jurnal Hukum Bisnis volume 10, YPHB, hlm. 8.
39 Sutan  Remy  Sjahdeini  mengutip  dari  Ernest Gellhorn  and  William  E.  Kovacic;  Antitrust  and Economic  in  Nutshell,  1994,  Fourth  edition,  St  Paul Minn, West Publishing Company, hlm. 42.
a) Horizontal Restraints dan Vertical Restraints b) Collusive Practices dan Exclusionary
Practices 40
a) Horizontal Restraints dan Vertical Restraints Horizontal  Restraints  adalah  upaya  di  antara beberapa pelaku usaha untuk membentuk kartel, sehingga  memiliki  kekuasaan  untuk  membatasi output  (jumlah  keseluruhan  barang  yang diproduksi) dan mendikte harga jual, mengadakan kesepakatan guna melakukan pemboikotan  terhadap  para  pelaku  usaha pesaingaya,  melakukan  upaya  banting  harga, melakukan  diskriminasi  harga  dan  price-fixing agreement.
Sedangkan vertical restraints adalah hambatan atau  gangguan  yang  dilakukan  oleh  seorang pelaku  usaha  terhadap  pelaku  usaha  yang  lain. Contohnya berupa "resale price fixing agreement. 41 dimana  perusahaan  manufaktur meminta  janji  seorang  pengecer  untuk  tidak menjual  kembali  barang  yang  dibelinya  dari manufaktur  itu  tidak  melebihi  suatu  harga tertentu.  Vertical  restraints  disebut  sebagai penghalang kebebasan berusaha, upaya eksploitasi terhadap para pelanggan dan menghalangi  pengusaha  kecil  untuk  dapat mempunyai  akses  secara  bebas  dan  terbuka untuk dapat membelibarang-barang yang dibutuhkan. 42
b) Collusive  Practices  dan  E  xclusionary Practices
Collusive  practices  adalah  suatu  kerja  sama antara  penjual  yang  saling  bersaing  untuk menaikkan market price di atas competitive level. Kerja  sama  tersebut  dalam  bentuk  melakukan merger atau konsolidasi. 43
Sedangkan exclusionary practices adalah suatu cara  dimana  suatu  perusahaan  atau  beberapa perusahaan  memiliki  atau  menginginkan  untuk memiliki  posisi    monopoli  dalam  bidang usahanya  sebagai  cara  untuk  memperoleh monopoly  profits  dengan  tujuan  memperoleh pangsa  pasar  yang  lebih  besar,  dengan  cara membuat  para  pesaingnya  tidak  memperoleh
40 Ibid,hlm. 11
41 Ibid,hlm.11
42 Sutan Remy Sjahdeini mengutip dari Eleanor M. Fox &  Lawrence  A  Sullivan;    Cases  and  Materials  on Antitrust,  1989,  St  Paul  Mim,  West  Publishing Company, hlm. 522.
43 Sutan  Remy  Sjahdeini  mengutip  dari  Richard  A Posner; Op. cit,hlm. 28
keuntungan  karena  harus  bersaing  dengan perusahaan yang bersangkutan. 44 Bentuk-bentuk  dari  exclusionary  practices ialah vertical integration, exclusive dealling, price discrimination, group boycotts, dan lain-lain.
1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli, sebagaimana  hukum  persaingan  usaha  lain, mensyaratkan  perlu  dibentuk  suatu  competition authority. 45 Otoritas  persaingan  usaha  tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan komisi (pasal 30 ayat 1),  pembentukan  komisi  ditetapkan  berdasarkan Keputusan Presidan No.75/1999.
Di dalam pasal 30 ayat 2 UU Antimonopoli jo ayat  2  pasal  1  Kepres  No.  75/1999  dinyatakan, bahwa  Komisi  itu  adalah  suatu  lembaga independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan kekuasaan  Pemerintah  serta  pihak  lain.  Dilihat dari  struktur  organisasi,  KPPU  tidak  berada  di bawah salah satu Departemen apapun, melainkan berdiri  sendiri  yång  langsung  bertanggung  jawab kepada Presiden.
Hal yang penting untuk mendukung kemandirian  Komisi  adalah  bahwa  gaji  dari anggota  Komisi,  staf  sekretariatnya  serta  para staf  ahlinya  harus  diberi  gaji  yang  cukup, sehingga  mereka  jaga  tidak  mudah  tergiur sogokan oleh pihak lain dalam upaya mempengaruhi keputusan Komisi.
Jadi  dengan  demikian  para  anggota  Komisi, staf  sekretariatnya  serta  para  staf  ahlinya  hanya memusatkan  kepada  tugas  dan  kewajiban masing-masing,  tanpa  memikiakan  pekerjaan sampingan  yang  lain,  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan  kebidupan keluarganya.
Dalam  hal  adanya  keberatan  terhadap keputusan  Komisi,  maka  para  pihak  dapat  naik banding  ke  pengadilan  dan  mengajukan  Kasasi kepada Mahkamah Agung.
Maka untuk itu diperlukan juga pengadilan yang  khusus  dan  hakim-hakim  yang  mempunyai pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidang  hukum persaingan  dalam  upaya  menerapkan  UU Antimonopoli  ini,  baik  ditingkat  Pengadilan Negeri  maupun  di  Mahkamah  Agung.  Paling tidak hakim-hakim yang akan menangani perkara ini  sudah  mendapat  pendidikan  tambahan  di bidang hukum persaingan.
Sebagai suatu lembaga independen, KPPU memiliki  kewenangan  yang  juga  dimiliki  oleh
44 Ibid, hlm. 28.
45 Arie Siswanto; Op. ct, hlm. 92
lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi  penyidikan,  penuntutan,  konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.Meskipun  KPPU  mempunyai  fungsi penegakkan hukum khususnya hukum persaingan  usaha,  namun  KPPU  bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha.
Dengan  demikian  KPPU  tidak  berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan  KPPU  lebih  merupakan  lembaga administratif,  sehingga  sanksi  yang  dijatuhkan merupakan sanksi administratif.

## Kesimpulan
UU Antimonopoli memberi kesempatan yang sama dan kebebasan kepada semua pelaku usaha untuk  saling  bersaing  di  pasar.  Ini  adalah dukungan  UU  Antimonopoli  terhadap  system ekonomi  pasar,  yang  memberi  kebebasan;  tetapi bebas  di  sini  bukanlah  dalam  arti  dapat  bebas melakukan apa saja, sehingga akhirnya mengakibatkan  praktik  persaingan  yang  tidak sehat.
Namun  bebas  dalam  garis  aturan  ketentuan- ketentuan  perundang-undangan  yang  ada.  Ada aturan  mainnya  yang  harus  ditaati  oleh  para pelaku usaha, yang merupakan landasan menjalankan  usahanya  berhadapan  dengan pesaing-pesaingnya di dalam pasar yang bersangkutan.
Pelaku  usaha  tidak  boleh  bertindak  sesuka hatinya lagi dalam melakukan usahanya dan tidak boleh  melakukan  persaingan  yang  tidak  sehat untuk  mencapai  tujuannya  Pelaku  usaha  yang melakukan  pelanggaran    akan  dijatuhi  hukuman denda  atau  pidana  kurungan  pengganti  denda. UU  ini  memberi  kesempatan  yang  sama  kepada semua  pelaku  usaha  dan  memberikan  kepastian hukum  kepada  pelaku  usaha  dalam  menjalankan usahanya.
Dengan  adanya  ketentuan-ketentuan  UU Antimonopoli  ini  tidak  juga  berarti,  perusahaan tidak boleh menjadi besar, bahkan sebaliknya UU ini mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia  menjadi  besar  melalui  ketentuan- ketentuan  yang  ada.  Karena  apa  yang  dihasilkan oleh  perusahaan  akan  meningkatkan  ekonomi nasional  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat yang  merupakan  tujuan  dari  UU  Antimonopoli ini.  Pengawasan  pelaksanaan  UU  Antimonopoli dilakukan oleh KPPU.
Komisi  ini  diharapkan  dalan  menerapkannya secara  adil  dan  konsekuen.  Dalam  pelaksanaan UU  Antimonopoli  ini  dibutuhkan  juga  bantuan
dari semua pihak, yaitu pelaku usaha, pengadilan, para  konsultan  hukum  dan  pihak-pihak  yang terkait.  Juga  kerja  sama  yang  baik  antara  pelaku usaha dengan Komisi dalam menyelesaikan suatu perkara sangat membantu proses penyelesainnya.
Daftar Pustaka
Posner  A.  Richard,  1992,  Economic  Analysis  of Iaw,  Little,  Brown  and  Company (Canada) Limited, Fourth Edition.
______________,    The  Economic  of  Justice, 1983,  President  and  Fellows  of  Harvard College, First Edition.
Siswanto Arie, Desember  2002,  Hukum
Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Cet.
I.
Simanggungsong  Advendi  &  Elsi  Kartika  Sari,
2004,  Hukum  dalam  Ekonomi,  PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia,
Jakarta.
Sjahdeini  Remy  Sutan,  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat, 2000, Artikel d alan Jurnal Hukum Bisais, Volume 10, YPHB. Usman  Rachmadi,  2004,  Hukum  Persaingan Usaha  di  Indonesia,  PT:  Gramedia Pustaka Utama. Cet. I. Widjaya  Gunawan  &  Ahmad  Yani;1999,  Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, P T. Raja Grafindo Persada, Cetakan 1 Wie Kian The, Hukum Persaingan: Aspek-aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi  UU  No.  5/1999,  1999, Artikel  dalam  Jural  Hukum  Bisnis
Volume 7, YPHB.
______________, Agustus 2004, Pembangunan, Kebebasan,  dan  "Mukjizat"  Orde  Baru, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Undang-Undang  Dasar  Republik  1945  beserta penjelasannya, penerbit Apollo Surabaya.