The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur

## Elva Imeldatur Rohmah, Isniyatin Faizah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Institut Agama  Islam Nahdlatul Ulama Tuban
E-mail: elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id, isniyatinfaizah@gma il.com

## Pendahuluan
Islam adalah doktrin keagamaan yang tidak hanya menguak dimensi Ilahiah, melainkan juga menyoroti persoalan-persoalan kemanusiaan yang terkemas dalam berbagai doktrin-doktrinnya yang terkemas dalam sumber
Abstrak: Konsep  kewarisan  Islam  telah  dipresentasikan dalam  teks-teks  yang  rinci,  sistematis,  konkret  dan  realistis. Hal  ini  berimplikasi  pada  keyakinan  ulama  tradisionalis bahwa  konsep  kewarisan  Islam  tidak  dapat  berubah  dan menolak  segala  ide  pembaharuan.  Salah  satu  ulama kontemporer  yang  melakukan  kritik  terhadap  hukum  waris Islam  adalah  Muhammad  Syahrur.  Syahrur  menyatakan bahwa  ayat  waris  yang  ada  dalam  al-Qur’an  menjelaskan tentang  batasan  maksimal  yang  berlaku  bagi  laki-laki  dan batasan  minimal  yang  berlaku  bagi  perempuan.  Dari  sisi persentase,  bagian  minimal  bagi  perempuan  adalah  33.3%, sedangkan  bagian  maksimal  bagi  laki-laki  adalah  66.6%. Dalam pandangan Islam, tujuan akhir hukum adalah keadilan, sehingga  yang  harus  dicapai  oleh  sebuah  sistem  hukum universal mesti berorientasi pada keadilan terhadap manusia dan  keadilan  terhadap  Tuhan.  Islam  sangat  memperhatikan keadilan ketika menetapkan hukum waris. Jika  sebelum Islam datang,  perempuan  tidak  pernah  dipertimbangkan  untuk menjadi ahli waris (bahkan menjadi barang yang diwariskan), maka  setelah  Islam  datang  Allah  mengangkat  derajat perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai ahli waris dan  mendapatkan  bagian  harta  waris.  Namun  dengan berkembangnya  waktu  dan  zaman,  hukum  waris  tersebut dirasa tidak mampu menjawab masalah yang timbul pada saat ini. Perempuan saat ini telah mengalami banyak kemajuan, ia tidak hanya berkiprah dalam ranah domestik saja namun juga publik.  Perempuan  ikut  bekerja  dan  menanggung  beban nafkah keluarga. Konsep batas maksimal dan batas minimal dalam  waris  yang  ditawarkan  oleh  Muhammad  Syahrur dianggap  sangat  fleksibel  dalam  menjawab  permasalahan hukum waris saat ini.
Kata Kunci : Keadilan, hukum waris, Muhammad Syahrur.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
hukum  Islam. 1 Salah  satu  bentuk  kepedulian  Islam  atas  problem kemanusiaan ialah adanya ajaran konsep kewarisan sebagai bentuk ajaran yang telah mendekonstruksi dan merekonstruksi paradigma kewarisan pra Islam  yang  sarat  dengan  ketimpangan,  penindasan  dan  jauh  dari peradaban  humanis. 2 Konsep  kewarisan  yang  dihadirkan  Islam  sangat mendasar  pada  misi  keadilan  dan  pembebasan  yang  menjadi  spirit ajarannya.
Satu  hal  yang  tidak  dapat  dipungkiri,  keberadaan  konsep  kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkret dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama tradisionalis bahwa konsep kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Hal ini terlihat dari teks fikih-fikih klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu faraid .  Kata faraid merupakan  jamak  dari  kata fa-ri-da yang  berarti ketentuan, sehingga ilmu faraid diartikan dengan ilmu bagian yang pasti. 3
Di  sisi  lain  ulama  kontemporer  menganggap  bahwa  pada  hal-hal tertentu  yang  dianggap  tidak  prinsipal,  bisa  saja  kewarisan  Islam ditafsirkan  dan  direkonstruksi  sesuai  dengan  kondisi  dan  kemungkinan yang  dapat  dipertimbangkan,  sehingga  hukum  waris  Islam  mampu diterjemahkan  dalam  lingkup  masyarakat  yang  mengitarinya  dan menciptakan  keadilan. 4 Salah  satu  ulama  kontemporer  yang  melakukan kritik  terhadap  hukum  waris  Islam  adalah  Muhammad  Syahrur.  Ia merupakan  salah  satu  ulama  yang  memiliki  banyak  pemikiran  yang menjadi kontroversi di dunia Islam. Sering  kali pemikiran-pemikirannya berbeda  dengan  ulama-ulama  fikih  lainnya. 5 Berdasarkan  hal  yang  telah dipaparkan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  konsep keadilan  yang  ingin  dicapai  oleh  Islam  dengan  konsep  kewarisan  yang
1 Very Verdiansyah, Islam Emasipatoris; Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan,( Jakarta: P3M, 2004), hlm. 67
2 Agama  memang  sumber  moralitas  yang  mengidealkan  nilai-nilai  humanis,  yaitu bagaimana membangun tatanan sosial yang harmonis dan kehidupan ekonomi yang adil. Lihat  Moch  Asror  Yusuf, Agama  Sebagai  Krirtik  Sosial;  di  Tengah  Arus  Kapitalisme  Global , (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), hlm. 7
3 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 15
4 Abdul Ghofur Anshori , Filsafat Hukum Kewarisan Islam... hlm. 16
5 Afif  Muamar,  “Rekonstruksi  Hukum  Waris  Islam  (Telaah  Pemikiran  Muhammad Syahrur), dalam Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, 206.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
ditawarkan  oleh  Muhammad  Syahrur  jika  dikaitkan  dengan  konteks masyarakat pada saat ini.

## Pengertian Waris
Kata waris ( ثرو ) merupakan isim masdar yang berarti berpindahnya harta seseorang setelah kematiannya. Waris juga dari sering dibahasakan dengan kata faraidh yaitu bentuk jamak dari faridlah yang secara harfiyah berarti bagian. 6 Sedangkan jika ditelisik secara terminologis, makna waris juga tidak lepas dari kemajemukan pandangan intelelektual Islam dalam mendefinisikannya,  seperti  halnya  Hasbi  Ash-Shiddieqy  sendiri  dalam mendefinisikan waris sebagai ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima  pusaka,  orang  yang  tidak  menerima  pusaka,  kadar  yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. 7
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum  waris atau sering  disebut  hukum  kewarisan,  waris  diartikan  sebagai  hukum  yang mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah ) waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya  masing-masing. 8 Jika  melihat  pengertian  waris  dari  aspek epistemologi yang dikemukakan oleh para tokoh maupun KHI meskipun diungkapkan dengan bahasa yang berbeda- beda, namun substansi makna dari keseluruhannya telah merajut menjadi satu yaitu, bahwa waris adalah syariat yang mengatur seluruh bentuk peralihan harta benda secara detail baik siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang  tidak  berhak  mendapatkannya,  dan  berapa  bagian  yang  dapat diterima oleh mereka dan lain sebagainya. 9

## Perkembangan Hukum Waris Pra-Islam dan Awal Islam
Sebelum Islam datang, sudah ada hukum waris yang diberlakukan di masyarakat  Arab.  Hukum  waris  sebelum  Islam  sangat  dipengaruhi  oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat dengan pola hidup bercorak kesukuan ( tribalism ), memiliki kebiasaan berpindah- pindah ( nomaden ), suka berperang, dan merampas jarahan. Ciri-ciri tersebut
6 M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 9
7 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fikih Mawaris , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 6 8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 155
9 Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya, “Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 2. 2021, hlm. 156

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
menjadi  kultur  dan  budaya  yang  mapan.  Karena  budaya  tersebut  ikut membentuk  nilai-nilai,  sistem  hukum,  dan  sistem  sosial  yang  berlaku. Kekuatan fisik menjadi ukuran baku di dalam sistem hukum warisan yang diberlakukannya. 10
Menurut masyarakat Jahiliyah, ahli waris yang  berhak  mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, memiliki  fisik  kuat,  dan  memiliki  kemampuan  memanggul  senjata  dan mengalahkan  setiap  musuh  dalam  berperang. 11 Sedangkan  ahli  waris perempuan tidak pernah dijadikan ahli waris. Bahkan apabila ada seorang yang  meninggal,  maka  anak  tertualah  yang  mewarisi  janda  peninggalan bapaknya, bisa juga diwarisi oleh pihak keluarga yang lain. Janda tersebut boleh  dikawin  sendiri  atau  dikawinkan  dengan  laki-laki  lain,  dan maharnya  diambil  oleh  ahli  waris  dan  janda  tidak  diperbolehkan  kawin lagi. 12 Jelas  sekali  bahwa  perempuan  mendapat  perlakuan  diskriminatif. Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan yang nantinya menurut perspektif  al-Qur’an,  mempunyai  kedudukan  sederajat  dengan  laki-laki. Bagi  mereka,  kaum  perempuan  tidak  ubahnya  seperti  barang,  bisa diwariskan dan diperjualbelikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan. 13 Ada suatu riwayat menarik yang dikemukakan di sini, yakni riwayat Ibnu ‘Abbas  yang  dikutip  Ibnu  Katsir:  “Apabila  seorang  laki-laki  meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda, maka ahli warisnya melemparkan pakaian di depan janda tersebut, guna mencegah orang lain mengawininya. Jika  janda  tersebut  cantik,  segeralah  dikawininya,  akan  tetapi  jika  janda tersebut jelek, ditahannyalah hingga waktunya meninggal, dan kemudian diwarisi harta peninggalannya”. 14
Riwayat  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  nasib  seorang  janda tidak  berbeda  dengan  barang  atau  harta  peninggalan  lainnya.  Ia  dapat diwarisi  dan  diperlakukan  tidak  seperti  manusia,  tetapi  seperti  barang. Praktik  semacam  ini  telah  mendarah  daging  dalam  masyarakat  Arab Jahiliyah.  Bahkan  hingga  masa-masa  awal  Islam  tradisi  demikian  masih bertahan.  Pada  masa  Nabi  Muhammad  Saw  menerima  wahyu-wahyu pertama, kebiasaan semacam ini bahkan masih terus dilaksanakan. Dalam
10 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 8 11 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris.
12 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, hlm. 10 13 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, hlm. 8 14 Abu al-Fida’ Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Karim, juz 1, (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al- ‘Arabiyah, tt), hlm. 465

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
suatu riwayat dikemukakan ketika Abu Qais bin al-Aslat, seorang Ansar yang  saleh  meninggal  dunia.  Anaknya  yang  bernama  Mishsam  bin  Abi Qais  melamar  istri  Abu  Qais  (ibu  tiri).  Wanita  itu  berkata:  “Saya menganggap engkau sebagai anakku, dan engkau termasuk dari kaummu yang  saleh”.  Maka  menghadaplah  wanita  tersebut  kepada  Nabi Muhammad  Saw  untuk  menerangkan  halnya.  Kemudian  Allah menurunkan  QS.  Al-Nisa  ayat  19  yang  melarang  menjadikan  wanita sebagai harta waris. 15
ِ نلا اوُث ِرَت  ْنَأ ْمُكَل ُّل ِحَي  َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي وُبَُهًْذَتَِل َّنُهًوُلُُضُْعَْت  َلَ َو ا هً ْرَكَ َءَاَسَ ِضْعَْبُِب ا
َش ِحاَفِب  َنيِتْأَي  ْنَأ  َّلَِإ  َّنُهًوُمُتَْيَتآ  اَم َو  ةٍَنِ يَبُُم  ةٍ ُهًوُمُتَْهً ِرَكَ  ْنِإَِفَ  ِفِو ُرْعَْمْلاِب َّنُهًو ُرِشِاَعَ َّن
َكَ ا  رْيَخ ِهيِفَ ُ َّللَّا َلَعْْجَي َو ا ئْيَشِ اوُهً َرْكَت  ْنَأ ىَسََعَْفَ ا  ريِث
“Hai orang-orang  yang beriman, tidak  halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan  kepadanya,  terkecuali  bila  mereka  melakukan  pekerjaan  keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu  tidak  menyukai  mereka,  (maka  bersabarlah)  karena  mungkin kamu  tidak  menyukai  sesuatu,  padahal  Allah  menjadikan  padanya kebaikan yang banyak”. 16 (QS. Al-Nisa : 19)
Ayat  di  atas  tentu  tidak  bisa  dipahami  bahwa  mewarisi  janda-janda dengan  jalan  bukan  paksaan  diperbolehkan.  Dalam  kaitan  ini  Allah  Swt memberi penegasan dalam firman-Nya:
َق  اَم  َّلَِإ  ِءَاَسَِ نلا  َنِم  ْمُكَُؤاَبآ  َحَكَن اَم اوُحِكْنَت  َلَ َو َو ا تَْقَْم َو  ةٍَش ِحاَفَ َناَكَ ُهَّنِإ  َفََلَُسَ ْدْ َءَاَسَ
ليِبَُسَ
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu,  terkecuali  pada  masa  yang  telah  lampau.  Sesungguhnya perbuatan  itu  amat  keji  dan  dibenci  Allah  dan  seburuk-buruk  jalan (yang ditempuh)”. 17 (QS. Al-Nisa’ : 22)
Ketentuan  hukum  hubungan  kekerabatan  model  Jahiliyah  yang dibatasi  hanya  bagi  laki-laki  dewasa  dengan  menafikan  anak-anak  dan perempuan untuk dapat diwarisi, dihapus dengan turunnya firman Allah Swt:
َو  َنوُب َرْقَ ْلْا َو  ِناَدِْلا َوْلا  َك َرَت اَّمِم  ٌبي ِصَن  ِلاَج ِ رلُِل ِناَدِْلا َوْلا  َك َرَت اَّمِم  ٌبي ِصَن  ِءَاَسَِ نلُِل
َكَ  ْوَأ ُهْنِم َّلَق اَّمِم  َنوُب َرْقَ ْلْا َو ضًو ُرْفَم ا بُي ِصَن  َرُث ا 15 Q. Shaleh dkk, Asbabun Nuzul, Bandung: Diponegoro, 2000, 132.
16 Departemen Agama, Qur’an Tajwid Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 80
17 Departemen Agama, Qur’an Tajwid Terjemah , hlm. 81

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan  ibu-bapak  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. 18 (QS. Al-Nisa’ : 7) Ayat di atas menjelaskan bahwa yang menjadi ahli waris tidak terbatas hanya kerabat laki-laki, akan tetapi anak-anak dan orang-orang perempuan juga mendapatkan hak-hak mewarisi yang sama. Kemudian Allah Swt di dalam  firman-Nya  memberikan  ketentuan  mengenai  banyaknya  bagian harta waris yang diterima oleh perempuan, sebagaimana pada ayat:
ْنُ ْلْا  ِ ظَح ُلْث ِم  ِرَكََّذلُِل ْمُكَِد َلَ ْوَأ يِفَ ُ َّللَّا ُمُكي ِصوُي ْيَتََنْثا  َقَ ْوَفَ  ءَاَسَِن َّنُكَ  ْنِإَِفَ ِنْيَيَث اَثُلُُث  َّنُهَلَُفَ  ِن
َت اَم ِهْي َوَبَ ِلْ َو  ُفَْصِ نلا اَهَلَُفَ  ةًَدْ ِحا َو  ْتَْناَكَ  ْنِإ َو  َك َر َت اَّمِم  ُسُُدُّْسَلا اَمُهْنِم  دْ ِحا َو ِ لُكِل ْنِإ َك َر
ا َوَبَأ ُهَث ِر َو َو ٌدَْل َو ُهَل  ْنُكَي  ْمَل  ْنِإَِفَ ٌدَْل َو ُهَل  َناَكَ َوْخِإ ُهَل  َناَكَ  ْنِإَِفَ  ُثُلُُّثلا  ِهِ مُ ِلَِفَ ُه ِهِ مُ ِلَِفَ ٌةً
ُدُّْسَلا ْمُكَُؤاَبآ  نْيَد  ْوَأ اَهِب ي ِصوُي  ةٍَّي ِص َو ِدْْعَْب  ْنِم  ُسُ ْقَأ ْمُهُّيَأ َنو ُرْدَْت  َلَ ْمُكَُؤاَنْبَأ َو ْمُكَل ُب َر
ميِكَح ا ميِلَُعَ َناَكَ َ َّللَّا َّنِإ ِ َّللَّا َنِم  ةٍَضُي ِرَفَ ا عْْفَن ا
“Allah  mensyariatkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang  anak  lelaki  sama dengan  bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih  dari  dua,  maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja,  maka  ia memperoleh  separo  harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu  bapak,  bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal  itu  mempunyai  anak,  jika  orang  yang  meninggal  tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat  sepertiga,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara,  maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah. Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana.” 19 (QS. Al-Nisa’ : 11)
Pada  ayat  di  atas,  Allah  mengatur  bagian  warisan  sesuai  dengan perannya. Laki-laki memperoleh lebih banyak dari kaum perempuan, ini terkait  dengan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  laki-laki  yang  lebih  besar dari  perempuan,  seperti  kewajiban  membayar  maskawin  dan  memberi nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan legislasi hukum, diturunkan
18 Departemen Agama, Qur’an Tajwid Terjemah , hlm. 78 19 Departemen Agama, Qur’an Tajwid Terjemah .

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
sejalan  dengan  perkembangan  sosial  dan  kondisi  yang  menyertainya. Meskipun perolehan warisan antara laki-laki dan perempuan tidak sama, namun  dalam  konteks  ini  sesungguhnya  kehadiran  Islam  cukup revolusioner di dalam membenahi pola dan sistem hukum dan sistem sosial yang telah mapan di dalam tradisi masyarakat jahiliyah.

## Konsep Hukum Waris Muhammad Syahrur
Muhammad  Syahrur  lahir  di  Damaskus  pada  11  April  1938  Masehi. Ayahnya  bernama  Deib  Ibn  Syahrur  dan  ibunya  bernama  Siddiah  binti Salih  Filyun.  Ia  menikah  dengan  seorang  wanita  bernama  Azizah  dan memiliki  lima  orang  anak,  serta  dua  orang  cucu. 20 Muhammad  Syahrur merupakan pemikir yang  fenomenal dalam dunia Islam kontemporer. Ia menawarkan  banyak  gagasan  pemikiran  yang  dekonstruktif  sekaligus rekonstruktif  yang  unik.  Keunikan  ini  berasal  dari  latar  belakang Muhammad  Syahrur  yang  merupakan  seorang  ahli  ilmu  alam  dan  ilmu teknik,  khususnya  matematika  dan  fisika,  tidak  seperti  pemikir  Islam lainnya  yang  memang  memiliki  latar  belakang  ilmu  keagamaan  yang kuat. 21 Muhammad Syahrur mendapatkan pendidikan formal agama di SD hingga  SMU.  Namun  di  sela  kesibukan  profesional  mekanika  tanah  dan teknik  bangunan,  ia  menyempatkan  refleksi  dan  meneliti  ilmu  Islam. 22 Karya Muhammad Syahrur yang monumental adalah al-Kitab wa al-Quran, Qira’ah Mu’asirah . Penyusunan buku ini berlangsung selama kurang lebih dua  puluh  tahun  dan  melewati  dua  tahapan  proses.  Meskipun  Syahrur menyatakan  bahwa  bukunya  ini  tidaklah  lebih  dari  sekedar  bacaan kontemporer, dan bukan petunjuk penafsiran atau hukum, namun dalam kenyataannya  buku  ini  memiliki  kedalaman  dan  keluwesan  yang  tidak tertandingi oleh tulisan-tulisan modern lainnya. 23
Dalam  pandangan  Muhammad  Syahrur  bahwa  paradigma  keilmuan Islam  sudah  saatnya  ditinjau  ulang.  Umat  Islam  tidak  lagi  dapat menggunakan paradigma lama, karena telah mengalami anomali sehingga tidak mampu menjawab secara tepat masalah sosial, politik, budaya, dan
20 Ahmad  Zaki  Mubarak, Pendekatan  Strukturalisme  Linguistik  dalam  Tafsir  Al-Quran Kontemporer ala M. Syahrur, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 137
21 Fikria  Najitama,  “Jilbab  Dalam  Konstruksi  Pembacaan  Kontemporer  Muhammad Syahrur”, dalam Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 13, No. 1, Januari 2014, 12.
22 Muhyar  Fanani, Membumikan  Hukum  Langit  Nasionalisasi  Hukum  Islam  dan  Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 199
23 Fikria  Najitama,    “Jilbab  Dalam  Konstruksi  Pembacaan  Kontemporer  Muhammad Syahrur”, 13

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
intelektual  yang  dihadapi  umat  Islam.  Islam  dipahami  dengan menggunakan sistem pengetahuan paling mutakhir, bahkan dengan tegas ia  mengatakan  bahwa  karyanya  tidak  mungkin  dapat  bertemu  karya pengkritiknya, karena ada perbedaan manhaj (metodologi) yang dipakai. 24 Muhammad  Syahrur  beranggapan  bahwa  konsep  kewarisan  Islam  yang selama  ini  dikaji  dan  dikembangkan  oleh  para  pemikir  Islam  masih menyisakan problematika permasalahan yang harus diselesaikan. Di antara permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan adalah:
1. Konsep  kewarisan  yang  telah  diterapkan  oleh  kalangan  masyarakat muslim  muncul  berdasarkan  pemahaman  para  ahli fiqh pada  abad- abad pertama Islam.
2. Penerapan konsep kewarisan tersebut masih berdasarkan ajaran-ajaran yang  termuat  dalam  buku-buku faraid dan mawaris yang  masih berkaitan  erat  dengan  tradisi  yang  diterapkan  oleh  budaya  lokal  di negeri-negeri  Arab  maupun  non  Arab,  yang  di  luar  ketentuan- ketentuan yang telah digariskan dalam ayat al-Qur’an. 25
Hal  ini,  senada  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Asghar  Ali Engineer bahwa laki-laki mendominasi dalam struktur masyarakat kecuali dalam  masyarakat  matriarkal,  dan  itu  pun  jumlahnya  tidak  seberapa. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki dari sinilah muncul tidak setaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan. 26 Demikian  pula,  ketika memahami  firman  Allah  yang  berkaitan  dengan  bagian  yang  diperoleh anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisā ayat 11. Ayat ini memunculkan paradigma penafsiran banyak ulama bahwa porsi yang diperoleh anak laki-laki 2:1 dari anak perempuan, dengan  alasan  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Abi  al-Fida’  Ismail bahwa porsi anak laki-laki lebih besar dikarenakan mengemban tugas yang berat dalam keluarga, sumber nafkah keluarga serta mengemban usaha dan pekerjaan.  Untuk  itu  sekiranya  pantas  jika  laki-laki  mengambil  porsi kelipatan dari porsi yang diperoleh perempuan. 27
24 Fikria  Najitama,    “Jilbab  Dalam  Konstruksi  Pembacaan  Kontemporer  Muhammad Syahrur” , 208 25 Muhamad Syahrur, Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al- Mar’ah, (Damaskus: al- Ahali li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2000), hlm. 221
26 Asghar  Ali  Engineer, The  Rights  of  Women  in  Islam ,  (Malaysia:  Selangor  Darul  Islam, 1992), hlm. 41
27 Abi al-Fida’ Isma’il, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, juz 1, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 457

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Dalam  interpretasi  ayat-ayat  gender,  Syahrur  banyak  berpegang kepada  konsep  al-hudud  yang  dirumuskannya  yakni al-hadd  al  adna (perbatasan  maksimal), al-hadd  al-a‘la (perbatasan  minimal)  dan ma baynahuma (yang di antara keduanya). Ia menuduh bahwa kesalahan para fuqaha’ disebabkan karena mereka mencampur-adukkan ayat-ayat gender yang terdapat dalam al-Qur’an, antara yang bersifat hudud dengan yang bersifat ta‘limat. Ayat-ayat yang bersifat ta‘limat bisa dilanggar atau tidak dikerjakan,  atau  malah  mengerjakan  yang  sebaliknya,  karena  ia  hanya sekedar  petunjuk  etis.  Sedangkan  ayat-ayat hudud harus  bisa  mentolerir perilaku-perilaku  anak  manusia,  selama  perilaku  tersebut  masih  dalam batasan ma baynahuma dan belum melewati perbatasan al-adna (minimum) ataupun yang al-a‘la (maksimum). 28
Syahrur  menyatakan  bahwa  ayat  waris  yang  ada  dalam  al-Qur’an menjelaskan  tentang  batasan  maksimal  yang  berlaku  bagi  laki-laki  dan batasan  minimal  yang  berlaku  bagi  perempuan.  Jika  beban  ekonomi keluarga  sepenuhnya  atau  seratus  persen  ditanggung  pihak  laki-laki. Sedangkan  pihak  perempuan  sama  sekali  tidak  terlibat  atau  nol  persen, dalam  kondisi  ini  batasan  hukum  Allah  dapat  diterapkan  yaitu memberikan dua bagian pada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan. 29 Selanjutnya  Syahrur  menyatakan  bahwa  dari  sisi  persentase,  bagian minimal bagi perempuan adalah 33.3%, sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66.6%. Oleh karenanya, jika memberi laki-laki sebesar 75% dan  perempuan  diberi  25%,  maka  telah  melanggar  batasan  yang  telah ditetapkan  oleh  Allah,  namun  jika  membagi  60%  bagi  laki-laki  dan  40% bagi  perempuan,  maka  tidak  melanggar  batasan  hukum  Allah  karena masih berada dalam lingkup batas-batas hukum Allah. 30
Muhammad  Syahrur  mempertimbangkan  bahwa  Allah  telah menetapkan  batas  maksimal  bagi  laki-laki  dan  batas  minimal  bagi perempuan. Tugas kaum muslimin adalah berijtihad dengan bergerak di
28 Munir Muhammad Thahir al-Syawwaf, Tahafut Qira’ah Mu’ashirah, ( Limassol: Cypprus, 1993), hlm. 24 29 Maksudnya  bahwa  batas  minimal  ini  berlaku  ketika  perempuan  sama  sekali  tidak terlibat  dalam  mencari  nafkah  bagi  keluarga,  ketika  perempuan  ikut  mencari  nafkah, persentase  bagian  perempuan  bertambah  besar  mendekati  persentase  bagian  laki-laki, seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah. Lihat Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa  al-Qur’an:  Qira’ah  Mu`ashirah, (Beirut:  Syarikat  al-Mathbu’at  li  al-Tauzi  wa  al-Nasyr, 2000), hlm. 458
30 Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu`ashirah , hlm. 458

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
antara  batasan-batasan  tersebut  sesuai  dengan  kondisi  objektif  yang melingkupinya. 31 Di  samping  itu,  penentuan  seberapa  dekat  persentase tersebut  dapat  diterapkan,  harus  didukung  oleh  data-data  statistik  yang lengkap,  bukan  atas  dasar  emosional  semata,  baik  dari  pihak  laki-laki maupun  perempuan.  Ijtihad  dalam  Islam  didasarkan  atas  bukti-bukti material  dengan  selalu  mempertimbangkan  kemaslahatan  manusia  dan menerapkan prinsip kemudahan bagi masyarakat, bukan atas dasar emosi atau pendapat seseorang. 32
Muhammad Syahrur memandang ayat-ayat waris adalah bias jender. Dia  menyatakan  bahwa  ayat  ini  dianggap  bersifat  kondisional,  karena menurut  dia  Allah  menunjukkan  bahwa  jatah  laki-laki  menjadi  dua  kali lipat dari jatah perempuan dalam satu kasus saja, yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki. Hal ini berarti bahwa dalam wilayah himpunan, jatah laki-laki adalah dua kali lipat jatah perempuan. Ketika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki. 33

## Hukum Waris Muhammad Syahrur Ditinjau Dari Konsep Keadilan
Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  keadilan  didefinisikan  sebagai sama  berat,  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak,  berpihak  kepada  yang benar, berpegang pada kebenaran. 34 Kata adil ( al-'adl ) berasal dari bahasa Arab,  dan  dijumpai  dalam  al-Qur'an,  sebanyak  28  tempat  yang  secara etimologi  bermakna  pertengahan. 35 Dengan  demikian,  adil  berarti  tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain ( al-musâwah ). Istilah lain dari al-‘adl adalah al-qist , al-misl (sama bagian atau  semisal).  Secara  terminologis,  adil  berarti  mempersamakan  sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.
Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. 36
31 Pada saat yang sama, ijtihad dapat menerapkan prinsip mendekat di antara dua batasan tersebut yang dapat diberlakukan dengan menjadi titik keseimbangan antara keduanya, yakni masing-masing dari laki-laki dan perempuan menerima 50%. Prinsip ini didasarkan atas  kondisi  pewarisan  atau  perkembangan  latar  historis  atau  atas  pertimbangan keduanya sekaligus. Lihat Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa al-Qur’an, hlm. 458 32 Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa al-Qur’an, 459.
33 Muhammad  Syahrur, Dirasah  Islamiyah  Mu`ashirah  Nahwah  Ushul  Jadidah  li  al-Fiqh  al- Islami yang diterjemahkan oleh Sohiron Syamsudin yang berjudul Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Jakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 342
34 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 8
35 Muhammad  Fu'ad  Abd  al-Baqiy, Al-Mu'jam  al-Mufahras  li  Alfaz  Al-Qur'an    al-Karim , (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 448 – 449
36 Abdual Aziz Dahlan, et. all , ( editor ), Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Sementara  itu,  menurut  Murtadha  al-Mutthahari  ada  beberapa pengertian  pokok  tentang  keadilan,  di  antaranya  keadilan  mengandung makna pertimbangan atau keadaan setimbang dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun. Keadilan haruslah memperhatikan hak-hak pribadi atau golongan dengan memberikan hak  itu kepada yang  berhak, sedang lawan  dari  keadilan  adalah  kezaliman  yaitu  keadaan  di  mana  tidak menempatkan hak pada mestinya. 37 Dalam pandangan Islam, tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai  meski  mengacu  pada  pokok  agama  Islam,  yaitu  al-Qur’an  dan Hadis. Arti dari tujuan keadilan melalui jalur hukum yang harus berawal dari dua segi dan mengarah pada keadilan dua segi juga. Khususnya yang berkaitan  dengan  hukum  agar  mampu  tampil  sesuai  dengan  prinsip keadilan  secara  umum.  Perpaduan  mencari  keadilan  menjadi  standar hukum universal yang mampu tampil di mana pun dan kapan pun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.
Maksud  dari  muara  keadilan  dua  segi  adalah  tujuan  akhir  berupa keadilan  yang  harus  dicapai  oleh  sebuah  sistem  hukum  universal  mesti berorientasi  pada  keadilan  terhadap  manusia  dan  keadilan  terhadap Tuhan. Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang tidak bukan mungkin antara satu masyarakat manusia dengan yang lainya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya fleksibilitas produk keadilan mutlak perlu diperlakukan dalam heterogenitas manusia dan  lingkungannya,  sedangkan  muara  keadilan  adalah  kepada  Allah. Hukum  Allah  adalah  produk  hukum  yang  tetap  menempatkan  Allah sesuai dengan proporsinya sehingga perbuatan manusia harus tetap dalam koridor hukum Allah. Perpaduan dua segi ini diharapkan menjadi produk standar  panduan  mencari  keadilan  lewat  jalur  hukum.  Pada  akhirnya pedoman tersebut mampu tampil menjadi standar hukum universal yang mampu  tampil  di  mana  pun  dan  kapan  pun  sesuai  dengan  fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi. 38
Islam  sangat  memperhatikan  keadilan  ketika  menetapkan  hukum waris.  Jika    sebelum  Islam  datang,  perempuan  tidak  pernah dipertimbangkan untuk menjadi ahli waris (bahkan menjadi barang yang
Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 25
37 Nurcholis  Madjid, Islam  Kemanusiaan  dan  Kemoderenan,  Doktrin  dan  Peradaban,  Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimaanan, (Jakarta: Yayasan Wakaf, 1992), hlm. 513
38 Abdul Ghofur  Anshari, Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam, (Yogyakarta:  UII  Press, 2005), hlm. 153

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
diwariskan),  maka  setelah  Islam  datang  Allah  mengangkat  derajat perempuan  dengan  menjadikan  perempuan  sebagai  ahli  waris  dan mendapatkan bagian harta waris. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam al-Qur’an yakni perempuan mendapatkan setengah bagian laki-laki. Pada saat itu, perempuan tidak memiliki tanggung jawab apa pun karena hanya laki-laki  yang  memikul  tanggung  jawab  penuh  atas  nafkah  keluarga, sehingga hukum tersebut dianggap sudah adil.
Namun  dengan  berkembangnya  waktu  dan  zaman,  hukum  waris tersebut dirasa tidak mampu menjawab masalah yang timbul pada saat ini. Perempuan  saat  ini  telah  mengalami  banyak  kemajuan,  ia  tidak  hanya berkiprah dalam ranah domestik saja namun juga publik. Perempuan ikut bekerja dan menanggung beban nafkah keluarga. Bahkan sebaliknya, ada laki-laki  yang  hanya  mengandalkan  perempuan  untuk  memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sehingga tanggung jawabnya lebih ringan daripada perempuan. Kondisi zaman sekarang telah jauh berbeda dengan dahulu,  perempuan  ikut  menanggung  beban  menafkahi  keluarga, tanggung jawab dan beban antara laki-laki dan perempuan sekarang sama. Sehingga  perempuan  juga  berhak  mendapatkan  bagian  warisan  yang sepadan  dengan  laki-laki.  Ketika  hukum  waris  Islam  (perempuan mendapat  setengah  bagian  laki-laki)  diterapkan,  maka  hukum  ini belum mampu mewujudkan keadilan karena konteks masyarakat sekarang sangat lah jauh berbeda dari masyarakat Arab zaman dahulu.
Konsep yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur mampu menjawab masalah waris saat ini. Konsep batas maksimal dan batas minimal sangat fleksibel dalam menjawab permasalahan hukum waris yang muncul saat ini.  Batas  tersebut  adalah  bagian  minimal  bagi  perempuan  33.3%, sedangkan  bagian  maksimal  bagi  laki-laki  66.6%.  Ketika  antara  laki-laki dan  perempuan  sama-sama  memiliki  tanggung  jawab  dan  beban  yang sepadan maka untuk laki-laki bisa mendapatkan bagian harta waris 50% dan  perempuan  50%.  Jika  laki-laki  memiliki  tanggung  jawab  lebih  besar dari perempuan, maka laki-laki  mendapat  bagian 66.6% dan perempuan 33.3%  atau  laki-laki  60%  dan  perempuan  40%.  Bahkan  perempuan  bisa mendapatkan  60%  dan  laki-laki  40%  apabila  perempuan  yang  memiliki tanggung  jawab  lebih  besar  dari  pada  laki-laki.  Pembagian  dengan  cara tersebut tidak melanggar batasan hukum Allah karena masih berada dalam lingkup batas-batas hukum Allah. Berdasarkan hal tersebut, konsep yang ditawarkan Muhammad Syahrur dianggap mampu mengembalikan tujuan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
utama dari disyariatkannya hukum waris, yakni keadilan. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum perempuan.

## Penutup
Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan ( tirkah ) waris, menentukan siapa-siapa yang berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagiannya  masing-masing. Pada masa  pra-Islam,  perempuan  tidak  pernah  menjadi  ahli  waris  namun menjadi barang yang diwariskan. Ketika Islam datang, Islam mengangkat derajat perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai salah satu ahli waris dan  mendapat  bagian harta waris yakni perempuan  mendapatkan setengah bagian laki-laki.
Muhammad Syahrur mengadakan pembaharuan hukum waris dengan menetapkan al-hadd  al  adna (perbatasan  maksimal)  dan al-hadd  al-a‘la (perbatasan  minimal)  dalam  pembagian  harta  waris  untuk  laki-laki  dan perempuan. Dari sisi persentase, bagian minimal bagi perempuan adalah 33.3%,  sedangkan  bagian  maksimal  bagi  laki-laki  adalah  66.6%. Ketika antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab dan beban yang sepadan maka untuk laki-laki bisa mendapatkan bagian harta waris  50%  dan  perempuan  50%.  Jika  laki-laki  memiliki  tanggung  jawab lebih  besar  dari  perempuan,  maka  laki-laki  mendapat  bagian  66.6%  dan perempuan  33.3%  atau  laki-laki  60%  dan  perempuan  40%.  Bahkan perempuan bisa mendapatkan 60% dan laki-laki 40% apabila perempuan yang memiliki tanggung jawab lebih besar dari pada laki-laki.
Hukum  waris  Islam  terdahulu  dianggap  belum  mampu  menjawab problematika hukum waris yang muncul di masyarakat saat ini, sehingga pembaharuan hukum  dalam hal  waris yang  dilakukan oleh Muhammad Syahrur  mampu  mengembalikan  tujuan  utama  disyariatkannya  suatu hukum  yakni  keadilan.  Sehingga  tidak  ada  lagi  diskriminasi  terhadap kaum perempuan.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Akademika Pressindo, 1995.
Abdul  Ghofur  Anshori. Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam  Konsep  Kewarisan Bilateral Hazairin. Yogyakarta: UII Press, 2005.
Abdul Aziz Dahlan et. All . ( editor ), Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
Abi al-Fida’Isma’il. Tafsir al-Qur’an al-‘Azim. juz 1, Semarang: Toha Putra, tt.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Abu al-Fida’ Ibn Katsir. Tafsir al-Qur’an al-Karim. juz 1, Kairo: Dar Ihya’ al- Kutub al-‘Arabiyah, tt.
Ahmad Rofiq. Fiqh Mawaris. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001. Ahmad Zaki Mubarak. Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al- Quran Kontemporer ala M. Syahrur. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
Asghar Ali Engineer. The Rights of Women in Islam . Malaysia: Selangor Darul Islam, 1992.
Departemen Agama. Qur’an Tajwid Terjemah. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
M. Ali Hasan. Hukum Warisan dalam Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1992. Muhammad Fu'ad Abd  Al-Baqiy. Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim . Beirut: Dar al-Fikr, 1981. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Fikih Mawaris . Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
Muhammad  Syahrur. Al-Kitab  wa  al-Qur’an:  Qira’ah  Mu`ashirah. Beirut: Syarikat al-Mathbu’at li al-Tauzi wa al-Nasyr, 2000.
___, Nahw Ushul  Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al- Mar’ah. Damaskus: al- Ahali li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2000.
Muhyar Fanani. Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
Munir  Muhammad  Thahir  Al-Syawwaf. Tahafut  Qira’ah  Mu’ashirah. Limassol: Cypprus, 1993. Moch Asror Yusuf. Agama Sebagai Krirtik Sosial; di Tengah Arus Kapitalisme Global . Yogyakarta: IRCiSoD. Nurcholis  Madjid. Islam  kemanusiaan  dan  kemoderenan,  Doktrin  dan Peradaban,  sebuah  Telaah  Kritis  Tentang  Masalah  Keimaanan. Jakarta: Yayasan Wakaf, 1992
Q. Shaleh dkk. Asbabun Nuzul. Bandung: Diponegoro, 2000.
Sohiron  Syamsudin. Metodologi  Fiqih  Islam  Kontemporer. Jakarta:  eLSAQ Press, 2004.
Very  Verdiansyah. Islam  Emasipatoris;  Menafsir  Agama  Untuk  Praksis Pembebasan. Jakarta: P3M, 2004.
Afif  Muamar.  “Rekonstruksi  Hukum  Waris  Islam  (Telaah  Pemikiran Muhammad  Syahrur). dalam Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
Fikria  Najitama.  “Jilbab  Dalam  Konstruksi  Pembacaan  Kontemporer Muhammad Syahrur”, dalam Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 13, No. 1, Januari 2014.
Isniyatin  Faizah,  Febiyanti  Utami  Parera,  Silvana  Kamelya.  “Bagian  Ahli Waris  Laki-laki  dan  Perempuan  dalam  Kajian  Hukum  Islam”.  The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 2. 2021.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402