## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Perbandingan Pengaturan Status Penanaman Modal Perseroan Terbuka dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Arianti Nur Amira Mahasiswa Program Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia
E-mail : ariantinuramira@gmail.com

## Abstrak
Penanaman modal melalui perseroan terbuka merupakan penanaman modal secara tidak  langsung  atau  melalui portofolio .  Aspek  yang  cukup  penting  dalam pengaturan  penanaman  modal  adalah  status  penanaman  modal.  Dalam  penelitian ini  akan  dianalisis  perbandingan  pengaturan  status  penanaman  modal  perseroan terbuka  dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1967 tentang  Penanaman  Modal Asing  (UU  No.1/1976) juncto Undang-Undang  No.6  Tahun  1968  tentang Penanaman  Modal  dalam  Negeri  (UU  No.6/1968)  dan  Undang-Undang  No.25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UU  No.25/2007)  untuk  memberikan masukan  kepada  para stakeholder yang  berwenang  mengatur  mengenai penanaman  modal  dan  perseroan  terbuka  di  Indonesia  terkait  perlunya pembentukan  peraturan  yang  terkait  pengaturan  status  penanaman  modal perseroan  terbuka  setelah  terbitnya  UU  No.  25/2007.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan  kualitatif.  Berdasarkan  pembahasan,  ditemukan  simpulan  bahwa sebelum  terbitnya  UU  No.25/200,  perseroan  terbuka  memiliki  status  penanaman modal  dan  kriteria-kriteria  yang  jelas  untuk  diklasifikasikan  sebagai  Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sementara itu, sesudah terbitnya UU No.25/2007, tidak terdapat pengaturan mengenai status penanaman  modal  perseroan  terbuka  dikategorikan  PMA  atau  PMDN,  maupun aturan  yang  menyatakan  tegas  bahwa  perseroan  terbuka  diperlakukan  seperti PMDN  tanpa  melihat  entitas  pengendali  di  dalamnya.  Oleh  karena  hal  tersebut, diperlukan  pembentukan  aturan  yang  jelas  mengenai  status  penanaman  modal perseroan terbuka untuk memberikan kepastian hukum.
Kata kunci: Penanaman Modal, Perseroan Terbuka, PMA, PMDN

## Abstract
Investment  through  a  public  company  is  an  investment  indirectly  or  through  a portfolio. An important aspect in investment regulation is the status of investment. This  research  will  analyse  the  comparison  of  the  investment  status  of  a  public company in Law 1/1967 juncto Law 6/1968 and Law 25/2007 to provide input to stakeholders who regulate investment and public company in Indonesia regarding the need for formation of regulations related to the status of investment of public company  after  the  issuance  of  Law  25/2007.  The  research  method  used  in  this

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
research  is  a  normative  juridical  research  method  with  a  qualitative  approach. Based  on  the  analysis,  it  is  found  that  before  the  issuance  of  Law  25/2007,  a public company had a clear investment status and criteria to be classified as PMA or PMDN. Meanwhile, after the issuance of Law 25/2007, there is no regulation regarding the status of investment in public company whether it is categorized as PMA  or  PMDN,  or  regulations  which  is  state  firmly  that  an  public  company  is categorized  as  PMDN  without  noticing  the  controlling  entity.  Because  of  this,  a firm regulation form is needed to regulate these matters.
Keywords: Investment, Public Company, PMA, PMDN

## Pendahuluan
Pada tahun 2020, berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, terdapat 688 perseroan  terbatas  di  Indonesia  yang  berstatus  perseroan  terbuka. 1 Perseroan Terbuka  (PT  Tbk)  adalah  perseroan  publik  atau  perseroan  yang  melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang  pasar  modal.  Oleh  karena  banyaknya  perusahaan  yang  memiliki  status sebagai  PT  Tbk,  penting  bagi  pemerintah  untuk  menjamin  kepastian  hukum melalui  instrumen  guna  mengawal  PT  Tbk.  Instrumen  yang  paling  tepat  adalah instrumen  hukum.  Instrumen  hukum  yang  dimaksud  di  sini  adalah  peraturan perundang-undangan.  Instrumen  hukum  yang  mencukupi  akan  mewujudkan adanya kepastian hukum baik untuk investor maupun untuk masyarakat. 2
Penanaman  modal  melalui  PT  Tbk  merupakan  penanaman  modal  secara tidak langsung atau melalui portofolio . Penanaman modal terbagi menjadi 2 yaitu penanaman  modal  langsung  dan  tidak  langsung.  Penanaman  modal  langsung merupakan  penanaman  modal  dalam  bentuk  investasi  dengan  jalan  membangun, membeli  total,  atau  mengakuisisi  perusahaan. 3 Sementara  itu,  penanaman  modal tidak  langsung  dilakukan  melalui  pasar  modal  dengan  melakukan  investasi  pada instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. 4
1 Bursa Efek Indonesia, “Profil Perusahaan Tercatat”, < https://www.idx.co.id/perusahaan- tercatat/profil-perusahaan-tercatat/> , diakses pada 8 Mei 2020, pukul 17.02 WIB.
2 Ageng Aji Panggayuh dan Wenny Setiawati, “Status Perusahaan Penanaman Modal Asing  Bagi  Anak  Perusahaan  Dalam  Negeri:  Perbandingan  Pengaturan  di  Negara Indonesia dengan India dan Australia”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm 1.
3 Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing , Cetakan Pertama, (Jakarta: IND- HILL.CO, 2003), hlm. 28.
4 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi , (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007), hlm. 71.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Aspek  yang  cukup  penting  dalam  pengaturan  penanaman  modal  adalah status penanaman modal. Hal ini penting karena melalui status penanaman modal, dapat  diketahui  bidang-bidang  usaha  yang  tertutup  atau  terbuka  untuk  sebuah perusahaan melakukan kegiatan berusahanya. Selain itu, status penanaman modal juga penting untuk ditentukan karena akan berpengaruh kepada status penanaman modal  anak  perusahaan  apabila  sebuah  perusahaan  memiliki  anak  perusahaan, serta  bidang-bidang  usaha  yang  dapat  dilakukan  anak  perusahaan  tersebut. Terdapat 2  status penanaman modal, yaitu PMA dan PMDN.
Pengaturan penanaman  modal di  Indonesia  pada awalnya diatur di  dalam UU  No.1/1967  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1970  tentang  Perubahan  dan  Tambahan  UU  No.1/1967.  Sementara  itu,  untuk penanaman  modal  dalam  negeri  diatur  di  dalam  UU  No.6/  1968  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1970  tentang  Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No.6/1968).
Salah  satu  peraturan  pelaksana  dari  UU  No.1/1967  serta  UU  No.6/1968 adalah  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.17  Tahun  1986  tentang Persyaratan  Pemilikan  Saham  Nasional  Dalam  Perusahaan  Penanaman  Modal Asing  untuk  Diberi  Perlakuan  yang  Sama  seperti  Perusahaan  Penanaman  Modal Dalam  Negeri  (Keppres  No.17/1986)  yang  kemudian  diubah  dengan  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  No.17  Tahun  1986  tentang  Persyaratan  Pemilikan Saham  Nasional  Dalam  Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing  untuk  Diberi Perlakuan  yang  Sama  seperti  Perusahaan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (Keppres  No.50/1987).  Dalam  peraturan  tersebut,  diatur  mengenai  syarat-syarat perusahaan  PMA  serta  PT  Tbk  yang  dapat  diberikan  perlakuan  sama  sebagai perusahaan PMDN.
Pada  saat  ini,  penanaman  modal  di  Indonesia  diatur  melalui  UU No.25/2007.  Selain  dalam  UU  No.25/2007,  instrumen  hukum  penanaman  modal di Indonesia juga terdiri dari peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai penanaman  modal,  seperti  peraturan  presiden  mengenai  daftar  negatif  investasi yang  saat  ini  diatur  di  dalam  Peraturan  Presiden  No.  44  Tahun  2016  tentang Daftar  Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Persyaratan  di  Bidang  Penanaman  Modal  (Perpres  No.44/2016).  Kemudian, sektor  penanaman  modal  di  Indonesia  juga  diatur  dalam  bentuk  peraturan- peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
Dalam  Pasal  1  angka  1  UU  No.25/2007,  dinyatakan  bahwa  penanaman modal  adalah  segala  bentuk  kegiatan  menanam  modal,  baik  penanam  modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara  Republik  Indonesia.  Kemudian,  pengertian  PMA  berdasarkan  Pasal  1 angka 3 UU No.25/2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik  yang  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang  berpatungan dengan  penanam  modal  dalam  negeri.  Berdasarkan  Pasal  2  UU  No.25/2007 berlaku  untuk  penanaman  modal  di  semua  sektor  di  wilayah  Negara  Republik Indonesia, namun  berdasarkan Penjelasan Pasal  UU No.25/2007,  yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia hanyalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung  atau portofolio .  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  Pasal  2  UU  No.25/2007 dapat  diketahui  bahwa  penanaman  modal  yang  tunduk  terhadap  UU  No.25/2007 adalah penanaman modal langsung.
Namun,  pada  tahun  2013,  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM) mengeluarkan  peraturan  pelaksana  atas  UU  No.25/2007  dalam  bentuk  Peraturan Kepala  BKPM Republik  Indonesia No.5 Tahun  2013 tentang Pedoman dan Tata Cara  Perizinan  dan  Non  Perizinan  Penanaman  Modal  (Perka  BKPM  No.5/2013) yang  dalam  salah  satu  pasalnya  mengatur  mengenai  status  penanaman  modal perseroan terbuka. Pada dasarnya, Perka BKPM No.5/2013 merupakan peraturan yang dibuat sebagai tata laksana dan prosedur dan administratif untuk mengajukan aplikasi  ke  BKPM,  namun  ternyata  di  dalamnya  terdapat  ketentuan-ketentuan substansial  non  prosedural  yang  bertujuan  mempertegas  beberapa  ketidakpastian mengenai  penanaman  modal  khususnya  untuk  perseroan  terbuka  dan  status  anak perusahaan PT PMA. 5
5 Yozua  Makes,  “Implementasi  Hukum  Penanaman  Modal  Langsung  Terhadap Perusahaan  Terbuka:  Suatu  Kajian  Atas  Perka  BKPM  5/2013  dan  Apa  yang  Akan  Terjadi Seandainya  Perka  BKPM  5/2013  Tidak  Diubah  Dengan  Perka  BKPM  12/2013”,  Jurnal  Hukum dan  Pasar  Modal  (Desember  2013-April  2014),  (Jakarta:  Himpunan  Konsultan  Hukum  Pasar Modal, 2013), hlm 8.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Pengaturan  tersebut  terlihat  di  dalam  Pasal  49  Perka  BKPM  No.5/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa PT Tbk masuk di  dalam  pengklasifikasian PMA atau PMDN di dalam BKPM, namun penentuannya ditentukan berdasarkan pemegang  saham  pengendalinya  yang  merupakan  bentuk  dari  penanaman  modal langsung,  bukan  dari  pemegang  saham  melalui portfolio atau  yang  dibeli  dari pasar  modal.  Namun,  pada  tahun  yang  sama,  BKPM  mencabut  pasal  tersebut melalui Peraturan Kepala  BKPM Republik  Indonesia No.12 Tahun 2013 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Kepala  BKPM  Republik  Indonesia  No.5  Tahun  2013 tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Perizinan  dan  Nonperizinan  Penanaman  Modal (Perka  BKPM  No.12/2013).  Perka  BKPM  No.5/2013  sendiri  kemudian  dicabut dengan  Peraturan  Kepala  BKPM  No.15  Tahun  2015  tentang  Pedoman  dan  Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.15/2015). Semenjak  dicabutnya  pasal  itu  dari  Perka  BKPM  No.5/2013  sampai  dengan terbitnya peraturan Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  Peraturan  BKPM  No.6  Tahun  2018  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara Perizinan  dan  Fasilitas  Penanaman  Modal  (Perka  BKPM  No.6/2018),  tidak  ada pengaturan mengenai status penanaman modal PT Tbk.
Berdasarkan latar belakang  yang diuraikan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk  dilakukan suatu penelitian untuk  menganalisis  perbedaan  pengaturan status penanaman modal PT Tbk dalam UU No.1/1967 juncto UU No.6/1968 dan UU  No.25/2007.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  kepada para stakeholder yang berwenang mengatur mengenai  penanaman modal dan  PT Tbk di Indonesia terkait dengan perlunya pembentukan peraturan yang lebih jelas terkait  pengaturan  status  penanaman  modal  PT  Tbk  setelah  terbitnya  UU No.25/2007.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  yuridis normatif  adalah  jenis  penelitian  yang  lazim  dilakukan  dalam  kegiatan

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
pengembangan  ilmu  hukum  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  dogmatika  hukum. 6 Pendekatan  yuridis  normatif  dimaksudkan  untuk  menganalisis  bahan  sesuai dengan  norma-norma  hukum  yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari undang-undang, keputusan presiden, serta, peraturan BKPM.
Dalam  penelitian  ini,  data  yang  dikumpulkan  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  perpustakaan  dan  melalui  pencarian  secara daring . Perpustakaan yang dituju oleh penulis untuk mengumpulkan data sekunder adalah perpustakaan  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  dan  perpustakaan  pusat Universitas Indonesia. Data sekunder tersebut terdiri dari 2 klasifikasi bahan atau materi hukum,  yaitu bahan atau materi hukum  primer  yang terdiri  dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU No.1/1967);
2. Undang-Undang  No.6  Tahun  1968  tentang  Penanaman  Modal  Dalam Negeri  Pengertian  Perusahaan  Nasional  dan  Perusahaan  Asing  (UU  No. 6/1968);
3. Undang-Undang  No.25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UU No.25/2007);
4. Keputusan  Presiden  No.17  Tahun  1986  tentang  Persyaratan  Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk Diberi Perlakuan  yang  Sama  Seperti  Perusahaan  Penanaman  Modal  Dalam Negeri (Keppres No.17/1986);
5. Keputusan  Presiden  No.50  Tahun  1987  tentang  Perubahan  Keputusan Presiden  Nomor  17  Tahun  1986  tentang  Persyaratan  Pemilikan  Saham Nasional  dalam  Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing  untuk  Diberi Perlakukan  Sama  Seperti  Perusahaan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (Keppres No.50/1987)
6. Peraturan  Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Republik Indonesia No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.5/2013)
6 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binda Cipta, 1976), hlm 4.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Kemudian,  bahan  atau  materi  hukum  sekuder  yang  terdiri  dari  pendapat  hukum para  ahli  hukum,  buku-buku  penelitian  (litbang)  hukum,  hasil-hasil  karya  ilmiah dan  hasil  penelitian  para  sarjana  hukum,  dan  badan  kepustakaan  bidang  hukum lainnya.

## Pembahasan
1. Status Penanaman Modal PT Tbk Sebelum UU No. 25/2007
Penanaman  modal  di  Indonesia  pertama  kali  diatur  dalam  UU  No.1/1967 yang  mengatur  mengenai  penanaman  modal  asing.  Sementara  itu,  untuk penanaman  modal  dalam  negeri  diatur  pada  UU  No.6/1968  yang  mengatur mengenai  penanaman  modal  dalam  negeri.  Dalam  Pasal  1  UU  No.1/1967 dinyatakan  bahwa  penanaman  modal  asing  di  dalam  UU  No.1/1967  hanya meliputi  penanaman  modal  asing  secara  langsung  yang  dilakukan  menurut  atau berdasarkan  ketentuan-ketentuan  UU  No.1/1967  dan  yang  digunakan  untuk menjalankan  perusahaan  di  Indonesia,  dalam  arti  bahwa  pemilik  modal  secara langsung  menanggung  risiko  dari  penanaman  modal  tersebut. 7 Kemudian,  hal tersebut dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 1 UU No.1/1967 yang menjelaskan bahwa  penanaman  modal  asing  secara  langsung  berarti  berbeda  dari  pada  kredit yang risiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam maka di dalam penanaman modal  asing  risiko  penggunaannya  menjadi  tanggungan  penanam. 8 Oleh  karena itu, UU No.1/1967 melalui pasal ini menegaskan hanya mengatur hal penanaman modal asing dan tidak mengatur hal kredit.
Selanjutnya, Pasal 2 UU No.1/1967 menyatakan bahwa modal asing yang dimaksud  di  dalam  undang-undang  ini  terdiri  dari  alat  pembayaran  luar  negeri yang  bukan  merupakan  bagian  dari  kekayaan  devisa  Indonesia  yang  bukan merupakan  bagian  dari  kekayaan  devisa  Indonesia,  alat-alat  perusahaan  yang termasuk  juga  penemuan  baru  milik  orang  asing  serta  bahan-bahannya  yang dimasukkan  dari  luar  ke  dalam  wilayah  Indonesia  yang  tidak  dibiayai  dari kekayaan  devisa  Indonesia,  serta  bagian  dari  hasil  perusahaan  yang  berdasarkan
7 Indonesia (a), Undang-Undang Penanaman Modal Asing , UU No. 1 Tahun 1967, LN Tahun 1967 No. 1, TLN No. 2818., Pasal 1.
8 Ibid ., Penjelasan Pasal 1.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
UU    No.1/1967  diperbolehkan  untuk  ditransfer,  namun  dipergunakan  untuk membiayai perusahaan di Indonesia. 9
Berdasarkan  Pasal  1  UU  No.1/1967 jo Pasal  2  UU  No.1/1967  dapat disimpulkan  bahwa  penanaman  modal  yang  dikecualikan  oleh  undang-undang penanaman  modal  adalah  penanaman  modal  dalam  bentuk  kredit.  Terkait pengaturan  penanaman  modal  melalui  mekanisme  pasar  modal  atau  penanaman modal secara portfolio serta status dari PT Tbk di dalam undang-undang ini tidak ditemukan pengaturannya.
Sementara itu, di dalam UU No.6/1968 justru diatur mengenai penanaman modal  secara  tidak  langsung.  Modal  dalam  negeri  berdasarkan  Pasal  1  UU No.6/1968  memiliki  pengertian  berupa  bagian  dari  kekayaan  masyarakat Indonesia,  termasuk  hak-hak  dan  benda-benda,  baik  yang  dimiliki  oleh  negara maupun  swasta  nasional  atau  swasta  asing  yang  berdomisili  di  Indonesia,  yang disisihkan  atau  disediakan  untuk  menjalankan  usaha  sepanjang  modal  tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 UU No.1/1967. 10 Pihak swasta yang dimaksudkan dalam undang-undang itu adalah yang memiliki modal dalam negeri yang  terdiri  dari  perorangan  dan/atau  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. 11
Dalam  Penjelasan  Pasal  1  UU  No.6/1968  dinyatakan  klasifikasi  modal dalam  negeri  berdasarkan  pihak  pemiliknya  yang  terdiri  dari  negara  atau pemerintah  dan  swasta.  Untuk  modal  dalam  negeri  yang  dimiliki  swasta  dapat terdiri dari:
a) yang  dimiliki  oleh  swasta  nasional  (warga-negara  Indonesia),  baik perorangan maupun badan hukum, termasuk koperasi;
b) yang dimiliki oleh swasta asing (warga-negara asing), baik perorangan maupun badan hukum.
9 Ibid ., Pasal 2
10 Indonesia (b), Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri , UU No. 6 Tahun 1968, LN Tahun 1968 No. 33, TLN No. 2853., Pasal 1 ayat 1.
11 Ibid ., Pasal 1 ayat 2.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Selain itu, alat-alat pembayaran luar negeri yang dimiliki oleh negara dan swasta nasional  yang  disisihkan  atau  disediakan  untuk  menjalankan  usahanya  di Indonesia termasuk pula sebagai modal dalam negeri. 12
Lebih  lanjut,  dalam  Penjelasan  Pasal  2  UU  No.6/1968  dinyatakan  bahwa penanaman modal sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 1 UU No.6/1968 dapat  berupa  penanaman  modal  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Penanaman modal langsung maksudnya adalah penanaman modal yang langsung dilakukan  oleh  pemiliknya.  Penanaman  modal  tidak  langsung  tersebut  dapat terdiri dari pembelian obligasi-obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan negara, emisi-emisi  lainnya  (saham-saham)  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  serta deposito  dan  tabungan  yang  berjangka  sekurang-kurangnya  satu  tahun. 13 Oleh karena  hal  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  UU  No.6/1968  mengatur  mengenai penanaman modal secara tidak langsung atau penanaman modal portofolio .
Untuk  memperjelas  pengaturan  mengenai  status  penanaman  modal  PT Tbk,  pemerintah  mengeluarkan  aturan  pelaksana  dari  UU  No1/1967  dan  UU No.6/1968,  yaitu  Keppres  No.1/1986  yang  mengatur  mengenai  persyaratan pemilikan  saham  nasional  perusahaan  PMA  untuk  diberi  perlakuan  yang  sama seperti  perusahaan  PMDN.  Dalam  Keppres  No.1/1986  disebutkan  bahwa perusahaan  PMA  yang  minimal  51%  (lima  puluh  satu  persen)  sahamnya  dijual melalui  pasar  modal  atau  minimal  51%  (lima  puluh  satu  persen)  sahamnya dimiliki  oleh  negara  dan/atau  swasta  nasional  serta  yang  dijual  melalui mekanisme  pasar modal,  dengan ketentuan bahwa saham  yang ditawarkan untuk dijual  melalui  pasar  modal  tersebut  minimal  sebesar  20%  (dua  puluh  persen), diberikan  perlakuan  sama  seperti  perusahaan  yang  dibentuk  dalam  rangka  UU No.6/1968,  yaitu sebagai perusahaan PMDN. 14 Aturan tersebut kemudian diubah dalam  Keppres  No.50/1987  yang  menyatakan  bahwa  perusahaan  PMA  yang minimal 45% (empat puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional dengan syarat 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham
12 Ibid . . 13 Ibid ., Penjelasan Pasal 1 ayat 2. 14 Inodnesia (c), Keputusan Presiden  tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun  1986  Tentang  Persyaratan  Pemilikan  Saham  Nasional  Dalam  Perusahaan  Penanaman Modal A sing  Untuk  Diberi  Perlakukan  Sama  Seperti  Perusahaan  Penanaman  Modal  Dalam Negeri , Keppres No. 50 Tahun 1987.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
dijual melalui pasar modal sebagai saham atas nama diberi perlakuan sama seperti perusahaan yang dibentuk dalam rangka UU No.1/1968 atau perusahaan PMDN. 15
Berdasarkan analisis mengenai UU No.6/1968 jo UU No.1/1967 serta Keppres No.1/1986 jo Keppres  No.50/1987,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  mengenai status penanaman modal PT Tbk dalam rezim UU No.1/1967 dan UU No.6/1968. Pertama ,  perusahaan  yang  menjual  sahamnya  di  pasar  modal,  tunduk  juga  di dalam  peraturan  penanaman  modal,  termasuk  pengaturan  mengenai  klasifikasi status penanaman modal PMDN maupun PMA. Kedua , perusahaan yang menjual sahamnya  di  pasar  modal  berstatus  PMA  apabila  perusahaan  tersebut  tidak memenuhi  kriteria  di  dalam  Keppres  No.1/1968 jo Keppres  No.50/1987. Ketiga , perusahaan tersebut dapat memiliki status PMDN apabila memenuhi kriteria yang tercantum di dalam Keppres No.1/1968 jo Keppres No.50/1987.
2. Status Penanaman Modal PT Tbk Setelah UU No. 25/2007
Pada  tahun  2007,  pemerintah  negara  Republik  Indonesia  menerbitkan peraturan  baru  yang  menggantikan  UU  No.1/1967  dan  UU  No.6/1968  beserta peraturan  perubahan  dan  pelaksananya,  yaitu  UU  No.25/2007.  Dalam  undang- undang  itu,  penanaman  modal  asing  maupun  penanaman  modal  dalam  negeri diatur di dalam satu undang-undang. Meskipun begitu, UU No.25/2007 tidak serta merta  mencabut  peraturan  peraturan  pelaksana  dari  UU  No.1/1967  dan  UU No.1/1968  beserta  peraturan  perubahan  dan  pelaksananya.  Hal  ini  tercantum  di dalam  Pasal  37  UU  No.25/2007  yang  menyatakan  bahwa  pada  saat  UU No.25/2007  ini  berlaku,  semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari  UU  No.1/1967  beserta  perubahannya  dan UU  No.6/1968  beserta  perubahannya  dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak bertentangan  dan  belum  diatur  dengan  peraturan  pelaksanaan  yang  baru berdasarkan UU No.25/2007. 16
Dalam  Pasal  1  angka  1  UU  No.25/2007,  penanaman  modal  didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri  maupun  penanam  modal  asing  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara
15 Ibid .
16 Indonesia (d), Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007 , LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724., Pasal 37.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Republik  Indonesia. 17 Penanaman  modal  dalam  negeri  menurut  UU  25/2007 didefinisikan  sebagai  kegiatan  menanam  modal  untuk  melakukan  usaha  di wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanam  modal  dalam negeri  dengan  menggunakan  modal  dalam  negeri. 18 Sementara  itu,  penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanam  modal  asing,  dalam bentuk    modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang  berpatungan  dengan  penanam modal dalam negeri. 19
Berbeda dengan UU No.6/968 yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam  negeri  terdiri  dari  penanaman  modal  langsung  dan  tidak  langsung,  dalam Pasal  2  UU  No.25/2007  ditegaskan  bahwa  ketentuan  dalam  UU  No.25/2007 berlaku  bagi  penanaman  modal  di  semua  sektor  di  wilayah  negara  Republik Indonesia. Namun, dalam Penjelasan Pasal 2 UU No.25/2007, dinyatakan bahwa penanaman  modal  di  semua  sektor  wilayah  negara  Republik  Indonesia  hanya mencakup  penanaman  modal  langsung  dan  tidak  termasuk  penanaman  modal tidak langsung atau portfolio . 20
Selain  itu,  penanaman  modal  tidak  langsung  atau portfolio juga dikecualikan  di  dalam  penentuan  daftar  negatif  investasi.  Pengecualian  tersebut pertama  kali  tercantum  di  dalam  Pasal  5  Peraturan  Presiden  No.36  Tahun  2010 tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang  Terbuka dengan  Persyaratan  di  Bidang  Penanaman  Modal  (Perpres  No.36  Tahun  2010 yang  menyatakan  bahwa  Pasal  1  dan  Pasal  2  UU  No.36/2010  yang  mengatur mengenai  bidang  usaha  yang  tertutup  dan  bidang  usaha  yang  terbuka  bersyarat untuk penanaman modal tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. 21
Pada  saat  ini,  peraturan  yang  mengatur  mengenai  daftar  negatif  investasi adalah Perpres No.44/2016. Pada Pasal 8 Perpres No.44/2016, dinyatakan apabila pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada bidang usaha  yang terbuka dengan
17 Ibid ., Pasal 1 angka 1.
18 Ibid ., Pasal 1 angka 2.
19 Ibid. , Pasal 1 angka 3.
20 Ibid ., Pasal 2.
21 Indonesia  (e), Peraturan  Presiden  tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang  Penanaman  Modal ,  Perpres  No.  36 Tahun 2010., Pasal 5.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
persyaratan  dilakukan  secara  tidak  langsung  atau  portfolio  yang  transaksinya dilakukan  melalui  pasar  modal  dalam  negeri,  bidang  usaha  yang  terbuka  dengan persyaratan menjadi bidang usaha terbuka. 22 Perlakuan ini sama dengan perlakuan Perpres  No.44/2016  terhadap  penanaman  modal  dalam  negeri.  Berdasarkan  hal- hal  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  UU  No.25/2007  serta  peraturan  pelaksananya tidak memberikan lagi pengaturan terhadap penanaman modal tidak langsung atau portofolio .
Namun, pada tahun 2013 BKPM Republik Indonesia mengeluarkan Perka BKPM  No.5/2013  yang  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  UU  No.25/2007 yang  dalam  beberapa  pasalnya  mengatur  mengenai  penanaman  modal  di  dalam PT  Tbk.  Dalam  Perka  BKPM  No.5/2013,  pengaturan  mengenai  PT  Tbk ditemukan  di  dalam  Pasal  49  dan  50  Perka  BKPM  No.5/2013.  Pasal  49  dan  50 Perka BKPM No.5/2013 mengatur mengenai hal-hal berikut. 23
1) Pengertian dari Pengendali PT Tbk yang didefinisikan sebagai pihak yang memiliki  saham  lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen)  dari  seluruh  saham yang  disetor  penuh,  atau  pihak  yang  mempunyai  kemampuan  untuk menentukan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  dengan  cara  apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka;
2) Kategori  status  penanaman  modal  PT  Tbk  berupa  PMA  atau  PMDN, yaitu:
a. PT Tbk berstatus  PMA apabila seluruh atau  salah satu  pengendali adalah PMA; dan
b. PT  Tbk  berstatus  PMDN  apabila  seluruh  pengendali  adalah PMDN;
3) Kewajiban  PT  Tbk  yang  dikategorikan  sebagai  perusahaan  PMA  untuk memiliki  izin  prinsip/izin  prinsip  perubahan  apabila  terjadi  perubahan pengendali;
4) Tata cara permohonan izin prinsip/izin prinsi perubahan atas PT Tbk yang harus dilengkapi rekaman surat dari pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai pengendali.
Berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Perka BKPM No.5/2013 terlihat bahwa Perka BKPM  5/2013  mengatur  juga  mengenai  penanaman  modal  yang  dilakukan melalui pasar modal atau dalam bentuk penanaman modal tidak langsung karena
22 Indonesia  (f), Peraturan  Presiden  tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang  Penanaman  Modal ,  Perpres  No.  44 Tahun 2016., Pasal 8.
23 Indonesia  (g), Peraturan  Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  tentang Pedoman  dan  Tata  Cara  Perizinan  dan  Nonperizinan  Penanaman  Modal ,  Perka  BKPM  No.  5 Tahun 2013., Pasal 49 dan 50.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
peraturan  ini  mengatur  juga  mengenai  status  penanaman  modal  PT  Tbk. Kemudian, Perka BKPM No.5/2013 juga menjadikan pengendali PT Tbk sebagai penentu PT Tbk merupakan PMA maupun PMDN. Selain itu, berdasarkan Perka BKPM No. 5/2013 ini, PT Tbk memiliki kewajiban yang sama dengan perusahaan PMA apabila masuk ke dalam kategori PMA berdasarkan entitas pengendalinya.
Namun,  pada  tahun  yang  sama,  BKPM  mencabut  pasal  tersebut  melalui Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia No.2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas  Peraturan  Kepala  BKPM  Republik  Indonesia  No.5  Tahun  2013  tentang Pedoman  dan  Tata  Cara  Perizinan  dan  Nonperizinan  Penanaman  Modal  (Perka BKPM No.12/2013). Sampai dengan Peraturan Kepala  BKPM No.6 Tahun 2018 tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Perizinan  dan  Fasilitas  Penanaman  Modal sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan  Kepala  BKPM  No.5  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  BKPM  No.6  Tahun  2018  tentang  Pedoman  dan  Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, tidak pernah ada lagi pengaturan mengenai status penanaman modal PT Tbk.
Meskipun  penananaman  modal  tidak  langsung  atau  melalui portfolio dikecualikan  dalam  UU  No.25/2007  serta  peraturan  pelaksananya,  serta pemberlakuannya  terhadap  daftar  negatif  investasi  secara  tersirat  disamakan dengan  penanaman  modal  dalam  negeri.  Sampai  saat  ini  tidak  terdapat  aturan yang menyatakan status penanaman modal PT Tbk merupakan penanaman modal dalam  negeri.  Padahal,  status  penanaman  modal  dari  suatu  perusahaan  sangatlah penting.  Salah  satunya  untuk  digunakan  dalam  penentuan  status  penanaman modal  anak  perusahaan  dari  PT  Tbk  apabila  PT  Tbk  tersebut  memiliki  anak perusahaan.

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  atas  status  penanaman  modal  PT  Tbk  sebelum  dan sesudah terbitnya UU No.25/2007, ditemukan simpulan bahwa sebelum terbitnya UU  No.25/2007,  PT  Tbk  memiliki  status  penanaman  modal  dan  kriteria-kriteria yang  jelas  untuk  diklasifikasikan  sebagai  PMA  atau  PMDN.  Hal  ini  karena  UU No.  1/1968  mengakui  penanaman  modal  tidak  langsung  dan  terdapatnya pengaturan  terkait  syarat  penentuan  status  PMDN  PT  Tbk  dalam  peraturan
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
pelaksana UU No. 1/1967 dan UU No.1/968, yaitu dalam Keppres No.17/1986 jo Keppres  No.50/1987.  Sementara  itu,  sesudah  terbitnya  UU  No.25/2007,  PT  Tbk karena  penanaman  modalnya  tidak  langsung  atau  dilakukan  melalui portfolio , dikecualikan  dari  pengaturan  penanaman  modal  karena  berdasarkan  Pasal  2  UU No.25/2007,  penanaman  modal  yang  diatur  dalam  UU  No.25/2007  hanya penanaman  modal  langsung.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  pengecualian  PT  Tbk untuk  tunduk  dengan  daftar  negatif  investasi  sejak  Perpres  No.39/2010  sampai dengan  Perpres  No.44/2016.  BKPM  pernah  menerbitkan  peraturan  berupa  Perka BKPM  No.5/2013  yang  mengatur  mengenai  status  penanaman  modal  PT  Tbk yang  kriterianya  ditentukan  oleh  pengendali  PT  Tbk.  Namun,  pada  tahun  yang sama aturan tersebut  dihapuskan melalui Perka  BKPM No.12/2013.  Oleh karena itu,  sampai  saat  ini,  tidak  terdapat  aturan  mengenai  status  penanaman  modal  PT Tbk  dalam  bentuk  klasifikasi  suatu  PT  Tbk  dapat  dikategorikan  PMA  atau PMDN,  maupun  aturan  yang  menyatakan  tegas  bahwa  PT  Tbk  diperlakukan seperti  PMDN  tanpa  melihat  entitas  pengendali  di  dalamnya.  Padahal  status penanaman  modal  ini  penting  untuk  dimiliki  setiap  perusahaan,  salah  satunya untuk  menentukan  status  penanaman  modal  anak  perusahaan  apabila  PT  Tbk memiliki  anak  perusahaan.  Oleh  karena  hal  tersebut,  diperlukan  pembentukan aturan  yang  jelas  mengenai  status  penanaman  modal  PT  Tbk  untuk  memberikan kepastian hukum.

## Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang  Perseroan  Terbatas .  UU  No.  40  Tahun  2007.  LN. 2007 No.106. TLN No.4756.
------. Undang-Undang Pasar Modal . UU No.8 Tahun 1995. LN.1995 No.64. TLN No.3608.
------. Undang-Undang Penanaman Modal . UU No. 25 Tahun 2007 LN. 2007 No. 67. TLN No. 4724.
-------. Undang-Undang  Penanaman  Modal  Asing .  UU  No.  1  Tahun  1967.  LN 1967 No. 1. TLN No. 2818.
-------. Undang-Undang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri .  UU  No.  6  Tahun 1968. LN. 1968 No. 33. TLN No. 2853.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
-------. Keputusan  Presiden  tentang  Persyaratan  Pemilikan  Saham  Nasional Dalam  Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing  untuk  Diberi  Perlakuan yang  Sama  seperti  Perusahaan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri . Keppres No. 17 Tahun 1986.
------. Keputusan  Presiden  tentang  Perubahan  Keputusan  Presiden  Nomor  17 Tahun  1986  Tentang  Persyaratan  Pemilikan  Saham  Nasional  Dalam Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing  Untuk  Diberi  Perlakukan  Sama Seperti  Perusahaan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri ,  Keppres  No.  50 Tahun 1987.
------. Peraturan  Presiden  tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang  Penanaman Modal , Perpres No. 36 Tahun 2010.
------. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan  Tata  Cara  Perizinan  dan  Nonperizinan  Penanaman  Modal ,  Perka BKPM No. 5 Tahun 2013.

## Buku dan Jurnal Ilmiah
Panggayuh,  Ageng  Aji  dan  Wenny  Setiawati. Status  Perusahaan  Penanaman Modal  Asing  Bagi  Anak  Perusahaan  Dalam  Negeri:  Perbandingan Pengaturan  di  Negara  Indonesia  dengan  India  dan  Australia .  Jakarta: Universitas Indonesia. 2015
Panjaitan, Hulman. Hukum Penanaman Modal Asing . IND-HILL.CO. Cetakan Pertama. Jakarta. 2003
Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi . Bandung: CV. Nuansa Aulia: 2007
Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. .Bandung: Binda Cipta. 1976
Makes,Yozua.  “Implementasi  Hukum  Penanaman  Modal  Langsung  Terhadap Perusahaan  Terbuka:  Suatu  Kajian  Atas  Perka  BKPM  5/2013  dan  Apa yang  Akan  Terjadi  Seandainya  Perka  BKPM  5/2013  Tidak  Diubah Dengan  Perka  BKPM  12/2013”,  Jurnal  Hukum  dan  Pasar  Modal (Desember 2013-April 2014).  Jakarta: Himpunan Konsultan Hukum Pasar
Modal. 2013 Internet Bursa Efek Indonesia, “Profil Perusahaan Tercatat”, < https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/> ,