## Diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas dalam prespektif religiusitas
Elisabeth Febriana Daniputri Harnowo 1 , Elly Kristiani Purwendah 2* , Wiwin Muchtar Wiyono 3 , Ikama Dewi Setia Triana 4 1,2*,3,4 Universitas Wijayakusuma, Purwokerto – Indonesia
1 elisabethfebriana28@gmail.com, 2 ellykpurwendah@gmail.com, 3 wiwin.muchtar01@gmail.com,
4 trianadewi007@gmail.com
Keywords : Discrimination, Gender Equality, Sexual Violence, Religiosity, Religious Figures

## Abstract
The  rate  of  sexual  violence  is  increasing  every  year.  Many cases of sexual violence stop midway or are only resolved at the  mediation  level.  Even  though  normatively  this  has  been completed,  the  victim’s  right  to  protection  does  not  apply  to living his or her life again in society. This research focuses on the response and role of religious figures in handling cases of sexual violence. This research uses a Normative Sociological approach method.  The  assumption  that  the  victim’s  way  of  dressing and  behaving  was  the  trigger  for  this  action  this  continued until discrimination emerged against women victims of sexual violence.
Kata Kunci: Diskriminasi, Kesetaraan Gender, Kekerasaan Seksual,
Religiusitas, Tokoh Agama Tingkat tindak kekerasan seksual semakin naik setiap tahunnya. Banyak kasus kekerasan seksual yang berhenti di tengah jalan atau  hanya  selesai  pada  tingkatan  mediasi.  Walaupun  secara normatif  hal  tersebut  sudah  selesai,  namun  tidak  pada  hak perlindungan korban saat menjalani hidupnya kembali di tengah masyarakat.  Pada  penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana tanggapan  serta  peranan  tokoh  agama  dalam  menangani kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan  Sosiologis  Normatif.  Anggapan  bahwa  cara berpakaian  dan  berperilaku  korban  menjadi  pemicu  adanya tindakan  tersebut  sehingga  hal  ini  menjadi  berkelanjutan hingga  munculnya  diskriminasi  terhadap  perempuan  korban kekerasan seksual.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Published by LPPM of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Dikirim : Agustus 1, 2023 Direvisi : September 29, 2023 Terbit : Octo ber 24 , 2023

## Pendahuluan
Gustav Radbruch menyatakan bahwa “di dalam negara hukum harus ada nilai kepatian hukum, keadilan dan kemanfaatan”. Suatu hukum baik dari nilai kepastian hukum, nilai keadilan dan nilai kemanfaatannya harus ditegakkan bagi siapa saja yang terkait olehnya. Kejahatan terjadi dan dilakukan tanpa pandang bulu (Hutagaol, 2022). Kondisi yang masih dalam fase peralihan dari COVID-19 menjadi salah satu pemicu semakin tinggi angka kejahatan yang terjadi. Berdasarkan data komnas perempuan dan data lembaga layanan 2022 menunjukkan jumlah yang meningkat hampir dua kali lipat sejak tahun 2020, ketika rata-rata kasus yang harus ditangani Komnas Perempuan adalah sembilan kasus per hari. Hal ini menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap Komnas Perempuan untuk mengejar pelaporan kekerasan terhadap perempuan, namun hal ini membutuhkan sumber daya, struktur, atau dukungan dari berbagai partai politik, khususnya politik nasional, tidak melibatkan penguatan infrastruktur dalam hal anggaran khusus. Untuk itu, penguatan kelembagaan Komnas Perempuan mendesak dan tidak bisa ditunda (Komnas Perempuan, 2022).
Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi di semua negara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Dalam kasus kekerasan seksual, efek emosional yang dialami oleh korban kekerasan seksual tidak dapat disembuhkan dengan mudah seperti kekerasan fisik yang dialaminya, sehingga korban dapat pulih sepenuhnya dari apa yang terjadi (Ariyanti, 2023).
Dalam kasus kekerasan seksual, sebenarnya perempuanlah yang menjadi korban. Lawrence M.Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum ( legal struckture ), substansi hukum ( legal substance ), dan budaya hukum ( legal culture ). Legal structure ini Dalam kaitannya dengan aparat penegak hukum, badan hukum meliputi perangkat hukum dan budaya hukum adalah hukum yang hidup ( living law ) dari masyarakat. Untuk dapat menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika di tinjau dari sistem hukum Indonesia. Hambatan berikutnya berasal
Elisabeth Febriana Daniputri Harnowo, Elly Kristiani Purwendah, Wiwin Muchtar Wiyono, Ikama Dewi Setia Triana
dari struktural. Karena masyarakat dan aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman terhadap kekerasan yang sensitif gender, bahkan ada kecenderungan untuk tidak memihak korban perempuan. Masalahnya bukan hanya salah persepsi oleh penegak hukum dan kurangnya perspektif gender, tetapi kesalahpahaman.
Masyarakat beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan hanya bersifat fisik, padahal kekerasan terhadap perempuan bisa bersifat non fisik – psikologis, sosial budaya, ekonomi, atau politik. Akibatnya, polisi lebih banyak menangani kasus kekerasan fisik. Struktur dan prosedur yang kaku menghambat terobosan penegakan hukum dan interpretasi baru. Hambatan ketiga datang dari budaya yang sangat erat dengan kebiasaan dan konvensi sosial yang tidak responsif terhadap isu- isu perempuan, dan bahwa mereka yang terlibat (perempuan itu sendiri) dipaksa untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri dan ketidakpedulian perempuan. Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang akrab disingkat TPKS diibaratkan sebagai gunung es yang dapat diartikan bahwa masih banyak korban yang mengalami keberlanjutan dari tindak kekerasan seksual tersebut dan biasanya penyelesaian perkara ini berhenti pada tingkat mediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan baik dari pihak pelaku dan korban. Berdasarkan beberapa jawaban dari tokoh Agama terkait pandangannya terhadap tindak kekerasan seksual yang ada di Banyumas, sebagian besar masih berpandangan bahwa terjadinya kekerasan seksual dipicu oleh korban sendiri seperti cara berpakaian, bertindak dan berperilaku terhadap orang lain atau lawan jenisnya.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Sosiologis Normatif. Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Lokasi penelitian ini adalah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas ( enam Tokoh Agama).Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini data di peroleh dengan wawancara. Wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewanwancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Data yang telah diperoleh dari wawancara masih belum sempurna sehingga perlu di dukung oleh data sekunder. Data Sekunder didapat dari beberapa laporan atau jurnal penelitian dan artikel ilmiah sebagai data pendukung dan pembanding dalam pengolahan data. Pada tahapan ini data
yang telah terkumpul dan diolah akan dianalisis dengan kualitatif, silogisme dan deduktif.

## Gender dan Seksualitas

## 1.  Perempuan dan Gender
Pembicaraan mengenai perempuan telah mengalami pergeseran yang cukup mendasar pada saat konsep “gender’ digunakan sebagai perspektif. Gender lebih menunjuk kepada relasi di mana laki-laki dan perempuan berinteraksi (Nasikun, 1990) Menurut Encyclopedia of Women’s Studies, gender adalah istilah budaya yang dimaksudkan untuk menciptakan diferensiasi dalam hal peran, perilaku, spiritualitas, dan sifat emosional antara pria dan wanita yang berkembang di masyarakat (Suhra).

## 2.  Pengertian Perempuan dan Seksualitas
Di berbagai rubrik majalah, perempuan mengeluhkan perilaku suaminya saat berhubungan seksual, bahkan sering memaksanya meski istrinya tidak mau. Keikutsertaan sosial perempuan tidak dapat dipisahkan dari ideologi alam dan budaya, atau dari obyek dan subyek dimana perempuan ditempatkan sebagai obyek dalam dunia laki-laki.  (MacCormack, 1980). Seksisme adalah fenomena yang meresap ketika seseorang mengkaji berbagai nilai yang diasosiasikan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan seksualitas. Wanita harus perawan dan pria didorong untuk mencari pengalaman. Laki-laki diyakini lebih dominan dalam hasrat seksualnya, sedangkan perempuan lebih pasif dan reseptif. Laki-laki yang dianggap poligam, jadi lumrah kalau ia menyeleweng, kalau perempuan dianggap aib karena ia berusaha meniru kecenderungan poligamis laki-laki, dan kemudian dipandang terlalu mengancam (Suryakusuma, 1991)

## 3.  Gender dan Seksualitas dalam masyarakat
Dalam berbagai tindakan seksual, dominasi laki-laki menunjukkan tawar- menawar kekuasaan daripada perlawanan pasif. Julia Suryakusuma mengatakan bahwa seksualitas mencerminkan nilai-nilai masyarakat, praktik, agama, institusi besar seperti negara, dan keseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Usaha-usaha perbaikan kehidupan perempuan, bukan usaha memerangi lelaki,
Elisabeth Febriana Daniputri Harnowo, Elly Kristiani Purwendah, Wiwin Muchtar Wiyono, Ikama Dewi Setia Triana
tetapi usaha mengubah sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai obyek. Perubahan hanya mungkin dilakukan dengan menyusun dan struktur baru yang bertumpu pada sistem nilai dan ideologi yang lebih egaliter. Praktik kekuasaan yang diperlihatkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sesungguhnya merupakan usaha laki-laki mencari sosok dirinya sendiri, suatu sosok yang labil yang membutuhkan penegasan-penegasan untuk merasa aman. Praktik seksual yang menyimpang, tempat lelaki mencari makna kehidupan itu merupakan ekspresi dari animalitas, yang di satu sisi menunjukkan cara pengelolaan kehidupan yang modern.

## Kesetaraan Gender

## 1.  Pengertian Kesetaraan Gender
Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama dan tidak boleh ada diskriminasi jenis kelamin kecuali atas dasar  biologis dari perlakuan diskriminatif. (Agustina, 2015). Menurut The New Encyclopedia of Britanica disebutkan bahwa: “Feminism is the belief, largely originating in the West, in the social, economic and political aquality of the sexes, represented worldwide by various institutions commited to activity on behalf of woman’s rights and interest”. (Feminisme adalah kepercayaan yang berasal dari Barat terkait dengan kesetaraan sosial, ekonomi dan politik antara laki-laki dan perempuan, tersebar di seluruh dunia melalui organisasi yang mengadvokasi hak dan kepentingan perempuan.)

## 2.  Kesetaraan Gender dalam Tubuh
Ini meruntuhkan anggapan biologis bahwa tubuh adalah fenomena biologis yang tidak ada hubungannya dengan ilmu sosial. Postur tubuh sangat bergantung pada ruang dan waktu. Mengasuh anak, berolahraga, menyiapkan makanan, imunisasi, dan kebersihan juga merupakan bagian dari tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, tubuh manusia harus dipahami sebagai konstruksi sosial lain yang berubah karena perbedaan ruang dan waktu.  (Lupton, 1994). Oleh karena itu, kepemimpinan dan kontrol tubuh sangat terikat pada norma-norma yang ada dalam masyarakat.
Dalam posisi ini, berbicara tentang tubuh selalu dikaitkan dengan ideologi gender, terutama kecenderungan untuk mengobjektifkan gender tertentu. Kita
Diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual ...
melihat bagaimana posisi perempuan dibentuk oleh struktur yang didominasi laki-laki dan bagaimana institusi yang ada cenderung memperkuat posisi tersebut. Pemerkosaan, pemukulan, atau aksi terorisme yang menggerogoti tubuh perempuan dapat dipandang sebagai proses regenerasi (pemeliharaan) struktur dominan laki- laki yang perlu dicermati.  (Foucault, 1990). Tubuh perempuan sebenarnya adalah tempat bagi laki-laki untuk mengkonsolidasikan posisinya dan menegaskan kembali kekuasaannya (terutama ketika stabilitas dominasi laki-laki runtuh). Kekerasan terhadap tubuh perempuan, seperti pemukulan dan pemerkosaan, merupakan indikator penting dari upaya aktif laki-laki untuk melemahkan perempuan. Perkembangan body management justru mengubah ideologi gender dengan mereproduksi relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dimana tubuh berperan penting dalam proses identifikasi sosial.

## Kekerasan Seksual

## 1.  Pengertian Kekerasan Seksual
Susan Brownmiller menyebutkan bahwa pemerkosaan atau kekerasan seksual diartikan sebagai ekspresi kekerasan dari hubungan seksual, yang dalam hal ini ekspresi alami dari hasrat seksual dan nafsu laki-laki. Pendapat tersebut turut membuktikan bahwa kekerasan seksual ini memang menitikberatkan laki-laki sebagai pelaku utamanya, yang memiliki hasrat untuk mengeksploitasi perempuan maupun laki-laki lainnya sekalipun (Sielke, Reading Rape: The Rhetoric of Sexual Violance in American Literature and Culture 1790–1990, 2002). Kekerasan terhadap perempuan dilatar belakangi oleh persepsi bahwa status perempuan tidak setara dengan laki-laki. Pandangan ini mengartikan bahwa perempuan selama ini terpinggirkan. Perempuan secara konsisten didiskreditkan oleh segala bentuk ancaman dan dijadikan sasaran kejahatan.

## 2.  Bentuk Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual datang dalam berbagai bentuk, tidak hanya pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga, tetapi mencakup tindakan menghina, mempermalukan, menyerang tubuh dalam kaitannya dengan seksualitas, seksualitas seseorang, dan fungsi reproduksi yang mereka lakukan. Ketidakmampuan seseorang untuk memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang bertentangan dengan keinginannya, karena ketidaksetaraan dalam hubungan gender mengakibatkan atau
Elisabeth Febriana Daniputri Harnowo, Elly Kristiani Purwendah, Wiwin Muchtar Wiyono, Ikama Dewi Setia Triana
kemungkinan besar mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya dan politik.
Sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan dari segala usia, dari dewasa hingga remaja hingga anak-anak. Di Indonesia, perempuan rentan menjadi sasaran kekerasan seksual. Ada banyak faktor mendasar yang membuat korban kekerasan seksual sulit menerima dan mengakui tindakan kekerasan seksual. Korban cenderung bingung dengan apa yang terjadi pada mereka.
Sebaliknya, masyarakat juga menilai para korban dan memposisikan mereka sebagai yang paling bersalah. Selain dibiarkan oleh masyarakat, sebagian besar korban sering disalahkan atas perilaku yang mereka anggap menyebabkan kekerasan. Lebih buruk lagi, korban tidak diberi tempat dalam masyarakat, dan terkadang dipandang rendah, bahkan jika mereka dikucilkan atau distigmatisasi secara sosial.  (Monica, 2022) .
Masyarakat yang memiliki pandangan yang menyalahkan korban ( victim blaming ), Pelecehan seksual dapat terjadi sebagai akibat dari tindakan dan pilihan hidup korban. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah karena korban bersikap genit/centil/suka menggoda, menggunakan pakaian terbuka, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih cenderung menstigmatisasi seksualitas korban, apalagi korbannya adalah perempuan/anak perempuan yang bersumber dari kecurigaan pemahaman, bahkan pelanggaran agama. Fenomena ini menjadi salah satu hambatan bagi korban untuk mengakses keadilan, karena aparat dan aparat penegak hukum serta masyarakat umum kerap menyebarkan isu serupa.
Victim blaming adalah bagian dari budaya yang merasuki sebagian besar masyarakat saat ini. Victim blaming terjadi dengan menyalahkan korban kekerasan seksual dan menganggap bahwa perilaku tersebut disebabkan oleh perbuatan korban. Ada beberapa alasan mengapa orang menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi pada mereka. Ini berasal dari kesalahpahaman tentang korban, pelaku, dan sifat kekerasan. Korban terkadang disalahartikan sebagai individu yang secara pasif mencari dan mengalami kekerasan yang dialaminya. Pelaku dipandang sebagai individu malang yang dipaksa melakukan kekerasan dengan kekerasan di luar kendali mereka. Alasan paling umum untuk tuduhan korban termasuk kepercayaan pada dunia yang adil, afiliasi palsu, dan sistem patriarki yang masih sangat kuat di masyarakat . (Thacker L. K., 2017).

## 3.  Dampak kekerasan Seksual
Sikap dan perilaku diskriminatif termasuk pelecehan, pembatasan atau pengucilan individu berdasarkan ras, agama atau jenis kelamin. Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan merupakan wujud ketidaksetaraan gender dalam budaya patriarki dan masih merajalela.  (Unsriana, 2014). Alasan utama yang sering mendasari diskriminasi ini adalah budaya patriarki yang terikat pada tatanan sosial masyarakat Indonesia. Budaya patriarki mengajarkan bahwa laki- laki menguasai, menjalankan bisnis, dan mengeksploitasi perempuan. Diskriminasi gender meliputi semua bidang masyarakat, termasuk keluarga, pendidikan, budaya dan politik.  (Qomariah, 2019)
Menurut Weber, patriarki merujuk pada sistem yang memperkenankan laki- laki memerintah masyarakat, melalui proses sebagai kepala keluarga. Peranan perempuan akhirnya dianggap tidak penting. Keberadaan perempuan hanya berkewajiban mengurus rumah. Perempuan tidak memiliki banyak kesempatan seperti laki-laki dalam beraktivitas ataupun bekerja. Walby menambahkan bahwa patriarki menyiratkan adanya ketidaksetaraan gender yang menempatkan laki-laki sebagai dominan. Ketidaksetaraan tersebut pun memicu timbulnya permasalahan gender, seperti ketidakadilan gender. Salah satu bentuk ketidakadilan yang sering terjadi adalah kekerasan seksual, yang kebanyakan menempatkan perempuan sebagai korban dan tidak menutup kemungkinan laki-laki juga dapat merasakannya (Walby, 1990)
Adanya peraturan tersebut seringkali menjadi boomerang bagi korban, yang seharusnya mereka adalah pihak yang dilindungi justru berbalik menjadi pelaku. Hal tersebut membuat korban tidak mau membuka suaranya dan memilih diam daripada harus menanggung berbagai diskriminasi yang diterimanya. Korban seharusnya bisa menerima hak sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai undang-undang perlindungan korban kekerasan seksual namun melepaskannya karena tidak ingin menanggung malu. Pemerintah sebagai aparat hukum memiliki tugas yang harus diperhatikan lebih dalam lagi. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat lingkungan masyarakat yang mendukung dan melindungi korban kekerasan seksual dalam masa pemulihannya sehingga dapat menjalani hidupnya kembali pasca terjadinya hal tersebut.
Elisabeth Febriana Daniputri Harnowo, Elly Kristiani Purwendah,

## Wiwin Muchtar Wiyono, Ikama Dewi Setia Triana

## Kekerasan Seksual berbasis gender dalam Agama
Pada hakekatnya, hal ini merupakan cerminan dari ketidakadilan terstruktur yang dihasilkan oleh sistem sosial, budaya, bahkan agama yang melanggar hak asasi manusia, terutama dalam bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam skala global.  (Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2004)
Kisah penciptaan manusia tidak terlepas dari kisah Adam dan Hawa. Kata Adam sering mengacu pada jenis kelamin laki-laki dan Hawa untuk jenis kelamin perempuan. Seorang wanita adalah salah satu ciptaan Tuhan yang menikah dengan seorang laki-laki. Adam telah menjadi istri Hawa sejak manusia pertama kali diciptakan. Namun jika berbicara tentang kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, cerita Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam seringkali berbeda dengan kisah Adam dan Hawa  memakan buah Kurdi dan turun ke bumi. Tentang kesetaraan gender.
Di dunia, perempuan  dipandang sebagai penggoda, pendosa dan sumber dosa. Itu didasarkan pada tradisi Gereja Katolik, dan tulisan-tulisan Perjanjian Baru sangat dipengaruhi oleh tradisi Yahudi, yang secara teologis sangat patriarki. Bahwa kitab suci dianalisa secara kritis karena naskah ini menggunakan simbol dan gagasan patrialkal seperti sapaan Allah sebagai Bapa (SJ, 1994). Bila melihat Bible, peran utama perempuan adalah sebagai ibu yang melahirkan anak (Lembaga Alkitab Indonesia)

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja, di mana saja. Umumnya, pelecehan seksual atau penyerangan seksual dilakukan oleh orang yang sudah dikenal korban. Ada juga beberapa kasus  kekerasan seksual lainnya yang dilakukan oleh orang- orang yang tidak mengenal korban. Menurut CATAHU tahun 2021 Komnas Perlindungan perempuan bersumber dari lembaga layanan terdapat kekerasan seksual (2.456 kasus) Berbeda dengan lembaga layanan, data pengaduan ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual (2.204 kasus/ 41%).

## Tabel 3Daya Lembaga dan Data Pengaduan Komnas Perempuan 2022
Data Lembaga Layanan Fisik Psikis Ekonomi Seksual NA Total Ranah Personal 2.549 1.751 1.200 2.251 7.751 Ranah Publik 1.293 294 205 1.792 Ranah Negara 14 14 Total 3.842 2.045 1.200 2.456 14 9.557 Presentase Data 2021 40,2% 21,4% 12,6% 25,7% 0,1% 100% Presentase Data 2020 31% 28% 10% 30% 100% Data Pengaduan Komnas Perempuan Fisik Psikis Ekonomi Seksual NA Total Ranah Personal 900 1.986 520 1.149 22 4.577 Ranah Publik 65 691 157 1.051 11 1.975 Ranah Negara 7 32 10 4 0 53 Total 972 2.709 687 2.204 33 6.605 Presentase Data 2021 14,7% 41,0% 10,4% 33,4% 0,5% 100% Presentase Data 2020 22% 40% 12% 26% 0% 100%
Sumber : Catahu 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan.
Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi, sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis. Temuan ini masih sama dengan tren pada tahuntahun sebelumnya. Meskipun perbandingan kekerasan fisik, psikis dan seksual tidak terlalu jauh, kekerasan psikis perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal penanganan karena baik kekerasan fisik, apalagi kekerasan seksual, juga memiliki dampak psikis. Namun, lembaga layanan masih minim memiliki tenaga yang dengan keahlian pendampingan psikis.  (Komnas Perempuan, 2022)
Agama menjadi pondasi awal dari segala aspek, seperti kepercayaan hingga dasar hukum yang diterapkan terutama di Indonesia. Agama menjadi sebuah dasar landasan pertama manusia untuk hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Penerapan agama sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Sebelum adanya hukum yang berlaku seperti sekarang, agama adalah dasar hukum pertama kali yang sudah diterapkan sejak dahulu. Ketika masyarakat dan pemerintah sudah membuat suatu kebijakan atau hukum yang akan diterapkan, agama menjadi dasar
Elisabeth Febriana Daniputri Harnowo, Elly Kristiani Purwendah, Wiwin Muchtar Wiyono, Ikama Dewi Setia Triana
utama dan selalu berdampingan dengan hukum pada saat penerapan di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tokoh agama menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab sebagai tokoh agama di komunitasnya. Menjadi perantara antar masyarakat beragama sudah menjadi bagian utama tugas tokoh agama.
Dalam pandangannya terhadap Diskriminasi korban kekerasan seksual sebagai umat beragama yang menjunjung tinggi nilai dan unsur agama sudah seharusnya masyarakat tidak saling menghakimi satu sama lain dengan melihat peristiwa yang terjadi pada seseorang. Dalam hal perlindungan Korban kekerasan seksual, Indonesia telah mengeluarkan dan menerapkan berbagai aturan dan undang- undang yang berlaku dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual. Bahkan, dalam berbagai konferensi negara telah mengeluarkan berbagai aturan dan hak dalam perlindungan korban kekerasan seksual.
Berbagai spekulasi yang masyarakat berikan kepada korban sehingga secara psikis korban mendapatkan penderitaan kembali untuk kedua kalinya. Ketika korban ingin kembali ke masyarakat hukum belum mencakup bagaimana seharusnya masyarakat terhadap korban. Sehingga, hal ini menyebabkan pandangan terhadap korban menjadi buruk. Korban yang seharusnya bisa lebih nyaman dan merasa terlindungi, harus merasakan diskriminasi atau pandangan masyarakat terhadapnya. Masyarakat merasa bahwa korban mengalami hal tersebut karena perilaku atau tampilan korban yang mengundang kekerasan seksual itu terjadi. Hal ini menjadi sebuah permasalahan penting untuk pemerintah. Dalam ini, sebagai alat pertama ialah komunitas Agama. Komunitas Agama menjadi perantara yang paling penting dari pemerintah untuk membantu dalam bagaimana masyarakat harus bertindak dan memandang korban kekerasan seksual. Komunitas atau lingkungan agama adalah yang paling terdekat dengan kehidupan bermasyarakat. Tokoh agama menjadi salah satu pioneer masyarakat dalam melihat nilai-nilai kehidupan serta keagamaan. Peran tokoh agama menjadi sangat penting ketika seseorang mengalami suatu permasalahan. Dalam kasus kekerasan seksual sendiri, peran tokoh agama dalam mendampingi korban sangatlah penting. Peran ini, lebih kepada penguatan terhadap korban dalam sisi religiusitas atau dalam nilai-nilai keagamaan.
Berdasarkan beberapa jawaban dari 6 (enam) tokoh Agama dan 1 (satu) aliran kepercayaan yang ada di Wilayah Banyumas sebagian besar masih beranggapan bahwa salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan seksual adalah cara berpakaian korban sehingga memunculkan hawa nafsu lawan jenis untuk berbuat seperti itu.
Setelah dianalisis kembali oleh penulis terhadap jawaban para tokoh agama, hampir keseluruhan kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani di wilayah Banyumas selalu diselesaikan secara kekeluargaan baik dengan tokoh agama atau pihak berwajib seperti kepolisian. Secara normatif betul bahwa kasus ini telah selesai dan ditemukannya titik terang penyelesaian antara pelaku dan korban seperti beberapa Hukum, aturan dan undang-undang yang diterapkan dalam perbuatan kekerasan seksual di bawah ini.
Tabel: Hukum dan Undang-undang tentang Kekerasan Seksual

## Sila ke 2
"Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab"
Sila 4
"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Pasal 28G Ayat (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 28l Ayat (2) "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Tap MPR No 1V/1999 tentang GBHN mengamanatkan tentang kedudukan dan peranan perempuan
CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women UNDANG-UNDANG NOMER 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
HUKUM ATAU PERATURAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

## PANCASILA
UUD 1945
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

## KUHP PIDANA
Pemerintah sudah memiliki kemajuan terhadap urgensi Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang meningkat terus menerus setiap tahunnya. Undang-
Elisabeth Febriana Daniputri Harnowo, Elly Kristiani Purwendah, Wiwin Muchtar Wiyono, Ikama Dewi Setia Triana
undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi ujung tombak pertama dalam menanggulangi dan menegakkan hak para korban kekerasan seksual. Namun, Implementasi terkait perlindungan korban seperti pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial belum dapat menjamin korban bisa menjalani hidupnya kembali seperti sebelumnya. Melihat beberapa di antara jawaban para tokoh agama perlu adanya sosialiasi kembali terkait penerapan dan peran masyarakat dalam berpandangan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Jika melihat dari prespektif secara religiustas yang dicontohkan dengan 3 Agama dibawah ini, dapat diartikan bahwa kekerasan seksual sangat memiliki nilai negatif di mata Agama.

## 1.  Agama Islam
Secara umum, al-Qur’an seolah-olah mengakui adanya perbedaan (diskriminasi) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (diskriminasi) yang menguntungkan yang satu dan merugikan yang lain. Al-Qur’an mengakui adanya perbedaan biologis, tetapi umat manusia memiliki moralitas ontologis dan etis dalam arti bahwa laki-laki dan perempuan adalah diri yang identik, memiliki kualitas yang sama, dan merupakan pasangan yang setara. Al-Quran menempatkan perempuan pada tempatnya yang semestinya dan mengoreksi semua persepsi yang salah tentang status dan asal usulnya.  (Shibab, 1992)
Dalam masyarakat patriarki, perempuan dipinggirkan dan dinilai sebagai sumber fitnah, sumber keresahan dan bahaya sosial, sumber kesedihan, atau sumber hasrat laki-laki. Perempuan tidak boleh dilihat sebagai komoditas atau objek kesenangan semata, wanita yang sudah menikah disebut almuhshanat dalam al-Qur’an yang artinya suci dan dilindungi. Menurut Nasarudin Umar, ada beberapa variabel waktu yang dapat dijadikan kriteria dalam menganalisis prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur’an. Variabel ini adalah:

## a.  Baik laki-laki maupun perempuan adalah hamba
Salah satu ciptaan manusia adalah ibadah kepada Allah (Q.S., al-Dzariyat/51: 56). Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kualitas manusia sebagai hamba yang ideal. Keduanya memiliki kesempatan dan kesempatan yang sama. Istilah hamba ideal dalam Al-Qur’an didefinisikan dalam surat al-Hujurat ayat 13 sebagai orang yang saleh (muttaqun). Tidak ada perbedaan yang diketahui terkait dengan jenis kelamin, etnis, atau kelompok
etnis tertentu untuk mencapai tingkat muttakun ini, dia bertanggung jawab atas tugas kekhalifahan di muka bumi, sebagaimana dia harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.
b.  Baik pria maupun wanita menerima Perjanjian Dasar Dalam Islam, tanggung jawab dan kemandirian pribadi datang sejak usia dini, sejak dalam kandungan. Diskriminasi gender belum dikenal dalam Islam sejak awal sejarah manusia. Keduanya mengambil sumpah dari Tuhan yang sama.
c.   Baik Adam maupun Hawa sama-sama terlibat aktif dalam drama kosmis
Kisah Adam dan kondisi pasangannya di Surga hingga turun ke bumi selalu ditekankan aspek positif dari kedua belah pihak.
Beberapa konsep ajaran agama Islam yang dianggap bias gender dan memberikan kontribusi signifikan untuk lahirnya kekerasan berbasis gender anatar lain sebagai berikut:
1)  Pemukulan terhadap Istri yang Nusyuz
Legitimasi bolehnya memukul terhadap istri yang nusyuz merusuk pada alQur’an surat an-Nisa’ ayat 34. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Sa’id ibn Rabi’ yang memukul istrinya yang durhakaSepintas, ayat ini sepertinya mengizinkan pemukulan terhadap istri. Pandangan ini bisa muncul ketika kita memahami makna yang tersurat dari ayat tersebut. Mengingat ketentuan ayat Nusjuz, jika upaya pertama yaitu memberikan nasihat (mauidzah) dan cara kedua yaitu memisahkan tempat tidur tidak cukup efektif untuk membujuk wanita tersebut melakukannya, maka pemukulan jelas merupakan pilihan terakhir.
2)  Kekerasan seksual
Larangan itu juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti berkhalwat (menyepi berduaan), memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, meraba, memeluk, mencium, ataupun kencan dengan pasangan selingkuhannya. Agar manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat maka, penyaluran kebutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.
3)  Kekerasan Psikologis (Domestifikasi Peran)
Penafsiran yang demikian tentu saja menempatkan perempuan pada posisi yang terus-menerus dikucilkan dari masyarakat, sebagai orang dalam rumah
Elisabeth Febriana Daniputri Harnowo, Elly Kristiani Purwendah, Wiwin Muchtar Wiyono, Ikama Dewi Setia Triana
tangga, dan pada akhirnya menempatkan perempuan pada posisi yang sama untuk memenuhi potensinya, menggambarkan mereka sebagai orang yang tidak memiliki ruang publik.
Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan muncul karena alasan teologis dan kultural. Dimulai dengan citra perempuan sebagai makhluk kelas dua dan laki-laki sebagai penentu dan arus peradaban. Keberagaman peran gender akibat konstruksi sosiokultural dalam budaya patriarki menjadikan perempuan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.

## 2.  Agama Kristen-Katolik
“Impian Allah” tentang kesetaraan antara pria dan wanita seperti yang diungkapkan dalam Kitab Suci Ibrani telah hancur seiring waktu oleh berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan terhadap wanita. Yesus Kristus mengabdikan hidup dan pekerjaannya untuk memenuhi impian Kedatangan Kedua Tuhan. Menjadi sangat jelas antara lain dari peristiwa-peristiwa berikut ini:
a.  Tradisi Yahudi hanya mengizinkan pria dewasa untuk menjadi murid rabi untuk mempelajari Taurat, tetapi Yesus memberi wanita hak yang sama untuk menjadi murid. (bdk. Injil Lukas 10:38-42).
b.  Bertentangan dengan kebiasaan orang-orang sezaman-Nya, yang mengurung wanita secara eksklusif  di rumah mereka, Yesus memanggil mereka murid-muridnya dan melakukan perjalanan bersamanya dengan murid-murid pria lainnya dari desa ke desa dan kota ke kota untuk bertemu Tuhan. Dan wanitalah yang membayar semuanya (bdk. Injil Lukas 8 : 13)  (Utama, 2005)
c.  Yesus menyembuhkan seorang wanita yang kerasukan setan yang telah sakit dan rentan selama 18 tahun (Lukas 13:10-17). Tindakan Yesus ini membuat marah pihak berwenang. Dengan mengakui perempuan setara dengan orang (laki-laki) lainnya, Yesus ingin menunjukkan bahwa (semua) perempuan juga merupakan keturunan Abraham,  seperti yang dimaksudkan oleh Allah sendiri.  (Cantore)
d.  Bertentangan dengan hukum bahwa seorang pria berhak menceraikan istrinya dengan alasan apapun, Yesus mengatakan dua hal, (1) Perceraian tidak diperbolehkan; (2) Hukum perzinahan berlaku bagi laki-laki dan
perempuan (bdk. Injil Matius 19: 1-9; Injil Markus 10: 1-12)  (Utama, 2005)
e.  Pada saat masyarakat menganggap perempuan tidak bisa berpikir jernih dan karena itu tidak perlu didengarkan, Yesus memang sedang belajar dari perempuan “kafir”, bahwa tugas misinya untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan adalah untuk semua orang (bdk. Injil Matius 15 : 21- 28; Injil Markus 7 :24-30).
f.  Setelah kebangkitan-Nya, Yesus memerintahkan beberapa murid perempuan-Nya untuk memberi tahu murid laki-laki-Nya tentang peristiwa besar dan sangat penting dalam sejarah keselamatan manusia. (bdk. Mt 28:7 10; Mk 16:7-8; Lk 23:9-10; Yoh 20 : 17-18).
Konsili Vatikan II menyatakan bahwa perempuan, meskipun belum diakui sebagai otoritas, bebas memilih suami mereka, memilih cara hidup  mereka sendiri, dan  mendidik diri mereka sendiri untuk mencapai budaya yang diinginkan. Sudut pandang agama Kristiani, ada beberapa gagasan yang dapat dikembangkan untuk mengakhiri kekerasan seksual:
1.  Semua makhluk hidup harus dihargai, dilindungi dan dipelihara dengan cinta sehingga semua anggota dapat mencapai kesejahteraan yang benar- benar inklusif (fisik, psikologis, spiritual, intelektual, sosial budaya dan politik).
2.  Menolak mitos bahwa perempuan adalah sumber dosa. Masyarakat patriarkal menjadikan perempuan sebagai kambing hitam atas segala ketidakadilan, terutama di rumah.
3.  Kita juga harus melepaskan pemahaman yang salah bahwa salib adalah hasil dari segala bentuk penderitaan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, dan harus dipikul dengan sabar.
4.  Kesalahpahaman tentang perkawinan, yang harus dipertahankan dengan segala cara, juga harus dikoreksi. Umat   Katolik khususnya memiliki hak untuk diberitahu bahwa keadaan tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, dapat membatalkan perkawinan.
5.  Mereka yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya membutuhkan bantuan agar mereka tidak perlu merasa malu atau hidupnya gagal.
Elisabeth Febriana Daniputri Harnowo, Elly Kristiani Purwendah, Wiwin Muchtar Wiyono, Ikama Dewi Setia Triana
6.  Seseorang yang telah mengalami berbagai bentuk kekerasan, dengan persetujuan uskup setempat atau atas pilihannya sendiri, dapat meninggalkan pasangannya (pelaku kekerasan). Hal ini dijamin oleh hukum Gereja.
7.  Semua orang yang terlibat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah “masalah  keluarga” tetapi kejahatan yang perlu dituntut dan diberantas.
8.  Pelaku kekerasan harus diselidiki secara hati-hati untuk gangguan jiwa yang membutuhkan perawatan. Jika pelaku KDRT terbukti menderita gangguan jiwa, maka ia kehilangan haknya untuk tinggal bersama keluarganya.
9.  Korban membutuhkan tempat berlindung yang aman untuk melarikan diri dari situasi kekerasan. Organisasi keagamaan harus dimintai pertanggungjawaban atas ketentuan mereka.
10. Karena berkaitan erat dengan gender, kesadaran gender dan pengarusutamaan gender harus dimulai dengan pendidikan di rumah dan di lembaga pendidikan lainnya.
11.  Wanita (Katolik) khususnya membutuhkan bantuan untuk memahami bahwa kemarahan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga bukanlah dosa tetapi energi yang dapat dilepaskan.
12.  Membantu pria yang percaya bahwa  mereka tidak  harus menjadi “macho” untuk memiliki keberanian melawan “keegoisan kelompok” pria.
13.  Semua kitab suci, baik dalam Alkitab maupun ajaran agama lainnya, harus dibaca dan dipahami dalam konteksnya.

## Simpulan
Setelah menganalisis dan melakukan beberapa wawancara dengan tokoh agama, terkait bagaimana pandangan serta peran tokoh agama dalam diskriminasi korban kekerasan seksual dapat disimpulkan bahwa:
1.  Semua agama dan kepercayaan mengajarkan untuk menjadi manusia yang berbudi luhur. Sebelum adanya hukum positif yang berlaku saat ini, agama dan keyakinan menjadi satu-satunya alat untuk mempersatukan suatu pandangan terhadap perilaku manusia. Agama menjadi penyaring paling dasar menghadapi kemajuan teknologi dan zaman yang sedang berjalan saat
ini. Dalam Kekerasaan seksual tidak dibenarkan adanya di semua agama dan keyakinan karena bertentangan dengan nilai keasusilaan. Bukan hanya perbuatannya namun, dalam hal bagaimana kita menyikapi terhadap korban kekerasan seksual.
2.  Perlu adanya tinjauan kembali dan sosialisasi terkait bagaimana pandangan peranan tokoh agama serta solusi implementasi hak korban kasus kekerasan seksual dan after effect ketika kasus tersebut sudah selesai secara kekeluargaan. Karena masih banyak korban yang terkena dampak setelah kasus tersebut. Pemulihan korban bukan hanya dari dalam dirinya namun juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar terutama lingkungan religiusitasnya.

## Daftar pustaka
Abidin, G. I. (2022). Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad Dalam The Message Of The Qur’an (Kajian Tafsir Tematik). Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta.
Agustina, D. I. (2015). “Pengaruh Peran Gender, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional terhadap Keinginan Berpindah”. Skripsi , Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Akhter, N. (2020). “Forced Marriages in Pakistan”. al-Basirah , Vol. 05 No. 02.
Anggraeni, N. &. (2021). “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Al Ahkam, 17(2) , 36-45.
Aprilia, L. &. (2021). “Hubungan Psikopati dan Penerimaan Mitos Pemerkosaan pada Laki-laki Dewasa Awal”. Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental,
1(1). , 656-662.
Ariyanti, A. (2023). “Legal protection for victims of sexual violence in Indonesia in the perspectives of victimology and fiqh jinayah”, El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law 2 (2), 121-134.
Aurelie, B. G. (2022). “Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19”. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak , 35-58.
Babalola, S. J. (2015). “Perceptions about Survivors of Sexual Violence in Eastern DRC: Conflicting Descriptive And Community‐Prescribed Norms”. Journal of Community Psychology , 43(2), 171-188.
Elisabeth Febriana Daniputri Harnowo, Elly Kristiani Purwendah, Wiwin Muchtar Wiyono, Ikama Dewi Setia Triana
Bahrum, A. A. (2022). “Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Pada Anak & Perempuan Korban Kekerasan Seksual”. Jurnal Educhild: Pendidikan dan Sosial, 11(1) , 16-22.
Barlas, A. (2016). “Patriarchalism and the Qur’an”. Bloomsbury , 28.
Cantore, S. S. (n.d.). Woman in Christianity: A Biblical Approarch. 40.
Chrismanto Pangihutan Purba, S. M. (2020). “Belajar dari India: Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender di Dunia Kerja”. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta.
Fadilah, K. (2018). “Pemulihan trauma psikososial pada perempuan korban kekerasan seksual di yayasan pulih”. Bachelor’s thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah .
Foucault, M. (1990). The History of Sexuality . London: Penguin Books.
Goldscheid, J. (2005). “Domestic and sexual violence as sex discrimination: comparing American and international approaches”. T. Jefferson L. Rev , 28,
355.
Halidin, A. (2017). “Identitas Gender Dalam Perspektif Agama Kristen”. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 10(1) , 25-
44.
Hallock, W. H. (1992). “The Violence Against Women Act: Civil Rights for Sexual Assault Victims”. Ind. LJ , 68, 577.
Hutagaol, C. N. (2022). “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021”. Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia .
Kandiyoti, D. (2008). “Women in Middle Eastern History”. New Heaven: Yale , 23. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
(2016). Retrieved from KBBI Daring: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ data%20primer
Khoiroh, A. (2021). “Bimbingan dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual”. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam , 7(1), 116-134.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (n.d.). Komnas Perempuan. (2016). Laporan Independen : Mengenai Implementasi CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(Konvensi pada EliminasimSemua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) di Indonesia.
Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan. Retrieved from Komnas perempuan: https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022- bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding- peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender- -terhadap-perempuan
Lembaga Alkitab Indonesia. (n.d.). Perjanjian Baru, Gal 4:4, Uk 1:46, Luk 1:26-28.
Lembaga Alkitab Indonesia. (n.d.). Perjanjian Baru: 2002, Kitab Ulangan 26:5 .
Lupton, D. (1994). Medicine as Culture: IIIness, Disease and the Body in Western Societies. London: Sage Publications .
Maarif Institute for Culture and Humanity. (2010). Mematahkan Banalitas Kekerasan. Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanit.
MacCormack, C. P. (1980). Nature Culture and Gender: A Critique. MC.P. MAcCormack dan Marilyin Stratern, Nature, Culture and Gender. Cambridge: Cambridge University Press .
Mahfudoh, S. (2020). Ekofeminisme Dalam Perspektif Kristen Dan Islam (Studi Autokritik Ivone Gebara Dan Pemikiran Sachiko Murata) . Bachelor’s thesis .
Mancini, S. (2012). Patriarchy as The Exclusive Domain of The Other: The Veil Controversy, False Projection and Cultural Racism. Icon, Vol. 02 No. 10 , 412.
MCBRIDE, A. (2004). Images of Mary: Menyelami 10 Rahasia Pribadi Maria. jakarta: Obor.
Monica, A. R. (2022). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Perempuan di Sektor Pariwisata. Suara Hukum, 4(1) , 190-216.
Murniati, A. N. (2004). Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga. Buku Kedua .
Nabilah, G. U. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital. Padjadjaran Law Review, 10(1).
Nasikun. (1990). Peningkatan Wanita dalam Pembangunan : Teori dan Implikasi Kebijaksanan. 1(1).
Elisabeth Febriana Daniputri Harnowo, Elly Kristiani Purwendah, Wiwin Muchtar Wiyono, Ikama Dewi Setia Triana
Novira,  R. (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Dalam Rancangan Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Serta Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual . Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB. Paradiaz, R. &. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1) , 61-72.
Purwanti, A. &. (2018). PStrategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual (Vol. 47(2)).
Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. (2004). Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Jakarta: Yayasan Obor. Pusat Stud iWanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2020). Musawa. Studi Gender Islam .
Putri, A. H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. Jurnal Hukum Pelita, 2(2) , 14-29. Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS , 4(2).
Rabbaniyah, S. &. (2022). Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Perilaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus.
Community: Pengawas Dinamika Sosial, 8(1), , 113-124.
Restikawasti, A. E. (2019). Alasan perempuan melakukan victim blaming pada korban pelecehan seksual. Journal of Civics and Moral Studies, 4(1) , 10-20. Rochaety, N. (2016). “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia”. Palastren: Jurnal Studi Gender , 7(1), 1-24. Rosyidah. (n.d.). I. Status Dan Peranan Perempuan Dalam Ajaran Gereja Katolik: Sebuah Analisis Perspektif Gender.
Rosyidah. (n.d.). I. Status Dan Peranan Perempuan Dalam Ajaran Gereja Katolik: Sebuah Analisis Perspektif Gender.
Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. Social Work Journal,
7(1), , 71-80.
Satrianta, H. (2020). “Eye Moving Desensitization And Reprocessing Untuk Mereduksi Trauma Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, 3(2) , 187-200.
Vol. 18 No. 2 Desember 2023
Setiadi, E. (2001). “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, , 17(3), 338-354. Shibab, M. Q. (1992). “Membumikan” Al-Qur’an” Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan.
Shopiani, B. S. (2021). “Fenonema Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual”. Sosietas , 11(1), 940-955.
Sielke, S. (2002). “Reading Rape: The Rhetoric of Sexual Violance in American Literature and Culture 1790– 1990”. New Jersey: Princeton University Press .
SJ, A. H. (1994). Ensiklopedi Gereja (Yayasan Cipta Loka Caraka. Jakarta.
Solikha, R. (2022). “Kesetaraan gender dalam Islam: studi atas pemikiran Musdah Mulia atas isu perempuan dalam Islam”. Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya .
Suhra, S. (n.d.). “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”. Jurnal Al-Ulum 13(2) , 376.
Surayda, H. I. (2017). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam”. Jurnal Ius Constituendum, 2(1) , 24-38.
Suryakusuma, Y. I. (1991). “Kontruksi Sosial Seksualitas: Pengantar Teoritis. Prisma
20 (7): 3-14.
Thacker, L. K. (2017). “Rape culture, victim blaming, and the role of media in the criminal justice system”. Kentucky Journal of Undergraduate Scholarship , 1(1),
8.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Unsriana, L. (2014). “Diskriminasi gender dalam novel Ginko karya Junichi Watanabe”. Lingua Cultura, 8(1), , 40-47.
Utama, I. L. (2005). “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Agama Kristiani”. Diskursus 4 , 64.
Walby, S. (1990). Theorizing Patriarchy. Cambridge: Basil Blackwell Inc . Wulandari, E. P. (2020). “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi”. Hare: Social Work Journal, 10(2) , 187-197.