## MENYOAL SIKAP GEREJA TERHADAP POLITIK

## Markus Dominggus Lere Dawa
Abstrak: Sikap  gereja  terhadap  politik  adalah  isu  yang  masih  terus relevan  untuk  didiskusikan  di  Indonesia.  Setiap  kali  menjelang  pemilu atau  menyikap  isu-isu  tertentu  dalam  politik  negara  orang  Kristen  ramai meributkan  sikap  yang  sebaiknya  diambil  gereja.  Sikap  yang  banyak diambil  adalah  menjauhkan  diri  dari  politik  atau  sekurang-kurangnya netral.  Berangkat  dari  kasus  sikap  Sinode  Gereja  Kristus  Tuhan  (GKT) terhadap politik, tulisan ini hendak mendorong dilakukannya tinjau ulang terhadap  sikap  gereja  terhadap  politik.  Dalam  dialog  dengan  sejumlah pemikiran dari filsafat politik klasik dan pikiran sejumlah pemikir Kristen disimpulkan  bahwa  gereja  sebaiknya  lebih  peduli  dan  aktif  terlibat  serta tidak menyerahkan urusan ini melulu kepada anggota-anggota gereja saja.
Kata-kata Kunci: GKT, politik, netralitas, pemerintah, tanggung jawab
Abstract :  Apparently  church  and  politics  is  still  a  debated  issue  in  in Indonesia. It is even more debated around the time of national or regional general  election.  Out  of  contesting  views,  major  view  suggests  that  the church  should  hold  at  bay  towards  politics,  refraining  itself  from supporting one or another competing parties, or at least holding a neutral position.  Embarking  on  the  position  taken  by  Synod  of  the  Church  of Christ the Lord, this article wishes to encourage the church to review its synodical stance towards politics. Drawing form a number of thoughts on politics  from  classical  philosophy  of  politics  and  from  some  Christian thinkers,  it  suggests  that  the  church  should  put  more  concern  and  more actively  involved  in  politics.  While  it  is  good  to  put  this  matter  in  the hand  of  its  members,  it  is  much  better  if  the  church,  institutionally,  do more than stay silent or neutral.
Key words: GKT, politics, neutrality, government, responsibility

## PENDAHULUAN
Saban kali menjelang kontes pemilihan umum, salah satu isu abadi yang  dibicarakan  oleh  orang  Kristen  adalah  bolehkah  gereja  berpolitik. Kalau  dijawab  ―Ya‖  maka  sejumlah  pertanyaan  segera  muncul.  Kalau boleh,  lalu  sampai  sejauh  mana?  Sampai  di  mana  batas  yang  dapat dicapai  gereja  dalam  berpolitik  sebelum  ia  berhenti  menjadi  gereja  dan berubah  menjadi  partai  politik?  Apakah  mengarahkan  anggotanya  untuk memilih  seorang  calon  dan  jangan  memilih  calon  lain  masih  dapat dikatakan  di  dalam  batas-batas  itu?  Ataukah  lebih  baik  gereja  hanya membicarakan  himbauan  umum  agar  mempergunakan  hak  pilih  sebaik- baiknya  dengan  memilih  calon-calon  yang  tepat,  bebas  korupsi  dan berkomitmen  kepada  konstituen  dan  negara  sementara  dalam ketidaktahuannya akan orang-orang semacam itu anggota-anggota gereja akhirnya  lebih  banyak  bergantung  pada  opini  publik?  Kalau  dijawab ―Tidak‖  lalu  bagaimana  sikap  yang  seharusnya  diambil  supaya  gereja masih  dapat  dikatakan  bertanggung  jawab  kepada  Tuhan  yang mengutusnya  ke  dunia  untuk  menjadi  garam  dan  terang?  Apakah  hal  itu cukup dengan melengkapi anggota-anggotanya dengan wawasan teologis Kristen  tentang  politik—sesuatu  yang  jika  mau  jujur  jarang  sekali dilakukan?  Apakah  hal  itu  cukup  diserahkan  kepada  aktivitas  individual anggota-anggotanya  sementara  sebagai  perhimpunan  gereja  lebih  baik ―netral‖  saja?  Bukankah  semua  orang  tahu  bahwa  daya  tawar  politis perhimpunan orang jauh lebih kuat dari pada daya tawar individu?
Pertanyaan-pertanyaan  semacam  ini  dan  seribu  satu  macam pertanyaan  lain  yang  berhubungan  dengan  keterlibatan  pendeta  atau rohaniwan/wati  secara  langsung  dalam  politik  penulis  temukan  ketika ambil  bagian  dalam  mengedukasi  orang-orang  Kristen  di  Malang  dalam Pilpres 2014 yang lalu. Apa yang ditemukan di lapangan di antara orang- orang Kristen itu, apakah itu pertanyaan dan juga harapan, menimbulkan pertanyaan: masih memadaikah posisi yang diambil sebagian besar gereja terhadap politik dalam menolong dirinya sendiri dan orang lain di negeri ini? Apakah sikap ―netral‖ secara politik, dalam arti tidak mendukung si A  atau  si  B,  atau  tidak  mendukung  Koalisi  X  atau  Koalisi  Y,  masih merupakan cara bersaksi Kristen yang tepat?
Tulisan  ini  tidak  bermaksud  memberikan  jawaban  yang komprehensif  atas  seluruh  persoalan  ini  karena  selain  terbatasnya  ruang juga  dibutuhkan  sebuah  studi  yang  lebih  mendalam  dan  komprehensif. Kondisi  Indonesia  yang  maha  luas  dan  keragaman  dinamika  lokal masing-masing  juga  memberi  tantangan  tersendiri  untuk  memberikan jawaban  yang  menyeluruh.  Karena  itu,  penulis  lebih  suka  meneropong persoalan  ini  dari  sudut  pengalaman  Gereja  Kristus  Tuhan  (GKT),  yang penulis  kenal  selama  ini.  Inilah  gereja  yang  pertama-tama  penulis maksudkan ketika menyebut gereja dalam tulisan ini.

## SIKAP GKT TERHADAP POLITIK
Sinode Gereja Kristus Tuhan (GKT) resmi berdiri pada tahun 1968 sebagai  kelanjutan  dari  sebuah  gereja  untuk  orang-orang  Tionghoa Kristen yang lahir pada masa kolonial. Gereja tersebut adalah Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee Klasis Jawa Timur (THKTKH Klasis Jatim). Gereja ini  dirintis  pada  awal  abad  ke-20  oleh  badan  misi  Gereja  Methodist Konferensi  Malaysia  di  kota  Surabaya  dengan  anggota-anggota  yang berlatar  belakang  pekerja  migran  dari  negara  Tiongkok.  Menurut klasifikasi  budaya  zaman  itu  mereka  disebut  orang-orang  Tionghoa singkheh dan totok, untuk membedakan mereka dari Tionghoa peranakan yang  sudah  lama  bermukim  di  Hindia  Belanda  dan  telah  beradaptasi secara  kultural  dengan  kebudayaan  setempat.  Dari  segi  politis  mereka adalah orang-orang asing berkewarganegaraan Tiongkok.
Oleh  pekerjaan  seorang  misionaris  Belanda  bernama  H.A.C. Hildering  kelompok  Tionghoa  totok  ini  kemudian  dipersatukan  dengan kelompok  Tionghoa  peranakan  dalam  sebuah  gereja  yang  didirikan  di kota  Bangil  pada  tahun  1934,  yang  diberi  nama  Tiong  Hoa  Kie  Tok Kauw  Hwee  (THKTKH)  Oost  Java.  Gereja  ini  diakui  resmi  oleh Pemerintah  Kolonial  pada  tahun  1939  dengan  nama  THKTKH  Klasis Jatim. Istilah ―klasis‖ diambil selain untuk menyiapkan sebuah kesatuan dengan  gereja-gereja  Tionghoa  lain  yang  ada  di  Jawa  Tengah  dan  Jawa Barat  juga  untuk  menegaskan  sifatnya  sebagai  suatu  federasi  gereja- gereja.
Pada pertengahan tahun 50-an, kelompok peranakan meninggalkan gereja ini dan membentuk sebuah gereja baru dengan bentuk sinode, yang diberi  nama  Gereja  Kristen  Indonesia  Jawa  Timur  (GKI  Jatim).  Dalam gereja  baru  ini  semua  jemaat  peranakan  yang  selama  ini  berbahasa Indonesia  berkumpul  menjadi  satu.  Pemisahan  ini  diterangkan  sebagai respons  terhadap  perubahan  kondisi  internal  dan  eksternal  gereja  pasca kemerdekaan  Indonesia  di  tahun  1945.  Keputusan  kelompok  peranakan adalah ―berorientasi kepada budaya bangsa  Indonesia‖ dan ―berorientasi kepada masyarakat Indonesia.‖ 1
Kelompok totok yang bertahan dalam THKTKH Klasis Jatim terus melanjutkan  cara  dan  gaya  bergereja  yang  sudah  dikenalnya  sejak  dulu. Orientasi  kultural  dan  politis  hampir  semua  anggotanya  masih  tertuju kepada  budaya  dan  masyarakat  Tiongkok.  Karakter  budaya  tetap  totok, kewarganegaraan  asing  dan  berbahasa  Tionghoa  dalam  kehidupan gerejawi  dan  sehari-hari.  Kondisi  ini  dipaksa  berubah  oleh  keadaan setelah  runtuhnya  rezim  Orde  Lama  pada  tahun  1965.  Walau  sudah berkali-kali  disarankan  oleh  DGI  sejak  awal  tahun  60-an  namun  baru pada  sidang  raya  DGI  di  Makassar  pada  tahun  1967,  THKTKH  Klasis Jatim  akhirnya  sedia  melakukan  perubahan.  Langkah  itu  diwujudkan pada  awal  tahun  1968  dengan  keputusan  mengubah  THKTKH  Klasis Jatim menjadi Sinode Gereja Kristus Tuhan. Perubahan itu diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian  di  segala  bidang  supaya  GKT  benar-benar cocok  dengan  situasi  kegerejaan  Indonesia  pasca  65.  Anggota-anggota gereja  yang  dahulunya  warga  negara  asing  (WNA)  kini  berbondong- bondong  menjadi  warga  negara  Indonesia  (WNI)  dan  mengikuti  seluruh kebijakan yang ditetapkan pemerintah Orde Baru untuk orang Tionghoa.
Meski  sedang  berada  dalam  suasana  politik  yang  sedang  berubah sangat  cepat,  pada  waktu  itu  GKT  belum  berpikir  untuk  menyediakan suatu aturan yang akan membimbing laku anggota-anggotanya di bidang politik.  Pedoman  itu  baru  dibuat  setahun  kemudian  di  dalam  sidang
1 Lihat  artikel  ―Selayang  Pandang  Kehidupan  Oikumenis  GKI  Jatim‖  dalam Buku Kenang-kenangan  50th  Gereja  Kristen  Indonesia  Jawa  Timur,  22-2-1934—22-2-1984
(Malang:  Panitia  HUT  Ke-50  Gereja  Kristen  Indonesia  Jawa  Timur,  1984),  tanpa halaman
sinode  GKT  yang  kedua  pada  tahun  1969.  Dalam  keputusannya dinyatakan demikian, ―Mengenai hubungan gereja dengan politik: Gereja harus  patuh  kepada  Peraturan-peraturan    Pemerintah,  anggota  jemaat hanya  dapat  mengikuti  gerakan  politik  secara  pribadi  sebagai  warga negara dan dilarang menyangkut nama Gereja.‖ 2
Di dalam keputusan ini GKT membedakan sikap yang diambil oleh gereja  dari  sikap  yang  dapat  diambil  oleh  anggota-angota  jemaatnya. Jemaat, menurut definisi Pasal VI Tata Gereja GKT, adalah perhimpunan orang-orang Kristen setempat dengan jumlah tertentu dan yang memiliki tempat  beribadah  serta  kepengurusan  yang  tertentu.  Tiap-tiap  jemaat merupakan  sebagian  dari  sebuah  gereja  yang  satu  dan  sama  yang bernama  GKT.  Sikap  gereja  secara  keseluruhan,  dan  itu  berarti  sikap seluruh  anggotanya,  adalah  patuh  kepada  peraturan  pemerintah.  Meski peraturan  yang  diberlakukan  dapat  terasa  tidak  adil,  seperti  dapat dijumpai pada peraturan-peraturan yang mengatur orang-orang Tionghoa, GKT  menyatakan  diri  tetap  tunduk  dan  memanggil  semua  anggotanya untuk  patuh.  Kepatuhan  tanpa  syarat  ini  disertai  pula  dengan  izin  bagi setiap  anggotanya  untuk  mengikuti  gerakan-gerakan  dan  partai-partai politik  yang  dipandang  dapat  menyalurkan  aspirasi-aspirasi  politik pribadinya.  Namun  demikian  diingatkan  supaya  diciptakan  jarak  antara individu  yang  berpolitik  dan  gereja.  Aktivitas  politik  itu  murni  pribadi dan  tidak  ada  sangkut  pautnya  sama  sekali  dengan  gereja.  Gereja  tidak boleh menjadi alat politik  sekaligus tidak boleh menjadi tempat di mana anggota  jemaat  menjalankan  aktivitas  politiknya.  Bendera  gereja  tidak boleh  dikibarkan  bersama-sama  dengan  bendera  gerakan  politiknya. Gereja  harus  menjadi  ruang  sekaligus  institusi  yang  steril  dari  anasir- anasir politik individu-individu anggotanya.
Dalam situasi di mana dominasi negara atas kehidupan masyarakat begitu kuat  seperti pada zaman Orde Baru, posisi yang diambil GKT  ini sekurang-kurangnya memberi dua keuntungan. Yang pertama, di tengah- tengah  sikap  negatif  terhadap  orang-orang  Tionghoa  negara  tidak  akan memperlakukan  GKT  sebagai  lawan.  Sikap  GKT  justru  memperlihatkan
2 Ringkasan Akta Sidang Lengkap Tahun 1969 Sinode Gereja Kristus Tuhan, Butir III .
kesan  bahwa  GKT  adalah  pendukung  sekaligus  sekutu  negara  dan pemerintah.  Yang  kedua,  dengan  menyerahkan  tanggung  jawab  dan risiko  atas  aktivitas  politik  anggota-anggotanya  kepada  diri  mereka sendiri  maka  dibuat  kecil  kemungkinannya  bagi  anggota-anggota  GKT untuk  mengambil  bagian  secara  terbuka  dalam  gerakan-gerakan  politik yang  berlawanan  dengan  posisi  pemerintah.  Tanpa  basis  dukungan  dari komunitas  keagamaan  dan  kultural  di  mana  seorang  individu  berada maka  sangat  sukar  bagi  seorang  GKT  yang  selama  ini  terkurung  dalam ― ghetto -nya‖ untuk masuk ke dunia politik dengan percaya diri.
Meski  terasa  tepat  dan  aman  untuk  situasi  di  mana  orang-orang Tionghoa sedang mengalami tekanan dari segala penjuru namun posisi ini juga berpotensi menimbulkan konflik di dalam dirinya sendiri. Manakala anggota suatu jemaat memiliki aspirasi-aspirasi politik yang berbeda dari pemerintah  yang  didukung  oleh  gereja  dan  mengikuti  gerakan-gerakan politik  yang  sikap  dan  pandangannya  berlawanan  dengan  pemerintah maka  secara  teoritis  gereja  dan  anggotanya  berada  dalam  konflik.  Tidak hanya  itu,  bahkan  kalaupun  anggotanya  terlibat  dalam  aktivitas  dan gerakan  politik  mendukung  pemerintah,  konflik  ini  tidak  serta  merta hilang  begitu  saja.  Selama  peraturan-peraturan  yang  diambil  pemerintah adil  dan  benar,  tunduk  kepada  pemerintah  adalah  pilihan  yang  wajar. Namun,  ketika  langkah  yang  diambil  pemerintah  tidak  tepat, mengoyakkan  keadilan  dan  merugikan  orang-orang  yang  lemah,  sikap patuh  pada  pemerintah  menjadi  pilihan  yang  sama  sulitnya.  Haruskah kepatuhan  berjalan  seperti  biasa  sementara  sebagian  anggota  gereja  dan orang-orang  di  luar  gereja  menjadi  korban  dari  kebijakan  pemerintah yang  tidak  adil?  Dengan  menyatakan  diri  patuh  pada  pemerintah,  GKT berhasil  menghindarkan  diri  dari  konflik  melawan  pemerintah  namun membuka medan konflik dengan anggota-anggota sendiri.

## NETRALITAS DAN SIKAP TERHADAP POLITIK
Jika posisi GKT coba dianalisis lebih dalam, apa yang mau dicapai dari keputusan itu tampaknya adalah sterilitas gereja dari aktivitas politik praktis  di  mana  gereja  malih  rupa  menjadi  partai  atau  gerakan  politik yang  berjuang  untuk  memperoleh  kekuasaan  ( power ).  Setidaknya,
sebagai  sebuah  perhimpunan  orang  dan  sebagai  sebuah  lembaga  yang punya  tujuan-tujuan  yang  bersifat  keagamaan,  gereja  harus  netral  dan tidak  berpihak  kepada  kepentingan-kepentingan  kelompok-kelompok politik  tertentu.  Kalaupun  pada  akhirnya  ada  yang  harus  dipihaki  maka itu adalah pemerintah—―patuh kepada peraturan pemerintah.‖
Netralitas  adalah  isu  yang  timbul  sejak  Era  Pencerahan ( Enlightenment ),  dan  secara  khusus  dihubungkan  dengan  sikap  negara terhadap  agama.  Sikap  ini  dilatarbelakangi  oleh  aliansi  kemitraan  di antara gereja dan negara yang sudah berlangsung selama lebih dari seribu tahun  sejak  agama  Kristen  ditetapkan  sebagai  satu-satunya  agama  resmi negara  oleh  Kaisar  Theodosius  tahun  380.  Dalam  kemitraan  ini,  gereja mendukung  pemerintah  negara  sementara  pemerintah  mendukung tumbuh-kembang gereja dan menjamin bahwa hanya boleh ada satu versi agama Kristen  saja yang  hidup dalam negara. Apa yang berbeda dari itu dipandang  bidah  dan  harus  disingkirkan  sampai  dihapuskan. 3
Penghapusan bidah  bukan saja baik untuk gereja  namun juga baik  untuk negara  karena  versi  Kristen  yang  bermacam-macam  akan  mengganggu stabilitas  negara.  Dalam  perkembangan  selanjutnya,  keduanya,  negara dan gereja, raja dan imam, bahkan memahami bahwa mereka sebenarnya adalah  bagian  yang  utuh  dari  satu  badan  yang  sama. 4 Akibatnya,  negara tidak  dapat  mentolerir  adanya  pluralisme  agama  dan  pluralitas  agama Kristen. Gereja didukung secara finansial dan dilindungi dari perpecahan. Gereja  membalasnya  dengan  mendukung  kedaulatan  penuh  negara  dan pemerintah atas warganya.
Konsep negara netral pada dasarnya berupaya memisahkan negara dari  gereja  dan  sebaliknya  supaya  negara  dan  pemerintahnya  dapat mengayomi  seluruh  warga  negaranya  dengan  adil.  Dalam  pengertiannya yang paling sederhana, negara dan pemerintahan yang netral adalah yang berurusan tanpa pandang bulu dengan warganya dan tetap bersikap netral
3 Jonathan  A.  Wright, Separation  of  Church  and  State (California,  CA.:  Greenwood,
2010), p.viii.
4 Ibid. , p.3.
dengan keyakinan dan cara hidup yang dijalani oleh warganya. 5 Konsepsi ini  merupakan  karakteristik  utama  dari  sistem  negara  liberal,  yang memilih  tidak  memaksakan  suatu  konsep  apapun  mengenai  kebaikan kepada  warganegaranya  namun  yang  mengizinkan  mereka  mengejar kebaikannya sendiri menurut caranya masing-masing. 6
Kalau  negara  diharapkan  berbuat  demikian  maka  gereja  pun  juga diharapkan  berbuat  sama  kepada  negara.  Sama  seperti  negara  dan pemerintah  tidak  lagi  memaksakan  keyakinan  agama  tertentu  kepada warganya maka gereja juga tidak perlu lagi mempengaruhi negara apalagi memaksanya  untuk  menaruh  preferensi  khusus  kepada  gereja.  Benih- benih  pikiran  ini  sebenarnya  sudah  muncul  pada  Martin  Luther  dalam doktrin  dua  kerajaan  —  Kerajaan  Allah  dan  Kerajaan  Dunia.  Dalam doktrin  ini  Luther  memisahkan  dua  pemerintahan,  yang  ia  namakan pemerintahan  spiritual  dan  pemerintahan  sekuler.  Pemerintahan  spiritual menolong  manusia  untuk  mencapai  kebenaran  sejati  dan  hidup  kekal; sementara  pemerintahan  sekuler  melestarikan  kehidupan  jasmaniah  dan temporer  di  dalam  dunia  ini. 7 Pemerintahan  tidak  saja  mencakup  semua otoritas  politis  dan  pemerintahan  tetapi  juga  segala  sesuatu  yang berkontribusi  kepada  pelestarian  hidup  di  dunia  ini. 8 Meski  keduanya tidak bisa dipisahkan karena sama-sama merupakan ― God’s two modes of rule ‖  namun kedua pemerintahan ini berbeda satu dari  yang  lain. 9 Yang satu  mengurus  hal-hal  batiniah,  sementara  yang  lain  lahiriah.  Yang  satu berbasis  pada  kemerdekaan  dari  dosa  dan  kuasa  si  jahat,  yang  lain berbasis pada hukum dan paksaan. 10
5 John T. S. Madeley, ―European Liberal Democracy and the Principle of State Religious Neutrality,‖ Church  and  State  in  Contemporary  Europe:  The  Chimera  of  Neutrality,
John T.S. Madeley & Zsolt Enyedi, eds. (London: Frank Cass Publishers, 2003), p.4.
6 Ibid.
7 Paul Althaus, The Ethics of Martin Luther Dalam http://www.lutheransonline.net/lo/424/FSLO-1330611424-111424.pdf.  (diakses pada 28 Juni 2015).
8 Ibid.
9 Dr.  John  R.  Stephenson, The  Two  Governments  and  the  Two  Kingdoms  in  Luther’s Thought dalam  http://www.lcms.org/Document.fdoc?src=lcm&id=665.  (diakses  pada 28 Juni 2015).
10 Richard  V.  Pierard,  ―The  Lutheran  Two  Kingdoms  Doctrine  and  Subservience  to  the State in Modern Germany‖ dalam Journal of the Evangelical Theological Society 29/2 (June 1986): p . 194.
Pembedaan inilah yang oleh proses zaman dari mulai konflik antar negara Kristen dalam perang tiga puluh tahun di Eropa pada abad ke-17, lalu  Revolusi  Prancis  pada  abad  ke-18  dan  perkembangan  pemikiran humanisme pada masa Pencerahan kemudian dimutlakkan dan dipisahkan secara  tegas.  Sebagai  reaksi  terhadap  kekacauan  yang  timbul  dari Revolusi  Prancis,  sejumlah  pemikir  Kristen  abad  ke-19  awal  yang prihatin pada masalah lemahnya otoritas negara dan kurangnya ketertiban mereinterpretasi  gagasan  Luther  tentang  dua  kerajaan  lalu  sampai  pada kesimpulan  yang  menekankan  pentingnya  negara  sebagai  penjaga ketertiban  umum.  Peran  negara  dalam  ruang  publik  makin  dikuatkan sementara peran agama (dan gereja) makin didesak ke dalam ruang batin manusia. 11 Teologi  ini  bertemu  dengan  filosofi  para  pemikir  humanis- liberal yang tertarik pada ide otonomi institusi-institusi sosial dan tatanan alam.  Berangkat  dari  keyakinan  bahwa  proses-proses  sosial  yang  terjadi di  zamannya  ditentukan  oleh  hukum-hukum  ilahi  yang  sudah  baku mereka memandang tidak ada perlunya sama sekali bagi yang sekuler dan yang  spiritual  untuk  saling  bermitra.  Yang  sekuler  dapat  beroperasi secara  otonom  tanpa  perlu  bantuan  yang  spiritual.  Akibatnya,  iman, agama,  gereja  dikeluarkan  dari  ruang  publik  dan  menjadi  urusan  privat tiap-tiap  orang.  Ia  tidak  ada  kena-mengenanya  dengan  urusan  sekuler. Maka  keterlibatan gereja dalam politik adalah tabu; bahkan  ― the right to issue  prophetic  message ‖  –  hak  untuk  menyuarakan  pesan  kenabian  – kepada negarapun tidak ada. 12 Dalam urusan-urusan fisik, jasmaniah dan lahiriah orang Kristen dan gereja harus tunduk dan patuh pada negara dan pemerintah.
Menurut  para  penafsirnya,  Luther  sebenarnya  tidak  pernah bermaksud  sampai  sejauh  itu.  Baik  pemerintahan  spiritual  maupun pemerintahan  sekuler  adalah  sama  pentingnya.  Keduanya  memang berbeda  namun  tidak  bertentangan.  Keduanya  memiliki  area  masing- masing  namun  keduanya  saling  melengkapi  dan  berkaitan.  Lewat kesaksiannya  akan  kebenaran  ( truth )  dan  yang  benar  ( right ),  gereja menolong  bukan  saja  individu-individu  masyarakat  tetapi  juga  institusi-
11 Pierard dalam Journal of the Evangelical Theological Society 29/2 (June 1986): p.195.
12 Ibid.,pp.195,196.
institusi yang dibangun oleh individu-individu itu, yang terus-menerus di bawah  ancaman  pengaruh  dosa.  Karena  itu  baik  orang  maupun lembaganya  terus  membutuhkan  kritik,  penilaian  dan  sekaligus peningkatan supaya kebaikan untuk sesama manusia dapat diwujudkan. 13
Dalam  arti  yang  semacam  ini,  gereja  sesungguhnya  tidak  bisa tinggal  sebagai  lembaga  yang  secara  politis  netral  dan  steril  dari  politik. Kalau  netralitas dimaknai  sebagai  tidak partisan maka  ide itu masih bisa diterima.  Namun  kalau  netralitas  juga  dimasukkan  makna  tidak  mau masuk  ke  dalam  urusan  politik  negara,  dalam  urusan  bagaimana  negara dan pemerintah memperlakukan warga negaranya, maka hal itu tidak bisa diterima.  Gereja  punya  tanggung  jawab  untuk  mengingatkan  negara  dan pemerintah,  sesama  rekannya  di  bawah  pemerintahan  Allah,  tentang  apa yang  seharusnya  dilakukan  dan  bagaimana  melakukannya  dengan  cara- cara  adil,  yang  tidak  saja  membawa  kebaikan  bagi  semua  orang  dalam negara  namun  juga  akan  memperkuat  negara  itu  sendiri.  Mengingatkan, mengkritik,  mengevaluasi  dan  memberikan  proposal  untuk  peningkatan akhirnya membawa gereja dalam artian tertentu untuk berpolitik.

## MAKNA POLITIK DAN SIKAP TERHADAP POLITIK
Sikap  yang  diambil  GKT  sejak  tahun  1969  itu  tampaknya mengarah  kepada  jenis  politik  yang  dikenal  dalam  percakapan  populer masa  kini  sebagai politik  praktis. Istilah  ini  sebenarnya  tidak  ada  dalam kamus,  setidaknya  dalam  edisi  ketiga  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Istilah  yang  lebih  umum  adalah real  politik, yang  menunjuk  kepada politik yang dibangun berdasarkan kepentingan praktis atau yang berbasis pada  kekuasaan.  Sasaran  yang  hendak  dicapai  adalah  tercapainya kepentingan pribadi,  kelompok, golongan  atau negara, dan mendapatkan kekuasaan.
Namun  politik,  seperti  yang  dipahami  secara  ilmiah,  tidak  melulu bermakna  seperti  itu.  Selain  politik  praktis  masih  ada  politik  yang
13 Pierard  dalam Journal  of  the  Evangelical  Theological  Society  29/2  (June  1986): pp.194-195.
berbasis  moral  dan  ideologi.  Dalam  artinya  yang  paling  dasar,  politik sesungguhnya adalah soal bagaimana membawa kebaikan bagi komunitas dalam  mana  berpolitik  dilakukan.  Dalam  tulisannya  yang  berjudul Politics, Aristoteles berpendapat bahwa negara adalah sebuah komunitas, yang  didirikan  dan  ditegakkan  untuk  mencapai  suatu  kebaikan  bagi semua  warganya. 14 Untuk  sampai  ke  sama  dibutuhkan  politik,  yang merupakan  seni  untuk  mengendalikan  sekaligus  mempertemukan kepentingan-kepentingan  yang  berbeda  dalam  negara. 15 Dengan  politik setiap konflik kepentingan tidak lagi diselesaikan dengan kekerasaan dan kekuasaan  melainkan  dengan  dengan  kata-kata  dan  persuasi. 16 Politik, dalam  maknanya  yang  seperti  ini,  adalah  keharusan  agar  terjamin kelangsungan hidup yang baik dan manusia terhindar dari kekerasan yang menghancurkan dirinya. 17
Sampai  pertengahan  abad  kedua  puluh, semua  orang yang mendapat  kebaikan  oleh  politik  tidak  mendapat  kualifikasi  khusus.  Oleh pengaruh filsafat utilitarianisme, semua orang dipahami sebagai  sebagian besar  orang  atau  mayoritas  orang  di  dalam  negara.  Politik  bermaksud membawa kebaikan untuk kaum mayoritas itu. Kaum minoritas—apakah itu  yang  berdasarkan  etnis,  agama,  bahasa,  daerah  dan  lain-lain—tidak diperhatikan. Jika dalam proses politik mereka mengalami kekerasan dan penindasan, selama hal itu mendatangkan kebaikan untuk bagian terbesar masyarakat  maka  politik  yang  semacam  itu  dipandang  baik.  Logika utilitarian  yang  mendominasi  filsafat  dan  praktik  politik  sejak  berabad- abad  lamanya  ini,  kemudian  mendapat  tantangan  serius  dari  John  Rawls dengan teorinya mengenai keadilan. 18
14 Lihat  Aristotle, Politics, terj.  H.  Rackham,  M.A.  (London:  William  Heinemann  Ltd, 1959), h.3.
15 Roger  Scruton, Palgrave  Macmillan  Dictionary  of  Political  Thought (New  York: Macmillan, 2007), p.535.
16 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago, IL.: The University of Chicago Press, 1998), p.26.
17 Frank Bealey, The Blackwell Dictionary of Political Science (Oxford, UK.: Blackwell, 1999), p.261.
18 Uraian  ringkas  tentang  teori  Rawls  dan  tinjauan  atasnya  lihat  Henry  S.  Richardson, ―John  Rawls  (1921-2002)‖,  http://www.iep.utm.edu/rawls/print  (diakses  pada  27  Juni 2015).
Kalau negara, seperti diteorikan Rousseau, sejatinya adalah sebuah kontrak  antar  warga  negara  maka  tiap  warga  negara  sudah  seharusnya mendapatkan  perlakuan  yang  adil  dari  negara.  Yang  satu  tidak  boleh dikecualikan dari yang lain; dan yang lain tidak boleh dikorbankan demi kebaikan yang lain lagi. Dasar berpikir Rawls adalah bahwa setiap orang memiliki  suatu  kualitas  yang  dibangun  di  atas  keadilan,  yang  tidak  bisa dilanggar,  dirampas  atau  dibatalkan  oleh  siapa  pun  bahkan  demi kesejahteraan  seluruh masyarakat  sekalipun. 19 Keadilan menuntut bahwa hak-hak  tiap  orang  dipenuhi  oleh  negara  dan  tidak  ditundukkan  ―pada tawar-menawar  politik  atau  kalkulasi  kepentingan  sosial.‖ 20 Dari  sini tujuan  politik  bukan  lagi  untuk  mewujudkan  kebaikan  yang  dirasakan oleh  mayoritas  melainkan  harus  dirasakan  oleh  tiap  warga  negara  tanpa pandang  bulu.  Dalam  perahu  kebaikan  bersama,  setiap  orang  harus mendapat  tempatnya.  Politik  yang  baik  memastikan  bahwa  tak  ada seorang pun yang tertinggal.
Dalam  tataran  makna  politik  yang  semacam  ini  gereja  mau  tidak mau  harus  terlibat  dalam  politik.  Jika  cinta  kasih,  yang  menjadi karakteristik  gereja,  benar-benar  dipraktekkan    maka  perbuatan  kasih yang dilakukan kepada sesama juga harus melibatkan usaha dan tindakan yang  memastikan  bahwa  sesama  mendapatkan  kebaikan  dan  keadilan yang menjadi haknya sebagai warga negara. Tugas terakhir ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh anggota-anggota gereja. Institusi-institusi politik yang  menjadi  kendaraan  orang  dalam  berpolitik  bukanlah  lembaga  yang bebas dari kepentingan. Lembaga-lembaga politik itu juga punya agenda dan  kepentingan  politiknya  sendiri.  Setelah  berada  di  dalamnya  visi  dan pandangan pribadi diselaraskan dengan tujuan dan kepentingan pragmatis partai  politik.  Di  sinilah  anggota-anggota  gereja  tidak  bisa  berbuat seleluasa seperti yang dibayangkan.
Sebagai  lembaga  yang  berdiri  bukan  untuk  mengejar  kekuasaan atau  kepentingan  politis  dan  ekonomis  tertentu,  gereja  dapat  berbuat
19 John Rawls, A Theory of Justice, revised edition(Cambridge, MA.: The Belknap Press,
1999), p.3.
20 John  Rawls, Teori  Keadilan:  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.4.
sesuatu  secara  lebih  leluasa.  Dituntun  oleh  visi  alkitabiah  tentang masyarakat  dan  cara-cara  berpolitik  yang  sehat,  gereja  dapat berkontribusi  dalam  membangun  negara  dan  pemerintahan  yang  lebih baik  lewat  kritik,  evaluasi  dan  tawaran  konsep  yang  lebih  baik.  Cinta kasih  yang  sejati  kepada  sesama  mau  tidak  mau  akan  membawa  gereja melangkah sampai sejauh ini.

## PEMERINTAHAN DAN SIKAP TERHADAP POLITIK
Pemerintahan  macam  apa  yang  dapat  membawa  kebaikan  bagi seluruh  warga  negara  tanpa  pandang  bulu?  Di  sini  para  filsuf  politik terbagi ke dalam dua kubu. Kubu pertama, yang diwakili oleh para filsuf Yunani  klasik  dan  Romawi  serta  pemikir-pemikir  Kristen  abad pertengahan,  berpendapat  bahwa  politik  semacam  itu  hanya  dapat dijalankan  oleh  penguasa  yang  bermoral.  Namun  bersamaan  dengan munculnya Renaissance, pemikiran  klasik  itu  mulai  digantikan  oleh pendapat  kubu  kedua  yang  memandang  bahwa  moralitas  bukan  kriteria yang  penting  bagi  pemimpin.  Demi  kebaikan  yang  lebih  besar  bagi komunitas  politis,  negara  dan  representasi-representasinya  dapat  dan harus bertindak di luar kerangka moral yang dikenakan pada orang-orang biasa. 21 Atas  nama  kebaikan  bersama,  pemerintah  boleh  dan  harus berlaku otoriter - diktatorial, bahkan kalau perlu menjadi seorang tiran — penguasa yang lalim dan sewenang-wenang. 22
Alasan kenapa harus demikian adalah karena manusia, seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes, salah seorang penyokong gagasan ini, adalah  makhluk  yang  berkodrat  mudah  sesat  dalam  upayanya  mencari pengetahuan,  rapuh  kapasitasnya  untuk  bernalar  dan  mengetahui, cenderung  berbuat  salah  dan  kena  pengaruh  yang  tidak  semestinya.  Bila
21 Frederic  Volpi,  ―Politics,‖ The  Cambridge  Dictionary  of  Sociology, Bryan  S.  Turner,
ed., (Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 2006), p.445.
22 Luther sendiri berpendapat bahwa kaisar atau raja tidak perlu adalah seorang suci atau bahkan seorang  Kristen.  Ia  menasihati orang-orang  Kristen  yang hendak  masuk dalam urusan mengelola pemerintahan untuk belajar dari kekayaan literatur kafir zaman kuno. Mereka ―far more skilful than Christians in these matters.‖ Lihat Stephenson, The Two Governments and the Two Kingdoms in Luther’s Thought dalam
http://www.lcms.org/Document.fdoc?src=lcm&id=665. (diakses pada 28 Juni 2015)
bertindak  ia  dapat  begitu  mementingkan  dirinya  sendiri,  impulsif  dan bodoh,  sebagai  hasil  dari  nalar  yang  keliru,  teologi  yang  buruk  atau karena terbawa oleh perasaan orang lain. 23 Dengan kodrat yang semacam ini,  Hobbes  pesimis  bahwa  manusia  akan  dapat  menemukan  kebaikan dalam  hidup  bersama  dengan  orang  lain.  Yang  akan  terjadi  adalah manusia  hidup  penuh  kekerasan,  di  bawah  ancaman  terus-menerus  dan merasa tidak aman.
Untuk  keluar  dari  masalah  itu  manusia,  menurut  Hobbes, Machiavelli  dan  lain-lain,  memerlukan  seorang  penguasa  absolut,  yang memerintah  dengan  tangan  besi.  Penguasa  macam  ini  harus  dibebaskan dari bertanggung jawab secara moral dan politis kepada orang-orang yang dipimpinnya.  Di  bawah  kekuasaan  seperti  inilah  maka  segala kecenderungan  jahat  orang  akan  dapat  dikontrol  dan  dikendalikan sehingga  suatu  kebaikan  dapat  dialami  manusia  dalam  kehidupan bersama.
Gagasan ini bertahan cukup lama sampai kemudian disadari bahwa politik adalah urusan dan aktivitas untuk rakyat juga. Kesadaran ini mulai diperkenalkan  oleh  John  Locke  dan  Montesquieu  lalu  disempurnakan oleh  pikiran  Rousseau  dan  Revolusi  Perancis. 24 Berbeda  dari  Hobbes, Locke  memahami  manusia  secara  positif  sebagai  makhluk  yang  setara dengan sesamanya, yang tidak boleh ditundukkan di kaki sesamanya dan terikat  untuk  melestarikan  dirinya  dan  sesamanya. 25 Tiap  orang dilahirkan,
with  a  title  to  perfect  freedom,  and  an  uncontrouled  enjoyment  of all the rights and privileges of the law of nature, equally with any other man, or number of men in the world, hath by nature a power, not only to preserve his property, that is, his life, liberty and estate, against the injuries and attempts of other men; but to judge of, and punish  the  breaches  of  that  law  in  others,  as  he  is  persuaded  the
23 Lihat  Garrath  Williams,  ―Thomas  Hobbes:  Moral  and  Political  Philosophy‖  dalam http://www.iep.utm.edu/hobmoral/print (diakses pada 27 Juni 2015).
24 Volpi dalam Turner, ed., The Cambridge Dictionary of Sociology , p.446.
25 John  Locke, Second  Treatise  of  Government (Indianapolis,  IN.:  Hackett  Publishing Company, Inc., 1980), p. 9.
offence  deserves,  even  with  death  itself,  in  crimes  where  the heinouseness of the fact, in his opinion, requires it . 26
Dengan kodratnya yang semacam ini manusia tidak membutuhkan pemerintahan  absolut  yang  berniat  mengontrol  dan  mengendalikan kejahatan  yang  ada  dalam  dirinya.  Yang  dibutuhkannya  adalah pemerintahan  yang  dapat  menjadi  wasit  yang  tidak  berpihak,  yang ― restraint the partiality and violence of man ,‖ 27 yang terjadi dapat dalam perkara  antar  manusia.  Dalam  model  ini  soal  bermoral  atau  tidak  bukan prioritas.  Yang  lebih  penting  adalah  apakah  suatu  pemerintahan  kapabel dalam melaksanakan tugasnya itu atau tidak.
Kalau alasan orang bergabung dalam masyarakat seperti diteorikan Locke  adalah  utuk  melestarikan  propertinya 28 maka  tujuan  yang  mau dicapai  oleh  sebuah  masyarakat,  menurut  Rousseau,  adalah  untuk ― preservation and prosperity of its members .‖ 29 Maka pemerintahan yang baik,  dalam  pandangannya,  adalah  pemerintahan  yang  ― without  external aids,  without  naturalization  or  colonies ‖  mampu  membuat  ― the  citizens increase  and  multiply  most. ‖ 30 Yang  dipahami  Rousseau  adalah pertambahan  jumlah  penduduk  dalam  negara.  Isu  ini  menjadi  di  tengah zaman  di  mana  penyakit  mudah  sekali  menyebar  sementara  ilmu pengobatan  masih  sangat  tertinggal  dan  peperangan  demi  peperangan mudah  sekali  mereduksi  jumlah  penduduk  suatu  negara  menjadi  sangat kecil. Penduduk yang kurang berarti negara yang lemah.
Dalam  diskusi  masa  kini,  pemerintahan  yang  baik  secara  ringkas didefinisikan  sebagai  pemerintahan  yang  mampu  memberikan  layanan publik  yang  maksimal  kepada  rakyatnya.  Dalam  sebuah  laporan  yang disiapkan  untuk  badan  audit  nasional  Inggris  pada  tahun  2008, Pricewaterhouse  Coopers  LLP  memberikan  sejumlah  kriteria  untuk pemerintahan  yang  baik.  Yang  pertama,  pemerintahan  yang  baik  adalah
26 John Locke. Second Treatise of Government , p. 46.
27 Ibid., p.12.
28 Ibid., p.111.
29 Jean-Jacques  Rousseau, On  The  Social  Contract (Mineola,  NY.:  Dover  Publications,
Inc., 2003), p.57.
30 Ibid.
yang makin terdesentralisasi dan semakin dekat dengan warga negaranya. Yang  kedua,  pemerintahan  yang  baik  itu  akuntabel  dan  transparan.  Dan terakhir,  pemerintahan  yang  baik  itu  mempergunakan  metode-metode manajemen  dan  praktek-praktek  terbaik  dari  dunia  industri  untuk mendorong  kinerja  dan  efisiensi  di  sektor  publik. 31 Lebih  lanjut, pemerintahan  yang  baik  ditandai  dengan  sejumlah  hal:  dijalankan  oleh orang-orang yang dengan keahlian dan keterampilan yang tepat, memakai struktur,  sistem  dan  prosedur  yang  membuat  pemerintahan  berjalan dengan baik, dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan perundangan yang dibuat, mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah  ditetapkan  serta  menggunakan  standar-standar  etika  yang  tinggi dalam kehidupan publiknya. 32
Dalam  alinea  keempat  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945 dinyatakan  bahwa  tujuan  dibentuknya  pemerintahan  negara  Indonesia adalah untuk ― melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.‖ Pemerintahan  yang  baik  adalah  pemerintahan  yang  dapat  memenuhi seluruh tujuan ini. Dalam teks UUD 45 sebelum amandemen, sama sekali tidak  disebutkan  suatu  kriteria  moral  untuk  menjadi  pemimpin pemerintahan  (presiden).  Pemerintahan  yang  baik  semata-mata  diukur berdasarkan  sejauh  mana  tujuan-tujuan  negara  diwujudkan.  Pasca amandemen, suatu kriteria moral dirasa perlu untuk ditambahkan kepada syarat-syarat  pemimpin  pemerintahan  (baca:  presiden).  Dalam  Pasal  7A yang mengatur pemberhentian presiden dinyatakan bahwa presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran moral seperti korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  dan  perbuatan  tercela.  Maka  pemerintahan yang baik tidak saja kapabel tapi juga harus bermoral baik.
31 Pricewaterhouse  Coopers  LLC, Commentary  on  International  Models  of  Good Government: Prepared for the National Audit Office, September 2008: pp.8-9.
32 Public  Administration  Select  Committee, Good  Government:  Eight  Report  of  Session 2008-2009 (London, UK.: House of Commons, 2009), p.5.
Sebagai  bagian  dari  komponen  masyarakat  yang  ambil  bagian dalam  kontrak  sosial  untuk  mewujudkan  hidup  bersama  yang  baik,  adil, makmur  dan  sejahtera  untuk  semua  orang,  gereja  sesungguhnya  tidak bisa  benar-benar  apolitis.  Gereja  juga  punya  tanggung  jawab  untuk memastikan  dan  sekaligus  mengupayakan  agar  pemerintahan  negara diurus  oleh  orang-orang  yang  kapabel  untuk  membawa  keadilan  dan kebaikan secara fair untuk semua orang. Dalam konteks negara Indonesia yang  multi-agama  dan  multi-etis,  ide  bahwa  sang  pemimpin  atau  wakil rakyat  harus  seagama,  segereja  atau  seetnis  tentu    bukan  keharusan karena  hal  itu  sama  sekali  tidak  ada  hubungannya  dengan  kapabilitas seseorang atau suatu pemerintahan. Ukuran yang sebaiknya dipergunakan adalah  kemampuan  mengelola  negara  dan  pemerintahan  serta  karakter moralnya.
Apakah  ini  berarti  bahwa  gereja  sebagai  lembaga  dapat memberikan  dukungan  resmi  kepada  seseorang  atau  kelompok  tertentu yang bercita-cita untuk mengelola negara? Sebagian besar orang Kristen mengatakan  hal  itu  sebaiknya  tidak  dilakukan.  Itu  bukan  bagian  dari tugas  pastoral  gereja.  Gereja  sebaiknya  harus  netral.  Salah  satu  masalah yang  hendak  dihindari  oleh  posisi  ini  adalah  risiko  yang  akan  dihadapi gereja dari pihak luar dan pihak dalam gereja. Jika orang atau kelompok orang  yang  didukungnya  kalah  dalam  kontes  maka  gereja  akan diselamatkan dari kerugian sosial dan politis yang dapat disebabkan oleh kemarahan  atau  ketersinggungan  pihak  yang  menang  yang  tidak didukung gereja. Kalaupun hal ini tidak terjadi, setidaknya gereja selamat dari rasa malu karena salah membaca ― kehendak Tuhan.‖ Secara internal gereja  diselamatkan  dari  rasa  tidak  senang  anggotanya  sendiri  yang merasa tidak didukung oleh  gerejanya. Tapi  apakah semuanya ini benar- benar tepat menurut ukuran-ukuran etis Kristen? Apakah sikap tidak jelas mendukung siapa adalah sebuah pilihan yang bertanggung jawab?
Kalau  cara  berpikir  Luther  dipakai  maka  gereja,  sebagai pemerintahan  spiritual,  harus  betul-betul  berupaya  supaya  mitranya dalam  ― preserve  the  fallen  Creation  and  to  prevent  sinful  man  from tearing God’s world apart ‖ betul-betul diisi oleh orang-orang yang akan melaksanakan  tanggung  jawab  ini  dengan  baik.  Membicarakan  calon
mitra itu dalam bahasa yang impersonal sebagai ― tidak korup, bersih dan peduli  pada  rakyat‖  malah  akan  menjadi  tidak  bertanggung  jawab  kalau hal  itu  tidak  dibarengi  dengan  suatu  paparan  yang  dibangun  di  atas  data dan  fakta  tentang  orang-orang  yang  mencalonkan  dirinya  sebagai pemimpin. Sebagai lembaga gereja tentu tidak punya hak pilih dan tidak juga  bisa  memaksa  anggotanya  untuk  memilih.  Namun  gereja  bisa berbuat  sesuatu  yang  lebih  dari  sekedar  pesan  pastoral  yang  kabur  itu. Dengan  sumber  daya  yang  dimilikinya  gereja  dapat  melakukan investigasi  dan  penelitian  mendalam  atas  calon-calon  pemimpin  negara, kota, lokal dan nasional. Hasil penelitian ini kemudian dibeberkan kepada anggota-anggotanya  untuk  menolong  mereka  memiliki  calon-calon pemimpin  yang  tepat.  Aktivitas  politik  sejauh  ini  patut  untuk  dilakukan gereja,  apalagi  di  tengah-tengah  minimnya  pemahaman  dan  pengertian warga  gereja  tentang  calon-calon  pemimpinnya  serta  kuatnya  aroma politik  uang  dan  pencitraan  via  media.  Tentu  saja  hal  ini  juga  harus dibarengi  dengan  kesiapan  untuk  menyampaikan  pesan  kenabian  kepada pemimpin  yang  terpilih.  Ini  adalah  tanggung  jawab  yang  melekat  pada seorang mitra kepada mitranya dalam sebuah pekerjaan ilahi yang sama.

## KEBERDOSAAN  PEMERINTAH  DAN  SIKAP  TERHADAP POLITIK
Kesediaan  dan  kesiapan  untuk  memberi  kritik  dan  evaluasi sekaligus menyodorkan gagasan yang lebih baik kepada pemerintah perlu ada karena hakikat negara dan pemerintah menuntutnya demikian. Dalam teori-teori  politik  modern,  ada  suatu  bangun  teori  yang  melihat  negara ( state )  sebagai  realitas  yang  terpisah  dari  masyarakat  ( society ).  Jikalau politik,  seperti  dipahami  Volpi  sebagai  ―mengendalikan  dan mengarahkan  seluruh  kekuatan  sosial  dari  suatu  masyarakat  menjadi sebuah  organisasi  yang  efektif‖ 33 maka  negara,  menurut  bangun  teori tersebut  adalah  salah  satu  kekuatan  sosial  di  dalam  masyarakat  juga. 34
33 Volpi dalam Turner, ed., The Cambridge Dictionary of Sociology , p.445.
34 Selengkapnya lihat Joel S. Migdal, State in Society: Studying How States and Societies
Transform and Constitute One Another (New York: Cambridge University Press, 2004). Juga Joel S. Migdal, Atul Kohli & Vivienne Shue, eds. State Power and Social Forces:
Perbedaannya adalah dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan sosial lain dalam  masyarakat,  negara  memiliki  satu  kelebihan  yaitu  kuasa  untuk mengatur  yang  lain  serta  hak  istimewa  untuk  mempergunakan  kekuatan ( force ) dalam mengancam dan memaksa yang lain menuruti kemauannya. Kekuatan  dan  paksaan  merupakan  sarana  yang  secara  spesifik  melekat pada  negara. 35 Dengan  alat  itu  maka  pemerintah  dapat  memaksakan agenda-agenda dan kepentingan-kepentingannya kepada rakyat.
Pemaksaan  ini  menjadi  sangat  penting  dalam  negara-negara berkembang  seperti  Indonesia  pada  zaman  Orde  Baru  di  mana kepentingan  negara  menjadi  sesuatu  yang  dibela  mati-matian.  Apalagi ketika tatanan negara sebelumnya dipandang telah menyimpang dari cita- cita  awal  negara  maka  dominasi  atas  kehidupan  warga  negara  menjadi sesuatu yang pasti. Namun terlepas dari maksud-maksud baik yang ingin dicapai,  pemerintah  bukanlah  aktor-aktor  yang  netral,  yang  bersih  dari kepentingan  yang  lain.  Hak  istimewa  untuk  memaksa  warga  negara dengan  kekuatan  yang  dimiliki  dapat  menyimpang  dari  maksud  dan tujuan  yang  baik  dan  berujung  kepada  bencana.  Itu  sebabnya  dukungan dan  apalagi  kepatuhan  kepada  pemerintah  tidak  bisa  tanpa  batas  dan syarat.
Adalah Reinhold Niebuhr yang mengingatkan orang-orang Kristen untuk  menyadari  bahwa  bangsa,  negara  dan  pemerintah  bukanlah  aktor- aktor yang inosen. Mereka juga punya agenda dan kepentingan sendiri — egoismenya  sendiri. 36 Kepentingan  atau  egoisme  ini  ditampilkan, misalnya,  dalam  memanggil  warga  negara  untuk  berkorban  bagi  bangsa dan  negara  padahal  sesungguhnya  yang  diperjuangkan  adalah kepentingan elit tertentu atau oknum-oknum tertentu, atau demi menjaga citra  baik  pemerintahan  atau  untuk  mempertahankan  kelangsungan kekuasaan.  Niebuhr  secara  khusus  menyebut  masalah  ― hipocrisy ‖  —
Domination and Transformation in the Third World (New York: Cambridge University Press, 1997).
35 Max  Weber, The  Vocation  Lecture s:  ―Science  as  a  Vocation‖  and  ―Politics  as  a Vocation‖ (Indianapolis, IN.: Hackett Publishing Company Inc., 2004), p.33.
36 Lihat  misalnya  Reinhold  Niebuhr, Moral  Man  and  Immoral  Society (New  York:
Charles Scribner‘s Sons, 1932), Bab IV-V.
kemunafikan  —  sebagai  problem  moral  bangsa  dan  pemerintahannya. 37
Problem  ini  khususnya  menonjol  ketika  negara,  oleh  pemerintahnya, dikesankan dalam kondisi gawat. Penangkapan tokoh-tokoh tertentu atau penindasan  kelompok-kelompok  minoritas  dilakukan  dengan  alasan, misalnya,  demi  keamanan  dan  stabilitas  negara.  Sementara  di  sisi  lain, pemerintah  menyampaikan  menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi  manusia. Penerimaan  masyarakat  terhadap  ketidakadilan  di  satu  pihak  dan kebanggaan  di  pihak  lain  atas  komitmen  pemerintah  pada  hak-hak  asasi manusia, oleh Neibuhr, tidak mungkin dapat terjadi tanpa ketidakjujuran.
Niebuhr  sampai  kepada  gagasan-gagasannya  karena  ia  menyadari bahwa dosa begitu kuat mencengkeram hidup manusia, tidak saja di level personal  namun  juga  di  level  sosial  dan  nasional. 38 Menulis  di  tengah zaman  yang  didominasi  oleh  dua  ideologi  besar,  yaitu  Liberalisme  dan Marxisme,  yang  sama-sama  punya  problem  dalam  konsep  dosa  dan penebusan  dari  dosa.  Niebuhr  mengkritik  kekristenan  liberal  yang memandang ― the  Christian  idea  of  sinfulness  of  all  men  was  outmoded ‖ dan  mengkritik  Marxisme  yang  menawarkan  ― redemption  through  the death  of  an  old  order  and  the  rise  of  a  new  one ‖  bukan  ― redemption through the perpetual dying to self of the Christian Gospel .‖ 39 Namun ia juga  mengkritik  sejumlah  sikap  gereja  terhadap  tatanan  politik  nasional sebagai  sikap  yang  tidak  sepantasnya  diambil.  Sebagian  gereja  berpikir bahwa  masalah  politik  adalah  soal  yang  tidak  relevan  dengan  hidup Kristen.  Kepada  gereja  yang  coba  bersikap  netral  ia  mengatakan  bahwa ― this neutrality has not even been honestly neutral. The neutral Church is usually  an  ally  of  the  established  social  forces .‖ 40 Gereja  lain,  karena bingung dan takutnya  kepada kompleksitas dunia politik, lantas memilih hidup dengan  perasaan susah tak tertahankan karena manusia hidup tidak
37 Reinhold Niebuhr, Moral Man and Immoral Society , pp.95-110.
38 Dalam  hal  ini  Niebuhr  dan  kaum  Kristen  realis  berhutang  pada  Agustinus.  Lihat  Eric Patterson,  ―Christianity  and  Power  Politics:  Themes  and  Issues‖, Christianity  and Power  Politics  Today:  Christian  Realism  and  Contemporary  Political  Dilemmas, Eric
Patterson, ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2008), p.4.
39 Reinhold  Niebuhr, Christian  Realism  and  Political  Order (New  York:  Charles
Scribner‘s Sons, 1935), pp.106-107.
40 Ibid. , p.109.
saling  mengasihi. 41 Yang  dibutuhkan  manusia  adalah  hukum  kasih  dan sebuah ― tolerable community ‖—komunitas yang toleran. Masalah dengan gagasan ini adalah hal itu tidak bisa diwujudkan, bahkan di dalam gereja sendiri,  karena  ― all  men,  including  Christians,  are  inclined  to  take advantage  of  each  other .‖ 42 Gereja  lain  coba  menyelesaikan  kerumitan masalah hidup masyarakat dengan mengangkat isu keadilan dan undang- undang yang detil untuk mengatur kehidupan sosial dan politik manusia. Yang  tidak  benar-benar  disadari  oleh  gereja  yang  mengajukan  proposal itu  adalah  bahwa  semua  hukum  dan  undang-undang  mudah  sekali berubah menjadi instrumen dosa dan keadilan yang tidak fleksibel malah justru jadi penghambat terwujudnya keadilan yang sejati. 43
Cara-cara  yang  pada  ujungnya  hanya  untuk  menyelamatkan  diri sendiri  dan  tidak  mau  merepotkan  diri  dalam  persoalan  hidup  bersama orang lain ini ditolak Niebuhr. Ia menduga bahwa di balik sikap-sikap itu ada  asumsi  yang  memandang  pemerintah  dan  institusi-institusinya sebagai  sesuatu  yang  sakral  dan  tidak  boleh  dijamah.  Niebuhr menolaknya.  Negara,  bangsa,  pemerintah  dan  institusi-institusinya  juga tunduk  kepada  korupsi.  Namun  juga  harus  diingat  bahwa  upaya-upaya untuk  menghapuskannya  —  seperti  diupayakan  oleh  Marxisme  —  pun tunduk  pada  korupsi  yang  sama. 44 Dosa  dan  maut  yang  menguasai individu  juga  mempengaruhi  bangsa  sebagai  ― the  collective  life  of mankind ‖ 45 —  yakni  negara,  bangsa,  masyarakat  dan  pemerintahnya.
Maka kewajiban gereja adalah:
to  mediate  the  divine  judgment  and  grace  that  nations,  classes, states  and  cultures,  as  well  as  individuals,  may  discern  the  divine author of their wounds, that they may also know the possibility of a new  and  whole  life.  In  a  day  of  complacency  and  security  the Christian  Church  must  anticipate  the  judgment  which  is  to  come and declare that the day of the Lord will be darkness and not light.
41 Niebuhr, Christian Realism and Political Order, p.109
42 Ibid.,pp.109-110.
43 Ibid ., p . 110. 44 Ibid.,pp.110-111.
45 Ibid. p.111.
In the day of judgment and catastrophe the Christian Gospel has a message of hope for those who truly repent . 46
Dengan  kata  lain,  gereja  tidak  bisa  tinggal  diam.  Gereja  punya tanggung jawab terhadap ― the health of our communities, our nations and our  culture .‖  Gereja  yang  lari  dari  tanggung  jawab  itu  akan  merosot menjadi ― an intolerable other-worldliness .‖ 47

## PENUTUP
Merenungkan  alasan  kenapa  gereja-gereja  berlatar  belakang Tionghoa lebih banyak bersikap apolitik, Mungki A. Sasmita menemukan ada  tiga  penyebab.  Yang  pertama  adalah  karena  pandangan  teologis tentang  politik  yang  diwarisi  dari  kaum  pietis  Eropa  dan  para  pengabar Injil pietis dari Tiongkok, yang menekankan  kebangunan dan kehidupan rohani individu. Yang kedua karena pengalaman sebagai kaum minoritas ganda  (Tionghoa  dan  Kristen),  yang  penuh  trauma,  khususnya  sejak tahun  1965.  Dan  terakhir,  karena  budaya  konfusianisme  yang  punya kecenderungan  apolitis.  Sebagai  pebisnis,  orang-orang  Tionghoa  merasa perlu menjaga relasi baik dengan penguasa supaya bisnis tetap lancar dan aman  dari  gangguan. 48 Sampai  sejauh  mana  tiga  sebab  ini  ada  di  GKT tentu  masih  perlu  dibuktikan  oleh  penelitian  yang  lebih  mendalam.
46 Niebuhr, Christian  Realism  and  Political  Order ,112.  Terjemahannya:  ―untuk menyampaikan  penghakiman  dan  anugerah  Allah  supaya  bangsa-bangsa,  kelas-kelas, negara-negara dan kebudayaan-kebudayaan juga individu-individu mengenali penyebab ilahi dari luka-luka mereka, sehingga mereka dapat mengenali kemungkinan hidup yang benar-benar  baru.  Pada  masa  kenyamanan  dan  rasa  aman  Gereja  Kristen  harus mengantisipasi apa  yang akan tiba dan  mengumumkan  hari Tuhan akan  menjadi gelap dan bukan terang. Pada hari penghukuman dan bencana Injil Kristen menawarkan pesan pengharapan bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat.‖
47 Ibid.,  116.  Sudah  dimaklumi  dalam  dunia  sosiologi  agama  bahwa  agama  adalah institusi yang mengurus soal-soal dunia lain. Namun gereja, dalam pandangan Niebuhr, akan jatuh menjadi lembaga yang tidak dapat ditoleransi lagi ketika ia hanya mengurus dunia  lain  dan  tidak  peduli  pada  politik  yang  menjadi  bagian  dari  kehidupan  gereja  di dalam dunia ini.
48 Mungki  A.  Sasmita,  ―Gereja  dan  Politik‖,  makalah  untuk  Forum  Pembinaan  Majelis Jemaat  GKI  Klasis  Semarang  Barat  dan  Semarang  Timur,  20  Januari  2009.  Link http://sulutiptek.com/documents/MAKALAH-GEREJADANPOLITIK.doc.pdf. (diakses pada 30 Juni 2015 ).
Namun  sikap  terhadap  politik  yang  diambil  pada  akhir  dekade  60-an  itu sudah waktunya untuk ditinjau kembali.
Argumen-argumen yang coba disodorkan dalam tulisan ini hendak mendorong terjadinya sebuah tinjau ulang sikap gereja terhadap politik di Indonesia  pada  masa  kini,  agar  gereja,  secara  khusus  lagi  GKT  dapat berkontribusi  secara  maksimal  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bermasyarakat.  Proposal-proposal  yang  disajikan  bukan  kata  akhir. Diperlukan diskusi yang lebih banyak dan konstruktif. Catatannya adalah sikap  yang  kemudian  diambil  harus  mempertimbangkan  dengan  sangat serius makna politik dan pemerintah seluas-luasnya dan panggilan gereja dalam  area  politik.  Akhirnya,  sikap  apapun  yang  kemudian  diambil, gereja  sepatutnya  memilih  untuk  menaruh  rasa  amannya  dalam  tangan Tuhan, bukan dalam kuasa dan siasat manusia.

## DAFTAR RUJUKAN
Althaus, Paul. The Ethics of Martin Luther dalam
http://www.lutheransonline.net/lo/424/FSLO-1330611424-
111424.pdf. (diakses pada 28 Juni 2015).
Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago, IL.: The University of Chicago Press, 1998.
Aristotle. Politics. London: William Heinemann Ltd, 1959.
Bealey,  Frank. The  Blackwell  Dictionary  of  Political  Science. Oxford,
UK.: Blackwell, 1999.
Locke,  John. Second  Treatise  of  Government. Indianapolis,  IN.:  Hackett
Publishing Company, Inc., 1980.
Madeley,  John  T.S.  ―European  Liberal  Democracy  and  the  Principle  of State  Religious  Neutrality,‖ Church  and  State  in  Contemporary Europe:  The  Chimera  of  Neutrality, John  T.S.  Madeley  &  Zsolt Enyedi, eds. London: Frank Cass Publishers, 2003.
Migdal,  Joel  S. State  in  Society:  Studying  How  States  and  Societies Transform  and  Constitute  One  Another. New  York:  Cambridge University Press, 2004.
Migdal,  Joel  S.,  Atul  Kohli  &  Vivienne  Shue,  eds. State  Power  and Social  Forces:  Domination  and  Transformation  in  the  Third World. New York: Cambridge University Press, 1997.
Niebuhr, Reinhold. Moral Man and Immoral Society . New York: Charles Scribner‘s Sons, 1932.
Niebuhr,  Reinhold. Christian  Realism  and  Political  Order. New  York: Charles Scribner‘s Sons, 1935.
Patterson,  Eric.  ―Christianity  and  Power  Politics:  Themes  and  Issues‖,
Christianity  and  Power  Politics  Today:  Christian  Realism  and Contemporary  Political  Dilemmas, Eric  Patterson,  ed.  New  York:
Palgrave Macmillan, 2008.
Pierard,  Richard  V.  ―The  Lutheran  Two  Kingdoms  Doctrine  and Subservience  to  the  State  in  Modern  Germany,‖ Journal  of  the Evangelical Theological Society 29/2 (June 1986):193-203.
Pricewaterhouse  Coopers  LLC. Commentary  on  International  Models  of Good  Government:  Prepared  for  the  National  Audit  Office,
September 2008.
Public  Administration  Select  Committee. Good  Government:  Eight Report  of  Session  2008-2009 .  London,  UK.:  House  of  Commons,
2009.
Rawls,  John. A  Theory  of  Justice, revised  editio.Cambridge,  MA.:  The
Belknap Press, 1999.
Rawls,  John. Teori  Keadilan:  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Richardson, Henry S. ―John Rawls (1921-2002)‖,
http://www.iep.utm.edu/rawls/print (diakses pada 27 Juni 2015).
Ringkasan  Akta  Sidang  Lengkap  Tahun  1969  Sinode  Gereja  Kristus Tuhan, Butir III.
Rousseau,  Jean-Jacques. On  The  Social  Contract (Mineola,  NY.:  Dover Publications, Inc., 2003.
Sasmita,  Mungki  A.  ―Gereja  dan  Politik‖,  makalah  untuk  Forum Pembinaan  Majelis  Jemaat  GKI  Klasis  Semarang  Barat  dan
Semarang Timur, 20 Januari 2009. Link
http://sulutiptek.com/documents/MAKALAH- GEREJADANPOLITIK.doc.pdf. (diakses pada 30 Juni 2015).
―Selayang  Pandang  Kehidupan  Oikumenis  GKI  Jatim,‖ Buku  Kenang- kenangan 50th Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur, 22-2-1934—
22-2-1984 .  Malang:  Panitia  HUT  Ke-50  Gereja  Kristen  Indonesia Jawa Timur, 1984.
Scruton,  Roger. Palgrave  Macmillan  Dictionary  of  Political  Thought . New York: Macmillan, 2007.
Stephenson,  John  R. The  Two  Governments  and  the  Two  Kingdoms  in Luther’s Thought dalam http://www.lcms.org/Document.fdoc?src=lcm&id=665. (diakses
pada 28 Juni 2015).
Volpi,  Frederic.  ―Politics,‖ The  Cambridge  Dictionary  of  Sociology, Bryan  S.  Turner,  ed., The  Cambridge  Dictionary  of  Sociology.
Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 2006.
Weber,  Max. The  Vocation  Lecture s:  ―Science  as  a  Vocation‖  and ―Politics  as  a  Vocation.‖  Indianapolis,  IN.:  Hackett  Publishing
Company Inc., 2004.
Williams,  Garrath.  ―Thomas  Hobbes:  Moral  and  Political  Philosophy‖
dalam  http://www.iep.utm.edu/hobmoral/print(diakses  pada  27 Juni 2015).
Wright,  Jonathan  A. Separation  of  Church  and  State .  California,  CA.: Greenwood, 2010.