## KEMEROSOTAN NORMA KEAMANAN MA- NUSIA DALAM KEBIJAKAN IMIGRASI AUS- TRALIA SETELAH TAHUN 1992

## Gema Ramadhan Bastari

## Universitas Indonesia

## Abstract
This paper discusses about the degeneration of human security as a norm that dictates Australia’s immigration policy. As one of the founding fathers of the 1951 United Nations Convention relating to the Status of Refugees, Australia should comply to the idea that refugee must be protected at all costs, even if they went through irregular channel of migration. However, the tightening of Australia’s immigration since 1992 puts this compliance under serious question. The fact that every irregular immigrants enter- ing Australia has to be either detained in an offshore detention center for indefinite amount of time or getting turned back by naval ship means that Australia can no longer tolerate irregular immigration. While this act can probably  be  justified  if  those  immigrants  are  part  of  people  smuggling scheme, the same cannot be said if those immigrants were a genuine refu- gee. In that regard, this paper argues that the norm of human security in Australia has been degenerating and got replaced by the norm of state security. This argument will be proven by using the theory of norm diffu - sion. However, since the theory cannot explain why certain international norms disappear, this paper complements it using the theory of norm degeneration. This paper concludes that globalization and the rise of in- ternational terrorism is the biggest factor for the degeneration of human security norm in Australia.
Keywords: Australia, Immigration, International Norm Artikel ini akan membahas mengenai kemerosotan dari keamanan ma - nusia  sebagai  norma  yang  mengatur  kebijakan  imigrasi  Australia.  Se - bagai salah satu perintis dari Konvensi PBB pada 1951 megenai status dari pengungsi, Australia harus mematuhi ide bahwa semua pengungsi harus dilindungi apapun yang terjadi, walaupun pengungsi tersebut melalui jalan ilegal dalam imigrasinya. Namun, pengetatan aturan imi- grasi di Australia sejak 1992 membuat kepatuhan Australia terkait den - gan kovensi tersebut dipertanyakan. Faktanya, beberapa imigran yang masuk ke Australia melalui jalur ilegal akan masuk ke dalam detention centre dengan waktu yang tidak bisa ditentukan atau dideportasi melalui jalur laut. Sehingga hal ini menegaskan bahwa Australia tidak lagi tol - eran terhadap imigran gelap. Beberapa kejadian seperti ini selalu dikait - kan dengan penjualan gelap manusia, namun kondisi tersebut tidak bisa dijadikan acuan ketika pengungsi tersebut merupakan pengungsi yang sebenarnya.  Berkaitan  dengan  kondisi  tersebut,  penulis  berargumen bahwa Australia mengalami kemerosotan dalam hal norma keamanan manusia dan tergantikan dengan norma keamanan negara. Argumen ini akan didukung dengan penjelasan melalui teori norm diffusion . Namun, teori ini tidak bisa menjelaskan mengenai alasan mengapa sebuah norma internasional menghilang, sehingga artikel ini akan menjelaskan melalui konteks kemerosotan norma. Artikel ini juga menjelaskan mengenai glo - balisasi  dan  meningkatnya  terorisme  merupakan  faktor  terbesar  yang mendorong kemerosotan moral dari keamanan manusia di Australia.
Kata-kata kunci: Australia, Imigran, Norma Internasional
Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Setelah Tahun 1992
Kata ‘pengungsi’ baru pertama kali didefinisikan dalam hukum in - ternasional melalui 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi PBB 1951). Melalui konvensi ini, setiap pengungsi mendapatkan status dan hak-hak yang dijamin oleh hu - kum internasional. Hal ini dilandasi oleh tiga prinsip fundamental: (1) tanpa diskriminasi; (2) tanpa penalisasi; dan (3) tanpa pemulan - gan paksa. Konvensi ini ditandatangani oleh 26 negara yang meng - hadiri pertemuan ini, termasuk Australia. Pada perkembangannya, Konvensi  PBB  1951  berhasil  mendapatkan  penerimaan  yang  baik dari komunitas internasional dan telah diratifikasi oleh 145 negara per April 2015 (UNHCR 2016). Asumsi awal adalah komunitas in - ternasional telah mengakui hak pengungsi dan menerima amanah untuk  menjunjung  tinggi  hak  tersebut  berdasarkan  ketiga  prinsip fundamental yang ditetapkan oleh Konvensi PBB  1951.
Akan tetapi, dinamika politik internasional yang terjadi di abad ke- 21  menunjukkan  bahwa  negara-negara  di  dunia  mulai  memperli - hatkan perilaku hostile terhadap pengungsi. Perilaku semacam ini banyak ditemui di negara-negara Barat, seperti negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, dimana mereka mengalami lonjakan penerimaan pengungsi pasca-meningkatnya konflik inter - nal di negara-negara Timur Tengah dan Asia. Situasi ini menyebab - kan fenomena “krisis pengungsi”,  yaitu kondisi ketika jutaan pen - gungsi  terlantar  di  daerah  perbatasan  tanpa  mendapat  kepastian untuk memperoleh hak atas suaka politik (Fisher and Taub 2015). Kondisi semacam ini sangat terlihat di Australia yang kini dikenal sebagai negara dengan kebijakan imigrasi terketat di dunia (Sears 2015).
Sebagai  pencetus  dan  penandatangan  Konvensi  PBB  tahun  1951 mengenai  Status  Pengungsi,  Australia    memiliki  kewajiban  moral untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  pengungsi,  dari  mana pun asalnya, sebagaimana telah diamanatkan oleh Konvensi 1951. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan imigrasi yang dikeluarkan Austra - lia  dalam  beberapa  dekade  terakhir  justru  menunjukkan  hal  yang sebaliknya.  Dimulai  dari  tahun  1992,  Australia  mulai  mengadopsi kebijakan  yang  memperketat  proses  masuknya  imigran  asing  ke Australia, termasuk pengungsi (WSJ 2010).
Pertama,  pemerintahan  Paul  Keating  pada  1992  memperkenalkan kebijakan Mandatory Detention yang mewajibkan seluruh imigran yang  memasuki  Australia  tanpa  visa  yang  sah  untuk  diproses  ter - lebih dahulu di pusat detensi. Kedua, pemerintahan John Howard pada tahun 2001 memperkenalkan kebijakan Pacific Solution yang
memungkinkan  Australia  untuk  mengirimkan  imigran-imigran yang memasuki Australia melalui jalur laut ke pusat detensi region - al  di  Nauru  dan  Papua  Nugini  (Philips  and  Spinks  2013).  Ketiga, pemerintahan Tony Abbott pada tahun 2013 memperkenalkan kebi - jakan Operation Sovereign Borders yang memberikan kewenangan bagi Angkatan Laut Australia untuk memulangkan kapal-kapal yang membawa imigran ireguler yang masuk ke teritori Australia (DIBP 2016).
Baik Mandatory Detention , Pacific  Solution ,  maupun Operation Sovereign Borders pada dasarnya bertujuan untuk mempersulit ma - suknya imigran asing tanpa surat-surat resmi ke Australia, terma - suk pengungsi. Kebijakan ini sangat merugikan pengungsi, karena pengungsi umumnya melarikan diri akibat keadaan darurat di neg - ara asalnya, sehingga belum tentu mampu menyiapkan surat-surat resmi yang dibutuhkan untuk membuat visa. Akan tetapi, Australia tidak pernah mau berterus-terang mengenai berapa banyak imigran ireguler (baik yang mereka tahan dan pulangkan) yang digolongkan sebagai pengungsi (BBC 2016). Komitmen Australia terhadap Kon - vensi PBB 1951 pun mulai dipertanyakan. Millbank (2000), seorang peneliti  dari  Universitas  Monash,  menulis  sebuah  kajian  yang  di - publikasikan oleh Parlemen Australia mengenai problematika Kon - vensi  1951.  Dalam  kajian  tersebut,  Millbank  menjelaskan  bahwa “Konvensi 1951 sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan konteks hari ini.”
Permasalahan  pada  akhirnya  memunculkan  pertanyaan:  “men - gapa  Australia  memperketat  kebijakan  imigrasinya  yang  merugi - kan pengungsi, padahal Australia merupakan negara pencetus dan penandatangan  Konvensi  PBB  1951  mengenai  Status  Pengungsi?” Pertanyaan ini penting untuk diajukan agar kita dapat memahami bagaimana  negara  modern  memandang  persoalan  keamanan  ma - nusia. Melalui teori kemerosotan norma ( norm degeneration ) yang dicetuskan oleh Panke dan Petersohn (2011), tulisan ini berargumen bahwa norma keamanan manusia, yang sebelumnya mendikte Aus - tralia  ketika  mereka  menandatangani  Konvensi  PBB  Tahun  1951, telah mengalami kemerosotan dan digantikan oleh norma keaman - an negara. Pembahasan dalam tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian.

## Kerangka Teoritis: Kemerosotan Norma Internasional
Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Setelah Tahun 1992
Paradigma konstruktivis memandang bahwa segala kepentingan dan perilaku negara di dunia merupakan hasil dari interaksi sosial dan norma yang mereka percayai (Wendt 1992). Dalam hal ini, norma didefinisikan sebagai aturan tunggal yang mengendalikan perilaku aktor. Menurut Finnemore dan Sikkink (1998), norma selalu bersi - fat kolektif, dalam artian suatu aturan hanya dapat menjadi norma jika ia berhasil menjadi standar kepatutan yang diakui dan disepak - ati oleh sebuah kelompok. Pada tingkat internasional, aturan akan menjadi norma ketika aturan tersebut disepakati oleh negara-negara dalam komunitas internasional. Ketika telah disepakati, norma akan mengendalikan dan mendikte hal-hal yang patut dilakukan oleh se - buah  negara.  Finnemore  dan  Sikkink  kemudian  mengembangkan teori  difusi  norma  yang  menjelaskan  bahwa  norma  internasional dapat  terbentuk  melalui  tiga  tahapan:  (1)  kemunculan  norma;  (2) norm cascade (sosialisasi norma); dan (3) internalisasi norma.
Fase  kemunculan  norma  ditandai  oleh  kemunculan  aktor  yang mempromosikan norma tersebut (enterprenir norma) melalui insti - tusi  formal  di  tingkat  internasional.  Enterprenir  norma  kemudian akan mempersuasi komunitas internasional untuk menerima norma yang  ia  promosikan.  Ketika  penerimaan  terhadap  norma  tersebut dianggap sudah cukup besar, maka ia akan mencapai sebuah titik puncak ( tipping point ). Selanjutnya, norma yang telah mencapai ti - tik puncak akan mengalir ke bawah ( cascading ) melalui proses so - sialisasi internasional. Pada akhirnya, norma yang telah mencapai titik ekstrim dari pengaliran akan terinternalisasi dan bertransfor - masi menjadi sesuatu yang diterima begitu saja ( taken for granted ). Norma yang telah mengalami internalisasi kemudian akan menjadi sebuah  ‘kebenaran’  yang  dinormalisasi  oleh  berbagai  institusi  di tingkat internasional. Inilah tahap-tahap yang dialami dalam proses difusi norma menurut Finnemore dan Sikkink (1998).
Dalam  konteks  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  asumsi  bahwa norma  yang  mendikte  perilaku  Australia  ketika  mencetuskan  dan menandatangani Konvensi PBB Tahun 1951 adalah norma keaman - an  manusia.  Norma  ini  berkembang  dan  dipromosikan  melalui Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1945. Standar kepatutan yang diatur dalam norma ini adalah negara harus bertin - dak  secara  altruistik  (mengabaikan  kepentingan  nasional)  dalam upayanya  untuk  membela  hak  asasi  manusia  (HAM)  (Ramcharan 2004).  Sampai  akhir  tahun  1980-an,  Australia  telah  melakukan tindakan semacam ini dengan menerima dan menampung 12,000- 13,000 pencari suaka yang melarikan diri dari negara-negara yang
mengalami konflik. Bahkan, pada tahun 1975, Australia menerima gelombang migrasi besar-besaran dari kelompok ‘Manusia Perahu’ yang melarikan diri dari Vietnam tanpa melalui jalur formal (Phil - ips and Spinks 2013). Tindakan ini sesungguhnya berpotensi mem - bahayakan keamanan dalam negeri Australia, karena mereka harus menerima ribuan orang asing tanpa menghetahui latar belakangnya. Kendati demikian, Australia tetap menerima mereka, karena tinda - kan Australia telah didikte oleh norma keamanan manusia.
Akan tetapi, kebijakan imigrasi Australia setelah tahun 1992, Man- datory Detention , menunjukkan bahwa tindakan Australia tidak lagi didikte oleh norma keamanan manusia. Melalui kebijakan ini, setiap imigran harus melalui proses pemeriksaan yang panjang di Christ - mas Island tanpa mendapatkan kepastian untuk memperoleh visa masuk. Tidak jarang, seorang imigran harus menunggu bertahun- tahun  di  pusat  detensi  Christmas  Island  dengan  fasilitas  minim. Situasi ini menjadi semakin parah setelah Australia memperkenal - kan kebijakan Pacific Solution yang mengharuskan imigran untuk menempuh proses pemeriksaan di wilayah Nauru dan Manus, Papua Nugini. Kondisi detensi di kedua wilayah tersebut sangat mempri - hatinkan dan Australia banyak mendapat protes dari penggiat HAM di seluruh dunia (BBC 2016). Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa Australia lebih mementingkan integritas teritorinya diband - ingkan hak ‘tahanan’ di pusat detensinya. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa norma yang mendikte tindakan Australia sudah bukan lagi norma keamanan manusia, melainkan norma keamanan negara.
Fenomena berubahnya sikap Australia terhadap pengungsi menun - jukkan  bahwa  teori  difusi  norma  tidaklah  cukup  untuk  menjelas - kan bagaimana norma memengaruhi perilaku negara. Berdasarkan teori difusi norma, suatu norma yang telah mengalami internalisasi akan diterima sebagai kebenaran yang dilanggengkan oleh institu - si internasional. Akan tetapi, kasus Australia menunjukkan bahwa norma  keamanan  manusia  yang  telah  terinternalisasi  di  Australia pun  dapat  mengalami  kemerosotan  dan  bahkan  musnah.  Untuk menutupi kelemahan teori difusi norma, tulisan ini akan menggu - nakan  teori  kemerosotan  norma  yang  dikembangkan  oleh  Panke dan Petersohn (2011). Menurut mereka, teori ini perlu dikembang - kan karena studi norma dalam ilmu Hubungan Internasional hanya mampu menjelaskan mengenai pembentukan, difusi, dan sosialisasi norma; namun belum mampu menjelaskan mengenai dinamika dan kondisi  yang  dapat  menyebabkan  kemerosotan  dan  penghilangan
Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Setelah Tahun 1992
norma intenasional. Menurut Panke dan Petersohn (2011), norma dapat menghilang melalui proses yang disebut dengan kemerosotan norma.
Kondisi pertama kemerosotan norma adalah aktor yang melanggar atau  menantang  norma  yang  sudah  terinternalisasi.  Akan  tetapi, ketidakpatuhan ( non-compliance ) terhadap norma saja tidak cukup bagi sebuah norma untuk mengalami kemerosotan, apalagi jika ak - tor-aktor lainnya memilih melakukan tindakan untuk menghukum aktor pelanggar norma. Jika hal ini terjadi, maka norma yang sudah terinternalisasi justru akan bertahan atau bahkan bertambah kuat. Menurut  Panke  dan  Petersohn  (2011),  kemerosotan  norma  hanya dapat dimulai jika tindakan pelanggaran tersebut diikuti oleh aktor- aktor lainnya.
Selanjutnya,  proses  kemerosotan  norma  dapat  terakselerasi  jika sistem internasional tidak stabil. Dalam kondisi tidak stabil, standar yang diatur oleh norma mengalami kegoyahan. Jika inovasi teknolo - gi mengubah tradisi dan norma-norma yang berkaitan telah banyak dilanggar, maka akan terjadi pergeseran paradigma yang mengarah pada percepatan kemerosotan norma. Aktor yang ingin menentang norma tidak perlu lagi menjustifikasi pelanggarannya terhadap nor - ma. Mereka dapat memanipulasi konteks dan meyakinkan lawannya bahwa tindakan mereka adalah yang benar. Pada akhirnya, pelangg - aran terhadap norma tidak lagi dinilai sebagai pelanggaran, melain - kan sebagai sebuah praktek yang terlegitimasi (Panke and Petersohn 2011).
Menurut  Panke  dan  Petersohn  (2011),  terdapat  dua  hasil  dari  ke - merosotan norma. Pertama, norma yang merosot akan digantikan oleh norma yang sudah ada ketika itu. Hasilnya adalah perubahan norma. Kedua, jika norma yang merosot tidak memiliki tandingan, maka norma tersebut akan menghilang begitu saja. Hal inilah yang menjelaskan mengapa terdapat norma yang menghilang kendati su - dah terinternalisasi. Berikut adalah model analisis yang akan digu - nakan dalam tulisan ini untuk menjelaskan perubahan sikap Austra - lia terhadap pengungsi pasca tahun 1992

## Model Analisis Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia
Melalui  teori  kemerosotan  norma,  tulisan  ini  akan  menganalisis
dinamika politik internasional di awal tahun 1990an ketika Perang Dingin berakhir dan era globalisasi dimulai. Kemajuan teknologi in - formasi dan transportasi yang menjadi ciri khas globalisasi banyak dituding sebagai faktor pendorong peningkatan arus migrasi di ta - hun  1990-an.  Tulisan  ini  kemudian  akan  melihat  bagaimana  arus migrasi tersebut terfokus pada negara-negara dengan perekonomi - an mapan seperti Australia (Castles 2014).
Untuk sementara, dapat diasumsikan bahwa peningkatan arus mi - grasi ke Australia telah menyebabkan kerugian, baik dari segi eko - nomi maupun sosial, bagi Australia. Hal inilah yang dapat diasum - sikan  sebagai  pemicu  tindakan  Australia  untuk  melanggar  norma keamanan  manusia  yang  sebelumnya  dipegang  dengan  kuat.  Ke - mudian,  tulisan  ini  akan  menjelaskan  terjadinya  tren  pengetatan kebijakan imigrasi di sejumlah negara di dunia yang semakin mem - perkuat  resolusi  Australia  untuk  meninggalkan  norma  keamanan manusia. Pada akhirnya, tulisan ini akan melihat bagaimana tinda - kan  pelanggaran  terhadap  norma  keamanan  manusia  terinternal - isasi di Australia dan dibenarkan melalui dalih pemberantasan keja - hatan penyelundupan manusia.

## Dinamika Politik Internasional pada Awal Era Globalisa- si: Lonjakan Arus Migrasi ke Negara-Negara Maju
Berakhirnya Perang Dingin di tahun 1989 telah mengantarkan dunia ke era globalisasi. Pengembangan teknologi informasi dan transpor - tasi yang sudah dimulai pada pertengahan abad ke-20 dipercepat, karena pengembangan teknologi militer mulai ditinggalkan akibat minimnya ancaman perang besar. Negara pun mulai mengalihkan fokusnya dari isu keamanan menjadi isu ekonomi. Hal ini menye - babkan ekonomi dunia menjadi semakin terintegrasi dan memper - mudah akses manusia untuk bermigrasi. Akan tetapi, fokus negara kepada  isu  ekonomi  telah  mengakibatkan  peningkatan  disparitas antara negara maju dan berkembang. Lembaga One America (2016) menyebutkan bahwa rasio pendapatan rata-rata di negara kaya dan negara termiskin adalah 9:1. Pada era globalisasi, rasio tersebut me - lebar menjadi 100:1. Kesempatan bekerja bagi penduduk di negara- negara miskin menjadi semakin menyempit sehingga memperbesar faktor pendorong untuk meninggalkan negara asalnya dan mencari peluang di negara-negara maju. Akibatnya, negara-negara maju di era  globalisasi  mengalami  peningkatan  penerimaan  arus  migrasi menjadi sekitar 2.6 juta migran per tahunnya.
Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Setelah Tahun 1992
Peningkatan  arus  migrasi  tidak  selalu  berdampak  baik,  terutama bagi negara-negara maju, karena migran-migran ini umumnya men - imbulkan beragam persoalan menyangkut dimensi keamanan, baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Isu-isu seperti kerenggangan so - sial, pergeseran budaya, xenophobia, diskriminasi, dan bahkan keja - hatan transnasional seperti penyelundupan manusia dan perdagan - gan orang turut menyertai fenomena peningkatan arus migrasi di era globalisasi. Dalam hal ini, perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya tidak selalu dilatarbelakangi faktor ekonomi sep - erti dijelaskan oleh lembaga One America di atas. Faktor politik juga dapat menjadi faktor pendorong ketika para migran berpindah aki - bat perubahan konstelasi politik di negara asal yang mengakibatkan perang saudara atau konflik etnis. Situasi-situasi semacam ini kerap memaksa migran untuk melakukan perpindahan melalui jalur ireg - uler. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mendorong migran untuk menggunakan jalur ireguler, jika mereka tidak sanggup memenuhi persyaratan  migrasi  jalur  reguler.  Hal  inilah  yang  menyebabkan menjamurnya kejahatan-kejahatan transnasional, seperti penyelun - dupan manusia atau perdagangan orang (UNODC, 2016).
Australia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama migrasi di era globalisasi. Kondisi perekonomian yang mapan, fasili - tas sosial yang memadai dan populasi kecil. menyebabkan banyak migran berpikir bahwa Australia merupakan tempat yang menjan - jikan untuk ditinggali. Kemajuan teknologi informasi di era global - isasi  telah  mempercepat  penyebaran  informasi  semacam  ini.  Aki - batnya, arus migrasi ke Australia mengalami peningkatan signifikan dalam  beberapa  decade  terakhir.  Di  antara  para  migran  tersebut, banyak pengungsi dari Indochina dan Timur Tengah akibat konflik. Sebagai negara pencetus dan penandatangan Konvensi PBB Tahun 1951,  Australia  memiliki  kewajiban  untuk  menerima  seluruh  pen - gungsi  tanpa  diskriminasi,  apalagi  melakukan  pemulangan  paksa. Permasalahannya, di antara pengungsi tersebut bercampur juga im - igran-imigran  gelap  yang  hanya  berkepentingan  untuk  menikmati keuntungan ekonomi di Australia ( free rider ). Mengidentifikasi pen - gungsi dan imigran gelap di antara kerumunan migran sulit dilaku - kan, apalagi jika mereka semua mengaku sebagai pengungsi, namun memutuskan untuk memasuki Australia melalui jalur ireguler, sep - erti  menggunakan  perahu.  Situasi  inilah  yang  terjadi  di  Australia melalui peningkatan kedatangan ‘Manusia Perahu’ ke Australia se - jak tahun 1990-an (Philips and Spinks 2013).
Peningkatan  kedatangan  pengungsi  yang  bercampur  dengan  imi -
gran  gelap  ke  Australia  menggoyahkan  keyakinan  Australia  akan standar  kepatutan  norma  keamanan  manusia.  Australia  sudah menerima pengungsi sesuai prinsip Konvensi PBB 1951 ketika mer - eka  menerima  gelombang  manusia  perahu  dari  Vietnam.  Akan tetapi, Australia juga menyadari bahwa jika hal ini dilakukan terus- menerus, integritas teritori mereka akan semakin terancam akibat peningkatan  pelaku  kejahatan  transnasional  atau free rider (Mill - bank  2000).  Secara  resmi,  Australia  menyatakan  bahwa  mereka memiliki kekhawatiran jika ternyata pengungsi yang mereka terima memiliki koneksi dengan jaringan terorisme atau kejahatan trans - nasional (Barlow 2016). Situasi inilah yang dimaksud Panke dan Pe - tersohn (2011) sebagai kegoyahan terhadap standar kepatutan yang diatur oleh norma internasional.
Kegoyahan  Australia  terhadap  standar  kepatutan  Konvensi  PBB 1951  dipertegas  oleh  pernyataan  Adrienne  Millbank  (2000)  yang menyatakan  bahwa  Konvensi  PBB  Tahun  1951  telah  menghalan - gi  Australia  untuk  mengadili  imigran  gelap.  Menurut  Millbank, definisi  pengungsi  dalam  Konvensi  PBB  Tahun  1951  sudah  usang karena dapat dimanfaatkan imigran gelap untuk mengaku sebagai pengungsi. Selain itu, biaya untuk menerima dan menampung pen - gungsi-pengungsi  tersebut  pada  akhirnya  hanya  akan  dibebankan kepada Australia tanpa mekanisme pembagian beban antara negara asal dengan negara penerima. Dengan demikian, Millbank menyim - pulkan bahwa sistem penerimaan pengungsi tidak dapat beroperasi maksimal di tengah peningkatan arus migrasi besar-besaran di era globalisasi.  Argumen-argumen  semacam  inilah  yang  menjustifi - kasi  keputusan  Australia  untuk  mengabaikan  aturan-aturan  Kon - vensi PBB Tahun 1951 demi membuat kebijakan yang memperketat penerimaan  migran.  Pada  titik  ini,  Australia  telah  memasuki  fase pertama dari kemerosotan norma, yaitu pelanggaran terhadap nilai yang diatur oleh norma keamanan manusia.

## Tren Pengetatan Kebijakan Imigrasi di Tingkat Global
“ In detention our son was bored, he didn’t play with the other kids, he cried, he just said, ‘I want to get out’ (Sampson and Mitchell 2013) . ”
Pernyataan salah seorang pengungsi yang mendekam di salah satu pusat  detensi  Australia  di  atas  menggambarkan  bagaimana  bu -
Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Setelah Tahun 1992
ruknya kondisi dan fasilitas yang didapatkan oleh pengungsi dalam detensi. Australia adalah negara dengan kebijakan imigrasi paling ketat di dunia, namun mereka bukanlah satu-satunya negara di du - nia  yang  menetapkan  kebijakan  semacam  ini.  Dalam  satu  dekade terakhir,  tren  kebijakan  imigrasi  di  tingkat  global  menunjukkan bahwa negara-negara di dunia mulai memilih untuk memperketat kebijakan  imigrasinya  dan  mengedepankan  pusat  detensi  sebagai metode untuk memastikan integritas teritorinya. Peningkatan arus migrasi ireguler telah menimbulkan kekhawatiran terhadap bahaya keamanan  dan  kemerosotan  kebudayaan  di  dalam  negeri.  Kekha - watiran ini menjadi semakin tereskalasi pasca serangan 11 Septem - ber ke Amerika Serikat yang membuat negara-negara meyakini ad - anya kaitan antara jaringan terorisme global dengan arus migrasi di era globalisasi. Perlahan-lahan, isu migrasi pun mulai dianggap seb - agai isu yang menyangkut keamanan nasional bagi sejumlah negara di dunia. Menurut Sampson dan Mitchell (2013), Pengetatan kebi - jakan imigrasi telah menjadi opsi pertama yang ditekankan negara di era globalisasi dan didukung oleh keberadaan pusat detensi seb - agai garda utama yang memastikan kebijakan tersebut.
Berdasarkan definisinya, detensi terhadap migran merupakan ben - tuk penahanan atas dasar administratif, bukan kriminalisasi. Defini - si ini dapat berbeda-beda di setiap negara, namun satu yang pasti adalah mereka menajdi semakin popular di era globalisasi. Hal ini dapat diidentifikasi dari peningkatan kapasitas jumlah orang yang dapat ditahan oleh pusat detensi di berbagai negara di dunia. Sebagai contoh, Amerika Serikat meningkatkan kapasitas pusat detensinya dari 6,785 di tahun 1994 menjadi 34,000 di tahun 2013. Sementara itu, Inggris meningkatkan kapasitasnya dari 250 di tahun 1993 men - jadi 3,500 di tahun 2011. Disusul dengan Belanda dari hanya 45 di tahun 1980 menjadi 3,310 di tahun 2006. Sejumlah negara lain juga melakukan hal yang sama, seperti Malaysia yang memiliki kapasi - tas mencapai 11,400 orang, Spanyol dengan kapasitas 7,000 orang, Afrika  Selatan  dengan  kapasitas  6,500  orang,  Israel  8,000  orang, Yunani 2,500 orang, Itali 1,900 orang, dan Jerman dengan kapasi - tas 2,250 orang. Sampson dan Mitchell (2013) menyebutkan bahwa kebanyakan detensi-detensi tersebut dioperasikan dengan fasilitas minim tanpa memperhatikan kesejahteraan ataupun hak-hak para migran yang ditahan di dalamnya.
Australia  menyadari  bahwa  mereka  tidaklah  sendirian  dalam  me - langgar norma keamanan manusia yang diatur dalam Konvensi PBB Tahun 1951. Hal inilah yang membuat mereka semakin yakin ter -
hadap keputusannya untuk memperketat kebijakan imigrasinya dan bahkan membuat kebijakan imigrasi yang paling ketat di dunia den - gan kapasitas detensi mencapai 8,957 orang (Sampson and Mitchell 2013). Dalam hal ini, Australia memiliki dua jenis detensi untuk me - nahan unlawful non-citizen (UNC) yang didefinisikan sebagai warga negara asing yang berada di Australia tanpa memiliki legitimasi hu - kum. Kedua detensi yang dimaksud adalah detensi darat ( onshore detention ) dan detensi lepas pantai ( offshore detention ). Detensi da - rat diperuntukkan bagi segala jenis UNC, di antaranya: illegal mari- time arrivals (IMA), nelayan asing, warga asing yang masa berlaku visanya sudah habis dan kedatangan ilegal melalui jalur udara. Bagi orang-orang yang diklasifikasikan sebagai imigran ireguler ini, ter - dapat lima bentuk penahanan dalam detensi darat: (1) penahanan di pusat detensi (IDC); (2) detensi alternatif (APOD); (3) perumahan khusus  migran;  (4)  akomodasi  transit;  dan  (5)  detensi  komunitas (DIBP 2014).
Detensi lepas pantai adalah detensi yang digunakan secara eksklu - sif untuk IMA. Seluruh imigran ireguler yang memasuki Australia melalui jalur laut dan teridentifikasi akan dikirim ke detensi lepas pantai tanpa terkecuali (Australia Human Rigts Commission 2009). Namun berbeda dengan detensi darat yang bentuk penahanan-nya cukup  beragam,  detensi  lepas  pantai  hanya  memfasilitasi  penah - anan dalam bentuk pusat detensi. Pusat detensi ini terbagi di dua lokasi, yaitu  Christmas Island dan Nauru dan Manus. Kedua pusat detensi ini sama-sama menjadi bagian dari kebijakan imigrasi Aus - tralia, namun pemerintah Australia hanya bertanggung jawab pada pusat detensi di Christmas Island. Sementara itu, pusat detensi re - gional di Nauru dan Manus berada di bawah tanggung jawab negara Nauru dan Papua Nugini melalui sebuah kontrak kerjasama Pacific Solution (DIBP 2014). Baik pusat detensi di Christmas Island, Na - uru, maupun Manus sama-sama memiliki kondisi yang mempriha - tinkan. Para pengungsi juga tidak mendapatkan jaminan mengenai kapan mereka akan dikeluarkan dari pusat detensi tersebut (Austra - lia Human Rights Commission 2009).
Pemerintah  Australia  kemudian  akan  membantu  para  IMA  yang ditahan  di  detensi  lepas  pantai  untuk  mengurus  status  imigrasin - ya.  Umumnya,  para  IMA  akan  mengajukan  klaim  sebagai  pencari suaka atau pengungsi untuk kemudian divalidasi kembali oleh kei - migrasian  Australia.  Selain  itu,  pemerintah  Australia  juga  akan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan para IMA ti - dak membawa penyakit menular. Jika sudah dinyatakan sehat dan
Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Setelah Tahun 1992
klaim-nya  tervalidasi,  barulah  mereka  diizinkan  untuk  masuk  ke Australia dengan dipindahkan ke detensi komunitas atau mendapat bridging visa . Namun, hal ini hanya berlaku bagi IMA yang ditahan di  Christmas  Island.  Berhubung  IMA  yang  ditahan  di  Nauru  atau Manus bukan berada di bawah tanggung jawab pemerintah Austra - lia, solusi yang akan mereka dapat hanyalah ditempatkan di negara ketiga atau dipulangkan, sehingga mereka tidak akan pernah dapat menginjak  tanah  Australia  (DIBP  2014).  Pemerintah  Australia mengklaim bahwa seluruh tahanan di pusat detensi Manus maupun Nauru adalah imigran gelap, bukan pengungsi. Akan tetapi, lemba - ga Australia Human Rights Commission (2009) meragukan klaim tersebut, karena dalam kunjungan mereka ke pusat detensi di Na - uru dan Manus, mereka menemukan keberadaan orang-orang yang dapat diidentifikasi sebagai pengungsi. Jika temuan tersebut benar, maka  ini  merupakan  bentuk  pelanggaran  terhadap  Konvensi  PBB 1951 yang melarang pemulangan paksa bagi pengungsi.
Walaupun  dituduh  melanggar  hak  asasi  manusia  (HAM)  dengan kebijakan imigrasinya, Australia tetap bersikeras mempertahankan kebijakan-kebijakan tersebut (Kishore 2016). Australia melihat bah - wa  perkembangan  tren  kebijakan  imigrasi  di  dunia  menunjukkan bahwa  pengetatan  kebijakan  imigrasi  adalah  sesuatu  yang  ‘wajar’ dilakukan demi menjaga keamanan nasional. Ketika hampir semua negara melakukan pelanggaran yang sama, maka telah terjadi kese - pakatan tidak tertulis bahwa norma keamanan manusia yang diatur dalam Konvensi PBB 1951 telah usang. Dengan demikian, Australia tidak perlu meragukan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang benar. Inilah fase kedua dalam kemerosotan norma, yaitu munculnya kesepakatan bahwa pelanggaran norma internasi - onal merupakan sesuatu yang dapat diterima.

## Internalisasi Norma Keamanan Negara dalam Kebijakan Imigrasi Australia
Pusat detensi regional Australia di Nauru dan Manus pada akhirnya ditutup. Akan tetapi, pemerintah Australia menegaskan bahwa mer - eka tidak akan mengubah kebijakan mereka terhadap orang-orang yang  telah  ditahan  di  sana.  Pada  akhirnya, tahanan  di  Nauru  dan Manus  tidak  pernah  ditempatkan  di  Australia  (Cole  2016).  Selain itu, Australia juga memperkenalkan kebijakan baru, yaitu Operation Sovereign Borders yang memperbolehkan Angkatan Laut Australia untuk mencegat kapal pembawa migran di perbatasan dan memu -
langkan mereka. Turn Back the Boats menjadi slogan yang popular dan berhasil membuat Tony Abbott memenangkan pemilu di tahun 2013. Berdasarkan survei yang dibuat oleh Lowy Institute, 71 persen warga Australia mendukung kebijakan Abbott untuk memutarbalik - kan kapal-kapal pembawa migran yang memasuki Australia (Ham - ilton 2014).
Dengan  menjadikan  kejahatan  penyelundupan  manusia  sebagai kambing hitam, Australia berhasil memanipulasi konteks dan meya - kinkan masyarakat bahwa kebijakan pengetatan imigrasi adalah hal yang benar. Julia Gillard menyebutnya dengan prinsip No Advan- tage .  Berdasarkan  prinsip  ini,  tindakan  Australia  yang  menahan ribuan imigran, terlepas dari statusnya, di tempat terpencil untuk waktu yang tidak menentu dapat diklaim sebagai sesuatu yang benar karena  akan  menangkal  keinginan  para  migran  untuk  menempuh perjalanan berbahaya menggunakan perahu ke Australia. Para mi - gran akan menyadari bahwa tidak akan ada untungnya bagi mereka untuk masuk ke Australia melalui jalur ireguler karena hanya akan berakhir di Manus atau Nauru. Dengan demikian, Gillard berargu - men bahwa imigran tidak akan mencoba menggunakan jasa sindikat penyelundupan manusia sehingga kejahatan ini dengan sendirinya akan terberantas (ABC News 2012). Tindakan Australia yang sebet - ulnya merupakan pelanggaran terhadap HAM terjustifikasi karena tindakan  tersebut  akan  membantu  memberantas  penyelundupan manusia.
Logika No Advantage yang dikemukakan oleh Gillard sesungguh - nya memiliki banyak sesat pikir, salah satunya adalah asumsi bahwa imigran tidak akan menggunakan segala cara, termasuk jalur ireg - uler, untuk berpindah. Pada kenyataannya, ketika seorang imigran terusir dari negara asalnya karena adanya situasi yang membahay - akan nyawanya, maka mereka, dengan didorong oleh naluri untuk bertahan  hidup,  akan  segera  pergi  untuk  mencari  tempat  aman, berapapun harga yang harus ia bayar. Dengan demikian, faktor pen - dorong bagi para pengungsi jauh lebih besar daripada faktor penarik yang dimiliki Australia, sehingga prinsip No Advantage tidak akan menghalangi  keinginan  mereka  untuk  berpindah.  Terbukti  juga bahwa  jumlah  kejahatan  penyelundupan  manusia  yang  berhasil diidentifikasi di Australia pun sama sekali tidak berkurang bahkan setelah Gillard turun dari jabatannya. 1 Dapat dikatakan bahwa kega - 1 Philips  dan  Spinks  (2013)  menyebutkan  jumlah  kasus  penyelundupan manusia yang teridentifikasi pada masa pemerintahan Julia Gillard adalah sebagai berikut: 4.565 orang pada tahun 2011, 17.202 orang pada tahun 2012 dan 20.467 orang pada tahun 2013. Data ini menunjukkan dua hal. Pertama, Julia Gillard telah
Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Setelah Tahun 1992
galan Gillard menumpas kejahatan penyelundupan manusia meru - pakan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  kejatuhannya  (Philips and Spinks 2013). Namun, terlepas dari itu semua, kenyataan yang ingin  dilihat  dari  tulisan  ini  adalah  bagaimana  tindakan  Australia yang  sebetulnya  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  HAM telah  sedemikian  terinternalisasi  dan  dianggap  sebagai  hal  yang benar.  Hak  pengungsi  tidak  lagi  menjadi  sesuatu  yang  dijunjung tinggi  Australia.  Sebagai  gantinya,  sentimen-sentimen xenophobic yang telah lama terpendam mulai muncul ke permukaan.
Sebagai  negara  yang  memperkenalkan  kebijakan White Australia Policy pada  awal  berdirinya,  Walden  (2016)  menjelaskan  bahwa Australia  memiliki  tradisi  panjang  dalam  memusuhi  orang  asing dengan kulit berwarna. Perubahan sikap yang ditunjukkan pemer - intah  Australia  terhadap  pengungsi  telah  mengafirmasi  kembali tradisi ini. Anggapan bahwa orang asing merupakan ancaman bagi keamanan  dan  kesejahteraan  Australia  kembali  menjadi  hal  yang lumrah. Meskipun kebijakan ini telah direformasi secara total pada tahun  1961,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sentiment  superioritas kaum kulit putih masih tertanam dalam benak sejumlah warga Aus - tralia.  Berdasarkan  teori  kemerosotan  norma,  sentimen xenopho- bic dan  kecenderungan  untuk  memprioritaskan  keamanan  negara ini  telah  tertanam  cukup  lama  dalam  benak  publik  Australia  dan menjadi pesaing bagi norma keamanan manusia. Dengan demikian, ketika  norma  keamanan  manusia  mengalami  kemerosotan,  tidak butuh  waktu  lama  bagi  norma  keamanan  negara  untuk  mengam - bil alih. Akibatnya, Australia pun menjadi negara dengan kebijakan imigrasi terketat di dunia.

## Simpulan
Tulisan ini menyimpulkan bahwa perubahan dalam dinamika poli - tik internasional dapat mengakibatkan perubahan terhadap norma internasional yang pada akhirnya mengakibatkan perubahan terha - dap perilaku negara. Setelah melakukan reformasi terhadap White Australia Policy ,  Australia  telah  meningkatkan  komitmennya  ter - hadap  pemenuhan  hak-hak  pengungsi  yang  diatur  oleh  Konvensi PBB Tahun 1951. Akan tetapi, krisis pengungsi yang terjadi di era mengerahkan upaya yang lebih besar untuk memberantas kejahatan penyelundu - pan manusia sehingga menghasilkan pembengkakkan jumlah kasus antara tahun 2011 sampai 2012. Akan tetapi, data ini juga menunjukkan bahwa penyelundupan manusia terus-menerus terjadi meskipun Gillard telah menerapkan prinsip No Ad- vantage .
globalisasi  telah  menimbulkan  kerugian  terhadap  Australia  dari segi integritas teritorinya. Wilayah mereka terus-menerus dimasuki kapal-kapal ireguler yang membawa ribuan pengungsi dengan latar belakang yang tidak jelas.
Hal ini memaksa Australia merespon dengan cara melakukan pen - getatan kebijakan imigrasinya. Perubahan sikap yang ditunjukkan negara-negara Barat menjadi memusuhi pengungsi membuat Aus - tralia  meyakini  bahwa  mereka  tidak  sendirian  dalam  melanggar norma keamanan manusia yang dipromosikan Konvensi PBB Tahun 1951. Pada akhirnya, dengan menjadikan kejahatan penyelundupan manusia sebagai kambing hitam, pemerintah Australia berhasil me - manipulasi fakta dan meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan ini merupakan  sesuatu  yang  benar.  Sentimen xenophobic yang  telah lama dimiliki masyarakat Australia pada akhirnya mendorong kem - erosotan norma keamanan manusia dan menggantikannya dengan norma keamanan negara.

## Referensi
A History of the Deparment of Immigration: Managing Migration to Australia. Government of Australia, 2015.
Aisch, Gregor, Adam Pearce, and Bryant Rousseau. How Far is Europe Swinging to the Right? March 20, 2017. https://www. nytimes.com/interactive/2016/05/22/world/europe/europe- right-wing-austria-hungary.html?_r=0 (accessed April 20, 2017).
Amaro, Silvia. Here’s how important the UK is to the European Union. March 27, 2017. http://www.cnbc.com/2017/03/27/ european-union-uk-important-brexit.html (accessed May 3, 2017).
An Age of Migration: Globalization and the Root Causes of Migra- tion. n.d. https://www.weareoneamerica.org/root-causes-mi - gration-fact-sheet#_ftn2 (accessed December 14, 2016).
Ashworth, Lucian M. “Interdisciplinarity and International Rela - tions.” European Consortium for Political Research. 2009. 17-21.
Australia. November 10, 2016. https://www.cia.gov/library/publi - cations/the-world-factbook/geos/as.html (accessed December
Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Setelah Tahun 1992
21, 2016).
Australia asylum: Why is it controversial? August 3, 2016. http:// www.bbc.com/news/world-asia-28189608 (accessed Decem - ber 14, 2016).
Australia Tightens Immigration Rules. February 8, 2010. http:// www.wsj.com/articles/SB10001424052748703630404575052 873751673544 (accessed December 14, 2016).
Barlow, Karen. Dutton Linked Lebanese-Muslim Migrants to Ter - rorism, and Turnbull Sat on the France. November 22, 2016. http://www.huffingtonpost.com.au/2016/11/21/pm-doubles- down-on-dutton-support-but-wont-join-his-australian/ (ac - cessed December 14, 2016).
Castles, Stephen. “International Migration at Crossroads.” Citizen- ship Studies Vol. 18 No. 2 , 2014: 190-207.
Castles, Stephen. “Understanding Global Migration: A Social Trans - formation Perspective.” Journal of Ethnic and Migration Stud- ies, 36:10 , 2010: 1565-1586.
“Charter of Fundamental Rights of the European Union.” Official Journal of the European union C 326 , 2012: 391-407.
Cole, Brett. Australia Will Close Detention Center on Manus Island but Still Won’t Accept Asylum Seekers. August 17, 2016. http:// www.nytimes.com/2016/08/18/world/australia/manus-deten - tion-center-papua-new-guinea.html?_r=0 (accessed December 14, 2016).
Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition. London: Sage Publications, 2003.
Department of Immigration and Border Protection: Annual Re- port 2013-14. Canberra: DIBP, 2014.
Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. “International Norm Dynamics and Political Change.” International Organization Vol. 52 No. 4 , 1998: 887-917.
Fisher, Max, and Amanda Taub. The refugee crisis: 9 questions you were too embarassed to ask. September 9, 2015. http://www. vox.com/2015/9/9/9290985/refugee-crisis-europe-syrian (ac - cessed December 21, 2016).
Frieden, Jeffry A., and David A. Lake. International Relations as a Social Science: Rigor and Relevance. Routledge, 2005.
Fukuyama, Francis. “The End of History?” The National Interest
No. 16 , 1989: 3-18.
Furchtgott-Roth, Dianga. 5 reasons so many Britons favor Brexit and want to dump the EU. June 17, 2016. http://www.market - watch.com/story/5-reasons-so-many-britons-favor-brexit-and- want-to-dump-the-eu-2016-06-17 (accessed May 3, 2017).
Gedds, Andrew. “The Referendum and Britain’s Broken Immigra - tion Politics.” In EU Referendum Analysis 2016: Media, Vot- ers and the Campaign , by Daniel Jackson, Einar Thorsen and Dominic Wring, 18. Poole: The Centre for the Study of Journal - ism, 2016.
Gillard defends asylum no-advantage test. October 19, 2012. http://www.abc.net.au/news/2012-10-19/gillard-defends-asy - lum-no-advantage-test/4323616 (accessed December 14, 2016).
Global Migration Trends Factsheet. April 19, 2016. http://gmdac. iom.int/global-migration-trends-factsheet (accessed May 3, 2017).
Hamilton, Andrew. Why 71% if Australians want boats pushed back. June 15, 2014. https://www.eurekastreet.com.au/article. aspx?aeid=41560#.WFEi09J97Dc (accessed December 14, 2016).
Held, David. “Cosmopolitan Democracy and the Global Order: Reflections on the 200th Anniversary of Kant’s “Perpetual Peace”.” Alternatives: Global, Local, Political Vol. 20 No. 4 , 1995: 415-429.
Hunt, Alex. UKIP: The story of the UK Independence Party’s rise. November 21, 2014. http://www.bbc.com/news/uk-poli - tics-21614073 (accessed February 17, 2017).
Hunt, Alex, and Brian Wheeler. Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU. February 15, 2017. http://www.bbc. com/news/uk-politics-32810887 (accessed February 16, 2017).
Immigration Detention and Offsore Processing on Christmas Is - land. Australia Human Rights Commission, 2009.
International Migrant Stock: The 2015 Revision. New York: UN, 2015.
Kishore, Divya. UN condemns Australia’s offshore detention policy for asylum seekers. November 18, 2016. http://www.ibtimes. co.uk/un-condemns-australias-offshore-detention-policy-asy - lum-seekers-1592183 (accessed December 14, 2016).
Markaki, Yvonni. Sources of anti-immigration attitudes in the
Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Setelah Tahun 1992
United Kingdom: The impact of population, labour market and skills context. Colchester: Institute for Social and Econom - ic Research University of Essex, 2012.
Mearsheimer, John J. “A Realist Reply.” International Security Vol. 20 No. 1 , 1995: 82-93.
—. “Structural Realism.” Mearsheimer.edu. July 31, 2006. http:// mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/StructuralRealism.pdf (ac - cessed May 3, 2017).
Mearsheimer, John J. “The False Promise of International Institu - tions.” International Security Vol. 19 No. 3 , 1994: 5-49.
Millbank, Adrienne. The Problem with the 1951 Refugee Conven- tion. September 5, 2000. http://www.aph.gov.au/About_Par - liament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/ pubs/rp/ rp0001/01RP05 (accessed December 14, 2016).
Operation Sovereign Borders. n.d. http://www.osb.border.gov.au/ (accessed Decmber 14, 2016).
Osborne, Samuel. The most anti-immigrant countries in Europe. December 7, 2016. http://www.independent.co.uk/news/ world/europe/europe-immigration-most-anti-immigrant- countries-italy-france-germany-uk-a7460301.html (accessed May 3, 2017).
Panke, Diana, and Ulrich Petersohn. “Why International Norms Disappear Sometimes.” European Journal of International Relations Vol. 18 No. 4 , 2011: 719-742.
Peter, Laurence. Apa tantangan yang harus dihadapi Inggris setelah keluar dari Uni Eropa. June 24, 2016. http://www.bbc. com/indonesia/dunia/2016/06/160624_dunia_brexit_tantan - gan (accessed February 17, 2017).
Philips, Janet, and Harriet Spinks. Immigration Detention in Aus- tralia. March 20, 2013. http://www.aph.gov.au/About_Parlia - ment/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/ pubs/BN/2012-2013/Detention (accessed November 3, 2016).
Qualitative Research: Research Methods and Data Collection Strategies. 2003. http://www.nova.edu/ssss/QR/QR3-2/ tellis1.html (accessed December 22, 2016).
Ramcharan, Bertrand. “Human Rights and Human Security.” Strengthening Disa , 2004: 23-40.
Sampson, Robyn, and Grant Mitchell. “Global Trends in Immigra - tion Detention and Alternatives to Detention: Practical, Po -
litical, and Symbolic Rationales.” Journal on Migration and Human Security Vol. 1 No. 3 , 2013: 94-113.
Sears, Neal. Australia turns down migrants while still at sea: Country’s immigration controls are so tough that asylum seekers on naval ships are immediately returned. April 23, 2015. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3051449/ Australia-turns-migrants-sea-Country-s-immigration-controls- tough-asylum-seekers-naval-ships-immediately-returned.html, (accessed December 21, 2016).
Smith, Mikey, and Dan Bloom. ‘We already miss you’: EU chief Donald Tusk gives poignant Brexit statement holding historic Article 50 letter. March 29, 2017. http://www.mirror.co.uk/ news/politics/donald-tusk-brexit-statement-article-10120435 (accessed May 3, 2017).
Smuggling of migrants: the harsh search for a better life. n.d. https://www.unodc.org/toc/en/crimes/migrant-smuggling. html, (accessed December 14, 2016).
Snower, Dennis J. The social roots of Brexit: Europe’s economic integration has fostered social disintegration. July 13, 2016. http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/07/13/social-roots-of- brexit/ (accessed February 16, 2017).
Springford, John. Is Immigration a reason for Briatin to leave the EU? Centre for European Reform, 2013.
State Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol. n.d. http://www.unhcr.org/ protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention- its-1967-protocol.html (accessed December 14, 2016).
Taliaferro, Jeffrey W. “Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited.” International Security Vol. 25 No. 3 , 2000: 128-161.
Trends in Total Migrant Stock: The 2010 Revision. New York: UN, 2010.
Viotti, Paul R., and Mark V. Kauppi. International Relations Theory, Fifth Edition. Pearson Education, 2012.
Wadsworth, Jonathan, Swati Dhingra, Gianmarco Ottaciano, and John Van Reenan. Brexit and the Impact of Immigration on the UK. London: Centre for Economic Performance, 2016.
Walden, Max. A Short History of Australia’s Xenophobia Towards Migrants and How Solidarity Always Prevails. 2016. http:// www.thevocal.com.au/every-migrant-group-australia-met-
Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Setelah Tahun 1992
xenophobia-high-time-change (accessed December 21, 2016).
Wendt,  Alexander.  “Anarchy  is  What  States  Make  of  It.” Interna- tional Organization Vol. 46 No. 2 , 1992: 391-416.
Went, Robert. “Economic Globalization Plus Cosmopolitanism?” Review of International Political Economy Vol. 11 No. 2 , 2004:
337-355.
Who Counts as a Migrant? Definitions and their Consequences. January 11, 2017. http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/ resources/briefings/who-counts-as-a-migrant-definitions-and- their-consequences/ (accessed April 20, 2017).
Yin, Robert K. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.