## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Ditetapkan Sebagai Penerima Waris
R. Kurniawan Bagus W 1 , Sumiati 2 , Sangrila Puspita 3 , Kantrey Sugiarto 4
1 Ilmu Hukum, Universitas Soerjo, Jl. Raya Cepu Km 3, Ngawi, 63218 E-mail :  kurniawan.fh00@gmail.com
2 Administrasi Negara, Universitas Soerjo, Jl. Raya Cepu Km 3, Ngawi, 63218 E-mail :  sumiaty688@gmail.com
3 Administrasi Negara, Universitas Soerjo, Jl. Raya Cepu Km 3, Ngawi, 63218 E-mail :  sangrilapuspita92@gmail.com
4 Ilmu Hukum, Universitas Soerjo, Jl. Raya Cepu Km 3, Ngawi, 63218 E-mail :  kantrey23@gmail.com
Abstract — This  scientific  article  aims  to  find  out  the  legal  consequences  for  heirs  who  have  the  right  to  inherit  but  are  not stipulated in the determination of the Polewali Religious Court No.444/Pdt.G/2015/PA.Pwl. The method used in this article is normative juridical, which is a method that is focused on examining the rules or norms in positive law. The normative juridical method  does  not  start  from  a  hypothesis,  but  departs  from  identifying  legal  facts  and  eliminating  irrelevant  matters  to  be determined as legal issues to be solved. The results in the conclusion indicate that the position of the nephew as a substitute heir who is not designated as an heir in the Islamic inheritance system according to the Compilation of Islamic Law based on the Determination of the Polewali Religious Court Number 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl, is the occurrence of a substitute heir who does not being determined as the beneficiary of the heir is possible because of the facilities in the form of facilities and infrastructure which include legal counseling materials, and the smooth administration is not supportive which consequently has an impact on the low awareness of the public in complying with the provisions of the substitute heir or whether something has been missed and or is not too thorough from the judge, so that cause various problems that cause heirs who may have more rights such as substitute heirs do not get their rights.
Keywords — : successor heirs; Compilation of Islamic Law; Religious Courts.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Hukum Islam adalah sekumpulan aturan  yang  mengatur hubungan  antar  manusia dengan  Allah SWT. (hubungan  vertikal) dan hubungan  manusia dengan manusia (hubungan horizontal). Aturan yang mengatur  hubungan manusia dengan Allah SWT. berisi tentang tata cara manusia
Berhubungan langsung yang dikategorikan sebagai ibadah seperti  melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan  Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji. Sedangkan aturan yang  mengatur hubungan manusia dengan manusia dikenal dengan  muamalah    yang  merupakan  ketetapan  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT  secara    langsung  berhubungan  dengan kehidupan  sosial  manusia.  Berkaitan    dengan  hal  tersebut,  muamalah  memiliki  pengertian  dalam  arti  luas  yang    mencakup permasalahan  hukum  waris  di  mana  Hukum  waris  merupakan    bagian  dari  hukum  keluarga  yang  memegang  peranan  penting dalam  menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku  dalam masyarakat.
Berdasarkan syariat islam mengenai waris telah ditetapkan hak-hak  kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan
Hak-hak kepemilikan seseorang sesudah dia meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau  anak  kecil,  semua  mendapatkan  porsi  haknya  secara  legal.  Al-Qur’an  telah    menjelaskan  secara  rinci  tentang  hukum- hukum yang berkaitan dengan  kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat islam seluruh dunia 1 , salah  satunya terdapat dalam Q.S An-Nisa/12;4 :
مُكَل َو  ُف صِن اَم  َك َرَت   مُكُجا َو  زَا   نِا   مَّل   نُكَي  َّنُهَّل   دَل َو ۚ   نِاَف  َناَك  َّنُهَل   دَل َو  ُمُكَلَف  ُعُب ُّرلا اَّمِم  َن ك َرَت    نِم  ِد عَب   ةَّي ِص َو  َن ي ِص  وُّي   اَهِب   وَا   ن يَد ۗ  َّنُهَل َو  ُعُب ُّرلا اَّمِم   مُت ك َرَت   نِا   مَّل   نُكَي   ُكَّل م    دَل َو ۚ نِاَف  َناَك   مُكَل   دَل َو  َّنُهَلَف  ُنُمُّثلا اَّمِم   مُت ك َرَت    نِ م  ِد عَب   ةَّي ِص َو  َن  وُص  وُت   اَهِب   وَا   ن يَد ۗ   نِا َو  َناَك   لُج َر  ُث َر  وُّي   ةَلٰلَك   َا ِو    ةَا َر ما    هَل َّو   خَا   وَا   ت خُا  ِ لُكِلَف   د ِحا َو اَمُه نِ م  ُۚسُدُّسلا   نِاَف ا   وُناَك  َرَث كَا ن ِم  َكِلٰذ   مُهَف  ُءۤاَك َرُش ىِف  ِثُلُّثلا    نِم  ِد عَب   ةَّي ِص َو ى ٰص  وُّي   اَهِب   وَا    ن يَد  َر يَغ    رۤاَضُم ۚ   ةَّي ِص َو  َنِ م  ِٰاللّ ۗ  ُٰاللّ َو   م يِلَع  ۗ م يِلَح
Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.  Jika  mereka  (istri-istrimu)  itu  mempunyai  anak,  maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang  ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang
1 Abdul manan, 2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan Kedua, PT. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 205

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta  yang  kamu  tinggalkan  (setelah  dipenuhi)  wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan  setelah  dibayar)  utang-utangmu.  Jika seseorang  meninggal,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak,  tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis  saudara  itu  seperenam  harta.  Tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  maka  mereka  bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.
Pada dasarnya Hukum Islam termasuk mengenai kewarisan islam  sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadist, hadir untuk   memberikan rasa keadilan universal, yang nilai keadilan tersebut tidak dapat dibatasi oleh sekat apapun. Namun, pembagian harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris. Konflik ini disebabkan karena  para  waris  tidak  dapat  saling  bertenggang  rasa,  menjaga  diri  dan  menahan  hawa  nafsu  dari  godaan  kebendaan  dan kebutuhan hidup yang konsumtif sehingga tidak dapat
Menjaga  kerukunan  hidup  dalam  keluarga  serta  menimbulkan  pertentangan  antara  para  waris  untuk  berebut  harta peninggalan  waris  sehingga  Pengadilan  negeri  adalah  solusi  terakhir  yang  diharapkan  dapat  membantu  mereka  yang bersengketa.
Pertimbangan  hakim sangat diperlukan demi tercapainya  sebuah putusan  yang  memiliki  dasar-dasar hukum  yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim.  Contohnya saja dalam  putusan  Pengadilan  Agama  Polewali  terdapat  suatu  perkara  dengan  penetapan  No.  444/Pdt.G/2015/ PA.Pwl,  mengenai kekeliruan  adanya  ahli  waris  yang  tidak  ditetapkan  sebagai  penerima  waris,  akan  tetapi  nama  ahli  waris  tersebut  ada  dalam penetapan  dan  nama-nama  lain  yang  tidak  ada  dalam  penetapan.  Nama-nama  yang  tidak  tercantum  dalam  penetapan  tersebut ada di dalam putusan dan  menjadi ahli  waris pengganti dari ayahnya  yang seharusnya  seorang ahli  waris  yang diperoleh dari pewaris (saudara ahli waris).
Ketidakkonsistenan hakim dalam menetapkan ahli waris dalam penetapan dan putusan tersebut menimbulkan ketidak adilan bagi pewaris yang  berhak mewaris.  Hal inilah yang menarik untuk dikaji dan dilakukan penulisan dalam bentuk artikel ilmiah mengenai  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  penetapan    No.444/  Pdt.G/2015/PA.Pwl  dengan  cara  meng-  analisis pertimbangan  hakim, apakah  telah sesuai dengan penetapan dan putusan  yang  tidak ditetapkan  sebagai penerima  waris,  maka dalam  rumusan  masalah  diatas  dilakukan  tinjauan  yuridis  terhadap  ahli  waris  yang  tidak  ditetapkan  sebagai  penerima  waris. Oleh karena itu digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI)..

## B. Tujuan Penulis
a. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam penetapan ahli waris.
b. Untuk  mengetahui  akibat  hukum  terhadap  ahli  waris  yang  berhak  mewaris  tetapi  tidak  ditetapkan  dalam  penetapan Pengadilan Agama.
C. Rumusan Masalah
a. Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam penentuan ahli waris?
b. Apa akibat hukum terhadap ahli waris yang berhak mewaris tetapi tidak ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Agama ?

## II. METODE PENELITIAN

## A. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Penelitian  difokuskan  untuk  mengkaji  kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif.  Penelitian  yuridis  normatif  tidak  dimulai  dari  suatu  hipotesis,  penelitian  ini dimulai dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk selanjutnya ditetapkan sebagi isu  hukum  yang  hendak  dipecahkan. 2 Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  Peter  Mahmud  Marzuki  yang  berpendapat  sebagai berikut  “Oleh  karena  secara  karakteristik  berbeda  antara  keilmuan  hukum  dan  keilmuan  yang  bersifat  diskriptif  tersebut, penelitian  hukum  tidak  perlu  dimulai  dengan  hipotesis.  Dengan  demikian  istilah  variabel  bebas  dan  variabel  terikat  tidak dikenal dalam penelitian hukum.” 3

## B. Pendekatan Masalah
Untuk  mendapatkan  informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  isu  yang  sedang  dicoba  untuk  dicari  jawabanya  diperlukan adanya  pendekatan  masalah  penelitian.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang ( statute  approach ).  Dengan  pendekatan  ini,  akan  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 4 Dalam  hal  ini  penulis  akan  melakukan  telaah  terhadap  Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl  yang telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan.
2 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, RajawaliPers, Jakarta, Maret 1985.Hal 13
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, cetakan ke-6, Februari 2010.hal 35
4 Ibid, hal. 93

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## C. Sumber Bahan Penelitian
Untuk menunjang dalam menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dan sekaligus memberikan preskripsi/saran mengenai apa  yang  seharusnya,  diperlukan  adanya  sumber-sumber    bahan  penelitian.  Sumber-sumber  bahan  penelitian  dalam  metode penelitian yuridis normatif  berbeda dengan metode penelitian hukum lainnya. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan  data  dasar  yang  dalam  (ilmu)  penelitian  digolongkan  sebagai  data  sekunder. 5 Sumber-sumber  bahan  penelitian hukum  tersebut  dapat  dikualifikasikan  menjadi  sumber  bahan  hukum  primer  dan  umber  bahan  sekunder  serta  sumber  bahan non-hukum (jika diperlukan dalam memecahkan isu hukum).
Bahan  hukum primer  merupakan bahan  hukum  yang bersifat autoritatif artinya  mempunyai otoritas. Bahan  - bahan hukum primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan  - putusan hakim. 6 Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  terakhir  diubah  dengan  UndangUndang  Nomor  50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
b. Kompilasi Hukum Indonesia
c. Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
d. Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl
Sumber  bahan  penelitian  selanjutnya  adalah  sumber  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum yang  bukan  merupakan  dokumen  resmi.  Publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku  -  buku  teks,  kamus  -  kamus  hukum,  jurnal  - jurnal hukum, dan komentar - komentar atas putusan pengadilan. 7
Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku  - buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan desertasi hukum dan jurnal  -  jurnal  hukum  (termasuk  yang  on-line).  Di  samping  itu  juga,  kamus  -  kamus  hukum  ,dan  komentar  -  komentar  atas putusan pengadilan (misalnya Himpunan Landmark Decisions Sudargo Gautama).
Kegunaan  bahan  hukum  sekunder  adalah  memberikan  kepada  peneliti  semacam  ”petunjuk”  kearah  mana  peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti  untuk  menjadi  titik  anjak  dalam  memulai  penelitian.  Bagi  kalangan  praktisi,  bahan  hukum  sekunder  ini  bukan  tidak mungkin  sebagai  panduan  berfikir  dalam  menyusun  argumentasi  yang  akan  diajukan  dalam  persidangan  atau  memberikan pendapat hukum. 8
Dalam penulisan artikel ilmiah ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Al Qur’an dan Hadis, serta Buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.

## D. Tahapan Penelitian
a. Mengidentifikasi  fakta  hukum  dan  mengeleminir  hal  -  hal  yang  tidak  relevan  untuk  menetapkan  isu  hukum  yang  hendak dipecahkan;
b. Pengumpulan bahan  - bahan  hukum  yang relevansi dengan isu hukum  yang dikupas sehingga  mampu  untuk  memecahkan isu hukum tersebut;
c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasar bahan - bahan yang telah dikumpulkan;
d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun di dalam kesimpulan.

## III. PEMBAHASAN

## A. Dasar Hukum Hakim Dalam Penentuan Ahli Waris
Hukum waris merupakan aturan yang diberlakukan agar proses pembagian harta warisan berjalan lancar. Menurut Prof. Dr. Wirjono  Prodjodikoro  definisi  hukum  waris  adalah  peraturan  seputar  posisi    kekayaan  seseorang  manakala  pewaris  sudah meninggal  dunia    yang  diartikan  sebagai  cara  beralihnya  harta  kepada  ahli  waris.  Penjelasan  hukum  waris  juga  dicantumkan dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991.  Berdasarkan  aturan  tersebut,  hukum  waris  difungsikan  sebagai  aturan  yang menetapkan nama-nama ahli waris, proses pemindahan, serta nominal pembagiannya.
Sementara itu, dasar hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam yang didasarkan pada kultur masyarakat, agama, dan ketetapan  pemerintah.  Pertama  adalah  hukum  waris  adat  berupa  norma  atau  adat  di  kawasan  tertentu.  Biasanya,  tidak  tertulis dan  hanya  diberlakukan  untuk  wilayah  khusus.  Secara  umum,  hukum  waris  adat  menganut  empat  sistem,  yaitu  keturunan, kolektif,  mayorat,  dan  individual.  Penetapan  sistem  tersebut  dipengaruhi  oleh  hubungan  kekerabatan  atau  pola  kehidupan masyarakat setempat.
Kedua,  hukum  waris  Islam  yang  diterapkan  oleh  muslim  di  Indonesia.  Hukum  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  171-214 tentang Kompilasi Hukum Indonesia. Di aturan ini, ada 229 pasal yang menulis seputar pewarisan harta menurut Islam. Intinya, Islam mengimplementasikan sistem waris individual bilateral berasal dari pihak ibu atau ayah.
5 Ibid, hal.24
6 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,Kencana,Jakarta, cetakan ke-6, Februari 2010,hal.142
7 Ibid, Hal.142
8 Ibid, Hal.155

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Ketiga,  hukum  waris  perdata  yang  mengacu  pada  negara  barat.  Aturan  ini    berlaku  untuk  semua  masyarakat  Indonesia. Ketetapannya  dicantumkan  dalam  Buku  II  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHP)  Pasal  830-1130.  Kemudian  dasar hukum  waris yang tercantum dalam Al-Qur’an diantaranya dari ayat – ayat berikut ini: 9 Al – Qur’an Surat An – Nisa Ayat 7, yang artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi  wanita ada hak bagian [pula] dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Al – Qur’an  Surat  An  –  Nisa  ayat  11-12,  yang  artinya:  Allah  mensyari’atkan  bagimu  tentang  [pembagian  pusaka  untuk]  anak anakmu.  Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bahagian  dua  orang  anak  perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya perempuan  lebih  dari  dua  maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja, maka  ia  memperoleh  separo  harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu-bapak,  bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya  (saja),  maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara,  maka  ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa’atnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana. 10 Dan bagimu [suami-suami] seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri- isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya.
Para  isteri  memperoleh  seperempat  harta  yang  kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak  mempunyai  anak.  Jika  kamu  mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar  hutang-hutangmu. Jika seseorang  mati, baik laki-laki  maupun perempuan  yang tidak  meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi  wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha  Mengetahui lagi Maha Penyantun”.
Al – Qur’an Surat An – Nisa ayat 176, yang artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu [tentang kalalah]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah [yaitu]: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang,  maka  bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  yang  meninggal.  Dan  jika  mereka  [ahli  waris  itu terdiri  dari]  saudara-saudara  laki  dan  perempuan,  maka  bahagian  seorang  saudara  laki-laki  sebanyak  bahagian  dua  orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Sedangkan  yang  terakhir  dasar  hukum  waris  yang  tercantum  dalam  Al  Hadist  yaitu  Hadist  yang  artinya  “Allah  telah menurunkan hukum waris bagi saudara-saudaramu yang perempuan itu dan Alloh telah menerangkan bahwa mereka mendapat bagian dua pertiga dari hartamu”
Hadist  yang artinya  “bagi  yang  membunuh tidak  mendapatkan  hak  waris atau bagian  harta  warisan”(HR.An  nasai)  Hadist yang artinya “seorang muslim tidak berhak mendapat bagian harta warisan dari seorang kafir,dan sebaliknya seorang kafir tidak berhak mandapat bagian harta  warisan dari seorang muslim” (HR.jamaah ahlu hadist). Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau  bersabda:  "Berikanlah  faraidh  (bagian-bagian  yang  telah  ditentukan)  kepada  yang  berhak,  dan  selebihnya  berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat." (HR Bukhari dan Muslim).
Kesimpulan  atau  intisari  hadits  ini:  Dalam  pembagian  warisan,  ahli  waris    yang  mendapat  bagian  lebih  dahulu  adalah  ahli waris  golongan  ashhabul  furudh  (ahli  waris  yang  bagian  mereka  sudah  tertentu),  kemudian  kalau  ada  sisanya  baru  diberikan kepada ahli waris golongan ‘ashabah (ahli waris penerima sisa).
Dari  Jabir  bin  Abdullah  RA,  dia  berkata:  Janda  (dari  Sa'ad  RA)  datang  kepada  Rasulullah  SAW  bersama  dua  orang  anak perempuannya.Lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah syahid pada Perang Uhud. Paman mereka mengambil semua harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta." Nabi SAW bersabda: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini." Kemudian turun ayat-ayat tentang warisan. Nabi SAW memanggil si paman dan berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk isteri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu." (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).
Kesimpulan  atau  intisari  hadits  ini:  Dalam  kasus  pembagian  warisan  yang  ahli  warisnya  terdiri  dari  dua  orang  anak perempuan,  isteri,  dan  paman,  maka  kedua  anak  perempuan  mendapat  2/3  bagian,  isteri  mendapat  1/8,  dan  paman  menjadi ‘ashabah bin-nafsi yang mendapat sisanya.
Dari  Huzail  bin  Surahbil  RA,  dia  berkata:  Abu  Musa  RA  ditanya  tentang  kasus  kewarisan  seorang  anak  perempuan,  anak perempuan  dari  anak  laki-laki,  dan  seorang  saudara  perempuan.  Abu  Musa  RA  berkata:  "Untuk  anak  perempuan  setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud RA, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula." Kemudian
9 Roihan A. Rasyid, 1990, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Sinar Grafika; Bandung, hal. 56

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
ditanyakan  kepada  Ibnu  Mas'ud  RA  dan  dia  menjawab:  "Saya  menetapkan  berdasarkan  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh  Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan." (HR Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)”
Kesimpulan atau intisari hadits ini: Hadits ini menjadi dasar hukum yang menetapkan hak waris cucu perempuan (dari anak laki-laki)  yang  mendapat 1/6 bagian jika bersama dengan seorang anak perempuan  yang mendapat 1/2 bagian. Sementara itu, saudara  perempuan  mendapat  sisanya  (dalam  hal  ini,  saudara  perempuan  menjadi  ‘ashabah  ma’al-ghair  dengan  sebab  adanya anak perempuan dan/atau cucu perempuan).
Mughirah  bin  Syu'bah  RA  berkata:  "Saya  pernah  menghadiri  majelis  Nabi  SAW  yang  memberikan  hak  nenek  sebanyak seperenam."  Abu  Bakar  RA  berkata:  "Apakah  ada  orang  lain  selain  kamu  yang  mengetahuinya?"  Muhammad  bin  Maslamah RA berdiri dan berkata seperti  yang dikatakan Mughirah  RA. Maka akhirnya  Abu Bakar RA  memberikan  hak  warisan nenek itu." (HR Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah)
Kesimpulan atau intisari hadits ini:Hadits ini menjadi dasar hukum yang menetapkan hak waris nenek, yaitu nenek mendapat 1/6 bagian jika cucunya meninggal dengan syarat tidak ada ibu.

## B. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Berhak Mewaris Tetapi Tidak Ditetapkan Dalam Penetapan Pengadilan Agama
Sejak  berlakunya  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang terakhir  diubah  dengan  UndangUndang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  bagi  orang-orang  yang  beragama Islam,  dalam  hal  kewarisan,  wasiat  dan  hibah,  apabila  ada  sengketa  dapat  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama.    Pengadilan Agama  merupakan  peradilan  khusus  di  Indonesia  yang  memerikasa  dan  mengadili  perkara-perkara  tertentu  atau  mengenai golongan rakyat tertentu,  yakni perkara-perkara perdata dan hanya  untuk orang-orang Islam. Bagi  masyarakat Indonesia  yang beragama  Islam,  dalam  hal  masalah  kewarisan  masih  terdapat  kebingungan  dalam  hal  penyelesaiannya  yakni  apakah  melalui Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri.  Hadirnya  dualisme  pengadilan  (agama  dan  negeri),  berdampak  pada  banyaknya kasus  kewarisan  yang  diputuskan  dengan  cara  yang  berbeda,  akibat  dasar  hukum  yang  digunakan  juga  berbeda.  Dalam menyelesaikan  kasus-kasus  yang  terjadi  dalam  masyarakat,    Pengadilan  Agama  mendasarkan  keputusannya  pada  ketentuan yang  ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  seperti  dalam  kasus  ini.  Meskipun    baru  berupa  Instruksi  Presiden,  namun ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan layaknya undang-undang.
Sebagaimana  lembaga  peradilan  umum,  tuntutan  hak  yang  dapat  diajukan  di  Pengadilan  Agama  dapat  berupa  permohonan dan dapat pula berupa  gugatan. Pada kasus ini, tuntutan hak yang diajukan adalah hak pewaris yang tidak ditetapkan sebagai penerima  waris  dari  ahli  waris  yang  berupa  penetapan  waris.  Pertimbangan  putusan  terdiri  dari  2  (dua)  bagian,  yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa  alat  bukti  secara  empiris  dalam  persidangan.  Fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  selanjutnya  diuji menggunakan  teori  kebenaran  koresponden  untuk  memperoleh  fakta  hukum  dan  petunjuk.  Sedangkan  pertimbangan  hukum merupakan  bagian  pertimbangan  yang  memuat  uji  verifikasi  antara  fakta  hukum  dengan  berbagai  teori  dan  peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.
Dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama  Polewali  No.  444/Pdt.G/2015/PA.Pwl,  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  telah melakukan  pertimbangan  yang  termaktub  dalam  amar  putusannya  yang  pada  pokoknya  sebagai  berikut:  Menimbang,  bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1, P2 dan P3 serta lima  orang  saksi,  dari  kelima  saksi  tersebut  telah  memberikan  keterangan  dibawah  sumpah  antara  satu  dengan  yang  lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;
Menimbang, bahwa bukti  surat P1 adalah akta di bawah tangan berupa asli  silsilah keturunan almarhum H.  Haruna bin H. Kaco, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bermeterai cukup namun tidak ada yang  membantah,  sehingga  bukti  P1  mempunyai  nilai  pembuktian  sempurna  dan  mengikat,  oleh  karenanya  dapat dipertimbangan sebagai alat bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 tersebut, setelah diteliti dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, sehingga bukti P2 dan P3 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;
Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  para  Pemohon  bukan  orang  yang  dilarang  menjadi  saksi,  memberikan keterangan  secara  terpisah  di  bawah  sumpah  yang  saling  bersesuaian  satu  dengan  lainnya  yang  saling  mendukung  dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali yang berkaitan  dengan status pernikahan almarhum H. Haruna dengan Hj. Rostiah selaku istri sah yang dalam hal ini menjadi saksi ke-5 yang diajukan oleh  Pemohon III;
Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  ke-5  Pemohon  III  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  saksi  ke-5  benar  sebagai istri almarhum H.  Haruna dan tidak pernah bercerai dengan alamrhum H. Haruna kecuali cerai mati dan setelah almarhum H. Haruna meninggal saksi ke-5 tidak pernah menikah lagi sampai hari ini;
Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  ke-5  Pemohon  III  dibenarkan  dan  diakui  oleh  Pemohon  III,  sehingga  dapat  diterima sebagai  alat  bukti  dan  dijadikan  pertimbangan  dalam  perkara  a  quo;  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  saksi  ke-5  Pemohon  III terbukti  istri  sah  alamrhum  H.  Haruna  dan  tidak  pernah  bercerai  kecuali  cerai  mati,  maka  Majelis  menambahkan  saksi  ke-5 Pemohon III (Hj. Rostiah binti Lalle) sebagai ahli waris almarhum H. Haruna;

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Menimbang,  bahwa  Pemohon  V  dan  Pemohon  VI  bukan  ahli  waris  karena  mahjub/terhalang  oleh  almarhumah  Hj.  Saoda, demikian pula Pemohon VII dan Pemohon VIII mahjub/terhalang oleh almarhum Haris;
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  keterangan  para  saksi  dinilai  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sebagaimana diatur  oleh  pasal  171  dan  172  R.Bg.  maka  keterangan  saksi-saksi  tersebut  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  dandapat dipertimbangkan dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P1, P2, P3 dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:
 Bahwa H. Haruna bin Kaco meninggal dunia pada tanggal 29 Februari
 Bahwa  ketika  H.  Haruna  bin  Kaco  meninggal  dunia,  meninggalkan  Hj.  Rostia  binti  Lalle  (istri),  Hj.  Saodah  binti  Kaco (saudara), Haris bin Kaco (saudara), H. Muh. Abdu Kaco bin H. Kaco (saudara), St. Paida K. binti H. Kaco (saudara),
 Bahwa antara H. Haruna dengan Hj. Rostia binti Lalle tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;
 Bahwa  H.  Haruna  bin  H.  Kaco  meninggal  dalam  keadaan  beragama  Islam  dan  meninggalkan  istri  dan  saudara-saudara dalam keadaan beragama Islam;
 Bahwa  tujuan  para  Pemohon  mengajukan  penetapan  ahli  waris  adalah  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  ahli  waris  H. Haruna bin H. Kaco danmengurus sertipikat Nomor 858 tanggal 28 Juni 1989;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b), pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  171  huruf  (c),  ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum untuk menjadi ahli waris;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 Bahwa almarhum H. Haruna bin H. Kaco 29 Februari 1996, sebagai pewaris;
 Bahwa almarhum H. Haruna bin H.Kaco ketika meninggal, meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri, (Rostia binti Lalle) dan enam orang saudara kandung yaitu: Hj. Saodah binti Kaco, Haris bin Kaco, H. Muh. Abdu Kaco bin H. Kaco, St. Paida K. binti H. Kaco, Hj. Darmawati binti H. Kaco, Masniati binti H. Kaco;
 Bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar’i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  permohonan  para  Pemohon  a  quo  patut  untuk dikabulkan;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  49  ayat  (2)  angka  18  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;
Berdasarkan  bukti-bukti  dan  kesaksian  dari  pemohon,  maka  Pengadilan  Agama  Polewali  menetapkan  ahli  waris  pengganti dari si ahli waris. Penetapan Pengadilan Agama Makassar ini nantinya menjadi dasar ketika dikemudian hari terjadi peng-klaim- an dari ahli waris bahwa ia yang berhak atas tanah harta warisan tersebut.
Sejauh ini dapat diamati bahwa di antara sekian banyak perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perangkat hukum Islam yang masih belum populer di masyarakat, khususnya mengenai hukum waris Islam. Hal ini dipengaruhi oleh budaya Indonesia itu sendiri yang memiliki pemahaman bahwa hukum Islam bersandar pada ketentuan dalam Al Qur‟an dan Al Hadis.
Selain  Al  Qur‟an  dan  Al  Hadis,  harusnya  dipertegas  lagi  dengan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  turunan  dari  Al Qur‟an dan Al Hadis. 11
Penetapan  ahli  waris  itu  tidak  sepenuhnya  menjadi  pedoman  dalam  memutuskan  perkara  warisan  terhadap  ahli  waris  yang lain,  artinya  ketika  memunculkan  itu  salah  jika  misalnya  dari  empat  itu  memunculkan  cuman  tiga    itu  yang  harus  diragukan berarti  hakim  dalam  menggali  perkara  ini  belum  terlalu  maksimal  tapi  itu  semua  tergantung  fakta  dipersidangan  karena  itu semua  dasar  dari  pertimbangan,  yang  terpenting  dari  persidangan  dalam  hal  ini  bahwa  hakim  harus  lebih  teliti.  Ketika  hakim misalnya  kurang  teliti  ada  ahli  waris  yang  memang  haknya  masuk  dalam  warisan    tetapi  tidak  dimasukkan  itu  berarti  hakim tersebut  kurang  teliti.  Tetapi  khusus  dalam  perkara  ini  saya  kira  telah  masuk  semua,  itupun  salah  kalau  misalnya  dia berpatokkan sepenuhnya terhadap penetapan, sementara  dalam fakta persidangan atau dalam hal pembuktian dia muncul disitu dan dimasukkan itu namanya keliru dan keliru itu bisa fatal karena merugikan pihak. Bisa juga terjadinya kasasi ketika adanya hal2 yang terjadi diluar persidangan yang tidak diketahui oleh hakim.
Menurut  penulis,  penyebab  terjadinya  ahli  waris  pengganti  yang  tidak  ditetapkan  sebagai  penerima  waris  tersebut dimungkinkan  karena  faktor  fasilitas  berupa  sarana  dan  prasarana  yang  meliputi  bahan  penyuluhan  hukum,  dan  kelancaran administrasi  kurang  mendukung, akibatnya berdampak pada rendahnya  kesadaran  masyarakat dalam  mematuhi  ketentuan ahli waris  pengganti  ataukah  ada  yang  terlewatkan  dan  ataukah  tidak  terlalu  teliti  dari  hakim,  sehingga  menimbulkan  berbagai masalah  yang  menyebabkan ahli  waris  yang  mungkin lebih berhak seperti ahli  waris pengganti tidak  memperoleh  haknya. Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para justiabalance (pencari keadilan) yaitu Putusan
11 Mohammad Daud Ali, 2000, Asas-asas Hukum Islam –Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hal. 98

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Hakim.  Untuk  lahirnya  sebuah  putusan  diperlukan  beberapa  prosedur  tententu,  dan  ada  berbagai  jenis  putusan  yang  akan dilahirkan  dari  dunia  peradilan.  Dalam  tulisan  ini  akan  menguraikan  secara  singkat  tentang  macam-macam  putusan  hakim sekaligus proses eksekusinya. Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan,  dalam  arti  putusan  merupakan  produk  pengadilan  dalam  perkara-perkara  contentiosa,  yaitu  produk  pengadilan yang sesungguhnya. Disebut jurisdiction contentiosa, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan  tergugat).  Adapun  yang  dimaksud  dengan  penetapan  adalah  keputusan  pengadilan  atas  perkara  permohonan  (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan  merupakan  jurisdiction  valuntaria  (bukan  peradilan  yang  sesungguhnya).  Karena  pada  penetapan  hanya  ada permohon tidak ada lawan hukum.
Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dari uraian pembahasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak semua ahli waris ditetapkan sebagai penerima waris. Adapun terkait penelian ini disimpulkan : 1. Dasar Hukum Hakim Dalam Penentuan Ahli Waris adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris perdata, Al- Qur’an dan Al Hadist
2. Penyebab terjadinya ahli waris pengganti yang tidak ditetapkan sebagai penerima waris tersebut dimungkinkan karena faktor fasilitas  berupa  sarana  dan  prasarana  yang  meliputi  bahan  penyuluhan  hukum,  dan  kelancaran  administrasi  kurang mendukung,  akibatnya  berdampak  pada  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  mematuhi  ketentuan  ahli  waris  pengganti ataukah  ada  yang  terlewatkan  dan  ataukah  tidak  terlalu  teliti  dari  hakim,  sehingga  menimbulkan  berbagai  masalah  yang menyebabkan ahli  waris  yang mungkin lebih berhak seperti ahli  waris pengganti tidak  memperoleh haknya. Pertimbangan hukum  Hakim  dalam  menetapkan  ahli  waris  pengganti  dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama  Polewali  Nomor 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185.

## B. Saran
1. Dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti hendaknya dilakukan secara cermat dan hati-hati karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda.
2. Diperlukan  adanya  undang-undang  yang  mengatur  tentang  hukum  waris  Islam  selain  Kompilasi  Hukum  Islam.  Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus disempurnakan agar tercipta kesamaan persepsi dari kalangan penegak hukum.
3. Untuk  mengatasi  kendala  dalam  pelaksanaan  hukum  kewarisan  khususnya  yang  berkenaan  dengan  ketentuan  ahli  waris pengganti,  diharapkan  kepada  seluruh  pihak  yang  terkait  agar  meningkatkan  sosialisasi  tentang  hukum  waris  Islam  untuk memasyarakatkan  ketentuan  hukum  tersebut  sehingga  kesadaran  masyarakat  pada  masa  yang  akan  datang  dapat  lebih meningkat.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A.Khisni, 2017, Hukum  Waris Islam , Unissula Press, Semarang Imam Jauhari dan T. Muhammad Ali Jabar, Hukum Waris Islam, 2021, Pustaka Bangsa , Medan Maiun Nawawi, 2016, Pengantar Hukum Kewarisan Islam , Pustaka Radja, Surabaya. Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana, Jakarta. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Pers, 2014 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 Tinuk Dwi Cahyani, 2018, Hukum Waris Dalam Islam, UMM Press, Malang

## B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Kompilasi Hukum Indonesia Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

## C. Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl