## ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI TENTANG FRASA PEKERJAAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU
Ahmad Muh. Randi Azhari Azis 1 , Marilang 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Ahmad.RandiAz@gmail.com

## Abstrak
Catatan historis timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik tekah disusun mellalui dan oleh hukum, yaitu zaman sejarah yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum). Pada  masa  kejayaannya  (antara  tahun  624-404  SM)  antena  pernah  mempuyai  tidak  kurang  dari  11  158  buah konstitusi dari berbagai negara. Pemahaman awal tentang “konstitusi” pada masa itu, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian constitutionnes memperoleh tambahan arti sebagai  suatu  kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh parah  kaisar  atau  para  preator.  Termasuk  didalamnya  pernyaataan-pernyataan  pendapat  para  ahli hukum/negarawan,  serta  adat  kebiasaan  setempat,  disamping  undang-undang.  Konstitusi,  Roma  mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari  para  kaisar  Roma,  telah  menjelma  dalam  bentul  L’Etat  General  di  Francis,  bahkan  kegandrungan  orang Romawi  akan orda et unitas telah memberikan inspirasi  bagi  tumbuhnya paham: “Demokrasi  Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham ini merupakanb cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.
Kata Kunci: konstitusi, kekuasaan tertinggi, demokrasi.

## Abstract
The historical record of the emergence of a constitutional state is actually a long historical process and is always interesting to  study. The constitution as a framework for political life has been drawn up through and by law, namely the historical era of Greece, where they have known several sets of laws (a kind of law book). During its heyday  (between  624-404 BC)  the  antenna  had  no  less  than  11  158  constitutions from  various  countries.  The initial understanding of the "constitution" at that time, was only a collection of rules and customs alone. Later during  the  Roman  Empire,  the  notion  of  constitutionnes  acquired  an  additional  meaning  as  a  collection  of provisions  and  regulations  made  by  emperors  or  preators.  This  includes  statements  of  opinion  from  legal experts/statesmen, as well as local customs, in addition to laws. Constitution, Rome had considerable influence until the Middle Ages. Where the concept of supreme power (ultimate power) from the Roman emperors, has been incarnated in  the form of  L'Etat General  in  Francis, even the  Roman people's fondness for orda et  unitas has inspired the growth of understanding: "Representative Democracy" and "Nationalism". These two understandings are the forerunner to the emergence of modern constitutionalism.
Keywords: constitution, supreme power, democracy.

## PENDAHULUAN
Dalam  negara  hukum,  hukumlah  yang  memegang  komando  tertinggi  dalam penyelenggaraan  negara,  yang  sesungguhnya  memimpin  dalam  penyelenggaraan  negara adalah  hukum  itu  senduri  sesuai  dengan  prinsif “the  Rule  of  law,  and  not  of  man” yang sejalan dengan pengertian “nomocratie” , yaitu kekuasaan yang djalankan oleh hukum. Dengan bergulirnya  era  reformasi  yang  mengaru  pada  terwujudnya  konsep  negara demokrasi,  yaitu kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat,  keadilan  semakin  menjdi  tujun  yang  ingin segera diwujudkan, mengigat lembaga perwujutan rakyat tidak semuanya  menciptakan keadilan  bagi  masyarakat.
Oleh  karena  itu  konstitusi  di  sepakati  satu-satunya  landasan  untuk  mewujudkan hak  dan  kewajiban  dalam  konteks  daalam  system ketatanegaraan  yang  berlaku.  Sehingga kaidah-kaidah utama konstitusi berfungsi sebagai rujukan  bersama  guna  menata  kehidupan bernegara  secar  adil,  demokratis  dan berkepastian hukum. Sedang  kita  ketahui  pengujian uji  materi (yuducial  review) terhadap  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang pemlihan umum (UU Pemilu) tak kunjung selesai. Padahal, perhelatan pemilu serentak 2019 akan segera berlangsung.
Pasal-  pasal  yang  ada  dalam  UU  kian  gencar  untuk  diajuhkan  judicial  review  ke Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Mulai  dengan  pasal  yang  terkait  ambang  batas  percslonan presiden  dan  wakil  presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold),  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden,  hingga  pasal  yang  mengatur persyaratan  calon  legislatif Dewan  Perwakilaan  Daerah  (DPD).  Sejak  DPD  dibentuk seiring  perubahan  ketiga Konstitusi  Tahun  2001,  prahara  perwakiln  ini  tak  kunjung  usai. Terbukti,  sampai  dengan periode  masa  bakti  2014-2019  ini,  sudah  ada  4  (empat)  putusan Mahkamah  Konstitusi (MK) mengenai DPD. 1
Putusan  Mahkamah  Konstitusu  (MK)  terbaru  mengenai  DPD  yaitu  putusan NOMOR  30/PUU-XVI/2018,  bahkan  telah  membuat  perseteruan  antara  DPD  dengan Mahkamah  Konstitusi  (MK), 2 serta  memberikan  kejutan  kepada  berbagai  kalangan, 3 mulai dari  akademis,  politis,  hingga  peneliti  yang  berkecimpung  dalam  dunia  politik  dan ketatanegaraan.hal  ini  di  kerenakan  bunyi  putusan  tersebut  yang  menyatakan  bahwa pengurus  partai  politik  (parpol)  dilarang  menjdi  anggota  DPD.
Putusan  Mahkmah Konstitusi  (MK)  sangat  kontroversial.  Selain  karena  diputuskan pada  tahun  politik,  juga kerana  berdasarkan data Indonesia parliamentary  center 2017, dari 132  aanggota DPD, 78 diantaranya merupakan anggota  partai dan pengurus parpol. Dengan adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  ini,  memberikan  Implikasi baru  bahwa  pada Pemilu  serentak  2019  pengurus  parpol  tidak  lagi  mencalonkan  diri sevbagai  bakal  calon legislatif  DPD.  Dengan  demikian,  apakah  purusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang melarang  pengurus  parpol  menjadi  anggota  DPD  merupakan kepentingan politik praktis ataukah untuk menegakkan amanah  konstitusi?. Sedangkan  desain  konstitusional  DPD sebagai  organ  konstitusi  lembaga representasi  daerah.  DPD  merupakan  lembaga
1 Empat putusan Mk. 1) putusan Mk Nomor 10/PUU-VI/2008, 2) putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, 3)putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2001, 4) putusan Mk Nomor 30/PUU-XVI/2018
2 https://WWW.cnnindonesia.com/nasional/20187311712-318433/oso-disomasi-gara-gara-sebut-mk- goblok
3 http://news.metrotvnews.com/read/2018/08/02/9101tak-mau-ikut-campur-somasi-mk-ke-oso.
legislatif  yang  membawa  dan  memperjuangakan  aspirasi  dan  kepentingan  daerah dalam  kerangka  kepentingan nasional. Sebagai representasi dari  setiap provensi yang ada di Indonesia, maka anggota DPD  dipilih  melalui  pemilu.
Setiap  provensi  mempuyai  jumlah  perwakilan  yang  sama  dan  berdasarkan pencalonan  perseorangan,  bukan  melalui  partai. 4 Pengaturan  tentang calon  anggota  DPD pertama  kali  dinormakan  dalam  pasal  63  Huruf  b  UU  pemilu  12 Tahun  2003  tentang pemilu  DPR,DPD,DPRD.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  syarat  calon  anggota  DPD  salah satunya  adalah  tidak  menjadi  pengurus  parpol  sekurang-kurangnya empat  tahun  dihitung sampai  dengan  pegajuan  calon.  Namun  pada  tahun  2008,  putusan Mahkamah  Konstitusi (MK)  Nomor  10/PUU-VI/2008  mengubah  aturan  tersebut, Mahkamah  Konstitusi  (MK) menyatahkan  bahwa  anggota  parpol  boleh  turut  serta sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan  dalam  pencalonan  anggota  DPD.  Dengan  demikian,  pengaturan  tentang pengurus  parpol  dilarang  menjadi  anggota  DPD  mengalami  kekosangan  hukum.  Sebagai implikasi  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tersebut,  pada  masa bakti  2014-2019 setidaknya  asa  70  anggota  DPD  berafilasi  dengan  parpol.  Bahkan, delapan anggota DPD selain berafilasi dengan parpol juga sebagi pengurus parpol. 5
Adanya  tata  tertib  baru  ini  mengakibatkan  munculnya  fiksi  di  DPD  setiap  faksi saling  mengiginkan  untuk  merebut  kekuasaan  di  DPD,  terutama  yang  berasal  dari  parpol. Indikasi  kepentingan  politik  di  DPD  dapat  dilihat  ketika  lebih  dari  dua  puluh  anggota DPD masuk  menjadi  pengurus  partai  hanura.
Selain  itu,  pada  periode  sekarang  DPD  dipimpin  oleh  ketua  partai  hanura, Oesman  Sapta  odang  (OSO).  Hal  ini  dapat mengakibatkan  berubahnya  makna  asli dari  perumus  konstitusi.  Pembentukan  DPD  sebagai  representasi  daerah  menjadi representasi  politik,  layaknya  dewan  Perwakilan Rakyat (DPR). 6 Dan saat ini ada beberapa yang  perlu  diketahui  dan  dijelaskan  dari  putusan  MK  NOMOR  30/PUU-XVI/2018,  yaitu Pasal  yang  di  yudicial  review  Pasal  yang  di  uji  matari  adalah  pasal  182  Huruf  l  UU Pemilu.  Pasal  tersebut menjelaskan  bahwa  anggota  yang  DPD  harus  bersedia  untuk  tidak berpraktik  sebagai akuntan  pablik,  advokasi,  notaris,  pejabat  pembuat  akta  tanah,  dan  atau tidak melakukan pekerjaan  penyedian  barang  dan  jasa  yang  berhubungan  dengan  keuangan negara  serta  pekrjaan  lain  yang  dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan  dengan  tugas, wewenng, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan perundang-undanagn.
4 Pasal 22 E ayat (4) UUD 1945
5 http://ipc.or.id/wp-content/upload/2017/04/garis.jpg.
6 https://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/15575
Frasa  “pekerjaan  lain” menimbulkan  multitafsir  dan  ketidakpastian  hukum,  terutama mengenai apakah pengurus parpol  juga  termasuk  di  dalam  Frasa  “pekerjaan  lain”  tersebut. Apalagi  menurut  data pemohon,  78  dari  132  nggota  DPD  adalah  pengurus  parpol. Untuk  mendapatkan kepastian hukum pemohon akhirnya mengajukan yudicial review.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research. Karya tulis ini disusun dengan meneliti  aspek-aspek  teoritis  yang  diambil  dari  buku-buku,  kitab-  kitab,  karya  tulis  ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis dengan menggunakan Pendekatan Yuridis, Pendekatan Syar’i dan pendekatan perbandingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis  Putusan  MK  Nomor  30/PUU-XVI/2018  Tentang  Frasa  “pekerjaan  lain”

## Pada Pasal 182 Huruf l UU Pemilu
Proses  pencalonan  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dalam  Pemilu  2019 mengalami  persoalan  konstitusional  yang  serius  dari  sisi  keabsahan  hukumnya.  Hal  ini dikarenakan  adanya  pertentangan  makna  putusan  yang  dijatuhkan  antara  Mahkamah Konstitusi  dengan  Mahkamah  Agung  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta.  Awalnya pada  23  Juli  2018,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menjatuhkan  Putusan  Nomor  30/PUU- XVI/2018  yang  memberikan  penafsiran  konstitusional  terhadap  syarat pencalonan  anggota DPD.
Dalam  amarnya,  MK  menyatakan  bahwa  frasa  “pekerjaan lain”  yang  tidak  boleh dirangkap  oleh  calon  anggota  DPD  dalam  Pasal  182  huruf  l  UU Pemilu  mencakup  pula pengurus  (fungsionaris)  partai  politik.  Artinya,  para  calon anggota DPD harus melepaskan bajunya  terlebih  dahulu  sebagai  pengurus  partai  politik,  mulai  dari  tingkat  pusat  sampai tingkatan paling rendah. Pertanyaannya, mengapa MK memperluas norma terkait persyaratan bagi  calon anggota  DPD?  Putusan  ini  tidak  terlepas  dari  pertimbangan  filosofis  dan semangat  konstitusional  dibentuknya  DPD  sebagai  representasi  daerah.  Pada  faktanya, sebanyak 70 dari  132  anggota  DPD  (53%)  periode  2014-2019  telah  menjadi  anggota  partai politik dengan  sebagian  di  antaranya  menjadi  pengurus  aktif  di  tingkat  pusat.  Akibatnya, telah terjadi perwakilan ganda (double representation) dari representasi partai politik (political
representation) yang  seharusnya  telah  terwakili  di  dalam  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR).
Sementara  itu,  fungsi  DPD  sebagai  representasi  daerah (regional  representation) sesuai  desain  ketatanegaraan  pasca  amendemen  UUD  1945  menjadi  semakin  tereduksi. Apabila  fungsi  representasi  dalam  lembaga  perwakilan  di  Indonesia  tidak  segera dikembalikan  pada  koridor  konstitusionalnya,  maka  maka  besar  kemungkinan  di  masa mendatang  fungsi  ini  akan  tercampur  aduk  yang  berakibat  pada  tidak  efektifnya  peran dan fungsi lembaga perwakilan dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Menindaklanjuti  Putusan MK  tersebut,  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) mengeluarkan  Peraturan  KPU  Nomor 26  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  14  Tahun  2018  tentang  Pencalonan Perseorangan  Peserta  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (PKPU  Nomor 26 Tahun 2018) bertanggal 9 Agustus 2018.  Peraturan  ini  mengubah  ketentuan  dalam  pencalonan  perseorangan  peserta  Pemilu anggota DPD sebagaimana Putusan MK. Sampai  dengan  tahapan  ini,  proses  pencalonan anggota  DPD  belum  menemui permasalahan konstitusional.

## 1. Keberlakuan Surut Putusan
KPU  mulai  menjadi  gamang  ketika  Mahkamah  Agung  (MA)  menjatuhkan Putusan  Nomor  65  P/HUM/2018  bertanggal  25  Oktober  2018  mengenai  uji  materiil terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa ketentuan persyaratan pencalonan anggota DPD yang telah diubah berdasarkan Pasal 60A PKPU  Nomor 26 Tahun 2018 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum  sepanjang  tidak  diberlakukan  surut  terhadap  peserta  Pemilu  anggota  DPD  yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaran Pemilu berdasarkan PKPU Nomor  7  Tahun  2017.  Dalam  pertimbangan  hukumnya,  MA  menyatakan  Pasal  60A PKPU  Nomor  26 Tahun  2018  tidak  mengikuti  prinsip  Putusan  MK  yang  berlaku prospektif  ke  depan, sehingga  ketentuan  tersebut  dinilai  bertentangan  dengan asas-asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik.
Pertimbangan  Putusan  MA  ini  mengandung multitafsir makna mengenai “tidak diberlakukan  surut” terhadap  PKPU  Nomor  26  Tahun 2018.  Benarkah  PKPU  tersebut memberlakukan  surut  ketentuan  mengenai  persyaratan calon  anggota  DPD?  Untuk menjawab  pertanyaan  ini  maka  perlu  dianalisis  secara kronologis terhadap tahapan
pencalonan  anggota  DPD  untuk  Pemilu  2019 7 Islamiyah  Hasan,  Ahkam  Jayadi, Syamsuddin Radjab EKSISTENSI BAWASLU DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA  LEGISLATIF  DPRD  TAHUN  2019  DARI  PERSPEKTIF  UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017.
Oleh  karenanya,  menjadi  tidak  tepat  apabila  ada  yang  menyatakan  bahwa  KPU memberlakukan  surut  ketentuannya  dengan  alasan  pada  saat  itu  telah  masuk  tahap pendaftaran  dan  verifikasi  administrasi  syarat  calon  anggota  DPD.  Kondisi  demikian nyatanya  telah  pula  dipertimbangkan  secara  khusus  di  dalam  Putusan  MK,  dengan menegaskan  bahwa  bakal  calon  anggota  DPD  yang  kebetulan  merupakan  partai  politik dan  terkena  dampak  oleh  Putusan  MK, maka tetap  harus  diberikan  kesempatan  sebagai calon  anggota  DPD  tersebut  sepanjang  telah  menyatakan  mengundurkan  diri  dari kepengurusan  Partai  Politik.
Dengan  sifat  putusannya  yang  erga  omnes,  maka  Putusan MK  harus  dijalankan oleh  seluruh  pihak  dan  lembaga  negara,  termasuk  penyelenggara Pemilu dan lembaga peradilan. Dalam  beberapa  perkara  pengujian  undang-undang,  MK  juga  pernah mengeluarkan  putusan  yang  mengubah  persyaratan  dalam  Pemilu,  meskipun  tahapan, program,  dan  jadwal  penyelenggaran  Pemilunya  telah  berjalan.  Kesemuanya  itu dijalankan  tanpa  ada  permasalahan  soal  keberlakuan  surut  Putusan  MK.  Misalnya mengenai persyaratan dan verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu dan persyaratan bagi pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil  Presiden.
Seandainya pun MK menunda keberlakuan  putusannya,  pertimbangan  hukumnya pasti  akan  menyatakan  secara  tegas, seperti  pada  saat  menunda  keberlakuan  Putusan MK  untuk  penyelenggaraan  Pemilu  serentak  yang  diputus  pada  2014,  namun pemberlakuannya baru akan dimulai pada 2019 dan seterusnya.

## 2. Qua Vadis Putusan PTUN
Tak lama berselang dari keluarnya Putusan MA,  Pengadilan Tata Usaha  Negara (PTUN)  Jakarta  juga  mengeluarkan  Putusan  Nomor  242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018 yang berkontradiksi dengan Putusan MK. Masih dalam kasus yang sama dan serupa dengan isi Putusan MA, PTUN Jakarta memaknai Putusan MK dan PKPU  Nomor  26  Tahun  2018  hanya  berlaku  untuk  proses  Pemilu  Anggota  DPD selanjutnya,  yaitu  setelah  Pemilu  2019  (hlm.  80).  Sehingga,  PTUN  Jakarta dalam salah
7 Islamiyah  Hasan,  Ahkam  Jayadi,  Syamsuddin  Radjab  EKSISTENSI  BAWASLU  DALAM PEMILIHAN  UMUM  CALON  ANGGOTA  LEGISLATIF  DPRD  TAHUN  2019  DARI  PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
satu  amarnya  memerintahkan  KPU  untuk  mencabut  Keputusannya  tentang  Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. 8 Putusan  PTUN  ini  jelas bertentangan  dengan  Putusan  MK.  Sebab  secara  tegas dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan, “Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945”.
Sebaliknya, tidak ada satu kalimat pun  di  dalam  Putusan  MK  yang  menyatakan bahwa  Putusan  MK  terkait  dengan persyaratan calon anggota DPD akan diberlakukan setelah Pemilu 2019 atau pada Pemilu 2024. Singkatnya, PTUN Jakarta sangat tidak tepat dalam  menerjemahkan  Putusan  MK, bahkan terkesan bertolak belakang. Dalam  kondisi seperti ini, sejatinya KPU berpegang teguh pada lembaga dan putusan pengadilan  yang memiliki  otoritas  lebih  tinggi  dalam  menafsirkan  konstitusionalitas Undang-Undang, yaitu  Mahkamah  Konstitusi.  Mengabaikan  Putusan  MK  secara  sadar berarti  merupakan bentuk  pembangkangan  terhadap  UUD  1945  dan  UU  Pemilu  yang telah ditafsirkan secara konstitusional oleh MK.

## 3. Pengujian Satu Atap
Pertentangan putusan dalam isu Pemilu seperti ini bukanlah kali pertama terjadi. Pada  2009,  MA  pernah  mengeluarkan  Putusan  Nomor  15  P/HUM/2009  bertanggal  18 Juni  2009  yang  berbeda  dengan  Putusan  MK  terkait  dengan  cara  penghitungan  tahap kedua  untuk  kursi  DPR.  Akibat  perbedaan  tersebut,  sekitar  66  kursi  di  DPR  RI  dapat “mendadak”  beralih  hanya  ke  partai-partai  besar.  Untuk  mengembalikan  hasil  Pemilu kepada aturan sesungguhnya, para penggiat Pemilu kembali menguji UU Pemilu (2008) ke  MK.  Dalam  Putusan  Nomor  110-111-112-113/PUU-VII/2009  bertanggal  7  Agustus 2009,  MK  menafsirkan  kembali  cara  penghitungan  tahap  kedua  yang  benar  sekaligus menyatakan, “maka dengan sendirinya semua isi peraturan atau putusan pengadilan yang tidak  sesuai  dengan  putusan  ini  menjadi  tidak  berlaku  karena  kehilangan  dasar pijakannya” Jauh  sebelumnya,  pada  saat  proses  amendemen  UUD  1945,  potensi  akan adanya pertentangan  putusan  MK  dan  MA  seperti  ini  sudah  diprediksi  oleh  sebagian anggota MPR  yang  terlibat  dalam  proses  perubahan  dan  Tim  Ahli  yang  dibentuk. Mereka berpendapat  agar  pengujian  terhadap  seluruh  peraturan  perundang-undangan dilakukan oleh  MK  agar  terjadi  konsistensi  terhadap  putusan  yang  dikeluarkan.  Adanya
8 Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(1), 63-79.
dualisme sistem pengujian peraturan perundang-undangan seperti saat ini, yaitu pengujian undang-  undang  terhadap  UUD  1945  di  MK  dan  pengujian  peraturan  di  bawah  UU terhadap  UU  di  MA,  pada  akhirnya  menjadi  rentan  terhadap  terjadinya  pertentangan putusan.

## B. DPD dan Putusan Mahkamah Konstitisi
Aturan  yang  berkaitan  dengan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  kembali  diuji materinya  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  MK  memutus  permohonan  pengujian  undang- undang (judicial review) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada 23  Juli  lalu.  Putusan  MK  dengan  Nomor:  30/PUU/XVI/2018  mengabulkan permohonan pemohon  yaitu  Muhammad  Hafidz  untuk  seluruhnya.  MK  dalam   putusannya menegaskan  bahwa  frasa  "pekerjaan  lain"  dalam  Pasal  182  huruf  i  UU  Pemilu bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik (parpol). 9 Putusan  MK  tersebut  berdampak  pada  larangan  pencalonan  anggota  DPD  dari unsur  pengurus  parpol.  Jadi,  DPD  tidak  boleh  diisi  oleh  pengurus  parpol.  "Pengurus parpol"  dalam  putusan  ini  adalah  pengurus  mulai  dari  tingkat  pusat  sampai  tingkat  paling rendah  sesuai  dengan  struktur  organisasi  parpol  yang  bersangkutan.  MK  mengakui  bahwa Pasal  182  huruf  i  UU  Pemilu  memang  tidak  secara  tegas  melarang  pengurus  parpol mencalonkan  diri  menjadi  calon  anggota  DPD.  Padahal  sikap  MK  berdasarkan  putusan- putusan  sebelumnya  selalu  menegaskan  bahwa  calon  anggota  DPD  tidak  boleh  berasal dari anggota  parpol.  Sehingga,  secara  otomatis  pasal  tersebut  bertentangan  dengan  UUD  1945 apabila  tidak  dimaknai  melarang  pengurus  parpol  mencalonkan  diri  menjadi anggota DPD. 10

## 1. Mencegah Distorsi
Pertimbangan  MK  mengabulkan  permohonan  pemohon  dalam  judicial  review ini  yaitu  pertama,  DPD  merupakan  wujud  representasi  daerah.  Pembentukan  DPD dilandasi  oleh  pemikiran  untuk  lebih  mengakomodasi  aspirasi  daerah  dan mengikutsertakannya  dalam  pengambilan  keputusan-keputusan  politik  di  tingkat nasional  terutama  yang  langsung  berkaitan  dengan  kepentingan  daerah.  Pertimbangan kedua,  mencegah  terjadinya  distorsi  politik  berupa  lahirnya perwakilan ganda (double representation) parpol  dalam  pengambilan  keputusan,  lebih-lebih  keputusan  politik
9 News.detik.com/kolom/4142559/dpd-dan-putusan-mk
10 Muh. Aswin , Jumadi, Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar
penting seperti perubahan UUD 1945. Pasal 2 ayat (1)  UUD  1945  menyatakan  bahwa Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.

## 2. Desain Konstitusional
Desain  Konstitusional  DPD  yang  telah  dibangun  oleh  MK  dalam  beberapa putusannya yang harus dijadikan landasan dalam menjalankan sistem ketatanegaraan khususnya lembaga yang mewakili daerah tersebut yaitu; pertama, DPD merupakan  representasi  daerah  yang  memperjuangkan  aspirasi  dan kepentingan daerah  dalam  kerangka  nasional,  sebagai "cheks  and  balances" terhadap  DPR  yang merupakan  representasi  politik  dalam  kerangka  nasional. Kedua,  keberadaan  DPD dan  DPR  yang  seluruh  anggotanya  menjadi  anggota  MPR  bukan  menganut  sistem perwakilan bikameral melainkan sistem perwakilan khas Indonesia. 11
Ketiga,  meskipun  kewenangan  DPD  terbatas,  namun  semuanya  berorientasi kepada  kepentingan  daerah  yang  harus  diperjuangkan  secara  nasional  berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah. Keempat, anggota DPD dipilih  melalui  pemilu  berdasarkan  pencalonan  perseorangan,  bukan  melalui  parpol peserta  pemilu.  Kelima,  keberadaan  DPD  tidak  dapat  dipisahkan  dari  adanya  Utusan Daerah  sebagai  salah  satu  unsur  MPR  yang  terdiri  dari  perwakilan  politik  (political representation)  dan  perwakilan  daerah  (territorial  representation). Keenam,  DPR  dan DPD  memiliki  banyak  perbedaan  yang  fundamental  sebagai suatu  badan  perwakilan. Kesimpulan  MK  yang  memutus  bahwa  DPD  tidak  boleh  diisi oleh  pengurus  parpol koheren  dengan  putusan  dan  desain  konstitusional  yang  telah dibangun dalam putusan- putusannya terdahulu. Sehingga, MK terbukti konsisten sebagai sebagai  pengawal  dan satu-satunya  penafsir  konstitusi (the  guardian  and  the  sole  interpreter  of  the constitution).

## C. Lima Poin Dari Putusan MK NO 30/PUU-XVI/2018
Ini merupakan putusan atas permohonan uji materi Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terhadap  UUD  1945  ke  Mahkamah Konstitusi (MK). 12
1. Frasa "Pekerjaan Lain"
11 Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(1), 63-79.
12 nasional.kompas.com/read/2018/07/24/08553721/5-poin-penting-dari-putusan-mk-larang-pengurus- parpol-jadi-anggota-dpd
Hafidz  mengajuan  permohonan  uji  materi  Pasal  182  huruf  l  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni frasa "pekerjaan lain." Pasal 182 sendiri  menjelaskan  tentang  persyaratan  perseorangan  untuk  menjadi  calon anggota DPD.  Pasal  182  huruf  l  berbunyi,  "bersedia  untuk  tidak  berpraktik  sebagai  akuntan publik,  advokat,  notaris,  pejabat  pembuat  akta  tanah,  dan/atau  tidak melakukan pekerjaan  penyedia  barang  dan  jasa  yang  berhubungan  dengan  keuangan negara  serta pekerjaan  lain  yang  dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan  dengan tugas,  wewenang, dan  hak  sebagai  anggota  DPD  sesuai  ketentuan  perundang- undangan.

## 2. Mayoritas dari Parpol
Dalam permohonannya, Hafidz yang peserta Pemilu 2014 untuk DPD dari calon perseorangan  dan  hendak  kembali  maju  pada  Pemilu  2019,  melampirkan  data mengenai profil anggota DPD.

## 3. Benturan Kepentingan
Hafidz  melalui  permohonannya  menyatakan,  apabila  anggota  DPD  berasal  dari parpol, maka akan ada benturan kepentingan. Anggota DPD yang bersangkutan bisa saja lebih  mengutamakan  kepentingan  parpol  tempat  ia  bernaung.  MK  sendiri berpandangan,  pelarangan  pengurus  parpol  sebagai  anggota  DPD  untuk  menghindari adanya distorsi politik.

## 4. Konsistensi MK
MK menyatakan konsistensinya untuk melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD.  MK  pun  sebelumnya  telah  menerbitkan  putusan  pula  terkait  keanggotaan  DPD, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.

## 5. Mundur dari partai
MK  menyatakan,  ada  kemungkinan  pengurus  parpol  terdampak  keputusan tersebut.  Terkait  hal  ini,  MK  menyatakan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dapat memberikan  kesempatan  bagi  pengurus  parpol  untuk  mengundurkan  diri  dari keanggotaannya di partai.
D. Dampak Dari Hasil Putusan MK NO 30/PUU-XVI/2018 Terhadap Pengurus Parpol
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menegaskan  Calon  Anggota  DPD  yang  akan  berlaga di Pemilu  2019  dilarang  dari  Partai  Politik (Parpol).  Putusan  MK  itu  juga  bisa  dijadikan KPU sebagai dasar hukum untuk mencoret calon anggota DPD yang berasal dari parpol. Penegasan itu  dilakukan  karena  ada  simpang  siur  informasi  di  masyarakat  mengenai      putusan tersebut. Ada yang mengatakan putusan MK dengan nomor 30/PUU-XVI/2018 berlaku pada
pemilu 2024, namun menurut MK itu tidak benar. 13 Hal ini melihat tanggal pembacaan putusan pada 23 Juli 2018. "Bahwa  sesuai  dengan  Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  8 Tahun  2011,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno. Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  Pasal 24  ayat  (2)  UUD  1945  bahwa:  ”Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi”, dengan demikian jelas bahwa sekarang  Indonesia  sudah  memiliki  lembaga  peradilan  konstitusi  dalam  rangka  untuk mencegah  tindakan  yang  sewenang- wenang ataupun penyalahgunaan wewenang dari aparat pemerintah  yang  berujung  pada  pencapaian  keadilan  bagi  masyarakat  melalui  pemenuhan hak-hak konstitusi masyarakat. Istilah  konstitusi  berasal  dari “constituer” (bahasa  Perancis) yang  berarti  membentuk.  Kini  yang  dibentuk  ialah  suatu  negara,  maka  konstitusi mengandung  permulaan  dari segala peraturan mengenai suatu negara. 14

## KESIMPULAN
Untuk  mengahiri  pembahasan  ini,  berasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang telah  di  uraikan  diatas,  adapun  beberapa  pokok  penting  yang  penulis  dapat simpulkan sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait frasa pekerjaan lain dalam pasal 182 huruf I UU pemilu yang berbunyi, "bersedia untuk tidak  berpraktik  sebagai  akuntan  publik,  advokat,  notaris,  pejabat  pembuat  akta  tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan  negara  serta  pekerjaan  lain  yang  dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan dengan  tugas,  wewenang,  dan  hak  sebagai  anggota  DPD  sesuai  ketentuan  perundang- undangan."  Dalam  frasa  tersebut  tidak  dijelaskan  secara  rinci  apakah  pengurus  parpol diperbolehkan  mendaftar  sebagai  calon  anggota  DPD.  Jika  pengurus  parpol  diizinkan mendaftar  sebagai  calon  anggota  DPD,  maka  ini  dipandang  bakal  merugikan  calon perseorangan.  Sehingga  putusan  MK  Nomor  30/PUU-XVI/2018  tentang  larangan pengurus  parpol maju  sebagai  bakal  calon  anggota  DPD  karena  bertentangan  dengan fungsi  dan  tugas dari anggota DPD.
13 Jazim Hamidi.Teori dan Hukum konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1999,hlm.109
14 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian rakyat, Jakarta, 1989, hal 10
2. Akibat hukum dari putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Frasa pekerjaan lain, menegaskan Calon Anggota DPD yang akan berlaga di Pemilu 2019 dilarang dari Partai Politik  (Parpol).  Putusan  MK  itu  juga  bisa  dijadikan  KPU  sebagai  dasar  hukum  untuk mencoret  calon  anggota  DPD  yang  berasal  dari  parpol.  Penegasan itu  dilakukan  karena ada  simpang  siur  informasi  di  masyarakat  mengenai  putusan  tersebut.  Ada  yang mengatakan  putusan  MK  dengan  nomor 30/PUU-XVI/2018  berlaku  pada  pemilu  2024, namun  menurut  MK  itu  tidak  benar.  Bahwa  sesuai  dengan  Pasal  47  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno. Sehingga kita dapat ketAhui calon anggota DPD yang masih menjabat atau pengurus parpol harus mencabut jabatannya kalau masih mau berparstisipasi dalam pemilihan DPD.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Sukardja,  Hukum  Tata  Negara  &  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam  Prespektif
Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Astim  Riyanto.  Teori  Konstitus,  Ctk.  Kedua,  Yayasan  Pembangunan  Indonesia (Yapemdo), Bandung, 2000.
Dahlan  Thalib,  Jasim  Hamidi,  Ni’matul  Huda,  Teori  dan  Hukum  Konstitusi,Jakarta, Fajar Interpratama, 2001
Green  Mind  Community.  Teori  Dan  Politik  Hukum  Tata  negara,  Ctk.  Pertama,Total Media, Yogyakarta, 2009
Hj. Ni’matul huda. Teori Hukum Konstitusi, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,1999
I  Dewa  Gede  Atmaja,  Suko  Wiyono,  Sudarsono,  Teori  Konstitusi  Dan  Konsep  Negara Hukum, Malang, Setara Press, 2015.
Islamiyah  Hasan,  Ahkam  Jayadi,  Syamsuddin  Radjab  EKSISTENSI  BAWASLU  DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD TAHUN 2019 DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
Jazim Hamidi. Teori dan Hukum konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1999
Jimly Assiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta, Yasrif Watanpone,2005).
Kelompok  DPD  Di  MPR  RI,  Indra  J.  Piliang,  Bivitri  Susanti,  Untuk  Apa  DPD  RI,  Jakarta, 2006
Lembaga  Negara  Masa  Transisi  Menuju  Demokrasi,  Ctk.  Pertama  ,  UII  Press,Yogyakarta, 2007.
Lusia  Indrastuti  dan  Susanto  Polamolo,  Hukum  Tata  Negara  Dan  Reformasi  Konstitusi di  Indonesia  Refleksi  Proses  Dan  Prospek  Di  Persimpangan,Cetakan  Pertama,  Total Media, Yogyakarta, 2013.
Hamsir, H., Nurlaelah, N., Jayadi, A., & Fuady, M. I. N. (2022). Perceptions of Prospective Advocates Attaining Legal Education During the Covid-19 Pandemic. Academic Journal Of Interdisciplinary Studies , 11 (6), 103-115.
Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Nasir, A., Yunianto, A., & Akbar, R. (2022). Human Rights in  Compliance  of  Health  Services  For  Accidents  Relating  to  Covid-19  Women's Prison. NeuroQuantology , 20 (11), 5133-5140.
Fuady,  M.  I.  N.  (2022).  Pengaruh  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Pelaku  Tindak  Kriminal  di Kabupaten Gowa.
Mariam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Grenmedia Pustaka, 2008)
Ni’matul  Huda,  Politik  Ketatanegaraan  Indonesia  Kajian  Terhadap  DinamikaPerubahan UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, Permata Aksara, Jakarta,2014.
Patrialis  Akbar,  Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD  NRI  Tahun  1945,Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian  Hukum.  Catatan  ke  tujuh  (Jakarta:  Kencan,2011).
Prof.  Dr.  H.  Dahlan  Thalib,  S.H,  M.Si,  Teori  dan  Hukum  Konstitusi,  PT  Raja  Grafindo Persaa, Jakarta, 1999.
Prof.  Dr.  H.  Dahlan  Thalib,  S.H,  M.Si,  Teori  dan  Hukum  Konstitusi,  PT  Raja  Grafindo Persaa, Jakarta, 1999.
Sulistyowati  Irianto  dan  Shidarta  (editor),  Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasidan Refleksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(1), 63- 79.
Tim  Penyusun  Buku  Pedoman  Penulisan  Tugas  Akhir,  Buku  Panduan  Penulisan  Tugas Akhir Mahasiswa, Ctk Pertama, UII press, Yogyakarta, 2012.
Tim  Penyusun  Buku  Pedoman  Penulisan  Tugas  Akhir,  Buku  Panduan  PenulisanTugas Akhir Mahasiswa, Ctk Pertama, UII press, Yogyakarta, 2012.
Titik  Triwulan  Tutik.  Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945, Ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta,2015.
Titik  Triwulan  Tutik.  Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945, Ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian rakyat, Jakarta, 1989 Zaini  Dahlan,  Qur‟an  karim  dan  terjemahan  artinya  surah  Asy-Syuura  Ayat  38,Cetakan kesembilan, UII Press, Yogyakarta 2010.
Zanuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Catatan Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika,2011)