## Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Jaminan Kebendaan Dari Debitor Pailit yang Berasal Dari PKPU
Angga Yuristian anggayuristian693@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations can occur to a company due to the inability to pay debts. PT. Baggai Jaya expedition in this study had debts that were past due and could be collected, so one of its creditors filed a PKPU legal action to obtain certainty regarding the payment of its receivables. The failure to achieve peace in the PKPU resulted in the debtor being automatically declared bankrupt by the Commercial Court. In this case, the separatist creditor cannot carry out the execution of the debtor's guarantee and must wait for the process of managing and settling the debtor's bankrupt assets. Based on this description, the author is interested in studying the authority of separatist creditors in executing guarantees in the event of bankruptcy originating from PKPU. The author uses a normative juridical research method and the results show that separatist creditors should have the right to carry out automatic executions if the debtor does not pay his debts past the time limit given in accordance with the agreement. So that the authority to execute separatist creditors means that it appears automatically when insolvency occurs, namely when the debtor is declared bankrupt.
Keywords: Authority; Separatist Creditors; Bankruptcy; Suspension of Debt Payment Obligations; Execution.

## Abstrak
Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat terjadi kepada suatu perusahaan akibat ketidakmampuan untuk membayar utang. PT. Ekspedisi Baggai Jaya pada penelitian ini memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga salah satu kreditornya mengajukan upaya hukum PKPU untuk mendapatkan kepastian mengenai pembayaran piutangnya. Tidak tercapainya perdamaian pada PKPU mengakibatkan debitor secara otomatis dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Pada kasus ini, kreditor separatis tidak dapat melaksanakan eksekusi atas jaminan debitor dan harus menunggu proses pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kewenangan kreditor separatis dalam melakukan eksekusi jaminan saat terjadi pailit yang berasal dari PKPU. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor separatis seharusnya memiliki hak untuk melakukan eksekusi secara otomatis apabila debitor tidak membayar utangnya melewati batas waktu yang diberikan sesuai dengan perjanjian. Sehingga wewenang untuk melakukan eksekusi kreditor separatis berarti muncul secara otomatis saat terjadi insolvensi yaitu saat debitor dinyatakan pailit.
Kata Kunci: Kewenangan; Kreditor Separatis; Pailit; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Eksekusi.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022 Jurist-Diction. 2022; 2051-2068
How to cite: Angga Yuristian, ‘Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Jaminan Kebendaan Dari Debitor Pailit yang Berasal Dari PKPU’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40066
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 2052 Angga Yuristian: Hak Kreditor Separatis...

## Pendahuluan
Kegiatan usaha pada suatu perusahaan membutuhkan pinjaman, pinjaman juga memegang peranan penting karena pinjaman tersebut akan terus ada dan terus tumbuh seiring waktu. Meskipun hampir semua perusahaan mempunyai utang, tapi besaran pinjaman perusahaan tentu berbeda-beda. Setiap perusahaan juga menggunakan pinjamannya tersebut untuk keperluan yang berbeda pula. Jumlah utang yang muncul terjadi karena beberapa faktor, salah satu yang paling umum yaitu untuk mengembangkan bisnis atau usaha di perusahaan tersebut. Perusahaan memiliki kebutuhan yang paling beragam setiap hari. Dalam menghadapi kebutuhan tersebut, sifat manusia pada umumnya selalu ingin memenuhi semua itu. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi tiga jenis: primer, sekunder dan tersier.
Kebutuhan utama adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari manusia, yang harus dipenuhi setiap hari. Kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, mandi, air dan transportasi. Kedua, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang cenderung lebih mewah pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih mahal, seperti rumah dan mobil. Untuk perusahaan pada prinsipnya sama, yaitu kebutuhan primer seperti kebutuhan kertas, listrik, air, bensin, uang makan pegawai. Kemudian, kebutuhan tersier berupa bangunan kantor, kendaraan dinas, elektronik pengontrol ruangan, air conditioner , dan sebagainya. Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.
Kepailitan adalah suatu prosedur di mana seorang debitor yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utang karena debitor tidak mampu membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga. Harta debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.
Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak dengan sukarela melunasi utangnya, maka kreditor akan mengajukan gugatan perdata terhadap kreditr di pengadilan niaga yang bersangkutan dan seluruh harta kekayaan debitor akan dikembalikan kepada debitor. Penghasilan bersih dari penyitaan harta debitor digunakan untuk membayar kreditor. Jika debitor memiliki banyak kreditor dan
harta debitor tidak mencukupi untuk membayar semua kreditor, maka kreditor akan bersaing dengan cara tertentu untuk membayar tagihan mereka. Nanti kreditor mungkin tidak mampu membayar karena harta debitor telah habis. Ini sangat tidak adil dan merugikan.
Undang-undang kepailitan melindungi debitor dengan menyediakan cara untuk melunasi hutang mereka tanpa membayarnya secara penuh, memungkinkan mereka untuk memulihkan bisnis mereka tanpa hutang. Sejak pertengahan tahun 1997, pergeseran mata uang memiliki sejumlah dampak negatif pada perusahaan- perusahaan Indonesia, dan peristiwa-peristiwa ini telah mempengaruhi kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban mereka kepada kreditor, yang mengakibatkan kebangkrutan akhir dari banyak perusahaan Indonesia. Mengakuisisi perusahaan untuk melanjutkan bisnisnya adalah langkah yang selalu diminta oleh debitor dari kreditor. Untuk melakukan ini, pilih cara yang ideal untuk menyelesaikan hutang sehingga Anda tidak hanya dapat menemukan strategi bisnis yang permanen, tetapi juga menyelesaikan penyelesaian hutang tanpa menutup perusahaan debitor.
Pada umumnya kredit diberikan oleh lembaga perbankan, dimana kredit merupakan pelaksana fungsi intermediasi dari perbankan yang merupakan kegiatan konvensional bank. Kredit menurut pasal 1 ayat (11) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, disebutkan sebagai, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Perjanjian utang-piutang atau kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1754 KUHPerdata, yaitu Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam prakteknya, pinjam meminjam dalam bentuk kredit terutama dilakukan oleh individu dan bisnis. Oleh karena itu, kredit tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

## 2054 Angga Yuristian: Hak Kreditor Separatis...
dan kebutuhan individu dan bisnis. Kredit pada hakikatnya merupakan transaksi utang yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam rangka menjalankan usaha.
Kedudukan jaminan kredit dalam pengertian Pasal 1131 KUHPerdata hanya merupakan jaminan umum, dan bentuk pelaksanaan sebagai kewajiban debitor untuk membayar kembali dengan bunga kepada kreditor masih setelah waktu yang diperjanjikan. Jika debitor gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi hukum utangnya, maka posisi kreditor terancam dari kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, jika ternyata debitor tidak mampu membayar utangnya, diperlukan perlindungan hukum yang bersifat forward looking terhadap kreditor. Apalagi ternyata utang debitor tidak hanya terletak pada kreditornya saja, tetapi juga pada banyak kreditor. Tentu saja menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata, “Jika penghasilan dari penjualan debitor dibagi, maka harta debitor menjadi jaminan bersama dari kreditor, sehingga kedudukan kreditor pemegang akad pinjaman Sangat rentan, tergantung pada saldo klaim masing-masing kreditor. Jaminan ini berlaku bagi semua kreditor dan berlaku asas persamaan kreditor bahwa kedudukan para kreditor adalah sama, yang pembagiannya didasarkan pada keseimbangan proporsional berdasarkan asas Pari Pasu Prolata Parte .
Pada perkara PT Bank Multiarta Sentosa adalah kreditor separatis terhadap PT, Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa berdasarkan perjanjian kredit. Untuk menjamin perjanjian kredit tersebut, Femmy Uppy Soegijantho menjaminkan hartanya yakni tanah seluas 10861 m 2 (berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 245/Kelurahan Tambah Sarioso) dan bersedia membebankan hak tanggungan atas utang dari PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa, berdasarkan SKMHT Akta No. 138 tanggal 27 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris serta Hak Tanggungan juga telah terdaftar berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4693/2016) yang apabila gagal melakukan pembayaran utang sesuai yang telah disepakati (wanprestasi).
Pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.25/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 19 Mei 2020, PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU). Berdasarkan piutang tetap tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Victor Sandi Quartia, S.H. selaku pengurus dan ditunjuk dalam PKPU PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa berdasarkan Putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Surabaya No.25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, PT Bank Multiarta Sentosa diklasifikasikan sebagai Kreditor Separatis.
Sesuai jadwal rapat Kreditor yang telah ditetapkan Hakim Pengawas, dilaksanakan rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diajukan Debitor pada tanggal 24 Agustus 2020. Hasil rapat tersebut menunjukkan rencana perdamaian dinyatakan ditolak atau tidak diterima oleh Kreditor. Sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.25/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Surabaya tanggal 27 Agustus 2020, PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa telah dinyatakan Pailit. Penelitian ini akan merujuk kepada putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. Tertanggal 18 Mei 2020, yaitu antara CV. Krisna Fara Jaya yang berkedudukan di Jalan Teluk Nibung Barat 8/42-A Kota Surabaya sebagai Pemohon PKPU terhadap PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Perak Barat No. 231- 233, Surabaya sebagai Termohon PKPU. Permohonan ini diajukan pada tanggal 20 Mei 2020, PT. Ekspedisi Bangggai Jaya Perkasa dinyatakan berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian tanggal 24 Agustus 2020, rencana perdamaian yang diajukan tidak diterima oleh Kreditor (tidak memenuhi syarat Pasal 282 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). 1
Dalam putusan ini tidak terjadi adanya perdamaian antara CV. Krisna Fara Jaya dengan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa, maka dapat disimpulkan PT.
1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) pasal 282 ayat (1).

## 2056 Angga Yuristian: Hak Kreditor Separatis...
Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa dinyatakan pailit dan akibat dari putusan itu harta kekayaan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa yang merupakan harta pailit demi hukum dalam keadaan Insolvesi sejak hari itu diputuskannya pailit. Insolvensi secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivanya lebih kecil dari pasivanya. Insolvensi terjadi bila dalam kepailitan tidak ditawarkan akur/perdamaian atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui. 2 Menurut Prof Sutan Remy disebutkan bahwa suatu perusahaan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven atau pailit adalah  Insolvensi terjadi apabila debitor tidak dapat melunasi semua utangnya dan keadaan dimana debitor yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya. 3 Bahwa dalam kasus yang telah diuraikan, ketentuan status insolvensi dari harta pailit debitor dinyatakan pailit terjadi demi hukum terhitung sejak putusan pailit tersebut, oleh karena kepailitan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa yang bermula dari PKPU yang proposal perdamaiannya ditolak oleh para kreditor itu tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian lagi dalam kepailitan, dan suatu keadaan insolvensi dalam kepailitan terjadi jika tidak ada lagi perdamaian.

## Metode Penelitian
Penulis menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan:
a. pendekatan perundang-undangan ( statute approach );
b. Pendekatan Konseptual ( conceptual approach );
c. Pendekatan Kasus ( Case Approach );

## Eksekusi Benda Jaminan Oleh Kreditor Separatis Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Keditor separatis sebagai kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan yaitu pemegang gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek atau hak agunan
2 Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum, Hukum Kepailitan (UMM Press Malang 2007).[149].
3 Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, Hukum Kepailitan – Sejarah, Asas, dan Teori (Ken- cana 2018).[156].
atas kebendaan lainnya. Berdasarkan peraturan perundangan, maka dapat dijelaskan keududukan kreditor separatis adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan untuk didahulukan
Kedudukan untuk didahulukan ini bagi kreditor separatis adalah memberikan hak didahulukan dalam pelunasan piutang daripada kreditor-kreditor lainnya. Padal 1133 KUHPerdata memberikan hak istimewa untuk didahulukan dalam hal pemegang jaminan gadai dan hipotek. Berdasarkan undang-undang diberikan kepada seorang yang berpiutang sehingga menyebabkan tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal dimana oleh undang-undang ditentukan. Berdasarkan pasal 59 ayat 2 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud di dalam pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.Pasal tersebut cukup menunjukkan bahwa walaupun eksekusi dilakukan oleh kurator, tetapi tidak mengurangi hak kreditor separatis, yakni untuk didahulukan daripada kreditor lain dan mendapat pelunasan penuh atas piutangnya. Kreditor separatis tetap berhak untuk mendapatkan haknya secara penuh dari hasil penjualan jaminan utang yang dilakukan oleh kurator.

## 2. Kedudukan untuk dipisahkan
Dikatakan separatis yang berkonotasi “pemisahan” dimana kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya dan objek jaminannya juga dipisahkan dari harta pailit. Adapun arti dari kedudukan untuk dipisahkan adalah mengenai palaksanaan hak eksekutorial atau eksekusi jaminan utang. Kedudukan kreditor separatis terdapat dalam pasal 55 ayat 1 UU Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat

## Angga Yuristian: Hak Kreditor Separatis...
mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa jaminan kebendaan kreditor separatis terpisah dari harta benda debitor. Artinya, tidak dalam penguasaan wali amanat dan dapat dilakukan oleh kreditor separatis melalui penjualan umum. Namun dalam kenyataannya, hak pemberlakuan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah masa penangguhan 90 hari berdasarkan Pasal 56 (1) UU Kepailitan telah berakhir dan kewajiban pembayaran ditunda. Pembekuan hak penegakan dapat diakhiri lebih awal atau pada saat permulaan pailit. Dari penjelasan di atas, piutang dipisahkan dari harta pailit karena tuntutan kreditor khusus didahulukan dari pada kreditor lainnya dan piutang kreditor khusus dijamin dengan hak jaminan yang ada padanya. Dalam hal ini, berdasarkan posisi ini, kreditor separatis dapat secara mandiri melakukan penjaminan utang dan membayar kembali harga jual.
Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, undang-undang tersebut mengatur prinsip  perdamaian  tunggal.  Prinsip  perdamaian  tunggal  ini  terefleksi  dalam pasal 289 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan yakni para pihak hanya diperbolehkan sekalu untuk mengajukan rencana perdamaian. Namun, jika rencana perdamaian ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Sebab, setelah rencana perdamaian tersebut ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga dan debitor langsung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Berdasarkan prinsip perdamaian tunggal tercermin dalam ketentuan pasal 292
UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana dalam pasal tersebut menyatakan apabila telah ditolak perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kemudian debitor dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan tersebut tidak diperbolehkan lagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian.
Akibat hukum para kreditor menolak rencana perdamaian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat terjadi perubahan proses hukum, yang
sebelumnya ditempuh dengan jalan damai berdasarkan proses PKPU berubah menjadi menggunakan proses yang berlaku dalam ketentuan kepailitan. Berdasarkan pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kapilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatakan bahwa putusan pernyataan pailit atas penolakan suatu perdamaian akan mengakibatkan debitor PKPU tidak dapat mengajukan perdamaian lagi dan karenanya harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.
Pada putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi atau keadaan tidak mampu membayar dan terhadap putusan tersebut tidak terbuka upaya hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 285 ayat 4, dimana dinyatakan bahwa “ Ketentuan sebagaiman dimaksut dalam pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian”. Kemudian ditegaskan pada putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang diajukan debitor dimana pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 inkonstitusional bersyarat hal ini terkait upaya hukum setelah PKPU dimana pada Undang Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan jalan lain apabila PKPU tidak tercapai meskipun debitor dianggap  lebih  mengetahui  kemampuan  finansialnya.  Ketentuan  pasal  tersebut memang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, akan tetapi pada amar putusan majelis hakim menyatakan bahwa ketidakpastian dalam pasal tersebut tidak boleh dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Sehingga pada penelitian ini majelis hakim yang menawarkan adanya perdamaian setelah adanya putusan pailit akibat tidak tercapainya PKPU merupakan tindakan yang tidak tepat karena setelah PKPU tidak tercapai maka debitor secara otomatis dinyatakan pailit dan dalam keadaan insolvensi yang mengakibatkan kreditor separatis dapat langsung melakukan eksekusi jaminan kebendaannya tanpa harus menunggu.

## 2060 Angga Yuristian: Hak Kreditor Separatis...

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Jaminan Kebendaan Dari PKPU
Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan Tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan ke pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan suatu aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemerikasaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain dari daripada Tindakan yang berkaitan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. 4 Pengaturan tentang eksekusi selain diatur didalam HIR dan RBg juga diatur didalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang- Undang Fidusia serta Undang-Undang Arbitrase.
Hak kreditor Separatis tersendiri adalah hak menurut undang-undang kreditor untuk menjamin bahwa harta kekayaan dengan kepentingan jaminan tidak termasuk dalam harta pailit. Pemberian hak ini membantu melindungi kreditor dalam hal debitor pailit. Kreditor separatis dapat menggunakan semua hak, termasuk hak untuk menerima insentif kreditor. Hak dimaksud tersebut adalah hak untuk melakukan penjualan. Di dalam hak-hak kreditor separatis terdapat unsur-unsur :
1) Kreditor diberikan hak menurut undang-undang;
2) Hak timbul dari kepentingan keamanan yang penting;
3) Kreditor berhak menjaminkan barang-barang penting;
4) Kreditor lebih diutamakan daripada kreditor pesaing;
5) Debitor dinyatakan pailit;
6) Kreditor tidak terkena pailitnya debitor;
7) Hak gadai bukan merupakan bagian dari harta pailit;
8) Kreditor dapat melakukan penegakan hukum terhadap agunan;
9) Kreditor berhak untuk menjual dan menerima harga jual secara terpisah dari harta pailit;
10) Pengadilan distrik yang berwenang untuk menentukan, menyelidiki, dan memutuskan Pengadilan Niaga. 5
Kreditor separatis memiliki hak yang dapat menjual sendiri barang-barang itu sebagai jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari penjualan. Kreditor separatis mengumpulkan klaim mereka dan sisanya diserahkan kepada kurator
4 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Gramedia 1989).[1]. 5 Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit (LaksBank PRESSindo 2011).[45].
sebagai Boedel atau harta pailit. Di sisi lain, jika pendapatan dari penjualan tidak cukup untuk menutupi kekurangan, maka kreditor dapat mendaftar sebagai kreditor pesaing. Namun, jika ada kreditor istimewa, wali amanat dan kreditor istimewa akan memberi kreditor khusus pendapatan dari penjualan jaminan kepada wali amanat atau kreditor istimewa, dan sejumlah besar klaim istimewa berdasarkan Pasal 60 Ayat 2 dapat meminta untuk diserahkan.
Berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur dimana kreditor pemegang jaminan dapat mengeksekusi benda jaminan seolah- olah tidak terjadi kepailitan. Hal yang demikian juga dinyatakan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun ketentuan tersebut pemberlakuannya sangat kontradiktif dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatakan bahwa “Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.
Penulis dalam hal ini menganggkat kasus PT Bank Multiarta Sentosa, PT Bank Multiarta Sentosa adalah kreditor separatis terhadap PT Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa berdasarkan perjanjian kredit. Untuk menjamin perjanjian kredit tersebut, Femmy Uppy Soegijantho menjaminkan hartanya yakni tanah seluas 10861 m 2
(berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 245/Kelurahan Tambah Sarioso) dan bersedia membebankan hak tanggungan atas utang dari PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa, berdasarkan SKMHT Akta No. 138 tanggal 27 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris serta Hak Tanggungan juga telah terdaftar berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4693/2016) yang apabila gagal melakukan pembayaran utang sesuai yang telah disepkati (wanprestasi). Kemudian, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 19

## 2062 Angga Yuristian: Hak Kreditor Separatis...
Mei 2020, PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan piutang tetap tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Victor Sandi Quartia, S.H. selaku pengurus dan ditunjuk dalam PKPU PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa berdasarkan Putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Surabaya No.25/
Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby,  PT  Bank  Multiarta  Sentosa  diklasifikasikan sebagai Kreditor Separatis.
Sesuai jadwal rapat Kreditor yang telah ditetapkan Hakim Pengawas, dilaksanakan rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diajukan Debitor pada tanggal 24 Agustus 2020. Hasil rapat tersebut menunjukkan rencana perdamaian dinyatakan ditolak atau tidak diterima oleh Kreditor. Sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.25/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 27 Agustus 2020, PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa telah dinyatakan Pailit. Dalam hal ini, ketika debitor mengalami pailit dikarenakan perdamaian ditolak, maka Bank Multiarta Sentosa tidak dapat melakukan Eksekusi. Hakim Pengawas menyatakan akan ditawarkan perdamaian. Namun, apabila perdamaian tidak ada maka kreditor separatis dapat mengeksekusi. Proses seperti ini tidak tepat, karena semestinya begitu pailit masuk insolvensi kemudian Kreditor Separatis dapat mengeksekusi hartanya.
Berdasarkan kasus tersebut penulis menganalisis bahwa maksud dan tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh pemohon PKPU yakni permohonan PKPU yang diajukan pemohon PKPU pada pokoknya agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan untuk memberikan PKPU kepada Termohon PKPU dengan mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan syarat- syarat formil dan syarat materiil permohonan pemohon PKPU. Oleh karena itu, permohonan PKPU diajukan oleh perusahaan yang berbadan hukum, dan nantinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan PKPU ini diajukan oleh Pemohon yang berhak, yang dimaksud dalam hal ini adalah permohonan
PKPU yang ditandatangani oleh Hj. Mustofa selaku Direktur CV. KRISNA FARA JAYA, dalam hal ini pemegang kuasa dari pemohon PKPU tersebut telah terbukti memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan PKPU yang diatur dalam pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa permohonan PKPU harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan ditandatangani oleh pemohonan PKPU dan advokatnya. Berdasarkan bukti yang diajukan di dalam persidangan maka termohon PKPU berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pertimbangan tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang, dalam hal ini diatur pada pasal 222 ayat 3 Jo pasal 2 ayat 1 UU No 37 tahun 2004, persyaratan permohonan PKPU adalah:
1. Termohon memiliki lebih dari satu kreditor;
2. Termohon memiliki utang kepada pemohon yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Terhadap dalil-dalil pemohonan PKPU tersebut, termohon dan kreditor lain PKPU telah mengajukan jawaban masing-masing yang pada pokoknya mendalilkan tersebut. Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat. Hal tersebut akan dipertimbangkan permohonan pemohon PKPU dihubungan dengan bantahan termohon PKPU sebagai berikut,
Tentang Termohon PKPU memiliki lebih dari satu kreditor. Dalam perkara ini pemohon PKPU yakni CV. KRISNA FARA JAYA dan kreditor lain yakni PT Orion Nusantara Energi, dimana perusahaan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan telah dapat membuktikan bahwa termohon PKPU memiliki utang kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Termohon PKPU dalam jawaban menanggapi bahwa termohon PKPU sangat memiliki keinginan untuk melunasi seluruh utangnya kepada pemohon PKPU, namun mengingat bahwa kondisi keuangan termohon PKPU

## 2064 Angga Yuristian: Hak Kreditor Separatis...
saat ini tidak memungkinkan dan belum memiliki kemampuan untuk membayar dan melakukan penyelesaian atas kewajiban pembayaran seluruh utangnya, selain itu perlu diketahui pada saat itu Negara Indonesia sedang mengalami pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga hal tersebut memberikan dampak yang negatif tentunya sangat signifikan terhadap bisnis pengangkutan/ekspedisi termasuk dalam ini termohon PKPU.
Termohon PKPU memiliki keyakinan dan kemampuan untuk melakukan penyelesaian pembayaran utangnya kepada pemohon PKPU dan kreditor lain, jika diberikan waktu dan kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa termohon PKPU mempunyai utang kepada pemohon PKPU (memiliki lebih dari satu kreditor), hal tersebut akan dipertimbangkan dan syarat berikutnya yang harus dipenuhi untuk dikabulkan permohonan PKPU yakni termohon memiliki utang kepada pemohon yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Berdasarkan pasal 3 Akta Perjanjian Jual Beli, tertanggal 6 Juni 2016, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah sepakat bahwa jangka waktu pelunasan berakhir pada tanggal 6 Juni 2019. Namun ternyata, sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembayaran/pelunasan utang tersebut yaitu tanggal 6 Juni 2019, termohon PKPU belum juga melunasi seluruh kewajiban/utangnya tersebut kepada pemohon PKPU. Apabila tidak dilunasinya seluruh kewajiban/pembayaran atas jual beli alat berat termohon PKPU kepada pemohon PKPU sampai dengan telah berakhirnya jangka waktu pembayaran yaitu tanggal 6 Juni 2019, maka termohon PKPU telah lalai dalam pemenuhan kewajiban pembayaran kepada pemohon PKPU dan seluruh utang termohon PKPU kepada pemohon PKPU menjadi jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih.
Dalam hal ini, surat somasi dari kuasa hukum dari CV. Krisna Fara Jaya (pemohon PKPU) yang ditujukan kepada PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa (termohon PKPU) belum memenuhi kewajibannya membayar kepada CV. Krisna Fara Jaya (pemohon PKPU). Sebagaimana yang telah diketahui dalam Akta Perjanjian Jual Beli antara CV. Krisna Fara Jaya (pemohan PKPU) dengan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa (termohon PKPU) yang mana dalam pembayaran yaitu Down Payment (DP) tanggal
6 Juni 2016 setelah invoice diterbitkan. Menurut kuasa hukum PT. Orion Nusantara Energi (kreditor lain) yang ditujukan kepada PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa (termohon PKPU) pada tanggal 28 Oktober 2019, tanggal 20 November 2019, dan 31 Desember 2019 dimana PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa belum memenuhi kewajiban membayar kepada PT. Orion Nusantara Energi.
Dalam hal ini termohon PKPU dalam jawabannya mengakui ketidakmampuan untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu kepada Kreditornya, termohon PKPU telah mengajukan proposal Restrukturisasi ( term sheet ) kepada Kreditor- Kreditor. Bahwa termohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa adalah tanggapan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa (termohoan PKPU) kepada CV. Krisna Fara Jaya (pemohon PKPU), dimana PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa (termohon PKPU) menanggapi pada pokoknya agar dapat memberikan waktu guna mencari solusi untuk dapat menyelesaikan kewajiban.
Berdasarkan surat bukti dari Termohon PKPU tidak ada bukti yang dapat membantah dalill-dalil pemohon PKPU dan Kreditor lain, malahan membenarkan bahwa termohon PKPU mempunyai utang kepada pemohon PKPU dan kreditor lain yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut uraian pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan PKPU dari Pemohon PKPU telah memenuhi ketentuan pasal 222 ayat 3 jo pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga berdasarkan pasal 225 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, PKPU sementara beralasan hukum untuk dikabulkan dan ditentukan segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat untuk menghadap dalam siding yang diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Sehingga menurut uraian putusan diatas, menyatakan bahwa putusan tersebut tidak tepat. Dalam hal ini, semestinya begitu dinyatakan pailit maka sudah terjadi insolvensi. Sehingga kreditor Separatis sudah bisa mengeksekusi, tidak perlu menunggu adanya perdamaian. Dikarenakan pailit dari PKPU tidak ditawarkan perdamaian.

## 2066 Angga Yuristian: Hak Kreditor Separatis...

## Kesimpulan
Penundaan Kewajiban pembayaran Utang adalah upaya perdamaian yang apabila dimohonkan oleh debitor adalah karena debitor menganggap dirinya masih ada kemungkinan akan kemampuan membayar utang kepada kreditornya, dalam pengajuan PKPU debitor menyampaikan pula rencana perdamaian yang jika rencana perdamaian ini ditolak maka akabn berakibat hukum debitor dinyatakan pailit dan berada dalam keadaan insolvensi saat itu juga. Kedudukan kreditor separatis yang dalam kasus ini adalah PT. Bank Multiarta Sentosa memiliki kedudukan sebagai kreditor yang dapat didahulukan pembayaran piutangnya setelah pembayaran biaya perkara, pajak, dan biaya lain yang harus didahulukan menurut undang-undang.
Ketentuan Undang Undang Kepailitan dan PKPU menentukan adanya masa tunggu selama 90 hari bagi kreditor sebelum dapat melakukan eksekusi atas jaminan kebendaanya, akan tetapi dalam hal terjadinya pailit yang terjadi akibat PKPU yang tidak berhasil maka kreditor separatis dapat langsung melakukan eksekusi atas jaminan kebendaannya seolah olah tidak terjadi kepailitan tanpa harus menunggu waktu selama 90 hari. Hak eksekusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Mengenai hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi utang, maka krditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren. Dalam kasus yang diteliti penulism majelis hakim masih menawarkan perdamaian setelah PKPU tidak tercapai dan debitor dinyatakan pailit, padahal dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU ditegaskan tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU yang berarti tidak ada tawaran perdamaian kembali bagi para pihak dan seharusnya PT. Bank Multiarta Sentosa dapat langsung melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan debitornya.

## Daftar Bacaan Buku
Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Hak  Kreditor  Separatis  dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit (LaksBank PRESSindo 2011).
Jono, Hukum Kepailitan (Sinar Grafika 2013).
M. Baschan, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia (Raja Grafindo Persada 2020).
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan (Kencana Prenada Media Group 2008).
Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana 2017).
Munir Fuady, Hukum Pailit (Citra Aditya Bakti 2014).
Nindyo Pramono dan Sutarto , Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Persero Terbatas di Indonesia. (Sinar Grafika 2017).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).
Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum, Hukum Kepailitan (UMM Press 2007).
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, Hukum Kepailitan – Sejarah, Asas, dan Teori,
(Kencana 2018).
Richard Burton Simaputang, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Rineka Cipta 2003).
Zaeni Asyadie, Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksaannya di Indonesia (PT Raja Grafindo Persada 2014).

## Jurnal
Juliantini, N. N., Arjaya, I. M., & Widiati, I. A. P., ‘Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pkpu/2010/Pn.Niaga.Sby)’ (2021) 3 Jurnal Analogi Hukum.
Novrilanimisy, ‘Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan peraturan BI dan Hambatannya pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai (2014) 2 USU Law Journal.

## Skripsi
Fitasari, Farlina Dwi, Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Buruh Tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Skripsi , Program Sarjana Studi Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

## 2068 Angga Yuristian: Hak Kreditor Separatis...
Sofia, Arijna Nurin, Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Skripsi , Program Sarjana Studi Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,
2019.

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesie, Staatblad tahun 1847 Nomor 23.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan lemabaran Negara republik Indonesia nomor 4279).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443).

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 23/PUU-XIX/2021.