## Journal Health & Science:
Gorontalo Journal Health and Science Community
P-ISSN ( 2614-8676 ), E-ISSN ( 2614-8676 ) https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/gojhes/index

## PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN AKREDITASI DI KLINIK PRATAMA SEBAGAI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA: SEBUAH STUDI KASUS

## PREPARATION AND IMPLEMENTATION ACCREDITATION IN PRATAMA CLINIC AS PRIMARY HEALTH CARE FACITITY: A STUDY CASE
Chatila Maharani 1 , Devita Diatri 2
1 Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang, Indonesia 2 Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
email: chatila_maharani@mail.unnes.ac.id

## Abstrak
Fasilitas  pelayanan  kesehatan  harus  memberikan  pelayanan  kesehatan  dengan  kualitas  terbaik untuk  dapat  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2023  menyatakan  bahwa  setiap  fasilitas  kesehatan  baik  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan maupun  tidak,  wajib  terakreditasi.  Pada  semester  1  Tahun  2023,  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama (FKTP) terakreditasi hanya 42.7%. Jumlah Klinik Pratama sebagai salah satu FKTP yang terakreditasi masih  sangat  rendah  dibandingkan  Puskesmas.  Hal  ini  karena  akreditasi  di  Klinik  adalah  hal  baru dengan  disahkannya  standar  akreditasi  Klinik  pada  tahun  2022.  Kebaruan  dalam  penelitian  ini  karena meneliti  tentang  persiapan  dan  pelaksanaan  akreditasi  di  klinik  pratama  sebagai  fasilitas  kesehatan tingkat  pertama.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  kegiatan  yang  dilaksanakan  Klinik Pratama Swasta yaitu Klinik Insan Medika Semarang dalam mempersiapkan akreditasi sampai dengan survei  akreditasi  serta  hambatan  dan  tantangannya.  Metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Wawancara  mendalam  dilaksanakan  kepada  Pemilik Klinik,  Penanggungjawab  Bab  I,  II,  dan  III  serta perwakilan  audit  internal.  Selain  itu  data  sekunder  berupa  dokumen  akreditasi  juga  digunakan  dalam penelitian  ini.  Analisa  dilakukan  secara  thematic  analysis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Klinik Insan Medika sudah mempersiapkan sejak tahun 2017 tetapi tertunda karena pandemi COVID-19, dan mulai  melanjutkan  sejak  tahun  2021.  Pelaksanaan  persiapan  akreditasi  yaitu  sosialisasi,  pelatihan, pendampingan  (tidak  kontinyu),  penyusunan  dokumen  dan  persiapan  fasilitas,  pelaksanaan  audit internal, penilaian mandiri, permohonan usulan akreditasi, survei akreditasi sampai mendapatkan hasil akreditasi. Kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan akreditasi perlu  persiapan waktu, fasilitas, dana, dan SDM terutama terkait pelatihan sesuai dengan kondisi SDM.
Kata kunci: Akreditasi; Klinik pratama; Persiapan; Swasta.

## Abstract
Health service facilities must provide health services of the best quality to improve the level of public health. Law Number 17 of 2023 states that every health facility, whether collaborating with BPJS Health or not,  must  be  accredited.  In  semester  1  of  2023,  only  42.7%  of  First  Level  Health  Facilities  (FKTP)  were accredited. The number of Pratama Clinics as one of the accredited FKTPs still needs to be higher compared to Community Health Centers. This is because accreditation in clinics is new, with the ratification of clinical accreditation  standards  in  2022.  The  novelty  of  this  research  is  that  it  examines  the  preparation  and implementation  of  accreditation  in  Pratama  clinics  as  first-level  health  facilities.  This  research  aims  to describe the activities carried out by the Pratama Private Clinic, namely the Insan Medika Semarang Clinic, in  preparing  for  accreditation  up  to  the  accreditation  survey,  as  well  as  the  obstacles  and  challenges. Qualitative method with a case study approach. In-depth interviews  were conducted with the  Clinic Owner, Persons Responsible for Chapters I, II, and III, as well as internal audit representatives. Secondary data in the  form  of  accreditation  documents  was  also  used  in  this  research.  The  analysis  was  carried  out  using thematic analysis. The results of the study show that the Insan Medika Clinic has been preparing since 2017 but was delayed due to the COVID-19 pandemic and has started to continue since 2021. Implementation of accreditation  preparations  includes  socialization,  training,  mentoring  (not  continuous),  preparation  of documents  and  preparation  of  facilities,  implementation  of  internal  audits,  self-assessment,  request  for
accreditation proposal, and accreditation survey until obtaining accreditation results. The conclusion is that for  the  implementation  of  accreditation,  it  is  necessary  to  prepare  time,  facilities,  funds,  and  human resources, especially regarding training in accordance with human resource conditions.
Keywords: Accreditation; Pratama Clinic; Preparation; Private.
Received: June 28 th , 2024; 1 st Revised July 8 th , 2024;
Accepted for Publication: July 30 th , 2024 © 2024 Chatila Maharani, Devita Diatri Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  mencapai Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Indonesia  telah  menyelenggarakan  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  sejak  1 Januari  2014  (1).  Cakupan  kepesertaan  JKN pada tahun 2022 sudah mencapai 90,34% atau sebanyak  248.771.083  orang  (2)  dan  terus sampai  dengan  31  Januari  2024,  sebesar 267.784.196  orang  telah  menjadi  peserta  JKN (3).  Fasilitas  kesehatan  yang  dapat  melayani peserta  JKN  adalah  Fasilitas  Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
(FKRTL)  yang  bekerja  sama  dengan  Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan.  Terdapat  beberapa  jenis  FKTP yaitu  Puskesmas,  Praktik  Dokter  Perorangan (DPP),  Praktek  Dokter  Gigi,  Klinik  Pratama dan Rumah Sakit Kelas D Pratama. Sedangkan FKRTL  dilayani  oleh  Klinik  Utama,  Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus (4).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, baik  FKTP  maupun  FKRTL  harus mempunyai  sertifikat  akreditasi  sebagai  salah satu  syarat  untuk  dapat  bekerjasama  dengan BPJS  Kesehatan  (4,5).  Tetapi  pada  saat  awal implementasi  JKN,  pemerintah  memberikan kelonggaran untuk dapat memenuhi
persyaratan  akreditasi  dalam  jangka  waktu  5 tahun  (untuk  FKTP)  dan  3  tahun  (untuk FKRTL)  sejak  tahun  2014.  Selanjutnya,  pada Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023 tentang  kesehatan,  menyatakan  bahwa  setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan  peningkatan  mutu  dengan  cara registrasi,  lisensi  dan  juga  akreditasi.  Untuk itu,  tidak  hanya  fasilitas  kesehatan  yang bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan  saja yang  wajib  melaksanakan  peningkatan  mutu, khususnya akreditasi (6).
Persyaratan akreditasi tersebut ditujukan supaya  fasilitas  kesehatan  menjaga  mutunya secara berkesinambungan dan menjaga keselamatan  pasien  sehingga  dapat  melayani peserta JKN dengan baik. Selain itu, akreditasi juga  akan  meningkatkan  perlindungan  bagi sumber  daya  manusia  di  fasilitas  kesehatan. Akreditasi  di  Rumah  Sakit  telah  lebih  dahulu diwajibkan  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit (7).  Sedangkan  Peraturan  mengenai  akreditasi FKTP khususnya, terbit pada tahun 2015 yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015  tentang  Akreditasi  Puskesmas,  Klinik Pratama,  Tempat  Praktik  Mandiri  Dokter  dan Tempat  Praktik  Mandiri  Dokter  Gigi  (8). Peraturan  tersebut  telah  diubah  dua  kali
(Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  42 Tahun  2016  dan  Nomor  27  Tahun  2019) (9,10) dan diganti dengan peraturan yang baru. Peraturan  yang  saat  ini  masih  berlaku  yaitu dengan  Peraturan  Menteri  Nomor  34  Tahun 2022  tentang  Akreditasi  Pusat  Kesehatan Masyarakat,  Klinik,  Laboratorium  Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter,  dan  Tempat  Praktik  Mandiri  Dokter Gigi.  Pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  34  Tahun  2022  tersebut,  menyatakan bahwa  fasilitas  kesehatan  tersebut  harus melakukan akreditasi  paling  lambat  dua  tahun setelah  mendapatkan  izin  operasional  untuk pertama  kalinya.  Selain  itu  reakreditasi dilaksanakan setiap lima tahun (11).
Pada  tanggal  21  Desember  2022, Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia (Kemenkes  RI)  mengesahkan  Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1983/2022 tentang
Standar  Akreditasi  Klinik  sebagai  bentuk regulasi  yang  lebih  detail  khususnya  untuk Klinik  baik  Klinik  Pratama  maupun  Klinik Utama.  Standar  Akreditasi  Klinik  ini  terdiri dari  tiga  bab  yaitu  Bab  I  yaitu  Tata  Kelola Klinik (TKK), Bab II yaitu Peningkatan Mutu dan  Keselamatan  Pasien  (PMKP)  dan  Bab  III yaitu  Penyelenggaraan  Kesehatan  Perorangan (PKP).  Pada  Bab  I,  terdiri  dari  empat  standar yaitu  Pengorganisasian  Klinik,  Tata  Kelola Sumber  Daya  Manusia,  Tata  Kelola  Fasilitas dan  Keselamatan,  dan  Tata  Kelola  Kerja Sama. Sedangkan pada Bab II terdiri dari tiga standar  yaitu  Upaya  Peningkatan  Mutu Keselamatan  Pasien,  Sasaran  Keselamatan Pasien  dan  Pencegahan  dan  Pengendalian
Infeksi.  Pada  Bab  III  terdiri  dari  15  standar yaitu  Hak  Pasien  dan  Keluarga,  Pasien  dan Keluarga Dalam Proses Asuhan, Akses Pasien Klinik,  Pengkajian  Pasien,  Rencana  dan Pemberian  Asuhan,  Pelayanan  Promotif  dan Preventif, Pelayanan Pasien Resiko Tinggi dan Penyediaan Pelayanan Resiko Tinggi,
Pelayanan  Anestesi  dan  Bedah,  Pelayanan Gizi, Pemulangan dan Tindak Lanjut Perawatan, Pelayanan Rujukan, Penyelenggaraan  Rekam  Medis,  Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Radiologi dan Pelayanan Kefarmasian (11). Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, dilengkapi dengan disahkannya  Keputusan  Direktur  Jenderal
Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/105/2023 tentang Instrumen
Survei  Akreditasi  Klinik  pada  tanggal  11 Januari  2023.  Instrumen  tersebut  dilengkapi dengan  Elemen  Penilaian  (EP),  Kelengkapan bukti yang dibutuhkan dan skoring nilai (12).
Kegiatan  akreditasi  terdiri  dari  tiga tahapan  yaitu  persiapan,  pelaksanaan  dan pasca  akreditasi.  Persiapan  akreditasi  terdiri dari pengisian penilaian mandiri ( self- assessment ), penyusunan program peningkatan mutu,  penetapan  dan  pengukuran  indikator mutu,  dan  pelaporan  insiden  keselamatan pasien. Setelah itu pimpinan Klinik mengirimkan permohonan usulan survei akreditasi  kepada  Lembaga  penyelenggara akreditasi  melalui  sistem  informasi  mutu pelayanan  kesehatan.  Pelaksanaan  akreditasi terdiri  dari  survei  dan  penetapan  status akreditasi.  Sedangkan  pasca  akreditasi  adalah membuat  Perencanaan  Perbaikan  Strategis (PPS)  berdasarkan  rekomendasi  perbaikan
hasil survei (13).
Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pelayanan  Kesehatan  Kemenkes  RI  Semester 1  Tahun  2023,  persentase  FKTP  yang terakreditasi  masih  mencapai  42.7%  (9.332 FKTP).  Hal  ini  tidak  mencapai  target  yaitu sebesar  90%  (19.636  FKTP)  pada  tahun  2023 (14).  Persentase  Puskesmas  yang  terakreditasi sudah  mencapai  91.59%  sedangkan  klinik pratama sebanyak 3,2% Pada semester 2 tahun 2023,  terdapat  banyak  klinik  yang  sudah melaksanakan survei akreditasi dan mendapatkan  sertifikat  akreditasi  karena adanya  batas  maksimal  31  Desember  2023 mengenai keharusan terakreditasi untuk FKTP yang  bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan (data  semester  2  tahun  2023  belum  terbit). Penelitian  di  Kabupaten  Cirebon  pada  tahun 2022  menunjukkan  bahwa  Klinik  Pratama yang  menjadi  informan  penelitian  belum  siap untuk  menjalankan  akreditasi  karena  kendala- kendala sumber daya, komunikasi, karakteristik Lembaga pelaksana, sosial politik yaitu  kurang  optimalnya  dukungan  dari  Dinas Kesehatan  setempat  (15).  Kendala-kendala tersebut  juga  dialami  oleh  Klinik  Pratama Gloskin  Aesthetic  ditambah  dengan  kurang dukungan  manajemen.  Penelitian  di  klinik tersebut  menunjukan  bahwa  nilai  total  dalam simulasi  hanya  52,40%,  dengan nilai  terendah sampai  tertinggi  yaitu    pada  Bab  II-PMKP (25%), Bab III-PKP (47,76%) dan Bab I-TKK (94,74%) (16).
Selain itu, sumber daya manusia (SDM) di  Klinik  biasanya  berbeda  dengan  di Puskesmas,  seperti  jumlah  atau  kecukupan SDM, status karyawan ( fulltime atau parttime )
dan juga kebiasaan-kebiasaan dalam menjalankan  tugas.  Kondisi-kondisi  tersebut menunjukkan bahwa akreditasi bagi Puskesmas  sudah  bukan  merupakan  hal  yang baru, sedangkan bagi Klinik, akreditasi adalah sesuatu hal yang baru. Selain itu, ketidaksiapan klinik dalam menghadapi akreditasi  perlu  mendapatkan  informasi  dan gambaran yang detail mengenai persiapan dan pelaksanaan  akreditasi  klinik.  Untuk  itu, penelitian ini adalah bertujuan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan  oleh  Klinik  Insan  Medika Semarang  sebagai  salah  satu  klinik  swasta dalam  mempersiapkan  akreditasi  sampai dengan  survei  akreditasi  dan  juga  hambatan dan  tantangan  yang  dihadapi  selama  proses persiapan akreditasi.

## 2. METODE
Studi  ini  adalah  studi  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan  di  Klinik  Pratama  Insan  Medika Semarang  sebagai  salah  satu  FKTP  milik swasta  yang  melaksanakan  survei  akreditasi pada  bulan  September  2023  dan  telah mendapatkan  sertifikat  akreditasi  dengan status Paripurna.
Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret-April  2024  dengan  cara  wawancara, penyebaran  kuesioner  dan  menggunakan  data sekunder.  Wawancara  dilakukan dengan informan  yang  dipilih  secara purposive sampling dengan kriteria inklusi yaitu informan  adalah  karyawan  Klinik  Insan Medika  yang  memahami  dan  menjalankan persiapan  akreditasi  Klinik.  Informan  dalam penelitian  ini  sebanyak  5  orang  yaitu  Pemilik
Klinik, Penanggung Jawab Bab I, Penanggung Jawab Bab II, Penanggung Jawab Bab III dan Auditor Internal. Wawancara dilakukan secara semi  terstruktur  yang  berisi  pertanyaan mengenai pendapat terhadap adanya akreditasi FKTP dan langkah-langkah persiapan, implementasi  sampai  dengan  hasil  akreditasi. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan  pedoman  wawancara  yang dikembangkan berdasarkan Standar, Instrumen dan  Petunjuk  Teknis  Survei  Akreditasi  Klinik (11–13,17).  Selain  itu,  data  sekunder  juga dibutuhkan  seperti  dokumen  akreditasi  klinik seperti  Surat  Keputusan  (SK), Standard Operating  Procedure (SOP)  dan  lain-lain, laporan  pengukuran  Indikator  Nasional  Mutu (INM)  dan  indikator  mutu  klinik,  sertifikat- sertifikat pelatihan, dan lain-lain.
Analisa  data  dilakukan  dengan  cara mentranskripsikan hasil wawancara dan mengkoding  setiap  hasil  wawancara  dengan koding  dan  subkoding  awal  yang  dibuat  oleh penulis  berdasarkan  pedoman  wawancara. Analisis  yang  dilakukan  adalah thematic analysis ,  karena  hasil  dari  penelitian  akan disusun  berdasarkan  tema-tema  dari  hasil wawancara.
Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan  dari  Komisi  Etik  Penelitian Kesehatan  Universitas  Negeri  Semarang dengan  Surat  Keterangan  Layak  Etik  No. 138/KEPK/FK/KLE/2024.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan hasil  mengenai  pendapat  informan  terkait adanya  akreditasi  di  FKTP  dan  langkah- langkah  persiapan,  implementasi  sampai
dengan hasil akhir akreditasi.

## Pendapat mengenai akreditasi di FKTP
Semua  informan  menyatakan  bahwa mereka memahami perlunya kewajiban akreditasi  di  FKTP.  Klinik  sebagai  salah  satu FKTP  harus  memenuhi  standar  dan  peraturan dari  Pemerintah.  Selain  itu  terdapatnya kewajiban  akreditasi  untuk  FKTP  yang bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan.  Salah satu  informan  menyampaikan  bahwa  dengan adanya  akreditasi,  maka  karyawan  akan terbiasa  melaksanakan  pekerjaan  sesuai  SOP dan  juga  menulis  apa  yang  dikerjakan.  Selain itu,  pemilik  Klinik  Insan  Medika  juga menyampaikan bahwa akreditasi adalah kewajiban  semua  unit  pelayanan  kesehatan untuk peningkatan mutu seperti yang disampaikan sebagai berikut.
“ Akreditasi  sebenarnya  sudah  lama  ya, bukan  hanya  sekedar  akreditasi  saja  tapi untuk  peningkatan  mutu  pelayanan…bukan sekedar  akreditasi  di  atas  kertas  saja. Sebetulnya  wajib  si  untuk  semua  unit pelayanan  kesehatan,  tidak  hanya  klinik pratama, semua wajib ”
(Informan 1)
Adanya  akreditasi  di  fasilitas  kesehatan diharapkan  akan  dapat  memperbaiki  mutu pelayanan  kesehatan.  Adanya  kewajiban akreditasi untuk fasilitas kesehatan di Indonesia  (6,11),  membuat  fasilitas  kesehatan harus  menyiapkan  akreditasi  dan  memahami langkah  –  langkah  akreditasi.  Kewajiban akreditasi  bagi  FKTP  ini  sama  dengan  yang diterapkan  oleh  negara  Denmark  dan  Saudi Arabia (18).
Meskipun sebagian dari informan
menyatakan  bahwa  kewajiban  akreditasi adalah  sesuatu  yang  memberatkan  tetapi semua informan menyatakan bahwa kewajiban akreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan  klinik  dengan  penerapan  standar atau  prosedur  untuk  setiap  pelayanan  atau kegiatan  klinik.  Selain  itu  dengan  adanya status akreditasi, hal ini bisa menjadi nilai jual klinik  pada  masyarakat  yang  disampaikan informan dalam pernyataan.
“Sebenarnya bukan lebih ke memberatkan atau tidak, penting atau tidaknya akreditasi ya, …klinik kan mempunyai  standar  prosedur  kalau  misalnya dilakukan  standar  prosedurnya  maksudnya step-step  nya,  dilakukan  sesuai  dengan  SOP, berarti  kan  kliniknya  itu  kan  baik…  Jadinya kalau  ke  masyarakat,  oh  kliniknya  paripurna jadikan  akhirnya,  oh  aku  enggak  salah  pilih klinik tidak salah pilih klinik BPJS.”
(Informan 5) Pada penelitian ini, informan menyampaikan  bahwa  mereka  juga  bertujuan agar  mutu  pelayanan  kesehatan  meningkat setelah melaksanakan akreditasi. Hasil penelitian  di  salah  satu  Puskesmas  di Kabupaten  Barito  Timur  menunjukkan  bahwa penilaian  kualitas  meningkat  setelah  adanya akreditasi  (19).
Selain  itu,  di  sebuah  studi  yang membandingkan antara persepsi pasien terhadap  mutu  pelayanan  di  Puskesmas  yang tidak terakreditasi dan terakreditasi menunjukan bahwa Puskesmas yang terakreditasi mendapatkan persepsi mutu yang lebih  tinggi  daripada  pada  Puskesmas  yang tidak  terakreditasi.  Ketimpangan  skor  yang
paling  besar  adalah  pada  dimensi  keadaan fisik, yaitu 96,3% untuk Puskesmas terakreditasi,  dibandingkan  dengan  40,7% untuk  Puskesmas  tidak  terakreditasi  (20). Hasil yang sama pada penelitian di Kabupaten Ogan  Komering  Ilir  menunjukan  bahwa terdapat  perbedaan  kepuasan  pasien  terhadap pelayanan  Farmasi  di  Puskesmas  yang terakreditasi  dan  yang  tidak  terakreditasi. Kepuasan  pasien  terhadap  layanan  farmasi  di puskesmas  yang  terakreditasi  lebih  tinggi dibandingkan dengan di Puskesmas yang tidak terakreditasi (21).
Pada  studi  sistematik  literatur  review menunjukkan bahwa dengan adanya akreditasi maka kualitas, efektitivitas, manajemen SDM, dan  manajemen  strategi  menjadi  lebih  baik (22).
Hal-hal yang memberatkan dari pelaksanaan akreditasi di Klinik Insan Medika yaitu  terkait  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), fasilitas dan biaya. Yang dirasakan paling sulit oleh  pemilik  klinik  adalah  mengenai  SDM karena status SDM yang tidak semuanya purna waktu  ( full  time )  dan  SDM  yang  berganti- ganti.  SDM  klinik  terdiri  dari  tenaga  paruh waktu  ( part  time) yaitu  dokter  dan  tenaga kontrak full  time yaitu  perawat,  bidan  dan rekam  medik  (yang  juga  diperbantukan  di administrasi).  Dokter  yang  bekerja part  time (karena adanya peraturan praktek tiga tempat), sebagian  bekerja  juga  di  instansi  pemerintah dan di universitas swasta. Hal ini menyebabkan  waktu  untuk  mempersiapkan akreditasi  yang  kurang.  Sedangkan  untuk tenaga  kontrak,  SDMnya  tidak  seperti  di Puskesmas dan Rumah Sakit yang mempunyai
sistem  penggajian  yang  lebih  baik.  Perawat, bidan  dan  rekam  medik  sekaligus  sebagai tenaga  administrasi  di  klinik  belum  terbiasa dengan sistem perencanaan evaluasi, pengukuran  indikator  dan  kinerja  serta pembuatan  dokumen-dokumen  administrasi, dan lain-lain seperti di Puskesmas dan Rumah Sakit.  Untuk  itu,  tenaga-tenaga  tersebut  harus dilatih  untuk  bisa  mempersiapkan  akreditasi. Selain itu, untuk persiapan akreditasi, direkrut satu orang tenaga adiministrasi yaitu pensiunan karyawan Puskesmas untuk
membantu penyusunan dokumen-dokumen.
Selain  itu  dari  sisi  fasilitas,  untuk mempersiapkan akreditasi, diperlukan penambahan  dan  perbaikan  fasilitas.  Terkait dengan  penambahan  dan  perbaikan  fasilitas tersebut  juga  menimbulkan  pengeluaran. Untuk  itu  faktor  biaya  adalah  salah  satu  hal yang  memberatkan  untuk  klinik  karena dibiayai  sendiri.  Biaya-biaya  yang  dibutuhkan dalam  persiapan  akreditasi  adalah  biaya sosialisasi,  pelatihan,  SDM,  kalibrasi  alat, penambahan  alat,  pengolahan  limbah  dan survei akreditasi.
Tabel 1. Data karyawan di Klinik Insan Medika
No Kualifikasi Jumlah (orang) Status (Full time; Part time) 1. Dokter umum 4 1 full time (pemilik), 3 part time 2. Dokter gigi 1 Part time (Jejaring dalam 1 atap) 3. Perawat umum 1 Full time 4 Perawat gigi 1 Full time 5. Bidan 2 Full time 6. Apoteker 1 Part time 7. Rekam Medik 1 Full time 8. Adminstrasi 1 Part time 9. Manajemen  (SDM,  Keuangan,  RT  dan logistik) 4 Part time Total 15 5 full time, 10 part time
Sumber: Data SDM Klinik Insan Medika, 2023
“Ya  sebetulnya  kalau  pelatihan  kita adakan secara online dari SBN [Semar Bhakti Nusantara] itu, sebelumnya sudah pernah tapi orangnya [SDMnya yang mengikuti pelatihan] beda dulu karena ganti – ganti”
“ biaya  yang  kita  pikir,  biaya  untuk tenaganya/SDM  nya,  kemudian  untuk  alat– alatnya  [sarana  prasarananya]  itu  harus dipenuhi. Misalnya klinik kok gak punya tensi. Ini  pun  sebenarnya  kita  sudah  punya  tapi harus  dikalibrasi  alat-alat  kesehatan…seperti timbangan,  tensi,  termometer  itu  butuh biaya…  Tensi  saya  sekarang  tensi  yang digital ”
(Informan 1)
Meskipun berpandangan bahwa akreditasi  klinik  akan  memberikan  dampak positif,  tetapi  informan  penelitian  ini  juga menyampaikan bahwa persiapan dan pelaksanaan  akreditasi  klinik  adalah  sesuatu yang memberatkan. Di Iran, sebuah penelitian mendeskripsikan  bahwa  kondisi  budaya  di fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  terbiasa dengan  penilaian  kuantitatif  menyebabkan adanya konflik dengan adanya sistem akreditasi  yang  berupaya  untuk  meningkatkan mutu.  Selain  itu  pegawainya  menganggap bahwa program akreditasi ini hanya semantara
dan akan gagal. Selain itu terdapat dokter yang tidak  mau  mendukung  akreditasi  meskipun sebagai pimpinan (23).
Dalam  penelitian  ini,  pemilik  Klinik Insan  Medika  menyatakan  bahwa  akreditasi diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan, meskipun juga menghadapi tantangan terkait SDM, fasilitas dan biaya. Hal ini  sesuai  dengan  studi  yang  dilaksanakan  di FKTP  milik  Aisyiah-Muhammadiyah  di  10 provinsi di Indonesia, yang menyatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah pengetahuan dan kesadaran  internal  SDM  dalam  menghadapi akreditasi,  sarana  prasarana,  dana  dan  SDM (24). Hal ini juga dialami oleh Klinik Pratama di  Kabupaten  Cirebon  yang  menyatakan bahwa masih memiliki kekurangan di alat-alat kegawatdaruratan  dan  pemeriksaan  Antenatal Care, termasuk juga belum siapnya pendanaan untuk  akreditasi  (15).  Satu  studi  juga menyebutkan  hal  negatif  tentang  akreditasi yaitu  birokratis,  membutuhkan  dana  yang tinggi,  kesulitan  memahami  proses  akreditasi (22).
Selain  itu  adanya  perubahan  aturan dirasakan  sebagai  salah  satu  tantangan  dalam pelaksanaan  akreditasi,  seperti  contohnya adanya  pengukuran  Indikator  Nasional  Mutu (INM)  dan  pelaporan  Insiden  Keselamatan Pasien  (IKP)  yang  harus  dilaporkan  secara online  secara  berkala.  Selain  itu  Klinik  juga harus  membuat  program  mutu  yang  salah satunya  adalah  pengukuran  indikator  mutu klinik secara berkala.
“sampai  sekarang  masih  dilakukan harus  direkap,  yang  beratnya  itu  memang berat  8  indikator  harus  ngerekap,  harus
menganalisa terus harus dilaporkan juga, jadi ya  beratnya  itu  yang  sudah  INM  terus ketambahan  yang  [indikator  mutu]  klinik  itu juga.  Beratnya  yang  ngerekap-ngerekap  itu. Tapi  kan  kalau  dilaksanakan  kan  sudah dilaksanakan”
(Informan 4)

## Persiapan akreditasi
Persiapan  akreditasi  yang  dilakukan oleh  Klinik  Insan  Medika  sebenarnya  sudah dimulai sejak tahun 2017. Persiapan akreditasi pada tahun 2017 masih menggunakan pedoman akreditasi tahun 2017 yaitu sebanyak 4  bab.  Tetapi  terdapat  penundaan  di  tahun 2019  dan  2020  (dikarenakan  adanya  pandemi COVID-19).
Kemudian,  pada  tahun  2021,  mulai dipersiapkan  lagi  akreditasi  sambil  menunggu pengesahan  standar  dan  instrumen  akreditasi yang baru. Perubahan dokumen-dokumen dari standar lama (4 bab) ke instrumen baru (3 bab) tidak memerlukan banyak perubahan.
Klinik  Insan  Medika  mengalami  hal yang  sama  dengan  Klinik  Pratama  di Kabupaten Cirebon yaitu pelaksanaan akreditasi  tertunda  karena  adanya  pandemi COVID-19.  Di  Cirebon,  Dinas  Kesehatan sudah  melaksanakan  sosialiasasi  akreditasi Klinik  Pratama  sejak  tahun  2017  sampai dengan 2019 dan telah menyiapkan tim survei akreditasi  Klinik  Pratama  dan  berkoordinasi dengan  ASKLIN  setempat  (15).  Standar akreditasi  baru  disahkan  pada  akhir  tahun 2022  (11)  dan  instrumen  akreditasi  disahkan pada awal tahun 2023 (12). Berikut pada Tabel 2  adalah  langkah-langkah  akreditasi  yang dilaksanakan oleh Klinik Insan Medika.
Tabel 2. Langkah – Langkah Akreditasi di Klinik Insan Medika No Langkah-langkah akreditasi Waktu Pelaksanaan 1. Sosialisasi. Sosialisasi  dari  pemilik/penanggung  jawab kepada  seluruh  karyawan  dan  sosialisasi bersama-sama dengan klinik lainnya.
- Berawal  dari  tahun  2017  tetapi  belum  survei akreditasi belum bisa terlaksana
- Tahun 2021, mulai mempersiapkan ulang.
2. Pelatihan-pelatihan Pelatihan/ workshop akreditasi  dan  pelatihan penunjang  untuk  pelaksanaan  pendukung akreditasi klinik Dilaksanakan  sejak  tahun  2019  sampai  dengan  2023 (detail di Tabel 3) 3. Pendampingan Tidak  dalam  bentuk  pendampingan  secara kontinyu, hanya incidental Tahun 2023 4. Penyusunan dokumen Merubah  dokumen  yang  sudah  disusun  pada  tahun 2017 sesuai dengan standar baru tahun 2022. Dimulai sejak akhir tahun 2022 5. Persiapan fasilitas Dilakukan bersamaan dengan penyusunan dokumen 6. Pelaksanaan audit internal April 2023 7. Penilaian Mandiri (Self-assessment) Agustus 2023 8. Permohonan usulan akreditasi 5 Agustus 2023
9. Survei akreditasi - Daring - Luring 3 September 2023 8 September 2023 10. Penetapan hasil akreditasi 23 September 2023 Sumber: Hasil wawancara dan Data Klinik Insan Medika, 2023
Sosialisasi
Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Klinik Insan Medika adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pemilik dan penanggung jawab klinik dan sosialisasi yang dilakukan bersama- sama  dengan  klinik  lainnya.  Pelaksanaan sosialisasi  ulang  dilakukan  lagi  pada  tahun 2021 karena meskipun sudah pernah menyiapkan  dokumen  akreditasi  sejak  tahun 2017  tetapi  SDM  Klinik  terdapat  perubahan. Karyawan  klinik  yang  diberi  sosialisasi sebelumnya  telah resign dan  berganti  dengan SDM baru.
Sedangkan  sosialisasi  bersama  dengan klinik  lain  dimaksudkan  untuk  bersama-sama mempelajari dan membuat dokumen akreditasi. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan  di  tempat  yang  berganti-ganti (antar  klinik)  untuk  kemudian  bisa  saling berdiskusi dalam pembuatan dokumen.
“ Sudah  pernah  juga  5  klinik  kita  jadi
satu, 5 klinik kumpul kemudian sosialisasi  untuk  semua  karyawan, sudah termasuk membuat dokumen ”
(Informan 1)
“…itu  antar  5  klinik…yang  itu  dulu juga  sebelum  ada  yang  sebelum  Covid itu juga ada ”
(Informan 2)
Pelatihan – Pelatihan
Pelatihan – pelatihan yang dilaksanakan dalam  rangka  persiapan  akreditasi  klinik adalah  pelatihan/ workshop akreditasi,  dan pelatihan penunjang untuk pelaksanaan pendukung  akreditasi  klinik  (Tabel  3). Sedangkan,  pelatihan  penunjang  akreditasi yang  dilakukan  adalah  pelatihan-pelatihan yang  dilakukan  untuk  dapat  memenuhi persyaratan akreditasi. Contoh pelatihan penunjang adalah pelatihan rekam medis, obat, Advanced  cardiac  life  support (ACLS) , Basic cardiopulmonary Life Support (BCLS),
pemadam kebakaran (penggunaan Alat
Pemadam Kebakaran-APAR), manajemen bencana, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi  (PPI).  Beberapa  pelatihan  diadakan karena Klinik Insan Medika yang mengundang dan  tidak  mendapatkan  sertifikat  seperti pelatihan  dan  simulasi  pemadam  kebakaran. Sebagai  bukti  pelaksanaanya  yaitu  notulensi dan dokumentasi berupa foto dan video.
Selain  itu,  karyawan  Klinik  juga  sering mengikuti  sosialisasi/webinar/pelatihan  dari Kemenkes RI, dan lain-lain.
“ kita  sering  mendengarkan  sosialisasi yang  dari  kementerian  kayak  gitu  kan tentang  ini  instrumennya  kan  karena berbeda  jadi  kita  selalu  setiap  ada workshop atau apa gitu kita tetap ikut ” (Informan 3)
Pendampingan
Klinik  Insan  Medika  tidak  didampingi secara  kontinyu  oleh  konsultan.  Setelah adanya Workshop akreditasi  klinik  secara daring  pada  awal  tahun  2023,  Klinik  Insan Medika berkomunikasi secara kontinyu dengan penyelenggara Workshop untuk konsultasi.
“ bukan pendampingan yang
kontinyu…Tapi  kita  juga  komunikasi, tidak  datang  kesini  terus,  setelah sosialisasi  yang  online…Ada  yang  gitu [pendampingan  penuh]  tapi  biaya  nya mahal.  Terus  pada  [beberapa  klinik] gak mau ”
(Informan 1)
“… misalkan di klinik ini terus beberapa klinik  itu  yang  ikut  berapa  klinik  terus jadi  satu  terus  ngundang  pelatih  gitu, ada pernah ”
(Informan 4)
Pembuatan Dokumen
Pembuatan  dokumen-dokumen  sebagai syarat  kelengkapan  akreditasi  sebenarnya sudah  dimulai  sejak  tahun  2017.  Adanya perubahan  pedoman  dan  instrumen  akreditasi (sebelumnya 4 bab) maka Klinik Insan Medika perlu  merubah  dokumen-dokumen  sesuai dengan pedoman yang baru (3 bab), meskipun masih  bisa  menggunakan  dokumen-dokumen yang  lama.  Dalam  mempersiapkan  dokumen dan  kelengkapannya,  Klinik  Insan  Medika membuat  tiga  tim  sesuai  dengan  jumlah  bab yang  terdapat  pada  pedoman  akreditasi  yang baru.

## Tabel 3. Pelatihan-Pelatihan yang Dilaksanakan Untuk Mempersiapkan Akreditasi
No Nama Pelatihan Isi Pelatihan Penyelenggara Karyawan yang mengikuti Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 1. Pelatihan rekam medik Inhouse training , atas permintaan Klinik Insan medika mengenai pengelolaan Dokumen Rekam Medis (DRM) dengan materi proses pendaftaran pasien rawat jalan (pasien baru dan pasien lama), assembling, koding – indeksing, filling, analising – reporting dan orientasi lapangan Unit Rawat Jalan. Balkesmas Wilayah Semarang 1 bidan (tetapi sudah resign ) Balkesmas Wilayah Semarang, 2 Juli s/d 9 Juli 2019 2. Advanced cardiac life support (ACLS) ACLS merupakan upaya tindak lanjut dalam Resusitasi Jantung Paru (RJP) yang bertujuan untuk mengembalikan sirkulasi spontan pasien yang telah mengalami henti jantung, melalui penanganan dengan obat-obatan, tata laksana jalan  napas dan terapi listrik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI) 2 dokter umum - Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND),  5 -7 Juli 2019 - Hotel DAFAM, 18-20 Nov 2022 3. Basic cardiopulmo nary Life Support (BCLS) Tindakan penanganan yang dilakukan dengan sesegera mungkin dan bertujuan untuk menghentikan proses yang menuju kematian dengan  teknik ABC yaitu airway atau membebaskan jalan
nafas, breathing atau memberikan nafas buatan, dan circulation atau
pijat jantung pada posisi shock . RS Panti Wilasa dr. Cipto 2 dokter umum, 1 dokter gigi dan 1 bidan RS Panti Wilasa Dr. Cipto, 7 Desember 2019 4. Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Lingkup pengelolaan fasilitas dan keselamatan meliputi : Keselamatan dan keamanan, Pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, Manajemen emergency (kedaruratan),
Pengamanan kebakaran, Pemeliharaan alat kesehatan, Pemeliharaan system utilitas dan pendidikan dan pelatihan petugas Lembaga Akreditasi Independen Semar Bhakti Nusantara (LAI SBN) 1 perawat Daring, 26 Agustus 2022 5. Webinar series “Implementa si Standar Akreditasi dalam Peningkatan Mutu Layanan Klinik” Transformasi Akreditasi klinik . Standar akreditasi klinik yang terdiri dari 3 bab yaitu Tata Kelola Klinik (TKK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Penyelenggaraan Kesehatan Perorangan (PKP) PT. LIPA Mitra Nusa 1 bidan Daring, 2-3 September 2022 6. Pelatihan dan simulasi Pemadam Kebakaran Pelaksanaan simulasi memadamkan api dengan karung basah dan APAR - Dari ASKLIN - Dari klinik mengundang Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang (2 kali) Semua karyawan klinik - Dari ASKLIN, tanggal 3
Agustus 2019 - Dari klinik, di Klinik Insan
Medika,
No Nama Pelatihan Isi Pelatihan Penyelenggara Karyawan yang mengikuti Lokasi dan Waktu Pelaksanaan tanggal 19 November 2022 dan 3 Desember 2022 7. Workshop akreditasi klinik Tahap 1 - Regulasi akreditasi klinik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1983 tahun 2022 - Standar akreditasi klinik yang terdiri dari 3 bab Tahap 2 Tugas penyusunan dan presentasi dokumen-dokumen akreditasi semua bab. Mendapatkan masukan
mengenai dokumen-dokumen yang telah disusun.
Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
Provinsi Jawa
Tengah dan PT. Semar Bhakti Nusantara (PT. SBN). Tahap 1: 3 orang Tahap 2: 3 orang, setiap orang bertanggung jawab membuat dokumen 1 bab (penyusunan dokumen dibantu oleh karyawan lainnya) Daring Tahap 1. 3 hari (27, 28 dan 30 Januari 2023). Tahap 2: 3 hari (10, 11 dan 21 Februari 2023). 8. Pelatihan Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) PPI meliputi : 1. Kebersihan tangan 2. Kebersihan lingkungan rumah sakit 3. Surveilens infeksi 4. Investigasi ( Outbreak ) penyakit infeksi 5. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan antimikroba secara aman - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) - Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) & Komite Akreditasi Kesehatan Pratama (KAKP) 1  dokter  umum dan 1 bidan Daring, 19 Juli 2019 & 3-4 Maret 2023 9. Pelatihan tentang obat Inhouse training , permintaan secara mandiri dari Klinik Insan Medika, karena tenaga apotekernya bekerja part time , sehingga mengirimkan tenaga perawat dan bidan untuk mengikuti pelatihan tentang obat. Balkesmas Wilayah Semarang 2 bidan dan 1 perawat Di Balkesmas Wilayah Semarang, 21 Maret – 6 April 2023) 10.   Pelatihan Manajemen Bencana Materi berisi tentang Disaster plan dan Penanganan Bencana RS Panti Wilasa Dr. Cipto 1  dokter  umum dan 1 bidan Di RS Panti Wilasa Dr. Cipto, 28 Mei 2023
Sumber: Data SDM Klinik Insan Medika, 2023
“ Itu  kan  sudah  sudah  dimulai  sejak sebelum covid itu cuma kan makin disempurnakan  dan  dirubah  karena  ada perubahan empat (bab) jadi tiga (bab)… Dari yang sudah pernah kita susun dulu karena ada perubahan,  ada  yang  digabung..dan  ada beberapa yang tambahan”
(Informan 2)
Beberapa hal  yang terdapat  pada  Bab  I,
Tata  Kelola  Klinik  (TKK),  yaitu  perumusan visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan  wewenang SDM, perhitungan  kebutuhan  SDM,  evaluasi  kinerja SDM,  perizinan  klinik,  manajemen  fasilitas, pemeliharaan  sarana, pengamanan akses keluar  masuk,  pengelolaan  Bahan  Berbahaya dan  Beracun  (B3),  sampah  domestik,  air limbah  serta  pengelolaan  kerjasama  dengan
pihak lain. Visi dan Misi Klinik Insan Medika dibuat  oleh  pemilik  Klinik  yang  kemudian disosialisasikan  kepada  seluruh  karyawan Klinik. Sedangkan penyusunan struktur organisasi  dibuat  bersama  dalam  diskusi  yang dipimpin  oleh  Pemilik  yang  saat  itu  juga menjadi  Penanggung  Jawab  Klinik.  Karena kondisi  SDM  yang  terbatas,  maka  beberapa karyawan  klinik  merangkap  tugas.  Untuk  itu semuanya  harus  dilengkapi  dengan  dokumen seperti dokumen uraian tugas setiap karyawan yang  harus  diketahui  oleh  setiap  karyawan termasuk  juga  bukti  bahwa  karyawan  sudah mengetahui  dan  menyetujui  uraian  tugasnya. Selain itu, sesuai dengan standar Bab I, Klinik harus  membuat  rencana  kebutuhan  SDM dengan menggunakan aplikasi Renbut (https://renbut.kemkes.go.id)
“Sebenarnya kita juga sudah melakukan perhitungan secara peraturan  ya,  tapi  itu  sebenarnya  buat yang  instansi  pemerintah  kalau  swasta itu  sebenarnya  ada  aturannya  mbak tapi  kita tetap buat  namanya  itu renbut untuk kebutuhan karyawan gitu harusnya berapa-berapa” (Informan 3)
Terkait dengan keselamatan dan keamanan, Klinik Insan Medika menggunakan CCTV  karena  tidak  mempunyai  SDM  khusus keamanan  yang  bisa  berjaga  di  jam  buka Klinik.  Rekaman  CCTV  bisa  dipantau  oleh penanggung  jawab  keamanan  dan  pemilik klinik.  Sedangkan  terkait  dengan  bahan  B3, klinik  bekerjasama  dengan  pihak ketiga  untuk mengambil  limbah  (pengambilan  3  bulan sekali)  yang  telah  dikumpulkan  dan  disimpan
di freezer .  Selain  itu  tentang  inventaris  alat medis  dan  non  medis  juga  dilakukan,  beserta dengan  perawatannya  seperti  kalibrasi  secara berkala.
Pada  Bab  II,  Peningkatan  Mutu  dan Keselamatan  Pasien  (PMKP),  beberapa  hal yang  diperlukan  adalah  pembentukan  tim mutu, indikator mutu, identifikasi risiko klinik dan  mitigasi  risiko,  penerapan  keselamatan pasien  seperti  identifikasi  pasien,  pengelolaan obat  risiko  tinggi,  penandaan  sisi  operasi, pencegahan  pasien  cedera  dan  jatuh,  dan penetapan dan pelaksanaan program Pencegahan  dan  Pengendalian  Infeksi  (PPI). Dengan  adanya  akreditasi,  penanggung  jawab klinik  menunjuk  penanggung  jawab  program mutu yaitu dokter part time yang berpengalaman sebagai tim PPI PPI di tempat kerja  utamanya.  Dalam  penyusunan  program mutu,  Klinik  menentukan  indikator  mutu layanan  beserta  targetnya  yang  akan  dicapai oleh  Klinik.  Selain  itu  terdapat  INM  yang ditetapkan oleh Kemenkes RI pada awal tahun 2023  yang  harus  diukur  dan  dilaporkan  oleh FKTP.  INM  yang  ditetapkan  oleh  Kemenkes RI  sebanyak  4  indikator  yaitu  kepatuhan kebersihan  tangan,  kepatuhan  penggunaan Alat  Pelindung  Diri  (APD),  kepatuhan identifikasi  pasien  dan  kepuasan  pasien. Dalam  pelaporan  INM  dan  program  PPI, kepatuhan  cuci  tangan  harus  mengikuti  lima momen  cuci  tangan.  Selain  itu  terdapat prosedur  laporan  IKP.  Baik  INM  dan  IKP dilaporkan melalui website https://mutufasyankes.kemkes.go.id secara
berkala.
“Pengukuran indikator mutu, INM dari
awal tahun karena baru di sosialisasikan  oleh  kemenkes  awal tahun  2023.. pengukuran  dimulai  awal tahun 2023.”
(Informan 1)
“Ya  ada  aplikasinya  kalau  INM,  ya tinggal  login  terus  misalkan  mengisi yang [indikator kepatuhan] cuci tangan ya  diisi  siapa  observernya,  yang diobserver  itu  siapa.  Misalkan  pasien, identitas pasien…pasien yang menyebutkan  identitasnya,  kita  tanya tanggal  lahir,  alamat  kurang  lebih  ya tiga  lah  minimal  tiga  identitas  pasien biar nggak salah misalkan obat”
(Informan 4)
Pada  Bab  III,  yaitu  Penyelenggaraan Kesehatan  Perorangan  (PKP),  beberapa  hal yang  dilakukan  oleh  Klinik  Insan  Medika adalah terkait hak pasien dan keluarga, proses asuhan  pasien,  pelayanan  promotif  dan preventif,  pelayanan  pasien  risiko  tinggi, pelayanan rujukan, rekam medik, dan farmasi. Terdapat  tiga  standar  yang  tidak  dilaksanakan di  Klinik  Insan  Medika  yaitu  pelayanan  gizi, laboratorium,  dan  radiologi.  Klinik  Insan Medika secara rutin mensosialisasikan hak dan kewajiban  pasien  dalam  bentuk  poster,  video dan  leaflet.  Selain  itu  Klinik  Insan  Medika juga  membuat  Standard  Operating  Prosedur (SOP)  terkait  pelayanan  medis  seperti  SOP Persetujuan  tindakan  medis,  SOP  Skrining pasien,  SOP  Bedah  Minor,  SOP  Pemberian Anestesi  Lokal,  dan  lain-lain.  Dalam  proses pengkajian  pasien,  Klinik  juga  melakukan pengkajian ulang pasien dalam bentuk Catatan Perkembangan  Pasien  Terintegrasi  (CPPT)
dan  mendokumentasikan  pada  rekam  medik dengan metode Subjective, Objective,
Assessment dan Plan (SOAP).
Penilaian  akreditasi  tentang  farmasi klinik  termasuk  kedalam  bab  III.  Dalam standar  akreditasi  penilaian  tentang  farmasi merupakan  proses  evaluasi  yang  bertujuan memastikan  bahwa  layanan  farmasi  klinik memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.  Terdiri  dari  prosedur  pengadaan, pengkajian,  penyimpanan  dan  penyediaan obat-obatan emergency juga  harus  tersedia untuk  pelayanan  kefarmasian  di  klinik. Pelayanan  obat  risiko  tinggi  di  klinik memerlukan  perhatian  khusus  karena  obat- obat  ini  memiliki  potensi  besar  untuk menyebabkan efek samping serius atau bahaya jika  tidak  dikelola  dengan  benar.  Untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaan  obat  risiko  tinggi,  klinik  harus mengikuti prosedur yang ketat dan terstandarisasi.  Salah  satu  contoh  bat-obat yang  memiliki  penampilan  serupa  dalam  hal warna  dan  nama  dapat  dengan  mudah menyebabkan  kesalahan  medis  jika  tidak dikelola  dengan  hati-hati.  Beberapa  contoh obat risiko tinggi yang seringkali membingungkan  karena  memiliki  warna  dan nama  yang  mirip  harus  dikelola  dengan  lebih efektif.
“...  Obat  risiko  tinggi  itu  kan  yang tulisannya  sama,  warna  nya  saja  juga sama.  Misalnya  nama  obatnya  sama misalnya metformin ada yang 850 sama yang  500  itu  jangan  sebelahan  terus  di tengah  nya  itu  harus  obat  yang  lain terus dikasih label ada tulisannya juga ”
(Informan 4)
Persiapan fasilitas Selain  pembuatan-pembuatan  dokumen, Klinik  juga  perlu  untuk  menambah  dan/atau memperbaiki fasilitas. Sebelum menjadi Klinik  Pratama,  Klinik  Insan  Medika  adalah Klinik  Utama  dan  rawat  inap  sehingga  tidak memerlukan  tambahan  fasilitas  yang  banyak. Fasilitas  yang  perlu  ditambahkan  (sebagian sudah ada sebelumnya) selama masa persiapan akreditasi    yaitu  papan  alur  –  alur  pelayanan, papan  –  papan  petunjuk,  Alat  Pemadam Kebakaran  (APAR),  pegangan  tangan  di beberapa  lokasi  yang  rawan  (misal  Kamar Mandi,  tangga  ramp,  dan  lain-lain)  untuk mengurangi  resiko  jatuh,  tanda  selotip  merah untuk  penanda  lantai  berbeda  ketinggian, komputer  (untuk  mempersiapkan  dokumen- dokumen akreditasi), freezer (untuk penyimpanan limbah), obat emergency, sticker tulisan  “ fall  risk ”,  dan  lain-lain.  Sedangkan, fasilitas perlu dikalibrasi setahun sekali seperti tensimeter, termometer, dan timbangan. Pelaksanaan audit Internal
Audit internal juga dilaksanakan sebelum  dilaksanakan  oleh  tim  audit  internal sebelum  survei  akreditasi.  Tim  Audit  Internal terdiri  dari  tiga  orang  yang  juga  ditetapkan dengan  SK.  Audit  internal  dilaksanakan  pada bulan April 2023 dan hasilnya juga digunakan sebagai  bahan  perbaikan  untuk  persiapan akreditasi.  Karena  jumlah  karyawan  di  Klinik yang  terbatas,  maka  tim  penanggung  jawab setiap  bab  juga  menjadi  auditor  internal. Sehingga pelaksanaan audit internal dilakukan secara silang.
“ Melaksanakan  audit  internal  sebelum
ada  audit  eksternal.  Bab  I  saya [sebagai  anggota  di  Bab  I  melakukan] audit  Bab  II,  Bab  II  audit  Bab  III,  Bab III audit Bab I ”
(Informan 2)
Penilaian Mandiri ( Self-assessment )
Klinik Insan Medika melaksanakan self- assessment satu  bulan  sebelum  mendaftar akreditasi  yaitu  pada  bulan  Agustus  2023. Pelaksanaan self-assessment dilakukan dengan cara  setiap  tim  penanggung  jawab  bab mengoreksi  bab  yang  tidak  menjadi  tanggung jawabnya.  Misalnya,  tim  penanggung  jawab Bab  I  mengoreksi  dokumen  dan  pelaksanaan Bab  II,  dan  seterusnya. self-assessment dilakukan dengan menggunakan form penilaian akreditasi  dengan  penilaian 0,  5 dan 10.  Setelah  terdapat  nilai  tiap  bab,  hasil penilaian diberikan kepada penanggung jawab masing-masing  bab  sebagai  bahan  masukan untuk perbaikan dan jika diperlukan didiskusikan  dalam  rapat  bersama  seluruh karyawan klinik.
“misalnya bab satu dinilai oleh bab dua misalnya  seperti  ini  jadi  gantian penilaiannya.  Jadi  kita  SA-nya  mandiri nggak dari surveior”
( Informan 3 )
“…misal  bab  satu  nilai  bab  tiga.
Jadikan
orang tersebut mengingatkan..oh  bab  tiga  kurang  ini loh..  Kayak  bahkan  kita  sama  kayak saling mengingatkan kurang mu ini…”
(Informan 5)
Permohonan usulan akreditasi
Permohonan
usulan akreditasi
dilaksanakan  pada  tanggal  5  Agustus  2023.
Tahapan-tahapan  yang  dilakukan  oleh  Klinik Insan Medika untuk mengusulkan permohonan akreditasi  yaitu  mengunggah  dokumen self- assessment ke  aplikasi  Data  Fasyankes Online/DFO  (https://dfo.kemkes.go.id)  dan mengirimkan surat (melalui aplikasi Lembaga) kepada  Lembaga  Penyelenggara  Akreditasi (LFA) yang dipilih. FKTP dapat memilih LPA yang  terdaftar  di  Kemenkes  RI  yang  terdapat pada daftar di website
https://yankes.kemkes.go.id/lpa.  Klinik  Insan Medika memilih Lembaga Akreditasi Independen  Semar  Bhakti  Nusantara  (LAI SBN)  dan  mendaftar  melalui  aplikasi  SIMAK
SBN (https://simak.sbn.or.id) . Pada saat pengajuan  usulan,  klinik  juga  mengajukan tanggal permohonan pelaksanaan survei akreditasi dan menunggu persetujuan dari LPA terkait.
“Iya, pengajuan lewat DFO. DFO dan juga dari lembaga yang kita pilih. Kan itu ada beberapa lembaga gitu… Jadi bersurat di lembaga juga lewat DFO sama lewat aplikasi lembaganya sendiri gitu”
(Informan 3)
Berdasarkan  studi  menyatakan  bahwa penilaian  akreditasi  di  kebanyakan  dari negara-negara  maju  menggunakan  institusi independen  local  untuk  menilai  akreditasi  di FKTP. Sedangkan di negara berkembang, rata- rata  program  akreditasinya  adalah  program kolaborasi  dengan  Lembaga  akreditasi  dari negara  lain  dan  dikoordinir  oleh  pemerintah (18). Sedangkan, pelaksanaan survei akreditasi di  Indonesia  dilakukan  oleh  LFA  yang merupakan  Lembaga  akreditasi  dalam  negeri
yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Kesehatan (17).

## Survei akreditasi
Setelah  mendapatkan  persetujuan  dari Survei  akreditasi  dilaksanakan  sebanyak  dua kali  yaitu  secara  daring  (3  September  2023) dan  luring  (8  September  2023).  Pelaksanaan survei secara daring dilakukan untuk mengecek  dokumen  dan  wawancara.  Survei secara  daring  dilanjutkan  dengan  pemberian saran-saran  dari  surveior.  Waktu  diantara survei  secara  daring  dan  luring  digunakan untuk memperbaiki sesuai saran dari surveior. Sedangkan  pelaksanaan  survei  secara  luring diawali  dengan  presentasi  oleh  Penanggung jawab Klinik untuk menjelaskan tentang profil klinik, setelah itu dilakukan untuk pengecekan ulang,  wawancara  dan  observasi.  Jumlah surveior  yang  menilai  sebanyak  dua  orang. Satu  surveior  mengecek  Bab  I  yaitu  Tata Kelola  Klinik  (TKK)  dan  Bab  II  yaitu Peningkatan  Mutu  dan  Keselamatan  Pasien (PMKP),  sedangkan  satu surveior lainnya mengecek  Bab  III  yaitu  Penyelenggaraan Kesehatan  Perorangan  (PKP).  Untuk  itu karyawan  Klinik  dibagi  menjadi  dua  tim sesuai dengan tim penanggung jawab bab.
“ kita  memang  milih  untuk  nggak berurutan karena nanti kalau misal ada revisi  kita  bisa  mengerjakan.  Nggak terlalu  buru-buru  ya  maksudnya  nggak lembur gitu .”
(Informan 3)
“ Awalnya  kan  daring  zoom  dulu,  terus luring, pas luring ya dibagi kan ada dua surveior Bab I dan Bab II, [sedangkan] Bab III itu sendiri ”
(Informan 4)
Penetapan hasil akreditasi Setelah  pelaksanaan  survei  akreditasi, Klinik  Insan  Medika  mendapatkan  hasilnya pada tanggal 23 September 2023 dengan hasil Paripurna.  Berdasarkan  sertifikat  akreditasi, hasil  akreditasi  tersebut  berlaku  selama  lima tahun dari 8 September 2023 sampai dengan 8 September 2028.
Hasil  akreditasi  klinik  dibagi  menjadi empat  yaitu  tidak  terakreditasi,  terakareditasi madya,  utama  dan  paripurna.  Klinik  Insan
Medika
Semarang mendapatkan hasil akreditasi Paripurna, yang menunjukkan bahwa nilai Bab I, II dan III sama dengan atau lebih  besar  dari  80%  (17).  Tingkatan  hasil akreditasi tersebut juga mempengaruhi kepuasan  pasien.  Sedangkan  studi  sistematik literatur  review  menunjukan  bahwa  adanya akreditasi  berkorelasi  positif  terhadap  akses, kecepat tanggapan, kualitas, efektivitas, efisiensi, keamanan, dokumentasi, dan kepuasan pelanggan (22).
Kondisi di Indonesia masih menunjukkan  disparitas  pelayanan  kesehatan antar  provinsi.  Hasil  akreditasi  Puskesmas pada  tahun  2018,  menunjukkan  bahwa terdapat kesenjangan kualitas pelayanan kesehatan  yang  dilaksanakan  oleh  Puskesmas di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa (25). Hal  ini  juga  yang  perlu  diperhatikan  dan  bisa dilihat dari hasil akreditasi pada klinik pratama antar provinsi dan pulau.
Kekuatan penelitian ini adalah memberikan penjelasan secara detail mengenai tahap-tahapan  persiapan  akreditasi  sampai dengan pelaksanaan survei akreditasi. Studi ini
dapat  memberikan  gambaran  untuk  klinik pratama  terutama  milik  swasta  untuk  dapat menyiapkan kliniknya untuk survei akreditasi. Tetapi,  penelitian  ini  memiliki  kekurangan yaitu  hanya  satu  klinik  saja  yang  digunakan sebagai tempat penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan  dapat  membandingkan persiapan  akreditasi  di  Puskesmas  sebagai FKTP  milik  pemerintah  dan  Klinik  Pratama milik  swasta  dan  juga  membahas  tantangan masing-masing  di  Puskesmas  dan  di  Klinik Pratama.

## 4. KESIMPULAN
Klinik Insan
Medika telah mempersiapkan  akreditasi  sejak  tahun  2017 dengan  standar  yang  sebelumnya  berlaku tetapi  tertunda  karena  pandemic  COVID-19, dan  mulai  melanjutkan  sejak  tahun  2021. Pelaksanaan  persiapan  akreditasi  dimulai  dari sosialisasi,  pelatihan,  pendampingan  (tidak kontinu),  penyusunan  dokumen  dan  persiapan fasilitas,  pelaksanaan  audit  internal,  penilaian mandiri, permohonan usulan akreditasi, survei akreditasi  sampai  dengan  mendapatkan  hasil akreditasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Klinik  Insan  Medika  yang  telah mengijinkan  penulis  untuk  melaksanakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. 2013.
2. BPJS  Kesehatan.  Laporan  Pengelolaan Program  Tahun  2022  dan  Laporan
Keuangan Tahun 2022 (Auditan)
[Internet].  2023  [cited  2024  Mar  12].
Available from: https://web.bpjs-
kesehatan.go.id/uploads/information/07
082023034741-24f2a7ac-758a-48c5- 99c1-d4e261418101.pdf
3. BPJS  Kesehatan.  Data  JKN  [Internet]. 2024  [cited  2024  Mar  20].  Available from: https://bpjs-kesehatan.go.id/#/
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 71  Tahun  2013  tentang  Pelayanan
Kesehatan  pada  Jaminan  Kesehatan Nasional. 2013. 5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  71  Tahun  2013
tentang  Pelayanan  Kesehatan  pada Jaminan Kesehatan Nasional. 2021.
6. Presiden  Republik  Indonesia.  Undang- undang  No  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan. 2023.
7. Presiden  Republik  Indonesia.  Undang- undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2009.
8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 46  Tahun  2015  tentang  Akreditasi
Puskesmas,  Klinik  Pratama,  Tempat Praktik  Mandiri  Dokter  dan  Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 2015.
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor
42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 46  Tahun  2015  tentang  Akreditasi
Puskesmas,  Klinik  Pratama,  Tempat Praktik  Mandiri  Dokter  dan  Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 2016. 10. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 27  Tahun  2019  tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  46  Tahun  2015 tentang  Akreditasi  Puskesmas,  Klinik Pratama,  Tempat  Praktik  Mandiri Dokter  dan  Tempat  Praktik  Mandiri Dokter Gigi. 2019.
11. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 34  Tahun  2022  tentang  Akreditasi Puskesmas,  Klinik  Pratama,  Tempat Praktik  Mandiri  Dokter  dan  Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 2022.
12. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Keputusan Direktur Jenderal  Pelayanan  Kesehatan  Nomor HK.02.02/I/105/2023 tentang Instrumen  Survei  Akreditasi  Klinik. 2023. 13. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1983/2022  tentang Standar Akreditasi Klinik. 2022. 14. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan  Semester  1  Tahun  2023. 2023.
15. Novitasari M, Budiyanti RT, Sriatmi A. Kesiapan  Akreditasi  Klinik  Pratama
dalam  Meningkatkan  Mutu  Pelayanan Kesehatan. J LINK. 2022;18(1):1–9.
16. Elirahma  Agustina,  Catur  Septiawan.
Analisa    Kesiapan    Akreditasi    Klinik
Pratama  Gloskin  Aesthetic  Clinic Tahun 2024. J Kesehat Tambusai. 2024 Jun;5(2):5682–9. 17. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Keputusan Direktur Jenderal  Pelayanan  Kesehatan  Nomor HK.02.02/I/3991/2022 tentang Petunjuk  Teknis  Survei  Akreditasi Pusat  Kesehatan  Masyarakat,  Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi  Darah,  Tempat  Praktek Mandiri  Dokter,  dan  Tempat  Praktik Mandiri Dokter Gigi. 2022. 18. Alotaibi  SY.  Accreditation  of  primary health care centres in the KSA: Lessons from developed and developing countries.  J  Taibah  Univ  Med  Sci [Internet]. 2023;18(4):711–25. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S1658361222002323 19. Faridah, Jauhar Arifin. Analisis
Perbedaan Kualitas Pelayanan Sebelum
Dan  Sesudah  Akreditasi  Di  UPTD
Puskesmas  Ampah  Kecamatan  Dusun Tengah  Kabupaten  Barito  Timur  .  J Mhs  Adm  Publik  dan  Adm  Bisnis. 2021;4(1):456–66.
20. Arofi  SP,  Ariyanti  F.  Studi  Mutu (ServQual) dan Kepuasan Pasien
Berdasarkan  Akreditasi  Puskesmas.  J Ilmu  Kesehat  Masy.  2021;10(3):180–
90. 21. Hafizh  Amrullah,  Satibi,  Achmad Fudholi.  Analisis  Kepuasan  Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian Menggunakan Metode Servqual Berdasarkan Status Akreditasi di
Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir.  Maj Farm . 2020;16(2):193–201.
22. Sadegh  Tabrizi  J,  As  A,  Nazari  M,
Ebrahimi Tavani M, Haghi M, Gharibi Tabrizi FJ, et al. Impacts of Accreditation  on  The  Performance  of Primary  Health  Care  Centres:  A systematic review. Malays Fam Physician [Internet]. 2023;18:63. Available from: https://doi.org/10.51866/rv.274 23. Farid Gharibi, Esmaeil Moshiri,
Masoumeh  Ebrahimi  Tavani,  Koustuv
Dalal.  Challenges  of  Implementing  an Effective
Primary Health Care
Accreditation  Program:  A  Qualitative Study  in  Iran.  BMC  Prim  Care.
2023;13(24).
24. Dewi  A.  Persepsi  Pemimpin  Dan
Pemilik  Klinik  Terhadap  Akreditasi
Klinik.  In:  Prosiding  Semnas  PPM
2020: Inovasi Teknologi dan
Pengembangan  Teknologi  Informasi dalam Pemberdayaan
Masyarakat
Pasca Covid-19. 2020. p. 1825–33. 25. Nugroho  AP,  Ardani  I,  Effendi  DE.
Dampak Kebijakan Akreditasi
Puskesmas  dalam  Upaya  Peningkatan
Kualitas  Pelayanan  Kesehatan.  Aspir  J Masal Sos. 2023;14(1):59–82.