## ARTIKEL

## Triple Disruption dan Percepatan Akselerasi Transformasi Digital di Desa: Studi Inovasi Kebijakan Smart Kampung di Banyuwangi
Triple Disruption and Acceleration of Digitalization in Villages: Study of Inovation Policy of Smart Kampung in Banyuwangi
Andy Ilman Hakim 1 , Novy Setia Yunas 2 , Ibnu Asqori Pohan 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.
ENVELOPE novysetiayunas @ ub.ac.id
Abstrak: Artikel ini merupakan sebuah hasil penelitian yang menawarkan sebuah kebaharuan perspektif dalam melihat perkembangan inovasi dan transformasi digital dalam layanan publik pada pemerintahan daerah melalui perspektif Triple Disruption . Salah satu contohnya adalah penerapan kebijakan Smart Kampung di Banyuwangi, di mana penyelenggaraan layanan publik kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Pendekatan ini tidak hanya terpusat di pusat kabupaten, melainkan juga tersebar secara merata di berbagai lapisan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu. Selama ini disrupsi hanya dilihat dari sisi teknologi saja, melainkan dalam perkembangan dunia yang begitu dinamis, disrupsi berkembang pada kondisi yang terdampak melalui kehadiran pandemi Covid 19 yang lalu dan kebutuhan akan ekonomi  hijau  yang  semakin  mendesak.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Penelitian  ini  melihat  peran  pemerintah  dan  aktor  masyarakat  dalam  mendorong  upaya digitalisasi di sektor publik khususnya di desa dan efektivitas inovasi kebijakan Smart Kampung di Banyuwangi dalam upaya percepatan digitalisasi di desa di era Triple Disruption .
Abstract: This article is the result of research that offers a new perspective in looking at the development of innovation and digital transformation in public services in regional government through a Triple Disruption perspective. One of them is the Smart Kampung in Banyuwangi, where services to the community can run effectively and efficiently not only focused on the district center, but also evenly to the marginalized layers of society through a technological approach. So far, disruption has only been seen from a technological perspective, but in a world that is so dynamic, disruption develops in conditions affected by the presence of the past Covid 19 pandemic and the increasingly urgent need for a green economy. This research aims to….Research with this qualitative approach. This researchwill look at the role of government and community actors in encouraging digitalization efforts in the public sector, especially in villages and the effectiveness of Smart Kampung policy innovations in Banyuwangi in efforts to accelerate digitalization in villages in the Triple Disruption era.
 OPEN ACCESS
Citation: Ilman Hakim, A., Setia Yunas, N., & Asqori Pohan, I. (2023). Triple Disruption dan Percepatan Akselerasi Transformasi Digital di Desa: Studi Inovasi Kebijakan Smart Kampung di Banyuwangi. Matra Pembaruan. 7(2), 87-97 Received: September 12, 2023 Accepted: December 5, 2023 Published: December 11, 2023
© The Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi, Digitalisasi, Triple Disruption , Kebijakan Publik.
Keywords: Public Services, Inovations, Digitalization, Triple Disruption, Public Policy.

## I.   Pendahuluan
Saat ini perubahan-perubahan mendasar terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari Globalisasi bergerak begitu pesat, mulai dari perubahan pola pikir, model interaksi sosial serta perubahan terhadap struktur maupun tatanan sosial, politik, dan juga ekonomi. Perkembangan yang sangat dinamis ini berlangsung sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, disrupsi teknologi, konsep Society 5.0, dan konsekuensi yang dihasilkan oleh pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Oleh karena itu, tanpa pilihan, masyarakat harus lebih responsif dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan tersebut. Saat ini muncul sebuah konsep yang dinamakan dengan Triple Disruption , dimana saat ini perubahan di dunia bergerak pada 3 aspek mendasar yakni Transformasi Digital, Pandemi Covid 19 dan Perubahan Iklim.
Transformasi digital dianggap memiliki potensi untuk membawa perubahan mendasar  dalam  sektor  pelayanan  publik  dan  struktur  birokrasi  di  Indonesia. Masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap berbagai inovasi pelayanan publik, apalagi saat ini sejalan dengan perkembangan berbagai teknologi canggih seperti artificial intelligence maupun Internet of Things . Praktiknya, tentu memerlukan waktu dan sumber daya yang memadai, tetapi proses demi proses harus terus dipersiapkan mulai hari ini hingga di masa yang akan datang.
Perkembangan signifikan dalam transformasi digital di Indonesia semakin cepat karena  dampak  pandemi  Covid-19  yang  dimulai  pada  tahun  2020.  Jika  sebelum pandemi, teknologi digital dianggap sebagai pilihan, setelah pandemi, pemanfaatan teknologi digital menjadi suatu keharusan. Sehingga, kondisi tersebut, akan mempercepat proses transformasi dan reformasi pada sistem birokrasi di Indonesia, dalam rangka mempersiapkan inovasi di masa depan yang kian kompetitif.
Pergeseran layanan dalam birokrasi yang menekankan penggunaan teknologi digital di tengah pandemi Covid-19 akan berdampak pada arah kebijakan yang merespons perubahan  iklim.  Perubahan-perubahan  tersebut  setidaknya  akan  membantu mengurangi penggunaan kertas dan perangkat lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan.
Merujuk pada konsep triple disruption tersebut, akhirnya saat ini birokrasi dituntut agar mampu mendorong serta mempercepat perubahan secara fundamental pada bidang pelayanan maupun kebijakan. Hal ini tidak hanya merespon kondisi saat ini, tetapi sebagai upaya dalam mempersiapkan tantangan global di masa yang akan datang. Keinginan untuk melakukan upaya transformasi dan reformasi birokrasi pada pelayanan publik bukan hanya sekedar blueprint di atas kertas saja, melainkan sebuah keharusan dalam rangka merespon perubahan-perubahan di masa kini hingga di masa yang  akan  datang.  Dorongan  untuk  transformasi  ini  mendorong  pemerintah  untuk memberikan inovasi layanan yang lebih unggul kepada masyarakat, dengan tujuan agar akses terhadap pelayanan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Di Negara kita saat ini, tentunya sudah ada beberapa daerah yang dapat dijadikan best practice dalam penerapan inovasi pada pelayanan publik, seperti DKI Jakarta, Kota Bandung, Kabupaten Sragen, Kabupaten Banyuwangi ( Rendra Eko Wismanu et al., 2018 ). Tentu saja, prioritas utama Pemerintah Daerah dalam mencapai keunggulan dalam tata kelola pemerintahan adalah mengenai proyek-proyek yang sedang berjalan, seperti yang dinyatakan oleh ( Aziz & Putri, 2021 ) dilanjutkan dengan pembentukan Program Smart Metropolis sebagai salah satu cara untuk mewujudkan e-government di Indonesia.
Kabupaten Banyuwangi menjadi fokus penting dalam penerapan Program Smart Metropolis. Pemerintah setempat telah memilih untuk membangun, memberdayakan, dan  menerapkan  Program Smart City , yang kemudian diubah istilahnya menjadi Program Smart Kampung.  Penggunaan  istilah  “ Smart Kampung” dianggap lebih sesuai daripada “ Smart City ” karena program ini langsung terlibat dengan masyarakat desa di seluruh kabupaten. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mampu memberikan layanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat di wilayah-wilayah penting dan pinggiran  kabupaten  berkat  Program Smart Kampung. ( Gede Gusta Ardiyasa & Ety Rahayu, 2022 ).
Smart Kampung adalah program pengembangan desa yang menerapkan
pendekatan teknologi sebagaimana dijelaskan oleh Hollands  (2008) .  Program ini menggabungkan penggunaan teknologi informasi berbasis serat optik dengan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif, serta upaya untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kemiskinan. Kabupaten Banyuwangi telah menunjuk 23 Desa  dan  18  Kelurahan  sebagai  proyek  percontohan Smart Kampung, sementara 176  Desa  lainnya  sedang  dalam  tahap  persiapan  untuk  bergabung.  Prioritas  pada penggunaan teknologi informasi semakin meningkat di Kabupaten Banyuwangi, terlihat bukan hanya melalui situs web yang menyajikan informasi tentang program Smart Kampung, tetapi juga melalui peran lebih besar dalam optimalisasi teknologi informasi. ( Sumaryanti & Muchlis, 2023 ).
Artikel ini menawarkan sebuah kebaharuan perspektif dalam melihat perkembangan inovasi dan transformasi digital dalam layanan publik pada pemerintahan daerah melalui perspektif Triple Disruption . Selama ini disrupsi hanya dilihat dari sisi teknologi saja, melainkan dalam perkembangan dunia yang begitu dinamis, disrupsi berkembang pada kondisi yang terdampak melalui kehadiran pandemi Covid 19 yang lalu dan kebutuhan akan ekonomi hijau yang semakin mendesak. Sehingga artikel yang  merupakan  hasil  penelitian  di  Kabupaten  Banyuwangi  pada  bulan  Desember 2022  hingga  Maret  2023  dengan  melihat  bagaimana  peran  pemerintah  dan  aktor masyarakat dalam mendorong upaya digitalisasi di sektor publik khususnya di desa dan efektivitas inovasi kebijakan Smart Kampung di Banyuwangi dalam upaya percepatan digitalisasi di desa di era Triple Disruption , menjadi bagian yang cukup penting terhadap kontribusi keilmuan dan perkembangan inovasi pemerintahan daerah.

## II.     Metode
Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan Focus Group Discussion .  Penelitian  yang  dilakukan  mulai  Bulan  Desember  tahun  2022 hingga Bulan Februari tahun 2023, di beberapa Desa di Kabupaten Banyuwangi yang berhasil mengimplementasikan Smart  Kampung antara  lain:  Desa  Genteng  Kulon, Desa  Genteng  Wetan,  Desa  Sukojati  dan  Desa  Tamansari.  Dengan  menggunakan pendekatan interactive  model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, hasil penelitian ini telah melalui tahapan analisis data yang terdiri dari tiga tahapan. Langkah pertama melibatkan pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses  kedua  melibatkan  pengurangan  data,  di  mana  data  yang  terkumpul  dipilah sesuai  dengan  fokus  penelitian.  Pada  tahap  ketiga,  data  disajikan,  memungkinkan informasi yang terhimpun untuk dipresentasikan dalam bentuk teks naratif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian ( Miles et al., 2019 ).

## III.    Hasil dan Pembahasan
III.1. Inovasi Kebijakan Berbasis ICT: Program Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi E-government menghasilkan suatu sistem interaksi baru diantara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Melibatkan pemangku kepentingan dan intervensi teknologi, e-government memberikan ruang untuk meningkatkan mutu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Ini merupakan pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi elektronik, dengan tujuan menambahkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, serta interaktif. ( Indrajit, 2002 ). Pemanfaatan  teknologi  pada  praktik  pemerintahan,  selayaknya  yang  dijelaskan pada konsep e-government dinantikan dapat mengatasi masalah antrian layanan masyarakat.  Dengan  mudahnya  akses  masyarakat  ke  layanan  berbasis  teknologi, mereka dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang layanan yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan biaya yang mungkin timbul
saat masyarakat melakukan proses administratif atau mengurus dokumen terkait dengan layanan birokrasi.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kini sedang menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan hingga ke tingkat desa. \ 176 desa lainnya telah melalui tahap perencanaan, Banyuwangi telah memilih 23 desa dan 18 kelurahan sebagai proyek percontohan Smart Kampungr’.( Banyuwangikab. go.id ). Fokus utama saat ini adalah penggunaan dan peningkatan efisiensi pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Banyuwangi. Lebih dari sekadar menciptakan situs web informatif, Program Smart Kampung menjadi pusat perhatian dengan peran yang lebih substansial dalam mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Program ini  merupakan  bagian  dari  upaya  pengembangan  daerah  dalam  RPJMD  Kabupaten Banyuwangi  tahun  2010-2015,  yang  diwujudkan  sebagai  Program  Optimalisasi Pemanfaatan  Teknologi  Informasi.  Pemberlakuan  Program Smart Kampung diatur oleh  Peraturan  Bupati  Banyuwangi  No.  18  tahun  2016,  yang  mencakup  Integrasi Program Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung. Di Kabupaten Banyuwangi, pemanfaatan teknologi informasi mendapat perhatian yang  lebih  besar.  Program Smart Kampung tidak hanya berfokus pada penyajian informasi di situs web , melainkan juga memegang peran yang lebih penting dalam memaksimalkan  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Banyuwangi  tahun  2010-2015, Program  Optimalisasi  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  menjadi  bagian  integral dari  inisiatif  pembangunan  regional.  Resmi  diresmikan,  Program Smart Kampung berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Bupati  Banyuwangi  No.  18  tahun  2016  yang mencakup Integrasi Program Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung.
Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Peraturan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  18  Tahun 2016 mengenai Integrasi Program Kerja Berbasis Desa atau Kelurahan melalui Smart Kampung, konsep Smart Kampung mengacu pada upaya pengembangan masyarakat di suatu komunitas untuk menghadapi berbagai masalah dengan cara yang cerdas, bijak, dan pintar, memanfaatkan dengan efisien sumber daya yang tersedia di suatu daerah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas dengan pola kehidupan yang erat kaitannya dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku di dalamnya. Selain itu, sebagai bagian dari reformasi birokrasi, tujuan dari program Smart Kampung ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam layanan publik saat ini.
Dari  segi  geografis,  Banyuwangi  memegang  posisi  sebagai  kabupaten  terluas  di Jawa Timur, sehingga memberikan dampak pada jarak yang signifikan antara desa- desa dengan kota atau pusat pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan dari pemerintah menjadi kurang efisien dan memakan waktu yang cukup lama, terutama dalam proses administratif seperti pengurusan surat, perizinan, dan lain-lain. Inovasi program Smart Kampung diciptakan sebagai solusi untuk membantu penduduk pedesaan di Banyuwangi dalam mengoptimalkan pemanfaatan layanan publik. Situasi ini menjadi motivasi bagi Bupati Kabupaten Banyuwangi untuk merancang inovasi berbasis teknologi dengan tujuan agar layanan publik dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan, karena teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Konsep dasar dari program “ Smart Kampung” adalah untuk mempermudah aktivitas pelayanan publik, tidak hanya fokus pada urusan pemerintahan tetapi juga memperhatikan peningkatan fungsi desa dan peningkatan sumber daya manusia, dengan tujuan meningkatkan kualitas desa dan mencapai good governance . Mengacu  pada  Peraturan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  18  Tahun  2016  tentang Integrasi  Program  Kerja  Berbasis  Desa  melalui Smart Kampung, dijelaskan bahwa pelaksanaan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi mencakup berbagai aspek. Ini mencakup seluruh program kerja pemerintah yang diimplementasikan di kantor atau balai desa/kelurahan. Beberapa ruang lingkup yang termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:
a. Pelayanan publik;
b. Pemberdayaan ekonomi;
c.  Kesehatan;
d. Kemiskinan; e. Pendidikan; f.  Seni dan Budaya; dan
g. Hukum. Di samping itu, program Smart Kampung bisa disatukan dengan program kegiatan yang diselaraskan dengan konteks sosial dan budaya lokal. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pengembangan program tersebut secara langsung relevan dengan kepentingan masyarakat dan didasarkan pada pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Sistem perencanaan serta anggaran desa, ataupun sistem pelayanan terpadu untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan, dapat terkoneksi ke dalam sistem program ini. Kabupaten Banyuwangi berhasil mengintegrasikan berbagai program pemerintah, khususnya yang berbasis di tingkat desa. Smart Kampung memberi kemudahan saat penyelenggaraan pemerintahan, utamanya di tingkat desa. Program Smart Kampung berfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Semua program pemerintah desa yang berfokus pada kepentingan masyarakat  bisa  dijalankan  dengan  lebih  efisien  dan  efektif.  Salah  satu  aspek  dari pelaksanaan pemerintahan yang termasuk dalam cakupan program Smart Kampung adalah penyelenggaraan pelayanan. Fokus utama dari program Smart Kampung adalah meningkatkan  efisiensi  dalam  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  dengan meningkatkan  kecepatan  prosesnya.  Dengan  menggabungkan  penyelenggaraan pelayanan, tujuan dari program Smart Kampung adalah untuk menjamin kepastian, kemudahan, dan keekonomisan dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Berbagai fasilitas pelayanan melibatkan hampir semua jenis layanan kepada masyarakat,  termasuk  yang  bersifat  administratif  dan  non-administratif.  Program Smart Kampung menambah nilai saat penyelenggaraan layanan sebagai hasil dari transformasi proses pelayanan yang bersifat digital serta terintegrasi. Dukungan yang diberikan  oleh  basis  data  dalam  Program Smart Kampung yang terintegrasi secara menyeluruh telah meningkatkan kelangsungan proses pelayanan. Secara menyeluruh, Program Smart Kampung menciptakan metode baru dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berfokus pada tingkat desa/kelurahan.
Inisiatif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang terintegrasi tidak hanya bergantung pada tenaga kerja dan anggaran, tetapi juga melibatkan dukungan terhadap berbagai fasilitas dan infrastruktur agar pelaksanaan Smart Kampung dapat berlangsung secara optimal. Smart Kampung memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk mengakses layanan yang sebelumnya hanya tersedia di tingkat kabupaten atau kecamatan. Program ini menggunakan teknologi informasi guna memberi pelayanan yang gratis, praktis, transparan, mudah guna, dan cepat, serta proses tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi dan didukung oleh masyarakat. Program Smart Kampung membuat pengajuan layanan masyarakat lebih cepat dan mudah dengan tahapan yang jelas.
Implementasi program Smart Kampung ini tentunya juga didukung oleh berbagai fitur atau program yang ada di dalamnya diantaranya yakni: 1.  Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDes), merupakan portal yang digunakan untuk mengelola database kependudukan desa secara online . Sistem ini terkoneksi dengan sistem database penduduk di tingkat kabupaten dalam aplikasi SIAK Online . Aplikasi digunakan utuk pengurusan surat keterangan administrasi penduduk maupun surat-surat keterangan lainnya seperti surat keterangan pernyataan miskin, surat keterangan pindah, dan lain-lain. Melalui sistem ini, pengurusan berbagai surat keterangan dapat dilakukan secara online di kantor desa dan memerlukan waktu yang cepat sekitar 3-5 menit sudah bisa cetak. Proses tersebut menimbulkan efektivitas maupun efisiensi jarak dan waktu menjadi lebih pendek bagi warga desa sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang lebih berkualitas dari sebelumnya.
2.  Portal  Banyuwangi,  merupakan  portal  layanan  publik  berbasis website yang berfungsi untuk pengurusan berbagai surat keterangan. Sistem ini dapat digunakan untuk mengurus 15 jenis surat keterangan seperti surat keterangan pindah, surat keterangan umum, surat keterangan lahir mati, surat keterangan kelahiran, surat keterangan dispensasi nikah, surat keterengan nikah dan lain sebagainya.
Dengan  aplikasi  ini  penduduk  desa  dapat  mengurus  surat-surat  keterangan secara langsung di kantor desa tanpa harus ke instansi yang bersangkutan di kota Banyuwangi Semua proses dapat diselesaikan di kantor desa berlangsung cepat dan tanpa pungutan biaya.
3. Procot Lahir Bawa Akta, merupakan sistem pelayanan publik berbasis website yang digunakan untuk pengurusan akta kalahiran dan kartu keluarga baru secara online . Melalui sistem ini, bayi yang baru lahir usia 1-3 hari bisa langsung diurus akta kelahiran di Puskesmas tempat dilahirkan sedangkan bayi yang berusia lebih dari 1 bulan proses pengurusan akta kelahiran dapat dilakukan di kantor desa.
4.  Surat  Pernyataan  Miskin  (SPM),  merupakan  sistem  pelayanan  berbasis website yang digunakan untuk pengurusan bantuan biaya pengobatan bagi keluarga miskin yang  tidak  mendapatkan  BPJS  kesehatan.  Melalui  program  ini,  keluarga  miskin yang  tidak  memperoleh  BPJS,  mereka  dapat  menggurus  SPM  di  kantor  desa untuk mendapatkan bantuan biaya pengobatan di rumah akit pemerintah maupun swasta di Banyuwangi maupun rujukan pengobatan ke rumah sakit di Surabaya. Sebelum adanya program ini, untuk mendapatkan surat pernyataan miskin, warga desa harus mengurus surat-surat keterangan di beberapa instani yang berbeda. Proses  tersebut  memerlukan  biaya,  waktu  dan  tenaga  yang  banyak  sehigga memberatkan warga desa, namun dengan program smart kampung saat ini semua proses tersebut dapat diselesaikan di desa.
5. E-VB ( Electronic  Village  Budgeting ) merupakan sistem berbasis website yang digunakan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan secara online di desa. Aplikasi ini merupakan sebuah sistem perencanaan dan pelaporan keuangan desa berbasis online pertama di Indonesia. Sistem ini didesain untuk mengawal dana desa, sehingga pengunaan dana desa lebih transparan dan tepat sasaran. Selain itu juga, dengan sistem ini partisipasi warga desa untuk ikut dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
6. E-VMS ( E-village  Monitoring  System ), merupakan sistem yang dibuat untuk mengawal kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) keuangan desa berbasis online di desa. Aplikasi ini untuk mengontrol proses pembangunan fisik di desa. Melalui sistem ini, semua program pembangunan desa dapat dikontrol dengan baik, setiap kemajuan pembangunan dapat dipantau secara online .  Dalam  pengelolaannya sistem ini sudah terkoneksi dengan sistem e-village  budgeting , semua program pembangunan yang telah disusun dan disahkan melalui APBDes dapat dikontrol pelaksanaannya melalui sistem ini.
7. Gandrung JKN, merupakan program dari BPJS Kesehatan yang bersinergi dengan program smart kampung untuk memberikan kemudahan bagi warga desa yang ingin mendaftaran diri sebagai peserta JKNKIS. Melalui program ini, masyarakat desa cukup datang ke kantor desa tidak perlu ke kantor BPJS di Kota Banyuwangi. Warga desa cukup membawa semua persyaratan yang diberikan, maka surat permohonannya bisa langsung diproses oleh petugas di kantor desa.
8.  Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK), merupakan sistem berbasis website yang digunakan oleh tim pemburu kemiskinan maupun aparat pemerintah desa untuk mendata penduduk miskin di desa. Melalui sistem ini pemerintah desa terlibat untuk melakukan pendataan ulang terhadapat warga mikin di desanya, sehingga dapat diketahui dengan jelas beberapa jumlah keluarga miskin di desa ini dan bagaimana intervensi program yang harus berikan pemerintah untuk mengatasi keluarga yang miskin tersebut. Melalui berbagi program penanganan kemiskinan yang terintegrasi dalam sebuah sistem dapat memberikan dampak positif bagi penanganan keluarga miskin di Banyuwangi dimana setiap tahun angka kemiskinan di Banyuwangi turun secara drastis. Sehingga wujud nyata dari implementasi Smart Kampung juga terlihat dari angka kemiskinan  yang  mampu  di  tekan  oleh  Pemkab  Banyuwangi.  Menurut  data  BPS, peningkatan  kemiskinan  di  Banyuwangi  selama  pandemi  2020-2021  hanya  0,01 persen, yang merupakan peningkatan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan di Banyuwangi mencapai 7,5%. ( Rimawati, 2023 ).
III.1. Triple Disruption dan Percepatan Digitalisasi di Desa melalui Smart Kampung
Istilah disruption telah banyak didengar dalam berbagai media dalam beberapa kurun waktu terakhir. Istilah yang timbul seiring dengan munculnya Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 memiliki arti yang sangat penting dalam konteks kehidupan manusia di dunia saat ini. Era Industri 4.0, khususnya, merupakan periode di mana pemanfaatan teknologi cyber dikombinasikan dengan sektor manufaktur secara luas. Hal ini terlihat melalui peningkatan jumlah data, kekuatan komputasi, serta konektivitas, serta munculnya kemampuan analisis, kecerdasan bisnis, dan bentuk interaksi baru antara manusia dan mesin. Selain itu, terjadi perbaikan dalam transfer digital instruksi ke dunia fisik, seperti dalam bidang robotika dan pencetakan 3D. ( Bukman Lian, 2019: 41 ).  Beriringan  dengan  konsep  tersebut,  Revolusi  Industri  4.0  juga  mencerminkan transformasi dalam mekanisme produksi barang dan jasa, yang dapat diidentifikasi melalui sejumlah fitur. Hal ini mencakup penerapan Internet of Things (IoT) dan Cyber Physical Production System (CPPS) dalam proses produksi baik barang maupun jasa
( Schwab, 2016 ; Vaidya, Ambad, & Boshle, 2018 ; Amalia, 2018 ; Li, Tan, & Chaudhry, 2019 ). Dalam perkembangannya, ada setidaknya sembilan elemen kunci yang menjadi indikator kemajuan dalam teknologi Revolusi Industri 4.0, yaitu 1) Analisis Big Data , 2) Robot Otonom , 3) Teknologi Simulasi, 4) Integrasi Sistem Horisontal dan Vertikal, 5) Industri Berbasis Internet of Things (IoT), 6) Keamanan Siber, 7) Teknologi Informasi berbasis Cloud , 8) Manufaktur Aditif, 9) Teknologi Augmented Reality ( Gerbert et al.,
2015 ; Vaidya et al., 2018 ).
Di sisi lain, istilah Disrupsi menurut Prof Rhenald Kasali (2017) berpendapat bahwa Disrupsi  dapat  diartikan  bahwa  Revolusi  Industri  4.0  tidak  hanya  mencerminkan perubahan yang terjadi saat ini ( today  change ), namun juga mencakup makna fenomena perubahan di masa depan ( the future change ). Ini mengindikasikan bahwa proses perubahan di satu aspek akan terus memunculkan perubahan lain yang bersifat  signifikan,  sebagai  respons  terhadap  tuntutan  dan  kebutuhan  konsumen pada masa mendatang. Perubahan di era disrupsi menurut Prof Kasali (2017) pada intinya, ini tidak hanya terkait dengan perubahan dalam metode atau strategi, tetapi juga melibatkan aspek dasar dari bisnis. Tak diragukan lagi, berbagai aspek kehidupan manusia akan terus dipengaruhi oleh disrupsi teknologi, revolusi industri 4.0, dan society 5.0 Seiring perkembangan waktu ke depan, masyarakat cenderung mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sampai pada momentum tahun 2020, virus Covid-19 mewabah ke berbagai wilayah dunia serta menggemparkan kehidupan masyarakat. Sejak itu, dunia menyaksikan penyebaran virus tersebut, Seiring berjalannya waktu, perubahan tersebut akhirnya menciptakan gangguan di berbagai bidang kehidupan manusia. Kehadiran pandemi Covid-19 ini kemudian mengilhami sebuah konsep inovatif yang dikenal sebagai triple disruption . Triple Disruption merujuk pada suatu kondisi di mana dunia menghadapi perubahan  yang  sangat  berarti  pada  tiga  aspek  krusial,  yaitu  Transformasi  Digital, Pandemi Covid-19, dan Perubahan Iklim.
Transformasi digital saat ini telah menghasilkan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Transformasi digital yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan komunikasi di abad kedua puluh satu telah memicu pergeseran besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan yang disertai dengan tingkat globalisasi yang tinggi mendorong transformasi yang mendalam dalam hal pola pikir, model interaksi sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Kemajuan teknologi digital  modern,  seperti  kecerdasan  buatan,  pencetakan  3D,  otomatisasi,  robotika, dan ‘ Internet of Things ’ telah mengubah struktur sosial, ekonomi, dan politik. Secara mendasar, transformasi digital dapat dicermati dalam dua sisi yang berbeda; Pertama, Transformasi yang tengah berlangsung dengan cepat membuka peluang baru untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Dengan perkembangan teknologi, masyarakat menjadi lebih  terbuka  dan  memiliki  akses  yang  lebih  luas  ke  pasar  global.  Namun,  seiring dengan itu, kemajuan teknologi juga membawa tantangan terkait persaingan bagi pelaku bisnis lokal. Seiring dengan itu, transformasi digital juga membawa tantangan baru seperti kolonialisme digital dan kesenjangan akses di kalangan masyarakat.
( Winanti  et  al.,  2021:  2 ).  Diterima  ataupun  tidak,  perkembangan  teknologi  saat  ini menciptakan isu terkait kesenjangan akses dan kepunyaan terhadap teknologi digital. Hal ini bisa berdampak pada permasalahan ketahanan data serta kedaulatan data.
( Winanti et al., 2021 ).
Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mempercepat kemajuan teknologi digital. Sebelum COVID-19, pemanfaatan teknologi digital bagi kehidupan masyarakat masih dianggap sebagai pilihan. Berbeda halnya pada masa pandemi, pemanfaatan teknologi digital  menjadi  suatu  keniscayaan.  Protokol  kesehatan  yang  ketat  dan  bertujuan mencegah penyebaran virus mengubah cara manusia berinteraksi satu sama lain. Realitas ini mendorong pemanfaatan teknologi menjadi suatu keharusan. Perubahan baru dalam pembelajaran, administrasi, perawatan kesehatan, ekonomi, sistem kerja,  dan  interaksi  sosial  dapat  dicapai  dengan  adopsi  teknologi  digital.  Pandemi COVID-19  telah  menunjukkan  bahwa  virus  ini  tidak  hanya  menimbulkan  ancaman bagi kesejahteraan nasional dan internasional, tetapi juga memerlukan perombakan total terhadap ekonomi, politik, dan struktur sosial. ( Winanti et al., 2021: 5 ). Selain  dari  transformasi  digital  dan  dampak  pandemi  COVID-19,  konsep triple disruption juga menyoroti bahwa perubahan iklim adalah suatu tantangan global yang memerlukan perhatian bersama. Sulit untuk mengabaikan bagaimana lingkungan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan karena konsekuensinya menjadi semakin jelas. Berdasarkan data tertentu, masalah perubahan iklim menuntut fokus yang signifikan.  Sebagai  contoh,  konsentrasi  CO2  di  atmosfer  mencapai  rekor  tertinggi sebesar 408 bagian per juta (ppm) pada tahun 2018. Keadaan seperti ini menegaskan betapa pentingnya kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini juga menunjukkan kegentingan transisi menuju pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan, termasuk energi dan pangan, serta sistem tata kelola kebijakan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan konsep yang bersahabat terhadap lingkungan ( green  economy ).  Dengan  demikian,  kita  semakin  menyadari bahwa adanya Triple Disruption ,  yang  melibatkan  Pandemi  Covid-19,  Transformasi Digital, dan Perubahan Iklim, menuntut perubahan perilaku, strategi, dan pendekatan dari  setiap  organisasi  saat  mengelola  operasinya.  Pentingnya  melakukan  reformasi birokrasi menjadi semakin jelas sebagai langkah untuk mengimplementasikan perubahan serta pembaruan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aspek  kelembagaan,  tata  kelola,  serta  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Aparatur. Munculnya  Revolusi  Industri  4.0  mendorong  birokrasi  guna  bertransformasi  dan mengintegrasikan perkembangan teknologi digital saat penyelenggaraan layanan publik.  Pandemi  Covid-19  berfungsi  sebagai  pemicu  percepatan  perubahan  saat struktur birokrasi pemerintah. Kehadiran keduanya seakan-akan menciptakan ‘sinergi’ saat proses perubahan di dalam struktur birokrasi pemerintahan.
Pada  saat  ini,  birokrasi  menjadi  salah  satu  komponen  penting  dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam konteks pelayanan publik kepada masyarakat. Tidak mengherankan jika pandangan masyarakat terhadap keberadaan birokrasi menjadi kompleks. Masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang dikotomis terhadap birokrasi, menganggapnya sebagai instrumen penting dalam pemerintahan, tetapi sekaligus sebagai penyebab potensial dari hambatan dan masalah dalam proses pelayanan publik. ( Sartika, 2013:135 ). Masalah patologi birokrasi di Indonesia dianggap sebagai situasi yang cukup rumit, dan gejalanya saling terhubung dengan berbagai aspek, termasuk unsur organisasional yang melibatkan struktur dan budaya. Keberadaan birokrasi yang lambat, tidak efektif, kaku, tidak transparan, kompleks, dan kurang memberikan kepastian saat layanan sering dianggap sebagai kondisi patologis yang sering ditemui. Birokrasi pelayanan publik masih dipengaruhi oleh perilaku koruptif. Akibatnya, birokrasi di Indonesia lebih terkesan melayani dirinya sendiri dan mengabaikan pelayanan kepada publik ( Agus, 2019: 79 ). Menghadapi berbagai kendala yang merugikan dalam sistem birokrasi saat ini, pemerintah akhirnya mencetuskan wacana saat menjalankan reformasi menyeluruh terhadap struktur dan fungsi organisasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ( public trust ) terhadap birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, reformasi birokrasi juga bertujuan dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, atau yang umumnya
dikenal dengan sebutan good governance ( Huda et al., 2016: 111 ). Akhirnya, banyak daerah berlomba-lomba untuk menghasilkan inovasi yang memungkinkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ). dapat terwujud. Salah  satunya,  Kabupaten  Banyuwangi  yang  menunjukkan  bahwa  Program Smart Kampung mampu menjadi salah satu inovasi sektor publik yang dapat meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Program Smart Kampung sedang mengalami perkembangan dinamis yang membutuhkan inovasi yang signifikan saat pengembangannya. Guna mendukung kemajuan program ini, kepemimpinan menjadi faktor utama dalam implementasinya. Gaya kepemimpinan bureau-preneurship menjadi kunci penting dalam mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah agar program ini dapat sukses dilaksanakan. Bureaupreneurship adalah bentuk kepemimpinan yang menonjolkan kemauan politik yang kuat saat melangsungkan perubahan, memiliki pemahaman yang baik terhadap pelaksanaan birokrasi, serta  memiliki  semangat  dan  sikap  wirausaha.  Pemimpin  dengan  karakteristik ini mampu bekerja secara profesional, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan penuh inovasi dalam merancang program-program. Sebelum masa kepemimpinan Bupati  Abdullah  Azwar  Anas,  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  menghadapi sejumlah  permasalahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Namun,  di  bawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, ciri kepemimpinan bureau-preneurship terlihat melalui berbagai program inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi. Di samping karakter bureaupreneurship yang dimiliki oleh Bupati Anas pada saat itu, karakter yang mendasar lainnya adalah Kepemimpinan digital ( digital  leadership ) Kepemimpinan digital berperan penting dalam proses transformasi digital yang tengah berjalan dalam rangka mengawal serta memastikan perubahan maupun pemanfaatan teknologi dengan cepat di berbagai sektor, khususnya sektor pemerintahan ( Cahyarini,
2021 ). Setidaknya terdapat empat ciri kepemimpinan digital yang membedakannya dari  kepemimpinan  konvensional.  Pertama,  dalam  hal  kemampuan  komunikasi, seorang pemimpin digital harus memiliki keterampilan untuk berkomunikasi secara efektif melalui berbagai platform media sosial agar tetap terhubung dengan anggota organisasi, baik di dalam maupun di luar. Ciri kedua adalah kemampuan untuk berpikir dan bekerja kolaboratif tanpa adanya batasan waktu, ruang, atau hambatan budaya, di mana pengawasan dan interaksi langsung tidak selalu diperlukan. Selanjutnya, digital  leader juga harus ahli dalam memantau dan mengelola pekerjaan secara efisien meskipun dalam lingkungan virtual. Keempat, yang membedakan pemimpin konvensional dari digital leader adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan teknologi yang pesat. Dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang cepat, digital  leader harus memiliki pola pikir yang inovatif, kemampuan memecahkan masalah, dan keterampilan menjaga hubungan baik antaranggota dan antartim. Manajemen generasi yang berbeda, seperti generasi milenial dan baby boomers, di dalam satu organisasi juga merupakan tantangan tersendiri bagi pemimpin digital agar tetap dapat mencapai tujuan organisasi. ( Tjahjo Kumolo, 2021 ).
Kehadiran  Program Smart Kampung secara jelas akan mendorong agenda percepatan reformasi birokrasi, terutama ketika kondisi global mengharuskan adanya adaptasi dan perubahan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan transformasi digital. Sejak tahun 2020, pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara dunia telah secara signifikan mengubah modus operandi birokrasi. Hal ini mendorong adopsi teknologi informasi secara lebih luas untuk mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, program Smart Kampung di satu sisi, mendorong agenda reformasi birokrasi lebih cepat. Sesuai dengan reformasi birokrasi, penggunaan teknologi informasi telah menjadi unsur integral yang krusial. Birokrasi perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang cepat, dengan tuntutan kecepatan,  kemudahan,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Dalam  seluruh  proses reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keharusan. Hal ini tidak hanya mempercepat tetapi juga meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif.  ( Irma Nurul et al., 2021: 156 ). Semua orang harus beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang
terjadi di sekitar mereka karena transformasi digital ini sejalan dengan era disrupsi di  berbagai  bidang  kehidupan.  Perubahan  tersebut  pada  akhirnya  juga  berdampak meluas pada perubahan pola kerja birokrasi dan sistem pemerintahan. ( Saut Maruli et al., 2021: 167 ). Transformasi ini akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa. Reformasi Birokrasi diharapkan oleh masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, serta efektif, sekaligus menghasilkan layanan publik yang optimal, lebih baik, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman. ( Saut Maruli et al., 2021: 168 ).

## IV. Kesimpulan
1.  Dinamika perkembangan Globalisasi telah mengakibatkan terjadinya transformasi mendasar dalam pola berpikir, interaksi sosial, serta struktur sosial, politik, dan ekonomi.
2. Oleh karena itu, masyarakat dihadapkan pada keharusan untuk menjadi lebih adaptif terhadap perubahan yang sangat dinamis ini, baik dengan suka maupun tidak suka. Konsep Triple Disruption mencerminkan bahwa saat ini dunia mengalami perubahan  yang  sangat  signifikan  pada  tiga  aspek  krusial,  yakni  Transformasi Digital, Pandemi Covid-19, serta Perubahan Iklim.
3.  Transformasi digital saat ini memang menghasilkan suatu keharusan yang tidak dapat  dihindarkan  dalam  kehidupan  manusia.  Perkembangan  teknologi  digital akan banyak merubah sendi-sendi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam sektor pemerintahan. Maka, saat ini yang paling dibutuhkan adalah kemampuan- kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital yang sangat dinamis tersebut.
4.  Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi membuktikan bahwa efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  dinikmati  tidak hanya di pusat Kabupaten, melainkan juga merata hingga ke tingkat desa, berkat penerapan teknologi sebagai instrumen utama.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  dan  apresiasi  yang  sebesar-besarnya  ditujukan  kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini beberapa Desa yang menjadi lokus penelitian antara lain Pemerintah Desa Desa Genteng Kulon, Desa Genteng Wetan, Desa  Sukojati  dan  Desa  Tamansari,  yang  tentunya  sangat  supportif  mendukung penelitian ini. Tidak lupa juga, penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M) FISIP UB yang memberikan hibah Penelitian skema Internal, sehingga proses penelitian dan penulisan artikel ini sebagai salah satu output penelitian tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan.

## Daftar Referensi
Agus, A. (2019). Patologi Birokrasi dan Agenda Strategi: Kolaborasi Pendekatan New Public Management dan  New  Public  Service  Melalui  Model  Citizen`s  Charter.  Politea : Jurnal Politik Islam, 2 (1),  77–90.
https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1344 .
Akib, H., & Ihsan, A. (2017). Bureaucratic Reform in Public Service: A Case Study on the One Stop-Integrated Service. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (2), 253–258. https://doi.org/10.5901/mjss.2017. v8n2p253 . Amalia,  S.  (2018).  Reformasi  Birokrasi  4.0:  Strategi  Menghadapi  Revolusi  Industri  4.0. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik, 21 (2). http://jwk.bandung. lan.go.id/ojs/index.php/jwk/article/download/133/88 . Assegaf, A., Qotrunada, A. S., Setiawan, B., Widiyanti, C. L., Sugiarto, E., Fatturahim, F., Harmono, F., Arntanti, F. W., Sunaryanta, F., Violeta, H. F., Murti, H. wahyu, Herwanto, Fastikah, I. N., Bisma, M. F., Mustolih, Setiawan, O. P., Putri, R. A., Ramadhana, R. K. A. W., Hakim, S. N., … Adam, Y. B. (2021). Administrasi Publik di Era Disrupsi dan Big Data (Slamet Rosyadi, R. A. Nugroho, M. Yusuf, & T. Yuniningsih (eds.) ;
1st ed., Issue December). SIP Publishing. http://fisip.unsoed.ac.id/wp-content/uploads/2021/12/ISI- admin-publik_compressed.pdf .
Aziz, N. A., & Putri, N. P. (2021). Smart Kampung, Mereduksi Birokratisasi Pelayanan Publik (Studi pada Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 007 (03), 414–422. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.03.12 .
Bina  Praja,  J.,  Huda,    rojul,  &  Setia  Yunas,  N.  (2016).  The  Development  of  e  -  Government  System  in Indonesia. Jurnal Bina Praja, 8 (1), 97–108. https://doi.org/10.21787/jbp.8.2016.97-108 .
Bukman Lian. (2019). Revolusi Industri 4.0 dan Disrupsi, Tantangan dan Ancaman Bagi Perguruan Tinggi. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 12 Januari 2019, 40–45. https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2512 . Cahyarini,  F.  D.  (2021).  Implementasi  Digital  Leadership  dalam  Pengembangan  Kompetensi  Digital pada  Pelayanan  Publik. Jurnal  Studi  Komunikasi  Dan  Media,  25( 1),  47. https://doi.org/10.31445/ jskm.2021.3780 . Gede  Gusta  Ardiyasa,  &  Ety  Rahayu.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Smart  Kampung  Di  Kabupaten Banyuwangi. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8 (4),  712–728. https://doi.org/10.25157/ moderat.v8i4.2863 . Gerbert, P., Lorenz, M., Rüßmann, M., Waldner, M., Justus, J., Engel, P., & Harnisch, M. (2015). Industry
4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries . https://www.bcg.com/en-sea/ publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_ manufacturing_industries.aspx .
Li,  G.,  Tan,  J.,  &  Chaudhry,  S.  S.  (2019).  Industry  4.0  and  Big  Data  Innovations. Enterprise Information Systems, 13 (2), 145–147. https://doi.org/10.1080/17517575.2018.1554190 . Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? City, 12 (3), 303–320. https://doi.org/10.1080/13604810802479126 . Kasali,  Rhenald  (2017). Disruption.  Jakarta.  PT  Gramedia  Pustaka  Utama . https://opac.perpusnas.go.id/ DetailOpac.aspx?id=1017529 . Maruli,  Saut  (2021). PREFORMASI  BIROKRASI  DI  ERA  DISRUPSI  (Mewujudkan  Sistem  Kerja yang  Efektif,  Efisien,  Transparan  dan  Akuntabel).  In  Slamet  Rosyadi  &  Rino  Nugroho,. Administrasi Publik di Era Disrupsi dan Big Data. Banyumas: SIP Publishing. https://fisip.unsoed.ac.id/wp-content/ uploads/2021/12/ISI-admin-publik_compressed.pdf .
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications, Inc . https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128 . Nurul,  Irma  Fastikah  (2021). Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  oleh  Birokrasi:  Sebuah  Langkah  untuk Agenda  Reformasi  Birokrasi.  In  Slamet  Rosyadi  &  Rino  Nugroho,. Administrasi  Publik  di  Era  Disrupsi dan Big Data. Banyumas: SIP Publishing. https://fisip.unsoed.ac.id/wp-content/uploads/2021/12/ISI- admin-publik_compressed.pdf .
Rendra Eko Wismanu, Nuh, M., Widodo, N., & Aziz, N. A. (2018). Model Inovasi Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Perizinan dalam Mewujudkan Smart City. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 4 (4), 369–376. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.04.12 . Richardus  Eko  Indrajit.  (2002). Electronic  Government:  Strategi  Pembangunan  dan  Pengembangan Sistem  Pelayanan  Publik  Berbasis  Teknologi  Digital. Andi. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac. aspx?id=177594 . Rimawati, E. (2023). Keunggulan Smart Kampung Banyuwangi Dipaparkan di ASEAN Smart City Network . Detik.Com. https://www.detik.com/jatim/berita/d-6822005/keunggulan-smart-kampung-banyuwangi- dipaparkan-di-asean-smart-city-network .
Sartika,  D.  (2013).  Analisis  Perilaku  Birokrasi  Dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli. Katalogis,  1 (7). http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/ article/view/6823/5472 . Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution . Geneva: World Economic Forum. https://www.weforum. org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/ . Sumaryanti, L., & Muchlis, D. (2023). Implementasi Teknologi Berbasis Smart Kampung Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik. RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (1), 289–296. https://doi. org/10.46576/rjpkm.v4i1.2391 . Tjahjo Kumolo. (2021). Pentingnya “Digital Leadership” dalam Transformasi Teknologi . Kementrian PANRB. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pentingnya-digital-leadership-dalam-transformasi- teknologi . Vaidya, S., Ambad, P., & Bhosle, S. (2018). Industry 4.0 - A Glimpse. Procedia Manufacturing , 20, 233–238. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034 . Wahab,  S.  A.  (2008). Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan  Negara . Bumi Aksara. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=660728 .
Winanti, P. S., Mas’udi, W., & Mugasejati, N. (2021). Triple Disruption: Karakteristik, Wujud, Dan Implikasinya (1st  ed.).  FISIPOL  Universitas  Gadjah  Mada. https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2021/12/07/triple- disruption-karakteristik-wujud-dan-implikasinya/ .