## Oleh :
Roos Yuliastina Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Wiraraja Sumenep Email: yuliastina07@gmail.com

## Abstrak
Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah disahkan pada bulan  april  2008  ini,  “memaksa”  seluruh  lembaga  untuk  berani  terbuka  dan memberikan  informasi  yang  jujur  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada masyarakat.  Sebagai  suatu  kewajiban  bagi seluruh  organisasi  untuk  memberikan informasi  secara  terbuka  kepada  publiknya,  maka  tidak  lain  pihak public relations(PR), yang  menjadi ujung tombak organisasi dalam rangka mewujudkan informasi yang dapat diakses siapa saja dengan mudah, cepat, dan murah sebagai mana yang telah di amanahkan dalam UU KIP.
Dari  persepektif public  relations,  kehadiran  UU  KIP  sejatinya mempermudah tugas seorang PR. Namun nyatanya, masih banyak hambatan bagi seorang PR menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi secara terbuka ke pada  masyarakat,  diantaranya  hambatan  itu  datang  dari  faktor  internal  maupun faktor  eksternal.  Seperti,  keterlambatan  membentu  KI  (Komisi  Informasi)  yang terjadi  di  beberapa  daerah,  materi  dalam  UU  KIP  yang  penuh  dengan pengecualian dalam memebarikan informasi ke pada publik, dan masih rendahnya permintaan informasi  yang diminta masyarakat terkait kegiatan dan kinerja  yang dilakukan  oleh  organissai  badan  publik  membuat  perjalanan  UU  KIP  masih tersendat diterapkan.
Kata kunci : PR pemerintah, UU KIP dan keterbukaan informasi publik
A. Pendahuluan
Datangnya  Undang – undang Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU
KIP), menjadi salah satu tema penting dalam  perbincangan  demokratisasi  di Indonesia.  UU  Keterbukaan  Inormasi
Publik telah mengubah wajah
organisasi  yang  ada  di  negara  kita untuk  lebih  terbuka  kepada  publik,
baik  itu  organisasi  milik  pemerintah atau organisasi milik swasta.
Undang – undang  yang  telah disahkan  pada  pada  bulan  april  2008 ini,  “memaksa”  seluruh  lembaga untuk berani terbuka dan memberikan informasi  yang  jujur  dan  dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.  Sebagai  suatu  kewajiban bagi seluruh organisasi untuk memberikan informasi secara terbuka kepada  publiknya,  maka  tidak  lain pihak public  relations(PR),  yang menjadi  ujung  tombak  organisasi

## PR PEMERINTAH DAN TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
dalam  rangka  mewujudkan  informasi yang  dapat  diakses  siapa  saja  dengan mudah,  cepat,  dan  murah  sebagai mana yang telah di amanahkan dalam UU KIP.
Dalam  kasus  ini,  paradigma keterbukaan  informasi  publik  juga memaksa  perubahan  budaya  kerja organisasi  publik,  atau  organisasi milik pemerintah yang identik dengan kegiatan  birokrasi  yang  berbelit – belit  untuk  mendapatkan  informasi, serta  menggeser  paradigma  lama dimana informasi publik bukan hanya sekedar  propaganda  dan  pencitraan pemerintah belaka. Melainkan,
penyediaan  informasi  yang  dapat diakses  secara  mudah  oleh  publik yang  membutuhkan.  Disinilah  peran PR  pemerintah  seyogianya  selalu bertindak  untuk  kepentingan  umum, dimana  seorang  PR  pemerintah  harus ampu  menciptakan,  membina,  serta mememlihara  hubungan  baik  dengan publik
internalmaupun publik
eksteral. Namun  PR  seorang public
relations pemerintah  masih  banyak untuk mewujudkan manah UU KIP di tengah masyarakat.Karena pada kenyataannya belum semua pemerintah daerah berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi dan informasi yang cepat dan mudah bagi masyarakat.
B. Public Relations (PR) Pengertian tentang public relations begitu  banyak,  definisi
public  relations yang  begitu  luas menunjukkan  bahwa  betapa  kegiatan seorang public  relations begitu  luas ruang  lingkupnya.  Peran  dan  fungsi utama public  relationsselain  sebagai jembatan  dan  komunikator  yang menghubungkan lembaga dengan publiknya  (internal  dan  eksternal) juga  dituntut  mampu  menggalang opini  publik,  membuat  situasi  negatif menjadi  situasi  positif  agar  tujuan perusahaan berhasil.
Terdapat  juga  pengertian  lain tentang public relations. Public relations adalah  sebuah “fungsi kepemimpinan  dan  manajemen  yang membantu pencapaian tujuan organisasi, membantu mendefinisikan filisofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi.  Praktisi public  relations berkomunikasi dengan semua masyarakat  internal  dan  eksternal yang  relevan  untuk  mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan harapan masyarakat. Mereka juga mengembangkan,  melaksanakan,  dan mengevaluasi,  program  organisasi yang mempromosikan pertukaran pengaruh  serta  pemahaman di  antara konstituen  organisasi  dan  masyarakat (Lattimore et al, 2010: 4)”.

## BerdasarkankesepakatanDunia
MajelisAsosiasiPublic relationsdi
Meksiko Wilcox et al dalambukuthe public relations handbook edition: 2 nd
(2004:4)

## sepakatbahwapengertianpublic
relationsadalah:
“ Public relations is the art and social science of analysing trends, predicting their consequences, counseling organization leaders and implementing planned programmes of action which will serve both the organisation’s and the public interest”

## C.Public Relations Pemerintah
Sedangkan  seorang  humas atau  PR  pemerintah  juga  harus mampu  menjalanka  tugas  layakanya seorang  PR  perusahaan.  Seperti halnya dalam membuat bentuk- bentuk publikasi  seperti kliping brita, press  release,  menerbitkan  majalah internal,  membuat newsletter,  brosur, poster,  menyelenggarakan  konferensi pers,  dan  evaluasi  pada  program- program  atau  kegiatan  yang  telah dijalankan.
Tugas  dan  peran  PR  pemerintah semakin vital, dengan adanya reformasi birokrasi melalui pengesahan  UU  KIP. Dimana  setiap organisasi pemerintah
dituntut transparan  serta    memberikan  akses informasi yang jujur dan bertanggung jawab.  Oleh  sebab  itu  diperlukan komunikasi  yang  lebih  interaktif yakni  adanya  komunikasi  dua  arah. Komunikasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan  komunikasi  dua  arah yang  seimbang.  Selain  diharap  dapat
membangun komunikasi yang interaktif, karena itu terdapat beberapa tugas pokok PR pemerintah, (Lanny, 2012 : 63) :
a. Melaksanakan komunikasi timbal  balik  antara  instansi pemerintah  dan  publik yang terencana  untuk  menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan demi memeperoleh manfaat bersama; b. Meningkatkan kelancaran arus informasi  dan  aksesibilitas publik;
c. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan
informasi  tentang  kebijakan pemerintah;
d. Membangun citra dan reputasi positif.

## D. Keterbukaan Informasi Publik
Informasi merupakan hal yang sangat penting dan berharga, pesatnya perkembangan  teknologi  informasi diimbangi  dengan  tingginya  minat masyarakat  akan  informasi.  Secara definisi,  informasi  adalah  data  yang diolah  dan  dibentuk  menjadi  lebih berguna  dan  lebih  berarti  bagi penerimanya,  Informasi  merupakan pengumpulan  dan  pengolahan  data untuk  memberikan  keterangan  atau pengetahuan.
Dengan demikian sumber  informasi  adalah  data,  data sendiri adalah kesatuan yang menggambarkan  suatu  kejadian  atau kesatuan nyata.
Tingginya kebutuhan
masyarakat  akan  sebuah  informasi, menjadikan  informasi  dapat  diakses dengan  mudah  melalui  kecanggihan teknologi,  seperti  melalui  media cetak,  media  elektronik,  dan juga media sosial berbasis internet. Informasi  telah  menjadi  sumber penunjang  kehidupan  masyarakat  di era teknologi seperti saat ini, Dengan adanya  informasi,  seseorang  dapat mengetahui  keadaan  sesamanya  dan keadaan  sekitarnya,  sehingga  dapat menyingkapinya dengan benar.Masyarakat perlu berbagai informasi  untuk  merasa  nyaman  dan aman.  Mulai  dari  informasi  gaya hidup, kesehatan, lingkungan, ekonomi, politik, agama, sampai pada kegiatan pemerintahan di suatu negara.
Bahkan  dalam  kehidupan berbangsa  dan bernegara  masyarakat perlu  mendapatkan  informasi  yang mereka  butuhkan  dari  pemerintah. masyarakat saat ini menyadari bahwa mereka perlu informasi tentang bagaiman diri mereka diperhatikanoleh pemerintahnya melului  sumber – sumber  informasi seperti media massa. Kebutuhan akan informasi terkait kinerja pemerintahan, pengembilan kebijakan dan  implementasi  program  yang dibuat  oleh  pemerintah  akan  menjadi penentu  rasa  aman,  kenyamanan  dan kepercayaan masyarakat terhadap intitusi pemerintah.
Bicara  tentang  kenyamanan,
rasa aman dan meningkatkan kepercayaan  dari  pihak  masyarakat terhadap  kegiatan  pemerintah  telah lama menggaung sejak adanya gerakan  reformasi  pada  tahun  1998. Bahkan  sampai  saat  ini,  di  era demokrasi masyarakat Indonesia terus menuntut  pelayanan  yang  lebih  baik dari  pihak  pemerintah,  salah  satunya adalah  keterbukaan,  ini  menunjukkan jika pada dasarnya keterbukaan bukan hal asing dalam literatur dan referensi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia.
Munculnya  istilah  seperti e- gevornment dan good  governance, mengingatkan  kita  bahwa  istilah tersebut telah lama menggaung sebagai bentuk meningkatkan pelayanan    publik  melalui  tata pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui keterbukaan, efektifitas, efisisensi, membuka pertisipasi masyarakat. Dalam konteks good  governance terdapat empat  belas  karekteristik,  yaitu:  (1) wawasan  ke  depan  (visionary),  (2) keterbukaan dan
transparansi
(opennes and competency), (3) Partisispasi masyarakat (participation), (4) akuntabilitas (accountability), (5) supermasi hukum  (rule  of  low),  (6)  Demokrasi (democrazy),  (7)  Profesionalisme  dan kompetensi (profesionalism and competency),  (8)  Daya  Tanggap (responsiveness),  (9)  keefesienan  dan keefektifan (efficiency and efectiveness), (10) Desentralisasi
(Decentralitation),  (11) Kemitraan dengan swasta dan masyarakat (private and civil society partnership),  (12)  Komitmen  pada pengurangan kesenjangan (commitment  to  discrepancy),  (13) Komitmen  pada  pasar  yang  fair (commitment  to  fair  market),  (14) Komitmen  pada  lingkungan  hidup (commitment to
environmental protection). Dari keempat belas karekteristik  tersebut  jika  dikaitkan dengan  keterbukaan  informasi,maka karakteristik ke dua yaitu transparansi,  dimana  yang  dimaksud transparansiadalah dibangun atas dasar  arus  informasi  yang  bebas, dimana  seluruh  proses  pemerintah dan  informasinya  dapat  diakses  oleh semua  pihak  yang  berkepentingan (Hardiyansyah, 2011:114).
Wujud nyata dari keterbukaan
ini adalah, apabila masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui  serta  memperoleh  data dan  informasi  tentang  kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah baik yang dilaksanakan di tingkat  pusat  maupun  daerah.  Ini menunjukkan bahwa, adanya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi khususnya  di  institusi  pemerintahan menjadi  isu penting  yang  melahirkan Undang – Undang  Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Instrumen perundanganyang mengatur masalah keterbukaan
informasi  publik  adalah  Undang – Undang  No.14  tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU KIP)  yang  disahkan  pada bulan  april 2008.  Berbeda  dengan  undang – undang lain, yang umumnya langsung efektif setelha disahkan, UU KIP baru efektif  diberlakukan  pada  01  Mei 2010 atau dua tahun setelah diundangkan.  Hadirnya  UU  KIP sejalan  dengan  salah  satu  pilar reformasi  untuk  menyokong  pilar good  governance,  yakni  transparansi. Secara konprehensif UU KIP mngatur kewajiban  badan  publik  negara  dan badan publik nonnegara untuk memberikan pelayananinformasi yang terbuka,  transparan,  dan  bertanggung jawab  kepada  masyarakat  (Tanti, 2012: 81).
Tujuan  UU  KIP  sebagaimana tercantum  pada  pasal  3UU  KIP sebagai berikut.
1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui  rencana  pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses pengambilan  keputusan  publik, serta  alasan  pengambilan  suatu keputusan publik.
2.  Mendorong partisipasi masyarakat dalam  proses  pengambilan  kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat  dalam  pengambilan kebijakan publikdan
pengelolaannya badan publik yang baik 4. Mewujudkan penyelenggaran
negara  yang baik,  yaitu  yang
transparan,  efektif  dan  efisien,
accountable, serta dapat di pertanggungjawabkan
5.  Mengatahui  alasan  kebijakan publik  yang  memengaruhi  hajat hidup orang banyak
6. Mengambangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa 7.  Meningkatkan  pengelolaan  dan pelayanan  informasi  dilingkungan badan  publik  untuk  menghasilkan layanan informasi yang berkualitas di Indonesia
Dalam  UU  KIP  terdapat pengelompokan informasi  yang dapat dipublikasikan  ke  pada  pihak  yang membutuhkan,  diantaranya:  pertama, informasi yang yang wajib disediakan dan  diumumkan  badan  publik  secara berkala.  Contohnya,  profil,  kinerja, rencana anggaran dan laporan keungan.  Kedua,  informasi  yang wajib disampaikan secara serta merta. Contohnya,  informasi  yang  berkaitan dengan prediksi  bencana.  Ketiga,
Informasi  yang  wajib  tersedia  setiap saat.  Contohya,  informasi  tentang prosedur  pelayanan  publik  dan  tarif.
Keempat, informasi yang
dikecualikan  atau  bersifat  rahasia.
Contoh, informasi yang dapat mengganggu  penyelidikan,  informasi
yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dan informasi yang bersifat pribadi. (Tanti, 2012:86).
Untuk  menjalankan  UU  KIP ini,  berdasarkan  keputusan  presiden Nomor  48/P  tahun  2009  tertanggal  2 juni 2009 dibentuklah Komisi Informasi  (KI),  KI  dibentuk  sebagai lembaga  mandiri  yang  berfungsi menjalankan  UU  KIP  dan  peraturan serta  pelaksanaannya,  menetapkan petunjuk teknis  standar  layanan informais  publik,  dan  menyelesaikan sengketa  informasi  publik.  Menurut pasal  24  UU  KIP,  selain  KI  pusat yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia,  dibentuk  pula  KI  provinsi dan  dapat  dibentuk  KI  kabupaten  / kota.  Dari  hal  ini  dapat  diketahui bahwa negara telah menjamin masyarakat  untuk  dapat  mengakses dan  memperoleh  informasi  yang dibutuhkan  dari  seluruh  organisasi yang  ada  pusat  maupun  daerah,  baik organisasi  milik  publik  maupun organisasi non-publik. Parameter yang daat digunakan untuk mengukur keberhasilan  implementasi  UU  KIP ini,  dapat  kita  lihat  dari  tujuan hadirnya  UU  Keterbukaan  Informasi Publik  sendiri.  Yaitu,  UU  KIP dikatakan  berhasil  jika  warga  negara betul – betul  mendapatkan  haknya untuk  mengetahui  rencana,  program, dan  proses  pengembilan  kebijakan dan keputusan publik beserta alasannya.

## E.  Hambatan  dan  tantangan  PR
Pemerintah dalam Keterbukaan Informasi Publik
Terdapat  beberapa  hambatan yang membuat implementasi UU KIP sampai  saat  ini  menjadi  kontroversi. Baik  hambatan  ini  muncul  dari  pihak internal yaitu materi yang terkandung dalam  UU  KIP  itu  sendiri  maupun dari  pihak  organisasi  publik  yang belum tanggap melayani dan memfasilitasi  permintaan  informasi dari  masyarakat.  Bagitu  pula  dengan hambatan  yang  muncul  dari  pihak eksternal, seperti lemahnya pemahaman  masyarakat  terkait  hak – hak  mendapatkan  informasi  yang akurat.
Sebagaimana yang telah dijesalaskan di atas, hambatan berjalannya  keterbukaan  informasi publik  muncul  bahkan  dari  materi yang terkandung dalam UU KIP yang penuh dengan pengecualin.
Sebagaimana  yang  tercantum  pada salah  satu  Bab  V  pasal  17  sampai dengan  pasal  22,  berisi  tentang  “ I nformasi  yang  dikecualikan”,  hal  ini menjelaskan  bahwa  materi  yang terkandung  dalam  UU  KIP  yang berisiskan tentang pengecualian, merujuk  pada  pemberian  informasi yang merugikan kepentingan nasional, menegaskan tentang informasi  yang  dilarang  disampaikan oleh  badan  publik  karena  merugikan kepentingan nasional
dan kerahiasiaan  pribadi  seseorang,  dan pasal  tentang  ketentuan  badan  publik
dapat  menahan  sementara  waktu untuk  memberikan  informasi  kepada pengguna informasi, karena informasi tersebut  dalam  proses  perumusan (Susanto, 54: 2013).
Dalam persepektif komunikasi makna  dari  pengecualian  dan  proses perumusan  informasi  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  nantinya  informasi yang disampaikan ke pada masyarakat  bukanlah  informasi  yang natural  lagi,  karena  telah  melalui proses perumusan atau penggorganisasian informasi. Kandungan  materi  dalam  UU  KIP inilah yang sampai saat ini menimbulkan  polimik  di  tengah masyarakat. Bagi  seorang humas atau seorang public  relations pemerintah harus  betul – betul  memahami  apa yang  tertuang  dalam  UU  KIP, sehingga tahu batasan mana informasi yang  kemudian  dapat  disajikan  dan diberikan ke pada pengguna informasi,  sehingga  masyarakat  tetap dapat  terpenuhi  kebutuhannya  tanpa harus  menyalahi  aturan  yang  telah ditetapkan dalam UU KIP.
Bahkan  rendahnya  kesadaran keterbukaan  informasi  bukan  hanya datang  dari  tuntutan  masyarakat, tetapi  juga  dari  organisasi  badan publik  itu  sendiri.  Berdasarkan  data hasil  survei  self – Assessment Questioner  (SAQ)  pada  bulan  juli 2017,  yang  dilakukan  oleh  KI (Komisi  Informasi)  pusat  sebagai pelaksana  UU  nomor  14  tahun  2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
menyatakan, berikut adalah data yang diperoleh  dari  hasil  survey  yang dilakukan KI pusat Indonesia, khususnya  untuk  organisasi  badan publik, atau milik pemerintah: No. Kategori Peringkat Nilai Keterbukan Informasi Organisasi 1. Badan  Publik  Pemerintah Provinsi 10 64.18 Pemprov Sumatera Barat 9 64.47 Pemprov Yogjakarta 8 73.64 Pemprov Kalimantan Timur 7 78.88 Pemprov Sumatera Selatan 6 82.34 Pemprov
Nusa Tenggara Barat 5
82.89
Pemprov Jawa Barat 4
85.7 Pemprov DKI Jakarta 3 90.47 Pemerintah Aceh 2 92.13 Pemprov Jawa Tengah 1 94.63 Pemprov Kalimantan Barat 2. Badan Publik Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non 10 71.81 Badan Kependuduka n dan
Kementerian Keluarga Berencana Nasional 9 73.02 Badan Pengawas Obat dan Makanan 8 82.98 Mahkamah Konstitusi 7 88.79 Arsip Nasional Republik Indonesia 6 90.86 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 5 92.09 Bank Indonesia 4 93.60 Komisi Yudisial 3 94.34 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 2 95.00 Lembaga Penerbangan dan  Antariksa Nasional 1 95.70 Badan Tenaga Nuklir
Nasional.
(Sumber:https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/ki-pusat-beri-penghargaan- 64-badan-publik).
Tabel diatas menunjukkan jika organisasi badan publik atau organisasi pemerintah belum sepenuhnya  melaksanakan  UU  KIP, karena survei yang dilakukan oleh KI Pusat menyebarkan permohonan partisipasi  ke  397  badan  publik  di Indonesia,  hanya  156  atau  39,29% yang  mengembalikan  hasil  SAQ sebagai  bentuk  partisipasi  organisasi badan  publik  teradap  keterbukaan informasi.  Artinya,  nilai  rata – rata dari  hasil  survei  tersebut  dapat dijadikan  parameter  jika  keterbukaan informasi dari organisasi badan publik masih rendah (https://www.komisiinformasi.go.id  : 2017). Dari  beberapa  permasalahan tersebut  dapat  dijadikan  pijakan  bagi seorang PR pemerintah untuk menganalisis  situasi  dimasyarakat terkait kehadiran UU KIP. Tantangan terbesarnya  bagi  seorang  PR  adalah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator informasi sebagaimana
yang dijelaskan Grunig & Hunt dalam (Kriyanto,  118:  2015)  berdasarkan definisi  PR  sebagai  pihak  yang memanajemen  kegiatan  komunikasi antara  organisasi  dengan  publiknya. Artinya,    kehadiran  UU  KIP  yang telah  terbentuk  sejak  tahun  2008
menjadi  tantangan  untuk  organisasi publik  dan  PR  pemerintah  khususnya dalam  mereformasi  sistem  informasi yang diberikan ke pada publik.
Oleh  karenanya  UU  KIP sejatinya  membuat  fungsi  dan  peran seorang  PR  pemerintah  menjadi semakin  mudah  apabila  didukung para  pimpinan  dan  seluruh  jajaran dalam  organisasi  publik  peduli  dan sadar pentingnya memberikan informasi  yang  akurat  dan  terpercaya ke pada publiknya. Namun sebaliknya, jika kenyataannya kehadiran UU KIP tidak dilaksanakan secara  utuh  oleh  seluruh  organisasi miliki  pemerintah,  maka  fungsi  dan peran  PR  dalam  oraganisasi  tersebut akan  menjadi  dilematis.  Satu  sisi seorang PR berfungsi sebagai jembatan  komunikasi  antara  publik internal dan eksternal, namun disisilain  jika  dukungan  dari  pihak organisasi  rendah  terhadap  realisasi UU  KIP,  maka  PR  pemerintah  yang sejatinya  sebagai  salah  satu  agen manajemen  komunikasi  organisasi tidak  memiliki  keleluasaan  dalam menyampaikan informasi yang akurat dan  terpercaya  kepada  masyarakat. Sehingga dampak  yang lebih panjang lagi, tanpa adanya tarnsparansi informasi maka harapan negara
Indonesia mewujudkan tatakelola pemerintahan  yang  lebih  baik  masih menjadi tugas berat.

## F. Kesimpulan
Kehadiran  UU  KIP  tahun 2008 sebagai bentuk nyata dari usaha pemerintah  pusat  dalam  mereformasi informasi, apabila masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui  serta  memperoleh  data dan  informasi  tentang  kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.
Meskipun pada prakteknya masih UU KIP  ini  masih  menjadi  kontroversi terkait  materi  UU  KIP  itu  sendiri yang  penuh  dengan  pengecualin.
Tidak hanya itu keterbukaan
informasi  yang  menjadi  tujuan  UU KIP  tidak  dilakukan  oleh  seluruh organisasi  publik  atau  hanya  39,29%
dari keseluruhan organissai pemerintah  yang  berpartisispasi  aktif menerapkan UU KIP. Faktor tersebut dapat dijadikan  hambatan  bagi  seorang  PR pemerintah dalam menjalankan fungsi
dan  peran  PR,  karena  hakikatnya seorang  PR  bertugas  mengelola kegiatan  komunikasi  secara  akurat dan terpercaya harus mendapat dukungan  penuh,  bukan  hanya  dari pemerintah pusat saja dengan lahirnya
UU  KIP,  tetapi  seluruh  jajaran pimpinan  internal  dalam  organissai badan publik  itu  sendiri  harus
menerapkan sistema infourmasi
terbuka, dan menjalin komunikasi dua arah  dengan  publik  eksternal  sebagai bentuk  dukungan  nyata  reformasi informasi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

## G. Daftar Pustaka
Lattimore,D, Baskin, O, Heiman, S.T, Toth,L.E. 2010. Public Relations profesi dan praktik. Jakarta: Salemba Humanika.
Lenny, Media tanti. 2012. PR Pemerintah
Tantangan Keterbukaan Informasi  Publik.  Surabaya: CO.  Publishing  (lini  penerbitan JP BOOKS Group) Kriyantono, Rachmat. “Konstruksi Humas Konstruksi Humas Dalam Tata Kelola Komunikasi Lembaga  Pendidikan  Tinggi  di Era Keterbukaan Informasi Publik”. Dalam jurnal Pekommas  Vol.18  No.2  Agustus 2015. Online :https://jurnal.kominfo.go.id/inde x.php/pekommas/article/view/118 0205 . Halaman 117 – 126.Diunduh pada tanggal 28/06/2018. Pukul : 10:58 WIB. Susanto,  Eko  Harry.  “Undang – undang Keterbukaan  Informasi Publik dan  Penyelenggaraan pemerintah”.  Dalam  jurnal Komunikator  Vol.5  No.1  Mei 2013. Online: http://journal.u m y.ac.id/index.php/jkm . Halaman : 53 -59.  Diunduh
pada tanggal 28/06/2018.
Pukul : 11:05 WIB.
https://www.komisiinformasi.go.id/ne ws/view/ki-pusat-beri-
penghargaan-64-badan-publik . Diunduh tanggal 27/06/2018.
Pukul : 19.20 WIB.