Abstract: As  a  region  that  is  given  special  autonomy  authority,  Papua  province  has  a  number  of different authorities from the autonomous regions in general in Indonesia, as well as regarding the structure of regional government. This paper aims to find out what is the essence of the concept of decentralization  in  the  implementation  of  special  autonomy-based  regional  government  in  Papua, and  how  the  authority  of  the  Papuan  provincial  government  in  Papua's  special  autonomy  is.  This study uses a type of juridical-normative research, with a legal theory and statute approach. The results of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  the  governor's  authority  within  the  framework  of Papua's special autonomy is still carried out based on the Regional Government Law. The impact of the exercise of this authority has resulted in a subordinate position or a vague authority between the provincial and district/city governments in the implementation of Papua's special autonomy.
Keywords: Papua  Special  Autonomy;  Governor  of  Papua;  Asymmetric  Decentralization,  Local Government Authority.
Abstrak: Sebagai  daerah  yang  diberikan  kewenangan  otonomi  khusus,  provinsi  papua  memiliki sejumlah  kewenangan  yang  berbeda  dari  daerah-daerah  otonomi  pada  umumnya  di  indonesia, berikut  mengenai  struktur  pemerintahan  daerahnya.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa esensi  konsep  desentralisasi  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  berbasis  otonomi  khusus  di papua,  serta  bagaimana  kewenangan  pemerintah  provinsi  papua  dalam  otonomi  khusus  papua. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis-normatif,  dengan  pendekatan  teori  hukum  dan perundang-undangan  ( statuta  approach).  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pelaksanaan kewenangan  gubernur  dalam  kerangka  otonomi  khusus  papua  masih  dilaksanakan  berdasarkan Undang-Undang  pemerintahan  Daerah.  Dampak  dari  pelaksanaan  kewenangan  tersebut menghasilkan  posisi subordinatif atau  ataupun kewenangan yang sumir  antara  pemerintah  provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi khusus papua.

## Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dalam Konsep Otonomi Khusus Papua
A.Sakti R.S. Rakia 1* , Muharuddin 2 ,Sahertian Marthin 3
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.
Email: saktialwiyah@um-sorong.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.
Email : amuharuddin@gmail.com
3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.
Email: m.sahertian12@gmail.com
* email correspondence: saktialwiyah@um-sorong.ac.id
* email correspondence: saktialwiyah@um-sorong.ac.id

## Vol. 8, No.1
Tahun 2022
Article History Received: 07/10/2021 Revised: 09/12/2021 Published: 27/12/2021
Citation Suggestion:
Rakia, A. Sakti R.S., Muharuddin,M., & Marthin, Sahertian. Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dalam Konsep Otonomi Khusus Papua. JUSTISI, 8(1), 1-14.
Kata  Kunci :  Otonomi  Khusus  Papua;  Gubernur  Papua;  Desentralisasi  Asimetris,  Kewenangan Pemerintah Daerah.

## PENDAHULUAN
Pemberlakuan  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  yang  ditetapkan  dengan  undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  (selanjutnya  disebut  UU  Otsus  Papua), 1 bertujuan  untuk  memberikan  kewenangan  yang  lebih  luas  bagi  Provinsi  Papua  dalam mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  UU  Otsus  Papua  bertujuan  untuk  mencapai  3  (tiga)  hal  utama,  yaitu, pertama, pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi papua  serta  penerapan  kewenangan  tersebut  di  provinsi  papua  yang  dilakukan  dengan kekhususan.
Kedua,  pengakuan  dan  penghormatan  hak-hak  dasar  orang  asli  Papua  serta pemberdayaannya  secara  strategis  dan  mendasar.  Ketiga,  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri :
a. partisipasi  rakyat  sebesar-besarnya  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  serta  pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
b. pelaksanaan  pembangunan  yang  diarahkan  sebesar-besarnya  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  penduduk  asli  Papua  pada  khususnya  dan  penduduk  Provinsi Papua  pada  umumnya  dengan  berpegang  teguh  pada  prinsip-prinsip  pelestarian lingkungan,  pembangunan  berkelanjutan,  berkeadilan  dan  bermanfaat  langsung bagi masyarakat; dan
c. penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  yang  transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat. 2
Dalam  penyelenggaran  pemerintahan  daerah  berdasarkan  otonomi  khusus,  gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi papua. Gubernur bertangggung  jawab  menyelenggarakan  pemerintahan  di  provinsi  papua  sebagai  wakil pemerintah  pusat, 3 sesuai  dengan  implementasi  konsep  dekonsentrasi. 4 Gubernur merupakan intermediate government, yakni sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah  kabupaten/kota. 5 Gubernur  melaksanakan  urusan  pemerintahan  absolut  serta sub  urusan  pemerintahan  konkuren,  serta  melaksanakan  perbinaan  ataupun  pengawasan kepada kabupaten/kota. 6
1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155
2 Rakia, A.S.R.S. (2021). Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus. JUSTISI, 7(1), 14-25.
3 Lihat Pasal 1 angka 4 dan6 UU Otsus Papua.
4 Hermana, M. Arafat, & Elcaputera, Arie. (2020). Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 5(2), 113-129.
5 Hasrul,  Muh.  (2013).  Eksistensi  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  di  Daerah  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif. Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar.
6 Rauf, Rahyunir. (2018). Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. Jurnal Kajian Pemerintah:
Kedudukan  gubernur  yang  berfungsi  sebagai  titik  tengah  antara  pemerintah  pusat dengan  pemerintah  kabupaten/kota  membuat  gubernur  memiliki  peran  ganda  dalam menjalankan  fungsi  pemerintahan  di  daerah.  Peran  ganda  ini  terlihat  ambigu  manakala diketahui  pula  bahwa  kabupaten/kota  juga  memili  kekuasaan  untuk  mengatur  dirinya sendiri,  karena  pemberian  otonomi  yang  luas  di  daerah  pada  saat  yang  sama  diberikan terhadap  provinsi  serta  kabupaten/kota. 7 Namun,  terdapat  pandangan  yang  menyebutkan bahwa hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota ini  bersifat vertical  division  of  power,  yang  mesti  dipandang  sebagai  sebagai  hubungan hierarkis. 8 .
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi khusus di papua,  UU  Otsus  Papua  tidak  secara  tegas  mengatur  bagaimana  kedudukan  pemerintah kabupaten/kota,  terkait  dengan  pelaksanaan  pemerintahan  di  wilayah  kabupaten/kota. Artinya, kedudukan kabupaten/kota diseragamkan dengan kedudukan kabupaten/kota pada otonomi  daerah biasa, yang diatur  dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  Pemda). 9 Ketidaktegasan  dalam  mengatur  kedudukan pemerintah  kabupaten/kota  ini  berpotensi  menghasilkan  pelaksanaan  otonomi  khusus  di papua yang hanya bertumpu pada pemerintah provinsi.
Ketidaktegasan  UU  Otsus  mengatur  kedudukan  pemerintah  kabupaten/kota  sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus bagi papua dalam praktik menghasilkan sejumlah permasalahan  yang  berkaitan  dengan  batas  kewenangan  antar  pemerintahan.  Sebagai contoh  kasus  galian  C  di  kelurahan  matamalagi  kota  sorong  yang  menjadi  penyebab terjadinya  banjir,  dikatakan  bahwa  terhadap  kasus  ini  pemerintah  provinsi  akan  meninjau kembali  perizinan  galian  C  di  kota  sorong. 10 Sama  halnya  dengan  kasus  pemerintah  kota sorong  melakukan  pembubaran  vaksinansi  Covid-19  yang  dilaksanakan  oleh  partai  politik, sehingga  mendapatkan  perhatian  oleh  gubernur  papua. 11 Alasan  pembubaran  ini  menurut pemda kota sorong, salah satunya adalah karena pemerintah kota sorong adalah otonom. 12
Keberadaan  gubernur  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat  dinilai  tidak benar-benar menunjukan esensi desentralisasi karena proses pengambil-alihan kewenangan daerah  oleh  pusat  yang  diwakili  gubernur  dapat  melemahkan  semangat  otonomi  daerah yang  pada  hakikatnya  memberikan  kebebasan  pada  daerah  untuk  mengurus  rumah tangganya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  kerangka  pemerintah daerah  berbasis  otonomi  khusus  di  papua  pun  tidak  berbeda  jauh  dengan  pelaksanaan
Journal Of Government, Social and Politics, 4(1).
7 Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. (2016). Problematika Peran Ganda Gubernur di Daerah Otonomi Khusus. Jurnal Penelitian Politik, 9(2), 75-89.
8 Yanti,  Herma.  (2017).  Peran  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  dalam  Melaksanakan  Pembinaan  dan Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun 2004. Jurnal LEX SPECIALIS, (16), 74-84.
9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
10 Ernes Broning Kakisina, Sebabkan banjir di Kota Sorong, galian C ditinjau Gubernur Papua Barat (30 Juli 2020). https://www.antaranews.com/berita/1640814/sebabkan-banjir-di-kota-sorong-galian-c-ditinjau-gubernur-papua- barat . Diakses 09 Agustus 2021.
11 Viralnews,  Ini  Alasan  Walikota  Sorong  Bubarkan  Vaksinasi  Partai  Nasdem  (20  Agustus  2021). https://sorongnews.com/ini-alasan-wali-kota-sorong-bubarkan-vaksinasi-partai-nasdem/ .  Diakses  09  Agustus 2021.
12 Ibid.
pemerintahan  daerah  pada  umumnya.  Oleh  sebab  itu,  kedudukan  kabupaten/kota cenderung  subordinatif  pada  provinsi.  Disisi  lain,  dasar  pelaksanaan  otonomi  daerah, terutama  otonomi  khusus,  memiliki  pengertian  bahwa  peran  pemerintahan  daerah  mesti diperluas dalam pembangunan daerah.
Kaitannya  dengan  masalah  tersebut,  penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  rangka  untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan, yaitu (i) Apa esensi konsep desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus di papua?; serta (ii) Bagaimana kewenangan pemerintah provinsi papua dalam otonomi khusus papua?.

## PEMBAHASAN

## A. Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Pelaksanaan  sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  diatribusikan  oleh  Pasal  18  ayat  (2) dan ayat (5)  UUD NRI 1945, yang pada intinya menyebutkan bahwa pemerintahan daerah diberikan  wewenang  dalam  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahannya  seluas- luasnya  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Pelaksanaan  pemerintahan daerah  di  Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan  sistem  negara  kesatuan  yang  dianut  oleh Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada kedaulatan penuh berada di  daerah.  Dengan  kata  lain,  meskipun  pemerintahan  daerah  dilaksanakan  seluas-luasnya, namun  tanggung  jawab  akhir  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  berada  ditangan oemerintahan pusat.
Pelaksanaan  sistem  pemerintahan  daerah  dengan  asas  otonomi  ataupun  sering diistilahkan  dengan  desentralisasi secara  historikal belangsung dalam perdebatan  panjang. Namun  dalam  pandangan  Syaukani, et.al, 13 desentralisasi  dalam  kebijakan  nasional dipengaruhi  oleh  beberada  hal. Pertama,  persiapan  kea  rah  federasi  Indonesia  belum memungkinkan.  Untuk  dapat  mewujudkan  federasi,  maka  sejumlah  persyaratan  harus dipenuhi,  terutama  yang  menyangkut  engan  perwujudan  demokrasi  dalam  kehidupan sehari0hari. Kedua,  pilihan  otonomi  luas  adalah  pilihan  yang  strategis  dalam  rangka memelihara nation  state,  karena  negara  kesatuan  yang  cederung  sentralisitik  dapat mereduksi  peran  daerah.  Oleh  sebab  itu,  dengan  adanya  desentralisasi  “hak-hak  dasar” daaerah dapat dipenuhi dengan memberikan sejumlah kewenangan. 14
Ketiga,  sentralisasi/dekonsentrasi  terbukti  gagal  mengatasi  krisis  nasional.  Menurut Syaukani, et.al,  krisis  ekonomi  yang  terjadi  pada  Indonesia  disebabkan  karena  pemerintah tidak  siap  dengan  perkembangan  global  terlalu  mencurahkan  perhatian  pada  ekonomi domestic.  Seharusnya,  pemerintah  memberikan  kewenangan  pada  daerah,  agar  kemudian dapat  fokus  pada  perkembangan  ekonomi  global.  Perhatian  pemerintah  yang  besar  pada daerah  memang  merupakan  konsekuensi  logis  dari  sistem  negara  kesatuan  yang bertanggung  jawab  untuk  itu. Keempat,  tujuan  pembangunan  demokrasi  politik.  Menurut Syaukani, et.al, dimasa mendatang Indonesia perlu berbenah dari segi demokrasinya, yang hal itu dapat dilakukan dengan melibatkan politik lokal. Dengan adanya desentralisasi maka penguatan  demokrasi  daerah  akan  terbentuk  karena  masyarakat  daerah  akan  terbiasa dengan  pembentukan  kebijakan  yang  dilaksanakan  secara  demokratis,  yakni  dengan
13 HR, Syaukani, Gaffar, Afan, & Rasyid, M. Ryaas. (2016). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 37-44.
melibatkan rakyat secara riil. 15
Kelima, keadilan. Desentralisasi dapat mengatasi kepincangan dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam (SDA). Pada dasarnya, SDA seharusnya dijaga, dipelihara, dan dinikmati oleh masyarakat daerah, karena SDA yang ada tidak terlepas dari warisan leluhur di  daerah.  Lebih  lanjut  menurut  Syaukani, et.al,  pemerintah  Soeharto  keliru  dalam menafsirakn konstitusi sehingga sumber daya alam dikuasai oleh negara pada pada akhirnya terjadi  pengambil-alihan  lahan  yang  masif  terhadap  masyarakat  adat  daerah.  Akibatnya, masyarakat  daerah  kehilangan  kesempatan  untuk  menikmati  SDA  yang  secara  turun temuran mereka nikmati seperti hutan, tanah, ataupun laut. Kelima alasan ini menjadi dasar mengapa  negara  Indonesia  yang  berbentuk  kesatuan  perlu  menggunakan  sistem desentralisasi sebagai alternatif. 16
Dikatakan  bahwa  pelaksanaan  otonomi  daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan  kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan good government melalui pelayan publik, dengan harapan  dapat  memberikan  kepercayaan  dan  kepuasaan  kepada  masyarakat  daerah. 17 Namun dalam Penjelasan UU Pemda disebutkan bahwa, “Pemberian otonomi yang seluas- seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah”. Artinya, pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi tidak  benar-benar  “luas”  seperti  yang  dipahami  dalam  konteks  negara  federal.  Pengertian otonomi  daerah  dengan  terma  “pemberian  kewenangan  yang  seluas-luasnya”  namun bertabrakan  dengan  “kewenangan  pemerintah  pusat”  membuat  konsep  otonomi  daerah terasa  “anti  klimaks”.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  dekonsentrasi  cenderung  lebih  kuat dibandingkan  desentralisasi  karena  secara  natural  sebuah  negara  yang  menganut  sistem kesatuan memiliki kecenderungan kewenangan yang sentralistik.
Tujuan pemberian kewenangan otonomi agar daerah dapat mengembangkan seluruh potensi  kedaerahan  agar  menjadi  sebuah  daerah  yang  berkemajuan.  Namun  perubahan daerah otonomi yang kian berkembang secara alamiah akan menuntut otonomi yang lebih besar.  Dalam  suatu  artikel  disebutkan  bahwa  daerah  otonom  yang  berkembang  didasari dengan kebijakan otonomi yang lebih luas dari daerah lainnya, sehingga kebijakan otonomi luas berkoleasi dengan tingkat pendapatan yang lebih besar, yang pada akhirnya melahirkan kesenjangan  antar  daerah. 18 Dengan  alasan  itulah  sehingga  dikembangkan  model desentralisasi  asimetris  ( asymetrical  decentralization),  yakni  pemberian  suatu  kewenangan khusus  terhadap  suatu  daerah  tertentu  untuk  menyelesaikan  masalah  hubungan  antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga eksistensi daerah yang berada dalam NKRI. 19

## B. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Dalam UU Pemda sebenarnya tidak ada definisi operasional yang secara tegas menjelaskan
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Moonti,  Roy  Marthen.  (2019).  Regional  Autonomy  in  Realizing  Good  Governance. Substantive  Justice International Journal of Law, 2(1), 43-53.
18 Sambanis,  Nicholas,  &  Milanovic,  Branko.  (2014).  Explaining  regional  autonomy  differences  in  decentralized countries. Comparative Political Studies, 47(13), 1830-1855.
19 Tauda,  Gunawan,  A.  (2018).  Desain  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia. Administrative Law and Governance Journal, 1(4), 413-435.
pengertian gubernur. Hal ini tidak seperti dalam, misalnya, Pasal 1 huruf e UU Otsus Papua, yang  secara  tegas  menyebutkan  bahwa,  “Gubernur  Provinsi  Papua,  selanjutnya  disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua”. Namun demikian, sejumlah Pasal dalam UU Pemda terdapat frasa “gubernur sebagai wakil  Pemerintah  Pusat”  yang  kemudian  dimaknai  bahwa  gubernur  adalah  perpanjang- tanganan  pemerintah  pusat  yang  ada  di  daerah.  Kedudukan  gubernur  sebagai  wakil pemerintah pusat inilah yang disebut sebagai dekonsentrasi.
Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota. 20 Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, gubernur mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
b. melakukan  monitoring,  evaluasi,  dan  supervisi  terhadap  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
d. melakukan  evaluasi  terhadap  rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  tentang  RPJPD, RPJMD,  APBD,  perubahan  APBD,  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD,  tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, gubernur juga diberikan kewenangan untuk:
a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
b. memberikan  penghargaan  atau  sanksi  kepada  bupati/wali  kota  terkait  dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. menyelesaikan  perselisihan  dalam  penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  antar- Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
d. memberikan  persetujuan  terhadap  rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
e. melaksanakan  wewenang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Gubernur juga diberikan kewenangan dalam:
a. menyelaraskan  perencanaan  pembangunan  antarDaerah  kabupaten/kota  dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
b. mengoordinasikan  kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan  antara  Daerah
20 Pasal 1 ayat (1) UU Pemda.
provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
d. melantik bupati/wali kota;
e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan  Instansi  Vertikal  untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan  absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh  kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
f. melantik  kepala  Instansi  Vertikal  dari  kementerian  dan  lembaga  pemerintah nonkementerian  yang  ditugaskan  di  wilayah  Daerah  provinsi  yang  bersangkutan kecuali  untuk  kepala  Instansi  Vertikal  yang  melaksanakan  urusan  pemerintahan absolut  dan  kepala  Instansi  Vertikal  yang  dibentuk  oleh  kementerian  yang nomenklaturnya  secara  tegas  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada  dasarnya  tugas  pokok  gubernur  adalah  untuk  memastikan  terselenggaranya pemerintahan negara. Dalam pada itu, gubernur melaksanakan kebijakan negara di daerah dan menjaga hubungan antara kepentingan nasional dan daerah dengan persiapan strategi dan  program  daerah  untuk  pembangunan  daerah.  Dalam  menjalankan  kewenangannya, gubernur  menyelenggarakan  pengembangan  rancangan  pembangunan  daerah  dan  tata ruang, untuk selanjutnya dibahas dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. 21 Gubernur merupakan  simpul  antara  pemerintah  daerah  dan  pusat,  memberikan  nasihat  kepada kotamadya  dalam  pelaksanaan  kebijakan  nasional  serta  melakukan  pengawasan  hukum atasnya. 22

## C. Kewenangan  Gubernur  di  Wilayah  Kabupaten/Kota  dalam  Kerangka  Otonomi Khusus Papua

## 1. Esensi Konsep Desentralisasi dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua
Telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  konsep  desentralisasi  tidak  selalu  berhasil  diterapkan pada  seluruh  daerah  karena  adanya  kesenjangan  antar  daerah,  yang  kemudian  digunakan pendekatan  desentalisasi  asimetris  untuk  mengatasi  kesenjangan  tersebut.  Desentralisasi Asimetris dapat diartikan sebagai transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah  tertentu  dalam  rangka  menjaga  eksistensi  daerah  dalam  NKRI. 23 Desentralisasi asimetris  dikatakan  merupakan  tolok  ukur  bagi  pemerintahan  daerah  khusus  dalam
21 Dimitrova, Darina. (2020). Administrative Law Aspects of the Legal Relations Between the Regional Governor and  the  Council  of  Ministers.  Scientific  works  of  the  Union  of  Scientists  in  Bulgaria  –  Plovdiv. Series А .  Public sciences, art and culture, 6, 1311-9400.
22 Indset, Marthe, Tjerbo, Trond, & Hansen, Tore. (2021). The Role of the Norwegian County Governor: Agent with a Wide Scope or Servant of the State Authorities?. Palgrave Macmillan, Cham, p. 275-302.
23 Wibawa, Kadek Cahya Susila. (2019). Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Administrative  Law  and  Governance Journal, 2(3), 400-412.
menjalankan  otonomi  daerahnya  dengan  karakter  yang  berbeda  dari  daerah  lainnya. 24 Kewenangan ini merupakan pola relasi yang unik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan sebab-sebab khusus. Daerah khusus ini menerima wewenang, lembaga, dan keuangan yang ebrbeda dengan daerah lainnya. Desentralisasi asimetris lahir dengan asumsi karakteristik  Indonesia  yang  beragam  akan  sulit  hanya  diwadahi  dengan  satu  pola  pusat- daerah. 25
Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa desentralisasi asimetris bukanlah pelimpahan  kewenangan  biasa  yang  berbentuk  transfer  kewenangan  khusus  yang  hanya diberikan  kepada  daerah-daerah  tertentu,  sebab  terdapat  aspek  lain  yang  dijadikan pertimbangan  dalam  pemberian  kewenangan  tersebut,  misalnya  yang  berkaitan  dengan hegemoni  daerah. 26 Dikatakan  juga  bahwa  pemberian  kewenangan  khusus  kepada  daerah menimbulkan  permasalahan  dalam  negara  kesatuan,  serta  adanya  keinginan  dari  daerah lainnya  untuk  mendapatkan  kewenangan  khusus  pula.  Oleh  sebab  itu,  dalam  sistem ketatanegaragaan  indonesia,  kebijakan  daerah  khusus  dilakukan  dengan  kriteria  tertentu serta  memperhatikan  kemajemukan  masyarakat,  yang  didasarkan  pada  kepentingan nasional. 27
Provinsi  papua  sebagai  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  menerima  kewenangan desentralisasi  asimetris  dilatarbelakangi  oleh  ketidakadilan  yang  bersumber  dari pembangunan  ekonomi  yang  dijalankan  oleh  orde  baru  yang  tidak  merata. 28 Pemberian desentralisasi  asimetris  kepada  provinsi  papua  juga  dilatarbelakangi  oleh  konflik  separatis serta krisis kemanusiaan di papua, sehingga ditempuh langkah penerapan otonomi khusus di  papua. 29 Oleh  sebab  itu,  pemberian  desentralisasi  asimetris  yang  diwujudkan  melalui kebijakan  otonomi  khusus  bagi  provinsi  papua  adalah  sebagai  bentuk  perbaikan  dari kebijakan-kebijakan  pemerintahan  masa  lalu  yang  memunculkan  ketimpangan  di  berbagai sektor. 30
Wujud  dari  pemberian  otonomi  khusus  di  papua  ditandai  dengan  pemberian kewenangan  yang  unik  pada  sistem  dan  struktur  pemerintahan  daerah  di  papua. berdasarkan  UU  Otsus  papua,  terdapat  beberapa  lembaga  daerah  yang  unik  dan  tidak dimiliki oleh daerah lainnya, seperti lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat  Papua/Papua  Barat  (DPRP/PB),  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  (KKR), 31 serta dalam  perubahan  UU  Otsus  terbaru  terdapat  istilah  Dewan  Perwakilan  Rakyat
24 Nurfurqon,  Ardika.  (2020).  Politik  Hukum  Otonomi  Daerah  Studi  terhadap  Desentralisasi  Asimetris  di Indonesia. Khazanah Hukum, 2(2), 73-81.
25 Cahyono, Heru. (2016). Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat Dan Sarat Konflik Internal. Jurnal Penelitian Politik, 9(2), 22.
26 Hayati,  Rahmi,  &  Ifansyah,  Muhammad,  Noor.  (2019).  Praktik  Desentralisasi  Asimetris  di  Indonesia. Jurnal PubBis, 3(2), 131-140.
27 Alivia,  Dianora.  (2019).  Politik  Hukum  Pengaturan  Pemerintahan  Daerah  yang  Bersifat  Khusus  atau  Bersifat Istimewa di Indonesia. Rechtidee, 14(2), 150-166.
28 Mutaqin, Azmi. (2014). Otonomi  Khusus  Papua  Sebuah Upaya  Merespon Konflik Dan Aspirasi  Kemerdekaan Papua. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 4(1), 5-18.
29 Nurmasari,  Nurmasari.,  &  Al  Hafis,  Raden  Imam.  (2019).  Desentralisasi  Asimetris:  Kemiskinan  Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 5(2), 1180-1192.
30 Tryatmoko,  Mardyanto  Wahyu.  (2017).  Problem  Demokratisasi  Dalam  Desentralisasi  Asimetris  Pascaorde Baru. Masyarakat Indonesia, 38(2), 269-296.
31 Meskipun  UU  Otsus  Papua  mengamatkan  agar  dibentuk  KKR,  namun  hingga  sekarang  lembaga  ini  belum terbentuk.
Kabupaten/Kota (DPRK). 32 Selain itu, keunikan lainnya yang diberikan kepada provinsi papua yaitu gubernur dan wakil gubernur harus berasal dari Orang Papua Asli (OAP). 33
Jika  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  bahwa  di  Indonesia  dikatakan  kedudukan gubernur  adalah  sebagai  wakil  pemerintah  pusat,  maka  hal  ini  memiliki  arti  bahwa  posisi gubernur  subordinat  terhadap  pemerintah  pusat.  Namun  dalam  UU  Otsus,  kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak selalu dikatakan bersifat subordinatif, sebab dalam Pasal 4 ayaat (8), UU Otsus Papua, disebutkan bahwa gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal kebijakan tata ruang. Hal ini berarti kedudukan gubernur papua walaupun  sebagai  wakil  dari  pemerintah  pusat  namun  tidak  selalu  bersifat  subordinatif, tetapi  koordinatif.  Adanya  dua  komposisi  kewenangan  yang  berbeda  ini  memang merupakan salah satu kelemahan dari penerapan desentralisasi asimetris.
Adanya kekuasaan pemerintah pusat disatu sisi dan kekuasaan pemerintahan daerah disisi  lain  pada  praktinya  seringkali  mengalami  masalah  koordinasi  karena  kewenangan pusat  yang  cukup  besar  di  daerah.  Hal-hal  yang  perlu  dilakukan  pemerintah  pusat  adalah mengembangkan  daerah  berdasarkan  program  daerah  itu    sendiri,  karena  kualitas pemerintahan daerah yang baik sangat berpengaruh sangat signifikan terhadap pencapaian desentralisasi  asimetris. 34 Keberadaan  kekuasaan  pemerintah  pusat  di  daerah  juga cenderung  mengurangi  arti  penting  dari  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  yang berdasarkan asas “otonomi seluas-luasnya”. Pada titik ini, penerapan desentralisasi asimetris tidak  jarang  menimbulkan  distorsi  ke  dalam  proses  pengambilan  keputusan  publik  di daerah,  yang  seharusnya  ketika  kebijakan  desentralisasi  asimetris  telah  ditetapkan,  maka yurisdiksi  pemerintah  pusat  mesti  dikurangi  terhadap  daerah  yang  terdesentralisasi  secara asimetris. 35
2. Kewenangan Pemerintah Provinsi
Papua di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Dalam  UU  Otsus  Papua,  pengaturan  mengenai  hubungan  antara  provinsi  dan kabupaten/kota  tidak  diatur  secara  memadai,  sehingga  persoalan  yang  berkaitan  dengan wewenang  antara  provinsi  dan  kabupaten/kota  bergantung  pada  pilihan  kebijakan  yang paling  menguntungkan,  sebab  provinsi  merujuk  pada  UU  Otsus  papua,  sedangkan kabupaten/kota merujuk pada UU Pemda. 36 Adanya perbedaan rujukan regulasi yang sering terjadi  ini  dalam  praktik  sering  menimbulkan  ketengan  antara  pemerintah  provinsi  dan kabupaten/kota,  misalnya  dalam  kasus  penyelesaian  batas  wilayah  kota  jayapura  dan
32 Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
33 Kriteria  “Orang  Papua  Asli”  sebagai  syarat  pencalonan  gubernur/wakil  gubernur  memiliki  frasa  yang  cukup sumir untuk menjelaskan keriteria “Orang Papua Asli”. Sebagai contoh dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2016, syarat kekhususan bakal calon harus “memiliki basis kultur”. Pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, kriteria bakal calon gubernur jelas disebutkan, namun terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf c, frasa “memiliki basis kultur” cukup sumir untuk menjelaskan apakah meski bukan berdarah asli papua namun memiliki basisi kultur papua maka dikategorikan sebagai OAP yang dengan itu dapat memenuhi syarat sebagai calon gubernur.
34 Lele, Gabriel. (2019). Asymmetric decentralization and the problem of governance: the case of Indonesia. Asian Politics & Policy, 11(4), 544-565.
35 Fiorillo,  Fabio,  Giuranno,  Michele,  G.,  &  Sacchi,  Agnese.  (2021).  Asymmetric  decentralization:  distortions  and opportunities. Economia Politica, 38(2), 625-656.
36 Dardias, Bayu. (2012). Menakar Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Opini Harian Kompas, Tulisan inis, 14.
kabupaten  jayapura  yang  sangat  alot  karena  masing-masing  pemerintahan  merujuk  pada regulasi yang dipedomani. 37 Hal ini belum termasuk dengan kasus pembatalan Perda yang dilakukan oleh gubernur. 38
Pelaksanaan  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  dilakukan  dengan  tetap  bersandar pada  sistem  negara  kesatuan,  yakni  sebuah  bentuk  pemerintahan  yang  menganut  sistem pelaksanaan  pemerintahan  yang  terpusat  pada  satu  tangan  (sentralisasi).  Adanya  sistem negara  kestuan  ini  mempengaruhi  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia,  sehingga pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi  merupakan  prinsip  dasar  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berdasarkan Otonomi Daerah, 39 sementara Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan  sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Pemerintah  Pusat  atau  dari  Pemerintah  Daerah  provinsi  kepada  Daerah kabupaten/kota  untuk  melaksanakan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah provinsi. 40
Ketentuan-ketentuan  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  diatur dalam  UU  Pemda  yang  dilaksanakan  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan selanjutnya  melahirkan  yurisdiksi  kewenangan  di  daerah.  Berdasarkan  definisi  operasional pada  pasal  1  UU  Pemda  maka  dapat  dikatakan  bahwa  asas  otonomi  diwujudkan  melalui keberadaan  seluruh  tingkatan  pemerintahan  di  daerah,  sedangkan  tugas  pembantuan adalah bentuk penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada  kabupaten/kota.  Dengan  kata  lain,  eksistensi  pemerintahan  kabupaten/kota  yakni sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  tugas  pembantuan  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun provinsi.  Dengan  dasar  tersebut  maka  kedudukan  pemerintah  kabupaten/kota  secara hierarkis berada dibawah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Klasifikasi  urusan  pemerintahan  berdasarkan  Pasal  9  UU  Pemda  disebutkan  bahwa urusan  pemerintahan  terdiri  atas  urusan  pemerintahan  absolut, 41 urusan  pemerintahan konkuren, 42 dan urusan pemerintahan umum. 43 Dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan  daerah  didistribusikan.  Dari  ketiga  urusan  pemerintahan  tersebut  terlihat bahwa  dalam  setiap  urusan  pemerintahan  selalu  terdapat  kewenangan  pemerintah  pusat. Adanya kewenangan yang besar dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dengan sendirinya juga dipegang oleh gubernur karena kedudukannya sebagai wakil dari  pemerintah  pusat.  Praktis,  pemerintah  kabupaten/kota  cenderung  lemah. 44 Dengan
37 Youkwart, Gilbert R. (2020). Upaya Pemerintah Provinsi Papua Dalam Menyelesaikan Klaim Batas Wilayah Kota Jayapura Dengan Kabupaten Jayapura. Jurnal Kebijakan Publik, 3(1), 28-38.
38 Agustino,  Leo.  (2017).  Pembatalan  3.143  peraturan  daerah:  satu  analisis  singkat. CosmoGov:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 3(1), 14-35.
39 Pasal 1 angka 7 UU Pemda.
40 Pasal 11 angka 7 UU Pemda.
41 Urusan  pemerintahan  absolut  adalah  urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi  urusan  pemerintahan pusat.
42 Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah.
43 Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan
44 Copus, Colin, & Erlingsson, Gissur, Ó. (2013). Formal institutions versus informal decision-making. On parties, delegation and accountability in local government. Scandinavian Journal of Public Administration, 17(1), 51-69.
kewenangan  itu,  gubernur  dapat  membatalkan  setiap  kebijakan  pada  pemerintahan kabupaten/kota  dengan  segala  pertimbangan,  terutama  pertimbangan  kewenangan  dan yurisdiksi  yang  diberikan  oleh  peraraturan  perundang-undangan  dan  politik  hukum pemerintah pusat.
Pengaturan pelaksanaan pemerintahan daerah yang cenderung hierarkis tersebut jika dibandingkan dengan UU Otsus Papua sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus di papua, berdasarkan  Pasal  15  UU  Otsus  Papua  yang  mengatur  kewenangan  gubernur  terhadap pemerintah  daerah  bukan  hubungan  subordinatif,  tetapi  koordinatif,  selain  kewenangan pengawasan  dan  penyediaan  fasilitas  penyelesaian  perselisihan  atas  penyelenggaraan pemerintahan  antara  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  dan  antara  Kabupaten/Kota.  Selain  itu, tugas  dan  wewenang  gubernur  dalam  Pasal  15  UU  Otsus  Papua,  hanya  terdapat  2  (dua) Pasal yang mengatur mengenai kewenangan gubernur sebagai wujud dari wakil pemerintah pusat, yakni Pasal Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g.
Kewenangan  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  dalam  pemerintahan  daerah berbasis  otonomi  khusus  di  papua  yang  “membatasi”  keterwakilan  pemerintah  pusat  oleh gubernur dapat dikatakan sejalan dengan hakikat dari pelaksanaan otonomi khusus. Namun ketentuan-ketentuan  tersebut  juga  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  pengaturan  yang  tidak lengkap  dari  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  berbasis  otonomi  khusus.  Nampaknya kketidak-lengkapan  pengaturan  UU  Otsus  Papua  dalam  hal  yurisdiksi  kewenangan  serta besaran kewenangan gubernur di kabupaten/kota cukup disadari, sehingga dalam Pasal 15 ayat  (2)  UU  Otsus  Papua,  disebutkan  bahwa  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  gubernur diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  ketentuan  tersebut,  jika  peraturan yang  dimaksud  adalah  UU  Pemda,  maka  pelaksanaan  otonomi  khusus  tidak  benar-benar terwujud karena masih ditentukan oleh materi-materi muatan dalam UU Pemda.
Pemberian kewenangan otonomi khusus yang terjadi di Indonesia atau di dunia tidak terlepas dari permasalah politik lokal yang cenderung mengaspirasikan “self determination” bagi  wilayahnya.  Di  Filipina,  pemberlakukan  otnomi  khusus  juga  diterapkan  pada  wilayah Bangsomoro,  yang  terletak  di  dalam  pulau  Mindanao,  yang  diatur  tidak  hanya  oleh konstitusi, tepai juga berdasarkan kesepakatan. 45 Pelaksanaan otonomi khusus di papua juga tidak  dapat  hanya  dilakukan  dengan  peraturan  perundang-udnangan  yang  secara  general mengatur  derah  secara  keseluruhan,  atau  dengan  UU  Otsus  yang  tidak  memadai,  tetapi dilakukan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  modal pemabngunan yang jelas berdasarkan aspirasi lokal, dan bukan sebaliknya.
Jika pelaksanaan otonomi khusus papua mengakomodir peran pemerintah pusat yang diwakilkan  oleh  gubernur,  maka  sebenarnya  pelaksanaan  otonomi  khusus  di  papua  masih mengandung  logika  “tugas  pembantuan’  versi  UU  Pemda,  yang  mana  istilah  “tugas pembantuan”  tidak  ditemukan  dalam  UU  Otsus  Papua.  Ketiadaan  pengaturan  mengenai “tugas  pembantuan”  walaupun  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  regulasi  yang  tidak memadai,  namun  harus  diartikan  bahwa  hal  tersebut  merupakan  perwujudan  dari pelaksanaan otonomi khusus yang keseriusan yang tegas mengingat kondisi sosio-yuridis di papua.  Pelaksanaan  otonomi  khusus  di  papua  harus  diartikan  secara  khusus  dengan  tidak
45 De Villiers, Bertus. (2015). Special regional autonomy in a unitary system - preliminary observations on the case of the Bangsomoro homeland in the Philippines. Verfassung und Recht in Ubersee, 48(2), 269-290.
selalu  menggunakan  logika  urusan  pemerintahan  absolut  maupun  urusan  pemerintahan umum,  namun  sebaliknya  dengan  mendorong  daerah  papua  melaksanakan  sendiri urusannya  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, khususnya UU Otsus Papua. Hal ini sesuai dengan materi pengaturan kewenangan gubernur yang  lebih  fleksibel  terhadap  pemerintahan  kabupaten/kota  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal  15  ayat  (1)  UU  Otsus  Papua.  Dengan  dasar  pemikiran  tersebut  maka  penerapan otonomi  khusus  di  papua  tidak  hanya  mencerminkan  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat secara subordinatif, namun lebih dari pada itu diharapkan menciptakan kerangka kerja koordinatif yang lebih sesuai dengan esensi otonomi khusus papua.

## KESIMPULAN
Dalam  sistem  pemerintahan  daerah  di  indonesia,  ditentukan  bahwa  gubernur  merupakan wakil dari pemerintah pusat yang fungsinya untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang  ada  di  daerah.  Pengaturan  ini  mencakup  segala  aktivitas  pemerintahan  daerah  di indonesia,  kecuali  terhadap  daerah-daerah  khusus.  Sebagai  wakil  dari  pemerintah  pusat, gubernur  karena  kedudukannya  memiliki  kewenangan  yang  cukup  besar,  termasuk kewenangan  yang  dapat  mereduksi  kewenangan  daerah  otonom  di  bawah  provinsi.  Akan tetapi  dalam  kasus  penerapan  otonomi  khusus  di  papua,  kedudukan  gubernur  sebagai pemerintah  pusat  tidak  diatur  secara  tegas  sehingga  hubungan  antara  provinsi  dan kabupaten/kota  tidak  selalu  dapat  diartikan  subordinatif  seperti  dalam  UU  Pemda,  namun hubungan  koordinatif.  Minimnya  wujud  “pemerintah  pusat”  dalam  pengaturan  mengenai tugas  dan  wewenang  gubernur  papua  harus  dipandang  sebagai  esensi  dari  pelaksanaan otonomi  secara  khusus  yang  memberi  ruang  aspirasi  daerah  ke  pusat,  bukan  sebaliknya, program pusat ke daerah.

## ACKNOWLEDGEMENT
Terima  kasih  kepada  LP3M  Universitas  Muhammadiyah  Sorong  yang  telah  membiayai penelitian ini dalam Program Hibah Internal Universitas Muhammadiyah Sorong Tahun 2021.

## REFERENSI
Agustino, Leo. (2017). Pembatalan 3.143 peraturan daerah: satu analisis singkat. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 14-35. DOI: https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12405
Alivia, Dianora. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau  Bersifat  Istimewa  di  Indonesia. Rechtidee, 14(2),  150-166. DOI: https://doi.org/10.21107/ri.v14i2.5456
Cahyono,  Heru.  (2016).  Evaluasi  Atas  Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  Aceh:  Gagal Menyejahterakan  Rakyat  Dan  Sarat  Konflik  Internal. Jurnal  Penelitian Politik, 9(2), 22.
Copus,  Colin,  &  Erlingsson,  Gissur,  Ó.  (2013).  Formal  institutions  versus  informal  decision- making.  On  parties,  delegation  and  accountability  in  local government. Scandinavian Journal of Public Administration, 17(1), 51-69.
Dardias,  Bayu.  (2012).  Menakar  Otonomi  Khusus  Aceh  dan  Papua. Opini  Harian  Kompas, Tulisan inis, 14.
De  Villiers,  Bertus.  (2015). Special  regional  autonomy  in  a  unitary  system  -  preliminary observations  on  the  case  of  the  Bangsomoro  homeland  in  the Philippines. Verfassung und Recht in Ubersee, 48(2), 269-
290. https://doi.org/10.5771/0506-7286-2015-2-205
Dimitrova,  Darina.  (2020).  Administrative  Law  Aspects  of  the  Legal  Relations  Between  the Regional  Governor  and  the  Council  of  Ministers.  Scientific  works  of  the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv.  Series А . Public sciences, art and culture, 6, 1311-9400. DOI : http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3624807
Ernes Broning Kakisina, Sebabkan  banjir  di Kota Sorong,  galian C  ditinjau Gubernur Papua
Barat (30 Juli 2020). https://www.antaranews.com/berita/1640814/sebabkan-banjir-di-kota- sorong-galian-c-ditinjau-gubernur-papua-barat. Diakses 09 Agustus 2021 . Fiorillo, Fabio, Giuranno, Michele, G., & Sacchi, Agnese. (2021). Asymmetric decentralization: distortions  and  opportunities. Economia  Politica, 38(2),  625-656.  DOI: https://doi.org/10.1007/s40888-020-00211-7
Hasrul, Muh. (2013). Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif. Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar.
Hayati,  Rahmi,  &  Ifansyah,  Muhammad,  Noor.  (2019).  Praktik  Desentralisasi  Asimetris  di Indonesia. Jurnal PubBis, 3(2), 131-140. DOI: 10.35722/PUBBIS.V3I2.60
Hermana,  M.  Arafat,  &  Elcaputera,  Arie.  (2020).  Kedudukan  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah  Pusat  di  Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Al Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik  Islam, 5(2),  113-129. DOI: http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3482 HR,  Syaukani,  Gaffar,  Afan,  &  Rasyid,  M.  Ryaas.  (2016). Otonomi  Daerah  Dalam  Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 37-44.
Indset,  Marthe,  Tjerbo,  Trond,  &  Hansen,  Tore.  (2021).  The  Role  of  the  Norwegian  County Governor:  Agent  with  a  Wide  Scope  or  Servant  of  the  State  Authorities?. Palgrave Macmillan, Cham, p. 275-302.
Lele, Gabriel. (2019). Asymmetric decentralization and the problem of governance: the case
of Indonesia. Asian Politics & Policy, 11(4), 544-565. DOI: https://doi.org/10.1111/aspp.12493 Moonti, Roy Marthen. (2019). Regional Autonomy in Realizing Good Governance. Substantive  Justice  International  Journal  of  Law, 2(1),  43-53. DOI: http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.31
Mutaqin, Azmi. (2014). Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan  Papua. Politika:  Jurnal  Ilmu  Politik,  4(1),  5-18. DOI: https://doi.org/10.14710/politika.4.1.2013.5-18
Nurfurqon,  Ardika.  (2020).  Politik  Hukum  Otonomi  Daerah  Studi  terhadap  Desentralisasi
Asimetris di Indonesia. Khazanah Hukum, 2(2), 73-81.
DOI: https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504 Nurmasari,  Nurmasari.,  & Al Hafis, Raden Imam .  (2019). Desentralisasi  Asimetris:  Kemiskinan
Ditengah  Kelimpahan  Otonomi  Khusus  Papua. JPAP:  Jurnal  Penelitian Administrasi Publik, 5(2), 1180-1192. DOI: https://doi.org/10.30996/jpap.v5i2.2953
Rakia,  A.S.R.S.  (2021).  Kewenangan  Khusus  Majelis  Rakyat  Papua  Terhadap  Pembentukan Perdasus. JUSTISI, 7(1), 14-25. DOI: https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1168 Rauf, R. (2018). Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. Jurnal Kajian Pemerintah:  Journal  Of  Government,  Social  and  Politics, 4(1).
DOI: https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2158
Sambanis, Nicholas, & Milanovic, Branko. (2014). Explaining regional autonomy differences in decentralized  countries. Comparative  Political  Studies, 47(13),  1830-1855. DOI : https://doi.org/10.1177/0010414013520524
Tauda,  Gunawan,  A.  (2018).  Desain  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik Indonesia. Administrative Law and Governance Journal, 1(4), 413- 435. DOI : https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435
Tryatmoko,  Mardyanto  Wahyu.  (2016).  Problematika  peran  ganda  gubernur  di  daerah otonomi khusus. Jurnal Penelitian Politik, 9(2), 15. DOI: https://doi.org/10.14203/jpp.v9i2.232
Viralnews, Ini Alasan Walikota Sorong Bubarkan Vaksinasi Partai Nasdem (20 Agustus 2021). https://sorongnews.com/ini-alasan-wali-kota-sorong-bubarkan-vaksinasi- partai-nasdem/ . Diakses 09 Agustus 2021.
Wibawa, Kadek Cahya Susila. (2019). Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia. Administrative  Law  and  Governance  Journal,  2(3),  400-412.
DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-412
Yanti, Herma. (2017). Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Melaksanakan Pembinaan  dan  Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jurnal LEX SPECIALIS, (16), 74-84.
Youkwart Gilbert  R.  (2020).  Upaya  Pemerintah  Provinsi  Papua  Dalam  Menyelesaikan  Klaim Batas Wilayah Kota Jayapura Dengan Kabupaten Jayapura. Jurnal Kebijakan Publik, 3(1), 28-38. DOI: https://doi.org/10.31957/jkp.v3i1.1547