## PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Tigaraksa)
Nancy Marchelly Universitas Multimedia Nusantara nancy_marchelly@yahoo.com

## Waluyo

## Universitas Multimedia Nusantara

## Abstract
Tax Revenue is one of the most important sources of revenue for making the state expenditure budget (APBN). As a revenue dominant source for APBN derived from tax sector. The main objective  of  this  study  is  to  analyze  the  effect  of  tax  sanctions  and  tax  service  quality  on individual tax compliance.
This  study  focus  on  individual  entrepreneurs  tax  payer  those  registered  at  the  Primary Tax  Office  Tigaraksa  (KPP  Pratama  Tigaraksa)  especially  in  Gading  Serpong  Tangerang. Samples  were  selected  by  convenience  sampling  method,  the  data  used  in  this  study  is primary data.
The  results  show  indicate  (1)  tax  sanction  has  significantly  affect  to  individual  tax compliance,  (2) tax service quality has significantly affect  to  individual tax compliance,  (3) tax sanction and tax service quality have significantly affect to  individual tax compliance.

## Keywords: Tax penalty, tax service quality, individual tax compliance

## I. Pendahuluan
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  yang  cukup  dominan  dalam  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  Indonesia.  Dominan  dimaksud  karena  sebagian  besar sumber  penerimaan  yang  tertuang  dalam  APBN  berasal  dari  sektor  pajak.  Dana  APBN digunakan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  salah  satunya adalah  melalui  pembangunan  nasional  yang  terus  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  sesuai dengan  fungsi  pajak  yaitu  sebagai  fungsi budgeter ,  artinya  pajak  merupakan  salah  satu sumber  penerimaan  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran  baik  rutin  maupun pembangunan (Resmi, 2009).
Pajak  sangat  penting  bagi  pembangunan  negara  Indonesia  karena  pajak    memberikan kontribusi  terbesar  bagi  pemasukan  negara.  Kini  pajak  menjadi    sumber  pemasukan  utama bagi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara.  Pada  APBN  2008,  pajak  memberikan kontribusi 68,3 persen dari total penerimaan negara atau Rp 609,22 triliun. Pada APBN 2009, penerimaan dari pajak meningkat menjadi 71,1 persen dari total penerimaan negara atau Rp 726,28 triliun. Pajak merupakan salah satu  sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena melalui pajak  pemerintah dapat membiayai pengeluaran
negara  yang  bersifat  pembangunan  jangka  panjang  maupun  membiayai  pengeluaran  rutin (Ekawati dan Endro, 2008).
Iswahyudi (2005) dalam Harinurdin (2009), menyatakan bahwa sebagai sebuah kebijakan yang  lebih  memandang  ke  dalam,  penerimaan  dari  sektor  pajak  diharapkan  mampu mengurangi  ketergantungan  pada  utang  luar  negeri  serta  mampu  membangkitkan  kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal  Pajak  selaku  otoritas  pajak  yang  berkompeten  di  Indonesia,  yaitu  menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN.
Langkah  pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari  sektor  perpajakan  dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah  Indonesia  menganut  sistem self  assesment .  Darmayanti  (2004)  dalam  Mustikasari (2007)  menyatakan  bahwa  penerapan self  assesment  system akan  efektif  apabila  kondisi kepatuhan  sukarela  pada  masyarakat  telah  terbentuk.  Kenyataan  yang  ada  di  Indonesia menunjukkan  tingkat  kepatuhan  masih  rendah,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  belum  optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax ratio .
Menurut Gunadi  (2005)  dalam Harinurdin  (2009), pada akhir tahun 2005, tax ratio atau rasio  penerimaan  perpajakan  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  di  Indonesia  sebesar  12,3% menurun  dibandingkan  pada  tahun  2003  yaitu  13,5%. Tax  ratio Indonesia  masih  di  bawah angka rata-rata internasional yang mencapai sebesar 20%. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa  negara  yang  berpendapatan  perkapita  lebih  rendah, tax  ratio Indonesia  masih dibawah Pakistan dan Srilangka yang memiliki tax ratio 13,76% dan 19,8%.
Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Mengingat  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  faktor  penting  bagi peningkatan  penerimaan  pajak,  maka  perlu  secara  intensif  dikaji  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi.
Rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti.  Hal  ini  didasarkan  pada  perbandingan  jumlah  Wajib  Pajak  yang  memenuhi  syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total Wajib Pajak terdaftar.
Data  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan  menunjukkan,  rasio  kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  hingga  April  2010 telah  mencapai  54,84  persen  atau  7,73  juta.  Jumlah  SPT  diterima  mencapai  7.733.271  dari total Wajib Pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Pada 2009 rasio kepatuhan Wajib Pajak hanya 5.413.114 atau sebesar 52,61 persen dengan jumlah Wajib  Pajak  terdaftar  sebanyak  10.289.590.  Jika  tingkat  kepatuhan  pajak  rendah,  maka otomatis  akan  berdampak  rendahnya  penerimaan  pajak,  sehingga  menurunkan  tingkat penerimaan APBN pula. Dari berbagai indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat rendahnya tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia  dalam  menyampaikan  SPT  Tahunan.  Tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dipengaruhi  beberapa  faktor,  diantaranya  adalah  sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak.
Tingkat  kepatuhan  yang  dipengaruhi  oleh  sanksi  perpajakan  cukup  penting  karena penegakan  hukum  umumnya  memiliki  kontribusi  besar  dalam  meningkatkan  penerimaan pajak. Hukum yang tegas, konsisten, serta dilaksanakan atau diimplementasikan dengan tepat dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Wajib  pajak  yang  tidak  taat  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya  akan  dikenakan sanksi  sesuai  dengan  pelanggarannya.  Jika  sanksi  dituangkan  dan  disosialisasikan  dengan baik, maka wajib pajak akan tahu mengenai konsekuensi yang akan diterima jika wajib pajak melanggar kepatuhan. Secara umum sanksi perpajakan terbagi  atas dua  macam  yaitu sanksi
berupa  administrasi  dan  sanksi  berupa  pidana.  Sanksi  administrasi  merupakan  pembayaran kerugian  kepada  negara,  biasanya  berupa  bunga,  denda,  atau  kenaikan.  Sedangkan  sanksi pidana  adalah  sanksi  yang  dapat  dikenakan  berdasarkan  dakwaan  di  pengadilan.  Sanksi pidana  umumnya  diterapkan  untuk  pelanggaran  pajak  berat  berupa  kecurangan (fraud) atau penggelapan pajak (tax evasion) . Sanksi pidana merupakan langkah terakhir yang digunakan oleh pemungut pajak (fiskus) agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak.
Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi pula oleh kualitas pelayanan yang  diberikan  oleh  pegawai  di  kantor  pelayanan  pajak.  Banyaknya  wajib  pajak  yang  tidak patuh  terkadang  disebabkan  oleh  kurangnya  informasi  serta  pemahaman  terhadap  sistem perpajakan  dan  sistem  administrasi  sehingga  wajib  pajak  mengalami  kesulitan  untuk mengikuti  prosedur  dan  peraturan  yang  ada.  Seharusnya  aparatur  negara  dapat  bersikap cakap, berwibawa, santun, cepat tanggap, profesional, serta mampu menjaga informasi wajib pajak  sehingga  wajib  pajak  dapat  mengurangi  rasa  khawatir  dan  memiliki  kepercayaan kepada  aparatur  negara.  Pegawai  pajak  yang  profesional  akan  mampu  untuk  memberikan pelayanan  yang  baik  bagi  semua  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak  dapat  menerima  semua informasi  yang  dibutuhkan  dan  pemahaman  atas  sistem  perpajakan  semakin  meningkat sehingga  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  tersebut.  Kualitas pelayanan  yang  baik  dapat  diukur  dari  penilaian  setiap  wajib  pajak  terhadap  kepuasan pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak.
Dengan  adanya  pelayanan  yang  baik,  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  diharapkan akan mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, para pegawai di kantor pelayanan  pajak  harus  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  untuk  wajib  pajak  baik  dari  sisi tangible (bukti  fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya  tanggap), assurance (jaminan), dan emphaty (empati).

## II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis

## Sistem Pemungutan Pajak
Reformasi perpajakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia telah berlangsung lebih dari 25 tahun, namun untuk pertama kalinya, yaitu dalam perubahan ketiga atas Undang-Undang No.  6  Tahun  1983  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan,  pajak  didefinisikan secara tertulis dalam Undang-Undang perpajakan.
Dalam Pasal  1 angka 1 Undang-Undang  No. 28 perubahan ketiga atas Undang-Undang No.  6  Tahun  1983  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  (selanjutnya  disebut dengan  UU  KUP  2007),  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Pengertian  pajak  menurut  Waluyo  (2011:2)  adalah  prestasi  kepada  pemerintah  yang terhutang  melalui  norma-norma  umum  dan  yang  dapat  dipaksakan,  tanpa  adanya  kontra prestasi  yang  dapat  ditujukan  dalam  hal  yang  individual,  dimaksudkan  untuk  membiayai pengeluaran  pemerintah.  Sedangkan  menurut  Soemitro  dalam  Brotodihardjo  (2010:6) pengertian  pajak  adalah  iuran  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi),  yang  langsung  dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Perpajakan  merupakan  sistem  yang  kompleks  dan  rumit,  untuk  itu  diperlukan  sistem  dalam memungut  pajak.  Ada  beberapa  sistem  pemungutan  yang  dikenal  antara  lain  (Ilyas  dan Burton, 2010:30):
1. Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada  pemungut  pajak  (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar oleh seseorang.
2. Semiself  assessment  system merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  fiskus  dan  wajib  pajak  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang.
3. Self  assessment  system merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang penuh  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  menyetorkan,  dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.
4. Witholding  system merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak terutang.

## Kepatuhan Pajak ( Tax Compliance )
Kepatuhan dapat meningkatkan penerimaan pajak karena kepatuhan berarti wajib pajak telah melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan baik. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan  perundang-undang  perpajakan.  Pengertian  Kepatuhan  menurut  Kamus  Umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Zain, 2008) adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan  adalah  motivasi  seseorang,  kelompok  atau  organisasi  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  perpajakan,  pengertian kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan,  tunduk  dan  patuh  serta  melaksanakan  ketentuan perpajakan.  Devano  dan  Rahayu  (2008)  memaparkan  bahwa  kepatuhan  perpajakan merupakan  suatu  iklim  kepatuhan  dan  kesadaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang tercermin dalam situasi sebagai berikut:
1. Wajib  pajak  paham  atau  berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Pengertian  mengenai  Wajib  Pajak  Patuh  menurut  Pasal  1  Kep  Direktur  Jenderal  No. KEP-550/PJ./2000 stdd KEP-213/PJ./2003 adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu  yang  dapat  diberikan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak. Syarat  untuk  ditetapkan  menjadi  Wajib  Pajak  Patuh,  sebagaimana  diatur  dalam  KMK  No. 544/04/2000 stdd KMK No. 235/KMK.03/2003, Kepdirjan No. KEP-550/PJ./2000 stdd KEP- 213/PJ/2003, Peraturan Menteri Keuangan-192/PMK.03/2007, wajib pajak dapat mengajukan permohonan  sebagai  Wajib  Pajak  patuh  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  sebelum  tahun  buku berakhir, dengan syarat:
1. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPT  untuk  semua  jenis  pajak  dalam  jangka  waktu  2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam  tahun  terakhir  penyampaian  SPT  Masa  yang  terlambat  tidak  boleh  lebih  dari  3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
a. Kecuali telah memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP  yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi sanksi karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
6. Dalam  hal  laporan  keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  harus  dengan  pendapat  wajar  tanpa  pengecualian  atau dengan  pendapat  wajar  dengan  pengecualian  sepanjang  pengecualian  tersebut  tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
7. Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit  oleh  Akuntan Publik, maka wajib Pajak dapat mengajukan  permohonan  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  Wajib  Pajak  kriteria  tertentu, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 s.d. 5 serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

## Sanksi Perpajakan
Sanksi  perpajakan  merupakan  pemberian  sanksi  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi yang berupa bunga, kenaikan, dan denda serta sanksi pidana.
Sanksi  perpajakan  menurut  Muliari  dan  Setiawan  (2011)  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi,  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah  agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Nurgoho (2006) dalam Muliari dan Setiawan  (2011),  wajib  pajak  akan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  bila  memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.
Sesuai Undang-Undang sanksi yang berkaitan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) terbagai menjadi:
1. Sanksi Administrasi
SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan (terlambat), dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
2. Sanksi Pidana
Setiap  orang  yang  karena  kealpaannya  atau  dengan  sengaja  tidak  menyampaikan  SPT, atau  menyampaikan  SPT,  tetapi  isinya  tidak  benar  atau  tidak  lengkap,  atau  melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dapat dipidana dengan pidana penjara.
Sanksi-sanksi yang berkenaan dengan Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:
1. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang  ditentukan  dikenai  sanksi  administrasi  berupa  denda  sebesar  Rp500.000,00  untuk Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Rp100.000,00  untuk  Surat Pemberitahuan  Masa  Lainnya,  dan  sebesar  Rp1.000.000,00  untuk  Surat  Pemberitahuan Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  Badan  serta  sebesar  Rp100.000,00  untuk  Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pasal 7 UU KUP).
2. Sanksi  pidana  berupa  kurungan  selama-lamanya  satu  tahun  dan/atau  denda  setinggi- tingginya sebesar dua kali jumlah pajak terutang akan dikenakan kepada wajib pajak yang karena  kealpaannya  tidak  menyampaikan  surat  pemberitahuan  atau  menyampaikan  surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat  menimbulkan kerugian kepada negara (Pasal  13 A  UU KUP).
3. Jika  hal  yang  disebutkan  dalam  butir  2  tersebut  di  atas  dilakukan  dengan  sengaja  maka sanksi  pidana  yang  dikenakan  adalah  pidana  penjara  selama-lamanya  6  tahun  dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terutang, yang kurang atau tidak dibayar (Pasal 39  UU KUP).
4. Jika  berdasarkan  penelitian  kantor  pajak  dalam  surat  pemberitahuan  terdapat  kesalahan hitung atau kesalahan tulis akan dikeluarkan surat tagihan pajak dengan sanksi bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan (Pasal 14 ayat 3 UU KUP).
5. Jika  surat  pemberitahuan  tidak  disampaikan  dan  oleh  karena  itu  kantor  pajak mengeluarkan  surat  ketetapan  pajak  kurang  bayar,  maka  akan  dikenakan  sanksi  sebesar (Pasal 13 UU KUP):
a. 50% dari pajak penghasilan yang tidak/kurang dibayar.
b. 100% dari pajak penghasilan yang tidak dipotong, dipungut, atau disetor.
c. 100%  dari  pajak  pertambahan  nilai  atau  pajak  penjualan  atas  barang  mewah  yang tidak/kurang dibayar.
Menurut (Yadnyana, 2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011) sanksi perpajakan diukur dengan indikator  sebagai berikut:
1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan  sanksi  yang  cukup  berat  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  mendidik  wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.
Hipotesis  alternatif  terkait  sanksi  perpajakan  dan  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi adalah sebagai berikut:
Ha 1 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## Kualitas Pelayanan
Kewajiban kantor pajak terutama adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada wajib pajak  sehingga  tumbuh  kesadaran  pada  diri  wajib  pajak  bahwa  membayar  pajak  bukanlah beban  melainkan  kewajiban  kenegaraan.  Jasa  berupa  pelayanan  merupakan  kegiatan  yang ditawarkan  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain  yang  tidak  berwujud  dan  terdapat  interaksi langsung  antara  pembeli  dan  penjual  yang  tujuannya  untuk  memberikan  bantuan  kepada konsumen dalam memenuhi keinginannya. Pelayanan dalam perpajakan termasuk pelayanan umum  karena  tidak  berorientasi  pada  laba,  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah,  dan mempunyai  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  undang- undang.
Kondisi  pelayanan  perpajakan  di  Indonesia  masih  perlu  perbaikan.  Hal  ini  menuntut aparat  pajak  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  lagi  kepada  wajib  pajak. Pelayanan  yang baik,  cepat,  dan menyenangkan  wajib pajak akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.
Menurut  Patmawati  (2008)  perusahaan  yang  berhasil  adalah  yang  dapat  memberikan kepuasan kepada pelanggan dan perusahaan  yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan  merupakan  perusahaan  yang  berkualitas.  Kualitas  pelayanan  merupakan  ukuran seberapa  bagus  tingkat  layanan  yang  diberikan  mampu  menyesuaikan  dengan  ekspektasi pelanggan, jadi kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan  serta  ketetapan  penyampaian  pelayanan  tersebut  membagi  harapan  pelanggan. Suratno  dan  Purnama  (2004) mengemukakan  kualitas  adalah  suatu  kondisi  dinamis  yang
berhubungan  dengan  produk,  jasa,  manusia,  proses  dan  lingkungan  yang  memenuhi  atau melebihi harapan.
Menurut  Supadmi  (2009),  rangkaian  kegiatan  terpadu  yang  dilakukan  untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan umum yang sederhana
Pelayanan  umum  berkualitas  apabila  pelaksanaannya  tidak  menyulitkan,  prosedurnya tidak  banyak  seluk-beluknya,  persyaratan  mudah  dipenuhi  pelanggan.  Tidak  bertele-tele, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan.
2. Pelayanan umum yang terbuka
Aparatur  yang  bertugas  melayani  pelanggan  harus  memberikan  penjelasan  sejujur- jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakut-nakuti, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak  timbul keinginan mengharapkan imbalan dari pelanggan. Standar pelayanan harus diumumkan, ditempel pada pintu  utama kantor.
3. Pelayanan umum yang lancar
Untuk menjadi  lancar diperlukan sarana  yang menunjang kecepatan dalam  menghasilkan output .
4. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat
Yang dimaksud  tepat  di  sini adalah tepat  arah, tepat  sasaran, tepat  waktu,  tepat  jawaban, dan  tepat  dalam  memenuhi  janji.  Misal  kantor  pelayanan  pajak  dalam  melakukan penagihan pajak tepat pada waktu wajib pajak  mempunyai uang.
5. Pelayanan umum yang lengkap
Lengkap  berarti  tersedia  apa  yang  diperlukan  oleh  pelanggan.  Untuk  dapat  menjamin pelayanan berkualitas harus didukung sumber daya manusia dan sarana yang tersedia.
6. Pelayanan umum yang wajar
Pelayanan  umum  yang  wajar  berarti  tidak  ditambah-tambah  menjadi  pelayanan  yang bergaya  mewah,  tidak  dibuat-buat,  pelayanan  biasa  seperlunya  sehingga  tidak memberatkan  pelanggan.
7. Pelayanan umum yang terjangkau
Dalam memberikan pelayanan, uang retribusi dari  pelayanan yang diberikan harus dapat dijangkau oleh  pelanggan.
Rahayu  (2010)  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  berarti  meningkatkan  kontribusi dari setiap dimensi yang ada, antara lain:

## 1. Wujud fisik (tangibility)
Pemerintah  harus  dapat  memberikan  bukti  awal  kualitas  pelayanan  yang  tercermin  dari penampilan  fisik  yang  dapat  diandalkan.  Wujud  fisik  merupakan  image  pertama  yang mencerminkan kualitas pelayanan instansi pajak.
2. Kehandalan (reliability)
Kehandalan  merupakan  kemampuan  untuk  memberikan  jasa  seperti  yang  dijanjikan dengan  akurat  dan  terpercaya  sesuai  yang  diharapkan  pelanggan  yang  tercermin  dari ketepatan  petugas  (fiskus)  dalam  memberikan  pelayanan,  kesesuaian  antara  pelayanan dengan janji yang ditawarkan, pekerjaan yang dijanjikan selalu selesai tepat waktu, proses pengurusan  dan  pelaporan    pajak  sudah  cukup  praktis  dan  tidak    perlu  memakan  waktu terlalu lama, serta kemampuan petugas (fiskus) dalam  menangani setiap masalah.
3. Ketanggapan (responsiveness)
Pemerintah  berupaya  untuk  membantu  dan  memberikan  pelayanan  yang  cepat.  Jika mengalami kegagalan dengan cepat menanggapi kegagalan tersebut secara profesional.

## 4. Jaminan (assurance)
Pengetahuan, keramahan, dan kemampuan para petugas pajak dalam melaksanakan tugas secara spontan yang menjamin kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat.
5. Emphaty
Berusaha  memahami  keinginan  pelanggan  dengan  memberikan  perhatian  secara  ikhlas kepada  setiap  pelanggan.  Masyarakat  wajib  pajak  sebagai  manusia  harus  diperlakukan sebagai manusia seutuhnya.
Hipotesis  alternatif  terkait  kualitas  pelayanan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi adalah sebagai berikut:
Ha 2 :     Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Hipotesis  alternatif  terkait  sanksi  perpajakan  dan  kualitas  pelayanan  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama adalah sebagai berikut:
Ha 3 :   Sanksi  perpajakan  dan  kualitas  pelayanan  pajak  secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## III. Metode Penelitian

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek  dari  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  usahawan  yang  terdaftar  pada kantor pelayanan pajak Pratama Tigaraksa Tangerang khususnya di wilayah Gading Serpong Tangerang.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah causal  study . Causal  study merupakan  studi  yang  digunakan  untuk  melihat  hubungan  sebab  akibat  di  antara  variabel independen  dengan  variabel  dependen,  serta  pengaruh  antara  kedua  variabel  tersebut (Sekaran,  2010).  Penelitian  ini  untuk  menganalisis  adanya  hubungan  sebab  akibat  antara variabel  yang  mempengaruhi  yaitu  sanksi  perpajakan  dan  kualitas  pelayanan  di  kantor pelayanan  pajak  dengan  variabel  yang  dipengaruhi  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.

## Variabel Penelitian
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  Kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  diukur  menggunakan  kuesioner  yang dikembangkan oleh Handayani (2009) dengan indikator sebagai berikut:
1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu.
5. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.
Semua  variabel  independen  dalam  penelitian  ini  diukur  menggunakan  kuesioner.  Skala pengukuran  adalah  skala  interval  dengan  menggunakan  skala  Likert.  Variabel  independen dalam penelitian ini, yaitu:

## 1. Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang berlaku.  Sanksi  perpajakan  berfungsi  sebagai  alat  pencegah  agar  wajib  pajak  tidak melanggar  norma  perpajakan.  Sanksi  administrasi  merupakan  bagian  dari  sanksi perpajakan.  Sanksi  administrasi  dapat  diukur  melalui  sanksi  berupa  denda,  bunga,  dan kenaikan.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  kuesioner  yang  dikembangkan  oleh  Yadnyana (2009) dengan indikator sebagai berikut:
1. Sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggar aturan pajak.
2. Pengenaan  sanksi  administrasi  pajak  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
4. Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran pajak dapat dilakukan upaya hukum.

## 2. Kualitas Pelayanan Pajak
Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu menyesuaikan  dengan  ekspektasi  dari  wajib  pajak,  jadi  kualitas  pelayanan  diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak. Dalam penelitian ini digunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Rahayu (2010) dengan indikator sebagai berikut:
1. Reliability yaitu  petugas  pajak  mampu  untuk  memberikan  jasa    seperti  yang dijanjikan.
2. Responsiveness yaitu  petugas  pajak  mampu  membantu    dan  memberikan  pelayanan yang cepat.
3. Assurance yaitu  petugas  pajak  memiliki  pengetahuan,  keramahan,  dan    mampu melaksanakan tugasnya.
4. Emphaty yaitu  petugas  pajak  mampu  memahami  keinginan    pelanggan  dengan memberikan perhatian.
5. Tangibility yaitu kualitas  pelayanan yang tercermin dari penampilan fisik yang dapat diandalkan.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer  yaitu data  yang diperoleh secara  langsung  dari  sumber  asli  atau  pertama  (objek  penelitian)  melalui  kuesioner  yang dikirimkan  kepada  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  pada  kantor  pelayanan  pajak Pratama  Tigaraksa  Tangerang.  Cara  dalam  mengumpulkan  data  adalah  menggunakan personally  administered  questionnaires dimana  kuesioner  disampaikan  secara  langsung kepada responden.

## Teknik Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana tidak semua elemen dari populasi memiliki peluang atau kemungkinan  yang  sama  untuk  dijadikan  sampel.  Pengambilan  sampel  menggunakan  cara convenience sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan dalam memperoleh data. Teknik ini dipilih karena mempertimbangkan kemudahan dalam proses perolehan data yang  dibutuhkan.  Dengan convenience  sampling setiap  elemen  populasi  tidak  memiliki
kemungkinan  yang  sama  untuk  dijadikan  sampel.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  usahawan  yang  terdaftar  pada  kantor  pelayanan  pajak Pratama Tigaraksa Tangerang.
Hair et al dalam Husein Umar (2008:69) menyatakan bahwa untuk menentukan jumlah sampel  minimal  yang  dibutuhkan,  dapat  ditentukan  dengan  cara  mengalikan  jumlah pertanyaan  pada  kuesioner  dengan  lima  (5).  Dengan  kata  lain,  jumlah  sampel  yang dibutuhkan adalah 5 kali jumlah item pertanyaan. Penelitian ini menggunakan 14 parameter atau  indikator  yang  berupa  item-item  pertanyaan  dalam  kuesioner,  sehingga  jumlah  sampel minimal  yang  diambil  adalah  sebesar  14*5  sehingga  dibutuhkan  minimal    70  responden untuk menjadi sampel.

## Teknik Analisis Data
1. Uji Kualitas Data
a. Uji Reliabilitas
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran konsisten apabila pengukuran diulangi  dua  kali  atau  lebih.  Reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur  kuesioner  yang merupakan  indikator  dari  variabel  atau  konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel atau  handal  jika  jawaban  responden  terhadap  pertanyaan  adalah  konsisten  dari  waktu ke  waktu.  Pengukuran  reliabilitas  dilakukan  dengan  uji  statistik Cronbach  Alpha ( α ). Cronbach Alpha ( α ) dapat  diartikan sebagai  hubungan positif antara pertanyaan  yang satu  dengan  pertanyaan  lainnya.  Suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan  reliabel  jika memberikan nilai Cronbach Alpha ( α ) lebih dari 0,70 (Ghozali, 2011).
b. Uji Validitas
Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah semua pertanyaan (instrumen) penelitian  yang  diajukan  untuk  mengukur  variabel  penelitian  dapat  dikatakan  valid, jadi  pengujian  ini  digunakan  untuk  mengukur  valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Suatu kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  untuk mengungkapkan hal yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan  mencari  korelasi  dari  setiap  indikator  terhadap  skor  totalnya  menggunakan Pearson Corelation dengan bantuan software SPSS. Pertanyaan dapat dikatakan valid, jika nilai Corrected Item-Total Correlation (r hitung) > r-tabel (Riduwan dan Sunarto, 2009:353).
c. Uji Normalitas Menurut Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,  variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal.  Pengujian  ini digunakan  dengan  melihat normal  probability  plot .  Pengujian  normalitas  yang digunakan  adalah  dengan  melihat  penyebaran  data  pada  sumbu  diagonal  dari  grafik. Jika  data  menyebar  pada  sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal, maka  model  regresi  memenuhi  asumsi  normalitas.  Sebaliknya,  jika  data  tidak menyebar  pada  sekitar  garis  diagonal  dan  tidak  mengikuti  arah  garis  diagonal,  maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011).
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Pengujian multikolonieritas dapat dilakukan  dengan  melihat  dua  hal,  yaitu  nilai tolerance dan  lawannya,  yaitu VIF ( Variance  Inflation  Factor ).  Nilai cutoff yang  umum  dipakai  untuk  menunjukkan
adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011).
b. Uji Heteroskedastisitas Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat Grafik  Plot  antara  nilai  prediksi  variabel  dependen  (ZPRED)  dengan  residualnya (SRESID).  Ketentuan  apabila  terdapat  heteroskedastisitas  adalah  sebagai  berikut (Ghozali, 2011):
a.   Jika  terdapat  pola  tertentu,  seperti  titik-titik  yang  ada  membentuk  pola  tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit).
b. Apabila ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di salah satu bagian saja baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.
3. Uji Hipotesis
Model  yang  digunakan  dalam  uji  hipotesis  penelitian  ini  adalah  model  regresi  linear berganda.  Hal  ini  karena  penelitian  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  beberapa  variabel independen  terhadap  satu  variabel  dependen  (Sekaran,  2010).  Regresi  linear  berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + ei
Keterangan: Y : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi X 1 : Sanksi perpajakan X 2 : Kualitas pelayanan pajak a : Parameter konstanta b 1 b 2 : Parameter penduga ei : Faktor eror

## IV. Hasil dan Pembahasan
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  usahawan  yang  terdaftar  pada kantor pelayanan pajak Pratama Tigaraksa Tangerang khususnya di wilayah Gading Serpong Tangerang.  Gading  Serpong  sendiri  masuk  ke  dalam  bagian  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama Tigaraksa, sehingga wajib pajak orang pribadi usahawan yang ingin membayar pajak penghasilan (PPh) umumnya ditujukan untuk KPP Pratama Tigaraksa. PPh merupakan pajak yang bersifat langsung ( direct ) serta dikenakan terhadap orang pribadi atau badan seperti PT atau  CV,  berkenaan  dengan  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  dalam  suatu  tahun pajak.  Dalam  meneliti  objek  penelitian  ini,  digunakan  alat  berupa  angket  atau  yang  lebih dikenal  dengan  nama  kuesioner  sebagai  parameter  pengukurnya.  Berikut  adalah data/informasi mengenai penyebaran kuesioner di daerah Gading Serpong Tangerang:
Tabel 4.1.

## Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner
No.  Keterangan Jumlah   Presentase (%) 1. Jumlah kuesioner yang disebar 120 100% 2. Kuesioner yang kembali 110 91,67%
No.  Keterangan Jumlah   Presentase (%) 3. Kuesioner yang tidak dapat digunakan  7 5,83% 4. Kuesioner yang dapat digunakan 103 85,83%
Dari data yang berhasil dikumpulkan dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: 1. Uji Kualitas Data
1) Uji Validitas
Hasil uji validitas dengan menggunakan uji statistik Pearson Corelation adalah:
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas X1 No. Pertanyaan Corrected Item-Total Correlation r-tabel   Kesimpulan 1. 0,299 0,192 Valid 2. 0,338 0,192 Valid 3. 0,441 0,192 Valid 4. 0,533 0,192 Valid
Dari  tabel  4.2.  terdapat  4  (empat)  pertanyaan  yang  dikatakan  valid.  Jumlah responden yang digunakan sebanyak 103 orang, maka perhitungan untuk nilai r-tabel dapat diperoleh melalui df ( degree of freedom ) = n - 2, jadi df = 103 - 2 = 101, dan didapat  r-tabel  sebesar  0,192.  Pertanyaan  dapat  dikatakan  valid,  jika  nilai Corrected Item-Total  Correlation >  r-tabel.  Dari  tabel  4.2.  tersebut  nilai Corrected  Item-Total Correlation berkisar antara 0,299  –  0,533 sehingga dapat  disimpulkan bahwa semua pertanyaan  untuk  variabel  sanksi  perpajakan  (X1)  dinyatakan valid karena  nilai Corrected Item-Total Correlation > r-tabel yaitu 0,192.
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas X2 No. Pertanyaan Corrected Item-Total Correlation r-tabel Kesimpulan 5. 0,258 0,192 Valid 6. 0,550 0,192 Valid 7. 0,458 0,192 Valid 8. 0,390 0,192 Valid 9. 0,375 0,192 Valid
Dari  tabel  4.3.  terdapat  5  (lima)  pertanyaan  yang  dikatakan  valid.  Jumlah responden yang digunakan sebanyak 103 orang, maka perhitungan untuk  nilai r-tabel dapat diperoleh melalui df ( degree of freedom ) = n - 2, jadi df = 103 - 2 = 101, dan didapat  r-tabel sebesar  0,192. Pertanyaan dapat dikatakan valid, jika nilai Corrected Item-Total  Correlation >  r-tabel.  Dari  tabel  4.3.  tersebut  nilai Corrected  Item-Total Correlation berkisar antara 0,258  –  0,550 sehingga dapat  disimpulkan bahwa semua pertanyaan  untuk  variabel  kualitas  pelayanan  (X2)  dinyatakan valid karena  nilai Corrected Item-Total Correlation > r-tabel yaitu 0,192.

## Tabel 4.4.
Hasil Uji Validitas Y No. Pertanyaan  Corrected Item-Total Correlation r-tabel   Kesimpulan 10. 0,542 0,192 Valid 11. 0,329 0,192 Valid
No. Pertanyaan  Corrected Item-Total Correlation r-tabel   Kesimpulan 12. 0,276 0,192 Valid 13. 0,244 0,192 Valid 14. 0,453 0,192 Valid
Dari  tabel  4.4.  terdapat  5  (lima)  pertanyaan  yang  dikatakan  valid.  Jumlah responden yang digunakan sebanyak 103 orang, maka perhitungan untuk nilai r-tabel dapat diperoleh melalui df ( degree of freedom ) = n - 2, jadi df = 103 - 2 = 101, dan didapat  r-tabel sebesar 0,192. Pertanyaan dapat  dikatakan valid, jika nilai Corrected Item-Total  Correlation >  r-tabel.  Dari  tabel  4.4.  tersebut  nilai Corrected  Item-Total Correlation berkisar  antara 0,244  – 0,542 sehingga dapat  disimpulkan bahwa semua pertanyaan untuk  variabel  kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dinyatakan valid karena nilai Corrected Item-Total Correlation > r-tabel yaitu 0,192.
2) Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha ( α ) adalah:
Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha X1 0,726 X2 0,723 Y 0,701
Dari tabel 4.5. dapat disimpulkan untuk variabel sanksi perpajakan (X1), kualitas pelayanan  (X2),  dan  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (Y)  dinyatakan reliable karena nilai Cronbach Alpha ( α ) > 0,70
3) Uji Normalitas
Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik probability plot adalah:
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas
Dari  gambar 4.1. dapat  dilihat  bahwa  data menyebar pada sekitar  garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Multikolonieritas
Berikut ini adalah hasil uji multikolonieritas:
Tabel 4.6.
Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF SANKSI 0.608 1.646 PELAYANAN 0.608 1.646 a. Dependent Variable : KEPATUHAN
Dari  tabel  4.6.  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variabel  independen  memiliki nilai tolerance diatas  0,10  dan  nilai VIF di  bawah  angka  10.  Sehingga  dapat disimpulkan  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi  multikolonieritas  antar  variabel independen dalam model regresi.
2. Uji Heteroskedastisitas
Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas:

## Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Dari  gambar  4.2.  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  pola  tertentu  pada grafik scatterplot atau titik-titik pada grafik scatterplot tidak membentuk pola tertentu dan  tersebar  baik  di  atas  maupun  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  sehingga  dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3. Uji Hipotesis
1. Uji Koefisien Determinasi Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:
Tabel 4.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Dari hasil pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai R sebesar 0,731. Dari nilai  R  yang  didapat  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  variabel  independen dengan  variabel  dependen  adalah  kuat,  karena  nilai  tersebut  berada  dalam  kriteria nilai dengan interval koefisien 0,60 – 0,799.
Nilai adjusted R  square adalah  sebesar  0,525  yang  menunjukkan  bahwa  52,5% variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen  yaitu sanksi perpajakan dan  kualitas  pelayanan.  Sedangkan  sisanya  yaitu  sebesar  47,5%  dijelaskan  oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
2.  Uji Statistik F Berikut adalah hasil uji statistik F:
Tabel 4.8. Hasil Uji Statistik F
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 129.286 2 64.643 57.421 .000 a Residual 112.578 100 1.126 Total 241.864 102
a. Predictors: (Constant), PELAYANAN, SANKSI b. Dependent Variable: KEPATUHAN
Berdasarkan hasil uji F didapatkan bahwa nilai F sebesar 57,421 dengan signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ha 3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen yang terdiri dari sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Uji Statistik t Berikut adalah hasil uji statistik t:

## Tabel 4.9. Hasil Uji Statistik t
Berdasarkan  hasil  uji  t  pada  tabel  4.9.  diperoleh  koefisien  regresi  sebesar  0,430 untuk  variabel  sanksi  perpajakan,  oleh  karena  itu,  setiap  kenaikan  variabel  sanksi perpajakan  sebesar  1%  akan  menyebabkan  kenaikan  dalam  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi  sebesar  43%.  Uji  statistik  t  menunjukkan  nilai  t  sebesar  4,088  dengan tingkat  signifikan  sebesar  0,000  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Ha 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi perpajakan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Muliari  dan  Setiawan  (2011)  dan  diperkuat  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh Siahaan  (2006)  serta  penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Rajif  (2010)  yang mengemukakan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Sesuai  Undang-Undang,  sanksi  yang  berkaitan  dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) terbagai menjadi:
1. Sanksi Administrasi
SPT  yang  tidak  disampaikan  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan  (terlambat), dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
2. Sanksi Pidana Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan  keterangan  yang  isinya  tidak  benar  sehingga  menimbulkan kerugian kepada negara dapat dipidana dengan pidana penjara.
Menurut  Nugroho  (2006)  dalam  Muliari  dan  Setiawan  (2011)  wajib  pajak  akan memenuhi  kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih  banyak  merugikannya.  Semakin  berat  sanksi  yang  diberikan  maka  wajib  pajak akan  lebih  patuh  dalam  melaksanakan  semua  kewajiban  perpajakannya.  Robbins (2001) dalam Siahaan (2006) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu  cara  untuk  membentuk  perilaku.  Jadi  dengan  adanya  sanksi  perpajakan diharapkan dapat membentuk perilaku yang patuh dari wajib pajak.
Berdasarkan  hasil  uji  t  pada  tabel  4.9.  diperoleh  koefisien  regresi  sebesar  0,436 untuk  variabel  kualitas  pelayanan,  oleh  karena  itu,  setiap  kenaikan  variabel  kualitas pelayanan  sebesar  1%  akan  menyebabkan  kenaikan  dalam  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi sebesar 43,6%. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 5,160 dengan tingkat  signifikan  sebesar  0,000  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Ha 2 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Supadmi (2009) dan penelitian Patmawati  (2008)  yang  menyimpulkan  bahwa  kualitas  pelayanan  pajak  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.
Kondisi pelayanan perpajakan di  Indonesia masih perlu perbaikan. Hal  ini  menuntut aparat  pajak  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  lagi  kepada  wajib pajak.  Pelayanan  yang  baik,  cepat,  dan  menyenangkan  wajib  pajak  akan  berdampak pada  kerelaan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Supadmi  (2009)  mengemukakan  bahwa  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  kualitas  pelayanan  harus  ditingkatkan oleh  aparat  pajak.  Dari  hasil  pengujian  statistik  t  yang  dilakukan  dapat  dibuat persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 4,726 + 0,430 X1 + 0,436 X2 + e
Dimana
Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi X1 = Sanksi perpajakan
X2 = Kualitas pelayanan pajak
e = Faktor eror

## V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

## Simpulan
Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:
1. Sanksi  perpajakan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  hasil  pengujian  statistik  t  dengan  nilai koefisien regresi sebesar 0,430, nilai t sebesar 4,088 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  Ha 1 diterima  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi.
2. Kualitas  pelayanan  pajak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  hasil  pengujian  statistik  t  dengan  nilai koefisien regresi sebesar 0,436, nilai t sebesar 5,160 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  Ha 2 diterima  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi.
3. Sanksi  perpajakan  dan  kualitas  pelayanan  pajak    secara  bersama-sama  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil  uji  statistik  F  dengan  nilai  F  sebesar  57,421  dan  tingkat  signifikansi  sebesar 0,000.  Dengan  demikian  berarti  Ha 3 diterima  yaitu  sanksi  perpajakan  dan  kualitas pelayanan  pajak  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:
1. Nilai adjusted  R  square pada  penelitian  ini  sebesar  52,5%  yang  berarti  variabel independen  yang  digunakan  yaitu  sanksi  perpajakan  dan  kualitas  pelayanan  hanya mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 52,5%, dan sisanya sebesar 47,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.
2. Penelitian  ini  memakai  kuesioner  tertutup  sehingga  tidak  dapat  menampung  aspirasi para responden mengenai pendapat yang mereka berikan.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan keterbatasan yang ada, maka terdapat saran yang dapat diberikan kepada para peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu:
1. Untuk  penelitian  selanjutnya  perlu  diperluas  lebih  lanjut  dengan  memasukkan variabel  pengetahuan  pajak  ( tax  knowledge ),  sehingga  dapat  dilihat  seberapa  kuat hubungan atau pengaruh variabel lain terhadap kepatuhan.
2. Penelitian  selanjutnya  sebaiknya  menyertakan  pula  kuesioner  terbuka  yang  dapat menampung aspirasi dari para responden, sehingga dapat menambah pemahaman dari karakteristik Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.

## VI. Referensi
Badudu dan M Zain. 2008. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka. Brotodihardjo, R.Santoso. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Bandung, Refika Aditama. Burton, Wirawan B. Ilyas. 2010. Hukum Pajak . Edisi ke 5. Jakarta: Salemba Empat. Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2008. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu . Jakarta : Prenada Media Group.
Ekawati dan Endro, 2008. Survey Pemahaman  dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha  Kecil dan Menengah di Kota  Yogyakarta, Jurnal Teknologi dan  Manajemen Informatika . Vol. 6.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Harinudin, Erwin, 2009, Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei–Agustus 2009, hlm. 96-104
Ilyas,Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2010. Ensiklopedia Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
_____________, dan Burton. 2010. HukumPajak . Jakarta: Salemba Empat.
Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery, 2011, Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Working Paper ,
Universitas Udayana, Bali, hlm. 1-23.
Mustikasari Elia. 2007. Kajian Empriris Tentang Kepatuhan Wajib pajak Badan di
Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X , Universitas HasanudinMakassar.
Nugroho, Agus Jatmiko. 2006. Pengaruh  Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan  Sanksi, Pelayanan Fiskus Dan  Kesadaran Perpajakan Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi  Di Kota Semarang). Universitas  Diponegoro. Tesis.
Patmawati, 2008, Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Working Paper , Universitas Komputer Indonesia, Hlm 1- 11
Rahayu, Yayuk Ngesti. 2007 , Analisis Pengaruh kualitas Pelayanan Fiscus Terhadap
Kepuasan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak di lingkup KPP Pratama Malang Selatan), working paper, Universitas Wisnuwardhana Malang.
Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan
Rajif, Mohamad. 2012. Pengaruh Pemahaman Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon, E-Jurnal Ekonomi , Universitas Gunadarma.
Resmi, S. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus , Salemba Empat. Jakarta.
Riduwan dan Sunarto, 2009. Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan Sosial,
Ekonomi dan Bisnis . Bandung, Alfabeta.
Risnawati, 2009. Pengaruh Kualitas  Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jurnal Ekonomi dan  Informatika .
Sekaran, Uma. 2010. Research Methods for Business , New York: John Wiley and Sons, Ltd, Publication.
Siahaan, Fadjar O.P. 2006. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Dukungan Lingkungan Perusahaan dan Gender Terhadap Perilaku Kepatuhan Pembayar Pajak, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen ,hlm.103-112.
Supadmi, Ni Luh, 2009. Meningkatkan Kepatuhan  Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis .  Vol. 2.
Umar, Husein. 2008. Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan: Paradigma
Positivistik dan Berbasis Penyelesaian Masalah. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia .  Salemba Empat, Jakarta.
Yadnyana, I Ketut. 2010. Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Buletin Ekonomi Vol.10. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

## Undang-Undang/Peraturan
UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan-192/PMK.03/2007. Keputusan Menteri Keuangan No.544/04/2000 stdd KMK No.235/KMK.03/2003. KepDirjen No.KEP-550/PJ./2000stddKEP-213/PJ/2003.

## Website
www.pajak.go.id