This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
Oleh: Dewi Enggriyeni & Ulvina Sagita Fakultas Hukum Universitas Andalas Email: dewienggriyeni@gmail.com & ulvinasagita38@gmail.com

## ABSTRACT
Registration  is  a  way  to  obtain  legal  protection for  the geographical  indication  product.  International law governing the registration of geographical indications are The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations  of  Origin and  their  International Registration  in  1958,  Geneva   Act   of   the  Lisabon Agrrement  on  the  Appellation  of Origin and Geographical Indication 2015 and Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994.  National law on the  registration of  geographical indications is contained in Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Permenkumham Nomor 10 tahun 2022 tentang Indikasi Geografis  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  56  tahun  2022  tentang  Kekayaan intelektual Komunal. This research has discussion  about  how  the  registration  of  geographical  indications  is  reviewed  from  national  and international  law.  This  research  uses  normative  juridical  research  methods  with  descriptive  research analyzed using qualitative juridical data analysis. The results of the study concluded that international and national  regulations  on  the registration     of    geographical    indications   have    similarities    in document requirements and elements of geographical indication elements although has not been ratified by Indonesian government
Keywords: registration, Geographical Indications, International Law, National Law

## ABSTRAK
Pendaftaran merupakan salah satu cara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis. Hukum internasional yang mengatur pendaftaran indikasi geografis adalah The Lisbon  Agreement  for  the  Protection  of  Appellations  of  Origin  and  their  International  Registration 1958, Geneva  Act  of  the  Lisabon  Agrrement  on  the  Appellation  of Origin and Geographical Indication 2015 dan Agreement on Trade Associated Aspects of Intellectual Property Rights 1994. Hukum nasional tentang  pendaftaran  indikasi  geografis  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2022  tentang  Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Penelitian  ini  membahas  bagaimana  pendaftaran  indikasi  geografis  ditinjau  dari  hukum  nasional dan  internasional.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  jenis penelitian deskriptif yang dianalisis menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Hasil  penelitian menyimpulkan bahwa peraturan internasional dan nasional tentang pendaftaran indikasi geografis mempunyai kesamaan persyaratan dokumen dan unsur unsur indikasi geografis meskipun belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
Kata kunci: Pendaftaran, Indikasi Geografis, Hukum Internasional, Hukum Nasional

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  suatu  negara  kepulauan  yang  memiliki  keaneragaman sumber daya alam dan warisan budaya yang bernilai tinggi. Kekayaan   sumber   daya alam   tersebut   menumbuhkan   banyak   ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga  memberikan  berbagai  macam  potensi  yang  menimbulkan  hasil  budi  daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada. 1 Hal ini berarti  potensi  tersebut  dapat  menjadi  keistimewaan  dan  ciri  khas  atas  suatu  hasil ciptaan dan pemikiran manusia. Sehingga keistimewaan ini akan membawa suatu hak. Hak  inilah  yang  kita kenal sebagai suatu  Kekayaan Intelektual (KI). 2 KI    merupakan suatu   kekayaan   yang   timbul   atau   lahir   dari kemampuan intelektual manusia. KI merupakan  hak  untuk  menikmati  hasil  kreativitas  intelektual  manusia  secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual baik cipta, rasa dan karsa   manusia.
Sejarah   pembentukan   KI secara hukum  di   Indonesia   lahir   ketika Indonesia resmi  menjadi  anggota World  Trade  Organization(WTO) pada  tahun  1994. Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization (WTO Agreement )  dalam  lampiran    1C    yang berisikan Agreement   on   Trade  Related  Aspects   of   Intellectual   Property Rights  (TRIPs Agreement) yang  membahas  tentang  KI.  Dengan  diratifikasinya WTO  Agreement dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994  maka  secara  otomatis  Indonesia  juga telah terikat pada ketentuan TRIPs Agreement. Article 22.1 TRIPs Agreement menyatakan bahwa:
“ Geographical indication are for the purpose of this agreement, indication  which  identify a  good  as  originating  in  the  territory, where  are  given  quality,  reputation  or  other characteristic  of  the good is essentially attributable to its geographical origin ” .
1 Indra   Rahmatullah (2014 )   Perlindungan   IG   Dalam   Hak   Kekayaan   Intelektual   (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon . Jurnal Cita Hukum, Vol. I No.2 hlm. 1
2 Berdasarkan  Peraturan  Presiden  (Perpres) No.44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI), untuk selanjutnya disingkat sebagai KI
Pasal ini menjelaskan bahwa IG adalah suatu tanda  menunjukan barang yang berasal dari  suatu  wilayah  negara  anggota,  yang  diberikan  karena  kualitas,  reputasi,  atau karakteristik barang yang dikaitkan dengan asal geografisnya.
Perlindungan melalui pendaftaran diatur dalam Perjanjian internasional   yaitu The Lisbon   Agreement   for   the Protection of Appellations of Origin and their International Registration tahun  1958  dan  telah  diamandemen  dalam Geneva  Act  of  the  Lisabon Agrrement  on  the  Appellation  of  Origin  and  Geographical  Indication, diadopsi  pada Diplomatic  Conference pada  tahun  2015.  Perjanjian  ini  dibentuk  sebagai  respon kebutuhan  hukum  internasional  dalam  rangka  perlindungan  IG  di  beberapa  negara melalui Biro Internasional WIPO . Untuk dapat terdaftar ke dalam sistem pendaftaran internasional  ini,  produk  harus  terdaftar  terlebih  dahulu  di  negara  asal  produk tersebut 3 dengan  mengajukan  permohonan  aplikasi  dalam  sistem  pendaftaran internasional.  Pengertian  IG  pada  perjanjian  ini  terdapat  pada  Article  22 Lisbon Agreement menjelaskan    bahwa    faktor    geografis    memberikan    identitas    yang menunjukkan asal produk tersebut yang menimbulkan suatu reputasi produk dimata masyarakat luas. 4
Di  Indonesia  pengaturan  IG  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  sebagai  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 angka 6 yaitu:
“ Indikasi  Geografis  adalah  suatu  tanda  yang  menunjukkan  daerah asal suatu barang  dan/  atau  produk  yang  karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk faktor    alam,    faktor    manusia    atau    kombinasi  dari  kedua    faktor  tersebut memberikan    reputasi,    kualitas,    dan    karakteristik    tertentu    pada  barang dan/atau produk yang dihasilkan ”
Perlindungan  IG  diberikan  kepada  suatu  produk  yang  sudah  terdaftar  sebagai  IG.
Artinya perlindungan IG hanya  dapat   diperoleh   ketika   telah   didaftarkan   kepada mentri   oleh   pihak lembaga   yang   mewakili   masyarakat   kawasan   geografis   dan
3 Article 1.2 Lisbon Agreement for the Protection of Appllations of Origin and their Internasioanal Registration 4 Article 2.2 ibid
pemerintah daerah provinsi,  kota atau kabupaten. 5 Perjanjian  internasional  tentang pendaftaran IG dalam Lisbon  Agreement 1958 dan Geneva Act 2015 sejauh ini belum diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Namun  Indonesia  sudah  memiliki  ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pendaftaran IG yang diatur dalam Peraturan Menteri    Hukum    dan    HAM    (Permenkumham)  Nomor  10  Tahun  2022  tentang Indikasi Geografis. Di   Indonesia   secara   khusus   telah   diatur   prosedur   dan   tata cara pendaftran IG berupa syarat objektif dan subjektif. Adapun syarat objektif adalah bahwa  pemilik  IG  harus  memiliki  sistem  manajemen  dan  pemasaran  yang  kuat  dan efektif sehingga    mampu    menghasilkan   suatu   produk   yang    berkualitas   dan memenuhi  permintaan  pasaran  dalam  jumlah  yang  cukup  dalam  waktu  yang berkelanjutan.  Sedangkan  syarat  subjektif  adalah  pihak  yang  berhak  untuk mendaftarkan suatu produk sebagai IG. 6 Hal ini lah yang melatarbelakangi penulis untuk  membahas  bagaimana  pengaturan  tentang  pendaftaran  indikasi  geografis berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  metode  penelitian yuridis  normatif. Penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  merujuk  pada norma-norma  yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan 7 yang  m e n g g u n a k a n   dari bahan hukum  primer  yang  terdiri  dari  perjanjian  internasional  dan  perundang-undangan, b a h a n   h u k u m   sekunder  berupa  buku-buku  dan  literaratur  lainnya  serta  bahan hukum    tersier  b e r u p a   k a m u s   a t a u   e n s i k l o p e d i .   Jenis  penelitian  yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan  menggunakan analisis data yuridis kualitatif.

## P E M B A H A S A N
A. Pengaturan Pendaftaran Indikasi Geografis ditinjau dari Hukum Internasional
5 Pasal  53  ayat  3  Undang  Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis
6 Direktorat    Jendral    Kekayaan    Intelektual.  (2018), Perlindungan    IG    dalam    Mendorong  Perekonomian Daerah , Balitbangkumham Press, Jakarta, hlm. 28
7 Soerjono  Soekanto. ( 1984),   Pengantar  Penelitian  Hukum,  Universitas  Indonesia  Press, Jakarta, hlm. 20
1. The  Lisbon  Agreement  for  the  Protection  of  Appellations  of Origin and their International Registration 1958
The  Lisbon    Agreement 1958  merupakan  perjanjian  internasional  yang mempunyai  peranan  penting  dalam  melindungi  kekayaan  intelektual, khususnya  indikasi  asal  atau  sebutan  asal. The  Lisbon    Agreement 1958 merupakan  instrumen  hukum  untuk  melindungi  kekayaan  intelektual  dalam bentuk IG dilingkup  internasional. The Lisbon  Agreement 1958  bertujuan untuk menjawab kebutuhan hukum dalam skala internasional dan memfasilitasi upaya perlindungan hak IG dengan sistem registrasi tersendiri  yaitu  sistem  registrasi tunggal  di  Biro  Internasional WIPO. Sebagaimana  yang  dijelaskan  di  dalam Article 1.2 The Lisbon  Agreement 1958, yaitu :
They   undertake   to   protect   on   their   territories,   in accordance with the terms of this Agreement, the appellations of origin  of  products of  the other countries  of    the  Special   Union,  recognized    and    protected  as  such    in    the country  of    origin    and  registered  at  the  International  Bureau  of  Intellectual Property  (here  in after  designated  as  “the  International  Bureau”  or  “the Bureau”)  referred  to  in  the  Convention establishing  the  World  Intellectual Property Organization (hereinafter designated as “the Organization”).
Pasal  diatas  menjelaskan  bahwa  sebelum  terdaftar  sebagai  IG  di  Biro Internasional, maka produk tersebut harus terdaftar dan dilindungi oleh negara asalnya  dan  sehingga  juga  akan  dilindungi  oleh  negara  anggota  lainnya. The Lisbon    Agreement 1958  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  dan merupakan  perjanjian  pertama  yang  mendefinisikan  istilah  indikasi  asal  atau sebutan  asal. Article  2.1 The  Lisbon    Agreement 1958  mendefinisikan  istilah  asal sebagai berikut:
In  this  Agreement,  “appellation  of  origin”  means  the  geographical denomination  of  a  country,  region,  or  locality,  which  serves  to  designate  a product  originating  therein,  the  quality  or  characteristics  of  which  are  due exclusively  or  essentially  to  the  geographical  environment,  including  natural and human factors .
Dalam  Perjanjian  ini,  “sebutan  asal”  berarti  sebutan  geografis  dari  suatu negara,  wilayah,  atau  daerah,  yang  berfungsi  untuk  menunjuk  produk  yang berasal dari wilayah tersebut, yang kualitas  atau  karakteristiknya  disebabkan
secara    eksklusif    atau  pada  dasarnya  disebabkan  oleh  lingkungan  geografis, termasuk faktor alam dan faktor manusia. Pasal tersebut  menjelaskan  perjanjian ini    berlaku    terhadap  indikasi  asal    hanya    berupa    nama  geografis    beserta kualitas dan karakteristiknya yang berkaitan dengan lingkungan geografis.
2. Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property Rights 1994 Aturan  yang  muncul  setelah The  Lisbon    Agreement 1958    yang    mengatur tentang  IG  adalah  TRIPs  Agreement  1994.  Di dalam   TRIPs Agreement 1994 adanya      article      khusus      yang  membahas  tentang  IG  yaitu  pada Article 22 sampai  dengan Article 24.  Namun,  dalam  hal  pendaftaran  dan  persyaratan permohonan  IG  tidak    ada    diatur    secara    khusus.    Pada Article 22(1) membahas tentang pengertian IG, yaitu:
“Geographical  indication  are  for  the  purpose  of  this  agreement,  indication    which identify    a    good    as    originating    in    the    territory,  where  are  given  quality, reputation  or  other  characteristic  of  the  good  is  essentially  attributable  to  its geographical origin”.
Jika  dilihat    pengertian  IG    diatas,    terdapat   beberapa  unsur  mendeskripsikan IG, yaitu terdiri dari:
a. suatu barang
b. berasal dari wilayah
c. memiliki karakteristik, kualitas dan reputasi
d. disebabkan faktor geografis
Jika dilihat unsur unsur yang terdapat di pasal tersebut memiliki persamaan dengan The  Lisbon    Agreement 1958.  TRIPs Agreement tidak  mengatur  tata  cara serta  syarat  untuk  pendaftaran  IG.  Namun  adanya  pengkhususan  terhadap produk wine dan spirit . Dijelaskan pada Article 23(4) bahwa demi memudahkan dalam perlindungan anggur ini, dibentuknya suatu sistem multilateral mengenai pemberitahuan  dan  pendaftaran  IG  dari  para  anggota.  Disini  adanya  batasan pendaftaran  yang  hanya  dilakukan  bagi  produk  anggur  saja.  Sehingga  dapat ditarik  pemahaman  bahwa  TRIPs Agreement tidak    memberikan  pengaturan
khusus  tentang  pendaftaran  IG  dan  aturan  internasional  yang  secara  khusus membahas tentang pendaftaran IG adalah The Lisbon  Agreement 1958.
3. Geneva    Act   of    the  Lisabon    Agrrement    on    the  Appellation    of  Origin  and Geographical Indication 2015
Meskipun The  Lisbon    Agreement 1958  telah  direvisi  di  Stockholm  pada tahun  1967  dan  diubah  pada  tahun  1979,  upaya  yang  ada untuk melindungi hak-hak IG masih dirasa belum cukup dan harus direformasi. Geneva Act of the Lisabon  Agrrement  on  the  Appellation  of  Origin  and  Geographical  Indication 2015 disahkan  sebagai  salah  satu  reformasi  tersebut. Geneva    Act    2015 merupakan pembaharuan      dan      pengembangan      konseptual    dari  sistem  registrasi internasional    yang    sudah    ada  dalam The  Lisbon    Agreement 1958.  Definisi multilateral yang  terdapat  dalam Pasal 2.1(i) Geneva  Act  2015 jauh  lebih  luas dibandingkan  dengan definisi appellation  of  origin dalam The  Lisbon   Agreement 1958 yaitu:
any  denomination  protected  in  the  Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring to such area, which serves to designate a good as originating in that geographical area, where the quality or characteristics   of   the   good   are   due exclusively      or  essentially  to  the  geographical  environment,  including  natural and human factors, and which has given  the good its reputation
Pasal diatas  menjelaskan pengertian tentang appellation of origin tidak hanya berlaku  bagi  indikasi  asal  yang  terdiri  dari  nama  area  geografis,  namun  juga mencakup penggunaan kata kualitas dan karakteristik  yang disebabkan karena faktor   geografis.   Artinya, syarat suatu produk bisa terdaftar IG adalah dengan membuktikan  keunikan  produknya  melalui  unsur-unsur  unik  yang  dikaitkan dengan lokasi geografisnya dan reputasi yang diperoleh dari penggunaan unsur tersebut.
Kemudian dilanjutkan pada Article 2.1(ii) menjelaskan tentang pengertian IG. Pada The  Lisbon    Agreement 1958  pengertian  tentang  IG  masih  terkonsep   pada appellation of origin , namun di dalam Geneva  Act  2015 sudah menjelaskan tentang IG yaitu:
“any  indication  protected  in  the  Contracting  Party  of Origin  consisting  of or containing  the name of  a geographical area, or another indication known as referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given  quality,  reputation or other characteristic  of  the good  is essentially attributable to its geographical origin.”
Dari  pengertian  diatas  dapat  dilihat  terdapat  beberapa  unsur  yang mendeskripsikan tentang IG yaitu :
a. Mengandung nama geografis
b. Tanda/petunjuk asal suatu barang
c. Memiliki karakteristik, kualitas dan reputasi
d. Dipengaruhi oleh faktor geografis.
Geneva Act  2015 juga memberikan penjelasan lebih lanjut terkait permohonan pendaftaran IG. Hal ini terdapat di dalam Article 5 yaitu :
a. [Place  of  Filing]  Applications  shall  be  filed  with  the International Bureau.
b. [Application    Filed    by    Competent    Authority]    Subject    to  paragraph  (3),  the application  for  the  international  registration  of  an  appellation  of  origin  or  a geographical indication shall be filed by the Competent Authority in the name of:
(i) the beneficiaries; or
(ii) a natural person or legal entity having legal standing under the law of the Contracting Party of Origin to assert the rights of the beneficiaries or other rights in the appellation of origin or geographical indication.
Pasal  diatas  menjelaskan  bahwa  pendaftara  IG  diajukan    kepada    Biro Internasional    melalui  permohonan  yang  dimohonkan  oleh  pihak  yang berwenang, yaitu penerima manfaat dan juga perseorangan atau badan hukum yang  mewakili  negara  asal.  Makna  kata  penerima  manfaat  pada  pasal  diatas dapat  dimaknai  sebagai  masyarakat  di  wilayah  geografis  yang  akan  menerima manfaat  atas  didaftarkannya  suatu  produk  sebagai  IG.  Hal  ini  tidak  berarti bahwa tidak semua pihak dapat melakukan permohonan, hanya masyarakat  di wilayah  geografis  tersebut  dan  juga  perseorangan  atau  badan  hukum  yang menjadi perwakilan dari negara asal.
Selanjutnya dijelaskan bahwa permohonan pendaftaran ini dapat  dilakukan secara    langsung    jika    peraturan    dinegara    asal  mengizinkan  hal  tersebut. 8 Artinya otoritas yang berwenang dapat melakukan permohonan secara langsung kepada  Biro  Internasional  tanpa  perantara  lainnya.  Penyataan  perizinan  oleh negara asal ini dapat dicantumkan pada saat meratifikasi perjanjian ini atau pada saat  aksesi. 9 Berbeda  jika  pendaftaran  ini  dilakukan  antar  lintas  batas  negara. Dijelaskan bahwa dalam mengajukan permohonan, para  pihak  tersebut  harus memiliki  kesepakatan    bersama    dalam  mengajukan  permohonan  dengan melalui otoritas kompeten sesuai kesepakatan bersama. 10
Geneva  Act 2015  ini  juga  mengatur  tentang  rincian  tentang  registrasi internasional. Pada saat permohonan diterima oleh Biro Internasional, maka Biro Internasional  terlebih  dahulu  akan  melakukan  pencatatan  nama  daerah  asal barang atau IG barang tersebut. 11 Tanggal pencatatan ini sesuai dengan pada saat diterimanya permohonan oleh Biro Internasional. 12 Namun permohonan  ini dapat  ditolak  oleh Biro  Internasional dan tidak memiliki tanggal diterimanya permohonan    jika    tidak    memenuhi  dokumen  persyaratan.  Sebagaiamana disebutkan dalam Article 6 (3):
[Date  of  International  Registration  Where  Particulars  Missing]  Where  the application does not contain all the following particulars:
(i) the identification of the Competent Authority or, in the case of Article 5(3), the applicant or applicants;
(ii) the  details  identifying  the  beneficiaries  and,  where  applicable,  the  natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii);
(iii) the  appellation  of  origin,  or  the  geographical  indication,  for  which international  registration  is  sought;
(iv) the  good  or  goods  to which  the appellation of  origin, or the geographical indication, applies; the date of the international registration shall be the date on    which  the  last    of    the  missing    particulars  is  received    by  the International Bureau.
8 Article 5(3)a Geneva  Act  of  the  Lisabon  Agrrement  on  the  Appellation  of  Origin  and  Geographical  Indication 2015
9 Article 5(3)b ibid 10 Article 5(4) ibid 11 Article 6(1) ibid 12 Article 6(2) ibid
Pasal  diatas    menjelaskan    bahwa    dokumen    persyaratan    diatas  menjadi penting  untuk  dapat  terpenuhi  jika  melakukan  permohonan  ke  Biro Internasional.  Persyaratan  ini  menjadi  penentu  apakah  permohonan  IG  dapat diterima  atau  tidak.  Dalam  hal  ini  pemenuhan  terhadap  Article  6  (3)  harus dilakukan secara maksimal oleh negara asal yang ingin melakukan permohonan perihal pendaftaran IG secara internasional.
B. Pengaturan Pendaftaran Indikasi Geografis ditinjau dari Hukum Nasional
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Perlindungan hukum IG merupakan suatu bentuk tindakan melindungi hak yang dimiliki oleh suatu produk  kategori IG yang telah terdaftar di Direktorat Jebderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI).  Perlindungan  hukum  ini  hanya  didapat bagi produk yang sudah mendaftar dan dinyatakan memenuhi persyaratan oleh DJKI. Pendaftaran IG menjadi sangat penting karena pendaftaran  memberikan perlindungan    hukum    terhadap    produk    kategori  IG.  Hal    tersebut    sesuai dengan  sistem  perlindungan  konstitutif ( first  to  file )  yang  dianut  Indonesia, yang  mengharuskan adanya pendaftaran bagi mereka yang ingin memperoleh perlindungan hukum.
Pendaftaran  suatu  produk  menjadi  IG  memerlukan  proses  dan    beberapa tahapan.  Undang  Undang  Nomor  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  mengatur    beberapa    tahapan    permohonan    IG  yang  diatur  dalam Pasal 53 yaitu :
a. Mengajukan permohonan kepada Menteri
b. Permohonan  diajukan  oleh  lembaga      yang      mewakili      masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk berupa:
1) sumber daya alam;
2) barang kerajinan tangan; atau
3) hasil industri
atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota
Pasal  54  mengatur  tentang  pendaftaran  IG  yang  berasal  dari  luar  negeri dengan syarat sudah terdaftar dulu di negara asalanya.
Sedangkan  dalam  Pasal  55  menyatakan  tentang  pendaftaran  IG  bisa  secara internasional  yang  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Menteri.  Namun sejauh  ini  Indonesia  belum  meratifikasi  perjanjian  internasional  terkait pendaftaran  IG  secara  internasional.  Peraturan  Pemerintah  juga  belum  ada tentang ketentuan pendaftaran IG secara internasional.
Ketentuan diatas telah menjelaskan secara jelas apa saja hal yang dipenuhi agar dapat terdaftar sebagai IG. Jika suatu produk dapat memenuhinya, maka langkah  selanjutnya  setelah  pendaftaran  IG  ini  adalah  pengumuman.  Tujuan pengumuman  permohonan  IG  adalah  sebagai    informasi    dan/atau    tanda sahnya  kepemilikan  atas  suatu produk dan menghindari agar pihak lain tidak dapat merebut hak kepemilikan tersebut.
Namun,  tidak  semua  IG  dapat  didaftarkan  sebagaimana  dimuat  dalam Pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Permohonan IG tidak dapat didaftar jika:
a. Bertentangan      dengan      ideologi      negara,      peraturan      perundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
b. Menyesatkan    atau    memperdaya    masyarakat    mengenai    reputasi, kualitas,    karakteristik,    asal    sumber,    proses    pembuatan    barang, dan/atau kegunaannya;
c. Merupakan  nama  yang  telah  digunakan  sebagai  varietas  tanaman  yang digunakan  sebagai  varietas  tanaman  yang  sejenis,  kecuali  ada penambahan  padanan  kata  yang  menunjukan  faktor  IG  yang sejenis.
Dalam  Pasal  56  ayat  (2)    menyatakan  permohonan  IG  juga  dapat  ditolak jika:
a. Dokumen deskripsi IG tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
b. Memiliki  persamaan  pada  keseluruhannya  dengan  IG  yang  sudah terdaftar.
Produk  yang  sudah  terdaftar  IG  akan  mendapatkan  perlindungan  selama terjaganya  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristiknya  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG. 2. Permenkumham   Nomor   10   Tahun   2022   tentang   Indikasi Geografis Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2022  tentang  Indikasi  Geografis  juga telah  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  tentang  syarat    dan  tata  cara pengajuan  permohonan  pendaftaran  IG    ini.  Ketentuan  ini  terdapat  dalam Pasal  3  Permenkumham  Nomor  10 Tahun 2022 yaitu:
a. Permohonan diajukan ke Menteri
b. Pemohon  merupakan  lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  kawasan geografis  tertentu  yang  mengusahakan  suatu  barang  dan/  atau  produk berupa sumber  daya  alam, barang  kerajinan  tangan atau hasil industri dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota
c. fotokopi  sertifikat  atau  bukti  dokumen  yang  sah  mengenai  pengakuan dan/ atau pendaftaran di negara asal, jika Permohonan IG berasal dari luar negeri;
d. Permohonan IG harus dilengkapi dengan dokumen deskripsi IG
Untuk  memperjelas  syarat  dan  ketentuan  pendaftaran  IG, melalui   buku yang   dikeluarkan   oleh   DJKI   dijelaskan   syarat objektif dan subjektif sampai memenuhi  dokumen  dokumen  deskripsi  tentang  penjelasan  suatu  wilayah dan  produk  agar  dapat  terdaftar  sebagai  IG.  Syarat  syarat  tersebut  telah tertuang  di  dalam  buku  yang    dikeluarkan    Indikasi    Geografis    Indonesia. Adapun  syarat  objektif  adalah  bahwa  pemilik  Indikasi  Geografis  harus memiliki:
a. Sistem manajemen yang kuat dan efektif
b. Kualitas  produk  yang  prima  dan  terjaga   konsistensinya dengan baik
c. Sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat.
d. Mampu  memasok  kebutuhan  pasar  dalam  jumlah  cukup secara berkelanjutan.
e. Kemauan  menegakkan  ketentuan  hukum  terkait  Indikasi geografis 13 .
Dapat  dilihat  bahwa  syarat  diatas  lebih  khusus  dan  lebih  terpenci membahas  apa  saja  yang  harus  dipersiapkan  untuk  melakukan    pendaftaran IG.  Syarat   ini  disusun  khusus  oleh  DJKI untuk memastikan bahwa produk yang didaftarkan benar benar layak untuk terdaftar.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Pengaturan tentang pendaftaran IG telah diatur di dalam hukum internasional dan    juga    hukum    nasional.    Hukum    Internasional    yang mengatur   tentang  IG terdapat  pada The  Lisbon  Agreement  for  the  Protection  of  Appellations  of  Origin  and their  International  Registration tahun  1958  dan Agreement  of Trade  Related  Aspects  of Intellectual Property Right tahun 1994, namun aturan   ini   tidak   mengatur   secara khusus      tentang      pendaftaran      IG.  Penyempuraan  perjanjian  Lisbon  melalui Geneva  Act  of  the  Lisabon  Agrrement  on  the  Appellation  of Origin and Geographical Indication 2015 mengatur  lebih  spesifik  tentang  pendaftaran  IG.  Pendaftaran  IG secara  internasional  dapat  dilakukan  jika  telah  terdaftar  sebagai  IG  di  negara asalnya.  Namun  pemerintah  Indonesia  belum  meratifikasi The  Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration tahun 1958 dan Geneva  Act   2015.
Walaupun  Pemerintah  Indonesia  belum  meratifikasi  perjanjian  internasional tentang  pendaftaran  IG,  namun  ketentuan  IG  yang  tertuang  dalam    Undang Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dan Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2022  tentang  Indikasi  Geografis  secara  umum memiliki persamaan dengan The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration tahun 1958 dan Geneva  Act   2015 dalam hal tata cara pendaftaran IG.
13 Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual.(2018). Perlindungan  Indikasi  Geografis  dalam  Mendorong Perekonomian Daerah , Balitbangkumham Press, Jakarta, hlm. 28

## B. Saran
Pemerintah  Indonesia  diharapkan  dapat  meratifikasi Lisbon  Agreement  for  the Protection of Appellations of Origin and their International Registration tahun 1958 dan Geneva  Act  of  the  Lisabon  Agrrement  on  the  Appellation  of Origin and Geographical Indication 2015 . Hal  ini  akan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  produk  IG tidak  hanya  di  Indonesia  tapi  juga  di  negara  lain  melalui  pendaftaran internasional

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Achmad  Zen  Umar  Purba.  (2005). Hak  Kekayaan  Intelektual  Pasca  TRIPs. Cet.  I. Bandung: Alumni.
Agus  Sardjono.  (2010). Hak  Kekayaan  Intelektual  Dan  Pengetahuan  Tradisional,
Bandung: Alumni.
Bambang Sunggono. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta:   PT   Raja  Grafindo Persada.
Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM. (2019). Modul KI Bidang Merek dan Indikasi Geografis. Jakarta. Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual.  (2018). Perlindungan  Indikasi  Geografis  dalam Mendorong         Perekonomian  Daerah . Balitbangkumham Press. Jakarta.
Erlina  B,  Melisa  Safitri,  Intan  Nurina  Seftiniara.  (2020). Perlindungan    Hukum  Indikasi Geografis
Elyta  Ras  Ginting. (2012). Hukum  Hak  Cipta  Indonesia . Bandung:  Citra  Aditya Bakti, Cetakan 1.
Frederick Abbot, et al,. (1999). The  International Intellectual  Property  System: Commentary and Materials. Part Two. The Hague. Kluwer Law International
Jill  McKeough,  Andrew  Stewart,  Philip  Griffith.  (2004). Intellectual  Property  in Australia, Edisi ke-3, Butterworths, Sydney Ken  Keck . ( 2011). “ Florida  Orange  Juice  Healthy,  Pure and  Simple ” ,Worldwide Symposium on Geographical Indications .

## Undang Undang/Peraturan :
The Lisbon  Agreement  for  the  Protection  of  Appellations  of  Origin  and  their International Registration 1967
Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization  (WTO  Agreement)  Trade  Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) 1994
Geneva   Act   of   the   Lisabon   Agrrement   on   the   Appellation   of   Origin   and Geographical Indication 2015 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Peraturan  Mentri  Hukum  dan  HAM  Nomor    10  Tahun  2022    Tentang    Indikasi Geografis.
Jurnal : Achmad    Zen    Umar    Purba,  2005, “I nternational    Regulation    on    Geopraphical Indications,  Genetic  Resources  and  Traditional  Knowledge ” ,  Workshop on the Developing Countries  Interest  to  Geographical  Indications,  Genetic  and  Traditional  Knowledge,  PIH FHUI and Dit.Gen of IPR ’ s, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta Devica Rully Masrur, 2018, Perlindungan Hukum IG Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan  Instrumen  Hukum  Nasional  Dan  Hukum  Internasional .  Fakultas  Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 2. Eramwati Junus,  2007, “ Encouraging  Creativity:  The  Role  of  National  Intellectual Property Office  in  The  Protection  of  Trademark ” ,  Seminar  The  Madrid  Protocol  for  International Registration of Marks and Benefits on Challlanges for Indonesia, Jakarta Indra Rahmatullah, 2014, Perlindungan  IG  Dalam Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon , Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2