## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 8 Issue 1, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Covid-19  Vaccination:  Between  State  Responsibilities  and Community Human Rights
Tomson Situmeang 1 , Hulman Panjaitan 2 , Lonna Yohanes Lengkong 3
1. Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. tomson.situmeang@uki.ac.id 2. Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.
3. Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.
Abstract: The Covid-19 pandemic around the world has preoccupied all countries in the world with various strategies to overcome and or minimize the spread of the Covid-19 virus. Indonesia promotes Covid-19 vaccination for all Indonesian people as the responsibility of the state to protect and guarantee the health services of its citizens. Pros and Cons of Covid-19 Vaccination is a challenge for the state in carrying out its obligations.  The  Covid-19  vaccination  is  the  responsibility  of  the  state  as  well  as  the  fulfillment  of  the community's human rights to health services and insurance, so that the implementation of the Covid-19 vaccination is required by the state for all citizens in order to protect public health more thoroughly. This research uses a form of normative legal research by identifying or taking an inventory of legal principles or principles  with  the  statute  approach  method,  namely  examining  the  provisions  of  laws  and  regulations related to the legal issues to be studied. From the research conducted, vaccination is the responsibility of the state in order to protect the health of citizens as a human right of the community.
Keywords: Covid-19 Vaccination; Community Rights; State Responsibilities; Covid-19 Pandemic.
How  to  Site: Situmeang,  T.,  Panjaitan,  H.,  &  Lengkong,  L.  Y.  (2022).  COVID-19  VACCINATION:  BETWEEN  STATE RESPONSIBILITIES AND COMMUNITY HUMAN RIGHTS. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 8(1), 116 – 138. https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.70

## Introduction
Dewasa  ini,  dunia  sedang  diguncang  oleh  pandemik  hebat  bernama  Corona  Virus Disease (Covid-19). 1 Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global kesuluruh dunia. Setelah Covid 19 berhasil menginfeksi lebih dari 118.000 orang pada  114  Negara  dan  menyebabkan  4.291  orang  meninggal  dunia, World  Health Organization (WHO) akhirnya menetapkan wabah Covid- 19 sebagai ‘pendemi global’ 2 .
1 Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi, et.all., Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, h. 180.
2 Siti Nurhalimah, Covid-19 dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan , Jurnal Sosial dan Budaya Syari-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6, h. 544.
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada Senin 2 Maret 2020 lalu, 3 sampai  pada  tanggal  13  April  2020  pemerintah  telah  menetapkan  Covid-19  sebagai ‘bencana  nasional’  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan  Bencana  Non-Alam  Penyebaran  Corona  Virus Disease 2019  (Covid  -19) Sebagai  Bencana  Nasional.  Hingga  penelitian  ini dilakukan  jumlah  kasus positif  masih terus  terjadi  peningkatan,  total  orang  yang  terinfeksi virus  Covid-19 di  seluruh dunia telah  mencapai 210.866.755  kasus  dan  4.415.276 orang  di  dunia  tercatat  telah meninggal  dunia  akibat Covid-19, 4 sementara  yang  tercatat  di  Indonesia  pada  saat tulisan  ini  dibuat  jumlah  kasus  Covid-19  mencapai  3.967.048  orang,  dengan  korban meninggal lebih dari 38.000 jiwa. 5
Penyebaran Covid-19 yang cukup ekstrim tentunya berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan,  namun  juga  sektor  keamanan,  ekonomi  dan  sosial  di  berbagai  negara. Pandemi Covid-19 telah memunculkan tantangan baru untuk diatasi oleh Negara yaitu mengenai  bagaimana  negara  merespons  dan  berupaya  mencegah,  menghentikan penyebaran  virus  lebih  luas. 6 Upaya  menemukan  vaksin  Covid-19  sebenarnya  sudah mulai berproses awal Januari 2020 dengan mengidentifikasi genome virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit Covid-19. Lalu proses berjalan terus dan uji keamanan pada manusia dimulai pada Maret 2020. 7 Hasilnya, berdasarkan data WHO tertanggal 9 Juni 2020,  ada  10  vaksin  yang  sedang  dicobakan  ke  manusia.  Uji  klinis  telah  dilakukan terhadap  beberapa  vaksin  dan  hasilnya  beberapa  vaksin  dinyatakan  telah  dapat digunakan untuk mencegah, menghentikan penyebaran virus Covid-19.
Di  Indonesia, pemerintah  melalui  menteri  kesehatan  telah  menyebutkan  jenis  Vaksin Covid-19  yang  dapat  digunakan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor HK.01.07/MENKES/12758/2020  Tentang  Penetapan  Jenis  Vaksin  Untuk  Pelaksanaan Vaksinasi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid- 19),  pada  poin  ‘ memutuskan ’  Kesatu menyebutkan “jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca , China National Pharmaceutical Group Corporation ( Sinopharm ), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech , dan Sinovac Life Sciences
3 Detik.com, Kapan Sebenarnya Korona Pertama Masuk RI , terdapat dalam https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri
4 Liputan 6.com, 21 Agustus: 210 Juta Kasu Covid-19 di Dunia, Infeksi di Iran Salip Brasil , terdapat dalam https://www.liputan6.com/global/read/4637503/21-agustus-210-juta-kasus-covid-19-di-dunia-infeksi- di-iran-salip-brasil
5 Kompas.  com, Update:  Tambah  16.744,  Kasus  Covid-19  di  Indonesia  Kini  3.967.048 ,  terdapat  dalam https://nasional.kompas.com/read/2021/08/21/16291481/update-tambah-16744-kasus-covid-19-di- indonesia-kini-3967048
6 Anggia  Valerisha,  Marshell  Adi  Putra, Pandemi  Global  Covid-19  dan  Problematika  Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital? , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Indonesia, h. 1.
7 Tjandra Yoga Aditama, Op Cit. h. 9
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
Co.,  Ltd., sebagai  jenis  vaksin  Covid-19  yang  dapat  digunakan  untuk  pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi 8 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi Covid-19, dimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  infeksi  SARS-CoV-2  yang  dapat menyebabkan  kesakitan  dan  kematian. 9 Sampai  pada  awal  tahun  2021  Indonesia memulai melakukan pelaksanaan vaksinasi, orang pertama yang mendapatkan suntikan Vaksin tersebut adalah Presiden Jokowi Widodo dan selanjutnya sampai saat ini telah diberikan secara bertahap ke seluruh rakyat Indonesia.
Namun program vaksinasi ini hadir bukan tanpa tantangan, pasalnya terdapat beberapa pihak yang menolak program vaksinasi ini, meskipun mendapat izin oleh BPOM bahkan diberikan  secara  gratis  oleh  pemerintah. 10 Hal  ini  justru  menimbulkan  polemik  baru karena masih ada yang pro dan kontra dari pihak masyarakat mengenai vaksin tersebut, beberapa  ada  yang mendukung dan meragukan seberapa  efektifkah  dengan  adanya vaksin,  bahkan  ada  juga  yang menolak untuk  divaksin. 11 Bagi  masyarakat  yang  pro terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini menganggap pelaksanaan vaksinasi ini agar dilakukan  secepatnya  di  Indonesia,  karena  dianggap  sebagai  solusi  agar  dapat menyelesaikan  persoalan  pandemi  Covid-19,  adapun  alasan  masyarakat  yang kontra terhadap  program  vaksinasi  antara  lain ketidakpercayaan  terhadap  virus , kurangnya informasi  terkait  vaksin , keyakinan  dan  nilai  yang  dianut (tidak  halal)  serta  karena menganggap  vaksin  tersebut  belum  tentu  aman  terhadap  tubuh  mereka  sehingga khawatir akan efek samping yang timbul setelah pelaksanaan vaksinasi tersebut. 12 Disisi lain sejumlah aktivis tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat 13 dengan  mendalilkan  dasar  hukum  Pasal  5  ayat  (3)  Undang-Undang  Kesehatan  yang menyebutkan  “Setiap  orang  berhak secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
8 Vaksinasi  adalah  pemberian  Vaksin  yang  khusus  diberikan  dalam  rangka  menimbulkan  atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu  saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
9 Buku Saku, Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19 , Edisi Pertama (Mei 2021), Kementerian Kesehatan Republik  Indonesia,  terdapat  dalam  https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/storage/2021/07/BUKU- SAKU-VAKSINASI-COVID-19_28MEI2021-.pdf
10 Bem.fikom.unpad.ac.id/, Pro Kontra Vaksinasi Covid-19: Analisis Melalui Perspektif Echo Chamber dan Atribution Theory , terdapat dalam http://bem.fikom.unpad.ac.id/pro-kontra-vaksinasi-covid-19-analisis- melalui-perspektif-echo-chamber-dan-attribution-theory/
11 Berita  Kumparan.com, Pro  dan  Kontra  Vaksin  Covid-19 ,  terdapat  dalam  https://kumparan.com/rijal- syabriansyah-219/pro-dan-kontra-vaksin-covid-19-1vcXO9pvtz1
12 Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesi, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021, h. 197.
13 Farina  Gandryani, Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  Di  Indonesia:  Hak  Atau  Kewajiban  Warga  Negara , Jurnal Rechtsvinding Vol. 10, No. 1, April 2021, h. 28.
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
Hal  ini  yang  menarik  untuk  penulis  kaji,  dengan  adanya  pro  dan  kontra  mengenai vaksinasi  Covid-19  ini,  maka  perlu  diperjelas  peran  dan  tanggungjawab negara  dalam rangka  melindungi  warga  negaranya  dari  penyebaran  Virus  Covid-19  di  Indonesia, sebagai  bagian  dari  kewajiban  negara  dalam  menjamin  hak  asasi  manusia  warga negaranya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dimaksudkan  untuk  melakukan  identifikasi  atau  inventarisasi  asas-asas  hukum  atau prinsip-prinsip hukum maupun penerapan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya  dengan  metode  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  untuk menelaah ketentuan undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan  diteliti  dengan  berfokus  pada  data  sekunder  ( secondary  data )  merupakan  data yang diperoleh dari bahan hukum (bahan kepustakaan atau literatur) yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.

## Discussion

## Tanggung Jawab Pemerintah Atas Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI  1945),  tercantum  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  sekaligus  merupakan  tujuan nasional  bangsa  Indonesia  yaitu  "Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukaan kesejahtenan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan, kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial”.  Salah  satu  wujud  memajukan kesejahteraan  umum  adalah  pembangunan  kesehatan  yang  ditujukan  untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya. 14 Kesehatan  sebagai salah  satu  unsur  kesejahteraan  umum,  harus  diwujudkan  melalui  berbagai  upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. 15
Pada dasarnya hak atas kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”. Secara normatif, UUD NRI 1945 tidak menyebutkan bahwa hak atas kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) atau bagian dari HAM. Namun demikian, karena Pasal 28H UUD NRI 1945 tersebut berada pada BAB XA  yang  mengatur  tentang  HAM,  sehingga  materi  yang  terdapat  dalam  BAB  XA
14 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan, h. 1.
15 Stefany  B.  Sandiata, Perlindungan  Hukum  Hak  Mendapatkan  Pelayanan  Kesehatan  Di  Rumah  Sakit Pemerintah , Lex Administratum, Vol. I No.2, Apr-Jun 2013, h. 187.
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
merupakan  sebagai  HAM  atau  bagian  dari  HAM. 16 Hal  ini  senada  dengan  ketentuan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak  atas  tingkat hidup  yang  memadai untuk  kesehatan dan  kesejahteraan  dirinya dan  keluarganya,  termasuk  hak  atas  pangan,  pakaian,  perumahan  dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur,  menderita  sakit,  cacat,  menjadi  janda/duda,  mencapai  usia  lanjut  atau keadaan  lainnya  yang  mengakibatkannya  kekurangan  nafkah,  yang  berada  di  luar kekuasaannya”.
Lebih lanjut hak atas kesehatan juga diatur dalam International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang  Pengesahan International  Covenant  On  Economic,  Social  And  Cultural  Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) menyebutkan:
1. Negara-negara  Peserta  Perjanjian  ini  mengakui  hak  setiap  orang  untuk menikmati  standar  tertinggi  yang  dapat  dicapai  untuk kesehatan jasmani  dan rohani.
2. Langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Peserta Perjanjian ini untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini termasuk:
a. Ketentuan untuk penurunan angka kelahiran dan kematian bayi serta untuk perbaikan kesehatan anak;
b. Perbaikan seluruh aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c. Pencegahan,  perawatan  dan  pengawasan  terhadap  penyakit  epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya;
d. Penciptaan  kondisi  yang  akan  menjamin  semua pelayanan  kesehatan  dan pemeriksaan kesehatan seandainya menderita sakit.
Pada dasarnya  pemenuhan  HAM adalah tanggung  jawab negara  dalam  hal  ini adalah pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “ Perlindungan, pemajuan, penegakan , dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung  jawab  negara,  terutama  pemerintah .  Bahwa  lebih  lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI  1945  yang  menyebutkan  “ Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas
16 Hernadi  Affandi, Implementasi  Hak  atas  Kesehatan  Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945:  antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara , Jurnal Hukum Positum Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 38.
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
pelayanan  kesehatan dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak”.  Konsekuensi  dari ketentuan Pasal 28 I ayat (4) jo Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945  tersebut mewajibkan pemerintah  untuk  bertanggung  jawab  atas  kesehatan  masyarakat,  terlebih  dengan masuknya  hak  kesehatan  ke dalam  konstitusi,  maka hak  atas  kesehatan  secara  resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan konkrit. 17 Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tersebut bukan hanya penting tetapi juga  akan  menjadi  tolak  ukur  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  sebagai perwujudan HAM. 18
Selanjutnya  Pasal  34  ayat  (4)  UUD  NRI  1945  menyebutkan  “Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  pelaksanaan  pasal  ini diatur  dalam  undang-undang ”  sehingga  untuk mengatur lebih lanjut mengenai kesehatan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan).
Undang-Undang Kesehatan kemudian mengatur mengenai Tanggung Jawab Pemerintah yaitu 19 :
1. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan  baik  fisik  maupun  sosial  bagi  masyarakat  untuk  mencapai  derajat kesehatan yang setinggitingginya.
3. Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  sumber  daya  di  bidang kesehatan  yang  adil  dan  merata  bagi  seluruh  masyarakat  untuk  memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
4. Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  akses  terhadap  informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
17 Fheriyal  Sri  Isriawaty, Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan  Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 3, 2015, h. 3.
18 Hernadi  Affandi, Implementasi  Hak  atas  Kesehatan  Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945:  antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara , Jurnal Hukum Positum Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 38.
19 Pasal 14 s/d 20, Undang-Undang Kesehatan.
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
5. Pemerintah  bertanggung  jawab  memberdayakan  dan  mendorong  peran  aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
6. Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  segala  bentuk  upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
7. Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  jaminan  kesehatan masyarakat  melalui  sistem  jaminan  sosial  nasional  bagi  upaya  kesehatan perorangan.
Dengan  adanya  ketentuan  mengenai  Tanggung  Jawab  Pemerintah  tersebut,  dalam perspektif  pemenuhan  hak  dasar  warga  negara  atas  kesehatan,  pemerintah  terikat tanggung  jawab  untuk  menjamin akses  yang  memadai bagi setiap  warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. 20 Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan  terhadap  hak  atas  kesehatan  yang  dimiliki  oleh  seluruh  warga  negara sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh WHO yaitu negara dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan dari warga negaranya. Menurut WHO, " government has a responsibility for the health of their people which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures .” 21
Dengan  demikian  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  mengambil  langkah-langkah, secara  individual  maupun  melalui  bantuan  dan  kerjasama  internasional  guna mewujudkan  realisasi  terhadap  pemenuhan  hak  atas  kesehatan.  Tanggung  jawab negara dapat dilaksanakan dengan misalnya, melakukan pengadaan pelayanan, barang dan  fasilitas  kesehatan  yang  baik,  menyediakan  layanan  kesehatan  yang  tidak diskriminatif,  mengembangkan  kebijakan/  undang-undang  dan  rencana  aksi  khusus, atau langkah-langkah serupa lainnya untuk realisasi penuh atas hak kesehatan, seperti halnya hak asasi manusia. 22
Tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan berhubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan manusia , Pemerintah telah menyatakan bahwa penyebaran Virus Corona sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Covid - 19  Sebagai  Bencana  Nasional.  Menurut  WHO,  Covid-19  merupakan  wabah  yang kemudian  statusnya  berubah  menjadi  pandemi,  bahwa  Covid-19  dapat  dikategorikan
20 Fheriyal  Sri  Isriawaty, Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan  Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 3, 2015, h. 3.
21 Siti Nurhalimah, Covid-19 dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan , Jurnal Sosial dan Budaya Syari-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6, h. 544.
22 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Buku Saku : Hak Atas Kesehatan , h. iv.
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
sebagai wabah penyakit yang menular dikarenakan penyakit ini telah menular kepada banyak orang sehingga penderita Covid-19 semakin meningkat secara nyata. 23
Lebih  lanjut  mengenai  wabah  penyakit  Menular  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  (Undang-Undang  tentang Wabah Penyakit Menular), ketentuan Pasal 10 Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular  menyebutkan  “ Pemerintah  bertanggung  jawab untuk  melaksanakan  upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)”. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang  tentang  Wabah  Penyakit  menyebutkan  (1)  Upaya  penanggulangan wabah  meliputi:  a.  penyelidikan  epidemiologis;  b.  pemeriksaan, pengobatan , perawatan,  dan isolasi  penderita ,  termasuk  tindakan  karantina;  c. pencegahan dan pengebalan ; d. pemusnahan penyebab penyakit; e. penanganan jenazah akibat wabah; f. penyuluhan kepada masyarakat; g. upaya penanggulangan lainnya.
Bahwa untuk  mengimplementasikan  tanggung  jawab  pemerintah dibidang  kesehatan tersebut,  pemerintah  telah  melakukan  berbagai upaya untuk  mencegah  agar masyarakat  terhindar  dari  virus  Covid-19,  kebijakan  sebagai  langkah  pertama  yaitu berupa  anjuran social  distancing ,  melaksanakan  3T  ( testing,  tracing,  treatment ), kemudian  dengan  melakukan  Pembatasan  pada  berbagai  wilayah  sebagaimana  yang tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial  Bersekala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Coronan  Virus  Disease 2019 (Covid-19) Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan sampai saat ini pembatasan wilayah tersebut menggunakan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM (PPKM)  sebagaimana  dalam  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  30  Tahun  2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, Pemerintah juga telah membangun rumah  sakit  darurat  Covid-19  dan  menjamin  biaya  perawatan  terkait  Covid-19 sepenuhnya ditanggung oleh negara 24 serta menyediakan layanan tes Swab Polymerase Chain Reaction (PCR) tanpa biaya melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). 25
Dalam  rangka  memutus  penularan  Covid-19  pemerintah  Indonesia  juga  melakukan vaksinasi kepada penduduk Indonesia, upaya pemberian vaksinasi ini diberikan secara gratis  kepada  masyarakat  sebagaimana  ketentuan  Pasal  2 ayat  (4) Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  10  Tahun  2021  Tentang  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka
23 Rela Rizki Pratiwi, Hasrina Nurlaily, Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari  Peraturan  Perundang-Undangan di Indonesia , Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020, h. 1.
24 Covid19.go.id, Biaya  Perawatan  Pasien  COVID-19  Ditanggung  Negara, terdapat  dalam https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/biaya-perawatan-pasien-covid-19-ditanggung-negara
25 Tirto.id, Ketentuan  Tes  Swab  PCR  COVID-19  Gratis  Tanpa  Biaya  di  Puskesmas ,  terdapat  dalam https://tirto.id/ketentuan-tes-swab-pcr-covid-19-gratis-tanpa-biaya-di-puskesmas-f5QV
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  yang  menyebutkan “Penerima  Vaksin  dalam  pelayanan  Vaksinasi  Program  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis”.

## Hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Pada  dasarnya  setiap  orang  mempunyai  hak  atas  kesehatan, 26 hak  atas  kesehatan merupakan  hak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dari  fasilitas  pelayanan kesehatan  agar  dapat  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya. 27 Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. 28 Dalam perspektif internasional, hak atas kesehatan diatur dalam International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  Dan  Budaya)  yang  telah diratifikasi  Indonesia  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional  Tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  Dan  Budaya)  menyebutkan: Negara- negara  Peserta  Perjanjian  ini  mengakui  hak  setiap  orang  untuk  menikmati  standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani .
Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang  menyebutkan  “Setiap  orang  berhak  atas  tingkat  hidup yang  memadai untuk kesehatan dan  kesejahteraan  dirinya  dan  keluarganya,  termasuk  hak  atas  pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan  berhak  atas  jaminan  pada  saat  menganggur,  menderita  sakit,  cacat,  menjadi janda/duda,  mencapai  usia  lanjut  atau  keadaan  lainnya  yang  mengakibatkannya kekurangan  nafkah,  yang  berada  di  luar  kekuasaannya”.  Lebih  lanjut  Konstitusi  WHO 1948 29 telah menegaskan  pula  bahwa  “Penikmatan  standar kesehatan tertinggi  yang dapat  dicapai  adalah  salah  satu  hak  dasar setiap  manusia  tanpa  membedakan  ras, agama,  keyakinan politik,  kondisi  ekonomi  atau  sosial.  ( The  enjoyment  of  the  highest attainable  standard of  health  is  one  of  the  fundamental rights  of every  human  being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition ).
Di  Indonesia  hak  atas  kesehatan diatur dalam  ketentuan  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ” Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana
26 Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan
27 Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan.
28 Konsideran huruf aUndang-Undang Kesehatan.
29 Lihat Constitution Of The World Health Organization, alinea pertama.
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
pelayanan  kesehatan  yang  mahal  di  luar  kesanggupan  pemerintah.  Tetapi  lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana  kerja  yang  mengarah  kepada  tersedia  dan  terjangkaunya  sarana  pelayanan kesehatan  untuk  semua  dalam  kemungkinan  waktu  yang  secepatnya. 30 Pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk mencegah serta meningkatkan kesehatan, menjaga dan  mengobati  penyakit  serta  memulihkan  kesehatan  pada  individu,  keluarga, kelompok, hingga masyarakat luas. 31 Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  telah  disediakan  oleh  pemerintah  sebagai  wujud tanggungjawab pemerintah untuk pemenuhan HAM.
Lebih  lanjut  Undang-Undang  Kesehatan  telah  menjabarkan  hak  masyarakat  atas kesehatan yaitu 32 :
1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
3. Setiap  orang  berhak secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
4. Setiap  orang  berhak  mendapatkan  lingkungan  yang  sehat  bagi pencapaian derajat kesehatan;
5. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
6. Setiap  orang  berhak  memperoleh  informasi  tentang  data  kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
Bencana non-alam akibat penyebaran virus Covid-19 yang terjadi begitu cepat kepada banyak orang mengakibatkan penderita penyakita akibat Covid-19 semakin meningkat secara nyata akibat nya dapat dikatakan saat ini telah terjadi wabah penyakit menular, ketentuan wabah penyakit menular diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  (Undang-Undang  Wabah  Penyakit  Menular),
30 Lbhyogyakarta.org, Setiap Orang Berhak Sehat , terdapat dalam https://lbhyogyakarta.org/2012/08/09/setiap-orang-berhak-sehat/
31 mhomecare.co.id, Jenis-Jenis  Pelayanan  Kesehatan  yang  Ada  di  Indonesia ,  terdapat  dalam https://mhomecare.co.id/blog/jenis-pelayanan-kesehatan/
32 Pasal 5 s/d Pasal 8 Undang-Undang Kesehatan.
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
sesungguhnya Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ini dibentuk untuk melindungi penduduk  dari  malapetaka  yang  ditimbulkan  wabah  sedini  mungkin, dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  masyarakat  untuk  hidup  sehat. 33 Ketentuan  Pasal  5 Undang-Undang  Wabah  Penyakit  Menular  telah  menentukan  berbagai  jenis  upaya penanggulangan wabah, upaya penanggulangan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah  untuk  memenuhi  hak  atas  kesehatan  masyarakat,  salah  satu  upaya penanggulangan wabah penyakit menular (Covid-19) yang dilakukan pemerintah saat ini adalah vaksinasi.

## Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19
Guna  mempercepat  upaya  penanggulangan  Covid-19  di  Indonesia,  pemerintah mencanangkan  program  pemberian  vaksinasi  Covid-19  kepada  seluruh  rakyat Indonesia. 34 Pelaksanaan vaksinasi covid-19 telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan target sasaran 181,5 juta orang. 35 Vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari strategi  penanggulangan  pandemi  Covid-19  dan  merupakan  sebuah  langkah  positif dalam menekan angka pertumbuhan pandemik. Dalam proses Vaksinasi tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak terdapat kelompok masyarakat yang menolak akan adanya  vaksinasi,  kelompok-kelompok  yang  menolak  akan  adanya  vaksinasi  tersebut memiliki berbagai latar belakang alasan, mulai dari tidak percaya adanya virus Corona, keraguan akan kemanjuran (efikasi) vaksin, sampai ketakutan adanya efek samping yang timbul  Vaksinasi,  hingga  alasan  agama. 36 Bahwa  disisi  lain  sejumlah  aktivis  tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat dengan menggunakan dasar hukum  Pasal  5  ayat  (3)  Undang- Undang  Kesehatan  yang  menyatakan  bahwa  “setiap orang  berhak  secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab  menentukan  sendiri  pelayanan kesehatan yang perlu bagi dirinya”.
Bahwa  alasan-alasan  masyarakat  terhadap  penolakan  vaksin  tersebut  sesungguhnya tidak berdasar, mengingat pemerintah tengah serius melakukan upaya untuk mengatasi pandemi  Covid-19  ini, adapun alasan-alasan  masyarakat  tersebut  tidak  benar  dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
Pertama: bahwa  pemerintah  telah  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-
33 Pasal 2 Undang-Undang Wabah Penyakit.
34 Berita litbang.kemkes.go.id, Tantangan  Pelaksanaan Vaksinasi  COVID-19  di Indonesia , terdapat dalam https://www.litbang.kemkes.go.id/tantangan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia/
35 Sehatnegeriku.kemkes.go.id, Kemenkes  Terbitkan  Surat  Edaran  Informasi  Vaksin  AstraZeneca,  Begini  Isinya, terdapat  dalam  https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210409/3837444/kemenkes-terbitkan- surat-edaran-informasi-vaksin-astrazeneca-begini-isinya/
36 krjogja.com, Pro  Kontra  Vaksinasi,  Menghambat  Penanganan  Pandemi ,  terdapat  dalam https://www.krjogja.com/berita-2/pro-kontra-vaksinasi-menghambat-penanganan-pandemi/
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  Sebagai  Bencana  Nasional, bahwa penetapan bencana non alam ini ditetapkan oleh bahwa presiden menetapkan status  darurat  nasional  didasarkan  pada  meningkatnya  jumlah  korban  dan  kerugian harta  benda,  meluasnya  cakupan  wilayah  yang  terkena  bencana,  dan  timbulnya implikasi sosial ekonomi yang sangat luas. 37 Selain itu, penetapan bencana nasional ini berdasarkan  informasi  yang disampaikan  oleh  WHO sebagai  badan  organisasi kesehatan dunia yang mengumumkan bahwa Wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19)  telah  menjadi  pandemi.  Artinya,  wabah  penyakit  ini  ada  dan  telah  terjadi  pada geografis yang luas atau menyebar secara global.
Kedua : bahwa proses Vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari tanggung  jawab  pemerintah  atas  jaminan  masyarakat,  tanggung  jawab  tersebut dijalankan pemerintah dengan melalui proses pertimbangan yang matang, pemerintah melalui  BPOM  telah  menerbitkan  Izin  Penggunaan  Darurat/ Emergency  Use Authorization (EUA)  terhadap  vaksin  Covid-19  sebagaimana  dalam  Keputusan  Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  Republik Indonesia Nomor HK.
02.02.1.2.11.20.1126  Tahun  2020  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Persetujuan Penggunaan Darurat ( Emergency Use Authorization ) menyebutkan bahwa bahwa EUA merupakan  persetujuan  penggunaan  obat  selama  kondisi  kedaruratan  kesehatan masyarakat  untuk  obat  yang  belum  mendapatkan  izin  edar  atau  obat  yang  telah mendapatkan izin edar tetapi dengan indikasi penggunaan yang berbeda (indikasi baru) untuk  kondisi  kedaruratan  kesehatan  masyarakat.  Sejak  Januari  2021  hingga  saat  ini, BPOM telah menerbitkan EUA terhadap 7 vaksin Covid-19 di Indonesia. 38
Selanjutnya  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  mengkaji  penggunaan  vaksin  dari perspektif agama islam dan  menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT.  Bio  Farma  (Persero)  dalam  ketentuan  diktum  menyebutkan  “Vaksin  Covid -19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal .” Jo Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca dalam ketentuan diktum kedua angka (1) menyebutkan “Vaksin Covid -19 prosuk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Selanjutnya pada  diktum  kedua  angka  (2)  menyebutkan  “Penggunaan  Vaksin  Covid -19  produk AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan ( mubah ) karena:
37 Konsideran Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
38 Berita  newssetup.kontan.co.id, 7  Vaksin  Covid-19  yang  sudah  dapat  izin  penggunaan  darurat  BPOM , terdapat dalam https://newssetup.kontan.co.id/news/7-vaksin-covid-19-yang-sudah-dapat-izin- penggunaan-darurat-bpom
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
a. Ada  kondisi  kebutuhan  yang  mendesak  ( hajah  syar’iyyah )  yang menduduki kondisi darurat syar’iy ( dlarurah syar’iyyah );
b. Ada  keterangan  ahli  yang  kompeten  dan  terpercaya  tentang  adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19;
c. Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19  guna  ikhtiar  mewujudkan  kekebalan kelompok ( herd immunity );
d. Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan
e. Pemerintah  tidak  memiliki  keleluasaan  memilih  jenis  vaksin  Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.
Lebih  lanjut  MUI  juga  telah  mengimbau  kepada  masyarakat  agar  turut  serta  dalam program vaksinasi guna mewujudkan kekebalan kelompok ( herd immunity ). 39 Sehingga dalam  hal  ini  tidak  tepat  masyarakat  yang  masih  meragukan  ke-halal-an  vaksin  yang diberikan oleh pemerintah.
Ketiga: bahwa  sekilas  tepat  kiranya  menyebutkan bahwa  menolak  vaksin merupakan ‘Hak  asasi  manusia’  dengan berlandaskan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (3)  Undang -Undang Kesehatan  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  secara  mandiri  dan bertanggun g jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang perlu bagi dirinya”, lebih  lanjut  ketentuan  Pasal  56  Undang-Undang  Kesehatan  ayat  (1)  menyebutkan “Setiap  orang berhak  menerima  atau  menolak sebagian  atau  seluruh tindakan pertolongan yang  akan  diberikan  kepadanya  setelah  menerima  dan  memahami informasi  mengenai  tindakan  tersebut  secara  lengkap”.  Akan  tetapi  terdapat pengecualian terhadap pasal 56 tersebut sebagaiman terdapat dalam pasal 56 ayat (2) tersebut  yaitu  (2)  Hak  menerima  atau  menolak sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1) tidak  berlaku pada:  a. penderita  penyakit  yang  penyakitnya  dapat  secara  cepat menular  ke  dalam  masyarakat  yang  lebih  luas ;  b.  keadaan  seseorang  yang  tidak sadarkan diri; atau c. gangguan mental berat.
Penyebaran virus Covid-19 telah dikategorikan sebagai wabah penyakit yang menular di Indonesia,  hal  ini  dikarenakan  virus  ini  menular  secara  cepat  kepada  banyak  orang sehingga penderita Covid-19 semakin meningkat secara nyata, dengan adanya peristiwa tersebut Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Bencana Non-Alam Penyebaran
39 Berita katadata.co.id, Vaksin Covid-19 Boleh dan Halal , terdapat dalam https://katadata.co.id/anshar/infografik/61275fcfa077c/vaksin-covid-19-boleh-dan-halal
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, sehingga dalam hal ini  maka  berlakulah  Undang-Undang  Wabah  Penyakit  Menular.  Dalam  ketentuan Penjelasan  Pasal  5  Undang- Undang  Wabah  Penyakit  Menular  menyebutkan  “ Upaya penanggulangan  wabah mempunyai  2  (dua)  tujuan  pokok  yaitu  :  (1)  Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan ; dan (2) Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak  meluas  ke  daerah  lain.  Lebih  lanjut  Penjelasan  Pasal  5  huruf  C  Undang-Undang Wabah Penyakit Menular menyebutkan “ Pencegahan dan pengebalan adalah tindakan- tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit ,  akan  tetapi  mempunyai  risiko  untuk  terkena  penyakit”.  Bahwa  pada  dasarnya fungsi  vaksin  Covid-19  adalah  untuk  mencegah  penularan  ataupun  untuk  mencegah seseorang yang sudah tertular agar tidak mengalami gejala yang buruk akibat terinfeksi virus, 40 dapat  dikatakan  bahwa  Vaksinasi  merupakan  sebuah  upaya  penanggulangan terhadap  wabah  virus  Covid-19,  sehingga  upaya  vaksinasi  ini  merupakan  upaya penanggulangan  yang  terdapat  dalam  pasal  5  Undang-Undang  Wabah  Penyakit Menular.
Bahwa dengan ditetapkannya penyebaran Covid-19 sebagai bencana alam dan saat ini upaya  penanggulangan  terhadap bencana  tersebut adalah  vaksinasi,  maka  ketentuan Pasal  5  ayat  (3)  Undang-Undang  Kesehatan  dapat  dikesampingkan  dengan  adanya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang wabah penyakit, hal ini sesuai dengan ketentuan  asas  “ Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis ”  yaitu  Undang -undang  khusus mengesampingkan  undang-undang  yang  bersifat  umum,  maksudnya  apabila  ada  dua macam undang-undang yang setingkat dan berlaku pada waktu bersamaan serta saling bertentangan,  maka  yang  harus  diterapkan  adalah  aturan  yang  khusus,  dan mengesampingkan  yang  umum. 41 Karena  dalam  hal  ini Lex  Generalis adalah  Undang- Undang Kesehatan dan Lex Specialis adalah Undang-Undang Wabah Penyakit, sehingga vaksinasi  sebagai  upaya  penanggulangan  terhadap  wabah  virus  Covid-19  merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan dan apabila ada pihak yang tidak mau malaksanakan vaksinasi  tersebut  maka  berlaku  ketentuan  Pasal  14  (1)  Undang-Undang  Wabah Penyakit  Menula r  yang  menyebutkan  “Barang  siapa  dengan  sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan  wabah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini, diancam  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”
40 Berita  covid19.go.id, Protokol  Kesehatan  Yang  Diperkuat  Vaksin  Adalah  Upaya  Pencegahan  Terbaik , terdapat dalam https://covid19.go.id/p/berita/protokol-kesehatan-yang-diperkuat-vaksin-adalah- upaya-pencegahan-terbaik
41 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia , (Depok: Rajawali Pers), 2018, h. 38.
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
Keempat : bahwa pada dasarnya “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang perlu bagi dirinya” 42 akan tetapi ketentuan  ini  tidak  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menolak  program  vaksinasi,  karena apabila seseorang yang menolak untuk divaksin maka orang tersebut akan berpotensi untuk  menularkan  virus  tersebut  kepada  orang  lain  dan  hal  tersebut  dapat membahayakan  orang  lain  bahkan  mengancam  nyawa  orang  lain.  Pada  dasarnya seseorang  mempunyai  hak  asasi  atas  kesehatan,  akan  tetapi  hak  tersebut  wajib menghormati hak orang lain atas kesehatan, ketentuan ini dapat dipahami dalam Pasal, Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Setiap orang wajib menghormati hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.”  Sehingga  secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  pada  saat  seseorang menolak untuk divaksin maka pada saat itu  juga orang tersebut telah membahayakan orang  lain  dan  dapat  melanggar  hak  asasi  orang  lain  atas  kesehatan.  Terlebih  bahwa program  vaksinasi  bukanlah  upaya  pencegahan  Covid-19  hanya bagi  individu ,  tetapi juga bertujuan membentuk kekebalan kelompok ( herd immunity ). 43 Sehingga dalam hal ini  seharusnya  program  vaksinasi  tidak  perlu  ditolak  oleh  masyarakat  mengingat program  ini  merupakan  upaya  penanggulangan  terhadap  penyebaran  Covid-19  yang telah menjadi bencana nasional.
Bahwa  lebih  lanjut  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Kesehatan menyebutkan  bahwa  “1.  Setiap  orang  berkewajiban  ikut  mewujudkan, mempertahankan,  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi- tingginya; 2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya  kesehatan  perseorangan , upaya  kesehatan  masyarakat ,  dan  pembangunan berwawasan kesehatan. Pasal 1 angka 11 menyebutkan “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian  kegiatan yang  dilakukan  secara  terpadu,  terintregasi dan  berkesinambungan untuk  memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit , peningkatan kesehatan , pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.” dalam hal ini Vaksinasi dapat dikategorikan sebagai bentuk mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan  perseorangan , kesehatan  masyarakat dalam  bentuk pencegahan  penyakit , peningkatan  kesehatan ,  pengobatan  penyakit pemulihan kesehatan oleh pemerintah . Sehingga dari perspektif manapun tidak tepat masyarakat melakukan penolakan terhadap program Vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah.
42 Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan.
43 Berita  health.detik.com, Menkes:  Vaksin  Tidak  Hanya  Melindungi  Diri  Sendiri ,  terdapat  dalam https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5435931/menkes-vaksin-tidak-hanya-untuk-melindungi- diri-sendiri
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139

## Aturan Hukum dan Tata Cara Vaksinasi di Indonesia
Pemerintah  terus  mengupayakan  pelaksanaan  Vaksinasi  untuk  seluruh  masyarakat Indonesia.  Pemberian  vaksin  ini  merupakan  solusi  yang  dianggap  paling  tepat  untuk mengurangi dan memutus rantai penularan Covid-19. Sejak awal tahun 2021 hingga saat ini,  vaksin  Covid-19  tengah  didistribusikan  ke  seluruh  masyarakat  sekitar  33,1  Juta jiwa. 44 Mengingat  keberadaan  Vaksin  Covid-19  adalah  untuk  membentuk  kekebalan kelompok  ( herd  immunity )  di  masyarakat,  maka  diperkirakan  setidaknya  70%  dari populasi masyarakat  indonesia  atau  setara  dengan  182  Juta  jiwa harus  mendapatkan Vaksin  Covid-19 45 dan  kekebalan  kelompok  hanya  dapat  terbentuk  apabila  cakupan vaksinasi  tinggi dan  merata  di seluruh  wilayah.  Dalam  hal  Vaksinasi  Pemerintah  telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-  19)  sebagimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan Presiden  Nomor  50  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan  Vaksin  Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  (Selanjunya disebut Perpres Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi).
Ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  Perpres  Pengadaan  Vaksin  Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi menyebutkan  “Dala m  rangka  percepatan  penanggulangan  pandemi  Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin Covid- 19  dan  pelaksanaan  Vaksinasi  Covid- 19.  Selanjutnya  ayat  (2)  menyebutkan  “cakupan pelaksanaan  pengadaan  Vaksin  dan  pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  meliputi:  a. pengadaan  Vaksin  Covid-19;  b.  pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19;  c.  pendanaan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid- 19; dan d. dukungan dan fasilitas  kementerian,  lembaga,  dan  pemerintah  daerah.  Menteri  Kesehatan  telah menerbitkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)  pada  poin  ‘memutuskan’  Kesatu  menyebutkan  jenis  vaksin  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  yang  diproduksi  oleh  PT  Bio  Farma  (Persero), AstraZeneca , China National Pharmaceutical Group Corporation ( Sinopharm ), Moderna, Novavax Inc,
44 beritasatu.com, Data  Penerima  Vaksin  Covid-19  sampai  25  Agustus  2021 ,  terdapat  dalam https://www.beritasatu.com/berita-grafik/818695/data-penerima-vaksin-covid19-sampai-25-agustus- 2021
45 anggaran.kemenkeu.go.id, Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 , baca link : https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan- pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
Pfizer Inc. and BioNTech , dan Sinovac Life Sciences Co., Ltd., sebagai jenis vaksin COVID- 19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.
Untuk mengatur lebih lanjut terkait proses pelaksanaan Vaksinasi, Menteri Kesehatan telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  10  Tahun  2021  Tentang Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  sebagimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  (selanjutnya  disebut Permenkes  tentang  Pelaksanaan  Vaksinasi),  Pasal  4  Permenkes  tentang  Pelaksanaan Vaksinasi  menyebutkan  “Pelaksanaan  Vak sinasi  Covid-19  bertujuan  untuk:  a. mengurangi  transmisi/penularan  Covid-19;  b.  menurunkan  angka  kesakitan  dan kematian  akibat  Covid-19;  c.  mencapai  kekebalan  kelompok  di  masyarakat  ( herd immunity );  dan  d.  melindungi  masyarakat  dari  Covid-19  agar  tetap  produktif  secara sosial  dan  ekonomi”.  Ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  Permenkes  tentang  Pelaksanaan Vaksinasi  menyebutkan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  dilakukan  secara  bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin Covid-19, selanjutnya Pasal 8 ayat (3) menyebutkan “Berdasarkan  ketersediaan  Vaksin  Covid -19  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ditetapkan  kelompok  prioritas  penerima  Vaksin  Covid-19  sebagai  berikut:  a.  tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik; c.  masyarakat  rentan  dari  aspek  geospasial,  sosial,  dan  ekonomi;  dan  d.  masyarakat lainnya”.
Dalam  hal  penggunaan  Vaksin  tersebut Badan  Pengawas Obat dan  Makanan  (BPOM) telah  menerbitkan  Keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik Indonesia  Nomor  Hk.  02.02.1.2.11.20.1126  Tahun  2020  Tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Persetujuan  Penggunaan  Darurat  ( Emergency  Use  Authorization )  (lebih lanjut  disebut  Keputusan  Kepala  BPOM  tentang  Persetujuan  Penggunaan  Darurat). Bahwa dalam Keputusan Kepala BPOM tentang Persetujuan Penggunaan Darurat pada ketentuan Latar Belakang ‘Paragraf 2’ menyebutkan “Izin Penggunaan
Darurat/ Emergency Use Authorization (EUA) merupakan persetujuan penggunaan obat selama  kondisi  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  untuk  obat  yang  belum mendapatkan  izin  edar  atau  obat  yang  telah  mendapatkan  izin  edar  tetapi  dengan indikasi penggunaan yang berbeda (indikasi baru) untuk kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.” EUA  diberikan  untuk  percepatan  proses  pengembangan  serta  registrasi
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
dan evaluasi obat/vaksin dengan tetap menjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya. 46 Sejak Januari 2021 hingga saat tulisan ini dibuat, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)  telah  menerbitkan  Izin  Penggunaan  Darurat/ Emergency  Use  Authorization (EUA) terhadap vaksin Covid-19 di Indonesia. Adapun tujuh vaksin yang sudah mendapat EUA dari BPOM yakni: Sinovac , Vaksin Covid-19, PT Bio Farma, AstraZeneca , Sinopharm , Moderna , Pfizer , Sputnik V. 47
Lebih  lanjut  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Penyakit Nomor  Hk.02.02/4/1/2021  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan Vaksinasi  Covid-19  dilaksanakan  dalam  4  tahapan  mempertimbangkan  ketersediaan, waktu kedatangan dan profil keamanan vaksin. Tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid 19 dilaksanakan sebagai berikut:
1. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021, Sasaran vaksinasi Covid- 19  tahap  1  adalah  tenaga  kesehatan,  asisten  tenaga  kesehatan,  tenaga penunjang  serta  mahasiswa  yang  sedang  menjalani  pendidikan  profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi Covid- 19 tahap 2 adalah:
a. Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan  petugas  pelayanan  publik  lainnya  yang  meliputi  petugas  di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal,  perbankan,  perusahaan listrik  negara,  dan  perusahaan daerah  air  minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun)
3. Tahap  3  dengan  waktu  pelaksanaan  April  2021-Maret  2022  Sasaran  vaksinasi Covid-19  tahap  3  adalah  masyarakat  rentan  dari  aspek  geospasial,  sosial,  dan ekonomi.
46 Berita indonesiabaik.id, Pentingnya Izin Penggunaan Darurat Vaksin di Tengah Pandemi , terdapat dalam https://indonesiabaik.id/infografis/pentingnya-izin-penggunaan-darurat-vaksin-di-tengah-pandemi-1
47 Berita  newssetup.kontan.co.id, 7  Vaksin  Covid-19  yang  sudah  dapat  izin  penggunaan  darurat  BPOM , terdapat dalam https://newssetup.kontan.co.id/news/7-vaksin-covid-19-yang-sudah-dapat-izin- penggunaan-darurat-bpom
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

## Conclusion
Strategi Pemerintah untuk menanggulangi atau meminimalisir penyebaran Virus Covid- 19  ini  adalah  dengan  menggalakkan  Vaksinasi  Covid-19  secara  massal  kepada masyarakat  Indonesia.  Meskipun  pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  menuai  pro  dan kontra, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak Negara menjalankan fungsi dan kewenangannya  ’memaksa’  masyarakat  untuk  mengikuti  vaksinasi  Covid -19.  Hal tersebut  semata-mata  dilakukan  sebagai  bagian  dari  Tanggungjawab  Negara  untuk memberikan  perlindungan  dan  jaminan  kesehatan  bagi  warga  negaranya.  Dimana tanggungjawab  negara  tersebut  adalah  merupakan  bagian  dari  tuntutan  pemenuhan hak  asasi  warga  negara,  yaitu  hak  untuk  mendapat  pelayanan  kesehatan,  demi melindungi hak asasi manusia yang lebih luas, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Pemberian vaksinasi  Covid-19  tersebut  telah  diatur  dalam  berbagai  ketentuan  peraturan  guna memberikan jaminan dan perlindungan dalam pelaksanaannya.
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139

## References

## Books
Anggia Valerisha, Marshell Adi Putra, Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital? , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Indonesia.
Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia , (Depok: Rajawali Pers), 2018, h. 38. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Buku Saku : Hak Atas Kesehatan .
Tjandra Yoga Aditama, Covid-19 Dalam Tulisan Prof. Tjandra , Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

## Regulations
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronan Virus Disease 2019 (Covid-19) Sosial Bersekala Besar (PSBB)
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Covid -19 Sebagai Bencana Nasional.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 02.02.1.2.11.20.1126 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization)

## Journal
Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi  et all, Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 Nomor 3, Desember 2020.
Siti Nurhalimah, Covid-19 dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan , Jurnal Sosial dan Budaya Syari-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 Nomor 6.
Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di
Indonesi, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 Nomor 3 Tahun 2021.
Farina Gandryani, Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban
Warga Negara , Jurnal Rechtsvinding Vol. 10, Nomor 1, April 2021.
Stefany B. Sandiata, Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di
Rumah Sakit Pemerintah , Lex Administratum, Vol. I Nomor2, Apr-Jun 2013.
Hernadi Affandi, Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara , Jurnal Hukum
Positum Vol. 4, Nomor 1, Juni 2019.
Fheriyal Sri Isriawaty, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 3, 2015.
Rela Rizki Pratiwi, Hasrina Nurlaily, Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia , Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020.
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139

## Internet
Detik.com, Kapan Sebenarnya Korona Pertama Masuk RI , terdapat dalam https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali- masuk-ri
Liputan 6.com, 21 Agustus: 210 Juta Kasu Covid-19 di Dunia, Infeksi di Iran Salip Brasil , terdapat dalam https://www.liputan6.com/global/read/4637503/21-agustus-210- juta-kasus-covid-19-di-dunia-infeksi-di-iran-salip-brasil
Kompas. com, Update: Tambah 16.744, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 3.967.048 , terdapat dalam https://nasional.kompas.com/read/2021/08/21/16291481/update- tambah-16744-kasus-covid-19-di-indonesia-kini-3967048
Buku Saku, Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19 , Edisi Pertama (Mei 2021),
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat dalam https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/storage/2021/07/BUKU-SAKU-VAKSINASI- COVID-19_28MEI2021-.pdf Bem.fikom.unpad.ac.id/, Pro Kontra Vaksinasi Covid-19: Analisis Melalui Perspektif Echo Chamber dan Atribution Theory , terdapat dalam http://bem.fikom.unpad.ac.id/pro- kontra-vaksinasi-covid-19-analisis-melalui-perspektif-echo-chamber-dan-attribution- theory/
Berita Kumparan.com, Pro dan Kontra Vaksin Covid-19 , terdapat dalam https://kumparan.com/rijal-syabriansyah-219/pro-dan-kontra-vaksin-covid-19-
1vcXO9pvtz1
Covid19.go.id, Biaya Perawatan Pasien COVID-19 Ditanggung Negara, terdapat dalam https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/biaya-perawatan-pasien-covid-19- ditanggung-negara
Tirto.id, Ketentuan Tes Swab PCR COVID-19 Gratis Tanpa Biaya di Puskesmas , terdapat dalam https://tirto.id/ketentuan-tes-swab-pcr-covid-19-gratis-tanpa-biaya-di- puskesmas-f5QV
Lbhyogyakarta.org, Setiap Orang Berhak Sehat , terdapat dalam https://lbhyogyakarta.org/2012/08/09/setiap-orang-berhak-sehat/ mhomecare.co.id, Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan yang Ada di Indonesia , terdpaat dalam https://mhomecare.co.id/blog/jenis-pelayanan-kesehatan/
beritasatu.com, Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 25 Agustus 2021 , terdapat dalam https://www.beritasatu.com/berita-grafik/818695/data-penerima-vaksin- covid19-sampai-25-agustus-2021
anggaran.kemenkeu.go.id, Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 , terdapat dalam https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19- melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19
Covid-19 Vaccination: Between State Responsibilities and Community Human Rights Jurnal Hukum tora: 8 (1): 117-139
Berita indonesiabaik.id, Pentingnya Izin Penggunaan Darurat Vaksin di Tengah Pandemi , terdapat dalam https://indonesiabaik.id/infografis/pentingnya-izin-penggunaan- darurat-vaksin-di-tengah-pandemi-1
Berita newssetup.kontan.co.id, 7 Vaksin Covid-19 yang sudah dapat izin penggunaan darurat BPOM , terdapat dalam https://newssetup.kontan.co.id/news/7-vaksin-covid- 19-yang-sudah-dapat-izin-penggunaan-darurat-bpom
Berita litbang.kemkes.go.id, Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia , terdapat dalam https://www.litbang.kemkes.go.id/tantangan-pelaksanaan-vaksinasi- covid-19-di-indonesia/
Sehatnegeriku.kemkes.go.id, Kemenkes Terbitkan Surat Edaran Informasi Vaksin
AstraZeneca, Begini Isinya, terdapat dalam https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-
utama/20210409/3837444/kemenkes-terbitkan-surat-edaran-informasi-vaksin- astrazeneca-begini-isinya/
krjogja.com, Pro Kontra Vaksinasi, Menghambat Penanganan Pandemi , terdapat dalam https://www.krjogja.com/berita-2/pro-kontra-vaksinasi-menghambat-penanganan- pandemi/
Berita newssetup.kontan.co.id, 7 Vaksin Covid-19 yang sudah dapat izin penggunaan darurat BPOM , terdapat dalam https://newssetup.kontan.co.id/news/7-vaksin-covid- 19-yang-sudah-dapat-izin-penggunaan-darurat-bpom
Berita katadata.co.id, Vaksin Covid-19 Boleh dan Halal , terdapat dalam
https://katadata.co.id/anshar/infografik/61275fcfa077c/vaksin-covid-19-boleh-dan- halal
Berita covid19.go.id, Protokol Kesehatan Yang Diperkuat Vaksin Adalah Upaya
Pencegahan Terbaik , terdapat dalam https://covid19.go.id/p/berita/protokol- kesehatan-yang-diperkuat-vaksin-adalah-upaya-pencegahan-terbaik Berita health.detik.com, Menkes: Vaksin Tidak Hanya Melindungi Diri Sendiri , baca link : https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5435931/menkes-vaksin-tidak-hanya- untuk-melindungi-diri-sendiri

## Others
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid- 19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero)
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan
Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca