http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/oikonomika/article/view/614
4 1,  Juni 2023

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory
Yusril Mahendra 1 , M. Wahyuddin Abdullah 2 , Syaiful Muchlis 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia 1,2,3 yusrilmahendra.se@gmail.com 1 , tosir_wahyu@yahoo.com 2 , saiful.cahayaislam@gmail.com 3
Received: June 23, 2023; Revised: July 8, 2023; Published: July 10, 2023

## Abstract
This research seeks to comprehend the responsibility of village fund management in light of the sharia business theory. The necessity of accountability in the administration of village funds must be emphasized in order to achieve public and government confidence, which is the primary purpose of village funds. This study employs a descriptive qualitative literature review or literature review methodology. According to the findings of this research, all village governments aim for good governance, which includes adopting responsible and transparent village finance governance. Community participation in the administration of village finances is  mandated  by  law  from  the  planning  phase  to  the  accountability  phase  of  village  fund management. Accountability in managing village money entails not just monetary but also spiritual  considerations.  If  the  administration  of  village  money  is  restricted  to  material elements,  financial  report  manipulation  and  markups  are  likely  to  occur;  hence,  material factors must be complemented by spiritual aspects. The spiritual factor at issue is sustaining the provided trust; trust is a duty for which Allah SWT must be held personally responsible as the trust's donor. The value of trust serves as an example for village fund managers to represent  the  ideals  of  fairness  and  integrity  while  administering  village  money  in  a transparent and responsible way.
Keywords: Accountability, Village fund, Shariah Enterprise Theory

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dalam perspektif  syariah  enterprise  theory.  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  desa  harus ditekankan untuk mencapai kepercayaan masyarakat dan pemerintah yang merupakan tujuan utama  dari  dana  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  melalui tinjauan  literatur.  Berdasarkan  temuan  penelitian  ini,  semua  pemerintahan  desa  bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, termasuk penerapan tata kelola keuangan desa yang  bertanggung  jawab  dan  transparan.  Partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan keuangan  desa  menjadi  amanah  undang-undang  mulai  dari  perencanaan  hingga pertangungjawaban  dana  desa.  Akuntabilitas  dalam  pengelolaaan  dana  desa  tidak  hanya memerlukan  pertimbangan  materil  tetapi  juga  spiritual.  Jika  pengelolaan  keuangan  desa terbatas pada unsur materil, manipulasi dan markup laporan keuangan sangat mungkin terjadi karenanya,  faktor  materil  harus  dilengkapi  dengan  faktor  spiritual.  Faktor  spiritual  yang dimaksud adalah menjaga kepercayaan yang diberikan. Amanah merupakan kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan oleh Allah SWT secara pribadi sebagai pemberi amanah. Nilai amanah menjadi contoh bagi pengelola dana desa untuk merepresentasikan cita-cita keadilan dan integritas dalam mengelola uang desa secara transparan dan bertanggung jawab.
Keywords: Akuntabilitas, Dana Desa, Syariah Enterprise Thoery

## PENDAHULUAN
Pengelolaan keuangan desa merupakan manfaat publik yang relatif terbatas dan bertahap (Amerieska,  2015).  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  menjadi  perintah  untuk menyalurkan dana desa, yang juga meningkatkan kewenangan desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya,  melaksanakan  pembangunan  serta  mendorong  dan  memberdayakan masyarakat  tingkat  desa  (Kurnia,  Sebrina,  &  Halmawati,  2019).  Kemampuan  pengelolaan dana  desa  harus  ditingkatkan  untuk  mendorong  akuntabilitas  dan  transparansi  yang  baik. Menempatkan sistem informasi dengan fondasi tata kelola keuangan yang efektif dan baik (GFG)  (Wulandari,  Munawaroh,  &  Setiawan,  2023).  Akuntabilitas  dan  transparansi merupakan syarat tata kelola yang baik dalam konsep pengelolaan keuangan untuk sistem keuangan pemerintah. Gagasan tata kelola yang baik hadir dalam keuangan dengan tujuan akan mengurangi tindakan KKN (Amerieska, 2015).
Dana  Desa  merupakan  program  stimulus  pembangunan  yang  digunakan  pemerintah untuk  mempercepat  pembangunan  di  tingkat  desa  (Ngakil  &  Kaukab,  2020).  Desa mendapatkan tujuan pembangunan nasional yang sejalan dengan cita-cita pemerintah pusat yaitu  pembangunan  yang  dilakukan  secara  merata  dari  kota  hingga  pelosok,  sebagaimana ditunjukkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan selanjutnya PP No. 60 Tahun 2014  (Arfiansyah,  2020).  Untuk  itu  desa  dituntut  untuk  mandiri  dalam  memenuhi kebutuhannya,  desa  didorong  untuk  menggunakan  dana  desa  sebagai  sumber  APBDes. Dengan  demikian,  mereka  tidak  hanya  bergantung  pada  bantuan  pemerintah  (Amin  & Basirruddin, 2014). Sebagai hasil, masyarakat diharpakan dapat menghasilkan sumber daya ekonomi baru untuk membantu pertumbuhan masyarakat desa.
Karena  jumlahnya  sangat  besar  dan  menuntut  tanggung  jawab  yang  sangat  besar, penggunaan keuangan desa tidak boleh sembarangan (Ariani, Bulutoding, & Syariati, 2022). Menurut ICW, beberapa kepala desa terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Institusi desa seperti  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tidak  berjalan  secara  profesional  dan  tidak memahami  tugas  dan  fungsinya  sehingga  menyebabkan  korupsi  dana  desa.  Faktor  lain penyebab korupsi dana desa adalah rendahnya kompetensi kepala desa, pengelolaan anggaran oleh  aparat  desa,  dan  mahalnya  ongkos  pemilihan  jabatan  kepala  desa  (ICW,  2018). Karenanya tidak adanya kontrol penuh atas pengelolaan dana desa, banyak terjadi korupsi uang  desa.  Melalui  teknologi  dan  informasi,  pemerintah  diharapkan  dapat  mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan desa yang juga merupakan salah satu elemen yang berdampak pada tanggung jawab pengelolaan dana desa itu sendiri (Arfiansyah, 2020).
Pemanfaatan  dana  desa  harus  dikelola  dengan  baik  dan  efektif,  hal  ini  diatur  dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan taat pada aturan perundang-undangan (Kurnia, Sebrina, & Halmawati, 2019). Kepala desa dan para  stakeholder  lainnya  harus  terbuka  kepada  masyarakat  dan  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan  keuangan  desa,  dari  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Ngakil & Kaukab, 2020).
Akuntabilitas  adalah  bertanggung  jawab  kepada  publik  atas  tindakan  yang  telah dilakukan (Mardiasmo, 2004). Akuntabilitas adalah keharusan untuk bertanggung jawab atas kinerja dan tindakan seseorang dan untuk membenarkannya. Akuntabilitas adalah gagasan pemegang kebijakan untuk bertanggung jawab atas tidakan-tindakan mereka. Akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan dana publik dan efektivitas pemerintah dearah, khususnya pemerintah desa (Ngakil & Kaukab, 2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dilakukan secara administratif, teknis, dan legal yang nampak pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan  (Kurnia,  Sebrina,  &  Halmawati,  2019).  Akuntabilitas  terlihat  dari  bagaimana pemerintah  desa  mengawasi  pengelolaan  anggaran,  khususnya  dana  desa,  dan  menerima kritik  dari  masyarakat  sebagai  bentuk  partisipatif  masyarakat  dalam  mengelola  dana  desa dengan tujuan untuk mendukung keberhasilan penyelenggara pemerintah dan mendukung program  yang  telah  direncanakan  oleh  pemerintah  desa  (Aprilia  &  Shauki,  2020).  Tanpa keterbukaan,  pertanggung  jawab  keuangan  tidak  dapat  ditentukan  (Usmadyani,  2022). Menurut  (Sari  D.  ,  2019)  transparansi  adalah  aliran  informasi  yang  bebas  tentang  semua kegiatan  organisasi,  termasuk  kebijakan,  alokasi  sumber  daya,  dan  hasil,  kepada  semua individu.
Tidak bisa dipungkiri, risiko korupsi yang signifikan terjadi ketika keuangan desa dikelola dengan cara yang tidak terbuka dan akuntabel (Tama & Wirama, 2020). Di Sulawesi Selatan, praktik penyalahgunaan dana desa sudah meluas. Dari tahun 2019 hingga 2020, terdapat 28 kasus  korupsi  yang  menggunakan  dana  desa,  dan  pada  tahun  2022  kabupaten  Wajo dihebohkan  adanya  dugaan  penyalahgunaan  dana  desa  sebanyak  Rp.  681.000.000  dengan jumlah penyelewengan dana desa sebanyak Rp. 256.000.000 (Kumparan, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun metode, sistem informasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi  telah  dibuat  sedemikian  rupa,  penyalahgunaan  dana  desa  masih  dapat  terjadi (Arfiansyah,  2020).  Fenomena  penyalahgunaan  keuangan  desa  ini  tentu  saja  menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan  keuangan  desa  yang  cukup  besar.  Hal  inilah  yang  menjadi  konsep  dalam tulisan  ini  sehingga  penulis  dapat  menginvestigasi  metode  yang  diperlukan  untuk menghindari  penyelewengan  keuangan  desa  dengan  memperkenalkan  konsep  Syariah enterprise theory, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan pemahaman bahwa semua kegiatan akan dimintai pertanggungjawaban.
Syariah  enterprise  theory pada  dasarnya  dikembangkan  dengan  tujuan  bahwa  segala perbuatan  yang  dilakukan  dapat  diselaraskan  dengan  nilai  ke  Islaman  yang  masif  (Ariani, Bulutoding, & Syariati, 2022). Tanggung jawab vertikal dan horizontal merupakan konsep kritis dalam  syariah enterprise theory. Tanggung jawab vertikal adalah bertanggung jawab kepada Allah SWT sebagai otoritas tertinggi atas semua fasilitas (Purnomo, 2013). Selain itu, tanggung  jawab  horizonal  dilakukan  kepada  manusia  dan  alam. Syariah  Enterprise  Theory mencakup  laporan  keuangan  yang  membantu  pemangku  kepentingan  dalam  memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan yang ditangani, diterima, dan didistribusikan (Ariani, Bulutoding, & Syariati, 2022). Penerbitan laporan keuangan desa merupakan salah satu cara yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dalam  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dana desa. Pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai media untuk mengkomunikasikan
kinerjanya (Hanifa, Wawo, & Husin, 2016).  Namun, ada tingkat tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan sang pemberi kuasa yakni pencipta.

## KAJIAN LITERATUR

## Akuntabilitas
Pasal  3  Ayat  7  dalam  UU  No.  28  Tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  negara  yang bersih dan bebas korupsi, prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa aktivitas penyelenggaraan negara dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kuasa sesuai dengan aturan yang  berlaku.  Akuntabilitas  merupakan  tanggungjawab  atas  kewajiban  seseorang  untuk memastikan bahwa  peran dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku  (Nimatuniayah,  Yudhaningsih,  &  Mardiana,  2020).  Pemerintah  daerah  harus mempertanggungjawabkan uang masyarakat atau pemangku kepentingan yang mereka kelola dan gunakan. Akuntabilitas adalah persyaratan untuk melaporkan kesuksesan atau ketidak suksesan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui pertanggungjawaban atas aktivitasnya  (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018).
Akuntabilitas  memiliki  makna  yang  sama  dalam  gagasan  Islam  seperti  dalam  definisi konvensional.  Perbedaan  mendasar  antara  keduanya  adalah  tujuan  primer  dan  sekunder. Tujuan utama dari akuntabilitas Islam adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai Sang  Pencipta,  sedangkan  tujuan  sekunder  dari  akuntabilitas  Islam  adalah pertanggungjawaban  kepada  orang-orang  atau  pihak-pihak  yang  terkait  dan  organisasi (Berlian  &  Awaluddin,  2022).  Dari  sudut  pandang  keuangan  atau  akuntansi,  akuntabilitas adalah  aktivitas  yang  dilakukan  untuk  mencapai  pengungkapan  dan  tanggung  jawab  yang akurat
Perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah harus menerima tanggung jawab atas akuntabilitas  sebagai  sarana  pelaporan  kepada  pemangku  kepentingan  (Ridwan  ,  Santoso, Suharto, & Putri, 2023). Pasal 2 ayat 1 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa keuangan desa diselenggarakan dengan prinsip transparan dan bertanggung jawab, (Bawono, Kinasih, & Rahayu, 2020).

## Dana Desa
Dana  desa  adalah  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  desa  dari  APBN.  Dana  desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi masyarakat desa untuk melakukan  pembangunan,  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  yang  sebelumnya disusun melalui Musrenbang Desa dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Kepala Desa. BPD, LPMD, tokoh masyarakat dari berbagai unsur, dan masyarakat biasa. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), penggunaan dana desa (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018).
Alokasi dana desa sebesar 10% dari keseluruhan dana transfer ke daerah akan dilakukan secara  bertahap  sesuai  dengan  kemampuan  APBN.  Proses  penganggaran  secara  ketat mengikuti prosedur penganggaran keuangan bendahara umum negara yang ditentukan oleh undang-undang. Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan  bahwa  dana  desa  dikelola  langsung  dalam  bentuk  APBDes,  sedangkan
perekonomian desa dikelola secara terpisah oleh Badan Usaha Milik (BUMDesa). Sebagai organisasi pemerintahan sektor publik, pemerintah desa harus memberikan pelayanan kepada masyarakat  dan  menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  sebaik-baiknya, bertanggung  jawab,  dan  transparan  melalui  kemampuan  pengelolaan  dana  desa  yang profesional (Ridwan , Santoso, Suharto, & Putri, 2023).

## Shariah Enterprice Theory
Syariah Enterprise Theory adalah teori tambahan yang melengkapi entity theory (Kalbarini, 2018). Landasan teoritis akuntansi syariah adalah internalisasi entity theory ke dalam cita-cita Islam.  Pada  hakekatnya,  Syariah  enterprise  theory  merupakan  gagasan  tentang  metafora amanah, dimana Allah SWT sebagai pemangku kepentingan utama, dan manusia serta alam adalah pemangku kepentingan atau stakeholder yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan ekonomi  dari  pemberi  amanah,  yaitu  Allah  SWT    (Kalbarini,  2018).  Syariah  Enterprise Theory  dicirikan  sebagai  prinsip  integrasi  sosial  yang  bermula  dari  keinginan  untuk membebaskan para pemangku kepentingan yang diperbudak secara terus menerus di dunia material,  menuntut  para  pemangku  kepentingan  untuk  juga  mempertimbangkan  dimensi spiritual (Muchtamarini & Jalaluddin, 2020).
Syariah Enterprise Theory mencakup konsep keadilan, kebenaran, ketulusan, amanah, dan kewajiban  (Triyuwono,  2001).  Pada  dasarnya,  Syariah  enteprise  theory  menggabungkan filosofi  perusahaan  dan  cita-cita  ilahi.  Secara  umum,  penerapan  syariah  enterprise  theory berupaya mencocokkan semua bentuk pengambilan keputusan dan aktivitas dengan model Islami  yang  murni  bagi  pemangku  kepentingan  dan  bermanfaat  bagi  semua  pemangku kepentingan.  Syariah  enterprise  theory  memiliki  tiga  tingkatan  tanggung  jawab: pertanggungjawaban  vertikal  yang  dilakukan  kepada  Allah  SWT,  pertanggungjawaban horizontal yang dilakukan kepada pemerintah dan masyarakat atau stakeholder langsung dan pihak yang berhutang, dan kesalahan kepada alam (Meutia, 2010).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakana  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  melalui  kajian referensi. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini karena peneliti ingin mendeskripsika keadaan yang menjadi pengamatan yang terjadi di lapangan dengan spesifik, akuntabel  dan  mendalam.  Dalam  artikel  ini,  penulis  mencoba  menelaah  konsep syariah enterprise theory dalam penerapannya terhadap pengelolaan dana desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas  adalah  kesediaan  untuk  menghasilkan  laporan  berbasis  keuangan  dan laporan  akan  tindakan  yang  dilakukan  (Muchtamarini  &  Jalaluddin,  2020).  Akuntabilitas dapat  dikatakan  sebagai  pemegang  amanah  (agent)  yang  bertanggung  jawab  untuk melaporkan tindakan dan aktivitas yang menjadi kewajibannya kepada prinsipal atau pemberi amanah yang memiliki kuasa untuk meminta dan mengetahui tentang pertanggungjawaban tersebut  (Arfiansyah,  2020).  Dalam  Permendagri  No.  20  Tahun  2018,  undang-undang
tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan dana desa terdiri dalam lima hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Akuntabilitas  pemanfaatan  dana  desa  menjadi  isu  yang  diperdebatkan  di  masyarakat karena  peran  sentral  dana  desa  dalam  proses  pembangunan  desa,  baik  itu  infrastruktur, sumber daya manusia, maupun sumber daya ekonomi yang dimiliki  (Irmayanti, Rahim, & Sumarni,  2023).    Menurut  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  masyarakat  harus  aktif melakukan pengawasan sebagai penerima manfaat utama dari dana desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa masyarakat sebagai subjek wajib dalam mengawasi dan berperan aktif dalam pengawasan  pemanfaatan dana desa  yang dilakukan dari proses perencanaan pengunaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan kegiatan, pelaporan kegiatan  dan  pertanggungjawaban  pemanfaatan  dana  desa  yang  akuntabel  dan  transparan (Amin & Basirruddin, 2014).
Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dana desa tidak hanya berhak atas informasi pengelolaan  keuangan  dari  pemerintah.  Lebih  dari  itu,  masyarakat  dapat  menuntut pertanggungjawaban  dari  pemerintah  desa  atas  pengelolaan  keuangan  desa.  Masyarakat membutuhkan  transparansi  pengelolaan  keuangan  desa  sebagai  simbol  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  (good  governance).  Transparansi,  keterlibatan,  dan  akuntabilitas dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  merupakan  prinsip-prinsip  tata kelola pemerintahan yang baik.

## Perencanaan
Perencanaan adalah tindakan mempersiapkan dan menentukan tujuan atau program di masa  depan.  Perencanaan  melibatkan  identifikasi  program  dan  langkah-langkah  untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Perencanaan menjadi sentral awal yang dilakukan untuk mencapai  tujuan  suatu  aktivitas  yang  direncanakan  (Hulu,  Harahap,  &  Nasution,  2018). Perencanaan diperlukan karena keberhasilan setiap usaha dimulai dengan tahap perencanaan.
Rencana program kegiatan yang melibatkan masyarakat diperlukan dalam perencanaan keuangan desa, khususnya dalam penyelenggaraan keuangan desa. Konsep perencanaan ini menuntut  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pemilihan  alokasi anggaran desa. Pada tahap perencanaan, kegiatan-kegiatan diorganisir melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, yang ditetapkan sebagai respon pemerintah terhadap  kebutuhan  masyarakat  desa  dalam  kapasitasnya  sebagai  pengelola  dana  desa. Kesimpulan dari Musrenbang Desa harus didasarkan pada keinginan masyarakat, yang sejalan dengan peran pemerintah desa dalam mencapai tujuan dari good governance goverment.
Mekanisme  musyawarah  dalam  proses  pengambilan  keputusan  menunjukkan  bahwa keterlibatan  masyarakat  dalam  mengawasi  keuangan  dan  memilih  penggunaan  dana  desa dapat dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Desa diberikan haknya melalui anggaran setelah mendapatkan kewenangan untuk menyusun pemerintahannya. Pada tahap perencanaan,  pemerintah  desa  harus  menentukan  kebijakan  yang  selaras  dengan  tujuan pemerintah pusat dan RPJMD yang dibuat dengan partisipasi masyarakat dan disetujui oleh BPD. Perencanaan yang dibuat dan disepakati bersama akan menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang isinya mencakup rencana kerja pemerintah desa yang akan
dilaksanakan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  serta  hasil-hasil  penilaian  RKPDes tahun sebelumnya. APBDes akan didasarkan pada RKPDes. APBDes yang diusulkan akan disetujui  oleh  bupati  dan  diterima  oleh  pemerintah  desa.  APBDes  merupakan  sumber keuangan  desa  dan  salah  satu  sumber  pendapatan  desa  (Yesinia,  Yuliarti,  &  Puspitasari, 2018).

## Pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan suatu tindakan sangat krusial untuk mencapai tujuan akhir yang menjadi  ketetapan  dalam  setiap  kegiatan  yang  telah  dipersiapkan  dengan  cermat  melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrengbang) Desa (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018). Dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan, tahapan pelaksanaan menjadi dasar dari proses suplay barang dan jasa.
Akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa oleh aparat desa, pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal karena tidak mendapat dukungan masyarakat. Paradigma masyarakat adalah bahwa semua jenis pelaksanaan pemerintah desa dibiayai oleh uang desa, yang hanya dapat diakses oleh perangkat desa, sehingga masyarakat awam tidak mengetahui  adanya  keseragaman  pelaksanaan  program  (Kartawinagara  &  Rahayu,  2023). Oleh karena itu, tugas pemerintah desa adalah memberikan keterangan kepada masyarakat tentang kinerja proyek-proyek yang didanai desa. Informasi tentang penggunaan anggaran pembangunan fisik melalui papan anggaran, rincian dana transfer, dan pendapatan asli desa (PADesa)  lebih  cenderung  disusun  secara  tersembunyi  oleh  pemerintah  desa  (Aprilia  & Shauki, 2020).

## Pertanggung Jawaban
Pertanggungjawaban  adalah  akuntabilitas  atas  apa  yang  dihasilkan  dari  pelaksanaan rencana. Akuntabilitas menujukkan efek dari pengelolaan pemerintah atas pendapatan daerah pada pihak terkait (Usmadyani, 2022). Pemerintah desa menyerahkan laporan pelaksanaan penggunaan  dana  desa  yang  dilaporkan  kepada  bupati  untuk  disetujui.  Dalam  tata  kelola pemerintahan  yang  efektif  (good  goverment  governance),  akuntabilitas  pengelolaan  dan pemanfaatan dana desa disampaikan kepada pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang,  akan  tetapi  juga  disampaikan  kepada  masyarakat  desa  melalui  laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa (Ariani, Bulutoding, & Syariati, 2022).
Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakuka paling lama akhir bulan Juli tahun berjalan pencairan tahap awal, sedangkan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa tahap dua paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dimana  pengelolaan  dana  desa  dapat  dipertanggung  jawabkan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, masyarakat tidak memiliki tanggung jawab yang secara langsung atas hasil dari dana desa. Sehingga sering kali masyarakat kecewa dengan hasil penggunaan uang desa saat ini (Aprilia & Shauki, 2020).
Pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa  sangat  penting  untuk melibatkan  masyarakat  secara  langsung,  baik  dalam  bentuk  pembangunan,  pengadaan, maupun  dalam  bentuk  pengawasan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  maksud  masyarakat  dapat
mengetahui pemanfaatan dan arah penggunaan dana desa yang dikeluarkan dan juga untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

## Penerapan Syariah Enterprise Theory dalam pengelolaan dana desa
Dalam  Islam,  manusia  berkewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya kepada Allah SWT. Namun demikian, mandat yang diberikan kepada manusia tidak dapat dipisahkan dari ego dan kepentingan duniawi (Masyhuri, 2020). Dalam konsep Islam, konsep akuntabilitas  adalah  suatu  konsep  yang  melirik  adanya  keterkaitan  antara  perusahaan  dan individu, dan keterkainnya juga dengan tuhan. Konsep ini kemudian menjadi diformulasikan ke  dalam  konsep  pemerintahan  dimana  masyarakat  dan  pemerintah  harus  melakukan pertanggungjawaban  kepada  tuhan  dan  umma  dengan  mengakui  kebenaran  lain.  Sebagai pengelola, pemerintah desa harus menyeimbangkan dimensi material dan spiritual dengan tindakan duniawi. Pendekatan ini berbeda dari gagasan biasa di mana konsep tipikal hanya berfokus pada aspek materil, sehingga untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dan mark-up dalam laporan keuangan tidak dapat dihindari dalam lingkup pemerintah
Pengelolaan  dana  desa  dalam  konteks  pertanggungjawaban  didasarkan  pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dapat dirancang dengan prinsip  pengelolaan  keuangan  syariah.  Syariah  enterprise  theory  adalah  gagasan  yang mengakui adanya pertanggung jawaban bukan hanya pada manusia saja, tetapi juga kepada semua  pemangku  kepentingan.  Hal  ini  berbeda  dengan  teori  entitas  yang  hanya  berfokus pada  pemilik  sehingga  semua  operasi  ditujukan  semata-mata  untuk  kesejahteraan  pemilik (Meutia, 2010).
Gagasan  akuntabilitas  dalam  syariah  enterprise  thoery  memiliki  cakupan  yang  luas, termasuk  pertanggungjawaban  vertikal  yang  dilakukan  kepada  sang  pencipta  dan pertanggungjawaban horizontal dilakukan kepada manusia dan lingkungan (Muchtamarini & Jalaluddin, 2020).  llah, sebagai otoritas utama atau rabbi alamin, adalah tujuan akhir dari semua pihak, yang menjadi konsekuensinya semua berdasarkan hukum yang telah menjadi ketetapan dalam Al-Qur'an (Risal & Abdullah, 2022). Menurut  (Triyuwono, 2001), syariah enterprise theory menggabungkan konsep keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggungjawab.
Pengelolaan  uang  desa  yang  akuntabel  dan  transparan  merupakan  bukti  upaya pemerintah  desa  untuk  menciptakan  good  governance  yang  baik  dengan  bantuan  para pemangku kepentingan. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa harus dilakukan dengan  penuh  keterbukaan  dan  tanggungjawab  agar  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dapat  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  cita-cita  yang  mendasari  syariah  enterprise theory. Jika pengelolaan dana desa dapat terimplementasi dan pengelola dana desa melakukan pengelolaan  dana  desa  dengan  penuh  tanggungjawab  dan  kesadaran  maka  tidak  dapat dipungkiri bahwa ini akan mengarah pada kepuasan masyarakat dalam mengelola dana desa ajuga kan meningkat.
Akuntabilitas  kepada  Allah  SWT  menjadi  implementasi  pengelolaan  dana  desa  yang termaktum  pada Permendagri No.  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa,  yang wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab dan transparan dengan mengedepankan nilai-
nilai kejujuran, keadilan, dan amanah yang diberikan. Hal ini menjadi fundamental yang harus dimiliki  aparat  desa  untuk  merencanakan,  mengurus,  dan  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan pengelolaan dana desa yang dikelolanya.
Stakeholder kedua dalam syariah enterprise theory adalah akuntabilitas kepada manusia. Ada dua kategori akuntabilitas manusia: pemangku kepentingan langsung (direct stakeholder) dan pemangku  kepentingan  tidak  langsung  (inderect  stakeholder).  Pemangku  kepentingan langsung  (direct  stakeholder)  adalah  pemangku  kepentingan  yang  secara  langsung berkontribusi  dalam  penyelenggaraan  keuangan  desa.  Instansi  dan  organisasi  yang  diberi wewenang  oleh  negara  untuk  mengawasi  dana  desa,  seperti  inspektorat  dan  BPKP, merupakan penyumbang langsung. Mereka yang berhak menerima dan merasakan dampak keuangan  desa  yang  telah  menjadi  program  pemerintah  desa  dianggap  sebagai  pemangku kepentingan tidak langsung (inderect stakeholder). Pertanggung jawaban pengelolaan dana desa kepada manusia, merupakan tuntutan semua pihak.. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang  Desa,  tujuan  utama  keuangan  desa  adalah  masyarakat,  dan  masyarakat  wajib melakukan  pengawasan  terhadap  dana  desa.  Oleh  karena  itu,  kekuatan  masyarakat  untuk mengetahui peruntukan pengelolaan dana desa sangat besar.
Selain  manusia,  alam  adalah  pemangku  kepentingan  lain  yang  tidak  secara  langsung berkontribusi  (inderect  stakeholder)  pada  fungsi  pemerintahan.  Dalam  konsep  syariah enterprise  theori  alam  salah  satu  pihak  yang  berhak  menerima  pertanggungjawaban  dari pengelolaan  dana  desa.  Pemerintah  dalam  memberikan  pertanggungjawaban  kepada  alam dengan merencanakan kegiatan yang memberikan kontribusi langsung, seperti pemerintah desa  memulihkan  sungai  agar  tidak  tercemar,  melaksanakan  program  pengabdian  kepada masyarakat,  dan  menjaga  hutan  mangrove  untuk  masyarakat  pesisir,  merupakan  wujud tanggung jawab pemerintah terhadap alam.
Syariah  enterprise  theory melakukan  pertanggungjawaban  kepada  sang  pemberi  mandat, yang ditandai dengan pemahaman lengkap pengelola dana desa tentang bagaimana mengelola dana desa dengan mengutamakan prinsip-prinsip Islam yang otentik, diikuti dengan tanggung jawab terhadap manusia dan lingkungan. Status Allah SWT sebagai pemangku kepentingan penuh. Dimana Tuhan adalah tujuan akhir dari masyarakat dan alam. Peran manusia sebagai khalifatufil ardh bertugas untuk memberdayakan seluruh kehidupan di muka bumi dengan rasa keadilan yang utuh dan memantapkan ketaatan manusia pada semua prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Risal & Abdullah, 2022).
Gagasan akuntabilitas menjadi bagian dari habluminallah dan habluminannas didasarkan pada konsep syariah enterprise theory tentang tanggung jawab pengelolaan dana desa. Jika gagasan  akuntabilitas  vertikal  menekankan  pada  prinsip  amanah,  sedangkan  prinsip akuntabilitas  mengedepankan  prinsip  transparansi  dan  profesionalitas.  Pada  hakikatnya, amanah adalah tanggung jawab langsung kepada Allah SWT sebagai sumber kepercayaan, kejujuran, dan keadilan (Berlian & Awaluddin, 2022).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Enterprise  theory menjadi  landasan  pengembangan  syariah  enterprise  theory  yang  telah diinternalisasikan ke dalam prinsip-prinsip Islam untuk menghasilkan hasil yang humanis. Syariah  enterprise  theory  adalah  teori  dasar  dalam  akuntansi  Islam.  Penerapan  syariah enterprise  theory  dalam  pengelolaan  dana  desa  merupakan  salah  satu  bentuk  pengelolaan yang  bertanggung  jawab  karena  semua  pemangku  kepentingan  terlibat  mulai  dari  tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak hanya memerlukan pertimbangan moneter tetapi juga spiritual. Jika pengelolaan desa terbatas pada  unsur  material  maka  potensinya  untuk  terjadinya  manipulasi  dan  markup  laporan keuangan sangat mungkin terjadi karenanya, faktor material harus dilengkapi dengan aspek spiritual.  Faktor  spiritual  yang  dimaksudkan  adalah  mempertahankan  kepercayaan  yang diberikan yakni amanah. Amanah adalah tugas yang harus dipertanggungjawabkan kepada sang pencipta sebagai pemberi kepercayaan (amanah). Nilai kepercayaan menjadi contoh bagi pengelola dana desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjadi representasi  dari  nilaia  keadilan  serta  bentuk  integritas  dalam mengelola  dana  desa  secara terbuka dan bertanggung jawab.

## Saran
Pengelolaan  dana  desa  berbasis  syariah  menjadi  peluang  dan  terobosan  baru  bagi pemerintah  desa  untuk  mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat  karena  adanya  penekanan nilai-nilai Islam di dalamnya. Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan bagi penggiat keuangan  dan  akuntansi  syariah  serta  menjadi  bahan  rujukan  kepada  pemerintah  untuk menerapkan pengelolaan keuangan berbasis syariah enterprise theory .

## Referensi
Amerieska,  S.  (2015).  Pengembangan  model  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dan  aset desa berbasis shariah enterprise theory. Seminar nasional dan The 2nd call for syariah paper .
Amin, M., & Basirruddin, M. (2014). Peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti. Jom FISIP, Vol. 1, No.
2 , h. 1-11.
Aprilia, R., & Shauki, E. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. Indonesian Treasury Review (Jurnal Perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakan publik), Vol. 5, No. 1 , h. 61-75.
Arfiansyah,  M.  (2020).  Pengaruh  sistem  keuangan  desa  dan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. JIFA  Journal  of  Islamic finance and accounting, Vol. 3, No. 1 , h. 67-82.
Ariani, I., Bulutoding, L., & Syariati, N. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan dana desa berbasis syariah enterprise theory. ISAFIR Islamic Accounting and Finance Riview, Vol. 3, No. 1 , h. 65-81.
Bawono, I., Kinasih, A., & Rahayu, A. (2020). Factors Affecting Accountability of Village Fund  Management  Through  Implementation  of  the  Village  Financial  System (SISKEUDES). Journal of accounting and investment, Vol. 21, No. 3 , h. 71-91.
Berlian,  &  Awaluddin,  M.  (2022).  Akuntabilitas  pengelolaan  zakat  berdasarkan  Syariah Enterprise Theory (SET). As-Syarikah: Jurnal lembaga keuangan, ekonomi dan bisnis Islam, Vol. 4, No. 2 , h. 109-120.
Hanifa, L., Wawo, A., & Husin. (2016). Pengaruh kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Progres ekonomi pembangunan, Vol. 1, No. 2 , h. 65-80.
Hulu, Y., Harahap, R., & Nasution, M. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 10, No. 1 , h. 146-154.
ICW, I. (2018). Outlok Dana Desa. Jakarta.
Irmayanti,  Rahim,  S.,  &  Sumarni.  (2023).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Fenomenologi  Pada  Desa  Lamunde  Kecamatan  Watubangga  Kabupaten  Kolaka. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20, No. 1 , h. 53-62.
Kalbarini,  R.  (2018).  Implementasi  Akuntabilitas  dalam  Shariah  Enterprise  Theory  di Lmebaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta). At-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 1 , h. 1-12.
Kartawinagara, D., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh kompetensi apartur pengelola dana desa, sistem  pengendalian  internal,  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa yang berada di kabupaten tasikmalaya tahun 2022). E-Proceeding of Management: Vol. 10, No. 2 , h. 1226-1238.
Kumparan. (2021). Kongkalikong korupsi dana desa di kabupaten wajo. https://kumparan.com/ahmadiqbalm777-1614734579758380782/kongkalikong- korupsi-dana-desa-di-kabupaten-wajo-1xCFwLdod9d.
Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019).  Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). JEA (Jurnal Eksplorasi Akuntansi), Vol. 1, No. 1 , h. 159-180.
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
Masyhuri.  (2020).  Implementasi  akuntabilitas  perusahaan  berlandaskan  maqashid  syariah dalam  menciptakan  perekonomian  berkeadilan. IEB  Journal:  Islamic  Economics  and Business Journal, Vol. 2, No. 1 , h. 1-15.
Meutia, I. (2010). Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia.
Muchtamarini, Y., & Jalaluddin. (2020). Analisis akuntabilitas pengelolaan zakat berdasarkan syariah  enterprise  theory  pada  baitul  mal kota  banda  aceh. JIMEKA:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 5, No. 3 , h. 328-336.
Ngakil, I., & Kaukab, M. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di  kabupaten  wonosobo. JEMATech  (Jurnal  of  economic,  management,  accounting  and technology), Vol. 3, No. 2 , h. 92-107.
Nimatuniayah, Yudhaningsih, R., & Mardiana, L. (2020). Akuntabilitas pelaporan keuangan dan  aset  desa  berbasis  shariate  ennterprise  theory. Jurnal  aktual  akuntansi  keuangan bisnis terapan, Vol. 3, No. 1 , h. 52-53.
Purnomo,  N.  (2013).  Optimalisasi  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  pada  bank  syariah  di Indonesia. Accounting Analysis Journal, Vol. 2, No. 2 , h. 154-162.
Ridwan  ,  M.,  Santoso,  R.,  Suharto,  S.,  &  Putri,  A.  (2023).  Peran  Moderasi  Partisispasi masyarakat pada hubungan kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Equilibrium, Vol. 12, No. 1 , h. 92-101.
Risal, M., & Abdullah, M. (2022). Implementasi shariah enterprise theory pada lembaga amil zakat dalam mewujudkan keadilan sosial. Sosains: Jurnal Sosial dan Sains, Vol. 2, No. 1 , h. 59-66.
Sari,  D.  (2019).  Pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  zakat,  transparansi  dan  sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan (studi empiris pada Baznas di Pekanbaru. Disertasi Universitas Sultan Syariah Kasim Riau .
Tama, P., & Wirama, D. (2020). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Akuntansi, Vol. 30, No. 1 , h. 73-87.
Triyuwono, I. (2001). Metafora Zakat dan Shariah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syariah. JAAI, Vol. 5, No. 2 , h. 131-145.
Usmadyani,  D.  (2022).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  keuangan. JAAIS (Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah), Vol. 3, No. 1 , h. 1-19.
Wulandari, W., Munawaroh, S., & Setiawan, A. (2023). Pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan Good Financial Governance di Desa Lembang. Persfektif, Vol. 12, No.
1 , h. 345-353.
Yesinia,  N.,  Yuliarti,  N.,  &  Puspitasari,  D.  (2018).  Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Aset: Akuntansi Riset, Vol. 10, No. 1 , h. 105-112.