## Wajah Hukum

## Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika

## (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)
Abdul Muchlis Hutabarat 1* , Idham 2 , Henri Aspan 3
1 Department Master of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.
2 Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia. Jalan UNIBA No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054 Email: zonahukum@univbatam.ac.id; lppm@univbatam.ac.id
* Correspondence email: abdulhutabarat@gmail.com; idhamnotppat@univbatam.ac.id
Abstrak .  Sampai  dengan  saat  ini  upaya  untuk  penanggulangan  narkoba  yang  dilakukan  oleh  lembaga  formal  pemerintah (Dep.Kes,  Imigrasi,  Bea  Cukai,  POLRI,  BNN,  BNP,  dan  lain-lain)  maupun  oleh  lembaga  swadaya  masyarakat  lainnya  masih belum  optimal,  kurang  terpadu  dan  cenderung  bertindak  sendiri-sendiri  secara  sektoral.  Masalah  penyalahgunaan  narkoba  tidak tertangani  secara  maksimal,  sehingga  kasus  penyalahgunaan  narkoba  cenderung  meningkat  baik  secara  kualitas  dan  kuantitas. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Pengaturan  Hukum  Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Dan  Badan Narkotika  Nasional  Terhadap  Pidana  Narkotika,  Bagaimana  Implementasi  Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Dan  Badan Narkotika Nasional Terhadap Pidana Narkotika, serta Faktor apa saja yang menjadi kendala, dan solusi Kewenangan Penyidikan Kepolisian  Dan  Badan  Narkotika  Nasional  Terhadap  Pidana  Narkotika.  Penelitian  ini  dilakukan  guna  mengetahui  Pengaturan Hukum  Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Dan  Badan  Narkotika  Nasional  Terhadap  Pidana  Narkotika,  mengetahui Implementasi  Kewenangan Penyidikan  Kepolisian Dan  Badan Narkotika Nasional Terhadap Pidana Narkotika, serta Faktor apa saja  yang  menjadi  kendala,  dan  solusi  Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Dan  Badan  Narkotika  Nasional  Terhadap  Pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis (sociologis legal research) untuk mengkaji peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tidak pidana Narkoba. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Kewenangan  Penyidik  Kepolisian  Dan  Badan  Narkotika  Nasional  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana  Narkotika  pada  dasarnya  sudah  terlaksana  sudah  terlaksana  dengan  baik  walaupun  masih  banyak  kendala  terutama benturan dalam perbedaan pelaksanaan undang – undang.
Kata Kunci : Kewenangan Penyidik; Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional; Penegakan Hukum Pidana Narkotika.
Abstract. Until now efforts to tackle drugs by formal government institutions (Ministry of Health, Immigration, Customs, Police, Narcotics Agency, etc.) as well as by other non-governmental organizations are still not optimal, are less integrated and tend to act individually sectorally. The problem of drug abuse is not handled optimally, so cases of drug abuse tend to increase both in quality  and  quantity.The  problem  in  this  research  is  how  the  Legal  Arrangement  of  the  Police  and  National  Narcotics  Agency Investigations Against Narcotics Criminals, How to Implement the National Police and Narcotics Agency Investigation Authority Against Narcotics Crimes, and what factors are obstacles, and the solution to the National Police and Narcotics Agency Criminal Investigation Authority Narcotics criminal. This research  was conducted to  determine the Legal  Arrangement  of the Police and National Narcotics Agency Investigation of Narcotics Criminals, the Implementation of the National Police and Narcotics Agency Criminal Investigation Authority Against  Narcotics Criminal Acts, as  well as  what  factors  were constraints, and the solution  of the  National  Narcotics  and  Police  Narcotics  Investigation  Authority  Against  Criminal  Crimes  Narcotics.  This  study  uses  a descriptive  analytical  method  with  a  sociological  juridical  approach  (sociological  legal  research)  to  study  the  laws  and regulations relating to the process of investigating and investigating non-criminal drugs. The results of this study indicate that the authority of the National Police and Narcotics Agency Investigators in Narcotics Criminal Law Enforcement has basically been implemented well, although there are still many obstacles, especially conflicts in the implementation of the law.
Keywords: Authority of Investigators; Police and National Narcotics Agency; Narcotics Criminal Law Enforcement

## PENDAHULUAN
Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalulintas  atau  hubungan–hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,  untuk  menjamin  dan  memastikan  tegaknya  hukum  itu,  apabila  diperlukan,  aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksayang ditugaskan serta mengerti aturan hukum yang berlaku (UUD, UU,PP, PERPU, Kepres, Permen, Perda,dll) mereka mengerti akibatnya bila tidak dilaksanakan, ditaati dan  diakui  oleh  masyarakat,  penegak  hukum  bertugas  melaksanakan  kewajibannya  untuk  menegakkan  hukum  dan aturan  pemerintah  secara  murni  dan  tegas,  contoh  lembaga  penegak  hukum  antara  lain  Advokat,  Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.
Sebenarnya  lembaga  penegak  hukum  tidak  hanya  terbatas  pada  lembaga-lembaga  yang  telah  disebutkan sebelumnya (Kepolisian, KPK, BNN, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas

## Abdul Muchlis Hutabarat et al,  Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian  dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan
Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)
Pasar  Modal,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  Kejaksaan,  serta  Satpol  PP).  Lembaga-lembaga  tersebut  dapat  dikatakan sebagai  penegak  hukum  bukan  hanya  karena  memiliki  kewenangan  terkait  proses  Peradilan,  tetapi  juga  karena memiliki  kewenangan  menangkap,  memeriksa,  mengawasi,  atau  menjalankan  perintah  undang-undang  di  bidangnya masing-masing.
Berbagai  macam  kejahatan  yang  terjadi  di  zaman  ini  sangat  beraneka  ragam  bentuknya  mulai  dari  penipuan, penggelapan,  bahkan  sampai  menghilangkan  nyawa  orang  lain  tidak  segan-segan  pelaku  melakukannya  demi  uang sebagai  alasan  utamanya.  Ketika  seorang  sudah  menjadi  tersangka  di  kepolisan  kita  sudah  tentu  berbicara  masalah hukum  acara  pidana  yang  sudah  berlaku  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  No.  8  tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Makna  dari  tujuan  Hukum  Acara  Pidana  adalah  mencari  dan menemukan  kebenaran  materiil  yang  maksudnya  kebenaran  dan  fakta-fakta  atau  kejadian-kejadian  dengan  tindak pidana
Tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  bagi  diri  sendiri  diatur  dalam  Pasal  127  Undang-Undang  No.  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya:
(1) Setiap penyalahguna: a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika  golongan  II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara  paling  lama 2 (dua)  tahun; dan, c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana perjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2)  Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajb  memperhatikan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54,  Pasal  55,  dan  Pasal  103.  (3)  Dalam  Penyalahguna  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Sanksi pidana berupa pidana penjara  yang dapat dijatuhkan Hakim. Hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak  menjatuhkan  pidana  penjara,  karena  dalam  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  Pasal  127,  terdapat  pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh Hakim.
Sampai dengan saat ini upaya untuk penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah (Dep.Kes, Imigrasi, Bea Cukai, POLRI, BNN, BNP, dan lain-lain) maupun oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya masih  belum  optimal,  kurang  terpadu  dan  cenderung  bertindak  sendiri-sendiri  secara  sektoral.  Masalah  penyalah gunaan  narkoba  tidak  tertangani  secara  maksimal,  sehingga  kasus  penyalahgunaan  narkoba  makin  hari  bukannya semakin menurun tetapi cenderung meningkat baik secara kualitas dan kuantitas.
Salah  satu  unsur  penegak  hukum  yang  ada  di  Indonesia  adalah  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Kepolisian Republik  Indonesia  untuk  selanjutnya  disebut  POLRI)  selaku  alat  negara  penegak  hukum  dituntut  untuk  mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerjasama  dengan  instansi  terkait  dalam  memberantas  kejahatan  penyalah  gunaan  narkoba,  dimana  pengungkap-  an kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam mencari dan menemukan  pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana di bidang narkoba.
Efektifitas  berlakunya  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  sebagai  pengganti  Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sangatlah tergantung pada seluruh  jajaran  penegak  hukum,  dalam  hal  ini  seluruh  instansi  yang  terkait  langsung  yakni  aparat  Polri  serta  aparat penegak hukum lainnya.

## METODE Pendekatan Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  menggunakan  metode  kualitatif,  yakni  penelitian mendalam  dan  menyeluruh  (holistik)  untukm  memperoleh  gambaran  tentang  Pengaturan  Hukum  Kewenangan Penyidikan  Kepolisian  Dan  Badan  Narkotika  Nasional  Terhadap  Pidana  Narkotika.  Pendekatan  Kualitatif  menurut (Farouk Muhammad, 2003)
Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  eksploratif  yang  mempunyai  proses  yang  dapat  memberikan  gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam. Sedangkan menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Lexy J Moleong (2001),  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  pada  latar  belakang  alamiah  atau  pada  konteks dari  suatu  keutuhan  (entity),  yang  menghendaki  adanya  kenyataan-kenyataan  sebagai  keutuhan  yang  tidak  dapat dipelajari apabila terpisah dari konteksnya.

## Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya  jawab  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  langsung  denagan  masalah  yang  dibahas,  dalam  hal  ini  adalah  para penyidik Direktorat Narkoba Polretsa Barelang dan Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau. Serta Studi dokumentasi,  yaitu  penulis  mengambil  data  dengan  mengamati  dokumen-dokumen  dan  arsip-arsip  yang  terkait

## Abdul Muchlis Hutabarat et al,  Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian  dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan
Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)
penelitian  ini  melalui  studi  dokumen  tentang  penanganan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  setelah diundangkannya  Undang-Undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  ditangani  Penyidik  BNN  dan Penyidik Polri.
Bahan hokum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang  telah  dipublikasikan  maupun  yang  belum  dipublikasikan.  Bahan  hukum  sekunder  ini  diantaranya  seperti  hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi dan juga artikelartikel serta jurnal hokum serta hasil wawancara dengan 1. Kabid Brantas BNNP Kepri
2. Humas BNNP Kepri
3. Dir Narkoba Polda Kepri
4. Kabid Humas Polda kepri
5. Annggota satuan Ditreskrim Polda Kepri

## Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci  kedalam  bentuk  kalimat-kalimat  (deskriptif).  Analisis  kualitatif  yang  dilakukan  bertitik  tolak  dari  analisis empiris,  dalam  pendalamannya  dilengkapi  dengan  analisis  normatif.  Berdasarkan  hasil  analisis  ditarik  kesimpulan secara  dedukatif,  yaitu  cara  berpikir  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yang  bersifat  umum  untuk  kemudian  ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian  penyidik  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  pada  Pasal  1  butir  (1)  adalah  pejabat  polisi  Negara  Republik  Indonesia  atau  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Dalam  Ketentuan Umum  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  disebutkan  bahwa penyidik  adalah  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-undang  untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak  menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP adalah:
a. Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  tertentu  yang  sekurang-kurangnya  berpangkat  Pembantu  Letnan  Dua Polisi.
b. Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  sekurang-kurangnya  berpangkat  Pengatur  Muda  Tingkat  I  (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).
Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika  disuatu tempat  tidak ada pejabat penyidik  sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi. Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat  ini minimal  harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu  berasal  dari  Bintara  polisi  dengan  pangkat  minimal  Brigadir  Polisi  Dua  (BRIPDA),  Brigadir  Polisi  Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).
Sesuai  dengan  KUHAP  dan  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  bahwa  untuk meringankan  beban  penyidik  juga  telah  diatur  adanya  penyidik  pembantu.  Penyidik  pembantu  adalah  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang- undang.
Pejabat  Penyidik  Pembantu  dalam  KUHAP  diatur  dalam  Pasal  10,  selanjutnya  Pasal  3  Peraturan  Pemrintah Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  KUHAP  menetukan  bahwa  Penyidik  Pembantu  adalah  Pejabat  Polisi Negara  Republik  Indonesia  yang  berpangkat  Sersan  Dua  Polisi  dan  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  dalam lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  sekurang-kurangnya  berpangkat  Pengatur  Muda  atau  yang disamakan  dengan  itu.  Penyidik  Pembantu  tersebut  diangkat  oleh  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  atas  usul komandan  atau  pimpinan  kesatuan  masing-masing.  Wewenang  pengangkatan  ini  dapat  dilimpahkan  pada  pejabat Kepolisian Negara yang lain.
Adanya makna penyelidikan hal ini disebabkan karena tidak semua peristiwa atau suatu perbuatan yang terjadi sebagai  tindak  pidana  atau  tidak  semua  tindak  pidana  itu  jelas  oleh  karena  perlu  penyelidikan,  untuk  memastikan sebelum  langkah  selanjutnya,  penyidikan  dan  upaya  paksa (dwang  middelen). Oleh  karena  itu  sebelum  melakukan penyidikan  dengan  konsekuensi  didalamnya  adanya  upaya  paksa,  perlu  ditentukan  berdasarkan  data  atau  keterangan

## Abdul Muchlis Hutabarat et al,  Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian  dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan
Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)
yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar-benar merupakan tindak pidana dan dapat di lanjutkan dengan tindakan penyidikan.

## Pengaturan  Hukum  Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Dan  Badan  Narkotika  Nasional  Terhadap  Pidana Narkotika
Dari penelitian  lapangan oleh peneliti didapati  kewenangan penyidikan terkait batas waktu penangkapan yang dimiliki oleh Penyidik BNNP Kepri dan Penyidik Polda Kepri dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Penyidik BNNP Kepri menggunakan dasar penyidikan Pasal 75 Jo.Pasal 76 ayat  (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas  waktu penangkapan tindak pidana narotika adalh 3x24 jam. Sedangkan Penyidik Polrerta Barelang menggunakan KUHAP sebagai dasar  hukum acaranya dalam hal batas  waktu penangkapan yaitu 1x24 jam.
Hal  ini  menimbulkan  implikasi  yuridis  dalam  pelaksanaannya,  yaitu  terjadi  dikarenakan  penggunaan  dasar hukum  yang  berbeda  oleh  Penyidik  Polri  dan  Penyidik  BNN  yaitu  dilihat  dari  perspektif  yuridis  yaitu  terjadinya ketidak konsistenan, ketidaktegasan dan ketidakjelasan aparat penegak hukum dalam menggunakan dasar hukum yang dapat  menimbulkan  adanya  suatu  ketidakadilan  dalam  penerapan  batas  waktu  penangkapan  yang  diterima  oleh tersangka tindak pdana narkotika yang ditangani oleh BNN dan yang ditangani oleh Polri.
Penangkapan yang dilakukan oleh Polri dengan penggunaan dasar 1x24 jam kurang menjamin keakuratan data yang  diperoleh  dari  laboraturium  forensic  untuk  menjamin  keterlibatan  penyalahgunaan  narkotika.  Dengan penggunaan dasar hukum KUHAP yaitu 1x24 jam kurang memperhatikan ilmu kedokteran forensik dengan resiko jika Penyidik  Polri  tidak  dapat  menemukan  alat  bukti  baru  maka  tersangka  harus  dilepaskan  yang  hal  tersebut  dapat berakibat penghlangan barang bukti atau tersangka dapat melarikan diri.
Dengan adanya perbedaan batas waktu penangkapan yang digunakan oleh BNN dan Polri yang mengakibatkan adanya  implikasi  yuridis,  maka  untuk  adanya  sinkronisasi  atas  perbedaan  penggunaan  dasar  hukum  tersebut  yaitu dengan  mengubah  atau  meniadakan  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  penangkapan  dengan memperhatikan asas-asas dalam perundang-undangan dan interpretasi hukum.

## Implementasi  Hukum  Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Dan  Badan  Narkotika  Nasional  Terhadap  Pidana Narkotika.
Penyidik  tindak  pidana  narkotika  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika adalah  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional,  Penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Kewenangan  penyidikan masing-masing  penyidik  tersebut  tidak  memiliki  perbedaan  terkait  obyek  penyidikannya.  UndangUndang  tidak membagi  tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor  narkotika  yang  mana  yang  ditangani  penyidik  Badan  Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan overlapping atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika.
Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional perlu pembagian kerja yang jelas, dengan tujuan agar  masyarakat  tidak  bingung  sekaligus  menjadi  pembeda  terkait  kualitas  kinerja  masing-masing  pihak.  Kedepan, keduanya perlu membuat diferensiasi apakah dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya.
Adapun  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  memberikan  peluang  untuk terjadinya tumpang tindih kewenangan diantara dua penegak hukum yaitu Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik  Indonesia  adapun  bunyi  Pasal  tersebut  sebagai  berikut  :  Pasal  81  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dan  penyidik  BNN  berwenang  melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan batasan kewenangan penyidikan Badan  Narkotika  Nasional  seperti  Pasal  11  ayat  (3)  Undang-UndangNomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  yang  apabila  kerugian  RP.  1.000.000.000  (1  Milyar)  ditangani  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi.  Kedepan  pemerintah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  harus  memikirkan  dan  memberikan  solusi  terhadap tumpang  tindihnya  kewenangan  antara  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan  Badan  Narkotika  Nasional.  Yaitu  dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Tindak pidana dilakukan oleh pejabat penting dan berpengaruh
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat luas.
3. Menyangkut 1 kg/10 ons jenis narkotikanya.
Oleh  karena  itu  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  harus  memiliki  batasan  atau pembeda dengan kewenangan kepolisian. Akan tetapi paradigma dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika harus mereka bangun guna mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana

## Abdul Muchlis Hutabarat et al,  Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian  dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan
Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)

## Faktor  Yang  Menjadi  Kendala,  Dan  Solusi  Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Dan  Badan  Narkotika Nasional Terhadap Pidana Narkotika.
Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang  undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  memberikan  kewenangan  kepada  Kepolisian  Republik  Indonesia  Pasal  81  yang  berbunyi: Penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  berwenang  melakukan  penyidikan terhadap  penyalahguna  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika  berdasarkan  Undang-undang  ini. Kewenangan  penyidikan  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  Kepolisian  Republik  Indonesia,  apabila  dikaji  dari perspektif  sistem  peradilan  pidana  yakni  sebagai  kesatuan  sistem  yang  integral,  dimana  pembagian  kewenangan penyidikan harus jelas tidak terjadi tumpang tindih, namun meskipun masing-masing komponen sub-sistem memiliki fungsi  dan  kewenangan  yang  berbeda  tetapi  dalam  konsep  sistem  peradilan  pidana  masingmasing  sub-sistem  harus mempunyai  persepsi,  sikap  dan  tujuan  yang  sama.  Penyidik  tindak  pidana  narkotika  berdasarkan  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  adalah  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  dan  Penyidik  Kepolisian Republik Indonesia.
Kewenangan  penyidikan  masing-masing  penyidik  tersebut  tidak  memiliki  perbedaan  terkait  obyek penyidikannya.    Undang-undang  tidak  membagi  tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor  narkotika  yang  mana  yang ditangani  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  dan  Penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Hal  ini  berpotensi menimbulkan  overlapping  atau  tumpang  tindih  dalam  penyidikan  perkara  tindak  pidana  narkotika.  Penyidik  tindak pidana  narkotika  berwenang  dalam  mengungkap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  tentunya  akan berdampak baik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin kecenderungan yang semakin meningkat baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif  dengan  korban  yang  meluas,  terutama  di  kalangan  anak-anak,  remaja,  dan generasi muda pada umumnya.
Walaupun demikian di sisi lain, bukan tidak  mungkin akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana  narkotika  karena  masing-masing  penyidik  merasa  berhak  melakukan  penyidikan  yang  bukan  tidak  mungkin pada  akhirnya  akan  merugikan  ataupun  menghambat  proses  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika.  Sebagai  akibat  adanya  dualisme  tersebut  bukan  tidak  mungkin  terjadi  tumpang  tindih  (overlapping)  serta saling berebut kekuasaan.
Hal ini tidak terlepas dari perebutan prestasi masing-masing Penyidik karena tindak pidana narkotika memiliki nilai  yang  cukup  strategis  baik  dalam  rangka  penitian  karier  atau  terkait  dengan  tingginya  nilai  ekonomi penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika.  Oleh  karena  itu,  harus  dibuat  mekanisme  yang  efektif  dan  efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin. Mekanisme kerjasama antara penyidik Badan Narkotika  Nasional  dan  penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia  atau  dengan  penyidik  lainnya,  sudah  diatur  dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  penyidik  Kepolisian Republik  Indonesia  memberitahukan  secara  tertulis  dimulainya  penyidikan  kepada  penyidik  Badan  Narkotika Nasional  begitu  pula  sebaliknya.  Sementara  itu,  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  narkotika penyidik  pegawai  negeri  sipil  tertentu  berkoordinasi  dengan  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  atau  penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang tentang hukum acara pidana.
Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerjasama untuk menghindarkan penyalahgunaan wewenang atau  penyerobotan  wewenang  oleh  salah  satu  pihak  ke  pihak  yang  lain,  khususnya  antara  penyidik  Kepolisian Republik  Indonesia  dengan  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional.  Sedangkan  untuk  penyidik  pegawai  negeri  sipil, segala upayapenyidikan diarahkan untuk membantu dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun penyidik Badan Narkotika Nasional.
Dalam  tahap  penyidikan  permasalahan  tumpang  tindih  dapat  dihindari  karena  kewajiban  saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan, tetapi dalam  tahap penyelidikan  karena  sifatnya tertutup dan tidak  ada  kewajiban  saling  memberitahukan  maka  bukan  tidak  mungkin  ada  kesamaan  target  operasi  antara  intel Badan  Narkotika  Nasional  dan  intel  Kepolisian  Republik  Indonesia.    Sejauh  ini  di  tingkat  pimpinan  tidak  ada permasalahan  berarti  dikarenakan  koordinasi  yang  erat  antar  pimpinan  Badan  Narkotika  Nasional  dan  Kepolisian Republik  Indonesia,  tetapi  di  lapangan  pernah  terjadi  antara  Badan  Narkotika  Nasional  dan  Kepolisian  Republik Indonesia memiliki target operasi yang sama dan dalam situasi ini system yang digunakan siapa cepat dia yang dapat. Kondisi seperti di atas apabila dibiarkan terus terjadi dapat menimbulkan pergesekan antara kedua lembaga penyidik tindak  pidana  narkotika  tersebut  mengingat  Badan  Narkotika  Nasional  juga  membentuk  badan  narkotika  propinsi  di tingkat  propinsi  dan  Badan  Narkotika  Kota  di  tingkat  kabupaten  yang  akan  juga  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan di wilayah masing-masing.
Selain  itu  keberadaan Badan-Badan Narkotika tersebut  akan menghamburkan anggaran karena masing-masing penyidik  akan  mengeluarkan  biaya  dalam  kegiatan  intelijen  pengungkapan  kasus  tersebut  tetapi  apabila  tanpa koordinasi  yang  jelas  bisa  jadi  masing-masing  memiliki  target  operasi  yang  sama.  Tetapi  berbeda  apabila  terdapat

## Abdul Muchlis Hutabarat et al,  Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian  dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan
Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)
tersangka  dari  kasus  yang  ditangani  penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia  merupakan  bagian  dari  jaringan  yang sama  dengan  tersangka  yang  sedang  ditangani  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  koordinasi  yang  baik masing-masing lembaga dapat saling bantu-membantu informasi dalam membongkar suatu jaringan

## SIMPULAN
1. Pengaturan  Hukum  Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Dan  Badan  Narkotika  Nasional  Terhadap  Pidana Narkotika  adalah: BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari. Hal  ini  menjadi  perhatian  manakala  tersangka  tindak  pidana  narkotika  sedang  menjalani  penyidikan  akan menerima  perbedaan  perlakuan  menurut  perhitungan  waktu  penangkapan.  Perbedaan  kewenangan  terkait  dengan batas  waktu  penangkapan  tersebut,  menjadi  suatu  pertanyaan  akan  perbedaan  penggunaan  dasar  hukum  yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik  Kepolisian Negara Republik  Indonesia dalam menyelesaiakan  suatu tindak  pidana  narkotika.  Mengingat,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  adalah  Lex specialis dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana  khusus  yang  pengaturannya  dipisahkan  dari  KUHAP.Akibat  dari  adanya  perbedaan  dasar  hukum  yang digunakan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN tersebut mengakibatkan adanya suatu implikasi yuridis terhadap terjadinya perbedaan penngaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika  oleh Penyidik BNN dan Penyidik  Polri  Tindak  pidana  narkotika  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Narkotika  berlaku  dengan mempertimbangkan  aspek  yuridis,  folosofis  dan  sosiologis..  Dalam  Undang-undang  Narkotika  yang  mengatur mengenai  suatu“Extra  Ordinary  Crime”dengan  macam  modus  operandi,  aparat  penegak  dan  sanksinya  banyak memiliki  implikasi  dalam  menegakan  apa  yang  tertulis  dalam  UndangUndang  narkotika.  Implikasi  yang  terjadi dalam  Undang-Undang  Narkotika  dapat  terlihat  yaitu:  Terjadinya  Perbedaan  Penafsiran  Dalam  Pelaksanaannya yaitu,  Kepolisian  Republik  Indonesia  kurang  memperhatikan  keberadaan  dari  pasal  81  yang  mengatur  mengenai kewenangan  Penyidik  Kepolisian  yang  juga  diatur  dalam  Undang-undang  Narkotika.  Timbulnya  Ketidak  Pastian Hukum  Kedua  lembaga  yang  berwenang  melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  yaitu  BNN  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menggunakan  dasar  hukum  batas waktupenangkapan  yang  berbeda.  Adanya  ketidak  konsistennya  dari  aparat  penegak  hokum  untuk  menegakkan hukum sesuai dengan perundangundangan yang berlaku baik dari BNN ataupun Polri; Adanya ketidaktegasan dari aparat  penegak  hukum  untuk  menentukan  penggunaan  dasar  hukum  sebagai  aturan  pelaksaan  dari  suatu  hukum; Adanya  ketidakjelasan  dari  para  penegak  hukum  untuk  memberikan  keadilan  bagi  tersangka  tindak  pidana narkotika.  Penangkapan  yang  dilakukan  oleh  Polri  dengan  menggunakan  dasar  hukum  KUHAP  yaitu  1x24  jam belum  dapat  menjamin  keakuratan  data.  Sedangkan  BNN  dengan  menggunakan  dasar  hokum  Undang-Undang Narkotika diberikan  kewenangan penangkapan 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam atau selama 6 (enam) hari  didasarkan  pada  pentingnya  keakuratan  data  yang  ditunjang  oleh  hasil  pengujian  sample  pada  laboraturium forensik.  Dalam  hal  ini  penyidik  Kepolisian  dengan  menggunakan  dasar  hukum  pada  KUHAP  menggunakan waktu  penangkapan  yaitu  1x24  jam  kurang  memperhatikan  peran  ilmu  kedokteran  forensik  atau  kriminalistik dimana kedua bidang tersebut dapat secara akurat membuktikan ada tidaknya kandungan zat-zat berbahaya dalam pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Kepolisian  Republik  Indonesia  menggunakan  dasar  hokum  KUHAP  dalam pelaksaan  tugas  dan  kewenangannya,  yang  dalam  hal  ini  adalah  mengenai  penangkapan  terhadap  pelaku  tindak pidana  narkotika  menyebutkan  bahwa  penangkapan  dilakukan  untuk  paling  lama  satu  hari.Dalam  hal  ini,  juga ditemukan  adanya  sudut  pandang  positif  dan  negatif  dari  pemberlakuan  dasar  hukum  batas  waktu  penangkapan yang  berbeda  oleh  Polri  dan  BNN.  Sudut  pandang  negatif  penggunaan  dasar  KUHAP  yaitu  1x24  jam  adalah tersangka  yang  harus  dilepaskan  dapat  menghilangkan  barang  bukti  lain  yang  dapat  menunjang  keakuratan pengumpulan  alat  bukti.  Dikaji  dari  sudut  pandang  positif  KUHAP  memberlakukan  asas  Praduga  tak  bersalah sebagai upaya untuk menjamin Hak Asasi Manusia
2. Implementasi  Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Dan  Badan  Narkotika  Nasional  Terhadap  Pidana  Narkotika Penyidik  BNN,  penyidik  Polri  dan  PPNS  menurut  peraturan  yang  mengatur  kewenangannya,  disebutkan  saling berkordinasi,  utamanya  penyidik  BNN  dengan  penyidik  Polri,  dan  antara  PPNS  dengan  penyidik  Polri.  Namun koordinasi, perlu dipikirkan kelemahannya  yang barangkali tidak terjangkau ketika merumuskan Undang-undang. Disinilah sebenarnya sering terjadi gesekan, hambatan ataukah konflik antar instansi penegak hukum, dimana para instasi ini merasa memiliki hak yang sama.
3. Kendala,  dan  solusi  Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Dan  Badan  Narkotika  Nasional  Terhadap  Pidana Narkotika Penangkapan yang dialkukan dengan penggunaan dasar 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kurang menjamin keakuratan data yang diperoleh dari laboratorium forensik untuk menjamin keterlibatan penyalahgunaan

## Abdul Muchlis Hutabarat et al,  Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian  dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan
Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)
narkotika.  Dengan  menggunakan  dasar  hukum  KUHAP  yaitu  1  x  24  (  satu  kali  dua  puluh  empat  )  jam  kurang memperhatikan ilmu kedokteran forensic dengan resiko jika penyidik Bareskrim tidak dapat menemukan alat bukti baru maka tersangka harus dilepaskan yang hal tersebut dapat berakibat penghilangan barang bukti atau tersangka dapat  melarikan  diri.  Tumpang  Tindih  (Overlapping)  Dalam  Hal  Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Republik Indonesia  Berdasarkan  Undang  undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  memberikan  kewenangan kepada  Kepolisian  Republik  Indonesia  Pasal  81.  Serta  Keterbatasan  Personil,  Saksi  Penangkapan,  Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, Terbatasnya Biaya Operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Afrizal.  2016. Metode  Penelitian  Kualitatif:  Sebuah  upaya  Mendukung  Pengguanaan  Penelitian  Kualitatif  dalam Berbagai Disiplin Ilmu . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. AR.  Sujono  dan  Bony  Daniel,  Tarmizi  (Ed).  2011. Komentar  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sinar Grafika. Jakarta Timur. Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana bagian I . Raja Grafindo Persada. Jakarta. Badan Narkotika Nasional. 2019. Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba . Jakarta. Halaman 7.
Bakhri, Syaiful, 2012. Kejahatan Narkotika dan psikotropika , Gramata publishing, Jakarta hal 3. Bambang Sunggono, 2008 Metode Penelitian Hukum , (Jakarta:Raja grafindo persada,), hlm 39. Barda Nawawi Arief, 2005 Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembakan Hukum Pidana , Bandung, Citra Aditya Bakti, , hal.39-40. Heriadi Willy, S.H., 2015. Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara . UII Press: Yogyakarta. Harahap,  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan  Penuntutan ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2012, halaman 18 Humas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepri 2020.

## Humas Polda Kepri 2020.
Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU No.35 tahun 2009, LN No. 143 tahun 2009, TLN No.5062, Pasal 1 butir 1 dan 2.
Kurniawaty Rosalita Yuliana, 2015 Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka . Bhineka : Jakarta. Hal 4 Kusno  Adi.  2009. Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh  Anak, UMM  Press. Malang.
Lawrence  M.Friedman,  2011 American  Law:  an  Introduction,  Second  Edition, New  York:  W.W  Norton  and Company, 1984, hal.5-6.MahrusAli,. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.hlm 8 Makaro, Taufik. Tindak Pidana Narkotika , Bogor: Ghalia Indonesia, 2015 halaman 27 Marpaung, Laden. Proses Penanganan Perkara Pidana ( penyelidikan dan penyidikan ), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 31 Mulyadi, Lilik . Hukum Acara Pidana Normatif , Teoritis, Praktik dan Permasalahanya , P.T Alumni, Bandung, 2012 Halaman 20 Mardjono  Reksodiputro,  2007 Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Jakarta,  Pusat  Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, , hal.93 Mardjono Reksodiputro, 2007 Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas  Toleransi),  Bunga  Rampai  Permasalahan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Jakarta,  Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, , hal.6. Mardjono Reksodiputro 2009, Selayang Pandang Pemikiran Tentang Kriminologi , Makalah yang disampaikan dalam rangka studium Geneale di Dep.Kriminologi Fisip UI, 2009, 8 September hal.14.
Mardjono Reksodiputro 2007, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana , Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, , hal.141-142. Muladi, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang, Universitas Diponegoro, , hal 1-2. Mulyadi, Lilik . Hukum Acara Pidana Normatif , Teoritis, Praktik dan Permasalahanya , P.T Alumni, Bandung, 2012 Halaman 20 M. Taufik Makarao, et.al., 2003. Tindak Pidana Narkotika . Ghalia Indonesia. Jakarta. Halaman 27
M.  Yahya  Harahap,  S.H.  2016, Pembahasan  Permasalahn  Dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  Dan  Penuntutan . Sinar Grafika halaman 15.
Nazir, Moh., Ph.D, 2009, Metode Penelitian, Bogor: Ghimia Indonesia,. Hal. 23. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2012), hlm 42. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta:Universitas Indonesia, 2012), hlm 42.

## Abdul Muchlis Hutabarat et al,  Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian  dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan
Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)
Soedjono Dirdjosisworo. 2016. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia . Karya Nusantara. Bandung. Suparmono, G , Hukum Narkotika Indonesia , djambatan, jakarta. .2011 halaman 13. Suharsil, Tindak Pidana Narkotika , Bogor : Ghalia Indonesia, 2015 halaman 20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta. 2012, Hal. 22. Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Bandung, Alfabeta, 2014, Hal. 384. TriAndrisman,  2009. Hukum  Pidana  :  Asas  Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Indonesia . Lampung.Penerbit Universitas Lampung. hlm 12 Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan Penuntutan  , Jakarta,  Sinar Grafika cet.10, 2000, hal.90.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Tentang Narkotika , UU Nomor 9 Tahun 1976, LN No.37 Tahun 1976, TLN No.3086. ____________ , Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana , UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.
___________  , Undang-Undang  Tentang  Narkotika ,  UU  Nomor  22  Tahun  1997,  LN  No  67  Tahun  1997,  TLN  No. 3698.
____________  , Undang-Undang  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi ,  UU  Nomor  30  Tahun  2002,  LN  No.137 tahun 2002, TLN No.4250
_____________ , Undang-Undang Tentang Narkotika , UU Nomor 35 Tahun 2009, LN No 143 tahun 2009, TLN No. 5062. _____________ , Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan
Narkotika Nasional.
Peraturan  Kepala  BNN  Nomor  :  Per/03/V/2020/BNNP/KEPRI  tanggal  12  Mei  2020  Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja BNN.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2010  tanggal  7  April  2010  tentang  Penempatan  Penyalahgunaan, Korban  Penyalahgunaan  Dan  Pecandu  Narkotika  Ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  Dan Rehabilitasi Sosial.

## Buku Pedoman Thesis, Makalah, Artikel, Jurnal dan Surat Kabar
Buku  PedomaN  Penyusunan  Proposal  dan  Thesis  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Pasca  Sarjana  (S2),  Universitas Batam, 2020.

## Website/Internet
https://bnn.go.id/ diakses pada tanggal 6 maret 2020.