## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Analsis Putusan Pengadilan Negri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN LLG)
Tiara Ayu Utami, Dessy Rakhmawati Fakultas Hukum, Universitas Jambi tiaraayuutami745@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  jurnal  ini  adalah  guna  megetahui  terkait  apa  yang menjadikan  pertimbangan  dan  dasar  bagi  hakim  dalam mejatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berupa eksploitasi seksual anak. Dengan rumusan masalah yakni apa yang menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  melakukan pemidanaan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  eksploitasi seksual  anak  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuklinggau Nomor  30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (statute  approach), pendekatan  konsep (conceptual  approach), dan  pendekatan  kasus (case  approach) . Hasil  penelitian  skripsi  ini  berisi  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak eksploitasi seksual anak pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg.Dalam
pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak  pidana  eksploitsi  seksual  anak  yang  melanggar  Pasal  88 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/PN/Llg sesuai dengan fakta  hukum,  fakta  persidangan  dan  hal  yang  meringankan terhadap terdakwa yang dipidana penjara selama penjara selama 5 (lima) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dan Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Walaupun  terhadap  terdakwa  seharusnya  tidak  perlu  dijatuhi pidana penjara melainkan cukup dengan pidana berupa Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
Kata Kunci: Anak, Eksploitasi Seksual Anak, Pelaku, Tindak Pidana.

## ARTICLE HISTORY:
Submission: 2024-02-27 Accepted: 2024-03-05 Publish: 2024-03-05
KEYWORDS: Children, Crime,
Punishment, Sexual
Exploitation of Children

## ABSTRACT
The purpose of this research is to know and analyze the basis judge's  consideration  in  imposing  a  sentence  on  a  child  as  a perpetrator  crime  of  child  sexual  exploitation.  With  the formulation of the problem that is what become the basis for the judge's consideration in the District Court Decision Lubuklinggau Number 30/Pid.Sus-Children/2022/PN/Llg. The research results of this thesis contain consideration of the judge in passing the decision in the form of sentencing against child perpetrators of child sexual exploitation in District Court Decisions Lubuklinggau Number 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg.In the judge's consideration in passing criminal decisions against children who are in conflict with the law as the perpetrator of the crime of child sexual exploitation in violation of Article 88 Law Number 35
of  2014  concerning  Child  Protection  in  Decisions  Number 30/Pid.Sus-Children/PN/Llg in accordance with legal facts, trial facts and mitigating circumstances against defendants who were sentenced to imprisonment during prison for 5 (five) months and Job  Training  for  3  (three)  months  Even  against  the  accused should not need to be sentenced to prison but enough with a sentence  in  the  form  of  Job  Training  at  the  Lubuklinggau  City Social Service.

## A. PENDAHULUAN
Eksploitasi sekual anak dalam Bahasa Inggris disebut dengan ekploitation of children merpakan  pelanggaran  terhadap  apa  yang  mejadi  hak  bagi  anak.  Dimana  anak dijadikan objek seksual. 1 Bentuk dari ekploitasi sekual diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pelacuran Anak
2. Pornografi Anak
3. Perdagangan Anak
Permasalahan  pada  tindak  pidana  ekspolitasi  seksual  anak  sangat  diperlukan perhatian lebih mengingat yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Tidak hanya  merugikan  namun,  kasus  ini  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  merusak kondisi  psikologis  anak.  Meskipun  sanksi  perbuatan  tindak  pidana  eksploitasi seksual anak telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35  Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan  bahwa  “Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)” namun hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Kejahatan eksploitasi  seksual  pada  anak  sangat  banyak  seakan  anak  dihalalkan  untuk dieksploitasi. Seperti yang terjadi di Kota Lubuklinggau dalam Putusan Pengadilan Negeri  Lubuklinggau  Nomor  :  30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn  Llg    3  (tiga)  orang  anak terjaring  razia  prostitusi  online  yang  dilaksanakan  oleh  Sat  Reskrim  Polres Lubuklinggau dimana 2 (dua) anak sebagai korban dengan satu orang pelaku yang masih di bawah umur juga. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn  Llg  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  kepada    anak pelaku selama 5 (lima) bulan dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau Adapun kronologi perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pelaku adalah sebagai berikut :
1. Anak  telah  menjual/memperdagangkan  Anak  Korban  1,  dan  Anak  Korban  2 untuk melakukan hubungan seks dengan laki-laki pada hari Jumat tanggal 29 Juli  2022  sekitar  pukul  22.00  WIB  di  kamar  Yupiter  4  Hotel  Arwana  Karya Masa Nomor 89 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
2. Pada hari minggu tanggal 31 juli 2022 saat Anak, Anak Korban 1, dan Anak Korban 2 sedang berada (mangkal) di Hotel Arwana, lalu ketiganya terjaring
1 H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak , Jakarta, PTIK Press,2014, hlm. 7.
razia prostitusi online yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim Polres Lubuklinggau dan  selanjutnya  pelaku,  dan  korban  dibawa  ke  Polres  Lubuklinggau  untuk dilakukan penyelidikan
3. Bahwa  yang  memesan  kamar  saat  korban  akan  melayani  laki-laki  layaknya suami isteri pada hari jumat tanggal 29 juli 2022 adalah Anak bersama dengan Anak Korban 1 pukul 22.00 WIB di Hotel Arwana
4. Biaya sewa kamar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan yang sebelumnya  Anak  Korban  1  hanya  menumpang  kamar  dengan  teman  yang sebelumnya  telah  memesan  kamar  tersebut  dan  sebagai  imbalannya  korban memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa pakai kamar setiap kali selesai melakukan hubungan layaknya suami istri
5. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Anak, Anak Korban 1, dan Anak Korban 2 yang masing-masing didampingi oleh orang tua wali
Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan dalam memutuskan berat ringannya  pidana  terhadap  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  eksploitasi seksual anak.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji penerapan  norma  dalam  hukum  positif  dan  serta  hukum,  dengan  melakukan penelitian  studi  dokumen  yang  diperuntkan  hanya  kepada  atran  tertulis  badan hukum  yang  lain. 2 Penelitian  berfokus  pada  pertanggungjawaban  pidana  pelaku tindak  pidana  eksploitasi  seksual  anak  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Lubuklinggau Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Llg.

## C. PEMBAHASAN
Setelah penulis membaca, meneliti dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengenai perkara Tindak Pidana Ekploitasi Seksual Anak  maka dalam hal  ini  penulis  akan  melakukan  analisis  mengenai  putusan  tersebut  yang  kiranya akan  menghasilkan  suatu  kesimpulan  tentang  pemidanaan  terhadap  anak  pelaku tindak pidana ekspoitasi seksual anak sebagaimana yang tertera pada judul skripsi ini. Dalam memutus suatu perkara terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar  hakim  dalam  menetapkan  suatu  putusan.  Pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  terdiri  menjadi  3  (tiga)  yaitu,  pertama  fakta  yuridis  yang  berupa pertimbangan  mengenai  unsur-unsur  pada  Pasal  Pasal  88  Jo  Pasal  76  huruf  (i) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kedua fakta persidangan yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi-saksi dan  terdakwa  serta  barang  bukti,  dan  ketiga  fakta  sosiologis  yang  berupa pertimbangan  mengenai  kedaan  yang  meringankan. Tuntutan  Penuntut  Umum terhdap  terdakwa  yang  pada  pokoknya  menuntut  supaya  Pengadilan  Negeri Lubuklinggau menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1) Menyatakan  Anak  melakukan  tindak  pidana  “Sengaja  menempatkan, membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan eksploitasi  secara  ekonomi  dan  /atau  seksual  terhadap  Anak”,  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 88 Jo Pasal 76 huruf (i)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) ,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm.23.
Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2) Menjatuhkan  hukuman  Anak  dengan  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh) bulan,  dikurangi  selama  Anak  berada  dalam  tahanan  dengan  perintah  Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau;
3) Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 dengan imei 869306044556570 dan imei 869306044556562 warna hitam merah dengan dilapisi mika warna hitam biru dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara
4) Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Dilihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus/Anak/2022/Pn/Llg pada pokoknya sebagai berikut :
1. Putusan  Nomor  30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn/Llg  yang  diputus  oleh  majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan kasus eksploitasi seksual anak yang pelakunya adalah anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun  dengan dua orang korban anak berusia 15 (lima belas) tahun dan 14 (empat belas) tahun.
2. Anak  didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  melanggar  Pasal  88  Undang- Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukuman kepada anak pelaku dengan  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan,  dikurangi  selama  Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp.  60.000.000,00  (enam  puluh  juta  rupiah)  atau  Pelatihan  Kerja  selama  2 (dua) bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
4. Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Lubuklinggau  di  dalam  pertimbangannya menyatakan  bahwa  Anak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak pidana ekploitasi seksual anak dan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  dinyatakan  bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau menjatuhkan pidana kepada Anak  dengan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  Bulan  dan  Pelatihan  Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dan Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
Hakim menjatukan putusannya dengan memeratikan beberapa unsur yaitu sebagai berikut :
1) Unsur setiap orang
- Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  setiap  orang  adalah  subjek hukum baik itu seorang manusia (natuurlijke persoon) atau badan hukum (recht person), yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam hal ini, penuntut umum memposisikan pelaku tindak pidana adalah sebagai kategori anak sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Dengan  demikian,  maka  Hakim  akan
mempertimbangkan  terlebih  dahulu  apakah  Anak  yang  dihadapkan  di persidangan  dapat  dikategorikan  sebagai  Anak  sebagaimana  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tersebut  dan  tidak  terdapat kekeliruan terhadap orang yang diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum  yang  selanjutnya  disebut  Anak  sebagaimana  Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- Menimbang, bahwa dalam fakta yang timbul di persidangan, bahwa benar Anak adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan penuntut umum dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sebagaimana  pengakuan  Anak  sendiri  serta  sesuai  dengan  keterangan orang tua Anak dan kakak kandung Anak
- Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  menurut  hakim,  Anak  dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  serta  tidak  terdapat  kekeliruan terhadap  orang  yang  diajukan  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam dakwaan penuntut umum
2) Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan
dengan perbuatan Anak adalah sebagai berikut :
- Bahwa  bermula  pada  akhir  bulan  juni  2022  Anak  yang  merupakan tetangga dari Anak Korban 1 yang masih berumur 15 (Lima belas) tahun sedang  berada  di  rumah  kakak  dari  Anak  Korban  1  dan  saat  itu  Anak Korban  1  mengajak  Anak  untuk  keluar  namun  saat  di  perjalanan  Anak Korban 1 mengajak Anak ke Hotel Aura dan saat sudah berada di Hotel Aura, Anak bertemu dan berkenalan dengan Anak Korban 2 ternyata saat itu  Anak  mendengar  jika  Anak  Korban  1  sedang  transaksi  prostitusi dengan teman laki-laki dari Anak Korban 2, dan dari sanalah Anak Pelaku mulai berteman dan akrab dengan Anak Korban 2
- Bahwa seiring berjalannya waktu Anak Korban 2 sering meminta Anak untuk main ke kamarmya di Hotel Arwana kemudian setelah beberapa kali Anak main ke kamar Anak Korban 2 di Hotel Arwana, lalu Anak Korban 2 meminta Anak untuk mencarikan tamu atau pelanggan melalui aplikasi whatsapp dikarenakan Anak Korban 2 tidak memiliki handphone dan dari sanalah Anak mulai memperdagangkan Anak Korban 2 dan Anak Korban 1
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Hotel  Arwana  Jalan  Karya  Masa  Nomor  89  Kelurahan  Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Anak berhasil mendapatkan pelanggan laki- laki melalui aplikasi whatsapp dengan tarif Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu pelanggan tersebut menanyakan keberadaan Anak dan saat itu Anak memberitahukan jika Anak sedang berada di Hotel Arwana sehingga pelanggan tersebut langsung ke Hotel Arwana menemui Anak dan Anak Korban 1 dan saat berada di Hotel Arwana tersebut Anak, Anak Korban 1 dan pelanggan tersebut langsung bertransaksi mengenai
harga tarif untuk 1 (satu) kali berhubungan badan dan setelah mencapai kesepakatan  lalu  Anak  Korban  1  dan  pelanggan  langsung  memasuki kamar yang sebelumnya sudah dipesan atas nama Anak dan setelah berada didalam  kamar,  pelanggan  tersebut  langsung  membayar  tarif  jasa  Anak Korban  1  sesuai  dengan  kesepakatan,  selanjutnya  Anak  Korban  1 berhubungan  badan  dengan  pelanggan  laki-laki  tersebut  dan  setelah selesai  Anak  Korban  1  melakukan  hubungan  badan  dengan  pelanggan tersebut lalu pelanggan tersebut pergi, kemudian Anak Korban 1 berbagi hasil  dengan  Anak  yaitu  Anak  Korban  1  mendapatkan  uang  sebesar Rp.300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah),  Anak  mendapatkan  uang  tips sebesar  Rp.50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  uang  sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi digunakan oleh Anak Korban 1 untuk membayar sewa kamar di Hotel Arwana;
- Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut diatas  maka  unsur  “Menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah terpenuhi.
3) Unsur Anak
- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ini dihubungkan dengan Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  825/CSL/IST/VI/2005  tanggal  1  Juni 2005 atas nama Anak yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau yang dihubungkan dengan batasan usia  Anak  menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak Pelaku lahir pada tanggal 3 Maret  2005  dan  dihubungkan  ketika  perbuatan  Anak  tersebut  masih berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun yang masih digolongkan dalam usia Anak menurut Undang-Undang ini;
- Menimbang,  bahwa  atas  pertimbangan  diatas  maka  unsur  “Anak”  juga telah terpenuhi;
Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan akan tetapi mengingat menurut Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan  Perlindungan  Anak  kepada  Anak  tidak dapat  diberikan  pemberatan,  maka  dipertimbangkan  keadaan  yang meringankan.  Berikut eadaan yang meringankan :
1) Bahwa Anak mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi
2) Bahwa telah terjadi perdamaian antara Anak, Anak Korban 2, dan Anak Korban 1 yang masing-masing didampingi oleh Orang tua Anak dan orang tua Anak Korban 2 dan orang tua Anak Korban
Berdasarkan  dasar-dasar  yang  menjadi  bahan  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan pidana  terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor  30/Pid.Sus/Anak/2022/PN/Llg  menurut  penulis  bahwa  penjatuhan  pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku, yaitu penentuan syarat minimal dan maksimal penjatuhan pidana penjara dan hukuman lain yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.  Dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus/Anak/2022/PN/Llg hakim menjatuhkan putusan pidana tidak sama dengan penuntut umum, dimana penuntut umum    memberikan  tuntutan  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan,  dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan denda sebesar  Rp.  60.000.000,00  (enam  puluh  juta  rupiah)  atau  Pelatihan  Kerja  selama  2
(dua)  bulan  di  Dinas  Sosial  Kota  Lubuklinggau  dan  Hakim  Pengadilan  Negeri Lubuklinggau  menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  tersebut  dengan  pidana  penjara selama 5 (lima) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau  dan  Membebankan  kepada  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
Akan tetapi, menurut penulis penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak kurang tepat untuk diberikan kepada Anak dalam kasus ini. Sebagaimana pada Pasal 2  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  bahwa sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Perlindungan;
b. Keadilan;
c. Nondiskriminasi;
d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. Proporsional;
i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j. Penghindaran pembalasan.
Selain  dari  asas-asas  sistem  peradilan  pidana  anak  di  atas,    Pasal  81  Ayat  5 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak bahwa,    “pidana  penjara  terhadap  Anak  hanya  digunakan  sebagai  upaya  terakhir” sehingga  menurut  penulis  tidak  seharusnya  Anak  pelaku  dalam  putusan  Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg  di  jatuhi  pidana  penjara,  karena  mengingat  dalam sistem peradilan pidana anak ada beberapa alternatif pidana lain yang hal tersebut dipertegas dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  bahwa :
(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a. Pidana peringatan
b. Pidana dengan syarat
1) Pembinaan di luar lembaga
2) Pelayanan masyarakat
3) Pengawasan
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga
e. Penjara
(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
b. Pemenuhan kewajiban adat
Dari sisi lain dilihat dari keterangan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 bahwa tidak  ada  paksaan  dari  Anak  pelaku  melainkan  Anak  pelaku  diminta  oleh  Anak Korban  1  dan  Anak  Korban  2  untuk  mencari  pelanggan.  Anak  Korban  1  telah mengakui bahwasanya Anak Korban 1 telah bekerja  untuk melayani hubungan seks layaknya suami istri dengan laki-laki kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan sebelum kenal dengan Anak pelaku, Anak Korban 1 meminta Anak pelaku untuk menawarkan dirinya  di  aplikasi me  chat dikarenakan  handpone  Anak  Korban  1  yang  biasa digunakan  untuk  mencari  pelanggan  sedang  rusak.  Selanjutnya  Pasal  81  Ayat  (1) menyatakan “anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak  akan  membahayakan  masyarakat”    dalam  pasal  tersebut  jika  disandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Anak pelaku dalam kasus ini menurut penulis tidak  memenuhi  unsur  dikarenakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  berupa  tindak pidana  eksploitasi  seksual  yang  bukan  merupakan  jenis  tindak  pidana  yang membahayakan ataupun mengancam dan menganggu ketertiban masyarakat  dalam kaitanya  Anak  pelaku  hanya  diminta  mencari  pelanggan  oleh  korban  yang  jelas merupakan seorang pekerja seksual. Dengan demikian seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau mempertimbangkan untuk tidak memberikan pidana penjara melainkan  cukup  dengan  pidana    pelatihan  kerja  guna  memberikan  pembinaan kepada Anak pelaku agar tidak mengulangi kesalahan serupa dikemudian hari.
Terkait  korban  dalam  kasus  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg menurut penulis juga tidak memenuhi unsur- unsur  sebagai  korban  yang  mana  pada  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban  bahwa  yang  dimaksud  dengan  korban  adalah  yaitu,  “seseorang yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” yang dalam kasus ini jelas Anak Korban 1 dan Anak  Korban  2  sama  sekali  tidak  dirugikan  baik  secara  fisik,  mental  maupun ekonomi”. Dengan demikian maka menurut penulis Anak korban 1 dan Anak Korban 2 seharusnya dapat diberikan tindakan.
Selanjutnya sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  Tetang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  bahwa  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  seksual  harus diberikan  perlindungan  khusus  yang  mana  pada  Pasal  69  huruf  a  menyatakan “perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 2 huruf j dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada  saat  pengobatan  sampai  pemulihan,  pemberian  perlindungan  dan pendampingan  pada  saat  tingkat  pemeriksaan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan, sampai  dengan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan”.  Dengan  demikian  seharusnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-
Anak/2022/PN/Llg  yang  dalam  putusannya  menerangkan  bahwa  korban  terbukti telah  dieksploitasi    secara  seksual  hakim  harusnya  memberikan  rehabilitasi  sosial sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  59  Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tetang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  menurut  penulis  dalam  kasus  ini  hakim harus  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  tindakan  kedua  korban  dengan memberikan pembinaan berupa rehabilitasi sosial untuk Anak Korban 1 dan Anak Korban  2  demi  terapainya  tujuan  sistem  peradilan  pidana  anak,  yakni  menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## D. SIMPULAN
Dalam  pertimbangan  hakim  menjatuhkan  putusan  pidana  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  sebagai  pelaku  tindak  pidana  eksploitasi  seksual anak  yang  melanggar  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak  pada  Putusan  Nomor  30/Pid.Sus-Anak/PN/Llg  sesuai  dengan fakta hukum, fakta persidangan dan hal yang meringankan terhadap terdakwa yang dipidana penjara selama penjara selama 5 (lima) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga)  Bulan  di  Dinas  Sosial  Kota  Lubuklinggau  dan  Membebankan  kepada  Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Walaupun terhadap terdakwa seharusnya tidak perlu dijatuhi pidana penjara melainkan cukup dengan pidana berupa Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
Mengharapkan  agar  majelis  hakim  dalam  memutus  perkara  pidana  anak terhadap  tindak  pidana  eksploitasi  seksual  anak  untuk  lebih  mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak tidak hanya kepentingan bagi anak korban namun terhadap  anak pelaku juga harus lebih diperhatikan. Penulis juga mengharapkan agar Pemerintah membentuk Undang-Undang khusus mengenai tindak pidana prostitusi agar setiap pelaku yang melakukan prostitusi dapat diberikan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
B arda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia , Pustaka Magister, Semarang , 2011.
H.R.  Abdussalam  dan  Adri  Desasfuryanto, Hukum  Perlindungan  Anak ,  Jakarta,  PTIK Press,2014
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Cetakan  ke-2, Bandung, Alumni,1992.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.