Journal of Millennial Community , 1 (2), 2019, 37-44
Page | 37
Pemuda Sebagai Fasilitator Pendamping Desa
Syamsuddin, M.Pd *
Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Email: syamsuddin@unukaltim.ac.id Telp: +6281352696565

## Abstrak
Pendampingan  Desa  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  tindakan  pemberdayaan masyarakat  melalui  asistensi,  pengorganisasian,  pengarahan  dan  fasilitasi  Desa.  Setiap  desa memiliki  keragaman  potensi  berbeda.  Potensi  Desa  mampu  di  aktualisasikan  sesuai  dengan perancanaan  dan  tata  kelola  desa  yang  mapan  demi  keberlanjutan  pembangunan  desa (sustainable  development) .  Keberlanjutan  ditandai  dengan  adanya  Generasi  (pemuda)  yang lahir  dari  realitas  sosial  dan  sistem  pengetahuan  adat  istiadat  yang  memiliki  modal  sosial (social capital) untuk berinteraksi dan berpartisipatif dalam self governing community sebagai fasilitator pendamping desa. Dalam makalah ini, penulis menelaah pemuda sebagai  fasilitator pendamping  desa  agar  seluruh  elemen  terakait  mampu  menerjemahkan  potensi  pemuda sebagai empowerment dan bertujuan sebagai perwujudan pemuda dalam berpartisipasi untuk desa, bangsa dan negara.
Kata  Kunci: pendamping  desa,  potensi,  sustainable  development,  pemuda,  modal  soisal,  self governing community, sustainable community facilitator.

## The Youth as A Village Facilitator

## Abstract
Village Facilitation is an activity to carry out community empowerment actions through assistance,  organization, direction,  and  facilitation  of  the  Village.  Each  village  has  a  different potential diversity. Village Potential can be actualized by village planning and governance that are well established for the sake of sustainable village development (sustainable development). Sustainability is marked by the existence of Generations (youth) born from social reality and customary  knowledge  systems  that  have  the  social  capital  to  interact  and  participate  in  the self-governing  community  as  facilitators  of  village  assistance.  In  this  paper,  the  author examines  youth  as  facilitators  of  village  assistance  so  that  all  related  elements  can  translate youth's potential as empowerment and aim as an embodiment of youth in participating for the village, nation, and state.
Keywords :  village  companion,  potential,  sustainable  development,  youth, social  capital,  self- governing community, sustainable community facilitator.
_________________________________________________________________________________

## PENDAHULUAN
Manusia  memiliki  hal  yang  evident dalam  dirinya,  yakni  fitrah  dengan  ragam potensi  dan  aktualnya.  Seperti  halnya manusia, begitu juga dengan Desa (Undang- Undang  Tentang  Desa,  2014).  Di  Indonesia, desa  berjumlah  ±74.754  di  tahun  2015 (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Tentang Kependudukan,
2015) yang memiliki
keragaman  dan  kompleksitas  potensi  yang akan  aktual  mengikuti  nalar  perubahan dunia.
Potensi  desa  bukan  saja  terletak  pada aspek-aspek material yang melimpah seperti Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  bisa diproduksi  menjadi  industri  manufaktur (hulu) ataupun industri kecil dan menengah

## Journal of Millennial Community, 1 (2), September 2019

## Syamsuddin
Page | 38
(hilir)  yang  mampu  menciptakan  ragam lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.
Keberadaan  potensi  yang  telah  aktual tentu mengalami fase degradasi
(penyusutan).  Sebuah  pembaharuan  SDA membutuhkan  waktu  bertahun-tahun  agar bisa  terbarukan.  Perangkat  desa  yang teralatih, terdidik, terpercaya dalam mengelola  potensi  desa  diharapkan  mampu memanagement  sumber  daya  desa.  Sudah sepatunya  pemerintah  tidak  lagi  berharap pada  SDA  terbaurkan  dan  tak  terbarukan, namun fokus pada kekuatan (empowerment)  Sumber  Daya  Manusia  (BJ Habibi, Presiden ke-3 RI).
Pemanfaatan  potensi  di  aspek  Sumber Daya  Manusia  (SDM).  Maksudnya,  setiap desa  memiliki  regenerasi  potensial  untuk mengembangkan  dan  memajukan  desa, bukan  saja  bergerak  dalam  memobilisasi massa  pada  praksis-prasis  sosial  (sosial change),  regenerasi  tersebut  bisa  menjadi seorang  leader  yang  mapan.  Leader  yang mapan  adalah  mereka  yang  memiliki keterampilan komunikasi yang apik, disiplin yang  baik.  Potensi  yang  ada  pada  SDM, harus  jeli  dilihat  oleh  perangkat  desa  untuk menjaga sustainable (keberlanjutan) kaderisasi  dengan  memperhalus  skills, memberikan  peltihan  dan  mendidiknya (Undang-undang Tentang
Kepemudaan, 2009).
SDM dapat di sematkan pada terminologi pemuda. Pemuda yang lahir dari rahim  desanya,  yang  sejak  kecil  ia  tumbuh dari  realitas  sosial,  kultur  dan  adat  istiadat. Jika  berkaca  pada  beberapa  program  skala nasional  seperti  program  kesehatan  dan pendidikan  sering  tidak  efektif  di  kalangan masyarakat  desa,  karena  kerap  terjadi ketidak  mampuan  beradaptasi  dengan  baik terhadap  masyarakat  desa.  Salah  satu  yang menjadi ciri self governing community adalah adanya hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan,  pengelolaan  sumber  daya alam, hubungan sosial yang pada prinsipnya untuk menjaga kesemibangan dan keberlanjutan  hubungan  antara  manusia, tuhan dan alam (Nurcholis, 2011).
Maka  penting  sekiranya  pemuda  yang lahir  dari  realitas  sosial  desa urun  angan untuk ikut berpatisipatif dalam menjaga dan
mengawal  keberlangusngan  pembangunan dan peneyelenggaraan desa. Karena pemuda tersebut  memahami  psikologis  sosial  desa untuk merajut komunikasi-komunikasi yang missing understanding dalam sistem pengetahuan masayarakat desa.
Namun,  permasalahan  yang  sering mengemuka  pada  pemuda,  sering  dipicu oleh  beberapa  hal; Pertama, ketidak percayaan  tetua  (orang  tua)  atau  dalam  hal ini  perangkat  desa  kepada  pemuda  yang diklaim  minim  pengalaman  (hard  &  soft skill). Kedua, realitas  pemuda  yang  telah menempu  studi,  pergi  merantau  kekota mencari pekerjaan sesuai passionnya. Ketiga, personalitas pemuda  yang  masih  dalam kecendrungan  hedon. Kempat, sangsi  sosial ketika  pemuda  lulus  studi  haya  tinggal  dan kerja  didesa,  yang  menyebabkan  pemuda memilih meninggalkan desa.
Dengan  adanya  undang-undang  no.6 tahun  2014  tentang  desa,  perangkat  desa diharapkan inklusif dan memberi kesempatan  kepada  pemuda  sebagai  Kader Muda Desa (KEMUDI) untuk ikut berpartisipatif  bersama-sama  mendampingi self govering community, sebagai pengontrol dan pendamping untuk mejaga keberlangsungan pembangunan desa.

## PEMBAHASAN

## 1. Pemuda dan Kepemudaan
Pemuda  dan  Kepemudaan  dua  terminologi yang  secara  artifisial  terlihat  sama.  Namun dalam  berbagai  tinjauan keilmuan,  dua  kata tersebut  memiliki  arti  dan  makna  yang dinamis.  Dalam  tinjauan  ilmu  biologi, pemuda  dapat  dartikan  dan  di  identifikasi sebagai satu proses perubahan fisik (material)  dari  fase  kanak-kanak  ke  fase remaja-dewasa.
Berbeda  dengan  perspektif  biologis, pemuda  juga  bisa  ditinjau  dari  aspek demografi.  Dari  jumlah  penduduk  yang  di kategorikan  sesuai  rance  usia.  (lihat  tabel dibawah).

## Journal of Millennial Community, 1 (2), September 2019

## Syamsuddin
Page | 39
Tabel 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2014
Sumber:BPS, Susenas Kor 2014
Tabel 1.2 Presentase Jumlah Pemuda Indonesia, 2010-2014

## Sumber:BPS, Susenas Kor 2010- 2014
Dari  kedua  tabel  diatas  kita  bisa melihat  jumlah  perentase  pemuda  yang berkembang  secara  dinamis  dari  tahun  ke tahun.  Pada  tabel  1.1  menunjukkan  jumlah pemuda  Indonesia  dengan  rance  usia  16-30 tahun  berjumlah  sekitar  61,83  juta  jiwa  atau 24,53%  dari  jumlah  penduduk  Indonesia yakni 252,035,065 juta jiwa (Undang-undang Tentang Kepemudaan, 2009).
Pada tabel 1.2 menunjukkan di tahun 2010  persentase  pemuda  Indonesia  tercatat sebesar  25,18%.  Angka  tersebut  menurun menjadi  24,96  persen  di  tahun  2011.  Pada tahun  2012  dan  2013  persentase  pemuda mengalami  penurunan  menjadi  sebesar 24,79  %  dan  pada  tahun  2014  menjadi sebesar 24,53%.
Bila  kita  membandingakan  tingkat presentase  jumlah  pemuda  Indonesia  pada tahun 1961 sampai dengan 1971 dengan rance usia  muda  di  patok  dari  umur  10-24  tahun. Tahun  1961  berjumlah  sekitar  23678,6  atau 24,6%  dan  tahun  1971  berjumlah  33580,6 atau  28,4%.  Artinya,  selama  dasarwasa
peningkatan  jumlah  pemuda  saat  itu meningkat 42%.
Berbeda  dengan  persentase  jumlah pemuda  di  Indonesia  pada  tahun  2010 hingga  tahun  2014  cenderung  mengalami penurunan.  Penurunan  tersebut  bisa  dilihat dari  berbagai  aspek,  salah  satunya  ketika berhasilnya  program  Keluarga  Berencana (KB)  seperti  yang  di  utarakan  oleh (Abdullah,  1974).  Penurunan  presentase jumlah penduduk di tahun 2010 hingga 2014, pernah  terjadi  pada  tahun  1971  hingga  2001, selanjut lihat tabel 1.3 berikut;
Tabel. 1.3 Proyeksi Pemuda di Indonesia 1971-2001 Tahun Tanpa Keluarga Berencana (KB) Dengan Keluarga Berencaa 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 35302 42518 50242 56401 63357 72920 86183 35302 42518 50242 56401 60979 64459 68381

## Sumber: Lembaga Demografi FEUI
Dengan jumlah presentase demografi pemuda  di  Indonesia  tahun  2014,  bahwa jumlah  usia  produktif  di  masa  bonus demografi 2025-2040 memberi sinyal kepada negera  Indonesia  (seluruh  elemen  terkait) untuk  menyambut  dan  mempersiapkan selurh  asepek  material  ataupun  nonmaterial agar  dapat  mengaktualkan  potensi Generasi Emas sebagai  sumber  daya  manusia  yang produktif,  aktif  dan  partisipatif  dalam membangun dan menjaga kestabilan negara. Sumber daya manusia itu disebut Pemuda . Fakta  sejarah  dari  peran  pemuda cukup  memberikan  ruang  perubahan  untuk negara  Indonesia,  salah  satu  dari  sekian fakta  sejarah  adalah  berdirinya  organisasi modern  Budi  Utomo  pada  1908  (Budi Utomo,  2005)  kemudian  pada  Kongres Pemuda  I  di  tahun  1926  dan  Kongres Pemuda  II  di  tahun  1928  (R.Z.  Leirissa  dkk, 1989) yang di tengarai oleh Sumpah Pemuda.

## Journal of Millennial Community, 1 (2), September 2019

## Syamsuddin
Page | 40
Pemuda  merupakan  unsur  yang menarik  dan  esensial  dalam  suatu  gerakan perubahan,  karena  di  dalam  jiwa  pemuda terdapat  kerelaan  berkorban  demi  cita-cita. Jika  pemuda  adalah  aspek  lahiriah  maka kepemudaan  adalah  batiniah  (jiwa)  yang memiliki  cita  rasa  perubahan  dan  secara potensial dimiliki oleh keseluruhan manusia (pemuda).
Dengan  begitu  sekiranya  penting pemuda sebagai harapan masa depan bangsa Indoneisa harus dibina agar potensi roh/jiwa kepemudaanya  sebagai  pembeharu  (social change)  dapat  teraktual  untuk  membangun negara,  bangsa,  daerah  dan  desa  tempat  ia tumbuh besar.
2. Pemuda, Komunikasi dan Self

## Governing Community
Pemuda yang lahir dari rahim realitas sosial (desa), budaya, adat istiadat dan sitem pengetahuan    memiliki  probabilitas  untuk menjadi  kader/regenerasi  desa.  Dalam  hal ini  kader  desa  merupakan  seorang agent yang  memiliki  kapasitas  dan  kualitas  diri yang  mempuni  diberbagai  aspek,  seperti komunikasi,  life  skill’s  dan  leadership sebagai modal sosial.
Modalitas  sosial  tersebut  merupakan nilai dimiliki individu yang di dapatkan dari hasil proses atau peremajaan . Setiap individu memiliki  bakatnya  masing-masing,  hanya saja  bakat  tersebut  bisa  menjadi  endapan  di dalam diri bila tidak di asah melalui training dan  pendidikan  formal-nonfomal.  Bakat sebagai  modalitas  memiliki  nilai  guna  yang efektif  dalam  berkehidupan  sosial.  Dengan bakat  gaya  komunikasi  yang  kontekstual, pemuda diharapkan mampu bercakap sesuai dengan  norma  dan  etika  yang  berlaku  pada komunitas. Kemudian, dengan skill (kemampuan)  tata  kelola  administratif  dan ketajaman  analisis  dapat  berguna  untuk kemajuan  lembaga  (perangkat  desa)  dan masyarakat desa.
Masyarakat  desa  atau self  governing community ,  pada  umumnya  mempunyai pemerintahan  sendiri  yang  dikelola  secara otonom  tanpa  ikatan  hirarkis  struktural dengan  struktural  yang  lebih  tinggi,  dan memiliki  ciri  adanya  hukum  adat  yang
mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan  sumber  daya,  hubungan  sosial, dan seterusnya (Nurcholis, 2011). Sedangkan, Undang-undang RI No.6 tahun 2014 tantang Desa  dalam  BAB  I  Pasal  1,  desa  adalah  desa dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Self governing community yang pada mulanya  tidak  mengenal  sitem  hirarki  yang lebih  tinggi  di  atasnya,  kini    secara  inheran dan  integral  dengan  sistem  pemerintahan dengan catatan menghormati hak tradisonal yang  berlaku.  Walaupun  dengan  adanya transformasi tersebut diharapakan tidak ada missing dalam  mengkomunikasikan  dan menjalankan pembangunan desa.
Acap  kali  di  temukan  sebuah kekeliruan  oleh  seorang  pendamping  desa atau pekerja sosial di tahap komunikasi baik persuasif  maupun  ditahap sosialisasi .  Para ahli  pendamping  desa  tidak  diragukan  lagi bahawa mereka memiliki kualitas pengetahuan.  Namun  pengetahuan  tersebut terkadang mendevaluasi pengetahuan masyarakat  lokal,  karna  merasa  memiliki pengatahuan  lebih  dari  pada  masyarakat sehingga  ia  bertindak  tanpa  melibatkan masayarakat  setempat,  yang  pada  akhirnya miss komunikasi antara  masyarakat  dan pendamping desa.
Menurut  (Ife.J  dan  Frank  T,  2015) menghargai pengetahuan lokal adalah sebuah  komponen  esensial  dari  setiap  kerja pengembangan masyarakat. Masyarakat lokallah yang memiliki pengetahuan, kearifan dan keahlian ini, dan peran pekerja masyarakat  adalah  untuk  mendengar  dan belajar  dari  masyarakat,  bukan  mengajari masyarakat tentang problem dan kebutuhan mereka (Holand,J. & Black burn, 1998).
Dalam pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas tentang pengembang  masyarakat,  secara  ekstensif

## Journal of Millennial Community, 1 (2), September 2019

## Syamsuddin
Page | 41
pengertian  tersebut  dalam  makalah  ini untuk menerangkan posisi seorang pendamping  desa.  Pedamping  desa  sebagai komunikator  atau  perpanjangan  tangan dalam  memberingan  pengetahuan  kepada masyarakat  dituntut  dalam  pelaksanaanya tidak ada terjadinya noise (hambatan) dalam proses komunikasi.
Berbagai  macam  media  komunikasi yang  bisa  di  gunakan  dan  di  lakukan  oleh pendamping  desa  dalam  menyampaikan maksud pesannya kepada masyarakat. Media yang digunakan seyogyanya mampu diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat setempat,  salah  satu  dari  media  tersebut adalah media seni. Media seni yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat  dan  berakar  pada  kebudayaan lokal, antara lain bahasa, adat istiadat, nilai- nilai  yang  tercermin  dan  sebagainya (Kartodrjdo, 1984).
Penelitian  tentang  jenis  pertunjukan rakyat tradisional yang tepat untuk keperluan menyampaikan pesan-pesan pembangunan  pernah  dilakukan  dalam penelitian  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dan  Jawa  Timur  pada  tahun  1967/1977  dan daerah  Sumatrat  Bara  dan  Riau  pada  tahun 197/1978.  Dari  sekian  hasil  penelitian pertunjukan  rakyat  terebut  di  antaranya; pertunjukan  wayang,  ludruk,  Dul  Muluk, Senjang, sandiwar sunda, dan lain-lain.
Dengan  Demikian  dalam  proses komunikasi terhadap self govening community  diharapkan  sosok  pemuda (kader  desa)  mendapatkan  tempat  untuk dapat mengkomunikasikan serta menjalakan pembangunan  desa  dengan  menghormati hak-hak  tradisional  yang  menjadi  tatanan dan tuntunan masyarkat desa (self governing community).

## 3. Partisipasi Pemuda sebagai Fasilitator Pendamping Desa
Theodorson (Mardikanto, 1994), partisipasi  merupakan  keikutsertaan  atau keterlibatan  seseorang  (individu  atau  warga
masyarakat)  dalam  suatu  kegiatan  tertentu. Partisipasi adalah keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan eksternal (Sastropoetro, 1986).  Secara  holistik  defenisi partisipasi  adalah  keikutsertaan  atau  terut andilnya  individu  atau  warga  masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam proses perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pemantauan kebijakan  yang  langsung  mempengaruhi kehidupan mereka.
Individu  yang  turut  andil  dan memegang tanggung jawab tersebut dapat di sematkan pada pemuda sebagai sumber daya manusia  yang  jiwa  kepemudaannya  aktif, potensial,  tanggung  jawab,  hak,  karakter, kapasitas,  aktualisasi  diri,  dan  cita-cita pemuda (Undang-undang Tentang Kepemudaan,  2009).  Itu  sebabnya  pemuda mendapat  gelar  identitas  sebagi  pembaharu (agent of change). Maka sepatutnya pemuda dapat berekspresi dan meningkatkan kapasitas,  tentu  bukan  hanya  tanggung jawab  pemuda,  tetapi  tanggung  jawab seluruh elemen terkait (keluarga, stakeholders,  lingkungan  belajar)  yang integratif  dan  interkoneksi  sesuai  amanah konstitusi  (pasal  9).  Keseriusan  negara dalam merawat kepemudaan sebagai tonggak  regenerasi  bangsa,  diterjemahkan dari  landasan  filosofis  Pancasila  dan  UUD 45,  kemudian  termaktub  dalam  berbagai peraturan dan perundan-undang.
Bentuk  partisipasi  pemuda  dapat  di tempuh  dengan  bebagai  cara,  dalam makalah ini memfokuskan partisipasi pemuda sebagai fasilitator pendamping desa. Fasilitator  adalah  seseorang  yang  terlibat dalam kegiatan fasilitasi. Mereka membantu sekelompok orang memahami tujuan umum mereka  dan  membantu  mereka  untuk merencanakan  bagaimana  untuk  mencapai tujuan,  dalam  melakukannya  (Bens,  2012). Untuk    tujuan  dan  peran  sebagai  fasilitator pendaping  desa  dapat  dilihat  Tabel  2.1  di bawah ini.

## Journal of Millennial Community, 1 (2), September 2019
Page | 42
Tabel 2.1
Peraturan Pemerintah Desa No. 3 Th 2015

## Tentang Pendampingan Desa
Peraturan Pemerintah Desa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
Bab 1, Pasal 1 (14) Pendampingan  Desa adalah  kegiatan  untuk  melakukan  tindakan  pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pasal 2 Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
b. Meningkatkan  prakarsa,  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan
d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.
Pasal 3 Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:
a. Pendampingan  masyarakat  Desa  dilaksanakan  secara  berjenjang  untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
b. Pendampingan  masyarakat  Desa  sesuai  dengan  kebutuhan  yang didasarkan  pada  kondisi geografis wilayah, nilai APB  Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,  dan  Pemerintah  Desa  melakukan  upaya  pemberdayaan masyarakat  Desa  melalui  pendampingan  masyarakat  Desa  yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen. Pasal 4 Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:
a. tenaga pendamping profesional;
b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
c. pihak ketiga.
Pasal 9 Kader  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 huruf (b) berkedudukan di Desa.
Bab 2,
Pasal 12 Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:
a. mendampingi  Desa  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. mendampingi  Desa  dalam  melaksanakan  pengelolaan  pelayanan  sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
c. melakukan  peningkatan  kapasitas  bagi  Pemerintahan  Desa,  lembaga kemasyarakatan  Desa  dalam  hal  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat Desa;
d. melakukan  pengorganisasian  di  dalam  kelompok-kelompok  masyarakat Desa;
e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan  Masyarakat Desa  dan  mendorong  terciptanya  kader-kader  pembangunan  Desa  yang baru;
f. mendampingi  Desa  dalam  pembangunan  kawasan  perdesaan  secara

## Journal of Millennial Community, 1 (2), September 2019
Page | 43
partisipatif; dan
g. melakukan  koordinasi  pendampingan  di  tingkat  kecamatan  dan memfasilitasi  laporan  pelaksanaan  pendampingan  oleh  Camat  kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 18
(1)  Kader  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  bertugas  untuk  menumbuhkan  dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa,  partisipasi, dan swadaya  gotong royong.
(2)  Dalam  hal  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kader  Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi:
a. kelompok tani;
b. kelompok nelayan;
c. kelompok pengrajin;
d. kelompok perempuan;
e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
f. kelompok masyarakat miskin; dan
g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

## SIMPULAN
Makalah  ini  telah  mengkaji  dan memaparkan  terkait  masalah  yang  sering mengemuka pada pemuda (telah disebutkan dalam
pendahuluan) melahirkan  beberapa  butir  kesimpulan, diataranya;  (1)  seluruh  elemen  terkait  baik persenoal,  keluarga,  stakeholders  dan lingkuangan  belajar  mesti  jeli  melihat potensi  pemuda;  (2)  memberikan  ruang dengan  menfasilitasi  potensi  tersebut  agar dapat  aktual  dan  bermanfaat  bagi  desa, bangsa  dan  Negara;  (3)  mengajarkan  Nila- nilai  Pancasila  dan  UUD  1945,  bahwa aktivitas pemuda sebagai fasilitator pendamping desa adalah
wujud pengabdian bela negara.
Demikian  kesimpulan  dari  kajian makalah  ini  yang  memabahas  partisipasi pemuda  sebagai  fasilitator  desa.  Kurang dan  lebihnya  penulis  memohon  saran  dan kritik  yang  membangun  agar  proses diskursus  mengenai  studi  kepemudaan dapat berlanjut sebagai modal pengembangan khasanah ke ilmuan.
Pemuda  sebagai  fasilitator  pendamping desa  adalah  Kader  /regenerasi  yang  di memiliki  desa  untuk  kemajuan  dan keberlangsungan  kehidupan  desa;  (4) Memper  halus  Bakat  (skills)  dengan pelatihan  dan  pendidikan;  (5)  Menjaga dan  mengembangkan  serta  memahami sistem pengetahuan lokal, adat isitiadat yang  berlaku  di  sautu  desa;  dan  (6) Mengkomunikasikan kepentingan Nasional  dengan  mempertimbangkan hak masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, T. (1974). Pemuda dan Perubahan Sosial . Jakarta: LP3ES.
Bens, V. (2012). Facilitating  with ease! Core skills  for  facilitators,  team  leaders  and members,  managers,  consultants,  and trainers .  San  Francisco,  California: Wiley.
Budi  Utomo,  M.  C.  R.  (2005). Sejarah
Indonesia Modern . Yogyakarta: Gadjah

## Journal of Millennial Community, 1 (2), September 2019

## Syamsuddin
Page | 44
Mada University Press.
Holand,J.  &  Black  burn,  J.  (1998). Whose Voice?  Participatory  research  and Policy  change .  London:  Intermediate Technology Publication.
Ife.J  dan  Frank  T.  (2015). Altenatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era Globalisasi  Community  Development . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kartodrjdo,  S.  (1984). Komunikasi  dan Kaderisasi dalam Pembangunan Pedesaan . Yogyakarta: P3PK UGM.
Mardikanto,  T.  (1994). Bunga  Rampai Pembangunan  Pertanian .  Surakarta:
Sebelas Maret University Press.
Nurcholis,  H.  (2011). Pertumbuhan  & Penyelenggaran  Pemerintahan  Desa . Jakarta: Erlangga.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Tentang Kependudukan . , Pub. L. No. Nomor 39 (2015).
R.Z. Leirissa dkk. (1989). Sejarah Pemikiran
Tentang  Sumpah  Pemuda .  Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sastropoetro, S. (1986). Partisipasi, Komunikasi,  Persuasi  dan  Disiplin dalam Pembangunan Nasional .
Bandung: Penerbit Alumni.
Undang-Undang  Tentang  Desa .  ,  Pub.  L. No. Nomor 6 (2014).
Undang-undang  Tentang  Kepemudaan .  , Pub. L. No. Nomor 40 (2009).

## PROFIL SINGKAT
Saya  Syamsuddin  lahir  di  kab.  Berau Provensi  Kalimantan  Timur;  pendidikan sarjana S1 Pendiilan Luar Sekolah Universitas Mulawarman hingga menempuh  pendidikan  magister  di  bidang Pendidikan Non Formal kosentrasi
Hubungan  Masyarakat  di  Pasca  Sarjana UNY  lulus  di  tahun  2015  dan  sekarang bekerja  sebagai  dosen  tetap  di  universitas nahdlatul ulama kalimantan timur.