Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________

## Public Participation In Rural Development Playning
Cut Asmaul Husna 1
(Departement Public Administrasion, Teuku Umar University)
Acutbusu2@yahoo.com
Nellis Mardhiah 2
(Departement Public Administrasion, Teuku Umar University) nellismardhiah@utu.ac.id

## Abstract
The  participation  of  community  in  the  village  consultative  meetings  deliberation  the construction  of  village  that  it  is  extremely  important  to  obtain  agreement  to  distribute the need priority of and activities village which is going to be a material of wool or the preparation of planning documents the construction village. Method of was used in the study  of  the  qualitative  analysis  to  explain  data  offered  for  its  shares  against  an informant who was chosen and foreordained destined in accordance with the technique of purposive the sampling method source of information this research data likely arrival at opportunity to discuss these matters have been analyzed using a groove the reduction data, presentation data and conclusion data.The result of this research it was discovered that the the participation of the community its shares were already built by the to be well implemented, but have not been goes on the road with a maximum. Indicators of the quality of  contribution  of  the  community  should  already  good  because  in  their  business  over consultation  the  community  has  already  been  give  turn  of  thought  and  is  a  proposal  of development planning village and the craving and passionate to give the community ideas related to with development planning village.
Keywords: Community, Partisipation, Development
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  suatu  proses  multidimensi  yang  meliputi  proses reorganisasi  dan  pembaharuan  seluruh  sistem  serta  aktivitas  dalam  hal  ekonomi  dan sosial  dengan  tujuan  mensejahterakan  kehidupan  masyarakat.  Indonesia  merupakan negara  yang  luas  wilayahnya  dimana  sebagian  besar  wilayah  Indonesia  adalah pedesaan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pembangunan  desa  memiliki  peran  penting dalam  terwujudnya  pembangunan  Nasional  secara  lebih  merata  (Riyadi  & Bratakusumah. 2010, h. 10).
Pembangunan  desa  memiliki  arti  penting,  karena  pembangunan  desa  ditujukan agar penduduk bukan hanya mampu memenuhi kebutuhanya sendiri tetapi juga mampu menggali  segala  potensi  sumber  daya  yang  ada  di  desa.  Oleh  karena  itu,  dalam pembangunan  desa,  partisipasi  atau  keterlibatan  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam usaha  terselenggaranya pembangunan, partisipasi masyarakat  didasarkan atas  kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri (Widjaja, 2010, h. 17).
Agar  upaya  pembangunan  desa  memenuhi  apa  yang  diinginkan  maka  menurut Widjaja  (2010,  h.  18)  diperlukan  suatu  perencanaan,  penerapan  perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan  untuk  masyarakat  daerah  itu  sendiri.  Selain  itu  untuk  mengembangkan  dan melembagakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diciptakan perubahan sautu  persepsi  pemerintah  dalam  pembangunan  serta  untuk  membangkitkan  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  diperlukan  sikap  toleransi  dari  aparat  pemerintah terhadap  kritik  yang  diberikan  oleh  masyarakat  karena  kritik  merupakan  salah  satu bentuk dari pertisipasi masyarakat.
Berkaitan  dengan partisipasi  masyarakat,  maka  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  2014  tentang  Desa  mengamanatkan  berbagai  macam  peran  masyarakat  desa dalam  penyelenggaraan  desa,  baik  dalam  bidang  pemerintahan,  pembangunan,  dan bidang  lainnya.  Dalam  pembentukan  desa  misalnya,  prakarsa  masyarakat  adalah  salah satu  hal  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  pembentukan  desa.  Masyarakat  desa  pun diberikan  hak  untuk  mendapatkan  informasi  sekaligus  mengawasi  jalannya pemerintahan desa dan aspek-aspek lain di dalamnya.
Qanun  Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 tahun 2015 tentang  Pemerintah Gampong menyebutkan  bahwa  Gampong  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  merupakan organisasi  pemerintahan  terendah  langsung  berada  di  bawah  mukim  dan  dipimpin  oleh keuchik  yang  menempati  wilayah  tertentu,  yang  dipimpin  keuchik  yang  berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.  Kemudian berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Gampong, di atur dalam Peraturan Bupati Aceh  Barat  Nomor  95  tahun  2017  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  di  Tingkat  Gampong,  yang  menyebutkan  bahwa  pentingnya partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  musyawarah  pembangunan  Gampong  dalam
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
menyepakati  prioritas  kebutuhan  dan  kegiatan  Gampong  yang  akan  menjadi  bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Gampong.
Keuchik  Gampong  di  Aceh  Barat  menyebutkan  bahwa  rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  karena  kesibukan  masyarakat  dalam bekerja yang mayoritas pekerjaan masyarakat sebagaian besar adalah nelayan dan petani menjadi  alasan  utama  masyarakat  untuk  tidak  hadir  dalam    musyawarah  renvana pembangunan.
Dari  wawancara  selanjutnya  yang  penulis  lakukan  terhadap  Keuchik  Gampong berkaitan  dengan  masih  rendahnya  partisipasi  kehadiran  masyarakat  dalam  musyawarah perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (a) keterbatasan pengetahuan  masyarakat  terhadap  pemahaman  pentingnya  perencanaan  pembangunan, dan  (b)  adanya  sikap  pesimis  masyarakat  terhadap  proses  perencanaan  pembangunan karena usulan-usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses yang lebih tinggi.

## 2. Tinjauan Pustaka
Mubyarto  mendefenisikan  partisipasi  sebagai  dana  dan  daya  yang  dapat disediakan  atau  dapat  dihemat  sebagai  sumbangan,  sedangkan  Tjokroamidjojo  dalam Ndraha (2008, h.149) mendefenisikan partisipasi sebagai kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah atau keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan  kebijaksanaan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  keterlibatan masyarakat  dalam  memikul  beban  dan  dalam  memetik  hasil  atau  manfaat pembangunan.  Dalam  hubungan  ini,  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  diartikan sebagai  usaha  untuk  menggali,  menggerakkan  dan  mengerahkan  dana  dan  daya  dari masyarakat dalam rangka mensukseskan program-program pemerintah.
Soetrisno  (2005,  h.207)  mendefenisikan  partisipasi  sebagai  kemauan  rakyat untuk  mendukung  secara  mutlak  program-program  pemerintah  yang  ditentukan  dan tujuannya  oleh  pemerintah.  Soetrisno  (2005,  h.208)    juga  menambahkan  bahwa partisipasi  adalah  kerja  sama  antara  rakyat  dan  pemerintah  dalam  merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.
Menurut  Hoofsteede  dalam  Khairuddin  (2003,  h.  124)  mengatakan  bahwa partisipasi  berarti  ambil  bagian  dalam  satu  tahap  atau  lebih  dari  suatu  proses pembangunan. Dalam pengertian ini paling tidak dapat dijumpai adanya tiga hal pokok, yaitu  partisipasi  merupakan  keterlibatan  mental  emosional;  partisipasi  menghendaki adanya  konstribusi  terhadap  kepentingan  atau  tujuan  kelompok;  dan  partisipasi merupakan tanggungjawab terhadap kelompok.
Dari  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  partisipasi adalah  peran  serta  warga  desa  baik  dalam  merencanakan,  melaksanakan, mempertanggungjawabkan maupun dalam menerima hasil-hasil pembangunan.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________

## Partispasi Masyarakat
Partisipasi  publik  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan oleh pihak pemerintah yang bersifat individual atau kolektif, terorganisis secara efektif dan  efisien  (Samuel,  1977).  Menurut  Adisasmita  (2013,  h.38)  partisipasi  masyarakat dapat  didefenisikan  sebagai  keterlibatan  dan  pelibatan  anggota  masyarakat  dalam pembangunan,  meliputi  kegiatan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  (implementasi) program  pembangunan.  Adisasmita  juga  mengatakan  peningkatan  partisipasi masyarakat  merupakan  salah  satu  bentuk  pemberdayaan  masyarakat  ( social empowerment ) secara aktif yang berorentasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan.
Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan (Conyers, 2007, h.154):
1. Partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  alat  guna  memperoleh  informasi mengenai  kondisi,  kebutuhan  dan  sikap  masyarakat  setempat,  yang  tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat  akan  lebih  mempercayai  proyek  atau  program  pembangunan  jika merasa dilibatkan dalam proses persiapkan dan perencanaannya, karena mereka akan  lebih  mengetahui  seluk-beluk  proyek  tersebut  dan  akan  mempunyai  rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Timbul  anggapan  bahwa  merupakan  suatu  hak  demokrasi  bila  masyarakat dilibatkan  dalam  pembangunan  masyarakat  mereka  sendiri.  Dapat  dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.
Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek  yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan. Menurut Ndraha (2008, h.103-104) ada beberapa bentuk partisipasi, sebagai berikut:
1. Partisipasi  melalui  kontak  dengan  pihak  lain  sebagai  salah  satu  titik  awal perubahan sosial.
2. Partisipasi  dalam  memperhatikan/menyerap  dan  memberi  tanggapan  terhadap informasi,  baik  dalam  arti  menerima  (mentaati,  memenuhi,  melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
4. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan. Perasaan  terlibat  dalam  perencanaan  perlu  ditumbuhkan  sedini  mungkin  di dalam masyarakat.
5. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
6. Partisipasi  dalam  menerima,  memelihara  dan  mengembangkan  hasil pembangunan.
7. Partisipasi  dalam  menilai  pembangunan,  yaitu  keterlibatan  masyarakat  dalam menilai  sejauhmana  pelaksanaan  pembangunan  sesuai  dengan  rencana  dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________

## Perencanaan Pembangunan
Sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  berdasarkan  undang-undang  Nomor 25  Tahun  2004  memberikan  otonomi  penuh  kepada  daerah  untuk  merumuskan  lebih lanjut  kebijakan  perencanaan  daerah.  Tjokroamidjojo  (2008,  h.12)  mendefenisikan perencanaan  pembangunan  sebagai  suatu  pengarahan  penggunaan  sumber-sumber pembangunan termasuk sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.
Perencanaan  pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  perumusan alternatif-alternatif  atau  keputusan-keputusan  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yang akan  digunakan  sebagai  bahan  untuk  melaksanakan  suatu  rangkaian  kegiatan/aktivitas kemasyarakatan,  baik  yang  bersifat  fisik  (material)  maupun  nonfisik  (mental  dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi, 2005, h.7).
Perencanaan  pembangunan  juga  merupakan  upaya  yang  bertujuan  untuk memperbaiki  sumber  daya  publik  yang  tersedia  untuk  memperbaiki  kapasitas  sektor swasta  dan  publik  dalam  mencifakan  nilai  sumber  daya  swasta  dan  publik  yang bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat menyeluruh (Kuncoro, 2010 h. 46).
Ciri-ciri  dan  tujuan  perencanaan  pembangunan  (Tjokroamidjojo,  2008,  h.  49) yaitu:
1. Mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap
2. Meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Mengadakan perubahan struktur ekonomi.
4. Perluasan kesempatan kerja.
5. Pemerataan pembangunan ( distributive justice ).
6. Pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat.
7. Kemandirian pembangunan.
8. Stabilitas ekonomi.

## Musyawarah Rencana Pembangunan
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004  dikatakan  bahwa  sistem  perencanaan nasional  adalah  forum  antar  pelaku  dalam  rangka  menyusun  rencana  pembangunan nasional  dan  rencana  pembangunan  daerah.  Musrenbang  dilaksanakan  dimulai  dari tingkat  desa/kelurahan,  dan  diakhiri  pada  musrenbang  tingkat  Provinsi.  Seperti  yang dikemukakan  oleh  Indra  Bastian  (2009,  h.34)  Musrenbang  yang  harus  dilalui  dalam perencanaan  dan  penganggaran  daerah  adalah  Musrenbang  tingkat  desa/kelurahan, Musrenbang  tingkat  kecamatan,  Musrenbang  forum  SKPD,  Muserenbang  tingkat kabupaten/kota, dan Musrenbang tingkat provinsi.
Adapun  Musrenbang  Desa  menurut  Indra  Bastian  (2009,  h.35)    adalah  forum rembug  warga  yang  dilakukan  untuk  membicarakan  masalah  dan  potensi  desa  agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
menurut  skala  prioritas  dan  dilaksanakan  dalam  mengatasi  masalah  atau memaksimalkan  potensi  yang  dimiliki  sebagai  dasar  program  kerja  pemerintah  desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa.
Musrenbang  desa  dilaksanakan  dengan  maksud  dilaksanakannya  model perencanaan partisipatip di tingkat desa yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga  kemasyarakatan,  swasta  dan  pemerintah  desa/  lembaga  pemerintah  lainnya yang  ada  di  desa.  Sedangkan   tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  dilaksanakannya musrenbang desa adalah:
1. Menyepakati  prioritas  kebutuhan  dan  masalah  yang  sangat  mendesak  untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pada tahun perencanaan/ tahun yang akan datang.
2. Menyepakati  tim  delegasi  desa  yang  akan  memaparkan  masalah  yang  menjadi kewenangan  daerah  yang  berada  di  wilayah  desa  pada  forum  musrenbang kecamatan
Dalam menentukan kesepakatan prioritas kebutuhan dihasilkan tiga kesepakatan yang akan menjadi prioritas  yaitu :
1. Menyepakati  prioritas  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  desa  yang  akan dibiayai  dari  dana  swadaya  masyarakat  dan  atau  dari  pendapatan  asli  desa (PAD).  Kegiatan  yang  mendesak  untuk  dilaksanakan  dan  sangat  dibutuhkan oleh masyarakat banyak, namun kegiatan ini tidak dapat dibiayai dari dana ADD maupun Dana Desa, harus dimasukan sebagai prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan  sendiri  oleh  desa  melalui  swadaya  masyarakat.  Contoh  kegiatan pembangunan  mesjid/mushalla,  penataan  tempat  pemakaman,  pembangunan gapura desa dan lain-lain.
2. Menyepakati  prioritas  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  desa  yang  akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) , Dana Desa (DD).
3. Menyepakati  prioritas  masalah  daerah  yang  ada  di  desa  yang  menjadi kewenangan  pemerintah  daerah  maupun  pusat   dan  akan   pada  musrenbang kecamatan  untuk  diusulkan  menjadi  kegiatan  yang  dibiayai  APBD  pemerintah daerah  kabupaten/kota  maupun provinsi. Contoh pembangunan jalan  desa yang berstatus  jalan  kabupaten  atau  provinsi,  pembangunan  saluran  irigasi  tersier maupun sekunder yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

## Pembangunan Desa
Pencapaian  keberhasilan  yang  maksimal,  maka  suatu  kegiatan  sangat dipengaruhi  oleh  ketetapan  pengorganisasian,  sistem  kerja  yang  dijalankan  dan  unsur- unsur  pendukungnya,  yaitu  mutu  personilnya  serta  sarana  yang  diperlukan.  Dalam keadaan  demikian,  maka  akan  dapat  dicapai  suatu  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  yang  berdayaguna  dan  berhasilguna.  Seiring  dengan  hal  tersebut,  maka dalam  penyelenggaraan  pembangunan  desa  diperlukan  pula  pengorganisasian  yang
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
dapat  menggerakkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa,  serta melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang semakin rasional, tidak didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  menjelaskan  bahwa perencanan  partisipasi  masyarakat  merupakan  sasaran  utama  dalam  perencanaan pembangunan  desa  dalam  proses  tahapan  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  desa  dengan  elibatkan  badan  permusyawaratan  desa  dan  unsur  masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
Menurut  Marbun  (2012,  h.113)  bahwa  pembangunan  desa  adalah  seluruh kegiatan  yang  berlangsung  di  pedesaan  dan  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat,  dilaksanakan  secara  terpadu  dengan  mengembangkan  swadaya  gotong- royong  masyarakat.  Pembangunan  desa  diarahkan  untuk memanfaatkan secara  optimal potensi  sumber  daya  alam,  dan  mengembangkan  sumber  daya  manusianya  dengan meningkatkan  kualitas  hidup,  meningkatkan  keterampilan,  meningkatkan  prakarsa, dengan  mendapatkan  bimbingan  dan  bantuan  dari  aparatur  pemerintah,  sesuai  dengan bidang tugasnya masing-masing.
Menurut Adisasmita (2013, h.59) pembangunan perdesaan itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas tetapi dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Pembangunan  sarana  dan prasaran perdesaan  meliputi pengairan, jaringan jalan dan lingkup permukiman.
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. pengelolaan  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  peningkatan  sumber  daya  manusia (SDM).
4. Penciptaan  lapangan  kerja,  kesempatan  berusaha,  peningkatan  pendapatan khususnya terhadap daerah perdesaan yang miskin.
5. Peningkatan  keterkaitan  antar  daerah  perdesaan  dan  antara  daerah  perdesaan dengan daerah perkotaan.
Dengan  demikian,  partisipasi  masyarakat  secara  langsung  dalam  tiap  tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal, sebab dalam  proses  pembangunan  partisipasi  masyarakat  berfungsi  sebagai  masukan  dan keluaran,  yang  mana  proses  partisipasi  dapat  diklasifikasikan  menjadi  6  tahap  yaitu mulai  dari  penerimaan  informasi,  pemberian  tanggapan  terhadap  informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil.
Pembangunan  sebagai  input  atau  masukan  pembangunan  disini  diharapkan dengan  adanya  partisipasi  masyarakat  bisa  menumbuhkan  kemampuan  masyarakat untuk  berkembang  secara  mandiri  sedangkan  sebagai  output  atau  keluaran  partisipasi merupakan  proses  keluaran  stimulasi  atau  motivasi  melalui  berbagai  upaya.  Untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  maka  dapat  digunakan kerangka konsep sebagai berikut :
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
1. Partisipasi  perlu  dikembangkan  dengan  pola  prosedural  yaitu  masyarakat  atau kelompok  sasaran  diharapkan  berperan  serta  aktif  pada  berbagai  tahap  dalam proses aktifitas pembangunan ekonomi.
2. Upaya  meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan  golongan  miskin untuk  berpartisipasi.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  mereka  berpartisipasi  dan  bias menolong perekonomian diri sendiri.
3. Program-program  pembangunan  sosial  ekonomi  yang  hendak  dikembangkan perlu diperhatikan.
4. Keterlibatan  agen  pembaharu  dari  luar  komunitas  hanya  sejauh  memberikan dorongan  dan  membantu  memudahkan  atau  partisipasi  warga  masyarakat  dan bukan berperan sebagai pelaku utama.
5. Partisipasi  perlu  dilaksanakan  melalui  lembaga-lembaga  yang  sudah  dikenal atau kelompok yang dibentuk dari prakarsa warga masyarakat.

## 3. Metode Penelitian
pendekatan  kualitatif  dengan  metode penelitian  deskriptif.  Peneliti  menggunakan pendekatan  kualitatif  dikarenakan  peneliti  dalam  melakukan  usulan  penelitian  secara langsung  di  lapangan.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor  (1975)  dalam  Moleong  (2009,  h.4) mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati.  Selanjutnya  menurut  Denzim  dan  Lincoln  (1987)  dalam  Moleong  (2009,  h.5), penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah.  Teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  penelitian  ini  adalah wawancara. Pendapat Bungin (2008, h.108) yang menyatakan bahwa karakter utama dari wawancara  ini  adalah  dilakukan  secara  bertahap  dan  pewawancara  tidak  harus  terlibat dalam  kehidupan  sosial  informan.  Kehadiran  wawancara  sebagai  peneliti  yang  sedang mempelajari  objek  penelitian  yang  dapat  dilakukan  secara  tersembunyi  dan  terbuka. Penggunaan pedoman wawancara dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data dari informan sebagai sumber data primer dengan cara mengajukan daftar materi wawancara serta dokumentasi, Dokumentasi adalah pencatatan berbagai arsip dan dokumentasi yang ada  hubungannya  dengan  penelitian.  Dokumentasi  bertujuan  untuk  mempelajari  dan menelusuri  data  yang  bersumber  pada  informasi  yang  bersumber  dari  dokumen;  buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu hasil studi, transkrip, prasasti dan yang sejenisnya.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Musyawarah  perencanaan  pembangunan  gampong  adalah  forum  musyawarah tahunan  para  pemangku  kepentingan (stakeholder) di  gampong  untuk  menyepakati rencana  kegiatan  untuk  tahun  anggaran  berikutnya.  Musrenbang  pembangunan gampong  untuk  menyusun  rencana  kegiatan  tahunan  dengan  mengacu/memperhatikan
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
pada  rencana pembangunan jangka  menengah  Gampong  (RPJMG)  yang  telah   disusun untuk 5 tahun kedepan.
Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh  lembaga  publik  yaitu  pemerintah  kelurahan  bekerjasama  dengan  warga  dan  para pemangku  kepentingan.  Penyelenggaraan  musrenbang  merupakan  salah  satu  tugas pemerintah  kelurahan  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,pembangunan dan  kemasyarakatan.  Pembangunan  tidak  akan  bergerak  maju  apabila  salah  satu  saja dari  tiga  komponen  tatapemerintahan  (pemerintah,  masyarakat,  swasta)  tidak  berperan atau berfungsi.  Karena  itu,  musrenbang juga  merupakan  forum pendidikan  warga  agar menjadi bagian aktif dari tatapemerintahan dan pembangunan.
Konsep  musyawarah  menunjukkan  bahwa  forum  musrenbang  bersifat partisipatif  dan  dialogis.  Musyawarah  merupakan  istilah  yang  sebenarnya  sudah  jelas berarti  merupakan  forum  untuk  merembukkan  sesuatu  dan  berakhir  pada pengambilan kesepakatan  atau  pengambilan  keputusan  bersama.  Bukan  seminar  atau  sosialisasi informasi.  Proses  musrenbang  jangan  sampai  disusun  sebagai  suatu  acara  seremonial yang  separuh  atau  sebagian besar  dari  waktunya diisi  dengan  sambutan-sambutan  atau pidato-pidato, karena inti dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga.
Berkaitan  dengan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  dalam Peraturan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  95  tahun  2017  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  di  Tingkat  Gampong,  pada  pasal  1  ayat  (16) disebutkan  bahwa  Musyawarah  perencanaan  pembangunan  gampong  yang  selanjutnya disingkat dengan Musrenbang Gampong adalah musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan  di  gampong  guna  menjaring  aspirasi  dari  masyarakat  termasuk  dari  kaum perempuan, anak dan disabilitas.
Peraturan  Bupati  Nomor  95  tahun  2017  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Gampong menyebutkan pada pasal 3 bahwa  “maksud  dari  pelaksanaan  musrenbang  Gampong  adalah  sebagai  pedoman  bagi pemerintah  gampong  dan  masyarakat  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  yang berpartisipatif dan aspiratif” Jadi mengacu pada ketentuan maksud dari partisipasi adalah partisipasi  masyarakat  dalam  suatu  proses  pembangunan  yang  direncakan  dalam musrenbang,  karena  tujuan  dari  pelaksanaan  musrenbang  adalah  membahas  dan menyepakati  isu  dan  permasalahan  strategis  dalam  gampong,  kemudian  menyepakati prioritas  kebutuhan  dan  kegiatan  gampong,  yang  kesemua  itu  harus  melibatkan  unsur masyarakat didalamnya terutama masyarakat miskin, perempuan anak dan disablitias.
Dari  wawancara  yang  penulis  lakukan  adalah  semua  aparatur  Gampong    unsur partisipan  dari  masyarakat  yang  hadir  adalah  ulee  jurong,  tokoh  agama,  petani, perempuan,  PKK,  nelayan,  tenaga  pengajar,  pelaku  usaha  (wiraswasta),  dan  kader posyandu dan kader pemberdayaan dan masyarakat.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Demikian  halnya  dalam  rangka  perwujudan  partisipasi  publik  dalam perencanaan  pembangunan  desa  tidak  dapat  diwujudkan  pembangunan  yang komprehensif adalah sebagai berikut:
a.   Sikap  acuh  dan  acuh  bagi  tidak  tertarik  dan  rendahnya  pemahaman masyarakat dalam masalah pembangunan dan kesejahtaraan masyarakat;
b.   Upaya  dan  kenyakinan  masyarakat  dalam  mepepengaruhi  kebijakan pemerintah  dalam  pelaksanaan  hasil  pembangunan  sesuai  dengan  harapan tidak berhasil;
c.   Tindakan apatis bagi masyarakat dalam mengartikulasikan perencanaan dan pembangunan desa secara keberlanjutan.

## 5. Kesimpulan
Perencanaan  Partisipasi  masyarakat  dalam  rencana  pembangunan  masih  sangat minimal.  Masyarakat  yang  hadir  dalam  musrenbang  telah  berpartisipasi  aktif  yaitu berkontribusi  memberikan  saran  dan  usulan-usulan  tambahan  pembangunan  gampong. Kendala  masih  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  musrenbang  Gampong  Pasi Mesjid  adalah  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya  partisipasi masyarakat  untuk  hadir  dalam  kegiatan  musrenbang  gampong.  Selain  itu  dari  hasil penelitian  ini  juga  disebutkan  bahwasannya  sebagaian  dari  masyarakat  memiliki  sikap yang  pesimis,  dengan  sebab  masyarakat  menganggap  bahwa  pembangunan  gampong merupakan urusan Keuchik beserta apartur gampong.
Perencanaan  pembangunan  pedesaaan  sangat  ketergantungan  dengan  aktivitas masyarakat,  untuk  itu,  keterlibatan  masyarakat  sebagai  proses  perubahan  sosial  dalam pembangunan  ke  arah  yang  lebih  baik  dan  dilaksanakan  oleh  semua  komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Maka  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  yang  selanjutnya  disebut Musrenbangdes  adalah  forum  perencanaan  pembangunan  di  tingkat  desa  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa  dan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

## 6. Daftar Pusataka
Abe, Alexander.  2005. Perencanaan Daerah Pertisipatif. Yogyakarta: Pembaharuan
Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif . PT. RajaGrafindo Jakarta: Persada.
Kuncoro,  Mudrajad.  2010. Otonomi  Dan  Pembangunan  Daerah :  Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga
Laily.  2015.  Khoiruddin.  2010 .  Partisipasi  Masyarakat  Pedesaan .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo
Riyadi  dan    Bratakusumah.  2010. Perencanaan  Pembangunan  Daerah .  Jakarta:  PT Gramedia    Pustaka Utama
Soetrisno, Lukman. 2005. Menuju Masyarakat Partisipatif . Yogyakarta: Kanisius
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi .  Bandung: Alfabeta
Tjokromidjojo, Bintoro. 2008. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung Wrihatnolo,  R.   2006. Manajemen  pembangunan  Indonesia:  Sebuah  Pengantar  dan Panduan. Jakarta: Elex Media Komputindo
Wirawan,  R.  dkk.  2015. Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan  Pembangunan Daerah .  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  ISSN.  2442-6962  Vol.  4,  No.  2 Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.