## Perbandingan  Delik  Pidana  Menurut  Aliran  Monistis,  Dualistis Dan Mazhab Fikih

## Muh Nur Arisakti Atpasila, Siti Aisyah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar arisaktinur@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian  ini adalah untuk:  1) mendeskripsikan dan  menganalisis tentang realitas teori  monistis dan  dualistis,  2)  mengemukakan    hakikat  pidana  Islam  yang  secara  eksplisit  maupun  implisit  relevan dengan nilai-nilai pada teori monistis dan dualistis. Dalam menjawab permasalahan tersebut dan analisis data  yang  bersifat  deskriptif,  penulis  menggunakan  pendekatan  multidisipliner,  yaitu  pendekatan normatif-yuridis  Penelitian  ini  tergolong library  research dengan  jenis  penelitian  deskripsi  kualitatif, dimana data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis isi ( content analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan  menyimpulkannya.  Dasar  dari  pemidanaan  baik  menurut  teori  monistis  dan  dualistis  harus  telah terbukti adanya unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana (monistis) atau unsur objektif dan unsur subjektif (dualistis). Hakikat teori monistis sebagai teori klasik pidana terimplementasi secara eksplisit dalam rumusan delik pidana, namun masih terdapat kekurangan mengenai rumusan delik pidana menurut  teori  monistis  ketika  dihadapkan  pada  KUHAP.  Sehingga  kekurangan-kekurangan  pada  teori monistis di jawab oleh teori dualistis, namun implementasi teori dualistis tidak dapat di lepaskan melalui pemahaman  secara    komprehensif  tentang  teori  monistis.  Dari  hakikat  teori  monistis  dan  dualistis tersebut,  peneliti  hendak  menganalisis  hakikat  dari  kedua  teori  tersebut  yang  relevan  dengan  nilai-nilai yang bersifat dinamis dari sifat dasar yang bersumber dari hukum Islam (Al-Quran maupun hadist) yaitu: a. Sifat idealistiknya; b. Religius; c. Kekinian dan; dan d. Sifat kasuistik.
Kata Kunci : Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis dan Mazhab Fikih

## Abstract
The objectives of this study are to: 1) describe and analyze the reality of monistic and dualistic theories, 2) present  the nature of  Islamic crime  which is explicitly or implicity relevant  to the values of  monistic and  dualistic  theories.  In  answering  these  problems  and  descriptive  dara  analysis,  the  author  uses  a multidisciplinary  approach,  namely  a  normative-juridical  approach.  This  research  library  with  a qualitative descriptive type of research, where data is collected by quoting, adapting, and analyzing the content  (content  analysis)  of  the  literatur  used.  Representative  and  have  relevance  to  the  issues discussed, then review and conclude. The basis of  punishment  according  to  both  monistic and dualistic theories  must  have  been  proven  that  there  are  elemnts  of  criminal  acts  and  elements  of  criminal responsibility  (monistic)  or  elements  of  objective and  subjective  elements  (dualistic).  The  nature  of  the monistic  theory  as  a  the  monistic  theory  as  a  classic  criminal  theory  is  implemented  explicitly  in  the formulation  of  criminal  offences,  but  there  are  still  deficiencies  regarding  the  formulation  of  criminal offences  according  to  monistic  theory  when  faced  with  the  criminal  procedure  code.  So  that  the deficiencies  in  monistic  theory  are  answered  by  dualistic  theory,  but  the  implementation  of  dualistic theory cannot be separated through a comprehensive understanding of monistic theory. From the nature of these monistic and dualistic theories, the researcher wants to analyze the essence of the two theories which are relevant to the dynamic values of the basic nature that come from Islamic law (Al-Quran and hadith), namely: a. His idealistic nature; b. Religious; c. Present and d. Casuistic nature. Keywords: Comparasion of Criminal Offences According to Monistic, Dualistic and Fiqh School

## Pendahuluan
Terdapat  diversitas  antara  hukum  barat  dan  syariat  Islam  dari  segi  sumber  namun tujuannya jika dilihat secara luas tetap sama, ialah untuk memelihara ketentraman masyarakat
itu  sendiri.  Menjaga  agar  hak  seseorang atau  kelompok  tidak  dirugikan  oleh  seseorang  atau kelompok lain serta menjaga kedamaian dan memelihara kelangsungan hidup. 1
Di  dalam  hukum  Islam  bagi  pelanggar  hukuman  pokoknya (uqubah  ashliyah) akan dijatuhi  hukuman ‘had’ atau ‘ta’zir’ (potong  tangan  untuk  jarimah  pencurian,  qishas  untuk jarimah  pembunuhan,  hukuman  dera  seratus  kali  untuk  jarimah  zina 2 sedangkan  dalam hukum  civil  law  (positif)  yang  telah  terkorespondensi  dengan  hukum  adat  (kebiasaan) Indonesia  terdapat  hukuman  pokok  (hukuman  mati,  hukuman  penjara,  hukuman  kurungan, hukuman  denda,  dan  hukuman  tutupan)  dan  hukuman  tambahan  (pencabutan  beberapa  hak tertentu,  perampasan  barang  tertentu,  dan  pengumuman  putusan  hakim).  Namun  ada perbedaan  secara  prinsip  mengenai  sistem  pemidanaan  baik  dalam  delik  pidana  hukum nasional  yang  bersumber  dari  hukum  eropa  ( civil  law) dan  hukum  Islam.  Perbedaan  secara prinsipil  tersebut  terdapat  dalam  banyak  hal.  Contohnya  dalam  sistem  pemidanaan  hakim harus  mempertimbangkan  terdakwa  dari  faktor  usia,  alasan  pembenar  yaitu  keadaan darurat/ noodtoestand (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa/ noodweer (Pasal 49 (1) KUHP), melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat  (1)),  tiada  sifat  melawan  hukum  secara  materil.  Dan  alasan  pemaaf  yaitu  adanya perbuatan melawan hukum tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pertanggung jawaban pidana dan  dibebaskan  dari  unsur  ( element )  kesalahan  karena  terdapat  unsur-unsur  subjektif  pada diri pelaku. 3 misalnya, terdakwa tak waras atau gila (Pasal 44 KUHP).
Teori  monistis,  dualistis  dan  mazhab  fikih  dapat  mempengaruhi  hakim  dalam menjatuhkan  putusan,  misal  ketika  hakim  tersebut  menganut  pandangan  monistis  pada  saat memeriksa kesalahan, perbuatan pidana (actus reus) , dan pertanggung jawaban pidana (mens res) ,  tentu  menjadi  faktor  yang  sangat  menentukan apakah terdakwa  dijatuhi  putusan  bebas (vrijspraak/acquittal) ,  putusan  pelepasan  dari  segala  tuntuan  hukum (onslag  van  alle rechtvervolging) atau  putusan  pemidanaan (veroordeling) .  putusan  bebas  dan  lepas  secara fundamental terkandung alasan pemaaf (strafuiltsluitings-gronden/feit de ‘axcuse) atau alasan pembenar (rechtsvaardigings-grond). 4 Di  Indonesia,  ahli  hukum  pidana  yang  mempelopori pemisahan perbuatan pidana (actus reus) dan pertanggung jawaban pidana (mens rea) adalah A.Z, Abidin, Roeslan Saleh, Barda Nawawi Arief dan Moeljatno.
Doktrin  monistis,  dualistis  maupun  mazhab  fikih  sangat  sentral  dalam  menentukan pelaku  tindak  pidana,  pertanggungjawaban  pidana,  kesalahan  (kesalahan  normatif  dan kesalahan psychology )  hingga  pada  pemidanaan  karena  masing-masing  doktrin  tersebut memiliki  teori  dan  dogmatika  yang  berbeda-beda.  Misalnya  teori  monistis  dalam  delik pidana  atau  rumusan  rindak  pidana  menggabungkan  antara  tindak  pidana  dan pertanggungjawaban  pidana  yang  mana  jika  tidak  terbuktinya  pertanggungjawaban  karena unsur kesalahan tidak terbukti maka terdakwa diputus bebas dan perbuatannya bukan sebagai tindak  pidana  karena  tidak  memenuhi  unsur  pertanggungjawaban  pidana  pembuat  ( actus reus ).
Berbeda  dengan  doktrin  dualistis 5 yang  tidak  memasukan  unsur  pertanggungjawaban pidana  kedalam  rumusan  delik  sehingga  dalam  kasus  yang  sama  jika  tidak  dapat dipertanggungjawabkannya  pembuat  ( actus  reus )  atas  tindakannya  maka  oleh  hakim
1 O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum (Salatiga: Griya Media, 2011), h. 121.
2 Ahmad  Mawardi  Muslih, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam (cet. I;  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2004),  h. 142.
3 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Cet. II; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), h. 105.
4 Abdul Syatar and Achmad Abubakar, Filosofi ’Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Gowa: Alauddin University Press, 2020)., h. 155.
5 Moeljatno, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  dalam  Hukum  Pidana (Cet. I;  Jakarta:  Bina Aksara, 1983), h. 27.
putusannya adalah lepas dari tuntutan hukum dan kategori perbuatan terdakwa yang diputus lepas  (adanya  alasan  pemaaf  atau  pembenar)  tetap  dikatakan  sebagai  perbuatan  melawan hukum karena memenuhi unsur rumusan delik.
Ketiga teori tersebut masih hangat diperdebatkan hingga saat ini karena masing-masing memiliki  kelemahan  (inkonsistensi)  pada  saat  penerapannya,  terlebih  pada  KUHP  yang berlaku  saat  ini  yang  menganut  doktrin  dualistis,  terdapat  kelemahan-kelemahan  dalam menurut  pandangan  para  ahli  (baik  akademisi  maupun  praktisi  yang  menganut  pandangan monistis).  Begitupun  menurut  pandangan  para  ahli  yang  menganut  doktrin  dualistis menganggap bahwasanya doktrin monistis dalam kasus, misalnya korporasi, sulit memidana pelaku karena kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan ( psychology maupun normatif) sebagai  unsur toroekeningvatbaarheid sehingga  tidak  memenuhi  unsur  rumusan  delik  yang mengakibatkan  terdakwa  diputus  bebas , padahal  akibat  perbuatan  korporasi  atau  pengurus telah merugikan negara, masyarakat dan atau lingkungan. 6
Pengaruh  antara  doktrin  monistis  dan  dualistis  terhadap  KUHP  sangat  menentukan penuntut  umum  dalam  mencantumkan  unsur-unsur  (monistis: actus  reus dan mens  rea , dualistis: actus  reus )  dari  rumusan  delik  kedalam  surat  dakwaan  hingga  tahap  pembuktian (monistis: penuntut umum harus membuktikan unsur perbuatan pidana dan kesalahan secara bersamaan, dualistis: penuntut  umum terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan pidana dan jika terbukti maka dilanjutkan pada pembuktian kesalahan baik psikis dan atau normatif tetapi jika tidak terbukti unsur tindak pidana maka tidak perlu penuntut umum membuktikan unsur  kesalahan  karena  kesalahan  tidak  termasuk  dalam  delik  inti  dari  rumusan  tindak pidana)  dan  hakim  dalam  proses  penjatuhan  putusan  yang  telah  terbukti  atau  tidak  terbukti dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan atau tidak melakukan tindak pidana terikat oleh asas legalitas.
RKUHP tahun 2012 menganut teori dualstis 7 sebagaimana termuat dalam bab II, buku I tentang Ketentuan Umum pada konsep tahun 2012, namun menurut Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H.  Bahwa  teori  dualistis  masih  inkonsistensi  baik  dalam  rumusan tindak  (masih  terdapat unsur  kesalahan  atau  kealpaan  dalam  rumusan  delik)  pidana  maupun  pada  penerapannya. Sedangkan  teori  monistis  menurut  pandangan  Mahrus  Ali  dalam  perkara-perkara  tertentu seperti  tindak  pidana  narkotika,  teori  monistis  memiliki  banyak  kelemahan  sehingga  sangat merugikan  terdakwa.  Penelitian  ini  penting  guna  mencari  kelebihan  dan  kekurangan  dari ketiga  teori  tersebut  guna  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  pidana  yang  salah  satu objeknya adalah KUHP.

## Pembahasan Alasan Pembenar Sebagai Unsur Delik Pidana
Menurut  teori  dualistis,  selain  sifat  melawan  hukum,  tidak  adanya  alasan  pembenar juga merupakan unsur tindak pidana. Apabila suatu tindak pidana yang didakwakan ternyata dapat  dibuktikan  terdapat  alasan  pembenar  akan  mengakibatkan  putusan  bebas. Pertanggungjawaban  pidana  mempunyai  unsur-unsur,  yaitu:  kesalahan  dalam  arti  sempit (kesengajaan  dan  kealpaan),  tidak  adanya  alasan  pemaaf  dan  mampu  bertanggungjawab. Dengan  demikian  bentuk-bentuk  kesalahan  (kesengajaan  dan  kealpaan)  termasuk  unsur pertanggungjawaban  pidana  bukan  unsur  tindak  pidana.  Tidak  dipenuhinya  salah  satu  dari ketiga unsur pertanggungjawaban pidana mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.  Konsep  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana  teori  dualistis  diatas
6 Rully Trie Prasetyo, “Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana”, Jurnal Hukum Khaira Ummah , no. 4 (2017), h. 737.
7 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cet.V; Jakarta: Kencana, 2010), h. 87.
memiliki karakteristik efektif dan praktis, mengingat bahwa teori dualistis merupakan teori modern  yang  muncul  sebagai  jawaban  terhadap  kekurangan-kekurangan  teori  monistis klasik sehingga lebih humanis.

## Kelemahan Teori Monistis dan Dualistis Pada Delik Pidana
Kedua  teori  itu  mempunyai  kelemahan,  baik  teori  monisits  maupun  teori  dualistis. Pada  teori  monistis  yang  dianut  dalam  KUHP  peninggalan  Belanda  yang  berlaku  sampai saat  ini  masih  mengikuti  prinsip daadstrafrecht dan  belum  mengikuti  prinsip daad- daderstrafrecht , 8 yang mana ini adalah karakteristik teori dualistis dan hukum Islam  dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana hanya mendasarkan pada  perbuatan.  Perbuatan  seseorang  yang  telah  memenuhi  seluruh  unsur  tindak  pidana dinilai telah melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dipidananya  pembuat,  sedangkan  unsur-unsur  pembuat  kurang  mendapatkan  tempat. Akibatnya pertanggungjawaban pidana dalam teori monistis tidak dibahas secara mendalam, karena pertanggungjawaban pidana juga dibahas dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk kesalahan  sebagai  unsur  tindak  pidana.  Kesalalahan  tersebut  masih  bersifat psychologis dalam hubungannya dengan perbuatan, kesalahan adalah unsur perbuatan yang tidak bersifat normatif.
Kelemahan teori dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan, di mana  hanya  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum  sebagai  unsur  tindak  pidana, sedangkan  hanya  kesalahan  yang  berhubungan  dengan  pembuat  merupakan  unsur pertanggungjawaban  pidana.  Atas  dasar  ini  teori  dualistis  telah  menerapkan  asas daad- daderstrafrecht . Meskipun teori dualistis telah mengikuti asas daad- daderstrafrecht , tetapi pemisahan antara tindak pidana dengan kesalahan dalam perumusan dan penerapan bentuk- bentuk kesalahan (kesengajaan dan kesalahan) menimbulkan beberapa permasalahan.
Permasalahan  yang  timbul  dari  teori  dualistis  adalah  terjadinya  inkonsistensi pemisahan  bentuk-bentuk  kesalahan  dalam  perumusan  tindak  pidana.  Misalnya,  untuk membedakan antara kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dengan yang disebabkan oleh  kealpaan  harus  dirumuskan  secara  berbeda.  Kesalahan  yang  berbentuk  kealpaan  tetap dicantumkan  dalam  rumusan  tindak  pidana,  sedangkan  kesalahan  yang  berbentuk kesengajaan tidak perlu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.
Unsur  kealpaan  yang  tercantum  secara  tegas  dalam  rumusan  tindak  pidana  apabila tidak terbukti akan mengakibatkan putusan bebas, 9 sedangkan unsur kesengajaan yang tidak tercantum  secara  tegas  dalam  rumusan  tindak  pidana  mengakibatkan  putusan  lepas  dari segala  tuntutan  hukum.  Hal  ini  menunjukkan  perbedaan  akibat  hukum  antara  bentuk kesengajaan dengan kealpaan, padahal keduanya merupakan bentuk-bentuk kesalahan.
Permasalahan lain adalah terjadinya kesulitan menghilangkan unsur yang berhubungan dengan  keadaan  yang  bersifat  subyektif  dalam  rumusan  tindak  pidana.  Bentuk-bentuk kesengajaan dengan frasa yang bermacam-macam dalam rumusan tindak pidana: “maksud” atau  “dengan  maksud”,  “diketahuinya”,  “bertujuan”,  “mempunyai  niat”  dan  lain-lain  sulit dihilangkan  dari  rumusan  tindak  pidana.  Segi  subyektif  dari  tindak  pidana  menurut  teori monistis merupakan bentuk-bentuk kesengajaan yang merupakan unsur subyektif dari tindak pidana.  Menurut  teori  dualistis  segi  subyektif  bukan  termasuk  bentuk  kesengajaan  tetapi
8 Daad-daderstrafrecht atau  pandangan  monodualistik,  yaitu  hukum  pidana  yang  memperhatikan  segu-segi objektif  dari  perbuatan  ( daad )  dan  juga  segi-segi  subjektif  dari  orang/pembuat  ( dader ).  Lebih  lanjut  lihat Marcus  Priyo  Gunarto,  “Asas  Keseimbangan  Dalam  Konsep  Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana”. Mimbar Hukum, Vol. 14, No, 1. (Februari 2012), h. 88.
9 Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum (Cet: I, Jakarta; Sinar Grafika, 1992), h. 108.
merupakan  segi  subyektif  dari  perbuatan.  Hal  ini  dapat  dilihat  secara  jelas  dalam  RKUHP tahun 2012.
Dalam  hukum  pidana,  keadaan  atau  segi  subyektif  apabila  dihubungkan  dengan  sifat melawan  hukum  biasa  dikenal  dengan  keadaan  subyektif  dari  sifat  melawan  hukumnya perbuatan  ( subjectief  onrechtselement ) 10 yang  merupakan  unsur  perbuatan.  Hal  ini merupakan  inkonsistensi  dari  teori  dualistis  yang  menyatakan  hal-hal  yang  berhubungan dengan pembuat termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Tentunya tidak mungkin teori dualistis dipaksakan untuk diterima begitu saja dalam rangka pembentukan undang-undang hukum  pidana  yang  baru  maupun  dalam  rangka  penerapan  hukum  oleh  hakim  dalam pertimbangan hukumnya.

## Pemikiran Lain Tentang Bentuk-Bentuk Kesalahan Sebagai Unsur Delik Pidana
Beranjak dari kedua teori ini penulis mengajukan suatu pemikiran bahwa yang berbeda dengan  teori  monistis  dan  teori  dualistis.  Meskipun  kesalahan  adalah  unsur  tindak  pidana tetapi  tetap  terdapat  perbedaan.  Kesalahan  sebagai  unsur  tindak  pidana  berupa  bentuk- bentuk  kesalahan  yaitu  kesengajaan  dan  kealpaan.  Kesalahan  sebagai  unsur  tindak  pidana merupakan  penilaian  hubungan  antara  keadaan psychis pembuat  dengan  perbuatannya, sehingga  kesalahan  termasuk  sebagai  perbuatan.  Penilaian  kesalahan  dilakukan  dengan menilai  ciri-ciri  dari  perilaku  pembuat  apakah  merupakan  kesengajaan  ataukah  sebagai kealpaan.  Kesalahan  merupakan  kesalahan  yang  bersifat  normatif,  bukan  bersifat psychologis bahwa  menurut  masyarakat  si  pelaku  dapat  berbuat  lain. 11 Kesalahan  bukan melihat  secara  faktual  keadaan psychis pembuat,  tetapi  dalam  menentukan  kesalahan dilakukan penilaian dengan cara meliti ciri-ciri perilaku atau kelakuan pembuat.
Sifat  melawan  hukum  dan  kesalahan  sebagai  unsur  tindak  pidana  bukan  merupakan unsur  yang  konstitutif,  sehingga  tidak  selalu  tercantum  secara  eksplisit  dalam  rumusan tindak  pidana.  Dicantumkannya  secara  tegas  sifat  melawan  hukum  atau  kesalahan  dalam rumusan  tindak  pidana  hanya  apabila  diperlukan  oleh  pembentuk  undang-undang  untuk membedakan  antara  tindak  pidana  yang  satu  dengan  tindak  pidana  yang  lainnya.  Tidak terbuktinya  sifat  melawan  hukum  atau  kesalahan  sebagai  unsur  tindak  pidana  yang tercantum  secara  eksplisit  dalam  rumusan  tindak  pidana  mengakibatkan  tidak  terbuktinya tindak pidana, dan pembuat dinyatakan bebas.
Kemampuan  bertanggungjawab  yang  merupakan  keadaan  psychologis  merupakan unsur  pertanggungjawaban  pidana,  karena  hanya  orang  yang  mampu  bertanggungjawab dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Orang  yang  tidak mampu  bertanggungjawab  yang  melakukan  tindak  pidana  mengakibatkan  pembuat  tidak dipertanggungjawabkan,  yang  berakibat  pembuat  dinyatakan  lepas  dari  segala  tuntutan hukum ( ontslag van alle rechtsvervolging ).
Kemampuan bertanggungjawab tidak berhubungan langsung dengan kesalahan sebagai unsur  tindak  pidana,  karena  kesalahan  sebagai  unsur  kesalahan  bersifat  normatif  yang berbeda  dengan  kemampuan  bertanggungjawab  yang  bersifat psychologis .  Kemampuan bertanggungjawab  yang  bersifat psychologis dan  kemampuan  bertanggungjawab  itu  juga merupakan  unsur  pertanggungjawaban  pidana, 12 maka  pertanggungjawaban  pidana  bersifat
10 Prof.  Moeljatno,  S.H., Hukum  Pidana,  Delik-Delik  Percobaan  Delik-Delik  Penyertaan ,  (Jakarta:  PT.  Bina Aksara, 1983), h. 19-20.
11 Agus Rusianto, Tindak Pidana dan (Cet; I, Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 44.
12 Kemampuan  bertanggung  jawab toerekeningsvatbaarheid adalah  kemampuan  untuk  menyadari/menginsyafi perbuatannya  yang  bersifat  melawan  hukum,  memiliki  tujuan  pasti  dari  perbuatannya  tersebut,  dan  memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.
psychologis.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  ciri  bahwa  pertanggungjawaban  pidana berorientasi pada pembuat yang mewujudkan daad- daderstrafsrecht.
Pertanggungjawaban pidana dinilai setelah terbuktinya tindak pidana, yang selanjutnya mempertimbangkan  mengenai  sifat  melawan  hukum  dan  kesalahan  sebagai  unsur pertanggungjawaban  pidana.  Sifat  melawan  hukum  sebagai  unsur  pertanggungjawaban pidana  bukan  merupakan  unsur  tindak  pidana  tetapi  berorientasi  pada  pembuat.  Parameter dari  sifat  melawan  hukum  sebagai  unsur  pertanggungjawaban  pidana  adalah  menilai kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang  yang telah dilanggar oleh pembuat.  Kepentingan  hukum  yang  hendak  dilindungi  merupakan  perwujudan  dari  nilai- nilai  dari  norma  sosial,  norma  kesusilaan  dan  norma  moral  sebagai  sumber  pembentuk norma hukum dalam perundang-undangan.
Meneliti  tentang  pertanggungjawaban  pidana  tidak  membahas  lagi  tentang  bentuk- bentuk  kesalahan  yang  merpakan  unsur  tindak  pidana.  Parameter  kesalahan  sebagai  unsur pertanggungjawaban  pidana  dilakukan  secara  teleologis  dengan  meneliti  maksud dibentuknya  norma  hukum  yang  dapat  bersumber  dari  norma  moral,  norma  sosial  maupun norma  kesusilaan.  Dari  penilaian-penilaian  ini  akan  menentukan  patut  atau  tidak  patut pembuat  dipertanggungjawabkan.  Pertanggungjawaban  pidana  akan  menentukan  dipidana atau tidak dipidananya pembuat.
Penilaian  secara  teleologis 13 tentang  sifat  melawan  hukum  merupakan  sifat  melawan hukum  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  pembentuk  norma  hukum  yang  menentukan  unsur pertanggungjawaban  pidana  merupakan  perwujudan  dari  asas  legalitas  ( nullum  delictum nulla poena sine praevia lege poenali ). Kesalahan yang bersumber dari maksud dibentuknya norma  hukum  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  perwujudan  dari asas kesalahan, “tiada pidana tanpa kesalahan” ( geen  straf  zonder  schuld) yang  didasarkan pada nilai-nilai keadilan.

## Hukum Islam Sebagai Norma Hukum Positif
Pada dasarnya hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadist masih merupakan norma-norma  belaka.  dikatakan  berbentuk  hukum  materil  jika  telah  terlegislasi  oleh  yang berwenang  sehingga  dapat  disebut  sebagai  undang-undang  atau  hukum  positif. 14 Hikmah dari hukum yang bersumber dari Alquran dan hadist yang merupakan norma-norma belaka adalah  agar  norma-norma  tersebut  dapat  reinterpretasi  dan  relevan  dengan  waktu  dan tempat. 15 Karena  jika  hukum  yang  bersumber  dari  Alquan  maupun  hadist  menyebut  suatu unsur-unsur  dari delictbestandeel ,  maka  tentu  saja  hukum  Alquran  itu  tidak  lagi  dapat dipergunakan  untuk  seluruh  waktu  dan  tempat,  karena  setiap  masa  dan  tempat  akan mengalami  perubahan  dalam  pengertian  dan  pemakaian  dari  unsur-unsur delictbestandeel itu.  Abdoerraoef  memberi  contoh  mengenai  unsur  “barang”  dan  “mengambil”  dalam  delik pencurian  menurut  Pasal  362  KUHP,  menurut  jurisprudensi  (putusan  Hoge  Raad  23  Mei, 1921),  aliran  listrik  sudah  dianggap  sebagai  barang,  dan  pemakaiannya  melebihi  daripada ukuran  yang  diizinkan  sudah  dianggap  sebagai  mengambil.  Maka  dari  itu  Alquran  tida menyebutkan  unsur-unsur  suatu  delik  didalamnya,  tetapi  hanya  menyebutkan  delik  saja.
13 Teori  teleologis  (tujuan)  memandang  pemidanaan  bukan  sebagai  pembalasan  atas  kesalahan  pelaku,  tetapi sebagai  sarana  mencapai  tujuan  yang  bermanfaat  untuk  melindungi  masyarakat  menuju  kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut lihat Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, Mimbar Hukum , Vol. XXI, No. 1 (Februari, 2009), h. 101.
14 Abdoerraoef, Alquran dan Ilmu Hukum (Cet; II, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1980) , h. 155.
15 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” DIktum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
Sedangkan  unsur-unsur  ditugaskan  kepada  manusia  untuk  melegislasi  rumusan delictbestandeel agar relevan pada tiap masa dan tempat. Tindak  pidana  menurut civil  law dikatakan  sebagai  unsur  objektif  dan pertanggungjawaban  pidana  dikatakan  sebagai  unsur  subjektif.  Yang  dimaksud  dari  unsur objektif  ialah  sifat  melawan  hukum  suatu  perbuatan,  perbuatan  dan  akibat.  Perbedaan mengenai  Hakikat  antara  monistis  dan  dualistis  adalah,  pada  teori  monistis  orientasinya hanya  pada  unsur  perbuatan  saja  dan  tidak  pada  pembuatnya,  yang  di  istilahkan  sebagai daad-strafrecht .  Berbeda  dengan  teori  dualistis  yang  berorientasi  pada  dua  elemen  secara proporsinal,  yaitu  elemen  perbuatan  dan  juga  elemen  pelaku  tindak  pidana  yang  istilahnya adalah daad-daderstrafrecht. yang  dimaksud  dari  unsur  subjektif  adalah  kesalahan  dalam arti sempit (bentuk-bentuk kesalahan yaitu, kesengajaan dan kealpaan) dan kesalahan dalam arti  luas  (kemampuan  bertanggungjawab  yang  bersifat psychologis ,  baik  faktor  internal maupun pengaruh dari luar terhadap psychis pelaku). Hukum Islam pun menentukan adanya unsur  subjektif  atau  kesalahan  dalam  arti  sempit  yang  memiliki  tingkatan-tingkatan,  yaitu kesengajaan  ( jarimah  al-maqshudah ),  menyerupai  sengaja  ( syibhu  al-‘amdi ) 16 dan kealpaan 17 atau  tidak  sengaja  atau  karena  kesalahan  ( al  jarimah  ghayr  al- maqshudah/jarimah  al-khata’ ) 18 dan  menyerupai  kealpaan  atau  keliru  ( mā  jarā  majrā  al- khaṭa’ ). 19
Unsur  objektif  atau  sifat  melawan  hukum  menurut  hukum  positif  tidak  lain  adalah “tidak  menjalankan  ketentuan  undang-undang”,  dalam  hukum  positif  tidak  lain  adalah undang-undang dalam arti formal (yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR), dan undang-undang dalam arti material; meliputi Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang lebih rendah lainnya, sedangkan dalam hukum pidana Islam “idak menjalankan ketentuan undang- undang  itu”  bukan  semata-mata  undang-undang  yang  dibuat  oleh  Ulil  Amri,  melainkan undang-undang yang bersumber dari Allah sebagai Syari‟at yang harus dipatuhi oleh ummat Islam.

## Hakikat Teori Monistis dan Dualistis Perspektif  Pidana Islam
Meskipun  teori  monistis,  dualistis  dan  pidana  Islam  terdapat  perbedaan,  tetapi  juga terdapat  persamaan  yang  umum,  yaitu  ketiganya  menerima  kesalahan  sebagai  unsur pertanggungjawaban  pidana.  Yang  dimaksud  oleh  teori  monistis  dan  dualistis  (bentuk- bentuk  kesalahan)    serta  hukum  Islam  (kemauan  sendiri  dan  pelaku  mengetahui  akibat perbuatannya) 20 memiliki  pemahaman  yang  sama  yaitu  kesalahan  dalam  arti  sempit,  yang diklasifikan  menurut  pandangan  hukum civil  law sebagai  bentuk-bentuk  kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan menurut hukum Islam adalah jarimah al-maqshudah dan al jarimah  ghayr  al-maqshudah/jarimah  al-khata’ . 21 Secara  umum  teori  monistis
16 Zakaria Syafe‟I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, Alqalam , Vol. 31, no. 1 (2014), h. 103.
17 Kealpaan  lainnya  yang  dimaksud  Topo  Santoso  adalah  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  bukan  kejahatan tetapi mengakibatkan kejahatan di luar kehendaknya. Lihat lebih lanjut Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet; 1, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 115.
18 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum, h. 123.
19 Zakaria Syafe‟I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, Alqalam , Vol. 31, no. 1 (2014), h. 104.
20 Hal yang sama dibahas pula oleh ahli hukum barat dan diklasifikasi sebagai toerekeningsvatbaar , yaitu suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan  yakni: pertama ,  mampu  untuk  mengerti  akan  maksud  yang  sebenarnya  dari  apa  yang  ia  lakukan; kedua ,  mampu  untuk  menyadari  bahwa  tindakannya  itu  dapat  atau  tidak  dapat  dibenarkan  oleh  masyarakat, ketiga ,  mampu  untuk  menentukan  kehendak  apa  yang  ingin  ia  lakukan.  Lihat  lebih  lanjut  Lamintang  dan Franciscus  Theojunior  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia (Cet;  III,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2018), h. 402.
21 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum , h. 114.
berpandangan  bahwa  kesalahan  dan  sifat  melawan  hukum  adalah  unsur  tindak  pidana. Bentuk-bentuk  kesalahan  (kesengajaan  dan  kealpaan)  merupakan  unsur  tindak  pidana sekaligus unsur pertanggungjawaban pidana. Pada saat membahas tentang kesalahan sebagai unsur  tindak  pidana  akan  membahas  pula  tentang  kesalahan  sebagai  unsur pertanggungjawaban  pidana.  Dengan  demikian,  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  ( geen straf  zonder  schuld )  termasuk  dalam  pengertian  kesalahan  sebagai  unsur  tindak  pidana sekaligus unsur pertanggungjawaban pidana. Alasan kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus unsur pertanggungjawaban pidana adalah karena bentuk-bentuk kesalahan berupa kesengajaan  dan  kealpaan    mengindikasikan  keadaan  normal psychologis (pada  saat melakukan  tindak  pidana)  atau  adanya toerekeningsfatbaarheid 22 atau  kemampuan bertanggungjawab (alasan  pemaaf)  sebagai  unsur  pertanggungjawaban  pidana.  Sehingga tidak mungkin seseorang yang melakukan perbuatan dengan kesengajaan ataupun kealpaan, jiwa  atau  mentalnya  dalam  keadaan  tidak  normal  (gila  atau  anak  kecil).  Sehingga ketidaknormalan mental atau psychologis merupakan dasar tidak adanya unsur kesengajaan dan  kealpaan.  Seperti  halnya  terori  monistis.  Hukum  Islam  pun  mengatur  tentang  keadaan psychologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana, bahwa tidak ada pertanggungjawaban  bagi  anak-anak,  orang  gila,  orang  dungu,  orang  yang  sudah  hilang kemauannya  dan  orang  yang  dipaksa  atau  terpaksa, 23 berdasarkan  QS.  An-Nahl  Ayat  106 dan berbagai hadist.
نم بضغ مهيلعف اردص رفكاب حرش نم نكلو نايملااب نئمطم وبلق و هركا نم لاا ونايما دعب نم للهاب رفك نمو

## ميظع باذع ملذو للها

## Terjemahannya:
Barangsiapa  yang  kafir  kepada  Allah  sesudah  dia  beriman  (dia mendapat  kemurkaan Allah), kecuali orang  yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia  tidak  berdosa),  akan  tetapi  orang  yang  melapangkan  dadanya  untuk  kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
نع  فر  هيلع ااىورككتا امو  طلخا تيم 24

## Artinya:
Dihapuskan  ketentuan  untuk  ummatku  berupa  kekeliruan,  kelupaan  dan  keadaan dipaksa (H.R. Ṭabrāni dari Ṡauban). 25
بكي تىح بىصلا نع و أبري تىح ىلكبلدا نع و ظقيكسي تىح مئانلا نع ثلاث نع ملقلا  فر( ،دواد ابا و ،دحما ةشئاع نع ىذمتًلاو ،مكالحاو ،ريرج نبا و ،وجام نباو ،ىئاسنلاو 26
Artinya:
22 Lawan kata dari perkataan ini adalah ontoerekeningsvatbaar , yaitu berbicara mengenai hal-hal yang diatur di dalam Pasal 44  KUHP, tentang keadaan  biologis, pertumbuhan  yang tidak sempurna atau gangguan penyakit yang  menjadi  penyebab  dari  pertumbuhan  orang  tersebut  secara  tidak  normal  atau  yang  dapat  menghambat orang  itu  untuk  dapat  menentukan  kehendaknya  secara  bebas,  hingga  orang  tersebut  harus  dianggap  sebagai “ niet  toerekeningsvatbaar ”,  lemah  pikiran,  idiot, kurang  Pendidikan,  kurang  perhatian  dari  orang  tua  hingga keterbelakangan mental dan moral insanity .
23 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet; VI, Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 119.
24 Sahih Al-Jami’ , Perawi: „Abdullah Ibnu Abbas, Lebanon (Hukum Hadits: Sahih), h. 1836.
25 Zakaria Syafe‟I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, Alqalam , Vol. 31, no. 1 (2014), h. 101- 102.
26 Sahih Abii Dawud , Perawi: „Abdullah Ibnu Abbas, Lebanon (Hukum Hadits: Sahih), h. 4399.
Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa (H.R. Aḥmad, Abū Dāwud, Nasāi, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Ḥākim dan Turmuẓi dari Aisyah) 27
Dari  sumber  hukum  Islam  yang  bersumber  dari  Alquran  dan  hadist  di  atas,  ialah berbicara  mengenai  keadaan psychologis pelaku  pada  saat  melakukan  perbuatan  pidana, tentunya  keadaan psychologis yang  dimaksud  memiliki  relevansi  dengan  bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan yang bersifat psychologis pula, contoh yang bisa diambil  dari  Alquran  dan  hadist  diatas  misalnya,  perkataan  “dipaksa  menjadi  kafir”  atau “keadaan  dipaksa”.  Perkataan  “dipaksa”  menjadi  kafir  atau  “keadaan  dipaksa”  adalah adanya pengaruh keadaan psychologis yang datang dari luar, hal yang sama juga dibicarakan oleh  ahli  hukum  Belanda  yaitu  Van  Hammel  pada  pembicaraan  mengenai overmacht yang kemudian  beliau  klafisikasikan  sebagai vis  compulsiva atau  paksaan  yang  bersifat  relatif yang  datang  dari  manusia  dan  merupakan rechtvaardigingsgrond. 28 sedangkan  yang  “anak kecil, gila dan tertidur” merupakan keadaan psychologis yang datang dari dalam diri pelaku. Sehingga, jika terbuktinya ketidaknormalan psychologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana, tidak terbukti pula unsur kesengajaan.
Konsep  kesalahan  (dalam  arti  sempit)  sebagai  unsur  tindak  pidana  sekaligus pertanggungjawaban  pidana  menurut  teori  monistis  dan  pidana  Islam  diatas  memiliki  arti yang  filosofis  dan  rasional,  dan  secara  teoretik  tidak  ada  pertentangan.  Karena  dengan terpenuhinya  seluruh  unsur  tindak  pidana  mengakibatkan  terbuktinya  tindak  pidana  dan dipidananya  pembuat.  Terbuktinya  tindak  pidana  mengakibatkan  terbukti  pula pertanggungjawaban  pidana,  karena  kemampuan  bertanggungjawab  (kesalahan  dalam  arti luas)  sebagai  unsur  pertanggungjawaban  pidana  dan  bentuk-bentuk  kesalahan  yaitu kesengajaan dan kelapaan (kesalahan dalam arti sempit) sama-sama bersifat psychologis . 29 Berbeda  dengan  teori  dualistis,  kesalahan  dalam  arti  sempit  atau  bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan bukan unsur tindak pidana melainkan hanya unsur pertanggungjawaban  pidana,  sehingga  tidak  terbuktinya  bentuk-bentuk  kesalahan  tidak menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana karena unsur kesalahan tidak tercantum secara  eksplisit  pada  rumusan  atau delictbestandeel .  Kesamaan  kesalahan  antara  teori monistis, dualistis dan pidana Islam ialah kesalahan dalam arti sempit secara filosofis masih bersifat psychologis . Sedangkan perbedaannya ialah pada penilaian yang bersifat normatif 30 pada  bentuk-bentuk  kesalahan  yang  bersifat psychologis. menurut  teori  monistis,  jika bentuk-bentuk  kesalahan  tidak  secara  eksplisit  tercantum  dalam  rumusan  atau delictbestandeel maka  penilaian  baru  bersifat  normatif.  Sedangkan  menurut  teori  dualistis, tidak ada pengecualian penilaian secara normatif pada bentuk-bentuk kesalahan.
Tidak  dipidananya  pembuat  merupakan  pengecualian,  yaitu  apabila  terdapat  alasan pemaaf  dan alasan  pembenar,  baik  menurut  hukum  positif  maupun  hukum  Islam tidak  ada pertentangan. 31 Atas dasar pemikiran ini, dalam teori monistis dikenal dengan istilah dasar- dasar strafuitsluitingsgronden 32 atau  peniadaan  pidana.  Dengan  dipenuhinya  seluruh
27 Zakaria Syafe‟I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam, h. 102.
28 Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Cet; III, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 438.
29 Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Cet; I, Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 40.
30 Penilaian  bersifat  normatif  adalah  kesalahan  bukan  dilihat  melihat  secara  faktual  keadaan psychis pembuat, tetapi  dalam  menentukan  kesalahan  dilakukan  penilaian  dengan  cara  meneliti  ciri-ciri  perilaku  atau  kelakuan pembuat.
31 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum , h. 142-143.
32 Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Cet; III, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 391.
rumusan  unsur  tindak  pidana  mengakibatkan  dipidananya  pembuat,  dikecualikan  apabila dapat  dibuktikan  adanya  dasar-dasar  peniadaan  pidana  yang  mengakibatkan  pembuat  tidak dipidana. Ini merupakan teori yang mendasar dari teori monisitis, karena kesalahan sebagai unsur  tindak  pidana  pidana  termasuk  pula  di  dalamnya  terdapat  kesalahan  sebagai  unsur pertanggungjawaban pidana.
Seperti  sudah  dibahas  di  atas,  hukum  Islam  yang  merupakan  norma-norma  dasar belaka  dan  karakteristik  hukum  Islam  sendiri  yang  bersifat  dinamis,  dapat  kompatibel dengan  penemuan-penemuan  modern  atau  kontemporer  mengenai  ilmu  medis  sehingga aksesibel  mengenai  alasan  pemaaf  dan  alasan  pembenar  sebagai  dasar strafluitinggronden yang  dimaksud  ilmu  hukum  pidana civil  law .  Dalam  hal  rumusan  tindak  pidana  atau delictbestandeel ,  sudah  penulis  bahas  diatas  bahwa  hakikat  kesalahan  dalam  arti  sempit yaitu  kesengajaan  dan  kealpaan  tidak  ada  pertentangan  didalamnya.  Sedangkan  hakikat kesahalan dalam arti sempit menurut teori dualistis adalah pemisahan secara tegas dari unsur tindak  pidana  yang  bertujuan  untuk    mempertegas  fungsi-fungsi  hukum  pidana,  sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat luas sebagaimana diungkapkan oleh Paul H. Robinson,
“to be effectife, the rules of conduct must be simple, based on objective criteria with easily communicable and comprhensible standars.” 33
Kesalahan  hanya  unsur  dari  pertanggungjawaban  pidana.  Secara  filosofis  kesalahan dalam  arti  sempit  menurut  ketiga  teori  tersebut  tidak  ada  pertentangan,  hanya  saja  dilihat dari  sudut  pembuktian,  maka  teori  dualistis  dipandang  sebagai  teori  yang  sitematis  dan praktis  pada  taraf  implementasi,  pertama,  memudahkan  penuntut  umum  segi  pembuktian. Penuntut umum diwajibkan membuktikan seluruh unsur dari delictbestandeel 34 yaitu hanya membuktikan  unsur  objektif  saja.  Logisnya  adalah  jika  tidak  terbukti  tindak  pidana  maka penuntut  umum  tidak  perlu  membuktikan  bentuk-bentuk  kesalahan  (kesengajaan  dan kealpaan).
Sistematika  lain  yang  rasional  dari  teori  dualistis  adalah  meski  bentuk-bentuk kesalahan  dalam  arti  sempit  bersifat psychologis ,  bentuk-bentuk  kesalahan  tidak  termasuk unsur  tindak  pidana.  Sehingga  jika  tidak  terbuktinya  bentuk-bentuk  kesalahan,  tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan pelaku, dan pelaku dijatuhi putusan onslag van alle rechtsvervolging atau putusan lepas dari tuntutan hukum.

## Implikasi Teori Dualistis dan Monistis Pada KUHAP
Teori  monistis  atau  biasa  disebut daad-strafrecht ,  berorientasi  hanya  pada  perbuatan. Sehingga  kesalahan  dalam  teori  dualistis  yaitu  kesalahan  dalam  arti  sempit  atau  bentuk- bentuk  kesalahan  yaitu  kesengajaan  dan  kealpaan  tercantum  secara ekspresif  verbis dalam delictbestandeel . Hal tersebut tentu mempengaruhi sifat melawan hukum yang telah terbukti dari  delictbestandeel,  juga  mempengaruhi  pada  taraf  penjatuhan  putusan  oleh  hakim (KUHAP).
Tidak  terbuktinya  bentuk-bentuk  kesalahan  yaitu  kesengajaan  dan  kealpaan  menurut teori  monistis  yang  mencantumkan  secara ekspresif  verbis dalam delictbestandeel mengakitbatkan  tidak  terbuktinya  tindak  pidana.  Tidak  terbuktinya  tindak  pidana  karena tidak  terbuktinya  bentuk-bentuk  kesalahan  menyebabkan  putusan  yang  harus  dijatuhkan oleh hakim adalah putusan bebas atau vrijwaring .
33 Lukman  Hakim,  “Implementasi  Teori  Dualistis  Hukum  Pidana  di  Dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, Jurnal Krtha Bhayangkara , Vol. 13, no. 1 (2019), h. 7.
34 Bagian  inti  delik  ( delicts  bestandelen )  adalah  kata,  frasa  atau  kalimat  yang  secara  tegas  tercantum  dalam rumusan delik. Sedangkan unsur delik ( delict elementen ) termasuk yang tidak tercantum dalam rumusan delik.
Teori  dualistis  atau  biasa  disebut daad-daderstrafrecht ,  berorientasi tidak  hanya  pada perbuatan tetapi juga pada pembuatnya atau pelakunya. Proporsionalitas pada teori dualistis merupakan  jawaban  dari  kekurangan-kekurangan  pada  teori  monistis,  sehingga  teori dualistis  dapat  dikatakan  sebagai  teori modern  yang  menyerap  nilai-nilai  dari common  law seperti  perkataan mens  rea dan actus  reus juga  teori  hukum  pidana  Jerman  yaitu, wesenchau .  Pada  akhirnya,  teori  dualistis  jika  dikaji  memiliki  nilai  praktis  (pada  taraf pembuktian), juga filosofis dari sudut konstruksi delictbestandeel dan putusan hakim.
Dikatakan  praktis,  karena  tidak  tercantumnya  bentuk-bentuk  kesalahan    secara ekspresif  verbis dalam delictbestandeel memudahkan  penuntut  umum  karena  penuntut umum  hanya  berkewajiban  membuktikan  unsur  objektif.  Tidak  terbuktinya  unsur  objektif maka  penuntut  umum  tidak  perlu  pula  membuktikan  bentuk-bentuk  kesalahan.  Dikatakan secara  filosofis  karena  tidak  terbuktinya  bentuk-bentuk  kesalahan  yang  tidak  tercantum dalam  delictbestandeel  tidak  menyebabkan  hapusnya  sifat  melawan  hukum  atau  hapusnya tindak  pidana  yang  telah  terbukti  meski  pelaku  di  beri  putusan  lepas  atau onslag  van  alle rechtsvervolging . Secara rasional dan filosofis, putusan paling ringan adalah putusan bebas. Upaya  hukum  pada  putusan  bebas  adalah  langsung  kasasi,  sedangkan  upaya  hukum  pada putusan  lepas  adalah  banding  terlebih  dahulu  baru  kasasi.  Dikatakan  putusan  bebas  lebih ringan  dibanding  putusan  lepas  adalah  karena  putusan  bebas    tidak  terbukti  tindak  pidana atau  perbuatan  pelaku  tidak  bersifat wedderechtelijk ,  sedangkan  putusan  lepas,  perbuatan pelaku terbukti bersifat wedderechtelijk atau terbukti melakukan tindak pidana tetapi bentuk- bentuk kesalahan atau pengecualian dapat berupa alas an pemaaf ataupun alasan pembenar tidak terbukti.

## Kesimpulan
Pada  dasarnya  baik  teori  monistis,  dualistis  dan  pidana  Islam  tidak  ada  pertentangan secara prinsipil. Hakikat teori monistis mengenai dicantumkannya bentuk-bentuk kesalahan sebagai unsur objektif atau unsur tindak pidana mengandung pemahaman yang filosofis dan rasional dan tidak ada suatu pertentangan menurut kaidah-kaidah atau sumber hukum Islam. Hakikat  bentuk-bentuk  kesalahan  yang  hanya  sebagai  unsur  subjektif  atau  unsur pertanggungjawaban  pidana  menurut  teori  dualistis  pun  tidak  ada  pertentangan  dengan antara teori monistis dan hukum Islam. Secara filosofis pemisahan bentuk-bentuk kesalahan dari  unsur  tindak  pidana  memiliki  arti  yang  praktis  dalam  implementasinya  pada  proses peradilan,  sehingga  memudahkan  penuntut  umum  pada  taraf  pembuktian  untuk membuktikan kesalahan pelaku. sehingga penuntut umum tidak perlu membuktikan seluruh unsur  kesalahan  jika  tidak  terbukti  unsur  tindak  pidana  dari delictbestandeel. Dalam  hal putusan oleh hakim dan implementasinya pada KUHAP, terdapat penyimpangan oleh teori monistis  pada  saat  tidak  terbuktinya  unsur  bentuk-bentuk  kesalahan  tetapi  terbukti  unsur tindak  pidana,  karena  sifat  melawan  hukum  suatu  perbuatan  yang  telah  ditentukan  oleh undang-undang menjadi hilang atau hapus jika tidak terbukti unsur kesahalan, sebagai unsur tindak  pidana.  Hal  diatas  dijawab  oleh  teori  dualistis,  bahwa  secara  filosofis,  tidak terbuktinya  bentuk-bentuk  kesalahan  tidak  menyebabkan  hapusnya  perbuatan  yang  bersifat melawan  hukum  meski  terdakwa  diberi  putusan onslag  van  alle  rechtsvervolging atau putusan lepas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoerraoef, Alquran dan Ilmu Hukum Cet; II, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1980.
Abidin A.Z, Hukum Pidana I Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Al-Mawardi, Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyah . Beirut; Lebanon:Dar al-Fikri Al-„ Arabi.
Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cet. I; Rajawali Pers:
2015.
Chazawi  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana  bagian  I. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2002.
Dzajuli. A, Kaidah-Kaidah Fikih . Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
Hakim  Lukman, “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, Jurnal Krtha Bhayangkara , no. 1, 2019.
Hamzah Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014.
Hamzah Andi, Hukum Pidana Indonesia Cet. II; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
Hanafi. A, Asas-Asas Hukum Pidana Islam Cet; VI, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
Hakim  Lukman, “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana  di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, Jurnal Krtha Bhayangkara , no. 1, 2019.
Hiariej O.S Eddy, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Cet. I; Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Husein M. Harun, Kasasi Sebagai Upaya Hukum Cet: I, Jakarta; Sinar Grafika, 1992.
Kaelan, Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner Yogyakarta: Paradigma, 2010.
Kumendong Jh. Wempi, “Kemungkinan Delik Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan”, Jurnal Hukum Unsrat , Vol: XXIII, No. 8 (Januari 2018).
Lamintang  P.  A.  F  dan  Franciscus  Theojunior  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  di Indonesia Cet; III, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Mawardi  Muslih  Ahmad, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam cet.  I;  Jakarta:  Sinar Grafika, 2004.
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1983.
Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
Murdiana  Elfa,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Al-Mawarid , No. 1 (2012).
Musyahid Achmad, “Hikmat At-Tasyri Dalam Daruriyyah Al-Hamzah”, Jurnal Al-Risalah , no. 2 (2015).
Musyahid  Achmad,  “Diskursus  Maslahat  Mursalah  Era  Milenial”, Jurnal  Mazahibuna Perbandingan Mazhab , no. 2 (2019).
Nawawi  Arief  Barda, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana Cet.  V;  Jakarta:  Kencana, 2010.
Notohamidjojo O, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum Salatiga: Griya Media, 2011.
Nazir Moh, Metode Penelitian Jakarta: Ghali Indonesia, 1998.
Qadir Audah Abdul, at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy: Muqoronan bi al-Qonun al-Wad’iy. Juz I, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992.
Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Kencana, 2016.
Rusianto  Agus, Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana Cet.  I;  Jakarta:  Kencana, 2016.
Saleh  Roeslan, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana .  Jakarta:  PT.  Bina Aksara.
Santoso Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam . Bandung: Asy-Syamil, 2000.
Santoso Topo , Asas-Asas Hukum Pidana Islam Cet; I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Sari  Indah,  “Unsur-Unsur  Delik  Materil  dan  Delik  Formil  Dalam  Hukum  Pidana Lingkungan”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara-Fakultas  Hukum  Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma , Vol. I, No. 1 (September 2019).
Sianturi S. R, Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraiannya. Jakarta, 2016.
Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES, 1995.
Sudarto, Hukum  pidana  jilid  1  A-B Semarang:  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,
1975.
Sukirno, Sitti Aisyah Kara dan Jumadi, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”, Jurnal Diskursus Islam , no. 2 (2018).
Sughandi R, KUHP dan Pembahasanny. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
Sukirno, Sitti Aisyah Kara dan Jumadi, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”, Jurnal Diskursus Islam , no. 2 (2018).
Syarifuddin Amir, Meretas Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002.
Syafe‟I Zakaria, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, Alqalam , Vol. 31, no. 1 (2014).
Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” DIktum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. Filosofi ’Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi  Dengan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  Gowa:  Alauddin University Press, 2020.
Syukri Muhammad Albani Nasution, dkk, Hukum Dalam Pendekatan Islam Cet; II. Jakarta: Kencana, 2017.
Trie  Prasetyo  Rully,  “Tindak  Pidana  Korporasi  Dalam  Perspektif  Kebijakan  Formulasi Hukum Pidana”, Jurnal Hukum Khaira Ummah , no. 4, 2017
Wijaya Abdi, “Cara Memahami Maqashid Al-Syari‟ah”, Jurnal Al-Daulah , no. 2, 2019. Wijaya Abdi, “Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim”, Jurnal Al-Daulah, no. 2 (2017).
Widjaja  Abdi,  SS.,  M.Ag., Penerapan  Hukum  Islam  Menurut  Mazhab Empat  Cet.  1; Makassar: Alauddin University Press.
Wijaya  Abdi,  “Respon  Lembaga  Fatwa  Terhadap  Isu  Fikih  Kontemporer” , Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab , no. 2 (2019).
Wardi Muslich Achmad, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Yafie  Ali,  Ahmad  Sukarja,  Muhammad  Amin  Suma,  dkk, Ensiklopedia  Hukum  Pidana Islam . Jakarta: Kharisma Ilmu, 2003.
Zakaria Syafe‟I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, Alqalam , Vol. 31, no. 1 (2014).