Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i6.2860

## PEMBATALAN PERKAWINAN YANG PERKAWINANNYA TELAH PUTUS AKIBAT KEMATIAN DALAM KEADAAN POLIGAMI TIDAK TERCATAT
Daffanza Azriel Rochadi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta 2010611121@mahasiswa.upnvj.ac.id
Sulastri
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta sulastri@upnvj.ac.id

## Abstrak
Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  sah  menurut  hukum  dan  agama  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita.  Dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  perkawinan  harus  didaftarkan  untuk  mendapatkan pengakuan  hukum.  Namun,  banyak  kasus  dimana  perkawinan  dilakukan  tanpa  didaftarkan,  khususnya pada  perkawinan  poligami.  Artikel  ini  meneliti  konsekuensi  hukum  dari  perkawinan  poligami  yang  tidak terdaftar  ketika  salah  satu  pasangan  meninggal  dunia.  Dalam  studi  pustaka  yang  dilakukan,  ditemukan bahwa  banyak  perkawinan  poligami  tidak  terdaftar  karena  berbagai  alasan,  seperti  kendala  birokrasi, ketidakpahaman  tentang  pentingnya  pendaftaran,  atau  sengaja  menghindari  pendaftaran  untuk menghindari  konsekuensi hukum. Namun, ketika  salah  satu  pasangan meninggal dunia, masalah  muncul, terutama  terkait  dengan  hak  waris  dan  status  anak  dari  perkawinan  tersebut.  Dalam  hukum  yang  ada, perkawinan  yang  tidak  terdaftarkan  dapat  dianulir.  Namun,  pembatalan  perkawinan  yang  sudah  putus akibat  kematian  menjadi  polemik.  Hal  ini  karena  pasangan  yang  ditinggalkan  sering  kali  menghadapi kesulitan  dalam  mengakses  hak-hak  mereka,  seperti  warisan  dan  hak  asuh  anak.  Artikel  ini merekomendasikan pentingnya edukasi mengenai  pendaftaran perkawinan dan perubahan dalam regulasi untuk  melindungi  hak-hak  pasangan  yang  ditinggalkan  dalam  perkawinan  poligami  yang  tidak terdaftarkan.
Kata Kunci: Perkawinan Poligami, Pendaftaran Perkawinan, Konsekuensi Hukum, Hak Waris, Pembatalan Perkawinan

## Abstract
Marriage  is  a  legal  and  religious  bond  between  a  man  and  a  woman.  In  positive  law  in  Indonesia,  a marriage  must  be  registered  to  gain  legal  recognition.  However,  there  are  many  cases  where  marriages are carried out without being registered, especially polygamous marriages. This article examines the legal consequences of unregistered polygamous marriages when one of the partners dies. In the literature study conducted, it was found that many polygamous marriages were not registered for various reasons, such as bureaucratic  obstacles,  not  understanding  the  importance  of  registration,  or  deliberately  avoiding registration  to  avoid  legal  consequences.  However,  when  one  of  the  partners  dies,  problems  arise, especially regarding  inheritance  rights and the status of children from the marriage. Under existing law, unregistered marriages can be annulled. However, the annulment  of  marriages that have been broken up due to death has become a polemic. This is because the bereaved spouse often faces difficulties in accessing their rights, such as inheritance and child  custody. This article recommends the importance of education regarding  marriage  registration  and  changes  in  regulations  to  protect  the  rights  of  surviving  spouses  in unregistered polygamous marriages.
Keywords:  Polygamous  Marriage,  Marriage  Registration,  Legal  Consequences,  Inheritance  Rights, Marriage Cancellation.

## PENDAHULUAN
Tuhan  menciptakan  dua  jenis  manusia,  yaitu  pria  dan  wanita  dengan  tujuan  berpasang- pasangan untuk saling melengkapi kehidupannya masing masing. Upaya mewujudkan  hubungan sosial  yang  dibangun  dalam  lingkup  rumah  tangga  ditujukan  dalam  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  menurut  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 1 Terbukti  secara  jelas  bahwa  dalam kehidupan  nyata  antara  pria  dan  wanita  menjalani  kehidupan  secara  bersama-sama  dalam  satu kesatuan  rumah  tangga,  dengan  istilah  yang  disebut  juga  sebagai  suami  isteri.  Hubungan  suami isteri muncul ketika kedua pasangan melalui proses perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan pria  dan  wanita  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  hukum  yang  sudah  ditentukan. 2 Perkawinan termasuk  dalam  hak  setiap  warga  negara  yang  dijamin  dalam  Pasal  28  huruf  b  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan  melanjutkan  keturuna  melalui  perkawinan  yang  sah  serta  Negara  menjamin  hak  anak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  menjelaskan  bahwa,  perkawinan  berasal  dari  kata “kawin”  menurut  dengan  artinya  yaitu  membentuk  sebuah  keluarga  dengan  lawan  jenis, melakukan  hubungan  kelamin.  Perkawinan  dapat  juga  disebut  sebagai  pernikahan,  yang  berasal dari  kata  “nikah”  yang  berarti  mengumpulkan,  saling  memasukkan,  dan  digunakan  untuk  arti bersetubuh.  Pasal  1  Undang-Undang  (UU)  Nomor  1  Tahun  1974    tentang  Perkawinan menjelaskan definisi dari Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.  Pernikahan itu sendiri diartikan sebagai akad yang seluruh  aspeknya  dikandung  dalam  kata  nikah  atau  tazwij  dan  merupakan  ucapan  seremonial yang  sakral.  Perkawinan  dipahami  sebagai  ibadah  yang  serupa  dengan  ibadah  lainnya  memiliki syarat  sah  ditentukan  masing-masing  hukum.  Keberlakuan  hukum  perkawinan  melalui  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengandung  seperangkat  peraturan  yang  mendorong  adanya pertanggungjawaban pada setiap peristiwa hukum.
Dalam  masyarakat  Indonesia,  perkawinan  bukan  hanya  dianggap  sebagai  sebuah komitmen  antara  dua  individu,  namun  sebagai  sebuah  ikatan  yang  memiliki  dimensi sosial,kultural,  dan  hukum.  perkawinan  termasuk  dalam  ritual  sakral  yang  mempertemukan  dua insan  yang  saling  mencintai,  tanpa  ada  lagi  batasan  yang  menghalangi. 3 Perkawinan  melibatkan banyak  aspek-aspek  kehidupan,  mulai  dari  hubungan  antar  individu,  hingga  perekonomuan  dan
1 Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam:  Hukum  Perkawinan,  Kewarisan,  dan  Perwakafan (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008).
2 Muhammad Yunus, Hukum Pernikahan dalam Islam (Jakarta: Hida Karya Agung, 2003).
3 Akhmad  Munawar,  "Sahnya  Perkawinan  Menurut  Hukum  Positif  yang  Berlaku  di  Indonesia," Al’Adl , Volume VII Nomor 13, (2015).
hukum. 4 Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974  mengatur perkawinan yang sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaan  dan  dicatat  menurut peraturan perundangan. Hukum dan agama serta kepercayaan menjadi syarat utama dalam sahnya pernikahan  khususnya  di  Indonesia  peraturan  perundang-undangan  juga  menjadi  pertimbangan dalam sahnya pernikahan. Bab II  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat syarat sah dalam perkawinan yakni adanya persetujuan kedua calon mempelai, adanya izin kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, Namun kini telah diubah di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila  Usia calon mempelai pria minimal  19  tahun  dan  wanita  sudah  mencapai  16  tahun,  antara  calon  mempelai  pria  dan  wanita tidak  dalam  hubungan  darah  dan  tidak  berada  dalam  ikatan  perkawinan  dengan  pihak  lain. 5 Apabila  salah  satu  dari  syarat  itu  tidak  terpenuhi  maka  dapat  dikatakan  bahwa  perkawinan  itu tidak  sah/berkekuatan  hukum.  Di  samping  itu,  hendaknya  perkawinan  dilakukan  atas  adanya persetujuan kedua belah pihak. 6
Terhitung  sejak  akhir  tahun  2022  bahwa  48,46%  penduduk  Indonesia  sudah  menikah dimana  terlihat  dari  jumlah  penduduk  yang  telah  kawin  sebanyak  134,6  juta  jiwa.  Hampir setengah  dari  populasi  penduduk  Indonesia  telah  menjalin  perkawinan  atau  dalam  status  sudah kawin  namun  diiringi  juga  dengan  jumlah  kasus  perceraian  di  Indonesia  yang  telah  mencapai 516.334  kasus  pada  tahun  2022,    jumlah  tersebut  mengalami  peningkatan  sebesar  15,31%  dari tahun  sebelumnya  yang  angkanya  mencapai  447.743  kasus.  Salah  satu  alasan  perceraian  yang muncul  itu  dipengaruhi  oleh  pihak  ketiga  dan  juga  ketidakharmonisan  keluarga.  Munculnya faktor  pihak  ketiga  dipengaruhi  dengan  ketidakharmonisan  keluarga  dimana  ketika  pasangan tidak harmonis maka salah satunya mencari alternatif lain dengan orang lain. 7
Dengan  latar  belakang  tersebut,  terdapat  syarat  sah  untuk  memiliki  lebih  dari  satu pasangan  yaitu  dengan  cara  poligami.  UU  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  3  angka  2  mengatakan bahwa  pengadilan  dapat  memberi  izin  kepada  suami  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  apabila dikehendaki  oleh  kedua  pihak  yang  bersangkutan.  Pengadilan  akan  menilai  aspek  kemampuan suami  dari  segi  batin  dan  fisik  dalam  mendampingi  istri  lebih  dari  satu. 8 Di  sisi  lain,  menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  pengadilan  hanya  memberikan  izin  poligami  dengan
4 Jamaluddin, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Sulawesi: Unimal Press, 2016).
5 D.  Y.  Winanto, Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin (Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2012).
6 Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Akar  Sejarah  Hambatan  dan Prospeknya (Jakarta: Rajawali Press, 1996).
7 A.  Hasyim  Nawawi,  "Perlindungan  Hukum  dan  Akibat  Hukum  Anak  dari  Perkawinan  Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungangung)," Ahkam 3, no. 1 (2015).
8 Abdurrahman  Abubakar  Bahmid,  Rulyjanto  Podungge,  "Problematika  Hukum  dalam  Perkara Pengsahan Nikah Poligami Siri," Jurnal Al-Himayah 6, no. 1 (2022).
alasan  istri  tidak  menjalankan  kewajibannya,  mengalami  kecacatan  badan  atau  penyakit  yang tidak  dapat  disembuhkan,  serta  tidak  dapat  memberikan  keturunan.  Kewajiban  mengajukan  izin poligami  kepada  Pengadilan  Agama  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  ketertiban  umum,  dan jaminan hak pada hubungan hukum. Pemeriksaan permohonan poligami yang dilaksanakan oleh Pengadilan  Agama  tentu  mendengarkan  secara  langsung  pernyataan  dan  kerelaan  dari  istri pertama.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  izin  poligami  bagi suami.  Tidak  adanya  izin  dari  Pengadilan  Agama,  maka  seseorang  akan  menempuh  perkawinan poligami  secara  siri  atau  tidak  memerlukan  pencatatan  nikah.  Sebab  pencatatan  nikah  yang menjadi  syarat  Kantor  Urusan  Agama  terhadap  perkawinan  poligami  diantaranya  wajib memenuhi  izin  poligami  dari  Pengadilan  Agama  sesuai  dengan  Pasal  44  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. 9
Selain  syarat  dari  peraturan  perundang-undangan  poligami  harus  mengikuti  peraturan agama dan kepercayaan masing masing. Prinsip dari pernikahan itu seharusnya monogami yang dianut dalam sistem hukum perkawinan negara Indonesia sesuai dengan standar dan kemampuan itu bisa dijadikan alasan seorang isteri tidak  menyetujui poligami untuk suaminya. Alasan inilah yang  menjadi  pertimbangan  penting  kewajiban  pengajuan  izin  poligami  kepada  Pengadilan Agama. 10 Apabila tidak memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, memicu suami untuk melakukan  tindakan  melawan  hukum  dengan  melakukan  perkawinan  di  luar  pengetahuan  isteri sah  atau  bisa  juga  disebut  perkawinan  yang  tidak  tercatat.  Sebab  tanpa  adanya  pencatatan perkawinan,  poligami  secara  sirri  asalkan  syarat  menurut  agama  telah  dipenuhi  dianggap perkawinan yang sah. 11
Pada  tahun  2022    izin  poligami  mengalami  peningkatan  sebanyak  850  pemohon. Poligami  menjadi  sebuah  tren  baru  di  tahun  baru  ini  namun  tidak  semua  poligami  tercatat  di dalam  percatatan  pernikahan  di  Indonesia.  Seperti  contoh  di  Kementerian  Agama  Mojokerto menyatakan  tujuh  dari  Sembilan  suami  yang  mengajukan  poligami  tidak  tercatat  dengan  salah satu alasan minimnya sosialisasi kepengurusan berkas pernikahan.  Salah satu alasannya juga bisa karena  itikad  tidak  baik  oleh  pihak  suami  dengan  melakukan  prosesi  pernikahan  tanpa sepengetahuan isteri. 12
Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengatur  tentang  apa  saja  syarat
9 Arif,  A.  F.,  "Mekanisme  Pembatalan  Perkawinan  dan  Implikasinya  Terhadap  Hak  Perempuan Atas Poligami Tanpa Izin di Indonesia," MASADIR: Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2021).
10 Barzah Latupono, "Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga," Bacarita Law Journal , Volume 1, Nomor 1 (2020).
11 Eka Hayatunnisa, Anwar Hafidzi, "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu  Fi  al-yatama  dalam  Kitab  Fikih  Islam  Wa  Adillatuhu," Jurnal  Syariah:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Pemikiran , Vol. 17, No. 1 (2017).
12 Muhammad  Husni  Abdullah  Pakarti,  Sofyan  Mei  Utama,  Diana  Farid,  Hendriana,  "Peran Hukum  Keluarga  dalam  Menghadapi  Tantangan  Poligami  dalam  Masyarakat  Kontemporer," At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah 11, No. 2 (2023).
putusnya sebuah perkawinan, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Dengan argument  bahwa  ketika  salah  satu  pasangan  meninggal  penulis  tertarik  untuk  membahas  lebih lanjut bagaimana hukum dapat menjawab permasalahan suami yang melakukan poligami namun baru  ketahuan  setelah  meninggal  dan  isteri  mengajukan  pembatalan  perkawinan. 13 Penulis mengkajinya  dalam  jurnal  yang  berjudul  “Pembatalan  Perkawinan  yang  Perkawinanya  Telah Putus Akibat Kematian Dalam Keadaan Poligami”.

## METODE PENELITIAN
Dalam  rangka  memahami  permasalahan  "  Pembatalan  Perkawinan  yang  perkawinannya telah  putus  akibat  kematian  dalam  keadaan  poligami  tidak  tercatat,  metode  penelitian  yang digunakan  berfokus  pada  studi  pustaka.  Pendekatan  studi  pustaka  ini  diambil  dengan pertimbangan bahwa isu tersebut telah menjadi bahan kajian dalam berbagai literatur hukum dan sosial sebelumnya. Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan  ilmu  pengetahuan,  serta  sebagai  upaya  menemukan  jawaban  atas  halhal  yang belum diketahui. Metode penelitian mengarahkan cara berpikir secara  ilmiah untuk mempelajari gejalah hukum dari sebuah fakta hukum ditempuh melalui penelitian ilmiah dengan pengumpulan data, pemecahan masalah, dan menghasilkan pernyataan yang seyogyanya demi mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. 14

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  dengan  penelitian  yuridis empiris,  merupakan  pendekatan  yang  berorientasi  pada  pendekatan  kebijakan.  Penelitian  yuridis empiris  mengutamakan  kajian  berlakunya  hukum  di  tengah  masyarakat,  apa  yang  sebenarnya terjadi  pada  tempat  tertentu  untuk  menemukan  fakta  dan  data  sesuai  kebutuhan  peneliti. 15 Data yang  diperoleh  dari  penelitian  empiris  kemudian  diidentifikasi  untuk  mengarahkan  peyelesaian masalah  yang  akan  ditelusuri  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Pendekatan  yuridis empiris disebut juga  dengan pendekatan kepustakaan dengan melakukan  review sumber-sumber yang berasal dari buku, majalah, dan sumber lainnya yang bersifat data dari berbagai literatur dan berdasarkan fenomena atau keadaan yang ada di masyarakat. 16
Penelitian  yang  diterapkan  bersifat  deskriptif,  penelitian  menjelaskan  perkembangan permasalahan yang ada pada saat ini. Hasil penelitian yang diwujudkan dalam analisis deskriptif
13 Muthmainnah,  M.  Nur  Kholis  Al  Amin,  Endang  Syaifuddin,  Asmorohadi,  "Izin  Pernikahan Poligami di Kecamatan Playen," Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan 1, No. 1 (2022).
14 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986).
16 Peter Machmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
dimaksudkan  untuk  menyajikan  data  serinci  mungkin  terhadap  keadaan,  gejala  sosial,  dan manusia.  Adanya  analisis  deskriptif  membantu  penggambaran  atas  sifat  suatu  individu,  gejala sosial,  keadaan  kelompok  maupun  khalayak  umum,  serta  menentukan  hubungan  gejala  sosial dengan  tatanan  hidup  masyarakat.  Di  samping  itu  menggunakan  penerapan  penelitian  yang sifatnya  preskriptif,  penelitian  yang  sifat  analisisnya  pada  prediksi  di  masa  yang  akan  dating untuk  menentukan  kebijakan  yang  diharapkan.  Penelitian  preskriptif  ditujukan  dalam memperoleh  rekomendasi  apa  yang  harus  dilakukan  dalam  mengatasi  masalah  tertentu,  yaitu permasalahan  akibat  hukum  dari  perkawinan  poligami  tanpa  tercatat  yang  berstatus  cerai  mati. Orientasi  penelitian  preskriptif  dilakukan  dengan  mengetahui,  mengkaji,  menilai  fakta  hukum yang kurang optimal penanganannya. 17

## Pendekatan Masalah
Metode  penelitian  ini  bersifat  penelitian  hukum  normatif  atau  penulisan  kepustakaan dengan  menggunakan  pendekatan  kasus  (Case  Approach)  dan  pendekatan  perundang-undangan (Statue Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan data dari  legislasi  dan  regulasi  dipahami  berdasarkan  sistemasi  hierarki  kemudian  mempelajari  asas- asas  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan  berkaitan  dengan  isu  hukum  perkawinan poligami  tidak  tercatat.  Sedangkan  pendekatan  kasus  digunakan  dalam  menelaah  penerapan norma  atau  kaidah  hukum  berlaku  pada  praktik  perkawinan  poligami  di  lapangan.  Kasus  yang diambil  bermakna  empiris  agar  menghasilkan  analisis  berupa  eksplanasi  hukum. 18 Menurut Robert K Yin adalah suatu penyelidikan empiris yang mengidentifikasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Sebagaimana batas batas antar fenomena dan konteks yang tak tampak dengan tegas, serta multi sumber bukti yang dimanfaatkan. Sebagai suatu penyelidikan studi kasus tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak pula harus tergantung pada data etnografi atau observasi  partisipan.  Menurut  Peter  Machmud  bahwa  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  merupakan  pendekatan  legislasi  dan  regulasi,  yakni  penelitian yang mengkaji berbagai aturan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Presiden  sampai  dengan  Peraturan  Daerah.  Dalam  penelitian  ini  dibantu  dengan wawancara,  menurut  Sugiyono  wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui  hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
17 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum , Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
18 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

## Sumber Data
Dalam penelitian ini akan digunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

## Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer meruakan dasar analisis yang berkaitan dengan gagasan atau fakta mengenai  perkawinan  poligami  tidak  tercatat.  Bahan  hukum  yang  mengikat  berupa  ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  identik  dengan  penggunaan  bahan-bahan  hukum  yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer berupa literature pendukung berkenaan dengan pokok  pembahasan  penelitian.  Bahan  hukum  primer  pada  dasarnya  tidak  mengikat  namun sifatnya  dapat  menguraikan  maksud  dari  bahan  hukum  primer.  Dalam  penelitian  ini,  penjelasan terkait  bahan  hukum  primer  seperti  buku-buku  hukum,  karya  ilmiah,  bahan  internet,  artikel, pendapat dari pakar huku, dan bahan-bahan hukum lainnya.

## Cara Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  ditempuh  dengan  beberapa  tahapan  diantaranya inventarisasi,  identifikasi  peraturan  perundang-undangan,  klasifikasi,  dan  penyusunan  bahan hukum  sesuai  dengan  permasalahan  perkawinan  poligami  tidak  tercatat.  Metode  pengumpulan data yang digunakan pada penelitian  ini adalah melalui studi kepustakaan,  Menggunakan  teknik dokumentasi,  kami  mengumpulkan  berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan  perkawinan, poligami,  serta  konsekuensi  hukum  dari  perkawinan  yang  tidak  terdaftarkan  di  Indonesia. Sumber-sumber  ini  diperoleh  dari  perpustakaan  universitas,  basis  data  jurnal  online,  serta  arsip digital dari instansi pemerintah terkait.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  analisis yuridis  kualitatif  berupa  interpretasi  mengenai  bahan-bahan  hukum,  selanjutnya  hasil  analisis tersebut  akan  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  guna menghasilkan  penilaian  objektif  dalam  menjawab  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian
ini. 19 Analisis  bahan  hukum  diinterpretasikan  secata  sistematis  yang  mengolah  data-data  hukum untuk menghasilkan pernyataan berupa menentang, mengkritik, mendukung, menambah, maupun menyampaikan  argumentasi  sebagai  sarana  mencapai  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas permasalahan yang diangkat. 20

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  mendalam  terkait  “Pembatalan  Perkawinan  yang  Putus  Akibat Kematian  dalam  Keadaan  Poligami  Tidak  Tercatat”.  Studi  Pustaka  memberikan  wawasan berharga  mengenai  kompleksitas  dan  nuansa  yang  muncul  dari  permasalahan  ini  dalam  konteks hukum dan sosial di Indonesia.

## Legalitas Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat
Berdasarkan  literatur  yang  telah  ditelusuri,  dijelaskan  bahwa  perkawinan  poligami  yang tidak terdaftarkan memiliki status yang ambivalensi dalam hukum Indonesia. 21 Ambivalensi dapat diartikan  sebagai  sesuatu  yang  bertentangan  di  dalam  Meskipun  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  menekankan  pentingnya  pendaftaran  perkawinan  untuk  legalitasnya, dalam  praktiknya,  banyak  perkawinan  poligami  yang  terjadi  tanpa  didaftarkan  resmi.  Ini seringkali  karena  kendala  birokrasi,  ketidaktahuan,  atau  bahkan  keinginan  untuk  menghindari hukum atau sorotan sosial. 22
Pada  hakikatnya,  pelaksanaan  poligami  atau  kawin  lebih  dari  satu  istri  menimbulkan dampak  negatif  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Sistem  perkawinan  poligami  diperbolehkan hanya  pada  konsisi  mendesak.  Kompleksitas  dampak  dari  poligami  tidak  hanya  pada  keabsahan kedudukan  subjek  hukum  terlibat,  melainkan  keberlangsungan  pengakuan  status  hukum  di pencatatan  nikah.  Pencatatan  nikah  termasuk  sebagai  syarat  wajib  bersifat  administratif berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  berlaku.  Pencatatan  tiap  pernikahan  sama  halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. 23 Sebagaimana diatur dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang  Perkawinan,  perkawinan  tidak  tercatat  mengandung konsekuensi  hukum  seperti  tidak  diakui  Kantor  Catatan  Sipil  dan  Kantor  Urusan  Agama meskipun akad nikah telah sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sekaligus urusan administratif  akan  dipersulit  karena  tidak  memiliki  alat  bukti  sah  apabila  hendak  membuktikan
19 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). 20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).
21 Tarmizi  M.  Jakfar, Poligami  dan  Talar  Liar  dalam  Perspektif  Hakim  Agama  di  Indonesia (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007).
22 Bambang  Sugianto,  "Kedudukan  Ahli  Waris  Pada  Perkawinan  Poligami," Al-Adl 9,  No.  2 (2017).
23 Azni, "Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)," Jurnal Risalah 26, No. 2 (2015).
adanya peristiwa hukum harta warisan, nafkah isteri, hak asuh anak, dan cerai mati.
Perkawinan poligami yang tidak tercatat identik dengan tidak adanya izin dari Pengadilan Agama sehingga dinilai melanggar hukum. Berkaitan hal tersebut, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang  Rumusan  Hukum  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  sebagai  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan,  dalam  rumusan  Kamar  Agama  telah  mencantumkan pedoman  bahwa  “prinsip  nikah  siri  dapat  diisbatkan  sepanjang  tidak  melanggar  undang-undang dan  perkawinan  poligami  siri  tidak  dapat  diisbatkan  kecuali  sudah  ada  izin  poligami  dari Pengadilan Agama”. Persoalan perkawinan siri semakin kompleks menyangkut pengesahan nikah melalui isbat nikah yang tetap wajib melalui izin Pengadilan Agama.

## Konsekuensi Kematian Dalam Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat
Ketika  salah  satu  pasangan  dalam  perkawinan  poligami  yang  tidak  terdaftarkan meninggal, konsekuensi hukumnya menjadi sangat kompleks. Pasangan yang ditinggalkan sering kali  menghadapi  tantangan  dalam  mengklaim  hak-hak  mereka,  seperti  hak  waris  dan  hak  asuh anak.  Dalam  beberapa  kasus  yang  dikaji,  pasangan  yang  ditinggalkan  bahkan  menghadapi penolakan  sosial  dan  hukum  karena  tidak  ada  bukti  resmi  tentang  perkawinan  mereka. 24 Selain itu,  hak  waris  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatatkan  terutama  hanya  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan  dimana  masih  jauh  dari  aspek  kepastian  hukum.  berbicara  mengenai  konsekuensi kematian  dalam  perkawinan  poligami  tidak  tercatat,  adapun  dampak  lain  secara  hukum diantaranya  tidak  dianggap  isteri  sah,  tidak  berhak  atas  nafkah  dan  warisan  dari  suami  yang meninggal  dunia,  dan  perkawinan  dianggap  tidak  pernah  terjadi.  Hal  ini  karena  pertalian perkawinan  apabila  sah  menurut  ketentuan  perundang-undangan  akan  memberikan  hak memperoleh harta warisan apabila suami meninggal dunia.

## Kedudukan Anak dalam Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat
Anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak terdaftarkan seringkali berada dalam  posisi  yang  rentan.  Dalam  konteks  hukum,  status  mereka  sebagai  anak  sah  bisa dipertanyakan, terutama ketika salah satu orang tua meninggal. Ini dapat mengakibatkan mereka kehilangan hak  waris atau bahkan hak  untuk  mendapatkan pengakuan sosial. Di sisi lain,  akibat hukum kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat yaitu anak tidak memiliki identitas dimana menurut Undang-undag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan syarat  dalam  proses  pengajuan  akta  kelahiran  salah  satunya  wajib  menyertakan  dokumen perkawinan  dari  lembaga  yang  mengesahkan.  Apabila  orangtua  anak  tidak  mencatatkan
24 Awaliyah,  Vivi  Nur  Qalbi,  Achmad  Allang,  Andi  Nurul  Isnawidiawinarti  Achmad,  "Akibat Hukum Pernikahan Siri," Maleo Law Journal 6, Issue 1 (2022).
perkawinannya,  maka  tidak  memiliki  dokumen  perkawinan  tersebut,  sehingga  akta  kelahiran tidak  dapat  diterbitkan.  Tanpa  akta  kelahiran,  anak  sulit  mendaftar  sekolah,  memperoleh  Kartu Tanda Penduduk (KTP), berhak atas harta warisan. Perkawinan tidak tercatat menyebabkan anak menjadi  korban  ketidakpastian  hukum  karena  identitas  yang  tidak  diakui  oleh  negara.  Adapun dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  negara  memberikan jaminan kesejahteraan bagi anak yang termasuk hak asasi manusia mencapai perlindungan hukum sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Perlindungan  hukum  yang  dimaksud tentu berkaitan antar peristiwa hukum satu dengan lainnya.

## Pembatalan Perkawinan
Pembatalan  perkawinan  berarti  perkawinan  yang  terjadi  tidak  memenuhi  syarat  sesuai Undang-undang  Perkawinan,  bukan  dilatarbelakangi  oleh  sebab  yang  menghalangi  perkawinan. Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama harus sesuai dengan prosedur pemeriksaan,  pengajuan  perkara,  persidangan,  hingga  putusan  dihasilkan. 25 Tahapan  prosedur pemeriksaan  menjadi  tahapan  penting  dalam  menilai  pernyataan  yang  wajib  didengar keterangannya  dalam  mengadakan  perkawinan  poligami  tanpa  persyaratan  semestinya,  yaitu dicatatkan kepada lembaga berwenang. 26 Keabsahan pembatalan perkawinan didasarkan pada tiga pasal  utama dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya Pasal 24 dan Pasal 27 ayat (2),  serta  Pasal  71  huruf  a  Komplikasi  Hukum  Islam.  Pengajuan  pembatalan  perkawinan sepenuhnya  menjadi  hak  istri  pertama  sebagai  penggugat  terhadap  istri  poligami  menurut  Pasal 23 UU Perkawinan. Pertama, Pasal 24 UU Perkawinan, istri kedua yang mengajukan pembatalan perkawinan  kepada  Pengadilan  Agama  dapat  melibatkan  istri  pertama  agar  membatalkan perkawinannya kepada almarhum terlebih dahulu apabila istri poligami masih terikat perkawinan. Kedua,  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  UU  Perkawinan,  istri  pertama  memiliki  hak  mengajukan pembatalan  perkawinan  ketika  mengetahui  terdapat  anggapan  salah  sangka  mengenai  diri almarhum dengan jangka waktu 6 bulan. Ketiga, dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tidak tercatatnya perkawinan yang dilaksanakan oleh almarhum menimbulkan pernyataan bahwa perkawinan  poligami  tidak  memiliki  izin  oleh  Pengadilan  Agama  sehingga  dinilai  sebagai perkawinan  poligami  tanpa  izin  dari  istri  pertama.  Pemberian  izin  poligami  di  samping perkawinan  wajib  dicatatkan,  menuai  akibat  hukum  yang  serupa  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal  56  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  “perkawinan  yang  dilakukan  dengan  isteri kedua,  ketiga,  atau  keempat  tanpa  izin  Pengadilan  Agama,  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum”.
25 Muchtar  Anshary  Hamid  Labetubun,  Sabti  Fataruba,  "Implikasi  Hukum  Putusan  Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," Batulis: Civil Law Review 1, No. 1 (2020).
26 Daromi  Purwadi,  "Pembatalan  Perkawinan  Karena  Adanya  Pemalsuan  Identitas  Suami  dalam Perkawinan  Poligami  (Studi  kasus  pada  Desa  Wanglu  Kecamatan  Krucuk  Kabupaten  Klaten)," Jurnal Bedah Hukum 3, No 2 (2019).
Hal ini menunjukkan bahwa sebelum diadakannya perkawinan poligami, harus memperoleh izin dari  Pengadilan  Agama.  Meskipun  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mengakui hak untuk pembatalan perkawinan, penerapannya dalam konteks perkawinan poligami yang  tidak  terdaftarkan  pasca-kematian  salah  satu  pasangan  menjadi  suatu  area  yang membingungkan. Terdapat ketidakjelasan tentang bagaimana proses pembatalan harus dilakukan, terutama mengingat absennya dokumentasi resmi perkawinan.

## Reaksi Masyarakat dan Aspek Sosial
Dari literatur yang ditinjau, terungkap bahwa masyarakat seringkali memiliki pandangan yang  bervariasi  terhadap  perkawinan  poligami  yang  tidak  terdaftarkan.  Meskipun  beberapa komunitas mungkin lebih  toleran, banyak  yang melihatnya sebagai tindakan  yang tidak sah atau bahkan  tidak  etis. 27 Ketika  salah  satu  pasangan  meninggal,  stigma  ini  bisa  meningkat,  dengan pasangan  yang  ditinggalkan  sering  kali  menghadapi  diskriminasi,  penolakan,  dan  pengabaian. Perkawinan  poligami  tidak  tercatat  menimbulkan  dampak  kepada  istri  poligami  yang  akan  sulit bersosialisasi di tengah masyarakat akibat diskriminasi tersebut. Masyarakat masih menilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dianggap nikah siri dan tinggal serumah dengan laki-laki tanpa terikat perkawinan sah. Selain itu, dampak sosial juga dirasakan oleh istri pertama  yang  menciptakan  stigma  masyarakat  bahwa  ia  tidak  dapat  melanjutkan  keturunan sehingga  almarhum  melakukan  perkawinan  poligami  secara  sirri. 28 Kondisi  ini  sangat menghambat  interaksi  sosial  bagi  istri  pertama  maupun  istri  poligami  di  tengah  masyarakat. bahkan  Nabi  Muhammad  Saw.  menganjurkan  agar  menghindari  perkawinan  sirri  untuk menghindari dampak sosial yang berkepanjangan, sehingga perkawinan dianjurkan secara terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.

## Rekomendasi dari Studi Sebelumnya
Sejumlah  penelitian  sebelumnya  menyarankan  perlunya  reformasi  hukum  untuk memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  kepada  pasangan  dalam  perkawinan  poligami  yang tidak  terdaftarkan,  terutama  dalam  konteks  kematian  salah  satu  pasangan.  Beberapa  peneliti bahkan  menyarankan  agar  pendaftaran  perkawinan  dibuat  lebih  mudah  dan  inklusif  untuk mengakomodasi realitas sosial di Indonesia. Permasalahan pembatalan perkawinan dalam konteks perkawinan poligami yang  tidak terdaftarkan ketika  salah satu pihak meninggal adalah suatu isu yang  kompleks  yang  mencakup  aspek  hukum,  sosial,  dan  moral.  Hasil  dari  studi  pustaka  ini
27 Nur  Fitriyatun  Nisa’,  Indah  Sukmawati,  "Kedudukan  Anak  Hasil  Poligami  Pernikahan  Siri Terhadap Waris dan Perwalian Ditinjau  Kompilasi  Hukum Islam dan Burgerlijk Wetbook," Celestial  Law Journal 1, No. 1 (2023).
28 Faiq Tobroni, "Hak Anak Sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Siri," Jurnal Yudisial 8, No. 1 (2015).
menunjukkan bahwa ada  kebutuhan mendesak untuk reformasi  hukum dan kebijakan  agar dapat memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi  semua  pihak  yang  terlibat,  serta  edukasi masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran perkawinan.

## Pembahasan
Rangkaian  proses  perkawinan  yang  diatur  dalam  lembaga  keagamaan  masing-masing menunjukkan  fakta  hukum  terhadap  pengakuan  negara  atas  pluralism  aturan  perkawinan  tidak dapat diabaikan. 29 Permasalahan pembatalan perkawinan yang telah putus akibat kematian dalam keadaan poligami  yang tidak tercatat di  Indonesia memang merupakan suatu hal yang kompleks dan  multidimensi.  Ini  bukan  hanya  masalah  hukum,  tetapi  juga  menyangkut  nilai-nilai  sosial, budaya,  dan  moralitas  yang  menimbulkan  penyakit  sosial  merusak  tatanan  masyarakat. 30 Perkawinan  poligami  yang  tidak  tercatat,  berdampak  pada  pengakuan  hukum  atas  seluruh peristiwa hukum berkaitan dengan hubungan yang mengikat dalam akad nikah. Kepastian hukum perkawinan poligami tidak memberikan jaminan hukum bagi istri poligami beserta keturunannya sehingga  memengaruhi  keberlangsungan  hidup  ke  depan. 31 Anak  dari  istri  poligami  dianggap tidak  sah  menurut  UU  Perkawinan  apabila  tidak  dicatat  di  Lembaga  Pencatatan  Perkawinan. Kedudukan  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  poligami  menurut  UU  Perkawinan  hanya memiliki  hubungan  hukum  sebatas  dengan  ibu  dan  keluarga  ibu.  Sebab  anak  yang  sah  sesuai Pasal  42  dan  43  UU  Perkawinan  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  sah,  artinya perkawinan sah tercatat di Lembaga Pencatatan Perkawinan. 32
Dalam  konteks  hukum  di  Indonesia,  perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang dilakukan  sesuai  dengan  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  dan  dicatat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Idealnya pelaksanaan perkawinan mengacu pada  hal-hal  yang  dipersyaratkan  dalam  agama  sekaligus  peraturan  perundang-undangan. Perkawinan sah sangat menunjang  hidup rumah tangga  yang  sejahtera, termasuk dalam  mencari rezeki Tuhan. Kemudian rumah tangga dari perkawinan tercatat lebih terjamin keharmonisannya untuk  membentuk  generasi  peneus  bangsa  yang  berbakti  pada  peradaban.  Dengan  demikian, perkawinan  yang  tidak  terdaftarkan  atau  perkawinan  di  bawah  tangan,  termasuk  perkawinan poligami,  rentan  terhadap  berbagai  masalah  hukum. 33 Hal  ini  diperparah  ketika  salah  satu
29 Harjianto, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , Volume 19, Nomor 1 (2019).
30 Ibnu  Rusydi,  "Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Hak  Waris  Anak  Hasil  Perkawinan  Siri," Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi 7, No. 1 (2019).
31 Ilyas, Ahyuni Yunus, Zainuddin, "Pelaksanaan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri dan Anak: Studi Kota Makassar," Journal of Lex Generalis , Vol. 1, No. 1 (2020).
32 Lenny  Nadriana,  Elti  Yunani,  "Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hilangnya  Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri," Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum 2, No. 1 (2023).
33 Masykurotus Syarifah, "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Pespektif  UU No. 1 Tahun
pasangan  meninggal  dunia,  sehingga  menyebabkan  kerumitan  dalam  proses  pembatalan perkawinan.  Salah  satu  konsekuensi  paling  mendalam  dari  perkawinan  poligami  yang  tidak terdaftarkan adalah posisi pasangan yang ditinggalkan setelah kematian salah satu pasangan.
Perkawinan  bawah  tangan  sah  sepanjang  dilakukan  menurut  hukum  Islam  saja,  namun menurut  hukum  positif  tidak  memperkuat  peristiwa  hukum  perkawinan  secara  formil  bersifat tidak  sah  karena  tidak  memiliki  bukti  sah  sesuai  pengesahan  dari  institusi  pemerintahan. Perkawinan tidak tercatat dinilai mengabaikan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sekaligus dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengarahkan perkawinan harus dicatatkan dinyatakan bahwa “agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap  perkawinan  harus dicatatkan”.  Frasa  terjamin  ketertiban  inilah  merepresentasikan  adanya  daya  ikat  hak  dan kewajiban  perkawinan  diakui  oleh  keberlakuan  hukum  melalui  bukti  resmi  perkawinan.  Tanpa adanya bukti resmi perkawinan, pasangan yang ditinggalkan seringkali berada dalam posisi yang lemah  dalam  mengakses  hak-hak  mereka,  baik  itu  hak  waris,  hak  asuh  anak,  atau  bahkan  hak untuk  mendapatkan  pengakuan  sosial.  Ini  menjadi  ironi,  mengingat  dalam  banyak  kasus, pasangan  yang  ditinggalkan  mungkin  telah  hidup  bersama  almarhum  dalam  jangka  waktu  yang lama dan memiliki anak-anak bersama.
Anak dengan status seperti ini disamakan dengan anak di luar nikah menurut Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  meskipun  sah  menurut  agama,  namun  tidak  sah  menurut UU Perkawinan, sehingga dianggap sebagai anak di luar nikah. Anak luar nikah berbeda dengan anak zina, dimana anak luar nikah dapat diakui oleh orang tua biologisnya namun tidak diakui sah di  mata  hukum.  Anak  poligami  yang  tidak  tercatat  oleh  Lembaga  Pencatatan  Perkawinan  sulit mengakses hak pelayanan publik seyogyanya dapat diperoleh melalui instansi berwenang. Status anak  di  luar  nikah  sulit  memperoleh  perlindungan  dan  pelayanan  hukum  dalam  daftar kependudukan, berdampak pada tidak adanya akta kelahiran. 34 Lebih lanjut, anak-anak yang lahir dari  perkawinan  poligami  yang  tidak  terdaftarkan  juga  berada  dalam  posisi  yang  rentan.  Tanpa adanya  bukti  hukum  perkawinan  orang  tua  mereka,  status  mereka  sebagai  anak  sah  dapat dipertanyakan.  Ini bukan hanya berdampak pada hak-hak  legal mereka, seperti hak  waris, tetapi juga pada identitas mereka dan bagaimana masyarakat melihat mereka.
Selain itu, di luar aspek hukum, ada juga pertimbangan sosial dan budaya yang penting. Di banyak komunitas di Indonesia, perkawinan poligami, meskipun kontroversial, tetap diterima sebagai  bagian  dari  tradisi  atau  interpretasi  agama  tertentu.  Meskipun  demikian,  ada  juga
1974 Tentang Perkawinan," Jurnal Yustitia 19, No. 1 (2018).
34 Reza  Fitra  Ardhian,  Satrio  Anugrah,  Setyawan  Bima,  "Poligami  Dalam  Hukum  Islam  dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama," Private Law 3, no. 2 (2015).
pandangan  masyarakat  yang  cenderung  melihat  perkawinan  poligami,  khususnya  yang  tidak terdaftarkan,  sebagai  suatu  bentuk  ketidakadilan  terhadap  wanita.  Dalam  konteks  ini,  pasangan yang ditinggalkan, setelah kematian salah satu pasangan, sering kali menghadapi penolakan atau bahkan diskriminasi dari masyarakat. 35
Satu  hal  yang  jelas  dari  pembahasan  ini  adalah  perlunya  reformasi  dalam  cara  kita memahami  dan  mengatur  perkawinan  poligami  di  Indonesia.  Meskipun  agama  dan  tradisi memiliki  perannya  dalam  mendefinisikan  perkawinan,  tetapi  negara  memiliki  tanggung  jawab untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  semua  warganya  dilindungi,  terutama  dalam  konteks  yang rentan seperti kematian salah satu pasangan dalam perkawinan poligami yang tidak terdaftarkan. Salah  satu  langkah  progresif  yang  bisa  diambil  adalah  dengan  mereformasi  sistem  pendaftaran perkawinan di Indonesia, sehingga lebih  inklusif, mudah diakses, dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran perkawinan dan konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak terdaftarkan juga sangat penting. Sebagai penutup pembahasan, dapat dikatakan bahwa isu pembatalan perkawinan dalam konteks perkawinan  poligami  yang  tidak  terdaftarkan  saat  salah  satu  pihak  meninggal  memerlukan pendekatan  yang  komprehensif.  Tidak  hanya  memahami  konsekuensi  hukumnya,  tetapi  juga memahami dinamika sosial dan budaya  yang melatarbelakanginya. Dengan demikian,  kita dapat mencari solusi yang adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN
Isu  mengenai  "Pembatalan  Perkawinan  Yang  Perkawinannya  Telah  Putus  Akibat Kematian  Dalam  Keadaan  Poligami  Tidak  Tercatat"  dalam  konteks  Indonesia  telah  menjadi bahan  pembahasan  yang  kompleks  dan  mendalam.  Menyusuri  jejak  permasalahan  ini  melalui berbagai literatur dan pandangan hukum menunjukkan bahwa perkawinan, sebagai institusi sosial dan  hukum,  mengandung  nuansa  yang  beragam  dan  dinamis,  terutama  ketika  dikaitkan  dengan poligami  dan  absennya  dokumentasi  resmi.  Perkawinan  poligami  yang  tidak  terdaftarkan  di Indonesia, meskipun telah menjadi bagian dari lanskap sosial dan kultural di beberapa komunitas, menghadirkan tantangan-tantangan hukum yang signifikan. Salah satunya adalah ketika salah satu pasangan  meninggal  dunia.  Dalam  keadaan  seperti  ini,  pasangan  yang  ditinggalkan  sering  kali menemukan diri mereka terperangkap dalam labirin hukum dan sosial, di mana hak-hak mereka, seperti warisan dan hak asuh anak, menjadi tidak jelas dan sulit untuk diperjuangkan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam ini juga sering menghadapi kesulitan yang sama, jika tidak lebih  parah.  Tanpa  status  hukum  yang  jelas  mengenai  perkawinan  orang  tua  mereka,  hak-hak
35 Riskhi  Salsabiela,  Rahandy  Rizki  Prananda,  "Pembatalan  Perkawinan  dalam  Kasus  Poligami Tidak  Tercatat  yang  Perkawinannya  Telah  Putus  Akibat  Kematian," Al-Manhaj:  Jurnal  Hukum  dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023).
dasar  mereka  sering  kali  dipertanyakan.  Ini  menciptakan  sebuah  paradoks  di  mana  anak-anak, yang  seharusnya  dilindungi  oleh  negara  dan  masyarakat,  malah  menjadi  korban  dari ketidakpastian  hukum  yang  disebabkan  oleh  absennya  dokumentasi  perkawinan  orang  tua mereka.  Di  sisi  lain,  harus  diakui  bahwa  alasan  ketidakterdaftaran  banyak  perkawinan  poligami bervariasi,  mulai  dari  ketidaktahuan,  kendala  birokrasi,  hingga  keinginan  untuk  menghindari konsekuensi  hukum  atau  sorotan  sosial.  Namun,  apa  pun  alasan  tersebut,  fakta  bahwa  banyak perkawinan  poligami  tidak  terdaftarkan  mengindikasikan  adanya  kebutuhan  untuk  memperbarui dan mereformasi sistem hukum perkawinan di Indonesia.
Dalam  konteks  sosial,  masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam  membentuk  norma- norma  dan  pandangan  mengenai  perkawinan  poligami.  Sementara  beberapa  komunitas  mungkin lebih  toleran  dan  menerima,  ada  juga  yang  memiliki  pandangan  kritis  terhadap  praktik  ini, terutama jika tidak didaftarkan. Namun, alih-alih hanya berfokus pada penerimaan atau penolakan sosial, yang lebih penting  adalah bagaimana  masyarakat, pemerintah, dan  lembaga hukum dapat bekerja  sama  untuk  memastikan  hak  dan  kesejahteraan  semua  pihak  yang  terlibat  terlindungi. Sebagai  penutup,  dapat  dikatakan  bahwa  perkawinan  poligami  yang  tidak  terdaftarkan  di Indonesia bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan kultural yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang komprehensif. Perlu adanya kombinasi antara reformasi  hukum,  edukasi  masyarakat,  dan  upaya  kolaboratif  antara  berbagai  pemangku kepentingan  untuk  menemukan  solusi  yang  adil,  manusiawi,  dan  menghormati  hak-hak  dasar setiap  individu.  Hanya  dengan  demikian,  kita  dapat  memastikan  bahwa  setiap  warga  negara, terlepas dari  status perkawinan mereka, mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang  mereka layak terima.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Hasyim  Nawawi,  "Perlindungan  Hukum  dan  Akibat  Hukum  Anak  dari  Perkawinan  Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungangung)," Ahkam 3, no. 1 (2015): 111-136.
Abdurrahman  Abubakar  Bahmid,  Rulyjanto  Podungge,  "Problematika  Hukum  dalam  Perkara Pengsahan Nikah Poligami Siri," Jurnal Al-Himayah 6, no. 1 (2022): 11-28.
Akhmad  Munawar,  "Sahnya  Perkawinan  Menurut  Hukum  Positif  yang  Berlaku  di  Indonesia," Al’Adl, Volume VII Nomor 13, 2015, 21-32.
Aulia,  Kompilasi  Hukum  Islam:  Hukum  Perkawinan,  Kewarisan,  dan  Perwakafan  (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008).
Arif,  A.  F.,  "Mekanisme  Pembatalan  Perkawinan  dan  Implikasinya  Terhadap  Hak  Perempuan Atas Poligami Tanpa Izin di Indonesia," MASADIR: Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2021): 15-36.
Awaliyah,  Vivi  Nur  Qalbi,  Achmad  Allang,  Andi  Nurul  Isnawidiawinarti  Achmad,  "Akibat Hukum Pernikahan Siri," Maleo Law Journal 6, Issue 1 (2022): 30-41.
Azni, "Izin Poligami di Pengadilan  Agama (Suatu  Tinjauan Filosofis)," Jurnal Risalah 26, No. 2
(2015).
Bambang Sugianto, "Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami," Al-Adl 9, No. 2 (2017). Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
Bustanul  Arifin,  Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Akar  Sejarah  Hambatan  dan Prospeknya (Jakarta: Rajawali Press, 1996).
Barzah  Latupono,  "Kajian  Yuridis  Dampak  Poligami  Terhadap  Kehidupan  Keluarga,"  Bacarita Law Journal, Volume 1, Nomor 1 (2020): 55-71.
Daromi  Purwadi,  "Pembatalan  Perkawinan  Karena  Adanya  Pemalsuan  Identitas  Suami  dalam Perkawinan  Poligami  (Studi  kasus  pada  Desa  Wanglu  Kecamatan  Krucuk  Kabupaten Klaten)," Jurnal Bedah Hukum 3, No 2 (2019): 104-112.
D.  Y.  Winanto,  Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  (Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2012).
Eka Hayatunnisa, Anwar Hafidzi, "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu  Fi  al-yatama  dalam  Kitab  Fikih  Islam  Wa  Adillatuhu,"  Jurnal  Syariah:  Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, No. 1 (2017): 1-23.
Faiq  Tobroni,  "Hak  Anak  Sebagai  Ahli  Waris  dalam  Perkawinan  Siri,"  Jurnal  Yudisial  8,  No. 1 (2015): 85-102.
Harjianto,  "Identifikasi  Faktor  Penyebab  Perceraian  Sebagai  Dasar  Konsep  Pendidikan  Pranikah di  Kabupaten  Banyuwangi,"  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi,  Volume  19, Nomor 1 (2019): 35-41.
Ibnu Rusydi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri," Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi 7, No. 1 (2019): 49-58.
Ilyas,  Ahyuni  Yunus,  Zainuddin,  "Pelaksanaan  Nikah  Siri  dan  Akibat  Hukumnya  Terhadap  Hak Waris  Istri  dan  Anak:  Studi  Kota  Makassar,"  Journal  of  Lex  Generalis,  Vol.  1,  No.  1 (2020): 1-20.
Jamaluddin, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Sulawesi: Unimal Press, 2016).
Lenny Nadriana, Elti Yunani, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri," Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum 2, No. 1 (2023): 27-35.
Masykurotus  Syarifah,  "Implikasi  Yuridis  Poligami  Bawah  Tangan  Pespektif  UU  No.  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Jurnal Yustitia 19, No. 1 (2018): 24-33.
Muchtar  Anshary  Hamid  Labetubun,  Sabti  Fataruba,  "Implikasi  Hukum  Putusan  Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," Batulis: Civil Law Review 1, No. 1 (2020): 54-59.
Muhammad Husni Abdullah Pakarti, Sofyan Mei Utama, Diana Farid, Hendriana, "Peran Hukum Keluarga  dalam  Menghadapi  Tantangan  Poligami  dalam  Masyarakat  Kontemporer,"  At- Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah 11, No. 2 (2023).
Muhammad Yunus, Hukum Pernikahan dalam Islam (Jakarta: Hida Karya Agung, 2003).
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Muthmainnah,  M.  Nur  Kholis  Al  Amin,  Endang  Syaifuddin,  Asmorohadi,  "Izin  Pernikahan Poligami  di  Kecamatan  Playen,"  Asas  Wa  Tandhim:  Jurnal  Hukum,  Pendidikan,  dan Sosial Keagamaan 1, No. 1 (2022): 17-32.
Nur  Fitriyatun  Nisa’,  Indah  Sukmawati,  "Kedudukan  Anak  Hasil  Poligami  Pernikahan  Siri Terhadap  Waris  dan  Perwalian  Ditinjau  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Burgerlijk Wetbook," Celestial Law Journal 1, No. 1 (2023): 14-26.
Peter Machmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).
Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif  Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligami  di  Pengadilan  Agama,"  Private Law 3, no. 2 (2015): 100-107.
Riskhi  Salsabiela,  Rahandy  Rizki  Prananda,  "Pembatalan  Perkawinan  dalam  Kasus  Poligami Tidak  Tercatat  yang  Perkawinannya  Telah  Putus  Akibat  Kematian,"  Al-Manhaj:  Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 1505-1522.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986).
Tarmizi M. Jakfar, Poligami dan Talar Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007).
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).