## SYI’AR IQTISHADI
Journal of Islamic Economics, Finance and Banking
E-ISSN : 2598-0955

## The Influence of 'Maro' Profit-Sharing System through Farmers’s Welfare

## Yuni Shafira Rahmah
Pascasarjana Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yunishafira.ysr@gmail.com
Syihabudin
Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa syihabudin@untirta.ac.id Kheryadi *
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kheryadi@uinbanten.ac.id

## *Corresponding Author
Abstract. The aims of this study was to determine whether the system is divided 'maro' results affect the income of farmers and also to find out the  difference in income  for  results  before  and  after  using  the  'maro'  profit  sharing  system.  The method  of  research  used  is  quantitative  research.  The  approach  uses  the  survey method.  Based  on  the  results  of  the  analysis  obtained  from  the  hypothesis  test done  by  comparing  t  arithmetic  with  t  table  which  is  shows  that  t  arithmetic  of 16.207> from t table of 2.639 and a significance level of 0,000 <0.005 this shows that Ho rejected and Ha accepted which means that there is a positive influence between 'maro' profit-sharing systemt through income of the farmers. Figures for the coefficient of determination performed on the test Determination is obtained R square adjust value of 0.746. It means that the profit sharing system affects welfare society by 74.6%.
Keywords: Profit-Sharing System „maro‟, Income, Farmers, Welfare Society.

## Pendahuluan
Perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian  merupakan  perbuatan  hubungan hukum  yang  diatur  dalam  hukum  adat.  Perjanjian  bagi  hasil  adalah  suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap
diperkenankan  mengusahakan  tanah  dengan  pembagian  hasil  antara  penggarap dan  yang  berhak  atas  tanah  tersebut  menurut  imbangan  yang  telah  disetujui bersama. Perjanjian pengusahaan  tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum  adat  yang  didasarkan  pada  kesepakatan  antara  pemilik  tanah  dengan petani penggarap, dengan cara membagi pendapatan hasil yang telah disepakati bersama  oleh  kedua  belah  pihak.  Dalam  perspektif  syariat  Islam  Maro  disebut dengan  istilah  Al-Muzara‟ah  yakni  muamalah  terhadap  tanah  dengan  sebagian dari apa  yang  dihasilkannya.  Dengan maksud memberikan  tanah  kepada  orang yang  akan  menggarapnya  dengan  imbalan  yang  ia  peroleh  setengah  dari hasilnya.
Dalam  perkembangannya,  perjanjian  bagi  hasil  kemudian  mendapat peraturan  undang-undang  nomor  2  tahun  1960  tentang  perjanjian  bagi  hasil yang  lahir  berdasarkan  pada  hukum  adat  di  Indonesia.  Diwilayah  Kabupaten Serang,  khususnya  Kecamatan  Pontang  desa  Kubang  Puji  yang  masih  banyak dilaksanakan  atau  dilakukan  perjanjian  usaha  bagi  hasil  untuk  tanah-tanah pertanian.  Perjanjian  sistem  bagi  hasil  tanah  pertanian  telah  digunakan  sejak dahulu,  bahkan  sudah  turun-temurun  dari  generasi  ke  generasi  selanjutnya. Perjanjian  usaha  bagi  hasil  tanah  pertanian  selama  ini  didasarkan  atas kepercayaan  dan  kesepakatan  antara  petani  penggarap  dengan  pemilik  tanah, kepercayaan  inilah  modal  utama  bagi  seorang  penggarap  untuk  mendapatkan perizinan  mengelola  tanah  pertanian  yang  bukan  miliknya  dengan  obyek perjanjian yakni tanah pertanian dan semua yang melekat pada tanah, sedangkan isi  perjanjian  yang  meliputi  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  juga ditentukan  oleh  mereka  sendiri,  serta  hasil  dari  pengusahaan  tanah  tersebut nantinya  akan  dibagi  sesuai  kesepakatan  yang  telah  disepakati  bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk  pemilik  tanah.  Sedangkan  batas  waktu  perjanjian  bagi  hasil  yang  berlaku selama ini tidak ada patokan yang baku, semua didasarkan  kesepakatan  bersama antara  pemilik  dan  penggarap,  biasanya  berdasarkan  pada  musim  tanam  padi apabila  musim bercocok  tanam sampai dengan  musim panen  tiba maka dengan sendirinya  batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian  bagi hasil ini tidak tertulis,  melainkan  hanya  melalui  ucapan  lisan  saja.  Masyarakat  Jawa mengenalnya  dengan  istilah  „maro‟  /  „paro‟,  yakni  perjanjian  membagi  dua  hasil tanah yang digarap antara pemilik tanah dengan penggarap.
Dari  gambaran  diatas,  maka  penulis  melakukan  penelitian  yang  berkaitan dengan  pengaruh  sistem  bagi  hasil  „maro‟  terhadap  kesejahteraan  masyarakat petani  diwilayah  Kecamatan  Pontang  Desa  Kubang  Puji,  karena  kecamatan
pontang  adalah  daerah  persawahan  yang  mana  masyarakatnya  lebih  cenderung menggunakan  sistem  Maro  yang  diadopsi  dari  nilai-nilai  keagamaan  dan kebudayaan  yang  sesuai  dengan  kepercayaan mayoritas  masyarakat  petani  Desa Kubang  Puji.  Dengan  adanya  sistem  ini,  maka  terdapat  asumsi  yang  kemudian dijadikan  oleh  penulis  sebagai  identifikasi masalah  yang  selama ini  dilihat dalam kenyataannya di lapangan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:
a) Apakah  ada  pengaruh  sistem  bagi  hasil  “maro”  terhadap  kesejahteraan masyarakat petani di desa Kubang Puji?
b) Seberapa  besar  pengaruh  sistem  bagi  hasil  “maro”  terhadap  kesejahteraan masyarakat petani di desa Kubang Puji?

## Kerangka Pemikiran
Konsep  Bagi  Hasil  menurut  Muhamad  Syafi'i  Antonio  adalah  “Sistem  bagi hasil  dalam  tatanan mudharabah  yaitu  suatu  akad  kerjasama  usaha  antara  dua belah  pihak  dimana  pihak  pertama (Shahibal  mal)  menyediakan  seluruh  modal, sedangkan  pihak  lainnya  menjadi  pengelola”.  Keuntungan  hasil  usaha  secara mudharabah  akan  dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak. Sedangkan apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. namun jika kerugian akibat pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.
Menurut Syihabudin, sistem bagi hasil / mudharabah adalah akad kerja sama usaha  antara  dua  pihak  dimana  pihak  pertama  (shahibul  maal)  menyediakan seluruh  (100  %)  modal,  sedangkan  pihak  kedua  yaitu  menjadi  pengelola  dalam usaha.  Dalam  pengusahaan,  masing-masing  berhak  untuk  mendapatkan  bagian presentasi atau keuntungan dari hasil usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
Sistem bagi hasil adalah suatu bentuk usaha bersama yang dilakukan melalui suatu perjanjian kedua belah pihak dan keduanya akan mendapatkan pembagian keuntungan  dari  hasil  kerjasama.  Besar  keuntungan  yang  diperoleh  sudah ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.
Adapun  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  pertanian  adalah  usaha bersama  antara  pemilik  lahan  dengan  penggarap  dan  keduanya  akan mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya dengan tradisi „maro‟.
Penerapan  sistem  bagi  hasil  untuk  kalangan  masyarakat  petani  merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bersumber pada prinsip keadilan. Oleh karena itu pemerintah telah banyak memberikan perhatian terhadap  pentingnya  sistem  bagi  hasil  kepada  masyarakat  pertanian  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang  nomor  2  tahun  1960  tentang  perjanjian  bagi  hasil  disektor pertanian.
Istilah  bagi  hasil  menurut  Achmad  Bachrul  Muchtasi  juga  dikenal  dengan „Profit  sharing‟  atau  „Profit  and  Loss  Sharing‟  yang  mengartikan  bahwa  profit sharing  adalah  perhitungan  bagi  hasil  didasarkan  kepada  hasil  bersih  dari  total pendapatan  setelah  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh pendapatan tersebut. Artinya keuntungan bersih (net profit) dari total penghasilan (total revenue) dibagi setelah diambil biaya operasional dalam usaha bersama.
“Profit And Loss Sharing is system by which employees are paid a share of profits of the company that employs them, in accordance with a written formula defined in advance”.
Beberapa  pengertian  diatas,  maka  sistem  bagi  hasil  atau profit  and  loss sharing adalah sebuah bentuk kerjasama dalam suatu kegiatan usaha antara pihak investor  yang  disebut shahibul  mal  dengan  pihak  pengelola  yang  disebut mudharib  yang  mengadakan  kegiatan  usaha  bersama  dan  dari  keuntungan  itu mereka akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha dengan presentase yang telah  disepakati  bersama.  Dari  keuntungan  tersebut  akan  dibagi  setelah  diambil biaya-biaya  operasional  dalam  usaha,  dengan  semangat  kekeluargaan  mereka akan  membagi  keuntungan  dan  akan  menanggung  kerugian  bersama  sebagai konsekuensi  usaha  bersama.  Sistem  ini  merupakan  cara  yang  dikehendaki  oleh ajaran Islam yang mengacu pada keadilan dari kedua belah pihak.

## Tinjauan Pustaka

## Bagi Hasil
Istilah  bagi  hasil  menurut “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia”  adalah pembagian hasil pertanian antara petani penggarap dan pemilik tanah pertanian. Pengertian  dalam  kamus  diatas  mempunyai  spesifikasi  dalam  pertanian  yang disebut dengan „mudharabah dan muzara‟ah‟.
Konsep  bagi  hasil  menurut  Muhamad  Syafi'i  Antonio  adalah  sistem  bagi hasil  dalam  tatanan  “ mudharabah,  yaitu  suatu  akad  kerjasama  usaha  antara  dua belah  pihak  di  mana  pihak  pertama (Shahibal  mal)  menyediakan  seluruh  modal,
sedangkan  pihak  lainnya  menjadi  pengelola  dan  keuntungan  usaha  secara mudharabah  dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak. Sedangkan apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat  kelalaian  pengelola.  Namun  jika  kerugian  akibat  pengelola,  maka  si pengelola harus bertanggung jawab”.
Menurut Ahmad Ghozali, sistem “Bagi Hasil adalah suatu kerjasama antara dua  pihak  dalam  menjalankan  usaha.  Pihak  pertama  yaitu  pengusaha  yang memberikan  andil  dalam  keahlian,  keterampilan  sarana  dan  waktu  untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (Investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan baik itu modal kerja atau modal secara keseluruhan”. Dalam usaha mereka berhak untuk mendapatkan pembagian  keuntungan  atau  presentasi  dan  hasil  usaha  sesuai  dengan kesepakatan yang mereka buat.
Perjanjian Bagi Hasil merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat  pedesaan, karena sebagian  besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun pengusahaan tanah dengan bagi hasil disetiap daerah diIndonesia memiliki nama dan pengaturan yang berbeda-beda.
Menurut  para  ahli  hukum  adat  perjanjian  bagi  hasil  memiliki  pengertian yang  bermacam-macam,  diantaranya  yaitu  pengertian  perjanjian  bagi  hasil menurut Djaren Saragih yang menyatakan: Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak  kedua  ini  diperkenankan  mengolah  tanah  yang  bersangkutan  dengan ketentuan, hasil  dari  pengolahan tanah  dibagi  dua  antara  orang  yang  berhak atas tanah dan yang mengolah tanah. (Djareng Saragih. 1984)
Fungsi  perjanjian  bagi  hasil  ini  menurut  Djaren  Saragih  adalah  untuk memproduktifkan  tanah  tanpa  mengerjakan  sendiri,  sedangkan  bagi  pemaro fungsi  perjanjian  ini  adalah  untuk  memprodukttifkan  tenaganya  tanpa  memiliki tanah.
Selanjutnya  menurut  Hilman  Hadikusuma  yang  mengartikan  pengertian perjanjian  bagi  hasil  sebagai  asas  umum  dalam  hukum  adat.  Apabila  seseorang menanami  tanah  orang  lain  dengan  persetujuan  atau  tanpa  persetujuan, berkewajiban  menyerahkan  sebagian  hasil  tanah  itu  kepada  pemilik  tanah.  Asas ini  berlaku tidak saja  untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau tanah sawah,  tetapi  juga  untuk  tanah  perairan,  perikanan  dan  peternakan.  (Hilman Hadikusuma. 1990)
Dari  pendapat  Hilman  Hadikusuma  tersebut,  menjelaskan  pada  umumnya setiap  orang  yang  menanami tanah  orang  lain  baik  karena  persetujuan kedua
belah  pihak  atau  tanpa  persetujuan,  pihak  yang  menanami  harus  memberikan sebagian  hasilnya    kepada  pemilik  tanah.  Hal  ini  merupakan  asas  umum  yang berlaku dalam hukum adat. Juga pernyataan perjanjian bagi hasil menurut Bushar Muhammad  “Apabila  pemilik  tanah  memberi  ijin  kepada  orang  lain  untuk mengerjakan  tanahnya  dengan  perjanjian,  maka  yang  mendapat  ijin  itu  harus memberikan  sebagian  hasil  tanahnya  kepada  pemilik  tanah”.(Bushar Muhammad. 2000)
Jadi  perjanjian  bagi hasil  menurut  hukum adat pada  dasarnya  adalah  suatu perjanjian  yang  timbul  dalam  masyarakat  hukum  adat  antara  pemilik  tanah dengan  petani  penggarap  dan  umumnya  perjanjian  tersebut  tidak  diwujudkan dalam bentuk tulisan tetapi hanya bersifat lisan dan atas dasar kepercayaan.

## Sistem Bagi Hasil Maro
Dalam  pengertian  perjanjian  Bagi  Hasil  „maro‟,  perlu  kiranya  diketahui pemakaian  istilah  dari  perjanjian  bagi  hasil,  karena  disetiap  daerah  memiliki penyebutan yang berbeda-beda seperti:
a) Memperduoi (Minang kabau)
b) Toyo (Minahasa)
c) Tesang (Sulawesi)
d) Maro (1:1), Mertelu (1:2), ( JawaTengah).
e) Nengah (1:1), Jejuron (1:2), (Priangan)
Selain  tersebut  diatas  masih  ada  istilah  lain  dibeberapa daerah  antara lain:
1. Untuk daerah Sumatera:
a) Aceh memakai istilah “mawaih”  atau “Madua laba”  (1:1) “bagi peuet”  atau “muwne  peuet”,  “bagi  thee”,  “bagi  limong”  dimana  berturut-turut  pemilik memperoleh bagian 1/4, 2/3, 1/5.
b) Tanah  gayo  memakai  istilah  “mawah”  (1:1),  tanah  alas  memiliki  istilah “Blah duo” atau “Bulung Duo” (1:1).
c) Tapanuli Selatan memakai istilah “marbolam”, “mayaduai”.
d) Sumatera  Selatan  untuk  jambi  memakai  istilah  “bagi  dua”,  “bagi  tiga”, Palembang memakai istilah “separoan”.
2. Untuk daerah Kalimantan:
a) Banjar memakai istilah “bahakarun”.
b) Lawang memakai istilah “sabahandi”.
c) Nganjuk memakai istilah “bahandi”.
3. Daerah Bali:
Istilah  umum  yang  dipakai  adalah  “nyakap”,  tetapi  variasi  lain  dengan menggunakan  sebutan  “nondo”  atau  “nanding”  yang  berarti  “maro”,  “nilon”,
berarti  mertelu  (1:2),  “muncuin”  atau  “ngepat-empat”berarti  mrapat  (1:3)  dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap.
4. Daerah Jawa:
Memakai istilah “nengah” untuk “maro” / “paro”, “mertelu”.
5. Madura:
Memakai  istilah  “paron”  atau  “paroa”  untuk  separo  dari  produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap (Imam Sudiyat. 1981).

## Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
Peraturan  Perjanjian  Bagi Hasil (tanah pertanian) Perjanjian Bagi hasil adalah suatu  perjanjian  antara  seorang  yang  berhak  atas  suatu  bidang  tanah  pertanian dan  lain  yang  disebut  penggarap,  berdasarkan  perjanjian  mana  penggarap diperkenankan  mengusahakan  tanah  yang  bersangkutan  dengan  pembagian hasilnya  antara  penggarap  dan  yang  berhak  atas  tanah  tersebut  menurut imbangan  yang  telah  disetujui  bersama  misalnya,  masing-masing  pihak mendapatkan seperdua (maro).
Sedangkan  menurut  pengertian  dari  UU  nomor  2  tahun  1960  tentang perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian  disebutkan  dalam  pasal  1  poin  c,  bahwa: “Perjanjian  Bagi  Hasil  adalah  perjanjian  dengan  nama  apapun  juga  yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak  lain,  yang  dalam  undang-undang  disebut  “penggarap”,  berdasarkan perjanjian  mana  penggarap  diperkenankan  oleh  pemilik  tersebut  untuk menyelenggarakan  usaha  pertanian  diatas  tanah  pemilik  dengan  pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”. Dalam praktikpun yang berlaku diIndonesia perjanjian  bagi  hasil  biasanya  dilakukan  antara  pemilik  suatu  hak  istimewa dengan  pihak  yang  bersedia  untuk  mengelola  lahan  tersebut  atau  pihak  yang hendak  memanfaatkan  dan  menyelenggarakan  usaha  atas  hak  istimewa  yang dimaksud  kemudian  hasilnya  akan  dibagi  antara  pihak  pemilik  dan  pihak  yang memeliharanya.

## Metode Penelitian Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih menghabiskan waktu 1-2 bulan yang bertempat  di  desa  Kubang  Puji  Pontang  Kabupaten  Serang.  Adapun  objek  yang diteliti adalah masyarakat petani yang menggunakan perjanjian sistem bagi hasil „maro‟ .

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  yaitu  masyarakat  desa  kubang  puji  yang  berprofesi sebagai  Petani  berjumlah  907.  Untuk  menentukan  besarnya  sampel,  penulis menggunakan rumus Burhan Bungin :
( )
Keterangan:
n = Jumlah sampel yang akan digunakan
N = Jumlah populasi responden d = Nilai presisi (0, 1) (Burhan Bungin. 2005)
(   )
n = 90 (sampel)

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatakan  data  yang  tepat  agar  memperoleh  kesimpulan  yang akurat maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

## a) Observasi
Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung kepada para masyarakat petani yang menggunakan sistem bagi hasil „maro‟.

## b) Kuisioner
Angket  yang  digunakan  berupa  pertanyaan-pertanyaan  atau  pernyataan yang  berkaitan  dengan  tujuan  penulisan  yang  telah  dijelaskan  pada  rumusan masalah  dan  pertanyaan  atau  pernyataan  tersebut  telah  disediakan  alternatif pilihan, sehingga akan mempermudah responden dalam memberikan jawaban dan hanya memerlukan waktu yang singkat untuk menjawab.

## Sumber Data
Dalam  penelitian  ini,  sumber  data  yang  digunakan  penulis  ialah pengumpulan  data  primer  dan  data  sekunder  untuk  data  primer  menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan)/angket. Sedangkan untuk data sekunder (secondary data)  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  dari  telaah  kepustakaan  yang  didapat melalui membaca dan mencari informasi dari beberapa buku literatur, artikel dan sebagainya  yang  berfungsi  untuk  mengumpulkan  sumber-sumber  informasi tambahan yang berhubungan dengan penelitian.

## Teknik Analisis Data
Kegiatan  dalam  analisis  data  dengan  mengelompokkan  data  berdasarkan variabel  dan  jenis  responden,  mentabulasi  dan  berdasarkan  variabel  dari seluruh
responden. Penyajian data tiap variabel yang diteliti melakukan perhitungan untuk menguji  hipotesis  yang  telah  diajukan.  Selanjutnya  seluruh  data  diolah  dengan menggunakan pendekatan statistik dengan aplikasi SPSS versi 16.0.

## a) Uji Validitas
Instrument penelitian yang dianggap valid adalah suatu instrument yang benar-benar  mampu  mengukur  variabelnya.  Uji  validitas  diperoleh  dengan cara  mengkorelasikan  tiap  skor  item  dengan  skor  item  tiap  variabel.  Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 atau lebih (r > 0,3) maka instrument tersebut dianggap valid.

## b) Uji Reliabilitas
Penerapan  uji  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  mengetahui  apakah alat  pengumpul  data  pada  dasarnya  menunjukan  tingkat  ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsisten instrumen dalam mengungkapkan gejala tertentu  dari  sekelompok  individu,  walaupun  dilakukan  pada  waktu  yang berbeda.
Instrument  dapat  dikatakan  andal  ( reliable)  apabila  memiliki  koefisien keandalan realibilitas sebesar 0,6 atau lebih ( α > 0,6). Adapun untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian, maka dapat digunakan rumus crobach alpha. Pengukuran realibilitas hanya dapat dilakukan apabila semua item sudah teruji valid.  Dengan  menggunakan software  SPSS  versi  16,0.  Selanjutnya  hasil tersebut  dibandingkan  dengan  kriteria,  yaitu  nilai alpha  >  r  tabel,  maka instrumen tersebut reliable dan dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya.
c) Uji normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dsitribusi sebuah data mengikuti  atau  mendekati  distribusi  normal.  Dalam  uji  normalitas  yang digunakan peneliti adalah Kolmogorov-Smirnov. Jika p lebih kecil daripada 0, 05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data  yang  kita  miliki  berbeda  secara signifikan dengan data virtual yang normal tadi, ini berarti data yang kita miliki sebaran  datanya  tidak  normal.  Jika  p  lebih  besar  daripada  0,  05  maka  dapat dapat disimpulkan bahwa data yang kita miliki tidak berbeda secara signifikan dengan  data  virtual  yang  normal  ini  berarti  data  yang  kita  miliki  sebaran datanya normal juga.
d) Analisis Regresi Linear Sederhana
Regresi  linear  sederhana  adalah  suatu  mode  ekonometri  yang menyatakan nisbah kasual antara satu variabel dengan variabel lain. Menurut Sugiono “Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh nilai perubahan variabel dependen, bila nilai variabel independen naik atau turun”
(Sugiyono.  2012).  Manfaat  dari  hasil  analisis  regresi  adalah  untuk  membuat keputusan apakah naik atau menurunnya variabel dependen  dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak.
Adapun regresi linear sederhana dapat dinotasikan dengan rumus:
Keterangan:
̂ = Subyek dalam variabel terikat / dependen yang (Brand Equality)
X = Variabel bebas/ Independen
= Konstanta
b  =  Angka  arah  atau  koefisien  regresi  yang  menunjukan  angka  peningkatan ataupun  penurunan  variabel  dependen  yang  didasarkan  pada  perubahan variabel independen, bila (+) arah garis naik dan bila (-) maka arah garis turun. Selain itu untuk mencari nilai a dan b dapat dicari dengan rumus berikut:

## e) Uji Hipotesis (Uji- t)
Uji t merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel signifikan dari pengaruh variabel independen terhadap variabel  dependen  dengan  menganggap  variabel  lain  bersifat  konstan pengujian  ini  dilakukan  berdasarkan  perbandingan  nilai  t  hitung  dengan  t tabel.
Dengan menggunakan ketentuan:
 Jika t hitung > t tabel .  Maka Ho diterima dan Ha ditolak.  Yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sistem bagi hasil „maro‟ terhadap kesejahteraan masyarakat.
 Jika t hitung < t table . Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Yang berarti bahwa tidak  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  sistem  bagi  hasil  „maro‟ terhadap kesejahteraan masyarakat.
Uji t hitung dapat dilakukan dengan rumus :
𝛼 (  𝑦)(   ) − (  𝑥)   𝑥 𝑦 𝑥 𝑛(   ) − (  𝑥) 𝑥 𝑏 𝑛(  𝑦) − (  𝑥)(  𝑦) 𝑥 𝑛(   ) 𝑥 − (  𝑥) 𝑡   𝑟 (𝑛 −  ) (  − 𝑟) 𝑦    𝑎   𝑏𝑋

## f) Koefisien Korelasi
Koefisien  Korelasi  digunakan  untuk  mengetahui  ukuran  kekuatan hubungan antara variabel terikat (X) dengan variabel tidak terikat (Y). “Korelasi diartikan  sebagai  hubungan,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  pola  dan keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih”. (Sudaryono. 2011)
Analisis Korelasi PPM „ Pearson Product Moment‟ (r). Dengan ketentuan r koefisiensi korelasi dinyatakan dengan bilangan, bergerak antara 0 sampai + 1 atau 0 sampai -1. Nilai korelasi apabila mendekati + 1 atau -1 maka terdapat hubungan yang kuat. Sebaliknya jika korelasi mendekati nilai 0 maka terdapat hubungan  yang lemah. Apabila korelasi sama dengan  0 berarti antara kedua varibel tidak terdapat hubungan sama sekali dan apabila korelasi + 1 atau -1, berarti terdapat hubungan yang sempurna antara kedua variabel. (Sudaryono.
2011)

## Tabel 3.1
Interpretasi Koefisien Korelasi (Sudaryono. 2011) Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00-0,199 Sangat Rendah 0,20-0,399 Rendah 0,40-0,599 Sedang 0,60-0,799 Tinggi 0,80-0,100 Sangat Tinggi

## g) Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R²)  merupakan  cara  untuk  mengukur  ketepatan suatu  garis  regresi.  Menurut  Gujarad,  koefisien  determinasi  (R²)  yaitu  angka yang menunjukan besarnya derajat kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat dari fungsi tersebut. Nilai R 2 berkisar antara 0 dan 1 (0 < R² < 1).
Dengan ini ketentuan sebagai berikut:
a. Jika R² semakin mendekati 1, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat semakin erat/ dekat, atau dengan kata lain model tersebut dapat dinilai baik.
b. Jika  R²  semakin  menjauh  angka  1,  maka  hubungan  antara  variabel  bebas dengan  variabel  terikat  jauh  atau  erat,  dengan  kata  lain  model  tersebut dinilai  kurang  baik  (Sudaryono.  2011).  Koefisien  determinan  digunakan untuk mengetahui seberapa besar (presentase) pengaruh yang timbul oleh variabel bebas terhadap variabel terikat.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## a) Uji Validitas
Dalam  uji  validitas  ini  digunakan  untuk  mengetahui  validitas  setiap instrument  sehingga  item  tersebut  layak  untuk  penelitian.  Ketentuan  valid tidaknya  bila  korelasi  tiap  faktor  positif  dan  besarnya  sama  atau  lebih  dari 0,207.
Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel X (Bagi hasil) No. Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 1 0,327 0,207 Valid 2 0,492 0,207 Valid 3 0,544 0,207 Valid 4 0,459 0,207 Valid 5 0,575 0,207 Valid 6 0,631 0,207 Valid 7 0,521 0,207 Valid 8 0,387 0,207 Valid 9 0,501 0,207 Valid 10 0,376 0,207 Valid Sumber: Data Primer yang sudah diolah
Dari  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  butir  pertanyaan  pada variabel Sistem Bagi Hasil (X)  adalah valid, hal ini dapat dilihat dari seluruh r hitung > r tabel.
Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel Y (Kesejahteraan Masyarakat Petani) No. Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 1 0,368 0,207 Valid 2 0,574 0,207 Valid 3 0,535 0,207 Valid 4 0,492 0,207 Valid 5 0,640 0,207 Valid 6 0,542 0,207 Valid 7 0,444 0,207 Valid 8 0,513 0,207 Valid 9 0,507 0,207 Valid 10 0,351 0,207 Valid Sumber: Data Primer yang sudah diolah
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan pada variabel Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y) adalah valid, hal ini dapat dilihat dari  seluruh  r  hitung  lebih  besar  dari  r  tabel.  Setelah  dilakukan  uji  validitas pada  variabel  X  dan  Y  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  uji  reliabilitas untuk mengetahui kestabilan suatu instrumen reliabel atau tidak.
b) Uji Reliabilitas
Dari  uji  reliabilitas  yang  dilakukan  pada  kedua  variabel,  maka  terdapat hasil yang diperoleh di lihat pada table 4.4 sebagai berikut:
Tabel 4.4

## Uji Reliabilitas Sistem Bagi Hasil (X)

## Reliability Statistics
Cronbach‟s Alpha N of Items .634 10
Dari  gambar  output  diatas  diketahui  bahwa  nilai  Alpha  sebesar  0,634 kemudian  nilai  ini  kita  bandingkan  dengan  nilai  r  tabel  dengan  nilai  N=90 dicari pada distribusi nilai r tabel signifikansi 5% diperoleh nilai r tabel sebesar 0,207.    Karena  r  hitung  0,634  >  r  tabel  0,207  maka  dipastikan  instrument penelitian variabel x adalah reliabel
Tabel 4.5

## Uji Reliabilitas Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y)

## Reliability Statistics
Cronbach‟s Alpha N of Items .659 10
Dari  gambar  output  diatas  diketahui  bahwa  nilai  Alpha  sebesar  0,659 kemudian  nilai  ini  kita  bandingkan  dengan  nilai  r  tabel  dengan  nilai  N=90 dicari pada distribusi nilai r tabel signifikansi 5% diperoleh nilai r tabel sebesar 0,207.
Karena  r  hitung  0,659  >  r  tabel  0,207  maka  dipastikan  instrument penelitian variabel y adalah reliabel.

## Case Processing Summary
N % Cases  Valid 90 100.0 Excluded a 0 .0 Total 90 100.0 Case Processing Summary N % Cases  Valid 90 100.0 Excluded a 0 .0 Total 90 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Variabel X dan Y Variabel Nilai Alpha Nilai r tabel Keterangan Sistem Bagi Hasil 0,634 0,207 Reliabel Kesejahteraan Masyarakat Petani 0,659 0,207 Reliabel
Sumber: Data Primer yang sudah diolah
Dari pengujian reliabilitas diatas, nilai alpha variabel X sebesar 0,634 dan variabel  Y  sebesar  0,659  maka  hal  ini  menunjukan  bahwa  butir-butir pertanyaan  pada  kedua  variabel  tersebut  adalah  reliabel  karena  nilai  alpha tersebut lebih besar dari r tabel (n=90).
c) Uji Normalitas
Tabel 4.7
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 90 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation 2.61335609 Most Extreme Differences Absolute .135 Positive .135 Negative -.120 Kolmogorov-Smirnov Z 1.283 Asymp. Sig. (2-tailed) .074
a. Test distribution is Normal.
Berdasarkan  uji  normalitas  dengan  Kolmogorov-Smirnov  test  dibawah ini, diperoleh nilai K-S Z sebesar 1,283 dan nilai sig sebesar 0,074 lebih besar dari 0, 05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.
Salah  satu  cara  untuk  mengetahui  normalitas  adalah  dengan  melihat histogram.  Uji  normalitas  dari  gambar  histogram  dibawah  ini  dapat  dilihat model berdistribusi normal dengan bentuk lonceng.

## d) Analisis Regresi Linear Sederhana
Tabel 4.8
Regresi Linear Sederhana ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 470.947 1 470.947  262.674 .000 a Residual 157.775 88 1.793 Total 628.722 89
a. Predictors: (Constant), Sistem Bagi Hasil b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat Petani
Pada hasil output ini menunjukan terlihat bahwa F hitung sebesar 262.674 dan  tingkat  signifikansi  /  probabilitas  sebesar  0,000  <  0,005,  menunjukan bahwa  model  persamaan  yang  diuji dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  data empiris.
e) Uji Hipotesis (Uji t)
Tabel 4.9
Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7.328 2.387 3.070 .003 Sistem Bagi Hasil .850 .052 .865  16.207 .000
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat Petani
Dari  tabel  diatas  terlihat  nilai  t  hitung  menunjukan  angka  16,207 yang kemudian  dibandingkan  dengan  nilai  t  tabel.  Berdasarkan  pada  (dk)  derajat kebebasan yang besarnya adalah n-1, maka 90-1 = 89 dengan taraf kesalahan yang digunakan sebesar α ditetapkan 5% maka nilai t tabel sebesar 2,639. Nilai sig /  probabilitas t-hitung sebesar  0,000 < 0,005 menunjukan hipotesis yang diajukan diterima.

## f) Koefisien Korelasi
Tabel 5.0

## Koefisien Korelasi
Correlations Sistem Bagi Hasil Kesejahteraan Masyarakat Petani Sistem bagi hasil Pearson Correlation 1 .865 ** Sig. (1-tailed) .000 N 90 90 Kesejahteraan masyarakat petani Pearson Correlation .865 ** 1 Sig. (1-tailed) .000 N 90 90
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  nilai  rs=  0,865.  Berdasarkan  tabel interpretasi nilai r maka terdapat hubungan yang sangat tinggi antara  sistem bagi hasil maro dengan kesejahteraan masyarakat petani, yang artinya sistem bagi  hasil  maro  sangat  berpengaruh  dengan  baik  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di desa Kubang Puji.
g) Koefisien Determinasi

## Tabel 5.1

## Koefisien Determinasi
Model Summary Mod el R  R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change F Change  df1  df2 Sig. F Chan ge 1 .865 a .749 .746 1.339 .749  262.674 1  88  .000
Dari  output  summary  dapat  diketahui  nilai  koefisien  determinasi  (R Square) sebesar 0,749 (nilai 0,749 adalah penguadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu 0,865 x 0,865 = 0,749). Besarnya angka koefisien determinasi (R Square)  0,749  sama  dengan  74,9%.  Angka  tersebut  mengandung  arti  bahwa sistem  bagi  hasil  „maro‟  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  masyarakat petani sebesar 74,9%.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  penelitian  ini  maka  penulis mengambil kesimpulan bahwa Hasil analisis yang diperoleh dari uji hipotesis yang dilakukan  dengan  membandingkan  t  hitung  dengan  t  tabel  yang  menunjukan bahwa t hitung sebesar 16,207 > dari t tabel sebesar 2,639 dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,005 hal ini menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa  adanya  pengaruh  yang  positif  antara  sistem  bagi  hasil  „maro‟  terhadap kesejahteraan masyarakat petani.
Kemudian  dari  hasil  Angka  Koefisien  determinasi  yang  dilakukan  pada  uji determinasi  diperoleh  Nilai adjust  R  square  sebesar  0,746  yang  artinya menunjukan  bahwa  “sistem  bagi  hasil  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat sebesar 74,6%” yang sisanya sebesar 25,4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## REFERENSI
Ahmad Ghozali yang menulis tentang “Sistem bagi hasil” dalam harian Republika tanggal 19 Oktober 2003
Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Udang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan, Jakarta: djambatan, 1997
_______________, Hukum Agraria Indonesia Jilid I, Jembatan, Jakarta 2005
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana, 2005
Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000
Cresswell.  W,  John, Research  Design  Pendekatan  Kualitatif  Kuantitatif  dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Danang S, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis, Jakarta: PT. Buku Kita, 2009
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”,  Balai Pustaka.
Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung: Tersito, 1984
Hidup  Iko, “Pelaksanaan  Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian  Di  Kecamatan Bulakamba  Kabupaten  Brebes  Jawa  Tengah”  Thesis,  Universitas Diponegoro, 2008.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta: Liberti, 1981
M. Nafrarn, Penganggaran Perusahaan, Jakarta: Salemba Empat, 2007
M. Fuad, dkk., Pengantar Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
Muhammad, Etika dan Strategi Bisnis Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008
Muhammad  Syafi'i  Antonio, “Bank  Syari‟ah:  Wacana  Ulama  dan  Cendekiawan”, Tazkia, 999
Peraturan  Menteri Agraria No. 4 tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.
Pratama Raharja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2008
Purnomo  Budi. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Pendapatan  Masyarakat Nelayan dan Petani. FISIP Universitas Maritim Raja Ali Tanjung Pinang,2015
Sadono  Sukirno, Makro  Ekonomi  Modern  Perkembangan  Pemikiran  dari  Klasik hingga Keynesian Baru, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
Sudaryono, Gampang  Mengerjakan  Mudah  Menerapkan  Dalam  Analisis  Data Statistik Derskriptif  Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011
Sugiono, Metode  Penelitian  Kualitatif  Kuantitatif  Dan  R&D  Bandung:  Alfabeta,
2013
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta,2010
Supardi, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian, Jakarta: Change Publication, 2014
Syafi‟i  Antonio, Bank  Syariah  Bankir  dan  Praktisi  Keuangan,  Jakarta:  Tazkia Institut,1999
Syihabudin, Nilai-nilai Ekonomi dalam Perspektif Al-Quran, Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2013
Ter  Haar  Bzn, Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat,  Terjemahan  K.  Ng  Subekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999
Undang-Undang  No.  2  tahun  1960  tentang  perjanjian  bagi  bagi  basil  di  sektor pertanian, BAB II pasal
Undang-Undang   Nomor  2  Tahun  1960 tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah Pertanian.
Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria