Strategy for Empowerment of Remote Indigenous Communities By The Government of Bengkalis Regency, Riau Province Post Pandemi Covid-19
Strategi  Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  Oleh  Pemerintah  Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Pasca Pandemi Covid-19
Arif Rahman Hakim Universitas Islam Riau arifrahmanhakim.ip@soc.uir.ac.id
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Remote indigenous communities are an issue in Indonesia. Many remote indigenous communities are left behind in the field of education and live below the poverty line. It is important that the Bengkalis District Social Service plays a role in empowering remote indigenous communities after Covid-19. This study uses Widjaja's Empowerment Theory with indicators of empowering human resources, empowering the social environment and social protection and advocacy and conducting a SWOT analysis. This study aims to 1) To  find  out  the  implementation  of  remote  indigenous  community  empowerment  by  the  Bengkalis Regency  Government.  2)  To  find  out  the  obstacles  in  implementing  remote  indigenous  community empowerment by the Bengkalis Regency Government. This research is a qualitative research, namely a research procedure that produces an analytical description of the written words and the behavior of the observed object. In this study, the determination of informants was determined deliberately. Data was collected using three techniques, namely, observation, interviews and document analysis. This research uses  human  resource  empowerment,  social  environment  empowerment  and  social  empowerment  and advocacy. The results of the study show that: 1) the Social Service is not fully capable of empowering the community and prospering by helping in terms of the economy, health and education 2) better facilities and  social  guidance  have  not  been  created  for  the  benefit  of  remote  indigenous  communities  3) development  assistance  that  is  not  yet  appropriate  with  the  criteria  of  remote  indigenous  community life.
Keywords: Strategy, Empowerment, Remote Indigenous Communities, Covid-19

## ABSTRAK
Komunitas  adat  terpencil  merupakan  salah  satu  isu  di  Indonesia.  Komunitas  adat  terpencil  banyak tertinggal dalam bidang pendidikan dan hidup dibawah garis kemiskinan, penting adanya peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam memberdayakan komunitas adat terpencil pasca Covid-19. Penelitian ini  menggunakan  Teori  Pemberdayaan  oleh  Widjaja  dengan  indikator  pemberdayaan  sumber  daya manusia,  pemberdayaan  lingkungan  sosial  dan  perlindungan  sosial  dan  advokasi  serta  melakukan analisis  SWOT.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  1)  Untuk  mengetahui  pelaksanaan  pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 2) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi analitis dari kata- kata  tertulis  dan  perilaku  objek  yang  diamati.  Dalam  penelitian  ini,  penentuan  informan  ditetapkan secara sengaja. Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu, observasi, wawancara dan analisis  dokumen.  Penelitian  ini  menggunakan  pemberdayaan  sumber  daya  manusia,  pemberdayaan lingkungan sosial dan pemberdayaan sosial dan advokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dinas Sosial  belum  cukup  sepenuhnya  mampu  memberdayakan  masyarakat  dan  mensejahterakan  dengan membantu  dari  segi  perekonomian,  kesehatan  dan  pendidikan  2)  belum  terciptanya  fasilitas  dan bimbingan  sosial  yang  lebih  baik  untuk  kepentingan  masyarakat  komunitas  adat  terpencil  3)  bantuan pembangunan yang belum sesuai dengan kriteria kehidupan komunitas adat terpencil.
Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil, Covid-19

## 1. Pendahuluan
Pemberdayaan  pada  hakikatnya  bertujuan  meningkatkan  kemampuan  masyarakat dalam  berbagai  aspek terutama  aspek  ekonomi,  sehingga  diharapkan  mampu  menciptakan masyarakat yang secara  mandiri dapat    meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya. Pemberdayaan  yang  dilaksanakan  perlu  diarahkan  dengan  memperhatikan  segala  aspek kehidupan  terutama  perekonomian rakyat,  wilayah  kecamatan  maupun perdesaan.  Masalah kemiskinan  memang  menjadi  salah  satu  persoalan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat, masyarakat  menjadi  miskin  bukan  karena  kurang  pangan  tetapi  miskin  dalam  bentuk keterbatasan ruang pekerjaan serta pendidikan. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan- kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Komunitas  adat  terpencil  merupakan  lapisan  paling  bawah  dalam  struktur  dan perkembangan masyarakat. Komunitas  adat terpencil menghadapi  berbagai  ketertinggalan dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar hidup sebagai manusia, sebagai konsekuensi dari  keberadaan  mereka  yang  secara  geografis  sangat  sulit  dijangkau  akibat  kurangnya aksesbilitas terhadap fasilitas publik yang memungkinkan untuk melakukan transformasi hidup kearah yang lebih baik.
Dalam  rangka  menjalankan  urusan  pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan dasar maka pemerintah melalui dinas sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik  Indonesia  Nomor  09 Tahun  2012  Tentang  Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil pada Pasal 1 Ayat (4) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah serangkaiaan kebijakan . Strategi,  program  dan  kegiatan  yang  diarahkan  pada  upaya  pemberian  kewenangan  dan kepercayaan  kepada komunitas  adat  terpencil  setempat  untuk  menemukan  masalah  dan kebutuhan  beserta  upaya  pemecahannya  berdasarkan  kekuatan dan  kemampuan  sendiri melalui  upaya  perlindungan,  penguatan,  pengembangan,  konsultasi  dan  advokasi  guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.
Selanjutnya pada pasal 1 ayat (8) dijelaskan Bimbingan Keterampilan adalah kegiatan pembimbingan  keterampilan, baik dibidang perairan, perkebunan,  perikanan,  peternakan dan sejenisnya  dilokasi  pemukiman warga  Komunitas  Adat  Terpencil.  Kemudian  didalam  Pasal  2 Ayat  (2)  dijelaskan  Pemberdayaan  Komunitas Adat  Terpencil  bertujuan  untuk:  a)  Memenuhi kebutuhan  sosial  dasar  warga  Komunitas  Adat  Terpencil  meliputi  pemenuhan  kebutuhan sarana  dan prasarana  infrastruktur sederhana,  pendidikan,  seni dan  budaya;dan/atau;  b) Mewujudkan  kesejahtraan  sosial  bagi  warga  Komunitas  Adat  Terpencil  melalui  proses pemebelajaran  sosial  dengan menghormati  inisiatif  dan  kreativitas  warga  dalam memenuhi kebutuhan  dan  hak-  hak  dasarnya  sehingga  warga  Komunitas  Adat  Terpencil  dapat mengaktualisasikan  diri dalam  lingkungannya  secara  ajar,  baik  jasmani,  rohani, dan  sosial untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan.
Di  Kabupaten  Bengkalis  mempunyai jumlah  penduduk  yang  mencapai  651.139  jiwa dan  juga  terdiri  dari  11  Kecamatan  yang  diantaranya  memiliki  3  (Tiga)  kecamatan  yang mempunyai komunitas adat terpencil antara lain yaitu : 1. Kecamatan Bantan, 2. Kecamatan Pinggir  3. Kecamatan Mandau,  kemudian dari  beberapa  wilayah  tersebut  ada  beberapa  suku Komunitas  Adat Terpencil  yaitu:  Suku  Asli,  Suku  Sakai.  Kondisi  Komunitas  Adat Terpencil  ini memiliki kehidupan yang bermasalah didalam  kesejateraan sosial maka pemerintah Kabupaten Bengkalis harus menjalankan tanggung jawabnya.
Dalam  rangka  menjalankan  urusan  pemerintahan  di  Kabupaten  Bengkalis  terdapat adanya  urusan Wajib,  dan  urusan  pemerintahan  pilihan.  Salah  satu  urusan  Wajib yang  ada dibidang Sosial. Yaitu tepatnya di Dinas Sosial  adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42  Tahun  2014  Tentang  Pemberdayaan  Sosial  dalam  Pasal  17  Ayat  (1)  yang  menyatakan Pemberdayaan social mempunyai  tugas melaksanakan  penyusunan  bahan  perumusan  dan
pelaksanaan   kebijakan  bidang  pemberdayaan   social  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dan di dalam Pasal 17 Ayat (2)  Pemberdayaan Sosial dalam mejalankan tugas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi berikut: a) Pelaksanaan  kebijakan  teknis,fasilitasi,  koordinasi,  sebagai  pemantauan  dan  evaluasi pemberdayaan  sosial  perorangan  keluarga,  dan  kelembagaan  masyarakat;  b)  Pelaksanaan kebijkan  teknis, fasilitasi,  koordinasi,  sebagai pemantauan  dan  evaluasi pemberdayaan  social Komunitas  Adat  Terpencil;  c)  Pelaksanaan  kebijakan  teknis, Fasilitasi,  Koordinasi,  sebagai pemantauaan  dan  evaluasi  pemberdayaan  social  Kepahlawanan,  Keperintisan,  Pembinaan mualaf,  Restoran  Social  dan  pemakaman;  d)  Pelaksanaan  kebijakan  teknis,  fasilitasi, keoordinasi,  serta pemantauaan  dan  evaluasi pengelolaan  sumber  dana  bantuan  sosial;  e) Pelaksanaan    norma,    standar;  Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas dengan  secara  tertulis  maupun  lisan  sesuai  dengan  bidang  dan  tugasnya  dalam  rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
Dalam rangka memberdayakan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Bengkalis Dinas Sosial  memiliki  beberapa  program  yaitu:1)  Program  Pembangunan  Rumah Layak  Huni  yang mana  program  Rumah  Layak  huni  ini dibuat  untuk  mensejahterakan kehidupan  masyarakat Komunitas  Adat  Terpencil  dan  mendapatkan  kehidupan  yang  layak  dilingkungannya.  2) Program  Seragam  Sekolah  dan  Makanan  Tambahan  Gizi,  program  ini  bertujuan  untuk mensejahterakan kehidupan anak-anak Komunitas Adat Terpencil di bidang   pendidikannya dan juga di dalam bidang kesehatannya; 3) Program Penampungan air hujan, program ini dilakukan agar  masyarakat  Komunita  Adat  Terpencil  mendapatkan air  yang  bersih  dan  sehat  untuk digunakan atau dikomsumsi dalam kehidupan sehari- harinya, prosedur,  dan  kriteria  dibidang pemeberdayaan social;
Adapun  program  ini  sudah  diangarkan  pada  APBD  kabupaten  bengkalis  pada  tahun 2020  untuk  rumah  Layak  Huni  yang  diangarkan  Rp.70.000.000  perunit,  kemudian untuk program bantuan Penampungan Air  Hujan  Rp.1.500.000  perunit,  sedangkan  untuk  bantuan program  Seragam  Sekolah  Dan  Makanan  Gizi Rp.700.000  perpaket.  Untuk mengetahui  lebih jelas maka bisa dilihat pada tabel berikut:
Berdasarkan  data  diatas  terlihat jumlah  pembangunan  Rumah  Layak  Huni  dimasing- masing Kecamatan dan Desa yang berada Di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah  189 Rumah Layak  Huni  yang  telah  diberikan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkalis  kepada  masyarakat Komunitas  Adat  Terpencil,  dan kemudian  terlihat  juga  jumlah bantuan  Seragam  Sekolah  Dan Makanan  Tambahan  Gizi  sebanyak 245 bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis  kepada  Komunitas  Adat  Terpencil  dan  adapun  bantuan  lain  yang  terlihat yaitu pembantuan  Penampungan  Air  Hujan  yang  berjumlah  95  bantuan  yang  juga  diberikan  oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat Komunitas Adat      Terpencil.
Berdasarkan  penjelasan  data  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Komunitas  adat terpencil yang ada di Kecamatan Pinggir mendapat jumlah bantuan yang lebih banyak dari pada komunitas  adat  terpencil  di  kecamatan  lainnya,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  masih  belum berkembangnya kehidupan komunitas adat terpencil di Kecamatan pinggir yang menjadi alasan penulis  memilih  komunitas  adat  terpencil  di  Kecamatan  Pinggir  menjadi  objek  utama penelitian.  Dari pantauan  penulis  terhadap  beberapa kecamatan  dan  desa  Di  Kabupaten Bengkalis  terutama  di  Kecamatan Pinggir  bahwa  penulis  menemukan permasalahan  terkait Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis kepada Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten  Bengkalis,  Adapun  Fenomena  -  Fenomena  sebagai  berikut:  1)  Komunitas  Adat Terpencil  ini  banyak  tertinggal  didalam  bidang  kemajuan  apapun  dan mayoritas  berada dibawah garis kemiskinan; 2) Komunitas Adat Terpencil ini mayoritas masyarakatnya memiliki tingkat  pendidikan  dibawah  standar;  3)  Komunitas  Adat  Terpencil  ini  tidak  mau  mengikuti program atau pemberdayaan karena mereka masih tidak mau meninggalkan leluhurnya.
2. Tinjauan Pustaka Pemberdayaan  Masyarakat  menurut Widjaja,  ialah  upaya  meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jadi diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secra mandiri baik dibidang ekonomi,sosial, agama dan budaya.
Kemudian didalam Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil  yang mana terdapat di Pasal 18 dijelaskan, Pelaksanaan  Pemberdayaan Komunitas  Adat  Terpencil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat 09 Huruf b,  meliputi  sebagai berikut: a) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; b) Pemberdayaan Lingkungan Sosial; c) Perlindungan social dan advokasi.
Menurut  Hamel  dan  Prahalad  dalam  (Rangkuti,  2000)  memberikan  pengertian: “Strategi  merupakan  tindakan  yang  bersifat incremental (senantiasa  meningkat)  dan  terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dari apa yang terjadi.”
Dalam  (Rangkuti,  2016),  menjelaskan  bahwa  konsep-konsep  strategi  adalah  sebagai berikut: 1) Distinctive Competence adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dengan pesaingnya; 2) Competitive Advantage adalah kegiatan spesifik  yang  dikembangkan  oleh  perusahaan  agar  lebih  unggul  dibandingkan  dengan pesaingnya.

## 3. Metode Penelitian
Mengacu  pada  rumusan  Penelitian  terlihat  bahwa  data  informasi  yang  akan dikumpulkan  melalui  survey  dijadikan  dasar  untuk mendeskripsikan  setiap  variabel.  Oleh karena tipe penelitian ini dapat dimasukkan dalam klasifikasi tipe “Survey Deskriptif”.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  Kualititatif  merupakan penelitian  yang menjadikan  teori  sebagai  bingkai  kerja  dari  keseluruhan  penelitian.  Dalam Penelitian  ini  penulis  mengabil  Lokasi  penelitian  di  Satu Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Bengkalis yakni Kecamatan pinggir. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan di  Kecamatan  Pingir  terdapat  suatu  penduduk  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  yang belum berkembang dari komunitas adat terpencil di Kecamatan Lainnya.
Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  responden  melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan  adalah  data  yang  berhubungan  dengan  Analisis  Kinerja  Dinas  Sosial  Kabupaten Bengkalis dalam Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil. 2) Data Sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang diperoleh dari lembaga  atau  instasi  yang  berwenang yaitu uraian jabatan, struktur organisasi dan jumblah penduduk.
Yaitu  merupakan  teknik  yang dilengkapi  dengan  format  atau  blangko  pegamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang  digambarkan  akan  terjadi  Observasi  atau  yang  disebut  pula  pengamatan,  meliputi kegiatan pemuatan  perhatian  terhadap suatu  objek  dengan  menggunakan  seluruh  alat indra.
Wawancara: yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan  responden  secara  langsung  dilokasi  penelitian,  untuk  memperoleh  data  yang berhubungan  dengan    penelitian;  Dokumentasi;  yaitu  teknik  mencari  data mengenai  hal-hal atau variabel  yang  digunakan untuk  memperoleh  keadaan  lokasi  penelitian  yang  dilakukan dengan pencatatan atau   pendokumentasiaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.  Creswell menjelaskan bahwa, “ Data dalam dokumentasi ini  bisa berupa materi audio dan visual seperti foto, objek- objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi”. Triangulasi,
alah  satu  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam penelitian  ini  adalah triangulasi. Menurut  Sugiyono (2013:330) dalam bukunya  menjelaskan  bahwa: “Dalam teknik pengumpulan  data  triangulasi  diartikan sebagai  teknik  pengumpulan data  dan  sumber  data yang telah ada. Bila peneliti mengumpulkan data dengan tringulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan  data  yang  sekaligus  menguji  kredibilitas  data  dengan  berbagai  teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.”

## 4. Hasil dan Pembahasan
Penulis  melihat  Dinas  sosial  ingin  membuat  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencik terlihat  sama  dengan  masyarakat  umumnya,  akan  tetapi  hal-hal  yang  telah  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis melalui  Dinas  Sosial  juga  masih belum  bisa  diterima  oleh masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  karena  mereka  memang  sulit  untuk  menjalankan kehidupan  seperti masyarakat  lainnya.  Tetapi  bagaimanapun  juga  Dinas  Sosial  akan  tetap terus  memperhatikan  Masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  agar  mereka  tidak  merasa terasingkan dan tidak merasa diperdulikan lagi dilingkungan sekitarnya.
Indikator  Pemberdayaan  Sosial  merupakan  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah Kabupaten  Bengkalis melalui  Dinas  Sosial  untuk  Komunitas  Adat  Terpencil  mempunyai  daya dan  upaya  dalam pemenuhan  kebutuhan  dasarnya.  Sinergitas  yang  baik  antara  Dinas  Sosial dan  Kebutuhan  Komunitas  Adat  Terpencil  menjadi  kunci  utama  dalam  tercapainya pemberdayaan sosial  yang  baik,  sejauh  ini  Dinas  Sosial  Cukup  Terlaksana  dalam indikator Pemberdayaan Sosial dengan beberapa program  yang sudah berjalan dan berdampak langsung terhadap Komunitas Adat Terpencil.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  Dinas  Sosial  senantiasa  melakukan  sosialisasi  dan perlindungan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Dinas Sosial turun  langsung menemui Komunitas  Adat  Terpencil  untuk  memberikan  pengertian pentingnya  Pendidikan  ditengah kehidupan saat sekarang ini. Kemudian, indikator perlindungan sosial dan advokasi ditunjukkan juga  dengan  adanya  perlindungan  hukum  dalam  beberapa  kasus  yang  menimpa Komunitas Adat Terpencil.
Hambatan-Hambatan  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  Dalam  Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Bengkalis; a) Pemberdayaan Sumber Daya    manusia; 1) Didalam masyarakat Komunitas Adat Terpencil terdapat masih adanya anak-anak Masyarakat Komunitas  Adat  Terpencil  yang  tidak  memakai  seragam  sekolah  yang  telah  diberikan  oleh Dinas Sosial;  2)  Didalam  Komunitas  Adat Terpencil  juga  terdapat  anak-anak Komunitas  Adat Terpencil  yang  tidak  mau  sekolah  lagi  karena  lokasi  sekolah  jauh  dari  permukiman. (  Berita Riau Antara News.com : Pemkab Bengkalis Serahkan Sejumlah  Bantuan Untuk Komunitas Adat Terpencil. 2021); 2) Pemberdayaan Lingkungan  social; di dalam komunitas adat terpencil masih terdapat  banyaknya  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  yang  belum  mau pindah  atau bertempat  tinggal  dilingkungan  Rumah  Layak  Huni yang  diberikan  oleh  Dinas  Sosial,  bahkan mereka  mereka  cenderung  ingin  menjual  Rumah  Layak  Huni  yang  diberikan  Dinas  Sosial tersebut. (Cakaplah.com: Dinas Sosial Bengkalis terus beri perhatian terhadap Komunitas Adat Terpencil. 2022).
Didalam  Komunitas  Adat  Terpencil  tidak  semua  masyarakat  yang  mau  menerima motivasi,  pengarahan  dan  bimbingan  yang  diberikan  Dinas  Sosial  guna  untuk  kebaikan kehidupan  mereka. (Oke  News.com:  Selamat!  Berkat  Inovasi  di  Bidang  Administrasi Kependudukan Bupati Bengkalis Raih Penghargaan KDI, 2022).\
Strategi  yang  Sebaiknya  Digunakan  untuk  Keberhasilan  Pelaksanaan  Pemberdayaan Komunitas adat terpencil pasca pandemi covid-19;
1. Meningkatkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan komunitas adat terpencil setelah pandemic covid-19.
2. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas masing-masing pada pemberdayaan komunitas adat terpencil.
3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara rutin terhadap komunitas adat terpencil.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan komunitas adat terpencil.
5. Membuat rencana kebutuhan dan percepatan pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil.
6. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil.
7. Mengintegrasikan program dengan meningkatkan peran serta masyarakat komunitas adat terpencil.
8. Memaksimalkan  lembaga  kemasyarakatan  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  komunitas adat terpencil.
9. Mengoptimalkan penegakan pelaksanaan program komunitas adat terpencil.
10. Melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil.

## 5. Penutup
Indikator  Pemberdayaan  Sumber Daya  Manusia  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bengkalis  dalam meningkatkan  kualitas Komunitas Adat Terpencil dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan  lainnya. Komunitas  Adat  Terpencil  belum  sepenuhnya  menerima  hal  –  hal baru  karena  mereka  takut budaya leluhur memudar terlebih setelah adanya pandemi covid-19.
Indikator  Pemberdayaan Lingkungan  Sosial  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis terdiri atas penataan pemukiman serta perlindungan  kepemilikan.  Masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  belum  sepenuhnya  mau pindah ke rumah layak huni dan banyak rumah bantuan layak huni dijual kepada masyarakat pendatang terlebih setelah adanya pandemic covid-19.
Indikator  Perlindungan  Sosial  dan Advokasi  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mencegah dan menangani  resiko serta kerentanan social agar  kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar  meinimal.  Masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  masih  belum  bisa  meninggalkan kebiasaan leluhur sehingga tidak semua mau menerima saran, bimbingan dan motivasi terlebih setelah adanya pandemic covid-19.
Saran  Untuk  Dinas  Sosial,  diharapkan  meningkatkan  perhatian  lebih  terhadap masyarakat komunitas adat terpencil dengan baik dan sepenuhnya, juga lebih memperhatikan anak-anak  Komunitas  Adat  Terpencil  didalam  jenjang  pendidikannya,  hal  ini  penting  untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dinas sosial dan masyarakat komunitas adat terpencil. Untuk Dinas sosial diharapkan dapat lebih meningkatkan  fasilitas dan bimbingan sosial yang lebih  baik  untuk  kepentingan  masyarakat  komunitas  adat  terpencil  baik  itu  dari  segi pembinaan  masyrakat  ataupun  dari  segi  kehidupan  nyata  sehari-hari  masyarakat  komunitas adat terpencil. Untuk Dinas sosial diharapkan lebih mendengarkan kemauan dari masyarakat komunitas adat terpencil melakukan pembangunan sesuai dengan kriteria kehidupan mereka, dan juga lebih melihat apa yang sesuai dengan kehidupan msyarakat komunitas adat terpencil secara  baik  agar  tidak  menjadi  pemikiran  buruk  bagi  mereka  dan  juga  memberikan  hal-hal yang  lebih  bermanfaat  lagi  agar  bisa  di  gunakan  oleh  masyarakat  komunitas  adat  terpencil; Disarankan  juga  untuk  Dinas  Sosial  agar  berkomunikasi  dengan  dinas  lain  contohnya  Dinas Pendidikan  bertujuan  untuk  menunjang  pendidikan  anak-anak  Masyarakat  Komunitas  Adat Terpencil.

## Daftar Pustaka
Agustino. (2006). Dasar - Dasar Kebijakan Publik .  Bandung, Alfabeta. Bambang Hariadi, 2003, Evaluasi    dan Strategi Manajemen , Penerbit Andi,  Yogyakarta; Dwiyanto, Agus. (2005). Manajemen Good Governance  Melalui Pelayanan Publik ,  Yogyakarta, Gajah Mada University.
Effendy,  Khasan.  (2010). Memadukan  Metode  Kuantitatif  dan  Kualitatif .  Bandung  :  CV. Indra Pharasa.
Manullang. (2006). Dasar - Dasar Manajemen . Gajah Mada University Press.  Yogyakarta Nazir, Moh, (1988), Metode Penelitian , Jakarta : Ghalia Indonesia Ndraha, Taliziduhu. (2005). Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru)  4 . Jakarta : Raneka Jaya Nugroho,  Riant.  (2008). Public  Policy:  Teori  Kebijakan  -  Analisis  Kebijakan  -  Proses .  Jakarta  : Elex Media Komputindo.
Pearce and Robinson. (1997). Manajemen Strategis. Jakarta :  Bina Rupa Aksara. Terry,  George  R  dan  Rue,  Leslie W. (2005). Dasar - Dasar Manajemen. Jakarta, Bumi Aksara. Winardi. 1979. Dasar - Dasar Ilmu Manajemen . Jakarta : Bumi Aksara, Undang – Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2012  Tentang  Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.