## PENANGGULANGAN  TINDAK  PIDANA  PENIPUAN  TERKAIT  DENGAN TRANSAKSI  TRANSFER  DANA  PADA  SEKTOR  PERBANKAN

## THERESIA ENDANG RATNAWATI Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstrak: Fraudulent acts have caused many casualties bank customers. therefore necessary laws to  protect  customer  responsive  acting  in  good  faith.  With  the  issuance  of  Law  No. 8/2010, the bank actually had a legal basis to delay the transaction. Transaction delay is  an  act  of  financial  services  providers  to  not  carry  out  transactions  on  their  own initiative,  or  upon  order  of  the  investigator,  the  prosecutor  and  the  judge's  order.  By Law No. 8/2010, the bank can delay the transaction and refund the remaining funds to customers who become victims of fraud to protect consumers acting in good faith.
Key words: transfer of funds, bank.

## PENDAHULUAN
Transaksi  transfer  dana  pada  sektor  perbankan  telah  berkembang  pesat  dengan  berbagai sarana.  Perkembangan  tersebut  dalam  praktiknya  telah  menimbulkan  berbagai  kemudahan  bagi nasabah  juga  telah  menimbulkan  berbagai  bentuk  modus  operandi  tindak  pidana  yang menimbulkan  kerugian  bagi  nasabah.  Sedemikian  banyaknya  jumlah  penipuan  yang menggunakan rekening bank sebagai media untuk menerima hasil kejahatan telah menuntut bank untuk  dapat  bertindak  cepat  dalam  melindungi  kepentingan  nasabah  yang  menjadi  korban penipuan.
Supaya dapat melindungi kepentingan nasabah yang menjadi korban penipuan, diperlukan tindakan bank untuk segera melakukan pemblokiran rekening yang digunakan untuk menampung dana  hasil  penipuan  dan  melakukan  pengembalian  dana  kepada  nasabah  yang  menjadi  korban penipuan.  Namun  demikian  yang  sering  menjadi  kendala  dalam  praktik  perbankan  justru ketentuan  hokum  yang  mengatur  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  oleh  bank sebelum  melakukan  pemblokiran  dan  pengembalian  dana  kepada  nasabah  korban.  Jika persyaratan  yang  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundangan  yang  mengatur  pemblokiran harus  terlebih  dahulu  dipenuhi  oleh  bank  maka  dana  milik  nasabah  korban  penipuan  terlanjur diambil  oleh  pelaku  penipuan  sehingga  pada  akhirnya  perlindungan  terhadap  nasabah  yang beritikad baik yang justru yang dikorbankan.
Dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  telah  diatur  ketentuan  pemblokiran rekening sebagai berikut :
1. Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang  (UU  TPPU)  Penyidik,  Penuntut  Umum,  atau  Hakim  berwenang memerintahkan kepada Penyedian Jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta  kekayaan  setiap  orang  yang  telah  dilaporkan  oleh  PPATK  kepada  penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 71 ayat (1)).
2. Undang  –  undang  No.30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana korupsi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  berwenang  memerintahkan  kepada  bank  atau lembaga  keuangan  lainnya  untuk  memblokir  rekening  yang  diduga  hasil  dari  korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.
3. Peraturan  Bank  Indonesia  No.2/19/PBI/2000  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
Pasal 12 ayat (1), pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan Nasabah Penyimpanan yang telah  dinyatakan  sebagai  tersangka  atau  terdakwa  oleh  polisi,  jaksa,  atau  hakim  dapat dilakukan  sesuai  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku  tanpa  memerlukan  izin dari Pimpoinan Bank Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  tindak  pidana umum,  pemblokiran  rekening  dapat  dilakukan  jika  pemilik  rekening  telah  dinyatakan  sebagai tersangka,  terdakwa,  atau  pihak  yang  telah  dilaporkan  oleh  PPATK  kepada  penyidik.  Padahal dalam  prakteknya  sebagian  besar  pelaku  kasus  penipuan  terkait  dengan  transfer  dana  belum dinyatakan  sebagai  tersangka,  terdakwa  dan  belum  dilaporkan  oleh  PPATK  kepada  penyidik, sehingga  penyulitkan  pihak  bank  untuk  segera  melakukan  tindakan  pemblokiran  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Selain  itu  keterlambatan  dalam  melakukan  pemblokiran mengakibatkan dana nasabah yang menjadi korban penipuan terloanjur hilang.
Guna  melindungi  kepentingan  nasabah  yang  menjadi  korban  penipuan,  selain  diperlukan tindakan  cepat  untuk  memblokir  rekening  juga  dibutuhkan  pengembalian  dana  dari  rekening yang  digunakan  untuk  menampung  dana  hasil  penipuan.  Sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku seharusnya  pendebetan  rekening  tersebut  harus  dilakukan  dengan  persetujuan  nasabah  pemilik rekening  terlebih  dahulu,  atau  jika  hal  tersebut  tidak  dimungkinkan  maka  pengembalian  dana hanya  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap
yang  memerintahkan  pengembalian  dana  tersebut  kepada  nasabah  korban.  Ketentuan  hukum yang ada memang belum memberikan perlindungan kepada nasabah bank yang beritikad baik.
Berawal  dari  keadaan  tersebut  di  atas  dan  adanya  keinginan  besar  untuk  melindungi nasabah  korban  penipuan  sudah  sedemikian    marak  dimasyarakat,  diperlukan  ketentuan  hokum yang  dapat  dijadikan  dasar  agar  tindakan  pemblokiran  dapat  dilakukan  dengan  cepat,  selain  itu pengembalian sisa dana juga dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum  tetap  untuk  melindungi  kepentingan  nasabah  korban  penipuan  dengan  tetap memperhatikan prinsip kehati – hatian. Dalam praktik tidak semua bank berani untuk melakukan pemblokiran  atas  rekening  penerima  dana  apabila  bank  menerima  keluhan  sebagai  mana dimaksud di atas, mengingat adanya resiko gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari dari nasabah  pemilik  rekening  yang  didebet.  Permasalahan  yang  timbul  adalah  bagaimana  bank selaku  penyedia  jasa  keuangan  dapat  melakukan  pemblokiran  dan  pengembalian  dana  dengan aman yang didukung ketentuan hukum yang berlaku agar tidak digugat oleh penerima dana.

## PEMBAHASAN
1. Penundaan  Transaksi  Sebagai  Alternatif  Pengamanan  Dana  Nasabah  Yang  Menjadi Korban Penipuan.
Dalam praktik saat ini marak tindak pidana penipuan dengan berbagai modus operandi. Hal ini  mudah  terjadi  karena  nasabah  mudah  tergiur  iming  –  iming  hadiah.  Modus  operandi  yang pada umumnya muncul dalam praktik perbankan antara lain sebagai berikut :
a. Penipuan dengan janji hadiah tertentu kepada calon korban;
b. Transaksi jual beli barang atau sewa menyewa fiktif melalui telepon;
c. Nasabah merasa dihipnotis;
d. Transaksi jual beli barang melalui internet pada toko online fiktif;
e. Penipuan  dengan  memberikan  info  anggota  keluarga  mengalami  kecelakaan  atau diculik dan info wajib setor uang ke pejabat tertentu atau relasi;
f. Penipuan dengan menempel stiker call center palsu pada mesin ATM;
g. Transaksi  pada  mesin  ATM  Non  Tunai,  nasabah  lupa  belum  menutup/mengakhiri transaksi sehingga transaksi dapat diteruskan oleh pihak lain;
h. Penipuan lain seperti card trapping, card skimming dan modus cyber crime lainnya
Tindak  pidana  penipuan  tersebut  telah  membawa  banyak  korban  dikalangan  nasabah perbankan. Oleh karena  itu diperlukan hukum  yang responsive untuk melindungi nasabah  yang beritikad  baik.  Dengan  keluarnya  UU  TPPU  sebenarnya  bank  menjadi  punya  dasar  untuk melakukan  penundaan  transaksi  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  26  UU  TPPU.  Penundaan transaksi  adalah  tindakan  penyedia  jasa  keuangan  untuk  tidak  melaksanakan  transaksi  atas inisiatif  penyedia  jasa  keuangan  sendiri,  ataupun  atas  perintah  penyidik,  penuntut  umum,  atau hakim.
Penundaan  transaksi  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  penyedia  jasa  keuangan  dalam  waktu maksimal 5 (lima) hari kerja dalam hal nasabah :
a. Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
b. Memiliki  rekening  untuk  menampung  harta  kekayaan  yang  berasal  dari  hasil  tindak pidana; atau
c. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) wajib memastikan pelaksanaan penundaan  transaksi  yang  dilakukan  oleh  penyedia  jasa  keuangan  dilakukan  sesuai  dengan undang – undang, dengan meneliti aspek formil dari laporan penundaan traksasi.
Aspek formil penundaan transaksi yang wajib diteliti oleh PPATK meliputi :
a. Jangka waktu pelaksanaan penundaan transaksi;
b. Alas an penundaan transaksi;
c. Pencatatan berita acara penundaan transaksi;
d. Penyampaian salinan berita acara penundaan transaksi kepada Pengguna Jasa; dan
e. Penyampaian laporan penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara  penundaan  transaksi  dalam  wakjtu  24  jam  terhitung  sejak  tanggal  peNundaan transaksi dilakukan.
Dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa  keuangan  harus  memutuskan  apakah  akan  melaksanakan  transaksi  atau  menolak  transaksi tersebut.  Parameter  untuk  melaksanakan  kewenangan  melakukan  penundaan  transaksi  sesuai dengan  Surat  Edaran  Kepala  PPATK.  Pelaksanaan  penundaan  transaksi  dicatat  dalam  berita acara  penundaan  transaksi.  Selain  tindakan  penundaan  transaksi  tersebut  dalam  UU  TPPU dikenal  juga  tindakan  penghentian  sementara  transaksi  yang  dapat  dilakukan  oleh  PPATK  dan
pemblokiran rekening untuk pengamanan dana milik nasabah  yang dapat  dilakukan oleh  aparat penegak hukum.

## MATRIK PERBANDINGAN ANTARA PENUNDAAN TRANSAKSI, PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI DAN PEMBLOKIRAN REKENING
PENUNDAAN PJK PENGHENTIAN PENUNDAAN APGAKUM PEMBLOKIRAN Dasar Hukum Ps. 26 UU TPPU Ps. 65-66 UU TPPU jo Ps. 70 UU TPPU Ps. 71 UU TPPU Rujukan S- 124A/1.02/PPATK/03/2 011 Ps. 44 (1) huruf i S- 125/01.02/PPATK/03 /2011 s- 124B/1.02/PPATK/ 03/2011 Subyek / Wewenan g PJK PPATK Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Obyek Tarnsaksi, rekening, setiap orang Transaksi yang diketahui / dicurigai hasil tindak pidana Harta kekayaan setiap orang yang diketahui/ patut diduga hasil tindak pidana Harta kekayaan yang diketahui / patut diduga hasil tindak pidana dari : (i) setiap orang yang dilaporkan PPATK ke penyidik, (ii) tersangka, (iii) terdakwa Alas an a. transaksi patut diduga menggunakan harta kekayaan berasal dari hasil Tindak Pidana Melaksanakan fungsi analaisis atau pemeriksaan Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, persidangan Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, persidangan b. memiliki rekening menampung HK
berasal dari TP
c. diketahui/ patut diduga gunakan dokumen palsu Jangka Waktu 5 hari kerja 5 hari kerja + 15 hari kerja 5 hari kerja 30 hari kerja Syarat Format - PJK catat di BA PJK catat di BA - perintah tertulis dari penegak hukum - perintah tertulis dari penegak hukum - PJK berikan salinan BA kepada pengguna jasa - Pihak pelapor menyerahkan BA kepada apgakkum paling lama 1 hari kerja - Pihak pelapor menyerahkam BA kepada apgakkum paling lama 1 hari kerja
- PJK lapor ke PPATK lampiran BA, paling
lam 24 jam
Catatan : PJK : Penyedia Jasa keuangan BA : Berita Acara

## STATISTIK IMPLEMENTASI PENUNDAAN TRANSAKSI DAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI PER NOVEMBER 2011
No. Jenis Tindakan Jumlah Tindakan Jumlah PJK Terkait Keterangan 1 Henti PPATK 2 2 2 Tunda PJK 16 9 *transaksi  uang keluar *transaksi  uang keluar Jumlah 18 11
Jika  memperhatikan  data  tersebut  di  atas  nampaknya  Penyedia  Jasa  Keuangan  dan PPATK  belum  secara  maksimal  menggunakan  ketentuan  penundaan  transkasi  dan  PPATK  pun belum    menggunakan  secara  maksinal  ketentuan  tentang  penghentian  sementara  transaksi. Umumnya  masih  banyak  penyedia  jasa  keuangan  yang  ragu  menerapkan  penundaan  transaksi karena  takut  dituntut  (digugat)  pihak  yang  ditunda  transaksinya.  Selain  itu  adanya  kewajiban membuat  berita  acara  penundaan  transaksi  dalam  waktu  1x24  jam  juga  sangat  menyulitkan penyedia jasa keuangan karena batas waktunya sangat singkat.

## 2. Perlunya  Substansi  Hukum  Yang  Dapat  Digunakan  Oleh  Bank  Untuk  Pengembalian Sisa Dana Kepada Nasabah Yang Menjadi Korban Penipuan
Dengan keluarnya UU TPPU, penyedia jasa keuangan telah meiliki dasar untuk melakukan penundaan  transaksi  (pemblokiran  sementara)  atas  rekening  penerima  dana  yang  diindikasikan untuk  menampung  hasil  penipuan,  namun  demikian  masih  diperlukan  regulasi  yang  dapat menjadi dasar pengembalian sisa dana kepada nasabah yang menjadi korban penipuan. Menurut Lawrence  M.  Friedman,  untuk  dapat  memberdayakan  hukum  berarti  harus  dapat memberdayakan  tiga  aspek  dalam  legal  system  yang    dinyatakan  oleh  Lawrence  M.  Friedman (The  Legal  System,  A  Social  Science  Perspective,  New  York:  1995,  hal  14)  yakni:  The  legal system  is  composed  of  structure,  substance  and  cultural.  L.A.  Hart  juga  menyatakan    :  A  legal system is the union of “primary rules” (norms of behavior) and “secondary rules” (norms about those norms-how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc).
Upaya  perlindungan  nasabah  yang  beritikad  baik  terhambat  pada  subtansi  hokum  yang belum  responsive  terhadap  perlindungan  nasabah  yang  beritikad  baik.  Pada  umumnya  nilai
kerugian  yang  dialami  para  nasabah  yang  menjadi  korban  penipuan  relatif  tidak  besar.  Oleh karena  itu  jika  untuk  pengembalian  dana  dipersyaratkan  harus  terlebih  dahulu  ada  putusan pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hokum  tetap  maka  substansi  hokum  tersebut  justru  tidak melindungi  nasabahyang  beritikad  baik.  Hokum  bukanlah  suatu  skema  yang  final  (Finite Scheme).  Namun  terus  bergerak,  berubah,  mengikuti  dinamika  kehidupan  manusia.  Karena  itu hokum  harus  terus  dibedah  dan  digali  melalui  upaya-upaya  progresif  untuk  menggapai  terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.
Salah  satu  substansi  rancangan  peraturan  kepala  PPATK  yang  dianggap  progresif  dan mengakomodir  kepentingan  industry  keuangan,  misalnya  dalam  rangka  pencegahan  dan pemberantasan tindak antara lain penipuan dengan berbagai modus operandi yang telah dibahas di atas adalah dengan memperluas pengeruan menolak transaksi yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) UU TPPU. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, Penyedia Jasa Keuangan harus memutuskan apakah akan  melaksanakan  transaksi  atau  menolak  transaksi  tersebut.  Pengertian  menolak  transaksi tersebut dapat dirumuskan lebih luas meliputi tindakan sebagai berikut :
1. Mengembalikan dana kepada rekening pengirim;
2. Mengembalikan  dana  kepada  penyetor  atau  pemilik  dana  sebagai  korban  dalam  hal penyetoran dana dilakukan secara tunai, atau
3. Tidak melakukan transaksi.
Penolakan transaksi  yang dinaksud pada Pasal 26 ayat (7) huruf a dan b UU TPPU, dapat dilakukan  sepanjang  tidak  ada  permintaan  penghentian  sementara  dari  PPATK  atau  perintah penundaan  transaksi  dari  penyidik,  Penuntut  Umum,  atau  Hakim  sesuai  ketentuan  hokum  yang berlaku. Ketentuan ini rencananya akan diatur dalam suatu Peraturan Kepala PPATK.

## 3. Upaya Untuk Keseragaman Penanganan Terhadap Transaksi Transfer Dana Terhadap Rekeningdengan Menggunakan Identitas Tidak Benar Pada Sektor Perbankan
Upaya  keseragaman  dan  atau  pedoman  dalam  menindaklanjuti  pengaduan  nasabah  yang menjadi  korban  tindak  pidana  penipuan,  bank  peserta  Bye  Laws  telah  sepakat  untuk  membuat mengatur tata cara melakukan penundaan transaksi, pembatalan transaksi dan/atau pengembalian dana  nasabah  korban  penipuan  dalam  hal  terjadi  indikasi  perbuatan  melawan  hokum  dengan modus operandi yang telah dibahas di atas. Tata cara penundaan transaksi, pembatalan transaksi dan  pengembalian  dana  tersebut  dirumuskan  dalam  bentuk  Bye  Laws  yang  digunakan  sebagai
pedoman/arahan  bagi  bank-bank  Bye  Laws  dalam  menangani  pengaduan  dari  nasabah  yang menjadi  korban  penipuan.  Mengingat  dalam  implementasinya  terjadi  perbedaan  penafsiran, maka hari hasil koordinasi dengan penegak hokum Bye Laws Pemblokiran rekening akan diubah menjadi Bye Laws Penanganan Transaksi Terhadap Rekening yang menggunakan identitas tidak benar sekaligus untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU TPPU.
Bye  Laws  secara  umum  diidentifikasikan  sebagai  a  rule  or  administrative  provision adopted  by  an  organization  for  its  internal  governance  and  its  external  dealings (Black  Law Dictionary. 8 ͭͪ th Ed. 2004), yaitu sekumpulan peraturan atau ketentuan-ketentuan administrative yang  diadopsi  oleh  suatu  lembaga  atau  organisasi  untuk  mengatasi  permasalahan  intern  dan ekstern  lembaga  tersebut.  Tujuan  dari  Bye  Laws  itu  sendiri  adalah  agar  terbentuk  suatu keseragaman  aturan  mengenai  suatu  hal,  sehingga  tujuan  dari  lembaga  atau  organisasi  tersebut dapat  tercapai  (Joyce  L.  Stephens.  Bye  Laws;  Writing  Amending  Revising.  2 nd Ed.) Pada umumnya  Bye  Laws  digunakan  sebagai  kesepakatan  dalam  mengatur  masalah-masalah  internal dan mengikat pada semua pihak di area organisasi tersebut dan pihak yang terkait dalam rangka pengaturan  dan  pembuatan  tata  kelola  yang  lebih  baik  dalam  organisasi  dimaksud  (Yunus Husein,  2008:  hal.  10). Beberapa  contoh  Bye  Laws  yang  berlaku  antara  lain  Bye  Laws  yang diterbitkan  oleh  beberapa  institusi  nasional  maupun  internasional  seperti  Bye  Laws  Sistem Pembayaran (untuk system BI-RTGS, Intercity, Clearing, BI-SSSS dan SKN-BI), International Swap  Derivative  Assosciation  (ISDA),  World  Association  Of  Medical  Editors  (WAME), European Union of Private Hospitals (EUPH), Over Seas Educational Advisers (OASES), South Asian Journals Association (SAJA) dan Association for India’s Development (AID).
Jika  bandingkan  dengan  produk  Bye  Laws  sebelumnya  yang  telah  diberlakukan  oleh Komite  Bye  Laws  Assosiasi  Perbankan  (Bye  Laws  Sistem  Pembayaran),  Bye  Laws  Penanganan Transaksi  Terhadap  Rekening  Nasabah  yang  menggunakan  identitas  tidak  benar  merupakan suatu  produk  yang  berbeda  karena  Bye  Laws  Sistem  Pembayaran  hanya  mengatur  hubungan/ transaksi  antara  bank  bank  peserta  Bye  Laws,  sementara  Bye  Laws  Penanganan  Transaksi Terhadap Rekening yang menggunakan identitas tidak benar juga mengatur tindakan bank yang berdampak  pada  pihak-pihak  di  luar  penandatangan  Bye  Laws.  Dengan  mempertimbangkan prioritas  penanganan  dan  banyaknya  modus  operandi  yang  terjadi,  ruang  lingkup  Bye  Laws dibatasi pada rekening simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. Sementara  itu, dalam rangka
memudahkan bank dalam meneliti transaksinya maka ruang lingkup transaksi yang diatur adalah transaksi non formil.
Selanjutnya  untuk  menghindari  terjadinya  moral  hazard  dan  memberikan  perlindungan yang seimbang bagi nasabah. Bye Laws menetapkan persyaratan/ langkah – langkah yang harus dilakukan  oleh  bank  sejak  bank  menerima  permohonan  pemblokiran  rekening  sampai pengembalian  dana  kepada  nasabah  korban.  Tim  perumus  Bye  Laws  Penanganan  Transaksi Terhadap  rekening  yang  menggunakan  Identitas  Tidak  benar  ini  bterdiri  dari  anggota  Working Group  Mediasi  perbankan  Bank  Indonesia  didampingi  oleh  wakil  dari  unit  kerja  hukum  dari masing  –  masing  bank  dengan  difasilitasi  oleh  Direktorat  Investigasi  dan  Mediasi  Perbankan, Bank Indonesia.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  dapat  melindungi nasabah  yang  beritikad  baik  diperlukan  keberanian  untuk  melakukan  terobosan  hukum. Terobosan hukum dimaksud agar hukum dapat melindungi nasabah  yang  beritikad baik  (bukan nasabah  yang  melakukan  tindak  pidana  penipuan).  Dalam  hal  Penyedia  jasa  keuangan  (bank) menerima  laporan  dari  nasabah  yang  menjadi  korban  penipuan,  maka  bank  akan  melakukan penundaan  transaksi  dalam  waktu  maksimal  5  (lima)  hari  kerja  dan  selanjutnya  bank  wajib melakukan  verifikasi  kebenaran  alamat  nasabah  penerima  dana.  Dalam  hal  ini  nasabah menggunakan  identitas  fiktif  maka  bank  dapat  melakukan  penolakan  transaksi  (Pengembalian dana) ke rekening asal transfer (rekening milik nasabah yang menjadi korban penipuan).
Dengan  adanya  dasar  hukum  bagi  bank  untuk  melakukan  penundaan  transaksi  dan pengembalian  sisa  dana  kepada  nasabah  yang  menjadi  korban  penipuan  diharapkan  akan melindungi  nasabah  yang  beritikad  baik.  Umumnya  pemilik  rekening  penerima  dana  hasil penipuan  menggunakan  identitas  fiktif,  sehingga  diharapkan  dengan  berlakunya  e-KTP  yang menggunakan  sistim  nomor  induk  kependudukan  tunggal  dapat  mencegah  munculnya  KTP ganda  dan  KTP  fiktif  dikemudian  hari  sehingga  dapat  mempersempit  ruang  gerak  para  penipu dikemudian hari.

## DAFTAR   PUSTAKA
Black’s Law Dictionary. 8 th Ed. 2004
Firedman,  Lawrence  M,1995,  The  Legal  System  A  Socual  Scinece  Perspective,  New  York: (1995)
Husein,  Yunus,  Tinjauan  Hukum  Aspek  Pemblokiran  dan  Penyitaan  Simpanan  Nasabah,  2008,
Pertenmuan Anggota Working Group Mediasi Perbankan.
Raharjo,  Satjipto,2009,  Penegakan  Hukum,  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Genta  Publishing, Yogyakarta.
Raharjo,  Satjipto,2009,  Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia,  Genta  Publishing, Yogyakarta.
Stephens,  Joyce  L,2000,  Bye  Laws  :  Writing  Amending  Revising.  2 nd Ed.  Frederick  Publicer, United States of America.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  2/19/PBI/2000  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang.