## KEDUDUKAN INFORMED CONSENT PADA PELAYANAN PASIEN DI RUMAH SAKIT

## Dr. Redyanto Sidi

## Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## ABSTRACT
In this informed consent, many patients do not know the extent of their rights as recipients of health services, and hospitals and doctors as health service providers are obliged to carry out their obligations for the benefit of patients. As a patient should also accept the advice given by the doctor. The relationship between doctor and patient arises when the patient first comes with the intention of seeking help. From that moment on, what is meant by Informed Consent, namely the arrival of a patient, which means he has given confidence to the doctor, automatically implants an attitude that aims to prioritize the health of his patient. The relationship between the doctor and the patient is a special  bond,  but  the  patient  has  the  right  to  decide  whether  or  not  the  doctor  may  continue  the relationship. It depends on what information the patient gets about the doctor's actions.
In the legal aspect, informed consent is regulated in Law No. 29 of 2004 concerning medical practice, which states that "every medical or dental action that will be carried out by a doctor or dentist on a patient  must  obtain  approval".  Application  of  informed  consent  for  emergency  patients  At  the Ambarawa Regional General Hospital, an illustration was obtained that from two doctors, two nurses and one medical record officer explained that if at the time the patient was in an emergency situation but was still conscious before being given medical action, there were several documents that had to be filled out by the patient/family. /government agency responsible for patient self

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Informed consent memiliki tujuan untuk memberikan  perlindungan  bagi  pasien  dan tenga kesehatan yaitu dokter, informed consent juga  memberikan  kenyamanan  dan  dukungan bagi  pasien  untuk  mengambil  pilihan  bagi dirinya, serta untuk meningkatkan komunikasi hubungan  antara  dokter  dengan  pasien. Sedangkan  bagi  dokter informed  consent bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  risiko  tuntutan  yang  sering berkaitan  dengan  kegagalan  dalam  tindakan medis  maupun  pelayanan  maksiman  yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan rumah sakit.
Informed consent ini banyak pasien yang belum  mengetahui  sejauh  mana  hak  sebagai
penerima  pelayanan  kesehatan,  dan  rumah sakit  dan  dokter  sebagai  pemberi  pelayanan kesehatan  wajib  melakukan  kewajibannya untuk kepentingan pasien. Sebagai pasien juga harus  menerima  saran  yang  diberikan  oleh dokter.  ubungan  antara  dokter  dan  pasien timbul  pada  saat  pertama  kali  pasien  datang dengan  maksud  untuk  mencari  pertolongan. Mulai  saat  itu  terbina  apa  yang  dimaksud dengan  Informed  Consent,  yaitu  kedatangan pasien  yang  berarti  ia  telah  memberikan kepercayaan  pada  dokter  secara  otomatis tertanam sikap yang bertujuan mengutamakan kesehatan pasiennya. Hubungan antara dokter dan  pasien  tersebut  merupakan  ikatan  yang khusus,  tetapi  pasien  mempunyai  hak  untuk memutuskan  apakah  dokter  boleh  atau  tidak meneruskan  hubungan  tersebut.  Hal  itu
bergantung  pada  keterangan  apa  yang  pasien dapatkan mengenai tindakan dokter.
Dokter  wajib  memberikan  informasi yang lengkap dan benar mengenai rencana atas tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh  pasien  dan  segala  efek  resiko  yang mungkin terjadi, serta dokter diwajibkan untuk menghormati keputusan pasien apabila menolak  pengobatan  atau  tindakan  setelah infomasi diberikan. Sebelum dokter melakukan  tindakan  medis  kepada  pasien tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang Praktik  Kedokteran  danPeraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  290/Menkes/Per/III/2008 Tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran, dokter  harus  mendapatkan  persetujuan  medik dari  pasiennya  atau informed  consent ,  karena tanpa  itu  dokter  dapat  dipersalahkan  secara hukum atas tindakannya.
Persetujuan  tindakan medic / Informed consent merupakan suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar,  dan  rasional  setelah  memperoleh informasi yang lengkap, valid dan akurat yang dipahami  dari  dokter  tentang  keadaan penyakitnya  serta  tindakan  medis  yang  akan diperolehnya  Dengan  kata  lain  adanya informed  consent  ini  dapat  menghindarkan atau  mencegah  terjadinya  penipuan  atau paksaan  sebagai  pembatasan  otorisasi  dokter terhadap  kepentingan  pasien.  Dalam  keadaan gawat darurat Informed consent tetap merupakan hal yang paling penting walaupun
prioritasnya  diakui  paling  bawah.  Prioritas yang paling utama adalah tindakan menyelamatkan  nyawa  pasien  ketikan  akan melakukan  tindakan  medis  dalam  keadaan gawat darurat.

## 1.2 Tinjauan Pustaka
Bentuk  perlindungan  hukum  yang paling  nyata  atau jelas  yaitu  adanya  institusi- institusi  penegak  hukum  seperti  pengadilan, kejaksaan,  kepolisian,  dan  lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non- litigasi)  lainnya.  Dengan  demikiansejalan dengan  pengertian  hukum  menurut  Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum  memiliki  pengertian  beragam  dalam masyarakat  dan  salah  satunya  yang  paling nyata  dari  pengertian  tentang  hukum  adalah adanya  institusi-institusi  penegak  hukum. Fungsi  Hukum  menurut  Satjipto  Raharjo adalah  melindungi  kepentingan  seseorang dengan  cara  mengalokasikan  suatu  kekusaan kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.
Menurut  Hans  Kelsen  dalam  teorinya tentang  tanggung  jawab  hukum  menyatakan bahwa:  “seseorang  bertanggung jawab  secara hukum  atas  suatu perbuatan  tertentu  atau  bahwa dia  memikul  tanggung  jawab  hukum,  subyek berarti  bahwa  dia  bertanggung  jawab  atas suatu  sanksi  dalam  hal  perbuatan  yang bertentangan.  Tanggung  jawab  dalam  kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan
responsibility,  istilah liability menunjuk  pada pertanggungjawaban  hukum  yaitu  tanggung gugat  akibat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk  pada  pertanggungjawaban  politik. Pengertian  teori  tanggung  jawab  lebih menekankan  pada  makna  tanggung  jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskripsi  analisis yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan  secara  terperinci,  sistematis dan menyeluruh berhubungan dengan masalah.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik  pengumpulan  data    studi  kepustkaan. Studi  kepustakaan  dilaksanakan  melalui sumber  dari  data  Sekunder  yaitu  data  yang mencakup  dokumen-dokumen    resmi  buku- buku,  kamus-kamus  hukum    hasil  penelitian, jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar atas  putusan  pengadilan.  Serta  menggunaka analisis data kualitatif adalah  membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif,  dengan  berupaya  melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program,  budaya  dan  kebijakan  tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori, norma- norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam  Undang-undang  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini.

## III. PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  terhadap  pasien merupakan  perlindungan  hukum  adalah  suatu perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat represif,  ada  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian. Informed  consent atau  persetujuan  untuk tindakan medis bukan hanya formalitas lembar persetujuan  medis  saja.  Regulasi  mengenai Informed  Consent  telah  diatur  berdasarkan Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)
Republik Indonesia nomor 290/Menkes/PER/III/2008, bahwa
persetujuan  tindakan  kedokteran (informed consent) merupakan  suautu  persetujuan  yang diberikan terhadap  pasien atau  keluarga  yang telah  mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan  kepada  pasien Informed  consent berupa prosedur etik yang diatur dalam hukum dan  sangat  berkaitan  erat  dengan  pelayanan kesehatan  dalam  kehidupan  sehari-hari.    Ada beberapa  komponen  penting  yang  sangat diperhatikan  dalam informed  consent yaitu berupa persetujuan/penolakan pasien/keluarga yang kompeten, informasi yang jelas dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, serta keterangan bahwa persetujuan diberikan  tanpa  adanya  paksaan  dari  pasien
maupun dari pihak keluarga pasien.
Dalam  aspek  hukum, informed  consent diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang menyatakan bahwa ”setiap tindakan kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan dilakukan  dokter  atau  dokter  gigi  terhadap pasien harus mendapat persetujuan”.
Dijelaskan juga dalam Undang-Undang bahwa sebelum  pasien  memberikan  persetujuan, penjelasan  lengkap  perlu  diberikan  kepada pasien  mengenai  diagnosis,  prosedur,  tujuan tindakan, risiko dan komplikasi tindakan, serta prognosis  penyakit  dengan/tanpa  tindakan. Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 dan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290 Tahun  2008  juga  menjelaskan  mengenai  tata cara dan pengaturan informed consen.
Penerapan informed consent bagi pasien gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa  diperoleh  gambaran  bahwa  dari dua  dokter,  dua  pearwat  serta  satu  petugas rekam  medis  menerangkan  bahwa  jika  pada saat  pasien  dalam  keadaan  gawat  darurat namun  masih  dalam  kondisi  masih  sadar sebelum  diberikan  tindakan  medis  ada beberapa  dokumen  yang  harus  diisi  oleh pasien/keluarga/intansi pemerintah yang bertanggung  jawab  atas  diri  pasien  setelah mendapatkan  informasi  seputar  kesehatan dirinya  termasuk  juga  tindakan  medis  yang telah  maupun  akan  diberikan  oleh  dokter kepada pasien/keluarga pasien.
Sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1945  Pasal  28A  setiap  orang  berhak untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan hidup  dan  kehidupannya.  Setiap  manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai  hak  yang  sama  dalam  hal  hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa  membeli  nyawa  orang  lain  atau menghilangkan  nyawa  orang  lain  dengan alasan  apa  pun  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.
Kemudian di atur lagi dalam UndangUndang  Negara  Republik  Indonesia Dasar Tahun 1945 Pada Pasal 28F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran yang  tersedia  Perlindungan  hukum  terhadap pasien diatur juga dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998  Tentang  Hak  Asasi Manusia  Hak  pasien  termasuk  hak  yang dilindungi  oleh  hukum,  Negara  dan  oleh lembaga  termasuk  oleh  individu  yang menyelenggarakan  perawatan  kesehatan,  dan sebaliknya barang siapa melakukan pelnggaran  terhadap  pasien,  akan  diharapkan kepada hukum, Negara institusi dan individu.Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan dibentuk  demi  memenuhi  kebutuhan  hukum masayarakat akan pelayanan kesehatan.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia
dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan  sesuai  dengan  cita  –  cita  bangsa Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Perwujudan hak asasi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam  hak  dan  kewajiban  setiap  orang  dalam memperoleh  kesehatan.  Undang  -  Undang kesehatan  telah  mengatur  secara  khusus mengenai perlindungan pasien yaitu: a. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  Pasal  4  setiap  orang berhak  atas  kesehatan.  Hak  atas  kesehatan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah hak untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan dari  fasilitas  pelayanan  kesehatan  agar dapat  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya.
b. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  Pasal  5  ayat  (1)  setiap orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam memperoleh  akses  atas  sumber  daya dibidang kesehatan, Pasal 5 ayat (2) setiap orang  mempunyai  hak  dalam  memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu, dan terjangkau.
c. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  Pasal  7  setiap  orang berhak  untuk  mendapatkan  informasi  dan edukasi  tentang  kesehatan  yang  seimbang dan bertanggung jawab.
d. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan.Pasal  8  setiap  orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan  dirinya  termasuk  tindakan  dan
pengobatan  yang  telah  maupun  yang  akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
e. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan.Pasal 56 ayat (1) setiap orang  berhak  menerima  atau  menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang  akan  diberikan  kepadanya  setalah menerima.
Suatu  perjanjian  apapun  bentuknya harus  mengikuti  kaedah-kaedah  umum  yang berlaku, untuk syarat sahnya suatu perjanjian. Yaitu  harus  dipenuhi  syaratsyarat  yang termuat dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek Voor  Indonesie  (BW),  yaitu  Adanya  kata sepakat  diantara  para  pihak,  Kecakapan  para pihak  dalam  hukum,  Suatu  hal  tertentu  dan Kausa  yang  halal.  Secara  yuridis,  yang dimaksud dengan kesepakatan adalah pernyataan  persesuaian  kehendak  antara pasien dengan dokter atas dasar informasi yang diberikan oleh dokter.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 290/  Menkes/PER/III/2009  Bab  U  tentang Persetujuan  dan  Penjelasan  tindakan  medis yang  akan  dilakukan,  sekurang-kurangnya meliputi  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan kedokteran,  alternatif  tindakan  lain  dan resikonya, resiko dan komplikasi yangmungkin  terjadi  dan  prognosis  terhadap tindakan yang dilakukan, perkiraan biaya.
Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  Pasal  8 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  dan  Pasal  45  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang
Praktik  Kedokteran.  Dalam  kondisi  normal Pertindik/informed consent merupakan persyaratan mutlak diperlukan dalam melakukan tindakan medik bagi pasien, karena jika tanpa itu maka dokter dapat dipersalahkan atas  tindakannya.  Setiap  orang  berhak  untuk mendapatkan  informasi  seputar  kesehatan dirinya  termasuk  juga  tindakan  medis  yang telah  maupun  akan  diberikan  oleh  dokter kepadanya.  Namun  masih  ditemukan  juga pasein yang hanya diberi penjelasan/ informasi oleh perawat dan langsung dilakukan tindakan medis. Hal ini terjadi pada kasus pasien yang hanya mengalami kecelakaan kecil yang tidak akan menimbulkan risiko yang berarti. Hal ini didasarakan  pada  SOP  Rumah  Sakit  tentang informed consent disebutkan bahwa pernyataan persetujuan dapat diberikan secara lisan  pada  tindakan  yang  tidak  memberikan risiko  tinggi.  Dijelaskan  juga  oleh  respnden bahwa ketika pasien dalam kondisi tidak sadar tanpa ada keluarganya maka dokter & tenaga medis  harus  segera  memberikan  perawatan atau  pertolongan  tanpa  harus  memberikan Informed Consent terlebih dahulu.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang telah  dilakukan  maka  penulis  dalam  hal  ini memberikan  kesimpulan  atas  hasil  dari pembahasan  sebagai  berikut: Penerapan informed consent bagi pasien gawat darurat di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Ambarawa diperoleh  gambaran  bahwa  dari  dua  dokter, dua  pearwat  serta  satu  petugas  rekam  medis
menerangkan  bahwa  jika  pada  saat  pasien dalam  keadaan  gawat  darurat  namun  masih dalam kondisi masih sadar sebelum diberikan tindakan  medis  ada  beberapa  dokumen  yang harus diisi oleh pasien/keluarga/intansi pemerintah  yang  bertanggung  jawab  atas  diri pasien
Dalam  aspek  hukum, informed  consent diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang menyatakan bahwa ”setiap tindakan kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan dilakukan  dokter  atau  dokter  gigi  terhadap pasien harus mendapat persetujuanSeharusnya pasien  berada  dalam  keadaan  gawat  darurat, tidak  sadar  serta  tidak  ada  keluarga  yang menyertainya maka segera diberikan tindakan medis dan tidak perlu untuk menunggu sampai ada  Informed  Consent  lebih  dahulu.  Apabila dalam  keadaan  yang  urgency  dan  jika  pasien telah sadar maka dokter wajib menyampaikan informasi terkait kesehatan atau keadaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Judi, Penerapan  Informed  Consent  Pada Pasien  Gawat  Darurat  Di Rumah  Sakit Umum  Daerah  Ambarawa ,  Prosiding Seminar Rekam Meedis dan Manajemen Informasi.
Guwandi  j, Informed  Consent  Dan  Informed Refusal ,  Jakarta,  Fakultas  Kedokteran Uiversitas Indonesia, 2006.
Riawati,  informed  consen  Bukanlah  Sekedar Lembar Persetujuan Medis, https://www.alomedika.com. Pukul
16.42 , Selasa, 30 November 2021.
C.S.T.  Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

## Philipus.M. Hardjo, Perlindungan Hukum bagi
Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.
Muri  Yususf, Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif & Penelitian Gabugan ,
Jakarta, Kencana, 2017.
Hans  Kelsen,  sebagaimana  diterjemahkan oleh  Raisul  Mutaqien,  Teori  Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung,
2006.
Hans Kelsen (a) , sebagaimana diterjemahkan oleh  Somardi,  General  Theory  Of  law
and  State  ,  Teori  Umum  Hukum  dan Negara,  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum , 2007. Jejen  Musfah.  Tips  Menulis  Karya  Ilmiah,
Jakarta, Kencana, 2005. Rafael  La  Porta,  “ Investor  Protection  and
Cororate Governance ; Journal of Financial
Economics”, No. 58, Oktober, 1999.
Sajipto  Raharjo, Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2006