## PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN PETE – PETE DI KOTA MAKASSAR DAN TINDAKAN DALAM KEPOLISIAN

## Muhamad Nazarudin
Pasca Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia Email: Nadzhar0809@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Pelanggaran  Lalu-Lintas, Angkutan Pete-Pete, Peran Kepolisian Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pelanggaran lalu lintas angkutan pete-pete di Kota Makassar. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Studi  Kasus  dengan  pendekatan  kualitatif  yang  akan  memberikan  gambaran dengan  secara  cermat  melalui  informasi  yang  diperoleh  dari  studi  dokumen, wawancara,  pengamatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  peningkatan pelanggaran, terutama terkait dengan pelanggaran marka dan rambu, surat-surat mengemudi, dan hal-hal  lain yang meliputi  apil. Pelanggaran ini telah menjadi kebiasaan  bagi  pengemudi  angkutan  pete-pete  dan  dilakukan  secara  sadar, dengan  sengaja  dan  tujuan  tertentu,  tanpa  memperhatikan  aturan  lalu  lintas. Dalam  mengatasi  masalah  ini,  peran  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  sangat penting sebagai penghubung dan penjaga dinamika sosial dalam masyarakat. Sat Lantas  harus  menjalankan  tiga  peran  utama,  yaitu  pendidikan  lalu  lintas (preemtif) melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan dan rekayasa lalu lintas, pengaturan  lalu  lintas  (preventif)  dengan  patroli  dan  forum  lalu  lintas,  serta penegakan  hukum  lalu  lintas  (refresif)  yang  melibatkan  teguran,  tilang,  dan penyitaan sebagai  upaya terakhir. Penelitian ini memberikan gambaran penting tentang  masalah  pelanggaran  lalu  lintas  angkutan  pete-pete  di  Kota  Makassar serta  pentingnya  peran  Sat  Lantas  Polrestabes  dalam  mengatasi  masalah  ini. Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk meningkatkan  kesadaran  dan  penegakan  aturan  lalu  lintas  guna  menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas di Kota Makassar.

## ABSTRACT
Keywords: Traffic Violations, Pete- Pete Transport, The Role of the Police This study aims to examine the level of pete-pete transportation traffic violations in Makassar City. The method in this study uses the Case Study method  with a qualitative  approach  that  will  provide  a  careful  picture  through  information obtained from document studies, interviews, observations. The results showed an increase  in  violations,  especially  related  to  violations  of  markings  and  signs, driving papers, and other things that include apil. These violations have become habitual  for  pete-pete  transport  drivers  and  are  committed  consciously, intentionally  and  purposefully,  without  regard  for  traffic  rules.  In  overcoming this  problem,  the  role  of  the  Makassar  Police  Station  is  very  important  as  a liaison  and  guardian  of  social  dynamics  in  society.  Sat  Lantas  must  carry  out three main roles, namely traffic education (preemptive) through various activities such as counseling and traffic engineering, traffic regulation  (preventive) with traffic  patrols  and  forums,  and  traffic  law  enforcement  (repressive)  involving reprimands,  speeding  tickets,  and  confiscation  as  a  last  resort.  This  research provides  an  important  overview  of  the  problem  of  pete-pete  transport  traffic violations in Makassar City as well as the importance of the role of Sat Lantas Polrestabes  in  overcoming  this  problem.  It  is  hoped  that  the  results  of  this research can be used as a basis to increase awareness and enforcement of traffic rules to create order and safety in traffic in Makassar City.

## PENDAHULUAN
Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kota besar di  Indonesia  menghadapi  masalah  transportasi.  Angkutan  kota  (angkot)  sudah  menjadi kebutuhan  utama  dalam  mendukung  kehidupan  sehari-hari  bagi  sebagian  besar  masyarakat kota  Makassar.  Posisi  angkutan  kota  yang  menjadi  kebutuhan  utama  ini  menyebabkan banyaknya jumlah kendaraan angkutan kota di Kota Makassar. Namun hal tersebut ternyata tidak  diiringi  dengan  adanya  sikap  tertib  dalam  berlalu  lintas  oleh  sejumlah  pengendara angkutan  kota  di  Kota  Makassar.  Di  kota  ini  penyebutan  nama  untuk  angkutan  kota  adalah “pete-pete” bahkan sebagai anekdot yang mengatakan bahwa di makassar tidak ada angkot, yang ada hanya pete–pete. Angkot pete-pete ini merupakan jenis transportasi kota angkutan darat. Untuk nama pete-pete merupakan istilah untuk uang receh pecahan Rp 5 dan Rp 10 yang saat  itu  digunakan  untuk  membayar  jasa  angkot  ini.  Meski  pecahan  rupiah  itu  sudah  tidak digunakan lagi tapi istilah Pete-pete masih melekat di lidah warga Makassar. Versi lain, pete- pete itu merupakan singkatan dari istilah bahasa Inggris, public transportation atau transportasi umum yang disingkat PT (Pete). Hanya saja diucapkan berulang jadi Pete-pete. Sebenarnya, bukan hanya di kota Makassar, tapi hampir di semua daerah di Sulawesi Selatan angkutan kota bernama  Pete-pete  yang  merupakan  moda  transportasi  darat  bagi  warga  kota  coto  ini. Berdasarkan  data  awal  dari  Jaringan  Pekerja  Penataan  Transportasi  Perkotaan  (JKPT)  Kota Makassar, jumlah pete-pete di Makassar sebanyak 4.113 unit yang melayani 17 rute.
Dengan rata-rata penumpang 514 ribu perhari. Secara umum permasalahan angkutan kota  pete–pete  yaitu  jumlah  angkutan  yang  banyak  dan  sementara  tidak terjadi  peremajaan. Pada tahun 2016 Dishub Kota Makassar mendata ada 3.500 angkutan yang layak beroperasi, dari 4.113 dan ditambah tidak tertibnya angkutan pete–pete dijalan raya karena perilaku berlalu lintas  para  supir  pete-pete  yang  memprihatinkan,  mereka  dituding  sebagai  penyebab  utama kemacetan  dan  kesemrawutan  lalu  lintas  kota  Makassar.  Pete-pete  bisa  menurunkan  dan menaikkan penumpang, ngetem di tempat-tempat yang tidak seharusnya, parkir sembarangan, hingga  sopir  ugal-ugalan  serta  tidak  aman  dan  nyaman.  Pengemudi  pete-pete  tersebut menganggap  mereka  sebagai  raja jalanan  karena  mereka  berpikir  hanya  harus  dapat  setoran tanpa  memikirkan  bahaya  yang  akan  terjadi  apabila  melanggar  tata  tertib  berlalu  lintas. Perilaku supir angkot ini sangat di sayangkan sehingga seringkali merugikan pengguna jalan maupun penumpang lainnya.  Hal tersebut banyak terjadi di Makassar dan sudah tidak asing lagi  bagi  pengemudi  angkot  dan  penumpangnya.  Menurut  data  awal  yang  diperoleh  dari Satlantas  Polrestabes  Makassar,  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  keseluruhan  pelanggaran  lalu lintas yang terjadi pada tahun 2015 berjumlah 2.236 kasus merupakan pelanggaran yang salah satunya jenis pelanggaran yang dilakukan angkutan kota yang meliputi pelanggaran dalam hal marka atau rambu lalu lintas, surat, dan perlengkapan kendaraan.
Terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  salah  satunya  didasari  oleh  keberanian  untuk melanggar  serta  budaya  menerabas  dan  pudarnya  budaya  malu  bahkan  bagi  sebagian  orang menjadi  kebanggan  tersendiri  apabila  dapat  mengelabui  Polisi  lalu  lintas  atau  melanggar rambu-rambu lalu lintas (Sadono 2015) (Amir, Lestari, and Ridho 2023). Kepolisian Republik Indonesia  sebagai  institusi  aparat  penegak  hukum  dalam  undang-undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  tentu  saja  mempunyai  peran  strategis  dalam menjaga  mendukung  pembangunan  dan  integrasi  nasional  terutama  mewujudkan kamseltibcarlantas  (Dewi,  Yuliartini,  and  Dantes  2022)  (FERNANDO  GULTOM  2020). Karena Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status, maka  perilaku  peran  adalah  perilaku  yang  sesunguhnya  dari  orang  yang  melakukan  peran tersebut (Lantaeda, Lengkong, and Ruru 2017) (Azwary 2013). Di dalam pasal 3 (tiga) dalam undang–undang tersebut di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah:
1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan  terpadu  dengan  moda  angkutan  lain  untuk  mendorong  perekonomian  nasional,
memajukan  kesejahteraan  umum,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Oleh  karena  itu  dalam  rangka  mewujudkan  lalu  lintas  yang  aman,  lancar  dan  tertib maka  peran  polisi  sebagai  pemeliharaan  ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas  serta  sebagai aparat penegak hukum, penanganan dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari Peran penegakan hukum.
Sat Lantas Polrestabes Makassar bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete, karena pelanggaran itu sendiri sebagai perbuatan yang oleh undang-undang di cap bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam ilmu kepolisian juga Rycko Amelza Daniel mengatakan bahwa kepolisian memiliki peran dalam mempelajari fungsi  dan  lembaga  kepolisian  dalam  mengelola  masalah–masalah  sosial  guna  mewujudkan keteraturan sosial (Prasetyo 2021) (Piliang 2020). Implementasi dari konsep ilmu kepolisian tersebut  dalam  bidang  lalu  lintas  dapat  diwujudkan  melalui  Peran  Preemtif,  Preventif,  dan Refresif  yang  merupakan  sebuah  bentuk  profesi  kepolisian  yang  berperan  serta, menanggulangi dan dalam menangani masalah sosial di masyarakat dalam bidang keamanan, keselamatan,  ketertiban  dan  kelancaran  berlalu  lintas  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat sehingga tercipta kondisi masyarakat yang patuh hukum, kondusif  dan  berkurangnya  permasalahan  khususnya  lalu  lintas.  Kemudian.  jika  dikaitkan dengan perannya sebagai penegak hukum, setidaknya. setiap polisi mengetahui mana individu atau  kelompok  yang  dapat  dikategorisasikan  sebagai  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar hukum.
Dalam  usaha  mewujudkan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan  kelancaran  Lalu lintas tersebut maka Peran Pre-emtif, Preventif, dan Refresif dapat diwujudkan melalui tugas 3E  1i  yaitu  Education,  Engineering,  Enforcement  dan  Identification.  Dalam  Education  atau pendidikan  yang  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  polisi  lalu  lintas  untuk menumbuhkan  daya  tangkal,  dan  daya  cegah  masyarakat  atas  pelanggaran  lalu  lintas  dan bahaya  atas  kecelakaan  lalu  lintas.  Engineering  atau  tehnik  merupakan  kegiatan  polisi  lalu lintas  yang  berfokus  pada  perekayasaan  lalu  lintas,  baik  rute  maupun  moda  transportasi. Enforcement atau pelaksanaan merupakan kegiatan polisi lalu lintas yang berfokus terhadap kegiatan  polisi  lalu  lintas  yang  berfokus  terhadap  kegiatan  yang  bersifat  refresif  dan invenstigatif  baik  berupa  tilang,  teguran  serta  penyelidikan  lalu  lintas.  Dan  yang  terakhir identification  atau  identifikasi  yang  merupakan  kegiatan  polisi  lalu  lintas  dalam  melakukan identifikasi baik terhadap pengendara dan identifikasi terhadap kendaraan bermotor itu sendiri.
Berkaitan  dengan  penulisan  ini  maka  penulis  mengkaji  tentang  pelanggaran  berlalu lintas  yang  kerap  dilakukan  oleh  angkutan  kota  pete-pete  di  kota  Makassar,  hal  tersebut dikarenakan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi sudah menimbulkan permasalahan yang sangat  kompleks  dari  berbagai  elemen  masyarakat.  Teori  yang  digunakan  dalam  hal  Teori pilihan rasional dan teori Peran. Oleh karena itu tindakan dalam kepolisian dalam peran Satuan lalu lintas Polrestabes Kota Makassar dinilai sangat perlu dan penting guna memaksimalkan sumber  daya  yang  ada  dalam  mengelola  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh angkutan kota pete-pete di Makassar.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  akan memberikan  gambaran  dengan  secara  cermat  melalui  informasi  yang  diperoleh  dari  studi dokumen,  wawancara,  pengamatan  (Observasi)  dengan  terjun  secara  langsung  di  lapangan mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  Peran  Satuan  Lalu  Lintas  Polrestabes Makassar dalam penindakan pelanggaraan lalu lintas yang dilakukan oleh angkutan pete–pete
di wilayah hukum Polrestabes Makassar dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan kualitatif memiliki ciri khas dengan penyajian datanya dalam bentuk narasi, cerita  mendalam  atau  secara  rinci  dari  para  responden  terhadap  hasil  wawancara  dan pengamatan (observasi). Sehingga dalam penelitian ini, penulis membutuhkan informasi yang sangat  mendalam  dengan  permasalahan  yang  mendukung  dalam  permasalahaan  penulisan. Metode yang digunakan dengan metode Studi Kasus.
Sumber  data  atau  informasi  dalam  penulisan  ini  penulis  menggunakan  sumber  data yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data  yang dikumpulkan oleh penulis sendir yaitu hasil wawancara atau interview terhadap key informan, observasi atau pengamatan terhadap objek penulisan dan dokumentasi atau Foto terhadap objek penulisan.  Sedangkan  data  sekunder  sebagai  data  yang  dikumpulkan  oleh  orang  lain,  bukan penulis.berkaitan  permasalahan  yang  akan  diteliti  baik  berupa  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah, Peraturan Dinas Perhubungan, SOP,  literatur  yang mendukung penulisan baik itu buku, jurnal, makalah serta dalam media offline dan online

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Pelanggaran Lalu lintas Angkutan Pete–pete di Kota Makassar
Angkutan pete-pete yang beroperasi di Makassar memiliki warna yang seragam, yaitu biru langit dan mempunyai kode masing–masing trayek. Lalu berdasarkan hasil pengamatan dilapangan  atau  observasi  penulis  selama  penulisan  umumnya  mobil  pete-pete  di  Makassar menggunakan  mobil  minibus,  tempat  duduknya  saling  berhadapan.  Normalnya  bisa mengangkut hingga 12 penumpang (di luar Supir) dengan formasi, 1 di depan, 1 dekat pintu, 6 di kiri dan 4 di kanan. Namun terkadang kursi di samping supir juga diisi 2 penumpang. Begitu juga  dengan  hasil  studi  wawancara  dengan  narasumber  sopir  pete–pete  yang  bekerja,  dia bekerja  kepada  orang  atau  badan  yang  mempunyai  kendaraan  pete–pete  tersebut,  jadi  ada pemilik pete-pete dengan gaji sistem setoran perhari, informasi di dapat juga bahwa pemilik angkutan angkutan pete–pete juga menggunakan sopir tidak hanya satu dalam satu angkutan yakni adanya sopir cadangan selain sopir utama.
Adapun  studi  dokumentasi  yang  di  dapat  dilapangan  oleh  penulis  bentuk  dan  wujud dan  bentuk  dari  dari  angkutan  pete–pete  di  Kota  Makassar  adalah  sebagai  berikut  sebagai gambaran bagi pembaca dalam penulisan ini :
Gambar 1 Armada Angkutan Pete–Pete Di Kota Makassar Sumber Gambar : Observasi Di Lapangan 2017
Dalam  menciptakan  situasi  kamseltibcarlantas  Sat  lantas  Polrestabes  Makassar melakukan  penindakan  terhadap  para  pengemudi  yang  melanggar  peraturan  berlalu  lintas. supir angkot yang melanggar lalu lintas biasanya dia sadar dia melakukan pelanggaran namun dia terus mengulanginya sehingga secara tidak sadar hal tersebut menjadi suatu kebiasaan bagi
mereka secara terus-menerus melanggar lalu lintas apalagi didukung oleh lingkungan sekitar yang membiasakan hal tersebut. Adapun dalam studi dokumen yang dilakukan  oleh penulis pada  Satlantas  Polrestabes  Makassar  jumlah  pelanggaran  dalam  2  tahun  terakhir  dari  tahun 2015 sampai dengan 2016 yaitu:
Tabel 1. Jenis Kendaraan Yang Melanggar Tahun 2015
N O Sat Dak Jenis Kendaraan Bermotor Jumla h Bu s Truc k Picku p Angko t Seda n Tax i Jee p RD-2 Sat Lantas Polretabe s Makassar 16 102 273 2236 15 52 11 1396 9 16674 Tabel 2. Jenis Kendaraan Yang Melanggar Tahun 2016 N O Sat Dak Jenis Kendaraan Bermotor Jumla h Bu s Truc k Picku p Angko t Seda n Tax i Jee p RD-2 Sat Lantas Polretabe s Makassar 83 207 342 2966 7 84 4 1927 5 22968
Sumber Data : Sat Lantas Polrestabes Makassar
Tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  yang  sering  melakukan  pelanggaran  setelah kendaraan bermotor Roda dua (R2) di Kota Makassar adalah Angkutan kota yaitu sebesar 2236 tilang  pada  tahun  2015  dan  meningkat  pelanggaran  pada  tahun  2016  sebesar  2966.  Hal  ini dikuatkan juga dengan hasil wawancara dengan narasumber yakni dengan Kanit Turjawali Sat Lantas Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut:
Yang sering dilakukan pelanggaran oleh angkutan pete–pete dikota Makassar adalah ngetem atau parkir di sembarang tempat padahal secara jelas di situ tempat dilarang parkir atau berhenti, sehingga menyebabkan kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas di sekitarnya. lalu sering juga tidak lengkapnya surat–surat mengemudi dan kendaraan yang dimiliki dengan dibuktikanya  apabila  dilakukan  razia  oleh  sat  lantas  maupun  hunting  patroli  oleh  unit  BM masih  ditemukan  beberapa  pelanggaran.  (AKP.  Hartati.  S.sos.  tanggal  12  Desember  2017 pukul 15.00)
Lalu  berdasarkan  studi  dokumentasi  jenis  pelanggaran  yang  sering  dilakukan  oleh angkutan kota di Makassar adalah tabelnya sebagai berikut:
Tabel 3. Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan Tahun 2015
Sumber Data : Sat Lantas Polrestabes Makassar
NO Sat Dak
Jumlah Gar Jenis Pelanggaran Muata n Kecepata n Marka/ Rambu Surat- Surat Syarat Perlengk Lain- Lain Sat Lantas Polretabes Makassar 2236 179 30 689 638 256 444
Data diatas tersebut dapat dijelaskan bahwa jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh angkutan kota pada tahun 2015 tiga tertinggi adalah marka/ rambu sebanyak 689, surat–surat sebanyak  638  dan  lain-lain  sebanyak  444  yang  terdiri  dari  Apil  dll.  Sedangkan  untuk  jenis pendidikan  yang  melangggar  pada tahun 2015  paling  tertinggi  adalah lulusan  sekolah  dasar sebesar 1131 dan untuk usia yang paling sering melakukan pelangggaran untuk angkutan kota itu sendiri antara usia 22-30 sebesar 947. Lalu berdasarkan data tabel pada tahun 2016 adapun sebagai berikut :
Tabel 4. Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan Tahun 2016 NO Sat Dak Jumlah Gar Jenis Pelanggaran Muata n Kecepata n Marka/ Rambu Surat- Surat Syarat Perlengk Lain- Lain Sat Lantas Polretabes Makassar 2966 232 47 979 810 357 541
Sumber Data:  Sat Lantas Polrestabes Makassar
Sedangkan jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh angkutan umum pada tahun 2016 tiga tertinggi adalah marka atau rambu sebanyak 979, dan urutan kedua adalah surat-surat sebanyak 810, sedangkan untuk lain–lain, sebanyak 541 yang terdiri dari Apil dll. Sedangkan untuk  jenis  pendidikan  yang  melangggar  pada  tahun  2016  paling  tertinggi  adalah  lulusan sekolah dasar sebesar 2231 dan untuk usia yang paling sering melakukan pelangggaran untuk angkutan kota itu sendiri antara usia 22-30 sebesar 1137. Tetapi secara kuantitas banyaknya jumlah pelanggaran angkutan umum meningkat dari tahun 2015 dari 2236 dan pada tahun 2016 menjadi  2966.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil  data  dokumen  pada  Sat  lantas  Polrestabes Makassar  dan  hasil  observasi  penulis  lapangan  disajikan  data  daerah  rawan  pelanggaran diwilayah hukum Polrestabes Makassar yang dilakukan angkutan pete–pete dikota Makassar adalah sebagai berikut:
Tabel 5 Daerah Rawan Pelanggaran Angkutan Umum Di Wilayah Hukum Polrestabes
Makassar NO Lokasi Jam Kerawanan 1 JL. Ahmad Yani Jam 06.00 sd 18.00 Wita 2 Jl. M. Yusuf Jam 06.00 sd 18.00 Wita 3 Jl. Masjid Raya Jam 06.00 sd 18.00 Wita 4 Jl. G. Bawakaraeng Jam 06.00 sd 18.00 Wita 5 Jl. P. Kemerdekaan Km 10 Pintu I Unhas   Jam 06.00 sd 18.00 Wita 6 Jl. Perlimaan Mandai MKS- Maros Jam 06.00 sd 18.00 Wita 7 Jl. Ap. Petaranai Jam 06.00 sd 18.00 Wita 8 Jl. Sultan Alaudin Jam 06.00 sd 18.00 Wita 9 Jl. Veteran Jam 06.00 sd 18.00 Wita 10 Jl. Bandang Jam 06.00 sd 18.00 Wita 11 Jl. Ratulangi Jam 06.00 sd 18.00 Wita 12 Jl. Cendrawasih Jam 06.00 sd 18.00 Wita
Sumber Data : Sat Lantas Polrestabes Makassar
Berdasarkan  dari  data  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  daerah  rawan  terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar yang dilakukan oleh angkutan umum ada pada 10 (sepuluh)  daerah  jalan  tersebut  yang  dilakukan  dari  pukul  06.00  sd  18.00  Wita  karena  hal tersebut merupakan jam operasional dari angkutan pete–pete di Kota Makassar serta karena mayoritas dilakukan pada saat jam–jam sibuk atau banyaknya kendaraan yang sedang ramai lalu  lalang.  Lalu  berdasarkan  hasil  data  dokumen  pada  Sat  lantas  Polrestabes  Makassar
disajikan  juga  data  daerah  rawan  macet  diwilayah  hukum  Polrestabes  Makassar  yang  tidak banyaknya  kendaraan  lain  tetapi  juga  terdapat  di  dalamnya  juga  jalur  trayek  dari  angkutan pete–pete itu sendiri yang berbagai jurusan yang terkadang suka ngetem di sembarang tempat.
Berdasarkan data daerah rawan macet dapat diketahui bahwa selain karena tersendatnya atau  bahkan  terhentinya  lalu  lintas  yang  disebabkan  oleh  banyaknya  jumlah  kendaraan melebihi kapasitas jalan hal tersebut juga dikarenakan semrawutnya banyaknya angkutan pete– pete yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Untuk memperjelas faktor penyebab pelanggaran lalu  lintas  angkutan  pete-pete  sebagaimana  tersebut  didasarkan  hasil  wawancara  dengan narasumber kepada Kasat Lantas Polrestabes Makassar sebagai berikut:
Pelanggaran lalu lintas diakibatkan kurangnya kesadaran dari pengendara itu sendiri yang  dimulai  dengan  pelanggaran  rambu-rambu  lalu-lintas  dan  marka  jalan.  Sebagian pengendara hanya disiplin ketika ada petugas (polisi lalu lintas) ketika pada jam–jam tertentu, sebab  ada  petugas  mereka  tertib  tetapi  sebaliknya  ketika  mereka  sedang  tidak  ada  maka pelanggaran  akan  banyak  terjadi.  Artinya  masih  perlu  pemahaman  lalu  lintas  untuk pengendara  atau  sopir  angkutan  pete–pete  dalam  pemakai  jalan  raya  agar  menjadikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas sebagai budaya serta kebutuhan utama. (Kasat Lantas Polrestabes  Makassar  Kompol.  DR.  Masaluddin,  SIP,  SH,M.H  tanggal  12  Desember  2017 Pukul 13.00 Wita)

## 2. Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Pete–Pete di Kota Makassar.
Dari hasil studi wawancara terhadap Kata Lantas tersebut maka penulis menggali lebih dalam tentang tindakan strategi apa yang terus dilakukan guna mengurangi pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota Makassar. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Peran Dalam Kegiatan Preemtif
Tindakan preemtif sebagai (Traffic Education) pendidikan berlalu lintas yang merupakan suatu  tindakan  mencegah,  mengeleminir  kemungkinan-kemungkinan  untuk  terjadinya  suatu pelanggaran  melalui  program–program  yang  sudah  dijadwalkan  seperti  penyuluhan,  yakni dengan  menanamkan  nilai-nilai  atau  norma-norma  yang  baik,  menyisipkan  pesan-pesan antisipasi terhadap suatu pelanggaran.
Dalam  penanganan  terhadap  angkutan  pete–pete  yang  melanggar  termasuk  adanya mengetem sembarangan atau parkir untuk mencari penumpang dalam hal ini di perkuat dari hasil wawancara juga dengan Kanit Turjawali Sat Lantas Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut:
Untuk  angkutan  pete–pete  yang  sering  melakukan  ngetem  atau  parkir  di  sembarang tempat untuk menunggu penumpang sehingga membuat jalan menjadi padat dan macet, hal yang kami lakukan adalah dengan melakukan himbauan dengam mobil patroli public address secara  langsung  bersama  kanit  dikyasa  agar  para  sopir  paham  bahwa  hal  tersebut  selain melanggar  lalu  lintas,  apabila  himbauan  yang  kami  lakukan  satu  dan  dua  kali  tidak  di indahkan  maka  akhirnya  tindakan  tegas  dengan  tilang  akan  kami  lakukan.(AKP.  Hartati. S.sos. tanggal 12 Desember 2017 pada pukul 15.00 Wita).
Jadi dari hasil wawancara tersebut maka secara jelas hal yang dilakukan dalam rangka upaya preemtif oleh Sat Lantas Polrestabes Makassar dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete yaitu:
• Dikmas Lantas menggunakan Publik Address
• Pemasangan Spanduk Himbauan Tertib Berlalu Lintas
• Penyuluhan kepada Masyarakat tidak terorganisir
• Rekayasa Lantas
b. Peran Dalam Kegiatan Preventif
Tindakan  preventif  merupakan  tindakan  yang  berupa  pencegahan  sebelum  terjadinya pelanggaran.  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  telah melaksanakan  beberapa  kegiatan  dalam tindakan  pencegahan  atau  preventif  ini.  Terutama  berkaitan  dengan  upaya  dalam menanggulangi  pelanggaran  lalu  lintas  angkutan  pete–pete  di  Kota  Makassar.  Dari  hasil wawancara dengan Kanit Turjawali Sat lantas Polretabes Makassar mengatakan :
Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  banyak  terlibat  tindakan  preventif  dalam  upaya menanggulangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh angkutan pete–pete  di  Kota  Makassar  tindakan  preventifnya  adalah  dengan  melaksanakan  tugas pengaturan,  penjagaan,  pengawalan  dan  patroli  atau  selanjutnya  disebut  dengan  turjawali yang dilakukan Unit Turjawali Sat Lantas Polrestabes Makassar. (Hasil Wawancara Dengan Narasumber AKP. Hartati. S.sos. tanggal 12 Desember 2017 pada pukul 15.00 Wita).
Dari  wawancara  tersebut  dapat  kita  pahamai  bahwa  beberapa  kegiatan  yang  telah dilakukan  oleh  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  yang  termasuk  tindakan  preventif  guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:
• Pengaturan lalu lintas
• Penjagaan lalu lintas
• Forum Lalu Lintas
• Meningkatkan  kegiatan  Patroli  terutama  didaerah  rawan  pelanggaran  dan  rawan kecelakaan.
c. Peran Dalam Kegiatan Refresif
Penanganan  pelanggaran  lalu  lintas  angkutan  pete–pete  dilakukan  tindakan  refresif (Traffic  Law  Enforcment)  yang  merupakan  penegakan  hukum  lalu  lintas  yang  dilakukan sebagai  tindakan  terakhir.  Diharapkan  pemberian  hukuman  ini  dapat  memberikan  efek  jera kepada  pelanggar  supaya  dikemudian  hari  masyarakat  akan  berfikir  untuk  tidak  melakukan pelanggaran lalu lintas kembali., hal ini juga di perkuat pada hasil wawancara dengan Kasat lantas Polretabes Makassar mengatakan bahwa :
Upaya  refresif  yang  kami  lakukan  sebagai  alternative  terakhir  dalam  penindakan pelanggaran angkutan pete–pete di Kota Makassar adalah dengan teguran secara langsung agar mereka sadar sehingga bahwa para pelanggar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila hal tersebut masih dilakukan maka tindakan tegas kepada angkutan pete–pete yang melanggar akan kami berikan berupa pemberian surat tilang sampai penyitaan kendaraan apabila tidak ada surat–suratnya.(Hasil Wawancara Dengan Narasumber Kompol. DR. Masaluddin, SIP, SH,M.H tanggal 12 Desember 2017 Pukul 13.00 Wita)
Sehingga dalam hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam menanggulangi pelanggaran  lalu  lintas  angkutan  pete–pete  di  Kota  Makassar  dilakukan  dengan  3  (tiga) tahapan, yaitu:
• Teguran
• Tilang
• Penyitaan
Kegiatan Preemtif, Preventif dan Refresif   diatas yang telah di dapat hasil pengamatan (observasi) dan temuan oleh penulis bahwa merupakan proses dan kewajiban dari tugas pokok Satlantas  Polrestabes  Makassar  kepada  masyarakat  dalam  memberikan  tanggung  jawab mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah  ditumbuh  kembangkan  dan  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  dalam kebersamaan  yang  saling  mendukung.  Dengan  adanya  upaya  diatas  diharapkan  apa  yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian serta visi dan misi khususnya Satlantas Polrestabes  Makassar.  Tujuan  untuk  mengembalikan  keseimbangan  dalam  masyarakat  yang telah terganggu dengan terjadinya pelanggaran.

## 3. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Peran  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  dalam penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan pete –pete di Kota Makassar.
Sat  lantas  Polrestabes  Makassar  dalam  hal  ini  dalam  pelaksanaan  tugasnya  dalam penertiban pelanggaran yang terjadi terhadap pengendara termasuk pada angkutan umum pete– pete  ini  yang  sudah  melaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan,  pengorganisasian,  dan pengawasanya. Pelaksanaan hal tersebut secara umum sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam  pelaksanaan  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  Peran  Sat  Lantas  Polrestabes Makassar dalam penertiban pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota Makassar antara lain :
a. Faktor Tingkat Pendidikan Masyarakat
b. Faktor Budaya Masyarakat
c. Faktor Pengorganisasian Personil Lantas
d. Faktor Pendidikan Kejuruan Anggota

## 4. Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Pete–pete di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar
Pelanggaran  apabila  tidak  di  imbangi  penindakan  perilaku  yang  menyimpang  dari angkutan  umum  itu  sendiri  maka  pelanggaran  lalu  lintas  akan  menjadi  terbiasa  dan  tidak berubah  tanpa  ketegasan  pemerintah,  atau  kepolisian  dalam  membenahi  pelanggaran- pelanggaran lalu lintas. Jika dikaitkan dengan kurangnya kesadaran para pelanggar lalu lintas tersebut  bahwa  perilakunya  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  lalu  lintas  dan  dapat dikenakan  sanksi  hukum  sesuai  dengan  Undang–undang  nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu lintas dan angkutan jalan, maka perspektif teori pilihan rasional digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan tersebut. Berdasarkan Teori Pilihan Rasional di atas  dapat  dijelaskan  bahwa  kejahatan  adalah  suatu  peristiwa  yang  hanya  terjadi  apabila seorang  pelanggar  memutuskan  untuk  mengambil  risiko  melanggar  hukum,  setelah  melalui berbagai  pertimbangan  keuntungan  dan  kerugian  yang  akan  diterimanya,  termasuk  seperti mempertimbangkan  bagaimana  efisiensi  dan  efektivitas  kinerja  kepolisian  dan  bagaimana kondisi lingkungan sekitar.  (Lilly, Ball, and Bullen 2015) mengatakan teori Pilihan rasional mengkaji secara serius bagaimana pelaku pelanggaran berpikir, guna memprediksi kapan suatu tindak kejahatan terjadi. Isu utama pilihan rasional mencakup keputusan untuk melakukan tipe pelanggaran tertentu, bagaimana memilih suatu area untuk melakukan tindak pelanggaran, dan bagaimana pelaku pelanggaran memutuskan untuk mengulangi tindak kejahatannya.
Teori  ini  dijelaskan  pula  tindakan  kejahatan  atau  pelanggaran  tergantung  dari  pilihan yang rasional, kondisi tersebut dibuat setelah menimbang untung dan ruginya, serta akibat dari dilakukannya kejahatan atau pelanggaran tersebut. Teori ini mengkaji mengenai perilaku sosial dari para pelanggar itu sendiri yang tampak. Dari adanya tindakan para pelanggar ini dikaji mengenai sebab akibat atau adanya stimulus serta respon yang ditimbulkan. Karena tindakan para pelanggar yang senantiasa mengarah pada tujuan dimana dalam melakukan tindakannya para pelanggar mengharapakan sesuatu dari tujuan tersebut (reward) atau tujuan lainnya.
Di  dalam  teori  pilihan  rasional  Friedman  dan  Hechter  para  pelaku  sering  dipandang sebagai  entitas  yang  memililki  tujuan  atau  maksud  dengan  mempertimbankan  untung  dan ruginya.  Para  pelaku  juga  memiliki  pilihan  preferensi  (nilai-nilai,  kegunaan),  fakta  bahwa tindakan  mereka  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  mereka  yang  konsisten  dengan hierarki preferensi seorang pelaku sehingga penulis dapat menganalisa bahwa para pelanggar angkutan  pete–pete  di  Kota  Makassar  memilki  suatu  tujuan  dari  pelanggaran  tersebut  yang mereka  lakukan  sehingga  orang  akan  membuat  keputusan-keputusan  rasional  berdasarkan tingkatan pilihan yang mereka harapkan untuk memaksimalkan keuntungan atau manfaat, dan meminimalkan kerugian atau kehilangan. Dari rational choice theory Friedman dan Hechter adanya  proses  “tindakan  individu  yang  terpisah-pisah  dikombinasikan  untuk  menghasilkan
hasil Sosial (social outcome)” kedua adalah tumbuhnya konsep tentang pentingnya informasi di dalam membuat pilihan-pilihan rasional, Dalam satu sisi, diasumsikan bahwa para pelaku memiliki  informasi  yang  lengkap,  atau  setidaknya  mencukupi,  untuk  membentuk  pilihan- pilihan  purposif  antara  alternative  tindakan.  Walaupun  demikian.  suatu  perhatian  terhadap kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia adalah sangat banyak.
Dari  gambaran  pelanggaran  lalu lintas  angkutan  pete–pete  yang  telah  di  dikemukakan pada  bab  sebelumnya  maka  kondisi  tersebut  mengambarkan  tingkat  kesadaran  hukum  para sopir angkutan umum pete-pete dalam berlalu lintas di wilayah Hukum Polrestabes Makassar saat ini belum berjalan maksimal apabila dilihat dari masih maraknya pelanggaran yang terjadi, berdasarkan  temuan  penulisan  maka  dapat  diketahui  bahwa  yang  sering  dilakukanya pelanggaran setelah dengan melihat data, pengamatan serta wawancara yang dilakukan penulis. Dari data yang ditemukan pada jenis kendaraan yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas adalah angkutan umum dalam hal angkutan pete–pete yang pada tahun 2015 sebesar 2236 dan meningkat pelanggaran pada tahun 2016 menjadi 2966 pelanggar. Lalu apabila dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan pete–pete di Kota Makassar maka jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah pelanggaran marka atau rambu yang ada sesuai dengan Pasal 287 ayat (1) jo psl 106 (4) hrf (a) dan Psl 106 ayat (4) hrf (b) Undang–undang nomor 22 tahun 2002 hal ini di perkuat dari data primer yang di dapat di lapangan bahwa mereka banyak dengan melanggar  rambu  seperti  berhenti  pada  tempat–tempat  yang  dilarang  atau  terdapat  rambu dilarang parkir dan maupun dilarang stop untuk ngetem mengambil penumpang.
Lalu  berdasarkan  jenis  pelanggaran  kedua  yang  sering  dilakukan  adalah  jenis pelanggaran lalu lintas kelengkapan surat–surat Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b, Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1), Pasal  288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a Undang –undang nomor  22  tahun  2002.  Hal  ini  juga  dikuatkan  data  primer  wawancara  dengan  para  sopir angkutan yang dilakukan oleh penulis bahwa mereka ada yang belum mempunyai SIM dalam mengemudi  angkutan  pete–pete.    Lalu  pelanggaran  ketiga  yang  sering  dilakukan  angkutan pete–pete adalah termasuk pelanggaran lain–lain yakni seperti pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) TNKB tidak Sah atau tidak dipasangi, pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, Pasal 287 ayat (2) jo psl 106 (4) hrf (c) melanggar APILL (Traffict light) dan masih ada lagi.
Dalam  analisis  penulis  dikaitkan  dengan  teori  pilihan  rasional  maka  para  pelaku pelanggaran  lalu lintas  yang  dilakukan  dipandang  merupakan  pilihan  yang  memililki  tujuan atau  maksud  sehingga  sudah  mempertimbangkan  untung  ruginya.  Tujuan  maksud  dari  para pelaku  pelanggar  lalu  lintas  angkutan  pete-pete  secara  tanpa  sadar  dan  terbiasa  seorang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut dengan memutuskan untuk mengambil risiko untuk melanggar  hukum,  setelah  mempertimbangkan  berbagai  kebutuhannya,  diantaranya  untuk memperoleh  keuntungan  materi,  mempertahankan  nilai-nilai  pribadi.  Para  sopir  angkutan pete–pete  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  juga  telah  mempertimbangkan  berbagai  akibat sanksi hukum yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, para pelaku tersebut tetap melakukan atas dasar tujuan atau maksud dalam hal ini keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan pelanggaran. Adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan  secara  pribadi  seperti  dengan  melanggar  rambu-rambu  dilarang  parkir  atau berhenti  ditempat  yang  dianggap  banyak penumpang  hal  ini  akan  lebih  efektif  bagi  mereka karena mereka akan banyak mendapat keuntungan berupa banyak penumpang sebab mereka berpikir  hanya  harus  kejar  setoran  dan  dapat  lebih  keuntungan.  Dengan  memaksimalkan tersebut maka hasil atau keuntungan akan lebih banyak tanpa memikirkan bahaya atau akibat yang  akan  terjadi  apabila  melanggar  lalu  lintas.  Pelanggar  angkutan  pete-pete  juga  telah mempelajari  situasi  dan  kondisi  tempat  terjadinya  pelanggaran  seperti  tempat  tertentu  yang digunakan  untuk  mengetem  mengambil  penumpang,  tempat  dimana  tidak  ada  petugas
kepolisian. Hal ini juga merupakan tindakan pilihan rasional pelanggaran yang sesuai dengan nilai yang dianggap mereka baik.
Perilaku sopir angkutan pete–pete melakukan pelanggaran aturan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar selain atas pilihanya sendiri juga adanya kondisi lingkungan yang memungkinkan mendukung diatara para sopir yang melanggar sebagai norma kolektif yang di ikuti dan dilaksanakan bersama. Perilaku kolektif dengan melanggar lalu lintas ini merupakan perilaku  menyimpang  namun  karena  perilaku  kolektif  merupakan  tindakan  bersama  oleh sejumlah besar orang yang saling ikut ikutan. Menurut (Soekanto 1990) Kesadaran pengemudi merupakan  proses  atau  keadaan  psikis  atau  sikap  dan  perilaku.  Sikap  dan  perilaku  tersebut dipengaruhi aspek–aspek individual maupun lingkungan yang dapat menghadapai agresif.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  penulis  di  atas,  dapat  disimpukan  bahwa pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete belum memiliki suatu kesadaran hukum untuk tertib berlalu  lintas.  Para  pelanggar  melakukan  perbuatan  melanggar  sebagai  hasil  dari pertimbangannya secara rasional, sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar itu dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan, dan tujuan agar memperoleh materi (pendapatan)  dengan  melanggar,  lebih  banyak  keuntungan  dan  dipertahankan  dan  tujuan tersebut  tidak  dibarengi  dengan  tertib  berlalu  lintas  tetapi  dengan  melanggar.  Perbuatannya melanggar juga dengan sengaja sebagai hasil dari pertimbangannya untung rugi yaitu untung mendapatkan  pendapatan  dan  rugi  akan  ditilang  dan  secara  rasional  serta  didorong  oleh keinginan preferensi/pilihan tidak menghiraukan tertib berlalu lintas dan ikut-ikutan. Adapun hal tersebut terkait erat dengan kondisi budaya yang terbentuk diantara para pelanggar serta kualitas pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya khususnya tingkat pendidikan, mereka dalam hal ini sopir angkutan pete-pete yang mayoritas adalah minim pendidikanya.

## 5. Analisis Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Pete–Pete Di Kota Makassar
Peran  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  dalam  penertiban  pelanggaran  lalu  lintas  ini dilakukan  secara  sistematis,  berencana,  terpadu  dan  terarah  yang  dibantu  oleh  para  pihak, pemerintah, maupun dengan masyarakat. Penindakan pelanggaran berlalu lintas dan angkutan jalan  bertujuan  untuk  sebagai  upaya  pencegahan  karena  pelanggaran  dapat  berdampak terjadinya gangguan keteraturan sosial seperti kepadatan berlalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas,  dan  sebagai  perlindungan  kepada  pengguna  jalan  lain  yang  terganggu  akibat  adanya pelanggaran  lalu  lintas.  Peran  Sat  lantas  Polrestabes  di  jabarkan  dalam  tugas  pokok  sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 yang telah dibahas sebelumnya. Lalu wujud peran dalam penanganan pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di wilayah hukum Polrestabes  Makassar  di  wujudkan  dalam  kegiatan  Prememtif,  Preventif  dan  Refresif  yang sejalan  dengan  fungsi  ilmu  kepolisian  dalam  proses  memelihara  keamanan,  ketertiban,  dan kelancaran,  pencegahan  kejahatan,  dan  kegiatan  penegakan  hukum.  Rycko  Amelza  Dahniel mengatakan  bahwa  Fungsi  ilmu  kepolisian  yang  terwujud  dalam  kegiatan  operasional kepolisian  dalam  hal  ini  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  yang  memilki  peran  untuk memastikan  terjaminya  aktivitas  kehidupan  masyarakat  di  wilayah  hukum  Polrestabes Makassar.  Sehingga  fungsi  kepolisian  Sat  Lantas  tersebut  dapat  mencegah,  meredam, meniadakan,  dan  menumpas  berbagai  gejala  yang  dapat  mengganggu,  menghambat, merugikan,  dan  bahkan  merusak  jalanya  proses  produktivitas  masyarakat.  Sehingga diharapkan dalam peran personil lalu lintas tersebut maka akan dapat mengerti terhadap adanya aturan yang berlaku sehingga kesadaran serta kepatuhan hukum bisa tercapai dengan optimal sebagai tujuan dari fungsi kepolisian yakni kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Hal ini sesuai dengan temuan hasil temuan lapangan yang diperoleh penulis pada bab  sebelumnya  baik  melalui  pengamatan  (observasi),  wawancara,  dan  dokumentasi, tindakan–tindakan yang dilakukan Sat Lantas Polrestabes Makassar dalam penanggulanganya
pelanggaran  lalu  lintas  angkutan  pete  –pete  di  Kota  Makassar,  adapun  peran-peran  yang dilakukan sebagai berikut.
a. Peran Dalam Kegiatan Preemtif
Peran yang dilakukan pihak Sat Lantas Polrestabes Makassar untuk mengatasi rendahnya tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  hal  ini  pengendara  angkutan  pete–pete  di  Kota Makassar yakni dengan upaya preemtif merupakan upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya  tindak  pidana  pelanggaran  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Makassar melalui :
1) Dikmas Lantas Menggunakan Publik Address
2) Pemasangan Spanduk Himbauan Tertib Berlalu Lintas
3) Penyuluhan kepada Masyarakat tidak terorganisir
4) Rekayasa Lantas
Dari  hasil  analisis  penulis  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  telah  bekerjasama  dengan Dinas Perhubungan yakni dengan melakukan rekayasa lalu lintas terutama dalam pelayanan angkutan  umum  seperti  pada  trayek-trayek  angkutan  pete–pete  dan  dilakukan  permohonan pembuatan halte kepada Dishub sebagai tempat turun penumpang yang saat ini masih kurang memadai  serta  dimaksimalkan  secara  fungsional.  Dalam  temuan  lapangan  yang  di  dapat penulis  yaitu  halte–halte  belum  banyak  berdiri  dalam  jalur  trayek  angkutan  pete–pete  yang sepanjang 260,9 km. sehingga ini yang menyebabkan para penumpang dan sopir menurunkan penumpang  seenaknya  saja.  Sekaligus  bahwa  terminal  yang  ada  dimakassar  dalam  hal  ini terminal Daya belum dimaksimalkan dalam penggunaanya karena banyak angkutan pete–pete yang tidak masuk keterminal. Hal ini perlu dilakukan rekayasa dengan berkoordinasi dengan Dishub sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.

## b. Peran Dalam Kegiatan Preventif
Kemudian  Peran  selanjutnya  yang  dilakukan  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota Makassar yakni dengan peran preventif  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  pre-emtif  yang  masih  dalam  tataran pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran melalui :
1) Pengaturan lalu lintas
2) Penjagaan lalu lintas
3) Forum Lalu Lintas
4) Meningkatkan kegiatan Patroli didaerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan
Kegiatan  patroli  Sat  Lantas  Polretabes  Makassar  dilakukan  pada  ruas  jalan  tertentu dengan personil 2 regu dan metode beat. Tujuan patrolI ini sangat efektif sebagai pengawasan terhadap arus lalu lintas dan aktifitas masyarakat pemakai jalan dalam hal ini angkutan pete– pete guna menumbuhkan dampak penangkalan (deterence effect) bagi sopir. Dari hasil analisis penulis  kegiatan  patroli  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  dilakukan  rutin  secara  terstruktur, terjadwal,  efektif  karena  dilakukan  berdasarkan  tingkat  kerawanan  FKK  (Faktor  Korelatif Kriminogen),  PH  (Police  Hazard),  dan  AF  (Ancaman  Faktual)  yang  ada.  Berdasarkan  hasil penulisan penulis pelaksanaan kegiatan patrolI tersebut sudah dilaksanakan secara baik sesuai dengan  Standar  Operasioanl  Prosedur  yakni  pelaksanaan  Patroli  dengan  memperhatikan sebagai berikut :
1) Pembagian wilayah Patroli atau Beat patroli.
2) Personil Pelaksanaan Patroli
3) Kelengkapan Patroli
4) Pelaporan hasil Patroli
c. Peran Dalam Kegiatan Refresif
Peran  represif  yang  dilakukan  oleh  Sat  Lantas  Porestabes  Makassar  untuk menanggulangi  atau  pengendalian  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  angkutan  pete–pete  di
Kota Makassar sebagai upaya pencegahan terjadi tindak pidana lalu lintas oleh angkutan umum yang tidak mentaati peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Tujuan  dari  penindakan  refresif  oleh  Sat  Lantas  Polrestabes Makassar  menindak  para  pelangggar  sesuai  dengan  perbuatannya  serta  memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan efek jera untuk tidak melakukanya lagi. Adapun peran refersif tersebut yang di lakukan yakni 1) Teguran
2) Tilang
3) Penyitaan
Jadi kesimpulan dari analisis ini adalah Peran Sat Lantas Polrestabes Makasar merupakan suatu  peran  yang  harus  dijalankan  sebagai  tugas  dan  wewenangnya  dengan  tujuan  agar menjaga ketertiban berlalu lintas dan sebagai tindakan  dengan mengurangi dan memperkecil pelanggaran lalu lintas khususnya angkutan pete–pete yang ada di Wilayah Hukum Polretabes Makassar,  Sat  Lantas  juga  telah  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya  sebagai  penegak  hukum  maka  telah  melaksanakan  sesuatu  peran  dalam penertiban  pelanggaran  dengan  tujuan  agar  menjaga  ketertiban  berlalu  lintas  dan  sebagai tindakan dengan mengurangi dan memperkecil pelanggaran lalu lintas. peran dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah melalui 3e 1i yakni traffic education dgn preemtif, traffic engineering dgn preventif, traffic law enforcment dgn reresif. Tindakannya merupakan salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  penegakan  hukum  di  dasarkan  pada  undang–undang. Adapun Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar melalui Peran dalam kegiatan Peran Preemtif merupakan traffic education sebagai upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan di laksanakan dalam meningkatkan kesadaran pengemudi angkutan pete-pete, Peran Preventif melalui traffic engineering sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emtif  yang  masih  dalam  tataran  mencegah  pelanggaran  lalu  lintas,  lalu  Peran  Refresif sebagai traffif  law  enforcement  sebagai  tindakan  terakhir  efek  jera tujuan  agar  sadar  bahwa perbuatan yang dilakukannya sebagai perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya lagi.

## 6. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Pete –pete Di Kota Makassar
Dalam  pelaksanaan  Peran  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  yang  telah  melaksanakan berbagai upaya penertiban melalui kegiatan preemtif, Preventif dan Refresif. Pelaksanaan tugas tersebut yang telah penulis lakukan berjalan dengan baik di ikuti dengan dengan pengawasan yang baik pula. Kegiatan-kegiatan tersebut masih mempunyai beberapa kesulitan atau kendala yang  menghambat  dalam  penanggulangan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Satlantas Polrestabes  Makassar.  sehingga  setiap  prosesnya  masih  ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi dalam penanganannya. Untuk itu jumlah pelanggaran lalu lintas angkutan kota dari tahun 2015 s/d 2016 mengalami peningkatan, terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Hal ini merupakan temuan penulis pada saat dilakukan penulisan. Tetapi perlu kita pahami juga bahwa beberapa faktor kendala tersebut dapat di minimalisir dengan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga tugas  pokok  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  dalam  penangani  pelanggaran  lalu  lintas  agar lebih  maksimal.  Oleh  karena  itu  Faktor–faktor  kendala  yang  ditemui  oleh  Sat  Lantas Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut :

## a. Faktor Tingkat Pendidikan Masyarakat
Dari  analisis  penulis  dapat  di  kemukakan  bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan  para pengendara angkutan pete–pete di kota Makassar merupakan hasil dari kurangnya pemahaman
sopir tersebut dalam pengetahuan yang berlalu lintas, karena mereka tidak banyak belajar atau mengenal  setiap  sikap,  pemahaman  yang  di  ajarkan  dalam  setiap  jenjang  sekolah,  sehingga menghasilkan  sikap  yang  pola  perilaku  sosialnya  yang  tidak  diharapkan.  Semakin  tinggi tingkat  pendidikan  seseorang,  maka  kualitas  sikap  dan  pemahamanya  juga  semakin  bagus. Semakin  banyak  pula  pengalaman  yang  diperoleh  dari  lingkungan  belajarnya  dan  akan berpengaruh  pada  perilaku  mereka.  Sehingga  hal  ini  sangat  berpengaruh  setiap  sikap  para pengendara untuk melakukan pelangggaran lalu lintas. Oleh karena itu hendaknya para sopir angkutan pete–pete mempunyai tingkat pendidikan yang cukup seperti minimal sekolah tingkat menengah atau atas hal ini agar dapat membentuk sikap dan pola perilaku sosial dalam berlalu lintas yang diharapkan. Memang hal ini sangat sulit akibat faktor ekonomi akan tetapi harus adanya  aturan  yang  bisa  mewujudkan  dalam  terbentukanya  sikap  yang  diharapkan  tersebut. Sehingga kesimpulan analisis bahwa melanggar kurangnya pemahaman sopir, karena minim pendidikan sebab dengan pendidikan terbentuklah sikap pemahaman dan pola perilaku sosial yang baik.

## b. Faktor Budaya Masyarakat
Dalam hal ini budaya untuk melanggar lalu lintas yang hal tersebut sudah terbiasa dan tidak ada rasa malu. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan angkutan pete–pete tidak terlepas dari kebiasaan–kebiasaan yang dilakukan dan akhirnya menjadi rutinitas secara terus menerus yang  mereka  sadari  hal  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  salah  dan  sangat  sukar  untuk menghilangkanya. Seperti yang terjadi dari temuan penulis pada bab sebelumnya kepada para pelanggar  lalu  lintas  angkutan  pete–pete  seperti  budaya  melanggar  rambu  dan  marka  jalan, parkir atau ngetem di sembarang tempat, budaya untuk menaikan dan menurunkan penumpang pada sembarang tempat, tidak merasa takutnya untuk melanggar serta budaya untuk ikut-ikutan dengan  yang  lain  apabila  melangggar.  Budaya–budaya  tersebut  yang  melekat  dalam masyarakat  di  wilayah  hukum  kota  Makassar  tersebut  merupakan  penghambat  dalam penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar.  Sebab  kesadaran hukum  masyarakat  tersebut  tidak  tumbuh  dengan  sendirinya,  meskipun  dalam  diri  setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Budaya pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat Wilayah Hukum Polrestabes Makassar dalam kaitannya sangat erat  dengan  efektifitas  penerapan  atau  penegakan  hukum  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar memegang  peranan  yang  sangat  penting.  Oleh  karena  itu  masyarakat  yang  ingin  melihat terciptanya suatu ketertiban akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan tingkah laku budaya masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Makassar menurut suatu pola tertentu. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila di dukung masyarakat,  bahwa  semakin  besar  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  meminimalisir  budaya melanggar,  maka  akan  semakin  kecil  kemungkinan  masyarakat  untuk  bertingkah  laku  yang tidak  sesuai  dengan  hukum  dalam  hal  ini  pelanggaran  lalu  lintas  oleh  angkutan  pete–pete. Kesimpulan analisis bahwa budaya melanggar karena budaya untuk ikut-ikutan tidak ada rasa malu. kebiasaan dan menjadi rutinitas dengan di sadari sesuatu yang salah dan sukar untuk di hilangkan.

## c. Pengorganisasian Personil Lantas
Dalam  pengorganisasian  tersebut  yakni  penempatan  personil  Sat  Lantas  Polrestabes Makassar  dalam  proses  pembagian  unit–unit  dalam  Organisasi  di  Sat  Lantas  Polrestabes Makassar  sesuai  dengan  tugas,  tanggung  jawab  atau  wewenang  sehingga  tercipta  suatu organisasi  yang  dapat  digerakkan  sebagai  satu  kesatuan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan. Pengorganisasian ini berkaitan dalam jumlah personil yang di tempatkan pada unit– unit  Urbin  ops,  Unit  Laka,  Unit  Turjawali,  Unit  Dikyasa  dan  Unit  Regident.  Pengaturan personil yang ada di Sat Lantas Polrestabes Makassar dari analisis personil belum terwujudnya
keseimbangan dalam pembagian kerja sesuai dengan beban yang di embannya. Dalam temuan ini bahwa anggota Polri dan PNS Sat Lantas Polrestabes Makassar berjumlah 217 Personil dan berdasarkan  DSP  (Daftar  Susunan  Personil)  berjumlah  187  jadi  terdapat  kelebihan  personil sebanyak 30 Orang yang hal ini terbagi dalam di Urbin ops yang kelebihan personil sebanyak 10 orang, Unit laka yang kelebihan sebanyak 17 orang, Unit Regident yang kelebihan sebanyak 9 orang dan PNS 4 orang lalu sebaliknya ada juga kekurangan personil pada unit–unit tertentu yaitu Unit Dikyasa 5 orang dan anggota unit turjawali yang sesuai DSP berjumlah 124 tetapi yang  ada  personilnya  berjumlah  87  yang  masing  kekurangan  37  personil.  Sehingga berdasarkan komposisi yang ditempatkan pada personil tersebut belum seimbang pada setiap unitnya  Sesuai  DSP.  Sehingga  penulis  menyimpukan  bahwa  Unit  Turjawali  dan  Dikyasa sebagai pengemban utama dalam tugas penertiban pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota Makassar belum dimaksimalkan dalam pembagian personil pada 2 (dua) unit tersebut. Sehingga  unit  turjawali  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  yang  bertanggung  jawab  dalam penertiban  pelanggaran  lalu  lintas  angkutan  pete–pete  belum  memaksimalkanya  terhadap banyaknya titik-titik rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang belum terjaga oleh petugas Sat lantas. Karena daerah yang diprioritaskan saat ini adalah jalan utama. Selain itu petugas Sat  Lantas  tidak  hanya  ditugaskan  untuk  menjaga  dan  mengatur  lalu  lintas  tetapi  juga mengamankan  kegiatan  masyarakat  lainya.  Kesimpulan  analisis  bahwa  belum  terwujudnya keseimbangan dalam pembagian kerja sesuai beban kerja. komposisi yang ditempatkan pada personil belum seimbang pada setiap unitnya sesuai daftar susunan personilnya.

## d. Faktor Pendidikan Kejuruan Anggota
Dalam  hal  pendidikan  kejuruan  berdasarkan  jumlah  personil  yang  dimiliki  pada  Sat lantas Polrestabes belum maksimal karena sesuai denga temuan lapangan bahwa  dari seluruh jumlah 217 personil maka yang baru mengikuti pendidikan kejuruan lantas sebanyak 31 orang saja.  Hal  ini  dapat  di  analisa  bahwa  penanganan  terhadap  para  pelanggar,  memerlukan kemampuan dan ketrampilan professional. Oleh karena itu, maka para penegak hukum harus mempunyai  standar  pendidikan  pengembangan  keahlian  dengan  taraf  tertentu,  serta pengetahuan  dan  pemahaman  hukum  yang  cukup  besar.  Sikap  professional  di  dalam menangani  masalah-masalah  lalu  lintas  diperlukan  peningkatan  pendidikan  kejuruan  yang dimilki  anggota  yang  akan  berpengaruh  pada  peningkatan  kemampuan  personil  dalam mendukung  pelaksanaan  tugas.  Sehingga  profesionalitas  serta  kemampuan  anggota  akan sangat baik sesuai dengan tuntutan perkebangan jaman dimana tingkat pendidikan dikalangan masyarakat  umum  semakin  tinggi  apabila  hal  ini  tidak  di  sesuaikan  maka  akan  terjadinya ketidak seimbangan. Karena dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh penulis ternyata masih  ada  terjadinya  penegak  hukum  yang  dapat  menimbulkan  ketidaknyamanan  di  dalam masyarakat,  dan  kelengahan  pengawasan  dari  pihak  penegak  hukum  dalam  berlalu  lintas, sehingga  akan  berpengaruh  pada  ketidakwibawaan  hukum  maupun  penegak  hukum  dengan kata lain didalam penegakan hukum khusunya Undang–undang lalu lintas dan angkutan jalan. Kesimpulan  analisis  bahwa  para  penegak  hukum  harus  meningkatkan  pengembangan pendidikan, guna tingkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup besar. karena penanganan pelanggar, memerlukan kemampuan dan ketrampilan yang professional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penulisan yang diperoleh oleh penulis dalam srikpsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut. Pertama, Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan angkutan umum  khususnya  angkutan  pete-pete  di  Kota  Makassar  semakin  meningkat  dalam  2  (dua) tahun 2015 dan 2016. Pelanggaran yang dilakukan tersebut lebih dominan kepada pelanggaran marka  dan  rambu,  surat–surat  mengemudi,  lain–lain  yang  meliputi  apil  dan  sebagainya. Pelanggaran menjadi suatu kebiasaan bagi pengendara angkutan pete–pete yang terus menerus
secara  sadar  dilakukan.  Para  pelanggar  melakukan  perbuatan  melanggar  sebagai  hasil  dari pertimbangannya secara rasional, sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar itu dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan, dan tujuan  tersebut tidak dibarengi dengan  tertib  berlalu  lintas  tetapi  dengan  melanggar.  Kedua,  Peran  Sat  lantas  Polrestabes Makassar  sangat  penting  guna  menjadi  personal  yang  merupakan  penghubung  dan  penjaga dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi, fungsi peran terdapat dalam Fungsi ilmu kepolisian yang terwujud dalam kegiatan operasional kepolisian  yang  menjaminya  aktivitas  kehidupan  masyarakat  untuk  mencegah,  meredam, meniadakan,  berbagai  gejala  yang  dapat  mengganggu,  menghambat,  dan  bahkan  merusak jalanya  proses  produktivitas  masyarakat.  Oleh  karena  itu  Peran  yang  dilakukan  Sat  Lantas Polrestabes Makassar dilakukan kedalam dari 3e 1i yaitu. 1) Traffic education yang termasuk dalam  Peran  dalam  kegiatan  Preemtif  (Dikmas  lantas  menggunakan  publik  address, Pemasangan  spanduk  himbauan  tertib  berlalu  lintas,  Penyuluhan  kepada  masyarakat  tidak terorganisir, dan Rekayasa lantas). 2) Traffic engineering yang termasuk ke dalam Peran dalam kegiatan  Preventif  (Pengaturan  lalu  lintas,  Penjagaan  lalu  lintas,  Forum  lalu  lintas,  dan Meningkatkan kegiatan Patroli terutama didaerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan). 3) Traffic law enforcment yang termasuk ke dalam Peran dalam kegiatan Refresif (Teguran, Tilang, Penyitaan) yang merupakan upaya terakhir.
Kedua, Faktor yang mempengaruhi peran Sat Lantas Polrestabes Makassar pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota Makassar terdiri dari faktor eksternal dan internal. 1) Faktor Ekternal yang meliputi faktor tingkat pendidikan masyarakat yakni tingkat pendidikan sopir angkutan pete–pete yang rata–rata yang masih sangat minim karena hendaknya para sopir mempunyai tingkat pendidikan yang cukup karena melalui pendidikan akan membentuk sikap dan pola perilaku sosial dalam berlalu lintas yang diharapkan. Lalu faktor budaya masyarakat yakni  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  angkutan  pete–pete  tidak  terlepas  dari  budaya untuk  ikut-ikutan  tidak  ada  rasa  malu.  kebiasaan  dan  menjadi  rutinitas  tanpa  sadari  sesuatu yang salah dan sukar untuk di hilangkan. 2) Faktor Internal yang meliputi pengorganisasian personil  lantas  yang  belum  merata  berdasarkan  komposisi  personil  Sat  Lantas  Polrestabes Makassar tersebut sehingga belum terwujudnya keseimbangan dalam pembagian kerja sesuai beban kerja. komposisi yang ditempatkan pada personil belum seimbang pada setiap unitnya sesuai  dsp.  Sehingga  Unit  Turjawali  dan  Dikyasa  sebagai  pengemban  utama  dalam  tugas penertiban pelanggaran lalu lintas dalam hal ini pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota  Makassar  belum  dimaksimalkan  dalam  pembagian  personil.  Lalu  faktor  pendidikan kejuruan anggota jumlah personil juga berpengaruh hal ini di dasarkan personil pada Sat lantas Polrestabes  karena  masih  banyak  lebih  separuhnya  belum  mengikuti  pendidikan  kejuruan fungsi  lantas.  Para  penegak  hukum  harus  meningkatkan  pengembangan  pendidikan,  guna tingkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  hukum  yang  cukup  besar.  Karena  penanganan pelanggar, memerlukan kemampuan dan ketrampilan yang professional.

## SARAN
Selanjutnya saran yang dapat diberikan penulis melalui penulisan skripsi ini yaitu:
a. Disarankan kepada masyarakat pemilik dalam hal ini badan hukum maupun perseorangan angkutan  pete–pete,  hendaknya  merubah  sistem  pendapatan  setoran  dengan  sistem  gaji kepada  para  sopir  yg  di  koordinasi  melalui  organda  kota  Makassar  dan  Pemda  nantinya diwujudkan  melalui  Perda  sesuai  minimal  UMR  Kota  Makassar  agar  mengubah  tingkat kesejahteraan pengemudi sehingga akan merubah persepsi dari pengemudi itu sendiri untuk berdisiplin dan mau merubah diri untuk tidak melanggar lalu lintas.
b. Disarankan  kepada  kepada  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar  dalam  hal  ini  Kasat  Lantas Polrestabes Makassar untuk untuk memperketat proses prosedur penerbitan sim bagi para sopir  angkutan  umum  dan  dapat  bekerjasama  dengan  lembaga  kursus  mengemudi  untuk
pemberian  pendidikan  dan  pelatihan  mengemudi  yang  baik  dan  benar  bagi  para  sopir sehingga tersertifikasi guna peningkatan pemahaman bagi mengemudi yang kurang dalam menumbuhkan tingkat kesadaran, dan kepedulian terhadap budaya tertib lalu lintas.
c. Di  sarankan  Kepada  Pemerintah  Daerah  Kotamadya  Makassar  untuk  selalu  mau memfasilitasi  untuk  mewujudkan  hasil-hasil  kajian  masalah  dari  kesepakatan  bersama tentang pelanggaran lalu lintas angkutan pete-pete melalui kegiatan Forum Lalu Lintas yang telah dilakukan setiap bulan dengan berbagi instansi yakni Sat Lantas Polrestabes Makassar, Dishub Makassar, Pu, Bina Marga, dan Pemkot Makassar sehingga akan mewujudkan hasil yang diharapkan dan dirasakan oleh Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, Saiful, Wiwik Lestari, and Faizin Ridho. 2023. “Sosialisasi Etika Berlalu Lintas Pada Anak Di Medan Marelan.” Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(2): 215–22.
Azwary,  Bayu.  2013.  “Peran  Paramedis  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Kesehatan Masyarakat  Di  Puskesmas  Pembantu  Kampung  Kasai  Kecamatan  Pulau  Derawan Kabupaten Berau.” Jurnal Ilmu Pemerintahan 1(1): 385–99.
Dewi,  Ni  Putu  Krisna,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  and  Komang  Febrinayanti  Dantes.  2022.
“Implementasi  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  Terhadap  Penegakan  Hukum  Pelaku  Balapan  Liar  Di  Kabupaten Jembrana.” Jurnal Komunitas Yustisia 5(2): 383–99.
FERNANDO  GULTOM,  FERNANDO  GULTOM.  2020.  “Efektivitas  Penegakan  Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  (Studi  Kasus  Modifikasi  Kendaraan  Roda  Dua  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian Resort Tebo).”
Lantaeda, Syaron Brigette, Florence Daicy Lengkong, and Joorie Ruru. 2017. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.” Jurnal Administrasi Publik 4(48).
Lilly, J Robert, Richard A Ball, and Francis T Bullen. 2015. “Teori Kriminologi Konteks Dan Konsekuensi.” Cet. I .
Piliang,  Riki  Donaire.  2020.  “Efektivitas  Sumber  Daya  Kompi  Pelopor  Khusus  Satuan  III Pelopor  Pada  Operasi  Camar  Maleo  2015  Dalam  Penanganan  Terorisme  Di  Poso Sulawesi Tengah.” Airlangga Development Journal 4(1): 38–59. Prasetyo,  Dedi.  2021. Ilmu  Dan  Teknologi  Kepolisian-Rajawali  Pers .  PT.  RajaGrafindo Persada.
Sadono, Soni. 2015. “Budaya Tertib Berlalu-Lintas: Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung.” LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi 3(3).
Soekanto, Soerjono. 1990. Polisi Dan Lalu Lintas: Analisis Menurut Sosiologi Hukum . Mandar Maju.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License