## PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
BADAN HUKUM (PTN-BH)
Nadiya Erike Tamara Achmad Supriyanto e-mail: nadiyaerike18@gmail.com
a.supriyanto.fip@gmail.com
Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 05 Malang 65145
Abstract: The  autonomy of higher  education J management  is stated  in Law J Number  12  of  2012 J which  includes J financial  management or J funding for State Universities. In Article Article 64 of J Act/12 The year 2012 is J mentioned Autonomous J University management includes H academic and G field nonakademik. In G the financial
management G of  State  Universities H Legal  Entities I (PTN-BH)  until now H there  has  been I no  financial  standards  can  be I used.  Both regulations J issued by the government J or relevant J minister. Whereas in
Government J Regulation No. 26 J Year 2015 J About Shapes J And Universities H Funding  Mechanisms G Legal  Entity. Article  20 G stated  that the H financial  statements J have  been  prepared J based  PTN  Law L Firm generally accepted L accounting principles I in accordance with accounting J standards  established J by  the  Indonesian  Institute J of Accountants.  The  purpose J of  the  study I was  to  determine I the  use  of Financial I Accounting I Standards (SAK) which is suitable for I use by PTN- BH.  The  method  used  is  a  study  of  literature  from  various  journals by I obtaining  data  in H the  library, H grouping  sources, H and  compiling research  materials H and  then H reviewing  and J drawing  a  conclusion. The I data  analysis I was  done  by  using H phenomenology.  From H the results J shown  in  the J financial  statements J differences  between I PSAK 45  to  PSAK J ETAP,  the  State I Agency  for I Higher  Education I Law  (PTN- BH)  which J is  a  non-profit J entity  is  very  suitable J and  ideal  for J use PSAK J 45 as the basic reference I in preparing I the financial I statements.
Abstrak: Otonomi J pengelolaan  perguruan J tinggi  tercantum J dalam UU J Nomor  12  Tahun  Tahun K 2012  yang  mencakup K tata  kelola keuangan K atau pendanaan untuk K Perguruan Tinggi I Negeri. Dalam I Pasal I 64  UU/12 H Tahun  2012  disebutkan H Otonomi  pengelolaan Perguruan J Tinggi meliputi I bidang akademik I dan bidang nonakademik. I Dalam  pengelolaan  keuangan I Perguruan  Tinggi I Negeri Badan I Hukum (PTN-BH) I sampai sekarang I belum ada
standar J keuangan  yang H dapat  digunakan.  Peraturan J Pemerintah Nomor I 26  Tahun  2015  Tentang H Bentuk  Dan  Mekanisme H Pendanaan
Perguruan J Tinggi Negeri Badan J Hukum Pasal 20 J disebutkan bahwa J Laporan keuangan J PTN-BH disusun berdasarkan J prinsip akuntansi J yang berlaku umum sesuai J dengan standar
akuntansi J keuangan  yang  ditetapkan H oleh  Ikatan  Akuntan H Indonesia. Tujuan  penelitian H adalah  untuk  mengetahui  penggunaan H Standar Akuntansi  Keuangan H (SAK)  yang  cocok I untuk  digunakan I PTN-BH Metode I yang digunakan adalah J study literature dari J berbagai jurnal J dengan memperoleh data di J pustaka, mengelompokkan J sumber,
Keywords: Finance, I PTN- BH, I Accounting
Kata Kunci: Keuangan, I PTN- BH, Akuntansi
dan J meyusun bahan J penelitian kemudian dikajii J dan ditarik suatu J kesimpulan.  Dari  hasil I penelitian  terlihat I perbedaan  dalam laporan  keuangan I antara  PSAK J 45  dengan J PSAK  ETAP.  PSAK 45 I sangat  tepat  untuk I dijadikan  dasar H rujukan  dalam H menyusun laporan H keuangan bagi PTN-BH H yang H memiliki karakteristik I nirlaba.

## PENDAHULUAN
Pada G era saat ini diperlukan H pendidikan H tinggi yang G mampu mengembangkan  ilmu I pengetahuan  dan I teknologi  serta  menghasilkan I intelektual, ilmuwan, J dan/atau  profesional J yang  berbudaya  dan J kreatif,  toleran, J demokratis, berkarakter J tangguh,  serta J berani  membela J kebenaran  untuk I kepentingan I bangsa agar J mampu  bersaing J dalam  menghadapi J dampak  globalisasi J di  segala  bidang. Keberadaan I suatu perguruan I tinggi tidak hanya I membentuk I manusia beradab tetapi juga I membangun I peradaban  bagi I dunia  (Arisandi,  2017).  Seiring I berjalannya  waktu tujuan I perguruan  tinggi I mengalami  perubahan I yang  sangat  pesat I sekali  terutama  di Indonesia. J Pendidikan I tinggi tidak hanya I mengelola bidang I akademik saja, tetapi non I akademik juga J merupakan bagian yang I wajib dikelola dengan I benar dan tertib oleh H perguruan tinggi, H diantaranya adalah J pengelolaan J keuangan. Tata kelola keuangan suatu lembaga pendidikan harus mampu menunjukkan pertanggungjawaban I atas pengelolaan I sumber dana yang I diperoleh dalam bentuk laporan I keuangan (Nurrahmah et al., 2014).
UU  Nomor  12  Tahun  Tahun  2012  secara  eksplisit I menyatakan I pembagian tatakelola H keuangan  atau  pendanaan H untuk  Perguruan  Tinggi H Negeri,  yang menunjukkan J bagian  tidak I terpisahkan  dari I otonomi  pengelolaan I perguruan  tinggi. Dalam I pasal  Pasal  64  UU I No.12/2012  disebutkan I Otonomi  pengelolaan  Perguruan Tinggi I meliputi  bidang I akademik  dan  bidang I non I akademik.  Dimana  otonomi I bidang akademik I adalah  penetapan J norma  dan  kebijakan J operasional  serta  pelaksanaan Tridharma J Perguruan  Tinggi.  Sedangkan J otonomi  bidang J non  akademik  meliputi penetapan H norma  dan H kebijakan  operasional H serta  pelaksanaan H organisasi, keuangan, I kemahasiswaan, ketenagaan dan I sarana prasarana. Sejak J tahun 2012 di Indonesia J khususnya di lingkungan I Perguruan Tinggi Negeri I telah diadaptasi J tatacara pengelolaan I keuangan untuk I menunjang kegiatan akademik H (Tridharma Perguruan Tinggi), H yaitu pengelolaan H keuangan untuk Perguruan I Tinggi Negeri satuan I kerja (PTN Satker), Perguruan I Tinggi Negeri I Badan Layanan I Umum (PTN-BLU) dan Perguruan Tinggi I Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Masing-masing I Perguruan Tinggi I Negeri tersebut masih di I bawah satu I kementerian tetapi J memiliki pola J pengelolaan keuangan J yang berbeda-beda. Masing-masing berusaha I selain untuk memberikan I dukungan pada pencapaian I kualitas pendidikan tinggi I yang terbaik, dalam I hal akuntabilitas I perguruan tinggi I juga menunjukkan suatu kemajuan H positif dalam H pengelolaan dana  yang H diterima  baik  dari H sumber pemerintah J melalui  APBN/D J maupun  dari  masyarakat  ( UU  No.  12/2012,  Pasal  83 dan 84 ). Khusus J untuk Perguruan I Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dalam UU No.  12/2012  Pasal  89  point  3  memiliki I ketentuan J tersendiri,  yakni  diatur J dengan ketentuan J mengenai  bentuk  dan K mekanisme  pendanaan K pada  PTN-BH  diatur
dengan I Peraturan I Pemerintah,  dalam  hal J ini  PP  No.  26/2015.  Dengan J demikian, bagi J PTN-BH  memiliki  aturan H tersendiri  dalam  pengelolaan H keuangannya,  yang dibedakan H dengan PTN-Satker dan I PTN-BLU. Pengelolaan J keuangan  Perguruan J Tinggi  Negeri  Badan J Hukum  (PTN-BH) sampai J saat ini belum I ditetapkan adanya I standar pengelolaan I keuangan yang I dapat digunakan H khususnya  yang H terkait  dengan H penyusunan  alir H kas  operasional, pencatatan, I dan  pelaporan I keuangan  akhir I tahun  anggaran.  Peraturan I turunan  dari UU  No.  12/2012  yang I terkait  dengan  keuangan I telah  diterbitkan  adalah J Peraturan Pemerintah G (PP)  Nomor  26  Tahun  2015  Tentang G Bentuk  dan  Mekanisme Pendanaan  Perguruan H Tinggi  Negeri  Badan  Hukum.  Pasal  20  PP  No.  26/2015 menyebutkan I bahwa  Laporan  keuangan I PTN  Badan  Hukum I disusun  berdasarkan prinsip I akuntansi  yang  berlaku I umum  sesuai  dengan I standar  akuntansi I keuangan yang I ditetapkan  oleh J ikatan  Akuntan J Indonesia.  Dari  ketentuan J tersebut,  PTN-BH memiliki I kewenangan untuk I menentukan rujukan I dalam pengelolaan I keuangannya. Penyusunan I laporan I keuangan I Perguruan Tinggi I Negeri I Badan Hukum (PTN- BH) wajib mencantumkan W laporan posisi keuangan W (neraca awal dan perubahannya), H laporan  aktivitas, G laporan H arus  kas  dan K catatan  atas K laporan keuangan  (PP No. 26/2015 Pasal 20). Tetapi J standar keuangan I yang I dipakai masih belum I ditentukan secara J pasti dan jelas. J Apakah I merujuk pada I standar I akuntansi keuangan J 45 tentang J Pelaporan H Keuangan H Organisasi J Nirlaba (SAK 45) J atau Laporan I Keuangan Entitas I Tanpa Akuntabilitas I Publik (ETAP).
Standar I akuntansi  yang  akan I digunakan menjadi  permasalahan I PTN-BH  dan memerlukan I kajian lebih lanjut dalam I penelitian ini. Antara PTN-BH I akan lebih tepat berpedoman I pada  standar  akuntansi I PSAK  45  atau  PSAK I ETAP.  Mengenai  kedua standar J akuntansi  keuangan J ini  sama-sama  dikeluarkan J oleh  Organisasi J ikatan Akuntan J Indonesia.  Sehingga J hal  tersebut  menjadi J dilema  pada  PTN-BH  terkait dengan I pilihan yang cocok I dalam penerapan I standar keuangan bagi I PTN-BH. Berdasarkan H penjelasan i tersebut,  fokus W penelitian  ini W adalah  terkait penggunaan I Standar Akuntansi Keuangan I (SAK) yang cocok I untuk digunakan I PTN- BH  yang I dikeluarkan oleh I Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan I demikian tujuan dari G penelitian ini G adalah untuk H mengetahui penggunaan H Standar Akuntansi Keuangan (SAK) I yang cocok untuk I digunakan I PTN-BH.

## METODE
Penelitian I ini  menggunakan  metode J penelitian  berupa J studi  literatur  dengan mencari H referensi  teori H yang  relevan dengan H topik  atau  permasalahan H yang ditemukan. T Penelitian  studi W literatur  adalah H jenis  penelitian H yang  persiapan pekerjaannya H sama  dengan H penelitian  lainnya, H namun  sumber H dan  metode pengumpulan J datanya  dilakukan I dengan  cara  memperoleh I data  dari  perpustakaan, membaca, J mencatat,  dan J mengolah  bahan J penelitian  (Melfianora,  2019).  Teknik pengumpulan J sumber  riset H dalam  studi H ini  adalah J menggunakan J dokumentasi dengan H cara  mencari  dan H menelah  dengan H seksama  kemudian H mengambil kesimpulan  dari I topik  yang  relevan I untuk  penguatan I terhadap  kajian I yang  dibahas. Menurut  Melfianora  (2019)  mengemukakan I bahwa  dokumentasi I merupakan I metode untuk H mencari  dokumen H atau  data-data H yang  dianggap H penting  melalu H artikel koran/majalah, J jurnal,  pustaka, J brosur,  buku J dokumentasi  serta J melalui  perangkat elektronik I yaitu internet, yang I ada kaitannya dengan I penelitian yang I dilakukan. Studi
literatur I merupakan  cara J yang  dipakai  untuk J menghimpun  data-data J atau  sumber- sumber I yang berhubungan I dengan topik I yang diangkat I dalam suatu I penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan i Keuangan i Perguruan i Tinggi Negeri Badan i Hukum i (PTN-BH) Pengelolaan  keuangan  dalam  suatu J institusi  memerlukan  suatu J aturan sebagai  dasar  hukum  dan  pedoman  bagi  pelaksanaan  keuangan.  Sejak diterbitkannya  PP  26/2015  mengganti  PP  58/2013  sangat  jelas I dinyatakan  bahwa Perguruan J Tinggi  Negeri  Badan K Hukum  yang L selanjutnya  disebut  PTN  Badan Hukum H adalah  perguruan H tinggi  negeri  yang H didirikan  oleh H Pemerintah  yang berstatus sebagai J badan hukum publik J yang otonom ( PP 26/2015). Sebagai suatu badan I hukum milik I pemerintah diperlukan I aturan mengenai I mekanisme pengelolaan dana I baik  penerimaan I maupun  pengeluarannya. J Sehingga  istilah I otonom  tersebut dapat H dibatasi  dengan H aturan  pengelolaan H keuangan  yang H dikeluarkan H oleh pemerintah.
Urutan peraturan terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan Perguruan J Tinggi L Negeri L Badan L Hukum L (PTN-BH), J terutama L dengan L tata L cara penyediaan, l pencairan l dan l pertanggungjawaban dana bantuan operasional i PTN-BH, diuraikan i dengan j rinci l dalam k Peraturan j Menteri k Keuangan k Nomor  139/2015.  Dana pada  PTN –BH  yang  diberikan  oleh k pemerintah  melalui k Anggaran  dan  Pendapatan Belanja k Negara  (APBN)  untuk  penyelenggaraan k dan  pengelolaan  pendidikan tinggi, j disebut  dengan j Bantuan  Pendanaan k PTN  Badan  Hukum  (  PMK.  139/2015). Sehingga l dana  yang k dikelola  oleh k PTN-BH  terdiri  dari j APBN  dan  Non  APBN. Dana i non  APBN  meliputi i seluruh  pendapatan i PTN-BH  yaitu  yang i bersumber  dari dana  selain i anggaran  pendapatan  dan  belanja w negara  dan W dari  anggaran pendapatan dan I belanja I negara (Pasal 2. PP 26/2015). Dana  yang  bersumber j non  APBN  meliputi k pendanaan l yang  bersumber i dari masyarakat, j biaya pendidikan, j pengelolaan dana k abadi, usaha j PTN-BH, kerjasama Tridharma I Perguruan Tinggi, pengelolaan I kekayaan PTN-BH, anggaran I pendapatan dan  belanja I daerah; I dan/atau  pinjaman  (Pasal  11.  PP  26/2015).  Pengelolaan h dana yang  bersumber j dari k non i APBN j dilakukan  dengan i cara  disusun i berdasarkan  prinsip akuntansi  yang i berlaku  umum  sesuai l dengan  standar L akuntansi  keuangan L yang ditetapkan  oleh H ikatan  Akuntan J Indonesia.  Sedangkan  dana I yang k bersumber I dari APBN,  Akuntansi J dan  pelaporan J atas  pencairan J Bantuan  Pendanaan J PTN-BH dilaksanakan G sesuai  dengan K ketentuan  dalam K Peraturan K Menteri  Keuangan mengenai  sistem i akuntansi  dan  pelaporan j keuangan  pemerintah  pusat  (Pasal  12. PMK.  139/2015).  Sebelum  memperoleh  sumber k dana  tersebut K PTN  BH  harus membuat  usulan K alokasi  pendanaan  yang K dibutuhkannya,  untuk  mendapatkan penyediaan i anggaran sesuai dengan i porsi kebutuhan yang akan i dicapainya dengan membuat  target  kinerja, K kebutuhan  penyelenggaraan k pelaksanaan  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi,  perhitungan k satuan  biaya  operasional l dan  rencana  penerimaan PTN BH (Sutini, 2019). laporan  keuangan H PTN-BH  terdiri  dari  3  (tiga),  yaitu  laporan  realisasi penggunaan k Bantuan  Pendanaan  PTN-BH,  laporan  kinerja  dan j laporan  keuangan PTN Badan Hukum j yang telah diaudit.
Tabel 1. Jenis I Laporan I Keuangan I PTN-BH
No Jenis Laporan Dilaporkan Kepada 1 Laporan I realisasi I penggunaan bantuan pendanaan I PTN Badan Hukum 1.  KPA 2.  Majelis Wali I Amanat (Setiap I Triwulan) 2 Laporan I kinerja 1.  Majelis Wali I Amanat 2.  Menteri I Keuangan 3.  Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan I Tinggi (Setiap I Tahun) 3 Laporan keuangan I PTN Badan Hukum yang telah I diaudit
(Sumber: pmk. 139/2015 Pasal 11)
Laporan keuangan I PTN Badan I Hukum disusun I berdasarkan prinsip I akuntansi yang  berlaku J umum  sesuai  dengan J standar  akuntansi  keuangan J yang  ditetapkan oleh  Ikatan J Akuntan  Indonesia. K Dimana J laporan  keuangan k PTN-BH  terdiri J dari laporan  posisi k keuangan  (neraca), J laporan  aktivitas, J laporan  arus  kas I dan  catatan atas I laporan  keuangan  dan J Laporan  kinerja k PTN  Badan J Hukum  disusun  secara sistematis, akurat, dan akuntabel (Pasal 20 Ayat 2. PP 26/2015). Dengan demikian dapat  diketahui k bahwa  laporan k keuangan k PTN-BH  harus  mengikuti k standar  yang sudah ditetapkan oleh i Ikatan Akuntan ndonesia.

## Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan di PTN-BH
Sikap  manajemen K terhadap  penerapan K standar  akuntansi  berhubungan dengan kepentingannya K terhadap pengungkapan H informasi K akuntansi yang menggambarkan  kinerja K finansial  dalam  bentuk K pelaporan  keuangan  (Lestari  & Dewi,  2020).  Tujuan  laporan K keuangan  adalah K menyediakan  informasi  yang menyangkut  posisi  keuangan, K kinerja  serta  perubahan  posisi K keuangan  suatu perusahaan  yang K bermanfaat  bagi  sejumlah K besar  pemakai I dalam  pengambilan keputusan I ekonomi.  Hal H ini K merupakan L pondasi  dasar  dalam L menyusun  dan membuat  laporan I keuangan.  Dimana I Laporan  keuangan J adalah  suatu  penyajian terstruktur dari I posisi keuangan I dan kinerja I keuangan suatu entitas (Dewan standar akuntansi keuangan, 2009). Laporan keuangan I harus memiliki karakteristik I kualitatif Laporan H Keuangan  yaitu H dapat  dipahami,  relevan, G keandalan,  dan  dapat diperbandingkan.  Sedangkan  menurut  PP  71/2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah, I Laporan  keuangan  disusun  untuk I menyediakan I informasi  yang  relevan mengenai I posisi  keuangan  dan  seluruh I transaksi  yang  dilakukan I oleh  suatu  entitas pelaporan selama I satu periode I pelaporan. Sehingga laporan I keuangan suatu I entitas mempunyai I nilai  dan  memiliki J nilai  yang I berguna  untuk  melakukan J mengevaluasi efektivitas dan J efisiensi I suatu entitas I pelaporan ( PP 71/2010). Standar I akuntansi  keuangan  yang I dikeluarkan  oleh  katan I Akuntan  ndonesia (IAI)  menjelaskan J terdapat  dua I PSAK  yang dapat I digunakan  untuk I menjadi  standar dalam menyusun I laporan keuangan bagi I PTN-BH, yaitu PSAK 45 I tentang I Pelaporan Keuangan K Entitas  Nirlaba K dan  PSAK J Entitas  tanpa  Akuntabilitas J Publik  (ETAP). PSAK  45 J lebih  jelas  dan K digambarkan  bahwa K entitas  nirlaba K memperoleh sumberdaya K dari  pemberi K sumberdaya K yang  tidak K mengharapkan  pembayaran kembali  atau  manfaat  ekonomi  yang K sebanding  dengan K jumlah  sumberdaya  yang diberikan.  Karekteristik I inilah  yang  membedakan I antara  entitas  bisnis  dan  nirlaba.
Sedangkan J dalam PSAK ETAP J disebutkan bahwa I terdapat Laporan I Laba dan Rugi (Ikatan  Akuntan  ndonesia,  2009).  Sehingga I lebih  cocok  untuk I perusahaan  yang merupakan K entitas  bisnis. K Sehingga K sangat  tidak K cocok  bagi  suatu K institusi pendidikan yang I jelas-jelas non profit.
PSAK  45  melingkupi dengan  jelas I bahwa  laporan I keuangan  yang  disajikan terdiri  dari I Laporan  Posisi I Keuangan,  Laporan  Aktivitas, I Laporan  Arus  kas  dan Catatan  Atas  Laporan I Keuangan.  Sehingga I menyajikan  suatu  aktivitas H kegiatan maupun  operasional J yang  sudah  berjalan J dalam  suatu  periode,  tanpa I memikirkan keuntungan I atau  kerugian  operasional I dalam J suatu  entitas.  Berbeda  dengan I PSAK ETAP  yang I terdiri  dari  Neraca,  Laporan I Laba  Rugi,  Laporan  Perubahan  Ekuitas, Laporan  Arus I Kas  dan  Catatan  Atas I Laporan  Keuangan.  PSAK  45 I perbedaannya sangat jelas I yakni merujuk I pada I karakteristik I suatu I entitas I nirlaba.
Tabel 2. Perbedaan I Laporan I Keuangan PSAK 45 dan I PSAK ETAP No PSAK 45 PSAK ETAP 1 Laporan I Posisi Keuangan Neraca 2 Laporan I Aktivitas Laporan Laba I Rugi 3 Laporan I Arus Kas Laporan Perubahan I Ekuitas 4 Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Arus Kas 5 Catatan Atas Laporan I Keuangan

## (Sumber: PSAK 45 DAN PSAK ETAP)
Laporan  keuangan J PTN-BH  di  dalamnya J tidak  terdapat  laporan J laba/rugi, karena  tujuan I dari  PTN-BH  adalah I bidang  pendidikan I yang  merupakan I wilayah  non bisnis atau nirlaba. Organisasi I nirlaba merupakan suatu I organisasi yang bersasaran pokok H untuk  suatu  tujuan J yang  tidak  komersial J (Marlinah  &  brahim,  2018). Organisasi H tersebut walau tidak H berorientasi terhadap G laba, tetapi juga membutuhkan I informasi  akuntansi  karena J mereka  harus  mempunyai K anggaran, membayar  pengeluaran-pengeluaran I untuk  keperluan  operasional  organisasi I serta urusan-urusan  keuangan I lainnya.  Sehingga  dalam  laporan I keuangan  yang  disusun oleh  PTN-BH J tidak  mungkin  memunculkan J keuntungan  ataupun J kerugian  dalam menjalankan J operasionalnya.  Laporan  keuangan I PTN-BH  lebih  menekankan I pada laporan  aktivitas I yang  menunjukkan  gambaran  dari J kegiatan-kegiatan  operasional pada  suatu J tahun  berjalan  (Salira,  2015).  Dengan J demikian,  yang J menentukan bahwa laporan J keuangan PTN-BH I tersebut adalah ditentukan I oleh nilai dari i laporan aktivitas.  Pada  laporan j aktivitas  ini  dapat  memperlihatkan j dengan  jelas I kenaikan maupun k penurunan  nilai  keuangan j PTN-BH  yang  bersumber  dari  Dana J Tidak Terikat, Terikat Temporer, dan Terikat Permanen.
Sumber  dana  tidak J terikat  merupakan  sumber I dana  yang  penggunaannya tidak  dibatasi I untuk  tujuan  tertentu G oleh  pemberi  sumber  dana G yang  tidak mengharapkan J pembayaran kembali (Manafe, 2020). Sumber dana J terikat temporer adalah  sumber J dana  yang  penggunaannya J dibatasi  untuk J tujuan  tertentu J oleh pemberi sumber J dana yang tidak mengharapkan I pembayaran I kembali. Pembatasan temporer I adalah I pembatasan  penggunaan I sumber  dana  oleh I pemberi  sumber I dana yang  tidak I mengharapkan  kembali I yang  menetapkan J agar  sumber  dana J tersebut
dipertahankan I sampai  dengan  periode J tertentu  atau  sampai  dengan I terpenuhinya keadaan J tertentu.
Penyusunan  laporan  keuangan I harus  menyajikan  posisi  laporan I keuangan, berdasarkan  PSAK  45,  terdapat  suatu  perbedaan I pada  laporan  posisi  keuangan pada I umumnya.  Perbedaannya  pada  penyajian I posisi  ekuitas  yang  terdiri I dari  tidak terikat,  terikat  temporer  dan  terikat  permanen.  Posisi  ekuitas  ini J menjelaskan pengkelompokan J sumber  dana  dari J berbagai  macam  klasifikasi J dana.  Dengan dimikian  pada J laporan  keuangan  PTN-BH,  ekuitas J tersebut  menggambarkan J naik turunnya  suatu  operasi J PTN-BH  berdasarkan  sumber J dana  yang  ada.  Penyajian ekuitas  pada J laporan  PTN-BH  bagi  stakeholder  dapat  langsung J melihat  dan memberikan suatu I kesimpulan atas kegiatan I operasi yang sudah I berjalan. Penggantian J laporan  laba  rugi J yang  lazim  ada J pada  laporan J operasional suatu  entitas,  pada J PSAK  45  di  ganti  dengan J laporan  aktivitas.  Laporan I aktivitas merupakan J gambaran  secara I luas  mengenai J kegiatan  operasional  yang  berjalan. Dalam laporan I aktivitas tersebut terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu bentuk A, bentuk B, dan bentuk C, yakni:
a.  Laporan I aktivitas I bentuk  A,  menyajikan I informasi  dalam  kolom I tunggal,  yang merupakan I memudahkan  penyusunan I laporan I aktivitas  komparatif.  Bentuk  B menyajikan I informasi  sesuai  dengan I klasifikasi  aset I netto,  satu I kolom  untuk setiap I klasifikasi dengan I tambahan I satu kolom untuk I jumlah. b.  Laporan J aktivitas J bentuk  B,  menyajikan J pembuktian J dampak  berakhirnya pembatasan  pemberi J sumberdaya  yang  tidak J mengharapkan  pembayaran kembali W aset tertentu W terhadap reklasifikasi Q aset neto bentuk B memungkinkan H penyajian h informasi  agregat  mengenai H sumbangan  dan penghasilan i dari investasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).
c.  Laporan I aktivitas I bentuk  C,  menyajikan i informasi  dalam  dua  laporan i dengan jumlah  ringkasan j dari  laporan  pendapatan,  beban j dan  perubahan  terhadap aset h neto  tidak  terikat  disajikan g dalam  laporan  perubahan  aset g neto. Pendekatan  bentuk  C  ini  menitikberatkan k perhatian  pada  perubahan  aset neto  yang k tidak  terikat.  Bentuk  ini  sesuai H untuk  entitas  nirlaba  yang memandang aktivitas I operasi sebagai aktivitas yang I terpisah dari penerimaan pendapatan terikat I dari sumbangan dan investasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).
Laporan  arus  kas I menggambarkan  perubahan  historis I dalam  kas  dan  setara kas  yang  diklasifikasikan I atas  aktivitas  operasi, J investasi  dan  pendanaan  selama satu  periode.  Laporan K arus  kas  berdasarkan  PSAK  45  dalam  pelaksanaannya dibedakan L dengan  2  (dua)  metode,  yaitu J metode  langsung  dan.  metode J tidak langsung. Laporan I arus kas I sangat penting dalam I suatu laporan I keuangan PTN-BH. Adanya H laporan  arus  kas,  maka  operasional J PTN-BH  akan  terlihat  sehat  atau tidaknya I kegiatan operasional baik I aktivitas operasi, I investasi dan I pendanaan. Aktivitas operasi Tridharma Pendidikan J Tinggi pada PTN-BH adalah I aktivitas penghasil J utama  pendapatan J PTN-BH  ( principal I revenue-producing  activities )  dan aktivitas lain I yang bukan merupakan aktivitas I investasi dan aktivitas I pendanaan. Aktivitas J investasi  adalah  perolehan J dan  pelepasan  aset  jangka H panjang  serta investasi K lain  yang  tidak  termasuk K setara  kas.  Aktivitas  pendanaan J ( financing ) adalah  aktivitas J yang  mengakibatkan J perubahan  dalam  jumlah  serta J komposisi kontribusi  modal  dan J pinjaman  PTN  BH.  Selain  laporan J arus  kas,  dalam  PSAK  45 juga terdapat I catatan atas laporan I keuangan. Catatan atas laporan I keuangan dalam
PSAK  45  merupakan K uraian  kebijakan  pengungkapan K yang  diwajibkan  yang menyebabkan I perubahan  dalam I suatu  laporan I keuangan  yang  disajikan I sehingga terdapat I penjelasan yang I memadai.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  di J atas  dapat  terlihat  perbedaan J dalam  laporan  keuangan antara  PSAK  45  dengan J PSAK  ETAP,  dimana  pada  PSAK  ETAP J terdapat  laporan laba  rugi H dan  laporan  perubahan  ekuitas,  sedangkan I dalam  PSAK  45  tidak  ada laporan H laba  rugi  dan H laporan  perubahan H ekuitas.  Laporan  aktivitas  sebagai pengganti  laporan K laba  rugi  pada L PSAK  45.  PSAK  ETAP  sangat K sesuai  jika digunakan K untuk  menyusun  laporan J keuangan  pada  suatu  perusahaan,  yang bertujuan J untuk  mencari  laba.  Sehingga  PSAK  ETAP  tidak  tepat I digunakan  untuk penyusunan I laporan  keuangan  PTN-BH  yang  karakter I dasarnya  termasuk  katagori karakteristik I nirlaba. PSAK  45 J sangat  tepat  untuk H dijadikan  dasar  rujukan  dalam H menyusun laporan H keuangan  bagi H PTN-BH  yang  memiliki J karakteristik  nirlaba,  karena  dari tujuan J dan  karakteristik J memiliki  kesamaan  dalam I memberikan  informasi  terhadap stakeholder.  Sumber H informasi  keuangan  mengenai H dana  yang  diterima  serta penggunaan G pendanaannya  pada  PTN-BH G dapat  diketahui  melalui G laporan keuangan. I Dana  yang  diterima  oleh I PTN-BH  sangat  beragam I sehingga  perlu  untuk melakukan I pengelompokan  dana  yang J diterima  sehingga  dapat J terlihat  aktivitas yang  terjadi H di  PTN-BH.  Pengelompokan J sumber  dana  menggunakan J PSAK  45 terbagi J dalam  beberapa J kategori  yakni  kategori J tidak  terikat,  terikat, J pembatasan temporer, J dan  pembatasan J permanen.  Penyusunan J laporan  keuangan  PTN-BH dengan I pembagian  seperti  ini H sangat  tepat  dilakukan H sebab  tujuan  laporan keuangan I akan mudah diterima jika I disusun berdasarkan I PSAK 45 untuk memenuhi kebutuhan I informasi keuangan I bagi I stakeholders.

## DAFTAR RUJUKAN
Arisandi, Y. (2017). Peran Pendidikan dalam Membentuk Masyarakat yang Beradab (Telaah Kritis Teori Perubahan Sosial). Jurnal Pendidikan Islam , 7 (2), 229 –248. http://ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/jpi/article/view/54
Dewan standar akuntansi keuangan. (2009). PSAK No 1 (revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan . Jakarta: Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) . Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45) . Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.
Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 11 (2), 170 –178.
Manafe, S. S. (2020). Implementasi PSAK NO. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus pada Gereja Paroki Santo Fransiskus Xaverius
Bolan) . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara. Marlinah, A., & Ibrahim, A. (2018). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Psak No. 45. AKMEN Jurnal Ilmiah , 45 (45), 170 –188. https://e- jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/196
Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. Open Science Framework , 1 –3. osf.io/efmc2
Nurrahmah, N. S., Kurnia, I., & Suarsa, A. (2014). Penerapan Psak No.45 dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada SMP Hikmah Teladan Bandung. SEMAR: Sain Ekonomi Manajemen &Akuntansi Riviu , 2 (45), 809 –820.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/Pmk.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perubahan PMK. 165/Pmk.02/2014. (2015).
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).
Salira, A. B. (2015). Analisis Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi (Studi Kasus Renstra ITB) . 1 –13.
Sutini, L. (2019). Akibat Hukum PTN BH yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja. Jurist-Diction , 2 (5), 1765 –1786.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (2012).