ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 8 November 2017 | Reviewed: 8 January 2018 | Accepted: 24 January 2018

## KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PENYIARAN DALAM MENJAGA NETRALITAS MEDIA TELEVISI DALAM PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017
Joko Martono 1 , Annurdi 2

## Abstract
Television as one of mass media, other than as a source of information for the public, in the other hand can be used also as a promotional media especially in this case during the election  of  regional  head. The role  of television  as  a  source  of  information,  can  affect  a person (voter) in determining his choice, so that the television stations should be able to maintain its neutrality. However, the existence of television stations that favor one of the candidates is very likely to occur especially in the election of regional heads that attracted a  lot  of  public  attention,  one  of  them  in  the  election  of  regional  head  in  Jakarta.  This research  type  is  normative  juridical  research,  and  the  data  used  for  this  research  are some legislations, documents and books relating elections and broadcasting.The result of this  research  revealed  that  there  is  still  any  television  stations  that  favor  to  one  of  the candidates  in  political  contestation  (election  of  regional  head)  in  Jakarta,  so  that  those television stations got warning  from Indonesian Broadcasting Commission (KPI), but the current  legislation  regarding  broadcasting  was  deemed  necessary  to  revision  regarding KPI's  authority  as  well  as  on  tougher  punishment  on  television  providers  that  proven  to have committed such violations, so that the imposition of sanctions can be more effective.

## Keywords: election of regional head; television

## Abstrak
Televisi  sebagai  salah  satu  media  massa  selain  sebagai  sumber  informasi  bagi  publik, disisi  lain  dapat  digunakan  pula  sebagi  media  promosi  kususnya  dalam  hal  ini  saat kontestasi  pemilihan  kepala  daerah.  Peran  televisi  sebagai  sumber  informasi  ini  dapat mempengaruhi seseorang (pemegang hak pilih) dalam menentukan pilihannya, sehingga stasiun televisi harus dapat menjaga netralitasnya. Namun, adanya keberpihakan stasiun televisi terhadap salah satu calon sangat mungkin terjadi terlebih pada pemilihan kepala daerah  yang  menarik  banyak  perhatian  masyarakat,  salah  satunya  pada  pemilihan kepala  daerah  di  DKI  Jakarta.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif, dimana  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  antara  lain  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  penyiaran  serta  dokumen-dokumen  maupun  tulisan- tulisan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui  bahwa  masih  ditemukan  adanya  stasiun  televisi  yang  memiliki  keberpihakan
1 Fakultas  Hukum  Universitas  Panca  Bhakti  Pontianak,  Jln.  Komodor  Yoes  Soedarso,  Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email : jokomartono390@gmail.com, telp : 082154087316.
2 Fakultas  Hukum  Universitas  Panca  Bhakti  Pontianak,  Jln.  Komodor  Yoes  Soedarso,  Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia,  email : nurdi.recht@gmail.com, telp : 085248101957.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
terhadap  salah  satu  calon  dalam  kontestasi  politik  (pemilihan  kepala  daerah)  di  DKI
Jakarta sehingga mendapatkan peringatan dari Komisi Penyiaran
Indonesia  (KPI),  namun  peraturan  perundang-undangan  mengenai  penyiaran  yang  ada saat  ini  dirasa  masih  perlu  dilakukan  adanya  perbaikan  baik  mengenai  kewengan  KPI maupun  mengenai  pemberian  sanksi  yang  lebih  berat  bagi  pihak  stasiun  televisi  yang terbukti  melakukan  pelanggaran  tersebut  sehingga  penjatuhan  sanksi  dapat  berjalan lebih efektif.

## Kata Kunci: pemilihan kepala daerah; televisi

## I. Pendahuluan
Dalam  era  dewasa  ini,  hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan media massa sebagai bagian  dari  gaya  hidup  ( life  style ).
Istilah  media  massa  berasal  dari istilah  bahasa  Inggris,  yakni  mass media.  Adapun  media  massa  dapat diartikan sebagai alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima)  dengan  menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. 3
Berdasarkan  pengertian  dari media  massa  tersebut,  maka  media massa  dapat  dikelopokkan  menjadi tiga  jenis  yakni  media  cetak  dan media  elektronik.  Dapat  dikatakan bahwa salah satu tujuan
penggunaan  media  massa  oleh masyarakat ialah untuk memperoleh informasi yang mereka perlukan baik sebagai alat untuk menambah pengetahuan  dan  wawasan,  serta
3 Hafied  Cangara.  2007. Pengantar  Ilmu Komunikasi: Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 126.
sebagai  dasar  pertimbangan  dalam pengambilan sebuah keputusan.
Sebagaimana pengertian informasi menurut Davis, yang
menjelaskan bahwa informasi adalah  data  yang  telah  diolah menjadi  sebuah  bentuk  yang  berarti bagi  penerimanya  dan  bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. 4
Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa telivisi merupakan  salah  satu  dari  jenis media,  dimana  telivisi  dalam  era masyarakat  modern  saat  ini  selain digunakan  sebagai  hiburan,  juga digunakan  sebagai  sumber  dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan  mekanisme  demokratis agar rakyat dapat  menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-
4 Abdul  Kadir,  Triwahyuni.  2003. Teknologi Informasi. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 28.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
kepentingannya.  Oleh  karena  itu, sesungguhnya penyelenggaraan
Pilkada  adalah  sarana  pemberian mandat  dan  legitimasi  dari  rakyat kepada  Kepala  Daerah  dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. 5
Terkait  dengan  hal  ini,  media telivisi  saat  ini  memiliki  peranan penting  dalam  penyediaan  informasi yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat untuk  menentukan  pilihannya,  salah satunya  sebagai  sumber  informasi yang  dapat  menjelaskan  profil  para calon  kepala  daerah.  Hal  ini  sesuai dengan karakter televisi sebagai alat komunikasi  massa,  yang  mana fungsi  komunikasi  massa  menurut Dominick adalah sebagai berikut 6 : a. Surveillance (pengawasan);
b. Interpretation (penafsiran);
c. Lingkage (keterkaitan);
d. Transmission of values (penyebaran nilai);
e. Entertainment (hiburan).
5 Cucu  Sutrisno.  2017.  “Partisipasi  Warga Negara  Dalam  Pilkada”, Jurnal  Pancasila dan Kewarganegaraan , 2 (2).
6 Elvinaro Ardianto. 2004. Komunikasi Massa Suatu  Pengantar. Bandung:  Simbiosa Rekatama,  hlm. 15.
Sedangkan  menurut  Karlinah, fungsi  komunikasi  massa  secara umum adalah 7 :
a.  Fungsi informasi;
b.  Fungsi pendidikan;
c.  Fungsi mempengaruhi;
d.  Fungsi
proses pengembangan mental; e.  Fungsi adaptasi lingkungan; f.   Fungsi memanipulasi lingkungan. Permasalahan kemudian muncul  dimana  hingga  saat  ini dalam  penyelenggaraan  pemilihan kepala daerah, masih terjadi penggunaan isu SARA (Suku, Agama,  Ras  dan  Antar  Golongan) dalam  upaya  untuk  memenangkan kontetasi politik. Tentunya dalam hal ini, televisi sebagai salah satu unsur media  seharusnya  dapat  menjadi alat yang dapat meredam penyebaran  isu  SARA  tersebut, serta dapat menjaga netralitasnya.
Namun,  kemungkinan  adanya media telivisi yang bersifat memihak kepada  salah  satu  calon  kepala daerah  dapat  saja  terjadi  sehingga yang  seharusnya  dapat  meredam isu  SARA  dalam  penyelenggaraan pemilihan  kepala  daerah,  justru sebaliknya  menjadikan  isu  SARA
7 Ibid , hlm. 19.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
sebagai komoditi dalam bisnis penyiaran  yang  dijalankannya  serta memunculkan persepsi adanya keberpihakan
stasiun televisi terhadap salah satu calon.
Dimana  salah  satu  fenomena yang  menarik  perhatian  banyak lapisan  masyarakat,  terjadi  saat kontestasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta beberasa saat yang lalu, yang tentunya memiki dampak yang sangat bebahaya bagi rakyat
Indonesia yang bersifat mejemuk. Hal ini sesuai dengan pendapat  dari  Denico  Doly  yang menyatakan  bahwa  pengaruh  besar yang  diberikan  media  penyiaran dapat  memberikan  dampak  negatif ataupun dampak positif bagi
masyarakat,  oleh  karena  itu  perlu ada
aturan terkait dengan penyelenggaraan  penyiaran  yang didalamnya
mengatur tentang lembaga penyiaran, isi siaran, sistem penyiaran, dan lain-lain. 8
Selanjutnya,  dalam  hal  ini tentunya menuntut peran dari Komisi Penyiaran  Indonesia  (KPI)  sebagai lembaga  pengawas  pertelevisian  di Indoensia. Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan di atas,
8 Denico  Doly.  2013.  “Urgensi  Perubahan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang Penyiaran”, Negara Hukum, 4 (2) : 219.
penulis merasa tertarik untuk mengkaji  secara  ilmiah  berkaitan kewenangan Komisi Pengawas penyiaran  dalam  menjaga  netralitas media  televisi  dalam  Pilkada  DKI Jakarta tahun 2017.

## II. Metode
Penelitian ini bertujuan mengkaji  netralitas  media  televisi sebagai unsur dalam pesta demokrasi dalam pilkada DKI Jakarta  tahun  2017.  Penelitian  ini merupakan penelitian yuridis
normatif,  karena  menggunakan  data sekunder  atau  sering  juga  disebut dengan penelitian kepustakaan.
Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang
meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan  sistem  norma.  Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 9 Data
sekunder yang
digunakan pada penelitian  ini antara lain peraturan perundang-undangan, serta  dokumen-dokumen  maupun
9 Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum  Normatif  &  Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  hlm. 34.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode  analisis  data  yang
digunakan dalam penelitian ini adalah  deskriptif  kualitatif,  artinya penulis  akan  memaparkan  dan menjelaskan  data  yang  diperoleh dari studi kepustakaan, yang dituangkan  dalam  bentuk  uraian logis dan sistematis. Setelah bahan- bahan hukum yang diperlukan berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya  dibuatlah  suatu  analisis untuk memperoleh kejelasan
penyelesaian  masalah,  kemudian ditarik  kesimpulan  secara  deduktif, yaitu  dari  hal  yang  bersifat  umum menuju hal yang bersifat khusus.
Pada  tahap  ini  bahan  hukum
dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian  rupa  sampai  berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.
III. Analisis dan Pembahasan
Televisi sebagai sebuah media
massa (elektronik) sebagaimana diketahui  memiliki  peranan  yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Televisi secara
sederhana dapat digunakan sebagai sarana  yang  dapat  memberikan
hiburan,  pengetahuan  serta  dapat pula  menjadi  alat  dalam  rangka menjaga  persatuan  dan  kesatuan Indonesia,  sebagaimana  dituangkan dalam  Pasal  5  huruf  d  Undang-
Undang Penyiaran yang menyatakan bahwa penyiaran diarahkan untuk menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
Adapun pengertian televisi
menurut para ahli, antara lain :
1)  Adi Badjuri menyatakan televisi sebagai media pandang  sekaligus  media pendengar (audio-visual),
yang  dimana  orang  tidak hanya  memandang  gambar yang  ditayangkan  televisi, tetapi  sekaligus  mendengar atau  mencerna  narasi  dari gambar tersebut. 10 2)  Rosmawaty dalam Mengenal  Ilmu  Komunikasi mendefinisikan bahwa televisi merupakan gabungan dari media
dengar  dan  gambar  hidup (gerak  atau  live)  yang  bisa bersifat  politis,  informatif, hiburan,  pendidikan,  atau
10 Adi  Badjuri.  2010. Jurnalistik  Televisi. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 39.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut. 11 3)  Baksin Askirufai mendefinisikan televisi sebagai hasil produk teknologi tinggi ( hi-tech ) yang menyampaikan isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak. Isi pesan audiovisual  gerak  memiliki kekuatan yang sangat tinggi untuk mempengaruhi mental, pola pikir, dan tindak individu. 12
Selanjutnya, RM Soenarto
mengemukakan  bahwa  isi  siaran televisi  kurang  lebih  meliputi  hal-hal sebagai berikut 13 :
a.  Program siaran berita Program siaran berita memiliki ciri-ciri aktual, disusun menurut kaidah jurnalistik, beritanya disampaikan berimbang dan disiarkan dalam kesempatan pertama. 11 Rosmawaty. 2010. Mengenal Ilmu
Komunikasi. Bandung:  Widya  Padjadjaran, hlm. 157.
12 Baksin Askirufai. 2006. Jurnalistik Televisi:
Teori  dan  Praktik. Bandung:  Simbiosa Rekatama Media, hlm. 16.
13 RM  Soenarto.  2007. Programa  Siaran  :
Dari Penyusunan Sampai Pengaruh Siaran .  Jakarta:  FFTV-IKJ  press:  hlm.  59- 67. b.  Program siaran infotainment Program siaran infotainment  termasuk  ke dalam program siaran format  baru  yang  berisikan informasi  promosi  dagang dunia  hiburan,  yang  dibuat sangat  ringan,  menghibur dan  menarik.  Termasuk  di dalamnya adalah pengemasan yang menyertakan bahan animasi atau trik. c.  Program siaran drama Program siaran drama berisi  cerita  fiksi.  Istilah  ini juga  disebut  sinetron  cerita. Untuk membedakannya dengan  sinetron  noncerita adalah format sinetron cerita  terdiri  dari  beberapa jenis, yaitu : sinetron drama modern, sinetron drama
legenda,  sinetron  drama komedi, sinetron drama saduran dan sinetron drama yang  dikembangkan  dari cerita  atau  buku  novel, cerita pendek dan sejarah.
d.  Program siaran nondramatic Program siaran nondramatik merupakan
bentuk  acara  yang  tidak disertai bumbu cerita. Acara nondramatik  diolah  seperti apa  adanya.  Program  jenis dokumenter termasuk program  nondramatik  ini. Bahannya dapat didapatkan dari  kenyataan  senyatanya, bisa mengenai alam, budaya manusia, ilmu
pengetahuan dan kesenian.
e.  Program siaran olahraga
Program  siaran  olahraga terdiri dari beberapa format, yaitu pertandingan olahraga penting, komentar olahraga, instruksional cabang olahraga, dan olahraga yang bersifat hiburan.
f.   Program  siaran  musik  dan
video klip Program siaran musik adalah  salah  satu  acara yang  luwes  dan  fleksibel. Sfesifikasi  lagu  buat  anak muda adalah lagu-lagu rock, kontemporer, dan
Jazz.  Sedangkan  sfesifikasi lagu seriosa, pop, langgam, dan keroncong untuk penonton  kalangan  tengah dan berwarna dangdut untuk umum.
g.  Program siaran reality show
Program siaran reality show mengetengahkan  perasaan tertentu  seseorang  yang semula  tidak  mempunyai harapan memperbaiki hidupnya,  kemudian  ada yang  membantunya.  Acara ini  mengungkap  perasaan nyata seseorang, yang tidak dibuat-buat dalam menghadapi suatu peristiwa. h.  Program  siaran  penunjang atau filler Program  siaran  penunjang atau  filler  sengaja  diplot untuk menjelang acara yang ditunggu-tunggu.
biasanya  berupa  sebuah lagu  atau  iklan  layanan masyarakat.
i.   Program siaran film cerita Yang dimaksud dengan film cerita  adalah  film  yang dibuat  untuk  diputar  di gedung bioskop. Pemutaran film  cerita  yang  kemudian disiarkan  televisi  banyak disenangi penonton, meskipun  ceritanya  sudah pernah dilihat di bioskop.
j.   Program siaran iklan
Yang dimaksud dengan program  periklanan  adalah
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
program  yang  dibuat  untuk kebutuhan  promosi  suatu produk  tertentu.  Iklan  atau reklame dapat  diproduksi  di media  cetak,  film,  slide, radio, billboard, internet atau  video.  Jika  produk  itu dibaca, didengar atau dilihat orang maka dia dia diharapkan dapat menumbuhkan keinginan untuk mencoba atau membeli produk yang dipromosikan. Survei tatap muka yang dilakukan Litbang Kompas akhir
Desember  2015  terhadap  warga Jakarta menunjukkan,  menonton televisi  sudah  menjadi  "kebutuhan pokok"  publik  Jakarta.  Survei  yang melibatkan  1.436  warga  Jakarta berusia  di  atas  13  tahun  itu  juga mengungkapkan  lebih  dari  separuh responden menonton televisi sedikitnya dua jam per hari. 14 Fakta yang menunjukkan betapa pentinya peran televisi dalam kehidupan  masyarakat,  khususnya bagi penduduk DKI Jakarta
sebagaimana diurakan tersebut, memunculkan peran televisi sebagai
14 http://nasional.kompas.com/read/2016/03/3 0/05374961/Survei.Litbang.Kompas.Televi si.Dua. Sisi.Mata.Uang
salah satu alat yang dapat digunakan sebagai media kampanye bagi  para  calon  yang  bertarung dalam  kontetasi  pemilihan  kepala daerah di DKI Jakarta.
Hal  ini membuka peluang bagi para  calon  untuk  mempromosikan dirinya  melalui  media  televisi,  dan tentunya  di  sisi  lain  hal  ini  tentunya menguntungkan  bagi  pihak  stasiun televisi.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Sastroatmodjo yang menyatakan  bahwa,  faktor-faktor yang  mempengaruhi  perilaku  politik seseorang  pemilih  adalah  sebagai berikut 15 :
a.  Faktor  lingkungan  sosial politik  tak  langsung  seperti sistem politik, sistem ekonomi,  sistem  budaya dan sistem media massa. b.  Faktor  lingkungan  sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti
keluarga,  agama,  sekolah dan  kelompok  pergaulan. Lingkungan  sosial  politik langsung  ini  memberikan bentuk-bentuk sosialisasi
15 Sudijono  Sastroatmodjo.  1995. Perilaku Politik. Semarang:  IKIP  Semarang  Press, hlm. 14-15.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
dan  internalisasi  nilai  dan norma  masyarakat  pada aktor politik serta
memberikan  pengalaman- pengalaman hidup. c.  Faktor  struktur  kepribadian yang  tercermin  dalam  sikap individu. Pada faktor ini ada tiga  basis  fungsional  sikap untuk  memahaminya.  Basis pertama adalah yang didasarkan pada kepentingan  yaitu  penilaian seseorang  terhadap  suatu objek didasarkan pada minat dan kebutuhan seseorang  terhadap  objek tersebut.  Basis  yang  kedua atas  dasar  penyesuaian  diri yaitu penilaian yang dipengaruhi  oleh  keinginan untuk menjaga keharmonisan dengan subyek  itu.  Basis  yang ketiga adalah sikap didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan. d.  Faktor sosial politik langsung yang berupa situasi  yaitu,  keadaan  yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika akan
melakukan sesuatu
kegiatan.
Berdasarkan  uraian  mengenai faktor  yang  dapat  mempengaruhi perilaku  politik  seseorang  pemilih sebagaimana diuraikan di atas dapat diketahui informasi yang disampaikan  oleh  media  televisi merupakan  salah  satu  faktor  yang dapat mempengaruhi
pilihan seseorang  (pemegang  hak  pilih) dalam menentukan pilihannya mengenai  calon  kepala  daerah mana yang akan ia pilih. Besarnya perhatian publik terhadap kontestasi pemilihan kepala  daerah  di  DKI  Jakarta beberapa saat lalu, secara sederhana  dapat  dimaklumi  karena selain  DKI  Jakarta  sebagai  Ibu  Kota Negara Indonesia dan juga dianggap sebagai pusat kekuasaan. Sehingga tingginya  minat  masyarakat  untuk memperoleh informasi terkait pemilihan  kepala  daerah  di  DKI Jakarta,  tidak  hanya  berasal  dari penduduk  Jakarta  melainkan  dari masyarakat di luar jakarta.
Fakta tersebut, tentunya dimanfaatkan  oleh  para  calon  dan tim  pemenang  untuk  bekerjasama dengan pihak stasiun televisi sebagai  media  promosi.  Sehingga
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
adanya  keberpihakan  dari  pihak stasiun  televisi  terhadap  salah  satu calon, sangat mungkin terjadi.
Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran mengenai pengaruh yang dimiliki  oleh  media  televisi  dalam penyiaran  di  Indonesia  melahirkan kesadaran  akan  pentingnya  regulasi di bidang penyiaran. Regulasi penyiaran dipandang penting setidaknya karena tiga hal. Pertama,
keterbatasan frekuensi.  Tanpa  regulasi  maka interferensi  signal  niscaya  terjadi. Regulasi  akan  menentukan  siapa yang  berhak  melakukan  siaran  dan siapa yang tidak.
Kedua, demokrasi menghendaki  adanya  sesuatu  yang dapat menjamin keberagaman politik dan  kebudayaan,  dengan  menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hak lain adalah hak  privasi  orang  untuk  tidak menerima informasi tertentu.
Ketiga, alasan ekonomi. Tanpa
regulasi maka akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. 16
Hal  ini  tidak  terlepas  pula  dari televisi sebagai media massa memiliki  beberapa  kelebihan  dan
16 M.  Mufid.  2005. Komunikasi  dan  Regulasi Penyiaran. Jakarta: UIN Press, hlm. 68.
kekurangan.  Kelebihan  televisi  bisa dilihat  dari  sisi  pragmatis  dan teknologis.  Adapun  kelebihan  dan kekurangan  dari  televisi,  sebagai berikut 17 :
a.  Menyangkut  isi  dan  bentuk,
media televisi meskipun direkayasa mampu membedakan fakta dan fiksi,  realitas  dan  tidak terbatas. b.  Memiliki khalayak yang tetap, memerlukan keterlibatan tanpa perhatian sepenuhnya dan intim. c.  Memiliki tokoh berwatak (riil maupun rekayasa), sementara  media  lain  (film) hanya memiliki bintang yang rekayasa. Televisi juga memiliki beberapa  kelemahan,  diantaranya adalah : a.  Kecenderungan televisi untuk menempatkan khalayak sebagai objek yang pasif sebagai penerima pesan. b.  Mendorong  proses  alih  nilai dan pengetahuan yang cepat.  Hal  ini  terjadi  tanpa
17 A.  Alatas  Fahmi.  1997. Bersama  Televisi Merenda Wajah Bangsa. Jakarta: YPKMD, hlm. 30-32.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 mempertimbangkan perbedaan tingkat perkembangan  budaya  dan peradaban  yang  ada  di wilayah jangkauannya. c.  Sifatnya yang sangat terbuka menjadikannya sulit untuk dikontrol dampak negatifnya. d.  Pergerakan teknologi penyiaran televisi yang begitu  cepat  mendahului perkembangan  masyarakat dan budaya khalayak pemirsa. Hal ini pada gilirannya  melahirkan  pro dan kontra tentang implikasi kultural dari televisi. e.  Kecenderungan para pengelola televisi memanfaatkan kelebihan- kelebihan  televisi  dan  lebih berorientasi pada pertimbangan komersial atau bisnis sehingga menyampingkan faktor pendidikan. KPI  adalah  sebuah  lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi  sebagai  regulator  dalam
penyelenggaraan penyiaran di
Indonesia.  KPI  hadir  di  Indonesia sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2002  Tentang Penyiaran.  Sesuai  dengan  Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  maka  KPI  mempunyai tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan Regulasi / Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan.
Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ”kekuasaan”  dan  wewenang  amat sulit dibedakan. Keduanya menggambarkan suatu otoritas pelaksanaan fungsi
pemerintahanan 18 . Menurut    Ridwan  H.R  secara semantik  istilah  kekuasaan  berasal dari kata ”kuasa” artinya kemampuan atau kesanggupan (untuk  berbuat  sesuatu  ;  kekuatan)
sedang ”wewenang” adalah 19 :
18 Ridwan  HR.  2006. Hukum  Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, hlm. 100.
19 Ibid , hlm. 101.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
1. Hak  dan  kekuasaan untuk  bertindak  atau melakukan sesuatu;
2. Kekuasaan membuat keputusan  memerintah dan melimpahkan tanggungjawab  kepada orang lain. Selanjutnya,  menurut  Bagir Manan kekuasaan tidak sama artinya dengan
”wewenang”.
Kekuasaan  menggambarkan  hak untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat. Sedangkan  ”wewenang”  berarti  hak dan sekaligus kewajiban (rechten en plichten). 20
Sedangkan
pengertian wewenang  menurut  H.D.  Stoud
adalah Bevoegheid  wet  kan  worden
omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer (wewenang dapat dijelaskan sebagai
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan  dengan  perolehan  dan penggunaan  wewenang  pemerintah oleh  subjek  hukum  publik  dalam hukum publik). 21
20 Ibid , Hlm. 54.
21 Irzha  Friskanov.  2016.  “Kedudukan  dan Kewenangan  Komisi  Penyiaran  Indonesia Daerah  (KPID)  Atas  Hak  Publik  dalam
Kewenangan  yang  sah  bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan,  yaitu  atribut,  delegatif dan  mandat,  yang  dapat  dijelaskan sebagai berikut 22 : 1)  Kewenangan atribut, Kewenangan atribut biasanya  digariskan  atau berasal dari adanya pembagian  kekuasaan  oleh peraturan Perundangundangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya  dilakukan sendiri  oleh  pejabat  atau badan  yang  tertera  dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan
atributif mengenai tanggung jawab  dan  tanggung  gugat berada  pada  pejabat  atau badan  sebagaimana  tertera dalam peraturan dasarnya.
2)  Kewenangan delegatif, Kewenangan delegatif bersumber  dari  pelimpahan
Penyelenggaraan  Penyiaran  di  Provinsi Sulawesi Tengah”, Lex Renaissance, 1 (1): 82. 22 Nur Basuki Winarno. 2008. Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak
Pidana  Korupsi. Yogyakarta:  Laksbang Mediatama, hlm. 70-75.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
suatu  organ  pemerintahan kepada  organ  lain  dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif  tanggung  jawab dan  tanggung  gugat  beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris. 3)  Kewenangan mandat, kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau  prosedur  pelimpahan dari  pejabat  atau  badan yang  lebih  tinggi  kepada pejabat  atau  badan  yang
lebih  rendah.  Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan  rutin  atasan  dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Berdasarkan pengertian
kewenagan  tersebut  dapat  diketahui bahwa sebuah kewenagan lahir dan didasari  dengan  sebuah  peraturan. Sebagaimana  kewenangan    KPI yang  di  atur  dalam  Pasal  8  ayat  (2) UU Penyiaran, yakni :
a.  menetapkan standar program siaran; b.  menyusun  peraturan  dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c.  mengawasi pelaksanaan peraturan  dan  pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d.  memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan    dan    pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e.  melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Sebagai sebuah lembaga negara  KPI  memiliki  kewajiban  dan tugas  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  8  ayat  (3)  Undang-Undang Penyiaran, yang mana KPI mempunyai tugas dan kewajiban : a. menjamin masyarakat untuk memperoleh
informasi  yang  layak  dan benar  sesuai  dengan  hak asasi manusia;
b. ikut  membantu  pengaturan infrastruktur
bidang penyiaran; c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
antarlembaga penyiaran dan industri terkait; d. memelihara tatanan
informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
e. menampung,    meneliti,  dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap  penye-lenggaraan penyiaran; dan f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin  profesionalitas  di bidang penyiaran. Meskipun  telah  diatur  secara
tegas  bahwa  televisi  sebagai  media penyiaran diharuskan menajaga netralitas informasi yang disampaikan, namun demikian masih  dapat  ditemukan  adanya pelanggaran
terhadap atura tersebut.  Sebagaimana  yang  terjadi saat  KPI  melayangkan  teguran terhadap  beberapa  stasiun  televisi swasta, yakni 23 :
a. Peringatan  kepada  RCTI  (9
Januari 2017) terkait tayangan pada 28
23 http://nasional.kompas.com/read/2017/01/3 0/21072201/kpi.beri.peringatan.tiga.televisi .terkait. pemberitaan.pilkada.dki
Desember 2016 pukul 05.09 WIB.
b. Peringatan  kepada  MNCTV (16  Januari  2017),  terkait tayangan  pada  5  Januari
2017 pukul 16.43 WIB.
c. Peringatan  kepada  iNews (24  Januari  2017),  terkait tayangan  pada  tanggal  6 Januari  2017  pukul  21.49
WIB.
KPI Pusat menilai dalam muatan  berita  terkait  pasangan calon  gubernur  DKI  Jakarta  pada ketiga  program  tersebut  menyajikan informasi  yang  cenderung  berpihak.
Tentunya terjadinya hal ini merupakan bentuk pelanggaran pihak stasiun televisi terhadap Undang-Undang Penyiaran
sebagaiamana  diatur  dalam  Pasal 36 ayat (4) yang menyatakan bahwa isi  siaran  wajib  dijaga  netralitasnya dan    tidak    boleh    mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
Dalam  hal  ini  KPI  telah  tepat dengan memberikan teguran
terhadap stasiun televisi yang dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat  (4)  Undang-Undang  Penyiaran yang diancam dengan sanksi administratif  sebagaimana  di  atur dalam  Pasal  55  ayat  (1)  undang-
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 undang  ini.  Adapun  bentuk  dari sanksi
administratif terhadap
pelanggaran  tersebut  diatur  dalam Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang Penyiaran, yakni : a.  teguran tertulis; b.  penghentian sementara mata acara yang bermasalah  setelah  melalui tahap tertentu; c.  pembatasan durasi dan waktu siaran;
d.  denda administratif;
e.  pembekuan  kegiatan  siaran untuk waktu tertentu;
f.   tidak  diberi  perpanjangan
izin penyelenggaraan penyiaran; g.  pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Hal  ini  lebih  lanjut  tentunya
berpotensi melanggar ketentuan dalam  Pasal  40  huruf  a  Peraturan Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor 02/P/KPI/03/2012  tentang  Standar Program  Siaran  yang  menyatakan bahwa  Program  siaran  jurnalistik wajib  memperhatikan  prinsip-prinsip jurnalistik yakni akurat, adil,
berimbang,  tidak  berpihak,  tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak
mencampuradukkan  fakta  dan  opini pribadi,  tidak  menonjolkan  unsur kekerasan, dan
tidak mempertentangkan  suku,  agama, ras, dan antargolongan.
Selanjutnya,  apabila  dikaitkan dengan  kebebasan  menyampaikan informasi  sebagai  salah  satu  hak konsitusi  yang  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  28F  UUD  1945,  yang menyatakan  bahwa  setiap    orang berhak    untuk    berkomunikasi    dan memperoleh    informasi    untuk mengembangkan    pribadi    dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,    menyimpan,    mengolah, dan    menyampaikan    informasi dengan  menggunakan  segala  jenis saluran yang tersedia.
Namun demikian dengan adanya kebebasan dalam menyampaikan  informasi  sebagai hak konstitusi sebagaimana diuraikan  di  atas,  bukan  berarti dalam  hal  ini  media  televisi  dapat menyiarkan  informsi  secarabebas tanpa
adanya batasan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J  ayat  (2)  dalam    menjalankan    hak dan    kebebasannya,    setiap    orang wajib    tunduk    kepada  pembatasan yang  ditetapkan  dengan  undang- undang  dengan  maksud  semata-
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
mata  untuk  menjamin  pengakuan serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan  pertimbangan  moral,  nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Dalam  hal  ini  tentunya  sudah selayaknya  media  televisi  dalam menjalankan  penyiaraanya  haruslah memperhatikan  prinsip-prinsip  serta standar penyiaran sebagaimana diatur  dalam  peraturanperundang- undangan.
Meskipun  dalam  hal  ini  KPI telah tepat dalam memberikan
sanksi teguran sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang- undangan mengenai penyiaran yang berlaku,  namu  bila  melihat  dampak yang  diakibatkan  dengan  adanya pemberitaan  yang  tidak  menjaga netralitas  serta  pemberitaan  yang cenderung  membuat  celah  pemisah
berdasarkan keyakinan agama sebagaimana terjadi saat pertarungan  Pilkada  DKI  Jakarta,
penulis menilai bahwa sanksi administratif sebagai ancaman hukuman  dirasa  belum  cukup  untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
Terlebih  meskipun  KPI  telah telah  memberikan  sanksi  berupa penghentian program siaran tersebut,  masih  terbuka  peluang bagi  pihak  stasiun  televisi  untuk membuat  program  dengan  nama yang  baru,  namun  dengan  isi  siaran yang serupa dengan sebelumnya.
Sebagaimana disampaikan oleh Peneliti Lembaga Ilmu
Pengetauan  Indonesia  (LIPI),  Sri Yanuarti,  yang  menyayangkan  isu politik identitas kerap digunakan oleh pasangan calon selama Pilkada DKI Jakarta  2017,  dan  selanjutnya  ia menyatakan
bahwa efek penggunaan  politik  identitas  masih terasa  hingga  Pilkada  DKI  selesai, perpecahan masih terjadi di masyarakat. 24
Adanya  ancaman  sanksi  yang lebih  berat  dirasa  sangat  perlu diberikan  dalam  rangka  mengawal pilkada  yang  bermartabat  serta menjaga persatuan bangsa.

## IV. Penutup
Dalam penyelenggaraan kontestasi  pemilihan  kepala  daerah di  DKI  Jakarta,  dimana  media televisi  selain  berperan  sebagai sumber  informasi,  juga  digunakan
24 http://nasional.kompas.com/read/2017/05/0 3/15201311/peneliti.lipi.dampak.politik.iden titas. pilkada.dki.jadi.persoalan.besar
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
sebagai  media  promosi  bagi  calon kepala daerah, dimana masih ditemukan  adanya  stasiun  televisi yang  melakukan  pelanggaran  atas dugaan  tidak  menjaga  netralitasnya dan    dberpihak  terhadap  salah  satu calon tertentu sehingga mendapatkan peringatan dari KPI. Dalam hal ini penulis berpendapat perlu adanya perubahan ancaman hukuman terhadap pelanggaran tersebut
terlebih  pada  kasus  yang  dapat mengancam  terpecahnya  persatuan Indonesia,  sehingga  dalam  hal  ini penulis  berpendapat  perlu  adanya
revisi terhadap undang-undang penyiaran dalam rangka memperkuat  kewenagan  dari  KPI serta  adanya  pengaturan  mengenai
sanksi  yang  lebih  berat  dalam rangka  menjaga  agar  isi  siaran dapat bersifat sebagai media informasi  yang  turut  serta  menjaga
persatuan bangsa dan bukan sebaliknya.
Bibliografi Buku: Abdul  Kadir, Triwahyuni.  2003. Teknologi Informasi. Yogyakarta: Kanisius. Ardianto, Elvinaro. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama.
Askirufai,  Baksin.  2006. Jurnalistik Televisi:  Teori  dan  Praktik.
Bandung:  Simbiosa  Rekatama Media. Badjuri, Adi 2010. Jurnalistik
Televisi. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Cangara,  Hafied.  2007. Pengantar Ilmu  Komunikasi:  Edisi  Revisi. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Fahmi,  A.  Alatas.  1997. Bersama Televisi Merenda Wajah Bangsa , Jakarta: YPKMD.
Mufid,  M.    2005. Komuikasi  dan Regulasi  Penyiaran. Malang: UIN Press.
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme
Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Rosmawaty.  2010. Mengenal  Ilmu
Komunikasi. Bandung:  Widya
Padjadjaran.
Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku  Politik. Semarang: IKIP Semarang Press. Ridwan. HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Soenarto,  RM.  2007. Programa Siaran  :  Dari  Penyusunan Sampai Pengaruh Siaran .
Jakarta: FFTV-IKJ Press. Winanrno,  Nur  Basuki.    2008.
Penyalahgunaan Wewenang dan  Tindak  Pidana  Korupsi. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Jurnal : Doly, Denico. 2013. “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang  Pen yiaran”, Negara Hukum, 4 (2).
Friskanov,  Irzha.  2016.  “Kedudukan
dan Kewenangan Komisi
Penyiaran  Indonesia  Daerah (KPID)  Atas  Hak  Publik  dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi  Sulawesi  Tengah”,
Lex Renaissance, 1 (1).
Sutrisno,  Cucu.  2017.  “Partisipasi
Warga Negara Dalam Pilkada”, Jurnal  Pancasila  dan
Kewarganegaraan , 2 (2).
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang  Penyiaran  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4252). Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang
Standar Program Siaran.
Internet :
http://nasional.kompas.com/read/201 6/03/30/05374961/Survei.Litba ng.Kompas. Televisi.Dua.
Sisi.Mata.Uang http://nasional.kompas.com/read/201 7/01/30/21072201/kpi.beri.peri ngatan.tiga.televisi.terkait. pemberitaan.pilkada.dki http://nasional.kompas.com/read/201 7/05/03/15201311/peneliti.lipi. dampak.politik.identitas. pilkada.dki.jadi.persoalan. besar