## PARTUHA MAUJANA SIMALUNGUN (PMS): LEMBAGA ADAT PENJAGA IDENTITAS ETNIK SIMALUNGUN, 1964-1969

## Zulham Siregar *
STKIP Al-Maksum Langkat, Indonesia

## PENDAHULUAN
Etnik Simalungun merupakan salah satu etnik yang ada di Indonesia. Etnik ini mayoritas berada di wilayah  yang  saat  ini  masuk  ke  dalam  administratif  Kabupaten  Simalungun  dan  Kota  Pematang Siantar (Agustono et al., 2012 ) . Etnik Simalungun merupakan salah satu etnik yang sudah melewati rangkaian  dinamika  perkembangan  sejak  masa  kerajaan,  kolonialisme,  kemerdekaan,  dan  revolusi sosial yang menyebabkan raja dan para bangsawannya terbunuh (Siregar, 2020 ). Dinamika panjang ini serta pertemuan dengan berbagai kebudayaan menjadikan etnik Simalungun sempat mengalami krisis identitas.
Dalam beberapa pernyataan disebutkan bahwa perjumpaan awal budaya asing dengan etnik Simalungun terjadi pada abad ke-6 M yang berasal dari Tiongkok. Namun penulis sendiri belum dapat menemukan  sumber  yang  menguatkan  argumen  ini.  Sementara  dalam  catatan  sejarah,  sejak  awal abad  ke-20  M,  etnik  Simalungun  mulai  memasuki  babak  sejarah  baru  setelah  datangnya  Kolonial Belanda dengan membawa pengaruh dalam bidang politik dan budaya. Periode ini dikenal dengan istilah  ekspansi  kolonial  ( pax  neerlandica ),  yang  bertujuan  untuk  meluaskan  pengaruh  Kolonial Belanda di luar Jawa (Saragih, 2018 ).
Kehadiran Kolonial Belanda di wilayah Simalungun berperan dalam menyebabkan tergerusnya identitas  asli  Simalungun.  Pasalnya  pada  masa  tersebut,  pihak  Kolonial  Belanda  mengharuskan penduduk  Simalungun  untuk  patuh  dan  tunduk  kepada  Raja-Raja  Simalungun  dan  kalangan bangsawan lainnya (Purba et al, 2011 ). Kolonial Belanda pada masa tersebut mengarahkan penduduk Simalungun pada kegiatan-kegiatan yang hanya memberi keuntungan untuk mereka. Pada masa ini juga  pembelajaran  terhadap  kebudayaan  asli  Simalungun  mulai  berkurang  dengan  intervensi  yang dilakukan  oleh  pihak  Kolonial  Belanda.  Hal  ini  juga  yang  ikut  melatarbelakangi  etnik  Simalungun perlahan melupakan budaya aslinya (Saragih & Nababan, 2021 ).

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This article discusses the history and role of the Partuha Maujana Simalungun (PMS)  indigenous  institutions  in  maintaining  and  preserving  Simalungun culture which has begun to erode with the entry of various foreign cultures. This  research  uses  historical  research  methods  with  four  steps,  namely: heuristics,  verification,  interpretation,  and  historiography.  Primary  sources collected from official archieve such as Memorie van Overgave and Besluit, and  secondary  sources  collected  from  the  books,  journals,  and  previous scientific research. The findings in this study are that the Partuha Maujana Simalungun  (PMS)  was  established  in  1964  as  a  continuation  of  efforts  to strengthen  Simalungun  ethnic  identity  that  has  faded.  In  its  journey,  this institution  succeeded  in  strengthening  Simalungun  ethnic  identity  through several  ways,  including:  formulating  clans,  regulating  customary  and marriage  laws,  and  establishing  Simalungun  ethnic  languages  and characters .
Submitted Revised Accepted Published 22 January 2022 17 February 2022 03 March 2022 22 March 2022

## KEYWORDS
Partuha Maujana Simalungun; identity strengthening; Simalungun ethnicity.

## CITATION (APA 6 th Edition)
Siregar, Z. (2022). Partuha Maujana Simalungun (PMS): Lembaga Adat Penjaga Identitas Etnik Simalungun, 1964- 1969. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu- Ilmu Sosial . 6 (1), 59-68.
*CORRESPONDANCE AUTHOR siregarzulham20@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.4887
Krisis  identitas  di  kalangan  etnik  Simalungun  semakin  bertambah  ketika  terjadi  gerakan penginjilan oleh para misionaris Jerman di bawah lembaga zending Rheinische Missionsgesellschaft ( RMG ) yang dibantu oleh para misionaris asal etnik Batak Toba (Dasuha, 2003 ). Penggunaan bahasa dan budaya Batak Toba yang dominan dalam proses tersebut menyebabkan gerakan penginjilan di wilayah Simalungun tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Dominasi tersebut juga menyebabkan orang-orang  Simalungun  merasa  kehilangan  jati  dirinya  sebagai  orang  asli  Simalungun ( hasimalungunon ) (Sipahutar, Hutauruk, & Asnewastri, 2019 ).
Sebenarnya  gerakan-gerakan  yang  bertujuan  untuk  menguatkan  identitas  etnik Simalungun sudah lama dilakukan. Pada 13 Oktober 1928, 14 orang misionaris asal Simalungun berkumpul untuk membahas  cara-cara  penginjilan  di  wilayah  Simalungun.  Bagi  mereka,  penginjilan  yang  dilakukan oleh orang-orang Toba dengan menggunakan bahasa Toba menjadi sebab tersendatnya kristenisasi di  wilayah  Simalungun.  Oleh  sebab  itu  mereka  bersepakat  untuk  melakukan  penginjilan  yang dilakukan  langsung  oleh  orang-orang  Simalungun  dan  menggunakan  bahasa  Simalungun.  Sebagai upaya  untuk  mendukung  rencana  tersebut,  14  orang  misionaris  Simalungun  ini  bersepakat mendirikan sebuah lembaga bernama Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen (Tarigan, 2013 ). Namun lembaga tersebut hanya bertahan sampai tahun 1942. Pasalnya pasca Jepang masuk, lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan dihentikan seluruh aktivitasnya.
Tidak  hanya sampai  di  situ,  semangat  untuk  menunjukkan  identitas  etnik Simalungun  juga kembali  menguat  pada  tahun  1953.  Orang-orang  Simalungun  menuntut  agar  mereka  dapat mendirikan  gerejanya sendiri  yang  diberi  nama Gereja  Kristen  Protestan  Simalungun  (GKPS)  yang bercorak  Simalungun  dan  dikelola  oleh  mereka  sendiri.  Sehingga  gereja  ini  nantinya  tidak  terikat dengan  Huria  Kristen  Batak  Protestan  (HKBP)  yang  bercorak  etnik  Toba  dan  berpusat  di  Pearaja (Saragih, 2018 ).  Akhirnya  pada  tahun  1963,  HKBP  Pearaja  memenuhi  tuntutan  orang-orang Simalungun yang ditandai dengan pelepasan ( manjae ), serta memiliki gerejanya sendiri.
Setelah melewati berbagai  dinamika  dan  upaya  dalam  menggalang  kesatuan  di  dalam  etnik Simalungun. Puncaknya pada tahun 1964, tokoh-tokoh terkemuka Simalungun pada masa itu, seperti: Pdt.  J.P.  Siboro,  Purba  Tambak,  dan  tokoh-tokoh  lainnya,  berinisiatif  untuk  menyatukan  semua elemen dalam etnik Simalungun ke dalam sebuah lembaga adat yang diberi nama Partuha Maujana Simalungun  (PMS).  Lembaga  adat  ini  hadir  untuk  merestorasi  dan  membangkitkan  kembali kebudayaan asli Simalungun yang sudah mulai kehilangan jati dirinya (Purba, 1995 ).
Lembaga  adat  ini  diresmikan  bersamaan  dengan  diselenggarakannya  Seminar  Kebudayaan Simalungun se-Indonesia pertama pada tahun 1964. Latar belakang diresmikannya lembaga adat ini berawal dari kegelisahan akan identitas etnik Simalungun yang sudah mulai kehilangan jati dirinya. Kehadiran  PMS  menjadi  salah  satu  tonggak  penting  dalam  sejarah  panjang  akan  dinamika  yang dialami oleh etnik Simalungun sejak dahulu.
Lembaga  adat  ini  memiliki  visi  agar  masyarakat  Simalungun  terus  menjaga  dan mengembangkan  kebudayaannya,  sehingga  ikut  memberi  andil  dalam  rangka  memajukan kebudayaan  Nasional  Indonesia.  Lewat  lembaga  ini  juga,  masyarakat  Simalungun  dibekali pemahaman  agar  dapat  menjaga  kemurnian  nilai-nilai  asli  kebudayaannya  dari  pengaruh  buruk budaya asing. Sebagai wujud nyata dalam upaya tersebut, lembaga adat ini juga mendirikan Yayasan Kebudayaan Simalungun yang diharapkan dapat melaksanakan hubungan kebudayaan secara timbal balik di antara berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia.
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas,  penelitian  ini  ingin  melihat  apa  saja  faktor-faktor  yang menyebabkan  masyarakat  etnik  Simalungun  mengalami  krisis  identitas  di  dalam  dinamika kemasyarakatannya. Namun fokus utamanya ialah, penelitian ini ingin melihat bagaimana lembaga
adat Partuha Maujana Simalungun (PMS) berhasil menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat Simalungun dan menjaga identitas etniknya. Penulis menetapkan lingkup temporal 1964-1969, tahun 1964  ditetapkan  sebagai  batas  awal  sebagai  tahun  berdirinya  lembaga  ini,  sementara  1969  sebagai batas akhir ditetapkan karena berakhirnya periode pertama dari lembaga adat ini.

## METODE
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah. Menurut Daliman, metode sejarah adalah seperangkat  aturan  sistematis  yang  didesain  guna  membantu  secara  tajam  dan  menyuguhkan temuan-temuan yang didapat secara tertulis. Langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah ada empat,  yaitu:  heuristik,  kritik  atau  verifikasi,  interpretasi,  dan  historiografi  (Daliman, 2018 ).  Pada tahap  pertama,  penulis  mengumpulkan  dua  jenis  sumber,  yaitu:  sumber  primer  dan  sekunder. Sumber primer berupa arsip penulis dapati di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di antaranya Memorie van Overgave dan Besluit, serta wawancara terstruktur dan non-struktur dengan narasumber yang  penulis  anggap  berkompeten  untuk  membantu  menjawab  masalah  dalam  penelitian  ini. Sementara untuk sumber sekunder berupa buku, surat kabar, terbitan berkala, jurnal, dan penelitian terkait lainnya baik yang berbahasa Indonesia, Belanda, dan Inggris, penulis dapati di Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan,  Perpustakaan  Tengku  Luckman  Sinar,  dan  Perpustakaan  Pusat  Studi  Ilmu-Ilmu  Sosial (PUSIS)  UNIMED.  Tahap  kedua,  sumber  yang  sudah  terkumpul  penulis  kritik  secara  internal  dan eksternal.  Kritik  internal  dilakukan  terhadap  isi  sumber,  apakah  sumber  tersebut  relevan  dengan penelitian yang dilakukan atau tidak. Kritik eksternal penulis lakukan untuk menguji otensitas bagian luar  sumber  yang  sudah  dikumpulkan.  Tahap  ketiga,  sumber  yang  sudah  penulis  kritik  kemudian penulis tafsirkan dan membandingkannya untuk diceritakan kembali dalam bentuk tertulis. Namun pada  tahap  ini  penulis  menghindari  subjektivitas  dalam  menarik  kesimpulan  dari  sumber-sumber yang sudah melewati tahap kritik. Tahap keempat, penulisan (historiografi) dilakukan agar fakta-fakta yang telah ditafsirkan secara kritis-analitis dapat dituliskan secara sistematis dan kronologis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun (PMS)
Perjumpaan orang Simalungun dengan bangsa Eropa khususnya Kolonial Belanda, terjadi pada akhir abad ke-19 dan semakin intens pada awal abad ke-20, sebagai dampak dibukanya perkebunan secara  besar-besaran  di  wilayah  Sumatera  Timur  dan  berlanjut  sampai  ke  wilayah  Simalungun (Breman, 1997 ).  Pembukaan  perkebunan  memaksa  pihak  Kolonial  Belanda  ikut  campur  tangan terhadap kehidupan masyarakat Simalungun. Hal ini bertujuan untuk mengamankan aset-aset milik perusahaan perkebunan Belanda yang ada di wilayah Simalungun. Namun demikian, pihak Kolonial Belanda melabeli masyarakat Simalungun dengan istilah “Batak Merdeka”, yang memilik i arti bahwa penduduk  di  wilayah  ini memiliki kedaulatannya  sendiri  yang  membedakannya  dengan  penduduk Batak lainnya, khususnya Batak Toba (Agustono et al., 2012 ).
Campur  tangan  ini  kemudian  membuat  pihak  penguasa  lokal  di  Simalungun  melakukan perlawanan  terhadap  Kolonial  Belanda.  Beberapa  penguasa  lokal  seperti;  Tuan  Rondahaim Saragih (Raja Raya); Sang Nawaluh Damanik (Raja Siantar); Djittar Sinaga (Raja Tanah Jawa); Djontama Purba Dasuha (Raja Panei); dan Tandjarmahai Purba (Raja Dolok Silau) mencoba melakukan perlawanan terhadap dominasi Kolonial Belanda di Simalungun (Damanik, 2017 ). Namun menjelang akhir abad ke-19 M sampai awal abad ke-20 M, perlawanan ini dapat diatasi secara penuh lewat penandatanganan sebuah  perjanjian  dalam  sebuah  Plakat  Pendek  ( Korte  Verklaring ) , antara  para  penguasa  lokal Simalungun dan pihak Kolonial Belanda yang diwakili oleh C. J. Westenberg sebagai Asisten Residen urusan Batak (SoK Besluit No. 34, 1904 ). Setelah perjanjian ini ditandatangani, secara penuh pihak
Kolonial Belanda mengatur kehidupan masyarakat Simalungun, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, budaya, dan sebagainya.
Setelah  penandatanganan  perjanjian  tersebut,  secara  berangsur  pihak  Kolonial  Belanda memberlakukan berbagai peraturan kepada orang-orang Simalungun. Peraturan ini juga berlaku bagi para penguasa dan bangsawan Simalungun yang dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan pola kehidupan  yang  ditetapkan  oleh Kolonial Belanda  (Neiboer, 1934 ).  Dalam  rangka  mencapai  tujuan tersebut,  Kolonial  Belanda  mengharuskan  orang-orang  Simalungun  untuk  membaca,  menulis,  dan berhitung  menggunakan  bahasa  Belanda.  Padahal  hal  ini  sebelumnya  tidak  tersedia  di  lembaga pendidikan tradisional Simalungun (Purba, 2003 ).
Masuknya  pengaruh  Kolonial  Belanda  terhadap  kehidupan  masyarakat  Simalungun, mengakibatkan  kehidupan  masyarakat  mencontoh  kehidupan  Barat,  terutama  di  kalangan bangsawan  Simalungun.  Krisis  identitas  terus  terjadi  pada  masyarakat  Simalungun  pada  masa  itu (Ponja, Siregar, & Azhar, 2020 ). Ditambah lagi gerakan kristenisasi yang dibawakan oleh para penginjil Rheinische  Missionsgesellschaft (RMG)  yang  dibantu  oleh  para  misionaris  asal  etnik  Batak  Toba, semakin  menghilangkan  jati  diri  masyarakat  Simalungun.  Kristenisasi  ini  kemudian  mengalami kemandekan,  pasalnya  RMG  keliru  menyamakan  antara  masyarakat  Simalungun  dengan  Toba. Kekeliruan  ini  kemudian  segera  disadari  oleh  beberapa  orang,  dan  sebagai  upaya  perbaikan, didirikanlah Comite  Na  Ra  Marpodah  Simaloengoen yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan kristenisasi di Simalungun (Hutauruk, 1993 ).
Semangat untuk membangkitkan kembali identitas Simalungun juga terjadi pada tahun 1953 M, ketika orang-orang Simalungun tidak puas dengan otonomi dalam Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)  yang  didominasi  oleh  etnik  Toba (Lumbantobing, 1992 ) .  Sebagai  wujud  protes  akan  hal tersebut, orang-orang Simalungun mendirikan Huria Kristen Batak Protestan Simalungun (HKBPS) yang  bercirikan  kebudayaan  Simalungun.  Tidak  hanya  sampai  di  situ,  HKBPS  juga  kemudian menuntut pelepasan secara penuh kepada pihak HKBP yang berpusat di Pearaja. Sebelum tuntutan ini direalisasikan, orang-orang Simalungun mengubah nama gereja mereka menjadi Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) sebagai pembeda dengan gereja HKBP (Pedersen, 1970 ).
Dalam  rangka  menindaklanjuti  tuntutan  orang-orang  Simalungun,  pihak  HKBP  Pearaja kemudian  mengabulkan  permintaan  tersebut  yang  menjadikan  etnik  Simalungun  terlepas  dari Pearaja dan memiliki gereja sendiri yang diberi nama Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS). Pelepasan  ini  dan  berdirinya  GKPS  pada  2  September  1963,  menjadi  keberhasilan  orang-orang Simalungun  dalam  upaya  untuk  mengembalikan  identitas  etnik  mereka  yang  sebelumnya  sudah tergerus. Walaupun gereja baru ini tidak semuanya beragama Protestan, namun penguatan identitas Simalungun yang menjadi tujuan utamanya. Orang-orang Simalungun beranggapan bahwa mereka terikat  oleh  persaudaraan  yang  berasal  dari  satu  nenek  moyang  yang  sama.  Berangkat  dari  hal tersebut, mereka bersatu dalam rangka menunjukkan identitas asli mereka sebagai orang Simalungun (Purba, 1977 ).
Hadirnya GKPS merupakan salah satu dari beberapa rangkaian akan proses pencarian identitas bagi  orang-orang  Simalungun.  Gerakan  lainnya  ialah  penyelenggaraan  Seminar  Kebudayaan Simalungun  se-Indonesia  pertama  pada  tahun  1964.  Seminar  ini  menjadi  tonggak  awal  akan pengembalian  dan  perbaikan  terhadap  kebudayaan  Simalungun.  Seminar  ini  berhasil  menginisiasi berbagai kegiatan dan penelitian lainnya sebagai upaya pengenalan hasimalungunon kepada generasi pelanjut.
Dalam  pelaksanaan  seminar  tersebut,  terdapat  beberapa  tema  pokok  yang  dibahas,  yaitu: perihal silsilah marga, bahasa dan aksara, kesenian yang di dalamnya melingkupi tarian dan nyanyian,
hukum  adat,  olahraga/permainan,  dan  hal  lainnya  yang  menyangkut  tentang  kebudayaan Simalungun.  Seminar  tersebut  menjadi  salah  satu  upaya  etnik  Simalungun  dalam  menonjolkan kebudayaannya.  Seminar  tersebut  juga  menjadi  salah  satu  langkah  masyarakat  Simalungun  untuk menetapkan kategori dari perilaku interaksi mereka dengan etnik-etnik lainnya (wawancara dengan Djapanten Purba).
Melalui seminar tersebut, “ahap” ditetapkan menjadi identitas asli etnik Simalungun. Istilah ahap dianggap  sebagai  moralitas  budaya  Simalungun  yang  universal,  sehingga  dapat  mewakili kebudayaan dan etnik Simalungun seluruhnya. Hasil kesepakatan dalam seminar tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan kebudayaan Simalungun ke depannya. Namun dalam  seminar  tersebut  juga  diakui  bahwa  pada  masa  sekarang,  batas-batas  etnisitas  antara  satu dengan yang lainnya sudah semakin kabur.  Oleh sebab itu, pemaknaan ulang terhadap suatu budaya diharapkan dapat sesuai dengan perubahan sosial-budaya yang akan terjadi.
Tidak  cukup  sampai  di  situ,  para  tokoh-tokoh  terkemuka  Simalungun  kemudian  juga menginisiasi untuk mempopulerkan ahap sebagai identitas dalam merajut persatuan dan kesatuan di kalangan  etnik  Simalungun.  Tokoh-tokoh  tersebut  ialah:  Pdt.  JP  Siboro  (Wakil  Ephorus  HKBPS), Tuan Bandaralam Purba Tambak (Keturunan Raja Silou yang beragama Muslim), dan beberapa tokoh lainnya. Mereka menginisiasi untuk mendirikan lembaga dalam merajut seluruh elemen dalam etnik Simalungun,  lembaga  ini  kemudian  diberi  nama  Partuha  Maujana  Simalungun  (PMS). Partuha diartikan  sebagai  tokoh  adat,  agama  dan  tokoh  masyarakat;  sedangkan Maujana adalah  kaum terpelajar,  cendekiawan,  kaum  muda  TNI,  Polri,  dan  PNS.  Elemen-elemen  penting  dalam  etnik Simalungun kemudian saling bersinergi untuk membangkitkan dan memperluas budaya Simalungun yang sempat redup (Purba et al., 2011 ).
Kehadiran  lembaga  ini  tidak  otomatis  mengembalikan  kebudayaan  Simalungun  yang  sudah berakulturasi dengan berbagai macam budaya menjadi seperti wujud aslinya. Proses pengembalian kebudayaan yang sudah bercampur-baur itu memerlukan proses yang panjang. Kehadiran lembaga ini  pada  dasarnya  memiliki  keterkaitan  dengan  kebudayaan  di  dalam  sebuah  masyarakat.  Fungsi utamanya ialah menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan yang masih ada di tengah masyarakat  untuk  terus  dipraktikkan.  Lembaga  ini  juga  berperan  dalam  mewariskan  dan mensosialisasikan  adat-istiadat  yang  masih  dipraktikkan  oleh  masyarakat  Simalungun  (wawancara dengan Erond L. Damanik).
Dalam lingkup temporal penelitian ini, Partuha Maujana Simalungun (PMS) harus berupaya untuk melawan berbagai gerakan separatisme yang tersebar di Indonesia. Hal ini senada dengan yang disampaikan  oleh  Radjamin  Purba  yang  beranggapan  bahwa  merebaknya  gerakan  ketidakpuasan daerah kepada pusat disebabkan oleh sentimen etnik dan agama yang sudah tercabut dari akarnya (wawancara dengan Radjamin Purba).
Sebagai  upaya  untuk  mencegah  agar  gerakan  ketidakpuasan  ini  tidak  merebak  di  kalangan masyarakat  Simalungun.  Tokoh-tokoh  Simalungun  berinisiatif  untuk  merangkul  seluruh  elemen masyarakat ke dalam lembaga adat ini. Pernyataan ini diperkuat oleh Raminah Br. Garingging yang menyebutkan  bahwa  proses  untuk  menguatkan  identitas  sebuah  etnik  memerlukan  proses  yang panjang  dan  harus  memiliki  sebuah  lembaga  yang  mengatur  hal  tersebut  (wawancara  dengan Raminah  Br.  Garingging).  Tambahnya,  hadirnya  lembaga  PMS  didasari  niat  tulus  orang-orang Simalungun yang merasa bahwa kebudayaan asli mereka sudah mengalami banyak perubahan dan terjebak oleh kejadian-kejadian pada masa lalu.

## Partuha Maujana Simalungun (PMS) Melestarikan Kebudayaan Simalungun
Pada  awal  pendiriannya,  lembaga  adat  Partuha  Maujana  Simalungun  (PMS)  bertujuan  untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Simalungun dari berbagai pengaruh kebudayaan asing. Namun pada sisi lain, lembaga ini berdiri pada saat terjadi pergolakan antara orang-orang di daerah dan pusat yang disebabkan oleh ketidakpuasan serta transisi kekuasaan dari rezim Orde Lama kepada Orde Baru. Hal ini diperkuat oleh Radjamin Purba S.H. (Bupati Simalungun 1960-1973) yang mengatakan kepada penulis  bahwa  gerakan  separatisme  bermula  dari  ketidakpuasan  daerah  terhadap  sentralisasi  yang dilakukan oleh pemerintahan pusat (wawancara dengan Radjamin Purba).
Tambahnya,  daerah-daerah  yang  sudah  tidak  memiliki  akar  kebudayaan  yang  kuat  menjadi salah satu faktor terjadinya gerakan yang menolak pemerintah pusat. Menurutnya, kebudayaan  pada setiap  daerah  bertujuan  untuk  membangun  karakter  dan  spiritual  yang  kuat,  sehingga  dapat menyokong pembangunan bangsa. Oleh sebab itu beliau beserta beberapa tokoh Simalungun lainnya pada  masa  itu  mendirikan  Partuha  Maujana  Simalungun  (PMS)  sebagai  upaya  untuk  memperkuat identitas etnik Simalungun, agar tidak tergerus dan terpengaruh oleh gerakan-gerakan tersebut.
Kesadaran  orang-orang  Simalungun  terhadap  kebudayaan  aslinya  merupakan  modal  besar dalam  memperkuat  identitas  etniknya.  Sebagai  upaya  untuk  mencapai  hal  tersebut,  dibutuhkan dukungan  dari  berbagai  pihak  yang  saling  bekerja  sama  dalam  membangun  kesadaran  masyarakat terhadap identitasnya. Namun jika tidak ada kerja sama dari semua pihak, dapat saja suatu saat nanti tradisi dan kebudayaan Simalungun akan hilang. PMS sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Simalungun memiliki beberapa upaya dalam hal tersebut, yaitu:

## Merumuskan Marga-Marga Etnik Simalungun
Dalam  adat  Simalungun,  marga  menjadi  hal  yang  sangat  penting,  pasalnya  marga  berperan dalam menentukan silsilah dan sejarah setiap generasi agar tidak terputus. Adanya marga ini bertujuan agar setiap kelompok tertentu memiliki ikatan darah ( samudar ). Marga mengandung makna identitas sedarah,  satu  nenek  moyang,  dan  silsilah.  Marga-marga  ini  juga  memiliki  status  sosial  yang membedakannya antara marga raja, boru, dan marga yang ada di sebuah kampung ( huta ).
Pada  tahun  1930  pernah  dilakukan  sebuah  rapat  adat  bernama  “ Harungguan  Bolon” yang mengusulkan  untuk  mempertahankan  4  marga  utama  di  Simalungun.  Namun  hasil  rapat  tersebut belum dapat diwujudkan karena masih ada hal-hal yang belum terselesaikan, salah satunya terdapat beberapa  Raja  Simalungun  yang  beristri  lebih  dari  satu  ( nasipuang ).  Penyebutan  raja  yang  memiliki istri  lebih  dari  satu  dengan  penyebutan Nasipuang adalah  hal  yang  salah,  seharusnya  raja  tersebut dipanggil dengan nama marga cabangnya (Damanik, 2018 ).
Sebagai contoh apabila raja mempunyai 3 istri dari klan “Purba” m aka dalam menyebut nama mereka umpamanya “Puang Pardahan” yaitu istri yang bertugas memasak, lalu “Puang Paninggirian” yaitu istri yang bertugas dalam mempersiapkan sesembahan, dan “Puang Siappar Apei” yaitu istri yang bertugas  mengembangkan  tikar  dan  lain-lain.  Dari  hal  tersebutlah  perlunya  diusulkan  untuk mempergunakan  cabang  marga  etnik  Simalungun  dan  bukan  untuk  meresmikan  cabang  marga  di istana menjadi pokok marga.
Hal  ini  yang  kemudian  menjadikan  kehadiran  lembaga  adat  seperti  PMS  sangat  diperlukan untuk merumuskan marga dan cabang-cabangnya dari etnik Simalungun agar tidak terjadi kerancuan. Upaya  ini  direalisasikan  oleh  PMS  dengan  menyelenggarakan  sebuah  seminar  untuk  merumuskan marga-marga yang ada di Simalungun. Berangkat dari hal tersebut, banyak orang-orang Simalungun yang  berpendapat  bahwa  jumlah  marga  yang  ada  di  Simalungun  akan  terus  bertambah,  karena perumusan tersebut belum seluruhnya selesai.
Salah satu pelaku sejarah yang ikut berhadir menyaksikan pelaksanaan seminar perumusan ini ialah Pdt. J.W. Saragih. Menurutnya, etnik Simalungun masih memegang teguh adat perkawinan yang berasal dari marga/klan yang berbeda (pernikahan eksogami). Sementara pernikahan yang berasal dari marga/klan  yang  sama  (pernikahan  endogami)  merupakan  sebuah  pantangan.  Marga-marga  yang sampai  saat  ini  masih  ada  dan  eksis  di  Simalungun  ialah  Sinaga,  Saragih,  Damanik,  dan  Purba (disingkat:  Sisadapur).  Status  marga-marga  ini  kemudian  dinaikkan  menjadi  marga  keturunan  atau marga asli (wawancara dengan Pdt. J. Wismar Saragih).
Seminar  tersebut  kemudian  membuahkan  hasil  bahwa  etnik  Simalungun  memiliki  dinamika kebudayaannya  tersendiri.  Oleh  sebab  itu,  PMS  sebagai  lembaga  adat  yang  menginisiasi  seminar tersebut, merekomendasikan agar setiap marga melakukan musyawarah pada internal masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menentukan sejarah dan silsilah marga-marga tersebut dan menetapkannya sebagai cabang dari marga etnik Simalungun. Adapun marga utama dan cabang yang dimiliki oleh etnik Simalungun menurut pencatatan PMS ialah:
Tabel 1. Marga utama dan cabang dari etnik Simalungun
Marga Purba dan Turunannya Marga Saragih dan Turunannya Marga Damanik dan Turunannya Marga Sinaga dan Turunannya Tambak Sumbayak Bariba Sidahapintu Sidasuha Garingging Tomok Sidahalogan Sidadolog Sidauruk Ambarita Simaimbun Sidagambir Turnip Rampogos Sidasuhut Pakpak Simarmata Gurning Simanjorang Tondang Sitio Seula Simandalahi Siboro Dajawak Sarasan Dadihayong Bodat Sitanggang Usang Bayu
Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis.

## Merumuskan Hukum Adat dan Perkawinan Etnik Simalungun
Dalam  sistem  masyarakat  Simalungun,  dikenal  istilah  perkawinan  beda  marga  (eksogami) antara  laki-laki  dan  perempuan.  Idealnya  dalam  tradisi  Simalungun,  seharusnya  laki-laki  menikah dengan  seorang  perempuan  dari  saudara  lelaki  ibu  si  laki-laki  ( marboru  ni  tulang )  atau  seorang perempuan menikahi anak lelaki dari saudara bapak si perempuan ( maranak ni amboru ). Sementara pernikahan  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  berasal  dari  marga  yang  sama  (endogami) menjadi suatu hal yang sangat terlarang. Apabila hal itu terjadi, maka masyarakat Simalungun akan mengalienasi  pelaku  tersebut  dalam  lingkup  adat  maupun  interaksi  sosial  karena  sudah  melanggar aturan adat yang ditetapkan.
Dalam  kebiasaan  masyarakat  etnik  Simalungun  sebelum  melaksanakan  suatu  upacara pernikahan,  maka  terlebih  dahulu  kedua  belah  pihak  (pihak  laki-laki  dan  perempuan)  membuat kesepakatan apa saja yang akan menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing. Sehingga nanti dalam prosesi acara pernikahan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, serta mendapatkan hasil yang diinginkan. Biasanya sebelum melaksanakan upacara pernikahan ( marhajabuan ), calon mempelai laki- laki ( parana ) dan calon mempelai perempuan ( panakboru ) akan membuat kesepakatan bahwa mereka akan  menjalin  sebuah  ikatan  pernikahan.  Kemudian  kedua  calon  mempelai  ini  akan  meminta  izin kepada  orang  tua/paman  ( mangalop  bona  boli ),  diteruskan  dengan  membicarakan  perihal  mahar ( marlasalasa ),  bentuk  acara  pernikahan  yang  akan  dilaksanakan,  berjanji  ( marpadan ),  menjemput ( maralop ), dan sampai akhirnya mereka melangsungkan pernikahan (Saragih, 2008 ).
Pernikahan yang ideal bagi etnik Simalungun ialah dengan cara dijemput secara baik-baik ( alop dear ). Proses  ini  dilaksanakan  berdasarkan  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak,  sehingga  akan disepakati bahwa upacara pernikahan akan dilaksanakan di kediaman si mempelai perempuan. Dalam proses ini juga dikenal sebuah istilah pekerjaan dalam satu hari ( horja sadari ) dengan menggunakan adat  yang  akan  selesai  diselesaikan  sampai  tuntas  ( adat  na  gok ).  Selain  itu  juga  dikenal  upacara pernikahan yang dilakukan di kediaman sang mempelai laki-laki atau dikenal dengan sebutan antar jual ( taruhon jual ).

## Menetapkan Bahasa dan Aksara Etnik Simalungun
Orang-orang  Simalungun  menggunakan  bahasa  Simalungun  dalam  berbicara  dan berkomunikasi.  Bahasa  Simalungun  merupakan  bahasa  yang  termasuk  ke  dalam  rumpun  bahasa Melayu-Polinesia  (Damanik, 2017 ).  Menurut  Voorhoeve,  bahasa  Simalungun  berada  di  antara  dua rumpun bahasa, yaitu: Batak utara dan selatan. Hal berbeda disampaikan oleh Adelaar, menurutnya bahasa Simalungun berasal dari turunan bahasa Batak selatan yang terpisah dari bahasa-bahasa Batak lainnya, bahkan sebelum adanya bahasa Toba dan Mandailing yang sekarang.
Menurut  Uli  Kozok,  bahasa  Batak  terbagi  menjadi  dua  kelompok  besar  bahasa,  yaitu:  (1) Angkola, Mandailing, Toba (Batak selatan); dan (2) Karo, Pakpak (Batak utara). Sementara itu bahasa Simalungun  berada  di  antara  keadua  rumpun  bahasa  tersebut.  Bahasa  Simalungun  juga  terbagi  ke dalam empat dialek, yaitu: (1) Silimakuta; (2) Raya; (3) Horisan (sekitar pesisir Danau Toba); (4) dan Jahe-Jahe  (pesisir  timur  Sumatera)  (Kozok, 1999 ).  Hal  yang  sangat  membedakan  antara  bahasa Simalungun dan bahasa Toba adalah pada bagian intonasi. Bahasa Simalungun lebih halus sehingga lebih  dekat  dengan  bahasa  Mandailing  dan  Angkola,  daripada  bahasa  Toba,  Karo,  ataupun  Pakpak. Bahasa Simalungun juga memiliki struktur tata bahasa bertingkat, sehingga dalam berbahasa orang- orang Simalungun dituntut untuk menghormati dan menggunakan bahasa sesuai konteksnya. Hal ini juga berimplikasi pada tataran kelas sosial yang ada pada etnik Simalungun (Tarigan, 1987 ).
Sejak  Belanda  mendirikan  sekolah-sekolah  untuk  para  pribumi  di  wilayah  Purba,  mereka menjadikan  bahasa  Melayu  menjadi  bahasa  pengantar  dalam  proses  belajar-mengajar,  sementara bahasa Simalungun dijadikan bahasa kedua. Hal yang sama juga dilakukan oleh para zending dalam melakukan  kristenisasi  di  wilayah  Simalungun,  yang  menjadikan  bahasa  Toba  sebagai  bahasa pengantar, sementara bahasa Simalungun menjadi bahasa kedua. Keadaan tersebut bagi orang-orang Simalungun  adalah  tidak  menghargai  budaya  asli  mereka.  Oleh  sebab  itu  mereka  menuntut  para zending  untuk  memakai  bahasa  Simalungun  dan  memasukkan  cerita-cerita  rakyat  Simalungun (Hutauruk, 1993 ).
Dalam  perkembangan  selanjutnya  setelah  orang-orang  Simalungun  menuntut  para  zending tersebut.  Sekolah-sekolah  yang  menggunakan  bahasa  Simalungun  terus  mengalami  peningkatan, sementara  yang  menggunakan  bahasa  Melayu  dan  Toba  mengalami  penurunan.  Kalau dipersentasekan, dari 102 sekolah yang ada di wilayah Simalungun, 46 sekolah menggunakan bahasa Simalungun,  41  bahasa  Toba,  14 bahasa  Melayu,  dan  1  bahasa  Karo.  Dengan  peningkatan jumlahnya yang cukup signifikan tersebut, menjadi sebuah keberhasilan yang diraih oleh orang-orang Simalungun dalam menjaga dan menguatkan identitas etniknya (Hutauruk, 1993 ).
Dinamika  panjang  dalam  pencarian  dan  penguatan  identitas  etnik  Simalungun  tersebut, menjadikan  para  tokoh-tokoh  dan  lembaga  adat  PMS  diharuskan  untuk  membuat  batasan-batasan dalam bidang bahasa dan aksara (penulisan) Simalungun. Tujuan ini sesuai dengan tuntutan ( manipol ) dalam  agenda  memajukan  kebudayaan  nasional,  sehingga  memerlukan  kebudayaan  daerah  dalam menggali nilai-nilai kearifan lokal yang tersimpan di dalamnya. Acara perumusan batas-batas bahasa dan aksara ini dilakukan pada 27 Februari 1964 yang dipimpin oleh O. Berlin Girsang.
Adapun hasil dari keputusan yang telah ditetapkan PMS adalah:
1) Bahasa Simalungun
a) Bahasa Simalungun menjadi alat pemersatu bagi setiap anggota masyarakat.
b) Bahasa  Simalungun  dapat  menanggulangi  atau  menggalang  segala  potensi  rakyat  demi keutuhan dan menuju pembinaan Kebudayaan Nasional.
c) Bahasa  Simalungun  dapat  memperkaya  perbendaharaan  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa Nasional  dan  menjadi  objek  penelitian  untuk  penggalian  sastra  dan  budaya  daerah  demi keagungan Kebudayaan Nasional.

## 2) Aksara Simalungun
a) Bahwa Aksara Simalungun ada 19 buah disebut Surat Sapuluh Siah .
b) Menulis dari kiri ke kanan.
c) Aksara ini segera mungkin diteliti agar rahasia yang terpendam dalam pustaha-pustaha dapat digali.
3) Struktur dan Ejaan Bahasa Simalungun
a) Struktur disesuaikan dengan struktur bahasa Indonesia.
b) Ejaannya begitu diucapkan begitu dituliskan dalam huruf latin.

## SIMPULAN
Lembaga  adat  Partuha  Maujana  Simalungun  (PMS)  telah  berhasil  menjaga  dan  melestarikan  adat- istiadat etnik Simalungun dari berbagai dinamika dan intervensi berbagai kebudayaan asing. Lembaga ini  juga  berhasil  menguatkan  kembali  identitas  etnik  Simalungun  yang  sebelumnya  sudah  mulai memudar,  terutama  pada  masa-masa  disintegrasi  bangsa  yang  terjadi  pada  periodisasi  dalam penelitian  ini.  Lewat  penelitian  ini  penulis  juga  mengusulkan  agar  PMS  melakukan  penyusunan rencana strategis pengembangan dan pelestarian budaya Simalungun dalam menghadapi tantangan zaman  agar  kebudayaan  Simalungun  yang  sudah  diperjuangkan  selama  ini  tidak  berbaur  kembali dengan kebudayaan asing.

## REFERENSI
Agustono, B., Suprayitno, Dewi, H., Dasuha, J. R. P., Saragih, H., Turnip, K., & Purba, S. D. (2012). Sejarah Etnis Simalungun . Pematang Siantar: Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia.
Breman, J. (1997). Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Tuan Kebun dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad ke-20 (K. S. Toer, trans.). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Daliman. (2018). Metode Penelitian Sejarah (Cetakan II). Yogyakarta: Penerbit Ombak. Damanik, E. L. (2017). Nilai Budaya, Hakikat Karya Dan Orientasi Hidup Orang Simalungun . Medan: Simetri Institute. Damanik, E. L. (2018). Politik Lokal: Dinamika Etnisitas pada Era Desentralisasi di Sumatera Utara . Medan: Simetri Institute. Dasuha, J. R. P. (2003). Tole! Den Timorlanden Das Evangelium! Pematang Siantar: Kolportase GKPS. Hutauruk, J. R. (1993). Kemandirian Gereja: Pemikiran Historis Sistematis Tentang Gerakan Kemandirian
Gereja di Sumatera Utara dalam Kancah Pergolakan Kolonialisme dan Gerakan Kebangsaan Indonesia, 1899-1942 . Jakarta: BPK Gunung Mulia. Kozok, U. (1999). Warisan Leluhur: Sastra Lama dan Aksara Batak . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Lumbantobing, A. M. (1992). Makna Wibawa Jabatan dalam Gereja Batak . Jakarta: BPK Gunung Mulia. Neiboer, F. J. SoK Serie Ie No. Reel Film 21 Anvullende Memorie van Overgave van de . (1934). Hindia-Belanda: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Pedersen. (1970). Darah Batak dan Jiwa Protestan: Perkembangan Gereja-Gereja Batak di Sumatera Utara . Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Ponja, D., Siregar, Y. D., & Azhar, A. A. (2020). Dinamika Penyebaran Agama Islam di Kerajaan Siantar, 1904- 1913. Warisan: Journal of History and Cultural Heritage , 1 (2), 55 – 60. https://doi.org/10.34007/WARISAN.V1I2.521 Purba, C. (2003). Sepintas Etnik Simalungun dan Warisan Budayanya. In Berkala Arkeologi “SANGKHAKALA.” Medan: Pusat Penelitian Arkeologi Balai Arkeologi Medan. Purba, D. K. (1995). Sejarah Simalungun . Jakarta: Bina Budaya Simalungun. Purba, M. D. (1977). Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun . Medan: Penerbit M.D. Purba. Purba, R., Saragih., J., & Dkk. (2011). Peradaban Simalungun: Inti Sari Seminar Kebudayaan Simalungun se- Indonesia Pertama tahun 1964 . Pematang Siantar: Komite Penerbit Buku Simalungun.
Saragih, E., & Nababan, T. (2021). Kelompok Sitatang Atur Horja Adat Simalungun. MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (3), 440 – 446. https://doi.org/10.31100/MATAPPA.V4I3.1069 Saragih, H. (2018). Dinamika Penguat Identitas Etnik Simalungun (Hasimalungunon) di Balik Berdirinya Gereja Kristen Protestan Simalungun . Universitas Sumatera Utara. Saragih, S. (2008). Orang Simalungun . Jakarta: CV. Citama Vigora.
Sipahutar, M., Hutauruk, A. F., & Asnewastri, A. (2019). Peran HKBP Sihorbo Tanjung dalam Penyebaran Agama Kristen Protestan di Desa Rura Tanjung Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, 1956-2018. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial , 3 (2), 28 – 40. Retrieved from https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd/article/view/1687 Siregar, Z. (2020). Sejarah Terbentuknya Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun. Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya , 14 (1), 42. https://doi.org/10.17977/um020v14i12020p42-52 SoK Besluit No. 34 . , Pub. L. No. Bijlagen 10 (1904). Hindia-Belanda: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Tarigan, A. E. (2013). Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen: Peranannya dalam Pelestarian Budaya Simalungun dan Penyebaran Agama Kristen (1928-1942) . Universitas Sumatera Utara.
Tarigan, H. G. (1987). Bahasa dan Kepribadian Simalungun. Harungguan Bolon Partuha Maujana Simalungun Ke III . Pematang Siantar: Partuha Maujana Simalungun (PMS).