## KAJIAN YURIDIS EVOLUSI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
MENJADI GOOD BANKING GOVERNANCE (Yuridis ReviewThe Evolution of Good Corporate Governance Principal Become Good Banking Governance)

## REKA DEWANTARA
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail : reka_tara2@yahoo.com

## ABSTRACT
A  reality that Indonesia  recognize as one of the state which have applying the ugly good corporate  governance  principal  either  in  privat  and  public  sector,  especially  on  banking sector.  Pricewaterhouse  Cooper  study  show  that    Indonesia  under  sequence  with  China and India with value 1,96 to principal applying good corporate governance. To corrected, various  effort  even  also  do  to  start  with  reform  legislation,  reform  of  bureaucracy, socialization  of  applying  Good  Corporate  Governance  till  founding  various  institution utilize  to  support  applying  Good  Corporate  Governance,  good  policyy  from  Bank  of Indonesia and Institution-institution which of initiative by stakeholders and share holders.
Key  Words : evolusi  ( evolution ),  prinsip  good  corporate  governance  ( good  corporate governance principal ), good banking governance.
__________________________________

## PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah Dalam  kehidupan  ekonomi, keuangan dan
pembangunan, masyarakat  Indonesia  berubah  setelah terjadinya  krisis  sangat  dahsyat  yang bersifat  multi  dimensi.  Dalam  kaitan  ini, pembangunan  ekonomi  nasional  juga tidak  sama  lagi  dengan  apa  yang sebelumnya  dikenal  sebagai  Rencana Pembangunan  Lima  Tahun  (Repelita) dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara  (GBHN)  sebagai  pedomannya. Meskipun telah diubah dengan Program
Pembangunan Nasional (Propenas, 2003) dan Repeta (Rencana
Pembangunan  Tahunan,  2004),  kondisi di dalam maupun di luar Indonesia telah berubah  dan  karena  itu  strategi  dan kebijakan  juga  berubah  dalam  proses penyusunan
kebijakan dan pelaksanaannya. Dalam arti pembangunan  ekonomi  nasional  tidak dapat lagi berlangsung secara berkelanjutan  atau sustainable tanpa mengindahkan aspek-aspek yang menjadi kebijaksanaan setelah terjadinya krisis. Pembangunan
ekonomi  di  Indonesia  setelah  krisis harus  mengindahkan  berbagai  hal  yang kemudian  menjadi  suatu  paradigma baru dalam pembangunan.
Setelah terjadinya krisis multidimensi  menunjukkan  perhatian terhadap  kelembagaan  perbankan  dan sistem  perbankan  yang  sehat  dan  kuat yang
mendukung pembenahan pengelolaan perbankan kurang diperhatikan,  hal  inilah  yang  kemudian menyebabkan Indonesia
sangat menderita  dalam  krisis  keuangan  tahun 1997/98.  Ini  menyangkut,  misalnya penguatan  kelembagaan  pengawasan
bank  harus  lebih  dahulu  dilakukan sebelum  dilakukan  liberalisasi  perijinan perbankan,  besarnya  pinjaman  jangka pendek harus dikaitkan dengan cadangan  devisa,  dan  sebagainya. Penyusunan  kebijakan  deregulasi  dan implementasinya  akan  melihat  lebih mudah  perlunya  dipenuhi  persyaratan kesiapan kelembagaan atau bagaimana pengaturan urutan pelaksanaannya .
Salah  satu  persyaratan  pokok dari  tumbuhnya  sistim  perbankan  yang sehat dan kuat adalah adanya pengaturan dan pengawasan perbankan yang  efektif  bekerja.  Di  Indonesia proses  pemberian  status  independen pada  Bank  Indonesia  berjalan  lambat dan berbelit, demikian pula pembentukan  lembaga  pengawas  jasa keuangan  yang  mandiri.  Pembangunan kelembagaan  penunjang  bekerjanya perbankan yang sehat, terutama hukum dan  peradilan  malah  masih  jauh  dari yang dituntut untuk mendorong perbankan  yang  sehat  dan  dapat memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umumnya.
Krisis  sistemik  di  Indonesia yang  mengakibatkan  banyaknya  bank- bank  yang  kolaps  dan  tidak  dapat dibenahi  membuat  Bank  Indonesia sebagai lembaga pengawas yang masih belum  independen  semakin  kesulitan menangani permasalahan perekonomian Indonesia tersebut. Sebelum  lahir  Undang-Undang  No.  23 tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia, Bank Indonesia
tidak memiliki
independensi dalam
pengelolaan moneter. Ini ditunjukkan dalam
perumusan tugas pokok Bank Indonesia, yang disebutkan : “membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan  serta  memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan  taraf  hidup  orang
banyak.”  (Ps  7  Undang-Undang  No.
13 Tahun 1968) Sebelum
pemberlakuan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang  Bank  Indonesia,  penyusunan kebijakan  moneter  untuk  mencapai kestabilan ada di tangan Dewan Moneter,  yang  diketuai  oleh  Menteri Keuangan,  sedangkan  Gubernur  Bank Indonesia  hanya  sebagai  anggota. Sejak  1983,  Gubernur  Bank  Indonesia juga  diangkat  sebagai  pejabat  tinggi setara  dengan  menteri  negara.  Dengan demikian  menunjukkan  tidak  adanya status  independen  Bank  Indonesia dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan  moneter.  Adanya  campur tangan  presiden  dan  tidak  adanya kemandirian  Bank  Indonesia  sebagai otoritas pengawas bank dan pengelolaan  kebijakan  moneter  ikut mendorong hilangnya kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap perbankan  dan  pengelolaan  moneter pada  waktu  Indonesia  menghadapi krisis.
Indonesia  mulai  menerapkan status  independensi    pada  bank  sentral secara yuridis sejak diundangkan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang  Bank  Indonesia.  Pada  pasal  4 ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia menyebutkan  bahwa  Bank  Indonesia adalah lembaga negara yang independen,  bebas  dari  campur  tangan pemerintah  dan  atau  pihak  lainnya. Dengan  terlepasnya    Bank  Indonesia dari otoritas Pemerintah, Bank Indonesia mulai melakukan pembenahan mulai dari struktur pengawasan bank dengan pembentukan  Badan  Supervisi  hingga bentuk  pengaturan  hukumnya,  yang dikenal dengan
Peraturan Bank Indonesia  dan  Arsitektur  Perbankan Indonesia  untuk  meningkatkan  tata kelola  perbankan  yang  baik  yang  biasa disebut Good  Corporate  Governance (GCG).
Sebuah  realita  bahwa  Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki  kualitas  penerapan  prinsip good  corporate governance yang  buruk baik  di  sektor  privat  maupun  publik.
Kajian Pricewaterhouse Cooper
menempatkan  Indonesia  pada  urutan terbawah  bersama  China  dan  India dengan  nilai  1,96  untuk  penerapan prinsip good  corporate  governance (Camody, dalam Djokosantoso Moeljono, 2006). Untuk memperbaikinya,  berbagai  usaha  pun dilakukan mulai dengan reformasi perundang-undangan,
reformasi
birokrasi,  sosialisasi  penerapan Good Corporate Governance hingga pendirian berbagai  institusi  guna  mendukung penerapan Good Corporate Governance baik difasilitasi oleh pemerintah maupun institusi-institusi  yang  diprakarsai  oleh masyarakat.
Penerapan prinsip
good
corporate governance yang masih sangat  belia  terutama  di  dalam  dunia perbankan apabila dilihat dengan evaluasi  proses  masih  banyak  kendala yang  menyebabkan  penerapan  prinsip good  corporate  governance tidak  dapat berjalan maksimal. Penyebab kegagalan  penerapan  prinsip good corporate governance menurut beberapa  pengamat  perusahaan  dan Perbankan,  antara  lain  (Dyah  Mustika,
2000) :
1.  Kebanyakan perusahaan-
perusahaan di Indonesia dimiliki dan dikontrol  oleh  kepemilikan  keluarga atau  konglomerasi  yang  kurang melindungi  hak-hak stakeholders (terutama investor) lain,
2.  Praktek  “ two  board  system ”  yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Implementasi  ini  dianggap  tidak efektif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurang jelasnya job description dari dua dewan tersebut,
3.  Kurangnya  keterbukaan  informasi. Indonesia  berdasarkan  hasil  survey, tahun  1999,  menempati  ranking yang  sangat  rendah  dalam  hal
keterbukaan dan transparansi. Indonesia  dikenal  dengan  ‘ non transparent accountin g’nya. 4.  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana  telah  diubah  menjadi nomor  10  Tahun  1998  dirasakan masih belum menampung perkembangan dan perubahan terakhir  di  dunia  perbankan,  dan masih kurangnya pasal yang mengatur  prinsip good  corporate governance (hanya ada sekitar 3 s/d 4  pasal,  itupun  hanya  berhubungan dengan  Bank  Indonesia  selaku pengawas  bukan  kepada stake holders maupun share  holders ) . Bahkan Arsitektur Perbankan Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia lebih modern dari Undang-undang Perbankan tersebut. 5.  Pelaksanaan Good corporate
governance belum  tertanam  di dalam  setiap  pegawai  bank  dapat dikatakan  masih  setengah  hati, sehingga  dapat  terjadi  pembobolan bank  seperti  kasus  Bank  BNI  dan bank-bank lainnya

## B.  Perumusan Masalah
Berbagai  permasalahan  prinsip good  corporate  governance perbankan membutuhkan suatu evolusi untuk optimalnya  penerapan  prinsip good corporate  governance tersebut.  Untuk itu  penulis  menawarkan  evolusi  dengan mengakomodir  prinsip good  corporate governance menjadi  Good  Banking Governance  dengan  dua  prinsip  lain yaitu Good  Banking  Culture (GCC)  dan Banking Social  Responsibility (BSR) yang  lebih  khas  untuk  tata  kelola perbankan, maka dapat ditarik rumusan masalah Bagaimana bentuk Good Banking  Governance  sebagai  evolusi dari Good Corporate Governance?

## PEMBAHASAN
Untuk  memenuhi International Best  Practices mengenai  penerapan
prinsip Good  Corporate  Governance yang dikeluarkan oleh Basel Committee mengenai Enhancing  Good  Corporate
Governance  on  Banking  Organizations , Bank Indonesia berupaya menumbuhkan  kesadaran  perbankan nasional  dengan  menetapkan  peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam  berbagai  aspek.  Mulai  dari
Peraturan  Bank  Indonesia  hingga  Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia ditetapkan  dan  diubah  untuk  memenuhi penerapan  prinsip Good  Corporate
Governance pada  bank  umum  di
Indonesia.  Aspek  tersebut  diantaranya adalah :
a.  Aspek Transparansi
Transparansi merupakan penjelasan  terbuka  dari  pelaksana kegiatan  perbankan  mengenai  prosedur atau  persyaratan  tertentu  yang  harus dipenuhi dalam suatu organisasi perbankan.
Transparansi menjadi sangat  penting  mulai  dari  transparansi informasi  hingga  transparansi  kondisi keuangan  dalam  rangka  menunjukkan tingkat  kesehatan  dan  mutu  bank tersebut,  dimana  hal  tersebut  berbeda dari keadaan sebelumnya yang cenderung mengutamakan prinsip kehati-hatian  dan  prinsip  “ secret  and silence ”.  Transparansi  disini  tidak  untuk menunjukkan kondisi bank secara keseluruhan,  namun  ada  beberapa  hal yang  harus  tetap  dirahasiakan  yang disebut dengan rahasia bank.
b.  Aspek Akuntabilitas Secara umum menurut Kesnohadi,  akuntabilitas  sebagai  suatu bentuk berupa : 1.  Legalitas, yaitu pertanggungjawaban yang bersandar  pada  sarana  kontrol internal  dalam  bentuk  legalitas yang  menghubungkan  tindakan dalam wilayah dan proses yuridis organisasi tersebut berada. 2.  Manajemen  Organisasi,  yaitu pertanggungjawaban  hubungan secara  hirarkis  antara  pusat-
pusat pertanggungjawaban
dengan  unit-unit  dimana  garis komando  dilakukan.  Hubungan yang dimaksud dapat dilaksanakan  melalui  hubungan yang  bersifat  formal  maupun informal.
3.  Profesionalisme,  yaitu  bentuk tanggung  jawab  yang  diarahkan pada profesionalisme yang berdasarkan  pada  kepentingan nasabah  tanpa  mengabaikan organisasi  secara  menyeluruh. Konsep profesional yang dimaksud adalah dimana organisasi perbankan tidak memihak kepentingan- kepentingan yang tidak bertanggungjawab yang kemudian dapat merugikan organisasi dan masyarakat.
c.  Aspek Pertanggungjawaban Yaitu          kesesuaian            di dalam          pengelolaan  Perusahaan perbankan  terhadap        peraturan perundang-undangan    yang     berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;  Hal  ini  dimaksudkan  /  sebagai Konsekwensi  dari  kewenangan  yang dimiliki; mulai Mencegah penyalahgunaan kekuasaan;Memperhatikan aspek lingkungan  bisnis;  hingga  Kepedulian terhadap tanggung jawab sosial. d.  Aspek Kemandirian Aspek ini menghendaki adanya
kemandirian board dan pegawai perbankan dalam mengelola perusahaan perbankan untuk bebas dari campur tangan pihak manapun
sehingga mempengaruhi kegiatan board dan pegawai perbankan tersebut. Apabila  aspek  ini  diabaikan  dapat mengabaikan  terjadinya  kejahatan  yang dilakukan oleh ‘orang dalam’. e.  Aspek Kewajaran/Keadilan
Dalam penerapan Good Corporate  Governance harus  menjamin adanya  perlakuan  yang  sama  terhadap seluruh  pemegang  saham,  termasuk pemegang  saham  minoritas  dan  asing.
Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan  atas  pelanggaran  dari  hak- hak  mereka.  Hal  ini  juga  mensyaratkan adanya  pengakuan  terhadap  hak-hak stakeholders seperti  yang  ditentukan oleh  undang-undang  dan  mendorong kerjasama  yang  aktif  antara  perbankan dengan para stakeholders dalam rangka menciptakan  kesejahteraan,  lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.
Penerapan prinsip Good
Corporate  Governance pada  awalnya ditujukan  untuk  membenahi  sistem perbankan  yang kolaps akibat  krisis sistemik  di  Indonesia  pada  tahun 1997/1998.  Hal  tersebut  terlihat  dengan adanya pengaturan hukum dan kebijakan  yang  diambil  oleh  Bank Indonesia cenderung bersifat penyelamatan  dalam  bentuk  deregulasi paket-paket kebijakan tanpa memperhatikan aspek-aspek Good Corporate Governance secara menyeluruh dengan mengutamakan kestabilan  sektor  keuangan.  Menurut
Hermansyah ada beberapa alasan Bank Indonesia mengeluarkan deregulasi
yang  masih  bersifat  penyelamatan, antara lain :
a.  Keunikan  perbankan  yang  rentan terhadap serbuan masyarakat sebagai stakeholders kunci  yang menarik  dana  secara  besar-besaran ( rush ) sehingga berpotensial merugikan  deposan  dan  kreditor bank.
b.  Penyebaran kerugian diantara bank- bank sangat cepat melalui contangion effect sehingga berpotensi menimbulkan sistem problem.
c.  Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. d.  Hilangnya  kepercayaan  masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan
dalam  sektor  keuangan  ( financial distress ).
Setelah kondisi keuangan sudah  cukup  stabil,  Bank  Indonesia mulai  memperhatikan Good  Corporate Governance di  setiap  bank  umum, namun  pertamakali  Bank  Indonesia mempertahankan  keinginannya  untuk melepas  status  sebagai  unsur  eksekutif di  bawah  Presiden  dan  sejajar  dengan menteri negara. Adanya campur tangan presiden  dan  tidak  adanya  kemandirian Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank dan pengelolaan kebijakan  moneter  ikut  mendorong hilangnya kepercayaan pasar dan masyarakat  terhadap  perbankan  dan pengelolaan moneter pada waktu Indonesia  menghadapi  krisis.  Dengan lahirnya  Undang-Undang  No.  23  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengganti status Bank Indonesia menjadi Independen  di  dalam  sistem  perbankan nasional.  Hal  tersebut  dimaksudkan sebagai  awal  mula  Bank  Indonesia untuk menerapkan Prinsip Independensi atau kemandirian di dalam pengawasan bank-bank di Indonesia.
Uraian  diatas  menunjukkan bahwa  Bank  Indonesia  sudah  mulai serius untuk menerapkan Good Corporate  Governance ,  hal  terlihat dengan  mulai  lahirnya  Peraturan  Bank Indonesia  sebagai  pengaturan  hukum yang  dapat  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia  sejak  berstatus  independen. Pengaturan  hukum  mengenai Good
Corporate  Governance terlihat  dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia  No.  3/22/PBI/2001  tentang Transparansi  Kondisi  Keuangan  Bank, Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen  Resiko  bagi  Bank  Umum hingga  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 5/25/PBI/2003  tentang Fit  and  Proper Test .
Secara filosofi pengaturan hukum prinsip Good Corporate Governance telah mengalami perubahan  paradigma  dari  bertujuan
untuk  menyehatkan  sistem  perbankan nasional  yang  mengalami  masalah akibat  krisis  sistemik,  berubah  menjadi bertujuan untuk membenahi manajemen perbankan  mulai  perekrutan  dewan manajer  dan  direksi  hingga  manajemen resiko dan diharapkan
dapat mewujudkan  tujuan  umum  perbankan sebagai lembaga intermediasi. Penerapan Good Corporate Governance dalam  setiap  Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  yang  dikeluarkan oleh  Bank  Indonesia  tersebut  masih secara  implisit,  Bank  Indonesia  belum megeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia yang  secara  eksplisit  menunjukkan Good  Corporate  Governance secara umum  sebagai  dasar  penerapan Good
Corporate Governance pada bank
umum  di  Indonesia,  sehingga  dapat dikatakan  oleh  penulis  bahwa  prinsip Good  Corporate  Governance masih diatur  secara  kabur,  dimana  secara eksplisit  belum  ada  pengaturan  hukum yang  menunjukkan  terminologi,  prinsip dasar  hingga  struktur  penerapan Good Corporate  Governance secara  umum pada bank di Indonesia. Keinginan Bank Indonesia untuk menerapkan The Basel
Committee  on  Banking  Supervision yang  kemudian  disempurnakan  dengan Basel  Accord  II sebagai  ketentuan internasional mengenai penguatan fungsi  pengawasan  bank  sentral  dan penerapan Good Corporate Governance pada  perbankan , diwujudkan  dengan cara  membuat  suatu  tatanan  baru  atau blueprint
mengenai manajemen
perbankan yang disebut dengan Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API). Dengan  lahirnya  Arsitektur  Perbankan Indonesia yang biasa disebut API, pada salah  satu  pilarnya  mulai  menunjukkan diperhatikan dan diaturnya prinsip Good Corporate  Governance secara  eksplisit dan  jelas.    Penerapan  pinsip  Good
Corporate Governance di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia direncanakan  mulai  diterapkan  sejak tahun  2004  hingga  tahun  2005,  namun
melihat  belum  terdapat  hasil  yang memuaskan  maka  Bank  Indonesia memperpanjang hingga tahun 2007.
Untuk memperkuat sistem perbankan  nasional  sebagai  salah  satu visi  Arsitektur  Perbankan  Indonesia, kebijakan Bank Indonesia untuk menerapkan  pilar  keempat  dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia  No.  8/4/PBI/2006  tentang Penerapan Good Corporate Governance pada  Bank  Umum  di Indonesia. Pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006  disebutkan  secara  jelas kewajiban bank-bank umum di
Indonesia  untuk  menerapkan  prinsip Good  Corporate  Governance ,  sebagai berikut :
Pada ayat 1 : “Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good  Corporate
Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh  tingkatan  atau  jenjang organisasi” Pada ayat 2 disebutkan
mengenai  bentuk  konkrit  penerapan prinsip Good Corporate Governance : “Pelaksanaan prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  paling  kurang  harus diwujudkan dalam : a.  pelaksanaan tugas dan tanggung  jawab  Dewan Komisaris dan Direksi b.  kelengkapan dan pelaksanaan  tugas  komite- komite  dan  satuan  kerja yang  menjalankan  fungsi pengendalian intern bank c.  penerapan fungsi kepatuhan, auditor eksternal dan auditor internal d.  penerapan manajemen resiko,  termasuk    sistem pengendalian intern
e.  penyediaan  dana  kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar f.  rencana strategis bank g.  Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank” Mengenai  pengawasan  oleh
Bank  Indonesia  pada  penerapan Good Corporate  Governance ,  diatur  di  dalam pasal  3  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 8/4/PBI/2006 :
“Bank  Indonesia  melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Good  Corporate Governance bank”
Sesuai pasal 3 tersebut diatas, sebagai lembaga publik Bank Indonesia dituntut  untuk menerapkan Good  Public
Governance . Sementara sebagai entitas bisnis  Bank  Indonesia  dituntut  untuk menerapkan Good Corporate Governance . Good Corporate Governance pada Bank Indonesia dalam  ranah  publik  dan  privat  bagaikan dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat dipisahkan  satu  sama  lain.  Dalam perspektif  dwifungsi  tersebut  landasan hukum Bank Indonesia
dalam membangun governance sebenarnya cukup  kuat  untuk  membentuk  dewan supervisi  dan  dewan  gubernur  yang lebih  independen  dalam  menjalankan fungsinya  sebagai  upaya  penegakkan good corporate governance . Beberapa masukan yang diberikan  kepada  Bank  Indonesia  dari Forum for Corporate Governance Indonesia beserta institusi-institusi
lainnya adalah bagaimana Good Corporate Governance
diterapkan dengan  memperhatikan international best  practices .  Misalnya  dalam  hal governance  structure diperlukan  komite audit  dan  komite  nominasi  di  bawah dewan supervisi Bank Indonesia. Selain itu,  merevitalisasi  posisi  internal  audit (pada  Bank  Indonesia  disebut  sebagai direktorat  pengawasan  intern)  terhadap dewan  gubernur,  dewan  supervisi,  dan
Badan  Pengawas  Keuangan  (BPK) sebagai eksternal auditor. Karena mendorong  bank-bank  di  Indonesia untuk  menerapkan Good  Corporate Governance tidak  akan  berhenti  pada bank-bank tersebut semata. Diharapkan akan  terjadi multiplier  effect di  mana bank-bank  tersebut  juga  mendorong perusahaan-perusahaan  di  sektor  riel untuk  menerapkan Good  Corporate Governance melalui kebijakan pemberian  kredit,  misalnya.  Model pendorong  ( drive )  penerapan Good Corporate  Governance melalui  bank sebagai  kreditur  kiranya  perlu  dibangun secara  intensif  di  Indonesia  untuk melengkapi model yang selama ini telah dikenal  luas  Yaitu,  pendorong  melalui pasar  modal  dan  pemegang  saham publik.
Hal tersebut terutama ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang belum  tercatat  di  bursa  efek  dan kepemilikannya  masih  terkonsentrasi namun  kenyataannya  memiliki  bisnis yang besar dan melibatkan stakeholders yang luas. Dengan harapan bagi sistem pengawasan  perbankan  yang  kuat  dan independen  dalam  mendorong good corporate governance dapat diwujudkan. Ini apabila melihat keseriusan  dan  komitmen  bank  sentral, yaitu Bank Indonesia, dalam menggagas pelembagaan dan penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Indonesia dan dunia perbankan Indonesia. Perkembangan
penerapan Good  Corporate  Governance pada perbankan  di  Indonesia  masih  terjadi perubahan,  hal  tersebut  disebabkan makin  banyaknya  pembobolan  bank yang dilakukan oleh intern bank terutama  oleh board perbankan  yang seharusnya  diutamakan  sebagai  pelaku utama di dalam penerapan prinsip Good
Corporate Governance . Terjadinya kasus Letter  of  Credit (L/C)  Bank  BNI, kasus  Bank  Asiatic,  Bank  Global,  Bank Dagang  Bali  dan  Bank  Danamon  yang menyebabkan  keugian  milyaran  rupiah.
Melihat  kondisi  perbankan  nasional yang  menunjukkan  signal  negatif,  maka Bank  Indonesia  mulai  mengadakan perubahan pada Peraturan Bank
Indonesia  No.  8/4/PBI/2006  tentang Penerapan  Prinsip Good  Corporate Governance pada  Bank  Umum  di Indonesia  yang  mengutamakan  board sebagai pelaku utama di dalam menegakkan  prinsip Good  Corporate Governance ,  mulai  berubah  menjadi adanya pengakuan pada peran
stakeholders di  dalam  penerapannya. Pengakuan terhadap
peran stakeholders tersebut  kemudian  diatur di  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 8/14/PBI/2006  tentang  perubahan  No. 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip
Good Corporate Governance pada Bank Umum di Indonesia.
Stakeholders di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut  tidak  hanya  nasabah  sebagai stakeholders yang
berhubungan langsung  dengan  bank,  namun  juga stakeholders lain  yang  mulai  dilupakan yaitu  pegawai  bank  sendiri  ( employees ) dan  masyarakat  pada  umumnya.  Peran stakeholders sangatlah penting di dalam mendukung perkembangan bank, meskipun  ada  yang  tidak  secara langsung, karena baik tidaknya penerapan Good Corporate Governance dapat  diukur  dengan  tanggapan  dan peran stakeholders di dalam pengelolaan  bank  tersebut.  Semakin banyak  peran stakeholders ,  semakin terlihat  bahwa  bank  tersebut  memiliki sistem  perbankan  yang sehat  dan  kuat. Misalnya, ketika suatu bank A memperhatikan  kepentingan  nasabah, kemudian  melakukan  pengembangan pada  suatu  daerah  dimana  bank tersebut berdomisili dengan membangun  sekolah  atau  memiliki program peningkatan pendidikan masyarakatnya,  maka  secara  tidak langsung dapat
meningkatkan kepercayaan  masyarakat  tanpa  harus melakukan promosi besar-besaran.
Secara  filosofi,  bank  tersebut  telah
membantu pemerintah di dalam peningkatan  kesejahteraan  masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar  1945  di  dalam  pembukaan sebagai  unsur  filosofi,  yuridis    maupun sosiologis peraturan perundang- undangan  di  Indonesia  baik  sebelum maupun  setelah  amandemen,  yaitu “Kemudian  daripada  itu  ....  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan ikut ....”. Sebagaimana pendapat Immanuel  Kant  (Bernard  L.  Tanya,  dkk, 2007),  bahwa  negara  harus  menjamin setiap warga untuk bebas di lingkungan hukum,  artinya  kebebasan  dalam  batas norma-norma yang telah ditetapkan oleh undang-undang  karena  undang-undang adalah penjelmaan kemauan umum dari rakyat.
Berdasarkan  gambaran  diatas, penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa secara  filosofi  telah  terjadi  perubahan paradigma dari waktu ke waktu mengenai  perubahan  kebijakan  hingga struktur  mengenai  penerapan Good Corporate Governance . Sejak diperkenalkannya prinsip Good Corporate  Governance yang  mulanya hanya  untuk  membenahi  bank-bank bermasalah,  kemudian  berubah  untuki memenuhi tujuan
manajemen perbankan,  hingga  saat  ini  bertujuan untuk memenuhi
kepentingan
stakeholders dan  masyarakat  pada umumnya.  Dimana  menurut  Duguit seperti
dikutip oleh D.Lloyd menegaskan bahwa, sebagai kesadaran umum  atau  jiwa  rakyat,  sekalipun abstrak,  cita  hukum  terjelma  di  dalam usage ( way  in  which  word  are  use ), manner ( way  in  which  something  is done or happens ) dan custom ( generally accepted  control  behaviour  among members of a social groups ).
Dalam Basel Committe ada beberapa  teknik  dan  strategi  yang dibutuhkan  untuk  menerapkan  prinsip Good  Corporate  Governance pada perbankan dengan baik (Dalam
Enhancing Good Corporate Governance on Banking Organizations, 1999) :
1.  the  corporate  values,  codes  of conduct  and  other  standarts  of appropriate  behaviour  and  the system used to ensure compliance with them; 2.   a  well  articulated  corporate strategy  against  which    the success of the overall enterprise  and  the  contribution of individual can be measured 3.  the clear assignment of responsibilities  and  decision making authorities, incorporating  a  hierarchy  of required approvals from individuals  to  the  board  of directors 4.  establishmentof  a  mechanism for the interaction and cooperation  among  the  board of directors, senior management and the auditors; 5.  strong internal control systems, including  internal  and  external audit functions, risk management functions independent  of  business  lines and other checks and balances. 6.  special monitoring of risk exposures  where  conflicts  of interest are likely to be
particularly great, including business relationships with borrowers  affiliated  with  the bank, large shareholders,
senior  management,  or  key decision  makers  within  the firm.
7.  the  financial  and  managerial incentives to act in an appropriate  manner  offered  to senior  management,  business line management and employees  in  teh  form  of compensation,  promotion  and other recognition; and 8.  appropriate  information  flows internally and to the public.
Penerapan Good Corporate
Governance pada  bank  sesuai  dengan Basel  Committee  tersebut  memiliki banyak variasi. Penerapan Good
Corporate Governance di setiap  negara tidak  dapat  disamakan  karena  adanya perbedaan  dari  struktur governance di setiap organisasi disamping juga adanya  pengaruh  budaya,  sosial  politik serta  model  hukum  perusahaan  yang diterapkan  oleh  suatu  negara  dimana bank  tersebut  berada.    Menurut  Idroes (Ferry  Idroes,  dkk,  2007)  struktur Good Corporate  Governance yang  dapat menjamin  adanya check  and  balances dalam bank, adalah : a.  pengawasan oleh dewan komisaris, dewan direktur eksekutif atau dewan pengawas;
b.  pengawasan  oleh  individu  yang tidak  terlibat  dalam  pelaksanaan harian dari berbagai area bisnis;
c.  Lini supervisi langsung dari berbagai area bisnis yang berbeda;
d.  Manajemen resiko dan fungsi audit yang independen;
e.  Personil  kunci  dalam  bank  benar- benar  ‘ fit  and  proper ’  untuk menempati posisinya; serta f.  Pelaporan secara reguler.
Penerapan prinsip
Good
Corporate  Governance di  Indonesia sangat  dipengaruhi  baik  oleh  faktor- faktor  budaya  maupun  historis.  Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan, dan  memiliki  keterkaitan  yang  erat dengan elemen-elemen
kemasyarakatan.  Faktor-faktor  tersebut memberikan  kendala  yang  signifikan bagi  pemerintah  dalam  memberlakukan dan menerapkan berbagai kebijakannya. Kemajemukan dan kompleksitas masyarakat Indonesia juga  merupakan  faktor  kesulitan  lain dalam upaya menciptakan atau mengadopsi konsep-konsep Good
Corporate  Governance. Sebagaimana
halnya dengan substansi
Good
Corporate Governance yang telah diatur di  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.
8/4/2006  tentang  Penerapan Good
Corporate  Governance pada  Bank
Umum. Evolusi manajemen dan terbentuknya Good Banking Governance sebagai  prinsip  dasar  tata kelola usaha adalah baru sisi terluar dari keberhasilan  rekonstruksi.  Untuk  itu, berdasarkan pembahasan diatas mengenai  peran  dan  pentingnya  dua prinsip lain, yaitu Good Banking Culture dan Social  Banking  Responsibility , dimana dapat digambarkan pada skema berikut ini (Reka Dewantara, 2007) :
Rekonstruksi Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Umum
Pada gambar diatas menunjukkan Good Banking Governance yang  terdiri  dari  tiga tahapan, yaitu :
1.  Governance  Structure ,  meliputi  (1) memperkuat  peran  dan  tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi,
(2) memperjelas
Struktur
Kepemilikan  Bank,  (3)  Peningkatan efektifitas fungsi Direktur Kepatuhan, (4)  mengaktifkan  kembali  Dewan Audit. 2.  Governance Process , Bank Indonesia  terus  mendorong  dan mengevaluasi  pengaturan  di  proses internal  bank  secara  lebih  baik seperti  penguatan  pelaksanaan  risk management, internal audit, pelaksanaan prudential regulation. 3.  Governance  Outcome ,  Peningkatan kualitas transparansi kondisi keuangan bank antara lain remunerasi  Dewan  Komisaris  dan Direksi,  gugatan  atas  Bank  serta kasus  pengadilan  menyangkut  Bank ( legal  procedings ),  penerapan Good
Banking Governance pada Bank.dapat  berjalan  efektif  apabila didukung oleh Good Banking Culture
sebagai  inti  ( core )  dari Good Banking  Governance dan Social Banking Responsibility sebagai perwujudan Good Banking Governance kepada stakeholders . Dengan  diterapkannya  Good Banking Govenance tersebut
diharapkan  perbankan  yang  beroperasi di Indonesia tidak hanya memperhatikan sisi Good  Banking  Governance dan melupakan aspek Banking social responsibility dan Good Banking Culture .  Karena  ketiga  aspek  tersebut bukan  suatu  pilihan  yang  terpisah, melainkan  berjalan  beriringan  untuk meningkatkan keberlanjutan operasi perbankan,  keinginan stakeholders dan nasabah pada khususnya.

## PENUTUP
A.  Kesimpulan Evolusi  prinsip Good  Banking Governance Dari hasil evolusi menunjukkan Good Banking Governance yang  terdiri  dari  tiga tahapan, yaitu : (a) Governance Structure ,  meliputi  (1)  memperkuat peran  dan  tanggung  jawab  Dewan Komisaris  dan  Direksi,  (2)  memperjelas

## Good Corporate Governance
Corporate Social Responsibility C o rp o ra te S o ci a l R es p o n si b ili ty
Struktur Kepemilikan Bank, (3) Peningkatan  efektifitas  fungsi  Direktur
Kepatuhan,  (4)  mengaktifkan  kembali Dewan  Audit.  (b) Governance  Process , Bank  Indonesia  terus  mendorong  dan mengevaluasi  pengaturan  di  proses internal  bank  secara  lebih  baik  seperti penguatan pelaksanaan risk management, internal audit, pelaksanaan prudential  regulation .  (c) Governance Outcome , Peningkatan kualitas  transparansi  kondisi  keuangan bank  antara  lain  remunerasi  Dewan
Komisaris  dan  Direksi,  gugatan  atas Bank serta kasus pengadilan menyangkut  Bank  ( legal  procedings ),
penerapan Good  Bankng  Governance , dapat  berjalan  efektif  apabila  didukung oleh Good  Banking  Culture sebagai  inti ( core )  dari Good  Banking  Governance
dan Banking Social Responsibility sebagai  perwujudan Good  Banking Governance kepada stakeholders .Dengan diterapkannya rekonstruksi tersebut diharapkan perbankan yang beroperasi di Indonesia tidak  hanya  memperhatikan  sisi Good Banking  Governance dan  melupakan aspek Banking  social  responsibility  dan Good  Banking  Culture .  Karena  ketiga aspek tersebut bukan suatu pilihan yang terpisah,  melainkan  berjalan  beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan
operasi perbankan,
keinginan stakeholders dan nasabah pada khususnya.
B.  Saran Dengan dibentuknya Good Banking  Governance  yang  bersifat specialis  dibandingkan  dengan  Good Corporate Governance yang lebih
menekankan pada tata kelola
perusahaan,  hendaknya  dirumuskan suatu code of conduct khusus perbankan  untuk  implementasinya  atau untuk lebih menjamin
kepastian
hukumnya dibentuk suatu aturan
perundang-undangan dalam bentuk
Peraturan Bank Indonesia yang
mengatur  tidak  hanya  Good  Corporate
Governance tetapi sudah mulai mengakomodir Good Banking Governance  dengan  ditunjang  oleh
Good  Banking  Culture  dan  Banking Social and Environment Responsibility.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Daniri,  Mas  Achmad ,  2005, Good Corporate Governance : Konsep  dan  Penerapannya Dalam Konteks Indonesia , Ray Indonesia, Jakarta.
Djiwandono,  J.  Soedradjad ,  2001, Bergulat  dengan  Krisis  dan Pemulihan Ekonomi Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. ------------, 2001, Mengelola  Bank Indonesia  dalam  Masa  Krisis , Pustaka LP3ES, Jakarta. Hermansyah , 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia ,
Edisi Revisi, Kencana Prenada Media, Jakarta.
Idroes, Ferry, N. dan Sugiarto , 2006, Manajemen Risiko Perbankan : Dalam  Konteks  Kesepakatan Basel  dan  Peraturan  Bank
Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta. Moeljono, Djokosantoso , 2006, Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate  Governance ,  Elex Media Computindo, Jakarta. Tanya,  Bernard  L .,  dkk,  2006, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi , KITA, Surabaya
Teubner,  Gunther ,  1986, Dilemmas of  Law  in  the  Welfare  State  : The  Transformation  of  Law  in the  Welfare  State ,  Series  A, Walter  de  Gruyter  &Co, Berlin, Germany
B.Jurnal dan Karya Ilmiah Dewantara, Reka , 2007, Kajian Yuridis  Rekonstruksi  Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Umum di
Indonesia ,  Tesis  Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang. Newsletter , Lokakarya Terbatas Tentang “Perseroan Terbatas dan Good Corporate  Governance”  13- 15 Juli 2004 , edisi 60.

## C.Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana  diubah  dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang  Nomor  23  Tahun 1999  tentang  Bank  Indonesia sebagaimana  diubah  dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/4/2006  tentang  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance pada Bank Umum sebagaimana  diubah  dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006. Enhancing Good Corporate Governance in Banking Organisations , 1999.