Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PSIKOPAT
Evi Nur Saputri 1 , Hari Soeskandi 2
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : evisaputri769@gmail.com , Soeskandihari@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  diadakannya  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  jawaban  dan  kepastian  hukum terkait  dengan  tanggung  jawab  pidana  terhadap  seorang  yang  dikatakan  psikopat  dan  juga  mencari kepastian hukumnya apakah seorang psikopat dapat dijatuhkan hukuman pidana dengan menggunakan Pasal  338  KUHP.  Peneliti  menggunakan  Jenis  Penelitian  Hukum  Normatif  yang  bertujuan  untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang sebenarnya guna memberikan jawaban dan memecahkan sebuah permasalahan terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Dengan  menggunakan  konsep  yang  sudah  peniliti  buat,  serta  peneliti  ingin  menjelaskan  terkait pertanggungjawaban  pidana bagi seorang  psikopat  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan, serta  menentukan  aturan  hukum  mana  yang  tepat  dan  dapat  dijatuhkan  kepada  seorang  psikopat, sekaligus  menjelaskan  bahwa  seorang  psikopat  berbeda  dengan  seseorang  yang  mengidap  gangguan kejiwaan, sehingga dapat dijadikan acuan atau perbandingan untuk dijatuhkannya hukuman pidana. Dan juga  mencari  jawaban  dapat  dilihatnya  seorang  yang  mengidap  gangguan  psikopat  dari  berbagai pandangan  publik  untuk  memberikan  kepastian  hukum.  Sehingga  dapat  memberikan  jawaban  serta referensi bagi masyarakat luas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap seorang psikopat.
Kata Kunci : Psikopat, Tanggung jawab pidana, Tindak Pidana

## Abstract
The purpose of this research is to find answers and legal certainty related  to criminal responsibility for someone who is said to be a psychopath and also to seek legal certainty whether a psychopath can be sentenced to criminal penalties using Article 338 of the Criminal Code. The researcher uses this  type of normative legal research which aims to find the rule of law, legal principles, and actual legal doctrines in order to provide answers and solve a problem on the legal issue being studied. By using the concept that the researcher has created, and the researcher wants to explain the criminal liability for a psychopath who has committed a crime of murder, and determine which legal rules are appropriate and can be imposed on  a  psychopath,  as  well  as  explain  that  a  psychopath  is  different  from  someone  who  has  a  mental disorder.  mental,  so  that  it  can  be  used  as  a  reference  or  comparison  for  the  imposition  of  criminal penalties. And also looking for answers, he can see a person suffering from a psychopathic disorder from various public views to provide legal certainty. So that it can provide answers and references for the wider community regarding criminal liability against a psychopath.
Keywords : Psychopath, Criminal Responsibility, Crime

## PENDAHULUAN
Tindak  kejahatan  sudah  menjadi  hal  biasa  dalam  kehidupan  di  seluruh  dunia,  ada  banyak tindak kejahatan yang terjadi didunia, dengan berbagai cara serta motif yang berbeda seseorang melakukan aksi kejahatannya tersebut. Kejahatan merupakan fenomena komplek dimana cara
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
memahaminya dari sisi yang berbeda. Oleh sebab itu kita dapat menangkap informasi kejahatan dari berbagai komentar yang ada tentang peristiwa kejatan dari satu dengan yang lainnya dalam kehidupan  sehari-hari  kita.  Namun  sesungguhnya  tidak  mudah  kita  dalam  memahami  suatu kejatan itu sendiri.
Kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di masyarakat dan sangat meresahkan serta membuat geram yaitu jenis kejahatan tentang pembunuhan. Dimana pelaku-pelaku yang sudah tertangkap  banyak  memberikan  alasan  dan  motif  yang  dirasa  kurang  masuk  akal  untuk dilakukannya  tindak  kejahatan  tersebut.  Dimana  kebanyakan  yang  melatar  belakangi dilakukannya tindak pidana tersebut adalah karena perampokan hingga rasa balas dendam. Yang membuat kita harus tetap berhati-hati dan waspada adalah pelaku kejahatan pembunuhan tidak hanya  membunuh  korbannya  saja.  Ada  banyak  pelaku  kejahatan  pembunuhan  yang  juga membunuh  sekaligus  memutilasi para  korbannya  guna  menghilangkan  jejak  dari  tindakannya. Hal tersebut sangat merepotkan serta meresahkan seluruh masyarakat sekitar. Masuk kedalam golongan delik materiil, yaitu suatu tindak pidana yang dilarang, artinya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu atau di artikan juga dengan delik pembunuhan dimana mengakibatkan orang lain meninggal dunia atas perbuatannya yang di lakukan oleh para pelaku dengan berbagai cara.
Semakin  bertambahnya  tahun  motif  pembunuhan  serta  cara-caranya  juga  semakin mengikuti zaman, dari banyaknya kabar serta berita yang beredar baik diIndonesia maupun Luar Negeri  kejahatan  pembunuhan  banyak  dilakukan  atas  latar  belakang  keterpaksaan  atau pembelaan  diri.  Dimana  pelaku  menggunakan  banyak  cara  dalam  pembunuhannya  dan  yang paling  meresahkan  yaitu  memutilasi  para  korban-korbannya  lalu  membuang  atau  menyebar jasadnya guna menghilangkan jejak untuk membersihkan nama baik sang pelaku. Dengan begitu masyarakat  dan  keluarga  korban  tidak  akan  bisa  menemukan  jasad  si  korban  dan  mencurigai pelaku kejahatan pembunuhan tersebut. Namun dengan apa yang dilakukannya yang di anggap bersih dan tidak menimbulkan kerugian dapat memicu rasa ketagihan dalam diri pelaku dimana saat dirinya merasa terancam dia akan melakukan hal yang sama secara berulang.
Apabila sang pelaku merasa puas dan ketagihan atas tindak kejahatannya tersebut, dalam penelitian psikology hukum berarti telah timbul kepribadian ganda atau kelainan dalam kejiwaan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
serta mental sang pelaku kejahatan pembunuhan. Dimana pelaku akan terus melakukan hal yang berulang yang membuat dirinya merasa puas dengan cara menyingkirkan orang-orang yang di anggap mengancam keselamatan bagi dirinya atau atas dasar balas dendam dari trauma yang pelaku alami sebelumnya. Dengan setelahnya melakukan tindak kejahatan sang pelaku merasa bahwa  dirinya  tidak  bersalah  atas  apa  yang  telah  diperbuatnya  tersebut.  Dimana  kelainan kejiwaan itu biasa di sebut dengan Psikopat yang berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Namun psikopat berbeda dengan orang gila sebab psikopat sadar atas perbuatan dan mereka hidup normal sama seperti orang-orang pada umumnya hanya saja mereka memiliki kepribadian ganda atau sering disebut orang gila tanpa gangguan mental penuh.
Pada umumnya tindak kejahatan pembunuhan di atur dalam  KUHP Pasal  338 sampai Pasal  350  tentang  kejahatan    terhadap  nyawa.  Namun  kebanyakan  pelaku pembunuhan  yang dalam  proses  pemeriksaan  dengan  test  psikologi  dimana  cara  dan  motiv  pembunuhan  yang dirasa kurang masuk akal, dan bagaimana pelaku menyampaikannya dengan tidak adanya rasa panik  dan  takut,  dapat  memberikan  jawaban  bagi  peneliti  dalam  proses  pemeriksaan  yaitu bahwa pelaku tindak kejahatan pembunuhan mengalami gangguan kelainan kejiwaan (psikopat) yang dimana mereka tidak dapat dihukum karena kejiwaannya dan dibebaskan. Dengan putusan peneliti yang di anggap kurang maksimal tersebut membuat keluarga para korban merasa tidak ada keadilan bagi mereka, sebab psikopat juga merupakan manusi normal pada umumnya hanya saja  psikopat  memiliki  kepribadian  ganda  yang  tidak  dapat  di  kontrol  emosionnalnya  untuk melalukan tindak kejahatannya tersebut.
Karena  penderita  psikopat  dianggap  memiliki  perilaku  tidak  wajar  yang  berhubungan dengan ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, dianggap juga tidak memiliki aturan moral dan  sosial,  mempunyai  kepribadian  yang  labil  atau dalam  artian  tidak  konsisten pada diri  dan perilakunya  sendiri,  dan  pada  saat  melakukan  tindak  pidana  tidak  memandang  bahwasannya korbannya tersebut adalah masyarakat normal, anak-anak, ataupun orang dalam ganguan jiwa, apabila dirinya  sedang  terasa  terancam atau  emosionalnya sedang  tidak  stabil  maka  dia akan melakukan  aksi  tindak  pidanya  tersebut.  Jika  seorang  penderita  psikopat  melakukan  tindak pidanya yaitu dengan unsur sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka masuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
kedalam unsur subyektif syarat pemidanaan dan  apabila mengikuti golongan yang  masuk dalam kategori  unsur  kesalahan dalam  arti  luas  kedalam  pengrtian delik  yaitu  masuk  kedalam unsur subyektif  delik. (Novitasari 2021)
Tanggung  jawab  Pidana  Bagi    Seorang  Psikopat  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan dikaitkan dengan Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai penghapusan, pengurangan atau pemberatan pidana yang mana biasanya pasal tersebut digunakan untuk menangani tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  gila dengan  gangguan mental.  Sedangkan  seorang  psikopat disebut dengan orang gila tanpa gangguan mental artinya psikopat tetaplah orang normal pada umumnya namum mereka memiliki kepribadian ganda yang menyerupai orang yang berkelainan jiwa.  Jika  dalam  Pasal  tersebut  status  kejiwaan  seseorang  tidak  diatur  secara  tegas  dan  jelas dalam hukum maka akan menimbulkan kekeliruan hukum dikemudian hari. Seharusnya dalam penelitian terkait kejiwaan seseorang harus diadakan pembedaan antara sakit dan kelainan jiwa, hingga  muncul  suatu  kejelasan  untuk    status  kejiwaan  tersebut  dan  terciptanya    suatu pengaturan hukum yang jelas. Yang mana akan memberikan jawaban maksimal bagi orang-orang yang  kurang  cakap  tentang  orang  yang  memiliki  gangguan  psikopat,  dan  juga  dengan diadakannya  penelitian  yang  maksimal  akan  memberikan  jawaban  dan  keadilan  bagi  para korban-korbannya juga bagi pelaku psikopat itu sendiri. (Yudhiati [n.d.])
Seseorang  yang  dapat  dipidana  ialah  orang  sudah  cakap  dan  dewasa,  dan  penderita psikopat adalah orang  cakap dan dewasa. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  menderita  psikopat  dan  bagaimana  penderita psikopat  mempertanggungjawabkan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan,  dan  perbuatannya tersebut masuk kedalam pelanggaran hukum karena termasuk tindak kejahatan kriminal yang mana  dilakukan  oleh  penderita  psikopat,  dimana  pada  saat  melakukan  aksi    tindak  pidanya tersebut pelaku  dalam keadaan sadar atau dapat dikatakan masih bisa berimajinasi.(Novitasari 2021)
Bersadasarkan  uraian  dari  latar  belakang  diatas  maka  dapat  ditarik  rumusan  masalah yaitu, Apakah seorang psikopat dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 338 KUHP?
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## METODE PENELITIAN
Menggunakan metode penelitian hukum Normatif sebab peneliti mencari jawaban terkait pasal  yang  dijatuhkan  kepada  seorang  psikopat  yang  melanggar  hukum.  Metode  pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan karena isu hukum yang diteliti terkait dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian  yaitu  yang  berkaitan  denganKUHP  Pasal    338  sampai  Pasal  350  tentang  kejahatan terhadap nyawa dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana),  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1960  Nomor  50,  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  1660.Selain  Pendekatan  Perundangan-undangan  penelitian  ini  juga menggunakan Metode Pendekatan Konseptual sebab untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi  penelitian  membutuhkan  konsep-konsep  hukum  seperti  :  fungsi  hukum,  sumber hukum,  lembaga  hukum,  dan  sebagainya.  Peneliti  menggunakan  bahan  hokum  skunder. Pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  studi  kepustakaan  dimana  cara  pengumpulannya dengan membaca lalu menelah dan mencatat bahan-bahan pustaka. Atau disebut juga dengan bahan hukum skunder. Metode jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode  analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang di teliti benar/salah atau  sesuai  dengan  hukum  yaitu  dengan  cara  meneliti,  dan  memberikan  komentar  lalu membandingkan dan final dengan memberikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  kita  membahas  terkait  dalam  pandangan  hukum,  apakah  psikopat  dapat dipidana? Maka kita pahami dulu apa itu psikopat.
Menurut  Prof.  Robert  D.  Hare  psikopat  merupakan  istilah  yang  dituju  pada  penderita gangguan  yang  dialami  oleh  para  psikopat,  dimana  mereka  memiliki  definisi  gangguan  yang merusak  hubungan  secara  emosional,  dilihat  dalam  hubungan  pribadi  yang  mencangkup larakteristik perilaku. Egosentris, manipulatif, perhatian, kurangnya rasa empati, rasa bersalah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
atau  penyesalan,  serta  kecenderungan  untuk  melanggar  norma  dan  pernyataan  umum  yang legal. (Andalas 2016)
Sedangkan Psikopat menurut Dr. Muhammad Iqbal Ramadhan hal yang mencolok pada diri psikopat ialah mereka dapat melakukan tindakan yang melanggar norma tetapi mereka tidak merasa  bersalah,  mereka  juga  identik  dengan  sikap  impulsif.  Pelakukan  melakukan  tindakan diluar aturan atau norma sosial yang ada, entah itu merusak atau menyakiti orang lain. Untuk hal-hal  yang  merugikan  orang  lain  biasanya  mereka  tidak  pernah  merasa  bersalah.  (Fatimah [n.d.])
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya seorang psikopat itu adalah seseorang yang memiliki  dua  perilaku  atau  disebut  dengan  perilaku  ganda,  dimana  perilaku  yang  lainnya  itu bertolak belakang dengan aturan masyarakat sehingga menimbulkan kepribadian anti social yang banyak dari mereka sering melanggar hukum atau norma yang berlaku pada masyarakat dengan cara merusak diri orang lain, menyakiti orang lain, bahkan juga menghilangkan nyawa orang lain hanya  untuk  memuaskan  hasrat  dan  keinginan  untuk  merampas  sesuatu  dari  orang  lain  yang menjadi korbannya, dimana dengan cara menyingkirkan korban yang dianggap sebagai ancaman dan gangguan olehnya.
Psikopat  dalam  psikiatri  adalah  gangguan  kepribadian  anti  sosial.  Dr.  Prakash  masand menggambarkan antisocial personality disorder (ASPD) merupakan individu yang menunjukkan pola manipulasi dan pelanggaran kepada orang lain, arti dari anti sosial menurut ASPD adalah seseorang yang melawan masyarakat, aturan dan perilaku lain yang lebih umum.
Dr.  Prakash  masand  juga  menyebutkan  beberapa  tanda-tanda  seseorang  mengalami gangguan psikopat berdasarkan ASPD yaitu :
1. Perilaku yang tidak bertanggungjawab secara sosial
2. Mengabaikan dan melanggar hak orang lain
3. Ketidakmampuan untuk membedakan antara benar atau salah
4. Kesulitan untuk menunjukkan penyesalan dan empati
5. Kecenderungan untuk sering berbohong
6. Memanipulasi dan menyakiti orang lain
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
7. Masalah berulang dengan hukum, atau sering melanggar hukum
8. Mengabaikan keselamatan dan tanggung jawabjawab
9. Cenderung  mengambil  resiko  dengan  perilaku  sembrono,  dan  menipu  dengan  sering berbong.
Seseorang yang mengalami gangguan psikopat tentu saja mereka memiliki sebab dan akibat timbulnya kepribadian tersebut. Diambil dari beberapa pendapat maka dapat di simpulkan akibat dari timbulnya gangguan psikopat pada diri seseorang antara lain, yaitu :
1. Sangat dimungkinkan mereka memiliki kepribadian anti sosial pada saat masih anak-anak.
2. Mendapatkan kekerasan fisik maupun mental, pelecehan, atau juga penelantaran pada saat masih anak-anak.
3. Ada pada satu anggota keluarga yang memiliki gangguan anti sosial atau gangguan perilaku dan mental lainnya, yang bertentangan dengan masyarakat.
4. Menderita kecanduan alcohol atau obat-obatan terlarang.
5. Kebanyakan  seseorang  yang  mengalami  gangguan  anti  social  berjenis  kelamin  laki-laki, namun tidak banyak juga berjenis kelamin perempuan.
6. Menurut penelitian kesehatan dan dari banyaknya kasus yang didapat, salah satu diantara lainnya yaitu, adanya kelainan pada struktur otak yang mengatur emosi seseorang.
Kelainan  ini  dapat  terjadi  akibat  kecacatan  atau  cedera  selama  masa  perkembangan  otak pada saat usia masih dini, sehingga memungkinkan pada saat dewasa dapat menjadikan anak tersebut  menjadi orang  yang anti sosial.  Kelainan  kecacatan  fungsi pada  otak  itu  juga  bahkan dapat  menyebabkan  perubahan  pada  fungsi  dasar  tubuh.  Contohnya  yaitu  ketika  orang  yang mengalami  kelainan  anti  sosial  atau psikopat  tersebut  ketika  melihat  darah  atau kekerasan  di depannya, orang yang pada umumnya akan mengalami jantung yang berdebar kencang, napas menjadi  lebih  cepat,  dan  telapak  tangan  berkeringan  serta  disertai  badan  yang  bergemetar. Namun seseorang  yang  mengalami  kelainan  psikopat  akan  merasa  tenang  jika  melihat  hal-hal seperti itu. Pada saat dirinya sendiri yang berbuat dia akan merasa puas dan tidak merasa bahwa dirinya  bersalah  sebab  mereka  menganggap  apa  yang  telah  mereka  lakukan  tersebut  adalah hanya untuk menyingkirkan hal-hal yang membuat dirinya merasa terancam dan terganggu.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Dari  keterangan  di  atas  menguak  suatu  pertanyaan  yaitu  bisakah  seorang  psikopat mendapatkan penanganan atau pengobatan? Sedangkan sangat berbeda antara psikopat dengan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ.
ODGJ  adalah  seseorang  yang  hilang  akalnya  atau  seseorang  yang  tidak  berfungsi  sarafnya sehingga  tidak  dapat  berfikir  serta  berhayal  dan  berimajinasi,  tidak  mempunyai  tujuan  dalam hidupnya,  serta  berperilaku  tidak  selayaknya  seperti  manusi  normal  pada  umumnya,  dan memiliki emosi yang tidak stabil.
Sedangkan psikopat adalah manusia normal yang masih berfungsi saraf otaknya, masih bisa berinteraksi  kepada  sesama  manusia,  hanya  saja  mereka  menolak  aturan  masyarakat  dengan menunjukkan pribadi yang anti social dan melanggar norma hukum yang berlaku.
Apakah akan sama penanganan pengobatan kedua perilaku yang berbeda tersebut?
Tentu saja bisa sama karena kedua gangguan tersebut sama-sama menyerang organ saraf dan perilaku seseorang, yang berbeda adalah aturan hukum di Indonesia yang menangani tindak kejahatan yang dilakukan dari kedua gangguan perilaku tersebut.
Cara pengobatan seseorang yang mengalami gangguan psikopat yaitu :
1. Bisa dengan cara psikoterapi, karena psikoterapi dapat mengelola rasa amarah, mengontrol tindak kekerasan atau tindakan lainnya yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat luas, dapat  pula  menangani  kecanduan  alkohol  dan  obat-obatan  terlarang,  serta  menangani gangguan mental lainnya yang diduga dapat memicu timbulnya gangguan psikopat tersebut.
2. Konseling  kelompok,  dimana  tipe  terapi  sosial  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan emosional dan psikologis pada diri  pasien, dengan  meningkatkan  kontrol  emosi seseorang agar tidak muda menyinggung perasaan orang lain saat berinteraksi, namun pada umumnya seseorang  yang  mengidap  psikopat  adalah  orang-orang  yang  tenang  dan  pendiam  namun mereka  yang  sering  kali  tersinggung  dengan  ucapan  dan  perilaku  orang  lain,  sehingga menimbulkan hasrat ingin berbuat jahat kepada orang tersebut.
3. Seseorang  dengan  kepribadian  anti social  atau  psikopat  tidak  dapat di obati dengan obat- obatan,  namun  apabila  dokter  ingin  memberikan  resep  obat  yang  dapat  menenangkan pikiran seorang psikopat tersebut sehingga dapat mengurangi emosional dan hasratnya yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
sering  melanggar  aturan  hukum  dan  norma  pada  masyarakat  mungkin  bisa  dijadikan referensi, jika seseorang yang mengidap kepribadian psikopat atau anti social tersebut masih bisa di kontrol emosinya, atau masih bisa berfikir positif layaknya orang lainnya.
Namun  dari  cara-cara  diatas  tidak  memungkinkan  bahwa  seseorang  yang  sudah  memiliki gangguan  psikopat  akan  benar-benar  pulih  dari  perilaku  gandanya  tersebut.  Sebab  sangat berbeda  psikopat  dengan  ODGJ.  Upaya  terpenting  yang  dapat  dilakukan  adalah  mendeteksi sedini  mungkin  dan  memberikan  penanganan  secepatnya  sebelum  terjadi  tindakan  yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Upaya pengobatan di atas dapat dijadikan referensi untuk sedikit mengurangi perilaku ganda yang ada pada seorang psikopat disekitar kita.

## Batasan Hukum Seseorang Yang Dikatakan Psikopat
Dalam  peraturan  Hukum  Indonesia  seseorang  yang  mengidap  gangguan  psikopat  atau seseorang  dengan  kelainan  anti  sosial  masuk  kedalam  kategori  seseorang  dengan  gangguan kejiwaan ringan, karena mereka masih bisa berfikir, berimajinasi, serta hidup sebagai manusia normal namun  anti sosial  dan  sering  melanggar peraturan hukum  yang  berlaku dimasyarakat. Dan  apabila  seseorang  yang  hanya  mengalami  gangguan  kejiwan  ringan  tersebut  melakukan tindak  pidana,  maka  akibatnya  mereka  harus  tetap  dipandang  sama  dengan  manusia  normal lainnya  dalam  mempertanggungjawabkan  kesalahannya  berdasarkan  peraturan  hukum  yang berlaku di Indonesia, dan yang mempunyai fakta serta riil dan tetap berpacu pada Perundang- undangan, dengan menyertakan bukti-bukti serta saksi.(Yudhiati [n.d.])

## Peraturan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan
Apabila dalam sebuah kasus tindak pidana ada dakwaan primer yang melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur :
1. Barang siapa
2. Dengan sengaja ;
3. Merampas nyawa orang lain.
Dan  untuk  memastikan  siapakah  pelaku  kejahatan  atau  biasa  disebut  dader  dalam  tindak pidana tersebut. Haruslah dipastikan terlebih dahulu tentang tindakan atau perilaku dari sudut mana seseorang tersebut dapat di katakana menjadi penyebab dari timbulnya suatu akibat yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dilarang  atau  tidak  dikehendaki  oleh  undang-undang  dan  hukum  di  Indonesia,  yakni  dengan menghilangkan nyawa orang lain.
Dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dirumuskan terkait unsur-unsur untuk  mengetahui adanya  suatu  tindakan pidana.   Yang  mana disebutkan  tentang  perbuatan- perbuatan yang dilarang yang disertai dengan sanksi. Tindak pidana pembunuhan atau dengan kata lain disebut dengan doogdslag, mempunyai unsur-unsur di antaranya, yaitu :
a. Unsur subjektif : opzetelijk atau dengan unsur sengaja
b. Unsur objektif : menghilangkan, nyawa, orang lain.
Yang dimaksud dengan unsur subyektif yaitu unsur yang berasal dari diri sang pelaku tindak kejahatan,  dim ana  dijelaskan  dalam  asas  hukum  pidana  yang  menyatakan  bahwa  “todak  ada hukum jika tidak ada kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the mind is guality or actus non facit reum nisi mens sit rea) , kesalahan yang dimksudkan disini adalah kesalahan yang ditimbulkan dari kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  unsur  objektif  yaitu  unsur  yang  berasal  dari  luar  diri  sang pelaku tindak kejahatan yang dimana terdiri dari perbuatan manusia yang berupa perbuatan aktif dan  posesif,  perbuatan  yang  membiarkan  atau  membiarkan,  akibat,  keadaan-keadaan,  yang berupa  keadaan  pada  saat  perbuatan  dilakukan  dan  keadaan  pada  saat  selesai  melakukan perbuatan, sifat dapat dihukum dan melawan hukum.
Me ngenai delik pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “ Barang siapa  dengan  sengaja  menghilangkan  jiwa  orang  lain,  dihukum,  karena  makar  mati,  dengan hukuman penjara selama- lamanya lima belas tahun”. Dengan melihat rumusan rumusan pasal tersebut kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya yaitu: 1) unsur barang siapa; 2) unsur dengan sengaja; 3) unsur merampas; 4) unsur nyawa orang lain. Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur  objektif.  Unsur  barang  siapa  dan  unsur  dengan  sengaja  adalah  unsur  subjektif, sedangkan unsur merampas dan unsur nyawa orang lain adalah unsur objektif
Unsur-unsur  tindak  pidana  pembunuhan  yang  diterapkan  dalam  Pasal  338  KUHP,  yang dijelaskan sebagai berikut:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
1. Barang siapa, yang dimaksud dengan barang siapa dipersamakan dengan setiap orang yang  merupakan  subyek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  kepadanya  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  atas  segala  perbuatannya  secara  hukum,  dan  yang dimaksud dengan subyek hukum oleh KUHP adalah terbatas pada orang.
2. Dengan  sengaja,  dimana  pembuat  Undang-undang  tidak  memberikan  penjelasan tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  “sengaja”,  akan  tetapi  menurut  Memorie  van Teolichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en weten”  dimana  seseorang  yang  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  sengaja  harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu
3. Merampas nyawa orang lain, dimana merampas nyawa orang lain dipersamakan dengan hal mengakibatkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang akibat dari perbuatannya.

## Peraturan Perundang-undangan terhadap psikopat
Pada  dasarnya  setiap  perbuatan  tindak  pidana  di  Indonesia  dibuatkan  peraturan perundang-undangan  agar  memberikan  efek  jera,  serta  diharapkan  perubahan  bagi  pelaku tindak pidana itu sendiri. Namun apabila sang pelaku tidak merasa jera atas hukuman yang telah diberikan  hal  tersebut  wajib  diselidiki  lebih  dalam,  apakah  pelaku  tindak  pidana  tersebut mengalami gangguan kejiwaan ataukah memang terdapat kepribadian ganda seperti mengidap psikopat. Maka akan diberikan peraturan perundang-undangan lain bagi seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaan atau psikopat tersebut.
Seorang  yang  mengalami  gangguan  kejiwaan  mereka  akan  merasa  tenang  dan  tidak merasa bersalah atas tindak pidana yang telah mereka lakukan, begitu juga dengan seorang yang mengidap  psikopat,  akan  tetapi  perbedaannya  disini  seorang  yang  mengalami  gangguan kejiwaan  dia  tidak  bisa  berimajinasi  serta  berfikir  aktif,  sedangkan  seorang  yang  mengidap psikopat  ia  adalah  orang  normal  yang  masih  bisa  aktif  dalam  berfikir  serta  menjalankan kehidupan sehari-hari  nya, lalu  apakah  akan  sama hukuman  yang  diberikan  terhadap seorang dengan  gangguan  kejiwaan  dengan  seorang  pengidap  psikopat.  Bagaimanakah  hukum  di
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Indonesia menangani kasus seperti ini, sehingga akan muncul peraturan hukum yang tepat bagi para pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan atau psikopat tersebut.
Didalam KUHP,  peraturan pidana mengenai tindak kejahatan terhadap nyawa orang lain di atur dalam buku II bab XIX, terdapat 13 Pasal yaitu terdiri dari pasal 338 sampai dengan pasal 350. Bentuk tindak kejahatan dari menghilangkan nyawa ora lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa).
Dalam ketentuan pasal diatas terdapat unsur-unsur dalam pidana pembunuhan yaitu :
Pembunuhan biasa atau unsur subyektif : perbuatan pidana dengan disengaja (doodslag) yaitu  bahwa perbuatan  tersebut  harus  disengaja dan  kesengajaan  tersebut harus  timbul pada saat itu juga. Karena unsur sengaja yang dimaksud dalam pasal 338 yaitu perbuatan sengaja yang dibentuk tanpa ada perencaan terlebih dahulu, sedangkan sengaja dalam pasal 340 adalah suatu tindak  pidana  pembunuhan  atau  menghilangkan  nyawa  orang  lain  dengan  sengaja  dan direncanakan terlebih dahulu.
Unsur  obyektif  :  dimana  tindakan  menghilangkan  nyawa  orang  lain  dengan  unsur kesengajaan  tersebut  dilakukan  oleh  seseorang  yang  mengalami  gangguan  kejiwaan  (  ODGJ) sehingga  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  tersebut  tersebut  yang dijelaskan dalam pasal 44 KUHP (Frangky Maitulung 2013).
Dimana  perbuatan  ODGJ  tersebut  masuk  dalam  alasan  pemaaf,  yang  dijelaskan  dalam pasal  44  ayat  (1)    KUHP  yang berbunyi  ‘‘tiada  dapat dipidana  barangsiapa  mengerjakan  suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau  sakit  berubah  akal.’’    dalam  Pasal  44  ayat  (2)  KUHP  juga  menyebutkan  yaitu  "jika  nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah  sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
Dalam  suatu  persidangan  mengenai  seorang  yang  diduga  sakit  kejiwaannya  atau mengidap gangguan psikopat berdasarkan pemeriksaan medis dan penyelidikan kepolisian dapat dijumpai dalam kasus.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Dalam  kasus  laily  Atik  Supriyanti  bersama  Djumadil  Al  Fajri,  dimana  kedua  tersangka tersebut  tega  menghabisi  bahkan  memutilasi  korbannya  bernama  Rinaldi  Harley  Wismanu  di sebuah apartemen Kalibata city pada Rabu 16 September 2020, korban adalah seorang karyawan di PT jaya obayasi dibunuh dan dimutilasi menjadi 11 bagian di apartemen pasar  baru mansion baru  dipindahkan  ke  apartemen  kalibata  city.  Motiv  dari  pembunuhan  ini  adalah  sang  pelaku yang ingin menguasai harta kekayaan korbannya. Pada saat pemeriksaan medis keduanya dalam keadaan normal, sehat, tidak mabuk dan tidak dipengaruhi narkoba, hanya saja ada perilaku yang menyimpang  dimana  keduanya  tidak  merasa  bersalah  bahkan  tidak  panik  saat  dilakukan pemeriksaan dan wawancara dalam kasus ini sehingga dalam medis mereka dianggap mengidap gangguan psikopat.
Akibat dari aksi pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Laily Atik Supriyanti yang dibantu oleh Djumadil Al Fajri maka keduanya di jerat dengan Pasal 340 KUHP,  Pasal 338 KUHP tentang  pembunuhan,  Pasal  365  KUHP  tentang  pencurian  dan  kekerasan.  Dan  keduanya terancam dihukum maksimal dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.
Selain  kasus  di  atas  ada  juga  dalam  kasus  bripka  cs  yang  telah  menembak  4  orang sekaligus  sampai  dengan  3  korban  meninggal  dunia  ditempat  dan  1  lainnya  dirawat  dirumah sakit, di mana awal mula kejadiannya berada di sebuah cafe di Cengkareng Jakarta Barat pada tanggal  25  Februari  2021.  Kejadian  tersebut  bermula  pada  saat  mrenjelang  subuh  dan  café tersebut hendak tutup bripka cs ditagih untuk pembayaran minuman di cafe sebesar Rp.3,3 juta oleh  pengelola  cafe,  namun  beliau  menolak  untuk  membayarnya  dan  sempat  adu  cek  cok lantaran bripka cs tersebut benar-benar menolak untuk membayar minuman yang telah dipesan olehnya, lalu seketika itu juga bripka cs menembak 4 orang secara bergiliran ditempat dimana 3 orang tewas ditempat dan 1 dirawat di rumah sakit. Disitu juga bripka cs sempat mengisi ulang pelurunya.
Dalam pemeriksaan saksi ahli serta medis bripka cs tersebut dalam keadaan normal dan sehat  kejiwaannya  namun  pada  saat  itu  memang  beliau  usai  menenggak  minuman  keras sehingga  diduga  dalam  keadaan  mabuk,  sehingga  pada  saat  melakukan  aksinya  beliau  tidak menunjukkan ekspresi takut atau merasa bersalah sama sekali, dan pada saat pemeriksaan juga
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
beliau masih tetap dengan ekspresi yang sama pada saat melakukan aksinya sehingga dituding bripka cs memiliki kelainan psikopat, karena canduan alkohol juga memicu cara saraf berfungsi dan meningkatkan emosi seseorang sehingga tanpa berfikir panjang apabila seseorang tersebut merasa terancam dan terganggu maka akan menyingkirkan orang-orang yang dia anggap sebagai gangguan pada dirinya. Maka tidak heran jika keterangan medis dan pemeriksaan menyebutkan jika  bripka  cs  mengidap  gangguan  psikopat,  bisa  terjadi  akibat  candu  alcohol  ataupun  akibat kehidupan  pribadinya  yang  anti  sosial.  Sehingga  dalam  putusan  pengadilan  beliau  dijerat menggunakan pasal 338 kuhp serta dikenakan sanksi kode etik.
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan bahwasaannya suatu tindak pidana kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain baik dilakukan oleh seorang dengan gangguan kejiwaan ataupun orang yang mengidap psikopat dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  atau  dapat  dikenakan  hukuman.  Namun dengan penuh pertimbangan untuk meringankan tersangka tindak pidana tersebut , dapat dilihat dari  pemeriksaan  serta  medis  apakah  keadaan  tersangka  tersebut  mampu  atau  tidak  mampu mempertanggungjawabkan  tindakannya,  jatuhan  hukumannya  tetap  didasarkan  oleh keterangan para saksi ahli serta proses pemeriksaan.  Bahkan seorang  yang  diduga  mengalami gangguan  psikopat  jika  mereka  bersalah  dan  kesalahannya  berlipat  ganda  dapat  dijatuhkan hukuman  lebih  dari  satu  Pasal,  karena  memang  dasarnya  seorang  psikopat  adalah  manusia normal  pada  umumnya  dimana  mereka  masih  dapat  mempertanggungjawabkan  semua perbuatannya.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya seorang psikopat itu  adalah seseorang  yang  memiliki dua perilaku  atau disebut  dengan  perilaku  ganda,  dimana perilaku yang lainnya itu bertolak belakang dengan  aturan masyarakat sehingga menimbulkan kepribadian  anti  social  yang  banyak  dari  mereka  sering  melanggar  hukum  atau  norma  yang berlaku pada masyarakat dengan cara merusak diri orang lain, menyakiti orang lain, bahkan juga menghilangkan  nyawa  orang  lain  hanya  untuk  memuaskan  hasrat  dan  keinginan  untuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
merampas sesuatu dari orang lain yang menjadi korbannya, dimana dengan cara menyingkirkan korban  yang  dianggap sebagai ancaman dan  gangguan  olehnya.  .  Dan  apabila seseorang  yang hanya  mengalami  gangguan  anti  sosial  tersebut  melakukan  tindak  pidana,  maka  akibatnya mereka  harus  tetap  dipandang  sama  dengan  manusia  normal  lainnya  dalam mempertanggungjawabkan  kesalahannya  berdasarkan  peraturan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia, dan yang mempunyai fakta serta riil yaitu tetap berpacu pada Perundang-undangan, dengan  menyertakan  bukti-bukti  serta  saksi-saksi.  Dan  berdasarkan  dari  contoh  kasus  di  atas untuk menjawab rumusan masalah yaitu apakah seorang psikopat dapat dipidana dengan Pasal 338  KUHP  terkait  kasus  pembunuhan,  maka  jawabannya  adalah  seorang  psikopat  bisa mempertanggungjawabkan  perbuatannya  bahkan  mereka  juga  bisa  dijerat  Pasal  berlapis  atas tindakan  pidana  yang  telah  diperbuat,  namun  berdasarkan  pertimbangan  serta  pemeriksaan untuk meringankan atau memberatkan tindak pidana yang telah diperbuat dengan melakukan pemeriksaan medis serta keterangan para saksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andalas,  Universitas.  2016.  ‘Karakter  Psikopat  Yang  Dimiliki  Tokoh  Ishigami  Dalam  Novel Yougisha X No Kenshin Berdasarkan Psychopath Check List-Revised (PCL- R) Robert D. Hare’, Karakter  Psikopat  Yang  Dimiliki  Tokoh  Ishigami  Dalam  Novel  Yougisha  X  No  Kenshin Berdasarkan Psychopath Check List-Revised (PCL-R) Robert D. Hare , 제 13 집 1 호 .May: 31 – 48 Fatimah, Sarah. [n.d.]. ‘Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Mental Yang Memicu Psikopat Dengan Menggunakan Metode Forward Chaining’
Frangky  Maitulung.  2013.  ‘PENANGANAN  TERH ADAP  PELAKU  TINDAK  PIDANA  PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN PSIKOPAT’, X.7: 1– 21
Novitasari,  D.  2021.  ‘PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  BAGI  PENDERITA  PSIKOPAT  DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA’: 6
Yudhiati,  Ega  Septianing.  [n.d.].  ‘Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pertanggungjawab an  Pidana  Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan’, Ega Septianing Yudhiati , 59: 1 – 15 Peraturan Perundang-Undangan Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan
Pasal 44 KUHP Tentang Kemampuan Bertanggungjawab Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XIX "Kejahatan Terhadap Nyawa Orang" Pasal 338-350 KUHP
Website
https://www.indoposnews.com/pengadilan-negeri-jakpus-vonis-mati-terdakwa-sejoli- pemutilasi/
https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/02/27/08544651/korban-penembakan- oleh-bripka-cs-yang-baik-hati-hingga-tinggalkan-2