## SISTEM DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN (ECODRAIN) DI DEPO BACK UP AREA KBN SBU KAWASAN MARUNDA
Anom Wibisono 1 , Eka Nur Fitriani 2 , dan Paksi Dwiyanto Wibowo 3
1 Prodi Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana. Jl. Meruya Selatan No. 1 Kembangan, Jakarta Barat, 11650
Email korespondensi: anom.wibisono@mercubuana.ac.id
2 Prodi Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana. Jl. Meruya Selatan No. 1 Kembangan, Jakarta Barat, 11650
Email: eka_nf@mercubuana.ac.id
3 Prodi Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana. Jl. Meruya Selatan No. 1 Kembangan, Jakarta Barat, 11650
Email: paksi_dw@yahoo.com

## ABSTRAK
Perkembangan suatu kawasan akan diikuti oleh terjadinya perubahan fungsi lahan secara besar-besaran, kawasan konservasi beralih menjadi kawasan produksi, permukaan tanah yang hijau vegetatif berubah menjadi kawasan kedap air, sehingga mencegah rembesan air hujan  ke  dalam  tanah  secara  alami  dan  menghasilkan  koefisien  limpasan  yang  terus membesar  dari  waktu  ke  waktu,  yang  secara  langsung  mempengaruhi  sistem  drainase kawasan  permukiman  dan/atau  drainase  perkotaan.  Saat  ini  dikenal  paradigma  baru mengenai drainase, yaitu pembuangan massa air dengan mengalirkan limpasan air hujan ke saluran  pembuangan  air  terdekat,  sedangkan  pradigma  baru  ialah  secepat  mungkin menyimpan  limpasan  air  hujan  dengan  meresapkannya  ke  dalam  tanah  melalui  sumur resapan,  waduk,  kolam  retensi  dan  sebagainya  dengan  konsep  drainase  berwawasan lingkungan ( ecodrain ). Hasil penelitian menunjukkan sistem drainase berwawasan ecodrain dilakukan  pada  bangunan  depo  dengan  menggunakan  kombinasi  saluran  tertutup  dari konstruksi beton, untuk di bagian tengah depo, dengan ukuran
800x800  mm.  Saluran  terbuka,  untuk  di  bagian  tepi,  keliling  depo  ditambah  dengan  45 sumur  resapan  dimensi  10cm  kedalamaman  20cm.  Komposisi ecodrain dengan  sistem saluran rencana mereduksi debit runoff  0,1211m3/detik menjadi zero runoff . Kata kunci : Drainase, Ecodrain , Sumur Resapan, Surface Runoff

## ABSTRACT
The development of an area must be followed by massive land use change, conservation areas are turned into production areas, the vegetative green land surface turns into a watertight area, so that it is not able to seep rainwater into the soil naturally and the resulting runoff coefficient continues to grow. from time to time, which directly affects the drainage system of residential  areas  and/or  urban  drainage.  Currently,  there  is  a  new  paradigm  regarding drainage, which is to immediately drain rainwater runoff to the nearest canal or water body, while the new paradigm is as much as possible to hold it in first, seep into the ground through infiltration  wells,  reservoirs,  retention  ponds  and  so  on  as  well  as  the  concept  of environmentally  sound  drainage  (ecodrain).  The  results  showed  that  an  ecodrain-oriented drainage system was carried out in the depot building using a combination of closed channels of concrete construction, for the center of the depot, with a size of 800 x 800 mm. An open channel,  for  the  edge,  the  perimeter  of  the  depot  is  added  with  45  infiltration  wells  with dimensions  of  10cm  and  20cm  depth.  The  composition  of  the  ecodrain  with  the  planned channel system reduces the runoff discharge of 0.1211m3/second to zero runoff.
Keywords: Drainage, Ecodrain, Infiltration Well, Surface Runoff

## 1. PENDAHULUAN
Banjir  merupakan  salah  satu  fenomena alam yang sering terjadi di Jakarta. Sejarah mencatat  banjir  di  Jakarta  telah  terjadi sejak  pemerintahan  kolonial  Belanda (1621-1922). Permasalahan banjir Jakarta bersumber dari limpahan air daerah aliran sungai (DAS) BODETABEKPUNJUR. Kebijakan  pemerintah  yang  pro  atau kontra  atas  pembangunan  berkelanjutan mempunyai andil besar untuk memecahkan permasalahan pokok Jakarta. Selain itu belum ada kesinambungan  pemerintah  satu  dengan pemerintah  lainnya  dalam  mengatasi permasalahan tersebut.
Fenomena  banjir  di  Jakarta  disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor utama banjir tersebut terjadi karena tinggi permukaan wilayah  Jakarta  sudah  di  bawah permukaan  air  laut.  Selain  adanya penurunan  tanah,  faktor  lain  penyebab banjir  di  Jakarta  juga  harus  diperhatikan sehingga diperoleh proyeksi potensi banjir setiap tahun di DKI Jakarta. Terlebih lagi, banjir  di  Jakarta  yang  terjadi  dari  tahun 1711  hingga 1854 lantaran Jakarta dilalui 13  sungai  dengan  40  persen  kawasan Jakarta ada di dataran rendah. Di samping itu  tata  guna  lahan  yang  buruk  juga memperparah  kondisi  Jakarta  saat  ini. Kebijakan-kebijakan  pemerintah  seperti kebijakan otonomi daerah, pembangunan daerah  dan  tata  guna  lahan  yang  belum dapat menyelesaikan permasalahan banjir.
Karya  tulis  ini  membahas  tentang perkembangan pembangunan dan efeknya terhadap  banjir  di  Provinsi  DKI  Jakarta, kebijakan  tata  guna  lahan  serta  undang- undang tata air di  Provinsi DKI Jakarta dan dampak  perubahan  tata  guna  lahan terhadap peningkatan limpasan permukaan  di  Jakarta.  Wilayah  Provinsi DKI  Jakarta  berbatasan  dengan  provinsi Banten  dan  Jawa  Barat.  Tata  kota  dan kebijakan  setiap  Pemerintah  berbeda- beda dalam mengatasi hal yang sama. Oleh sebab  itu  diperlukan  kesinambungan untuk menanggulangi masalah banjir.
Perkembangan  suatu  kawasan  juga menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan secara besar-besaran, kawasan konservasi beralih  menjadi  kawasan  produksi, permukaan  tanah  yang  hijau  vegetatif berubah  menjadi  kawasan  kedap  air, sehingga mencegah rembesan air hujan ke dalam tanah secara alami yang menghasilkan  koefisien  limpasan  yang terus  membesar  dari  waktu  ke  waktu, yang  secara  langsung  mempengaruhi sistem  drainase  kawasan  permukiman dan/atau drainase perkotaan.
Telah banyak studi mengenai perencanaan drainase berwawasan lingkungan (Andajani  &  Hidayat,  2019;  Andikha  & Yuniarto, 2017; Sarbidi, 2013; Sudarmanto,  2010;  Supriyani,  Bisri,  &
Dermawan,  2012)  khususnya  di  suatu kawasan  (Ardiyana,  Bisri,  &  Sumiadi, 2016;  et al., 2016; Kurdi & Akhmad, 2013; Muliawati & Mardyanto, 2015; Prayitno & Damayanti,  2013;  Rurung,  Riogilang,  & Hendratta,  2019;  Sugiyarto,  Suripin,  & Suharyanto,  2017).  Pada  penelitian sebelumnya  hanya  meneliti  mengenai kajian  perencanaan  drainase  di  kawasan pemukiman  lingkungan  perumahan  dan jalan  tol.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk merencanakan kebutuhan drainase berwawasan  lingkungan  di  depo back  up Kawasan  KBN  SBU  Marunda  agar didapatkan kondisi yang zero run off .

## 2. SIKLUS HIDROLOGI
Hidrologi perkotaan Perubahan penggunaan lahan dan urbanisasi  mengambil  peran  penting dalam hidrologi perkotaan. Aspek urbanisasi  yang  mempengaruhi  proses hidrologi perkotaan adalah:
a. Meningkatnya kepadatan penduduk,
b. Meningkatnya kepadatan bangunan di wilayah  perkotaan  (Liong,  1991 dalam Anwar 2002).

## Drainase
Sistem  Drainase  khususnya  drainase Perkotaan  adalah  prasarana  yang  terdiri
dari sekumpulan beberapa sistem saluran didalam  kota  yang  memiliki  fungsi  untuk mengalirkan kelebihan air dan mengeringkan  lahan  perkotaan  dari banjir/genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan  kelebihan air  permukaan  ke badan  air  melalui  sistem  saluran-saluran tersebut.  Drainase  Perkotaan  merupakan kumpulan sistem jaringan saluran drainase,  situ-situ  dan  sumur-sumur resapan yang sepenuhnya berada didalam batas  administrasi  suatu  pemerintahan kota  atau  ibu  kota  pemerintahan Kabupaten.
Fungsi  utama  drainase  ialah  untuk membantu  mengalirkan  air  hujan  yang jatuh  pada  permukaan  tanah  dan  atap bangunan  langsung  ke  sungai  dan secepatnya  dialirkan  ke  hilir,  dan berdampak  pada  daerah  hilir  sehingga akan  semakin  sering  terkena  bencana banjir. Pola ini juga dikenal sebagai konsep drainase konvensional. Saat ini paradigma baru yang dikenal mengenai drainase yaitu sistem  pengaliran  limpasan  air  hujan  ke saluran  atau  badan  air  terdekat  secepat mungkin,  sedangkan  paradigma  baru secepat mungkin menyimpan limpasan air hujan  dengan  meresapkannya  ke  dalam tanah  melalui  sumur  resapan,  waduk, kolam retensi dan sebagainya serta konsep drainase berwawasan lingkungan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  terhadap  analisis sistem  drainase  berwawasan  lingkungan di  depo  back  up  KBN  Marunda.  Dengan menerapkan sistem pemanfaatan air hujan yang  terdiri  dari  kolam  tampung  dan sumur resapan.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan mengumpulkan  beberapa  data  mengenai curah  hujan  harian  rata-rata  dan kebutuhan penggunaan air, yang selanjutnya  dilakukan  pengolahan  dan analisis  hidrologi  dan  analisis  hidrolika dengan tahapan sebagai berikut :

## Analisis hidrologi
a. Mengumpulkan  data  curah  hujan harian  maksimum  tahunan  untuk periode  minimum  terakhir  selama  10 tahun  yang  berurutan,  dari  beberapa stasiun curah hujan didaerah pengaliran saluran (DPSAL);
b. Menghitung  tinggi  curah  hujan  harian rata-rata;
c. Menghitung  hujan  rencana  beberapa kala  ulang  dengan  menggunakan persamaan Log Pearson Tipe III;
d. Menentukan koefisien pengaliran (C);
e. Menghitung waktu konsentrasi.
Analisis hidrolika
a. luas penampang saluran (A);
b. keliling basah saluran (P);
c. jari-jari hidrolis (R);
d. kecepatan rencana (V Rencana);
e. debit rencana (Q rencana);
f. debit limpasan (Q limpasan);
g. debit desain (Q desain).
Perhitungan kapasitas kolam penampungan air hujan Perhitungan kapasitas kolam penampungan air hujan dilakukan apabila telah selesai menghitung debit curah hujan yang ditampung dan jumlah kebutuhan air bersih.  Hasil  dari  kedua  perbandingan tersebut akan menentukan apakah volume curah  hujan  dapat  memenuhi  kebutuhan air bersih di lokasi penelitian. Perhitungan sumur  resapan  sebagai  upaya  konservasi air tanah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pembahasan ini akan menjabarkan mengenai  analisis sistem drainase berwawasan  lingkungan  ( ecodrain )  di depo  back  up  area  KBN  Marunda  guna meminimalisir  debit  limpasan  air  hujan (runoff).  Terdapat  beberapa  tahapan dalam  penelitian  ini  yaitu  yang  pertama, evaluasi data proyek meliputi: menganalisis  debit  runoff  pada  kondisi
tanah  asli  yang  belum  terganggu.  Lalu menganalisis  peningkatan  debit  runoff ketika  bangunan  depo  dibangun  serta mengevaluasi kebutuhan dimensi drainase berwawasan lingkungan (ecodrain) untuk memperoleh zero runoff di area studi kasus.

## Tata guna lahan DKI Jakarta
Jumlah  penduduk  jakarta  yang  sangat banyak dan menyentuh angka 9 juta jiwa di  tambah  dengan  kepadatan  yang  luar biasa  yang  mencapai  13.000  jiwa  setiap km2  membuat  DKI  Jakarta  menjadi  salah satu kota terpadat di ASEAN dan dijuluki sebagai  kota  metropolitan.  Mendapat julukan  sebagai  kota  metropolitan menandakan bahwa DKI Jakarta merupakan  kota  dimana  segala  aktivitas perkotaaan  terjadi,  seperti  kegiatan industri, perkantoran, perdagangan, serta pemerintahan,  dimana  semua  kegiatan tersebut  pastilah  membutuhkan  lahan yang  sangat  banyak  untuk  membangun kantor,  gedung  pertemuan,  mall,  pusat hiburan,  tempat  tinggal,  infrastruktur perkotaan, dan sarana dan prasarana lain. Dengan di bangunnya perkantoran, pusat hiburan,  mall  serta  gedung-gedung  lain membuat  daya  tarik  masyarakat  di  luar Jakarta  maupun  di  luar  Indonesia  untuk datang  ke  DKI  Jakarta  terus  meningkat. Mereka yang awalnya hanya datang untuk menikmati  keindahan  kota  Jakarta menjadi mulai menetap di Jakarta. Dengan banyaknya  penduduk  yang  datang  ke Jakarta,  membuat  kebutuhan  akan  lahan untuk  gedung-gedung  perkantoran  serta tempat tinggal dan infrastruktur perkotaan semakin bertambah, belom lagi di  tambah  dengan  kebutuhan  akan  pusat hiburan dan perbelanjaan.
Pertambahan  penduduk  yang  meningkat serta diiringi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang membutuhkan  lahan  yang  cukup  besar, membuat  tata  guna  lahan  di  DKI  Jakarta
semakin  tidak  teratur.  Konsekunsi  logis dari  rangkaian  perkembangan  kota  ini adalah  terjadinya  perubahan  fungsi  tata guna  lahan  atau  alih  fungsi  lahan.  Lahan yang  tadinya  disediakan  untuk  daerah terbuka  hijau  dan  resapan  air  mulai dibangun  untuk  pembangunan  gedung perkantoran  dll,  ditambah  pembangunan gedung  tersebut  tidak  diimbangi  dengan pembangunan  saluran  resapan  air.  Hal tersebut  juga  menyebabkan  munculnya pemukiman tidak teratur di DKI Jakarta.

## Dampak perubahan tata guna lahan
Perubahan tata guna lahan menyebabkan berbagai  macam  dampak,  terutama  bagi sarana dan prasarana kota. Perubahan tata guna  lahan  membuat  kawasan  yang semula  dirancang  sebagai  kawasan  tidak terbangun  dan  ruang  terbuka  hijau, menjadi  kawasan  terbangun,  ditambah lagi  kawasan  tersebut  dibangun  dengan bahan-bahan  yang  tidak  meresap  air ( impervious )  seperti  semen  dan  aspal, sehingga  mengganggu  keseimbangan hidrologi. Kondisi ini akan semakin parah apabila  kapasitas  saluran  drainase  yang diharapkan  mampu  membawa  air  ke sungai  tidak  mencukupi,  sehingga  air meluap keluar dan menimbulkan genangan  yang  jika  ada  dalam  volume yang  banyak  dapat  menyebabkan  banjir. Drainase  merupakan  sebuah  sistem  yang dibuat  untuk  menangani  persoalan kelebihan  air,  baik  yang  berada  di  atas maupun  di  bawah  permukaan.  Drainase bukan    satu-satunya    metode    untuk mengatasi  genangan,    namun    dengan kondisi  sistem drainase yang baik, dapat membantu  mengurangi  dampak  buruk akibat  kelebihan  air  pada  permukaan tanah,  mengingat  bahwa  setiap  tahunnya banjir  terus  meningkat  di  daerah  DKI Jakarta. Berikut adalah peta daerah banjir di Jakarta dari tahun 2007.
Gambar 1. Peta Banjir Jakarta Tahun 2009
Gambar 2. Peta Banjir Jakarta Tahun 2010
Gambar 3. Peta Banjir Jakarta Tahun 2011
Gambar 4. Peta Banjir Jakarta Tahun 2012
Gambar 5. Peta Banjir Jakarta Tahun 2013
Gambar 6. Peta Banjir Jakarta Tahun 2014
Dari  peta  tersebut  terlihat  adanya peningkatan luas daerah banjir di Jakarta dari  tahun  ke  tahun.  Peningkatan  luas daerah banjir ini merupakan dampak dari penyalahgunaan  tata  guna  lahan  di  DKI Jakarta.  Berbagai  upaya  dilakukan  untuk meminimalisi  peta  sebaran  banjir  salaj satunya dalam pengelolaan pengembangan kawasan dalam merencanakan sistem saluran drainase.

## Kebijakan tata guna lahan
Menurut UU RI No. 16 Tahun 1985 tentang rumah  susun  bahwa  Rumah  susun merupakan  salah  satu  upaya  untuk meningkatkan  efisiensi  kota  dalam penggunaan  tanah,  transportasi  dan pelayanan kota.
Menurut  PP  No.  80  Tahun  1999  tentang kawasan  siap  bangun  (kasiba)  dan lingkungan  siap  bangun  (lisiba)  bahwa satu  unit  kasiba  terdiri  dari  3.000  s/d 10.000  unit  dan  lisiba  terdiri  dari  1.000 s/d  3.000  unit.  Maka  luas  maksimum kasiba ± 400ha.
Menurut  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala
Badan Pertahanan Nasional  No.  2  Tahun  1999  tentang  Izin
Lokasi bahwa satu grup perusahaan grup komersil,  jasa,  industri,  pergudangan hanya diberikan izin lokasi hanya 400 ha dalam  satu  provinsi  atau  4.000  ha  di seluruh Indonesia.
Menurut  PP  No.  9  Tahun  1987  tentang penyediaan  tanah  untuk  keperluan  tanah pemakaman  bahwa  setiap  kota  harus menyediakan  tanah  untuk  penggunaan keperluan pemakaman.
Menurut  PP  No.  8  Tahun  1953  Pasal  2 tentang  pengesahan  tanah-tanah  Negara bahwa  negara  harus  mengawasi  tanah Negara  sesuai  dengan  peruntukkannya dan bertindak sesuai ketentuan.
Menurut UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang pengaturan  peraturan  dasar  pokok Agraria:
a. Bab  2:  bahwa  hak  atas  tanah  serta pendaftaran  tanah  berisi: “untuk menjamin  kepastian  hukum  maka pemerintah  mengadakan  pendaftaran tanah  untuk  mencegah  terjadinya kesalahan penggunaan tanah;
b. Pasal 28: bahwa tanah yang digunakan untu guna usaha paling sedikit 5 ha dan jika  luasnya  lebih  dari  25  ha,  maka harus memakai investasi modal;
c. Pasal 29: bahwa setiap bangunan untuk usaha  boleh  berdiri  paling  lama  35 tahun,  jika  ada  ingin  diperpanjang harus melalui proses terlebih dahulu;
d. Pasal 35: bahwa hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang  bukan  miliknya  mempunyai jangka paling lama 30 tahun.
e. Pasal  41:  bahwa  setiap  orang mempunyai hak untuk menggunakan/memungut  hasil  dari tanah  yang  dimiliki  Negara  selama tanah  tersebut  digunakan  untuk keperluan  tertentu  dengan  jangka waktu  tertentu  Perubahan  tata  guna lahan  menyebabkan  berbagai  macam dampak,  terutama  bagi  sarana  dan prasarana  kota.  Perubahan  tata  guna lahan  membuat  kawasan  yang  semula di rancang sebagai kawasan tidak.

## Data curah hujan
Data  curah  hujan  yang  digunakan  dalam Analisis  Sistem  Drainase  Berwawasan Lingkungan  (Ecodrain)  Di  Depo  Back  Up Area  KBN  Di  SBU  Kawasan  Marunda adalah  data  curah  hujan  dari  STA.  Met. Kelas  I  Maritim  Tanjung  Priok  -  Jakarta Utara.

## Tabel 1. Data Curah Hujan di Lokasi Kajian
Bulan Suhu Kelembaban Nisbi (%) Curah Hujan Angin Maks Min mm Hari Arah Kec (m/dt) Januari 30.4 24.6 94 445 28 Barat 2.1 Februari 31.2 24.6 93 364 26 Barat 2.1 Maret 32.1 24.7 91 338 26 Barat 2.0 April 32.7 25.1 92 250 19 Utara 2.3 Mei 32.8 25.4 90 255 13 Utara 2.2 Juni 33.0 25 88 187 15 Timur 3.0 Juli 32.6 24.7 86 128 11 Timur 2.3 Agustus 32.8 25 86 217 12 Timur 2.5 September 32.5 25 85 97 16 Timur 2.2 Oktober 33.3 25.2 86 274 20 Timur 2.2 November 32.4 25.1 89 200 22 Barat 2.1 Desember 31.9 25.2 81 188 23 Barat 2.2 Jumlah 2,943 231 Sumber: BMKG Tanjung Priok

## Analisis drainase
Kondisi  eksisting  lahan  dalam  kondisi tanah  terbuka  dengan  kontur  cenderung datar,  maka  nilai  koefisien  limpasan  air hujan  (run  off)  C  =  0,05  hingga  0,10. Perhitungan debit limpasan hujan mendapatkan  hasil  debit  limpasan  air hujan  untuk  kondisi  eksisting  yakni sebesar  2,018  m 3 /  detik.  Debit  limpasan tersebut  akan  meningkat  sejalan  dengan perubahan  alih  fungsi  tata  guna  lahan menjadi bangunan
industri
depo. Sedangkan  debit  limpasan  hujan  untuk kondisi  terbangun  yakni  sebesar  0,1211 m 3 /  detik,  meningkat  0,10092  m 3 /detik atau  setara  dengan  5  (lima)  kali  debit limpasan permukaan tanah eksisting. Oleh sebab itu diperlukan desain drainase yang mampu  mereduksi  atau  menghilangkan peningkatan  debit  runoff  pada  area  depo tersebut.
Gambar 7. Kondisi Lahan Eksisting
Gambar 8. Masterplan Depo Back Up Area
Analisis  frekuensi  untuk  memperkirakan curah  hujan  harian  maksimum  dengan periode  ulang  tertentu  dengan  hasil sebagai berikut.

## Tabel 2. Curah Hujan maksimum
Kala Ulang (Tahun) Curah Hujan (mm) Normal Long-Normal Gumbel Log Pearson II Desain 2 116.379 109.309 108.281 101.612 101.612 5 157.867 146.086 151.845 139.515 139.515 10 179.554 169.999 180.688 172.766 172.766 20 197.463 192.671 208.355 211.895 211.895 25 202.680 199.827 217.132 225.996 225.996 40 212.996 214.770 235.493 258.465 258.465 50 217.620 221.824 244.168 275.320 275.320 100 231.058 243.671 271.004 334.448 334.448 Sumber: BMKG Tanjung Priok
Selanjutnya  dalam  melakukan  desain saluran  drainase,  digunakan  hujan rancangan  dengan  periode  ulang  25 tahunan  =  226  mm,  dengan  hasil  Debit puncak runoff sebesar 1,3Qp = 1,3 x 0,1211 =  0,15743  m 3 /detik,  dengan  kapasitas  1 sumur  resapan  daya  resap  0,0039 m 3 /detik  maka  diperlukan  sekitar  41 sumur  resapan,  oleh  sebab  itu  dipasang sekitar  50  sumur  resapan  disekitar  area depo.
Gambar 9. Sistem Drainase

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  sebagai berikut: a. Perencanaan sistem drainase berwawasan ecodrain dilakukan  pada bangunan  depo  dengan  menggunakan kombinasi  antara  drainase  tertutup, terbuka dengan sumur resapan.
b. Saluran tertutup dari konstruksi beton, untuk  dibagian  tengah  depo,  dengan ukuran 800 x 800 mm. Saluran terbuka, untuk  di  bagian  tepi,  keliling  depo ditambah  dengan  45  sumur  resapan dimensi 10cm kedalamaman 20cm.
c. Komposisi ecodrain dengan  sistem saluran rencana mereduksi debit runoff 0,1211m 3 /detik menjadi zero runoff.

## Saran
Adapun saran konstruktif untuk penelitian berikutnya,  dapat  dilakukan  kajian  pada objek studi kasus infrastruktur, bangunan gedung  dan  sebagainya untuk  diterapkan sistem saluran ecodrain dalam penanggulangan  permasalahan  genangan air.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Andajani,  S.,  dan  Hidayat,  D.  P.  A.
(2019). “ Evaluasi  Faktor  Teknis Penentu Kriteria Drainase Berwawasan Lingkungan ” . Construction Engineering and Sustainble Development, Vol. 2 No. 1, 1-5.
[2]  Andikha, F., dan Yuniarto, A. (2017).
“ Application  of  Ecodrainage  System in  Reducing  the  Potential  for Flooding in the District of Sampang ” . Sustinere:  Journal  of  Environment and  Sustainability,  Vol.  1  No.  2,  63- 73.
[3]  Ardiyana, M., Bisri, M., dan Sumiadi. (2016). “ Studi  Penerapan  Ecodrain pada  Sistem  Drainase  Perkotaan (Studi  kasus:  Perumahan  Sawojajar Kota  Malang) ” .  Jurnal  Teknik Pengairan, Vol. 7 No. 2, 295 – 309.
[4]  Kusumadewi,  D.  A.,  Djakfar,  L.,  dan Bisri,  M.  (2012). “ Arahan  Spasial Teknologi Drainase untuk Mereduksi Genangan di Sub Daerah Aliran  Sungai  Watu  Bagian  Hilir ”. Jurnal Teknik Pengairan, Vol. 3 No. 2, 258-276.
[5]  Kamila,  N.,  Wardhana,  I.  W.,  dan Sutrisno,  E.  (2016). “ Perencanaan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan (Ecodrainage) Di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota  Semarang ” .  Jurnal  Tehnik Lingkungan, Vol. 22 No. 2, 63 – 72.
[6]  Kementrian  Pekerjaan  Umum  / http://www.pu.go.id/
[7]  Kurdi,  H.,  dan  Akhmad,  Z.  (2013). “ Studi Drainase Berwawasan Lingkungan  untuk  Jalan  Pangeran Antasari  Banjarmasin ” .  Info  Teknik, Vol. 14 No. 2, 126 – 136.
[8]  Kuswartojo,  Tjuk  dkk.  (2005). Perumahan  dan  pemukiman  di Indonesia. ITB, Bandung.
[9]  Muliawati, D. N.,  dan Mardyanto, M.
A.  (2015). “ Perencanaan  Penerapan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan (Eko-Drainase) Menggunakan  Sumur  Resapan  Di Kawasan  Rungkut ” .  Jurnal  Teknik ITS, Vol. 4 No. 1, 16 – 20.
[10]  Prayitno,  D.  A.,  dan  Damayanti,  A. (2013). “ Studi  Potensi  Penerapan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan pada Kecamatan Rungkut  Kota  Surabaya ” .  Seminar Nasional  Manajemen  Teknologi  XIX Program Studi MMT-ITS, (November), 1 – 8.
[11]  Rurung,  M.  A.,  Riogilang,  H.,  dan Hendratta,
L. A. (2019). “ Perencanaan Sistem Drainase Berwawasan  Lingkungan  Dengan Sumur Resapan Di Lahan Perumahan Wenwin – Sea Tumpengan  Kabupaten  Minahasa ” . Jurnal Sipil Statik, Vol. 7 No. 2, 189 – 200.
[12]  Sarbidi.  (2013). “ Aplikasi  Sistem Drainase  Berwawasan  Lingkungan Zero  Run  Off  pada  Kawasan Permukiman ” .  Permukiman,  Vol.  8 No. 3, 128 – 135.
[13]  Sarbidi.  (2014). “ Kriteria  Desain Drainase  Kawasan  Permukiman Kota  Berwawasan  Lingkungan ” . Permukiman, Vol. 9 No. 1, 1 – 16.
[14]  Sudarmanto,  B.  (2010). “ Sistem Drainase Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan ” . Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi, 1 – 5. [15]  Sugiyarto, B., Suripin, dan
Suharyanto. (2017). “ Kajian Jaringan Drainase  Kampus  UNNES  Menuju Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan ” . Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan, Vol. 19 No. 2, 136 – 142.
[16]  Supriyani,  E.,  Bisri,  M.,  dan Dermawan,  V.  (2012). “ Studi Pengembangan  Sistem  Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan ” . Teknik Pengairan, Vol.
3 No. 2, 112 – 121.