Volume  3  Issue  2,  September  2019:  pp.  299-313.  Copyright  ©  2019 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Implikasi Hukum Klausula Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit Perbankan

## Legal Implications of Bank Credit Agreements that Contain Life Insurance
Clauses
Asri Sarif Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: asrisarif@uho.ac.id
Abstract: Every business always faces risks with detrimental impact, including the Bank's business in the field of credit. One of the ways taken by the Bank to eliminate or minimize the risk is to transfer the risk to insurance companies that are indeed permissible both in terms of business and juridical perspective. This paper aims to examine the legal implications of bank credit agreements that contain life insurance clauses,  such  as,  among  others,  in  the  context  of  the  parties'  legal  relations,  legal implications caused by the existence of life insurance clauses in credit agreements, as well as legal protection aspects especially for debtor, using the method normative legal  research.  In  the  Bank  Credit  Agreement  which  includes  the  Life  Insurance Clause, between the Debtor, the Bank, and the Insurance Company, there is no good legal relationship in order to guarantee the rights of each party, especially the debtor or the insured. The legal consequences are the increase in material/financial burden that must be borne by the debtor. Furthermore, this paper offers an idea of the form of legal protection for debtors as the weakest position in the relationship, so it could obtain assurance and legal protection.
Keyword: Legal Implications; Life Insurance Clause; Credit Agreement
Abstrak: Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi risiko yang berdampak merugikan termasuk juga usaha Bank di bidang pemberian kredit. Salah satu cara yang ditempuh oleh Bank untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko adalah dengan  mengalihkan  risiko  tersebut  kepada  perusahaan  asuransi  yang  memang dimungkinkan baik dari segi bisnis maupun dari segi yuridis. Tulisan ini ditujukan untuk  mengkaji  implikasi  hukum  perjanjian  kredit  perbankan  yang  memuat klausula  asuransi  jiwa,  yakni  antara  lain  dalam  konteks  hubungan  hukum  para pihak, implikasi hukum yang ditimbulkan oleh adanya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian  kredit,  serta  aspek  perlindungan  hukum  khususnya  terhadap  debitur, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam Perjanjian Kredit Bank yang memuat di dalamnya Klausula Asuransi Jiwa, antara Debitur, Bank, dan Perusahaan  Asuransi  tidak  terjalin  hubungan  hukum  dengan  baik  dalam  rangka
menjamin  hak-hak  masing-masing  pihak,  khususnya  debitur/tertanggung.  Akibat hukum  yang  ditimbulkan  adalah  bertambahnya  beban  materiil/finansial  yang harus ditanggung oleh debitur. Lebih lanjut tulisan ini menawarkan gagasan bentuk perlindungan  hukum  kepada  debitur  sebagai  pihak  yang  kedudukannya  paling lemah dalam hubungan tersebut, sehingga mampu mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.
Kata kunci: Implikasi Hukum; Klausula Asuransi Jiwa; Perjanjian Kredit

## PENDAHULUAN
Lembaga  perbankan  mempunyai  nilai  strategis  dalam  kehidupan  perekonomian  suatu Negara, karena perannya sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus  of  fund) dengan  pihak-pihak  yang  kekurangan  dan  memerlukan  dana (lack  of fund) .  Perbankan  bergerak  dalam  bidang  perkreditan  dan  berbagai  jasa  lainnya.  Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 1
Bank sebagai lembaga intermediasi, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada dua unsur  yang  saling  terkait,  yaitu  hukum  dan  kepercayaan.  Suatu  bank  hanya  dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan  kepercayaan  masyarakat  tersebut,  bank  dapat  memobilisasi  dana  dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta  memberikan  jasa-jasa  perbankan. 2 Kredit  dalam  kegiatan  perbankan  merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. 3
Setiap  kredit  yang  telah  disetujui  dan  disepakati  antara  bank  dan  debitur  wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Dalam praktik perbankan, bentuk dan format  perjanjian  kredit  tidak  mendapat  pengaturan  secara  kongkret  dalam  Undang- Undang  Perbankan  maupun  peraturan-peraturan  hukum  lainnya  yang  terkait.  Hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Namun demikian, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak
1 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. ix.
2 Johanes  Ibrahim, Mengupas  Tuntas  Kredit  Komersial  dan  Konsumtif  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 2-3.
3 Muhamad Djumhana, Op. cit., hlm. 365.
boleh  kabur  atau  tidak  jelas,  perjanjian  tersebut  sekurang-kurangnya  harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum. 4
Perjanjian  kredit  yang  dibuat  antara  bank  dengan  nasabah  debitur,  dengan berlandaskan  pada  asas  kebebasan  berkontrak,  dalam  praktik  perbankan  di  Indonesia, melahirkan  format  perjanjian  standar  atau  perjanjian  baku  yang  klausula-klausulanya telah ditentukan sebelumnya oleh bank. Nasabah calon debitur hanya diperhadapkan pada dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian itu (take it or leave it). Kondisi ini menciptakan posisi yang tidak berimbang antara bank dan debiturnya.
Seperti  diketahui  bahwa  setiap  usaha  yang  dijalankan  selalu  menghadapi  risiko yang berdampak merugikan termasuk juga usaha bank di bidang pemberian kredit. Salah satu  cara  yang  ditempuh  oleh  bank  untuk  menghilangkan  atau  meminimalisasi  risiko tersebut  adalah  dengan  mengalihkan  risiko  tersebut  kepada  perusahaan  asuransi  yang memang dimungkinkan baik dari segi yuridis maupun dari segi bisnis.
Terkait dengan perjanjian pemberian kredit dalam bisnis perbankan, perusahaan asuransi  memberikan  jaminan  atas  kelangsungan  kehidupan  bank  dari  risiko  kerugian ekonomi,  yakni  risiko  tidak  dikembalikannya  kredit  yang  telah  dikucurkan  kepada debiturnya.  Implementasi  hal  tersebut  oleh  bank  dalam  memberikan  fasilitas  kredit kepada  nasabah,  menyertakan  klausula  asuransi  dalam  setiap  perjanjian  kredit  yang dibuatnya.  Hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi  bank  dari  risiko  yang  mungkin  terjadi manakala debitur tidak dapat menunaikan kewajibannya melunasi kredit. Bentuk-bentuk asuransi yang ditawarkan terkait dalam pemberian kredit adalah asuransi barang jaminan kredit dan asuransi jiwa debitur.
Praktik  Perjanjian  kredit  yang  memuat  klausula  asuransi  jiwa  pada  umumnya penutupan asuransi dilakukan dengan menempatkan Bank sebagai pihak yang menjadi penerima manfaat sedangkan Debitur sebagai Tertanggung yang tentu memikul kewajiban membayar premi. Premi yang dibayarkan oleh debitur jumlahnya tidak disebutkan secara jelas dalam klausula-klausula perjanjian kredit. Praktik yang demikian tidak menunjukkan adanya  hubungan  hukum  antara  debitur,  bank,  dan  perusahaan  asuransi  yang  jelas sehubungan  dengan  dimuatnya  klausula  asuransi  jiwa  dalam  perjanjian  kredit.  Polis sebagai bukti otentik terjadinya hubungan hukum pertanggungan, di samping juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tertanggung, tidak tertanggung dapatkan.
4 Ibid, hlm. 385.
Pentingnya kejelasan hubungan hukum yang timbul antara para pihak, yakni Bank, Debitur dan Perusahaan Asuransi dalam perjanjian kredit yang mencantumkan klausula asuransi  jiwa,  adalah  demi  melindungi  kepentingan  hukum  masing-masing  pihak. Ketidakjelasan hubungan hukum di antara para pihak dapat berakibat sangat merugikan para pihak terutama bagi pihak yang keberadaannya dalam posisi yang lemah.

## METODE PENELITIAN
Sebagai  bahan  analisis  untuk  mencapai  suatu  pembahasan  yang  sesuai  dengan  tujuan penulisan,  maka  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif (normative research), yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma atau kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 5
Pengolahan  data  dan  bahan-bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan,  dilakukan dengan  cara  melakukan  seleksi  data  berdasarkan  kualitasnya,  kemudian  diklasifikasi menurut  penggolongan  bahan  hukum  dan  disusun  secara  sistematis  yang  tentunya dilakukan  secara  logis  untuk  memudahkan  analisis  dan  konstruksi  penelitian  dalam rangka  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  dan  lengkap  mengenai  permasalahan  yang dibahas.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Implikasi  Hukum  dalam  Konteks  Hubungan  Hukum  antara  Bank,  Debitur  dan Perusahaan  Asuransi  dalam  Perjanjian  Kredit  yang  Mencantumkan  Klausula Asuransi Jiwa
Dalam dunia perbankan ada suatu prinsip yang selalu dipegang teguh yaitu kredit yang dikeluarkan  harus  dapat  kembali  sesuai  dengan  perjanjian.  Mengingat  karena  dana tersebut adalah dana masyarakat penyimpan yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, bank harus dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam setiap pemberian kredit. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan penutupan asuransi kredit.
5 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 33.
Adanya  ketentuan/klausula  tentang  asuransi  jiwa  dalam  perjanjian  kredit, menciptakan 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan hukum satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu bank, debitur, dan perusahaan asuransi.
Hubungan  Hukum  Bank  dengan  Debitur  dalam  Perjanjian  Kredit  yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa
Hubungan hukum yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual.  Hal  ini  berlaku  hampir  terhadap  semua  nasabah,  baik  nasabah  debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah nondebitur-nondeposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan  kontraktual  tersebut  berdasarkan  suatu  kontrak  yang  dibuat  antara  bank sebagai kreditur (pemberi dana) dan pihak debitur (peminjam dana). 6
Dalam  praktik  perbankan  modern,  hubungan  hukum  dalam  kredit  tidak  lagi semata-mata  berbentuk  hanya  perjanjian  pinjam-meminjam  saja  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1754-1769  KUHPerdata,  melainkan  adanya  campuran  dengan  bentuk perjanjian  yang  lainnya  seperti  perjanjian  pemberian  kuasa  dan  perjanjian-perjanjian lainnya.
Terkait  dengan  penutupan  asuransi,  terlihat  bahwa  di  samping  nasabah memberikan  kuasa  kepada  bank  untuk  memotong  sejumlah  dana  untuk  pembayaran premi  asuransi,  juga  terdapat  kuasa  dari  nasabah  kepada  bank  untuk  memotong  dana klaim  asuransi  jiwa  debitur  guna  pelunasan  kewajiban  nasabah  kepada  bank.  Dengan perkataan lain bahwa bila dalam masa kredit, debitur meninggal dunia maka bank terlebih dahulu  yang  berkepentingan  atas  dana  klaim  yang  didapatkan  nasabah  (tertanggung) untuk pelunasan kreditnya. Namun yang harus dipahami pula bahwa pemberian kuasa tersebut  hanya  terbatas  pada  pemotongan  dana,  bukan  pemberian  kuasa  kepada  bank untuk melakukan penutupan asuransi.
Melihat  begitu  luasnya  kuasa  yang  diberikan  kepada  bank  dengan  sifatnya  yang mutlak pula, akan berdampak besar bagi kepentingan debitur. Hal ini tentu  berpotensi merugikan bagi debitur mengingat bank dapat bertindak sepihak berdasarkan cara-cara yang dikehendakinya.
6 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu) , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 100.

## Hubungan  Hukum  Bank  dengan  Perusahaan  Asuransi  sebagai  Implikasi  adanya Klausula Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit
Pentingnya  kebutuhan  akan  minimalisasi  risiko  perkreditan  mendorong  bank  untuk melakukan perjanjian kerja sama kemitraan dengan perusahaan asuransi untuk menutup jaminan-jaminan  kredit  maupun  terhadap  jiwa  debiturnya  dengan  asuransi.  Hal  ini dilakukan  oleh  bank  semata-mata  dalam  rangka  perlindungan  kepentingannya  dari potensi  kerugian.  Pihak  asuransi  pun  kemudian  memanfaatkan  peluang  ini  untuk mengembangkan pasarnya yang dikemas dengan model kerja sama saling menguntungkan dengan pihak bank. 7
Mengenai  kerja  sama  kemitraan  antara  perbankan  dengan  perusahaan  asuransi dalam  hal  pemasaran  produk  asuransi  melalui  bisnis  perbankan,  Bank  Indonesia  telah mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  No.  12/35/DPNP  tertanggal  23  Desember  2010 tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  pada  Bank  yang  Melakukan  Aktivitas  Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance). Surat Edaran diterbitkan dalam rangka mendukung perkembangan pasar keuangan, meningkatkan penerapan manajemen risiko oleh bank, serta melindungi kepentingan nasabah.
Terciptanya perjanjian kerja sama antara Bank dengan Asuransi melahirkan hak dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak  yang  juga  secara  tidak  langsung  melahirkan keterikatan bagi tiap-tiap nasabah yang ingin mendapatkan fasilitas kredit dari bank untuk melakukan penutupan asuransi.

## Hubungan  Debitur  dengan  Perusahaan  Asuransi  Terkait  Adanya  Klausula  Wajib Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Kredit.
Melihat  penutupan  asuransi  jiwa  debitur  yang  lahir  dari  perjanjian  kredit  Bank,  secara yuridis debitur tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan perusahaan asuransi. Akan tetapi secara materiil,  biaya premi  yang dibayarkan kepada  perusahaan asuransi  adalah  berasal  dari  debitur  yang  dipotong  langsung  oleh  bank  pada  awal pencairan/realisasi  kredit.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tertanggung  dalam  perjanjian asuransi tersebut adalah debitur. 8
7 Baca lebih lanjut Surat Edaran Nomor No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 perihal Penerapan Manajemen  Risiko  pada  Bank  yang  Melakukan  Aktivitas  Kerjasama  Pemasaran  dengan  Perusahaan Asuransi (Bancassurance).
8 Bunyi  Pasal  1  Ayat  (3)  Perjanjian  Kerjasama  BPD  dengan  Askrida  yang  menyebutkan  bahwa “Tertanggung /peserta asuransi PA kreasi adalah debitur yang mendapatkan fasilitas kredit dari Bank
Tertanggung  dalam  hal  ini  nasabah  debitur  tidak  pernah  mengadakan  negosiasi penutupan asuransi, termasuk tidak ada kata sepakat di antara para pihak. Debitur sebagai tertanggung  tidak  diberikan  kebebasan  untuk  memilih  dan  menentukan  sendiri melakukan penutupan asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi pilihannya. Penentuan perusahaan  asuransi yang menutup  asuransi jiwa debitur, sepenuhnya ditentukan oleh bank secara sepihak.
Ketentuan  yang  demikian  berpeluang  menimbulkan  kerugian  terhadap  debitur, karena sebagai tertanggung yang juga membayar premi atas penutupan asuransi, debitur tidak memiliki kesempatan untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang nantinya dimuat dalam polis asuransi. Debitur tidak mendapatkan kejelasan hukum tentang hak-hak yang seharusnya diperolehnya dari penutupan asuransi tersebut.
Menurut hemat penulis, penutupan asuransi jiwa di atas dilakukan dengan tidak menggunakan  peluang  yang  diberikan  oleh  Pasal  1317  KUHPerdata  yang  menentukan bahwa  dapat  juga  diadakan  perjanjian  untuk  kepentingan  orang  ketiga,  bila  suatu perjanjian  yang  dibuat  untuk  diri  sendiri,  atau  suatu  pemberian  kepada  orang  lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh  menariknya  kembali,  jika  pihak  ketiga  telah  menyatakan  akan  mempergunakan syarat itu.
Praktik perbankan mengenalnya dengan istilah banker’s clause yang dicantumkan dalam  polis  asuransi. 9 Dengan  metode  penutupan  asuransi  demikian,  debitur  tetap menjadi tertanggung dan penanggungnya adalah perusahaan asuransi, sedangkan bank adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Banker’s clause dicantumkan berkenaan dengan  penutupan  asuransi  terhadap  jiwa  debitur  yang  mendapatkan  kredit  dari  bank yang  namanya  disebutkan  dalam  klausula  tersebut.  Adanya banker’s  clause mampu memberikan  jalinan  kepastian  hubungan  hukum  kepada  masing-masing  pihak  (Bank, Debitur  dan  Perusahaan  Asuransi),  mengingat  pula  bahwa banker’s  clause kekuatan hukumnya diakui oleh Pasal 1317 KUHPerdata.
Pembangunan  Daerah  Sulawesi  Tenggara”. Telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Perjanjian  Kerjasama tersebut berlaku bagi semua Kantor Cabang BPD Se-Sulawesi Tenggara, termasuk BPD Wakatobi.
9 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 287.

## Implikasi Hukum Dicantumkannya Klausula Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit
Perjanjian  asuransi  menciptakan  tatanan  hubungan  hukum  antara  para  pihak.  Tatanan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban. Menurut Sudikno Mertokusumo, tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan  dibebani  kewajiban.  Setiap  hubungan  hukum  yang  diciptakan  oleh  hukum  selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak “hak” sedang dipihak lain “kewajiban”. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. 10 Begitu pula halnya yang terjadi dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya.
Penutupan  asuransi  yang  lahir  dari  perjanjian  kredit  dinyatakan  sebagai  bentuk asuransi  jiwa  debitur.  Artinya  bahwa  peristiwa  yang  dipertanggungkan  adalah  risiko meninggal  dunia  debitur.  Dengan  meninggalnya  debitur  selama  jangka  waktu  kredit berlangsung,  pelunasan  kredit  akan  dibayarkan  oleh  perusahaan  asuransi.  Ketentuan pembayaran  sejumlah  uang  sebagai  akibat  meninggalnya  debitur  hanya  sebesar  baki debet (sisa utang debitur) kepada bank ditambah bunga kredit 1 (satu) bulan. 11
Lahirnya  perjanjian  asuransi  jiwa  debitur  sebagai  kewajiban  yang  ditentukan dalam  perjanjian  kredit  membawa  berbagai  permasalahan  yang  menimbulkan  akibat hukum  yang  berdampak  merugikan  bagi  debitur.  Masalah-masalah  tersebut  adalah sebagai berikut:

## Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Debitur
Keberadaan Klausula Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit melahirkan kewajiban bagi debitur untuk membayar sejumlah premi asuransi guna penutupan asuransi jiwa debitur. Pada  kondisi  demikian,  sangat  jelas  bahwa  Debitur  juga  berkedudukan  sebagai Tertanggung.  Namun  demikian,  debitur  sebagai  tertanggung  tidak  pernah  melakukan penutupan  asuransi  dengan  penanggung,  begitu  pula  besaran  premi  yang  harus dibayarkan  timbul  tidak  berdasarkan  kesepakatan  antara  debitur  dengan penanggung/pihak asuransi, akan tetapi melalui kesepakatan antara Bank dengan pihak Asuransi.  Perjanjian  penutupan  asuransi  tidak  mengindahkan  kewajiban  keterpenuhan syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  juga
10 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar), Cetakan  Keempat,  Yogyakarta:  Liberty, 2008, hlm. 41.
11 Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Perjanjian Kredit BPD Wakatobi Nomor: 227/KMG/135.006/4/12/Wci. Lebih lanjut  dipertegas  dalam  Pasal  6  Ayat  (2)  Perjanjian  Kerjasama  BPD  dan  Askrida  Nomor: 010/PKS/DIR/II/2012 tentang Program Asuransi PA Kreasi.
termasuk syarat notifikasi yang secara khusus diatur dalam Pasal 251 KUHD. Realitas yang demikian jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 302, Pasal 303, dan Pasal 304 KUHD dapat  disimpulkan  bahwa  bank  adalah  sebagai  pihak  yang  berkepentingan,  yang mengasuransikan  jiwa  debiturnya.  Jadi  yang  dimaksud  oleh ketentuan  Pasal  304  sub  2 bahwa  orang  yang  menjadi  pihak  lawan  dari  penanggung  itu  adalah  tertanggung (verzekerde) yang sekaligus menjadi orang yang berkepentingan di dalam pertanggungan jiwa, itu adalah bank.  Akan tetapi bilamana bank adalah tertanggung, seharusnya bank yang berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi, bukan debitur.

## Penentuan Jumlah Premi
Premi  adalah  salah  satu  unsur  yang  paling  penting  dalam  asuransi  karena  merupakan kewajiban  utama  yang  wajib  dipenuhi  oleh  tertanggung  kepada  penanggung.  Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah  premi sebagai imbalannya. Premi harus  dibayar lebih dahulu oleh tertanggung, karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan. 12
Pada  perjanjian  kredit  yang  memuat  klausula  asuransi  jiwa,  pembayaran  premi dilakukan  sesaat  setelah  kredit  terealisasi/dikucurkan.  Bank  langsung  melakukan pemotongan sejumlah dana untuk pembayaran premi asuransi tersebut. Hal yang tidak lazim adalah, premi telah dilunasi oleh nasabah sesaat setelah kredit dikucurkan, namun pernyataan  sepakat  membuat  perjanjian  dengan  pihak  asuransi  sebagai  penanggung belum  terjadi.  Ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa  setelah  bank  dan  debitur  sepakat melakukan  perjanjian  kredit,  yang  ditandai  dengan  ditandatanganinya  akta  perjanjian tersebut  oleh  kedua  belah  pihak,  maka  sejak  saat  itu  pula  pertanggungan  jiwa  debitur berjalan.  Atau  dengan  kata  lain,  penanggung  sejak  saat  itu  telah  menerima  pengalihan risiko dari tertanggung.
Keabsahan  perjanjian  asuransi  jiwa  debitur  menjadi  hal  yang  dipertanyakan mengingat  debitur  yang  diasuransikan  jiwanya  tidak  pernah  melakukan  penutupan asuransi  dengan  pihak  penanggung.  Pembayaran  premi  hanya  didasarkan  karena ketentuan  perjanjian  kredit  yang  memuat  klausula  wajib  asuransi,  diikuti  dengan pemberian  kuasa  oleh  debitur  kepada  bank  untuk  melakukan  pemotongan  dana  guna kepentingan  pembayaran  premi  yang  dikehendaki  oleh  bank.  Keabsahan  perjanjian
12 Abdulkadir  Muhamad, Hukum  Asuransi  Indonesia, Cetakan  Kelima,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2011, hlm. 103.
asuransi juga bergantung pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata di samping juga harus memenuhi ketentuan atau syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam KUHD.

## Polis Sebagai Akta Penutupan Asuransi
Bilamana  debitur  adalah  tertanggung  dalam  perjanjian  penutupan  asuransi,  maka seharusnya  debiturlah  yang  melakukan  perjanjian  penutupan  asuransi  dengan  pihak penanggung.  Debitur  dengan  asuransi  yang  menentukan  syarat-syarat  perjanjian  dan disepakati bersama yang selanjutnya dimuat dalam polis.  Polis harus diberikan kepada debitur, meskipun kemudian diserahkan kepada bank sebagai jaminan bagi bank untuk pelunasan  kreditnya  bilamana  dikemudian  hari  selama  masa  kredit,  debitur  meninggal dunia. Bersamaan dengan polis tersebut, demi kepentingan bank dibuatlah klausula bank (banker’s clause).
Polis juga mempunyai arti yang sangat penting bagi tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna dan  satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka (penanggung  dan  tertanggung)  perjanjikan  dalam  perjanjian  pertanggungan.  Jadi  bagi tertanggung, polis itu mempunyai nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas. 13

## Jumlah Klaim
Klaim merupakan konsekuensi dari suatu pertanggungan dimana pihak tertanggung yang mengalami  suatu evenement mengajukan  permohonan  kepada  penanggung  agar kepadanya diberikan ganti rugi berupa uang atau pelayanan tertentu.
Pada praktik perjanjian kredit yang memuat  klausula asuransi jiwa, pembayaran klaim  dilakukan  apabila  dalam  jangka  waktu  kredit  berlangsung  debitur/tertanggung meninggal  dunia,  maka  perusahaan  asuransi  akan  membayar  klaim  kepada  bank  guna pelunasan kredit tertanggung/debitur. Jumlah klaim yang dibayarkan hanya sebesar sisa kredit debitur kepada bank. Namun bilamana sampai jangka waktu kredit berakhir dan terhadap  debitur  tidak  mengalami evenemen (meninggal  dunia),  debitur/tertanggung tidak akan mendapatkan pengembalian sejumlah uang layaknya perjanjian asuransi jiwa pada  umumnya.  Premi  yang  telah  dibayarkan  oleh  debitur  sepenuhnya  menjadi keuntungan  pihak  penanggung.  Hal  demikian,  karena  penutupan  asuransi  jiwa  debitur
13 Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi , Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 124.
tidak  termasuk  dalam  jenis  asuransi  dwiguna  yang  mengandung  aspek  investasi,  akan tetapi termasuk dalam jenis asuransi eka waktu (term of life insurance), dimana bila sampai akhir  jangka  waktu  asuransi  tidak  terjadi evenemen ,  maka  tertanggung  tidak  akan mendapatkan pengembalian sejumlah uang dari penanggung.
Permasalahan dalam hal ini adalah penentuan jenis asuransi jiwa tersebut, tidak diketahui  oleh  debitur.  Demi  menghindari  perselisihan  dikemudian,  seharusnya penentuan jenis asuransi jiwa yang mengover debitur tersebut dicantumkan dalam polis serta dijelaskan kepada tertanggung.

## Jangka Waktu Asuransi
Jangka  waktu  asuransi  jiwa  dapat  ditentukan  untuk  masa  tertentu  dan  dapat  pula ditentukan untuk selamanya tergantung kesepakatan penanggung dan tertanggung. Untuk jangka waktu perjanjian asuransi jiwa debitur, adalah disesuaikan dengan jangka waktu perjanjian kredit yang melahirkan penutupan asuransi tersebut.
Berakhirnya perjanjian kredit menunjukkan berakhirnya pula perjanjian asuransi. Jika  sampai  masa  kredit  berakhir  (kredit  telah  terlunasi)  tidak  terjadi evenemen atas debitur, maka sejak itu pula perjanjian asuransi berakhir dan debitur tidak mendapatkan pengembalian sejumlah uang dari penanggung. Premi yang telah dibayarkan sepenuhnya menjadi keuntungan perusahaan asuransi.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  dalam  Perjanjian  Kredit  yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa
Dalam masyarakat yang masih memiliki banyak keterbatasan dalam pemahaman atas hak dan kewajibannya, sifat perjanjian asuransi yang disiapkan sepihak (perjanjian standar) membuatnya rawan terhadap praktik bisnis dan isi perjanjian asli (polis) yang diterima oleh  tertanggung  yang  tidak  mendudukkan  para  pihak  dalam  keadaan  yang  seimbang, adalah  tidak  sesuai  dengan  pendekatan  keadilan.  Begitu  juga  halnya  pembatasan  hak tertanggung untuk terhadap pemilihan penanggung. 14
Adanya klausula wajib asuransi jiwa terhadap debitur memiliki maksud dan tujuan untuk  memberikan  perlindungan  kepada  debitur,  dimana  apabila  dalam  masa  kredit terhadapnya terjadi risiko meninggal dunia maka kreditnya akan terlunasi oleh sejumlah
14 A. Djunaedi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 72.
uang  yang  diterimanya  dari  pihak  asuransi.  Disisi  lain  bagi  kreditur,  adanya  klausula asuransi tersebut dapat menghindarkannya dari risiko kredit macet yang disebabkan oleh meninggalnya  debitur.  Sejauh  itu  terlihat  bahwa  adanya  ketentuan  tentang  kewajiban asuransi  jiwa  bagi  debitur  menciptakan  kondisi  yang  saling  menguntungkan  kepada masing-masing pihak.
Akan tetapi, dengan melihat penutupan asuransi jiwa debitur yang termasuk dalam jenis  asuransi  eka  waktu  yang  tidak  memberikan  nilai  investasi  kepada  debitur, seharusnya kewajiban pembayaran premi atas itu dibayarkan oleh bank dan bukan oleh debitur, karena penutupan asuransi tersebut lebih kepada kepentingan bank menghindari risiko terjadinya kredit macet akibat meninggalnya debitur.
Bilamana hingga masa akhir perjanjian  tidak terjadi evenemen ,  premi yang telah dibayarkan oleh debitur hanya menciptakan keuntungan bagi bank (pendapatan dalam bentuk fee ) dan bagi pihak perusahaan asuransi. Dalam kondisi ini nampaklah apa yang dimaksudkan  oleh  KUHPerdata  bahwa  Asuransi  merupakan  salah  satu  jenis  perjanjian untung-untungan (Pasal 1774 KUHPerdata).
Walaupun perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam  KUHPerdata,  akan  tetapi  lebih  khusus  diatur  dalam  KUHD,  namun  berdasarkan ketentuan  Pasal  1  KUHD  menentukan  bahwa  ketentuan  umum  perjanjian  dalam KUHPerdata  dapat  berlaku  pula  bagi  perjanjian  asuransi.  Oleh  karena  itu,  ketentuan- ketentuan  mengenai  perjanjian  dalam  KUHPerdata  tetap  harus  dipedomani  dalam perjanjian asuransi demi kepentingan masing-masing pihak dalam perjanjian, khususnya tertanggung. Ketentuan-ketentuan yang utama adalah menyangkut syarat-syarat sahnya perjanjian serta asas-asas yang melandasi pelaksanaan perjanjian.
KUHD  sebagai  sumber  pengaturan  yang  utama  dari  perjanjian  asuransi,  di dalamnya  terdapat  beberapa  peraturan  yang  harus  diperhatikan  terkait  hubungannya dengan perlindungan kepentingan tertanggung. Ketentuan yang paling mendasar untuk diperhatikan adalah menyangkut pembuktian terjadinya perjanjian asuransi, yang diatur dalam Pasal 255 sampai dengan Pasal 258 KUHD.
Di samping itu, bila ditinjau dari aspek UU Perlindungan Konsumen, tertanggung merupakan konsumen yang harus dilindungi secara hukum. Perlindungan terhadapnya merupakan  suatu  tuntutan  yang  tidak  boleh  diabaikan.  Jaminan  perlindungan  hukum terhadap konsumen termasuk konsumen jasa perbankan dan perasuransian, dituangkan dalam ketentuan Pasal 4 UUPK yang memuat hak-hak bagi konsumen. Adanya ketentuan
tersebut  dapat  menjadi  instrumen  hukum  bagi  setiap  konsumen  yang  ingin memperjuangkan  hak-haknya  dalam  setiap  perjanjian  yang  berpotensi  menimbulkan kerugian terhadapnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, menunjukkan bahwa: pertama, hubungan hukum  antara  Debitur,  Bank,  dan  Perusahaan  Asuransi  dalam  perjanjian  kredit  yang mencantumkan klausula asuransi jiwa, tidak terjalin dengan baik dalam rangka menjamin hak-hak  masing-masing  pihak,  khususnya  debitur/tertanggung.  Antara  bank  dengan debitur terjalin hubungan hukum hanya sebatas pada pemberian kuasa khusus mengenai pemotongan sejumlah dana milik debitur untuk kepentingan pembayaran premi asuransi. Kuasa tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelimpahan wewenang secara penuh dari debitur  kepada  bank  untuk  mewakilinya  dalam  segala  hal  yang  berkaitan  dengan penutupan  asuransi  jiwa  debitur.  Demikian  halnya  antara  debitur  dan  perusahaan asuransi,  tidak  tercipta  hubungan  hukum  secara  langsung.  Debitur/tertanggung  tidak pernah  melakukan  penutupan  asuransi  jiwa  dengan  pihak  asuransi.  Tidak  ada  kata sepakat  di  antara  para  pihak.  Debitur  tidak  diberikan  kebebasan  untuk  memilih  dan menentukan  sendiri  melakukan  penutupan  asuransi  jiwa  dengan  perusahaan  asuransi pilihannya.  Penentuan  perusahaan  asuransi  yang  menutup  asuransi  jiwa  debitur, sepenuhnya  ditentukan  oleh  bank  secara  sepihak.  Begitu  pula  halnya  penutupan  atas asuransi jiwa debitur tersebut dilakukan oleh bank dengan pihak asuransi.
Kedua, akibat hukum pencantuman klausula asuransi jiwa di satu sisi mewajibkan debitur  untuk  membayar  sejumlah  premi  yang  jumlahnya  ditentukan  berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan perusahaan asuransi yang dibayarkan lunas sesaat setelah  permohonan  kredit  diterima  dan  direalisasi.  Dilain  sisi  debitur  hanya  akan memperoleh  haknya  berupa  pelunasan  kreditnya  kepada  bank  bilamana  dalam  masa kredit berjalan, terhadapnya mengalami risiko meninggal dunia.
Ketiga, Pencantuman klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit bank, belum sepenuhnya  atau  masih  kurang  memberikan  perlindungan  hukum  kepada debitur/tertanggung  untuk  mendapatkan  pemenuhan  hak-haknya.  Adanya  kewajiban penutupan asuransi terhadap jiwa debitur tidak serta merta memberikan perlindungan hukum kepada debitur/tertanggung. Perlindungan hukum yang dijamin khususnya bagi tertanggung  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  yakni  KUHPerdata,
KUHD,  serta  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  belum  sepenuhnya debitur/tertanggung dapatkan dalam perjanjian Asuransi Jiwa Debitur.

## Daftar Pustaka

## Buku
Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu) , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. Ganie, A. Djunaedi, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hartono, Sri Redjeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi , Cetakan Kelima, Jakarta:
Sinar Grafika, 2008.
Ibrahim,  Johanes, Mengupas  Tuntas  Kredit  Komersial  dan  Konsumtif  Dalam  Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Bandung: Mandar Maju, 2004.
Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar), Cetakan  Keempat,
Yogyakarta: Liberty, 2008.
Muhamad, Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia,
1993.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang  RI  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1971  tentang  Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  12/35/DPNP  tahun  2010  tentang  Penerapan Manajemen  Risiko  pada  Bank  yang  Melakukan  Aktivitas  Kerjasama  Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance).
Perjanjian  Kredit  Bank  Pembangunan  Daerah  Sulawesi  Tenggara  Cabang  Wakatobi Nomor: 227/KMG/135.006/04/12/Wci.