Vol.29, No.2, Tahun 2021, 39 - 56 https://doi.org/10.32477/jkb.v29i2.272

## Studi Strategi Penanganan Pinjaman/Pembiayaan KSP/KSPPS Di Era Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta

## SUHARTONO
Prodi Manajemen STIE Widya Wiwaha e-mail: avicenasuhartono@yahoo.co.id

## ACHMAD TJAHJONO
Prodi Akunansi STIE Widya Wiwaha e-mail: cahyoww2015@gmail.com

## Abstract
The objectives of this study are: Mapping short-term and long-term strategies for Koperasi Simpan Pinjam (KSP) and or Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah (KSPPS) in handling loans in the Covid-19 pandemic era and mapping KSP/KSPPS strategies in handling non-performing loans. in the era of the covid-19 pandemic. This research is a qualitative descriptive study. The data collected is in the form of data on the  handling of loans/financing carried out by  KSP and  KSPPS. Data collection methods used are documentation, questionnaires and interviews. Documents in the form of RAT reports  for  2020  and  2021,  questionnaires  and  interviews  were  conducted  online  using  google forms and chat, with the research subjects being KSP and KSPPS managers throughout DIY. The results  of  the  study  indicate  that  there  are  5  (five)  short-term  strategies  and  4  (four)  long-term strategies  that  need  to  be  implemented,  while  there  are  3  (three)  strategies  that  need  to  be implemented  in  handling  non-performing  loans.  The  limitation  of  this  study  is  that  in  digging  up data, it only uses Google Forms which are distributed to several social media groups as well as individual  KSP/KSPPS  managers  and  also  interviews  with  online  systems  so  that  the  sample cannot be large. Meanwhile, recommendations that can be given for future research are that more research samples can be added, and the research area can be expanded.
Key  Words: Funding  and  lending,  Non  Performing  Loan,  reschedulling,  reconditioning, restructuring.

## PENDAHULUAN
Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  dan  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah (KSPPS)  adalah  salah  satu  lembaga  keuangan  mikro  yang  melakukan  kegiatan  usaha  simpan pinjam, penghimpunan dana serta penyaluran dana dari dan untuk anggota yang dikelola secara profesional  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  koperasi.  Sebagai  lembaga  intermediasi,  KSP  dan KSPPS memiliki dua macam jenis produk yaitu produk produk funding (tabungan/simpanan) dan lending (pinjaman/pembiayaan).
Pemberian  kredit  dalam  bentuk  pinjaman/pembiayaan  merupakan  kegiatan  operasional utama dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi baik konvensional (KSP) maupun syariah (KSPPS). Selain sebagai penghasilan utama usaha simpan pinjam, penyaluran kredit mempunyai risiko yang tinggi. Agar tujuan pemberian kredit dapat menguntungkan dan aman, maka diperlukan pengelolaan  kredit  yang  memperhatikan  risiko  kegagalan  yang  mungkin  terjadi.  Menurut Permenkop  UKM  No  15/2015,  Kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dilaksanakan  dengan  tata-kelola yang  baik,  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  manajemen  risiko,  serta  mematuhi  peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam.
Fenomena  pandemi  Covid-19  (Coronavirus  Disease-19)  sejak  Maret  2020,  sangat mempengaruhi  sendi  kehidupan  masyarakat  di  semua  sektor  dan  berdampak  pada  implikasi bidang  ekonomi,  sosial,  maupun  politik  di  hampir  di  seluruh  negara,  termasuk  di  Indonesia (Susilawati,  Falefi,  dan  Purwoko  2020).  Pandemi  covid-19  selain  terkait  dengan  masalah kesehatan, juga sangat mempengaruhi kegiatan UMKM (Purnomo 2020). Pembatasan mobilitas masyarakat karena pandemi menjadikan daya beli masyarakat semakin menurun, sehingga sektor produksi  dan  sektor  didtribusi  terganggu.  Dampak  langsung    bagi  UMKM  adalah  terjadinya penurunan omzet dan pendapatan.
Pandemi Covid 19 telah melumpuhkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM akibat anjloknya aktivitas  perdagangan.  Secara nasional, data dari Kementerian Koperasi dan  UMKM, terdapat 47% UMKM bangkrut akibat Covid-19 (Bisnis Tempo.co). Bahkan berdasarkan hasil riset OECD pada bulan Februari sampai dengan Mei 2020, di masa pandemic lebih 50 persen UMKM tidak  akan  bertahan  (Kompas.com  16/12/2020).  Penyebab  tumbangnya  UMKM  disebabkan karena terganggunya kegiatan ekonomi akibat pembatasan sosial. Pembatasan yang diterapkan membuat demand atau permintaan terhadap berbagai komoditas dalam UMKM menjadi menurun (Njatrijani 2020).
Berasarkan data yang ada, pelaku UMKM banyak memanfaatkan akses dana permodalan dari koperasi. Implikasi yang muncul kemudian adalah pada sektor simpan pinjam koperasi baik KSP  maupun  KSPPS  berupa  munculnya  pinjaman/pembiayaan  bermasalah,  diantaranya: pinjaman  kurang  lancar,  diragukan,  maupun  macet  (Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  RI  No:  06/Per/Dep.6/IV/2016  tentang Pedoman  Penilaian  Kesehatan  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Unit  Simpan  Pinjam  Koperasi). Kondisi  ini  ditandai  dengan  gejala  adanya  anggota  koperasi  yang  melakukan  penarikan  dana melebih  plafon  dana  peminjaman  (overdraft),  atau  perpanjangan  jatuh  tempo  peminjaman, penarikan pinjaman baru sebelum pinjaman lama lunas, kelambatan dalam penyerahan laporan keuangan (Tanjung 2009).
Upaya koperasi dalam menyelesaikan pinjaman/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL)  antara  lain:  perubahan  jadwal  pinjaman  (reschedulling),  perubahan  persyaratan (reconditioning), penataan kembali pinjaman kredit (restructuring), dan penghapusbukuan. Dalam kaitan tersebut maka masalah yang muncul adalah: Bagaimana strategi jangka pendek dan jangka panjang  KSP/KSPPS  dalam  penanganan  pinjaman/pembiayaan  di  era  pandemi  covid-19,  serta Bagaimana  strategi  KSP/KSPPS  dalam  penanganan  pinjaman/pembiayaan  bermasalah  di  era pandemi covid-19.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menyusun  strategi  KSP/KSPPS  dalam  penanganan pinjaman/pembiayaan di era pandemi covid-19 baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memetakan  strategi  KSP/KSPPS  dalam  penanganan  pinjaman/pembiayaan  bermasalah  di  era pandemi covid-19.

## KAJIAN TEORI

## A.  Koperasi
Koperasi  secara  etimologi  berasal  dari  kata  cooperation,  terdiri  dari  kata  co  yang  artinya bersama dan operation yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata cooperation dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami  sebagai  perkumpulan  orang  yang  secara  sukarela  mempersatukan  diri  untuk memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  mereka,  melalui  pembentukan  sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.
Definisi  Koperasi  menurut  Undang-undan  adalah  merupakan  badan  usaha  yang beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum  Koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan  (UU  No.  25/1992).  Tujuan  Koperasi  pada  dasarnya  adalah  untuk  memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil,  dan makmur  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Sedangkan  menurut Trisnawati (2009:1), tujuan akhir koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat  di  sekitar.  Di  masa  masa  mendatang  koperasi  diharapkan  mampu  tumbuh  dan berkembang menjadi lembaga yang kuat dan menjadi wadah untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.
Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu: (1) koperasi merupakan badan usaha; (2) koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi  yang  sekaligus  sebagai  anggota  koperasi  yang  bersangkutan:  (3)  koperasi  dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi; (4) koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Tujuan  koperasi  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  3  UU  No.  25/1992  tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya  serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat  yang  maju,  adil,  dan  makmur  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945.  Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  koperasi  adalah:  (1) Memajukan  kesejahteraan  anggota  koperasi;  (2)  Memajukan  kesejahteraan  masyarakat;  (3) Membangun tatanan perekonomian nasional.
Peran  dan  fungsi  koperasi  adalah  bahwa  keberadaan  koperasi  diharapkan  mampu memajukan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut: (1) Membangun dan mengembangkan potensi  dan  kemampuan  ekonomi  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan  manusia  dan  masyarakat;  (3)  Memperkokoh perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan  perekonomian  nasional  dengan koperasi  sebagai  sokogurunya;  (4)  Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan perekonomiannasional  yang  merupakan  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan  dan demokrasi ekonomi.
Adapun  Prinsip  koperasi  yang  merupakan  satu  kesatuan  sebagai  landasan  kehidupan koperasi, terdiri dari: (1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka; (2). Pengelolaan dilakukan secara  demokratis;  (3).  Pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil  sebanding  dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (4). Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; (5). Kemandirian, (6) Pendidikan perkoperasian; dan (7) Kerjasama antar koperasi. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam mnejalankan roda organisasi.

## B.  Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

## 1.  Pengertian
Koperasi  Simpan  Pinjam  yang  selanjutnya  disebut  KSP  adalah  koperasi  yang melaksanakan  kegiatan  usahanya  hanya  usaha  simpan  pinjam  (Permenkop  dan  UKM  No 02/2017).  Aktivitas  utama  usaha  simpan  pinjam  terdiri  dari  penghimpunan  dana  dari  anggota, pemberian dana pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, maupun koperasi lain dan atau anggotanya,  serta    menjaga  keseimbangan  sumber  dan  penyaluran  dana  pinjaman.  Ketentuan yang  berlaku  berhubungan  dengan  usaha  simpan  pinjam  (Permenkop  dan  UKM  No  15/2015),
adalah sebagai berikut: (1) dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati- hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang yang berlaku; (b) berdasar penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang mempunyai predikat “Dalam Pengawasan Khusus” untuk sementara dihentikan kegiatannya sampai dengan struktur keuangannya menjadi  lebih  baik; (c) KSP  dan  KSP  Koperasi  tidak  diperkenankan  melakukan  kegiatan  usaha  pada  sektor  riil  secara langsung; dan (d) KSP sekunder dan koperasi sekunder yang memiliki unit simpan pinjam dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan.

## 2.  Prinsip pemberian Pinjaman
Dalam memberikan pinjaman, perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberian pinjaman yang aman. Prinsip pemberian pinjaman antara lain: kepercayaan, kehati-hatian, karakteristik/sifat/ watak  (character),  tujuan  (purpose),  modal  (capital),  jaminan  (collateral),  kondisi  ekonomi/ keuangan  (condition  of  economy),  perlindungan  (protection)  dan  pembayaran  (payment). (Muhammad Djumhana, 2011).
Dalam prinsip kepercayaan, unit usaha simpan pinjam harus mempunyai keyakinan bahwa anggota koperasi akan melunasi pinjaman modalnya. Prinsip kehati-hatian, mengharuskan KSP mempunyai  keyakinan  dan  kewaspadaan  terhadap  kepercayaan  anggota  dalam  pemberian pinjaman yang diberikan. Unit usaha simpan pinjam harus mempunyai jaminan bahwa pemohon pinjaman  hareus  mempunyai  itikad  baik  untuk  menyelesaikan  pinjaman.  Selain  itu,  unit  usaha pinjaman  harus  mengetahui  dengan  baik  tujuan  (purpose)  penggunaan  dana  pinjaman  oleh anggota. Untuk mengetahui kemampuan anggota dalam menyelesaikan pinjamannya, KSP harus mengetahui kemampuan modal sendiri yang dimiliki, sementara pinjaman yang diberikan sebagai modal pendamping. Oleh karena itu, pemberian jaminan (collateral) oleh peminjam bai berupa fisik maupun  non  fisik  harus mencukupi  apabila  peminjam  tidak mampu melakukan  pelunasan  pada saat jatuh tempo pinjaman. Kondisi ekonomi (condition of economy) saat ini maupun yang akan datang menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, untuk meyakinkan bahwa pinjaman dapat dilunasi setelah saat pemberian pinjaman sampai dengan saat jatuh tempo. Perlindungan (Protection) atas pinjaman  yang  diberikan  dari  risiko  tidak  terbayarnya  pinjaman  yang  diberikan  perlu  dilakukan misalnya dengan asuransi. Selain itu KSP juga harus memperhatikan sumber pembiayaran untuk pengembalian pinjaman (prinsip pembayaran) yang dapat memberikan jaminan atas kembalinya dana yang dipinjamkan.

## C.  Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

## 1.  Pengertian
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan mikro  syariah  yang  unik  dan  spesifik khas  Indonesia.  Bentuk  utama  usaha  KSPPS  diantaranya adalah  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dan  pembiayaan  sesuai  prinsip  syariah,  termasuk mengelola  zakat,  infak,  sedekah,  dan  wakaf  (Permenkop  dan  UKM  No  11/2017).  KSPPS mempunyai  fungsi  dan  peran  ganda,  yaitu  sebagai  lembaga  bisnis  (tamwil)  dan  sekaligus melakukan fungsi sosial  yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sodaqoh, dan Wakaf). Aturan dan ketentuan KSPPS serupa dengan koperasi konvensional (KSP)  termasuk  produk-produknya.  Namun  telah  dilakukan  penyesuaian  terhadap  nama  dan sistemnya berdasarkan aturan Syariah (Burhanuddin 2004). Sedangkan istilah penyaluran dana oleh KSPPS dikenal dengan nama pembiayaan.

## 2.  Prinsip Ekonomi Syariah
Prinsip  hukum  Islam  bertujuan  memberikan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia  yang ditegakkan  dengan  prinsip- prinsip:  ‘adalah  (adil),  itqan  (professional),  amanah  (jujur),  ta’awun
(saling  menolong)  dan  mashlahah.  Sedangkan  Prinsip  Ekonomi  Syariah  adalah  terhindar  dari unsur-unsur:  perjudian  (maysir),  penipuan(tadlis),  ketidakpastian  (gharar),  riba,  penganiayaan (zhulm), suap (risywah), barang dan jasa yang haram dan/atau maksiat.
3.  Tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiaya an Syari’ah
Tujuan pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS), adalah untuk (a) meningkatkan program pemberdayaan  ekonomi, khususnya  di kalangan  usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem berbasis syari’ah; (b) mendorong kehidupan ekonomi syari’ah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi indonesia pada umumnya; (c) meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam kegiatan KSPPS; dan (d) menggerakkan usaha sektor riil anggotanya.

## 4.  Kegiatan Usaha KSPPS
KSPPS dalam rangka mencapai tujuan, harus menjalankan usaha. Berdasarkan  Pemenkop UKM No 16/2015, kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :
a)  Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah.
b)  Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan  dengan  akad  murabahah,  salam,  istishna,  mudharabah,  musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
c)  Mengelola  keseimbangan  sumber  dana  dan  penyaluran  pinjaman  dan  pembiayaan syariah.
d)  Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan prinsip syariah.
e)  Kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dan  pembiayaan  syariah  dengan  koperasi  lain dilakukan melalui  kemitraan  yang  dituangkan  dalam perjanjian  tertulis  dengan  akad sesuai prinsip syariah.
f)  Kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dan  pembiayaan  syariah  dilaksanakan  berdasarkan prinsip  syariah  dengan  tata  kelola  yang  baik, menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
g)  KSPPS  dan  USPPS  Koperasi  dilarang  melakukan  kegiatan  usaha  pada  sektor  riil secara langsung.
5.  Pembiayaan
Pembiayaan  merupakan  pendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak  ke  pihak  lain  untuk mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan  baik  dilakukan  sendiri  atau  lembaga  (Rivai, Veithzal, dan Veithzal, 2013:681).  Sedangkan menurut Pemenkop UKM No 16/2015, Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
a)  transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b)  transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk  ijarah muntahiya bittamlik;
c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
d)  transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e)  transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi  multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS Koperasi dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  dan/atau  diberi  fasilitas  dana untuk mengembalikan  dana  tersebut setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

## D.  Pinjaman dan Pembiayaan Bermasalah

## 1.  Pengertian
Kredit  bermasalah  terjadi  ketika  nasabah  tidak  mampu  menyelesaikan  kewajiban pembayaran  atau  pelunasan  atas  dana  pinjaman  yang  telah  diterima  pada  saat  jatuh  tempo. Pengertian  kredit  bermasalah  adalah  suatu  kondisi  dimana  nasabah  sudah  tidak  sanggup  lagi membayar  sebagian  atau  seluruh  kewajiban  kepada  bank  seperti  yang  telah  diperjanjikan (Suhardjono, 2011:420). Kesulitan penyelesaian kewajiban oleh nasabah bisa terjadi karena factor kesengajaan  atau  karena  kondisi  di  luar  kemampuan  nasabah.  Beberapa  jenis  pinjaman bermasalah diantaranya: pinjaman yang pembayarannya kurang lancar, pinjaman yang diragukan kemampuan  bayarnya  dan  pinjaman  yang  macet.  (Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 06/Per/Dep.6/IV/206)

## 2.  Penyelesaian Pinjaman dan Pembiayaan Bermasalah
Beberapa jenis pinjaman bermasalah yang berupa pinjaman yang pembayarannya kurang lancar, pinjaman yang diragukan kemampuan bayarnya dan pinjaman yang macet, ini kebanyakan disebabkan  karena  ketidakmampuan  peminjam  dalam  mengelola  pinjamannya,  walaupun  bisa juga disebabkan karena kondisi, misalnya adanya pandemi. Oleh karena itu tanggungjawab atas masalah  tersebut  terletak  pada  anggota  koperasi  yang  pinjamannya  bermasalah.  Namun  disisi lain, koperasi harus mempunyai upaya atau strategi untuk menangani masalah tersebu. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi dalam penanganan kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pinjaman yang diragukan kemampuan bayarnya dan pinjaman yang macet (Djumhana 2011)  terdiri  dari  empat  cara  yaitu  perubahan  jadwal  pinjaman  (reschedulling),  perubahan persyaratan  (reconditioning),  penataan  kembali  pinjaman  kredit  (restructuring),  dan penghapusbukuan.

## METODE PENELITIAN

## A.  Metode Pengambilan Data
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku yang  dapat  diamati  dari  subyek  itu  sendiri  (Furchan  2006).  Fokus  penelitian  terkait  dengan penanaganan pinjaman oleh KSP dan KSPPS di DIY yang terdampak oleh pandemi covid-19.
Data  yang  dikumpulkan  berupa  data  tentang  penanganan  pijaman/pembiayaan  yang dilakukan oleh KSP dan KSPPS. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring dengan memanfaatkan googleform dan sedangkan wawancara secara daring dengan chating. Sebagai subyek dan informan  adalah pengelola  KSP  dan  KSPPS  yang  mengetahui  secara  persis  kebijakan  pemberian
pinjmaan/pembiayaan,  dalam  hal  ini  adalah  manager  KSP/KSPPS.  Sedangkan  dokumen  yang diperlukan berupa laporan RAT tahun 2020 dan 2021.

## B.  Analisis Data
Sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian, analisis data dalam penelitian ini menggunakan jenis  analisis  deskriptif  kualitatif.  Analisis  secara  deskriptif  kualitatif  merupakan  penguraian  apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak  (interpretatif)  (AT  2009).  Deskripsi  secara  kualitatif  dialakukan  dengan  menjabarkan temuan  penelitian  sesuai  tujuan  penelitian  yaitu  kasus  penanganan  pinjaman  oleh  KSP  dan KSPPS  di  DIY  yang  terdampak  oleh  pandemi  covid-19,  dengan  penyajian  data  menggunakan tabel, grafik dan naratif.
Langkah  dalam  proses  analisis  data  deskriptif  kualitatif  dilakukan  menurut  Miles  dan Huberman (1992), sebagai berikut:
Gambar 1. Teknik Analisis Data
Pengumpulan data Penyajian data Reduksi data Penarikan Kesimpulan/ verifikasi
Uji prasyarat dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu proses cek dan recek antar suatu sumber lainnya (Moleong, 2012). Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode  dan sumber,  yaitu  dengan  mencocokkan  data  yang  diperoleh  melalui  kuesioner  dengan  data wawancara dan data dokumentasi, sampai diperoleh data yang meyakinkan.

## C.  Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di KSP dan KSPPS yang memiliki ijin kelembagaaan (Badan Hukum) diwilayah  administratif  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Berdasarkan  data  dari  Dinas  Kopersi  dan UKM  DIY  (dari  http://bappeda.jogjaprov.go.id/),  koperasi  di  DIY  yang  melaksanakan  RAT  ada sebanyak 907 koperasi.

## ABALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  bertujuan  memetakan  strategi  jangka  pendek,  strategi  jangka  panjang  dan penanganan pinjaman bermasalah pada KSP/KSPPS di era pandemi covid-19 yang dimulai tahun 2000. Data penelitian dikumpulkan melalui google form dari 30 koperasi (KSP/KSPPS) se-DIY dan dilengkapi dengan wawancara untuk pendalaman. KSP (Koperasi Simpan Pinjam) adalah koperasi yang  melaksanakan  kegiatan  usahanya  berupa  usaha  simpan  pinjam  pola  konvensional. Sedangkan  KSPPS  (Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah)  adalah  koperasi  yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
A.  Data Responden

## 1.  Jenis Koperasi
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  dari  30  responden,  diperoleh  data  mengenai  jenis koperasi simpan pinjam yang diteliti, disajikan pada tabel 1:
Tabel 1.
Jenis Koperasi No Jenis Koperasi Frekuensi Persentase 1 KSP 11 36,7% 2 KSPPS 19 63,3% Jumlah 30 100%
Sumber: Data primer diolah (2021)
Atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

## Gambar 2.
Diagram Jenis Koperasi
Dari data tersebut diketahui koperasi yang diteliti sebanyak 30 koperasi simpan pinjam terdiri dari 11 (36,7%) adalah KSP dan 19 (63,3%) adalah KSPPS.
2.  Lokasi Koperasi
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  dari  30  responden,  diperoleh  data  mengenai  lokasi koperasi  simpan  pinjam  yang  diteliti.  Lokasi  menunjukkan  cakupan  wilayah  kerja  KSP/KSPPS yang bersangkutan. Berikut ini disajikan data koperasi berdasarkan lokasi yang dalam tabel 2:
Tabel 2.
Lokasi Koperasi No Lokasi Koperasi Frekuensi Persentase 1 Kota Yogyakarta 3 10,0% 2 Kabupaten Bantul 8 26,7% 3 Kabupaten Gunungkidul 8 26,7% 4 Kabupaten Sleman 11 36,7% Jumlah 30 100% Sumber: Data primer diolah (2021)
KSP 37% KSPPS 63%
Atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:
Gambar 3.

## Diagram Sebaran Lokasi Koperasi
Dari  data  tersebut  diketahui  koperasi  yang  diteliti  sebanyak  30  koperasi  (KSP/KSPPS) berlokasi  di  Kota  Yogyakarta  3  Koperasi  (10,0%),  Kabupaten  Bantul  8  koperasi  (26,7%), Kabupaten Gunungkidul  8 koperasi (26,7%), dan Kabupaten Sleman 11 koperasi  (36,7%). Data tersebut telah representatif mewakili KSP dan KSPPS yang beroperasi di wilayah masing-masing.
3.  Jumlah Anggota
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  dari  30  responden,  diperoleh  data  mengenai  jumlah anggota koperasi (KSP/KSPPS) yang diteliti. Jumlah anggota adalah jumlah anggota yang tercatat dalam register masing-masing koperasi tahun 2021, yang disajikan dalam tabel 3:
Tabel 3.
Jumlah Anggota Koperasi No Jumlah Anggota Frekuensi Persentase 1 500 9 30,0% 2 500 s/d 1.000 3 10,0% 3 1.000 s/d 3.000 15 50,0% 4 3.000 3 10,0% Jumlah 30 100% Sumber:  Data primer diolah (2021)
Atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:
Gambar 4. Diagram Jumlah Anggota Koperasi
3 (10%) 8 (26,7%) 8 (26,7%) 11 (36,7%) Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman
500 30% 500 s/d 1.000 10% 1.000 s/d 3.000 50% 3.000 10%
Dari  data  tersebut  diketahui  jumlah  anggota  koperasi  yang  diteliti  dari  30  koperasi (KSP/KSPPS)  Se-DIY.  Sebanyak  9  koperasi  (30%)  memiliki  anggota  kurang  dari  500  orang,  3 (10%)  koperasi  memiliki  anggota  sebanyak  500  s/d  1.000  orang,  15  (50%)    koperasi  memiliki anggota sebanyak 1.000 s/d 3.000 orang, dan 3 (10%) koperasi memiliki anggota lebih dari 3.000. Hal  ini menunjukkan bahwa mayoritas  KSP/KSPPS  memiliki anggota  yang cukup banyak (lebih dari 1.000 orang).
4.  Jumlah Peminjam
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  dari  30  responden  (KSP/KSPPS),  diperoleh  data mengenai  persentase  peminjam,  yaitu  jumlah  anggota  yang  melakukan  transaksi pinjaman/pembiayaan  pada  tahun  2019  (sebelum  pandemi)    dan  tahun  2020  (saat  pandemi), sebagaimana disajikan dalam tabel 4:
Tabel 4. Jumlah Peminjam No Jumlah  peminjam  dari  total jumlah anggota Tahun 2019 Tahun 2020 Keterangan (naik/turun) f % f % 1 30% 5 16,7% 8 26,7% Naik 10% 2 30% s/d 50% 4 13,3% 6 20,0% Naik 6,7% 3 50%  s/d 70% 8 26,7% 7 23,3% Turun 3,4% 4 70% 13 43,3% 9 30,0% Turun 13,3% Jumlah 30 100% 30 100%
Sumber: Data primer diolah (2021)
Atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

## Gambar 5.
Diagram Jumlah Peminjam
Dari data tersebut diketahui pada koperasi (KSP/KSPPS) yang memiliki peminjam 30% dari total  jumlah  anggota,  mengalami  kenaikan  10%  dari  16.7%  menjadi  26,7%.    Koperasi  yang memiliki peminjam 30% s/d 50% dari total jumlah anggota, mengalami kenaikan 6,7% dari 13,3% menjadi  20%.    Koperasi  yang  memiliki  peminjam  50%  s/d  70%  dari  total  jumlah  anggota, mengalami penurunan 3,4% dari 26,7% menjadi 23,3%.  Koperasi yang memiliki peminjam lebih dari  70%  dari  total  jumlah  anggota,  mengalami  penurunan  13,3%  dari  43,3%  menjadi  30%.    Ini
5 4 8 13 8 6 7 9 30% 30% s/d 50% 50%  s/d 70%
70% 2019 2020
menunjukkan  bahwa  saat  pandemi  tahun  2000,  mayoritas  koperasi  (KSP/KSPPS)  mengalami penurunan jumlah peminjam. Kenaikan persentase peminjam terjadi pada koperasi yang memiliki peminjam kurang dari 50% dari jumlah anggota.
5.  Nilai Pinjaman/Pembiayaan yang Disalurkan
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  dari  30  responden  (KSP/KSPPS),  diperoleh  data mengenai nilai pinjaman/pembiayaan pada koperasi yang diteliti, sebagaimana tersaji dalam tabel 5:
Tabel 5. Nilai Pinjaman/Pembiayaan yang Disalurkan No Nilai Pinjaman/ Pembiayaan Tahun 2019 (Rupiah) Tahun 2020 (Rupiah) Keterangan (naik/turun) 1 Minimum 277.950.000 200.000.000 Turun 39% 2 Maksimum 16.782.081.559 17.777.808.885 Naik 3,9% 3 Rata-rata 7.430.419.800 7.244.857.704 Turun 2,5%
Sumber: Data primer diolah (2021)
Atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:
Gambar 6.
Diagram Nilai Pinjaman/Pembiayaan yang Disalurkan
Dari data tersebut diketahui nilai pinjaman/pembiayaan yang disalurkan sebelum dan saat pendemi rata-rata mengalami penurunan sebanyak 2,5%. Walaupun nilai pinjaman minium turun 39% dan maksimum naik 3,9%.
6.  Distribusi Nominal Pinjaman/pembiayaan yang Disalurkan
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  dari  30  responden  (KSP/KSPPS),  diperoleh  data mengenai persentase distribusi nominal pinjaman/pembiayaan yang disalurkan sebelum pandemi (tahun 2019) dan saat pendemi (tahun 2020), sebagaimana disajikan dalam tabel 6:
Tabel 6.
Distribusi Nominal Pinjaman/Pembiayaan No Distribusi Nominal Pinjaman/Pembiayaan Tahun 2019 (sebelum pandemi) Tahun 2020 (saat pandemi) Keterangan (naik/turun) f % f % 1 Rp 1 Milyar 2 6,7% 5 16,7% Naik 10% 2 Rp 1 Milyar s/d Rp 3 Milyar 9 30,0% 7 23,3% Turun 6,7%
Tahun 2019
Tahun 2020 7,430,419,800 7,244,857,704
Suhartono Achmad Tjahjono 3 Rp 3 Milyar s/d Rp 5 Milyar 1 3,3% 6 20,0% Naik 16,7% 4 Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar 8 26,7% 1 3,3% Turun 23,4% 5 10 Milyar 10 33,3% 11 36,7% Naik 3,4 % Jumlah 30 100% 30 100%
Sumber: Data primer diolah (2021)
Dari  tabel  6  diketahui  nilai  pinjaman/pembiayaan  yang  disalurkan  sebelum  dan  saat pendemi yang mengalami kenaikan adalah pinjaman dengan nilai  Rp 1 M (naik 10%), Rp 3M s/d 5  M    (naik  10%),  dan    10  M    (naik  3,4%).    Sedangkan  yang  mengalami  penurunan  adalah pinjaman dengan nilai Rp 1M s/d 3 M  (turun 6,7%), dan Rp 5M s/d 10 M (turun 23,4%).
7.  Kondisi Pinjaman/Pembiayaan yang Disalurkan Sebelum dan Saat Pandemi
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  dari  30  responden  (KSP/KSPPS),  diperoleh  data mengenai  kondisi  penjaman/pembiayaan  yang  disalurkan  sebelum  dan  saat  pandemi sebagaimana disajikan dalam tabel 7:
Tabel 7. Kondisi Pinjaman/Pembiayaan yang Disalurkan No Kondisi Pinjaman/Pembiayaan f % 1 Turun 16 53,3% 2 Naik 14 46,7% Jumlah 30 100%
Sumber: Data primer diolah (2021)
Atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

## Gambar 7.
Diagram Kondisi Pinjaman/Pembiayaan yang Disalurkan
Dari  data  tersebut  diketahui  kondisi  pinjaman/pembiayaan  yang  disalurkan  sebelum  dan saat pendemi.  Mayoritas koperasi (KSP/KSPPS)  atay 53,3% mengalami penurunan, dan 46,7% mengalami kenaikan. Secara detail berdasarkan jenis koperasi, tersaji dalam tabel 8:
Tabel 8.
Naik Turun Pinjaman berdasar Jenis Koperasi
No Jenis Koperasi Pinjaman / Pembiayaan Turun Naik f % f % 1 KSP 9 81,8% 2 18,2% 2 KSPPS 7 36,8% 12 63,2% Jumlah 30 100% 30 100%
Sumber: Data primer diolah (2021)
Turun 53% Naik 47%
Pada KSP ternyata 81,8% mengalami penurunan dan hanya 18,2% mengalami kenaikan. Sedangkan  pada  KSPPS,  63,2%  mengalami  kaniakan  dan  hanya  36,8%      yang  mengalami penurunan.
8.  Non Performance Loan (NPL)
Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 responden KSP/KSPPS, diperoleh data mengenai NPL (Non Performance Loan) sebelum dan saat pandemi sebagaimana disajikan dalam tabel 9:
Tabel 9.
No Jenis Koperasi NPL Keterangan Tahun 2019 Tahun 2020 1 KSP 5,25% 9,46% Naik 4,21% 2 KSPPS 4,32% 4,55% Naik 1,72% Rata-rata NPL 4,79% 7,01% Naik 2,22%
Sumber: Data primer diolah (2021)
Dari    data  tersebut  diketahui  bahwa  saat  pandemi,  koperasi  (KSP/KSPPS)  ternyata mengalami  kenaikan  NPL  sebanyak  2,22%  dari  rata-rata  4,79%  (tahun  2019)  menjadi  7,91% (tahun 2020).  KSP ternyata mengalami kenaikan NPL sebanyak 4,21% dari rata-rata 5,25% (tahun 2019) menjadi 9,46% (tahun 2020). Sedangkan pada KSPPS ternyata mengalami kenaikan NPL sebanyak  1,72%  dari  rata-rata  4,42%  (tahun  2019)  menjadi  4,55%  (tahun  2020).  Hal  ini menunjukkan bahwa pada saat pandemi covid 19 KSP dan KSPPS mengalami kenaikan NPL, dan kenaikan NPL lebih besar pada KSP dibanding dengan KSPPS.

## B.  Kondisi Pinjaman Bermasalah KSP/KSPPS
Kondisi  pinjaman  bermasalah  KSP/KSPPS  sebelum  dan  pada  saat  pandemi  covid  19 berdasarkan pinjaman/pembiayaan yang disalurkan disajikan pada tabel 10:
Tabel 10.
Kondisi Pinjaman/Pembiayaan No Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan KSP KSPPS Keterangan 2019 2020 2019 2020 1 Lancar 74,4% 61,2% 89,2% 76,8% Menurun 2 Kurang lancar 8% 17,1% 6% 12% Meningkat 3 Bermasalah 17,6% 21,7% 4,8% 11,2% Meningkat
Sumber: Data primer diolah (2021)
Berdasar  data  tersebut  diketahui  bahwa  pinjaman  pada  KSP  yang  lancar  mengalami penurunan dari 74,4% menjadi 61,2%. Pinjaman kurang lancar meningkat dari 8% menjadi 17,1% dan  pinjaman  bermasalah  meningkat  dari  17,6%  menjadi  21,7%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pandemi covid 19 secara langsung memberikan dampak pada menunrunnya kemampuan bayar peminjam  KSP.  Sedandkan  pada  KSPPS,  diketahui  bahwa  pinjaman  pada  KSPPS  yang  lancar mengalami  penurunan  dari  89,2%  menjadi  76,8%.  Pinjaman  kurang  lancar  meningkat  dari  6% menjadi 12% dan pinjaman bermasalah meningkat dari 4,8% menjadi 11,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi covid 19 secara langsung memberikan dampak pada menunrunnya kemampuan bayar peminjam KSPPS.

## C.  Strategi Jangka Pendek  KSP dan KSPPS
Strategi  jangka  pendek  adalah  respon  manajemen  koperasi  terhadap  penanganan pinjangan yang ada di KSP/KSPPS dalam jangka waktu 1 tahun. Strategi jangka pendek meliputi strategi terhadap pinjaman yang telah disalurkan dan pinjaman baru bagi anggota koperasi. Data
mengenai  strategi  jangka  pendek  yang  dilakukan  oleh  KSP  dan  KSPPS,  dilakukan  dengan melakukan wawancara dengan Manager KSP dan KSPPS  yang memiliki penjaman bermasalah dan NPL cukup tinggi. Strategi jangka pendek terkait dengan pinjaman lama dan pinjaman baru. Sedangkan pinjaman lama adalah pinjaman yang telah berjalan saat pandemi terjadi.
Berdasarkan data yang terkumpul, strategi jangka pendek KSP/KSPPS dalam menghadapi siruasi pandemi ini terkait dengan pinjaman/pembiayaan antara lain:
1)  Tidak  memberikan  pinjaman/pembiayaan  baru,  atau  kalaupun  memberikan  dengan  syarat yang diperketat.
2)  Melakukan pendataan pinjaman lancar, kurang lancar dan bermasalah.
3)  Pijaman  yang  kurang  lancar  dan  bermasalah  dilakukan  kunjungan  ke  peminjam  untuk mengetahui kondisi peminjam.
4)  Dilakukaan pendataan kemampuan bayar pada peminjam.
5)  Bagi yang mengalami penurunan kemampuan, dilakukan relaksasi peinjaman/pembiaya-an.
Berdasarkan hasil wawancara dengan R1 KSP, dikatakan bahwa:
“...  KSP  kita  mengalami  peningkatan  kredit  macet  saat  pandemi.  Dalam  rangka mengantisipasi pandemi melakukan beberapa langkah antara lain pengurangan nominal pinjaman dan memilih sektor yang aman..” (Wawancara 02/03/2021).
Sementara wawancara dengan R2 KSP, dikatakan bahwa:
“...  KSP  merekap  pinjaman  anggota  dan  memilih  pinjaman  yang  bermasalah  dan memastikan  jenis  masalahnya.  Bagi  yang  masih  punya  potensi  bayar  tetapi  kemampuann bayarnya menurun, dilakukan perpanjangan waktu pembayaran...” (Wawancara 02/03/2021).
Sementara wawancara dengan R3 KSP (manager KSP), dikatakan bahwa:
“... Saat pendemi kita antisipasi dengan memastikan kondisi anggota yang meminjam. Kita lakukan  survei  ulang  atas  usaha  anggota  yang  terindikasi  memiliki  masalah  angsuran.      ...” (Wawancara 03/03/2021).
Mengenai bentuk kebijakan terhadap pinjaman yang bermasalah, berdasarkan keterangan wawancara dengan R1 KSP (Manager KSP), dikatakan bahwa:
“... terhadap peminjam yang kesulitan melakukan angsuran dilakukan keringanan berupa penundaan  angsuran  pokok,  perpanjangan  tempo  angsuran,  dan  ada  yang  dilakukan restrukturisasi.  Prinsipnya  adalah  koperasi  tetap  dapat  menjalankan  usaha  dan  anggota  tetap mampu berproduksi dan mampu mengansur pijamannya.....” (Wawancara 02/03/2021).

## D.  Strategi Jangka Panjang
Strategi  jangka  panjang  adalah  respon  manajemen  koperasi  terhadap  penanganan pinjangan/pembiayaan  yang ada di KSP/KSPPS dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Strategi jangka panjang dilakukan mengingat pandemi covid 19 belum tahu kapan akan berakhir. Strategi jangka panjang terkait dengan pinjaman/pembiayaan ke depan.
Berdasarkan data yang terkumpul, strategi jangka panjang KSP/KSPPS dalam menghadapi situasi pandemi ini terkait dengan pinjaman/pembiayaan antara lain:
1)  Menyempurnakan  persus  pemberiaan  pinjaman/pembiayaan  dengan  syarat-sayarat  yang lebih diperketat.
2)  Menambah jaminan dan syarat agunan dalam setiap pinjaman/pembiayaan yang lebih dari Rp 1 juta.
3)  Memberikan pendampingan kepada anggota yang menjalankan usaha.
4)  Melakukan efisiensi operasional.
Berdasarkan hasil wawancara dengan R4 KSP, mengenai strategi jangka panjang dikatakan bahwa:
“... strategi jangka panjang kita rancang untuk jangka waktu 4 sampai 5 tahun agar usaha simpan  pinjam  kita  tetap  berjalan  lancar  dan  NPL  bisa  ditekan.  Upaya  yang  dilakukan  adalah memperketat  syarat  pinjaman  dengan  menambah  agunan  yang  likuid....”  (Wawancara 07/03/2021).
Sementara wawancara dengan R2 KSPPS, dikatakan bahwa:
“... mengenai strategi jangka panjang, kita sebagai  KSPPS telah mengantisipasi dengan melakukan  penataan  database  pembiayaan,  pendampingan  anggota,    kunjungan  rutin,  dan memperkuat tim pembiayaan, termasuk juga menyempurna- kan regulasi (persus) pembiayaan...” (Wawancara 06/03/2021).
Sementara wawancara dengan R1 KSP, dikatakan bahwa:
“...  Kita  tidak  tahu  pendemi  ini  kapan  akan  berakhir,  makanya  kita  harus  siap-siap menghadapi  segala  kemungkinan.  Terkait  dengan  pinjaman  kita  melakukan  identifikasi  status pinjaman yang telah berjalan, serta selektif dalam melakukan persetujuan pinjaman baru, antara lain  dengan  agunan  yang  likuid,  serta  penampingan  dalam  usaha  anggota....”  (Wawancara 05/03/2021).

## E.  Strategi Penanganan Pinjaman Bermasalah
Pinjaman bermasalah terdiri dari: pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet. Kategori pinjaman yang kurang lancar, apabila mempunyai tunggakan angsuran pinjaman anara 3 s/d 6 bulan. Pijaman yang diragukan, apabila mempunyai tunggakan angsuran pinjaman antara 6 s/d 12 bulan, dan pinjaman macet,  apabila mempunyai tunggakan angsuran pinjaman lebih dari 12 bulan.
Penanganan pinjaman bermasalah pada KSP/KSPPS tentu berbeda dengan penanganan kredit bermasalah pada perbankan. Beberpa prinsip yang harus diperhatikan dalam penanganan pinjaman/pembiayaan bermasalah pada KSP/KSPPS antara lain : (1) Keterbukaan; (2) Tanggung jawab bersama dan solidaritas anggota; (3) Pembinaan yang berkelanjutan kepada anggota; (4) Efisiensi  dengan  memperhatikan  prinsip  bahwa  manfaat  yang  diperoleh  harus  lebih  besar  dari biaya yang dikeluarkan.
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  setelah  diolah  dan  disistematisir,  beberapa  model penyelesaian pinjaman/pembiayaan  bermasalah antara lain:
1)  Manajemen Pinjaman Bermasalah
a.  Mengklasifikasikan pinjaman bermasalah berdasarkan tingkat ketertagihannya, baik untuk pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan maupun pinjaman macet.
b.  Membuat langkah-langkah penyelamatan pinjaman bermasalah.
c.  Melakukan tindakan penyelamatan pinjaman bermasalah.
d.  Melakukan monitoring proses penyehatan pinjaman bermasalah.
2)  Melakukan Identifikasi Kemampuan Bayar  anggota  yang mempunyai pinjaman  bermasalah, diantaranya:
a.  Memperoleh data terbaru terkait data usaha anggota (amset, aset, dan data keuangan)
b.  Menganslisis prospek usaha anggota (produk, SDM, pemasaran, dan efisiensi produksi)
c.  Melakukan  klasifikasi  kemampuan  bayar  peminjam,  guna  menentukan  langkah penyelesaian.
3)  Melakukan  Penyelamatan  pinjaman/pembiayaan  bermasalah  berdasarkan  kelompok  status pinjamannya,  yaitu  pinjaman  yang  kurang  lancar,  pinjaman  yang  diragukan  dan  penjaman yang macet sebagai berikut:
a.  Upaya Penyelamatan Pinjaman/Pembiayaan yang Kurang Lancar dilakukan dengan: (1) meningkatkan frekuensi penagihan secara intensif, (2) memberikan perpanjangan waktu penyelesaian  pinjaman/pembiayaan,  dan  (3)  memberikan  jangka  waktu  pembayaran pokok pinjaman dan hanya membayar bunga/bagi hasilnya saja.
b.  Upaya  Penyelamatan  Pinjaman/Pembiayaan  yang  Diragukan  dilakukan  dengan:  (1) melakukan  penjadwalan  ulang  atas  pinjaman  yang  bermasalah  (rescheduling),  (2) mereview  kembali  persyaratan  pinjaman  (reconditioning),  dan  (3)  menata  kembali pinjaman bermasalah (restructuring).
c.  Upaya  Penyelamatan  atas  Pinjaman/Pembiayaan  yang  Macet  dilakukan  dengan  cara sebagai  berikut:  (1)  melakukan  penjadwalan  ulang  atas  pinjaman  yang  bermasalah (rescheduling),  (2)  mereview  kembali  persyaratan  pinjaman  (reconditioning),  dan  (3) menata  kembali  pinjaman  bermasalah  (restructuring),  (4)  melelang  aset  yang  menjadi jaminan  pinjaman,  (5)  mengajukan  klaim  kepada  lembaga  penjamin  kredit,  (6) menyerahkan  penagihan  pinjaman  melalui  lembaga  pengadilan,  (7)  pengambilalihan utang oleh pihak ketiga yang bisa menjamin pengembalian pinjaman atau menggunakan dana pihak lain untuk melunasi kewajibannya, dan (9) melakukan penghapusan seluruh atau sebagian pinjaman yang macet (write off)

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

## Simpulan
Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dipaparkan simpulan sebagai berikut:
1.  Strategi  jangka  pendek  KSP/KSPPS  dalam  penanganan  pinjaman  di  era  pandemi  covid-19 yang perlu dilakukan antara lain:
a.  Tidak memberikan pinjaman/pembiayaan baru, atau kalaupun memberikan dengan syarat yang diperketat.
b.  Melakukan pendataan pinjaman lancar, kurang lancar dan bermasalah.
c.  Pijaman  yang  kurang  lancar  dan  bermasalah  dilakukan  kunjungan  ke  peminjam  untuk mengetahui kondisi peminjam.
d.  Dilakukaan pendataan kemampuan bayar pada peminjam.
e.  Bagi  yang  mengalami  penurunan  kemampuan,  dilakukan  relaksasi  peinjaman/ pembiayaan
2.  Strategi jangka panjang KSP/KSPPS dalam penanganan pinjaman di era pandemi covid-19 yang perlu dilakukan antara lain:
a.  Menyempurnakan persus pemberiaan pinjaman/pembiayaan dengan syarat-sayarat yang lebih diperketat.
b.  Menambah jaminan dan syarat agunan dalam setiap pinjaman/pembiayaan yang lebih dari Rp 1 juta.
c.  Memberikan pendampingan kepada anggota yang menjalankan usaha.
d.  Melakukan efisiensi operasional.
3.  Strategi KSP/KSPPS dalam penanganan pinjaman bermasalah di era pandemi covid-19 yang perlu dilakukan antara lain:
a.  Manajemen Pinjaman Bermasalah
b.  Identifikasi Kemampuan Bayar
c.  Penyelamatan Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah

## Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diperoleh  beberapa  keterbatasan  dan  rekomendasi  untuk peneliti selanjutnya, yaitu:
1.  Jumlah  responden  yang  bersedia  mengisi  kuesioner  secara  daring  menggunakan  Google Form yang disebar ke beberapa group media sosial dan juga individu pengelola KSP/KSPPS hanya  30  responden,  sehingga  bila  ingin  mendapatkan  hasil  yang  lebih  kuat  lagi  perlu penelitian  lanjutan  dengan  menambah  jumlah  responden  dari  grup-grup  media  sosial  yang lain.
2.  Selain  pakai  Google  form  juga  ada  wawancara  daring  dengan  sampel  beberapa  pengelola KSP/KSPPS, bila ingin mendapat hasil yang lebih kuat lagi bisa ditambah dengan focus group Discussion.
3.  Sampel penelitian hanya KSP/KSPPS lingkup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi, untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengambil sampel dengan  memperluas  area  sehingga  hasilnya  bisa  lebih  baik,  misalnya  sampel  diambil  di daerah DIY dan Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
“47 Persen UMKM Bangkrut Akibat Pandemi Corona - Bisnis Tempo.co.” t.t. Diakses 17 Juni 2021. https://bisnis.tempo.co/read/1344540/47-persen-umkm-bangkrut-akibat-pandemi-corona.
AT, Andi Mappiare. 2009. Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Profesi.
Malang: Jenggala Pustaka Utama.
Burhanuddin, Ahmad. 2004. Lembaga Keuangan Koperasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Djumhana, Muhammad. 2011. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: CitraAditya Bakti. Furchan, Arif. 2006. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
Kuncoro,  Mudrajad,  dan  Suhardjono.  2011.  Manajemen  Perbankan  Teori  dan  Aplikasi.  2  ed. Yogyakarta: BPFE.
Miles,  Matthew  B.,  dan  A.  Michael  Huberman.  1992.  Qualitative  Data  Analysis  (terjemahan). Jakarta: UI Press.
Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Njatrijani, Rinitami. 2020. Quo Vadis Umkm Jawa Tengah di Masa Pandemi Covid 19. Semarang: FH Undip.
Purnomo, Boyke Rudy. 2020. COVID-19 dan Resiliensi UMKM dalam Adaptasi Kenormalan Baru. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rivai,  Veithzal,  Andria  Permata  Veithzal,  dan  Arifiandy  Permata  Veithzal.  2013.  Credit Management Handbook: Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Susilawati, Susilawati, Reinpal Falefi, dan Agus Purwoko. 2020. “Impact of COVID-19’s Pandemic on the Economy of Indonesia.” Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-
Journal): Humanities and Social Sciences 3 (Mei): 1147 –56. https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954.
Tanjung,  Abdul  Hafiz.  2009.  Penatausahaan  dan  Akutansi  Keuangan  Daerah  untuk  SKPD  dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Trisnawati. 2009. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1992  tentang  Perkoperasian,  Jakarta:  Kementerian  Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.