## Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kurnia 1 , Ragita Apriliani 2* 1,2) Universitas Telkom, Bandung
1) akukurnia@telkomuniversity.ac.id , 2) ragitaprln@student.telkomuniversity.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 28 Juli 2023 Disetujui : 3 Agustus 2023
Dipublikasi : 1 Januari 2024

## ABSTRACT
Regional  Original  Revenue  (PAD)  is  a  necessary  source  of  revenue  for  the  region.  The  largest revenue from PAD comes from local taxes including street lighting tax, billboard tax and PBB-P2 which is used to implement regional autonomy over decentralization. The purpose of this study is to determine the efficiency and effect of street lighting tax, billboard tax and PBB-P2 on PAD in Bandung  City.  The  approach  and  data  used  in  this  study  are  quantitative  approaches  and secondary  data  obtained  at  BAPENDA  in  the  form  of  Regional  Budget  Realization  Reports (LRAPBD) with a total of 60 research samples from January to December 2017-2021. The analysis technique used is multiple linear regression analysis through SPSS 26 Version 26 software. The results  revealed that  the effectiveness  of  street  lighting,  billboard tax  and  PBB-P2  tax  revenues from 2017 to 2021 showed that the level of effectiveness was included in the effective category, indicating that the tax received had reached the target. Simultaneously, all variables affect PAD. Partially, the street lighting tax and PBB-P2 have no effect on PAD, while the billboard tax has no effect on PAD.
Keywords: Advertising Tax, Local Government, Streetlighting Tax, Urban and Rural Tax

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  yaitu  kekuasaan  dan  tugas  yang  diberikan  pada  daerah  otonom  dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengacu pada pedoman atau peraturan UU dalam mengelola sendiri daerahnya (UU No.23/2014). Untuk melaksanakannya peran pemerintah  daerah  sangat  diperlukan  untuk mengelola  keuangan  dalam memberikan  dana bagi suatu kegiatan daerah. Menurut Basri (2020) dalam melaksanakan dan membiayai otonomi daerah,  sebagian  pembiayaan  berasal  dari  PAD.  Selain  itu,  untuk  meningkatkan  potensi  yang dimiliki  pada  suatu  daerah,  dana  PAD  sangat  mempengaruhi  pembangunan  dan  pengembangan pada daerah tersebut (Andjarwati et al., 2021). Namun, sesuai pada data LRAPBD Kota Bandung pencapaian realisasi penerimaan selalu dibawah target.
Mengikuti  perkembangan  bahwa  suatu  ekonomi  akan  semakin  maju,  pembangunan  dan teknologi yang semakin canggih dan juga meningkat, dengan cara memanfaatkan potensi-potensi tersebut  yaitu  diantaranya  berasal  dari  pajak  daerah.  Sepertiga  kontribusi  dari  total  penerimaan daerah  berasal  dari  pajak  daerah  yang  merupakan  sumber  penghasilan  penting  bagi  pemerintah Kota  Bandung  (BAPENDA  Jabar,  2014).  Menurut  Mustoffa  (2018)  dalam  pengelolaan  pajak daerah harus dilakukan dengan profesional dan terbuka agar berjalan optimal dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Menurut Kurnia & Fajarwati (2022) pajak ialah iuran yang diberikan untuk negara berasal dari WP  yang  membayar  pajak  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditentukan  dan  tidak  ada  imbalan
melainkan  akan  digunakan  oleh  negara  dalam  membiayai  pengeluarannya.  Dalam  membiayai kegiatan yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat umum maka pemerintah menarik pajak untuk meningkatkan pendidikan, program kesejahteraan, memajukan pertumbuhan ekonomi dalam projek infrastruktur, mendukung pertahanan dan keamanan serta pembangunan daerah (Kurnia et al., 2021). Pajak yang dipungut oleh pemda yaitu pajak daerah. Pajak daerah yang dikelola oleh kota atau kabupaten yaitu pajak hotel, parkir, PPJ, reklame, air tanah, sarang burung walet, PBB- P2 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan (UU RI No.28/2009).
Kota  Bandung  adalah  kota  terbesar  di  Indonesia  setelah  Jakarta  dan  Surabaya  pada  urutan ketiga dan juga sebagai Ibu Kota Prov. Jawa Barat. Menurut Prabowo et al. , (2018) Kota Bandung memiliki program Bandung Smart City pada bagian dari program “Bandung Juara’ yang memiliki tiga  komponen  untuk  mencapai  program  tersebut  yaitu  kolaborasi,  reformasi  desentralisasi,  dan inovasi. Dengan memiliki objek wisata, objek hotel, objek restoran dan tempat hiburan sehingga peluang yang dimiliki dalam penerimaan potensi PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 dapat meningkat. Sehingga, dalam penataan daerah Kota Bandung penerimaan dana yang dibutuhkan cukup besar.
Namun,  kenyataannya  berdasarkan  peneriman  PPJ  masih  belum  dirasakan  oleh  masyarakat Kota  Bandung,  terjadinya  aksi  kriminalitas  di  malam  hari  pada  tahun  2021  menunjukkan  1.135 kasus  disebabkan  banyaknya  jalanan  yang  gelap  tidak  mendapatkan  penerangan  jalan  (Wamad, 2022). Dengan tingkat perekonomian yang tinggi serta banyaknya gedung yang dipergunakan pada Kota Badung maka jumlah pemakain listrik akan sangat besar sehingga pendapatan pada PPJ akan tinggi.  Menurut  studi  terkait  efektivitas  PPJ  yang  dilakukan  Amelia  &  Sofianty  (2021) mengungkapkan  efektivitas  PPJ  berpengaruh  positif.  Pada  studi  yang  dilakukan  Suryati  (2022) mengemukakan PPJ memiliki pengaruh bagi PAD. Namun berbeda dengan studi yang dilakukan Maryana & Larasati (2021) tidak terdapat pengaruh signifikan bagi pendapatan asli daerah.
Selanjutnya, banyaknya pemasangan reklame di Kota Bandung ternyata tidak mencapai target yang telah diusulkan oleh pemda, disebabkan banyaknya pemasangan reklame ilegal dan tanpa izin sertanya aturan teknis yang masih belum jelas  (Redaksi DDTC News, 2018). Banyaknya pelaku usaha  mempromosikan  produk  atau  layanan  kepada  masyarakat  melalui  media  iklan  akan mempengaruhi  penerimaan  pajak  reklame  terhadap  PAD  serta  meningkatkan  penerimaan  dan efektivitas terhadap pajak daerah, maka diperlukannya perhatian yang lebih oleh pemda mengenai aturan  yang  tegas.  Kajian  yang  dilakukan  Wicaksono  (2022)  terkait  efektivitas,  pajak  reklame sangat efektif. Kajian Harahap & Effendi (2020) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh dari pajak reklame. Sedangkan kajian yang dilakukan Asalam & Okta (2022) pajak reklame tidak menunjukan pengaruh bagi pendapatan asli daerah.
Variabel  PBB-P2  pada  penerimaannya  dari  tahun  2017-2020  tidak  memenuhi  target berdasarkan LRAPBD Kota Bandung. Pada tahun 2019 penerimaan realisasi pajak mencapai target sebesar  558  miliar  lalu  mengalami  penurunan  sebesar  505  miliar.  penurunan  pendapatan  terjadi sampai  Juli  2021,  walaupun  terjadi  peningkatan  sebesar  579  miliar  tetap  tidak  mencapai  target sebesar 700 miliar (Hakiki, 2021). Selain itu, diberlakukannya kebijakan insentif pajak yaitu berupa bebas  denda  administrasi  yang  diatur  oleh  Peraturan  Walkot  No.42  Tahun  2020  akibat  adanya pandemi Covid-19 . Menurut Apriliani et al., (2022) dengan adanya sosialisasi kepada pemungut PBB-P2  pada  setiap  kecamatan,  serta  perhatian  oleh  dinas  yang  membidangi  pajak  daerah, pemungutan  dan  rencana  penerimaan  untuk  menargetkan  hasil  penerimaan  PBB-P2  dalam  satu tahun  pajak,  efektivitas  PBB-P2  dapat  meningkat.  Kajian  yang  dilakukan  Sri  et  al.,  (2020) mengungkapkan tingkat efektivitas dari PBB-P2 dinyatakan sangat efektif dari tahun 2016-2018 dengan tingkat capaian lebih dari 100%. Serta penelitian yang sudah dilakukan Pamungkas (2018) PBB-P2  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  bagi  PAD,  sedangkan  penelitian  Ridha  &  Riyanto (2019) PBB-P2 memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan.
Fenomena  dan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  serta  hasil  penelitian  dari  berbagai penelitian  sebelumnya  terdapat  inkonsistensi  penelitian  yang  menimbulkan research  gap ,  maka perlu diperjelas kembali mengenai penelitian yang ingin diteliti yaitu efektivitas dan pengaruh PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 bagi PAD di Kota Bandung.

## STUDI LITERATUR

## Pajak Penerangan Jalan
Pajak  penerangan  jalan  (PPJ)  merupakan  pajak  tertagih  pada  pemakaian  energi  listrik  yang diproduksi oleh PLN atau yang didapatkan selain dari PLN. Objek dari PPJ yaitu pengguna energi listrik yang diperoleh dari PLN maupun dari sumber non PLN. Pengguna yang bukan dari non PLN yaitu pembangkit listrik non PLN seperti genset (UU RI No.28/2009). PPJ merupakan satu diantara pajak daerah yang mampu memperoleh penghasilan bagi PAD. Sesuai dengan riset yang dilakukan Asmawati  &  Hesti  (2021) hasil  dari  penerimaan  PPJ merupakan  satu  diantara  penerimaan  PAD yang  dapat  dipergunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  suatu  daerah.  Penggunaan  dari  hasil pendapatan  PPJ  akan  didistribusikan  bagi  penyediaan  penerangan  jalan  yang  tujuannya  dapat dipertanggung jawabkan dari perolehan pemungutan sesuai dengan pasal 56 (3) UU No.28/2009 (Sartika et al., 2020). Sehingga PPJ menjadi hal yang penting bagi penerimaan hasil PAD. Sama pada  penelitian  sebelumnya  oleh  Suryati  (2022)  yang  menjelaskan  PPJ  memiliki  pengaruh  bagi PAD.
H 1 : Pengaruh Signifikan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Pajak Reklame
Pajak reklame yaitu pajak tertagih dalam penggunaan reklame. Reklame sendiri berupa benda, alat,  media  ataupun  dalam  bentuk  ragam  yang  memiliki  tujuan  sebagai  pemberian  jasa/barang untuk  membuat  khalayak  umum  tertarik  sehingga  dapat  dinikmati  ketika  dilihat  dan  didengar. Objek  pada  pajak  reklame  yaitu  penyelenggara  reklame,  badan  atau  orang  pribadi  yang menggunakan  atau  menyediakan  barang  atau  layanan  untuk  dipromosikan  agar  dilihat  oleh masyarakat umum (UU RI No.28/2009). Menurut Milliani (2021) reklame merupakan penerapan yang paling banyak untuk menjadi media promosi di kota-kota besar. Adanya pemakaian papan reklame  maka  penetapan  pajak  harus  dilakukan  bagi  WP  yang  menggunakan  reklame.  Satu  di antara  pajak  daerah,  pajak ini memiliki  peran  dalam penghasilan  yang diterima oleh kas pemda (Kumala, 2019). Maka dari itu, pajak reklame merupakan hal yang penting bagi penerimaan PAD dengan  cara  memaksimalkan  pemungutan  pajak.  Sama  pada  studi  yang  dilakukan  Harahap  & Effendi  (2020)  dan  Yulia  (2020)  mengemukakan  pajak  reklame  memberikan  dampak  yang signifikan bagi PAD.
H 2 : Pengaruh Signifikan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak  bumi  dan  bangunan  sebagai  pajak  tertagih  atas  bumi  dan/atau  bangunan  oleh kepemilikan orang pribadi untuk dimanfaatkan atau dinikmati oleh objek pajak dari PBB kecuali pada  kawasan  yang  akan  dipergunakan  bagi  kegiatan  usaha  perhutanan,  pertambangan  dan perkebunan  (UU  RI  No.28/2009).  PBB-P2   merupakan  suatu kekayaan  dalam  wujud tanah atau bangunan memiliki dampak yang besar dan sangat tinggi atas kenaikan PBB-P2 sehingga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (Agustina & Adhianto, 2021). Dalam aturan yang berlaku per  tanggal  1  Januari  2011  bahwa  pengenaan  PBB-P2  dialihkan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemda  menjadi  pajak  kota  atau  kabupaten  agar  pemda  lebih  fokus  terhadap  pengelolaan  dan penerimaan  pajak  untuk  memberikan  andil  yang  besar  bagi  pendapatan  daerah  serta  dapat meningkatkan efektivitas pajak. Sesuai dengan studi yang dilakukan Agustina & Adhianto (2021) mengungkapkan PBB-P2 memiliki pengaruh bagi PAD.
H 3 : Pengaruh Signifikan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Efektivitas
Efektivitas digunakan untuk membangun serta menganalisis sejauh mana realisasi pendapatan daerah yang sudah tercapai pada potensi atau target yang ditentukan pada periode tertentu Abdullah et  al.,  (2021).  Untuk  mengetahui  efektivitas  dari  pendapatan  PPJ,  pajak  reklame  dan  PBB-P2 terhadap target penerimaan pajak daerah, terdapat perhitungan yang sesuai dengan indikator dan kategori pada studi Abdullah et al., (2021) berikut ini:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100%
Tabel 1. Klasifikasi Efektivitas
Persentase Efektivitas (%) Kategori > 100% Sangat Efektif 90 – 100% Efektif 80% – 90% Cukup Efektif 60 – 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif
Sumber: Abdullah et al., (2021)

## METODE
Pendekatan dan data pada penelitian yang diterapkan pada penelitian ini pendekatan kuantitatif dan data sekunder yang di dapatkan dari data LRAPB pada BAPENDA Kota Bandung. Populasi peneltian ini yakni data PAD, PPJ, Pajak Reklame dan PBB-P2 periode 2017-2021. Dengan teknik pengambilan  sampel  yaitu sampling  jenuh berupa  LRAPBD  Kota  Bandung  per  Januari  sampai bulan  Desember  pada  tahun  2017-2021  dengan  hitungan  interval  waktu  bulanan  dan  periode penelitian yaitu 5 tahun dikalikan dengan 12 bulan dan sampelnya berjumlah 60 sampel. Regresi linear  berganda  digunakan  pada  penelitian  ini  sebagai  teknik  analisis,  serta  instrument  yang digunakan yaitu uji asumsi klasik menggunakan software SPSS 26 Versi 26.

## HASIL

## Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 2. Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif N Min Max Mean Std. Dev Pajak Penerangan Jalan (X1) 60  23.40  23.62  23.5220  0.05032 Pajak Reklame (X2) 60  18.87  21.99  21.2188  0.652 Pajak Bumi dan Bangunan (X3) 60  20.80  26.39  23.7653  1.2748 Pendapatan Asli Daerah 60  25.17  26.84  25.9506  0.3197 Valid N (listwise) 60 Sumber: Ouput SPSS 26  Vers 26, data diolah (2023)
Hasil  pengujian  tabel  2,  PPJ  terdapat  nilai  rata-rata  ( mean) sebesar  23,5220  dengan  nilai  std. deviasi  sebesar  0,05032.  Mempresentasikan  hasil  dari  nilai  rata-rata lebih  besar  dari  nilai  std. deviasi, yang mengungkapkan bahwa PPJ tidak bervariasi atau berkelompok. Serta memiliki nilai maks sebesar 23,62 dengan nilai min sebesar 23,4. Pajak reklame terdapat nilai mean 21,2188 dan nilai std. deviasi 0,652. Mempresentasikan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai std. deviasi, yang mengungkapkan  bahwa  pajak  reklame  tidak  bervariasi  atau  berkelompok.  Nilai  maks  yang didapatkan sebesar 21,99 dan nilai min sebesar 18,87. PBB-P2 terdapat nilai rata-rata 23,7653 dan nilai  std.  deviasi  1,27484. Mempresetasikan  bahwa  nilai mean lebih  besar  dari  nilai std.  deviasi yang  mengungkapkan  bahwa  PBB-P2  tidak  bervariasi  atau  berkelompok.  Nilai  maks  yang didapatkan sebesar 26,39 dan nilai min sebesar 20,8. Pendapatan asli daerah memiliki nilai mean 25,9506 dengan nilai std. deviasi 0,31972. Mempresentasikan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai std. deviasi yang mengungkapkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak bervariasi atau berkelompok. Nilai maks sebesar 26,84 dan nilai min sebesar 25,17.

## Analisis Efektivitas
Tabel 3. Hasil Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Tingkat Efektivitas 96% 98% 98% 97% 144% Kategori Efektif Efektif Efektif Efektif Sangat Efektif Pajak Reklame Tingkat Efektivitas 1873% 10% 14% 126% 121% Kategori Sangat Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tingkat Efektivitas 94% 79% 89% 101% 60% Kategori Efektif Kurang Efektif Cukup Efektif Sangat Efektif Kurang Efektif
Sumber: data diolah penulis (2023)
Berdasarkan tabel 3 mengungkapkan efektivitas pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2017- 2021 rata-rata dapat dikategorikan efektif, dengan tingkat efektivitas di atas 90%. Sedangkan tahun 2020 tingkat efektivitas 144% dengan kategori sangat efektif. Pada pajak reklame tahun 2017-2021 mengalami variasi pada tingkat efektivitas tahun 2017,2018,2020 dan 2021 rata-rata dikategorikan sangat efektif dengan tingkat efektivitas di atas 100%. Sedangkan pada tahun 2018 dengan tingkat efektivitas 10% dan 2019 sebesar 14% pada kategori tidak efektif. Lalu PBB-P2 memiliki variasi pada  tingkat  efektivitas,  pada  tahun  2017  sebesar  94%  dengan  kategori  efektif,  tahun  2018  dan 2021 dengan kategori kurang efektif karena diantara 60-80%. Tahun 2019 dengan kategori cukup efektif sebesar 89% dan tahun 2020 sangat efektif sebesar 101%.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Keterangan Unstadardized Residual N 60 Asymp. Sig (2-tailed) 0.51 Sumber: Output SPSS 26 Vers 26, data diolah (2023)
Pada tabel 4 hasil uji normalitas dengan menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov dalam memperoleh  nilai asymp.sig ,  >  0,05  mempresentasikan  data  berdistribusi  normal.  Berdasarkan pengujian  yang  sudah  dilakukan,  nilai  yang  diperoleh  asymp.sig  0,051  >  0,05  sehingga  data penelitian disimpulkan berdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Collinearity Tolerance  Statistic VIF Pajak Penerangan Jalan 0,812 1,232 Pajak Reklame 0,830 1,204 Pajak Bumi dan Bangunan 0,772 1,295 Sumber: Output SPSS 26 Vers 26, data diolah (2023)
Nilai tolerance variabel pajak penerangan jalan senilai 0,812, pajak reklame sebesar 0,830 dan PBB-P2 sebesar 0,772 dengan batas nilai > 0,10. Kemudian dari nilai VIF pajak penerangan jalan sebesar  1,232,  pajak  reklame sebesar  1,204  dan  PBB-P2  sebesar  1,295  dengan batas  nilai <  10. Hasil dari uji multikolinearitas tersebut disimpulkan tidak terdapat gejala multikolineritas.

## Uji Heteroskedasitas
Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedasitas Sumber: Output SPSS 26 Vers 26 (2023)
Pada gambar 1 membuktikan dari hasil uji scatterplot bahwa data yang diuji terdapat penyebaran pada titik-titik dibagian atas dan bawah pada sekitar angka 0. Serta tidak membentuk pola dan tidak mengumpul  pada  bagian  atas  atau  di  bawah  pada  titik-titik  tersebut.  Maka  hasil  tersebut membuktikan bahwa uji terbebas dari masalah heteroskedasitas.

## Uji Autokorelasi
Pengujian  dari  uji  autokorelasi  ini  dilakukan  dengan  uji  tabel Durbin  Watson (DW)  dengan ketentuan autokorelasi jika nlai DW>dL<dU.
Tabel  6. Hasil Uji Autokorelasi Variabel Durbin Watson Pendapatan Asli Daerah 1,543 Sumber: Output SPSS 26 Vers 26, data diolah (2023)
Pada  tabel  6  berdasarkan  hasil  pengujian  terdapat  nilai  DW  sebesar  1,543  yang  disimpulkan bahwa data penelitian tidak terdapat autokorelasi, disebabkan nilai DW berada diantara nilai dL = 1.4797  dan  dU  =  1.6889  pada  jumlah  sampel  sebanyak  60  sampel  dan  variabel  independen sebanyak 3 variabel.

## Analisis Regresi Berganda
Untuk  memprediksi  atau  meneliti  dari  dua  atau  variabel  independen  terhadap  satu  variabel dependen maka diperlukan pengujian analisis regresi berganda
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda Model Unstandardized B Coefficient Std. Error Sig. (Constant) -1,171 14,465 0,240 Pajak Penerangan Jalan 1,618 0,617 0,011 Pajak Reklame 0,018 0,047 0,696 Pajak Bumi dan Bangunan 0,196 0,025 0,000
Sumber: Ouput SPSS 26 Vers 26, data diolah (2023)
Setelah  dilakukan  uji  asumsi  klasik,  selanjutnya  dilakukan  analisis  regresi  berganda  untuk menunjukkan persamaan dari hasil penelitian, berikut persamaan dari hasil regresi berganda:
Y = -1,171 + 1,618 X 1 + 0,018 X 2 + 0,196 X 3 + e
Persamaan  dari  analisis  regresi  berganda  tersebut  untuk  memperlihatkan  hasil  dari  konstanta sebesar -1,171 mempresentasikan jika variabel pajak penerangan jalan, pajak reklame dan PBB-P2 bernilai nol sehingga pendapatan asli daerah akan turun sebesar -1,171.
Koefisien PPJ sebesar 1,618. Yang memiiki arti, jika variabel PPJ naik, maka variabel PAD akan naik sebesar 1,618. Koefisien pajak reklame sebesar 0,018. Yang memiliki arti, jika variabel pajak reklame naik, maka variabel PAD akan naik sebesar 0,018. Koefisien PBB-P2 sebesar 0,19. Yang memiliki arti, jika variabel PBB-P2 naik, maka variabel PAD akan naik sebesar 0,196.
Uji Determinasi (R 2 ) Perolehan dari nilai adj. r square pada hasil pengujian uji determinasi pada tabel adalah sebesar 0,549 atau 54,9%. Mengungkapkan variabel PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 mampu menjelaskan pendapatan  asli  daerah  sebesar  54,9%  sedangkan sisanya  45,1% merupakan  variabel  yang  tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil dari uji determinasi ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel  8. Uji Determinasi (R2) Model Adj. R Square 1 0,549 Sumber: Output SPSS 26 Vers 26, data diolah (2023)

## Uji simultan (f)
Tujuan pengujian simultan adalah untuk mendeskripsikan bagaimana seluruh variabel PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 mempengaruhi variabel pendapatan asli daerah secara keseluruhan Perolehan nlai  sig.  0,000  <  0,05  sehingga  disimpulkan  variabel  independen  PPJ,  pajak  reklame,  PBB-P2 secara simultan berpengaruh bagi PAD. Tabel di bawah ini merupakan hasil pengujian uji simultan f.
Tabel  9. Hasil uji f Model df Mean Square f Sig. Regression 3 1,150 24,933 0,000
Sumber: Output SPSS 26 Vers 26, data diolah penulis (2023)

## Uji parsial (t)
Pengujian parsial dilakukan untuk mendeskripsikan pengaruh parsial dari PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 variabel independen terhadap variabel PAD sebagai variabel dependen. Hasil pengujian parsial ditunjukkan pada tabel 10 sebagai berikut:
Tabel  10. Hasil uji t Model t Sig. (Constant) -1,187 0,240 Pajak Penerangan Jalan 2,624 0,011 Pajak Reklame 0,393 0,696 Pajak Bumi dan Bangunan 7,869 0,000 Sumber: Output SPSS 26 Vers 26, data diolah penulis (2023)

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan tingkat efektivitas pada pajak penerangan jalan dapat dikategorikan efektif, karena realisasi penerimaan yang diperoleh sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemda. Pada pengujian parsial yang sudah dilakukan mengindikasikan terdapat pengaruh bagi pendapatan asli daerah, PPJ mempunyai nilai sig. sebesar 0,011 < 0,05 sehingga H 1 diterima dan H0 1 ditolak. Studi ini sesuai hipotesis dan sesuai dengan studi sebelumnya oleh Suryati (2022) mengungkapkan pajak penerangan  jalan  memiliki  pengaruh  bagi  PAD.  Hasil  ini  mengungkapkan  semakin  tinggi penghasilan  pajak  penerangan  serta  jumlah  penerimaan  akan  semakin  besar  terhadap  PAD, sehingga kemandirian daerah dalam pembangunan daerah akan berjalan lancar.

## Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  tingkat  efektivitas  pajak  reklame  dengan  kategori  sangat  efektif  karena  rata-rata tingkat efektivitas  di atas 100%.  Pada  pengujian  parsial  yang  sudah  dilakukan mengindikasikan tidak  terdapat  pengaruh  bagi  PAD,  pajak  reklame  mempunyai  nilai  sig.  sebesar  0,696  >  0,05 sehingga H 2 ditolak H0 2 diterima. Hipotesis pada studi tidak sesuai namun sejalan pada studi yang dilakukan  Asalam  &  Okta  (2022)  pajak  reklame  tidak  memiliki  pengaruh  bagi  PAD.  Hasil  ini mengungkapkan  bahwa  penerimaan  pajak  reklame  masih  kurang,  disebabkan  oleh  kurangnya kesadaran  WP  atau  pengusaha  yang  memasangkan  iklan  tanpa  izin  serta  kurangnya  ketegasan dalam aturan yang berlaku oleh pemerintah daerah.

## Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan tingkat efektivitas pada PBB-P2 termasuk kategori cukup efektif dengan nilai rata- rata tingkat efektivitas di atas 80%. Pada pengujian parsial yang sudah dilakukan mengindikasikan terdapat pengaruh bagi PAD, PBB-P2 memiliki nilai sig. sebesar 0,00 < 0,05 sehingga H 3 diterima dan  H0 3 ditolak.  Hipotesis  ini  sesuai  dengan  studi  yang  dilakukan  serta  sesuai  dengan  studi Pamungkas (2018) bahwa PBB-P2 memiliki pengaruh sig. bagi pendapatan asli daerah. Hasil riset mempresentasikan semakin meningkatnya pendapatan PBB-P2 maka akan semakin bertambah pula penerimaan terhadap PAD yang di dapatkan, namun tidak mememiliki efektivitas yang cukup baik yang  disebabkan  realisasi  penerimaan  masih  di  bawah  target  pajak  yang  sudah  ditentukan  oleh pemda.
Keterbatasan  pada  penelitian  ini  yaitu  hanya  meneliti  tiga  pajak  daerah  dari  sebelas  serta penerimaan hanya dari Pendapatan Asli Daerah. Periode pada penelitian yang dilakukan hanya 5 tahun dari tahun 2017-2021.

## KESIMPULAN
Pada tingkat efektivitas PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 termasuk dalam kategori efektif, namun pada  penerimaan  ini  tidak  menentukan  bahwa  rendah  dan  tingginya  penerimaan  dapat mempengaruhi PAD. Hasil riset mengungkapkan bahwa PPJ dan PBB-P2 memiliki pengaruh bagi pendapatan  asli  daerah.  Artinya, jika  potensi yang  dimiliki  dimanfaatkan  lebih baik maka  dapat meningkatkan  penerimaan  pajak  bagi  pendapatan  asli  daerah.  Sedangkan  pajak  reklame  tidak mempengaruhi PAD. Disebabkan oleh faktor yang terjadi yaitu pemerintah daerah masih kurang dalam memperhatikan pengawasan dan penarikan pada pajak reklame. Dengan mengoptimalisasikan  penerimaan  pajak  serta  tegasnya  pemerintah  daerah  dalam  mengelola pendanaan bagi daerah yang dapat dilaksanakan mengacu pada peraturan serta kebijakan yang telah ditentukan, maka akan diikuti dengan besarnya alokasi bagi pendapatan asli daerah dan juga akan meningkatkan  efektivitas  dari  penerimaan  pajak  dan  pembangunan  pada  daerah  dapat  berjalan dengan lancar.
Saran untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan menambahkan atau mengganti variabel yang memiliki dampak terhadap pendapatan asli daerah, serta untuk menganalisis faktor-faktor lain penyebab pajak reklame tidak terdapat pengaruh bagi PAD.

## REFERENSI
Abdullah, L. O., Christan, Y., Hartono, H., & Febryanti, R. (2021, March 8). Identification of the Effectiveness  of  Regional  Tax  Factors  on  Original  Income  in  Indonesia  in  2016-2019. ICONEBS . https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2020.2304555
Agustina, W., & Adhianto, R. D. (2021). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Kabupaten  Sumedang  Periode  2016-2020. Jurnal  Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 5 , 1723–1741. Amelia, N., & Sofianty, D. (2021). Pengaruh Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Konstribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019. Prosiding Akuntansi , 7 . https://doi.org/10.29313/.v7i1.25396 Andjarwati,  T.,  Budiarti,  E.,  Soemadijo,  P.  S.,  &  Yasin,  M.  (2021).  Analysis  Of  Local  Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of District And Cities In The Region  Of  East  Java  Province. International  Journal  of  Economics  and  Finance  Studies , 13 (1), 235–250. https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233
Apriliani, P., Safitri, R., Wicaksono, G., & Kusumaningrum, N. D. (2022). Effectiveness Analysis Of The Land And Building Tax Of Rural And Urban Areas (PBB-P2) Contribution To Local Own-Source Revenue (PAD) Of Tuban Regency. International Journal of Multidisciplinary Research and Literature IJOMRAL , 1 (1). https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i1
Asalam, A. G., & Okta, A. I. (2022, September 13). The Effect of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax, Hotel Tax, and Parking Tax on Local Revenue of Metro City in 2016-2020. International  Conference  on  Industrial  Engineering  and  Operations  Management . https://doi.org/10.46254/AP03.20220272
Asmawati,  &  Hesti.  (2021).  Efektivitas  Pajak  Penerangan  Jalan  dan  Kontribusinya  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kabupaten  Berau. Accountia  Journal  (Accounting  Trusted,
Inspiring, Authentic Journal , 5 , 10–21. https://doi.org/10.35915/accountia.v5i01.554 BAPENDA Jabar. (2014). Pajak Sebagai Penopang Otonomi Daerah . BAPENDA JABAR.
Basri,  S.  (2020).  The  Analysis  of  Local  Own-Source  Revenue  (PAD)  from  the  Sub-Sector  of Motorised  Vehicle  Tax in Regency  of  Bengkalis  and  Siak  of  Riau  Province. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 11 (6). www.ijicc.net Hakiki,  B.  (2021,  July  29).  Sejak  2020,  Pendapatan  Kota  Bandung  terus  Merosot. Bandung Bergerak.Id .
Harahap,  B.,  &  Effendi,  S.  (2020).  Analisis  Kinerja  Pemungutan  dan  Retribusi  Pajak  Reklame Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Batam. Jurnal  Ilmiah  Manajemen , 8 (2). https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1259 Kumala,  R.  (2019).  Analisis  Efektifitas  Pajak  Reklame  Dalam Meningkatkan Penerimaan  Pajak Daerah Di Kota Bekasi. Jurnal Reformasi Administrasi , 38 (1), 38–41. https://doi.org/10.31334/reformasi.v6i1.331.g203
Kurnia, K., & Fajarwati, R. A. (2022). Effect of education level, income level, and tax policy on taxpayer  compliance  during  the  COVID-19  pandemic. International  Journal  of  Health Sciences , 892–906. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns9.12336
Kurnia,  Pratomo,  D.,  &  Raharja,  G.  D.  (2021).  THE  INFLUENCE  OF  CAPITAL  INTENSITY AND FISCAL LOSS COMPENSATION ON TAX AVOIDANCE (STUDY OF FOOD AND BEVERAGES COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FROM 2010-2015). Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology , 18 (1).
Maryana,  D.,  &  Larasati,  A.  Y.  (2021).  Pengaruh  Kontribusi  Pajak  Penerangan  Jalan  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Bapenda Kota Cimahi). Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan , 15 (2), 482–496.
Milliani,  M.  (2021).  Advertisement  Tax  Contribution  To  Regional  Original  Income  In  Pinrang Regency. Journal Of Economics , 1 , 118–127. https://pusdig.web.id/index.php/ekonomi/ Mustoffa,  A.  F.  (2018).  Kontribusi  dan  Efektivitas  Pajak  Daerah  Kabupaten  Ponorogo. Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan , 7 , 1–14. https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1634
Pamungkas, S. (2018). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan  Bangunan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Yogyakarta. Jurnal  Ekobis Dewantara , 1 .
Prabowo,  F.  S.  A.,  Agustina,  S.  E.,  Yuldinawati,  L.,  &  Amani,  H.  (2018).  The  roles  of  M2M technology on the realisation of Bandung Smart City. In Int. J. Business and Globalisation (Vol. 21, Issue 1). https://doi.org/10.1504/IJBG.2018.094095 Redaksi  DDTC  News.  (2018,  April  9).  Aturan  Teknis  Terhambat,  Penerimaan  Pajak  Reklame Merosot 50%. DDTC News .
Ridha, N., & Riyanto. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen , 4 , 1–10. Sartika,  D.,  Ramdhani,  S.,  &  Ilyas,  A.  (2020).  Analisis  Efektivitas  Pajak  Penerangan  Jalan  dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas , 22 , 22–31. Sri,  S.  H.,  Fernanda,  F.  S.  T.,  &  Christanto,  I.  E.  (2020).  The  Effect  Of  Eficiency  Ratio,
Effectiveness Ratio, Contribution Ratio Of Land And Building Tax On Local Own Source Revenue  In  Sukoharjo  Regency  2016-2018  (Empirical  Study  Of  The  Regional  Finance Agency In Sukoharjo Regency). International Journal Business and Accounting Research , 4 . https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i02.967 Suryati,  A.  (2022).  Pengaruh  Pajak  Reklame  dan  Pajak  Penerangan  Jalan  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Bekasi. Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis  Krinsdwipayana , 9 ,  501–508. https://doi.org/10.35137/jabk.v9i1.632
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah . (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . (2010). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009 Wamad, S. (2022, September 2). Bandung Poek DPRD Pertanyakan Penggunaan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan. DetikJabar .
Wicaksono,  G.  (2022).  The  Role  Of  Advertising  Tax  Through  Measuring  Their  Effectiveness, Growth And Contribution To Local Taxes In Lumajang Regency. Jurnal Mantik , 6 (1). Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada BAPENDA Kota Bogor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 8 , 333–338. https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.385