## PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM MULTISTAKEHOLDER PENDIDIKAN

## Umi Arifah
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen Email: umiarifah87@gmail.com

## Abstrak
Manajemen dalam suatu  lembaga pendidikan harus dijalankan dengan baik  untukmenjaga keberlangsungan  hidup  lembaga  pendidikan  tersebut.  Salah  satu  komponen  yang  dapat mengembangkan  sebuah  lembaga  pendidikan  tersebut  adanya  pengelolaan  sistem informasi  dengan  baik.  Pengelolaan  sistem  informasi  ini  dilaksanakan  untuk  Pendidikan Islam yang diselenggaran oleh sekolah/madrasah, keluarga dan masyarakat dengan harapan mewujudkan tujuan pendidikan. Fakta dilapangan masih banyak para pengelola pendidikan yang  belum  mengaplikasikan  sistem  informasi  manajemen  yang  berdampak  pada  kurang optimal  lembaga  pendidikan  dalam  menyusun  perencanaan,  pelaksanaan,  pembiayaan, monitoring  dan    evaluasi.  Dengan  pengelolaan  yang  tidak  dilandasi  ilmu  manajemen  akan mempengaruhi proses dan hasil yang tidak efektif dan efisien sehingga lembaga pendidikan mengalami  kemunduran.  Permasalahan  pendidikan  yang  terjadi  dapat  dihadapi  melalui sistem  informasi  yang  terintegrasi  dengan  lembaga  pendidikan,  baik  lembaga  pendidikan formal, informal dan nonformal.
Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen, Pendidikan Islam, Multistakeholder Pendidikan

## A. Pendahuluan
Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meneruskan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang  dapat  menjadi  penolong  dan  memperbaiki  perdaban  umat  manusia. Era baru  dalam  dunia  pendidikan  memiliki  tantangan  yang  lebih  besar  untuk  mewujudkan kualitas  pendidikan  yang  semakin  baik.  Salah  satu  tantangan  terbesar  yaitu mempertahankan  dan  mengembangakan  lembaga  pendidikan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  global.  Tuntutan  masyarakat  yang  semakin  besar  terhadap  pendidikan menjadikan  kualitas  pendidikan  harussemakin  ditingkatkan  agar  kepercayaan  masyarakat terhadap pendidikan tidak memudar.
Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua pihak  dalam  berbagai  bidang  dan  sektor  pembangunan  untuk  senantiasa  meningkatkan kompetensinya.  Hal  tersebut  mendudukkan  pentingnya  upaya  peningkatan  kualitas pendidikan  baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif  yang  harus  dilakukan  terus  menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana dalam membangun watak bangsa. 1
Upaya  peningkatan  kualitas  pendidikan  ini  dilihat  dengan  berkembangnya  suatu lembaga dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang mendukung untuk pengelolaan atau manajemen yang baik, salah satunya yaitu dengan pengelolaan sistem informasi secara tepat dan cepat dalam lembaga pendidikan.
Pengelolaan  suatu  informasi  dalam  institusi  atau  lembaga  pendidikan  merupakan bagian  dari  sistem  pendidikan  itu  sendiri.  Informasi  yang  dikelola  dengan  baik  hendaknya berada  dalam  suatu  sistem  pengelolaan  informasi.  Semua  fungsi  manajemen  dalam lembaga  pendidikan  dapat  berhasil  dilaksanakan  apabila  ditopang  oleh  suatu  sistem  yang menyediakan  informasi  secara  tepat  dan  akurat.  Informasi  yang  dikelola  dengan  tepat sangat  diperlukan  untuk  perencanaan,  pengambilan  keputusan  dan  pengendalian.  Melalui informasi  yang  akurat  inilah  seorang  manajer  atau  penanggung  jawab  pendidikan  mampu mewujudkan tujuan pendidikan. 2
Namun  masih  banyak  para  pengelola  lembaga  pendidikan  yang  belum  menjalankan sistem  informasi  manajemen  ini,  walaupun  mereka  sudah  mengetahui  sistem  tersebut sehinggan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang  berkembang  saat  ini  tidak  dapat  diikuti
1 E.Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.17.
2 Helmawati, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.
dengan  baik.  Pengelolaan  pendidikan  yang  kurang  maksimal  berdampak  pada  output pendidikan yang kurang maksimal.
Minimnya  pengelolaan  dan  penggunaan  secara  maksimal  informasi  yang  diperlukan membuat para pengelola dan pengguna jasa pendidikan menghadapi banyak kendala. Wajar saja  jika  akhirnya  ini  menyebabkan  banyaknya  permasalahan  pendidikan  di  Indonesia. Kurangnya  perencanaan,  pengambilan  keputusan,  dan  pengendalian,  khususnya  dalam Pendidikan  Nasional  termasuk  Pendidikan  Islam,  membuat  krisis  berkepanjangan  di lingkungan  pendidikan,  mulai  dari  tujuan  pendidikan  (beriman  dan  bertakwa)  yang  belum tercapai, krisis moral yang tiada henti, pendidikan yang tidak mengindahkan tuntutan atau harapan  masyarakat  (lulusan  yang  berilmu  dan  memiliki  keterampilan  sehingga  mampu hidup  mandiri  dan  sejahtera),  kebijakan  pendidikan  yang  belum  merata,  problem manajemen,  krisis  kepemimpinan,  minimnya  sumber  daya  manusia  (SDM)  handal,  krisis finansial, hingga problem kelembagaan pendidikan.
Muncul beberapa permasalahan dalam pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia.
Pertama,  Krisis  Moral.  Konsepsi  moralitas  bangsa  Indonesia  harus  berdasarkan  atas  nilai- nilai  dan  budaya  yang  diyakini  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu  konsep  moralitas  yang direncanakan harus berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan agama. Konsepsi moralitas disini tentang  tindakan  yang  benar  dan  baik  berasaskan  agama  Islam.  Dekadensi  moral  atau kemerosotan moral  dikalangan pelajar  baik dari  pendidikan dasar sampai  perguruan tinggi sungguh sangat mengkhawatirkan.
Sejatinya  tujuan  pendidikan  nasional  sesuai  dengan  mandat  Undang-undang  No.  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pada  bab  II  pasal  3  yang  menyatakan bahwa  “Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab”. 3
3 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:2003).
Melihat  kondisi  yang  saat  ini  terjadi  dimana  pendidikan  dianggap  belum  memenuhi harapan  masyarakat  dan  masih  belum  bisa  menghadapi  tantangan  dan  tuntunan  zaman. Karena  pendidikan  nasional  harus  mampu  menjamin  pemerataan  kesempaan  pendidikan, peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk  menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, global dan nasional.
Kedua,  permasalahan  pendidikan  sebagai  suatu  sistem  sosial.  Pendidikan  sebagai suatu sistem berarti pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat  melalui  peran  serta  dalam  penyelenggaraan  dan  pengendalian  mutu  layanan pendidikan.  Maka,  dalam  peningkatan  kualitas  manusia  Indonesia,  pemerintah  tidak menjadi  satu  sistem  yang  lepas  dengan  pihak  swasta  dan  masyarakat.  Hubungan pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta  merupakan  hubungan  yang  tidak  terpisahkan  satu sama  lain,  sehingga  tidak  heran  jika  setiap  warga  negara  apapun  profesinya  bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
Ketiga,  Permasalahan  Kebijakan  Pendidikan.  Kebijakan  yang  berkaitan  dengan pendidikan dan pengajaran diantaranya, (1) standar dan pengembangan kurikulum; (2) visi, misi,  penetapan  tujuan  dan  target  pendidikan;  (3)  rekrutmen  dan  pembinaan  tenaga kependidikan;  (4)  pengelolaan  dan  pembinaan  kesiswaan;  (5)  penyediaan  buku  pelajaran; (6) penyediaan dan pemeliharaan sarana pendidikan; (7) penyediaan dan perawatan fasilitas pembelajaran; (8) pengadaan, perawatan, dan penggunaan perpustakaan dan laboratorium sekolah;  dan  sebagainya  yang  dapat  memberi  dukungan  pada  kualitas  pembelajaran. Sedangkan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  manajemen  institusi  pendidikan  diantaranya yaitu:  (1)  pengalokasian  sumber-sumber  anggaran  dan  penggunaannya,  (2)  pengelolaan gedung,  (3)  pengelolaan  peralatan  dan  perlengkapan,  (4)  pengelolaan  fasilitas  dan sebagainya.
Keempat, Problem Manajemen. Banyak sekolah atau madrasah yang ada di Indonesia dikelola  dengan  manajemen  apa  adanya  saja  atau  yang  sudah  biasa  dijalankan.  Tidak  ada upaya  melakukan  perbaikan  kualitas  sesuai  dengan  mandat  Standar  Nasional  Pendidikan dengan  menerapkan  manajemen  berbasis  sekolah  yang  diwujudkan  dengan  kemandirian, kemitraan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
Kelima,  krisis  kepemimpinan.  Banyak  sumber  daya  manusia  yang  berpotensi  besar menjadi pemimpin dalam suatu lembaga, namun yang memiliki kriteria cerdas dan bermoral
baik  itulah  yang  tidak  gampang  untuk  ditemukan.  Karena  banyak  orang  yang  memiliki pengetahuan luas, kemampuan menejerial baik, tetapi terkendala dengan kasus moral yang kurang baik baik terkait kasus korupsi atau affair.
Keenam, minimnya sumber daya manusia yang handal. Terkait sumber daya manusia yang handal bukan hanya secara kuantitas tetapi juga secara kualitas yang berdampak pada minat  masyarakat  untuk  mau  menggunakan  jasa  lembaga  pendidikan  yang  ada.  Dengan sumber daya manusia yang handal diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan mewujudkan tujuan pendidikan lembaga tersebut.
Ketujuh,  krisis  finansial.  Pengelolaan  keuangan  dalam  lembaga  pendidikan  harus menerapkan  prinsip  efektif  dan  efisien.  Dalam  pengelolaannya  harus  konsisten  dari perencanaan  yang  sudah  disusun  sehingga  dapat  implementasinya  tidak  menyimpan  dan sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Maka  prosesnya  harus  menggunakan  prinsip  transparansi dan akuntabilitas publiknya tinggi.
Kedelapan,  kelembagaan  pendidikan.  Lembaga  pendidikan  yang  dimaksud  dalam konteks  ini  adalah  sekolah,  keluarga  dan  masyarakat.  Keluarga  merupakan  lembaga pendidikan yang pertama kali dan utama bagi anak. Dalam keluarga anak mulai dikenalkan dengan  berbagai  nilai-nilai  (norma),  keyakinan  (agama),  pengetahuan,  dan  interaksi hubungan sosial. 4
Dengan  berbagai  permasalah  yang  muncul  terkait  pendidikan  tersebut  cara  yang dilakukan  untuk  mengatasinya  dengan  pengelolaan  sistem  informasi  yang  terintegrasi dengan  lembaga-lembaga  pendidikan,  baik  melalui  lembaga  pendidikan  yang  formal,  non formal ataupun  informal yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan Islam yang diterapkan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

## B. Sistem Informasi Manajemen

## 1. Sistem
Secara  etimologis,  sistem  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  systema  yang berarti:  (1)  keseluruhan  yang  tersusun  dari  sekian  banyak  bagian;  (2)  hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Dengan demikian,  kata  systema  berarti  himpunan  bagian  atau  komponen  yang  saling
4 Helmawati, ibid., hlm. 3-10.
berhubungan  secara  teratur  yang  merupakan  satu  keseluruhan,  sehingga  pada suatu sistem terdapat beberapa sistem kecil (secondary system, subsystem). Oleh karena  itu,  sistem  harus  memenuhi  unsur-unsur  yang  meliputi  komponen, relevansi, fakta, prinsip, doktrin, fungsi dan tujuan bersama. Unsur-unsur tersebut merupakan  satu  kesatuan  yang  satu  dan  lainnya  saling  terkait  atau  saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. 5
Selain  pengertian  sistem  diatas,  ada  beberapa  pengertian  sistem  menurut beberapa  ahli,  dengan  mengutip  dari  Eti  Rochaety  pengertian  sistem  sebagai berikut:
a. Sistem  adalah  seperangkat  unsur  yang  saling  berhubungan  dan  saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu (Ludwig, 1997).
b. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan (A. Rapoport, 1997).
c. Sistem  adalah  setiap  kesatuan  secara  konseptual  atau  fisik  yang  terdiri  dari bagian-bagian yang saling mempengaruhi (L.Ackof, 1997).
d. Sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan (Gordon B. Davis, 1995).
e. Sistem  yaitu  sekelompok  elemen  yang  terintegrasi  untuk  mencapai  suatu tujuan (Raymond McLeod, 2001).
f. Ryans  (1998)  System  it  any  identifiable,  assemblage  of  element  (object, person, activities, information record, etc) which are interrelated by process or structure  and  which  are  presumed  to  function  as  an  organizational  entity generating an observable (or sometimes merely inferable) product.
g. William  A.  Shorde  (1995)  dalam  bukunya  Organization  and  Management menyebutkan ada sekitar enam ciri sebuah sistem, yaitu perilaku berdasarkan tujuan  tertentu,  keseluruhan,  keterbukaan,  terjadi  transformasi,  terjadi korelasi,  memiliki  mekanisme  kontrol  artinya  terdapat  kekuatan  yang mempersatukan dan mempertahankan sistem yang bersangkutan.
5 Helmawati, Ibid., hlm.14.
h. Budi  Sutedjo  (2002)  sistem  adalah  kumpulan  elemen  yang  saling berhubungan  satu  sama  lain  yang  membentuk  satu  kesatuan  dalam  usaha mencapai suatu tujuan.
Jenis  sistem  secara  umum  terdiri  dari  sistem  terbuka  dan  sistem  tertutup (Open-Loop  and  Closed-Loop  System).  Sistem  terbuka  adalah  sistem  yang  tidak memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik. Sedangkan sistem yang tertutup,  yaitu  sebuah  sistem  yang  memiliki  sasaran,  pengendalian  mekanis,  dan umpan  balik  (Rayamond  Mc  Leod,  Jr.,  2001).  Kedua  jenis  sistem  tersebut  dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:
Gambar 1.2Closed-Loop System (Sistem Tertutup) 6

## 2. Infomasi
Ada beberapa definisi informasi menurut beberapa ahli, sebagai berikut :
a. Informasi  yaitu  data  yang  telah  diproses  ke  dalam  suatu  bentuk  yang mempunyai  arti  bagi  penerima  dan  memiliki  nilai  nyata  yang  dibutuhkan untuk  proses  pengambilan  keputusan  saat  ini  maupun  saat  mendatang (Gordon B. Davis, 1995).
6 Ety Rochaety, dkk, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 2-3.
INPUT
PROCESS/ TRANSFORMATION
INPUT
Gambar 1.1Open-Loop System (Sistem Terbuka)

## OBJECTIVES
CONTROL

## MECHANISM
TRANSFORMATION
OUTPUT INPUT FEEDBACK LOOP
b. Informasi  menurut  Budi  Sutedjo  (2002:  168)  merupakan  hasil  pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada.
c. Informasi, yaitu sebuah pernyataan yang menjelaskan suatu peristiwa (suatu objek  atau  konsep)  sehingga  manusia  dapat  membedakan  sesuatu  dengan yang lainnya (Samuel Elion, 1992).

## 3. Manajemen
Secara  umum  dikatakan  bahwa  manajemen  merupakan  proses  yang  khas yang  terdiri  dari  tindakan-tindakan  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan dam  pengawasan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui pemanfaatan  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  lainnya  (Goerge  R. Terry, 1997).
Definisi  lain  menyatakan  bahwa  manajemen  merupakan  proses perencanaan,  pengorganisasian,  kepemimpinan,  dan  pengawasan  antaranggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Stoner AF, 1998).
Pada dasarnya dalam proses penggunaan sistem informasi, seorang manajer sebelumnya  harus  memahami  posisi  dari  hierarki/tingkatan  manajemen  dimana dia  berada.  Sumber  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  seorang  manajer  atau pimpinan lembaga pendidikan yang menduduki posisi paling atas cenderung lebih banyak dari luar organisasi/lembaga pendidikan tersebut. Semakin rendah tingkat manajerial  seseorang  maka  lebih  banyak  dibutuhkan  sumber  informasi  dari internal organisasi atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian, pimpinan  lembaga  pendidikan  yang  menduduki  posisi  top  manajemen  semakin banyak  untuk  mencari  sumber  informasi  dari  eksternal  organisasi.  Hal  ini diperlukan  untuk  pengembangan  organisasi,  komparasi  dengan  lembaga pendidikan  yang  ada,  mencari  strategi  baru  untuk  inovasi  demi  peningkatan kapabilitas  organisasi.  Dengan  demikian,  lembaga  pendidikan  yang  dipimpinnya
memiliki  daya  saing  yang  tinggi  untuk  mempertahankan  eksistensi  di  masa mendatang. 7

## 4. Sistem Informasi Manajemen
Stoner (1996) mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sebuah metode  formal  untuk  menyediakan  informasi  yang  akurat  dan  tepat  waktu  bagi manajemen  yang  diperlukan  untuk  mempermudah  proses  pengambilan keputusan,  dan  memungkinkan  fungsi-fungsi  dari  manajemen  seperti perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif.
Sistem  tersebut  menyediakan  informasi  tentang  peristiwa-peristiwa  masa lalu,  masa  kini,  dan  proyeksi  masa  yang  akan  datang,  disamping  informasi mengenal  peristiwa-peristiwa  relevan  yang  terjadi  di  dalam  dan  diluar  organisasi tersebut. 8

## C. Pendidikan Islam
1. Pendidikan
Era  globalisasi  yang  ditandai  dengan  persaingan  kualitas  atau  mutu, menuntut  semua  pihak  dalam  berbagai  bidang  dan  sektor  pembangunan  untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hak tersebut mendudukkan pentingnya upaya  peningkatan  kualitas  pendidikan  baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif yang  harus  dilakukan  terus-menerus,  sehingga  pendidikan  dapat  digunakan sebagai wahana dalam membangun watak bangsa. 9 Pendidikan merupakan faktor penting  dalam  membentuk  kepribadian  manusia.  Dengan  pendidikan  inilah manusia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya.
John  Dewey  mendefinisikan  pendidikan  sebagai  proses  pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan  sesama  manusia.  Menurut  Dictionary  of  Education  (dalam  Ara  Hidayat  dan Imam  Machali)  disebutkan  bahwa,  pendidikan  adalah  (1)  keseluruhan  proses dimana  seseorang  mengembangkan  kemampuan,  sikap  dan  bentuk-bentuk
7 Ety Rochaety, ibid., hlm.5.
8 Helmawati, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 21-22.
9 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 17.
tingkah laku lainnya yang bernilai positif dalam masyarakat dimana mereka hidup. (2) proses sosial dimana orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih ddan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. 10
Dalam perspektif ke-Indonesiaan pengertian, fungsi dan tujuan pendidikan terumuskan  pada  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun 2003 pasal 1 dan 3 yaitu:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Pendidikan  Nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap  kreatif,  mandiri  dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 11
Suatu lembaga pendidikan dapat dikatakan bertanggungjawab, berwibawa dan  memiliki  peran  aktif  jika  didalamnya  terdapat  tenaga-tenaga  kependidikan khususnya  tenaga  pendidik  yang  memiliki  rasa  tanggung-jawab  yang  tinggi, profesional dibidangnya serta memiliki lekatan nilai-nilai moral untuk dapat diakui guru yang berwajah dan berwibawa. 12

## 2. Pendidikan Islam
Secara  terminologi,  terdapat  beberapa  pendapat  ahli  pendidikan  islam dalam mengartikan Pendidikan Islam,antara lain:
10 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan (Yogyakarta:Kaukaba,2012), hlm. 20.
11 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:2003).
12 Muwahid Shulhan, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 98.
a. Menurut  Ahmad  D.  Marimba,  pendidikan  Islam  adalah  bimbingan  atau pimpinan secara sadar di pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si  terdidik  menuju  terbentuknya  kepribadian  yang  utama  menurut  ukuran- ukuran Islam. 13
b. Muhammad  Quthb  memberi  pengertian  pendidikan  Islam,  sebagaimana  yang dikutip  oleh  Abdullah  Idi,  sebagai  usaha  untuk  melakukan  pendekatan  yang menyeluruh  terhadap  wujud  manusia,  baik  dari  segi  jasmani  maupun  rohani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam melaksanakan kegiatannya dibumi ini. 14
c. Menurut  Zakiah  Daradjat,  pendidikan  Islam  adalah  sikap  pembentukan manusia  yang  lainnya  berupa  perubahan  sikap  dan  tingkah  laku  yang  sesuai dengan petunjuk agama Islam. 15
d. Menurut  Hasan  Langgulung,  Pendidikan  Islam  adalah  proses  penyiapan generasi muda untuk mengisi peran, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam  yang  diselaraskan  dengan  fungsi  manusia  untuk  beramal  di  dunia  dan memetik hasil di akhirat. 16
e. Menurut  Konferensi  Pendidikan  Islam  se-dunia  yang  ke-2  (1980),  Pendidikan Islam  harus  ditujukan  untuk  mencapai  keseimbangan  pertumbuhan personalitas  manusia  secara  menyeluruh  dengan  cara  melatih  jiwa,  akal, perasaan,  dan  fisik  manusia.  Sedangkan  tujuan  akhir  pendidikan  diarahkan pada  upaya  merealisasikan  pengabdian  manusia  kepada  Allah,  baik  pada tingkat individual, masyarakat dan kemanusiaan secara luas. 17

## D. Multistakeholder Pendidikan
Pendidikan  yang  merupakan  modal  bagi  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  di kemudian hari harus dterapkan oleh beberapa pihak dalam pendidikan, diantaranya:
13 Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al Maarif, 1980), hlm. 19.
14 Abdullah Idi, Toto Suharto, Revitalisasi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 47-48.
15 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 25.
16 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam (Bandung: Al Maarif, 1980), hlm. 94.
17 Helmawati, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 28.

## 1. Pendidikan Informal
Pendidikan  informal  yang  dilaksanakan  oleh  orang  tua  sebagai  pendidik pertama  dan  utama  memiliki  tanggungjawab  penuh  terhadap  keberhasilan pendidikan  anak-anaknya.  Dengan  adanya  informasi  yang  diperoleh  sejak  dini maka orang tua dapat merencanakan pendidikan anak-anaknya, yang setidaknya dapat  membantu  anak-anaknya  menjadi  manusia  yang  akan  berperilaku  sesuai perintah Tuhannya, dan akan berguna tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain yang akan beruntung di dunia dan akhirat.
Pendidikan oleh orang tua ini membantu anak-anak mengetahui informasi tentang  lembaga  pendidikan,  ruang  lingkup  pendidikan  yang  akan  membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki anak-anak, ataupun informasi tentang tujuan  pendidikan  itu  sendiri.  Dan  melalui  informasi  ini  juga  bisa  dimanfaatkan oleh  orang  tua  dalam  melakukan  evaluasi  dan  penilaian  dalam  pendidikan  yang nantinya bisa menjadi tolak ukur atas kemajuan pengembangan potensi anak.

## 2. Pendidikan Formal
Di  lingkup  pendidikan  formal  sebagai  penanggung  jawab  adalah  kepala sekolah/madrasah  yang  dalam  menjalankan  kinerjanya  memerlukan  adanya informasi  yang  akan  digunakan  dalam  menyusun  perencanaan  pendidikan. Perencanaan  pendidikan  yang  disusun  haruslah  mengacu  pada  standar pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain  kepala  sekolah/madrasah,  guru  merupakan  penanggung  jawab utama  dalam  proses  pendidikan  yang  dilaksanakan.  Guru  dalam  melaksanakan proses kegiatan belajar dan mengajar sebelumnya harus menyusun perencanaan pembelajaran  terlebih  dahulu  dengan  tujuan  memudahkan  dalam  memantau keberhasilan pencapaian dalam kelas.

## 3. Pendidikan Nonformal
Mengacu  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 26, dinyatakatan dalam beberapa pasal  diantaranya:
(1) Pendidikan  Nonformal  diselanggarakan  bagi  warga  masyarakat  yang memerlukan  layanan  pendidikan  yang  berfungsi  sebagai  pengganti,
penambah,  dan/atau  pelengkap  pendidikan  formal  dalam  rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
(2) Pendidikan  nonformal  berfungsi  mengembangkan  potensi  peserta  didik dengan  penekanan  pada  penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
(3) Pendidikan  nonformal  meliputi  pendidikan  kecakapan  hidup,  pendidikan anak  usia  dini,  pendidikan  kepemudaan,  pendidikan  pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,  pendidikan  kesetaraan,  serta  pendidikan  lain  yang  ditujukan  untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
(4) Satuan  pendidikan  nonformal  terdiri  atas  lembaga  kursus,  lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majlis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
Melihat  dari  beberapa  pasal  diatas  dalam  pendidikan  nonformal  banyak pihak  yang  bisa  terlibat  didalamnya  untuk  menjadi  bagian  dari  stakeholder pendidikan pada jalur nonformal.

## E. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam oleh Multistakeholder Pendidikan
Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyediakan informasi akurat bagi suatu manajemen, terutama bagi  pimpinan  pada suatu  lembaga  pendidikan.  Oleh  karena  itu  pemimpin  dalam  lembaga  pendidikan ketika  melaksanakan  aktivitas  sehari-hari  hendaknya  menjalankan  fungsi-fungsinya seperti  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengendalian.  Dalam menjalankan  fungsi-fungsi  tersebut  pimpinan  memerlukan  informasi  yang  tepat, akurat, cepat, dan relevan sehingga tujuan akan terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk  itu,  agar  informasi  yang  diperlukan  sesuai  dengan  harapan  dan  mampu mendukung  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  perlu  dikelola  dalam  suatu sistem yaitu sistem informasi manajemen pendidikan.
Pendidikan merupakan salah satu modal untuk menuju masa depan yang lebih baik.  Untuk  mendapatkan  output  pendidikan  sesuai  dengan  harapan,  maka  perlu
adanya perencanaan yang baik dan tepat. Agar pendidikan bisa menjadi modal untuk kesejahteraan  pada  masa  yang  akan  datang,  pendidikan  perlu  direncanakan  dengan baik, yang dapat di dilaksanakan melalui:

## 1. Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Pendidikan  Islam  dalam  Keluarga (Informal)
Informasi  untuk  pendidikan  dalam  keluarga  memiliki  beberapa  manfaat, diantaranya:  (a)  menambah  pengetahuan  bagi  setiap  anggota  keluarga  terutama orangtua,  (b)  mengurangi  ketidakpastian  terutama  pada  saat  akan  membuat perencanaan  atau  pengambilan  keputusan  pendidikan,  (c)  memberikan  standar, patokan,  aturan,  atau  ukuran  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  salah  satunya memberikan  standar  bagi  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  dalam pendidikan, (d) mengurangi resiko kegagalan.
Melalui  informasi  yang  relevan  dan  tepat  (efektif),  pendidikan  dalam keluarga akan tercapai secara maksimal. Pengembangan potensi yang tepat akan dapat  membantu  manusia  menjadi  manusia  yang  manusiawi.  Melalui  informasi yang dimiliki, orangtua sebagai penanggungjawab pertama dan utama pendidikan anak akan mampu menggali secara seimbang seluruh potensi yang dimiliki baik itu potensi  jasmani,  potensi  spiritual  (rohani)  dan  juga  potensi  akal.  Keseimbangan tumbuh  kembang  potensi-potensi  ini  disinyalir  akan  membuat  manusi  menjadi manusia  yang  manusiawi  dan  unggul.  Sayangnya,  banyak  sekali  informasi  yang diperoleh  dari  media  cetak,  elektronik,  maupun  informasi  tentang  keluarga  yang beragama  Islam  tetapi  tidak  berperilaku  Islami.  Banyaknya  kasus  KDRT, penyelewengan  hingga  perceraian  sudah  tidak  dapat  dihitung  lagi.  Begitu  pula dengan  anak-anak  yang  berperilaku  tidak  sesuai  rencana  (tujuan)  pendidikan. Pendidikan  yang  tidak  tepat  yang  diperoleh  dari  keluarga  membuat  banyak permasalahan setiap anggota keluarga itu sendiri, terlebih anak-anak.
Agar  tujuan  pendidikan  dalam  keluarga  dapat  terwujud,  ayah  atau  ibu perlu membuat perencanaan program pendidikan. Perencanaan pendidikan dalam keluarga dapat dirancang dalam beberapa program, diantaranya :
a) Perencanaan Pemilihan Pasangan Hidup
Keluarga  yang  ideal  hendaknya  diawali  daripernikahan  yang  sah  dan diakui.  Dalam  membentuk  sebuah  keluarga  yang  diikat  dalam    perkawinan yang  sah  dan  diakui  hendaknya  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  berlaku, baik syarat dalam agama maupun dalam hukum negara. Pasangan hidup yang menikah dengan memenuhi syarat-syarat sesuai perintah agama dan hukum negara akan berdampak baik bagi semua pihak. Keluarga yang keberadaanya diterima  baik  oleh  Allah  maupun    oleh  negara  dan  masyarakat  tentu  akan merasa  tenteram.  Jika  setiap  anggotanya  memenuhi  hak  dan  kewajibannya masing-masing,  maka  akan  terwujudlah  keluarga  yang  ideal  (sehat  dan bahagia).
Helmawati  (2015)  menyampaikan,  sebagai  keluarga  ideal  setidaknya memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
3. Sebuah  keluarga  dikatakan  keluarga  jika  diikat  dalam  perkawinan  atau pernikahan.
4. Perkawinan harus sah menurut agama dan hukum negara.
5. Menikah harus dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang sama.
6. Memiliki anggota yang lengkap (ayah, ibu, dan anak).
7. Sebuah  keluarga  mengharapkan  memiliki  keturunan  sebagai  salah  satu tujuan perkawinan.
8. Setiap pasangan satu sama lain harus saling mengenal.
9. Pasangan  hidup  bersama  dan  satu  sama  lain  harus  saling  menyayangi sehingga ada ikatan batin.
10. Setiap anggota hendaknya menciptakan dan merasakan hidup tenteram dan bahagia.
11. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban masing-masing.
12. Saling menghormati hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.
13. Dalam keluarga dibuat pembagian tugas kerja sesuai dengan porsinya.
14. Memiliki waktu yang cukup untuk berkumpul bersama keluarga.
15. Komunikasi lancar dalam keluarga.
16. Perlu  ada  bimbingan  dan  pembinaan,  serta  pengawasan  dalam keluarga. 18
Sebuah  keluarga  tidak  akan  pernah  menjadi  keluarga  ideal  jika  tidak memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  terutama  oleh  agama  dan hukum  yang  berlaku  di  negara  dan  masyarakat.  Diperlukan  adanya  sebuah perencanaan  pembentukan  keluarga  dengan  memperhatikan  beberapa persyaratan  untuk  memudahkan  orangtua  dalam  mendidik  anak  bersama- sama sehingga tujuan pendidikan dalam keluarga tercapai.
b) Perencanaan Pola Asuh Anak dan Komunikasi dalam Keluarga
Mengutip pada Helmawati (2015), pola asuh orangtua terhadap anak bisa dilakukan dengan beberapa macam, diantaranya:
(1) Pola Asuh Otoriter
Pola asuh otoiter biasanya pola komunikasi yang dilakukan adalah satu  arah,  yang  biasanya  segala  aturan  orangtua  harus  ditaati  anak- anaknya.  Sehingga  orangtua  lebih  memaksakan  pendapat  ataupun keinginan  kepada  anak  tanpa  mempertimbangkan  apa  yang  diinginkan oleh  anak  tersebut.  Bahkan  anak  tidak  memiliki  peluang  untuk menyampaikan  apa  yang  dipikirkan,  dirasakan  ataupun  yang  diinginkan anak tersebut.
Segi  positif  dari  pola  asuh  ini  yaitu  anak  menjadi  penurut  dan cenderung  akan  menjadi  disiplin  yakni  mentaati  peraturan  yang ditetapkan  orangtua.  Namun  mungkin  saja  anak  tersebut  hanya  mau menunjukkan  disiplinnya  dihadapan  orangtua,  padahal  dalam  hatinya anak  membangkang,  sehingga  ketika  berada  di  belakang  orangtua  anak akan  bertindak  lain.  Kalau  ini  terjadi,  msks  perilaku  yang  dilakukannya hanya  untuk  menyenangkan  hati  orangtua  atau  untuk  menghindari dirinya dari hukuman. Perilaku ini akhirnya membuat anak memiliki dua kepribadian yang bukan merupakan refleksi kepribadian sesungguhnya.
(2) Pola Asuh Permisif
18 Helmawati, Ibid., hlm.56-58.
Dalam  pola  asuh  permisif  ini  yang  digunakan  komunikasi  satu arah,  sehingga  anak  memiliki  kesempatan  untuk  memutuskan  apa  yang diinginkan sendiri terlepas dari orangtua setuju ataupun tidak. Apa yang menjadi keinginan anak cenderung akan dituruti dan diperbolehkan oleh orangtuanya. Dampak negatif dari pola ini kurangnya sikap disiplin anak pada aturan sosial yang berlaku dimasyarakat. Namun disamping dampak negatif,  pola  ini  juga  memiliki  dampak  positif  yaitu  adanya  rasa tanggungjawab  anak  karena  kepercayaan  penuh  dari orangtua  sehingga sering muncul kreatifitas, inovasi dan kemandiarian anak.
(3) Pola Asuh Demokratis
Pola  asuh  demokratis  menekankan  komunikasi  dua  arah  antara anak dan orangtua sehingga anak juga diberikan tanggungjawab namun masih  dalam  pengawasan  orangtua.  Terdapat  sisi  positif  dari  pola  ini yaitu  anak  akan  menjadi  individu  yang  bertanggungjawab  terhadap  apa yang dilakukannya, percaya kepada orang lain dan menjadi pribadi yang jujur.
(4) Pola Asuh Situasional
Pola  asuh  model  ini  merupakan  model  yang  penerapannya  bisa menggunakan  beberapa  pola  asuh  dalam  menghadapi  situasi  tertentu. Pola  asuh  ini  lebih  fleksibel  karena  dalam  bisa  dilaksanakan  beberapa pola  sekaligus  untuk  mengatasi  beberapa  kondisi  yang  dihadapi, harapannya dengan pola asuh ini juga untuk memberikan pola asuh yang baik dan berdampak positif terhadap anak.
c) Perencanaan Proses Pendidikan Islam dalam Keluarga
Dalam  setiap  proses  pendidikan  dalam  keluarga  diharapkan  bisa berhasil  dengan  baik,  maka  orangtua  mengetahui  prinsip-prinsip  dalam mendidik anak. Prinsip-prinsip dalam mendidik anak yang harus diperhatikan sebagai berikut:
(1) Prinsip Menyeluruh
(2) Prinsip Keseimbangan dan Kesederhanaan
(3) Prinsip Kejelasan
(4) Prinsip Tidak Ada Pertentangan
(5) Prinsip Realistis dan Dapat Dilaksanakan
(6) Prinsip Perubahan yang diinginkan
(7) Prinsip Menjaga Perbedaan-Perbedaan Perseorangan
(8) Prinsip Dinamis
2. Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Pendidikan  Islam  di  Sekolah/Madrasah (Formal)
Lembaga  pendidikan  formal  dalam  pelaksanaan  proses  pendidikan  harus menyesuaikan  dengan  standar  nasional  pendidikan  yaitu  tentang  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan  yang  didalamnya  memuat  beberapa  komponen,  diantaranya:  a) Standar  Isi;  b)  Standar  Proses;  c)  Standar  Kompetensi  Lulusan;  d)  Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; e) Standar Sarana dan Prasarana; f) Standar Pengelolaan;  g)  Standar  Pembiayaan;  h)  Standar  Penilaian.  Standar  nasional pendidikan  ini  berfungsi  sebagai  dasar  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.
Dalam  lembaga  pendidikan  formal  Sistem  Informasi  Manajemen dimanfaatkan dan diterapkan oleh beberapa stakeholder didalamnya, diantaranya:
a) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam bagi Kepala Sekolah/Madrasah
Sebagai  pemimpin  dalam  lembaga  pendidikan  sebaiknya  dalam menyusun  perencanaan,  pengambilan  keputusan  dan  pengendalian disesuaikan  dengan  informasi  yang  relevan  dan  akurat  berdasarkan  standar nasional  pendidikan  dan  kemampuan  sumber  daya  manusia  serta  sumber daya  alam  di  lembaga  tersebut.  Penyusunan  program  dan  kegiatan  dbuat adanya  skala  prioritas  sehingga  kepala  sekolah/madrasah  mampu mewujudkan  tujuan  pendidikan  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya sehingga mewujudkan efektif dan efisiensi kinerja.
Setelah  perencanaan  dan  prioritas  kegiatan  tersebut  disusun,  maka kepala  sekolah/madrasah  dapat  memusatkan  perhatian  kepada  kinerja  guru dan stafnya untuk memenuhi ketentuan standar pendidikan di lembaga yang dipimpinnya  dan  untuk  mencapainya  diperlukan  adanya  data  dan  informasi yang  akurat  tentang  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alam  yang dimiliki lembaga pendidikan yang dipimpinnya.
Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengendalian atau pengawasan pada seluruh kegiatan dalam lingkungan pendidikan yang berada dalam  tanggung  jawabnya.  Pengendalian  dilakukan  agar  seluruh  proses kegiatan  pendidikan  dalam  lembaga  tersebut  berjalan  sesuai  rencana  yang telah diprogramkan sebelumnya.
b) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam bagi Guru
Guru  merupakan  orang  tua  kedua  bagi  anak  dalam  mengemban amanah dalam membantu anak menggali potensi yang dimiliki anak sehingga anak  memiliki  ilmu  pengetahuan,  kepribadian  dan  keterampilan  yang  baik. Maka  dalam  menjalankan  tugasnya  tersebut  guru  perlu  membutuhkan informasi  dari  siswa  yang  berhubungan  dengan  kesehatan  jasmani,  minat, bakat dan prestasi dari peserta didik.
Informasi  pada  tahapan  awal  adalah  data  siswa  yang  diperoleh  pada saat  siswa  mendaftarkan  pada  sekolah  tersebut,  sehingga  pihak  sekolah seharusnya  menyimpan  dan  mengelola  data  tersebut  dengan  baik  oleh bagian  staf  administrasi.  Data  tersebut  akan  diolah  sebagai  informasi  guru untuk membantu peserta didik secara optimal dalam proses kegiatan belajar- mengajar.  Dengan  informasi  yang  baik  dapat  membantu  pihak-pihak  yang memerlukan  untuk  melakukan  perencanaan,  pengambilan  keputusan  dan pengendalian.
Misalnya  dalam  perencanaan  program  pembelajaran  maka  dapat diaplikasikan  saat  penyusunan  silabus  dan  RPP  (Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran).  Silabus  bermanfaat  sebagai  pedoman  untuk  pengembangan pembelajaran  lebih  lanjut, misalnya dalam membuat rencana pembelajaran, pengelolaan  kegiatan  pembelajaran  dan  pengembangan  sistem  penilaian.
Sedangkan RPP menjadi standar pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil  pembelajaran,  dan  pengawasan  proses  pembelajaran  agar  proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.
c) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam bagi Staf Administrasi
Staf  administrasi  merupakan  bagian  dalam  sistem  pendidikan  yang berfungsi  membantu  pengelolaan  administrasi  seluruh  kegiatan  pendidikan. Staf  administrasi  akan  mengumpulkan  data,  mengelola,  menyimpan, menggandakan,  dan  membantu  pihak-pihak  yang  memerlukan  data  atau informasi  untuk  perencanaan,  pengambilan  keputusan,  dan  pengendalian terutama  bagi  kepala  sekolah/madrasah,  para  pendidik  termasuk  juga orangtua.
3. Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Pendidikan  Islam  di  Masyarakat (Nonformal)
Masyarakat  merupakan  laboratorium  dan  sumber  informasi  dari pelaksanaan  proses  pendidikan,  untuk  itu  setiap  anggota  masyarakat  memiliki peran  dan  tanggungjawab  terhadap  terlaksananya  proses  pendidikan,  sehingga pendidikan  harus  mengakumulasi  seluruh  potensi  dan  nilai  kebudayaan masyarakat dalam sistem pendidikan.
Masyarakat  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  memberi  arahan terhadap  pendidikan  anak,  terutama  terhadap  pemimpin  masyarakat.  Pemimpin masyarakat  muslim  tentu  saja  menghendaki  agar  setiap  anak  didik  menjadi anggota  yang  taat  dan  patuh  menjalankan  agamanya,  baik  dalam  lingkungan keluarga, kelompok sepermainan, kelompok kelas dan sekolahnya. Bila anak telah besar diharapkan menjadi anggota yang baik pula sebagai warga desa, warga kota dan  warga  negara.  Dengan  demikian,  dipundak  mereka  terpikul  keikutsertaan membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini berarti bahwa pemimpin dan  penguasa  di  masyarakat  ikut  bertanggungjawab  terhadap  penyelenggaraan pendidikan.  Sebab  tanggung  jawab  pendidikan  pada  hakikatnya  merupakan tanggung  jawab  moral  dari  setiap  orang  dewasa  baik  sebagai  perseorangan
maupun  sebagai  kelompok  sosial.  Tanggung  jawab  ini  ditinjau  dari  segi  ajaran Islam, secara implisit mengandung pula tanggung jawab dalam hal pendidikan.
Zakiyah mengutip Al-Syaibani mengemukakan bahwa diantara ulama-ulama mutakhir yang telah meyentuh persoalan tanggung jawab adalah Abbas Mahmud Al-Akkad  yang  menganggap  rasa  tanggung  jawab  sebagai  salah  satu  ciri  pokok bagi  manusia.  Sehingga  dapat  ditafsirkan  bahwa  manusia  merupakan  makhluk yang bertanggung jawab. Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang beriman, dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tidak mengurangi sedikitpun dari pahala (amal) mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.” (Q.S. At-Tur : 21). 19
Semua  manusia  memiliki  tanggung  jawab  membina,  memakmurkan, memperbaiki,  mengajak  pada  kebaikan,  memerintahkan  yang  ma’ruf  dan melarang  yang  munkar.  Maka  sudah  sangat  jelas  bahwa  tanggung  jawab seseorang  tidak  hanya  untuk  diri  sendiri  tetapi  juga  kepada  orang  lain  di masyarakat pada umumnya.
Untuk  membuat  suatu  perencanaan  pendidikan,  masyarakat  memerlukan informasi-informasi  yang  berkaitan  dengan  pendidikan,  karena  dengan  adanya informasi  ini  akan  membantu  masyarakat.  Maka  dari  itu  dalam  menetapkan pendidikan dalam masyarakat, para penanggung jawab pendidikan di masyarakat khususnya  orang  tua  perlu  mengetahui  tujuan  pendidikan,  setelah  itu  barulah merencanakan komponen pendidikan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan.
Dengan  adanya  pendidikan  masyarakat  berharap  anak-anak  mereka memiliki  pengetahuan  yang  baik,  berakhlak  mulia  dan  memiliki  keterampilan sehingga  mereka  akan  mudah  dalam  mencari  pekerjaan  nantinya.  Dalam masyarakat  yang  perlu  memperoleh  pendidikan  bukanlah  hanya  anak-anak namun para orang dewasa pun memerlukan pendidikan sehingga dapat dikatakan sebagai pendidikan seumur hidup.
Masyarakat  pada  umumnya  akan  memilih  lembaga  pendidikan  nonformal yang  tidak  memerlukan  biaya  besar,  serta  waktunya  fleksibel.  Yang  menjadi
19 Helmawati, Ibid., hlm.148.
tujuan  utamanya  mereka  tetap  memperoleh  ilmu  pengetahuan  yang diperlukannya dan untuk ilmu pengetahuan keagamaan yang akan mengarahkan pada  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Disamping  itu  yang  bersifat  duniawi, masyarakat  juga  memerlukan  ilmu  pengetahuan  tentang  pendidikan,  kesehatan, gizi, pengelolaan keuangan yang baik agar hidup sejahtera baik dunia dan akhirat.
Agar lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan,  maka  perlu  adanya  pengawasan  yang  bisa  dilakukan  oleh  pihak internal  maupun  eksternal.  Pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  lembaga pendidikan  tersebut  akan  memberikan  kontribusi  yang  baik  bagi  pengguna  dan seluruh komponen pendidikan.

## F. Kesimpulan
Sistem  Informasi  Manajemen  merupakan  bagian  dari  ilmu  manajemen  yang didalamnya  menjalankan  fungsi  perencananaan,  pengorganisasian,  kepemimpinan, dan pengendalian yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi atau lembaga termasuk lembaga  pendidikan.  Agar  tercipta  keseberhasilan  dalam  menjalankan  fungsi manajemen  tersebut  yang  harus  dilaksanakan  adalah  menerapkan  sistem  informasi yang mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan para pengelola lembaga terkait.
Ada  beberapa  kriteria  informasi  yang  baik  dan  bermanfaat  diantaranya informasi  yang  telah  diolah  dan  dianalisis,  memiliki  arti  dan  bermanfaat  bagi penggunanya.  Karena  setiap  orang  memerlukan  informasi,  semakin  akurat  informasi maka semakin tinggi mutunya dan semakin aman pengguna dapat menggunakananya dalam pengambilan keputusan.
Dalam  pelaksanaannya,  informasi  dapat  membantu  penggunanya  untuk membuat perencanaan dan program kerja, pengambilan keputusan dan pengendalian. Informasi juga bermanfaat untuk menambah  pengetahuan yang dimiliki, mengurangi ketidakpastian,  mengurangi  resiko  kegagalan,  mengurangi  keanekaragaman/variasi yang  tidak  diperlukan,  dan  memberi  standar,  aturan,  ukuran,  keputusan  yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia.  2003.  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
Daradjat, Zakiah. 1992. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Helmawati. 2015. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam, Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Hidayat, Ara, dan Imam Machali. 2012. Pengelolaan Pendidikan. Yogyakarta: Kaukaba.
Idi,  Abdullah  danToto  Suharto.  2006.  Revitalisasi  Pendidikan  Islam.  Yogyakarta:  Tiara Wacana.
Langgulung,  Hasan.  1980.  Beberapa  Pemikiran  Tentang  Pendidikan  Islam.  Bandung:  Al Maarif.
Marimba, Ahmad D. 1980.Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: Al Maarif.
Mulyasa, E. 2007. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Rochaety,  Ety,  Pontjorini  Rahayuningsih,  dan  Prima  Gusti  Yanti.  2009.Sistem  Informasi
Manajemen Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Shulhan, Muwahid. 2004. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Bina Ilmu.