## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx

## PENUNDAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FATH ADZ- DZARI’AH DAN SADD ADZ-DZARI’AH:

## STUDI KASUS DI DESA LETEH, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN REMBANG
Abdul Rozak 1 , Ihda Shofiyatun Nisa’ 2 , Arif Sugitanata 3
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2 Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, 3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: Abdrozak993@gmail.com , ihdashofiya95@gmail.com, arifsugitanata@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana alasan-alasan dari masyarakat di Desa  Leteh  Kecamatan  Rembang,  Kabupaten  Rembang  menunda perkawinannya  dalam  kacamata  sadd  adz- dzari’ah  dan  fath  adz-dzari’ah. Dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap lima belas orang yang  telah  memilih  untuk  menunda  perkawinan  mereka.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa  ketidakbolehan atau  kebolehan  penundaan perkawinan dapat digambarkan melalui pertimbangan sadd adz- dzari’ah (yang mengarah pada  kerusakan)  dan  fath  adz- dzari’ah  (yang  mengarah  pada  kebaikan  dan kemaslahatan).  Penundaan  perkawinan  karena  alasan  ekonomi  atau  untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan dapat dianggap sebagai fath  adz- dzari’ah  karena  hal  ini  dianggap  sebagai  langkah  bijak  untuk menghindari kerusakan dalam rumah tangga. Namun, penundaan perkawinan karena  pengalaman  kegagalan  atau  perasaan  bahagia  tanpa  perkawinan dapat dianggap sebagai sadd adz- dzari’ah karena hal ini dapat mengarah pada ketidaksempurnaan hidup dan kesendirian di masa tua.
Kata  Kunci: Penundaan,  Perkawinan,  Fath  Adz- Dzari’ah  dan  Sadd  Adz- Dzari’ah, Desa Leteh

## Pendahuluan
Perkawinan  diatur  oleh  seperangkat  hukum  yang  mengkategorikannya sebagai  wajib,  sunnah,  makruh,  halal,  atau  haram,  berdasarkan  persyaratan hukum. 1 Berdasarkan  prinsip  kausalitas,  undang-undang  perkawinan  menjadi wajib ketika seseorang mampu membangun stabilitas dalam aspek fisik, mental, dan finansial. 2 Selain itu, perkawinan berfungsi sebagai pencegah perzinahan,
1 Arif Sugitanata, “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal,” MADDIKA: Journal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2020): 1 –10, https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745.a
2 Arif  Sugitanata,  “Konsep  Pertunangan  Dalam  Perspektif  Agama:  Studi  Komperatif  Agama  Islam  Dan Kristen,” ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW 2, no. 2 (2020): 139 –47, https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.24.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
suatu  tindakan  yang  dilarang  dalam  Islam. 3 Kemudian,  jika  seseorang  tidak mampu menghidupi keluarganya secara finansial, kewajiban hukum perkawinan berubah  menjadi  praktik  yang  dianjurkan  yang  dikenal  sebagai  sunnah. Seseorang harus mencari petunjuk ilahi dengan usaha yang tekun, beribadah, dan berpuasa. Lebih jauh, hukum perkawinan dianggap makruh jika seseorang menyatakan kurangnya keinginan untuk memiliki anak karena adanya penyakit keturunan atau sifat yang dapat memberikan tantangan di masa depan dalam keluarga.  Selanjutnya,  hukum  perkawinan  dianggap  mubah  jika  seseorang semata-mata  hanya  untuk  memenuhi  hasrat  pribadinya.  Lebih  jauh  lagi, larangan perkawinan muncul ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga dan tujuan mereka semata-mata untuk menganiaya atau menyakiti pasangan. 4
Islam menganjurkan perkawinan ketika seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan fisik, emosional, dan finansial yang memadai. 5 Namun demikian, dalam kondisi tertentu, beberapa individu menunda perkawinan mereka dengan berbagai  alasan,  seperti  yang  dicontohkan  oleh  situasi  di  Desa  Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Melalui pengamatan langsung di Desa Leteh, ditemukan bahwa sepuluh laki-laki menunda perkawinan pada usia 38-40 tahun, sementara lima perempuan melakukannya pada usia 34-60 tahun. 6 Dari fakta di atas, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana alasan-alasan dari  masyarakat  di  Desa  Leteh  Kecamatan  Rembang,  Kabupaten  Rembang menunda  perkawinannya  dalam  kacamata  fath  adz- dzari’ah  dan  sadd  adz- dzari’ah  sebagai  pisau  analisis.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan 15 orang yang telah memilih  untuk  menunda  perkawinan  mereka.  Selanjutnya,  data  tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis. Pemilihan informan dilakukan dengan cara non-random sampling. Pengambilan sampel tidak dilakukan secara seragam di
3 Qurrotul  Ainiyah,  “Kedudukan  Wali  Dalam  Pernikahan  (Perspektif  Imam  Syafi’i  Dan  Imam  Hanafi),” Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman III, no. 2 (2020): 107 –22.
4 Nur Ihdatul Musyarrafa and Subehan Khalik, “BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 703 –22.
5 Arif Sugitanata, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 2 (2020): 161–72.
6 “Observasi Awal Peneliti Di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,” 2020.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
antara semua orang di masyarakat. Sebaliknya, individu dipilih sebagai sampel tergantung  pada  posisi  mereka  dalam  kelompok,  serta  pengetahuan  dan pemahaman mereka tentang topik yang sedang dipelajari. Data yang diperoleh diinventarisasi, dikategorikan, dan kemudian dievaluasi dengan menggunakan teknik deduktif untuk menarik kesimpulan.

## Konsepsi Hukum Perkawianan Secara Umum
Dari  perspektif  bahasa,  istilah  "perkawinan"  berasal  dari  kata  Arab "nakaha,"  yang  secara  khusus  menunjukkan  konsep  perkawinan.  Di  sisi  lain, definisi  perkawinan mengacu  pada  sebuah perjanjian  yang  mencakup aturan- aturan  yang  memungkinkan  pembentukan  hubungan  suami  dan  istri  dan pemenuhan  hak  dan  tanggung  jawab  masing-masing. 7 Perkawinan  umumnya dianggap sebagai misaqan ghaliza, yang menunjukkan ikatan yang kuat antara suami dan istri dengan tujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan standar agama dan pemerintah. 8
Perkawinan  adalah  persatuan  formal  dan  diakui  secara  hukum  antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengakui  ikatan  hukum  tersebut.  Ikatan  perkawinan  didefinisikan  sebagai hubungan fisik dan psikologis antara dua individu, khususnya pria dan wanita, dengan  tujuan  membangun  unit  keluarga  yang  langgeng  dan  Bahagia. 9 Untuk mencapai  kebahagiaan  yang  kekal,  sangat  penting  bagi  suami  dan  istri  untuk memenuhi  kebutuhan  jasmani  dan  rohani  satu  sama  lain.  Selain  itu,  definisi hukum yang tepat tentang perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 1 UUP  1974.  Menurut  definisi  ini,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. 10
7 Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid  Asy- Syari’ah),”  Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  10,  no.  2  (2017):  165–77, https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205.
8 Wiratni  Ahmadi,  “Hak  Dan  Kewajiban  Keluarga  Menurut  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,” Jurnal Hukum PRO JUSTITA 26, no. 4 (2008): 371–90.
9 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000).
10 Taufik  Kurrohman,  “Keabsahan  Akad  Nikah  Via  Telepon  Pendekatan  Maslahah  Al-Mursalah  Dan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 3 (2016):
89 –110.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Dalam  perkawinan,  sangat  penting  bagi  suami  dan  istri  untuk  memupuk hubungan fisik dan mental. Ikatan fisik mengacu pada hubungan konkret yang menyatukan suami dan istri, serta masyarakat Muslim yang lebih luas. Pasangan suami  istri  harus  saling  menghargai,  menyayangi,  dan  menjunjung  tinggi  satu sama  lain  tanpa  ada  rasa  paksaan. 11 Perjodohan  tidak  akan  menumbuhkan hubungan  emosional  yang  tulus. 12 Oleh  karena  itu,  perkawinan  yang  bahagia dan langgeng harus dibangun di atas dua hubungan ini. Selain itu, Muhammad Syaifuddin menjelaskan hubungan antara suami dan istri sebagai sebuah ikatan yang sah secara hukum dan adat. 13 Perkawinan membentuk hubungan antara suami  dan  istri  dan  mencakup  ikatan  kekeluargaan,  adat  warisan,  hubungan masyarakat,  dan  ikatan  keagamaan,  yang  meliputi  ibadah  kepada  Allah  dan pertukaran  antar  pribadi  (muamalah). 14 Hukum  perkawinan  mengacu  pada kerangka  hukum  yang  mengatur  hubungan  interpersonal  antara  individu. Hubungan ini mencakup pemenuhan kebutuhan biologis antara pria dan wanita, bersama  dengan  hak  dan  tanggung  jawab  hukum  yang  terkait  dengan perkawinan. 15 Hal ini telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya, yang artinya: “Dan  segala  sesuatu  kami  ciptakan  berpasang-pasangan  supaya  kamu mengingat akan kebesaran Allah”.
Sebuah  perkawinan  dianggap  sah  secara  hukum  jika  dilakukan  sesuai dengan  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  dan harus  memenuhi  ketentuan  umur  bagi  pasangan  yang  hendak  menikah  yakni pria  dan  wanita  sama-sama  telah  mencapai  usia  19  tahun  sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun  2019,  orang  tua  calon  mempelai  harus  mengajukan  permohonan dispensasi ke pengadilan jika belum mencukupi usia yang ditentukan. 16
11 Arif Sugitanata, “Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan,” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 14, no. 2 (2020): 303–18.
12 Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” LEX PRIVATUM 6, no. 6 (2018): 122 –29.
13 Arif Sugitanata, “Larangan Adat Nyongkolan Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso Pada Masa  Pandemi  COVID- 19,”  Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  13,  no.  1  (2020):  67–78, https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13107.
14 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam), Tangerang:Tira Smart, 2019.
15 Dadan Muttaqien, Cakap Hukum Bidang Pernikahan Dan Perjanjian (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006).
16 Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,” Muttaqin; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies 1, no. 1 (2020): 74–84.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Tujuan mendasar dari perkawinan adalah untuk memberikan fondasi dan arah yang kuat di dalam rumah tangga, dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir dari kebaikan dan kemaslahatan. 17 Secara khusus, kemaslahatan dunia (fii al-dunnya  hasanah)  dicakup  dalam  ibadah  untuk  mencapai  kemaslahatan akhirat (fii al-akhirah hasanah) secara bersamaan. Perkawinan memiliki makna yang lebih dari sekadar menghindari maksiat, yaitu sebagai sebuah komitmen suci  kepada  Allah  yang  patut  dihormati.  Membangun  keluarga  Savannah berfungsi  sebagai  dasar  yang  stabil  untuk  sebuah  keluarga  yang  besar  dan berkembang.  Calon  pasangan  harus  memahami  tujuan  mendasar  dari perkawinan  karena  perkawinan  berfungsi  sebagai  fondasi  untuk  membangun rumah tangga yang berkembang dan kekal. 18 Praktik Penundaan Perkawinan di Desa Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
Praktik  menunda  perkawinan  di  Desa  Leteh  Kecamatan  Rembang Kabupaten  Rembang  terdapat  beberapa  alasan  diantaranya  adalah  belum cukup secara finansial, kegagalan yang dialami, belum menemukan pasangan yang tepat, sudah bahagia tanpa menikah.

## 1.) Wawancara dengan laki-laki menunda perkawinan diantaranya: Masalah Finansial
Perkawinan adalah ibadah terpanjang sampai akhir hayatnya oleh karena itu harus dipersipkan secara matang. Masalah finansial merupakan salah satu persoalan  utama  yang  dihadapi  oleh  semua  orang,  kondisi  uang  yang  belum stabil  bisa  memicu  permasalahan dalam  rumah tangganya  kelak,  karena  laki- laki  tanggung  jawabnya  yang  besar  dalam  keluarga  yaitu  dengan  menafkahi secara  lahir  dan  batin,  kebutuhan  sandang  pangan  dan  tempat  tinggal  yang layak  untuk  istri  dan  anaknya  kelak.    Berikut  ini  yang  dijelaskan  oleh  praktik menunda perkawinan:
Pihak A, umur 40 ta hun, mengatakan bahwa “finansial yang belum cukup untuk  menikah,  keadaan  yang  kurang  mendukung,  dan  penghambat  lainnya adalah  pekerjaan  yang  belum  tetap  takutnya  nanti  tidak  bisa  menafkahi  anak
17 Jamaludin Jamaludin and Arif Sugi tanata, “Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu,” Al-Hukama’
10, no. 2 (2020): 319–48, https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.319-348.
18 Abu Bakar Khazali, “Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi’i,” Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 18, no. 1 (2018): 52 –65.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
dan  isterinya.  Penulis  juga  memberi  pertanyaan  apa  ingin  menikah?  Beliau menjawab ingin menikah tapi tidak tahu kapan, beliau masih memikirkannya dan menimbangnya.  Selama  menunda  perkawinan  beliau  sudah  mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang dilontarkan dari mulut mereka. 19
Pihak S, umur 40 tahun, mengatakan bahwa “Perkawinan memang suatu kewajiban  setiap  manusia,  menunda  perkawinan  memang  tidak  baik  tetapi kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan harus sudah cukup keuangannya. Sedangkan  beliau  masih  berusaha  keras  agar  finansial  cukup  untuk kedepannya.  Selagi  masih  sendiri  saya  tidak  melakukan  maksiat  yang diharamkan oleh agama. Beliau juga kerap mendapati tekanan dari orang sekitar agar untuk segera menikah, terkadang beliau juga merasa sakit hati apa yang mereka lontarkan kepadanya. 20
Pihak  M,  umur  40  tahun,  mengatakan  bahwa,  masalah  keuangan  yang menjadi  penyebab  masih  sendiri.  Beliau  masih  memikirkan  bagaimana keuangan  stabil  dan  masih  berusaha  mengumpulkan  uang  untuk  nantinya menikah. Saat menjawab pertanyaan apakah ingin menikah? Beliau menjawab ingin menikah kalau ekonomi sudah stabil. Beliau juga sering diberi nasehat dari warga sekitar untuk segera menikah. 21
Pihak SM, umur 40 tahun, mengatakan bahwa, beliau sudah tahu menikah sebuah  kewajiban  yang  harus  dijalankan  oleh  umat  muslim  dan  beliau  sudah tahu  menunda  perkawinan  tidak  baik  tetapi  kalau  saya  belum  siap  secara keuangan takut nantinya tidak bisa menghidupi keluarga. Mungkin nanti kalau nantinya  saya  sudah  cukup  secara  finansial  saya  akan  menikah,  kalau  untuk saat ini belum siap. Beliau juga mengatakan bahwa sering mendapat nasehat dari keluarga dari warga sekitar untuk segera menikah. 22
Pihak  OR,  40  tahun,  mengatakan  bahwa,  “beliau  masih  menunda perkawinan karena masih memikirkan pekerjaan yang masih dirintis. Kalau umur memang sekarang sudah tua maka sebab itu beliau akan mengatasi masalah keuangan  yang  nantinya  akan  dimana  untuk  memutuskan  menikah,  kalau
19 A, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ), 2020.
20 S, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ), 2020.
21 M, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ), 2020.
22 SM, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ), 2020.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
sementara  ini  masih  menunda  dulu  karena  ada  target  yang  masih  harus dikerjakan.  Beliau  juga  kerap  mendapat  usulan  dari  keluarga  dan  orang sekitanya  untuk  segera  menikah,  beliau  juga  ingin  menikah  kalu  kedaan ekonomi  sudah membaik  karena mencari  wanita  yang mau  menerima  kondisi tersebut sangat sulit. 23
Pihak  MH,  45  tahun,  mengatakan  bahwa  “kondisi  saat  ini  masih  belum mapan dan saat ini masih bekerja keras mengumpulkan pundi-pundi uang yang nantinya untuk menikah. Beliau juga kerap mendapatkan dari masyarakat untuk segera  menikah,  kadang  mereka  tidak  tau  yang  beliau  alami  mereka  hanya melihat dari luarnya saja. 24
Pihak  MN,  umur  45  tahun,  berpi kir  “menikah  harus  sudah  cukup  secara materi  karena  kewajiban  untuk  menjadi  kepala  rumah  tangga  memang  tidak mudah harus sudah matang secara finansial karena nantinya untuk memenuhi semua  kebutuhan  keluarganya,  oleh  sebab  itu  saya  masih  mengumpulkan pundi-pundi uang yang nantinya keluarga saya tidak kekurangan sama sekali. Memang umur sudah tua tetapi yakin suatu saat pasti saya akan menikah. Beliau juga kerap mendapatkan usulan dari masyarakat untuk segera menikah. 25
Pihak K,  umur 50 tahun, berfikir bahwa “menunda perkawinan tidak baik tetapi  kalau  menikah  belum  cukup  secara  materi  ditakutkan  nantinya  akan menjadi  masalah  di  dalam  rumah  tangganya,  oleh  karena  itu  saya  masih berusaha  keras  untuk  mengumpulkan  pundi-pundi  uang  yang  nantinya  untuk menikah.  Beliau  juga  mendapatkan  nasehat-nasehat  dari  keluarga  dan masyarakat untuk segera menikah. 26
Menurut  M.  Manullang,  untuk  memenuhi  keinginan  manusia  atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi dimana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kebutuhan ini  harus  dipenuhi  dan  tercukupi  untuk  keberlangsungan  hidup  kedepannya. Berdasarkan praktik menunda perkawinan di Desa Leteh kecamatan Rembang Kabupaten  Rembangyang  dijelaskan  di  atas  bahwa  kondisi  dan  keadaan
23 OR, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ), 2020.
24 MH, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ), 2020.
25 MN, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ), 2020.
26 K, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
mereka  yang  kebanyakan  berpofesi  sebagai  pekerja  serabutan  maka  mereka hanya  bisa  mencukupi  kebutuhannya  sendiri  sedangkan  kalau  nanti  menikah mereka  beranggapan  takut  tidak  mencukupi  kebutuhan  keluarganya  jauh  dari tercapainya kemakmuran.
Sudah bahagia tanpa menikah
Pihak  NE,  umur  55  tahun,  mengatakan  bahwa  “tanpa  menikah  sudah bahagia karena nantinya kalau sudah berkeluarga pasti akan semakin repot dan menambah beban, dan saya sendiri yang terpenting tidak maksiat. Beliau juga sering  mendapat  nasehat-nasehat  dan  usulan  dari  masyarakat  untuk  segera menikah. 27
Pihak MI, umur 45 tahun, mengatakan bahwa “beliau tahu betul menikah adalah  kewajiban  semua  umat  manusia,  tetapi  beliau  menikmati  hidup  tanpa menikah sudah bahagia karena menikah akan membawa beban dan repot untuk mengurusinya.  Beliau  juga  kerap  mendapat  stigma  negatif  dari  masyarakat karena menunda perkawinan. 28
Menurut Philip Kotler kepribadian digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti  kepercayaan  diri,  sosialisasi,  dominasi,  mempertahankan  diri, beradaptasi,  otonomi,  dan  sifat  yang  agresif.  Kepribadian  manusia  dapat menunjukkan sifat dalam diri tau kejiwaan karena sifat pembawaan kemampuan yang dapat mempengaruhi individu. Seperti halnya praktik menunda perkawinan di Desa Leteh kecamatan Rembang Kabupaten Rembangkurangnya sosialisasi terhadap  kedewasaan  dan  kematangan dirinya  sehingga  semua  potensi  yang ada  pada  dirinya  mengakibatkan  banyak  kerugian  karena  kurangnya kepercayaaan diri dan beradaptasi.
Dari  pengamatan  di  Desa  Leteh  kecamatan  Rembang  Kabupaten Rembang  apabila  masih  mempertahankan  untuk  tidak  menikah  berarti kematangan  dirinya  masih  kurang  dan  itu  bisa  mengakibatkan  kerugian  pada dirinya.
2.) Wawancara dengan perempuan menunda perkawinan diantaranya:

## Belum menemukan pasangan yang tepat
27 NE, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
28 MI, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Pihak  SI,  umur  60  tahun,  mengatakan  bahwa  “belum  adanya  pasangan yang  sesuai  kriteria  yang  diinginkan,  saya  ingin  mempunyai  pasangan  yang cocok  sesuai  apa  yang  saya  inginkan  karena  menikah  tidak  cuma  senang- senangnya saja tetapi harus ada visi dan misi yang sama agar nantinya keluarga menjadi harmonis dan tentram. Beliau juga kerap mendapat usulan dari orang sekitar  agar  cepat-cepat  menikah  supaya  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan. 29
Pihak M, umur 45 tahun, mengatakan bahwa “sudah ada yang mendekati saya tetapi saya tidak mau karena menurut saya ada sesuatu yang belum tepat untuk memilih dia, kalau memang sudah ada yang sesuai dengan kata hati maka saya aan menikah. Beliau juga kerap diberi nasehat-nasehat dari orang sekitar untuk segara menikah. 30
Pihak  SR,  umur  45  tahun,  mengatakan  bahwa  “pasangan  adalah  yang nantinya  untuk  menemani  kita  sampai  akhir  karena  itu  saya  harus  selektif memilih pasangan yang harus paham agama, finansial juga harus cukup, dan yang terpenting itu baik. Beliau juga sering mendapat usulan-usulan dari orang sekitar agar cepat-cepat untuk menikah. 31
Menurut  teori  sosialisasi  George  Herbert  Mead  menjelaskan  bahwa sosoalisasi  merupakan  dimana  seseorang  mempelajari  cara,  nilai  dan menyesuaikan  tindakan  dengan  masyarakat  dan  budaya  yang  berisi meningkatkan pribadi mereka sesuai dengan keadaan, nilai, norma dan budaya masyarakat. Seperti halnya praktik menunda perkawinan pihak M dan pihak SR memilih untuk menjaga jarak dengan lingkungan karena merasa dirinya belum menikah. Menurut Sutanto dan Haryoku mereka menunda perkawinan karena berada  di  lingkungan  yang  sudah  banyak  menikah.  Sehingga  kurangnya bersosialisasi mereka belum menemukan pasangan yang tepat.

## Masalah Kegagalan
Pihak A, umur 37 tahun, mengatakan bahwa “Dulu pernah ada yang ingin serius  untuk  melamar  tetapi  sewaktu-waktu  dia  berubah  pikiran,  karena  itu
29 SI,  Interview  (Narasumber  perempuan  di  Desa  Leteh  Kecamatan  Rembang,  Kabupaten  Rembang), 2020.
30 M, Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
31 SR,  Interview  (Narasumber  perempuan  di  Desa  Leteh  Kecamatan  Rembang,  Kabupaten  Rembang), 2020.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
sampai  sekarang  masih  sendiri  karena  trauma  yang  terjadi  dulu.  Mungkin  dia melihat saya kurang cantik makanya dia memilih pergi. Akhirnya dia sekarang sudah mempuny ai pasangan yang lebih dari saya.” Beliau juga kerap mendapat nasehat-nasehat dari orang sekitar untuk segera menikah. 32
Pihak U, 40 tahun, mengatakan bahwa “Saya memutuskan tidak menikah karena masa lalu yang membuat saya trauma. Akhirnya saya sampai sekarang belum menikah takut nantinya akan terjadi lagi dimasa lalu. Beliau juga kerap mendapat omongan masyarakat untuk segera menikah. 33
Menurut Fritz Heider teori atribusi atau kegagalan, menjelaskan penyebab perilaku  dirinya  sendiri  maupun  orang  lain  yang  ditentukan  apakah  perilaku tersebut  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  maupun  faktor  eksternal.  Dari penjelasan  tersebut  seseorang  melakukan  suatu  perbutan  atau  memutuskan untuk berbuat karena dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Seperti halnya  praktik  menunda  perkawinan  di  Desa  Leteh  Kecamatan  Rembang Kabupaten  Rembangdiketahui  bahwa  mereka  mempunyai  masa  lalu  yaitu kegagalan, faktor internal yang menyebabkan mereka enggan menikah, praktik tersebut  dapat  membawa  dampak  negatife  pada  dirinya.  Padahal  setiap manusia  membutuhkan  pasangan  yang  nantinya  di  kehidupan  dapat  berkasih sayang dan cinta menemani pasangannya. Sehingga dari pengamatan di Desa Leteh  Kecamatan  Rembang  kabupaten  Rembang  apabila  masih  menunda perkawinan  maka  tidak  akan  merasakan  kasih  sayang  dan  cinta  terhadap pasangan.
Menunda Perkawinan Perspektif Fath Adz- Dzari’ah dan Sadd Adz-Dzari’ah Untuk  memenuhi  kategorisasi  adz- dzari’ah,  maka  harus  diperhatikan tentang struktur dari adz- dzari’ah yang lazim disebut sebagai rukun. Muhammad Hasyim  Al-Burhani  menyebut  adanya  tiga  rukun  yang  harus  dipenuhi  dalam melakukan penalaran berbasis adz- dzari’ah ini. Pertama, adanya perantara (al- wasilah).  Obyek  ataupun  perbuatan  sebagai  perantara  atau  wailah  ini adakalanya dimaksudkan untuk obyek yang lain, atau untuk perbuatan itu sendiri
32 A, Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
33 U, Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
dan menjadi asas atas adz- dzari’ah itu. 34 Kedua, adanya jarak atau rentang (al- ifdha)  yang  menghubungkan  antara  perantara  (al-wasilah)  dan  obyek  yang dilarang (al-mutawassil ilaih). Jarak atau rentang ini bisa berbentuk perbuatan atau  pengakuan  seperti  perbuatan  menunda  waktu  dari  panen  anggur  agar menjadi  khamr,  atau  menggali  lubang  di  belakang  pintu  rumah  agar  orang terjerembab ke dalamnya. 35 Ketiga, yang dilarang (al-mutawasssil ilaih). Secara ringkas,  rukun  yang  terakhir  ini  adalah berupa  obyek atau  perbuatan  tersebut tidak dilarang. Apabila obyek ataupun perbuatan tersebut tidak dilarang, maka hukumnya menjadi mubah. 36
Menurut  Ibnu  Qayyim  al-Jawziyyah  adz- dzari’ah  mengandung  dua pengertian yakni; yang mendatangkan mafsadah dan terlarang yaitu sadd adz- dzari’ah,  sedangkan  yang  mendatangkan  manfaat  dan  menuntut  agar dilaksanakan  yaitu  fath  adz- dzari’ah.  Wahbah  Zuhaili  menyepakati  pendapat dari  Ibnu  Qayyim,  di  mana  adz- dzari’ah  jika  dikaitkan  dengan  cakupan pembahasan  dalam  aspek  syariah  dibagi  menjadi  dua  kategori  yakni; ketidakbolehan  untuk  menggunakan  sarana  tersebut,  dikarenakan  akan mengarah pada kerusakan (sadd adz- dzari’ah). Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan (fath adz- dzari’ah). 37
Sebagai bentuk pengukuran terhadap praktik menunda perkawinan karena beberapa  alasan  mereka  menunda-nunda  melalui  sadd  adz- dzari’ah  dan  fath adz- dzari’ah, sebagai berikut:
1.  Ketika  sebuah  praktik  menunda  perkawinan  dengan  alasan  ekonomi karena belum mencukupi ini menjadi solusi untuk meminimalisir sebuah peristiwa  yang  tidak  diinginkan  agar  nantinya  mendapatkan  keluarga yang  bahagia  dan  tidak  kekurangan.  Dengan  demikian  karena perkawinan  dalam  alasan  ini  mendatangkan  manfaat  menghindari mudharat  maka  diperbolehkan  bahkan  dianjurkan  atau  dibuka.  Hal  ini
34 Muhammad Hisyam Al-Burhani, Sadd Al- Dzari’ah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985)
35 Muhammad Hisyam Al-Burhani, Sadd Al- Dzari’ah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).118.
36 Muhammad Hisyam Al-Burhani, Sadd Al- Dzari’ah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).121.
37 Arif Sugitanata, “Pendekatan Saddu Adz-Dzari’ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam,” n.d.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
dikenal dalam kajian ushul fiqh dengan pertimbangan fath adz- dzari’ah. Berikut delapan nama praktik menunda perkawinan diantaranya; Mas A, S, M, SM, OR, MN, M, K.
2.  Adapun alasan kegagalan karena pernah menjalin hubungan pada masa lalu yang mengakibatkan ketakutan dan trauma, kegagalan tersebut tidak diperbolehkan  karena  mengarah  kepada  mafsadat  (kerusakan)  yang timbul  lebih  besar  dari  pada  maslahatnya  karena  nanti  bagi  pelaku tersebut bisa berakibat pada dia setelah ia sudah tua. Dengan demikian menunda ini menjadi sarana keburukan maka tidak diperbolehkan atau ditutup  rapat-rapat.  Hal  ini  dikenal  dalam  kajian  ushul  fiqh  dengan pertimbangan  sadd  adz- dzari’ah.  Berikut  dua  praktik  menunda perkawinan diantaranya; Mba A, U.
3.  Alasan sudah bahagia tanpa menikah, kesadaran dari diri sendiri adalah salah satu ikhtiar untuk menikah yang harus dilakukan sebagai pembuka jalan  alasan  tersebut  tidak  diperbolehkan  karena  mengarah  kepada mafsadat  (kerusakan)  yang  timbul  lebih  besar  dari  pada  maslahatnya karena bagi pelaku tersebut nantinya di hari tua hidup sendiri, bagaimana dia  menyalurkan biologisnya, bagaimana dia sejarah hidupnya terputus dengan  kematian  si  pelaku,  tidak  ada  yang  mendoakan  itu    menyalahi fitrah  untuk  berpasang-pasangan  dan  kebahagiaan  seperti  itu kebahagiaan  semu.  Dengan  demikian  menunda  ini  menjadi  sarana keburukan  maka  tidak  diperbolehkan  atau  ditutup  rapat-rapat.  Hal  ini dikenal dalam kajian ushul fiqh dengan pertimbangan sadd adz- dzari’ah. Berikut tiga praktik menunda perkawinan diantaranya; SR, M, S.
4.  Alasan  belum  menemukan  pasangan  yang  tepat  menjadi  bahan pertimbangan  untuk  mencegah  sebuah  peristiwa  yang  tidak  diinginkan agar nantinya mendapatkan pasangan yang sesuai apa yang diinginkan. Menunda perkawinan karena alasan belum menemukan pasangan yang tepat  diperbolehkan  karena  memberi  kebaikan  kepada  pasangannya nanti  yang  dianggap  cocok  dan  sepadan.  Dengan  demikian  karena menunda  perkawinan  dalam  alasan  ini  mendatangkan  manfaat menghindari  mudharat  maka  diperbolehkan  bahkan  dianjurkan  atau

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
dibuka. Hal ini dikenal dalam kajian ushul fiqh dengan pertimbangan fath adz- dzari’ah. Berikut dua praktik menunda perkawinan diantaranya; Mas NE, MI.

## Kesimpulan
Praktik  penundaan  perkawinan  di  Desa  Leteh  Kecamatan  Rembang, Kabupaten  Rembang,  memiliki  berbagai  alasan,  termasuk  masalah  finansial, kesulitan  dalam  menemukan  pasangan  yang  tepat,  kebahagiaan  tanpa perkawinan, dan pengalaman kegagalan dalam hubungan sebelumnya. Alasan utama  untuk  penundaan  perkawinan  pada  laki-laki  di  Desa  Leteh  adalah masalah  finansial.  Mereka  menganggap  penting  untuk  memiliki  stabilitas ekonomi  sebelum  menikah,  menghindari  beban  yang  terlalu  besar,  dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik. Beberapa laki-laki di Desa Leteh juga merasa tidak siap untuk menikah karena pernah  mengalami  kegagalan  dalam  hubungan  sebelumnya,  yang  telah menyebabkan  trauma  dan  ketakutan.  Adanya  tekanan  dari  masyarakat  dan keluarga  untuk  menikah  menjadi  faktor  tambahan  yang  mempengaruhi keputusan para laki-laki tersebut.
Bagi  sebagian  laki-laki,  penundaan  perkawinan  juga  dapat  disebabkan oleh  sulitnya  menemukan  pasangan  yang  memenuhi  kriteria  pribadi  mereka. Bagi beberapa perempuan di Desa Leteh, alasan penundaan perkawinan adalah belum  menemukan  pasangan  yang  sesuai  dengan  harapan  mereka  atau memiliki ketakutan terhadap komitmen setelah pengalaman masa lalu. Alasan bahwa seseorang merasa bahagia tanpa perkawinan mungkin tidak sepenuhnya memadai, karena penundaan ini dapat mengarah pada kesendirian di hari tua dan  ketidaksempurnaan  hidup  yang  dianggap  oleh  masyarakat  sebagai masalah.
Ketidakbolehan atau kebolehan penundaan perkawinan dalam perspektif adz- dzari’ah dapat digambarkan melalui pertimbangan sadd adz-dzari’ah (yang mengarah  pada  kerusakan)  dan  fath  adz- dzari’ah  (yang  mengarah  pada kebaikan  dan  kemaslahatan).  Penundaan  perkawinan  karena  alasan  ekonomi atau untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan dapat dianggap sebagai fath adz- dzari’ah karena hal ini dianggap sebagai langkah bijak untuk

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
menghindari kerusakan dalam rumah tangga. Namun, penundaan perkawinan karena pengalaman kegagalan atau perasaan bahagia tanpa perkawinan dapat dianggap  sebagai  sadd  adz- dzari’ah  karena  hal  ini  dapat  mengarah  pada ketidaksempurnaan hidup dan kesendirian di masa tua.

## Daftar Pustaka
A.  Interview  (Narasumber  laki-laki  di  Desa  Leteh  Kecamatan  Rembang, Kabupaten Rembang ), 2020.
———.  Interview  (Narasumber  perempuan  di  Desa  Leteh  Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
Abdillah, Yasin Yusuf. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga  Bahagia  (Tinjauan  Maqasid  Asy- Syari’ah).”  Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum
Keluarga Islam 10, no. 2 (2017): 165 –77. https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205.
Ahmadi, Wiratni. “Hak Dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jurnal Hukum PRO JUSTITA 26, no. 4 (2008): 371 –90.
Ainiyah,  Qurrotul.  “Kedudukan Wali  Dalam Pernikahan  (Perspektif  Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi).” Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman III, no. 2 (2020): 107 –22.
Arif  Sugitanata.  “Pendekatan  Saddu  Adz-Dzari’ah  Sebagai  Salah  Satu Sumber Hukum Islam,” n.d.
Basyir,  Ahmad  Azhar.  Hukum  Perkawinan  Islam.  Yogyakarta:  UII  Press, 2000.
Demak,  Rizky  Perdana  Kiay.  “Rukun  Dan  Syarat  Perkawinan  Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” LEX PRIVATUM 6, no. 6 (2018): 122–29.
Jamaludin, Jamaludin, and Arif Sugitanata. “Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu.” Al-Hukama’ 10, no. 2 (2020):
319 –48. https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.319-348.
K.  Interview  (Narasumber  laki-laki  di  Desa  Leteh  Kecamatan  Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
Khazali,  Ab u  Bakar.  “Kafaah  Sebagai  Pertimbangan  Dalam  Perkawinan Menurut  Mazhab  Syafi’i.”  Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi  Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 18, no. 1 (2018): 52 –65.
Kurrohman,  Taufik.  “Keabsahan  Akad  Nikah  Via  Telepon  Pendekatan Maslahah  Al-Mursalah  Dan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.” Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 3 (2016): 89–110.
M.  Interview  (Narasumber  laki-laki  di  Desa  Leteh  Kecamatan  Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
———.  Interview  (Narasumber  perempuan  di  Desa  Leteh  Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
MH. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
MI. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Mintarsih,  Mimi n.  “Batas  Usia  Minimal  Perkawinan  Menurut  Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam.” Muttaqin; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies 1, no. 1 (2020): 74 –84.
MN. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
Muhammad  Hisyam  Al-Burhani.  Sadd  Al- Dzari’ah  Fi  Al-Syariah  Al- Islamiyyah. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
Musyarrafa,  Nur  Ihdatul,  and  Subehan  Khalik.  “BATAS  USIA PERNIKAHAN  DALAM  ISLAM:  Analisis  Ulama  Mazhab  Terhadap  Batas  Usia Nika h.”  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  1,  no.  3
(2020): 703 –22.
Muttaqien,  Dadan.  Cakap  Hukum  Bidang  Pernikahan  Dan  Perjanjian.
Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.
Muzammil,  Iffah.  Fiqh  Munakahat  (Hukum  Pernikahan  Dalam  Islam). Tangerang:Tira Smart, 2019.
NE. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
“Observasi Awal Peneliti Di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,” 2020.
OR. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
S.  Interview  (Narasumber  laki-laki  di  Desa  Leteh  Kecamatan  Rembang,
Kabupaten Rembang), 2020.
SI.  Interview  (Narasumber  perempuan  di  Desa  Leteh  Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
SM. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
SR.  Interview  (Narasumber  perempuan  di  Desa  Leteh  Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.
Sugitanata,  Arif.  “Konsep  Pertunangan  Dalam  Perspektif  Agama:  Studi Komperatif Agama Isl am Dan Kristen.” ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW 2, no. 2 (2020): 139 –47. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.24.
———. “Larangan Adat Nyongkolan Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak
Lendang  Beso  Pada  Masa  Pandemi  COVID- 19.”  Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam 13, no. 1 (2020): 67 –78. https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13107.
———. “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal.” MADDIKA: Journal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2020): 1 –10. https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745.
———.  “Memberikan  Hak  Wali  Nikah  Kepada  Kyai:  Praktik  Taukil  Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 2 (2020): 161 –72.
———. “Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter  Laki- Laki  Dan  Perempuan.”  Bilancia:  Jurnal  Studi  Ilmu  Syariah  Dan Hukum 14, no. 2 (2020): 303 –18.
U.  Interview  (Narasumber  perempuan  di  Desa  Leteh  Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.