http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press
ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 1 (2021)

## Bingkai Sara Dalam Berita Politik: Analisis Framing Berita Pengangkatan Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan RI
Dzulfikar Ahmad 1 , Guntur Freddy Prisanto 2 , Niken Febrina Ernungtyas 3 , Sekartaji Anisa Putri 4 1234 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi, Jakarta, Indonesia
1 sangkhalil@gmail.com, 2 guntur@stikom.interstudi.edu, 3 niken@stikom.interstudi.edu,
4 sekartajianisa@gmail.com
Keywords : Abstract Entman  framing, news framing analysis,  political news, SARA Frame, SARA politics. The sensitive issue of SARA is widely used in the political world. Both by politicians themselves and by the media. One of the uses of  SARA  issues  in  political  news  by  the  media  is  as  a  frame. Framing in political news has a negative tendency to overthrow a politician  not far from the value of  SARA as a minority. The framing of political news about SARA is examined in this study.
This  research  examines  the  SARA  frame  in  the  news  of Prabowo's  appointment  as  the  Indonesian  defense  minister. News that is the object of research are those published online by major  media  on  their  websites  from  21  October  2019  to  27 October  2019.  Namely  since  Prabowo  was  invited  to  the presidential  palace  until  a  week  he  served  as  the  Indonesian defense  minister.  The  research  findings  show  that  most  of  the news  that  is  the  object  of  the  research  has  a  Reject  Prabowo frame. Kata Kunci : Abstrak Analisis  framing berita, berita politik, bingkai SARA,  framing model Entman, politik SARA. Isu  SARA  yang  sensitif  banyak  dimanfaatkan  dalam  dunia politik.  Baik  oleh  politikus  itu  sendiri  maupun  oleh  media. Penggunaan  isu  SARA  dalam  berita  politik  oleh  media  salah satunya  ialah  sebagai  bingkai.  Pembingkaian  dalam  berita politik bertendensi negatif untuk menjatuhkan seorang politikus tak jauh dari nilai SARA sebagai minoritas. Pembingkaian berita politik berbau SARA diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini meneliti bagaimana bingkai SARA dalam berita pengangkatan Prabowo  sebagai  menteri  pertahanan  RI.  Berita  yang  menjadi objek penelitian ialah yang dipublikasi secara daring oleh media besar  dalam  website  mereka  sejak  21  Oktober  2019  hinga  27 Oktober  2019.  Yaitu  sejak  Prabowo  diundang  ke  istana kepresidenan  hingga  seminggu  ia  menjabat  sebagai  menteri pertahanan RI. Temuan penelitian menunjukkan sebagian besar berita  yang  menjadi  objek  penelitian  memiliki  bingkai  Tolak
Prabowo.

## Pendahuluan
Fakta bahwa penduduk dunia terdiri dari beragam suku, ras, golongan, maupun agama (SARA) membuat manusia tidak dapat menghindari hidup dalam keberagaman. Tiap-tiap  negara  di  dunia  memiliki  keberagamannya  tersendiri.  Adanya  keberagaman suku,  ras,  golongan,  maupun  agama  dapat  memperkaya  sebuah  negara  maupun menimbulkan masalah di dalamnya. Dalam dunia politik, hal tersebut pun berlaku. Suku, ras,  golongan,  dan  agama  dapat  digunakan  sebagai  hal  positif  untuk  memersatukan pilihan politik serta menaikkan dukungan untuk seorang politikus, maupun sebaliknya. Hal  tersebut  juga  dapat  digunakan  untuk  menjatuhkan  sosok  seorang  politikus, meniadakan  dukungan  untuk  pihak  lawan,  mengadu  domba,  dan  banyak  hal  lainnya. Kancah  politik  dunia  sekan  tak  bisa  lepas  dari  isu  SARA.  Layaknya  Barrack  Obama ketika  menjabat  menjadi  presiden  Amerika  pun  tak  lepas  dari  pemberitaan  dengan pembingkaian SARA (Ramasubramanian & Martinez, 2017).
Tokoh-tokoh  politik  dunia  seperti  Obama  akan  digali  berbagai  aspek  identitas budaya dan latar belakangnya meliputi suku, agama, ras, maupun golongan yang dimiliki oleh media jurnalistik untuk dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi. Media sering kali mengaitkan identitas budaya seorang dengan perilaku maupun keputusan yang diambil oleh  orang  tersebut.  Penulisan  berita  dengan  teknik  pembingkaian  (framing)  yang dilakukan oleh media terkait identitas budaya yang berujung pada pembingkaian berbau SARA  sendiri  merupakan  unsur  kebudayaan  yang  dianut.  Budaya  akan  memengaruhi bagaimana pemimpin politik dan wartawan melakukan framing serta bagaimana pembaca akan  memaknai  framing  (Matthes,  2012).  Pandangan  streotip  bahwa  seorang  individu dinilai dari latar belakang budaya yang dimiliki bukan dari nilai diri yang dimiliki oleh individu  masih  begitu  melekat  dalam  budaya  politik.  Budaya  politik  dunia,  termasuk Indonesia, masih menganut pandangan tersebut.
Adanya  pandangan  seperti  di  atas  akan  terus  melanggengkan  politik  SARA. Dengan begitu, pemberitaan berbau SARA pun tak akan lekas hilang dari media massa. Di Indonesia sendiri, beragam peristiwa politik yang dibumbui oleh nilai SARA menjadi topik  yang  begitu  panas  dan  menyita  perhatian  berbagai  kalangan  masyarakat.  Kasus seperti  pemimpin  dari  golongan  minoritas,  pemimpin  dengan  agama  mayoritas  ramai dibicarakan dan memicu beragam aksi di Indonesia. Kasus politik yang lekat dengan isu SARA  sendiri  memicu  beragam  reaksi  dari  media  dalam  melakukan  pembingkaian (Nasution & Aminulloh, 2018; Mayasari, 2017; Atmadja, 2014). Pembingkaian negatif
maupun positif dimunculkan oleh media-media Indonesia. Pemilihan arah sebuah bingkai akan  menjadi  negatif  maupun  positif  oleh  media  bukan  semata-mata  berdasarkan peristiwa  yang  terjadi,  namun  dipilih  berdasarkan  keberpihakan  politik  pemilik  media (Nasution  &  Aminulloh,  2018;  Mayasari,  2017).  Media  sebagai  sarana  penyebaran informasi kini tak lagi netral. Keberpihakan politik dari media-media besar perlu disadari agar pembaca tidak mudah terprovokasi. Adanya fenomena seperti ini membuat framing bukan  lagi  sekadar  prosedur  pembingkaian  biasa,  namun  dapat  menjadi  senjata  dari pihak-pihak dengan kepentingan politik tertentu.
Salah  satu  contoh  kasus  bagaimana  framing  yang  dilakukan  oleh  media  di Indonesia  mengandung  unsur  kepentingan  dari  pemilik  modal  terkait  peristiwa  politik dapat dilihat pada kasus penayangan quick count hasil pemilihan umum presiden 2014. Masing-masing  media  menampilkan  pasangan  calon  yang  mereka  dukung  sebagai pemenang  pemilihan  umum  presiden  2014  versi  quick  count.  TV  One  menampilkan bahwa  Prabowo-Hatta  ialah  pemenang  pemilihan  umum  presiden  2014  sedangakan Metro  TV  menampilkan  Jokowi-JK  sebagai  pemenang  (Anggoro,  2014).  Adanya keberpihakan  dan  kepentingan  politik  yang  dimiliki  oleh  pemilik  media  menjadikan peliputan berita tak lagi mengedepankan fakta dan hasil verifikasi nyata. Namun media berlomba untuk menyuarakan pilihan sang pemilik. Berita yang tidak teruji kebenarannya dan bertolak belakang dapat menimbulkan risiko perpecahan di masyarakat. Seharusnya media bersikap bijak dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.
Sebaran  berita  yang  provokatif  dengan  penggiringan  opini  dan  agenda/  tujuan tertentu  dapat  menyebabkan  kerusuhan  massal.  Apalagi  ketika  dikaitkan  dengan  isu SARA  yang  sensitif  dan  mudah  memunculkan  konflik  serta  keresahan  di  kalangan masyarakat luas. Kondisi politik yang panas ditambah dengan isu SARA akan menjadi perhatian khalayak luas. Peristiwa politik yang terkait dengan pemerintahan tak lepas dari isu-isu  SARA.  Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  ragam  suku,  agama,  ras,  dan golongan  tentunya  tidak  lepas  dari  kasus-kasus  berbau  SARA.  Sepanjang  sejarah Indonesia, beberapa kali kejadian besar di dalam pemerintahan melibatkan kasus SARA yang  menjadi  perhatian  masyarakat  luas.  Politik  kekuasaan  di  Indonesia  tak  jarang memanfaatkan isu  SARA untuk  menarik hati  massa pendukungnya. Namun  tak jarang juga dimanfaatkan untuk menjatuhkan individu maupun pemerintahan.
Adanya  penelitian  terkait  framing  dapat  membantu  membuka  pandangan masyarakat sebagai pembaca/ konsumen media terhadap kondisi media saat ini. Pembaca
perlu  mengetahui  hal  tersebut  agar  dapat  menghindari  dampak  negatif  dari  proses membaca berita berbingkai tanpa menyadari pembingkaian yang ada. Efek dari framing dapat  memengaruhi  pola  pikir  pembaca,  menggiring  opini,  pada  tingkat  paling  tinggi dapat memengaruhi perilaku. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Ramasubramanian & Martinez (2017) terkait tanggapan pembaca terhadap berita Obama. Ketika ada berita dengan bingkai negatif yang berbau streotip maupun rasis, dapat memunculkan persepsi dan perilaku streotip serta rasis dalam diri pembaca. Framing juga memiliki efek untuk memobilisasi massa dan menggiring pembaca kepada memori tertentu (Eriyanto, 2011).
Perjalanan  politik  kepemimpinan  di  Indonesia  hampir  selalu  diiringi  dengan beragam  isu  SARA.  Pemilihan  pasangan  presiden  hingga  menteri  di  tahun  2019  pun diiringi  dengan  hal-hal  tersebut.  Peristiwa  pemilihan  menteri  era  Jokowi-Ma’ruf  pun menjadi  semakin  disoroti.  Prabowo  yang  merupakan  rival  Jokowi  dalam  dua  periode berturut-turut  kini  menjadi  menteri  pertahan  Republik  Indonesia.  Prabowo  melakukan serah terima jabatan menteri pada tanggal 24 Oktober 2019 (Kemhan, 2019). Peristiwa dipilih dan dilantiknya Prabowo sebagai menteri pertahanan RI menuai beragam respon baik  dari  media,  politikus,  maupun  masyarakat.  Berita  terkait  dilantiknya  Prabowo sebagai  menteri  pertahanan  RI  pun  tak  lepas  dari  isu  SARA.  Adanya  peristiwa  ini membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana pembingkaian berita- berita  online  yang  dipublikasikan  oleh  media  mainstream  terkait  peristiwa  tersebut. Untuk  itu,  penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  framing  yang  dilakukan oleh  media  mainstream  dalam  pemberitaan  online  atas  dilantiknya  Prabowo  sebagai menteri pertahanan Republik Indonesia.
Penelitian  dengan  metode  framing  ini  diharapkan  berguna  untuk  membuka wawasan  pembaca  terkait  media  mainstream  dalam  kancah  politik.  Beberapa  media mainstream  di  Indonesia  kini  masuk  dalam  lingkaran  politik  kekuasaan.  Media  dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan politik dari pemiliknya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca awam dapat mengetahui bahwa media di Indonesia tak seluruhnya netral  dalam  kaitannya  dengan  prefensi  politik  tanah  air.  Beberapa  media  bahkan memiliki kecondongan politiknya sendiri. Isu-isu SARA yang diangkat oleh media dapat menjadi  alat  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  diluar  dari  kepentingan  publik  yang seharusnya  menjadi  esensi  utama  jurnalisme.  Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat menyumbangkan implikasi teoritis dalam bidang ilmu yang berkaitan.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian  teks  kualitatif.  Jenis  dari  penelitian teks ini ialah framing model Robert M. Entman. Teks yang menjadi objek penelitian ini ialah berita online yang dipublikasikan oleh portal berita online resmi terkait pelantikan/ pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI. Untuk membatasi jumlah objek penelitian, berita online  yang dianalisis dalam penelitian ini hanya berita  dalam media online mainstream yang dipublikasi dalam kurun waktu 21-27 Oktober 2019. Pemilihan batasan waktu tersebut dilandaskan pada waktu terjadinya peristiwa. Mulai 21 Oktober 2019  sejak  Prabowo  diundang  ke  istana  kepresidenan  hingga  27  Oktober  2019  ketika Prabowo sudah melalui minggu pertama mengemban tugas sebagai menteri pertahanan RI. Proses pengumpulan data dalam penelitian ialah dengan melakukan pencarian berita online melalui google search dengan kata kunci  Probowo Menteri Pertahanan RI serta membatasi jangka waktu sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan.
Hasil pencarian tersebut memunculkan total 11 halaman berita. Dari 11 halaman yang ada, terdapat 109 Link berita utama. Peneliti membatasi pada 3 halaman pertama. Tiga halaman pertama menjadi sampel penelitian dikarenakan halaman-halaman tersebut lah yang paling mungkin diakses oleh pengguna. Dari total seluruh berita yang ada pada halaman utama, berita kemudian disaring lagi hingga mendapatkan objek penelitian yang tepat. Berita yang kemudian diambil sebagai objek penelitian ialah yang memiliki kata kunci terkait SARA, yaitu pelaku kejahatan HAM dan kejadian mei 1998. Pada halaman pertama  yang  memiliki  total  30  berita  terkait  Prabowo  sebagai  menteri  pertahanan  RI, terdapat 5 berita yang memuat kata kunci SARA. Kemudian pada halaman kedua terdapat total  29  berita  dengan  5  berkata  kunci  SARA.  Terakhir,  pada  halaman  ketiga  total  21 artikel  dengan  2  berita  berkata  kunci  SARA.  Sehingga  didapatkan  12  artikel  yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut.
12 Objek penelitian di atas akan dianalisis sesuai dengan tahapan analisis framing model Entman. Entman (2004) menyatakan terdapat empat tahapan dasar pembingkaian berita kejadian politik. Keempat tahapan tersebut ialah defining effects or conditions as problematic, identifying causes, conveying a moral judgement, dan endorsing remedies or improvements (Entman, 2004). Jadi untuk langkah pertama akan dilihat isu apa yang diangkat  sebagai  masalah  utama  dalam  berita  yang  ada.  Apa  isu  utama  yang  diangkat serta  ditonjolkan  dalam  berita  sebagai  masalah.  Masalah  tersebut  merupakan  hal  yang menjadi  sorotan  utama  dalam  peristiwa  pengangkatan  Prabowo  sebagai  menteri
pertahanan RI. Selanjutnya peneliti melakukan identifikasi penyebab masalah. Penyebab dalam hal ini dapat merupakan perilaku, kejadian, maupun aktor.
Setelah  melakukan  identifikasi  penyebab  terjadinya  masalah,  peneliti  menelaah bagaimana penilaian moral yang dituliskan oleh jurnalis dalam berita. Yaitu bagaimana jurnalis  mengartikan  nilai  moral  dari  masalah  yang  menjadi  sorotan  utama,  apakah bernilai netral, positif, ataupun negatif. Terakhir, dalam tahapan analisis framing Entman peneliti  menelaah  solusi  atau  penyelesaian  seperti  apa  yang  direkomendasikan  oleh jurnalis dalam pemberitaan pengangkatan Prabowo. Setelah melakukan analisis framing Entman  terhadap  seluruh  objek  penelitian,  peneliti  mengidentifikasi  apakah pembingkaian berita yang ada termasuk dalam kategori SARA atau bukan. Identifikasi berita yang membingkai dengan muatan SARA terlihat dari masalah yang diangkat serta kata kunci terkait suku, agama, ras, dan antar golongan. Kata kunci terkait SARA yang ditemukan  dalam  objek  penelitian  ini  ialah  pelaku  kejahatan  HAM  dan  kejadian  mei 1998.  Dua  kejadian  tersebut  merujuk  pada  isu  SARA  karena  kejadian  mei  1998  yang dianggap lekat dengan sosok Prabowo merupakan peristiwa kejahatan terhadap golongan/ ras tertentu di Indonesia. Setelah hasil analisis didapatkan, dilakukan pembahasan sesuai dengan teori dan penelitiannya sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan
Artikel-artikel  berita  mengenai  pengangkatan  Prabowo  sebagai  menteri pertahanan  RI  dengan  kata  kunci  SARA  yang  terdapat  di  dalamnya  ternyata  memiliki bingkainya tersendiri. Tak seluruhnya membingkai dengan cara yang sama. Hasil temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dari 12 artikel yang diteliti terdapat 10 artikel yang berfokus pada sosok Prabowo serta 2 artikel berfokus pada sosok maupun bahasan lain. Pada 10 artikel yang berfokus pada sosok Prabowo, terdapat 7 artikel dengan tone negatif,  2  artikel  dengan tone netral,  serta  1  artikel  dengan tone postif.  Berikut  data temuan penelitian:
Tabel 1 Temuan Penelitian (Hasil olah data peneliti, 2020)
No.  Media Tanggal Publikasi Judul Berita Bingkai Tone 1 Wartakota  22/10/2019 Diminta  Jadi  Menteri, Prabowo Subianto Banjir Kritikan, Disebut  Wibawa  Jatuh Tolak Prabowo Negatif
dan Tak Banyak Membantu 2 BBC 23/10/2019 Kabinet  Jokowi  2019, Prabowo  jadi  menteri pertahanan,  pengamat militer:  Pandangannya 'berbahaya' Tolak Prabowo Negatif 3 BBC 24/10/2019 Prabowo Subianto: 'Saya  harus  membantu Presiden Jokowi menjaga keamanan' Kritik dan Harapan  untuk Prabowo Netral 4 Tribun 26/10/2019 Mahfud  MD  Angkat Bicara  Bela  Prabowo Tanggapi Banyaknya Penolakan Jadi Menteri Pertahanan Tolak Prabowo Negatif 5 CNN 25/10/2019 Mahfud  Angkat  Suara soal  Kritik  ke Prabowo di Kabinet Baru Lazimnya Kritik untuk Prabowo Positif 6 Liputan 6 23/10/2019 Profil Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju Perjalanan Karir Prabowo Netral 7 CNN 25/10/2019 YLBHI: Angkat Prabowo  Jadi  Menhan, Jokowi Jilat Ludah Sendiri Kinerja Jokowi Negatif 8 Kompas 24/10/2019 Prabowo  Jadi  Menhan, HAM  Dinilai  Hanya Jadi Komoditas Politik HAM sebagai Komoditas Negatif 9 Detik 24/10/2019 Prabowo  Jadi  Menhan, Sumarsih:  Semoga  Pak Jokowi Tak Diculik Tolak Prabowo Negatif 10 CNN 25/10/2019 Tolak Prabowo, Keluarga Korban Minta Usut Kasus HAM Masa Lalu Tolak Prabowo Negatif 11 Tirto 23/10/2019 Suramnya Reformasi TNI jika Prabowo Menjabat Menteri Pertahanan Tolak Prabowo Negatif 12 Detik 22/10/2019 Bikin Aksi Tutup Mulut, Aktivis 98 Tolak Prabowo di Kabinet Jokowi Tolak Prabowo Negatif
Dari tabel di atas ditemukan bahwa dalam berita berkata kunci Probowo menteri pertahanan  RI,  pelaku  kejahatan  HAM,  serta  kejadian  Mei  1998  tidak  semuanya membingkai Prabowo sebagai topik utama. Seperti artikel berita berjudul YLBHI: Angkat Prabowo Jadi Menhan, Jokowi Jilat Ludah Sendiri yang diunggah CNN pada 25 Oktober 2019  dan Prabowo  Jadi  Menhan,  HAM  Dinilai  Hanya  Jadi  Komoditas  Politik yang diunggah oleh Kompas pada 24 Oktober 2019 yang mengaitkan isu Prabowo namun lebih menonjolkan kerangka utama mengenai  kinerja Jokowi serta membahas HAM sebagai komoditas politik semata. Temuan di atas terlihat dari bagian define problems serta tiga tahap lainnya dalam analisis framing model Entman dari masing-masing artikel.
Empat tahap pembingkaian model Entman (2004) yaitu define problems, diagnose cause,  make  moral  judgement, serta suggest  remedies akan  menunjukkan  bingkai sesungguhnya dari sebuah artikel. Judul artikel serta kata kunci yang terdapat di dalamnya tidak  serta  merta  dapat  menunjukkan  apa  bingkai  yang  dimiliki  oleh  artikel  tersebut. Berikut  temuan  penelitian  berdasarkan  analisis  empat  tahap  pembingkaian  model Entman:
Tabel 2 Analisis Model Entman (Hasil olah data peneliti, 2020)
No  Media Define Problems Diagnose Cause Make  Moral Judgement Suggest Remedies 1 Wartakota 22/10 Banyaknya kritik untuk Prabowo Prabowo menerima ajakan lawan untuk bersatu dalam pemerintahan Masuknya Prabowo dalam pemerintahan dinilai negatif  untuk demokrasi Lebih baik Prabowo  tidak menerima tawaran  untuk menjadi Menteri Jokowi 2 BBC 23/10 Prabowo  dinilai tidak tepat untuk  mengisi posisi  Menteri Pertahanan Pandangan  &  latar belakang  Prabowo dianggap tidak sesuai  untuk  posisi Menteri Pertahanan Prabowo diminta menjadi menteri karena  nilai politik semata Sebaiknya Prabowo  tidak menjadi menteri pertahanan 3 BBC 24/10 Besarnya  tugas Menhan yang diemban Prabowo Menhan bertugas menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara Prabowo dinilai  tidak tepat untuk menjadi menhan Berharap Prabowo bekerja dengan baik walaupun ia bukan kandidat Menhan  yang tepat
4 Tribun 26/10 Banyaknya penolakan  atas pengangkatan prabowo sebagai  menteri pertahanan Prabowo diduga terlibat kasus HAM berat di masa lalu Dugaan pelanggaran HAM tidak boleh disepelekan & harus ditindak Presiden  harus mengambil tindakan  nyata dalam menyelesaikan kasus HAM, tidak mengangkat terduga pelanggar HAM ke dalam  jajaran pemerintahan 5 CNN 25/10 Kritik/ penolakan adalah  hal  yang lazim Terdapat juga penolakan/ kritik terhadap pengisi jabatan menteri lainnya Adanya kritik atau penolakan tidak memengaruhi kinerja Masalah  harus diperbaiki  ke arah yang benar 6 Liputan  6 23/10 Prabowo  sang menteri pertahanan Prabowo  diangkat menjadi menteri pertahanan oleh Jokowi Prabowo jendral  yang meredup Tidak ada 7 CNN 25/10 Jokowi tidak konsisten Jokowi mengangkat Prabowo sebagai menteri pertahanan Jokowi  gagal dalam penegakan HAM Pemberhentian Prabowo  oleh Jokowi, kemudian mengangkat menteri  yang bebas dari catatan kejahatan HAM 8 Kompas 24/10 HAM sebagai komoditas politik Mengkampanyekan penyelesaian  kasus HAM namun mengangkat terduga  pelanggar HAM berat sebagai menteri pertahanan Jokowi  tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Jokowi seharusnya tidak  memilih Prabowo sebagai menteri pertahanan 9 Detik 24/10 Kritik atas pengangkatan Prabowo sebagai  menteri pertahanan Prabowo diduga terlibat pelanggaran  HAM berat Pelanggar HAM tidak boleh lepas dari hukum Jokowi  harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 10  CNN 25/10 Penolakan pengangkatan Prabowo Prabowo diduga terlibat pelanggaran  HAM berat di masa lalu Pelanggaran HAM berat masa lalu Presiden mencabut surat
sebagai  menteri pertahanan harus diselesaikan pengangkatan Prabowo 11  Tirto 23/10 Suramnya reformasi jika Prabowo menjadi menteri pertahanan Prabowo diduga pernah  melanggar HAM Prabowo tidak boleh mengisi posisi Menteri Pertahanan Prabowo harus menjalani sidang kasus pelanggaran HAM 12  Detik 22/10 Ketidaksetujuan kalangan masyarakat  atas masuknya Prabowo  dalam Kabinet Jokowi Prabowo  dianggap pernah  melanggar HAM Prabowo harus dilawan Tolak prabowo  demi tegaknya demokrasi
Dari  temuan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pada  bagian define  problems yang letaknya  berada  di  awal  artikel  merupakan  penekanan  masalah  yang  kemudian  akan dibahas. Bagian tersebut menjadi poin utama pembahasan. Selain bagian define problems, penekanan yang dilihat dalam sebuah artikel melalui analisis framing Entman adalah pada bagian remedy yang  berada  pada  akhir  artikel.  Yaitu  merupakan  bagian  ketika  penulis artikel memberikan solusi dari masalah utama yang ada.
Artikel nomor tujuh dan delapan dalam tabel 2.0 di atas yang dipublikasikan oleh CNN pada 25 Oktober 2019 serta Kompas pada 24 Oktober 2019 memiliki bagian define problems yang  tidak  berfokus  pada  sosok  Prabowo.  Kemudian  pada  bagian suggest remedies meskipun menyarankan penurunan Prabowo, namun tetap ditujukan pada topik maupun sosok yang ada pada bagian define problems . Sehingga bingkai yang ada pada kedua  artikel  di  atas  bukan  lah  mengenai  sosok  Prabowo.  Ketika  pada  bagian define problems dan remedy yang  tidak  ditunjukkan  kepada  sosok  Jokowi  maupun  isu  HAM sebagai komoditas politik, maka bingkai yang ada tidak berfokus pada sosok Prabowo. Meskipun  isu  pengangkatan  Prabowo  sebagai  menteri  pertahanan  RI  serta  latar belakangnya sebagai terduga pelanggar HAM di masa lalu diikut sertakan dalam artikel. Hal ini sesuai dengan pernyataan Entman (2004) bahwa dua fungsi utama dari framing ialah define problems dan remedy.
Selain dua artikel yang telah disebutkan di atas, artikel lainnya memiliki bingkai dengan fokus utama sosok Prabowo. Dalam tabel 2.0, artikel nomor 5 yang dipublikasi oleh CNN pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan judul Mahfud Angkat Suara soal Kritik ke Prabowo di Kabinet Baru memiliki tone yang positif. Artikel tersebut pun melakukan pembingkaian bahwa adanya kritik terhadap Prabowo adalah hal yang lazim atau umum
terjadi.  Baik  dalam  bagian define  problems,  diagnose  cause, serta moral  judgement berdasarkan hasil analisis peneliti, seluruhnya memuat gagasan bahwa kritik adalah hal yang biasa dan juga dialami oleh menteri-menteri lainnya dan tidak memengaruhi kinerja menteri. Kinerja tak lantas menjadi buruk karena adanya kritik. Pada bagian penekanan remedy, artikel ditutup dengan pernyataan bahwa “masalah harus diperbaiki ke arah yang benar.”  Jika  kritik  yang  ada  dianggap  sebagai  suatu  masalah,  maka  hal  tersebut  harus diperbaiki. Dengan adanya temuan di atas, bingkai yang dibuat oleh penulis artikel ialah menganggap  kritik  adalah  hal  yang  biasa.  Tidak  ada  tendensi  negatif  untuk  sosok Prabowo maupun peristiwa pengangkatan Prabowo menjadi  menteri pertahanan.
Selanjutnya akan dibahas mengenai analisis artikel nomor 3 dan 6 dalam tabel 2.0. Kedua  artikel  tersebut  memiliki  tendensi  netral.  Pada artikel  nomor 3 yang diterbitkan oleh  BBC  pada  24  Oktober  2019  bagian define  problems nya  ialah  mengenai  besarnya tugas menteri pertahanan yang harus diemban oleh Prabowo. Di dalam artikel disebutkan cause nya ialah tugas menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara. Pada bagian moral  judgement, dalam  artikel  dituliskan  bahwa  Prabowo  dinilai  tidak  tepat  untuk menjadi  menteri  pertahanan.  Namun  dalam  bagian remedy, diselipkan  harapan  untuk Prabowo agar dapat bekerja dengan baik. Adanya kritik dan harapan untuk Prabowo yang dibangun  melalui  narasi  besarnya  tugas  menteri  pertahanan  ini  membuat  bingkai penelitian ini sebagai kritik dan harapan untuk Prabowo yang bertendensi netral.
Jika artikel nomor 3 mengungkapkan hal negatif serta harapan positif, lain halnya dengan artikel nomor 6. Dalam artikel nomor 6, tendensi yang ada juga bersifat netral. Hanya saja dalam artikel nomor 6 tendensi tersebut dihasilkan dari tulisan dalam artikel yang  hanya  sekadar  bercerita  mengenai  riwayat  pekerjaan  Prabowo  sebelum  menjadi menteri  pertahanan.  Bahkan  tidak  ada  bagian remedy dalam  artikel  tersebut. Pembingkaian yang dilakukan oleh penulis artikel sekadar berfokus pada perjalanan karir Prabowo.
Untuk  tujuh  artikel  selain  yang  telah  kita  bahas  di  atas,  seluruhnya  memiliki tendensi  negatif  dengan  pembingkaian  utama  yang  menolak  Prabowo  sebagai  menteri pertahanan. Dalam tujuh artikel tersebut bagian define problems nya tak jauh dari kritik dan  penolakan  atas  Prabowo.  Sebagian  besar cause nya  ialah  karena  Prabowo  diduga sebagai  pelaku  kejahatan  HAM  di  masa  lalu. Cause yang  ada  memicu  bagian moral judgement ketujuh artikel memiliki penilaian moral yang negatif untuk sosok Prabowo. Kemudian hal  tersebut  bersambung  ke dalam bagian remedy, di  sana terdapat  tuntutan
untuk menurunkan Prabowo dari jabatan. Dengan demikian, temuan penelitian ini untuk pemberitaan pengangkatan Prabowo menjadi menteri pertahanan berbingkai SARA pada kurun  waktu  21-27  Oktober  2019  yang  paling  banyak  digunakan  ialah  bingkai Tolak Prabowo .
Pembingkaian  bertendensi  negatif  dalam  berita  politik  dengan  menggunakan SARA kebanyakan menyerang dan mengekspos sosok individu sebagai minoritas dengan nilai negatif. Sedangkan untuk pembingkaian positif menggunakan isu SARA, individu akan dikatikan dengan nilai-nilai mayoritas yang dilabeli positif. Hal tersebut ditemukan dalam  penelitian  Farida  &  Yoedtadi  (2019),  Ramasubramanian  &  Martinez  (2017), Mayasari (2017), dan Atmadja (2014). Jika dilihat dari sisi suku, agama, dan ras, Prabowo tergolong  dalam  kaum  mayoritas.  Sisi  minoritas  yang  dimiliki  oleh  Prabowo  ialah golongannya sebagai mantan prajurit yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM besar.  Maka  itu  untuk  pemberitaan  negatif  terkait  Prabowo  selalu  menggambarkan Prabowo sebagai sosok mantan prajurit yang diduga terlibat pelanggaran HAM di masa lalu. Layaknya pemberitaan negatif mengenai Obama yang selalu dikaitkan dengan ras kulit hitamnya yang dipandang sebagai minoritas bernilai negatif (Ramasubramanian & Matrinez, 2017).
Pembingkaian dalam berita politik menyangkut nilai positif yang selalu dikaitkan pada  kaum  mayoritas  serta  nilai  negatif  yang  disematkan  untuk  kaum  minoritas merupakan hal yang berbahaya. Bagaimana nilai positif yang selalu digaungkan media dalam gambaran kaum  mayoritas dalam kancah politik (Farida & Yoedtadi, 2019) dapat memengaruhi  pola  pikir  masyarakat  yang  mengonsumsi  media  tersebut.  Begitupula dengan pemberitaan minoritas yang cenderung dikaitkan dengan nilai negatif, berpotensi besar untuk memengaruhi pola pikir masyarakat atau konsumen media awam terhadap sosok  yang  diberitakan  (Ramasubramanian  &  Matrinez,  2017).  Pembingkaian  berita dengan  teknik  seperti  di  atas  perlu  dihindari  oleh  media-media  besar  agar  tidak menjerumuskan  masyarakat  pada  pola  pikir  yang  salah.  Apalagi  disangkut  pautkan dengan isu SARA yang sensitif. Identitas SARA seorang politikus baiknya tidak melulu digunakan  untuk  mengambil  maupun  menurunkan  dukungan.  Penggunaan  identitas SARA baik  oleh politikus  itu sendiri maupun media perlu  dihilangkan demi mencapai dunia politik yang lebih sehat dan lebih rendah konflik.

## Kesimpulan
Kesimpulan  penelitian  ini  ialah  sebagian  besar  bingkai  SARA  yang  digunakan oleh  media  terkait  pemberitaan  Prabowo  sebagai  menteri  pertahanan  ialah  Tolak Prabowo. Bingkai bertendensi negatif yang menonjolkan bahwa Prabowo adalah terduga pelaku  HAM  berat  di  masa  lalu  terkait  kasus  Mei  1998  adalah  yang  paling  banyak dipublikasikan.  Data  tersebut  digunakan  untuk  membuat  tulisan  yang  menyerang  dan bertensi negatif untuk sosok Prabowo. Nilai minoritas negatif yang melekat pada identitas Prabowo  sebagai  golongan  mantan  prajurit  yang  diduga  pernah  terlibat  dalam pelanggaran HAM besar menjadi senjata utama yang selalu digunakan oleh media.

## Daftar Pustaka
Anggoro, A. D. (2014). Media, Politik, dan Kekuasaan: Analisis Framing Model Robert
N. Entman tentang Pemberitaan Hasil Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV ONE dan Metro TV . Jurnal Aristo , 2 (2), 25-52.
http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/16
Atmadja,  X.  L.  (2014).  Analisis Framing terhadap  Pemberitaan  Sosok  Basuki  Tjahaja Purnama  (Ahok)  di  Media Online . Jurnal  E-Komunikasi,  2 (1),  1-11. http://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/1744
Entman, R. M. (2004). Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S.
Foreign Policy. Chicago: The University of Chicago Press.
Entman, R. M., & Herbst, S. (2005). Reframing Public Opnion as We Have Known It .
Dalam Bennet, W. L., & Entman, R. M, Mediated Politics (203-225) . New York:
Cambridge University Press.
Eriyanto. (2011). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media . Yogyakarta:
LKIS Yogyakarta.
Farida, L., & Yoedtadi, M. G. (2019). Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019 (Analisis  Framing  Pemberitaan  Kampanye  Pilpres  2019  pada  Medcom.id).
Koneksi, 3 (2), 358-365.
https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/6395/0
Kemhan.  (2019).  Upacara  Serah  Terima  Jabatan  Menteri  Pertahanan.  Diakses  melalui https://www.kemhan.go.id/2019/10/24/upacara-serah-terima-jabatan-menteri- pertahanan.html
Matthes,  J.  (2012).  Framing  politics:  An  integrative  approach. American  Behavioral Scientist , 56 (3), 247–259. https://doi.org/10.1177/0002764211426324
Mayasari,  S.  (2017).  Konstruksi  Media  Terhadap  Berita  Kasus  Penistaan  Agama  Oleh
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing Pada Surat Kabar Kompas dan Republik. Jurnal Komunikasi, 8 (2), 8–18.
https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/article/view/2528
Nasution,  H.  M.,  &  Aminulloh,  A.  (2018).  Framing  Isu  Sara  Kasus  Buni  Yani  di
Detik.com dan Okezone.com . JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7 (2), 20- 27. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1421
Ramasubramanian, S., & Martinez, A. R. (2017). News Framing of Obama, Racialized
Scrutiny, and Symbolic Racism. Howard Journal of Communications , 28 (1), 36– 54. https://doi.org/10.1080/10646175.2016.1235519