## MEWUJUDKAN SISTEM PRESIDENSIAL MURNI DI INDONESIA *Sebuah Gagasan Penyempurnaan Sistem
Ketatanegaraan Indonesia
Oleh : Abdul Bari Azed 

## ABSTRAK
Undang-Undang  Dasar  1945  yang  disahkan  oleh  PPKI  pada  18 Agustus  1945  dan  perubahan  pada  awal  era  reformasi  menganut sistem  pemerintahan  presidensial.  Bahkan  penguatan  sistem presidensial  merupakan  salah  satu  isi  Kesepakatan  Dasar  Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat  ketika menyusun  rancangan  perubahan  UUD  1945  (1999-2002).  Namun demikian,  UUD  1945  hasil  perubahan  dan  berbagai  UU  organik masih menunjukkan cukup kuatnya “rasa Parlementer”. Atas dasar itu, berkembang pemikiran di berbagai kalangan di tanah air untuk melakukan penguatan sistem presidensial dalam bentuk pemurnian sistem  presidensial,  terutama  melalui  amandemen  UUD  1945 dalam  rangka  menyempurnakan  sistem  ketatanegaraan  Indonesia pada  masa  datang.  Tujuannya  agar  Presiden  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat    berada  dalam  posisi  yang  tepat  dengan kewenangan yang tidak tumpang tindih dan dalam garis demarkasi yang  tegas  sebagaimana  sistem  presidensial  pada  umumnya  yang berlaku  di  negara-negara  maju  dalam  sebuah  sistem  saling mengontrol dan mengimbangi (checks and balances) yang efektif. Selain  itu  dalam  rangka  mewujudkan  lembaga  kepresidenan  yang kuat  dan  efektif  serta  efisien  dalam  bekerja  menjalankan  fungsi pemerintahan  (eksekutif)  sesuai  mandat  mayoritas  pemilih  dalam pemilihan umum secara langsung.
Kata  kunci: Sistem  Presidensial, Presiden, DPR,  Checks  And Balances
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) baik sebelum perubahan  maupun  setelah  perubahan  menganut  sistem pemerintahan  presidensial.  Pilihan  sistem  pemerintahan tersebut  dipilih  oleh  para  pendiri  negara  (the  founding leaders)  dan  kemudian  dikuatkan  oleh  MPR  ketika melakukan  perubahan (amendemen) UUD  1945  pada  awal era  reformasi  berdasarkan  pertimbangan bahwa  sistem pemerintahan  presidensial  dianggap  yang  paling  tepat  untuk negara  Indonesia, sesuai  dengan  karakteristik bangsa  yang sangat majemuk (plural) ditinjau antara lain dari aspek etnik, agama, budaya, golongan, luasnya wilayah negara, perjalanan bangsa  sebelum  kemerdekaan,  dan  sesuai  dengan kebutuhan negara.
Sistem  presidensial  tersebut tetap  dianut  konstitusi Indonesia  ketika  terjadi  gelombang  reformasi  pada  tahun 1998.  Berbagai  tuntutan  perubahan  fundamental  dari kelompok-kelompok reformis, terutama mahasiswa,
bermunculan  dan  dalam  perkembangannya  dipenuhi  oleh pemerintahan  baru.  Namun  dalam  hal  sistem  pemerintahan, tidak  ada  desakan  atau  tuntutan  untuk  mengubah  sistem tersebut.  Semua  kelompok  bangsa  tetap  sepakat  sistem
Mewujudkan Sistem Presidensial … - Abdul Bari Azed
pemerintahan  presidensial  yang  dianggap  cocok  untuk mengatur bangsa dan negara. 1
Bahkan ketika  berlangsung  perubahan  UUD  1945 oleh MPR, sebagai salah satu perwujudan tuntutan reformasi, salah  satu Kesepakatan  Dasar  yang  diputuskan  oleh  Panitia Ad  Hoc  I  Badan  Pekerja  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (PAH  I  BP  MPR),  alat  kelengkapan  MPR  yang  bertugas merumuskan rancangan  perubahan  UUD  1945,  adalah sepakat mempertahankan sistem presidensial (dalam pengertian  sekaligus  menyempurnakan  agar  betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial). 2 Kesepakatan
1 Walaupun  tidak muncul  desakan  perubahan  sistem pemerintahan,  namun  sempat  muncul  wacana  perubahan  susunan  negara (staatform),  dari  negara  kesatuan  menjadi  negara  federal.  Wacana  yang digulirkan  Ketua  MPR  sekaligus  Ketua  Umum  DPP  Partai  Amanat Nasional  (PAN),  salah  satu  partai  politik  yang  dibentuk  pada  awal  era reformasi,  Amien  Rais,  ini  tidak  sempat  berkembang  luas  karena  segera mendapat  penentangan  dari  berbagai  kelompok  bangsa,  terutama pemerintah  dan  militer  serta  partai  politik  besar  PDIP  dan  Partai  Golkar yang mendominasi MPR dan DPR saat itu.
2 Kesepakatan  Dasar  tersebut  tercantum  dalam  Ketetapan  MPR No.  IX/MPR/1999  tentang  Penugasan  Badan  Pekerja  MPR  RI  Untuk Melanjutkan  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Lima  Kesepakatan  Dasar  tersebut  adalah:  1. Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.  2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3. Sepakat  untuk mempertahankan  sistem  presidensial  (dalam  pengertian sekaligus  menyempurnakan  agar  betul-betul  memenuhi  ciri-ciri  umum sistem  presidensial).  4.  Sepakat  untuk  memindahkan  hal-hal  normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945, dan  5. Sepakat  untuk  menempuh  cara adendum daam  melakukan amandemen  terhadap  UUD  1945.  Lihat  Jimly  Asshiddiqie,  “Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, dalam Rofiqul  Umam  Ahmad,  et.al, Konstitusi  dan  Ketatanegaraan  Indonesia
Dasar  ini  menjadi  pedoman  bagi  PAH  I  BP  MPR  dalam merumuskan  rancangan  perubahan  konstitusi  dan  pedoman bagi  MPR  dalam  membahas  dan  mengesahkan  rancangan perubahan konstitusi tersebut.
Perubahan  konstitusi  tersebut  telah  mengubah  secara mendasar  struktur  ketatanegaraan  Indonesia,  terutama  yang berkaitan  dengan  kekuasaan  dalam  negara.  Telah  terjadi pergeseran  kekuasaan  dari  lembaga  eksekutif  (executive heavy) kepada lembaga legislatif (legislative heavy). 3 Melalui perubahan  konstitusi  tersebut,  lembaga  legislatif  (Dewan Perwakilan Rakyat = DPR) mendapat kekuasaan yang sangat besar,  sementara  kekuasaan  Presiden  dikurangi  dan  itupun sebagian  hanya  dapat  dilakukan  dengan  peran  DPR.  Dalam pandangan  lain,  Patrialis  Akbar  menyebutkan  perubahan konstitusi  mengenai  Presiden  dalam  UUD  1945  ditujukan untuk  melakukan  pembatasan  kekuasaan  Presiden  atau eksekutif sekaligus  meningkatkan  kewenangan  kekuasaan legislatif dan yudikatif. 4
Pembatasan  kekuasaan  Presiden  tersebut  mempunyai basis  sejarah  yang  sangat  kuat  di  mana  selama  dua pemerintahan  sebelum  datangnya  era  reformasi,  yakni  masa
Kontemporer,  Pemikiran  Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  S.H.  dan  Para Pakar Hukum, Jakarta: The Biography Institute, 2007, hlm. 8.
3 Pengantar Penerbit dalam Sulardi, Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni, Malang: Setara Press, 2012, hlm. ix.
4 Patrialis Akbar, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 107.
pemerintahan  Presiden  Soekarno  dan  Presiden  Soeharto, kekuasaan negara sangat terpusat di tangan Presiden. Hal itu memang  dimungkinkan  karena  UUD  1945  saat  itu  sangat executive  heavy.  Akibatnya  berkembang  kekuasaan  Presiden yang kurang demokratis, bergeser lebih jauh menjadi otoriter dan  represif  pada  akhir-akhir  periode  kepemimpinan  kedua Presiden  Indonesia  tersebut.  Atas  dasar  itulah,  ketika momentum  perubahan  konstitusi  terjadi  pada  awal  era reformasi,  dilakukan  amendemen  UUD  1945  dengan mengubah  pendulum  kekuasaan,  dari  lembaga  eksekutif menuju lembaga legislatif.
Setelah selesainya  perubahan  UUD  1945  pada  2002 dalam bentuk Perubahan Keempat, Indonesia memasuki fase pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan. Dalam
perkembangannya,  walaupun UUD  1945  menganut  sistem presidensial,  namun muncul  pendapat  bahwa  konstitusi Indonesia tersebut masih memuat ciri parlementer dan dalam praktik  ketatanegaraan  juga  masih  berciri  parlementer. Kondisi  ini  sering  disebut  sebagai  “sistem  presidensial  rasa parlementer”. 5 Hal  ini  antara  lain  ditandai  dengan besarnya peran  dan  kekuasaan  DPR  dalam  kekuasaan  negara,  bahkan
5 Pernyataan sistem pemerintahan Indonesia adalah “ presidensial rasa parlementer ” atau “presidensial  aroma parlementer”  antara  lain disampaikan  oleh  Ketua  MPR,  Sidharto  Danusubroto  dan  Ketua  Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie dalam sambutannya pada pembukaan acara  Focus  Group  Discussion  “Penguatan  Sistem  Presidensial di Indonesia ” di kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, 4 Desember 2013.
pelaksanaan  sebagian  kekuasaan  Presiden  pun  harus bersinggungan dengan DPR. Di sisi lain Presiden tetap diberi kewenangan  di  bidang  legislasi  dalam  bentuk  kekuasaan membahas  RUU  bersama  DPR, menjadi  pihak  yang menentukan  persetujuan  atau  penolakan  RUU  menjadi  UU, serta kewenangan mengajukan RUU ke DPR. Dalam praktik ketatanegaraan  hal  itu  antara  lain  tercermin  dalam  sikap Presiden  yang  sering  mempertimbangkan  suara  DPR  dalam proses  merumuskan sebuah  kebijakan,  bahkan    menjadikan sikap  DPR  sebagai  acuan  bagi  Presiden  dalam  membuat sebuah  kebijakan.  Lazimnya  hal  ini  terjadi  apabila  Presiden datang atau diusung oleh partai politik minoritas di DPR.
Dalam  kondisi  seperti  ini,  sistem  presidensial  yang dianut  konstitusi  Indonesia  dan  dalam  praktiknya,  belum masuk  sampai  tahap  ideal  atau  murni.  Akibatnya penyelenggaraan  negara  belum  berjalan  efektif  dan  efisien serta  produktif  karena  penerapan  sistem  pemerintahan tertentu  yang  masih  memuat  sistem  pemerintahan  lain  yang berbeda  mendasar  dengan  sistem  yang  dianut.  Atas  dasar itulah  muncul  wacana,  gagasan,  dan  desakan  untuk melakukan  pemurnian  sistem  presidensial  (purifikasi  sistem presidensial)  agar  dapat  diwujudkan  sistem  presidensial murni  sebagai  salah satu  ikhtiar  penyempurnaan  sistem ketatanegaraan  Indonesia.  Tujuannya  agar    penyelenggaraan negara  menjadi  efektif,  efisien,  dan  produktif  sehingga  lebih
mempermudah  tercapainya  cita-cita  berdirinya  negara sebagaimana  dirumuskan  para  pendiri  negara  (the  founding leaders) dalam Pembukaan UUD 1945.

## B. Pembahasan
1. Tinjauan Teoritis tentang Sistem Presidensial
Pakar  politik  C.F.  Strong  menyebutkan  bahwa  dalam negara-negara  di  dunia  ini  terdapat  dua  macam  sistem pemerintahan,  yakni  sistem  pemerintahan  presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Pengklasifikasian
konstitusi  ke  dalam  dua  bentuk  ini  didasarkan  pada  sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan yang terdapat di dalam suatu negara. Dalam sistem pemerinyahan yang parlementer, lembaga  eksekutif  dan  lembaga  legislatif  bergantung  satu sama  lain  atau  hubungan  kedua  lembaga  sangat  erat. Sedangkan  dalam  sistem  yang  presidensial,  kelangsungan hidup  lembaga  eksekutif  tidak  bergantung  pada  lembaga legislatif  dan  lembaga  eksekutif  mempunyai  masa  jabatan yang ditentukan. 6
Kategori  pembagian  tersebut  bersifat  umum  karena diluar  dua  sistem  tersebut,  terdapat  sistem  campuran  atau kuasi  parlementer  atau  kuasi  presidensial,  ada  pula  yang menyebut  sistem  referendum.  Dalam  sistem  referendum,
6 Miriam  Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik,  Jakarta: Gramedia, 2002, hlm. 110, 112.
Mewujudkan Sistem Presidensial … - Abdul Bari Azed
lembaga eksekutif merupakan bagian dari lembaga legislatif, yang disebut sebagai badan pekerja legislatif. 7
Pakar  hukum  tata  negara  Jimly  Asshiddiqie  bahkan merumuskan  ada  empat  model  sistem  pemerintahan,  yakni model  Amerika  Serikat,  Inggris,  Perancis,  dan  Swiss. Amerika  Serikat  mewakili  sistem  presidensial,  Inggris mewakili  sistem  parlementer,  Perancis  mewakili  sistem campuran, dan Swiss mewakili sistem yang lain, yakni sistem kolegial  di  mana  presidennya  merupakan  suatu  dewan eksekutif yang terdiri dari 7 anggota. 8
Dalam perkembangan sejarah negara-negara di dunia,
menurut Douglas V. Verney, sistem pemerintahan presidensial  menjadi  salah  satu  sistem  pemerintahan  yang paling banyak dianut negara-negara konstitusional demokratis. 9 Beberapa  contoh  negara  yang  menganut  sistem ini,  selain AS  dan  Indonesia,  di  benua  Asia  antara  lain Afganistan, Filipina, Republik Rakyat China, Korea Selatan, dan  Siprus.  Adapun  di  benua  Amerika  Latin  dianut  oleh negara  Argentina,  Bolivia, Brazil, Chile, Kolombia, Mexico, Panama, Peru, Uruguay, Venezeula, dan Nikaragua. Di benua
7 Sulardi, Menuju  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil  Murni, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 46.
8 Juanda, Hukum  Pemerintah  Daerah,  Pasang  Surut  Hubungan Kewenangan  Antara  DPRD  dan  Kepala  Daerah, Bandung:  Alumni, 2004, hlm. 213.
9 Douglas V. Verney, The Analysis of Political System, London: Outledge & Kegan Paul, 1979, hlm. 1-56.
Afrika,  antara  lain  Nigeria,  Kenya,  Tanzania,  Uganda,  dan Zambia. 10
Bagir  Manan  merumuskan  ciri-ciri  pemerintahan presidensial  dengan  mengacu  kepada  model  AS,  sebagai berikut.
a) Presiden  adalah  penyelenggara  pemerintahan  yang bertanggung jawab, selain sebagai wewenang konstitusional  yang  bersifat  prerogatif  dan  biasanya melekat pada jabatan kepala negara.
b) Presiden  tidak  bertanggung  jawab  kepada  lembaga perwakilan  rakyat  (Kongres)  kaenanya  tidak  dapat dikenai mosi tidak percaya oleh Kongres.
c) Presiden  tidak  dipilih  dan  diangkat  oleh  Kongrs.  Dalam praktiknya langsung dipilih oleh rakyat, walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih (electoral college).
d) Presiden  memangku  jabatan  empat  tahun  (fixed)  dan hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan berturut- turut.
e) Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa  jabatannya melalui  impeachment  karena  melakukan  pengkhianatan,
10 Data  lengkap  dapat  dilihat  dalam  Christopher  N.  Lawrence, “Regime  Stability  and  Presidential  Government:  The  Legacy  o f Authoritarian  Rule,  1951-90,  paper  in  2000  SPSA  Conference, Department of Political Science, The University of Missisippi, hlm. 22.
menerima  suap,  melakukan  kejahatan  berat,  dan pelanggaran lainnya. 11
Jimly  Asshiddiqie  menyatakan  beberapa  ciri  penting sistem pemerintahan Presidensial, yaitu:
a) Masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tertentu,
misalnya  4  tahun  atau  5  tahun  sehingga  Presiden  dan Wakil  Presiden  tidak  dapat  diberhentikan  di  tengah  masa jabatannya karena alasan politik.
b) Presiden  dan  Wakil  Presiden tidak  bertanggung  jawab kepada Parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada  rakyat.  Presiden  dan  Wakil  Presiden  hanya  dapat diberhentikan  dari  jabatannya  karena  alasan  pelanggaran hukum  yang  boasanya  dibatasi  pada  kasus-kasus  tindak pidana tertentu.
c) Presiden dan Wakil Presiden lazimnya dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui mekanisme perantara tertentu yang  tidak  bersifat  perwakilan  permanen  sebagaimana hakikat lembaga parlemen.
d) Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  tunduk  kepada Parlemen,  tidak  dapat  membubarkan  Parlemen,  dan sebaliknya  Parlemen  juga  tidak  dapat  menjatuhkan Presiden  dan  membubarkan  kabinet  sebagaimana  dalam praktik sistem parlementer.
11 Bagir  Manan, Lembaga  Kepresidenan,  Yogyakarta:  FH  UII, 2003, hlm. 48-49.
e) Dalam  sistem  ini  tidak  dikenal  adanya  pembedaan  antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan dalam  sistem  parlementer,  pembedaan  dan  bahkan pemisahan  kedua  jabatan  itu  merupakan  suatu  kelaziman dan keniscayaan.
f) Tanggung  jawab  pemerintahan  berada  di  Presiden  dan karena  itu  Presiden-lah  pada  prinsipnya  yang  berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan  memberhentikan  para  menteri  serta  pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan  berdasarkan political appointment. Di  atas Presiden  tidak  ada  lagi  yang  lebih  tinggi,  kecuali konstitusi. 12
Jimly  Asshiddiqie  melanjutkan  bahwa  di  lingkungan negara-negara besar dengan tingkat keragaman penduduknya yang  luas,  sistem  presidensial  ini  efektif  untuk  menjamin sistem  pemerintahan  yang  kuat  dan  efektif.  Namun, seringkali,  karena  kuatnya  otoritas  yang dimilikinya,  timbul persoalan  berkenaan  dengan  dinamika  demokrasi.  Korea Selatan,  Filipina,  dan  Indonesia  merupakan  contoh  yang paling berkenaan dengan kelemahan yang terjadi sehubungan dengan  diterapkannya  sistem  presidensial  ini.  bahkan  dalam puncaknya, menimbulkan  gelombang  demokratisasi  yang
12 Jimly  Asshiddiqie,  Jimly  Assididiqie, Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan MK, 2006, hlm. 204-206.
kuat  dan  akhirnya  berhasil  menumbangkan  rezim  otoritarian di ketiga negara tersebut. 13
Adapun  sebuah  sistem  pemerintahan  presidensial dapat disebut murni apabila ia memuat 12 ciri, yaitu:
a) Presiden  sebagai  kepala  negara  sekaligus  kepala
pemerintahan.
b) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
c) Masa jabatan Presiden yang pasti.
d) Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh Presiden.
e) Presiden  tidak  bertanggung  jawab  kepada  lembaga legislatif.
f) Presiden tidak dapat membubarkan lembaga legislatif.
g) Menteri  tidak  boleh  merangkap  sebagai  anggota  lembaga legislatif.
h) Menteri bertanggung jawab kepada Presiden.
i) Masa  jabatan  menteri  tergantung  pada  kepercayaan Presiden.
j) Peran  eksekutif  dan  legislatif  dibuat  seimbang  dengan sistem checks and balances.
k) Pembuatan  undang-undang  oleh  lembaga  legislatif    tanpa melibatkan lembaga eksekutif.
l) Hak  veto  Presiden  terhadap  undang-undang  yang  dibuat oleh lembaga legislatif. 14
13 Ibid., hlm. 206. 14 Sulardi, ibid., hlm. 21-22.
Secara  teoritik,  kekuasaan  Presiden  dalam  sistem pemerintahan presidensial sangat besar. selain sebagai kepala negara  (head  of  state),  Presiden  juga  berkedudukan  sebagai kepala  pemerintahan  (chief  executive).  Fungsinya  sebagai kepala  negara  berbeda  dengan  fungsinya  sebagai  kepala pemerintahan.  Kedua  fungsi  atau  wewenangnya  tersebut diatur dalam konstitusi atau UUD. 15
Menurut  pakar  hukum  Soehino,  sistem  presidensial merupakan sistem yang paling konsekuen dalam
mengajarkan  ajaran  Trias  Politica  dari  Montesquieu.  Dalam sistem  ini,  baik  pemerintahan  kekuasaan  negara  maupun pemisahan  badan-badan  yang  memegang  pelaksanaan masing-masing  kekuasaan  negara  tersebut  dilakukan  secara sempurna,  terutama  antara  badan  legislatif  dengan  badan eksekutif.  Antara  kedua  badan  tersebut  tidak  ada  hubungan pertanggung-jawab, sehingga tidak dapat saling menjatuhkan atau membubarkan. 16
John  Pieris  menambahkan  bahwa  peluang  Presiden menjadi  penguasa  otoriter  dalam  sistem  presidensial  sangat besar. artinya, dengan menggunakan kekuasaan yang absolut pemerintahan  yang  dipimpinnya  sering  mendatangkan ancaman  bagi demokrasi.  Jika  dibandingkan  dengan kekuasaan Presiden dalam sistem parlementer, hal ini jarang
15 Jhon  Pieris, Pembatasan  Konstitusional  Kekuasaan  Presiden RI, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007, hlm. 97.
16 Ibid., hlm. 99.
dijumpai.  Kondisi  ini  dapat  dipahami  karena  fungsi  dan kewenangan  Presiden  dalam  sistem  parlementer  sangat terbatas. 17

## 2. Sistem  Presidensial  Dalam  Perjalanan  Sejarah Indonesia
UUD  1945,  baik  ketika  disahkan  oleh para  pendiri negara  (the  founding  leaders) yang  tergabung  dalam PPKI pada  18  Agustus  1945  maupun  perubahan  UUD  1945  oleh
MPR pada 1999-2002, telah mengidealkan sistem presidensial  yang  kemudian  diwujudkan  dalam  berbagai norma  UUD  1945. Hal  ini  tercermin antara  lain dalam ketentuan bahwa Presiden memegang kekuasaan
pemerintahan  menurut  UUD dan  dalam  melaksanakan tugasnya  dibantu  oleh  seorang  Wakil  Presiden  selama  masa lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode  kembali  (Pasal  4  dan  Pasal  7  UUD  1945).  Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C  UUD  1945)  dan  dan  dalam  tugasnya,  Presiden  dibantu oleh menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 17 UUD 1945). 18
17 Loc cit.
18 Jimly Asshiddiqie, “Institut Peradaban dan Gagasan P enguatan Sistem  Pemerintahan”, Orasi  Ilmiah  dalam  rangka  Peluncuran  Institut Peradaban (IP), Jakarta: 16 Juli 2012.
Mewujudkan Sistem Presidensial … - Abdul Bari Azed
Sebelum perubahan, UUD 1945 memberikan
kekuasaan  yang  sangat  besar  kepada Presiden karena tidak hanya  memegang  kekuasaan  eksekutif,  UUD  1945  pun memberikan  tambahan  kekuasaan  yang  sangat  besar  kepada Presiden, yakni memegang kekuasaan legislatif, sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Presiden memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang  dengan persetu juan  Dewan  Perwakilan  Rakyat”.  A dapun  DPR  yang nota  bene merupakan  lembaga  legislatif, oleh  UUD  1945 diberi  kekuasaan “hanya”  untuk memberikan    persetujuan dan mengajukan RUU.
Walaupun  UUD  1945  menganut  sistem  presidensial, namun    dalam  praktik  ketatanegaraan ketika  usia  republik masih  sangat  muda,  yang  diterapkan  adalah  sistem parlementer. Hanya  dalam  waktu  hanya sekitar tiga  bulan setelah  UUD  1945  disahkan, tepatnya  14  November  1945, Presiden  Soekarno  mengangkat  Syahrir  sebagai  Perdana Menteri.  Praktik  itu  terus  berlangsung  selama  pemerintahan Soekarno  hingga  ia  diberhentikan  pada  tahun  1967  oleh MPRS, hanya diselingi ketika Indonesia menganut Konstitusi RIS  pada  tahun  1949,  yakni  penerapan  sistem  parlementer atau  sekurang-kurangnya  sistem  pemerintahan  campuran dimana  ada  Presiden  dan  ada  pula  Perdana  Menteri  atau Menteri Utama. Sebagian terbesar administrasi pemerintahan yang dibentuk bersifat dual executive, yaitu  yang terdiri atas
kepala  negara  yang  dipegang  oleh  Presiden  dan  kepala pemerintahan  yang dipegang  oleh  Perdana  Menteri  atau Menteri Utama ataupun dengan dirangkap oleh Presiden atau Wakil Presiden. 19
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem
presidensial  yang  dianut  UUD  1945  sebelum  perubahan bersifat  tidak  murni.  Dalam  sistem  presidensial,  tanggung jawab  puncak    kekuasaan  pemerintahan  negara  berada  du tangan  Presiden  yang  tidak  tunduk  dan  tidak  bertanggung jawab  kepada  parlemen.  Namun  UUD  1945  sebelum  diubah menegaskan  bahwa  Presiden  tunduk  dan  bertanggung  jawab kepada  MPR  dan  MPR-lah  yang  mengangkat  dan memberhentikannya.  Presiden  adalah  mandataris  MPR  yang sewaktu-waktu  mandatnya  dapat  ditarik  oleh  MPR.  Sifat adanya  pertanggungjawaban  Presiden  kepada  MPR  inilah yang  memperlihatkan  unsur  parlementer  dalam  sistem presidensial  yang  dianut  UUD  1945.  Oleh  karena  itu, menurut  Jimly,  sistem  presidensial  yang  dianut  UUD  1945 tidak  murni, bersifat  campuran,  atau  kuasi-presidensial (quasi-presidentil). 20 Pemerintahan Presiden Soeharto berkomitmen
melaksanakan  UUD  1945  secara  murni  dan  konsekuen, termasuk  menerapkan  sistem  pemerintahan  presidensial
19 Ibid. 20 Ibid.
sebagaimana  diamanatkan  UUD  1945.  Apabila  kemudian kekuasaan  Soeharto  makin  membesar  dan  menguat  dan kemudian  mengarah  pada  sentralisasi  kekuasaan  dan otoritarianisme,  selain  faktor-faktor  lain,  juga  karena konstruksi  UUD  1945  sendiri  sangat  memungkinkan  hal  itu. Selain dalam diri Presiden menumpuk dua cabang kekuasaan (eksekutif  dan  legislatif),  juga  tidak  ada  pembatasan  masa jabatan  Presiden. UUD  1945  sebelum  perubahan,  tepatnya Pasal  7,  hanya  merumuskan bahwa  “Presiden  dan  Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya d apat dipilih kembali”. Seiring dengan itu, UUD dalam Penjelasannya terlalu mengandalkan kepada semangat penyelenggara negara, bukan kepada membangun sistem.
Era  reformasi  datang  (1998) sebagai respon  atas terjadinya  gelombang  krisis  ekonomi  dan  moneter  bangsa saat  itu.  Era  reformasi  datang membawa  berbagai  tuntutan demokratisasi,  termasuk  pentingnya  melakukan  amendemen UUD  1945. Tuntutan  itu muncul  karena  berkembangnya pendapat berbagai  kalangan  yang  menyatakan bahwa  UUD 1945  sebagai  salah  satu  faktor  yang turut  berpengaruh  dan
menjadi penyebab kerusakan bangsa dan negara.
Sebagaimana  lazimnya  proses transisi  demokrasi  dari  rezim otoritarian ke era demokrasi di berbagai negara lainnya, maka perubahan  besar  pertama  di  Indonesia  dalam  bentuk melakukan amendemen konstitusi oleh MPR. Tujuannya agar
Mewujudkan Sistem Presidensial … - Abdul Bari Azed
UUD  1945  disempurnakan  guna  lebih  menjamin  adanya demokrasi,  menjamin  hak  asasi  manusia,  dan  membatasi kekuasaan negara.  Dengan  konstitusi  yang  demikian diharapkan  proses  transisi berjalan  lancar  sehingga  bangsa Indonesia  dapat  mengarah  ke  masa  depan  secara  jelas  untuk memasuki era demokrasi.
Selanjutnya  berupa  perubahan  UUD  1945  oleh  MPR selama  empat  tahun  (1999-2002)  yang  menghasilkan  empat kali  perubahan  dalam  satu  tahapan:  Perubahan  Pertama (1999),  Perubahan  Kedua  (2000),  Perubahan  Ketiga  (2001), dan  Perubahan  Keempat  UUD  1945  (2002).  Dalam perkembangannya,  ketika  melakukan  perubahan  UUD  1945, MPR  merumuskan  Kesepakatan  Dasar  yang  menjadi pedoman  dalam  melakukan  perubahan  agar  berlangsung sesuai  arah  dan  tujuan  dikehendaki  bersama.  Salah  satu kesepakatan  dasar  tersebut  adalah  penguatan  sistem presidensial yang kemudian diwujudkan dalam norma-norma hukum dalam UUD 1945 hasil perubahan.
Denny  Indrayana  menyebutkan  bahwa  perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR selama 4 tahun (1999-2002) telah berhasil memperkuat sistem presidensial, hal itu terlihat pada:
a) Terselenggaranya pemilihan Presiden secara langsung. Hal ini  merupakan  perubahan  radikal  di  mana  mekanisme pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  satu
pasangan secara langsung oleh rakyat. partai-partai politik atau  koalisinya  yang  berpartisipasi  dalam  pemilu, mengusulkan calon-ccalon Presiden dan Wakil Presiden.
b) Adanya  mekanisme  pemberhentian  Presiden  dan/atau
Wakil  Presiden yang  lebih  jelas,  di  mana  alasan  untuk menghentikan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  meliputi: pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  terbukti  tidak  lagi memenuhi  syarat  jabatannya,  Proses  pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  semata-mata merupakan proses politik yang melibatkan MPR dan DPR,
tetapi juga merupakan proses hukum yang
mengikutsertakan  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Syarat suara  untuk  memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  dibuat  lebih  sulit  dari  sebelumnya  yang  sekedar majority menjadi mayoritas mutlak.
c) Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan
DPR.
d) Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 21
Komisi  Hukum  Nasiona  (KHN)  dalam  sebuah kajiannya  menyimpulkan  bahwa hasil  perubahan  UUD  1945 telah  mengadopsi  sistem  presidensial  dan  mencoba menerapkan  itu,  walaupun  belum  secara  total.  KHN
menyebutkan  beberapa  ciri  sistem  presidensial  dalam  hasil perubahan konstitusi tersebut, yakni:
a) memisahkan  secara  tegas  antara  kekuasaan  eksekutif  dan legislatif. Pembentuk UU adalah DPR, namun kedudukan Presiden  belum  dipertegas  sebagai  kepala  negara  dan sebagai kepala pemerintahan.
b) Pertanggungjawaban para menteri kepada Presiden, bukan kepada parlemen. 22
Dalam  disertasinya,  Sulardi  merumuskan  ciri-ciri pemerintahan  presidensial  yang  termuat  dalam  UUD  1945 dalam tabel sebagai berikut.
Tabel  1.  Ciri-ciri  sistem  pemerintahan  presidensial yang
termuat dalam UUD 1945. 23 NO. CIRI SISTEM PRESIDENSIAL DALAM UUD 1945 1. Pemilihan Presiden dan Wapres Pasal  6A:  “Presiden  dan Wakil Presiden dipilih dalam  satu  paket  secara langsung oleh rakyat.” 2. Masa jabatan Presiden  dan  Wapres yang pasti (fixed) Pasal  7  ayat  (1):  “Presiden dan Wakil Presiden memegang  jabatan  selama lima  tahun,  dan  sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan  yang  sama,  hanya untuk satu kali masa jabatan.”
22 Ibid., hlm. 163-164. 23 Ibid, hlm. 164-165.
Mewujudkan Sistem Presidensial … - Abdul Bari Azed
3. Kedudukan  Presiden sebagai Kepala Negara  dan  Kepala Pemerintahan Kedudukan  Presiden  selaku Kepala  Pemerintahan  diatur dalam  Pasal  4  ayat  (1): “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedudukan  Presiden  selaku Kepala Negara diatur dalam Pasal  10  sampai  dengan Pasal 15. 4. Pertanggungjawaban Presiden Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat, sehingga  dipahami  bahwa Pesiden dan Wakil Presiden bertanggungjawab  kepada rakyat, tetapi ketentuan tentang pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat belum  diatur  dalam  UUD 1945. 5. Pemberhentian Presiden Diatur  dalam  Pasal  7A  dan Pasal 7B. 6. Pembentukan kabinet Pasal 17 ayat ( 2): “Menteri - menteri  itu  diangkat  dan diberhentikan oleh Presiden.” 7. Pertanggungjawaban Menteri Pasal 17 ayat (2): “Menteri - menteri  itu  diangkat  dan diberhentikan oleh Presiden”. Di dalam ketentuan  pasal  ini  tersirat pertanggungjawaban menteri kepada Presdien. 8. Kedudukan Menteri Pasal  17  ayat  (3):  “Setiap
Mewujudkan Sistem Presidensial … - Abdul Bari Azed
menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” 9. Kekuasaan legislatif Pasal 20: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang.” 10. Veto terhadap undang-undang Secara  yuridis  tidak  diatur dalam UUD 1945 mengenai “veto”  dalam  pengertian menolak undang-undang yang dibuat oleh DPR, akan tetapi  terdapat  ketentuan dalam  Pasal  20  ayat  (2): “Setiap  rancangan  undang - undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden  untuk  mendapat persetujuan bersama”. Apabila  DPR  atau  Presiden tidak  menyetujui  rancangan undang-unang, hal ini dapat diartikan  sebagai  penolakan ataau  veto  ditahap  awal penyusunan undang- undang. 11. Checks  and  balances antara  Presiden  dan DPR Dalam hal penyusunan undang-undang,  Pasal  5, Pasal 20, dan Pasal 21. 12. Presiden  tidak  dapat membubarkan parlemen Pasal  7C:  “Presiden  tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Dari  hasil  perubahan  UUD  1945  dikaitkan  dengan paham  sistem  presidensial  yang  dianut  konstitusi  Indonesia tersebut,  Ibrahim  dalam  disertasinya  menyimpulkan  bahwa perubahan UUD 1945 tidak mempertegas sistem
pemerintahan  dan  sistem  pembagian  kekuasaan.  Bahkan menurutnya,  sistem  pemerintahan  presidensial  yang  dianut UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan tidak dinyatakan secara tegas. 24
Adapun  pakar  hukum  tata  negara  Sri  Soemantri menyatakan  bahwa  dengan  perubahan-perubahan  tersebut, memang ada penguatan sistem presidensial, tetapi masih ada aspek  sistem  parlementernya.  Sebab  jika  yang  diinginkan sistem  presidensial,  Presiden  dan  DPR  harus  diberi wewenang  sesuai  dengan  sistem  presidensial  itu.  Memang dari  hasil  perubahan  UUD  1945  selama  empat  tahun  oleh MPR  (1999-2002)  itu  dapat  ditemukan  ciri-ciri  sistem presidensial  dan sistem  parlementer,  yakni  penyusunan undang-undang  yang  melibatkan  Presiden  dan  DPR sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  20 ayat (2) UUD 1945. 25
24 Dalam Sulardi, ibid., hlm. 159. 25 Ibid., hlm. 159.

## 3. Mewujudkan Sistem Presidensial Murni
Dari  uraian  di  atas,  nampak  tujuan  perubahan UUD 1945  untuk  memperkuat  sistem  presidensial  sudah  terpenuhi namun  belum  mencapai  derajat  sistem  presidensial  murni. UUD  1945  hasil  perubahan  masih  memuat  norma  hukum campuran  antara  sistem  pemerintahan  presidensial  dan parlementer,  yakni  dalam  hal  pembentukan  undang-undang (UU),  di  mana  masih  terdapat  dua  lembaga  yang  terkait dalam pembentukan UU, yakni DPR dan Presiden.
Memang  UUD  1945  hasil  perubahan  menyatakan kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  20  ayat  (1).  Namun kewenangan DPR tersebut berkurang maknanya karena UUD 1945  juga  menyatakan  bahwa  sebuah  Rancangan  Undang- Undang (RUU) akan dibahas oleh dua pihak, yakni DPR dan Presiden dan hanya atas persetujuan kedua belah pihak inilah sebuah  RUU  dapat  menjadi UU.  Seiring  dengan  itu,  UUD 1945  memberikan  kekuasaan  legislasi  yang  lain  kepada Presiden, yakni mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama.
Dalam  teori  sistem  pemerintahan  presidensial  yang murni,  kewenangan  membentuk  UU  berada  sepenuhnya  di tangan  lembaga  parlemen.  Parlemenlah  yang  sepenuhnya menentukan untuk membentuk atau tidak membentuk sebuah UU.  Presiden,  walaupun  mempunyai  kekuasaan  sangat  kuat
dalam  sistem  presidensial,  tidak  diberikan  kekuasaan  untuk ikut  campur  atau  ikut  membahas  RUU  bersama parlemen. Presiden diberikan hak veto untuk menolak sebuah UU yang dihasilkan oleh parlemen.
Atas  dasar  itulah,  maka  apabila  hendak  diwujudkan sistem presidensial murni dalam konstitusi Indonesia, penting dilakukan perubahan konstitusi mengenai kekuasaan
legislasi,  di  mana  kekuasaan  membentuk  UU  berada sepenuhnya  di  tangan  DPR  dan  DPD  sedangkan  Presiden diberikan  hak  veto  untuk  menolak  sebuah  UU  hasil  kerja DPR  dan  DPD  apabila  tidak  setuju  dengan  UU  tersebut. Konstruksi  hukum  yang  demikian  merupakan  bentuk saling mengontrol  dan  mengimbangi  (checks  and  balances)  antara cabang  kekuasaan  legislatif  dengan  cabang  kekuasaan eksekutif yang sangat optimal.
Sistem  saling  mengontrol  dan  mengimbangi  (checks and  balances)  antarcabang  kekuasaan  negara  sangat dibutuhkan  untuk  membatasi  kekuasaan  lembaga-lembaga negara  pelaku  atau  pelaksana  kekuasaan  negara  agar  tidak menjadi  berlebihan,  sewenang-wenang,  otoriter  atau  bahkan diktator. Dalam sebuah sistem pemerintahan, baik
parlementer  maupun  presidensial, checks  and  balances menjadi  kebutuhan,  bahkan  keniscayaan,  apabila  hendak mewujudkan  demokrasi  di  dalam  sistem  pemerintahan tersebut.
Uraian  lebih  rinci  gagasan  pemurnian  sistem presidensial ini adalah sebagai berikut.
1. Kekuasaan membentuk UU berada di tangan DPR dan

## DPD
Dalam  struktur  ketatanegaraan  Indonesia hasil  perubahan UUD  1945,  ada  satu  lembaga  legislatif  baru  yang  diberi nama  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD).  Pembentukan DPD  merupakan  upaya  melengkapi  sistem  perwakilan Indonesia,  yakni  setelah  ada  DPR  yang  merupakan lembaga  perwakilan  politik  (political  representation), maka dipandang penting ada juga perwakilan kewilayahan (regional  representation)  yang  kemudian  mengkristal menjadi DPD. Dalam berbagai kesempatan, anggota DPD sering menyebut dirinya sebagai senator dan menyamakan lembaga DPD dengan Senat seperti di negara-negara lain. Apabila  sistem  presidensial  murni  akan  diadopsi  oleh UUD  1945,  maka  kekuasaan  membentuk  UU  hendaknya diberikan sepenuhnya kepada DPR dan DPD.
Terkait  dengan  DPD,  perlu  disampaikan  terlebih  dahulu bahwa  UUD  1945  merumuskan  kewenangan  legislasi DPD  yang  terbatas  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 22D, sebagai berikut.
(1) Dewan  Perwakilan  Daerah dapat  mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang- undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah,
hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas
rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah ;  hubungan  pusat  dan  daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah ; pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan  keuangan  pusat dan  daerah ;  serta memberikan  pertimbangan kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atas  rancangan undang-undang  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  dan  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 26
Dari  rumusan  konstitusi  tersebut,  kewenangan  legislasi DPD terbatas pada:
a) dapat  mengajukan  RUU  tertentu  yang  berkaitan dengan daerah;
b) ikut  membahas  RUU  tertentu  yang  berkaitan  dengan daerah;
c) memberikan  pertimbangan  kepada  DPPR  atas  RUU
APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
26 Huruf tebal oleh penulis.
Keterbatasan  kewenangan  legislasi  DPD  tersebut  terletak pada  dua  aspek, pertama, pada  ruang  lingkup  RUU  yang dapat  diajukan  atau  dibahas  bersama  DPR,  yakni  terbatas hanya pada RUU yang berkaitan dengan daerah dan RUU
APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Kedua,
keterbatasan  pada  pelaksanaan  tugas yang  tidak  dapat dilakukan  secara  mandiri,  tetapi  harus  selalu  melalui “pintu”  DPR.  Semua  kewenangan  DPD  disampaikan kepada  DPR  dan  menjadi  kewenangan  DPR  untuk mensikapi  hasil  kerja  DPD  tersebut,  apakah  akan ditindaklanjuti dan menjadi bagian pembahasan oleh DPR bersama Presiden atau cukup dibahas oleh DPR dan DPD pada awal pembahasan sebuah RUU sebelum pembahasan oleh DPR bersama Presiden.
Oleh  karena  konstruksi  konstitusi  yang  demikian,  yakni kewenangan  yang  terbatas  dan  pelaksanaan  tugas  harus selalu  me lalui  “pintu”  DPR,  para  anggota  DPD  merasa kurang  optimal  dalam  bekerja.  Di  sisi  lain,  seorang anggota DPD harus berjuang lebih keras dan meraih suara lebih  banyak  dibanding  seorang  anggota  DPR  untuk  bisa duduk  menjadi  anggota  DPD.  Sebagian  calon  anggota DPD  meraih  suara  lebih  dari  satu  juta  untuk  dapat  duduk menjadi  anggota  DPD,  sedangkan  calon  anggota  DPR cukup meraih suara ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu suara, sudah dapat duduk menjadi anggota DPR.
Dalam  perkembangannya,  kondisi  yang  timpang  ini
mendorong DPD untuk mengajukan permohonan
pengujian  undang-undang  (judicial  review)  terhadap  UU Nomor  27  Tahun  2009  tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD (UU MD3) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (UU  P3) terhadap  UUD  1945 ke  MK pada  tanggal  14  September 2012.  Permohonan  pengujian  dua  UU  tersebut  terhadap UUD  1945  ditempuh  dengan  maksud  untuk  memperoleh penafsiran  yang  lebih  tepat  dan  pasti  bagi  kepentingan bersama dalam sistem legislasi antara DPR, DPD RI, dan Presiden.
Permohonan  pengujian  UU  tersebut  selanjutnya  diproses di  MK  melalui  sidang-sidang,  baik  panel  maupun  pleno. Setelah  melalui  proses  persidangan  sekitar  6  bulan  untuk memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut,  pada puncaknya  MK  menggelar  sidang  pleno  pada  27 Maret 2013  dengan  agenda  pembacaan  putusan.  Dalam  sidang pleno  yang  terbuka  untuk  umum  tersebut,  MK memutuskan  untuk  menerima  permohonan  yang  diajukan oleh DPD tersebut. 27
Dalam  putusannya  tersebut,  MK  meneguhkan  lima  hal, yakni:
27 Putusan lengkap dapat dibaca dalam situs MK: www.mahkamahkonstitusi.go.id.
1. DPD  RI  terlibat  dalam  pembuatan  Program  Legislasi
Nasional (Prolegnas).
2. DPD  RI  berhak  mengajukan  RUU  yang  dimaksud dalam  Pasal  22D  ayat  (1)  UUD  1945  sebagaimana halnya  atau  bersama-sama  dengan  DPR  dan  Presiden, termasuk  dalam  pembentukan  RUU  Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. DPD  RI  berhak  membahas  RUU  secara  penuh  dalam konteks Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.
4. Pembahasan  RUU  dalam  konteks  Pasal  22D  ayat  (2) UUD  1945  bersifat  tiga  pihak  (tripatrit),  yaitu  antara
DPR, DPD RI, dan Presiden.
5. MK menyatakan bahwa ketentuan dalam UU MD3 dan
UU  P3  yang  tidak  sesuai  dengan  tafsir  MK  atas kewenangan  DPD  RI  dengan  sendirinya  bertentangan dengan UUD 1945, baik yang diminta maupun tidak. 28
Sebagaimana  diketahui,  UUD  1945  menyebutkan  bahwa putusan  MK  bersifat  final  dan  mengikat.  Putusan  MK berlaku  saat  diucapkan  pada  sidang  pleno  dengan  agenda pembacaan  putusan  yang  terbuka  untuk  umum  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Dengan  demikian putusan  MK  yang  mengabulkan  permohonan  DPD  RI tersebut  juga  langsung  berlaku  sejak  selesai  diucapkan
28 Sekretariat  Jenderal  DPD  RI, Fungsi  Legislasi  Dewan Perwakilan  Daerah  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI, 2013, hlm. 6.
oleh Majelis Hakim MK pada 27 Maret 2013 pukul 15.20 WIB.  Atas  dasar  itu,  sebagai  konsekuensi  logisnya  maka terhitung  sejak  waktu  tersebut  maka  proses  pembentukan UU  di  DPR  sudah  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan putusan MK tersebut. Apabila proses pembentukan UU di DPR  tidak  mengacu  kepada  putusan  MK  tersebut,  maka proses  pembentukan  UU  tersebut  cacat  hukum,  persisnya cacat  formil,  dan  pada  akhirnya  produk  UU  yang dihasilkannya  pun  menjadi  tidak  sah  atau  batal  demi hukum. 29
Atas  dasar  pemikiran  di  atas,  maka  penting  bagi disusunnya pedoman pembentukan UU yang baru sebagai pelaksanaan  putusan  MK  tersebut  yang  intinya  adalah menjadikan  DPD  sebagai  mitra  DPR  dalam  pembentukan UU,  sejak  awal  sampai  akhir  pembahasan  RUU  menjadi UU. Kedua lembaga legislatif diberikan kewenangan yang sama  untuk  mengajukan  RUU  dan  membahas  RUU. Sebuah  RUU  hanya  menjadi  UU  apabila  kedua  belah pihak  menyatakan  persetujuannya.    Catatan  bahwa  ruang lingkup RUU yang diajukan DPD dibatasi pada RUU yang berkaitan  dengan  daerah  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal 22D UUD 1945.

## 2. Hak Veto Presiden
Apabila  selama  ini  UUD  1945  tidak  secara  tegas menyatakan  adanya  hak  veto Presiden,  maka  dengan sistem  presidensial  murni  maka  Presiden  diberikan  hak veto  sebagai  “pengganti”  atau  “kompensasi”  d icabutnya kewenangan  Presiden  mengajukan  RUU  ke  DPR  dan kewenangan  melakukan  pembahasan  dan  memberikan persetujuan atas RUU yang dibahas bersama DPR.
Dengan  hak  veto  ini,  Presiden  tinggal  menunggu  hasil pembahasan  DPR  dan  DPD  terhadap  sebuah  RUU. Apabila kemudian kedua lembaga legislatif ini menyetujui RUU tersebut menjadi UU, maka menjadi tugas sekaligus kewenangan Presiden untuk menjalankan hak veto apabila Presiden tidak setuju dengan UU tersebut. Namun apabila dalam  jangka  waktu  tertentu,  umpama  30  hari,  Presiden tidak menyatakan hak vetonya, maka UU tersebut berlaku. Sedangkan  apabila  Presiden  menjatuhkan  hak  veto  maka UU tersebut gugur dan dinyatakan tidak berlaku.
Walaupun  demikian,  ada  baiknya  mempertimbangkan adanya escape  clausule apabila  sebuah  UU  hasil  kerja DPR  dan  DPD  dibatalkan  oleh  hak  veto  Presiden,  tetapi DPR  dan  DPD  diberikan  hak  untuk  memperjuangkan kembali  RUU  tersebut  untuk  “dihidupkan  kembali”. Dalam kondisi seperti ini, MPR dapat difungsikan menjadi “lembaga  negara  penengah”  antara  DP R-DPD  dengan
Presiden  dengan  melakukan  pembahasan  ulang  UU tersebut  dan  mengambil  keputusan  terakhir.  Apabila mayoritas  anggota  MPR  menyetujui,  dengan  persyaratan suara  dukungan  yang  besar  dan  berat,  maka  UU  produk DPR-DPD  yang  telah  dibatalkan  oleh  Presiden,  menjadi
“hidup kembali” dan menjadi UU.
Presiden juga diberikan kewenangan lagi untuk melakukan “banding” terhadap keputusan MPR ini melalui pengujian UU  ke  MK.  MK  sebagai  lembaga  peradilan  menjadi pemutus  akhir  nasib  UU  yang  diperdebatkan  berbagai lembaga negara tersebut.

## C. Kesimpulan
Meskipun UUD  1945,  baik  sebelum  perubahan maupun  setelah  perubahan,  menganut  sistem  pemerintahan presidensial,  namun  norma-norma  hukum  dalam  konstitusi tersebut yang menjadi ciri sistem presidensial tersebut belum murni,  masih  masuk  ciri  dan  unsur  sistem  pemerintahan parlementer.  Hal  ini  nyata  terlihat  dari  kewenangan membentuk UU yang ada di DPR (dan secara terbatas ada di DPD)  tetapi  Presiden  diberikan  kewenangan  legislasi tertentu.
Atas  dasar  itu,  perlu  dilakukan  pemurnian  sistem presidensial agar dapat diwujudkan sistem presidensial murni dalam  UUD  1945.  Pemurnian  sistem  presidensial  tersebut
dilakukan  dengan  memberikan  kewenangan  membentuk  UU sepenuhnya  kepada  DPR  dan  DPD.  Adapun  Presiden  diberi kewenangan  hak  veto  apabila  tidak  setuju  dengan  UU  hasil kerja DPR-DPD.
Pemurnian  sistem  presidensial  ini  hanya  dapat dilakukan  melalui  amendemen  (perubahan)  UUD  1945  oleh MPR  karena  norma-norma  hukum  yang  mengatur  pokok- pokok kekuasaan legislasi tersebut adanya di UUD 1945.

## D. Daftar Pustaka
Bagir  Manan, Lembaga  Kepresidenan,  Yogyakarta:  FH  UII, 2003,.
Christopher N. Lawrence, “Regime Stability and Presidential Government: The Legacy of Authoritarian Rule, 1951- 90,  paper  in  2000  SPSA  Conference,  Department  of Political Science, The University of Missisippi, 2000.
Douglas  V.  Verney, The  Analysis  of  Political  System,
London: Outledge & Kegan Paul, 1979,. Jimly  Assididiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006. --------------, “Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, dalam Rofiqul Umam Ahmad, et.al, Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer,  Pemikiran  Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie, S.H.  dan  Para  Pakar  Hukum,  Jakarta:  The  Biography Institute, 2007,. --------------, “Institut  Peradaban  dan  Gagasan  Penguatan Sistem  Pemerintahan”,  orasi  ilmiah  dalam  rangka Peluncuran  Institut  Peradaban  (IP),  Jakarta, 16  Juli 2012.
Jhon Pieris, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.
Juanda, Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan  Antara  DPRD  dan  Kepala  Daerah, Bandung: Alumni, 2004. Miriam  Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik,  Jakarta: Gramedia, 2002.
Patrialis  Akbar, Lembaga-lembaga  Negara  Menurut  UUD NRI Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Sekretariat  Jenderal  DPD  RI, 2013, Fungsi  Legislasi  Dewan
Perwakilan  Daerah  Pasca  Putusan  Mahkamah
Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI.
Sulardi, Menuju  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil  Murni, Malang: Setara Press2012.