Ahmad Manshur, Ahmad Muthi’udin, Farida Isroani , Farida Isroani, Munir, Nalilin Faiz Mengintregasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 8, No. 4, (December) 2022.
Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article

## Mengintregasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam
Ahmad Manshur, Ahmad Muthi’udin, Farida Isroani , Munir, Nalilin Faiz

## Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Copyright © 2022 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  September 5, 2022 Revised :  November 4, 2022 Accepted :  November 28,  2022 Available online    :  December 10, 2022
How  to  Cite : Ahmad  Manshur,  Ahmad  Muthi’udin,  Farida  Isroani,  Munir,  and  Nalilin  Faiz.  2022. “Mengintregasikan Nilai - Nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam”. Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 8 (4):1362-67. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v8i4.368 .
*Corresponding Author:  Email: ahmanshur@gmail.com (Ahmad Manshur)

## Integrating Anti-Corruption Values in Islamic Religious Education
Abstract. Corruption is an act that is not commendable which greatly destroys the value of Pancasila, Pancasila  is  the  way  of  life  of  the  Indonesian people  which  is  a  way  of  life  that  must  be  carried  out according  to  applicable  rules.  If  the  behavior  of  corruption  is  not  handled  properly,  it  will  slowly degrade  the  value  of  Pancasila,  the  culture  of  the  Indonesian  nation  which  has  a  high  sense  of responsibility and has a strong sense of shame will disappear. As a cultured and dignified human being with  the  values  of  Pancasila,  man  was  created  by  God  as  a  very  noble  creature,  so  his  glory  is  not polluted by actions that can damage himself and his family. The purpose of this article is to provide an illustration  that  criminal  acts  of  corruption  can  damage  and  degrade  every  line  of  life,  especially Pancasila  values  and  so  that  the  Indonesian  nation  is  seen  by  the  world  as  a  dignified  country  and minimal acts of corruption because the people are aware of their identity as Indonesian people who have the spirit of Pancasila. . The writing of this article uses the collection and processing of data used in this study using library research as literature material that can present data and is accompanied by supporting documents which are important references in this study. The result of the conclusion of this article is that through the external approach in question is the existence of elements from outside of humans who have the power to 'force' people not to corrupt and the internal approach is a power that arises from within the individual and gets strengthened through education and habituation.
Keywords: Integration, Corruption, PAI.
Ahmad Manshur, Ahmad Muthi’udin, Farida Isroani , Farida Isroani, Munir, Nalilin Faiz Mengintregasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam
Abstrak. Korupsi  merupakan  perbuatan  yang  tidak  terpuji  yang  sangat  merusak  nilai  pancasila, pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang merupakan pedoman hidup yang harus dilaksanakan menurut aturan yang berlaku. Jika perilaku korupsi tidak tertangani  dengan baik maka perlahan  akan  menurunkan  nilai  pancasila,  budaya  bangsa  Indonesia  yang  memiliki  rasa  tanggung jawab  yang  tinggi  dan  rasa  malu  yang  kuat  akan  hilang.  Sebagai  manusia  yang  berbudaya  dan bermartabat dengan nilai-nilai pancasila, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sangat mulia,  sehingga  kemuliaan  dirinya  tidak  tercemar  oleh  perbuatan  yang  dapat  merusak  dirinya  dan keluarganya.  Tujuan  artikel  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  bahwa  tindak  pidana  korupsi dapat merusak dan mendegradasi setiap lini kehidupan khususnya nilai-nilai pancasila dan agar bangsa Indonesia dipandang dunia sebagai negara yang bermartabat dan minim tindak korupsi karena rakyat sadar  akan  jati  dirinya  sebagai  bangsa  Indonesia  yang  berjiwa  pancasila.  Penulisan  artikel  ini menggunakan  pengumpulan  dan  pengolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  studi  kepustakaan  sebagai  bahan  literatur  yang  dapat  menyajikan  data  dan  disertai dengan dokumen pendukung yang menjadi referensi penting dalam penelitian ini. Hasil kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa melalui pendekatan eksternal yang dimaksud adalah adanya unsur-unsur dari luar manusia yang memiliki kekuatan untuk memaksa manusia untuk tidak melakukan korupsi dan pendekatan internal adalah kekuatan yang muncul dari dalam diri individu. dan diperkuat melalui pendidikan dan pembiasaan.
Kata Kunci: Integrasi, Korupsi, PAI.

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan mahluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Tuhan, namun kemuliaannya dikotori oleh sikap perilakunya sendiri. Perilaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu perilaku yang membuat kemuliaan manusia menjadi buruk. Korupsi seperti sudah menjadi budaya yang seolah-olah sebagai konsep budaya yang kita kenal. Padahal budaya itu sendiri berbudi dan daya yang artinya, manusia yang berbudaya itu adalah manusia yang memakai akal dan dayanya untuk kebaikan akan tetapi jauh dari kenyataan. Korupsi secara harfiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Tim Penulis Buku Pendidikan anti korupsi, 2011: 23).
Benny  Susetyo  mengatakan,  mengapa  korupsi  dianggap  budaya?  karena korupsi seringkali dibiarkan. Jika berbicara mengenai budaya maka itu adalah nilai. Nilai itu yang tertanam seperti budaya gotong royong atau budaya kerja keras. Budaya merupakan  sistem  nilai  dan  sistem  nilai  yang  sedang  dibangun  adalah  sistem  nilai yang positif dan bukan yang negatif. Jadi dapat dikatakan bahwa pada dasanya korupsi bukan  budaya  akan  tetapi  melawan  budaya.  Negara  Indonesia  merupakan  negara berbudaya dan bernilai luhur yang dilandasi dengan nilai Pancasila. Landasan filosofi ini yang kemudian sangat kental dengan pribadi masyarakatnya yang baik. Pancasila merupakan  suatu  pedoman  luhur  yang  dicetuskan  oleh  para  pendiri  bangsa  yang sangat memperhatikan nilai, norma, dan moral bangsa Indonesia.
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa etika Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya dan nilai religiusitas masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mengatur perilaku  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  kaitannya  dengan pengejewantahan etika Pancasila telah dipaparkan di atas, akan  tetapi tentu dalam kehidupan  bermasyarakat  masih  banyak  yang  belum  mengamalkan  etika  Pancasila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu kasus krusial  di Indonesia yang mencerminkan tidak terlaksananya etika Pancasila dalam
Ahmad Manshur, Ahmad Muthi’udin, Farida Isroani , Farida Isroani, Munir, Nalilin Faiz Mengintregasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam
kehidupan  terutama  di  kalangan  pejabat  negara  yaitu  perilaku  korupsi.  Rakyat Indonesia akhir-akhir ini kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berbudi luhur seperti  yang  sudah  disampaikan  diatas,  citra  bangsa  sebagai  yang  besar  telah memudar,  tindak  korupsi  yang  dilakukan  oleh  elit  politik,  pejabat  negara  serta masyarakat umum sudah mencoreng muka negara.
Menurut  Harkristuti  (2002:67),  pelaku  korupsi  bukan  orang  sembarangan karena  mereka  mempunyai  akses  untuk  melakukan  korupsi  tersebut,  dengan menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan-kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya.  Pejabat  yang  terkangkap  tangan  pada  Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT) Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  sebut  saja  seperti;  kasus  korupsi  KTP Elektronik  yang  dilakukan  oleh  Setya  Novanto  Ketua  DPR  RI,  kasus  suap  terkait kesepakatan  kontrak  kerja  sama  pembangunan  Independent  Power  Producer  (IPP) Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  di  Provinsi  Riau  yang  menjerat  Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir dan yang fenomenal adalah kasus korupsi pembangunan stadion di hambalang dan BLBI. Masyarakat Indonesia sering dipertontonkan dengan perilaku para pejabat publik yang sangat jauh dengan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
Perilaku korupsi utamanya sangat tidak mencerminkan sikap dan perilakunya sebagai  pejabat  publik,  yang  lebih  diutamakan  hanya  memperkaya  diri  dan melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Korupsi di Indonesia terutama di kalangan  pejabat  negara  telah  merajalela,  dan  mereka  tanpa  ada  rasa  malu mempertontonkan  perilaku  tersebut,  dan  seringkali  jika  dilihat  di  televisi  para koruptor tersebut tersenyum bahkan terlihat seperti merasa Bahagia walaupun dalam keadaan menggunakan rompi orange.
Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Suwarno  Yoseph  dalam  artikelnya  yang berjudul Pancasila dan Korupsi, mengatakan bahwa para pelaku korupsi di Indonesia pada  umumnya  tidak  jera  dan  cenderung  ingin  melakukannya  lagi.  Mengapa demikian?,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  sidak  Dirjen  Pemasyarakatan  kementerian Hukum  dan  HAM  yang  dilakukan  pada  Lapas  Sukamiskin  pada  bulan  Juli  2018, ditemukan berbagai macam barang yang tidak seharusnya ada di dalam sel. Barang- barang  tersebut  seperti;  TV,  lemari  pendingin,  kompor,  AC,  microwave,  sejumlah uang bahkan para terpidana merubah suasana sel menjadi seperti kamar pribadi dan memasukkan  barang-barang  mewah  ke  dalamnya.  Inilah  yang  kemudian diungkapkan  oleh  Suwarno  Yoseph  bahwa  terpidana  korupsi  tidak  jera  dihukum karena mereka menikmati fasilitas mewah, tidak ada batasan bahkan cenderung bebas melakukan transaksi dan keluar masuk Lapas. Ketika melihat Pancasila sebagai sistem etika,  maka  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  diaplikasikan  ke  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sebagai  wujud  etika  sesungguhnya.  Dengan demikian dapat dipahami, bahwa Pancasila memiliki peranan penting bagi bangsa ini dalam pembangunan bangsa dan pembangunan jiwa bangsa ini.

## METODE PENELITIAN
Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan  studi  pustaka  (library  research)  sebagai  bahan  literatur  yang  dapat
Ahmad Manshur, Ahmad Muthi’udin, Farida Isroani , Farida Isroani, Munir, Nalilin Faiz Mengintregasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam
menyajikan  data  dan  disertai  dokumen  pendukung  yang  menjadi  referensi penting dalam kajian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Problematika Korupsi dan Penanggulangannya.
Kita  harus  mengetahui  definisi  korupsi,  dalam  KBBI  (2007),  korupsi  adalah penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan  dan  sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-undang No.31/1999 jo  Undang-undang  No.20/2001  menyebutkan  bahwa  pengertian  korupsi  mencakup perbuatan
1. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
2. Menyalahgunakan  kewenangan  karena  jabatan/kedudukan  yang  dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3).
3. Kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6, dan 11).
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10).
5. Delik  pemerasan  dalam  jabatan  (pasal  12)  •  Delik  yang  berkaitan  dengan pemborongan (pasal 7).
6. Delik  gratifikasi  (pasal  12B  dan  12C).  Di  Indonesia  korupsi  diawasi  oleh  KPK (Komisi  Pemberantasan  Korupsi).  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah lembaga  negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  bersifat independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun.  Sehingga  tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam pelaksanaannya asas pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK yaitu :
1. Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
2. Keterbukaan, asas yang memberikan info apa adanya dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Akuntabilitas, asas yang setiap kegiatan KPK dan hasil kegiatannya dapat dipertanggungjawaban kepada msyarakat.
4. Kepentingan Umum, asas mendahulukan kesejahteraan umum.
5. Proporsional, asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.
Pemerintah  melalui  KPK  berperan  penting  dalam  upaya  pemberantasan Korupsi. Tetapi setiap masyarakat maupun pemerintah perlu melakukan pencegahan terjadinya Korupsi. Karena korupsi bisa saja dilakukan oleh setiap manusia. Maka hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi adalah :
1.  Penegakkan undang-undang secara jelas dan tegas. Undang-undang sebagai dasar yang mengatur pelaksanaan kehidupan maka penegakkannya harus secara jelas dan  tegas.  Hukum  dan  undangundang  harus  secara  tegas  dan  tidak  bercelah untuk menimbulkan makna ambigu yang bisa dipermainkan dan diselewengkan.
Ahmad Manshur, Ahmad Muthi’udin, Farida Isroani , Farida Isroani, Munir, Nalilin Faiz Mengintregasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam
Penegakannya pun harus sejara tegas dan jelas memutuskan kebenaran ataupun jenis  pelanggaran.  Dengan  begitu,  selain  masyarakat  memiliki  kepercayaan kepada  hukum  dan  apparat  penegakkannya,  masayarakat  juga  memiliki kepatuhan  akan  hukum.  Dengan  adanya  undang-undang  dan  juga  aparat penegakkannya yang tegas dan jelas maka korupsi ataupun segala sesuatu bentuk tindakan bisa diatur berdasarkan undang-undang yang diawasi oleh para aparat penegakkannya.  Apabila  terjadi  ketidaksesuaian  maka  hal  tersebut  bisa  saja menjadi  hal  yang  terindikasi  sebagai  tindak  pelanggaran,  maka  bisa  diproses secara  hukum.  Kondisi  saat  ini,  di  Indonesia  yang  terjadi  ialah  lemahnya  para aparat penegakkan hukum dalam memutuskan suatu pelanggaran. Hal ini tidak lepas dari undang-undang yang masih bermakna ganda, sehingga dijadikan celah untuk lepas dari jerat hukum.
2.  Keterbukaan Seperti asas KPK dalam upaya pemberantasan tindak korupsi yaitu keterbukaan, maka setiap proyek atau pekerjaan harus bersifat terbuka. Hal ini bertujuan agar memudahkan pelaksanaan pengawasan atas suatu proyek ataupun pekerjaan.  Setiap  individu  yang  bertanggungjawab  memiliki  keharusan  untuk melaporkan progress maupun laporan keuangan dari proyek atau pekerjaannya secara luas, jelas dan terbuka. Sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan oleh badan  pengawas,  tetapi  oleh  seluruh  lini  masyarakat  sekalipun.  Seiring perkembangan teknologi, hal ini sebenarnya bisa dioptimalkan oleh pemerintah dengan  membuat  wadah  pelaporan  secara  online  yang  bisa  diakses  oleh  setiap masyarakat sekalipun. Dengan begitu pengawasan bisa terjadi secara tepat waktu dan meluas. Masyarakat maupun organisasi juga bisa andil berkomentar ataupun menyampaikan tindak pelanggaran korupsi. Semakin banyak pengawasan maka pencegahan tindak korupsi semakin ketat.

## KESIMPULAN
Dari  pernyataan  diatas  dampak  korupsi  demikian  besar,  sehingga  mampu mengurangi  kualitas  kesejahteraan  masyarakat  dan  tidak  menjalankan  nilai  etika pancasila  sesuai  amanah  Pancasila,  tingginya  kerugian  Negara  akibat  korupsi  akan berdampak pada kewajiban negara dalam memberikan hak kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan  dan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  sebagai  bentuk  dari  kontrol sosial, sehingga mempersepit ruang gerak untuk melakukan tindakan pidana korupsi.
Pembumian  nilai-nilai  Pancasila  selalu  digelorakan  terutama  kepada pejabat publik yang sangat mudah sekali melalukan korupsi, nilai-nilai etika Pancasila juga terus disampaikan kepada generasi muda terutama pada anak usia dini agar tingkat pertumbuhan  korupsi  dapat  terus  ditekan.  Oleh  karenanya,  penyelesaian  korupsi harus  diselesaikan  melalui  Pendidikan  yang  kuat  terutama  dari  keluarga  sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi, diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Maksud dari membangun kesadaran moral  anti  korupsi  berdasar  Pancasila  adalah  membangun  mentalitas  melalui penguatan dalam diri masyarakat. Di perguruan tinggi penguatan terhadap nilai etika agar  tidak  terjebak  oleh  tindakan  pidana  korupsitersebut  dapat  dilakukan  melalui pendidikan kepribadian termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila.
Ahmad Manshur, Ahmad Muthi’udin, Farida Isroani , Farida Isroani, Munir, Nalilin Faiz Mengintregasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam

## DAFTAR PUSTAKA
Darin, Muhammad Arif Mu’allifin. 2015. “Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Jurnal Ahkam. 3, No. 2 .
Gufron,  Iffan  Ahmad.  “Integritas  Moral  dan  Korelasinya  dengan  Perilaku  Korupsi”. Hukum Ransendental (Pengembangan dan penegakan Hukum di Indonesia) (http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/download/393 /325 (diakses tanggal 29 Juli 2019).
Harkristuti  Harkrisnowo,  2002.  “Korupsi,  Konspirasi  dan  Keadilan  di  Indonesia”,
Jurnal Dictum LeIP, Vol I, Lentera Hati, Jakarta.
Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. “Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.”. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan. Jerry  C.  Olson,  2000, Consumer  Behaviour  :  Perilaku  Konsumen  dan  Strategi Pemasaran, jilid 1 dan 2, Jakarta : Erlangga.
Ratnawati,  Tina  dan  Sonny  Keraf.  Pengertian  dan  Teori  Etika.  2014 http://repository.ut.ac.id/4320/1/PWKL4302-M1.pdf diakses tanggal 10
Agustus 2018.
Reksiana.  2018.  “Kerancuan  Istilah  Karakter,  Akhlak,  Moral  dan  Etika”. Jurnal Thaqafiyyat 10, No. 1.
Ristekdikti Direktoral Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. Pendidikan pancasila untuk Perguruan Tinggi.
DirJend  Belmawa  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Ruman, Yustinus  Suhardi.  2019.  “Keteraturan  Sosial,  Norma  dan  Hukum:  Sebuah Penjelasan Sosiologis.” Jurnal Hukum Prioris 2, No. 2.
Suroso. 2011. “Sosialisasi Nilai Pancasila.” Jurnal Dialog Kebijakan Publik. 2.
Thamrin,  Husni.  2013.  “Kearifan  Lokal  dalam  Pelestarian  Lingkungan  (The  Lokal Wisdom in Environmental Suistainable).” Jurnal Khutubkhanah. 16, No. 1. Tim  Penulis  Buku  Pendidikan  Anti  Korupsi,  2011, Pendidikan  Anti  Korupsi  untuk Perguruan  Tinggi,  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

## Volume 8, No. 4,  December 2022
P-ISSN : 2085-2487
Risalah,  Jurnal  Pendidikan  dan  Studi  Islam is published  by  the  Faculty  of  Islamic  Studies  Wiralodra University  Indonesia.  Focus  of  Risalah,  Jurnal Pendidikan  dan  Studi  Islam  is  on  publishing  original empirical  research  articles  and  theoretical  reviews  of Islamic  education  and  Islamic  Studies.  The  empirical research  includes  studies  on  the  implementation  of Islamic  education  in  educational  Islamic  institution while theoretical study covers historical studies, expert finding and Islamic education content analysis from al- Qur’an and Hadist.

## Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu Jawa Barat Indonesia www.faiunwir.ac.id

## https://jurnal.faiunwir.ac.id
E-ISSN : 2614-3275