## Ulumuna
Journal of Islamic Studies publish by State Islamic Institute Mataram Vol. 19, No. 1, 2015,  p. 205-224 Print ISSN: 1411-3457, Online ISSN: 2355-7648 Available online at http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/ulumuna
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
205

## MENGGAGAS FIQH AL-B Ī ’AH SEBAGAI BASIS ETIS-PRAKTIS KONSERVASI ALAM
Abdul  Quddus Institut  Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Email: aquddus999@gmail.com
Abstract: Environmentalists are now seeking a new way to tackle environmental  crises  after  the  failure  of  the  science-based approach  to  these  issues. They look for an alternative perspective and  mechanism  on  the  basis  of  religion  or  wisdom  of  local tradition  for  the  environment  maintenance.  Islamic  law  (fiqh) offers  ethical  grounds  and  norms  for the conservation of nature. The  grounds  are  not  abstract  norms  but  concrete  guidance  for humans  as  the  God‘s  vicegerent  on  earth.  Furthermore, fiqh has provided individuals and society the standard of ethic and practice to deal with nature. This article examines the norms and history of fiqh regarding human-nature relations or fiqh al-bī’ah (Islamic law of nature preservation). It shows that fiqh offers a detailed h\alal-h\aram provision  as  the  scheme  of  standard  consumption, hima (wildlife protection) and ihyā’ al-mawat (cultivation of unowned land).
Keywords: Fiqh al-bī’ah , krisis lingkungan , hima, ihyā’ al-mawat .
DOI: http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1258

## Melacak Benang Kusut Penyebab  Krisis Lingkungan
K ENAIKAN suhu  bumi  ( global  warming )  kini  menjadi  focus perhatian  dunia.  Perubahan  iklim,  akibat  dari global  warming menyebabkan  bumi  tidak  lagi  seimbang  yang  berdampak  pada musim  tidak  lagi  dapat  diprediksi.  Di  belahan  bumi  yang  lain curah hujan begitu tinggi  hingga mengakibatkan banjir dan  erosi sementara  di  belahan  lainnya  terjadi  kekeringan  yang berkepanjangan.  Kerusakan  sumber  daya  alam  (tanah,  air, udara), deforestasi,  degradasi hutan  dan  kebakaran  hutanpun  makin sering  terjadi,  musnahnya  berbagai  spesies  hayati,  naiknya permukaan  air  laut  dan  tenggelamnya  beberapa  pulau,  serta merebaknya  berbagai  jenis  penyakit  adalah  beberapa  bentuk
masalah  lingkungan  yang  menuntut  perlunya  solusi  dengan segera.
Perubahan  iklim  telah  benar-benar  terjadi,  namun  sampai saat  ini  prilaku  negatif  manusia  di  atas  belum  banyak  berubah, belum  ada  upaya  signifikan  untuk  merubah  pola  pikir  terutama dalam mengelola sumber daya alam.  Dampak negatif lingkungan tersebut  secara  dominan  dan  signifikan  bersumber  dan  berakar pada  prilaku  eksploitatif  dan  konsumtif  manusia  yang berparadigma antroposentris dengan  menempatkan  manusia sebagai centre  of  the  universe. 1 Setiap  tahunnya  manusia  masih menggunakan  pola  lama  dengan  membakar  hutan  untuk membuka ladang  dan diperparah  dengan  perusahaan-perusahaan besar yang ikut memakai cara-cara tidak bersahabat dengan alam itu  sehingga  mengakibatkan  kebakaran  hutan  dan  berkontribusi melepaskan CO 2 ke udara. 2
A.  Sonny  Keraf  dengan  tegas  menyebut  bahwa  ekonomi global  telah  melahirkan  krisis  lingkungan.  Secara  jitu  ia menunjukkan  bagaimana  negara-negara  maju  menerapkan strategi  ekonominya  untuk  terus  menjajah  dunia  ketiga  melalui organisasi-organisasi  ekonomi  dunia.  Pada  awalnya  strategi  itu dimainkan oleh World  Bank dan  IMF  dengan strategi  utang  luar negerinya.  Kemudian  melalui  organisasi  perdagangan  dunia (WTO)  dengan  berbagai  institusinya  (GAAT,  TRIPS,  dan GAT),  mereka  mengeruk  kekayaan  alam  dan  kekayaan intelektual dunia ketiga dengan menciptakan ekonomi global dan pasar  bebas.  Lembaga-lembaga  tersebut  tidak  ramah  terhadap manusia  penghuni  dunia  ketiga  karena  akhirnya  berkembang menjadi polisi  dagang dunia  yang hanya  menjaga agar  tidak  ada ―pemain‖  yang  dirugikan,  bukan  menjaga  agar  tidak  ada  yang dirugikan. 3
1 Hadi S Alikodra and Syaukani HR, Bumi Makin Panas Banjir Makin Luas (Bandung:  Yayasan  Nuansa  Cendikia,  2004),  21.  Lihat  Abdul  Quddus,
"Ecotheology  Islam:  Teologi  Konstruktif  Atasi  Krisis  Lingkungan,"
ULUMUNA 16 (2012): 312, http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v16i2.181.
2 Mangunjaya  Fahrudin, Bertahan  Di  Bumi;  Gaya  Hidup  Mengahadapi Perubahan Iklim (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.
3 A. Sony Kerap, Etika Lingkungan (Jakarta: Kompas, 2006), 225.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa ekonomi kapitalisme tidak  memberikan  ruang  pada  prinsip-prinsip  nilai,  moral  dan etika,  bahkan  kapitalisme  melihat  segala  sesuatu  dengan  cara pandang ( worldview ) serba materi dan jauh dari nilai-nilai spiritual yang  transenden.  Berbagai  efek  negatif  dimbulkan  oleh kapitalisme  ini  diantaranya  munculnya  kesenjangan  ekonomi antar  masyarakat  ( unequality ),  mekanisme  yang  ekploitatif, serakah  dan  pola  hidup  konsumerisme  karena  tidak  adanya kontrol terhadap  sistem tersebut.  Dan  yang paling  parah  adalah munculya  alienasi  individualistik  karena  tersingkir  dari mekompetisi mekanisme  pasar.
Para  ahli  lingkungan  hidup  Indonesia  mengidentifikasi beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  timbulnya  beberapa permasalahan  lingkungan  di  Indonesia.  Faktor-faktor  tersebut digambarkan dalam tabel di bawah ini 4 :
No Nama  Pakar Tahun Publikasi Permasalahan  Lingkungan  Hidup 1 M. T. Zen 1979 1) Manusia Indonesia 2) Sumber Daya  Alam
3) Dinamika sosial yang bergejolak 4) Teknologi 2 St. Munajat Danusaputra 1980 1) Kemiskinan 2) Kependudukan
3) Kekotoran 4) Kebijaksanaan 3 Koesnadi Hardjasoemantri 1983 1) Perkembangan  penduduk 2) Perkembangan  sumber  alam  dan lingkungan 3) Perkembangan  Teknologi  dan kebudayaan 4) Perkembangan ruang  lingkup internasional 4 Emil Salim 1988 1) Kependudukan dan SDM 2) Jaminan Pangan 3) Spesies  dan  ekosistem  sebagai sumber daya bagi pembangunan 4) Peranan  Energi 5) Industri
4 Pernyataan  dalam  tabel  tersebut  dibuat  berdasarkan  tahun  pertama publikasi  buku  para  pakar lingkungan hidup tersebut. Untuk perbandingan lihat juga Saifullah, Hukum Lingkungan: Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekragaman Hayati (Malang: UIN Malang Press, 2007), 23.
No Nama  Pakar Tahun Publikasi Permasalahan  Lingkungan  Hidup 6) Perkembangan  Kota 5 Otto Soemarwoto 1992 1) Kepunahan Jenis/ keanekaragaman  hayati 2) Pemanasan global/perubahan iklim 3) Pelubangan lapisan ozon 4) Hujan asam 6 M. Soerjani 1997 1) Mutasi Gen terselubung 2) Dampak kamar kaca 3) Hujan Asam 4) Lubang lapisan ozon 5) Pencemaran  limbah  dan  bahan berbahaya 6) Kemerosostan kualitas dan Kuantitas sumber daya 7) Kesenjangan sosial
Tabel di atas menggambarkan berbagai aspek mendasar yang menyebabkan  terjadinya  krisis  lingkungan  di  Indonesia,  seperti; perkembangan  industri  dan  teknologi,  ledakan  perkembangan penduduk.  Penduduk  Indonesia  justru  berada  dalam  tarap mayoritas  miskin  sehingga  banyak  menggantungkan  hidupnya melalui pemanfaatan  sumber daya  alam Indonesia  yang  terbatas, sehingga  terjadi  ketidakseimbangan  antara  jumlah  penduduk dengan  sumber  daya  alam  yang  tersedia.  Dampak  ekologisnya mulai  muncul  seperti  pencemaran  limbah  industri  terhadap tanah,  air  dan  udara,  kepunahan  jenis/keanekaragaman  hayati, deforestasi dan degradasai hutan, perubahan iklim ( climate change ), penipisan  lapisan  ozon  yang  akan  menimbulkan  berbagai penyakit, serta dampak lainnya.
Untuk  mengatasi  masalah  di  atas,  selama  ini  pemerintah Indonesia  telah  melakukan  berbagai  upaya  pengeloalaan lingkungan  dan  sumber  daya  alam.  Minimal  ada  enam pendekatan  yang  pernah  dilakukan,  yaitu:  pendekatan  kebijakan dan  perundangan,  kelembagaan,  politik,  pengelolaan  terpadu, sosial dan  pendekatan  pasar.  Namun semua  pendekatan  di  atas, dalam  realitasnya  belum  mampu  membendung  kerusakan lingkungan  setiap  tahunnya.  Dalam  konteks  inilah  LIPI (Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indoneisa)  mengusulkan  satu model pendekatan baru yaitu pendekatan moral dan etika. Dunia
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
ini memerlukan agama untuk terlibat dan berperan aktif agar kita dapat  keluar  dari  krisis  lingkungan.  Hadi  S  Ali  Kodra mengatakan  bahwa  Persoalan  lingkungan  harus  dipecahkan secara  multidimensi.  Bukan  hanya  dari  dimensi  ekonomi, ekologi,  dan  sosial-budaya  semata,  sesuai  dengan  asas pembangunan  berkelanjutan,  tetapi  juga  harus  mencakup dimensi spiritual. 5

## Kegagalan  Konservasi Alam  Berbasis Sains
Kesadaran  global  tentang  masalah  lingkungan  dalam  bentuk gerakan  berkembang  pesat  sejak  momentum  bersejarah mengawali peringatan "Hari Bumi", yakni tanggal 22 April 1970, yang  diselenggarakan  di  Amerika  Serikat  atas  inisiatif  senator Gaylord  Nelson  dan  Deklarasi  Stockholm,  Swedia  tanggal  5-16 Juni 1972 6 dan semakin intens sejak konferensi di Nairobi Kenya 1982 serta Konferensi PBB tentang lingkungan di Rio de Janeiro Brasil  Juni  1992.  Pertemuan  itu  membahas  bagaimana  alam sudah  berada  di  tingkat  kritis  karena  peradaban  industrialisasi modern  dan  mengakui  bahwa  perlindungan  lingkungan  haruslah menjadi unsur pokok  dalam perkembangan  sosial dan  ekonomi. Selanjutnya  UNFCC  menyelengggarakan  KTT  perubahan  Iklim diantaranya  di  Kyoto,  Indonesia, 7 dan  KKT  terkini  ke-15  di Kopenhagen, 7-18  Desember  2009. Namun,  tetap  saja  berbagai krisis  lingkungan  terus  mewabah,  bahkan  lebih  dasyat  dari sebelumnya.
Dalam  peringatan  hari  bumi  22  April  1998  WALHI menyampaikan  laporan  tentang  krisis  lingkungan  di  Indonesia. Angka deforestasi hutan  Indonesia  pertahun  mencapai  2,4  Juta hektar.  Laut  Indonesia  telah  mengalami  kerusakan  dengan kerusakan  terumbu  karang  mencapai  70%.  Dan  Indonesia  telah kehilangan 104 jenis burung, 57 jenis Mamalia, 21 Jenis reptil, 65
5 Hadi  S  Alikodra,  "Krisis  Lingkungan  Dan  Platform  Politik," REPUBLIKA , Selasa, 13 Juni 2006.
6 Saifullah,  3.  Lihat  juga  WALHI, Seri  Konvensi  Internasional;  Konvensi Ramsar,  Cities,  Konvensi  Keanekaragaman  Hayati,  Konvensi  Perubahan  Iklim (Jakarta: Pustaka Pelajar Ofset, 1999).
7 Ko  Nomura,  ed. Environmnetal  Education  and Ngos in Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
jenis  ikan  air  tawar  dan  281  jenis  tumbuhan.  Data  ini  juga didukung  oleh  data  Kantor  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup (1998).  Disebutkan  bahwa  ada  126  jenis  burung  dan  63  jenis mamalia dan 21 jenis reptil yang populasinya menurun . 8
Badan  dunia  FAO  memposisikan  Indonesia  sebagai  negara perusak  hutan  tercepat  di  dunia  dengan  2%  (1,87  juta  hektar) pertahun atau sekitar  51 km  persegi setiap harinya  atau 300  kali luas  lapangan  sepak  bola  setiap  jamnya.  Berbagai  bentuk kerusakan  lingkungan  terus  terjadi  mulai  dari illegal  loging,  illegal trade, sampai forest  fire . 9 Lembaga  UNEP  misalnya mempublikasikan  hasil  penelitiannya  tentang  hutan  Indonesia, khususnya  Kalimantan  dan  Sumatera.  Pada  tahun  1950,  hutan- hutan  di  Kalimantan  masih  dipenuhi  dengan  warna  hijau berbagai  macam  tumbuhan  dan  pepohonan,  namun  pada  tahun 2005  hutan  Kalimantan  sudah  kehilangan  50%  hutannya,  dan pada  2020  diperkirakan  hanya  akan  tersisa  25%  saja,  demikian juga  dengan  kondisi  hutan  Sumatera  yang  diperikarakan  akan tersisa  hanya  10%  saja  pada  tahun  2010.  Prediksi  senada dikemukan  oleh  Departemen  Kehutanan  yang  menyesalkan  laju degradasi hutan  yang  dewasa  ini hampir  mencapai  3  juta  hektar pertahun. 10
Berbagai  konferensi  internasional  tentang  lingkungan  hidup mulai  dari  konferensi  lingkungan  hidup  di  Stocholm  (1972), Naerobi,  dan  Kenya  (1982),  di  adakan  sebagai  respon  atas kondisi  daya  dukung  bumi  yang  semakin  memprihatinkan. Upaya  global  pengurangan  gas  emisi  rumah  kaca  sebenarnya telah  dilakukan  diantaranya  dengan  pembuatan  kerangka konvensi  untuk  perubahan  iklim  tahun  1992  di  Rio  Jeneiro
8 Hadi  S.  Alikodra,  yang  mengatakan  bahwa  butuh  waktu  50  tahun untuk  berusaha  memulihkan  kerusakan  hutan-hutan  Indonesia  akibat  ulah manusia.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  pemerintah  telah  mencabut  izin  154 pengusaha  HPH/HTI  dan  perkebunan  karena  terbukti  membakar  hutan untuk membuka lahan usaha mereka. 26 perusahaan diantaranya diajukan ke polisi karena dicurigai melakukan hal tersebut dengan sengaja.
9 Budi  Priyanto, Hukum  Kehutanan  Dan  Sumber  Daya  Alam (Bogor: Lembaga Hukum dan Pengawas Kehutanan dan Lingkungan, 2004), 7.
10 Noor  Hidayat, Pemberantasan  Illegal  Loging Melalui Pendekatan Kejahatan Lingkungan (Departemen Kehutanan Jakarta, 30 Agustus 2006).
Brazil  yang  ditandatangani  167  negara  yang  mengikat  secara moral  bagi  negara-negara  industri  untuk  menstabilkan  emisi karbondiaoksida-nya.  Bahkan  Setelah  KTT  Bumi  di  Rio  De Jeneiro  1992,  secara  rutin  setiap  tahun  digelar  KTT  Perubahan Iklim,  dimulai  pada  tahun  1995  COP  ( Conference  of  Parties) 1  di Berlin,  Jerman,  COP  ke-2  di  Jenewa,  Swiss  pada  Juli  1996, COP.3  di  Kyoto,  Jepang  1997,  sampai  COP  ke-13  di  Bali, Indonesia  pada  3  -  15  Desember  2007,  COP.14  di  Poznań, Polandia dan COP ke-15 di Denmark 2009.
Untuk  mengatasi  masalah  di  atas,  selama  ini  pemerintah Indonesia  telah  melakukan  berbagai  upaya  pengeloalaan lingkungan  dan  sumber  daya  alam.  Minimal  ada  enam pendekatan  yang  pernah  dilakukan,  yaitu:  pendekatan  kebijakan dan  perundangan,  kelembagaan,  politik,  pengelolaan  terpadu, sosial dan  pendekatan  pasar.  Namun semua  pendekatan  di  atas, dalam  realitasnya  belum  mampu  membendung  kerusakan lingkungan  setiap  tahunnya.  Dalam  konteks  inilah  LIPI (Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indoneisa)  mengusulkan  satu model pendekatan baru yaitu pendekatan moral dan etika. Dunia ini memerlukan agama untuk terlibat dan berperan aktif agar kita dapat  keluar  dari  krisis  lingkungan.  Hadi  S  Ali  Kodra mengatakan  bahwa  Persoalan  lingkungan  harus  dipecahkan secara  multidimensi.  Bukan  hanya  dari  dimensi  ekonomi, ekologi,  dan  sosial-budaya  semata,  sesuai  dengan  asas pembangunan  berkelanjutan,  tetapi  juga  harus  mencakup dimensi spiritual. 11 Dalam konteks inilah, fiqh al-bī’ah mendapatkan momentumnya untuk  tampil  menjadi solusi  bagi kerusakan  alam yang  selama  ini  dikelola  hanya  dengan  pendekatan  sains  yang terlepas  dari  spiritualitas  agama.  Agama,  menurut  Evlyn, mempunyai  lima  resep  dasar  untuk  menyelamatkan  lingkungan dengan  5R  yaitu Reference, Respect, Restrain , Redistribution ,  dan Responsibility . 12 Begitupun  dengan  Vasudha  Narayan,  ia menyebutkan  3T  sebagai  modal  dasar  yang  dapat  menjadi
11 Alikodra,  Selasa, 13 Juni 2006.
12 Mary  Evelyn  Tucker, Hinduism  and  Ecology (Cambrigde:  Harvard University Press, 2000), 12.
sumber  pemecahan  masalah  lingkungan  berbasis  agama  yaitu: Text, Temple, dan Teacher . 13
Fiqh al-B ī ’ah ; Solusi Alternatif  di tengah Kegamangan  Sains Sebenarnya  pemeliharaan  lingkungan  tidak  hanya  dibahas fiqih  semata,  namun  juga  dalam  ushul  fiqh  terutama  dalam penjelasan  tujuan-tujuan  utama  syariat  ( maqās\īd  al-sharī‘ah ),  inilah yang kemudian  dinamakan al-d\arĭrah  al-khamsa (lima  kemaslahan mendasar)  yang  menjadi  pondasi  tegknya  kehidupan  manusia. Orang yang  pertama meletakkan  dasar pondasi  ini adalah  Imam al-Gazālī  dalam  kitabnya al-Must\afa  min  ilmi  al-us\ĭl yang  banyak membahas  kepentingan  publik  ( al-mas\lah\ah  al-mursālah ). Kemudian  setelahnya  datang  ulama  bernama  Izuddin  bin Abdussalam  yang  menulis Qawā’id  al-Ah\kām  fī  Masālil  al-Anam yang menjelaskan  bahwa  penurunan syariat  adalah  dalam  rangka mewujudkan  kemaslahana  manusia  di dunia dan akhirat. 14
Setelah Imam al-Gazālī, muncul juga  imam al-Shāt\ibī  dengan kitab al-Muwāfaqāt .  Menurut al-Shāt\ibī  dapat dibagi  menjadi  tiga tingkatan. Pertama , al-d\arĭriyyāt yaitu  kemaslahatan  yang  bersifat primer,  dimana  ia  menjadi  acuan  utama  bagi  implementasi syariat Islam. Seandainya hal ini tidak menjadi acuan utama maka akan  berdampak  pada  terjadinya  ketidakseimbangan  dan rusaknya  tatanan  sosial.  Kemaslahatan  dalam  kategori  ini menjadi  penyeimbang  dan  mediasi  antara  kecendrungan ukhrawi dan  duniawi.  Dalam  kitab al-Muwāfaqāt ,  Abū  Ish}āq  al-Shāt\ibī membagi  tujuan al-d\arĭriyyāh  (maqās\ ī d  al-shar ī ‘ah) menjadi  lima hal: (1) penjagaan agama (H{ifz}  al-dīn) , (2) memelihara jiwa (H{ifz} al-nafs) ,  (3)  memelihara  akal (H{ifz}    al-‘aql) ,  (4)  memelihara keturunan (H{ifz}    al-nasl) ,  dan  (5)  memelihara  harta  benda (H{ifz} al-māl) . 15 Al-Shāt\ibī  juga  menjelaskan  bahwa  sesungguhnya
13 Vasudha  Narayan,  "Water,  Wood  and  Wisdom;  Hindu  Ecological Perspectives," in Vision of the Earth , ed. Harold Coward and Daniel McGuire (New York: State University of New York Press, 2000).
14 Yūsuf  al-Qard}āwī, Ri’āyatu  Al-Bī’ah  Fī  Al-Sharī’ati  Al-Islāmiyyah [Agama  Ramah  Lingkungan],  trans.  Abdullah  Hakam  Shah  et  al  (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 64.
15 Muh}ammad    Abū  Zahrah, Tārīkh  Al-Madhāhib  Al-Islāmiyyah  Wa  Al- ‘Aqā‘Id  Wa  Tārīkh  Al-Madhāhib  Al-Fiqhiyyah (Kairo:  Dār  al-Fikr  al-‗Arabi,
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
maqās\īd  al-sharī‘ah ditujukan  untuk  menegakkan  kemaslahatan- kemaslahatan  agama  dan  dunia,  di  mana  bila  prinsip-prinsip  itu diabaikan,  maka  kemaslahatan  dunia  tidak  akan  tegak  berdiri, sehingga  berakibat  pada  kerusakan  dan  hilangnya  kenikmatan perikehidupan manusia.
Dari  lima  kategori  yang  diuraikan  di  atas,  nampak  jelas bahwa  setiap  manusia  mesti  menghargai  jiwa,  menghargai kebebasan  berpikir  dan  berpendapat,  menjaga  keturunan,  serta menghargai kepemilikan harta setiap orang dan terakhir tentunya menghargai keberagamaan setiap orang.
Dewasa  ini  terkait  dengan  beberapa  kondisi  kontemporer lingkungan, d\aruriyat  al-Khams tersebut  dianggap  tidak  memadai lagi dan perlu  adanya revisi, bahkan  perluanya  penambahan  satu unsur  yang  mewakili  pemeliharaan  lingkungan  ( H{ifz} al-bī’ah ). Yusuf  al-Qardlawi  dalam Ri’āyatu  al-Bī’ah  fī  al-Sharī’ati  al- Islāmiyyah menjelaskan  bahwa  pemeliharaan  lingkungan  setara dengan menjaga maqās\īd al-sharī‘ah yang lima tadi. 16
Sementara  itu,  Ali  Yafie  juga  mengusulkan  dimasukkannya H{ifz}    al-bī’ah ke  dalam maqās\īd  al-sharī‘ah sehingga  menjadi al- d\arĭriyyat  al-sittu (enam  kebutuhan  dasar  syari‘ah),  sekaligus masuk dalam rub’u al-fiqh (unsur keempat dari kajian fiqh; ibadah, muamalah, munakah\ah , dan H{ifz}  al-bī’ah ). 17
Dalam  konteks sustainable  environment sesungguhnya d\arĭriyyat al-khams tersebut  sudah  memadai  dan  tidak  perlu  ditambahkan bila  pemahamnnya  lebih  diperluas. H{ifz}  al-Nasl misalnya, mempunyai  makna  sesuai  dengan  konteks  pemeliharaan lingkungan  dan  sumber  daya  alam  demi  keberlangsungannya untuk  generasi  yang  akan  datang.  Artinya  setiap  manusia mempunyai  kewajiban  memelihara  lingkungan  dan  berbagai
t.th.),  220.,  untuk  perbandingan    mengenai  lima  konsep  tersebut lihat Juga Al-Gazālī,  Ia  mengatakan  bahwa  satu  hal  yang  tidak  mungkin  merealisasi lima hal di atas apa bila manusia tidak dapat hidup dalam kondisi baik, aman dan  situasi  nyaman  lingkungan  dengan  konsep h\ifz}  al-bī’ah ,  selanjutnya lihat Abū  H{āmid Muh}ammad bin Muh}ammad Al-Gazālī, Al-Mustahafa Min 'Ilm Al-Us\Ĭl , vol. 3 (Beirut: Dār Ih}yā al-Turāth al-Arabī, t.th.), 287.
16 al-Qard}āwī, 59.
17 Ali  Yafie, Merintis Fiqih Lingkungan Hidup (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 176.
sumber  daya  alam,  demi  terjaminnnya  kehidupan  generasi mereka yang akan datang.
Di  samping al-D{arĭriyyat ,  ada  kemaslahatan  yang kedua yang bersifat  sekunder  yaitu al-Hajiyat. Adalah  kemaslahatan  yang akibatnya  tidak  akan  sampai  pada  rusaknya  tatanan  sosial, bahkan  kemaslahatan  ini  bertujuan  untuk  adanya  upaya meringankan  bagi  pelaksanaan  sebuah  hukum.  Misalnya  dalam ibadah  dikenal  istilah rukhs\ah  al-Mukhaffafah (dispensasi)  apabila ada kesulitan dalam proses pelaksanaannya.
Ketiga ,  kemaslahatan  suplementer  ( al-tahsiniyat )  yaitu kemaslahatan  yang  memberikan  perhatian  pada  masalah  estetika dan  etika.  Misalnya  ajaran  tentang  kebersihan,  berhias, s\adaqah , dan  bantuan  kemanusiaan.  Kemaslahatan  ini  menjadi  penting karena berkaitan dengan kemaslahatan  primer dan sekunder.
Yusuf  al-Qardlawi  dalam Ri’āyatu  al-Bī’ah  fī  al-Sharī’ati  al- Islāmiyyah menjelaskan  mengenai  posisi  pemeliharaan  ekologis ( h\ifz} al-‘ālam ) dalam Islam adalah pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga maqās\īd al-sharī‘ah yang lima tadi.  Al-Shāt\ibī juga menjelaskan  bahwa  sesungguhnya maqās\īd  al-sharī‘ah ditujukan untuk  menegakkan  kemaslahatan-kemaslahatan  agama  dan dunia,  di  mana  bila  prinsip-prinsip  itu  diabaikan,  maka kemaslahatan dunia  tidak  akan tegak  berdiri,  sehingga  berakibat pada  kerusakan  dan  hilangnya  kenikmatan  perikehidupan manusia. 18
Tawaran Etis-Praktis Fiqh al-B ī ’ah dalam  Konservasi Alam Berbagai  aturan  substantif  syari‘ah  dalam  hubungannya dengan  lingkungan  dapat  ditemukan  dalam  kitab-kitab  fiqih, terutama  cabang mu‘āmalah atau  perniagaan.  Adapun  tema  dari kitab tersebut  antara  lain:  menghidupkan  lahan  kosong  ( ih}yā’  al- mawāt ),  kawasan  dilindungi  ( h\imā ),  penggunaan  air  untuk  irigasi dan  sumber  pangan  ( s\irb ),  pemberian  lahan  ( h\imā ),  sewa  lahan ( ijārah ),  pemeliharaan  ( nafaqah ),  hukum  memburu  dan menyembelih  ( s\ayd  dan  dhaba’ih ),  harta  benda  ( milk dan māl ), transaksi ekonomi ( buyu’ ), perdamaian ( sulh\ ), pemberitaan ( awqāf )
dan zakat serta  pajak. Berikut  analisa  beberapa konsep  subtantif tersebut.

## Halal-Haram sebagai Geneologi Model Konsumsi dalam Islam
Dalam  konferensi  ― consumption,  population  and  the  environment; religion  and  science  envision  equity  for  an  altered  creation November 1995, muncul  sebuah  konsensus bahwa  dewasa  ini kita  hidup  di persimpangan  kritis  sejarah  umat  manusia.  Untuk  menghasilkan keadilan  dan  keberlanjutan  yang  lebih  besar,  masa  depan mestilah  berbeda  secara  fundamental  dengan  masa  lampau  dan masa  kini.  Dan  bahwa  hal  tersebut  mensyaratkan  revolusi  nilai- nilai  untuk  melawan  materialisme  Barat  modern.  Revolusi  nilai tersebut  memiliki  banyak  dimensi  personal  dan  sosial, lingkungan,  ekonomi, moral dan spiritual.
Fikih  ( jurisprudence )  Islam  kaya  akan  berbagai  peraturan  dan hukum  yang  mengatur  pola  hubungan  manusia  dengan  alam. Osman Bakar menjelaskan bahwa  agama Islam memiliki  dimensi etis dan  moral  yang  mesti  diidentifikasikan  dengan  ajaran-ajaran syari‘ah.  Bahkan  ia  menegaskan  bahwa  dalam  merumuskan sebuah  hubungan  yang  komprehensif  antara  Islam  dan  sains haruslah  dihubungkan  dengan  syari‘ah.  Dengan  demikian aplikasi-aplikasi  sains  dalam  masyarakat  dan  budaya  muslim haruslah  dipandu  oleh  hirarki  nilai  dari  berbagai  tindakan  dan tujuan  manusia  menurut  syari‘ah  .  Dalam  sistem  nilai  ini,  setiap tindakan  manusia  termasuk  dalam  salah  satu  dari  lima  kategori berikut:  1) wajib ,  2) sunnat ( mandĭb ),  3) h\arām (terlarang),  4. makruh (tidak disukai), 5. mubāh (dibolehkan) 19 .
Terkait  dengan  beberapa  hirarki  perbuatan  manusia  di  atas, maka  hal  utama  yang  urgen  menjadi  prirotas  adalah  penilaian legal-etis  atas  berbagai  aplikasi  dalam  bidang  rekayasa  genetika, berbagai teknologi yang  digunakan dalam memproduksi  senjata-
19 Berbagai  hirarki  tindakan  manusia  ini  secara  prinsip  memang  telah disebutkan  dalam  al-Qur‘an.  Namun  klasifikasi  amal tersebut baru muncul pada  abad  ke-3H  ketika  fiqih  (Yurisprudensi  Islam)  muncul  sebagai  ilmu yang  independen  dan  hukum  Islam  dikodifikasi dan disistematisasi dengan baik oleh tokoh-tokoh pemikir yang memiliki integritas tinggi. Diskusi lebih lanjut  tentang  hal  tersebut  selanjutnya  lihat,  Ahmed  Hasan, The  Early Development  of  Islamic  Jurisprudence (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994 ).
senjata pemusnah massal, teknologi pangan dan kedokteran,  dan berbagai  hal  terkait  isu-isu  lingkungan.  Seperti  doktrin  tentang tawh\īd,  sharī’ah juga  merupakan  bagian  yang  integral  dengan wahyu  Islam.  Oleh  sebab  itulah  syari‘ah  merupakan  hukum religius dan suci serta berfungsi sebagai pembimbing bagi  setiap muslim.  Syari‘ah    merupakan  sumber  pengetahuan  tentang  yang benar dan salah.
Konsep  Halal  dan  haram  ini  juga  terkait  dengan  pola konsumsi  masyarakat, khususnya  muslim.   Syari‗at  Islam  sangat tegas dengan  legitimasi  praktis yang  mempunyai  dampak  umum terhadap prilaku konsumsi. Jika dilihat, prilaku memilih makanan yang  baik  dan  halal  ( h\alālan  t\ayyiban )  terlihat  jelas  mempunyai korelasi  erat  dengan  aspek  kepentingan  lingkungan  dan ekosistem.
Dalam  konteks  lingkungan , alam  ini  oleh  syari‘ah  Islam dikontrol  oleh  dua  konsep  (instrumen)  yakni  halal  dan  haram. Halal  bermakna  segala  sesuatu  yang  baik,  menguntungkan, menenteramkan  hati,  atau  yang  berakibat  baik  bagi  seseorang, masyarakat  maupun  lingkungan.  Sebaliknya  segala  sesuatu  yang jelek,  membahayakan  atau  merusak  seseorang,  masyarakat  dan lingkungan  adalah haram.
Fikih  mengharamkan  memakan  segala  burung  yang bercakar,  seperti  rajawali  (elang)  dan  segala  burung  bercakar yang  memakan  bangkai.  Dalam  konteks  pengharaman  ini,  Ahli ekologi  sepakat  bahwa  burung-burung  bercakar  dan  pemakan daging sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem, karena dapat mengurangi  hama  tikus.  Burung  kondor  –pemakan  bangkai—di Afrika  merupakan  salah  satu  top  predator  yang  sangat  penting menjaga  keseimbangan  ekosistem  savana  Afrika.  Begitipun dengan  ketentuan  fikih  mengharamkan  memakan  segala binatang yang bertaring, seperti singa, harimau, serigala, beruang, kucing,  gajah,  dan  lain-lainnya.  Dari  aspek  ekologi,  kehadiran binatang-binatang  tersebut  diperlukan  untuk  keseimbangan ekosistem.  Jika  populasi  harimau  berkurang  karena  dikonsumsi manusia, umpamanya,  maka jumlah babi hutan akan meningkat.
Di  samping  itu,  dalam  konsumsi  hewan,  manusia  dibatasi pada  hewan  yang  rata-rata  mempunyai  populasi  yang  banyak, dan bukan  hewan  yang  langka  yang  populasi  dan  spesies  hewan
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
tersebut langla dan punah.    Adapun  dalam  kasus  pembolehan pembunuhan  hewan,  fiqih  membatasinya  pada  hewan  atau binatang  yang  liar  ( al-fawāsiq  al-khams )  yang  mengancam kehidupan  manusia.  Dari  konteks  ini  maka  hewan  yang  tidak menyerang  atau  mengancam  manusia,  wajib  dilestarikan hidupnya, baik yang halal dikonsumsi amaupun  tidak.
Peranan  penting  syari‗ah  sebagai  solusi  menghadapi  prilaku konsumsi  manusia  sekarang  ini  merupakan  hal  yang  mendesak. Banyak  sekali  perubahan  yang  terjadi  pada  alam,  termasuk punahnya beberapa spesies  hewan di muka  bumi ini  diakibatkan perburuan,  perdagangan  (baik  legal  maupun  illegal),  yang ujungnya  adalah  untuk  konsumsi  manusia,  baik  secara  langsung ataupun tidak.
Pada  zaman  sekarang,  konsep  halal  dan  haram  ini,  secara tidak  disadari,  merupakan  cikal  bakal  kesamaan  pandangan masyarakat  modern  dalam  mengarahkan  para  konsumen  untuk mengkonsumsi  produk  yang  berwawasan  lingkungan  melalui mekanisme  ekolabel  atau  label  hijau  ( green  label). Setiap  produk makanan  diberikan  label  halal  yang  dapat  dikonotasikan  bahwa seorang muslim aman untuk mengkonsumsinya.
H{imā ( ىمح ); Konsep Perlindungan  Binatang dan Tumbuhan Dalam  Islam,  ketentuan  mengenai  perlindungan  alam, seperti  hutan,  air  dan  hewan    termasuk  dalam  kerangka  aturan syari‗at. 32 Kehidupan  liar (wildlife) termasuk  dalam  ketentuan yang  dikenal  dengan h\imā dalam  aturan  hukum  Islam . Konsep h\imā, menurut Omar Naseef adalah  - reserves established solely for the conservation  of  wildlife  and  forest,  from  the  core  of  the  environmental legislation  of  Islam”6 (Kawasan  yang  didirikan  khusus  untuk perlindungan  kehidupan  liar  dan  hutan,  yang  merupakan  inti undang-undang  lingkungan  Islam).  Dengan  demikian, h\imā adalah suatu usaha dalam melindungi hak-hak sumber daya  alam yang  asli. H\imā ditetapkan  semata-mata  untuk  melestarikan kehidupan  liar  dan  hutan.  Dalam  konsep  sekarang,  seperti  juga digunakan  di  Indonesia, h\imā ini  sama  fungsinya  dengan  cagar alam ( nature reserve).
32 Abdullah  Omar  Naseeff,  11.  dan  lihat  juga  Fahrudin  Mangunjaya,
Konservasi Alam Dalam Islam (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 5.
Nabi  Muhammad  saw.  mencagarkan  wilayah  sekitar Madinah  sebagai h\imā untuk  melindungi  tumbuh-tumbuhan  dan kehidupan liar lainnya, 33 sebagaimana telah diungkapkan dimuka. Nabi Saw.  juga  membangun h\imā al-Naqi di  Madinah,  melarang perburuan dalam  radius 4  mil dan  dilarang merusak  pohon  dan tumbuhan  dalam radius 12 mil.
Mencontoh  Nabi  Muhammad  Saw.,  sejumlah  Khalifah menetapkan  pula  beberapa h\imā. Khalifah  Umar  Ibn  Khattab, misalnya,  menetapkan h\imā  al-sharaf dan h\imā  al-rabdah yang cukup  luas  di  dekat  Dariyah.  Khalifah  Uthman  Ibn  Affan, memperluas h\imā  al-rabdah tersebut  yang  diriwayatkan  mampu menampung 1000  ekor  binatang  setiap  tahunnya.  Sejumlah h\imā yang  ditetapkan  di  Arabia  Barat  ditanami  rumput  sejak  awal Islam dan  dianggap  oleh  Organisasi  Pangan  dan  Pertanian  PBB (FAO)  sebagai  contoh  yang  paling  lama  bertahan  dalam pengelolaan padang rumput secara bijaksana di dunia. 34
Dalam  Islam,  tradisi h\imā harus  memenuhi  empat persyaratan  sesuai  yang  dicontohkan  dalam h\imā Rasulullah  dan h\imā para  sahabatnya,  yaitu: pertama ;  harus  diputuskan  oleh pemerintah  Islam, kedua ;  harus  dibangun  sesuai  dengna  ajaran Islam,  terutama  terkait  dengan  tujuan  kesejahteraan  umum, ketiga ;  harus  terbebas  dari  kesultan  pada  masyarakat  setempat, dengan  tidak  mencabut  sumber-sumber  penghidupan  mereka yang  tak  tergantikan, keempat :  harus  mewujudkan  manfaat  nyata yang  lebih  besar  untuk  masyarakat  dibanding  dengan  kerusakan yang akan ditimbulkannnya. 35
33 Ziauddin  Sardar, Islamic  Futures (New  York:  Mensell  Publishing Limited, 1985), 240.
34 Ziaudin  Sardar  menguraikan  beberapa  tipe h\imā yang  terdapat  di Semenanjung  Arabia,  diantaranya:  1). H{imā (kawasan)  yang  dilarang  untuk menggembala  ternak,  2) H{imā (kawasan lindung) yang tidak diperbolehkan untuk  menebang  kayu,  3), H{imā (kawasan  lindung)  yang  melarang  untuk tempat  penggembalaan  hewan  dalam  musim  tertentu,  4) H{imā (kawasan lindung)  terbatas  untuk spesies tertentu dan jumlah hewan yang terbatas, 5) H{imā (kawasan lindung) untuk memelihara lebah, dimana penggembalaan di tempat ini dilarang pada musim berbunga, 6). H{imā (kawasan lindung)  yang dikelola untuk kemaslahatan desa-desa tertentu.
35 S.  Nomanul  Haq, Islam  and  Ecology:  Toward  Retrieval and Reconstruction , Islam  and Ecology: A Bestowed Trust (1984), 144. Dan uraian lebih lengkapnya
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
Konsep H\imā pada  akhirnya dapat  menjadi  sebuah  karakter bagi  pembangunan  berkelanjutan  dalam  Islam.  Karena h\imā tampil  sebagai  instrumen  paling  penting  syari‘ah    dalam  upaya konservasi alam.
Dalam  konteks  akhlak  atau  etika  terhadap  hewan,  nabi mengajarkan  hal  tersebut  dalam  banyak  sunnahnya.  Dalam hukum  Islam,  hampir  tidak  mungkin  menghindarkan pembahasan  mengenai  hak-hak  binatang  ( h\uqĭq  al-bahā’im  wal h\ayawān )  dalam  posisinya  sebagai  kategori h\uqĭq  al-ibād lainnya. Walaupun  hewan  memiliki  hak-hak  yang  terbatas,  namun  sangat jelas  bahwa  hak  tersebut  dimaksudkan  untuk  dilindungi  dalam penerapan hukum.
Diantara  etika  tersebut  adalah  larangan-larangan  untuk menjadikan hewan sebagai objek atau sasaran kepuasan  manusia. Rasulullah Saw bersabda:
ا هيف ءايشأ اوذختت لا زل

## اضزغ حو
Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang mempunyai jiwa (ruh) sebagai objek atau sasaran.
Nabi  SAW,  memperingatkan  agar  hewan-hewan  pengangkut dan  alat  transportasi  diperlakukan  dengan  baik  selama  di perjalanan. Sebagai contoh, beliau mengatakan  :
Ketika kamu  melakukan perjalanan  melalui sebuah  daerah yang  subur, maka  perlambatlah  agar  unta-untamu  sempat  makan  rumput. Dan  jika  kamu  melewati  sebuah  wilayah  yang  tandus  dan  kering, percepatlah langkahmu untuk  menyedikitkan rasa  lapar yang  menimpa binatang-binatang itu... 36
Ketika  menghentikan  perjalanan  untuk  menunaikan  shalat, Nabi  SAW,  juga  menganjurkan  para  sahabatnya  agar  mereka
selanjutnya lihat Wahbah Al-Zuhaylī, Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu , vol. 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), 23.
36 Abū  al-H{usayn  ‗Asākir  ad-Dīn  Muslim  ibn  al-H{ajjāj, S}Ah\Īh\  Muslim , vol. 4, Kitab Al-Imarah (Kairo: Dār al-Sha‘b, t.th.), Hadist no.174, 585. Untuk hadis  sejenis  lihat  juga    Imam  Abū  Dāwūd  Sulaymān  ibn  al-Ash'ath  as- Sijistānī  Abū Dāwūd, Sunan Abĭ Dāwĭd , vol. 3 (t.th), Hadist no.2567, 27.
mengurangi beban  pada  binatang-binatang itu  serta  memberinya makanan. 37
Dari  hadis-hadis  tersebut  nampak  bagaimana  sebenarnya etika  Islam  yang  telah  dipraktekkan  oleh  Rasulullah.  Islam melarang untuk  memperlakukan  hewan tersebut  sebagai  objek, 38 misalnya  dengan  menjadikannya  pengangkut  beban  secara berlebihan,  dilarang  memisahkan  anak  hewan  dari  induknya, kemudian  juga  pelarangan  terhadap  perusakan  habitat  hewan beserta ekosistemnya yang ada di hutan. Adapun apabila hendak mengkonsumsi  hewan  tersebut  maka  hendaklah  memenuhi syarat-syarat  untuk  membolehkan  penyembelihan  hewan. Dimana  hewan  dalam  keadaan  sehat,  alat  sembelihan  harus tajam sehingga tidak lama menyakiti hewan  tersebut. 39
Nabi  SAW  juga  melarang  membunuh  binatang  tanpa  ada tujuan  yang  jelas.  Beliau  bersabda:  Barang  siapa  membunuh (bahkan)  seekor  burung  pipit  atau  binatang-binatang  yang  lebih kecil  lagi  tanpa  ada  hak  untuk  melakukannya,  maka  Allah  akan meminta pertanggungjawaban  orang itu kelak. 40
Dengan  demikian  nampak  jelas  bahwa  setiap  prilaku  dan sikap  kita  terhadap  mahluk  Allah,  baik  tumbuhan  maupun hewan  dan  mikroorganisme  lainnya  akan  berimplikasi  dan menuntut  pertanggungjawaban  moral. 41
37 James  Robson, Jihad ,  vol.  3, Misykat  Al-Masbabih (Lahore:  sh. Muhammad  Asyraf,  1964  ),  829.  Dan  Al-Hafizh  B.A.  Mashri, Animals  in Islam (Petersfield: The Athene Trust, 1989), 28.
38 Pemanfaatan  hewan  sebagai  objek  eksperimen  dalam  dunia kedokteran,  selanjutnya  lihat  Abul  Fadl  Mohsen  Ibrahim, Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View (Leicester: The Islamic Foundation, 2001).
39 Muslim  ibn  al-Hajjaj  al-Naysaburi, Al-S}Ayd  Wa  Al-Dhaba’ih ,  vol.  4, Shahih Muslim (t.th), Hadist no. 54, 622.
40 Abū `Abd al-Rah}mān Ah}mad ibn Shu`ayb ibn 'Alī ibn Sīnān al-Nasā'ī,
Kitab  Al-S}Ayd Wa Al-Dhaba’ih , vol. 7, Sunan Al-Nasā'ī (Kairo: al-Maktabah al-Tajiriyyah, 1398), 207.
41 Dalam hadis nabi banyak diceritakan bagaimana kisah prilaku manusia dengan  mahluk  lainnya.  Seperti  kisah  seorang  perempuan  yang  masuk neraka karena prilaku yang tidak baik terhadap seekor kucing. Dan seorang kisah  laki-laki  yang  masuk  surga  karena  menyelamatkan  anjing  dan memberinya  minum.  Selanjutnya  lihat  Abū  ‗Abd  Allāh  Mu ḥ ammad  ibn
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
Ih \ y ā‘ al - Maw ā t; Pengelolaan  dan Pemanfaatan Tanah
Secara  etimologi ih\yā’ berarti  menghidupkan  dan ih\yā’  al- mawāt (tanah  yang  belum  dikelola  sehingga  tidak  produktif). Sehingga ih\yā’  al-mawāt dapat  didefinisikan  sebagai  usaha mengelola lahan  yang masih  belum bermanfaat  menjadi  berguna bagi manusia.
Rasulullah Saw bersabda:
.هل ىهف ةتيم اضرأ ايحا نم
Siapa  saja  yang  memakmurkan  sebidang  tanah  (bukan  hak/milik orang lain), maka dialah yang berhak hidup di dalamnya.
Dalam  konteks  ini,  sesungguhnya  syari‘ah  memberikan peluang kepada setiap  muslim untuk mengelola  tanah atau  lahan yang  belum  dikelola  secara  produktif.  Menghidupkan  lahan terlantar  (yang  tidak  produktif)  merupakan  isu  penting  dalam lingkungan  dewasa ini.
Islam  menempatkan  hutan  sebagai  wilayah  bebas  ( al- mubāh\at )  dengan  status  bumi  mati  ( al-mawāt )  dalam  hutan-hutan liar, serta berstatus bumi pinggiran ( marafiq al-Balad ) dalam hutan yang  secara  geografis  berada  di  sekitar  wilayah  pemukiman. Kedua jenis  hutan ini  memiliki persamaan  dalam  prinsip-prinsip pengaturannya,  dimana  semua  masih  menjadi  bidang  garapan pemerintah.  Dan  pemerintah  juga  berhak  memberikan  izin penebangan  hutan  selama  tidak  berdampak  negatif  terhadap daerah lingkungan  tersebut. 42

## Catatan Akhir
Menyeruaknya  wacana fiqh  al-bī’ah dalam  perdebatan ekologis  dunia  merupakan  lompatan  paradigma  baru  untuk melakukan  pengelolaan lingkungan dengan pendekatan spiritualitas dan  kearifan lokal  sebagai  solusi alternatif  di  tengah ketidakberdayaan  sains  rasional.  Indonesia  dengan  mayoritas
Ismā‗īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‗fī al-Bukhārī, Kitāb Al-Wālah , vol. 1, S}Ah\Īh\ Al-Bukhārī (Kairo: Dār al-Sha'b, t.th), 147.
42 An‘im  Fahruddin  Mahrus,  "Syariat  Islam  Dan    Penanganan Lingkungan Hidup," in Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi Dan Gerakan Lingkungan  Hidup ,  ed.  Fahrudin  Mangunjaya  (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2007), 18.
berpenduduk  muslim  memegang  peran  signifikan  dalam  upaya- upaya  pelestarian  lingkungan.  Islam  dengan  ajaran  kitab  sucinya yang sarat akan  perintah  konservasi ligkungan,  modal  komunitas muslim terbesar  dunia  dan tauladan  para  ulama dipercaya  dapat berada di garis terdepan dalam misi penyelamatan  bumi.
Fiqh  al-bī’ah dipandang  memenuhi  syarat-syarat  aplikasinya dengan  berbagai  tawaran  etis  praktisnya  yang  mampu  melawan laju faktor  perusak lingkungan.  Diantaranya  adalah  prinsip h\alāl- h\arām sebagai  pola  meredam  karakter  eksploitatif  dan konsumerisme  manusia,  konsep h\imā sebagai model perlindungan  air,  tanah  dan  spesies  tumbuhan  dan  hewan,  dan ih\yā’ al-mawāt untuk pengelolaan tanah atau lahan tidak produktif menjadi produktif.

## Daftar Pustaka
Abū  Dāwūd,  Imam  Abū  Dāwūd  Sulaymān  ibn  al-Ash'ath  as- Sijistānī. Sunan Abĭ Dāwĭd . Vol. 3, t.th. Abū  Zahrah,  Muh}ammad Tārīkh  Al-Madhāhib  Al-Islāmiyyah  Wa Al-‘Aqā‘Id  Wa  Tārīkh  Al-Madhāhib  Al-Fiqhiyyah .  Kairo:  Dār al-Fikr al-‗Arabi, t.th. al-Bukhārī, Abū ‗Abd Allāh  Mu ḥ ammad ibn Ismā‗īl ibn  Ibrāhīm ibn  al-Mughīrah  ibn  Bardizbah  al-Ju‗fī. Kitāb  Al-Wālah .  Vol.
1. S}Ah\Īh\ Al-Bukhārī.  Kairo: Dār al-Sha'b, t.th.
Al-Gazālī,  Abū  H{āmid  Muh}ammad  bin  Muh}ammad. Al- Mustahafa  Min  'Ilm  Al-Us\Ĭl .  Vol.  3.  Beirut:  Dār  Ih}yā  al- Turāth al-Arabī, t.th.
al-H{ajjāj,  Abū  al-H{usayn  ‗Asākir  ad-Dīn  Muslim  ibn. S}Ah\Īh\
Muslim . Vol. 4. Kitab Al-Imarah. Kairo: Dār al-Sha‘b, t.th. al-Nasā'ī, Abū `Abd al-Rah}mān Ah}mad ibn Shu`ayb ibn 'Alī ibn Sīnān. Kitab  Al-S}Ayd  Wa  Al-Dhaba’ih .  Vol.  7.  Sunan  Al- Nasā'ī. Kairo: al-Maktabah al-Tajiriyyah, 1398.
al-Naysaburi,  Muslim  ibn  al-Hajjaj. Al-S}Ayd  Wa  Al-Dhaba’ih .
Vol. 4. Shahih  Muslim, t.th. al-Qard}āwī,  Yūsuf. Ri’āyatu  Al-Bī’ah  Fī  Al-Sharī’ati  Al-Islāmiyyah [Agama  Ramah  Lingkungan].  Translated  by  Abdullah Hakam Shah et al. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
Al-Zuhaylī,  Wahbah. Al-Fiqhu  Al-Islāmī  Wa  Adillatuhu .  Vol.  5. Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.
Alikodra,  Hadi  S.  "Krisis  Lingkungan  Dan  Platform  Politik."
REPUBLIKA . Alikodra,  Hadi  S  and  Syaukani  HR. Bumi  Makin  Panas  Banjir Makin Luas . Bandung: Yayasan Nuansa  Cendikia, 2004.
Fahrudin,  Mangunjaya. Bertahan  Di  Bumi;  Gaya  Hidup Mengahadapi  Perubahan  Iklim .  Jakarta:  Yayasan  Obor
Indonesia,  2008.
Haq,  S.  Nomanul. Islam  and  Ecology:  Toward  Retrieval  and Reconstruction .  Islam  and  Ecology:  A  Bestowed  Trust,  edited by Richard Foltz, 1984.
Hasan,  Ahmed. The  Early  Development  of  Islamic  Jurisprudence . Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994
Hidayat,  Noor. Pemberantasan  Illegal  Loging  Melalui  Pendekatan Kejahatan  Lingkungan .  Departemen  Kehutanan  Jakarta,  30 Agustus 2006.
Ibrahim,  Abul  Fadl  Mohsen. Organ  Transplantation,  Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View . Leicester: The Islamic Foundation, 2001.
Kerap, A. Sony. Etika Lingkungan .  Jakarta: Kompas, 2006.
Mahrus,  An‘im  Fahruddin.  "Syariat  Islam  Dan    Penanganan Lingkungan  Hidup."  In Menanam  Sebelum  Kiamat:  Islam, Ekologi  Dan  Gerakan  Lingkungan  Hidup ,  edited  by  Fahrudin
Mangunjaya.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,  2007.
Mangunjaya,  Fahrudin. Konservasi  Alam  Dalam  Islam .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,  2005.
Mashri, Al-Hafizh B.A. Animals in Islam . Petersfield: The Athene Trust, 1989.
Narayan,  Vasudha.  "Water,  Wood  and  Wisdom;  Hindu Ecological  Perspectives."  In Vision  of  the  Earth ,  edited  by Harold  Coward  and  Daniel  McGuire.  New  York:  State University of New York Press, 2000.
Nomura,  Ko,  ed. Environmnetal  Education  and  Ngos  in  Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,  2005.
Priyanto, Budi. Hukum Kehutanan Dan Sumber Daya Alam . Bogor: Lembaga  Hukum  dan  Pengawas  Kehutanan  dan Lingkungan,  2004.
Quddus, Abdul.  "Ecotheology  Islam: Teologi  Konstruktif  Atasi Krisis  Lingkungan." ULUMUNA 16  (2012):  311. http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v16i2.181.
Robson, James. Jihad . Vol.  3.  Misykat Al-Masbabih.  Lahore:  sh. Muhammad  Asyraf, 1964 Saifullah. Hukum  Lingkungan:  Paradigma  Kebijakan  Kriminal  Di Bidang  Konservasi  Keanekragaman  Hayati .  Malang:  UIN  Malang Press, 2007.
Sardar, Ziauddin. Islamic  Futures .  New  York:  Mensell  Publishing Limited, 1985.
Tucker, Mary Evelyn. Hinduism and Ecology . Cambrigde: Harvard University Press, 2000.
WALHI. Seri Konvensi Internasional; Konvensi Ramsar, Cities, Konvensi Keanekaragaman  Hayati,  Konvensi  Perubahan  Iklim .  Jakarta: Pustaka Pelajar Ofset, 1999.
Yafie,  Ali. Merintis  Fiqih  Lingkungan  Hidup .  Jakarta:  Ufuk  Press,
2006.