PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Faqih Akbar 1 , Lukman Hakim 2 , Anwar Cengkeng 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara  normatif  mengenai  pertanggungjawaban  lembaga negara  independen  dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  serta  untuk  mengetahui permasalahan  dan  solusi  dari  hasil  tulisan  ini.  Dalam  hal  ini,  sebuah  pertanggungjawab  bagi  sebuah  organ negara  dapat  dikaji  secara  mendalam  untuk  menentukan  bagaimana  arah  atau  bentuk  pertanggungjawaban tersebut,  yang  menjadikan  sebuah  pertanggungjawaban  organ  atau  lembaga  telah  sesuai  atau  ideal  bagi lembaga negara independen tersebut. Dilihat dari lembaga negara independen adalah tingkat independensi dari sebuah lembaga negara independen tersebut, hal tersebut bagaimana sebuah intervensi dari lembaga negara lain termasuk lembaga negara utama didalamnya. Hal tersebut menyebabkan gangguan didalam maupun diluar sendiri dari lembaga negara independent tersebut. Hal ini yang perlu sekiranya untuk di rekonstruksi dari segi internal kelembagaan dan segi eksternal dari sebuah lembaga negara independen dan seluruh lembaga negara lain  harus  menghormati  sesama  lembaga  negara  yang  dimana  hal  tersebut  lembaga  negara  independent memliki hakikat khusus terkait keindependensian untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Kata Kunci : Konstitusi, Lembaga Negara Independen, Pertanggungjawaban, Intervensi

## ABSTRACT
This study aims to analyze normatively regarding the accountability of independent state institutions in the governance system in Indonesia and to find out the problems and solutions from the results of this paper. In this case, an accountability for a state organ can be studied in depth to determine how the direction or form of  the  accountability  is,  which  makes  an  organ  or  institution's  accountability  appropriate  or  ideal  for  the independent state institution. Seen from an independent state institution, it is the level of independence of an independent state institution, this is how an intervention from other state institutions, including the main state institutions in it. This causes  interference within and outside the independent state institution itself. This is what needs to be reconstructed in terms of internal institutions and external aspects of an independent state institution and all other state institutions must respect fellow state institutions in which case independent state institutions have a special nature related to independence to carry out their duties and functions.
Keywords: Constitution, Independent State Institution, Accountability, Intervention

## PENDAHULUAN
Seiring
perkembangan zaman, terbentuknya  suatu  negara  merupakan  suatu kemajuan  dari  berabad-abad  peradaban  umat manusia  untuk  membentuk  suatu  perkumpulan dengan  tatanan  pemerintahan.  Namun  dengan berjalannya  waktu,  perubahan-perubahan  juga terjadi  secara  sistem  pola  berfikir,  yang  mana dapat  berdampak  bagi  negara  tersebut.  Secara sederhana  negara  tersebut  berkembang  dan memiliki sistem negara yang berbasis
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
2 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
3 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
demokrasi,  kita  mengenal  suatu  teori  yang sangat familiar dalam ilmu hukum maupun ilmu politik, yang terdiri dari Tiga Pilar pembatasan kekuasaan  negara  yang  terdiri  atas  pilar Legislatif,  Eksekutif,  dan  Yudikatif  dalam penyebutan  tiga  organ  negara. Menurut Montesquieu,  dalam  bukunya “L’Espirit  des Lois” (1784) atau dalam bahasa Inggrisnya “The Sprit of The Laws” kekuasaan negara terbagi ke dalam  tiga  cabang,  yaitu  :  kekuasaan  legislatif sebagai  pembuat  undang-undang,  kekuasaan
eksekutif  sebagai  melaksanakan  sebuah  aturan dan  kekuasaan  untuk  menghakimi  atau  disebut kekuasaan  yudikatif 4 .  Klasifikasi  Montesquieu inilah  dikenal  pembagian  kekuasaan  negara modern  dalam  tiga  fungsi,  yaitu  legislatif (the legislative function), eksekutif (the executive or administrative  function) ,  dan  yudisial (the judicial  function) .  Yang  dimana  dalam  satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam  arti  yang  mutlak.  Bila  tidak  demikian, maka  kebebasan  warga  negara  akan  terancam hilang 5 .
Pembagian fungsi menurut Montesquieu ini tidak  dapat  dipakai  lagi,  sehingga  masih  harus menggabungkan  pembagian  fungsi  negara  ini dengan  pembagian  dari Goodnow ,  yaitu  organ yang  terdiri  dari policy  making dan policy excecuters. Dengan  demikian  pembagiannya adalah terdapat organ-organ politis atau jabatan politis  dan  organ-organ  atau  jabatan-jabatan yang  didasarkan  pada  keahlian.  Dan  kalau dihubungkan  dengan  sarjana  lain  yaitu  Rowse yang membaginya atas : (a) political framework (jabatan  politik)  dan;  (b) administrative framework (jabatan administratif). 6
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  konsepsi- konsepsi trias politica tersebut tidak relevan lagi dewasa  ini,  mengingat  tidak  mungkin  lagi mempertahankan  bahwa  ketiga  organisasi tersebut hanya berurusan secara ekslusif dengan salah  satu  dari  ketiga  fungsi  tersebut. Menurutnya, kenyataan dewasa ini menunjukan bahwa  hubungan  antar  cabang  kekuasaan  itu tidak  mungkin  tidak  saling  bersentuhan  dan bahkan  ketiganya  bersifat  sederajat  dan  saling mengendalikan satu sama lain.
Dalam  gagasanya  Jimly  Asshiddiqie  juga menerangkan, kekuasaan pasti memiliki kecenderungan  untuk  perkembangan  menjadi
4 Gunawan A. Tauda, “Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia” . Jurnal Pranata  Hukum  Volume.  6,  Nomor  2, Juli 2011, hlm.172
5 Ibid.
6 Lukman Hakim, “Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  Sebagai  Majelis Permusyawaratan  Bangsa  Indonesia” , Jurnal  Hukum Legal Sprit Volume. XIII, Nomor. 1, Juli 2018 hlm. 7
sewenang-wenang. Maka perlu adanya pembatasan  kekuasaan  juga  dilakukan  dengan membagi-bagi  kekuasaan  ke  dalam  beberapa organ  yang  tersusun  secara  vertikal.  Dengan begitu,  kekuasaan  tidak  tersentralisasi  dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang  memungkinkan  terjadinya  kesewenang- wenangan 7 .
Perkembangan  fungsi  pemerintahan  yang semakin  meluas  dalam  negara  hukum  modern, aktifitas  pemerintahan  tidak  hanya  sekedar menjalankan undang-undang tetapi juga dilekati kewenangan  membuat  peraturan  perundang- undangan.  Secara  filosofis  keutuhan  dalam sebuah mekanisme organ negara harus mempunyai  maksud  dan  tujuan  dimana  yang dianut  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia lebih  condong  kearah  Eropa  Kontinental  yang segala  keteraturanya  mempunyai  intisari  dalam penataan  hukum  yang  tertulis  dan  sifatnya terkodifikasi  sebagai  sebuah  pedoman  dalam setiap  pemberlakuan  sistem  baru  dalam kenegaraannya.
Perubahan  signifikan  terjadi  terhadap organisasi  negara  disemua  negara.  Organiasi negara  yang  awalnya  berbentuk  departemen pemerintahan kemudian berubah menjadi dewan dan  komisi-komisi,  kondisi  ini  muncul  pada masa  pemerintahan  awal  kemerdekaan  (Orde Lama).  Kemudian  sejak  permulaan  Orde  Baru hingga  saat  ini  muncul  lembaga-lembaga  baru berupa  lembaga,  komisi,  badan  yang  berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan yang merupakan bentuk tindak lanjut dari konstitusi. 8 Lembaga  negara/  organ  negara  /alat-alat perlengkapan negara yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberadaan negara, keberadaan  organ-organ  negara  untuk  mengisi dan menjalankan negara. Pembentukan lembaga negara/organ  negara/  alat-alat  perlengkapan
7 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia , Penerbit  Sinar  Grafika,
(Jakarta, 2009), hlm. 129
8 Hendra Nurtjahjo, “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara  Independen  (State  Auxiliary  Agencies)  di Indonesia:  Tinjauan  Hukum  Tata  Negara” ,  Jurnal Hukum dan Pembangunan 35, 2005, hlm. 275
negara  merupakan  manifestasi  dari  mekanisme keterwakilan rakyat dalam dalam menyelenggarakan pemerintahan. 9
Kedudukan  lembaga-lembaga  ini  tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, tidak pula lembaga-lembaga  tersebut  dapat  diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non pemerintah  yang  lebih  sering  disebut  ornop (organisasi  non-pemerintah)  atau  NGO  ( non- governmentmal organization ). Lembaga negara independen  ini  sekilas  memang  menyerupai NGO karena berada di luar struktur pemerintahan eksekutif, independensi lembaga- lembaga  negara  bantu  bervariasi  antara  satu lembaga  dengan  lembaga  lainnya,  begitu  pula hubungan  kedudukan  antar  berbagai  lembaga tersebut,  semua  bergantung  kepada  dasar  dan proses  pembentukan,  ataupun  tingkat  wilayah yang menjadi ruang lingkup kerjanya, kebanyakan  bersifat  nasional.  Namun  ada  pula yang  terbatas  pada  daerah  tertentu  atau  lokal, sebagian  besar  lembaga  semacam  ini  terlepas dari  kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  maupun yudikatif,  namun  beberapa  di  antaranya merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.
Dari  sisi  kata  independensi  ialah  suatu sikap yang harus berpihak dan bukannya netral. Keberpihakan disini adalah berpihak kepada hal- hal  yang  benar.  Akan  tetapi  yang  menjadi masalah  adalah  presepsi  setiap  orang  akan kebenaran  ternyata  tidak  sama.  Kemungkinan menurut  suatu  pihak  hal  tersebut  merupakan kebenaran,  akan  tetapi  menurut  pihak  lain  hal tersebut merupakan hal yang kurang benar atau bahkan  salah.  Selain  itu  kepentingan  yang dianggap lebih besar biasanya juga dipengaruhi oleh  adu  otoritas  diantara  pihak-pihak  yang memperjuangkan kepentingan itu.
Lembaga negara independen adalah lembaga  pemerintah  dan  non-pemerintah  yang bebas  dari  pengendalian  oleh  pemerintah  dan
9 Lukman  Hakim, “Pelembagaan  Komisi-Komisi Negara  dalam  sistem  Ketatanegaraan  Republik Inonesia” ,  Puskasi  FH  Universitas  Widyagama  Malang, Jurnal Konstitusi Volume. II, Nomor. 2, November 2019, hlm 88.
pembuat  kebijakan  (legislatif),  bebas  dari pengendalian  oleh  pemanfaatan  kelompok,  dan bebas  dari  kepentingan  tertentu  serta  bersifat netral.  Di  negara-negara  demokrasi  yang  telah mapan, pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, banyak  tumbuh  lembaga-lembaga  negara  baru. Lembaga-lembaga  baru  tersebut  umumnya disebut  sebagai state  auxiliary  organs, atau auxiliary  institutions sebagai  lembaga  negara yang  bersifat  penunjang.  Di  antara  lembaga- lembaga  itu  kadang-kadang  ada  juga  yang disebut  sebagai self  regulatory  agencies, independent  supervisory  bodies, atau  lembaga- lembaga  yang  menjalankan  fungsi  campuran ( mix  function )  antara  fungsi-fungsi  regulatif, administratif,  dan  fungsi  penghukuman  yang biasanya  dipisahkan  tetapi  justru  dilakukan secara  bersamaan  oleh  lembaga-lembaga  baru tersebut.  Lembaga-lembaga  seperti  ini  di Amerika Serikat disebut juga the headless fourth branch of the government, sedangkan di Inggris lembaga-lembaga seperti ini biasa disebut quasi autonomus  non  governmental  organizations atau disingkat quango’s .
Lembaga independen secara umum memiliki  fungsi  utama 10 ,  yaitu: Pertama, lembaga independen berfungsi mengakomodasi tuntutan  dinamika  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  proses penyelenggaraan  negara  yang  didasarkan  pada paradigma good  governance ,  mensyaratkan adanya interaksi yang proporsional antara ketiga aktor pemerintahan, yaitu: pemerintah (government) ,  sektor  swasta (private  sector) , dan  masyarakat (society) . Kedua, lembaga independen berfungsi
menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien.
Kemunculan  lembaga  baru  seperti  ini  pun bukan  merupakan  satu-satunya  di  dunia.  Di negara  yang  sedang  menjalani  proses  transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan
10 Hendra  Nurtjahjo, “Lembaga  Independen  di Indonesia: Kajian
Pendahuluan
Perspektif Yuridis”, Makalah dalam
Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen  di  Indonesia  di  Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara (Jakarta, 2006), hlm.
negara  yang  baru.  Berdirinya  lembaga  negara bantu  merupakan  perkembangan  baru  dalam sistem pemerintahan. Teori klasik trias politica sudah  tidak  dapat  lagi  digunakan  untuk menganalisis  relasi  kekuasaan  antar  lembaga negara.  Untuk  menentukan  institusi  mana  saja yang  disebut  sebagai  lembaga  negara  bantu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia terlebih dahulu  harus  dilakukan  pemilahan  terhadap lembaga-lembaga  negara  berdasarkan  dasar pembentukannya. 11
Dalam  sejarah  perkembangan  Lembaga negara  yang  berkedudukan  sebagai  Lembaga yang  mandiri  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya,  terdapat  beberapa  pengelompokan secara  garis  besar  lembaga  negara  independen yang  bila  ditinjau  dari  proses  pembentukanya yakni dibentuk berdasarkan: Pertama , kelompok lembaga  negara  independen  yang  dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia. Kedua, kelompok lembaga negara  independen  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang. Ketiga , yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.
Berdasarkan pengelompokan tersebut Jimly Asshiddiqie memberikan jenis lembaga independen dan sifat serta kedudukanya yaitu: 12 a)  Lembaga  Tinggi  Negara  yang  sederajat  dan bersifat  independen;  b)  Lembaga  Negara  dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen  berdasarkan  Konstitusi  atau  yang memiliki constitutional importanc; c) Lembaga- Lembaga  Independen  lain  yang  dibentuk berdasarkan  undang-undang;  d)  Lembaga- Lembaga  dan  Komisi-Komisi  di  lingkungan eksekutif yang bersifat khusus dalam lingkungan pemerintah; e) Lembaga-Lembaga dan Komisi- Komisi  di  lingkungan  eksekutif;  dan  f) Lembaga,  korporasi,  dan  badan  hukumyang dibentuk  untuk  kepentingan  negara  atau kepentingan umum.
11 Jimly Asshiddiqie (e), “Perkembangan Ketatanegaraan  Pascaperubahan  UUD  1945  dan TantanganPembaruan Pendidikan Hukum Indonesia,” (makalah  disampaikan  pada  Seminar  dan  Lokakarya Nasional, “Perkembangan
Ketatanegaraan
Pascaperubahan  UUD  1945  dan  Pembaruan  Kurikulum Pendidikan  Hukum  Indonesia” ,  (Jakarta,  7  September 2004), hlm. 7.
Murtir Jeddawi 13 , memisahkan organ-organ negara dalam dua kategori, yaitu lembaga negara dan lembaga negara independen. Yang termasuk lembaga  negara  adalah  MPR,  DPR,  DPD, Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa  Keuangan;  dan  Komisi  Yudisial. Sementara yang termasuk dalam lembaga negara independen adalah: KPU, Komnas HAM, TNI, Polri, Bank Indonesia, dan Ombudsman.
Dengan  mengutip  beberapa  pendapat  ahli, Lukman Hakim menyebutkan bahwa pengertian “pejabat”  menurut  pengertian  bahasa  adalah pegawai  pemerintah  yang  memegang  jabatan (unsur pimpinan). Dalam bahasa Belanda istilah “pejabat” disalin antara lain menjadi “ ambtdrager ”,  yang  diartikan  sebagai  orang yang diangkat dalam dinas pemerintah (negara, propinsi, kotapraja, dan sebagainya). 14
Bahkan, pada masa awal era reformasi ada pula beberapa lembaga negara independen yang memliki sebuah permasalahan dalam perjalanan sebagai  fungsi  dan  wewenang  dari  sebuah lembaga  negara  independen,  seperti  Komisi Pemeriksa  Kekayaan  Penyelenggara  Negara (KPKPN), serta Surat Keputusan Jaksa Agung, yaitu  Tim  Gabungan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (TGPTPK).  Namun  dalam perjalanannya,  karena  berbagai  sebab,  kedua lembaga  negara  bantu  tersebut  akhirnya dibubarkan.
Pada  masa  pemerintahan  era  Presiden Megawati Desember 2003 lahir sebuah lembaga pemberantasan  korupsi  yang  bernama  Komisi Pemberantas  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPTPK) atau lebih sering disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK lahir berdasarkan Undang- Undang  Nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal  ini  memunculkan  perdebatan  yang secara nyata bahwa KPK sebagai Lembaga yang
12 Ibid .
13 Murtir  Jeddawi, Hukum  Administrasi  Negara, Total Media, (Yogyakarta, 2012), hlm. 155-182.
14 Lukman  Hakim, Kewenangan  Organ  Negara dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan , Puskasi  FH Universitas  Widyagama  Malang,  Jurnal  Konstitusi,  Vol. IV, Nomor. 1, Juni 2011, hlm. 105.
bersifat independen di mana dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bebas dari  kekuasaan  manapun.  Dalam  hal  ini,  yang menjadi  perhatian  bila  secara  fungsi  dan wewenang  secara luas  diatur  maka  kinerja  dari KPK  tersebut  dapat  melemahkan  dari  segi efektivitas kinerjanya.
Selanjutnya terjadi pula dengan Pembentukan  Badan  Supervisi  yang  tugas  dan fungsinya  untuk  mengawasi  kinerja  dari  Bank Indonesia  (BI)  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) yang akan dituangkan dalam Pemerintah telah  menyelesaikan  draft  Rancangan  Undang- Undang  (RUU)  Pengembangan  dan  Penguatan Sektor  Keuangan  atau  RUU  Sektor  Keuangan. Pada  RUU  tersebut,  terdapat  campur  tangan menteri  keuangan  dalam  penunjukan  Dewan Pengawas  Bank  Indonesia  (BI)  dan  Dewan Pengawas  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). 15 Badan  Supervisi  tersebut  dibawah  pengawasan DPR  yang  dimana  hal  tersebut  juga  dapat melemahkan  kinerja  dari  BI  maupun  OJK juga dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan  masyarakat  dan  luar  negeri  dalam mengatur ektabilitas keuangan negara.
Di era pasca reformasi ini, lembaga negara independen  masih  menjadi  sasaran  “empuk” dalam  bagaimana  mengatur  permainan  pejabat untuk  membagikan  kursinya  yang  dimana  hal tersebut masih terus dilakukan mengingat dalam lembaga  negara  independen  ini  masih  kosong dalam  bentuk  dari  lembaga  negara  independen ini. Hal tersebut bisa di garis bawahi mengingat lembaga  negara  independen  ini  muncul  yang sejatinya  bentuk  dari  sifat  urgensinya  dalam permasalahan  negara  tetapi  digunakan  tidak semestinya  untuk  dijadikan  alat  membagikan kekuasaan oleh penguasa.
Secara normatif hal ini menjadi kencendrungan  yang  signifikan  mengingat marwah  lembaga  negara  independen  ini  hilang karena  adanya  pergantian  aturan  atau  undang- undang dari lembaga negara independen tersebut sehingga menjadikan marwah independensi dari
15 Republika, “Badan Supervisi OJK dan BI Harus Tetap Di Bawah DPR”
https://www.republika.co.id/berita/qqs72d383/badan-
lembaga  negara  independen  ini  hilang  dan kepercayaan publik semakin lama akan semakin hilang.
Ketika berbicara lembaga negara independen,  lembaga  ini  memang  di  era  pasca reformasi  banyak  sekali  di  bentuk  tetapi banyaknya yang secara pengaturan dan tupoksinya sering berbenturan dan rawan sekali konflik  sebagai  contoh  ada  lembaga  negara independen yaitu Ombudsman Republik Indonesia  dan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara dimana secara tugas dan fungsinya sama secara etika  dari  pada  terjadi  mal-administrasi  para pegawai negeri sipil. Juga ada juga sering terjadi konflik  antara  kepolisian  yang  bertugas  juga menangani  korupsi  dan  begitupun  halnya  KPK yang tugas dan fungsinya memliki kesamaan.
Dalam  sebuah  lembaga  negara  tidak  lepas dari  namanya  konflik  kepentingan  dimana biasanya sebuah lembaga negara bukan rahasia umum  menjadi  tempat  menaruh  pesanan  dari pada  pemangku  kekuasaan  yang  dimana ektabilitas dari sebuah lembaga negara independen menjadi terus menurun dan banyak dibubarkan.
Padahal  sejati  semuah  lembaga  negara independen  lahir  melekat  sifat  indepedensinya yang  merupakan  marwah  dari  sebuah  lembaga negara  independen  itu  sendiri.  Seharusnya sebagai  sebuah  lembaga  negara  independen yang  mengisi  dalam  sebuah  lembaga  negara tersebut sangat berat, karena pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat  atau  masyarakat.  Tetapi  hal  tersebut seiring  berjalannya  waktu  dilupakan  marwah dari lembaga negara independen tersebut.
Secara  kebijakan  dari  sebuah  lembaga negara  independen  perhatian  lebih  adalah menjaga  citranya  sebagai  sebuah  lembaga negara  yang  dibentuk  berdasarkan  urgensi negara  melalui  beberapa  pembentukan  yang fungsinya untuk menaggulangi masalah tersebut, namun setelah berjalan lembaga negara independen ini menjadi hilang independensinya
supervisi-ojk-dan-bi-harus-tetap-di-bawah-dpr, (diakses 2 April 2021).
bila  dibenturkan  dengan  kekuasaan  pejabat, padahal  khusus di Indonesia sendiri kekuasaan tertinggi  berada  di  tangan  rakyat.  Hal  tersebut menjadikan  polemik  di  era  sekarang  yang dimana  hilangnya  garis haluan  lembaga  negara sebagai perwakilan dari rakyat.
Gambaran diatas menunjukkan bahwa yang menjadi latar belakang bertebarannya lembaga- lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan  Indonesia  bukanlah  desain konstitusional  yang  dapat  menjadi  payung hukum  untuk  mempertahankan  eksistensinya, melainkan  isu-isu  insidental  yang  diharapkan dapat  menjawab  persoalan  yang  dihadapi. Kenyataan ini setidaknya membawa dua akibat sebagai  berikut:  a)  Legitimasi  yuridis  bagi keberadaan  lembaga-lembaga  negara  bantu  itu sangat  lemah  sehingga  senantiasa  menghadapi kendala dalam menjalankan kewenangannya; b) Lembaga-lembaga negara independen itu berjalan  secara  sendiri-sendiri  tanpa  ada sistematika  kerja  yang  sinergis  sesuai  dengan pedoman  atau  arahan  sesuai  dengan  konstitusi dalam negara, dan dapat mendukung satu sama lain  sehingga  hasil  kerja  suatu  lembaga  negara independen seringkali kurang dirasakan manfaatnya  oleh  lembaga  negara  independen lainnya; dan c) Kepercayaan publik akan hilang mengingat  perubahan-perubahan  aturan  dalam lembaga  negara  tersebut  sehingga  marwah  dan independensi lembaga negara tersebut hilang.
Hal tersebut di atas akhirnya mengakibatkan  efektivitas  keberadaan  lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan  masih  belum  tampak  sesuai dengan tujuan awal pembentukan lembaga yang bersifat  ekstraeksekutif,  ekstralegislatif,  dan ekstrayudikatif itu.
Dalam keberlangsungan hal tersebut eksistensi dalam sebuah lembaga negara tersebut memang  sudah  bisa  bergerak  dalam  posisi sinergi dalam tatanan lembaga negara. Pengupayaan  payung  hukum  dari  pembuatan Undang-Undang saja, namun dari segi filosofis dan  keefektifan  dalam  hal  sebuah  pedoman untuk  menjalakan  dari  segi  fungsinya  sebagai sebuah  Lembaga  Negara  masih  membuat kebingungan  bagaimana  tugas  dan  kedudukan
dari  bentuk  pertanggungjawaban  yang  jelas pemaknaan  ornop  (organisasi  non-pemerintah) atau  NGO  ( non-governmentmal  organization ) dalam  sebuah  makna  didalam  lembaga  negara independen  tersebut.
Untuk itu menjadi sangat penting melakukan  analisis  dan  penelitian  lebih  dalam mengenai  kedudukan  hukum  dan  bentuk pertanggungjawaban  lembaga  negara  bersifat independen, mengingat perkembangan lembaga negara membawa dampak dalam perkembangan kinerja  lembaga  eksekutif,  yudikatif  dan legislatif.  Penelitian  ini  penulis  membahas dengan  judul  Pertanggungjawaban  Lembaga Negara Independen dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.
Dari  uraian  latar  belakang  masalah  yang dipaparkan  di  atas,  maka  diperoleh  beberapa perumusan masalah diantaranya: Bagaimanakah pertanggungjawaban lembaga negara
independen
dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia?  Bagaimanakah rekonstruksi pertanggungjawaban lembaga negara  independen  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia?.  Sejalan  dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pertanggungjawaban lembaga negara
independen
dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta untuk menganalisis rekonstruksi pertanggungjawaban lembaga negara  independen  dalam  penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif  yaitu  suatu  penelitian  melihat  hukum sebagai  norma  dalam  masyarakat  untuk memberikan pandangan-pandangan dari penjelasan para ahli yang telah mengkaji sesuai dengan  ketentuan  kaidah  dan  norma  yang berlaku.  Sehingga  penelitian  ini  berfokus  pada inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas,  doktrin hukum,  penemuan  hukum  dalam  perkara in concreto ,  sistematik  hukum  taraf  sinkronisasi,
perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum. 16 Metode penelitian ini berfokus dalam penelitian hukum yang bersifat kepustakaan atau cara yang dipergunakan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka yang ada dengan referensi yang tersedia sebagai sumber penelitian ini. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (state  approach) dan  pendekatan  konsep (conseptual approach). Pada dasarnya penelitian ini menggunakan mekanisme dengan mengangkat  isu  yang  ada  dengan  menelaah peraturan  perundang-udangan  terkait  regulasi. Sedangkan pendeketan konseptual, beranjak dari pendapat-pendapat  atau  pandangan-pandangan dan  doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pertanggujawaban  Lembaga  Negara Independen  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia
Lembaga negara independen adalah sebuah organ  atau  badan  yang  bersifat  mandiri,  yang memiliki  sifat  tertentu  untuk  mengatur  atau mengawasi  sesuai  tugas  dan  wewenang  yang diberikan oleh negara yang memiliki kedudukan tertentu  sesuai  dengan  amanat  negara  yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan tertentu. Kedudukan suatu lembaga negara dapat dilihat  dari  posisi  atau  hierarki,  hubunganya dengan  lembaga  negara  lain,  dan  tugas  serta fungsi  yang  khusus  dan  dijalankan  secara mandiri  tanpa  campur  tangan  lembaga  negara lain.  Dalam  praktik  kelembagaan  negara  di Indonesia,  lembaga  negara  bantu  adalah lembaga  yang  dalam  pelaksanaan  fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga  lembaga  kekuasaan  sesuai  trias  politica. Banyak  istilah  untuk  menyebut  jenis  lembaga baru  ini,  antara  lain state  auxiliary  institutions atau state auxiliary organs yang berarti institusi
16 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum” ,  Cetakan  I  (Bandung  :  PT.  Citra  Aditya  Bakti), 2004, hlm 52.
17 Komisi Yudisial, “KY Adalah Lembaga Negara Mandiri Dan
Independen”,
atau organ negara penunjang, kemudian ada pula yang  menyebutnya  lembaga  negara  sampiran, lembaga  negara  independen,  ataupun  komisi negara.
Menurut  Aidul  Azhari  terdapat  tujuh  ciri- ciri yang disebut lembaga independen, yakni ada perlindungan atas pemberhentian, masa jabatan tertentu,  struktur  multi-anggota,  rekrutmen bersifat  partisan  dan  berimbang,  wewenang litigasi, hak atas anggaran, menyusun peraturan perundang-undangan, dan dengar pendapat/konsultasi dengan DPR serta wewenang ajudikasi. 17
Perihal  tanggungjawab  Lembaga  Negara Independen,  perlu  dipahami  terlebih  dahulu perihal  tanggungjawab  tersebut.  Tanggung jawab  menurut  kamus  bahasa  Indonesia  adalah keadaan  wajib  menanggung  segala  sesuatunya. Bertanggung  jawab  menurut  kamus  umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung,  memikul,  menanggung  segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah  laku  atau  perbuatannya  yang  disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga  berarti  berbuat  sebagai  perwujudan kesadaran  atau  kewajiban. Tanggung  jawab itu bersifat  kodrati,  artinya  sudah  menjadi  bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab  itu  adalah  kewajiban  yang  harus  dipikul sebagai  akibat  dari  perbuatan  pihak  yang berbuat.  Tanggung  jawab  adalah  ciri  manusia yang  beradab,  manusia  merasa  bertanggung jawab  karena  ia  menyadari  akibat  baik  atau buruk  perbuatannya  itu,  dan  menyadari  pula bahwa  pihak  lain  memerlukan  pengadilan  atau pengorbanan.
Konsep responsibility dan liability ,  perlu dipertegas
dalam tulisan untuk menghindarkankan kekeliruan dalam pemahaman untuk menentukan
pertanggungjawaban.  Dua  konsep  ini  sering
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/39 8/ky-adalah-lembaga-negara-mandiri-dan-independen (diakses 8 Agustus 2021).
disamaratakan yang nyata-nyata berbeda dalam kajian  Hukum  Administrasi. Responsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah  pada  parlemen  secara  politis,  yang meliputi colective  an  individual  responsibility . Bentuk lain responsibility adalah legal responbility dari menteri dan para pegawai atas tindakan atas tindakan-tindakan mereka. 18 State Liability (Govermental Liability) adalah sebuah konsep  tanggung  gugat  kepada  negara  atau pemerintah dalam arti mereka harus memberikan  kompensasi  jika  terjadi  kerugian atau derita, secara langsung atau tidak langsung, materil  atau  mental  kepada  warganya.  Berbeda dengan responsibility , yang merupakan pertaggungjawaban pemerintah melalui parlemen atau jika menyangkut legal responsibility bisa  sampai  ke  pengadilan, State Liability menyangkut pertanggungjawaban yang harus dilakukan melalui pengadilan. 19 Dalam
hal tersebut sebuah
pertanggungjawab  bagi  sebuah  organ  negara dapat dikaji secara mendalam untuk menentukan bagaimana arah atau bentuk pertanggungjawaban tersebut, yang menjadikan sebuah pertanggungjawaban organ atau lembaga telah  sesuai  atau  ideal  bagi  lembaga  negara independen tersebut. Negara berfungsi menyelenggarakan kesejahateraan umum sekaligus  merupakan  konsepsi  negara  hukum modern,  menempatkan  peranan  negara  pada posisi  yang  kuat  dan  besar.  Tugas  dan wewenang  serta  tanggung  jawab  pemerintah semakin  berkembang  dan  bertambah  luas  baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 20
Independensi sesungguhnya akan berbeda-beda legalitasnya maupun implementasinya bergantung  pada  teori  apa  yang  dianut  negara. Independensi  akan  berpihak  kepada  rakyat secara  utuh  jika  diterapkan  dengan  konsep negara penjaga malam, tetapi independensi akan dibatasi  jika  diterapkan  dengan  konsep  negara
18 Philipus M. Hadjon, et. al., “Hukum Adminstrasi dan Good Governance” , Cetakan Kedua, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2012, hlm. 101-104 19 Ibid.
hukum  formal  (berdimensi  kepastian  hukum) atau negara hukum materil (negara kesejahteraan). Dalam hal ini penulis membagi menjadi tiga bentuk pertanggungjawaban sebelum membahas pertanggungjawaban secara luas aspek lembaga negara yaitu lembaga negara independen yang meliputi sebagai berikut:
a. Pertanggungjawaban Pribadi dan Pertanggungjawaban Jabatan b. Pertanggungjawaban Administratif
c. Pertanggungjawaban Dalam Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Pemerintahan
Selanjutnya, dalam perkembangannya muncul lembaga negara independen  antara lain Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dan  juga  seperti  yang  diketahui  bahwa  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ini muncul  atas  amanah  Undang-Undang  yaitu Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  yang dimana tugas dan fungsi sebagai penegak hukum untuk  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi.  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  atau KPK  adalah  lembaga  negara  yang  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 21 Pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki  perjalanan  yang  panjang  pada  di  era Presiden  Soekarno  muncul  sebuah  lembaga pemberantasan korupsi disebut Panitia Retooling  Aparatur  Negara  (PARAN)  diawal tahun  1960-an.  Seiring  berjalannya  waktu PARAN yang memiliki tugas mencatat kekayaan  pejabat,  akan  tetapi  kandas  ditengah jalan akibat perilaku pejabat yang bersembunyi dibalik seorang Presiden sendiri.
Pada  di  era  Presiden  Soeharto  lembaga pemberantasan  korupsi  berganti  nama  menjadi Tim  Operasi  Ketertiban  (OPSTIB).  Namun, OPSTIB  sendiri  juga  mengalami  kegagalan disebabkan  karena  banyak  campur  tangan militer. Banyak kalangan militer yang
20 S.F.  Marbun, “Peradilan  Administrasi  Negara dan Upaya Administratif di Indonesia” , Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 166-167
21 Jeremy  Pope, Strategi  Memberantas  Korupsi Elemen  Sistem  Integritas  Nasional ,  Yayasan  Obor Indonesia, (Jakarta : 2003), hlm. 177
menduduki kursi “nyaman” di dalam parlemen dibawah Presiden.
Pada masa pemerintahan Presiden Habibie di keluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, dengan diikuti pembentukan berbagai komisi  atau  lembaga  negara  baru  seperti KPKPN,  KPPU  atau  lembaga  Ombudman. Sedangkan  di  masa  pemerintahan  era  Presiden Gus  Dur,  lembaga  pemberantasan  korupsi dibentuk dengan nama Tim Gabungan
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
(TGPTPK).  Badan  ini  dibentuk  atas  amanah Keppres,  namun  setelah  kembali  banyak pergunjingan  melalui jucial  review Mahkamah Agung TGPTPK kembali dibubarkan.
Pada  masa  pemerintahan  era  Presiden Megawati Desember 2003 lahir sebuah lembaga pemberantasan  korupsi  yang  bernama  Komisi Pemberantas  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPTPK) atau lebih sering disebut Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK),  KPK  hadir  dengan  cita-cita membawa angin segar terhadap penanggulangan tindak  pidana  korupsi  yang  tugasnya  untuk mengatasi,  manganggulangi,  dan  memberantas korupsi  di  Indonesia.  KPK  lahir  berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Pada  awal pembentukannya,  KPK  lahir  sebagai  pemicu bagi  aparat  dan  institusi  lain  untuk  terciptanya lingkungan “good  governance” pemerintahan yang  baik  sesuai  dengan  prinsip good governance yang  mengedepankan  prinsip Profesionalitas,  Akuntabilitas,  Transparansi, Pelayanan  Prima,  Demokrasi  dan  Partisipasi, Efesiensi  dan  Efektivitas,  serta  Supermasi Hukum.
KPK sebagai sebagai lembaga independen memiliki tugas dan wewenang yang tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak atau institusi lain  untuk  menciptakan  hasil  sebaik  mungkin. Lahirnya KPK menjadi sebuah pemikiran yang maju  bahwa  korupsi  sampai  saat  ini  menjadi kejahatan luar biasa. Korupsi sendiri menjadikan
22 Lembaga  Survei  Indonesia, “KPK  Lembaga Paling  Dipercaya,  Disusul  Presiden  dan  Polisi” , ( https://nasional.tempo.co/read/1241754/lsi-kpk-lembaga-
negara  mengalami  kerugian  dalam  sektor perekonomian  dan  kemajuan  hukum  dalam pembangunan  nasional,  dengan  hal  tersebut maka  dari  itu  penanganannya  juga  harus  luar biasa  sehingga  kalangan  hukum  menyebutnya sebagai lembaga super (super body) .
KPK  sebagai trigger  mechanism memiliki kewenangan  pencegahan  dan  penindakan  yang didalamnya terdapat fungsi penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan.  Hal  tersebut dinyatakan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  atau  KPK  adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Sejak awal kemunculan KPK, lembaga ini selalu  mendapatkan  kepercayaan  tinggi  dari masyarakat. Terbukti dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada pertengahan 2019 lalu, yang menempatkan KPK di peringkat teratas dengan meraih 84% tingkat kepercayaan  publik 22 .  Kemudian  dilanjutkan dengan Presiden dan Kepolisian yang mendapatkan  nilai  79%.  Sederhananya  dapat disebutkan  bahwa  KPK  sampai  saat  ini  masih dipercaya  publik  sebagai leading  sector dalam upaya menciptakan Indonesia bebas dari praktik korupsi.  Dari  awal  pembentukannya  KPK menjadi  satu  lembaga  yang  cukup  disegani dikalangan  lembaga  lainnya,  karena  sifat kelembagaannya  yang  sifatnya  semi-yudikatif hal  tersebut  membuat  KPK  bisa  dikatakan lembaga super  power karena  kewenangannya bisa menyadap target operasinya.
Namun dari hal tersebut membuat KPK di masa  sekarang  mulai  dilemahkan  dari  segi kelembagaannya  hingga  secara  keanggotannya, dari segi kelembagaannya KPK dilemahkannya dengan versi perubahan Undang-Undang KPK. Dan  bentuk  pertanggungjawaban  KPK  secara instansi memang masih kepada Presiden selaku kepala  pemerintahan  namun,  seakan  muncul
paling-dipercaya-disusul-presiden-dan- polisi/full&view=ok ), (diakes 13 Juni 2021) .
sebuah  kepentingan  yang  dimana  lembaga  lain ikut  dalam  mengatur  keindependensi  dari  KPK tersebut  dengan  memasukan  Dewan  Pengawas Eksternal diluar dari persetujuan Pimpinan KPK itu sendiri.
Pada  awal  tahun  2018  muncul  sebuah kebijakan  juga  yang  dimana  melibatkan  antara dua  lembaga  negara  yang  secara  kedudukan antara lembaga negara utama sesuai dengan trias politica dengan lembaga negara pembantu yaitu hangatnya  pembahasan  Hak  Angket  yang  di lakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat terhadap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Bahkan hal tersebut membawa sampai ke ranah peradilan  dan  di  uji  materil  oleh  Mahkamah Konstitusi  yang  dimana  hasil  tersebut  juga terdapat perbedaan pendapat ( disssenting opinion )  atas  putusan  ini  dari  para  Hakim Mahkamah Konstitusi 23 .
Bahwa  revisi  UU  KPK  berdampak  pada pelemahan  KPK  dikalangan  ahli  hukum  yang dinilai pro-kontra diantaranya 24 :
a. Keberadaan KPK semula independen, tidak berada  di  bawah  kekuasaan  lembaga  baik eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif, berubah  di  dalam  ranah  eksekutif,  yang tentunya  berdampak  pada  independensi dan  status  kepegawaian  KPK  menjadi Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah saat menjalankan tugasnya.
b. Klausul  yang  mengatur  bahwa  pimpinan merupakan  penanggungjawab  tertinggi pada lembaga
KPK
dihapus.
Konsekuensinya,  pimpinan  bukan  lagi penyidik  dan  penuntut  umum  sehingga akan  beresiko  pada  tindakan-tindakan  pro justitia dalam pelaksanaan tugas pendidaka.
c. Hadirnya  lembaga  Dewan  Pengawas  KPK yang  dinilai  lebih  berkuasa  daripada Pimpinan  KPK,  padahal  syarat  menjadi Pimpinan KPK lebih berat dari pada Dewan Pengawas.
23 Viva Justicia Law UGM, “Dampak Putusan Mk Terkait Hak Angket Dpr Terhadap Kpk” https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/dampak- putusan-mk-terkait-hak-angket-dpr-terhadap-kpk/ . (diakses 2 April 2021).
24 Kompas.com, “Bahkan Dalam Pandangan KPK, Terdapat  26  Point  Yang  Berpotensi  Melemahkan
d. Kewenangan  Dewan  Pengawas  yang terlibat  dalam  teknis  penanganan  perkara, yaitu dalam hal akan melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas. Berdasarkan  hal  tersebut,  dari  segi pertanggungjawaban  sebagai  lembaga  negara pembantu  KPK  hadir  di  bawah  dari  eksekutif tetapi tidak menghilangkan sisi ke indepedensinya dari KPK tersebut. Yang paling menghilangkan semangat KPK ketika pimpinannya  mengurang  dari  sisi  kewibawaan untuk  menjalankan  amanah  undang-undang untuk  menjadi  penanggungjawab  dalam  setiap tugas  wewenang  dalam  KPK.  Munculnya intervensi dari Dewan Pengawas yang dibentuk diluar dari lingkungan KPK dan merupakan dari lembaga negara lain.
Sama  halnya  dengan  KPK,  muncul lembaga  negara  independen  baru  atas  perintah undang-undang  yaitu  lahirnya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Otoritas  Jasa Keuangan,  yang  selanjutnya  disingkat  OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan, pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang ini. 25 yang dimana tugas dan fungsinya sebagai sebuah  badan  atau  lembaga  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  perbankan  telah  beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Dengan  pengalihan  ini,  perbankan  Indonesia memasuki  era  baru  dalam  pengaturan  dan pengawasannya. Dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dan  secara umum  diakui  bahwa  independensi  pengawas sektor  keuangan  merupakan  salah  satu  faktor kunci yang menentukan efektifitas pengawasan. OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan
KPK”,
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/i ni-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-beresiko- melemahkan-kpk . Diakses 13 Juli 2021.
25 Lihat  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian,  dana  pensiun,  dan  lembaga  jasa keuangan  lainnya. 26 OJK  sebagai  lembaga negara  independen  dengan  tugas  dan  fungsi utamanya untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan  di  Indonesia  menggantikan  peran Bank Indonesia, sehingga peran Bank Indonesia berfokus  kepada  stabilitas  moneter  dan  peran OJK ada di stabilitas keuangan.
Salah satu aspek penting yang mempengaruhi independensi OJK, adalah aspek pembiayaan.  Undang-undang  tentang  OJK, ketentuan  tentang  sumber  dana  pembiayaan operasional  OJK  yang  berasal  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) dan/atau  pungutan  dari  pihak  yang  melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini menunjukkan adanya upaya untuk membebaskan OJK dari ketergantungan pembiayaan operasional (budgeting) dari pemerintah  maupun  DPR  yang  menyusun  dan mengesahkan  APBN.  Selanjutnya,  menjadi menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam  adalah apakah  OJK  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsi terjamin independensinya dengan adanya sumber  dana  pembiayaan  yang  dipungut  dari pihak  yang  melakukan  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan.
Seiring berjalannya waktu keberadaan OJK menjadi  hal  yang  menakutkan  bagi  segelintir kalangan yang  memiliki kepentingannya dalam menjalankan usahanya, hal tersebut menjadikan bagaimana sebuah lembaga negara yang bersifat independen  ini  menjadi  minim  atau  bahkan melemahkan dalam setiap aspek pengawasannya.  Anehnya  pengaturan  lembaga yang independen di Indonesia tidak menunjukkan hakikat independensi yang sesungguhnya  sebab  lembaga  independen  yang diatur  dalam  UU  OJK.  Untuk  melayani rakyatnya,  pemerintah  turut  serta  dalam menentukan  kebijakasanaan (wisdom) dan kebijakan (policy) yang  berorientasi  pada
26 Otoritas  Jasa  Keuangan, Booklet  Perbankan Indonesia 2014 , Jakarta : 2014, hlm. 4 27 Achmad  Ali , Menguak  Teori  Hukum  (Legal Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence)
kepentingan pemerintah dalam berbagai bidang khususnya  dalam  kegiatan  ekonomi  tidak diserahkan sepenuhnya kepada rakyat melainkan dilibatkannya partisipasi pemerintah.
Independen  yang  sesungguhnya  bukan menunjukkan  status  maupun  kedudukan  tetapi independen  sesungguhnya  itu  lebih  mengarah pada  pengertian  sifat.  Perubahan  dari  sifat menjadi  norma  status  (kedudukan)  diukur  dari pandangan hukum  positivistik.  Undang-undang yang mengatur lembaga independen, menempatkannya sebagai norma status (kedudukan) bukan sebagai sifat. Esensi hukum dalam  pandangan  positivistik  sebenarnya  ingin melihat  persoalan  hukum  yang  ada (is) dan hukum  yang  seharusnya (ought) .  Hukum  yang seharusnya (ought) mengacu  pada  apa  yang mungkin  terjadi  sebagai  suatu  kemungkinan (probabilitas) fisik.  Analisis  ini  melibatkan pengkonsentrasian  pada  kajian  undang-undang sebagai keberadaannya (as it is) yakni undang- undang yang diberlakukan oleh negara. 27
Seperti  halnya  sekarang  peredaran  terkait independensi  dari  OJK  mulai  dipertanyakan karena  munculnya  sebuah  rencana  perubahan aturan  yang  dilakukan  oleh  DPR,  seperti munculnya Badan Supervisi yang dimana segala bentuk  kebijakan  yang  dilakukan  atau  bentuk dari  tugas  dan  tanggung  jawab  fungsinya  OJK dibawah dari DPR.
Memang  seperti  yang  kita  tahu  bahwa selain pembuat aturan DPR juga sebagai sebuah lembaga negara untuk mengawasi dan mengevaluasi  kinerja  dari  eksekutif,  namun  di lain  sisi  DPR  tidak  perlu  masuk  terlalu  dalam terkait  bagaimana  sebuah  kinerja  dari  sebuah lembaga  negara  independen  karena  lembaga negara  independen  atau  lembaga  negara pembantu  merupakan  lembaga  negara  yang bentuk pertanggungjawabannya dibawah pemerintah  atau  eksekutif  sebagai  penerima laporan.  Hal  ini  menyebabkan  munculnya kebingungan  di  kalangan  masyarakat  terkait kedudukan  OJK  itu  disebelah  mana  terkait
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legispridence) , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 63
pertanggungjawaban  dari  sebuah  lembaga negara  pembantu  yang  sebenarnya  secara  teori OJK  merupakan  lembaga  negara  dibawah langsung dari eksekutif.
Pergeseran  bentuk  pertanggungjawaban dari  lembaga  negara  independen  ke  legislatif melalui  badan  pengawasan  tersebut  menjadi pertanda  diakhirnya  prinsip  “pembagian kekuasaan” (distribution  of  power) menjadi “pemisahan  kekuasaan” (separation  of  power) dengan  menganut  prinsip check  and  balances , yang  idealnya  pembatasan  kekuasaan,  kontrol, atau  pengawasan  secara  maksimal,  sehingga dapat diminimalisir penyalahgunaan kewenangan  baik  oleh  eksekutif  dalam  hal  ini pemerintah maupun legislatif dalam hal ini DPR yang kebetulan sedang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga negara, agar tidak menyebabkan lembaga negara tersebut menjadi super power dalam setiap kebijakannya. Secara  teoritik,  “pemisahan  kekuasaan”
(distribution  of  power) tercipta  agar  menjaga marwah  dari  setiap  lembaga  negara  baik lembaga negara utama maupun lembaga negara pembantu.  Ketika  muncul  sebuah  ketimpangan dan  tersebut  menjadi  arogan  dalam  setiap kebijakannya,  dan  lembaga  negara  pembantu menjadi  tidak  memiliki  sifat  indepedensinya dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya  sebagai lembaga  negara  independen  atau  sebagai pengawas kinerja dari lembaga negara lain. 2. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Lembaga  Negara  Independen  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di

## Indonesia
Rekonstruksi  yang  berarti  membangun atau    pengembalian    kembali    sesuatu berdasarkan  kejadian  semula,  dimana  dalam rekonstruksi    tersebut    terkandung  nilai–nilai primer  yang  harus  tetap  ada  dalam  aktifitas membangun    kembali    sesuatu  sesuai    dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan       kembali      sesuatu, apakah itu      peristiwa,  fenomena-fenomena    sejarah masa  lalu,  hingga  pada  konsepsi  pemikiran yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemikir-pemikir terdahulu,  kewajiban  para rekonstruktor  adalah melihat    pada    segala    sisi.  Agar    kemudian
sesuatu  yang  coba    dibangun    kembali    sesuai dengan    keadaan        yang        sebenarnya        dan terhindar  pada  subjektifitas  yang  berlebihan, dimana  nantinya  dapat  mengaburkan  substansi dari  sesuatu  yang  ingin  dibangun tersebut.
Bila dikaji lebih terkait mengapa rekostruksi  perlu  dilakukan  karena  menarik untuk di bahas terkait bangaimana kedepan arah dari  lembaga  negara  independen  berkembang yang  dimana  tugas  dan  fungsinya  melekat  atas lembaga  negara  independen  tersebut  dan  juga sifat/hakikat lembaga negara independen dalam kedaulatan di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketika lembaga negara independen melakukan  rekonstruksi  secara  pemberdayaan organ  maka,  hal  tersebut  dapat  memastikan tugas, fungsi dan wewenangnya. Karena ketika kita telah dapat menguraikan hal tersebut secara detail  hal  tersebut  dapat  masuk  langsung keranah  dari  kedudukan  lembaga  negara independen tersebut yang menjadikan di ending dari  lembaga  negara  independen tersebut dapat mempertanggungjawabkannya sebagai lembaga negara.
Secara explicit lembaga negara independen mempunyai tugas dan fungsi khusus berdasarkan  dari  aturan  pembuatan  lembaga negara  independen  tersebut,  sehingga  dari  segi sosiologis masyarat, masyarakat akan tau sejauh mana kekuatan dari lembaga negara independen tersebut  bila  lembaga  negara  independen  telah menyelesaikan tugas dan fungsinya.
Ektabilitas sebagai lembaga negara independen  perlu  dilihat  karena  kembali  pada sifatnya  sebagai  lembaga  pengawas,  lembaga tingkat uregensi maupun lembaga negara bantu guna  menyelesaikan  tugas  negara  yang  tidak mampu  ditangani  oleh  lembaga  negara  lain termasuk  lembaga  negara  utama.  Hal  tersebut yang  menjadikan  bagi  sebagaian  dari  lembaga negara lain berusaha untuk melemahkan bahkan mematikan  gerak  dan  fungsi  lembaga  negara independen tersebut.
Sifat/hakikat dari lembaga negara independen bila di kaitkan dengan kedaulatannya berdasarkan negara hukum, yang perlu  diperhatikan  bagaimana  lembaga  negara
independen tersebut mampu untuk mengembangkan  tugas  dan  fungsinya  sebagai bentuk penunjang dari aspek kedaulatan sebagai amanah dari konstitusi.
Sebagai  menjadi  bahan  kajian  tersebut, penulis  melihat  Rekonstruksi  dari  lembaga negara  independen  tersebut  sangat  diperlukan melihat  negara  Indonesia  ketika  melihat  secara dalam sedang tidak baik-baik saja, karena dilihat banyaknya kepentingan-kepentingan yang masuk secara politik yang menyebabkan hari ini bisa di katakan Indonesia tidak sedang baik-baik saja.
Ketika  hal  tersebut  telah  terpenuhi  unsur dari  rekonstruksi  lembaga  negara  independen, maka  hal  tersebut  bisa  terlihat  akan  bentuk pertanggungjawaban  dari  lembaga  negara independen tersebut. Hari ini dengan melemahkan beberapa lembaga negara independen  yang  bisa  kita  lihat  secara  kasat mata,  lembaga  negara  independen  terasa terombang-ambing  diatas  kepentingan  dari sebagaian besar yang memangku kekuasaan saat ini.
Hal tersebut berdampak terhadap responsibilty dari  lembaga  negara  independen ketika  ini  dilanjutkan,  bisa  kita  lihat  tugas  dan fungsi dari lembaga negara independen tersebut tidak  berpengaruh  terhadap  ektabilitas  negara. Kita dapat menyimpulkan akan seperti lembaga negara  independen  sebelumnya  yang  tidak memiliki marwah sebagai lembaga negara, bisa dikemudian  hari  lembaga  negara  independen yang secara tugas dan fungsi kuat tetapi secara kewengannya  dilemahkan  serta  dimungkinkan lembaga  negara  independen  tersebut  bisa dibubarkan.
Dalam  hukum  Administrasi  negara dikenal  dua  bentuk  pertanggungjawaban  oleh lembaga negara atau pemerintah yaitu Pertanggungjawaban  Yuridis  dan  Politis. 28 Hukum administrasi negara bahwa responsibilty merupakan bentuk pertanggungjawaban politik. Sedangkan  menurut  Darwin  yang  dikutip  M. Makhfudz  bahwa Responsibility adalah  salah
28 Ridwan  HR, “Hukum  Adminitrasi  Negara”, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2013, hlm. 321
satu type pertanggungjawaban publik disamping akuntabilitas dan responsivitas 29 . Dalam Ensiklopedi  Administrasi, responsibility adalah Keharusan  seseorang  untuk  melaksanakan secara  selayaknya  apa  yang  telah  diwajibkan kepadanya.
Pertanggungjawaban timbul atas tugas dan kewajiban  dari seluruh lembaga negara independen  kepada  negara  dan  masyarakat selaku  pemimpin  seutuhnya  dalam  negara demokrasi,  tanpa  ada  unsur  kepentingan  di dalamnya demi mempertahankan sifat indepedensinya. Oleh karena itu, tidak perlu ada campu  tangan  dari  lembaga  negara  utama  lain yang sifatnya terlalu teknis berjalan disebabkan arah haluan dari lembaga negara tersebut untuk mempertahankan sifat indepedensinya.
Hal  tersebut  yang  menyebabkan  ketidak idealan  dari  lembaga  negara  independen sehingga tidak ada muncul kepercayaan kembali di masyarakat. Dan marwah bentuk pertanggungjawaban  agar  tidak  rancu  melihat banyak  lembaga  negara  independen  ini  banyak dimasukan  kepentingan  tertentu  dengan  alasan tertentu  sehingga  lembaga  negara  tersebut menjadikan lemah kedepannya demi kepentingan individu atau golongan.
Kontruksi  pun  dibangun  agar  lembaga negara  independen  ini  mampu  berjalan  sesuai dengan jalurnya dari setiap tugas dan fungsinya yang  menjadikan  pertanggungjawaban  satu pintu  yaitu  lembaga  negara  independen mempertanggungjawabkan  kepada  masyarakat karena hal tersebut bila ada campur tangan dari lembaga  negara  lain  mengakibatkan  intervensi keuasaan yang secara masiv dan terstruktur.
Yang  harus  digaris  bawahi  adalah  ketika lembaga  negara  independen  ini  sudah  selaras sebagai lembaga negara pembantu untuk tataran pelaksanaan  eksekutif  yang  bisa  membatu meminimalisir  kewajiban  dari  hal  teknis menjadikan Indonesia bisa lambat laun menjadi maju.
Sedangkan,  ketika  dihubungkan  sekarang keterkaitan dengan campur tangan dari lembaga
29 M.  Makhfudz, “Hukum Administarasi Negara” , Graha Ilmu : Jakarta, 2013, hlm 71
negara lain dalam hal ini bukan tatanan kordinasi menjadikan  lembaga  negara  independen  ini tidak  mampu  berjalan  selaras  dan  menjadikan kelemahan  tersebut  menjadi  nyata  hal  nya. Pertanggungjawaban yang ideal ketika dari sisi organ  di  dalam  yaitu  pejabat  mampu  secara berintegritas sebagai good governace menjalankan  sesuai  arahan  kontitusi  makan organ tersbut mampu mengimbangi dan berjalan lebih baik dari sekarang.
Dengan hasil tersebut, sebagai sebuah hasil secara filosofis, rekontruksi tersebut tidak hanya melekat hanya secara formil saja. Tetapi, harus masuk  kedalam  butir-butir  yang  ada  di  dalam konstitusi  negara  yaitu  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  di dalam  sebuah  rekontruksi  tersebut  lembaga negara  independen  masuk  ke  dalam  butir konstitusi  secara  garis  filosofisnya  saja  dengan didalamnya lembaga negara independen menjadi  sebuah  lembaga  negara  yang  jelas keberadaannya  dengan  arti  yang  terkandung dalam konstitusi.
Lembaga negara independen yang dimaksud  adalah  lembaga  negara  bantu  yang tugas dan fungsinya berada dijajaran eksekutif. Tetapi  dalam  bentuk  pertanggungjawabannya kepada masyarakat secara luas dan di atur dalam konstitusi. Secara filosofis pengaturan pembaharuan tersebut menghindarkan intervensi  yang  terjadi  secara  konflik  internal ataupun  dibuat  diluar  dari  lembaga  negara independen  tersebut.  Setelah  hal  yang  filosofis terkait  lembaga  negara  independen  masuk barulah peraturan-peraturan di bawahnya berkambang  melalui  Undang-Undang  terkait tupoksinya sebagai sebuah lembaga negara. Hal ini  perlu  dimasukan  karena  sering  terjadi perdebatan  dari  hal  yang  mendasar  dimana kedudukan  dari  sebuah  lembaga  negara independen. Dengan pembaharuan tersebut cita- cita yang diharapkan menjadi sebuah harmonisasi  antara  lembaga  negara  utama dengan  lembaga  negara  bantu  ( state  auxiliary organs ).
Peran  serta  masyarakat  sangat  penting dalam  pergerakan  sebuah  lembaga  negara independen, pertanggungjawaban lembaga
negara  independen  seharusnya  melihat  untuk selalu  diberikan  efektifitas  kinerja  berupa pelaporan pertanggungjawaban lembaga negara independen dalam kurun waktu satu tahun dalam tugas  dan  fungsinya  kepada  masyarakat  atau publik.

## KESIMPULAN
Terkait  Lembaga  Negara  Independen, Lembaga  ini  diatur  dalam  penelusuran  hukum ( legal  reesoning )  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan, penulis tidak menemukan yang  membahas  dan  menentukan  secara  baku definisi  tentang  lembaga  negara  independen. Sehingga  cukup  menarik  membahas  dan menelaah secara hukum perihal lembaga negara independen  yang  dalam  praktik  ketetanegaraan cukup  berperan  secara  signifikan  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai lembaga  negara  independen  belum  memiliki kedudukan  yang  jelas  terhadap  kedudukan lembaga negara independen. Kedudukan antara lembaga  negara  utama  sesuai  dengan trias politica dengan lembaga negara pembantu yaitu hangatnya  pembahasan  Hak  Angket  yang  di lakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat terhadap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Bahkan hal tersebut membawa sampai ke ranah peradilan  dan  di  uji  materil  oleh  Mahkamah Konstitusi  yang  dimana  hasil  tersebut  juga terdapat perbedaan pendapat ( disssenting opinion )  atas  putusan  ini  dari  para  Hakim Mahkamah  Konstitusi.  Sehingga  hal  tersebut dapat  menjadikan  pertangungjawaban  secara utuh tidak diketahui bagaimana pertanggungjawaban lembaga negara independen.
Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian  kembali  sesuatu  berdasarkan kejadian  semula,  dimana  dalam  rekonstruksi tersebut  terkandung  nilai  –  nilai  primer  yang harus  tetap  ada  dalam  aktifitas  membangun kembali  sesuatu  sesuai dengan  kondisi  semula. Dengan  kondisi  lembaga  negara  independen dengan  faktor-faktor  tertentu  dan  bentuk intervensi dari lembaga negara lain yang secara konteksnya  hal  tersebut  ada  hal  yang  telah terbenahi  tidak  dapat  menjadikan  lembaga
negara  independen  tidak  diketahui  bangaimana penyerlarasannya  serta  kedaulatan  merupakan kekuasaan  tertinggi  untuk  menentukan  hukum dalam  suatu  negara.  Menurut,  Jean  Bodin sebagai orang  pertama  kali  mengemukakan  hal tersebut  kedaulatan  merupakan  atribut  negara. Bila  kita  mengarah  kedalam  hal  tersebut rekonstrusi  yang  ideal  adalah  mengembalikan kembali atas lembaga negara independen sesuai sifat/hakekatnya  sebagai  lembaga  negara  yang memiliki  independensi  dalam  bentuk  dari lembaga negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Ali,  Achmad.  2009. Menguak  Teori  Hukum
(Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legispridence) . Jakarta: Kencana Asshiddiqie,  Jimly.  2009. Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika
Hadjon,  Philipus  M. et.  al. 2012. “Hukum Adminstrasi  dan  Good  Governance”.
Cetakan Kedua, Jakarta : Penerbit
Universitas Trisakti
HR.  Ridwan.  2013. “Hukum  Adminitrasi Negara” .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada : Jakarta
Jeddawi,  Murtir.  2012. Hukum  Administrasi Negara . Yogyakarta: Total Media
Makhfudz,  M.  2013. “Hukum  Administarasi Negara” . Jakarta: Graha Ilmu
Marbun,  S.F.  1997. “Peradilan  Administrasi
Negara  dan  Upaya  Administratif  di
Indonesia” , Cetakan Pertama. Yogyakarta:
Liberty
Muhammad,  Abdulkadir.  2004. Hukum  dan Penelitian  Hukum .  Cetakan  I.  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Pope,  Jeremy.  2003. Strategi  Memberantas
Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Jurnal Ilmiah/Makalah: Asshiddiqie, Jimly. “Perkembangan Ketatanegaraan  Pascaperubahan  UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia”. (makalah  disampaikan  pada  Seminar  dan Lokakarya Nasional, “Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia”, (Jakarta, 7 September 2004) Hakim,  Lukman. “Pelembagaan  Komisi- Komisi Negara
dalam sistem
Ketatanegaraan  Republik  Inonesia” . Puskasi FH Universitas Widyagama Malang,  Jurnal  Konstitusi  Volume.  II, Nomor. 2, November 2019
Hakim,  Lukman. “Penataan  Kewenangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebagai Majelis Permusyawaratan  Bangsa  Indonesia” , Jurnal  Hukum  Legal  Sprit  Volume.  XIII, Nomor. 1, Juli 2018
Hakim, Lukman. Kewenangan Organ Negara dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan , Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, Nomor.
1, Juni 2011 Nurtjahjo,  Hendra. “Lembaga  Independen  di Indonesia: Kajian
Pendahuluan
Perspektif  Yuridis” ,  Makalah  dalam Diskusi  Terbatas  tentang  Kelembagaan Independen  di  Indonesia  di  Pusat  Kajian Hukum  Administrasi  Negara  (Jakarta,
2006)
Nurtjahjo,  Hendra. “Lembaga,  Badan,  dan
Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia:
Tinjauan  Hukum  Tata  Negara” ,  Jurnal Hukum dan Pembangunan 35, 2005
Tauda,  Gunawan  A.  “ Kedudukan  Komisi Negara  Independen  Dalam  Struktur Ketatanegaraan  Republik  Indonesia” .
Jurnal  Pranata  Hukum  Volume.  6,  Nomor
2, Juli 2011

## Browsing:
Komisi Yudisial, “KY Adalah Lembaga Negara Mandiri Dan Independen”, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/ news_detail/398/ky-adalah-lembaga- negara-mandiri-dan-independen  (diakses  8
Agustus 2021).
Kompas.com, “Bahkan  Dalam  Pandangan
KPK, Terdapat 26 Point Yang Berpotensi Melemahkan KPK” , https://nasional.kompas.com/read/2019/09/
25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk- hasil-revisi-yang-beresiko-melemahkan- kpk. Diakses 13 Juli 2021.
Lembaga  Survei  Indonesia, “KPK  Lembaga Paling  Dipercaya,  Disusul  Presiden  dan Polisi” ,
(https://nasional.tempo.co/read/1241754/ls i-kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusul- presiden-dan-polisi/full&view=ok), (diakes
13 Juni 2021) . Republika, “Badan Supervisi OJK dan BI Harus Tetap Di Bawah DPR” https://www.republika.co.id/berita/qqs72d
383/badan-supervisi-ojk-dan-bi-harus- tetap-di-bawah-dpr,  (diakses 2 April 2021).
Viva  Justicia  Law  UGM, “Dampak  Putusan MK Terkait Hak Angket DPR Terhadap KPK” https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/ 29/dampak-putusan-mk-terkait-hak- angket-dpr-terhadap-kpk/. (diakses 2 April 2021).