ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE)
Dahlia 1) , Nurhidayah 2) , dan Nurul Listiawati 3)
1,2,3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat
1,2,3 Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., Talumung, Majene, 91411 E-mail : dahlia@unsulbar.ac.id 1) , nurhidayah@unsulbar.ac.id 2) , listiawatinurul@gmail.com 3)

## ABSTRAK
Tujuan  dalam  penelitian  adalah  untuk    mengetahui  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Partai  politik  Kec.  Banggae  Kab. Majene,  dan  untuk    mengetahui  Transparansi  Laporan  Keuangan  Partai  Politik  Kecamatan    Banggae  Kabupaten  Majene. Penelitian ini merupakan penelitian desktiptif kualitatif, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer  dan  data  sekunder.    Teknik    Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyebar  kuesioner, wawancara dan observasi. Adapun tahapan - tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model  Miles  dan  Huberman  yaitu  :  Pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  pengambilan  kesimpulan.  Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan  akuntabilitas partai politik berada pada kategori cukup yang artinya bahwa akuntabilitas kejujuran  dan  hukum,  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program  dan  akuntabilitas  keuangan  masih  perlu  ditingkatkan akuntabilitas  utamanya  dalam  hal  penyampaian  laporan  pertanggungjawabannya,  dan  pelaksanaan    transparansi  partai politik  berada  pada  kategori  cukup  yang  artinya  bahwa  informasi    keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat masih  perlu  ditingkatkan.  Informasi    keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat,  berdasarkan  pertimbangan bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada partai masih perlu ditingkatkan, transparansi yang dilakukan  oleh partai akan dapat mempengaruhi pemberian pilihan suaranya dalam Pemilu.
Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partai Politik, Laporan Keuangan, Pertanggungjawaban

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  wujud  keterlibatan  masyarakat  dalam proses  politik  adalah  pemilihan  umum  (Pemilu).  Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan  sosok  dan  arah  kepemimpinan  negara  atau daerah  dalam  suatu  periode  waktu  tertentu.  Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar menghendaki kehendak rakyat.  Oleh  karena  itu,  pemilu  merupakan  salah  satu sarana untuk legitimasi kekuasaan.
Partai  politik  yang  sehat  dan  kredibel  serta  proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis,  jujur  dan  adil  merupakan  modal  dasar membangun  demokrasi  berkredibilitas.  Demokrasi berkredibilitas  ini  merupakan  modal  dasar  terciptanya pemerintah  yang  solid  dan  berwibawa  dengan pengawasan  efektif  dari  lembaga  legistalif.  Demokrasi berkredibiltas ini tidak  mungkin terwujud tanpa adanya transparansi  dan  mekanisme  pertanggungjawaban  yang jelas  atas  kegiatan  pembiayaan  politik,  baik  keuangan partai  politik  maupun  pembiayaan  kegiatan  Pemilihan Umum. Transparansi pertanggungjawaban keuangan ini mensyaratkan  adanya  standar  akuntansi  keuangan  bagi partai  politik,  pedoman  audit  partai  politik,  dan  adanya pedoman,  peraturan,  dan  prosedur  pelaporan  dana
kampanye  pada  kegiatan  Pemilihan  Umum  bagi  partai politik.
Salah  satu  permasalahan  besar  yang  timbul  dalam Pemilihan  Umum  1999  adalah  lemahnya  pengelolaan, pertanggungjawaban    dan    pengendalian    pembiayaan kegiatan  politik.  Hampir  seluruh  partai  politik mengalami  permasalahan  pembiayaan  kegiatan  politik ini,  termasuk  pembiayaan  calon  anggota  legislatif  yang mengikuti kampanye politik. Lemahnya sistem pembiayaan  ini  mengakibatkan  tidak  terkendalinya politik  uang  ( money  politics ),  yang  melibatkan  hampir seluruh partai politik pada Pemilu tahun 1999 yang lalu, Radikun (2008).
Kinerja  organisasi  publik  seperti  partai  politik memiliki kaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas.  Seperti  halnya  dibidang  kebijakan  publik yang  lain,  keberadaan  transparansi  dan  akuntabilitas merupakan  syarat  mutlak  untuk  membangun  kebijakan dan  institusi  yang  efektif,  efisien,  dan  adil (equitable). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau  beberapa  tingkat  kebijakan  mulai  dari perumusan  kebijakan,  pengambilan  keputusan,  sampai pada  pelaksanaannya  yang  terjadi  di  segenap  institusi (Kusuma, 2012).
Pertanggungjawaban keuangan yang transparan oleh partai  politik  merupakan  bentuk  kepatuhan  terhadap
undang-undang  partai  politik  dan  undang-undang pemilu.  Partai  politik  harus  mampu  melaksanakan pertanggungjawaban  terhadap  seluruh  sumber  daya keuangan  yang  digunakan  kepada  para  konstituennya. Bentuk  pertanggungjawaban  pengelola  keuangan  partai politik  serta  pemilu  adalah  penyampaian  laporan  dana kampanye  (semua  peserta  pemilu)  serta  laporan keuangan  (khusus  untuk  partai  politik)  yang  harus diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  ke  KPU  serta terbuka untuk diakses publik (Halim, 2013).
Masyarakat  kini  semakin  cerdas  dalam  menentukan sikap  politiknya,  artinya  Partai  Politik      juga      harus berbenah      dalam      menjalankan      fungsinya.      Partai politik        kini  harus    berupaya    untuk    mengedepankan transparansi      dan      akuntabilitas      dalam    kinerjanya. Tujuan  dari  pembenahan  tersebut  penting  untuk meningkatkan  kembali  kepercayaan  masyarakat,  serta tidak  membuat  partai  politik  hanya  sekedar  menjadi “broker”  yang  menjadikan  politik  adalah  komoditas yang dapat diperdagangkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Berikut ini beberapa fenomena terkait dengan kasus dari caleg dalam Pemilu 2019 dintaranya caleg DPR RI asal Partai Nasdem Maluku Utara yang meminta kembali karpet  serta  jam  dinding  yang  dia  sumbangkan  ke Masjid  Nurul  Bahar  Kelurahan  Tomalou  Kota  Tidore, Kepulauan (Tikep), Maluku Utara karena suara yang dia dapat  di  kelurahan  tersebut  kurang  dalam  pemilu  april 2019,  http://news.rakyatku.com.  Dalam  Warta  Sandeq BPKP  (2018)  dinyatakan  bahwa  partai  politik  masih belum  berhasil  memberikan  pendidikan  politik  pada masyarakat.  Setiap  ada  perhelatan  pesta  demokrasi masih  saja  ada  pemberitaan  adanya money  politic (politik  uang)  dan  serangan  fajar  agar  masyarakat memilih.  Wakil  rakyat  yang  diharapkan  mewakili aspirasi  rakyat  yang  memilihnya  belum  fokus  dalam menyampaikan  aspirasi  konstituennya.  Tidak  sedikit juga  anggota  legislatif  yang  terkena  OTT  karena korupsi. Sebagian masih berorientasi bagaimana supaya terpilih  kembali  dengan  melakukan  korupsi  agar  bisa membeli suara rakyat.
Ditinjau  dari  sisi  keuangan  dalam  Pemilu  2019 berdasarkan  informasi  yang  dikutip  dari  Tribun  News terdapat  salah  satu  Parpol  di  Kabupaten  Majene  yang dibatalkan  kepengurusan  partainya  karena  Parpol  yang bersangkutan  tidak  menyerahkan  Laporan  Awal  Dana Kampanye  (LADK)  nya  Sampai  batas  akhir  sesuai regulasi yaitu 10 Maret 2019. Hal tersebut menunjukan bahwa  masih  ada  saja  parpol yang  tidak  patuh  dari  sisi pelaporan keuangan dana kampanye.
Fenomena  ketidakpercayaan  masyarakat    terhadap partai  politik  dibuktikan  dengan  berbagai   tindakan masyarakat.      Salah      satu      tindakan      masyarakat berupa    ‘tidak  menggunakan  hak  pilihnya    (menjadi golongan  putih)  atau  dengan  sebutan  “golput” dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif.
Fenomena-fenomena        yang        terjadi        dalam ranah        politik        tersebut  mendorong  untuk  dilakukan
penelitian  apakah  masyarakat  benar-benar  menuntut akuntabilitas  dan  transparansi  keuangan  partai  politik dalam  memberikan  suaranya  pada  saat  pemilihan umum,  karena  jumlah  suara  yang  diperoleh  oleh  partai politik  merupakan  gambaran  dari  elektabilitas  partai politik  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi  transparansi  dan  akuntabilitas  laporan keuangan partai politik politik.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  untuk membuka    wawasan      baik    bagi  akademisi,  praktisi, politisi  dan  public  tentang  pentingnya  akuntabilitas sebagai  salah  satu  alat  kontrol  yang  bermanfaat  tidak hanya  bagi  perusahaan  yang  berorientasi  mencari  laba tetapi  juga  bagi  organisasi  partai  politik  yang merupakan  penghasil  pemimpin-pemimpin  yang  akan menentukan jalannya roda pemerintahan negara.
Berdasarkan  pengamatan  awal  peneliti  banyaknya partai politik  yang terlibat dalam pemilu 2019 untuk di Kabupaten  Majene  adalah  sebanyak  16  partai  politik diantaranya  terdiri  atas  :  Partai  Kebangkitan  Bangsa, Partai  Gerakan  Indonesia  Raya,  Partai  Demokrasi Perjuangan  Indonesia,  Partai  Golongan  Karya,  Partai Nasional  Demokrasi,  Partai  Garuda,  Partai  Berkarya, Partai  Keadilan  Sejahtera,  Partai  Perindo,  Partai Persatuan  Pembangunan,  Partai  Solidaritas  Indonesia, Partai  Amanat  Nasional,  Partai  Hati  Nurani  Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan
& Persatuan Indonesia.
Dikabupaten Majene banyaknya calon pemilih yang golput (tidak memilih) dalam Pemilu adalah sebesar 20 %. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidak percayaan  masyarakat  kepada  partai  politik  maupun kader  partainya.  Jika  hal  ini  terus  dibiarkan  berlarut- larut maka kepercayaan publik akan semakin terkikis.
Kajian berkaitan dengan akuntabilitas dan keuangan partai  politik  di  Indonesia  telah  dilakukan  yaitu penelitian  Kholmi  (2013)  di  Kabupaten  Jombang menunjukkan  bahwa  menurut  persepsi  pengurus  partai politik  sependapat  untuk  menerapkan  tiga  kategori akuntabilitas  keuangan  dalam  mengelola  organisasi partai  politik,  yaitu  akuntabilitas  keuangan  tahunan, akuntabilitas keuangan dana kampanye, dan akuntabilitas keuangan dana bantuan APBD.
Selanjutnya  Penelitian  Adhi  (2018)  di  Yogyakarta menunjukan  bahwa  Partai  Politik  masih  memandang akuntabilitas  merupakan  hal  yang  tidak  atau  belum penting  untuk  mewujudkan good  political  governance , permasalahan  tersebut  diperparah  dengan  regulasi  yang belum  mengikat  partai  politik  untuk  melakukan akuntabilitasnya  kepada  publik.  Penelitian    Anggun (2017) menunjukan bahwa banyak terjadi penggalangan dan  pengelolaan  dana  dari  Partai  Politik  yang  tidak dilandasi  dengan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas. Penelitian    Mufazzal,  M  &  Abidin,  Z  (2017) menunjukkan  bahwa  partai  politik  belum  menerapkan standar  transparansi  dan  akuntabilitas.    Penelitian Ramadhan, A (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas
dana bantuan partai politik  yang bersumber dari APBD sudah terlaksana dengan sangat baik.

## 2. RUANG LINGKUP
Dalam penelitian ini permasalahan mencakup:
1. Cakupan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  ialah  a) bagaimana  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Partai Politik  (Studi  Kasus  Pada  Masyarakat  Kec.  Banggae Kab. Majene) ?, b) Bagaimana Transparansi Laporan Keuangan  Partai  Politik  (Studi  Kasus  Pada Masyarakat Kec. Banggae Kab. Majene) ?
2. Batasan penelitian ini ialah opini masyarakat, komisi pemilihan  umum,  badan  pengawas  pemilihan  umum serta Partai politik sendiri mengenai akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan partai politik
3. Rencana hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah informasi  mengenai  akuntabilitas  dan  transparansi laporan  keuangan  partai  politik  dilihat  dari  beberapa sudut  pandang  yang  berbeda  (opini  masyarakat, komisi  pemilihan  umum,  badan  pengawas  pemilihan umum  serta  Partai  politik),  informasi  kemudian  di analisis  dan  dibuat  dalam  laporan  hasil  penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal/ prosiding.

## 3. BAHAN DAN METODE
Berikut ini disajikan kajian teori dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

## 3.1 Partai Politik
Menurut  Anggun  (2017)  Secara  umum,  dapat dikatakan  bahwa  partai  politik  adalah  suatu  kelompok yang  terorganisir  yang  anggota-anggotanya  mempunyai orientasi,  nilai  dan  cita-cita  yang  sama.  Tujuan kelompok ini ialah  untuk  memperoleh kekuasaan politik dan  merebut  kedudukan  politik,  biasanya  dengan  cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan  mereka.  Sedangkan  Bastian  (2007) menyatakan  bahwa  partai  politik  adalah  sebuah  LSM meskipun  para  perwakilannya  ada  yang  duduk  baik sebagai  pihak  yang  berkuasa  maupun  sebagai  oposisi meskipun tidak ditunjukkan selayaknya LSM.
Dalam  Undang-Undang  RI  No.  2  tahun  2008 tentang  partai  politik  dinyatakan  bahwa  Partai  Politik adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk olehsekelompok  warga  negara Indonesia secara sukarela atas  dasar  kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk memperjuangkan dan membela kepentinganpolitik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut  Radikun  (2008)  Karakter  utama  partai politik  adalah  faktor  kekuasaan  yang  dimilikinya  dan perannya  dalam  mewakili  rakyat.  Tujuan  akhir  dari partai  politik  adalah mendapatkan mandat  dari konstituennya  untuk  memegang  kekuasaan  lewat  cara- cara  demokratis,  yaitu  lewat  Pemilihan  Umum.  Dengan demikian partai dapat menempatkan individu
pemimpinnya  di  parlemen  atau  di  eksekutif  dan  dapat melaksanakan  kekuasaan  yang  dipegangnya  sesuai dengan  ideologi  yang  dianutnya  serta  program  yang dibuatnya.  Keberhasilan  suatu  partai  politik  diukur dengan  banyaknya  jumlah  suara  yang  direbutnya  lewat Pemilihan Umum.

## 3.2 Akuntabilitas
Menurut Mardiasmo (2018) Pada dasarnya, akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban  kepada  publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan menurut Penny  (2014)  Akuntabilitas  adalah  bentuk  kewajiban penyedia  penyelenggaraan  kegiatan  publik  untuk  dapat menjelaskan  dan  menjawab  segala  hal  menyangkut langkah  dari  seluruh  keputusan  dan  proses  yang dilakukan,  serta  pertanggungjawaban  terhadap  hasil  dan kinerjanya.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk menyampaikan laporan atau pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan  baik  oleh  seseorang  atau  sekelompok orang  (organisasi)  yang  telah  menerima  amanah  dari pihak-pihak lain. Mardiasmo (2018) Akuntabilitas publik adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas  dibedakan  dalam  beberapa  tipe, diantaranya yaitu:
1. Akuntabilitas  vertikal  (vertical  accountability) adalah  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah
daerah, pertanggungjawaban pemerintah  daerah  kepada  pusat,  dan  pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas  horizontal  (horizontal  accountability) adalah  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat luas,  khususnya  para  pengguna  atau  penerima layanan organisasi yang bersangkutan.
Elwood  (1993)  dalam  Mardiasmo  (2018)
menjelaskan  terdapat  empat  dimensi  akuntabilitas  yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :
1. Akuntabilitas
Kejujuran dan Hukum
(accountability for probity and legality)
2. Akuntabilitas Proses (process accountability)
3. Akuntabilitas Program (program accountability)
4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability
3.3 Transparansi Menurut Hafiz (2011) transparansi adalah:
Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh atas  pertanggung  jawaban  pemerintahan  dalam  sumber
daya  yang  di  percayakan  kepadanya  dan  ketaatannya pada peraturan perundangundangan. Sementara Menurut David  O.  Renz  (2016:103)  definisi  transparansi  yaitu sebagai berikut : Transparency which involves collecting information  and  making  it  available  and  accessible  for public scrunity .
Transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan partai politik dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan partai politik (UU No. 2  Tahun  2011).  Dengan  demikian,  transparansi  adalah informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. Dalam Pasal 39 UU No. 2 tahun 2011 menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan  Partai  Politik  dilakukan  secara  transparan  dan akuntabel.  Menurut  Mardiasmo  (2018)  Transparansi memiliki beberapa dimensi sebagai berikut :
1. Invormativeness (informatif)
Pemberian  arus  informasi,  berita,  penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders  yang  membutuhkan  informasi  secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif. Menurut Mardiasmo  (2006)  antara  lain  adalah:  tepat  waktu, memadai,  jelas,  akurat,  dapat  diperbandingkan, mudah diakses
2. Disclosure (pengungkapan)
Pengungkapan  kepada  masyarakat  atau  publik ( stakeholders )  atas  aktifitas  dan  kinerja  finansial. Pengungkapan  meliputi  :  Kondisi  Keuangan, Susunan  pengurus,  Bentuk  perencanaan  dan  hasil dari kegiatan.

## 3.4 Laporan Keuangan
Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa :
1. Pengelolaan  keuangan  Partai  Politik  dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Pengelolaan  keuangan  Partai  Politik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap  1  (satu)  tahun  dan  diumumkan  secara periodik.
3. Partai  Politik  wajib  membuat  laporan  keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
1) Laporan realisasi anggaran Partai Politik
2) Laporan neraca
3) Laporan arus kas.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  data- data  yang  memberikan  gambaran  tentang  Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus  Pada  Masyarakat  Kec.  Banggae  Kab.  Majene). Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kuantitatif.

## 3.5 Tahapan Penelitian
Penelitian  ini  diawali  dengan  melakukan  persiapan penelitian terlebih dahulu kemudian melakukan kegiatan  survei  awal  penelitian.  Survei  awal  ini dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  permasalahan yang  terjadi  di  masyarakat  terutama  menjelang dilangsungkannya  pesta  demokrasi  tahun  2019  untuk pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  pemilihan DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten  serta  DPD  dan memastikan  bahwa  masyarakat  bersedia  untuk  menjadi responden  penelitian.  Selanjutnya  mempersiapkan instrumen pendukung seperti kuesioner, daftar wawancara  dan  alat  perekam/foto  untuk  melaksanakan wawancara  terhadap  sejumlah  informan.  Setelah  semua instrument  siap  maka  dilakukanlah  pengumpulan  data penelitian
Pengambilan  data  dilakukan  dengan  meninjau langsung  masyarakat  dan  berinteraksi  dengan  mereka serta  dengan  perwakilan  partai  politik  maupun  dari unsur  KPU  dan  Bawaslu.  Tahap  selanjutnya  yakni menganalisis  data  dengan  pendekatan  deskriptif kuantitatif.

## 3.6 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data
Data merupakan keterangan yang dapat memberikan gambaran  atas  suatu  keadaan.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  berasal  dari  jawaban responden  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Kuesioner
Angket/kuesioner  adalah  suatu  daftar  pertanyaan tentang  topik  tertentu,  yang  akan  diberikan  kepada objek atau baik secara individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan  skala  likert.  Skala  ini  menilai  sikap atau  tingkah  laku  yang  diinginkan  oleh  para  peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden.
2. Wawancara Wawancara  yaitu  :  diskusi  yang  dilakukan  secara langsung  ataupun  melalui  media  telekomunikasi dengan  beberapa  informan  dalam  penelitian  baik  itu pemilik  maupun  bagian  keuangan  dan  bagian produksi.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi informan  adalah  orang-  orang  yang  dianggap memiliki  informasi  kunci (key  informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumen, misalnya:  profil  maupun  contoh  laporan  keuangan partai politik.
4. Observasi Observasi dilakukan dengan  melihat secara langsung lokasi  penelitian  dan  mempelajari  hal-hal  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  sebagai  upaya  untuk mendapatkan data-data umum lainnya.

## 3.7 Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu analisis  deskriptif  kuantitatif.  Adapun  tahapan-tahapan analisis  data  dalam  penelitian  ini  ini  sesuai  dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) yaitu : Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Untuk penyajian  kuesioner  akan  dilakukan  penyusunan  data dalam bentuk distribusi frekuensi.

## 4. PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  disebar  sebanyak  100 kuisioner  secara  langsung  kepada  responden  yaitu masyarakat  di  kabupaten  Majene.  Dari  jumlah  tersebut sebanyak  90  kuesioner  kembali  sedangkan  10  sisanya tidak  kembali.  Sehingga  response  rate  dalam  penelitian ini  adalah  sebanyak  90%.  Penelitian  ini  diperkuat  pula dengan  wawancara  dengan  beberapa  pihak  diantaranya Komisi  Pemilihan  Umum,  Bawaslu,  Partai  Politik, Masyarakat.  Berikut  ini  disajikan  sebaran  jawaban responden terkait akuntabilitas pada tabel 1.
Tabel 1. Penilaian Responden Terkait Akuntabilitas
No SL SR KD JR TP  Jumlah  Rata-rata
Akuntabilitas Kejujuran dan hukum 1 f 60 30 90 %  66,67  33,33 100 ∑ 300 120 420 4,7 2 f 25 20 15 30 90 %  27,78  22,22  16,67  33,33 100 ∑ 125 80 45 60 310 3,4 Akuntabilitas Proses 3 f 20 20 50 90 % 22,22  22,22  55,56 100 ∑ 80 60 150 290 3,2 Akuntabilitas Program 4 f 15 25 50 90 % 16,67  27,78  55,56 100 ∑ 60 75 150 285 3,2 5 f 20 30 40 90 % 22,22  33,33  44,44 100 ∑ 80 90 120 290 3,2 6 f 60 18 12 90 %  66,67  20,00  13,33 0,00 100 ∑ 240 72 36 0 348 3,9 Akuntabilitas Keuangan 7 f 30 25 25 10 90 %  33,33  27,78  27,78  11,11 100 ∑ 120 100 75 30 325 3,6 8 f 40 28 20 2 90 %  44,44  31,11  22,22 2,22 100 ∑ 160 112 60 6 338 3,8 9 f 4 10 76 90 % 4,44 11,11  84,44 100 ∑ 16 30 228 274 3,0 10 f 30 25 25 10 90 %  33,33  27,78  27,78  11,11 100 ∑ 120 100 75 30 325 3,6 11 f 20 20 40 10
90 %  22,22  22,22  44,44  11,11 100 ∑ 80 80 120 30 310 3,4
12 f 30 25 35 90 %  33,33  27,78  38,89 0,00 100 ∑ 120 100 105 0 325 3,6 13 f 20 15 30 25 90 %  22,22  16,67  33,33  27,78 100 ∑ 80 60 90 75 305 3,4 14 f 30 25 25 10 90 %  33,33  27,78  27,78  11,11 100 ∑ 120 100 75 30 325 3,6 Rata-rata  keseluruhan 3,5
Berdasarkan  indikator  akuntabilitas  kejujuran  dan hukum  menunjukan  bahwa  pada  item  pertanyaan  no  1 menunjukan  mayoritas  responden  66  %  menjawab bahwa  anggota  dan  pengurus  partai  politik  melakukan penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan. Sedangkan  pada  item  no  2  partai  politik  patuh  terhadap hukum  dan  peraturan  lain  yang  disyaratkan  dalam penggunaan  sumber  dana  publik  menunjukan  bahwa sebagian  besar  33%  responden  menjawab  jarang  yang artinya  bahwa  partai  politik  masih  kurang  patuh  pada berbagai peraturan hukum dan perundangan yang ada.
Selanjutnya  berdasarkan  indikator  akuntabilitas proses  menunjukan  bahwa  item  pertanyaan  nomor  3 menunjukan mayoritas responden 55% menjawab bahwa prosedur  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi,  sistem  informasi  manajemen,  prosedur akuntansi  dinilai  masih  jarang  dilakukan.  Hal  ini menunjukan  bahwa  pada  umumnya  partai  politik  masih sangat  lemah  dari  sisi  kecukupan  sistem  informasi akuntansi,  sistem  informasi  manajemen,  prosedur akuntansi.
Selanjutnya  berdasarkan  indikator  akuntabilitas program  menunjukan  bahwa  item  pertanyaan  nomor  4 maupun nomor 5 menunjukan mayoritas responden 55% menjawab  bahwa  partai  politik  melakukan  penyusunan program  dan  Rencana  keuangan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat masih jarang dilakukan.
Selanjutnya  pada  item  nomor  6  menunjukan  bahwa mayoritas  responden  66%  menyatakan  bahwa  program dan  kegiatan  yang  diusung  oleh  calon  dari  partai  politik selalu  mempengaruhi  pemberian  pilihan  suara  dalam Pemilu.  Program  dan  kegiatan  yang  sesuai  dengan harapan  responden  akan  mendorong  pemilih  untuk menyalurkan hak suaranya.
Berdasarkan indikator akuntabilitas keuangan menunjukan bahwa item pertanyaan nomor 7 menunjukan bahwa mayoritas responden 50% menjawab Pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan  AD  &  ART  dan dibuat  secara  tahunan.  Selanjutnya  pada  item  no  8 penerimaan  iuran  anggota  telah  dimasukan  dalam rekening partai sebagian besar responden 44% bahwa hal ini selalu dilakukan oleh partai karena hal tersebut sudah merupakan  aturan  partai.  Pada  item  no  9  terkait  dengan penyusnan  laporan  keuangan  sesuai  Standar  Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan pemerintah dinilai masih
jauh  dari  harapan  sebanyak  84%  responden  menilai laporan  keuangan  belum  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
Pada  item  no  10  dan  11  menunjukan  sebanyak 33%  dan  44%  responden  manjawab  Laporan  keuangan organisasi  telah  diaudit/diperiksa  oleh  pihak  yang berwenang  (auditor).  Selanjutnya  item  no  12  terkait Rekening  Khusus  Dana  Kampanye  yang  selanjutnya disingkat  RKDK  adalah  rekening  yang  menampung Dana  Kampanye,  yang  dipisahkan  dari  rekening keuangan  Partai  Politik  atau  rekening  keuangan  pribadi Peserta  Pemilu,  pada  umumnya  parpol  peserta  pemilu telah  memiliki  rekening  dana  kampanye  tersendiri. Untuk pembuatan RKDK dilakukan paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye.
Terkait  dengan  item  pertanyaan  no  13  Partai melaporkan  daftar  sumber  penerimaan  dan  pengeluaran dana  kampanye  dalam  bentuk  uang/barang/jasa  ke  KPU sebanyak  33%  responden  menjawab  kadang-kadang  hal tersebut  dilakukan.  Selanjutnya  item  nomor  14  dana kampanye diserahkan ke KAP 60 hari sejak pemungutan suara mayoritas responden menjawab selalu menyampaikan.
1. Akuntabilitas partai politik
1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas  kejujuran  ( accountability  for probity )  terkait  dengan  penghindaran  penyalahgunaan jabatan (abuse of power ), sedangkan akuntabilitas hukum ( legal  accountability )  terkait  dengan  jaminan  adanya kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  lain  yang disyaratkan  dalam  penggunaan  sumber  dana  publik, termasuk  pula  diantaranya  Peraturan  yang  digunakan partai  dalam  menentukan  kebijakan  harus  mengikuti aturan  hukum  dan  AD/ART  partai  yang  disahkan  partai dengan legalitas dari pemerintah.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  partai mengacu  pada  AD/ART  partai  yang  telah  dimiliki.  Jika terdapat  aktivitas  yang  mengarah  pada  tindakan Penyalahgunaan  jabatan  maka  akan  dapat  diketahui  dari kegiatan  para  pengurus  maupun  anggota  apa  yang  telah dilakukan  akan  dibandingkan  dengan  AD/ART  partai maupun peraturan teknis lainnya baik dari KPU maupun dari  bawaslu.  Selain  itu  tindakan  pengawasan  dengan
melihat  dan  mengawasi  setiap  berjalannya  program setiap bidang pada partai.
Dalam  pelaksanaan  aturan  hukum  dan  kejujuran masih  sering  menemui  adanya  beberapa  pelanggaran yang dilakukan oleh Parpol peserta pemilu utamanya hal- hal  yang  sifatnya  administratif,  sedangkan  untuk penggunaan  sumber  dana  publik  dari  partai  sudah disyaratkan  untuk  diaudit  laporan  penggunaan  dananya khususnya dana kampanye.
2) Akuntabilitas  proses
Dalam pelaksanaan tugas-tugas sistem informasi dan prosedur  akuntansi  dinilai  masih  belum  baik.  Hal tersebut dapat terlihat dari tidak adanya sistem informasi akuntansi  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  guna mengetahui pelaksanaan tugas partai khususnya dari sisi keuangan.  Salah  satunya  yaitu  akses  masyarakat  terkait dengan  informasi  intensitas  kampanye  iklan  Partai Politik  masih  susah  didapatkan,  baik  secara  durasi, konten, dan intensitas, di pemilu 2019. Dalam hal seperti ini Bawaslu perlu didorong untuk lebih ketat mengawasi iklan  (durasi,  konten,  dan  intensitas  )  yang  dibiayai secara  mandiri  oleh  Partai  Politik  dan  masing-masing peserta pemilu.
3) Akuntabilitas  program
Setiap periode kepengurusan partai memiliki program-program  yang  harus  dikerjakan  sesuai  dengan bidang  masing-masing.  Program  yang  dijalankan membutuhkan  partisiasi  aktif  dari  seluruh  elemen  partai baik  anggota  maupun  pengurus.  Tanpa  anggota  yang aktif tidak mungkin sebuah program akan terlaksana.
Kepengurusan  yang  aktif  dilihat  dari  kehadiran  dan kemajuan  program  yang  sudah  direncanakan  masing- masing.  Apabila  ada  Pengurus  yang  tidak  pernah  hadir dalam  rapat  tanpa  disertai  alasan  yang  jelas  maka  dapat dianggap  pengurus  itu  tidak  aktif  dan  akan  berdampak pada  program  yang  direncakan  tidak  dapat  berjalan dengan baik.
Kekecewaan  masyarakat  pada  partai  dan  anggota DPRD    juga  disebabkan  saat  berkampanye  menjanjikan akan memenuhi berbagai usulan dan keluhan masyarakat misalnya pembuatan jalan setapak dan yang lainnya tapi tidak direalisasikan janji tersebut.
4) Akuntabilitas  keuangan
Akuntabilitas  keuangan  ini  sangat  penting  karena menjadi  sorotan  utama  masyarakat.  Akuntabilitas  ini mengaharuskan  partai  politik  untuk  membuat  laporan keuangan  untuk  menggambarkan  kinerja  keuangan kepada  pihak  luar.  Masing-masing  Partai  politik membuat  pertanggung  jawaban  pengelolaan  keuangan sendiri.  Khususnya terkait dengan dana  kampanye harus melaporkan  laporan  awal  dana  kampanye  (LADK) maupun  laporan  penerimaan  dan  pengeluaran  dana kampanye  (LPPDK)  Laporan  tersebut  akan  diaudit  oleh KAP  yang  telah  ditunjuk  oleh  provinsi.  Jika  ada  partai yang  tidak  melaporkan  maupun  terlambat  maka  akan dapat berakibat pada pembatalan  sebagai peserta pemilu hingga pembatalan keterpilihannya.
Pada  umumnya  partai  politik    hanya  membuat laporan penerimaan dan pengeluaran partai dalam bentuk yang  sederhana,  belum  ada  laporan  keuangan  yang dibuat  secara  terperinci  yang  sesuai  dengan  pernyataan standar  akuntansi  keuangan  (PSAK)  45  tentang  entitas nirlaba.  Laporan  neraca  dan  arus  kas  masih  jarang dilakukan.  Hal  ini  disebabkan  tidak  ada  tenaga  yang berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi  dan  keuangan yang  dimiliki  oleh  partai  politik  sehingga  mereka  pada umumnya  tidak  menegerti  tentang  penyusunan  laporan sesuai standar akuntansi.
Penilaian responden akuntabilitas berdasarkan indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas  berada  pada  kategori  cukup  yang  artinya bentuk  pertangungjawaban  yang  telah  dilakukan  partai politik kepada masyarakat masi perlu untuk ditingkakan.
Berikut  ini  disajikan  sebaran  jawaban  responden terkait transparansi pada tabel 2.
Tabel 2. Penilaian Responden Terkait Transparansi
# SL SR KD JR T P Jum lah Rata -rata Informatif 1 f 5 15 70 90 % 5,56 16,6 7 77,7 8 100 ∑ 10 30 140 180 2,0 2 f 25 65 90 % 27,7 8 72,2 2 100 ∑ 75 130 205 2,3 3 f 30 43 17 90 % 33,3 3 47,7 8 18,8 9 100 ∑ 60 86 34 180 2,0 4 f 10 50 30 90
% 11, 11 55,5 6 33,3 3 100 ∑ 40 200 90 330 3,7 5 f 7 75 3 5 90 % 7,7 8 83,3 3 3,33 5,56 100 ∑ 35 300 9 10 354 3,9 6 f 32 48 10 90
% 35, 56 53,3 3 11,1 1 100 ∑ 16 0 192 30 382 4,2 7 f 20 70 90
% 22,2 2 77,7 8 100, 00 ∑ 60 140 200 2,2 Pengungkapan 8 f 65 25
90
% 72, 22 27,7 8 100
∑ 32 5 100 425 4,7
9 f 40 40 10 90 % 44, 44 44,4 4 11,1 1 100
∑ 20 0 160 30 390 4,3 1 0 f 55 35
90
% 61, 11 38,8 9 100
∑ 27 5 140 415 4,6 Rata - Rata 3,4
Berdasarkan  tabel  2  diatas  maka  berdasarkan indikator  informatif  menunjukan  bahwa  pada  item pertanyaan no 1 menunjukan  mayoritas responden 77 % menjawab  bahwa  Laporan  keuangan  partai  politik disajikan kepada seluruh lapisan masyarakat masih tidak tepat  waktu.  Selanjutnya  pada  item  no  2  juga menunjukan  bahwa  sebanyak  72%  menjawab  bahwa laporan keuangan yang disajikan masih kurang memadai dan tidak berdasarkan pada standar akuntansi PSAK 45. Selanjutnya  pada  item  no  3  menunjukan  mayoritas responden 47 % menjawab bahwa Informasi keuangan/program partai politik kadang mudah dipahami yang  artinya  bahwa  Informasi  yang  tersedia  belum terlalu  jelas.  Untuk  dapat  dipahami  maka  pengguna laporan keuangan diasumsikan harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata cara membaca laporan  sehingga  tidak  menimbulkan  kesalahpahaman dalam penafsiran.
Pada  item  pertanyaan  no  4  menunjukan  mayoritas responden 55 % menjawab terkait dengan informasi yang disajikan  secara  akurat  dan  tidak  menyesatkan. Selanjutnya  item  nomor  5  sampai  6  terkait  aksesibilitas laporan  keuangan  oleh  penyumbang,  anggota/pengurus partai    menunjukan  bahwa  mayoritas  responden menjawab  80%  menjawab  laporan  keuangan  dapat mudah  diakses  oleh  penyumbang  maupun  pengurus partai.  Terkait  dengan  aksesibilitas  oleh  publik menunjukan bahwa bagi masyarakat sangat jarang untuk bisa  diakses  oleh  masyarakat  umum  dengan  besaran 77%.
Berdasarkan  indikator  Pengungkapan  menunjukan bahwa  item  pertanyaan  nomor  8  menunjukan  bahwa mayoritas  responden  72%  menjawab  kader-kader  dari
partai  politik  selalu  mendapatkan  kegiatan  pendidikan politik secara adil dalam mencapai tujuan partai politik.
Selanjutnya pada item pertanyaan nomor 9 menunjukan bahwa mayoritas responden 44% menjawab bahwa struktur organisasi parpol  menunjukan  selalu ada pembagian  kerja  dan  menunjukkan  funsi-fungsi  atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Pada item pertanyaan nomor 10  menunjukkan  bahwa  61%  responden  menjawab transparansi  dari  partai  politik  selalu  mempengaruhi mempengaruhi  pemberian  pilihan  suara  masyarakat dalam Pemilu.
2. Transparansi  pelaporan keuangan partai politik Secara  keseluruhan  penialaian  Transparansi berdasarkan  indikator  informatif  dan  pengungkapan menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  transparansi  berada pada  kategori  cukup  yang  artinya  bahwa  informasi keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh atas  pertanggungjawaban  dalam  mengelola  sumber  daya yang dipercayakan kepada partai masih perlu ditingkatkan.
1) Invormativeness (informatif)
Tingkat    transparansi  dari  suatu  partai  politik dapat  dilihat    dari  Laporan    keuangan  yang    dapat diakses  oleh  publik.  Pada  umumnya  informasi  atas laporan keuangan tahunan partai politik masih sulit untuk diakses oleh masyarakat.
Informasi terkait dengan Laporan keuangan Partai politik  peserta  pemilu  hanya  dapat  dilihat  pada  saat partai  politik  diwajibkan    menyusun  dan  melaporkan dana  kampanye  kepada  KPU,  laporan  tersebut  berisi Laporan  Awal  Dana  Kampanye  (LADK),  Laporan Sumbangan  Dana  Kampanye  (LPSDK),  Laporan Penerimaan dan Pengeluaran (LPPDK).
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  menunjukan bahwa  telah  ada  transparansi  laporan  keuangan  partai khususnya dana kampanye pada saat pemilu berlangsung.  Namun  pada  saat  pemilu  telah  berakhir informasi laporan keuangan tahunan partai politik secara keseluruhan  masih  sulit  untuk  diakses  oleh  masyarakat umum.
2) Disclosure (pengungkapan)
Pengungkapan  kepada  masyarakat  atau  publik
( stakeholders )  atas  aktifitas  dan  kinerja  keuangan  partai politik  belum  dilakukan  dengan  baik.  Sedangkan  untuk informasi  kegiatan  yang  dilakukan    partai  politik menyediakan  informasi  kegiatan  dengan  membuat pamflet-pamflet yang disebarkan pada masyarakat
Proses  penyampaian  informasi  tentang  rencana kegiatan  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  ada. Penyediaan  melalui  pamflet,  brosur  dan  spanduk membuat  masyarakat  lebih  mudah  mengetahui  rencana kegiatan  partai  politk.    Secara  keseluruhan  berdasarkan
penilaian  responden  menunjukan  bahwa  transparansi yang  dilakukan    oleh  partai  akan  dapat  mempengaruhi pemberian pilihan suaranya dalam Pemilu.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan  dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa Pelaksanaan    akuntabilitas  partai  politik  di  Kabupaten Majene  berada  pada  kategori  cukup  yang  artinya  bahwa akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum,  akuntabilitas  proses, akuntabilitas  program  dan  akuntabilitas  keuangan  masih perlu  ditingkatkan  utamanya  dalam  hal  penyampaian laporan  pertanggungjawabannya.  Selain  itu  Pelaksanaan transparansi  partai  politik  berada  pada  kategori  cukup yang  artinya  bahwa  informasi    keuangan  yang  terbuka dan  jujur  kepada  masyarakat  masih  perlu  ditingkatkan sehingga  dalam  pemilu  berikutnya  masyarakat  dapat lebih  maksimal  dalam  pemberian  hak  suaranya  dalam pesta  demokrasi  dan  meningkat  kepercayaannya  pada partai politik..

## 6. SARAN
Saran bagi partai politik yaitu sebaiknya menerapkan  PSAK  45  dalam  pelaporan  keuangan  dan lebih memperluas bentuk transparansi kepada masyarakat.  Bagi  peneliti  berikutnya  disarankan  untuk memperluas wilayah penelitian bukan hanya dikabupaten majene tetapi juga disulawesi barat secara keseluruhan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Adhi,  WE.  2018.  Akuntabilitas  Partai  Politik  Dan Elektabilitas  Partai  Politik:  Studi  Kasus  Pada Partai  Politik  Peserta  Pemilu  di  Propinsi  DIY Tahun 2014. JRAK, Volume 14, No 1 Amir,  M,  T.  2005. Dinamika  Pemasaran. .:  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Anggun,  S.  2017.  Mendorong  Transparansi  Dan
Akuntabilitas  Pengaturan  Keuangan  Partai Politik. Jurnal  Mimbar  Hukum Vol  29  No.  1. Hal 69 – 81
Bastian,  I.  2007. Akuntansi  untuk  LSM  dan  Partai Politik. Jakarta : Erlangga Hafiz,  A  T.  2011. Akuntansi,  Transparansi,  dan
Akuntabilitas Keuangan
Publik (Sebuah Tantangan). Yogyakarta: BPFE UGM
Kholmi,  M.  2013.  Persepsi  Pengurus  Partai  terhadap
Akuntabilitas Keuangan Partai  Politik. Jurnal  Reviu  Akuntansi  dan
Keuangan ISSN:  2088-0685  Vol.3  No.  1,  Pp 363-371
Kusuma,  M.  2012.  Pengaruh  akuntabilitas  terhadap transparansi  penyusunan  laporan  keuangan pemerintah  daerah  (studi  empiris  terhadap persepsi  mahasiswa  diploma  akuntansi  kediri). Cahaya Aktiva, Vol.02,No.2,46-48. Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : Andi
Mufazzal,  M  &  Abidin,  Z  2017  Transparansi  Dan Akuntabilitas    Bantuan  Dana  Keuangan  Partai Politik  Dari  APBA  (Studi  Kasus  Lima  Partai Politik  Dominan  Di  Parlemen  Aceh  Tahn Anggaran  2014)  JIM  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik. Vol. 2 No 2
Penny,  L  K.  2014. Membumikan  Transparansi  Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi  Ke  Depan .  Jakarta.  :  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia :
Ramadhan,  A.  2019. Analisis  Akuntabilitas  Laporan Dana  Bantuan  Pemerintah  Terhadap  Partai Politik  Di  Kabupaten  Rokan  Hulu .  Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi  Fakultas Ekonomi Unversitas Pasir Pengairan. Vol. 1 no.1
Renz, O.D. 2016. The Jossey-Bass handbook of nonprofit leadership  and  management:  Fourth  Edition . John Wiley&Sons.New Jersey : United States of America.
Robbins  S  P.  2014. Perilaku  Organisasi. Jakarta  :
Salemba Empat
Sobrina, A. 2012. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas  Laporan  Dana  Kampanye  Partai
Politik  Ditinjau  Dari  Segi  Good  Governance (Studi  Kasus  DPW  PAN  JAWA  TIMUR  pada Pemilu 2009) . Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Sugiyono.  2016. Memahami  Penelitian  Kualitatif . Bandung : Alfabeta.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2008  tentang  Partai  Politik,  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 http://news.rakyatku.com/read/148336/2019/04/21/kemb alikan-karpet-masjid-caleg-warga-dua kelurahan-saling-lempar http://makassar.tribunnews.com/2019/03/22/partai- garuda-majene-tak-laporkan-ladk www.bpkp.go.id  Warta Sandeq ISSN 2597-6834 Edisi 1 Tahun 2018