## EVALUASI KEBIJAKANPENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DEMAK
Kiki Hardiyanti 1 , Budi Puspo Priyadi 2
1 Mahasiswa Magister Administrasi Publik, FISIP UNDIP
2 Dosen porgram studi Administrasi Publik, FISIP UNDIP Email: kikihardiyanti12@gmail.com 1 , budipuspo@gmail.com 2

## ABSTRAK
Masalah sampah di Indonesia adalah masalah nasional, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Pasal  18  Ayat  (6)  bahwa  pemerintah  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan-peraturan lain untuk  melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, sehingga  daerah  memiliki peran untuk  mengentaskan  masalah  sampah  didaerahnya.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  11  Ayat  (2)  yaitu  urusan  pemerintah  wajib  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) terdiri  atas  urusan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  dan  urusan  pemerintah  yang  tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian, Pasal 12 Ayat (1) t poin (c) yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang,  dan  Ayat  (1)  poin  (e)  yaitu  lingkungan  hidup.  Salah  satu  daerah  yang  tidak  luput  mengalami  masalah sampah yaitu Kabupaten Demak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui bagaimana capaian kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  deskriptif.  Kriteria  yang  digunakan  untuk  menilai  evaluasi  yaitu  efektivitas,  efesiensi, kecukupan,  responsivitas  dan  ketepatan.  Hasil  penulisan    menunjukkan  bahwa  kebijakan  pengelolaan  sampah yang  dilakukan  di  Kabupaten  Demak  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup  belum  optimal,  kususnya  pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Kalikondang.
Kata Kunci: Sampah, Kabupaten Demak, Evaluasi Kebijakan

## EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN DEMAK REGENCY

## ABSTRACT
The  waste  problem  in  Indonesia  is  a  national  problem,  and  based  on  the  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia  Article  18  Paragraph  (6)  that  local  governments  have  the  right  to  stipulate  regional  regulations  and other regulations to implement autonomy and co-administration, so that regions have a role to play in alleviating waste problems in the area. Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government Article 11 Paragraph (2), namely mandatory government affairs as referred to in Paragraph (1) consists of government affairs related to basic services and government affairs not related to basic services. Then, Article 12 Paragraph (1) t point (c) is  public  works  and  spatial  planning,  and  Paragraph  (1)  point  (e)  is  the  environment.  One  area  that  does  not escape  experiencing  waste  problems  is  Demak  Regency.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  how  the achievement of waste management policies implemented in Demak Regency. The method used in this research is  descriptive  qualitative  research.  The  criteria  used  to  assess  the  evaluation  are  effectiveness,  efficiency, adequacy,  responsiveness  and  accuracy.  The  results  of  the  writing  show  that  the  waste  management  policy carried  out  in  Demak  Regency  through  the  Environmental  Service  is  not  optimal,  especially  the  waste management carried out at the Kalikondang TPA.
Keywords: Garbage, Demak Regency, Policy Evaluation

## PENDAHULUAN
Kondisi  lingkungan  adalah  tempat dimana  manusia  menjalani  kehidupannya, sehingga setiap orang tentuntunya mendambakan hidup  yang bersih dan sehat agar  dapat  hidup  dengan  nyaman  dan terhindar dari berbagai penyakit. Salah satu faktor  lingkungan  yang  bersih  adalah terbebasnya  dari  sampah  yang  merupakan adanya pengelolaan sampah yang baik.
Sampah  adalah  segala  sesuatu  yang sudah  tidak  dipakai,  tidak  disenangi, bahkan  sesuatu  yang  harus  dibuang,  dan sampah  pada  umunya  dihasilkan  dari manusia yang berkegiatan (Azwar, 1995:6). Selain itu, pengertian sampah juga terdapat pada  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  yang didefenisikan  sebagai  sisa  kegiatan  sehari- hari  manusia  dan  atau  dari  proses  alam yang  berbentuk  padat.  Sehingga  dapat dilihat  bahwa  sampai  adalah  salah  satu masalah yang tiada hentinya untuk dibahas, karena  sampah  hidup  beriringan  dengan manusia  dan  manusia  selalu  menghasilkan sampah.
Setiap negara di dunia ini mengupayakan untuk menyelesaikan masalah sampah, baik negara maju maupun negara  berkembang.  Masalah  sampah bukan  hanya  menjadi  masalah  individu, melainkan  masalah  yang  diakui  secara nasional.  Dalam  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengelolaannya  perlu  dilakukan  secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar  memberikan  manfaat  secara  ekonomi, sehat  bagi  masyarakat,  dan  aman  bagi lingkungan, serta dapat  mengubah perilaku masyarakat.  Sehingga,  pemerintah  daerah memiliki  andil  dalam  pengelolaan  sampah didaerahnya  sesuai  yang  tertera  pada Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Pasal  18  Ayat  (6)  bahwa pemerintah  daerah  berhak  menetapkan peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Salah  satu  daerah  yang  tidak  luput mengalami  permasalahan  sampah  adalah Kabupaten  Demak.  Kabupaten  Demak merupakan  salah  satu  kabupaten  yang terletak di Jawa Tengah. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Demak disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  bertujuan untuk  mewujudkan  lingkungan  hidup daerah  yang  baik  dan  sehat.  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Demak merupakan suatu badan yang menanggulangi  lingkungan  hidup,  salah satunya yaitu pengelolaan sampah. Kemudian,  Kabupaten  Demak  melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di Kabupaten  Demak  pada  BAB  VI  tentang Pengendalian  Pencemaran  Dan  Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal  30 Ayat (1)  yaitu setiap  orang  dan  penanggung  jawab  usaha atau  kegiatan  wajib  mencegah  pencemaran tanah;  Pasal  39  Ayat  (1)  setiap  orang dan/atau  penanggung  jawab  usaha  atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
TPA Kalikondang dan TPA Candisari menggunakan  sistem  pengelolaan  sampah di kedua TPA tersebut masih menggunakan sistem open  dumping.  Open  Dumping menurut  Mubarak  (2009:280)  merupakan suatu  sistem pembuangan  sampah  yang dilakukan secara terbuka sehingga menimbulkan masalah. Pada lahan penimbunan  terbuka,  berbagai  macam hama  dan  kuman penyebab  penyakit  dapat berkembang  biak.  Gas  metana  yang dihasilkan oleh pembusukan sampah organik  dapat  menyebarkan  bau  busuk melalui  udara,  selain itu  gas  metan  juga bersifat  mudah  terbakar.  Cairan  yang
tercampur sampah kemudian dapat merembes  ke  tanah  dan  mencemari  air tanah,  rembesan  tersebut dapat  membawa zat-zat  yang  berbahaya  bagi  kesehatan  dan lingkungan.  Pada  kondisi  pengelolaan seperti  ini,  sebagian  besar  sampah  hanya ditumpuk  dalam  suatu  area  TPA  yang terbuka.  Sehingga  pada  saat  hujan,  air rembesan  sampah  yang  dikenal  dengan  air lindi  akan  keluar.  Apabila  tidak  dikelola dan  diolah  dengan  baik  dan  benar,  maka akan  berpotensi  mencemari  lingkungan sekitar.
Sistem pengelolaan sampah berdasarkan  Pasal  44  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  mengamanatkan  bahwa  paling lambat  pada  tahun  2013  setiap  pemerintah daerah/kota  sudah  memiliki  TPA  yang representatif  dan  memenuhi  kaidah  teknis maupun  lingkungan  ( sanitary  landfll). Namun,  pada  kenyataannya  operasional TPA  di  Indonesia  sebagian  besar  masih berupa  sistem open  dumping ,  termasuk Kabupaten Demak.
Berdasarkan pada permasalahan diatas,  ada  indikasi  bahwa  pengelolaan sampah  di  Kabupaten  Demak  khususnya pengelolaan  sampah  di  TPA  Kalikondang dan  TPA  Candisari  tidak  sesuai  antara kebijakan  dan  pelaksanaanya,  sehingga perlu dilakukan pembahasan untuk mengkaji  hal  tersebut.  Namun,  penelitian ini  akan  fokus  pada  TPA  Kalikondang karena sudah terdapat sistem pengelolannya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif.  Penelitian  kualitatif  menurut Creswell  (2014)  yaitu  sebagai  penelitian yang  bertujuan  untuk  memahami  suatu fenomena  secara  alamiah  dalam  konteks sosial  dengan  mengedepankan  proses interaksi  komunikasi  antara  peneliti  dan fenomena  yang  diteliti  secara  mendalam. Sumber data penelitian  diperoleh dari data
primer  yaitu  informan,  dan  data  sekunder berupa sumber bacaan seperti jurnal, berita maupun  peraturan  yang  relevan  dengan penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis  penelitian  ini  menurut  Miles  dan Huberman (dalam Mandas, 2018: 95) yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  kebijakan  merupakan  tahap kelima dalam (Dunn, 1988:22) menjelaskan bahwa  pada  tahap  tersebut  keijakan  yang telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi, sehingga  bisa  mengetahui  sejauh  mana kebijakan yang ditetapkan mampu memecahkan  masalah  yang  dihadapi  oleh masyarakat.  Selain  itu,  evaluasi  kebijakan menurut  Lester  dan  Stewart  (2000:126) menjelaskan  sebagai  usaha  untuk  menilai konsekuensi  dari  kebijakan  yang  telah ditetapkan  berdasarkan  pada  kriteria  dan standar  yang  dibuat.  Sehingga,  dengan melakukan evaluasi kebijakan dapat diketahui  sejauh  mana  capaian  kebijakan yang  telah  dilaksanakan  tersebut.  Terdapat kriteria dalam melakukan evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003:610)
sebagai berikut:
1. Efektivitas,  dengan  pertanyaan “apakah  hasil  yang  diinginkan telah dicapai?”
Dilihat sejauh mana capaian kebijakan  yang  telah  dilaksakan, selain  itu  melihat  keterkaitan antara  hasil  yang  diharapkan dengan  hasil  yang  sesungguhnya dicapai.
2. Efesiensi, dengan pertanyaan “seberapa banyak usaha diperlukan  untuk  mencapai  hasil yang diinginkan memecahkan masalah?”;
Dilihat  dari  jumlah  usaha  yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas  tertentu,  dan  berkenaan juga dengan unit biaya.
3. Kecukupan,  dengan  pertanyaan “seberapa  jauh  pencapaian  hasil yang diinginkan memecahkan masalah?”;
Dilihat  dari  tujuan  kebijakan  yang dilaksanakan  sudah  dirasa  cukup dalam  berbagai  hal.  Dunn  (2003:
430) mengemukakan bahwa kecukupan berkaitan dengan
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan nilai, kebutuhan, kesempatan dalam menumbuhkan masalah.
4. Perataan, dengan pertanyaan apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada  kelompok-kelompok  yang berbeda”;
Dilihat  dari  perataan  mengenai keadilan  yang  diberikan  oleh pemangku kebijakan kepada sasaran kebijakan. 5. Responsivitas,  dengan  pertanyaan “apakan hasil kebijakan memuaskan  kebutuhan,  preferensi atau  nilai kelompok-kelompok tertentu?”;
Dilihat  dari  tanggapan  sasaran kebijakan terhadap penerapan kebijakan publik. Dunn (2003:437)  mengemukakan  bahwa responsivitas  berkaitan  dengan seberapa  jauh  dapat  memuaskan sasaran  kebijakan  dari  kebijakan yang diterapkan.
6. Ketepatan, dengan pertanyaan “apakah  hasil  (tujuan)  yang diinginkan  benar-benar  berguna atau bernilai?”.
Dilihat  dari  tujuan  kebijakan  yang kemudian  keberhasilan  kebijakan tersebut  bernilai  dan  memberi dampak  perubahan  sesuai  dengan misi kebijakan tersebut.
Evaluasi  kebijakan  publik  menurut Nugroho (2011:463) memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Eksplanasi, yaitu penganalisis (avaluator)
dapat
mengidentifikasikan kondisi, masalah maupun aktor yang terlibat  dalam  kegagalan  atau keberhasilan kebijakan;
2. Kepatuhan,  yaitu  evaluator  dapat mengetahui  tindakan  para  pelaku kebijakan  ataupun  lainnya  apakah sesuai  dengan  prosedur  yang ditetapkan  atau  tidak  melalui evaluasi;
3. Audit,  yaitu  evaluator  melalui evaluasi  dapat  mengetahui  apakah output  yang diharapkan  sampai  ke sasaran  kebijakan  atau  terdapat kendala dan penyimpangan;
4. Akunting,  yaitu  evaluator  dapat mengetahui  akibat  ekonomi  dari kebijakan yang ditetapkan.
Urgensitas pengelolaan sampah merupakan  kewajiban  setiap  pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah  menunjukkab  bahwa  pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan berkesinambungan yang
meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesehatan masyarakat  dan  kualitas  lingkungan  serta menjadikan  sampah  sebagai  sumber  daya. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan  masyarakat    dan  menjadikan sampah  sebagai  sumber  daya.  Pengelolaan sampah  dapat  dilakukan  dengan  penangan sampah dan pengurangan sampah. Pemerintah
daerah memiliki
tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah sebagai bentuk pelindungan terhadap lingkungan hidup.
Penyajian  data  pada  pembahasan merupakan  analisis  mengenai  fakta  yang ditemukan  dilapangan  dan  data  sekunder disesuaikan  dengan  teori  yang  digunakan. Penulisan  ini  menggukan  teori  William Dunn  tentang  kriteria-kriteria  evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan,  ketepatan,  responsivitas,  dan ketepatan yang dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Efektivitas
Evaluasi  kebijakan  pada  umumnya dilakukan sesudah kebijakan publik tersebut  dilaksanakan,  guna  melihat  antara tingkat capaian dan kegagalan. Pengelolaan sampah  di  Kabupaten  Demak  khususnya TPA  masih  belum  mencapai  target  seperti yang  terdapat  pada  Pasal  44  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan
Sampah
mengamanatkan bahwa  paling  lambat  pada  tahun  2013 setiap pemerintah daerah/kota sudah memiliki  TPA  yang  representatif  dan memenuhi
kaidah teknis maupun lingkungan ( sanitary landfll).
Sanitary  Landfill dalam  (Hendra, 2016:  81)  menjelaskan  sebagai  sistem pemusnahan  sampah  yang  paling  baik, dimana  sampah  ditimbun  dengan  tanah selapis demi selapis, sehingga sampah tidak berada diruang terbuka dan dapat meminimalisir  dampak  yang  ditimbulkan. Sehingga, sanitary  landfill merupakan suatu  metode  yang  memperhatikan  aspek sanitasi  lingkungan,  namun  walaupun begitu  sampah  yang  menumpuk  di  TPA menghasilkan  air  lindi  yang  jika  tidak terdapat pengelolaan air lindi akan mencemari  air tanah disekitarnya. Semakin banyak  tumpukan  sampah,  maka  air  lindi yang dihasilkan semakin banyak.
Air lindi mengandung bakteri patogen,  bahan-bahan  kimia  organik  dan anorganik  yang  berpotensi  menyebabkan pencemaran  air  tanah,  lingkungan  dan manusia (Hartini, 2018: 28).
Gambar 1.1
Lokasi TPA Kalikondang
Sumber: Data Olahan Peneliti
Gambar 1.2
Kolam Air Lindi
Sumber: Data Olahan Peneliti
Gambar 1.3 Saluran Pembuangan Air Lindi
Sumber: Data Olahan Peneliti,
Berdasarkan Gambar 1.1
memperlihatkan bahwa lokasi TPA Kalikondang  langsung  berbatasan  dengan persawahan masyarakat, Gambar 2.2
memperlihatkan bagaimana tumpukan sampah yang terdapat di TPA Kalikondang dan Gambar 3.3 memperlihatkan  genangan air lindi yang mana kali tersebut merupakan salah satu  pengairan masyarakat.  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001  tentang Pencemaran Air menyatakan bahwa masuknya  atau  dimasukkannya  makhluk
hidup,  zat,  energi,  dan  atau  komponen  lain kedalam  air  oleh  kegiatan  manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat  tertentu  yang  menyebabkan  air tidak  dapat  berfungsi  sesuai  dengan peruntukannya.

## 2. Efesiensi
Efesiensi berkaitan dengan sejauhmana optimalnya
usaha yang dilakukan,  dinilai  dari  aspek  biaya  untuk mencapai tujuan kebijakan. Upaya perbaikan pengelolaan sampah di Kabupaten Demak sudah dilakukan, khususnya  di  TPA  Kalikondang  sudah terdapat pengelolaan sampah seperti penimbunan sampah dengan tanah, pencacahan  sampah,  pembuatan  pupuk kompos, kolam tinja dan kolam air lindi.
Pengelolaan  sampah  di  Kabupaten Demak  di  pegang  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup  (DLH).  DLH  sudah  mengupayakan untuk  menutup  tumpukan  sampah  setiap hari  namun  terkendala  karena  hanya memiliki dua penutup. Dua mesin pencacah sampah tidak bisa untuk mengolah sampah yang  masuk  setiap  harinya  karena  hanya terdapat  dua  mesih,  setelah  pemilahan dilakukan  maka  dihasilakanlah  sampah organik,  sehingga  sampah  tesebut  bisa untuk  dibuat  menjadi  pupuk  kompos. Namun,  tempat  untuk  membuat  pupuk kompos  tidak  memadai  dalam  artian dengan  ukuran  yang  kecil,  dapat  dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1.4
Tumpukan Sampah yang Sudah di Proses melalui Mesin Pencacah Sampah
Sumber: Data Olahan Peneliti
Gambar 1.5

## Tempat Penyimpanan Pupuk Kompos

## Sumber: Data Olahan Peneliti
Selain  itu,  kolam  air  lindi  yang terdapat  di  TPA  Kalikondang  belum digunakan dengan optimal,  karena air lindi masih  terdapat  disekitaran  TPA  belum dinetralisir.  Air  lindi  yang  dikatakan  netral adalah  air  lindi  pada  kolam  terakhir kemudian  di  beri  ikan,  dan  jika  ikan tersebut  tetap  dapat  hidup  maka  air  lindi sudah aman untuk dibuang. Terdapat biaya dalam  pengelolaan  sampah,  namun  biaya tersebut  hanya  tertuju  pada  pembelian bahan  bakar  minyak  (BBM)  armada pengangkut sampah dan pembelian tanah.

## 3. Kecukupan
Kriteria kecukupan berkenaan dengan sejauh  mana  kebijakan  yang  ditetapkan dapat  menjawab  persoalan-persoalan  atau penyelesaian  terhadap  suatu  masalah  yang terjadi. Penutupan timbunan sampah dengan  tanah  seharusnya  dilakukan  setiap hari,  namun  penimbunan  tanah  dilakukan 15  hari  sekali.  Selain  keterbatasan  alat terdapat  juga  keterbatasan  pekerja  karena jika  salah  satu  tidak  bisa  hadir  maka  akan menghambat proses penimbunan.
Pencacahan  sampah  melalui  mesin pencacah  sampah  dilakukan  setiap  hari dengan  hanya  beberapa  saja  sehingga jumlah  sampah  lainnya  langsung  dibuang.
Namun, ternyata pencacahan tidak dilakukan  setiap  hari  karena  tempat penyimpanan  sampah  yang  sudah  dipilah dan tempat pembuatan pupuk kompos tidak
memadai.  Selain  itu,  sampah  organik  yang sudah  menjadi  pupuk  kompos  tidak  ada pendistribusian  penjualan,  sehingga  pupuk hanya  dijual  jika  masyarakat  langsung membeli  ke  TPA  atau  adanya  pemesanan pupuk. Kurun waktu pembuatan pupuk juga disesuaikan berdasarkan tersedianya tempat untuk mengendapkan pupuk kompos dalam tempat  pupuk  kompos  sebelum  kemudian di pack seperti gambar berikut:
Gambar 1.6
Pupuk Kompos TPA Kalikondang
Sumber:  Data  Olahan Peneliti

## 4. Pemerataan
Pemerataan berkaitan dengan penditribusian terhadap pengelolaan sampah  seperi  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan.  Sistem  pengelolaan  sampah yang  di  TPA-nya  masih  menggunakan sistem open  dumping tentunya  memiliki dampak terhadap lingkungan. Open dumping adalah  sampah  yang  dibuang tanpa  melalui  pengelolaan  terlebih  dahulu. Jika sistem tersebut selalu digunakan, maka akan  memberikan  dampak  buruk  terhadap lingkungan sekitarnya seperti air, tanah dan udara.
Pengelolaan  sampah  yang  dilakukan ternyata pembiayaannya belum menyeluruh merata,  dalam  artian  hanya  berfokus  pada pembelian tanah dan BBM armada pengangkutan  sampah.  Padahal  perlu  juga adanya biaya untuk  memperbaiki alat  yang rusak, misalnya pada kolam kedua air lindi terdapat  kincir  atau  turbin  yang  beguna
untuk  memutar  dan  memasukkan  oksegen kedalam  air  lindi,  selain  jika  tidak dibersihkan  secara  rutin,  kincir  juga  bisa rusak  karena  pada  saat  kincir  memutar sampah  bisa  terselip  pada  kincir.  Kincir pada  kolam  kedua  air  lindi  di  TPA Kalikondang  dan  sedang  dalam  keadaan rusak, dapat dilihat sebagai berikut.
Gambar 1.7
Kincir Air Lindi
Sumber:  Data  Olahan Peneliti
Oksigen  yang  cukup  sangat  penting untuk  membantu  mikroorganisme  fakultif aktif  maupun  aerobik  dalam  mendegradasi biodegradable yang  terdapat  dalam  lindi sebagai bahan pencemar. Semakin kencang lagu  aerasi,  maka  oksigen  yang  masuk kedalam air lindi semakin tinggi (Nurhasanah, 2011: 68).
Achmad  dalam  (Nurhasanah,  2011: 71)  mengemukakan  bahwa  pemberian udara  pada  laju  yang  semakin  besar  akan meningkatkan  pH  yang  semakin  tinggi berkaitan  dengan  perubahan  senyawa bersifat  asam  menjadi  senyawa  bersifat lebih basa.
kincir  yang  terdapat  pada  kolam  air lindi  dapat  membantu  untuk  mengurangi tingkat  bahaya  air  lindi  tersebut  untuk lingkungan  menjadi  air  lindi  yang  tidak begitu  berbahaya  tentunya  dilanjutkan  ke kolam-kolam berikutnya.

## 5. Responsivitas
Responsivitas berkaitan dengan respon sasaran kebijakan terhadap kebijakan  yang  ditetapkan.  Air  lindi  yang berada disekitaran TPA tentunya memberikan  dampak  terhadap  tanaman sekitar.  Genangan  air  lindi  yang  berada tepat  di  kali  depan  TPA  langsung berbatasan  dengan  pertanian  masyarakat. Terdapat pengaduan yang dilakukan masyarakat  mengenai  air  lindi  langsung ditanggapi  oleh  pihak  TPA  Kalikondang yang  kemudian  disampaikan  kepada  DLH, upaya  yang  diberikan    yaitu  membendung air  lindi  tersebut  atau  ditanggul  agar  air lindi  tersebut  tidak  mengenai  persawahan warga  di  sebelah  TPA  Kalikondang. Namun,  tanggul  tersebut  ternyata  berupa tanggul tanah yang kemudian menutup kali tepat  pada  perbatasan  antara  tpa  dan  lahan pertanian masyarakat. Walaupun begitu, air lindi  menggenang  dan  tetap  dapat  meresap dalam  tanah.  Dapat  dilihat  pada  gambar berikut:
Gambar 1.8

## Tanggul Air Lindi di Dekat Persawahan Masyarakat

## Sumber : Data Olahan Peneliti
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Republik
Indonesia
Nomor 03/PRT/M/2013  tentang  Penyelenggaraan
Prasarana  Dan  Sarana  Persampahan  dalam Penangan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga Pasal 35 Ayat (2) poin E disebutkan bahwa jarak dari TPA ke permukiman adalah lebih
dari  1  km  (satu  kilometer)  dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan,  penyebaran  vektor  penyakit,  dan aspek sosial. Namun, jarak TPA Kalikondang  ke  permukan  kurang  lebih berjarak  400  m,  sehingga  menimbulkan keluhan bau sampah.

## 6. Ketepatan
Ketepatan  mengarah  pada  harga  atau nilai  dari  tujuan  program  dan  kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. TPA Kalikondang memiliki kompor  yang  gasnya  berasal  dari  kolam tinja,  yaitu  kompor  gas  metan  walaupun pemanfaatannya  masih  sesuai  dengan keperluan  pekerja  di  TPA  kalikondang. Dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1.9
Kompor Gas Metan
Sumber : Data Olahan Peneliti

## KESIMPULAN
Evaluasi kebijakan pengelolaan sampa di Kabupaten Demak kususnya TPA Kalikondang  dapatbdilihat  dari  kriteria efektivitas, efesien, kecukupan, responsivitas dan ketepatan sebagai
1. Efektivitas Masih belum optimal dikarenakan sistem pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping .
2. Efesiensi
Masih belum optimal dikarenakan pengelolaan  sampah  yang  terdapat  di TPA  Kalikondang  yaitu  penimbunan sampah  dengan  tanah,  pencacahan
sampah,  pembuatan  pupuk  kompos, kolam tinja dan kolam air lindi. Namun, biaya  pengelolaan  sampah  terfokus hanya  pada  pembelian  tanah  dan  BBM armada pengangkut sampah.
3. Kecukupan
Masih belum optimal dikarenakan pengelolaan  sampah  yang  dilakukan tidak  berjalan  sesuai  dengan  jadwal seharusnya.
4. Ketepatan Masih belum optimal dikarenakan pembiayaan masih berfokus pada pembelian BBM untuk armada pengangkutan dan pebelian tanah. 5. Responsivitas
Masih belum optimal dikarenakan masih terdapat pengaduan dari masyarakat seperti bau dan air lindi.
6. Ketepatan Masih
belum optimal karena
penggunaan  gas  metan  hanya  sebatas keperluan pekerja di TPA Kalikondang.

## REFERENSI

## Buku
Azwar,  Azrul.  1995. Pengantar  Ilmu Kesehatan Lingkungan . Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
Creswell,  John  W.  2014. Pendekatan Metode
Penelitian Kualitatif,
Kauntitatif  dan  Campuran  (Edisi
Keempat  dalam  Bahasa  Indonesia) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik  (edisi kedua) ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Lester,  James  P.  &  Stewart  Jr.,  Joseph.
2000. Public Policy: An
Evolutionary  Approach .  Belmont: Wadsworth.
Mubarak,  Wahid  Iqbal  dan  Nurul  C.  2009. Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  Teori
dan  Aplikasi. Jakarta:  Salemba Medika.
Nugroho,  Riant.  2011. Public  policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,  Manajemen  Kebijakan. Jakarta: Gramedia.

## Jurnal
Hartini,  Elya  dan  Yanto  Yulianto.  2018. Kajian  Dampak  Pencemaran  Lindi Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA) Ciangir  Terhadap  Kualitas  Air  dan Udara. Jurnal Siliwangi , 4(1): 28.
Hendra,  Yulia.  2016 . Perbandingan  Sistem Pengelolaan  Sampah  Di  Indonesia
Dan  Korea  Selatan:  Kajian  5  Aspek Pengelolaan Sampah. Jurnal
Aspirasi , 7(1):81.
Mandas,  Israel  Samuel  Theodorus.  2018. Evaluasi  Kebijakan  Kependudukan Program  Keluarga  Berencana  Di
Provinsi  Sulawesi  Utara  (Studi  Di BKKBN  Prov.  Sulawesi  Utara). Jurnal Asministrasi Publik , IV(062):95.
Nurhasanah,  dan  Latifah  K.  Darusman. 2011.  Efektivitas  Pemberian  Udara Berkecepatan Tinggi
Dalam
Menurunkan Polutan Leachate  TPA
Sampah  :  Studi  Kasus  Di  TPA Sampah Galuga Kota Bogor . Forum Pascasarjana , 34(1): 68

## Peraturan-peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor  03/PRT/M/2013 Tentang  Penyelenggaraan  Prasarana Dan  Sarana  Persampahan  Dalam Penanganan  Sampah  Rumah  Tangga Dan Sampah Sejenis  Sampah Rumah Tangga.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di Kabupaten Demak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun 2001 tentang Pencemaran Air.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013  tentang  Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (6).
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008 Pasal 44.