INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7321-7330 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan
Dwi Restu Tanjung 1 ✉ , Nikmah Dalimunthe 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: dwirestutanjung2078@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Konsep  demokrasi  telah  menjadi  istilah  kunci  yang  signifikan  dalam  domain  ilmu  politik.  Ini  tidak mengherankan  karena  saat  ini  demokrasi  dianggap  sebagai  indikator  utama  perkembangan  politik suatu  negara.  Demokrasi  memainkan  peran  penting  dalam  pembagian  kekuasaan  di  dalam  suatu negara,  umumnya  mengikuti  konsep  dan  prinsip  trias  politica,  di  mana  kekuasaan  negara,  yang diperoleh dari rakyat, harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Prinsip seperti trias politica menjadi sangat penting, terutama ketika catatan sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang sangat besar tidak selalu mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Bahkan, kekuasaan absolut pemerintah seringkali dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak  asasi  manusia.Kebebasan  berpendapat  atau  menyampaikan  pendapat adalah  hak  setiap  Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945. Hak kebebasan berpendapat menduduki posisi tertinggi dalam prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisasi. Namun, hak tersebut tetap tunduk pada koridor atau batasan  hukum.  Adanya  lembaga  perwakilan  seperti  DPR  atau  DPRD  menjadi  saluran  untuk menyalurkan  hak  kebebasan  berpendapat,  dan  penting  untuk  diingat  bahwa  hak  ini  tidak  boleh melanggar  hak-hak  orang  lain.  Pada  dasarnya,  setiap  warga  negara  memiliki  hak  kebebasan berpendapat dengan posisi yang sama.
Kata Kunci: Sestem Demokrasi, Sudut Hukum, dan Ketatanegaraan

## Abstract
The concept of democracy has become a significant key term in the field of political science. This is not  surprising,  as  democracy  is  currently  considered  a  primary  indicator  of  a  country's  political development. Democracy plays a crucial role in the distribution of power within a nation, generally following the concept and principles of the separation of powers (trias politica), where the  state's power, acquired from the people, should be used for their welfare and prosperity. Principles such as trias politica are particularly important, especially when historical records indicate that a government's (executive) immense power does not always succeed in shaping a just and civilized society. In fact, absolute governmental power often leads to violations of human rights.The freedom of expression or the right to express opinions is a guaranteed right for every Indonesian citizen according to the 1945 Constitution. The right to freedom of expression occupies the highest position in the principles of democracy  and  liberalization.  However, this  right  is  still  subject  to  legal boundaries  or  limitations. Representative  institutions  such  as  the  DPR  (People's  Consultative  Assembly)  or  DPRD  (Regional People's Representative Council) serve as channels to channel the right to freedom of expression, and it is crucial to remember that this right should not infringe upon the rights of others. Essentially, every citizen has the right to freedom of expression with an equal standing.
Keywords: Democracy System, Legal Perspective, Constitutionalism

## PENDAHULUAN
Demokrasi dan kebebasan sering dianggap sebagai satu paket yang tak terpisahkan. Pemahaman ini menyiratkan bahwa mendapatkan demokrasi secara otomatis berarti juga memperoleh  kebebasan.  Namun,  di  sisi  lain,  implementasi  demokrasi  dan  kebebasan seringkali  menghadapi  berbagai  kendala,  terutama  terkait  dengan  kebebasan  warga negara.  Ironisnya,  kebebasan  hanya  dapat  diperoleh  apabila  terdapat  demokrasi  dan konstitusi yang menjaminnya.
Secara  substansial,  demokrasi  tidak  dapat  menjamin  kebebasan  secara  mutlak. Diperlukan komitmen untuk membangun tradisi kebebasan di antara semua warga, yang diwujudkan melalui peraturan dan penegakan hukum yang tegas, memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapatnya.
Konsep  demokrasi  menjadi  kunci  penting,  terutama  dalam  ilmu  politik.  Hal  ini disebabkan oleh  penempatan demokrasi  sebagai indikator utama  dalam  perkembangan politik suatu negara, termasuk Indonesia. Demokrasi memiliki peran vital dalam pembagian kekuasaan negara yang bersumber dari rakyat dan harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Prinsip-prinsip seperti trias politica menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan,  terutama  ketika  fakta  sejarah  menunjukkan  bahwa  kekuasaan
pemerintah,  terutama  eksekutif,  yang  begitu  besar,  tidak  selalu  mampu  membentuk masyarakat  yang  adil  dan  beradab.  Malahan,  kekuasaan  pemerintah  seringkali menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.
Menurut Priyo Budi Santoto, wakil Ketua DPR RI, penerapan demokrasi dan kebebasan warga  negara  tidak  hanya  berdampak  positif  tetapi  juga  negatif,  seperti  terjadinya kegaduhan politik. Salah satu dampak negatif dari penerapan demokrasi adalah semakin redupnya nilai-nilai budaya Indonesia, seperti tata karma yang ramah tamah, jiwa gotong royong,  dan  kekeluargaan.  Indonesia  belum  mencapai  tahapan  pelaksanaan  demokrasi yang substansial, terutama dalam sikap dan perilaku warga negara yang demokratis. Tidak hanya  masyarakat,  tetapi  juga  pemerintah  tampak  belum  sepenuhnya  menerapkan demokrasi dengan baik, seperti yang terlihat pada keributan yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia.
Di samping itu, tingkat nasionalitas politik masyarakat umumnya dinilai rendah karena pelaksanaan demokrasi substansial belum berjalan dengan baik. Hal ini bisa menunjukkan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada hambatan dan tantangan, yang bahkan muncul dari dampak demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan persoalan di atas dalam bentuk rumusan masalah berikut:
1. Bagaimana  sistem  demokrasi  di  Indonesia  berhubungan  dengan  kebebasan  warga negara?
2. Bagaimana pelaksanaan demokratisasi dan kebebasan warga negara ke depannya di Indonesia, dilihat dari perspektif hukum ketatanegaraan?.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif.  Penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Penulis menggunakan wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan data  primer,  dengan  mewawancarai  seorang  ahli  dibidangnya.  Selain  itu,  penulis  juga menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan jurnal yang relevan  dengan  topik  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan
Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanagaraan
1. Asas dan Pengertian Demokrasi
Kata  "Demokrasi  berasal  dari  dua  kata,  yaitu  demos  yang  berarti  rakyat,  dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan," sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tujuan dari  demokrasi  adalah  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  atas  negara,  dijalankan  oleh pemerintah  negara  tersebut.  Dalam  intinya,  keputusan  yang  diambil  adalah  hasil  dari mayoritas, yang sering dianggap sebagai kebenaran.
Demokrasi,  yang  berasal  dari  kata  demos  dan  kratos,  mengacu  pada  pola pemerintahan yang berasal dari rakyat, di mana pemerintah atau presiden dipilih oleh wakil rakyat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan  rakyat. Pengembangan  demokrasi  bertujuan  untuk  meningkatkan  partisipasi  rakyat,  bukan partisipasi  individu  atau  kelompok.  Dalam  sistem  demokrasi,  peran  masyarakat  dihargai lebih  tinggi  karena  mereka  berperan  penting  dalam  pengambilan  keputusan  untuk kepentingan publik, seperti pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, dan presiden.
Kekuasaan  dalam  demokrasi  tidak  diperoleh  semata-mata  karena  kekuatan  atau penunjukan dari kelompok elit. Seseorang harus dinilai oleh publik memiliki kompetensi dan kejujuran dalam kepemimpinan. Kekuasaan diperoleh melalui pemilihan dengan suara terbanyak,  mencerminkan  esensi  demokrasi  dan  peran  penting  masyarakat.  Dalam demokrasi,  nilai  suara  setiap  individu  dianggap  sama,  tanpa  memandang  status  sosial, pendidikan, atau agama.
Salah  satu  pilar  demokrasi  adalah  prinsip  trias  politica,  yang  membagi  kekuasaan politik  negara  menjadi  tiga  lembaga  independen  (eksekutif,  yudikatif,  dan  legislatif). Kesejajaran dan independensi ketiga lembaga ini diperlukan untuk saling mengawasi dan mengontrol, menerapkan prinsip checks and balances.
Konsep  demokrasi  menjadi  kunci  penting  dalam  ilmu  politik,  karena  demokrasi dianggap  sebagai  indikator  perkembangan  politik  suatu  negara.  Demokrasi  memainkan peran  vital  dalam  pembagian  kekuasaan,  berdasarkan  prinsip  trias  politica,  di  mana kekuasaan negara yang  diperoleh  dari rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Prinsip trias politica menjadi sangat penting ketika sejarah mencatat bahwa kekuasaan pemerintah, terutama eksekutif, yang begitu besar, tidak selalu mampu membentuk  masyarakat  yang  adil  dan  beradab.  Selain  itu,  dalam  konsep  demokrasi,
kewajiban  dan  keadilan  memiliki  peran  penting  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  aturan hukum.
Jika hak seseorang merupakan kewajiban bagi orang lain, seperti halnya hak adalah hubungan  kewajiban,  John Austin merujuk pada  konsep ini  sebagai "kewajiban relative" (Relative Duty). Teori Austin tidak mengakui perbedaan konsep antara hak dan kewajiban. Hak,  dalam  pengertian  sempitnya,  selalu  dianggap  sebagai  kewajiban  orang  lain, sedangkan kewajiban tidak selalu menghasilkan hak bagi orang lain.
Dari segi hukum, hak hukum adalah norma hukum yang mengatur hubungan dengan individu  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  individu  itu  sendiri.  Meskipun  norma  hukum mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap orang lain,  itu  tidak  secara  otomatis  menyiratkan  bahwa  individu  terakhir  memiliki  klaim  atas tindakan individu pertama. Norma hukum hanya menentukan secara khusus isi hak secara teknis. Hak secara hukum, dalam arti subyektifnya, erat terkait dengan wewenang, baik bagi individu  yang  ditentukan  secara  spesifik  oleh  hukum  atau  bagi  organ  tertentu  untuk melakukan sesuatu.
Keadilan dalam hal kesetaraan hak warga negara juga merupakan aspek yang sangat penting  dari  demokrasi  dan  kebebasan  warga  negara.  Keadilan  dapat  diartikan  sebagai legalitas, di mana suatu aturan dianggap adil jika diterapkan pada semua kasus di mana isi aturan tersebut memang seharusnya diterapkan. Sebaliknya, suatu aturan dianggap tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus yang serupa.
Keadilan dalam arti legalitas tidak berkaitan dengan substansi norma hukum positif, tetapi  dengan  pelaksanaannya.  Menurut  legalitas,  pernyataan  dan  kebebasan  individu dianggap adil atau tidak berarti legal atau tidak legal, yaitu apakah tindakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku untuk dinilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas itulah keadilan dapat dimasukkan ke dalam ilmu hukum.
2. Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ketatanegaraan
Setelah  reformasi,  Indonesia  menjadi  negara  demokrasi  dan  negara  hukum  yang melindungi  setiap  warga  negara  dalam  melaksanakan  segala  bentuk  kebebasan berpendapat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UUD 1945 pasal 28 dan  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2005  tentang  jaminan  hak-hak  sipil  dan  politik, secara  jelas  melindungi  hak-hak  tersebut,  seperti  hak  berpendapat,  hak  berserikat,  hak memilih dan dipilih, hak setara di hadapan hukum, dan hak mendapatkan keadilan.
Menurut  Lyman  Towen  Sangent,  demokrasi  melibatkan  keterlibatan  warga  negara dalam  pembentukan  keputusan  politik,  tingkat  persamaan  di  antara  warga  negara, kemerdekaan atau kebebasan tertentu yang diakui, sistem perwakilan, dan sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara  demokrasi,  dengan  rakyat  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  melalui perwakilan pemerintah.
Sejarah  demokrasi  di  Indonesia  mencakup  periode  demokrasi  terpimpin  pada  era Presiden Sukarno dan demokrasi Pancasila pada masa Presiden Suharto. Pasca-era Suharto, Indonesia kembali menjadi negara demokrasi yang benar-benar menerapkan demokrasi, seperti terlihat dalam pemilihan presiden pertama pada tahun 1999 dan pemilu presiden tahun 2004.
Konsep  demokrasi  di  Indonesia  mencerminkan  mekanisme  dan  cita-cita  untuk mencapai  kehidupan  berkelompok  sesuai  dengan  UUD  1945  yang  menekankan  pada prinsip kerakyatan. Dengan tiga hal utama, yaitu nilai-nilai Pancasila, transformasi nilai-nilai dalam  bentuk  sistem  pemerintahan,  dan  komitmen  terhadap  Pancasila  dan  UUD  1945, konsep  demokrasi  Indonesia  berfokus  pada  pengakuan  hak  asasi  manusia  (HAM)  dan kesetaraan hak dan martabat warga negara.
Dalam upaya menjamin tegaknya sistem demokrasi, keadilan, dan HAM, keberadaan negara hukum menjadi mutlak. Konstitusi ideal  di Indonesia harus memberikan jaminan terhadap  kebebasan  HAM,  merumuskan  dan  membatasi  kekuasaan  pemerintah,  serta memberikan kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah.
Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia
1. Prinsip dan Jaminan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945
Sebagai  negara  demokrasi,  kebebasan  berpendapat  tidak  hanya  berarti  bebas mengemukakan  pendapat,  tetapi  juga  harus  dijalankan  secara  bertanggung  jawab  dan beretika. Menentukan parameter nilai etika dalam berpendapat merupakan tugas yang sulit, karena  upaya  penentuan  batas  nilai  etika  berpendapat  sering  kali  dianggap  sebagai pembatasan  terhadap  kebebasan  berpendapat.  Bahkan,  undang-undang  baru  seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diciptakan oleh para ahli hukum  dan  pendekar  demokrasi,  dianggap  sebagai  pembatasan  terhadap  kebebasan berpendapat.
Etika berpendapat tidak harus selalu sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan. Meskipun begitu, berpendapat tetap harus mematuhi fakta yang sebenarnya tanpa memutarbalikkan kebenaran. Kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan untuk
menjustifikasi fakta yang belum jelas. Jika etika berpendapat hanya melanggar etika adat, budaya, dan kesopanan, sanksi yang diterima hanyalah sanksi sosial.
Kebebasan berpendapat, sebagai hak setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh  UUD  1945,  menduduki  posisi  tertinggi  dalam  asas-asas  demokrasi  dan  liberalisasi, namun tetap harus berada dalam koridor atau batasan hukum. Penyaluran hak kebebasan berpendapat melalui lembaga perwakilan di DPR atau DPRD, dan hak tersebut tidak boleh melanggar hak-hak orang lain, karena pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang setara.
Dalam  menggunakan  hak  mengemukakan  pendapat,  prinsip  yang  harus  dipegang adalah  bebas  dan  bertanggung  jawab.  Bebas  berarti  segala  ide,  pikiran,  atau  pendapat dapat dikemukakan tanpa tekanan dari pihak manapun. Sementara itu, bertanggung jawab berarti ide, pikiran, atau pendapat tersebut harus didasari oleh akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku.
Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  harus  dilakukan  dengan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pasal 28 UUD 1945, amandemen, dan prinsip hukum internasional. Berdasarkan UU No. 9/1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, terdapat lima asas  sebagai  landasan  kebebasan  berpendapat  yang  bertanggung  jawab,  yaitu keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban,  musyawarah  dan  mufakat,  kepastian  hak  dan keadilan, proporsionalitas, dan mufakat.
Warga  negara  yang  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga keamanan  dan  ketertiban  umum,  serta  menjaga  keutuhan  persatuan  kesatuan  bangsa. Dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah argumentasi yang kuat dan masuk akal, representasi kepentingan orang banyak, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, keterbukaan terhadap kritik dan saran, serta dilandasi oleh keinginan dan kebaikan bersama untuk mengembangkan nilai- nilai keadilan dan demokrasi. Walaupun warga negara bebas mengungkapkan pendapat, namun harus memastikan bahwa pendapat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan tujuan negara Republik Indonesia.
2. Tinjauan Hukum Kehidupan Terhadap Kebebasan Warga Negara dan Demokrasi di Indonesia
Sebuah negara dianggap demokratis apabila terus mengalami perkembangan menuju masyarakat  demokratis.  Salah  satu  indikator  kuat  dari  negara  demokratis  adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. Sejak tahun 1999, Indonesia diakui oleh  pengamat  internasional  telah  melaksanakan  pemilu  dengan  relatif  adil  dan  jujur, bahkan pemilu tahun 1955 juga diakui sebagai pemilu yang adil.
Namun,  muncul  pertanyaan  mengapa  pelaksanaan  pemilu  dan  pilkada  di  banyak daerah seringkali diwarnai oleh keributan yang bahkan berujung pada kerusuhan? Hal ini seharusnya  bertentangan  dengan  nilai-nilai  demokrasi.  Pengamatan  lebih  lanjut mengungkapkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap pelaksanaan demokrasi yang bersifat prosedural, yaitu sesuai dengan prosedur demokratis seperti adanya pemilu dan lembaga-lembaga perwakilan.
Sistem demokrasi dianggap lebih baik daripada sistem lainnya, seperti sistem kerajaan atau sistem militer yang cenderung fasis atau totaliter. Meskipun Indonesia memilih sistem demokrasi,  penting  bahwa  pemimpin  partai  atau  kelompok  dalam  mencari  dana  atau menyumbang ke partai harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi. Oleh karena itu, ketika UU politik disetujui, banyak pihak menyarankan agar modal tidak menjadi faktor utama dalam mengembangkan sistem demokrasi Indonesia.
Meskipun  kebebasan  untuk  mengeluarkan  pendapat  diberikan  kepada  semua, terkadang aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara yang tidak terpuji dan cenderung anarkis. Seharusnya,  unjuk  rasa  dilakukan  untuk  membela  kepentingan  rakyat,  tetapi  pada kenyataannya,  hal  ini  dapat  merugikan  masyarakat  karena  merusak  atau  mengganggu fasilitas publik.
Di kalangan elit pejabat atau politikus, kebebasan berpendapat juga harus dilakukan dengan  etika  politik  dan  kata-kata  yang  baik  di  hadapan  publik.  Hal  ini  penting  untuk mencegah penurunan tingkat kepercayaan masyarakat.
Menghadapi  fenomena  seperti  di  atas,  kebijakan  atau  regulasi  dari  pemerintah diperlukan  untuk  menjamin  kepentingan  masyarakat  pada  umumnya.  Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia, namun untuk menjaga ketertiban dan keadilan, perlu  adanya  batasan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Sesuai  dengan  UUD  1945 Amandemen, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang- undang, dengan tujuan untuk menjaga pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan
kebebasan  orang  lain  serta  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Hasil Penelitian
Prinsip dasar kebebasan berpendapat merupakan landasan universal dalam negara demokratis. Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya memberikan jaminan bahwa kondisi yang mendukung kebebasan berpendapat diakui. Prinsip ini telah menginspirasi  perkembangan  demokrasi  di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia. Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  menciptakan  kondisi  yang  mendukung  hak publik  atas  kebebasan  berpendapat,  menjadi  indikator  penegakan  demokrasi  di masyarakat.  Kebebasan  berpendapat  di  Indonesia,  dalam  kerangka  demokrasi,  memiliki batasan  yang  sesuai  dengan  Pancasila  dan  NKRI,  serta  harus  menghormati  hak  dan kebebasan orang lain, sejalan dengan Pasal 28 J UUD 1945.
Indonesia belum mencapai tahapan demokrasi yang substansial, yang mencakup sikap dan perilaku demokratis dari warga negara. Tidak hanya masyarakat, tetapi pemerintah juga belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi. Kericuhan dan anarki pada pemilihan kepala daerah adalah contoh bahwa proses demokrasi di Indonesia masih memiliki kecenderungan yang  meningkat.  Gagasan  pokok  sistem  demokrasi  di  Indonesia  menitikberatkan  pada penegakan HAM, mengakui harkat dan martabat setiap warga negara dalam hubungan sosial.  Untuk  menjaga  tegaknya  demokrasi,  keberadaan  Negara  Hukum  sangat  penting dengan  adanya  jaminan  kebebasan  HAM,  pembatasan  kekuasaan  pemerintahan,  dan kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.

## SIMPULAN
Dalam  konteks  demokrasi,  prinsip  dasar  kebebasan  berpendapat  diakui  sebagai landasan  universal,  termasuk  di  Indonesia.  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sosial, Ekonomi,  dan  Budaya  memberikan  jaminan  terhadap  kondisi  yang  mendukung kebebasan  berpendapat,  dan  peran  pemerintah  dianggap  krusial  dalam  menciptakan lingkungan yang mendukung hak publik tersebut. Meskipun kebebasan berpendapat di Indonesia  memiliki  batasan  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan  NKRI,  serta  harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945.
Namun, demokrasi di Indonesia  belum mencapai  tahapan yang  substansial, baik dalam  sikap  dan  perilaku  demokratis  warga  negara  maupun  pemerintah.  Contoh kericuhan  dan  anarki  selama  pemilihan  kepala  daerah  mencerminkan  kecenderungan
yang meningkat dalam proses demokrasi. Gagasan pokok sistem demokrasi di Indonesia menitikberatkan pada  penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan  pengakuan terhadap harkat  serta  martabat  setiap  warga  negara  dalam  hubungan  sosial.  Untuk  menjaga tegaknya  demokrasi,  keberadaan  Negara  Hukum  menjadi  kunci,  dengan  jaminan kebebasan HAM, pembatasan kekuasaan pemerintahan, dan kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.
Implikasi  dari  analisis  ini  menyoroti  perlunya  peran  pemerintah  yang  lebih  kuat dalam  menjaga  dan  melindungi  kebebasan  berpendapat,  pemberdayaan  masyarakat agar  memiliki  sikap  dan  perilaku  demokratis,  serta  fokus  pada  penegakan  HAM  dan pembangunan Negara Hukum. Hal ini diperlukan untuk mengatasi ketidaksempurnaan dalam  proses  demokrasi,  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan,  dan  memastikan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Zulkifli, 2013, YAP THIAM HIEN, 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan, PT. Gramedia,
Jakarta.
Jimly Assidiqie, 2012, Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pres, Jakarta.
Miriam Budiarjo, 1991, Gramedia Pustaka Utama, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta.
Priyo Budi Santoso, Warta Perundang-Undangan, No. 3117, Jakarta.
Sumarsono. S. Sunarso, Agus Mansyur, Hamdan, dkk, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia, Jakarta.
Theo Yusuf, Mengembangkan Demokrasi, Warta Perundang-Undangan No. 3037, Jakarta Kompas,
08 Maret 2009, Estetika Berpendapat, Gramedia, Jakarta http://tikiacendekia.wordpress.com