Volume 1  Issue 2, August 2019:  pp. 219-231.
Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Penetapan Kerugian Keuangan Negara merupakan Kewenangan BPK atau BPKP

## Determination of State Financial Losses is the Authority of the BPK or BPKP
Nurwahyu Safitri Badan Keuangan Daerah (PHTT BKD) Kab. Bombana E-mail: nurwahyurudi@gmail.com
Muh. Sabaruddin Sinapoy Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com

## Kamaruddin Jafar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: kamaruddinjafar.88@gmail.com
Abstract: This research aims to know the authority of BPK and BPKP in the process of determining state financial losses based on temporary audit reporting results from institutions authorized in provinces and districts/cities. With the many developing issues that reporting audit results causes state financial losses by officials who hold roles both in institutions and institutionally state.
The power of management of state finance and distribution of authority, has been regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Article 6 Paragraph (1)  and  (2),  as  follows:  the  president  as  head  of  government  holds  the  power  of management of state finance as part of government power BPK and BPKP have a task that is not much different but equally responsible in calculating state financial losses.
This research focuses on the competence of determining state financial losses is the authority of the BPK or BPKP which has been a problem in the process of determining state  financial  losses  because  based  on  Law  Number  15  of  2006  corcerning  the Supreme Audit Agency (BPK).
This research uses the normative approach method, based on the theories of experts and  the  concept  of  state  financial  losses  being  the  basis  for  establishing  state financial  losses  by  BPK  or  BPKP.  In  the  government  environment  the  principle  of centralization is used as the principle of autonomy for government power. Thus it can be concluded that the institution that determines the state financial losses is the BPK because in the Constitution of the Republic of Indonesia Article 23E, 23F, and 23G it is clear that the BPK has a duty and authority over state financial losses based
on the law and as a function control in financing expenditures by authorized officials namely treasurer or holder of power in the institution.
Keyword: financial losses; authority; BPK; BPKP
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kewenangan  BPK  dan  BPKP dalam  proses  penetapan  kerugian  keuangan  negara  yang  berdasarkan  hasil pelaporan  audit  sementara  dari  lembaga  yang  berwenang  di  provinsi  dan kabupaten/kota. Dengan banyaknya isu berkembang bahwa pelaporan hasil audit menimbulkan kerugian keuangan negara oleh pejabat yang memegang peranan baik dalam instansi maupun secara kelembagaan negara.
Kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara  dan  pendistribusian  kewenangan,  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara, Pasal 6 ayat (1) dan (2), sebagai berikut: presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan BPK dan BPKP memiliki tugas yang tidak jauh berbeda tapi  sama-sama  bertanggung  jawab  dalam  penghitungan  kerugian  keuangan negara.
Penelitian  ini  fokus  pada  kompetensi  penetapan  kerugian  keuangan  negara merupakan  kewenangan  BPK  atau  BPKP  yang  mana  selama  ini  menjadi  masalah dalam proses penetapan kerugian keuangan negara karena berdasarkan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, berdasarkan teori para ahli  dan  konsep  kerugian  keuangan  negara  menjadi  dasar  untuk  menetapkan kerugian keuangan negara oleh BPK atau BPKP. Dalam lingkungan pemerintahan asas desentralisasi di gunakan sebagai asas otonomi kekuasaan pemerintah. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  lembaga  yang  menetapkan  kerugian keuangan  negara  adalah  BPK  karena  dalam  Pasal  23E,  23F,  dan  23G  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas di terangkan BPK memiliki  tugas  dan  kewenangan  atas  kerugian  keuangan  negara  berdasarkan perintah  undang-undang  dan  sebagai  fungsi  kontrol  dalam  pengeluaran pembiayaan  oleh  pejabat  yang  berwenang  yakni  bendahara  atau  pemegang kekuasaan pada lembaga tersebut.
Kata kunci: kerugian keuangan; kewenangan; BPK; BPKP

## PENDAHULUAN
Kerugian Keuangan negara terjadi akibat kelalaian penggunaan anggaran berlebihan yang tidak sesuai tupoksi dan sasarannya.  Kerugian Keuangan negara dalam dimensi hukum administrasi  negara  memiliki  definisi  yang  jelas  sebagai  mana  terdapat  dalam  Pasal  1 angka  22  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang keduanya sama-sama mendefinisikan  “ Kerugian  Keuangan  Negara/daerah  adalah  kekurangan  uang,  surat berharga, dan barang yang nyata dan jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Artinya keuangan  negara dapat membentuk kerugian uang, surat berharga, dan barang dalam ruang lingkup definisi Keuangan Negara sebagaimana
di  atur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2003  tentang keuangan  negara,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  tahun  2006  tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, namun di persempit dengan  spesifikasi  berupa:  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  akibat  perbuatan  melawan hukum baik sengaja maupun lalai 1 .
Kerugian  keuangan  negara  harus  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebanding  dengan pengertian  keuangan  negara  itu  sendiri,  menurut  M.  Yusuf  Jhon 2 termasuk  merupakan kerugian keuangan negara adalah pemborosan yang berbentuk:
1. Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  mengeluarkan  uang  untuk  sesuatu  yang tidak  direncanakan  oleh  Negara/daerah,  tidak  didasarkan  pada  analisis kebutuhan, serta tidak di anggarkan.
2. Berkurangnya hak daerah, karena hilangnya pendapatan (yang sudah masuk sebagai pendapatan maupun yang sifatnya potensi pendapatan).
3. Bertambahnya  kewajiban  (kriteria  untuk  menentukan  bertambahnya kewajiban ini adalah terdapat PMH atau tidak) yang tidak dianggarkan untuk oknum pejabat, bukan untuk kepentingan negara.
4. Pembayaran  lebih  atas  nilai  yang  seharusnya  di  bayar:  a.  pembayaran  atas kegiatan yang volumenya kurang atau tidak sesuai spesifikasi; b. pembayaran atas proyek yang belum selesai; c. pembayaran atas barang/jasa yang melebihi harga pasar;
5. Pembelian dengan nilai yang tinggi dengan harga pasar atau pembandingnya dengan  spesifikasi,  tempat,  dan  tahun  yang  sama,  maka  selisih  harga merupakan kerugian (bukan pemborosan).
Selain  hal  tersebut  di  atas,  kerugian  keuangan  negara  dalam  dimensi  hukum administrasi negara juga akan selalu merujuk kepada legalitas, yang mempunyai inti pada wewenang untuk menentukan kerugian keuangan negara sehingga memiliki legitimasi.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. BPK  merupakan  satu  lembaga  negara  yang  bebas  dan  mandiri  dalam  memeriksa pengelolaan  dan  tanggung  jawab  negara.  BPK  berkedudukan  di  ibukota  negara.  BPK
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
2 M. Yusuf Jhon dan Dwi Setiawan, Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009. hlm, 103-105
memiliki  perwakilan  di  setiap  provinsi 3 .  Selaku  lembaga  negara,  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kedudukan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sebagaimana diatur  pada  Pasal  23E,23F,dan  23G  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945.  Pelaksanaan  Kedaulatan  rakyat  dalam  wujud  pemeriksaan  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  negara  harus  di  pertanggungjawabkan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Wakil Rakyat.
Dalam  teori  kelembagaan  mengembangkan  Teori  klasik  Trias  Politika Montesquieau  telah  menancapkan  Teorisasi  fundamental  ketatanegaraan  dengan mengemukakan organisasi kekuasaan sebuah negara atas kekuasaan legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif yang membentuk Peraturan, eksekutif mengeluarkan keputusan  dan  Putusan  sebagai  produk  Yudikatif.  Montesquieau  memahamkan  bahwa Hubungan  ketiga  kekuasaan  itu  diletakkan  terpisah,  yang  kemudian  dikenal  dalam konsepsi Pemisahan Kekuasaan 4 . Sehingga BPK memiliki kekuasaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam Hukum Keuangan Negara.
Dengan  demikian  BPK  memiliki  kewenangan  penuh  atas  pemeriksaan  kerugian keuangan negara dan menetapkannya karena anggaran belanja APBN/D adalah sumber dari segala penyelenggaraan negara. Seharusnya penyelenggaraan negara dengan adanya anggaran  APBN/D  merupakan  tolak  ukur  bahwa  pemerintah  harus  transparan  dan akuntabel dalam setiap kegiatan pemerintah yang seharusnya di laksanakan bukan yang tidak ada dalam agenda tahunan menjadi pengelolaan keuangan di luar dugaan. Sehingga disisi  inilah  BPK  memiliki  peranan  untuk  menindaklanjuti  atas  kewenangan  jabatan pemerintah dalam pengelolaan keuangan, dan kewenangan lembaga BPK atau BPKP dalam menetapkan kerugian keuangan negara.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  Penelitian  yang  di  lakukan  oleh  peneliti,  menggunakan  konsep penelitian/tipe  penelitian  normatif  yang  mana  penelitian  ini  menggunakan  literatur berdasarkan  perundang-undangan  dan  kepustakaan  serta  jurnal-jurnal  hukum  yang memiliki subjek Hukum Keuangan Negara.
3 Pasal 2 dan Pasal 3 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
4 Kamaruddin Jafar, Menguji ‘Positive Legislature’ sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi , Halu Oleo Law Review,  Volume  1  Issue  2,  September  2017  http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/h.247,  diaskes  pada tanggal 31 Maret 2019, hlm. 246-251.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Timbulnya Kerugian Keuangan Negara
Keuangan  negara  merupakan  jantung  dari  kehidupan  negara.  pemerintah  tidak  akan efektif  jika  keuangan  negara  mengalami  gangguan  secara  fisik,  karena  semua  aktivitas pemerintahan  dan  pembangunan  dibiayai  dengan  tersedianya  keuangan  negara  yang cukup dan memadai. Sumber keuangan negara dikelola antara lain dari eksploitasi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, kelautan, perikanan, pertanian dan perkebunan), pembayaran  pajak  oleh  masyarakat,  pengelolaan  BUMN/BUMD  penerimaan  hibah, pinjaman luar negeri dan lain-lain penerimaan negara yang sah menurut undang-undang.
Pengelolaan  keuangan  negara  dilakukan  oleh  presiden  sebagai  kepala pemerintahan negara karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan negara. Dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, presiden di bantu oleh beberapa pihak  yang  dianggap  mampu  dan  cakap  di  bidang  keuangan  negara  sebagaimana  telah dibahas sebelumnya.
Sebagai  dasar  untuk  mengkaji  substansi  timbulnya  kerugian  keuangan  negara, yakni  kaidah  hukum  keuangan  negara.  Adapun  kaidah  hukum  keuangan  negara  yang dijadikan dasar terdapat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara Jo. Pasal 59  ayat  (2)  Undang-Undang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara.  Sehingga  kaidah  hukum  di  atas  sangat  Representatif  dijadikan  landasan  untuk mengkaji timbulnya kerugian keuangan negara.
Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang  Keuangan  Negara,  ditegaskan  bahwa  setiap pejabat  negara  dan  pegawai  negeri  bukan  bendahara  yang  melanggar  hukum  atau melalaikan  kewajibannya  baik  langsung  dan  tidak  langsung  yang  merugikan  keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang di maksud. Kemudian, Pasal 59 (2) Undang- Undang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  Menegaskan bahwa  bendahara,  Pegawai  Negeri  bukan  bendahara  atau  pejabat  lain  yang  karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
Berpijak kepada kedua kaidah hukum keuangan negara tersebut, maka timbulnya kerugian keuangan negara, disebabkan oleh:
a) Pejabat  Negara,  Bendahara,  pegawai  negeri  bukan  bendahara,  atau  pejabat lain;
b) Perbuatan yang ketidaksesuaian dengan hukum; atau

## c) Perbuatan melalaikan kewajiban hukum dibebankan.
Melalaikan kewajiban hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara, pada hakikatnya  terjadi  pada  saat  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  diwajibkan  oleh  hukum keuangan  negara.  Tidak  memenuhi  kewajiban  hukum  misalnya  pengelola  keuangan negara  berhak  melakukan  penagihan  tetapi  tidak  dilakukan  sehingga  menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal inilah yang tanpa disadari oleh pengelola keuangan negara dalam rangka mengelola keuangan negara sehingga hak menagih dari negara dinyatakan kadaluwarsa.  Hukum  keuangan  negara  meletakkan  hak  bagi  negara  untuk  melakukan penagihan tetapi hak itu dilakukan sehingga negara mengalami kerugian keuangan negara.
Timbulnya  kerugian  keuangan  negara  menurut  Yunus  Husein 5 sangat  terkait dengan  berbagai  transaksi,  seperti  transaksi  barang  dan  jasa,  transaksi  yang  terkait dengan utang piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Dalam kaitan ini, Djoko Sumaryanto (2009;40) 6 mengemukakan beberapa kemungkinan terjadi kerugian keuangan negara sebagai berikut:
a) Terdapat  pengadaan  barang-barang  dengan  harga  yang  tidak  wajar  karena jauh di atas harga pasar, sehingga merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya.
b) Harga  pengadaan  barang  dan  jasa  wajar.  Wajar  tetapi  tidak  sesuai  dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat di katakana juga merugikan keuangan negara.
c) Terdapat  transaksi  yang  memperbesar  utang  negara  secara  tidak  wajar, sehingga  dapat  dikatakan  merugikan  keuangan  negara  karena  kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar.
d) Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara.
e) Kerugian  negara  dapat  terjadi  kalau  aset  negara  berkurang  karena  dijual dengan  harga  yang  murah  atau  dihibahkan  kepada  pihak  lain  atau  ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (ruislag) .
5 Yunus Husein. Kerugian Negara Dalam Tipikor , Jakarta: Koran Seputar Indonesia, 2008. hlm, 7.
6 Djoko  Sumaryanto, Pembalikan  Beban  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Rangka  Pengembalian Kerugian Keuangan Negara , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009. hlm. 40 .
f) Untuk  merugikan  negara  adalah  dengan  memperbesar  biaya  instansi  atau perusahaan.  Hal  ini  dapat  terjadi  baik  karena  pemborosan  maupun  dengan cara  lain,  seperti  membuat  biaya  fiktif.  Dengan  biaya  yang  diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil.
g) Hasil  penjualan  suatu  perusahaan  dilaporkan  lebih  kecil  dari  penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut.
Good  financial  governance (GFG)  mengadopsi  prinsip  tata  kelola  pemerintahan yang baik ( Good Governance ) dengan mengedepankan empat aspek penting 7 :
a. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara;
b. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara;
c. Keadilan dalam pengelolaan keuangan negara, dan;
d. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara.

## Pemeriksaan  Pengelolaan  Keuangan  Negara  merupakan  Kewenangan  BPK  atau BPKP
Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara  sesuai  dengan  kedudukan  dan  kewenangannya,  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan negara.
Penegakkan  hukum  dalam  pemberantasan  perampokan  keuangan  negara  harus dilakukan  dengan  tegas  mulai  dari  pejabat  penangung  jawab  pengelolaan  keuangan, pejabat  yang  memberikan  perintah,  pejabat  pengguna  anggaran,  pejabat  pengelola keuangan dan administrasi sampai pihak ketiga yang menerima. Keluarnya uang dari kas negara/daerah  harus  ada  keterlibatan  seluruh  pejabat  pengelolaan  keuangan negara/daerah  baik  sebagai  penanggung  jawab,  sebagai  pejabat  pengguna  anggaran, sebagai pejabat yang memimpin unit kerja, sebagai pejabat yang mengelola administrasi, sebagai  pejabat  yang  menyimpan  uang  di  kas  negara/daerah,  sebagai  pejabat  yang melakukan  pembayaran  yang  di  berikan  hak  dan  kewenangan  sesuai  ketentuan perundang-undangan.
Pemeriksaan  terhadap  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  ini bertujuan  untuk  penegakan  hukum  atas  penyimpangan  terhadap  keuangan  negara.
7 Hendra  Karianga, Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Perspektif  Hukum  dan Demokrasi, Bandung: Alumni. 2011. hlm, 23.
Walaupun  kenyataannya  banyak  penyimpangan  terhadap  keuangan  negara  yang mengakibatkan kerugian negara. Faktor penyebabnya disebabkan karena penyalahgunaan keuangan  negara  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Keadaan  ini tidak terlepas dari dampak adanya nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.  Kurangnya  keterbukaan  baik  dari  pejabat  pengelolaan  keuangan  negara, maupun  keterbukaan  dalam  penggunaan  keuangan  negara.  Untuk  memberantas  KKN, selayaknya pemerintah menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaannya BPK. BPK yang merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas memeriksa keuangan negara, terus mengupayakan  kinerja  yang  optimal  secara  sistematis  untuk  mempercepat pemberantasan korupsi. Peran strategis BPK sebagai lembaga yang berfungsi melindungi keuangan negara.
Pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  yang  dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan wajib berpedoman pada ketentuan yang tercakup dalam hukum  keuangan  negara.  Hal  ini  bertujuan  agar  menghasilkan  pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga di terima oleh pengelola keuangan sebagai pihak yang terperiksa.
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada hakikatnya meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab  keuangan  negara.  Pemeriksaan  itu  meliputi  seluruh  unsur  keuangan  negara sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Keuangan  Negara.  ketika  terjadi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh akuntan publik,  maka  hasil  pemeriksaannya  wajib  di  sampaikan  kepada  Badan  Pemeriksa Keuangan dan di publikasikan.
Pengamanan Keuangan Negara tertuju pada terjadinya kerugian keuangan negara yang dialami oleh negara dalam rangka pemenuhan tugas-tugasnya. Harus disadari bahwa pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  kadang  kala  selalu  diikuti  dengan kerugian  keuangan  negara  karena  rendah  atau  kurangnya  kesadaran  hukum  pengelola keuangan negara.
Selaku  lembaga  negara,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  memiliki  kedudukan melakukan  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  sebagai bentuk  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  sebagaimana  tersirat  dalam  Pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan  kedaulatan
rakyat dalam wujud pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus di pertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Wakil rakyat.
Karena  kerugian  keuangan  negara  menjadi  salah  satu  pokok  atau  unsur  yang mengikat baik secara personal maupun korporasi, dalam kerugian tidak lepas pula pola pengelolaan  keuangan  itu  sendiri,  secara  garis  besarnya  pengelolaan  keuangan  negara dalam  perspektif  negara  hukum  sosial  atau  sering  di  sebut Welfare  State atau Verzorgingsstaat merupakan  amanah  dari  Pasal  23,  Pasal  23A-G  dan  Pasal  33  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keuangan negara dalam perspektif konstitusi harus mencerminkan prinsip-prinsip:
a) Keterbukaan  ( openness )  dan  pertanggungjawaban  ( accountability )  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
b) Demokrasi  dalam  prosedur  (persetujuan  parlemen)  dan  demokrasi  dalam substansi (setiap mata anggaran mencerminkan kehendak rakyat).
c) Pengawasan  secara  auditif  (oleh  BPK)  dan  pengawasan  secara  politik  (oleh DPR).
d) Prinsip efisiensi berkeadilan.
e) Keseimbangan dalam kesatuan ekonomi nasional.
f) Kesinambungan ( sustainability ).
Selain hal tersebut, Kerugian keuangan negara dalam dimensi Hukum Administrasi Negara juga akan selalu merujuk kepada legalitas, yang berintikan pada wewenang untuk menentukan kerugian keuangan negara sehingga memiliki legitimasi.
Sehingga dalam hal ini, peranan dalam Pemeriksaan Keuangan negara yakni BPK yang  mana  kita  ketahui  bersama  secara  konstitusi  diatur  pada  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan amanat pada alinea ke IV maka segala sesuatu tentang  kesejahteraan  rakyat  haruslah  sesuai  dengan  prinsip  kepastian  hukum, kemanfaatan,  keadilan,  transparansi  dan  akuntabel.  Demikian  pula  pemeriksa bertanggungjawab  untuk  membantu  manajemen  dan  para  pengguna  laporan  hasil pemeriksaan lainnya untuk memahami tanggung jawab pemeriksa berdasarkan standar pemeriksaan  dan  cakupan  pemeriksaan  yang  di  tentukan  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  rangka  membantu  pihak  manajemen  dan  para  pengguna  laporan  hasil pemeriksaan lainnya memahami tujuan, jangka waktu, dan data yang diperlukan dalam pemeriksaan.  Pemeriksa  harus  mengomunikasikan  informasi  yang  berkaitan  dengan
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait selama tahap perencanaan pemeriksaan.

## Bagaimana Mekanisme Penetapan Kerugian Keuangan Negara
Salah  satu  dalam  pencapaian  akuntabilitas  adalah  pengawasan.  Pemahaman  tentang pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen. Pengawasan merupakan salah  satu  unsur  dalam  kegiatan  pengelolaan.  Ilmu  manajemen  maupun  ilmu  hukum administrasi  pengawasan  diartikan  sebagai  kegiatan  mengawasi  dalam  arti  melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Melalui mekanisme pengawasan,  berbagai  aktivitas  yang  telah  digariskan  dalam  peraturan  perundang- undangan  maka  dapat  dilaksanakan  secara  baik  dalam  arti  sesuai  dengan  apa  yang maksud.
Secara  garis  besar  pengaturan  tentang  pelaksanaan  anggaran  meliputi: pelaksanaan  anggaran  pendapatan  yaitu:  setiap  kementerian  negara/lembaga/satuan kerja  perangkat  daerah  yang  mempunyai  sumber  pendapatan  wajib  mengintensifkan perolehan  pendapatan  yang  menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawabnya.  Penerimaan harus  disetor  ke  kas  negara/daerah  pada  waktunya  yang  selanjutnya  diatur  dalam peraturan pemerintah.
Pelaksanaan  anggaran  belanja:  pengguna  anggaran/kuasa  pengguna  anggaran melaksanakan  kegiatan  sebagaimana  tersebut  dalam  dokumen  pelaksanaan  anggaran yang telah disahkan. Untuk keperluan pelaksanaan anggaran, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah di tetapkan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD, diatur dalam Pasal 30,31, dan 32  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2003  yaitu  sebagai  berikut: Presiden  menyampaikan  rancangan  Undang-Undang  tentang  pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  selambat-lambatnya  6  (enam)  bulan  setelah  tahun  anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan  Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri, dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan menentukan titik hasil dari hasil pemeriksaan  yang  di  lakukan  maka  dapat  di  katakana  bahwa  pengeluaran  arus  kas
Negara/Daerah tidak luput dari pemegang kuasa anggaran yang memiliki kemampuan dan wewenang dalam penggunaannya, dalam perspektif hukum administrasi negara, jabatan merupakan persoalan mendasar berkaitan dengan fungsi negara. negara bersisi berbagai jabatan  atau  lingkungan  kerja  tetap  dengan  berbagai  fungsi  untuk  mencapai  tujuan negara 8 . Oleh karenanya,  agar jabatan  dan  fungsi-fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai sasaran dan tujuan maka Pejabat adalah orang perorangan yang duduk dan didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang tertentu untuk merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu 9 .
Dari uraian di atas mekanisme penetapan Kerugian Keuangan negara dilihat dari Siapa  yang  menggunakan  anggaran,  adanya  laporan  keuangan  yang  di  buat  untuk pertanggungjawaban di akhir tahun  anggaran, dan adanya  catatan tentang penggunaan anggaran.  Secara  spesifik  dapat  di  gambarkan  proses  dan  risiko  pelanggaran  sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu:
1. Perencanaan anggaran di pemerintah;
2. Penetapan anggaran di legislatif;
3. Pelaksanaan anggaran di pemerintah;
4. Pertanggungjawaban anggaran di pemerintah;
5. Kontrol eksternal (termasuk pemeriksaan BPK).
Sehingga  secara  substansi  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  atas  laporan keuangan, maka kriteria yang di pakai adalah prinsip akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk  pemeriksaan  kinerja,  kriteria  yang  dipakai  adalah  efisiensi,  efektivitas  dan ekonomis.  Sedangkan  dalam  pemeriksaan  investigasi,  kriteria  yang  di  pakai  adalah kerugian  keuangan  negara  dan  unsur  tindak  pidana  korupsi.  Bentuk  temuan  atas pemeriksaan di atas antara lain:
a. Penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan;
b. Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan;
c. Penyimpangan yang mengganggu asas efisiensi; dan
d. Penyimpangan  yang  dapat  mengakibatkan  tidak  tercapainya  program  yang direncanakan.
8 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Press, 2013. hlm, 71-77
9 Yopie  Morya  Immanuel  Patiro, Diskresi  Pejabat  Publik  dan  Tindak  Pidana Korupsi ;  Bandung:  CV.  Keni Media, 2012 hlm, 96.
Secara  umum,  pemeriksaan  BPK  dapat  menemukan  pelanggaran  yang  bersifat administratif  (mal  administrasi),  yaitu  bila  tidak  ditemukan  unsur  kerugian  keuangan negara baik secara potensial maupun secara nyata, namun hanya terjadi kesalahan dalam pengelolaannya,  maka  BPK  akan  memberikan  rekomendasi  untuk  perbaikan  serta memantau tindak lanjut atas pelaksanaan dari rekomendasi tersebut. Sifat pelanggaran lainnya  adalah  tindak  pidana,  yaitu  bila  terdapat  kerugian  negara  akibat  terjadinya perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kekuasaan. 10

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan:
1. Timbulnya kerugian keuangan negara, yakni kaidah hukum keuangan negara. Adapun kaidah hukum keuangan negara yang dijadikan dasar terdapat pada Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang  Keuangan  Negara  Jo.  Pasal  59  ayat  (2) Undang-Undang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara.  Sehingga  kaidah  hukum  di  atas  sangat  Representatif  dijadikan landasan untuk mengkaji timbulnya kerugian keuangan negara.
2. Berdasarkan  kewenangannya  dalam  penetapan  Kerugian  Keuangan  Negara ialah  Pemeriksaan  Keuangan  negara  yakni  BPK  yang  mana  kita  ketahui bersama secara konstitusi diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan amanat pada alinea ke IV maka segala sesuatu tentang kesejahteraan  rakyat  haruslah  sesuai  dengan  prinsip  kepastian  hukum, kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabel.
3. Adanya  tindaklanjut hasil laporan  Inspektorat Daerah Kabupaten/kota  yang mana sebagai lembaga pengawas tingkat kabupaten  dan BPKP yang sebagai pengawas  wilayah  tingkat  provinsi,  bahwa  pelaporan  yang  diadakan berdasarkan hasil audit yang seksama dan telah di berikan sebelumnya Kepada DPR/DPRD  untuk  selanjutnya  diadakan  penetapan  kerugian  Negara berdasarkan Lembaga Yudisial Sesuai Ketentuan Undang-Undang.
10 Dikutip dalam karangan Ikhwan Fahrojih, Pengawasan Keuangan Negara “Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR , Malang: Intrans Publishing, 2016, hlm. 33.

## Daftar Pustaka

## Buku
Fahrojih, Ikhwan, Pengawasan Keuangan Negara “Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR , Malang: Intrans Publishing, 2016.
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Press, 2013
Husein, Yunus. Kerugian Negara Dalam Tipikor , Jakarta: Koran Seputar Indonesia, 2008.
Jhon,  M.  Yusuf  dan  Dwi  Setiawan, Kiat  Memahami  Pemeriksaan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009 .
Karianga, Hendra, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Perspektif Hukum dan Demokrasi, Bandung: Alumni. 2011
Patiro,  Yopie  Morya  Immanuel, Diskresi  Pejabat  Publik  dan  Tindak  Pidana Korupsi , Bandung: CV. Keni Media.. 2012
Sumaryanto, Djoko, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
e- Journal
Jafar,  Kamaruddin, Menguji  ‘Positive  Legislature’ sebagai  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi ,  Halu  Oleo  Law  Review,  Volume  1  Issue  2,  September  2017 http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/h.247, diaskes pada tanggal 31 Maret 2019.