Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Bhekti Arum Lestari, Lina Miftahul Jannah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Email : bhekti.arumlestari@gmail.com, miftahul@ui.ac.id

## Abstrak
Berbagai  permasalahan  muncul  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  mulai  dari efektivitas, efisiensi, korupsi, dan lain sebagainya. Pemerintah pun mengambil langkah dengan melakukan  perubahan  terhadap  kebijakan  barang  dan  jasa  guna  mengatasi  permasalahan- permasalahan  tersebut.  Perubahan  kebijakan  dilakukan  dengan  menerbitkan  Peraturan Presiden  (Perpres)  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa  baru  yakni  Perpres  Nomor  16  Tahun 2018  untuk  menggantikan  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010.  Penelitian  dengan  menggunakan metode  kualitatif melalui studi dokumen ini  dilakukan peneliti  untuk  melihat perubahan apa saja  yang  terdapat  di  dalam  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  tersebut  guna  mengatasai permasalahan yang muncul dari regulasi sebelumnya.
Kata kunci: kebijakan, pengadaan barang/jasa pemerintah, reformasi birokrasi

## Abstract
Various problems arise  in the  procurement of government goods and services, ranging from effectiveness,  efficiency,  corruption,  and  so  forth.  The  government  also  took  steps  to  make changes to the policies on goods and services to overcome these problems. The policy change is  carried  out  by  issuing  a  Presidential  Regulation  (Perpres)  concerning  the  procurement  of new  goods  and  services,  namely  Perpres  Number  16  Year  2018  to  replace  Presidential Regulation  Number  54  of  2010.  Research  using  qualitative  methods  through  this  document study  is  conducted  by  researchers  to  see  what  changes  are  contained  in  The  Presidential Regulation  Number  16  Year  2018  is  to  overcome  the  problems  arising  from  previous regulations.
Keywords: policies, procurement of government goods / services, bureaucratic reform

## I. Pendahuluan
Era  reformasi  birokrasi  yang  saat
ini  tengah  berhadapan  dengan  revolusi industri 4.0 dan arah kebijakan perdagangan  dunia  yang  semakin  terbuka menuntut  pemerintah  untuk  membuat kebijakan  yang  mampu  mengimbanginya. Pemerintah  dituntut  untuk  melakukan
perbaikan  dalam  birokrasi  sekaligus  juga membuka  jalan  yang  lebih  luas  dalam meningkatkan  peran  serta  masyarakat maupun  swasta  dan  memadukannya dengan  kemajuan  teknologi.  Oleh  sebab itu,  pemerintah  pun  menyusun  berbagai langkah  perubahan  kebijakan  sebagai wujud responsif dalam menghadapi
gelombang perubahan lingkungan strategis, termasuk di dalamnya perubahan pada kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bagaimana pemerintah melakukan  pengadaan  barang  dan  jasa, termasuk  di  dalamnya  keputusan  untuk membuat  atau  membeli  adalah  keputusan regulasi  dalam  arti  bahwa  tindakan tersebut merupakan tindakan ekonomi dan sosial (Hoekman, 2018).(1)
Perubahan regulasi dalam
pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah selanjutnya  ditempuh  sebagai  bentuk perbaikan  terhadap  sistem  yang  telah  ada sebelumnya dengan mengatasi permasalahan  yang  ada  pada  regulasi tersebut.  Sistem  birokrasi  yang  berbelit- belit  dan  sulitnya  pengawasan  masih banyak terjadi di era reformasi saat ini. Hal tersebut  terbukti  dengan  adanya  data korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa  yang dirilis  oleh Indonesia  Corruption  Watch (ICW) pada  tahun  2017  yang  mencatat adanya  peningkatan  sebanyak  94  kasus korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa  dari tahun  2016  ke  2017  dengan  peningkatan kerugian negara sebesar 5 triliun rupiah.(2) Kasus-kasus  tersebut  di  antaranya  berupa
60 kasus mark up , 67 kasus penyalahgunaan anggaran, 33 proyek fiktif, 26  kasus  penyalahgunaan  wewenang,  dan lain sebagainya. (2)
Sementara  itu,  berdasarkan  pada data  LKPP  pada  tahun  2015  terdapat beberapa  permasalahan  dalam  proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Permasalahan tersebut seperti  kasus  terkait  dengan  sanggahan dalam  proses  pengadaan  yang  berjumlah 1.620  kasus  dan  sengketa  sebanyak  777 kasus yang mana penanganannya sebagian diselesaikan sampai dengan meja pengadilan.(3) Oleh sebab itu, perubahan kebijakan  dalam  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  perlu  untuk  dilakukan apalagi  mengingat  adanya  peningkatan Anggaran  Belanja  Negara  (APBN)  2018 pada saat itu. Sejak sepuluh tahun terakhir bahkan terus terjadi peningkatan anggaran hinga  mencapai  sekitar  300%  (Hidayati, 2018).(4) Seiring dengan peningkatan APBN tersebut  anggaran  pembelanjaan  untuk barang dan jasa turut meningkat. Penggunaan  anggaran  dalam  pengadaan barang dan jasa dalam APBN menurut LKPP mencapai 30% dari jumlah APBN.
Perubahan  regulasi  pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah pada  tahun  2018  pun  dapat  dikatakan sebagai  sebuah  kebijakan  pemerintah dalam  mengatasai  berbagai  permasalahan dalam  pengadaan  barang  dan  jasa. Kebijakan  tersebut  berupa  muculnya Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  16
Tahun  2018  yang  menggantikan  Perpres Nomor  54 Tahun 2010  tentang pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah.(5)  Perpres baru  Nomor  16  Tahun  2018  pun  saat  ini telah digunakan sebagai pedoman
pemerintah  dalam  pengadaan  barang  dan jasa yang dilakukan dengan menggunaakan
APBN/APBD.(6)
Adanya perubahan kebijakan tersebut  menjadi  harapan  baru  dalam pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  yang  lebih  baik.  Penelitian  ini memberikan  tinjauan  terhadap  perubahan kebijakan  pengadaan  barang  dan  jasa dengan membandingkan Perpres pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah Nomor  54  Tahun  2010  dengan  Perpres Nomor  16  Tahun  2018  untuk  dapat menjawab  perubahan  apa  saja  yang  ada dalam  Perpres  dan  apakah  perubahan tersebut  dapat  menjadi  solusi  dari permasalahan  dalam  pengadaan  barang dan jasa sebelumnya?

## II. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada penjelasan pendahuluan  di  atas  maka  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui perubahan-perubahan  apa  saja  yang  ada dari  Perpres  pengadaan  barang  dan  jasa Nomor  16  Tahun  2018  dibandingkan dengan  Perpres  sebelumnya  Nomor  54 Tahun  2010.  Selain  itu,  tinjauan  terkait
dengan  perubahan  regulasi  ini  juga  akan memperlihatkan  apakah  perubahan  yang ada tersebut menjadi solusi dari
permasalahan yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa selama ini.

## III. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang digunakan dalam  riset  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  melakukan  studi  dokumen.  Studi dokumen  dilakukan  dengan  membaca secara cermat kedua Perpres yaitu, Perpres Nomor  54 Tahun 2010  tentang pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah,  dan  Perpres penggantinya  yakni  Perpres  Nomor  16 Tahun 2018.
Penelitian  ini  dibatasi  hanya  pada sudut pandang perubahan regulasi pengadaan  barang  dan  jasa  yang  ditinjau dari  kedua  Perpres  dan  keterkaitannya dengan  permasalahan  kewengan  dalam sistem pengadaan, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Penelitian ini tidak memberikan  perincian  secara  menyeluruh pada perubahan Perpres yang menyangkut dengan  teknis  pelaksanaan  pengadaan barang dan jasa.
IV. Hasil Dan Pembahasan
Penyederhanaan Peraturan
Perubahan  yang  sangat  terlihat dalam Perpres  pengadaan barang dan jasa Nomor 16 Tahun 2018 terletak pada isinya yang lebih sederhana dibandingkan dengan Perpres  sebelumnya  yakni  Perpres  Nomor 54  Tahun  2010.  Perpres  pengganti  yang diterbitkan  pada  tahun  2018  tersebut hanya berisikan 15 bab yang terdiri dari 94 pasal, sementara pada regulasi sebelumnya terdiri dari 19 bab yang berisikan 139 pasal. Berikut isi  kelima belas bab dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut.
BAB I : Ketentuan Umum BAB II : Tujuan, Kebijakan,
Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa
BAB III  : Pelaku Pengadaan Barang/Jasa BAB IV  : Perencanaan Pengadaan BAB V  : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa BAB VI  : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola BAB VII : Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia BAB VIII : Pengadaan Khusus BAB IX  :  Usaha  Kecil,  Produk  Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan BAB X  :  Pengadaan  Barang/Jasa  Secara Elektronik
BAB XI  :  Sumber  Daya  Manusia  dan Kelembagaan BAB XII  :  Pengawasan,  Pengaduan,  Sanksi, dan Pelayanan Hukum BAB XIII : Ketentuan Lain-Lain BAB XIV : Ketentuan Peralihan
BAB XV : Ketentuan Penutup
Peraturan  pengadaan  barang  dan jasa  mengalami  simplifiaksi  karena  pada Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  hanya mengatur  terkait  dengan  hal-hal  yang bersifat  normatif  dan  menghilangkan bagian penjelasan, sedangkan hal-hal yang bersifat prosedural diatur dalam peraturan turunan  lainnya  seperti  peraturan  Kepala LKPP, peraturan kementerian lainnya.
Hal  tersebut  berbeda  dengan Perpres  pengadaan  barang  dan  jasa sebelumnya  Nomor  54  Tahun  2010  yang berisi  segala  peraturan  baik  normatif  dan prosedural  yang  dilengkapi  dengan  bagian penjelasan sehingga Perpres lebih kompleks.  Penyederhanaan  regulasi  salah satunya terdapat pada jenis kontrak dalam pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/  jasa  lainnya  dalam  Perpres Nomor  16  tahun  2018  disebutkan  hanya ada  lima  yaitu  lumsum,  harga  satuan, gabungan  lumsum  dan  harga  satuan, terima  jadi  ( turnkey ),  dan  kotrak  payung, sedangkan  jenis  kontrak  untuk  pengadaan jasa  konsultasi  dalam  Perpres  ini  terdiri dari  tiga  jenis  yakni  lumsum,  waktu penugasan, dan kontrak payung.
Sementara  itu,  Perpres  Nomor  54 tahun  2010  menyebutkan  jenis  kontrak dalam  pengadaan  barang/jasa  didasarkan pada  kategori  tertentu  antara  lain
berdasarkan cara
pembayaran, berdasarkan pembebanan tahun anggaran, berdasarkan  sumber  pendanaan,  dan berdasarkan  jenis  pekerjaan.  Masing- masing  kategori  tersebut  memiliki  jenis kontrak  yang  berbeda-beda,  seperti  pada kontrak yang berdasarkan pada pembebanan tahun anggaran yang memiliki  dua  jenis  kontrak  yaitu  kontrak tahun  tunggal  dan  kontrak  tahun  jamak. Sementara  jenis  kontrak  pada  kategori berdasarkan  cara  pembayaran  memiliki lima jenis kontrak, jenis kontrak berdasarkan  sumber  pendanaan  memiliki tiga  jenis  kontrak,  dan  jenis  kontrak berdasarkan  jenis  pekerjaan  memiliki  dua jenis kontrak.
Penyederhaan  regulasi  pun  terjadi pada  pengadaan  persyaratan  penyedia. Berbeda  dengan  persyaratan  penyedia pada  Perpres  Nomor  54  tahun  2010  yang dirumuskan secara mendetail, pada
Perpres Nomor 16 tahun 2018 persyaratan penyedia  justru  dibuat  menjadi  lebih sederhana.(6) Persyaratan
penyedia disesuaikan  dengan  peraturan  perundang- undangan masing-masing sektor usaha dan jenis  barang/jasa  yang  selanjutnya  diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) LKPP.
Selain  pada  persyaratan  penyedia, peraturan  yang  lebih  simple  juga  terdapat pada  jasa  konsultasi  dengan  penunjukan langsung.  Pengadaan  jasa  konsultasi
berdasarkan pada pasal 41 Perpres Nomor 16  Tahun  2018  dapat  dilakukan  berulang atau repeat  order melalui  penunjukan langsung  dengan  permintaan  berulang paling banyak dilakukan dua kali.(6)
Perubahan Value Pengadaan  Barang  dan Jasa
Perpres  baru  Nomor  16  Tahun 2018  menghadirkan  perubahan value dalam  pengadaan  barang  dan  jasa. Perubahan  nilai  ini  berangkat  dari  tujuan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah yang terdapat dalam regulasi baru dimana pada regulasi sebelumnya tujuan terhadap pengadaan  barang  dan  jasa  tidak  tertulis secara terperinci.
Delapan butir tujuan dalam pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah termuat  dalam  bagian  kesatu  pasal  (4) Perpres  Nomor 16 Tahun 2018. Kedelapan tujuan tersebut pada intinya bahwa  setiap pengadaan  baik  barang  maupun  jasa  yang dilakukan dari setiap uang yang dibelanjakan  memiliki  ketepatan  yang dapat  diukur  dari  aspek  kualitas,  biaya, jumlah, waktu, dan penyedia.
Pengadaan tidak lagi hanya mengedepankan  sisi  efisiensi,  tetapi  juga mempertimbangkan  sisi  efektivitas  dari setiap barang atau jasa yang dibelanjakan. Apabila  pada  Perpres  sebelumnya  yakni Perpres  Nomor 54 Tahun 2010  pengadaan
lebih  mencari  harga  termurah  dari penyedia, maka pada regulasi penggantinya  yakni  Perpres  Nomor  16 Tahun  2018  pengadaan  tidak  lagi  hanya melihat pada harga termurah. Penyelenggara pengadaan bisa saja memilih  bukan  harga  terendah  selama barang atau jasa yang dibutuhkan tersebut memiliki kualitas yang lebih baik. Pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  harga terendah  memang  menjadi  salah  satu metode  yang digunakan dalam penawaran dan permintaan pada pengadaan barang/jasa (Baumol, 1947).(7)
Selain  itu,  regulasi  baru  ini  juga mendorong  peningkatan  partisipasi  para pelaku  usaha  dalam  negeri.  Hal  tersebut pun  terlihat  dalam  tujuan  Perpres  Nomor 16  Tahun  2018  yang  mana  dari  delapan butir  tujuan  pengadaan  barang  dan  jasa yang  dibuat  tersebut,  empat  diantaranya mendorong untuk peningkatan peran serta para pelaku usaha dalam negeri baik usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  serta  industri kreatif.
Dukungan  dan  dorongan  terhadap usaha  dalam  negeri  ini  pun  diperjelas  di dalam Perpres  pengadaan barang dan jasa Nomor  16  Tahun  2018  pada  Bab  IX  yang secara khusus mengatur pengadaan barang dan  jasa  yang  berkaitan  dengan  usaha kecil, produk dalam negeri, dan pengadaan berkelanjutan dengan menghilangkan
berbagai  persyaratan  dan  ketentuan  yang banyak terdapat pada Perpres sebelumnya.
Regulasi ini membuktikan bahwa pemerintah  serius  membuka  jalan  yang lebih luas dalam meningkatkan peran serta masyarakat maupun swasta sebagai penyedian barang/jasa. Selain itu, dalam rangka
memudahkan  dan  menarik  penyedia barang/jasa  untuk  ikut  dalam  pengadaan barang/jasa pemerintah maka batas pengadaan  langsung  untuk  jasa  konsultasi pun diubah. Perpres sebelumnya menyebutkan  bahwa  batas  pengadaan langsung  untuk  jasa  konsultasi  adalah  Rp 50.000.000,-  sementara  pada  Perpres nomor  16  tahun  2018  batas  pengadaan langsung  untuk  jasa konsultasi  menjadi  Rp 100.000.000,-.  Hal  tersebut  membuat pengadaan  langsung  dalam  jasa konsultasi menjadi  lebih  longgar  dan  menghilangkan kesan  sukar  dalam  batas  pengadaan tersebut.

## Pembaharuan  Peran  dalam  Pelaksanaan Pengadaan
Menghadapi  tantangan  lingkungan strategis dalam pengadaan barang dan jasa khususnya  yang  bersifat  kompleks  maka pemerintah  memberikan  solusi  dengan memperkenalkan agen pengadaan, layanan penyelesaian  sengketa  (LPS),  dan  tipe swakelola  baru  yang  mana  tidak  dimuat
sebelumnya pada Perpres nomor 54 tahun 2010.  Agen  pengadaan  barang  masuk sebagai  pelaku  pengadaan  sebagaimana disebutkan pada pasal 8 Perpres nomor 16 tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut  agen  pengadaan  yakni  berupa unit  kerja  pengadaan  barang/jasa  (UKPBJ) pada  kementerian/  lembaga/  pemerintah daerah, badan usaha, maupun perorangan.
UKPBJ  merupakan  pusat  layanan unggulan  ( center  of  excellence )  dalam sistem  pengadaan  sebagai  solusi  pada pengadaan  barang/jasa  yang  bersifat kompleks.  Pembentukan  UKPBJ  sendiri dilatarbelakangi  oleh  adanya  disintegrasi lembaga  yang  menjalankan e-procurement yakni layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)  dan  unit  layanan  pengadaan  (ULP) pada  perarturan  sebelumnya.  Keduanya berjalan sendiri-sendiri dikarenakan menghindari conflict  of  interest dan  harus tetap berdiri secara mandiri ( independent ).
Sehingga  pada  Perpres  nomor  16  tahun 2018  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah dibuatlah sebuah pusat
layanan  unggulan  untuk  mengintegrasikan kedua layanan tersebut.
Pembaharuan juga dilakukan pemerintah dalam
menghadapi permasalahan  yang  kerap  terjadi  dalam pengadaan barang dan jasa, yakni masalah sengketa  dalam  pengadaaan  barang/jasa yang  berakhir  sampai  ke  pengadilan.
Berdasarkan  pada  data  LKPP  pada  tahun 2015  terdapat  kasus  terkait  dengan sanggahan  sejumlah  1.620  kasus  dan sengketa  sebanyak  777  kasus  yang  mana penanganannya sebagian diselesaikan sampai dengan meja pengadilan. Penyelesaian  yang  berujung  di  pengadilan pada  akhirnya  menghabiskan  biaya  dan waktu  yang  banyak.  Oleh  sebab  itu,  pada
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dimasukanlah layanan penyelesaian sengketa (LPS) guna memimalisir penyelesaian  sengketa  sampai  dengan  ke pengadilan.  LPS  ditujukan  untuk  dapat memberikan pendapat hukum dan layanan penyelesaian  sengketa  kontrak  sebagai alternatif  penyelesaian  sengketa  selain penyelesaian di pengadilan.
Selain  UKPBJ  dan  LPS,  pemerintah melalui Perpres Nomor 16 tahun 2018 juga mengeluarkan  tipe  tambahan  dalam penyelenggaraan pengadaan melalui swakelola.  Swakelola  merupakan  kegiatan pengadaan barang/jasa yang perencanaan, pengerjaan, dan pengawasannya dilakukan oleh  kementerian  atau  lembaga  atau pemerintah  daerah  itu  sendiri  sebagai penanggung jawab anggaran. Apabila pada Perpres nomor 54 tahun 2018 penyelenggaraan pengadaan melalui
swakelola  hanya  memiliki  tiga  tipe  maka pada  Perpres  nomor  16  tahun  2018  tipe swakelola  menjadi  empat  tipe.  Tipe  baru
yang  dimunculkan  pemerintah  dalam Perpres  nomor  16  tahun  2018  adalah  tipe swakelola yang mana perencanaan, pengawasannya dilakukan oleh kementerian/ lembaga/ pemenerintah
daerah sebagai penanggung jawab anggaran, sementara pelaksanaanya dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan.
Regulasi  terkait  dengan  adanya penambahan  tipe  swakelola  baru  tersebut menambah  bukti  kuat  bahwa  pemerintah ingin  membuka  peluang  yang  lebih  besar dalam  meningkatkan  peran  serta  atau partisipasi masyarakat. Masyarakat melalui organisasi  kemasyarakatan  yang  terkait dapat menjadi pelaksana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah baik kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhannya.

## Tantangan Teknologi
Perpres  Nomor  16  Tahun  2018 menunjukan  bahwa  pemerintah  responsif terhadap  perkembangan  teknologi  pada era  revolusi  industri  4.0  ini.  Hal  tersebut terlihat dengan adanya pengadaan barang/jasa  secara  elektronik  dengan memanfaatkan e-marketplace yang dimuat dalam  pasal  70  pada  Perpres  Nomor  16 Tahun  2018.(6) E-marketplace pengadaan barang/jasa merupakan penyediaan infrastruktur  teknis  dan  dukungan  layanan transaksi  bagi  kementerian/  lembaga/
pemerintah  daerah  dan  juga  penyedia berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia.
E-marketplace dapat  dikatakan sebagai  pasar  elektronik  yang  disediakan guna  memenuhi  kebutuhan  barang  dan jasa pemerintah.  Menurut  Adipranata, dkk (2018) penggunaan e-marketplace memberikan keuntungan baik bagi pembeli maupun  penjual.(8)  Beberapa  keuntungan bagi  pemerintah  sebagai  pihak  pembeli barang/jasa  antara  lain  mempermudah pencarian  dan  pembandingan  barang/jasa yang  akan  dibeli  beserta  semua  informasi terbarunya,  mendapatkan  harga  bersaing karena  adanya  persaingan  harga  penyedia secara  global,  dan  mengurangi  biaya pengadaan.  Sementara  keuntungan  bagi penyedia  atua  penjual  di  antaranya penjualan  dapat  dikembangkan  dengan dapat  menyasar  ke  pemerintah  daerah atau dengan kata lain memiliki target pasar yang  lebih  luas,  promosi  dapat  dilakukan selama  24  jam  sehari  dan  7  hari  selama seminggu,  mengurangi  biaya  transaksi maupun sales, serta memperbesar kemungkinan  bagi  usaha  kecil  untuk  ikut serta  berkompetisi  dalam  pengadaan barang/jasa.
Adapun terkait dengan
pembinaan, pengelolaan, pengawasan dalam  penyelenggaraan  e-marketplace pengadaan barang/jasa pemerintah
kewenangannya berada pada LKPP. Selanjutnya,  dalam  pengembangan  dan pengelolaan  berdasarkan  Perpres  Nomor 16  Tahun  2018  LKPP  dapat  bekerja  sama dengan  UKPBJ  maupun  pelaku  usaha. Keberadaan e-marketplace dalam pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah juga  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  dari permasalahan  korupsi  dari  pengadaan barang dan jasa konvensional.
Pengadaan barang/jasa yang dilakukan  secara  konvensional  berpotensi dalam  menimbulkan  efek  negatif  antara lain, (1) tender arisan dan adanya kickback pada  proses  tender,  (2)  penyuapan  dalam memenangkan  tender,  (3)  proses  tender dilakukan  tidak  transparan,  (4)  supplier dapat  bermain  dengan  mematok  harga tertinggi (mark up), (5) pelaksana pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dapat saja  menyalahgunakan  wewenang  seperti memenangkan perusahaan saudaranya, (6) pencantuman  spesifikasi  teknik  hanya dapat  dipasok  oleh  satu  pelaku  usaha tertentu, (7) adanya almamater sentris, (8) pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap  dapat  saja  mengikuti  tender bahkan  menang  karena  suap,  (9)  tender tidak  diumumkan  secara  terbuka,  (10) keterbatasan  pada  jarak  sehingga  tidak dapat  membuka  akses  bagi  peserta  dari daerah (Sucahyo, 2009).(9) Oleh sebab itu, adanya  e-marketplace  menjadi  sebuah
solusi  untuk  memperkecil  ruang-ruang korupsi  dan  penyalahgunaan  wewenang dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  karena  semuanya  dilakukan melalui sistem yang terbuka melalui sistem elektronik.

## V. Kesimpulan
Kebijakan  pengadaan  barang  dan jasa pemerintah terus mengalami perubahan  dari  waktu  ke  waktu  guna melakukan perbaikan dari kekurangan yang ada  pada  regulasi  sebelumnya.  Perubahan dalam  kebijakan  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  hadir  dalam  bentuk Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
Kehadiran  Perpres  baru  tersebut memberikan beberapa pembaharuan dalam regulasi pengadaan barang dan jasa seperti  adanya  penyederhaan  peraturan baik  dilihat  dari  isi  Perpres  maupun  pada sistem  pengadaan  yang  tidak  sekompleks Perpres  sebelumnya.  Perubahan  regulasi ini  juga  memberikan  warna  baru  dengan adanya perubahan value dalam pengadaan barang  dan  jasa  yang  tidak  hanya mengedepankan  efisiensi  tetapi  juga efektivitas dari pengadaan tersebut. Selain itu, pembaharuan peran pelaksana pengadaan barang/jasa dan penyempurnaan dalam pemanfaatan
teknologi  informasi  juga  menjadi  hal  yang
muncul  dari  hadirnya  Perpres  Nomor  16 Tahun 2018 ini.
Berbagai  pembaharuan  maupun
penyempurnaan  dalam  regulasi  tersebut terlihat telah menjawab berbagai permasalahan pengadaan barang/jasa yang ada  selama  ini  seperti  masih  banyaknya terjadi  korupsi,  maupun  masih  kurang efektif  dan  efisiennya  sistem  pengadaan. Namun  demikian,  penelitian  ini  hanya membahas  secara  normatif  terkait  dengan Perubahan  regulasi  dalam  menjawab permasalahan  pengadaan.  Penelitian  ini pun  mendorong  untuk  adanya  penelitian selanjutnya dengan menghadirkan berbagai  data  korupsi  dan  data  lainnya setelah nantinya regulasi ini berjalan dalam kurun  waktu  satu  hingga  dua  tahun  ke depan.

## VI. Referensi
1. Bernard  Hoekman.  Government
Procurement [Internet]. Jane Drake- Brockman, Patrick Messerlin, editors.  Adelaide:  University  of Adelaide  Press;  2018.  123-148  p. Available from: https://www.jstor.org/stable/j.ctv9 hj94m.15 2. Indonesian Corruption Watch. laporan akhir tahun 2017
[Internet].  Jakarta;  2017.  Available
from:
org/sites/default/files/annual_repor t_icw_2017_.pdf 3. Kementerian  Keuangan  RI.  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat [Internet].  Jakarta  ;  2015.  Available from:
https://www.kemenkeu.go.id/medi
a/5997/lkpp-2015.pdf
4. NUr  Hidayati.  Urgensi  Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang. J Pengadaan [Internet]. 2017;1(1). Available
from:
http://docplayer.info/123318364-
Pengadaan-urgensi-pengaturan- pengadaan-barang-dan-jasa- melalui-undang-undang-nur- hadiyati.html
5. Sekretariat Kepresidenan RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  54  Tahun  2010 [Internet]. Jakarta: Sekretariat
Kepresidenan  RI;  2010.  Available from:
http://www.lkpp.go.id/v3/files/atta chments/1_AdRQsAeFlVOdLPKMYiD xPzorXXmSrSWj.pdf
6. Sekretariat Kepresidenan RI. Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018  [Internet].  Jakarta: Sekretariat  Kepresidenan  RI;  2018. Available from: file:///C:/Users/User/Downloads/Pe raturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2018_1001_1.pdf
7. Baumol WJ. Notes on The Theory of Government  Procurement.  Econ New  Ser  [Internet].  1947;14(53):1– 18. Available from: https://www.jstor.org/stable/25499 66?seq=1#page_scan_tab_contents 8. Adipranata,  R.,  Lestiowati  W.  E- market  Place  Sebagai  Transaksi Lelang  Online.  J  Petra  [Internet]. 2018; Available from: file:///C:/Users/User/Documents/E- Market Place.pdf 9. Giri  Sucahyo  YG  dkk.  Inovasi Layanan Publik melalui E-
Procurement,  diambil  dari  Makalah
Pembekalan  Layanan  Pengadaan
Barang Secara Elektronik. Bappenas. LKPP Kemenkeu RI; 2009.