## Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia
Nella Octaviany Siregar* 1 Islah 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Indonesia *e-mail: nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id 1 , islahica2@gmail.com 2
(Naskah masuk : 21 Agustus 2022, Revisi : 12 September 2022, Publikasi : 14 September 2022)

## Abstrak
Pedofilia  merupakan  kejahatan  pada  anak  sebab  menimbulkan  akibat  yang  tidak  baik  untuk  korban. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan tindak pidana pedofilia berdasarkan hukum di Indonesia dan efektifitas sanksi tindak pidana pedofilia terhadap tingkat kejahatan. Metode yang digunakan ialah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  yaitu  pada  pengaturan  tindak  pidana  pedofilia  pada  anak  yang dipergunakan dalam memberikan sanksi pada pelaku pedofilia di Indonesia sesuai dengan Hukum Pidana Indonesia yaitu KUHP serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pedofilia pada anak dicantumkan  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  di  mana menerangkan  bahwa  tindakan  memaksa  keingina  orang  dewasa  pada  anak  di  bawah  umur  yang dilaksanakan dengan atau tanpa jeratan sanksi  antara  3  hingga  10  tahun penjara.  Di samping  itu,  pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan itu diberi sanksi maksimum 15 tahun penjara. Perundang- undangan itu belum bisa memberikan efek jera untuk orang lain atau pelaku tindak pidana pedofilia yang hendak berbuat tindak pidana itu, dengan demikian di  tiap tahunnya kasus tindak pidana pedofilia selalu meningkat. Sehingga undang-undang tersebut belum efektif.
Kata kunci : Pelaku, Sanksi Pidana, Tindak pidana pedofilia

## Abstract
Pedophilia is a crime against children because it causes bad consequences for the victim. This study aims to determine the pedophilia crime policy based on Indonesian law and the effectiveness of pedophilia criminal sanctions  against  crime  rates.  Method  used  is  normative  juridical.  Results  of  the  research  are  on  the regulation of pedophilia crimes against children which are used in giving sanctions to pedophile perpetrators in Indonesia in accordance with the Indonesian Criminal Law, namely the Criminal and Law no. 35 of 2014 concerning  Amendments  to  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection.  Criminal  sanctions  for perpetrators  of  criminal  acts  of  pedophilia  against  children  are  regulated  in  Law  Number  23  of  2002 concerning  Child  Protection  which  explains  that  acts  of  forcing  the  will  of  adults  against  minors  who  are carried out without or with violence are snared with sentences of between 3 to 10 years in prison. In addition, in the Criminal Code, such acts are punishable by a maximum sentence of 15 years in prison. The legislation has not been able to provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts of pedophilia or other people who want to commit these crimes. So the law is not yet effective.
Keywords : Criminal Sanctions, Pedophilia Crime, Perpetrators.

## 1. PENDAHULUAN
Kejahatan  ialah  salah  satu  istilah  yang  diberikan  untuk  menilai  tindakan  seseorang. Penilaian  tersebut  bergantung  dari  siapa  yang  menilai.  Istilah  kejahatan  tersebut  diberikan karena terdapat kerugian yang dimunculkan ataupun cacat yang dialami oleh orang lain. Semua tindakan  yang  menyimpang  dari  peraturan  dan  norma  hukum  dapat  disebut  sebagai  tindak kejahatan. Kejahatan pada hukum pidana dicantumkan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  dan  juga  di  luar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Pelanggaran  pun merupakan tindakan pidana (Roeslan Saleh, 1983:17).
Anak  sesungguhnya  menjadi  harapan  dan  investasi  masa  depan  bangsa  dan  menjadi penerus  generasi  pada  waktu  yang  akan  datang.  Dalam  siklus  kehidupan,  fase  anak-anak menjadi  tahap  di  mana  anak-anak  mengalami  tumbuh  kembang  yang  bisa  menjadi  penentu
terhadap masa depannya. Perkembangan anak sangat penting dan krusial, membutuhkan kasih sayang  dan  perhatian  dari  keluarga  terutama  dari  orang  tua,  dengan  demikian  hak  dan kebutuhan anak pada dasarnya bisa terpenuhi dengan baik (Ratna Sari et al., 2015).
Anak  bisa  menjadi lost  generation disebabkan  orang  tua  yang  tidak  mampu  untuk membimbing.  Hal  inilah  yang  menjadikan  anak  sebagai  sumber  daya  yang  tidak  kompetitif sehingga akan sangat kecil kemungkinannya untuk dapat bekerja di sektor formal dan hal inilah yang dapat mendorong mereka  untuk memilih di sektor illegal atau informal.
Faktanya  hak  asasi  tidak  sama  sekali  diberikan  namun  justru  wajib  dipertahankan melalui sebuah gerakan perlindungan hukum terhadap anak-anak, anti kekerasan terhadap anak dan  kembali  mengambil  hak  asasi  anak-anak  yang  hilang.  Gerakan  perlindungan  hukum  pada anak harus  digalakan di masyarakat. Tujuan dari perancangan gerakan nasional perlindungan anak  yaitu  untuk  meningkatkan  kesadaran  bangsa  secara  nasional  supaya  menjunjung  tinggi hak-hak anak untuk mengembangkan dan menumbuhkan perhatian masyarakat sehingga secara aktif memiliki peran dalam mengayomi anak dari bermacam-macam bentuk gangguan terhadap tumbuh kembang dan keberlangsungan hidupnya.
Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak memerlukan keterlibatan semua  elemen  dalam  masyarakat  salah  satunya  dengan  gerakan  nasional.  Misalnya  LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), lembaga Pemerintah, kalangan pers, organisasi sosial, akademisi, penegak  hukum,  dan  tokoh  agama  saling  bersinergi  dalam  terwujudnya  anak  Indonesia  yang sehat,  tangguh,  cerdas  berpendidikan  dan  kuat  iman  dalam  persaingan  di  masa  yang  datang (Soeidy, Sholeh, 2001:2).
Saat ini ada sejumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang semakin besar khususnya setelah krisis. Banyaknya kasus yang berhubungan terhadap penyimpangan hak-hak anak semakin banyak. Masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sangat luas. Negara  Indonesia  sudah  memberi  kepedulian  terhadap  hak  anak.  Hal  tersebut  dibuktikan melalui  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  membahas  mengenai  upaya kesejahteraan anak.
Akan tetapi  pelaksanaannya masih banyak hambatan yang diakibatkan bebrapa aspek, contohnya peraturan pemerintah secara konfrehensif belum terwujud secara efektif, kesigapan penegak hukum, dan minimnya partisipasi, dan perhatian masyarakat pada masalah anak.
Perilaku  seksual  sangat  beragam  dan  didasarkan  pada  interaksi  aspek-aspek  yang kompleks. Hal tersebut bergantung pada hubungan seseorang dan orang lain, oleh kultur yang berkembang  dan  lingkungan  sekitar.  Pedofilia  adalah  kasus  parafilia  yang  banyak  terjadi  di antara  kasus-kasus  parafilia  lainnya,  contohnya:  veyourisme,  sadisme  seksual,  fetihisme transvestik,  maukisme  seksual,  frotteurisme,  fetihisme,  dan  ekshibisionisme.  Pedofilia merupakan  perilaku  seseorang  untuk  memperoleh  kepuasan  seks  dari  hubungan  seksual terhadap anak-anak (Koes Irianto, 2010:101).
Ditinjau dari bermacam-macam karakteristik tindakan pedofilia dapat disebutkan anak- anak  dieksploitasikan  sebagai  korban.  Anak-anak  yang  menjadi  korban  harusnya  diberi perlindungan  dan  mendapatkan  layanan  khusus,  terutama  di  bidang  hukum.  Secara  juridis, pihak yang diminta pertanggungjawaban yaitu pelaku ataupun eksploitatornya. Namun, sampai sekarang  undang-undang  yang  sering  digunakan  dalam  mengadili  pelaku  tersebut  ialah  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 292 juncto Pasal 64 Tentang Pencabulan. Tuntutan maksimal  ialah  lima  tahun  dilihat  sejumlah  aktivis  perlindungan  anak  tidak  sesuai  dalam memberi efek jera untuk pelaku. Di samping itu, pada pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  memperoleh  hukuman  paling  lama  9  tahun  penjara.  Namun  apabila  tidak  adanya pengaduan,  sehingga  penuntutan  tidak  dilaksanakan.  Hal  tersebut  tentunya  merupakan  titik lemah  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut,  sebab  pada  kenyataannya,  korban kadang-kadang  tidak  berkeinginan  menyampaikan    peristiwa  itu  melalui  bermacam-macam alasan misalnya malu dan ancaman.
Pasal-pasal  tersebut  menjadi  lemah  untuk  menjerat  pelaku  dan  tidak  sesuai  dengan dampak  yang  dimunculkan  dari  tindakannya.  Korban  bisa  dikatakan  masih  di  bawah  umur merasa  kehilangan  masa  depannya  dan  mungkin  merasa  trauma  psikis,  bahkan  akan  terus
terbayangkan pada ingatannya pada saat perbuatan pelaku dilakukan menggunakan kekerasan sehingga  bisa  menimbulkan  sifat  dendam.  Dengan  demikian,  pengaturan  pasal  tersebut  tidak seimbang  sebab  pelaku  hanya  diancam  sanksi  hukuman  ringan,  sehingga  seakan-akan  hukum mengabaikan  hak  korban  dalam  memperoleh  keadilan  yang  sesuai  terhadap  pengaruh  yang dialami korban.
Dengan  adanya  ancaman  lima  tahun  tentang  tindak  pidana  pencabulan.  Selanjutnya diterapkannya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Jo.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  merupakan suatu  upaya  yang  efektif  terhadap  perlindungan anak,  terlebih  berkaitan  terhadap  permasalahan  pedofilia,  karena  kebijakan  itu  secara  umum memberikan  jaminan  dipenuhinya  hak-hak  anak  supaya  bisa  berpartisipasi,  tumbuh,  dan berkembang secara maksimal berdasarkan martabat, harkat dan dilindungi dari kekerasan.
Penjatuhan pidana penjara itu tentu belum seimbang terhadap akibat yang ditimbulkan, yaitu korban yang masih di bawah umur tentunya bisa mengalami trauma yang berkepanjangan sampai  dengan  dewasa  dan  bisa  juga  seumur  hidup.  Di  samping  itu,  pelaku  juga  melakukan pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Jo.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 tentang orang yang melanggar ketentuan seperti yang dicantumkan pada Pasal 76D, pada pasal tersebut pelaku diancam pidana maksimal 15 tahun penjara.
Melihat tidak terdapat kebijakan sanksi pidana khusus yang membahas mengenai tindak pidana  pedofilia  di  hukum  Indonesia  tentunya  ini  akan  menjadi  permasalahan  yang  besar. Sehinga  banyak  kasus-kasus  baru  bermunculan,  maka  peneliti  ingin  melakukan  pembahasan mengenai  kebijakan  tindak  pidana  pedofilia  berdasarkan  hukum  di  Indonesia  dan  efektifitas sanksi  tindak  pidana  pedofilia  terhadap  tingkat  kejahatan.  Sehingga  penelitian  ini  memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan kebijakan tindak pidana pedofilia berdasarkan hukum di Indonesia  dan  untuk  mengetahui  efektifitas  sanksi  tindak  pidana  pedofilia  terhadap  tingkat kejahatan.

## 2. METODE
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan  pada  artikel  ini  ialah  sosiologis  dan  yuridis- normatif,  dikarenakan  artikel  tidak  hanya  terhadap  buku-buku  dan  peraturan  perundang- undangan,  namun  juga  pada  praktiknya  di  lapangan  sebagai  data  pendukung.  Di  samping  itu, pada penelitian ini dipergunakan juga sumber data primer yang menjadi data penunjang untuk memperoleh  permasalahan  penelitian  terkait  tindak  pidana  pedofilia  berdasarkan  Pasal  290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang “ Perlindungan Anak ” .
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yaitu  menggunakan  penelitian  kepustakaan dilaksanakan untuk mendapatkan data sekunder sehingga memperoleh landasan teoritis dalam bentuk  pendapat-pendapat  para  ahli  ataupun  pihak-pihak  berwajib  dan  guna  mendapatkan informasi yang ada ataupun bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku  melalui  internet,  surat  kabar,  majalah  jurnal,  dokumentasi,  buku-buku  hukum  hasil penelitian, dan sumber lain yang berhubungan terhadap permasalahan yang diangkat.
Bahan atau data yang telah ada berikutnya kembali disusun berdasarkan data yang ada melalui  penyeleksian  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Kemudian  dianalisa  secara  normatif- kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia
Anak adalah masa depan bangsa dan menjadi generasi penerus perjuangan. Anak yang bermasalah  artinya  merupakan  permasalahan  bangsa,  dengan  demikian  kepentingan  paling penting untuk anak merupakan sesuatu  yang perlu  diprioritaskan untuk mengatasi anak yang berkonflik atau bermasalah dengan hukum.
Nilai-nilai moral/kesusilaan yang terdapat di dalam masyarakat sesungguhnya meliputi hal  yang  cukup  luas  di  mana  bukan  saja  terbatas  terhadap  faktor  seksual  (yang  sifatnya
cenderung  hubungan  pribadi),  namun  juga  pada  hubungan  pergaulan  terhadap  orang  lain bahkan pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tapi begitupun tindak pidana di bidang kesusilaan  ataupun  umumnya  dinamakan  delik  susila  sebagian  besar  berhubungan  terhadap kehidupan seksual masyarakat. Bahkan sebagaimana yang disampaikan  Wirjono Prodjodikoro (1986) menyebutkan “…..kesusilaan  pun berkenaan terhadap adat kebiasaan yang baik , namun dengan cara khusus lebih banyak tentang kelamin (seks) manusia”.
Kejahatan kesusilaan atau delik kesusilaan mempunyai definisi yang beragam dan lebih luas daripada kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan merupakan sebuah bentuk kejahatan/ pelanggaran  pada  norma  kesusilaan  (nilai  susila).  Norma  kesusilaan  adalah  norma  yang mengarahkan  manusia  agar  hidup  berdasarkan  nilai  kesempurnaan  atau  kemanusiaannya. Masing-masing tindak pidana yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar kehidupan manusia  dianggap  melakukan  pelanggaran  terhadap  norma  kesusilaan.  Kejahatan  kesusilaan dimaknai  lebih  sempit  yakni  kejahatan/pelanggaran  pada  nilai  susila  masyarakat  (keadaban, kesopanan,  sopan  santun,  dan  adat  istiadat  yang baik)  pada  bidang  seksual,  dengan  demikian ruang lingkup kejahatan kesusilaan sesungguhnya mencakup kejahatan pada kesusilaan.
Pedofilia  merupakan  kejahatan  pada  anak  sebab  menimbulkan  akibat  yang  tidak  baik untuk korban. Sesuai dengan pendapat ahli kejiwaan anak yang saat ini menjadi Komnas  Anak (Ketua  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak),  para  korban  pedofilia  akan  merasa  hilang  rasa percaya  diri  dan  mempunyai  perspektif  negatif  pada  seks.  “Para  pedofilia  mempunyai kecenderungan tertarik ketika berhubungan seksual dengan anak-anak, yakni anak perempuan di  bawah  umur  (pedofilia  heteroseksual)  dan  anak  laki- laki  di  bawah  umur”  (pedofilia homoseksual)  (Sadarjoen, 2005).
Sesuai  dengan  realita  tersebut,  kejahatan  anak  terutama  kejahatan  seksual  terhadap anak (pedofilia) wajib diproses melalui hukum pidana. Kebijakan hukum pidana untuk memberi perlindungan terhadap anak dari obyek kejahatan telah tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana.  Pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ada  kebijakan  mengenai  larangan bersetubuh  dengan  wanita  di  luar  pernikahan  dan  belum  berumur  15  tahun  (Pasal  287); larangan berbuat cabul untuk orang dewasa terhadap orang lain yang belum dewasa dan sesama jenis kelamin (Pasal 292) (Marpaung, 1996).
Definisi  tindak  pidana  pada  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  dinamakan stratbaar  feit dan  dalam  kepustakaan  mengenai  hukum  pidana  umumnya  dinamakan  delik, sementara  pihak  legislatif  merumuskan  melalui  undang-undang  yang  menggunakan  istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana.  Tindak pidana adalah landasan pokok untuk memberikan pidana terhadap orang yang sudah berbuat pidana berdasarkan perbuatan yang  sudah  dilakukan  ataupun  pertanggung  jawaban  seseorang,  namun  sebelumnya  terkait diancamnya  dan  dilarangnya  perbuatan  yakni  tentang  tindak  pidananya  sendiri,  yakni  sesuai dengan Principle  of  legality (azas  legalitas),  asas  yang  menetapkan  tidak  terdapat  perubahan yang diancam dan dilarang melalui pidana apabila tidak ditetapkan lebih dulu pada perundang- undangan (Kartonegero, 2012).
Pada  hubungannya  dengan  tindak  pidana  pedofilia,  sehingga  tindak  pidana  tesebut tergolong  pada  ranah  hukum  pelanggaran  kejahatan  kesusilaan.  Hal  tersebut  karena  tindak pidana ini sifatnya seksual ataupun menimbulkan nafsu birahi. Pada prakteknya, tindak pidana tersebut dapat dilakukan melalui perlakuan menyodomi maupun berhubungan seksual di luar pernikahan  di  mana  korbannya  merupakan  anak-anak  masih  di  bawah  umur  dan  wajib dilindungi  dari  segi  hukum.  Pelaku  ketika  menarik  korban  biasanya  memberi  iming-iming korban terhadap suatu hal, melalui ancaman dan paksaan. Korban umumnya telah kenal dekat terhadap  pelaku  maupun  dipilih  secara  random/acak.    Dengan  demikian,  rumusan  peraturan undang-undang  meliputi  3  dasar  kebijakan  yakni:  dasar  yuridis,  filosofis,  dan  sosiologis. Landasan-landasan  tersebut  terdapat  pada  perundang-undangan  di  Indonesia  secara  khusus, sehingga kasus-kasus demikian pada artikel ini dapat diatur undang-undang yang sudah ada dan dapat  meminimalisir  maupun  menanggulangi  kasus-kasus  yang  sudah  membuat  masyarakat resah (Mahardika et.al., 2020).
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut memengaruhi cara bertindak,
berpikir,  dan  bersikap.  Perubahan  struktur  sosial  masyarakat  tersebut  yang  mempengaruhi kesadaran  hukum  dan  evaluasi  pada  sebuah  perilaku.  Apakah  itu  termasuk  lazim  atau kebalikannya  menjadi  ancaman  terhadap  ketertiban  sosial.  Tindakan  yang  mengganggu ketertiban  sosial  sering  kali  memanfaatkan  teknologi.  Dalam  melakukan  antisipasi  terhadap perkembangan  masyarakat  mengenai  perubahan  kejahatan  itu,  bisa  dilaksanakan  upaya perencanaan dalam membentuk hukum pidana yang menerima seluruh perubahan masyarakat. Hal  tersebut  menjadi  permasalahan  kebijakan,  terutama  tentang  penentuan  sarana  untuk mengelola kehidupan bermasyarakat.
Pembangunan  pada  bidang  hukum,  terutama  hukum  pidana,  bukan  saja  meliputi pembangunan  yang  sifatnya  struktural,  yaitu  pembangunan  badan-badan  hukum  yang  fokus pada  sebuah  prosedur,  namun  juga  harus  meliputi  pembangunan  substansi  dalam  bentuk produk-produk yang menjadi hasil sistem hukum berupa peraturan pidana dan sifatnya kultural, yaitu  nilai-nilai  dan  sikap-sikap  yang  memengaruhi  diberlakukannya  sistem  hukum (Prameswara Winriadirahman, 2021).
Hukum pidana sering kali digunakan untuk memecahkan permasalahan sosial terutama untuk menanggulangi kejahatan, seperti permasalahan kejahatan pedofilia yang menjadi bentuk patologi  sosial  dan  penyakit  masyarakat  (Kartono,  2005).  Penegak  hukum  pidana  dalam melakukan penanggulangan pedofilia yang menjadi perilaku penyimpangan harus dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pedofilia menjadi ancaman yang krusial pada norma-norma sosial di mana  bisa  menyebabkan  ketegangan-ketegangan  sosial  atau  ketegangan  individual.  Pedofilia adalah ancaman potensial atau riil terhadap keberlangsungan  ketertiban sosial (Candra Irawati, 2019).
Sesuai  dengan  pendapat  Nawawi,  kebijakan  menanggulangi  pedofilia  perlu menggunakan sarana/upaya hukum pidana (penal), dengan demikian kebijakan hukum pidana wajib  diorientasikan  terhadap  tujuan  dari social  policy (kebijakan  sosial)  di  mana  meliputi upaya-upaya  ataupun  kebijakan  demi  kesejahteraan  sosial  (Nawawi,  2001).  Dengan  demikian bisa disebutkan tujuan akhir dari tujuan utama politik kriminal adalah perlindungan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan.
Tindak  pidana  pedofilia  secara  eksplisit  tidak  dicantumkan  pada  hukum  Indonesia namun  mengenai  makna  pedofilia  sendiri  harus  dipahami,  di  mana  perbuatan  tindak  pidana pelecehan  seksual  pada  anak  di  bawah  umur,  dan  anak  tersebut  diberikan  perlindungan  dari perbuatan  eksploitasi  seksual  yang  tercantum  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana tersebut.
Pemerintah  sudah  berupaya  memberi  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dengan demikian anak bisa mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup dan penghidupannya sebagai komponen  dari  HAM.  Menurut  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak antara lain Orang Tua atau Wali, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah, dan Negara yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melindungi anak.
Berdasakan  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pada  pengaturan  tindak  pidana pedofilia  relevan  dengan  teori  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy ),  yang  operasionalnya melalui  sejumlah  tahapan  yakni  tahapan  kebijakan  legislative  (formulasi),  tahapan  kebijakan yudikatif  (aplikasi)  serta  tahapan  kebijakan  eksekutif  (eksekusi).  Dengan  tiga  tahapan  itu, tahapan formulasi ialah tahapang paling strategis dari upaya penanggulangan dan pencegahan kriminal  dengan  kebijakan  hukum  pidana.  Kelemahan  kebijakan  legislatif  ialah  kelemahan strategis  yang  menjadi  kendala  dalam  mengupayakan  pencegahan  dan  penanggulangan kriminalitas pada tahapan aplikasi dan eksekusi.
Ketiga  tahapan  kebijakan  penegakan  hukum  pidana  tersebut  di  atas  mengandung  tiga kekuasaan  atau  kewenangan  legislatif  yang  merumuskan  atau  menetapkan  perbuatan  sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi  hukum  oleh  aparat  penegak  hukum,  dan  kekuasaan/kewenangan  mengeksekusi  atau melaksanakan  hukum  secara  konkret  oleh  aparat/badan  yang  berwenang  Ketiga kekuasaan/kewenangan  ini  mirip  dengan  istilah  yang  digunakan  Masaki  Hamano  sewaktu
menguraikan ruang lingkup jurisdiksi.
Kebijakan  legislatif  yang  integral  di  bidang  penegakan  hukum  pidana  itu  tidak  berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Berbagai undang-undang seperti sekarang ini (ada hukum pidana materiil di dalam dan di luar KUHAP; dan ada undang-undang pelaksana pidana).  Dalam  setiap  perundangundangan  itu  dapat  saja  diatur  kewenangan  masing-masing pejabat/aparat penegak hukum yang terkait dengan keempat tahap/proses di atas.
Bentuk komitmen negara dalam melindungi anak diformulasi pada hukum positif, baik dalam KUHP  ataupu  peraturan  khusus  yang  dapat  melindungi  anak  seperti  disahkan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Adanya Undang -Undang Perlindungan Anak ialah untuk memberi jaminan terhadap  pemenuhan  hak-hak  anak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  berdasarkan  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  dan  memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Triyani et al., (2014) yaitu “Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak”.

## 3.2. Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Tingkat Kejahatan
Kasus pedofilia diluar laporan yang  ditujukan kepada polisi pastinya lebih banyak lagi, karena  kultur  masyarakat  Indonesia  memiliki  anggapan  kasus  tersebut  sangat  tabu  terkait masalah seksualitas. Bahkan fakta bahwa pelaku pedofilia didominasi oleh orang yang dikenal dengan baik oleh anak, seperti anggota keluarga itu sendiri. Hal tersebut menjadikan semakin banyak  kasus  pedofilia  yang  tidak  berani  lapor  kepada  pihak  kepolisian,  karena  merasa khawatir nama baik keluarga akan tercemar. Selain data di atas masih banyak kasus-kasus yang lain.
Efektifitas peraturan saat ini kurang memadai karena peningkatan kasus-kasus pidofilia setiap tahun. Pada tahap penerapan hukum pidana sebagai mata rantai dari seluruh prosedur penanggulangan  kejahatan,  sehingga  masih  ada  mata  rantai  lainnya  yang  menyatu  dengan tahapan penerapan pidana secara konkrit. Mata rantai yang lain yaitu tahap perumusan pidana dan  tahap  pelaksanaan  pidana,  adapun  yang  menjalin  ketiga  tahap  pemidanaan  menjadi  satu kesatuan yaitu tujuan pemidanaan tersebut seperti perlindungan terhadap masyarakat.
Tujuan pemidanaan sangat penting terhadap masing-masing penerapan pidana, namun dalam praktek secara umum para hakim menjatuhkan pidana masih terikat terhadap pandangan yuridis  sistematis,  bermakna  hakim  selalu  meredusir  kejadian  yang  hanya  memperhatikan faktor- faktor yuridis relevan saja dan kurang memperhatikan faktor lainnya yang menyangkut terdakwa.
Sistem  peradilan  pidana  memiliki  proses  awal  yaitu  melakukan  penyidikan  oleh beberapa  penyidik  Polri  yang  bertujuan  membuat  berkas  perkara.  Berkas  perkara  ini  setelah selanjutnya dialihkan kepada pihak kejaksaan. Dalam penuntutan diberikan ke pengadilan untuk persidangan oleh hakim hingga tahap penjatuhan sanksi dalam bentuk konkret oleh hakim.
Pada penjelasan kebijakan peberlakuan hukum pidana sebagai usaha dalam pencegahan pada  kejahatan  pedofilia  mencakup  bagaimana  penerapan  sanksi  misalnya  penerapan  jenis serta  jumlah  ataupun  periode  lama  pidana  pokok  dan  implementasi  pertanggung  jawaban pidana.  Efektifitas  sanksi  tindak  pidana  pedofilia  pada  tahapan  kejahatan.  Sebelumnya pemberian  pemidanaan  pada  pedofilia,  harus  dilihat  tujuan  dari  hukuman  tersebut  dan bermacam penjatuhan pemidanaan yang tepat terhadap pelaku penyimpangan seksual.
Pengaturan  tindak  pidana  pedofilia  yang  bisa  digunakan  untuk  menjerat  pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## Pasal 29 KUHP
“Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  untuk
melakukan  atau  membiarkan  dilakukannya  perbuatan  cabul,  diancam  karena  melakukan perbuatan  yang  menyerang  kehormatan,  kesusilaam,  dendam  pidana  penjara  paling  lama Sembilan tahun”.
Pasal 290 ayat (2) KUHP
“Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun;  ba rang  siapa  melakukan perbuatan  cabul  dengan  seseorang  padahal  diketahuinya  atau  sepatuhnya  harus  diduganya bahwa  umumnya  belum  lima  belas  tahun  atau  kalau  umumnya  tidak  jelas,  bahwa  yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini.”
Pasal 290 ayat (3) KUHP
“Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun:  Barang  siapa  membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini,  untuk  melakukan  atau  membiarkan  perbuatan  cabul  atau  bersetubuh  di  luar perkawinan dengan orang lain.”
Pasal 292 KUHP
“Orang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  sesama  kelamin, yang  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  belum  dewasa,  diancam  pidana  penjara paling lama lima tahun.”
Pasal 293 ayat (1) KUHP
“Barang  siapa  dengan  memberi  atau  menjanjikan  uang  atau  barang,  dengan menyalahgunakan  perbawa  yang  timbul  dari  hubungan  keadaan,  atau  dengan  penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan  dilakukannya  perbuatan  cabul  dengan  dia,  padahal  belum  cukup  umurnya  atau selayaknya  diduganya  belum  cukup  umur,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun.”
Pasal 294 ayat (1) KUHP
“Barang  siapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  anaknya,  anak  tirinya,  anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

## b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan:  “Setiap  anak  berhak  untuk memperoleh perlindungan dari: 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2) Pelibatan dalam sengketa  bersenjata;  3)  Pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial;  4)  Pelibatan  dalam  peristiwa  yang mengandung unsur kekerasan; 5) Pelibatan dalam peperangan; dan 6) Kejahatan seksual”.
Pasal  82:  “1)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaiamana  dimaksud  dalam pasal  76E  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). 2) Dalam hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
Hukuman  ditujukan  pada  kepribadian  individu  yang  melanggar  pidana.  Sanksi  atau hukuman  yang  dianut  pada  hukum  pidana  menjadi  pembeda  hukum  pidana  terhadap  hukum lainnya.  Sanksi  pada  hukum  pidana  ditujukan  dalam  menjaga  pergaulan  hidup  dan  keamanan yang terstruktur. Yakni hukum yang diberlakukan pada masyarakat, ada yang terkumpul pada suatu sistem dengan susunan sesuai bidang, contohnya di Indonesia, hukum yang berhubungan dengan  permasalahan  pidana  dihimpun  dan  diatur  oleh  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana).  Sistem  hukum  itu  meliputi    hukum  ajektif  dan  hukum  substantif  di  mana  membahas tentang  hubungan  antar  manusia  dengan  kelompoknya,  hubungan  antar  manusia,  dan  antar kelompok manusia.
Sehingga hukum merupakan peraturan atau kaidah perilaku manusia pada masyarakat. Hukum adalah seperangkat sikap tindakan manusia. Sebagai norma sosial atau kaidah, hukum sangat melekat terhadap nilai-nilai yang diberlakukan pada sebuah masyarakat di mana menjadi konkritasi dan pencerminan dari nilai-nilai yang diberlakukan pada sebuah  masyarakat. Maka hukum  menjadi  acuan  dalam  berperilaku,  sehingga  acuan  itu  harus  memberi  panduan  untuk bertindak atau berperilaku.
Penyimpangan  pada  peraturan  hukum,  sehingga  bisa  memperoleh  tindakan  hukum dalam  bentuk  ancaman/sanksi  hukum.  Hal  itu  dinamakan  penyelewengan  ( delikten ),  yakni pelanggaran  pada  peraturan  hukum  pidana  yang  memiliki  landasan  yang  sah.  Pada  hukum pidana, perbuatannya dinamakan delik, perbuatan pidana, ataupun peristiwa pidana.
Akan  tetapi  pada  kenyataannya,  kadang-kadang  antara  sanksi  pemberian  pidana  pada pelaku terhadap penderitaan korban yang disebabkan tindakan pelaku tidak sebanding. Selain itu, pemberian pidana untuk pelaku kadang-kadang juga tidak seimbang terhadap tindak pidana yang dibuat. Sehingga tujuan pemidanaan itu tidak sama terhadap yang ada di lapangan.
Sebagaimana  dalam  kasus  tindak  pidana  pedofilia  tersebut,  umumnya  pelaku  hanya diberikan ancaman pidana dalam bentuk 9 tahun penjara, sebagaimana tercantum pada Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Sanksi  7  tahun  penjara  itu  tentu  saja  tidak  sejalan  dengan penderitaan  korban  yang  kemungkian  bisa  diderita  seumur  hidup.  Jika  mengarah  terhadap Undang-undang  Perlindungan  Anak,  di  mana  jika  seseorang  memaksa  anak  agar  bersetubuh terhadapnya, dengan demikian diberi ancaman pidana 15 tahun penjara. Sanksi tersebut lebih berat dari pada yang disampaikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu.
Pada  masyarakat  yang  sederhana,  norma  kesusilaan  sudah  diatur  secara  otomatis  dan hal tersebut dapat mengorientasikan perilaku masyarakat itu, dengan demikian norma itu sudah memberi  aturan  pada  perilaku  seseorang  supaya  menjadi  manusia  yang  sempurna  tanpa termarginalisasikan  pada  masyarakat.  Maka  larangan  dan  perintah  yang  membahas  hal tersebutlah yang berasal dari pribadi manusia di mana menjadi makhluk individu yang bebas. Namun  pada  masyarakat  yang  maju  terhadap  seluruh  masalah  yang  kompleks,  norma  yang sesuai dengan kebebasan pribadi tidak relevan. Sehingga dibutuhkan sebuah hukum yang bukan saja  bersandar  terhadap  kebebasan  pribadi,  namun  hukum  itu  malah  kebalikannya,  sifatnya mengekang dan memaksa kebebasan pribadi melalui sebuah sanksi atau ancaman.
Memang  sanksi  yang  diberikan  untuk  pelaku  kemungkinan  masih  merugikan  pihak korban, sebab tidak sejalan dengan dampak yang diberikan. Akan tetapi realita yang ada ialah hukum pidana yang diberlakukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pada pemberian  sanksinya  hakim  akan  mengarah  terhadap  pasal-pasal  yang  tercantum  pada  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan  ialah  hukum  warisan  kolonial  belanda,  namun  sepanjang  belum  terdapat  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  baru,  dengan  demikian  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana bisa diberlakukan. Ketika waktu itu terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tentu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itulah yang diberlakukan. Hal tersebut sejalan terhadap  asas  pada  peraturan  perundang-undangan  yaitu Lex  Posteriori  Derogat  Lex  Priori (Undang-undang yang baru mengabaikan undang-undang yang lama).
Pada  Pasal-pasal  tersebut,  hukuman  yang  diberikan  untuk  pelaku  memang  lebih  berat daripada  yang  tercantum  pada  Pasal-pasal  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut. Paling tidak sanksi pada Undang-Undang itu lebih berat, meskipun korban masih belum dapat menerimanya, namun itulah hukum yang diberlakukan, tapi pada implementasi hukumnya, pada saat ada 2  hukum yang sama, dengan demikian hakim akan memberi vonis yang paling sejalan terhadap tindak pidana itu, yaitu apabila terdapat undang-undang yang lebih khusus mengatur, dengan demikian itulah yang hendak digunakan. Hal tersebut selaras terhadap asas lex specialis derogate lex generalis .
Maka  hakim  wajib  memberikan  “sanksi”,  pada  makna  memberi  respon  yang  sesuai terhadap  perbuatan  yang  dilakukan.  Tindak  pidana  itu  dilarang  menjadi  alasan,  contohnya memberikan  sanksi  yang  sangat  tinggi  dan  tidak  sebanding.  Hal  tersebut  juga  tidak  sejalan terhadap  sistem  perundang-undangan  yang  menentukan  pidana  maksimum  untuk  tiap-tiap
delik  dan  melalui  asas  bahwa  pemidanaan  mengandalkan  adanya  kesalahan.  Dalam  hal  ini bahwa  pidana  yang  diberikan  harus  sejalan  secara  wajar  terhadap  tindakan  yang  diperbuat. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  dengan  demikian  undang-undang  menuntut  adanya  persyaratan untuk hakim dalam memberikan pidana sesuai pertimbangan-pertimbangan.
Penjatuhan  pidana  dikarenakan  mengandaikan  reaksi  pada  delik  yang  bermakna  dan memadai,  sesuatu  yang  hanya  kemungkinan  jika  sekaligus  mengandaikan  tujuan  pemidanaan. Walaupun wajib diterima bahwa berkaitan terhadap hal itu, terlepas dari kekuasaan kehakiman, dengan  demikian  pemberian  tersebut  pada  kepentingan  praktek  cukup  terhadap communis opinio .  Sehingga  tidak  satupun  orang  mengesampingkan  realita  bahwa  pemidanaan berhubungan kuat terhadap usaha dalam memberi perlindungan terhadap masyarakat hukum, terhadap  keniscayaan  adanya  hubungan  memadai  dan  wajar  antara  sanksi  pidana  yang diberikan  terhadap  delik-delik  yang  dibuat  (Jan  Remmelink,  2003:562).  Pemidanaan  juga menjadi pesan yang berisi peringatan dan pencelaan untuk calon-calon yang melanggar hukum untuk  meminimalisir  kecenderungan  peniruan  atau  pengulangan  tindakan  yang  serupa terhadap  pelaku  kejahatan.  Kemudian  pemidanaan  seperti  halnya  yang  dijalankan  terdakwa, wajib menjadi  reaksi  yang  manusiawi  dan  pantas.  Jika  putusan  pengadilan  mengesampingkan tujuan-tujuan tersebut, dengan demikian putusan pengadilan itu semakin tidak berfungsi yakni pada masyarakt yang berbudaya modern seperti yang sekarang.
Akan  tetapi  pada  kenyataannya,  penentuan  ringan-beratnya  pidana  oleh  hakim menimbulkan  pandangan  yang  berlawanan  satu  sama  lain.  Berdasarkan  segi  prevensi  yang khusus  ataupun  umum,  untuk  gambarannya,  hakim  terkadang  berhadapan  terhadap  individu yang terabaikan dari masyarakat, dan dikarenakan hal tersebut walaupun hanya mencuri harta benda,  hakim  dapat  memberi  sanksi  yang  berat  ataupun  pidana  penjara  bersyarat  keras. Berdasarkan  segi  pembalasan,  sebab  kedudukan  marginal  itu  tidak  membuat  putusan pengadilan itu merupakan reaksi yang bisa dinilai layak. Fakta tersebut yang umumnya banyak dijumpai  pada  daerah  praktik  implementasi  hukum  yang  terdapat  pada  pengadilan.  Padahal tindak  pidana  pedofilia  adalah  tindak  pidana  yang  sangat  berbahaya  untuk  keberlangsungan hidup  umat,  sebab  hal  tersebut  berkaitan  dengan  generasi  penerus  bangsa.  Maka  sudah waktunya hakim bukan saja meninjau dari satu sisi hukum saja, tapi dampak yang ditimbulkan, sehingga  putusan  itu  tidak  timpang  dan  sudah  seharusnya  tindakan  tersebut  diberi  hukuman dengan sanksi yang terberat.
Pemberian  sanksi  paling  berat  untuk  pelaku  tindak  pidana  pedofilia,  yaitu  hukuman maksimum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didasari oleh dampak yang dimunculkan da melihat korban dari tindakan tersebut. Pada hukum positif yang diberlakukan pada Indonesia, hukuman maksimum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  tidak  diberikan  untuk  pelaku pedofilia, namun sanksi itu diberikan sesuai perbuatan pelaku dan pertimbangan-pertimbangan yang  matang  untuk  kemaslahatan  masyarakat  maupun  individu  pelaku  itu  sendiri.  Sehingga sanksi individu pelaku itu sendiri maksimum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  jo.  Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  adalah  sanksi alternatif  dengan  sifat  insidental  di  mana  pada  implementasinya  harus  dikaji  masing-masing kasusnya.
Menurut  Makhrus  Munajat  (2004:53) mengatakan  bahwa  “penerapan  sanksi  yang dijatuhkan  bagi  pelaku  haruslah  memberikan  keadilan  bagi  korban,  yakni  pelaku  harus mendapatkan  balasan  yang  sesuai  dengan  perbuatannya  dan  setimpal  dengan  penderitaan korban. Penjatuhan sanksi yang berat bagi pelaku akan memberikan efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi”. melalui pemberian hukuman untuk pelaku, dengan demikian hal  tersebut menjadi sebuah wujud  perlindungan dengan cara hukum untuk korban kejahatan. Korban tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang harus diberikan, yakni  ketakutan,  penderitaan,  dan  beragam  jenis  akibat  buruk  yang  lain,  terlebih  korban merupakan anak-anak yang sangat perlu dilindungi.
Teori efektifitas hukum menurut  Soerjono Soekanto (2008) adalah bahwa “efektif atau
tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor,  yaitu    (1)  Faktor  hukumnya  sendiri (undang-undang).  (2)  Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum. (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. (4) Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan.  (5) Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa manusia di dalam pergaulan hidup”. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena  merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum.  Pada  elemen  pertama,  yang  menentukan dapat  berfungsinya  hukum  tertulis  tersebut  dengan  baik  atau  tidak  tergantung  dari  aturan hukum itu sendiri.
Seperti pada pendapat Achmad Ali (2010) berpendapat bahwa, “ketika ingin mengetahui sejauh  mana  efektifitas  dari  hukum,  maka  pertama-tama  harus  dapat  mengukur  sejauh  mana aturan  hukum  itu  ditaati  atau  tidak  ditaati”.  Biasanya  yang  dapat  memberikan  pengaruh efektifitas  sebuah  perundang-undangan  ialah  profesionalitas  dan  optimalitas  dari penyelenggaraan  wewenang,  peran  dan  fungsi  dari  para  penegak  hukumnya,  baik  dalam melaksanakan  tugas  yang  diberikan  kepada  dirinya  ataupun  untuk  menegakan  perundang- undangan tersebut.
Pada  penelitian  ini  menemukan  berdasarkan  teori  efektifitas  hukum  tersebut,  pada penelitian ini belum efektifnya pemberian sanksi pidana kepada pelaku tersebut sehingga tidak menyebabkan  efek  jera  seperti  pada  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Sianipar  (2022) dengan  hasil  penelitiannya  yaitu  “pelaku  pedofilia  harus  diberikan  hukuman  yang  setimpal untuk perbuatannya. Hal ini harus dilakukan agar menimbulkan efek jera, dan agar memberikan peringatan  agar  dapat  meminimalis  kejadian  serupa  tidak  terulangi  kembali.  Serta  meng- highlight bahwa dalam melakukan perlindungan anak setiap orang wajib dapat terlibat, bukan hanya  pihak  orang  tua,  akan  tetapi  masyarakat,  pemerintah,  bahkan  negara  wajib  untuk  ikut andil  dalam  hal  ini”.  Dalam  teori  efektivitas  hukum,  jika  efektivitas  sanksi  pidana  harus diorientasikan  pada  tujuan  pidana  seperti  yang  dirumuskan  dalam  konsep  rancangan  KUHP, maka suatu  sanksi  pidana  dikatakan efektif  apabila:  (1)  Dapat mencegah  dilakukannya  tindak pidana,  (2)  Dapat  memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. (3) Dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh  tindak  pidana,  memulihkan  keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat. Sehingga perlunya perbaikan peraturan perundang-undang agar efektivitas sanksi pidana  bagi  pelaku  dapat  maksimal  dan  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  dan  hak  korban dapat terlindungi sehingga teori efetivitas hukum pada pemberian sanksi pidana pelaku dapat terlaksana dengan baik.
Sesuai dengan pembahasan di atas, penulis berkesimpulan undang-undang yang berlaku belum  dapat  mengcover  tentang  tindak  pidana  pedofilia  yang  berlaku  di  Indonesia  secara umum.  Dengan  demikian  setiap  tahunnya,  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  bawah umur  mengalami  peningkatan,  terutama  kasus  pedofilia.  Bercermin  dari  kasus  dan  hal-hal tersebut harusnya masyarakat, pihak penegak hukum dan pemerintah bersikap koperatif untuk mengatasi  kasus  pedofilia  itu.  Sementara  itu,  Undang-Undang  perlindunganan  anak  perlunya untuk diperbaiki agar kejahatan pada anak bisa mengalami penurunan yang signifikan.

## 4. KESIMPULAN
Menurut  gambaran  hasil  penelitian  dan  rumusan  permasalahan  yang  dipaparkan tersebut,  maka  disimpulkan  bahwa,  Pada  pengaturan  tindak  pidana  pedofilia  pada  anak  yang dipergunakan  dalam  memberikan  sanksi  pada  pelaku  pedofilia  di  Indonesia  sesuai  dengan Hukum  Pidana  Indonesia  yaitu  KUHP  serta  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Sanksi  pidana  untuk  pelaku  tindak  pidana  pedofilia  pada  anak  dicantumkan  pada Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  di  mana  menerangkan bahwa tindakan memaksa keingina orang dewasa pada anak di bawah umur yang dilaksanakan dengan atau tanpa jeratan sanksi antara 3 hingga 10  tahun penjara. Di samping itu, pada  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  perbuatan  itu  diberi  sanksi  maksimum  15  tahun  penjara.
Perundang-undangan itu belum bisa memberikan efek jera untuk orang lain atau pelaku tindak pidana  pedofilia  yang  akan  berbuat  tindak  pidana  tersebut,  dengan  demikian  setiap  tahunnya kasus  tindak  pidana  pedofilia  selalu  bertambah.  Sehingga  undang-undang  tersebut  belum efektif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan membantu dalam publikasi artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Irawati,  A.  C.  (2019).  Tinjauan  terhadap  Pelanggaran  Berat  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konflik Bersenjata Non Internasional di Aceh. Adil Indonesia Jurnal, 1(1) Remmelink, J. (2003). Hukum Pida na. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Irianto, K. (2010). Memahami Seksologi . Bandung: Sinar Baru Algesindo Kartonegero. (2012). Diktat Kuliah Hukum Pidana . Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. Kartono, K. (2005). Patologi Sosial (I) . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Irianto, K. (2010). Memahami Seksologi . Bandung: Sinar Baru Algesindo
Mahardika  et.al.  (2020).  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Pedofilia  Terhadap  Anak.
Jurnal Konstruksi Hukum. 1(1), 19-25 Makhrus, M. (2004). Dekonstruksi Hukum Pidana Islam . Yogyakarta: Logung Pustaka
Marpaung,  L.  (1996). Kejahatan  terhadap  Delik  Kesusilaan  dan  Masalah  Prevensinya .  Jakarta: Sinar Grafika.
Nawawi,  B.  (2001). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan . Jakarta: Citra Aditya Bakti
Ratna Sari et.al. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Riset & PKM . 1(2),
Saleh,  R.  (1983). Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Dua  Pengertian  Dasar DalamHukum Pidana , Cet-III, Aksara Baru, Jakarta: Aksara Baru Winriadirahman,  P.  (2021).  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pedofilia  Sebagai  Upaya  Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia. LEX Renaissan , 3(6), 449-464. Sadarjoen, S. S. (2005). Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual . Bandung: Refika Aditama. Sianipar, Friscila, L.H.., (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pedofilia Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pedofilia Menurut Hukum Positif  Indonesia. Skripsi ,  Program  Studi  Hukum  Program  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
Soeidy, Sholeh. (2001). Dasar Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: CV. Navindo Pustaka Mandiri.
Soerjono,  S.  (2008). Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Triyani et.al. (2014). Telaah Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan  Hakimpengadilan  Negeri  Nganjuk  Nomor:  375/  Pid.Sus-Anak/2013/Pn  Njk). Recidive , Vol. 3 (1), 80-87
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Jo.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  mengenai  Perubahan  Kedua  Atas  UndangUndang