## KONSEP SIDANG PRA NIKAH ANGGOTA KEPOLISAN (STUDI KEPOLISIAN RESOR BARITO UTARA)
Roni Juniar Adi Rianto 1 , Achmadi 2 , Ariyadi 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia *Corresponding Author e-mail: ronijar1986@gmail.com, achmadiump@gmail.com, ariyadialbanjari@gmail.com

## Article History
Received:21 May 2 Revised: Published: .017
Key Words: Concept, Pre- Marriage,
Police,
North Barito Regency
Abstract: Premarital  guidance  is  a  guidance  given  to  prospective  husbands  and prospective wives, in the form of advice, direction, and understanding to the bride and groom before entering the marriage contract officially or legally. Premarital guidance to brides-to-be (catin) is the leading sector of BP4 (Advisory Board for Preservation and  Marriage  Development)  as  a  semi-official  institution  tasked  with  assisting  the Ministry  of  Religious  Affairs  in  improving  the  quality  of  marriage.  The  general requirements  for  participating  in  premarital  hearings  are  in  accordance  with  the regulation of the Chief of National Police Number 9 of 2010 concerning Procedures for  Filing  Marriage,  Divorce  and  Referral  for  Public  Servants  to  the  Indonesian National Police. Based on the regulations requiring pre-marital coaching, it turns out that there are still members who do not carry out pre-marital coaching procedures before the marriage contract, even though it is very detrimental. If the prospective spouse does not carry out or follow the guidance at the Divorce and Referral Marriage Advisory  Board  (BP4R)  located  in  the  North  Barito  Regency  area,  the  Religious Affairs Office (KUA) does not have the authority to record the marriage of the two prospective married couples. so, the procedure for premarital guidance is not a series of marriages but is a series of activities in the National Police Agency that must be followed  to  obtain  a  marriage  license  to  measure  the  extent  of  the  effectiveness  of premarital guidance. This type of research is empirical legal research using data and sources, namely primary legal materials, secondary legal materials and behavioral tertiary legal materials (law) directly how the Concept of Marriage Pr Sessions of Police Members in North Barito Regency. The results of the study showed that the concept of pre-marital trial for Police Members (North Barito Resort Police Study through 3 (three) stages, namely the initial stage of file preparation, where the bride and  groom  first  complete  the  requirements  so  that  the  Chief  of  Police  issues  a recommendation letter for the implementation of premarital counseling, then the stage of conducting the trial, The implementation of pre-marital guidance was attended by the chairman of the trial, the secretary of the session, resource person 1,  Speaker 2, Clergy, 3 Bhayangkari Mothers, and Premarital Session Protocol. Each chamber of the hearing provides questions, direction on the institution of the National Police, and advice to support members of the National Police and their prospective husbands or wives in the process of forming families that are ṡākinaḥ mawaddaḥ warahmaḥ. Then the last stage, namely at this stage, is the signing of the minutes of the pre-marital coaching session by the bride-to-be, the parents of the bride-to-be, and the head of the pre-marital  session,  then  the  processing  of  the  marriage  license  for  the  bride  and groom. That the number between marriage and divorce that occurred in the North Barito resort in the last 3 (three) years is dynamic, namely the increase in premarital guidance and a decrease in divorce rates every year. And it can be concluded that the effectiveness of premarital hearings of members of the National Police in minimizing is quite effective.
Kata Kunci: Konsep,  Pra  Nikah,
Kepolisian, Kabupaten Barito Utara
Abstrack: Bimbingan pra nikah yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada calon suami dan calon istri, berupa nasehat, arahan, dan pemahaman kepada kedua calon mempelai terebut sebelum memasuki akad nikah secara resmi atau sah. Pembinaan pra nikah kepada pasangan calon pengantin (catin) merupakan leading sector BP4 (Badan Penasihatan  Pembinaan  Pelestarian  dan  Perkawinan)  sebagai  lembaga  semi  resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan. Persyaratan umum untuk mengikuti sidang pranikah sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk
Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan dari peraturan diwajibkannya melaksanakan pembinaan pra nikah, ternyata masih saja ada anggota yang tidak melaksanakan tata cara pembinaan pra nikah sebelum akad nikah, padahal hal  tersebut  sangat  merugikan.  Apabila  pasangan  calon  suami  istri  tersebut  tidak melaksanakan atau mengikuti bimbingan di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) yang berada di daerah Kabupaten Barito Utara, maka Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  tidak  mempunyai  wewenang  untuk  mencatat perkawinan kedua calon pasangan suami istri tersebut. jadi tata cara bimbingan pra nikah  bukan  rangkaian  pernikahan  tetapi  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  di Instansi Polri yang harus diikuti untuk memperoleh surat izin nikah untuk mengukur sejauh  mana  efektifitas  bimbingan  pra  nikah.  Adapun  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data dan sumber yaitu bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  perilaku  (hukum)  secara langsung  bagaimana  Konsep  Sidang  Pr  Nikah  Anggota  Kepolisian  di  Kabupaten Barito Utara. Hasil Peneltian menunjukan bahwa Konsep sidang pra nikah Anggota Kepolisan  (Studi  Kepolisian  Resor  Barito  Utara  melalui  3  (tiga)  tahap  yaitu  Tahap awal persiapan berkas, yaitu calon pengantin terlebih dahulu melengkapi persyaratan sehingga Kapolres megeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan konseling pra nikah, kemudian Tahap pelaksanaan sidang, Pelaksanaan pembinaan pra nikah ini dihadiri oleh ketua sidang, sekretaris sidang, narasumber 1, narasumber 2, rohaniawan, 3 orang ibu  bhayangkari,  dan  protokol  sidang  pra  nikah.  Masing-masing  perangkat  sidang memberikan pertanyaan, arahan tentang institusi Polri, dan nasihat untuk menunjang anggota Polri dan calon suami atau istrinya dalam proses membentuk keluarga yang ṡākinaḥ  mawaddaḥ  warahmaḥ.  Kemudian  Tahap  terakhir,  yakni  pada  tahap  ini dilakukan  penandatanganan  berita  acara  sidang  pembinaan  pra  nikah  oleh  calon pengantin,  orang  tua  calon  pengantin,  dan  ketua  sidang  pra  nikah,  kemudian pemrosesan  surat  izin  kawin  bagi  calon  pengantin.  Bahwa  pada  angka  antara Pernikahan dan perceraian yang terjadi di resor Barito Utara 3 (tiga) tahun terakhir bersifat dinamis, yaitu terjadinya peningkatan bimbingan Pra Nikah dan penurunan angka perceraian di setiap tahunnya. Dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas sidang pra nikah anggota Polri dalam meminimalisir cukup efektif.

## Pendahuluan
Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi manusia dan pernikahan adalah cara yang diberikan Allah SWT untuk melestarikan hidup umat manusia.Islam adalah agama yang  sangat  menghendaki  rumah  tangga  harmonis  yang  sesuai  dengan  tuntunan  agama, dimana tolak ukur keluarga yang harmonis itu dapat dirasakan dengan hadirnya suatu keadaan yang  sakinah  mawaddaḥ  dan  rahmaḥ,  keluarga  yang  semua  anggotanya  merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, kebahagiaan juga keberkahan.
Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  sorang  wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga Yang mawaddaḥ dan rahmaḥ. Pernyataan ini sesuai dengan Al-Qur‟an Surat Ar-Rum: Ayat 21:
ﻣَﻮَ
دﱠةً ﺑـَﻴـْ
ﻨَﻜُ ﻢْ   وَﺟَ ﻌَﻞَ   إِﻟَﻴـْ ﻬَﺎ ﻟِﺘَ ﺴْ ﻜُ ﻨُﻮا أَزْ وَا ﺟًﺎ أَﻧـْ ﻔُ ﺴِ ﻜُ ﻢْ ﻣِ ﻦْ   ﻟَﻜُ
ﻢْ   ﺧَﻠَ ﻖَ   أَنْ  آGَ ﺗِﻪِ   وَﻣِ ﻦْ ﻳـَﺘـَ ﻔَ ﻜﱠ ﺮُو نَ ﻟِﻘَ ﻮْمٍ   ﻵَ Gَ تٍ   ذَٰﻟِ
ﻚَ  ﰲِ  إِنﱠ  ۚ وَرَ
ﲪَْ ﺔً
Artinya: Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu  isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Dalam  rangka  pembentukan  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  warahmah, sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  mutlak  diperlukan  serangkaian  kegiatan  untuk menyiapkan  tujuan  pernikahan  tersebut,  yakni  upaya  pembinaan  pra  nikah  kepada  calon pengantin (catin). Pembinaan pra nikah kepada pasangan calon pengantin (catin) merupakan leading  sector  BP4  (Badan  Penasihatan  Pembinaan  Pelestarian  dan  Perkawinan)  sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan. BP4 mempunyai wewenang dalam bidang penasihatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian  rumah tangga.
Bimbingan pra nikah yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada calon suami dan calon istri, berupa nasehat, arahan, dan pemahaman kepada kedua calon mempelai terebut sebelum  memasuki  akad  nikah  secara  resmi  atau  sah.  Banyaknya  factor  yang  memicu timbulnya konflik  dalam rumah tangga perkawinan, salah satunya ada pasangan yang gagal membangun keluarga Sakinah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu usaha bimbingan pranikah untuk dapat membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik, serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan. Calon pasangan suami  dan calon pasangan istri harus mendapat bimbingan seperti diberikan masukan-masukan dan nasehat perkawinan sebagai bekal dalam mengarungi hidup berumah tangga  dan  berbagai  macam  problematika  yang  ada  dalam  rumah  tangga,  sehingga  kedua mempelai calon suami dan istri dapat bekerja sama dalam membangun keluarga Sakinah.
Masuk pada fenomena yang peneliti temui pada pernikahan dikalangan anggota Polri. Institusi  Polri  menuntut  untuk  selalu  siap,  siaga,  dan  rela  mengorbankan  waktu  bersama keluarga demi memenuhi tugas negara. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian diperlukan  kesiapan  mental  dan  fisik  yang  tangguh.  Di  samping  itu  anggota  Polri  juga manusia biasa, yang mempunyai kebutuhan biologis dan dorongan seksual, sebagai tempat penyaluran  kebutuhan  seksual  yang  paling  baik  adalah  pernikahan,  dengan  berkeluarga seseorang akan lebih tenang hidupnya dan lebih terjaga dari hal-hal maksiat.
Adapun dasar hukum dari pembinaan pranikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)
2. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1992  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
4. Peraturan  Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  No.  DJ.II/542  Tahun  2013
Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.
Materi  pokok  dalam  pembinaan  pranikah  tercantum  dalam  Peraturan  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Bab V Pasal 8 Ayat 2 , 3 dan 4 tentang materi dan narasumber, yakni: Materi (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode  ceramah,  diskusi,  tanya  jawab  dan  penugasan  yang  pelaksanaannya  disesuaikan dengan  kondisi  dan  kebutuhan  di  lapangan.  Materi  (3)  Narasumber  terdiri  dari  konsultan perkawinan  dan  keluarga,  tokoh  agama,  dan  tokoh  masyarakat  yang  memiliki  kompetensi sesuai  dengan  keahlian  yang  dimaksud.  Materi  (4)  Materi  Kursus  Pra  Nikah  diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran. Materi wajib dari kursus pranikah yaitu: Membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  observasi  awal  peneliti  di  Polres  Barito  Utara, maka pasangan calon pengantin (catin) diberikan persyaratan umum untuk mengikuti sidang pranikah sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muarat Teweh tentang bimbingan pra nikah di KUA Muara Teweh bahwa pada tahun 2021  terdapat 102 Pasangan Calon Pengantin kemudian pada tahun 2022 terdapat 98 pasangan calon pengantin, kemudian Pada Tahun 2023 terdapat 111 Pasangan Caon Pengantin yang melaksanakan bimbingan pra nikah. Adapun khusus bagi anggota kepolisian Resor Kabupaten Barito Utara bahwa pada tahun 2021 terdapat 18 pasangan calon pengantin, kemudian pada tahun 2022 terdapat 22 Pasangan Calon Pengantin, kemudian Pada Tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 32 orang pasangan calon pengantin yang mengajukan bimbingan pra nikah.
No Data Umum Bimbingan Pra Nikah Data Bimbingan Pra Nikah Anggot Kepolisian
Tahun Tahun 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Jumlah 102 98 111 20 26 34
Menurut Septriadi selaku  pembinaan pranikah bagi pasangan calon pengantin (catin) yang merupakan sarana untuk memperkenalkan kepada calon suami atau istri dari anggota Polri tentang institusi kepolisian, yang mana perlu adanya kesadaran secara psikologis bahwa suami dan istri harus saling memahami situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Anggota Polri beserta calon suami atau istri wajib mengikuti proses pembinaan pra nikah sebab sangat penting untuk memberikan pemahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangganya ketika sudah menikah. Ada hal-hal penting yang harus dipahami dan dimengerti oleh pasangan calon pengantin  (catin)  tentang  tugas  dan  kewajiban  sebagai  anggota  Polri  yang  pasti mempengaruhi  pada  keharmonisan  keluarga  di  kemudian  hari.  Waktu  berkumpul  bersama keluarga  akan  terbatas,  misalnya  tidak  jarang  anggota  Polri  ada  yang  bertugas  jauh  dari keluarga yang mana jarak tersebut mengakibatkan kurangnya komunikasi dan kebersamaan bersama keluarga. Namun dari peraturan diwajibkannya melaksanakan pembinaan pra nikah, ternyata masih saja ada anggota yang tidak melaksanakan pembinaan pra nikah sebelum akad nikah, padahal hal tersebut sangat merugikan .
Terkait  dengan  pembinaan  pra  nikah  bagi  anggota  Polri  di  Barito  Utara  ini,  dalam pelaksanaan pembinaan pranikah bagi pasangan calon pengantin (catin) hanya dilaksanakan dengan durasi waktu selama satu sampai dua jam saja dan itupun dilaksanakan lebih dari satu pasangan calon pengantin (catin) yang mana pada penyampaian pembinaan pra nikah tentu tidak terfokus pada satu pasangan calon pengantin saja. Mengacu pada fenomena pembinaan pra  nikah  bagi  anggota  Polri  di  Polres  Barito  Utara  tersebut,  muncul  ketertarikan  peneliti untuk lebih mendalami tentang bagaimana proses pembinaan pra nikah bagi anggota Polri ini dan  muncul  pula  pertanyaan  bagaimana  efektivitas  dari  pelaksanaan  pembinaan  pra  nikah bagi pasanga calon suami dan istri.
Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota jika perkawinan atau pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Diharapkan dengan adanya bimbingan dalam perkawinan tersebut dapat membangun sebuah keluarga yang Sakinah. Karena keluarga yang Sakinah sangat diidam- idamkan  oleh  semua  keluarga.  Apabila  pasangan  calon  suami  istri  tersebut  tidak melaksanakan  atau  mengikuti  bimbingan  di  Badan  Pembantu  Penasehat  Perkawinan
Perceraian Dan Rujuk (BP4R) yang berada di daerah Kabupaten Barito Utara, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mempunyai wewenang untuk mencatat perkawinan kedua calon pasangan  suami  istri  tersebut.jadi  bimbingan  pra  nikah  bukan  rangkaian  pernikahan  tetapi merupakan suatu rangkaian kegiatan di Instansi Polri yang haru diikuti untuk memperoleh surat izin nikah.
Berdasarkan  uraian  singkat  di  atas,  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) yang berada di Polres Barito Utara, karena penelitian ini membahas tentang konsep bimbingan pra nikah berada di instansi polri lebih tepatnya untuk mengkaji tentang bagaimana unsur-unsur bimbingan pra nikah yang berada di Polres Barito Utara.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yakni suatu metode yang menekankan dan memfokuskan pada proses pencarian data yang  berkualitas  sesuai  dengan  yang  diperlukan.  penelitian  dilakukan  dengan  cara  terjun langsung  kedaerah  objek  penelitian  guna  memperoleh  data  yang  berhubungan  dengan menangani  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  empiris.  Sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dan menggunakan data dan sumber yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yaitu  kamus  hukum.  Dalam  rangka pengumpulan  data  primer  maupun  data  sekunder,  maka  penulis  menggunakan  tiga  jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan.  Teknik  penentuan  sampel  penelitiannya  menggunakan  teknik  non  probability sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengertian Pembinaan Pra Nikah
Secara umum. Pengertian harfiyyah bimbingan adalah menunjukan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kea rah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini, dan masa  mendatang.  Istilah  bimbingan  merupakan  terjemahan  dari  kata  Bahasa  inggris “guidance” yang berasal dari kata kerja “ to Guidance” yang berarti menunjukan. Sedangkan bimbingan menurut Moegiadi yaitu suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu  dalam  hal  memahami    diri  sendiri  dengan  lingkungan,  memilih  menetukan  dan Menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya sendiridan tuntunan dari lingkungan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih  baik.  Pembinaan  merupakan  proses,  cara  membina  dan  penyempurnaan  atau  usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada  dasarnya  merupakan  aktivitas  atau  kegiatan  yang  dilakukan  secara  sadar,  berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.
Pranikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pranikah diambil dari dua kata yakni pra dan nikah yang artinya sebelum menikah.Masa pranikah ini adalah masa yang mana terjadi sebelum adanya peristiwa ijab dan qabul antara laki-laki dan perempuan untuk  menjadi  suami  dan  isteri.  Pria  dan  wanita  yang  sudah  dipersatukan  dalam  tali perkawinan, diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga pada saat  akan  melangsungkan  perkawinan.  Jika  sudah  matang  jiwa  dan  raga  maka  perbedaan- perbedaan yang terjadi tidak akan mempengaruhi ikatan di antara mereka.
Menurut  Rahman  Hakim  Kata  Nikah  berasal  dari  Bahasa  arab  “ nihkum” yang merupakan Masdar atau berasal dari kata kerja “ nakaha” menurut Bahasa arab kata nikah berarti  “ adh  dhammu  wattadakhull” (bertindih  dan  memasukkan),  menurut  istilah  nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan  dan  saling  menolong  diantara  menetukan  batas  hak  dan  kewajiban  diantara keduanya.
Di Indonesia khususnya bagi umat Islam jika ingin pernikahan  dianggap sah di mata hukum  maka  terlebih  dahulu  memenuhi  sejumlah    persyaratan  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA). Antara lain surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai,  surat  keterangan  orang  tua,  surat  mengajukan  mengajukan  pemberitahuan kehendak nikah di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, bukti imunisasi tetanus texoid (TT) I bagi calon pengantin wanita, kartu imunisasi,  dan imunisasi (TT) II dari puskesmas setempat, surat izin pengadilan kalau tidak diizinkan oleh orang tua/wali, pas foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar, dispensasi dari pengadilan bagi yang belum berumur 19 ahun tahun untuk calon laki-laki dan untuk wanita yang belum berusia 16 tahun, surat izin atasan bagi yang termasuk  anggota  POLRI,  untuk  yang  mau  berpoligami  perlu  izin  terlebih  dahulu  ke pengadilan,  akta  cerai  atau  kutipan  buku  pendaftran  talak/buku  pendaftaran  cerai  dengan
pasangan,  dan  untuk  janda/duda  perlu  untuk  menyiapkan  surat  keterangan  kematian suami/isteri.
Ada beberapa hal mengenai langkah-langkah yang harus dilalui oleh pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.Persiapan perkawinan meliputi:
1. Memilih jodoh
Perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT. dan sunnah Nabi dan dilakukan sesuai petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi. Di samping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya dengan hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memeilih seorang perempuan  untuk  pasangan  hidupnya  dalam  perkawinan  dan  demikian  pula  dorongan seorang  seorang  perempuan  waktu  memilih  laki-laki  untuk  menjadi  pasangan  hidupnya. Pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang lelaki atau  kesuburan  keduanya  dalam  mengharapkan  anak  keturunan,  karena  kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan karena keberagamannya. Maksud dari keberagaman disini adalah  komitmen  keagamaannya  atau  kesungguhannya  dalam  menjalankan  ajaran agamanya. Hal ini  dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika akan pudar demikian juga kedudukan, suatu ketika akan hilang.
2. Peminangan
Setelah  ditentukan  pilihan  pasangan  yang  akan  dikawini  sesuai  dengan  kriteria sebagaimana  disebutkan  diatas,  langkah  selanjutnya  dalah  penyampaian  kehendak  untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak nikah itu disebut dengan khitbah yang dalam bahasa Melayu disebut “peminangan”. Peminangan disyariatkan dalam suatu  perkawinan  yang  waktu    pelaksanaannya  diadakan  sebelum  berlangsungnya  akad nikah. Keadaan  ini pun sudah membudaya ditengah masyarakat. Diantaranya pihak laki- laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan ada kalanya pihak perempuan yang mengajukan kepada pihak laki-laki dengan mengikuti petunjuk dari orang-orang yang lebih berpengalaman.
Adapun  dasar  hukum  dari  pembinaan  pranikah  berdasarkan  Peraturan  Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:
a. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 2019)
b. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1992  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
d. Peraturan  Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  No.  DJ.II/542  Tahun  2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.
Mengenai pembinaan pra nikah juga dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  :  DJ.II/542  Tahun  2013  Bab  II  Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, yakni:
Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para  pejabat  teknis  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Direktorat  Urusan  Agama  Islam  di  tingkat  pusat,  provinsi,  kabupaten/kota  dan  KUA Kecamatan serta badan/Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.
Kursus  dimaksudkan  adalah  sebagai  pembekalan  singkat  (shot  cource)  yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang  sama.  Waktunya  pelaksanaan  dapat  disesuaikan  dengan  kesempatan  yang  dimiliki oleh peserta.
Materi  pokok  dalam  pembinaan  pranikah  tercantum  dalam  Peraturan  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Bab V Pasal 8  Ayat 2 , 3 dan 4 tentang materi dan narasumber, yakni:
(2)  Kursus  pra  nikah  dilakukan  dengan  metode  ceramah,  diskusi  tanya  jawab  dan penugasan  yang  pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  di lapangan.
(3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud.
(4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.
Unsur -Unsur Pranikah yaitu Pada kegiatan bimbingan pranikah yang efektif agar tercapainya  tujuan  haruslah  memiliki  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi,  unsur  adalah ketentuan atau komponen yang harus ada didalam sebuah kegiatan yang bertujuan efektif dan efisien.
1. Subjek (Pembimbing)
Pembimbing  /  konselor  dalam  bimbingan  dan  konseling  pernikahan  adalah orang  yang  mempunyai  keahlian  professional  dibidang  tersebut,  yaitu  memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan kehidupan berumah tangga, menguasai  ilmu  bimbingan  dan  konseling  islam.  Selain  kemampuan  keahlian
bersangkutan  harus  dituntut  mampu  berkomunikasi,  bergaul,  bersilaturrahmi  dengan baik.
2. Objek (terbimbing) Pra Nikah
Objek  adalah  orang  atau  individu  yang  akan  mendappatkan  bimbingan  atau menjadi  objek  dalam  kegiatan  bimbingan  tersebut.  Sedangkan  yang  menjadi  objek dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah disini adalah calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan nikah secara resmi di KUA, dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi untuk dapat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah tersebut. Pada instansi kepolrian  bimbingan  pra  nikah  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Pembantu  Penasehat Perkawinan Percceraian dan Rujuk di Polda Kalimantan Tengah bahwa seluruh anggota polri jika akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu agar dapat mengajukan nikah secara  resmi  ke  KUA.  Kegiatan  bimbingan  pra  nikah  ini  wajib  diikuti  oleh  calon pasangan suami istri dan masing-masing orang tua dari kedua calon tersebut, jika salah satu orang tua berhalangan hadir maka harus ada calon wali yang menggantikan untuk dapat menghadiri proses pelaksanaan bimbingan pra nikah.
Adapun tujuan bimbingan pra nikah menurut menurut Thohari musnawar yaitu :
1. Membantu individu mencegah timbulya problem yang berkaitan dengan pernikahannya
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga
3. Membantu individu mencegah masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
Ada  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  pembinaan  pra  nikah,  adalah  untuk mewujudkan  keluarga  yang  sakînah,  mawaddah,  wa  rahmah  melalui  pemberian  bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
Jadi, kesimpulan dari tujuan dan fungsi bimbingan pranikah diatas adalah dengan mengikuti bimbingan pra nikah maka calon suami istri akan lebih memahami problem yang ada  saat  menjalin  hubungan  rumah  tangga  sehingga  pasangan  calon  suami  instri  dapat memelihara situasi dan kondisi yang lebih baik dengan mengembangkan pribadinya secara mantap dan terarah.

## B. Pengertian Kepolisian
Kata polisi berasal dari bahasa Yunani “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Di Negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi dikenal melalui konsep
catur praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu  Bestuur,  Politie,  Rechtspraak,  dan  Regelling.  Dengan  demikian  polities  dalam pengertian  ini  sudah  dipisahkan  dari  Bestuur  dan  merupakan  bagian  pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban.
Didalam  Encyclopedia  and  social  science  dikemukakan  bahwa  pengertian  polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek daripada pengawasan keseharian umum. istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian ini makna  polisi  tugas  dan  sebagai  organnya.  Polisi  adalah  aparat  penegak  hukum  dan menjaga kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari  masyarakat.  Sebaliknya,  masyarakat  menghendaki  agar  kepolisian  selalu  bijaksana dan  cepat  dalam  bertindak  serta  senantiasa  berpegang  teguh  pada  hukum  tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat.
Kata  Polri  adalah  singkatan  dari  Polisi  Republik  Indonesia.  Sekarang  yang dikatakan  polisi  adalah  badan  pemerintahan  yang  bertugas  memelihara  keamanan  dan ketertiban umum. Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lazim disebut POLRI yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002  tentang  Kepolsian  Negara  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  UU Kepolisian.  Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.2  tahun  2002  menyatakan  bahwa  yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-  ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1. Tugas dan Fungsi
Pasal  14  ayat  (1)  UU  Nomor  2  Tahun  2002,  menyatakan  bahwa  dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
1. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli  terhadap  kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan,  ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat Kesadaran hukum masyarakat  serta  ketaatan  warga  Masyarakat  terhadap  hukum  dan  peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan  pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian,  laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari  gangguan  ketertiban  dan/atau  bencana  termasuk  memberikan  bantuan  dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
10. Melayani  kepentingan  warga  masyarakat  untuk  sementara  sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Fungsi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Sebagaimana  penetapan  Pasal  2  UU Nomor2 Tahun 2002 bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara yaitu dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat”.

## C. Prosedur Pelaksanaan Pembiaan Pra Nikah Bagi Anggota Kepolisian di Barito Utara
Sebuah  peraturan  khusus  untuk  calon  pengantin  yang  berprofesi  sebagai  anggota Polri.  Tidak  seperti  proses  pengajuan  nikah  pada  umumnya,  tetapi  di  institusi  Polri disamping  wajib  melengkapi  persyaratan  nikah  seperti  masyarakat  umum  sebagaimana yang  berlaku  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  ,  adapun  yang  berlaku  bagianggota Polri  yang  hendak  nikah  mereka  harus  mendapatkan  surat  persetujuan  atau surat  izin  menikah  dari  pimpinan  dengan  melaksanakan  sidang  pra  nikah sebelum akad nikah Peraturan tersebut tercantum didalam Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010  Tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Perkawinan,  Perceraian,  dan  Rujuk  Bagi Pegawai  Negeri  Pada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.
Ada tiga tahapan proses yang harus dilalui oleh anggota Polri dan calon suami atau istri  untuk  bisa  mendapatkan  surat  ijin  kawin  yaitu  tahap  awal  persiapan  berkas , tahap pelaksanaan sidang, dan tahap terakhir.
Tahap  awal  persiapan  berkas ,  yaitu  calon  pengantin  terlebih  dahulu  melengkapi persyaratan,kemudian  persyaratan  diperiksa  kevalid-an  nya  oleh  pihak  bagian  sumda, provos dan siwas, baru lah disampaikan ke Kapolres, kemudian Kapolres megeluarkan surat rekomendasi  pelaksanaan  konseling  pra  nikah  di  Polda  Kalimantan  Tengah,  setelah mengikuti konseling pra nikah calon pengantin mendapatkan surat keterangan bahwa telah mengikuti konseling pra nikah, kemudian surat tersebut dibawa lagi ke Polres Barito Utara untuk diproses, baru setelah itu calon pengantin melengkapi berkasberkas yang masih belum lengkap, setelah berkas-berkas sudah lengkap semua barulah mendapatkan disposisi dari Kapolres Barito Utara bahwa telah disetujui untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
Adanya prosedur pembinaan pra nikah bagi calon pengantin yang berprofesi sebagai anggota Polri adalah,
Pertama , pemberitahuan  kehendak  nikah  yang  disampaikan  kepada  Kabag  atau Kasat, dimaksudkan agar tidak ada anggota Polri yang nikah tanpa sepengetahuan kepala bagian  dan  tanpa  melalui  prosedur  yang  tentunya  jika  hal  tersebut terjadi  pasti  akan berdampak buruk bagi keluarga serta intitusi Polri.
Kedua ,  diwajibkan  ada  surat  persetujuan  dari  orang  tua  masing-masing calon pengantin dan surat tidak keberatan dari masing-masing calon pengantin, dimaksudkan agar keluarga  kedua  belah  pihak  sama-sama  mengetahui  dan menyetujui  tentang  rencana pernikahan tersebut. Sebagaimana bunyi dalam sebuah hadits yakni :
“Ridha  Allah  dalam  (tergantung)  ridha  kedua  orang  tua,  dan  murka Allah itu dalam murka kedua orang tua.”
Ketiga ,  diwajibkan  ada  surat  pernyataan  kesanggupan  dari  calon  suami dan  istri,  dimaksudkan  agar  calon  suami  dan  istri  benar-benar  sudah  berjanji bahwa  dirinya  akan  sanggup  menjalani  kehidupan  rumah  tangga  bersama  calon suami  atau  istri  yang  berprofesi  sebagai  anggota  Polri.  Surat  pernyataan kesanggupan  dapat  disebut  sebagai  perjanjian  pra  nikah.  Perjanjian  pra  nikah adalah  dalam  bentuk  tertulis  atau  lisan  yang  dibuat  oleh  calon  pengantin sebelum  pernikahan  dilangsungkan,  dan  mengikat  kedua  belah  pihak  calon pengantin  yang  akan  menikah,  kata  perjanjian  dalam  kitab  fiqh  tidak
ditemukan,  yang  ada  hanya  pesyaratan  dalam  perkawinan,  bukan  sebagai syarat sah perkawinan, tetapi persyaratan yang diucapkan di luar akad nikah.
Keempat ,  diwajibkan  ada  surat  rekomendasi  dari  Kasi  Propam  Polres Barito  Utara,  dimaksudkan  dengan  adanya  surat  rekomendasi  dari  bagian  Kasi Propam  menunjukkan  bahwa  anggota  Polri  yang  akan  menikah  sudah melengkapi  berkas  dan  tidak  ada  unsur  kepalsuan  dan  kebohongan  karena sudah di cek kebenarannya oleh bagian Kasi Propam.
Kelima , diwajibkan melampirkan surat keterangan kesehatan dari masing-masing  calon  pengantin,  surat  hasil  test  kehamilan  dari  calon  istri  dan surat  keterangan  belum  pernah  menikah  dari  masing-masing  calon  pengantin. Dimaksudkan  agar  masing-masing  dari  calon  pengantin  benar  dinyatakan sehat.  Adapun  maksud  dari  diwajibkannya  melampirkan  surat  test  kehamilan bagi  calon  istri  adalah  agar  diketahui  dan  dipastikan  bahwa  calon  istri  tidak dalam  keadaan  hamil,  tidak  ada  unsur  kehamilan  diluar  nikah.  Maka  dari  itu  sebagai anggota  Polri  yang  patuh  hukum  kiranya  dapat  memberikan  contoh  yang  baik pada  masyarakat  dengan  cara  tidak  melakukan  perbuatan  melanggar  norma hukum,  tidak  berbuat  zina  dan  tidak  menikahi  wanita  yang  sedang mengandung  (hamil).  Bagi  anggota  Polri  yang  memang  benar  belum  pernah menikah juga diwajibkan melampirkan surat keterangan belum pernah menikah.
Keenam ,  diwajibkan  melampirkan  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian (SKCK)  dari  calon  suami  atau  istri  dan  orang  tua  yang  tidak  berprofesi  sebagai pegawai  negeri,  dimaksudkan  agar  keluarga  dari  calon  suami  atau  istri  adalah dari  keluarga  yang  baik-baik  tidak  dari  kalangan  yang  mempunyai  catatan kriminal. Kemudian  selebihnya  persyaratan  umum  yaitu  lampiran  surat-surat dokumen  data  diri  yang  meliputi  fotocopy  ijazah  terakhir  dari  calon  suami  atau istri,  fotocopy  ijazah  Polri,  foto  gandeng,  fotocopy  surat  keputusan  pangkat pertama,  fotocopy  KTP  calon  suami  atau  istri  dan  orang  tua  calon  suami  atau istri,  serta  formulir  N-1  sampai  dengan  N-4  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) bagi yang beragama Islam dan formulir catatan sipil bagi yang Non Muslim.
Tahap  pelaksanaan  sidang ,  yakni  setelah  melalui  persiapan  berkas kemudian  mendapatkan  rekomendasi  dari  Kapolres  untuk  mengikuti  sidang  pra nikah  di  Polres  Barito  Utara,  setelah  itu  baru  anggota  Polri  dan  calon  suami atau  istri  diperkenankan  untuk  mengikuti  pembinaan  pra  nikah.  Pelaksanaan
pembinaan  pra  nikah  ini  dihadiri  oleh  ketua  sidang,  sekretaris  sidang, narasumber  1,  narasumber  2,  rohaniawan,  3  orang  ibu  bhayangkari,  dan protokol  sidang  pra  nikah.  Masing-masing  perangkat  sidang  memberikan pertanyaan,  arahan  tentang  institusi  Polri,  dan  nasihat  untuk  menunjang anggota  Polri  dan  calon  suami  atau  istrinya  dalam  proses  membentuk  keluarga yang  ṡ ākinaḥ  mawaddaḥ  warahmaḥ .  Pertanyaan  yang  ditanyakan  secara  umum diantaranya  adalah  mengenai  kesanggupan  untuk  menjalankan  bahtera  rumah tangga, keyakinan untuk menikah, dan kejujuran dari calon pengantin.
Tahap  terakhir ,  yakni  pada  tahap  ini  dilakukan  penandatanganan  berita acara  sidang  pembinaan  pra  nikah  oleh  calon  pengantin,  orang  tua  calon pengantin,  dan  ketua  sidang  pra  nikah,  kemudian  pemrosesan  surat  izin  kawin bagi  calon  pengantin.  Hal  itu  menandakan  bahwa  kedua  calon  mempelai  sudah mendapatkan  izin  dari  intitusi  dan  dapat  melanjutkan  proses  pernikahan  di kantor urusan agama (KUA) masing-masing.
Berdasarkan  dari  ke  tiga  tahapan  dan  prosedur  yang  ada  di  institusi  Polri dalam  melaksanakan  pembinaan  pra  nikah  tersebut,  tujuannya  agar  anggota Polri  benar-benar  maksimal  dalam  mempersiapkan  pernikahannya.  Seperti yang  disebutkan  subjek  I  Kompol.  IR  menyatakan  bahwa  anggota  Polri  dibina dengan  baik  mulai  dari  pemeriksaan  administrasi  tingkat  satuan  kerjanya  dari tingkat  Polres  sampai  ke  tingkat  Polda,  apabila  anggota  Polri  golongan  bintara maka  pembinaan  calon  pengantin  dilaksanakan  ditingkat  Polres  saja,  tetapi  jika dari  tingkat  perwira  maka  sidang  pembinaan  pra  nikahnya  dilaksanakan  di Polda.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa mengenai diwajibkannya  seluruh  anggota  Polri  dan  calon  suami  atau  istri  melengkapi beberapa  persyaratan  yang  sudah  ditetapkan  adalah  agar  terhindar  dari  hal-hal yang  tidak  diinginkan  atau  dalam  fiqih  disebut  dengan kemudharatan .  Sejalan dengan sebuah kaidah fiqih yang menyebutkan :
“Menghilangkan  kemudharatan  itu  lebih  didahulukan  daripada  Mengambil sebuah kemaslahatan”.
Menurut  peneliti,  sidang  pembinaan  pra  nikah  ini  jika  dilihat  dari  maksud dan  tujuannya  dapat  dikategorikan  sebagai maṣlaḥah dengan  jenis  kebutuhan sekunder  atau hajiyat ,  sebagaimana  tujuan  bagi  kehidupan  manusia  ialah sesuatu  yang  dibutuhkan  bagi  kehidupan  manusia,  tetapi  tidak  mencapai
tingkat dharuri .  Seandainya  kebutuhan  itu  tidak  dipenuhi  dalam  kehidupan manusia,  tidak  akan  meniadakan  atau  merusak  kehidupan  itu  sendiri.  Meskipun tidak  sampai  akan  merusak  kehidupan,  namun  keberadaannya  dibutuhkan untuk memberikan  kemudahan  dalam  kehidupan. Bahwa  dengan  adanya  sebuah  prosedur pembinaan  pra  nikah  di lingkungan  Polri  dapat  menghilangkan kemudharatan dan mengandung  unsur maṣlaḥah ,diharapkan  dapat  meminimalisir  penipuan  data  diri  dari masingmasing  calon  pengantin,  dapat  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  Polri  di masyarakat,  menjaga  nama  baik  suami  atau  istri  sebagai  anggota  Polri,  dan dapat  memberikan  pemahaman  awal  kepada  calon-calon  pengatin  yang  akan menjalankan bahtera rumah tangga tentang ruang lingkup institusi kepolisian.

## D. Efektivitas Pembinaan Pra Nikah bagi Anggota Polri di Kepolisian Resor Barito Utara Dalam Meminimalisir Perceraian
Salah  satu  tahapan  untuk  membentuk  keluarga  di  lingkungan  Polri, bahwa  setiap  calon  mempelai  akan  menjalani  sidang  pra  nikah.  Sidang  pra  nikah di  Institusi  Polri  dilaksanakan  oleh  BP4R  yaitu  (Badan  Pembantu  Penasihat Perkawinan  Perceraian  dan  Rujuk).  Sidang  pembinaan  nikah  merupakan  tahapan terpenting  yang  bisa  dijadikan  acuan  untuk  mempersiapkan  keluarga  terbaik untuk  institusi  Polri.  Dengan  demikian  diharapkan  semaksimal  mungkin  dapat menghindari situasi dan kondisi yang rawan bagi keharmonisan keluarga. Setiap anggota Polri yang akan melaksanakan pernikahan wajib mengajukan surat permohonan izin nikah kepada  Kepala  Satuan  Kerja  Kasatker)  dengan  melampirkan  persyaratan  yang  sudah ditentukan,  setelah  itu  anggota  Polri  bersama  calon  suami/istri  akan  mendapatkan pengarahan dari Kasatker yang bersangkutan.
Dalam  penelitian  ini  untuk  mengukur  efektifitas  sidang  pra  nikah anggota  Polri  dalam  meminimalisir  perceraian,  data  yang  diteliti  diambil  dari kantor  Resor  Barito  Utara.  Metode  yang dilakukan  menggunakan  metode  Statistika deskriptif  yaitu  membahas  cara-cara pengumpulan  data,  penyederhanaan  angka-angka pengamatan  yang  diperoleh (meringkas  dan  menyajikan),  serta  melakukan  pengukuran pemusatan dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan lebih mudah dipahami. Maka dari itu dalam hal menganalisis efektivitas sidang pra nikah anggota  polri  dalam  meminimalisir  perceraian  menggunakan  teori  statistika deskriptif  yang  memungkinkan  peneliti  menyajikan  ataupun  menggambarkan datanya  dengan  data  tabel  dalam  menentukan  efektivitas  sidang  pra  nikah.  Data  yang  di
analisis  berasal  dari  perbandingan  angka  pernikahan  dan  perceraian  pertahun  dari  tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu sebagai berikut:
No Data 2021 2022 2023 1. Pernikahan 20 26 34 2. Perceraian 4 3 1
Tabel.2 Angka Perceraian dan Pernikahan di Resor Kabupaten Barito Utara
Dari grafik diatas dapat dilihat Pada tahun 2021 pasangan pernikahan yang terdaftar mencapai 20 pasangan, sadangkan perceraian yang terdaftar mencapai 4 pasangan. Pada tahun
2022 pasangan pernikahan yang terdaftar mencapai 26
pasangan,  sadangkan  perceraian  yang  terdaftar  mencapai  3  pasangan. Pada  tahun  2023 pasangan  pernikahan  yang  terdaftar  mencapai  34 pasangan,  sedangkan  perceraian  yang terdaftar hanya mencapai 1 pasangan. Dari penjelasan diatas perbandingan antara percerian dan Pernikahan yang terjadi di Kabupaten Barito Utara tersebut dikatagorikan kedalam tingkatan perceraian yang terbilang rendah. Dan dapat disimpulkan efektivitas sidang pra nikah anggota Polri dalam meminimalisir cukup efektif.

## Kesimpulan
Dari  berbagai  rumusan  dan  deskripsi  serta  paparan  uang  telah  dilakukan  oleh penyusun  mengenai  Konsep  sidang  pra  nikah  Anggota  Kepolisan  (Studi  Kepolisian  Resor Barito Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa  pada Tahap  awal  persiapan  berkas ,  yaitu  calon  pengantin  terlebih  dahulu melengkapi persyaratan,kemudian persyaratan diperiksa kevalid-an nya oleh pihak bagian sumda,  provos  dan  siwas,  baru  lah  disampaikan  ke  Kapolres,  kemudian  Kapolres megeluarkan  surat  rekomendasi  pelaksanaan  konseling  pra  nikah  di  Polda  Kalimantan Tengah, kemudian Tahap  pelaksanaan  sidang ,  Pelaksanaan pembinaan  pra  nikah  ini dihadiri oleh ketua sidang, sekretaris sidang, narasumber 1, narasumber 2, rohaniawan, 3 orang  ibu  bhayangkari,  dan protokol  sidang  pra  nikah.  Masing-masing  perangkat  sidang memberikan pertanyaan,  arahan  tentang  institusi  Polri,  dan  nasihat  untuk  menunjang anggota  Polri  dan  calon  suami  atau  istrinya  dalam  proses  membentuk  keluarga yang  ṡ ākinaḥ  mawaddaḥ  warahmaḥ .  Kemudian  Tahap  terakhir,  yakni  pada  tahap  ini dilakukan penandatanganan berita acara sidang pembinaan pra nikah oleh calon pengantin, orang  tua  calon pengantin,  dan  ketua  sidang  pra  nikah,  kemudian  pemrosesan  surat  izin kawin bagi calon pengantin.
2. Bahwa  pada  angka  perceraian  yang  terjadi  di  resor  Barito  Utara  3  (tiga)  tahun terakhir bersifat  dinamis,  yaitu  terjadinya  peningkatan  atau  penurunan angka  perceraian  di  setiap tahunnya.  Dan  dikatagorikan  kedalam tingkatan  perceraian  yang  terbilang  sedang, dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan angka perceraian setiap tahunnya. Dan dapat disimpulkan bahwa  efektivitas  sidang  pra  nikah  anggota  Polri  dalam  meminimalisir cukup efektif .

## Rekomendasi
Penelitian  ini  tentunya  masih  mengandung  banyak  kekurangan  dalam  hal pelaksaannya, oleh karena itu peneliti akan memberikan saran yang bersifat praktis agar hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat diterapkan.
1. Hendaknya  bagi  anggota  Polri  untuk  memilih  pasangan  yang  se-Agama, untuk mempermudah proses pengajuan surat izin kawin (SIK) serta dengan pasangan tersebut dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah.
3. Bagi  petugas  BP4R  (Badan  Pembantu  Penasihat  Perkawinan  Perceraian dan  Rujuk) hendaknya mensosialisasikan kembali materi-materi yang pernah disosialisakan ketika pra sidang  kepada  pasangan  Polri  yang  telah menikah  agar  dapat  lebih  memperkokoh pernikahan  terlepas  dari rumitnya  permasalahan  yang  dihadapi  sebagai  rujukan  untuk meningkatkan kualitas program sidang pra nikah dalam meminimalisir perceraian.

## Referensi
Azhar Basyir Ahmad., Hukum Perkawinan Islam , (Yogyakarta: UII Press, 1999) Arifin Muhammad Husni, Pengantar Statistika Sosial Jakarta: Universitas Terbuka, 2014. Arukunto  Suhaimi,  Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2002.
Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." Mitsaqan Ghalizan 1.1 (2021)
Surawan, S., Ariyadi, A., Anshari, M. R., & Ramadhani, M. T. (2024). Pembinaan Remaja Dalam  Rangka  Mencegah  Pernikahan  Dini  Di  Sma  Muhammadiyah  Palangka Raya. Jurnal Penamas Adi Buana , 7 (02),
Bagus Lorens, Kamus Filsafat , Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Birowatpers  SSDM  Polri, Buku  Panduan  Sidang  Pembinaan  Nikah  di  Lingkungan  POLRI , Jakarta: Birowatpres SSDM, 2017
Wahdini,  Muhammad,  and  Norcahyono  Norcahyono.  "Persepsi  Ulama  Muhammadiyah Kalimantan  Tengah  Terhadap  Pengakuan  Kawin  Belum  Tercatat:(Rekognisi  Fatwa Majelis  Tarjih  Tentang  Pencatatan  Nikah)." Jurnal  Darussalam:  Jurnal  Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 14.1 (2022)
Sanawiah, S., Fitri, M. S., & Maimunah, M. (2019). Penyuluhan Hukum Status Anak Lahir Diluar Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Legal Counseling The Status  of  Children  Born  Outside  Marriage  in  accordance  with  Law  Number  1  of 1974. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 19-23.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet II edisi IV, Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 2011 Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
Fred  N.  Kerlinger, Asas-Asas  Penelitian  Behavioral ,Edisi  Indonesia,  Cet.V,  Yogyakarta: Gajah Univesity Press, 1996.
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram , Terj. Khalifaturrahman dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur-an dan Terjemahan New Cordova , Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.
Koto  Alaidin,  Ilmu  Fiqih  dan  Usul  Fiqh,  Revisi  Cet  VI,  Jakarta:  Rajawali  Pers,
2016 Nasution Harun, Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian , Ensiklopedia Islam, jilid 1, Jakarta: Depag RI, 1993.
Nasution  Khoiruddin, Hukum  Perkawinan  I  Dilengkapi  Perbandingan  UU negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta: Academi & Tazaffa, 2013.
Rahman Ghozali Abdul, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2012.
Sasroatmojo  Asro  dan  A.  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1975.
Sudarso, Kamus Hukum , Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1999.
Syarifuddin  Amir, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia:  Antara  Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang , Jakarta: Kencana, 2006. Umam Chaerul, dkk, Ushul Fiqih I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000 Waluyo  Bambang, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  Jakatra:  SinarGrafika, 2002.
Peraturan  Kepala  Kepolisisan  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2010 Tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Perkawinan,  Perceraian,  Dan  Rujuk  bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara  Pengajuan  Perkawinan, Perceraian,  dan  Rujuk  bagi  Pegawai  Negeri  pada Kepolisisan Negara Republik Indonesia Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3250) Putusan  Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota Polri di Aceh.
Republik Indonesia, KompilasiHukum Islam, Intruksi PresidenRepublik Indonesia Tahun 1991.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara Repulik Indonesia Nomor 3019)
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)