## PERANAN UNI EROPA MELALUI PROGRAM IPA (INSTRUMEN PRE-ACCESSION ASSISTANCE) DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN KOSOVO

## Miranti Purnamasari
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132
E-Mail: Mirantiprnmsr@gmail.com

## Abstract
The problem of this research is how the European Union is a regional organization that is in the European region,  has a policy of enlargement, which is a policy where the EU is trying to expand the area of cooperation to do so will be more  extensive.  Balkan  region  did  not  escape  the  attention  of  Europe.  for  this  region,  the  European  Union  issued  a Stabilisation  and  Association  Process  (SAP)  which  merupaka  a  policy  that  contains  the  promise  of  the  EU  to  the Western Balkan countries for the opportunity to become a member. That's why Kosovo had finally become part of the SAP.  After  becoming  a  part  of  SAP,  Kosovo  received  assistance  from  the  EU  as  a  potential  candidate  candidate. Program assistance provided by the EU is the IPA program which is a program set up to create a single framework to assist candidate countries and potential countries to join the EU premises. Through this IPA, the EU provides financial assistance to Kosovo to build its economy. This type of research is qualitative. The method used is descriptive analysis techniques. Most of the data collected through literature, as well as the search website. The results of this study indicate that  the  funds  provided  by  the  European  Union  through  the  IPA  program  provided  through  economy  of  Kosovo  has been  quite  successful  with  demonstrated  through  improvements  to  the  economy  of  Kosovo,  the  provision  of  this assistance has resulted in significant improvements in economic growth and development of Kosovo.
Keywords: foreign aid, IPA, the European Union, Kosovo, Economy

## Abstrak
Masalah  dari  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Uni  Eropa  yang  merupakan  sebuah  organisasi  kawasan  yang berada  di  kawasan  Eropa,  memiliki  kebijakan enlargement ,  yaitu  sebuah  kebijakan  dimana  Uni  Eropa  berusaha memperluas  wilayah  sehingga  kerjasama  yang  dilakukan  akan  semakin  luas.  Wilayah  Balkan  pun  tidak  lepas  dari perhatian  Eropa.  untuk  wilayah  ini,  Uni  Eropa  mengeluarkan  sebuah  Proses  Stabilisasi  dan  Asosiasi  (SAP)  yang merupaka  sebuah  kebijakan  yang  mengandung  janji  UE  kepada  Negara  Balkan  Barat  untuk  berkesempatan  menjadi anggota. Karena itulah Kosovo pun akhirnya menjadi bagian dari SAP. Setelah menjadi bagian SAP, Kosovo mendapat bantuan dari UE sebagai calon potensial kandidat. Program bantuan yang diberikan oleh UE adalah program IPA yang merupakan program yang dibentuk untuk menciptakan kerangka kerja tunggal dalam membantu negara-negara kandidat dan  negara  potensial  untuk  bergabung  denga  UE.  Melalui  IPA  inilah,  UE  memberikan  bantuan  dana  kepada  Kosovo untuk  membangun  perekonomiannya.  Tipe  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah teknik  analisa  deskriptif.  Sebagian  besar  data  dikumpulkan  melalui  studi  pustaka,  serta  penelusuran website .  Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa bantuan dana  yang diberikan oleh Uni Eropa melalui program IPA  yang diberikan melalui  sektor  perekonomian  Kosovo  telah  cukup  berhasil  dengan  ditunjukkan  melalui  peningkatan-peningkatan terhadap  perekonomian  Kosovo,  pemberian  bantuan  ini  telah  membuahkan  hasil  yang  cukup  signifikan  dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kosovo.
Kata kunci : Bantuan luar negeri, IPA, Uni Eropa, Kosovo, Perekonomian
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Berakhirnya perang dunia kedua menjadi titik  tolak  bagi  beberapa  negara  di  Eropa untuk  mendorong  terbentuknya  integrasi Eropa.  Pada  saat  itu,  Eropa  mengalami depresi  ekonomi  akibat  perang.  Selain  kalah perang,  negara-negara  di  Eropa  juga  harus membayar  biaya  perang  yang  dikeluarkan negara-negara  pemenang  perang.  Sehingga hampir  semua  birokrasi  pemerintahan  dan infrastrukturnya tidak dapat dijalankan dengan benar. Akibatnya terjadi keterpurukan ekonomi, kelaparan serta kekurangan lapangan  kerja  juga  menyebabkan  angka kriminalitas semakin meninggi. Kekacauan di Eropa  pasca  perang  mengundang  perhatian lebih  dari  masing-masing  pemimpin  negara yang  kemudian  bersepakat  untuk  secara perlahan  memperbaiki  keadaan  ekonomi Eropa yang nantinya akan sedikit demi sedikit membangkitkan Eropa secara keseluruhan.
Untuk
mempermudah proses perdagangan dan menguatkan integrasi Eropa maka tahun 1985 ditandatanganilah perjanjian Schengen  yang  kemudian  diikuti  dengan Single European Act pada tahun 1986. Kedua hal  ini  menghadirkan  semangat  baru  bagi terintegrasinya  Eropa.  Akhirnya,  pada  tahun 1992,  terbentuklah  traktat  Maastrict  (Treaty of  European  Union  (TEU))  yang  melahirkan Uni  Eropa  yang  berdiri  diatas  tiga  pilar utama, yaitu:
1. Komunitas Eropa (European Communities)
2. Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama  (Common  Foreign  and  Security Policy (CFSP), dan
3. Urusan Keadilan Justice and Home
Affairs (JHA).
Ketiga pilar inilah yang menjadi landasan kebijakan  utama  yang  dikeluarkan  dan diterapkan  secara  menyeluruh  pada  setiap negara anggota.
Sebagai  satu-satunya  organisasi  regional, Uni Eropa semenjak pendiriannya telah
melakukan  banyak  penambahan  anggota  atau dalam  kata  lain  telah  melakukan  perluasan keanggotaan  atau  enlargement.  Kebijakan enlargemen  ini  bertujuan  untuk  memperluas wilayah Uni Eropa sehingga dengan otomatis akan  terjalin  kerja  sama  yang  lebih  luas. Selain  itu  melalui  enlargement,  Uni  Eropa bertujuan  untuk  membangun  integrasi  yang lebih  mendalam  dengan  membawa  nilai-nilai perdamaian dan kebebasan, demokrasi, keadilan  dan  hukum,  serta  toleransi  dan solidaritas. Saat ini Uni Eropa telah memiliki 28 negara anggota, dengan masuknya Kroasia pada  2013,  hal  ini  juga  menyebakan bertambah luasnya pasar tunggal yang mampu meningkatkan kesejahteraan, kemampuan berkompetisi,  dan  pengaruh  Uni  Eropa dibandingkan dengan sebelumnya,  yaitu EEC yang hanya beranggotakan enam negara.
Wilayah  Balkan  tidak  luput  dari  perhatian Uni  Eropa  dalam  hal  enlargement.  Sejak  awal tahun 1990-an, Eropa telah menjadikan wilayah Balkan  sebagai  wilayah  perluasan  selanjutnya. Salah satu negara potensial yang dipertimbangkan oleh Uni Eropa adalah Kosovo (under  UNSCR  1244/99).  Uni  Eropa  sejak tahun  1999  telah  membantu  Kosovo  (under UNSCR 1244/99), terutama pada saat itu adalah untuk membantu Kosovo (under
UNSCR 1244/99)
menyelesaikan permasalahannya  yaitu  mencari  jalan  damai bagi  perselisihan  yang  terjadi  dengan  Serbia, selain  itu  juga  Uni  Eropa  mencoba  untuk meningkatkan  perekonomian  negara  Kosovo (under  UNSCR  1244/99)  itu  sendiri  terlepas dari konfliknya dengan Serbia. Kosovo (under UNSCR  1244/99)  juga  menurut  Uni  Eropa memiliki  “European  Perspective”  yang  jelas, selain  itu  juga  sejalan  dengan  perspektif Eropa  di  daerah  Balkan  Barat.  Karena  hal itulah  UE  tetap  berkomitmen  menjalankan perannya sebagai aktor utama dalam memastikan stabilitas Kosovo (under UNSCR 1244/99)  dalam  berbagai  bidang.  Selain  itu pemilihan  Kosovo  (under  UNSCR  1244/99) menjadi negara potensial kandidat juga
merupakan salah satu upaya Uni Eropa untuk menggandeng wilayah Balkan Barat agar bergabung dengan UE sehingga keinginan UE untuk bisa mengintegrasikan seluruh wilayah Eropa menjadi satu kesatuan dapat terlaksana (http://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_ Kosovo _to_the_European_Union diakses pada 5 Juni 2014).
Langkah  pertama  yang  diambil  oleh  Uni Eropa  ketika  berada  di  Kosovo  (under UNSCR  1244/99)  adalah  dengan  membuka kantor  sekretariat  Uni  Eropa  di  Pristina  yang merupakan  ibukota  Kosovo  (under  UNSCR 1244/99).  Tujuan  dari  pembukaan  sekretariat ini  adalah  untuk  mengiringi  perubahan- perubahan  yang  akan  dilakukan  oleh  Kosovo (under UNSCR 1244/99) berdasarkan penerapan  dari  rekomendasi  kemitraan  Eropa dan  juga  berperan  untuk  membantu  Kosovo (under  UNSCR  1244/99)  dalam  masalah keuangan  yang  dihadapinya.  Sebagai  negara potensial  kandidat,  Kosovo  (under  UNSCR 1244/99)  berhak  mendapatkan  bantuan  dana yang  diberikan  oleh  Uni  Eropa  yang dikhususkan bagi negara-negara kandidat, dan negara  potensial  kandidat,  yaitu  pemberian dana  bantuan  melalui  program  IPA  yang dicanangkan mulai dari tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2013 (www.euintheus.org/ehat-we-do/policy- areas/european-enlargement-neighbourhood/ potential-candidate-countries diakses pada 21 Agustus 2014).
Program  IPA  ( Instrumen  Pre-Accession Assistance) yaitu  sebuah  program  yang dibentuk  untuk  menciptakan  kerangka  kerja tunggal  dalam  membantu  negara-negara kandidat  dan  negara-negara  potensial  yang akan  bergabung  dengan  Uni  Eropa.  Fokus utama dari program IPA ini adalah memperkuat  institusi  demokrasi,  melindungi HAM  dan  kebebasan,  dan  menghormati  hak- hak kaum minoritas, kerjasama regional yang melewati  batas  negara,  perubahan  ekonomi dan administratif, pembangunan ekonomi dan sosial, serta rekonsiliasi dan rekonstruksi
(http://www.2007-2013.eu/by_scope_ipa.php diakses pada 9 Maret 2014).
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul:
“Peranan  Uni  Eropa  Melalui  Program IPA  (Instrumen  Pre-Accession  Assistance) Dalam  Membangun  Perekonomian  Kosovo (2008-2012)”.
Ketertarikan  penulis  untuk  mengambil penelitian  ini  juga  didasarkan  atas  beberapa mata kuliah yang penulis ambil dari Program Studi Ilmu
Hubungan Internasional, diantaranya adalah:
1. Organisasi dan Administrasi Internasional
2. Hubungan Internasional di Eropa
1.2. Rumusan Masalah Rumusan  masalah  mayor  nya  ialah
Bagaimana perkembangan perekonomian Kosovo  (under  UNSCR  1244/99)  setelah bantuan  yang  diberikan  oleh  Uni  Eropa melalui  program  IPA?  Adapun  rumusan masalah minor yang diambil ialah 1. Apa yang melatarbelakangi UE dalam membantu Kosovo (under UNSCR 1244/99)? 2. Bagaimanakah  hasil  dari  bantuan- bantuan  melalui  program  IPA  terhadap perekonomian Kosovo (under UNSCR 1244/99)? 3. Bagaimanakah keadaan perekonomian Kosovo  (under  UNSCR  1244/99)  setelah mendapat bantuan dari UE melalui IPA? 4. Bagaimanakah  prospek  perekonomian
Kosovo  (under  UNSCR  1244/99)  di  masa yang akan datang?
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud  dilakukan  penelitian  ini  adalah menganalisa  sejauh  mana  bantuan  yang diberikan  oleh  Uni  Eropa  dapat  membantu pengembangan  ekonomi  negara  Kosovo (under  UNSCR  1244/99).  Tujuan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Untuk  mengetahui  bagaimana  kondisi perekonomian Kosovo (under UNSCR 1244/99) pasca kemerdekaan
2.  Untuk  mengetahui  sejauh  mana  peranan dan  bantuan  yang  diberikan  Uni  Eropa melalui  program  IPA  dalam  membantu membangun  perekonomian  Kosovo  (under UNSCR 1244/99) menjadi lebih baik 3. Untuk  mengetahui  bagaimana  kondisi perekonomian Kosovo (under UNSCR 1244/99)  setelah  mendapat  bantuan  dari  Uni Eropa melalui program IPA 1.4.Kegunaan Penelitian Melalui  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya Ilmu Hubungan Internasional.
Melalui  penelitian  ini  diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan dan wawasan bagi para peneliti mengenai peranan organisasi  internasional  serta  pentingnya perekonomian terhadap keberlangsungan suatu  negara,  seperti  peranan  Uni  Eropa dalam  membantu  perekonomian  Kosovo (under UNSCR 1244/99).
2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran 2.1 Kajian Pustaka Dalam  sebuah  jurnal  ilmiah  yang berasal dari Journal of Knowledge Management,  Economics  and  Information Technology  vol  5  pada  hal  1-21  yang  ditulis oleh Bashkim Mustafa dengan judul “Criteria for  Allocation  of  Grants  from  the  Central Budget  for  the  Municipalities  in  Kosovo” pada tahun 2011, meneliti mengenai pengalokasian  dana  yang  diberikan  oleh UNMIK  terhadap  Kosovo.  Pemberian  dana ini  disalurkan  melalui  program  “treasury system” yang merupakan sebuah sistem yang sama  dengan  sistem  yang  digunakan  oleh organisasi anggaran pemerintah pusat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan bahwa  walaupun  telah  melalui  banyak tantangan  yang  harus  dilewati  dikarenakan perubahan  status  negaranya,  Kosovo  telah memberikan  kemajuan  yang  berarti  dalam infrastruktur resmi dalam pengalokasian dana
dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah. Kosovo telah berkelanjutan membuat perubahan  dalam  pengalokasian  dana,  yang disesuaikan dengan perubahan keadaan negaranya, walaupun terdapat banyak masalah dan juga kurangnya data yang akurat mengenai sensus kependudukan (www.scientificpapers.org/economics/criteria -for-allocation-of-grants-from-the-central- budget-for-the-municipalities-in-kosovo/ diakses 26 April 2014).
Dalam  penelitian  ilmiah  yang  dilakukan oleh  Brillian  Budi  Nurani  pada  tahun  2003 yang  berjudul Peran  Uni  Eropa  dalam Menyelesaikan  Krisis  Keuangan  di  Siprus , penulis merujuk penelitian ini karena penelitian  ini  merupakan  salah  satu  dari sedikit  kajian  yang  membahas  bagaimana peran  Uni  Eropa  sebagai  organisasi  kawasan dalam  membantu  permasalahan  yang  terjadi pada negara di kawasan Eropa.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rosi Dwi Fitri Aprilia dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2012 yang berjudul Peran UNMIK  Dalam  Pemulihan  negara  Kosovo Pasca Konflik Etnis Serbia dan Albania , dalam penelitian tersebut Aprilia
menyimpulkan  bahwa  PBB  sebagai  sebuah organisasi  penjaga  pendamaian  dunia  yang berkewajiban  untuk  melakukan  tindakan- tindakan  yang  dianggap  perlu  untuk  menjaga dunia agar dapat tertib, aman dan damai perlu mengambil  tindakan  dalam  konflik  yang terjadi  di  Kosovo  sehingga  masalah  tidak berlarut-larut.
2.2 Kerangka Pemikiran
2.2.1 Hubungan Internasional
Suatu  hubungan  inernasional  tercipta dengan adanya interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional,  yang  meliputi  negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah,  kesatuan  sub-nasional  seperti birokrasi  dan  pemerintah  domestik  serta individu-individu. Negara merupakan aktor
penting  yang  berperan  dalam  terciptanya suatu hubungan internasional, hal ini dikarenakan negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya.  Akan  tetapi  sekarang  ini,  dalam melakukan  suatu  hubungan  internasional tidak  hanya  terbatas  bagi  negara  saja,  tetapi hal  ini  juga  dapat  dilakukan  oleh  organisasi- organisasi  yang  ada  di  negara  tersebut, bahkan  juga  dapat  dilakukan  oleh  individu secara  langsung  untuk  memenuhi  kebutuhan masing-masing.
2.2.2 Organisasi Internasional 2.2.2.1  Definisi  dan  Klasifikasi  Organisasi Internasional
Organisasi  internasional  merupakan  pola kerjasama  yang  melintasi  batas-batas  negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang lingkupnya  jelas  serta  melaksanakan  fungsi secara  berkesinambungan  dan  melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama  kelompok  non  pemerintah  pada negara yang berbeda (May Rudi, 1993: 3).
Organisasi internasional biasanya terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu Intergovernmental Organizations (IGOs) yang merupakan  institusi  yang  anggotanya  adalah wakil  delegasi  resmi  pemerintah  negara- negara,  serta  International  NonGovernmental Organizations  (INGOs)  yang  merupakan institusi yang anggotanya terdiri dari anggota- anggota  yang  bukan  perwakilan  dari  negara atau  pemerintah  namun  merupakan  suatu kelompok, asosiasi, organisasi ataupun individu dari suatu negara, serta International Organization Hybrid merupakan suatu institusi yang anggotanya terdiri dari gabungan  wakil-wakil  pemerintah  dan  non- pemerintah. 2.2.2.2 International Govermental
Organization (IGOs)
Organisasi  antar pemerintah atau  IGO merupakan  salah  satu  bentuk  dari  Organisasi Internasional yang terbentuk dari dua negara
atau lebih. Di dalam organisasi-organisasi ini, kepentingan  dan  kebijakan  dari  para  anggota negara  diajukan  oleh  perwakilan  dari  negara- negara  yang  bersangkutan,  keanggotaan  di IGOs  ini  bersifat  penuh,  legal  sukarela  dan terbuka bagi semua negara. Otoritas para pembuat keputusan diberikan pada perwakilan pemerintah yang bergabung dalam IGO  (Willets  dalam  Baylis  dan  Smith,  2001: 376).
2.2.2.3  Peranan  Organisasi  Internasional Peranan dapat dikatakan sebagai
pelaksanaan dari fungsi  oleh struktur-struktur tertentu,  yang  bergantung  pada  posisi  atau kedudukan  struktur  serta  harapan  lingkungan sekitar  terhadap  struktur  tersebut.  Peranan juga  dapat  dipengaruhi  oleh  situasi  dan kondisi  serta  kemampuan  dari  si  pemeran dalam  hal  ini  individu  maupun  organisasi. Menurut  Mas’oed,  teori  peranan  merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh suatu entitas yang menduduki suatu posisi. Ini adalah  perilaku  yang  dilekatkan  pada  posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.
Konsep peranan dalam organisasi internasional baik intergovernmental organizations  (IGOs)  maupun  International NonGovernmental  Organizations  (INGOs) menurut  Clive  Archer  memiliki  tiga  peranan yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 1. Sebagai instrument, dalam artian organisasi internasional  merupakan  suatu  alat  bagi negara-negara  untuk  mencapai  tujuan-tujuan tertentu  serta  untuk  memaksimalkan  tujuan sesuai dengan kebijakan luar negerinya.
2. Sebagai  arena  atau  forum,  dimana tindakan-tindakan  yang  berhubungan  dengan pembahasan  suatu  masalah  yang  terjadi. Dalam  hal  ini,  organisasi  internasional menyediakan sebuah tempat pertemuan diantara anggota-anggotanya untuk berdiskusi maupun  berargumen  dalam  mengungkapkan pandangannya mengenai suatu permasalahan.
3. Sebagai aktor. Dimana peran ini menunjukkan organisasi internasional sebagai
sebuah badan independen yang melaksanakan kebijakan-kebijakan  yang  telah  disepakati bersama sebelumnya. Organisasi internasional sebagai  sebuah  aktor  harus  dapat  bertindak secara  independen  tanpa  dipengaruhi  oleh suatu  kekuatan  tertentu  (Archer,  1983:  130- 147).
2.2.2.4 Fungsi Organisasi Internasional Dalam melihat fungsi yang dijalankan
oleh  organisasi  internasional,  Hass  membagi fungsi  organisasi  internasional  kedalam  dua bagian yaitu fungsi input dan output.
1. Artikulasi 2. Agregasi 3. Sosialisasi 4. Rektuitmen 5. Transaksi Sedangkan fungsi output nya ialah
1. Rule Making
2. Rule Application
3. Rule Supervision (Haas dalam Rosenau,
1969: 133-134)
2.2.3 Bantuan Luar Negeri Menurut  Sukirno  dalam  Perwita  dan
Yani,  bahwa  bantuan  luar  negeri  pada umumnya  tidak  ditujukan  hanya  untuk kepentingan jangka pendek, melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembangunan  ekonomi  jangka  panjang. Setidaknya  terdapat  dua  syarat  aliran  modal luar  negeri  yang  merupakan  bantuan  luar negeri :
1. Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari keuntungan.
2. Aliran  modal  dari  luar  negeri  tersebut
diberikan  kepada  negara  penerima  atau dipinjamkan  dengan  syarat  yang  lebih  ringan daripada yang berlaku dalam pasar internasional. 2.2.4 Ekonomi Politik Internasional Studi tentang ekonomi politik internasional  merupakan  studi  yang  termasuk baru  muncul  dibandingkan  dengan  studi lainnya. Gilpin dalam bukunya  yang berjudul Global  Political  Economy  mengungkapkan bahwa ekonomi politik internasional
merupakan dinamika  interaksi  global  antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi), yang terdapat  hubungan  timbal  balik  diantara keduanya.  Dalam  hal  ini  pengertiannya  dapat dikatakan  bahwa  ketika  suatu  negara  dapat memainkan  poltiknya  secara  benar,  maka perekonomian  pun  akan  dapat  dikuasai. Ekonomi  politik  internasional  sendiri  secara sederhana  dapat  diartikan  menjadi  dua  kata yaitu state (negara) dan market (pasar). Ketika negara berusaha secara maksimal mengendalikan  pasar  untuk  kepentingannya maka  telah  terjadi  hubungan  antara  politik dan ekonomi.
3 .  Objek  dan  Metode  Penelitian  (jika artikel merupakan hasil riset).

## 3.1 Objek Penelitian
3.1.1 Uni Eropa
Berakhirnya  Perang  Dunia  ke-2  telah membawa  perubahan  besar  dalam  pola-pola hubungan antar negara dalam dunia internasional,  perubahan  yang  paling  terlihat adalah mulai munculnya organisasi-organisasi kerjasama  antar  negara,  terutama  di  tingkat regional,  seperti  Uni  Eropa,  ASEAN,  dan sebagainya.  Kehadiran  organisasi-organisasi ini  memberikan  warna  baru  dalam  hubungan internasional dimana dunia cenderung bergerak menuju pada satu tatanan baru yang dikuasai organisasi-organisasi regional. Dalam dunia baru ini batas-batas antar negara menjadi  kabur  serta  identitas  wilayah  pun menjadi samar.
Uni  Eropa  merupakan  sebuah  organisasi internasional  yang  dapat  dikatakan  unik  bila dibandingkan dengan organisasi internasional lain, hal ini dikarenakan Uni Eropa bukan hanya sebagai sebuah
organisasi intergovernmental  maupun  sebuah  institusi supranasionalis  saja,  tetapi  Uni  Eropa merupakan  organisasi  yang  terdiri  dari sekumpulan  badan-badan  internasional  dan nasional  yang  dibentuk  secara  bersama-sama oleh negara-negara kawasan Eropa yang
memiliki  satu  tujuan,  yaitu  menyatukan negara-negara  Eropa  sehingga  menjadi  satu- kesatuan.  Pembentukan  organisasi  ini  pada awalnya  hanya  sebagai  bentuk  percobaan dalam mengiringi usaha pembangunan- pembangunan ekonomi Eropa, namun ternyata keberhasilan organisasi ini melampaui  yang  diharapkan  sebelumnya bahkan  dapat  melampaui  Amerika  Serikat sebagai  negara  yang  memiliki  perekonomian paling sukses pada saat itu.
Tujuan  utama  dari  pembentukan  Uni Eropa yaitu sebagai berikut:
1. Membentuk  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  kewarganegaraan  Eropa  (hak dasar,  kebebasan  untuk  bergerak,  hak-hak dalam  bidang  politik,  dan  hak  dalam  bidang sipil)
2. Menjamin  kemerdekaan,  keamanan dan  keadilan  (kerjasama  dalam  bidang peradilan dan urusan dalam negeri)
3. Meningkatkan  kelangsungan  social dan  ekonomi  (pasar  tunggal  Eropa,  Euro sebagai mata uang umum di Eropa,
menciptakan lapangan
pekerjaan, perkembangan  wilayah,  serta  perlindungan wilayah)
4. Menetapkan  peranan  Eropa  di  dunia
(keamanan  menyeluruh  dan  kesatuan  politik di luar negeri, Uni Eropa di dunia) 3.1.1.1 Sejarah Pembentukan Uni Eropa Proses pembentukan Uni Eropa hingga  menjadi  seperti  sekarang  ini  tidaklah singkat,  Uni  Eropa  harus  melalui  perjalanan yang  panjang  sebelum  menjadi  sebuah organisasi ekonomi yang paling solid saat ini. Proses tersebut adalah sebagai berikut:
1. The Treaty of Paris (ECSC), pada tahun 1952
2. The Treaty of Rome (Euratom dan EEC), pada tahun 1957
3. Schengen Agreement, pada tahun 1985
4. Single Act, Brussels, pada tahun 1987
6. The Treaty of Amsterdam, pada tahun
1997 3.1.1.2 Keanggotaan Uni Eropa
Terdapat  beberapa  kriteria  yang  harus dipenuhi  oleh  sebuah  negara  bila  ingin bergabung dengan Uni Eropa, kriteria-kriteria tersebut adalah:
1. Defisit  pemerintahan  tidak  boleh melampaui  3%  dari  GDP.  Jika  melampaui harus dilakukan penurunan secara substansial dan terus-menerus hingga mencapai 3%. 2. Utang pemerintah tidak boleh melampaui  60%  dari  GDP.  Jika  tidak,  rasio utang  harus  diturunkan  secara  signifikan hingga bergerak ke level 60%.
3. Negara anggota harus mencapai stabilitasrata-rata nilai tukar sedikitnya selama  dua  tahun  menurut  aturan  yang ditetapkan  oleh  mekanisme  rata-rata  nilai tukar Eropa yang menunjukkan level fluktuasi yang diperbolehkan.
4. Rata-rata  nominal  suku  bunga  jangka panjang  yang  diajukan  oleh  negara-negara pengaju (applicant states) tidak boleh melebihi  2%  rata-rata  tingkat  suku  bunga. (Nuraeni, 2010: 149) 3.1.1.3 Lembaga-lembaga Uni Eropa Dalam Uni Eropa terdapat lima lembaga utama, yaitu:
1. Parlemen Eropa (European Parliament)
Parlemen  Eropa  memiliki  empat peranan penting, yaitu:
a.  Peran  Legislatif,  tidak  membuat  undang- undang, akan tetapi berperan dalam menyusun usulan-usulan peraturan dalam Uni Eropa,  memberikan  petunjuk  serta  arahan terhadap  proposal  yang  diberikan  oleh European  Commission  untuk  melakukan perubahan dalam proposal jika dirasa penting. b.  Peranan  dalam  Pengaturan  Anggaran Belanja.
c. Peran sebagai Kekuatan Pendorong Politik, ini merupakan bagian penting dalam parlemen,  sebagai  badan  yang  dipilih  secara langsung, mewakili 344 juta suara.
d. Peran  Pengawas,  parlemen  memiliki kekuatan untuk membubarkan seluruh komisi, serta dapat menyediakan suara dua per tiga
dari  mayoritas  yang  dibutuhkan untuk
dicapai. (http://europa.eu/about-
eu/institutions-bodies/european- parliament/index_en.htm diakses 5 Januari
2014) 2. Dewan Uni Eropa (Council of the European Union) 3. Komisi Eropa (European Commision) 4. Lembaga Peradilan (Court of Justice)
5. Lembaga Pemeriksa Keuangan (Court
of Auditors)
Selain lima lembaga utama yang telah disebutkan  di  atas,  Uni  Eropa  juga  memiliki lima  lembaga  lain  dalam  kerangkanya  yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem institusional Uni Eropa, yaitu:
1. Komite  Sosial  dan  Ekonomi  Eropa (European  Economic  and  Social  Committee (EECS) 2. Komite Wilayah 3. Ombudsman Eropa 4. Bank Inverstasi Eropa 5. Bank Sentral Eropa 3.1.2 Instrument for Pre Accession Assistance (IPA) Instrument for Pre-Accession
Assistance (IPA) merupakan sebuah
instrument  financial  Uni  Eropa  dalam  proses pra-aksesi untuk periode 2007-2013. Bantuan yang  diberikan  berdasarkan  atas  Kemitraan Eropa  (European  Partnerships)  dari  negara- negara  kandidat  serta  calon  potensial  untuk menjadi anggota, yang meliputi negara-negara Balkan  Barat,  Turki,  dan  Islandia.  IPA dimaksudkan sebagai instrument yang fleksibel,  karena  itu  dalam  memberikan bantuan  tergantung  kepada  kemajuan  yang dibuat  oleh  negara-negara  penerima  serta berdasarkan  kebutuhan  negara  penerima tersebut  seperti  yang akan ditunjukkan dalam strategy  paper  serta  melalui  evaluasi  Komisi yang bertanggung jawab.
3.1.2.1  Pengelolaan  dan  Manajemen  IPA IPA didasarkan kepada strategi perencanaan  multi-tahunan  yang  ditetapkan sesuai dengan pedoman politik dalam paket
pembesaran  Komisi  UE,  yang  sekarang termasuk  kedalam  Multi-annual  Indicative Financial  Framework  (MIFF).  MIFF  ini berbentuk  tabel  yang  memiliki  berbagai tujuan  Komisi  UN  untuk  alokasi  dana  tiga tahun mendatang yang akan diberikan kepada negara-negara  penerima,  pemberian  dana  ini akan  berdasarkan  pada  kebutuhan  dan pengelolaan kapasitas serta administrasi negara yang bersangkutan (http://europa.eu/legislation_summaries/agric ulture/enlargement/e50020_en.htm diakses pada 13 Januari 2014). 3.1.3 Kosovo 3.1.3.1 Sejarah Kosovo
Kronologis pertentangan antara
Kosovo  dan  Yugoslavia  selanjutnya  Serbia, dapat digambarkan sebagai berikut:
• Persoalan  Kosovo,  provinsi  Republik
Serbia,  berkembang  menjadi  rumit  sejak warga keturunan Albania melalui referendum yang  dianggap  illegal  pada  tahun  1991, menyatakan pemisahan diri baik dari federasi Yugoslavia  maupun  Republik  Serbia,  yang kemudian  menyebabkan  perang  berlarut- loarut Antara nasionalis Kosovo dengan tentara pemerintah Yugoslavia yang didominasi oleh Serbia.
• Setelah  Yugoslavia  dianggap  tidak lagi  ada  oleh  masyarakat  internasional  pada tahun  1992,  Kosovo  tetap  dikuasai  oleh Serbia sampai masuknya NATO atas mandate PBB  pada  Januari  1999  untuk  menghentikan meluasnya  proses  “ethnic  cleansing”  yang gagal  dicegah  oleh  pemerintah  Serbia  di bawah  kepemimpinan  Slobodan  Milosevic. Sepuluh  minggu  kemudian,  intervensi  militer NATO memaksa Serbia  mundur dari Kosovo dan UN Mission in Kosovo (UNMIK)
kemudian menjalankan kekuasaan administrasi dengan jaminan keamanan NATO  melalui  Commanded  Kosovo  Force (K-FOR), kecuali di wilayah berpopulasi etnis Serbia di utara Kosovo.
• Sejak  saat  itu,  elite  politik  Kosovo bertekad untuk segera memerdekakan
Kosovo. Hasil pemilu Kosovo pada September 2007 yang diboikot warga etnis Serbia atas
instruksi Beograd, mengkonfirmasikan  keinginan  tersebut.  Bila PBB  tidak  memberikan  persetujuan,  maka Kosovo akan mencari pengakuan sepihak dari AS, dan negara-negara Uni Eropa.

## 3.1.2.3 Perekonomian Kosovo
Kosovo merupakan provinsi termiskin dari  bekas  Yugoslavia  dengan  ekonomi modern  baru  didirikan  setelah  serangkaian subsidi  pembangunan  federal  di  tahun  1960- an  dan  1970-an.  Selama  tahun  1990-an, penghapusan lembaga otonom provinsi diikuti oleh  kebijakan  ekonomi  yang  buruk,  sedikit akses ke perdagangan eksternal dan keuangan,  serta  konflik  etnis  memperparah ekonomi  yang  sudah  lemah.  Namun  sejak pendeklarasian  kemerdekaan  Kosovo  pada tahun  2008,  perekonomian  negara  Kosovo telah  meningkat  setiap  tahun,  dengan  efek yang  relatif  rendah  terkena  dari  krisis keuangan global, selain ada banyak kelemahan  untuk  potensinya  di  masa  depan, kebanyakan  hal  ini  terkait  dengan  status sengketa  internasional,  namun  terdapat  juga kekuatan  potensi  negara  ini,  termasuk rendahnya  tingkat  utang  pemerintah,  dan kekuatan sistem perbankan (meskipun terdapat  beberapa  masalah  menggunakan  hal ini  untuk  pinjaman  produktif).  Kosovo  tetap menjadi  salah  satu  ngara  termiskin  di  Eropa, dengan sebanyak 45% dari penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan (http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_K osovo diakses pada 17 Februari 2014) 3.2 Metode Penelitian
Desain  dari  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  kualitatif.  Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik studi pustaka.  Teknik  analisa  data  menggunakan kualitatif. Lokasi penelitian berada di 1.  Kantor  Delegasi  Komisi  Eropa,  Wisma Dharmala  Sakti.  Lt.  16.  Jl.  Jendral  Sudirman 32. Jakarta.
2.
Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 116. Bandung.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar. Bandung. 4. Perpustakaan FISIP Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Jatinangor. 5. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit. Bandung. Waktu yang digunakan untuk penelitian ialah dimulai sejak bulan Maret dan direncanakan  selesai  pada  bulan  Agustus 2014.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1  Latar  Belakang  Uni  Eropa  Membantu Kosovo  melalui  program  IPA  (Instrument Pre-Accession Assistance)
Uni  Eropa  memiliki  kebijakan  khusus disebut dengan the Stabilisation and Association  Proses  (SAP)  yang  dipersiapkan untuk  mempersiapkan  kandidat  potensial untuk menjadi anggota. SAP yang dikeluarkan  pada  tahun  1999  ini  merupakan sebuah struktur politik Uni Eropa di kawasan untuk  mendorong  nilai-nilai  dan  prinsip- prinsip  Eropa,  dan  bertindak  sebagai  jangkar untuk  reformasi,  serta  merupakan  sebuah jalan  bagi  negara  Balkan  Barat  untuk berkesempatan menjadi negara anggota UE.
Kosovo  menjadi  bagian  dari  the Stabilisation  and  Association  Process  (SAP) bersama dengan negara-negara Balkan lainnya.
Perspektif Eropa yang
diidentifikasikan untuk Kosovo oleh komisi Eropa  dengan  penerapan  komunikasi  “A European Future for Kosovo” pada tahun 2005. Dengan membuat perspektif Eropa terhadap Kosovo lebih nyata, Komisi dapat memberikan kontribusi politik yang penting untuk mengatasi isu yang beredar, dan memastikan stabilitas seluruh wilayah. (http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005D C0156&from= EN diakses pada 13 Juli 2014).
Kosovo menjadi bagian dari SAP juga dikarenakan negara-negara tetangga Kosovo
di wilayah Balkan telah menjadi bagian dari SAP (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia and Montenegro), sehingga Uni Eropa yang sedang berusaha mengajak negara-negara di wilayah Balkan untuk bergabung dengan Uni Eropa menganggap Kosovo tidak boleh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangganya (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_doc uments/2012/package/ks_feasibility_2012_en .pdf  diakses  pada  14  Juli  2014).  Selain  itu apabila  Kosovo  dapat  bergabung  dengan  Uni Eropa,  hal  itu  dapat  membantu  UE  dalam memberikan stabilisasi untuk seluruh wilayah Balkan  Barat.  Negara-negara  di  wilayah Balkan,  sebagian  besar  merupakan  negara- negara  saling  berkonflik  satu  sama  lain, Kosovo tidak terlepas dari konflik tersebut.
4.2 Program bantuan IPA yang diberikan Uni Eropa  kepada  Kosovo  dan  Hasil  yang Diperoleh
Program IPA terdiri dari lima komponen, yaitu:
1. Bantuan  transisi  dan  pembangunan institusi,  dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal Komisi Eropa untuk Perluasan 2. Kerjasama lintas batas
3. Pembangunan regional
4. Pengembangan sumber daya manusia, dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal  Komisi Eropa untuk Ketenagakerjaan dan Sosial
5. Pembangunan  pedesaan,  dikelola  oleh
Direktorat  Jenderal  Komisi  Eropa  untuk Pertanian
Dari kelima komponen di atas, Kosovo sebagai negara potensial kandidat hanya dapat memiliki akses terhadap Bantuan transisi dan pembangunan institusi, serta kerjasama lintas batas (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ ipa/works_en.cfm diakses pada 13 Juli 2014).
Berdasarkan  data  diatas,  pemberian  dana untuk  Kosovo  dalam  bantuan  transisi  dan pembangunan institusi dibagi kedalam 3
kriteria proyek, yaitu kriteria politik, ekonomi,  serta  standar  Eropa.  Sedangkan untuk  kerjasama  lintas  batas  (CBC),  Uni Eropa  membantu  Kosovo  untuk  melakukan kerjasama  dengan  Albania,  dan  the  former Yugoslav  Republic  of  Macedonia.  Namun untuk  CBC  ini  baru  dilakukan  untuk  tahun 2010 sampai dengan 2011.
4.3  Keadaan  Kosovo  Setelah  Bantuan  IPA Setelah menerima bantuan dari Uni Eropa melalui IPA, keadaan ekonomi Kosovo semakin membaik, seperti dalam privatisasi perusahaan-perusahaan yang membawa keuntungan  bagi  devisa  negara.  Proses privatatisasi  perusahan-perusahan  BUMN  di Kosovo  telah  berhasil  dilakukan,  proses privatatisasi  ini  dulakukan  sebagai  salah  satu usaha  Kosovo  untuk  menstabilkan  kondisi keuangan negara untuk menambah devisa dari hasil  penjualan  sebagian  saham  BUMN  atau asset  milik  negara  lainnya  ke  investor.
Keberhasilan  dari  proses  privatisasi  ini membawa keuntungan yang besar bagi
Kosovo sehingga berdampak pada penambahan devisa negara. Dengan adanya penambahan
informasi-informasi  dasar  mengenai  barang- barang tambang ataupun daerah-saerah tambang yang terdapat di Kosovo memberikan  kesempatan  bagi  negara  lain yang  ingin  berinvestasi  di  Kosovo  untuk melihat  potensi-potensi  yang  ada  di  Kosovo sehingga dapat menarik negara tersebut untuk dapat  berinvestasi  di  bagian  pertambangan dan  mineral  yang  juga  akan  berdampak bertambahnya devisa negara melalui investasi ini.  Sehingga  melalui  informasi  tersebut, proses investasi dapat dimaksimalkan.
Kualitas  pendidikan  di  Kosovo  juga meningkat  setelah  mendapat  bantuan  IPA, dengan  meningkatnya  kualitas  pendidikan  ini membantu Kosovo dalam memberikan pengetahuan  dan  kemampuan  lebih  baik  bagi para  pemuda  Kosovo  di  masa  yang  akan datang. Peningkatan pendidikan ini juga
membantu meningkatkan kualitas dan kemampuan  para  pekerja  Kosovo.  Selain peningkatan dalam bidang pendidikan, peningkatan  dalam  bidang  kesehatan  juga memberikan  peluang  bagi  Kosovo  untuk dapat  meningkatkan  indeks  pembangunan manusia yang lebih relevan.
Pertumbuhan  GDP  Kosovo  per  kapita Kosovo naik sebanyak 9,7% pada tahun 2010 dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya. Jumlah  export  juga  mengalami  peningkatan menjadi 7,4% dari GDP dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya  permintaan  asing  dan  juga harga komoditas yang tinggi. Pada tahun 2011 jumlah  exspor  juga  meningkat  sebesar  19%. Import  barang  meningkat  sekitar  11%  pada tahun  2010,  dan  semakin  meningkat  pada tahun  2011  sebasar  14%.  Pada  tahun  2010, tingkat  pengangguran  juga  masih  cukup tinggi.
Kerjasama-kerjasama  lintas  batas  yang dilakukan  oleh  Kosovo  dengan  Albania,  dan Macedonia  juga  membantu  Kosovo  dalam peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  mereka, selain  itu  juga  hubungan  yang  terjalin  dari kerjasama  itu  dapat  membantu  mempererat jalinan  hubungan  antar  Negara  yang  pada akhirnya  juga  akan  berdampak  pada  keadaan wilayah Balkan itu sendiri.
Secara  keseluruhan  dapat  dikatakan bahwa  bantuan  yang  diberikan  oleh  Uni Eropa  melalui  program  IPA  kepada  Kosovo telah membantu Kosovo meningkatkan pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi Kosovo  menjadi  lebih  baik.  Walaupun peningkatan-peningkatan  dalam  pertumbuhan dan  pembangunan  ekonomi  tersebut  tidak terlalu  signifikan  mengalami  kenaikkan,  dan hanya  sedikit  demi  sedikit  mengalami kenaikan  tiap  tahun,  namun  hal  itu  tetap membawa  perubahan  bagi  perkembangan ekonomi  Kosovo  menuju  arah  yang  lebih baik.
4.4  Prospek  Perekonomian  Kosovo  di  Masa Mendatang
Apabila  Kosovo  dapat  membereskan kendala-kendala  yang  mereka  hadapi,  maka prospek  Kosovo  di  masa  yang  akan  datang akan  menjadi  lebih  baik  dibandingkan  saat ini, terutama apabila diiringi dengan kenaikkan-kenaikkan  yang  dapat  terus  terjadi setiap tahun. Maka Kosovo akan dapat berada sejajar  dalam  masalah  perekonomian  dengan negara-negara di wilayah Balkan.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  dan  apa  yang  telah  dipaparkan dalam  bab  sebelumnya,  maka  peneliti  dapat mengambil  kesimpulan  dari  Peranan  Uni Eropa  Melalui  Program  IPA (Instrument Pre- Accession  Assistance)  dalam  Membangun Perekonomian Kosovo, yaitu.
Keadaan ekonomi Kosovo yang cukup buruk  pasca  kemerdekaan  menempatkan Kosovo  sebagai  negara  termiskin  di  wilayah Balkan,  yang  diakibatkan  adanya  efek  pasca perang  yang  membuat  struktur  ekonomi  di Kosovo menjadi berantakan. Selain itu tingkat pengangguran  di  Kosovo  sangat  tinggi dikarenakan  kurangnya  lapangan  pekerjaan, lemahnya  sistem  pendidikan  juga  memberi dampak  bagi  masyarakat  dalam  mencari pekerjaan  dikarenakan  kualitas  pendidikan yang  rendah  dapat  mengurangi  kualitas sumber daya manusia para pekerja itu sendiri. Karena  kondisi  inilah,  Uni  Eropa  sebagai organisasi  kawasan  membantu  Kosovo  untuk meningkatkan perekonomian negaranya.
Selain  alasan  di  atas,  alasan  lain  Uni Eropa  membantu  Kosovo  adalah  salah  satu usaha  Uni  Eropa  dalam  mengajak  wilayah Balkan  agar  dapat  terintegrasi  ke  dalam  Uni Eropa.  Hal  lain  yang  menjadi  penyebab  Uni Eropa  mengajak  Kosovo  (under  UNSCR 1244/99  untuk  bergabung  adalah  karena  Uni Eropa ingin  berusaha mencegah konflik  yang dikhawatirkan akan terjadi di wilayah Balkan, terutama  terjadi  antara  Kosovo  (under UNSCR 1244/99 dan Serbia. Untuk alasan
itulah,  maka  Uni  Eropa  berusaha  mengajak Kosovo  (under  UNSCR  1244/99  untuk bergabung  sebagai  anggota,  karena  ketika akan  terjadi  pertentangan  di  wilayah  Balkan, maka Uni Eropa dapat mencegahnya sehingga keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah Eropa dapat terjaga.
Pemberian  bantuan  melalui  program IPA  yang  diberikan  oleh  Uni  Eropa  kepada Kosovo  pada  tahun  2008-2012,  terutama dalam bidang ekonomi terbagi bagi beberapa sektor ekonomi, diantaranya adalah pengembangan energi, dukungan untuk proses privatisasi,  pengembangan  pendidikan  dan ketenagakerjaan,  perbaikan  iklim  investasi, pembangunan  regional  dan  perdagangan, pengembangan sektor pertanian. Setelah pemberian bantuan yang diberikan, perekonomian  Kosovo  menjadi  lebih  baik, seperti dalam privatisasi perusahaan- perusahaan yang membawa keuntungan bagi devisa negara, peningkatan kualitas pendidikan, walaupun masih terdapat pengangguran  namun  jumlah  pengangguran telah  menurun  sedikit,  investasi  pemerintah Kosovo meningkat, jumlah GDP pun meningkat tiap tahun.
Kosovo  masih  menjadi  salah  satu negara  miskin  di  wilayah  Eropa,  namun melalui peningkatan yang terjadi dalam sektor ekonomi  tiap  tahun  ini  memungkinkan Kosovo untuk dapat mulai mengejar ketertinggalan negaranya dalam bidang ekonomi  bila  dibandingkan  dengan  negara- negara lain di wilayah Eropa. Dalam progress yang  diberikan  Kosovo  dapat  dilihat  bahwa Kosovo mulai memenuhi persyaratan- persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah negara  untuk menjadi negara  anggota Kosovo.
Dengan  meningkatnya  sektor  ekonomi Kosovo,  ini  menjadi  pembuka  jalan  bagi Kosovo  menuju  keanggotaan  Uni  Eropa. Walaupun  jalan  itu  saat  ini  masih  jauh,  namun setidaknya  persyaratan  itu  akan  sedikit  demi sedikit dapat dipenuhi oleh Kosovo apabila
Kosovo  dapat  mempertahankan  kondisi  saat ini.
5.2 Rekomendasi
Untuk  Kosovo,  agar  Kosovo  dapat menikmati  hasil  yang  lebih  maksimal  dalam pemberian  bantuan  ini,  sebaiknya  Kosovo lebih melihat pada sektor perekonomian mana yang  perlu  mendapatkan  perhatian  lebih  agar dapat membuat perubahan yang  lebih signifikan.
Untuk  program  IPA,  pemberian  dana yang  diberikan  oleh  Uni  Eropa  diharapkan pengalokasian  dananya  agar  lebih  spesifik kepada sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan  perhatian,  sehingga  hasil  yang akan didapat juga akan lebih memuaskan.

## Daftar Pustaka
Suherman, Ade  Maman.  2003.  Organisasi Internasional  dan  Intergrasi  Ekonomi Regional Dalam Perspektf Hukum dann Globalisasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Plano,  Jack.  C  dan  Roy  Olton.  1999.  Kamus
Hubungan Internasional. Bandung: Abardin.
Perwita, Anak  Agung  Banyu  dan  Yanyan Mochamad  Yani.  2005.  Pengantar  Ilmu Hubungan  Internasional.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Winardi.  1995.  Pengantar  Ilmu Ekonomi. Bandung: Tarsito.
Fetini, Hatanpaa, etc. 2005. Kosovo Gearing
Policies Toward Growth and Develoment. United State: IMF Multimedia Services Division. Nuraeni, Deasy and Arfin. 2010.
Regionalisme:  dalam  Studi  Hubungan Internasional.  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar Rudy,  T.  May.  1996.  Administrasi  dan Organisasi Internasional. Bandung:
Bina Cipta
Perwita, A.A.  Banyu  dan  Yani,  Yanyan Mochamad.  2005.  Pengantar  ilmu Hubungan  Internasional.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
The World Bank. 2001. Kosovo: Economic And  Social  Reforms  For  Peace  and Reconciliation.
The  World Bank. 2009.  Private  Sector and Development. IMF Country Report No. 12/100 Commission of the European Communities. 2005. European Future for Kosovo. European  Commission.  2012.  A  Feasibility
Study for a Stabilisation
and
Association  Agreement  between  the European Union and Kosovo Commission of the European Communities.
Annual programmes & Project fiches