Lubis, M.F. Rahendra & Masnun. (2020). Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 4(2), 129-135. DOI: 10.30743/mkd.v4i2.2853 *Correspondance Author: faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id

## PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DALAM UPAYA MEMAJUKAN PRODUK LOKAL DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

## M. Faisal Rahendra Lubis* & Masnun
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
The potential for intellectual property in terms of industrial design  is  vast,  especially  in  supporting  the  national economy. Therefore, legal protection for industrial design urgently  needs,  which  will  have  an  impact  on  the emergence  of  much  creativity  from  creators  in  creating new  designs,  especially  in  the  era  of  the  industrial revolution 4.0. Recognition of the protection of intellectual property  rights  is  philosophically  closely  related  to  the school  of  thought  or  natural  law  doctrine  which emphasizes the human factor in using his mind to solve problems faced in all aspects of his life. Law Number 31 of 2000  concerning  Industrial  Design  enacted  to  provide opportunities for designers who came from the Small and Medium  Enterprises  group  that  controlled  nearly  90% of businesses in the State of Indonesia, which expected to take advantage of the protection of these Industrial Designs.
Potensi Kekayaan Intelektual dari segi desain industri ini sangat besar terutama dalam menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap desain  industri  sangat  dibutuhkan  yang  akan  berimbas pada  munculnya  banyak  kreativitas  dari  para  kreator dalam  menciptakan  desain  baru  terutama  dalam  era revolusi  industri  4.0.  Pengakuan  terhadap  perlindungan hak  kekayaan  intelektual  secara  filosofis  terkait  erat dengan  pemikiran  mazhab  atau  doktrin  hukum  alam yang  menekankan  pada  faktor  manusia  dalam menggunakan  akalnya  untuk  memecahkan  masalah- masalah  yang  dihadapi  dalam  semua  aspek kehidupannya.  Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri,  para pendesain yang berasal dari kelompok  Usaha Kecil dan Menengah yang menguasai hampir 90% pelaku usaha di Negara  Indonesia  diharapkan  dapat  memanfatkan perlindungan Desain Industri tersebut.
Keywords:  legal  protection;  industrial  design;  local products. Kata Kunci: perlindungan hukum; desain industri; produk lokal.

## PENDAHULUAN
Tingkat keberhasilan suatu negara dalam persaingan ekonomi dan perdagangan internasional sangat ditentukan  oleh  kemampuan  negara  tersebut  untuk  mengelola  dan  menyediakan  barang  atau  jasa hasil industri yang berkualitas pada bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Oleh karena itu, karya-karya intelektual yang dimulai dengan investasi-investasi di bidang teknologi yang kemudian diikuti  oleh  karya-karya  intelektual  lainnya  termasuk  Desain  Industri  mempunyai  peranan  yang sangat penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di dalam suatu negara. Upaya-upaya untuk mewujudkan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  melalui.  Industrialisasi  dan  perdagangan  perlu didukung oleh suatu bentuk pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi setiap hasil karya yang terkait dengan kegiatan industri.
Indonesia memiliki potensi kreativitas yang begitu besar, di mana UNESCO pada tahun 2015 telah mengumumkan bahwa Kota Bandung menjadi kota kreatif dalam bidang desain dan  fashion. Kemudian  pada  tahun  2018,  Jepang  menyelenggarakan  Good  Design  Award  (G-Mark)  ke-62 menganugerahkan penghargaan kepada Indonesia karena terdapat 7 (tujuh) produk yang termasuk dalam nominasi Best 100 G-Mark dan G-Mark Good Design sebagaimana diungkapkan Dirjen KI dalam
majalah  Media  HKI  Volume  I  (Menkumham,  2019).  Potensi  KI  dari  segi  desain  industri  ini  sangat besar  terutama  dalam  menunjang  perekonomian  nasional.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum terhadap desain industri sangat dibutuhkan yang akan berimbas pada munculnya banyak kreativitas dari para kreator dalam menciptakan desain baru terutama dalam era Revolusi Industri 4.0.
Dalam  praktiknya,  ternyata  UKM  tersebut  belum  sepenuhnya  memanfaatkan  perlindungan Desain Industri sebagai intangible asset yang sebenarnya dapat memajukan usaha UKM. UUDI yang berlaku saat ini menerapkan kombinasi sistem perlindungan berdasarkan pendekatan hak cipta dan pendekatan  paten.  Dalam  implementasinya,  ternyata  sistem  perlindungan  hukum  dengan  kedua pendekatan tersebut belum efektif karena masih adanya kendala yang menyangkut perbedaan budaya hukum dari masyarakat Indonesia khususnya UKM terhadap penerimaan konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Desain Industri.
Secara umum, desain industri adalah kreasi hasil pemikiran dalam mengubah penampilan dan penampakan  suatu  produk  dalam  upaya  meningkatkan  daya  tarik  produk  untuk  laku  di  pasaran. Tujuan  lainnya  adalah  untuk  memberikan  nilai  tambah  secara  estetis  dari  suatu  produk  yang dihasilkan, sehingga proses kreatif yang menghasilkan inovasi adalah sesuatu yang penting (Dirjen HKI,  2019).  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  plagiasi  ataupun  pencurian hak  cipta. Plagiarisme,  bukan  hal  yang  dapat  disepelekan.  Belum  lama  ini,  kita  dihebohkan  dengan  praktik pencurian karya di media digital. Melalui platform YouTube, kanal bernama Calon Sarjana terbukti mengambil  video  pribadi  milik  akun  JtonYouTube  sebagaimana  diungkapkan  Dirjen  KI  dalam majalah  Media  HKI  Volume  4  (Menkumham,  2019)  di  mana  youtuber  tersebut  membubuhkan watermark  Calon  Sarjana pada  thumbnail video  yang  diuploadnya.  Ini  menunjukkan  bahwa  dalam upaya  memajukan  produk  lokal  perlu  adanya  perlingdungan  terhadap  hasil  karya  mereka  dalam bentuk desain industri.
Pengakuan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual secara filosofis terkait erat dengan pemikiran  mazhab  atau  doktrin  hukum  alam  yang  menekankan  pada  faktor  manusia  dalam menggunakan  akalnya  untuk  memecahkan  masalah-masalah  yang  dihadapi  dalam  semua  aspek kehidupannya.  Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain Industri (UUDI), para pendesain yang berasal dari kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menguasai  hampir  90%  pelaku  usaha  di  Negara  Indonesia  diharapkan  dapat  memanfatkan perlindungan Desain Industri tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendataan dan Pendaftaran Desain Industri
Masyarakat  masih  menganggap  bahwa  pendaftaran  Desain  Industri  bukanlah  merupakan pemberian hak, akan tetapi dianggap sebagai suatu tambahan beban yang dianggap memberatkan, memakan  waktu  lama  dan  biaya  yang  mahal.  UKM  berpendapat  bahwa  tanpa  pendaftaran  desain industri,  mereka  masih  tetap  dapat  menjalankan  usahanya.  Justru  yang  banyak  memanfaatkan pendaftaran desain industri tersebut adalah mereka yang berasal dari kelompok usaha menengah dan besar karena mereka sudah memahami akan pentingnya perlindungan HKI termasuk desain industri dalam dunia bisnis.
Pendaftaran desain industri oleh beberapa pengusaha menengah maupun besar bahkan telah dilakukan hanya demi untuk kepentingan bisnis tanpa memperhatikan etika persaingan usaha yang sehat. Pendaftaran desain industri kadangkala dilakukan dengan itikad tidak baik (bad faith) karena desain-desain  industri  yang  didaftarkan  ternyata  tidak  baru.  Sertifikat  Desain  Industri  sering digunakan  sebagai  alas  hak  untuk  melakukan  penuntutan  baik  secara  pidana  maupun  perdata terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar hak desain industri. merasa tidak pernah melanggar
hak orang lain, pihak yang dituntut kemudian melakukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga karena mereka merasa yakin bahwa desain yang terdaftar tersebut adalah tidak baru.
Proses  pendataan  dan  pendaftaran  suatu  desain  industri  dilakukan  pada  laman www.desainindustri.dgip.go.id dengan  membuat  permohonan  dan  mengunggah  dokumen pendukungnya  seperti  gambar  desain  industri  serta  uraiannya.  Ada  dua  lembaga  yang  dapat mengajukan desain industri, yaitu pemilik UMKM serta lembaga pendidikan maupun litbang milik pemerintah  yang  dibuktikan  dengan  dokumen  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Adapun prosedur pendaftaran desain industri dinyatakan dalam diagram alur berikut.
Sumber: https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-desain-industri

## Gambar 1. Diagram alur Pendaftaran desain industri

## Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri
Sebagaimana diketahui bahwa Perlindungan atas Kekayaan Intelektual memiliki arti penting bagi  dunia  usaha.  Kekayaan  intelektual  merupakan  kunci  persaingan  serta  pengembangan  sebuah usaha.  Pemahaman  akan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  tidak  hanya  berguna  untuk  melindungi bisnis, tetapi juga menjaga agar suatu usaha tidak melanggar hukum akibat pelanggaran HKI. UMKM sebagai pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian,  hal  ini  dikarenakan  kegiatan  usahanya  mampu  memperluas  lapangan  kerja  dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Maka sudah sepatutnya UKM perlu memperoleh  dan  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dan  bahkan  harus  diberikan  keistimewaan khususnya di bidang kekayaan intelektual. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini dimaksudkan untuk mengurai kebijakan affirmative yang seharusnya diberlakukan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di bidang kekayaan intelektual.
Mengingat  perlindungan  hukum  terhadap  desain-desain  dan  produk-produk  industri dianggap penting, baik pada sektor swasta maupun pada industri bersama-sama dengan para ilmuan, teknokrat di Indonesia harus mengembangkan penelitian-penelitian yang dapat meningkatkan mutu produk-produk maupun desain-desain yang dapat menarik minat konsumen. Oleh sebab itu, produk- produk  lokal  di  Indonesia  yang  mampu  bersaing  di  tingkat  pasar  global  harus  lebih  giat  dapat dikembangkan lagi. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Karya-karya, seperti itu penting untuk dibedakan  dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia. Misalnya, kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah-tanah dan atau tumbuhan  berikut  hak-hak  kebendaan  lain  yang  diturunkannya.  Dari  segi  ini  tampaknya  mudah
dipahami  bagaimana  intellectual  property  memang  berbeda  dari  real  property.  Real  property berbentuk tangible asset sedangkan intellectual property berbentuk intangible assets.
Karya-karya  intelektual  tersebut,  apakah  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  sastra,  atau teknologi, telah dilahirkan dengan pengorbanan pemikiran, tenaga, waktu dan malah biaya. Adanya pengorbanan  tersebut  telah  menjadikan  karya  yang  dihasilkan  tersebut  memiliki  nilai.  Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menimbulkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi dan bagi dunia usaha karya-karya itu akan dikatakan sebagai aset perusahaan.
Jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah yang luas, di Indonesia memiliki kekayaan berupa  keanekaragaman  hayati,  serta  pengetahuan  tradisional,  dan  ekspresi  budaya  tradisional. Dengan kekayaan tersebut, Indonesia sangat potensial untuk menghasikan desain-desain unggulan yang  merupakan  karya-karya  derivatif  dari  pengetahuan  tradisional  Desain-Desain  Industri  di Indonesia,  para  pendesain  tersebut  dapat  dikatakan  telah  memiliki  keunggulan  baik  secara komparatif  maupun  kompetitif.  Apabila  terdapat  produk-produk  tersebut  diberikan  perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan Desain Industri, Indonesia baik secara kompetitif maupun komparatif paling tidak telah memiliki keunggulan yang unik dibandingkan beberapa negara lain terutama antara sesama negara berkembang.
Pentingnya  masalah  perlindungan  Desain  Industri  sehingga  menjadi  suatu  prioritas  dalam pembangunan  ekonomi  negara.  Dengan  demikian,  jika  kebijakan  dan  strategi  Indonesia  dalam pemberian perlindungan terhadap Desain Industri bisa berjalan secara efektif, hal tersebut akan lebih meningkatkan  kemampuan  dan  daya  saing  Indonesia  di  pasar  global.  Sesuai  dengan  konsideran menimbang dalam Undang-Undang Desain Industri, disebutkan bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang  mendorong  inovasi  masyarakat  di  bidang  Desain  Industri  sebagai  bagian  dari  sistem  hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnik bangsa Indonesia yang sangat beranekaragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri.
Pada alinea ketiga Penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, terkandung  keinginan  filosofis  bahwa  untuk  memajukan  industri  yang  mampu  bersaing  dalam lingkup  perdagangan  nasional  dan  internasional  perlu  diciptakan  iklim  yang  mendorong  inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual serta untuk merangsang aktivitas kreatif dari para pendesain agar dapat secara terus menerus menciptakan desain baru. Desain Industri dari suatu produk, harus dapat mencakup fungsionalisasi dan estetika sehingga mempunyai  nilai  ekonomi  tinggi.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  Desain  Industri  sangat penting untuk dapat mengairahkan perkembangan industri serta memberi kesempatan kepada para inventor untuk lebih berkreasi.
Upaya  pemerintah  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  sumber  daya  manusia  yang berkecimpung dalam industri, baik kecil, menengah maupun yang memiliki teknologi tertentu, telah dilakukan  oleh  instansi-instansi  sesuai  dengan  tugas  pokoknya  masing-masing.  Misalnya, Departemen  Perindustrian  telah  melakukan  upaya-upaya  pembinaan  untuk  memajukan  industri nasional, Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan upaya pembinaan melalui revitalisasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai solusi mengatasi pengangguran dan kemiskinan, sedangkan Departemen Perdagangan melakukan upaya dan mencarikan pasar serta mempromosikan produk-produk tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah apakah semua upaya-upaya yang  dilakukan  oleh  instansi-instansi  pemerintah  yang  dimulai  dari  pembinaan  proses  industri, permodelan, dan manajemen sampai pada pemasaran baik lokal maupun ekspor dari produk-produk tersebut telah disertai dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipertimbangkan dengan baik dan akan sangat disayangkan apabila produk-produk
tersebut  tidak  diberikan  perlindungan  yang  berakibat  menimbulkan  kerugian  baik  secara  moral maupun ekonomi bagi para pemiliknya terutama apabila terjadi pelanggaran hak.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  akhir-akhir  ini  setelah  dimulainya  program pembangunan  hak  kekayaan  intelektual  di  Indonesia  melalui  berbagai  kerja  sama  baik  di  dalam maupun bantuan luar negeri. Upaya-upaya pemanfaatan hak kekayaan intelektual guna mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual atas produk-produk industri yang dihasilkan oleh usaha kecil menegah telah dilaksanakan dengan baik melalui program sosialisasi secara terus menerus kepada kalangan  usaha  kecil  menengah  di  seluruh  wilayah  Indonesia  terutama  di  wilayah-wilayah  yang memiliki  potensi  keungulan  karya-karya  seni  budaya  tradisional  berupa  produk-produk  yang memiliki  desain  unggulan.  Selain  itu,  promosi – promosi  juga  telah  dilakukan  oleh  pemerintah maupun  swasta  dan  asosiasi  dalam  bentuk  pameran-pameran  produk  dari  kalangan  usaha  kecil, menengah dan besar baik di dalam maupun di luar negeri. Dari  promosi tersebut terjadilah transaksi- transaksi  yang  mengakibatkan  arus  perdagangan  semakin  berkembang  baik  melaui  pasar  dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara.

## Konflik dan Solusi dalam Perlindungan Desain Industri
Pasal  38  dalam  Undang-undang  Desain  Industri  memang  memungkinkan  terjadinya  gugatan terhadap  desain  industri  yang  dilakukan  pada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap  desain industri  yang  sudah  terdaftar.  Penyebab  gugatan  itu  umumnya  menyangkut  syarat  kebaruan sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Desain  Industri.  Berdasarkan  pasal  ini,  hak desain  industri  akan  diberikan  untuk  desain  industri  yang  baru.  Desain  industri  akan  dianggap baru  jika pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
Normatifnya demikian. Namun dalam prakteknya, menerjemahkan anasir kebaruan itu tidaklah mudah. Terdapat 44 perkara HKI yang diterima di antara 769 perkara perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung pada tahun 2014 sebagaimana dikutip dari website hukum online (Anonim, 2015). Sebagian  besar  di  antaranya  adalah  tuntutan  terhadap  merek  dagang.  Beberapa  perkara  desain industri yang diputuskan sebelum tahun 2014 berfokus pada unsur kebaruan yang terdapat pada pasal 2 dan 4 UU Desain Industri. Kebaruan yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungannya. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa hak desain industri diberikan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
Undang-undang Desain Industri memberikan perlindungan kepada pendesain untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya sengketa  di bidang Desain Industri (Mokoginta, 2017).  Perkara yang berkaitan dengan desain industri terlebih dahulu dilakukan penyelidikan terhadap perkara penyidik atas tindak pidana tersebut dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Penyidik  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan  Departemen  Hukum  dan  HAM  yang  lingkup tugas  dan  tanggung  jawabnya  meliputi  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  diberi  wewenang  khusus sebagai  penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.
Dasar Desain Industri dapat dilindungi melalui konsep Hak Cipta adalah karena Desain Industri merupakan  seni  terapan  (applied  art),  di  mana  unsur  seni  ini  juga  merupakan  ruang  lingkup perlindungan  Hak  Cipta  (Sulistianingsih  dan  Satata,  2019)  yang  terdiri  dari:  seni  (art);  ilmu pengetahuan  (scientific);  dan  sastra  (literary).  Sedangkan  landasan  yuridis  sebuah  desain  dapat dilindungi melalui Hak Cipta adalah beberapa perjanjian internasional tentang Desain Industri yaitu TRIP’s Agreement, dan Berne Convention. Namun di Indonesia sendiri Hak Cipta dilindungi melalui Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,  sedangkan  Desain  Industri  dilindungi  melalui  Undang-
Undang  Nomor  31  Tahun  2000.  Permasalahannya  kedua  undang-undang  tersebut  tidak  memiliki hubungan yang jelas, baik dari UU Hak Cipta maupun UU Desain Industri.
Suatu  Kajian  yang  dilakukan  oleh  Yuliasih  (2015)  tentang  Putusan  Nomor  35  PK/PDT.SUS- HKI/2014  tentang  Pemohon Peninjuan Kembali  Desain  Bolpoin Milik Firma  SALIM TRADING CO yang ditolak oleh Hakim Agung. Perkara tersebut berkenaan dengan kebaruan (novelty) Pendaftaran Desain Industri berjudul PENA BOLPOIN dengan nomor pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah dengan itikad buruk (Bad faith) karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan  sudah  terdaftar  atas  nama  Penggugat  yaitu  KENKO  EASY  GEL,  sehingga  yang  didaftarkan Tergugat (SALIM TRADING CO) adalah hasil tiruan atau Jiplakan hasil Desain Industri orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut dipandang telah bertentangan dengan prinsip keadilan John Rawls karena pada dasarnya keduanya memiliki hak kebebasan yang sama.

## SIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap Desain Industri terdaftar di Negara Indonesia dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan terdaftar yaitu memiliki prinsip kebaruan. Dianggap baru apabila pada tanggal  penerimaan  Desain  Industri  tersebut  tidak  sama  dengan  tanggal  pengungkapan  yang  ada sebelumnya.  Melalui  Perlindungan  Hukum  Preventif  dan  Perlindungan  Hukum  Represif. Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.  Perlindungan  Hukum  Represif  adalah  perlindungan  terhadap  hak  Desain  Industri  dari tindak  pelanggaran  yang  dilakukan  pihak-pihak  yang  mengunakan  hak  Desain  Industri  pihak  lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa  atau  telah dilakukan  suatu pelanggaran terhadap Desain Industri terdaftar. Perlindungan  Desain  Industri  dalam  upaya  memajukan  produk  lokal  dalam  Usaha  Kecil  dan Menengah  (UKM).  Pentingnya  masalah  perlindungan  Desain  Industri  sehingga  menjadi  suatu prioritas  dalam  pembangunan  ekonomi  negara.  Dengan  demikian,  jika  kebijakan  dan  strategi Indonesia dalam pemberian perlindungan terhadap Desain Industri bisa berjalan secara efektif, hal tersebut akan lebih meningkatkan kemampuan dan daya saing Indonesia di pasar global. Pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai  bentuk  penjiplakan,  pembajakan,  atau  peniruan atas  Desain  Industri  yang  dikenal  secara luas.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  Hak  Desain  Industri  dimaksudkan  untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru.

## REFERENSI
Anonim  (2015).  Unsur  Kebaruan,  Celah  Hukum  dalam  Desain  Industri:  dalam  banyak  kasus  yang masuk ke Pengadilan Niaga, fokus perdebatannya ada pada pembuktian unsur kebaruan. [25 Juli 2015].  Diakses  pada  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b2cb7b8fe14/unsur- kebaruan--celah-hukum-dalam-desain-industri/
Kementerian Hukum dan HAM. (2019). Media HKI: Pemantik Inovasi dan Kreasi, Vol. I. Jakarta: Dirjen Kekayaan Intelektual.
Kementerian  Hukum  dan  HAM.  (2019).  Media  HKI:  Pemantik  Inovasi  dan  Kreasi,  Vol.  IV.  Jakarta: Dirjen Kekayaan Intelektual.
Mokoginta,  Z.A.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Atas  Desain  Industri  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Lex Privatum, 5 (5), Juli 2017
Pemerintah R.I. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
Pemerintah  R.I.  (2000).  Undang – Undang  Nomor  31  Tahun  2000  Tentang  Desain  Industri.  Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
Pemerintah R.I. (2014). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang Pemohon Peninjuan Kembali Desain Bolpoin Milik Firma SALIM TRADING CO. Jakarta: Mahkamah Agung R.I.
Sulistianingsih,  D.,  &  Satata,  B.B.N.  (2019).  Dilema  dan  Problematik  Desain  Industri  di  Indonesia. Jurnal Suara Hukum, 1 (1).
Yuliasih. (2015). Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls: Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014). Notarius, 8 (2).