## TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA PENJARA DI INDONESIA
Agus Santoso 214

## Abstract
The recent crime action in Indonesia is an unsettling problem for the society and endangers their social life. The prisonis reputed as the less effective way to solve various kinds of criminal action.A justice principle of Islamic criminal law is aimed to balance the victim oriented and offender oriented. It is relevant to apply as the punishment of a criminal action. Also, this law model is able to press the number of crime acts. The Islamic criminal law has various methods to establish the criminal sanction. Since the colonial epoch, the prison term that has been settled as the main punishment for criminal case in Indonesia. A death penalty was mentioned in Indonesia’s criminal code as the ultimate and capital punishment that is implemented infrequently. Take a look to the murder criminal case, rape, theft, graft, robbery have the same punishment that is an imprisonment. In this case, the prison term is less effective to press the criminal action. Therefore, the sentences of imprisonment in Indonesia need to be evaluated by applying qhisash, hudud and diat punishment as the main criminal penalty for severe crime and the prison term is applying for a petty and sufficient crime as a part of a takzir punishment.
Kata Kunci: transformasi, hukum pidana Islam, penjara dan KUHP Indonesia

## Abstrak
Tindak kejahatan yang merajalela di Indonesia akhir-akhir ini sangat meresahkan dan membahayakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Penjara dianggap kurang efektif  dalam  mengatasi  berbagai  macam  kejahatan.  Hukum  pidana  Islam  yang berlandaskan asas keadilan yaitu dengan menyeimbangkan antara victim oriented dan offender oriented, sangat relevan diterapkan sebagai sanksi tindak kejahatan dan  terbukti  mampu  menekan  angka  tindak  kejahatan.  Hukum  pidana  Islam bervariasi dalam menetapkan sanksi atas kejahatan. Semenjak jaman penjajahan Belanda  sampai  sekarang  hukuman  penjara  ditetapkan  sebagai  hukuman  pokok atas kejahatan di Indonesia. Terdapat hukuman mati di dalam KUHP, akan tetapi sebagai ultimate atau capital punishment yang sangat jarang sekali penerapannya.
214 Peneliti hukum pidana Islam dan mahasiswa Doktor Hukum Islam UII Yogyakarta.
Apabila diperhatikan pada kasus kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, korupsi, perampokan, semua sanksi yang diterapkan adalah penjara. Pada kondisi seperti ini, hukuman penjara kurang efektif dalam menekan tindak kejahatan. Oleh karena itu, hukuman penjara di Indonesia perlu dievaluasi yaitu dengan menetapkan hukuman qisas, hudud dan diat menjadi hukuman pokok bagi kejahatan yang berat dan  hukuman  penjara  ditetapkan  atas  kasus  kejahatan  sedang  dan  ringan  yang termasuk bagian dari hukuman takzir.
Keywords:  transformation,  Islamic  criminal  law,  prison  and  Indonesia’s  criminal code.

## A. PENDAHULUAN
Berita  di  media  cetak  dan  elektronik  banyak  mengulas  tindakan  kejahatan di  Indonesia  yang  sangat  memprihatinkan,  seperti  korupsi,  pembunuhan,  teroris, perampokan,  pemerasan,  perzinaan,  pemerkosaan,  pencurian  dan  kejahatan  miras  dan narkoba. Umat Islam menjadi lemah dan terpuruk. Hal ini bukan disebabkan jumlah umat  Islam  yang  sedikit,  namun  dikarenakan  jauhnya  umat  Islam  dari  implementasi syariat Islam yang universal secara individu, bermasyarakat dan hukum undang-undang negara, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadiś riwayat Imam Abu Dāwud dari sahabat Ibnu Umar R.A. Rasulullah r bersabda (artinya): “Apabila kalian telah berjual-beli dengan ‘īnah , kalian telah memegang ekor-ekor sapi (senang berternak, pent.), kalian telah ridha dengan pertanian dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah I pasti menimpakan kepada kalian kehinaan, Allah I tidak akan mencabutnya sehingga kalian kembali kepada agama kalian. 215 KUHP menetapkan penjara sebagai hukuman pokok bagi semua pelaku kejahatan dianggap tidak mampu mengatasi masalah-masalah kejahatan yang semakin meningkat. Dari sisi manfaat, hukuman penjara kurang bermanfaat bagi terpidana, korban, keluarga korban,  masyarakat  dan  negara.  Dari  tinjauan  efektifitas  penjara  juga  kurang  efektif, karena  penjara  bukan  tempat education yang  baik  bagi  para  narapidana,  sebaliknya penjara  justru  sebagai  tempat negatif  education yang  menjadikan  para  napi  lebih  jahat dan  lebih  terorganisir  dalam  aksi  kejahatan  mereka  setelah  keluar  dari  penjara.  Himsi menyimpulkan, “Ketika mereka keluar dari penjara akan melakukan kejahatan yang lebih besar dari kejahatan yang terdahulu dengan metode dan cara-cara yang baru”. 216
Berbagai macam tindak kejahatan yang ada tidak cukup memakai hukuman penjara saja, perlu dijalankan hukuman yang lebih variatif pula. Hukum pidana adalah perkara yang darurat untuk ditegakkan di masyarakat, maka perkara darurat harus ditegakkan secara proporsional dan seimbang sebagaimana dalam kaidah:
“Darurat diukur sesuai dengan ukuran yang proporsional”.
215 (Sulaiman bin al-Asy’aś Abu Dāwud al-Sijistāni, Sunan Abu Dāwud , (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.),  juz 3 hlm. 291 no. 3464, Abu Bakar Ahmad bin ‘Amru al-Bazzār, Musnād al-Bazzār , (Madinah: Maktabah al-Ūlūm wa al-Hikam , 1988), juz 12 hlm. 205 no. 5887, Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al- Kubrā , (Mekkah: Maktabah Dār Bāz, 1994), Juz 5 hlm. 316 no.10484. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani dan Abd al-Muhsin al-‘Abbād di Syarah Sunan Abi Dāwud juz 18 hlm 82).
216 Muhammad Amir Himsi, Ahkām as-Sijni wa Mu’amalah as-Sujanā fī al-Islām , (Kuwait: Maktabah al- Manār, 1987), 593.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021

## B. PERMASALAHAN
Fokus dan pertanyaan penelitian di dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana eksistensi hukum pidana Islam terhadap pidana penjara?
2. Bagaimana tranformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia?

## C. EKSISTENSI HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PIDANA PENJARA INDONESIA 1. Keunggulan Hukum Pidana Islam
Penerapan  hukum hudud bertujuan  untuk  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi manusia yang berupa perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, keturunan dan kehormatan setiap manusia. Penerapan hukum pidana Islam diibaratkan sebagai pakaian bagi kaum muslimin, pakaian yang menutupi aurat dan menjaga tubuh dari terik matahari dan hawa dingin. Apabila manusia tidak memiliki pakaian maka akan mati,  sebagaimana  umat  Islam  yang  tidak  menegakkan  hukum  pidana  Islam  akan berada dalam kehidupan yang rusak dan kesengsaraan.
Rasulullah SAW memberikan motivasi dalam penegakkan hukum hudud.
“Dari Abu Hurairah R.A. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hukum hudud  yang ditegakkan di muka bumi lebih baik dari pada hujan yang turun empat puluh hari di pagi hari.” 217
Permisalan orang yang menegakan hukum pidana Islam di tengah masyarakat seperti sekelompok orang yang berada di atas kapal, sebagaimana hadis berikut: Artinya : Al-Nu’man bin Basyir R.A. berkata; Nabi telah bersabda: “Perumpamaan orang yang menerjang hukum Allah dan orang berada padanya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal, lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di bagian bawah dan sebagian lagi di atas perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas sehingga mengganggu orang yang di atas. Lalu salah seorang yang di  bawah  mengambil  kapak  untuk  membuat  lubang  di  bawah  kapal.  Maka  orang- orang yang di atas mendatanginya dan berkata: “Apa yang kamu lakukan?” Orang yang di bawah berkata: “Kalian telah terganggu karena aku sedangkan aku memerlukan air”. Maka bila orang yang berada di atas mencegah dengan tangan mereka maka mereka telah  menyelamatkan  orang  tadi  dan  menyelamatkan  diri  mereka  sendiri,  namun apabila  mereka  membiarkannya  berarti  dia  telah  membinasakan  orang  itu  dan  diri mereka”. 218 Hukum hudud seperti,  rajam, qisas dan  potong  tangan  dianggap  hukuman yang  kejam  dan  menyakitkan,  akan  tetapi  apalah  arti  kejam  dan  rasa  sakit  itu  jika dibandingkan dengan kerusakan dan bahaya yang besar yang menimpa banyak orang dan menghilangkan rasa aman di kehidupan masyarakat. Ibarat menghilangkan satu orang, untuk menghidupkan ribuan bahkan jutaan orang. Sama halnya dengan seorang dokter  yang  melakukan  pemotongan  jari  kaki  yang  sudah  busuk  dan  berpenyakit
217 Muhammad bin Hibbān, Sahīh Ibni Hibbān , (Mesir: Muassasah ar-Risālah, tt.), juz 10 hlm. 244. Al- Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan ligairihi .
218 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahīh al-Bukhārī, (Cairo: Dār asy-Sya’b, 1987), juz 3 hlm. 237.
untuk menyelamatkan organ tubuh lainnya dari tertularnya penyakit, demikian pula penegakkan hukum pidana Islam yang bertujuan untuk menjaga kehidupan masyarakat umum dari tersebarnya bahaya dan kerusakan.
Allah SWT menjatuhkan hukuman terkadang dengan hukuman mati apabila kejahatan itu adalah kejahatan paling berat dan paling buruk seperti jinayah terhadap jiwa atau agama atau jinayah bahayanya luas, maka masfsadat atas hukuman ini bersifat khusus atas terpidana, sedangkan maslahat umum yang didapatkan jauh berlipat-lipat besarnya dibandingkan mafsadat yang ada. Sebagaimana firman Allah Ta’ala:
“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah: 179).” 219
Di  dalam  ayat  di  atas  ada  hikmah  yang  tinggi  dan  dalam,  tatkala  Allah I menjadikan qisas itu sebagai kehidupan, padahal qisas itu adalah hukuman mati bagi pelaku  kejahatan.  Al-Syaukani  menjelaskan  sisi  kehidupan  dalam  hukuman qisas , adalah  seseorang  mengetahui  akan  di qisas apabila  membunuh  orang  lain,  maka  ia akan menahan diri dan takut melakukan pembunuhan, maka dengan itu terwujudlah kehidupan  atas  jiwa  manusia.  Dijadikan  hukuman qisas itu  sebagai  kehidupan dikarenakan sebagai ancaman dan pencegahan atas pembunuhan manusia, sehingga jiwa-jiwa manusia menjadi aman dan terjaga eksistensi kehidupan manusia. 220
Maqasid asy-syarī’ah al-islamiyah yang merupakan ruh syariat Islam yang melindungi ad-darūrah al-khamsah (lima kebutuhan primer manusia), yaitu: menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan, sehingga penerapan hukum pidana Islam sebagai penopang kuat dalam menjaga ad-darūrah al-khamsah serta menghilangkan atau meminimalisasi hal-hal yang bisa mengancam eksistensi ad-darūrah al-khamsah ; a. Hukuman untuk hifż ad-dīn (menjaga agama), seperti hukuman atas orang yang murtad dan qadf .
b. Hukuman untuk hifż an-nafs (menjaga jiwa), seperti hukuman qisas dan diat.
c. Hukuman untuk hifż al-’aql (menjaga akal), seperti hukuman bagi peminum khamr dan pengguna narkoba.
d.  Hukuman  untuk hifż  al-māl (menjaga  harta),  seperti  hukuman  bagi  pencuri, perampok dan korupsi.
e. Hukuman untuk hifż an-nasl (menjaga keturunan), seperti hukuman bagi pezina dan liwāt . Kejahatan merupakan problem universal dunia. Semua negara di dunia disibukkan dengan masalah kejahatan yang sangat mempengaruhi keamanan dan stabilitas negara. Sebagian  besar  negara  kurang  mampu  menekan  peningkatan  kejahatan.  Hanya sebagian kecil negara yang tingkat kejahatannya rendah. Di antara negara yang tingkat kejahatan masyarakat rendah adalah negara Arab Saudi. Secara kontitusi negara Arab Saudi  menerapkan  hukum  Islam  secara  menyeluruh.  Hal  itulah  yang  berpengaruh dalam menekan tindak kejahatan di masyarakat. Zakir Naik mengatakan, “Tiga jam di sini sekitar 50 kasus pemerkosaan terjadi di Amerika, hal itu berbanding terbalik dengan negara Arab Saudi yang sedikit sekali tindak kriminalnya karena Arab Saudi memberlakukan hukum Islam”. 221
219 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn , (Riyād: Dār Ibni al-Jauziī: 2003), juz 3 hlm. 350.
220 Abdullah  bin  Abdurrahman  al-Bassām, Taisīr  al-‘Allām  Syarh  ‘Umdah  al-Ahkām ,  (Riyādh:  Dār  al- Aimān, 2005), juz 2 hlm. 315.
221 Didit  Hariadi,  “Di  Makasar,  Zakir  Naik:  Kenapa  Angka  Kriminalitas  di  Arab  Rendah”,  dikutip
Vol. 15, No. 1, Maret 2021

## D. TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUM PIDANA PENJARA DI INDONESIA
1. Manfaat dan Kerugian Pidana Penjara
Keberadaan  hukuman  penjara  tidak  bisa  dibantahkan,  karena  secara  fakta sejak jaman kolonial Belanda sampai sekarang penjara tetap eksis sebagai sanksi atas kasus kejahatan di Indonesia. Apabila dicermati pada kasus kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, korupsi, perampokan, semua sanksi yang ditetapkan KUHP adalah penjara. Penulis tidak mengingkari tentang legalitas hukuman penjara di dalam hukum  pidana  Islam  maupun  di  dalam  hukum  positif.  Penulis  hanya  mengkritik atas kebijakan hukuman penjara yang dijadikan hukuman pokok yang dominan bagi kebanyakan jenis kejahatan. Penjara memiliki manfaat dan maslahat jika dijalankan sesuai dengan kasus-kasus kejahatan tertentu secara proposional.
Di antara manfaat dan faedah hukuman penjara adalah sebagai berikut:
a. Menahan pelaku kejahatan yang tidak sampai derajat hukuman hudud yang bertujuan agar masyarakat terbebas dari kejahatan para penjahat.
b.  Menahan  terdakwa  pelaku  kriminal  agar  mudah  dilakukan  penyidikan  dan pemeriksaan oleh kepolisian sebelum diputuskan hukuman bagi terdakwa ataupun kebebasannya oleh hakim.
c. Pengamanan terhadap pelaku kejahatan agar tidak menjadi sasaran kemarahan dan emosi massa.
d. Perbaikan dan rehabilitasi bagi narapidana. Penjara bisa dijadikan tempat perbaikan dan rehabilitasi bagi narapidana, apabila penjara dikelola dengan sistem yang baik. Para  narapidana  diajarkan  membaca,  menulis,  mengaji  sehingga  sebagian  nara pidana menjadi bisa membaca dan menulis. 222
Tidak dipungkiri bahwa hukuman penjara memiliki manfaat yang banyak, akan tetapi manfaat-manfaat ini didapatkan apabila kebijakan hukuman penjara ditetapkan secara  proposional  yang  disesuaikan  dengan  jenis  kejahatannya.  Sebagaimana pendapat  Imam  al-Syaukani,  bahwa  hukuman  penjara  digunakan  sebagai  saksi  atas jenis kejahatan selain kejahatan hudud dan qisas .  Apabila hukuman penjara dijadikan hukuman  utama  dan  sebagai  sanksi  atas  hampir  semua  pelaku  kejahatan,  baik  itu kejahatan berat maupun kejahatan ringan; penjara ditetapkan sebagai hukuman utama bagi pembunuh, pezina, pencuri, pemberontak, pemabuk, korupsi, pencemaran nama baik,  sehingga  semua  pelaku  kejahatan  dikumpulkan  di  satu  tempat  yaitu  penjara tanpa melihat bobot kejahatannya, maka kondisi semacam ini akan membawa akibat yang  negatif. 223 Kejahatan  tidak  bisa  diminimalisasi  apabila  salah  dalam  penegakan hukumannya, sebagaimana penyakit yang tidak bisa sembuh apabila tidak diberikan obat yang cocok dan sesuai takarannya.
Di dalam KUHP hampir semua tindak pidana dijatuhi hukuman penjara. Penjara yang menjadi hukuman pokok KUHP yang merupakan hukuman yang merenggut kebebasan yang ditegakkan atas pelaku kejahatan dirasa masih kurang adil dan belum cukup  mengobati  rasa  sakit/kehilangan  yang  dirasakan  oleh  korban  maupun  pihak keluarga korban. 224
dari https://nasional.tempo.co/read/864386/di-makasar-zakir-naik-kenapa-angka-kriminalitas-di-arab-rendah/ full?view=ok, pada hari Kamis 28 Mei 2020 jam 11.44 WIB.
222 Muhammad bin Abdullah al-Jarīwī, as-Sijn wa Mūjibāt fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah, (Riyad: Idārah as- Śaqāfah wa an-Nasyr, 1990), 135.
223 al-Jarīwī, as-Sijn wa Mūjibāt fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah, 141.
224 Safaruddi Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana
Hukuman penjara dijalankan bertujuan untuk melindungi hak asasi individu dan masyarakat dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela. Hukuman penjara akan menahan dan membatasi pelaku tindak kejahatan agar tidak berlaku sewenang- wenang  di  masyarakat.  Hukuman  penjara  seperti  ini  juga  disebut  sanksi  yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Terpidana yang telah mendapatkan sanksi, maka perkara  pelanggaran  pidana  dianggap  selesai.  Ketika  hukum  pidana  ditempatkan sebagai hukuman sanksi atas pelaku kejahatan yang menjadi parameter keadilan dalam menyelesaikan perkara kejahatan yang ada, maka penyelesaian masalah kejahatan ini menjadi tidak realistis. Apalagi penjara adalah hukuman pokok yang diandalkan dalam pemindanaan kejahatan.
Hukuman penjara dengan model seperti ini kurang perhatian terhadap victim oriented ,  korban  kejahatan  dan  keluarganya  merasakan  penderitaan  yang  berupa gangguan atau kerusakan fisik, harta, kehormatan dan perampasan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman penjara berseberangan dengan maqāsid asy- syarī’ah (tujuan  syariat)  yang  berupa  penjagaan  agama,  jiwa,  harta  dan  kehormatan manusia. Demikian pula apabila ditinjau mashlahat dan mudaratnya, penjara seperti ini lebih banyak mudaratnya bagi korban dan pelaku kejahatan dari pada mendapatkan mashlahat. Disebutkan dalam Naskah Akademik RUU KUHP 2015, bahwa penjara akan mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan bagi nara pidana yang terlalu lama di dalam penjara yang berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupannya di masyarakat secara produktif. 225
Pidana penjara dinilai telah menunjukkan efek kontraproduktif terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi para napi. Dampak buruk penjara bagi penghuni penjara di  antaranya:  prisonisasi,  stigmatisasi  dan  residivisme. 226 Prisonisasi  adalah  dampak buruk pada akhlak dan perilaku penghuni penjara akibat budaya buruk yang ada di penjara dan pengaruh buruk sesama penghuni penjara. Stigmatisasi adalah label buruk dari masyarakat terhadap napi bahwa ia adalah penjahat, sedangkan residivisme adalah kecenderungan  napi  untuk  mengulangi  perbuatan  jahat  meskipun  sudah  pernah dihukum.
Dampak buruk penggunakan pidana penjara bertambah besar dengan adanya overcrowding penghuni  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas).  Kondisi  seperti  ini membuat  tujuan  pemindanaan  penjara  di  Lapas  menjadi  tidak  tercapai.  Data  Juli 2013  disebutkan  Menhuk  dan  HAM  Amir  Syamsudin  bahwa  Lapas  di  Indonesia mengalami  kelebihan  kapasitas,  bahkan  ada  Lapas  yang  mengalami  over  kapasitas sampai di atas 500%, di Lapas lainnya bahkan ada yang sampai 900%. 227 Data Juli 2018 menunjukkan kelebihan kapasitas penjara secara total mencapai 201%, dengan hanya 4 (empat) Lapas yang tidak mengalami kelebihan kapasitas, yaitu: DIY, Maluku, Maluku Utara dan Papua. 228
Positif dan Hukum Pidana Islam, Jurnal UBELAJ , Vol. 4 1 April 2019, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 54.
225 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Draf  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-undang  Tentang KUHP , (Jakarta: Kemenhumham, 2015), 46.
226 Erasmus  A.T  Napitupulu,  dkk. Hukuman  Tanpa  Penjara:  Pengaturan,  Pelaksanaan  dan  Proyeksi Alternatif Pemindanaan Non Pemenjaraan di Indonesia , (Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR): 2019), 2.
227 Ihsanuddin, “Ada Lapas yang Kelebihan Kapasitas hingga 900 Persen” dikutip dari https://nasional. kompas.com/read/2013/07/231338135/Ada.Lapas.yang.Kelebihan.Kapasitas.hingga.900.persen, pada  Selasa, 10 November 2020, pukul 16.18 WIB.
228 Napitupulu,  dkk. Hukuman  Tanpa  Penjara:  Pengaturan,  Pelaksanaan  dan  Proyeksi  Alternatif Pemindanaan Non Pemenjaraan di Indonesia , 2.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
Efek negatif overcrowding berdampak pada tidak tercapainya dalam mewujudkan Lapas sebagai rehabilitasi bagi napi. Selain itu, kebutuhan dasar penghuni Lapas kurang tercukupi yang berkaitan dengan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, fasilitas kesehatan dan obat-obatan. Menurut data anggaran belanja bahan makanan hingga Juli 2018 mencapai Rp. 435.486.141.135,- atau sebesar 31% dari total anggaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas). 229 Jumlah ini belum termasuk anggaran listrik, air, pakaian dan gaji pegawai Lapas. Jumlah anggaran yang besar ini adalah efek dari adanya overcrowding penghuni Lapas.
2. Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Penjara di Indonesia
Syariat Islam sebenarnya telah memberikan tawaran hukum pidana Islam yang adil  dan  relevan.  Hukum  pidana  Islam  tidak  meniadakan  hukuman  penjara  secara mutlak,  akan  tetapi  hukuman  penjara  disyariatkan  sebagai  hukuman  kedua  yang termasuk  ke  dalam  hukuman takzir yang  keputusannya  di  tangan  hakim  dengan melihat keadaan jenis kejahatan, pelaku dan korban. Selain hukuman takzir di dalam syariat Islam terdapat hukuman yang lebih berat yaitu hukuman hudud dan qisas , serta ada pula hukuman diat .
Hukum Islam ketika menerapkan hukum qisas , balas dendam bukanlah yang menjadi pertimbangan semata, melainkan menjustifikasi aturan konkrit tentang nilai- nilai keadilan. Dengan kata lain tidak boleh memberikan hukuman melebihi kesalahan seseorang. Spiritualitas hukum qisas , diat sangat memperhatikan aspek korban kejahatan dan yang terpenting tidak memanjakan pelaku kejahatan. 230
Upaya transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum positif sampai saat ini terus menggelora dan tidak pernah padam di jiwa umat Islam. Hal ini ditandai dengan banyaknya kajian-kajian tentang eksistensi hukum pidana Islam baik secara teoritik maupun secara riil. Sambutan yang baik dari rakyat Indonesia terhadap hukum pidana  Islam  juga  terus  meningkat,  seiring  dengan  meningkatnya  tindak  kejahatan yang  membahayakan  kehidupan  masyarakat  yang  mengakibatkan  ketidakpercayaan rakyat terhadap hukum yang berlaku.
Implementasi  hukum  pidana  Islam  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi Indonesia walaupun tanpa ada “tujuh kata” itu. Di dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi; “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah pengakuan bahwa Tuhan itu Esa (satu) yang merupakan esensi aqidah tauhid. Didukung pula di dalam UUD 1945 dalam pasal 29 (1) dan (2). menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.” Menurut  Hazairin,  bahwa  Negara  wajib  mengayomi  bagi  pemeluk  agama  untuk menjalankan ajaran agama yang diyakini sebagai kebenaran. 231
Cita-cita luhur dalam upaya transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum nasional masih terdapat hambatan-hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal. Hambatan  internal,  yaitu  sebagian  umat  Islam  dari  kalangan  ahli  maupun  praktisi masih belum menerima adopsi hukum pidana Islam ke dalam hukum positif. Mereka 229 Ibid., 3. 230 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 174. 231 Mahsun, “Sejarah Sosial Pemikiran Fikih Indonesia (Hasbi as-Siddiqy) dan Fikih Madzhab Nasional (hazairin), Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial , Vol. 14, No. 1, Maret 2020 Ngawi: Institut Agama Islam (IAII Ngawi, hlm. 185.
membatasi bahwa hukum Islam itu hanya bersifat privat bukan sebagai aturan negara. Sementara  tidak  sedikit  dari  ahli  hukum  pidana  Islam  yang  menuntut  positivisasi hukum  pidana  Islam,  mereka  melakukan  penelitian  dan  penggalian  hukum  pidana Islam  secara  materi  dengan  didukung  oleh  data-data  riil  tentang  efektifitas  hukum pidana Islam. Hambatan eksternal, yaitu adanya stigma dari kalangan umat nonmuslim yang  berpandangan  bahwa  hukum  pidana  Islam  sarat  dengan  hukum  pidana  yang usang dan ketinggalan jaman. Mereka juga menganggap hukum pidana Islam adalah hukum  yang  kejam  dan  sadis  serta  melanggar  HAM.  Pandangan  buruk  terhadap hukum pidana Islam seperti ini juga diikuti oleh sebagian umat Islam yang tidak setuju terhadap  implementasi  hukum  pidana  Islam.  Selain  kedua  faktor  di  atas  terdapat faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan formalisasi hukum Islam terkendala, yaitu faktor sosiologis, politik, yuridis dan filosofis.
Transformasi  hukum  pidana  Islam  ke  dalam  hukum  pidana  merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Pada saat ini degradasi moral dan tindak kriminal yang  merajalela  sangat  membahayakan  eksistensi  kehidupan  masyarakat.  Dominasi hukum pidana penjara dalam pemidanaan kejahatan kurang efektif dalam menekan kejahatan.  Sehingga  seharusnya  implementasi  hukum  pidana  Islam  sudah  menjadi kebutuhan dalam lingkup negara, bukan hanya kebutuhan pribadi saja, karena semua rakyat Indonesia pasti menginginkan kehidupan yang aman dan damai tanpa diganggu oleh para penjahat. Hukum pidana Islam yang dianggap sebagian orang sebagai hukum primitif, kejam dan dehumanis, sejatinya statmen itu lahir karena kajian umumnya para ahli kebanyakan terfokus pada bentuk-bentuk pemidanaan dalam hukum Islam, sedangkan kajian-kajian tentang maqāsid asy-syarī’ah dan filsafat hukum pidana Islam sering terlupakan.
Terdapat  beberapa  argumen  yang  menjadi  pijakan  terkait  upaya  menjadikan hukum pidana Islam menjadi bagian dari hukum Nasional. Pertama, secara filosofi dapat dikatakan bahwa substansi sendi-sendi normatif ajaran Islam dapat melahirkan epistemologi hukum yang memberi sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan dan cita hukum masyarakat Indonesia; kedua, secara sosiologis, masyarakat hukum Indonesia memiliki cita dan kesadaran hukum serta berkesinambungan; ketiga, secara yuridis, perjalanan  sejarah  hukum  nasional  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  religius  yang menjadi ciri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, di sisi lain terlihat dalam penyusunan taat hukum nasional tetap dipertahankan nilai-nilai agama  sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945 yang sangat berbeda dengan penyusunan KUHP yang kosong dari norma religius dan penuh dengan cita kolonialis. 232
Kajian tentang model transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum positif mengerucut  pada  dua  opsi  yang  berbeda  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Bahtiar Effendy, pertama, bahwa hukum Islam harus menjadi dasar negara dan harus diterima sebagai konstitusi negara. Aliran ini mengatakan bahwa kedaulatan politik di tangan Tuhan  dan  aplikasi  prinsip syūra berbeda  dengan  gagasan  demokrasi  yang  dikenal dalam diskursus politik modern di bawah ini. Kedua, mengatakan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh umat. Aliran ini berpendapat bahwa pembentukan negara Islam dalam pengertiannya yang formal  dan  ideologis  tidaklah  begitu  penting.  Bagi  mereka  yang  terpenting  adalah bahwa negara menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar etis yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an. 233
232 Juneidi  Abdillah,  Suryani,  “Model Transformasi  Fiqh  Jinayah  ke  dalam  Hukum  Pidana  Nasional; Kritik Nazariyyah al-Ūqūbah Terhadap Materi KUHP”, Jurnal Masalah-masalah Hukum , Jilid 47, No. 2, April 2018, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,  hlm 102.
233 Abdillah,  Suryani,  “Model  Transformasi  Fiqh  Jinayah  ke  dalam  Hukum  Pidana  Nasional;  Kritik
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
Model  aliran  yang  pertama  lebih  menekankan  aspek  legal  dan  formal  syariat Islam,  sedangkan  model  aliran  kedua  lebih  menekankan  substansi  syariat  Islam yang diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Bila dicermati pola dua aliran di atas hakikatnya  memiliki  satu  tujuan  yang  sama,  yaitu  penegakan  hukum  Islam  dalam lingkup undang-undang negara, meskipun masing-masing memiliki model dan sudut pandang yang berbeda.
Apabila  memperhatikan  kebinekaan  bangsa  Indonesia,  memilih  opsi  pertama akan banyak menuai kendala dan akan menyisakan trauma masa lalu yang berulang. Perdebatan yang alot dan panas para tokoh kemerdekaan Indonesia di masa lalu dan perpecahan  bangsa  yang  hampir  terjadi,  seharusnya  sebagai  pembelajaran  orang- orang  masa  kini  agar  tidak  terulang  kembali. Terlepas  dari  pro  dan  kontra  tentang formalisme dan substansialisme penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, umat Islam dituntut lebih arif dan bijak dalam mempertimbangkan maslahat dan mafsadat dalam memilih model penegakan hukum pidana Islam. Model kedua yaitu penerapan secara substansi hukum pidana Islam, menurut penulis lebih tepat dan sesuai dengan kultur  keindonesiaan.  Pemaksaan  gagasan  penerapan  syariat  Islam  sebagai  ideologi bangsa dalam konteks pluralisme sosial dan budaya Indonesia, justru bisa melahirkan mafsadat yang lebih besar. Mafsadat itu bisa berupa reaksi penolakan keras kelompok kontra dan bisa memantik pertikaian dan konflik horizontal yang bernuansa SARA. Di dalam kaidah disebutkan,

## “Mafsadat itu harus dihilangkan.”
Penegakan hukum pidana Islam secara substansi merupakan pilihan yang realistis dan lebih bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Usaha integralisasi hukum pidana Islam ke  dalam  hukum  nasional,  meskipun  belum  formal  harus  tetap  didukung,  sesuai dengan kaidah,
“Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan selu- ruhnya.”
Dalam proses transformasi hukum pidana Islam ke dalam taqnin negara, menurut Kuntowijoyo bisa memakai teori objektifikasi. Yang dimaksud teori objektifikasi adalah perbuatan  rasional  nilai  yang  diwujudkan  ke  dalam  perbuatan  rasional,  sehingga orang luarpun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Objektifikasi hukum  pidana  Islam  tetap  berpijak  pada  al-Qur’an  sebagai  pedoman  agama  Islam. Namun  harus  diobjektifikasikan  sebelum  nilai-nilai  yang  ada  diintegralisasikan  ke dalam hukum positif. 234 Hukum pidana Islam apabila dipahami secara ideologi maka akan lebih bersifat tertutup dan terbatas. Berbeda halnya apabila hukum pidana Islam dipahami sebagai kajian ilmu yang lebih terbuka dan kebenarannya dapat dikaji dan diterima oleh siapa saja, baik muslim maupun nonmuslim. Hukum pidana Islam akan lebih terasa sebagai rahmatan lil ālamin apabila dipahami dan dipraktekkan sebagai ilmu  yang  manfaatnya  akan  dirasakan  semua  manusia.  Hukum  pidana  Islam  yang diformulasikan  sebagai  undang-undang  negara,  manfaatnya  bukan  kepada  umat
Nazariyyah al-Ūqūbah Terhadap Materi KUHP, 104-105.
234 Marfuatul  Latifah,  “Upaya Transformasi  Konsep  Jarimah  Qisas-Diat  pada  Hukum  Positif  Melalui RUU KUHP”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2011, Jakarta: DPR RI, hlm. 134.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
muslim saja, akan tetapi juga dirasakan oleh umat nonmuslim, bahkan hewanpun dapat merasakan keberkahannya. Oleh karena itu setiap hukum pidana Islam, baik berupa hukum qisas, hudud, diat dan takzir , masing-masing memiliki kandungan nilai-nilai maqāsid dan filosofinya serta dapat dibuktikan secara riil dan logis, sehingga hukum pidana Islam bukanlah doktrin ideologi semata, tetapi sebagai objek kajian ilmu yang dapat dibuktikan kebenarannya.
Teori  objektifikasi  hukum  pidana  ini  menurut  penulis  layak  untuk dipertimbangkan. Dalam proses objektifikasi, nilai-nilai hukum pidana Islam harus diterjemahkan secara kategori objektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh kalangan muslim atau nonmuslim. Apabila teori objektifikasi dipadukan dengan model penegakan hukum pidana Islam secara substansial, maka transformasi hukum pidana Islam akan mudah diterima rakyat Indonesia secara integral dengan menonjolkan keunggulan nilai-nilai hukum pidana Islam secara objektif, natural, netral dan logis. Objektifikasi hukum pidana Islam sebagai perwujudan nilai-nilainya secara substansi bukan dalam kerangka normatif, yang berdasarkan dengan analisis realita sosial, bahwa hukum pidana Islam secara realita efektif dalam pemidanaan dan mampu menekan tindak kejahatan. Kajian hukum pidana Islam dalam perspektif filsafat dan maqāsid asy-syarī’ah juga  sangat  membantu  dalam  upaya  membantu  akal  dalam  memahami hukum pidana Islam secara logis.
Agenda tranformasi hukum pidana yang terpenting adalah penggalian hukum pidana Islam secara materiil dengan diambil nilai-nilai substansinya secara objektif dan penyusunan hukum pidana Islam secara formil yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil pidana. Dua agenda besar ini menjadi agenda utama bagi para ahli hukum Islam dan politikus Islam yang memiliki tekad dan cita-cita transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana Nasional.
Dari  pemaparan  di  atas,  transformasi  hukum  pidana  Islam  yang  terpenting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia adalah: a.  Penetapan  hukuman hudud sebagai  hukuman  pokok/utama.  Hukuman hudud dijalankan untuk tindak pidana kelas berat seperti, pemberontakan, murtad, zina, qażf, minum khamr , pencurian dan perampokan. Jenis hukuman hudud bersifat taufīqī artinya  hukuman  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan nas al-Qur’an  dan al-Hadiś. Allah  sebagai Pembuat syariat telah menetapkan hukuman hudud atas kejahatan-kejahatan  berat  di  atas  menunjukkan  bahwa  kejahatan-kejahatan  itu sangat berbahaya dan merusak eksistensi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu hukuman harus disesuaikan dengan jenis jarimah dan akibat kerusakan jarimah .
Hukuman hudud itu adalah sebagai berikut:
1) Hukuman mati sebagai hukuman atas kejahatan pemberontakan.
2) Hukuman mati sebagai hukuman atas kejahatan perampokan yang disesuaikan dengan rincian aksi perampokannya.
3)   Hukuman mati sebagai hukuman atas kejahatan murtad . 4)    Hukuman  rajam  sebagai  hukuman  atas  kejahatan  zina  bagi muhs $an  dan hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun bagi pezina gairu muhs$an.
5) Hukuman cambuk delapan puluh kali sebagai hukuman atas kejahatan qażf (menuduh zina).
6)   Hukuman cambuk empat puluh kali sebagai hukuman atas kejahatan syurb al- khamr (minuman keras).
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
7)   Hukuman potong tangan sebagai hukuman atas kejahatan pencurian. b. Penetapan hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan apabila terbukti terdapat faktor kesengajaan, sedangkan wali/keluarga korban menuntut penegakan qisas . Adapun jika  keluarga  korban  menghendaki  pembayaran  diat/tebusan  atau  memaafkan, maka hukuman qisas dicabut.
c.  Penetapan pembayaran diat atas pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja dan diat bagi hilangnya  sebagian  anggota  badan  korban,  apabila  korban  atau  keluarga  korban menghendaki diat . d.  Penetapan hukuman takzir atas kejahatan selain kejahatan qisas dan hudud . Hukuman takzir adalah hukuman yang ditetapkan hakim atas selain kejahatan hudud secara ijtihad yang berdasarkan maslahat dan mudarat suatu tindak kejahatan. Hukuman takzir bisa  berupa:  hukuman  mati,  penjara,  pengasingan,  cambuk,  pencopotan jabatan, penyitaan, perusakan barang kriminal, publikasi dan peringatan.
e.  Hukuman  penjara  tetap  dijalankan  sebagai  sanksi  atas  tindak  kejahatan  selain kejahatan pokok ( qisas dan hudud ) dan hukuman penjara ini ditetapkan berdasarkan asas maslahat dan mudarat dengan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pengurangan  jumlah  narapidana  di  Lapas,  sehingga  akan  membuahkan  manfaat berkurangnya biaya operasional Lapas; biaya kebutuhan makan-minum, kebutuhan fasilitas kesehatan dan kebutuhan pegawai, sehingga mengurangi beban anggaran negara dan lebih mudah dalam manajemen pengelolaan narapidana dan rehabilitasi di Lapas dengan berkurangnya jumlah narapidana.

## E. PENUTUP
Dari pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Eksistensi hukum pidana Islam terhadap pidana penjara yaitu terdapat pada sisi keadilan dan relevansinya; keadilan yaitu dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban individu dan sosial, sedangkan relevansinya ditunjukkan dengan adanya pengaruh baik dalam menekan angka tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, sehingga sangat relevan sekali untuk ditransformasikan dalam pembaharuan hukum pidana penjara.
2. Tranformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu dengan mentransformasikan hukuman qisas, hudud, dan diat ke dalam KUHP, sedangkan sanksi selainnya digunakan hukuman takzir dan penjara. Dalam proses transformasi hukum pidana Islam ke dalam taqnin, menurut teori objektifikasi nilai-nilai hukum pidana Islam harus diterjemahkan secara kategori objektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh kalangan muslim atau nonmuslim. Apabila teori  objektifikasi  dipadukan  dengan  model  penegakan  hukum  pidana  Islam  secara substansial,  maka  transformasi  hukum  pidana  Islam  akan  mudah  diterima  rakyat Indonesia secara integral dengan menonjolkan keunggulan nilai-nilai hukum pidana Islam secara objektif, natural, netral dan logis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Juneidi,  Suryani,  “Model  Transformasi  Fiqh  Jinayah  ke  dalam  Hukum  Pidana Nasional;  Kritik Nazariyyah  al-Ūqūbah Terhadap  Materi  KUHP”, Jurnal  Masalah- masalah Hukum , Jilid 47, No. 2, April 2018, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Awdah,  Abd  al-Qadir.,  tt. at-Tasyrī’  al-Jināi  al-Islāmi  Muqāranan  bi  al-Qanūn  al-Wad’ī, Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī.
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, Draf Naskah Akademik Rancangan Undan-undang Tentang KUHP , Jakarta: Kemenhumham.
Bagawī al- , 1997, Ma’ālim at-Tanzīl fī Tafsīr Al-Qurān, Beirut: Dār at-Ţayyibah.
Baihaqī, Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-, 1993, Sunan al-Baihaqī al-Kubrā , Makkah: Maktabah Dār al-Bāz.
Bassām,  Abdullah  bin  Abdurrahman  Ali.,  2002, Taisīr  al-‘Alām  Syarh  Umdah  al-Ahkām , Cairo: Dār al-‘Aqidah
Bukhāri, Muhammad bin Ismail al-., 1987, al-Jamī’ as-Sahīh , Cairo: Dār asy-Sya’b.
Hariadi, Didit, “Di Makasar , Zakir Naik: Kenapa Angka Kriminalitas di Arab Rendah”, dikutip dari https://nasional.tempo.co/read/864386/di-makasar-zakir-naik-kenapa-angka- kriminalitas-di-arab-rendah/full?view=ok , html, pada hari Kamis 28 Mei 2020 jam 11.44 WIB.
Harefa, Safaruddi, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Jurnal UBELAJ , Vol. 4 1 April 2019, Bengkulu: Universitas Bengkulu.
Himsi, Muhammad Amir., 1987, Ahkām as-Sijni wa Mu’āmalah as-Sujanā fī al-Islām , Kuwait: Maktabah al-Manār.
Hibbān, Muhammad bin., tt., Shahīh ibn Hibbān , Madinah, Muassasah ar-Risālah.
Ihsanuddin, “Ada Lapas yang Kelebihan Kapasitas hingga 900 Persen” dikutip dari https:// nasional.kompas.com/read/2013/07/231338135/Ada.Lapas.yang.Kelebihan.Kapasitas. hingga.900.persen, pada Selasa, 10 November 2020, pukul 16.18 WIB.
Jarīwī, Muhammad bin Abdullah al-, 1990, as-Sijn wa Mūjibāt fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah, Riyad$: Idrah as-Zaqfah wa an-Nasyr.
Jauziyah, Ibnu al-Qayyim al-.,1973, I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-Ālamīn , Beirut: Dār al-Jīl.

## Agus Santoso
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
Latifah, Marfuatul, “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisas-Diat pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP”, Jurnal Negara Hukum , Vol. 2, No. 1, Juni 2011, Jakarta: DPR RI.
Mahsun, “Sejarah Sosial Pemikiran Fikih Indonesia (Hasbi as-Siddiqy) dan Fikih Madzhab Nasional (hazairin), Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial , Vol. 14, No. 1, Maret 2020 Ngawi: Institut Agama Islam (IAI Ngawi).
Munajat, Makhrus, 2008, Hukum Pidana Islam di Indonesia , Yogyakarta, Bidang Akademik UIN.
Napitupulu  Erasmus  A.T,  dkk.,  2019, Hukuman Tanpa  Penjara:  Pengaturan,  Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemindanaan Non Pemenjaraan di Indonesia , Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR).
Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-., 2003, al-Jamī’ lī Ahkām Al-Qur’ān , Riyād$: Dr 119lim al-Kutub.
Zakiyah,  Ninik.,  2016,  “Hazairin  dan  Penghapusan  Pidana  Pendek”, Al-Ahkam ,  Jurnal Hukum Islam. Vol. 26, No. 2, Oktober 2016. Semarang: IAIN Wali Songo.
119 Vol. 15, No. 1, Maret 2021