Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Maret 2021, Hal. 68-72| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2797.68-72

## KEPUTUSAN FIKTIF SEBAGAI DASAR PENGAJUAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
I Gede Buonsu, A.A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia gedebuonsu@gmail.com , Laksmidew i.fhwjurnal@gmail.com , Suryani.fhwjurnal@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  pengertian  sengketa  tata  usaha  negara  dapat  dilihat  bahwa  suatu  sengketa  Tata  Usaha  Negara memiliki objek berupa KTUN, yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. KTUN  sendiri  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  KTUN  fiktif  negatif  dan  positif  yang  diatur  dalam  pasal  3  UU PTUN  dan  pasal  53  UU  Administrasi  Pemerintahan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan keputusan TUN fiktif menurut hukum positif di Indonesia dan mengetahui keputusan TUN fiktif sebagai obyek sengketa TUN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normative dengan pendekatan hukum, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa keputusan TUN fiktif dapat dibagi menjadi dua yaitu TUN fiktif negatif dan KTUN fiktif positif yang dimana kedua aturan tersebut secara tidak langsung menimbulkan konflik dikarenakan sama-sama mengatur tentang TUN fiktif namun memiliki pemaknaan yang berbeda, dimana berdasarkan pasal 3 dimaknai sebagai keputusan penolakan (KTUN fiktif negatif) sedangkan menurut ketentuan pasal 53 dimaknai sebagai keputusan pengabulan (KTUN fiktif positif).
Kata Kunci: Keputusan fiktif, sengketa, obyek sengketa

## Abstract
Based on the definition of a state administrative dispute, it can be seen that a State Administrative Dispute has an object in the form of a State Administrative Court, which has been regulated in Article 1 paragraph (9) of Law Number  51  of  2009.  State  Administrative  Court  itself  can  be  divided  into  two,  namely  negative  and  positive fictional  KTUN  regulated  in  article  3  of  the  Administrative  Court  Law  and  article  53  of  the  Government Administration Law. This study aims to analyze the arrangement of fictitious TUN decisions according to positive law  in  Indonesia  and  to  find  out  the  fictional  TUN  decisions  as  objects  of  state  administration  disputes.  This research uses descriptive normative research methods with legal, conceptual and case approaches. The results showed that the decision of fictitious TUN can be divided into two, namely negative fictitious TUN and positive fictitious TUN in which the two rules indirectly cause conflict because they both regulate fictitious TUN but have different  meanings,  where  based  on  Article  3  is  interpreted  as a decision  rejection  (negative  fictitious  KTUN) while according to the provisions of Article 53 it is interpreted as a decision to grant (positive fictitious KTUN). Keywords: fictitious decision, lawsuit, lawsuit object

## I. PENDAHULUAN
Hukum merupakan  kumpulan  peraturan  yang  terdiri dari berbagai  norma  dan  sanksi-sanksi.  Hukum bertujuan  untuk  menciptakan  suatu  keadaan  yang  tertib  dalam  pergaulan  manusia,  sehingga  dapat memelihara keamanan. Menurut Dirdjosisworo (2010) tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya  dengan  masyarakat,  sehingga  dapat  diharapkan  terwujudnya  keadaan  aman,  tertib  dan adil ( Daliyo, 1989 ). Sebagai negara Hukum Pancasila yang dianut oleh Negara Indonesia, maka dalam penyelenggaraan  kehidupan  maupun  pemerintahan  haruslah  didasarkan  pada  Pancasila.  Hal  ini merupakan  salah  satu  dari  ciri  khas  konsep  negara  hukum  Pancasila  karena  diangkat  dari  nilai-nilai yang telah lama ada di Indonesia.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  segala  tindakan,  kebijakan  dan  masalah  yang dihadapi  harus  diselesaikan  dengan  hukum.  Dalam  hal  ini  sebagai  pembahasan  dalam  penelitian  ini menganalisis tentang sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan pengertian sengketa tata usaha negara dapat dilihat bahwa suatu sengketa tata usaha negara memiliki objek berupa KTUN, yang telah diatur didalam  Pasal  1  ayat  (9)  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  yang  menyebutkan  bahwa  KTUN merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisikan tindakan hukum  TUN  yang  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  serta  bersifat  konkret,  individual,  dan  final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum.
Di  sisi  lain,  bentuk  pengajuan  atas  sikap  diam  badan  atau  pejabat  pemerintahan  sebagaimana disebut dengan KTUN fiktif positif dan KTUN fiktif negatif memiliki bentuk yang berbeda ketika akan diajukan ke Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  PTUN  menyebutkan  bahwa  KTUN  fiktif  negatif  dapat  diajukan dengan  bentuk  gugatan  sedangkan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2015 menyatakan  bahwa  pengajuan  KTUN  fiktif  positif  adalah  melalui  bentuk  permohonan.  Dengan demikian  pertentangan  norma  yang  terjadi  berdampak  terhadap  ketidakpastian  hukum  atau  keragu- raguan dalam  penerapannya.
Beberapa penelitian serupa juga pernah dikaji oleh peneliti lain yang memiliki rumusan dan hasil penelitian  yang  berbeda  dengan  penelitian  sekarang  ini,  salah  satunya  yaitu  mengenai  pengujian keputusan fiktif positif di pengadilan tata usaha negara ( Wulandari, 2020 ), selanjutnya penelitian lain mengenai konsep fiktif positif dalam penerapannya di pengadilan tata usaha negara ( Ahmad, 2017 ), dan terakhir  mengenai  problematika  penyelesaian  perkara  fiktif  positif  di  pengadilan  tata  usaha  negara ( Heriyanto, 2019 ). Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian baru ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan  Keputusan  TUN  fiktif  menurut  hukum  positif  di Indonesia dan menganalisis keputusan TUN fiktif sebagai obyek sengketa TUN.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga  disebutkan  sebagai  suatu  penelitian  terhadap  kaidah  atau  norma  hukumnya  dalam  peraturan perundang-undangan,  yurisprudensi  maupun  hukum  yang  tidak  tertulis.  Sedangkan  penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) ( Marzuki, 2010 ).
Sumber Bahan hukum dalam penelitian ini, terdapat dua perbedaan antara data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat yang umumnya digunakan sebagai data primer dan data yang didapat dari  bahan  pustaka  sebagai  data  sekunder ( Soekanto & Mamudji,  2006 ).  Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan  hukum  yang  tidak  dikodifikasikan,  yurisprudensi,  traktat,  dan  bahan  hukum  dari  zaman penjajahan  yang  hingga  kini  masih  dinyatakan  keberlakuannya.  Dimaksud  dengan  bahan  hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti RUU, hasil- hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan umum  dan  lain-  lain.  Kemudian, dimaksud  dengan  bahan hukum  tersier  adalah  berupa  kamus,  ensiklopedia,  indeks  kumulatif  dan  sejenisnya.  Sumber  hukum primer  yang  digunakan  adalah  UUD  1945,  UU  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara, UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  UU  Nomor 30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  dan  perundang-undangan  dan  putusan  PTUN  yang  terkait dengan permasalahan yang dibahas.
Adapun  beberapa  teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  bahan  hukum  serta  teknik  yang dipergunakan  penulis  dalam  penulisan  skripsi  ini  merupakan  teknik  sistem  mencatat  yaitu  setelah mengumpulkan  bahan  yang  diperlakukan  selanjutnya  dibuatkan  catatan  untuk  hal-hal  penting  bagi penelitian terkait.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif
Definisi KTUN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU PTUN adalah sebagai berikut :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat  tata  usaha  negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
UU  Nomor  30  Tahun  2014  Administrasi  Pemerintahan  memberikan  istilah berbeda terkait KTUN yang disebut sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan. Administrasi Pemerintahan menyebutkan
bahwa  Keputusan  Administrasi  Pemerintahan  juga  disebut  sebagai  KTUN  atau  Keputusan Administrasi  Negara.  KTUN  dapat  menjadi objek  sengketa TUN  adalah  suatu  KTUN yang  isi  atau substansinya  berbeda  dengan  asas  umum  pemerintah  yang  baik.  Dalam  hal  ini  KTUN  yang  dapat digugat meliputi KTUN Fiktif Negatif dan KTUN Fiktif Positif.
KTUN merupakan pokok dasar atau objek mutlak dari suatu sengketa tata usaha negara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka melalui  undang-undang  tersebut  diberikan  pula  pengertian  terkait  Keputusan  Tata  Usaha  Negara meskipun  sebelumnya  telah  diatur  melalui  UU  Nomor  51  Tahun  2009  Perubahan.  Kedua  Atas  UU PTUN.  Meskipun  sama-sama  memberikan  pengertian  tentang  KTUN,  namun  terdapat  beberapa perbedaan dari masing-masing pengertian yang diberikan oleh undang-undang tersebut.
Ketentuan  tentang  KTUN  yang  fiktif  negatif  tidak  diatur  secara  tersurat  dalam  UU  Nomor  30 Tahun  2014  Administrasi  Pemerintahan.  Dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (7)  UU  Administrasi Pemerintahan berisi tentang makna dari sikap diam badan atau pejabat TUN yang tidak memberikan respon  terhadap  permohonan  yang  diajukan  orang/individu  atau  badan  hukum  perdata.  Terhadap keberadaan  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan memiliki  penekanan  waktu  dari  berlakunya.  hal  ini  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  53  ayat  (1)  pada konteks “batas waktu” kepada badan atau pejabat TUN agar segera menetapkan keputusan.
Bertolak  belakang dengan ketentuan  Pasal 3 ayat  (1) Undang-Undang Peradilan  Tata  Usaha Negara yang memberikan secara langsung pengertian terhadap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  fiktif yang  dikeluarkan  pejabat  TUN  menolak  permohonan  baik  diajukan  oleh  orang  dan  badan  hukum perdata. Sehingga pemaknaan sebagai sebuah pengujian KTUN fiktif dari Pasal 53 dari UU Nomor 30 Tahun  2014  Administrasi  Pemerintahan  baru  dapat  terlihat  ketika  klausul  “setelah  permohonan diterima  secara  lengkap  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan”  yang  mana  “permohonan” tersebut memberikan  pengujian dari suatu Keputusan fiktif positif pada  ketentuan pasal ini.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 UU PTUN yang mengartikan bahwa sikap diam dari badan atau  pejabat  TUN telah  melanggar asas-asas umum pemerintahan  yang  baik (AAUPB)  ( Setiabudhi, 2014 ), karena sebagai badan atau pejabat TUN yang seharusnya dianggap memberikan pelayanan baik ke masyarakat justru bertindak sebaliknya. Secara fiktif haruslah dianggap keputusan penolakan ketika lewatnya hari terakhir dari tenggang waktu yang ditentukan ( Ali Abdullah, 2015 ).
Dengan  tidak  menanggapi  permohonan  dan  telah  lewatnya  jangka  waktu  yang  diajukan,  maka setelah itu baru dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha  Negara  yang  berwenang  dengan tetap  memperhatikan  ketentuan  Pasal  55 UU PTUN.
KTUN  fiktif  positif  diatur  dalam  Pasal  53  UU  Nomor  30  Tahun  2014  Administrasi Pemerintahan. KTUN fiktif positif merupakan kebalikan dari KTUN fiktif negatif. KTUN fiktif negatif mengartikan sikap diam badan atau pejabat TUN  sebagai  suatu  keputusan  penolakan  dan  terhadap KTUN fiktif positif, sikap diam dari badan atau pejabat tata usaha negara ini diartikan sebagai suatu pengabulan terhadap permohonan yang diajukan.

## 2. Keputusan TUN Fiktif Sebagai Obyek Sengketa TUN
Definisi Sengketa Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 PTUN adalah:
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha  negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata  usaha negara, baik di  pusat maupun  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan yang menjadi subyek sengketa tata usaha negara merupakan  orang serta  badan hukum perdata di satu pihak  dan pejabat TUN di  sisi lainnya. Sehingga diketahui bahwa para pihak yang terkait dalam di dalam sengketa TUN hanya orang atau badan hukum perdata dan pejabat TUN.
Keputusan  TUN  Fiktif  sendiri  digunakan  sebagai  obyek  sengketa  dikarenakan  adanya disharmonisasi antara UU nomor 30 tahun 2014  Administrasi pemerintahan dan UU nomor 51 tahun 2009,  perubahan  kedua  atas  UU  PTUN.  Meskipun  sama  –  sama  memberikan  pengertian  tentang KTUN,  namun  terdapat  perbedaan  dari  masing  –  masing  pengertian  yang  diberikan  oleh  undang  – undang tersebut, sehingga membuat kerancuan atau ketidakpastian hukum terhadap putusan yang telah dikeluarkan sehingga dijadikanlah keputusan TUN fiktif sebagai obyek sengketa TUN.
Prosedur  penyelesaian  sengketa  dari  gugatan  maupun  permohonan  yang  diajukan  berdasarkan KTUN fiktif negatif atau KTUN fiktif positif memiliki beberapa perbedaan tersendiri baik dari segi dasar  hukum  pengaturannya,  bentuk  pengajuan  ke  pengadilan,  tenggang  waktu,  tindakan  yang dihasilkan, maupun hukum acara yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara itu sendiri.
Dari segi dasar hukum yang mengatur pengajuan gugatan dengan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif  Negatif  sebagai  objeknya  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 53 UU PTUN. Di sisi lain, pengajuan permohonan  dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Fiktif  Positif  sebagai  objeknya  diatur  dalam ketentuan Pasal 53 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa KTUN fiktif negatif dapat diajukan sebagai objek sengketa dalam bentuk gugatan namun KTUN fiktif positif dapat  diajukan  sebagai dasar  atau objek sengketa  dalam  bentuk  permohonan  ( Adiyasa,  Tjukup,  &  Martana,  2018 ).  Tenggang  waktu  dari pengajuan  gugatan  (KTUN  fiktif  negatif)  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (2)  dan  (3)  adalah setelah jangka waktu yang diberikan pada undang-undang berakhir atau 4 bulan apabila tidak diatur dalam undang-undang serta tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 55 UU PTUN. Sedangkan untuk tenggang waktu pengajuan permohonan apabila tidak diatur dalam undang-undang maka dalam jangka waktu  10  (sepuluh)  hari  sejak  diajukan  permohonan,  apabila  telah  lewat  maka  dapat  diajukan permohonan ke pengadilan.
Sejatinya gugatan dan permohonan adalah dua peristilahan yang memiliki perbedaan tersendiri. Istilah gugatan pada umumnya lebih mengacu pada suatu sengketa yang nanti hasil akhirnya adalah berupa  putusan,  sedangkan  permohonan  lebih  mengacu  pada  suatu  hal  yang  dimohonkan  secara voluntair dengan  hasil  akhirnya  berupa  penetapan.  Namun  dengan  berlakunya  ketentuan  pasal  53 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  yang  mengatur  terkait KTUN  fiktif  positif  dan  secara  tidak  langsung  memunculkan  Perma  Nomor  5  Tahun  2015  tentang Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan maka muncul suatu pemaknaan baru tentang permohonan berdasarkan aturan tersebut. Pemaknaan permohonan dalam perma sebagaimana dimaksud  mengarah  pada  suatu  permohonan  dalam  bentuk  sengketa  antara  para  pihak  baik  itu pemohon  (orang/individu  atau  badan  hukum  perdata)  melawan  termohon  (badan  atau  pejabat administrasi  pemerintahan).  Kendati  demikian,  baik  gugatan  maupun  permohonan  yang  diajukan masih melewati proses yang sama dalam hal penyelesaian perkaranya bahkan hasil akhir dari  kedua istilah  yang  berbeda  ini  adalah  berupa  Putusan.  Sehingga  memang terdapat suatu ketimpangan dalam penggunaan istilah permohonan sebagai bentuk pengajuan KTUN fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan keputusan TUN fiktif dibagi menjadi 2 yaitu TUN fiktif negatif dan TUN fiktif positif. Kedua aturan tersebut secara tidak langsung menimbulkan konflik dikarenakan sama-sama mengatur tentang sikap diam dari badan atau pejabat tata usaha negara namun memiliki pemaknaan yang berbeda, dimana berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  dimaknai  sebagai  keputusan  penolakan  atau  KTUN  Fiktif  Negatif sedangkan sikap diam menurut ketentuan Pasal 53 dimaknai sebagai keputusan pengabulan atau KTUN Fiktif Positif.
Kemudian, keputusan TUN fiktif sebagai obyek sengketa TUN saat ini di Indonesia masih banyak yang  tidak  mendapat  ketidakpastian  hukum  dan  tentunya  akan  membawa  kerugian  tersendiri  bagi penggugat  yang  mendalilkan  KTUN fiktif dalam konstruksi  gugatanya.  Kerugian  yang  dialami  oleh penggugat tidak hanya kerugian materiil saja tapi juga merugi secara moril dikarenakan adanya harapan atas keberlakuan pasal 3 UU PTUN.

## 2. Saran
Melalui penelitian ini diharapakan dalam penyelenggaraan negara yang baik tentunya dibutuhkan suatu kepastian hukum untuk menjamin adanya keadilan dan ketertiban yang tercipta dalam negara itu sendiri.
Masih berlakunya kedua ketentuan yang mengatur tentang sikap diam badan atau pejabat tata usaha negara  dengan  pemaknaan  berbeda  akan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam  penerapannya. Untuk itu penulis menyarankan kepada lembaga yang berwenang untuk mencabut ketentuan Pasal 3 UU  PTUN  sehingga  akan  tercipta  kepastian  hukum  dengan  adanya  satu  ketentuan  yang  mengatur tentang sikap diam badan atau pejabat tata usaha negara. Sehingga apabila orang/individu atau badan hukum perdata ingin mengajukan gugatan maka dapat mendalilkan KTUN Fiktif Positif sebagai objek sengketanya.  Selanjutnya,  penggunaan  istilah  permohonan  dalam  pengajuan  untuk  mendapat Keputusan  Pengabulan  sebagaimana  tertuang  dalam  Perma  Nomor  5  Tahun  2015  sekiranya  kurang tepat  mengingat  pemaknaan  dari  permohonan  bukanlah  untuk  perkara  yang  mengandung  sengketa, sehingga penulis menyarankan akan lebih tepat apabila digunakan istilah gugatan sebagai pengajuan untuk mendapat Keputusan Pengabulan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam hal ini tidak  menutup  kemungkinan  untuk  dibuatkan  ketentuan  pasal  baru  yang  lebih  menitik  pada  KTUN Fiktif sebagai objek sengketa tata usaha negara dan diajukan melalui gugatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyasa, I. P. A. P., Tjukup, I. K., & Martana, N. A. (2018). Sikap Diam Badan atau Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara. Kertha Wicara , 07 (03).
Ahmad. (2017). Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum Replik , 5 (2), 141. Ali Abdullah. (2015). Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca –Amandemen . Daliyo, J. B. (1989). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Gramedia. Dirdjosisworo, S. (2010). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Heriyanto,  B.  (2019).  Problematika  Penyelesaian  Perkara  “Fiktif  Positif”  Di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.
Pakuan Law Review , 5 (1), 38–56. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum (VI). Jakarta: Predana Media Group.
Setiabudhi,  D.  O.  (2014). Keputusan  Fiktif  Negatif  sebagai  Dasar  Pengajuan  Gugatan  Dalam  Sengketa  Tata Usaha Negara Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dalam Bidang Pertanahan (Manado). Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2006). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Wulandari,  D.  (2020).  Pengujian  Keputusan  Fiktif  Positif  Di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Jurnal  Lex Renaissance , 5 (1), 32–56.