## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.440

## Penegakan Hukum Pengadaan Obat Sebagai Pemenuhan Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia
Neneng Oktarina 1* , Upita Anggunsuri 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: nenengoktarina@rocketmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 15/12/2023 BPJS  Kesehatan  adalah  lembaga  negara  yang  bertugas  menjalankan  program jaminan  kesehatan  nasional  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Meskipun BPJS  Kesehatan  berperan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan,  dalam pelaksanaannya,  masih  terdapat  beberapa  kendala.  Salah  satunya  adalah keluhan dari peserta BPJS Kesehatan mengenai pengadaan obat pada fasilitas kesehatan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Puskesmas sebagai bagian dari upaya kesehatan menyelenggarakan  layanan  kesehatan  yang  mengutamakan  promotif  dan preventif  untuk  mencapai  derajat  kesehatan  yang  seitinggi  tingginya puskesmas diharapkan tidak mengesampingkan pemberian jaminan pelayanan kesehatan  kuratif  serta  rehabilitatif  pada  seluruh  masyarakat  yang membutuhkan  serta  dapat  selalu  memastikan  pemberian  dan  pengadaan  obat untuk peserta BPJS Kesehatan dapat optimal. Akibat hukum yang dapat terjadi pada kasus ini mencakup ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, sanksi yang dapat diterapkan berupa ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh  BPJS  Kesehatan  atau  fasilitas  kesehatan kepada pasien yang dirugikan, seperti pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan.BPJS Kesehatan, sebagai  lembaga  negara  yang  bertanggung  jawab  menjalankan  program jaminan  kesehatan  membentuk  unit  pengaduan  untuk  masyarakat.  Salah  satu programya  adalah  BPJS  SATU  (Siap  Membantu).  Jika  masalah  tidak  dapat diselesaikan melalui unit pengaduan,  proses penyelesaian selanjutnya melalui mediasi,  dan  BPJS  Kesehatan  bertanggung  jawab  untuk  membantu  proses tersebut sebagai mediator.
Diterima, 04/01/2024
Dipublikasi, 10/01/2024 Kata Kunci:
Penegakan Hukum; BPJS Kesehatan; Obat

## Abstract
Keywords: Law Enforcement, Social Security Agency on Health, Medicine Social  Security  Agency  on  Health  (BPJS  Kesehatan)  is  an  authorized government  body  established  to  provide  health  insurance  programs  for Indonesian people. There are several obstacle for BPJS Kesehatan in carrying out  its  duties,  such  as  a  complaint  from  BPJS  Health  participants  regarding the procurement of medicines at health facilities. This research uses normative juridical methods. The research results show that Puskesmas, as part of health efforts,  provide  health  services  that  prioritize  promotive  and  preventive  to achieve  the  highest  level  of  health.  Puskesmas  are  expected  not  to  neglect providing  guarantees  for  curative  and  rehabilitative  health  services  to  all people who need them and can always ensure the provision and procurement of  medicines  for  BPJS  Kesehatan  participants  can  be  optimal.  The  legal consequence  is  the  provisions  of  Article  1365  of  the  Civil  Code  regarding unlawful  acts.  In  civil  law,  sanctions  that  can  be  applied  are  in  the  form  of compensation provided by BPJS Kesehatan or health facilities to patients who suffer  losses,  such  as  refunds,  replacement  of  goods  and/or  services,  health care, or provision of compensation. BPJS Kesehatan, as the state institution is responsible  to  implement  the  health  insurance  program  and  establishing  a
complaint  unit  for  the  community.  One  of  the  programs  is  BPJS  Kesehatan, namely SATU (Ready to Help). If the problem cannot be resolved through the complaints  unit,  the  following  solution  process  is  mediation,  and  BPJS Kesehatan is responsible to assist the process as a mediator.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  suatu  negara  hukum.  Hal  ini    tercantum  penjelasannya  pada UUD  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyebutkan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”. Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  juga  menyatakan bahwa negara memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam Pasal 28 H  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang  menyebutkan  bahwa: “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Salah  satu  hak  dasar  yang  harus  dijamin  pada  setiap  warga  Negara  adalah  hak  untuk hidup  sehat,  karena  kesehatan  merupakan  kebutuhan  primer  bagi  setiap  manusia.  Demi keberlangsungan  hidup  setiap  manusia  yang  memiliki  kondisi  badan  sehat  dan  jiwa  sehat akan  memungkinkan  setiap  manusia  untuk  melakukan  aktifitas  dengan  baik.  Negara  yang sejahtera  merupakan  Negara  yang  berani  menjamin  kesehatan  rakyatnya  dan  kesehatan merupakan sebuah bagian dari kebutuhan demi terciptanya hidup yang sejahtera.
Setiap warga Negara memiliki hak derajat hidup yang mencukupi untuk kesehatan serta kesejahteraan  dirinya dan keluarganya yang merupakan hak  asasi manusia serta  diakui  oleh segenap  bangsa, termasuk  Indonesia.  Negara  berkewajiban  memenuhi kebutuhan  hidup  atas pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  umum  yang  layak  pada  setiap  masyarakat  Demi mewujudkan  tujuan  Negara  dalam  undang-undang  dasar  1945,  setiap  masyarakat  berhak menerima jaminan sosial kesehatan. Dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”.
Indonesia adalah negara hukum yang dinamis ( Welfare State ) yang memiliki asas-asas hukum  diantaranya  adalah  asas  penyelenggaraan  kepentingan  umum.  Berdasarkan  asas  ini, segenap  aparat  pemerintah  dituntut  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  menuju  pada penyelenggaraan  kepentingan  umum  dan  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat dimana pemerintah Negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan  hidup  bagi  setiap  warganya. 1 Dalam  penyelenggaraan  kepentingan  umum tersebut diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah  satu  pelaksanaan  program  jaminan  kesehatan  nasional  adalah  pelayanan kesehatan  yang  diberikan  melalui  bentuk  pengobatan  dan  perawatan.  Petugas  kesehatan, medis dan nonmedis, bertanggungjawab untuk memberi pelayanan yang optimal. 2 Beberapa ahli  mengungkapkan  tentang definisi  pelayanan  kesehatan.  Diungkapkan  bahwa “Pelayanan kesehatan  merupakan  tiap-tiap  upaya  baik  yang  diselenggarakan  sendiri  ataupun  dengan bersama-sama dalam suatu organisasi untuk dapat meningkatkan serta memelihara kesehatan,
1 C.S.T. Kansil,  2002, Pengantar Ilmu Hukum  dan Tata  Hukum di  Indonesia . Jilid I, Balai  Pustaka, Jakarta, hlm. 22.
2 Setyo  Trisnadi,” Perlindungan  Hukum  Profesi  Dokter  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medis ”,  Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari - April 2017.
mencegah  penyakit,  mengobati  penyakit  dan  juga  memulihkan  kesehatan  yang  ditujukan terhadap perseorangan, kelompok serta juga masyarakat. Pelayanan kesehatan tersebut dapat juga  dikatakan  sebagai  suatu  upaya  pelayanan  kesehatan  yang  melembaga  dengan berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan bagi individu serta keluarga. Fungsi sosial disini berarti lebih menitik beratkan pada unsur kemanusiaan dan juga tidak mengambil keuntungan  dengan  secara  komersial”.  Menurut  Prof.  Dr.Soekidjo  Notoatmojo  pelayanan kesehatan  merupakan  sebuah  bentuk  dari  pola  pelayanan  kesehatan  yang  memiliki  tujuan pokoknya  untuk  pelayanan  menghindari  dan  juga  pengembangkan  kesehatan  yakni masyarakat. 3
Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk menerima jaminan sosial kesehatan, lahirlah  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (SJSN). Melalui undang-undang tersebut pemerintah menetapkan program jaminan kesehatan sebagai  bagian  dari  salah  satu  program  membangun  Sistem  Jaminan  Kesehatan  Nasional. Pemerintah  berkewajiban  menyediakan  fasilitas  kesehatan,  tenaga  kesehatan,  alat  kesehatan serta  obat-obataan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Ketersediaan  dan keterjangkauan  obat menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  karena  belum  maksimalnya pengadaan obat kepada masyarakat yang membutuhkan.
BPJS  Kesehatan  merupakan  lembaga  jaminan  kesehatan  di  Indonesia  yang    memiliki kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  sistem  pelayanan  kesehatan  Indonesia.  BPJS Kesehatan    dari  satu  sisi  merupakan lembaga  yang memberikan pelayanan publik  di  bidang kesehatan  yang  harus  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  semua  pasiennya. Di sisi lain, BPJS Kesehatan  juga merupakan lembaga  jaminan kesehatan, yang dalam tugas dan  fungsinya  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  sehingga  tercipta  suatu masyarakat  Indonesia  yang  sehat.  Keberadaan  BPJS  Kesehatan  ini  menjadikan  lembaga jaminan  kesehatan  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan  keberadaan  ASKES  sebelumnya. Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  melalui  BPJS  Kesehatan  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  perlindungan  Konsumen  dan  Undang– Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  BPJS  Kesehatan.  Keterbatasan  pengaturan  tentang BPJS  Kesehatan  ini    memunculkan  masalah  tersendiri  dalam  memberikan  perlindungan hukum    di  bidang  pelayanan  kesehatan  terhadap  masyarakat.  Masalah  yang  sedang  hanat diperbincangkan  saat  ini  adalah  banyaknya  keluhan  peserta  BPJS  Kesehatan  terhadap pengadaan  obat.  Banyak  daftar  obat  yan  tidak  masuk  tanggungan  BPJS  lagi.  Pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan  melalui  BPJS  Kesehatan seperti yang disebutkan sangat berpengaruh kepada kebijakan pemerintah dalam mewujudkan asas Pemerintahan yang Baik (Good Governance ) di dalam memberikan perlindungan hukum kepada  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan.  Sejauh  ini,  belum  ada  penelitian  yang  mencoba menjelaskan bentuk kebijakan  dalam pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan ini.
Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan mempunyai tugas utama yaitu menyelenggarakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  bagi  warga  Indonesia. 4 Jaminan kesehatan  yang  diberikan  berupa  perlindungan  kesehatan  kepada  para  peserta  agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
3 https://pendidikan.co.id/pelayanan-kesehatan-pengertian-jenis-kriteria-skema-tujuan-menurut-para-ahli
4 https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2021/30
dasar  kesehatan  kepada  setiap  orang  yang  telah  membayar  iuran  atau  iuran  yang  telah dibayarkan oleh pemerintah.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  sudah  lama  beroperasi  dan  masyarakat sudah  merasakan  manfaat  dengan  adanya  BPJS,  namun  dalam  praktiknya  masih  terdapat beberapa  kendala  dan  masalah  yang  terjadi  dilapangan.  Kendala-kendala  dan  masalah  yang dihadapi  BPJS  Kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  peserta  BPJS Kesehatan  yaitu  masih  sering  dikeluhkan  oleh  peserta  adanya  tarikan  atau  obat  diminta diambil  diluar  akses  pelayanan  kesehatan  dengan  biaya  pribadi,  hal  ini  karena  di  beberapa akses  pelayanan  kesehatan  masih  terjadi  kendala  dalam  pengadaan  obatnya.  Seharusnya pasien mendapatkan obat dari dokter berdasarkan jumlah yang diresepkan oleh dokter, namun pada kenyataannya ditemui banyak pasien yang tidak mendapatkan obat dengan jumlah yang diresepkan  oleh  dokter  dengan  kata  lain  obatnya  kurang  atau  obatnya  habis  pada  apotek, Sehingga  pasien  hanya  diberi copy resep  dan  harus  menebus  mandiri  ke  apotek  dan mengeluarkan biaya pribadi pasien.

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang- undangan,  kaidah  dasar,  kebijakan  hukum.Tipe  dan  spesifikasi  penelitian  dari  penulisan  ini adalah  normatif  deksriptif  analitik.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk memberikan gambaran terkait analisis penegakan hukum dalam pelaksanaan pemenuhan hak pasien BPJS kesehatan dalam pengadaan obat. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pasien BPJS Kesehatan dalam Pengadaan Obat
Upaya  kesehatan  pada  dasarnya  sesuai  dengan  standar  pelayanan  minimal  kesehatan dan  pelaksanaannya  harus  mendahulukan  pertolongan  keselamatan  nyawa  pasien  dibanding kepentingan  lainnya.  Di  Indonesia  terdapat  satu-satunya  badan  asuransi  kesehatan pemerintahan  yang  menyelenggarakan  sistem  jaminan  sosial  nasional  yaitu  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  yang  mulai  beroperasi  pada  tanggal  1  Januari  2014 sebagai  salah  satu  bentuk  perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya  yang  layak  berkaitan  dengan  kesehatan  melalui Program  jaminan  kesehatan  yang    diselenggarakan  sesuai  dengan  prinsip  asuransi  sosial. Asuransi  sosial  merupakan  asuransi  yang  didirikan  dan  dikelola  oleh  pemerintah  yang bersifat  wajib  untuk  semua  penduduk  termasuk  orang  asing  yang  bekerja  paling  singkat  6 (enam) bulan di Indonesia adalah wajib untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota jaminan kesehatan  nasional  meskipun  yang  bersangkutan  sudah  memiliki  jaminan  kesehatan  lain selain BPJS Kesehatan.
Puskesmas dan Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang berperan memberikan pelayanan dan pelaksanaan kebutuhan dasar yang layak bagi para peserta Jaminan Kesehatan Nasional.  Sebagaimana  ketentuan  Pasal  57  Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Nomor  1  Tahun  2014  disebutkan  “Bahwa  Fasilitas  kesehatan  wajib  memberikan  pelayanan secara  paripurna  termasuk  penyediaan  obat,  bahan  medis  habis  pakai,  alat  kesehatan  dan
5 Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta
pemeriksaan  penunjang  yang  dibutuhkan”.  Sediaan  farmasi  memiliki  peranan  yang  sangat penting  dalam  pelaksanaan  program  JKN.  Pelayanan  kesehatan  khususnya  pelayanan  obat yang  diberikan  haruslah  bermutu,  bermanfaat,  aman  dan  terjangkau  sehingga  tujuan pemeliharaan kesehatan perorangan dan/atau masyarakat secara paripurna tercapai.
Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang Pekerjaan  Kefarmasiaan  Pasal  1  angka  4  bahwa  pelayanan  kefarmasian  adalah  suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan  maksud  mencapai  hasil  yang  pasti  untuk  meningkatkan  mutu  kehidupan  pasien. Pekerjaan  kefarmasian  ini  dilakukan  berdasarkan  pada  nilai  ilmiah,  keadilan,  kemanusiaan, keseimbangan,  dan  perlindungan  serta  keselamatan  pasien  atau  masyarakat.  Apotek  sebagai suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dalam  melakukan  pekerjaan  kefarmasian, apoteker  harus  menetapkan  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  yang  harus  dibuat  secara tertulis  dan  diperbaharui  secara  terus  menerus  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  yang lebih baik. 6
Penyelenggaraan pelayanan obat dalam rangka pengamanan, pengadaan,  penyimpanan dan  pendistribusian  obat,  pelayanan  obat  atas  resep  dokter,  pelayanan  informasi  obat  serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh  tenaga  kesehatan yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan, dengan  tujuan  untuk  menjaga  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  farmasi  yang  dapat merugikan masyarakat.
Pengadaan sendiri adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Menurut isniati fungsi pengadaan merupakan kegiatan untuk  merealisasi  atau  mewujudkan  kebutuhan  yang  telah  direncanakan  atau  lebih  disetujui sebelumnya.  Cara  yang  dapat  untuk  menjalankan  fungsi  pengadaan  adalah  pembelian, penyewaan, peminjaman, pemberian (hibah), penukaran pembuatan, dan perbaikan. 7
Undang-Undang  No  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  pada  Pasal  98  secara  tegas menjelaskan bahwa kesediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu,  dan  terjangkau.  Oleh  sebab  itu,  setiap  orang  yang  tidak  memiliki  keahlian  dan kewenangan  dilarang  mengadakan,  menyimpan,  mengolah,  mempromosikan,  dan mengedarkan  obat  dan  bahan  yang  berkhasiat  obat.  Ketentuan  mengenai  pengadaan, penyimpanan,  pengolahan,  promosi,  pengedaran  sediaan  farmasi  harus  memenuhi  standar mutu pelayanan farmasi.
Pada  pelayanan  obat  tugas  seorang  apoteker  selain  memberikan  pelayanan  resep  dari dokter  juga  harus  memberikan  informasi  yang  benar  tentang  obat  kepada  pasien,  apoteker juga  mempunyai  tugas  untuk  menjamin  barang  atau  jasa  sampai  kepada  pasien  dengan memperhatikan  aturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu  Apoteker  dalam  menjalankan profesinya bertanggung jawab penuh atas tindakan tindakan kefarmasian melalui instrumen-
6 Sudjana, 2018, Tanggung Jawab Pemerintah dan Obat Murah , Keni Media, Bandung, hlm.187.
7 Ayu safari, Susy sriwahyuni, 2022, Analisis Pengelolaan Obat di puskesmas Mereubo kecamatan Mereubo Kabupaten Aceh Barat tahun 2021 , Dalam Jurnal Jurmakemas Vol 2, juni 2022, hlm. 353-354.
instrumen  terukur  berupa  standar  prosedur  operasional  yang  ditetapkan  untuk  dilaksanakan bersama tim tenaga kefarmasian yang berada dalam tanggung jawabnya. 8
Fornas  (Formularium  nasional)  disusun  sebagai  acuan  nasional  dalam  pelayanan kesehatan  SJSN  untuk  menjamin  aksesibilitas  keterjangkauan  dan  penggunaan  obat  secara nasional juga menjadi acuan bagi faskes dalam menjamin ketersediaan obat yang berkhasiat, bermutu,  aman  dan  terjangkau  dengan  jenis  dan  jumlah  yang  cukup  dalam  sistem  JKN. 9 Sehingga  penyediaan  obat  esensial  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  dan  kewajiban bagi institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun swasta. 10
Fornas  disamping  hal  itu  digunakan  sebagai  acuan  oleh  fasilitas  kesehatan  guna melaksanakan  pengadaan  obat  pada  peserta  BPJS  Kesehatan  untuk  mewujudkan  pelayanan kuratif  agar  dapat  memenuhi  hak-hak  dari  pasien  BPJS  Kesehatan. 11 Oleh  karena  itu mengenai  kepatuhan  penggunaan  Fornas  pada  fasilitas  kesehatan  harus  selalu  dipantau,  dan juga penggunaan obat  pun  diatur  untuk  setiap tingkat  fasilitas  kesehatan  untuk  menghindari penggunaan obat yang tidak rasional. 12 Dalam hal pengadaan obat pada setiap peserta BPJS Kesehatan  yang  pergi  berobat  tidak  terdapat  adanya  perbedaan,  dimana  pada  setiap level/kelasnya  semua  pasien  mendapatkan  hak  yang  sama.  Tidak  ada  perbedaan  kategori obat-obatan yang didapatkan oleh pasien pada saat berobat dimana pasien mendapatkan obat sesuai  dengan  indikasi  medis  masing-masing  pasien.  Pada  setiap  pasien  mendapatkan kategori obat yang sama. 13
Berikut adalah besaran iuran dari masing-masing Level peserta BPJS Kesehatan, yaitu:

## Tabel 1. Level Peserta BPJS Kesehatan
Level Keterangan 1 Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp150 ribu per orang perbulan
2 Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp100 ribu per orang perbulan
3 Peserta  BPJS  Kesehatan  wajib  membayar  iuran  sebesar  Rp42  ribu  per  orang  per  bulan  (plus mendapat bantuan iuran dari pemerintah pusat sebesar Rp7 ribu per orang per bulan). 14 Sumber: Hasil Wawancara dengan Pihak BPJS Kota Padang
Sistem pada BPJS Kesehatan sendiri  terbagi menjadi tiga kelas perawatan yang diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.  Berdasarkan  pada  tabel  diatas  Peserta  tiga  kelas  perawatan  BPJS  Kesehatan mendapatkan  layanan  yang  sama  dalam  skema  manfaatnya,  seperti  dokter,  pemeriksaan,
8 Ali Mashuda, 2012, Paradigma dan Tatanan Baru Praktik Kefarmasian , Tiga Maha, Bandung, hlm. 2.
9 Balqis  Mar’atus  Sholehah,  u.  Sudjana,  Aam  Suryaman,  2020, Perlindungan  pasien  dalam  pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan BPJS di Kota Bandung dihubungkan dengan undang-undang No 24 tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  dan  Peraturan  Menteri  kesehatan  No  71  tahun  2013 tentang pelayanan kesehatan  pada jaminan  kesehatan nasional , dalam jurnal  Hermeneutika, Vol. 4, No 1, 2020, hlm. 49.
10 Sudjana, 2018, Op. cit ., hlm. 49
11 Balqis Ma Mar’atus Sholehah, Loc.cit.
12 Syahdu  Winda,  2018, Formularium  Nasional  (FORNAS)  dan  e-catalogue  obat  sebagai  upaya  pencegahan korupsi dalam Tata Kelola obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Vol. 4, No 2, 2018, hlm.190.
13 Hasil  wawancara  dengan  Reza  Hadi  Staff  Komunikasi  dan  Kesekretariatan  BPJS  Kesehatan  Kota  Padang pada kamis, 11 Mei 2023.
14 Hasil  wawancara  dengan  Reza  Hadi  Staff  Komunikasi  dan  Kesekretariatan  BPJS  Kesehatan  Kota  Padang pada kamis, 11 Mei 2023.
pengobatan,  obat,  konsultasi  dokter  spesialis,  hingga  pemeriksaan  laboratorium.    Perbedaan yang didapat pada kelas I, II, dan III BPJS Kesehatan hanya pada fasilitas ruang inapnya. 15 Puskesmas  sebagai  salah  satu  Fasilitas  kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP)  di  kota Padang  guna  menjamin  ketersediaan  obat  dan  mengetahui  penggunaan  obat  pada  wilayah kota padang memiliki Formularium Puskesmas. Dimana pada formularium  tersebut terdapat kategori-kategori obat yang akan digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan pengobatan. Pada formularium  tersebut  terdapat  kategori  obat-obatan  dimana  pada  formularium  tersebut kategori  obat  tidak  boleh  dikurangi,  dalam  kata  lain  kategori  obat  harus  tetap  sama  bahkan diharuskan untuk di update. 16
Namun  faktanya  yang  terjadi  di  lapangan  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  hak  peserta BPJS  Kesehatan  dalam  hal  pengadaan  obat  masih  belum  optimal  dimana  masih  terdapat adanya  stok  obat-obatan  yang  kosong  atau  tidak  ada  walaupun  sudah  dibuat  rancangan formularium  puskesmas  dan  juga  rencana  kebutuhan  obat.  Stok  obat  masih  belum  bisa terpenuhi  secara  sempurna  pada  upaya  pelaksanaan  pelayanan  kuratif  bagi  pasien  BPJS Kesehatan.
Puskesmas perlu menjalin kerjasama yang erat dengan IFK dalam memastikan pasokan obat  yang  memadai.  Komunikasi  yang  baik  antara  pihak-pihak  terkait  dapat  membantu memahami  kebutuhan  obat  secara  tepat  dan  menyediakan  obat  yang  sesuai  dengan permintaan.  Melalui  koordinasi  yang baik,  IFK  dapat  memberikan  informasi  terkini  tentang ketersediaan  obat,  sehingga  puskesmas  dapat  mengatur  permintaan  dan  pengadaan  obat dengan lebih efisien.
Puskesmas dapat menggunakan dana BLUD untuk membeli obat-obatan apabila dalam keadaan yang mendesak dan sangat dibutuhkan. Dalam pengelolaan dana BLUD, puskesmas perlu melakukan perencanaan yang matang untuk memastikan alokasi dana yang efektif dan efisien  dalam  memenuhi  kebutuhan  obat.  Pada  beberapa  Puskesmas  sendiri  berinisiatif sendiri  membeli  obat  untuk  menyediakan  obat  yang  sedang  mengalami  kendala  dari  pihak ketiga  apabila  memang  sudah urgent dan  sangat  dibutuhkan  dengan  menggunakan  dana BLUD.
Ketika puskesmas mengalami kendala ketersediaan stok obat, berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dapat menjadi solusi sementara. Puskesmas dapat melakukan pembelian  obat  dari  pihak  ketiga  yang  memiliki  stok  yang  memadai  dalam  situasi  yang mendesak. Namun, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pihak ketiga mengenai pengadaan obat tersebut untuk memastikan kualitas dan keamanan obat yang diberikan.
Peran aktif perusahaan industri farmasi dalam penyediaan obat-obatan memang sangat penting  dalam  menjalankan  fungsinya  dalam  sistem  jaminan  kesehatan  seperti  BPJS Kesehatan. Perusahaan industri farmasi memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan ketersediaan  obat-obatan  yang  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  jaminan  kesehatan. Mereka  harus  menjaga  kualitas,  kuantitas,  dan  ketersediaan  obat  sesuai  dengan  kebutuhan peserta  BPJS  Kesehatan.  Hal  ini  melibatkan  aspek  produksi,  distribusi,  dan  suplai  obat- obatan yang tepat waktu dan efektif.
15 Hasil  wawancara  dengan  Reza  Hadi  Staff  Komunikasi  dan  Kesekretariatan  BPJS  Kesehatan  Kota  Padang pada kamis, 11 Mei 2023.
16 Hasil wawancara dengan Apoteker Puskesmas, pada tanggal 16 Mei 2023
Pemerintah  juga  memiliki  peranan  penting  dalam  mengawasi  pengadaan  obat  pada setiap  fasilitas  kesehatan.  Pengawasan  yang  penuh  dapat  memastikan  bahwa  perusahaan industri farmasi dan fasilitas kesehatan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal kualitas  obat,  harga  obat  yang  wajar,  dan  distribusi  obat  yang  merata.  Pengawasan  yang efektif juga melibatkan pemeriksaan secara berkala.
Pengadaan  obat  yang  efisien  dan  efektif  dalam  sistem  Jaminan  Kesehatan  Nasional membutuhkan  upaya  bersama  dari  berbagai  pihak  terkait.  Peran  aktif  perusahaan  industri farmasi  dalam  menyediakan  obat-obatan  yang  berkualitas  dan  ketersediaan  obat  yang memadai  harus  didukung  oleh  pengawasan  yang  penuh  dari  pemerintah  serta  manajemen logistik  obat  yang  baik.  Dengan  demikian,  kualitas  pelayanan  kesehatan  dapat  ditingkatkan dan hak-hak peserta BPJS Kesehatan dapat terpenuhi secara optimal.
Sehingga  dapat  dilihat  bahwa  pelaksanaan  pemenuhan  hak  peserta  BPJS  Kesehatan dalam hal pengadaan obat masih belum optimal. Bahwa dikarenakan seharusnya berdasarkan pada  Peraturan  BPJS  Nomor  1  tahun  2014  mengenai  hak  peserta  pada  Pasal  25  ayat  2 disebutkan bahwa:
“Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  termasuk  pelayanan  obat,  alat kesehatan  dan  bahan  medis  habis  pakai  sesuai  dengan  kebutuhan  medis  yang diperlukan  dan  dilakukan  oleh  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  yang  bekerjasama dengan BPJS Kesehatan”.
Dalam faktanya pelaksaan tersebut belum optimal dan masih ditemukan hal-hal dalam pelayanan  kesehatan  khususnya  pengadaan  obat  pada  Fasilitas  kesehatan  terdapat permasalahan  pada  managemen  pengadaan  obatnya  sehingga  kebutuhan  hak  pasien  peserta BPJS Kesehatan dalam hal pengadaan obat tidak dapat terpenuhi secara paripurna.

## Akibat  Hukum  Terhadap  Hak  Pasien  Yang  Tidak  Terpenuhi  Dalam  Hal  Pengadaan Obat
Menurut A.Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum  terhadap objek hukum ataupun akibat- akibat  lain  yang  disebabkan  karena  kejadian-kejadian  tertentu  yang  oleh  hukum  yang bersangkutan  sendiri  telah  ditentukan  atau  dianggap  sebagai  akibat  hukum.  sederhananya akibat hukum timbul karena adanya peristiwa hukum yang terjadi.
Hukum sendiri yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang  diberikan  oleh  hukum.  Setiap  hubungan  hukum  yang  diciptakan  oleh  hukum  selalu mempunyai  dua  sisi.  Sisi  yang  satu  ialah  hak  dan  sisi  lainnya  adalah  kewajiban.  Tidak  ada hak  tanpa  kewajiban.  Begitupun  sebaliknya  tidak  ada  kewajiban  tanpa  suatu  hak.  Karena pada  hakikatnya  hal  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang  terhubung.  Hak  adalah  suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh  hukum,  Baik  pribadi  maupun  umum.  Dapat  diartikan  bahwa  hak  adalah  sesuatu  yang patut  atau  layak  diterima. 17 Sebagai  salah  satu  contohnya  yaitu  hak  untuk  hidup  sehat  pada setiap warga Negara.
17 Zainal Asikin, 2012, Pengantar Ilmu Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,hlm.115.
Pengertian  lain  menyebutkan  bahwa  Hak  adalah  kewenangan  yang  diberikan  oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan  oleh  hukum  obyektif  tersebut  pada  subyek  hukum  berimplikasi  kepada  subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut  asal  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada. 18
Menurut  Meijers  bahwa  dalam  sejarah,  tiada  suatu  pengertian  pun  yang  menduduki posisi  sentral  dalam  hukum  perdata  selain  hak.  Dilihat  dari  apa  yang  dikemukakan  oleh Meijers  tersebut  memang  tepat  karena  hak  merupakan  sesuatu  yang  melekat  pada  manusia baik  pada  aspek  fisik  maupun  aspek  eksistensialnya.  Bahkan  lebih  dari  yang  dikemukakan Meijers,  dikemukakan  bahwa  posisi  hak  bukan  hanya  pada  hukum  perdata  saja,  melainkan pada semua hukum. Hukum sendiri memang diciptakan karena adanya hak. 19 Ciri- ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain:
1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak
2. Hak  itu  tertuju  kepada  orang  lain,  yaitu  yang  menjadi  pemegang  kewajiban  antara  hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak  yang  ada  pada  seseorang  ini  mewajibkan  pihak  lain  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan sesuatu perbuatan.
4. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak
5. Setiap  hak  menurut  hukum  itu  mempunyai  title,  yaitu  suatu  peristiwa  tertentu  yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya. 20
Hak  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  dapat  timbul  atau  lahir  maupun  lenyap/hapus karena  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  tertentu.  Hak  juga  dapat  timbul  atau  lahir  apabila adanya  peristiwa  hukum,  adapun  timbul  atau  lahirnya  hak  dapat  disebabkan  oleh  beberapa hal, yaitu:
a) Karena adanya subyek hukum baru baik berupa orang maupun badan hukum
b) Karena  adanya  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian
c) Karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain
d) Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu.
e) Karena kadaluarsa ( verjaring ), biasanya acquisitief verjaring yang dapat melahirkan hak bagi  seseorang  sebaliknya  kalau extinctief  verjaring dapat  menghapuskan  hak  atau kewajiban seseorang. 21
Menurut  Pasal  1234  KUHPerdata  prestasi  dibagi  menjadi  3,  antara  lain:  Memberikan sesuatu, Berbuat sesuatu, dan Tidak berbuat sesuatu. Melihat hal tersebut jika dikaitkan pada kasus  yang  terjadi  berkaitan  dengan  prestasi,  Pada  hal  berbuat  sesuatu  atau  melakukan sesuatu  yang  seharusnya  dilakukan  kepada  pasien  dalam  hal  pemenuhan  hak  namun
18 Lysa Angrayni, 2014, Diktat Pengantar Ilmu Hukum , Riau Suska Press ,Riau, hlm .31-32.
19 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta, hlm.172.
20 Zainal Asikin, Op.cit., hlm.117.
21 Lysa Anggrayni, Op. Cit, hlm.48-51.
perbuatan  jasa  ini  tidak  dilakukan  dengan  semestinya.  Menurut  Peraturan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Jaminan Kesehatan  pada  Pasal  47  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  “Setiap  peserta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan”.
Pada  hakikatnya  merupakan  hak  pasien  untuk  menerima  pelayanan  medis  termasuk pelayanan obat serta bahan  medis habis  pakai sesuai dengan  indikasi medis pasien tersebut. Dengan memberikan pelayanan medis yang sesuai dan lengkap, masyarakat dapat menikmati kesehatan  yang  optimal.  Kesehatan  masyarakat  yang  baik  berkontribusi  pada  peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Apabila prestasi ini tidak dilaksanakan  maka  tidak  akan  terwujud  tujuan  pembangunan  kesehatan  untuk  mencapai derajat  kesehatan  masyarakat  yang  optimal  disebabkan  terdapat  beberapa  pasien  yang  tidak terpenuhi hak-haknya.
Pasien  peserta  JKN  yang  merasa  dirugikan  dalam  pelayanan  kesehatan  yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan dapat meminta hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang  ada  pada  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  meminta  hak-haknya  termasuk berbentuk  ganti  rugi  apabila  tidak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  oleh  faskes  yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun oleh BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja  ataupun  dilakukan  karena  kurang  hati-hati  atau  kealpaan  memiliki  akibat  hukum yang  sama,  yaitu  pelaku  tetap  bertanggung  jawab  mengganti  seluruh  kerugian  yang diakibatkan  dari  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  dilakukannya”.  Dalam  hal  ini  menurut Pasal  1365  KUHPerdata  perbuatan  melawan  hukum  diartikan  sebagai  tindakan  yang merugikan  orang  lain  dan  mengharuskan  pelaku  yang  bertanggung  jawab  atas  kerugian tersebut untuk menggantinya.
Penting  untuk  dicatat  dan  diketahui  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  memang  penting dalam menentukan suatu perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata sendiri tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan ( opzet - dolus ) dan kesalahan dalam bentuk kurang  hati-hati  ( culpa ),  dengan  demikian  apabila  sampai  ke  pengadilan  hakim  harus  dapat menilai  dan  mempertimbangkan berat  ringannya  kesalahan yang  dilakukan  seseorang  dalam hubungannnya  dengan  perbuatan  melawan  hukum  ini,  sehingga  dapat  ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya. 22
Pada  hukum  perdata  sanksi  yang  dapat  diterapkan  dengan  terjadinya  kasus  tersebut berbentuk  ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh  BPJS  Kesehatan  ataupun  Fasilitas  Kesehatan kepada  pasien/konsumen  yang  dirugikan,  yaitu  berupa  pengembalian  uang,  maupun penggantian barang  dan/atau jasa, perawatan kesehatan ataupun pemberian santunan kepada pasien yang tidak terpenuhi haknya.
Dapat  dilihat  pada  Undang-Undang  Kesehatan  Pasal  58  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,  tenaga  kesehatan  dan/atau
22 Bernadetha  Aurelia  Oktavira, https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum- lt631ae19d07879/ , diakses pada tanggal 25 Juli 2023, Pukul 23.40 WIB
penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan  kesehatan  yang  diterimanya.  Termasuk  Pasien  yang  mana  adalah  orang  yang sedang mengalami penyakit atau gangguan fisik/mental yang membutuhkan pertolongan agar lekas  sembuh  dan  dapat  menjalankan  kembali  kegiatannya  sebagai  salah  satu  anggota masyarakat. 23
Permasalahan  yang  berhubungan  dengan  ruang  lingkup  medis  terlihat  adanya  suatu motif  dari  tenaga  kesehatan  maupun  fasilitas  kesehatan  yang  merugikan  pasien  sehingga terdapat  pertanggungjawaban  atas  perbuatannya.  Tidak  terpenuhinya  prestasi  oleh  faskes disebut  juga  dengan  wanprestasi,  yang  disebabkan  karena  adanya  kelalaian  oleh  salah  satu tenaga  kesehatan.  BPJS  Kesehatan  sebagai  badan  penyelenggara  Jaminan  Kesehatan Nasional-Kartu  Indonesia  Sehat  (JKN-KIS)  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  untuk menyediakan  layanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan  memastikan  bahwa  hak-hak  peserta JKN-KIS  terpenuhi  dengan  baik.  BPJS  Kesehatan  apabila  terbukti  melakukan  pelanggaran atau  tidak  memenuhi  hak  pasien  secara  sistemik  atau  berulang  kali,  BPJS  Kesehatan kemungkinan  akan dikenakan sanksi administratif yang dapat  diberlakukan oleh pihak yang berwenang.
Pelanggaran  BPJS  Kesehatan  mengakibatkan  kerugian  yang  signifikan  bagi  peserta JKN-KIS,  pihak  yang  berwenang  atau  peserta  yang  terkena  dampak  dapat  mengajukan tuntutan  tanggung  jawab  kepada  BPJS  Kesehatan  untuk  mengganti  kerugian  yang  telah terjadi. Hal-hal tersebut yang menyebabkan  adanya akibat hukum yang terjadi  apabila tidak terpenuhinya hak-hak pada pasien.

## Tanggung Jawab BPJS Kesehatan Atas Tidak Terpenuhinya Hak Pasien
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (SJSN)  menjelaskan  bahwa  tanggung  jawab  negara  dalam  memenuhi  akses  warga  terhadap kesehatan  adalah  mengeluarkan  kebijakan  atau  program  asuransi  kesehatan  yang  adil  dan dapat  dijangkau  oleh  seluruh  warga  negara.  Pemerintah  berkewajiban  merumuskan  dan mengimplementasikan  kebijakan  sistem  jaminan  asuransi  bagi  warga  negara  yang  adil, termasuk di dalamnya asuransi kesehatan bagi warga Negara.
BPJS  Kesehatan  sebagai  salah  satu  lembaga  Negara  yang  bertugas  menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia masih terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan  salah  satunya  yaitu  dikeluhkan  oleh  peserta  adanya  tarikan  atau  obat  diminta diambil  diluar  fasilitas  kesehatan  dengan  biaya  pribadi,  hal  ini  karena  di  beberapa  fasilitas kesehatan masih terjadi kendala dalam pengadaan obatnya.
Menurut  Pasal  69  ayat  (1)  Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  penyelenggaraan  Jaminan  kesehatan  disebutkan  bahwa: “Pelayanan  obat  dan  bahan  medis  habis  pakai  di  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  sudah termasuk  dalam  komponen  kapitasi  yang  dibayarkan  BPJS  Kesehatan.”  Melihat  dari  pasal pada  peraturan  BPJS  tersebut  BPJS  bertanggung  jawab  menjamin  dana  untuk  pelaksanaan pelayanan obat  dan  pada  hal  tersebut  sudah  dijamin  oleh BPJS  Kesehatan.  BPJS  Kesehatan dalam  menyelenggarakan  jaminan  kesehatan,  menggunakan  sistem  pembiayaan  Kapitasi  di
23 Amri Amir, 1997 , Bunga Rampai Hukum Kesehatan , Woya Medika, Medan, hlm. 17.
faskes  tingkat  pertama  (primer)  dan  INA  CBG’s  untuk  faskes  tingkat  lanjutan.  Sistem pembayaran  kapitasi  adalah sistem  pembayaran  yang  dilaksanakan  pada  fasilitas  kesehatan tingkat pertama khususnya pelayanan Rawat jalan Tingkat Pertama yang bekerjasama dengan BPJS  Kesehatan  yang  didasarkan  pada  jumlah  peserta  yang  terdaftar  di  faskes  tersebut dikalikan  dengan  besaran  kapitasi  per  jiwa.  Sistem  pembayaran  ini  adalah  pembayaran  di muka  atau  prospektif  dengan  konsekuensi  pelayanan  kesehatan  dilakukan  secara  pra  upaya atau  sebelum  peserta  BPJS  jatuh  sakit.  BPJS  Kesehatan  sesuai  ketentuan,  wajib membayarkan kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berjalan. 24
Apabila masih terdapatnya kasus yang terjadi pada masyarakat mengenai permasalahan pelayanan  oleh  BPJS  Kesehatan,  masyarakat  dapat  mengadukan  kepada  penyelenggaraan pelayanan  publik  yaitu  kepada  ombudsman  dan  BPSK.  Dalam  rangka  memastikan penyelenggaraan  pelayanan  jaminan  kesehatan  yang  lebih  baik,  masyarakat  memiliki  opsi untuk  mengadukan  permasalahan  atau  ketidakpuasan  terkait  pelayanan  BPJS  Kesehatan. 25 Masyarakat  dapat melakukan  pengaduan  terhadap  pelayanan yang dianggap  tidak  memadai, tidak sesuai dengan peraturan, atau merugikan peserta JKN.
Peserta  JKN  yang merasa  dirugikan  atau  tidak puas  dengan  pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, atau terhadap pelayanan yang  diberikan  oleh  BPJS  Kesehatan  itu  sendiri,  mereka  dapat  mengajukan  pengaduan  ke BPSK.  BPSK  akan  melakukan  mediasi  atau  memberikan  keputusan  terkait  penyelesaian sengketa yang terjadi antara peserta JKN dengan BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan. 26 Mengadukan  permasalahan  kepada  lembaga  seperti  Ombudsman  dan  BPSK  merupakan langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk mencari solusi dan penyelesaian terhadap ketidakpuasan  atau  masalah  yang  mereka  alami  dalam  pelayanan  jaminan  kesehatan. Lembaga-lembaga  ini  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  keadilan,  transparansi,  dan akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  termasuk  pelayanan  kesehatan  yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Peran BPSK dalam hal ini semata-mata hanya bersifat sebagai fasilitator yang bersifat netral.  BPSK  sebagai  mediator  dan  konsiliator  adalah  pihak  ketiga  yang  dilibatkan  dalam penyelesaian  sengketa  konsumen  oleh  para  pihak,  sehingga  pada  hakikatnya  hasil  putusan mediasi  dalam  sengketa  konsumen  adalah  kesepakatan  para  pihak  yang  prosesnya  dibantu oleh BPSK. 27
Dalam  hal  tersebut  masyarakat  juga  bisa  langsung  pergi  melaporkan  langsung mengenai pengaduan dengan langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga memiliki program ataupun  tempat  pengaduan dimasing-masing kantornya. Peserta bisa
24 Humas BPJS, bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2014/77/Dana-Kapitasi-BPJS-Kesehatan- Diterima-Langsung-Puskemas-Layanan-Masyarakat-Akan-Meningkat, diakses pada tanggal 26 Mei 2023, Pukul 20.27 WIB.
25 Hasil  wawancara  dengan  Reza  Hadi  Staff  Komunikasi  dan  Kesekretariatan  BPJS  Kesehatan  Kota  Padang pada kamis, 11 Mei 2023.
26 Hasil  wawancara  dengan  Reza  Hadi  Staff  Komunikasi  dan  Kesekretariatan  BPJS  Kesehatan  Kota  Padang pada kamis, 11 Mei 2023.
27 Yussy  Adelina  Mannas,  2015, Upaya  Keberatan  atas  putusan  Badan  penyelesaian  sengketa  konsumen ditinjau dari Hukum acara dan Undang-undang perlindungan konsumen , dalam jurnal ADHAPER Vol. 1, N0.1, hlm. 102.
langsung  datang ke kantor  BPJS  Kesehatan  dimasing masing  provinsi salah  satunya  juga di kota Padang atau peserta bisa melakukan pengaduan melalui aplikasi Mobile JKN. 28
Apabila peserta BPJS Kesehatan mengalami ketidakpuasan atau masalah dalam proses pengaduan maupun mediasi yang tidak  dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan, mereka memiliki hak untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa ke tahap pengadilan. Melalui jalur  pengadilan,  peserta  BPJS  Kesehatan  dapat  mencari  keadilan  dan  menyelesaikan sengketa  yang  terjadi.  Hal  tersebut  disebutkan  pada  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Pasal 50 bahwa: “Dalam  hal  pengaduan tidak  dapat  diselesaikan  oleh  unit  pengendali  mutu  pelayanan  dan  penanganan  pengaduan Peserta  melalui  mekanisme  mediasi  tidak  dapat  terlaksana,  penyelesaiannya  dapat  diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon”.
Menurut Undang-undang Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial Nomor  24  tahun  2011 pada  Pasal  48  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  “BPJS  wajib  membentuk  unit  pengendali  mutu pelayanan  dan  penanganan  pengaduan  Peserta”.  BPJS  Kesehatan  telah  mengembangkan program  pengaduan  yang  bertujuan  untuk  memastikan  penyelenggaraan  jaminan  kesehatan yang  lebih  baik  dan  memberikan  kemudahan  kepada  peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN). Salah satu program yang diadakan adalah BPJS SATU (BPJS Siap Membantu), yang bertujuan  untuk  memudahkan  peserta  JKN  dalam  mendapatkan  pelayanan  di  fasilitas kesehatan. Program ini memberikan beberapa kemudahan bagi peserta BPJS Kesehatan.
BPJS  SATU  memberikan  informasi  terbaru  terkait  Program  JKN  kepada  peserta.  Hal ini  termasuk  pemahaman  mengenai  manfaat,  cakupan,  dan  prosedur  klaim  yang  berlaku. Dengan memberikan informasi yang jelas, peserta dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam memanfaatkan program jaminan kesehatan. Program ini juga bertujuan untuk mengedukasi peserta tentang alur dan prosedur pengaduan. Peserta akan diberikan informasi mengenai  cara  melaporkan  masalah  atau  ketidakpuasan  terkait  pelayanan  yang  diterima. Edukasi  ini  membantu  peserta  memahami  langkah-langkah  yang  perlu  diambil  untuk menyampaikan  pengaduan  mereka  dengan  benar  dan  efektif.  BPJS  SATU  berkomitmen untuk memastikan bahwa pengaduan peserta diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Dalam program ini, BPJS Kesehatan berperan dalam memfasilitasi proses penyelesaian pengaduan,  bekerja  sama  dengan  fasilitas  kesehatan  terkait.  Hal  ini  mencakup  pemantauan penyelesaian  pengaduan  hingga  selesai  dan  memastikan  bahwa  peserta  menerima  respon yang memadai atas keluhan atau masalah yang mereka hadapi. Dengan adanya program BPJS SATU, BPJS Kesehatan berupaya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN.  Program  ini  mengutamakan  informasi,  edukasi,  dan  penyelesaian  pengaduan  yang efektif, sehingga peserta dapat merasa didengar dan mendapatkan tanggapan  yang memadai terhadap  keluhan  atau  masalah  yang  mereka  sampaikan.  Melalui  program  ini,  BPJS Kesehatan berusaha terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kepuasan peserta JKN.
Apabila  laporan  yang  diajukan  oleh  masyarakat  tidak  terselesaikan  atau  belum memuaskan,  dan  pihak  yang  merasa  dirugikan  merasa  bahwa  pengaduannya  belum  dapat diselesaikan  oleh  unit  layanan,  maka  penyelesaian  sengketa  tersebut  dapat  diatasi  melalui
28 Hasil  wawancara  dengan  Reza  Hadi  Staff  Komunikasi  dan  Kesekretariatan  BPJS  Kesehatan  Kota  Padang pada kamis, 11 Mei 2023.
mekanisme  mediasi.  BPJS  Kesehatan  akan  memberikan  dukungan  sebagai  mediator  dalam proses  penyelesaian  sengketa.Dalam  mekanisme  mediasi,  BPJS  Kesehatan  akan  membantu sebagai mediator untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan. 29 BPJS  Kesehatan  akan  berperan  sebagai  fasilitator  atau  perantara  yang  netral  dalam mencari  solusi  dan  membantu  memfasilitasi  komunikasi  serta  mencapai  kesepakatan  yang saling  menguntungkan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa.  Proses  mediasi  ini dapat  membantu  menemukan  cara  penyelesaian  yang  lebih  cepat  dan  efektif  daripada menempuh jalur hukum formal. Penting untuk dicatat bahwa proses mediasi adalah sukarela, artinya  pihak-pihak  yang  terlibat  harus  bersedia  berpartisipasi  secara  sukarela  dan  bersedia mencari kesepakatan bersama.
Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  melalui  mekanisme  mediasi,  setelah  ada kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  secara  tertulis  bersifat  final  dan  mengikat.  Tetapi apabila pengaduan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta JKN  melalui  mekanisme  mediasi  tidak  dapat  terlaksana,  penyelesaiannya  selanjutnya  dapat diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  di  wilayah  tempat  tinggal  pemohon.  Melihat  kedepan mengenai  penyelesaian  sengketa  pada  pelayanan  kesehatan  ditanyakan  terlebih  dahulu kepada  konsumen,  ingin  lewat  pengadilan  atau  melalui  lembaga  penyelesaian  sengketa terlebih dahulu. Melihat daripada itu BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab yang sangat besar  apabila  pasien  atau  peserta  BPJS  Kesehatan  tidak  mendapatkan  hak-haknya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Fasilitas  kesehatan  yang  salah  satunya  adalah  puskesmas  sebagai  Fasilitas  Kesehatan tingkat  pertama  yang  turut  serta  melaksanakan  program  jaminan  kesehatan  nasional  pada seluruh  warga  negara  indonesia  diharapkan  dapat  selalu  memberikan  pelayanan  kesehatan yang  komprehensif  meliputi  pelayanan  promotif,preventif,kuratif,  rehabilitatif  termasuk pelayanan  obat  dan  bahan  medis  habis  pakai  sesuai  dengan  indikasi  medis.  Walaupun Puskesmas  sebagai  bagian  dari  upaya  kesehatan  menyelenggarakan  layanan  kesehatan  yang mengutamakan  promotif  dan  preventif  untuk  mencapai  derajat  kesehatan  yang  seitinggi tingginya  puskesmas  diharapkan  tidak  mengesampingkan  pemberian  jaminan  pelayanan kesehatan kuratif serta rehabilitatif pada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Serta dapat selalu  memastikan  pemberian  dan  pengadaan  obat  untuk  peserta  BPJS  Kesehatan  dapat optimal.  Masyarakat  sebagai  peserta  BPJS  Kesehatan  apabila  tidak  mendapatkan  pelayanan sesuai  dengan  hak-hak  yang  wajib  didapatkan  pada  peraturan  perundang-undangan  tidak perlu  takut  untuk  melakukan  pengaduan  ataupun  melapor  kepada  penyelenggara  pelayanan publik  di  provinsi  masing  masing  serta  dapat  langsung  datang  ke  kantor  BPJS  Kesehatan dimasing-masing  kota  karena  BPJS  Kesehatan  menyediakan  unit  pengaduan  atau  tempat untuk  menerima  pengaduan  dan  laporan  dari  masyarakat  yang  tidak  mendapat  Hak  pada pelayanan  kesehatan.  BPJS  Kesehatan  dapat  terus  meningkatkan  kualitas  pelayanannya dengan  mengembangkan  sistem  yang  efisien  dan  transparan.  Meliputi  peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, kualitas fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, serta pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri Amir. (1997). Bunga Rampai Hukum Kesehatan . Medan : Woya Medika
Amiruddin dan Zainal Azikin.(2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Ali Mashuda.(2012). Paradigma dan Tatanan Baru Praktik Kefarmasian .Bandung:Tiga Maha Ayu safari, Susy Sriwahyuni, 2022, Analisis Pengelolaan Obat di puskesmas Mereubo kecamatan Mereubo Kabupaten Aceh Barat tahun 2021 , Dalam Jurnal Jurmakemas Vol 2, Juni 2022
Balqis  Mar’atus  Sholehah,  u.  Sudjana,  Aam  Suryaman,  2020, Perlindungan  pasien  dalam pelayanan  kesehatan  oleh  fasilitas  kesehatan  BPJS  di  Kota  Bandung  dihubungkan dengan  undang-undang  No  24  tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  dan  Peraturan  Menteri  kesehatan  No  71  tahun  2013  tentang  pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional , dalam jurnal Hermeneutika, Vol. 4, No 1, 2020
C.S.T.  Kansil,  2002, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  di  Indonesia .  Jilid  I,  Balai Pustaka, Jakarta.
Lysa Angrayni.(2014). Diktat Pengantar Ilmu Hukum .Riau: Suska Press Peter Mahmud Marzuki.(2009). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta : Kencana
Setyo  Trisnadi, Perlindungan  Hukum  Profesi  Dokter  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medis , Dalam Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari - April 2017.
Sudjana.(2018). Tanggung Jawab Pemerintah dan Obat Murah .Bandung :Keni Media
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta. Syahdu  Winda.(2018). Formularium  Nasional  (FORNAS)  dan  e-catalogue  obat  sebagai upaya  pencegahan  korupsi  dalam  Tata  Kelola  obat  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN), Vol. 4, No 2 Yussy Adelina Mannas. (2015). Upaya Keberatan atas putusan Badan penyelesaian sengketa konsumen  ditinjau  dari  Hukum  acara  dan  Undang-undang  perlindungan  konsumen , dalam jurnal ADHAPER Vol. 1, No.1
https://pendidikan.co.id/pelayanan-kesehatan-pengertian-jenis-kriteria-skema-tujuan- menurut-para-ahli
https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2021/30 https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum- lt631ae19d07879/
https://www.halodoc.com/artikel/salbutamol-manfaat-aturan-minum-dan-efek-sampingnya https://www.halodoc.com/obat-dan-vitamin/metformin-500-mg-10-tablet