INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7358-7369 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Dampak Penerapan Pembayaran Pajak Online Pada Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Di Kota Gorontalo
Andi Yusuf Katili 1 ✉ , Gafar Tomutu 2 , Ivana Novarianti Gagulu 3 , Rivani Datau 4 , Ahmad Nurmasyah Sumaga 5 , Siti Fadila Bete 6 , Bayu Bakhtiar Liputo 7
Universitas Bina Taruna Gorontalo
Email: yusuf2801@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dampak  penerapan pembayaran  pajak  online  pada  sektor  Pajak  Barang  dan  Jasa  Tertentu  (PBJT)  di  Kota  Gorontalo. Penelitian  menggunakan  pendekatan  deskriptif  dengan  metode  kualitatif  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  mendalam.  Teknik  pengumpulan  data  melibatkan  observasi  dan  wawancara, sementara sumber data mencakup data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema administrasi perpajakan dari perspektif penerapan tarif PBJT tidak hanya menciptakan dasar  hukum  yang  terstruktur  dan  transparan,  tetapi  juga  memberikan  kejelasan  dalam  dasar pengenaan  PBJT.  Selain  itu,  hasil  penelitian  menunjukkan  kontribusi  positif  pada  penerimaan  pajak daerah,  khususnya  dari  sektor  hotel  dan  restoran.  Selanjutnya,  faktor  yang  menjadi  hambatan pelaksanaan  pembayaran pajak  online  PJBT  di pengaharui  oleh  minimnya  pengetahuan  masyarakat terkait akses website pembayaran pajak serta kurang optimalnya sarana dan prasarana, serta rendahnya literasi  digital  dan  ketersediaan  infrastruktur  teknologi.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  pemahaman, keterampilan, dan infrastruktur teknologi menjadi kunci untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga pembayaran  pajak  online  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan  mendukung  kelancaran  administrasi perpajakan di Kota Gorontalo.
Kata Kunci: Dampak, Pembayaran Pajak Online, PJBT, Kota Gorontalo

## Abstract
This study aims to evaluate the impact of implementing online tax payments on the Specific Goods and Services Tax (PBJT) sector in Gorontalo City. The research adopts a descriptive approach with a qualitative method to gain in-depth understanding. Data collection techniques involve observation and interviews, while data sources include primary, secondary, and tertiary data. The results of the study indicate that the tax administration scheme, from the perspective of implementing PBJT rates, not only creates a structured and transparent legal basis but also provides clarity in the imposition of PBJT. Furthermore, the research findings show a positive contribution to local tax revenue, particularly from the hotel and restaurant sectors. Additionally, factors hindering the implementation of online tax payments for PBJT are influenced by the lack of public knowledge regarding tax payment website access,  suboptimal  facilities  and  infrastructure,  as  well  as  low  digital  literacy  and  technology infrastructure availability. Therefore, improving understanding, skills, and technological infrastructure is key to overcoming these obstacles, enabling more effective online tax payments and supporting the smooth administration of taxation in Gorontalo City.
Keywords: Impact, Online Tax Payment, PBJT, Gorontalo City

## PENDAHULUAN
Sejarah administrasi perpajakan memiliki jejak sejarah perjalanan panjang. Hal itu di mulai dari zaman kuno hingga era modern. evolusi sistem perpajakan merupakan respons terhadap  perubahan  ekonomi,  politik,  dan  sosial.  Zaman  kuno  menyaksikan  praktik perpajakan oleh penguasa untuk membiayai pemerintahan dan kebijakan militer. Tujuan dari adanya retribusi pajak di zaman Yunani tidak lain adalah untuk mewujudkan prinsip keadilan.  Hal  ini  juga  terjadi  di  Mesopotamia,  Persia,  dan  Roma  kuno,  di  mana  sistem perpajakan mulai terorganisir dengan lebih terstruktur. Dalam konteks ini, tujuan utama dari pengenaan pajak bukan hanya untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang lebih adil. Pemahaman terhadap keadilan dalam sistem perpajakan ini mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pada masa itu. (Wibowo, 2019).
Periode awal Republik Roma (509-27 SM), berbagai jenis pungutan seperti censor, questor,  dan  varietas  pungutan  lainnya  sudah  dikenal.  Implementasi  pengumpulannya diamanahkan  kepada  warga  tertentu  yang  disebut  publican.  Tributum,  sebagai  pajak langsung (pajak atas kepala), diterapkan selama periode perang melawan penduduk Roma hingga tahun 167 SM. Setelah abad ke-2, penguasa Roma beralih ke pajak tidak langsung yang  dikenal  sebagai  vectigalia,  termasuk  portoria  yang  merupakan  pungutan  atas penggunaan pelabuhan. (Nurmantu & Mas Rasmini, 2018).
Masuk pada abad pertengahan, sistem feodal di Eropa memperkenalkan pajak yang dikenakan oleh penguasa feodal untuk mendukung kepentingan mereka, seperti pasukan militer atau infrastruktur. Perubahan besar terjadi selama Revolusi Amerika dan Prancis di abad ke-18 dan 19. Pajak tidak lagi dilihat sebagai hak monarki, melainkan juga sebagai hak warga negara. Ini menciptakan dasar bagi pemikiran modern tentang perpajakan sebagai tanggung jawab dan hak partisipasi masyarakat. Di Amerika Serikat, perang kemerdekaan menciptakan kebutuhan untuk pendapatan pajak yang independen dari Inggris.
Pada  abad  ke-20,  dunia  menyaksikan  peningkatan  kompleksitas  administrasi perpajakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Pajak pendapatan diperkenalkan sebagai cara untuk mendukung kebijakan pemerintah modern. Munculnya teknologi informasi di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 membawa perubahan besar dalam  administrasi  perpajakan.  Negara-negara  beralih  ke  sistem  pajak  elektronik, meningkatkan  efisiensi  dalam  pengumpulan  dan  pemrosesan  data.  Pun  harus  diakui, bahwa terjadinya perubahan dalam administrasi perpajakan juga muncul sebagai respons terhadap  perkembangan  ekonomi  dan  sosial.  Negara-negara  berkembang  fokus  pada perbaikan administrasi perpajakan sebagai bagian dari upaya pembangunan.
Selaras aka hal tersebut, (Zahra & Kurniawan, 2022) pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya Pertama,  fungsi  pajak  bersifat  budgetair,  di  mana  biaya  pajak  yang dikumpulkan  oleh  negara  akan  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  negara. Kedua, fungsi regulerend  terkait  dengan  pengaturan  dalam  kebijakan  suatu  negara  di  sektor perekonomian  dan sosial. Selanjutnya, fungsi redistribusi pendapatan mencakup alokasi hasil  pembayaran  zakat  untuk  mendukung  pembangunan  negara.  Terakhir,  fungsi stabilisasi digunakan untuk mengatasi masalah inflasi, peredaran uang, dan aspek lain yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi.
Di indonesia, kilas balik mengenai administrasi perpajakan dimulai pada masa kolonial Belanda, di mana sistem perpajakan diterapkan untuk mendukung kepentingan kolonial. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintahan baru Indonesia berusaha membangun  sistem  perpajakan  yang  independen.  Masa  awal  kemerdekaan  ditandai dengan  pembentukan  undang-undang  pajak  pertama  untuk  menyusun  kerangka  kerja perpajakan yang sesuai dengan kondisi nasional. Selanjutnya, sepanjang sejarah, Indonesia mengalami  perubahan  regulasi  dan  kebijakan  perpajakan  sebagai  respons  terhadap perkembangan ekonomi dan tuntutan perubahan sosial.
Adanya  sistem administrasi perpajakan yang   dituntut untuk efektif, menjadi suatu keharusan  dalam  mengelola  pendapatan  dan  kebijakan  fiskal  suatu  daerah.  Salah  satu faktor krusial yang telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan dan keberhasilan
dalam  implementasi  sistem  ini  adalah  pengadopsian  sistem  modernisasi.  Fenomena  ini tergambarkan  dengan  jelas  melalui  hasil  pengamatan  dan  analisis  yang  dilakukan  oleh peneliti terkait penerapan sistem pelayanan pajak berbasis online oleh Pemerintah Kota Gorontalo, yang diakses melalui situs web resmi yanjak.gorontalokota.go.id.
Keberhasilan  sistem  pajak  online  ini  muncul  sebagai  respons  terhadap  dinamika peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak  (WP)  di  Kota  Gorontalo  dari  tahun  ke  tahun.  Sebagai contoh konkret, dapat diamati dalam sektor usaha restoran. Pada tahun 2018, jumlah WP restoran  tercatat  sebanyak  250,  namun  pada  tahun  2021,  angka  ini  melonjak  signifikan menjadi 384. Perubahan signifikan juga terlihat dalam sektor industri perhotelan, di mana jumlah WP industri hotel pada tahun 2018 mencapai 32, dan mengalami peningkatan yang cukup mencolok menjadi 105 pada tahun 2021.
Data di atas mengindikasikan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi wajib pajak adalah melakukan pendaftaran usaha dan mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mendapatkan akses NPWP usaha yang dikelola. Fenomena ini menandakan adanya transformasi dalam sistem perpajakan, di mana digitalisasi berperan penting, memberikan dampak positif terhadap minat pelaku usaha untuk aktif dalam membayar iuran pajak atas pendapatan yang dihasilkan dari operasional usahanya. Dengan adanya sistem pajak online yang berbasis digital, tercipta keterbukaan dan kemudahan akses bagi pelaku usaha dalam mengelola  administrasi  perpajakan.  Mereka  dapat  dengan  lebih  efisien  dan  cepat mendaftarkan usaha mereka, serta mengurus NPWP yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang  mereka  jalankan.  Hal  ini  mencerminkan  adanya  adaptasi  pelaku  usaha  terhadap perkembangan  teknologi  informasi,  yang  pada  gilirannya  meningkatkan  keterlibatan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Keputusan untuk beralih ke sistem pajak online ini bukanlah suatu kebetulan semata. Melainkan,  merupakan  langkah  strategis  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Kota  Gorontalo sebagai respons terhadap pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah WP. Sistem berbasis online memberikan keleluasaan bagi WP untuk melaksanakan kewajibannya dengan lebih efisien  dan  mudah,  sekaligus  memberikan  pemerintah  akses  yang  lebih  baik  dalam mengelola  dan  memonitor  pelaksanaan  perpajakan.  Penggunaan  teknologi  ini memperlihatkan  peran  penting  dalam  menciptakan  administrasi  perpajakan  yang transparan, cepat, dan responsif terhadap perubahan dinamika ekonomi lokal.
Dengan begitu, penerapan sistem modernisasi dalam administrasi perpajakan di Kota Gorontalo  menjadi  contoh  yang  inspiratif  bagi  daerah-daerah  lain  yang  tengah menghadapi  tantangan  serupa.  Untuk  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis bagaimana  adopsi  sistem  pembayaran  pajak  online  dapat  mempengaruhi  peningkatan
penerimaan pajak dan peningkatan kualitas pelayanan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Fokusnya tidak hanya pada aspek pendapatan pajak secara umum, tetapi juga pada sektor PBJT, mengevaluasi sejauh mana sistem pembayaran pajak online  dapat  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  responsivitas  dalam  mengelola pembayaran pajak dan juga, apa saja faktor yang menghambat proses pembayaran pajak online di wilayah Kota Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Sugiyono  (2010)  menyatakan  bahwa  penelitian  deskriptif  merupakan  suatu  bentuk penelitian  yang  fokus  pada  satu  variabel  atau  lebih.  Prosedur  penelitian  deskriptif  ini menghasilkan data deskriptif yang dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan, yang berasal dari  informasi  yang  diperoleh  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Di  sisi  lain, metode  kualitatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  didasarkan  pada  pendekatan  yang dilakukan pada objek yang bersifat alami. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama atau kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara kombinasi, menghasilkan data deskriptif yang mendalam dan kontekstual. (Katili, 2020).
Dalam metode pengumpulan data penelitian ini, digunakan dua teknik utama, yaitu observasi  dan  wawancara.  Melalui  observasi,  peneliti  secara  langsung  mengamati  dan mencatat berbagai aspek yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, untuk mendapatkan pemahaman  yang  lebih  mendalam  dan  menguatkan  hasil  temuan,  peneliti  melakukan wawancara  dengan  pihak  terkait.  Analisis  wawancara  dilakukan  dengan  cermat  untuk menyelidiki aspek-aspek penting yang muncul dari interaksi tersebut. Untuk memperkaya dan mengkonfirmasi temuan-temuan penelitian, peneliti juga menggabungkan data dari berbagai  sumber,  termasuk  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan,  data sekunder  yang  diambil  dari  literatur  terkait,  dan  data  tersier  dari  sumber-sumber  yang dapat memberikan wawasan tambahan untuk kualitas temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Skema Pemberlakuan Tarif Pajak PJBT Dalam Perspektif UU No 1. Tahun 2022
Skema  pemberlakuan  tarif  pajak  merujuk  pada  suatu  sistem  atau  rencana  yang mengatur  tingkat  tarif  pajak  yang  dikenakan  pada  berbagai  kategori  barang  atau  jasa. Dalam  konteks  ini,  tarif  pajak  dapat  bervariasi  berdasarkan  jenis  objek  pajak,  seperti penghasilan,  penjualan,  atau  konsumsi  tertentu.  Skema  ini  biasanya  dirancang  oleh
pemerintah atau otoritas pajak untuk mengoptimalkan pengumpulan pendapatan pajak, mempromosikan  keadilan  sosial,  atau  merangsang  pertumbuhan  ekonomi.  Tarif  pajak dapat  disusun  dengan  berbagai  tingkat,  kadang-kadang  progresif  (makin  tinggi  untuk penghasilan lebih tinggi) atau regresif (makin tinggi untuk penghasilan lebih rendah), dan dapat  diterapkan  pada  tingkat  nasional,  regional,  atau  lokal.  Pemberlakuan  tarif  pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting dalam pengaturan penerimaan pajak dan penyesuaian kebijakan ekonomi.
Merujuk  pada    peraturan  perundang-undangan  republik  indonesia  nomor  1  tahun 2022  tentang  hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah dalam  paragraf  10  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  50  mengklasifikasikan  terdapat beberapa  kategori  yang  masuk  dalam  pemberlakukan  tarif  pajak  PJBT  diantaranya;    (a) Makanan dan/ atau Minuman. (b) Tenaga Listrik. (c) Jasa Perhotelan. (d) Jasa Parkir; dan (e) Jasa Kesenian dan Hiburan. Pun, dalam pengaturan pasal 57 memberikan legitimasi yakni; (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar  pengenaan  PBJT  dihitung  berdasarkan  harga  jual  barang  dan  jasa  sejenis  yang berlaku  di wilayah  Daerah yang  bersangkutan. Selanjutnya, jika merujuk pada klasifikasi jumlah  besaran tarif  pajak berdasarkan pasal  Pasal 58 memuat  beberapa  point sebagai berikut:
1. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Khusus tarif PBJT  atas jasa hiburan pada  diskotek, karaoke, kelab malam,  bar,  dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 4O% dan paling tinggi 75% .
3. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh  industri,  pertambangan  minyak  bumi  dan  gas  alam,  ditetapkan  paling  tinggi sebesar  3%  (tiga  persen);  dan  b.  konsumsi  Tenaga  Listrik  yang  dihasilkan  sendiri, ditetapkan  paling tinggi 1,5% (satu koma lima  persen). (4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.
Dalam  perspektif  administrasi  perpajakan,  Skema  Pemberlakuan  Tarif  Pajak  (PJBT) dalam UU No 1 Tahun 2022 mencerminkan pendekatan yang terstruktur untuk mengelola dan mengatur penerimaan pajak di tingkat nasional. Pertama-tama, skema ini menciptakan dasar  hukum  yang  jelas,  membentuk  landasan  administratif  yang  diperlukan  untuk menjalankan kebijakan perpajakan. Pemberlakuan tarif pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal  menunjukkan  upaya  pemerintah  untuk  mengatur  arus  keuangan  negara  dan merespons kebutuhan ekonomi. Klasifikasi objek PBJT dalam Pasal 50 memberikan arah administratif  yang  konkret  dengan  mengidentifikasi  kategori  barang  dan  jasa  yang
dikenakan tarif pajak, memberikan landasan bagi administrasi perpajakan untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data. Selain itu, Pasal 57 memberikan dasar pengenaan PBJT yang transparan, melibatkan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atau dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis di wilayah Daerah yang bersangkutan.
Selain  itu,  Pasal  58,  yang  mengatur  besaran  tarif  PBJT,  memberikan  landasan administratif untuk menentukan tingkat pajak yang berlaku untuk setiap kategori barang atau  jasa.  Poin-poin  yang  disebutkan,  seperti  batasan  maksimum  tarif  sebesar  10%, memberikan  pedoman  bagi  otoritas  perpajakan  dalam  mengelola  tarif  yang  berlaku. ketentuan mengenai tarif khusus untuk jasa hiburan, konsumsi tenaga listrik dari sumber tertentu, dan pengaturan tarif dengan Perda menunjukkan fleksibilitas administratif dalam menyesuaikan kebijakan perpajakan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika ekonomi lokal. Secara  keseluruhan,  Skema  Pemberlakuan  Tarif  Pajak  dalam  UU  No  1  Tahun  2022 memberikan fondasi administratif yang kokoh untuk melaksanakan kebijakan perpajakan, memastikan  pengelolaan  dan  pengumpulan  pajak  yang  efisien,  serta  memberikan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi yang berkembang.

## Dampak Penerapan Pembayaran Pajak Online Di Kota Gorontalo
Dampak  penerapan  pembayaran  pajak  online  di  Kota  Gorontalo  merujuk  pada konsekuensi atau perubahan yang terjadi akibat adopsi sistem pembayaran pajak berbasis online dalam konteks kota tersebut. Ini mencakup efek positif seperti peningkatan efisiensi administrasi, kemudahan proses pembayaran bagi wajib pajak, kenaikan tingkat kepatuhan, serta penyederhanaan pengawasan. Sementara itu, penerapan ini juga mungkin membawa dampak  negatif  seperti  tantangan  keamanan  data  dan  memerlukan  penyesuaian masyarakat  terhadap  perubahan  teknologi.  Menyoroti  persoalan  dampak  pembayaran pajak  online  Sar,  (2021)  menukan  dalam  hasil  temuan  penelitian  bahwa  pelaksanaan pembayaran pajak daerah secara online memiliki dampak positif terhadap kontribusi pajak daerah, terutama dalam peningkatan sumbangan pajak dari sektor hotel, penerangan jalan, mineral non-logam dan batuan, bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Di lain sisi, tsatos (2014) dan Kamleitner, Korunka, dan Kirchler (2012) menyampaikan pandangan bahwa persepsi tentang kemudahan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Semakin mudah penggunaan suatu sistem, semakin besar pula potensi peningkatan kepatuhan  pajak. Argumentasi tersebut menyoroti hubungan positif antara persepsi kemudahan dan ketaatan dalam membayar pajak. Dalam (Setiawan et al., 2018).
Atas  hal  itu,  temuan  penelitian  menunjukkan  dampak  adanya  penerapan  sistem pembayaran pajak online turut memberikan implikasi terhadap realisasi pajak tahunan yang di  targetkan.  Di  sektor  restoran  angka  realisasi  pajak  daerah  menunjukkan  peningkatan yang dapat dilihat pada diagram berikut:
Gambar 1. Jumlah Total Realisasi Pajak Daerah di Bidang Restoran Sumber Data: BK Kota Gorontalo, 2022. Di olah Peneliti (2024)
Pun  dapat  dianalisis,  atas  realisasi  Pajak  di  sektor  Restoran  dengan  adopsi  sistem pembayaran  pajak  online  menunjukkan  fluktuasi  peningkatan  yang  signifikan  selama beberapa tahun terakhir. Data yang terdokumentasi dalam diagram presentasi memberikan gambaran jelas mengenai perkembangan nominal angka dalam periode 2017 hingga 2021. Pada  tahun  2017,  tercatat  peningkatan  sebesar  17%,  yang  kemudian  diikuti  oleh pertumbuhan sebesar 19% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, kenaikan tersebut semakin menonjol dengan angka sebesar 24%. Terjadi fluktuasi pada tahun 2020, di mana terjadi penurunan menjadi 16%. Meskipun demikian, sektor Restoran mampu mengatasi tantangan tersebut, dan pada tahun 2021, terjadi kembali peningkatan yang signifikan sebesar 24%. Peningkatan  ini  mencerminkan  kemampuan  sektor  Restoran  untuk  pulih  dari  dampak ketidakpastian ekonomi yang mungkin terjadi pada tahun sebelumnya.
Perubahan-perubahan  tersebut  mencerminkan  dinamika  ekonomi  dan  dampak penerapan sistem pembayaran pajak online terhadap kontribusi pajak dari sektor Restoran di Kota Gorontalo. Peningkatan secara konsisten sepanjang beberapa tahun mencerminkan potensi positif dari adopsi teknologi dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan  kemudahan  bagi  pelaku  usaha  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakan.  Meskipun demikian, fluktuasi pada tahun 2020 mencerminkan adanya faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas sektor tersebut.
Dengan demikian, analisis realisasi Pajak di sektor Restoran tidak hanya mencerminkan tren  pertumbuhan,  tetapi  juga  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang bagaimana  faktor  internal  dan  eksternal,  termasuk  perkembangan  teknologi  dalam pembayaran pajak online, dapat membentuk dinamika keuangan dan perpajakan di Kota Gorontalo.
Kenaikan aktivitas patuh pajak yang terjadi di bidang restoran juga terjadi dalam dunia industri perhotelan hal itu tergambarkan melalui hasil data realisasi pajak daerah di sektor hotel oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2022 sebagai berikut:
Gambar 2. Jumlah Total Realisasi Pajak Daerah di Sektor Hotel Sumber Data: BK Kota Gorontalo, 2022. Di olah Peneliti (2024)
Pada  sektor  Perhotelan,  presentasi  realisasi  Pajak  dengan  penerapan  sistem pembayaran pajak online juga menggambarkan fluktuasi peningkatan yang mencerminkan dinamika keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Data nominal yang tercakup dalam diagram  presentasi  selama  periode  2017  hingga  2021  menunjukkan  perubahan  yang menarik. Pada tahun 2017, sektor Perhotelan mencatatkan peningkatan sebesar 19%, yang kemudian  diikuti  oleh  pertumbuhan  yang  lebih  lanjut  pada  tahun  2018  dengan  angka sebesar 23%. Tahun 2019 menjadi puncak pertumbuhan dengan kenaikan mencapai 26%, mencerminkan  kontribusi  yang  signifikan  dari  sektor  ini  terhadap  pendapatan  pajak. Namun, fluktuasi terlihat pada tahun 2020, di mana terjadi penurunan sebesar 11%. Adanya penurunan  ini  kemungkinan  dipengaruhi  oleh  dampak  pandemi  atau  faktor-faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi industri perhotelan pada periode tersebut.
Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020, sektor Perhotelan berhasil pulih pada tahun 2021 dengan kembali mencatatkan peningkatan sebesar 19%. Kinerja positif ini mungkin  mencerminkan  adaptabilitas  dan  keunggulan  sektor  Perhotelan  dalam menghadapi  tantangan  ekonomi  dan  sosial.  Analisis  fluktuasi  ini  mencerminkan
kompleksitas  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  industri  perhotelan,  termasuk  kebijakan perpajakan dan perkembangan teknologi pembayaran pajak online. Berkenaan dengan hal tersebut,  opowijono  (2015)  yang  menemukan  bahwa  kualitas  layanan  sistem  elektronik perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wajib pajak. (Isyarah, 2018). Kesimpulannya,  realisasi  Pajak  di  sektor  Perhotelan  di  Kota  Gorontalo  menggambarkan respon  dinamis  terhadap  perubahan  kondisi  ekonomi  dan  keberhasilan  sektor  dalam memanfaatkan sistem pembayaran pajak online untuk meningkatkan efisiensi dan ketaatan perpajakan.
Faktor Yang Menghambat Pembayaran Pajak Online Di Kota Gorontalo
Kemudahan  akses  merupakan  upaya  untuk  mempermudah  pengguna  layanan informasi dalam memperoleh pelayanan yang optimal. (Jhoniarta et al., 2023) Faktor-faktor yang  dapat  mengurangi  efektivitas  pembayaran  pajak  secara  online  mencakup  (1) kekurangan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan sistem pembayaran dan pelaporan pajak online oleh sebagian pegawai, yang berpotensi menimbulkan kendala; (2) kurangnya  implementasi  sosialisasi  yang  optimal  dan  berkelanjutan  terkait  sistem pembayaran pajak online; (3) tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang rendah terhadap  kewajiban  pembayaran  pajak,  turut  berkontribusi  pada  pengurangan  efisiensi dalam proses tersebut.
Berkenaan dengan temuan sebelumnya, temuan penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam kelancaran pembayaran pajak online melalui website Yanjak.Gorontalokota.go.id  di  Kota  Gorontalo.  Faktor pertama  adalah  minimnya pengetahuan  masyarakat  terkait  penggunaan  akses  website  yang  telah  disediakan  oleh pemerintah pengelola pajak. Keterbatasan pengetahuan ini dapat menghambat partisipasi masyarakat  dalam  memanfaatkan  layanan  pembayaran  pajak  secara  online,  sehingga diperlukan upaya edukasi untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses ini.
Faktor kedua adalah kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Kondisi ini mencakup kendala dalam memiliki akses yang memadai terhadap perangkat yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak secara online. Selain  itu, adanya  pengaruh kualitas internet yang kurang  memadai  juga dapat  menjadi  hambatan  dalam  mengakses  aplikasi  pembayaran  pajak  online.  Dalam analisis lebih mendalam, kesimpulan dapat diambil bahwa peningkatan keterampilan dan pengetahuan  masyarakat  terkait  penggunaan  teknologi  informasi  menjadi  kunci  untuk mengatasi kendala pertama. Selain itu, investasi dalam penyediaan infrastruktur teknologi
yang  lebih  baik,  seperti  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  yang  handal,  serta peningkatan kualitas layanan internet, akan membantu mengatasi kendala kedua.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya bersama antara pemerintah daerah,  lembaga  terkait,  dan  masyarakat  dalam  meningkatkan  literasi  digital  serta melakukan  perbaikan  infrastruktur  teknologi.  Dengan  demikian,  diharapkan  masyarakat dapat  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  melakukan  pembayaran  pajak  secara  online, mendukung kelancaran administrasi perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak di Kota Gorontalo.

## SIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa, dari perspektif administrasi perpajakan, skema ini tidak hanya  menciptakan  dasar  hukum  yang  terstruktur  dan  transparan,  tetapi  juga memberikan  kejelasan  dalam  dasar  pengenaan  PBJT,  dengan  memberikan  fleksibilitas untuk  menetapkan  tarif  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  dinamika  ekonomi  lokal. Penetapan tarif yang berbeda untuk sektor-sektor tertentu, seperti tarif khusus untuk jasa hiburan  dan  tenaga  listrik,  mencerminkan  kebijakan  yang  berorientasi  pada  stimulus ekonomi  dan  keadilan  sosial.  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adopsi  sistem  ini memberikan dampak positif terhadap kontribusi pajak daerah, terutama dari sektor hotel dan  restoran.  Meskipun  terdapat  fluktuasi  pertumbuhan  di  sektor  restoran  yang mencerminkan adaptabilitas terhadap perubahan ekonomi dan sosial, sektor perhotelan mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun menghadapi penurunan pada tahun 2020 yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi. Namun, beberapa faktor penghambat kelancaran pembayaran pajak online di Kota Gorontalo, seperti minimnya pengetahuan  masyarakat  terkait  akses  website  pembayaran  pajak,  kurang  optimalnya sarana  dan  prasarana,  serta  rendahnya  literasi  digital  dan  ketersediaan  infrastruktur teknologi.
DAFTAR PUSTAKA
Isyarah, F. (2018). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling, Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi.
Jhoniarta, P. P. D., Widanti, N. P. T., & Sumada, I. M. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT  PEMBAYARAN  PAJAK  HOTEL  SECARA  ONLINE  DI  KOTA DENPASAR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR. Jurnal Widya Publika, 11(2), 176 – 192. https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/648
Katili, A. Y. (2020). Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber Daya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik,  4(1),  15 – 22. https://doi.org/10.37606/publik.v4i1.44
Nurmantu, P. D. S., & Mas Rasmini, S. M. S. (2018). Sejarah dan Definisi Pajak. In Repository UT. https://doi.org/KDT
Sar, Y. D. (2021). Analisis Dampak Implementasi Pembayaran Pajak Daerah Secara Online Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang. In Repository Universitas negeri Padang.
Setiawan, D., Kurniawan, B., & Payamta, P. (2018). Dampak penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak: peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi. Jurnal
Akuntansi & Auditing Indonesia, 22(1), 12 – 24. https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art2
Wibowo, T. (2019). Hukum Pajak: Etimologi, Historis, Dan Riwayatmu Kini. October.
Zahra, T. F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Perpajakan Dan Sistem Perpajakan. Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 1(1), 1 – 20.