Vol. 17 No. 1 Juni 2022
[e-ISSN: 2548-5385] [p-ISSN: 1907-2791]
DOI: https://www.doi.org/10.24090/yinyang.v17i1. 6328
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Published by LPPM of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

## Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Konflik Bersenjata di Tigray Ethiopia dalam Kajian Hukum Internasional
Natalia Yeti Puspita 1 , Natasya Fahira 2 , Revin Andhika
3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta – Indonesia
1 natalia.yp@atmajaya.ac.id, 2 natasyafhr@gmail.com, 3 revinandhika24@gmail.com
INFO ARTIKEL Riwayat Artikel: Dikirim February 28, 2022 Direvisi June, 2, 2022 Terbit June, 30, 2022
Keywords: sexual violence, armed conflicts, legal protection
Abstract Sexual  violence  against  women  is  often  used  as  a  military strategy to subdue the enemy. Sexual violence against women can result in the impurity of certain ethnicities due to rape and pregnancy  and  the  humiliation  of  opponents.  This  happened in  the  armed  conflict  in  Tigray-Ethiopia  in  2020.  This  article analyzes  the  international  legal  protection  of  women  from sexual  violence  in  armed  conflict  in  Tigray.  The  discussion shows that the armed conflict between the Central Government of Ethiopia and the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) in 2020 can be categorized as a non-international armed conflict. The  absence  of  preventive  and  repressive  efforts  by  the  two warring parties, especially the central government of Ethiopia, regarding  the  sexual  violence  against  Tigray  women,  shows that there is no legal protection for women in armed conflicts. This violates Article 27 of the 4th Geneva Convention of 1949, Article 4 paragraph (2) letter e of Additional Protocol II of 1977, and violates the principles of non-reciprocity, military necessity, distinction,  proportionality,  and  humanity.  In  addition,  sexual violence against women during armed conflict is an international crime under the Rome Statute. Ethiopia is a party to the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocol and can therefore be held accountable.
Kata Kunci: kekerasan seksual terhadap perempuan, konflik bersenjata, perlindungan hukum. Kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  seringkali  dijadikan sebagai  strategi  militer  untuk  menaklukan  musuh.  Kekerasan seksual  terhadap  perempuan  dapat  berakibat  pada  tidak murninya  etnis  tertentu  karena  adanya  pemerkosaan  dan kehamilan  serta  penghinaan  terhadap  lawan.  Hal  ini  terjadi dalam konfllik bersenjata di Tigray-Ethiopia tahun 2020. Artikel ini menganalisis mengenai bagaimanakah perlindungan hukum internasional  terhadap  perempuan  dari  kekerasan  seksual dalam konflik bersenjata di Tigray. Dalam pembahasan dapat diketahui  bahwa  konflik  bersenjata  antara  Pemerintah  Pusat Ethiopia dan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF ) di tahun 2020  dapat  dikategorikan  sebagai  konflik  bersenjata  non- internasional. Tidak adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  berperang  terutama pemerintah  pusat  Ethiopia  terkait  adanya  kekerasan  seksual terhadap  perempuan  Tigray  menunjukkan  tidak  adanya perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dalam  konflik bersenjata. Hal ini melanggar Pasal 27 Konvensi Jenewa ke-4 tahun  1949,  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  e  Protokol  Tambahan  II tahun  1977,  serta  melanggar  prinsip non resiprokal, militer necessity , pembedaan, proporsionalitas , dan humanity . Selain itu  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  pada  saat  konflik bersenjata  merupakan  kejahatan  internasional  berdasarkan Statuta  Roma.  Ethiopia  adalah  negara  peratifikasi  Konvensi Jenewa 1949 dan juga Protokol Tambahan 1977 oleh karena itu dapat dimintakan pertanggunggjawabannya.

## Pendahuluan
Perang selalu menimbulkan penderitaan. Dalam sebuah peperangan yang paling banyak menjadi korban adalah penduduk sipil, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Kekejaman dalam perang terhadap perempuan dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan kekerasan seksual. Makin banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di dalam konflik bersenjata adalah akibat dari adanya pemahaman di dalam masyarakat bahwa kekerasan merupakan cara yang sah untuk mengekspresikan kemarahan, mendominasi etnis tertentu, membentuk sejarah, mengambil alih kendali politik, dan menguasai sektor finansial. Ketidakberdayaan perempuan pada saat konflik bersenjata juga dipengaruhi oleh adanya budaya patriaki yang mengajarkan kepada semua laki-laki bahwa kontrol/ kendali atas perempuan adalah hak prerogatif laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan diperlakukan sebagai sesuatu yang perlu untuk ada dalam sebuah perang dan melekat pada tentara. Dalam sejarahnya, kekerasan seksual terhadap perempuan dikedepankan ketika sebuah bangsa yang bertikai merasa perlu untuk
Natalia Yeti Puspita, Natasya Fahira, Revin Andhika
mempublikasikannya secara umum untuk menarik simpati sebagai korban dan/ atau untuk memperolok-olok lawan.
Kekerasan seksual berbasis jender dapat berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran fundamental hak asasi manusia dan dilarang di dalam kondisi apapun berdasarkan hukum internasional. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan (I dan II) 1977 adalah dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban perang. Instrumen hukum tersebut telah meletakkan dasar mengenai kewajiban bagi para pihak yang bersengketa untuk melindungi perempuan sebagai kaum yang rentan akibat adanya konflik bersenjata (Permanasari, dkk, 1999: 2).  Konvensi Jenewa terdiri dari empat konvensi. Adapun Konvensi Jenewa ke-4 mengatur tentang perlindungan penduduk sipil pada saat perang, yang di dalamnya terkait dengan perlindungan perempuan (Hilda, 2010). Pasal 27 Konvensi Jenewa ke-4 mengemukakan bahwa, “perempuan harus dilindungi dari setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan”. Ketentuan tersebut telah menunjukkan adanya larangan untuk melakukan kejahatan terutama kekerasan seksual terhadap perempuan dalam sengketa bersenjata. Dalam praktik, meskipun telah ada pengaturan yang tegas dalam hukum internasional, kekerasan terhadap perempuan di saat konflik bersenjata seringkali disepelekan dan dianggap tidak ada artinya. Hal ini dapat dilihat dalam konflik bersenjata di Tigray-Ethiopia.
Tigray adalah wilayah negara Ethiopia di bagian Utara. Wilayah ini berbatasan dengan Negara Eritrea. Kelompok etnis Tigray yang jumlahnya sekitar 6 persen dari total penduduk Ethiopia, memiliki pengaruh besar dalam urusan nasional Ethiopia. Partai politik terkuat di Tigray, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), punya andil dalam membentuk sistem pemerintahan di Tigray. Hingga pada suatu ketika terjadi reshuffle pemerintahan dan memilih Abiy menjadi Perdana Menteri. Ternyata PM Abiy dalam pemerintahannya banyak melakukan perombakan dan memecat para pemimpin Tigray yang dituduh melakukan korupsi dan penindasan. Hal ini akhirnya menimbulkan konflik antara pemerintah Ethiopia dan TPLF pada tahun 2020. Konflik makin memanas ketika Tigray menentang keputusan pemerintah pusat dan menggelar pemilihan umum regional sendiri. Pemerintah pusat menyatakan pemilu regional Tigray illegal , dan selanjutnya menghentikan pendanaan ke Tigray serta memutuskan hubungan dengan Tigray. Kondisi ini memicu baku tembak antara Pemerinta Ethiopia dan TPLF, yang menyebabkan
ribuan orang tewas dan lebih dari 400.000 orang menghadapi kelaparan. Koordinator Bantuan PBB, Mark Lowcock, melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB, bahwa kekerasan seksual dan pemerkosaan dijadikan senjata di Tigray (DW, 2021). Tidak sedikit perempuan yang melaporkan diri menjadi korban pemerkosaan massal selama berhari-hari (DW, 2021).
Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode untuk mendapatkan aturan, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2008: 35). Adapun data yang digunakan bersumber pada data sekunder yang berasal dari penelusuran pustaka. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan menganalisis mengenai bagaimanakah perlindungan hukum internasional terhadap perempuan dari kekerasan seksual dalam konflik bersenjata di Tigray-Ethiopia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum internasional terhadap perempuan dari kekerasan seksual pada saat konflik bersenjata di Tigray Ethiopia.

## Perlindungan Hukum Perempuan dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

## A.  Mitigasi Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional
Konflik bersenjata ( armed conflict ) merupakan istilah lain dari perang. Saat ini istilah konflik bersenjata lebih direkomendasikan untuk dipakai menggantikan istilah perang. Terdapat beberapa pertimbangan kenapa istilah konflik bersenjata direkomendasikan menggantikan istilah perang, seperti yang dinyatakan oleh Edward Kossoy, “ The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulation, the older notion of war... On purely legal consideration the replacement of “war” by “armed conflict” seems more justified and logical” (Kusumaatmadja, 2002). Adapun konflik bersenjata didefinisikan sebagai tindakan pertikaian antara beberapa pihak yaitu, antara negara dengan negara, negara dengan aktor non- negara, negara dengan kelompok pemberontak, maupun antar kelompok yang ada dalam suatu negara (Verri, 1992).  Konvensi Jenewa 1949 tidak mengatur secara detail tentang definisi konflik bersenjata, akan tetapi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi ini menyinggung tentang konflik bersenjata. Pasal 2 Konvensi Jenewa menyebutkan bahwa, “ In addition to the provisions which shall be implemented in
peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.” Adapun dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa, “ In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties” (Konvensi Jenewa Pasal 2 dan 3). Dalam kedua pasal tersebut, konflik bersenjata diartikan sebagai sebuah konflik yang terjadi antar dua negara atau lebih ataupun konflik yang terjadi dalam satu wilayah negara.
Terdapat dua macam konflik bersenjata yakni konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata internasional adalah sebuah konflik yang melibatkan dua negara atau lebih. Selain itu apabila terjadi konflik internal akan tetapi dampaknya mencapai wilayah negara lain maka dapat disebut juga sebagai konflik bersenjata internasional. Adanya intervensi asing juga dapat menyebabkan sebuah konflik yang semula bersifat internal menjadi bersifat internasional. Intervensi langsung dapat berupa pengiriman militer/angkatan bersenjata atau bantuan persenjataan dari luar negara yang berkonflik. Sedangkan intervensi tidak langsung dapat diartikan sebagai dukungan dalam bentuk kontribusi penyusunan strategi, finansial, hingga pelatihan militer di dalam konflik bersenjata tersebut. Konflik bersenjata internasional diatur di dalam Protokol Tambahan I tahun 1977.
Konflik bersenjata non-internasional adalah sebuah konflik yang terjadi di wilayah suatu negara dan tidak melibatkan negara lain. Konflik ini melibatkan kelompok bersenjata yang terorganisir sebagai oposisi melawan pemerintah suatu negara. Konflik ini diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977.
Konflik bersenjata berkaitan erat dengan Hukum Humaniter Internasional (untuk selanjutnya di sebut dengan HHI). HHI adalah sebuah perangkat atau pondasi utama dalam mengatur konflik bersenjata atau yang dikenal sebagai jus in bello (Melzer, 2021: 16) . HHI bertujuan untuk membatasi alat dan metode konflik bersenjata yang digunakan oleh seluruh pihak yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber HHI yang utama terdapat dalam perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Selain itu juga dilengkapi dengan putusan ICJ mengenai kasus humaniter maupun doktrin (Melzer, 2021).
Terkait perjanjian internasional, HHI didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949 beserta dengan Protokol Tambahan 1977. Konvensi Jenewa 1949 mengatur kewajiban bagi negara pihak ketika terjadi konflik bersenjata dan juga mengatur perlindungan bagi penduduk sipil (Deliana HZ, 2011). Konvensi Jenewa 1949 ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 1949 dan terdiri dari empat konvensi. Konvensi Jenewa I mengatur mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat ( Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field ). Konvensi Jenewa II mengatur mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam ( Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea ). Konvensi Jenewa III mengatur mengenai Perlakuan Tawanan Perang ( Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War ). Konvensi Jenewa IV mengatur mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di waktu Perang ( Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War ). Ketentuan yang tertera dalam Konvensi Jenewa I-IV wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Jenewa I.
Konvensi Jenewa IV menjadi landasan hukum yang sangat dibutuhkan bagi perlindungan penduduk sipil pada saat konflik bersenjata. Konvensi ini terdiri dari 159 pasal dan tiga buah lampiran. Penduduk sipil berdasarkan Konvensi Jenewa IV adalah orang-orang yang dilindungi pada saat konflik bersenjata, termasuk di dalamnya adalah perempuan dan anak-anak.  Perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Mereka mendapatkan jaminan penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya dalam segala situasi dan kondisi.
Selain Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata juga diatur dalam Protokol Tambahan I dan II yang dibentuk pada tahun 1977. Protokol Tambahan I khusus mengatur mengenai konflik bersenjata internasional. Protokol ini terdiri dari 192 Pasal yang mengatur mengenai metode perang, kombatan, mata – mata, tentara bayaran, perlindungan terhadap sandera, perlindungan terhadap penduduk sipil, perlindungan dan evakuasi perempuan dan anak, perlindungan terhadap jurnalis, dan mengenai ratifikasi, notifikasi, aksesi, dan registrasi, serta hal – hal lainyang berhubungan dengan kenegaraan. Sedangkan Protokol Tambahan II khusus mengatur konflik bersenjata non-internasional. Protokol Tambahan II terdiri
dari 28 Pasal yang mengatur tentang ruang lingkup konflik bersenjata, perlakuan manusiawi, tindakan efektif mengenai orang yang terluka dan sakit, perlindungan terhadap orang religius dan tenaga medis, perlindungan terhadap objek sipil, perlindungan terhadap objek sipil yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan, dan peraturan lain yang berhubungan dengan baik warga sipil hingga kenegaraan Terdapat prinsip–prinsip yang harus diterapkan oleh para pihak dalam konflik bersenjata yaitu:
1. Non Resiprokal , adalah sebuah prinsip yang melarang tindakan berbalasan pada saat terjadi konflik bersenjata agar tidak terjadi penderitaan yang tidak perlu. Prinsip ini dapat ditemukan dalam Rule 140 Customary International Humanitarian Law (CHIL) dan telah diterapkan dalam Namibia Case 1971 .
2. Military Neccesity adalah sebuah prinsip yang mengatur agar tindakan yang dilakukan oleh militer suatu negara dalam konflik bersenjata hanya dimaksudkan untuk melemahkan kekuatan militer lawan bukan untuk membahayakan warga sipil (Schimtt, 2011). Prinsip ini terdapat di dalam Rule 15 dari CIHL.
3.  Pembedaan atau distinction adalah sebuah prinsip yang mengatur agar militer dapat membedakan objek serangan pada saat konflik bersenjata, yaitu antara objek militer dan obyek sipil (Prasetiawan, dkk, 2018).
4.  Proporsionalitas adalah sebuah prinsip yang dikenal sebagai “ just war ”.
Prinsip ini ditujukan agar sebuah serangan tidak berlebihan dan tidak mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu bagi penduduk sipil (Estreicher, 2011).
5.  Penderitaan yang tidak perlu adalah sebuah prinsip yang mengatur agar setiap aktor konflik bersenjata tidak diperbolehkan menyerang secara brutal ke pihak lawan baik untuk membuat sakit yang luar biasa maupun “memastikan” kematian dari pihak lawan tersebut (Reece, 2018).
6.  Perlakuan Manusiawi adalah sebuah prinsip yang mengatur agar memperlakukan lawan secara manusiawi dengan tidak berbuat semena- mena (Reece, 2018).

## B.  Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual pada saat Konflik Bersenjata
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perempuan sebagai berikut: (1) n orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita (2) n istri; bini; dan (3) n betina (khusus untuk hewan). Dalam pengertian tersebut, perempuan masih dipandang sebagai sebuah kodrat dan belum merujuk adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dari sudut hak asasi manusia. Hal tersebut akhirnya menimbulkan kritik dari sejumlah kalangan. Sedangkan menurut English Dictionary, perempuan disebut sebagai woman yang diartikan sebagai “ an adult female person ” (Dictionary. com, 2021). Pengertian ini secara jelas mengarah pada kondisi kedewasaan dan untuk membedakannya dari anak.
Dalam tataran internasional, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan adalah prinsip hukum yang tidak bisa diabaikan. Adannya pelanggaran hal ini dapat diaktegorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tonggak lahirnya pengakuan hak asasi manusia adalah dikeluarkannya Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Dekklarasi ini telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan hak tentang persamaan, keamanan, integritas, serta martabat seluruh individu tanpa adanya diskriminasi. Untuk lebih mewujudkan jaminan terhadap hak asasi manusia maka pada tahun 1966, PBB mengeluarkan Kovenan kembar yaitu yang pertama Kovenan Hak sipil dan Politik ( International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR ) yang disetujui Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 2200 (XXI), tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1976. Serta kovenan yang kedua adalah Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR ) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2200 (XXI), tanggal 16 Desember 1966, serta mulai diberlakukan pada tanggal 3 Januari 1976.
Hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia mulai diperjuangkan sejak abad 18 dengan adanya gerakan “feminisme”. Gerakan ini mencoba menghilangkan stereotif kekerasan terhadap kaum perempuan. Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan adalah sesuatu yang dianggap normal dan dilegitimasi melalui praktek-praktek seksual, dengan asumsi bahwa dalam hal seks, laki-laki dengan kealamiahannya, harus agresif dan dominan. Karena kealamiahannya perempuan harus pasif dan tunduk/patuh.

## Natalia Yeti Puspita, Natasya Fahira, Revin Andhika
Kekerasan berdasarkan KBBI didefinisikan sebagai perbuatan yang mneyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam definisi ini kekerasan hanya merujuk pada tindakan fisik. Adapun dari terminologi, kekerasan atau violence diartikan sebagai tindakan yang dapat menghancurkan kehidupan manusia seperti dengan cara merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan. Adapun dalam tataran internasional, PBB mengartikan kekerasan pada tindakan yang merusak baik fisik dan psikis. Berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai, “tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin ( gender-based violence ) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi
Kekerasan terhadap perempuan digolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan. Dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan. Kekerasan ini bisa dilakukan oleh negara dan dalam lingkup negara misalnya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, dan perbudakan seksual. Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, daan penyiksaan seksual.
Berkaitan dengan konflik bersenjata, perempuan dainggap sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan terhadap perempuan pada saat konflik bersenjata. Kekerasan seksual terhadap perempuan seringkali dijadikan sebagai strategi militer untuk mengalahkan atau menaklukan musuh. Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat akan berakibat pada tidak murninya etnis tertentu karena adanya pemerkosaan dan kehamilan, adanya penghinaan terhadap lawan, serta terror mental dan fisik terhadap lawan.
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun represif. Merujuk pada pendapat R. La Porta dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara dapat berupa pencegahan ( prohibited ) dan hukuman ( sanction ) (Tirto, 2021). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non- litigasi) lainnya.
Adapun dalam tataran internasional, kekerasan seksual terhadap perempuan diatur secara eksplisit dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa ke-4 yang menyatakan bahwa, “perempuan harus dilindungi dari setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan”. Lebih lanjut Pasal 76 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977 juga menyatakan bahwa, “perempuan harus mendapatkan penghormatan khusus dan harus dilindungi terutama terhadap perkosaan, pelacuran paksaan dan setiap bentuk serangan tak senonoh lainnya”. Terkait konflik bersenjata non-internasional, Pasal 4 ayat (2) huruf e Protokol Tambahan II tahun 1977 juga menyebutkan bahwa, “pelecehan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat wanita, perkosaan, pelacuran dan setiap bentuk tindakan yang tidak senonoh merupakan tindakan yang dilarang dalam konflik bersenjata”. Dalam Statuta Roma, kekerasan seksual terhadap perempuan dapat digolongkan sebagai sebuah kejahatan genosida ( genoside ), kejahatan kemanusiaan ( crime against humanity ), maupun kejahatan perang ( war crime ). Aturan yang terdapat dalam Statuta Roma merupakan penyempurnaan terhadap hukum humaniter dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan terutama pada saat terjadi konflik bersenjata. Hukum humaniter dalam hal ini Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 tidak mengatur secara detail kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai sebuah kejahatan. Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata dalam hukum humaniter lebih merujuk pada tindakan penyerangan terhadap reputasi kehormatan perempuan.
Pemerkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan mulai dianggap sebagai sebuah kejahatan internasional dalam Kasus Akayesu. Kasus ini diputus dalam International Court Tribunal for Rwanda pada tahun 1998.  Dalam kasus tersebut, kekerasan seksual dapat dianggap sebagai sebuah kejahatan terhadap genosida. Hal ini diputuskan karena dalam kekerasan seksual dilakukan untuk unsur
menghancurkan atau menghilangkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, etnis tertentu. Kekerasan diseksual dalam kasus Akayesu ini telah dijadikan pedoman atau yurisprudensi dalam pemutusan perkara-perkara kejahatan seksual dalam persidangan di Mahkamah Pidana Internasional.

## Perlindungan  Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata Tigray-Ethiopia
Berdasarkan informasi dari The Federal Republic of Ethiopia (2021), wilayah Tigray berada di bagian utara Ethiopia yang berbatasan dengan Eritrea di bagian Utara, Afar di bagian Timur, Amhara di bagian Selatan, dan Republik Sudan di bagian Barat. Tigray merupakan salah satu kelompok etnis di Ethiopia. Dengan total populasi sebesar 7 juta penduduk (Central Statistics Agency, 2020), Tigray mencakup sekitar 6.1% dari keseluruhan populasi Ethiopia berdasarkan World Population Review (2021). Bahasa daerah wilayah Tigray adalah Tigrinya, beberapa penduduk di daerah perkotaan juga berbahasa Amharik. Wilayah Tigray beribukotakan di Mekelle dan terdiri dari tujuh zona administrative, 52 distrik (34 rural dan 18 urban) dan 814 sub-distrik (Regional State of Tigray, 2016). Sektor ekonomi utama di wilayah Tigray adalah agrikultur, mencakup sekitar 45% keseluruhan pendapatan regional (Gebrehiwot & Veen, 2013). Meskipun perkembangan agrikultur di Tigray tergolong baik, 27% penduduk Tigray hidup di bawah garis kemiskinan (UNICEF, 2021). Kondisi sosial antara Tigray dan Ethiopia memiliki latar belakang politik yang kental. Orang-orang Tigray telah lama menjadi pusat kekuatan politik di Ethiopia. Selama 30 tahun, orang-orang Tigray memiliki kontrol atas pemerintahan Ethiopia (Al Jazeera, 2021). Sejak tahun 1974 sampai dengan 1991, perang saudara antar etnis Tigray dengan Pemerintah Ethiopia dan Eritrea kerap beberapa kali terjadi. Di tahun 1984, Ethiopia dilanda kelaparan yang mengakibatkan meninggalnya 1 juta orang menurut Political Economy (2021). Pada tahun 1989, Tigray People’s Liberation Front (TPLF) bergabung dengan kelompok anti-pemerintah lainnya dan membentuk Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF). Perang saudara berakhir pada tahun 1991 di mana rezim Mengistu Haile Mariam digulingkan oleh EPRDF dan Eritrea memisahkan diri dari Ethiopia. Sejak saat itu, TPLF menjadi partai politik terkuat dan paling dominan di Ethiopia (BBC, 2021). Hubungan Eritrea dan Ethiopia menjadi renggang karena kerap terjadi border dispute. Diangkatnya Abiy Ahmed menjadi Perdana Menteri Ethiopia keempat pada tahun 2018 meredam ketegangan politik di Ethiopia dengan memberantas
pemerintah yang korup, membebaskan political prisoners, dan menjalin perdamaian dengan Eritrea, di mana Abiy dianugerahi penghargaan Nobel Prize atas tindakan tersebut (Al Jazeera, 2021).

## Gambar 1
Peta Geografis Tigray-Ethiopia
Sumber: Re-Tawon, 2021
Konflik bersenjata Tigray-Ethiopia terjadi antara kelompok politik Tigray People’s Liberation Front (TPLF) dan pemerintah Ethiopia. Konflik ini dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata internal karena terjadi antara pemerintah pusat dan kelompok pemberontak di Tigray dan masih berada di dalam wilayah yurisdiksi negara Ethiopia.  Konflik bermula pada November 2020. Perpecahan terjadi disebabkan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu yang ditunda oleh Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, di mana ia seharusnya turun pada tanggal 5 Oktober 2020, dan pemilu harusnya diadakan pada tanggal 9 September 2020. Pemerintah Ethiopia menunda pemilu tersebut dengan alasan Covid-19. 4 November adalah awal mula konflik bersenjata antara TPLF dengan Ethiopian National Defence Forces (ENDF). Pada hari yang sama, Abiy mengumumkan bahwa penduduk Tigray telah menyerang base militer Ethiopia, dan pemerintah Ethiopia harus merespon dengan intervensi militer pula. Mulai saat itu, Ethiopia berada dalam state of emergency. TPLF menutup perbatsan udara, membatasi akses perjalanan darat, dan meluncurkan roket ke Provinsi Amhara dan bandar udara utama Eritrea. Konflik semakin diperparah dengan keikutsertaan Eritrea sebagai koalisi Pemerintah Ethiopia. Eritrea turut melakukan intervensi militer dengan mengutus Eritrean Defense Forces (EDF) untuk membantu Pemerintah Ethiopia.
Perlu diketahui bahwa Tigray juga merupakan rumah bagi 100.000 pengungsi Eritrea (UNHCR, 2021). Konflik ini membuat pengungsi tersebut terancam nyawanya, beberapa dibunuh, dan dikembalikan paksa ke Eritrea. Pemerintah Ethiopia juga turut memblokir akses internet dan menghalangi wartawan untuk meliput kejadian di sana. Pada Juni 2021 lalu, Pemerintah Ethiopia melakukan gencatan senjata saat TPLF telah mengambil alih Mekelle. Namun, TPLF tidak mengindahkan hal tersebut dan memperluas konflik ke luar perbatasan Tigray hingga mencapai wilayah Amhara dan Afar (CNN, 2021). Hingga saat ini (akhir 2021) konflik bersenjata masih terus berlanjut. Sekitar 50.000 orang meninggal dan 45.449 penduduk Tigray terpaksa mengungsi ke Sudan (UNHCR, 2021). Tidak hanya memakan nyawa, konflik ini menyebabkan fenomena kelaparan. Ibu kota Tigray, Mekelle, mengalami kelangkaan bahan bakar, air, makanan, dan akses kepada pertolongan medis. Fenomena lain yang kerap terjadi adalah kasus tindak kekerasan seksual terhadap kelompok perempuan dan anak di Tigray yang dilakukan oleh aparat militer ENDF, EDF, Amhara Regional Police Special Force (ASF), dan kelompok militia Amhara. Tindakan Pemerintah Ethiopia yang memblokir bantuan dan pelayanan esensial seperti makanan dan tenaga kesehatan menghambat korban kekesaran seksual untuk mendapatkan bantuan yang segera setelah mengalami kekerasan seksual dan tindak pemerkosaan ( post-rape care ), menurut Human Rights Watch (2021). Saat ini, sekitar 3 juta penduduk Tigray sangat membutuhkan pertolongan langsung.
Adanya kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan di Tigray menunjukkan tidak adanya pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan hukum internasional yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik terhadap perempuan pada saat terjadinya konflik bersenjata. Tidak adanya upaya preventif  dan represif yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang beperang terutama pemerintah pusat Ethiopia menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam  kedua  perjanjian  internasional  tersebut.  Adapun  yang  menjadi  dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut:
1.  Ethiopia meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tentang konflik bersenjata pada tanggal 2 Oktober 1969. Selain itu juga menjadi negara peratifikasi Protokol Tambahan II tentang perlindungan korban dalam konflik bersenjata non internasional pada tanggal 8 April 1994 (ICRC, 2022). Konvensi Jenewa IV dalam hal ini dalam Protokol Tambahan II terkait konflik internal negara telah menekankan, bahwa pada saat konflik bersenjata perempuan dan anak-anak harus dilindungi, mereka tidak
boleh. diperlakukan secara diskriminatif. Pasal 4 ayat (2) huruf e Protokol Tambahan II menyebutkan bahwa pelecehan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat wanita, perkosaan, pelacuran dan setiap bentuk tindakan yang tidak senonoh merupakan tindakan yang dilarang dalam konflik bersenjata. Perempuan sebagai kelompok rentan wajib mendapatkan jaminan dasar atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya dalam segala situasi dan kondisi..
2.   Konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dengan kelompok TPLF Tigray melanggar prinsip no resiprokal , hal ini dikarenakan adanya tindakan berbalasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
3.  Adanya kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai taktik berperang untuk menaklukan lawan bertentangan dengan prinsip military necessity .
Perempuan sebagai kelompok rentan menanggung penderitaan yang tidak perlu dan bukanlah lawan dalam sebuah peperangan (pelanggaran prinsip proporsionalitas ). Hal ini juga menunjukan bahwa pihak berperang tidak bisa membedakan objek serangan dalam konflik bersenjata (pelanggaran prinsip distinction ).
4.  Kekerasan seksual terhadap perempuan pada saat konflik bersenjata menunjukkan adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain. Perlakuan tidak manusiawi dilakukan agar korban mau melakukan tindakan yang dipaksa oleh oknum militer atau sipil dalam peperangan.

## Simpulan
Perempuan adalah kelompok rentan dalam konflik bersenjata. Konflik bersenjata yang terjadi antara Pemerintah pusat Ethiopia dengan kelompok TPLF Tigray dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata non-Internasional. Adanya kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik tersebut menunjukan tidak adanya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik terhadap perempuan dalam konflik bersenjata di Tigray. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 Konvensi Jenewa ke-4 tahun 1949 dan Protokol Tambahan II khususya Pasal 4 ayat (2) huruf e. Selain itu juga melanggar prinsip no resiprokal , militer necessity ,
Natalia Yeti Puspita, Natasya Fahira, Revin Andhika
proporsionalitas , distinction , dan kemanusiaan/ humanity . Kekerasan seksual terhadap perempuan pada saat konflik bersenjata juga dianggap sebagai sebuah kejahatan internasional. Berdasarkan hal tersebut, mengingat Ethiopia adalah negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 maka Ethiopia dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

## Daftar Pustaka
Al Jazeera. (2021). Ethiopia Declares Nationwide State of Emergency. Di unduh dari https://www.aljazeera.com/news/2021/11/2/ethiopia-declares-nationwide- state-of-emergency.
BBC News. (2021). Ethiopia’s Tigray War: The Short, Medium and Long Story . Diunduh dari https://www.bbc.com/news/world-africa-54964378.
BBC News. (2021). Tigray Crisis: Eritrea’s Role in Ethiopian Conflict ”. Diunduh dari https://www.bbc.com/news/world-africa-55295650.
Central Statistics Agency. (2020). Census 2020 . CNN News. (2021). Ethiopia is at War with Itself. Here’s What You Need to Know about the Conflict . Diunduh dari https://edition.cnn.com/2021/11/03/africa/ ethiopia-tigray-explainer-2-intl/index.html.
Customary International Humanitarian Law ( CIHL). (2021). diunduh dari https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international- humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf.
Deliana HZ, Evi. (2011). Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Riau . 2 (1), 263. Dictionary.com. (2021). Woman . Diunduh dari  https://www.dictionary.com/ browse/woman.
Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman.
(1999). Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949 . Jakarta: Pengayoman.
DW. (2021). PBB: Kekerasan Seksual dan Kelaparan Jadi Strategi Perang di Tigray. Diunduh dari https://www.dw.com/id/pbb-kekerasan-seksual-jadi-strategi- perang-di-tigray/a-57228813.
Estreicher, Samuel. (2011). Privileging Asymmetric W Privileging Asymmetric Warfare (Part II)?: The “Proportionality” Principle under International Humanitarian Law, Chicago Journal of International Law , 146.
Gebrehiwot, Tagel & van der Veen, Anne. (2013). Climate Change Vulnerability in Ethiopia: Disaggregation of Tigray Region. Journal of Eastern African Studies .
7:(4), 607-629, DOI: 10.1080/17531055.2013.817162.
Henderson, Reece. (2018). Proportionality under International Humanitarian Law: The “Reasonable Military Commander” Standard and Reverberating Effects , Vanderbilt Journal of Transnational Law , 51, 837.
Hilda. (2010). Perlindungan Hukum Humaniter terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual dalam Sengketa Bersenjata. Jurnal Syiar Hukum . XII (2).
Human Rights Watch. (2021) . Ethiopia: Blocking Tigray Aid Harms Rape Survivors.
D iunduh dari https://www.hrw.org/news/2021/11/09/ethiopia-blocking- tigray-aid-harms-rape-survivors.
ICRC. (2022). Treatis, State Parties and Commentaries . Diunduh dari  https:// ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_ NORMStatesParties&xp_treatySelected=475.
Konvensi Jenewa 1949. (2021). Diunduh dari  https://www.icrc.org/en/doc/assets/ files/publications/icrc-002-0173.pdf .
Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 . Bandung: Alumni.
Melzer, Nils. (2021). Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif . Jakarta: ICRC.
Permanasari, Arlina dkk. (1999). Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: International Committee of The Red Cross.
Political Economy. (2021). Research Institute. Modern Conflict: Conflict Profile. Diunduh dari http UNICEF. (2021, 29 November). Situation Analysis for Children and Women: Tigray Region. Diunduh dari https://www.unicef.org/ ethiopia/media/2351/file/Tigray%20region%20.pdf.
Prasetiawan, E., Astuti, E., Amnijar, H. and Artha, F. (2018). Distinction Principle in International Humanitarian Law Related to Civilian Objects and Military Objects, ICPS.
Regional State of Tigray. (2016, November). Socio-Economic Baseline Survey Report of Tigray , Regional State.
Re-Tawon. (2021). Ujung Tombak Komitas Tigray . Diunduh dari  https://www.re- tawon.com/2020/11/tplf-ujung-tombak-komunitas-tigray-di.html.

## Natalia Yeti Puspita, Natasya Fahira, Revin Andhika
Schimtt, Michael N. (2011). Military Neccesity and Humanity in International Humanitarian Law: Preserving the Delicate Balance . Virginia Journal of International Law . 50 (4).
The Federal Republic of Ethiopia. (2021). Basic Information . Diunduh dari https:// web.archive.org/web/20070926215018/http://www.ethiopar.net/English/ basinfo/infotgry.htm.
Tirto. (2021). Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya . Diunduh dari https://tirto.id/gawF.
UNHCR. (2021). Ethiopia’s Tigray Emergency . Diunduh dari https://www.unhcr. org/ethiopia-tigray-emergency.html.
Verri, Pietro. (1992). Dictionary of the International Law of Armed Conflict . Geneve:
ICRC.
World Population Review. (2021). Ethiopia Population . Diunduh dari https:// worldpopulationreview.com/countries/ethiopia-population.