Analisis Prioritas Pengeluaran Pemerintah Dalam Mempengaruhi Perekonomian Indonesia Pasca Pandemi Covid-19
Oleh: Suyanto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo suyanto_fe@unitomo.ac.id

## ABSTRACT
The  background  of  this  research  is  the  government's  efforts  to  carry  out  economic equality after the Covid-19 pandemic. This action was carried out as a step for the economic recovery of the people affected by the pandemic. Therefore a strategic analysis is needed to map  priorities  in  government  finance.  The  research  method  used  in  this  research  is descriptive  with  a  qualitative  approach.  Data  collection  methods  in  this  study  are observation, interviews, and documentation studies. While the data analysis used in this study is  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  In  accordance  with  the presentation of the results of this study, it shows that government spending is the funds used by  the  government  to  fund  various  projects  and  other  expenditures  in  an  effort  to  improve society  as  a  whole.  To  maintain  economic  stability,  the  government's  role  in  controlling economic  flows  is  very  important.  As  stated  in  the  fifth  precept,  social  justice  for  all Indonesian people, the impact of government spending on the Indonesian economy cannot be separated  from  Pancasila's  assistance  in  helping  stabilize  the  economy  of  all  Indonesian people. the government's goal is to prevent socio-economic disparities among the population, government spending in Indonesia must be broad and evenly distributed across all levels of society. Since then, Pancasila must be practiced by the government to control spending.

## Keyword: Government spending; Priorities; Economy. ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  upaya  pemerintah  dalam  melakukan  pemerataan ekonomi pasca pandemic covid 19. Tindakan tersebut dilakukan sebagai langkah pemulihan ekonomi  masyarakat  yang  terdampak  pandemic  tersebut.  Maka  dari  itu  diperlukan  suatu analisis strategis  untuk memetakan prioritas dalam  keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Sesuai  dengan  penyajian  hasil  penelitian  tersebut menunjukkan bahwa bahwa pengeluaran pemerintah adalah dana yang digunakan pemerintah untuk mendanai berbagai proyek dan pengeluaran lain dalam upaya memperbaiki masyarakat secara  keseluruhan.  Untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi,  peran  pemerintah  dalam mengendalikan arus perekonomian menjadi sangat penting. Sebagaimana tertuang dalam sila kelima,  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  dampak  pengeluaran  pemerintah terhadap  perekonomian  Indonesia  tidak  dapat  dipisahkan  dari  bantuan  Pancasila  dalam membantu menstabilkan perekonomian seluruh rakyat Indonesia. tujuan pemerintah tersebut mencegah  kesenjangan  sosial  ekonomi  di  antara  penduduk,  pengeluaran  pemerintah  di Indonesia harus luas dan merata di semua lapisan masyarakat. Sejak saat itu, Pancasila harus dipraktikkan oleh pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran.
Kata Kunci: Pengeluaran pemerintah; Prioritas; Perekonomian.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi sangat diperlukan bagi suatu bangsa untuk meningkatkan taraf hidup  dan  kesejahteraan  warga  negaranya.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  memperluas semua sektor ekonomi saat ini dan memastikan pemerataan kekayaan. Maka dari itu perlunya intervensi  pemerintah  dalam  pembangunan  ekonomi  dalam  negri  sangat  penting  untuk mempercepat  pertumbuhan  ekonomi.  Untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  ekonomi berbagai  langkah  digunakan.  Untuk  mencapai  tujuan  seperti  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas  ekonomi  secara  keseluruhan.  pemerintah  menerapkan  kebijakan  fiscal  sebagai strategi  ekonomi  pada  pendapatan  dan  pengeluaran.  Permintaan  agregat,  aktivitas  ekonomi, pola  distribusi  sumber  daya,  dan  distribusi  pendapatan  semuanya  dapat  dipengaruhi  oleh perubahan ukuran dan susunan anggaran pemerintah, termasuk pajak dan pengeluaran (Sains, 2018).
Pengeluaran pemerintah merupakan komponen kebijakan fiskal sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan arah perekonomian dengan memutuskan berapa banyak  uang  yang  akan  dikumpulkan  dan  dibelanjakan  setiap  tahunnya.  Keputusan  ini tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) untuk  negara dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  daerah(Silalahi  &  Ginting, 2020). Strategi fiskal ini bertujuan untuk mendorong atau mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menstabilkan harga, tingkat produksi, dan prospek pekerjaan. Dari penjabaran diatas hal  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  membagun  perkeonomian  negeri  dan  melakukan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi perokonomian Indonesia tidak luput dari peran Pancasila  dalam  menjalankan  pembagunan  ekonomi  dan  pengeluaran  pemerintah  sebaik mungkin  (Saragih,  2016).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  Mengetahui  pengaruh  pengeluaran pemerintah  dalam  perekonomian  Indonesia  mulai  dari  pengertian  pengeluaran  pemerintah hingga  permasalahan  yang  di  hadapi  pemerintah  dalam  pembagunan  ekonomi  di  Indonesia, Mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah, dan mendeskripsikan pengeluaran  pemerintah  untuk  infrastruktur,  perawatan  kesehatan,  dan  pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

## B. LANDASAN TEORI Pengeluaran Daerah
Menurut Rostow  dan Musgrave  (2013) bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah dengan fase pertumbuhan ekonomi awal,  sedang, dan lanjutan. Jumlah investasi  pemerintah relatif  terhadap  keseluruhan  investasi  tinggi  pada  fase  awal  pertumbuhan  ekonomi  karena
pemerintah  diharuskan  menyediakan  infrastruktur  saat  ini,  termasuk  untuk  perawatan kesehatan, pendidikan, dan transportasi(Yulianti, 2021).
Investasi  publik  masih  dibutuhkan  pada  fase  pertengahan  pembangunan  ekonomi, Tetapi  pada  titik  ini,  investasi  swasta  memainkan  peran  yang  lebih  besar.  Karena  pengaruh sektor  swasta  yang  meluas  mengganggu  pasar  dan  memberi  insentif  kepada  negara  untuk menyediakan barang dan jasa publik yang lebih  banyak dan berkualitas lebih  tinggi,  negara akan terus memainkan peran penting selama fase transisi(Ningrum et al., 2020).
Rostow  berpendapat  bahwa  pada  tingkat  lanjut,  pertumbuhan  terjadi  ketika  operasi pemerintah  beralih  dari  penyediaan  infrastruktur  ekonomi  ke  pelayanan  sosial  termasuk infrastruktur,  program  kesejahteraan  lanjut  usia,  program  pendidikan,  pelayanan  kesehatan masyarakat,  dan  sebagainya  (Sukirno,  2016).  Perspektif  yang  berkembang  dari  pengamatan berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi  berbagai  negara,  tetapi  tidak  didasarkan  pada  teori tertentu.,  kecuali  tidak  jelas  apakah  fase  pertumbuhan  ekonomi  bertahap  atau  multiphase dapat terjadi pada waktu yang bersamaan.
Secara umum, ada tiga kategori  di  mana tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam perekonomian dapat dibagi:
1. Fungsi  alokasi  yaitu  distribusi  sumber  daya  yang  digunakan  untuk  membuat  barang- barang  dari  barang  swasta  atau  barang  publik.  Barang  yang  tergolong  privat  dapat diperoleh  melalui  sistem  pasar.  Barang  publik  adalah  barang  yang  disediakan  oleh pemerintah  sedangkan  sektor  swasta  tidak  dapat  menyediakannya,  seperti  infrastruktur pertahanan dan transportasi.
2. Fungsi  distribusi  yaitu  fungsi  negara  dalam  mengalokasikan  sumber  daya  kepada masyarakat.  Pemerintah  mendistribusikan  pendapatan  atau  kekayaan  untuk  kepentingan rakyatnya.  Negara  secara  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  distribusi  pendapatan melalui  subsidi,  oleh  langkah-langkah  moneter  seperti  subsidi  listrik,  subsidi  bensin untuk petani, dan subsidi untuk pupuk.
3. Proses Stabilisasi Tanggung jawab utama pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat mengatur ekonomi dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan di mana inflasi terkendali, sistem keamanan tersedia, dan pembangunan ekonomi cukup untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (SEPTIANI, 2020).

## Pengeluaran dikaji dari jenisnya
Berdasarkan  sifat  dari  jenis  pembelanjaan,  jenis  pengeluaran  dapat  diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Pengeluaran  yang  sebagian  atau  seluruhnya  bersifat  self-liquidating,  yaitu  pengeluaran yang dibayar kembali oleh mereka yang menggunakan barang atau jasa pemerintah.
2. Pengeluaran reproduktif adalah yang membantu ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan  masyarakat,  yang  pada  gilirannya  memicu  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat mengumpulkan lebih banyak uang untuk pemerintah.
3. Belanja  yang  tidak  melikuidasi  diri  sendiri  dan  tidak  produktif,  seperti  belanja  untuk kegiatan rekreasi, mendirikan monumen, membuat tempat wisata, dan kegiatan lain yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengeluaran  yang  boros  dan  langsung  kontraproduktif,  seperti  dana  untuk  perang  atau militer.
5. Jika  biaya  masa  depan,  seperti  untuk  anak  yatim,  tidak  dilakukan  sekarang,  kebutuhan pemeliharaan (pendidikan dan kesejahteraan) anak yatim akan lebih tinggi ketika mereka dewasa.
Pemerintah  Indonesia  membelanjakan  banyak  untuk  program-program  sosial,  tetapi juga  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  pengeluaran  secara keseluruhan  dan  perluasan  ekonomi.  Pendapatan  domestik  dan  subsidi  merupakan  sumber utama  pendanaan  untuk  pengeluaran  pemerintah.  Sementara  itu,  sumber  daya  daerah, terutama yang berasal dari pendapatan negara daerah dan dana kompensasi, digunakan untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bazher & Suprayogi, 2017). Berdasarkan  jenis  kegiatannya,  Pemendagri  No.  13  Pasal  50  Tahun  2006  menyampaikan bahwa belanja daerah yang dianggarkan yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan masyarakat dikenal sebagai belanja langsung.

## 6. Pembelian Tidak Langsung
Kegiatan  belanja  daerah  terencana  yang  bukan  merupakan  hasil  langsung  dari pelaksanaan  rencana  dan  inisiatif.  Biaya  tidak  langsung  ada  terlepas  dari  apakah  suatu program  atau  kegiatan  ada  atau  tidak.  Jenis  belanja  ini  biasanya  dipecah  menjadi  berbagai kategori, termasuk:
a. Biaya karyawan Biaya penggantian datang dalam bentuk  gaji dan tunjangan yang lebih tinggi  untuk  karyawan  tidak  langsung.  Kompensasi  lain  untuk  pegawai  negeri  yang diputuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Anggaran  biaya  bunga  digunakan  untuk  membayar  bunga.  Menurut  persyaratan pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang, bunga utang dihitung dari prinsip.
c. Penganggaran untuk pengeluaran tambahan melibatkan termasuk biaya tersebut.
d. Produksi  untuk  bisnis  atau  organisasi  tertentu  memungkinkan  masyarakat  luas  untuk membayar harga jual barang dan jasa yang disediakan. Secara khusus, pengeluaran hibah digunakan untuk menganggarkan hibah kepada pemerintah federal, berbagai pemerintah daerah,  serta  organisasi  masyarakat  dan  orang-orang  yang  dapat  diidentifikasi.  Hibah dapat berupa uang tunai, produk, atau layanan.
e. Bantuan pendapatan dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa uang dan barang untuk meningkatkan barang publik.
f. Menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  bagi  hasil  digunakan  untuk menganggarkan  dana  bagi  hasil  yang  dikumpulkan  dari  pendapatan  provinsi  ke kabupaten/kota, atau dari pemerintah kota ke desa, atau dari beberapa pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya.
g. Pendanaan hibah umum atau hibah khusus dari kabupaten ke kabupaten/kota, desa, dan pemerintah  daerah  lainnya,  atau  dari  kabupaten/kota  ke  desa  dan  pemerintah  daerah lainnya,  dianggarkan  melalui  beasiswa.  Dana  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan pemerataan atau kemampuan keuangan daerah.
h. Pengeluaran  tidak  terduga  Pengeluaran  tidak  terduga  adalah  biaya  yang  dikeluarkan untuk  tindakan  yang  sifatnya  tidak  terduga  atau  tidak  dapat  diantisipasi  sebelumnya, seperti  penanggulangan  bencana  alam  dan  sosial  yang  tidak  dapat  diantisipasi  dan penggantian pendapatan daerah yang telah ditutup sebelumnya.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif.  Metode  penelitian  deskriptif merupakan metode penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan  suatu  peristiwa.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Sugiyono  (2011)  penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  atau  menggambarkan  suatu keadaan  atau  fenomena  yang  sedang  terjadi  dengan  menggunakan  prosedur  ilmiah  untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya(Sugiyono, 2012). Sedangkan Sukmadinata (2006) menyatakan  bahwa  metode  penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode  yang  berusaha mendeskripsikan,  menginterpretasikan  sesuatu,  misalnya  kondisi  atau  hubungan  yang  ada, pendapat  yang  berkembang,  proses  yang  sedang  berlangsung,  akibat  atau  efek  yang  terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung(Rukin, 2021).
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  kepustakaan  atau  library  research.  Dengan  demikian  data  tersebut berasal  dari buku, dokumen, artikel  dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang  telah  diperoleh  pada  saat  pengumpulan  data  diolah  dengan  menggunakan  metode
analisis  deskriptif.  Artinya,  data  yang  bersumber  dari  APBD  kemudian  dianalisis  dan dinarasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian
Potensi  PDB  meningkat dengan pengeluaran pemerintah. Misalnya, melalui  promosi aktivitas  komersial  dan  mobilitas  produk  dan  jasa,  investasi  infrastruktur  memiliki  efek multiplier  terhadap  perekonomian.  Selain  itu,  seiring  waktu,  investasi  ini  meningkatkan potensi  ekonomi  untuk  produksi  (Agustina,  2019).  Pemerintah  kemudian  mempengaruhi indeks  seperti  ekspansi  ekonomi,  inflasi,  dan  tingkat  pengangguran  dengan  mengubah pengeluarannya.  Keterlibatan  pemerintah,  seperti  yang  dipromosikan  oleh  para  ekonom Keynesian,  sangat  penting  untuk  mempengaruhi  perekonomian.  Pemerintah  dapat mengurangi atau menghentikan ekonomi mengalami siklus ekonomi negatif seperti resesi dan overheating ekonomi dengan mengubah anggaran fiskal (pengeluaran dan pajak).
Pemerintah  menaikkan  pengeluaran  untuk  mencegah  atau  menarik  perekonomian keluar dari resesi. Pertumbuhan pengeluaran mendorong permintaan agregat yang lebih kuat, yang pada gilirannya mendorong perusahaan untuk meningkatkan output dan mempekerjakan lebih  banyak  orang.  Akibatnya,  ekonomi  berkembang  lebih  cepat  (PDB  riil  naik).  Tingkat pengangguran  diturunkan  ketika  output  meningkat.  Tekanan  inflasi  meningkat  karena ekonomi  terlalu  panas.  Pemerintah  mengurangi  pengeluaran  untuk  menghindari  hasil  yang lebih  buruk  (khususnya,  hiperinflasi).  Pengeluaran  mengurangi  tekanan  inflasi  dan permintaan secara keseluruhan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat.
Beberapa  pengeluaran  seperti  kompensasi  pengangguran  dan  pembayaran  jaminan sosial  lainnya,  menghasilkan  pendapatan  moneter  bagi  rumah  tangga.  Mereka  membantu orang  yang  kurang  mampu  atau  pengangguran  dalam  mempertahankan  kualitas  hidup  yang minimal(Safitri  et  al.,  2021).  Pada  akhirnya,  pembelian  ini  berkontribusi  pada  penurunan kemiskinan ekstrem. Pengeluaran pemerintah memiliki konsekuensi sebagai berikut terhadap perekonomian Indonesia diantaranya :

## 1. Pengaruh terhadap Produksi
Dengan  mengubah  pasokan  berbagai  input  terkait  produksi,  pemerintah  dapat memengaruhi  jumlah  GNP  (Produk  Nasional  Bruto)  riil  melalui  inisiatif  pengeluaran seperti pendidikan.
2. Pengaruh terhadap Distribusi
Melalui  penawaran  keuntungan  di  satu  sisi,  dan  penurunan  pendapatan  riil  dari sektor swasta di sisi lain, pemerintah dapat mempengaruhi pola distribusi pendapatan riil.
Konsekuensi akhirnya adalah pola pendapatan yang berbeda dibandingkan jika tidak ada tindakan pemerintah.
3. Pengaruh terhadap Konsumsi
Pemerintah  memproduksi  komoditas  umum  dan  produk/jasa  yang  memiliki keunggulan  eksternal  untuk  mendistribusikan  kembali  sumber  daya  ekonomi  dari beragam  barang  ke  barang  atau  jasa  lainnya.  Berdasarkan  temuan  di  lapangan  bahwa masing-masing  penyedia  dan  penerima  memiliki  pola  pengeluaran  yang  unik,  aktivitas transfer ini mengubah cara pengalokasian sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat  dipindahkan  sebagai  akibat  dari  pajak  yang  diperlukan  untuk  mendanai  kegiatan ini.  Efektivitas  perilaku  masyarakat  dalam  kegiatan  ekonomi  dipengaruhi  oleh  data pemerintah.
4. Pengaruh terhadap keseimbangan Perekonomian
Berdasarkan  dampak  pada  stabilisasi  dan  ekspansi  ekonomi.  Dikatakan  bahwa kebijakan  pengeluaran  dan  keuangan  akan  memiliki  kekuatan  untuk  mengubah  tingkat kesempatan  kerja  penuh  melalui  perubahan  pengeluaran  ekonomi  secara  keseluruhan dan,  pada  gilirannya,  PDB.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  juga  dapat  dipengaruhi  oleh inisiatif ini.

## Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  oleh  pemerintah  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  kategori.  Misalnya, dipisahkan menjadi pembayaran untuk bunga, transfer, dan konsumsi pemerintah. Kemudian, dipisahkan  menjadi  tiga  kategori,  yang  utama  adalah:  Pengeluaran  saat  ini  adalah pengeluaran  rutin  untuk  tugas  administrasi  dan  operasional  seperti  membayar  gaji  pegawai pemerintah, produk dan layanan untuk menawarkan layanan publik dan perlengkapan kantor. Pemerintah secara konsisten membayar biaya berulang ini(Yulianti, 2021).
Pengeluaran  berjalan  adalah  pengeluaran  rutin  untuk  tugas  administrasi  dan operasional.  Contohnya  adalah  membayar  gaji  pegawai  pemerintah.  Contoh  lainnya mencakup produk dan layanan untuk  menawarkan layanan publik dan perlengkapan kantor. Pemerintah secara konsisten membayar biaya berulang ini. Belanja modal merupakan contoh belanja  pemerintah  yang  bersifat  produktif.  Kami  kadang-kadang  menyebutnya  sebagai pembentukan  modal  tetap.  Pengeluaran  untuk  infrastruktur,  seperti  jalan  raya,  jembatan, pelabuhan, kereta api, dan bandara.
Pembayaran keuangan ke sektor swasta yang tidak termasuk pertukaran produk atau layanan  dikenal  sebagai  pembayaran  transfer.  Salah  satu  bentuk  klasifikasi  pembayaran
keuangan  ke  sector  swasta  diantaranya  pembayaran  jaminan  sosial,  dana  beasiswa,  dan kompensasi pengangguran (Melang et al., 2019).

## Pembahasan

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berapa Banyak Pengeluaran Pemerintah
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  baik  di  bidang  pembangunan,  pemerintahan, maupun pemberdayaan masyarakat digunakan bantuan keuangan APBD. Tujuan dari bantuan keuangan  ini  adalah  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Dalam  bantuan keuangan  yang  diberikan  oleh  APBD  kepada  pemerintah  kota  Surabaya  menjadi  dukungan bagi suatu daerah dalam memanfaatkannya dengan baik(Yasin et al., 2017). Relevansi dalam penyelenggaraan  pemerintah  daerah  jika  di  kaji  dari  aspek  pengeluaran  pemerintah diantaranya :

## 1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima
Kuantitas  penerimaan  pajak  yang  diantisipasi  merupakan  elemen  penting  dalam menentukan  tingkat  pengeluaran  pemerintah.  Pemerintah  pertama-tama  harus memperkirakan berapa banyak pendapatan pajak yang akan diterimanya untuk membuat anggarannya.  Semakin  banyak  pajak  yang  dapat  diambil,  semakin  banyak  uang  yang akan dikeluarkan pemerintah.
2. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai
Pemerintah  memainkan  peran  penting  dalam  perekonomian  karena  dapat mengarahkan aktivitas ekonomi melalui tindakannya. Mengatasi masalah pengangguran, mencegah  inflasi,  dan  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang  adalah beberapa  tujuan  utama  dari  upaya  pemerintah.  Pemerintah  sering  membelanjakan  lebih banyak uang daripada mengumpulkan pajak untuk mencapai tujuan ini.
3. Pertimbangan politik dan keamanan
Salah  satu  tujuan  utama  dalam  menyusun  anggaran  pemerintah  selalu mempertimbangkan  faktor  politik  dan  stabilitas  negara.  Di  banyak  negara  di  seluruh dunia, terjadi pergolakan dan konflik politik antara berbagai kelompok etnis dan wilayah. Pengeluaran  pemerintah  meningkat  secara  signifikan  sebagai  akibat  dari  keadaan  ini, terutama ketika kegiatan militer diperlukan. banyak elemen pengeluaran pemerintah.

## Prioritas Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Ketika ada pertumbuhan ekonomi, ada peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari penciptaan  produk  dan  jasa.  Menurut  (Sukirno,  2016)  pertumbuhan  ekonomi  adalah pergeseran  volume  kegiatan  ekonomi  yang  berlangsung  setiap  tahunnya.  Perbandingan pendapatan  nasional  akan  mengungkapkan  jawabannya,  yang  disebut  tingkat  pertumbuhan
ekonomi, harus dibuat. Todara dan Smith (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah  suatu  proses  yang  meningkatkan  kapabilitas  output  suatu  perekonomian  berulang- ulang  untuk  menghasilkan  pendapatan  dan  pengembalian  yang  meningkat  setiap  tahunnya (Anitasari  &  Soleh,  2015).  Beberapa  prioritas  yang  dilakukan  pemerintah  dalam meningkatkan pertembuhan ekonomi masyarakat diantaranya :

## 1. Pemerataan aksesbilitas Sektor Pendidikan
Setiap  orang  harus  memiliki  akses  ke  pendidikan  formal  dan  informal  karena merupakan kebutuhan mendasar. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang harus disediakan  oleh  pemerintah.  Menganggarkan  pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan adalah  salah  satu  cara  pemerintah  berinvestasi  dalam  meningkatkan  standar  angkatan kerjanya.  Penyelesaian  anggaran  yang  ditetapkan  sebesar  20  persen  setiap  tahun mencerminkan  besarnya  belanja  negara  untuk  pendidikan.  Melalui  pendidikan, masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.
Pendidikan yang buruk di negara berkembang mengurangi sumber daya manusia yang lebih berkualitas, sehingga menyulitkan negara-negara berkembang untuk bersaing dengan negara-negara kaya. Gagasan modal manusia membuat premis bahwa pendidikan formal adalah penentu utama dalam generasi individu yang sangat produktif. Paham ini dimaknai  sebagai  anggaran  belanja  untuk  pendidikan  merupakan  investasi  dalam meningkatkan produksi masyarakat (Aidar & Muhajir, 2014).
Investasi  dalam  pendidikan  sangat  penting,  oleh  karena  itu  pemerintah  harus mampu  menciptakan  lembaga  dan  proses  pendidikan  yang  efektif.  APBN  untuk pendidikan adalah tanda terang-terangan bahwa uang diinvestasikan untuk meningkatkan produktivitas.  Penyediaan  layanan  dan  infrastruktur  pendidikan  untuk  seluruh masyarakat  dapat  dibiayai  melalui  belanja  pembangunan  di  bidang  pendidikan(Irianto, 2017).
2. Peningkatan eksistensi kemanusiaan
Menurut  Setiawan  peningkatan  eksistensi  kemanusiaan  merupakan  hasil  dari pengembangan  pendidikan.  Dalam  hal  ekonomi  secara  keseluruhan,  pertumbuhan  dan kekayaan suatu negara berkorelasi dengan kualitas hidupnya. Laju pertumbuhan ekonomi juga  dipengaruhi  oleh  investasi  pada  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  atau  taraf hidup yang lebih tinggi.
Setiap  orang  harus  mengutamakan  kesehatannya  karena  secara  langsung mempengaruhi  produktivitas.  Jika  setiap  warga  negara  mendapat  jaminan  kesehatan, kegiatan ekonomi bangsa akan terus berjalan. Hal  ini berkaitan dengan hipotesis modal
manusia, yang menyatakan bahwa unsur teknologi adalah sekunder dari  modal manusia dalam meningkatkan kemajuan ekonomi.
4. Kemudahan akses kesehatan pada masyarakat
Kesehatan  sebagai  komponen  penting  dari  pertumbuhan  dan  perkembangan  dan kontribusi  terhadap  seluruh  fungsi  produksi.  Salah  satu  cara  pemerintah  bekerja  untuk mempromosikan  kesehatan  masyarakat  adalah  melalui  belanja  kesehatan.  Anggaran negara  memungkinkan  pemerintah  untuk  menawarkan  layanan  publik  seperti infrastruktur  dan  perawatan  kesehatan.  Untuk  membangun  masyarakat  yang berkembang,  berinvestasi  dalam  sumber  daya  manusia  termasuk  meningkatkan perawatan kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, sebagai penyedia pelayanan publik, negara harus mengutamakan kesehatan  warganya.  Pengeluaran  kesehatan  pemerintah  harus  dapat  melindungi  hak masyarakat  atas  kesehatan  dengan  menawarkan  layanan  kesehatan  yang  dapat  diakses secara  sosial,  adil,  memadai,  dan  berkualitas  tinggi.  Kesehatan  secara  alami  akan terwujud  setelah  dipahami  di  semua  tingkat  masyarakat,  membuka  pintu  bagi  individu untuk menjadi lebih produktif dan menghasilkan lebih banyak uang.

## Prioritas Pengeluaran Pemerintah pada sektor Infrastruktur
Kodoatie  (2018)  mendefinisikan  infrastruktur  sebagai  fasilitas  fisik  yang dibuat  atau dibutuhkan  oleh  lembaga  pemerintah  untuk  pelaksanaan  tugas  pemerintah,  termasuk penyediaan  layanan  seperti  air,  listrik,  pengelolaan  limbah,  transportasi,  dan  kebutuhan lainnya. Beberapa di antaranya, seperti penginapan dan transportasi, sangat menonjol. Jika ini berarti  infrastruktur  memiliki  peran  penting  dalam  menentukan  bagaimana  suatu  daerah berkembang,  Infrastruktur  adalah  penggerak  perekonomian,  semakin  baik  infrastruktur  di suatu negara, semakin mudah berbisnis(Sumiarsih et al., 2018).
Infrastruktur  pasti  akan  meningkatkan  akses  pasar  dan  menurunkan  biaya  transaksi. Peningkatan infrastruktur juga harus memudahkan orang untuk memindahkan bisnis mereka antar daerah, yang akan menarik investasi tambahan. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan  yang  akan  menguntungkan  kesejahteraan  manusia.  Menurut  Friawan, infrastruktur sangat penting untuk integrasi ekonomi karena tiga alasan utama: 1
1. Kekuatan utama di balik pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya infrastruktur baru.
2. Kehadiran jaringan infrastruktur diperlukan untuk mendukung operasi perdagangan dan investasi agar dapat sepenuhnya memanfaatkan integrasi.
1 Deni Friawan, Kondisi Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia .
3. Peningkatan  infrastruktur  harus  diprioritaskan  jika  kesenjangan  ekonomi  regional  ingin dihilangkan.

## E. KESIMPULAN
Sesuai  dengan  pengembangan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pengeluaran  pemerintah  adalah  dana  yang  digunakan  pemerintah  untuk  mendanai  berbagai proyek  dan  pengeluaran  lain  dalam  upaya  memperbaiki  masyarakat  secara  keseluruhan. Untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi,  peran  pemerintah  dalam  mengendalikan  arus perekonomian  menjadi  sangat  penting.  Sebagaimana  tertuang  dalam  sila  kelima,  “keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”,  dampak  pengeluaran  pemerintah  terhadap perekonomian  Indonesia  tidak  dapat  dipisahkan  dari  bantuan  Pancasila  dalam  membantu menstabilkan perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Ide-ide ini mengarah pada kesimpulan bahwa  untuk  mencegah  kesenjangan  sosial  ekonomi  di  antara  penduduk,  pengeluaran pemerintah di  Indonesia  harus luas dan merata di semua lapisan masyarakat.  Sejak saat  itu, Pancasila harus dipraktikkan oleh pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  E.  (2019). Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah,  Tenaga  Kerja  Dan  Kontribusi Industri  Pengolahan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Jawa  Barat .  Universitas Brawijaya.
Aidar, N., & Muhajir, M. (2014). Analisis pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan  terhadap  pendapatan  per  kapita  di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Ekonomi  Dan Kebijakan Publik Indonesia , 1 (2), 70–78. Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Bengkulu. EKOMBIS  REVIEW:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan Bisnis , 3 (2).
Bazher, S. S. B. A., & Suprayogi, N. (2017). Bagaimana Pola Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan  Keluarga  Muslim  Etnis  Arab  Yang  Berprofesi  Ustadz  Dan  Dokter  Di Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 4 (3), 203–218. Irianto,  H.  A.  (2017). Pendidikan  sebagai  investasi  dalam  pembangunan  suatu  bangsa . Kencana.
Melang, Y. K., Widyatmaja, I. G. N., & Rahyuda, I. (2019). Strategi Pemerintah Daerah dan Masyarakat  dalam  Pengembangan  Kampung  Adat  Tutubhada  Sebagai  Desa  Wisata  di Kabupaten  Nagekeo  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Jurnal  Kepariwisataan  Dan Hospitalitas , 3 (1), 53–72.
Ningrum,  J.  W.,  Khairunnisa,  A.  H.,  &  Huda,  N.  (2020).  Pengaruh  kemiskinan,  tingkat pengangguran,  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  indeks pembangunan  manusia  (IPM)  di  Indonesia  tahun  2014-2018  dalam  perspektif  Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (2), 212–222. Rukin, S. P. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Jakad Media Publishing. Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  inklusif  Jawa  Timur. Indonesian  Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 6 (2), 85–96. Sains,  F.  S.  (2018).  Analisis  pengaruh  pengelolaan  keuangan  daerah,  akuntabilitas  dan transparansi  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah. THE  NEW  FRAUD  TRIANGLE MODEL  DENGAN  PERSPEKTIF  SYARIAH  DALAM  MENDETEKSI  PERILAKU FRAUD.” EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 4 (1), 21–46.
Saragih, J. P. (2016). Bauran Kebijakan Moneter-Fiskal Terhadap Pencapaian Target  Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Kajian , 20 (2), 163–182. SEPTIANI, N. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Sektor  Kesehatan  dan  Sektor  Infrastruktur  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dalam Perspektif  Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu 2010-2017) . UIN Raden Intan Lampung.
Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi kebijakan fiskal pemerintah indonesia untuk mengatur  penerimaan  dan  pengeluaran  negara  dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah) , 3 (2), 156–167.
Sugiyono.  (2012).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D.Bandung:Alfabeta.
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Sukirno,  S.  (2016).  Ekonomi  Pembangunan,  Proses,  masalah  dan  dasar  kebijakan,  Edisi Pertama. Jakarta: LPFE UI Bima Grafika .
Sumiarsih,  N.  M.,  Legono,  D.,  &  Kodoatie, R.  J.  (2018).  Strategic  sustainable  management for  water  transmission  system:  A  SWOT-QSPM  analysis. Journal  of  the  Civil Engineering Forum , 4 (1).
Yasin, M., Riyadi, S., & Ingga, I. (2017). Analisis Pengaruh Struktur Apbd Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur. Jurnal Ekonomi & Bisnis , 2 (2), 493–510.