## PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN MENJADI 3 (TIGA) PERIODE DALAM PERSPEKTIF TEORI KONSTITUSI DAN UUD 1945 AMANDEMEN

## ELWIDARIFA MARWENNY, ROBY SYAFWAR, DESI SOMMALIAGUSTINA
Universitas Dharma Andalas Email: elwidarifamarwenny@gmail.com
Abstract: Two  years  from  now,  Indonesia  will  hold  a  democratic  party  for  the  Presidential Election in 2024, which is the 2024-2028 leadership period, on February 14, 2024. In relation to this election, the political elites and political parties have begun to propose a postponement of the holding of the Presidential and Vice Presidential Election and the issues of the position of President and Vice President will be  extended to three periods. The  history of postponing election has happened in Indonesia, however, it was based on the reasons for postponing which have  a  clear  constitutional  basis.  In  the  Amendment  of  the  1945  Fundamental  Constitution, there  is  no  regulation  regarding  the  postponement  of  the  implementation  of  the  Presidential Election  or  the  President  who  held  the  government  for  approximately  three  periods. Nevertheless,  what  if  the  political  elite’s  decision  is  motivated  by  the  economic  situation, which is still recovering from COVID-19. Therefore, the writers are interested in discussing: (1) The postponement of the implementation of the Presidential Election in Indonesia and the extension of the President’s term of office to three periods is related to the Constitution theory; (2)  The  legal  implications  of  postponing  the  implementation  of  the  Presidential  and  Vice Presidential  Election  and  the  extension  of  the  term  of  office  of  the  President  and  Vice President  Election  to  three  periods  in  the  perspective  of  the  Amendment  of  the  1945 Fundamental  Constitution.  The  writers  conduct  a  survey  of  the  relevant  literature  using  a normative juridical approach to resolve this research. So as to obtain the conclusion: (1) The Amendments to the constitution can be made as long as they meet the indicators for amending the  constitution,  which  include  the  existence  of  urgent  reasons  for  amendments,  obtaining support from the people for amendments, and the existence of social, political, and economic conditions which cause changes to occurs; (2) If wish to postpone further elections or extend the  Presidential  term  to  three  periods,  it  must  be  constutional,  so  if  the  constitution  must change its function, it is not to maintain power but to overcome the existing problems.
Keywords : The  Presidential  and  Vice  Presidential  Election,  The  Constitution,  The Amendment of The 1945 Fundamental Constitution
Abstrak: Indonesia  akan  melaksanakan  pesta  demokrasi  untuk  Pemilihan  Presiden  2024, dalam  periode  kepemimpinan  2024-2028  pada  14  Februari  2024.  Berdekatan  dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024, para elit politik dan partai poltik telah mulai menghembuskan usul penundaan pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil presiden dan isu  jabatan presiden dan  wakil  presiden  untuk  diperpanjang  menjadi  tiga  periode.  Sejarah  penundaan  pemilu  di Indonesia sudah pernah terjadi, akan tetapi didasari dengan alasan penundaan  yang memiliki dasar konstitusional yang jelas. Dalam UUD 1945 yang di amandemen tidak diatur mengenai penundaan  pelaksanaan  pemilu  Presiden  maupun  Presiden  yang  menyelanggarakan pemerintahan  selama  3  (tiga)  Periode.  Namun  bagaimanakah  jika  memang  kondisi  ekonomi yang  masih  dalam  tahap  pemulihan  akibat  covid-19  yang  menjadi  alasan  para  elite  politik. Karena  itu  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  tentang  Presiden  3  (tiga)  Periode  dan  Penundaan Pelaksanaan  Pilpres  dikaitkan  dengan  teori  Kontitusi  dan  UUD  1945  dan  implikasi  hukum yang  terjadi  jika  masa  jabatan  Presiden  manjadi  3  (tiga)  Periode  dan  adanya  penundaan pelaksanaan  pemilu  presiden  jika  tetap  dilakukan.    Untuk  menjawab  hal  ini  penulis menggunakan pendekatan yuridis normative dengan melakukan pengkajian terhadap literature terkait  dengan  penelitian.  sehingga  didapatkan  kesimpulan:  1)  Perubahan  konstitusi  boleh dilakukan  sepanjang  memenuhi  indikator  perubahan  konstitusi  yang  meliputi  adanya  alasan yang mendesak untuk dilakukan perubahan, mendapat dukungan dari rakyat untuk dirubah dan
adanya kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mengharuskan terjadinya perubahan; 2)  Jika ingin  menunda  pemilu  lebih  lanjut  atau  memperpanjang  masa  jabatan  presiden  menjadi  tiga periode  haruslah  konstitusional  jadi  jika  konstitusi  diubah  bukan  untuk  mempertahankan kekuasaan, tetapi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Kata kunci : Pemilu Presiden, Konstitusi dan demokrasi.

## A.Latar Belakang
Sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  telah  mengalami  perjalanan  yang  cukup  panjang sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia terutama dalam hal penyelanggaraan demokrasi. Hal ini tentunya merupakan konsep konstektual perkembangan demokrasi untuk masa mendatang. Wujud  dari  pelaksanaan  demokrasi  yaitu  dengan  dilaksanakannya  pemilihan  umum  secara langsung dalam memilih penguasa (pemimpin) yang akan menyelanggarakan pemerintahan.
Harris  G.  Warren  dalam  Haryanto  menjelaskan  bahwasanya  warga  negara  berhak memilih  siapa  yang  mereka  hendak  berikan  haknya  untuk  mengatur  kehidupan  mereka. Sudiharto  juga  menyampaikan  bahwa  partisipasi  rakyat  dalam  politik  dilakukan  melalui pemilu, karna pemilu merupakan sarana yang penting dalam mewujudkan demokrasi. Pemilu dilaksanakan dalam rangka melaksanakan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta legalitas pelaksanaan  pemerintahan  dan  pergantian  pemerintahan  secara  berkala.  Karna  itu  bisa dikatakan bahwa pemilu adalah syarat mutlak suatu negara dapat dikatan demokrasi. Indikator suatu  negara  dapat  disebut  demokratis  yaitu  dengan  adanya  pemilu  dan  ini  menandakan bahwasanya pemilihan umum diperlukan dalam negara demokrasi.
Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  Hutington  dengan  menyatakan  bahwa  negara  yang disebut  demokratis  adalah  negara  yang  dalam  pemilihan  pemimpinya  menggunakan mekanisme  pemilihan  umum  secara  berkala  atau  periodik.  Di  Indonesia  Pemilu  sudah berlangsung  sejak  tahun  1955  yang  dilaksanakan  setiap  setiap  5  tahun  sekali.  Dalam perjalanannya,  pemilu  di  Indonesia  sudah  menjadi  ajang  demokrasi  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Pasca  dilakukanya  amandemen  UUD  1945  telah  terjadi  perubahan  yang  mendasar dalam  sistem  pemilu  atau  pemilihan  presiden,  dimana  presiden  dan  wakil  presiden  dipilih secara  langsung.  Sejak  tahun  2004,  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  dilakukan  secara langsung  oleh  rakyat.  Artinya  Indonesia  telah  menghadirkan  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden  secara  lebih  demokratis  dan  terbuka,  dengan  terbukanya  ruang  kebebasan  dan partisipasi  berbagai  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilu  dalam menetapkan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemilu secara langsung sudah bergulir pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019. Artinya rakyat  Indonesia  telah  menentukan  pemimpin  Indonesia  secara  demokratis  sebanyak  empat kali  atau  empat  periode  dalam  lima  tahunnya.  Sebentar  lagi  rakyat  Indonesia  akan  kembali melaksanakan pesta demokrasi untuk Pemilihan Presiden 2024, dalam periode kepemimpinan 2024  -  2028,  dimana  pemerintah  telah  menetapkan  tanggal  pelaksanaanya,  tepatnya  14 Februari 2024. Berdekatan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan berlangsung dua tahun  lagi,  para  elit  politik  dan  partai  poltik  telah  mulai  dihembuskan  wacana  penundaan pelaksanaan pemilihan Presiden dan isu jabatan presiden untuk tiga periode.
Menteri  Investasi  RI  dan  Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Bahlil Lahadalia  membuka  pembahasan  penundaan  pilkada  atas  nama  pengusaha.  Selain  itu,  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyuarakan perwakilan perusahaan UMKM, meminta agar  pilkada  ditunda  1  atau  2  tahun.  kemudian  Ketua  Umum  Golkar,  Airlangga  Hartato, katanya  saat  berkunjung  ke  daerah  Siak,  menemui  petani  Sawit  dan  mendengar  aspirasi  dari petani tersebut yang meminta pemilu ditunda karena Melihat harga sawit yang naik, sehingga khawatir  harga  sawit  akan  turun  ketika  presiden  berganti.  Tak  berhenti  di  situ,  Ketua  PAN Zulkifli Hasan juga menyuarakan Pilkada 2024 ditunda. Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman  dan  Investasi  Luhut  Binsar  Panjaitan  mengklaim  Big  Data  bahwa  110  Juta Rakyat ingin menunda Pilkada 2024. . Nama-nama tersebut Bahlil, Muhaimin, Zulkifli Hasan, Airlangga  Hartato  dan  terakhir  Luhut  sehingga  menjadi  isu  nasional  dan  memiliki  kelebihan dan kekurangan di masyarakat. Sederet nama ini Bahlil, Muhaimin, Zulkifli Hasan, Airlangga
Hartato, dan terakhir Luhut sehingga menjadi isu nasional dan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Indonesia  memiliki  sejarah  penundaan  pemilu,  namun  alasan  penundaan  tersebut didasarkan  pada  landasan  konstitusional  yang  jelas.  Menurut  UUD  1945,  pemilihan  umum dijadwalkan  pada  tahun  1946,  tetapi  pemilihan  tersebut  gagal  karena  undang-undang  masih disusun dan keamanan tidak stabil pada  saat  itu. . Pemilu pertama  hanya bisa diadakan pada tahun  1955  berdasarkan  UUD  1950.  Diundur  lagi  ke  tahun  1966,  tetapi  pemilu  tahun  1966 ditunda lagi ke tahun 1968. Pemilu 1968 juga ditunda, namun pemilu bisa  saja dilaksanakan pada akhir tahun 1971. Oleh karena itu, praktik menyelenggarakan lima pemilu dalam setahun baru dilakukan. Konstitusi memiliki fungsi fungsi untuk membatasi kekuasaan dari penguasa agar  tidak  bertindak  sewenang-wenang  karna  memang  secara  kodratnya  manusia  adalah makluk  yang  serakah.  Maka  kontitusi  hadir  sebagai  jembatan  untuk  mengawal  jalannya penyelenggaraan  negara  oleh  pemerintah  sehingga  apa  yang  menjadi  keinginan  dari  rakyat yang diperintah dan yang dijalankan oleh pemerintah menjadi sinergi yang baik dalam rangka tetap  menjaga  keutuhan  dari  NKRI.  Terlepas  dari  wacana  ataupun  bukan,  namun  menjadi menarik  untuk  membahas  sebrrapa  mungkinkah  peluang  tentang  Presiden  3  periode  dan penundaan  pemilu  presiden  dilakukan.  Karena  itu  penulis  tertarik  mengangkat  judul  Kajian Hukum  tentang  Presiden  3  (tiga)  Periode  dan  Penundaan  Pemilu  Presiden  dilakukan  dalam Perspektif  Konstitusi.  Dalam  penulisan  ini  dibahas  penundaan  pelaksanaan  Pemilu  Presiden Tahun  2024  dan  implikasi  hukum  yang  terjadi  jika  masa  jabatan  Presiden  manjadi  3  (tiga) Periode dan adanya penundaan pelaksanaan pemilu presiden jika tetap dilakukan.

## B.Metode Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dengan yurisprudensi normatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu studi  kepustakaan  mencari  konsep,  pendapat  atau  pemahaman  terkait  masalah  yang  diteliti kemudian  prosedur  hukum  berdasarkan  materi  yang  diuraikan.  Undang-undang  yang dikumpulkan melalui kajian kepustakaan untuk dapat ditelaah dan dikritisi.

## C.Hasil dan Pembahasan

## 1.Penundaan pelaksanaan pemilu Presiden di Indonesia dan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode dikaitkan dengan teori Kontitusi dan UUD 1945
Dilihat  dari  istilah,  Konstitusi  dalam  bahasa  Indonesia  sama  dengan  istilah  konstitusi dalam  bahasan  Inggris “Constitution” ,  dalam  bahasa  Belanda  istilah  yang  digunakan “constitutie” , constitutional dalam  Perancis, verfassung dalam  bahasa  Jerman,  sedangkan dalam  bahasa  latin  menggunakan  istilah “Constitutio“ ,  dan Fundamental  law dalam  bahasa Amerika  Serikat.  Istilah  “Konstitusi”  ditermahkan  sebagai  “pembentukan”  berasal  dari  kata kerja constituer (bahasa  Perancis)  yang  artinya  sama  dengan  “membentuk”.  Sementara  itu, istilah  UUD  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Belanda grondwet .  Dalam  kepustakaan Belanda,  istilah constitutie juga  digunakan  bersama  dengan grondwet .  Kedua  istilah  tersebut memiliki  arti  yang  sama.  Konstitusi  menurut  Kaelan  dapat  memiliki  arti  yang  lebih  luas daripada  istilah  konstitusi  karena  pengertian  konstitusi  hanya  meliputi  teks-teks  tertulis  dan ada juga konstitusi tidak tertulis yang tidak termasuk dalam konstitusi.
Konstitusi dibuat untuk memenuhi kebutuhan, yaitu menciptakan hubungan kekuasaan yang  seimbang  antara  cabang-cabang  pemerintahan  yang  ada.  Akan  tetapi,  karena  konstitusi merupakan produk zamannya, maka tidak  jarang  ia ditulis mengikuti  kepentingan zamannya. Dengan demikian, reformasi konstitusi sebenarnya dapat dilaksanakan tanpa perubahan besar atau  melalui  amandemen,  amandemen,  dan  penggantian  konstitusi.  Hal  ini  dilakukan  ketika konstitusi  tidak  lagi  dapat  mengakomodasi  kepentingan  zamannya,  yang  menjadi  landasan proses  administrasi  publik. Persoalannya  dalam  wacana  penundaan  pelaksanaan  pemilu  dan presiden 3 periode yang jadi persoalan, mayoritas mayarakat tidak mendukung adanya ide ini karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Konsep  konstitusi  dalam  praktik  ketatanegaraan  pada  dasarnya  dapat  memiliki  dua pengertian: a) lebih dari konstitusi b) sama dengan makna konstitusi yang tidak tertulis, yang
tidak  dicakup  oleh  konstitusi.  Para  penyusun  UUD  1945  tetap  mempertahankan  makna konstitusi yang lebih luas daripada konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi UUD 1945:  “Konstitusi  negara  hanya  bagian  dari  hukum  dasar  negara.  Konstitusi  adalah  hukum tertulis, sedangkan di samping konstitusi juga ada konstitusi tidak tertulis, yaitu aturan-aturan pokok  yang  timbul  dalam  praktek  dan  tetap  dalam  penyelenggaraan  negara  walaupun  tidak tertulis.  Sejak  tanggal  27  Desember  1949  sampai  dengan  tanggal  17  Agustus  1950  para penyusu n Konstitusi RIS menterjemahkan secara cermat istilah konstitusi sebagai UUD, Hal ini  terbukti  dengan  disebutnya  istilah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  bagi  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Serikat.  Menurut  E.C.S.  Wade  dalam  bukunya “Constitutional  Law ”,  Undang-Undang  Dasar  aadalah  teks  yang  menetapkan  kerangka  dan fungsi  utama  organ-organ  pemerintahan  di  negara  dan  menetapkan  prinsip-prinsip berfungsinya organ-organ tersebut.
Konstitusi  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  bagi  negara.  Menurut  Atamim, konstitusi atau konstitusi berfungsi sebagai pedoman dan batasan yang mengatur penggunaan kekuasaan negara. Sebab, menurut Projodikoro, tujuan UUD adalah untuk membuat peraturan perundang-undangan  tentang  lembaga  negara,  kekuasaan  dan  tata  kerjanya,  serta  untuk menetapkan  hak  asasi  manusia  yang  harus  dijamin  perlindungannya.  Selain  itu,  Kusnardi menegaskan bahwa konstitusi mensyaratkan dua syarat yang harus dipenuhi, yakni bentuk dan isi. Bentuk tertulis dari konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi yang berlaku di negara. Isi konstitusi  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  bersifat  fundamental,  yaitu  H.  konstitusi  tidak boleh mencakup semua masalah penting, tetapi hanya masalah yang bersifat pokok, dasar atau azas-azas saja
Dr  Abdul  Gaffar  Karim,  pakar  politik  di  dewan  UGM,  mengatakan  tiga  periode kepresidenan melanggar batas  kekuasaan. Dalam dunia demokrasi modern, disepakati bahwa Presiden  tidak  dapat  dipilih  lebih  dari  dua  kali.  Hal  ini  merupakan  batasan  yang  menunjuk pada  moralitas  dasar  demokrasi,  bahwa  kekuasaan  tidak  boleh  berada  di  satu  tangan,  tetapi harus didistribusikan seluas-luasnya. Oleh karena itu, mekanisme rotasi rutin dilakukan dalam penyelenggaraan  negara.  terdapat  dua  jenis  batasan  dalam  pemilihan  umum  yaitu  batasan secara  hukum  dan  batasan  etik.  Pembatasan  hukum  dilakukan  melalui  aturan  resmi,  seperti peraturan  dan  konstitusi,  dimana  kepala  daerah  dipilih  tidak  lebih  dari  dua  kali  sedangkan bentuk  Pembatasan  etik  tidak  tertulis  dalam  undang-undang.  Namun,  pembatasannya disepakati secara bersama. Misalnya, penguasa yang aktif tidak diharapkan mendorong kerabat dekat untuk terus berkuasa. Meskipun tidak dilarang/dibatasi oleh undang-undang, namun ada batasan  menurut  etika  politik.  Menurut  Abdul  Gaffar  Karim,  jika  tiga  periode  kepresidenan benar-benar terwujud, akan menimbulkan masalah baru. Rakyat Indonesia dalam bahaya besar. Karena semakin lama daya, semakin kuat kemampuan mengumpulkan sumber daya. Ini adalah bagaimana kekuasaan menjadi lebih mutlak.
Hukum itu pada dasarnya ada karena ada masyarakat karenanya bisa dikatakan bahwa keberadaan  hukum  itu  karena  kebutuhan.  Begitupun  dengan  konstitusi  yang  merupakan sumber  hukum  dalam  bentuk  formal  namun  karena  Konstitusi  merupakan  produk  pada masanya,  tidak  jarang  yang  ditulis  sesuai  dengan  kepentingan  masanya.  Oleh  karena  itu, reformasi  konstitusi  dapat  dilakukan  tanpa  perubahan  praktis  yang  signifikan  melalui amandemen  atau  pembaruan  konstitusi.  Hal  ini  terjadi  ketika  konstitusi  tidak  lagi  mampu menerapkan  hukum  untuk  kepentingan  masyarakat  yang  menjadi  tujuan  penyelenggaraan negara.
Menurut Totopandoyo, para penyusun UUD 1945 menganut pengertian bahwa istilah konstitusi  lebih  luas  daripada  UUD  1945,  sebagaimana  tercantum  dalam  Catatan  Penjelasan UUD 1945, yaitu bahwa konstitusi negara hanyalah bagian dari undang-undang dasar negara. Konstitusi  adalah  hukum  tertulis,  yang  di  dalamnya  selain  konstitusi  juga  terdapat  konstitusi tidak  tertulis,  yaitu.  aturan  dasar  yang  dihasilkan  dari  praktik  negara,  yang  tetap  ada  tanpa tertulis.  Sebaliknya  pada  tanggal  17  Agustus  1950  para  penyusun  Konstitusi  RIS menerjemahkan secara sempit istilah Konstitusi ke dalam UUD, dibuktikan dengan penamaan Konstitusi RIS sebagai Istilah Konstitusi RIS.
Penggunaan  kata  konstitusi  di  Indonesia  sama  dengan  kata grondwet di  Belanda, artinya hukum yang menjadi dasar segala undang-undang (grond). Jadi konstitusi mengandung aturan  dasar  dari  pilar-pilar  atau  sendi-sendi  pertama  yang  menopang  bangunan  besar  yang disebut negara.Konstitusi memiliki arti yang lebih luas karena tidak hanya yuridis tetapi juga sosiologis  dan  politis.  Sarjana  lain  seperti  Sri  Soemantri  menyampaikan  bahwa  Penafsiran konstitusi  sama  dengan  konstitusi,  kesamaan  kedua  makna  tersebut  sesuai  dengan  praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia.
Dari  perspektif  konstitusi,  konstitusi  adalah  lembaga  atau  seperangkat  asas  yang menentukan pembagian  kekuasaan di pada lembaga-lembaga  negara: Menurut  konsep politik Trias  pembagian  kekuasaan  pada  lembaga  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Konstitusilah yang  mengatur  bagaimana  cara  kerja  dari  pusat-pusat  kekuasaan  serta  koordinasi  diantara lembaga-lembaga  tersebut  sehingga  tercipta  keseimbangan  kekuasaan  dalam  negara.  Jadi dalam hal ini kita mengambil definisi konstitusi sama dengan Undang-undang dasar.
Perubahan terhadap UUD tidak boleh dilakukan sekehendak hati. Ada criteria tertentu yang  harus  dipenuhi.  Mochtar  kusumaatmadja  menyampaikan  beberapa  indikator pengembangan bidang hukum:
a.Kebutuhan yang mendesak;
b.Memadai dan layak untuk dilakukan perubahan;
c.Perubahan  yang  paling  penting  memiliki  alasan  hukum,  politik,  ekonomi  dan/atau sosial.
K.C. Wheare dalam Sri Soemantri menyampaikan criteria prubahan konstitusi adalah:
a.Adanya alasan yang mendasar;
b.Perubahan sesuai dengan aturan konstitusi;
c.Penafsiran hukum;
d.Kebiasaan ketatanegaraan;
C.F.  Strong  dalam  Dahlan  Thaib  prosedur  perubahan  konstitusi  dilakukan  dengan empat cara yakni adalah:
a. Ada batasan tertentu;
b. Referendum;
c. Perubahan Konstitusi oleh negara-negara bagian;
d. Perubahan  Konstitusi  dengan  konvensi  atau  oleh  badan  pemerintah  khusus  yang dibentuk semata-mata untuk tujuan amandemen;
Alasan  perubahan  UUD  1945  dalam  rangka  reformasi  hukum  Menurut  Mukthie Fadjar yaitu:
a)Karena  alasan  sejarah,  UUD  1945  disusun  oleh  para  pendiri  negara  kita (BPUPKI,  PPKI)  sebagai  konstitusi  sementara  sejak  awal  sejarahnya,  karena disusun dan diadopsi dengan tergesa-gesa;
b)Karena  alasan  ideologis,  UUD  1945  merupakan  percampuran  dari  berbagai gagasan yang kontradiktif, seperti hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, konsep negara hukum integralistik dan ideologi kekuasaan negara;
c)Karena  alasan  teoritis  teori  ketatanegaraan  (konstitusionalisme),  dimana  pada hakekatnya keberadaan konstitusi negara adalah membatasi kekuasaan negara, agar  tidak  bertindak  sewenang-wenang,  tetapi  UUD  1945  tidak  menekankan hal  tersebut.  UUD  1945  membatasi  kekuasaan  akan  tetapi  menekankan integrasi.
d)Dasar  hukumnya  juga  memuat  klausul  seperti  Pasal  37,  sebagaimana  lazim dalam setiap UUD 1945.
e)Alasan politik-praktis, yang dalam prakteknya disadari atau tidak, langsung atau tidak langsung sering dilakukan perubahan dan/atau penambahan UUD 1945, yang berbeda dengan naskah asli UUD 1945-1949 dan UUD 1959-1998.
Tujuan  Konstitusi  menurut  Maurice  Hauriou  adalah  untuk  menjaga  keseimbangan antara  ketertiban,  kekuasaan  dan  kebebasan.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  konstitusi merupakan  pembatasan  terhadap  kekuasaan  dan  kebebasan  agar  ketertiban  dapat  tercipta dalam  hal  ini  berarti  ketiga  komponen  kebebasan,  kekuasaan  dan  ketertiban  itu  haruslah
seimbang. Hal ini  sejalan dengan apa  yang disampaikan oleh Gs Dipolo merumuskan  tujuan kontistusi  yaitu  1)  kekuasaan;  2)  perdamaian,  keamanan,  ketertiban;  3)  kemerdekaan;  4) keadilan;  5)  serta  kesejahteraan  dan  kebahagiaan.  Kekuasaan  itu  ada  untuk  menciptakan perdamaian, keamanan sehingga ketertiban dalam masyarakat itu dapat tercapai  serta adanya kebebasan yang bertanggung jawab dan adil guna menciptalan kesejahteraan dan kebahagiaan.
Pemilihan  umum  hingga  kini  dianggap  sebagai  instrumen  dan  kriteria  kelembagaan demokrasi yang sah untuk berfungsinya system politik yang demokrasi. Suara atau kehendak rakyat  merupakan  dasar  untuk  menentukan  pemimpin  publik  dalam  pemilihan  umum (legislatif dan eksekutif). Jika ada mekanisme pemilu reguler untuk sirkulasi elit, sistem politik dikatakan  demokratis.  Pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  telah  diselenggarakan  secara langsung  oleh  rakyat  sejak  tahun  2004.  Terlihat  dengan  adanya  kebebasan  dan  keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden,  Indonesia telah melakukan upaya untuk mewujudkan pemilihan presiden dan  wakil  presiden  yang  lebih  demokratis  sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan yang berlaku. Sebentar lagi Indonesia kembali melaksanakan pesta demokrasi untuk Pemilihan Presiden 2024, dalam periode kepemimpinan 2024-2028, dimana pemerintah telah menetapkan tanggal  pelaksanaanya,  tepatnya  14  Februari  2024.  Berdekatan  dengan  pelaksanaan  pemilu tahun  2024  yang  akan  berlangsung  dua  tahun  lagi,  para  elit  politik  dan  partai  poltik  telah menyampaikan  wacana  penundaan  pelaksanaan  pemilihan  Presiden  dan  isu  jabatan  presiden untuk tiga periode dengan alasan ekonomi.
Jika  mengacu  pada  konsep  perubahan  konstitusi  dari  pendapat  Mochtar Kusumaatmdja,  kondisi  yang  mendesak  dan  keadaan  ekonomi  bisa  dijadikan  landasan perubahan  konstitusi  hanya  saja  sejauh  ini  kondisi  perekonomian  Indonesia  bisa  dikatakan baik-baik saja. Berdasarkan fakta, perekonomian Indonesia saat ini membaik karena kebijakan pemerintah.  Pertumbuhan  ekonomi  (PDB)  Indonesia  tahun  2021  sebesar  3,69  persen,  lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mengalami penurunan. Dikutip dari website kementerian keuangan  tertanggal  2  November  2022  secara  umum  Perekonomian  global  saat  ini  dinilai mengkhawatirkan yang tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang mengalami koreksi  ke  bawah.  proyeksi  dari  World  Economic  Outlook  IMF   memperkirakan  hanya  3,2 persen untuk tahun 2022, dan pertumbuhan ekonomi global juga diperkirakan akan melemah menjadi  2,7  persen  tahun  depan.  Ketika  inflasi  cenderung  tinggi  dan  pertumbuhan  ekonomi melambat,  itu  merupakan  sinyal  bahwa  ekonomi  global  cukup  tertekan.  Namun,  situasi  di Indonesia  masih  relatif  fleksibel,  karena  proyeksi  pertumbuhan  ekonomi  tahun  2022  sebesar 5,3  persen  dan  proyeksi  tahun  2023  sebesar  5,0  persen.  Dari  perkembangan  anggaran pemerintah hingga triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditopang oleh neraca  perdagangan,  konsumsi  swasta,  dan  investasi  sebagai  penopang  utama.  Penerimaan pemerintah juga tetap tinggi yang mengindikasikan berlanjutnya pemulihan ekonomi, dampak harga  komoditas  yang  masih  relatif  tinggi  dan  dampak  positif  dari  berbagai  kebijakan pemerintah.  Namun,  koordinasi  untuk  memantau  perkembangan  risiko  global,  termasuk persiapan  respons  kebijakan,  perlu  diperkuat.  Sedangkan  untuk  2023  yang  dibayangi  resesi Menteri  Keuangan  (Menkeu)  Sri  Mulyani  Indrawati  mengatakan  prospek  ekonomi  Indonesia 2023  optimis  namun  tetap  waspada.  Karena  pada  tahun  2023,  menurut  Menkeu,  tantangan ekonomi di sisi supply dan demand akan berbeda dengan tahun sebelumnya, terutama dampak pandemi  dan  restriksi  akibat  perang  dan  geopolitik.  itu  terus  tumbuh  dan  menciptakan kompleksitas. Artinya kondisi untuk melakukan perubahan kondtitusi belum pada situasi yang mendesak  dan  mengharuskan  perubahan  dan  belum  memenuhi  unsur  kelayakan  untuk dilakukan  perubahan  sehingga  Penundaan  pelaksanaan  pilpres  ataupun  memperpanjang jabatan presiden menjadi 3 periode tidaklah memenuhi unsur perubahan konstitusi.
Merujuk  pada  pendapat  K.C.  Wheare  yang  menyampaikan  Kriteria  prubahan konstitusi yang meliputi:
1.harus  ada  alasan  yang  mendasar  sejauh  ini  perubahan  UUD  1945  tidak  memiliki alasan yang mendasar dan mendesak untuk dirubah seperti yang terjadi di Tahun 1998 yang menyebabkan terjadinya amandemen UUD 1945.
2.Perubahan  sesuai  dengan  aturan  konstitusi  dalam  hal  ini  UUD  1945  Amandemen. Karena UUD 1945 mengatur mekanisme perubahan mestilah mendapat dukungan dari 1/3 anggota MPR dan  tampaknya sejauh ini hanya dalam bentuk usulan yang disampaikan oleh segelintir orang.
3.Berdasarkan  Kebiasaan  ketatanegaraan  yang  pernah  berlaku  di  Indonesia  Pasca amandemen UUD 1945 belum pernah terjadi perubahan UUD 1945 apalagi terkait dengan  perpanjangan  masa  jabatan  presiden  ataupun  ditundanya  pelaksanaan pemilu.  Apalagi  UUD  1945  sudah  dengan  tegas  memberikan  batasan  terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Secara umum perubahan konstitusi boleh dilakukan sepanjang memenuhi indikator perubahan konstitusi yang meliputi:
(1)Adanya alasan yang mendesak untuk dilakukan perubahan;
(2)Mendapat dukungan dari rakyat untuk dirubah;
(3)Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mengharuskan terjadinya perubahan.
2.Implikasi hukum yang terjadi jika masa jabatan Presiden manjadi 3 (tiga) Periode dan adanya penundaan pelaksanaan pemilu presiden
Pembicaraan atau usulan pengajuan masa jabatan presiden menjadi tiga periode ataupun peneundaan pelaksanaan pemilu presiden dipastikan inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi.  Seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  7  UUD  1945  dimana  “Presiden  dan  Wakil Presiden  memegang  jabatannya  selama  masa  lima  tahun,  dan  sesudahnya  dapat  dipilih Kembali”.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  hanya lima tahun, setelah itu hanya dapat dipilih kembali masing-masing untuk satu dan dua periode. Dengan  adanya pembatasan masa jabatan presiden dalam UUD 1945 jelas ini bertujuan  agar tidak  terjadi  penyalahgunaan  kewenangan  dan  agar  penyelenggaraan  negara  tidak  sewenang- wenandilaksanakan  oleh  pemimpin  negara,  dalam  sistem  presidensial  presiden  tidak  hanya bertindak sebagai kepala negara, tetapi juga  kepala pemerintahan. sehingga memiliki otoritas yang  sangat  besar.  Oleh  karena  itu  apabila  masa  jabatan  presiden  tidak  dibatasi  maka  akan membuka  ruang  dalam  penyalahgunaan  kewenangan  dan  kekuasaan.  Pembatasan  jabatan presiden  yang  tertuang  dalam  UUD  memiliki  semangat  yang  jelas  yaitu  untuk  membatasi kekuasaan  pemerintah  dengan  membatasi  masa  jabatan.  Dengan  pembatasan  tersebut  pada akhirnya  pergantian  kepemimpinan  dalam  suatu  negara  tetap  berjalan  dengan  baik  dan regenerasi  kepemimpinan  akan  terjadi,  sehingga  kekuasan  yang  terlalu  panjang  akan  dapat dihindari  serta  juga  akan  menutup  peluang  terjadinya  praktik-praktik  korupsi  dilingkungan kekuasaan.
Penegasan  lain  terkait  tidak  adanya  celah  penundaan  pelaksanaan  Pemilu  ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga tertuang pada pasal 22E ayat (1) UUD  1945  juga  dinyatakan  bahwa  Pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan kata lain tidak ada kesempatan yang  diberikan  oleh    konstitusi  untuk  adanya  penundaan  pelaksanaan  Pemilu  ataupun perpanjangan  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Usulan  penundaan pelaksanaan Pemilu  2024 tidak  memiliki  dasar  dan  alasan  yang  kuat  namun  beberapa  pihak memaknai  penundaan  pemilu  dalam  situasi  perekonomian  yang  tidak  stabil  dan  akan terganggu  oleh  Pemilu  jika  dilaksanakan.  Mesti  ruang  itu  tertutup  namun  jika  ingin  tetap  di paksakan oleh elit politik untuk penundaan pelaksanaan Pemilu, wacana atau usulan itu hanya dapat  di  tempuh  melalui  mekanisme  amandemen  konstitusi  UUD  1945,  dan  sebagai  negara yang demokrasi usulan dan mekanisme ini terbuka untuk dilakukan.
Wacana  untuk  memuluskan  kesempatan  penundaan  Pemilu  2024,  bukanlah  perkara yang  mudah  dilakukan.  Apalagi  jika  menggunakan  mekanisme  konstitusional  dengan mengamandemen UUD 1945.  Mekanisme amandemen  konstitusi UUD 1945  tertuang dalam Pasal 37 yaitu :
(1)Usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  dapat  diagendakan  dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap  usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  diajukan  secara  tertulis dan  ditunjukkan  dengan  jelas  bagian  yang  diusulkan  untuk  diubah  beserta alasannya.
(3) Untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar,  Sidang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4) Putusan  untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  dilakukan  dengan persetujuan  sekurang-kurangnya  lima  puluh  persen  ditambah  satu  anggota  dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Jika  ingin  tetap  memuluskan  wacana  ini,  DPR  mesti  memastikan  mendapat  dukungan terlebih  dahulu  dari  sekurangkurangnya  1/3  dari  jumlah  anggota  Majelis  Permusyawaratan Rakyat, hal ini mungkin saja di lakukan namun saat ini hanya baru beberapa partai politik saja yang  menyampaikan  dukungan  akan  wacana  ini.  Selain  itu  jika  usulan  ini  disetujui  mesti diajukan  secara  tertulis  dan  ditunjukkan  dengan  jelas  bagian  yang  diusulkan  untuk  diubah beserta alasannya. Artinya pengajuan  usulan yang di sampaikan secara tertulis tersebut mesti bersifat konsitutusional tidak hanya mengedepankan kepentingan politik saja mengingat bahwa reformasi  konstitusi  yang  tidak  lepas  dari  konflik  politik,  dimana  proses  ini  diserahkan sepenuhnya  di  tangan  lembaga  perwakilan  rakyat  seperti  MPR,  akan  terjangkit  virus kompromi  politik  jangka  pendek,  yang  biasanya  merupakan  respons  pragmatis  terhadap masalah  politik.  Oleh  karena  itu,  jika  perubahan  konstitusi  dilakukan  tidak  untuk melanggengkan kekuasaan namun berangkat untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Dengan menunda pemilu maka juga akan berdampak juga pada penundaan masa jabatan dari anggota DPR RI yang juga dipilih secara langsung dengan periode jabatan 5 tahun, artinya akan ada penambahan masa jabatan anggota DPR RI yang inkonstitusional. Selain itu dengan menunda  Pemilu  maka  mesti  disiapkan  juga  mekanisme  bagaimana  nasib  Presiden,  Wakil Presiden,  dan  anggota  DPR-DPD  yang  masa  jabatannya  habis  pada  tahun  tersebut.  Hal Pertanyaan  lebih  lanjut  harus  diperjelas  tentang  lembaga  mana  yang  berhak  memutuskan perpanjangan  masa  jabatan  presiden,  wakil  presiden,  dan  anggota  DPR-DPD.  Jika  MPR mendapat  hak  untuk  memperpanjang  masa  jabatan  Presiden,  Wakil  Presiden  dan  anggota DPR-DPD,  pasal  UUD  1945  yang  mengatur  urusan  lembaga  tinggi  negara  itu  juga  harus diubah. Untuk Pasal 3(2) dan (3) UUD 1945 yang berlaku saat ini, hanya  kewenangan MPR untuk mengubah dan mengesahkan UUD 1945 dan melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden .

## D. Penutup
1.Perubahan  konstitusi  boleh  dilakukan  sepanjang  memenuhi  indikator  perubahan konstitusi  yang  meliputi:  (1)  Adanya  alasan  yang  mendesak  untuk  dilakukan perubahan;  (2)  Mendapat  dukungan  dari  rakyat  untuk  dirubah;  (3)  Kondisi  sosial, politik dan ekonomi yang mengharuskan terjadinya
2.Jika  ingin  menunda  pemilu  lebih  lanjut  atau  memperpanjang  masa  jabatan  presiden menjadi  tiga  periode,  DPR  harus  memastikan  mendapat  dukungan  sekurang- kurangnya  1/3  dari  seluruh  anggota  DPR,  dan  jika  usulan  ini  disetujui,  maka  harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas bagian yang diajukan beserta alasannya.  Artinya,  penyampaian  usulan  tertulis  harus  konstitusional  jadi  jika konstitusi  diubah  bukan  untuk  mempertahankan  kekuasaan,  tetapi  untuk  mengatasi permasalahan yang ada. Penundaan pemilu  juga berdampak pada perpanjangan masa jabatan anggota DPR RI yang juga dipilih langsung selama 5 tahun, yang memberikan tambahan waktu bagi anggota DPR RI tentunya.

## Daftar Pustaka
Buku-buku
Ellydar  Chaidir  dan  Tim  Penulis  dosen  HTN  UIR,  2022, Hukum  Tata  Negara  Indonesia , Depok: Rajawali Pers.
Ferry  Kurnia  Rizkiyansyah,  Mengawal  Pemilu  Menatap  Demokrasi,  IDEA  Publishing, 2007 Haryanto, Partai Politik, Suatu Tinjaun Umum, Yogyakarta, Liberty, 1984. Jimmly  Asshiddiqie,  2011,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara,Jakarta:  PT  Raja Grafindlo Persada.
Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu , Fokusmedia, 2018.
Sudiharto  Djiwandono,  Pemilihan  Umum  dan  Pendidikan  Politik,  Jurnal  Analisa,  CSIS,
Jakarta No 3 Maret 1983
Titik  Triwulan  Tutik,  Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945, Jakarta, Kencana, 2011.
KY  RI,  Bunga  Rampai  Memperkuat  Perdaban  Hukum  dan  Ketatanegaraan  Indonesia,
Sekretariat  Jenderal, 2019.

## Internet
https://www.liputan6.com/news/read/4914072/menguak-orkestra-wacana-penundaan-pemilu- 2024-siapa-dirigennya https://www.iainpare.ac.id/state-of-emergency-jika-pemilu-2024-ditunda/ https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/21011/11045 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/993 https://core.ac.uk/download/pdf/291608575.pdf https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4617 https://law.unja.ac.id/demokrasi-dan-pemilu-yang-demokratis/ http://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/488/409 https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/download/8010/4118 https://www.ugm.ac.id/id/berita/20881-jabatan-presiden-3-periode-langgar-pembatasan- kekuasaan https://e-https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/view/3481/2288 https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/42/39 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan- Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/kondisi-ekonomi- Indonesia-2023,