## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm

## URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Ibnu Affan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan - 20217 Telp. (061) 7869780, email : ibnu_affan@fh.uisu.ac.id
Naskah Diterima: 10-10-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021
DOI: ……………………………….

## How to cite:
Affan, Ibnu., (2021). “Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 128-139

## ABSTRAK
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penting, antara  lain  sebagai  sarana  bagi  masyarakat  baik  orang  perseorangan,  kelompok  masyarakat, maupun  organisasi  kemasyarakatan  dalam  mengekspresikan  kebutuhan  dan  kepentingannya sehingga  proses  pembentukan  kebijakan  daerah  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  juga  merupakan  hal  penting  dalam mewujudkan  kepedulian  dan  dukungan  masyarakat  untuk  keberhasilan  pembangunan  di daerahnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  2)  Bagaimanakah  cakupan  dan  bentuk  partisipasi  masyarakat  dimaksud;  3) Bagaimanakah  upaya  pemerintah  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut  juga  dengan  penelitian  hukum  kepustakaan  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Sedangkan  metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalahpendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach ) dan  pendekatananalitis  ( Analytical  Approach ).  Untuk  melaksanakan  pembangunan  daerah, Pemerintah  Daerah  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  kemitraan.  Partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah  dapat  dilakukan  dalam  bentuk pemberian  hibah  dari  masyarakat  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  bentuk  uang,  barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kata kunci : Urgensi, partisipasi masyarakat, pemerintahan daerah

## ABSTRACT
The community participation in the administration of Regional Government has an important function,  among  others,  as  a  means  for  the  community  both  individuals, community  groups, and social organizations in expressing their needs and interests so that the process of forming regional policies is more responsive to the needs and interests of the community. Community participation  is  also  important  in  realizing  community  care  and  support  for  the  success  of development  in  the  region.  The  problems  in  this  study  are:  1)  How  important  is  it  to  build public awareness to participate in the administration of Regional Government; 2) What is the scope and form of community participation in question; 3) How is the government's effort to encourage community participation in the administration of Regional Government. This type of  research  used  is  normative  legal  research  or  also  called  library  law  research  that  is
Akre
research  conducted  by  examining  library  materials  or  secondary  data.  While  the  approach method used in this study is the statutory approach and the analytical approach. To carry out regional  development,  the Regional  Government  encourages  community  participation  in the form of partnerships. Community participation in the implementation of regional development can be done in the form of grants from the community to the Regional Government in the form of money, goods, and/or services in accordance with statutory provisions.
Keywords : urgency, community participation, local government .

## PENDAHULUAN
Keterlibatan masyarakat  dalam  setiap  pembangunan  merupakan  hak  asasi  warga  negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUDNRI  Tahun  1945).  Bentuk keterlibatan  masyarakat  mulai  dari  tahap  pemberitahuan  informasi,  konsultasi,  dialog,  tukar pikiran,  musyawarah,  menyatakan  pendapat,  dan  interaksi  semuanya  merupakan  hak  asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUDNRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) dan 28F UUDNRI Tahun 1945 (Agung Hermansyah: 2018).
Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat pareto superior (membangun menguntungkan  segala  pihak  terutama  masyarakat),  bukan pareto  optimal (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan  kesejahteraan  warga  negara  Indonesia  ( Ibid ).  Menjadi  tidak  ada  gunanya  pembangunan suatu bangsa manakala pembangunan tersebut menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat.
Pada  pelaksanaan  pembangunan  pelibatan  partisipasi  masyarakat  sangatlah  diperlukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan  sudah barang tentu akan sesuai dengan kebutuhan. Sesungguhnya tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan  masyarakat,  jadi  sudah  selayaknya  masyarakat  terlibat  dalam  proses pembangunan,  atau  dengan  kata  lain  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  proses penyelenggaraan pembangunan menjadi suatu keniscayaan.
Untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat,  perlu  dilakukan  berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan  dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU Pemda.
Partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  memiliki  fungsi penting,  antara  lain  sebagai  sarana  bagi  masyarakat  baik  orang  perseorangan,  kelompok masyarakat,  maupun  organisasi  kemasyarakatan  dalam  mengekspresikan  kebutuhan  dan kepentingannya  sehingga  proses  pembentukan  kebijakan  daerah  lebih  responsif  terhadap kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  juga  merupakan  hal  penting dalam  mewujudkan  kepedulian  dan  dukungan  masyarakat  untuk  keberhasilan  pembangunan di daerahnya (Papa Boim: 2017)
Bertolak  pada  ketentuan  Pasal  354  ayat  (7)  UU  Pemda,  dinyatakan  bahwa  tata  cara partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Pedoman  partisipasi  masyarakat  ini  dapat  dilihat  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  45 Tahun  2017  tentang  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah, yaitu  meliputi  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  Peraturan  Daerah  dan  kebijakan
daerah,  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pemonitoran,  dan  pengevaluasian pembangunan  daerah,  pengelolaan  aset  dan/atau  sumber  daya  alam  daerah,  dan penyelenggaraan pelayanan publik serta akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dan  penguatan  kapasitas  kelompok  masyarakat  dan atau  organisasi  kemasyarakatan  agar  dapat  berpartisipasi  secara  efektif  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Ibid ).
Berlakunya  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  2017  ini,  bermakna  bahwa  Pemerintah menjamin  hak  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  penyusunan  Peraturan  Daerah  dan terutama  kebijakan  daerah  yang  mengatur  dan  membebani  masyarakat.  Adapun  Peraturan Daerah  dan  kebijakan  daerah  yang  mengatur  dan  membebani  masyarakat  tersebut  biasanya adalah  Peraturan  Daerah tentang  tata  ruang,  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  perencanaan  dan penganggaran  pembangunan  daerah,  perizinan,  pengaturan  yang  memberikan  sanksi  kepada masyarakat, dan pengaturan lainnya yang berdampak sosial(Jogloabang.com: 2017).
Bertolak dari uraian yang dikemukakan tersebut di atas, setidaknya telah membuka ruang bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi segala hal yang bersangkut paut dengan urgensi partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  saat  ini.  Bertolak  dari latar  belakang  permasalahan  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimanakah pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah? Bagaimanakah  cakupan  dan  bentuk  partisipasi  masyarakat  dimaksud?  Bagaimanakah  upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatifataudisebutjugadenganpenelitianhukumkepustakaanyaitu penelitian yang dilakukandengancaramenelitibahanpustakaatau  data  sekunder  (Soerjono  Sukanto  &  Sri Mamuji: 2010, 13-14).
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach )  merupakanpendekatan  yang digunakanuntukmengkajidanmenganalisisperaturanperundang-undangan yang bersangkutpautdenganpersoalanpartisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (H. Salim HS & Erlies Septiana Nurabani: 2013, 17).
2. Pendekatananalitis ( Analytical Approach ) yaituuntukmengetahuimakna yang dikandungolehistilah-istilah yang digunakandalamaturanperundang- undangantentangpartisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsecarakonseptualsekaligusuntuk  mengetahuipenerapannyadalampraktik  (Johnny Ibrahim, 2013, h. 310).
Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  saat  ini  berlaku  sebagai hukum  positif.  Sumber  data  yang  utama  dalam  penelitian  hokum  normative  adalah  data kepustakaan.  Pada  kepustakaan  hukum,  maka  sumber  datanya  disebut  bahan  hukum.  Bahan hukum  yang  dikajidan  yang  dianalisis  dalam  penelitian  hokum  normative  terdiri  dari  (H. Salim  HS  &  Erlies  Septiana  Nurabani,  2013,  h.  19)  Bahan  hukum  primer,  Bahan  hokum sekunder, Bahan hokum tersier.

## PEMBAHASAN
Pentingnya  Membangun  Kesadaran  Masyarakat  Untuk  Berpartisipasi  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Manusia  adalah  makhluk  sosial  ( zoon  politicon )  yang  harus  hidup  bersama-sama  dan membentuk sebuah kumpulan yang disebut dengan masyarakat,  yang mana hal tersebut tidak terjadi  berdasarkan  adanya  manusia  yang  secara  kebetulan  bersama,  tetapi  didasarkan  pada adanya  kebersamaan  tujuan,  antara  lain  untuk  memenuhi  panggilan  hidupnya,  memenuhi kebutuhan  hidupnya  atau  kepentingannya.  Hanya  dalam  kehidupan  bersama  manusia dimungkinkan  memenuhi  panggilan  hidupnya,  memenuhi  kebutuhan  atau  kepentingannya (Bachtiar Simatupang: 2016, h. 148).
Sejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup di luar jejaring tatanan, bagaimana dan apapun bentuknya. Sosialitas menegaskan, bahwa manusia itu adalah makhluk berkelompok,  seperti  semut,  lebah  dan  lain-lainnya.  Tetapi  apabila  komunitas  semut  itu bersifat  alami,  maka  boleh  dikatakan,  bahwa  jejaring  tatanan  manusia  adalah  buatan  ( man made ),  artifisial.  Persoalan  segera  muncul  dari  tatanan  yang  bersifat  artifisial  itu.  Hukum adalah  tatanan  yang  sengaja  dibuat  oleh  manusia  dan  secara  sengaja  pula  dibebankan padanya(Satjipto Rahardjo: 2008, h. 7).
Tatanan sosial di Indonesia adalah begitu majemuk dan  kompleks, sehingga dibutuhkan kearifan  dan  kehati-hatian  tersendiri  untuk  merawatnya.  Apabila  peringatan  tersebut  tidak diperhatikan, maka bagi banyak komunitas lokal, hukum nasional malah lebih menjadi beban daripada menciptakan ketertiban dan kesejahteraan (Satjipto Rahardjo: 2008, h. 62).
Jadi manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri (Bachtiar Simatupang, 2016, h. 148).
Oleh karena itu diperlukan hukum yang  dapat menerima realitas-realitas lokal yang ada di  masyarakat.  Dengan  diterimanya  realitas-realitas  lokal  itu,  masyarakat  merasa  dihargai, diperlukan  dan  diharapkan  perannya  dalam  membangun  bangsa  yang  bermuara  kepada partisipasi aktifnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Aturan  hukum  dan  sistem  pembangunan  di  daerah  semestinya  diadopsi  dari  kearifan lokal  yaitu  diambil  dari  tatanan  yang  sudah  hidup  dan  berkembang  di  mayarakat. Pengadopsian  aturan  dari  kearifan  lokal  dilakukan  dengan  sistem bottom  up  planning yaitu perencanaan  pembangunan  yang  berasal  dari  aspirasi  yang  berkembang  dari  masyarakat paling  bawah.Sistem  pembangunan  model  ini  memerlukan  partisipasi  masyarakat  artinya partisipasi masyarakat menjadi penting untuk mendapatkan model pembangunan daerah yang benar-benar dikehendaki warga masyarakat.
Pola  pembangunan  ini  mengandung  prinsip  desentralisasi  dan  demokrasi  lokal.  Prinsip desentralisasi  terkait  dengan  penempatan  kabupaten/kota  sebagai  wilayah  pembangunan otonom  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  mengelola  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan  di  wilayah  yurisdiksinya.  Sedangkan  prinsip  demokrasi  dijabarkan  dalam partisipasi masyarakat dalam setiap perencanaannya.
Melalui  konsep  pemberdayaan  tersebut  pemerintah  membangun  strategi  untuk  mulai meningkatkan  partisipasi  masyarakat  baik  itu  dalam  proses  maupun  dalam  pelaksanaan
pembangunan.  Kebijakan  pembangunan  ini  menganut  dua  filosofi  dasar  yaitu public  touch and  bringing  the  public  in ,  yakni  sebuah  kebijakan  yang  sungguh-sungguh  menyentuh kebutuhan  publik  dan  juga  mampu  membawa  masyarakat  masuk  ke  dalam  ruang-ruang kebijakan  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  pembangunan  partisipatif.  Model  kebijakan pembangunan seperti inilah yang saat ini digalakkan pemerintah.
Pada penjelasan PP No. 45 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  memiliki  fungsi  penting,  antara  lain  sebagai  sarana bagi  masyarakat  baik  orang  perseorangan,  kelompok  masyarakat,  maupun  organisasi kemasyarakatan  dalam  mengekspresikan  kebutuhan  dan  kepentingannya  sehingga  proses pembentukan  kebijakan  daerah  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  juga  merupakan  hal  penting  dalam  mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.
Menurut  H.S.  Tisnanta,  proses  partisipasi  rakyat  (masyarakat)  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  akan  sangat  ditentukan  oleh  kualitas  hubungan  antara  pemerintah  dan warga.  Pemerintah  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kekuasaan  yang  lebih  superior  harus dengan tulus membuka ruang dan kesempatan bagi warga masyarakat untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan (H.S. Tisnanta, 2005, h.78).
Sementara  M.  Budairi  Idjehar  menyatakan  bahwa  kesempatan  bagi  rakyat  hanya mungkin  tersedia  kalau  lembaga-lembaga  dalam  masyarakat  menjamin  adanya  8  (delapan) kondisi,  yaitu  :  Kebebasan  untuk  membentuk  dan  bergabung  dalam  organisasi;  Kebebasan mengungkapkan  pendapat;  Hak  untuk  memilih  dalam  pemilihan  umum;  Hak  untuk menduduki jabatan publik; Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan suara; Tersedianya  sumber-sumber  informasi  alternatif;  Terselenggaranya  pemilihan  umum  yang bebas dan jujur; Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijakan publik tergantung pada  suara  dalam  pemilihan  umum  dan  pada  cara-cara  penyampaian  pendapat  (S.  Tisnanta, 2005, h.78.).
Delapan  kondisi  tersebut  di  atas  akan  mengimplikasikan  pada  terbukanya  ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan secara luas. Dengan terbukanya ruang partisipasi  tersebut  maka  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  masyarakat  tidak  dapat dimonopoli  oleh  pejabat  pengambil  keputusan  maupun  anggota  lembaga  perwakilan, melainkan  harus  dibuka  secara  luas  dalam  iklim  keterbukaan.  Keberadaan  lembaga perwakilan  tidak  akan  pernah  mampu  mendengarkan  semua  tuntutan  warga  masyarakat. Banyak  keputusan-keputusan  penting  dalam  penyelengaraan  pemerintahan  yang  harus melibatkan rnasyarakat secara langsung (.S. Tisnanta: 2005, h. 79).
Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam proses rencana pembuatan kebijakan publik, program  kebijakan  publik,  proses  pengambilan  keputusan  publik  merupakan  salah  satu  ciri dari  penyelenggaraan  negara  yang  demokratis  (Sema  Ardinanto,  2018,  h.  198).Apalagi dengan  terbukanya  kran  otonomi  daerah  yang  seluas-luasnya  semakin  memberikan  peluang besar  bagi  pelibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  terutama dalam pembuatan Peraturan Daerah.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  merupakan  wujud penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  sesuai  dengan  prinsip-prinsip good  governance , diantaranya  keterlibatan  masyarakat,  akuntabilitas,  dan transparansi.  Menurut  Miftah  Thoha,
Terselenggaranya good  governance merupakan  prasyarat  utama  untuk  mewujudkan  hal tersebut,  diperlukan  pengembangan  dan  penerapan  sistem  pertanggungjawaban  yang  tepat, jelas,  dan  nyata  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  dapat berlangsung  secara  berdaya  guna,  berhasil  guna,  bersih  dan  bertanggung  jawab  serta  bebas korupsi (Sema Ardinanto: 2018, h.199).
Menurut  Alexander  Abe,  pelibatan  masyarakat  secara  langsung  akan  membawa  tiga dampak  penting,  yakni  :  Pertama,  menghindarkan  dari  peluang  terjadinya  manipulasi kepentingan;  Kedua,  memperjelas  apa  yang  sebetulnya  dikehendaki  dan  dibutuhkan  oleh masyarakat;  Ketiga,  memberi  nilai  tambah  pada  legitimasi  rumusan  perencanaan,  dalam  hal ini  semakin  banyak  partisipsi  masyarakat  yang  terlibat  akan  semakin  baik;  Keempat, meningkatkan  kesadaran  dan  keterampilan  masyarakat  (Mifta  Farid,  Anti  Kowati  &  Rosita Indrayati. 2017, h. 103).
1. Cakupan dan Bentuk Partisipasi Masyarakat
Melaksanakan  kehidupan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah merupakan fungsi dari Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kepala Daerah  merupakan  kepala  pemerintahan  memiliki  fungsi  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi.  Pemerintahan  Daerah menurut prinsip-prinsip demokrasi diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi,  berdasarkan  hukum  dan  partisipasi  rakyat.  Pemerintahan  Daerah  sesuai  prinsip pertanggungjawaban  yakni  dapat  mempertanggungjawabkan  segala  kegiatan  tindakan pemerintahan kepada rakyat di daerah (I Gusti Ayu Oka Pramitha Dewi & Ida Bagus Wyasa Putra: 2019).
Perwujudan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang demokratis  belum  sepenuhnya  jelas  diatur  dalam  aturan  hukum  di  Indonesia,  sehingga menyebabkan  kekaburan  bagaimana  peran  masyarakat  dalam  fungsi  Kepala  Daerah  dalam mejalankan  otonomi  daerah  yang  demokratis.  Oleh  karenanya,  untuk  menjawab  kekaburan norma  tersebut,  maka  dilakukan  pengkajian  peran  masyarakat  dalam  fungsi  Kepala  Daerah yang demokratis dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ( Ibid .).
Pada  Penjelasan  PP  No.  45  Tahun  2017,  dinyatakan  bahwa  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat,  perlu  dilakukan  berbagai  upaya  peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah. Hal ini menjadi materi pokok  pengaturan  partisipasi  masyarakat  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pengaturan partisipasi masyarakat dalam PP No.45 Tahun 2017 mencakup antara lain :
a. Partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  Peraturan  Daerah  dan  Kebijakan  Daerah  yang mengatur dan membebani masyarakat;
b. Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pemonitoran,  dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
c. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
d. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e. Akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
f. Penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
1) Partisipasi  Masyarakat  dalam  Penyusunan  Peraturan  Daerah  dan  Kebijakan Daerahyang Mengatur dan Membebani Masyarakat
PP  No.  45  Tahun  2017  menjamin  hak  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.  Adapun  Peraturan  Daerah  dan  Kebijakan  Daerah  yang  mengatur  dan membebani masyarakat tersebut biasanya adalah Peraturan Kepala Daerah tentang :
a) rencana tata ruang;
b) pajak daerah;
c) retribusi daerah;
d) perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
e) perizinan;
f) pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
g) pengaturan lainnya yang berdampak sosial.
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah dengan cara melakukan:
a) konsultasi publik;
b) penyampaian aspirasi;
c) rapat dengar pendapat umum;
d) kunjungan kerja;
e) sosialisasi; dan/atau
f) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Sementara  dilain  pihak  Pemerintah  Daerah  dituntut  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah dengan cara :
a) Mensosialisasikan  rancangan  Peraturan  Daerah  dan  rancangan  Peraturan  Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
b) mengembangkan  sistem  informasi  penyusunan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.
2) Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perencanaan,  Penganggaran,  Pelaksanaan,  Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah
Pada Bab III PP No. 45 Tahun 2017 menegaskan tentang partisipasi masyarakat dalam bidang :
a) Perencanaan Pembangunan Daerah;
b) Penganggaran Pembangunan Daerah;
c) Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
d) Pemonitoran dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah.
Masyarakat  dalam  bentuk  kelompok  masyarakat  dan  organisasi  kemasyarakatan  harus menunjuk  dan  memiliki  perwakilannya  untuk  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah.  Partisipasi  masyarakat  juga  dapat  dilakukan  oleh  orang perseorangan dengan harus memenuhi kriteria :
a) penguasaan permasalahan yang akan dibahas
b) latar belakang keilmuan/keahlian;
c) mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
d) terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
Partisipasi  masyarakat  di  atas  dilakukan  melalui  penyampaian  aspirasi,  konsultasi publik,  diskusi,  dan/atau  musyawarah  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Hasil  partisipasi  masyarakat  yang  dilakukan  menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan penyebarluasan melalui media sistem informasi, media cetak  maupun  elektronik  bahkan  dengan  memanfaatkan  papan-papan  pengumuman. Informasi  yang  disebarluaskan  Pemerintah  Daerah  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat diantaranya adalah :
a) Rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b) Rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
c) Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
d) Rancangan strategis perangkat daerah;
e) Rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah;
f) Rancangan rencana kerja perangkat daerah; dan
g) Rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.
Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) dapat  dihadiri  oleh  masyarakat.  Ketentuan  mengenai  keikutsertaan  masyarakat  dalam kegiatan  penyusunan  perencanaan  pembangunan  daerah  berlaku  secara  mutatis mutandis  terhadap  keikutsertaan  masyarakat  dalam  penyusunan  dan  pembahasan penganggaran  pembangunan  daerah.  Untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat, Pemerintah  Daerah  melakukan  penyebarluasan  rancangan  kebijakan  umum  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  serta  prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara  melalui sistem  informasi,  media  cetak/elektronik,  dan/atau  papan  pengumuman.  Untuk melaksanakan pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah, masyarakat dapat ikut  serta  dalam  pengawasan  untuk  memastikan  kesesuaian  antara  jenis  kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi  dan  mutu  hasil  pekerjaan  dengan  rencana  pembangunan  daerah  yang  telah ditetapkan.  Keikutsertaan  masyarakat  dalam  pengawasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan
3) Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan/atau Sumber Daya Alam Daerah Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam daerah dapat dilaksanakan  dalam  bentuk  sewa,  kerja  sama  pemanfaatan,  kerja  sama  pemeliharaan dan kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4) Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah.  Partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Akses Masyarakat terhadap Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Akses  masyarakat  terhadap  informasi  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Akses masyarakat  terhadap  informasi  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dilakukan melalui:
a) Sistem  informasi,  media  cetak/elektronik,  dan/atau  papan  pengumuman  yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
b) Permintaan  secara  langsung  kepada  Pemerintah  Daerah  sesuai  kebutuhan masyarakat.
6) Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah  Daerah  memberikan  dukungan  penguatan  kapasitas  kelompok  masyarakat dan/atau  organisasi  kemasyarakatan  untuk  berpartisipasi  secara  efektif  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Dukungan penguatan kapasitas dilakukan dalam bentuk  penyuluhan,  pendidikan  dan  pelatihan,  dan  pendampingan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Upaya  Pemerintah  Mendorong  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya saing perlu sekiranya dilakukan upaya  pemberdayaan  masyarakat  ( empowerment  society )  yang  lebih  komprehensif  serta berorientasi  jauh  kedepan  dan  berkelanjutan  ( suistanable ).  Pemberdayaan  yang  dilakukan adalah  bagaimana  pemerintah  dan stakeholder lainnya  mampu  bersinergi  dalam merencanakan  program  dan  tetap  mempertimbangkan  nilai-nilai  sosial  ( social  value )  dan kearifan lokal ( lokal wisdom ) yang sudah ada.
Berbagai  upaya  dilakukan  pemerintah  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pembangunan  di  daerah.  Dalam  perencanaan  pembangunan  daerah, Pemerintah  Daerah  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
Pada  Pasal  354  ayat  (2)  UU  Pemda  dinyatakan  bahwa  untuk  menyelenggarakan Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah  Daerah  mendorong  partisipasi  masyarakat  dengan melakukan kegiatan antara lain :
1. Menyampaikan  infomasi  tentang  penyelenggaraan  Permintahan  Daerah  kepada masyarakat;
2. Mendorong  kelompok  dan  organisasi  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  melalui  dukungan  pengembangan  kapasitas masyarakat;
3. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan  kelompok  dan  organisasi  kemasyarakatan  dapat  terlibat  secara  efektif; dan/atau
4. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara dalam PP No. 45 Tahun 2017 ditegaskan untuk mensukseskan pembangunan daerah,  Pemerintah  Daerah  wajib  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dengan bentuk kegiatan diantaranya :
1. Penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
2. Musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.
Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam  menyusun  perencanaan  pembangunan  jangka  menengah  daerah  dengan  bentuk kegiatan, antara lain :
1. Penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. Penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan
3. Musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.
Pemerintah  Daerah  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran  sementara  untuk  penganggaran  pembangunan  daerah.  Partisipasi  masyarakat dilakukan  dalam  bentuk  penyampaian  aspirasi,  konsultasi  publik,  dan/atau  diskusi  yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang hasilnya menjadi bahan  masukan  dalam  penyusunan  rancangan  kebijakan  umum  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
Untuk  menyusun  perencanaan  pembangunan  tahunan  daerah,  Pemerintah  Daerah  juga mendorong partisipasi masyarakat dengan kegiatan :
1. Penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
2. Penyusunan rencana kerja perangkat daerah;
3. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan
4. Musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk  melaksanakan  pembangunan  daerah,  Pemerintah  Daerah  mendorong  partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  pemberian  hibah  dari  masyarakat  kepada  Pemerintah Daerah  dalam  bentuk  uang,  barang,  dan/atau  jasa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pemerintah  Daerah  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  aset  dan/atau sumber  daya  alam  daerah  yang  meliputi  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan,  dan/atau pemeliharaannya.  Partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan  dan  pengamanan  aset  dan/atau sumber  daya  alam  daerah  dilaksanakan  dalam  bentuk  pengawasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN
Pada  UU  Pemda  telah  diatur  secara  eksplisit  mengenai  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  Pemerintahan  Daerah  temasuk  di  dalamnya  mengenai  partisipasi  masyarakat. Ketentuan  mengenai  partisipasi  masyarakat  dijabarkan  secara  rinci  dalam  PP  No.  45  Tahun 2017  yang  menjelaskan  bahwa  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  perlu melibatkan peran serta masyarakat, dimanamasyarakat diberi peran untuk berpartisipasi, baik itu  dalam  proses  perencanaan  maupun  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Partisipasi masyarakat  dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  merupakan  wujud  penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance .
Partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  mencakup penyusunan  Peraturan  Daerah  dan  Kebijakan  Daerah  yang  mengatur  dan  membebani masyarakat,  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pemonitoran,  dan  pengevaluasian
pembangunan  daerah,  pengelolaan  aset  dan/atau  sumber  daya  alam  daerah,  dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Untuk  mensukseskan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  maka  Pemerintah Daerah  mendorong  partisipasi  masyarakat  melalui  penyampaian  informasi  tentang penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  kepada  masyarakat,  mendorong  kelompok  dan organisasi  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah melalui  dukungan  pengembangan  kapasitas  masyarakat,  mengembangkan  pelembagaan  dan mekanisme  pengambilan  keputusan  yang  memungkinkan  kelompok  dan  organisasi masyarakat dapat terlibat secara efektif.

## SARAN
Untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  guna  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu kiranya dibuat program sosialisasi terhadap peraturan perundang- undangan yang  berkaitan  dengan  pembangunan  daerah  secara  sistematis  dan berkesinambungan.  Untuk  pelaksanaan  sosialisasi  ini,  Pemerintah  Daerah  dapat  melibatkan Perguruan  Tinggi  dengan  melakukan  kerjasama  khususnya  di  bidang  pengabdian  kepada masyarakat.  Dengan  demikian  Perguruan  Tinggi  yang  menjadi  ujung  tombak  sosialisasi dengan  tema  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  merupakan  salah  satu  Tri  Darma Penguruan  Tinggi.  Sehingga  terjalin  kerjasama  yang  saling  menguntungkan  antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi.
Disamping  sosialisasi  perlu  juga  dibuat  pengumpulan  pendapat  masyarakat  melalui angket untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi terutama yang menyangkut aspirasi masyarakat dan harapan masyarakat kepada Pemerintah Daerah khususnya dalam pembuatan Peraturan Daerah yang membebani masyarakat. Melalui sistem angket ini, sudah barang tentu akan  banyak  diperoleh  informasi  dari  masyarakat  yang  dapat  digunakan  sebagai  masukan dalam  pembuatan  Peraturan  Daerah  dan  Kebijakan  Daerah.  Cara  mendapatkan  informasi melalui  sistem  angket  ini  diharapkan  akan  dapat  mendorong  semangat  dan  antusias masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan  berperan  aktif  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah.

## DAFTAR PUST AKA
H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesisdan Disertasi , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
H.S.  Tisnanta, Partisipasi  Publik  Sebagai  Hak  Asasi  Warga  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Refika Aditama, Jakarta, 2005.
Johnny  Ibrahim,  Teori&MetodologiPenelitianHukumNormatif,  Bayumedia  Publishing, Malang, 2013.
Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Buku Kompas, Jakarta, 2008.
SoerjonoSoekanto&  Sri  Mamuji, PenelitianHukumNormatifSuatuTinjauanSingkat ,  Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2010.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Menjadi Undang-Undang  dan  sebagaimana  telah  diubah  untuk  kedua  kalinya  dengan  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2017  tentang  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Bachtiar  Simatupang, Pandangan  Tentang  Hubungan  Hukum  Dengan  Kekuasaan,  Moral serta Etika , Jurnal Hukum Kaidah, FH UISU, Nomor 02 Mei 2016.
Mifta  Farid,  Antikowati,  &  Rosita  Indrayati, Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dan Partisipasi  Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah , e-Journal Lentera Hukum, University of Jember, Volume 4, Issue 2, 2017, pp. 95-108.
Sema  Ardianto, Partisipasi  Masyarakat  Sebagai  Solusi  Bagi  Problematik  Implementasi Peraturan Daerah , Jurnal Hukum Khaira Ummah, Unissula, Semarang, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.
Agung  Hermansyah, Pembangunan  Infrastruktur  dan  Partisipasi  Masyarakat, Praktisi Hukum di Kantor Konsultan Hukum, Legal Drafter, dan Advokat LEGALITY, Padang, dikutip  dari  https://news.detik.com/kolom/d-4021236/pembangunan-infrastruktur-dan- partisipasi-masyarakat.
https://www.jogloabang.com/politik/pp-45-tahun-2017-partisipasi-masyarakat-dalam- penyelenggaraan-pemerintahan-daerah.
I  Gusti  Ayu  Oka  Pramitha  Dewi  &  Ida  Bagus  Wyasa  Putra, Peran  Masyarakat  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis ,  Bagian  Hukum Pemerintah
Fakultas Hukum Universitas Udayana, dikutip dari file:///C:/Users/Asus/Downloadys/Peran%20masy%20dalam %penye%20Pemda.pdf Papa Boim, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dikutip dari  http://iariadi.web.id/partisipasi-masyarakat-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan- daerah/.