## KETIDAKBERLANJUTAN DALAM KONSUMERISME PARIWISATA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS
Ray March Syahadat, Hendrie Adji Kusworo
Program Doktor Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, Email:ray.march.syahadat@mail.ugm.ac.id

## ABSTRAK
Keberhasilan  industri  pariwisata  selama  ini  lebih  banyak  diukur  secara  kuantitatif  sehingga cenderung mengabaikan nilai-nilai yang tidak terlihat di dalamnya. Beberapa pengembangan konsumerimse  dalam  pariwisata  meskipun  memperoleh  keuntungan  secara  finansial  tanpa disadari  dapat  menimbulkan  kerugian  apabila  abai  dalam  mengidentifikasi  sumber-sumber kebocorannya.  Artikel  ini  merupakan  tinjauan  kritis  yang  bertujuan  untuk  memberikan wawasan terhadap topik ketidakberlajutan dalam konsumerisme pariwisata. Berdasarkan hasil analisis,  ketidakberlanjutan  tersebut  dapat  dilihat  dari  penurunan  kualitas  lingkungan, pemborosan dan kebocoran ekonomi, serta perubahan sosial.
Kata Kunci: dampak pariwisata, dimensi pariwisata, kebocoran ekonomi.

## UNSUSTAINABLITY IN TOURISM CONSUMERISM: A CRITICAL REVIEW

## ABSTRACT
The  success  of  the  tourism  industry  is  more  quantitatively  measured  so  it  tends  to  ignore values that are not visible in it. Some consumerism developments in tourism even though they are  financially  profitable,  it  can  actually  losses  if  they  fail  to  identify  the  sources  of  the leakage.  This  article  is  a  critical  review  that  aims  to  provide  insight  into  the  topic  of unsustainability  in  tourism  consumerism.  Based  on  the  results  of  the  analysis,  the unsustainability can be seen from  the decline in  environmental quality, economic waste and leakage, as well as social changes.
Keywords : tourism impact, tourism dimension, economic leakage
Copyright  ©2022. UHN I GB Sugriwa Denpasar.  All  Right  Reserved

## I. PENDAHULUAN
Ketidakberlanjutan  dalam  pariwisata  merupakan  hal  yang  menarik  jika  dipandang  dari sudut  pandang  yang  berbeda.  Berkaca  pada  Indonesia,  tentu  tidak  asing  bagi  kita  ketika mendengar  pemerintah  menargetkan  jumlah  kunjungan  tertentu  setiap  tahunnya.  Artinya kuantitas  masih  menjadi  patokan  sebuah  keberhasilan  di  bidang  ini.  Akibat  fokus  kepada jumlah  kunjungan,  besar  pengeluaran,  lama  tinggal,  banyak  sekali  hal-hal  yang  diabaikan dalam  hal  ini  dari  sudut  pandang  kualitas.  Artikel  yang  ditulis  Brohman  (1996)  merupakan artikel  yang  menarik  untuk  menjadi  pembukaan  dalam  tulisan  ini.  Artikel  ini  berusia seperempat  abad  ini  memberikan  informasi  yang  sangat  penting  terhadap  perkembangan pariwisata  bagi  negara-negara  dunia  ketiga  yang  di  dalamnya  termasuk  Indonesia.  Dunia ketiga merupakan istilah yang kini memang jarang digunakan lagi. Dunia ketiga merujuk pada negara-negara  yang  tidak  memihak  pada  saat  perang  dingin  berlangsung.  Sejak  Uni  Sovyet bubar, negara dunia ketiga lebih sering disebut sebagai negara berkembang.
Brohman  menganggap  bahwa  salah  satu  ancaman  bagi  pariwisata  negara  dunia  ketiga yaitu  terletak  pada  ketergantungan  asing  yang  berlebihan,  kebocoran  pendapatan  pariwisata, timbuknya  neokolonialisme,  penguatan  sosial  ekonomi,  dan  ketidaksetaraan  spasial, kerusakan  lingkungan,  dan  meningkatnya  keterasingan  budaya.  Ia  berpendapat  mekanisme kelembagaan  perlu  ditingkatkan  dan  dibutuhkan  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan pariwisata  yang  diukur  sesuai  dengan  perubahan  kondisi  dan  kepentingan  setiap  komunitas sebagai host .  Dengan  demikian,  pembangunan  pariwisata  dapat  berdampak  jangka  panjang. Artikel ini secara umum menyimpulkan bahwa pariwisata dunia ketiga selama ini fokus pada hal-hal  yang  kuantitaif  seperti  jumlah  kunjungan,  lama  tinggal,  dan  besar  pengeluaran. Padahal  meskipun  angka-angka itu tercapai  tetapi tidak disadari oleh mereka secara kualitas terjadi banyak penurunan di segala aspek. Hal ini disebut oleh Holden (2000) dalam bukunya yang  berjudul Environment  and  Tourism ,  pariwisata  memang  dipandang  sebagai  industri tanpa asap tetapi sesungguhnya asap itu tidak terlihat. Sebuah kritik yang cukup menggelitik.
Seperempat abad tulisan Brohman dipublikasikan, bagaimana kondisi di Indonesia saat ini? Sejauh ini nampaknya Indonesia masih belum jauh dari yang digambarkan oleh Brohman. Hal  ini  terlihat  dari  saat  ini  tolak  ukur  keberhasilan  pariwisata  di  Indonesia  memang  masih selalu  dipandang  secara  kuantitas  bukan  kualitas  (Aryani  et  al.,  2017;  Hermawan,  2016;  W. Kurniawan,  2015).  Bahkan  setiap  tahun  kita  sering  mendengar  bahwa  pemerintah  selalu mengumumkan  target  jumlah  wisatawannya  dan  membandingkan  dengan  pencapaian  tahun sebelumnya.  Dampaknya  bagi  daerah-daerah  yang  jumlah  kunjungan  wisatanya  rendah, terkesan  menganggap  bahwa  pariwisata  bukan  sektor  penting  yang  harus  diperhatikan. Padahal  ada  dimensi-dimensi  lain  yang  sesungguhnya  tidak  diperhitungkan  atau  mungkin tidak  disadari.  Mengakar  pada  teori triple  bottom  line ,  perspektif  keberlajutan  dapat  dilihat dari tiga dimensi utama yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Brohman  (1996)  dalam  kesimpulannya  mengusulkan  keterlibatan  masyarakat  dalam melakukan  perencanaan  melibatkan  masyarakat.  Saat  ini  di  Indonesia  pengembangan pariwisata  berbasis  masyarakat  bisa  dikatakan  sedang  digandrungi.  Hal  ini  dibuktikan  dari banyaknya  penelitian  yang  mengambil  topik  mengenai  hal  tersebut  (Rusyidi  &  Fedryansah, 2018; Sanjaya, 2018; Suasapha, 2016). Hasilnya memang banyak dilaporkan berhasil namun belum banyak yang melaporkan tentang kesuksesannya secara kualitatif terutama dari dimensi yang  berbeda.  Penelitian-penelitian  sejenis  juga  cenderung  mengabaikan  faktor-faktor  yang sesungguhnya menarik untuk  diinformasikan seperti leakage dan enclave tourism .  Informasi mengenai  sisi  negatif  dari  sebuah  fenomena  sesungguhnya  sangat  penting  karena  dapat menjadi  pertimbangan  dalam  pembuatan  rencana  dan  kebijakan  pariwisata.  Melihat  adanya
celah  tersebut,  maka  artikel  ini  bertujuan  untuk  memberikan  tinjauan  kritis  terhadap ketidakberlanjutan dalam konsumerisme pariwisata.

## II. METODE
Artikel  ini  merupakan  sebuah  tinjauan  kritis.  Oleh  karena  itu  metode  yang  digunakan yaitu studi literatur. Pendekatan yang digunakan merujuk pada Asy’ari et al. (2021) serta Bala & Verma (2018) yaitu menyarikan artikel-artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal. Artikel yang  digunakan  tidak  dibatasi  rentang  tahun  karena  sudut  pandang  yang  digunakan  diawali dari  perkembangan  sejarah  hingga  fenomena  yang  terjadi  saat  ini.  Artikel  mengenai ketidakberlanjutan konsumsi dalam pariwisata diperoleh dari Google Scholar. Artikel-artikel yang  diperoleh  kemudian  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kelompok  utama  yaitu  dimensi lingkungan,  dimensi  ekonomi,  dan  dimensi  sosial  yang  merupakan  perspektif  keberlanjutan ( triple  bottom  line ).  Selanjutnya  artikel  kembali  diseleksi  sehingga  artikel  yang  digunakan benar-benar  sesuai  dengan  tema  dan  topik  yang  ingin  dianalisis.  Kemudian  seluruh  artikel dianalisis secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dimensi Lingkungan
Becken  (2005)  pernah  melaporkan  hal  menarik  terkait  dengan leakage dan enclave tourism dalam  penelitiannya  di  Selandia  Baru. Leakage dan enclave  tourism yang  dibahas olehnya  merupakan  nilai  yang  tidak  terlihat  sebagai  dampak  dari  pembangunan  pariwisata yang  tidak  berkelanjutan.  Penelitian  tersebut  memberikan  pandangan  terhadap  pemanfaatan ikon  wisata  dalam  media  promosi  yang  menyebabkan  ketidakseimbangan  regional.  Iswanto (2015)  menyatakan  bahwa  ketidakseimbangan  regional  juga  akan  memberikan  dampak terhadap  ketimpangan  pendapatan  daerah.  Becken  (2005)  juga  memandang  fenomena  ini sebagai  ancaman  karena  tidak  hanya  akan  menimbulkan  ketimpangan  pembangunan  dan pendapatan,  tetapi  juga  masalah  lingkungan.  Ia  mencoba  memprediksi  jejak  karbon  yang dihasilkan  terhadap  titik-titik  ikon  wisata  yang  dalam  perencanaan  daerah  pengembangan hanya  fokus  kepada  area  sekitar  objek,  yang  selama  ini  diabaikan  konektornya  yang sesungguhnya  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Jejak  karbon  ini  dianggap penting karena memiliki nilai ekonomi yang tidak terlihat.
Isu-isu mengenai lingkungan terhadap ketidakberlanjutan pariwisata selalu menjadi isu yang  menarik.  Brohman  (1996)  juga  menawarkan  perihal  pengembangan  wisata  alternatif sebagai  salah  satu  solusi  dalam  menjawab  isu  lingkungan  sekaligus  ekonomi.  Ketika menjawab  mengenai  isu  lingkungan  dan  pariwisata  tentu  tidak  lepas  dengan  kata  ekowisata yang  belakangan  menjadi  sebuah  tren  akan  kebutuhan  terhadap  kelestarian  lingkungan. Seberapa  efektifnya  hal  tersebut?  Sharpley  (2006)  memiliki  pandangan  yang  menarik terhadap  hal  tersebut.  Selama  seperempat  abad  terakhir,  pasokan  dan  permintaan  ekowisata telah  tumbuh  secara  signifikan.  Ekowisata,  sebagai  salah  satu  bentuk  pengembangan pariwisata,  semakin  diakui  dan  dilegitimasi  sebagai  alat  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan  di  daerah  tujuan.  Ada  asumsi  bahwa  wisatawan  sendiri  menuntut  bentuk pariwisata  yang  lebih  bertanggung  jawab  dan  ramah  lingkungan.  Namun,  sedikit  bukti  yang menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekowisata  telah  didorong  oleh  permintaan  karena  benar- benar peduli terhadap lingkungan.
Akar  dari  minat  yang  meningkat  pada  ekowisata  ini  pada  dasarnya  terletak  pada munculnya  gerakan  pariwisata  alternatif  sebagai  tanggapan  atas  meningkatnya  keprihatinan atas konsekuensi negatif dari pariwisata massal konvensional. Bentuk pariwisata yang secara
positif  menguntungkan  lingkungan,  masyarakat  dan  budaya  lokal.  Perhatian  akademis  yang diberikan pada ekowisata berkaitan dengan sifat pasokan atau, mungkin lebih tepat, pasokan alam. Dukungan untuk pengembangan ekowisata juga sering didasarkan pada asumsi bahwa wisatawan  menjadi  'lebih  hijau'  dan,  karenanya,  menuntut  pengalaman  wisata  yang  lebih sesuai dengan lingkungan.
Istilah ekowisata diterapkan pada berbagai produk, aktivitas dan pengalaman pariwisata yang  hanya  terkait  dengan  keberadaannya  di  tempat-tempat  alami.  Prinsip  dasarnya  tidak semata-mata  terlihat  lebih  natural  tetapi  lebih  kepada  tanggung  jawab  wisatawan  termasuk kepada  interaksi  dengan  lingkungan  dan  komunitas  lokal.  Jadi  kata  kunci  ekowisata  adalah tanggung jawab. Lalu siapakah ekowisatawan itu? Setidaknya ada tiga fase yang perlu dicapai untuk menjadi ekowisatawan. Pertama pada fase praperjalanan yaitu menjadi ‘ahli’ ekowisata yang berpengetahuan. Artinya sebelum melakukan perjalanan ekowisatawan mengetahui apa yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan  serta  mengetahui  kondisi lingkungan  yang  akan  dikunjunginya.  Kedua  pada  fase  perjalanan,  seorang  ekowisatawan memiliki  tanggung  jawab  dalam  terhadap  lingkungan  dan  komunitas  lokal.  Terakhir  fase pascaperjalanan, ekowisatawan seharusnya lebih mengembangkan pengetahuan dan apresiasi. Jadi  pemahaman  bahwa  ekowisata  adalah  konsumerasi  hijau  adalah  sesuatu  yang  sangat dangkal  karena  konsumerasi  hijau  hanyalah  sebagaian  kecil  dari  prinsip  ekowisata  tersebut. Hal inilah yang menjadi permasalahan karena orang ketika memilih ekowisata sebagai pilihan umumnya  hanya  sebagai  pembentuk  citra  diri  dan  dimanfaatkan  dengan  marketing  untuk mendapatkan provit dari fenemomena ini.
Penelitian  terkait  ketidakberlanjutan  terhadap  lingkungan  dalam  pariwisata  bisa dikatakan  perkembangannya  cukup  baik  karena  ilmu  lingkungan  merupakan  kelompok  ilmu pasti sehingga relatif mudah untuk diukur. Misalnya penelitan yang dilakukan oleh de Araújo &  da  Costa  (2007).  Penelitiannya  mengambil  lokasi  di  Kota  Tamandare  yang  terletak  di bagian  selatan  Negara  Bagian  Pernambuco,  Brazil  dengan  garis  pantai  sekitar  9  km. Pariwisata merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi kota dan masyarakatnya, tetapi dapat menyebabkan masalah sanitasi dan lingkungan yang sulit dipecahkan terutama di sepanjang tepi pantai. Dampak nyatanya adalah pencemaran visual oleh sampah pada pesisir pantai.
Penelitian  tersebut  menyimpulkan  penghilangan  vegetasi  bukit  pasir  asli  telah menyebabkan hilangnya lebar pantai dan pada saat air pasang, air dapat mencapai pertahanan dan  dinding  laut,  mencegah  pengendapan/penumpukan  sedimen  dan  limbah  padat.  Selama musim ramai (musim panas austral), ada peningkatan yang signifikan dalam aliran orang yang menggunakan  bagian  depan  laut  dan  pantai.  Akibatnya,  mereka  menghasilkan  lebih  banyak limbah padat. Namun, area pantai yang lebih sempit dijaga relatif bersih karena limbah padat terus-menerus  terbawa  arus  dan  mungkin  dibawa  ke  area  lain  dengan  kondisi  akumulasi sedimen  yang  lebih  mudah.  Vegetasi  bertindak  sebagai  perangkap  alami  di  mana  limbah menjadi tidak dapat diakses oleh aliran pasang surut harian. Peningkatan jumlah sampah yang berkorelasi  dengan  kepadatan  wisatawan.  Perencanaan  dan  desain  tempat  wisata  tidak berwawasan  lingkungan  (mengabaikan  elemen  alami)  akan  memperparah  pencemaran sampah  dan  visual  tempat.  Apakah  akan  terus  membiarkan  perilaku  membuang  sampah? Sampai  kapan  keberadaan  sampah  dianggap  kewajaran?  Berapa  besar  kerugian  yang ditimbulkan jika dihitung secara ekonomi akibat masalah sampah tersebut?
Tidak  hanya  di  Brazil,  di  Indonesia  juga  terjadi  hal  demikian.  Parahnya,  kejadian kerusakan  lingkungan  disebabkan  oleh  euforia  terhadap  tempat  wisata  baru  yang  tidak dibarengi dengan pengelolaan dan pendidikan lingkungan oleh masyarakat.  Kurniawan et al. (2017)  melaporkan  kajian  ini  di  Gili  Labak,  Madura.  Kerentaan  pulau  kecil  terhadap  wisata
dapat dilihat dari perubahan garis pantai, perubahan luasan terumbu karang, perubahan karang hidup,  dan  meningkatnya  area  terbangun.  Jika  tingkat  kerentanan  terus  meningkat,  maka keberlanjutan wisata di pulau kecil tidak dapat dicapai. Aktivitas wisata di Gili Labak sangat bergantung  pada  kondisi  ekologi  yang  ada,  misalnya  wisata  selam  dan snorkeling terhadap terumbu  karang,  rekreasi  terhadap  pantai,  dan  lain-lain.  Sangat  disayangkan  karena ketidaksiapan stakeholders dalam  menyambut  euforia  tersebut,  akhirnya  merusak  keindahan Gili Labak dan akhirnya ditinggalkan masyarakat dan berdampak pada ekonomi.
Ketidakberlanjutan dari dimensi lingkungan dewasa ini sudah perlahan-lahan sudah mulai dapat  diminimalisasi  meskipun  belum  optimal.  Kajian  ekologi  terhadap  dampak  pada lingkungan selalu ditekankan sejak dalam tahapan perencanaan wisata. Terlebih upaya-upaya pelestarian  lingkungan  menjadi  mudah  karena  telah  banyak  kajian  yang  mendukungnya. Permasalahan  dan  juga  menjadi  tantangan  yaitu  pendekatan  arsitektural  yang  digunakan sejauh ini nampaknya kurang mampu mempersuasi perilaku wisatawan untuk ramah terhadap lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan lebih banyak kajian sebagai salah satu strategi untuk mengubah perilaku melalui pendekatan arsitektural sembari tetap menguatkan edukasi kepada wisatawan dan didukung dengan kelembagaan berupa penguatan peraturan yang berlaku.

## Dimensi Ekonomi
Ketidakberlanjutan  dari  sudut  pandang  ekonomi  dapat  dilihat  dari  besaran  nilai-nilai yang  dikonversi  ke  dalam  mata  uang.  Nilai  manfaat  ekonomi  terhadap  lingkungan  pernah dilaporkan oleh  Witomo et  al.  (2020). Studi dilakukan di  Taman Wisata Perairan Gita Nada Sekotong,  Lombok  -  NTB.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  Zona  Travel  Cost  Method (ZTCM).  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  dengan  luas  terumbu  karang  sebesar  1279  ha, Taman  Wisata  Perairan  Gita  Nada  Sekotong  memiliki  nilai  manfaat  pariwisata Rp3.004.031.073/ha  dengan  jumlah  total  pengunjung  per  1000  penduduk  pada  kedua  zona adalah  sebanyak  51.228  orang.  Berdasarkan  model  fungsi  permintaan  pariwisata menunjukkan bahwa pertimbangan individu sangat dipengaruhi oleh besaran biaya perjalanan dan karakteristik sosial ekonomi. Namun kelemahan model dalam penelitian ini adalah hanya bisa  menjelaskan  58,2%  faktor  yang  memiliki  pengaruh  terhadap  kunjungan  wisata  Taman Wisata Perairan Gita Nada.
Suryawardani et al. (2014) mencoba menghitung kebocoran ekonomi di Bali. Hal yang melatarbelakangi  studi  tersebut  karena  pariwisata  berdampak  pada  ekonomi  pembangunan belum  sepenuhnya  bermanfaat  bagi  masyarakat  Bali.  Selanjutnya,  pengeluaran  turis  juga belum  sepenuhnya  tersisa  dalam  perekonomian  Bali.  Kebocoran  pariwisata,  dalam  bentuk pembayaran  untuk  produk  dan  jasa  impor,  pembayaran  gaji  pegawai  asing,  dan  keuntungan ditransfer  ke  pemilik  asing.  Penelitian  ini  memperkirakan  jumlah  kebocoran  pariwisata  dari akomodasi  sektor  di  Bali  melalui  analisis  mikro  di  tingkat  industri.  Hasilnya  menunjukkan bahwa persentase kebocoran tertinggi terjadi pada jaringan hotel bintang 4 dan 5, yaitu 51,0% dari  pendapatan  total.  Diikuti  oleh  hotel  non-jaringan  bintang  4  dan  5  (22,7%),  dan  hotel bintang 1, 2, dan 3 (12.0%). Sedangkan kebocoran terendah terjadi pada non-hotel berbintang (8,8%).
Penelitian  lain  yang  melaporkan  kebocoran  ekonomi  lebih  spesifik  pada  bidang  usaha gastronomi  dilaporkan  Qian  et  al.  (2019).  Studi  yang  dilaksanakan  di  Tiongkok  ini melaporkan  hal  yang  membuat  kita  akan  berpikir  untuk  tidak  membuang-buang  makanan. Tiongkok dikenal luas dengan makanan lezat, anggur, dan tradisi kulinernya. Banyak kota di Tiongkok  telah  terdaftar  oleh  UNESCO  sebagai  ibu  kota  gastronomi  dunia.  Pengeluaran makanan  wisatawan  Tiongkok  mencapai  RMB  4000  miliar  dan  meningkat  10,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Turis gastronomi umumnya percaya bahwa makanan
di  suatu  tempat  tujuan  memiliki  empat  makna  yaitu  sosial,  psikologis,  budaya,  dan pengalaman.  Hal  ini  membuat  pemerintah  mendukung  dipopulerkannya  perjalanan gastronomi  di  negeri  tirai  bambu  tersebut.  Dari  perspektif  sosial  ekonomi,  perjalanan gastronomi  bermanfaat  namun  kekurangannya  yang  tidak  bisa  dihindari  yaitu  pemborosan. Wisatawan  di  Tiongkok  rata-rata  membuang  109  gram  makanan,  sedangkan  penduduk setempat  membuang  88  gram  per  makanan.  Pemborosan  makanan  turis  tampaknya  lebih tinggi  daripada  penduduk  lokal.  Perilaku  ini  tidak  hanya  merugikan  lingkungan  tetapi  juga memperburuk citra turis Tiongkok di dunia. Dalam jangka panjang, praktik semacam itu akan mengarah  pada  pengembangan  pariwisata  masuk  dan  keluar  Tiongkok  yang  tidak berkelanjutan.
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  penyebab  fenomena  ini  dapat  dipandang menjadi  tiga  sudut  pandang  yaitu  sisi  wisatawan,  industri,  dan  pemerintah.  Sisi  wisatawan dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Generasi  Y  menganggap  'wajah'  merupakan  atribut dominan  yang  mendorong  wisatawan  muda  Tiongkok  untuk  membuang-buang  makanan selama  berwisata.  Melalui  konteks  Tiongkok,  ‘wajah’  mengacu  pada  citra  sosial  seseorang, dan  telah  menarik  perhatian  akademis  yang  luas  dalam  sosiologi  dan  psikologi.  Beberapa penyebab yang menjadi alasan mereka membuang makanan dari penelitian ini antara lain: 1) selalu ingin mencoba tetapi bukan selera; 2) pemandu mengejar reward dari penjual makanan; 3)  membeli  untuk  oleh-oleh  tetapi  tidak  disukai  penerima;  4)  mengemas  makanan  hal  yang memalukan  5)  tidak  dapat  menahan  godaan  untuk  membeli  lebih  banyak;  6) kebiasaan/didikan  keluarga  memanjakan  anak;  7)  memesan  banyak  makanan  artinya  murah hati;  8)  tradisi  tuan  rumah  harus  menyajikan  lebih  banyak  makanan  untuk  tamu;    9) mengahbiskan/mengemas  makanan  dianggap  rakus;  dan  10)  menyisakan  makanan  di  meja adalah hal yang biasa dilakukan di Tiongkok.
Sisi  industri  dipengaruhi  oleh  tujuh  faktor  antara  lain:  1) food  court tidak  menyajikan makanan yang enak; 2) pemaksaan dari penjual (bukan Tiongkok modern); 3) lokasi terbatas, banyak yang mengantre sehingga harus makan dengan cepat; 4) terlalu komersial, tidak ingin menciptakan  citra  yang  baik;  5)  operasi  bisnis  makanan  seperti  itu  berkontribusi  pada pembangunan  destinasi  yang  tidak  berkelanjutan;  6)  ketidakjujuran  penjual;  dan  7);  non- pribumi  membuat  dan  menjual  makanan  lokal  kepada  turis  non-pribumi  yang  mencari keaslian.  Selanjutnya  dari  sisi  pemerintah  penyebab  fenomena  ini  dipandang  akibat  faktor- faktor: 1) pemerintah menyadari pentingnya pariwisata dalam mengembangkan ekonomi lokal di China sehingga memilih gastronomi sebagai salah langkah yang menjanjikan; 2) beberapa tempat, minimnya atraksi membatasi perkembangan pariwisata lokal sehingga mengembangkan  kuliner;  3)  pemerintah  menganggap  gastronomi  merupakan  sektor  yang lebih  murah  dan  mudah;  4)  tanpa  melihat  bahwa  efeknya  tidak  selalu  menguntungkan;  5) banyak kuliner yang sama saja antar daerah; 6) menyebabkan pasar membandingkan dengan yang lebih enak dengan pengalaman sebelumnya; 7) pemerintah mendorong untuk memasak masakan  tradisional  untuk  menciptakan  bisnis  tetapi  berujung  pada  persaingan  antar pedagang.  Studi  ini  lebih  membahas  dimensi  sosial  sedangkan  ekonomi  menjadi  salah  satu dampak  namun  tidak  begitu  dibahas  lebih  lanjut.  Sisi  keberlanjutan  dari  dimensi  sosial- ekonomi  pada  artikel  ini  memberikan  informasi  yang  baru  tetapi  masih  sangat  normatif. Meskipun  demikian  dari  studi-studi  yang  telah  dilaporkan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  pentingnya  kebijakan  dan  perencanaan  yang  berdasarkan  pengalaman  bukan  hanya yang  bersifat  positif  tetapi  juga  negatif.  Diharapkan  dengan  mempertimbangkan  kedua  hal tersebut, segala resiko buruk yang dapat terjadi dapat diminimalisasi sedari dini.

## Dimensi Sosial
Nugraheni  et  al.  (2019)  memberikan  angin  segar  terhadap  indikator  keberlanjutan  dari pandangan  sosial  yang  selama  ini  jarang  dilirik  basis  filsafatnya.  Studi  ini  menyimpulkan bahwa keberlanjutan sosial dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan kondisi dan  proses  dalam  pariwisata  yang  terkait  dengan  bagaimana  pariwisata  masyarakat, komunitas,  individu  dan  pemerintah  hidup  bersama,  bertujuan  untuk  melaksanakan  tujuan model  pariwisata  berkelanjutan,  serta  mempertimbangkan  batas-batas  fisik  tujuan  pariwisata dan  planet  bumi  secara  keseluruhan.  Definisi  ini  menyoroti  hubungan  antara  masyarakat pariwisata,  komunitas,  individu,  dan  pemerintah  untuk  mencapai  kondisi  sosial  yang memberikan  keadilan.  Begitu  juga  dengan  kualitas  hidup  yang  baik  di  industri  pariwisata dengan  memperhatikan  kesetaraan,  pemerataan,  pekerjaan,  kesehatan,  kohesi  sosial, pendidikan  dan  pengetahuan,  sosial  infrastruktur,  dukungan  masyarakat,  dan  aksesibilitas. Selanjutnya  tata  kelola  yang  baik,  lokal  pembelian,  partisipasi  publik,  melindungi  dan meningkatkan  warisan  budaya,  swasembada  ekonomi,  serta  menopang  kepuasan  dan  etika wisatawan.
Fenomena  ketidakberlanjutan  pada  dimensi  sosial  dapat  dilihat  dari  aspek  pemenuhan kebutuhan  konsumen.  Selama  ini  pengembangan  industri  pariwisata  cenderung  menyiapkan masyarakat lokal dalam menyediakan kebutuhan konsumen dalam hal ini wisatawan. Hal ini membuat  wisatawan  dapat    berbuat  apa  saja  dan  masyarakat  lokal  hanya  dapat  memaklumi. Belum banyak penelitian yang mengkaji hal ini tetapi beberapa penelitian pernah melaporkan secara tidak langsung dampaknya.
Kurniawan  (2015)  dalam  kajiannya  mengungkapkan  bahwa  pengembangan  objek wisata Umbul Sidomukti di Semarang dapat mengurangi masalah sosial seperti pengangguran namun  menimbulkan  persaingan  usaha  dalam  masyarakat  yang  umumnya  beralih  profesi  ke industri pariwisata. Hamzah et al. (2018) dalam  laporannya terhadap studi di Desa Borobudur menyatakan  bahwa  dampak  negatif  dari  industri  pariwisata  di  sana  antara  lain  konversi profesi  dari  petani  menjadi  pelaku  usaha  wisata  sehingga  menghilangkan  kearifan  lokal mereka.  Selain  itu,  terjadi  perubahan  pola  konsumsi  lokal  yang  cenderung  mengikuti trend yang  salah  satunya  dibawa  oleh  wisatawan  asing,  kepadatan  pedagang,  serta  penurunan kualitas  keamanan.  Lebih  lanjut  Yusrizal  &  Asmoro  (2020)  pada  studinya  di  Yogyakarta banyak  melaporkan  masalah  sosial  yang  menimbulkan  konflik  baik  realistik  maupun nonrealistik.  Konflik  terjadi  karena  munculnya  kelompok  masyarakat  pendatang  yang  juga sama-sama ingin menangkap peluang dari pariwisata.

## Arahan Penelitian Kedepan
Masih banyak hal yang menarik dan dapat digali dari nilai-nilai yang tak terlihat dalam konsumerisme  pariwisata.  Sayangnya  pengertian  pariwisata  itu  sendiri  membuat  bias sehingga  definisi  nilai  yang  tak  terlihat  yang  dapat  menciptakan  resiko leakage dan enclave tourism juga  makin  bias  untuk  dihitung  dugaan  nilainya.  Cooper  (2008)  mendefinisikan pariwisata  adalah  perpindahan  sementara  ke  tujuan  di  luar  rumah  dan  tempat  kerja  biasa, kegiatan  dilakukan  selama  tinggal  dan  fasilitas  yang  dibuat  untuk  memenuhi  kebutuhan wisatawan.  Namun  seberapa  jauh  pengertian  itu  dapat  mendefinisikan  pariwisata  yang dinamis  mengikuti  perubahan  temporal  sosial  masyarakat?  Burkart  &  Medlik  (1974) menyatakan bahwa definisi pariwisata yang tepat diperlukan untuk berbagai tujuan. Pertama, untuk tujuan studi atau pendidikan. Kedua, untuk tujuan statistik agar suatu fenomena diukur Ketiga, untuk tujuan legislatif dan administratif. Keempat, untuk keperluan industri sehingga kegiatan  ekonomi  tertentu  dapat  memunculkan  studi  pasar  dan  menyediakan  wadah  bagi
pembentukan organisasi industri. Bahkan di Indonesia istilah tourism dibedakan menjadi tiga berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 yaitu wisata, pariwisata, dan kepariwisataan. UNWTO  memberikan  batasan-batasan  mengenai  pengertian  pariwisata.  UNWTO memperhatikan  prinsip-prinsip  politik,  komersial  dan  normatif  dan  tidak  mendekati  aspek konseptual.  Definisinya  diadopsi  oleh  beberapa  negara  dan  organisasi  dan  telah  menjadi definisi  resmi  pariwisata.  Adapun  definisi  teknisnya  adalah  aktivitas  orang-orang  yang bepergian ke dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan biasanya selama tidak lebih dari satu  tahun  berturut-turut  untuk  liburan,  bisnis,  dan  tujuan  lain  yang  tidak  terkait  dengan pelaksanaan  aktivitas  yang  dibayar  dari  dalam  tempat  yang  dikunjungi.  Lalu  pengertian  ini dikritik  karena  orang-orang  yang  juga  berpergian  untuk  bekerja  sebagian  besar  dan  sangat memungkinkan  untuk  menggunakan  fasilitas-fasilitas  untuk  berwisata.  Dewasa  ini  juga  kata pariwisata terutama dikaitkan dengan perjalanan rekreasi dan dalam banyak kasus orang tidak suka mengakui bahwa mereka adalah turis (Netto, 2009).
Nilai ekonomi dari pariwisata juga akhirnya menjadi bias karena dihitung berdasarkan lapangan  usaha.  Lapangan  usaha  yang  digunakan  di  BPS  juga  terbatas  pada  hotel,  restoran, transportasi  serta  telekomunikasi.  Informasi  dari  BPS  juga  dapat  dikatakan  terbatas  karena umumnya menggunakan angka berdasarkan pintu masuk kedatangan (Mudrikah et al., 2014). Tetapi,  apakah  data-data  yang  ditunjukkan  benar  merupakan  biaya  yang  dikeluarkan  hanya oleh  wisatawan?  Jika  tidak  maka  kita  masih  memiliki  pekerjaan  rumah  untuk  memberikan metode  bagaimana  memprediksi  besar  pengeluaran  tersebut  terkait  dengan  kemanfaatan pariwisata.  Masih  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Mudrikah  et  al.  (2014),  hitungan- hitungan  nilai  ekonomi  baru  bisa  mendeskripikan  berdasarkan  jumlah  kunjungan  wisatawan luar  negeri.  Hal  ini  dimaklumi  karena  penulis  memang  membatasi  kajiannya  terhadap  PDB. Sejauh ini belum ada penelitian yang mencoba menggali informasi kontribusi wisatawan lokal antar daerah kabupaten/kota. Padahal hal tersebut juga penting terhadap PDRB.
Selanjutnya,  jika  merujuk  pada  definisi-definisi  pariwisata  di  atas  dan  kita  kaitkan dengan ide untuk menghitung leakage dan enclave tourism maka muncul pertanyaan. Apakah hal itu hanya bisa didefinisikan untuk kegiatan wisata antar negara? Bagaimana hubungannya dengan  antar  provinsi?  Atau  antar  kabupaten/kota?  Mungkin  jika  antar  negara  hal  itu memberikan  efek  dominan  negatif.  Namun,  jika  batasannya  kita  turunkan  antar kabupaten/kota  hal  tersebut  nampaknya  bisa  menjadi  positif  dilihat  dari  bagaimana  daerah saling  men- support ekonomi  mereka  melalui  kegiatan  pariwisata  antar  sesama  mereka.  Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan dimensi  ekonomi, lingkungan, dan  sosial? Oleh karena itu memang diperlukan penelitian kedepan untuk menjawab fenomena tersebut.

## IV. SIMPULAN
Dimensi  lingkungan  melihat  ketidakberlanjutan  dalam  konsumerime  pariwisata  dari penurunan kualitas lingkungan. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah cenderung hanya dibuka  tanpa  memperhatikan  daya  dukung  dan  sistem  ekologi  di  dalamnya.  Meskipun demikian ketidakberlanjutan dari dimensi ini sudah mengarah pada perbaikan yang lebih baik karena  kajian  ekologi  telah  banyak  dilakukan  sebelum  perencanaan  wisata.  Tantangannya yaitu  penguatan  kelembagaan  dan  juga  kajian-kajian  terkait  mengubah  perilaku  tidak  ramah lingkungan  melalui  pendekatan  arsitektur  serta  pendidikan  untuk  menjadi  wisatawan  yang menghargai lingkungan.
Dimensi  ekonomi  terlihat  dari  pemborosan  dan  kebocoran  ekonomi.  Dalam  rangka menyediakan  kebutuhan  konsumsi,  sumberdaya  yang  digunakan  bukan  berasal  dari  lokal.
Selain  itu  pola  konsumsi  wisatawan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  disediakan  sehingga menimbulkan  tindakan  pemborosan  dari  dua  belah  pihak.  Tantangannya  yaitu  nilai-nilai kebocoran  bisa  lebih  besar  dari  yang  dibayangkan  karena  adanya  bias  tentang  pemahaman mengenai  pariwisata  dan  wisatawan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  masih  sangat  dibutuhkan kajian-kajian yang menitikberatkan kepada paradigma pariwisata.
Dimensi sosial menandai dari perubahan sosial. Perubahan ini akibat masyarakat berubah menjadi majemuk. Selama ini masyarakat juga selalu dituntut untuk menjadi tourist provider yang  baik,  tetapi  tidak  diimbangi  dengan  menciptakan  wisatawan  yang  baik.  Belum    begitu banyak  penelitian  yang  mengarahkan  pembahasan  terhadap  ketidakberlanjutan  pariwisata yang  dipandang  dari  konsumerisme  serta  kaitannya  dengan  masyarakat  lokal  maupun wisatawan.  Hal  ini  akan  menjadi  peluang  bagi  para  peneliti  di  bidang  pariwisata  sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan manajerial untuk dunia pariwisata kedepannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada  Program  Doktor  Kajian  Pariwisata  Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan wawasan, bimbingan, dan fasilitas selama penyusunan artikel.

## REFERENSI
Aryani, S. W., Sunarti, S., & Darmawan, A. (2017). Analisis Dampak Pembangunan Pariwisata Pada Aspek  Ekonomi  dan  Sosial  Budaya  Masyarakat  (Studi  Kasus  pada  Desa  Wisata  Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta). Jurnal Administrasi Bisnis ,
49 (2), 142–146.
Asy’ari, R., Dienaputra, R. D., Nugraha, A., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Kajian Konsep  Ekowisata  Berbasis  Masyarakat  Dalam  Menunjang  Pengembangan  Pariwisata:  Sebuah Studi Literatur. Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya , 6 (1), 9–19.
Bala,  M.,  &  Verma,  D.  (2018).  A  Critical  Review  of  Digital  Marketing. International  Journal  of Management , 8 (10), 321–339.
Becken, S. (2005). The Role of Tourist Icons for Sustainable Tourism. Journal of Vacation Marketing , 11 (1), 21–30. https://doi.org/10.1177/1356766705050840
Brohman,  J.  (1996).  New  directions  in  tourism  for  third  world  development. Annals  of  Tourism Research , 23 (1), 48–70.
Burkart, A. J., & Medlik, S. (1974). Tourism: Past, Present and Future . Heinemann.
Cooper, C. (2008). Tourism: Principles and Practice . Pearson Education.
de  Araújo,  M.  C.  B.,  &  da  Costa,  M.  F.  (2007).  Visual  diagnosis  of  solid  waste  contamination  of  a tourist beach: Pernambuco, Brazil. Waste Management , 27 (6), 833–839.
Hamzah,  F.,  Hermawan,  H.,  &  Wigati.  (2018).  Dampak  Pariwisata  Terhadap  Sosial EkonomiMasyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata , 5 (3), 195–202.
Hermawan,  H.  (2016).  Dampak  pengembangan  Desa  Wisata  Nglanggeran  terhadap  ekonomi masyarakat lokal. Jurnal Pariwisata , 3 (2), 105–117.
Holden, A. (2000). Environment and Tourism . Routledge.
Iswanto,  D.  (2015).  Ketimpangan  pendapatan  antar  kabupaten/kota  dan  pertumbuhan  ekonomi  di Propinsi Jawa Timur. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi , 4 (1), 41–66.
Kurniawan, F., Darus, R. F., & Rizaki, I. (2017). Kebutuhan Pengelolaan Wisata di Pulau Gili Labak, Sumenep: Euforia Destinasi Wisata Baru. Coastal and Ocean Journal , 1 (2), 7–15.
Kurniawan,  W.  (2015).  Dampak  Sosial  Ekonomi  Pembangunan  Pariwisata  Umbul  Sidomukti
Kecamatan  Bandungan  Kabupaten  Semarang. Economics  Development  Analysis  Journal , 4 (4), 443–451.
Mudrikah, A., Sartika, D., Yuniarti, R., Ismanto, & Satria, A. B. (2014). Kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP Indonesia tahun 2004-2009. Economics Development Analysis Journal , 3 (2), 362– 371.
Netto, A. P. (2009). What is Tourism? Definitions, Theoretical Phases and Principles. In J. Tribe (Ed.), Philosophical Issues in Tourism (pp. 43–61). Channel View Publications.
Nugraheni,  A.  I.  P.,  Priyambodo,  T.  K.,  Sutikno,  B.,  &  Kusworo,  H.  A.  (2019).  Defining  Social Sustainability  and  Socially  Conscious Tourist  in  Sustainable Tourism  Development. Journal of Business on Hospitality and Tourism , 5 (2), 264–276.
Qian,  J.,  Shen,  H.,  Law,  R.,  Chau,  K.  Y.,  &  Wang,  X.  (2019).  Examination  of  Chinese  Tourists’
Unsustainable Food Consumption: Causes and Solutions. Sustainability , 11 (12), 1–12.
Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial , 1 (3), 155–165.
Sanjaya,  R.  B.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat  di  Desa  Kemetul, Kabupaten  Semarang. Jurnal  Master  Pariwisata  Universitas  Kristen  Satya  Wacana , 5 (1),  91– 110.
Sharpley, R. (2006). Ecotourism: A consumption perspective. Journal of Ecotourism , 5 (1), 7–22.
Suasapha, A. (2016). Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan Pantai Kedonganan. Jurnal Master Pariwisata (Jumpa) , 2 (2), 58–76.
Suryawardani, I. G. O., Bendesa, I. K. G., Antara, M., & Wiranatha, A. S. (2014). Tourism leakage of the accommodation sector in Bali. ASEAN Journal on Hospitality and Tourism , 13 (1), 3–18.
Witomo, C. M., Harahap, N., & Kurniawan, A. (2020). Nilai Manfaat Pariwisata Ekosistem Terumbu Karang Taman Wisata Perairan Gita Nada Sekotong Lombok. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 15 (2), 169–184.
Yusrizal,  F.,  &  Asmoro,  A.  Y.  (2020).  Dampak  Sosial  Budaya  Pariwisata:  Masyarakat  Majemuk,
Konflik dan Integrasi Sosial di Yogyakarta. Jurnal Pariwisata , 7 (2), 92–105.

## BIODATA PENULIS
Ray  March  Syahadat, merupakan  pengajar  di  Program  Studi  Arsitektur  Lanskap,  Institut Sains dan Teknologi Nasional yang sedang menempuh pendidikan di Program Doktor Kajian Pariwisata,  Universitas  Gadjah  Mada.  Adapun  Google  Scholar  ID  penulis  yaitu C_au1LcAAAAJ dan Scopus ID penulis 57197807630.
Hendrie  Adji  Kusworo, merupakan  pengajar  di  Program  Doktor  Kajian  Pariwisata, Universitas  Gadjah  Mada.  Bidang  keahlian  beliau  yaitu  studi  masyarakat,  kelembagaan kewirausahaan,  dan  pengembangan  sosial.  Minat  penelitiannya  antara  lain  kelembagaan kewirausahaan, perubahan sosial, perencanaan sosial, dan pariwisata. Adapun Google Scholar ID penulis yaitu HN9pvyoAAAAJ&hl.