PROBLEMATIKA PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN IMPLEMENTASI KHI PASAL 53 TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI PENGADILAN AGAMA .
Muhammad Sabir IAIN Parepare muhammadsabir@iainpare.ac.id

## ABSTRAK
Perkawinan  wanita  hamil  merupakan  perkawinan  yang  terjadi  sebelum melangsungkan aqad perkawinan. Telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai  model  perkawinan  ini.  Meskipun  demikian  Negara  Indonesia  sebagai Negara yang berlandaskan hukum juga mengatur model perkawinan ini yang terdapat dalam  KHI  pasal  53.  Kaitan  antar    perkwinan  wanita  hamil  di  pengadilan  agama adalah  permohonan  dispensasi  nikah,  karena  ditemukan  bahwa  syarat  pengajuan dispensasi  nikah  adalah  bagi  mereka  yang  terkendala  aturan  minimal  usia  menikah (19 tahun) dengan berbagai alasan pengajuan termasuk sebab hamil. Berbagai faktor penyebab  terjadinya  perkawinan  wanita  hamil  yaitu:  faktor  zaman,  pendidikan kurang, tidak memahami nilai-nilai agama dan moralitas, serta faktor ekonomi.

## Kata kunci : Perkawinan, Wanita hamil, Permasalahan

## ABSTRACT
The  marriage  of  a  pregnant  is  a  marriage  that  occurs  before  do  marriage  aqad. There  have  been  differences  of  opinion  among  scholars  regarding  this  marriage model.  Even  so,  the  State  of  Indonesia  as  a  state  based  on  law  also  regulates  this marriage model which is contained in KHI article 53.The link between the marriage of  a  pregnant  in  a  religious  court  is  an  application  for  marriage  dispensation, because it is found that the requirements for submitting a marriage dispensation are for  those  who  are  constrained  by  the  minimum  age  of  marriage  (19  years)  with various  reasons  for  filing  including  because  of  pregnancy.  Various  factors  cause marriage  of  pregnant  women,  namely:  age  factors,  lack  of  education,  not understanding religious values and morality, as well as economic factors.
Key words: Marriage, Pregnant women, Problems

## PENDAHULUAN
Pernikahan telah ditetapkan sedemikian rupa oleh Allah SWT untuk menjaga kodrat  manusia  sebagai  makhluk  yang  berfikir  serta  membedakannya  dengan makhluk  yang  lain.  Manusia  melangsungkan  perkawinan  bertujuan  untuk membangun  rumah  tangga  yang  harmonis,  bahagia  serta  seusai  ketentuan  syariat. Melalui  jalan  perkawinan  membuat  suatu  ikatan  yang  dahulunya  hubungan  antara
pria  dan  wanita  dilarang  menjadi  halal  dalam  penyaluran  hasrat  biologis.  Penetapan perkawinan  memiliki  beberapa  manfaat  atau  tujuan  diantaranya  untuk  pemenuhuan fisik dan psikis, memelihara kemurnian keturunan  dan lain-lain. 1
Hal yang mendasar membedakan manusia dengan makhluk dalam berinteraksi sesamanya  adalah  dengan  cara  pernikahan.  Pernikahan  adalah  ikatan  yang  suci  dan kuat  yang  mengikat  antara  laki-laki  dengan  perempuan  dengan  tujuan  tidak  hanya berorientasi pada nilai duniawi tetapi juga pada ukhrawi. Islam sangat menganjurkan bnagi  pemeluknya  untuk  menikah,  hal  demikian  itu  banyak  kita  jumpai  dalam berbagai landasan baik landasan teologis  (Al Quran dan Hadis) yurridis (Perundang- Undangan) maupun dari berbagai  argumen atau  sudut pandang dari berbagai  ulama. Pernikahan adalah ikatan religious/akad yang disyariatkan oleh agama. 2
Salah  satu  tujuan  pernikahan  atau  perkawinan  yang  kita  ketahui  adalah menghalalkan hubungan, memperoleh keturunan. Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi  rukun  dan  syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  syariat  dan  regulasi  yang berlaku. 3 Akan  tetapi  dikalangan  masyarakat  ada  yang  melanggar  ketentuan  syariat yaitu  melakukan  hubungan  suami  istri  sebelum  menikah  (melakukan  zina)  serta menyebabkan  hamil  diluar  nikah.  melakukan  hubungan  suami  sitri  sehingga menyebabkan wanita hamil dilatar belakangi berbagai faktor dan sangat kompleksitas permasalahnnya.  Perkawinan  wanita  hamil  marak  terjadi  dari  dulu  hingga  sekarang yang  permasalahan  model  perkawinan  ini  tak  pernah  terselesaikan.  Bahkan dikalangan  ulama  mazhab  pun  berbeda  pandangan  mengenai  perkawinan  wanita hamil,  terjadi  iktilaf  dikalangan  mereka,  ada  yang  membolehkan  dan  ada  pula  yang melarang dengan landasan atau pijakan serta alasan yang berbeda. 4
Perkawinan  wanita  hamil  hanya  diatur  dalam  kompilasi  hukum  Islam  pada pasal  53,  dengan  ketentuan  diperbolehkan  melangsungkan  perkawinan  dengan  pria yang  menghamilinya.  Namun  bagaimana  dengan  pria  yang  bukan  menghamilinya. Selain dari itu bahwa perkawinan bagi wanita hamil yang menuhi ketentuan regulasi yang  berlaku  seprti  ketentuan  standarisai  usia  melangsungkan  perkawinan  dan memiliki  kendala  bagi  yang  dibawah  standarisi  ketentuan  regulasi  bahwa  batas
1 Kahiruddin  nasutuion, Islam;  Tentang  Relasi  Suami  dan  Istri  (  Hukum  Perkawinan  1) ( Yogyakarta: ACADEMIA IA, dan Tazzafa, 2004) hal. 35.
2 Hasbi ash-shiddiqy, hukum-hukum fiqih Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) h. 265.
3 Hikmah, Maziyyatul. "Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah." De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 10.1 (2018), hal.3.
4 Nizar, Luthfiya. "Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus  Kantor  Urusan  Agama  Balong  Bendo  Kecamatan  Krian  Kabupaten  Sidoarjo)." Jurnal  Hukum Keluarga Islam 4.1 (2020), hal. 53.
minimal  untuk  melangsungkan  menikah  adalah  masing-masing  19  tahun  baik  pria maupun wanita.
Sebagai  solusi  dari  kendala  usia  untuk  melangsungkan  perkawinan  wanita hamil  adalah  memohonkan  dispensai  nikah  di  pengadilan  pada  wilayah  yurisdiksi pengadilan  agama.  Praktek  perkawinan  wanita  hamil  masih  banyak  dimohonkan  di pengadilan  agama  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  untuk  menangani permasalahan  seputar  hukum  perdata  khususnya  perkawinan.  Olehnya  itu  penulis ingin menganalisis pelaksanaan KHI pasal 53 di pengadilan agama serta menguraikan problematika seputar perkawinan wanita hamil. 5

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  penelitian  kualitatif  yang  sifatnya  deskriftif.  Penulis mencoba  menggambarkan  pelaksanaan  perkawinan  wanita  hamil  yang  dimohonkan di pengadilan agama pada wilayah yurisdiksi kabupaten Barru. Selain dari itu peneliti dalam  melakukan  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  dan  pendekatan sosiologis untuk mencapai hasil yang hendak dideskriftifkan.

## HASIL PENELITIAN
1. Implementasi pasal 53 KHI di Pengadilan Agama.
Perkawinan  wanita  hamil  telah  lama  dipersilisihkan  oleh  ulama-ulama terdahulu  hingga  saat  sekarang.  Sebagaimana  pada  pembahasan  sebelumnya  terjadi pro  dan  kontra  menyangkut  larangan  dan  kebolehanan  menikahinya. . Dalam masyarakat khusunya kepada orang tua menginginkan anaknya menikah berdasarkan koridor syariat serta berdasarkan petunjuk perundang-undangan. Namun suatu sebab sehingga  perkawinan  mereka  dianggap  tidak  normal  yaitu  disebabkan  karena  hamil sebelum  terjadinya  akad  perkawinan,  baik  disebabkan  Karena  kasus  pemerkosaan maupun terjerumus perbuatan kemaksiatan (perzinahan). . Pada dasarnya, perkawinan wanita hamil bukanlah kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Ini adalah  kewenangan  KUA,  sebagaimana  wawancara  penulis  dengan  salah  seorang hakim. Perkawinan wanita hamil itu bukan kewenangan hakim untuk menyelesaikan melainkan kewenangan KUA. Hakim pada Pengadilan Agama hanya berkewenangan menerima, memeriksa, megadili dan menyelesaikan perkara dispensasi nikah, namun ketika dalam pemeriksaan dalam persidang ternyata terbukti bahwa dia sedang hamil. Itulah menjadi sebab pemohon mengajukan dispensasi nikah karena alasan hamil.
5 Hikmah, Maziyyatul. "Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah. op.cit . , hal. 4.
Dispensasi  nikah 6 Merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam mengizinkan seorang pria dan seorang wanita yang akan menikah, tetapi perkawinan tersebut  terikat  oleh  persyaratan  yang  diatur  dalam  undang-undang,  yaitu  usia minimum  untuk  menikah, 19 tahun untuk  pria   sementara ketentuan 16  tahun untuk wanita. 7 Namun  ketentuan  tersebut  telah  diubah  menjadi  ketentuan  19  tahu  bagi masing-masing  calon.  Ketentuan  tersebut  telah  berjalan  sehingga  pihak  KUA  tidak dapat  menikahkannya  apabila  tidak  memenuhi  ketentuan  tersebut.  Namun  diberikan kesempatan  untuk  mendaftarkan  pengajuan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama. Penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama karena adanya suatu sebab yang mengahurskan untuk diberikan izin menikah demi kemaslahatan. .
Pengadilan Agama dapat memberikan izin dispensasi nikah kepada pemohon berdasarkan  pasal  7  ayat  2  yang  tertera  dalam  Undang-Undang  perkawinan  apabila pria  dan  wanita  tidak  mencukupi  ketentuan  umur  untuk  mengadakan  perkawinan sebagaimana yang telah dicantumkan pada ayat (1). Pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan  Agama  tidak  begitu  serta  merta,  melainkan  diharuskan  ada  alasan  kuat agar  supaya  hakim  pada  Pengadilan  Agama  memberikan  izin  tersebut  untuk melakukan  perkawinan.  Dibutuhkan  ketelitian  dan  kejelian  oleh  hakim  untuk mempertimbangkan konsekuensi yang ada apakah menerima atau menolak permohon dispensasi nikah yang diajukan kepadanya. 8
Permohonan  dispensasi n nikah  yang  diajukan  oleh  pemohon  kepada  hakim Pengadilan  Agama ’ adalah  mereka  yang  ingin  menikah  tapi  terkendala  usia  mereka. Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  mengharuskan  laki-laki  19  tahun  sementara perempuan 16 tahun. Namun ketentuan itu sekarang diubah masing-masing keduanya mesti 19 tahun.  Jadi KUA tidak mengizinkan mereka untuk menikah tapi diberikan solusi yaitu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Kami majelis hakim tentu  memeriksa  permohonannya  tersebut  apakah  layak  untuk  diberikan  dispensasi nikah  atau  tidak.  Tapi  kebanyakan  diterima  permohonan  dispensasi  berdasarkan pertimbangan  hakim  karena  ada  sebab  yang  mengaharuskan  diterima  demi
6 Dispensasi menurut kamus hukum merupakan pengecualian dari ketentuan hukum (regulasi) atau  undang-undang  yang  harus  diberlakukan  secara  formal.  Jika  dispensasi  digabungkan  dengan pernikahan,  maka  akan  bermakna  yaitu  pernikahan  diperbolehkan  karena  alasan  yang  mengharuskan pernikahan melalui penberian izin.
7 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
8 Mukhlisin muzarik, Kontroversi perkawinan wanita hamil (Yogyakarta : Pustaka Dinamika, 2002) hal. 14.
kemaslahatan  mereka.  Pertimbangan  tersebut  karena  sudah  hamil  di  luar  nikah, hubungannya sudah cukup jauh dikhawatirkan terjerumus perzinahan, masiri (budaya malu)  karena  undangan  sudah  tersebar  dan  masyarakat  sudah  mengetahui.  Takut kalau anaknya nanti nekat  nikah silariang dan lain-lain  yang masuk kategori darurat sebagai pertimabagan kemaslahatan.Atas dasar alasan tersebutlah maka dispensasinya diterima. 9
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  hakim  tersebut  maka  dapat dipetik  kesimpulan  bahwa  dispensasi  boleh  diberikan  kepada  orang  yang  hendak melangsungkan  perkawinan  tetapi  terkendala  syarat  usia,  sebagai  ketentuan  regulasi yang  berlaku.  Dispensasi  hanya  dapat  dilakukan  apabila  dalam  situasi  atau  kondisi yang  harus  dilakukan  (mendesak  atau  daruarat)    seperti  karena  hamil  dan  lainnya yang  masuk  kategori  darurat. . Pada  Undang-Undang  Perkawinan  pasal  7  hanya disebutkan kebolehan untuk mengajukan permohonan dispensasi tanpa disertai alasan dibolehkannya,  namun  diberikan  kewenangan  hakim  untuk  berijtihad  mengenai alasan permohonan dispensasi agar permohonan tersebut diterima sehingga pemohon mendapatkan  izin  melangsungkan  perkawinan  demi  mencapai  kemaslahatan  sebagai bahan  pertimbangan.  Pada  beberapa  bulan  lalu  tepatnya  bulan  Oktober  tahun  2019 regukasi  hukum  perkawinan  diubah  menjadi  Undang-Undang  RI  Nomor  16  Tahun 2019. . Perubahannya  terdapat  beberapa  pasal  khususnya  pasal  7 , usia  bagi  calon pengantin  semuanya  mesti  19  tahun  dan  mencamtumkan  pengajuan  permohonan dispensasi  nikah  dengan  alasann  mendesak  disertai  bukti  bukti  pendukung  yang cukup. 10 .
Perkawinan wanita hamilddiatur dalam KHI pasal 53:
(1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
(3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawian ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Bisa  dipahami  bahwa  dengan  alasan  sangat  mendesak  seperti  wanita  hamil diluar  nikah  dapat  dimohonkan  disepensasi  perkawinan.  Praktek  perkawinan ini, . sebagaimana  pada  pasal  53  KHI  di  atas s menyebutkan  bahwa  diperbolehkannya wanita  hamil  diluar  nikah  untuk  menikah  dengan  catatan  bahwa  yang  menikahinya
9 Wawancara penulis dengan hakim pengadilan agama kabupaten barru, 4 desember 2019.
10 Undang-Undang  RI  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perunahan  atas  Undang-Undang  RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7.
ialah  yang  menghamilinya  sementara  pria  lain  (yang  bukan  menghamilinya  tidak diperbolehkan, kemudia perkawinannya bisa diberlakukan tanpa menunggu  anaknya lahir dan perkawinannya tetap sah (tanpa melakukan perkawinan ulang) karena telah terjadi akad perkawinan meskipun setelah anaknya lahir. 11
Pengadilan  Agama  menerima  permohonan  dispensasi  nikah  sebab  adanya syarat  yang  tidak  terpenuhi  untuk  melangsungkan  perkawinan  yakni  batas  usia minimal untuk menikah yakni 16 tahun bagi laki laki dan 19 tahun bagi perempuan. Namun setelah undang-undang perkawinan yang baru ini yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 batas usia tadi dinaikkan menjadi 19 tahun masing-masing  mempelai.  Alasan  permohonan  mereka  macam-macam,  yang  jelas masuk  kategori  sangat  mendesak  termasuk  pihak  wanita  sudah  hamil  diluar  nikah. Meskipun  pada  permohonannya  ada  yang  menyebutkan  alasan  mereka  mengajukan dispensasi karena hamil bahkan tidak menyebutkan hamil namu setelah pemeriksaaan dalam  persidangan  baru  terbukti  dan  diketahui  oleh  majelis  hakim  ternyata  sudah hamil,  atas  dasar  ini  kami  majelis  hakim  menerima  permohonannya  karena  betul betul  tidak  ada  jalan  lain  selain  memberikan  dispensasi  demi  kemaslahatan  bagi perempuan dan anakanya kelak. Akan tetapi  yang perlu digari bawahi di  sini adalah bahwa  calon  suaminya  betul-betul  yang  menghamilinya  sebaimana  anjuran  dalam perkawinan bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
Alasan  hamilnya  wanita  agar  memperoleh    dispensasi  nikah  sebagai pertimbangan hakim menerima permohohan dispensasi banyak terjadi  di Pengadilan Agama  yang  menjadi  lokasi  penelitian  penulis.  Kehadiran  dispensasi  yang  menjadi kewenagan  Pengadilan  Agama  merupakan  solusi  atas  permasalahan  yang  dialami masyarakat  seputar  perkawinan  khusunya  pernikahan  wanita  hamil.  Kata  “dapat” dalam  ayat  (1)  pada  pasal  53  KHI  menandakan  bahwa  perkawinanya  hanya diperbolehkan apabila orang yang menghamilinya selain itu tidak diperbolehkan. Dan tatkala  yang  akan  menikahinya  bukan  yang  menghamilinya  (terbukti  dalam persidangan)  maka  permohonannya  akan  ditolak  karena  bertentangan  aturan  dalam KHI. 12 .

## 2. Analisis kasus
Perkawinan  hamil  diluar  nikah,  dapat  dijumpai  di  Pengadilan  Agama  atas pemberian dispensasi nikah karena alasan hamil diluar nikah. Beberapa contoh kasus yang penulis dapatkan akan  dipaparkan  sebagai berikut:
11 Mukhlisin muzarik, Kontroversi perkawinan wanita hamil , op.cit ., hal. 14.
12 Liah Yuliasih, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru, Wawancara, Barru, 4 Desember 2019
Perkara Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Br. Perkara tersebut merupakan permohonan dispensai kawin yang diajukan pada tanggal 20 oktober 2017. Orang tua calon    pengantin  (wanita)  selaku  pemohon  hendak  menikahkan  anakanya  dengan seorang  pria.  Syarat  untuk  melaksanakan  suatu  perkawinan  telah  dipenuhinya  baik dari  ketentuan  hukum  Islam  maupun  ketentuan  perundang-undangan,  kecuali  syarat usia.  Terkendalanya  pemohon  untuk  melangsungkan  perkawinan  anaknya dikarenakan usia putri pemohon masih 14 tahun 2 bulan. Sementara dalam ketentuan Undang-Undang  menetapkan  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  perempuan. Bahwa  pemohon  telah  mendaftarkan  rencana  pernikahan  putrinya  di  KUA  setempat akan  tetapi  pihak  KUA  menolak  dengan  landasan  anak  pemohon  masih  anak-anak atau  belum  cukup  usianya.  Oleh  sebab  itu  pemohon  mengajukan  permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Barru  berdasarkan wilayah  yurisdiksinya. Selama  proses  persidangan  pemohon  dan  termohon  telah    menjalankan  prosedur berperkara sebagaimana mestinya. Dalam persidangan  mengajukan 2 orang saksi dan persaksian  dari  pemohon  menyatakan  bahwa  antara  anak  penmohon  dengan  calon suami  anak  pemohon  hubungannya  sangat  dekat,  sudah  kabur  dari  rumah    bahkan sudah  hamil  satu  bulan.  Dalam  persaksian  tersebut  dilakukan  di  bawah  sumpah  dan tidak  ada  perbedaan  kesaksian  dari  kedua  saksi  pemohon.  Dasar  dasar  itu  hakim mempertimbangakan  dari  fakta-fakta  dalam  persidangan    mengabulkan  permohonan pemohon dan menyatakan memberi dispensasi kepada anak pemohon.
Meskipun perkara di atas tidak secara langsung menunjuk tentang perkawinan wanita hamil, namun memiliki keterkaiatan yaitu dengan alasan hamilnya atau alasan mendesak lainnya dapat diajukan dispensai nikah. pada mulanya antara seorang pria dengan seorang wanita tidak dapat melangsungkan perkawinan sebab tidak mecukupi usia  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang,  maka  dengan  adanya  pengajuan dispensasi  ke  Pengadilan  Agama  dengan  alasan-alasan  yang  dibenarkan  lagi mendesak  seperti  sebab  hamil  diluar  nikah,  perkawinan  yang  dahulu  tidak  dapat dilangsungkan  menjadi  bisa.  Olehnya  itu,  perkawinan  wanita  hamil    dibenarkan dalam ketentuan hukum serta dapat dilaksanakan.

## PEMBAHASAN
1. Perkawinan yang dilarang
Perkawinan merupakan perjanjian atau akad yang membolehkan (antara laki- laki dengan wanita) dengan tujuan melakukan hubungan suami istri yang dahulunya hukumnya  haram  menjadi  halal  dengan  menggunakan  lafal tazwij atau
nikah. 13 dengan adanya akad tersebut terkandung hak dan kewajiban  antara keduanya untuk  membangun hubungan  rumah tangga  yang sakinah, waddah dan rahmah. Dan masih  banyak  lagi  pengertian  yang  telah  diberikan  oleh  ulama  klasik  maupun kontemporer  mengenai  perkawinan.  Serta  ketentuan  negara  yang  dituangkan  dalam regulasi  berlaku  dan  dipatuhi  saat  ini. 14 . Baik  yang  menyangkut  dengan  rukun  dan syarat dan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.
Sebelum  penulis  bahas  mengenai  implementasi  KHI  pada  pasal  53  tentang perkawinan  wanita hamil,  perlu kiranya penulis  membahas sediki mengenai  bentuk- bentuk  larangan  perkawinan. 15 Sebab  pembahasan  tersebut  memiliki  sedikit keterkaitan  pada  pembahsan  selanjutnya.  Adapaun  bentuk  larangan  tersebut  sebagai berikut:
a. Seorang pria dilarang menikahi seorang wanita untuk selamanya
Pria  dilarang  menikahi  wanita  selamanya  karena  alasan  seperti  garis keturunan  atau  keturunan,  memiliki  kedekatan  dengan  kerabat,  dan  menyusui. . Hal ini tertuang dalam KHI sebagai berikut:
Pasal 39
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:
1) Karena pertalian nasab:
a. Dengan  seorang  yang  melahirkan  atau  yang  menurunkannya  atau keturunannya
b. Dengan seorang keturunan ayah atau ibu
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
2) Karena pertalian kerabat semenda:
a. Dengan seorang yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
b. Dengan seorang wanita bekas itri orang yang menurunkannya
c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrei-isterinya, keculai putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al dukhul
d. Dengan seorang bekas istri keturunannya
3) Karena pertalian sesusuan:
13 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.( Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) h. 32.
14 Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pada  pasal  1  dan  Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam pada pasal 2.
15 Larangan-laranangan  dalam  perkawian  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  1 Tahun 1974 pasal 8,9, dan 10.
a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
b. Dengan  seorang  wanita  sesusuan  dan  seterusnya  menurut  garis  keturunan ke bawah
c. Dengan  seorang  wanita  saudara  sesusuan,  dan  kemanakan  sesusuan  ke bawah
d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
Larangan perkawianan pada pasal ini berdasarkan firman Allah swt. . Q.S. . An- Nisa/4:23.  Pada  ayat  ini  adanya  larangan  perkawian  karena  hubungan  nasab, hubungan,kekerabatan  dan  hubungan  sepersusuan. . Melarangmu  (menikahi  ibumu). Anak  perempuanmu,  saudara  perempuanmu,  saudara  perempuan  ayahmu;  saudara perempuan  ibumu;  anak  perempuan  saudara  laki-lakimu;  anak  perempuan  saudara perempuanmu;  ibu  yang  menyusuimu;  saudara  perempuan  tirimu,  ibu  dari  istrimu (mertuamu);  Istri  dan  anak  dari  istri  tercinta,  namun  jika  anda  belum  pernah berkonflik  dengan  istrimu  (bercerai)  maka  tidak  ada  dosa  menikahinya;  (dan melarang anda) istri dari anak kandung anda (anak laki-laki menantu).
Selain dari itu firman Allah swt  yang tetara Q.S  An-Nisa/4:22. Pada ayat ini menerangkan  perkawinan  karena  adanya  hubungan  kekerabatan  atau  istilah Musaharah . . pada  ayat  tersebut  menerangkan  bahwa  jangan  menikahi  wanita  yang sudah  menikah  dengan  ayahmu  kecuali  di  masa  lalu,  Sungguh  perbuatan  ini  adalah kebencian dan kebencian kepada Allah serta merupakan seburuk jalan.
b. Selanjutnya perkawinan dilarang g dalam waktu tertentu saja.
Bentuk  larangan  perkawian  yang  kedua  ini  yaitu : dilrangnya  laki-laki  dan perempuan menikah dalam kurun waktu tertentu, yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. .
Pasal 40
Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  seorang  pria  dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
a. Karena wanita  yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.
Landasan  pelarang  menikahi  wanita  sebagaiman  yang  telah  disebutkan  pada pasal  ini  adalah  sebagai  berikut  dalam  QS.  Al-Baqarah/2:228.  Pada  ayat  ini  Allah SWT.  Menyampaikan  bahwa  Wanita  yang  telah  diceraikan  seharusnya  (menunggu)
quru´  atau  tiga  kali  bersih.  Jika  mereka  percaya  pada  Tuhan  dan  akhirat,  mereka seharusnya  tidak  menyembunyikan  apa  yang  Tuhan  ciptakan  di  dalam  rahimnya. Kemudian  diperbolehkan  kepada  suami    apabila  ia  menginginkan  kembali  atau merujuk istrinya atau seorang suami berhak merekomendasikan dirinya selama masa tunggu  tersebut.  Dan  seorang  Perempuan  memiliki  hak  yang  proporsional  dengan kewajibannya  dengan  syarat  berdasarkan  cara  yang  baik.  Namun,  suami  memiliki semacam  kekuatan  (derajat  lebih  )  dibanding  istri.    Terdapat  juga  dpada  surah  al- Baqarah  /2  :  221.  Dalam  ayat  ini  menerangkan  tentang  larangan  menikahi  wanita yang tidak memeluk agama Islam. Dan jangan menikahi penyembah berhala sampai mereka percaya lagi kepada allah. Pada dasarnya bahwa seorang budak wanita yang percaya pada Allah lebih baik dari pada wanita yang menyembah berhala, meskipun jika  wanita  musrik  itu  menarik  hatimu.  Dan  larangan  pula  menikahkan  seorang wanita  yang    beriman  kepada  Allah  dengan  pria  yang  musrik  hingga  dia  beriman kepada  Allah  .  Tentu  saja,  orang  yang  percaya  Allah  (seorang  budak  pria  mukmin) lebih baik dari pada seorang musrik, bahkan apabila dia menarik hatimu.

## Pasal 41
(1) Seorang  pria  dilarang  memadu  istrinya  dengan  seorang  wanita  yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:
a. Saudara sekandung, seayah atau seibu atau keturunannya
b. dengan bibinya atau kemanakannya.
(2) Larangan  tersebut  pada  ayat  (1)  tetap  berlaku  meskipun  istri-istrinya  telah ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah
Adapun  dasar  pijakan  pada  pasal  ini  adalalah  Q.S  An-Nisa/2:23. . Ayat tersebut  menerangkan  wanita  yang  dilarang  dinikahi  selanjutnya  yaitu menumpulkan  dua  saudara  perempuan  itu  bersama  (menikahi  dua  bersaudari) serta  wanita  yang  memiliki  hubungan  nasab  kecuali  yang  terjadi  pada  masa lampau.  Larangan  tersebut  tentunya  bertujuan  pada  pemurnian  dan  menjaga keturunan  nasab  serta  terdapat  hikma  besar  atas  pelarangan  tersebut. sesungguhnya Allah benar-benar pemaaf dan penyayang.
Kemudian pasal 42 menerangkan bahwa seorang laki-laki mempunyai 4 istri, 4  diantaranya  masih  berstatus  kawin  atau  masih  iddah  talak  raj'i,  atau  salah satunya masih kawin dan seorang lagi sedang dalam masa iddah raj'i, maka laki- laki  tersebut  tidak  dapat  menikahi  seorang  perempuan.  Larangan  menikahi perempuan  sebagaimana  pasal  tersebut  di  atas  adalah  apabila  seorang  pria  telah menikahi 4 (empat) orang wanita. Sebab Allah swt telah menetapkan batas s empat
orang  istri  saja.  Apabila  hendak  menikahi  seorang  lagi  maka  harus  menceraikan salah satu istrinya.
Larangan  sebagaimana  yang  diatur  pada  pasal  tersebut,  sejalan  dengan  apa yang  ditetapkan  oleh  Allah    swt  Q.S  al-Nisa/4:3.  Ayat  ini  menginformasikan bahwa  apabila  seorang  pria  merasa  khawatir  tidak  dapat  memperlakukan  anak yatim  dengan  adil  (jika    menikahinya)  maka  nikahi  wanita  lain  yang  disukai dengan ketentuan dua wanita, tiga atau batas maksimal empat wanita. Pemberian batas maksimal tersebut hanya diperuntukkan bagi ummat Nabi Muhammad saw Kemudian,  dan  tidak  berlaku  bagi  nabi.  Dan  tidak  pula  berlaku  bagi  ummat- ummat  terdahulu  sebelum  ketentuan  larang  ayat  ini  turun.  Akan  tetapi  pada kalimat  selanjutnya  memberikan  penegasan  bahwa  jika  seorang  pria  khawatir tidak  akan  bisa  dan  maupun  untuk  mendapatkan  dan  melaksanakan  keadilan, maka yang harus dilakukan adalah menikahi seorang wanita saja atau budak yang berada  pada  kuasanya.  Larangan  menikahi  wanita  jumlah  banyak  dan memberikan  batasan  maksimal  dengan  jumlah  empat  saja  agar  supaya menjahukan sifat aniaya serta perbuatan buruk lainnya.
Dan larangan terakhir terdapat dalam pasal 43 :
(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali
b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. ggugur, kalau putus ba’da al dukhul dan telah habis masa iddahnya.
Sementara  larang  menikahi  wanita  menurut  pasal  43  di  atas  berdasarkan firman  Allah  SWT.  dalam  Q.S  al-Baqarah/2:230.  Ayat  ini  mendeskripsikan  tentang wanita  yang  dilarang  dinikahi  selanjutnya  bahwa  Apabila  suaminya  telah menjatuhkan talak kepadanya sesudah talak kedua maka wanita tersebut tidak lagi sah lagi halal untuk dinikahinya sampai si wanita tersebut menikah dengan pria lain yang dicintainya  hingga  betul  betul  menjadi  pasangan  suami  istri  tanpa  ada  rekayasa. Selanjutnya apabila perjalan pernikahnnya dengan pria lain itu ternyata tidak berjalan baik dan terjadi perceraian maka tidak ada halangan atau dosa bagi suami dahulunya untuk kembali menikahinya.
Islam  telah  menetapkan  hubungan  atau  ikatan  antara  pria  dengan  seorang wanita yang tidak memiliki ikatan mahram dengan diberikan batasan tegas dan jelas. Batasan  tersebut  adanya  larangan  untuk  melakukan  kontak  fisik  seperti,  pegangan tangan,  ciuman  dan  lainnya  bahkan  kondisi  berdua-duaan  saja  itu  dilarang  sebab
dikhawatirkan  terjadi  fitnah  dan  terjerumus  kedalam  perzinahan. . tujuan  dari pemberian batasan tersebut dapat dilihat  surah Al-Isra/17:32.
Uraian  dari  landasan  di  atas  yang  terdiri  dari  regulasi  yang  berlaku  yaitu kompilasi  hukum  Islam  serta  landasan-landasan  teologis  dari  alquran  dan  hadis menunjukkan  bahwa  terdapat  wanita  yang  dilarang  dinikahi  sepanjang  masa    dan wanita yang dilarang untuk dinikahi yang sifatanya temporal, sementara wanita hamil tidak  disebutkan.  Terjadi  iktilaf  dikalangan  para  cendikiwan  (ulama)  tentang  model perkawinan ini, yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.
2. Pandangan Ulama tentang perkawinan wanita hamil
Perkawinan  wanita  hamil  adalah  perkawinan  yang  dilangsungkan  karena keadaan  atau  kondisi  seorang  wanita  dalam  keadaan  hamil  sebelum  akad pernikahan. . Terjadi  perpedaan  pandangan  dikalangan  ulama  mengenai  model pernikahan  ini,  ada  yang  melarang  dan  adapula  yang  membolehkan.  Perbedaan hukum  menikahan  wanita  hamil  terfokus  pada  dinikahi  oleh  pria  yang  bukan menghamilinya  Perbedaan  tersebut  karena  alasan  dan  landasan  yang  diperpegangi. Ulama dari mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah membolehkan 16 pernikahan ini.dengan alasan  bahwa  mereka  adalah  bukan  wanita  yang  dilarang  untuk  dinikahi.  Adapun dalilnya Q.S An-Nisa/4 24.,
َلِّإ ِءٓاَسِّنلٱ  َنِم  ُتََٰنَص ۡحُمۡلٱَو۞
ۡۡۖ َُِل َََٰٰ َءَََٓٓو اَم ۡۖ ََُل ََّ ََُِِو   ۡۡۖ َََََُۡۡ ِ َلَّٱ  َََََِِٰٰ   ۡۡۖ َُُن ََٰمََۡۡ  ۡتَََََم اَم َف  َنُه ۡنِم  ۦِهِب ۡۖ َُٰ ۡعََٰ ۡمََٰ ۡسٱ اَمَف   َنِۡحِف ََٰسُم  َرَۡۡغ  َنِۡنِص ۡحُّم ۡۖ َُِل ََٰو ۡمَأِب  ْٓوُغََٰۡبَت نََ َ
َنُنََوُوَُ  َنُنوُتا
ََََ  َحاَنُو  َلَّو ةَضِۡرَف
ا  مََِِۡ اًمَََِۡ  َناَِ َ َلَّٱ  َنِإ   ِةَضِۡرَفۡلٱ ِد ۡعَب  ۢنِم ۦِهِب ۡۖ ََُٰۡۡض ََٰرَت اَمِۡف  ۡۡۖ َُۡۡ

## ٤٢
Terjemahnya:
Dan (pernikahan juga haram bagimu) wanita yang telah dinikahi kecuali hamba yang kamu  miliki  (Allah  telah  menetapkan  hukum  ini)  hukumnya  sesuai  dengan  kamu. Dan kamu diperbolehkan untuk mencari istri agar dapat dinikahi dengan harta Anda sendiri dengan tujuan bukan berzina. Kemudian berikan mas kawin kepada istri yang selama ini Anda nikmati (gauli), sebagai kewajiban (mutlak), dan setelah menetpakan mas  kawin,  tidaklah  menjadi  persoalan  bagimu  untuk  seseorang  yang  sudah  saling merelakan.. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
Dan hadis Rasulullah saw:
16 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuhu, Jilid VII cet. III ( Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hal. 149.
لاق ۡۖ َسو هََۡ الله ىَص يبنلٓ نَ رمَ نب نَ :
للاحلٓ مٓرحلٓ مرحۡ لّ ( هوام نبٓ هٓوَ ) 17
Artinya:
Dari  Ibnu  Umar  dari  Nabi  saw  bersabda:  sesungguhnya  yang  haram  tidak mengharamkan sesuatu yang halal.
Sementar  ulama  yang  melarang  perkawian  wanita  hamil  yang  dinikahi  oleh pria  yang  menghamilinya  atau  bukan  menghamilinya  adalah  ulama  dari  mazhab Malikiyah dan Hambali. Alasan mereka tidak membolehkannya  ialah bahwa adanya hadis  yang  menyatakan  bahwa  larangan  bagi  seseorang  untuk  menyiramkan ’ airnya pada tanaman n orang lain. 18
Perbedaan  pandangan  dikalangan  ulama  tentu  memiliki  landasan  kuat  dari Alquran  dan  hadis  perihal  status  atau  kedudukan  perkawinan  wanita  hamil.  Seprti dari kalangan ulama syafiiyyah dan hanafiyyah berpatokan pada quran suarah Al-Nur ayat  3.  Sehingga  hasil  keputusan  mereka  membolehkan  perkawinan  wanita  hamil baik  pria  yang  menghamilinya  atau  bukan  dengan  pria  yang  menghamilinya  tanpa menunggu  samapai  ia  melahirkan.  Semenatara  dari  kalangan  ulama  malikiyah  dan hambali tidak membolehkan perkawinan wanita hamil sampai ia bertobat. Pandangan imam  malik  dua  bagian  bahwa  diperbolehkan  menikah  kecuali  dengan  yang menghamilinyakemudian  jika tidak menghamilinya maka tidak diperbolehkan. 19

## 3. Sebab terjadinya perkawinan wanita hamil
Seiring  perkembangan  zaman  dan  budaya,  batasan  yang  telah  ditetapkan Islam  dilabrak  oleh  sebahagian  masyarakat.  Mereka  menganggap  bahwa  hubungan yang  bukan  mahram  adalah  sesuatu  yang  wajar.  Bepergian  berduaan,  pegangan tangan,  ciuman  atau  dikenal  dengan  hubungan  pacaran  merupakan  tren  dikalangan anak muda. Bahkan mereka berani melakukan hubungan  yang dilakukan oleh suami istri  hingga  mengakibatkan  hamil  diluar  nikah. . Adanya  pergeseran  sosial  yang dialami masyarakat khususnya remaja dengan gaya pacaran yang sangat terbuka dan berani sehingga berdampak pada banyaknya kasus perkawinan hamil diluar nikah. .
17 Abu  Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazawyani Ibnu  Majah, Sunan Ibnu Majah , Juz I, (Qahirah: Dar al-Hadis, 1414 H/ 19994 M) hal. 649.
18 Wibisana,  Wahyu.  "Perkawinan  Wanita  Hamil  di  Luar  Nikah  serta  Akibat  Hukumnya: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim 15.1 (2017): hal. 35.
19 Ibid ., hal. 35.
Perkawinan  wanita  hamil  diluar  nikah  terjadi  karena  dipicu  oleh  berbagai faktor  baik  faktor  internal  maupun  eksternal  beberapa  faktor  tersebut  anatara  lain adalah hubungan sosial anatara satu dengan lainnya, pendidikan yang tidak memadai dari  personalitas  (pendidiakn  kurang),  kebutuhan  ekonomi  yang  semakin  hari semakin naik hingga tak terpenuhi, pemahaman norma agama dan nilai-nilai spiritual ketuhanan tidak diperdalam dan dipraktekkan dalam kesehariaannya. 20
Meskipun demikian, pada realitas yang  terjadi keseharian masyarakat bahwa perkawinan wanita hamil tidak dapat dinafikan keberadaaannya sebab berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hamil sebelum melakukan akad nikah merupakan tindakan yang  tercelah  dan  termasuk  perbuatan  dosa  sebab  telah  melakukan  perbuatan  zina. Dan sementara zina merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Olehnya itu dibutuhkan  kehadiran  negera  dalam  hal  ini  pemerintah  agar  menetapkan  kebijakan dan  aturan  dalam  menanagani  perkawinan  wanita  hamil  dengan  tujuan  agar  model perkawinan tersebut tidak terjadi lagi atau paling tidak menekan terjadinya. Bukankah mencegah lebih baik dari pada mengobati.

## KESIMPULAN
Perkawinan wanita hamil diatur dalam pasal 53 kompilasi hukum Islam. Pada dasarnya  model  perkawinan  ini  merupakan  kewenangan  KUA,  namun  ketika  terjadi konflik  di  dalamnya  maka  menjadi  kewenangan  pengadilan  agama,  konflik  tersebut dinyatakan  apabila  calon  yang  ingin  menikah  namun  terkendala  dengan  kententuan usia  menikah  yaitu  minimal  masing-masing  berumur  19  tahun,  maka  solusi  yang ditawarkan  adalah  mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  di  pengadilan  agama. berbagai faktor pengajuan dispensasi nikah termasuk karena wanita telah hamil diluar nikah.
Permasalahan  model  perkawinan  ini  terjadi  karena  beberapa  faktor diantaranya,  karena  kemajuan  zaman,  faktor  rendahnya  pendidikan,  kurangnya pemahamana  nilai-nilai  agama,  faktor  ekonomi  dan  lainnya.  Parahnya  lagi, dikalangan  remaja  sekarang  gaya  pacaran  sangat  terbuka  dan  mereka  menganggap sebagai  tren  masa  kini  hingga  mengakibatkan  hamil  diluar  nikah.    terjadi  ikhtilaf dikalangan  ulama  mengenai  perkawinan  wanita  hamil,  perpedaan  tersebut  terjadi karena  perbedaan  landasan  dan  argumentasi  yang  diperpegangi.  Ada  yang
20 Aladin, pernikahan  hamil diluar nikah dalam perspektif kompilasi  hukum islam (KHI) dan fiqih  islam  di  kantor  urusan  Agama  (studi  Kasus  di  kota  kupang.  “Masalh-masalah  hukum,  jilid  46 No.3 juli 2017” hal.240.
membolehkan  (ulama  hanafi  dan  syafii)  da  nada  pula  yang  melarang  (ulama  malik dan hambali).

## DAFTAR PUSTAKA
Aladin,  (2017),  “Pernikahan  hamil  diluar  nikah  dalam  perspektif  kompilasi  hukum islam  (KHI)  dan  fiqih  islam  di  kantor  urusan  Agama”  (studi  Kasus  di  kota kupang. “Masalah-masalah hukum, jilid 46 No.3.
Hikmah,  Maziyyatul.  (2018),  "Quo  Vadis  Penundaan  Pencatatan  Perkawinan  bagi Wanita Hamil di Luar Nikah." De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 10.1.
Muzarik,  Mukhlisin,  (2002),  “ Kontroversi  perkawinan  wanita  hamil ”,  Yogyakarta  :
Pustaka Dinamika.
Muhammad bin Yazid al-Qazawyani Ibnu Majah, Abu Abdillah. Sunan Ibnu Majah , Juz I, Qahirah: Dar al-Hadis, 1414 H/ 1994 M.
Nasutuion,  Kahiruddin.  (2004),  “ Islam;  Tentang  Relasi  Suami  dan  Istri  (  Hukum Perkawinan 1) . Yogyakarta: ACADEMIA IA, dan Tazzafa.
Nizar,  Luthfiya.  (2020),  "Implementasi  Pernikahan  Wanita  Hamil  Diluar  Nikah Tahun  2017  (Studi  Kasus  Kantor  Urusan  Agama  Balong  Bendo  Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)." Jurnal Hukum Keluarga Islam 4.1.
Saebani,  Beni  Ahmad  dan  Syamsul  Falah.  (2011),  “ Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia”. Bandung: CV Pustaka Setia.
Ash-shiddiqy,Hasbi. (1978), “ Hukum-hukum fiqih Islam” . Jakarta: Bulan Bintang.
Al-Zuhaili,  Wahbah.  (1989),  “ Al-Fiqh  al-Islam  wa  ‘Adillatuhu”, Jilid  VII  cet.  III. Beirut: Dar al-Fikr.
Wibisana,  Wahyu.  (2017),  "Perkawinan  Wanita  Hamil  di  Luar  Nikah  serta  Akibat Hukumnya:  Perspektif  Fiqh  dan  Hukum  Positif." Jurnal  Pendidikan  Agama Islam-Ta’lim 15.1.