Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2014, Hal. 33 - 48
ISSN 021-969X
Pertimbangan Penyidik Dalam Menentukan Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak
(Studi Di Polres Balikpapan, Kalimantan Timur)
(Investigator Consideration in Order to Define the Solution Model of Child Crime (Study in Polres Balikpapan, Kalimantan Timur))

## Belny Warlansyah
Program  Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail:fhunmul@gmail.com

## ABSTRAKSI
Realitas  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  di  Polres  Balikpapan  pada  tahun  2013 sebanyak 51 tindak pidana. Sebanyak 18 perkara diselesaikan melalui model diversi, sedangkan sisanya 33 perkara diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Sedangkan pada Tahun 2014, yang terjadi hanya 10 perkara.  Artinya  mengalami  penurunan  angka  kejahatan  ( criminal  rate )  yang  cukup  signifikan  dibandinmg perkara  yang  terjadi  pada  Tahun  2013.  Dari  10  perkara  tersebut,  sebanyak  enam  perkara  diantaranya dilanjutkan  dalam  proses  peradilan  selanjutnya  setelah  penyidikan,  artinya  dilakukan  penuntutan  dan persidangan, sedangkan sisanya sebanyak empat perkara dilakukan dengan diversi. Faktor-faktor penyebab anak  melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana,  diantaranya  faktor  lingkungan,  penyebab  lainnya  adalah adanya  kemudahan  anak  untuk  mengakses  informasi  tentang  hubungan  seksual  yang  bersifat  pornografi, yang kemudian mendorong nafsu syahwatnya untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan di luar nikah dengan pacarnya. Kontrol  sosial yang rendah dari  masyarakat juga menjadi  faktor penyebab  anak mudah melakukan  kejahatan,  karena  kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua,  keluarga  dan  masyarakat.  Dalam menangani  perkara  tindak  pidana  anak,  model  penyelesaian  perkaranya  meliputi  diversi  atau  melanjutkan perkara ke tahap penyidikan selanjutnya.
Kata Kunci: penyidik, anak, dan diversi

## ABSTRACT
Criminal or crime which is done by child in Polres balikpapan in year 2013 as many as 51 Cases. 18 Cases is finished by diversion Model, the rest of 33 Cases is finished by Court. In year 2014, the crime happened is only 10 cases, meaning that there is a significant declining of criminal rate than criminal rate in 2013. From 10  cases,  6  cases  is  get  in  to  the  court  after  investigation,  meaning  that  there  is  prosecution  and justification, the rest of 4 cases is handled by diversion. The Cause factors that children do criminal action one  of  it  is  Environment,  another  factor  is  the  easiness  for  children  to  access  information  about  sexual relation which has maturity content, impacting their passion to do sexual intimacy or sexual violation before married with opposite sex. Low social control from society also one of the cause for children to do criminal act, because the lack of  control from parent,  family  and  society. In case of handling the children criminal action, the solution model is covered in diversion or let the cases to the next investigation level
Key Words: investigator, children and diversion

## PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945,  Indonesia secara  tegas  menyatakan  bahwa  “Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Sebagai
Negara hukum minimal harus mempunyai ciri- ciri khas ataupun unsur yang terdiri dari:
1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
Belny Warlansyah
2. Adanya  jaminan  terhadap  hak-hak  asasi manusia (warga negara);
3. Adanya  pembagian  kekuasaan  dalam Negara;
4. Adanya  pengawasan  dari  badan-badan peradilan. 1 Dalam kaitannya dengan tindak pidana yang  dilakukan  oleh  anak,  sebagai  negara hukum,  tentunya  diharapkan  bahwa  seluruh sikap  tindakan  pemerintah  dan  aparat  dalam melaksanakan  pemerintahan  di  semua  sektor kehidupan  bermasyarakat,  termasuk  dalam menangani para pelanggar hukum anak, harus didasarkan pada suatu ketentuan hukum yang berlaku,  yang  mengacu  pada  hak  asasi manusia,  yang  menurut  dasar  negara Pancasila  tercermin  dalam  sila  kedua  yaitu perikemanusiaan  yang  adil  dan  beradab. Dalam  perspektif  ini,  dalam  penjelasan  atas Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, ditegaskan  anak  adalah  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan  negara.  Dalam  konstitusi Indonesia,  anak memiliki  peran  strategis  yang  secara  tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak hidup setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan, mengingat seringkali dalam proses pemeriksaan  pada  tahap  penyidikan  hanya melihat  kepentingan  proses  hukum  tanpa memperhatikan kesejahteraan anak. Untuk itu, kita  harus  memperhatikan  dan  melayani mereka  karena  mereka  sangat  peka  terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik dan sosial.  Anak-anak  yang  berhadapan  dengan hukum  seringkali  tidak  dapat  melindungi dirinya sendiri karena situasi dan kondisi. 2 Penjatuhan  pidana  terhadap  anak, yang  menyebabkan  anak  berada  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  menjalankan
1 Sri  Sumantri,  2003, Bunga  Rampai  Hukum  Tata Negara Indonesia, hlm. 4, sebagaimana dikutip oleh Mien  Rukmini, Perlindungan  HAM  Melalui  Asas Praduga  Tak  Bersalah  dan  Asas  Persamaan Kedudukan  Dalam  Hukum  pada  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 37.
2 Sahetapy,  J.E,1995, Bunga  Rampai  Viktimisasi,  PT. Eresco, Bandung, hlm. 136.
masa  pidananya,  menyebabkan  anak  sering berhubungan  fisik  dan  sosial    dengan  orang dewasa  perilaku  tindak  pidana  yang  sama- sama  tinggal  di  lembaga  pemasyarakatan. Keadaan  ini  akan  semakin  menjauhkan harapan  si  anak  untuk  berubah  menjadi  lebih baik,  kalaupun  ada  perubahan  bagi  si  anak adalah  perubahan  perilaku  yang  meniru lingkungan  terdekatnya  yakni  perilaku  orang dewasa  yang  berhadapan  dengan  hukum. Teori  imitasi  dalam  kajian  kriminologi menjelaskan  bahwa  perilaku  jahat  bisa merupakan  hasil  imitasi  atau  peniruan  atas perilaku-perilaku  yang  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  bergaul  secara  intensif  dengan pelaku.
Dalam  hukum  acara  pidana  ada  dua kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu: 1. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan  hukum  pidana  harus  mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat;
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus  diperlakukan  secara  adil  sedemikian rupa, sehingga jangan  sampai orang  yang tidak  berdosa  mendapat  hukuman  atau kalau  ia  memang  berdosa,  jangan  sampai ia  mendapat  hukuman  yang  terlalu  berat atau tidak seimbang dengan perbuatannya. 3 Dengan  demikian  hukum  acara  pidana ditujukan  untuk  menjamin  keserasian  dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum tersebut,  di  lain  pihak  keberadaan  Hukum Acara  Pidana  dapat  membatasi  kekuasaan penguasa  agar  tidak  terjadi  kesewenang- wenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum,  sehingga  perlindungan  hak-hak  asasi manusia menjadi terjamin.
Keadilan  yang  selama  ini  berlangsung dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia adalah  keadilan retributive.  Sedangkan  yang diharapkan  adalah  keadilan restorative  yaitu keadilan  ini  adalah  suatu  proses  dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana  tertentu  bersama  -sama  memecahkan masalah  bagaimana  menangani  akibatnya  di masa  yang  akan  datang.  Orientasinya  adalah
3 Wiryono Prodjodikoro, 1980, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur, Bandung, hlm. 15-16.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 35
merestorasi  hubungan  pelaku  dengan  korban dan  akibat  tindakan  pelaku  dalam  kehidupan masyarakat  untuk  menjadi  utuh  atau  tidak terluka  lagi,  dengan  melibatkan  partisipasi pelaku,  korban  dan  masyarakat.  Oleh  sebab itu Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara
pidana yang mengedepankan  pemulihan  terhadap  korban, pelaku,  dan  masyarakat.  Prinsip  utama keadilan  restoratif  adalah  adanya  partisipasi korban  dan  pelaku,  partisipasi  warga  sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada  jaminan  anak  atau  pelaku  tidak  lagi mengganggu  harmoni  yang  sudah  tercipta  di masyarakat.
Tindak  pidana  menurut  kaca  mata keadilan  restoratif  adalah  suatu  pelanggaran terhadap  manusia  dan  relasi  antar  manusia. Keadilan  restoratif  dapat  dilaksanakan  melalui beberapa hal, antara lain:
1. Mediasi korban dengan pelanggar;
2. Musyawarah kelompok keluarga;
3. Pelayanan  di  masyarakat  yang  bersifat pemulihan  baik  bagi  korban  maupun pelaku. 4 Keadilan  restoratif  merupakan  salah satu  bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa diluar  pengadilan  atau  dikenal  dengan Alternatif  Dispute  Resolution  atau  ADR.  ADR pada  umunya  digunakan  dilingkungan  kasus- kasus perdata tidak untuk kasus-kasus Pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku  di  Indonesia  saat  ini  (hukum  positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapatdiselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam  hal-hal  tertentu  dimungkinkan  adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan. 5 Pertimbangan  terhadap  hak-hak  anak sebenarnya  merupakan  pertimbangan  moral yang  mempunyai  tujuan  utama  untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Konsekuensi untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak tersebut dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan
anak. Pemeriksaan  terhadap  seorang  anak  yang
4 Apong  Herlina  et.al.,  2004, Perlindungan  Terhadap Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum,  Jakarta, hlm.354
5 Barda  Nawawi  Arief,  2008, Restoratif  Justice: Penyelesaian  Perkara  Pidana  di  Luar  Pengadilan,
Pustaka  Magister  Semarang,  hlm.  2  (selajutnya disebut Barda Nawawi Arief II)
diduga  melakukan  tindak  pidana  harus menjunjung  tinggi  hak-hak  anak.  Muncul berbagai  konsep-konsep  alternatif  dalam penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum antara lain adalah yang dikenal dengan konsep  keadilan  restoratif.  Konsep  keadilan restoratif  merupakan  suatu  proses  dimana melibatkan  semua  pihak  yang  berhubungan dengan tindak pidana tersebut. 6
Ketentuan  dalam  UU  SPPA  yang  baru, sangat dijiwai oleh upaya perwujudan keadilan restoratif ini, sehingga dalam pasal-pasal yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan  di  persidangan,  mewajibkan kepada  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim yang  menyidangkan  perkara  tindak  pidana anak  diwajibkan  untuk  mengupayakan  diversi terlebih  dahulu,  sebelum  proses  hukum dilanjutkan,  apabila  diversi  yang  ditempuh melalui  mediasi  antara  korban  dan  pelaku gagal dicapai.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak,  sering  terjadi  di  wilayah  Polres Balikpapan. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak  meliputi  tindak  pidana pencurian  kendaraan  bermotor  (curanmor), penganiayaan,  pencabulan,  serta  pencurian. Penyelesaian  perkara-perkara  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  tersebut,  pada  umumnya diselesaikan
dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative guna menghasilkan  diversi  (pengalihan)  yang  akan menghindarkan anak dari penghukuman.
Namun,  dalam  beberapa  perkara tertentu,  sekalipun  pelakunya  adalah  anak, proses  hukum  tetap  berlanjut  yang  berujung pada penjatuhan pidana terhadap anak. Selain karena  gagalnya  mediasi  antara  pelaku  dan korban,  juga dipengaruhi oleh  jenis kejahatan yang  dilakukan  anak  tersebut,  serta  rekam jejak  anak  dalam  tindak  pidana  kejahatan yang  pernah  dilakukan  sebelumnya  atau residivis.
Realitas  Tindak  Pidana  oleh  Anak  di Polres Balikpapan
6 Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, 2004, Analisa  Situasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia,  UNICEF,  Jakarta,  hal  3.20  Reformasi Hukum  di  Indonesia,  2000.Penyelesaian  Sengketa Alternatif,  Hasil  Studi  Perkembangan  Hukum-Proyek Bank Dunia, hlm. 88-94.
Tindak  pidana  yang  pelakunya  anak, sebagaimana  juga  di  polres-polres  kota  besar lainnya  di  Indonesia,  juga  banyak  terjadi  di
Polres Balikpapan. Tabel di bawah
menunjukkan  jumlah  tindak  pidana  yang dilakukan  anak  di  Polres  Balikpapan  dalam kurun waktu Tahun 2013 -2014.
Tabel 1.
Jumlah Tindak Pidana Anak di Polres Balikpapan Tahun 2013-2014
Sumber: Unit PPA Polres Balikpapan Januari 2015.
Penanganan  perkara  tindak  pidana anak ini ditangani khusus oleh Unit Perempuan dan Perkara Anak (PPA), yang keberadaannya ada  di  setiap  polres  di  seluruh  Indonesia. Mengingat  perkara  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  perempuan  dan  anak  saat  ini marak  di  hampir  semua  wilayah  kota,  maka pimpinan Polri membentuk khusus unit PPA di setiap wilayah Polres.
Mengkritisi  data  jumlah  tindak  pidana anak yang terjadi di Polres Balikpapan di atas, nampak  bahwa  jenis  kejahatan  atau  jenis tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  meliputi berbagai  jenis  kejahatan  yang  juga  dilakukan oleh  orang  dewasa,  seperti  pencurian, pencurian  kendaraan  bermotor,  perbuatan cabul  dan  penganiayaan.  Mengingat  dalam penelitian ini tidak membahas masalah sebab- sebab  anak  melakukan  kejahatan  atau  tindak pidana yang merupakan tinjauan kriminologis, maka  dalam  penelitian  ini  tidak  digali  faktor penyebab  pelaku  yang  masih  anak-anak melakukan berbagai jenis kejahatan di atas.
Oleh  karena  masalah  dalam  penelitian ini adalah mencari jawaban faktor-faktor yang melatarbelakangi  penyidik  untuk  melakukan diversi  atau  melanjutkan  penanganan  perkara tindak  pidana  anak  ini  ke  jenjang  sub-sistem peradilan  selanjutnya,  yakni  penuntutan  dan persidangan.  Sekalipun  demikian  disadari
bahwa  jumlah  tindak  pidana  anak  yang dilaporkan dan kemudian ditangani oleh Polres Balikpapan,  bukanlah  jumlah  yang  riil  atas tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  di masyarakat,  mengingat  banyak  tindak  pidana oleh anak yang tidak dilaporkan ke kepolisian. Terutama  tindak  pidana  anak  yang  terjadi  di dalam keluarga.
Dalam  kajian  kriminologi  terdapat istilah dark  numbers,  yakni  tindak  kejahatan yang  tidak  dilaporkan  oleh  masyarakat  ke aparat  kepolisian  sehingga  merupakan  angka- angka  gelap  atau  tak  terdata  dalam  angka kejahatan  resmi  ( criminal  rate).  Bahkan menurut  Mardjono  Reksodiputro,  angka kejahatan yang tidak dilaporkan dan atau tidak tercatat  cukup  besar  ( the  dark  number  of crime). 7 Oleh  karena  itu  dikatakan  oleh Mardjono,  statistik  kriminalitas  sebaiknya hanya  ditafsirkan  sebagai  mencerminkan aktivitas  dalam  sistem  peradilan  pidana  dan jangan  sebagai  pencerminan  kejahatan  yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.
Kejahatan  atau  tindak  pidana  yang dilakukan  anak  yang  ditangani  di  Polres Balikpapan,  memang  relatif  cukup  kecil. Berdasarkan  data  di  atas,  pada  Tahun  2013
7 Mardjono  Reksodiputro,  2009, Menyelaraskan
Pembaharuan    Hukum,  Komisi  Hukum  Nasional, Jakarta, hlm. 328. NO  TAHUN  JLM KSS ANAK JENIS KEJAHATAN JUMLAH PENYELESAIAN LANJUT DIVERSI 1 2013 Pencurian Curanmor Perbuatan Cabul Eksploitasi anak Penganiayaan 10 9 20 1 11 6 8 12 1 6 4 1 8 - 5 JUMLAH 51 33 18 2 2014 Pencurian Curanmor Perbuatan Cabul Eksploitasi anak Pengeroyokan - - 9 - 1 - - 5 - 1 - - 4 - - JUMLAH 10 6 4
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 37
hanya  terdapat  51  kasus  dan  pada  Tahun 2014 malah turun drastis hanya 10 kasus. Pada  umumnya  mereka  tidak  mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial, maka  tidaklah  mengejutkan,  sembilan  dari sepuluh anak anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara  atau  rumah  tahanan.  Padahal, sekalipun  melakukan  tindak  pidana,  anak bukanlah  untuk  dihukum  melainkan  harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa  tumbuh  dan  berkembang  sebagai  anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.
Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang  masih  dalam  masa  perkembangan  fisik dan  mental.  Terkadang  anak  mengalami situasi  sulit  yang  membuatnya  melakukan tindakan  yang  melanggar  hukum.  Walaupun demikian,  anak  yang  melanggar  hukum tidaklah  layak  untuk  dihukum  apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. 8
Dalam  kajian  kriminologi  kejahatan atau  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  ini diistilahkan  sebagai Juvenile  Crime.  Beberapa modus  operandi  dari  tindak  pidana  yang dilakukan anak, tampak di Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Jenis Kejahatan dan Pasal yang dilanggar dalam Tindak Pidana Anak Di Polres Balikpapan Tahun 2014
No Uraian Kejadian Tersangka /Inisial Pasal 1  PERSETUBUHAN DAN ATAU PENCABULAN Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban berulang kali dengan janji akan bertanggung jawab terhadap korban apabila korban hamil. HFA Psl 81 dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 2  PERSETUBUHAN DAN ATAU PENCABULAN Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban sebanyak 1 kali dengan janji akan menikahi korban. PB Psl 81 dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 3  PERSETUBUHAN DAN ATAU PENCABULAN Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban sebanyak 1 kali dengan janji pelaku akan bertanggung jawab kepada korban hingga RH Psl 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 subs Pasal 287 KUHP dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Th 2002 subs Psl 290
8 M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan untuk Dihukum, Catatan  Pembahasan  UU  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
sekarang korban hamil 4 bulan. KUHP 4 PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban sebanyak 3 kali dengan janji akan bertanggung jawab kepada korban. AFA Psl 81 dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 5  PERSETUBUHAN DAN ATAU PENCABULAN Pelaku mencabuli dan menyetubuhi korban sebanyak 3 kali dengan janji tidak akan meninggalkan korban. AN Psl 81 dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 6 PERCOBAAN PENCURIAN Pelaku memepet motor korban lalu menarik HP korban hingga korban terjatuh lalu pelaku melarikan diri tanpa membawa HP korban. RS Pasal 365 KUHP Jo. 53 KUHP 7  PERSETUBUHAN DAN ATAU PENCABULAN Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban berkali- kali dengan janji tidak akan meninggal kan korban. AD Psl 81 dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 8 PENCABULAN Pelaku mengucik-kucik vagina korban dengan menggunakan jarinya. HGS Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 9 PENGEROYOKAN Pelaku yang jumlahnya lebih dari 2 orang melakukan pemukulan terhadap korban. RMD Psl 80 UU RI No. 23 Tahun 2002 10 PERSETUBUHAN Pelaku dengan memaksa korban berhubungan badan sebanyak 2 kali dengan bujukan apabila korban tidak mau korban tidak diantar pulang. ANT Psl 81 UU RI No. 23 Tahun 2002
Sumber: Unit PPA Polres Balikpapan, Januari 2015.
Berdasarkan  data-data  yang  terdapat dalam  tabel  di  atas,  tampak  bahwa  tindak pidana  pencabulan  dan  persetubuhan  paling mendominasi  jenis  kejahatan  yang  dilakukan anak  yang  ditangani  di  Polres  Balikpapan. Dalam  beberapa  berita  acara  pemeriksaan tersangka  dan  saksi  korban  yang  diteliti peneliti  secara  acak,  terdapat  fakta  bahwa sebelum  tindak  pidana  pencabulan  atau persetubuhan  itu  terjadi,  antara  korban  dan pelaku  memang  terdapat  hubungan  kekasih atau  berpacaran  sebelumnya.  Artinya  tindak pidana  pencabulan  atau  persetubuhan  itu bukan  dilakukan  terhadap  orang  yang sebelumnya  tidak  dikenal  sama  sekali  oleh pelaku.  Berbeda  dengan  perkara  pencurian
dan pengeroyokan, dimana antara pelaku dan korban tidak saling mengenal sebelumnya.
Data  yang  sama  juga  tampak  dalam jenis dan  modus operandi  tindak pidana  yang dilakukan anak yang ditangani Unit PPA Polres Balikpapan, sebagaimana Tabel 3 berikut ini:

## Tabel 3.
Beberapa Jenis Kejahatan dan Pasal yang dilanggar dalam Tindak Pidana Anak Di Polres Balikpapan Tahun 2013
No Uraian Kejadian Tersangka Pasal 1 PERSETUBUHAN DAN ATAU PENCABULAN Pelaku menyetubuhi dan mencabuli  korban secara bergantian dimana pelaku dan korban baru berkenalan serta tidak ada paksaan saat kejadian namun korban masih dibawah umur IDR Psl 81 dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 subs. Psl 287 dan/atau Psl 290 KUHP 2 PERSETUBUHAN Pelaku berpacaran dengan korban lalu pelaku menyetubuhi korban berkali-kali dengan janji akan bertanggung jawab kepada korban apabila korban hamil. DS Psl 80 UU RI No. 23 Tahun 2002 3 PENCURIAN Pelaku masuk rumah korban dengan menggunakan kunci serep milik korban yang telah dicuri juga oleh pelaku lalu pelaku mengambil uang milik korban sebesar 5 juta dan cincin berian korban senilai 15 juta rupiah PA dan BA Pasal 363 KUHP 4 ABORSI Pelapor menemukan orok yang telah dikubur di Pekarangan rumah pelapor. FWW Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 56 dan Pasal 346 KUHP 5 PERSETUBUHAN Pelaku dan korban melakukan pesta minuman keras lalu pelaku menyetubuhi korban secara bergantian. FM, HAC, dan MM Psl 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 6 PENCURIAN Pelaku mengambil barang milik korban tanpa ijin yaitu berupa velg motor. OCH Pasal 363 KUHP 7 PENCURIAN Pelaku mengambil barang- barang milik pelapor pada saat kamar kost dalam keadaan kosong ditinggal oleh pelapor bekerja. RF Pasal 363 KUHP 8 PENCURIAN Pelaku mengambil sebuah satu unit televisi merk sharp 32” inci dengan memasuki lewat jendela yang tidak terkunci bersama- sama dengan Oleng. NF Pasal 363 KUHP 9 EKSPLOTASI ANAK Para pelaku mengambil NM, SP, ZI, dan Psl 88 UU RI No. 23
keuntungan dari korban yang disuruhnya menjual keperawannya, keuntungan tersebut digunakan korban dan tersangka untuk keperluannya masing-masing. NA Tahun 2002 10 PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban sebanyak 3 kali, dengan pelaku bilang ke korban “jangan bilang pipimu dan mimimu”. MF Psl 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 Subs Pasal 287 KUHP 11 PENCABULAN Pelaku membuka pakaian korban langsung memegang payudara dan vagina korban. PF Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Subs Pasal 287 KUHP 12 PERSETUBUHAN Pelaku menyetubuhi korban sebanyak satu kali dengan janji akan bertanggung jawab. TJ Psl 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 Subs Pasal 287 KUHP 13 PENCABULAN Pelaku mencabuli korban dengan cara mencium pipi dan bibir korban serta mengucik-kucik vagina korban. ZKF dan PRT Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Subs Pasal 290 KUHP 14 PENCURIAN Pelaku mengambil sebuah sepeda motor yamaha mio warna hitam yang diparkir didepan rumah saat anak korban sedang bekerja. DA, AD dan EM Psl 363 KUHP 15 PENCABULAN Pelaku mencabuli korban dengan memasukkan jari tangan Kedalam vagina korban. AY Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002
Sumber  :  Unit  PPA  Polres  Balikpapan,  Januari 2015.
Tingkat  kejahatan  atau  tindak  pidana anak    yang  berupa  pencabulan  dan persetubuhan yang tinggi di Polres Balikpapan, tidak terlepas dari keberadaan Kota Balikpapan sebagai  kota  besar.  Sebagaimana  kota  besar lainnya  di  Indonesia,  pengaruh  kemajuan teknologi  komunikasi  dan  informasi,  seperti internet, facebook, whats app, serta instrumen fitur-fitur  lainnya  di handphone,  memberikan pengaruh  yang  besar  atau  signifikan  bagi intensifnya  pergaulan  anak-anak  atau  remaja kota  besar,  yang  kemudian  mendorong  pada pergaulan  bebas.  Apalagi  situs-situs  internet yang  menyuguhkan  pornografi,  baik  berupa gambar  maupun  film,  cukup  mudah  diakses melalui jaringan internet di rumah-rumah.
Kondisi ini diperparah dengan maraknya  pertumbuhan  hotel,  losmen  atau guest  house  di  Balikpapan,  yang  tidak menerapkan secara ketat aturan hanya suami- isteri yang boleh menginap dalam satu kamar,
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
sehingga memberikan kemudahan sarana bagi pelaku  untuk  melakukan  tindak  kejahatan kesusilaan terhadap korbannya.
Hasil wawancara penulis dengan Ketua Unit  PPA, 9 menunjukan  terjadinya  tindak pidana    pencabulan  dan  persetubuhan  yang dilakukan oleh anak tersebut, malah terjadi di rumah  korban  atau  pelaku.  Kenyataan  ini menunjukkan  kurangnya  perhatian  orang  tua terhadap perilaku anak-anaknya, serta kondisi rumah  yang  sering  kosong  karena  kesibukan para  orang  tua  dan  anggota  keluarga  dalam urusannya  masing-masing,  sehingga  suasana rumah yang sering kosong tersebut dimanfaatkan anak untuk melakukan pencabulan atau tindak pidana persetubuhan.

## Faktor Penyebab Anak melakukan Tindak
Pidana atau Kejahatan
Dalam  bab  Kajian  Pustaka  sudah dijelaskan  panjang  lebar  tentang  teori-teori dalam  kriminologi  yang  membahas  tentang sebab-sebab ( etiologi) kejahatan. Selanjutnya, pembahasan  dalam  bab  ini  akan  mencoba mengkaji  fakta-fakta  temuan  lapangan  hasil penelitian tentang sebab-sebab anak melakukan tindak pidana atau kejahatan, serta relevansinya  dengan  teori  kriminologi  yang digunakan.
Sebagaimana
diketahui dalam penelitian  terhadap  perkara  tindak  pidana yang dilakukan anak pada Tahun 2014, paling mendominasi  adalah  perkara  persetubuhan dan  atau  pencabulan  (80%),  sisanya  adalah pencurian dan pengeroyokan. Perkara persetubuhan  dan  atau  pencabulan  yang dilakukan  anak  yang  korbannya  anak melanggar  Pasal  81  dan  Pasal  82  Undang- Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Pasal 81 ayat 1 mengatur setiap orang yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan  orang  lain,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  15  tahun  dan  paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.- dan  paling sedikit Rp. 60.000.000.-. Sedangkan dalam Pasal 81 ayat
9 Wawancara  dengan  Kanit  PPA  Polres  Balikpapan, Ipda Mulyono, tanggal 3 Februari 2015.
2  mengatur  bahwa:  ketentuan  pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula  bagi  setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan  atau  membujuk  anak  melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang lain. Sedangkan dalam Pasal 82 diatur “setiap orang  yang  dengan  sengaja  melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakujkan tipu muslihat, serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  15  tahun  dan paling  singkat  3  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.  300.000.000.-  dan  paling  sedikit Rp. 60.000.000.-.
Ketentuan  tersebut  mengatur  setiap orang,  artinya  bisa  dilakukan  oleh  orang dewasa, artinya yang nerusia di atas 18 tahun, maupun dilakukan anak-anak yang usianya 18 tahun ke bawah. Berdasarkan dua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka yang diteliti dan dijadikan  sebagai  sampel  sumber  data sekunder dalam penelitian in, yakni LP/901/2014/Kaltim/Res.  Bpp.  Tanggal  22-01- 2014    dimana  tersangkanya  adalah  HFA, kelahiran  tangal  7-10-1966,  tinggal  di Balikpapan,  dan  korbannya  adalah  AD, kelahiran tanggal 24-11-1997,
serta LP/133/II/2014/Kaltim/Res.  BPP  Tanggal  01- 02-2014,  dengan  tersangka  PB,  kelahiran  19- 10-1996, tinggal di Balikpapan, dengan korban HAR,  kelahiran  26-03-1998,  tinggal  di Balikpapan.
Dalam kedua perkara ini, tindak pidana yang  dilakukan  sama  yakni  persetubuhan  dan pencabulan  yang  dilakukan  berulangkali  oleh tersangka  terhadap  korban  dengan  janji  akan bertanggung  jawab  abila  korban  hamil  dan menikahi korban.
Namun, dalam kenyataannya, setelah diketahui korban hamil, ternyata  tersangka  tidak  mau  bertanggung jawab.
Perbedaan  antara  tindak  pidana persetubuhan dengan tindak pidana pencabulan  adalah  dalam  tindak  pidana persetubuhan terjadi penetrasi penis ke dalam vagina,  sedangkan  dalam  tindak  pidana pencabulan  merupakan  tindakan  pelaku  yang tidak sampai terjadi penetrasi p[enis ke dalam vagina  korban,  seperti  hanya  meraba-raba
vagina  korban  atau  meremas-remas payudara korban  atau  oral  seks.  Namun  dalam  dua perkara  yang  diteliti  ini  tindak  pidana  yang dilakukan  tersangka  meliputi  persetubuhan yang diawali dengan pencabulan.
Dalam  konteks  KUHP,  sebenarnya persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang yang  berlainan  jenis,  yang  keduanya  belum terikat pada perkawinan dan dilakukan dengan suka  rela  oleh  keduanya,  bukanlah  tindak pidana.  Pasal  284  KUHP  hanya  mengatur perbuatan  zina  adalah  perbuatan  yang dilakukan  oleh  seorang  pria  yang  telah  nikah, atau  seorang  wanita  yang  telah  nikah. Sedangkan  Pasal  285  KUHP  mengatur  tindak pidana  perkosaan,  yakni  barangsiapa  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.
Oleh karena Undang-Undang
Perlindungan  Anak  merupakan  ketentuan khusus  dalam  hukum  pidana,  maka  sesuai asas  hukum  “ leq  specialis  deroqat  leq generalis”,  artinya  ketentuan  perundangan yang khusus mengalahkan ketentuan perundangan  yang  umum,  maka  terhadap tindak  pidana  persetubuhan  dan  atau pencabulan  yang  korbannya  anak,  yang digunakan  sebagai  dasar  hukum  untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap  pelaku  adalah  Undang-Undang Nomor  RI  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak ini.
Berdasarkan  keterangan  dalam  BAP LP/901/2014/Kaltim/Res.Bpp.  Tanggal  22-01- 2014,  tersangka  HFA  mengaku  terdorong untuk melakukan tindakan pencabulan terhadap  AD  yang  masih  berusia  17  Tahun, karena  sering  menonton  video  porno  di rumahnya.  Baik  melalui  VCD  maupun  lewat situs internet di laptop. Keseringannya melihat film-film  porno  itu  membuat  dia  ingin melakukan  hubungan  seks  dengan  korban, yang  merupakan  pacarnya,  untuk  mengetahui rasanya berhubungan seks.
Dalam kajian kriminologi,  tokoh kriminolog  Sutherland,  sebagaimana  sudah dijelaskan  di  Bab  II,  mengatakan  bahwa perilaku kejahatan sebagaimana perilaku yang lain  di  dalam  kehidupan  sosial,  bisa dilakukan dengan  dipelajari  ( crime  is  learning  process). Proses  belajar  itu  bisa  dilakukan  secara
langsung  ( direct  learning)  maupun  secara tidak  langsung (indirect  lerning).  Proses belajar  langsung  terhadap  suatu  perilaku diperoleh  dari  interaksi  dengan  teman sepergaulan yang intim atau akrab ( intimicacy friends). Apabila pola pergaulan pelaku berada dalam  asosiasi  yang  berbeda,  artinya  yang menerapkan  norma-norma  perilaku  yang berbeda  atau  menyimpang  dengan  norma- norma  perilaku  yang  normal  di  masyarakat, maka  pelaku  juga  akan  belajar  berperilaku dengan  menggunakan  norma-norma  yang berbeda  yang  dipelajari  dari  interaksi  dengan kelompok  intimnya  tersebut.  Oleh  karena itulah teori Sutherland ini disebut dengan teori „ Association defferential”.
Ada  sembilan  jenis  yang  dipelajari pelaku  dari  asosiasinya  yang  berbeda  dengan norma-norma  umum  yang  berlaku  di masyarakat,  diantaranya  adalah  alasan pembenar untuk melakukan perilaku menyimpang  ( deviant  behavior),  motif-motif, cara  atau  modus  operandi  untuk  melakukan kejahatan  dan  lain  sebagainya.  Keterangan tersangka  yang  menyatakan  bahwa  teman- temannya juga biasa melakukan persetubuhan dan  atau  pencabulan  dengan  pacarnya, menunjukkan  bahwa  tersangka  memperoleh alasan  pembenar  untuk  melakukan  tindakan persetubuhan  dan  pencabulan  itu,  serta motifnya berasal dari norma-norma menyimpang  yang  dipelajari  dari  interaksi dengan teman-teman sepergaulannya.
Sedangkan  proses  belajar  yang  tidak langsung,  yakni  pelajaran  untuk  berperilaku menyimpang  yang  diperoleh  pelaku  dari sumber-sumber  informasi  atau  komunikasi yang  berasal  dari  film,  internet  dan  media- media  sosial.  Pengakuan  pelaku  bahwa nafsunya  tergerak  untuk  ingin  melakukan hubungan  seksual  dan  pencabulan  dengan korban  yang  merupakan  pacarnya,  muncul atau  bangkit  karena  sering  melihat  film-film porno,  baik  melalui  VCD  maupun  internet, menunjukkan  kebenaran  teori  Sutherland  ini, yang  menjelaskan  bahwa  tindakan  kejahatan bisa  dipelajari  dari  sumber-sumber  tidak langsung,  seperti  film  atau  berita  di  majalah dan  koran,  yang  memberitakan  atau menyuguhkan gambar yang vulgar dan teknik- teknik melakukan kejahatan, seperti perzinahan.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Teknik  menggunakan  bujuk  rayu kepada  korban  agar  mau  diajak  bersetubuh dan  atau  berbuat  cabul,  dengan  mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi korban, merupakan  teknik-teknik  dalam  melakukan kejahatan yang bisa dipelajari secara langsung (berupa  pemberitahuan  temannya  dalam pergaulan)  atau  secara  tidak  langsung  (dari berita di koran atau dialog dalam film). Dalam kaitan  ini,  penelitian  terhadap  BAP  korban menunjukkan  korban  mau  diajak  bersetubuh oleh  tersangka,  karena  terus  dirayu  dan dirangsang  oleh  tersangka  dengan  beberapa tindakan pencabulan, seperti meraba-raba alat vitalnya,  sehingga  korban  pun  terangsang, apalagi  tersangka  berjanji  akan  menikahinya. Oleh karena korban juga merasa cinta dengan pelaku  dan  kuatir  diputus  atau  ditinggal  oleh pelaku,  maka  ia  bersedia  melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan korban.
Sedangkan dalam
perkara LP/133/II/2014/Kaltim/Res.  BPP  Tanggal  01- 02-2014,  dengan  tersangka  PB,  kelahiran  19- 10-1996, tinggal di Balikpapan, dengan korban HAR,  kelahirab  26-03-1998,  tinggal  di Balikpapan,  pengakuan  PB  hampir  sama dengan tersangka HFA. Tindakan
persetubuhan  dan  pencabulan  yang  dilakukan terhadap  korbannya  yang  berhubungan pacaran  dengannya,  juga  karena  pengaruh teman-teman  dekatnya,  yang  menceritakan bahwa  teman-temannya  tersebut  sudah terbiasa  hubungan  seksual  atau  melakukan persetubuhan  dengan  pacarnya.  Dengan demikian  motif  untuk  melakukan  kejahatan tersebut  diperoleh  dari  hasil  interaksi  dengan teman-teman  dekatnya  ( intimicacy  friend), yang  menurut  teori  differensi  asosiasi  dari Sutherland  bahwa  motif  untuk  melakukan kejahatan  merupakan  salah  satu  hal  yang dipelajari  dalam  interaksi  dengan  kelompok pergaulan  yang  intim  atau  intensif.  Demikian juga teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, dalam  hal  ini  teknik  dalam  melakukan persetubuhan,  yang  bisa  dipelajari  secara langsung  dari  teman  yang  sudah  pernah melakukan,  maupun  secara  tidak  langsung yang  bersumber  dari  informasi  bacaan,  film dan internet situs porno yang banyak beredar.
Luasnya  peredaran  situs-situs  porno dalam  internet,  juga  film-film  porno  yang beredar  secara  gelap  melalui  VCD-VCD  yang
dijual secara bebas, serta banyaknya informasi tentang  masalah-masalah  seksual  dalam majalah atau koran yang beredar secara luas, sesunguhnya  menunjukkan  masyarakat  saat ini  sedang  berada  dalam  kondisi  anomi (menurut  teori  Emile  Durkheim),  khususnya dalam norma-norma seksual, dimana informasi seksual  secara  bebas  beredar  di  masyarakat dan  secara  masyarakat  menerimanya  atau permisif saja.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  kajian pustaka di depan, masyarakat anomi menurut Emile  Durkheim  adalah  keadaan  masyarakat yang normless atau kehilangan norma, dimana norma-norma  yang  lama  sudah  ketinggalan dengan perkembangan zaman, namun norma- norma  baru  belum  terlembagakan  dalam tatanan  kehidupan  masyarakat.  Dalam  kaitan dengan  informasi  tentang  seksual,  saat  ini masyarakat  dibanjiri  oleh  informasi-informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan seksual, baik melalui media elektronik maupun media  cetak,  yang  akhirnya  mendorong  pada perilaku  masyarakat  yang  kian  permisif (menerima)  tindakan-tindakan  penyimpangan seksual,  seperti  terjadinya  hubungan  seksual di luar pernikahan.
Informasi-informasi  tentang  seks  ini dengan mudah bisa diakses remaja dan anak- anak,  yang  akhirnya  memberikan  sosialisasi kepada  mereka  tentang  perihal  seks  yang semestinya  belum  waktunya  mereka  ketahui. Pengetahuan  ini  apabila  tidak  difilter  dengan ketat  oleh  pengawasan  keluarga  dan  sekolah serta masyarakat, akan mendorong anak-anak atau  remaja  mempraktekkan  pengetahuan seksual  yang  diperolehnya  itu  dengan melakukan  hubungan  seksual  di  luar pernikahan,  sebagaimana  terjadi  dalam banyak  perkara  yang  ditangani  oleh  Polres Balikpapan.
Hasil  pemeriksaan  penyidikan  dalam dua  perkara  ini  menunjukkan  bahwa  tindakan persetubuhan  itu  dilakukan  di  rumah  korban dan  di  hotel.  Kenyataan  ini  menunjukkan lemahnya  pengawasan  orang  tua  terhadap pola  pergaulan  anak-anaknya  dan  dengan siapa anaknya bergaul. Serta lemahnya kontrol masyarakat yang membiarkan hotel-hotel atau losmen-losmen  membolehkan  anak-anak  yang berlainan  jenis  menginap  atau  menyewa kamar  dalam  satu  kamar.  Toeri  anomi  yang
kemudian dikembangkan oleh Rober K. Merton menjelaskan bahwa salah satu model adaptasi dalam  masyarakat  yang  anomi  adalah dipilihnya perilaku inovasi, dimana pelaku (dan juga  korban)  ikut  melakukan  tindakan menyimpang  (dalam  hal  ini  tindakan menyimpang  secara  seksual),  karena  perilaku tersebut  sudah  umum  dilakukan  oleh  anggota masyarakat  yang  lain,  sera  masyarakat  pun memberikan  peluang  untuk  terjadinya  inovasi seperti itu. Apabila perilaku-perilaku yang pada awalnya merupakan penyimpangan inovatif ini terus  berlanjut  atau  terlembaga,  maka  akan menjadi  pola  kultural  baru  dalam  perilaku masyarakat,  dimana  penyimpangan  seksual termasuk hubungan seksual sebelum pernikahan  menjadi  norma  yang  biasa, sebagaimana yang terjadi di budaya masyarakat  Barat,  seperti  di  Eropa  dan Amerika Serikat.
Oleh  karena  dari  delapan  perkara persetubuhan  dan  pencabulan  yang  ditangani Polres  Balikpapan  selama  Tahun  2014,  motif dan  modus  operandinya  hampir  sama,  maka pembahasan  terhadap  dua  perkara  di  atas, mencukupi  atau  mewakili  untuk  menjelaskan sebab-sebab  pelaku  melakukan  kejahatan persetubuhan  dan  pencabulan,  sedangkan perkara percobaan pencurian, yakni LP/658/VI/2014/Kaltim/  Res.  Bpp,  tanggal  4- 06-2014,  modusnya  adalah  pelaku  memepet motor  korban  lalu  menarik  hand  phone  (HP) korban,  hingga  korban  terjatuh  lalu  pelaku melarikan  diri  tanpa  membawa  HP  korban, tersangkanya adalah Roman Swanda, kelahiran  Tanggal  15-11-1966,  tinggal  di Balikpapan, sedang korbannya adalah Christine,  kelahiran  tahun  1977,  tinggal  di Balikpapan. Tersangka dikenai Pasal 365 KUHP (pencurian  dengan  kekerasan)  junto  Pasal  55 KUHP.
Berdasarkan  keterangan  tersangka dalam  BAP,  pelaku  melakukan  tindakan percobaan  pencurian  dengan  kekerasan  itu untuk mendapatkan uang karena pelaku tidak bekerja  dan  juga  tidak  bersekolah.  Pencurian dengan  kekerasan  ini  sudah  beberapa  kali dilakukan pelaku dan hasilnya juga digunakan untuk bersenang-senang dengan teman-teman pergaulannya.  Sedikitnya  ada  dua  teori  yang bisa menjelaskan sebab-sebab pelaku melakukan tindak pidana percobaan pencurian
atau  tindak  pidana  pencurian  yang  sudah dilakukan  sebelumnya.  Pertama  adalah  teori asosiai differensial sebagaimana yang diutarakan  oleh  Sutherland,  sebagaimana sudah  dijelaskan  dalam  bab  kajian  pustaka  di depan. Kedua adalah teori kontrol dari Hirschi, yang  juga  sudah  dijelaskan  di  bab  kajian pustaka di muka. Namun yang lebih menonjol adalah teori kontrol sosial ini.
Sebagaimana  sudah  dijelaskan  dalam sebab-sebab  kejahatan  persetubuhan  dan pencabulan  yang  dilakukan  anak  di  muka, dalam tindak pidana percobaan pencurian dan pencurian  yang  dilakukan  pelaku  juga dipengaruhi  oleh  pola  interaksi  dalam pergaulannya  dengan  teman-temannya,  yang merupakan  asosiasi  atau  perkumpulan  yang menjalankan  norma-norma  yang  berbeda dengan  yang  berlaku  secara  umum  atau normal  di  masyarakat.  Pergaulan  pelaku dengan teman-temannya yang biasa melakukan  pencurian  untuk  bersenang- senang,  jelas  merupakan  asosiasi  atau perkumpulan  yang  berbeda  atau  yang menyimpang  dengan  pola  pergaulan  anak- anak  seusianya  yang  normal.  Pola  pergaulan anak-anak  yang  umum  atau  normal  yang diterima  dalam  budaya  masyarakat,  adalah anak-anak  dalam  usia  sekolah  itu  yang dilakukan  semestinya  adalah  menempuh pendidikan  atau  sekolah.  Pola  pergaulannya adalah  di  dalam  sekolah  dan  di  luar  sekolah yang  terorganisir  dan terlembaga  serta sesuai dengan  norma-norma  umum  di  masyarakat, misalnya  aktif  dalam  organisasi  intra  sekolah seperti  OSIS,  klub  olah  raga,  klub  pecinta alam, kelompok belajar dan sebagainya.
Oleh  karena  pelaku  tidak  bersekolah, akhirnya pelaku mencari teman-teman seusianya  yang  tidak  bersekolah  juga  dan akhirnya  membentuk  asosiasi  atau  kelompok pergaulan  sesama  anak  tidak  bersekolah. Dalam  pola  pergaulan  seperti  ini  mendorong terjadinya  kenakalan  remaja  atau  perilaku menyimpang. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang,  diantaranya  perilaku  alkoholik, atau  meminum-minuman  keras  tetapi  tidak berorientasi  pada  kriminalitas.  Selain  itu,  juga mengembangkan  perilaku  kekerasan  seperti perkelahian,  serta  perilaku  kriminal  seperti pencurian,  penjambretan  dan  penodongan. Teknik-teknik,  motif  dan  alasan  pembenar
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 43
untuk melakukan perilaku menyimpang seperti itu  dipelajari  dari  pola  pergaulan  yang  intim dengan  teman-temannya  dalam  asosiasi  atau kelompok  pergaulan  atau  teman  bermain ( peers  group),  sebagaimana  dijelaskan  oleh Sutherland.
Tergabungnya  pelaku  dan  teman- temannya dalam asosiasi atau kelompok yang berbeda  ( defferential)  ini,  bermula  karena mereka  tidak  bersekolah.  Menurut  pengakuan tersangka,  dia  tidak  bersekolah  karena  orang tua  tidak  mampu  membiayai.  Kondisi  karena pelaku yang masih dalam usia sekolah namun dalam  kenyataannya  tidak  bersekolah  ini, dalam perspektif teori kontrol dari Hirschi bisa dijelaskan  karena  pelaku  tidak  terkait ( attachment)  dengan  lingkungan  sosial  yang semestinya,  sehingga  pelaku  tidak  memiliki komitmen  ( commitment)  untuk  berbuat  baik dalam  pergaulannya  di  masyarakat,  karena merasa  sebagai  orang  yang  terbuang  atau tidak  terlibat (involtment)  dalam  kehidupan anak-anak  atau  remaja  yang  mestinya dialaminya, sehingga mereka tipis penghargaannya  pada  nilai-nilai  yang  berlaku di  masyarakat,  baik  nilai  agama,  hukum  atau nilai-nilai norma-norma sosial lainnya ( belief).
Pertimbangan Penyidik dalam Menentukan Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak
Berdasarkan  Pasal  7  diatur  bahwa  (1) pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  perkara  anak  di  Pengadilan Negeri  wajib  diupayakan  diversi;  (2).  Diversi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (12) dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang dilakukan:
a. Diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana.
Sebagai  pintu  gerbang  ( gate  keeper) bekerjanya  SPPA,  maka  dalam  tingkat penyidikan  ketentuan  ini  tentu  saja  mengikat penyidik  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak pidana  anak.  Demikian  juga  yang  dilakukan oleh  penyidik  di  Polres  Balikpapan  dalam menangani  tindak  pidana  anak.  Perkara- perkara  tindak  pidana  anak  diutamakan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan  restoratif  untuk  tercapainya
diversi.  Namun,  dalam  beberapa  kasus  atau perkara penyidik terpaksa meneruskan perkara tindak  pidana  anak  ke  proses  peradilan selanjutnya dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan khusus yang akan dijelaskan di bawah.
Sebagaimana  diketahui  pendekatan keadilan  restoratif  bertujuan  untuk  terjalinnya kembali  keharmonisan  hubungan  antara pelaku dan korban kejahatan, dan secara lebih makro  mengembalikan  keharmonisan  dan kohesi  sosial  di  dalam  masyarakat,  yang sebelumnya  terluka  akibat  tindakan  kejahatan yang  dilakukan  pelaku.  Oleh  sebab  itu  pelaku diminta untuk ikut bertanggungjawab mengembalikan  keharmonisan  dan  kohesi sosial  di  masyarakat,  tanpa  harus  melakukan penghukuman kepada pelaku secara pidana.
Upaya  untuk  mencapai  diversi  dengan menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif tersebut dilakukan melalui mediasi penal, yang berbentuk  mediasi  antara  pelaku  dengan korban  ( victim-offender  mediation),  dimana penyidik  selaku  mediatornya.  Oleh  karena bentuk  yang  dipilih  adalah  mediasi  antara pelaku  dengan  korban,  yang  kadang  juga didampingi  anggota  keluarga  mereka,  maka keberhasilan mediasi ini juga  sangat tergantung  kepada  sikap  dan  kesediaan korban untuk menemukan solusi bersama atas perkara yang terjadi.
Oleh  karena  sebagaimana  ketentuan dalam  Pasal  8  ayat  (3)  proses  diversi  wajib memperhatikan  Kepentingan  korban.  Selain kepentingan  anak  pelaku  tindak  pidana  yang meliputi  kesejahteraan  dan  tanggung  jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat  dan  kepatutan,  kesusilaan  dan ketertiban umum. Ketentuan  dalam  Pasal  9  ayat  (2) mengatur
kesepakatan diversi harus mendapatkan  persetujuan  korban  dan/atau keluarga anak korban dan kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. Tindak pidana ringan;
c. Tindak pidana tanpa korban; atau
d. Nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai upah minimum propinsi setempat.
Dalam tindak-tindak pidana
sebagaimana  tersebut  di  atas,  tidak  wajib
Belny Warlansyah Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul penyidik melibatkan korban
untuk memutuskan adanya diversi (Pasal 10 ayat 1). Selain  terhadap  tindak-tindak  pidana yang disebutkan secara eksplisit dalam pasal 9 ayat  (2)  di  atas,  penyidik  Polres  Balikpapan dalam  menangani  perkara  tindak  pidana  anak dalam  melakukan  diversi  selalu  melibatkan korban/keluarga korban. Upaya diversi didahulukan sebelum proses perkara dilanjutkan  ke  tahap  penyidikan  untuk mendapatkan  berita  acara  pemeriksaan,  oleh karena  dalam  Pasal  29  ayat  1  diatur  bahwa  : penyidik  wajib  mengupayakan  diversi  dalam waktu  paling  lama  tujuh  hari  setelah penyidikan  dimulai.  (2)  Proses  diversi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  paling  lama  tiga  puluh  hari setelah  dimulainya  diversi.  (3)  Dalam  hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik  menyampaikan  berita  acara  diversi beserta  kesepakatan  diversi  kepada  ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam  hal  diversi  gagal  penyidik  wajib melanjtkan  penyidikan  dan  melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan  berita  acara  diversi  dan  laporan penelitian  kemasyarakatan.  Hasil  kesepakatan dalam diversi tersebut, harus berupa:
a. Perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti kerugian;
b. Penyerahan  kembali  kepada  orang  tua atau wali;
c. Keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. Pelayanan masyarakat. Menurut  wawancara  dengan  kepala unit PPA Polres Balikpapan, 10 langkah pertama yang  dilakukan  penyidik  dalam  menangani perkara  tindak  pidana  anak  adalah  mengkaji apakah  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak tersebut ancaman pidana penjaranya di bawah 7  (tujuh)  tahun  dan  pelaku  melakukan  tindak pidana tersebut baru pertama kali atau sudah merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).  Sebagaimana  ketentuan  dalam Pasal 7, apabila  tindak  pidana  yang  dilakukan anak diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun  atau  lebih  dan  tindak  pidana  yang dilakukannya tersebut merupakan
10 Wawancara  dengan  Kanit  PPA  Polres  Balikpapan,
Ipda Mulyono, tanggal 3 Februari 2015.
pengulangan  tindak  pidana,  maka  ketentuan undang-undang melarang dilakukannya diversi.  Artinya  prosesnya  harus  berlanjut  ke tahap  penyidikan  untuk  menghasilkan  BAP yang  kemudian  akan  diserahkan  ke  jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.
Namun  apabila  tindak  pidana  yang dilakukan  anak  bukan  pengulangan  tindak pidana  dan  tindak  pidana  yang  dilakukan ancaman  pidana  penjaranya  di  bawah  tujuh tahun,  penyidik  sebagaimana  perintah  UU SPPA,  melakukan  upaya  diversi  terlebih dahulu.  Alasan-alasan  penyidik  melakukan diversi adalah:
a. Karena  alasan  hukum,  bahwa  diversi secara tegas telah diatur dalam UU No. 11 tahun  2012  (tentang  Sistem  Peradilan Perkara  Anak)  yang  mengatur  bahwa dalam  perkara  anak  Wajib  diupayakan Diversi    (Pasal  5  ayat  (3)  dan  Pasal  6  UU No. 11 tahun 2012);
b. Karena penyidik berupaya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (Pasal: 5 UU No.  11  tahun  2012),  dalam  hal  ini kepentingan dan masa depan anak sangat menjadi  prioritas,  jangan  sampai  proses sidik (atau “pemidanaan”)  malahan menjadi  bahan  pengalaman  anak  untuk mengulangi tindak pidananya;
c. Karena  penyidik  ingin  mengedepankan kepentingan  anak  sebagai  makhluk  sosial, sehingga  dengan  upaya  diversi  seorang tersangka  anak  dapat  hidup  layak  dan berkembang  dengan  tanpa  ancaman pidana;
d. Sebagai  upaya  membebaskan  anak  dari penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  serta merendahkan derajat dan martabat anak;
e. Adanya peluang dan kesediaan bagi pelaku dan  korban  untuk  bertemu  dan  saling memaafkan; dan
f. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  upaya  mendapatkan keadilan bagi anak. Terhadap alasan yang terakhir tersebut,  mediasi  penal  mengenalkan  bentuk mediasi  yang  berupa  pelibatan  masyarakat untuk menemukan titik temu bagi penyelesaian  tindak  perkara  anak  di  luar pengadilan  atau  dikenal  dengan  istilah community  group  mediation.  Oleh  sebab  itu,
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
dalam  praktek  untuk  menemukan  diversi terhadap tindak pidana anak, Polres Balikpapan  kadang  juga  melibatkan  tokoh- tokoh  masyarakat  setempat.  Apalagi  apabila suku  antara  pelaku  dan  korban  berbeda, misalnya  pelaku  berasal  dari  suku  Bugis  dan korban  berasal  dari  suku  Jawa  atau  suku Dayak.
Sebagaimana  diketahui  masyarakat Balikpapan  adalah  masyarakat  pluralis,  yang secara  sosiologis  terdiri  dari  banyak  suku. Diantaranya meliputi suku Dayak, Suku Bugis, Suku  Jawa,  dan  banyak  suku  lainnya.  Oleh sebab itu, guna mencegah agar tindak pidana yang  dilakukan  oleh  anak  dari  suku  yang berbeda dengan korban tersebut tidak menjadi pemicu  ( trigger)  terjadinya  kerusuhan  atau konflik  antar  suku,  maka  dilakukan  mediasi penal yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat  setempat.  Selain  pelaku  dan keluarganya serta korban dengan keluarganya.
Sekalipun demikian, tidak setiap upaya diversi  ini  mendapatkan  hasil  sebagaimana diharapkan,  artinya  seringkali  juga  gagal  atau tidak terjadi perdamaian, karena tidak adanya kesepakatan  antara  korban  (keluarganya) dengan pelaku (keluarganya) tentang subtansi atau  isi  perjanjian  perdamaian.  Problem  yang sering ditemui adalah korban atau keluarganya meminta ganti rugi yang melebihi atau di luar kemampuan  korban.  Misalnya  dalam  tindak pidana pencurian sepeda motor, karena motor yang dicuri sudah dijual pelaku dan tidak jelas keberadaannya  saat  mediasi  dilakukan, sedangkan  korban  dan  atau  keluarganya menuntut  sepeda  motor  yang  baru  dengan merk  yang  sama.  Sementara  pelaku  atau keluarganya  hanya  sanggup  mengganti  rugi dengan  sepeda  motor  bekas  sesuai  tahun produksi  sepeda  motor  yang  dicuri.  Namun korban  menolak.  Pada  kasus  tidak  terjadinya kesepakatan  ini,  setelah  masa  waktu  untuk memperoleh  diversi  terlewati,  yakni  30  (tiga puluh) hari, maka penyidik terpaksa melanjutkan  penyidikan  dan  memproses secara hukum.
Alasan karena proses diversi gagal, merupakan salah  satu alasan  atau  pertimbangan  penyidik untuk  meneruskan  penyidikan  pada  tahap selanjutnya.
Sedangkan
pertimbangan penyidik  lainnya  untuk  melanjutkan  tindak
pidana  anak  ke  proses  peradilan  selanjutnya adalah:
a. Diversi  yang  pernah  disepakati  tidak dilaksanakan oleh pelaku (Pasal 13 huruf a dan b UU No. 11 tahun 2012);
b. Karena  ada  aturan  (hukum  positif)  yang mengatur,  bahwa  perbuatan  tersangka secara  jelas  diatur  dalam  ketentuan peraturan-perundangan, yakni tindak pidananya  ancaman  pidana  penjaranya tujuh  tahun  atau  lebih  dan  untuk memberikan kepastian hukum maka proses sidik atau penyidikan tetap dilakukan;
c. Karena pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang meresahkan  masyarakat,  terutama  pada kasus  pencurian  kendaraan  bermotor (Curanmor)  yang  berulang,  pencurian dengan kekerasan, atau tindak pidana lain yang  sangat  meresahkan  masyarakat, seperti  perkosaan  dan  persetubuhan dengan  korban  anak,  penganiayaan, sehingga   ada kekhawatiran  bahwa  tindak pidana akan terulang lagi, jika perbuatannya  terdahulu  tidak  dilakukan proses sidik; dan
d. Pelaku  merupakan  residivis  atau  tindak pidananya  yang  diproses  penyidik  saat  itu merupakan  tindak  pidana  kesekian  kali yang  pernah  dilakukan  pelaku,  sehingga menurut  ketentuan  UU  SPPA  dilarang untuk dilakukan diversi. 11

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  panjang  lebar dalam  bab-bab  terdahulu,  maka  hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:
1. Realitas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak  di  Polres  Balikpapan pada  tahun  2013  sebanyak  51  tindak pidana.  Meliputi  tindak  pidana  pencurian 10 perkara; pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 9 perkara; perbuatan cabul 20 perkara; eksploitasi anak satu perkara dan penganiyaan  11  perkara.  Dari  51  perkara tindak  pidana  anak  tersebut,  sebanyak  18
11 Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Balikpapan, AKP Damus Asa, SH, tanggal 4 Februari 2015.
perkara diselesaikan melalui model diversi, sedangkan  sisanya  sebanyak  33  perkara diselesaikan  melalui  proses  peradilan pidana.  Sedangkan  tindak  pidana  anak yang  terjadi  pada  Tahun  2014  di  Polres Balikpapan,  sebanyak  10  perkara.  Artinya mengalami  penurunan  angka  kejahatan ( criminal  rate)  yang  cukup  signifikan dibandinmg  perkara  yang  terjadi  pada Tahun  2013.  Dari  10  perkara  tersebut sembilan perkara merupakan tindak pidana persetubuhan  dan  atau  percabulan, sedangkan satu perkara adalah pengeroyokan.  Sebanyak  enam  perkara diantaranya  dilanjutkan  dalam  proses peradilan  selanjutnya  setelah  penyidikan, artinya dilakukan penuntutan dan persidangan,  sedangkan  sisanya  sebanyak empat perkara dilakukan dengan diversi;
2. Faktor-faktor  penyebab  anak  melakukan kejahatan  atau  tindak  pidana,  diantaranya karena anak bergaul dalam kelompok yang memiliki  norma-norma  yang  berbeda dengan  norma  yang  wajar  atau  sah  atau legal  yang  berlaku  di  masyarakat,  dimana dalam pergaulannya ini anak pelaku tindak pidana  mempelajari  motif,  teknik  dan alasan pembenar untuk melakukan kejahatan.  Oleh  karena  tidak  ada  tindak pidana  yang  sebabnya  tunggal,  maka penyebab lainnya adalah adanya
kemudahan  anak  untuk  memperoleh  atau mengakses  informasi-informasi  tentang hubungan seksual atau informasi-informasi yang bersifat pornografi, sehingga merupakan  sarana  tidak  langsung  bagi pelaku  untuk  belajar  atau  mendapatkan pengetahuan  seksual,  yang  kemudian mendorong  nafsu  syahwatnya  untuk melakukan  persetubuhan  atau  pencabulan di  luar  nikah  dengan  pacarnya,  dengan menggunakan  bujuk  rayu  dan  atau ancaman,  sehingga  merupakan  perbuatan pidana berdasarkan undang-undang perlindungan  anak.  Kontrol  sosial  yang rendah  dari  masyarakat  juga  menjadi faktor  penyebab  anak  mudah  melakukan kejahatan,  karena  kurangnya  pengawasan dari orang tua, keluarga dan masyarakat;
3. Alasan-alasan atau pertimbangan-
pertimbangan  penyidik dalam  menentukan
model  penyelesaian  perkara  tindak  pidana anak, meliputi:
a. Alasan untuk menempuh diversi karena:
(1) Karena  alasan  hukum,  bahwa diversi  secara  tegas  telah  diatur dalam  Undang-Undang  No.  11 tahun  2012  (tentang  Sistem Peradilan  Perkara  Anak)  yang mengatur  bahwa  dalam  perkara anak  Wajib  diupayakan  Diversi (Pasal  5  ayat  (3)  dan  Pasal  6  UU
No. 11 tahun 2012); (2) Karena penyidik berupaya mengedepankan pendekatan
keadilan restoratif (Pasal : 5 UU No.
11  tahun  2012),  dalam  hal  ini kepentingan  dan  masa depan  anak sangat  menjadi  prioritas,  jangan sampai proses sidik (atau “pemidanaan”)  malahan  menjadi bahan  pengalaman    anak  untuk mengulangi tindak pidananya; (3) Karena penyidik ingin mengedepankan  kepentingan  anak sebagai  makhluk  sosial,  sehingga dengan  upaya  diversi  seorang tersangka  anak  dapat  hidup  layak dan  berkembang  dengan  tanpa ancaman pidana;
(4) Sebagai upaya  membebaskan  anak dari  penyiksaan,  penghukuman atau  perlakuan  lain  yang  kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat anak;
(5) Adanya peluang dan kesediaan bagi pelaku  dan  korban  untuk  bertemu dan saling memaafkan; dan (6) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mendapatkan keadilan bagi anak. b. Alasan untuk memilih model melanjutkan perkara ke tahap penyidikan selanjutnya adalah: (1) Alasan karena proses diversi gagal,
merupakan  salah  satu  alasan  atau pertimbangan penyidik untuk meneruskan penyidikan pada tahap selanjutnya;
(2) Diversi  yang  pernah  disepakati tidak  dilaksanakan  oleh  pelaku
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 47
(Pasal 13 huruf a dan b UU No. 11 tahun 2012);
(3) Karena  ada  aturan  (hukum  positif) yang  mengatur,  bahwa  perbuatan tersangka secara jelas diatur dalam ketentuan  peraturan-perundangan, yakni  tindak  pidananya  ancaman pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih  dan  untuk  memberikan kepastian hukum maka proses sidik atau penyidikan tetap dilakukan;
(4) Karena pertimbangan bahwa tindak pidana  yang  dilakukan  merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat,  terutama  pada  kasus pencurian  kendaraan  bermotor (Curanmor) yang berulang, pencurian  dengan  kekerasan,  atau tindak  pidana  lain  yang  sangat meresahkan  masyarakat,  seperti perkosaan dan persetubuhan dengan korban anak, penganiayaan,  sehingga    ada kekhawatiran  bahwa  tindak  pidana akan terulang lagi, jika perbuatannya terdahulu tidak dilakukan proses sidik; dan (5) Pelaku  merupakan  residivis  atau tindak  pidananya  yang  diproses penyidik saat itu merupakan tindak pidana  kesekian  kali  yang  pernah dilakukan pelaku, sehingga menurut  ketentuan  UU  SPPA dilarang untuk dilakukan diversi. Saran Adapun saran-saran yang bisa direkomendasikan adalah:
1. Untuk  penegak  hukum,  agar  semaksimal mungkin  menempuh  upaya  diversi  dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana  anak, sepanjang  masih  dalam  koridor  ketentuan UU  SPPA,  mengingat  semangat  dan  jiwa UU  SPPA  adalah  untuk  menjauhkan  anak dari penjara atau menjalani penghukuman yang  akan  menyebabkan  anak  mengalami trauma dan stigma dari masyarakat dalam kehidupan  mereka  di  masa  depan. Menjauhkan  masyarakat,  terutama  anak dari penjara, merupakan misi utama dalam konsep pemolisian sipil ( civil policing);
2. Agar masyarakat bersama Polri melakukan upaya-upaya  pencegahan  penyimpangan sosial  yang  dilakukan  anak,  baik  secara preventif  maupun  kuratif.  Tindakan preventif  yaitu  tindakan  yang  dilakukan sebelum  terjadi  kejahatan.  Tindakan preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara,  misalnya  mendukung  program  wajib belajar,  menanamkan  nilai-nilai  dan norma-norma, terutama norma agama dan norma hukum secara intensif kepada anak- anak,  baik  di  dalam  sekolah  maupun  di luar  sekolah,  menyediakan  bermacam sarana  dan  prasarana  yang  menunjang agar  para  remaja  dapat  mengalihkan kegiatan  buruk,  menjalin  hubungan personal yang baik antara anak dan orang tua,  menciptakan  suasana  kekeluargaan, melaksanakan  aturan  dengan  konsisten. Tindakan  kuratif  yaitu  tindakan  yang dilakukan  untuk  mengatasi  penyimpangan sosial.  Tindakan  kuratif  dapat  dilakukan dengan berbagai cara misalnya menghilangkan semua penyebab kejahatan oleh  anak  atau  remaja,  melakukan perubahan  lingkungan  dengan  cara mencari  orang  tua  angkat  atau  asuh, memindahkan anak-anak nakal ke lingkungan  sosial  yang  baik,  memberi latihan  pada  anak  remaja  untuk  hidup mandiri, disiplin, dan tertib, memanfaatkan waktu  untuk  menggiatkan  organisasi pemuda dengan program-program kejuruan  dalam  rangka  mempersiapkan anak remaja bagi pasaran kerja,
memperbanyak  lembaga  kerja  dengan program-program  kejuruan  dan  lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Apong  Herlina  et.al. ,  2004, Perlindungan Terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum, Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief ,  2008. Restoratif Justice : Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. Pustaka Magister, Semarang.
M.  Nasir  Djamil ,  2013, Anak  Bukan  Untuk Dihukum,  Catatan  Pembahasan  UU
Belny Warlansyah Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU- SPPA), Sinar Grafika, Jakarta. Mardjono Reksodiputro , 2009, Menyelaraskan Pembaharuan Hukum,  Komisi  Hukum  Nasional, Jakarta.
Purnianti,  Mamik  Sri  Supatmi  dan  Ni Made Martini Tinduk , 2003, Analisa Situasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia,
UNICEF. Sahetapy, J.E ,1995. Bunga Rampai Viktimisasi. PT. Eresco, Bandung.
Sri  Sumantri ,  2003, Bunga  Rampai  Hukum Tata  Negara  Indonesia,  hal.  4, sebagaimana  dikutip  oleh  Mien Rukmini, Perlindungan  HAM  Melalui
Asas  Praduga  Tak  Bersalah  dan  Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.
Wiryono  Prodjodikoro ,  1980, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur, Bandung.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.