DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 26 Maret 2024, Revised: 12 April 2024, Publish: 14 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Yuridis Perbandingan Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung dari Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja
Gilang Pratama 1 , Lewiandy 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, gilang.205200036@stu.untar.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, lewiandy@fh.untar.ac.id
Corresponding Author: gilang.205200036@stu.untar.ac.id
Abstract: The  Constitution  (UUD  1945)  firmly  stipulates  that  Indonesia  is  a  country  that upholds  the  principle  of  the  supremacy  of  law.  Article  1  paragraph  (3)  of  the  regulation clearly  states  that  Indonesia  is  a  rule  of  law  country.  Has  the  meaning  that  law  holds supreme  power  and  there  is  no  power  higher  than  the  law.  Law  plays  a  role  as  a director, engineer and  designer  in  forming  a  legal  society  whose  aim  is  to  achieve  legal certainty and justice. In conditions like these, it is very important to establish regulations that are  responsive  to  the  progress  of  society  and  comply  with  relevant  laws  and  regulations. Licensing is a process where the state unilaterally gives permission to the community to carry out  an  action  or  activity  legally.  In  terms  of  terminology,  the  meaning  of  licensing  is essentially part of the state's way of influencing the behavior of its people in activities carried out  within  the  limits  of  the  law  and  without  causing  harm  to  other  people.  Buildings  are important  infrastructure  that  is  consistently  required  for  all  environmental  utilization activities.  The  building  functions  as  a  private  residence and  also functions  as  a  space  for company  activities,  including  offices  that  help  manage  natural  resources  as  the  main component of its supporting infrastructure. Requirements for building regulations that seem to  overlap  need  to  be  evaluated  considering  that  the  function  of  buildings  and  their  forms continue to develop along with the development of science and technology. The aim of future building  construction  law  policies  is  to  facilitate  company  operations,  while  ensuring  that technical considerations are prioritized and legal compliance is maintained.
Keyword: Services,  Manufacturing,  Licensing,  Building  Construction,  Ease  of  Doing Business.
Abstrak: Undang-Undang Dasar (UUD 1945) menetapkan dengan tegas, Indonesia yakni negara yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. Pasal 1 ayat (3) peraturan tersebut secara tegas mengungkapkan yakni Indonesia yaitu negara hukum. Mempuyai arti hukum memegang kekuasaan tertinggi serta tidak ada kekuasaan yang lebih  tinggi  dari  hukum.  Hukum  berperan  sebagai  pengarah,  perekayasa,  dan  perancang dalam  membentuk  masyarakat  hukum  yang mempunyai  tujuan  guna  meraihh  kepastian serta keadilan hukum. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting untuk menetapkan peraturan
yang responsif terhadap kemajuan masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait.  Perizinan yakni proses  dimana  negara secara   sepihak memberikan  izin  kepada masyarakat  untuk  melakukan  suatu  tindakan  atau  kegiatan  secara  sah.  Secara  terminologi pengertian  perizinan pada  hakekatnya  adalah  bagian  dari  cara  negara memberikan  pengaruh terhadap  perilaku  masyarakatnya  dalam  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  batas-batas  hukum dan tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bangunan merupakan infrastruktur penting yang  secara  konsisten  diperlukan  untuk  semua  kegiatan  pemanfaatan  lingkungan.  Gedung tersebut  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  pribadi dan juga berfungsi  sebagai  ruang kegiatan perusahaan,  termasuk  perkantoran  yang  membantu  pengelolaan  sumber  daya  alam  sebagai komponen utama infrastruktur pendukungnya. Persyaratan peraturan bangunan gedung yang terkesan  tumpang tindih   perlu dievaluasi  mengingat  fungsi  bangunan  dan  bentuknya  terus berkembang  seiring  berkembangnya  ilmu  pengetahuan   dan  teknologi.  Tujuan  kebijakan undang-undang  konstruksi  bangunan  di  masa  depan  adalah  untuk  memfasilitasi  operasional perusahaan, sekaligus  memastikan bahwa pertimbangan teknis diprioritaskan dan kepatuhan hukum tetap terjaga.
Kata Kunci: Pelayanan, Pembuatan, Perizinan, Bangunan Gedung, Kemudahan Berusaha .

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  mengacu  pada  serangkaian  tindakan  menyeluruh  dan  abadi yang  bertujuan  untuk meraih tujuan  yang diberikan  garis dalam  Pembukaan  UUD 1945. Upaya  tersebut  mencakup  seluruh  elemen  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.
Bangunan  berfungsi  sebagai  tempat  manusia  melakukan  berbagai  aktivitas  dan berperan  penting  dalam  membentuk  karakter,  meningkatkan  produktivitas,  dan  membentuk identitas  manusia.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  menetapkan  dan  meningkatkan peraturan  dan  praktik  dalam  pengelolaan  bangunan  untuk  memastikan  kemajuan  yang  tidak terputus  dan  peningkatan  kesejahteraan  individu dan  kelangsungan  ekonomi.  Selain  itu,  hal ini  akan  memfasilitasi  terciptanya  bangunan  yang  efisien,  tahan  lama,  asli,  dan  seimbang dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mendorong keselarasan dan keseimbangan.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  keteraturan  dalam  kegiatan  konstruksi,  setiap bangunan gedung perlu mematuhi peraturan administratif dan teknis bangunan gedung, serta proses  konstruksi  dilakukan  secara  sistematis.  Peraturan  tersebut  dirancang  untuk mengutamakan  kesejahteraan,  keamanan,  keseimbangan,  dan  keterpaduan  bangunan  dengan lingkungan sekitarnya, dengan cara  yang adil dan penuh kasih  sayang terhadap masyarakat. Menurut  Pasal  7  ayat  1 UU RI  No 28  Tahun  2002 perihal Bangunan  Gedung, tiap- tiap bangunan  gedung musti  mencukupi standar  administrasi sertateknis  agar  dapat memenuhi  peruntukannya.  Persyaratan  administratif  tersebut  meliputi  persyaratan  mengenai kepemilikan bangunan, tanah, serta izin mendirikan bangunan.
Karena  pesatnya  pertumbuhan  penduduk  dan  kemajuan  industri,  terjadi  peningkatan signifikan  dalam  jumlah  bangunan  yang  digunakan  untuk  keperluan  perumahan  dan komersial. Oleh karena itu, peraturan telah ditetapkan untuk mengatur pembangunan gedung- gedung  ini.  Dalam  hal  pengelolaan  bangunan  gedung,  pemilik  bangunan  gedung wajib mencuupi persyaratan  tertentu,  salah  satunya  adalah  memperoleh IMB  atau kependakan  dari izin  mendirikan  bangunan.  IMB yakni dokumen  resmi  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  daerah  yang  memberikan  izin  kepada  pemilik  bangunan guna  melakukan pendirian bangunan  tersebut. Selaras fungsi  yang dilakukan  penetapan  serta rencana  teknis bangunan yang diberikan setuju oleh pemerintah daerah.
Selain  itu,  individu  membangun  bangunan  dengan  tujuan  tertentu,  seperti  tempat tinggal,  tempat  kerja,  atau  zona  komersial,  yang jumlahnya  semakin  bertambah  seiring
dengan bertambahnya populasi. Hal ini memerlukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran  hak  dan  terbentuknya  monopoli  tanah.  Salah  satu  cara  pemerintah  melakukan pengawasan  adalah  melalui  penerapan  aturan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Hal  ini mengharuskan  individu  untuk  mendapatkan  izin  dari  pihak  berwenang  sebelum  memulai kegiatan  konstruksi  apa  pun.  Pembangunan  dapat  dilanjutkan  setelah  izin  diperoleh,  namun tetap  harus  memenuhi  ketentuan.  Dalam  penerapannya,  IMB  (Izin  Mendirikan  Bangunan) memegang  peranan  penting  dalam  mengatur  pembangunan  dan  pertumbuhan  jumlah bangunan.
Proses registrasi pembangunan IMB dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah masing- masing  provinsi  dan  dilakukan  dengan  efisiensi  maksimal  sehingga  kelancaran pembangunan. Penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sangat penting bagi Pemerintah Daerah  karena  dapat  mengatur  penataan  bangunan,  mengeluarkan  rencana  lokasi pembangunan  (tata  kota),  dan  menjamin  kenyamanan  bangunan,  perencanaan  lingkungan, dan  transportasi. Apabila  pemilik  bangunan  suatu  Ketika  terkena proyek  penggusuran atau hal lainnyamaka  pemilik  yang  memiliki  IMB  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dan pemilik mendapatkan perlindungan kepastian hukum atas bangunan yang dimilikinya.
Pada  tanggal  2  Februari  2021,  Pemerintah  Pusat  mengesahkan  Undang-Undang  Cipta Kerja yang menghapuskan undang-undang IMB yang sebelumnya diberikan aturan dalam UU  No 28  Tahun  2002 perihal  PBG  atau  kependekan  dari Pembangunan Bangunan Gedung. Berubah menjadi aturan PBG. Oleh karena itu, PBG sangat penting bagi siapa saja yang  ingin melakukan  pembangunan gedung  baru,  menerapkan  modifikasi,  atau mempertahankan struktur yang sudah ada.
Penggantian  nama  izin  mendirikan  bangunan  diatur  dalam  UU  Cipta  Kerja  yang membatalkan  aturan  sebelumnya  dan  membuat UU No 28  Tahun  2002 perihal Konstruksi Bangunan menjadi tidak berlaku lagi.
Keberadaan Hibah Kepentingan Umum (PBG) ini akan menegakkan prinsip NSPK atau kependekan  dari norma,  standar,  pedoman,  dan  kriteria  yang  ditetapkan  pemerintah  pusat, sehingga  membedakannya  dengan IMB yang  telah  diterapkan  sebelumnya.  Jika  dulu  suatu bangunan  memerlukan  IMB  (Izin  Mendirikan  Bangunan),  kini  PBG  (Pemberitahuan Mendirikan  Bangunan)  bisa  dilakukan  asalkan  pelaksanaannya  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan pemerintah.
Diharapkan  dengan  penerapan  prosedur  PBG  yang  lebih  cepat,  investasi  bagi  pelaku usaha akan lebih cepat.

## Rumusan Masalah
1. Mengapa pemerintah mengganti Izin Mendirikan Bangunan(IMB) menjadi Persetujuan B angunan Gedung (PBG)?
2. Bagaimana perbandingan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) danPersetujuan Bangunan Gedung (PBG)?

## METODE

## Jenis Penelitian
Penelitian ini masuk pada kategori penelitian hukum normatif, khususnya pemeriksaan data sekunder atau bahan pustakayang disebut juga dengan penelitian doktrinal. Dalam jenis penelitian  ini,  hukum  biasanya dimengerti guna apa  yang  tertulis pada peraturan  perundang- undangan  atau guna aturan  dan  norma  yang  mendefinisikan  perilaku  manusia  yang bisa dilakukan penerimaan.
Penelitian  hukum  normatif,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki, melibatkan  eksplorasi  sistematis  terhadap  norma,  prinsip,  dan  doktrin  hukum  untuk mengatasi tantangan hukum.
Berdasarkan kriteria yang diberikan maka penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Hal ini dikarenakan peneliti terutama memanfaatkan bahan pustaka guna sumber data utama guna melakukan analisis kasus, serta tidak melaksanakan  penelitian  lapangan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  memanfaatkan  literatur sekunder  yang  tersedia  di  perpustakaan,  khususnya  yang  berfokus  pada sistematika hukum, asas-asas hukum, sejarah hukum, sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum.

## Sumber Data
Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini berupa:
1. Bahan hukum primer
Instrumen  hukum,  seperti  undang-undang  dan  peraturan  terkait,  yang  memiliki kekuatan untuk menegakkan kepatuhan. Penelitian yang digunakan adalah:
a. UU No 28 Tahun 2002 Perihal Bangunan Gedung
b. UU  No 23  Tahun  2014 perihal Pemerintah  Daerah  sebagaimana sudah  dilakukan perubahan dengan UU No 9 Tahun 2015 perihal Pemerintahan Daerah;
c. UU No 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja
2. Bahan hukum sekunder
Sumber  daya  hukum  meliputi jurnal  hukum, buku,  pendapat  ilmiah, yurisprudensi, kasus  hukum, serta temuan  simposium  baru  yang berhubungan dengan  permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier
Sumber  daya  hukum  yang  memberikan  panduan  atau  klarifikasi  terhadap  bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder, seperti anotasi legislatif, ensiklopedia hukum, dan indeks berkala hukum.

## Prosedur Pengambilan Data
Tata cara pengumpulan data dilaksanakan dengan dua cara,  yaitu berbentuk  penelitian kepustakaan serta penelitiaan lapangan, yakni:

## 1. Penelitian kepustakaan
Penelitian  perpustakaan  mencakup  serangkaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan perolehan  data  dengan  menggunakan  metode  yang  tersedia  di  perpustakaan. Abdul Rahman  Sholeh  mendefinisikan  penelitian  perpustakaan  sebagai  suatu  cara mengumpulkan  pengetahuan  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang ada di perpustakaan, layaknya majalah, buku, dokumen, serta catatan sejarah. Jenis penelitian ini khusus terfokus pada subjek penelitian.
2. Penelitiaan lapangan
Penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian dengan memakaiinstrumen pengumpulan  data berbentuk wawancara  langsung,  dengan  memanfaatkan  serangkaian pertanyaan  ringkas  yang  terfokus  pada  aspek  esensial  topik  penelitian.  Pertanyaan- pertanyaan  ini  dijabarkan  lebih  lanjut  selama  proses  wawancara.  Adapun  pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah:
a. Kementerian PUPR
b. DPMPTS DKI Jakarta

## Pengolahan Data
Dari  capaian  penelitian,  baik  data  sekunder  ataupun  primer  dengan  demikian  data tersebut akan dilakukan pengelolaan melewati tahapan:
1. Editing
Data  yang  dikumpulkan  selanjutnya  disesuaikan  untuk  mengatasi  permasalahan dalam komposisi ini. Pengeditan dilakukan terhadap data yang dikumpulkan, memilih dan mengekstraksi informasi yang diperlukan.

## 2. Seleksi
Hanya  data  yang  telah  melalui  penyuntingan  dan  kajian  menyeluruh  yang  dipilih untuk  menentukan  kesesuaiannya  untuk  persiapan  cepat  ke  tahap  berikutnya.  Dengan demikian, kualitas sinkronisasi data untuk analisis diharapkan dapat ditingkatkan.
3. Klasifikasi
Setelah  tahap  seleksi,  langkah  selanjutnya  adalah  mengkategorikan  tanggapan materi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya terkait materi topik.
4. Penyusunan Data
Data yang dikategorikan selanjutnya disusun dan dialokasikan secara metodis untuk setiap subjek, sehingga memudahkan penelitian selanjutnya.
5. Analisis Data
Data yang sudah dilakukan pengumpulan seterusnyadilaksanakan analisis deskriptif kualitatif, yakni metode  penelitian  yang memberikan  hasil data  deskriptif  berdasarkan informasi  yang  diberikan  informan  melalui  komunikasi  tertulis  atau  lisan,  serta  perilaku sebenarnya.  Analisis  kualitatif  melibatkan  penggambaran  data  dengan  cara  yang sistematis  dan  logis,  memfasilitasi  interpretasi  data serta pemahaman  hasil  analisis guna memberikan jawaban pertanyaan penelitian yang tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Realitas pelayanan perizinan saat ini ditandai dengan kompleksitas, keterlambatan, dan ketidakjelasan, yang dapat disebabkan oleh rendahnya kinerja sektor publik. Keadaan ini juga berdampak pada lesunya laju investasi serta ekspansi ekonomi. Peningkatan mutu pelayanan publik musti  dilaksanakan  dengan  cara terstruktur,  metodis,  dan  berkesinambungan,  dengan jaminan pelayanan yang secara konsisten ditegakkan oleh seluruh tingkat pemerintahan. Dalam  dunia  pembangunan,  regulasi  dan  persyaratan  terus  berubah  seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan pemahaman akan lingkungan.
Sebagai bagian dari strateginya untuk meningkatkan pelayanan publik dan merangsang pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi,  pemerintah  pusat  telah  menerapkan  perubahan  di berbagai daerah. Secara spesifik, pihaknya telah mengganti IMB serta PBG.
Kebijakan  Persetujuan  Bangunan  (PBG)  mempunyai  jangkauan  yang  luas  dan komprehensif.  Ini  merupakan  prasyarat  penting  yang  harus  dipenuhi  sebelum  membangun sebuah bangunan.  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  berfungsi  sebagai  sarana  untuk melaksanakan  kebijakan  penataan  ruang  kota  secara  praktis  dan  teknis.  Penataan  ruang dikatakan on track apabila mematuhi PBG atau berjalan lancar.
Dengan  demikian,  pemerintah sudah  melakukan  penetaan PP  No 16  Tahun 2021 perihal penyelenggaraan UU  No 28  Tahun  2002 perihal bangunan  gedung.  Aturan ini yakni lanjutan  dari ketetapan Pasal  24 serta Pasal  185  huruf  b UU  No 11  Tahun 2020 perihal Cipta Kerja.
Aturan  ini  mengatur  bahwa  Pemerintah  telah  mencabut  status  IMB serta memperkenalkan  PBG sebagai  penggantinya.  PBG  adalah  kata  izin  yang  berkaitan  dengan pembangunan struktur baru atau modifikasi bangunan yang sudah ada ditinjau dari tujuan dan aspek  teknisnya.  Selain  itu,  perlu  diketahui  bahwa  IMB  telah  dihapuskan  dan  sebagai gantinya, izin mendirikan bangunan kini digantikan dengan PBG.
Informasi  yang  diberikan  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  17  PP No 16  Tahun 2021 perihal Peraturan  Pelaksanaan UU  No 28  Tahun  2002 perihal Bangunan  Gedung. Terbitnya  aturan  ini  secara  hukum  mencabut  aturan  lama  tentang  konstruksi  bangunan yang diberikan aturan pada PP No 36 Tahun 2005 perihal IMB.
Mengapa  Pemerintah  Mengganti  IMB  menjadi  PBG  tujuannya  untuk Merespon terhadap  Perkembangan  Teknologi  seperti  yang  kita  ketahui Dalam  dunia  yang  terus berkembang,  teknologi  dalam  pembangunan  juga  berubah  dengan  cepat.  PBG
memungkinkan  penyertaan  teknologi  terkini  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  proyek konstruksi.
Serta  dalam  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  sering  kali  lebih  rinci  dan  spesifik daripada Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG mencakup berbagai detail teknis, struktural, dan keselamatan yang harus diperhatikan dalam proses konstruksi.
Dengan  memperhatikan  aspek  Keberlanjutan  PBG  sering  kali  mencakup  evaluasi dampak  lingkungan  yang  lebih  mendalam.  Ini  mendukung  tujuan  pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dalam proses perencanaan.
Tidak  lupa  juga  aspek  Keamanan  dalam  PBG  yaitu dengan   Meningkatan Standar Keamanan. PBG  dapat  menerapkan  persyaratan  keselamatan  yang  lebih  ketat,  membantu mencegah risiko kecelakaan dan masalah struktural di kemudian hari.
Dalam  pembangunan  modern,  proyek-proyek  memiliki  tujuan  dan  kebutuhan  yang lebih  kompleks.  PBG  memungkinkan  penyesuaian  yang  lebih  baik  terhadap  proyek  yang beragam. Maka dari itu PBG menjawab Pemenuhan Kebutuhan yang Lebih Diversifikasi Oleh  karena  itu,  apabila  suatu  bangunan  didirikan  tanpa  izin  PBG,  maka  akan dikenakan  sanksi  administratif  sebagaimana diungkapan  pada Pasal  24  angka  42  UU  Cipta Kerja  juncto  Pasal  45  ayat  (2)  UU  Pembangunan  Gedung.  Sanksi  tersebut  antara  lain: mendapat  teguran  tertulis,  menghadapi  pembatasan  kegiatan  konstruksi,  mengalami penghentian  sementara  atau  permanen  pekerjaan  konstruksi,  menghadapi  penghentian sementara  atau  permanen  penggunaan  bangunan,  mengalami  penghentian  sementara  izin mendirikan bangunan, menghadapi pencabutan konstruksi bangunan. perizinan, menghadapi pembekuan  bangunan  SLF  (Single  Line  Flowchart),  menghadapi  pencabutan  fungsi bangunan SLF, atau menerima perintah pembongkaran bangunan.
Adapun Persoalaan Permasalahan yang terjadi dari perubahan peraturan perundangan dan nomenklatur PBG diantaranya :
1. Sosialisasi yang belum berjalan
Sosialisasi  diperlukan  untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  luas mengenai  pemanfaatan  ruang  kota  dan  menumbuhkan  kesadaran  akan  pentingnya memperoleh  izin  PBG.  Penerapan  tindakan  ini  diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas perencanaan tata ruang kota. Konstruksi bangunan harus mematuhi peraturan perundang- undangan  terkait  guna  menjaga  keseimbangan  lingkungan  hidup.  Dinas  Pekerjaan Umum serta Penataan  Ruang  Kota  Bukittinggi sekarang ini  menghadapi  keterbatasan waktu  yang  menghambat  kemampuannya  dalam  melakukan  kegiatan  sosialisasi  kepada masyarakat tentang PBG.
2. Koordinasi
Kurangnya  komunikasi  yang  efektif  antar  pelaksana  kebijakan  sehingga menghambat  koordinasi  tugas.  Hal  ini  terlihat  dari  kesulitan  yang  dihadapi  kedua pelaksana kebijakan saat menghadapi berkas persyaratan pemohon yang tidak lengkap di sistem SIMBG. Tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan koordinasi yang efektif.
Isi  suatu  kebijakan  memegang  peranan  penting  dalam  proses  implementasi kebijakan  tersebut.  Ketika  merumuskan  suatu  kebijakan,  penting  untuk  memeriksa keadaan  spesifik  di  mana  kebijakan  tersebut  akan  dilaksanakan.  Hal  ini  dapat mengakibatkan setiap daerah mempunyai  karakteristik dan variasi  tersendiri,  yang dapat dilihat  sebagai  pola  peraturan  yang  unik  atau  hanya  berbeda.  Terdapat  berbagai kemungkinan  kebijakan  mengenai  isi  kebijakan,  namun  merupakan  tanggung  jawab pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan memutuskannya.
Sejauh  ini,  berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  mensosialisasikan  kebijakan publik,  baik  melalui  pendekatan  top-down  maupun  dengan  menekankan  unsur  bottom- up. Semua  kebijakan  tersebut  harus  melakukan  beberapa  penyesuaian  dan  beberapa pembelajaran  agar  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  sesuai  harapan  yang  diinginkan
yaitu udaha  menaikkan ekosistem investasi serta aktivitas berusaha diharapkan  tujuannya ekonomi bertumbuh pesat.

## KESIMPULAN
UU No 28 Tahun 2002 yang sudah diperbaharui dengan Uu No 11 Tahun 2020 memuat peraturan  perundang-undangan  mengenai  peruntukan  bangunan  gedung,  syarat-syarat pembangunan,  penatausahaan  bangunan  gedung,  serta  hak  dan  kewajiban  pemilik  serta penghuni  bangunan  gedung.  Tiap-tiap  tahapan  konstruksi  bangunan  mencakup  ketetapan yang  menguraikan  peran  masyarakat,  pedoman  pemerintah,  sanksi,  tindakan  transisi,  dan ketetapan penutup.
Peraturan  ini  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  dalam  meningkatkan manfaat, keselamatan, keseimbangan, dan keharmonisan antara bangunan dan lingkungannya,  yang  pada  akhirnya  memberikan 3. manfaat  bagi  masyarakat  yang  adil  dan penuh  kasih.  Penerapan  UU  ini,  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat,  diinginkan  bisa menaikkan  tata  kelola  yang  baik  dan  memberikan  keamanan,  keselamatan,  serta  kesehatan masyarakat  dalam  pengelolaan  bangunan  gedung.  PP  No  16  Tahun  2021  mengatur  bahwa pengelolaan  bangunan  gedung  wajib  dilaksanakan  dengan  menggunakan  SIMBG  atau kependekan dari Sistem  Informasi  Manajemen  Bangunan Gedung  yang dilaksanakan secara nasional.  Peraturan  ini  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  dalam  meningkatkan manfaat, keselamatan, keseimbangan, dan keharmonisan antara bangunan dan lingkungannya,  yang  pada  akhirnya  memberikan 3. manfaat  bagi  masyarakat  yang  adil  dan penuh  kasih.  Penerapan  UU  ini,  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat,  diinginkan  bisa menaikkan  tata  kelola  yang  baik  dan  memberikan  keamanan,  keselamatan,  serta  kesehatan masyarakat  dalam  pengelolaan  bangunan  gedung.  PP  No  16  Tahun  2021  mengatur  bahwa pengelolaan  bangunan  gedung  wajib  dilaksanakan  dengan  menggunakan  SIMBG  atau kependekan dari Sistem  Informasi  Manajemen  Bangunan Gedung  yang dilaksanakan secara nasional.
SIMBG  yakni  sistem  elektronik  online  yang  dipergunakan  guna  menjalankan pelaksanaan  PBG,  SBKBG,  SLF,  RTB,  serta  Pendataan  Bangunan  Gedung,  serta  informasi terkait Pengelolaan Bangunan Gedung.
Sebelumnya mengajukan pembuatan  Izin Mendirikan  Bangunan (IMB) Melalui  Dinas Pelayan  Terpadu  Satu  Pintu  (Dinas  PTSP)  menjadi  pengajuan  Pembuatan  Persetujuan Bangunan  Gedung  (PBG)  Melalui  Kementerian  PUPR  yaitu  dengan  melalui Situs https://simbg.pu.go.id .

## REFERENSI
Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, halaman 118.
Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis danDisertasi), Medan, 2011, halaman 94.
Indonesia,  Undang-Undang Republik Indonesia;  Nomor 17  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia;  Nomor  36  Tahun  2005 tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang Bangunan Gedung
Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing,2006, halaman 295.
KEMENKEU, “FGD  Prosedur  Bangunan  Gedung  (FBG)  Menggantikan  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)”. http://www.romadan.kemenkeu.go.id/News/Details/1290 .   Diakses tanggal 10/18/2021
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.