## PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DENGAN ANAK PEREMPUAN
Oleh:
Ibnu Maulana Zahida Email : Ibnu7maulana@gmail.com
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga

## Arum Ayu Lestari
Email : Arumayu4@gmail.com Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Sindi Dwi Yunike
Email : sindiyunike712@gmail.com Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

## Abstrak
Anak  menjadi  perhatian  khusus  di  dalam  hukum,  dikarenakan  anak  tidak  dapat  melindungi dirinya sendiri, terutama dari berbagai macam kejahatan, dengan demikian anak juga wajib mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap  hak-haknya.  Problematika  di  dalam  hukum berkaitan  dengan  kesetaraan  hukum  antara  anak  laki-laki  dengan  anak  perempuan  yang melakukan persetubuhan atas kemauannya, karena banyak kita ketahui pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan dianggap korban. Pendekatan  Ilmu  Hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  doctrical  research,  metode pendekatan  konseptual  serta  pendekatan  perundang-undangan.Akan  menjadi  sebuah  konflik hukum ketika tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak mendapatkan perlakuan yang berbeda sedangkan tindak pidana tersebut terjadi atas kemauan dari kedua belah pihak.
Kata kunci: Anak, Berhadapan dengan hukum, Kesetaraan

## Abstract
The child is a particular concern in the law, because the child cannot protect itself, especially from all manner  of  evil,  and  thus  the  child  is  under  obligation  to  obtain  legal  protection  against  his  rights. Problematic in the law relates to the equality of the law between a boy and a girl who makes sexual intercourse upon his will, since many of us know to be accountable to the boys alone, while girls are being  victimized.  The  legal  approach  is  used  in.  The  study  provides  the  doctrical  research,  the conceptual approach, and the constitutional approach. It would be a legal conflict when sexual crimes committed by a child get different treatment while the crimes take place on both sides
Keywords : Child, Equality, Lawsuit

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Berbagai  aturan  hukum  dibuat  dan  di- atur  sedemikian  rupa,  terutama  kaitannya dengan  perlindungan  terhadap  anak.  Anak menjadi  perhatian  khusus  di  dalam  hukum, dikarenakan  anak  tidak  dapat  melindungi dirinya  sendiri,  terutama  dari  berbagai  ma- cam  kejahatan,  dengan  demikian  anak  juga wajib  mendapatkan  perlindungan  hukum terhadap  hak-haknya,  yang  nantinya  anak dapat  berkembang  dengan  baik  sebagai penerus bangsa.
Berkaitan dengan hak anak, telah diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan  bahwa  “Setiap  anak  berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.  Pasal tersebut memberikan arti bahwa pentingnya Pendidikan dan perlindungan terhadap hak- hak  anak  demi  masa  depan  mereka,  yang secara  universal  pun  dilindungi  dalam Universal  Declaration  of  Human  Right (UDHR)  dan  International  on  Civil  and Political  Rights  (ICPR).  Dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (selanjutnya disebut  UU  SPPA)  telah  memberikan  per- lindungan  kepada  anak  yang  mempunyai permasalahan  dengan  hukum  atau  didalam
istilah hukum UU SPPA disebut anak yang berhadapan  dengan  hukum,  dimulai  dari proses  awal  penanganan  perkara  sampai dengan  hukuman.  Yang  dimaksud  dengan anak adalah mereka yang berusia dua belas tahun  tetapi  belum  menginjak  usia  delapan belas  tahun,  yang  mana  telah  diatur  dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA.
Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum telah  dijelaskan  di  dalam  Pasal  1  angka  2 UU  SPPA  yakni  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Ter- dapat dua kategori seorang anak yang mem- buat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu: 1
1. Status  Offence  adalah  perbuatan  anak yang  dianggap  orang  dewasa  bukan merupakan  sebuah  kejahatan,  misalnya membolos  sekolah,  kabur  dari  rumah, membantah.
2. Juvenile  Deliquence  adalah  perbuatan anak  yang  menurut  orang  dewasa  me- rupakan perbuatan melanggar hukum.
Dengan  demikian  anak  dapat  langsung berhadapan  langsung  dengan  hukum,  baik posisinya  sebagai  korban  maupun  menjadi saksi dalam suatu tindak pidana.
Kejahatan  semakin  berkembang  dari masa  ke  masa.  Salah  satunya  adalah  ke- jahatan  terhadap  kesusilan,  misalnya  saja
1 Dony  Pribadi, perlindungan  terhadap  anak berhadapan  dengan  hukum .  Jurnal  hukum Volkgesist vol 3 no 1 desember 2018. Hlm. 22
seperti  pemerkosaan,  persetubuhan  dan pencabulan.  Perbuatan  yang  tidak  hanya dilakukakan oleh orang dewasa, akan tetapi dapat  juga  dilakukan  oleh  seseorang  yang masih  dikategorikan  sebagai  anak-anak. Semakin  maraknya  kasus  yang  melibatkan pelaku  anak  menimbulkan  kecemasan  ter- senidiri  tidak  hanya  bagi  keluarga,  tetapi juga  bagi  masyarakat.  Sebagaimanakita ketahui bahwa persetubuhan merupakan hal yang  ditentang  baik  dalam  ranah  agama maupun  kesusilaan,  dan  sangat  mencemas- kan  apabila  yang  menjadi  korban  dari persetubuhan  adalah  anak  yang  psikologi dan  gairah  seksualnya  belum  sesempurna orang  dewasa.  Maka  bisa  saja  akan  me- nimbulkan  trauma  yang  mendalam  bagi  si korban anak tersebut.
Dalam  hal  tindak  pidana  persetubuhan terhadap  anak  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan,  yaitu  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  (selanjutnya disebut  UU  Perlindungan  Anak),  Ber- dasarkan  pasal  287  ayat  (1)  KUHP, “Persetubuhan  adalah  barangsiapa  ber- setubuh  dengan  seorang  perempuan  di  luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus  diduganya,  bahwa  umurnya  belum lima  belas  tahun  atau  jika  umurnya  tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan  tahun”.  Kemudian  dalam  UU
Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  81  juga telah  diatur  terkait  persetubuhan  terhadap anak,  dengan  demikian  aturan  di  dalam KUHP  sudah  tidak  dapat  diberlakukan  lagi terhadap  pelaku  anak,  hal  ini  dikarenakan Indonesia  menganut  asas  “lex  speciali derogat  legi  generali”  yang  artinya  aturan khusus  mengesampingkan  aturan  yang bersifat  umum.  Disini  UU  Perlindungan Anak lebih khusus daripada KUHP.
Persetubuhan  orang  dewasa  yang  di- lakukan atas dasar suka sama suka, menurut KUHP  keduanya  tidak  dapat  dipidana, sedangkan  perzinahan  antara  laki-laki  dan perempuan dalam KUHP dapat dipidana.
Dari  penelitian  terdahulu,  penulis  tidak menemukan judul  yang  serupa, namun  me- nemukan  beberapa  penelitian  yang  ber- kaitan  seperti  Hanindyo  Imam  Hutomo “Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan  Oleh  Anak  Terhadap  Anak” (2016),  Risnawati  “Tinjauan  Yuridis Tindak  Pidana  Persetubuhan  Terhadap Anak  (2014),  dan  Hartina  “tinjauan  yuridis tindak pidana persetubuhan  yang dilakukan dengan kekerasan oleh anak terhadap anak” (2018).
Dalam penelitian kali ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan konsep feminis (menyetarakan  hak  laki-laki  dan  perempu- an).  Penulis  menitikberatkan  pada  tindak pidana  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh anak  laki-laki  dan  perempuan  atas  dasar
suka  sama  suka.  Akan  tetapi  terdapat  di- skriminasi  yang  mana  anak  laki-laki  yang dipidana  sedangkan  anak  perempuan  tidak dipidana, padahal dalam kondisi suka sama suka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai posisi  yang sama  yaitu sebagai anak,  yang  mempunyai  hak  dan  derajat yang  sama  juga.  Berdasarkan  uraian  latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut  lagi  terkait kesetaraan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## 1.2. 1Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian  yang sudah dijelas- kan  diatas,  rumusan  masalah  pertama, apakah  persetubuhan  anak  laki-laki  dengan anak  perempuan  atas  dasar  kemauan keduanya  dapat  disetarakan  pertanggung- jawabannya?.  Kedua,  apakah  orang  tua dapat  dipidana  atas  kejahatan  persetubuhan anaknya?

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  yang  penulis gunakan  adalah  tipe  penelitian  Doctrical Research,  yakni  sebuah  penelitian  yang nantinya  akan  menghasilkan  penjelasan secara  sistematis  terkait  dengan  aturan hokumnya, memberikan analisa-analisa yang  berhubungan  antar  hukum,  memberi- kan  penjelasan  dalam  bidang-bidang  yang
sulit,  dan  terdapat  kemungkinan  untuk memprediksi  perkembangan  hukum  yang akan datang. 2
Pendekatan  konseptual  beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum, sehingga  dapat  menemukan  ide-ide  yang melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, serta  pendekatan  yuridis  normatif  atau pendekatan perundang-undangan. Tipe penelitian  dengan  pendekatan  perundang- undangan adalah melakukan telaah terhadap seluruh  regulasi  atau  ketentuan  yang  ada kaitannya  dengan  isu  hukum  yang  sedang penulis  lakukan  penelitian. 3 Diantaranya menganalisis  peraturan  perundang-unda- ngan yang mengatur tentang anak.
Peneliti dalam penulisannya mengguna- kan  bahan  hukum  primer  yang  berasal  dari peraturan  perundang-undangan  dalam  Tata Hukum  Positif  Indonesia  dan  juga  buku- buku, jurnal atau sebagainya sebagai bahan hukum  sekunder  yang  digunakan  untuk menunjang  penelitian  yang  dilakukan  pe- neliti dalam tulisan ini.
Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum dalam  penelitian  ini  diawali  dengan  bahan hukum  primer  dengan  melakukan  pemaha- man  terhadap  peraturan  perundang-unda- ngan  yang  mendukung.  Selanjutnya  me- lakukan  pengumpulan  dan  pengkajian
2 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Kencana  Prenadamedia  Group,  Jakarta,  2014, Hlm32
3 Ibid, Hlm 36
terhadap bahan hukum sekunder yakni yang berkaitan dengan, pandangan, teori maupun pendapat ahli.

## PEMBAHASAN
1. Kesetaraan Tindak Pidana Persetubu- han  Anak  Laki-Laki  Dengan  Anak Perempuan Atas Dasar Kemauan Ke- duanya
Tindak  pidana  persetubuhan  yang  di- lakukan  anak  dengan  anak  dilatarbelakangi oleh  bererapa  factor.  Faktor-faktor  tersebut dapat  dilihat  dari  keadaankeluarga,  tek- nologi, hubungan sosial maupun faktor dari pelaku  maupun  dari  sisi  korban  itu  sendiri. Dalam  hal  ini  korban  bisa  menjadi  peran aktif  maupun  pasif.  Seperti  halnya  contoh ketika  adanya  suatu  kasus  anak  perempuan korban  yang  berusia  12  tahun  melakukan hubungan  layaknya  suami  istri  dengan pacarnya yang berusia 16 tahun yang awal- nya  anak  perempuan  menolak  untuk melakukannya akan tetapi karena mendapat bujuk  rayu  secara  terus  menerus  dari  anak laki-laki  tersebut  akhirnya  anak  perempuan itu  kemudian  untuk  melakukannya.  Dari contoh  ini  bahwa  si  anak  perempuan  atau korban  tidak  memiliki  kemampuan  atau kontrol  diri  ketika  menghadapi  lawan  jenis atau  tidak  berpikir  secara  rasional  dalam menentukan  sikap  sehingga  pada  akhirnya menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Dan dalam hal ini korban juga berperan terhadap terjadinya  tindak  pidana,  dikarenakan  me-
nimbulkan  efek  merangsang  terhadap pelaku untuk melakukan persetubuhan yang dapat  mendorong  anak  perempuan  tersebut menjadi korban.
Pelaku  dan  korban  dalam  sebuah  ke- jahatan mempunyai kedudukan sebagai par- tisipan  artinya  baik  pelaku  maupun  korban telah  terlibat  secara  aktif  atau  pasif  dalam sebuah  kejahatan.  Keduanya  memiliki peran  yang  sama-sama  penting  dalam  me- nentukan  terjadinya  suatu  kejahatan.  Ada- kalanya  Korban menjadi faktor  yang mem- bentuk  pelaku  kejahatan  melakukan  ke- jahatan baik dengan disengaja ataupun tidak disengaja.  Usaha  pencegahan  kejahatan terhadap  anak  baik  sebagai  pelaku  ataupun korban  merupakan  usaha  bersama  pada setiap  lapisan  masyarakat.  Pada  dasarnya tingkat  kejahatan  persetubuhan  terhadap anak  baik  sebagai  pelaku  atau  korban banyak  faktor  penyebabnya.  Peran  ke- luarga,  masyarakat  dan  negara  sangat penting  untuk  mencegah  atau  menekan terjadinya persetubuhan terhadap anak.
Perbuatan  anak  yang  bertentangan dengan  hukum  sesuai  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) bahwa  bagi  anak  yang  berusia  12  tahun belum  berusia  18  tahun  yang  di  duga melakukan  tindak  pidana  dapat  dikenakan pertanggungjawaban  pidana  sesuai  yang telah  diatur  dengan  Undang-Undang  ter- sebut. Pertanggungjawaban pidana menurut
Simons  adalah  adanya  keadaan  psikis sehingga  menimbulkan  sebuah  penerapan ketentuan  pidana  baik  dari  sudut  pandang umum  dan  pribadi  yang  dianggap  patut. Adanya perbuatan pidana didasari oleh asas legalitas,  sedangkan  dapat  dipidananya adalah  seseorang  karena  adanya  asas  ke- salahan (Culpabilitas).
Pertanggungjawaban  pidana  dapat  di- berikan  kepada  anak  yang  sedang  ber- konflik  dengan  hukum.  Sanksi  pidana sesuai UUSPPA Pasal 71 terdiri dari pidana pokok  dan  pidana  tambahan  terdiri  dari pidana  peringatan,  pidana  dengan  syarat (Pembinaan  diluar  lembaga,  pelayanan masyarakat  atau  pengawasan),  pelatihan kerja;  pembinaan  dalam  lembaga  dan penjara.tambahan  terdiri  dari:  Perampasan keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.
Dalam  Pasal  81  ayat  (2)  UU  SPPA mengatur  berkaitan  dengan  pidana  penjara bagi  anak,  yakni  paling  lama  ½  (satu perdua)  dari  maksimum  ancaman  pidana penjara  bagi  orang  dewasa.  Di  dalam  ayat (6)  menjelaskan  bahwa  apabila  tindak pidana  yang  dilakukan  anak  merupakan tindak pidana  yang diancam dengan pidana mati  atau  seumur  hidup  maka  dijatuhkan pidana  penjara  paling  lama  10  tahun. Penyelesaian permasalahan berkaitan dengan  Anak  yang  berkonflik  dengan hukum  adalah  dengan  diversi,  hal  tersebut sebagai  bentuk  atau  upaya  pemenuhan  dan
perlindungan  hak-hak  anak.  Berdasarkan UU SPPA diversi diatur dalam Pasal 1 ayat (7).  Diversi  merupakan  sebuah  cara  untuk mendapatkan  keadilan  yang  dilakukan  di luar pengadian.
Penulis  rasa,  tidaklah  adil  apabila pelaku  tindak  pidana  persetubuhan  antara anak  dengan  anak  atas  dasar  kemauannya, kemudian yang dimintai pertanggung jawaban  hanya  anak  laki-laki.  Hal  tersebut sama seperti orang dewasa yang belum me- nikah  dan  mereka  tidak  dapat  dijatuhi pemidanaan. Untuk itu diperlukan anak pe- rempuan  dan  anak  laki-laki  harus  memiliki hak memperoleh perlindungan yang sama.
Saat  ini  kita  dihadapkan  oleh  feminis- me  tentang  "kesetaraan"  dan  "hak".  Pada struktur  kehidupan  sehari-hari,  tujuan feminis harus dimasukkan ke dalam hukum dan  dapat  ditegakkan. 4 Feminisme  tidak hanya  bertujuan  untuk  menyetarakan  hak perempuan  dengan  laki-laki  saja,  tetapi keduanya harus mempunyai hak yang sama.
Wendy W. Williams  menuliskan Equal Treatment Theoryatau teori perlakuan  yang sama  adalah  generalisasi  berbasis  jenis kelamin  umumnya  tidak  memperbolehkan pembedaan  yang  berasal  dari  fisik  seperti ukuran  dan  kekuatan,  dari  tugas  peran budaya  seperti  pencari  nafkah. 5 Teori  ini menyatakan  semua  pemberlakukan  antara
4 Nancy Levit and Robert R. M. Verchick, Feminist Legal  Theory, New  York  University  Press,  New York, 2016, Hlm 12
5 Ibid
perempuan  dan  laki-laki  haruslah  sama. Wendy  W.  Williams  tidak  menunjukkan apakah  teori  Equal  Treatment  Theory berlaku  untuk  dewasa  saja,  atau  berlaku untuk anak juga.
Ketidakasetaraan perlakuan hukum atas tindak  pidana  persetubuhan  anak  atas kemauannya  menjadi  polemik  yang  harus diperhatikan.  Anak  perempuan  seringkali mendapat  perlindungan  hukum  berupa jaminan sebagai ganti kerugian karena men- jadi  korban  dari  tindak  pidana  persetubu- han.  Dan  peristiwa  ini  sering  terjadi  dalam kasus  tindak  pidana  persetubuhan  anak. Jaminan  tersebut  seperti  halnya  rehabilitasi pemulihan  nama  baik  atau  keseimbangan batin,  pemberian  ganti  rugi  yang  dapat berupa  restitusi,  kompensasi  dan  jaminan atau  santunan  kesejahteraan  sosial  dan  se- bagainya.
Begitupun  juga  dengan  anak  laki-laki yang  dianggap  pelaku  (pelaku  anak  di- anggap korban) tindak pidana persetubuhan atas  kemauan  keduangnya  (anak  laki-laki dan  anak  perempuan)  juga  diberikan  ke- sempatan yang sama mendapatkan rehabili- tasi dan jaminan kesejahteraan sosial. Tidak sepatutnya  pelaku  anak  dipidana.  Karena secara  psikis  mereka  masih  membutuhkan arahan dan bimbingan.
2. Pertanggungjawaban Orang Tua Ter- hadap  Tindak  Pidana  Persetubuhan Yang Dilakukan Anak
Keluarga  merupakan  sebuah  institusi terpenting  yang  berpengaruh  bagi  perkem- bangan  anak  dalam  hal  biologis  maupun psikologisnya.  Sehingga  interaksi  social berperan  penting  untuk  membangun  ke- pribadian  anak.  Max  Weber  menjelaskan bahwa  tindakan  interaksi  social  adalah Tindakan  seorang  individu  yang  dapat mempengaruhi  indiviu-individu  lainnya dalam  lingkungan  social. 6 Hal  tersebut senada dengan pendapat dari Selo Soemarjan, bahwa keluarga adalah hal yang paling  dasar  dan  paling  inti  sebagai pendidikan  pertama  dan  sifatnya  alamiah. Dalam  keluarga  pula  anak  akan  diberikan bekal  ketika  dia  kelak  tumbuh  dewasa sehingga  akan  memahami  Bahasa,  adat istiadat dan kebudayaan dengan baik. 7
Keluarga, dalam ranah terkecilnya ada- lah orang tua terutama ayah sangat berperan penting  dalam  mendidik  keluarganya, seperti  memberikan  bimbingan,  pemberian contoh  dan  juga  sanksi,  yang  dapat diaplikasikan  dalam  wujud  suatu  pekerjaan rumah tangga, keagamaan maupun didalam kemasyarakatan,  termasuk  juga  dalam  hal interaksi  dalam  pendidikan  keluarga.  Me-
6 Didik  Hermawan, pengaruh  interaksi  sosial  ter- hadap  prestasi  belaj ar,Share  Social  Work  Jurnal, vol. 5, no. 1, 2009, Hlm.14
7 Selo Soemarjan, Sosiologi Suatu Pengantar , Gajah. Mada Press, Yogyakarta, 1962, Hlm 127
nurut  Ki  Hajar  Dewantara,  keluarga merupakan  kumpulan  dari  individu  yang didalamnya  tercermin  sebuah  rasa  pengab- dian  secara  tulus,  tanpa  mengharapkan balasan  apapun.  Karena  arti  dari  sebuah keluarga merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. 8
Anak dan orang dewasa merupakan dua individu  yang  sangat  berbeda  terutama dalam segi  karateristik sifatnya, dalam usia anak  mereka  berada  dalam  fase  pencarian jati  diri,  sehingga  faktor  eksternal  seperti lingkungan disekitarnya sangat berpengaruh bagi  pribadi  dari  anak  tersebut.  Ketika  dia berada  di  lingkungan  yang  buruk  maka akan  menimbulkan  potensi  terhadap  anak tersebut  untuk  melakukan  perbuatan  pe- nyimpangan terhadap hukum yang biasanya disebut  dengan  Juvenile  delinquency  atau delikuensi  anak,  atau  kenakalananak  yang berhadapan  dengan  hukum  (ABH).  ABH ini  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor antara  lain:  adanya  dampak  negatif  dari perkembangan  pembangunan  yang  cepat, arus  globalisasi  dibidang  teknologi,  infor- masi  dan  komunikasi,  Kemajuan  dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. 9
Oleh  sebab  itu  orangtua  bertanggung- jawab  menjaga  dan  melindungi  anak.  Jika
8 Ki  Hajar  Dewantara, Ilmu  Pendidikan ,  Taman Siswa, Yogyakarta, 1961, Hlm 250
9 Galuh  Dwi  Purnama  Putra ,  Bentuk  Pertanggung- jawaban  Hukum  Orangtua  terhadap  Pelaku  Anak dalam  Kasus  Kecelakaan  Lalulintas Universitas Airlangga, Tesis, 2015, Hlm 4
terdapat  anak melakukan hubungan seksual secara suka sama suka seharusnya orangtualah  yang  bertanggungjawab  dari perbuatan  anak  tersebut.  Selain  itu  akibat perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat memberikan  ruang  bagi  anak  untuk mengakses  konten-konten  pornografi.  Hal tersebut menjadi salah satu kesalahan orang tua,  yang  tidak  memberikan  pengawasan dengan baik.
Suatu  perbuatan  pidana  hanya  me- nunjuk  apa  yang  dilarang  dan  diancamnya perbuatan  dengan  pemidanaan  sehingga orang  yang  melakukan  tindak  pidana dijatuhi  pidana,  sebagaimana  diancamkan sesuai  dengan  kesalahan  apa  yang  ia lakukan,  sebab  azas  dalam  pertanggung- jawaban  pidana  menyatakan  bahwa  tidak dapat  dipidana  seseorang  apabila  didalam orang  tersebut  tidak  ditemukan  kesalahan (Geen  straf  zonder  schuld;  Actus  non  facit reum nisi mens sir rea).
Terdapat 2 (dua) syarat seseorang dapat dipidana  yang  menjadi  satu  keadaan,  ada- nya  unsur  perbuatan  melawan  hukum  dan perbuatan  tersebut  dapat  dipertanggung- jawabkan  sebagai  unsur  kesalahan,  yang diperkuat  dengan  alat  bukti  berdasarkan keyakinan  hakim  di  depan  pengadilan. Moeljatno,  menyatakan  bahwa  orang  tidak mungkin  dipertanggungjawabkan  (dijatuhi pidana)  kalau  dia  tidak  melakukan  per- buatan  pidana,  tetapi  meskipun  melakukan perbuatan  pidana  tidak  selalu  dapat  di-
pidana.  Dalam  hal  inilah,  pemidanaan terhadap anak dapat dipertimbangkan. 10
Pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia menjadi  salah  satu  topik  yang  menarik  dan sering  dijadikan  bahan  diskusi  bagi  para pakar hukum di Indonesia. Gustav Radbruch  mengatakan  bahwa  “Mem- perbaharui  hukum  pidana  tidak  berarti memperbaiki  hukum  pidana,  akan  tetapi menggantinya  dengan  yang  lebih  baik”. Pembaharuan  itu  tidak  selalu  dikaitkan dengan  adanya  perubahan  pada  KUHP, pembaharuan  ini  diharapkan  dapat  bersifat menyeluruh  tidak  hanya  ditinjau  dari adanya pembaharuan KUHP.
Berdasarkan  RKUHP  selanjutnya  di- sebut  (Rancangan  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana)  tahun  2019  Pasal  37  huruf (b)  berbunyi  “Dimintai  pertanggung- jawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh  orang  lain.”  sedangkan  penjelasannya berbunyi  ”Ketentuan  ini  mengandung  asas pertanggungjawaban  pengganti (vicarious liability) yang  memberikan  ketentuan bahwa  Setiap  Orang  bertanggung  jawab terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh orang  lain  yang  melakukan  pekerjaan  atau perbuatan  untuknya  atau  dalam  batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang  bertanggung  jawab  atas  perbuatan bawahannya.”  Asas  vicarious  liability
10 Barda  NawawiArief, Kebijakan  Legislatif  Dalam Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana Penjara ,  Genta  Publishing,  Yogyakarta,  2010, Hlm 80-81
dalam RKUHP memang merupakan pengecualian  dari  asas  “tiada  pidana  tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide  keseimbangan  sekaligus  pelengkap  dari asas Geen Straft Zonder Schuld. 11
Vicarious liabilitymerupakan suatu perbuata  yang  pertanggung-jawabannya dibebankan  kepada  seseorang  akibat  dari perbuatan  orang  lain  (the  legal  respon- sibility of one person for the wrongful  acts of  another).  Menurut  Barda  Nawawi  Arief, vicarious  liability  adalah  sebuah  konsep dibebankannya  pertanggung  jawaban  se- seorang  dikarenakan  kesalahan  orang  lain, misalnya  seperti  perbuatan  yang  dilakukan yang  masih  berada  dalam  lingkup  peker- jaannya  (the  legal  responsibility  of  one person  for  wrongful  acts  of  another,  as  for example,  when  the  acts  are  done  within scope of employment).
Dalam  kamus  Henry  Black  (1979) vicarious  liability  diartikan  sebagai  berikut sebagai  Indireect  legal  responsibility;  for example,  The  liability  of  an  employer  for the  acts  of  an  employee,  of  a  principle  for torts  and  contracts  of  an  agent  (pertang- gungjawaban  majikan  atas  tindakan  dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap  tindakan  agen  dalam  suatu kontrak).
Vicarious liabilitymerupakan asas  yang dikenal  dalam  hukum  perdata,  kemudian
11 Sudarto ,  Hukum  dan  Hukum  Pidana ,  Alumni, Bandung, 1986, Hlm 28
diadopsi  kedalam  praktik  hukum  pidana.
Ketentuan  ini  misalnya  dapat  dilihat  dalam hukum Pasal 1367 KUHPer (Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata)  yang  berbunyi: “Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena perbuatannya  sendiri  tetapi  juga  untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya, atau  disebabkan  oleh  barang-barang  yang berada dibawah pengawasannya”.
Berdasarkan  pasal  tersebut  bahwa vicarious  liability  dapat  timbul  dalam hubungan-hubungan sebagai berikut ; a. Orang  tua  atau  wali  bertanggungjawab atas  perbuatan  yang  dilakukan  anaknya sebelum anak tersebut menginjak dewasa;
b. Majikan  bertanggungjawab  terhadap kerugian  akibat  perbuatan  yang  di- lakukan oleh karyawannya; dan
c. Pertanggungjawaban  guru-guru  sekolah
atas  dampak  dari  perbuatan  murid- muridnya.
Di  Indonesia,  vicarious  liability  lebih dikenal  sebagai  pertanggungjawaban  kor- porasi,  namun  dalam  perjalanan  RKUHP juga  mengadopsinya  dan  telah  diakomodir kedalam  Pasal  37 huruf  (b)  yang  sudah dipaparkan diatas. Vicarious liability merupakan  pengecualian  dari  asas  “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupa- kan  wujud  dariide  keseimbangan  sekaligus pelengkap  (complement)  dari  asas  Geen
Straft Zonder Schul.
Anak yang berada dibawah pengawasan orangtua,  ketika  anak  melakukan  tindak pidana  kesusilaan,  orangtua  dari  si  anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dasar  dari  adanya  pertanggungjawaban pidana  orang  tua  atas  perbuatan  anaknya berkaitan  denganPasal  20  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  bahwa Negara,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, Masyarakat,  Keluarga, dan Orang Tua  atau Wali  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab terhadap  penyelenggaraan  Perlindungan Anak dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, berdasarkan  hal  tersebut  maka  orang  tua merupakan  orang  yang  paling  berpengaruh terhadap  kesejahteraan  anak-anaknya,  baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  diatas  ke- setaraan  terhadap  tindak  pidana  persetubu- han  anak  perlu  diatur  lebih  lanjut  di  dalam undang-undang.  Dan  orangtua  tidak  dapat menggantikan  pertanggungjawaban  pidana yang  dijatuhkan  terhadap  anak  meskipun orang  tua  menjadi  salah  satu  faktor  yang penting  dalam  tumbuh  dan  berkembangnya anak  berkaitan  pula  dengan  sikap  dan karakter dari anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Arief,  Barda  Nawawi, Kebijakan  Legislatif Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan  Pidana  Penjara, cetakan kedua,  Genta  Publishing,  Yogya- karta, 2010.
Dewantara,  Ki  Hajar, Ilmu  Pendidikan, cetakan  pertama,  Taman  Siswa, Yogyakarta, 1961.
Hermawan,  Didik, Pengaruh  Interaksi Sosial  Terhadap  Prestasi  Belajar ,
Share Social Work Jurnal, vol. 5, no.
1, 2009,
Levit,  Nancy  and  Robert  R.  M. Verchick, Feminist  Legal  Theory,  first  edition,
New  York  University  Press,  New York, 2016.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, cetakan  kedua,  Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
Pribadi,  Dony, “Perlindungan  terhadap anak  berhadapan  dengan  hukum”,
Jurnal  hukum  Volkgesist,  Volume  3 Nomor 1, desember 2018.
Putra,  Galuh Dwi Purnama, Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Orangtua  terhadap  Pelaku  Anak dalam  Kasus  Kecelakaan  Lalulintas, Universitas Airlangga, Tesis, 2015, Selo Soemarjan,
Sosiologi Suatu
Pengantar, cetakan  pertama  Gajah.
Mada Press, Yogyakarta, 1962.
Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana, cetakan  pertama ,  Alumni,  Bandung, 1986.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar tahun1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Ibnu  Maulana  Zahida,  S.H., berala- mat di Jalan. Menak Sopal, Gang. 07, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabu- paten  Trenggalek.  Menempuh  Pendidikan tinggi  sarjana  S1  ilmu  Hukum  di  Fakultas Hukum  Universitas  Jember  lulus  pada tahun  2019.  Saat  ini  tengah  menyelesaikan pendidikan  program  Magister  Hukum  di Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga Surabaya.
Arum Ayu Lestari, S.H., beralamat di Dusun  Darungan  RT.  01,  RW.  03  Desa Tegalarum  Kecamatan  Sempu  Kabupaten Banyuwangi.  Menempuh Pendidikan tinggi sarjana S1 ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas  Jember  lulus  pada  tahun  2019. Saat  ini  tengah  menyelesaikan  pendidikan program  Magister  Hukum  di  Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
Sindi  Dwi  Yunike,  S.H., beralamat  di Dusun Watu-Ulo Desa Sumberrejo, Ambulu  Jember.  Menempuh  Pendidikan tinggi  sarjana  S1  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum  Universitas  Negeri  Jember  lulus pada  tahun  2019.  Pada  saat  ini  sedang bekerja  sebagai  Pendamping  di  Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan Anak  dan  Keluarga  Berencana  di  Kabupa- ten Jember.