## Hukum dan Keadilan

## Asep Warlan Yusuf*

## Abstrak
Hukum  merupakan  sarana  untuk  mewujudkan  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  dalam kehidupan bersama. Tujuan hukum  dak dapat dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan  bermasyarakat  yang  mendasarkan  kepada  nilai-nilai  dan  falsafah  hidup  masyarakat, yakni keadilan. Melalui hukum, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup secara layak dan  bermartabat.  Dengan  demikian,  hukum  yang  dapat  berperan  adalah  hukum  yang senan asa mengabdi kepada kepen ngan keadilan, keter ban, keteraturan, dan kedamaian guna  menunjang  terwujudnya  masyarakat  yang  sejahtera.  Permasalahan  hukum  di Indonesia  dihadapkan  kepada  tantangan  untuk  mengembalikan  hukum  sebagai  norma ter nggi.  Upaya  untuk  mewujudkan  supremasi  hukum  dipersulit  oleh  keadaan  yang memperlihatkan  kediktatoran  dari  badan  legisla f,  ke daksesuaian  produk  hukum, peningkatan  apa sme  di  dalam  masyarakat,  serta  rendahnya  kesejahteraan  aparatur hukum.  Dengan  demikian,  tema  yang  harus  diperjuangkan  dalam  rangka  mewujudkan hukum yang menjamin keadilan adalah memperjuangkan hukum dalam Negara Pancasila, memperjuangkan  hukum  yang  responsif,  memperjuangkan  tata  hukum  yang  hendak dibangun secara hierarkis, serta memperjuangkan negara hukum yang hendak dibangun untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia.
Kata kunci: fungsi hukum, Negara Pancasila, teori e s, teori pengayoman, teori u litas.

## Law and Jus ce

## Abstract
Law is a tool to enjoy happiness and social welfare in society. The purpose of law cannot be detached  from  the  ul mate  aim  of  living  as  a  society  which  is  based  on  values  and philosophies that rooted in society called jus ce. Thus, the main func on of law is to serve the interest  of  jus ce,  orders,  and  peace  to  support  achievement  of  a  welfare  society.  The challenge in Indonesia is how to restore the law as the highest norm. An a empt to enhance the  rule  of  law  facing  diﬃcul es  by  legisla ve  dictatorship,  incompa bility  of  laws,  the increase of social apathy, and low level welfare of legal apparatus. Hence, the theme that should be fought for in order to achieve law and jus ce are the inclusion of law into Pancasila State,  responsive  law,  hierarchical  rule  of  law,  and  also  creating  rule  of  law  system  to establish a welfare state of Indonesia.
Keywords: the func on of law, Pancasila State, ethical theory, aegis theory, u lity theory.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Guru  Besar  Fakultas  Hukum  Universitas  Parahyangan,  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik  Parahyangan  Jl. Ciumbuleuit  94  Bandung,  warlan@bdg.centrin.net.id,  S.H.  (Universitas  Parahyangan),  M.H.  (Universitas Padjadjaran), Dr. (Universitas Indonesia).

## A.  Pendahuluan
Judul  di  atas  terasa  janggal.  Mengapa  hukum  seolah  dipisahkan  dari  keadilan? Bukankah sudah menjadi suatu keniscayaan ( condi o sine quanon) bahwa hukum itu  harus  mengandung  dan  menjamin  keadilan?  Adakah  hukum  yang  dak mengandung atau  dak mampu menjamin keadilan? Mengapa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan sebagai berikut?
“kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.” (garis bawah oleh Penulis)
Dari rumusan tersebut seolah-olah hukum dipisahkan dengan keadilan. Sebagai ilustrasi,  dalam  konteks  putusan  hakim  Sarpin  Rizaldi  di  pra-peradilan  dalam perkara  yang  diajukan  oleh  Komjen  (Pol)  Budi  Gunawan  yang  salah  satu substansinya  putusan  perlu  dikaji  secara  mendalam,  karena  putusannya kontroversial, yakni bahwa pra-peradilan berwenang mengadili penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan ini dianggap  telah  memperluas  kewenangan  mengadili  pra-peradilan  yang sesungguhnya  bersifat  limita f,  sebagaimana  disebutkan  dengan  jelas  dalam rumusan Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹  Timbul  pertanyaan  apakah  berar   putusan  ini  sebagai  perwujudan bahwa hakim itu  dak sebatas menegakkan hukum tapi juga keadilan? Dapatkah hakim memperluas objek kewenangan yang telah diatur secara jelas dalam hukum formil  (hukum  acara)?  Kompleksitas  inilah  yang  menjadikan  hukum  seharusnya berfungsi untuk menjamin keadilan. Tujuan hukum  dak bisa dilepaskan dari tujuan akhir  hidup  bernegara  dan  bermasyarakat  yang  didasarkan  dari  nilai-nilai  dan falsafah  hidup  masyarakat  itu  sendiri,  yakni  keadilan  ( rechtsvaardigheid atau jus ce ).  Dengan  demikian,  keberadaan  hukum  merupakan  sarana  untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir ba n dalam kehidupan bersama.
Melalui dan dengan hukumlah, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup secara  layak  dan  bermartabat.  Keberadaan  hukum  senan asa  diperlukan  se ap masyarakat bagaimanapun sederhananya. Hal tersebut dapat memas kan bahwa pembangunan  di  segala  bidang  di  Indonesia  senan asa  memerlukan  tatanan hukum dan tata perundang-undangan yang mampu memenuhi rupa-rupa tuntutan
¹   Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal (1) bu r 10: “Praperadilan adalah wewenang  Pengadilan  Negeri untuk  memeriksa  dan  memutus  acara  yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini, tentang:
1. Sah atau  daknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau  daknya penghen an penyidikan atau penghen an penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan gan  kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya  dak diajukan ke pengadilan.”
masyarakat dan zaman. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka hukum yang dapat  berperan  adalah  hukum  yang  teratur  dan  tanpa  menindas  martabat kemanusiaan  se ap  warga  masyarakat,  atau  dengan  kata  lain  yang  dibutuhkan adalah hukum yang senan asa mengabdi kepada kepen ngan keadilan, keter ban, keteraturan,  dan  kedamaian  guna  menunjang  terwujudnya  masyarakat  yang sejahtera lahir ba n. Penyelenggara negara pun harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali.  Semua  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  pun  harus  mendapat legi masi  secara  norma f.  Permasalahan  hukum  di  Indonesia  secara  khusus dihadapkan  kepada  tantangan  untuk  mengembalikan  hukum  sebagai  norma ter nggi, baik bagi warga negara maupun bagi negara. Memuliakan hukum yang berkeadilan  dimaknai  dengan  sikap  dasar  insan  Indonesia  untuk  mengakui, menghorma ,  dan  menempatkan  hukum  yang  berin kan  keadilan  di  atas kepen ngan  poli k  dalam  tatanan  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat. Memuliakan hukum dalam kehidupan alam demokrasi berar  bahwa pembentukan hukum harus dilakukan melalui proses yang aspira f, akomoda f, par sipa f, dan kolabora f dengan tetap mengedepankan kepen ngan bangsa dan negara.
Hal ini rela f sulit ke ka yang selanjutnya hadir adalah legisla ve dictatorship . Sikap  keras  kepala  dan  ' ngotot '  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dalam membentuk  produk  undang-undang  yang  masih  mengandung  dan  mengundang kontroversi  ( dak  sejalan  dengan  aspirasi  masyarakat  luas).  Parlemen ditengarai lebih mengutamakan kepen ngan poli k sesaat (karena alasan materi, kolusi, dan posisi), ke mbang kepen ngan bangsa dan negara. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai di bidang hukum, namun masih banyak didapa  produk hukum yang dak  sejalan  antara  satu  dengan  lainnya.  Selain  itu  juga  masih  terdapat  produk hukum  yang  dak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  keadaan  sehingga menimbulkan resistensi dalam penerapannya.
Sementara itu, terjadi peningkatan apa sme masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap telah meninggalkan nilai-nilai keadilan, diskrimina f, serta kehilangan  imparsialitasnya  dalam  menangani  berbagai  kasus.  Akumulasi kekecewaan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  berada  pada  tahap  yang mempriha nkan,  sehingga  semakin  menjauh  dari  upaya  untuk  mewujudkan supremasi hukum. Selanjutnya,  ngkat kesejahteraan aparatur hukum yang masih rela f  kecil  seolah  menjadi  dasar  pembenaran  terjadinya  korupsi,  kolusi,  dan nepo sme (KKN), sehingga penegakan hukum  dak dapat dilakukan secara op mal. Kondisi ini berpengaruh buruk terhadap upaya pembangunan hukum yang rasional.

## B.  Hakikat dan Tujuan Hukum
Pada  Pembukaan  UUD  1945  terdapat  Pancasila  (negara  berketuhanan),  prinsip- prinsip  dasar  hak  asasi  manusia,  keadilan  (negara  hukum),  kedaulatan  rakyat
(negara  demokrasi),  juga  tugas  dan  kewajiban  negara  serta  pemerintah  (semua lembaga-lembaga negara) untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang melipu perlindungan  tumpah  darah  Indonesia,  menyejahterakan  rakyat,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keter ban dunia. Pada hakikatnya, nilai- nilai  Pancasila  sebagaimana  pernah  dinyatakan  di  dalam  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) No. XX/MPRS/1966 adalah pandangan hidup, kesadaran,  dan  cita  hukum  serta  cita-cita  moral  luhur  yang  melipu   suasana kejiwaan,  serta  watak  bangsa  Indonesia.  Dilihat  dari  kedudukannya,  Pancasila merupakan sumber hukum yang paling  nggi yang menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat  harus  mencerminkan  kesadaran  dan  rasa  keadilan  sesuai  dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia.
Mengapa Pancasila dikualiﬁkasikan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Hal tersebut dikarenakan dalam sila- sila Pancasila dengan tegas menyebut kata 'adil' dalam sila kedua dan 'keadilan' dalam sila kelima. Hal tersebut membuat Pancasila iden k dengan keadilan bagi bangsa Indonesia. Tujuan hukum  dak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang didasarkan dari nilai-nilai dan falsafah hidup Pancasila, yang menjadi dasar hidup masyarakat yang akhirnya bermuara pada keadilan.² Hukum harus mengandung nilai keadilan bagi semua orang. Mengar kan keadilan memang dak mudah. Keadilan diar kan begitu beragam karena keadilan merupakan suatu kata  yang  sangat  abstrak,  sarat  dengan  berbagai  ar   dan  dak  mudah  untuk dicerna.³
Ulpianus  menyatakan  bahwa  keadilan  adalah  kemauan  yang  bersifat  terus menerus  untuk  memberikan  kepada  se ap  orang  apa  yang  semes nya  dimiliki. Aristoteles mengar kan keadilan dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi  haknya  ( due )  atau  sesuatu  yang  menjadi  miliknya.  Hart  berpendapat bahwa  keadilan  dan  moralitas  merupakan  pasangan  (berdampingan),  meskipun fakta berbicara bahwa keadilan adalah bagian tersendiri dari moralitas. David Hume menyatakan bahwa keadilan adalah aturan-aturan di mana barang-barang materil (kepemilikan/kemakmuran)  ditujukan  kepada  individu-individu  dan  moralitas keadilan terlihat dengan menghorma  kepemilikan itu, tanpa melakukan  ndakan- ndakan  memperoleh  barang  orang  lain  yang  diperoleh  secara  dak  sah,  dan dikembalikan  kepada  pemiliknya.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  Helbert  Spencer yang berpendapat bahwa yang paling kuatlah yang harus didahulukan dan berhak mendapatkan  keadilan, karena yang berhak untuk keadilan adalah mereka yang pertama memiliki nilai-nilai produk f dan kemakmuran. Sebagai penganut paham
²   Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum:  Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang Lingkup Berkalunya Ilmu Hukum ,Bandung: Alumni, 2000, hlm. 49-50.
³  Hari Chand, Modern Jurisprudence ,Kuala Lumpur: Interna onal Law Book Service, 1994, hlm. 225.

## Hukum dan Keadilan
survival  of  the  ﬁ est (spesies  yang  kuatlah  yang  mampu  mempertahankan kelestariannya),  Herbert  Spencer  berpendapat  bahwa  anggota-anggota masyarakat yang  dak produk f supaya diletakan pada posisi paling bawah.⁴
John  Rawls  mengatakan  keadilan  sebagai  kesetaraan  ( jus ce  is  fairness ), sehingga  perlu  adanya  keadilan  yang  diformalkan  melalui  kons tusi  dan/atau hukum sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dari  ap individu dalam pergaulan  sosial.  Keadilan  formal  demikian  menuntut  kesamaan  minimum  bagi segenap masyarakat.⁵ Keadilan, menurut John Rawls, membutuhkan  ga tuntutan moral. Pertama, kebebasan untuk menentukan diri sendiri, sekaligus independensi dari  pihak  lain.  Kedua,  pen ngnya  distribusi  yang  sifatnya  adil  atas  semua kesempatan, peranan, kedudukan, dan manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial asasi yang terdapat di masyarakat. Ke ga, tuntutan distribusi kebebasan dan kewajiban secara  adil.⁶  Selanjutnya,  menurut  John  Rawls,  se ap  orang  memiliki  hak menikma   nilai-nilai  dan  sumber  daya  sosial  yang  sama,  sekaligus  memiliki kewajiban  untuk  menciptakan  kemungkinan  yang  membawa  manfaat  bagi masyarakat  secara  keseluruhan.  Tiga  hak  dan  kewajiban  dari  se ap  anggota masyarakat, yakni keadilan dalam penataan ekonomi, penataan sistem sosial dasar, dan kontribusi secara adil antar generasi.⁷
Paham  keadilan  John  Rawls  mendapat  inspirasi  dari  paham  keadilan  yang bersifat kontraktual oleh John Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant sebagai para pendahulunya. John Locke, seorang ﬁlsuf Inggris, terkenal karena mempertahankan hak milik pribadi secara moral. Menurut Locke, hak untuk memiliki menjamin hak orang untuk memperoleh kehidupan yang layak dengan tenaganya sendiri. Dalil demikian dikemukakan berdasarkan  ga pemikiran. Pertama, Tuhan memberikan dunia  kepada  manusia  secara  bersama-sama.  Kedua,  manusia  sejak  dilahirkan sudah berhak untuk dilindungi, maka ia berhak untuk makan dan minum, serta hak- hak  lain  yang  diberikan  oleh  alam  untuk  kelangsungan  hidupnya.  Ke ga,  se ap orang merupakan dirinya sendiri. Hak milik seseorang sebanyak tanah yang mampu diolahnya, dihasilkan, atau dimanfaatkannya, berar  merupakan bagiannya sendiri dan hakikatnya ia telah mengeluarkan tanah itu dari hak milik bersama.
Berdasarkan  penger an-penger an  keadilan  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu tuntutan mengenai sesuatu yang esensial dari se ap individu  sebagai  haknya  yang  dak  boleh  dilanggar  atau  dihalangi,  dan  dijamin melalui  formula  hukum  yang  berisi  hak  dan  kewajiban  dalam  pergaulan  sosial. Keadilan  dapat  ditransformasikan  melalui  berbagai  kepen ngan  kehidupan,  ﬁsik dan lahiriah, ekonomi, sosial, poli k, kebudayaan, keagamaan, dan spiritualitas.
⁴ Ibid.
⁵   John Rawls, A Theory of Jus ce , New York: The President and Fellowship of Harvard University Press, 1999, hlm.
22.
⁶ Ibid., hlm. 95.
⁷   Andre Ata , Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Poli k John Rawls , Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm. 131.
5 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
Hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa  keberadaan  hukum  merupakan  sarana untuk  mewujudkan  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  hidup  lahir  ba n  dalam kehidupan sesama. Beberapa pendapat atau teori dapat diketengahkan berkenaan dengan tujuan dan fungsi hukum ini. Sekurang-kurangnya terdapat dua teori yang tergolong  klasik  yang  patut  untuk  disimak,  yakni  Teori  E s  dan  Teori  U litas. Sedangkan teori lainnya hanya merupakan varian atau kombinasi dari kedua teori ini. Teori E s, yang dipelopori oleh Aristoteles, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan ( rechtsvaardigheid atau jus ce ) baik keadilan distribu f  maupun  keadilan  komuta f.  Teori  U litas  menekankan  bahwa  tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna ( doelma g ) bagi  orang,  yakni  mewujudkan  kebahagiaan  sebanyak-banyaknya  bagi  sebanyak mungkin orang. Pelopor teori ini adalah Jeremy Bentham.
Kedua teori di atas pada dasarnya mengandung kelemahan yang sama, yakni terlalu  berat  sebelah.  Teori  E s  yang  sangat  memen ngkan  keadilan  cenderung mengabaikan  kepas an  hukum  ( rechtszekerheids ).  Kecenderungan  pengabaian terhadap kepas an hukum perlu dicerma  mengingat bahwa hal tersebut dapat berakibat  destruk f  karena  akan  mengganggu  aspek  keter ban.  Padahal,  justru suatu keadilan dapat diwujudkan dengan baik di dalam keter ban. Sebaliknya, Teori U litas cenderung mengabaikan keadilan dengan sangat memen ngkan kepas an hukum. Adanya kecenderungan pengabaian terhadap keadilan juga akan berakibat destruk f  mengingat  hukum  iden k  dengan  kekuasaan.  Sehubungan  dengan kelemahan kedua teori tersebut, maka dewasa ini banyak pendapat yang berusaha mengombinasikan Teori E s dan U litas. Untuk kasus di Indonesia, Prof. Mochtar Kusumaatmadja  dalam  buku  “Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam Pembangunan  Nasional”  menyebutkan  upaya  kombinasi  ini  sebagai  Teori Pengayoman.⁸
Pada ajaran Teori Pengayoman, implementasi dalam tatanan hukum nasional harus  bercirikan  responsif  terhadap  perkembangan  dan  aspira f  terhadap pengharapan  masyarakat.  Atau  dengan  kata  lain,  hukum  ditujukan  untuk menciptakan  kondisi  kemasyarakatan  yang  manusiawi,  sehingga  memungkinkan proses-proses  kemasyarakatan  berlangsung  secara  wajar.  Secara  adil  se ap manusia  memperoleh  kesempatan  yang  luas  untuk  mengembangkan  seluruh potensi  (lahiriah  dan  ba niah)  kemanusiaannya  secara  utuh.  Adapun  usaha mewujudkan  pengayoman  ini  akan  mencakup: pertama, keter ban  dan keteraturan  yang  memunculkan  prediktabilitas; kedua, kedamaian  yang
⁸   Tujuan dari hukum pengayoman adalah melindungi manusia secara pasif (nega f) dengan mencegah  ndakan sewenang-wenang dan secara ak f (posi f) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan  proses  kemasyarakatan  berlangsung  secara  wajar,  sehingga  secara  adil  ap  manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.  Lihat B. Arief Sidharta, Reﬂeksi tentang Struktur Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 190.

## Hukum dan Keadilan
berketenteraman; ke ga, keadilan  yang  melipu   keadilan  distribu f,⁹  keadilan komuta f,¹⁰ keadilan vindika f,¹¹ dan keadilan protek f;¹² keempat, kesejahteraan dan keadilan sosial; dan kelima, pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan YME.¹³
Khusus  menyangkut  kedamaian  yang  seja ,  kedamaian  akan  terwujud manakala  se ap  warga  masyarakat  dapat  merasakan  ketenteraman  lahir  ba n. Ketenteraman juga akan diperoleh manakala se ap anggota masyarakat merasa yakin bahwa:¹⁴
1.  kelangsungan  hidup  dan  pelaksanaan  hak  dak  bergantung  pada  kekuatan semata (ﬁsik dan non ﬁsik); dan
2.  sepanjang  dak melanggar hak dan merugikan orang lain, di mana tanpa rasa khawa r warga masyarakat:
a.  dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran;
b.  dapat secara bebas mengembangkan bakat kesenangannya; dan
c.  dapat  merasa  diperlakukan  secara  wajar,  berperikemanusiaan,  adil,  dan beradab sekalipun pada waktu melakukan kesalahan.
Sejalan dengan tujuan hukum tersebut, maka hal pen ng dan mendasar lainnya yang patut dicerma  adalah berkenaan dengan fungsi hukum itu sendiri. Beberapa sumber kepustakaan menampakkan adanya nuansa keragaman pendapat tentang fungsi  hukum.  Kenyataan  demikian  tentunya  akan  melahirkan  gagasan-gagasan yang akan saling melengkapi. Joseph Raz mengemukakan empat fungsi utama dari hukum ( there are four primary func ons ), yakni: Pertama, preven ng undesirable behaviour and securing desirable behavior; kedua, providing facili es for private arrangement  between  individuals;  ke ga,  the  provision  of  service  and  the redistribu on of goods; dan keempat, se ling unregulated disputes. ¹⁵ Hampir senada dengan pendapat di atas, N.E. Algra (et.al) menguraikan bahwa
⁹   Keadilan distribu f adalah keadilan yang memberikan kepada se ap orang bagian atau jatah yang sesuai dengan jasanya. Yang menjadi asas pada keadilan distribu f ini bukanlah persamaan bagian melainkan kesebandingan. Ar nya,  kewajiban  pemimpin  (organisasi)  masyarakat  untuk  memberikan  kepada  warga  masyarakat  beban sosial, fungsi-fungsi, imbalan, balas jasa, dan kehormatan secara proporsional atau seimbang sesuai dengan kecakapan dan jasanya.
¹⁰  Keadilan komuta f adalah keadilan yang memberikan kepada se ap orang bagian yang sama banyak tanpa memperha kan jasanya. Yang menjadi asas dalam keadilan komuta f adalah persamaan. Keadilan komuta f adalah asas yang menguasai atau melandasi hubungan antarwarga masyarakat secara perseorangan, misalnya dalam hubungan jual beli atau tukar menukar. Ar nya keadilan yang diukur dari kesenilaian antara prestasi dam kontra prestasi (antara jasa dan imbalan jasa) dalam hubungan antarwarga masyarakat.
¹¹   Keadilan vindika f adalah memberikan ganjaran atau hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. ¹²  Keadilan  protek f  adalah  memberikan  perlindungan  kepada  se ap  orang  sehingga  dak  seorang  pun  akan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang.
¹³  B. Arief Sidharta, Op.cit., hlm. 191.
¹⁴  B. Arief Sidharta, “Pengantar Ilmu Hukum”, Bandung: Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1993, hlm. 1-2.
¹⁵  Joseph Raz, The Authority of Law , Oxford: Oxford University Press, 1988, hlm. 1-2.
7 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
fungsi hukum dalam masyarakat ada  ga. Pertama, hukum merupakan suatu alat untuk membagikan hak dan kewajiban di antara para anggota masyarakat. Kedua, hukum  merupakan  pendistribusian  wewenang  untuk  mengambil  keputusan mengenai soal publik, soal umum (bukan privat) seper  halnya Yoseph Raz. Ke ga, hukum ialah aturan yang menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan atau konﬂik yang dapat dipaksakan.¹⁶
Melengkapi pendapat di atas, J.F Glastra van Loon menguraikan bahwa fungsi hukum pada pokoknya adalah: (1) pener ban (penataan) masyarakat, pengaturan pergaulan  hidup  (interrelasi  dan  interaksi  antarmanusia);  (2)  penyelesaian per kaian; (3) memelihara dan mempertahankan tata ter b dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan; (4) pengaturan hal memelihara dan mempertahankan itu; (5) pengubahan tata ter b dan aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan masyarakat; (6) pengaturan hal perubahan itu.¹⁷ Berkenaan dengan fungsi hukum dalam  konteks  pembangunan,  diungkapkan  oleh  Sunarya   Hartono  sebagai:  (1) pemelihara  keter ban  dan  keamanan;  (2)  sarana  pembangunan;  (3)  sarana penegak keadilan; dan (4) sarana pendidikan masyarakat.¹⁸
Apabila  melihat  hukum  secara  fungsional,  pada  akhirnya  hukum  dimenger sebagai kumpulan nilai-nilai kehidupan yang mengandung kadar kesadaran hukum masyarakat  dan  pengayom  dalam  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat. Setelah  dilakukan  pengujian  dan  pengkajian  terhadap  tujuan  dan  fungsi  hukum seper  terurai di atas, jelas bahwa mustahil apabila hidup tanpa adanya hukum. Melalui dan dengan hukum, maka individu atau masyarakat dapat menjalani hidup dan kehidupan secara layak dan bermartabat. Hal tersebut membuat keberadaan hukum  senan asa  diperlukan  bagi  se ap  masyarakat  bagaimanapun sederhananya.  Oleh  karenanya  bagi  Indonesia  dapat  dipas kan  bahwa pembangunan di segala bidang senan asa memerlukan tatanan hukum dan tata perundang-undangan yang mampu memenuhi rupa-rupa tuntutan masyarakat dan zaman. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka hukum yang dapat berperan adalah  hukum  yang  teratur  dan  tanpa  menindas  martabat  kemanusiaan  se ap warga  masyarakat.  Atau  dengan  kata  lain,  yang  dibutuhkan  adalah  hukum  yang senan asa mengabdi kepada kepen ngan keadilan, keter ban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir ba n. Pemerintah pun harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali dan semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapat legi masi secara norma f.
Bagaimana aplikasi prinsip akses pada keadilan dalam regulasi agar dapat lebih rasional? Sebagai perbandingan dalam konteks lingkungan hidup pada tanggal 25
¹⁶  Algra N.E (et.al), Mula Hukum , Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 379-384.
¹⁷  B. Arief Sidharta, “Pengantar Ilmu Hukum”, Loc.cit.
¹⁸  Sunarya  Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia , Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 10-30.

## Hukum dan Keadilan
Juni  1998,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menyelenggarakan  suatu  Konvensi Internasional di Aarhus, Denmark. Konvesi tersebut ditandatangani oleh 39 negara dan Masyarakat Eropa ( European Community ), dengan menghasilkan The Aarhus Conven on (Konvensi Aarhus) yang berisikan 3 ( ga) pilar jaminan terhadap hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (to sustainable and environmentally sound development) . Dari Konvesi Aarhus ini, nampaknya secara muta s mutandis dapat pula berlaku bagi jaminan 3 pilar akses dalam pertanahan. Ke ga pilar tersebut adalah: a.  Pilar  pertama,  akses  terhadap  informasi (access  to  informa on) ,  yang  pada in nya  bahwa  se ap  orang  berhak  untuk  memperoleh  informasi  yang  utuh (full) , akurat (accurate) , dan mutakhir (up to date) untuk berbagai tujuan. Akses terhadap informasi ini dibagi ke dalam 2 (dua)  pe, yaitu: 1) Hak masyarakat untuk  mendapatkan  informasi  di  mana  pejabat  publik  berkewajiban  untuk menyediakan informasi tersebut tanpa harus didahului adanya permintaan dari masyarakat. Tipe inilah yang disebut hak akses informasi secara pasif; dan 2) Tipe kedua ini disebut hak informasi secara ak f, yaitu hak masyarakat untuk menerima  informasi  penyebarluasan  di  mana  pejabat  publik  berkewajiban untuk  menyediakan  informasi  tersebut  apabila  ada  permintaan  dari masyarakat;
b.  Pilar  kedua,  akses  par sipasi  dalam  pengambilan  keputusan (public par cipa on in decision making) , yaitu pilar demokrasi yang menekankan pada jaminan hak masyarakat untuk berpar sipasi dalam suatu proses pengambilan keputusan.  Par sipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  ini  dibagi dalam  3  ( ga)  bagian,  yaitu:  1)  Hak  masyarakat  untuk  berpar sipasi  dalam mempengaruhi pengambilan keputusan bagi kegiatan tertentu sesuai dengan kepen ngannya;  2)  Berpar sipasi  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  hal penetapan  kebijakan,  rencana,  dan  program  pembangunan;  dan  3) Berpar sipasi  dalam  mempersiapkan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan;
c.  Pilar  ke ga,  akses  terhadap  keadilan (access  to  jus ce) ,  yaitu  akses  untuk memaksakan  dan  memperkuat,  baik  hak  akses  informasi  maupun  hak par sipasi  untuk  kemudian  hak  ini  dimasukan  ke  dalam  sistem  hukum nasional/domes k (domes c  legal  system) dan  memperkuat  penegakan hukum  lingkungan  nasional/domes k (domes c  environmental  law) agar dijalankan dengan benar. Yang terpen ng dari pilar ke ga ini adalah tersedianya suatu mekanisme bagi masyarakat untuk menegakan hukum lingkungan secara langsung (The  jus ce  pillar  also  provides  a  mechanism  for  public  to  enforce environmental law directly) .
9 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015

## C.  Tema yang Harus Diperjuangkan dalam Hukum yang Menjamin Keadilan
Dalam  rangka  pembangunan  hukum,  pengembagangan,  reformasi  atau  apapun namanya,  se daknya  ada  beberapa  hal  pen ng  atau  tema  yang  harus diperjuangkan dalam prosesnya. Hal-hal tersebut antara lain:
1.  Memperjuangkan  hukum  dalam  Negara  Pancasila,  dengan  ciri-ciri  sebagai berikut:
a.  Sila  pertama  Pancasila  menyatakan  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Hal  ini memberikan makna dan implikasi bahwa hukum dan peraturan perundang- undangan  dak  boleh  mengesampingkan,  apalagi  bertentangan,  dengan norma  agama  yang  sahih.  Norma  agama  merupakan  kalam  ilahi  yang mutlak kebenarannya dan pas  menjamin keadilan yang hakiki tanpa ada keraguan.  Hukum  agama  merupakan  petunjuk  bagi  kehidupan  di  dunia sebagai  bekal  kelak  di  akhirat.  Adapun  peraturan  perundang-undangan sebagai hukum posi f adalah buatan manusia yang derajat kebenaran dan keadilannya rela f;
b.  Penggunaan  kekuasaan  oleh  siapapun  juga  harus  selalu  ada  landasan hukumnya dan kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum ( Rule by law dan Rule of Law ). Hukum yang adil adalah hukum yang memberikan jaminan  bahwa  pemberian  dan  penggunaan  kekuasaan  akan  senan asa memberikan  kemaslahatan  dan  manfaat  yang  nggi,  baik  bagi penggunanya maupun bagi rakyat;
c.  Demokrasi inklusif yang ber k tolak pada demokrasi Pancasila yang  dak korpora f,  dak  otoriter,  dan  dak  ekslusif,  melainkan  pengakuan kesamaan derajat poli k yang  dak memandang latar belakang etnis, rasa, agama,  ngkat pendidikan, status sosial ekonomi dan sebagainya, supaya semua orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa hambatan. Selain itu, demokrasi inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada semua  orang  untuk  maju,  sejahtera,  hidup  aman,  dan  berprestasi. Demokrasi  yang  terbuka  bagi  par sipasi  masyarakat  yang  di  dalam pelaksanaan  kewenangan  dan  penggunaan  kekuasaan  publik  harus dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat  dan  harus  selalu  tebuka  bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum  yang  berlaku.  Selain  itu,  badan  kehakiman  menjalankan kewenangannya  secara  bebas,  birokrasi  pemerintahan  lain  tunduk  pada putusan badan kehakiman, serta masyarakat dapat mengajukan  ndakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan. Pemerintah terbuka bagi pengkajian kri s oleh DPR dan masyarakat berkenan dengan kebijakan dan  ndakan- ndakannya;
d.  Hukum  harus  mampu  dan  dapat  diandalkan  untuk  mewujudkan kesejahteraan lahir-ba n bagi rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai
martabat manusia dan Ketuhan Yang Maha Esa.
2.  Memperjuangkan  hukum  yang  responsif  dalam  ar   peranan  arah perkembangan  hukum  terletak  pada  lembaga  peradilan  yang  disertai par sipasi  luas  kelompok-kelompok  sosial  atau  individu-individu  dalam masyarakat  sehingga  pembagunan  hukum  akan  menghasilkan  hukum  yang bersifat  responsif  terhadap  tuntutan  luas  kelompok-kelompok  sosial  atau individu-individu di dalam masyarakat;
3.  Memperjuangkan tata hukum yang hendak dibangun secara hierarkis piramidal tersusun  atas  cita  hukum  Pancasila,  asas-asas  hukum  nasional,  dan  kaidah- kaidah  hukum  posi f  yang  terdiri  dari  yurisprudensi,  pranata,  dan  kaidah hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  dalam  kenyataan  dan  belum  diangkat menjadi ketentuan undang-undang maupun kaidah hukum Islam sejauh sudah diresepsi dalam hukum adat atau sudah menjadi ketentuan undang-undang dan hukum kebiasaan. Tatanan hukum tersebut pun mengandung ciri-ciri: (a) berwawasan  kebangsaan  dan  berwawasan  nusantara;  (b)  mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis-kedaerahan dan keyakinan agama;  (c)  sejauh  mungkin  berbentuk  tertulis  dan  teruniﬁkasi;  (d)  bersifat rasional yang mencakup rasionalitas berkaidah dan rasionalitas nilai; (e) aturan prosedural yang menjamin transparansi yang memungkinkan kajian rasional terhadap pengambilan putusan oleh pemerintah; dan (f) responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspetasi masyarakat;
4.  Memperjuangkan negara hukum yang hendak dibangun untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia melalui strategi-strategi sebagai berikut:
a.  Penegakan  hukum  di  Indonesia  yang  memenuhi  nilai  keadilan  dengan membongkar  struktur  hierarkis  sosial  yang  penuh  dengan  ke dakadilan, dominasi,  dan  penindasan,  sehingga  penegakan  hukum  di  Indonesia memenuhi nilai keadilan;
b.  Penataan  ulang  kelembagaan  penegak  hukum,  yaitu  memperjuangkan kepolisian,  kejaksaan,  dan  kehakiman  yang  benar-benar  mandiri  dengan aparatur  yang  kompeten  dan  berintegritas.  Faktor  utama  kelemahan penegakan  hukum  bukan  hanya  semata-mata  masalah  koordinasi  yang sudah  diatur  secara  norma f  dalam  undang-undang,  tetapi  juga  ada masalah  dalam  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur ins tusi penegak hukum, sehingga salah satunya menimbulkan konﬂik kewenangan di antara ins tusi penegak hukum tersebut. Karena itu, harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  menjadi  pen ng  sehingga harus  diatur  dalam  suatu  pengaturan  khusus  mengenai  keterkaitan organisasi penegak hukum;
c.  Mencegah  mema surikan  nilai-nilai,  norma-norma  hukum  rakyat  ( folk law/customary  law/adat  law ),  termasuk  religi  dan  tradisi-tradisi  hukum
serta kearifan masyarakat di daerah melalui dominasi pemberlakuan dan penegakan hukum negara ( state law );
d.  Memperjuangkan pendidikan hukum sejak dini kepada mahasiswa hukum untuk diyakinkan akan kebenaran sifat hukum yang  dak terlepas dari ilmu sosial, karena hukum berada dalam ruang sosial bukan ruang yang hampa.
Pandangan hidup Pancasila dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang masing- masing  mengungkapkan  nilai  fundamental  dan  sekaligus  menjadi  lima  asas operasional  dalam  menjalani  kehidupan,  termasuk  dalam  penyelenggaraan kegiatan  bernegara  dan  pengembangan  hukum  prak s.  Menurut  Mochtar Kusumaatmadja,  Pancasila  selain  sebagai  nilai  dasar  ( base-values )  yang  menjadi landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu, juga sebagai nilai  tujuan  ( goal-values )  yang  harus  dan  layak  diperjuangkan  dan  diwujudkan. Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia di dalam masyarakat dan alam semesta, maka cita hukum Pancasila berin kan:
1.  Ketuhanan Yang Maha Esa;
2.  Penghormatan atas martabat manusia;
3.  Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara;
4.  Persamaan dan kelayakan;
5.  Keadilan sosial;
6.  Moral dan budi peker  yang luhur; dan
7.  Par sipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.
Tujuan  hukum  berdasarkan  cita  hukum  Pancasila  adalah  mewujudkan pengayoman  bagi  manusia,  yakni  melindungi  secara  pasif  dengan  mencegah ndakan  sewenang-wenang  dan  secara  ak f  dengan  menciptakan  kondisi kemasyarakatan  yang  manusiawi  yang  memungkinkan  proses  kemasyarakatan berlangsung  secara  wajar,  sehingga  secara  adil  se ap  manusia  memperoleh kesempatan  yang  luas  dan  sama  untuk  mengembangkan  seluruh  potensi kemanusiaannya secara utuh.
Da ar Pustaka Buku Algra N. E (et.al), Mula Hukum , Binacipta, Bandung, 1983. Andre  Ata, Keadilan  dan  Demokrasi,  Telaah  Filsafat  Poli k  John  Rawls, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
B. Arief Sidharta, Reﬂeksi tentang Struktur Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 1999.
Chand, Hari, Modern Jurisprudence, Interna onal Law Book Service, Kuala Lumpur, 1994.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum:  Suatu Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berkalunya  Ilmu  Hukum ,  Alumni, Bandung, 2000.
Rawls, John, A Theory of Jus ce, The President and Fellowship of Harvard University Press, New York, 1999. Raz, Joseph, The Authority of Law, Oxford University Press, Oxford, 1988. Sunarya  Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung, 1982.

## Dokumen Lain
B.  Arief  Sidharta,  “Pengantar  Ilmu  Hukum”, Bahan  Kuliah  Fakultas  Hukum Universitas Parahyangan (Unpar), Bandung, 1993.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.