Pancasila  Education  Policy  in  Government  Regulation  Number  57  of  2021 concerning National Education Standards
Bramastia 1 , Arief Sadjiarto 2
Program Studi Magister Pendidikan Sains Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 1 , Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2 bramastia@staff.uns.ac.id 1 , arief.sadjiarto@uksw.edu 2

## Article History
accepted 10/04/2021 approved 12/04/2021 published 20/04/2021

## Abstract
The  Pancasila  education  policy  in  Government  Regulation  Number  57  of  2021  concerning National Education Standards (SNP) must be revised. Pancasila must be a mandatory content in the Indonesian education system. Pancasila education in Indonesia in the reform era through the  revision  of  Government  Regulation  Number  57  of  2021  concerning  SNP  cannot  be separated  from  the  national  politics  behind  it.Educational  reform  through  the  revision  of Government  Regulation  Number  57  of  2021  concerning  SNP,  in  turn  brings  changes  to  the paradigmatic  aspects  of  the  study  and  learning  of  Pancasila  education  in  Indonesia  from  the aspect  of  national  education  standardization. The  objective  of  the  Merdeka  Belajar  program  is the profile of Pancasila students as an educational transformation. The introduction of Pancasila in  the  understanding  and  application  of  Pancasila  is  the  main  pillar  of  the  transformation  of Indonesian education which does not depend on a change of regime in power. Keywords: education policy, Pancasila, PP 57 Tahun 2021

## Abstrak
Kebijakan  pendidikan  Pancasila  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2021  tentang Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  harus  direvisi.  Pancasila  harus  menjadi  muatan  wajib  di dalam  sistem  pendidikan  Indonesia.  Pendidikan  Pancasila  di  Indonesia  pada  era  reformasi melalui  revisi  PP  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  SNP  tidak  dapat  dilepaskan  dari  politik nasional  yang  melatarbelakanginya.  Reformasi  pendidikan  melalui  revisi  PP  Nomor  57  Tahun 2021 tentang SNP, pada gilirannya membawa perubahan pada aspek paradigmatik kajian dan pembelajaran pendidikan Pancasila di Indonesia dari aspek standardisasi nasional pendidikan. Tujuan program Merdeka Belajar yaitu profil pelajar Pancasila sebagai transformasi pendidikan. Pengenalan Pancasila dalam pemahaman dan aplikasi Pancasila menjadi pilar utama daripada transformasi pendidikan Indonesia yang tidak tergantung kepada pergantian rezim kekuasaan. Kata kunci: kebijakan pendidikan, Pancasila, PP 57 Tahun 2021
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Dalam  dunia  pendidikan,  kelahiran  Undang-Undang  RI  No.  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas)  membawa  dampak  besar  dalam reformasi  pendidikan  nasional  sendiri.  Di  bidang  pendidikan  kewarganegaraan,  dan umumnya  dalam  kurikulum  pendidikan  formal  di  sekolah  dasar  hingga  menengah, reformasi  tidak  hanya  terbatas  dalam  substansi kajian,  metode,  dan  sistem  penilaian. Pembaharuan  pendidikan  telah  bergeser  kepada  paradigma  pembentukan  warga negara  demokratis  sebagaimana  idealitas  universal  daripada  sebuah  misi  pendidikan itu sendiri.
Sebaliknya,  studi  tentang  kebijakan  pendidikan  tidak  dapat  dilepaskan  dari pengkajian  politik  pendidikan  itu  sendiri.  Wong  (1995:21)  menyebutkan  bahwa  politik pendidikan  sebagai  sebuah  lapangan  kajian  keilmuan  memiliki  akar  intelektualnya dalam  ilmu  politik.  Dengan  demikian,  perhatian  utama  politik  pendidikan  akan mempergunakan  pula  pada  domain-domain  ilmu  politik  seperti:  kekuasaan  ( power ), pengaruh  ( influence ),  konflik  (pertikaian),  dan  alokasi  nilai-nilai  otoritatif  ( authoritative allocation of values ).
Pasca  keluarnya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  57  Tahun  2021  tentang Standar Nasional Pendidikanmenuai polemik dan kritik dari berbagai kalangan.Keberadaan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah  ditandatangani  Presiden  Joko  Widodo  dan  diundangkan  oleh  Menkumham menimbulkan polemik dan kegaduhan dari aturan yang ada.
Implikasi menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35  ayat  (3)  UU  No  12  Tahun  2012  tentang  Perguruan  Tinggi.  Berbagai  kritik  muncul karena  hilangnya  kata  Pancasila  dan  Bahasa  Indonesia  sebagai  Mata  Kuliah  Wajib untuk  Perguruan  Tinggi  dalam  PP  Nomor  57  Tahun  2021.  Hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib sangat meresahkan di tengah pemerintah gencar  mengajak  rakyat  melaksanakan  Pancasila,  memerangi  terorisme  dan radikalisme.
Untuk  itu,  pentingnya  melakukan  evaluasi  menyeluruh  dan  merevisi  atas  PP Nomor 57 tahun 2021 agar kebijakan atau proses legislasi yang dilakukan pemerintah tidak  lagi  dilakukan  secara  tergesa-gesa,  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  dan harus  lebih  profesional.Sehingga  perlu  dilakukan  evaluasi  untuk  memastikan  bahwa kesalahan  tidak  terjadi  lagi  dan  siapapun  yang  bertanggung  jawab  atas  kesalahan harus diberi sanksi.
Bagaimanapun,  persoalan  kesalahan  dalam  PP  Nomor  57  Tahun  2021  tidak hanya  mispersepsi  sebagaimana  disampaikan  Mendikbud,  tetapi  adanya  proses penyiapan  suatu  PP  yang  isinya  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  kemudian dibiarkan  sampai  kepada  meja  Presiden  dan  bahkan  sudah  ditandatangani  Presiden serta  diundangkan  Menkumham.Artinya,  bahwa  kesalahan  PP  57  Tahun  2021  bisa menjadi  bukti  tidak  dikoreksi  dengan  serius  terhadap  proses  pembuatan  relislasi  dan kejadian  ini  menjadi  teladan  buruk  serta  pembelajaran  negatif  khusus  bagi  dunia Pendidikan.
Kejadian  ini  menjadi  pelajaran  bagi  pemerintah,  dan  segera  mengoreksi dengan  cara  yang  legal,  yaitu  PP  secara  resmi  segera  dicabut  oleh  Presiden  dan dilakukan  evaluasi  secara  menyeluruh.Sehingga  setelah  dipastikan  tidak  lagi bermasalah,  maka  Presiden  tinggal  mengeluarkan  PP  baru  yang  mewajibkan  atas pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia beserta pengaturan teknisnya, sebagaimana  diatur  dalam  UU  Perguruan  Tinggi,  UU  Sisdiknas  dan  juga  UUDasar Negara 1945.
Paradigma  baru  pendidikan  Pancasila  harus  fokuskan  diri  dalam  upaya membentuk  peserta  didik  sebagai  masyarakat  kewargaan  ( civil  society )  dengan
memberdayakan  warga  negara  melalui  proses  pendidikan  agar  dapat  berpartisipasi aktif  dalam  sistem  pemerintahan  negara  yang  demokratis  (Muchson,  2004:32). sehingga  pada  bagian  berikutnya,  artikel  ini  memaparkan  implikasi  kebijakan pendidikan yang berupa kajian pendidikan sebagaimana tampak dalam  PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  studi  literatur.  Literatur  review adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  membandingkan  berbagai  penelitian terdahulu  kemudian  dikaitkan  dengan  suatu  topik  penelitian  yang  dijadikan  sebagai fokus review  (Efron  &  Ravid,  2019).  Desain  penelitian  yang  digunakan  yaitu  narrative review.  Narrative  review  atau  sering  disebut  dengan  traditional  literature  review merupakan  sebuah  jenis  literatur  review  dengan  analisis  dan  sintesis  secara menyeluruh  untuk  membangun  sebuah  teori  dan  konteks  terhadap  suatu  fokus penelitian (Stratton, 2019).

## Prosedur Penelitian
Kriteria  artikel  ilmiah  yang  digunakan  sebagai  data  berupa  artikel  ilmiah bersumber dari jurnal, prosiding,dan repository dengan kemutakhiran 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2020. Data artikel ilmiah yang digunakan minimal ada 10 artikel. Artikel  ilmiah  merupakan  artikel  yang  dapat  diakses  secara  terbuka  oleh  publik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pencarian artikel sebagai data penelitian literatur sebagai berikut:
1.  Mengunjungi ke  beberapa  web  berikut  ini  https://eric.ed.gov,  https://www.doaj.org, http://garuda.ristekbrin.go.id,  https://scholar.google.co.id.
2.  Memasukkan kata kunci pencarian kebijakan, pendidikan, Pancasila dan PP Nomor 57  tahun  2021  pada  kotak  pencarian  dari  masing-masing  web.  Berdasarkan  hasil penelusuran diperoleh jumlah artikel sesuai kata  kunci melalui web https://eric.ed.gov sebanyak 1 artikel, web https://www.doaj.org sebanyak 7 artikel, web http://garuda.ristekbrin.go.id
sebanyak 2 artikel, dan web
https://scholar.google.co.id sebanyak  10 artikel. Secara keseluruhan jumlah artikel ilmiah berdasarkan penelusuran kata kunci sebanyak 20 artikel.
3.  Tahap  selanjutnya  dilakukan  filterisasi  artikel  ilmiah  dengan  cara  mengeliminasi artikel ilmiah dengan gagasan topik yang sama jika ditemukan pada setiap sumber untuk  meminimalkan  kemungkinan  gagasan  topik  penelitian  yang  rangkap,  artikel ilmiah  juga  diseleksi  berdasarkan  tahun  yaitu  dari  tahun  2011-2020.  Data  artikel ilmiah yang diperoleh pada tahap ini sebanyak 10 artikel ilmiah.

## Validasi/Review Kualitas Literatur
Artikel  ilmiah  yang  diperoleh  berdasar  kata  kunci  kebijakan,  pendidikan, Pancasila  dan  PP  Nomor  57  tahun  2021  sebanyak  15  artikel.  Selanjutnya  dilakukan review  kualitas  artikel  ilmiah  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  dengan  cara membaca  keseluruhan  isi  artikel  ilmiah  yang  bertujuan  melihat  kesesuaian  dengan topik penelitian diperoleh jumlah artikel sebanyak 10 artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.
Review  kualitas  literatur  dilakukan  dengan  filterisasi  artikel  ilmiah  yang  akan digunakan  untuk  penelitian.  Proses  review  kualitas  literatur  dilakukan  dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar review kualitas  literatur  yaitu  sumber  pencarian  artikel  ilmiah  yang  terpercaya  meliputi:  1) artikel  ilmiah  dapat  diakses  secara  terbuka  dan  tidak  berbayar  melalui  sumber  web yang  terpercaya;  2) kualitas metodologi  penelitian  yang  digunakan  pada artikel  ilmiah termasuk dalam penelitian tindakan kelas dan quasi experiment; 3) kualitas penyajian
data  dan  pembahasan;  4)  kecukupan  data  yang  relevan  digunakan  dalam  analisis literatur; dan 5) referensi yang mutakhir tahun 2011-2020.
Data  yang  disajikan  dalam  penelitian  diawali  dengan  pencarian  artikel  ilmiah yang relevan dengan kebijakan, pendidikan, Pancasila dan PP Nomor 57 tahun 2021. Daftar  artikel  ilmiah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  disajikan  dalam  bentuk  tabel dengan format nomor, judul artikel, tahun peneliti, nama jurnal, dan link website. Teknik analisis  literatur  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Pendekatan deskriptif  dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  temuan  hasil  analisis  pada  artikel ilmiah  yang  digunakan  sebagai  data  penelitian,  kemudian  direpresentasikan  dalam bentuk  kalimat.Hal  ini  bertujuan  agar  dapat  memberikan  penjelasan  lebih  luas  dan mendalam dari hasil analisis sehingga lebih mudah dipahami (Habsy, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Dunia  pendidikan  terguncang  akibat  kebijakan  yang  dianggap  tidak  relevan. Kebijakan  pemerintah  dalam  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  57 Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  tertanggal  30  Maret  2021 menimbulkan  kontroversi  publik.  Pasca  keluarnya  PP  Nomor  57  tahun  2021  tentang SNP yang cepat beredar di masyarakat luas, telah menimbulkan pertanyaan berbagai kalangan  dalam  dunia  pendidikan.  Bagaimana  mungkin  namanya  Pancasila  dapat lenyap tanpa alasan rasional.
Keluarnya PP Nomor 57 tahun 2021 tentang SNP sebagaimana pada Pasal 40 ayat  (3)  telah  menghilangkan  keberadaan  Pancasila  (dan  Bahasa  Indonesia)  dari kewajiban  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  tentu  melukai  hati  kalangan  pendidikan. Adanya bukti konsideran dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 yang tidak merujuk prinsip lex  specialis sebagaimana  Undang-Undang  (UU)  Nomor  12  tahun  2012  tentang Pendidikan  Tinggi  dalam  Pasal  35  ayat  (3)  butir  c  yang  jelas  menyebut  Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pancasila.
Tragisnya,  Kemendikbud  masih  berdalih  bahwa  PP  Nomor  57  tahun  2021 tentang  SNP  merupakan  mandat  dan  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  20  tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas),  sehingga  ketentuan mengenai  kurikulum  pendidikan  tinggi  pada  PP  SNP  hanya  mengikuti  UU  Sisdiknas. Sebaliknya,  secara  hukumUndang-Undang  Nomor  12 tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi  tetap  berlaku  dan  tidak  bertentangan  dengan  UU  Sisdiknas  maupun  PP  SNP sendiri  dan  mata  kuliah  Pancasila  tetap  menjadi  mata  kuliah  wajib  pada  jenjang pendidikan tinggi.

## Pembahasan
Pandangan  Carl  J.  Frederick  tentang  kebijakan  negara  sebagai  “ a  proposed course  a  given  environtment  providing  obstacles  and  opportunities  which  the  policy was proposed to utilize and overcome in a effort to reach a goal or realize an objectives or  a  purpose ”(Lester  J.P,  1987.  P.  21).  Kebijakan  Negara  adalah  sebagai  rangkaian tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  sekelompok  atau  menunjukkan  hambatan- hambatan  dan  kesempatan-kesempatan  terhadap  pelaksanaan  usulan  kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Bahkan,  pendapat  James  E.  Anderson  memberi  gambaran  kebijaksanaan sebagai “ A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with  a  problems  or  matter  of  concern ”.  (Kebijaksanaan  sebagai  rangkaian  tindakan yang  mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku atau  sekelompok  pelaku  guna  memecahkan  masalah  tertentu)  (Lester  J.P,  1987.  P. 21).  Lebih  lanjut  Anderson  mengemukakan ”Public  policy  are  those  develop  by government  bodies  and  officials ”  (Kebijaksanaan  negara  adalah  kebijaksanaan- kebijaksanaan  yang  dikembangkan  oleh  badan-badan  dan  pejabatan-pejabat pemerintah).
Supaya kebijaksanaan Negara dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan ( demand ), kepentingan  umum  ( pubic  interest ),  dan  pendapat  umum  ( support ),  serta  sumber- sumber  ( resource )  untuk  menunjang  tuntutan,  maka  kebijaksanaan  Negara  harus dibuat  sebaik  mungkin,  dan  perlu  mendapat  pengkajian  yang  cermat  dan  seksama, pada setiap tahapan dalam proses kebijaksanaan negara ( public policy process ). Jika menginginkan  suatu  kebijaksanaan  dapat  mencapai  hasil  seperti  yang  diharapkan, maka  dituntut  dengan  suatu  rencana  yang  baik  dan  diikuti  dengan  implementasi kebijakan yang baik pula. (Hasan Suryono: 2016. Hal. 86)
Usaha  pemerintah  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  pendidikan  sebagai bagian  dari  usaha  dan  solusi  yang  relevan  dengan  situasi  kesenjangan  pendidikan saat ini merupakan langkah yang perlu dicermati. Barangkali pemegang kebijakan lupa bila  pendidikan  nasional  suatu  bangsa  menjadi  satu  unsur  pemersatu,  pengikat, penumbuh  dan  pengarah  cita-cita  nasional.  Kesalahan  saat  menempatkan  kebijakan pendidikan mengakibatkan goncangan yang rentan mengoyak kebhinekaan.
Kebijakan  penghapusan  Pancasila  sebagaimana  PP  Nomor  57  tahun  2021 tentang  SNP  terasa  kurang  bijaksana. Kemendikbud  “kecolongan”  karena  tidak memasukkan secara eksplisit mata pelajaran Pancasila sebagai pelajaran wajib. Hal ini membuat  masyarakat memanas karena  pada  PP  Nomor  57  tahun  2021 tentang  SNP memang  tidak  disebutkan  mengenai  Pancasila.Artinya,  bahwa  kebijakan  Pancasila dalam  PP  Nomor  57  tahun  2021  tentang  SNP  harus  mempertimbangan  beberapa aspek yang terkait.

## A. Aspek regulasi sebelumnya.
Pertimbangan  merumuskan  PP  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  SNP semestinya harus melihat regulasi sebelumnya yang menjadi dasar utama penjabaran atau perubahan aturan. Adapun regulasi sebelum yang seharusnya menjadi dasar PP Nomor  57 Tahun  2021  tentang  SNP sebagai  berikut.  Pertama,  Amandemen  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  1945.  Dalam  amandemen  UUD  1945  telah  menegaskan, terutama  pada  Bab  XIII  tentang  Pendidikan  dan  Kebudayaan  sebagaimana  bunyi Pasal  31  ayat  (3)  bahwa  pemerintahmengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan  undang- undang.
Kedua,  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  (Sisdiknas)  yang  tentu  tidak  boleh  dilihat  hanya  sepotong-sepotong.  Karena dalamnya  dijelaskan  pada  pasal  38  ayat  (3)  bahwa  kurikulum  pendidikan  tinggi dikembangkan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Begitu pula ayat (4) bahwa kerangka dasar  dan  struktur  kurikulum  pendidikan  tinggi  dikembangkan  oleh  perguruan  tinggi yang  bersangkutan  dengan  mengacu  pada  standar  nasional  pendidikan  untuk  setiap program studi. Artinya bahwa standar nasional pendidikan tidak boleh dimaknai secara dangkal,  tetapi  perlu  detail  dan  mendalam  dengan  mempertimbangan  aspek  regulasi yang lain.
Ketiga, sangat jelas dan tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana Pasal 35 ayat (3) bahwa kurikulum pendidikan tinggi  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  wajib  memuat  mata  kuliah:  a.  agama;  b; Pancasila;  c.  Kewargaraan;  dan  d.  bahasa  Indonesia.  Sehingga  memang  UU  Nomor 12  tahun  2012  tidak  bertentangan  dengan  UU  Sisdiknas  dan  linier  dengan  PP  SNP sendiri  sekaligus  mata kuliah  Pancasila  tetap menjadi mata kuliah  wajib  pada jenjang pendidikan tinggi dengan disertai sisi regulasi.
Keempat, sebelum lahirnya PP Nomor 57 tahun 2021, ada PP Nomor 13 tahun 2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana Pasal 17 ayat (4) bahwa kurikulum tingkat  satuan  pendidikan  untuk  setiap  program  studi  di  perguruan  tinggi
dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar  Nasional  Pendidikan.  Terbitnya  PP  57  tahun  2021  semestinya  melengkapi aturan sebelumnya yang tidak ada.
Dengan  pengaturan  kurikulum  wajib  pendidikan  tinggi  yang  telah  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  12  tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  perlu  dipertegas. Keberadaan  Pancasila wajib  dalam  kurikulum  demi  mencegah kesalahpahaman  lebih jauh. Bukan hal tabu bila Pemerintah bersedia membatalkan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP atau merevisi Pasal 40 yang memuat substansi kurikulum wajib berbagai jenjang pendidikan.
Kelima,  adanya  Keputusan  Direktorat  Jenderal  (Dirjen)  Pendidikan  Tinggi Nomor  84/E/KPT/2020  tentang  Pelaksanaan  Pedoman  Mata  Kuliah  Wajib  Pada Pendidikan  Tinggi.  Keberadaan  PP  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  SNP  harus memperhatikan  Keputusan  Dirjen  Pendidikan  Tinggi  tersebut  karena  sudah  mengatur sebelumnya. Jangan sampai ada timpang tindih atas keberadaan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP terhadap regulasi yang telah ada.
Keenam,  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  nomor  8 tahun  2012  tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi,  khususnya  mata  kuliah  pendidikan  Pancasila  harus  sesuai  dengan  visi  misi institusi  pada  setiap  program  studi.  Dalam  konteks  ini,  PP  Nomor  57  Tahun  2021 tentang  SNP  harus  direvisi  karena  yang  akan  direkonstruksi  kurikulum  mata  kuliah pendidikan  Pancasila,  maka  pengembangan  kurikulumnya  harus  disesuaikan  dengan visi, misi dan tujuan dari program studi.
Ditetapkannya  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  nomor  8  tahun  2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) kurikulum tentu harus merujuk pada  cakupan  capaian  pembelajaran.  Dengan  demikian  mata  kuliah  pendidikan Pancasila  yang  sifatnya  mata  kuliah  umum  dan  wajib  bagi  program  sarjana  dan diploma  tentunya  harus  ada  keseragaman  capaian  pembelajaran  untuk  semua mahasiswa  dari  berbagai  jurusan  dan  program  studi  pendidikan.  Keberadaan  PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP semestinya merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

## B. Aspek Politik Pendidikan.
Proses  mengeluarkan  kebijakan  apapun  tentu  tidak  lepas  dari  berbagai kepentingan  politik,  termasuk  perumusan  PP  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  SNP. Karena  yang  namanya  reformasi  pendidikan  pasti  akan  melibatkan  banyak  elemen baik  di  tingkat  suprastruktur  maupun  infrastruktur,  yang  tujuan  utamanya  ialah  terjadi perubahan dan pembaharuan di bidang pendidikan. Keluarnya kebijakan PP Nomor 57 Tahun  2021  tentang  SNP  tentu  tidak  lepas  dari  kepentingan  politik  pendidikan dibaliknya.
Dalam  pandangan  kalangan  sarjana  politik  pendidikan  dikenal  dengan  dua kelompok  aliran  (Wong,1995:24-25)  yang  getol  mengajukan  konseptualisasi  struktur kekuasaan dan praktik demokrasi. Pertama, adalah kelompok “elitis” yang mengajukan kerangka  untuk  memusatkan  kepada  bagaimana  komunitas  ekonomi  dan  elite  politik secara erat mendominasi pembuatan kebijakan pendidikan. Kedua, kelompok “pluralis”, dimana  perspektifnya  memfokuskan  kepada  kebijakan-kebijakan  pendidikan  yang dipengaruhi  oleh  persaingan  kepentingan,  perselisihan  partisan,  dan  pemilihan terbatas.
Sejalan  dengan  teorisasi  Easton  (1966:  339)  terhadap  kajian  sistem  politik dengan  menganalisis  bagaimana  keputusan-keputusan  otoritatif  dibuat,  analisis kebijakan  politik  pendidikan  akan  terkait  erat  dengan  proses-proses  pembuatan keputusan  politik  (kebijakan  pendidikan).  Dalam  proses  pembuatan  keputusan  itulah kerja  mekanisme  politik  ( input -proses- output )  amat  menentukan  akomodasi  dan agregasi  nilai-nilai  yang  diperjuangkan  pemerintah,  kelompok  kepentingan,  dan
organisasi  masyarakat  lainnya.  Proses  akomodasi  dan  agregasi  kepentingan memerlukan berbagai perundingan.
Pandangan  Archer  (1985:42-47)  mengelompokkan  tipe  negosiasi  dalam analisis politik pendidikan, yakni tipe “ internal initiation ,” tipe “ external transaction ,” dan tipe  “ political  manipulation .”  Di  tipe  inisiasi  internal,  upaya  perubahan  kebijakan pendidikan  datang  dari  kalangan  profesi  pendidikan,  seperti  halnya  organisasi  guru atau  kelompok  sarjana  pendidikan  yang  relevan.  Untuk  tujuan  inisiatif  juga  dapat beragam,  namun  akan  selalu  tergantung  kepada  profesi  yang  diperolehnya  dan  hak- hak  legal  untuk  mewujudkannya  dalam  kenyataan  sehari-hari.  Pada  inisiasi  internal perlu  melakukan  pertukaran  sumber  daya  dengan  kelompok-kelompok  kepentingan eksternal.
Sedangkan,  pada  tipe  transaksi  eksternal,  negosiasi  oleh  kelompok  internal pendidikan akan melibatkan kelompok kepentingan eksternal. Sebaliknya, khusus tipe manipulasi  politik,  proses  negosiasi  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  antara pemerintah  dan kelompok  profesi  di  satu  pihak,  dan  tipe  pertama  dengan  tipe ketiga. Di  pihak  lain  juga  sekaligus  guna  memberikan  penolakan  atau  dukungan  terhadap alokasi nilai-nilai yang akan diperjuangkan sebagai kebijakan publik.
Ironisnya, perumusan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP barangkali tidak melalui  proses  politik  yang  terbuka.  Sehingga  pada  saat  ada  celah  kurang  atas perumusan  PP  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  SNP,  maka  kepentingan  lain  yang terganggu akan bereaksi secara cepat dalam merespon penolakan kebijakan yang ada. Bahkan,  publik  akan  menolak  atau  menegosiasikan  kepentingannya  supaya  masuk kedalam pusaran kebijakan yang menguntungkan kepentingannya.

## C. Aspek Reformulasi Pendidikan
Pendidikan  Pancasila  merupakan  salah  satu  mata  pelajaran  yang  sangat penting  bagi  kebanyakan  negara  dibelahan  dunia.  Mata  pelajaran  ini  di  dalamnya mengandung  beberapa muatan  politik  negara  yang  diarahkan  pada  peningkatan  rasa nasionalisme  dari  masing-masing  negara.  Pendidikan  Pancasila  pada  dasarnya bermuara  pada  demokrasi  politik.Pada  konteks  persekolahan,  pendidikan  Pancasila memiliki kewajiban utama yaitu menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dan cerdas ( smart and good citizens ). Warga negara yang baik merupakan warga negara  yang  memiliki  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  hak  dan  kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
Pada  konteks  modern,  nasionalisme  lebih  diarahkan  pada  konsep  kesetiaan tertinggi kepada bangsa dan negara. Negara Indonesia sebagai salah satu nation-state telah  mengalami  beberapa  tahap  proses  perkembangan  nasionalisme.  Berdasarkan hal  tersebut,  menjadi  penting  adanya  reformulasi  pendidikan  Pancasila  dalam  rangka meningkatkan nilai-nilai nasionalisme. Sebagaimana pendapat Banks (2008:135) yang menyatakan perlunya konsepsi ulang Pendidikan Pancasila pada abad 21 agar mampu secara efektif mendidik peserta didik untuk menjadi warga negara yang memiliki fungsi. Sehingga  terminologi  pendidikan  Pancasila  harus  dimaknai  dalam  konsep  yang  luas untuk menghadapi tantangan global (Setiarsih, 2017: 80). Reformulasi pendidikan akan menuai keberhasilan ketika mendasarkan pengetahuan transformatif dari pengetahuan yang mainstream. Reformulasi yang dimaksudkan mengarahkan Pendidikan Pancasila menjadi salah satu mata pelajaran yang mampu menjadikan peserta didik memiliki apa yang disebut sebagai “ Act locally and think globally” yang  dimaknai mempertahankan nilai-nilai,  budaya,  adat  asli  Indonesia,  akan  tetapi  memiliki  cara  pandang  yang  tidak ketinggalan dari kancah internasional.
Kebijakan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP harus dimaknai secara luas secara  filosofis  dan  ideologis.  Pendidikan  Pancasila  sebagai  salah  satu  pendidikan politik,  pendidikan  demokrasi,  dan  pendidikan  moral  dalam  lingkup  persekolahan, harus  mampu  memberikan  pemahaman  yang  utuh  tentang  makna  melestarikan  nilai- nilai kebangsaan yang berpangkal pada kualitas ke-Indonesiaan.
Dari  berbagai  aspek  yang  ada,  kiranya  pemerintah  harus  bersedia  menerima masukan  dalam  proses  revisi  PP  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  SNP.  Kemendikbud tidak  perlu  terlalu  terburu-buru  melakukan  usulan  revisi  yang  hanya  fokus  pada  satu persoalan  pendidikan,  tetapi  harus  melihat  secara  komprehensif  terhadap  seluruh persoalan pendidikan Pancasila. Tujuan revisi PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP harusnya tidak hanya karena desakan dan penolakan publik, tetapi bagaimana strategi mengatur  dan  memperkuat  implementasi  terhadap  kurikulum  Pancasila  dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam dunia Pendidikan. .

## SIMPULAN
Kebijakan pendidikan Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  harus  direvisi.  Pancasila  harus menjadi  muatan  wajib  di  dalam  sistem  pendidikan  Indonesia.  Apalagi  tujuan  program Merdeka  Belajar  yaitu  profil  pelajar  Pancasila  sebagai  transformasi  pendidikan. Pengenalan Pancasila dalam pemahaman dan aplikasi Pancasila menjadi pilar utama daripada transformasi pendidikan Indonesia.
Kebijakan  pendidikan  Pancasila  di  Indonesia  pada  era  reformasi  melalui  revisi PP  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  SNP  tidak  dapat  dilepaskan  dari  politik  nasional yang  melatarbelakanginya.  Reformasi  di  segala  aspek  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  melalui  revisi  PP  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  SNP,  pada  gilirannya membawa  perubahan  pada  aspek  paradigmatik  kajian  dan  pembelajaran  pendidikan Pancasila di Indonesia dari aspek standardisasi pendidikan.
Langkah  revisi  PP  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  SNP  butuh  pemantapan kedudukan  Pendidikan Pancasila  sebagai mata  pelajaran  wajib  untuk  pengembangan kepribadian  (sebagai  warga  negara  yang  baik).  bahkan,  pada  sisi  lain  berharap  para pengembang  pendidikan  Pancasila  agar  di  masa  depan  dalam  pengembangan substansi kajiannya tidak tergantung kepada pergantian rezim kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, James E. 1979. Public Policy Making. New York: Holt, Praeger. Archer,  M.  S.  1985.  “Educational  Politics:  A  Model  for  Their  Analysis.”  in:  Ian  McNay and  Jenny  Ozga.  (eds.). Policy-Making  in  Education .  Oxford:  Pergamon  Press and The Open University.
Banks,  J.A.  (2008).  Diversity,  Group  Identity,  and  Citizenship  Education  in  a  Global Age. Educational Researcher , 37 (3), 129-139.
Easton,  D.  1966.  “An  Approach  to  the  Analysis  of  Political  Systems,”  in:  Milton  L.
Barron  (ed.), Contemporary  Sociology:  An  Introduction  Text  book  of  Readings . New York and Toronto: Dodd, Mead & Company
Hassan  Suryono.  (2016).  Kebijakan  Hukum  Penataan  Kurikulum  Mata  Kuliah Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Guna Revolusi Karakter Mentaati Hukum Bagi Mahasiswa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 2, Desember 2016
Lester,  James  P.  dan  Joseph  Stewart  Jr.  2000.  Public  Policy:  An  Evolutionary Approach (second edition). Australia: Wadsworth Thomson Learning.
Muchson, 2004. “Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi”. Jurnal Civics , 1(1), 29-41.
Samsuri. (2011).Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia. Cakrawala  Pendidikan ,  Juni  2011,  Th.  XXX,  No.  2.  Universitas  Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
Sutiyono,  Suharno.  (2018).  Reformulasi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan untuk  menguatkan  Nasionalisme  Warga  Negara  Muda  di  Wilayah  Perbatasan.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1 April 2018, hal 1- 16. http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship Wong, K. J. 1995. “The Politics of Education: From Political Science to Interdisciplinary Inquiry”.  in:  Jay  D.  Scribner  dan  Donald  H.  Layton  (eds.). The  Study  of Educational Politics . Washington D.C, dan London: The Falmer Press. Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Nomor  84/E/KPT/2020  tentang Pelaksanaan Pedoman Mata Kuliah Wajib Pada Pendidikan Tinggi.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  13  tahun  2015  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  Standar Nasional Pendidikan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  nomor  8  tahun  2012  tentang  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.