## SINERGITAS AKTOR KEPENTINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)
Akbar Pandu Dwinugraha
Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Merdeka Malang Email: ap.dwinugroho@gmail.com

## Abstract
The village government in its implementation can not be alone carried out by the actors of village government but also needs to be assisted by other stake actors even though the village head becomes the main actor in building synergies with other stake actors with good results on the contrary. Descriptive research with qualitative approach is used in this study with the aim to analyze the synergy of interest actors in the administration of village government in Urek- Urek Village, Gondanglegi Sub-district, Malang Regency. Based on the analysis that has been conducted this research has  resulted  in  the  conclusion  that  among  other  things  the  communication  that  has  been  built,  by  the  village government and other actors of interest has run well although the optimization especially communication by the village government together with women and poor groups which seems rarely done. Coordination that is built among actors of interest has also been running well although it is still deemed necessary made  improvements including related aspects of direct relationships, preliminary planning and clear formulation of authority and responsibility.
Key words : Village, Synergies, communication, coordination.

## PENDAHULUAN
Sinergitas  antar  aktor  kepentingan merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Tak ubahnya  keilmuan  administrasi  publik  yang menganggap  administrasi  sebagai  kerjasama antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  mencapai tujuan,  sinergitas  juga  merupakan  kombinasi atau  paduan  unsur/bagian  yang  dapat menghasilkan  keluaran  lebih  baik  dan  lebih besar  ketika  dibangun  secara  baik  bersama stakeholders  yang  ada  didalamnya  (Najianti dalam Rahmawati et al. 2011). Berdasarkan hal tersebut  sinergitas  memposisikan  dirinya sebagai katalisator dari keilmuan administrasi yang  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan organisasi dengan hasil yang lebih maksimal.
Sinergitas  dapat  terbangun  melalui komunikasi dan koordinasi. Dimana komunikasi  dibedakan  menjadi  dua  bagian
yang  mana  disatu  sisi  merupakan  kegiatan seseorang  memindahkan  stimulus  guna mendapatkan  tanggapan  dan  disisi  lain sebagai  kegiatan  menanggapi  stimulus tersebut  (sofyandi  dan  Garniwa,  2007). Disamping  komunikasi,  sinergitas  juga membutuhkan  koordinasi  yang    merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit  ke  dalam  satu  usaha  bersama  yaitu bekerja kearah tujuan bersama (Silalahi, 2011).
Dalam  keilmuan  administrasi  publik, konsep sinergitas merupakan suatu cara yang harus dilakukan pemerintah dalam menjalankan  pemerintahan  demi  mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  dalam hal  ini  meliputi  pemerintah  tingkat  pusat sampai dengan pemerintah tingkat bawah atau sering  kita  kenal  dengan  istilah  pemerintah desa.  Pemerintah  desa  merupakan  aktor kepentingan yang berwenang dalam
2 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  Pemerintahan  desa merupakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  pemerintahan  negara kesatuan republik indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik  Indonesia,  desa  telah  berkembang dalam  berbagai  bentuk  sehingga  perlu  untuk dilindungi  dan  diberdayakan  agar  semakin kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil, makmur  dan  sejahtera.  Sayangnya  dalam rangka  mencapai  hal  tersebut  Pemerintahan desa  dalam  penyelenggaraannya  tidak  bisa sendiri dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi juga  perlu  dibantu  oleh  aktor  kepentingan yang  lainnya,  meskipun  kepala  desalah  yang menjadi aktor utama yang menentukan sinergi bersama  aktor  kepentingan  yang  lainnya berjalan  baikkah  atau  tidak.  Aktor-aktor tersebut  terdiri  dari  kelompok-kelompok masyarakat  yang  meliputi  kelompok  petani, kelompok  nelayan,  kelompok  masyarakat miskin, kelompok perempuan. Tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  juga menjadi aktor kepentingan
yang mempengaruhi  perkembangan  desa  kearah yang  lebih  baik.  Selain  itu,  lembaga-lembaga desa  yang  meliputi  Lembaga  Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) dan Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Seluruh  aktor kepentingan  tersebut  menjadi  bagian  yang utuh dan bersinergi untuk menyelenggarakan
Pemerintahan  Desa  dengan  tujuan  untuk mensejahterakan masyarakat desa.
Salah  satu  desa  yang  berada  dalam wilayah  administratif  Kabupaten  Malang adalah  Desa  Urek-Urek.  Desa  ini  berada  di wilayah Kecamatan Gondanglegi. Desa Urek- Urek  merupakan  desa  yang  tergolong  dari tingkat  perkembangan  desanya  masih  dalam tataran  desa  berkembang.  Perkembangan tersebut  didukung  dengan  adanya  pemilihan kepala  desa  secara  langsung  yang  baru-baru ini terselenggara di desa tersebut. Desa Urek- Urek  menjadi  satu-satunya  desa  di  wilayah Kecamatan  Gondanglegi  yang  melaksanakan pemilihan kepala desa langsung di Kabupaten Malang. Maka dari itu hal ini menjadi sesuatu yang  sangat  menarik  ketika  penelitian  ini nantinya  akan  menjadi  asupan  gizi  yang bermanfaat  bagi  pemerintah  desa  yang  baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa  kearah  yang  lebih  baik  dan  bersinergi antar  seluruh  stakeholders  yang  ada didalamnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Administrasi Publik
Administrasi  Publik  adalah    studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisasi, diperlengkapi dengan tenaga tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin (Syafii,2003). Selain itu, Pasolong(2007) mendefinisikan administrasi publik meliputi: a. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan
b. Meliputi  tiga  cabang  pemerintahan eksekutif,  legislatif,  dan  serta  hubungan diantara mereka.
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 3
c. Mempunyai  peranan  penting  dalam perumusan  kebijakan  pemerintah,  dan karenanya  merupakan  sebagian  dari proses politik.
d. Sangat  erat  berkaitan  dengan  berbagai macam  kelompok swasta dan perorangan dalam  menyajikan  pelayanan  kepada masyarakat.
e. Dalam  beberapa  hal  berbeda  pada penempatan pengertian dengan administarasi perorangan.

## Sinergitas Aktor Kepentingan
Sinergitas  aktor  kepentingan  bisa diartikan  sebagai  hubungan  sinergi  yang dibangun  oleh  para  aktor  kepentingan. Najiyati  dalam  Rahmawati  et  al.  (2014), mengartikan  sinergi  sebagai  kombinasi  atau paduan  unsur  atau  bagian  yang  dapat menghasilkan  keluaran  lebih  baik  dan  lebih besar.  Jadi  sinergi  dapat  dipahami  sebagai operasi  gabungan  atau  perpaduan  unsur untuk  menghasilkan  output  yang  lebih  baik. Sinergitas  dapat  terbangun  melalui  dua  cara yaitu:
a. Komunikasi
Sofyandi  dan  Garniwa  dalam  bukunya Perilaku  Organisasional  (2007)  menjelaskan pengertian  komunikasi  dapat  dibedakan  atas dua  bagian  yaitu  (1)komunikasi  yang berorientasi  pada  sumber  yang  menyatakan bahwa  komunikasi  adalah  kegiatan  dengan mana  seseorang  secara  sungguh-sungguh memindahkan  stimulan  guna  mendapatkan tanggapan.  Sedangkan  (2)komunikasi  yang berorientasi  pada  penerima  memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di
mana  seseorang  (penerima)  menanggapi stimulus atau rangsangan.
b. Koordinasi Disamping  adanya  komunikasi  dalam menciptakan  sinergitas  juga  memerlukan koordinasi.  Silalahi  (2011)  dalam  bukunya yang berjudul Asas-asas Manajemen menjelaskan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit  ke  dalam  satu  usaha  bersama  yaitu bekerja  kearah  tujuan  bersama”.    Sedangkan Moekijat  dalam  Rahmawati  et  al.  (2014) menyebutkan  ada  9  (sembilan)  syarat  untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu: 1) Hubungan langsung: Bahwa koordinasi dapat lebih  mudah  dicapai  melalui  hubungan pribadi  langsung;  2)  Kesempatan  awal: Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat  awal    perencanaan  dan pembuatan  kebijaksanaan;  3)  Kontinuitas Koordinasi:  merupakan  suatu  proses  yang kontinu  dan  harus  berlangsung  pada  semua waktu  mulai  dari  tahap  perencanaan;  4) Dinamisme:  Koordinasi  harus  secara  terus- menerus  diubah  mengingat  perubahan lingkungan  baik  intern  maupun  ekstern;  5) Tujuan  yang  jelas:  Tujuan  yang  jelas  itu penting  untuk  memperoleh  koordinasi  yang efektif;  6) Organisasi yang sederhana: Struktur organisasi  yang  sederhana  memudahkan koordinasi  yang  efektif;  7)  Perumusan wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  jelas: Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan  dengan  kesatuan  tujuan;  8) Komunikasi  yang  efektif:    Komunikasi  yang efektif  merupakan  salah  satu  persyaratan
4 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
untuk  koordinasi  yang  baik;  dan    9)
Kepemimpinan supervisi yang efektif: Kepemimpinan  yang  efektif  menjamin koordinasi  kegiatan  orang-orang,  baik  pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat.

## Pemerintahan Desa
Pemerintahan  desa  secara  garis  besar merupakan pemerintahan yang berlangsung di desa dan dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin  oleh  Kepala  Desa.  Pemerintah  desa dalam hal ini adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014  tentang Desa, Pemerintahan desa  merupakan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  pemerintahan  negara kesatuan  republik  indonesia,  sedangkan pengertian  desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan republik Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar semakin  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis sehingga    dapat  menciptakan  landasan  yang kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil, makmur dan sejahtera.
METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif,  dimana  menurut  Kirk  dan  Miller dalam Moleong (2009), penelitian kualitatif itu adalah tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan  sosial  yang  secara  fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang  tersebut  dalam  bahasanya  dan peristilahannya.  Sedangkan  Bogdan  dan Taylor  dalam  Moleong  (2009)  memberikan definisi  metodologi  kualitatif  adalah  sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan dari  orang-orang  atau  perilaku  yang  dapat diamati.  Karakteristik  lain  dari  penelitian kualitatif adalah penekanannya pada pandangan  fenomena  secara  menyeluruh ( holistik view ) (Moleong, 2008).

## PEMBAHASAN
Sinergitas  aktor  kepentingan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang baik di Desa Urek-Urek Kecamatan
Gondanglegi  Kabupaten  Malang  dipengaruhi oleh  sinergitas  antar  aktor  kepentingan. Berikut  ini  adalah  deskripsi  dan  pembahasan terkait  sinergitas  antar  aktor  kepentingan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa yang  akan  ditelaah  berdasarkan  beberapa indikator  sinergi  yang  meliputi  komunikasi dan koordinasi.
a. Komunikasi Komunikasi yang terjalin dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Urek- Urek  dijalin  secara  formal  dan  informal. Formal  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan komunikasi  yang  dibangun  dalam  lingkup
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 5
internal  antara  kepala  desa,  perangkat  desa, Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  Lembaga Keswadayaan  Masyarakat  Desa.  Sedangkan komunikasi  informal  berhubungan  dengan komunikasi yang dibangun oleh Kepala Desa diluar forum resmi pemerintahan desa seperti hubungan  baik  yang  dijalin  kepala  desa dengan  lawan  politiknya  terdahulu.  Hal  ini dilakukan demi penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan partisipatif. Selain  itu  komunikasi  yang  dibangun  oleh pemerintah  desa  bersama  tokoh  adat,  tokoh agama,  tokoh  masyarakat  telah  berlangsung baik  tetapi  sayangnya  komunikasi  yang seharusnya juga dibangun bersama kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin terkesan jarang dilakukan.
b. Koordinasi
Berdasarkan  9  (sembilan)  sub  indikator yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti  menentukan  6  (enam)  sub  indikator yang  digunakan  dalam  menganalisis  sinergi yang  terbangun  antara  pemerintah  desa  dan aktor kepentingan yang ada dalam menyelenggarakan  pemerintahan  desa  yang meliputi.

## 1) Hubungan langsung
Berdasarkan  analisis  dilapangan  yang telah  dilakukan  aspek  hubungan  langsung yang tebangun antara pemerintah desa dengan stakeholders di Desa Urek-Urek telah berjalan baik  meskipun  intensitas  informasi  yang diberikan dalam tataran yang tidak sering. Hal tersebut terbukti dengan kurang tersalurkannya informasi dari pemerintah desa yang  secara  langsung  disampaikan  kepada masyarakat  desa  dan  masih  kurangnya koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah
desa  dilakukan  secara  langsung  dan partisipatif  terutama  terhadap  kelompok perempuan.

## 2) Perencanaan Awal
Perencanaan  awal  berkaitan  dengan perencanaan pemerintah desa dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang perlu dikoordinasikan dengan perangkat desa yang  juga  sebagai  aktor kepentingan  di  desa. Hal tersebut meliputi  bentuk konsultasi yang dibangun pemerintah desa dengan stakholders di desa dalam pengajuan rancangan peraturan desa,  struktur  organisasi  dan  tata  kerja pemerintah  desa,    serta  keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.  Berdasarkan  analisis  yang  telah dilakukan,  masyarakat  jarang  diajak  dalam forum penyusunan rancangan peraturan desa, organisasi  desa  urek-urek  jarang  mengalami perubahan meski tejadi pergantian kepala desa dan pemerintah desa jarang mengkolsultasikan  peraturan  desa  kepada masyarakat. 3) Keberlanjutan Keberlanjutan berkaitan dengan tanggungjawab  yang  diemban  pemerintah desa yang secara berkesinambungan dibangun bersama masyarakat dan aktor kepentingan di Desa.  Beberapa  hal  yang  diteliti  dalam indikator  ini  adalah  sejauhmana  pemerintah desa  bersama  masyarakat  dan  aktor kepentingan  terkait  dalam  memeliharan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, melestarikan  nilai  sosial  budaya  dan mengembangkan  sumber  pendapatan  desa. Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan pemerintah  bersama  masyarakat  dan  aktor kepentingan  terkait,  sinergi  yang  dihasilkan
6 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
bisa  dikatakan  telah  terbangun  secara  baik, meski  terdapat  keluhan  masyarakat  terkait sumber  pendapatan  desa  yang  dirasa  kurang dimanfaatkan  secara  optimal  dan  berdampak manfaat kepada masyarakat Desa Urek-Urek.
4) Kedinamisan Kedinamisan terkait dengan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Hal yang diteliti  adalah  sinergi  yang  dibangun pemerintah  desa  beserta  masyarakat  dan stakeholders  di  desa  dalam  melayani administrasi  pemerintahan  desa  yang  baik, serta melaksanakan prinsip akuntabel, transparan,  profesional,  efektif,  efisien  dan bersih dari KKN, dan sejauh mana pemerintah desa bersinergi dalam meningkatkan pelayanan  administrasi  tersebut  bersama dengan  masyarakat  dan  aktor  kepentingan yang  lainnya.  Hasil  analisis  yang  telah dilakukan  di  lapangan  menyebutkan  sinergi yang dibangun pemerintah desa telah berjalan dengan  baik.  Hal  ini  terdukung  oleh  data persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa pelayanan  administrasi  di  Desa  Urek-Urek dirasa  telah  memuaskan.  Hal  ini  didukung juga  dengan  keterbukaan  oleh  pemerintah desa dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat desa terkait pelayanan administrasi desa sebagai bentuk sinergi yang dibangun pemerintah desa dalam memperbaiki kualitas pelayanan.

## 5) Tujuan yang jelas
Tujuan  yang  jelas  mendeskripsikan sejauhmana  pemerintah  desa  dan  aktor kepentingan  yang  ada  memegang  dan mengamalkan  pancasila  dan  UUD  1945  dan
memelihara  keutuhan  NKRI,  sejauhmana pemerintah desa dan aktor kepentingan yang adameningkatkan  kesejahteraan  masyarakat serta  sejauhmana  pemerintah  desa  dan  aktor kepentingan yang adamenaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan dilapangan,  sinergi  yang  terbangun  antara pemerintah desa, masyarakat dan stakeholders di Desa Urek-Urek telah berlangsung dengan baik dalam hal menjaga nilai-nilai kenegaraan dan  keutuhan  NKRI  serta  sinergi  dalam  hal menegakkan peraturan perundang-undangan. Hal  ini  didukung  dengan  informasi  dari masyarakat  bahwa  ketika  konflik  terjadi  di Desa  Urek-Urek  selalu  diselesaikan  sesegera mungkin  untuk  menjamin  keamanan  dan ketentraman penduduk desa.
2) Perumusan  wewenang  dan  tanggungjawab yang jelas Perumusan wewenang dan
tanggungjawab  yang  jelas  diselenggarakan oleh  pemerintah  Desa  Urek-Urek  Kecamatan Gondanglegi  Kabupaten  Malang  ditelaah berdasarkan  beberapa  hal  antara  lain  kondisi sinergi  antara  pemerintah  desa  dan  aktor kepentingan  yang  adadalam  melaksanakan kehidupan  demokrasi  serta  sejauhmana pemerintah desa dan aktor kepentingan yang adamelaksanakan  kehidupan  berkeadilan gender.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan  Kepala  desa  Urek-Urek  bisa dikatakan  jarang  dalam  memberikan  mandat dan  tugas  serta  kewajiban  kepada  perangkat desa.  Kepemimpinan  yang  dijalankan  Kepala Desa secara internal bersifat bebas.
Berdasarkan  hal  tersebut  sinergitas  yang
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 7
terjalin  oleh  kepala  desa,  perangkat  desa  dan masyarakat  didominasi  oleh  perangkat  desa dalam penyusunannya. Sinergi yang dibangun oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam melaksanakan kehidupan berkeadilan genderpun  juga  terlihat  kurang.  Beberapa informan terutama kaum perempuan menyatakan pemerintah desa kurang memberikan  akses  terhadap  mereka  dalam menyalurkan  partisipasinya.  Berdasarkan analisis  terhadap  sub  indikator  perumusan wewenang  dan  tanggungjawab,  sinergi  yang dibangun  pemerintah  desa  terkesan  kurang berjalan dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sinergitas aktor kepentingan  di  Desa  Urek-Urek  Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sudah berjalan  baik  meski  perlu  terus  dilakukan optimalisasi.  Bahwa  komunikasi  yang  telah dibangun  oleh  pemerintah  desa  dan  aktor kepentingan  lainnya  telah  berjalan  dengan baik  meski  ada  beberapa  hal  yang  perlu dilakukan  optimalisasi  terutama  komunikasi oleh  pemerintah  desa  bersama  kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin terkesan jarang dilakukan.
Koordinasi  yang  dibangun  antar  aktor kepentingan  juga  telah  berjalan  dengan  baik meski ada beberapa hal yang perlu dilakukan peningkatan diantaranya terkait sub indikator hubungan  langsung,  perencanaan  awal  dan perumusan  wewenang  dan  tanggung  jawab yang jelas.
Diharapkan sinergi antar aktor kepentingan  yang  ada  terutama  Pemerintah Desa  di  Desa  Urek-Urek  dapat  terbangun semakin  baik  dengan  meningkatkan  aspek partisipatif  dalam  melakukan  koordinasi dengan aktor kepentingan lainnya, mengikutsertakan masyarakat terutama kelompok  perempuan  di  desa  serta  Kepala Desa  mampu  menjadi  pemimpin  desa  yang secara demokratis dapat membimbing perangkat  desa  serta  berkoordinasi  dengan seluruh  lapisan  masyarakat  desa  tanpa terkecuali.

## DAFTAR PUSTAKA
Lexy J. Moleong. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung :Remaja Rosdakarya.
Moleong,  J  Lexy,  Prof.  Dr.  2009,  Metode Penelitian  Kualitatif.  Bandung  :  PT. Remaja Rosdakaya
Pasolong. Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Rahmawati,  Triana  et  al.(2014)  Sinergitas Stakeholders  Dalam  Inovasi  Daerah. Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP)  Vol.  2, No. 4, Hal. 641-647
Silalahi, Ulbert. (2011). Asas-Asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama.
Sofyandi,  Herman  dan  Iwa  Garniwa.  (2007). Perilaku  Organisasional,  Yogyakarta: Graha Ilmu
Syafii, Inu Kencana. 2003.Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Bandung: PT Bumi Aksara.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa