JURNAL AUDIENS VOL. 4, NO. 4 (2023)                                                                                                                           https://doi.org/10.18196/jas.v4i4.263

## Pelanggaran Etika dan Hukum Penyiaran dalam Program Siaran 86 NET TV

## Clarizha Nabilla Putri
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia clarizha1223@gmail.com Dava Putra Anandya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia davaputra203@gmail.com Arrayan Prawira Hardinata Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia arrayanchx@gmail.com
Diserahkan: 12 November 2023; Direvisi: 20 Desember 2023; Diterima: 26 Desember 2023

## Abstract
The television program "86" is a reality show produced by NET TV since 2014 in collaboration with the Indonesian National Police. This program provides an in-depth portrayal of the reality of police duties in maintaining national security. However, as it has evolved, the program has garnered criticism from the audience and received warnings from the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) due to several of its broadcasts violating regulations and broadcasting program guidelines. This research focuses on the broadcasting ethics violations as set by  the  Indonesian  Broadcasting  Commission  in  the  Broadcasting  Behavior  Guidelines  and  Program  Standards.  The  research  method employed is qualitative descriptive, and data collection was done through relevant documents. The research findings indicate that violations in this television program are primarily related to content that features violence, group fights, sharp weapons, shootings, and the like. The program has also received warnings from the Indonesian Broadcasting Commission and has been subject to administrative sanctions in the form of written warnings in several of its broadcasts.
Keywords: Broadcasting Law, Broadcasting Violations, Television, Television Program

## Abstrak
Program  siaran  “86”  merupakan  program  jurnalistik  reality  show  yang  diproduksi  oleh  NET  TV  sejak  tahun  2014  yang bekerjasama  dengan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Program  ini  menggambarkan  secara  mendalam  realitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjalankan fungsi keamanan negara. Namun dalam perkembangannya, program siaran ini  mulai  menuai  kritik  dari  khalayak  dan  mendapat  teguran  dari  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  karena  beberapa tayangannya melanggar peraturan serta pedoman program siaran yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada pelanggaran etika penyiaran yang dan penetapan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukan pelanggaran pada program siaran ini sebagian besar terkait dengan tayangan konten yang menampilkan kekerasan, perkelahian kelompok, senjata tajam, penembakan, dan sejenisnya. Program siaran ini juga telah  mendapatkan  peringatan  oleh  Komisi  Penyiaran  Indonesia  dan  dikenai  sanksi  administrasi  berupa  teguran  tertulis dalam beberapa tayangannya.
K ata Kunci: Hukum Penyiaran, Pelanggaran Penyiaran, Program Siaran, Televisi

## PENDAHULUAN
Di era saat ini, kemajuan teknologi menjadi pendorong utama bagi perkembangan media yang memicu teknologi baru dalam produksi dan penyebaran media massa. Media massa merupakan alat komunikasi dengan kemampuan dan pengaruh besar dalam menyampaikan pesan secara luas dan cepat. Oleh karena itu,  seiring  berjalannya  waktu,  media  massa  telah  menjadi  aspek  yang  sangat  penting  bagi  sebagian masyarakat.  Media  massa  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  media  massa  cetak  dan  media  massa  elektronik. Kemajuan dalam ilmu teknologi dan informasi telah membuat salah satu bentuk media massa, yakni media massa elektronik yang lebih populer daripada media massa cetak (Kurniawati, 2019).
Media elektronik yang sangat diminati salah satunya adalah televisi, media ini menjadi pilihan utama bagi  sebagian  besar  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  dan  hiburan  yang  mereka  butuhkan. Pertumbuhan  media  saat  ini  mendorong  interaksi  komunikasi  antar  individu,  karena  berbagai  media digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan, dan salah satunya adalah melalui media penyiaran. Media penyiaran merupakan jenis media yang  mudah diakses di berbagai tempat, kapanpun, dan dalam berbagai kondisi dan terus berkembangan dari sisi teknologi dan fungsinya (Sulvinajayanti, 2018).
Masyarakat pun tak bisa lepas dari keterikatannya dengan media penyiaran, fakta ini dapat dilihat banyaknya  masyarakat  yang  menggunakan  media  penyiaran  baik  televisi  maupun  radio.  Banyak masyarakat yang menghabiskan waktunya untuk menikmati program – program siaran, karena banyak program nya yang menghidangkan acara yang menghibur serta inovatif. Adanya program – program yang bervariatif ini menjadi sebuah daya tarik pengelola media dalam menarik penonton (Aisah, 2010). Bentuk program siaran sangat bervariasi, mencakup kategori seperti berita, hiburan, olahraga, talkshow , musik, dan lainnya. Program siaran di Indonesia juga tunduk pada regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Program siaran dalam radio dan televisi diatur oleh yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 32  Tahun  2002  tentang  program  penyiaran  (Aisah,  2010).  Adapun  standar  yang  dibuat  oleh  Komisi Penyiaran Indonesia  yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Sayangnya, terdapat kenyataan bahwa sejumlah program penyiaran masih tidak mematuhi regulasi dan kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  termasuk  dalam  hal  kekerasan,  konten  seksual,  penganiayaan,  dan tayangan  berita  kriminal.  Dalam  siarannya,  beberapa  tayangan  menampilkan  adegan  kekerasan  tanpa penyamaran visual terhadap korban atau adegan tersebut. Berita kriminal di media massa selalu menarik perhatian  khalayak,  terutama  ketika  membahas  tindak  kejahatan,  seperti  pencurian,  perkelahian, pembunuhan, penangkapan, kekerasan, dan lainnya. Hal ini terbukti banyaknya program berita kriminal yang banyak disiarkan di televisi.
Salah satu program berita kriminal yaitu 86 merupakan program siaran reality show yang diproduksi oleh  NET  TV  sejak  tahun  2014  yang  bekerjasama  dengan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Program ini menggambarkan secara mendalam realitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjalankan fungsi keamanan negara. Tayangan berita 86 berdurasi 30 menit dan disiarkan pada malam hari Senin – Kamis pukul 21.00 WIB. Namun dalam perkembangannya, program siaran ini mulai menuai kritik dari khalayak dan mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia karena beberapa tayangannya dinilai terlalu vulgar dan melanggar peraturan serta pedoman program siaran yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul Pelanggaran Etika dan Penyiaran dalam Program Siaran Jurnalistik 86 NET TV.
Berangkat dari latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana pelanggaran etika dan hukum penyiaran pada program acara reality show 86 di NET TV? Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mempelajari  mengenai  peraturan  dan  standar  perilaku  program penyiaran pada program siaran di Indonesia.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh La Ode Mohamad Yaser Arafat dan Kresno Yulianto yang berjudul Pelanggaran Etika Penyiaran Kasus Penayangan Gender di INews menjelaskan bahwa KPI pusat yang menentukan dan menilai tayangan ini melanggar aturan etika penyiaran. Pada siaran televisi dan radio secara umum tidak diperbolehkan melakukan survei terhadap anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun melakukan hal-hal di luar kemampuannya, seperti kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua, kekerasan, konflik dan bencana untuk menimbulkan trauma (Ode, Yaser, dan Yulianto, 2014).
Penelitian lain oleh Avifah Khoirunnisa yang berjudul Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Tayangan Talk Show ( Studi Analisis Isi Pelanggaran P3SPS dalam Program Ini Talk Show di NET TV ) menyatakan masih terjadinya pelanggaran di acara Ini Talk Show, meskipun  sebelumnya  program  tersebut  telah  menerima  peringatan  tertulis  dan  teguran  dari  KPI. Komedi tetap menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak pelanggaran P3SPS, terutama melalui  penggunaan  fisik  seseorang  sebagai  objek  lelucon.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelanggaran dalam pembatasan adegan seks hanya mencapai 1%, pembatasan adegan kekerasan sebanyak 34%, perlindungan terhadap individu dan masyarakat sebanyak 31%, serta perlindungan terhadap anak, remaja,  dan  perempuan  sebanyak  34%.  Mayoritas  pelanggaran  ini  terjadi  dalam  bentuk  pelanggaran verbal, sebanyak 93%, sementara pelanggaran non-verbal hanya mencakup 7% (Khoirunnisa, 2018).
Adapun  penelitian  terdahulu  selanjutnya  oleh  Ikbal  Rachmat  dalam  jurnal  yang  berjudul  Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran menjelaskan bahwa dalam program “Sahurnya  Pesbukers”  ditemukan  pelanggaran  adegan  yang  melecehkan  orang  dan/atau  masyarakat dengan kondisi fisik tertentu, ditampilkannya anak-anak dalam siaran langsung melewati pukul 21.30 waktu setempat, serta pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan. Kemudian adegan yang melecehkan  kondisi  fisik  tertentu  serta  orientasi  seks  dan  identitas  gender  tertentu  dan  melanggar perlindungan anak (Rachmat, 2015).
Persamaan penelitian ini ada pada subjek yaitu membahas mengenai pelanggaran etika penyiaran yang melanggar peraturan dalam Undang – Undang No 32 tahun 2002 serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yaitu program siaran 86 di NET TV.

## KAJIAN PUSTAKA

## PROGRAM SIARAN
Kata "program" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "programme" atau "program," yang merujuk pada acara atau rencana. Namun, dalam undang-undang penyiaran di Indonesia, istilah "program" tidak digunakan untuk  merujuk  kepada  acara,  melainkan  digunakan  istilah  "siaran."  Dalam  konteks  ini,  "program" didefinisikan  sebagai  segala  hal  yang  disajikan  oleh  stasiun  penyiaran  dengan  tujuan  memenuhi kebutuhan audiensnya (Morissan, 2015).
Sementara  itu,  kata  "siaran"  berasal  dari  kata  "siar,"  yang  artinya  menyebarkan  informasi  melalui pemancar. Ketika kata "siar" diberi akhiran "-an," maka membentuk kata benda yang mengacu pada apa yang disebarkan. Dengan demikian, "siaran" adalah hasil (output) dari stasiun penyiaran yang dikelola oleh organisasi penyiaran, yang merupakan hasil dari sinergi antara kreativitas manusia dan teknologi dalam  bentuk  perangkat  keras  ( hardware )  dan  perangkat  lunak  ( software ).  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2002 pasal 1 (1) menyebutkan bahwa "siaran" adalah pesan atau serangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang memiliki bentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, dan dapat diterima melalui perangkat penerima siaran (Ding, 2016).
Secara  umum  program  siaran  televisi  terbagi  dua  bagian,  yaitu  program  hiburan  populer  disebut program  entertainment  dan  informasi  disebut  juga  program  berita  ( news ).  Program  informasi  yaitu
program yang sangat terikat dengan nilai aktualitas dan faktualitas, pendekatan produksinya menekankan pada  kaidah  jurnalistik.  Adapun  program  hiburan  yaitu  program  berorientasi  memberikan  hiburan kepada penonton. Dimana nilai jurnalistik tidak diperlukan, tetapi jika ada unsur jurnalistiknya sebagai pendukung (Utud, 2015).

## REALITY SHOW
R eality show dapat dipahami sebagai bentuk acara yang menayangkan tentang kehidupan sehari-hari dari narasumber talent tanpa ada skenario dan isinya menayangkan kenyataan yang sebenarnya, maka dari itu reality show dapat menjadi salah satu acara alternatif bagi para penonton yang mulai jenuh dengan acara- acara sinetron yang alur ceritanya hampir sama dan membosankan (komodifikasi kemiskinan pada reality show “mikrofon pelunas utang”). Sementara itu, reality show adalah tayangan berdasarkan realitas hidup yang sudah menjadi bentuk sinetron gaya baru beberapa tahun belakangan, bahkan tayangan televisi yang berjenis reality show terus menunjukkan peningkatan rating yang signifikan (Arnus dan Utomo, 2018). Menurut Ranang dikutip dari bukunya yang berjudul Reality Show , Sebuah Tren Baru Acara Pertelevisian menjelaskan  bahwa Reality  Show merupakan  suatu  gaya  atau  aliran  dalam  pertelevisian  yang memperlihatkan kehidupan nyata seseorang. Terdapat tiga jenis program reality show , di mana penonton berperan  sebagai  pengamat  yang  mengikuti  aktivitas  profesional  atau  personal  seseorang. Reality  Show pertama untuk televisi diproduksi oleh Public Broadcasting Service (PBS), suatu jaringan televisi publik non profit yang dimiliki oleh lebih dari 300 stasiun televisi publik di Amerika Serikat (Sugihartono, 2004).

## KEBIJAKAN PENYIARAN
Di  Indonesia  kebijakan  peraturan  siaran  diatur  dalam  Undang-Undang  No  32  tahun  2002  tentang Penyiaran. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui  sarana  pemancaran  dan/atau  sarana  transmisi  di  darat,  di  laut  atau  di  antariksa  dengan menggunakan  spektrum  frekuensi  radio  melalui  udara,  kabel,  dan/atau  media  lainnya  untuk  dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Akil, 1999).
Sebelum  UU  No.  32  Tahun  2002  lahir  untuk  mengatur  penyiaran  secara  khusus,  peraturan  yang mengaturnya  belum  memiliki  kekuatan  hukum  tertinggi.  Artinya,  ada  ketidakjelasan  dalam  landasan hukum  yang  mengawasi  dunia  penyiaran  sebelum  undang-undang  tersebut  diberlakukan  (Harmonis, 2013).  Undang-undang  No.  32  tahun  2002  tentang  Penyiaran  lahir  empat  tahun  setelah  reformasi. Reformasi tahun 1998 mengubah cetak biru media di Indonesia, termasuk di ranah penyiaran. Jika pada masa Orde Baru, media sangat tunduk kepada pemerintah, kondisi berbeda terjadi pada masa reformasi. Pada masa reformasi, media mengalami era keterbukaan. Pemerintah tidak lagi memiliki kewenangan mengatur media.
Jenis  Lembaga  penyiaran  juga  mengalami  perubahan.  Ada  tiga  bentuk  Lembaga  penyiaran  di  era reformasi, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas, dan  lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta diorientasikan juga mencari keuntungan dari iklan. Maka, industri penyiaran swasta bersaing melalui program yang mereka buat untuk menarik minat audiensi (Akil, 1999).
Sehubungan  dengan  itu  Komisi  Penyiaran  Indonesia  juga  mengeluarkan  Pedoman  Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagai pedoman bagi media televisi dalam memproduksi program siaran  untuk  khalayak.  Peraturan  mengenai  penyiaran  digital,  terutama  televisi,  memiliki  peran  yang sangat penting. Meskipun teknologi dan komunikasi berkembang pesat, media baru telah merajalela di berbagai tempat. Namun, ternyata di Indonesia, televisi masih mendominasi dalam hal penetrasi media (Maulana,  2020).  Tak  hanya  komisi  penyiaran,  masyarakat  juga  harus  dilibatkan  secara  aktif  dalam prosesnya, karena masyarakat tak bisa hanya diperlukan seolah hanya objek yang menerima informasi
saja.  Kebijakan  migrasi  TV  digital  ini  juga  harus  ada  upaya  untuk  persiapan  menghadapi  teknologi (Prabowo dan Arofah, 2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  mengenai  pelanggaran  etika  dan  hukum  penyiaran  dalam  program  siaran  86  NET  TV  ini adalah  suatu  studi  yang  mengambil  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Dengan  mengacu  pada  sifat penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pelanggaran etika  dan  hukum  dalam  konteks  media  penyiaran.  Walaupun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami  fenomena  manusia  atau  sosial  dengan  tujuan  menghasilkan  gambaran  yang  dalam  dan komprehensif, melaporkan sudut pandang yang rinci dari sumber informan, dan melaksanakannya dalam konteks lingkungan alami (Anwar, 2017). Penelitian kualitatif mengharuskan pengumpulan data yang diformat secara deskriptif (Subandi, 2011).
Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan terlibat secara aktif dengan subjek penelitian mereka untuk memahami  masalah  atau  fenomena  dari  perspektif  mereka  sendiri.  Selain  itu,  pendekatan  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  pada  pemahaman  yang  mendalam  terhadap  masalah  daripada  pada generalisasi. Karena metodologi kualitatif mengakui bahwa setiap masalah memiliki karakteristik yang unik,  lebih  disukai  untuk  menggunakan  teknik  analisis  yang  mendalam  (analisis  mendalam)  atau memeriksa masalah secara kasus per kasus (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).
Sebelum memulai proses penelitian, peneliti harus memahami karakteristik penelitian kualitatif agar dapat memfasilitasi proses penelitian dan mengungkapkan informasi kualitatif secara menyeluruh dan deskriptif (Anwar, 2017).
Dalam  penelitian  deskriptif  kualitatif,  tahapan  penelitian  melibatkan  langkah-langkah  berikut. Pertama, pemilihan data yang relevan. Pada tahap ini, peneliti akan memilih informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah yang telah diidentifikasi melalui penelitian deskriptif kualitatif. Terdapat dua komponen utama yang diperlukan dalam penelitian ini: sumber data dan instrumen penelitian. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti sendiri adalah instrumen yang paling umum digunakan. Dalam penelitian  kualitatif,  peneliti  adalah  alat  utama  yang  melakukan  observasi,  wawancara,  atau  studi dokumentasi. Terakhir, penarikan kesimpulan dari penelitian. Bagian ini merinci semua langkah-langkah penelitian. Peneliti akan menyimpulkan temuan dari penelitian kualitatif deskriptif dan menulis laporan (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).
Secara operasional, metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai  berikut.  Pertama,  identifikasi  masalah  yang  terkait  dengan  pelanggaran  etika  dalam  Program Siaran  “86”  NET  TV.  Kedua,  melakukan  tinjauan  literatur  dengan  mempertimbangkan  penelitian sebelumnya  dan  teori  etika  komunikasi.  Ketiga,  kumpulkan  data  tentang  pelanggaran  etika  dengan menggunakan  dokumentasi  terkait.  Keempat,  analisis  data  dengan  mengacu  pada  regulasi  penyiaran. Kelima, hasil penelitian  dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal. Publikasi di jurnal menyesuaikan dengan sistematika introduction, method, result, and discussion dengan template jurnal yang dituju.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program siaran jurnalistik 86 merupakan salah satu program baru edukatif dengan bekerjasama dengan Kepolisian  Negara  Indonesia.  Sebuah reality  show yang  akan  memberikan  pandangan  baru  mengenai dunia polisi Indonesia. Selain itu, program ini juga mengungkapkan aspek-aspek pribadi dari kehidupan para polisi sebagai individu biasa dan hubungan mereka dengan keluarga mereka. 86 sendiri merupakan
kode sandi yang sering dipakai kepolisian negara dengan arti dimengerti. Program ini tayang setiap hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 22.00 WIB di NET TV.

## Gambar 1. Logo program siaran 86  (86 NET TV, 2014)
Program siaran di Indonesia diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang diatur dalam Pedoman Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran.  Penerapan  kebijakan  dalam  penyiaran  semestinya dianggap  sebagai  kesempatan  untuk  meningkatkan  serta  memperluas  cakupan  berbagai  layanan penyiaran  kepada  pendengar  dan  pemirsa.  Berdasarkan  pemantauan  dan  analisis  KPI  Nomor 01/P/KPI/03/2012  tentang  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  Pasal  22  Ayat  3,  lembaga  penyiaran  dalam melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  wajib  tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Rachmat, 2015). Namun pada prosesnya masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran pada tayangan program siaran, seperti beberapa tayangan pada Program siaran “86” oleh NET TV.
Ditemukan dalam tayangan pada program siaran “86” pada tanggal 21 April 2020 memperlihatkan adegan kejar-kejaran antara anggota polisi dan anggota geng motor yang berakhir dengan penembakan jarak dekat dibagian rusuk sebelah kiri yang dilakukan anggota polisi terhadap salah satu anggota geng motor. Dalam adegan tersebut terdapat  pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pada Bab 13 pasal 23 poin a yang menyatakan bahwa “tayangan televisi dilarang menampilkan secara  detail  peristiwa  kekerasan,  seperti:  tawuran,  pengeroyokan,  penyiksaan,  perang,  penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri” dan poin b yaitu  “dilarang menampilkan manusia atau bagian tubuh yang  berdarah-darah,  terpotong-potong  dan/  atau  kondisi  yang  mengenaskan  akibat  dari  peristiwa kekerasan.”
Gambar 2. Penembakan yang dilakukan polisi terhadap anggota geng motor  (86 NET TV, 2020)
Juga ditemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pada tanggal 20  Juni  2018  memperlihatkan  sekumpulan  warga  dan  polisi  saling  memberikan  perlawanan,  warga melakukan  pelemparan  dengan  memakai  bebatuan  dan  polisi  melepaskan  gas  air  mata.  Tayangan  ini melanggar  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran  pada  Bab  18  Program  Siaran Jurnalistik, bagian ketiga pasal 43 poin sembilan yang berbunyi “tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang”.

## Gambar 3. Tawuran antar warga dan perlawanan terhadap kepolisian (86 NET TV, 2018)
Dalam  tayangan  program  siaran  “86”  yang  lain,  ditemukan  pula  pelanggaran  Pedoman  Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pada tanggal 18 september 2021 memperlihatkan beberapa laki – laki  yang  sedang  berada  di  pinggir  jalan,  setelah  diperiksa  mereka  merupakan  pelaku  pembawa  obat terlarang  tramadol  &  salah  satu  dari  mereka  terbukti  positif  memakai  sabu  –  sabu.  Dalam  tayangan tersebut terdapat pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Bab 21 pasal 39 poin  B  yang  menerangkan  bahwa  “Lembaga  penyiaran  televisi  wajib  melakukan  sensor  internal  atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini”.
Gambar 4. Pelaku pembawa obat terlarang dan narkoba tidak disamarkan (86 NET TV, 2021)
Ditemukan juga tayangan pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 23.01 WIB telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Tayangan tersebut berisi percakapan antara tim evakuasi yang sedang mewawancarai korban bencana gempa, seperti yang dijelaskan dalam keterangan tayangan, serta  isi  percakapan  dalam  tayangan  tersebut  juga  mencakup  kondisi  korban  lain  yang  mengalami kesulitan bernafas. Sebagai konsekuensinya, dalam KPI menetapkan sanksi administratif teguran tertulis program siaran jurnalistik “86” di stasiun NET TV (Komisi Penyiaran Indonesia, 2021).
Dalam tayangan pada 9 Oktober 2018 pukul 22.54 WIB mendapatkan teguran oleh Komisi Penyiaran Indonesia  sebab  melanggar  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran  karena  dalam tayangannya  menampilkan  proses  interogasi  terhadap  seorang  anak  perempuan  yang  menjadi  korban pelecehan  seksual.  Selain  itu,  ada  adegan  pada  tanggal  13  Oktober  2018  pukul  04.50  WIB  yang menampilkan beberapa anak perempuan dan laki-laki yang ditangkap oleh anggota Kepolisian. Penting untuk  dicatat  bahwa  program  siaran  jurnalistik  dengan  konten  semacam  itu  berpotensi  menciptakan stigma negatif terhadap anak-anak tersebut. KPI Pusat menganggap bahwa hal ini berpotensi melanggar Pasal 15 Ayat (1) tentang kewajiban program siaran untuk memperhatikan dan melindungi kepentingan anak (Komisi Penyiaran Indonesia, 2018).
Dalam program siaran “86” tersebut beberapa tayangan ditemukan secara jelas telah melanggar etika penyiaran,  karena  menampilkan  unsur-unsur  larangan  yang  diatur  oleh  Komisi  Penyiaran  Indonesia dalam  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran  seperti  menampilkan  penembakan, senjata tajam, perkelahian berulang (tawuran), memperlihatkan pelaku/korban tanpa disamarkan.
Program reality show merupakan sebuah program yang di dalamnya berisi kejadian yang nyata tanpa ada rekayasa. Dengan kata lain, program ini menyajikan situasi yang sesuai dengan konflik dan realitas yang terjadi saat itu (Raspati dan Setiowati 2021).  Sebagai sebuah program televisi, reality show harus dibuat  dengan  menaati  peraturan  yang  berlaku.  Sayangnya  kecenderungan reality  show yang  melebih- lebihkan realitas untuk mendapatkan atensi penonton demi rating tinggi justru membawa reality show melanggar regulasi yang ada.
Penyiaran diselenggarakan dengan niat untuk memperkuat persatuan nasional, mempromosikan nilai- nilai  keagamaan,  memajukan  pendidikan  masyarakat,  meningkatkan  kesejahteraan  umum,  dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang berdiri di atas kakinya sendiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta  mendukung  perkembangan  industri  penyiaran  Indonesia.  Pada  saat  hal-hal  yang  dianggap  tidak layak, seperti kekerasan atau gangguan terhadap ketertiban umum, disiarkan di televisi, ini menciptakan beragam pandangan negatif dari beberapa pihak. Kebijakan ini berpotensi memberikan dampak buruk
terutama  pada  anak-anak  yang  menontonnya.  Oleh  sebab  itu,  Lembaga  penyiaran  seharusnya  lebih berhati-hati  dalam  menentukan  konten  yang  akan  disiarkan  kepada  masyarakat.  Jika  tidak  dilakukan dengan cermat, hal ini dapat berdampak negatif terutama pada mereka yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang tayangan yang disajikan (Danial, 2013).
Pada program siaran “86” masih terdapat beberapa pelanggaran etika dan regulasi penyiaran dalam penayangannya,  serta  menerima  beberapa  teguran  tertulis  dari  Komisi  Penyiaran  Indonesia.  Dalam beberapa  program  siaran  masih  banyak  ditemukan  pelanggaran-pelanggaran  penyiaran  pada  program siaran di stasiun TV, tidak hanya dalam program siaran reality show , ditemukan juga dalam program siaran berita, talkshow ,  dan  sketsa  komedi.  hal  ini  banyak  ditemukan  dalam  bentuk  penayangan  mengenai kekerasan, senjata tajam, seksual, penyamaran korban, perkelahian, dan penganiayaan.
Permasalahan  ini  relevan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  menjelaskan  beberapa  program  siaran yang ditemukan telah melanggar etika penyiaran dalam lingkup konten dewasa, anak-anak dan remaja yang di luar kemampuannya, kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua, kekerasan, konflik, dan bencana. Komisi Penyiaran Indonesia telah mengatur etika penyiaran dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan  Standar  Program  Siaran  dengan  menitikberatkan  pada  nilai-nilai  dan  norma.  Seperti  muatan kepentingan publik, hak privasi, perlindungan anak dan perempuan, muatan seksual, kekerasan, gender , penyamaran yang harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Apa yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia harus ditaati sebagai wujud ketaatan terhadap etika deontologi.
Etika deontologi mengedepankan kewajiban manusia untuk bertindak dengan baik. Dalam perspektif deontologi,  kebaikan  suatu  tindakan  tidak  dinilai  atau  dibenarkan  berdasarkan  pencapaian  tujuan, melainkan  oleh  cara-cara  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  (Garnida,2021).  Menurut Barnet, etika deontologi memusatkan perhatian pada niat untuk mencapai tujuan yang penting, ideal, dan nilai-nilai yang diinginkan secara umum, termasuk kesetiaan (Diyanto, 2014). Dalam pendekatan ini, fokusnya  tidak  hanya  pada  perilaku  dan  tindakan,  tetapi  lebih  pada  cara  seseorang  berusaha  secara optimal, dengan dasar pada nilai-nilai kebenaran untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perspektif etika deontologi, ketaatan pada aturan dan tatanan menjadi keharusan mutlak yang tidak bisa ditawar.

## KESIMPULAN
Beberapa program siaran pada stasiun televisi masih banyak melanggar aturan penyiaran. Tidak hanya terjadi dalam reality show , pelanggaran juga sering ditemukan dalam program berita, talkshow , dan sketsa komedi. Konten-konten yang melibatkan kekerasan, senjata tajam, aspek seksual, penyamaran korban, perkelahian,  dan  penganiayaan  kerap  ditampilkan.  Oleh  karena  itu,  Komisi  Penyiaran  Indonesia mengatur etika penyiaran melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Fokusnya adalah pada nilai-nilai dan norma, termasuk muatan kepentingan publik, hak privasi, perlindungan anak dan perempuan, muatan seksual, kekerasan, gender, serta penyamawan yang harus patuh pada peraturan yang telah ditetapkan.
Setelah meneliti dan menganalisis unsur pelanggaran etika dalam program siaran 86 pada beberapa tayangannya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  program  siaran  86  masih  memperlihatkan  pelanggaran etika  penyiaran  yang  telah  diatur  dalam  poin  pembatasan  umum  mengenai  kekerasan  dan  sadisme menurut  keputusan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  nomor  009/SK/KPI/8/2004  tentang  Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia yaitu dalam pasal 33 yang membahas kekerasan dan harus mengikuti ketentuan. Hal ini dapat terlihat pada tayangan tanggal 20 Juni 2018, 21 April 2020, 22 Januari 2021, dan 18 September 2021. Dalam siarannya masih ditemukan beberapa  tayangan  yang  tidak  disamarkan  dan  memungkinkan  untuk  dikenakan  pasal-pasal  berlaku, seperti : luka tembak yang terlihat di rusuk sebelah kiri, perlawanan warga terhadap anggota polisi, dan
wajah  pelaku  yang  tidak  disamarkan,  hal  ini  menunjukan  bahwa  program  86  melanggar  Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Ini tentu ironis, mengingat program 86 diproduksi oleh NET bersama kepolisian, yang notabene adalah perangkat negara yang seharusnya sadar hukum.

## REFERENSI
Aisah, Siti. 2010. “Implementasi Regulasi Penyiaran dalam Program Berita Kriminal Sergap di RCTI.” 1. Akil,  Muhammad  Ashar.  1999.  “REGULASI  MEDIA  DI  INDONESIA  (Tinjauan  UU  Pers  dan  UU Penyiaran).” 137-45.
Arnus, Sri Hadijah, dan Agus Prio Utomo. 2018. “Komodifikasi Agama Pada Tayangan Reality Show Dan Sinetron Pada Stasiun Televisi  Swasta Indonesia.” Al-MUNZIR 11(2):179–94.
Danial.  2013.  “Jejak  Demokrasi  Lingkungan  Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009.”  Ilmu Hukum Amanna Gappa 21(1):13–28.
Ding, Albertus. 2016. “Efektivitas Program Siaran Opini Publik ‘Selamat Pagi Kaltim’ Programa 1 RRI Samarinda.” 4(3):83–97.
Diyanto, E. N. D. dan V. (2014). Intervening Deontologi Moral Evaluation Auditor Dalam Pengaruhnya Pembuatan Keputusan Berbasis Etis Dengan Perkembangan Moral Cognitive. Dinamika Akutansi, 6. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda
Garnida, A. (2021). Pelanggaran Etika Jurnalistik Oleh Jurnalis Media Online Di Tengah Pandemi Covid- 19:  Studi  Kasus  Pemberitaan  Cnni  Dengan  Headline  "  PASIEN  POSITIF  CORONA  DI INDONESIA BERTAMBAH JADI 19 ORANG”. Jurnal Perspektif, Volume 2, 178–179.
Harmonis. 2013. “Pembangunan Undang-Undang Penyiaran Di Indonesia.” Maret 10(1):19. Indonesia, Komisi Penyiaran. n.d. “Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.”
Khoirunnisa,  Avifah.  2018.  “Pelanggaran  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  Dan  Standar  Program  Siaran (P3SPS) Pada Tayangan Talk Show dalam Program Ini Talk Show di NET TV.”
Komisi  Penyiaran  Indonesia.  2021.  “Teguran  Tertulis  untuk  Program  Jurnalistik  ‘86.’”  KPI.  Diambil (https://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/36112-teguran-tertulis-untuk-program- jurnalistik-86-net).
Komisi Penyiaran Indonesia. 2018. “Peringatan Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik ‘86’ NET TV.” Komisi  Penyiaran  Indonesia.  Diambil  (https://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan- sanksi/34775-peringatan-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-86-net-tv).
Kurniawati, Lia. 2019. “Implikasi standar program siaran pada tayangan edukasi dan artistik TVRI Jawa Barat.” ProTVF 3(2):141. doi: 10.24198/ptvf.v3i2.23008.
Maulana,  Nur  Malik.  2020.  “Menggali  Kebijakan  Penyiaran  Digital  Di  Indonesia.”  Jurnal  Ilmu Komunikasi 17(1):60. doi: 10.31315/jik.v17i1.2332.
Morissan. 2015. “Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran.”
Ode, La, Mohamad Yaser, dan Kresno Yulianto. 2014. “Pelanggaran Etika Penyiaran Kasus Penayangan Gender di INews.” Prosiding Jurnalistik Volume 6,:231–42.
Pers, Undang-undang, dan Regulasi Media. 1999. “REGULASI MEDIA DI INDONESIA ( Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran ).” 137–45.
Prabowo, Agung, dan Kurnia Arofah. 2017. “Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Sosialisasi Kebijakan Penyiaran Digital.” Jurnal ASPIKOM 3(2):256–69.
Rachmat, Ikbal. 2015. “Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (Studi Kasus Perspektif Antara Kpi Dan Antv Pada Program Acara Pesbukers, Eps 20, 22, 23, 24, 25 Juli 2013).” Jurnal Komunikologi 12:1.
Raspati,  Panji  Andika,  dan  Endang  Setiowati.  2021.  “Pengaruh  Program  Reality  Show  Kepolisian terhadap Sikap Penonton di Jakarta.” Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital 1(1):29–34. doi: 10.29313/jrjmd.v1i1.118.
Sugihartono, Ranang Agung. 2004. “Reality Show, Sebuah Tren Baru Acara Pertelevisian.” Jurnal Seni Rupa STSI Surakarta 1(2):71–78.
Sulvinajayanti. 2018. Manajemen dan Konvergensi Media Penyiaran.
Utud,  Rusman  Latief  dan  Yusiatie.  2015.  Siaran  Televisi  Non  Drama :  Kreatif,  Produktif,  Public Relations, dan Iklan. Jakarta: Kencana.
Anwar, F. (2017). Perubahan dan Permasalahan Media Sosial. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 1(1), 137. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.343
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif.  Humanika,  21(1),  33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. Buletin Psikologi, 26(2), 126. https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895
Rusandi,  &  Muhammad  Rusli.  (2021).  Merancang  Penelitian  Kualitatif  Dasar/Deskriptif  dan  Studi Kasus. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan
Dan Studi Islam, 2(1), 48–60.
https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18
Subandi. (2011). Qualitative Description as one Method in Performing Arts Study. Harmonia, 19, 173– 179.