ASPEK HUKUM TERHADAP PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK/KEDOKTERAN ( INFORMED CONSENT ) DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAKAN TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR Sakir Sila Staf RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
Email: sila.sakir@yahoo.com Abstract
Medical services as one of the elements of service that plays an important role in the provision of health services to patients In a professional relationship, there is an unequal or unequal position between the medical staff with the patient. Understanding of medical personnel (general practitioner and general dentist) at Dr.  Hospital.  Tadjuddin  Chalid  on  informed  consent  still  needs  to  be  improved. Implementation of informed consent at Dr. Hospital. Tadjuddin Chalid Makassar has  not  been  done  well,  this  is  because  some  medical  personnel  have  not implemented Law no 29 of 2004 on Medical Practice.
Keyword: Medical Services, Informed Consent

## Abstrak
Pelayanan  medis  sebagai  salah  satu  dari  unsur  pelayanan  yang  sangat berperan penting didalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien Didalam hubungan profesional, maka terdapat suatu kedudukan yang tidak sama atau tidak seimbang  antara  tenaga  medis  dengan  pihak  pasien.  Pemahaman  tenaga  medis (dokter  umum  dan  dokter  gigi  umum)  di  Rumah  Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid tentang informed consent masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan informed consent di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar belumlah terlaksana dengan baik, hal  ini  disebabkan  karena  sebagian  tenaga  medis  belum  melaksanakan  Undang- Undang no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Kata Kunci: Pelayanan Medis, Informed Consent

## LATAR BELAKANG
embangunan  di  bidang  kesehatan  sebagai  salah  satu  upaya pembangunan  nasional  yang  diarahkan  guna  tercapainya  kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  optimal.  Pembangunan kesehatan  pada  dasarnya  menyangkut  semua  segi  kehidupan  baik  fisik,  mental maupun  sosial.  Dalam  perkembangan  pembangunan  kesehatan  selama  ini,  telah terjadi  perubahan  orientasi,  baik  dalam  tata  nilai  maupun  pemikiran  terutama mengenai upaya pemecahan masalah  dibidang  kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor  politik,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan  serta  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Perubahan  orientasi  tersebut  akan  mempengaruhi proses  penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan. Pembangunan  kesehatan haruslah dilakukan secara komprehensif atau terpadu dan berkesinambungan guna mencapai  hasil  yang  optimal.  Pembangunan  kesehatan  itu  meliputi    peningkatan kesehatan    atau promotif ,  pencegahan    penyakit    atau preventif, penyembuhan penyakit atau kuratif dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif.
Guna  mencapai  cita-cita  tersebut  di  atas,  maka  tersedianya  tenaga  medis (dokter  dan  dokter  gigi)  yang  handal  dan  memahami  dengan  baik  hak  dan kewajibannya  adalah  salah  satu  faktor  penentu  didalam  tercapainya  arah pembangunan  kesehatan  yang  diharapkan.  Hanya  saja,  didalam  menjalankan profesi  kedokteran  atau  kesehatan  selama  ini,  ada  satu  hal  yang  jarang  disadari oleh  tenaga  medis,  bahwa  saat  ia  menerima  pasien  untuk  mengatasi  masalah kesehatan baik penyembuhan penyakit ( kuratif), pencegahan penyakit (preventif), pemulihan  kesehatan (rehabilitatif) ,  maupun  peningkatan  kesehatan  ( promotif), sebetulnya telah terjadi transaksi atau persetujuan antara dua pihak dalam bidang kesehatan.
Selama  ini  para tenaga  medis  memahami,  bila  mereka  telah  memiliki ijazah,  maka  mereka  boleh  praktek  dan  siap  untuk  memberikan  pelayanan kesehatan  sesuai  dengan  ijazah  yang  dimilikinya.  Apalagi  bila  ia  bertugas    di rumah  sakit,  puskesmas  atau  di  pusat  pelayanan  kesehatan  lainnya,  maka  hanya ada  satu  dalam  pemikirannya  bahwa  ia  harus  menjalankan  profesinya  sesuai dengan  misi  yang  diemban  atau  ditugaskan.  Tidak  terlintas  dalam  pikirannya bahwa telah terjadi transaksi di bidang pengobatan ( terapeutik) .
Keadaan  demikian  dapat  dipahami  karena  dahulu  tidak  pernah disampaikan  dalam  pendidikan  bahwa  menerima  dan  mengobati  pasien  adalah suatu  persetujuan  atau  transaksi  dibidang  pengobatan  yang  mempunyai  landasan hukum. Mungkin terasa aneh bila hubungan tenaga medis dengan pasien demikian disebut  kontrak  di  bidang  kesehatan,  sebab  pengertian  kontrak  selama  ini  lebih
P
dekat pada pengertian sewa-menyewa, jual beli atau kontrak antara biro bangunan atau  pemborong  dengan  masyarakat  yang  ingin  membuat  rumah  atau  bangunan lainnya.
Permasalahannya adalah dalam pelayanan medik, umumnya tenaga medis melihat pasien atau keluarganyalah yang datang meminta bantuan dan merupakan kewajiban tenaga medis untuk memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya.  Tenaga  medis tidak  pernah  membuat  suatu  perjanjian  tertulis sebelum  mengobati  pasien,  kecuali  persetujuan  yang  diperlukan  tenaga  medis  di rumah  sakit  sebelum  melaksanakan  tindakan  bedah.  Hal  itulah  yang  kini  harus diketahui  dan  dipahami  oleh  para  tenaga  medis,  bahwa  memang  ada  landasan hukum yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak yang bersepakat untuk mencapai tujuan. Dalam bidang kesehatan hubungan ini terjalin dibidang jasa dan disebut  sebagai  transaksi terapeutik ,  persetujuan terapeutik atau  kontrak terapeutik .
Mendudukkan  hubungan  tenaga  medis  dengan  pasien  yang  mempunyai landasan  hukum,  dapat  dimulai  dengan  pasal  1313  KUH  Perdata  :  “Suatu perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.”  Dengan  demikian kedudukan  pasien  dan  tenaga  medis  dalam  pelayanan  kesehatan  seharusnya seimbang.  Di  satu  sisi  pasien  membutuhkan  tenaga  medis  untuk  mengatasi masalah  kesehatannya,  sedangkan  di  lain  pihak  tenaga  medis  membutuhkan pasien  untuk  mendapatkan  penghasilan  sekaligus  untuk  mempraktekkan  ilmu medis  yang  telah  dipelajarinya  di  bangku  pendidikan.  Dengan  kata  lain,  tanpa pasien  ilmu  para  tenaga  medis  yang  didapatkan  di  bangku  kuliah  tidak  berguna sama sekali.
Masing-masing  pihak,  yaitu  tenaga  medis  yang  dalam  posisi  pemberi pelayanan ( medical providers ) dan pasien sebagai penerima pelayanan  ( medical receivers )  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dihormati.  Dalam  ikatan demikianlah masalah informed consent atau Persetujuan Tindakan Medik/Kedokteran ini muncul. Di mana, seorang pasien atau keluarganya harus di berikan  informasi  atau  penjelasan  yang  sejelas-jelasnya  dari  tenaga  medis terhadap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap diri si pasien, agar supaya memberikan  persetujuan  atau  izin  kepada  tenaga  medis  tersebut.  Dengan demikian  akibat  persetujuan  itu  akan  terjadi  “  perjanjian  “  antara  dua  pihak.
Kedua  belah  pihak  bersetuju  dan  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  dalam bidang pengobatan atau kesehatan. Akibat perjanjian ini akan terjadi “ perikatan “ antara dua pihak yaitu pasien dan tenaga medis tersebut.
Di  dalam  praktek  terlihat  bahwa  hubungan  antara  tenaga  medis  dengan pasien  masih  sangat  timpang  yang  mana  tenaga  medis  masih  memiliki  posisi dominan  sedangkan  pasien  hanya  bersifat  pasif  menunggu  dan  terkesan  pasrah terhadap  apa  yang  akan  dilakukan  tenaga  medis  terhadapnya.  Posisi  demikian secara  historis  berlangsung  selama  bertahun-tahun.  Tenaga  medis  memegang peranan  utama,  baik  karena  pengetahuan  dan  ketrampilan  khusus  yang  dimiliki, maupun  karena  kewibawaan,  yang  dibawa  olehnya  karena  merupakan  bagian kecil  masyarakat  yang  semenjak  bertahun-tahun    berkedudukan  sebagai    pihak yang  memiliki  otoritas  di  dalam  memberikan  bantuan  pengobatan  berdasarkan kepercayaan  penuh  pasien.  Sudah  menjadi  pengetahuan  umum  bahwa  tenaga medis sangat jarang meminta persetujuan dari pasien apabila ingin melaksanakan rangkaian  upaya  penyembuhan  pasien,  kecuali  dalam  hal  tindakan  pembedahan dan  tindakan  yang  mempunyai  resiko  medis  yang  sangat  tinggi.  Persetujuan itupun juga diminta oleh tenaga medis tanpa penjelasan yang sejelas-jelasnya dan kadang kala ada  yang terkesan dipaksakan, apalagi kalau pasien tersebut  berobat dengan memakai kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin atau sejenisnya.
Padahal  di  Indonesia  ketentuan  tentang informed  consent sudah  diatur  di dalam  pasal  45  Undang-undang  No  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran yang menyatakan sebagai berikut :
1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi  terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
2. Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  diberikan  setelah  pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
3. Penjelasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  sekurang-kurangnya mencakup :
a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
c. Alternatif tindakan lain dan resikonya;
d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
4. Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (2)  dapat  diberikan  baik  secara tertulis maupun lisan.
5. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi  yang mengandung risiko tinggi  harus  diberikan  dengan  persetujuan  tertulis  yang  ditanda  tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
6. Ketentuan  mengenai  tata  cara  persetujuan  tindakan  kedokteran  atau kedokteran  gigi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3), ayat (4), dan ayat (5) di atur dengan Peraturan Menteri.
Ketentuan  lebih  dahulu  tentang  hal-hal  yang  berhubungan  dengan informed  consent atau  Persetujuan  Tindakan  Medik/Kedokteran  diatur  di  dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
585/Men.Kes/Per/IX/1989  tentang  Persetujuan  Tindakan  Medik  yang  kemudian diganti  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290/Men.Kes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Sesuai  ketentuan  di  atas,  jelaslah  bahwa  di  dalam  menentukan  pengobatan terhadap  diri  pasien,  tenaga  medis  harus  meminta  persetujuan  baik  lisan  atau tertulis,  tergantung  dari  berat-ringannya  risiko  yang  akan  dihadapi  si  pasien  dan tenaga  medis  di  dalam  melakukan  tindakan  pengobatan.  Oleh  karena  di  dalam pasal  52  huruf  a  dan  d    Undang-undang  Praktik  Kedokteran  dijelaskan  bahwa  : pasien,  dalam  menerima  pelayanan  pada  praktik  kedokteran,  mempunyai  hak mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap  tentang  tindakan  medis    sebagaimana  di maksud  dalam  pasal  45  ayat  (3)  dan  di  samping  itu  pula  pasien  berhak  menolak tindakan  medik.  Oleh  karena  itu, informed  consent atau  Persetujuan  Tindakan Medik/Kedokteran  merupakan  keharusan  bagi  tenaga  medik  di  dalam merencanakan upaya pengobatan terhadap pasien.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif-empiris,  yaitu penelitian  hukum  yang  objek  kajiannya  meliputi  ketentuan  perundang-undangan serta  penerapannya  pada  peristiwa  hukum.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.
Data  yang  digunakan  berupa  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer diperoleh  secara  langsung  dari  responden  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara dan    angket  kepada  pihak  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Adapun data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang terkait dengan objek penelitian ini.
Metode  analisis  dalam  penulisan  ini  dengan  mengumpulkan  dan menganalisis  data  secara  kualitatif  dan  kuantitatif.  Analisis  kualitatif dipergunakan terhadap data  yang bersumber dari wawancara, sedangkan analisis kuantitatif    dilakukan  pada  data  yang  didapatkan  dari  hasil  angket  dengan memakai rumus :
P = f / n  x 100 % Keterangan : P =  Prosentasi f  =  frekwensi
n =  nilai

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pemahaman    Para    Tenaga  Medis    di    Rumah  Sakit    Dr.  Tadjuddin Chalid Makassar tentang Informed Consent ditinjau dari segi hukum
Pelayanan  medis  sebagai  salah  satu  dari  unsur  pelayanan  yang  sangat berperan  penting  didalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien.  Di dalam pelayanan medis itu terdapat para tenaga medis sebagai pemberi pelayanan ( medical  providers )  dan  pasien  sebagai  penerima  pelayanan  ( medical  receivers ). Masing-masing  pihak  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dihormati. Didalam  pelaksanaan  profesinya,  tenaga  medis  harus  berlaku  jujur  dan  menjaga agar  pasien  tidak  sampai  dirugikan  karenanya,  disamping  itu  tenaga  medis  juga harus  mengetahui  hal-hal  yang  berhubungan  dengan informed  consent sebagai dasar  atau  persetujuan  (izin)  bagi  tenaga  medis  didalam  memberikan  tindakan medik kepada pasien.
Dalam  rangka  mendalami  pemahaman  tenaga  medis  tentang informed consent penulis  mengambil  sampel  penelitian  dari  kalangan  dokter  (umum)  dan dokter  gigi  (umum)  di  Rumah  Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid  Makassar  dengan alasan  mereka  inilah  yang  mempunyai  jumlah  mayoritas  dan  juga  melakukan pelayanan medik kepada pasien dengan intensitas yang paling sering. Oleh karena itu  penulis  menyebarkan  angket  kepada  19  orang  tenaga  medis  dari  kalangan dokter (umum) dan dokter gigi  (umum) dari keseluruhan 26 orang tenaga dokter (umum)  dan  dokter  gigi  (umum)  fungsional  yang  masih  aktif  bekerja  di  Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar  (data diambil tanggal 8 Agustus 2009 dari Bagian Medis Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar). Disamping itu, juga melakukan  wawancara  kepada  beberapa  orang  pasien  yang  sedang  di  rawat  di Rumah  Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid  Makassar.  Dari  19  orang  responden  yang diberikan angket, semuanya memahami dengan sangat baik defenisi dari informed consent. Hal ini dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini :

## Tabel 1
Pemahaman Tenaga Medis Mengenai Defenisi Informed Consent No Defenisi Informed Consent adalah F % 1. 2. Persetujuan yang diberikan pasien/keluarga terhadap rencana tindakan medik yang akan dilakukan padanya setelah diberikan penjelasan Penandatanganan formulir persetujuan oleh pasien 19 0 100 0 Jumlah 19 100 Sumber : Diolah dari angket Agustus 2009
Data  di  atas  memperlihatkan  bahwa  semua  responden  (100%)  mengerti bahwa informed consent adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga  terdekatnya  kepada  tenaga  medis  untuk  melakukan  tindakan medik/kedokteran setelah pasien mendapatkan penjelasan yang selengkapnya dari tenaga  medis  tentang  penyakitnya  dan  resiko  tindakan  yang  akan  diberikan.  Ini berarti bahwa tenaga medis telah memahami dengan baik dasar-dasar pentingnya informed consent dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Hanya saja, pada pemahaman  tentang  unsur  terpenting  di  dalam informed  consent mulai  terdapat perbedaan  persepsi,  yaitu  terdapat  12  orang  (63,2  %)  responden  berpendapat bahwa  unsur  terpenting  dalam informed  consent adalah  proses  komunikasi  yang baik antara tenaga medis dengan pasien untuk bersama-sama menentukan pilihan tindakan  yang  terbaik  buat  pasien,  3  orang  (15,8  %)  responden  menganggap penandatanganan  formulir  persetujuan  oleh  pasien/keluarganyalah  yang  penting, adapula 4 orang (21 %) responden yang berprinsip bahwa pemberian persetujuan oleh  pasien/keluarganyalah  yang  terpenting  walaupun  tidak  melalui  proses komunikasi yang baik. Lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini :
Tabel  2 Unsur Terpenting Dalam Informed Consent No Unsur terpenting dalam informed consent F % 1. 2. 3. Proses komunikasi yang baik Penandatanganan formulir Pemberian persetujuan 12 3 4 63,2 15,8 21 Jumlah 19 100 Sumber : Diolah dari angket Agustus 2009
Data ini menggambarkan bahwa masih ada sebagian tenaga medis (7 orang atau 3,8 %), yang belum memahami bahwa proses komunikasi yang baik dengan pasien  sebelum  melakukan  tindakan  medik  adalah  merupakan  unsur  yang terpenting  di  dalam informed  consent ,  bukan  mengutamakan  penandatanganan suatu  formulir  saja  atau  hanya  mendapatkan  suatu  persetujuan  dari  pasien  tanpa memberikan  penjelasan  yang  sejelas-sejelasnya  kepada  pasien  atau  keluarganya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap diri pasien.
Pemberian  informasi  kepada  pasien  sebelum  melakukan  tindakan  medik wajib  dilakukan  tenaga  medis,  sebagai  perwujudan  penghargaan  terhadap  hak asasi  manusia  dari  tenaga  medis  terhadap  pasien  dalam  mendapatkan  informasi yang  diperlukan  demi  kesembuhan  sipasien.  Oleh  sebab  itu  penjelasan  tentang diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medik/kedokteran,  tujuan  tindakan medik/kedokteran  yang  akan  dilakukan,  alternatif  tindakan  lain  dan  risikonya,
risiko  dan  komplikasi  yang  mungkin  terjadi,  prognosis  terhadap  tindakan  yang dilakukan, dan perkiraan pembiayaan merupakan keseluruhan hal-hal  yang harus dijelaskan  oleh  tenaga  medis.  Siapakah  yang  paling  bertanggung  jawab  terhadap pemberian  informasi  tentang  tindakan  medik  yang  akan  dilakukan  ?.  Perhatikan tabel berikut :
Tabel  3 Pihak yang Paling Bertanggung Jawab Terhadap Pemberian Informasi No Yang bertanggung jawab memberi informasi F % 1. 2. 3. Tenaga medis yang langsung menangani pasien Tenaga medis dan perawat Pihak Rumah Sakit 16 2 1 84,2 10,5 5,3 Jumlah 19 100 Sumber : Diolah dari angket Agustus 2009
Tabel  diatas  memperlihatkan  bahwa  sebagian  besar  responden  (16  orang atau  84,2  %)  telah  memahami  bahwa  tenaga  medis  yang  langsung  menangani pasienlah  yang  paling  bertanggung  jawab  memberikan  informasi,  karena  dialah yang  paling  mengetahui  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  tindakan  yang  akan dilakukannya  serta  hal-hal  yang  dibutuhkan  pasien  di  dalam  penyembuhan sakitnya, bukan tenaga kesehatan lain atau pihak Rumah Sakit. Tetapi masih ada juga  2  orang  (10,5  %)  menganggap  tenaga  medis  dan  perawatlah  yang  harus bertanggung  jawab,  disamping  itu  ada  1  orang  (5,3  %)    mengemukakan  bahwa pihak Rumah Sakit tempatnya bekerja si tenaga medislah yang harus menjelaskan tindakan  medik  yang  akan  dilakukan.  Fakta  ini  diperkuat  oleh  pengakuan  Ibu Sadariah salah seorang pasien di bangzal perempuan Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar (wawancara, 8 Agustus 2009), menyatakan :
Pada  saat  melakukan  pemeriksaan,  dokter  (tenaga  medis)lah  yang memberikan  penjelasan  tentang  tujuan  dan  segala  hal-hal  yang berhubungan  dengan  pemeriksaan  yang  dilakukan,  begitupun  juga  pada saat dokter (tenaga medis) tersebut memberi obat kepada saya, tidak lupa diberikan  penjelasan  tentang  jenis  obatnya,  kegunaannya,  cara pemakaiannya dan reaksi yang timbul setelah pemakaian obat tersebut.
Pengakuan  Ibu  Sadariah  di  atas  kontradiksi  dengan  penuturan  Bapak Lasude  yang  juga  salah  seorang  pasien  di  Rumah  Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid Makassar (wawancara, 8 Agustus 2009), mengatakan bahwa :
Dokter (tenaga medis) jarang memberikan penjelasan pada saat mengobati pasien, penjelasan diberikan apabila ditanyakan oleh pasien dan penjelasan
itu  biasa  diberikan  oleh  dokter  atau  perawat  yang  bertugas  merawat pasien.
Rambu-rambu  tentang  siapa  yang  paling  bertanggung  jawab  memberikan penjelasan  terhadap  tindakan  medik  yang  akan  dilakukan  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.  Penjelasan  tentang  tindakan  medik  yang  akan dilakukan diberikan oleh tenaga medis yang merawat pasien atau salah satu tenaga medis  dari  tim  yang  merawatnya,  dalam  hal  tenaga  medis  yang  merawatnya berhalangan  untuk  memberikan  penjelasan  secara  langsung  maka  pemberian penjelasan  harus  didelegasikan  kepada  tenaga  medis  lain  yang  kompeten,  tenaga kesehatan  tertentu  dapat  membantu  memberikan  penjelasan  sesuai  dengan kewenangannya (pasal 10 PerMenKes no 290 tahun 2008).
Pasal 10 PerMenkes no 290 tahun 2008 diatas, dengan tegas memberikan pedoman  bahwa  pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  memberikan  penjelasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tindakan medik yang akan dilakukan, berada di pundak tenaga medis atau tim tenaga medis yang  menangani/merawat langsung pasien, tenaga medis yang lain  yang kompeten hanya bisa menjelaskan apabila  di  delegasikan  oleh  tenaga  medis  yang  langsung  merawat  pasien kepadanya,  perawat  atau  tenaga  kesehatan  lain  hanya  sekedar  membantu menjelaskan  sesuai  dengan  kemampuan  atau  kewenangan  yang  dimilikinya, sedangkan  pihak  Rumah  Sakit  sama  sekali  tidak  mempunyai  kewajiban  untuk memberikan  penjelasan  terhadap  tindakan  medik  yang  akan  dilakukan  kepada pasien.
Pada  saat  memeriksa  awal  pasien  termasuk  melakukan  pemeriksaan laboratorium,  rontgen  dan  semua  pemeriksaan  yang  tidak  beresiko  tinggi  dan kemudian setelah itu memberikan obat (oral, suntikan, zalf dsbnya) tenaga medis wajib  meminta/mendapatkan  persetujuan  dari  pasien  atau  keluarga  terdekatnya. Hal ini sebagai salah satu syarat sah atau tidaknya suatu informed consent . Coba perhatikan tabel berikut ini :
Tabel  4 Permintaan Persetujuan pada Pemeriksaan Awal dan Memberikan Obat No Meminta/diberikan persetujuan oleh pasien F % 1. 2. Ya Tidak 14 5 73,7 26,3 Jumlah 19 100 Sumber : Diolah dari angket Agustus 2009
Tabel  di  atas  menggambarkan  bahwa  ada  14  orang  (73,7  %)  responden yang  mengemukakan  bahwa  mereka  meminta  persetujuan  pasien  atau  keluarga terdekatnya  pada  saat  akan  melakukan  pemeriksaan  awal  atau  pemeriksaan laboratorium,  rontgen  dsbnya,  termasuk  juga  pada  saat    memberikan  obat  oral, zalf,  suntikan  dsbnya.  Tetapi  ada  pula  5  orang  (26,3  %)  responden  yang mengatakan  bahwa  mereka  tidak  meminta  persetujuan  pada  saat  melakukan pemeriksaan dan memberikan obat. Hal ini bertentangan dengan penuturan Bapak Baddu Asis salah seorang pasien (Wawancara, 9 Agustus 2009) mengemukakan : Dokter  (tenaga  medis)  pada  saat  melakukan  pemeriksaan  awal  di poliklinik seperti pemeriksaan laboratorium, roentgen dsbnya, tidak pernah meminta  persetujuan  dari  pasien  tetapi  langsung  saja  memberikan  surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan.
Situasi  ini  menegaskan  kalau  ada  persepsi  yang  berbeda  antara  tenaga medis  dengan  pasien.  Menurut  hemat  penulis,  seperti  penjelasan  pada  Bab  2 mungkin  saja  tenaga  medis  menganggap  telah  mendapatkan  persetujuan  secara tersirat  (dianggap  diberikan)  atau  biasa  disebut implied  consent dari  pasien  di dalam  memberikan  tindakan  medik  kepada  dirinya.  Karena  sudah  menjadi pengetahuan  umum  bahwa  pemeriksaan  standar  atau  pengobatan  standar  seperti diatas itu, umum diberikan/dilakukan tenaga medis apabila pasien datang berobat kepadanya. Disamping itu, selain harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya,  tenaga  medis  juga  wajib  menjelaskan  tentang  diagnosa  penyakit, tujuan  pemeriksaan  yang  akan/sudah  dilakukan,  kegunaan  obat  dan  cara pemakaiannya, reaksi  obat,  risiko  tindakan  yang  dilakukan, ramalan penyakitnya dan  semua  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  penyakit  pasien.  Untuk  menjawab apakah  tenaga  medis  di  Rumah  Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid  telah  melaksanakan hal tersebut diatas lihat tabel berikut :

## Tabel  5
Penjelasan Tenaga Medis tentang Diagnosa Penyakit, Tujuan Pemeriksaan,
Kegunaan Obat dan Cara Pemakaiannya, Reaksi Obat dan Segala Hal-Hal yang Berhubungan dengan Penyakit Pasien No Pemberian penjelasan F % 1. 2. 3. Memberikan penjelasan Tidak memberikan penjelasan Kadang-kadang memberikan penjelasan 16 0 3 84,2 0 15,8 Jumlah 19 100 Sumber : Diolah dari angket Agustus 2009
Data  di  atas  melukiskan  bahwa  16  orang  (84,2  %)  responden mengemukakan bahwa tenaga medis haruslah memberikan penjelasan pada waktu melakukan  pemeriksaan  terhadap  pasien  atau  memberikan  pengobatan  yang terdiri dari diagnosa penyakit, tujuan pemeriksaan (laboratorium, rontgen dsbnya), kegunaan  obat  dan  cara  pemakaiannya,  reaksi  obatnya,  risiko  tindakan  yang dilakukan,  ramalan  penyakit  dsbnya.  Sementara  itu  3  orang  (15,8  %)  responden mengatakan bahwa mereka hanya kadang-kadang memberikan penjelasan artinya biasa  mereka  memberi  penjelasan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  pasien, kadang  juga  mereka  tidak  sempat  memberikan  penjelasan  karena  terlalu  banyak pasien yang dilayani atau karena mereka menganggap pasien  sudah  tahu  tentang hal-hal  yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan.
Pendapat  yang  berbeda  disampaikan  oleh  Bapak  Iswadi,  salah  seorang pasien di Bangzal F Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar (wawancara, 10 Agustus 2008) bahwa :
Pada  saat  melakukan  pemeriksaan  dan  memberikan  obat,  dokter  (tenaga medis)  tidak  memberikan  penjelasan  tentang  kegunaan  dan  hal-hal  yang berhubungan dengan pemeriksaan maupun pengobatan.
Menyangkut hal tersebut di atas, didalam pasal 45 ayat 3 Undang-undang no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo pasal 7 ayat 3 PerMenKes no 290 tahun  2008  tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  mengemukakan  bahwa penjelasan tentang tindakan kedokteran sekurang-kurangnya mencakup :
a. diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran
b. tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan c. alternatif tindakan lain dan risikonya d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan,
f. Perkiraan pembiayaan.
Berdasarkan  aturan  diatas,  jelaslah  kalau  tenaga  medis  mempunyai kewajiban  memberikan  penjelasan  kepada  pasien  atau  keluarga  terdekatnya tentang hal-hal tersebut diatas apabila ingin melakukan suatu tindakan medik. Ini sebagai  wujud  penghormatan  terhadap  hak  asasi  pasien,  Disamping  itu  juga menghindari  terjadinya  gugatan  dari  pasien  apabila  terjadi  kerugian  yang  terjadi pada pihaknya akibat tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis.
Di  dalam  melayani  pasien  seorang  tenaga  medis  kadang  harus  meminta persetujuan ( informed consent ) dari pasien atau keluarga terdekatnya dengan cara tertulis. Ini dilakukan tenaga medis apabila berhubungan dengan hal-hal yang bisa membahayakan  kedudukan/posisi  tenaga  medis.  Sebagaimana  telah  disebutkan pada Bab 2 bahwa tenaga medis didalam memberikan pelayanan kesehatan adalah
pada umumnya merupakan inspanningverbintenis . Yaitu secara hati-hati dan teliti tenaga  medis  berusaha  mempergunakan  ilmu,  kepandaian,  keterampilan,  dan pengalamannya untuk menyembuhkan pasien. Hasil usaha yang dilakukan tenaga medis  tidaklah pasti, ada kemungkinan pasien sembuh,  tetap sakit, tambah sakit, atau  bahkan  mati.  Tenaga  medis  tidak  dapat  menjamin  hasil  usaha  yang dilakukannya  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan,  oleh  sebab  itu  untuk menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  maka  peraturan  perundang-undangan telah  memberikan  pedoman  yang  jelas  kepada  tenaga  medis  didalam  bertindak apabila  melayani  pasien  di  dalam  memberikan  tindakan  medik  yang  beresiko tinggi  dsbnya.  Oleh  sebab  itu  tenaga  medis  seharusnya  meminta  persetujuan tertulis  apabila  akan  melakukan  tindakan  medik  yang  mengandung  resiko  tinggi terhadap kehidupan pasien ataupun membahayakan bagi sitenaga medis dari segi hukum.  Untuk  mengetahui  pemahaman  tenaga  medis  tentang  pada  tindakan  apa saja yang dibutuhkan informed consent yang tertulis, simak tabel berikut :
Tabel  6 Pemahaman Tenaga Medis tentang Tindakan
Apa Sajakah Dibutuhkan Informed Consent yang tertulis No Informed consent tertulis dibutuhkan pada F % 1. 2. 3. 4. 5. Tindakan medik/kedokteran kompleks atau berisiko Tindakan medik/kedokteran bukan dalam rangka terapi Tindakan  yang berdampak bagi kedudukan kepegawaian, pribadi dan sosial pasien Tindakan yang bagian dari suatu penelitian Semuanya 13 0 0 0 6 68,4 0 0 0 31,6 Jumlah 19 100 Sumber : Diolah dari angket Agustus 2009
Dari  hal  di  atas  dapat  terbaca  kalau  ada  13  orang  (68,4  %)  responden berpendapat  untuk  menghindari  pelanggaran  hukum,  persetujuan  tertulis  dari pasien  dibutuhkan  hanya  pada  saat  tenaga  medis  ingin  melakukan  tindakan terapeutik yang bersifat kompleks atau menyangkut risiko atau efek samping yang bermakna. Ada 6 orang (31,6) responden menganggap bahwa persetujuan tertulis dibutuhkan  tidak  saja  pada  tindakan  medik  yang  bersifat  kompleks  atau menyangkut  risiko  tetapi informed  consent yang  tertulis  dibutuhkan  juga  pada tindakan  medik  yang  bukan  terapi,  tindakan  medik  yang  memiliki  dampak  bagi kedudukan  kepegawaian    atau    kehidupan  pribadi  dan  sosial  serta  tindakan  yang merupakan bagian dari suatu penelitian.
Fakta di atas menggambarkan bahwa mayoritas responden (13 orang atau 68,4  %)  belum  mengetahui  kalau  semua  tindakan  medik  yang  tercantum  pada pertanyaan dalam tabel  6 di atas, haruslah mendapatkan informed consent secara tertulis karena mengandung resiko  yang besar baik bagi sipasien (dampak sosial, ekonomi,  cacat  fisik/psikhis  maupun  kematian)  maupun  bagi  tenaga  medis (gugatan  dari  pihak  pasien),  disamping  itu  pula  adalah  sebagai  penghargaan terhadap  hak  asasi  manusia,  agar  supaya  sipasien  tidak  dijadikan  sebagai  kelinci percobaan oleh tenaga medis atau mahasiswa kedokteran didalam mempraktekkan ilmu  atau  teori  yang  didapatkannya  di  bangku  kuliah.  Aturan  ini  secara  tegas tercantum  didalam  manual  persetujuan  tindakan  kedokteran  yang  disusun  oleh Konsil Kedokteran Indonesia (2006) , yang berbunyi :
Persetujuan tertulis diperlukan pada :
a. Bila tindakan terapeutik bersifat kompleks atau menyangkut risiko atau efek samping yang bermakna;
b. Bila tindakan kedokteran tersebut bukan dalam rangka terapi;
c. Bila  tindakan  kedokteran  tersebut  memiliki  dampak  yang bermakna  bagi  kedudukan  kepegawaian  atau  kehidupan  pribadi dan sosial pasien; dan
d. Bila tindakan yang dilakukan adalah bagian dari suatu penelitian.
B. Pelaksanaan Informed  Consent Di  Rumah  Sakit  Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Responden yang diberikan angket yaitu sebanyak 40 orang dari 103 orang jumlah  keseluruhan  pasien  Kusta  yang  dirawat  nginap  di  Rumah  Sakit  Dr. Tadjuddin  Chalid  Makassar  (data  diambil  pada  tanggal  8  Agustus  2009  dari Instalasi  Rawat  Nginap  Rumah  Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid  Makassar),  atau dengan  perbandingan  38,8  %  dari  jumlah  populasi  yang  ada,  dan  semuanya menggunakan  Kartu  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  Miskin  atau  sejenisnya. Disamping  itu  dilakukan  wawancara  dengan  Dr.  Aditia  Akram  (Kepala  Bidang Medis), Dr. Ilyas Rahim (Dokter senior) dan pasien atas nama Ibu Nurhayati.
1. Alasan utama Pasien Melakukan Perjanjian Terapeutik dan Melakukan
Informed Consent .
Saat  pasien  datang  ke  sarana  pelayanan  kesehatan  maka  dengan  otomatis pasien  sudah  memahami  bahwa  ia  akan  mendapatkan  pelayanan  dari  tenaga kesehatan  (tenaga  medis)  atau  dengan  kata  lain  akan  melakukan  perjanjian terapeutik . Begitupun pasien yang datang berobat di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid  Makassar.  Hanya  saja  apakah  pasien  melakukannya  dengan  sukarela
ataukah  karena  alasan  lain?.  Sudah  umum  masyarakat  tahu  bahwa  alasan  utama seorang  pasien  datang  memeriksakan  dirinya  ke  tenaga  medis  adalah  karena sipasien  mengalami  masalah  kesehatan  (sakit)  ataukah  karena  ingin memeriksakan kondisi kesehatannya ( check up ). Tentu saja factor motivasi kedua unsur diatas sangatlah berbeda. Perhatikan tabel dibawah ini :
Tabel  7 Alasan Utama Datang Ke Rumah Sakit/Tenaga Medis No Alasan ke Rumah Sakit/Tenaga Medis F % 1. 2. Karena sakit Memeriksa kondisi kesehatan ( check up ) 40 0 100 0 Jumlah 40 100 Sumber : Diolah dari Angket Agustus 2009
Berdasarkan  data  diatas  maka  40  orang  (100  %)  responden  mengatakan datang berobat ketenaga medis karena sakit, kalau alasan utamanya adalah karena sakit,  itu  berarti  sipasiennya  tidak  sukarela  untuk  datang  berobat  tetapi  karena terpaksa,  berhubung  karena  kondisi  kesehatannya  terganggu,  sehingga  sipasien berada  dalam  posisi  sangat  memerlukan  bantuan  tenaga  medis  untuk  mengatasi masalah kesehatannya. Posisi tawar pasien jelas berada pada posisi yang lemah di hadapan  tenaga  medis,  apalagi  di  samping  sebagai  pasien  Kusta,  status  ekonomi dari 40 orang responden juga adalah orang miskin, dimana pasien tidak mungkin mampu  memilih-milih  tenaga  medis  sesuai  dengan  seleranya,  karena  tidak  akan sanggup membayar jasanya.

## 2. Pemberian  Persetujuan  Oleh  Pasien  Terhadap Tindakan Medik Yang Dilakukan Tenaga Medis
Pada waktu pasien datang berobat ke Rumah Sakit dan kemudian diperiksa oleh tenaga medis maka terjadilah hubungan antara tenaga medis dengan pasien. Untuk  terjadinya  hubungan  antara  tenaga  medis  dan  pasien  haruslah  ada persetujuan  dari  pasien/keluarganya  untuk  dilakukan  tindakan  medik  terhadap dirinya.  Baik  itu  berupa  tindakan  pencegahan  penyakit  ( preventif ),  pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa ( diagnostik ), pengobatan ( terapeutik ) dan pemulihan kesehatan  ( rehabilitatif ).  Apakah  pasien/keluarganya  di  Rumah  Sakit  Dr.
Tadjuddin  Chalid  Makassar  telah  memberikan      persetujuan  ?.  Perhatikan  tabel dibawah ini :
Tabel  8
Persetujuan Pasien/Keluarga untuk Dilakukan Pemeriksaan dan Pemberian
Tindakan Medik yang Tidak Beresiko Tinggi Kepada Pasien No Pemberian persetujuan oleh F % 1. 2. 3. Pasien Keluarga Pasien/keluarga tidak setuju 40 0 0 100 0 0 Jumlah 40 100 Sumber : Diolah dari Angket Agustus 2009 Tabel  9 Permintaan Persetujuan Oleh Tenaga Medis Untuk Melakukan Pemeriksaan No Tenaga medis meminta persetujuan pada saat melakukan pemeriksaan F % 1. 2. Ya Tidak 18 22 45 55 Jumlah 40 100 Sumber :  Diolah dari Angket Agustus 2009
Tabel  8  diatas  memperlihatkan  bahwa  semua  (40  orang  atau  100  %) responden  (pasien)  secara  langsung  tanpa  diwakili  keluarganya  memberikan persetujuannya pada saat tenaga medis memeriksa tekanan darahnya, pemeriksaan fisik  lainnya,  pemeriksaan  laboratorium,  pemeriksaan  foto  dan  lain-lain  yang dilakukan  oleh  tenaga  medis  yang  masuk  kategori  tindakan  medik  yang  tidak beresiko tinggi atau bukan tindakan pembedahan. Sayangnya ada 22 orang (55 %) responden menyatakan bahwa tenaga medis tidak meminta persetujuan pada saat akan melakukan tindakan tersebut diatas (tabel 9), tetapi langsung saja melakukan pemeriksaan fisik, memberikan pengantar untuk pemeriksaan laboratorium/rontgen  dsbnya  dan  hanya  18  orang  (45  %)  saja  responden  yang menyatakan bahwa tenaga medis meminta persetujuan darinya.
Ini mengindikasikan kalau tenaga medis belum memahami betul salah satu kewajibannya  dalam informed  consent yaitu  meminta  persetujuan  dari  pasien apabila ingin melakukan tindakan medik. Hal ini ditambah lagi dengan kurangnya tenaga  medis  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  hal-hal  yang  berhubungan dengan  pemeriksaan  yang  dilakukan,  sehingga  kadang  membingungkan  bagi
pasien    terhadap    tujuan  semua  pemeriksaan  yang  dilakukan  tenaga  medis terhadap dirinya. Simak tabel dibawah ini :
Tabel  10
Penjelasan Tenaga Medis Terhadap Tujuan dan Hal-Hal yang Berhubungan
dengan Pemeriksaan yang Dilakukan No Tenaga medis memberikan penjelasan F % 1. 2. Ya Tidak 6 34 15 85 Jumlah 40 100 Sumber : Diolah dari Angket Agustus 2009
Data  di  atas  dengan  gamblang  membeberkan  kalau  mayoritas  responden (34 orang atau 85 %) menyatakan bahwa tenaga medis dalam melakukan tindakan medis  tidak  memberikan  penjelasan  terhadap  tujuan  atau  hal-hal  yang berhubungan  dengan  pemeriksaan  yang  dilakukannya.  Hal  ini  sudah  pasti merugikan  bagi  pasien  karena  tidak  mendapatkan  informasi  yang  memadai tentang pengobatan atau tindakan medik yang akan dilakukan padanya. Sehingga bisa  saja  mengakibatkan  kecacatan  atau  bahkan  kematian  dipihak  pasien.  Hanya sebagian kecil saja (6 orang  atau  15 %) yang mengakui mendapatkan penjelasan yang memadai dari tenaga medis.
Menjawab  hal  tersebut,  di  atas  maka  menurut  Dr.  Aditia  Akram,  Kepala Bidang  Medis  Rumah  Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid  Makassar  (wawancara,  6 Oktober 2009) bahwa :
Pada  waktu  pasien  datang  berobat  ke  tenaga  medis,  sudah  ada  keputusan dalam  diri  pasien  untuk  menyerahkan  sepenuhnya  pengobatan  dirinya kepada  tenaga  medis,  karena  menganggap  tindakan  tenaga  medis  adalah tindakan yang terbaik bagi diri pasien atau dengan kata lain pasien sudah menyetujui  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  tenaga  medis,  disamping itu  karena  tingkat  pengetahuan  (pendidikan)  pasien  kusta  yang  awam terhadap  tindakan/pemeriksaan  yang  akan  dilakukan  oleh  tenaga  medis sehingga  walaupun  dijelaskan,  pasien  juga  kurang  atau  tidak  memahami penjelasan  dari  tenaga  medis  tentang  hal-hal  yang  berhubungan  dengan tindakan  medik  yang  akan  dilakukan,  tetapi  walaupun  demikian  tenaga medis tetap memberitahukan kepada pasien bahwa mereka akan diberikan pengantar untuk pemeriksaan laboratorium, rontgen dan sebagainya. Peraturan  perundang-undangan  telah  mengatur  dengan  jelas  bahwa,
kewajiban  utama  tenaga  medis  di  dalam informed  consent adalah  meminta persetujuan  dan  memberikan  penjelasan  terhadap  hal-hal  yang  berhubungan dengan tindakan medik  yang akan dilakukan. Hal  ini menandakan bahwa tenaga
medis belum melakukan kewajibannya dengan baik. Sedangkan pada saat tenaga medis memberikan obat makan ( oral ), zalep, dan obat lainnya selain obat suntik, perhatikan tabel berikut :
Tabel 11 Penjelasan Tenaga Medis Terhadap Jenis Obat, Kegunaan, Cara Pemakaian dan Reaksi Setelah Pemakaian No Tenaga medis memberikan penjelasan F % 1. 2. 3. Ya Tidak Dijelaskan tetapi tidak lengkap 15 22 3 37,5 55 7,5 Jumlah 40 100 Sumber : diolah dari Angket Agustus 2009
Dari  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  22  orang  (55  %)  responden menyatakan tidak mendapatkan penjelasan dari tenaga medis, 3 orang     (7,5 %) mengaku  dijelaskan  tetapi  tidak  lengkap  atau  mendapatkan  penjelasan  tetapi hanya  sebagian  dan  cuma  15  orang  (37,5)  saja  yang  mengaku  mendapatkan penjelasan  yang  lengkap  dari  tenaga  medis  tentang  jenis  obatnya,  kegunaannya, cara  pemakaiannya  serta  reaksi-reaksi  yang  mungkin  timbul  setelah  pemakaian obat tersebut.
Selain  itu,  dari  40  orang  responden  yang  di  bagikan  angket,  sebanyak  29 orang  mengaku  pernah  mendapatkan  obat  suntik  dari  tenaga  medis,  dan  dari  29 orang  (100  %)  responden  itu,  semuanya  mengungkapkan  setuju  diberikan  obat suntikan,  hanya  saja  sebagian  besar  responden  mengungkapkan  tenaga  medis tidak  memberikan  mereka  penjelasan  yang  memadai  tentang  jenis  obat  yang diberikan,  kegunaannya,  dan  reaksi  yang  mungkin  timbul  setelah  diberikannya suntikan itu. Lihat tabel berikut :
Tabel 12 Penjelasan Tenaga Medis Terhadap Jenis Obat suntikan, Kegunaan, dan Reaksi Obat Setelah Penyuntikan No Tenaga medis memberikan penjelasan F % 1. 2. 3. 4. Ya Tidak Dijelaskan tetapi tidak lengkap Tidak mendapat obat suntik 11 17 1 11 37,9 58,7 3,4 0 Jumlah 40 100
Sumber : Diolah dari Angket Agustus 2009
Tabel  diatas  memperlihatkan  bahwa  17  orang  (58,7  %)  responden mengatakan tidak mendapatkan penjelasan dari tenaga medis, 1 orang     (3,4 %) mengungkapkan  diberikan  penjelasan  tetapi  tidak  lengkap  atau  diberikan penjelasan tetapi hanya sebagian dan 11 orang (37,9 %) sajalah yang menyatakan tenaga  medis  memberikan  mereka  penjelasan  yang  memadai  tentang  jenis  obat suntikan  yang  diberikan,  kegunaannya,  dan  reaksi  yang  mungkin  timbul  setelah diberikannya suntikan itu.
Menyikapi  hal  tersebut  di  atas,  maka  menurut  Dr.  Aditia  Akram  Kepala Bidang  Medis  Rumah  Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid  Makassar  (wawancara,  6 Oktober 2009) mengatakan :
Penjelasan  tenaga  medis  terhadap  pemberian  obat  oral,  zalf  maupun suntikan  kepada  pasien  kadang  terlupakan,  karena  terlalu  banyaknya pasien  yang  dilayani,  kekurang-tahuan  sebagian  tenaga  medis  untuk memberikan  penjelasan,  disamping  itu  karena  tipe  pasien  kusta  adalah pasien  penyakit  kronis  sehingga  memerlukan/mendapatkan  pengobatan yang berulang dengan obat yang sama, hal ini menyebabkan tenaga medis pada  saat  memberi  obat  (oral,zalf  atau  suntikan)  tidak  memberikan penjelasan lagi karena menganggap pasien sudah mengetahui tentang hal- hal  yang  berhubungan  dengan  pengobatan  yang  dilakukan  terhadap dirinya,  tetapi  memang  pelayanan  tenaga  medis  dan  sistem  kerja  yang berlangsung  harus  tetap  mendapatkan  perbaikan  demi  memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien.
Ini  menegaskan  bahwa  tenaga  medis  belumlah  sepenuhnya  menyadari tanggung  jawabnya  untuk  memberikan  penjelasan  kepada  pasien  pada  saat  akan memberikan obat oral, zalf atau suntikan (tindakan medik) kepada pasien, padahal pemberian obat kepada pasien mempunyai resiko  yang bisa menyebabkan alergi, kecacatan  bahkan  sampai  kepada  kematian  pada  pasien  apabila  terjadi kesalahan/kelalaian  dalam  pemberian  obat.  Hal  ini  jelas  bisa  saja  merugikan pasien,  disamping  itu  juga,  sudah  menjadi  hak  pasien  untuk  mendapatkan penjelasan dari tenaga medis  tentang hal-hal  yang berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan kepadanya.
3. Proses   Pemberian  Persetujuan  Tindakan  Medik  Pembedahan  Oleh Pasien
Dari  40  orang  responden  yang  di  berikan  angket  oleh  penulis,    sebanyak 22  orang  (55  %)  yang  mengaku  pernah  mengalami  tindakan  pembedahan (operasi) dan 18 orang (45 %) yang menyatakan tidak pernah di bedah (operasi). Sebelum dilakukannya tindakan pembedahan oleh tenaga medis, penjelasan yang lengkap tentang penyakitnya, tindakan bedah yang akan dilakukan, risikonya, cara pembedahannya,  harapan  sembuhnya  dll,  wajib  diberikan  oleh  tenaga  medis
kepada  pasien  atau  keluarga  terdekatnya.  Apalagi  tindakan  pembedahan  adalah termasuk tindakan medik yang berisiko tinggi terjadinya kematian atau kecacatan pada  pasien.  Apakah  sebelum  melakukan  pembedahan,  tenaga  medis  di  Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar telah memberikan penjelasan ?. Untuk lebih jelasnya simak tabel berikut :
Tabel  13 Penjelasan Tenaga Medis Terhadap Hal-hal yang Berhubungan dengan Tindakan Pembedahan yang Akan Dilakukan No Tenaga medis memberikan penjelasan F % 1. 2. 3. 4. Ya Tidak Dijelaskan tetapi tidak lengkap Tidak pernah di bedah (operasi) 16 1 5 18 72,7 4,6 22,7 0 Jumlah 40 100 Sumber : Di olah dari Angket Agustus 2009
Berdasarkan data di atas, ada 16 orang (72,7 %) responden yang mengaku mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang penyakitnya, tindakan bedah yang akan dilakukan, risikonya, cara pembedahannya, harapan sembuhnya dll, 5 orang (22,7  %)  menyatakan  mendapatkan  penjelasan  tetapi  hanya  memahami  sebagian penjelasan  dari  tenaga  medis  alias  penjelasannya  tidak  lengkap,  dan  adapula  1 orang  (4,6  %)  yang  mengungkapkan  tidak  mendapatkan  penjelasan  samasekali dari  tenaga  medis.  Menanggapi  temuan  di  atas  maka  menurut  Dr.  Ilyas  Rahim, dokter  senior  di  Rumah  Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid  Makassar  (wawancara,  5 Oktober 2009), menyatakan :
Tindakan  pembedahan  yang  dilakukan  kepada  pasien  seharusnya dijelaskan, tetapi pasien susah untuk memahami disebabkan karena tingkat pendidikan  yang  kurang,  sehingga  komunikasinya  tidak  nyambung, disamping itu mereka sudah pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada dokter (tenaga medis).
Sebagai  sebuah  tindakan  medik  yang  mempunyai  risiko  tinggi  yang  bisa menyebabkan  kecacatan  atau  kematian  tindakan  pembedahan  haruslah dipertimbangkan  dengan  matang  oleh  tenaga  medis  sebelum  melaksanakan tindakan  tersebut.  Permintaan  persetujuan  dan  penjelasan  yang  sejelas-jelasnya tentang  tindakan  pembedahan  dan  hal-hal  yang  berhubungan  dengannya  wajib dilakukan  tenaga  medis.  Hal  ini  disebabkan  karena  pihak  pasien  berpotensi melaporkan  atau  melakukan  gugatan  kepengadilan  apabila  terjadi  hal-hal  yang merugikan  bagi  pasien.  Oleh  sebab  itu  persetujuan  secara  tertulis  sebaiknya
diminta  oleh  tenaga  medis  kepada  pasien  atau  keluarganya  apabila  ingin melakukan  tindakan  pembedahan.  Persetujuan  pasien  atau  keluarganya  tersebut dapat  dijadikan  bukti  yang  kuat  dipengadilan  nanti  apabila  terjadi  gugatan  dari pihak pasien.
Untuk  mendapatkan  gambaran  lebih  jelas  tentang  penandatanganan formulir persetujuan tindakan pembedahan oleh pasien, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :
Tabel  14 Penanda tanganan Izin Tindakan Pembedahan No Menandatangani izin pembedahan F % 1. 2. 3. Ya Tidak Tidak pernah di bedah (operasi) 19 3 18 86,4 13,6 0 Jumlah 40 100 Sumber : Diolah dari Angket Agustus 2009
Data  diatas  memperlihatkan  dari  22  orang  responden  yang  mengaku pernah  di  bedah  (operasi),  19  orang  (86,4  %)  responden  menyatakan menandatangani  persetujuan  (izin)  pembedahan  dan  masih  ada  juga  3  orang (13,6  %)  responden  mengatakan  dia  dan  atau  keluarga  terdekatnya  tidak  pernah diminta oleh tenaga medis atau petugas kesehatan lainnya untuk menanda tangani formulir  persetujuan  (izin)  tindakan  pembedahan.  Menurut  Dr.  Ilyas  Rahim, dokter  senior  di  Rumah  Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid  Makassar  (wawancara,  5 Oktober 2009), bahwa :
Adanya  pasien  yang  tidak  menandatangani  izin  pembedahan  adalah merupakan  kelalaian  dari  petugas,  walaupun  tidak  menandatangani  izin (formulir),  tetapi  secara  lisan  mereka  sudah  menyetujui  tindakan  bedah yang akan dilakukan, disamping itu karena mereka sebagian besar adalah pasien  yang  akan  menjalani  pembedahan  lanjutan  (berkesinambungan), sehingga  penandatanganan  izin  pada  pembedahan  yang  kedua  dan seterusnya  tidak  di  persoalkan  lagi,  mereka  sudah  dianggap  menyetujui tindakan pembedahan.
Tindakan ceroboh ini bisa saja merugikan sitenaga medis yang melakukan pembedahan,  karena  siapa  tahu  sipasien  yang  di  berikan  tindakan  pembedahan mengalami  kerugian  sehingga  melakukan  gugatan,  dan  kemudian  di  pengadilan dia atau keluarga terdekatnya tidak mengakui bahwa pernah menyetujui/menandatangani  persetujuan  (izin)  tindakan  pembedahan,  maka kemungkinan besar pihak sipasien tersebut  yang dimenangkan oleh hakim dalam
perkara itu. Padahal didalam pasal 45 ayat (5) Undang-Undang no 29 tahun 2004 tentang  Praktik  Kedokteran  jo  PerMenKes  no  290  tahun  2008  pasal  3  ayat  (1) menyatakan :
Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi  yang mengandung risiko tinggi  harus  diberikan  dengan  persetujuan  tertulis  yang  ditandatangani yang berhak memberikan persetujuan.
Berdasarkan  tabel  13  dan  14  di  atas,  walaupun  ada  1  orang  (4,6  %) responden  yang  mengaku  tidak  diberikan  penjelasan  tentang  hal-hal  yang berhubungan  dengan  tindakan  pembedahan  yang  akan  dilakukan  tenaga  medis terhadapnya,  5  orang  (22,7  %)  yang  menyatakan  diberi  penjelasan  tetapi  tidak lengkap, disamping itu ada 3 orang (13,6 %) yang tidak menandatangani formulir izin  persetujuan  tindakan  pembedahan,  tetapi  semua  responden  yang mengungkapkan  pernah  menjalani  tindakan  pembedahan,  menyatakan  setuju dilakukannya  tindakan  pembedahan  oleh  tenaga  medis  terhadapnya.  Ini menandakan  bahwa  hubungan  paternalistik  antara  tenaga  medis  dan  pasien  di dalam  realitasnya  di  Rumah  Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid  Makassar  masih  sangat kental.  Sikap  ini  beranggapan  bahwa  hubungan  antara  tenaga  medis  dengan pasien  bagaikan  hubungan  antara  bapak  dengan  anaknya.  Yang  dipilihkan  atau yang  dilakukan  oleh  bapak  pasti  yang  terbaik  untuk  anaknya,  atau  dengan  kata lain pasien masih bersikap pasrah saja. Apa  yang dikatakan atau dianjurkan oleh tenaga  medisnya  diterima  dan  dituruti  saja  semuanya  oleh  pasien.  Hal  ini dibenarkan oleh Nurhayati salah seorang pasien rawat nginap di Rumah Sakit Dr Tadjuddin Chalid Makassar (wawancara, 8 Agustus 2009) sebagai berikut :
Pasien  menyerahkan  sepenuhnya  atau  menerima  sepenuhnya  pengobatan dari  dokter  karena  hal  itu  juga  untuk  kebaikan  atau  kesembuhan  bagi pasien sendiri.
Kepercayaan  kepada  tenaga  medis  yang  sangat  besar  juga  terlihat  pada kehadiran  saksi  saat  penandatanganan  persetujuan  (izin)  pembedahan,  lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :
Tabel  15 Saksi pada Penandatanganan Izin Pembedahan No Ada tandatangan saksi F % 1. 2. 3. 4. Ya Tidak Tidak menandatangani izin pembedahan Tidak pernah di bedah (operasi) 16 3 3 18 84,2 15,8 0 0 Jumlah 40 100
Sumber : Diolah dari Angket Agustus 2009
Data  di  atas  memperlihatkan  dari  19  orang  pasien  yang  mengaku menandatangani  persetujuan  (izin)  pembedahan,  16  orang  (84,2  %)  menyatakan tidak  mempunyai  saksi  dari  pihaknya,  dan  hanya  3  orang            (15  %)  yang mengemukakan  mempunyai  saksi,  itupun  juga  tidak  memenuhi  syarat-syarat memberikan  kesaksian,  karena  yang  menjadi  saksi  adalah  istri/suami  dan  anak kandung dari pasien.

## PENUTUP
1. Kesimpulan
Setelah diuraikan bagian demi bagian penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
a. Pemahaman  tenaga  medis  (dokter  umum  dan  dokter  gigi  umum)  di Rumah  Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid  tentang informed  consent masih perlu  ditingkatkan  karena  semua  tenaga  medis  yang  dijadikan responden  belum  memahami  dengan  baik informed  consent tersebut, hal  ini  terlihat  pada  pemahaman  tentang  unsur  terpenting  di  dalam informed  consent ,  siapa  yang  bertanggung  jawab  dalam  pemberian informasi tentang tindakan medik, perlunya persetujuan pada saat akan melakukan pemeriksaan awal dan pemberian obat, penjelasan terhadap penyakit  pasien  dan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  itu,  serta  pada apa sajakah dibutuhkan informed consent yang tertulis.
b. Pelaksanaan informed  consent yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undang yang berlaku (Pasal 45 Undang-undang no 29 tahun
2004  tentang  Praktik  Kedokteran  jo  PerMenKes  no  290  tahun  2008 tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran)  di  Rumah  Sakit  Dr. Tadjuddin  Chalid  Makassar  belumlah  terlaksana  dengan  baik,  hal  ini disebabkan  karena  sebagian  tenaga  medis  belum  melaksanakan  isi peraturan perundang-undangan tersebut.

## 2. Saran
Perlu diadakan diskusi dengan para tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi  umum) sebagai  pemberi  pelayanan kesehatan ( medical providers ) di  Rumah Sakit  Dr.  Tadjuddin  Chalid  Makassar  di  dalam  menyatukan  perbedaan  persepsi tentang informed  consent sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dalam  rangka  mencerdaskan  pasien,  perlu  adanya  penyuluhan  kepada pasien  tentang  hal-hal  yang  berhubungan  dengan informed  consent di  dalam posisinya  sebagai  penerima  pelayanan  pelayanan  kesehatan  ( medical  receivers ) dari tenaga medis di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2007, Malpraktik Kedokteran , Bayumedia Publishing, Malang .
Bahder J.N, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , Rineka Cipta,
Jakarta.
Chrisdiono M.A, 2007, Dinamika Etika  & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman , EGC, Jakarta.
Dinajani  S.A.M,  2008, Qua  Vadis  Kliniko  Mediko  Legal  Indonesia ,  Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
Hendrojono  Soewono,  2007, Batas  Pertanggungjawaban  Hukum    Malpraktik Dokter  Dalam Transaksi Terapeutik , Srikandi, Surabaya.
I  Nyoman  Agus  W.P,  2003, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Sebagai
Konsumen  Jasa  di  Bidang  Pelayanan  Medis  (Suatu  Tinjauan  Dari  Sudut Hukum  Perdata) ,  (online), (@  indoskripsi.com.website  hosting  by  Ide Bagus , di akses 28 Pebruari 2009).
J. Guwandi, 2004, Informed Consent, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
-------------,    2005, Rahasia  Medis ,  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia, Jakarta.
M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan , EGC, Jakarta.
Muh.  Syahid  Husain,  2008, Aspek  Hukum  Perjanjian  Kredit  Pemilikan
Kendaraan  Bermotor  pada  Perusahaan  Pembiayaan ,  Skripsi  tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas 45, Makassar.
Muljadi,  Kartini  dan  Widjaja  Gunawan,  2002, Perikatan  Yang  Lahir  dari
Perjanjian , Raja Grafindo, Jakarta.
Rival  Ahmad,  Dkk,  2006, Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia ,  Sentralisme Production, Jakarta.
Subekti, 2002, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta.