## Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan

## Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi
indah.qurbani80@ub.ac.id Universitas Brawijaya Malang

## Abstract
The current research aims to investigate the realization of human rights in the natural resources business sector in Indonesia. Global demands and the rise of investments have resulted in the exercise of the natural resources business, which frequently intersects and affects the fulfillment of human rights in some cases. A normative legal research method was used by means of statutory, conceptual, and case study approaches. The results had shown  that  the  real-life  practices  of  human  rights  fulfilment  in  the  natural  resources sector did not run optimally, and even violated the principles of Business and Human (UNGP), in terms of protection, respect, and restoration of human rights. In fact, natural resources management policies, the most widely issued policies in Indonesia, had been the real challenges by themselves. The regulatory framework in the natural resources sector, tendentiously centralized, pragmatic, and instrumental, did need reform. This issue implied the rise of pathological problems, such as pollution and environmental damages, violence against vulnerable groups, marginalization of indigenous peoples due to land and ownership conflicts, and social inequality. In addition, adequate norms of action were needed in terms of due diligence and restoration of human rights in the natural resources business sector.
Media Iuris Vol. 5 No. 2, June 2022                                                                                p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i2.34348                                                                                         e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 16 March 2022; Accepted 12 June 2022; Available online 30 June 2022.
Keywords:
Human Right; Natural Resources Business; Realities; Challenges.
Copyright © 2022 Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi.
Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi HAM pada bisnis sektor sumber daya alam di Indonesia. Tuntutan global dan peningkatan investasi mengakibatkan pelaksanaan bisnis di sektor sumber daya alam sering bersingungan dan berdampak pada pemenuhan HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas pemenuhan HAM di sektor sumber daya alam tidak berjalan secara optimal dan bahkan melanggar prinsip- prinsip Bisnis dan HAM dalam Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Bisnis dan HAM (United Nation Guiding Principles on Business and Human
Rights/UNGP), baik prinsip perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam merupakan kebijakan yang paling banyak diterbitkan di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Kerangka regulasi di sektor sumber daya alam yang cenderung sentralis, pragmatis, dan instrumentalis perlu dilakukan reformasi. Implikasi yang ditimbulkan akibat hal itu adalah terjadi berbagai patologi permasalahan seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan, kekerasan terhadap kelompok rentan, marginalisasi, dan masyarakat hukum adat akibat konflik lahan dan kepemilikan, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, dibutuhkan norma aksi yang memadai dalam hal uji tuntas dan pemulihan HAM pada bisnis sektor sumber daya alam. Kata Kunci: HAM; Bisnis
Sektor Sumber Daya Alam; Pemenuhan dan Tantangan.
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...

## Pendahuluan
Bisnis dan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Berbicara mengenai HAM tidak terlepas dari adanya pelanggaran HAM itu sendiri. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia berubah seiring perkembangan zaman, cakupan pelanggaran HAM menjadi lebih luas tidak hanya perlakuan orang lain yang dilakukan secara diskriminatif melainkan juga meliputi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan/korporasi. 1
Pertumbuhan ekonomi dan globalisasi yang melaju pesat mengakibatkan korporasi (baik Transnational Corporations (TNC) dan Multinational Corporations (MNC)) menjadi bagian penting dalam perkembangan suatu negara. Korporasi memiliki akses dan kemampuan untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam, membuka lapangan kerja bagi warga, meningkatkan pemasukan pajak bagi negara, dan manfaat ekonomis lainnya. 2 Di sisi lain, selain manfaat positif tersebut, kebijakan dan operasional perusahaan juga seringkali menjadi sumber terjadinya masalah, utamanya permasalahan pelanggaran dan pemenuhan HAM. Pelanggaran HAM ini dapat dilihat seperti kegiatan usaha dalam sektor perkebunan dan pertambangan yang seringkali melakukan pelangaran hak atas mata pencaharian, hak atas makanan, hak atas air, hak buruh, hak atas budaya bagi masyarakat, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. 3
Untuk merespon tantangan dan permasalahan tersebut, pada bulan Maret 2011, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan “Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM: Implementasi Kerangka ‘Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan’”. Prinsip-prinsip ini berisikan norma-norma dan kerangka otoritatif
1 Mualimin Abdi, ‘Respon Pemerintah Terhadap Perkembangan Penormaan Standar Universal Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia’ in Wahyu Wagiman Adzkar Ahsinin and others (ed), Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) & Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2016).[35].
2 Mulayana A, ‘Mengintegrasikan HAM ke Dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan’ (2012) 8 Jurnal HAM.[267].
3 Dzaki Aulia, Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan, ‘Relasi Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel’ (2020) 2 Al-Azhar Islamic Law Review 42.[43].
mengenai tanggung jawab korporasi terhadap HAM. 4 Dokumen ini kemudian lebih dikenal dengan nama UNGP singkatan dari (United nations Guiding Principles on Business and Human Rights) .
Prinsip-prinsip tersebut memiliki tiga pilar penting yang meliputi perlindungan, penghormatan dan pemulihan. Prinsip ini memberikan standar global bagi korporasi tentang bagaimana mereka harus menghormati dan melindungi HAM yang berlaku di suatu negara di mana korporasi itu beroperasi, bahkan sekalipun prinsip itu belum diakui di dalam sistem hukum nasional. Ketika terjadi  konflik  hukum  nasional  dengan  hukum  internasional,  korporasi  harus berusaha untuk menghormati prinsip-prinsip dan standar HAM internasional, sekaligus mematuhi hukum domestik. Sehingga, korporasi dapat mengatasi risiko yang berkontribusi dalam terjadinya pelanggaran HAM. 5
Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki daya tarik bagi pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan produksi atau sekedar menanamkan modal. Kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami peningkatan investasi di bidang sumber daya alam yang diiringi dengan peningkatan konflik korporasi, Pemerintah, dan masyarakat. Data KontraS menyebutkan selama bulan Januari hingga Oktober 2018, kasus pelanaggaran HAM di sektor Sumber Daya Alam menjadi yang tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 195 kasus. Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyebutkan bawah data tahun 2014 dan trend hingga saat ini korporasi merupakan pelaku kedua terbanyak setelah Polisi dilaporkan atau diadukan pada Komnas HAM terkait pelangaran HAM. Faktar empiris ini membuktikan dengan jelas bahwa kegiatan bisnis di sektor sumber daya alam menimbulkan banyak masalah dan dibutuhkan solusi kedepan yang setidaknya untuk mengurangi masalah tersebut.
4 Prinsip-prinsip ini merupakan hasil laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Prof. John Gerard Ruggie, sehingga juga dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Ruggie.
5 Kasim I, ‘Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi: Memetakan Kepatuhan Korporasi Pada Hak Asasi Manusia’ in Atip Latipulhayat (ed), Menjangkau  Tanggung  Jawab  Korporasi:  Eksplorasi Hubungan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2016.[xviii].
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...
Lebih dari itu, bahkan dalam bisnis Multinational Corporations (MNC) pelanggaran HAM yang dilakukan seringkali tidak dapat tersentuh dengan hukum nasional. Hal ini didasarkan pada dua sebab, yakni kelemahan regulasi ( loopholes ) dan sifat MNC yang beroprasi secara lintas batas. Beberapa contoh dugaan pelanggaran HAM dalam aktivitas MNC tersebut seperti Carbide Corporation dan Enron Corporation di India, Unocal di Myanmar, Nike dan Reebok di Asia, Shell Oil Company di Nigeria, Texaco di Ecuador dan FreeportMcMoran di Indonesia. 6 Persoalan tersebut yang kemudian membuat negara-negara membuat kerangka hukum yang dapat menjangkau pertanggungjawaban korporasi yang aktivitas bisnisnya melanggar HAM. UNGP menjadi salah satu contoh instrument hukum pokok mengenai pengaturan bisnis dan HAM saat ini.
Upaya pemerintah Indonesia mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM sebagai moral obligation diwujudkan melalui beberapa pengaturan, mulai dari Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM serta road map atau strategi nasional Bisnis dan HAM. Akan tetapi, banyak kalangan menganggap regulasi yang ada itu kurang dan belum memadai. Tulisan ini secara spesifik pertama-tama ingin melihat praktik perlindungan dan pemenuhan HAM khususnya di sektor bisnis sumber daya alam. Selain itu, tulisan ini juga ingin mengetahui bagaimana prospek dan tantangan bisnis sumber daya alam dan HAM melalui evaluasi kelemahan dan perkembangan pengaturan bisnis dan HAM di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun peneliti а n hukum normatif adalah penelitian yang difokusk а n untuk mengk а ji k а id а h а t а u norm а p а d а hukum positif. 7 Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma pada hukum positif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang–
6 Deva Surya, ‘Human Rights Violations By Multinational Corporations and International Law: Where from Here? by Surya Deva : SSRN’ (2003) 7 Connecticut Journal of International Law.[7].
7 Johny Ibrаhim, Teori dаn Metodologi Penelitiаn Hukum Normаtif (Bаyumediа 2011).[275].
undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case apporoach). Segala bentuk perundang-undangan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kaidah-kaidah HAM dalam hukum positif khususnya dalam sektor bisnis. Adapun pendekatan kasusnya adalah dengan memilik beberapa kasus untuk bahan uji, yang antara lain kasus Freeport (Papua), kasus Newmont (Buyat), kasus Lapindo Brantas (Sidoarjo). Sifat analisis yang dilakukan adalah secara preskripif dan interpretatif.

## Realitas Pemenuhan Hak Asasi Manusia pada Bisnis Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia
Pada dua dekade terakhir, para ahli dan aktivis HAM mulai mencoba melakukan terobosan-terobosan baru dengan mengaitkan kegiatan aktor bukan negara ( non-state actor ) terutama bisnis dengan HAM. 8 Usaha tersebut dilatarbelakangi dengan keprihatinan karena semakin banyak kasus pelanggaran HAM yang melibatkatkan korporasi baik secara langsung atau tidak langsung. Di samping itu, bisnis yang dilaksanakan lintas batas (transnational) menyebabkan pelanggaran HAM yang dilakukan tidak dapat disentuh oleh hukum nasional. 9
Korporasi atau perusahan merupakan aktor yang unik dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Di satu sisi, korporasi dapat mendukung kemajuan ekonomi dengan kemampuannya dalam mengelola sumber daya alam, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pemasukan bagi negara, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, aktivitas bisnis juga dapat berdampak pada kerugian sosial, lingkungan dan/atau HAM, khususnya perusahaan yang bergerak di sektor ekstraktif dan pengelolaan sumber daya alam. Konversi hutan menjadi lahan perkebunan, pertambangan, serta pabrik-pabrik teleh mengubah ekosistem yang memiliki fungsi sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. 10
8 Sandang Y, ‘Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata Di Indonesia’ (2019) 10 Jurnal HAM.[2].
9 Patricia Rinwigati Waagstein, ‘Korporasi Sebagai Pengemban Kewajiban HAM: Suatu Pen- carian Legitimasi dalam Hukum Internasional’ (2010) 40 Jurnal Hukum & Pembangunan.[160].
10 Harison Citrawan, ‘Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Membangun Konteks Dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal’ (2021) 50 Jurnal Hukum & Pembangunan.[879–897].
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...
Data aduan Komnas HAM pada tahun 2016 mencatat, terdapat 359 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 1.030 perusahaan swasta yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran HAM. Korporasi menjadi pihak kedua yang paling banyak diadukan pada tahun tersebut. Kasus- kasus terkait HAM dan lingkungan yang sering dilaporkan, meliputi konflik lahan, pelanggaran hak masyarakat adat, deforestasi, tata kelola lahan yang lemah, dan kerusakan lingkungan lainnya.
Aktivitas perusahaan sawit di Indonesia misalnya, memiliki dampak terhadap lingkungan dan HAM. Saat ini komoditas sawit semakin menjadi andalan ekonomi nasional, di mana pada tahun 2020, Indonesia dinobatkan sebagai negara eksportir sawit terbesar di dunia dengan total ekspor sebanyak 37,3 juta ton dengan pangsa pasar global mencapai 55%. Meski demikian, pencapaian yang menggembirakan ini tidak sebanding dengan kondisi sosial dan lingkungan yang dialami oleh masyarakat. Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch menyampaikan,  hingga  saat  ini  terdapat  1061  konflik  terkait  aktivitas  bisnis perusahaan  sawit.  Namun,  hanya  1,2%  atau  13  kasus  dari  keseluruhan  konflik yang  terselesaikan.  Kasus-kasus  tersebut  terkait  kerusakan  lingkungan,  konflik agraria, praktik kerja yang eksploitatif, perampasan hak penghidupan masyarakat lokal, buruh terabaikan, penetapan harga tandan sawit yang tidak transparan bagi petani sawit, serta buruh anak.
Selain itu, perusahan di sektor pertambangan juga memiliki kontribusi banyak terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Selain dampak-dampak umum yang dihasilkan, seperti kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, kegiatan tambang juga seringkali menghasilkan dampak yang secara khusus dapat melanggar HAM. Kasus eks lubang tambang misalnya, data laporan Komnas HAM pemantauan di Kalimantan Timur, bekas tambang-tambang batubara sedikitnya telah menelan korban sekitar 25 orang. Komnas HAM menemukan sekurang- kurangnya terjadi 4 bentuk pelanggaran HAM, diantaranya hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih, hak atas rasa aman, dan hak untuk
memperoleh keadilan. 11 Praktik  tambang  lainnya  juga  memberikan  justifikasi empiris, seperti kriminalisasi warga pejuang lingkungan hingga kekerasan yang menghilangkan nyawa pada kasus penembakan warga dalam konflik lahan PT. Bulawana Daya Lestari di Sumatra Utara.
Sektor sumber daya alam merupakan sektor yang dapat memberikan sumbangan terbesar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB), walaupun demikian, sumbangan tersebut tidak sejalan dengan kondisi kemakmuran rakyat. Bahwa terjadi ketidakselarasan dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dikarenakan pengelolaan sumber daya alam selama ini cukup memberikan dampak negatif yang tidak pernah dihitung sebagai bagian dari hasil pembangunan nasional. Dampak-dampak tersebut disebutkan disebutkan oleh I Nyoman Nurjaya antara lain seperti: 1) ecological degradation ; 2) economic loss ; 3) social and cultural destruction ; 4) conflict over resource tenurial ; 5) human right violation ; hingga 6) poverty (pemiskinan). 12 Dalam kenyataannya, dampak-dampak tersebut paling besar dialami oleh golongan masyarakat rentan, seperti masyarakat adat, masyarakat pesisir (nelayan) dan petani. Hak-hak mereka paling banyak terdampak oleh korporasi yang melakukan kegiatan bisnis di sektor sumber daya alam karena hidup di dekat area operasi. 13
Beberapa data dan lampiran singkat yang diuraikan di atas merupakan realitas pemenuhan HAM yang berkaitan dengan bisnis pada sektor sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan yang bergerak disektor pengelolaan sumber daya alam, baik sektor kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan melahirkan dampak-dampak yang sangat buruk bagi penikmatan HAM. Fenomena tersebut disebabkan oleh kebijakan dan operasi perusahaan yang belum selaras dengan standar dan norma HAM. 14 Sengketa hak atas tanah, kerusakan alam, pencemaran
11 Tim  Khusus  Pemantauan  Konflik-konflik  Sumber  Daya  Alam,  ‘Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara Di Kalimantan Timur’ (2016).[1–20].
12 Nurjaya IN, ‘Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat’ (2014).[322–337].
13 Ayu Kholifah, ‘Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights | Nagari Law Review’ (2021) 4 Nagari Law Review.[28–29].
14 Mulayana A, Op.Cit .[269–270].
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...
air dan udara, ketimpangan sosial, keterbelakangan ekonomi, yang berujung pada konflik  dan  kekerasan  sosial,  menjadi  fenomena  sosial  yang  marak  di  berbagai daerah di Indonesia. Untuk melihat tipologi dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada bisnis sektor sumber daya alam, berikut akan diuraikan analisis terhadap contoh kasus-kasus besar yang pernah terjadi, diantaranya kasus Freeport (Papua), kasus Newmont (Buyat), dan kasus Lapindo Brantas (Sidoarjo).
Pertama, dalam kasus Freeport (Papua). Berbagai bentuk pelanggaran HAM terjadi di wilayah PT. Freeport sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang pertambangan. Pelanggaran hak buruh/pekerja menjadi hal yang paling sering terjadi, khususnya pelanggaran hak terkait hak mogok, hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berpendapat, hak tenaga kerja dan jaminan hak atas kesehatan. Hingga tahun 2017, setidaknya 8000-an karyawan terjebak pada situasi tersebut yang berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 15 Pelanggaran hak atas kesehatan pekerja juga terjadi karena Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) menutup akses layanan para karyawan dan keluarganya. Akibat hal tersebut, setidaknya 7 pekerja telah meninggal dunia karena tidak mengakses asuransi kesehatan.
Praktik pelanggaran yang menjadi sorotan pada perusahaan PT. freeport adalah kekerasan berupa penembakan misterius. Meskipun perusahaan dijaga ketat oleh aparat keamanan, tetapi di wilayah PT. Freeport sering terjadi kasus- kasus penembakan misterius yang menewaskan dan melukai beberapa pekerjanya. Kasus penembakan yang menggemparkan nasional dan internasional terjadi pada Agustus 2002 di Mile 62-63 yang berada pada jalur Tembagapura-Timika. 16
Peristiwa penembakan itu kemudian terulang kembali pada 10 Oktober 2011 akbat aksi demo dan mogok kerja. Peristiwa ini bukan hanya menjadi peristiwa kekerasan biasa, akan tetapi menjadi peristiwa pelanggaran HAM khususnya hak perlindungan dan hak untuk hidup yang dimiliki setiap pekerja.
15 Lokataru, ‘Fakta-fakta Pelanggaran Hukum dan HAM terhadap Karyawan PT Freeport – Lokataru’ ( Lokataru (Law & Human Rights Office) , 13 Desember 2017) <https://lokataru.com/fakta- fakta-pelanggaran-hukum-dan-ham-terhadap-karyawan-pt-freeport/> diakses 27 Mei 2022.
16 Indarti P, ‘Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua’ (2016) 12 Jurnal HAM.[12].
Tidak hanya pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja, pelanggaran HAM juga terjadi kepada masyarakat adat seperti suku Amunge dan Kamoro yang berada di sekitar wilayah PT Freeport. Keberadaan PT Freeport di Timika tidak membawa perbaikan apa-apa bagi suku Amungme dan Kamoro. Masyarakat Amungme dan Kamoro tetap miskin. Sehingga yang dirasakan oleh mereka dalah terasa menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri. 17 Ditambah lagi pemanfaatan hutan pada kegiatan eksploitasi tambang khususnya emas, tembaga, dan perak berpengaruh pada lingkungan hidup dan ekosistem sekitar sehingga dapat mengakibatkan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 18
Dari uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa terjadi banyak bentuk pelanggan HAM seperti pelanggaran terhadap hak-hak buruh/pekerja, hak masyarakat adat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, bahkan hingga pelanggaran hak untuk hidup. Beberapa bentuk pelanggaran tersebut hanya sebagian kecil dari pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh PT. Freeport. Dari situ dapat disimpulkan bahwa hak subtansial dan prosedul tidak terwujud secara menyeluruh dan optimal sebagai bentuk pemenuhan HAM yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan.
Kemudian, tidak kalah kontroversi yakni kasus pencemaran teluk buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont di Minahasa Raya, Sulawesi Utara. Perusahaan ini tergolong sebagai perusahaan multnasional karena memiliki afilisasi dengan perusahaan asalnya di Amerika. Pelanggaran HAM yang paling tampak dalam kasus ini ada pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat pencemaran lingkungan yang terjadi. 19 Pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena pembuangan limbah hasil penambangan biji emas berupa merkuri, arsen, dan logam berat lainnya. Pencemaran limbah menyalahi ketentuan tersebut berakibat pada ekosistem sekitar, mulai dari biota laut hingga kondisi kesehatan
17 Soares A dan AJ De, Perjuangan Amungme: Antara Freeport Dan Militer (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2003).[1–5].
18 Astuti AD, ‘Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua | Astuti | Journal of International Relations’ (2018) 4 Journal of International Relations.[747–755].
19 Lutfillah K, ‘Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat)’ (2011) 2 Jurnal Kybernan.[18–26].
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...
manusia. Dampak limbah beracun dari PT. Newmont tersebut juga tidak hanya merugikan masyarakat pada umumnya namun juga banyak merugikan pemerintah pusat dan daerah. 20 Perbuatan PT. Newmont tersebut sedikitnya melanggar beberapa ketentuan hukum, mulai dari melanggar izin usaha yang diterbitkan akibat pembuangan tailing, sehingga tindakan PT. Newmont dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.
Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak warga negara lainnya, seperti hak mengembangkan diri, hak hidup, dan hak-hak subtansial lainnya yang bertalian dengan hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bahkan tidak hanya itu, hak berpendapat juga sampai diusik, seperti kasus Dr. Rignolda Djamaludin seorang ahli lingkungan yang fokus dalam kasus teluk buyat mengalami kriminalisasi dalam bentuk SLAPP ( strategic lawsuit against public participation ). 21 Di Indonesia, kasus SLAPP berkembang dengan signifikan dengan tren “kriminalisasi” menempati bentuk pelanggaran yang paling sering digunakan dalam menghambat hak masyarakat untuk dapat berperan serta khususnya dalam perkara lingkungan hidup.
Selanjutnya kasus Lapindo Brantas (Sidoarjo). Kasus ini berawal dari tragedi semburan lumpur panas akibat aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Berantas Inc pada tahun 2006. Peristiwa ini mengakibatkan dampak yang cukup besar dan panjang serta musnahnya satuan-satuan penting fungsi ekologi, sosial, dan budaya terhadap kehidupan manusia. 22 Akibat dari peristiwa ini total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; lebih
20 Kurniady D, ‘Pencemaran Teluk Buyat Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan International Dan Hukum Nasional’ (Universitas Andalas 2010).[2–4].
21 Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) adalah strategi untuk menghentikan atau menghukum warga negara yang menggunakan hak politik mereka dengan tujuan mengalihkan perhatian publik dari isu publik menjadi ranah privat. SLAPP is an action based on court mechanisms to eliminate public participation by silencing, disturbing, and obstructing political opponents. Lihat dalam  Mia Banulita dan Titik Utami, ‘Legal Construction of Anti Eco-SLAPP Reinforcement in Indonesia’ (2021) 36 Yuridika.[725].
22 Evy Flamboyan Minanda dan Tria Juniati, ‘Tinjauan Hak Konstitusional terhadap Korban Bencana Lumpur Lapindo | Minanda | Jurnal Konstitusi’ (2011) 8 Jurnal Konstitusi.[244–260].
dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan; rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon); kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi; hingga dampak kesehatan. 23
Pada bulan Agustus tahun 2012, (Komnas HAM), mengeluarkan putusan bahwa Komnas HAM menyatakan bahwa memasukkan kasus itu ke dalam kategori pemusnahan lingkungan hidup atau ecocide dan menilai bahwa kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan berat dan berdampak sangat luas bagi kehidupan manusia. Jika kita mengacu pada wacana ecocide dalam konteks semburan lumpur Lapindo, kita dapat melihat indikasi-indikasi secara gamblang bahwa di sana terdapat praktek ecocide , karena yang paling nyata dari dampak yang diakibatkan oleh semburan lumpur Lapindo. 24 Hasil investigasi Komnas HAM menunjukkan bahwa di penampungan korban luapan lumpur lapindo yakni Pasar Baru Porong, banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis, ekonomi maupun seksual. 25 Dari situ, dapat ketahui bahwa peristiwa tersebut sekurang-kurangnya telah banyak melanggar HAM, diantaranya pelanggaran hak hidup, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak pengembangan diri, hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan lain sebagainya.
Selain tiga kasus besar tersebut, terdapat kasus-kasus perusahaan di sektor sumber daya alam khususnya tambang dan perkebunan yang diduga melakukan pelanggaran HAM, diantaranya seperti: 1) Kasus PT. Semen Indonesia dalam kriminalisasi Joko Priyanto; 2) Kasus PT. Multi Harapan Utama (MHU) dalam penyerangan premen ke kantor JATAM Kalimantan; 3) Kasus PT. Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) dalam pembunuhan Salim Kancil; 4) Kasus PT. Merdeka Copper Gold Tbk dalam kriminalisasi Heri Budiawan alias Budi Pego;
23 Sidabukke S, ‘Pelanggaran HAM dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo’ (2009) 16 Jurnal Yustika.[16–25].
24 M Ridha Saleh and others, Ecoide: Memutus Impunitas Korporasi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Yayasan TIFA 2019).[61–90].
25 M Kabul Supriyadhie, Ringkasan  Eksekutif  Hasil  Penyelidikan  Tim  Ad  Hoc  Penyepidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo .[18–20].
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...
5) Kasus PT. Muria Sumba Manis (MSM) dalam kriminalisasi aktivis Walhi dan warga penolak HGU PT. MSM; 6) Kasus PT Sawindo Cemerlang, anak usaha PT Kencana Group, dari Wilmar International, dalam Penggusuran tanah dan konflik dengan Petani Banggai, Sulawesi Tengah; 7) Kasus  PT. Mamuang, entitas anak dari PT. Astra Agro Lestari dalam kriminalisasi Hemsi alias Frans; dan 8) Kasus PT. Dian Anggara Persada (PT. DAP), Riau dalam dugaan Kriminalisasi Aktivis Serikat Buruh, Pemberangusan Aksi Mogok dan Serikat Pekerja Perkebunan (FKUI-KSBSI). 26
Berdasarkan fakta-fakta empiris sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tipologi kasus dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi dalam kegiatan bisnis di sektor sumber daya alam yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

## Tabel. 1.
Tipologi Kasus dan Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM pada Bisnis Sektor Sumber Daya Alam 27

## Tipologi Kasus Pelanggaran HAM
1 Sengketa Ketenagakerjaan
2 Sengketa Lahan
3 Perusakan dan Pencemaran Lingkungan
4 Penggusuran
5 Kekerasan terhadap pembela HAM lingkungan dan warga sekitar

## Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM
1 Hak hidup
2 Hak atas rasa aman
3 Hak pengembangan diri
4 Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
5 Hak atas kesehatan
6 Hak atas perumahan
7 Hak kebebasan berpendapat
8 Dan hak-hak lainnya
Apabila dikaitkan dengan prinisp-prinisp dalam bisnis dan HAM pada UNGP, maka prinsip yang paling sering dilanggar dalam praktik bisnis sektor sumber daya
26 Nurkholis Hidayat dan Iwan Nurdin, Keterlibatan Sektor Bisnis dalam Serangan terhadap Hak Asasi Manusia (Lokataru Foundation 2021).[32–49].
27 Diolah oleh penulis.
alam adalah prinisp perlindungan dan penghormatan, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi. Kemudian, barulah disusul dengan prinsip pemulihan HAM yang tidak optimal dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa realitas pemenuhan HAM di sektor sumber daya alam masih belum berjalan sebagaimana mestinya dan masih memiliki banyak tantangan.

## Tantangan dan Prospek Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia
Indonesia merupakan salah satu diantara banyak negara yang berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan dalam bisnis dan HAM. Dengan demikian, Indonesia wajib menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan sektor bisnis melalui ragam kebijakan, legislasi, regulasi dan sistem peradilan yang efektif. 28
Prinsip-prinsip panduan ini menetapkan norma-norma berdasarkan prinsip- prinsip hukum internasional dan harapan sosial, memberikan landasan tidak hanya untuk untuk masa depan pembuatan aturan oleh negara-negara di tingkat nasional dan global tetapi juga menjadi kerangka otoritatif terhadap perilaku bisnis yang akan dinilai. Korporasi harus menghormati HAM.
Tiga pilar dalam prinsip-prinsip ini memiliki keterkaitan yaitu 29 : Pertama, kewajiban negara untuk melindungi HAM, dimana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga termasuk entitas bisnis.
Kedua, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM yang berarti tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi. Ketiga, kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial.
28 Adzkar Ahsinin, Andi Muttaqien dan Muhammad Busyrol Fuad RDN, Rencana  Aksi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Pembelajaran Praktik Terbaik Negara-Negara Dalam Melindungi Warga Negara Dari Dampak Bisnis (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2020).[189].
29 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa ‘Perlindungan,  Penghormatan,  Dan  Pemulihan (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2014).[vii].
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...
Komitmen Indonesia hari ini dapat dilihat dalam pembentukan kebijakan sebagai upaya dari implementasi prinsip-prinsip panduan dalam bisnis dan HAM. Penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tahun 2019, berhasil mengidentifikasi setidaknya terdapat beberapa kebijakan yang diterbitkan pemerintah, antara lain: 1) Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019; 2) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 001 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia; 3)  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan; dan selain itu terdapat juga beberapa Road Map atau Strategi Nasional Bisnis dan HAM. 30 Pada tahun 2021 ini, beberapa perkembangan prinsip bisnis dan HAM telah dilakukan, antara lain seperti: 1) pembuatan aplikasi berbasis website “penilaian resiko bisnis dan HAM” (PRISMA) oleh Kemenkumham didukung oleh kedutaan kerajaan Belanda dan bekerja sama dengan ELSAM; 2) pembentukan gugus tugas bisnis dan HAM di tingkat nasional (GTN) dan daerah; dan 3) integrasi isu bisnis dan HAM dalam RANHAM 2021-2025 melalui Perpres No. 53 Tahun 2021.
Walaupun Indonesia telah tercatat memiliki Peraturan Komnas HAM No. 001 Tahun 2017 tentang Pengesahan RAN Bisnis dan HAM maupun berbagai inisiatif lain guna menerjemahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB dalam konteks kebijakan nasional, namun status Indonesia dalam kategori OHCHR ( Office  of the United Nations High Commissioner for Human Rights ) masih masuk sebagai “states that are in the process of developing a national actional plan or have committed to developing one”, bersama dengan 15 (lima belas) negara lainnya, seperti Argentina,
Honduras, India, Jepang, Kenya, Liberia, Malaysia, Mexico, Mongolia, Morocco, Pakistan, Peru, Skotlandia, Uganda dan Ukraina. 31 Pernyataan OHCHR tersebut barangkali merupakan bentuk evaluasi kepada Indonesia, bahwa Indonesia
30 Adzkar Ahsinin, Andi Muttaqien dan Muhammad Busyrol Fuad RDN, Perkembangan Bisnis Dan HAM Di Indonesia: Persepsi Negara, Masyarakat Sipil Dan Korporasi (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2019).[130].
31 Ahsinin, Muttaqien dan RDN, Op.Cit .[191].
saat ini masih memiliki banyak tantangan dan masalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip pedoman bisnis dan HAM. Realitas permasalahan sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan salah satu buktinya.
Hingga saat ini, implementasi berbagai kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara optimal dalam praktik bisnis di sektor sumber daya alam. Sejumlah masalah mengemuka dalam implementasi Peraturan Komnas HAM No. 001 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, seperti minimnya sosialisasi dan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan isu bisnis dan HAM. Kemudian masalah lain juga berkaitan dengan minimnya anggaran dan political will para komisionernya, bahkan salah satu komisioner menyatakan sikapnya untuk tidak mendukung peraturan tersebut tersebut. Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat perbedaan komitmen antara komisioner Komnas HAM saat ini dengan Komisioner Komnas HAM sebelumnya, khususnya dalam menindaklanjuti peraturan tersebut. Permasalahan tersebut berakibat tidak hanya pada implementasi akan tetapi juga dapat memperlemah peraturan tersebut sebagai profuk legal yang telah disyahkan dan dicatatkan melalui berita negara. Demikian juga dengan implementasi Rancangan Hak Asasi Manusia 2020-2024, beberapa instansi yang telah diupayakan dalam mempromosikan isu bisnis dan HAM di Indonesia masih berada dalam cakupan frekuensi yang berbeda.
Selain permasalahan tersebut, terdapat juga tantangan lain berkaitan dengan kebijakan khusus sektor sumber daya alam. Terdapat sekitar 14 (empat belas) perundang-undangan terkait dengan sumber daya alam, belum lagi peraturan pada level dibawahnya seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri. Banyak aturan tersebut bukan menjamin pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi di sisi lain juga memberikan masalah tumpang tindih dan disharmoni regulasi. Hal tersebut terbukti dari banyaknya undang-undang di sektor sumber alam yang diuji ke Mahkamah Konstitusi, diantaranya seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...
tenang Pertambangan dan Mineral Batubara, Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan masih banyak lainnya. 32 Bahkan pada sisi politik hukumnya, politik hukum pembentukan perundang-undang di sektor sumber daya alam cenderung berkarakter neo-liberalistik yang mengarah dukungan pada swasta. Hubungan pemerintah dan masyarakat juga sebatas subordinatif sehingga keadilan yang berusaha diwujudkan adalah keadilan distributif (individual). 33
Dengan kata lain, undang-undang yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam lebih mengedepankan pendekatan sektoral dan mengabaikan perlindungan hak- hak masyarakat, khususnya masalah tanah dan sumber daya alam yang selama ini diakses oleh masyarakat setempat. 34
Kondisi tersebut disebabkan karena adanya ego sektoral dan pengabaian terhadap dikeluarkannya kebijakan-kebijakan teknis masing-masing sektor serta kurangnya koordinasi. Dalam hal kewenangan, terjadi kurang sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah secara vertikal maupun horizontal, ditambah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Hal tersebut berpotensi berakibat pada implementasi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam serta konflik dan sengketa sumber daya alam antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah dan antara dunia usaha dengan masyarakat dan pemerintah. Atas hal demikian itu, diperlukan penyederhanaan regulasi melalui undang-undang khusus tentang sumber daya alam serta kejelasan kewenangan yang diberikan dengan mengakomodir prinsip-prinsip pedoman bisnis dan HAM yang ada. 35
Berbagai antinomi hukum yang terjadi pada regulasi di sektor sumber daya alam dapat menjadi momentum untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi
32 Rachmad Safa’at and others, ‘Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam’ (2017).[3].
33 Ilham  Dwi  Rafiqi,  ‘Pembaruan  Politik  Hukum  Pembentukan  Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif’ (2021) 5 Bina Hukum Lingkungan.[319–339].
34 Nurjaya IN, Prinsip-Prinisp Dasar Pengelolaan Sumber Daya Aalam Dalam Perspektif Antropolo - gi Hukum (Prestasi Pustaka Publisher 2008).[127].
35 Elita Rahmi, Rustian Mushawirya dan Eko Nuriyatman, ‘Prospektif Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam’ (2021) 5 Bina Hukum Lingkungan.[314–316].
regulasi. Pemenuhan dan penegakan HAM dibidang bisnis sektor sumber daya alam perlu diposisikan menjadi muatan materi yang wajib untuk diakomodir sebagai bentuk dukungan dan kepastian hukum terhadap pemenuhan dan penegakan HAM di bisnis sektor sumber daya alam. Hal ini perlu dilakukan, mengingat kaidah-kaidah HAM dan bisnis saat ini masih banyak diatur dalam level peraturan dibawah Undang-Undang.
Aspek kebijakan dan hubungan antar penyelenggara negara rupaya menjadi tantangan untuk penerapan prinisp-prinsip pedoman bisnis dan HAM di sektor sumber daya alam di Indonesia. Akan tetapi, tantangan eksternal dari pihak pengusaha juga merupakan unsur yang tidak mungkin dapat dihindarkan. Perusahaan di sektor sumber daya alam dengan segala kelebihannya memiliki banyak cara untuk mengintervensi arah kebijakan. Keunggulan posisi dan materi yang dimiliki terkadang membuat keinginan perusahaan lebih mudah diakomodir oleh pemerintah dengan alasan adalah untuk dan atas nama pembangunan dan investasi negara.
Dalam memenuhi tugas untuk melindungi HAM di sektor sumber daya alam, negara harus: 1) menegakkan hukum yang ditujukan kepada para pelanggar HAM, atau dalam konteks ini memiliki dampak pada keharusan perusahaan bisnis untuk menghormati HAM dan secara periodik membuat penilaian atas kecukupan dari hukum tersebut dan mengatasi kekurangan yang ada; 2) memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang lain mengatur pembentukan dan operasi yang sedang berjalan dari perusahaan bisnis, seperti hukum perusahaan, tidak menghambat tetapi membuat bisnis menghormati HAM; 3) Memberikan panduan yang efektif kepada perusahaan bisnis tentang bagaimana menghormati HAM dalam pelaksanaan operasi mereka; dan 4) Mendorong, dan ketika pantas mensyaratkan perusahaan bisnis untuk berkomunikasi tentang bagaimana mereka mengatasi dampak-dampak HAM.
Apabila ditelusuri, Indonesia telah memiliki banyak pengalaman dalam mengadopsi dan mengimplementasi instrument hukum international yang berkaitan dengan kegiatan bisnis korporasi dan HAM, Sepeti prinsip berkelanjutan
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...
dan tanggungjawab dapat dilihat pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam aturan tersebut terdapat ketentuan pasalnya mengatur kewajiban perusahaan dalam melaksanakan corporate social responsibility (CSR). Prinisp CSR tersebut dapat menjadi contoh sederhana bagaimana tanggungjawab korporasi untuk melakukan perlindungan sosial dan lingkungan.
CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dalam rangka menghargai manusia, masyarakat serta lingkungan sekitar. 36 CSR semakin diterima di Indonesia sebagai suatu ‘kewajiban’ yang harus dijalankan, beriringan dengan  langkah-langkah  mencapai  profit.  Penerapan  CSR  tidak  lagi  dianggap sebagai cost semata, melainkan investasi jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan. 37
Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan terobosan hukum dalam usaha pembangunan berkelanjutan di kawasan sumber daya alam, aturan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sumber daya alam sebagai tanggung jawab institusional yang terikat secara formil dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (mandatory) bukan tanggung jawab yang bersifat interaksional yang bersifat sukarela (voluntary) .
Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan sumber daya alam harus menerapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan apabila ingin usahanya berkelanjutan. Karena, di satu sisi tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah menjadi kebutuhan bagi perusahaan sumber daya alam agar mendapat dukungan dari masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pengusahaan sumber daya alam. Karenanya tidak ada alasan hukum bagi
36 Untung HB, Corporate Social Responsibility (Sinar Grafika 2009).[1].
37 Azheri B, ‘Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat’ (Universitas Brawijaya 2010).[6].
perusahaan sumber daya alam di Indonesia untuk tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam aktivitas usahanya.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan terutama untuk perusahaan sumber daya alam berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas kini lebih didorong untuk memastikan jaminan atas daya pulih lingkungan. Sehingga dengan demikian diharapkan terjadi keseimbangan antara pendapatan, lingkungan dan manusia. 38
Adopsi terhadap beberapa instrumen internasional yang dilakukan Indonesia memberikan gambaran, bahwa penerapan good corporate governance (GCG) 39 , CSR dan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia sebenarnya bukan merupakan penambahan beban bagi usaha korporasi. 40 Penerapkan prinisp-prinisp tersebut merupakan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, inilah yang perlu disadari oleh para pemangku kepentingan bahwa penerapan prinsip-prinsip pedoman bisnis dan HAM (UNGP) merupakan sesuatu yang diharuskan untuk terselenggaranya perlindungan dan penghormatan bagi HAM di Indonesia. Sehingga, tidak hanya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksudkan akan tetapi juga juga tangggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM.
Terdapat 3 (tiga) pilar UNGP, yakni pertama , kewajiban negara untuk melindungi dari pelanggaran HAM oleh pihak-pihak ketiga, termasuk oleh kalangan bisnis, melalui kebijakan-kebijakan, peraturan dan pengadilan yang memadai; kedua , tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM yang berarti bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak orang lain; dan ketiga , memperluas akses untuk pemulihan yang efektif bagi para korban, baik melalui proses hukum atau non-hukum. Dalam konteks bisnis sektor sumber daya alam, 3 (tiga) pilar UNGP yang terdiri dari
38 Indah Dwi Qurbani MI, ‘The Legal Principles of CSR of Mining Companies as a New Paradigm in Indonesia,’ Legislative Developments and Case Studies (Konstitusi Press 2013).[231–233].
39 Lihat Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.
40 Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, ‘Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights’ (2019) 4 Lex Renaissance.[81–103].
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...
perlindungan, perhomatan dan pemulihan itu dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain seperti:
1.  Evaluasi dan harmonisasi kebijakan dalam sektor sumber daya alam berdasarkan prinsip-prinsip pedoman bisnis dan HAM;
2.  Intergrasi prinsip-prinsip pedoman bisnis dan HAM pada RANHAM secara terpadu;
3.  Negara memastikan proses pengadilan yang memadai dengan membuat pedoman penangan perkara sumber daya alam;
4.  Intergrasi prinsip-prinsip pedoman bisnis dan HAM pada peraturan perusahaan;
5.  Uji tuntas HAM secara berkala pada bisnis sektor sumber daya alam;
6.  Pembuatan pedoman dan sosialisasi terkait akses pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM akibat kegiatan bisnis sektor sumber daya alam.
Disamping upaya-upaya tersebut dilakukan, penyelesaian problem seperti kelembagaan dan regulasi kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana disebutkan di atas juga perlu dilakukan untuk optimalisasi penerapan bisnis dan HAM di sektor usaha sumber daya alam. Tipologi dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam seperti yang diuraikan di atas juga perlu diperhatian untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut agar tidak terulang lagi.
Sebagai contoh, Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk: 1)Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia; 2)Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan 3) Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan. Jika memang PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ditujukan untuk menjamin daya rusak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan khususnya yang melakukan ekstraksi sumber daya alam, semestinya PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas secara detail mengatur tentang jenis
tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta besaran tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan.
Konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainibility development) sebagai hal yang wajib diperhatikan, tak hanya oleh negara, tetapi terlebih oleh kalangan korporasi. Korporasi menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) .

## Kesimpulan
Sebelum dan sudah diterbitkannya prinsip-prinsip pedoman bisnis dan HAM (UNGP), bisnis pada sektor sumber daya alam di Indonesia menjadi bisnis yang paling sering melakukan pelanggaran HAM. Berdasarkan data juga bisnis di sektor sumber daya alam di Indonesia banyak dikuasi oleh perusahaan multinasional, Tipologi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bisnis sektor sumber daya alam terjadi seperti halnya sengketa ketenagakerjan, sengketa lahan, perusakan dan pencemaran lingkungan, penggusuran, hingga Kekerasan terhadap pembela HAM lingkungan dan warga sekitar. Akibatnya, bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang seringkali terjadi adalah pelanggaran terhadap hak hidup, hak atas rasa aman, pak pengembangan diri, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, hak atas perumahan, hak kebebasan berpendapat, dan hak-hak lainnya.
Tantangan yang dimiliki dalam menerapkan prinsip-prinsip pedoman bisnis dan HAM di sektor sumber daya alam adalah berkisar pada minimnya sosialisasi dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, serta ditambah dengan permasalahan pengaturan di sektor sumber daya alam yang terlampau banyak.
Selain itu, tantangan eksternel dari pihak pengusaha juga merupakan unsur yang tidak mungkin dapat dihindarkan. Perusahaan di sektor sumber daya alam dengan segala kelebihannya memiliki banyak cara untuk melakukan intervensi kepentingan. Prospek kedepan, 3 (tiga) pilar UNGP yang terdiri dari perlindungan, perhomatan dan pemulihan menjadi unsur yang perlu dijabarkan dan diwujudkan dalam setiap agenda pengelolaan bisnis sumber daya alam
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...

## Daftar Bacaan

## Buku
Adzkar Ahsinin, Andi Muttaqien, dan Muhammad Busyrol Fuad RDN, Perkembangan Bisnis Dan HAM Di Indonesia: Persepsi Negara, Masyarakat Sipil Dan Korporasi (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2019).
——, Rencana  Aksi  Nasional  Bisnis  Dan  Hak  Asasi  Manusia:  Pembelajaran  Praktik Terbaik  Negara-Negara  Dalam  Melindungi  Warga  Negara  Dari  Dampak  Bisnis (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2020).
H.M. Kabul Supriyadhie, Ringkasan  Eksekutif  Hasil  Penyelidikan  Tim  Ad  Hoc Penyepidikan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Yang  Berat  Peristiwa  Lumpur Panas Lapindo.
Indah Dwi Qurbani MI, ‘The Legal Principles of CSR of Mining Companies as a New Paradigm in Indonesia’, Legislative  Developments  and  Case  Studies (Konstitusi Press 2013).
Johny Ibrаhim, Teori dаn Metodologi Penelitiаn Hukum Normаtif (Bаyumediа 2011).
Kasim I, ‘Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi: Memetakan Kepatuhan Korporasi Pada Hak Asasi Manusia’ in Atip Latipulhayat (ed), Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi: Eksplorasi Hubungan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2016).
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Kerangka Perserikatan Bangsa- Bangsa  “Perlindungan,  Penghormatan,  Dan  Pemulihan (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2014).
M Ridha Saleh and others, Ecoide:  Memutus  Impunitas  Korporasi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Yayasan TIFA 2019).
Mualimin Abdi, ‘Respon Pemerintah Terhadap Perkembangan Penormaan Standar Universal Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia’ in Wahyu Wagiman Adzkar Ahsinin and others (ed), Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) & Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2016).
Nurjaya IN, Prinsip-Prinisp Dasar Pengelolaan Sumber Daya Aalam Dalam Perspektif Antropologi Hukum (Prestasi Pustaka Publisher 2008).
——, ‘Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat’ (2014).
Media Iuris, 5 (2) 2022: 259-284
Nurkholis Hidayat dan Iwan Nurdin, Keterlibatan  Sektor  Bisnis  dalam  Serangan terhadap Hak Asasi Manusia (Lokataru Foundation 2021).
Rachmad Safa’at and others, ‘Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam’ (2017).
Soares A dan AJ De, Perjuangan Amungme: Antara Freeport Dan Militer (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2003).
Tim Khusus Pemantauan Konflik-konflik Sumber Daya Alam, ‘Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara Di Kalimantan Timur’ (2016).
Untung HB, Corporate Social Responsibility (Sinar Grafika 2009).

## Jurnal
Astuti AD, ‘Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua | Astuti | Journal of International Relations’ (2018) 4 Journal of International Relations.
Ayu Kholifah, ‘Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights | Nagari Law Review’ (2021) 4 Nagari Law Review.
Deva Surya, ‘Human Rights Violations By Multinational Corporations and International Law: Where from Here? by Surya Deva :: SSRN’ (2003) 7 Connecticut Journal of International Law.
Dzaki Aulia, Aminuddin Ilmar, dan Zulkifli Aspan, ‘Relasi Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel’ (2020) 2 Al-Azhar Islamic Law Review.
Elita Rahmi, Rustian Mushawirya, dan Eko Nuriyatman, ‘Prospektif Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam’ (2021) 5 Bina Hukum Lingkungan 304.
Evy Flamboyan Minanda dan Tria Juniati, ‘Tinjauan Hak Konstitusional terhadap Korban Bencana Lumpur Lapindo | Minanda | Jurnal Konstitusi’ (2011) 8 Jurnal Konstitusi.
Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, ‘Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights’ (2019) 4 Lex Renaissance 81.
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...
Harison Citrawan, ‘Bisnis dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Membangun Konteks Dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal’ (2021) 50 Jurnal Hukum & Pembangunan.

## Ilham  Dwi  Rafiqi,  ‘Pembaruan  Politik  Hukum  Pembentukan  Perundang-
Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif’ (2021) 5 Bina Hukum Lingkungan 319.
Indarti P, ‘Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua’ (2016) 12 Jurnal HAM.
Lutfillah  K,  ‘Kasus  Newmont  (Pencemaran  di  Teluk  Buyat)’  (2011)  2  Jurnal Kybernan.
Mia Banulita dan Titik Utami, ‘Legal Construction of Anti Eco-SLAPP Reinforcement in Indonesia’ (2021) 36 Yuridika.
Mulayana A, ‘Mengintegrasikan HAM ke Dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan’ (2012) 8 Jurnal HAM.
Patricia Rinwigati Waagstein, ‘Korporasi Sebagai Pengemban Kewajiban HAM: Suatu Pencarian Legitimasi dalam Hukum Internasional’ (2010) 40 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Sandang Y, ‘Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata Di Indonesia’ (2019) 10 Jurnal HAM.
Sidabukke S, ‘Pelanggaran HAM dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo’ (2009) 16 Jurnal Yustika.

## Skripsi/Tesis/Disertasi
Azheri B, ‘Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat’ (Universitas Brawijaya 2010).
Kurniady D, ‘Pencemaran Teluk Buyat Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan International Dan Hukum Nasional’ (Universitas Andalas 2010).

## Website
Lokataru, ‘Fakta-fakta Pelanggaran Hukum dan HAM terhadap Karyawan PT Freeport – Lokataru’ ( Lokataru  (Law  &  Human  Rights  Office) , 13 Desember 2017) <https://lokataru.com/fakta-fakta-pelanggaran-hukum-dan-ham- terhadap-karyawan-pt-freeport/> diakses 27 Mei 2022.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbata.
Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 001 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan.
How to cite: Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi, ‘Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan’ (2022) Vol. 5 No. 2 Media Iuris.
Indah Dwi dan Ilham Dwi: Bisnis Sektor Sumber...
--This page is intentionally left blank--