AMEK(JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 4, No2, Mei 2024 ISSN 2774-809X(media online) Hal 177-185

## MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL BIMA MAGELANG
Maulina Affida 1* , Fuad Yanuar Akhmad Rifai 2 , Purwanto 3
1,2,3 Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang Email: * 1 maulinaaffida254@gmail.com, 2 fyarc86@gmail.com, 2 purwanto@staia-sw.or.id (*coressponding author)

## Abstrak
Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana BMT BIMA, sebagai entitas keuangan syariah  di  Kabupaten  Magelang  menyalurkan  pembiayaan.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif.  Data  penelitian dikumpulkan  dengan  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  analisis  dokumen  yang  relevan  untuk  pengumpulan  data. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  menyalurkan  pembiayaan  BMT  BIMA  memiliki serangkaian  prosedur  yang  harus  dipatuhi.    Prosedur  tersebut  diantaranya  adalah  1)  melakukan  analisis  pembiayaan,  yaitu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis kondisi calon anggota. 2) Kebijakan persetujuan pembiayaan, yaitu sejumlah kegiatan yang dilakukan sebelum calon anggota  memperoleh fasilitas pembiayaan dari BMT BIMA. 3) Dokumen dan administrasi Pembiayaan, yaitu kebijakan yang terkait dengan prosedur dan dokumen yang harus disiapkan. 4) Pengawasan pembiayaan, yaitu upaya untuk melakukan pencegahan dini kerugian finansial yang digunakan untuk pembiayaan. 5) Penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu manajemen yang terkait dengan mekanisme yang digunakan oleh BMT BIMA dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
Kata Kunci: Manajemen pembiayaan; Pembiayaan Syariah; BMT BIMA

## Abstract
This research aims to provide an in-depth understanding of how BMT BIMA channels financing as a Sharia financial entity in Magelang Regency. This research includes qualitative research. Research data was collected using observation, interviews, and analysis of relevant documents for data collection. Data analysis was carried out using an interactive model, including data collection, reduction, verification, and conclusions. The research results show that BIMA has a series of procedures that must be complied with in distributing BMT financing. These procedures include 1) conducting a financing analysis, namely activities carried out to collect data and information needed to analyze the condition of prospective members. 2) Financing approval policy,  namely  many  activities  carried  out  before  prospective  members  obtain  financing  facilities  from  BMT  BIMA.  3) Financing  documents  and  administration,  namely  policies  relating  to  procedures  and  documents  that  must  be  prepared.  4) Supervision  of  financing,  namely  efforts  to  prevent  early  financial  losses  used  for  financing.  5)  Settlement  of  financing management problems, namely those related to the mechanisms used by BMT BIMA in resolving financing problems.
Keywords : Financing management; Sharia Financing; BMT BIMA

## 1. PENDAHULUAN
Era  modern  seperti  saat  ini,  lembaga  keuangan  memiliki  peran  krusial  dalam  memajukan  perekonomian  suatu negara  [1].  Hampir  setiap  sektor  yang  terlibat  dalam  berbagai  kegiatan  keuangan  selalu  memerlukan  layanan lembaga keuangan, baik itu individu, perusahaan, masyarakat umum, maupun lembaga [2]. Lembaga keuangan menjadi elemen integral dalam struktur perekonomian masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan sangat penting karena melibatkan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Proses ini sering disebut sebagai fungsi intermediasi keuangan [3].
Di Indonesia, istilah yang digunakan untuk bank Islam adalah bank syariah. Bank syariah adalah suatu entitas  keuangan  yang  terdiri  dari  berbagai  sumber  daya  ekonomi  dan  manajemen,  beroperasi  dalam  produksi barang atau jasa. Lembaga keuangan syariah ini mendasarkan prinsip operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah Islam, di mana praktik riba, gharar, dan maisir harus dihindari dalam setiap operasionalnya. Larangan terhadap hal-hal tersebut telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits [4]. Peningkatan penggunaan istilah "syariah" menjadi lebih populer terutama setelah diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (yang diperbarui dengan UU No. 21 Tahun 2008) dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004). Periode tersebut menandai era dual banking system di Indonesia, di mana bank umum syariah diberikan perlakuan yang setara (equal treatment) dengan bank umum konvensional. Di sisi lain, bank umum konvensional juga diberikan kemungkinan untuk membuka unit usaha syariah
Lembaga  keuangan  syariah  dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori,  yakni  lembaga  keuangan  syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah non perbankan [5]. Dalam konteks keuangan, lembaga keuangan syariah memainkan  peran  yang  signifikan  dalam  masyarakat,  termasuk  fungsi  sebagai  penghimpun  dana  dan  penyalur dana. Aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan menjadi kegiatan krusial, karena melalui proses ini, lembaga
AMEK(JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 4, No2, Mei 2024 ISSN 2774-809X(media online) Hal 177-185
keuangan  syariah,  baik  itu  yang  bersifat  perbankan  maupun  non  perbankan  mikro,  memperoleh  sumber pendapatan. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang ditemui dalam masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang merupakan lembaga keuangan mikro. KSPPS adalah entitas hukum koperasi yang menerapkan sistem bagi hasil dan mematuhi aturan syariah Islam [6]. KSPPS tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Contoh  dari  KSPPS  yang  beroperasi  di  Kabupaten  Magelang  adalah  KSPPS  BMT  Bima,  yang  secara  singkat disebut sebagai BMT BIMA.
Sebagai  entitas  keuangan  syariah,  BMT  BIMA  memiliki  tanggung  jawab  utama  untuk  melaksanakan fungsi intinya, yaitu penyaluran pembiayaan. Pembiayaan memiliki peranan yang sangat vital dalam mendukung kelangsungan operasional bank, karena merupakan pilar utama pendapatan. Penerapan manajemen pembiayaan yang optimal dapat menjadi pendorong bagi kesinambungan operasional bank. Di sisi lain, kurangnya pengelolaan yang  efektif  dapat  menimbulkan  permasalahan,  bahkan  berpotensi  menghentikan  kegiatan  bank  [7].  Dengan demikian, keberhasilan manajemen pembiayaan syariah memiliki relevansi besar untuk memastikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah dapat dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam [8].
Sejumlah penelitian terkait manajemen pembiayaan di BMT telah banyak dilaksanakan, salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Fadlillah & Khotijah (2021) yang berjudul "Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang." Penelitian ini dilakukan di BMT BIMA Kota  Magelang  dan  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  analisis,  yaitu  suatu  pendekatan  statistik  yang digunakan untuk mengevaluasi data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data yang terkumpul secara orisinal  tanpa  menyimpulkan  secara  umum.  Selain  itu  [10]  uga  melakukan  penelitian  yang  berjudul  "Prinsip Manajemen Pembiayaan Lembaga Non-Bank Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur)." Tujuan  dari  penelitian  tersebut  adalah  untuk  memahami  manajemen  pembiayaan  lembaga  non-bank  syariah, khususnya di KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur. Temuan dari penelitian ini menyoroti pentingnya analisis dan  manajemen  keuangan  di  lembaga  keuangan  berbasis  Syariah  non-bank,  serta  peran  yang  mereka  jalankan dalam melayani masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah.
Dari kajian literatur yang telah dilakukan sebelumnya, tampaknya belum ada peneliti yang secara khusus mengkaji atau menginvestigasi praktik manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh BMT BIMA. Meskipun ada sejumlah  penelitian  mengenai  manajemen  pembiayaan  di  institusi  keuangan  syariah  secara  umum,  belum  ada fokus  khusus  pada  BMT  BIMA.  Penelitian-penelitian  sebelumnya  mungkin  lebih  berfokus  pada  aspek-aspek umum dari manajemen keuangan syariah, konsep-konsep dasar, atau bahkan pembiayaan syariah di level nasional. Oleh karena itu, kekosongan informasi dalam literatur mengenai manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh BMT BIMA menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan ini. Dalam konteks  ini,  penelitian  ini  berupaya  untuk  mengisi  celah  tersebut  dengan  memberikan  pemahaman  mendalam tentang  bagaimana  BMT  BIMA,  sebagai  entitas  keuangan  syariah  di  Kabupaten  Magelang  menyalurkan pembiayaan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  langkah-langkah  pelaksanaan  penelitian  yang  dimulai  dari  awal  hingga mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan ( field research ), yang berfokus pada pemahaman hubungan sebab-akibat dan interaksi sosial  antara  kelompok  sosial,  lembaga,  dan  masyarakat  [11].  Penelitian  ini  dilakukan  secara  langsung  untuk menyelidiki  manajemen  Pembiayaan  di  BMT  BIMA  Kabupaten  Magelang,  dan  data  yang  diperoleh  bersifat kualitatif,  terwujud  dalam  bentuk  kalimat  [12].  Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik  observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara terstruktur yaitu wawancara telah diatur dengan cermat sehingga proses tersebut dapat menghasilkan jawaban yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penelitian ini.  Analisis  data  dilakukan  menggunakan  model  interaktif  yang  mencakup  pengumpulan  data,  reduksi  data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian
1. Akad-akad dalam Penyaluran Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
AMEK(JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 4, No2, Mei 2024 ISSN 2774-809X(media online) Hal 177-185
Secara umum bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan ada empat prinsip yang mendasarinya yaitu  prinsip  jual  beli,  prinsip  bagi  hasil,  prinsip  sewa,  dan  akad  pelengkap  [13].    Penjelasan  dari  masing- masing prinsip pembiayaan oleh perbankan syaraiah adalah sebagai berikut:
a. Prinsip jual beli
Praktik  yang  sering  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  mikro  syariah  dalam  menyalurkan  pembiayaan dengan prinsip jual beli biasanya terdiri dari tiga akad yaitu Murabahah, Salam, Istishna’ [14]. Murabahah merupakan jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh bank syariah dengan nasabahnya [15]. Ciri utama dalam akad Murabahah adalah adanya transparansi yang diberikan oleh penjual mengenai harga  perolehan  dan  besarnya  keuntungan  yang  dikendaki  [16].  Adapun  jual  beli  dengan  akad  Salam merupakan jual beli yang pelunasannya diawal sementara barang diserahkan diwaktu belakangan [17]. Pada prakteknya  akad  Salam  dilakukan  secara  paralel  dimana  lembaga  keuangan  mikro  syariah  pada  saat mendapatkan  pesanan,  kemudian  keuangan  mikro  syariah  memesankan  barang  tersebut  kepada  penjual dengan  pembayaran  dilakukan  di  awal  dan  dalam  waktu  penyerahan  yang  telah  ditentukan.  Adapun penyaluran  dana  dengan  prinsip  jual  beli  dengan  Istishna’  merupakan  akad  jual  beli  dengan  melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sama halnya dengan akad Salam, dalam prakteknya Istishna’ juga dilakukan dengan parallel [18].
b. Prinsip bagi hasil
Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan mikro syariah biasanya adalah dengan menggunakan  Musyarakah  dan  Mudharabah.  Musyarakah  menurut  Halim  &  Nurdin  (2021)  merupakan kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  atau  mengerjakan  suatu  usaha dengan  setiap  pihak  berkontribusi  atas  modal  atau  dana  dengan  keuntungan  dan  kerugian  ditanggung bersama sesuai dengan kesepatakan. Adapun menurut Almahmudi (2020) Mudharabah merupakan bentuk kerjasama  antara  dua  pihak,  dimana  salah  satu  pihak  merupakan  pemilik  modal  dan  pihak  yang  lain bertindak  sebagai  pengelola dari  modal  tersebut  kemudian keuntungan  dan  risiko  yang diperoleh  dibagi dan ditanggung sesuai dengan kesepatakan.
c. Prinsip sewa
Menurut Rahim et al [21] penyaluran dana dengan prinsip sewa biasanya menggunakan skema Ijarah dan skema Ijarah Muntahiya Bittamlik. Ijarah menurut Uddin [23] merupakan akad pemindahan hak guna atas barang/jasa  tanpa  adanya  pemindahan  kepemilikan.  Sementara  itu  Ijarah  Muntahiya  Bittamlik  menurut Ghofur  [24]  merupakan  perjanjian  antara  dua  atau  orang  yang  satu  sebagai  pemilik  barang  dan  satu bertindak sebagai penyewa dan bila waktu sewa berakhir pemilik barang dapat memberikan kesembatan kepada  penyewa  untuk  memiliki  barang  yang  disewakan  secara  penuh  kepada  penyewa.  Skema  dalam penyaluran pembiayaan prinsip sewa yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah adalah pembiayaan sewa yang kemudian diakhiri dengan pembelian.
d. Akad Pelengkap
Ada beberapa jenis dari akad pelengkap yang biasanya ada di perbankan syariah menurut Ghofur [24] yaitu Rahn, Wakalah, Qard dan Kafalah. Rahn atau gadai menurut Azman et al [25] merupakan tindakan untuk menahan  barang  jaminan  dari  orang  yang  meminjam  agar  lembaga  atau  orang  lain  dapat  memberikan sejumlah  dana  Akad  pelengkap  selanjutnya  adalah  Wakalah.  Wakalah  menurut  Abdeen  et  al.  (2019) merupakan  pemindahan  wewenang  kepada  orang  lain  untuk  menyelesaikan  atau  melaksanakan  sesuatu. Adapun  Qard  menurut  Mukhibad  et  al  [27]  merupakan  akad  pinjaman  dana  tanap  ada  kewajiban  untuk mengembalikan dengan tambahan tertentu. Pada intinya Qard adalah penyaluran dana yang berorientasi sosial  tanpa  mengharapkan  keuntungan  [28].  Sementara  itu  Kafalah  berarti  pengalihan  tanggung  jawab pihak kedua kepada pihak ketiga untuk menyelesaiakan persoalan kepada pihak pertama.
Uraian di atas merupakan prinsip atau akad yang digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan dana. Pada intinya sebagai lembaga intermediari lembaga keuangan syariah harus menyalurkan dana yang berhasil dihimpunnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari prinsip atau akad yang dapat digunakan lembaga  keuangan  mikro  syariah  dalam  menyalurkan  dana  di  atas  maka  terlihat  jelas  perbedaanya  dengan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro konvensional. Jika pada lembaga keuangan mikro konvensional semua penyaluran dana adalah kredit namun pada lembaga keuangan mikro syariah dilihat dulu  apa  tujuan  dari  nasabah mengajukan  pembiayaan.  Selain  itu  pada  lembaga  keuangan  mikro  konvensional tidak dikenal penyaluran dana yang berorientasi sosial sebagaimana akad Qardh dalam lembaga keuangan mikro syariah. Dari aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah di atas maka dengan sendirinya akan mengerakkan perekonomian suatu daerah.

## 2. Manajemen Pembiayaan di BMT BIMA
Manajemen pembiayaan menjadi suatu kebutuhan esensial agar BMT BIMA memiliki keyakinan bahwa nasabah  mampu  mengembalikan  dana  yang  telah  diberikan  [29].  Oleh  karena  itu,  dalam  proses  penyaluran pembiayaan, sebagaimana disampaikan oleh Narasumber penelitian yang menyatakan bahwa di BMT BIMA ada beberapa langkah khusus yang mencakup:
a. Analisis pembiayaan
AMEK(JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 4, No2, Mei 2024 ISSN 2774-809X(media online) Hal 177-185
Proses  analisis  ini  mencakup  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  diperlukan  untuk  melakukan  evaluasi terhadap  nasabah  yang  sedang  dipertimbangkan.  Hasil  wawancara  dengan  Manajer  BMT  BIMA mengungkapkan  bahwa  lembaga  ini  telah  mengimplementasikan  proses  analisis  pembiayaan.  Kualitas  hasil analisis pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor:
1) Sumber Daya Manusia.
Analisis faktor pembiayaan dilakukan oleh seorang marketing (AO) yang harus memiliki pola pikir yang kuat dan keterampilan teknis serta pengetahuan teoritis.
2) Faktor dan Analisis
Data dan informasi yang diperlukan harus lengkap, akurat, dan dapat dipercaya. Proses ini dapat dilakukan dengan dua metode, yakni melalui penelitian langsung dan untuk laporan keuangan (seperti neraca dan laporan laba rugi), BMT BIMA dapat menggandeng bantuan dari kantor akuntan. Informasi dan data yang digunakan dalam analisis pembiayaan merujuk pada informasi umum dan data yang diterima dari nasabah serta dari pihak ketiga yang berkaitan dengan nasabah dan pembiayaan nasabah. Sementara itu, informasi yang  diperoleh  langsung  dari  calon  pelanggan  melibatkan  wawancara  dan  inspeksi  lokasi  atau  sekitar tempat usaha calon anggota.
3) Teknik Analisis
Analisis  harus  dilakukan  secara  cermat  dan  dengan  mematuhi  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Secara keseluruhan, analisis teknikal di BMT BIMA melibatkan dua pendekatan utama, yaitu analisis kuantitatif dan  analisis  kualitatif.  Pilihan  metode  analisis  ini  memerlukan  kehati-hatian  agar  hasil  yang  diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif terkait dengan kondisi yang sedang dinilai. Dalam konteks analisis teknikal, pendekatan kuantitatif berkaitan dengan penggunaan data numerik dan statistik untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mendasari pergerakan nilai atau kinerja suatu entitas. Sementara itu, analisis kualitatif lebih menekankan pada evaluasi aspek non-angka, seperti reputasi merek, manajemen perusahaan, dan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi keputusan atau kondisi yang sedang dianalisis. Dengan merinci analisis menjadi dua pendekatan ini, proses evaluasi dapat dilakukan secara  menyeluruh,  memperhitungkan  berbagai  faktor  yang  dapat  memengaruhi  hasil  analisis  teknikal. Oleh karena itu, ketelitian dan konsistensi dalam menerapkan kedua metode ini menjadi kunci utama untuk memastikan validitas dan keandalan dari analisis yang dilakukan.
4) Aspek yang dianalisa
Proses analisis dalam konteks ini melibatkan dua aspek utama yang perlu diperinci, yaitu [30]
a) Analisis Kesediaan untuk Membayar (Analisis Kualitatif)
Dalam  melakukan  analisis  kualitatif,  aspek  yang  menjadi  fokus  mencakup  sifat  dan  karakteristik anggota  koperasi,  serta  tingkat  komitmen  yang  dimiliki  oleh  mereka  terhadap  kewajiban  keuangan. Melalui pendekatan ini, dapat dikaji secara mendalam bagaimana perilaku dan sikap anggota koperasi dapat  memengaruhi  kemampuan  mereka  untuk  memenuhi  kewajiban  keuangan,  serta  sejauh  mana tingkat kesediaan mereka untuk berkomitmen dalam melunasi pembayaran.
b) Analisis Kemampuan Membayar Angsuran (Analisis Kuantitatif):
Sementara itu, dalam menerapkan analisis kuantitatif, pendekatan yang digunakan adalah perhitungan berbasis  angka  untuk  mengevaluasi  kemampuan  anggota  koperasi  dalam  membayar  angsuran.  Salah satu  metode  kuantitatif  yang  diterapkan  adalah  pendekatan  pendapatan  bersih,  yang  fokus  pada penentuan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja anggota koperasi. Melalui analisis ini,  dapat  diukur  secara  lebih  terperinci  tingkat  kesehatan  finansial  dan  kapasitas  anggota  koperasi dalam menanggung kewajiban keuangan mereka.
Dengan  demikian,  kombinasi  antara  analisis  kualitatif  dan  kuantitatif  ini  membentuk  landasan  yang komprehensif untuk memahami dan mengevaluasi kondisi finansial anggota koperasi. Keseluruhan analisis ini  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  keberlanjutan  dan  stabilitas  keuangan  dalam  konteks  kerjasama koperasi.
5) Prosedur Analisis Pembiayaan
Aspek penting analisis keuangan yang harus dipelajari dan dipahami oleh pengelola dan manajer lembaga keuangan  mikro  syariah.  Dengan  memahami  dan  memperhatikan  aspek-aspek  tersebut,  pengelola  dan manajer lembaga keuangan mikro syariah dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan efektif dalam menjalankan operasional mereka serta memastikan keberlanjutan dan stabilitas keuangan. Aspek- aspek penting dalam analisis keuangan yang seharusnya menjadi perhatian utama dan diperlajari dengan baik oleh para pengelola dan manajer lembaga keuangan mikro syariah mencakup:
a) Data dasar dan analisis awal dapat berupa a) Aktivitas pembelian, produksi dan penjualan b) Rencana produksi, pembelian dan penjualan c) Jaminan d) Laporan keuangan e) Kredibelitas calon anggota.
b) Studi/ analisis data
c) Pemerikasaan kegiatan bisnis dan realisasi usaha
d) Observasi rencana bisnis
e) Investigasi dan evaluasi jaminan
f) Laporan keuangan
AMEK(JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 4, No2, Mei 2024 ISSN 2774-809X(media online) Hal 177-185
b. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan
Kebijakan persetujuan pembiayaan harus mencakup poin-poin berikut:
1) Permohonan Pembiayaan
2) Melengkapi  formulir  keanggotaan  dan  formulir  pembiayaan  yang  telah  disediakan  oleh  BMT  BIMA merupakan  langkah  awal  yang  harus  diambil  oleh  calon  anggota.  Persetujuan  pemberian  pembiayaan didasarkan  pada  penilaian  keseluruhan  pembiayaan  yang  diberikan  atau  akan  diberikan  kepada  anggota oleh lembaga keuangan.
3) Menetapkan batasan kewenangan pembiayaan merupakan tindakan yang harus diumumkan secara tertulis melalui keputusan manajer atau manajer cabang. Keputusan ini mencakup jumlah pembiayaan dan identitas penanggung jawab pembiayaan yang memiliki wewenang.
4) Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan, memastikan bahwa:
a) Pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan koperasi dan prinsip pembiayaan yang sehat
b) Pengaturan  pembiayaan  dilakukan  sesuai  dengan  kebijakan  pembiayaan  dan  pedoman  kebijakan pembiayaan yang ada pada SOP BMT BIMA.
c) Pemberian dana didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan teliti
d) BMT  BIMA  memastikan  pembiayaan  dapat  diselesaikan  dan  tidak  termasuk  dalam  pembiayaan bermasalah
e) Proses persetujuan pembiayaan yang berlaku di BMT BIMA meliputi:
[1] Permohonan pembiayaan secara tertulis dan di isi secara lengkap
[2] Analisa pembiayaan secara objektif
[3] Rekomendasi persetujuan sesuai dengan hasil analisis
[4] Memberikan  persetujuan  untuk  pembiayaan  sesuai  dengan  hasil  analisis  dan  rekomendasi.  Jika keputusan  pembiayaan  berbeda  dari  saran  yang  diberikan,  perbedaan  tersebut  harus  diuraikan secara tertulis.
f) Perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis, ditetapkan format dan bentuknya, dan memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
[1] Memastikan  ketaatan  terhadap  aspek  hukum  dan  legalitas  untuk  melindungi  kepentingan Koperasi.
[2] Melibatkan penentuan jumlah pembiayaan, periode atau batas waktu, prosedur pembayaran, dan persyaratan pembiayaan lainnya.
g) Penerimaan pencairan pembiayaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
[1] Menyetujui  pencairan  pembiayaan  hanya  apabila  pemohon  pembiayaan  telah  memenuhi  segala ketentuan yang diatur dalam akad.
[2] Sebelum  dana  pembiayaan  dicairkan,  koperasi  wajib  memastikan  bahwa  segala  aspek  hukum terkait pembiayaan telah terpenuhi dan telah menyediakan perlindungan yang memadai.
Kebijakan persetujuan pembiayaan di BMT BIMA harus mencakup beberapa poin penting untuk memastikan kelancaran  dan  kepatuhan  dalam  prosesnya.  Pertama,  calon  anggota  harus  mengajukan  permohonan pembiayaan dengan melengkapi formulir keanggotaan dan formulir pembiayaan yang disediakan. Persetujuan didasarkan pada penilaian keseluruhan dari pembiayaan yang diberikan atau akan diberikan. Kedua, batasan kewenangan pembiayaan harus ditetapkan secara tertulis oleh manajer atau manajer cabang, mencakup jumlah dan penanggung jawab pembiayaan. Pejabat penentu pembiayaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa  pembiayaan  yang  ditawarkan  sesuai  dengan  ketentuan  koperasi  dan prinsip  pembiayaan  yang  sehat, dilakukan sesuai dengan kebijakan pembiayaan BMT BIMA, dan berdasarkan penilaian yang jujur, objektif, cermat,  dan  teliti.  Proses  persetujuan  meliputi  pengajuan  permohonan  tertulis,  analisis  pembiayaan  secara objektif,  rekomendasi  persetujuan,  dan  persetujuan  akhir  sesuai  hasil  analisis.  Perjanjian  pembiayaan  harus dibuat  secara  tertulis,  memenuhi  aspek  hukum  dan  legalitas,  dan  mencakup  jumlah  pembiayaan,  periode, prosedur  pembayaran,  dan  persyaratan  lainnya.  Pencairan  pembiayaan  hanya  disetujui  setelah  pemohon memenuhi  semua  ketentuan  yang  diatur  dalam  akad  dan  memastikan  bahwa  segala  aspek  hukum  telah terpenuhi untuk melindungi kepentingan koperasi.

## c. Dokumen dan Administrasi Pembiayaan
Kebijakan  pembiayaan  setidaknya  harus  dengan  tegas  menyatakan  prosedur  dan  metode  dokumentasi  serta administrasi pembiayaan. Langkah-langkah yang harus diikuti untuk melaksanakan dokumentasi pembiayaan di BMT BIMA yang tepat dan benar mencakup:
1) Spesifikasi dokumen pembiayaan, meliputi:
a) Jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan a) FC KTP anggota pembiayaan (suami dan istri) b) FC Kartu Keluarga c) FC surat nikah d) FC surat cerai atau surat kematian (untuk janda/duda) e) FC NPWP f) FC slip gaji 3 bulan terakhir g) jaminan dapat berupa BKPK/SPPT atau surat kepemilikan tanah)
b) Pemeriksaan kebenaran dokumen pembiayaan
c) Penyimpanan dan penggunaan dokumen pembiayaan mengandung unsur kontrol ganda.
AMEK(JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 4, No2, Mei 2024 ISSN 2774-809X(media online) Hal 177-185
2) Administrasi Pembiayaan
a) Mengelola pembiayaan setiap pembiayaan dengan benar, lengkap dan akurat tanpa terkecuali
b) Prosedur pengelolaan keuangan yang mencakup unsur pengendalian intern.
Kebijakan pembiayaan BMT BIMA harus dengan tegas menyatakan prosedur dan metode dokumentasi serta administrasi pembiayaan. Untuk memastikan dokumentasi pembiayaan yang tepat dan benar, langkah-langkah yang  harus  diikuti  mencakup  spesifikasi  dokumen  pembiayaan  dan  administrasi  pembiayaan.  Spesifikasi dokumen pembiayaan meliputi jenis dokumen yang diperlukan seperti FC KTP anggota pembiayaan (suami dan  istri),  FC  Kartu  Keluarga,  FC  surat  nikah,  FC  surat  cerai  atau  surat  kematian  (untuk  janda/duda),  FC NPWP, FC slip gaji 3 bulan terakhir, dan jaminan berupa BKPK/SPPT atau surat kepemilikan tanah. Dokumen ini harus diperiksa kebenarannya dan disimpan serta digunakan dengan unsur kontrol ganda untuk keamanan. Administrasi  pembiayaan  mencakup  pengelolaan  pembiayaan  dengan  benar,  lengkap,  dan  akurat  tanpa terkecuali, serta prosedur pengelolaan keuangan yang mencakup unsur pengendalian internal. Dengan langkah- langkah ini, BMT BIMA dapat memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan dikelola dengan transparan dan akuntabel.
d. Pengawasan Pembiayaan
Dalam melakukan pengawasan pembiayaan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yakni:
1) Memuat elemen pencegahan dini terhadap kerugian finansial yang digunakan untuk pembiayaan.
2) Pelaksanaan pembiayaan disertai dengan pengawasan rutin.
3) Audit internal yang mencakup semua aspek, termasuk aspek pembiayaan. Fungsi pengawasan pembiayaan di BMT BIMA melibatkan:
1) Memastikan  bahwa  pemberian  pembiayaan  sesuai  dengan  kebijakan,  prosedur,  dan  ketentuan  internal koperasi, serta mematuhi regulasi yang berlaku.
2) Menilai kualitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Memberikan pelatihan kepada anggota koperasi.
4) Mengelola administrasi dokumen pembiayaan.
5) Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan.
Dalam pengawasan pembiayaan, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan oleh BMT BIMA, yaitu pencegahan dini terhadap kerugian finansial, pelaksanaan pembiayaan yang disertai dengan pengawasan rutin,  dan  audit  internal  yang  mencakup  semua  aspek,  termasuk  pembiayaan.  Fungsi  pengawasan  ini melibatkan  beberapa  langkah  utama:  memastikan  bahwa  pemberian  pembiayaan  sesuai  dengan  kebijakan, prosedur, dan ketentuan internal serta regulasi yang berlaku; menilai kualitas pembiayaan sesuai ketentuan; memberikan  pelatihan  kepada  anggota  koperasi;  mengelola  administrasi  dokumen  pembiayaan;  serta memantau  kecukupan  jumlah  penyisihan  penghapusan  pembiayaan.  Melalui  penerapan  prinsip-prinsip  dan langkah-langkah ini, BMT BIMA dapat menjaga kualitas dan keberlanjutan pembiayaan yang diberikan.
e. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
1) Strategi untuk Mengatasi pembiayaan bermasalah
Dalam menghadapi risiko yang timbul dari pemberian  pinjaman, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan anggota koperasi atau peminjam untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, BMT BIMA perlu mengadopsi pendekatan yang cermat. Untuk mencegah situasi tersebut, langkah-langkah yang dapat diambil melibatkan analisis menyeluruh terhadap akar permasalahan, antara lain:
a) Menilai penyebab ketidakmampuan membayar angsuran.
b) Melakukan pembaruan terhadap akad pembiayaan.
c) Menunda tanggal pembayaran angsuran.
d) Mengurangi margin atau keuntungan bagi hasil.
e) Menyediakan pinjaman baru dengan menggunakan akad qordul hasan.
f) Mendekati anggota koperasi yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran melalui silaturahmi, dan memberikan kotak atau celengan untuk menabung sejumlah uang yang nantinya dapat digunakan untuk membayar angsuran.
2) Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
a) Menyusun laporan tertulis mengenai pembiayaan yang mengalami masalah.
b) Membentuk kelompok tugas atau satuan tugas khusus untuk menangani pembiayaan yang bermasalah.
c) Merancang program khusus untuk menyelesaikan masalah dalam pembiayaan.
d) Melaksanakan program penyelesaian pembiayaan yang mengalami kendala.
e) Mengevaluasi kinerja dari program penanganan pembiayaan bermasalah secara menyeluruh.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  dalam  menghadapi  risiko  pembiayaan  bermasalah, BMT  BIMA  perlu  mengadopsi  strategi  yang  komprehensif  dan  cermat.  Langkah-langkah  pencegahan melibatkan analisis menyeluruh terhadap penyebab ketidakmampuan membayar angsuran, termasuk menilai penyebabnya, memperbarui akad pembiayaan, menunda tanggal pembayaran, mengurangi margin keuntungan, menyediakan pinjaman baru dengan akad qordul hasan, serta mendekati anggota koperasi melalui pendekatan
AMEK(JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 4, No2, Mei 2024 ISSN 2774-809X(media online) Hal 177-185
silaturahmi dan memberikan fasilitas menabung untuk pembayaran angsuran. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah  mencakup  penyusunan  laporan  tertulis,  pembentukan  satuan  tugas  khusus,  perancangan  dan pelaksanaan  program  penyelesaian,  serta  evaluasi  kinerja  program  secara  menyeluruh.  Pendekatan  ini diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  pembiayaan  secara  efektif  dan  menjaga  keberlanjutan  operasi  BMT BIMA.

## 3.2 Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  diketahui  bahwa  BMT  BIMA  memiliki  serangkaian prosedur yang harus dipatuhi dalam menyalurkan pembiayaan, memastikan bahwa prosesnya berjalan efektif dan sesuai dengan regulasi serta kebijakan internal. Berikut adalah analisis mendalam dari masing-masing prosedur tersebut:

## 1. Analisis Pembiayaan
Tahap  ini  melibatkan  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  diperlukan  untuk  menganalisis  kondisi  calon anggota.  Analisis  pembiayaan  yang  menyeluruh  mencakup  penilaian  terhadap  kemampuan  finansial  calon anggota, riwayat kredit, dan faktor-faktor risiko lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa calon  anggota  mampu  memenuhi  kewajiban  pembiayaan  dan  mengurangi  risiko  gagal  bayar.  Proses  ini memerlukan keahlian analitis yang kuat dan akses ke data yang akurat dan relevan.

## 2. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan
Sebelum  calon  anggota  dapat  memperoleh  fasilitas  pembiayaan,  BMT  BIMA  menerapkan  kebijakan  yang ketat.  Proses  ini  melibatkan  penilaian  menyeluruh  terhadap  permohonan  pembiayaan,  termasuk  analisis objektif terhadap dokumen yang diserahkan dan verifikasi informasi. Kebijakan ini juga menetapkan batasan kewenangan dalam pemberian pembiayaan, memastikan bahwa keputusan dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Persetujuan akhir harus berdasarkan penilaian yang jujur dan cermat untuk menjaga integritas dan keberlanjutan pembiayaan.

## 3. Dokumen dan Administrasi Pembiayaan
Dokumen yang diperlukan untuk pembiayaan meliputi berbagai dokumen identitas dan bukti keuangan calon anggota,  seperti  KTP,  Kartu  Keluarga,  surat  nikah,  NPWP,  dan  slip  gaji.  BMT  BIMA  juga  memerlukan jaminan berupa sertifikat kepemilikan tanah atau BKPK/SPPT. Prosedur administrasi harus memastikan bahwa semua dokumen ini diperiksa keabsahannya, disimpan dengan aman, dan digunakan sesuai kebutuhan dengan kontrol ganda untuk mencegah penyalahgunaan.

## 4. Pengawasan Pembiayaan
Pengawasan  bertujuan  untuk melakukan  pencegahan  dini  terhadap  kerugian finansial  yang  mungkin  timbul dari pembiayaan. Ini melibatkan pengawasan rutin terhadap kinerja pembiayaan, audit internal yang mencakup aspek  pembiayaan,  serta  penilaian  kualitas  pembiayaan.  Pengawasan  yang  efektif  membantu  dalam mengidentifikasi  potensi  masalah  sejak  dini  dan  mengambil  tindakan  korektif  sebelum  masalah  tersebut membesar, menjaga kesehatan keuangan BMT BIMA secara keseluruhan.

## 5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
BMT  BIMA  memiliki  mekanisme  manajemen  yang  jelas  untuk  menangani  pembiayaan  bermasalah.  Ini melibatkan penyusunan laporan tertulis mengenai pembiayaan bermasalah, pembentukan satuan tugas khusus, perancangan dan pelaksanaan program penyelesaian, serta evaluasi kinerja program tersebut. Langkah-langkah ini  bertujuan untuk  menyelesaikan  masalah  pembiayaan  secara  efisien dan  mencegah kerugian  lebih  lanjut. Pendekatan yang  sistematis  dan  terstruktur  dalam  menangani  pembiayaan bermasalah  sangat  penting untuk menjaga kepercayaan anggota dan stabilitas finansial koperasi.
Secara  keseluruhan,  prosedur  yang  diterapkan  oleh  BMT  BIMA  dalam  menyalurkan  pembiayaan menunjukkan  komitmen  terhadap  transparansi,  akuntabilitas,  dan  manajemen  risiko  yang  efektif.  Dengan menggabungkan analisis yang mendalam, kebijakan yang ketat, pengawasan yang berkelanjutan, dan mekanisme penyelesaian  yang  efisien,  BMT  BIMA  berupaya  untuk  menjaga  kesehatan  keuangan  dan  kepercayaan anggotanya.

## 4. KESIMPULAN
Dalam  menyalurkan  pembiayaan  BMT  BIMA  memiliki  serangkaian  prosedur  yang  harus  dipatuhi. Prosedur  tersebut  diantaranya  adalah  1)  melakukan  analisis  pembiayaan,  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  guna mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  diperlukan  untuk  menganalisis  kondisi  calon  anggota.  2)  Kebijakan persetujuan  pembiayaan,  yaitu  sejumlah  kegiatan  yang  dilakukan  sebelum  calon  anggota  memperoleh  fasilitas pembiayaan dari BMT BIMA. 3)  Dokumen dan Administrasi Pembiayaan, yaitu kebijakan yang terkait dengan
AMEK(JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 4, No2, Mei 2024 ISSN 2774-809X(media online) Hal 177-185
prosedur  dan  dokumen  yang  harus  disiapkan.  4)  Pengawasan  pembiayaan,  yaitu  upaya  untuk  melakukan pencegahan dini kerugian finansial yang digunakan untuk pembiayaan. 5) Penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu  manajemen  yang  terkait  dengan  mekanisme  yang  digunakan  oleh  BMT  BIMA  dalam  menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
Berdasarkan  kesimpulan  mengenai  prosedur-prosedur  yang  harus  dipatuhi  oleh  BMT  BIMA  dalam menyalurkan pembiayaan, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dapat melibatkan aspek-aspek berikut:
1. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada evaluasi efektivitas dari setiap prosedur yang telah dijelaskan. Apakah prosedur-prosedur tersebut benar-benar membantu BMT BIMA dalam mengelola pembiayaan secara efisien dan efektif? Analisis dapat mencakup pengukuran kinerja, efisiensi waktu, dan respons terhadap perubahan pasar.
2. Berdasarkan temuan dari penelitian, penelitian selanjutnya dapat mengusulkan pengembangan kebijakan baru atau  penyempurnaan  terhadap  prosedur  yang  ada.  Misalnya,  apakah  ada  ruang  untuk  peningkatan  dalam analisis risiko atau apakah kebijakan persetujuan pembiayaan perlu disesuaikan untuk meningkatkan respons terhadap kebutuhan nasabah.

## REFERENCES
[1] Humaira and C. Rizki Lestari, “Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Perbankan,” J. Geuthèë Penelit. Multidisiplin , vol. 05, no. 01, p. 58, 2022.
[2] D. Muljawan et al. , Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X . Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020.
[3] Z. Nasution, “Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian,” Iqtishadia J. Ekon. dan Perbank. Syariah , vol. 3, no. 2, pp. 324–343, 2016, [Online]. Available:
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UHawCXMAAAAJ&citation_for_view=UHawCXM AAAAJ:FiDNX6EVdGUC.
[4] D. Kadirov, “Marketing Islamic services: tackling misconceptualisation of commercial insurance,” J. Islam. Mark. , vol. 12, no. 2, pp. 264–279, 2021, [Online]. Available: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85079799001&doi=10.1108%2FJIMA-08-2019-0172&partnerID=40&md5=6509890115062629788fc26d62b35e42.
[5] T. Subakti and N. Marsono, “Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya dalam Perekonomian Islam,” Al-Mutsla , vol. 2, no. 1, pp. 79–91, 2020, doi: 10.46870/almutsla.v2i1.41.
[6] H. Rafsanjani, “Koperasi Syariah dan Keuangan Inklusif,” J. Masharif al-Syariah J. Ekon. dan Perbank. Syariah , vol. 4, no. 2, pp. 187–205, 2019, [Online]. Available: http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/14501.
[7] M. Ulpah, “Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah,” Madani Syari’ah , vol. 3, no. 10, pp. 7–8, 2020.
[8] Erlindawati, “Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah,” IQTISHADUNA J. Ilm. Ekon. Kita , vol. Vol. 6 No., pp. 82–97, 2018.
[9] M. N. Fadlillah and S. A. Khotijah, “Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang,” AKTSAR J. Akunt. Syariah , vol. 4, no. 2, p. 227, 2021, doi: 10.21043/aktsar.v4i2.11951.
[10] A. M. Arlina, M. Yazid, and A. B. Hidayat, “Prinsip Manajemen Pembiayaan Lembaga Non Bank Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur),” J. Ilm. Ekon. Islam , vol. 9, no. 3, pp. 4451–4458, 2023, [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9712.
[11] M. Mulyadi, “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian,” J. Stud. Komun. dan Media , vol. 16, no. 1, p. 71, 2013, doi: 10.31445/jskm.2012.160106.
[12] Purboyo et al. , Perilaku Konsumen (Tinjauan Konseptual dan Praktis) . 2021.
[13] Purwanto and F. Yanuar, “Kontribusi Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa Dan Sumatera Tahun 2012-2016,” Iqthishadia J. Ekon. Syariah , vol. 4, no. 2, pp. 214–234, 2017.
[14] D. A. Wulandari and M. Muhaimin, “Strategi Peningkatan Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil,” Wadiah J. Perbank. Syariah , vol. 2, no. 1, pp. 56–68, 2018, doi: 10.30762/wadiah.v2i1.2994.
[15] A. Cahyono, “Strategi Peningkatan Usaha Nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro melalui Pengutan Capacity Building,” An- Nisbah J. Perbank. Syairah , vol. 1, no. 1, pp. 57–72, 2020, [Online]. Available: https://adoc.pub/aplikasi-fatwa-dsn-mui-tentang- murabahah-terhadap-praktik-pe.html.
[16] R. Ahroum, O. Touri, and B. Achchab, “Murabaha and Musharakah Moutanaquissah pricing: an interest-free approach,” J. Islam. Account. Bus. Res. , vol. 11, no. 1, pp. 201–215, 2020, [Online]. Available: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85077590118&doi=10.1108%2FJIABR-12-2016-0147&partnerID=40&md5=7a083a31463dff5e7a005a2c815c6837.
[17] N. Naim, “Islamic Finance as a Vehicle to Promote Improved Intellectual Property Rights in the Gulf Cooperation Council,” Law Dev. Rev. , vol. 13, no. 2, pp. 407–442, 2020, [Online]. Available: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85093666990&doi=10.1515%2Fldr-2020-0050&partnerID=40&md5=4a098084cbac85d4c2b51ccf677d4d72.
[18] D. W. Sari and M. Y. Anshori, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016),” Account. Manag. J. , vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2017.
[19] A. Halim and T. M. Nurdin, “Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah,” J. Ekon. Syari’ah , vol. 2, pp. 77–94, 2021.
[20] N. M. Almahmudi, “Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,” Al-Huquq J. Indones. Islam. Econ. Law , vol. 2, no. 2, pp. 208–230, 2020, doi: 10.19105/alhuquq.v2i2.3166.
[21] A. K. A. Rahim, A. A. Bakar, and M. M. M. Nor, “The Innovations of Hibahasan Instrument of Islamic Finance and Islamic Estate Management in Malaysia,” Webology , vol. 18, pp. 112–126, 2021, [Online]. Available: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85100201767&doi=10.14704%2FWEB%2FV18SI03%2FWEB18023&partnerID=40&md5=466bbf9427bb52af4c48e6cea462174 2.
[22] M. N. Uddin, “Does shirkatul melk promote the Sharī’ah compliance in Bangladesh? Evidence from Islamic banks,” Islam. Q. , vol. 64, no. 3, pp. 321–342, 2021, [Online]. Available: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85114382429&partnerID=40&md5=12d9ad83c9eb592332dda2a6fd14a3b7.
[23] M. D. Miah, Y. Suzuki, and S. M. S. Uddin, “The impact of COVID-19 on Islamic banks in Bangladesh: a perspective of Marxian ‘circuit of merchant’s capital,’” J. Islam. Account. Bus. Res. , vol. 12, no. 7, pp. 1036–1054, 2021, doi: 10.1108/JIABR-11-2020- 0345.
[24]
A. Ghofur, Pengantar ekonomi syariah: Konsep dasar, paradigma, Pengembangan ekonomi syariah . Depok: Raja Grafindo
Persada, 2020.
[25] N. H. Nik Azman, S. Kassim, and A. A. Adeyemi, “Analysing ar-rahnu in the context of informal credit market theory: Evidence from women micro-entrepreneurs in Malaysia,” ISRA Int. J. Islam. Financ. , vol. 10, no. 2, pp. 237–250, 2018, [Online]. Available: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85058228033&doi=10.1108%2FIJIF-09-2017-
0031&partnerID=40&md5=ff84927155bb2810ae289cdc4cc88fb0.
[26] M. Abdeen, S. Jan, S. Khan, and T. Ali, “Employing Takaful islamic banking through state of the art blockchain: A case study,” Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl. , vol. 10, no. 12, pp. 648–654, 2019, [Online]. Available: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85078426995&doi=10.14569%2Fijacsa.2019.0101283&partnerID=40&md5=407adaad1afe5823f611fb6b4357b3df.
[27] H. Mukhibad, I. Anisykurlillah, A. Nurkhin, and P. Y. Jayanto, “Can social performance improve financial performance and increase customers trust?,” Int. J. Financ. Res. , vol. 10, no. 4, pp. 37–45, 2019, [Online]. Available: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85071256963&doi=10.5430%2Fijfr.v10n4p37&partnerID=40&md5=f52ca12cb64f7535db6d910f307dda3a.
[28] N. Azlina and C. Nafis, “Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru’ dalam Perbankan Syariah,” Tasharruf  J. Islam. Econ. Bus. , vol. 4, no. 1, pp. 49–57, 2023, doi: 10.55757/tasharruf.v4i1.246.
[29] Manajer BMT BIMA, “Wawancara dengan Manajer BMT BIMA,” 2023.
[30] Bagian Pembiayaan BMT BIMA, “Wawancara dengan Bagian Pembiayaan BMT BIMA,” 2023.