## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
(Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang)
Maryanto, Cahyo Sasmito, Muhammad Rifa’i
Program Magister Universitas Tribhuwana Tunggadewi maryantomadura@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan  MUSRENBANG  di  setiap  daerah  termasuk  di  Kabupaten  Malang seringkali  tidak  maksimal  dalam  prosesnya  sehingga  pembangunan  pembangunan  yang diharapkan  warga  melalui  musrenbang  ternyata  belum  berdampak  baik  dan  tidak memberikan kepuasan pada warga. Dalam proses musrenbang ini tentunya tidak lepas dari pengawasan  dan  pengawalan  aparatur  pemerintah  Kabupaten  Malang  untuk  mulai    dari akuntabilitas  fiscal,  program,  proses,  legal  dan  outcome  dalam  implementasinya.  Sehingga harapan peneliti melalui tulisan ini bisa memberikan ringkasan singkat dalam akuntabilitas proses pelaksanaan musrenbang selama ini. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  pelaksanaan  perumusan  kebijakan  dalam musrenbang di bappeda Kabupaten Malang dalam proses pelaksanaannya sudah terlaksana dengan  baik,  terarah,  terpadu  dan  tanggap  terhadap  perubahan,  sesuai  dengan  apa  yang sudah ada dalam visi misi bupati dan RPJM daerah. Namun demikian hal ini juga tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaanya selama ini diantaranya adalah  partisipasi  warga  dan  anggaran  yang  sering  menjadi  pengahambat  maksimalnya pelaksanaan musrenbang dan anggaran yang tidak mencukupi juga menjadi pengahambat dalam implementasinya.

## Kata Kunci: Akuntabilitas, Perumusan Kebijakan Publik, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan.

## Abstract
The  implementation  of  the  development  planning  meeting  (MUSRENBANG)  in  each region  including  the  Malang  district  is  often  not  optimal  in  the  process  so  that  the development development that is expected by the community through musrenbang does not have  a  good  impact  and  does  not  give  satisfaction  to  the  residents.  In  the  process  of  the Musrenbang,  of  course,  it  cannot  be  separated  from  the  supervision  and  escort  of  the  poor

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
district  government  apparatus  to  begin  with  fiscal,  program,  process,  legal  and  outgoing accountability  in  its  implementation.  So  that  the  expectations  of  researchers  through  this paper can provide a brief summary of the accountability of the Musrenbang implementation process so far. This type of research uses a qualitative descriptive type of research. The results of  this  study  on  the  implementation  of  policy  formulation  in  the  musrenbang  in  the  poor district  bappeda  in  the  implementation  process  have  been  carried  out  well,  directed, integrated and responsive to change, in accordance with what is already in the regent's vision and  RPJM.  However,  this  is  also  related  to  the  supporting  and  inhibiting  factors  in  the implementation process so far including among others citizen participation and the budget which  are  often  the  maximum  constraints  to  the  implementation  of  the  musrenbang  and insufficient budgets are also obstacles to its implementation.

## Keywords  :  Accountability,  Public  Policy  Formulation,  Development  Planning Deliberations.

## Pendahuluan
Undang-Undang  Otonomi  Daerah
Nomor  23  Tahun  2014  memberikan peluang baru dalam konteks
pembangunan  khususnya  di  tingkat daerah untuk meningkatkan kesejahteraan  daerah.  Hal  ini  demi menunjang daya saing dalam menyongsong  pembangunan  daerah secara  sistematis,    terarah,    terpadu dan tanggap terhadap perubahan, agar semua masyarakat  pada  umumnya  merasakan penyamarataan  pembangunan  sesuai visi-misi daerah yang bersangkutan.
Undang-undang  Nomor  25  Tahun 2004  pasal  2  ayat  2  bahwa  seluruh daerah  harus  menyusun  perencanaan secara  sistematis,  terarah,  terpadu,  dan tanggap  terhadap  perubahan  dengan jenjang perencanaan  jangka  panjang  (25 tahun)  jangka  menengah  (5  tahun)
maupun  jangka  pendek  atau  satu tahunan  (1  tahun).  Sementara  Undang- undang  Nomor 23 Tahun  2014 tentang pemerintahan  daerah  Bab  VII  pasal  245 bahwa  daerah  wajib  memiliki  dokumen rencana  pembangunan  jangka  panjang daerah  (RPJPD)  rencana  pembangunan jangka  menegah  daerah  (RPJMD)  dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan  semua  ini  di  bentuk  dengan  proses panjang mulai dari pembentukan musrenbang  yang  paling  bawah  dari pemerintahan kelurahan sampai menjadi sebuah laporan yang akan berlanjut pada musrenbang kecamatan.
Perencanaan  pembangunan  yang sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap  perubahan  menurut  pasal  2 ayat 2 Ini akan tercapai apabila ditunjang dengan  kinerja  aparatur  pemerintah yang  akuntabel  dan  memiliki  integritas,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
(Sadana, 2014). Disamping itu,
keberhasilan atau kegagalan misi lembaga  pemerintahan  akan  bisa  di pertanggungjawabkan  dalam  mencapai sasaran-sasaran  dan  tujuan-tujuan  yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas dan integritas sangat  mempengaruhi  kinerja  aparatur pemerintah terutama dalam pelaksanaan perencanaan  pembangunan  yang  tepat sasaran.  Dengan  akuntabilitas  proses pelaksanaan  pembangunan  di  berbagai daerah  dalam  konteks  desentralisasi (Sholikin,  2018)  pada  umumnya  akan mampu di pertanggungjawabkan dengan transparansi dihadapan publik, termasuk aspirasi  publik  yang  sudah  menjadi program  prioritas  pembangunan  akan tersalurkan dalam bentuk implementasinya.
Namun  sangat  berbeda  dengan kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan. Transparansi  yang  menjadi  tanggung jawab aparatur pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan masih terkesan tertutup dan kurang transparan.  Kenyataannya  saat  ini akuntabilitas  sebagian besar  pemerintah daerah masih sangat rendah,
(Kompas.com  25  januari  2017).  Maka tidak  heran  jika  Indonesia  pada
umumnya  pembangunan  belum  merata di berbagai daerah.
Namun  sering  kali  Musrenbang mulai  dari  tingkat  kelurahan,  kecamatan dan  kabupaten/kota  ini  secara  subtantif belum optimal dan tidak
diimplementasikan.    Belum  lagi  yang masih  bersifat  teknis  seperti  tidak sesuainya jadwal pelaksanaan Musrenbang serta kurangnya
pemahaman tentang Musrenbang. Semua ini  problem  yang  menjadi  penghambat dalam  proses  pelaksanaan  Musrenbang sebagai wahana publik dalam penyampaian  aspirasi  melalui  rapat Musrenbang (Ismail 2014:67).
Pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten yang tiap tahun dilaksanakan oleh  pemerintah  hampir  tiap  tahun  dari beberapa program prioritas desa tertolak dari bappeda Kabupaten Malang. Berdasarkan  media  MalangTimes.com pada  tanggal  28  bulan  Maret  2018  ada sekitar  86  usulan  warga  yang  tertolak baik fisik maupun non fisik. Musrenbang yang  seharusnya  menjadi  penyambung lidah  dari  aspirasi  yang  di  bawa masyarakat  yang  dilaksanakan  setiap tahun.  Namun  hanya  sekedar  dipahami sebagai  momen  seremoneal  saja.  Belum adanya partisipasi maksimal dari masyarakat  seperti  pihak  keterwakilan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
kaum  perempuan  sering  kali  tidak diperhitungkan  hanya  delegasi  dari kaum  lakil-laki  yang  ada.  Sementara aturan  Pra-musrenbang  harus  terbentuk baik pra musrenbang Kelurahan maupun Pra-musrenbang
Kecamatan dan kabupaten/kota,  termasuk  perhatian pemerintah terhadap
delegasi keterwakilan warga.

## Tinjauan Pustaka
Terlebih  dahulu  diuraikan  tahap- tahap  kebijakan  publik  menurut William Dunn (2014:124) adalah sebagai berikut

## 1. Tahap Penyusunan Agenda
Para  pejabat  yang  dipilih  dan diangkat  menempatkan  masalah  pada agenda  publik.  Sebelumnya  masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada  akhirnya,  beberapa  masalah masuk  ke  agenda  kebijakan  para perumus kabijakan.
Pada  tahap  ini  mungkin  suatu masalah  tidak  disentuh  sama  sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus
pembahasan,  atau  ada  pula  masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
2. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah  yang  telah  masuk  ke agenda  kebijakan  kemudian  dibahas
oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah  tadi  didefinisikan untuk  kemudian  dicari  pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut  berasal  dari  berbagai alternatif  atau  pilihan  kebijakan ( policy  alternatives/policy  options ) yang ada.
Dalam perumusan kebijakan masing-masing  alternatif  bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang  diambil  untuk  memecahkan masalah.  Dalam  tahap  ini  masing- masing  actor  akan  bersaing  dan berusaha untuk mengusulkan
pemecahan masalah terbaik.

## 3. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari  sekian  banyak  alternatif kebijakan  yang  ditawarkan  oleh  para perumus  kebijakan,  pada  akhirnya salah  satu  dari  alternatif  kebijakan tersebut  diadopsi  dengan  dukungan dari  mayoritas  legislatif,  konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan
Suatu  program  kebijakan  hanya akan  menjadi  catatan-catatan  elit  jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan  yang  mengarahkan
kebijakan  publik  (Faturahman,  2017) berdasarkan  sumber  daya  finansial dan manusia sesuai tujuan utama yang telah ditetapkan
Pada  tahap  implementasi  ini berbagai  kepentingan  akan  saling bersaing.  Beberapa  implementasi kebijakan  mendapat  dukungan  atau disposisi (Putra, Mindarti, &
Faturahman,  2018)  para  pelaksana, namun  beberapa  yang  lain  munkin akan ditentang oleh para pelaksana.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan
Dalam tahap ini kebijakan yang telah  dijalankan  akan  dinilai  atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan  yang  dibuat  untuk  meraih dampak  yang  diinginkan,  yaitu memecahkan  masalah  yang  dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria  yamh  menjadi  dasar untuk  menilai  apakah  kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai  dampak  atau  tujuan  yang diinginkan atau belum.
Sementara  menurut  Nugroho (2004) tentang model-model perumusan Kebijakan ada 15 diantaranya:
a. Model Kelembagaan
b. Model proses
c. Model kelompok
d. Model elite
e. Model rasional
f. Model incremental
g. Model Teori Permainan
h. Model Pilihan Publik
i. Model Sistem
j. Model Pengamatan Terpadu
k. Model Demokratis
l. Model Strategis
Musrenbang  adalah  hasil  wahana publik atau konsultasi publik yang paling penting  terhadap  perencanaan  program pembangunan    yang  prioritas  dari masyarakat  Kelurahan/Desa  khususnya, karena  apa  yang  dihasilkan  dalam Musrenbang  mulai  dari  tingkat  yang paling  bawah  merupakan  kebutuhan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mengacu  pada  aturan  hukum  yang berlaku,  dalam  hal  ini  Undang-Undang No  25  Tahun  2004  tentang  Strategi Perencanaan  Pembangunan  Nasional, maka  partisipasi  masyarakat  harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan  pembangunan  sebagai bentuk dari proses demokrasi. Menurut Riyadi dan Bratakusuma
(2005:7) Perencanaa pembangunan dapat  di  artikan  sebagai  :  suatu  proses perumusan  alternatif-alternatif  atau

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
keputusan-keputusan  yang  didasarkan pada  data-data  dan  fakt-fakta  yang  akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan  suatu  rangkaian  kegiatan /  ativitas  kemasyarakatan,  baik  yang bersifat  fisik  maupun  non  fisik  dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.
Akuntabilitas sendiri diatur dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan  Pelaporan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah,  serta keputusan Kepala LAN
Nomor 239/1X/6/8/2003  Tentang  perbaikan pedoman pelaporan akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  merupakan  payung kebijakan  untuk  membangun  sistem akuntabilitas di indonesia.
Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan  suatu  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara  priodik  (Sadana  ,2014),  secara garis  besarnya  bahwa  akuntabilitas sangat  menentukan  keberhasilan  suatu program dalam pelaksanaan misi pemerintahan.
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  adalah
instrumen  yang  digunakan  instansi pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi  organisasi.  Sebagai  suatu  sistem, SAKIP  terdiri  dari  komponen  yang merupakan satu kesatuan, yakni: perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta dan pelaporan kinerja (Sedarmayanti, 2014). Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban
mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan  dan  pelayanan  publik  pada masyarakat.  Dalam  hal  ini  Chander  dan Plano dalam Widodo (2001)
membedakan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dalam lima macam yaitu:
1. Fiscal  accountability,  merupakan tanggungjawab  atas  dana  publik yang digunakan;
2. Legal accountability, tanggungjawab  atas  ketaatan kepada  peraturan  perundang- undnagan yang berlaku;
3. Programme accountability, tanggungjawab  atas  pelaksanaan program;

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
4. Process accountability,
tanggungjawab  atas  pelaksanaan prosedur dan mekanisme kerja;
5. Outcome accountability,
tanggungjawab atas hasil
pelaksanaan  tugas  dalam  situasi organisasi .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dengan  jenis pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana  dijelaskan  oleh  Sugiyono (2017) dengan  melalui  sumber data  dan juga  melalui  data  sekunder  yang  di jelaskan  oleh  Narimawati  (2008). Sementara  dalam  teknik  pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam sebagaimana  yang  di  sampaikan  oleh Sutopo  (2002)  dan  menggunakan observasi  terus  terang  atau  tersamar. Analisis  dokumen  juga  dipergunakan serta  dalam  teknik  penentuan  informan menggunakan  snowball  sampling.  Untuk analisis  data  menggunakan  model interaktif meliputi Reduksi data,
penyajian data, verifikasi dengan keabsahan data menggunakan
triangulasi.
Hasil dan Pembahasan Akuntabilitas perumusan kebijakan dalam pelaksanaan
musrenbang
sangat berpengaruh terhadap mekanisme penyusunan musrenbang dan dalam proses pelaksanaannya, mulai dari awal pemberitahuan  dan  awal  penyusunan ditingkat  RT  sampai  dilaksanakannya penyusunan  merupakan  suatu  bentuk akuntabilitas  yang  harus  dimiliki  oleh pihak pihak yang harus bertanggungjawab  dalam  pengawasan dan  pengawalan  musrenbang  juga  harus aktif  dalam  mensosialisasikan  serta mengajak  warga  berpartisipasi  dalam proses  dan  pelaksanaan  musrenbang tersebut.
Akuntabilitas Perumusan Publik dalam Musrenbang
Dalam  upaya  mendorong  dan mengawal  dalam  proses  perumusan kebijakan  dalam  musrenbang  tentunya ada  tolak  ukur  yang  menjadi  dasar pemerintah termasuk bappeda Kabupaten Malang demi terselenggaranya musrenbang yang tranparans  dan  akuntabel,  hal  ini  tentu harus berdasrkan undang undang nomor 25  tahun  2004  tentang  penyusunan perencanaan  setiap  daerah  baik  RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) dan RPPD (rencana
pembangunan pemerintah daerah).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Akuntabilitas  dalam  pelaksanaan musrebang tentunya adanya transparansi  dan  pengawasan  serta pengawalan dari pemerintah baik tingkat desa,  kecamatan  dan  tingkat  kabupaten termasuk  bappeda  yang  memiliki wewenang  dalam  hal  perencanaan  di daerah  Kabupaten  Malang.  Selama  ini dari  beberapa  pihak  sudah  melakukan pengawasan  dan  pengawalan  mulai  dari tingkat  RT  sampai  pada  dataran  tingat kabupaten  sehingga  musrenbang  yang diusulkan  warga  tidak  hanya  sekedar acara  seremonial  saja  namun  program yang diusulkan juga dirasakan dalam hal pembangunan nyata.
Pelaksanaan musrenbang di Kabupaten  Malang  selama  ini  mulai  dari penyusunan  program  sampai  pada implementasinya  tidak  lepas  dari akuntabilitas
dan transparansi pemerintah di berbagi tingkatan, akuntabilitas dan pengawasan selama ini mulai  dari  pendanaan,  proram,  proses, legal, dan outcome dari proses
pelaksanaan  musrenbang  selama  ini  di kabupeten malang. Pemerintah Kabupaten Malang semua bersinergi baik pemerintah desa, kecamatan dan
kabupaten
dalam melakukan
pengawasan musrenbang.
Bappeda
yang memiliki wewenang  dalam  perencanaan  di Kabupaten  Malang  selalu  aktif  dan memberikan  sosialisasi  kepada  warga dalam  upaya  memaksimalkan  semangat partisipasi warga dalam proses pelaksanaan  musrenbang  di  Kabupaten Malang  selama  ini,  meskipun  kadang masih  ada  sedikit  keterlambatan  dan sebagian  warga  yang  tidak  mau  tau dalam  pelaksanaan  proses  musrenbang ini.  Namun  proses  musrenbang  selama ini  sudah  baik  dan  sesuai  prosesnya sessui perpu No 27 tanun 2002.
Proses  musrenbang  pertama  di mulai  dari  tingkat  RT  untuk  melakukan pertemuan  dalam  upaya  menyusun usulan usulan yang dirasa penting dalam hal pembangunan fsisk maupun non fisik di  lingkungannya.  Setelah  tingkat  RT seslesai kemudian di bawa ke tingkat RW untuk melakukan finising dalam program program  yang  di  ajukan  oleh  masing- masing  RT di wilayahnya. Tidak seselsai disana namun usulan usulan warga yang sudah  masuk  di  tingkat  RW  selanjutnya akan  di  bawa  ke  tingkat  desa  untuk dipilah  dan  dipilih  program  program yang  kiranya  penting  untuk  dilanjutkan ke  tingkat  kecamatan  dan  dianggap sesuai dengan kepentingan umum.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Musrenbang  kecamatan  adalah proses musrenbang yang akan menentukan  bahwa  program  atau pembangunan  yang  di  usulkan  warga dari  desa  pantas  masuk  ke  tingkat kabupaten  atau  tidak,  di  musrenbang kecamatan  juga  akan  di  hadiri  pihak pemda  dan  bappeda  sebagai  fasilitator dalam  penandatanganan  berita  acara musrenbang  yang  bakal  di  bawa  ke tingkat  kabupete,  selain  bappeda  yang ikut  mengawasi  dan  hadir  adalah  tokoh masyarakat,  perwakilan  warga  dan  desa serta anggota dewan setempat.
Perang  gagasan  serta  data  ril tentang  program  usulan  pembangunan masing masing wilayah desa disampaikan oleh tokoh, anggota dewan, dan trutama adalah perwakilan desa dan warga termasuk RT/RW untuk usulannya  tetap  lolos,  akan  tetapi penetapan  dan  pengambilan  program lolos  todak  lolosnya  bukan  ditentukan dari  lainnya  namun  yang  memnetukan adalah apakah program tesebut bermanfaat  untuk  orang  banyak  dan antar desa.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Akuntabilitas  Perumusan  Kebijakan Publik Dalam Musrenbang
Dengan  berbagai  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  serta  warga dalam  pelaksanaan  musrenbang  di masing masing tingkatan untuk menunjang  pelayanan  serta  proses  yang maksimal  dan  hasil  yang  baik,  namun demikian  dalam  hal  ini  masih  saja  ada beberapa faktor yang menjadi pendukung  dan  penghambat  dalam proses  pelaksanaan  musrenbang  tiap tingkatan  baik  tingkat  RT  sampai  pada tingkat kabupaten.
Pelaksanaan  musrenbang  yang merupakan  rumah  aspirasi  bagi  warga dalam upaya mengusulkan pembangunan  yang  perlu  dibenahi  dan dibangun  oleh  pemerintah  daerah, termasuk  pembangunan  infrastruktur dan  pembangunan  non  fisik  seperti pemberdayaan  dan  pelatihan  untuk warga  yang  memerlukan,  sehingga usulan  usulan  warga  yang  masuk  ke pemerintah  melalui  RT,  RW,  Desa, kecamatan,dan pemda dengan difasilitator bappeda akan terimplementasikan dengan baik.
Meskipun  pada  kenyataannya  tidak semua usulan harus terimplementasikan dengan  baik  dan  tuntas  pada  tahun  itu juga.
Persoalan  yang  sering  dihadapi pemerintah dan warga dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
perencanaan
musrenbang adalah
minimnya  partisipasi  warga  yang  tidak maksimal dalam pelaksanaan musrenabng  di  tingkat  RT,RW  dan  desa, karena  yang  menjadi  tolak  ukur maksimalnya proses musrenbang adalah partisipasi warga yang di tingkat RT , RW serta desa, karena hal yang sering terjadi adalah  tidak  meratanya  pembangunan ditingkat  desa.  Sehingga  partisipasi warga sangat penting dalam pelaksanaan musrenbang  untuk  memenuhi  kouta kehadiran gander juga.
Selain persoalan partisipatif warga  yang  kurang  maksimal  juga persoalan  pendanaan  atau  anggaran yang  menjadi  pendukung  juga  kendala selama  ini  dalam  proses  pelaksanaan musrenbang termasuk dalam implemnetasinya,  dari  sekian  usulan warga  yang  masuk  ke  desa  dan musrenbang  tingkat  kecamatan  hanya sebagian  yang  lolos  dan  terealisasi pembangunan  yang  diusulkan,  kendala salah  satunya  adalah  tidak  cukupnya dana  anggaran  atau  minimnya  APBD Kabupaten Malang.
Program  program  yang  lolos dalam  musrenbang  itu  akan  di  biayai oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan  pembangunannya  namun tidak  semua  usulan  yang  lolos  dana
anggaran dari pemerintah 100 persen di biayai,  akan  tetapi  hanya  40-80  persen tergantung  kekuatan  dana  dinas  terkait yang  bertanggungjawab  atas  program pembangunan tersebut. Karena program yang  sudah  masuk  ke  tingkat  kabupaten akan  dilimpahkan  ke  dinas  dinas  terkait sesuai  dengan  porsi  masing  masing dinas.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Akuntabilitas perumusan kebijakan dalam musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang)  di  Kabupaten  Malang sudah di laksanakan sesuai dengan perpu No  4  tahun  2017,  momen  musrenbang yang  di  laksanakan  setiap  tahun  bukan hanya milik aparatur pemerintah kabupaten  atau  sebatas  acara  bappeda akan tetapi yang sangat berperan adalah warga langsung,
Akuntabilitas  dalam  prosesnya baik  fiscal,  legal,  program,  prosedur  dan outcome sudah maksimal dan tranparansi  dalam  pelaksanaanya.  Mulai dari  tingkat  RT  sampai  pada  tingkat kabupaten ada pihak yang bertanggungjawab  dalam  mengawasi dan  mengawal  prosesnya  sampai  pada implementasinya program pembangunan tersebut.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Mekanisme  penyusunan  program dalam musrenbang sudah sesuai dengan undang-undang  No  25  tahun  2004 bahwa  setiap  daerah  harus  melakukan penyusunan program perencanaan pembangunan,  baik  jangka  panjang maupun menengah berdasarkan program  yang  di  ajukan  warga  melalui RT  dan  RW  di  lihat  dari  skala pendanaannya.
Akuntabilitas perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penyusunan dan mekanisme musrenbang  sudah  di  implementasikan dengan  baik,  maka  hal  tersebut  perlu adanya  peningkatan  demi  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  dalam  sektor pembangunan yang menyeluruh.
Keterbatasan dana dalam implementasi hasil musrenbang
membuat  warga  sedikit  kurang  puas meskipun pada dasarnya warga memaklumi  karna  keterbatasan  dana  di masing  masing  dinas  dan  juga  harus menyesuaiakan  dengan  dana  APBD daerah  Kabupaten  Malang.,  maka  para pengambil  kebijakan  sangat  penting untuk  benar-benar  mampu  memilih  dan memilah  dalam  menentukan  program yang  benar-benar  perlu  di  prioritaskan dan  paling  penting  di  dahulukan
sehingga mampu meminimalisir anggaran yang tersedia.

## Daftar Rujukan
Bratakusumah,  D.,  S.  &  Riyadi.  (2005).
Perencanaan Pembangunan Daerah.  Jakarta,  Gramedia  Pustaka Utama.
Dunn,  W.  (2014).  Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik.  Gajah  Mada University Press
Faturahman,  B.  M.  (2017).  Pemetaan
Potensi  Wilayah  untuk  Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten
Pacitan. JISPO , 7 (2), 43–62.
Ismail.  (2014).  Manajamen  Peerubahan. Jakarta, Gramedia.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang  Pedoman  Penilaian  dan
Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang)
Narimawati,  U.  (2008).  Metodologi
Penelitian Kualitatif dan kuantitatif. Bandung, Agung Media.
Nugroho  D,  R.  (2004).  Kebijakan  Publik,
Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. .Jakarta, Gramedia
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2004).
Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2004).
Undang-undang  Nomor  25  Tahun
2004  Tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Putra, A. E., Mindarti, L. I., & Faturahman,
B. M. (2018). Policy Implementation of  City  Park  Utilization  in  Malang City. MADANI  Jurnal  Politik  Dan
Sosial  Kemasyarakatan , 10 (2),  30–
49.
Sadana,  A.,  S.  (2014).  Perencanaan
Kawasan  Permukiman.  Yogyakarta,
Graha Ilmu.
Sedarmayanti.  (2014).  Sumber  Daya
Manusia  dan  Produktivitas  Kerja. Jakarta,  Mandar  Maju  Sugiyono.
(2017). Metode Penelitian
Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif. Bandung:, Alfabeta.
Sholikin,  A.  (2018).  The  Future  Of
Decentralization
Politics In
Indonesia. MADANI  Jurnal  Politik Dan  Sosial  Kemasyarakatan , 10 (3),
1–13.
Sutopo,  H.,  B.  (2002).  Metodologi
Penelitian  Kualitatif.  Surakarta,
Sebelas Maret University Press Widodo,  J.  (2001).  Good  governance:
Telaah  dari  Dimensi  Akuntabilitas dan  Kontrol  Birokrasi  Pada  Era
Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah. Surabaya, Insan Cendikia