## PENGATURAN PENANGANAN ILLEGAL FISHING  BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Ni Made Rai Sukardi, I Nyoman Suryana
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 10-12 Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Teknologi Indonesia, Jl. By. Pas I Gusti Ngurah Rai, No. 108 Nusa Dua. Gmail, Raisukardi1978@gmail.com, Gamail : nyomansuryana.uti @gmail.com
Abstrak, Penelitian  ini  berjudul,  “Pengaturan  Penanganan  Illegal  Fhising  berdasarkan Undang  –  Undang  Nomor  45  tahun  2004  atas  perubahan  Undang  –  undang  Nomor  31 tahun  2004  tentang  Perikanan  ”.Permasalahan  yang  dibahas  dalam  Penelitian  ini  adalah Akibat  hukum Ilegal  Fhising terhadap  Nelayan  kecil dan  wewenang    pemerintah  dalam penghentian  IZIN  SIKPI,SIPI  dan  SIUP  kapal  perikanan  eks  asing    berdasarkan PERMEN  KP  Nomor  10  tahun  2015  atas  perubahan PERMEN  NOMOR  56/PERMEN- KP/2014 tentang penghentian sementara ( MORATORIUM ) perizinan usaha perikanan tangkap  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  negara  republik  Indonesia.Metode  penulisan yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  penelitian  Normatif.Faktor-faktor  yang penyebab  terjadinya Illegal  Fishing di  diwilayah  perairan  Indonesia  yang  sangat berdampak  pada  sector  perusakan  sumber  daya  laut,  ekonomi,    hasil  tangkapan  nelaya kecil/tradisional  yang  semakin  berkurang  dan  kesenjangan  dalam  hal  alat  tangkap  yang digunakan dengabn alat tangkap tradisonal.
Kata Kunci : illegal fishing
Abstract , This research is entitled, "Arranging the Management of Illegal Fishing Law Number 45 of 2004 concerning Fisheries". The problem that was carried out in this study was  the  result  of  FHising  on  small  fishermen  and  government  authority  in  terminating SIKPI, SIPI and SIUP ex-foreign fishing licenses based on PERMEN KP Number 10 of 2015  above  PERMEN  NUMBER  56  /  PERMEN-KP  /  2014  concerning  temporary suspension  (MORATORIUM)  of  fishing  fisheries  business  licensing  in  the  Republic  of Indonesia  state  management  area.  The  method  used  in  this  research  is  Normative research.  Factors  that  cause  Illegal  rationalization  Fishing  in  the  Indonesian conservation  area  has  a  significant  impact  on  the  resource  sector,  economy,  smaller  / traditional  catches  that  are  increasing  and  in  terms  of  fishing  gear  that  uses  sonal traditional fishing gear.
Keywords: Illegal Fish
PENDAHULUAN Illegal Fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi  secara  matang,  mulai  di tingkat  nasional  sampai  internasional. Dewasa  ini,tindakan Illegal  Fishing telah  berubah  cara  beroperasinya  bila dibandingkan  dengan  cara  beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan Illegal  Fishing telah  menjadi “ahighly sophisticated form of transnational organized crime”, dengan ciri-ciri  antara  lain  kontrol  pergerakan
kapal  yang  modern  dan  peralatan  yang modern,  termasuk  tangki  untuk  mengisi bahan bakar di tengah laut. Oleh karena itu  diperlukan  suatu  pengaturan  khusus dalam  rangka  menanggulangi  tindakan illegal ini. Salah satu organisasi internasional  yang  mengatur  isu  ini adalah Food and Agriculture Organization (FAO ). FAO telah menempatkan  dan  memformulasikan tindakan Illegal Fishingke dalam ketentuan-ketentuan Code  of  Conduct for  Responsible  Fisheries  (Code  of
Conduct). Ketentuan tersebut memperhatikan  aspek  keberlangsungan ekosistem  dan  sumber  daya  perikanan yang  terkandung  didalamnya.  Secara umum  nelayan  diartikan  sebagai  orang yang  mata  pencahariannya  menangkap ikan,  penangkap  ikan  di  laut  (W.J.S. Purwodarminto,  h.674).  Berdasarkan kepentingan  dan  latar  belakangnya nelayan dibedakan:
“Fisher  around  the  world  seems  to  fit within  four  principal  categories,  based on  the  nature  of,  and  back  ground  to, their particular fishing activities:
Subsistence  fishers:  those  catching  fish as  their  own  source  of  food;  Native aboriginal  fisher:  those  belonging  to aboriginal  groups,  often  fishing  for subsistence;  Recreational  fisher:  those catching  fish  principally  for  their  own enjoyment;  Commer-cial  fisher:  those catching  fish  for  sale  in  domestic  or export  markets,  these  fishers  are traditionally  viewed  as  falling  into artisanal and industrial cate-gori.
(Anthony T. Charles, 2001:45).
( " Nelayan  di  seluruh  dunia  tampaknya cocok  dalam  empat  kategori  utama, berdasarkan  pada  sifat,  dan  latar belakang  untuk,  kegiatan  memancing khusus  mereka:  nelayan  subsisten: mereka menangkap ikan sebagai sumber makanan  mereka  sendiri;  nelayan  asli Aborigin:  nelayan  kelompok-kelompok aborigin,  sering  memancing  untuk subsisten,  nelayan  rekreasi:  mereka yang  menangkap  ikan  terutama  untuk kesenangan  mereka  sendiri,  nelayan komersial:  mereka  menangkap  ikan untuk  dijual  di  pasar  domestik  atau ekspor,  nelayan  ini  secara  tradisional dipandang  jatuh  ke  dalam  kategori artisanal  dan  industri.  (Anthony  T Charles, 2001: 45).
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  6  tahun  1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LNRI No. 97  tahun  1964,  TLN  No.  2690), pengertian  nelayan  dibedakan  menjadi dua yaitu:
1.  Nelayan  pemilik    ialah  orang  atau badan  hukum  yang  dengan  hak
apapun  berkuasa  atas  sesuatu  kapal atau  perahu  yang  diper-gunakan dalam  usaha  penangkapan  ikan  dan alat-alat penangkapan ikan;
2. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menye-diakan  tenaganya  turut  serta dalam  usaha  penangka-pan  ikan  di laut. Dalam ketentuan Undang- Undang Perikanan, mengatur dan membedakan pengertian nelayan menjadi  dua  yaitu  nelayan  dan  nelayan kecil. Pasal 1 angka 10; Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan  pada  pasal  1  angka  11: nelayan  kecil  adalah  orang  yang  mata pencahariannya melakukan penangkapan  ikan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran  paling  besar  5  (lima)  Gross Ton (GT). Penjelasan  pasal  18  ayat  (6) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  dimaksud  “ Nelayan  kecil”  masyarakat  tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional. Pembahasan  tentang  nelayan dalam  tataran  realitas  berdasarkan  hasil pengamatan  penulis,  nelayan  dibedakan menjadi:
Nelayan  pemilik  (ju-ragan),  nelayan penggarap  (buruh/pekerja)  dan  nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan gendong (nelayan angkut), dan perusahaan/industri penangkapan ikan. a.  Nelayan  pemilik  (juragan)  adalah orang atau perseorangan yang melakukan  usaha  penangkapan  ikan, dengan  hak  atau  berkuasa  atas kapal/perahu  dan/atau  alat  tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
b.  Nelayan  penggarap  (buruh  atau pekerja)  adalah  seseorang  yang menyediakan  tenaganya  atau  bekerja untuk  melakukan  penangkapan  ikan
yang pada umumnya merupakan/membentuk satu kesatuan dengan  yang  lainnya  dengan  menda- patkan  upah  berdasarkan  bagi  hasil penjualan ikan hasil tangkapan.
c.  Nelayan  tradisional  adalah  orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan  keterbatasan  perahu  maupun alat  tangkapnya,  maka  jangkauan wilayah penang-kapannya pun menjadi terbatas biasanya hanya ber- jarak 6 mil laut dari garis pantai. d.  Nelayan  tradisonal  ini  biasanya adalah  nelayan  yang  turun-temurun yang  melakukan  penangkapan  ikan untuk mencukupi kebu-tuhan hidupnya. e.    Nelayan  kecil  pada  dasarnya  berasal dari  nelayan  tradisional  hanya  saja dengan adanya program modernisasi/motorisasi  perahu  dan alat  tangkap  maka  mereka  tidak  lagi semata-mata  mengandalkan  perahu tradisional maupun alat tangkap yang kon-vensional  saja  melainkan  juga menggunakan  diesel  atau  motor, sehingga jangkauan wilayah penangka-pan agak meluas atau jauh. f.  Nelayan  gendong(nelayan  angkut) adalah  nelayan  Nelayan  gendong
(nelayan  angkut)  adalah  nelayan Nelayan gendong yang dalam keadaan senyatanya dia tidak melaku-kan penangkapan ikan karena kapal tidak dilengkapi dengan alat  tangkap  melainkan  berangkat dengan membawa modal uang (modal  dari  juragan)  yang  akan digunakan untuk melakukan transaksi  (mem-beli)  ikan  di  tengah laut  yang  kemudian  akan  dijual kembali. Dalam  ketentuan  Undang-dang Perikanan  kapal  yang  tidak  digunakan melakukan penangka-pan ikan melainkan  hanya  untuk  mengangkut ikan  dari  lautan  menuju  pelabuhan  atau daratan  ini  masuk  atau  dikategorikan sebagai  Kapal  Pengangkut  Ikan/Kapal
Angkut.  Kapal  pengangkut  ikan  ini biasanya  selain  kapal  yang  hanya membeli  ikan  dari  laut  juga  merupakan bagian  dari  Perusahaan  Penangkapan ikan  yang  bertugas  mengangkut  hasil tangkapan  untuk  dibawa  ke  pelabuhan atau daratan.
Tindak Pidana Perikanan Secara subtansial,  perubahan  yang  signifikan pada  UndangUndang  RI  No.  45  tahun 2009 dibandingkan dengan
UndangUndang  RI  No.  31  tahun  2004 yang  terdahulu,  adalah  penekanan  pada ketentuan  sanksi  pidana  berat  terhadap kapal  asing  yang  melakukan  tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia.  Sejarah  lahirnya Undang-Undang  RI  No. 45 Tahun 2009 ini  ada  tersirat  bahwa  undang-undang terdahulu dirubah karena terdapat kekurangan.
Langkah  Menteri  Perikanan  dan
Kelautan  dengan  menerapkan  hukum  yang tegas  terhadap  pelaku illegal  fishing pada  satu sisi  akan  berdampak  pada  tumbuhnya perekonomian  bangsa  terutama  di  wilayah- wilayah pesisir dengan mengeluarkan
PERMEN NOMOR 56/PERMEN- KP/2014  tentang  tentang  penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan  perikanan  negara  republik Indonesia; pasal 1 ayat 1 Menghentikan sementara perizinan usaha perikanan tangkap  di  Wilayah Pengelolaan  Perikanan Negara Republik Indonesia; ayat 2 Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan bagi kapal  perikanan  yang pembangunannya dilakukan di luar negeri.
Pasal 2 Penghentian sementara perizinan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 dilakukan sebagai berikut:
a.  tidak  dilakukan  penerbitan  izin  baru bagi  Surat  Izin  Usaha  Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); b.  terhadap  SIPI  dan  SIKPI  yang  telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan; c.  bagi  SIPI  atau  SIKPI  yang  masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir; dan d. apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf  c  ditemukan  pelanggaran, dikenakan  sanksi  administrasi  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Penghentian sementara perizinan usaha  perikanan  tangkap  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2015. PERMEN  KP  Nomor  10  tahun  2015 tentang  atas  perubahan  Permen  nomor 56/permen-kp/2014 tentang penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan  perikanan  negara  republik Indonesia;  Pasal  I  Ketentuan  Pasal  3 dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor 56/PERMEN- KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha  Perikanan  Tangkap  di  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia  (Berita  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  1762) diubah,  sehingga  Pasal  3  berbunyi sebagai  berikut:  Pasal  3  Penghentian sementara  perizinan  usaha  perikanan tangkap  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  berlaku  sampai  dengan  tanggal 31 Oktober 2015

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  yang diteliti  oleh  penulis,  maka  metode penelitian  hukum  normative  adalah metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di dalam penelitian hukum  yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka yang  ada.  Penelitian  yang  ditujukan untuk  mendapatkan  hukum  obyektif
(norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Pendekatan yang dilakukan  yaitu  pendekatan  kualitatif yang  merupakan  tata  cara  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif. Digunakan  pendekatan  kualitatif  oleh penulis  bertujuan  untuk  mengerti  atau memahami  gejala  yang  diteliti. 1 Penulis melakukan  penelitian  dengan  tujuan untuk menarik azas-azas hukum (“rechsbeginselen”) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis  maupun  hukum  positif  tidak tertulis.
Di  dalam  metode  penelitian hukum  normatif,  terdapat  3  macam bahan  pustaka  yang  dipergunakan  oleh penulis yakni :
1. Bahan  Hukum  Primer  :  Merupakan bahan  hukum  yang  mengikat  atau yang  membuat  orang  taat  pada hukum  seperti  peraturan  perundang– undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum  primer  yang  penulis  gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang –  undang  Nomor  45  tahun  2009  ats Perubahan  Undang  –  undang  Nomor 31  tahun  2004  tentang  Perikanan, Undang  –  undang  Nomor  31  tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Bahan  Hukum  Sekunder  :  Diartikan sebagai  bahan  hukum  yang  tidak mengikat tetapi menjelaskan
mengenai  bahan  hukum  primer  yang merupakan  hasil  olahan  pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari  suatu  bidang  tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk  ke  mana  peneliti  akan mengarah.  Yang  dimaksud  dengan bahan  sekunder  disini  oleh  penulis adalah  doktrin–doktrin  yang  ada   di dalam  buku,  jurnal  hukum  dan internet.
1 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
Republik Indonesia,Panduan
Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Sesuai dengnan  Urutan  Bab,  Pasal  dan  ayat), Sekertaris  Jendral  MPR  RI,  Jakarta,  2010, hlm, 46
3. Bahan Hukum Tersier : bahan hukum yang  mendukung  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan  oleh  penulis  adalah Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dan Kamus Hukum.

## PEMBAHASAN
Kebijakan Illegal Fishing
Berdasarkan  dari  uraian    tersebut  diatas dapat ditarik hasil sebagai berikut :
1) Kebijakan  moratorium  Permen  KP
Nomor  56  Tahun  2014  telah memberikan  dampak  negatif  dan dampak  positif  pada  sektor  usaha perikanan.  Dampak  negatif  dari moratorim meliputi penurunan pendapatan, walaupun terdapat dampak  negatif,  namun  kebijakan moratorium tersebut membawa berkah  bagi  nelayan  tradisional. Beberapa  dampak  positif  dari kebijakan tersebut meliputi peningkatan produksi, bertambahnya  jumlah  trip  melaut, makin  dekatnya fishing  ground , peningkatan harga jual ikan, peningkatan pendapatan dan kemudahan akses memperoleh BBM. 2) Pemerintah perlu melakukan terobosan sebuah kebijakan transisi agar  dampak  negatif  moratorium dapat  segera  teratasi  dan  tidak menimbulkan  permasalahan  sosial di  masyarakat.  Kebijakan  yang dimaksud  yaitu  penciptaan  mata pencaharian alternatif untuk menampung  yang  kehilangan  mata pencaharian.  Pekerjaan  alternatif yang  dibutuhkan  adalah  pekerjaan di  bidang  perikanan  agar  sesuai dengan  keterampilan  yang  mereka miliki dan dibutuhkan proses transfer teknologi penangkapan agar  nelayan  kecil  yang  terdampak dapat kembali memiliki mata pencaharian. Penyebab Illegal Fishing
Terdapat  beberapa  faktor- faktor  yang  menyebabkan  maraknya praktek illegal  fishing di  Indonesia, beberapa  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
1. Terjadinya overfishing (tangkap lebih)  di  negara-negara  tetangga yang  kemudian  mencari  daerah tangkapan  di  Indonesia  untuk memenuhi kebutuhan 2. produksi dan pemasarannya. Meskipun, beberapa  stok  ikan  di  beberapa wilayah  perairan  (Pantai  Utara Jawa,  sebagian  Selat  Malaka, Pantai Selatan Sulawesi, dan Selat Bali) telah mengalami overfishing.   Tetapi,  masih  cukup banyak  wilayah  laut  Indonesia lainnya  yang  masih  memiliki sumberdaya  ikan  cukup  besar, seperti  Natuna  dan  ZEEI  (Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia)  di Laut  Cina  Selatan,  Laut  Arafura, Laut Sulawesi, ZEEI di Samudera
Pasifik, ZEEI di Samudera Hindia, dan wilayah laut perbatasan. 2 Indonesia  dengan potensi produksi lestari (Maximum  Sustainable  Yield  = MSY)  ikan  laut  sebesar  6,5  juta ton/tahun  merupakan  salah  satu negara  dengan  potensi  ikan  laut terbesar  di  dunia.   MSY  ikan  laut dunia  sekitar  90  juta  ton/tahun (FAO, 2010).  Artinya, sekitar 7,2 persen  ikan  laut  dunia  terdapat  di Indonesia.   Sementara,  negara- negara yang selama ini melakukan  pencurian  ikan  di wilayah  laut  Indonesia  (Thailand, Pilipina, Vietnam, Malaysia,
RRC,  dan  Taiwan)  memiliki potensi  sumberdaya  ikan  laut yang  jauh  lebih  kecil  ketimbang yang dimiliki Indonesia.
2 Dahuri.,  Rokhmin, 2012. Anatomi Permasalahan Illegal Fishing dan Solusinya. Suara Kompas 7 Juni 2012.
3. Sistem  penegakan  hukum  di  laut masih lemah, terutama dilihat dari aspek legalnya maupun kemampuannya yang tidak sebanding  antara  luas  laut  dan kekuatan yang ada.  Jumlah kapal dan personil pengawas laut belum sebanding dengan luas lautan.
4. Sebagian oknum penegak  hukum
di laut (TNI-AL, POLRI, Kejaksaan,  dan  KKP)  ditenggarai merupakan  bagian  dari  jaringan usaha penangkapan ikan oleh para
nelayan (perusahaan) asing secara illgal di wilayah laut Indonesia.
5. Sistem  dan  mekanisme  perizinan kapal  ikan  masih  diwarnai  oleh praktik  KKN  (Kolusi,  Korupsi dan Nepotisme).
6. Kebanyakan pengusaha penangkapan ikan Indonesia yang lebih  senang  sebagai  broker (menjual  izin  kepada  pengusaha asing),  tanpa  memiliki  kapal  ikan sendiri  atau  kalaupun  memiliki kapal  ikan,  mereka  tidak  bekerja cerdas,  keras,  dan  serius  seperti pengusaha negara-negara tetangga itu. 7. Pengadilan  perikanan  seringkali menjatuhi hukuman (sanksi) kepada nelayan (kapal ikan) asing yang melakukan pelanggaran (IUU  fishing)  terlalu  ringan.
Sehingga, tidak ada efek jera bagi para  nelayan  (pengusaha)  asing itu.

## Kesimpulan
Pemerintah  perlu  melakukan terobosan sebuah kebijakan transisi agar dampak negatif moratorium dapat segera teratasi dan tidak menimbulkan permasalahan  sosial  di  masyarakat. Kebijakan yang dimaksud yaitu penciptaan  mata  pencaharian  alternatif untuk  menampung  yang  kehilangan mata  pencaharian.  Pekerjaan  alternatif yang  dibutuhkan  adalah  pekerjaan  di bidang  perikanan  agar  sesuai  dengan keterampilan  yang  mereka  miliki  dan dibutuhkan  proses  transfer  teknologi penangkapan  agar  nelayan  kecil  yang
terdampak dapat kembali memiliki mata pencaharian
DAFTAR PUSTAKA Dr.Harhaeni Ria Siombo.,S.H,H.Si., HukumPerik anan Nasional dan Internasionan Nurdin  Edi  Susilo  Erlinda  Indrayani Dhiana Puspitawati Yesniar Rahmatwati Hukum Perikanan H.Supriadi.,SH,MH., Hukum  perikanan Indonesia Gatot  Supramono.,SH.,H.Hum .  Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana M.Ghfran  H.  Kordi  K ,  Pengelolaan Perikanan Indonesia
Ali,  Achmad , 2012 ,  Menguak  Teori Hukum  (Legal  Theory)  dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Ali,  Achmad  dan  WiwieHeryani,  2002 , Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta .
Ali, Zainuddin , 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta . Bernard  Arief  Sidharta ,  IlmuHukum Indonesia, FH UnikaParahyangan, Bandung, 2010, Mahmutarom HR., Rekonstruksi  Konsep  Keadilan, Badan PenerbitUndip, Semarang. Sajipto  Rahardjo ,  Sisi-sisi  Lain  dari
Hukum  di  Indonesia, Penerbit BukuKompas, Jakarta, 2006.
Sherif  Maronie,SH.MH., Analisa  Hukum pada  Direktorat  Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP,KKP
John M. Echols dan Hassan Shadily ,Kamus Inggris Indonesia,(Jakarta: Gramedia PustakaUtama, (2002), h. 311 Dahuri.,Rokhmin, 2012. Anatomi Permasalahan  Illegal  Fishing dan  Solusinya . Suara  Kompas  7
Juni 2012.
Djoko  Prakoso, Pembaharuan  Hukum Pidana  di  Indonesia,  Penerbit Liberty,  Yogyajarta,  2000,  hal. 19 Barama M.: MenujuEfektivitas  UU  No  45  . Vol.22/No.6/Juli  /2016  Jurnal HukumUnsrat 8 sebagai perbuatan pidana Supriadi, HukumPerikanan Di Indonesia, penerbit Sinar
Grafika, Jakarta, 2011, hal. 462
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, PT. Raja
GrafindoPersada, Jakarta, 2011, hal. 8
Solihin ,  Menyangsikan  Pemberatasan
Ilegal  Fishing,  artikel  dimuat  di Harian Suarat Karya tanggal 12 Agustus 2005 Muttaqin  Mansur,  Muazzin,  Teuku Ahmad Yani, Sulaiman ,Pengaturan Hukum Perlindungan  Nelayan  Kecil Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum TeukuVol.  19,  No.  3,  (Agustus,
2017), pp. 383-397. 387
Teuku  Muttaqin  Mansur,  Muazzin, Teuku  Ahmad  Yani,  Sulaiman 392  Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum Pengaturan Hukum Perlindungan  Nelayan  Kecil Vol.  19,  No.  3,  (Agustus,  2017), pp. 383-397. II PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN DAN INSTRUMEN
INTERNASIONAL, SERTA PERATURAN MENGIKAT LAINNYA. Undang  –  undang  Dasar  Republik Indonesia 1954 Ditetapkan  di  Jakarta  Pada tangal 10 Agustus 2002. Perubahan  UUD  1945  pada BAB,  Pasaldan  Ayat  seperti;  - Perubahan  Pertama  :Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, Perubahan Keempat. Undang  –  undangRepublik  Indonesia Nomor  45  tahun  2009  atas perubahan  Undang  –  undang Republik  Indonesia  Nomor  31 tahun 2004 tentang perikanan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober  2009  menteri  hukum dan  hak  asasi  manusia  republic indonesia Lembaran  Negara  republic  Indonesia tahun 2009 nomor 154
Undang  –  undang  Republik  Indonesia
Nomor  31  tahun  2004  tentang perikanan Diundangkan  di  Jakarta  pada  tanggal  6 Oktober  2004  sekretaris  Negara Republik Indonesia,lembaran negararepublik  Indonesia  tahun 2004 nomor 118
Undang  –  undang  Republik  Indonesia Nomor  7  tahun  20016  tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam
Diundangkan  Di  Jakarta,  PadaTanggal
14 April 2016 MENTERI HUKUM  DAN  HAK  ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Undang – undangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Disahkan  di  Jakarta  padatanggal  30 September 2014 Presiden Republik Indonesia, Diundangkan  di  Jakarta    pada tanggal 2 Oktober 2014 Menteri

## Jurnal raad Kertha Vol.5, No. 2 Periode Agustus 2022-Pebruari 2023
Hukum  dan  hak  asasi  manusia Republik Indonesia PermenNomor 56/Permen-KP/2014 tentang tentang penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap  di  wilayah  pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia Diundangkan  di  Jakarta  pada  tanggal  3 November  201426  Juni  2014 menteri  hukum  dan  hak  asasi manusia republic Indonesia,Berita Negara republic  Indonesia  tahun  2014 nomor 1762 Permen  KP  Nomor  10  tahun  2015 tentangatasperubahanPermenno mor  56/permen-kp/2014  tentang penghentian sementara (moratorium)  perizinan  usaha perikanan  tangkap  di  wilayah pengelolaan  perikanan  Negara republik Indonesia Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2015 MENTERI HUKUM danhakasasimanusiarepublikind onesia,Beritanegararepublikindo nesiatahun 2015 nomor 616 Permen  Kelautandan  Perikanan  No.  2 Tahun 2015 larangan penggunaan  alat  penangkapan ikan  pukat  hela  (trawls)  dan puka  ttarik  (seine  nets)  di wilayah  pengelolaan  perikanan Negara republic indonesia Ditetapkan  di  Jakarta  padatanggal  8 Januari 2015 3 November menteri  kelautan  dan  perikanan republic indonesia, Diundangkan di Jakarta padatanggal  9  Januari  20153 November  201426  Juni  2014 menteri  hukum  dan  hak  asasi manusia republic Indonesia III. ARTIKEL INTERNET http://www.academia.edu/13120162/ PENEGAKAN  HUKUM  LAUT TERHADAP ILLEGAL FISHING. https://adedidikirawan.wordpress.com/t eori-negara-hukum-rechtstaat
http://ikanmania25.blogspot.co.id/2011/ 11/illegal-fishing.
http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2015/ 06/analisis-hukum-kewenangan- pengawas.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_pen angkap_ikan.
http://www.academia.edu/9133301/ALA T_DAN_KAPAL_PENANGKAP _IKAN Modul Praktikumalat dan Kapal Penangkap Ikan 2014 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Bogor
https://media.neliti.com/media/publicati ons/34318-ID-pelaksanaan- penegakan-hukum-tindak- pidana-di-bidang-perikanan- berdasarkan-undang.pdf
https://www.researchgate.net/publicatio n/312461003_ Nelayan  Indonesia  dalam  Pusaran kemiskinan structural perspektifsocial  ekonomi  dan hukum
https://docplayer.info/51227396-Oleh- prof-ir-r-sjarief-widjaja-ph-d- frina-direktur-jenderal- perikanan-tangkap-jakarta-12- juli-2017.