URGENSI PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Ade Mahmud Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari No 24-26 Bandung mahmudade.003@gmail.com

## Abstract
Corruption has caused substantial state losses. Indonesia needs to implement a special method of  law  to  fight  corruption  so  that  the  assets  resulting  from  corruption  controlled  by  the perpetrators  can  be  returned.  Reality  shows  the  value  of  state  losses  is  far  greater  than  the money that was successfully returned to the country. The development of the modus operandi of corruption in hiding assets resulting from corruption encourages the urgency of implementing a progressive  law  enforcement  strategy  by  implementing  2  (two)  strategic  steps,  namely  (a) conducting rule breaking actions in the form of confiscation of assets related to or not related to corruption as guarantee of return on state assets unless the defendant can prove that the asset was  obtained  from  a  legitimate  business;  (b)  impose  a  contra  legem  ruling  in  the  form  of  an obligation  to  pay  substitute  money  without  a  subsider  which  is  preceded  by  a  seizure  of collateral so that it will close the defendant's room to escape from the payment of replacement money.
Keywords: Corruption; State Losses; Progressive Law

## Abstrak
Tindak  pidana  korupsi  telah  menimbulkan  kerugian  negara  cukup  besar.  Indonesia  perlu menerapkan cara berhukum yang khusus untuk memerangi korupsi agar aset hasil korupsi yang dikuasai pelaku dapat dikembalikan. Realitas menunjukan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan  dengan  uang  yang  berhasil  dikembalikan  ke  negara.  Perkembangan  modus operandi  tindak  pidana  korupsi  dalam  menyembunyikan  aset  hasil  korupsi  mendorong  urgensi menerapkan  strategi  penegak  hukum  progresif  dengan  melaksanakan  2  (dua)  langkah  strategis yaitu:  (1)  melakukan  tindakan rule  breaking dalam  bentuk  tindakan  penyitaan  terhadap  aset terdakwa  untuk  jaminan  pembayaran  kerugian  negara;  (2)  hakim  memberikan  putusan contra legem berupa  kewajiban  membayar  uang  pengganti  tanpa  subsider  yang  didahului  dengan  sita jaminan sehingga akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti.
Kata Kunci: Korupsi; Kerugian Negara; Hukum Progresif

## A. Pendahuluan
Korupsi  saat  ini  telah  menjadi  pusat perhatian  dunia  internasional,  terbukti Perserikatan  Bangsa-bangsa  secara  serius mengadakan  konferensi  internasional  yang membahas  masalah  korupsi.  Kongres  PBB mengenai The  Prevention  of  Crime  and  the
Treatment  of  Offender menunjukan  bahwa masyarakat  internasional  mengakui  bahwa korupsi  telah  bersifat  transnasional.  Bagi Indonesia  masalah  korupsi  telah  menjadi persoalan  yang  cukup  sulit  diatasi  karena telah  menjangkit  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat bahkan sikap tegas para penegak hukum  belum  efektif  untuk  menurunkan
angka tindak pidana korupsi (Setiadi, E dan Yulia,  2010).    Perbuatan  korupsi  saat  ini semakin  meluas  seperti  yang  diberitakan  di berbagai  media,  padahal  berbagai  usaha penegakan hukum baik pencegahan maupun penindakan  telah  dilakukan  (Kristiwan, 2016).
Teori kriminologi klasik yang
mengatakan  bahwa  kausa  kejahatan  yang paling  utama  adalah  karena  kemiskinan, rendahnya pendidikan dan kualitas lingkungan  hidup  atau  dengan  kata  lain bahwa  kejahatan  selalu  terjadi  pada masyarakat  kelas  bawah  (masyarakat miskin) pada saat ini menjadi tidak relevan, kemakmuran dan kemewahan lebih mendorong  dan  merangsang  sekelompok orang untuk melakukan kejahatan (Setiadi, E dan Yulia, 2010).
Korupsi  telah  menimbulkan  dampak yang meluas di tengah masyarakat, berbagai aset  dan  kekayaan  negara  semestinya dikelola  dan  dimanfaatkan  untuk  sebesar- besarnya kesejahteraan  rakyat malah disalahgunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan pribadi (Noviyanti, 2019).
Korupsi  tidak  hanya  memberikan dampak  negatif  terhadap  sektor  ekonomi nasional  suatu  negara,  tetapi  juga  dapat melemahkan  nilai  keadilan  dan  demokrasi bahkan berpengaruh terhadap sistem ekonomi  internasional.  Hampir  seluruh negara  di  dunia  tidak  bisa  menghindar  dari kejahatan  korupsi  dan  dampaknya  tidak hanya  menyerang  sistem  pemerintahan tetapi  juga  sistem  sosial  dan  budaya. Korupsi  sebagai  suatu  perbuatan  yang merugikan  perekonomian  negara,  telah membuat  sebagian  rakyat  hidup  dalam kesusahan, hal ini diakibatkan karena negara mengalami  kerugian  yang  cukup  besar dimana notabennya uang tersebut digunakan untuk  membiayai  program-program  yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Negara  telah  menderita  kerugian finansial  yang  cukup  besar  akibat  perilaku korupsi  dan  apabila  kerugian  itu  tidak dikembalikan maka kondisi tersebut merupakan sebuah ketidakadilan. Aset hasil tindak  pidana  korupsi  saat  ini  disinyalir
masih  berada  di  bawah  penguasaan  pelaku korupsi  atau  pihak-pihak  lain  yang  ikut membantu  pelaku,  kondisi  ini  tidak  patut dan tidak etis untuk dibiarkan terus menerus, sehingga  negara  harus  mengambil  kembali aset-aset  tersebut  dari  pelaku  korupsi  atau pihak ketiga yang tidak memiliki itikad baik (Imelda, 2016).
Menurut data litbang KPK menunjukan bahwa sepanjang tahun 2013-2016 kerugian negara  akibat  korupsi  adalah  sejumlah  Rp. 4.853.615.205.003,-  (empat  triliun  delapan ratus lima puluh tiga miliar enam ratus lima belas  juta  dua  ratus  lima  ribu  tiga  rupiah) sedangkan  yang  berhasil  diselamatkan melalui  pidana  pembayaran  uang  pengganti sebesar Rp. 1.711.830.662.761,- (satu triliun tujuh ratus sebelas  miliar delapan  ratus  tiga puluh  juta  enam  ratus  enam  puluh  dua  ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah). Artinya nilai  uang  yang  berhasil  kembali  ke  kas negara  jauh  lebih  rendah  dibandingkan dengan  uang  yang  hilang  karena  tindak pidana korupsi.
Korupsi  sebagai  sebuah  tindakan  yang menggunakan kekuasaaan secara diam-diam untuk  menguntungkan  diri  pribadi  atau orang lain dengan  menyalahgunakan kewenangan  yang  ada  pada  dirinya (Kurniawan, 2018). Kriteria
ini menggambarkan  bahwa  korupsi  sebagai kejahatan  yang  tidak  mudah  terdeteksi  oleh penegak  hukum  karena  dilakukan  secara senyap  sehingga  membutuhkan  upaya  lebih besar dalam mengungkapnya. Pengungkapan  tindak  pidana  korupsi  di suatu lembaga/kementerian, BUMN/BUMD, Pemerintah  daerah  belum  tentu  mampu menjerat  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pusaran  kasus  tersebut  dan  belum  tentu mampu  mengembalikan  kerugian  negara. Semua  bergantung  bagaimana  teknik  dan taktik penegakan hukum untuk
membuktikan  unsur  korupsi  yang  ada  pada perbuatan pelaku.
Korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa yang dilakukan orang terpelajar menimbulkan  problematika  tersendiri  yang tidak mudah diatasi penegak hukum, sebagai kejahatan  terorganisir  penyebaran  tanggung
jawab hukum pelaku cukup luas, begitu pula penempatan  aset  yang  tidak  mudah  dilacak menimbulkan  kesulitan  tersendiri  dari  segi hukum  acara,  kalaupun  ditemukan  asset hasil  korupsi  telah  dialihkan  kepada  pihak ketiga  yang  tentunya  tidak  bisa  dirampas begitu  saja  kecuali  dilakukan  penuntutan terhadap pihak-pihak tersebut.
Sejumlah  permasalahan  dalam  tataran penegakan  hukum  acara  mengemuka  saat penegak  hukum  berusaha  mengambil kembali  asset  hasil  tindak  pidana  korupsi dan  tidak  serta  merta  bisa  diatasi  dengan hukum  acara  biasa  yang  bersifat  formal.
Inventarisasi problematika tersebut nampaknya perlu menjadi fokus
permasalahan yang harus dikaji pada bagian pembahasan artikel ini.
Untuk  mewujudkan  masyarakat  yang adil,  makmur,  sejahtera  dan  menciptakan pemerintahan  yang  bersih  maka  upaya memberantas  korupsi  merupakan  langkah prioritas  dengan  menerapkan  pola  dan strategi  penegakan  hukum  yang  khusus (Hiariej,  2016).  Korupsi  telah  membuat kesejahteraan rakyat terganggu dan mengakibatkan  ketidakstabilan  ekonomi negara,  sehingga  korupsi  memerlukan penanganan secara khusus
Strategi  khusus  yang  perlu  ditempuh adalah dengan mengubah paradigma berhukum  Kepolisian,  Kejaksaan,  KPK maupun  Pengadilan  untuk  berhukum  secara progresif  yang  tidak  hanya  mengedepankan penjatuhan  sanksi  pidana  penjara  semata melainkan perlu mengoptimalkan pengembalian  kerugian  negara  melalui perampasan  asset  dan  pidana  uang pengganti.  Untuk  itu  sejak  awal  penyidikan aparat  penegak  hukum  harus  lebih mengutamakan kepentingan untuk pengembalian  kerugian  negara (follow  the money), namun  patut  dicatat  bahwa  praktik follow  the  money harus  dilakukan  secara komprehensif  dengan  melacak  seluruh  aset tersangka  sampai  ke  luar  negeri  mengingat salah  satu  faktor  penghambat  tidak maksimalnya pengembalian kerugian negara karena pelaku menyimpan aset di luar negeri sebagai  contoh  kasus  korupsi  pajak  Gayus
Tambunan yang merugikan negara Rp 106,7 miliar  dan  U$D  18  juta,  dari  jumlah  itu hanya  2,081  miliar  yang  disetor  ke  kas negara  dan  sisanya  belum  berhasil dikembalikan  dan  diduga  disimpan  di  luar negeri (Arifin, 2016).
Hukum  acara  dan  sistem  peradilan Indonesia  sangat  memberikan  pengaruh terhadap keberhasilan upaya mengembalikan hasil  korupsi.  Pelaku  bisa  memanfaatkan berbagai  celah  yang  ada  dalam  sistem hukum  yang  mengakibatkan  mereka  bisa lolos dari  sanksi untuk mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi.
Menegakan  hukum  progresif  untuk mengembalikan kerugian negara
membutuhkan  keberanian  penegak  hukum untuk  keluar  dari status  quo yang  tidak memberikan  rasa  keadilan  bagi  negara sebagai  korban  karena  penegakan  hukum yang selama ini berjalan hanya menjalankan prosedur hukum formal yang mengarah pada keadilan  formal.  Setidaknya  ada  2  (dua) alasan  urgen  menerapkan  hukum  progresif dalam  pemberantasan  korupsi.  Pertama, pelaku  korupsi  sudah  mencakup  semua kalangan dan modus operandi yang semakin variatif  tidak  bisa  lagi  diatasi  dengan  cara- cara  penegakan  hukum  yang  konservatif. Kedua,  data  empiris  yang  ada  menunjukan terjadi  kesenjangan  antara  kerugian  negara yang  timbul  dengan  aset  yang  berhasil dikembalikan,  kerugian  negara  jauh  lebih besar  dibandingkan  dengan  jumlah  yang dikembalikan mengindikasikan bahwa penegak  hukum  tertinggal  dari  peristiwa pidana  yang  menjadi  objeknya,  sehingga paradigma  berhukum  yang  diterapkan  tidak cukup  dengan  menerapkan  hukum  secara legalistik yang bersifat rijid dan kaku.
Perampasan aset secara hukum bertujuan  untuk  mengantisipasi  perbuatan pidana yang dilakukan
dengan memanfaatkan  uang  hasil  korupsi  sekaligus mengambil  kembali  aset  tersebut  dari penguasaan  pelaku  korupsi.  Di  samping sebagai  tindakan  pencegahan  perampasan aset  juga  menjadi  salah  satu  instrumen sanksi  yang  untuk  mencapai  tujuan pemidanaan  terutama  untuk  kejahatan
korupsi  sebagai  bagian  tindak  pidana ekonomi (economy crime). Masalah pengembalian  aset  belakangan  ini  menjadi isu  menarik  dalam  khazanah  hukum pemberantasan korupsi sehingga mendorong institusi  penegak  hukum  mengeluarkan regulasi yang bersifat teknis untuk mengatur tata  cara  pengembalian  aset.  Lingkungan peradilan Mahkamah Agung telah menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang  Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi  dan  untuk  eksekusi  (pelaksanaan putusan)  telah  ada  Peraturan  Jaksa  Agung No-013/A/JA/06/2014  tentang  Pemulihan Aset. Untuk  itu  isu  tentang  problematika aset  hasil  korupsi  dan  strategi  penegakan hukum  progresif  menjadi  menarik  untuk dibahas dalam artikel ini.
Pertanyaan  yang  muncul  dari  uraian  di atas  bagaimana  strategi  menerapkan  hukum progresif yang sesuai untuk mengembalikan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi. Bertolak  pada persoalan  tersebut, artikel  ini akan  mengulas  2  (dua)  masalah  yang bersifat  krusial  dianalisis.  Pertama,  apa problematika  penegakan  hukum  dalam mengembalikan  kerugian  negara?  Kedua, bagaimana  menerapkan  strategi  penegakan hukum progresif untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi?

## B. Pembahasan
1. Problematika  Penegakan  Hukum Untuk  Mengembalikan  Kerugian Negara  Akibat  Tindak  Pidana Korupsi
Korupsi  sebagai  kejahatan  ekonomi
(economy crime) yang menimbulkan kerugian  negara  menuntut  aparat  penegak hukum  untuk  mengembalikan  kerugian tersebut  demi  menjaga  keadilan  sosial  dan membawa  pelaku  ke  pengadilan.  Justifikasi moral  bagi  negara  untuk  merealisasikan langkah  pengembalian  aset  hasil  korupsi bertolak dari teori dan dan kewajiban negara untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia (Mahmud, 2018).
Michael  Levi  mengemukakan  bahwa landasan moral justifikasi proses
pengembalian  aset  negara  berangkat  dari teori  keadilan  sosial.  Terdapat  beberapa argumentasi yang
mengisyaratkan pentingnya asset  recovery dalam  perkara korupsi,  yaitu:  (a)  Mencegah  agar  pelaku tidak  menggunakan  aset  tersebut  untuk mendanai  tindak  pidana  lain  sekaligus mencegah pelaku memiliki kendali atas aset- aset  tersebut;  (b)  Alasan  etis  karena  pelaku secara sosial  tidak  patut dan tidak memiliki hak  yang  sah  untuk  menguasai  dan memanfaatkan  aset  yang  berasal  dari  dana public;  (c)  Memberikan  prioritas  kepada negara  untuk  menuntut  kembali  aset  publik yang  dikuasai  pelaku  melalui  pengadilan disertai  sanksi  hukum  yang  memberikan efek  jera;  (d)  Untuk  memindahkan  dan menempatkan  kembali  aset  kepada  negara sebagai pemilik yang sah secara hukum dan digunakan untuk kepentingan publik (Yanuar, 2015).
Upaya pengembalian aset sudah seharusnya  menjadi  landasan  bagi  setiap penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara  karena  konsep  ini  dipandang  ideal dan  sesuai  dengan  tipologi  tindak  pidana korupsi, akan tetapi secara faktual konsep ini belum terealisasi dengan baik karena secara teknis pengungkapan kasus korupsi memberikan  tantangan  dan  kendala  yang berbeda-beda.  Pada  tataran  pro  justitia penegak  hukum  mengalami  problematika yang  cukup  bervariatif  dan  menimublkan kendala tersendiri.  Teori pengembalian aset semestinya menjadi pijakan penegak hukum dalam  pemberantasan  korupsi  khususnya sebagai  upaya  pengembalian  kerugian negara,  namun  dalam  teori  ini  belum terealisasi  secara  maksimal  karena  proses pengembalian  aset  hasil  korupsi  dalam teknis  penegakan  hukum  dihadapkan  pada berbagai  persoalan  yang  menjadi  kendala. Berbagai  problematika  penegakan  hukum untuk  mengembalikan  kerugian  negara teridentifikasi sebagai berikut:
a. Pengalihan  Aset  Hasil  Korupsi kepada Pihak Ketiga
Pengalihan  aset  hasil  korupsi  saat ini  menjadi  salah  satu  modus  yang berkembang  dalam  perkara  korupsi, pelaku  memanfaatkan  peran  pihak ketiga  untuk  menjadi  penerima  uang hasil korupsi untuk selanjutnya diamankan dan disamarkan asal-usulnya sehingga  seolah-olah  aset  tersebut terlihat  seperti  uang  halal.  Modus  ini berkembang  dalam  berbagai  kasus  dan menambah  kompleksitas  penanganan kasus.
Sebagai  contoh  dalam  kasus  suap yang  menjerat  Nurhadi  Sekretaris Mahkamah Agung berusaha mengalihkan  aset  berupa  4  (empat) kebun  sawit  yang  berlokasi  di  Padang
Lawas  senilai  42,5  miliar  diduga  kuat hasil  korupsi  dengan  modus  meminjam nama  sejumlah  orang  untuk  membeli kebun  tersebut.  Selain  itu  Nurhadi diduga telah memindahkan kepemilikan rumahnya  di  Kawasan  Jakarta  Selatan kepada  iparnya  dan  pasca  penetapan Nurhadi  sebagai  tersangka  iparnya langsung mengagunkan rumah ke Bank senilai  85  miliar.  Penegak  hukum menduga  pengalihan  sejumlah  aset merupakan bagian dari strategi
penyamaran  aset  sehingga  upaya pengembalian  aset  harus  menempuh proses yang rumit (Nugroho, 2020).
Tujuan  pengalihan  aset  tidak  lain untuk  menghapus  jejak  kejahatan korupsi  seolah  pelaku  tidak  melakukan perbuatan  yang  merugikan  keuangan negara dan tidak menerima uang terebut sehingga  bisa  mengelabui  penegak hukum. Metode yang dominan digunakan  pelaku  untuk  menyamarkan asal-usul uang dengan melibatkan pihak ketiga  biasanya  dilakukan  dalam berbagai  bentuk  kegiatan  ekonomi seperti peminjaman nama orang seseorang sebagai pemilik aset, penanaman modal (investasi), perdagangan  saham,  deposito,  obligasi dan surat berharga lainnya. Penggunaan
dana hasil korupsi dalam kegiatan usaha tersebut  tidak  langsung  menggunakan nama  pelaku,  tetapi  meminjam  nama orang  lain  yang  memiliki  hubungan dekat  dengan  pelaku  dengan  maksud untuk menghilangkan kecurigaan penegak  hukum  pada  saat  melakukan tracing asset pelaku.
Permasalahan  pengembalian  aset menjadi  semakin  rumit  apabila  pelaku menggunakan  dana  hasil  korupsi  untuk penyertaan modal pada suatu perusahaan  miliki  sendiri  maupun perusahaan  publik  sehingga  terjadi percampuran harta kekayaan antara aset pribadi  dengan  aset  hasil  korupsi, kondisi  seperti  ini  akan  semakin merumitkan dalam eksekusi perampasan aset karena penegak hukum harus  memilah  secara  proporsional  dan adil.  Penggunaan  aset  ini  biasa  terjadi apabila pejabat publik tersebut berkolaborasi  dengan  pengusaha  untuk memanfaatkan dana hasil korupsi untuk pengembangan usaha. Modus pengalihan  aset  sudah  lazim  terjadi  di
Indonesia  dan  telah  diketahui  penegak hukum hanya saja kecepatan pengungkapan kasus berjalan belakangan dibandingkan dengan penggunaan aset hasil korupsi ke dalam aktivitas ekonomi sehingga ketika akan dirampas  aset  tersebut  telah  bercampur dengan aset lainnya.

## b. Aset  Hasil  Korupsi  Ditempatkan di  Luar  Wilayah  Republik
Indonesia
Problematika  lain  yang  dihadapi dalam penegakan hukum untuk merampas  aset  negara  yang  dicuri (stolen  asset  recovery) kebanyakan pelaku  menempatkan  aset  di  luar wilayah  teritorial  Indonesia  yang dianggap  aman  dan  tidak  tersentuh penegak  hukum.  Penempatan  aset  ini bertujuan  untuk  mengamankan  dana sekaligus  melakukan  pencucian  uang (money  laundering) karena  umumnya pelaku  mempunyai  jaringan  luar  biasa
yang  menyulitkan  penegak  hukum
(Hiariej, 2013).
Pelaku memanfaatkan sentra finansial  yang  berada  di  negara  maju yang  dipandang  sangat  aman  untuk melindungi aset tersebut, terbukti dalam beberapa  kasus  korupsi  dengan  nilai kerugian  negara  yang  besar  dana tersebut  tidak  disimpan  di  Indonesia tetapi di negara maju yang menerapkan pengamanan  dana  nasabah  yang  cukup ketat  terlebih  lagi  jika  pemerintah Indonesia  tidak  memiliki Mutual  Legal Asistance, prosedurnya  akan  memakan waktu  cukup  lama  karena  harus menjalin  kerjasama  lebih  dulu  dengan negara tempat dimana aset disimpan.
Sebagai  contoh  kasus  Bantuan Likuidasi  Bank  Indonesia  (BLBI) dengan tersangka Hendra Rahardja yang melarikan  diri  dan  menyimpan  aset hasil  korupsi  ke  Australia  senilai  1,9
triliun menyulitkan pemerintah Indonesia  karena  Australia  menganut sistem hukum Inggris (British
Commonwealth  system) tidak  begitu saja menyerahkan tersangka dan asetnya kepada  pemerintah  Indonesia  terlebih tersangka  mengajukan  keberatan  ke Pengadilan  Sydney  atas  permintaan ekstradisi  yang  diajukan  Indonesia. Setelah  melalui  hukum  yang  panjang dan rumit antara kedua negara akhirnya pemerintah Australia melalui keputusan New  South  Wales  Supreme  Court telah memerintahkan  kepada South  East Group (SEG)  untuk  mengalihkan  aset terpidana  Hendra  Rahardja  senilai  493, 647,  07  Dollar  Australia  kepada pemerintah  Indonesia  melalui  rekening Bendaharawan  Pengeluaran  Kejaksaan Agung (Nugroho, 2020).
Contoh lain Maria Pauline Lumowa kasus  pembobolan  Bank  BUMN  lewat Letter of Credit (L/C) fiktif  sebesar 1,7 triliun  berhasil ditangkap setelah buron sejak  tahun  2003,  Bareskrim  Polri sedang  melakukan  pelacakan  aset  yang diduga  disimpan  di  Belanda  dan Singapura  karena  selama  pelarian
tersangka berada di dua negara tersebut (Amirullah, 2020).
Persoalan  kerjasama  internasional dalam rangka pengembalian aset di luar negeri perlu menjadi perhatian
pemerintah karena masalah ini memberikan  kesulitan  tersendiri  bagi otoritas  penegak  hukum,  menembus sistem  hukum  dan  perbankan  di  negara maju  bagi  negara  berkembang  seperti Indonesia akan terasa sulit terlebih tidak memiliki  perjanjian  kerjasama  dengan negara  aset  disimpan.  Tantangan  lain dalam  konteks  ini  pelaku  bisa memanfaatkan  kecanggihan  teknologi dalam  bertransaksi  yang  begitu  cepat, rahasia tanpa menggunakan uang kartal, semakin banyak transaksi maka semakin  banyak  pula  data  yang  akan menjadi bahan analisis penegak hukum. Seperti  kasus  Akil  Mochtar  yang  di vonis  seumur  hidup  oleh  Pengadilan karena terbukti menerima suap sengketa Pilkada  di  sejumlah  daerah  dan pencucian  uang,  Akil  terbukti  mencuci uang  korupsi  dengan  memanfaatkan nama  sejumlah  orang  kepercayaan melalui  pemidahan  dana  ke  beberapa rekening  tanpa  menguasai  uang  secara fisik  hal  itu  didasarkan  pada  hasil analisa  Pusat  Pelaporan  Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  tahun 2012  tentang  transaksi  mencurigakan yang  diduga  milik  Akil  Mochtar (Rastika, 2020).
Dalam berbagai kasus yang berhasil  diungkap  penegak  hukum Kejaksaan  dan  KPK  ada  beberapa negara  yang  disinyalir  menjadi  tempat penyembunyian  harta  curian  yaitu Singapura, Australia dan Swiss. Negara ini  kerap  menjadi  penampung  aset curian dan seakan-akan melindungi aset para  konglomerat  dan  pejabat  publik yang  disimpan  di  negara  tersebut. Sebagai  contoh  kasus  Bank  Global dengan tersangka Irawan Salim pemerintah  Federal  Swiss  menyetujui permintaan Mutual  Legal  Assistance (MLA) untuk membekukan aset Irawan
Salim  sebesar  U$D  9,9  juta  yang disimpan  di  bank  Swiss  atas  nama pemerintah Indonesia selanjutnya Department  of  Justice  of  Switzerland tanggal 30 April 2009 secara resmi telah memberitahukan  tentang  pemblokiran aset-aset dalam rekening di Deutschebank  of  Switzerland. Contoh lain  dalam  kasus  korupsi  proyek  di sejumlah Kementerian yang melibatkan Nazarudin  terbukti  di  Pengadilan menyimpan  aset  hasil  korupsi  di Singapura  senilai    U$D  5  juta,  2  juta Euro,  dan  3  juta  Dollar  Singapura sebagian  telah  dikembalikan  kepada pemerintah  Indonesia  melalui  bantuan hukum  timbal  balik.  Dengan  demikian keberhasilan  pengembalian  aset  yang disimpan  di  luar  negeri  membutuhkan peran aktif dari negara maju khususnya negara  tempat  aset  disimpan,  tanpa keterlibatan  negara  tersebut  mustahil upaya  pengembalian  aset  berjalan mudah.
c. Uang  Pengganti  Tidak  Dibayar atau  Dibayar  Sebagian  oleh Terpidana
Salah  satu  instrumen  hukum  untuk mengembalikan kerugian negara adalah menerapkan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang- Undang  No  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang  mengatur  adanya  kewajiban  bagi terpidana  korupsi  membayar  uang pengganti.  Pidana  pembayaran  uang pengganti merupakan konsekuensi yuridis  akibat  perbuatan  korupsi  yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara”,  bagi  terdakwa korupsi  yang  terbukti  merugikan keuangan  negara  wajib  menggantinya. Pidana  ini  merupakan  bentuk  pidana tambahan  yang  dijatuhkan  melalui putusan  pengadilan  sesuai  dengan  nilai kerugian  negara,  artinya  besaran  uang pengganti  sangat  bergantung  pada besarnya  kerugian  negara.  Fungsi pidana  tambahan  adalah  memulihkan
kerugian  negara  dan  menjaga  stabilitas ekonomi negara
Uang  pengganti  yang  dibayar terpidana  memiliki  kedudukan  penting untuk menopang APBN yang mengalami  defisit  karena  tingginya angka  belanja  negara  ditambah  praktik korupsi  di  berbagai  wilayah  sehingga keberhasilan penegak hukum mengambil  kembali  uang  negara melalui pidana uang pengganti menjadi sangat  krusial  demi  kesejahteraan masyarakat (Sinaga, 2017).
Nilai  uang  pengganti  yang  wajib disetor  terpidana  sesuai  dengan  nilai uang/aset  yang  diperoleh  dari  tindak pidana  korupsi.  bukan  berdasarkan jumlah  kerugian  negara,  karena  belum tentu  terpidana  menikmati  semua kerugian  negara  sehingga  jumlah  yang harus  dibayar  ditetapkan  hanya  sebesar nilai  yang  diperoleh  saja.  Hal  ini ditetapkan  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 Tentang Uang Pengganti.    Meskipun  telah  ditetapkan dalam  aturan  dan  disebutkan  dalam putusan  hakim  tidak  semua  terpidana membayar  uang  pengganti.  Realitas dalam  beberapa  pelaksanaan  putusan cukup  banyak  terpidana  yang  tidak membayar uang pengganti dan mensubsiderkan
dengan pidana
kurungan.  Sebagai  contoh  putusan  MA No:
1129/Pid.Sus/2014
terhadap terdakwa  Wan  Wulimizani  Bin  Musa memutuskan  pidana  penjara  kepada terdakwa  selama  6  tahun,  6  bulan,  dan pidana  tambahan  berupa  pidana  uang pengganti  sebesar  Rp  1.009.474.311,- subsider  2  tahun.  Satu  bulan  setelah putusan  dibacakan  terdakwa  tidak  bisa membayar dan tidak ada aset yang bisa disita  oleh  jaksa  untuk  dilelang, akhirnya  kewajiban  untuk  menyetor uang  pengganti  disubsider  dengan pidana  kurungan.  Dalam  putusan  ini negara  sama  sekali  tidak  mendapatkan pengembalian kerugian sedikitpun meski  terpidana  telah  diputuskan  wajib
mengembalikan kerugian, namun
realitasnya tidak sesuai dengan harapan.
Dalam  putusan  yang  lain  tahun 2014 dalam putusan MA No: 1125/Pid. Sus/2014,  MA  menjatuhkan  pidana penjara  kepada  terpidana  Farizal  Bin Abdul  Karim  selama  9  tahun  dan kewajiban  membayar  uang  pengganti sebesar Rp. 2.491.000.000,-,  satu bulan setelah  putusan  dibacakan  terpidana hanya mampu membayar sebagian uang pengganti  dan  sisanya  disubsider dengan pidana penjara. Berbeda dengan putusan  di  atas,  dalam  putusan  ini negara  dapat  mengambil  kembali kerugian meskipun nilainya tidak secara utuh.  Realitas  yang  tergambar  dari  dua putusan tersebut menunjukan
problemanya  masing-masing,  tetapi memiliki  satu  kesamaan  yang  bersifat problematis  yaitu  pelaksanaan  kedua putusan MA oleh kejaksaan sama-sama tidak  mampu  mengembalikan  kerugian negara secara utuh.
d. Subsider Pidana Uang  Pengganti yang  Tidak  Dibayar  Tidak Sebanding Dinamika yang tidak kalah penting untuk diketahui dalam upaya
mengembalikan  kerugian  negara  dalam perkara  korupsi  adalah  bahwa  selama ini  setiap  pidana  uang  pengganti  yang disubsider  dengan  pidana  penjara  tidak sebanding dengan nilai uang pengganti. Dalam  artian,  pidana  penjara  yang menjadi subsider relatif ringan, menguntungkan terpidana tetapi
mencederai  rasa  keadilan  bagi  negara sebagai  korban.  Sebagai  contoh  dalam putusan  kasasi  Mahkamah  Agung  MA: 1949K/Pid.Sus/2014  (MA  Mengadili sendiri)  dengan  terdakwa  Munjadi  HM Noer Bin HM Noor. Dalam putusan ini hakim  memutuskan  pidana  uang pengganti  senilai  Rp.  309.493.500,- dengan  ketentuan  jika  uang  pengganti tidak  dibayar  maka  hukuman  diganti dengan  pidana  penjara  selama  6  bulan. Setelah  satu  bulan  pasca  putusan
pengadilan  memiliki  kekuatan  hukum tetap ternyata terpidana tidak membayar uang  pengganti  dan  menjalani  memilih menjalani pidana subsider 6 bulan.
Apabila menganalisis nilai
kesebandingan  antara  uang  pengganti sebesar  Rp.  309.493.500,-    dengan pidana penjara 6 bulan dilihat dari segi keadilan dapat dikatakan tidak seimbang  karena  kenyataan  terpidana tidak  secara  penuh  menjalaninya mengingat  mereka  memiliki  hak mendapatkan  remisi  dan  hak-hak  lain yang  akan  mengurangi  masa  hukuman. Persoalan  ini  menjadi  sisi  lain  yang perlu  menjadi  perhatian  utamanya  bagi hakim  sebagai  penegak  keadilan  dan benteng terakhir pemberantasan korupsi.  Secara  teori  seorang  dijatuhi pidana  seharusnya  sebanding  dengan tingkat kesalahan sebagaimana adagium hukum  pidana  “tiada  pidana  tanpa kesalahan”  atau  dikenal  dengan  istilah “geen  straf  zonder  schuld”,  korupsi sebagai  bentuk  kejahatan  luar  biasa cenderung dilakukan secara sengaja dan sadar  atas  akibat  yang  terjadi,  sudah sepatutnya  pidana  subsider  uang pengganti  sebanding  dengan  nilai  uang pengganti  yang  tidak  dibayar.  Prinsip yang  harus  ditegakan  “semakin  besar nilai  uang  pengganti,  semakin  berat pidana subsidernya”. Prinsip ini penting menjadi catatan hakim karena mempunyai  dua  makna, pertama memberikan  efek  jera  bagi  terpidana. Kedua menghindari  pola  pensubsideran uang  pengganti  dengan  pidana  penjara sehingga kerugian negara dapat dikembalikan secara utuh.
2. Strategi Penegakan Hukum Progresif Untuk  Mengembalikan  Aset  Hasil Tindak Pidana Korupsi
Indonesia  sebagai  negara  kaya  tetapi masih  banyak  masyarakat  yang  hidup  di bawah  garis  kemiskinan.  Pertanyaan  yang muncul  apakah  karena  ada  korupsi  atau korupsi  karena  kemiskinan.  Kemiskinan tidak  sejalan  dengan  konsep  negara  hukum
(rechstaat) dan  kesejahteraan (welfarestate) yang dianut oleh Indonesia (Waluyo, 2016).
Segala  kekayaan  negara  secara  sosial ekonomi  maupun  budaya  menjadi  modal utama  dalam  meningkatkan  pembangunan bangsa  menuju  negara  yang  maju  dan memberikan  manfaat  nyata  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Indonesia  semestinya mampu  menjadi  negara  yang  maju  dan sejahtera  dengan  berbagai  kekayaan  alam yang  melimpah  dan  potensi  sumber  daya yang  ada.  Namun  demikian  melihat  fakta sosial  yang  ada  masih  banyak  penduduk Indonesia  yang  hidup  di  bawah  garis kemiskinan.  Kenyataan  ini  menunjukan bahwa kekayaan alam yang melimpah tidak berbanding  lurus  dengan  kemakmuran rakyat,  kekayaan  negara  hanya  dinikmati oleh  segelintir  elit  pemerintah  sehingga situasi ini kerap menimbulkan sikap antipati terhadap  sekelompok  orang  yang  mendapat keuntungan.
Korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  menjadi salah  satu  penyebab  rendahnya  angka kemakmuran  rakyat  Indonesia,  selain masalah  salah  kelola  kekayaan  alam. Perbuatan  korupsi  yang  terjadi  di  seluruh lini  kehidupan  membuat  anggaran  negara yang ditujukan untuk membangun infrastruktur,  kesehatan,  pendidikan  tidak tepat sasaran atau justru disalahgunakan dan sebagainya.
Sebagai salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi nasional,
pemberantasan  korupsi  perlu  dilakukan secara  progresif agar  memberikan  pengaruh yang segnifikan terhadap pengembalian aset hasil  korupsi.  Penegakan  hukum  progresif bukan  hanya  ditekankan  pada  aspek pencegahan  tetapi  juga  penindakan  dengan menyelamatkan  kerugian  negara  yang dikorupsi.
Sebagai  kejahatan  ekonomi  dalam praktik  tidak  hanya  melibatkan  pejabat publik, tetapi pengusaha, legislatif dan pihak lain  yang  dipandang  saling  membutuhkan. Situasi  ini  menggambarkan  bahwa  masalah korupsi  bukan  hanya  persoalan  hukum, tetapi  telah  mengarah menjadi  budaya yang melibatkan  berbagai  dimensi  dan  profesi,
sehingga  strategi  penanganan  kejahatan  ini membutuhkan  penegakan  hukum  yang  luar biasa untuk mendapatkan hasil yang efektif. Perbuatan  korupsi  tidak  akan  menghilang hanya dengan anjuran dan ceramah di rumah ibadah,  berbagai  upaya  dan  model pembinaan  untuk  mencegah  korupsi  telah dicoba  namun  belum  ada yang menunjukan hasil memuaskan untuk menurunkan indeks korupsi.
Fenomena  korupsi  yang  tidak  hanya merugikan  keuangan  negara  namun  telah melanggar  hak  sosial  dan  ekonomi masyarakat  mendorong  berbagai  kalangan tidak  kecuali  akademisi  hukum  untuk memikirkan upaya dan strategi khusus untuk memberantas  korupsi  dari  berbagai  aspek sebagai langkah pencegahan dan penindakan. Dengan demikian korupsi harus dilakukan  dengan  cara  luar  biasa  (Sutedi, 2012).
Penegakan hukum guna menanggulangi kejahatan  korupsi  saat  ini  dapat  dilakukan melalui  pendekatan  hukum  progresif. Munculnya konsep hukum progresif bukanlah  suatu  yang  kebetulan.  Hukum progresif  merupakan  proses  pencarian kebenaran  yang  tidak  pernah  berhenti. Konsep  utama  hukum  progresif  adalah “hukum untuk manusia” asumsi ini menjadi justifikasi  awal  bahwa  hukum  ada  bukan untuk  dirinya  sendiri  melainkan  untuk kehidupan manusia, sehingga konsep hukum progresif dalam mencari kebenaran bertolak pada  realitas  empiris  yang  ada  di  tengah masyarakat  (Rahardjo,  2005).  Wacana hukum  progresif  yang  bertolak  dari  asumsi hukum  adalah  untuk  manusia  dan  selalu dalam  proses  untuk  menjadi,  membawa konsekuensi  dalam  setiap  penjelasannya akan  melihat  pandangan  dari  teori  hukum lain (Kristiana, 2009).
Bertolak  dari  pandangan  hukum  itu untuk  manusia,  bagi  penegak  hukum semestinya  tidak  menerapkan  hukum sesuai bunyi  undang-undang  karena  mereka bukan corong hukum. Hukum progresif menekankan  pada  penegak  hukum  untuk mengangkat nilai keadilan  yang  ada dibalik peraturan hukum positif dengan berfikir dan
bertindak  kreatif  atas  nama  keadilan  sosial dan  menolak status  quo yang  tidak merespon  tuntutan  masyarakat  (Hartono, 2010).
Para penegak hukum harus
mengedepankan  kejujuran  dan  kepedulian terhadap kesulitan masyarakat yang menjadi korban  perilaku  korupsi.  Tindakan pro justitia harus berorientasi bukan hanya pada kepastian  hukum  melainkan  berorientasi pada  kepentingan  hukum  rakyat  yang terdampak  langsung.  Pusat perhatian penegak  hukum  dalam  konteks  hukum progresif  bukan  hanya  pada  aturan  tertulis melainkan pada realitas sosial yang dihadapi sehingga menuntut kreativitas untuk menegakkan  hukum  yang  responsif  sesuai waktu dan tempat yang tepat.
Progresifitas  penegak  hukum  ditandai dengan  cara  berfikir  dan  bertindak  yang responsif  tanpa  harus  menunggu  peraturan yang  baik,  karena  titik  sentral  hukum progresif bukan pada aturan melainkan pada penegak  hukum.  Dengan  demikian  penegak hukum  yang  progresif  dapat  menghadirkan keadilan  bagi  masyarakat  sekalipun  dengan peraturan yang buruk (Syamsudin, 2008).
Mengapa  pusat  perhatian  ada  pada penegak  hukum  bukan  pada  peraturan, karena pandangan hukum progresif meyakini bahwa persoalan hukum seringkali terjadi  karena  ada  kesenjangan  antara peraturan (dass  sollen) dengan  perilaku masyarakat (das  sein), peraturan  mengenai tindak  pidana  korupsi  merupakan  respon hukum  pidana  untuk  mengatasi  apabila terjadi  kesenjangan.  Artinya  negara  telah menyiapkan  sanksi  pidana  apabila  terjadi kesenjangan  perilaku  penyelanggara  negara dengan aturan hukum yang berlaku .
Realitas  penegakan  hukum  atas  kasus korupsi  selama  ini  belum  menunjukan keseriusan  untuk  menegmbalikan  kerugian negara,  karena  terlihat  dari  cara  berhukum yang sangat prosedural /kaku hanya mengikuti  regulasi  sebagai  perwujudan hukum  yang  formal  dan  tidak  menunjukan orientasi pada keadilan, belum lagi masalah penyalahgunaan kewenangan penegak hukum  yang  bersekongkol  dengan  pelaku
korupsi menambah potret suram pemberantasan  korupsi,  penegak  hukum yang  semestinya  menjadi  garda  terdepan justru  ikut  terlibat  dalam  pusaran  korupsi. Dampaknya  upaya  pemberantasan  korupsi tidak bisa berjalan sesuai harapan dan tidak menyelesaikan inti masalah yaitu menghukum  pelaku  dan  mengembalikan kerugian  negara.  Ide  keadilan  subtantif dalam reaitas  masih  bersifat konseptual dan masih  jauh  dari  kenyataan  (Suryantoro, R.P.B dan Anggun, 2013).
Masalah  pokok  yang  mesti  menjadi perhatian utama pemberantasan korupsi saat ini  adalah  pemerintah  melalui  penegak hukum perlu merumuskan strategi penegakan  hukum  yang  menimbulkan  efek penjeraan  dan  memulihkan  kerugian  negara untuk  dimanfaatkan  guna  sebesar-besarnya kemakmuran  bangsa.  Penegak  hukum  perlu mengupayakan  penegakan  hukum  progresif sejak  tahap  penyidikan,  penuntutan  dan penjatuhan putusan pengadilan yang berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat luas.
Wacana hukum progresif yang ditawarkan  Satjipto  Rahardjo  berusaha memperjuangkan  keadilan  yang  menjadi penantian  rakyat  dan  mendorong  penegak hukum  untuk  tidak  berhukum  dengan  cara- cara  konvensional  klasik  yang  tidak memberikan  manfaat  bagi  masyarakat. Sudah  waktunya  penegak  hukum  sebagai lini terdepan pemberantasan korupsi menggunakan  cara  kreatif  yang  berani mematahkan  aturan  hukum (rule  breaking) yang  dipandang  tidak  mencerminkan keadilan sosial.
Secara  teoritis  asas  “hukum  untuk manusia”  bagi  hukum  progresif  menjadi pijakan,  pintu  masuk  dan  titik  pandang (point  of  view) untuk  mendorong  penegak hukum  bekerja  secara  kreatif  berdasarkan keadilan  sosial  sebagai  tujuan  akhir  yang ingin  dicapai  (Ravena,  2012).  Dengan berlandaskan  pada  konsep  hukum  progresif terobosan  hukum  yang  dapat  dilakukan adalah:
a. Melakukan Tindakan Rule Breaking Berupa Penyitaan Aset Langkah pertama menerapkan hukum  progresif  untuk  mengembalikan hasil korupsi adalah dengan melakukan penyitaan.  Menurut  Andi  Hamzah penyitaan  merupakan  bagian  tindak lanjut  dari  proses  penyidikan  dalam sistem peradilan pidana untuk mengambil  alih  dan  menempatkan benda  di  bawah  penguasaan  penyidik untuk kepentingan pembuktian (Hamzah, 2008). Sedangkan perampasan adalah tindakan jaksa untuk memindahkan  kepemilikan  benda  yang dibuat,  dipakai  atau  dihasilkan  dari tindak  pidana  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  berkukatan  hukum tetap sehingga penulis menilai
penyitaan  dan  perampasan  adalah  dua istilah  yang  memiliki  konsekuensi yuridis  yang  berbeda.  Dikatakan berbeda  karena  pada  saat  suatu  benda dilakukan  penyitaan  tersangka  masih berstatus  pemilik  benda  meskipun secara  fisik  sudah  tidak  menguasainya, sementara  perampasan  memberikan konsekuensi  hukum  beralihnya  status kepemilikan  benda  dari  terdakwa kepada  negara,  namun  demikian  upaya perampasan dalam rangka
pengembalian  kerugian  negara  sangat dipengaruhi  oleh  kecepatan  penyidik dalam  melakukan  penyitaan  karena umumnya  benda  yang  menjadi  objek penyitaan dan perampasan adalah sama.
Penulis  menilai  upaya  perampasan aset  belum  sepenuhnya  maksimal karena pada proses penyidikan, penyidik tidak dapat melakukan penyitaan  terhadap  seluruh  aset  yang diduga  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi karena telah lebih dulu dialihkan kepada pihak ketiga (disamarkan) atau
disimpan  di  luar  negeri  sehingga  tidak sepenuhnya terlacak.
Terkait  benda  yang  dapat  disita Undang-Undang  No  31  Tahun  1999  Jo Undang-Undang  No  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi  tidak  mengatur  secara  detail sehingga  penyidik  masih  menggunakan ketentuan  Pasal  39  ayat  (1)  KUHAP bahwa  benda  yang  dapat  disita  adalah: 1)  Benda  bergerak  atau  tidak  bergerak milik  tersangka/terdakwa  yang  diduga hasil  dari  tindak  pidana;  2)  Benda tersangka/terdawka  baik  sebagian  atau seluruhnya  patut  diduga  diperoleh  dari tindak  pidana;  3)  Benda  dalam  bentuk apapun yang digunakan atau dipersiapakn  untuk  melakukan  tindak pidana;  4)  Benda  yang  disiapkan  atau digunakan  tersangka/terdakwa  untuk menghalangi proses peradilan; 5) Benda yang  dibuat  secara  khusus  untuk digunakan  melakukan  tindak  pidana, dan; 6) Benda yang memiliki hubungan/kaitan secara langsung dengan tindak pidana.
Tindakan  penyitaan  memang  telah diatur dalam KUHAP maupun Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  namun  perlu  diketahui  bahwa benda  yang  disita  nilainya  lebih  kecil dari  kerugian negara  yang ditimbulkan, menurut  data  penelitian  Kompas  tahun 2012  masih  banyak  koruptor  yang menyimpan  aset  hasil  korupsi  di  luar negeri  dan  belum  berhasil  disita,  yaitu: 1)  Gayus  Tambunan  terpidana  kasus mafia  pajak  masih  menyimpan  aset senilai Rp 74 miliar di Singapura, Cina dan  Hongkong;  2)  M  Nazarudin  kasus proyek di sejumlah Kementerian senilai U$D 5 juta dan 3 juta Dollar Singapura masih  ada  di  Singapura;  3)  Robert Tantular kasus Bank Centruty ditengarai melarikan aset Bank Century senilai Rp 6  triliun  di  Hongkong,  dan;  4)  Maria Pauline  Lumowa  berdasarkan  data pelacakan  Tim  Bareskrim  Mabes  Polri serta  Kementerian  Hukum  dan  HAM diduga  kuat  menyimpan  aset  kucuran dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun di Belanda  dan  Singapura.    (Kompas, 2012)
Fakta  ini  memberikan  gambaran bahwa  kasus  korupsi  dengan  nilai kerugian  negara  yang  cukup  besar
selalu diikuti dengan upaya penyembunyian  aset  sampai  ke  luar negeri.  Itu  sebabnya  tindakan rule breaking dalam  bentuk  penyitaan  aset sangat urgen untuk direalisasikan secara kreatif  tanpa melulu harus  terkungkung dan terpaku kepada teks hukum.
Hukum  acara  telah  membatasi benda  yang  dapat  disita  di  tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan,
namun dalam kacamata hukum progresif  penyidik,  penuntut  maupun hakim  berdasarkan  kewenangannya dapat  melakukan penyitaan benda yang terkait  atau  tidak  terkait  dengan  tindak pidana  korupsi  sejak  pelaku  ditetapkan menjadi  tersangka. Tindakan ini merupakan  bentuk  terobosan  hukum (rule  breaking) sebagai  antisipasi  agar aset yang menjadi objek penyitaan tidak ditempatkan di luar yurisdiksi
Indonesia, dialihkan ke pihak ketiga dan untuk  memastikan  pembayaran  uang pengganti  karena  sejak  awal  aset  telah berada  di  bawah  penguasaan  penegak hukum.  Dengan  kata  lain  penyitaan model  seperti  ini  sebagai  upaya menjamin  aset  hasil  korupsi  dapat dikembalikan,  karena  ruang  pelaku untuk  menempatkan  dan  mengalihkan aset kepada pihak lain telah tertutup.
Tindakan  hukum  berupa  penyitaan pernah  dipraktekan  dalam  putusan tingkat kasasi No 2190/K/Pid.Sus/2010. Putusan ini mencerminkan cara berhukum  yang  progresif  karena Majelis  hakim  menetapkan  sebuah  aset dalam  bentuk  rumah  yang  tidak  terkait dengan  perkara  korupsi  terdakwa sebagai jaminan untuk melunasi kerugian  negara  apabila  terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti. Majelis hakim  menggunakan  analogi  dengan meminjam  Pasal  1131  KUH  Perdata yang  mengatur  bahwa  “Segala  barang- barang  bergerak  dan  tidak  bergerak milik  debitur,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  baru  akan  ada  menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”
Penulis memandang bahwa putusan ini  menganalogikan  terpidana  sebagai seorang debitur yang memiliki kewajiban  untuk  membayar  hutang, sedangkan negara sebagai kreditur yang berhak mendapatkan pembayaran piutang  dan  memperoleh  kedudukan yang  diutamakan  dengan  jaminnan benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak milik  terpidana  baik  ada  maupun  yang akan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang tersebut.  Bentuk  putusan  semacam  ini menjadi  contoh  cara  berhukum  kreatif yang dilandasi pada orientasi kepentingan  hukum  masyarakat  agar uang  negara  bisa  dikembalikan  oleh terpidana  korupsi  secara  utuh  dengan melakukan  terobosan  hukum  pidana, sebagaimana  diketahui  bahwa  analogi dalam  hukum  pidana  sangat  dilarang sebagai  konsekuensi  asas  legalitas namun  atas  nama  keadilan  kekakuan hukum  positif  dapat  diterobos  oleh hakim.
Putusan pengadilan di atas menunjukan  bahwa  Mahkamah  Agung secara  praktis  menerima  konsep  sita jaminan  dalam  penegakan  hukum pemberantasan  korupsi,  tindakan  ini membutuhkan  keberanian  hakim  untuk menerobos status  quo dan  tidak terkungkung  dengan  cara  berhukum yang  prosedural . Hakim  seharusnya bukan  hanya  menjadi  corong  undang- undang (la  bouche  de  la  loi) belaka, tetapi hakim dapat melakukan penemuan hukum melalui putusan yang adil  dan  imparsial.  Sebagai  struktur hukum  yang  memiliki  kewenangan untuk memutus perkara hakim memiliki kemandirian yang dijamin oleh Undang- Undang  Kekuasaan  Kehakiman  untuk menetapkan  putusan  dengan  menggali nilai-nilai  keadilan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  luas  meskipun harus  menyimpangi  aturan  hukum positif yang berlaku.
Untuk mengambil tindakan penyitaan  ini  penyidik,  penuntut maupun hakim dalam perspektif hukum
progresif ditempatkan sebagai pemegang peran yang dapat
menentukan  akan  mengikuti  atau  tidak mengikuti  ketentuan  formal  hukum acara  yang  berlaku.  Bila  menurut pertimbangan rasa keadilan, jika hukum acara yang berlaku tidak mencerminkan keadilan maka sebagai penegak keadilan penegak hukum dapat melakukan  terobosan  hukum.  Tindakan ini  dilihat  dari  hukum  acara  formal mengancam hak asasi tersangka khususnya  hak  milik  atas  kebendaan, namun  di  tingkat  pengadilan  seorang terdakwa  mendapat  kesempatan  untuk membuktikan  asal-usul  benda  (aset) tersebut apakah hasil tindak pidana atau aset  yang  diperoleh  dari  hasil  usaha yang sah. Hak untuk membuktikan asal- usul  aset  ini  dijamin  dalam  Pasal  37 Undang-Undang  No  20  Tahun  2001  Jo Undang-Undang  No  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Apabila  terdakwa  mampu membuktikan  asal-usul  aset  tersebut maka  hakim  harus  mengembalikan kepada pelaku sebagai perlindungan hak asasi,  namun  sebaliknya  jika  terdakwa tidak  mampu  membuktikan  asal-usul harta  kekayaannya,  maka  penegak hukum  akan  menetapkan  aset  sebagai hasil tindak pidana dan menguatkan alat bukti yang telah ada. Atas dasar itu aset tersebut  harus  tetap  berada  dalam penguasaan (penyitaan) penuntut umum untuk  menjadi  jaminan  pengembalian aset kepada negara.
b. Melakukan  Tindakan Contra
Legem Dalam  praktik  terlihat  bahwa hakim  dalam  menangani  perkara korupsi memiliki kecenderungan mengikuti  paradigma  positivistik  dan masih  sedikit  ditemukan  hakim  yang berhukum progresif sebagaimana digagas  oleh  Satjipto  Rahardjo.  Paham legal-positivis ini  masih  menjadi paradigma mainstream di  kalangan hakim  Tipikor.  Kuatnya  cara  berfikir
legal-positivisme ini pada ranah praksis membawa  implikasi  terhadap  putusan hakim  dalam  pengembalian  kerugian negara khususnya pidana uang pengganti.  Setiap  putusan  kewajiban membayar  uang  pengganti  kepada terpidana dijatuhkan maka
kecenderungan yang terjadi hakim akan membuka ruang subsider bagi terdakwa untuk mengganti dengan pidana penjara yang  notaben  lebih  menguntungkan terpidana  namun  akan  merugikan negara  karena  potensi  pengembalian kerugian negara bisa hilang.
Putusan  demikian  secara  yuridis memang dapat diterima sebagai alternatif  bilamana  terpidana  benar- benar  tidak  mampu  membayarnya. Namun  demikian  kecenderungan  yang terjadi  selama  ini  terpidana  secara finansial  mampu  membayar  uang pengganti pun nyata-nyata lebih memilih menjalani pidana penjara yang relaitf  singkat  dan  lebih  ekonomis. Akibatnya,  terjadi  kegagalan  upaya menyelamatkan  uang  negara  dari  para koruptor.  Putusan hakim  pada akhirnya tidak mampu mencapai tujuan pemidanaan yang seharusnya
memberikan  efek  jera  dan  menjadi sarana  koreksi  bagi  terpidana  untuk menyadari kesalahannya.
Kegagalan  ini  perlu  disikapi dengan  cara  berhukum  progresif  yang menawarkan  paradigma  baru  dalam berhukum  yang  selama  ini  didominasi oleh paham legal-positivisme . Pentingnya berhukum progresif didasarkan pada pengalaman sedikitnya hukum  membawa  koruptor  untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya  di  pengadilan  khususnya mengganti  kerugian  negara.  Kegagalan itu  disebabkan  oleh  sifat  submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti  prosedur,  doktrin  dan  peraturan yang  ada.  Akibatnya  hukum  menjadi justru  menjadi safe  heaven bagi koruptor.  Cara  berhukum  yang  klasik kemungkinan  untuk  mengembalikan
kerugian sangat kecil sehingga dipandang  sebagai  penegakan  hukum yang kontra-progresif. Menguatnya  cara  pikir legal- positivisme di kalangan hakim Indonesia  menjadi  penyebab  utama koruptor  terlepas  dari  kewajiban mengganti  kerugian  negara.  Dengan demikian,  paradigma  berfikir  ini  perlu dilakukan perubahan dengan mendorong hakim untuk lebih mengenal dan melahirkan putusan yang progresif.
Putusan contra  legem direalisasikan dengan  putusan  pidana  uang  pengganti tanpa  memberikan  alternatif  pidana subsider  untuk  menutup  ruang  agar terpidana  tidak  lolos  dari  kewajiban mengganti  kerugian  negara,  tetapi putusan  semacam  ini  wajib  didahului dengan  tindakan  sita  jaminan  terhadap aset  terpidana  pada  saat  proses penyidikan  untuk  jaminan  pelunasan uang pengganti sebagaimana  dijelaskan pada point pertama.
Putusan contra  legem berada  di tangan  hakim  sebagai  pemutus  perkara namun  dalam  pelaksanaannya  harus didukung  dengan  berhukum  progresif yang  dilakukan  Kejaksaan  maupun KPK  sebagai  penyidik  dalam  bentuk
tindakan penyitaan benda milik
terpidana  baik  yang  terkait  maupun tidak  terkait  dengan  tindak  pidana korupsi. Umumnya  penyidik  Kejaksaan maupun KPK selalu melakukan penyitaan, tetapi sebagaimana diuraikan sebelumnya  nilai  aset  yang  disita cenderung lebih kecil daripada kerugian negara.  Oleh  karena  itu,  sebelum menjatuhkan  putusan contra  legem hakim  harus  memastikan  bahwa  nilai aset  terdakwa  yang  disita  harus  lebih besar  dari  kerugian  negara  atau sekurang-kurangnya  memiliki  nilai yang  sama  sehingga  kerugian  negara dapat  dikembalikan  secara  utuh,  itu sebabnya penyidik harus berani menyita aset  meskipun  tidak  terkait  dengan perkara  korupsi.  Dengan  demikian
untuk melaksanakan strategi penegakan hukum progresif dalam mengembalikan kerugian negara membutuhkan sinkronisasi  dan  keserampakan  antara sub  sistem  peradilan  pidana  mulai  dari proses  penyidikan  sampai  putusan pengadilan  dan  posisi  putusan  hakim menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan hukum progresif.
Dalam perspektif ini putusan hakim yang  baik  seharusnya  memberikan sesuatu  yang  lebih  daripada  sekedar prosedur  hukum.    Putusan  tersebut harus  responsif  dan  adil,  mampu mengenali keinginan publik (masyarakat)  dan  memiliki  komitmen untuk  mencapai  keadilan.  Putusan contra  legem memberikan  gambaran bahwa  prosedur  hukum  acara  yang berlaku tidak bisa menjadi satu-satunya pijakan  hakim  untuk  melakukan asset recovery .  Patut  dicatat  putusan contra legem tidak  mungkin  bisa  dijatuhkan apabila penuntut umum tidak menguasai aset  terdakwa  jadi  penyitaan  aset menjadi  bagian  yang  tidak  terpiahkan dalam  mewujudkan  putusan contra legem yang berorientasi pada pengembalian aset hasil korupsi.

## C. Simpulan
Penegakan hukum memberantas korupsi mengalami  berbagai  problematika  terutama dalam  upaya  mengembalikan  kerugian negara  berupa  pengaliha  aset  kepada  pihak ketiga  atau  telah  terjadi  percampuran  aset hasil  korupsi  dengan  sumber  penghasilan lain  yang  sah  sehingga  menyulitkan  dalam menentukan jumlah yang harus dikembalikan,  Harta  curian  yang  disimpan di  luar  yurisdiksi  Indonesia    dilindungi dengan  aturan legal  procedure dan  sistem kerahasiaan  bank (bank  secrecy act) negara setempat,  tidak  dibayarnya  uang  pengganti atau  hanya  dibayar  sebagian  dan  sisanya disubsider  dengan  pidana  penjara,  pidana subsider  (pidana  penjara)  relatif  ringan  dan tidak  sebanding  dengan  nilai  uang pengganti.  Problematika  tersebut  menjadi faktor  yang  sangat  berpengaruh  terhadap
tingkat keberhasilan pengembalian aset hasil korupsi.
Perkembangan  modus  operandi  tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan aset hasil  tindak  pidana  mendorong  urgensi menerapkan strategi  penegak hukum progresif  dengan  melaksanakan  2  (dua) langkah  strategis  yaitu  (a)  melakukan tindakan rule  breaking dalam  bentuk tindakan  penyitaan  terhadap  aset  yang terkait  atau  tidak  terkait  dengan  tindak pidana korupsi sebagai jaminan
pengembalian  aset  negara  kecuali  terdakwa mampu membuktikan asal-usul aset tersebut diperoleh  dari  usaha  yang  sah.  (b)  hakim memberikan  putusan contra  legem berupa kewajiban  membayar  uang  pengganti  tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga  akan  menutup  ruang  terdakwa untuk  lepas  dari  pembayaran  uang pengganti.

## D. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Bandung  yang  telah  mendorong  penulis untuk  melakukan  penelitian  dalam  kajian tindak  pidana  korupsi  dan  memfasilitasi kebutuhan  penelitian  baik  dari  segi  fasilitas maupun pendanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirullah.  (2020). Pemerintah  Kejar  Aset Maria  Pauline  di  Luar  Negeri .  Tempo. Co.
Arifin, R. (2016). Upaya Pengembalian Aset Korupsi  yang  Berada  di  Luar  Negeri Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia. Indonesian  Journal  of  Criminal  Law Studies , 1 (1), 107.
Hartono. (2010). Penyidikan dan Penegakan Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan Hukum Progresif . Sinar Grafika.
Hiariej, E. O. S. (2013). Pengembalian Aset Kejahatan. Jurnal Opinio Juris , 13 , 2–3.
Hiariej,  E.  O.  S.  (2016). Eksistensi  Komisi Pemberantasan Korupsi, Demi Keadilan,  Antologi  Hukum  Pidana  dan Sistem  Peradilan  Pidana .  Pustaka Kemang.
Imelda, F. K. . (2016). Kekosongan Hukum Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan.
Masalah-Masalah Hukum , 45 (4), 297.
Kristiana,  Y.  (2009). Menuju  Kejaksaan Progresif,  Studi  Tentang  Penyelidikan, Penyidikan  dan  Penuntutan  Tindak Pidana . LSHP.
Kristiwan,  D.  .  (2016).  Antara  Uang Pengganti  dan  Kerugian  Negara. Masalah-Masalah Hukum , 45 (1), 1.
Kurniawan,  B.  .  (2018).  Problematika
Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Kebijakan Hukum , 12 (2), 138.
Mahmud,  A.  (2018).  Problematika  Asset
Recovery Dalam Pengembalian
Kerugian  Keuangan  Negara  Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial , 11 (3), 351.
Noviyanti,  R. ;  E.  D.  dan  Y.  (2019). Penerapan  Perma  No  5  Tahun  2014 Tentang  Pidana  Tambahan  Uang Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal  Wawasan  Yuridika ,
3 (1), 2.
Nugroho,  A.  (2020,  June  23).  Banyak Modus Sembunyikan Aset. Kompas .
Rahardjo, S. (2005). Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif , 1 (1), 3.
Rastika.  (2020). KPK  Sudah  Terima Laporan  Transaksi  Mencurigakan  Akil . Kompas. https://edukasi.kompas.com/read/2013/1 0/09/1258062/KPK.Sudah.Terima.Lapo ran.Transaksi.Mencurigakan.Akil
Ravena, D. (2012). Wacana Konsep Hukum Progresif  Dalam  Peegakan  Hukum  di
Indonesia Dalam Hukum Untuk
Manusia  Kado  (tak)  Istimewa  Fakultas Hukum  Untuk  Indonesia .  Pilar  Utama Mandiri.
Setiadi,  E  dan  Yulia,  R.  (2010). Hukum Pidana Ekonomi . Graha Ilmu.
Sinaga, C. . (2017). Kajian Terhadap Pidana Penjara  Sebagai  Subsider  Pidana Tambahan  Uang  Pengganti  Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika , 1 (2), 193–194.
Suryantoro,  R.P.B  dan  Anggun,  M.  (2013). Pemiskinan  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi  Perspektif  Analisis  Ekonomi Atas  Hukum  Pidana  dan  Hukum
Progresif.  In  Mahrus  Ali  (Ed.), Membumikan Hukum Progresif (p. 92). Aswaja Presindo.
Sutedi,  A.  (2012). Hukum  Keuangan Negara . Sinar Grafika.
Syamsudin,  M.  (2008).  Kecenderungan Paradigma  Berfikir  Hakim  dalam Memutus  Perkara  Korupsi. Jurnal Media Hukum , 15 (2), 202.
Waluyo, B. (2016). Pemberantasan Korupsi . Sinar Grafika.
Yanuar,  P.  (2015). Pengembalian aset hasil korupsi . Alumni.