Vol. 7 No. 2 ( Juli- Desember 2022): 134-144
Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan
Paradigmatis

## Mohamad Rosyidin
Universitas Diponegoro

## Abstract
Realism and liberalism are the most dominant paradigms in the study of International Relations. Both are often positioned  diametrically because they have basic assumptions that contradict each other. Even though comparing the two paradigms violates the principle of incommensurability, it doesn't  mean  it's  not  useful.  This  paper  attempts  to  map  the  two  paradigms  based  on  their underlying assumptions. Although in many respects realism and liberalism are opposites in viewing the phenomenon of international relations, both of them basically have similarities in viewing the nature of the international system and the nature of actors. This paper attempts to see what are the strong and weaknesses of each paradigm to see how far both are able to explain the phenomenon of international relations. Nevertheless, this paper does not pretend to judge one paradigm as better than another.
Keywords: realism; liberalism; international relations; incommensurability

## Abstrak
Realisme dan liberalisme adalah paradigma paling dominan dalam studi Hubungan Internasional. Keduanya  kerap  diposisikan  secara  diametral  karena  memiliki  asumsi  dasar  yang  saling  bertolak belakang.  Meskipun  membandingkan  kedua  paradigma  melanggar  prinsip  incommensurability, namun  bukan  berarti  tidak  bermanfaat.  Tulisan  ini  berupaya  memetakan  kedua  paradigma berdasarkan  asumsi  yang  mendasarinya.  Meskipun  dalam  banyak  segi  realisme  dan  liberalisme saling  berseberangan  dalam  melihat  fenomena  hubungan  internasional,  keduanya  pada  dasarnya memiliki  kesamaan  dalam  memandang  hakikat  sistem  internasional  dan  sifat  aktor.  Tulisan  ini berupaya  untuk  melihat  apa  saja  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing  paradigma  untuk melihat sejauh mana keduanya mampu menjelaskan fenomena hubungan internasional. Meskipun demikian,  tulisan  ini  tidak  berpretensi  untuk  menilai  paradigma  yang  satu  lebih  baik  daripada paradigma yang lain.
Kata-kata kunci : realisme; liberalisme; hubungan internasional; incommensurability

## Pendahuluan
Membandingkan  dua  paradigma  dalam  tradisi  keilmuan sebenarnya  adalah  upaya  yang  sia-sia.  Thomas  Kuhn  mengingatkan tentang  prinsip incommensurability dalam  ﬁlsafat  ilmu  bahwa  dua paradigma  tidak  bisa  dibandingkan  satu  sama  lain  (Kuhn,  1970).  Hal  ini terjadi karena dua paradigma mempunyai perspektif yang berbeda dalam melihat  fenomena  sehingga  membandingkan  merupakan  pekerjaan  yang sia-sia belaka. Ilustrasi terkenal tentang hal ini adalah anekdot dua orang buta dungu dan seekor gajah. Ketika orang buta ditanya “Seperti apakah gajah  itu?”  maka  kedua  orang  buta  itu  akan  memberikan  jawaban  yang berbeda.  Si  orang  buta  yang  pertama  meraba-raba  bagian  kepalanya  lalu berkata,  “Gajah  itu  punya  belalai  dan  dua  gading.”  Si  orang  buta  yang kedua meraba- raba bagian belakang gajah itu lalu menyahut, “Kamu salah!
Gajah itu punya ekor yang selalu bergerak- gerak.” Sampai di sini kisahnya dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa perbedaan pendekatan terhadap satu fenomena menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Lalu apakah bijak jika kita memperdebatkan kedua pendapat orang buta dan dungu itu?
Dalam tradisi pemikiran ilmu Hubungan Internasional (HI), ada dua paradigma besar yang sangat dominan yaitu realisme dan liberalisme. Alih- alih teori, keduanya merupakan paradigma atau kerangka konseptual yang menentukan  bidang  yang  diteliti,  membatasi  konsepsi  kita  terhadap realitas,  dan  menentukan  agenda  penelitian  serta  memandu  pembuatan kebijakan (Lamy, 20021: 183). Realisme dan liberalisme beradu pandangan tentang  hakekat  politik  global;  tentang  siapakah aktor atau unit yang menjalankan  hubungan  internasional  serta  tentang  bagaimanakah asumsi mereka  terhadap  sifat  dasar  hubungan  internasional  (Viotti  and  Kauppi, 1990: 5). Kedua paradigma kerap dianggap sebagai perspektif tradisionalis karena  sangat  berpengaruh  dalam  studi  HI  pasca  perang.  Terutama realisme yang merayakan kemenangannya atas idealisme Wilsonian yang dipandang  gagal  melihat  ‘realitas  objektif’  bahwa  negara  pada kenyataannya  suka  berperang.  Sementara  itu,  liberalisme  muncul  ke permukaan  pada  dekade  1970-an  ketika  mendapati  kenyataan  bahwa hubungan  internasional  ternyata  semakin  kompleks  karena  fenomena ‘transnasionalisme’  (Nye  and  Keohane,  1971:  329 -349).  Saat  itulah perdebatan  kedua  paradigma  berkembang,  masing-masing  melancarkan attack dan counter-attack yang bertubi-tubi.
Tulisan  ini  sekadar  memetakan  perdebatan  antara  realisme  dan liberalisme. Meskipun penulis percaya pada prinsip incommensurability dari Thomas  Kuhn,  namun  penulis  juga  percaya  bahwa  tidak  ada  perspektif
yang  secara genuine benar-benar  berbeda.  Jika  kita  menggali  lebih  dalam akan  kelihatan  bahwa  kedua  paradigma  ternyata  memiliki    unsur kesamaan  juga.  Artinya,  perdebatan  paradigmatis  yang  berlarut-larut  itu hanya  tampak  di  permukaan.  Di  lapisan  terdalam  akan  kita  dapati kesamaan  keduanya.  Tulisan  ini  berpendapat  bahwa  tugas  ilmuwan  HI bukanlah  membanding-bandingkan  mana  paradigma  yang  paling  layak untuk  memahami  fenomena  hubungan  internasional.  Sebagai  ilmu  yang mempelajari  fenomena  sosial,  HI  adalah  disiplin  ilmu  yang  kompleks sehingga kita tidak cukup hanya mengandalkan satu paradigma yang kita anggap  paling  ‘paripurna’  untuk  menjelaskan  hal  itu.  Alih -alih  mencari kesempurnaan,  perbandingan  dalam  tulisan  ini  justru  dimaksudkan sebagai  upaya  untuk  melihat  ‘ketidaksempurnaan’  sebuah  perspektif. Dengan begitu kita akan bisa memilih dan memilah mana perspektif yang akan kita pakai dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional.
Tulisan ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama akan meninjau asumsi  dasar  realisme  sebagai  suatu  pendekatan  dalam  disiplin  ilmu  HI. Bagian kedua akan meninjau asumsi dasar liberalisme dan dalam hal apa saja  liberalisme  berbagi  kesamaan  dengan  realisme.  Bagian  ketiga  akan menelaah kelebihan dan kelemahan kedua perspektif dalam menjelaskan fenomena internasional. Bagian keempat atau terakhir adalah kesimpulan.

## Asumsi dasar realisme
Realisme bisa dianggap sebagai paradigma/perspektif/pendekatan, teori, ﬁlsafat politik, atau bahkan ﬁlsafat ilmu. Anggapan seperti itu sah - sah  saja  tergantung  konteks  penggunaannya.  Ketika  kita  mengatakan bahwa dunia itu konﬂiktual maka kita berada pada posisi realisme sebagai sebuah  paradigma.  Ketika  kita  mengatakan  bahwa  hanya  dengan keseimbangan  kekuasaan  lah  maka  stabilitas  internasional  akan  terjamin maka  kita  berada  pada  posisi  realisme  sebagai  sebuah  teori.  Ketika  kita mengatakan  bahwa  jika  ingin  berkuasa  maka  jalan  satu-satunya  adalah dengan  menghalalkan  segala  cara  maka  kita  berada  pada  posisi  realisme sebagai  sebuah  ﬁlsafat  politik.  Dan  ketika  kita  mengatakan  b ahwa  ada realitas  di  luar  sana  yang  independen  dari  pengamat  tetapi  realitas  itu bukan sesuatu yang kasat mata atau non material, maka kita berada pada posisi realisme sebagai sebuah aliran dalam ﬁlsafat ilmu. Dalam tulisan   ini, realisme
lebih          diperlakukan sebagai sebuah paradigma/perspektif/pendekatan mengingat ia digolongkan ke dalam apa yang kita kenal sebagai grand theory atau ‘teori’ yang berjangkauan luas.
Sebagai paradigma, realisme memiliki tiga asumsi dasar ( hard core ) (Legro and Moravscik, 1999: 12-18). Pertama , realisme memandang bahwa hakikat aktor adalah tunggal ( unitary ) dan rasional dalam dunia yang anarki. Dua konsep kunci
di dalam asumsi dasar yang pertama ini adalah ‘rasional’ dan ‘anarki’. Rasional disini  dimaknai  sebagai  sifat  aktor  yang  senantiasa  mementingkan  diri sendiri  atau individual  goal-seeking  under  constraints (Snidal,  2002:  74). Mengadopsi  teori  pilihan  rasional  dari  ilmu  ekonomi,  realisme  percaya bahwa  aktor  dalam  bertindak  selalu  memperhitungkan  untung  dan ruginya.  Prinsipnya  sederhana  saja,  mendapatkan  keuntungan  sebesar- besarnya  dan  kerugian  yang  sekecil-kecilnya.  Perilaku  aktor  dimotivasi oleh kecenderungan untuk mengantisipasi konsekuensi dari tindakannya ( logic of consequences ). Konsep kedua adalah anarki yang dimaknai sebagai ketiadaan  otoritas  di  atas  negara.  Kenneth  Waltz  membedakan  antara sistem  politik  domestik  dan  internasional.  Dalam  karya  yang  sering disebut- sebut  sebagai  ‘kitab  suci’  kaum  realis  ia  menyatakan  bahwa, “ Domestic political structures have g overnmental institutions and oﬃces as their concrete counterparts. International politics, in contrast, has been called ‘politics in the  absence  of  government '"  (Waltz,  1979:  88).  Dengan  demikian,  realisme memandang  bahwa  dalam  lingkungan  dimana  tidak  ada  otoritas  yang mendikte negara, negara akan selalu mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri.
Kedua , realisme memandang bahwa realitas hubungan internasional adalah  konﬂiktual.  Sekali  lagi  realisme  mengadopsi  teori  ekonomi  yang berasumsi  bahwa  aktor  saling  berkompetisi  untuk  memperebutkan sumberdaya yang terbatas. Pandangan ini sebenarnya derivasi dari premis dasar  realisme  yang  pertama  yaitu  sistem  internasional  yang  anarki menyebabkan tidak adanya rasa saling percaya antar negara karena tidak ingin dikhianati. Semua negara adalah potensi ancaman dan satu-satunya solusi  untuk  keluar  dari  itu  adalah  dengan  bertumpu  pada  peningkatan kekuatan sendiri (Mearsheimer, 1990: 12). Perang, dengan demikian terjadi karena  tidak  ada  yang  bisa  mencegahnya    (Waltz,  1979:  232).  Tidak  ada yang bisa menjamin bahwa negara lain akan bersikap baik sehingga relasi antar  bangsa  penuh  oleh  rasa  saling  curiga  terhadap  maksud  pihak  lain. Situasi seperti itu membuat hubungan internasional menjadi arena ‘ struggle for  power ’  (Morgenthau, 1948).  Dimana  negara-negara  saling  berlomba- lomba  memperbesar  kekuasaan  untuk  menjadi  yang  paling  kuat. Konsekuensinya, kerjasama sangat sulit terwujud. Semenjak negara tidak tahu  pasti  akan  maksud  negara  lain,  negara  akan  mempertimbangkan ‘ shadow  of  the  future ’  (Axelrod,  1984).  Bahwa  jangan  sampai  pihak  lain mendapatkan keuntungan lebih besar dari dirinya (Grieco, 1988: 485-507). Dengan  cara  pandang  seperti  ini,  realisme  pesimis  terhadap  perdamaian dunia.
Ketiga ,  realisme  memandang  bahwa  struktur  internasional ditentukan  oleh  kapabilitas  material.  Realisme  percaya  bahwa  perilaku negara  dibentuk  sepenuhnya  oleh struktur  material dalam  sistem internasional  (Mearsheimer,  1995:  91).  Struktur  material  di  sini  adalah segala sesuatu yang kasat mata dan dapat dihitung ( tangible power ) seperti postur  militer  suatu  negara,  pendapatan  perkapita,  jumlah  anggaran pertahanan, jumlah senjata nuklir, kemampuan persenjataan, luas wilayah, posisi  geograﬁs,  kekayaan  sumberdaya  alam ,  dan  sebagainya.  Politik internasional ditentukan oleh jumlah negara negara besar yang membentuk pola  distribusi  kekuasaan.  Dinamika  internasional  akan  ditentukan  oleh polaritas antar negara-negara besar ini. Menurut Kenneth Waltz, indikator suatu  negara  dikategorikan  sebagai  negara besar  adalah  jumlah  populasi dan luas wilayah, sokongan sumberdaya, kapabilitas ekonomi dan militer, serta stabilitas politik (Waltz, 1993: 50). Jadi realis melulu melihat struktur material  ini  sebagai  variabel  independen  untuk  memahami  fenomena hubungan  internasional.  Realis  memandang  bahwa  dimensi-dimensi  non material  seperti  budaya,  norma  dan  nilai,  ideologi  tidak  begitu  penting. Meminjam  kalimat  Joseph  Frankel,  “... material  resources  constitute  a fundamental “reality” that exercises an exogenous inﬂuence on state behavior no matter what states seek, believe, or construct " (Legro and Moravscik, 1999:18).

## Asumsi dasar liberalisme
Sama  halnya  dengan  realisme,  liberalisme  bisa  dipahami  sebagai suatu  paradigma,  teori,  dan  ﬁlsafat politik,  tetapi  tidak  ada  aliran liberalisme  dalam  ﬁlsafat  ilmu.  Liberalisme  terkadang  juga  dipahami sebagai  antitesis  dari  realisme  karena  liberalisme  lebih  optimis  dalam memandang  dunia.  Optimisme  liberalisme  berakar  dari  ﬁlsafat  abad pencerahan yang mengatakan bahwa sifat manusia itu pada dasarnya baik karena  manusia  memiliki  rasio.  Dalam  alam  pikir  Barat,  rasionalitas manusia  ini  menempati  posisi  yang  sangat  sentral.  Rasionalitas  di  sini bukan  dimaknai  sebagai  pertimbangan  untung-rugi  dalam  melakukan suatu  tindakan.  Rasionalitas  lebih  dimaknai  sebagai  pembebasan  dari segala bentuk represi terhadap hak-hak sebagai manusia. Tidak ada yang lebih  mulia  daripada  kebebasan  individu.  Filosoﬁ  ini  dikenal  dengan sebutan liberalisme klasik. Para penganut liberalisme klasik percaya bahwa hanya dengan membebaskan nalar manusia maka kemajuan akan diraih. Ada  banyak  asumsi  tentang  bagaimana  liberalisme  memandang fenomena  hubungan  internasional.  Liberalisme  klasik  menyediakan landasan  ﬁlosoﬁs  bagi  perspektif  liberalism e  dalam  ilmu  HI.  Akan  tetapi karena  liberalisme  dalam  ilmu  HI  dipahami  sebagai  ‘rumah  besar’  yang menaungi  cabang-cabang  pemikiran  liberal  lain,  maka  dalam  tulisan  ini
liberalisme  tidak  diperlakukan  sebagai  ﬁlsafat  politik  melainkan  suatu ‘program riset’ ( Lakatos and Musgrave, 1970). Sebagai sebuah paradigma keilmuan, liberalisme mempunyai tiga asumsi dasar (Moravcsik, 1997: 516- 521).
Pertama ,  aktor  utama  adalah  individu  dan  kelompok  masyarakat. Seperti  halnya  realisme,  liberalisme  memandang  para  aktor  itu  sedang mengejar kepentingan pribadi dalam lingkungan yang anarki. Dengan kata lain, individu dan kelompok bertindak berdasarkan pertimbangan untung- rugi  dalam  memperebutkan  sumberdaya  yang  terbatas.  Penekanan  pada aktor  individu  dan  kelompok  ini  membuat  perspektif  liberalisme memandang  fenomena  hubungan  internasional  tak  lebih  dari  produk interaksi  mereka.  Liberalisme  melihat  secara  ‘ bottom  up ’  yakni  tindakan negara dan interaksi antar bangsa di dunia hanyalah hasil dari dinamika politik domestik. Singkatnya, menurut liberalisme hubungan internasional adalah  “sistem  politik  dan  ekonomi  domestik  yang  beroperasi  di  tingkat internasional” (Lamy, Bayliss, Smith and Owens, 2012: 78).
Kedua , negara sebagai representasi dan kepentingan negara berasal dari kepentingan individu dan kelompok di dalam masyarakat. Menurut liberalisme,  pemerintah  hanya  berfungsi  sebagai  saluran  aspirasi  dari kepentingan  aktor-aktor  domestik  yang  kemudian  diterjemahkan  dalam bentuk  kebijakan  negara.  Perlakuan  istimewa  terhadap  kepentingan domestik ini membuat liberalisme menaruh perhatian yang sangat serius terhadap  rezim  suatu  negara.  Salah  satu  varian  liberalisme  yang  hirau dengan  masalah  rezim  politik  adalah  liberalisme  republikan  yang memandang  bahwa  karakter  suatu  rezim  menentukan  sifat  hubungan internasional. Dari asumsi itu muncul teori perdamaian demokratis yang menyatakan bahwa negara demokratis cenderung damai karena demokrasi menjamin kontrol masyarakat terhadap pemerintah (Doyle, 1983: 323-353; Doyle, 1986: 1151-1169).
Ketiga ,  interdependensi  sebagai  karakter  hubungan  internasional. Tidak  seperti  realisme  yang  memandang  secara  pesimis  sifat  negara, liberalisme  percaya  bahwa  ﬁtur  relasi  antar  bangsa  didominasi  oleh kerjasama.  Menurut  penganut  liberalisme,  anarki  tidak  serta-merta membuat  negara  merasa  saling  curiga  satu  sama  lain  yang  kemudian memicu peningkatan kekuatan militer. Helen Milner menyatakan bahwa, “ Interdependence is not the opposite of anarchy as we have deﬁned it i.e., an absence of central authority " (Milner, 1991: 82). Anarki internasional justru menjadi pendorong negara-negara untuk saling bekerjasama untuk meminimalisir rasa  saling  curiga  tersebut.  Kerjasama  internasional  dimungkinkan  sebab
negara  tidak  peduli  terhadap shadow  of  the  future (Baldwin,  1993;  Powell, 1994:  313-334).  Untuk  menjembatani  ketidakpastian  dalam  hubungan internasional sekaligus memfasilitasi interdependensi, negara menciptakan institusi  atau  rezim  yang  mengatur  kerjasama  antar  pihak-pihak  yang terlibat. Inilah varian liberalisme yang dinamakan liberalisme institusional (Keohane,  1984;  Keohane,  1995).  Jadi    liberalisme  institusional  ingin menjembatani jurang yang memisahkan antara realisme dan liberalisme.
Realisme versus liberalisme: siapa yang menang?
Sebagai perspektif yang sangat dominan, realisme memang unggul dalam banyak hal. Realisme misalnya mampu menjadi pedoman pembuat kebijakan  luar  negeri.  Di  Amerika  Serikat,  perspektif  ini  sangat mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan  luar  negeri  negara  adidaya  itu. Realisme  jauh  dari  angan-angan  ingin  membuat  dunia  berada  dalam harmoni. Bagi realisme, harmoni adalah hal yang mustahil semenjak negara adalah unit politik yang senantiasa didorong untuk mengejar kekuasaan. Realisme  ingin  meyakinkan  para  pembuat  kebijakan  dan  juga  para ilmuwan HI bahwa apa yang dinamakan semua negara hidup rukun dan damai  itu  tidak  ada  kecuali  konﬂik  yang  tiada  berakhir.  Dengan  begitu realisme  memperlakukan  hubungan  internasional  seperti  apa  adanya  ( as what it is ).
Ketika Perang Dingin berakhir, banyak pakar HI mempertanyakan relevansi dan validitas realisme. Peralihan dari sistem bipolar ke multipolar diprediksi realis bakal memicu banyak konﬂik antar negara (Mearsheimer, 1995: 5-33). Prediksi ini berangkat dari asumsi bahwa sistem bipolar lebih stabil  dibanding  sistem  multipolar  karena  manajemen  kekuasaan  dan konﬂik relatif lebih mudah. Perang Dingin merupakan bukti kemenangan realis dalam memandang dunia. Namun setelah ditunggu-tunggu, ternyata prediksi realisme bahwa sistem multipolar akan timbul konﬂik besar tidak terjadi  (Lebow,  1994:  249-277).  Prediksi  Mearsheimer  bahwa  Eropa  pasca Perang  Dingin  akan  rentan  konﬂik  meleset  karena  faktanya  Eropa  justru bergerak  sangat  progresif  ke  arah  integrasi  dengan  terbentuknya  Uni Eropa. Menanggapi kritik tersebut, realis berdalih bahwa perubahan sistem memang terjadi tetapi itu tidak mengubah hakekat sistem itu (Waltz, 2000: 5).  Tren  kerjasama  ekonomi  yang  mendominasi  hubungan  internasional bukan  berarti  mengubah  struktur  dasar  hubungan  internasional;  anarki tetap  ada,  kompetisi  militer  marak  (Waltz,  1993:  59-60).  Meskipun demikian,  setidaknya  penekanan  realisme  pada  distribusi  material  tidak bisa dipakai untuk menjelaskan perubahan sistem internasional.
Rival  berat  realisme  yaitu  liberalisme,  di  lain  pihak  unggul  dalam menjelaskan tren globalisasi yang melanda dunia pasca Perang Dingin dan
memuncak  pada  abad  21  sekarang.  Saat  ini  negara-negara  cenderung menghindari konfrontasi dan beralih ke kerjasama terutama dalam bidang ekonomi.  Forum-forum  multilateral  seperti  APEC,  ACFTA,  G-20,  MDGs, dan banyak rezim lain membuktikan relevansi liberalisme dalam hubungan internasional kontemporer. Kecenderungan yang sangat menyolok adalah pemerintah di seluruh dunia memfasilitasi globalisasi dengan mengadopsi keterbukaan  ekonomi  dan  liberalisasi.  Hasilnya  bukan  hanya  hubungan saling  ketergantungan  yang  meningkat  antar  negara  dan  antar  kawasan, tetapi  juga  lahirnya  sistem  perdagangan,  produksi,  dan  ﬁnansial  global yang kompleks dan sangat terintegrasi (Ikenberry, 2000). Hal ini membuat negara-negara  berpikir  bahwa  perang  adalah  situasi  yang  sudah ketinggalan jaman (Mueller, 1996).
Di samping itu, liberalisme juga unggul dalam memprediksi bahwa demokrasi merupakan jalan menuju perdamaian selain perdagangan bebas (Russet,  1993).  Faktanya  pasca  runtuhnya  komunisme  di  Uni  Soviet, negara-negara di dunia berderap menuju sistem demokrasi. Sekarang pun pemerintahan  di  hampir  seluruh  dunia  mengklaim  sebagai  negara ‘demokratis’. Agaknya tesis Francis Fukuyama benar bahwa akhir Perang Dingin merupakan terompet kemenangan bagi ideologi demokrasi liberal Barat  (Fukuyama,  1992).  Komunitas  dunia  saat  ini  percaya  bahwa  untuk mengakhiri  perang  maka  sistem  demokrasi  menyediakan  resep  manjur karena dengan sistem itulah agresivitas negara bisa ditekan oleh kehendak publik.  Liberalisme  memegang  keyakinan  penuh  bahwa  kekuasaan masyarakat  mampu  mengekang  ambisi  negara  untuk  menggunakan kekerasan terhadap negara lain. Dalam pikiran kaum liberal, negara adalah subordinasi  dari  aspirasi  masyarakat  sehingga  ketika  negara  akan memutuskan untuk berperang, harus melalui mekanisme checks and balances di  parlemen.  Dengan  logika  seperti  itu,  demokratisasi  adalah  kabar  baik bagi perdamaian dunia.
Walaupun  begitu,  bukan  berarti  liberalisme  kebal  dari  kritik.  Salah  satu kelemahan  liberalisme  adalah  ia  tidak  bisa  menjelaskan  paradoks  kerjasama. Menurut liberalisme, ketika negara-negara terlibat dalam kerjasama ekonomi yang intensif  maka  cenderung  damai.  Namun  faktanya,  ada  negara  yang  sangat  erat kerjasama ekonominya tetapi konﬂiktual dalam aspek lainnya. Artinya, tidak ada hubungan kausalitas antara interdependensi dan perdamaian (McMillan, 1997: 33- 58).  Ada  faktor  lain  yang  luput  dari  perhatian  liberalisme.  Contohnya  adalah hubungan Cina-Jepang. Dalam bidang ekonomi, kedua negara merupakan mitra dagang utama, namun dalam hal politik kedua negara masih terperangkap dalam situasi konﬂiktual berkenaan dengan sejarah masa lalu (Buszynski, 2009: 143 -171) Contoh  lain  adalah  hubungan  Indonesia-Malaysia  yang  kerap  diwarnai
permusuhan  meskipun  Malaysia  adalah  mitra  dagang  besar  bagi  Indonesia. Liberalisme lemah dalam menjelaskan kenyataan ini. Kelemahan lain yang juga penting disoroti dalam tulisan ini adalah tentang metodologi liberalisme. Model penjelasan  liberalisme  yang  bersifat  ‘ bottom  up ’  mengab aikan  faktor  lingkungan internasional sebagai variabel yang turut berperan penting dalam memahami perilaku  negara.  Dukungan  liberalisme  terhadap  globalisasi  justru menyimpan  paradoks  ketika  dipakai  untuk  menjelaskan  interaksi  antar negara. Klaim bahwa individu dan kelompok domestik merupakan aktor kunci dalam membentuk kepentingan dan menyetir tindakan negara secara otomatis  menyangkal  bahwa  globalisasi  adalah  faktor  yang  menentukan perilaku negara. Padahal dalam dunia yang borderless seperti sekarang ini, negara tidak mungkin melepaskan diri dari tekanan internasional. Strategi Amerika menggeser fokus keamanannya dari Timur Tengah ke Asia Pasiﬁk tidak mungkin bisa dipahami tanpa melihat faktor kebangkitan Cina. Peran aktif Indonesia dalam forum-forum multilateral dunia mustahil dipahami tanpa  memandang  dinamika  internasional  yang  sedang  terjadi.  Robert Putnam suatu kali pernah mengatakan bahwa “... international pressure was a necessary  condition  for  these  policy  shifts.  On  the  other  hand,  without  domestic re sonance, international forces would not have suﬃced to produce the accord, no matter how balanced and intellectually persuasive the overall package ” (Putnam, 1988:  427-460).  Tanpa  mengakomodasi  struktur  internasional,  liberalisme terperangkap dalam jebakan yang ia buat sendiri.

## Kesimpulan
Kita telah melihat bahwa realisme dan liberalisme merupakan dua paradigma dominan dan memiliki asumsi dasar yang sama sekali berbeda dalam  memandang  politik  dunia.  Tetapi  kita  juga  sudah  melihat  bahwa kedua  paradigma  tidak  berbeda  dalam  melihat  sifat  aktor  yang  rasional. Selain itu kedua paradigma juga sepakat tentang sifat anarki internasional. Kedua  paradigma  bercerai  ketika  mereka  tidak  sepakat  tentang  respon negara  terhadap  anarki  tersebut.  Realisme  bersikeras  bahwa  anarki membuat negara selalu berada pada situasi yang tidak pasti dan memicu hubungan yang konﬂiktual. Sedangkan liberalisme percaya bahwa negara bisa  bekerja  sama  meskipun  dalam  suasana  anarki  yakni  dengan membangun ‘jembatan informasi’ berupa institusi internasional.
Kita  juga  telah  melihat  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing paradigma dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional. Kritik- kritik  yang  muncul  dari  kedua  kubu  menunjukkan  bahwa  tidak  semua fenomena  hubungan  internasional  bisa  dijelaskan  menggunakan  satu pendekatan  saja.  Selalu  ada  celah  dalam  sebuah  bangunan  teoritis.  Ole Wæver mengingatkan bahwa kedua paradigma (realisme dan liberalisme)
masing-masing  mempunyai  kelebihan,  dengan  kemampuan  menjelaskan yang  lebih  baik  dibanding  yang  satu  dalam  beberapa  hal,  dan  yang  satu menjelaskan dengan baik beberapa hal lain (Wæver, 1996: 150). Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa keduanya benar. Realisme dan liberalisme memandang realitas secara berbeda.

## Daftar pustaka
Axelrod, R. (1984). The Evolution of Cooperation . New York: Basic Book.
Baldwin, D. (1993). Neorealism, neoliberalism, and world politics. Dalam D.
Baldwin (ed.), Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate.
New York: Columbia University Press.
Buszynski, L. (2009). Sino-Japanese relations: interdependence, rivalry and regional security. Contemporary Southeast Asia , 31 (1), pp. 143 – 171.
Doyle, M. (1983). Kant, liberal legacies, and foreign aﬀairs. Philosophy and Public Aﬀairs , 12 (4), pp. 323-353.
Doyle,  M.  (1986).  Liberalism  and  world  politics. American  Political  Science Review , 80 (4), pp. 1151-1169.
Fukuyama,  F.  (1992). The  End  of  History  and  The  Last  Man .  New  York: Penguin.
Grieco, J. (1988). Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal institutionalism. International Organization , 42 (3), pp. 485-507.
Ikenberry,  G.J.  (2000).  Globalization  and  political  order:  the  sources  and consequences  of  world  economic  integration. Paper  prepared  for  the Workshop  on  El  estado  del  debate  contemporáneo  en  Relaciones Internacionales , Universidad Torcuato di Tella, July, 27-28.
Keohane,  R.  (1984). After  Hegemony:  Cooperation  and  Discord  in  the  World Political Economy . New Jersey: Princeton University Press.
Keohane, R. and Martin, L. (1995). The Promise of Institutionalist Theory. International Security , 20 (1) Summer, pp. 39-51.
Kuhn, T. (1970). The Structure of Scientiﬁc Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Lakatos,  I.  (1970).  Falsiﬁcation  and  the  methodology  of  scientiﬁc  research programmes. Dalam I. Lakatos and A. Musgrave (eds.), Criticism and The Growth of Knowledge . Cambridge: Cambridge University Press.
Lamy, Steven. (2001). Contemporary mainstream approaches: neo-realism and  neo-liberalism.  Dalam  J.  Baylis  and  S.  Smith  (Eds.), The Globalization of World Politics . New York: Oxford University Press.
Lamy,  S.,  Baylis,  J.,  Smith,  S.,  and  Owens,  P.  (2012). Introduction  to  Global
Politics, second edition. New York: Oxford University Press.
Lebow, R.N. (1994). The long peace, the end of the Cold War, and the failure of realism. International Organization , 48 (2), pp. 249-277.
Legro,  J.  and  Moravcsik,  A.  (1999).  Is  anybody  still  a  realist? International Security, 24 (2), pp. 5-55.
McMillan,  S.  (1997).  Interdependence  and  conﬂict. Mershon  International Studies Review , 41 (1), pp. 33-58.
Mearsheimer,  J.  (1990).  Back  to  the  future:  instability  in  Europe  after    the Cold War. International Security , 15 (1), pp. 5-56.
Mearsheimer, J. (1995). A realist reply. International Security , 20 (1), pp. 82- 93.
Milner,  H.  (1991).  The  assumption  of  anarchy  in  international  relations theory: a critique. Review of International Studies , 17 (1), pp. 67-85. Moravcsik,  A.  (1997).  Taking  preferences  seriously:  a  liberal  theory  of international politics. International Organization, 51 (4), pp. 513-553. Morgenthau,  H.  (1948). Politics  Among  Nations:  The  Struggle  for  Power  and Peace . New York: Alfred Knopf. Mueller, J. (1996). Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War . New York: Basic Book.
Nye, J. and Keohane, R. (1971). Transnational relations and world politics: an introduction. International Organization , 25 (3), pp. 329-349. Powell, R. (1994). Anarchy and international relations theory: the neorealist- neoliberal debate. International Organization , 48 (2), pp. 313-334. Putnam, R. (1988). Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games. International Organization , 42 (3), pp. 427-460. Russet, B. (1993). Grasping the Democratic Peace: Principles for A Post – Cold War World . New Jersey: Princeton University Press.
Snidal,  D.  (2002).  Rational  choice  and  international  relations.  Dalam  W. Carlsnaes, T. Risse and B.A. Simmons (eds.), Handbook of International Relations . London: SAGE Publication.
Viotti,  P.  and  Kauppi,  M.  (1990). International  Relations  Theory:  Realism, Pluralism, Globalism . New York: Macmillan.
Wæver, O. (1996). The rise and fall of the inter-paradigm debate. Dalam S. Smith,  K.  Booth,  and  M.  Zalewski  (eds.), International  Theory: Positivism and Beyond . Cambridge: Cambridge University Press. Waltz, K. (1979). Theory of International Politics . Reading. MA: Addison- Wesley.
Waltz, K. (1993). The emerging structure of international politics. International Security , 18 (2), pp. 44-79.
Waltz,  K. (2000). Structural realism  after  the Cold  War. International Security, 25 (1), pp. 5-41.