Investasi Asing Melimpah di Tengah Institusi Yang Buruk di Tiongkok

## Puguh Toko Arisanto
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta – Indonesia Email: ptas002@gmail.com Submitted: 22 April 2020 | Accepted: 30 June 2020

## Abstract
China  has  become  the  world's  second  largest  FDI  destination  in  recent  years,  despite  its  poor institution status. The success of China seems to undermine the existing theoretical paradigm that good institutions are significantly determinant factors to attract FDI.  This paper aims to explain three locational advantages possessed by China which are domestic market, relatively low wages and  broad  global  market  access  as  attracting  factors  to  FDI  inflow  amid  poor  institutions. Furthermore, this paper will explain correlation of FDI with poor institutions in China from some elements of governance.
Key Words : FDI, Institutions, Locational Advantages, Governance, Tiongkok.

## Abstrak
Tiongkok  telah  menjadi  negara  destinasi  FDI  terbesar  kedua  dunia  dalam  beberapa  tahun belakangan meskipun Tiongkok memiliki institusi yang buruk. Keberhasilan Tiongkok ini seakan meruntuhkan paradigma teoritis bahwa institusi yang baik adalah faktor penting dalam menarik FDI. Tulisan ini bertujuan menjelaskan tiga locational advantages yang dimiliki Tiongkok yakni mangsa pasar domestik yang melimpah, upah buruh yang relatif rendah dan akses pasar global yang luas sebagai faktor yang menarik FDI masuk ke Tiongkok di tengah institusi-institusi yang buruk. Selanjutnya, tulisan ini juga akan memberikan eksplanasi korelasi FDI dengan institusi yang buruk di Tiongkok dari beberapa elemen dalam pemerintahan.
Kata Kunci : FDI, Institusi, Locational Advantages, Pemerintahan, Tiongkok.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  konsep  yang  muncul dalam  transisi  pembangunan  negara- negara dunia pada akhir Perang Dingin adalah Good  Governance (GG)  atau pemerintahaan yang baik. Konsep GG muncul  pertama  kali  pada  tahun pertengahan  1980-an  dengan  lebih menekankan hanya pada rule of law atau kepastian  hukum  (Tripathi,  2017). Seiring  dengan  berakhirnya  Perang Dingin  dan  krisis  Asia  1998,  konsep tersebut  mulai  terdengar  dalam lingkungan administrasi negara-negara
dunia  khususnya  negara  berkembang dalam menyambut era globalisasi. Pada saat  yang  bersamaan,  kebijakan liberalisasi  dinilai  gagal  menciptakan kesejahteraan  karena  struktur  institusi negara-negara  berkembang  belum berjalan  dengan  baik.  Konsep  GG dinilai menjadi solusi dengan cakupan yang  lebih  luas  dan  menjadi seperangkat  sistem  yang  (seharusnya) diadopsi negara-negara dunia berdasarkan standar International Development Policy Establishment (IDPE)
(Oatley, 2012). Konsep GG kemudian menjadi standar baku untuk terciptanya good  institutions (institusi yang baik).
Institusi  yang  baik  merujuk kepada  sistem  demokrasi,  birokrasi yang bersih dan efisien (salah satunya minim  korupsi)  pengadilan  yang independen,  perlindungan  yang  kuat terhadap  hak  kekayaan  intelektual, pengelolaan  perusahaan-perusahaan yang  berorientasi  pada  pasar  dan institusi  keuangan  yang  kuat  (Chang, 2002).  Dalam  konteks  ekonomi, institusi  yang  baik dinilai  sebagai sokoguru bagi pembangunan ekonomi. Hal ini berarti pembangunan ekonomi dapat  berjalan  dengan  baik  ketika negara  memiliki  institusi  yang  baik (Hayat,  2019) . Hal  yang  sama  juga berlaku  pada  sektor Foreign  Direct Investment (FDI)  atau  investasi  asing langsung  sebagai  salah  satu  modal penting dalam pembangunan ekonomi suatu  negara.  Berbagai  literatur  telah menunjukkan  bahwa  GG  yang merujuk pada institusi yang baik yang dimiliki  sebuah  negara  berkorelasi positif  terhadap  jumlah  FDI  yang masuk  (Shah  &  Afridi,  2015).  Hal  ini berarti  institusi  yang  baik  akan meningkatkan  FDI  dari Multinational Corporations (MNCs)  yang  masuk  ke negara tersebut dan sebaliknya institusi yang buruk berpotensi besar menghambat  FDI  yang  masuk. Dengan  adanya  institusi  yang  baik,
kepercayaan  MNCs  terhadap  jaminan investasi  langsung  mereka  juga  akan meningkat  dan  pada  gilirannya  akan semakin  banyak  menarik  FDI  ke negara  tersebut.  Pendekatan  ini kemudian  diyakini  dan  diadopsi  oleh negara-negara  dunia  bahwa  untuk mewujudkan  pembangunan  ekonomi khususnya menarik FDI dalam jumlah besar  negara-negara  perlu  memiliki institusi yang baik.
Meskipun  institusi  yang  baik diklaim  dapat  meningkatkan  FDI, tetapi  hal  ini  tidak  berlaku  bagi Tiongkok. Tiongkok merupakan contoh negara terbaik yang meruntuhkan  pendekatan  di  atas bahwa  ternyata poor  institution s  atau institusi yang buruk juga dapat menarik FDI  dalam  jumlah  yang  besar. Tiongkok telah mereformasi kebijakan ekonomi  terpusat  sebagai  ciri  khas komunis menjadi ekonomi pasar pada tahun 1978. Meskipun begitu, permasalahan  yang  berkaitan  dengan institusi  yang  buruk masih  menjadi pekerjaan berat bagi Tiongkok. Dalam beberapa  tahun  terakhir,  Tiongkok masih  dikenal  sebagai  negara  yang memiliki  institusi  yang  buruk . Ini disebabkan  oleh  beberapa  hal  yaitu kondisi  perundang-undangan  yang sering berubah, birokrasi dan administrasi  yang  kompleks,  kurang transparan,  korupsi tinggi dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang  lemah  (Santandertrade,  2019).
Apalagi  Tiongkok  bukanlah  negara demokrasi pada umumnya. Berdasarkan ranking dari  Bank  Dunia pada aspek-aspek tersebut, iklim bisnis di Tiongkok menempati urutan ke 78 negara pada tahun 2017 dan urutan ke 46  pada  tahun  2018  (World  Bank, 2018).  Selain  itu  berdasarkan  indeks persepsi korupsi, Tiongkok menempati  posisi  ke 87  dari dari  180 negara dunia tahun 2018 (Transparency,  2019).  Data  lain menujukkan  kasus-kasus  korupsi,
skandal,  penggelapan,  penegakkan hukum  dan  perlindungan  yang  lemah terhadap kekayaan intelektual menjadi masalah besar dalam proses mewujudkan  institusi  yang  baik di Tiongkok (Fan, Morck, Xu & Yeung, 2007). Dibandingkan dengan Amerika Serikat  (AS)  sebagai  negara  destinasi FDI terbesar di dunia, berbagai aspek kualitas  institusi  di  Tiongkok  masih tertinggal  jauh.  Ini  bisa  dilihat  dari gambar di bawah ini:
Gambar 1. Komparasi Indeks Kualitas Pemerintahan AS & Tiongkok 2015
Sumber: Boittin, Distelhorst & Fukuyama, 2016.
Meskipun  memiliki  institusi  yang buruk , Tiongkok  telah  menjadikan FDI  yang  masuk  sebagai  modal  yang
penting  bagi  pembangunan  dan pertumbuhan ekonominya dalam satu dekade terakhir. Tercatat dalam World
Investment Report tahun 2017, total FDI yang  masuk  ke  Tiongkok  mencapai US$136  milliar  dolar.  Dengan  jumlah sebesar  itu,  Tiongkok  menjadi  negara destinasi  FDI  terbesar  kedua  dunia setelah  AS  dan  satu  tingkat  di  atas Hongkong. Tahun 2017, investor FDI terbesar berasal dari Hongkong (75%), Singapura (3.7%), Taiwan (3.6), Korea Selatan,  Jepang  dan AS  di  bawah  3% (Santandertrade, 2019). Terlepas bahwa  Hongkong  masih  diklaim sebagai wilayah dari Tiongkok, tulisan ini hendak menjelaskan masuknya FDI ke negara tersebut meskipun memiliki institusi yang buruk dengan menggunakan  pendekatan Locational Advantages . Selanjutnya, tulisan ini juga akan  menjelaskan  mengenai  korelasi FDI dan institusi sebuah negara yang dilihat  dari  tiga  elemen  dalam pemerintahan.

## KERANGKA TEORITIS Konsep Locational Advantages
FDI  telah  lama  diyakini  mampu meningkatkan  pembangunan  dan pertumbuhan ekonomi negara penerima  sehingga  banyak  negara dunia  yang  mencoba  menarik  FDI dengan  beberapa  instrumen  insentif seperti tax holiday , tax allowance , jaminan investasi  dan  sebagainya.  Bahkan karena  FDI  dianggap  begitu  penting, dalam  beberapa  kasus,  tidak  sedikit negara-negara berkembang yang
menerapkan  prinsip race  to  the  bottom hanya untuk menarik FDI.
Masuknya FDI ke sebuah negara tidak  lepas  dari  minat  investor  asing baik  oleh  perusahaan  asing  maupun MNCs  sebagai  penyedianya.  Alasan sebuah  perusahaan  asing  (sebelum menjadi
MNCs) menginternasionalisasikan  operasinya tidak  berbeda  dengan  alasan  MNCs melabuhkan  FDI-nya  di  suatu  negara tertentu  atau  negara host (penerima). Singkatnya, ini berkaitan dengan faktor apa  yang  menarik  atau  mendorong sebuah MNC melabuhkan FDI-nya di negara host (penerima). Dari perspektif MNCs, pertimbangan untuk melabuhkan  FDI  ke  negara  tujuan adalah locational  advantages. Locational advantages merujuk  pada  karakteristik tertentu  suatu  negara  yang  dinilai menguntungkan  bagi  MNCs  untuk melabuhkan  FDI-nya.  Dengan  kata lain, ini berkaitan dengan daya tarik apa yang  dimiliki  suatu  negara  sehingga mampu  menarik  MNCs  untuk berinvestasi di negara tersebut. Ada 3 karakteristik  yang  menarik  MNCs untuk berinvestasi melalui FDI-nya di negara  penerima  yaitu  sumber  daya alam  yang  melimpah,  mangsa  pasar yang  besar,  dan  kesempatan  untuk meningkatkan efisiensi operasi MNCs (Oatley, 2012) .
Pertama yaitu faktor a large reserve of  natural  resources atau  sumber  daya alam  yang  melimpah.  Sumber  daya
alam  yang  melimpah  sebagai  faktor given yang  dimiliki  oleh  suatu  negara mendorong MNCs untuk berinvestasi pada  industri  yang  bahan  bakunya langsung  alam  atau  industri  ekstraktif seperti  industri  pertambangan.  Yang kedua adalah a  large  local  market atau mangsa  pasar  yang  besar. Locational advantages kedua  ini  menarik  MNCs untuk  berinvestasi  pada  sektor  yang berorientasi  pada  pasar  yang  jumlah konsumennya melimpah seperti indusri  makanan  dan  minuman  dan industri pada sektor keuangan. Dengan jumlah  mangsa  pasar  yang  melimpah, MNCs dapat menjual produknya lebih mudah apalagi jika persaingan produk lokal  di  negara host relatif  kecil.  Yang terakhir adalah opportunities to enhance the efficiency  of  the  firm’s  operations atau kesempatan  untuk  meningkatkan efisiensi operasi MNCs. MNCs seperti ini  biasanya  berorientasi  pada  sektor padat  karya  seperti  industri  garmen. Kesempatan  efisiensi  dalam  konteks ini  merujuk  pada  kesempatan  untuk memperoleh biaya produksi yang lebih rendah.  Ini  bisa  diperoleh  dari  upah buruh yang lebih rendah dari unskilled labors dengan jumlah yang sangat besar (Oatley, 2012).  Dari tiga karakteristik di atas, MNCs bisa melabuhkan FDI- nya  karena  satu  karakteristik  atau bahkan  semua  karakteristik  di  miliki negara host . Ini berarti bahwa semakin besar karakteristik yang dimiliki sebuah negara  berpotensi  semakin  besar
kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Sejalan  dengan locational  advantages, dalam teori MNCs konvensional yang dikembangkan oleh Hymer, Kindleberger,  Heckscher,  Ohlin  dkk menyebutkan bahwa ada empat motif yang  menjadi  dasar  perilaku  investasi sebuah MNC yaitu resource seeking FDI, efficiency seeking FDI, market seeking FDI dan strategic  asset/capability  seeking  FDI (Taube  &  Ogutcu,  2002). Resource- seeking FDI merujuk pada upaya MNCs untuk  memperoleh  sumber-sumber tertentu  yang  tidak  tersedia  di  negara home (negara asal MNCs) seperti bahan mentah atau sumber daya alam tertentu dan upah buruh yang murah. Efficiency seeking FDI merujuk pada upaya MNCs untuk meningkatkan efisiensinya dengan  mengambil  keuntungan  dari skala  ekonomi  dan  jangkauannya  itu turun  biaya  produksi  per  unit  karena volume  yang  meningkat  dan  jenis out put barang yang lebih beragam. Market seeking FDI merujuk pada upaya MNCs untuk  mencari  potensi  pasar  negara tujuan  dengan  mangsa  pasar  yang melimpah.  Selain  itu,  ini  juga  dalam rangka  lebih  mendekatkan  kepada konsumen  sekaligus  mengadaptasikan produk  dengan  rasa  lokal  atau kebutuhan lokal sehingga memperkuat basis  pasar  dari  para  pesaing. Strategic asset  seeking merujuk  pada  motivasi MNCs  untuk  memperoleh brands, human  capital,  distribution  network dkk
(Fruman, 2016) sehingga memungkinkan bersaing dengan perusahaan-perusahan yang sudah ada.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Locational Advantages Tiongkok sebagai Daya Tarik FDI
FDI  yang  masuk  ke  Tiongkok dalam  jumlah  yang  besar  dalam  dua dekade terakhir menjadi hal yang tidak mengejutkan  jika  dilihat  dengan pendekatan locational  advantages yang ditawarkan  oleh  Tiongkok. Locational advantages yang dimiliki Tiongkok yaitu
Jumlah Konsumen Domestik yang Sangat Besar .
Tiongkok  adalah  negara  yang memiliki  penduduk  terbesar  di  dunia yang mencapai 1,7 milliar jiwa. Jumlah ini  jauh  lebih  besar  daripada  total jumlah penduduk dalam satu kawasan seperti  Asia  Tenggara.  Jumlah  yang begitu  besar  akan  menjadi  daya  tarik yang  besar  bagi  investor  khususnya MNCs  yang  berorientasi  pada market seeking karena terdapat jumlah konsumen yang sangat melimpah. Para investor  memperkirakan  produk- produk  mereka  akan  dibeli  oleh konsumen. Orientasi market seeking dari para investor bisa dilihat dari grafik di bawah ini:
Diagram.1 Sektor Destinasi FDI ke Tiongkok 2017
Sumber: santandertrade.com, 2019.
Berdasarkan  data  di  atas,  tiga sektor  yang  mendominasi  destinasi FDI  ke  Tiongkok  yakni leasing  and business service , manufacturing dan wholesale and  retail  trade. Dengan  semakin terbukanya  Tiongkok  terhadap  pasar global  dan  jumlah  penduduk  yang begitu  besar,  aktivitas  bisnis  di Tiongkok  semakin  meningkat.  Sektor leasing  and business  service atau  jasa-jasa pembiayaan  modal  maupun  berbagai jasa bisnis lainnya baik kepada individu maupun perusahaan-perusahaan semakin dibutuhkan untuk kepentingan bisnis dalam satu dekade terakhir.  Ini  bisa  dilihat  dari  indeks aktifitas  bisnis  jasa  di  Tiongkok  yang meningkat  menjadi  54.5  pada  bulan April  2019 (Jiefei,  2019).  Sektor manufacturing dan wholesale and retail trade juga berpotensi memperoleh keuntungan  yang  besar.  Dengan potensi  konsumen  yang  melimpah, Tiongkok menjadi sasaran investasi di sektor  manufaktur.  Hasil  produksi produk-produk manufaktur yang besar
33.5,
33%
14.8, 15% 10.7, 11% 9.5, 9% 31.5, 32% Leasing and business services Manufacturing Wholesale and retail trade
Hightech Sector
dapat  dijual  ke  pasar  domestik  yang melimpah  maupun  ke  luar  negeri dengan  harga  yang  jauh  lebih  murah. Sektor  perdagangan  ritel  dan  grosir juga  mendominasi  destinasi  FDI  ke Tiongkok. Sama dengan dua sektor di atas,  sektor  perdagangan  ritel  dan grosir  juga  menarik  para  investor mengingat  mangsa  pasar  domestik yang sangat besar.

## Upah Buruh yang Relatif Rendah
Upah  buruh  yang  relatif  rendah menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi MNCs untuk mendaratkan investasinya.  Upah  buruh  menjadi variabel  yang  penting  bagi  aktifitas bisnis  karena  sangat  berpengaruh terhadap biaya produksi yang dihasilkan.  Semakin  rendah  upah buruh  semakin  rendah  biaya  yang dikeluarkan  untuk  biaya  produksi.
Umumnya,  para  investor  yang berorientasi efficiency seeking dan resource seeking sering kali berinvestasi langsung di negara lain karena upah buruh yang relatif  rendah  sehingga  bisa  menekan biaya  produksi  dan  pada  gilirannya mengakibatkan  harga  produk  yang dihasilkan lebih murah. Sebagai negara yang  memiliki  jumlah  penduduk terbesar  yang  sekaligus  menjadi penyedia sumber daya pekerja terbesar di dunia, Tiongkok tentunya berupaya bagaimana sumber daya pekerja ini bisa hidup  dengan  penciptaan  lapangan pekerjaan  yang  luas  khususnya  untuk
unskilled labors yang jumlanya jauh lebih besar dari skilled labors.
Salah  satu  strategi  konvensional yang  paling  disoroti  dari  Tiongkok adalah  penerapan  kebijakan  standar upah  buruh  yang  murah  disamping kebijakan  devaluasi  mata  uang  yuan yang diklaim ilegal oleh negara-negara barat.  Ini  ditujukan  tidak  lebih  agar penduduk  minimal  bisa  bertahan hidup,  mengingat  pascareformasi ekonomi  1978,  90%  penduduk Tiongkok  hidup  dalam  kemiskinan dengan  upah  per hari  tidak  lebih dari US$2  dolar (Allison,  2015).  Ini  juga merupakan  salah  satu  tindakan race  to the bottom Tiongkok agar menarik FDI yang  masuk  untuk  menciptakan lapangan  pekerjaan  yang  luas  dan mendorong  ekspor  besar-besaran sehingga pada gilirannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi (a low wages growth strategy) .
Upah  buruh  yang  murah  awalnya diterapkan  sejak  tahun  1978  hingga tahun 2000an. Meskipun rata-rata upah buruh  mengalami  kenaikan  setiap tahun, tetapi jika dibandingkan negara industri  lainnya  seperti  negara-negara Eropa,  Jepang,  Korea,  Meksiko  dan sebagainya  rata-rata  upah  buruh  di Tiongkok  tergolong  rendah.  Bahkan biaya  untuk  upah  buruh  di  Tiongkok hanya  25%  hingga  40%  dari  biaya untuk upah buruh di AS (Ceglowski & Gollub,  2007).  Tercatat  tahun  1997- 2007,  rata-rata  upah  buruh  di
Tiongkok mengalami kenaikan tiga kali lipat (Yang, Chen & Monarch, 2010). Rata-rata  upah  buruh  di  kota  besar seperti Shanghai, Beijing dan Shenzhen mengalami  kenaikan  dua  kali  lipat sejalan dengan pesatnya perekonomian Tiongkok dan melemahnya perekonomian global pada tahun 2010 (China Labour Bulletin, 2019).
Kondisi upah buruh yang rendah setidaknya  terjadi  hingga  mendekati tahun 2010. Seiring dengan perkembangan perekonomian Tiongkok  yang  luar  biasa,  tuntutan terhadap kesejahteraan para buruh pun
meningkat.  Kekawatiran  terhadap upah buruh yang semakin tinggi telah diprediksi.  Realita  kenaikan  upah buruh  yang  signifikan  di  Tiongkok menjadi  hal  yang  tidak  terhindarkan bagi para investor yang ingin berbisnis di  Tiongkok.  Di  sisi  lain,  Tiongkok diklaim kehilangan salah satu daya tarik bagi destinasi FDI karena faktor buruh (Plekhanov, 2017). Mulai tahun 2016, Tiongkok  tidak  lagi  menjadi  negara yang  memiliki  keunggulan  komparatif dalam hal upah buruh yang murah jika dibandingkan  dengan  negara-negara lainnya.  Ini  bisa  dilihat  dari  grafik  di bawah ini:
Grafik 1. Upah Rata-Rata Buruh di Tiongkok 2009 dan 2016
Sumber: NBS dalam Plekhanov, 2017.
Data di atas menunjukkan bahwa dari  tahun  2009  hingga  2016,  upah buruh  di  Tiongkok  mengalami kenaikan  secara  signifikan  dan diestimasikan  naik  dua  kali  lipat  dari tahun 2009 hingga 2016. Tahun 2016, Di  sektor  non  swasta  rata-rata  upah
buruh per bulan mencapai 5631 yuan atau  sekitar  US$850  dolar.  Di  sektor non  swasta  khususnya  di  perusahaan milik  negara  ( state  owned  enterprise )
Tiongkok,  upah  rata-rata  per  bulan mencapai  6045  Yuan  atau  sekitar US$913 dolar. Meskipun tidak sebesar
sektor  non  swasta,  rata-rata  upah buruh  di  sektor  swasta  dan  sektor migran masing-masing mencapai 3569 Yuan  (US$539  dolar)  dan  3275  Yuan (US$495  dolar.  Jika  rata-rata  upah buruh  terendah  (golongan  pekerja migran) yakni US$495 dolar dikonversikan  menjadi  rupiah  dengan estimasi  US$1  dolar  sama  dengan  Rp 14.000  maka  rata-rata  upah  buruh  di Tiongkok minimal sebesar hampir Rp 7  juta.  Angka  ini  tentu  lebih  besar dibandingkan  rata-rata  upah  buruh  di negara lain seperti Indonesia, Vietnam, Thailand,  Filipina,  Bangladesh  dan negara-negara berkembang lainnya.
Akses Pasar Global yang Luas sebagai Akibat dari Favorable Policies
Secara geografis, wilayah Tiongkok berada di jalur yang strategis yakni dekat dengan pasar-pasar negara Asia, Jepang dan berada di jalur depan lautan  Asia.  Dengan  kata  lain Tiongkok berada di antara wilayah Asia Tenggara,  Asia  Timur  (Jepang  dan Korea),  dekat  dengan  Asia  Barat  dan Eropa  khususnya  Rusia.  Selain lokasinya yang strategis, pascareformasi ekonomi 1978,
Tiongkok  telah  menjadi  negara  yang lebih  terbuka.  Tiongkok  mengadopsi strategi pembangungan yang mengedepankan pada promosi ekspor yang  sebesar-besarnya.  Strategi  ini menjadi  langkah  yang  fundamental
dalam  menarik  lebih  banyak  FDI sebagai  modal  untuk  memproduksi barang-barang ekspor. Sejalan dengan strategi  tersebut,  Tiongkok  juga mengimplementasikan berbagai macam kebijakan yang sangat liberalis seperti open  door  policy dan  berbagai perjanjian  bilateral,  regional  maupun unilateral dalam perdagangan internasional  (Bose,  2012).  Dengan berbagai  upaya  Tiongkok  tersebut, Tiongkok  pada  akhirnya  mampu menciptakan  akses  pasar  global  yang luas di semua benua di dunia. Selain itu dengan berbagai perjanjian perdagangan  dengan  negara-negara dunia atau blok perdagangan lain, tarif yang dikenakan untuk produk-produk yang berasal dari Tiongkok juga relatif lebih  rendah.  Ini  tentunya  menjadi faktor-faktor  yang  menggiurkan  bagi MNCs  atau  investor  asing  mengingat bahwa akses pasar yang tidak terbatas ke pasar global dan semakin hilangnya hambatan-hambatan perdagangan berupa tarif impor yang rendah, kuota dan sebagianya merupakan konsiderasi-konsiredasi  penting  bagi MNCs  yang  mentargetkan  pasar global.
Eksplanasi Investasi Asing Melimpah  di  Tengah  Institusi Yang Buruk Di Tiongkok
Dalam kajian bisnis investasi, ada beberapa pertimbangan investor (baik MNCs  maupun  perusahaan  asing)
dalam  melabuhkan  investasinya  di negara berkembang diantaranya adalah pasar,  sumber  daya  alam  maupun sumber  daya  manusia,  infrastruktur, stabilitas  politik,  stabilitas  keuangan dan kualitas institusi di negara tersebut. Dari beberapa faktor di atas,  berbagai studi  klasik  seperti  yang  dicetuskan oleh  Hymer  (1960),  Kindleberger (1969),  Dunning  (1973)  dan  Buckley (1985)  mengenai  motif  MNCs berinvestasi  sepertinya  masih  revelan hingga saat ini. Hasil pemikiran mereka secara  umum  menunjukkan  bahwa faktor  utama  MNCs  berinvestasi adalah  karena  faktor  ekonomi  bisnis seperti  pasar  dan  sumber  daya  yang dimiliki negara tujuan sebagai locational advantages. Faktor  seperti  stabilitas politik, kualitas institusi dan infrastruktur menjadi faktor tambahan (secondary  factors) dalam  masuknya investasi asing ke sebuah negara.
Dikaitkan dengan kasus Tiongkok,  digaungkan  sebagai  negara yang menerima FDI kedua terbesar di dunia,  pemberitaan  media  asing terhadap buruknya kualitas pemerintahan Tiongkok masih berlanjut. Meskipun demikian, pemberitaan tersebut tidak mempengaruhi  minat  investor  untuk berbisnis di Tiongkok. Secara teoritis, Joseph  P.H.  Fan  dkk  menjelaskan bahwa  korelasi  FDI  dengan  institusi yang  baik  bisa  diukur  dari  beberapa elemen dalam pemerintahan yaitu: (1)
Kualitas  pemerintahan  secara  umum. Hal  ini  bisa  dilihat  dari  bagaimana pemerintah  tersebut  melindungi  hak milik swasta dan bebas atau minim dari tindakan  korupsi;  (2)  Terbatasnya kekuasaan  eksekutif.  Aspek  ini berkaitan dengan terbatasnya intervensi kepala pemerintah terhadap mekanisme  bisnis  yang  berjalan. Dalam  konteks  lain,  aspek  ini mencegah  kepala  pemerintahan  suatu negara  dari  tindakan  atau  keputusan sewenang-wenang  yaitu  membatalkan atau  memodifikasi  kontrak  atau  hak milik dan mengubah aturan permainan ekonomi  dengan  cara  lain;  (3) Track record pemerintah.  Ini  berhubungan dengan  kinerja  pemerintah  untuk menjaga kestabilan pertumbuhan yang pesat  di  masa  lalu  sehingga  menarik investor  asing  terlepas  dari  penilaian baik  buruknya  institusi-institusi  yang dimiliki  negara  tersebut  (Fan,  Morck, Xu & Yeung, 2009).
Kasus  FDI  melimpah  dan institusi yang buruk di Tiongkok yang dianalisis  dengan  menggunakan  3 elemen  di  atas  menunjukkan  bahwa elemen  ketiga  yakni track  record Tiongkok dalam menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi faktor dominan  yang  mampu  menjelaskan melimpahnya  FDI  yang  masuk  di negara  tirai  bambu  tersebut  terlepas dari  elemen  yang  pertama  yakni kualitas  pemerintahan  secara  umum (Fan, Morck, Xu & Yeung, 2007). Hal
ini  menegaskan  bahwa  institusi  yang buruk dalam arti kualitas pemerintahan secara umum yang buruk di Tiongkok tertutupi dengan track record pemerintah  Tiongkok  yang  mampu menjaga  kestabilan  pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ini mengisyaratkan  bahwa  jika  Tiongkok memiliki institusi yang baik dalam arti kualitas  pemerintahan  secara  umum yang lebih baik, FDI yang masuk juga akan  semakin  besar.  Ini  juga  bisa berarti  bahwa  elemen  institusi  yang baik dilihat dari kualitas pemerintahan secara  umum  berupa  tingkat  korupsi dan perlindungan hak milik swasta atas risiko  pengambil  alihan, repuditation (repuditasi)  kontrak  pemerintah,  dan sebagainya kurang mendapatkan atensi yang besar.
Selain track  record pemerintah Tiongkok , elemen kedua institusi yang baik dilihat dari terbatasnya kekuasaan eksekutif ternyata menjadi pertimbangan  yang  mendasar  bagi investor di Tiongkok. Ini menegaskan secara  implisit  bahwa  para  investor asing menginginkan sebuah mekanisme  pasar  dimana  pemerintah Tiongkok  khususnya  level  eksekutif tidak  melakukan  intervensi  yang sewenang-wenang di luar kontrak atau aturan  pemerintahan dalam  hal  bisnis yang  melibatkan  perusahan  domestik dan  perusahaan  atau  invesot  asing. Meskipun  menjadi  pertimbangan penting,  para  investor  sepertinya
cenderung mengabaikan elemen terbatasnya  kekuasaan  eksekutif  (Fan, Morck,  Xu  &  Yeung,  2009).  Hal  ini dikarenakan kekuasaan eksekutif yang besar di Tiongkok justru dimanfaatkan oleh  para  investor  asing  untuk melakukan penyogokan agar pejabat di level  eksekutif  bisa  mengeluarkan sebuah  keputusan  yang  meyakinkan dan terlegitimasi untuk menguntungkan  para  investor  asing atau bisa disebut “ absolute power tends to be  abused  or  bribed”. Bahkan  beberapa data  menunjukkan  bahwa bribery atau penyogokan  kepada  pejabat  di Tiongkok  dilakukan  telah  merajalela dan menjadi budaya yang umum dalam praktik  bisnis  yang  melibatkan pemerintah  dengan  pebisnis  maupun investor  asing  (Chow,  2018).  Dalam kasus-kasus  yang  terjadi,  praktik penyogokan  oleh  investor,  atau pemerasan  oleh  pejabat  pemerintah bahkan  dilakukan  secara  terang- terangan, tidak lagi sembunyi- sembunyi atau undertable.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa track record pemerintah Tiongkok yang mampu menjaga kestabilan pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat menjadi  hal  paling  penting  bagi  para investor  dalam  konteks  institusi  yang baik . Elemen  kualitas  pemerintahan secara  umum  bukanlah  pertimbangan penting. Sedangkan elemen terbatasnya kekuasaan eksekutif meskipun  dianggap  penting  namun juga bukan masalah bagi para investor. Justru  elemen  ini  menjadi  katalisator
bagi tindakan penyuapan dan penyogokan  di  Tiongkok  oleh  para investor asing.
Dalam  kasus  investasi  asing  dan institusi,  penjelasan  di  atas  juga membuktikan bahwa pentingnya institusi yang baik yang direkomendasikan sesuai standar IDPE  sebagai  konsiderasi  penting dalam investasi tidak berefek signifikan. Apa yang diingikan investor berbeda dengan apa yang direkomendasikan sesuai standar IDPE  mengenai  institusi  yang  baik yakni apakah negara tersebut demokrasi  atau  non  demokrasi  dan apakah  negara  tersebut  menjunjung penegakan hukum yang baik atau tidak, dsb. Investor yang membidik investasi khususnya di negara berkembang juga cenderung lebih mengutamakan faktor besarnya pasar dan kurang menganggap  penting  hal-hal  yang berkaitan  dengan  institusional  (Peres, Ameer  &  Xu).  Ini  bisa  menegaskan bahwa  meskipun  sebuah  negara memiliki  institusi  yang  baik,  belum tentu  banyak  investor  yang  akan melabuhkan  investasinya  di  negara tersebut,  jika  negara  tersebut  tidak memiliki keunggulan locational advantages .
Dalam  penjelasan  lain,  kesuksesan Tiongkok  dalam  menarik  FDI  yang berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tengah institusi yang buruk dapat ditinjau dari konteks
model  birokrasi.  Meskipun  Tiongkok bukan negara demokratis dan memiliki indeks  korupsi  yang  tinggi  serta kualitas  pemerintahan  yang  buruk namun  fakta  menunjukkan  bahwa model  birokrasi  di  Tiongkok  mampu menciptakan  iklim  yang  bagus  untuk FDI dan mampu memberikan dampak pada  pembangunan  ekonomi  yang pesat.  Tiongkok  menerapkan  model birokrasi  organisasi  kader.  Model organisasi  ini  berbeda  dengan  model weberian yang pada umumnya diterapkan di negara-negara demokrasi dunia saat ini khususnya negara-negara Barat.  Dengan  kata  lain,  Tiongkok menerapkan  model  birokrasi  sesuai kultur negaranya yang berbeda dengan kultur negara-negara Barat.
Model organisasi kader menekankan pada pentingnya komitmen  ideologi  terhadap  doktrin kebijakan  tertentu.  Para  personelnya biasanya  dilatih  untuk  cekatan  dalam mengikuti perubahan ideologi operatif yang  datang  dari  atasan  (Rothstein, 2015).  Para  bawahan  memposisikan sebagai  anggota  yang  memiliki kepatuhan  yang  tinggi  terhadap perintah  atasan  atas  dasar  komitmen ideologi. Meskipun jelas bertentangan dengan  nilai-nilai  demokrasi  universal dan  model weberian namun  model birokrasi  seperti  ini  ternyata  sangat cocok (bagi Tiongkok) untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi  dan  sosial  pembangunan
secara  efektif  yang  mengutamakan efisiensi  untuk  menghasilkan  nilai outcome yang tinggi. Selain itu, model ini juga  mampu  meningkatkan  legitimasi politik  dari  pengambil  kebijakan (Rothstein, 2015) yang diyakini sebagai kelompok yang sangat mengutamakan dan  menjunjung  tinggi  kepentingan nasional.

## KESIMPULAN
Tiongkok  adalah  contoh  negara destinasi  FDI  dalam  jumlah  yang melimpah  tengah  institusinya  yang buruk.  Kondisi  ini  meruntuhkan berbagai  paradigma  teoritis  yang  ada bahwa  negara  yang  memiliki  institusi yang buruk juga dapat menarik MNCs atau investor asing untuk melabuhkan investasinya  di  negaranya. Locational advantages yang dimiliki Tiongkok yakni jumlah  konsumen  domestik  yang sangat  besar,  upah  buruh  yang  relatif rendah dan akses pasar global yang luas sebagai  akibat  dari favorable  policies menjadi pertimbangan paling fundamental  bagi  MNCs  untuk berivestasi di Tiongkok.
Dalam  konteks  institusi , korelasi FDI dengan institusi dapat diukur dari elemen;  kualitas  pemerintahan  secara umum, terbatasnya kekuasaan eksekutif  dan track  record pemerintah. Elemen track  record pemerintah Tiongkok  yang  mampu  menjaga pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat menjadi  faktor  penarik  MNCs  atau
investor  asing  dan  seakan  menutupi dua  elemen  lainnya.  Elemen  kualitas pemerintahan  secara  umum  berupa tingkat  korupsi dan  perlindungan  hak milik  swasta  atas  risiko  pengambil alihan, dan sebagainya kurang mendapatkan  atensi  yang  besar. Elemen terbatasnya kekuasaan eksekutif memang menjadi pertimbangan penting investor asing di Tiongkok,  namun  elemen  ini  justru diabaikan  atau  malah  dimanfaatkan para  investor  asing  untuk  penyuapan dan  penyogokan.  Ditinjau  dari  model birokrasi, kesuksesan Tiongkok dalam menarik  FDI  yang  berdampak  pada tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi  di  tengah  institusi  yang  buruk tidak  lepas  dari  model  birokrasi organisasi  kader  yang  menekankan pentingnya komitmen ideologi terhadap doktrin dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi  dan  sosial  pembangunan secara efektif.

## REFERENSI
Boittin, M., Distelhorst, G.,  & Fukuyama, F. (2016) “Reassessing the Quality of Government in China”, Osgoode Legal Studies Research Paper Series , No.197, p. 4.
Bose, T.K.. (2012) “Advantages and Disadvantages of FDI in China and India”, International Business Research , Vol.5, No. 5, p. 167.
Buckley, P.J.,& Casson, M. (1985) The Economic Theory of the Multinational Enterprise. London: Macmillan Press.
Ceglowski, J., & Gollub, S. (2018) “Just How Long are China's Labour Costs?”, The World Economy , Vol. 30, No. 4, p.
611.
Chang, H.J. (2002) Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective , London: Anthem Press.
China Labour Bulletin. (2019) Employment and Wages (Online). Available at: https://clb.org.hk/content/employment -and-wages Diakses: 23 Mei 2019).
Chow, D.C.K. (2018) “How China’s Crackdown on Corruption Has Led to Less Transparency in the Enforcement of China’s Anti-Bribery Laws”, Texas A&M Law Review , Vol. 5(2), pp.691- 692.
Dunning, J.H. (1973) “The Determinants of International Production”, Oxford Economic Paper, Vol. 25(3), pp. 289-300.
Fan, J.P.H., Morck, R., Xu, L.C., & Yeung,
B. (2007) “Does ‘Good Government’ Draw Foreign Capital? Explaining China’s Exceptional Foreign Direct Investment Inflow”, World Bank Policy Research Working Paper , No. 4206, April, p. 4.
Fan, J.P.H., Morck, R., Xu, L.C., & Yeung, B. (2009) “Institutions and Foreign Direct Investment: China, versus the Rest of the World”, World Development , Vol.37(4), pp. 852-853.
Fruman, C. (2016) What does efficiency-seeking FDI matter? (Online). Available at: https://blogs.worldbank. org/psd/why- does-efficiency-seeking-fdi-matter (Diakses: 21 Januari 2019).
Graham A . (2018) Is War Between China and the U.S Inevitable? . [Video] Directed by:
TED (Online). Available at: https://www.ted.com/talks/graham_alli son_is_war_between_china_and_the_us _inevitable/transcript#t-71389 (Diakses: 8 Juni 2019).
Hayat, A. (2019) “Foreign Direct Investments, Institutional Quality and
Economic Growth”, The Journal of International Trade & Economic Development , Vol. 28(5), p. 15.
Hymer, S.H. (1960) The International Operations of National Firms: A Study of Foreign Direct Investment , MIT Press.
Jiefei, L. (2019) China’s Services Sector Expands at Fastest Pace in 15 Months: Caixin Survey (Online). Available at: https://www.caixinglobal.com/2019- 05-06/chinas-services-sector-expands- at-fastest-pace-in-15-months-caixin- survey-101410645.html Diakses pada 9 Mei 2019).
Kindleberger, C. P. (2002) American Business Abroad: Six Lectures on Direct Investment Yale University Press. New Haven, 1969 dalam Rugman, Alan. M., International Business: Theory of the Multinational enterprise (Vol.1) , Rouledge, London & New York. pp. 134-151.
Oatley, T. (2012) International Political Economy (5th Edition) , Pearson Longman.
Peres. M., Ameer.W., & Xu.H. (2018) “The Impact of Institutional Quality on Foreign Direct Investment Inflows: Evidence for Developed and Developing Countries”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja , Vol.
31(1), pp. 626-644.
Plekhanov, D. (2017) Is China's Era of Cheap Labor Really Over? (Online). Available at: https://thediplomat.com/2017/12/is- chinas-era-of-cheap-labor-really-over/ (Diakses: 23 Juni 2019).
Rothstein, B. (2015) “The Chinese Paradox of High Growth and Low Quality of Government: The Cadre Organization Meets Max Weber”, Governance, Vol. 28(4), pp.533-548.
Santandertrade. (2019) China: Foreign Investment (Online). Available at: https://en.portal.santandertrade.com/e stablish-overseas/china/foreign- investment (Diakses: 2 Juli 2019).
Shah, M.H. & Afridi, A.G. (2015) “Significance of good governance for FDI inflows in SAARC Countries”, Business & Economic Review , Vol. 7(2), p. 32.
Taube, M. (2002) “Main Issues on Foreign Investment in China’s Regional Development: Prospects and Policy Challenges”, Organisation for Economic Cooperation and Development (Online). Available at: https://www.oecd.org/investment/inv estmentfordevelopment/1939560.pdf (Diakses : 1 Januari 2019).
Transparency. (t.t) China (Online). Available at: https://www.transparency.org/country /CHN (Diakses: 3 Juli 2019).
Tripathi, R. (2017) “Good Governance: Origin, Importance and Development in India”, International Journal of Development Research , Vol. 07(11), pp. 16968-16970.
World Bank. (2018) Doing Business Report: China Carries Out Record Business Reforms, Edges into Top 50 Economies (Online). Available at: https://www.worldbank.org/en/news/ press-release/2018/10/31/doing- business-report-china-carries-out- record-business-reforms-edges-into- top-50-economies (Diakses: 29 Juni 2020).
Yang, D.T., Chen, V.W., & Monarch, R., ‘Rising Wages: Has China Lost its Global Labor advantage?’, Pacific Economic Review , vol. 15, no/issue. 4, 2010, p. 482.