## KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: Studi terhadap Kasus-Kasus yang Ditangani oleh Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta

## Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia rifaatfarid@gmail.com

## ABSTRACT
Violence and sexual harassment of women in Indonesia is a terrible scourge because it is linked to existence and human rights. This action can be carried out by anyone and anywhere that is used as a way to maintain and force the subordination of women against men. This study aims to determine the factors that cause violence against women in cases handled by Rifka Anisa Woman Crisis Center (RAWCC) Yogyakarta. This research is a qualitative research with a case study. Data collection was carried out through interviews with respondents and documentation and data were analyzed using theoretical coding techniques. The results of the study found that there were several factors causing violence against women, namely social, cultural, economic, political and religious factors. This is inseparable from the low mindset of the community about the equality of men and women that is intertwined among fellow interactions. Both are disadvantaged in this situation. The main factor in the occurrence of violence is social cultural factors, where the culture of patriarchy and gender inequality which unilaterally weakens women have taken root in people's lives.
Keywords : Gender inequality; Patriarch;  Sexual Harassment; Physical Violence

## ABSTRAK
Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia adalah momok yang mengerikan  karena terkait dengan eksistensi dan hak asasi manusia.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan pada kasus-kasus yang ditangani  oleh  Rifka Anisa Woman Crisis Center (RAWCC) Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan responden dan dokumentasi. Data dianalisa dengan menggunakan teknik theorytical coding . Hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, yaitu faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dan agama. Ini tidak terlepas dari rendahnya pola pikir masyarakat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan yang terjalin di antara sesama interaksi,dan keduanya sama-sama dirugikan dalam situasi ini.  Faktor utama terjadi kekerasan tersebut adalah faktor sosial budaya, dimana budaya  patriarki dan ketidaksetaraan jender yang secara sepihak melemahkan perempuan telah berakar dalam kehidupan masyarakat.
Kata Kunci: Kekerasan Fisik; Patriarkhi; Pelecehan Seksual

## PENDAHULUAN
Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa perempuan adalah tiang Negara (Hadis), sementara di sisi lain laki-laki dikatakan sebagai pemimpin/orang yang meluruskan  kaum perempuan (Q.S.An-Nisa:4:34). Artinya antara laki-laki dengan perempuan merupakan mitra kerja yang saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak menjatuhkan, tidak merusak atau yang lainnya. Bahkan dari ajaran Islam tersebut memberikan isyarat bahwa perempuan mendapatkan perlindungan dari laki-laki menuju kesempurnaannya. Fakta yang selalu ditemukan, perempuan mendapatkan kekerasan dari kaum laki-laki, bahkan tidak jarang juga perempuan mengalami perlakuan seksual oleh kaum laki-laki.
Pembicaraan tentang kekerasan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan bukanlah hal baru yang tabu untuk dibicarakan. Permasalahan kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di wilayah-wilayah atau kota-kota besar di Indonesia termasuk di  antaranya di Provinsi Istimewa Yogyakarta.  Dari studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelunya ditemukan data bahwa : (1) penelusuran terhadap skripsi, karya ilmiah maupun buku, penulis sadar bahwa sudah banyak penelitian terhadap penyebab kekerasan fisik terhadap perempuan. Ada beberapa skripsi ataupun penelitian yang penulis anggap sedikit mengambarkan tentang apa yang penulis paparkan diantaranya: Pertama , Lembar Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2014, “kekerasan terhadap perempuan: negara segera putus imunitas pelaku” diterbitkan di Jakarta tahun 2015. Catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini (2015) memaparkan kompilasi data kasus yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh lembaga negara, lembaga masyarakat dan lembaga- lembaga penegak hukum yang terjadi di Indonesia selama tahun 2014 terdapat 293.220 kasus kekerasan. Di tahun 2015 sendiri menurut Komnasham Perempuan (2015) terdapat kenaikan jumlah kasus yang signifikan yaitu sebesar 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan. (2) Skripsi dari Dewi Fauziah (2015) mahasiswi UIN Sunan Kalijaga 2010 yang berjudul “ Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY)”. Skripsi ini berisikan tentang penelitian terhadap perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga di Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta. Dalam kajian ini, termasuk perempuan juga menjadi korban kekerasan oleh kaum laki-laki.
Selain informasi di atas, diperoleh juga informasi lainnya, yaitu dari KOMNAS Perempuan (2015) yang menjelaskan data tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia beberapa kasusnya sangat berat bahkan berakibat fatal yang sempat diliput oleh media massa. Kemudian, data yang berasal dari catatan kasus di Komisi Nasional perempuan tahun 2018 menunjukkan  jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2018 sebesar 293.220,  sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama ditingkat kabupaten atau kota yangtersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%.
Berdasarkan data yang diperoleh dari KOMNAS Perempuan (2015), Pola kekerasan yang cukup menonjol dari tahun ketahun adalah kekerasan praktis dan kekerasan seksual. Ini semua dibagi pada tiga ranah yaitu keluarga atau relasi personal, komunitas dan negara. Korban KDRT  yang cukup menonjol berdasarkan data Komnas Perempuan adalah kekerasan terhadap istri yang mencapai 99%, dan usia korban cenderung usia muda (antara usia 16–21 tahun)
Selain data kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki secara nasional, juga diperoleh data kekerasan terhadap perempuan secara dunia. Nurmawati dan Any Sundary (2014) menjelaskan bahwa dari 50 survei data penduduk di seluruh dunia, 10-50% perempuan mengaku pernah dipukul atau disakiti secara fisik oleh pasangannya. Kekerasan fisik terhadap pasangan hampir selalu diikuti dengan kekerasan psikis, dan sekitar sepertiga sampai lebih dari setengahnya diikuti oleh kekerasan seksual. Dikatakan juga bahwa paling sedikit satu di antara lima penduduk perempuan di dunia, mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh laki-laki. Mirisnya lagi, pada tahun 1998 kekerasan terhadap perempuan merupakan penyebab kematian ke-10 terbanyak di dunia dalam kondisi usia subur.
Selama ini (Harian Seputar Indonesia:  2015), untuk mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya,  di antaranya dengan memegang batas minimal pernikahan pada usia perempuan 16 tahun, sedangkan laki-laki minimal 19 tahun menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Sudah saatnya undang-undang ini direvisi mengikuti regulasi yang ada dan seiring perkembangan zaman yang semakin modern. Selain itu, aturan perundangan-undangan di Indonesia sudah ada yang mengatur tentang larangan KDRT. Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan Undang-Undang nomor 23 (2004) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang ini, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adanya Undang-Undang  (2004)  tersebut diharapkan permasalahankekerasan yang terjadi khususnya pada perempuan di Indonesia dapat teratasi. Undang-Undang tersebut dibuat sebagai penghormatan terhadap kesetaraan gender, hak asasi manusia, non diskriminasi serta perlindungan terhadap korban kekerasan. Disamping itu, peraturan ini bertujuan sebagai pencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku dan memelihara rumah tangga yang harmonis.
Usha lain yang juga telah dilakukan pemerintah mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dengan meratifikasi hokum lainnya. Bnetuknya adalah hasil Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ( Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diselenggarakan tahun 1979 oleh PBB,  berdasarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik (1996) diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1984 menyatakan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan maupun rumah tangga dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas. Dengan membangun kesadaran masyarakat akan hukum dan menyadari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap tabu oleh kebanyakan orang dapat menjadi pendorong dalam  penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga sebagai upaya kontrol sosial dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga.
Di dalam Undang-undang 1984 juga dijelaskan mengenai hak yang didapatkan korban yang diberikan oleh pemerintah Indonesia salah satunya hak mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Para pelaku kekerasan dapat pula dijerat dengan berbagai pasal, jika kekerasan fisik maka dapat dituntut dengan pasal penganiayaan (pasal 351–358 KUHP), apabila perempuan korban kekerasan berusia dibawah 18 tahun, maka juga dapat dijerat dengan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Dalam kenyataannya,   implementasi dari kebijakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini banyak mengalami hambatan. Hal yang paling menghambat adalah masih mengakarnya faktor  nilai adat atau perlakuan
budaya masyarakat. Budaya yang dimaksud adalah budaya patriarki. Budaya yang cenderung menguatkan laki-laki tetapi melemahkan perempuan dari segala aspek. Entah itu dari aspek ekonomi, politik maupun sosial. Semisal adanya larangan di masyarakat bahwa laki-laki tak boleh cengeng ataupun perempuan tidak diperbolehkan memanjat pohon.
Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan inilah yang menyebabkan penulisan artikel ini, dengan rumusan masalahnya: bagaimanakah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani  Rifka Annisa Woman Cricis Center Yogyakarta?

## METODE
Penelitian yang dilakukan berbentuk deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Penggalian datanya dijaring dengan mewawancarai responden, dokumentasi, dan lain-lain. Analisa datanya dilakukan dengan menggunakan theoretical coding .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rifka Annisa Woman Cricis Center adalah suatu lembaga sosial yang berusaha membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat, di antaranya membantu kaum perempuan yang mengalami masalah kekerasan dan pelecehan seksual oleh kaum laki-laki. Selama ini, lembaga Rifka Annisa  baru dapat merangkul masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
Berdasarkan penelusuran data yang telah dilakukan di Rifka Annisa (2014), ditemukan data di antaranya: Kasus pertama, Adanya kasus kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan yang berawal dari sepasang laki-laki dan perempuan yang telah tinggal serumah dengan nikah siri. Pengeluaran dan pemasukan pasangan ini  mereka atur secara bersama-sama, dimana pemasukan perempuan secara ekonomi lebih banyak dari pada laki-lakinya. Adanya ketimpangan masukan ekonomi memicu terjadinya konflik yang berujung kekerasan terhadap perempuan.
Kasus kedua : Kekerasan terhadap terhadap perempuan terjadi berawal dari suami istri adalah sama-sama keturunan Cina dan sama-sama bekerja. Tetapi penghasilan istri lebih besar mencapai lebih dari Rp. 10.000.000,- juta perbulan karena istri memiliki toko tas bermerk di sebuah pusat perbelanjaan. Anak mereka sekolah di sekolah swasta yang relatif mahal dalam hal
pembiayaannya. Di rumah sebenarnya ada pembantu, tetapi istri merasa selain sebagai pencari nafkah yang mendapat penghasilan lebih besar juga bertugas sebagai pengontrol pekerjaan pembantu. Istri akhirnya merasa mendapat ketimpangan beban antara menjadi seorang ibu bagi anaknya, menjadi perempuan yang mampu menghasilkan uang lebih besar dari suami dan sebagai pengontrol kinerja pembantu di rumah. Seiring berjalannya waktu, pasangan ini sering bertengkar yang dikarenakan berbeda pendapatan, yang berujung pada kekerasan yang dialami perempuan.
Kasus ketiga : Suami tidak memiliki pekerjaan tetap, serabutan, kadang-kadang menjadi kuli bangunan, kadang-kadang menjadi sopir truck tebu jika sedang musim giling, sedangkan di lain pihak ia harus menghidupi istri dan keluarganya. Dikarenakan kondisi keuangan tersebut, suami menjadi mudah melakukan tindakan kekerasan kepada istri, seperti membentak, memarahi atau bahkan menampar apabila istri meminta uang untuk keperluan sehari-hari, walaupun bisa juga suami mudah marah karena merasa frustasi tak bisa menafkahi keluarga dengan semestinya.
Kasus keempat ,  hasil  wawancara yang dilakukan di antaranya dengan Novia Dwi Rahmaningsih (2019), ditemukan data kekerasan terhadap perempuan  dalam ranah pacaran atau sebelum menikah, dimana perempuan lebih sering mengeluarkan uangnya dibandingkan laki-laki. Perempuan yang diwawancarai mengatakan bahwa laki-laki pasangannya lebih sedikit mengeluarkan modal saat pergi berdua, seperti menonton di bioskop dan lain sebagainya dibandingkan dengan pihak perempuan.
Kasus kelima ,  beberapa orang  perempuan yang diwawancarai menjelaskan bahwa kekerasan yang ia alami berawal dari pandangan laki-laki dimana perempuan harus mengikut/manut pada laki-laki/suaminya, tidak boleh  membantah sebagaimana budaya yang telah berkembang di masyarakatnya.
Kasus keenam ,  dari wawancara yang dilakukan terhadap perempuan-perempuan yang ditangani kasusnya oleh Rifka Annisa menjelaskan bahwa kekerasan yang mereka alami berawal dari pandangan suami mereka dimana dalam ajaran  agama  mereka,  suami adalah imam dan isteri adalah makmum, dimana isteri harus mengikut kepada suami.
Kasus ketujuh , kekerasan yang dialami perempuan yang berawal dari pacaran kemudian hamil yang tidak diinginkan.
Kasus kedelapan , kasus kekerasan yang dialami seorang  perempuan  yang  berawal dari pasangan  pacaran beda agama, dimana laki-lakinya beragama Nasrani sedangkan perempuan beragama Islam. Ketika laki-lakinya merayakan Natal, seringkali perempuan menghadiahi bingkisan natal dan perempuan ikut merayakannya bersama keluarga laki-laki. Perempuan dengan  senang hati mendukung semua kegiatan keagamaan laki-lakinya. Kenyataan berbeda yang dialami perempuannya ketika merayakan hari besar agamanya (Idul Fitri, puasa maupun kegiatan keagamaan lainnya) laki-laki pasangannya tidak ikut merayakan hari besar agama sebagaimana yang ia lakukan, walau hanya mengucapkan selamat ataupun dukungan dalam bentuk lainnya. Dari kondisi ini, perempuannya merasa tidak didukung balik oleh laki-lakinya dan ini menjadi sering dipermasalahkan ketika sedang bertengkar yang berujung pada kekerasan yang dialami perempuan.
Dari contoh kasus yang ditangani Rifka Annisa di atas, terdapat persamaan dalam setiap kasusnya yaitu perbedaan penafsiran agama yang dipermasalahkan. Dari contoh kasus kekerasan terhadap istri juga terdapat kondisi salah memahami ajaran agama secara benar. Di dalam kasus kekerasan dalam pacaran di atas juga terlihat bahwasanya kedua belah pihak tidak saling mendukung dalam hal keberagamaan pasangannya.
Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan juga data  bahwa  pelaku kekerasan banyak yang  usianya muda belia. Mereka terlibat dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam pacaran, kehamilan tidak diinginginkan, perkelahian maupun bullying , baik sebagai korban maupun pelaku. Dalam konteks gender, menurut salah pengelola Rifka Annisa (2014), perempuan sering menjadi pihak yang dipersalahkan dan  dianggap lemah.  Sehingga dalam posisi demikian perempuan sering tidak mempunyai mempunyai ruang yang luas seperti laki laki dalam melakukan pembelaan. Bahkan dalam bermasyarakat perempun sering kali diingatkan pada idealisasi masyarakat tentang perempuan yang semestinya lemah lembut, penuh cinta, dan patuh pada suami.
Adanya salah satu permasalahan di atas menunjukkan betapa pentingnya pendidikan yang dianggap tabu bagi masyarakat luas seperti kesehatan reproduksi, pendidikan anti kekerasan baik bagi orang tua, remaja laki-laki maupun perempuan untuk diajarkan sejak dini agar mereka dapat mencegah dan menghindarkan diri dari perilaku kekerasan baik sebagai korban maupun pelaku.
Berbagai kasus yang ditangani Rifka Annisa selama tahun 2018 menurut Haryo Widodo (2016)  terdapat pemisahan antara penyebab kekerasan dan pemicu kekerasan, hal ini dikarenakan faktor penyebab menjadi dasar atau akar utama terjadinya kekerasan seperti ketimpangan gender dan ketimpangan relasi kuasa, tetapi faktor pemicu menjadi alasan yang biasa digunakan untuk melakukan kekerasan seperti faktor ekonomi. Jika ketimpangan gender ini tidak ada di pola kehidupan masyarakat digantikan dengan persamaan derajat gender, maka kekerasan tidak akan terjadi, sebaliknya walaupun faktor pemicu tidak ada dan faktor penyebab masih ada,kekerasan tetap mungkin terjadi.
Dari beberapa kasus kekerasan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan yang ditangani Rifka Annisa, yang paling berperan menjadi penyebab kekerasan ditemukan datanya dimana masih mengakarnya faktor  nilai adat atau perlakuan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Budaya yang dimaksud adalah budaya patriarki. Budaya yang cenderung menguatkan laki-laki tetapi melemahkan perempuan dari segala aspek. Entah itu dari aspek ekonomi, politik maupun sosial. Semisal adanya larangan di masyarakat bahwa laki-laki tak boleh cengeng ataupun perempuan tidak diperbolehkan memanjat pohon. Dari kontruksi masyarakat yang masih memandang remeh perempuan inilah, bisa memunculkan kekerasan terhadap perempuan, karena laki-laki masih menganggap lebih superior. Artinya,  faktor utama penyebab kekerasan terhadap perempuan disebabkan karena sosial budaya, dalam hal ini penyebabnya  berbentuk ketimpanganan gender dan ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Ketidak adilan gender ini bisa dalam segala hal seperti peranan laki- laki lebih dominan daripada peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga, dalam  kehidupan bermasyarakat maupun urusan pekerjaan. Hal ini juga dapat disebabkan karena masih mengakar dengan kuat di kehidupan bermasyarakat mengenai budaya patriarki.
Pihak Rifka Annisa, Haryo Widodo (2014),  juga menjelaskan bahwa di masyarakat saat ini  masih berpegang teguh pada budaya patriaki, dimana terjadi pelemahan terhadap derajat perempuan dan menguatkan derajat laki-laki.  Pengertian dan cara pandang semacam ini berlangsung terus menerus yang hasilnya selalu melawankan sifat dan perilaku laki-laki  dan perempuan. Hasilnya terbentuk dalam hidup keseharian, jika laki-laki kuat, maka perempuan adalah pihak yang lemah. Jika laki-laki harus berperan sebagai pemimpin, maka perempuan
adalah pihak yang dipimpin. Pengertian semacam ini menimbulkan tindak kesewenangan laki- laki dan berujung upaya dominasi.
Budaya semacam ini, versi Julia Cleves Mosses (1996), sudah mengakar sejak lama, dan mengubahnya akan membutuhkan waktu yang lama, karena akan mengubah kepercayaan dalam  masyarakat terutama dalam diri laki-laki yang pada mulanya merasa lebih hebat dibandingkan dengan perempuan. Pada mulanya kata patriarki memiliki pengertian sempit menunjuk kepada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani maupun Romawi, dimana kepala rumah tangga laki-laki memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarga termasuk budak yang menjadi tanggungannya. Kemudian istilah patriaki mulai digunakan di seluruh dunia untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan pada dasarnya perempuan menjadi terpinggirkan.
Di sektor publik misalnya, menurut Rifka (2014), tampak bagaimana iklan-iklan baik di media cetak maupun media elektronik yang menggunakan keindahan tubuh perempuan sebagai simbol keindahan suatu produk tertentu untuk menjadi daya tarik konsumen. Hal tersebut hanyalah pemanfaatan perempuan untuk tujuan komersil. Kemudian ini hanya akan membuat kaum perempuan termajinalkan oleh kondisi perekonomian yang selalu menekan tak berpihak.
Sejarah kontruksi masyarakat menurut Rifka (2014), baik laki-laki maupun perempuan yang lebih pada budaya patriaki menuntut laki-laki harus memiliki yang lebih dari perempuan merupakan beban yang besar, kemudian laki-laki berasalan karena menanggung beban berat sebagai ekspektasi dari diri sendiri dan masyarakat, maka laki-laki mendapat keistimewaan (contohnya adanya ungkapan di masyarakat, laki-laki layak menjadi pemimpin, maka ini di kalangan sebagian laki-laki akan merasa mendapat keistimewaan untuk memimpin) sehingga secara tidak langsung menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

## Kontruksi  masyarakat
sebagai laki-laki
Laki-laki Mendapat keistimewaan Kekerasan verbal /non verbal terhadap perempuan

## Beban besar dan  ekspektasi diri

## Gambar 1. Pola Kontruksi Masyarakat dan Dampaknya
Menurut Ruhaini (2002), di Yogyakarta yang seringkali disebut sebagi pusat kebudayaan Jawa, perempuan juga dianggap sebagai penjaga keharmonisan rumah tangga ( njaga praja ), keharmonisan dalam budaya Jawa hanya dapat dicapai apabila setiap orang, sesuai kedudukan sosialnya, mampu menerapkan perilaku urmat (hormat). Perilaku urmat sepertini menurut Ruhaini (2002), digambarkan dalam hubungan antara orang tua dengan anak, suami terhadap istri, bawahan terhadap atasan dan seterusnya. Konsekuensi dari tidak diindahkannya urmat adalah adanya legitimasi untuk memberikan pelajaran. Maka timbulah tindakan kekerasan suami terhadap istri seringkali diasumsikan sebagai pemberian pelajaran demi pembelajaran yang baik. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam penerapan urmat ini, yang salah ketika seseorang tidak menerapkan perilaku urmat kemudian diberikan pelajaran dengan cara melakukan tindakan kekerasan. Hal ini nampak jelas pada beberapa kasus yang ditangani Rifka Annisa selama tahun 2015 ini, banyak para suami berpendapat sering memarahi istri semata- mata demi kebaikan istri, apa yang dilakukannya terhadap istrinya bukan merupakan tindakan yang salah bahkan suami tidak tahu bahwa yang dilakukannya merupakan tindakan kekerasan dan cenderung tidak mau mengakui akan kesalahannya walaupun telah melakukan tindakan kekerasan sekalipun. Dan ada pula anggapan tindakan istri yang meminta bantuan kepada Rifka Annisa terlalu berlebihan justru malah mempermalukan suami di depan sanak famili lainnya.
Selain itu, ditemukan juga data penyebab kekerasan terhadap perempuan dipicu oleh:
(1) Faktor Ekonomi : Kekerasan terjadi bukan hanya  karena kurang secara materiil tetapi mempunyai uang berlebih juga dapat memicu terjadinya kekerasan. Perbedaan tingkat penghasilan antara suami dan istri dalam lingkup rumah tangga dapat pula memicu terjadinya konflik yang berakhiri dengan tindakan kekerasan. (2) Faktor Agama : Kurangnya memahami ajaran agama, pasangan beda agama maupun tidak memahami ajaran agama secara keseluruhan
dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Dalam hal ini, ajaran agama hanya dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan.
Dari kasus yang telah ditangani oleh Rifka Annisa Woman Cricis Center seperti di atas dapat ditemukan data bahwa dalam sistem masyarakat yang patriarki, salah satu bentuk kekerasan yang terstuktur adalah dicabutnya kesempatan bagi perempuan untuk berperan di bidang ekonomi, sosial dan politik bersama laki-laki, karena anggapan adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan selalu ditempatkan lebih bawah dari laki-laki dan cenderung ditempatkan memberikan pelayanan terhadap pihak yang memiliki kekuasaan di bidang sosial politik maupun ekonomi. Walaupun demikian, faktor ekonomi merupakan penyebab kekerasan yang sering kali ditemukan di masyarakat. Kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, bukan hanya kekurangan ekonomi saja, tetapi surplus ekonomi  menurut Haryo Widodo (2019) juga dapat mengakibatkannya. Surplus ekonomi yang dihasilkan oleh laki-laki juga telah membuat laki-laki semakin berkuasa, dengan dampaknya perempuan semakin terpinggirkan dan menjadi sangat bergantung pada laki-laki.
Kebutuhan terbesar wanita menurut Helen A Moore (2002), tidak hanya persamaan sosial politik, tetapi persamaan ekonomi dengan laki-laki, artinya perempuan juga harus memiliki tambahan penghasilan. Saat ini makin banyak perempuan yang berambisi dan mampu mengembangkan karir, baik yang sudah menikah maupun belum. Hal ini memang dimungkinkan karena meningkatnya jumlah perempuan yang berpendidikan tinggi dan karena pergeseran jenis pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa yang memberi peluang kepada perempuan.
Menurut Katherine Young (2002), kenyataan ekonomi pada masa yang sulit ini, dimana harga kebutuhan pokok melambung tak terjangkau, biaya kesehatan semakin mahal dan berbagai biaya kebutuhan hidup lainnya yang semakin naik harganya membuat perempuan menantang sikap tradisional dimana perempuan harus tinggal di rumah dan tidak turut andil dalam bekerja, sehingga perempuan membantu menghidupi ekonomi keluarga. Tetapi menurut Katherine Young (2002), kenyataan tersebut tidak selalu membebaskan bagi perempuan yang harus berjuang untuk memelihara rumah tangga sekaligus menghadapi tekanan
pekerjaan.Fasilitas penitipan anak biasanya tidak tersedia, jatah cuti kehamilan yang terlalu sedikit merupakan beberapa contoh perempuan masih dimarginalkan dalam bidang ekonomi.
Contoh kasus kekerasan terhadap istri yang ditangani Rifka Annisa : (1) Suami dan istri sama-sama dalam satu keyakinan, akan tetapi di dalam pemahaman kedua belah sudah tertanam bahwasanya istri harus mutlak patuh terhadap suami, dengan suami bagaikan seperti Tuhan dimana setiap perkataannya tidak dapat dibantah oleh isteri. Jika suatu ketika istri berbeda pendapat dengan suaminya terkait satu hal, maka permasalahan itu berlanjut dengan cekcok yang berujung pada kekerasan, seperti memukul isteriny, dan lain-lain. Dalam hal ini, suami merasa benar dengan menggunakan berbagai dalil termasuk agama, seperti menyebutkan isteri harus patuh kepada suami karena istri adalah makmum dan suami sebagai imam. Alasan lain yang digunakan suami melakukan tindak kekerasan perempuan/ isterinya yang menggunakan dalil agama, dengan alasannya dimana agama memperbolehkan memukul istri. (2) Ketika belum menikah, seorang laki-laki mengharapkan mendapat seorang istri yang sholehah, rajin beribadah, rajin sholat malam, yang secara umum ibadah perempuannya lebih baik dari dirinya. Kenyataan yang ia temukan setelah menikah, ia tidak mendapat seperti yang diinginkannya. Kondisi kekecewaan yang terpendam ini tidak jarang berujung pada kekerasan terhadap perempuan. Ketika mereka bertengkar, maka harapan laki-laki terhadap perempuan ini seringkali dipermasalahkan. Kasus lain terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang ditangani yayasan yang sama disebabkan oleh factor ekonomi. Karena persoalan ekonomi, tidak jarang laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya, seperti menamparnya dan lain-lain.
Dengan semakin heterogennya kehidupan bermasyarakat, jangan sampai pegangan ajaran agama dilupakan begitu saja padahal ajaran untuk berbuat baik merupakan ajaran yang universal, artinya tidak sebatas hanya agama tertentu saja yang menyuruh umatnya berbuat kebaikan tetapi di setiap agama pasti terdapat ajaran ini. Sebagai contoh di dalam agama Nasrani ada sebuah ajaran untuk tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain dan tidak membalas perbuatan jahat orang lain melainkan mendiamkan perbuatan jahat itu dengan penggambaran memberikan pipi sisi kanan jika pipi kiri ditampar.
Dalam Al-Kitab agama Nasrani pun, juga terdapat ajaran Isa Al-Masih di surat Matius ayat 38-39 untuk berbuat kebaikan seperti ajaran untuk tidak melawan orang yang berbuat
jahat,melainkan memberikan pipi kanan jika ditampar pipi kiri. Ini merupakan suatu bentuk ajaran untuk tidak membalas perbuatan seseorang sekalipun itu buruk, tetapi dengan membiarkan orang tersebut dengan tidak membalas perbuatannya. tetapi saat ini entah ajaran agama Islam maupun ajaran agama lainnya seperti tak diamalkan dengan baik oleh pemeluknya. Ayat-ayat kitab suci seakan hanya menjadi peribahasa yang tak diamalkan dengan baik sedangkan kitab suci hanya dibiarkan menjadi penghias lemari yang semakin hari akan semakin berdebu,
Ajaran Islam menurut Azizah al-Hibri, dkk.  (2001), menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan yang hal ini tidak pernah dilakukan oleh agama maupun kepercayaan sebelumnya. Jika sekarang ini dalam masyarakat Islam terjadi praktek perlakuan yang tidak wajar terhadap perempuan, maka hal ini menurut data Divisi Pendampingan (2018),  bukan disebabkan oleh ajaran Islam, tetapi karena ajaran dan bimbingan Islam tersebut  tidak diimplementasikan dalam tataran praktis, dan juga disebabkan adanya tradisi atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat tersebut sangat jauh dari ajaran Islam. Sebagian besar korban maupun pelaku yang mengadukan kasus kekerasan yang menimpanya ke Rifka Annisa beragama Islam, tetapi ada juga beragama selain Islam, seperti tertulis dalam table 1.

## Tabel 1. Jumlah korban kekerasan di Rifka Annisa berdasarkan agama
Agama KDP KTI Islam 18 157 Katholik 1 12 Protestan 1 11 Lain – lain 0 1 Tidak tercatat 13 50
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa korban maupun pelaku kekerasan adalah orang yang beragama, dan mayoritas mereka beragama Islam. Ajaran agama Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah sesuai dengan konsep ajaran agama Islam yang
membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta termasuk hewan, tumbuhan dan jin apalagi sesama manusia atau lazim Rahmatan Lil’Alamin .
Dalam ajaran Islam sendiri banyak ayat Al-Qur’an yang menekankan perlunya berbuat kebaikan termasuk berbuat baik terhadap perempuan, seperti dalam Al Qur’an surat An-Nahl: 16: ayat 57-58, Q.S. Ash-Shoffat :37: 149, dan Q.S. Al-Ambiya’ :21: 36, dan An-Nisa’: 4: 36.
ﺍﻭُﺪُﺒْﻋﺍَﻭ َﱠﷲ ﻻَﻭ ﺍﻮُﻛِﺮْﺸُﺗ ِﻪِﺑ ﺎًﺌْﻴَﺷ ِﻦْﻳَﺪِﻟﺍَﻮْﻟﺎِﺑَﻭ ﺎًﻧﺎَﺴْﺣِﺇ ﻱِﺬِﺑَﻭ ﻰَﺑْﺮُﻘْﻟﺍ ﻰَﻣﺎَﺘَﻴْﻟﺍَﻭ ِﻦﻴِﻛﺎَﺴَﻤْﻟﺍَﻭ ِﺭﺎَﺠْﻟﺍَﻭ ﻱِﺫ ﻰَﺑْﺮُﻘْﻟﺍ ِﺭﺎَﺠْﻟﺍَﻭ ِﺐُﻨُﺠْﻟﺍ ِﺐِﺣﺎﱠﺼﻟﺍَﻭ ِﺐْﻨَﺠْﻟﺎِﺑ ِﻦْﺑﺍَﻭ ِﻞﻴِﺒﱠﺴﻟﺍ ﺎَﻣَﻭ ْﺖَﻜَﻠَﻣ ْﻢُﻜُﻧﺎَﻤْﻳَﺃ ﱠﻥِﺇ َﱠﷲ ﻻ ﱡﺐِﺤُﻳ ْﻦَﻣ َﻥﺎَﻛ ﻻﺎَﺘْﺨُﻣ ﺍًﺭﻮُﺨَﻓ ) ۳٦ (
Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya  dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.
Dalam ayat ini menurut Ibn Kastir (2006) selain Allah memerintahkan agar beribadah hanya kepada-Nya, tetapi juga diperintahkan berbuat baik kepada bapak ibu, karib kerabat baik laki-laki maupun perempuan, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat maupun jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya. Tetapi istri juga bisa dimasukkan dalam golongan kaum kerabat, sehingga harus diperlakukan dengan baik. Hal ini jelas memperlihatkan bahwasanya manusia diperintahkan untuk berbuat baik terhadap sesama, bukannya melakukan tindakan kekerasan.
Kurangnya pemahaman agama juga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan, atau orang yang tidak memahami suatu konteks agama dengan benar sehingga agama seolah dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan. Orang-orang yang tak memahami ayat Al- Qur’an akan menafsirkan ayat secara tidak utuh untuk kebutuhan diri sendiri, seperti  surat An- nisa ayat 34.
ُﻝﺎَﺟﱢﺮﻟﺍ َﻥﻮُﻣﺍﱠﻮَﻗ ﻰَﻠَﻋ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟﺍ ﺎَﻤِﺑ َﻞﱠﻀَﻓ ُﱠﷲ ْﻢُﻬَﻀْﻌَﺑ ﻰَﻠَﻋ ٍﺾْﻌَﺑ ﺎَﻤِﺑَﻭ ﺍﻮُﻘَﻔْﻧَﺃ ْﻦِﻣ ْﻢِﻬِﻟﺍَﻮْﻣَﺃ ُﺕﺎَﺤِﻟﺎﱠﺼﻟﺎَﻓ ٌﺕﺎَﺘِﻧﺎَﻗ ٌﺕﺎَﻈِﻓﺎَﺣ ِﺐْﻴَﻐْﻠِﻟ ﺎَﻤِﺑ َﻆِﻔَﺣ ُﱠﷲ ﻲِﺗﻼﻟﺍَﻭ َﻥﻮُﻓﺎَﺨَﺗ ُﺸُﻧ ﱠﻦُﻫَﺯﻮ ﱠﻦُﻫﻮُﻈِﻌَﻓ ﱠﻦُﻫﻭُﺮُﺠْﻫﺍَﻭ ﻲِﻓ ِﻊِﺟﺎَﻀَﻤْﻟﺍ ﱠﻦُﻫﻮُﺑِﺮْﺿﺍَﻭ ْﻥِﺈَﻓ ْﻢُﻜَﻨْﻌَﻁَﺃ ﻼَﻓ ﺍﻮُﻐْﺒَﺗ ﱠﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ ﻼﻴِﺒَﺳ ﱠﻥِﺇ َﱠﷲ َﻥﺎَﻛ ﺎًّﻴِﻠَﻋ ﺍًﺮﻴِﺒَﻛ ) ۳٤ )
Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari  jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. ( QS. 4: 34)
Dalam ayat ini menurut Ibn Kastir (2006), disebutkan bahwa perempuan dapat dipukul jika melakukan nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban taat istri terhadap suami, nusyuz dari pihak istri seperti berpergian tanpa seizin suami. Tetapi terlebih dahulu harus diberi nasihat, jika bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Dan apabila seorang istri mentaati suaminya, maka suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, apalagi memukul.
Kemudian menurut Yunahar Ilyas (1997),  akar permasalahannya terletak pada penilaian terhadap keunggulan laki-laki seperti yang dinyatakan dalam Surat An-Niisa ayat 34 bahwasanya mengemukakan dua alasan kenapa laki-laki menjadi pemimpin. Pertama : karena kelebihan yang diberikan Allah terhadap laki-laki. Kedua : karena kewajiban laki-laki memberikan nafkah kepada keluarga. Tetapi Al-Quran tidak memerinci lebih lanjut apa kelebihan atau keunggulan laki-laki terhadap perempuan.
Walaupun di dalam Al-Qur’an telah tertulis ayat seperti di atas, masih banyak kekerasan terhadap perempuan. Di masyarakat, perempuan masih dianggap sebagai manusia kelas dua, meskipun semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Perempuan masih dianggap lemah dan cengeng tidak sekuat laki-laki, perempuan juga masih dianggap kurang mampu dalam memimpin. Sikap semacam ini menunjukkan ketidakrelaan terhadap kelebihan atau bahkan kematangan perempuan yang mampu mencapai kondisi maksimal terhadap laki-laki.  Dengan dalih perempuan itu melakukan kesalahan dan susah untuk diberi nasihat maka tindakan kekerasan menjadi alternatif pemecahannya oleh kaum laki-laki. Jika dipahami secara utuh, ayat ini justru memberikan pemahaman bagaimana memperlakukan perempuan secara benar menurut ajaran agama Islam.
Orang-orang yang tak memiliki pemahaman agama yang cukup, akan menggunakan ayat Al-Qur’an di atas atau ayat lainnya sebagai pembenaran melakukan kekerasan. Perbedaan tersebut tidak menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan, hanyalah perbedaan secara fisik dan pembagian tugas-tugas keagamaan. Bukan kelebihan dan kekurangan secara jenis kelamin.  Sehingga kelebihan yang dikemukakan tidak mempunyai relevansi dengan posisinya sebagai pemimpin rumah tangga. Sedangkan di dalam hadist menurut Yunahar Ilyas (1997), Rasulullah memberikan penilaian yang tinggi kepada para suami yang berakhlaq mulia terhadap istrinya, beliau bersabda: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaqnya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada istrinya”. (H.R Tirmidzi)
Dari hadist di atas, sudah dijelaskan bahwa suami sebagai pemimpin rumah  tangga harus memimpin rumah tangganya dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan agama. Tentunya tidak ada jaminan semua suami melakukan kewajiban dan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaannya.
Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam sistem budaya patriarki , laki-laki akan lebih rentan menjadi pelaku, sedangkan perempuan akan lebih rentan menjadi korban. Budaya ini sebenarnya merupakan representasi nilai masa lalu yang menganggap perempuan hanya berkutat di dapur dan sumur. Dalam situasi ini dikarenakan keadilan dan kesetaraan gender tidak bisa diwujudkan hanya dengan melibatkan perempuan saja atau sebaliknya. Di era modern seperti sekarang ini, walaupun sudah ada pandangan untuk persamaan derajat, tetapi masih saja ada pandangan perempuan dianggap lemah daripada laki-laki, di antaranya disebabkan oleh budaya yang telah berurat berakar dalam hati masyarakat.
Terjadinya persoalan atau sebagaimana yang ditangani Rifka Annisa dapat dikatakan sebagai bagian dari bentuk kegagalan pendidikan bangsa ini. Sebagai solusi mengatasi persoalan tersebut, di antaranya perlu merujuk pandangan yang dijelaskan oleh Aminah Ahmad Hasan (1985), bahwa dalam Islam pembentukan karakter suatu bangsa bertumpu pada dua sudut sekaligus, yaitu tingkah laku yang tampak dari luar dan niat yang ada dalam hati anak bangsa. Teori ini tentu saja berbeda dengan teori ilmu psikologi modern buatan manusia, yang hanya bertumpu pada tingkah laku dalam menilai seseorang. Umar bin Khattab r.a.  menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w.  pernah mengatakan bahwa “sesungguhnya suatu perbuatan sangat
bergantung pada niatnya, dan akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan”. Untuk meluruskan niat anak bangsa yang melahirkan karakter yang menjunjung harkat martabat bangsa ini adalah dengan pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia yang terpatri dalam jiwanya. Nilai-nilai yang dimaksud nilai-nilai membangun hubungan baik menurut agama antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan sesamanya, maupun manusia dengan makhluk lainnya. Jika nilai-nilai itu telah tertanam dalam jiwanya, nilai-nilai itu yang membimbingnya dalam membangun hubungan dengan siapapun dalam bentuk apapun ketika ia dewasa.

## SIMPULAN
Berdasarkan paparan yang telah dikemukan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya beberapa kasus kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan yang ditangani lembaga sosial Rifka Annisa Yogyakarta secara garis besar disebabkan oleh faktor budaya, ekonomi, agama dan politik. Faktor budayanya disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa dan ketimpangan gender merupakan dasar atau akar masalah terjadinya kekerasan, dan lain-lain. Untuk mengatasi tidak terjadinya lagi kasus serupa, kiranya pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat membangun kerjasama untuk satu tujuan, dengan menanamkan nilai-nilai karakter akhlak mulia dalam setiap hubungan dalam bentuk apapun bagi bangsa ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah Ahmad Hasan. (1985). Nadhriyah al-Tarbiyah fi Al-Quran Al-Tathbiqatiha fi Ahdiah Rasulullas Saw , Bandung: Al-Ma’arif.
Al-Hibri Azizah dkk. (2001). Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses Pemberdayaan dan Kesempatan, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
Catatan Tahunan Komnas Perempuan  (2018). http://www.komnasperempuan.or.id/wp- content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-Tahun- 2014.pdf diakses 11 Desember 2018 pukul 12.30.
Cleves Mosses Julia. (1996). An Introduction to Gender and Development ,  (Terj. Gender dan Pembangunan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dewi Fauziah. (2015). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY), skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dokumen Divisi Pendampingan Rifka Annisa.
Fakih Mansour. (2006). Analisis Gender dan Transformasi Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hasyim Syafiq. (2010). Bebas dari Patriakhisme Islam, Depok: Kata Kita.
Hollows Joanne. (2010). Feminisme, Feminitas dan Budaya Populer , Yogyakarta: Jalasutra.
Ibn Katsir, (2006). Al Misbahul Muniir fii Tahdziii Tafsiir Ibni Katsir , jilid 1(Terj.  Tafsir Ibnu Katsir) Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
_______. (2006). Al Misbahul Muniir fii Tahdziii Tafsiir Ibni Katsir , jilid 2(Terj.  Tafsir Ibnu Katsir) Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
Ilyas Yunahar. (1997). Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer , Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Kompas. (2019). Kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada 2015. http://nasional.kompas.com/read/2016/03/07/17453241/Komnas.Perempuan.Mencatat.16.217.Kasus. Kekerasan.terhadap.Perempuan.pada.2015 diakses 25 April 2019 pukul 19.20 LBH Apik. (19960. Perisai Perempuan Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan, Bogor: LBH Apik.
Liputan 6 SCTV. (2016). http ://m.liputan6.com/news/read/2234559/fakta-pilu-di-balik- penelantaran-5-anak-di-cibubur-oleh-orangtua diakses 27 April 2016 pukul 00.30
Megawangi Ratna. (2000). Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti.
Moore A Helen. (2002). Sosiologi Wanita, Jakarta; PT Rineka Cipta.
Nugroho Rian. (2008). Gender dan Administrasi Publik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nurmawati dan Any Sundary. (2014). Modul Diskusi Komunitas Untuk Remaja Perempuan (Program Laki-laki  Peduli) , Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Center. Rifka Annisa. (2014). Dadi Wong Lanang . Yogyakarta: Rifka Annisa.
Ruhaini, Siti. (2002). Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
Salim Jalim. (2003). Kekerasan dan Kapitalisme (Pendekatan Baru dalam Melihat Hak-Hak  Asasi Manusia) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2004 tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Young Katherine. (2002). Womans  in World Religions ( Terj. Perempuan dalam Agama-Agama Dunia), Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.