Vol 3 No 1 (2021): Paulus Journal of Accounting (PJA)

## OPTIMALISASI KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BAGI PEMUDA
MELALUI       PLATFORM MEDIA SOSIAL DI ERA NEW NORMAL. Salsa Billa Putri Fahri 1 , Anissa Imana Mayrazaka 2 , Mumthazul Hayya 3
Universitas Syiah Kuala salsabilaputri310@gmail.com
Abstrak: Kesadaran  masyarakat  akan  pajak  sangat  penting. Pajak  merupakan  salah  satu  penerimaan  terbesar  negara  yang digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur  dan kesejahteraan masyarakat.  Berbagai  macam  alasan  wajib  pajak  tidak  mau membayar  pajak.  Upaya  untu peningkatan  kesadaran membayar pajak  bisa  dilakukan  melalui  edukasi.  Penelitian  ini  mengambil rumusan  masalah  yaitu,  Bagaimana  peran  edukasi  dalam mengoptomalisasikan  kesadaran  membayar  pajak  terhadap pemuda?  dan  Bagaimana  peran social  media dalam  edukasi perpajakan di era new normal ?. Sedangkan untuk tujuan nya adalah untuk mengetahui bagaimana peran edukasi dalam mengedukasikan  optimalisasi  kesadaran  membayar  pajak  serta mengetahui bagaimana peran social media dalam mengedukasikan  perpajakan  di  era  new  normal.  Diharapkan penelitian  ini  bisa  digunakan  sebagai  wawasan  untuk edukasi. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  deskriptif analitik karena hanya mendeskripsikan suatu fenomana saja. Data yang  dipakai  ialah  data  sekunder  yang diperoleh  dari  observasi tidak  langsung  dan  studi  kepustakaan  melalui  buku,  artikel, bps, website DJP,  we  are  social,  dan  beberapa  referensi  lainnya. Edukasi  perpajakan  sangat  penting  bagi  pemuda  untuk  menjadi sadar  akan  pentingnya  pajak  bagi  diri  mereka  sendiri  sehingga dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat di sekitarnya terhadap  urgensi  membayar  pajak.  Edukasi  perpajakan  bisa diterapkan berbasis social media, karena jumlah pengguna social media aktif tiap tahunnya bertambah. Maka oleh karena itu, sangat ampuh  jika  terus digalakkan.  Hal  ini  akan  sangat  berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran pajak di semua kalangan usia.
e-ISSN 2715-7474 p-ISSN 2715-9892

## Informasi Artikel
Tanggal masuk 20 Desember 2021 Tanggal revisi 25 Desember 2021 Tanggal diterima 31 Desember 2021
Kata Kunci: Pemuda 1 Kesadaran membayar pajak 2 Social media 3 Edukasi perpajakan 4 New  normal 5

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  wujud  dari  peran  serta  masyarakat  dalam  mendukung  pembangunan maupun  perekonomian  di  Indonesia.  Pajak  dapat  diartikan  sebagai pungutan  yang  dilakukan negara dengan tujuan untuk mensejaterahkan rakyat, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada
Volume 3 Nomor 1 Desember 2021
pembayar  pajak.  Pada  APBN,  pajak  menjadi  sumber  utama  pendapatan  negara.  Pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara disamping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak.
Pajak  memiliki  berbagai  macam  manfaat  yang  besar  untuk  masyarakat.  Realisasi  dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya pembangunan infrastrukrur yang dilakukan oleh Pemerintah. Mengingat begitu dibutuhkannya pajak dalam pembangunan suatu  negara  maka  Pemerintah  selalu  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan penerimaan pajak.
Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self assessment system yaitu sistem pemungutan yang memberi  kepercayaan  kepada  wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya  yang  tertuang  dalam Surat   Pemberitahuan   (SPT),   kemudian   menyetor kewajiban  perpajakannya.  Namun  kenyataannya  masih  banyak  wajib  pajak  yang  tidak melaporkan SPT sehingga hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
Dikutip  dari  Jakarta,  CNBC  Indonesia  -  Kementerian  Keuangan  melalui  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 12,48 juta wajib pajak hingga 30 April 2021. DJP mencatat pelaporan ini  terdiri  dari  872.995  SPT Badan  dan  11,61  juta  SPT  Orang  Pribadi.  Direktur  Penyuluhan, Pelayanan,  dan  Hubungan  Masyarakat  DJP Neilmaldrin  Noor  mengatakan  jumlah  pelaporan SPT tahun ini meningkat 13,3% atau 1,46 juta SPT jika dibandingkan dengan jumlah pelaporan SPT tahun sebelumnya 11,02 juta.
Meskipun jumlah pelaporan SPT meningkat tetapi masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan SPT nya, hal  ini dapat dilihat  dari pencapaian  jumlah pelaporan SPT yang masih dibawah target Ditjen Pajak. Ditjen Pajak menargetkan SPT tahunan tahun 2020 yang terlapor sebesar 15 juta SPT, sebab Ditjen Pajak menargetkan rasio kepatuhan formal berada di tingkat 80% dari total 19 juta wajib pajak yang telah terdaftar. Oleh seabab itu, tingkat kepatuhan SPT tahunan tahun 2020 yang dilaporkan pada tahun 2021 sebesar 12,48 juta SPT belum mencapai target Ditjen Pajak karena masih berada pada rasio keptuhan formal sebesar 59,3%.
Informasi  lebih  rinci  mengenai  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar pajak dapat terlihat  dari  data  per  1  April  2021  wajib  pajak  badan  yang  sudah  lapor SPT  Tahunan  ada sebanyak  319.077,  angka  ini  masih  rendah  jika  dibandingkan dengan  total  wajib  badan terdaftar  sebanyak  1,65  juta  dan  masih  ada  6,39  juta wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan kewajiban pajak tahun lalunya. Berbagai hal yang menyebabkan wajib pajak enggan untuk  membayar  pajak  diantaranya,  kurang  etika  sosial  yaitu  perilaku  yang  hanya mementingkan  diri sendiri  tanpa  memikirkan  manfaat  pajak  untuk  kepentingan  bersama,
kurangnya sanksi  hukum  bagi wajib pajak  yang  tidak  membayar pajak, prosedur  pajak  yang rumit  dan  membosankan,  serta  kurangnya  edukasi  pajak.  Dari  pernyataan  diatas kurangnya edukasi  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dari  penyebab  rendahnya kesadaran  membayar pajak.  Dengan  demikian  edukasi  perpajakan  merupakan  tonggak utama yang dicanangkan agar wajib pajak tidak lalai akan kewajibannya dalam membayar pajak.
Berdasarkan laporan  dari  The Latest  Insights  Inti  The State of Digital" yang diterbitkan pada 11 Februari 2021 meyebutkan bahwa,  rata-rata orang Indonesia menghabiskan tiga jam 14  menit sehari untuk  mengakses  media sosial. Dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta. Artinya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 61,8 persen dari total populasi pada Januari 2021. Angka ini juga meningkat 10 juta, atau sekitar 6,3 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini  menandakan bahwa  media  sosial  telah  menjadi  bagian  dari  keseharian  masyarakat indonesia,  sehingga edukasi perpajakan kepada msyarakat indonesia melalui media sosial merupakan ide yang bagus dan sangat sayang untuk dilewatkan.
Dengan adanya edukasi perpajakan diharapkan jumlah kenaikan pelaporan SPT semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga dikemudian hari tidak ada wajib pajak  yang  mogok dalam melaksakan  pembayaran  pajak.  Edukasi  perpajakan  kepada pemuda dapat dilakukan  melalui perantara  media  sosial  mengingat  hampir semua  orang  dari  berbagai  kalangan  usia  telah memiliki media sosial pada saat ini.

## 1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui:
1) Bagaimana  peran  edukasi  dalam  mengoptimalisasikan  kesadaran   membayar  pajak terhadap pemuda?
2) Bagaimana peran social media dalam edukasi perpajakan di era new normal ?

## 1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan penulisan:
1) Untuk  mengetahui  bagaimana  peran  edukasi  dalam  mengedukasikan   optimalisasi kesadaran membayar pajak.
2) Untuk mengetahui  bagaimana peran social  media dalam mengedukasikan perpajakan di era new normal.
Manfaat Penulisan
1) Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan terkait edukasi kepatuhan membayar  pajak  dimulai  dari  pemuda  di  era new  normal, serta  memberikan
Vol 3 No 1 (2021): Paulus Journal of Accounting (PJA)
kesadaran  membayar  pajak  bagi wajib  pajak  sehingga  perencanaan  perekonomian berjalan lancar.

## 2) Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjelaskan kepada semua pihak (masyarakat  dan  pemerintah)  akan pentingnya  membayar  pajak  dalam  aktivitas ekonomi terhadap laju pembangunan di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2011:1),  definisi  pajak  adalah  “iuran  rakyat  kepada kas  negara berdasarkan  undang–undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa–timbal (kontraprestasi),  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang digunakan  untuk  membayar pengeluaran  umum.”  Menurut  Mulyo  Agung  SE,  MM  (2014:16)  Pajak  memiliki  ciri-ciri diantaranya,  iuran  rakyat  ke  Negara,  pajak dipungut  berdasarkan  undang-undang  serta pelaksanaannya  yang  sifatnya  dapat  dipaksakan,  dalam  membayar  pajak  tidak  dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah, pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  pajak  diperuntukkan  bagi  pengeluaran- pengeluaran  pemerintah,  yang bila dari pemasukannya  masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment, Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.
Menurut  Mulyo  Agung  (2014:34)  pajak  memiliki  dua  fungsi,  yaitu,  peratam  Fungsi Penerimaan  (budgetair),  Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  dana  yang  diperuntukan  bagi pembiayaan  pengeluaran  pemerintah.  Contoh:  dimasukkannya  pajak  dalam  APBN  sebagai penerimaan  dalam  negeri.  Kedua  Fungsi  Mengatur  (  Reguler),  Pajak  berfungsi  sebagai  alat untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  dibidang  social  dan  ekonomi.  Sebagai  contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

## 2.2 Edukasi
Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk  mempengaruhi  orang  lain  baik  individu,  kelompok,  atau  masyarakat  sehingga  mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoadmojo, 2003).
Secara  umum  dapat  dikatakan  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  wajib  pajak  semakin mudah bagi mereka untuk memahami segal sesuatu yang berhubungan dengan pajak termasuk peraturan-peraturan perpajakan (Nurmantu 2005:32). Tidak semua lapisan masyarakat dan juga wajib pajak memahami dan mengindahkan peraturan perpajakan. Pada wajib pajak yang telah mengerti  akan   adanya  peraturan  perpajakan  diharapkan  dapat  mematuhii  dan  melaksanakan
Vol 3 No 1 (2021): Paulus Journal of Accounting (PJA)
kewajibannya dengan cara melaporkan SPT tepat pada waktunya secara baik dan benar.

## 4.3 Edukasi Perpajakan
Edukasi  mengenai perpajakan dapat bersumber dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  beserta perubahannya  yaitu:  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan,  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1994  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  yang  disebutkan bahwa  pembinaan  masyarakat  wajib  pajak  dapat  dilakukan  melalui  berbagai upaya, antara lain  pemberian  penyuluhan  pengetahuan  perpajakan  baik  melalui  media  massa  maupun penerangan langsung kepada masyarakat.
Edukasi  perpajakan  juga  dapat  dilakukan  melalui  kanal  media sosial,  seperti instagram, twitter,  maupun  tiktok,  menginat  masyarakat  saat  ini  terutama  para  pemuda  lebih  sering berselancar  pada  platform  media  sosial.  Diharapkan  bagi  para pemuda  dapat  terudekasi mengenai pentingnya membayar pajak sejak sedini  mungkin, sehingga  menciptakan generasi emas yang melek terhadap pajak.

## 4.4 Pemuda Bangsa
Menurut  Koentjaraningrat  (1997),  pemuda  adalah  suatu  fase  yang  berada  dalam  siklus kehidupan manusia, dimana fase tersebut bisa kearah perkembangan atau perubahan. Menurut Taufik  Abdullah  (1974),  pemuda  adalah  generasi  baru  dalam  sebuah  komunitas  masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
Berdasarkan  defenisi  diatas  dapat  kita  artikan  bahwa  pemuda  adalah  tonggak  dari perubahan  zaman.  Pemuda  dapat  membawa  perubahan  baik  atau  sebaliknya,  pemuda  dapat menciptakan  perubahan  yang  buruk.  Oleh  sebab  itu  pemuda  menjadi  sasaran  tepat  untuk diedukasi mengenai perpajakan, agar dapat ditanamkan sedini mungkin rasa kepatuhan dalam membayar sebagai warga negara yang baik.

## 4.5 Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Perpajakan
Dunia maya bukan lagi menjadi hal yang asing bagi sebagian masyarakat luas terutama pemuda.  Internet  yang  dapat  diakses  dengan  mudah  membuat orang-orang  lebih  interaktif besosialisasi dalam dunia maya yang saat ini lazim dikenal dengan sebutan media sosial.
Media  sosial  meupakan  suatu  media  di  internet  yang  memungkinkan  pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015:11).
Dari defenisi mengenai sosial media diatas dapat dilihat bahwa media sosial bisa menjadi sara edukasi yang tidak membosankan bila yang disajikan dalam sosial media tersebut berupa visualisasi  yang  dapat  memaanjakan  mata  terlebih  bila  disampaikan  dengan  kata-kata  yang ringan dan mudah dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan usia.
Edukasi  mengenai  perpajakan  merupakan  kata-kata  yang  terdengar  cukup  kaku  bagi sebagian orang. Dalam ekspetasi kebanayakan orang, edukasi perpajakan merupakan hal yang sangat formal dan hanya dipelajari dalam bangku pendidikan, padahal kenyataannya kewajiban dalam membayar pajak tidak  memandang bulu karena siapa saja yang sudah termasuk dalam kategori wajib pajak berarti sudah diwajibkan untuk membayar pajak.
Adanya media sosial merupakan angin segar karena media sosial dapat menjadi inovasi sarana  yang  kekinian  untuk  mengoptimalkan  edukasi  perpajakan yang  masih  terdengar  kaku bagi sebagian orang. Perpaduan visualisasi yang memanjakan mata serta kata-kata yang ringan juga mudah dipahami bagi sebagian orang memungkinkan edukasi perpajakan melalaui media sosial  dapat  dengan  udah dipahami juga diminati bagi sebagian besar pengguna  media sosial terutama para pemuda.

## METODE PENELITIAN

## 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Menurut  Saryono  (2010),  Penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menyelidiki,  menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat  dijelaskan,  diukur  atau digambarkan  melalui  pendekatan  kuantitatif, sedangkan  untuk jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang hanya melukis, memaparkan, menulis, dan melaporkan keadaan suatu objek atau suatu adanya fakta peristiwa dan berupa penyikapan fakta (Suharsimi,2006:239).

## 3.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada penelitian ini terdapat beberapa sumber yang bisa dijadikan penunjang penelitian, seperti buku mengenai perpajakan, laporan dan jurnal kepatuhan wajib pajak dan system pembayaran pajak, serta beberapa sumber dari media internet.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Adapun  Teknik  yang  digunakan  penulis  dalam  pengumpulan  data  adalah  metode observasi dan studi kepustakaan:
1. Observasi
Observasi  adalah  pengamatan  peninjauan  secara  cermat  tentang  objek  atau
Vol 3 No 1 (2021): Paulus Journal of Accounting (PJA)
permasalaghan.  Dalam  hal  ini,  penulis  menggunakan  observasi nonpartisipasi,  yaitu observasi yang tidak langsung mengamati dilapangan.
2. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu, penulis mencari berbagai referensi data melalui buku-buku, artikel, databooks, dan jurnal di media internet.

## 3.4 Kerangka Pemikiran

## PEMBAHASAN
4.1 Optimalisasikan Edukasi Kesadaran Membayar Pajak terhadap Pemuda.
Umumnya  masayarakat  Indonesia  masi  kurang  percaya  terhadap  keberadaan  pajak sehingga,  minimnya  kesadaran  dalam  membayar  pajak.  Hal  tersebut  menjadi  karakter  yang melekat pada masayarakat Indonesia. Hal ini bisa diliat dari tahun ke tahun jumlah orang yang membayar  pajak  terus  meningkat  namun,  peningkatan  pembayaran  pajak  tidak  sebanding dengan banyaknya jumlah wajib pajak.

## 4.1.1 Tabel Laporan Tahunan Wajib Pajak
Tahun  WP Terdaftar WP Wajib SPT SPT Tahunan PPh Rasio Kepatuhan 2012 24.812.569 17.659.278 9.237.948 52% 2013 28.002.205 17.731.736 9.966.834 56% 2014 30.574.428 18.357.833 10.852.304 59% 2015 33.336.122 18.159.840 10.972.529 60% 2016 36.446.616 20.165.718 12.264.131 61% 2017 39.151.603 16.598.887 12.057.400 73% 2018 38.651.881 17.653.963 10.589.648 71% 2019 45.950.440 18.320.000 18.330.000 73% 2020 46.380.119 19.000.000 12.480.000 78% Sumber: laporan tahunan DJP Rendahnya Kesadaran Membayar Pajak
Edukasi Perpajakan
Social Media
Pemuda Masyarakat Kesadaran Membayar Pajak Kondisi Awal Tindakan Kondisi Akhir

## Vol 3 No 1 (2021): Paulus Journal of Accounting (PJA)
Dari  grafik  dan  data  diatas  menunjukkan  bahwa  wajib  SPT  terus  meningkat setiap tahunnya,  begitu  juga  dengan  SPT  yang  diterima  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Namun, jumlah peningkatan SPT setiap tahunnya tidak sebanding dengan wajib SPT. Antara wajib SPT dan  SPT  yang  diterima  memiliki  perbandingan  yang  cuku  jauh.  Sehingga  walaupun  terjadi peningkat SPT yang diterima tetapi tidak dapat berpengaruh secara signifikan.
Dari pernyataan diatas, minimnya kesadaran orang membayar pajak harus segera  diatasi untuk  mencapai  kestabilan  ekonomi.  Peningkatan  kesadaran membayar pajak bisa dilakukan dengan  berbagai  macam  upaya  salah  satunya  adalah  melalui  system  edukasi.  Edukasi  ini dilakukan memlaui media sosial. Tujuan utama dari edukasi ini ialah pemuda. Pemuda sebagaia agen of exchange (agen peubahan) memiliki andil besar dalam sebuah negara. Oleh karena itu, edukasi perpajakan ini  sangat penting  bagi pemuda agar tumbuh kesadaran pentingnya pajak dalam diri mereka sehingga mereka dapat memberi pengaruh positif kepada masyarakat sekitar mereka tentang urgensi membayar pajak.
Dalam hal ini pemuda menjadi fasilitator di masyarakat. Fasilitator yang dimaksud adalah bagaimana  semestinya  mahasiswa  bisa  menggali  potensi  masyarakat  tentang  pengetahuan mengenai  perpajakan.  Jika  potensi  pengetahuan  akan  pajak  meningkat  maka  akan menumbuhkan  kesadaran  dan  kepatuhan  seorang  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak. Kesadaran  dan  kepatuhan  membayar pajak  memiliki  dampak  positif  dalam  kehidupan bernegara.
Jika  masayarakat sadar dan patuh untuk  membayar pajak maka akan mendapat balasan dari  pemerintah.  Meskipun  balasan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tidak  dapat  dirasakan langsung oleh individu tetapi balasan atau hasil dari membayar pajakyang diberikan pemerintah sangat berpengaruh penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam balas jasa dari pajak yaitu, jalan to, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan balasan yang diberikan atas pembayaran pajak juga berupa subsidi. Maka bisa dikatakan pajak sangat bermanfaat juga untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dampak dari pajak tidak hanya dirasakan  oleh  masyarakat  saja  tetapi  juga  oleh  pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  kesadaran masyarakat akan pajak penting bagi pemerintah, dan juga masyarakat.
Jadi, edukasi mengenai perpajakan sangat diperlukan oleh pemuda sejak sedini mungkin. Di era yang serba teknologi sekarang diharapkan agar tidak ada lagi pemuda yang  buta akan masalah  pajak.  Dengan demikian,  edukasi  ini  memiliki  manfaat besar  jika dilakukan dengan cara dan sasaran yang tepat agar terciptanya optimalisasi kesadaran untuk membayar pajak di berbagai kalangan.
4.2 Peran social media dalam edukasi perpajakan di era new normal
Saat ini kita memasuki kegidupan di era yang serba digital. Perkembangan informasi pun dapat  diketahui  dengan  cepat  melalui social  media.  Social  media sangat  banyak  membantu kita  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Keberadaan  media sosial  ini  juga  membantu  kita  untuk mencari  informasi  yang  akurat  dan  dari sumber  terpercaya.  Media  sosial  merupakan  sebuah platform yang  terkoneksi secara  online,  dimana  pengguna  nya  bisa  dengan  sangat  mudah untuk  membuat  sebuah  karya  atau  konten  baik  yang  bersifat  hiburan  maupun  yang mengedukasi. Sebagai pemuda yang milenial kehadiran sebuah platform media sosial ini sangat berguna didalam melakukan aktivitas. Dengan media sosial bisa berbagi informasi baik dengan keluarga,  tetangga,  masyarakat  di  dalam  daerah  maupunn diluar  daerah  bahkan  sampai  ke mancadunia. Sosial  media  dizaman sekarang bukan lagi sekedar platform yang hanya dikuasai oleh  pemuda  tetapi  juga  telah dikuasai  oleh  berbagai  kalangan  usia.  Pada  saat  ini  pandemic covid-19  memang belum  selesai,  namum  saat  ini  telah  dibuat  scenario  tatanan new  normal (kenormalan  baru).  Kebijakan  new  normal  ini  juga  masi meharuskan  semua kalangan untuk tetap menjaga jarak dan senantiasa menjaga protokol Kesehatan.
Oleh karena itu, banyak dari masayarakat juga masi mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi utama. Edukasi perpajakan melalui media sosial saat ini merupakan cara yang tepat dimasa  new  normal  ini.  Edukasi  perpajakan  ini  bisa  dilakukan  diberbagai  media  sosial seperti, facebook, twitter, Instagram, WhatsApp, telegram, tik-tok, youtube, dan berbagai macam aplikasi  sosial  media  lainnya.  Penyebaran  mengenai  edukasi perpajakan  di  media  sosial  bisa dilakukan dengan  membuat konten mengenai apa itu pajak, untuk siapa pajak, manfaat pajak, dan bahkan tata cara pembayaran pajak. Semua informasi tersebut bisa di akses melalui akun resmi  Diktorat Resmi Jenderal Pajak (DJP). Selain  itu jika pemuda telah  mengerti banyak hal mengenai perpajakan,  maka  peran  pemuda  juga  sangat  dibutuhkan  untuk  mensosialisasi  kan edukasi perpajakan ini ditengah era new normal .
Para pemuda di seluruh Indonesia bisa membuat sebuah forum yang mana forum  tersebut sebagai  wadah  untuk  membantu  pemerintah  mengedukasikan mengenai perpajakan. Forum tersebut akan dibentuk dan melakukan open recuiretment bagi pemuda yang ingin bergabung sebagai  volunter aksi peduli pajak. Tugas dari volunteer aksi peduli pajak  ini  ialah  membuat konten menarik seputaran pajak di berbagai aplikasi media sosial dan bahkan membantu wajib pajak untuk membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya.
Media sosial dipilih sebagai media utama untuk mengedukasikan perpajakan dikarenakan masayarakat  di  berbagai  kalangan  usia  saat  ini  sangat  tergantung  kepada  media  sosial,  dan dalam  satu  hari  tidak  mungkin  rasanya  jika  tidak  membuka  media  sosial.  Selain  itu,  dengan
kekuatan media sosial biasanya informasi akan cepat tersebar ke semua kalangan masyarakat hanya dalam beberapa detik saja.

## 4.2.1 Grafik penggunan media sosial
Sumber: wearesocial.com
Dari grafik diatas menunjukkan terjadinya penambahan pengguna media sosial setiap tahunnya. Pengguna  media sosial aktif hampir mencapai setengah dari penduduk  di Indonesia. Maka dari garfik tersebut bisa disimpulkan jika edukasi perpajakan melalui media sosial membuka peluang untuk upaya peningkatan kesadaran pajak.
Sumber: hootsuite (Indonesia Digital Report 2021)
 (Hootsuite: Digital 2021 Indonesia , 2021) Rata-rata setiap hari waktu menggunakan  internet melalui perangkat apa pun: 8 jam, 52 menit.
 Rata-rata  setiap  hari  waktu  melihat  televisi  (broadcast,  streaming  dan  video  tentang permintaan): 2 jam, 50 menit.

## Data Pengguna Aktif Media Sosial (juta)
300 250 200 150 100 50 0 2018
2019
2020 2021 Jumlah Penduduk Penggunan Media Sosial Aktif
 Rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial melalui perangkat apa pun: 3 jam, 41 menit.
 Rata-rata setiap hari waktu menghabiskan mendapatkan musik: 1 jam, 30 menit.
 Rata-rata setiap hari waktu bermain game: 1 jam, 16 menit.
Sumber: hootsuite (Indonesia Digital Report 2021)
 (Hootsuite: Digital 2021 Indonesia , 2021) Total Populasi (jumlah penduduk): 7,83 milyar
 Pengguna Mobile Unik: 5,22 milyar (66,6% dari jumlah populasi di dunia)
 Pengguna Internet: 4,66 milyar (59,5% dari jumlah populasi di dunia)
 Pengguna Media Sosial Aktif: 4,20 milyar (53,6% dari jumlah populasi di dunia)
Sumber: hootsuite (Indonesia Digital Report 2021)
 (Hootsuite: Digital 2021 Indonesia , 2021)Total Populasi (jumlah penduduk): 274,9 juta
 Pengguna Mobile Unik: 345,3 juta (125,6% dari jumlah populasi di Indonesia)
 Pengguna Internet: 202,6 juta (73,7% dari jumlah populasi di Indonesia)
 Pengguna Media Sosial Aktif: 170 juta (61,8% dari jumlah populasi di Indonesia)
Dari penjelasan data - data penggunaan internet diatas dapat diartikan bahwa penggunaan sosial media telah  menjadi rutinitas bagi masyarakat indonesia, selain itu Idonesia menempati setengah dari populasi orang di dunia yang menggunakan social media dan lebih kurang 60% dari populasi masyarakat Indonesia merupakan pengguna aktif media social. Melihat begitu besar jumlah pengguna media social di  Indonesia  menandakan  bahwa  media  social  merupakan  platform  yang  paling  startegis  digunakan untuk  edukasi  perpajakan  dan  diaharapkan  untuk  kedepannya  nanti  masyarakat terutama para pemuda akan lebih sadar pentingnya membayar pajak demi kemakmuran    bersama.
Jadi, dengan adanya media sosial semua pihak baik dari pemerintah ataupun masyarakat sama- sama terbantu. Misalnya jika ada masyarakat yang ingin melaporkan SPT bisa melalui media sosial dari DJP (Direktorat Jendral Perpajakan) atau melalui volunter peduli pajak. Dengan terciptnya kemudahan dalam urusan pajak maka akan menciptkan masyarakat yang melek akan pajak. Sehingga segala sesuatu hal dalam pembangunan ekonomi pun bisa berjalan dengan semestinya. Indonesia menjadi negara peduli pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Pada umumnya masyarakat Indonesia masih belum mempercayai adanya pajak, sehingga kesadaran  untuk  membayar  pajak  masih  rendah.  Hal  ini  menunjukkan  dari  tahun  ke  tahun jumlah  wajib  pajak  terus  meningkat,  namun  peningkatan  pembayaran  pajak  tidak  sebanding dengan jumlah wajib pajak yang besar. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak perlu segera diatasi untuk mencapai stabilitas ekonomi. Kesadaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui sistem pendidikan.
Oleh karena itu, pendidikan pajak ini sangat penting bagi generasi muda untuk menjadi sadar  akan  pentingnya  pajak  bagi  diri  mereka  sendiri  sehingga  dapat  memberikan  pengaruh positif  bagi  masyarakat  di  sekitarnya  terhadap  urgensi  membayar  pajak.  Ketika  masyarakat sadar dan patuh membayar pajak, mereka akan mendapat respon dari pemerintah. Sementara individu  tidak  secara  langsung  merasakan  imbalan  dari  pemerintah,  imbalan  atau  hasil pembayaran  pajak  pemerintah  sangat  penting  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Oleh  karena  itu, kesadaran masyarakat akan pajak menjadi penting baik bagi pemerintah maupun  masyarakat.
Media  sosial  adalah  platform  online  yang  terhubung  di  mana  pengguna  dapat  dengan mudah membuat karya atau konten yang menghibur dan mendidik. Media sosial tidak lagi hanya menjadi  platform  yang  hanya  dikuasai  oleh  anak  muda,  tetapi  juga  oleh  berbagai  kelompok umur. Edukasi pajak dapat disebarluaskan di media sosial dengan membuat konten tentang pajak, untuk siapa pajak, pembebasan pajak, bahkan tata cara  pembayaran pajak. Pemuda Indonesia dapat  mendirikan  sebuah  forum  dimana  forum  tersebut  merupakan  wadah  untuk  membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran tentang pajak.
Forum  tersebut  membentuk  dan  melakukan  rekrutmen  terbuka  bagi  kaum  muda  yang ingin  menjadi  sukarelawan  untuk  kampanye  keringanan  pajak.  Tugas  penasihat  pajak sukarelawan ini adalah membuat konten pajak yang menarik di berbagai aplikasi media sosial dan bahkan membantu pembayar pajak membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, dll. Media Sosial dipilih sebagai sarana utama untuk penilaian pajak karena orang-orang dari segala usia saat ini sangat bergantung pada  media sosial  dan tidak  mungkin untuk membuka  media sosial  dalam  satu  hari.  Kemudian  dari  grafik  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan pajak melalui jejaring sosial membuka peluang bagi upaya peningkatan kesadaran pajak. Jadi, dengan  adanya  jejaring  sosial,  semua  pihak  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  mendapat bantuan  yang  sama.  Misalnya,  jika  ada  masyarakat  yang  ingin  menyampaikan  SPT,  bisa menggunakan jejaring sosial DJP (Ditjen Pajak) atau melalui sukarelawan pajak.

## 5.2 Saran
Kesadaran pajak hendaknya di terapkan sejak sedini  mungkin. Pemuda      sangat berperan penting  dalam  peningkatan  kesadaran  pajak  di  masyarakat.  Melalui  edukasi  berbasis  media sosial diharapkan agar masayarakat akan lebih patuh terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, sangat diperlukan Kerjasama yang baik antara pemuda dan pemerintah. Dengan terjadinya kerjasam  anatar  pemuda  dan  pemerintah  maka  perpajakan  di  Indonesia  akan  terus  berjalan lancar meskipun di tengah era new normal .

## DAFTAR PUSTAKA
Made Revi Armana (2020, Oktober). Peranan Sosial Media Dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak. Diakses pada 16 Oktober 2021, dari https://www.pajakku.com/read/5ef420d7f2d4d8683c985ae8/Peranan- Media-Sosial-
Dalam-Meningkatkan-Kesadaran-Pajak
Databooks (2019). Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia?. Diakses pada 16 Oktober 2021, dari http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-  pengguna-media- sosial-indonesia
Cantika Adinda Putri (2020, 27 July). Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi. Diakses pada
16 Oktober 2021, dari https://www.google.co.id/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20210727 140757-4-
264004/membedah-setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai- positif/amp
Heru  Yulianto  (2021,  Agustus).  Mewujudkan  Generasi  Muda  Sadar  Pajak. Diakses  pada  16 Oktober  2021,  dari https://www.google.co.id/amp/s/www.pajak.com/pajak/patur-2021- mewujudkan-generasi-muda-sadar-pajak/amp/
Sri Sayekti (2020, 30 Juni). Keluhan Wajib Pajak di Era New Normal. Diakses pada 16 Oktober 2021, dari https://www.google.co.id/amp/s/amp.kontan.co.id/news/keluhan-wajib- pajak- di-era-new-normal
Simon Kemp (2021, 11 February). Digital 2021 : Indonesia, dari https://andi.link/hootsuite-we- are-social-indonesian-digital-report-2021/
Trihadi  waluyo  (2020).  PEMERIKSAAN  TERHADAP  WAJIB  PAJAK YANG  TIDAK
MENYAMPAIKAN  SPT,  KETENTUAN  DAN  PEMILIHANNYA.  Diakses  pada  17 oktober  2021,  dari file:///C:/Users/user/Downloads/576-Article%20Text-4778-1-10- 20210614%20(2).pdf
Direktorat jendral Pajak (2019, 31 Dember). LAPORAN TAHUNAN DJP 2019. Diakses pada 17 Oktober 2021, dari https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-
12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202019%20-%20INDONESIA.pdf Direktorat jendral Pajak (2020, 31 Dember). LAPORAN TAHUNAN DJP 2020. Diakses pada 17 Oktober 2021, dari
https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-
10/Laporan%20Tahunan%20DJP%202020%20-%20Bahasa.pdf
CNN Indonesia (2021, 04 Mei) ) 12,48 Juta Wajib Pajak Lapor SPT per 30 April 2021. Diakses pada 17 Oktober 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210504095313- 532- 638188/1248-juta-wajib-pajak-lapor-spt-per-30-april-2021
Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi.
Agung, Mulyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Lentera Ilmu Cendekia Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan Ed.3. Jakarta: Granit
Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1983 Tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan beserta perubahannya
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
Koentjaraningrat, S.1997. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia.
Taufik Abdullah (1974), Pemuda dan Perubanhan Sosial, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. Nasrullah,  Rulli.  (2015).  Media  Sosial  Perspektif  Komunikasi,  Budaya  dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media
Suharsimi.  (2006:130),  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Bandung:  PT.  Rineka Cipta Bangun.