## ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Dhuafa)

## Alyani Atsarina

## Dosen STIE Perbankan Indonesia Padang

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  penerapan  Good  Corporate  Governance  pada Organisasi Pengelola Zakat dengan prinsip trasnsparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,  kemandirian,  dan  kewajaran.  Metode  penelitian  ini  bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Hasil Penelitian menunjukan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada Badan Amil  Zakat  Nasional  dan  Dompet  Dhuafa  telah  sesuai  dengan  prinsip  trasnsparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran Kata Kunci: Good Corporate Governance, BAZNAS, Dompet Dhuafa

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat  bertugas  untuk  melakukan  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Adanya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  ini  mendukung  serta  menuntut Organisasi  Pengelola  zakat  menjalankan  tugasnya  sebagai  pengelola  dana  zakat  dengan profesional  sehingga  tercapainya  tujuan  yang  efektif  dan  efisien,  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  menanggulangi  kemiskinan  serta  dapat  menumbuhkan  rasa kepercayaan  muzaki  dalam  menyalurkan  dana  zakatnya  kepada  Organisasi  Pengelola Zakat (OPZ).
Hafidhuddin  dalam  Hidayahtullah  Online  (2013)  mengatakan  bahwa  Indonesia memilki potensi penghimpunan dana zakat 217 triliun rupiah per tahunnya, namun saat ini hanya  dapat  mengumpulkan  zakat  sebesar  2,2  triliun  rupiah  per  tahunnya,  dan  menurut Tatang dalam Alam (2013) dana zakat  yang terhimpun hanya baru satu persen dari potensi yang  ada  dari  Baznas  dan  Baznas  daerah,  termasuk  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ). Penghimpunan  dana  zakat  ini  masih  jauh  dari  target  dan  harapan  yang  diinginkan  oleh Organisasi Pengelola Zakat.
Penghimpunan  dana  zakat  belum  sepenuhnya  optimal,  penyebabnya  bisa, pertama adalah  kesadaran  spiritual  dari  muzaki,  dan kedua adalah  kebijakan  sehingga kepercayaan  muzaki  dalam  menyalurkan  dana  zakatnya  ke  Organisasi  Pengelola  Zakat (OPZ) masih kurang optimal, atau ada permasalahan di intern Organisasi Pengelola Zakat (OPZ),  apakah  itu  masalah  manajemen,  SDM  (amil)  dan  yang  utama  adalah  transparansi dan  akuntabilitas.  Mukhlis  dalam  Beik  (2011)  mengidentifikasi  bahwa  faktor  utama penyebab masih rendahnya jumlah orang yang membayar zakat melalui amil resmi adalah karena faktor akuntabilitas dan pertanggung jawaban.
Tercapainya  sebuah  tujuan,  maka  diperlukan  sebuah  pengelolaan, Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan, dan mengendalikan perusahaan  agar  mencapai  keseimbangan  antara  kekuatan  serta  kewenangan  perusahaan dalam  memberikan  pertanggungjawabannya  kepada  para shareholder khususnya,  dan
stakeholder pada umumnya. Dalam Organisasi Pengeloa Zakat yang menjadi shareholder- nya adalah para muzaki yang memberikan dana zakatnya kepada lembaga sedangkan yang menjadi stakeholder Organisasi  Pengelola  Zakat  adalah  para  mustahik. Good  Corporate Governace (GCG)  dapat  memberikan  nilai  tambah  pada  Organisasi  Pengelola  Zakat dengan  kepercayaan  muzaki  dalam  menyalurkan  dana  zakatnya  pada  lembaga.  Lima prinsip  dasar Good  Corporate  Governance yaitu,  transparansi,  akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran apabila telah dijalankan oleh Organisasi Pengelola Zakat maka permasalahan yang ada akan dapat berkurang.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  bagaimanakah  penerapan  transparansi, akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  kemandirian  dan  kewajaran  pada  Badan  Amil  Zakat Nasional  dan  Dompet  Dhuafa.  Adapun  tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  penerapan transparansi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  kemandirian  dan  kewajaran  pada  Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Dhuafa.

## Kerangka Teori
Good  Corporate  Governance  (GCG) merupakan  sistem  yang  mengatur  dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah ( value added ) dan untuk tetap menjaga  kepercayaan  semua stakeholder (Effendi  2009,  Dirgantoro,2001).  Pengendalian bertujuan  untuk  membuat  sesuatu  terjadi  sesuai  dengan  apa  yang  telah  direncanakan (Dirgantoro,2001).
Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham  untuk  memperoleh  informasi  dengan  benar,  akurat,  dan  tepat  pada  waktunya,  dan kedua, kewajiban  perusahaan  untuk  melakukan  pengungkapan  ( disclosure )  secara  akurat, tepat  waktu,  transparan  terhadap  semua  informasi  kinerja  perusahaan,  kepemilikan,  dan stakeholder (Sutedi,2011).
Menurut  Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG),  menyatakan  bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan  di  semua  jajaran  perusahaan.  Asas  GCG  yaitu  transparansi,  akuntabilitas, responsibilitas,  independensi  serta  kewajaran  dan  kesetaraan  diperlukan  untuk  mencapai kesinambungan  usaha  ( sustainability )  perusahaan  dengan  memperhatikan  pemangku kepentingan ( stakeholders ).
Transparansi  untuk  menjaga  obyektivitas  dalam  menjalankan  bisnis,  perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan  dipahami  oleh  pemangku  kepentingan.  Perusahaan  harus  mengambil  inisiatif  untuk mengungkapkan  tidak  hanya  masalah  yang  disyaratkan  oleh  peraturan  perundang- undangan,  tetapi  juga  hal  yang  penting  untuk  pengambilan  keputusan  oleh  pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
Akuntabilitas perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan  kepentingan  perusahaan  dengan  tetap  memperhitungkan  kepentingan  pemegang saham  dan  pemangku  kepentingan  lain.  Akuntabilitas  merupakan  prasyarat  yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Responsibilitas  perusahaan  harus  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  serta melaksanakan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat,  dan  lingkungan  sehingga  dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang, dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
Independensi  dalam  melancarkan  pelaksanaan  asas  GCG,  perusahaan  harus dikelola  secara  independen  sehingga  masing-masing  organ  perusahaan  tidak  saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
Kewajaran  dalam  melaksanakan  kegiatannya,  perusahaan  harus  senantiasa memperhatikan  kepentingan  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Nazir  (2003) kualitatif  adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  objek, suatu  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran,  ataupun  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang. Penelitian dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Dhuafa di Jakarta pada tahun  2015,  sedangkan  data  diperoleh  melalui  data  primer,  berupa  wawancara  dan kuisioner serta data sekunder
Setelah  data  terkumpul  melalui  kuesioner,  teknik  analisis  yang  digunakan  untuk menjawab tujuan penelitian dengan menggunakan metode presentase Champion. Menurut Champion (1990:302) dalam Pramitha (2010), metode presentase champion dihitung dengan cara, yaitu :
Persentase = jawaban "Ya" pertanyaan kuisioner x 100 %
Perhitungan  persentase  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  kesimpulan, seperti yang telah dikemukakan oleh Champion, yaitu:
1. 0,00 – 2,50 = no association or low association ( weak association )
2. 2,60 – 5,00 = moderately low association ( moderately weak association )
3. 5,10 – 7,50 = moderately high association ( moderately strong association )
4. 7,50 – 10,00 = high association ( strong association up to perfect association ) Kemudian  disebabkan  kebutuhan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  untuk  menilai penerapan Good  Corporate  Governance ,  maka  pertanyaan  diubah  menjadi  pernyataan. Dan hasil modifikasi menjadi:
" " " + " 100 %
1. 0% - 25% = Good Corporate Governance belum diterapkan OPZ
2. 26% - 50% = Good Corporate Governance kurang diterapkan OPZ
3. 51% - 75% = Good Corporate Governance cukup diterapkan OPZ
4. 76% - 100% = Good Corporate Governance baik diterapkan OPZ

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  data  yang  sudah  dikumpulkan  melalui  kuisioner,  serta  dengan  menggunakan teknik  analisis  yang  sudah  dikemukan  dapat  disimpulkan  hasilnya  terhadap  penerapan Good Corporate Governance, yaitu :

## Transparansi
Berdasarkan  hasil  jawaban  responden  diperoleh  angka  87,5  %,  baik  untuk  Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Dhuafa, artinya prinsip transparansi telah dilaksanakan dengan  baik.  Jawaban  responden  “Ya”  terhadap  visi,  misi,  struktur  organisasi,  strategi organisasi  dan  sistem  pengendalian  internal,  menyusun  laporan  keuangan  berdasarkan PSAK 109,  laporan keuangan dipublikasikan di koran atau buletin khusus atau web resmi
secara  berkala,  laporan  keuangan  dikirimkan  kepada  muzaki  secara  berkala,  laporan keuangan yang dicatat sesuai transaski oleh staff keuangan telah diverifikasi oleh General Manager keuangan, pengambilan keputusan dengan melibatkan Dewan Pengawas syariah. Hanya  jawaban  responden  “  tidak  “  terhadap  melaporkan  laporan  keuangan  yang  telah diaudit secara tepat waktu (≤ 3 bulan setelah tutup buku).

## Akuntabilitas
Berdasarkan  hasil  jawaban  responden  diperoleh  angka  100  %,  baik  untuk  Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Dhuafa, artinya prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan dengan  baik.  Jawaban  responden  “Ya”  terhadap    penempatan  amil  zakat  sesuai  dengan kemampuan, tugas dan tanggungjawab, Sistem Pengendalian Internal, standar kinerja yang sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  Amil  Zakat  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab  sesuai  dengan  kode  etik,  berlandaskan  pada  syariah  Islam,  telah menempatkan  amil  zakat  sesuai  dengan  kemampuan,  tugas  dan  tanggungjawab  serta tingkat pendidikan dilihat dari perekrutan SDM,  standar kode etik, aturan tentang reward and punishment .

## Pertanggungjawaban
Berdasarkan  hasil  jawaban  responden  diperoleh  angka  100  %,  baik  untuk  Badan Amil  Zakat  Nasional  dan  Dompet  Dhuafa,  artinya  prinsip  petanggungjawaban  telah dilaksanakan dengan baik. Jawaban responden “ Ya “ terhadap mematuhi UU No.23 Tahun 2011, meyalurkan dana  zakat kepada mustahik secara merata sesuai etika penyaluran dan pendistribusian  zakat,  amil  zakat  bekerja  sesuai  dengan job  description dan  aturan organisasi  pengelola  zakat,  amil  zakat  telah  mematuhi  peraturan  yang  dibuat  oleh organisasi pengelola zakat, Amil Zakat bekerja sesuai dengan aturan organisasi pengelola zakat.

## Kemandirian
Berdasarkan  hasil  jawaban  responden  diperoleh  angka  100  %,  baik  untuk  Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Dhuafa, artinya prinsip kemandirian telah dilaksanakan dengan  baik.  Jawaban  responden  “  Ya  “  terhadap  melayani  muzaki  dan  mustahik  secara objektif dan tanpa tekanan,   melaksanakan  fungsi  dan  tugas  sesuai  anggaran  dasar  dan perundang-undangan, perencanaan jangka pendek  dan jangka panjang, adanya pemisahan tugas,  setiap  organ  (amil)  organisasi  pengelola  zakat  tidak  saling  lempar  tanggung  jawab antara yang satu dengan yang lainnya.

## Kewajaran
Berdasarkan  hasil  jawaban  responden  diperoleh  angka  100  %,  baik  untuk  Badan Amil  Zakat  Nasional  dan  Dompet  Dhuafa,  artinya  prinsip  kewajaran  telah  dilaksanakan dengan  baik.  Jawaban  responden  “  Ya  “  terhadap  menyediakan  sarana  penyampaian masukan berupa saran dan kritik  dari  muzaki dan mustahik melalui web  resmi dan kotak saran,    memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada  setiap  muzaki  dalam  memperoleh informasi  keuangan  dan  laporan  kinerja,  mempunyai  aturan  penerimaan  amil  zakat  yaitu memberikan  kesempatan  yang  sama  pada  setiap  orang  tanpa  membedakan  dari  ras,  suku atau golongan manapun.
Secara  rata-rata  hasil  jawaban  “Ya”  96,3  %  dari  total  kuesioner,  artinya menunjukkan  bahwa Good  Corporate  Governance telah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh
badan amil zakat, baik oleh Badan Amil Zakat Nasional, maupun Dompet Dhuafa terhadap prinsip transaparansi, akuntabiltas, pertanggungjawaban,  kemadirian, dan kewajaran

## Kesimpulan
Badan  Amil  Zakat  Nasional  dan  Dompet  Dhuafa  telah  melaksanakan Good Corporate  Governance dengan  baik  terhadap  prinsip  transparansi,  akuntabiltas, pertanggungjawaban,  kemadirian, dan kewajaran

## DAFTAR PUSTAKA
Beik,  Irfan  Syauqi.  (2013,  September  10). pertanggung  jawaban  pengelolaan  zakat . Dipetik Maret 6, 2014, dari Badan Amil Zakat Nasional: http://pusat.baznas.go.id Dirgantoro, Crown. (2001). Manajemen Stratejik: Konsep, Kasus, dan Implementasi (hal. 136). Jakarta: PT. Grasindo.
Effendi, Muhammad Arief. (2008). The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat. KNKG. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta : Komisi Nasional Kebijakan Governance
Nazir, Moch. (2003). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Paramitha, Amanda. 2010. Analisis Sistem Pengendalian Piutang Terhadap Piutang Tak Tertagih Pada Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang Bogor). Skripsi STEI Tazkia, Bogor.
Sutedi, Adrian. (2011). Good Corporate Governance (hal. 2). Jakarta: Sinar Grafika. Https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2013/08/03/5774/proyeksi- penghimpunan-zakat-tahun-2013-rp-3-triliun.html.