## ASPEK HUKUM PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK
Cyntia Yudha Kristanti, Nurul Hudi Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya cyn_kristanti94@gmail.com dan nurul.hudi@hangtuah.ac.id
Abstract : This thesis titled "Legal Aspects Of Lifting Of Foster Child Rights In Crime neglect of children". This thesis aims to better understand that any actions of parents who  abandon  their  children  dangerous  for  his  son's  life  in  the  future.  There  are several  factors  that  make  it  more  and  make  children  dikhawatiran.  Because  it  will have an impact on the psychology of the child. Therefore Indonesia is still lacking in terms of supervision of child neglect. Most of the problems came from the parents of each family. There are families that are the cause of the onset of delinquency, can be a  family  that  is  not  normal,  state  the  number  of  family  members  who  are  less profitable.
Keywords : abandoned children , human rights , child protection .
Abstrak: Skripsi  ini berjudul "Aspek Hukum Pengangkatan Hak Asuh Anak Dalam Kejahatan yang Melalaikan Anak". Tesis ini bertujuan untuk lebih memahami bahwa setiap  tindakan  orang  tua  yang  meninggalkan  anak-anak  mereka  berbahaya  bagi kehidupan  putranya  di  masa  depan.  Ada  beberapa  faktor  yang  membuatnya  lebih banyak  dan  membuat  anak  dikungkap.  Karena  itu  akan  berdampak  pada  psikologi anak.  Karena  itu  Indonesia  masih  kurang  dalam  hal  pengawasan  terhadap  kelalaian anak.  Sebagian  besar  masalah  datang  dari  orang  tua  masing-masing  keluarga.  Ada keluarga  yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan, bisa jadi keluarga yang tidak normal, nyatakan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.
Kata kunci : anak terlantar, hak asasi manusia, perlindungan anak.

## Pendahuluan
Anak  merupakan  bagian  yang  sangat penting dalam kelangsungan kehidupan  suatu  bangsa.  Di  dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan  suatu  bangsa,  penentu masa  depan  dan  penerus  generasi. Namun  demikian  kita  sadari  bahwa kondisi  anak  masih  banyak  yang memprihatinkan.Hal  ini  dapat  dilihat bahwa  belum  semua  anak  diasuh  oleh orang  tua.Keluarga  maupun  orang  tua asuh  atau  wali  dengan  baik.  Masih belum semua anak mendapatkan pendidikan  yang  memadai.  Masih belum semua anak mempunyai kesehatan optimal.Masih belum semua anak-anak  dalampengungsian,  daerah konflik,  korban  bencana  alam,  anak- anak  korban  eksploatasi,  kelompok minoritas dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus. 1
Keluarga  adalah  kelompok  primer yang paling penting didalam
masyarakat, keluarga merupakan sebuah  group  yang  terbentuk  dari perhubungan  antara  laki-laki  dan
1 Eny  Kusdarini, Makalah  “Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dan  Generasi  Penerus  Bangsa”, Universitas
Negeri Yogyakarta, Yagyakarta, 2006,
halaman. 1
wanita. 2 Pernikahan  dan  melahirkan keturunan merupakan salah satu tanggung  jawab  besar,  yang  oleh karenanya  menimbulkan  pertangung jawaban yang besar.
Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh  negatif  pula.  Karena  anak sejak  lahir  dan  kemudian  mengalami pertumbuhan  memang  dari  sebuah keluarga,  oleh  karena  itu  wajarlah apabila faktor kelurga sangatlah memengaruhi perilaku anak.
Adapun  keluarga  yang  dapat menjadi  sebab  timbulnya  kenakalan, dapat  berupa  keluarga  yang  tidak normal, keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Prinsipnya  keluarga  tersebut  sudah tidak  lengkap  lagi,  yang  disebabkan adanya hal-hal:
1. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
2. Perceraian orang tua.
3. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya  hadir  secara  kontinue dan tenggang waktu yang cukup lama.
2 H.  Abu  Ahmadi  dkk,  “ Psikologi  Sosial  Jilid 2”, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, Halaman. 239
Bagi Masyakarat Penelitian ini bertujuan untuk memberitahuhan  kepada  masyrakat yang sebagian besar masyarakat tersebut merupakan orang dewasa yang terdiri  dari  laki-laki  dan  wanita.  Yang dalam konteks rumah tangga merupakan  salah  satu  bagian  dari orang  tua  yang  bila  dikaruniai  anak, sangat wajib sekali untuk menjaga dan merawat  serta  mendidik  anak  tersebut. Kenyataannya banyak orang-orang yang  tidak  dapat  menyesuaikan  diri, berperilaku  seenaknya  sendiri  tanpa memperhatikan  perkembangan  anak mereka.
Dan  bersikap  acuh  bahkan  dapat melakukan penelantaran terhadap anak mereka  sendiri.  Oleh  karena  itu, masyarakat terdekat berhak memberikan  perlindungan  bagi  anak yang  diperlakukan  tidak  adil  oleh orang  tuanya.  Masalah  perlindungan anak  adalah  sesuatu  yang  kompleks dan  menimbulkan  berbagai  macam permasalahan  lebih  lanjut,  yang  tidak selalu dapat diatasi secara
perseorangan,  tetapi  harus  secara bersama-sama, dan
yang penyelesaiannya  menjadi  tanggung jawab kita bersama antara kita. Bagi Orang Tua Bertujuan  untuk  meniminalisasi  kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang  tua  kandung,  orang  tua  angkat,
atau  orang  tua  asuh  harus  mengetahui dan memahami bahwa tidak sembarangan  mendidik  dan  memberi peringatan  kepada  anak  yang  nakal. Karena  anak  dibawah  umur  berhak mendapatkan  perlindungan  mental, fisik, sosial dari orang tuanya, anggota masyarakat  dan  negara.  Terkadang semua  orang  itu  tidak  sama,  dan kewajiban  serta  hak  disetiap  keluarga berbeda,  struktur  interaksi  peran  juga berbeda-beda,  dari  satu  rumah  tangga ke rumah tangga yang lain.
Perlu adanya pengetahuan serta dampak-dampak  jika  anak  dibawah umur  dibiarkan  sendirian  tanpa  ada asuhan  dari  sanak  saudara  ataupun pengasuh anak. Orangtua pun seharusnya harus paham serta mengerti bahwa  hal-hal  sepeleh  tersebut  secara tidak  langsung  juga  dapat  terjerat dalam suatu tindak pidana penelantaran  anak.  Dan  hal  tersebut juga  orangtua  dapat  dicabut  hak  asuh sebagai orang tuanya, meskipun terhadap  anak  kandungnya  sendiri. Bagi Anak Dibawah Umur
Dalam  kehidupan  di  masyarakat  serta dalam  perlindungan  anak  merupakan perwujudan  adanya  keadilan  dalam suatu  masyarakat,  dengan  demikian perlindungan  anak  diusahakan  dalam berbagai  bidang  kehidupan  bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan  anak  membawa  akibat
hukum,  baik  kaitannya  dengan  hukum tertulis  maupun  hukum  tidak  tertulis. Kepastian  hukum  diusahakan  demi kelangsungan  kegiatan  perlindungan anak  dan  mencegah  penyelewengan yang  membawa  akibat  negatif  yang tidak  diinginkan  dalam  pelaksanaan perlindungan.

## Kajian Pustaka
Pengertian Anak dan Keluarga Anak  adalah  makhluk  sosial  seperti juga orang dewasa. Dalam hal ini anak bisa  ditempatkan  kepada  bayi  oleh orang  tuanya  yang  masih  butuh perawatan  orang  tua  yang  umurnya belum 7 (tujuh) tahun untuk ditemukan orang lain, atau meninggalkan anak itu, dengan  maksud  untuk  melepaskan  diri dari  perlindungan  orang  tuanya. 3
Setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan  belas)  dan  belum  menikah, termasuk  anak  yang  ada  di  dalam kandungan apabila hak tersebut adalah untuk kepentingan anak. 4

## Pengertian Tindak Pidana
Istilah  hukum  yang  dipergunakan merupakan terjemahan dari “ rechtswettenschaap ”  (Belanda)  yang memiliki  dua  arti  dalam  arti  luas  dan dalam arti sempit.Arti sempit mengacu
3 Moelyatno, Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana”, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Halaman 113
4 Ibid, Halaman 61
pada  dogmatic  hukum  ajaran  hukum ( de  rechtsleer )  yang  ruang  lingkupnya adalah  diskripsi,  sistematisasi  dan eksplanasi  hukum  positif.  Dalam hubungan  ini  maka  dogmatika  hukum tidak  bebas  menilai,  tetapi  syarat nilai.Sedangkan  makna  keseluruhan lapisan hukum yang meliputi dogmatika hukum, teori hukum (dalam arti sempit dan Filsafat Hukum).
Pengertian  Pencabutan  Hak  Asuh Anak
Istilah  “hak  asuh  anak”  secara  hukum sesungguhnya merujuk pada pengertian  kekuasaan  seseorang  atau lembaga,  berdasarkan  putusan  atau penetapan  pengadilan,  untuk  untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan,  pendidikan,  dan  kesehatan, karena  orang  tuanya  atau  salah  satu orang  tuanya  tidak  mampu  menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Sedangkan  pengertian  istilah  “kuasa asuh”  adalah  kekuasaan  orang  tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara,  membina,  melindungi, dan  menumbuh  kembangkan  anak sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.  Dari  pengertian  istilah diatas,  kiranya  memang  sulit  untuk memahami  dan  membedakan  kedua istilah  tersebut  tetapi  hal  ini  perlu dijelaskan karena kalau kita bicara hak asuh  anak,  itu  artinya  kita  sedang
berbicara  tentang  anak  terlantar  atau anak yang sengaja ditelantarkan.

## Pengertian Penelantaran Anak
Penelantaran  anak  merupakan  bagian dari  bentuk  kekerasan  terhadap  anak, karena  termasuk  dalam  kekerasan terhadap  anak  secara  sosial (social abuse ).  Kekerasan  anak  secara  sosial mencakup  penelantaran  anak  dan eksploitasi  anak.  Penelantaran  anak merupakan  sikap  dan  perilaku  orang tua  yang  tidak  memberikan  perhatian yang  layak  terhadap  proses  tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan,  diasingkan  oleh  keluarga, atau tidak diberikan makan, pendidikan dan kesehatan yang layak. 5
UU  No  23  tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  pada  hakekatnya sama,  yaitu  sama-sama  sebuah  aturan. Aturan  yang  bersifat  mengatur  dan bersifat  memaksa  bagi  anggotanya, akan  tetapi  landasan  atau  tujuan berbeda, sehingga menimbulkan implikasi  yang  berbeda.  Kekerasan adalah  perilaku  yang  tidak  layak  yang mengakibatkan  kerugian  atau  bahaya secara  fisik,  psikologis,  financial,  baik yang dialami maupun
kelompok.Sedangkan
kekerasan terhadap  anak  adalah  perbuatan  yang disengaja  yang  menimbulkan  kerugian
5 Abu  Huraerah,  “Kekerasan  Terhadap  Anak” cet 1, Nuansa, Bandung, 2006, Halaman 37
atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik  maupun  emosional,  meliputi berbagai  macam  perilaku  atau  tingkah laku,  mulai  dari  anacaman  fisik  secara langsung  oleh  orang  tua  atau  orang dewasa lainnya sampai pada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. 6

## Pengertian Perlindungan Anak
Dalam bentuk sederhana yaitu, perlindungan anak mengupayakan agar setiap  hak  anak  tidak  dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak  lainnya  yang  secara Interalia menjamin  bahwa  anak-anak  akan menerima  apa  yang  mereka  butuhkan agar  supaya  mereka  bertahan  hidup, berkembang dan tumbuh.
Perlindungan  anak  mencakup  masalah penting  dan  mendesak,  beragam  dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak  masalah  dimasyarakat  yang perlu  adanya  perlindungan  bagi  anak, khususnya anak dibawah umur.
Penyelenggaraan perlindungan terhadap  anak  merupakan  kewajiban serta  tanggung  jawab  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan negara.  Seperti  yang  tertera  pada  UU No 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan  Anak  Pasal  20  yang berbunyi :
6 Ibid , Halaman 36
“Negara,  pemerintah,  masyarakat, keluarga,  dan  orangtua  berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap peneyelenggaraan  perlindungan  anak” Sedangkan  mengenai  kewajiban  dan tanggung jawab keluarga dan orang tua diatur  dalam  pasal  26  yang  telah dilakukan  perubahan  oleh  UU  No  35 Tahun 2014 pasal 26 yang berbunyi : “(1)  Orang  tua  berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
d. Memberikan pendidikan karekter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak
(2)  Dalam  hal  Orang  tua  tidak  ada, atau  tidak  diketahui  keberadaannya atau  karena  suatu  sebab  tidak  dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya,  kewajiban  dan  tanggung jawab  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”. Pengertian Perwalian Perwalian adalah suatu bentuk perlindungan  dengan  otoritas  penuh atas  dasar  tanggung  jawab  dan  cinta kasih  untuk  memberikan  pertolongan atas ketidakmampuan seseoarangdalam
melakukan perbuatan-perbuatan
hukum,  baik  yang  berhubugan  dengan harta maupun dengan dirinya. 7
Konvensi hak-hak anak tersebut memiliki  tiga  prinsip  yaitu  :  Prinsip dasar yang harus dijaga keseimbangannya.  Dalam  prinsip  ini anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, penyiksaan  dan  penelantaran,  serta memiliki  hak  untuk  mempengaruhi keputusan-keputusan berdasarkan kepentingan  terbaik  mereka  sebagai pertimbangan utama. Prinsip partisipan dimana  anak  berhak  untuk  didengar dan pendapat tersebut dipertimbangkan dalam semua keputusan yang mempengaruhi mereka. 8 Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan  berdasarkan  hukum  Islam kepada  orang  Islam  yang  mencari keadilan  di  Pengadilan  Agama  dan Pengadilan  Tinggi  Agama,  dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Selain itu, peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman  dalam  Negara  Republik
7 Andi  Syamsu  dan  Fauzan  Alam,  “ Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”,
Pernada Media Group, Jakarta, 2008, Halaman
151
8 Rika  Lestari, Jurnal  Mahkamah  Konstitusi “ Tinjauan  Yuridis  Perlibatan  Anak-Anak Dalam  Penyelenggarakan  Pemilu” ,  Badan Kajian  Konstitusi  Universitas  Riau,  Riau, 2009, Halaman 37.
Indonesia. Lembaga peradilan
dimaksud, mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan
kewenangan  yang  berbeda. 9 Metode Penelitian Metode  yang  digunakan dalam  penulisan  proposal  ini  meliputi tipe  penelitian  yuridis  normatif  dan pendekatan perundang-undangan.
Yang  mana  menitik  beratkan  pada norma  dan  kaidah-kaidah  hukum positif.  Dan  pendekatan  menggunakan perundang-undangan yang terkait dalam kasus pencabutan hak asuh anak serta perlindungan terhadap anak. Tipe penelitian  yang  dikaji  yaitu  metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian pendekatan melalui  kasus  tindak  pidana  secara umum yang mana menjelaskan bagaimana  aspek  hukum  pencabutan hak asuh anak dalam praktek penelantaran  anak,  yang  dalam  hal  ini kerap  dilakukan  oleh  orang  tua  yang menelantarkan  anak  tanpa  berfikir adanya  tindak  pidana  yang  dilakukan. Yang akhir-akhir ini juga sering terjadi di Indonesia.
9 Zainuddin Ali. ” Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia” . Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 92.

## Proses  Pencabutan  Hak  Asuh  Anak
Oleh  Negara  Dari  Orang  Tua  Yang Menelantarkan Anak
Sebab  Dari  Pencabutan  Hak  Asuh Anak  Terhadap  Orang  Tua  Yang Menelantarkan Anak.
Menelantarkan anak merupakan segala bentuk tindakan yang tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat  tinggal  maupun  kasih  sayang yang  cukup  bagi  seseorang  anak. Seorang  anak  tidak  dapat  dikatakan terlantar bukan hanya karena memiliki satu  orang  tua  saja,  tetapi  orang  tua kandung  maupun  angkat  yang  tidak dapat memenuhi hak-hak anak tersebut. Penelantaran anak ini merupakan salah satu bentuk kekerasan,  berakar  dari  rumah  tangga orangtua  yang  mengabaikan  tanggung jawabnya,  melalaikan  tugasnya  untuk memberikan  jaminan  bagi  anaknya dalam bentuk apapun dan memberikan perlindungan bagi anak-anak mereka. 10
Mengenai  tindak  pidana  penelantaran terhadap  anak,  orang  tua  sangat berperan besar terhadap tindak penelantaran  anak  tersebut.  Hak-hak anak  antar  lain  dapat  tumbuh  dan berkembang dengan wajar baik jasmani,  rohani  maupun  sosial,  maka perlu  mendapatkan  perlindungan  dan
10 Indi  Normasari, Skripsi”  Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran”, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, Halaman 1
segala  usaha  untuk  menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk  itu  kepentingan  anak  perlu diperhatikan dan dijadikan dasar pedoman bagi pihak yang bertanggungjawab  yang  utama  adalah terletak  pada  orang  tua  mereka.Anak- anak  dalam  hal  ini  harus  mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain  dan  berkreasi.  Yang  harus diarahkan  untuk  tujuan  pendidikan atau  kesejahteraan,  untuk  meliputi suatu  tata  kehidupan  dan  penghidupan anak agar dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan  wajar,  baik  secara  rohani, jasmani  maupun  sosial.  Mengenai penelantaran terhadap anak sebagaimana  termuat  dalam  pasal  13 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  bahwa  “Menelantarkan  anak adalah  suatu  tindakan  atau  perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau  mengurus  anak  sebagai  mana mestinya”.
Tanggung  jawab  orang  tua  atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban  memelihara  dan  mendidik anak  sedemikan  rupa,  sehingga  anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi  orang  yang  cerdas,  sehat, berbakti  kepada  orang  tua,  berbudi
pekerti luhur, bertakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita- cita  bangsa  berdasarkan  Pancasila. Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2002  mengatur  kewajiban  orang tua untuk :
1.  Mengasuh,  memelihara,  mendidik,
dan melindungi anak 2.
Menumbuhkembangkan  anak  sesuai dengan  kemampuannya,  bakat,  dan miinatnya,  dan  mencegah  terjadinya perkawinan pada usia anak. Dalam hal orang tua tidak diketahui keberadaannya,  atau  karena  suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban  dan  tanggung  jawabnya, maka  kewajiban  dan  tanggung  jawab sebagaimana  yang  dimaksud  dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 11 Beberapa faktor yang terjadi serta  yang  menyebabkan  penelantaran tersebut  dengan  berupa;  a.  Sebab Ekonomi  keluarga  Pada  dasarnya anak-anak  selayaknya  dimanfaatkan untuk  belajar,  bermain,  bergembira dengan suasana damai, menyenangkan, dan  mendapat  kesempatan  secara  baik dari segi fasilitas untuk mencapai cita- citanya  sesuai  dengan  perkembangan
11 Daruan Prinst, Hukum Anak Indonesia , Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, Halaman 159.
fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya  tetapi  akibat  kemiskinan, tradisi,  perubahan  proses  produksi, kelangkaan  pendidikan  tidak  memadai yang  semakin  membuat  penelantaran terhadap  anak  menjadi  sesuatu  yang tidak  dapat  dihindarkan.  b.  Sebab Lingkungan  sosial  dan  budaya  Anak untuk  dapat  tumbuh  dan  berkembang secara optimal, perlu adanya harmonisasi  pribadi  dari  keluarganya. Tumbuh  dalam  lingkungan  yang  baik, penuh  kasih  sayang  dan  pengertian. Lingkungan yang sehat dapat memungkinkan  anak  untuk  berperan menciptakan kehidupan sendiri. 12
Lingkungan keluarga merupakan salah satu  penyebab  terjadinya  penelantaran terhadap  anak.  Bentuk  penelantaran terhadap anak sebagai mana tercantum dalam  Pasal  301  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: “Barang
siapa memberikan atau menyerahkan kepada orang  lain  seseorang  anak  yang  ada dibawah  kekuasaanya  yang  sah  dan umurnya  kurang  dari  dua  belas  tahun, padahal di ketahui bahwa anak ini akan dipakai  untuk  melakukan  pengemisan atau  untuk  pekerjaan  yang  berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, dianca  dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun“
12 Novrizal, Op cit, Halaman 46
Tindak kekerasan terhadap anak dalam hal  ini  berarti  dapat  berupa  suatu tindakan  yang  secara  tidak  langsung dapat  merusak  kesehatan,  psikis,  dan segalanya  yang  anak  rasakan.  Dalam pasal  304  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  menyatakan  bentuk penelantaran anak bahwa
“Barangsiapa  menaruh  anak  yang dibawah  umur  tujuh  tahun  di  suatu tempat  supaya  di  pungut  orang  lain atau  dengan  maksud  akan  terbebas daripada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya,  dihukum  penjara sebanyak-banyaknya  lima  tahun  enam bulan”
Dalam  pasal  tersebut  sering  terjadi dalam  masyarakat  pada  umumnya, karena  tidak  mampu  dan  keterbatasan ekonomi  serta  pengaruh  keadaan.Ada beberapa orang tua sesudah melahirkan anaknya,  mereka  meninggalkan  anak tersebut  didepan  pintu  rumah  orang yang dirasa mampu untuk merawatnya dan  sebagainya.  Selain  itu  juga tindakan  penelantaran  anak  seperti  itu tidak dapat dibenarkan karena tindakan mengabaikan  atau  membiarkan  anak sebagaimana  dalam  pasal  308  Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
menyatakan bahwa :
“Kalau  ibu  menaruh  anaknya  di  suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak  berapa  lama  sesudah  anak  itu dilahirkan  oleh  karena  takut  akan  di
ketahui  oleh  orang  lain  ia  melahirkan anak  atau  dengan  maksud  akan terbebas  dari  pemeliharaan  anak  itu, meninggalkannya maka hukuman maksimum  yang  tersebut  dalam  Pasal 305 dikurangi sehingga seperduanya” Padahal  hal-hal  semacam  itu,  seperti meninggalkan anaknya, yang membiarkan  anaknya  tidak  terurus secara  baik  dapat  dikenakan  sanksi pidana  pada  pasal  304  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana. Kesejahteraan anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan dengan  wajar  yang  juga  merupakan hak-hak  anak,  dalam  Pasal  2  sampai Pasal  9  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan Anak, yaitu :
a. Hak atas Kesejahteraan,
Perawatan, asuhan dan
bimbingan
b. Hak atas pelayanan
c. Hak  atas  pemeliharaan  dan perlindungan
d. Hak atas perlindungan
lingkungan hidup
e. Hak  mendapatkan  pertolongan pertama
f. Hak memperoleh asuhan
g. Hak memperoleh bantuan
h. Hak  diberi  pelayanan  dan asuhan
i. Hak  memperoleh  pelayanan khusus
j. Hak  mendapatkan  batuan  dan pelayanan.
Dalam  Pasal  tersebut  sangat  jelas bahwa  anak  memiliki  hak  mendasari dalam  hidupnya,  yaitu  “Hak  untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan,  asuhan  dan  bimbingan”. Jelas sekali bahwa anak tidak diperbolehkan untuk ditelantarkan oleh siapapun  dan  dapat  melanggar  Pasal  2 sampai Pasal 9 Undang-Undang

## Kesejahteraan Anak.
Syarat  Dari  Pencabutan  Hak  Asuh
Anak
Orang tua yang menelantarakan anaknya  merupakan  kesalahan,  karena orang  tua  mempunyai  tanggung  jawab terhadap kesejahteraan anak. Orang tua yang  terbukti  melalaikan  tanggung jawabnya, yang mengakibatkan
timbulnya hambatan
dalam pertumbuhan  dan  perkembangan  anak, dapat  dicabut  kuasa  asuhnya  sebagai orang  tua  terhadap  anaknya,  ini terdapat pada Pasal 10 ayat 1 Undang- undang  Kesejahteraan  Anak.  Apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang tua atau  keluarga  terdekat  atau  badan hukum sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh  ini  menghapuskan  kewajiban orang  tua  tersebut  untuk  membiayai
sesuai kemampuan penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan  dan  pengembalian  kuasa asuh  orang  tua  ini  ditetapkan  dengan keputusan  hakim,  yang  menjelaskan bahwa  kuasa  asuh  dari  orang  tua tersebut  telah  di  cabut  dan  diberikan kuasa asuh anak ini kepada pihak yang dipercaya dapat memberikan
pengasuhan,  tanggung  jawab,  serta dapat memberikan perawatan,
pelayanan  yang  paling  tidak  dapat memenuhi  hak-hak  anak  yang  secara umum,  dan  tidak  ditelantarkan.  Jadi jelasnya  pencabutan  kuasa  asuh  itu harus  diajukan  kepada  pengadilan, demikian juga pengembaliannya.
Bentuk  dari  pencabutan  hak  asuh merupakan  salah  satu  permohonan keluarga atau salah satu dari orang tua anak tersebut untuk mengajukan perohonan  kepada  hakim.Dan  bentuk pencabutan  hak  asuh  ini  berupa permohonan penetapan putusan hakim. Dalam  Pasal  380  BW  ayat  (1-5), menjelaskan  bahwa  Hakim  berperan dalam memberikan pendapatnya apakah  orang  tua  akan  dicabut  hak asuhnya.  Jika  terbukti  melanggar unsure-unsur salam pasal tersebut.
“Jika  hakim  berpendapat  bahwa kepentingan  anak-anak  belum  dewasa secara  mutlak  menghendakinya,  maka dapatlah  dipecat  dari  perwalian,  baik terhadap  semua  anak  belum  dewasa,
maupun  terhadap  seorang  anak  atau lebih  yang  bernaung  di  bawah  satu perwalian:
1. Mereka yang berkelakuan buruk;
2. Mereka yang dalam menunaikan perwalian menunjukkan  ketidakcakapan mereka, menyalahgunakan kekuasaan  atau  mengabaikan kewajiban mereka;
3. Mereka  yang  telah  dipecat  dari perwalian  lain  menurut  nomor 1  dan  nomor  2  pasal  ini  atau telah  dipecat  dari  kekuasaan orang  tua  menurut  pasal  319a alinea  kedua  nomor  1  dan nomor 2;
4. Mereka  yang  berada  dalam keadaan pailit;
5. Mereka  yang  untuk  diri  sendiri atau  yang  bapaknya,  ibunya, istri/suaminya atau anak- anaknya  berperkara  di  muka hakim  melawan  si  anak  belum dewasa dalam hal yang melibatkan  kedudukan,  harta kekayaan  atau  sebagian  besar harta  kekayaan  si  anak  belum dewasa;”
Kewenangan  yang  diberikan  kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutuskan perkara,  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  48  Tahun
2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, yang  menentukan  bahwa  “Hakim  dan Hakim  Konstitusi  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam  masyarakat”.  Dalam  bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang  sebagai  tujuan  akhir  yang harus dicapai dalam hubungan- hubungan hukum antara perserorangan dengan  perseorangan,  perseorangan dengan  pemerintah  dan  lembaga- lembaga  negara  yang  berdaulat,  atau badan  hukum  dengan  perseorangan. Bertujuan mencapai keadilan itu melahirkan  konsep  keadilan  sebagai hasil (result) atau  keputusan  yang diperoleh  dalam  penerapan  asas-asas dan prinsip-prinsip hukum. Sejalan dengan ini pengertian keadilan sebagai  suatu  asas (principle). Asas adalah suatu dalil umum yang dinyantakan dalam istilah umum tanpa memperhatikan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang
diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk  menjadi  petunjuk  yang  tepat
bagi perbuatan itu. 13 Dalam memutuskan perkara hakim
mempunyai pertimbangan yuridis maupun  non  yuridis.  Pertimbangan yuridis antara lain :
13 Indi Normasari, Op.cit , Halaman 16
a. Dakwaan jaksa penuntut umum b. Keterangan saksi
c. Keterangan terdakwa d. Barang-barang bukti
Sedangkan  pertimbangan  non  yuridis dalam  menjatuhkan  sanksi  dalam putusan  antara  lain  adalah  kajian  non yuridis  sebagai  dasar  pertimbangan hakim yang berkaitan dengan penjatuhan  sanksi  kepada  orang  tua yang  menelantarkan  anaknya.  Dari faktor filosofis, kriminologis, psikologis dan sosiologis. 14
1.  Faktor  filosofis,  dijadikan  dasar pertimbangan  yang penting dari hakim dalam  menjatuhkan  sanksi  terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya, dengan faktor ini hakim tidak akan kehilangan orientasi yang didasarkan  atas  tujuan  yang  telah digariskan  oleh  Undang-undang  yang bersangkutan.
2.  Faktor  kriminologis,  perlu  adanya mengkaji sebab-sebab orang tua menelantarkan anaknya serta bagaimana  saja  perlakuan  orang  tua tersebut hingga ia dianggap menelantarkan,  serta  hakim  juga  harus memikirkan  kepada  siapa  anak  korban penelantaran  ini  akan  diasuh.  Karena kelanjutan hidup anak korban
14 Ibid, Halaman 20
penelantaran  ini  masih  panjang  dan butuh diperhatikan juga. 3.  Faktor  psikologis,  psikologis  anak merupakan  faktor  penting  sebagai dasar  pertimbangan  bahwa  kelayakan anak  setelah  orangtua  dari  mereka  di kenakan sanksi, apakah akan berdampak  psikis  dalam  diri  anak tersebut  hakim berhak memikirkan hal tersebut.
4.  Faktor  sosilogis,  faktor  ini  berguna untuk  mengkaji  latar  belakang  orang tua,  serta  anak  yang  menjadi  korban tersebut.  Dan  dasar  pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap  orang  tua  yang  melakukan penelantaran  terhadap  anaknya  juga harus  diperoleh  dari  laporan  yang didapat dari masyarakat.
Dalam putusan hakim dapat ditetapkan seperti  apa  nasib  anak  ini  akan ditentukan. Apakah anak tersebut dapat dikatakan  sebagai  anak  negara  atau anak  yang  hak  asuhnya  dapat  di berikan  kepada  orang  tua  lainnya  atau orang  lain  yang  masih  ada  hubungan darah,  karena  biar  tidak  ada  kesulitan dalam  merawat  anak  yang  korban  dari penelantaran  anak  tersebut.  Anak negara  merupakan  anak  yang  dididik oleh negara.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4
Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak disebutkan bahwa  “Setiap  anak  berhak  untuk
dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi”.  Dalam  Pasal  tersebut telah dijelaskan pernyataan anak berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  wajar sesuai  dengan  harkat  dan  martabat manusia dan mendapatkan perlindungan  sehingga  dalam  kasus anak  pencabutan  kuasa  asuh  anak tersebut  yang  mengalami  tidak  pidana penelantaran  anak  wajib  orang-orang yang  berada  disekitar  anak  korban penelantaran terhadap orang tua, wajib melaporkannya.
Dengan  jelas  juga  pada  Pasal  13 Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak disebutkan bahwa dalam ayat (1) ; “Setiap anak selama pengasuhan orang tua,  wali,  atau  pihak  lain  manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari pelaku :
a. Diskriminasi
b. Ekspoitasi
c. Penelantaran
d. Kekejaman, Kekerasan dan Penganiayaan
e. Ketiadakadilan dan
f. Pelaku salah lainnya”
Negara  juga  memberikan  pembinaan bagi  anak  yang  menjadi  korban ataupun  anak  yang  membutuhkan perlindungan,  termasuk  perlindungan terhadap  hak  anak  yang  merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang  Hak  Anak. 15 Undang-undang
ini menegaskan
bahwa pertanggungjawaban orangtua,
keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan Negara merupakan serangkaian kegiatan  yang  dilaksanakan  secara terus-menerus  demi terlindunginya hak-hak  anak.Kegiatan  tersebut  harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
Prosedur  Pencabutan  Hak  Asuh Anak
Penelantaran  terhadap  anak  termasuk penyiksaan pasif,  yaitu segala keadaan perhatian  yang  memadai,  baik  fisik, emosi  maupun  sosial.  Dalam  Undang- undang  No.  23  Tahun  2004  tentang pengahpusan Kekerasan  dalam Rumah Tangga (PKDRT), menjelaskan tentang tindak kekerasan penelantaran. Pada Pasal 9 :
15 Rika Saraswati, Op.cit, Halaman 24
(1) Setiap orang dilarang
menelantarkan  orang  dalam  lingkup rumah  tangganya,  padahal  menurut hukum  yang  berlaku  baginya  atau karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,  atau  pemeliharaan  kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  juga  berlaku bagi  setiaporang  yang  mengakibatkan ketergantungan  ekonomi  dengan  cara membatasi  dan/atau  melarang  untuk bekerja  yang  layak  di  dalam  atau  di luar  rumah  sehingga  korban  berada  di bawah kendali orang tersebut Penelantaran  adalah  semua  bentuk perlakuan  menyakitkan  secara  fisik maupun emosional,  pelecahan seksual, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan  cidera  atau  kerugian terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup  anak,  tumbuh  kembang  anak atau  martabat  anak  yang  dilakukan dalam  konteks  hubungan  tanggung jawab,  kepercayaan  atau  kekuasaan. Anak  korban  dari  penelantaran  anak sendiri wajib mendapatkan perlindungan  yang  layak  karena  anak korban penelantaran ini akan memberikan keterangan sebagai korban dan ini harus di rahasiakan. Menangani  perkara  anak  sebagai korban,  dan/atau  anak  sebagai  saksi
korban,  Pembimbing  Kemasyarakatan, Pekerja  Sosial  Profesional  dan  Tenaga
Kesejahteraan Sosial,
Penyidik,
Penuntut Umum,  Hakim, dan Advokat atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik  bagi  Anak  dan  mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila  penyidik  tidak  melakukan pemeriksaan
dalam suasana kekeluargaan, maka anak akan kemungkinan mengalami trauma ataupun psikologinya terganggu. Dalam  melakukan  penyidikan  oleh saksi  korban,  anak  tersebut  yang menjadi  korban  harus  benar-benar dalam keadaan tenang supaya penyidikan  berjalan  lancar,  penyidik wajib  meminta  pertimbangan  atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat  meminta  pertimbangan  atau saran  dari  ahli  pendidikan,  ahli kesehatan  jiwa,  ahli  agama,  atau petugas kemasyarakatan lainnya.
Laporan  penelitian  kemasyarakatan, dipergunakan  oleh  penyidik  anak sebagai  bahan  pertimbangan  dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak sebagai korban perlu  mendapat  perlakuan  sebaik mungkin  dan  penelitian  terhadap  anak dilakukan secara seksama oleh peneliti
kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan  dapat  berjalan  dengan lancar.
Dalam  hal  ini  proses  pencabutan  hak asuh  anak  pun  dirasa  perlu  adanya kerahasiaan  bagi  korban  anak,  karena anak bila hak asuhnya di pisahkan dari orang tua yang melakukan penelantaran anak, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi:
1.  Anak  akan  merasa  aman  karena perilaku orangtua yang sudah keterlaluan  tetapi,  disamping  itu  perlu adanya  pemulihan  psikis  anak  yang perlu diperhatikan oleh keluarga terdekat  anak,  ataupun  Negara  yang memelihara  anak  korban  penelataran ini.
2.  Anak  akan  merasa  kehilangan orangtuanya,  yang pada dasarnya anak menyayangi  orangtuanya  kan.  Dan akan  merasa  berbeda  jika  orangtuanya mengalami proses hukum akibat menelantarkan anaknya sendiri.
3.  Anak  akan  merasa  ketakutan  jika bertemu dengan orang asing, maka dari itu  setlah  adanya  pencabutan  hak  asuh anak  ini.  Jika  dalam  posisi  ini  maka diharapkan  Hakim  mengatahui  bahwa anak membutuhkan keluarga terdekatnya  untuk  pengasuhan  anak lebih lanjut karena hal-hal tersebutsangat berpengaruh dalam psikologi  anak  serta  kemungkinan- kemungkinan lain  yang membuat anak
merasa  aman  jika  masih  berada  pada lingkup orang-orang terdekatnya. Anak  memiliki  kedudukan  khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari beberapa prinsip-prinsip  yang meliputi :  (a) Prinsip  anak tidak dapat  berjuang sendiri, Anak dengan segala keterbatasannya  yang  melekat  pada dirinya belum mampu melindungi hak- haknya  sendiri.  Oleh  karena  itu  orang tua,  masyarakat,  dan  Negara  harus berperan  serta  dalam  melindungi  hak- hak  tersebut.  (b)  Prinsip  kepentingan terbaik  anak,  bahwa  anak  harus dipandang sebagai “ paramount importance” atau  sebagai  prioritas utama.  (c)  Prinsip  ancaman  daur kehidupan, harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan  berkelanjutan  (c)  Prinsip  lintas sektoral,  bahwa  nasib  anak  sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan  mikro,  baik  langsung  maupun tidak langsung. 16
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penelantaran Anak.
Jika  dalam  suatu  kasus  salah  satu kerabat  keluarga  mengetahui  adanya penelantaran  anak,  wajib  melaporkan
16 Muhammad Joni, Aspek Hukum Perlindngan Anak  Dalam  Prespektif  Konvensi  Hak  Anak, Cipta  Aditya  Bakti,  Bandung,  1999,  Halaman 106
hal  itu.  Karena  pada  dasarnya  setiap hal  yang  melanggar  aturan  hukum berhak untuk dilaporkan. Secara perdata  proses  peradilannya  melalui pengadilan dengan cara adanya laporan ke  pada  polisi  dengan  beberapa  bukti yang memang membuktikan hal tersebut. Maka, penyidik berhak memeriksaa adanya pelanggaran hukum  terhadap  orang  tua  yang menelantarkannya  anaknya  tersebut. Dilihat  dari  beberapa  aspek  yang dilakukan  orang  tua  yang  melakukan penelantaran terhadap anaknya.Adakah bukti-bukti  yang  memenuhi  unsure- unsur  yang  terdapat  pada  pasal  UU Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Pasal 76B
berbunyi, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Selanjutnya dilakukannya
penangkapan  oleh  Penyidik  maka proses berikutnya merupakan keterangan  saksi  yang  dilakukan  oleh penyidik.  Saat  inilah  proses  yang paling  terlibat  karena  jika  dilihat  dari beberapa  aspek  yang  terjadi.  Jika memang keterangan saksi tidak terbukti  dan  keterangan  dari  tersangka tidak  terbukti  maka  penyidik  tidak dapat melakukan pemeriksaan kembali
karena  bukti  yang  didapatkannya kurang.  Jika  dalam  kasus  tersebut buktinya sudah cukup keterangan saksi sudah  cukup  serta  Korban  dari penelantaran  ini  sudah  cukup  maka, BAP  dari  kepolisian  berhak  untuk  di kirim ke Kejaksaan Negeri untuk lebih ditindak lanjuti lagi.
Dalam  perdata  proses  peradilannya sama  hanya  lebih  banyak  pemberian berkas-berkas.  Karena  dalam  kasus  ini Pencabutan  Hak  Asuh  Orang  tua biasanya terjadi dalam Hukum Perdata dan  Orang  tua  yang  melakukan penelantaran kepada anaknya merupakan contoh kasus Pidana. Maka secara  peradilan  Pencabutan  hak  asuh anak  tersbut  dilakukan  sama  seperti pencabutan  hak  asuk  anak  saat  terjadi percerain hanya bedanya dalam Kompilasi  Hukum  islam  menjelaskan bahwa tentang Perkawinan dan sebagainya. Begitulah proses pencabutan  hak  asuh  anak  secara perdata.
Hak-Hak  Anak  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Hak  adalah  tuntutan  yang  dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak  tersebut,  sedangkan  hak  asasi manusia  adalah  hak  hukum  yang dimiliki  setiap  orang  sebagai  manusia.
Hak  hukum  sendiri  didefinisikan sebagai  kepentingan  yang  dilindungi
oleh  hukum,  atau  keinginan  yang diakui  hukum.  Diragukannya  dengan adanya  kenyataan  bahwa  tidak  akan ada  hak  hukum  sebelum  adanya hukum.  Sepanjang  suatu  hak  belum djamin  oleh  aturan  hukum,  maka belum  menjadi  hak  hukum.Maka  hal ini  berarti  bahwa  hukum  mendahului atau bersamaan dengan hak. 17
Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, secara  umum  dapat  dikelompokan dalam  4  (empat)  kategori  hak-hak anak, antara lain: 18
1.  Hak  untuk  kelangsungan  hidup (the right  to  survival) hak-hak  untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the  righ  to  live) dan  hak  untuk memperoleh standart kesehatan tertinggi  dan  perawatan  yang  sebaik- baiknya.  Hak  ini  antara  lain  termuat dalam pasal-pasal berupa :
a.  Hak  untuk  mendapatkan  nama kewarga negaraan semenjak dilahirkan;
b.  Hak  anak  untuk  hidup  bersama orang  tuanya,  kecuali  kalau  hal  ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
17 Jimly  Asshiddiqie  dan  Ali  Safa’at, Teori Hans  Kelsen  Tentang  Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Halaman 64-65
18 Mohammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas,
Aspek  Perlindungan  Hukum  Anak, Cipta Aditya Bhakti, 1999, Halaman 35
c. Kewajiban negara untuk melindungi anak  dari  segala  bentuk  perlakuan (abuse) antara lain ;
i.  Hak  anak-anak  penyandang  cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan,  pendidikan,  dan  latihan khusus; ii. Hak  anak untuk menikmati  standart kehidupan yang memadai, dan tanggung  jawab  utama  orang  tua, kewajiban negara untuk memenuhinya; iii.  Hak  anak  atas  pendidikan  dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan  dasar  disediakan  secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib; iv.  Hak  anak  atas  perlindungan  dari penyalahgunaan obat bius dan Narkoba;
v. Hak anak atas perlindungan eksploitasi  dan  penganiyaan  seksual termasuk  prostitusi  dan  keterlibatan dalam pornografi; vi.  Kewajiban  negara  menjaga  segala upaya  guna  mencegah  penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak 2. Hak terhadap perlindungan (protection  rights) ,  yaitu  hak-hak dalam  konvensi  hak  anak  yang meliputi perlindungan dari diskriminasi,  tindak  kekerasan  dan keterlantaran  bagi  anak  yang  tidak mempunyai  keluarga,  bagi  anak-anak pengungsian  dll.  Hak  ini  terdiri  atas  3 (tiga) kategori, antara lain :
a.  Adanya  larangan  diskriminasi  anak, yaitu  nondiskriminasi  terhadap  hak- hak  anak,  hak  mendapatkan  nama  dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
b. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak  berkumpul  dengan  keluarganya, kewajiban  negara  untuk  melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan  oleh  orang  tua  atau  orang lain.  Perlindungan  bagi  anak  yatim, kewajiban  negara  untuk  melindungi anak-anak keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan,  dan  atau  perkembangan anak.  Larangan  penyiksaan,  perlakuan atau  hukuman  yang  kejam,  pidana mati,  seumur  hidup,  dan  penahanan semena-mena.
3.  Hak  untuk  tumbuh  kembang (development  rights) yaitu  hak-hak anak  dalam  konvensi  Hak-Hak  Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan  ( formal  dan  Nonformal ) dan hak untuk mencapai standart hidup yang  layak  bagi  perkembangan  fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak ( the rights of standart of living ).
4. Hak untuk berpartisipasi ( participation  rights ),  yaitu  hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang  mempengaruhi  anak.  Hak  untuk berpartisipasi  juga  merupakan  hak
anak mengenai identitas budaya mendasar  bagi  anak,  masa  kanak- kanak  dan  pengembangan  keterlibatan didalam  masyarakat  luas.  Hak  ini memberikan  makna  bahwa  anak-anak ikut  memberikan  sumbangan  peran, antara lain :
a.  Hak  anak  untuk  berpendapat  dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya b.  Hak  anak  untuk  mendapatkan  dan mengetahui  informasi  serta  untuk berekspresi c.  Hak  anak  untulk  berserikat  dan menjalin hubungan untuk bergabung Hak  anak  untuk  memperoleh  akses informasi  yang  layak  dan  terlindungi dari informasi yang tidak sehat.
Kewajiban Masyarakat dan Pemerintah Dalam Memberikan

## Perlindungan Kepada Anak
Pemberian perlindungan terhadap anak dari  segala  bentuk  tindak  kekerasan dan  penelantaran  merupakan  tanggung jawab bersama. Maksudnya pemberian perlindungan terhadap anak bisa diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal 55  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 19
Beberapa usaha pemerintah  yang telah diwujudkan dalam Undang-undang No
19 Novrizal, Op cit, Halaman 24
23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak
1.  Perlindungan  terhadap  anak  dalam bidang agama / kepercayaannya Dalam Pasal 42-43 Undang-undang No 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan anak,  bahwa  setiap  anak  mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan  pilihannya  tentang  agama yang  akan  dianutnya,  maka  anak tersebut mengikuti agama kedua orangtuanya,  wali,  dan  lembaga  sosial menjamin  perlindungan  anak  dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. 2.  Perlindungan  terhadap  anak  dalam bidang kesehatan
Dalam Pasal 44-47 Undang-undang No 23  Tahun  2002  tentang  perlindungan anak, bahwa pemerintah wajib
menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan  upaya  kesehatan yang  komprehensif  bagi  anak,  agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan  yang  optimal  sejak  dalam kandungan.  Orang  tua  dan  keluarga bertanggung  jawab  menjaga  kesehatan anak  dan  merawat  anak  sejak  dalam kandungan.  Dalam  hal  orang  tua  dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga  kesehatan  dan  merawat  anak sejak dalam kandungan, maka
pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
3.  Perlindungan  terhadap  anak  dalam bidang sosial Dalam pasal 55-58 Undang-undang No 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak dan dalam aspek sosial, pemerintah  wajib  menyelenggarakan pemeliharaan  dan  perawatan  anak terlantar,  baik  dalam  lembaga  maupun diluar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan  dapat  dilakukan  oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan  pemeliharaan  dan perawatan  anak  terlantar,  lembaga pemerintah  dan  lembaga  masyarakat dapat  mengadakan  kerja  sama  dengan berbagai pihak yang terkait. 4.  Perlindungan  terhadap  anak  dalam bidang perlindungan khusus Dalam  hal  ini  pemerintahan  dan lembaga  negara  lainnya  berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada  anak  dalam  situasi  darurat, anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, anak  dari  kelompok  minoritas  dan terisolasi,  anak  yang  tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,  anak yang  diperdagangkan,  anak  yang menjadi korban penyalahgunaan
narkoba,  anak  korban  penculikan, penjualan  dan  anak  korban  kekerasan baik  fisik  atau  mental,  anak  yang menyandang  cacat  dan  anak  korban perlakuan salah atau penelantaran oleh orang tua atau orang terdekatnya.
Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
Memberikan  layanan  perlindungan kepada  anak  yang  menjadi  korban penelantaran  oleh  orang  tua,  hal  ini dipikirkan  oleh  pihak  pemerintah karena  perlu  adanya  suatu  lembaga khusus yang bekerja dalam memberikan  rasa  aman  untuk  anak yang berkonflik dengan hukum maupun  anak  yang  menjadi  korban dalam  tindak  pidana.Maka  dari  itu, lembaga  bertugas  mengawasi  serta membela  hak-hak  anak-anak  yang khususnya  berada  di  Provinsi  Jawa Timur.Lembaga  Perlindungan  Anak (LPA)  didirikan  pada  tanggal  18 Desember 1998 oleh sejumlah instansi pemerintah, swasta dan LSM. Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA) dalam  mencapai  visi  dan  tujuannya menjalankan  misi  yang  dirumusan sebagai berikut :
1.  Meningkatkan  kesadaran  semua pihak  terhadap  hak-hak  anak  dan pelaksanaannya
2.  Mendorong  terimplementasikannya hak-hak  anak  sesuai  Konvensi  Hak Anak  dan  Undang-Undang  No  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
3. Mengembangkan
kerjasama
Jaringan yang kuat dari semua komponen masyarakat
dalam memberikan  perlindungan  terhadap anak.
4. Mengembangkan sistem rujukan dan meningkatkan akses pelayanan perlindungan anak dalam masyarakat. 5.  Mengembangkan  informasi  tentang hak anak dan pelanggaran-pelanggaran hak anak.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  yang  sudah  di  bahas dan  di  analisis  dengan  menggunakan beberapa  teori  yang  sudah  ada  dengan menggunakan  Undang-undang  terkait, maka  penulis  dapat  menyimpulkan beberapa  hal yang  terkait  yang diantaranya yaitu :
1.  Terbuktinya  orang  tua  melakukan penelantaran  terhadap  anak yang diikuti  oleh  beberapa  sebab  yang terkait dalam orang tua yang menelantarkan anaknya.Sebab-sebab yang  dalam  masyarakat  terbukti  dapat membuat orang tua melakukan berbagai  hal  yang  dapat  menimbulkan orangtua  menelantarkan  anak.  Sebab pencabutan  hak  asuh  anak  ini  juga perlu dipertimbangkan karena
melakukan  tindak  pidana  penelantaran anak  ini  perlu  adanya  pemeriksaan serta  saksi-saksi  yang  kuat  hingga samapi  hak  asuhnya  dicabut.  Syarat- syarat  yang  terdapat  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Burgerlijk  Wetboek  (BW),  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Undang-undang No.4 Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan Anak,  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia. Butuh adanya putusan hakim guna  memperkuat  proses  pencabutan hak asuh orang tua.
Saran
1.  Disarankan  kepada  seluruh  lapisan masyarakat. Untuk lebih awal mengetahui  hak-hak  anak  terlebih dahulu.  Mulai  dari  masyarakat  sekitar anak yang menjadi korban, pemerintah serta  pihak-pihak  yang  terkait  dalam hal  ini.  Lembaga-lembaga  pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan, sosial  terhadap  anak.  Serta  disarankan kepada  Pemerintah  agar  peraturan
perundang-undangan benar-benar dilaksanakan  sebagaimana  mestinya serta pengawasan di masyarakat umum lebih kuat lagi.
Daftar Pustaka

## Buku
Ali,  Zainuddin,  2008  ” Hukum  Islam Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam di  Indonesia” .  Sinar  Grafika,
Jakarta.
Asshiddiqie,  Jimly  dan  Ali  Safa’at,
2012, Teori Hans Kelsen Tentang  Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.
Huraerah,  Abu,  2006,    “Kekerasan Terhadap Anak” cet 1, Nuansa,
Bandung.
H. Abu Ahmadi dkk, 1999,  “ Psikologi Sosial  Jilid  2”, Rineka  Cipta, Jakarta.
Joni, Muhammad, 1999, Aspek Hukum Perlindngan Anak Dalam Prespektif  Konvensi  Hak  Anak, Cipta Aditya Bakti, Bandung. Joni,  Mohammad  dan  Zulchaina  Z Tanamas, 1999, Aspek Perlindungan  Hukum  Anak,
Cipta Aditya Bhakti.
Kusdarini, Eny, 2006, Makalah “Perlindungan  Anak  Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dan Generasi Penerus  Bangsa”, Universitas Negeri Yogyakarta,
Yagyakarta.
Lestari, Rika, 2009, Jurnal Mahkamah Konstitusi “ Tinjauan  Yuridis
Perlibatan  Anak-Anak  Dalam Penyelenggarakan Pemilu” , Badan Kajian Konstitusi Universitas Riau, Riau.
Moelyatno,    2005, Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana”, Bumi Aksara, Jakarta.
Normasari, Indi, 2012, Skripsi” Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Korban  Penelantaran”, Universitas Airlangga, Surabaya. Prinst,  Daruan,  2003, Hukum  Anak Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Jakarta.
Syamsu,  Andi  dan  Fauzan  Alam,
2008,  “ Hukum  Pengangkatan Anak Perspektif Islam”,
Pernada Media Group, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Burgerlijk Wetboek (BW)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2002  Tentang  Perlindungan Anak,  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang  No.4  Tahun  1979
Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia