Vol. 2, No. 2 (2021), pp. 103~113 DOI: https://doi.org/10.26593/focus.v2i2.5404

## Dampak Radikalisme terhadap Perempuan Masa Kini
Fajriatun Nisa Islami 1 * 1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
* Author E-mail: nisaislami232@gmail.com
ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: impact, radicalism, women Radicalism  is  a  deviant  thing  and  has  an  impact  on  women. Women are considered to be the perpetrators in an act of violence such as terrorism. In his understanding, radicalism does not only have its own interests, but is very subject to the perspective of the majority. The notion of radicalism can be seen in terms of religion, social, or violent-conflict. Even women have always been the most affected by the existence of radicalism. Therefore, this study aims to discuss  Johan  Galtung’s  conflict  transformation  theory  and  Pet er Neumann’s religious violence. This study uses qualitative methods through  literature  study  and  descriptive  analysis  of  current radicalism.  The  results  of  this  study  indicate  that  what  Johan Galtung  said  is  related  to  conflict  theory  and  Peter  Neumann,  so there must be a basic reference regarding the impact of radicalism on women in every authoritarian government policy in the name of religion and gender.
Article history:
Received 2021-12-13 Revised 2021-12-20 Accepted 2021-12-28

## ABSTRAK
Radikalisme  merupakan  hal  yang  menyimpang  dan berdampak  pada  perempuan.  Perempuan  dianggap  sebagai pelaku  dalam  suatu  tindakan  kekerasan  seperti  terorisme. Dalam  pemahamannya,  radikalisme  tidak  hanya  memiliki kepentingan  sendiri,  tetapi  sangat  tunduk  pada  perspektif mayoritas.  Pengertian  radikalisme  dapat  dilihat  dari  segi agama,  sosial,  atau  konflik  kekerasan.  Bahkan  perempuan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dengan  adanya radikalisme.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk membahas  teori  transformasi  konflik  Johan  Galtung  dan kekerasan agama Peter Neumann. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  melalui  studi  literatur  dan analisis  deskriptif  radikalisme  saat  ini.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  apa  yang  dikatakan  Johan  Galtung berkaitan  dengan  teori  konflik  dan  Peter  Neumann, sehingga  harus  ada  acuan  dasar  mengenai  dampak radikalisme  terhadap  perempuan  dalam  setiap  kebijakan pemerintah yang otoriter atas nama agama dan gender.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## 1. Pendahuluan
Perempuan saat ini memiliki peran yang penting untuk menangkal radikalisme. Hal ini  dapat  dilihat  dari  bagian  intelektual,  emosional  dan  kemampuannya.  Perempuan memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  perkembangan  revolusioner,  penilaian  yang baik,  dan  berbagai  persiapan  untuk  bertindak  melawan  perilaku  ekstrimis.  Baik dianggap  sebagai  pelaku,  maupun  sebagai  korban,  atau  sebagai  dampak  negatif  dari radikalisme  yang nyata,  perempuan  adalah kelompok  yang  rentan menjadi korban dan ketidak adilan dalam kasus radikalisme. Salah satunya, kasus bom bunuh diri yang telah terjadi (Musyafak et al., n.d.).
Setelah  kematian  atau  penangkapan  pasangan  yang  sebagai  pelakunya,  perempuan tersebut  berubah  menjadi  pihak  yang  memikul  kewajiban  mengenai  ketahanan  keluarga, baik secara sosial maupun finansial. Secara sosial, perempuan sebagai kepala rumah tangga selalu  mendapat  tekanan.  Secara  psikologis  ia  juga  akan  mendapat  rasa  malu  yang  luar biasa  dari  masyarakat.  Akibatnya,  ia  diabaikan  masyarakat.  Demikian  pula,  dalam  hal ekonomi, perempuan akan mengambil pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga setelah pendapatan  yang  berasal  dari  pasangan  mereka  berhenti.  Pekerjaan  perempuan  memiliki komitmen  yang  signifikan  dan  rentan  terhadap  isu  radikalisme.  Dengan  demikian, mengikutsertakan  perempuan  dalam  penanganan  radikalisme  juga  tidak  kalah  penting. Alasannya,  perempuan  telah  cukup  lama  dikenal  berkontribusi  dalam  banyak  aspek terutama dalam isu perdamaian.
Sejarah  mencatat  perempuan  Indonesia  dalam  bertindak.  Perkembangan  kaum perempuan  telah  terjadi  sejak  zaman  perintisan  (ekspansionisme).  Perempuan  telah menjalankan dua peran dalam kehidupan rumah tangga, yaitu sebagai ibu dan menjadi pasangan  yang  hebat.  Kedua  peran  tersebut  dikonsolidasikan  dalam  suatu  pelatihan bahwa  perempuan  mengambil  bagian  politik  untuk  menjadi  sosok  sebagai  ibu  yang hebat  bagi  negara  Indonesia.  Perempuan  menjadi  sosok  ibu  yang  baik  saat menyelesaikan  pekerjaannya  sebagai  pasangan  di  rumah  untuk  menolong  dan  menjadi kaki tangannya (suami) (Musyafak et al., n.d.).
Berbagai  upaya  penanganan  dilakukan  baik  melalui  masyarakat,  maupun  gerakan sipil.  Wujudnya  adalah  sejumlah  konsolidasi  dalam  berbagai  platform,  inovasi-inovasi yang menarik  dengan  seni dan keterampilan  di  media,  serta  keterlibatan  generasi  yang baru  dalam berkampanye yang mampu mengumpulkan  data-data  dan  informasi dalam bingkai yang menarik di berbagai platform  media sosial dan media populer. Upaya lain pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  (Permendikbudristek)  no.  30  tahun  2021.  Peraturan  ini  masih  terus  menjadi pertentangan  publik.  Akan  tetapi,  sebenarnya  peraturan  ini  sangat  melindungi penyintas,  terutama  korban  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan  untuk  medapat haknya,  sekaligus  melindunginya  dari  para  predator  kampus.  Selain  itu,  perempuan akan mendapatkan hak perlindungan dan payung hukum.
Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  perempuan  memainkan  peran  utama  dalam kekerasan  radikalisme.  Meski  demikian,  peran  para  perempuan  dalam  upaya  menangkal radikalisme  belum  banyak  mendapat  perhatian.  Memang,  banyak  perempuan  telah melakukan  beberapa  upaya,  terutama  di  daerah-daerah  yang  cenderung  menunjukkan kekerasan.  Oleh  karena  itu,  ulasan  ini  bermaksud  untuk  menyelidiki  kualitas  perempuan dalam pekerjaan deradikalisasi dalam situasi mereka saat ini. Penelitian ini membidik tiga hal  tentang  perempuan,  yaitu  pemahaman  (intelektual),  watak  (perasaan),  dan
pengembangan  (kemampuan)  terhadap  isu  radikalisme.  Penelitian  ini  akan  membahas bagaimana  dampak  terhadap  perempuan  masa  kini  dan  konflik  yang  tercipta  saat  ini dengan menggunakan teori transformasi konflik Johan Galtung dan teori kekerasan agama Peter Neumann.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  melalui  studi  pustaka  dan analisis deskriptif. Metode analisis data melalui tiga cara sekaligus, yaitu pengumpulan informasi, menjelaskan informasi, dan penggambaran akhir untuk selanjutnya diungkap dalam penggambaran yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah meneliti sebuah kasus dan menelitinya melalui studi pustaka. Selanjutnya adalah pengelompokan data berdasarkan persamaan  pemeriksaan,  solusi  penelitian,  yang  mengacu  pada  referensi,  menampilkan penelitian, refleksi penelitian, dan simpulan (Darmalaksana, 2020).

## 2. Hasil dan Pembahasan
a. Teori Konflik-Kekerasan terhadap Perempuan
Johan  Galtung  menggunakan  konsep  intervensi  konflik  dan  mediasi  tidak  memihak. Konsepnya  merupakan  aliran  positivistik.  Akan  tetapi,  Galtung  mengusulkan  metodologi dunia  lain,  khususnya  perubahan  dalam  membuat  hubungan  bentrokan  yang  bermanfaat (Galtung,  1988).  Selanjutnya  Galtung  menggunakan  segitiga  konflik.  Galtung  berpendapat bahwa  orang,  pertemuan,  dan  asosiasi  menunjukkan  keuntungan  mereka  sendiri.  Segitiga pertikaian  ini  merupakan  pemeriksaan  terhadap  hubungan-hubungan  terkait  karena dampak atau komunikasi yang dipengaruhi untuk menimbulkan perjuangan sosial. Segitiga konflik  itu  adalah  mentalitas,  perilaku,  dan  inkonsistensi.  Segitiga  konflik  ini  adalah wawasan  tentang  isu-isu  yang  diidentifikasi  dengan  pertemuan  yang  berbeda.  Sementara itu,  perilaku  dapat  muncul  sebagai  kolaborasi,  konteks,  atau  perjuangan.  Terlebih  lagi, inkonsistensi logis adalah keadaan di mana perspektif dan perilaku terlibat sebagai sebuah siklus (Galtung, 1996).
Menurut  teori  kekerasan  Galtung,  ada  tiga  jenis  konflik. Pertama ,  kekerasan langsung.  Ini  adalah  kekerasan  yang  terlihat  langsung.  Kekerasan  jenis  ini  sangat mudah  dikenali. Kedua ,  kekerasan  struktural,  terutama  kekerasan  yang  tepat  dengan instrumen  yang  mengikuti  kesadaran  dan  kehadiran  organisasi  perlawanan  dan pelecehan. Ketiga ,  kekerasan  kultural.  Kekerasan  ini  adalah  kekerasan  yang melegitimasi kekejaman yang mendasari dan kekejaman langsung, mengingat  kegiatan tersebut  telah  berubah  menjadi  budaya  atau  kecenderungan  yang  khas  dan  dapat diakui  masyarakat  (Santoso,  2002).  Cara  kerja  kekerasan  tersebut  dilengkapi  dengan alur  sebab  akibat  yang  saling  berhubungan.  Alur  kerjanya  dimulai  dari  satu  titik  ke titik  berikutnya,  di  mana  pemicu  pola  kekerasan  dapat  dimulai  dari  titik  mana  pun, dari  sosial  hingga  primer  untuk  mengoordinasikan  kekerasan  langsung  dan  tidak langsung (Yakin, 2009).
Sama  halnya  dengan  teori  kekerasan  Galtung,  Peter  Neumann  menyatakan bahwa  tindakan  kekerasan  radikal  bukan  natural,  melainkan  dibentuk.  Artinya, radikalisme memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya. Radikalisme tidak lahir begitu saja. Pandangan ini mendapat simpulannya setelah mendalami perkembangan radikalisme  dan  upaya  penanganannya  di  limabelas  negara.  Dari  simpulannya Neumann  menyebut  adanya  lima  fase  yang  dapat  membuat  seseorang  terpengaruh paham radikalisme.

## foto: (Alamsyah M Dja’far dkk) (Dja’far et al., 2017)
Peter  Neumann  menggunakan  pengikut  ISIS  sebagai  ilustrasinya.  Pada  umumnya, mereka  berasal  dari  latar  belakang  yang  biasa  saja  di  mata  publik.  Mereka  bukanlah individu  yang  ketat.  Mereka  tidak  efektif  atau  tidak  mengatur  segalanya  dengan  baik. Kondisi psikologis mereka terkait perasaan memiliki tempat atau penyertaan dalam pilihan yang  lebih  besar  dari  diri  mereka  sendiri.  Pada  tahap  inilah  mereka  muncul  pada  titik perendaman sebagai keadaan di mana seorang individu tidak merasakan kondisi psikologis untuk memiliki tempat dan diakui masyarakat puas.
Akan  tetapi,  titik  imersi  tidak  dapat  dikatakan  segera  membuat  individu  bertindak secara  mendasar.  Rasa  malu  dapat  dirasakan  siapa  pun.  Siklus  tegas  berikut  adalah faktor yang berbeda. Misalnya, orang kuat untuk membentengi cerita konvensi filosofis tertentu seperti tokoh ketat. Dampak yang berbeda juga dapat datang dari individu yang dipercaya  memiliki  takdir  dan  nasib  yang  sama.  Orang  semacam  ini  dapat  menjadi ajudan  sehingga  demonstrasi  dan  tindakan  kekejaman  seperti  biasa  dengan  sedikit pertengkaran menjawab kebutuhan mereka. Filsafat revolusioner selanjutnya siap untuk memperjelas  perasaan  bentuk  buruk  yang  mereka  alami  dengan  memanfaatkan beberapa  kerangka  kerja  yang  tidak  dapat  diterima  sebagai  pengganti.  Mereka  dapat melakukan  demonstrasi  lebih  lanjut  kebiadaban  karena  mereka  dipengaruhi standardisasi  kebrutalan  serta  metode  yang  melibatkan  membuat  kekejaman  menjadi biasa dan tidak menyimpang (Dja’far et al., 2017) .
Ada  banyak  bukti  yang  menyebutkan  bahwa  perempuan  berperan  penting  untuk membangun  ketahanan  dan  keharmonisan.  Perempuan  menjadi  pihak  terlibat  dengan perjuangan kompromi upaya di awal republik. Bahkan perempuan dari asosiasi massa yang ketat  secara  efektif  terlibat  dengan  laki-laki  dalam  kebebasan  (Jamhari,  2003).  Berbagai penelitian  perempuan  dalam  radikalisme  memainkan  peran  yang  umumnya  tidak  setara dengan  laki-laki.  Contohnya,  seorang  ibu  berperan  penting  dalam  mendidik  dan menjadikan  orang  muda  sebagai  penghibur  dari  penindasan  psikologis,  pembela  atau pejuang  yang  secara  efektif  menambah  demonstrasi  kebrutalan  ekstremis.  Antara  lain, sebagai  penggerak  janji,  fasilitator  pertukaran,  dan  pesawat  (Cunningham,  2008).  Dalam budaya  sentris  laki-laki,  perempuan  diputuskan  untuk  menikmati  keuntungan  mereka sendiri.  Dengan  demikian,  perempuan  dianggap  kurang  berbahaya  daripada  laki-laki (Zedalis, 2008).
Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pergaulan perempuan di lingkaran prasangka  dan  radikalisme  tidak  dapat  disamakan  dengan  laki-laki.  Hal  ini  diidentikkan dengan  aturan  perjumpaan  hidup  dan  relasi  seks  yang  tidak  dapat  dihiraukan.  Dalam situasi yang berpusat pada laki-laki, pada umumnya perempuan juga akan memiliki watak
fanatik  jika  hubungannya  dengan  seluruh  dunia  dibatasi  atau  semuanya  hanya  di  tingkat keluarga (Tessler, 2002).

## b. Paham Radikalisme terhadap Perempuan
Paham  Radikalisme  tidak  hanya  memiliki  kepentingan  tersendiri,  tetapi  sangat tunduk pada perspektif melihatnya. Paham radikalisme dari dilihat dari sudut pandang agama,  sosial,  atau  konflik-kekerasan.  Aneka  sudut  pandang  ini  akan  melahirkan berbagai  pemahaman  dan  perspektif  secara  signifikan.  Dalam  hal  ini  kehadiran perempuan  dalam  aktivitas  radikalisme  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  subjek.  Dari sudut  pandang  ini  semua  orang  menghadapi  kelemahan  radikalisme,  termasuk perempuan.  Dalam  ranah  radikalisme  umumnya  perempuan  dimanfaatkan  sebagai pusat  perhatian  radikalisme.  Ini  terkait  dengan stigma bahwa  perempuan  adalah  sosok yang  lemah  dan  tidak  berdaya.  Pada  titik  itu  perempuan  dimanfaatkan  sebagai  artikel seksual  oleh  para  ekstremis  dalam  menyebarkan  ketakutan  dan  mendorong  tujuan untuk menyerah. Ini yang terjadi di Boko Haram Nigeria, Syria, Irak, Lebanon, Pakistan, dan Afghanistan (Keluarga, 2019) .
Perempuan  sebagai  subjek  perilaku  ekstremis  berawal  dari  tugasnya  sebagai  pemain pendukung  bagi  laki-laki.  Perempuan  terkadang  dikaitkan  dengan  radikalisme  atau kekerasan  yang  menarik  untuk  berperang.  Kehadiran  perempuan  menawarkan  bantuan moral  dan  material.  Perempuan  berperan  memberikan  bantuan  mental  untuk  mengatasi masalah  pasangan  mereka  di  luar  demonstrasi  ketakutan.  Misalnya,  membeli  zat  mentah untuk  mengumpulkan  bom  dari  bahan  keluarga,  memberikan  makanan,  menyampaikan pesan  khusus  untuk  pelaku  individu,  dan  keserbagunaan  lain  di  dekatnya.  Di  Indonesia perempuan  dikatakan  sebagai  pelaku  bom  bunuh  diri  karena  berbagai  manipulasi  oknum teroris  untuk  merendahkan  perempuan.  Perempuan  menerima  bahwa  aktivitas  mereka adalah  jihad  melawan  ketidakadilan,  sehingga  upaya  yang  dilakukannya  adalah menghancurkan permainan kotor di bumi ini.
Pembatasan  dan  larangan  bagi  buruh  perempuan  untuk  melakukan  pekerjaan sebagaimana  dimaksud  di  atas  diharapkan  dapat  melindungi  diri  buruh  perempuan  dari standar moral dan untuk menjaga penampilan mereka yang sebenarnya karena perempuan memang lebih rentan daripada laki-laki.
Diskriminasi  merupakan  perlakuan  yang  tidak  konsisten  terhadap  orang-orang  atau kelompok.  Biasanya  diskriminasi  memandang  sesuatu  bergantung  pada  penilian  subjektif. Misalnya,  ras,  kebangsaan,  agama,  atau  kelas-kelas  sosial.  Istilah  ini  sebagian  besar  akan digunakan  untuk  menggambarkan  kekuasaan  yang  dominan  atas  minoritas  yang  lemah. Biasanya  kaum  mayoritas  menjadi  tidak  tahu  malu  dan  semakin  menindas  minoritas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa diskriminasi mencakup tindakan apa pun,  yang  bergantung  pada  kontras  yang  dibuat  tergantung  pada  sifat  atau  klasifikasi masyarakat,  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  kapasitas  orang  atau  administrasi mereka.

## c. Dampak Radikalisme
Pada  saat  ini  marak  terjadi  pemikiran  radikalisme  di  Indonesia.  Individu  atau kelompok  yang  menjadi  korban  dan  terlibat  rata-rata  adalah  orang-orang  yang  memiliki fondasi  ekonomi  menengah  ke  bawah  atau  kurang  mampu.  Kondisi  ini  menjadi  substansi tersendiri karena faktor internal keluarga, tetapi diidentikkan dengan perkembangan sosial
yang  tidak  konsisten.  Sederhananya,  kemelaratan  merupakan  endemik  dari  penindasan para  pemilik  modal  yang  mengekang  lajur  ekonomi.  Akibatnya,  kesejahteraan  di  masa depan  sulit  diraih  sehingga  mereka  memilih  untuk  menyarahkan  diri  ke  pada  aspek religius. Kasus-kasus inilah yang banyak di temui di tengah masyarakat.
Memahami  peran  luar  biasa  perempuan  menjadi  tahap  penting  menuju  tatanan masyarakat yang siap melawan radikalisme. Perempuan berperan penting dalam melawan radikalisme. Oleh karena itu, melarang perempuan ikut serta upaya deradikalisasi berbasis daerah  adalah  keliru.  Perempuan  sebagai  ibu  dan  pasangan  dapat  menggerakkan perubahan  positif  dalam  keluarga  dan  jaringan  mereka.  Banyak  upaya  berbasis  orientasi seksual menuju keseragaman dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, penting diketahui bahwa negara dan asosiasi di seluruh dunia menggabungkan perempuan dengan ahli dalam pendekatan keamanan, tetapi juga stereotip perempuan sebagai ibu dan pasangan juga memengaruhi keluarga dan jaringan mereka.
Penelitian  dan  kajian  Komnas  Perempuan  sejak  1998  hingga  saat  ini  menunjukkan adanya  dampak  konflik  masyarakat  yang  jelas  terhadap  perempuan.  Misalnya, meningkatnya  perceraian  sehingga  perempuan  menjadi  orangtua  tunggal  dengan  kondisi perekonomian  rendah  sekaligus  mendapat  stigma  negatif  dari  masyarakat.  Untuk  itu, pemerintah  mengeluarkan  peraturan  baru  tentang  kompensasi,  restitusi,  dan  rehabilitasi untuk  korban  terorisme  dari  pelanggaran  HAM,  terutama  bagi  perempuan.(Perempuan, 2021)  Berikut  ini  beberapa  contoh  indikasi  paham  radikalisme  yang  cukup  signifikan terhadap perempuan.

## 1) Pembatasan Peran Perempuan di Pemerintahan
Pembatasan  dan  larangan  bagi  pekerja  perempuan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan sebenarnya  dimaksudkan  untuk  melindungi  pekerja  perempuan  dari  standar  moral  dan untuk  menjaga  konstitusi  mereka.  Ini  mengingat  pada  standard  masyarakat  bahwa perempuan lebih rapuh daripada laki-laki. Ini termasuk ke dalam diskriminasi dalam wujud perlakuan  yang  tidak  konsisten  terhadap  orang-orang  atau  kelompok.  Menurut  Komnas Perempuan,  sampai  Agustus  2017  terdapat  421  kebijakan  yang  mengkriminalisasi perempuan,  membatasi,  dan  menstigmatisasi  perempuan  berdasarkan  moral  sepihak. Misalnya,  jika  perempuan  memimpin  akan  selalu  mengalami  masalah  dalam  berpolitik. Akibatnya,  perempuan  selalu  tidak  mendapatkan  afirmasi  untuk  mendapatkan  dukungan menjadi  pemimpin.  Padahal  perempuan  memiliki  hak  yang  sama  dalam  memiliki pekerjaan, baik di pemerintahan (sipil), maupun ranah lainnya. Ketidakadilan semacam ini sempat  membuat  para  perempuan  berdemonstrasi  dan  meninggalkan  tempatnya  untuk mencari pekerjaan yang dapat menerima tanpa melihat gender. Ketidakadilan ini terjadi di Indonesia dan Afghanistan.
Perempuan yang boleh bekerja di pemerintahan tidak diposisikan pada kursi sipil atau hak  berpendapat,  tetapi  pada  posisi  terendah,  yaitu  petugas  kebersihan  atau  pelayan  dan juru  masak  ( Taliban  Perintahkan  Para  Perempuan  Berhenti  Bekerja,  “Penghapusan  Perempuan Berarti Penghapusan Manusia,” 2021).

## 2) Perempuan Dianggap Pelaku Terorisme
Perempuan  yang  dinilai  radikal  biasanya  terlihat  dari  pakaian  yang  dikenakannya. Ini  adalah  stigma  masyarakat.  Menurut  stigma  itu,  umumnya  pakaian  perempuan semacam  itu  akan  sangat  tertutup.  Mereka  memakai  pakaian  syar’i  dan  berpakaian
tertutup. Akibatnya, hampir semua bagian tubuh mereka tidak terlihat, kecuali mata dan telapak tangan. Stigma ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi sumber fitnah. Oleh karena itu, seluruh tubuh harus tertutup rapat supaya tidak menimbulkan kecaman bagi orang  yang  melihatnya.  Cara  pandang  ini  tidak  dapat  dibenarkan  karena  dapat membuat  seseorang  menjadi  korban  baru.  Penilaian  ini  juga  berdampak  pada  para perempuan  yang  membantu  kelompok  hijrah  secara  langsung.  Pandangan  seperti  ini tidak  dapat  dibenarkan  karena  pada  hakikatnya  perempuan  juga  memiliki  kebebasan dalam  berpakaian.  Dewasa  ini  kerudung  sudah  tidak  dianggap  lagi  sebagai  penutup kepala  belaka  atau simbol  pengekangan  kepada  perempuan.  Sekarang  kerudung  sudah dipandang sebagai hak individu perempuan.
Kategorisasi pelaku terorisme yang dilekatkan dengan perempuan yang menggunakan kerudung  panjang  adalah  kesalahan  persepsi  yang  fatal.  Persepsi  semacam  itu  hanya menimbulakan  islam-fobia  di  tengah  masyarakat.  Ini  berbeda  dari  perempuan  yang tergabung ke dalam sebuah kelompok radikal. Mereka umumnya memiliki keinginan untuk terlibat  dalam  perjuangan  yang  mereka  yakini,  yaitu  jihad  untuk  melawan  kezaliman. Mereka  selalu  ingin  ikut  pengajian  dan  aktif  dalam  kegiatan  anti  kafir.  Ini  menjadi  suatu konsep  jihad  yang  berubah  menjadi  praktik  jihad  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini  perempuan menilai  dirinya  mampu  untuk  melawan  kezaliman  dengan  mendorong  para  suaminya untuk  kuat  memegang  teguh  keimanan.  Jihad  dipercaya  dapat  membawanya  ke  surga. (Marcoes, 2015)

## 3) Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Seksual atas Nama Agama
Maraknya  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  beberapa  kalangan  yang  merupakan seorang  tokoh  agama,  bahkan  gurunya  sendiri  di  kalangan  pendidikan  terjadi  karena pelaku  menjanjikan  dan  mengiming-imingi  agama  dalam  melakukan  kekerasan  seksual. Beberapa  kasus  menceritakan  bahwa  penyintas  dipaksa  melakukan  hubungan  seksual dengan  pelaku  yang  merupakan  tokoh  agama  dengan  alasan  tindakan  itu  termasuk  jihad. Alasan lainnya adalah bahwa si korban memberikan cintanya kepada Tuhan melalui pelaku tersebut.  Ada  juga  promosi  tentang  pernikahan  anak  dan  poligami  dengan mengatasnamakan perintah agama. Dari sini nampak bahwa terus mengakar konsep ‘ head of family  is  in  a  man ’ .  Meningkatnya  paham  fundamentalisme  dan  radikalisme  di  beberapa kalangan baik dalam praktik beragama dan pendidikan juga terlihat dari lahirnya berbagai kebijakan  yang  melakukan  diskriminasi  terhadap  kelompok  minoritas.  Kecenderungan  ini seolah  tidak  tersentuh  hukum.  Paham  fundamentalistik  ini  juga  masuk  ke  dalam  cara berpikir  pemerintahan  yang  terkadang  muncul  melalui  kebijakan  diskiriminatif  dan membatasi  perempuan  (Perempuan,  2019).  Perempuan  dinilai  lemah.  Perempuan  harus tunduk  pada laki-laki  dalam  keluarga. Perempuan harus  selalu  mengikuti  segala hal  yang diarahkan  suaminya.  Hal  tersebut  selalu  dengan  atas  nama  agama,  tetapi  tidak  pada kemanusiaan.

## 4) Cara Berpakaian Perempuan Diatur
Salah  satu  dampak  yang  cukup  nyata  dari  paham  radikalisme  agama  terhadap perempuan  adalah  kebijakan  berbusana  muslim  di  sekolah  umum.  Kebijakan  itu  masih terus  terjadi  hingga  saat  ini.  Kebijakan  ini  mewajibkan  para  siswi  untuk  berjilbab  tanpa melihat  latar  belakang  agama  atau  kepercayaan  siswi.  Aturan  ini  kurang  tepat  untuk diterapkan  di  sekolah  umum  karena  berperspektif  mayoritas  untuk  menguatkan  identitas
Islam dalam bermasyarakat  di Indonesia. Himbauan berjilbab dan berbusana muslim sudah menjadi  tolak  ukur  moralitas  perempuan  yang  menjadi  simbol  moral  untuk  komunitas mayoritas dalam berkehidupan.
Beberapa  aspek  diskriminasi  dalam  aturan  ini  terdapat  dalam  pembatasan  pada  hak asasi  manusia  atas  kebebasan  berekspresi.  Berpenampilan  dan  berpakaian  merupakan  hak yang  bebas  dari  setiap  individu  untuk  mengeskpresikan  identitas  dirinya.  Itu  juga merupakan suatu pilihan dari menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hal  ini  telah  diatur  dalam  UUD  Negara  RI  1945  Pasal  28E,  281  (1)  tentang  aturan mewajibkan  berpakaian  tertentu  sebagai  satu-satunya  cara  yang  sah  dalam  berapakaian karena hal itu adalah kemerdekaan warga negara dalam berekspresi. Menurut peraturan ini, bagi  siswi  yang  muslim  ingin  mengenakan  jilbab  tertentu  dijamin  haknya  sebagai  warga negara.  Akan  tetapi,  beberapa  sekolah  memahaminya  bahwa  seluruh  siswi  wajib mengenakan jilbab dan berpakaian muslim-muslimah. Beberapa sekolah tersebut memiliki aturan  wajib  berhijab  dan  memberikan  hukuman  bagi  siswi  nya  yang  tidak  mengenakan jilbab.  Bahkan,  perempuan  yang  tidak  berjilbab  terkadang  mengalami bullying dan diskriminasi dari para siswi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memastikan lembaga  pendidikan  yang  aman  dan  ramah  gender.  Tidak  boleh  ada  paksaan  untuk berpakaian bagi siswa-siswi karena bertentangan dengan prinsip di UU Sistem Pendidikan Nasional  di  mana  Pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis  dan  adil  tidak diskriminatif  dengan  menjujnjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia,  nilai  keagamaan,  nilai kultural, dan kemajemukan negara Indonesia.

## d. Upaya perempuan dalam mencegah paham radikalisme
Pemberdayaan perempuan dalam pandangan hukum, moneter, dan sosial dapat menjadi  cara  untuk  mengatasi  pendorong  utama  fanatisme  dan  radikalisasi.  Selain itu,  perlu  dipertimbangkan  bahwa  strategi  kontra-radikalisme  juga  dapat mengambil pendekatan orientasi seksual yang mencakup kapasitas dan perjumpaan perempuan.
Upaya  penanganan  yang  baik  melalui  masyarakat  dan  gerakan  sipil  dapat  berupa beberapa  konsolidasi  aneka  platform,  inovasi-inovasi  yang  menarik  dengan  seni  dan keterampilan  di  media,  serta  keterlibatan  generasi  yang  baru  dalam  berkampanye  yang mampu  mengumpulkan  data- data  dan  informasi.  Program  teritorial  ‘ UN  Women ’  dalam upaya bersama dengan berbagai LSM di Indonesia mengadopsi strategi empat jalur dalam mencegah  radikalisme-fanatisme,  terutama  yang  bekerja  dengan  otoritas  publik  untuk menjamin  bahwa  pengaturan  dan  teknik  kontra-terorisme  publik  dan  provinsi  mencakup peran  perempuan.  Gerakan  ini  mendorong  pemeriksaan  sugesti  seks  dalam  radikalisme, menumbuhkan fleksibilitas keuangan perempuan, bekerja pada pemerintahan perempuan, dan investasi dalam mencegah penyebaran radikalisme di jaringan mereka. Ini diselesaikan dengan membangun kemampuan perempuan untuk memajukan komitmen mereka dengan media  baru  untuk  membangun  cerita  tandingan  melawan  radikalisme  dengan  sukses (Perempuan, 2019).
Melibatkan  perempuan  dalam  upaya  menangkal  radikalisme  harus  menjauhi generalisasi  stereotipe  gender  yang  berbahaya  terhadap  perempuan.  Sejalan  dengan  ini, beberapa  nilai  ditemukan  dalam  situasi  khusus  ini. Pertama ,  tidak  membayangkan  bahwa perempuan  hanya  selamat  dari  fanatisme  kekerasan  atau  pengaturan  dalam  pertempuran melawannya. Kedua , tidak mengikutsertakan perempuan begitu saja karena kemampuannya
sebagai  ibu  dan  pasangan,  tetapi  juga  mempertimbangkan  pengalaman  dan penguasaannya. Ketiga , membahas perempuan tidak hanya tentang konteks permpuan dan seks,  tetapi  juga  realitas  mereka  di  berbagai  tingkat  kehidupan. Keempat ,  melibatkan  laki- laki  sebagai  kaki  tangan  dan  sekutu  dalam  perang  melawan  radikalisme,  bukan menempatkan  mereka  sebagai  musuh  perempuan.  Asosiasi  perempuan  ketat  standar  juga menambah  pengaturan  ketat  yang  lebih  terbuka.  Otoritas  publik  juga  memiliki  berbagai pedoman  yang  mendorong  pengarusutamaan  orientasi  seksual  dan  keamanan  perempuan dari berbagai struktur dan jenis kekerasan (Ahdira, 2021).
Pentingnya  perspektif  gender  dalam  pengaturan  dan  sistem  yang  diberikan  untuk mencegah  paham  radikalisme  dan  fundamentalisme  melalui  keikutsertaaan  perkumpulan peran  perempuan  masih  belum  bertambah.  Dalam  budaya  yang  berpusat  pada  laki-laki, perempuan  dapat  mengambil  bagian  penting  dalam  keluarga  untuk  membentuk  standar dan  kebiasaan,  sehingga  keadilan  dapat  mengurangi  intimidasi  ilegal  yang  tumbuh  di dalam  negeri.  Tugas  perempuan  dalam  anti  radikalisame  semakin  dirasakan  secara  luas, meskipun  perhatian  selama  ini  umumnya  terbatas  pada  individu-individu  dari  keluarga yang  bersangkutan.  Meski  begitu,  sebenarnya  tugas  perempuan  dalam  menangkal radikalisme  dapat  menjangkau  melewati  lingkaran  keluarga  dekatnya,  lebih  tepatnya  di daerah setempat.
Secara  struktur,  menurut  David  Little  ada  sekitar  tujuh  contoh  signifikan  yang  dapat diperoleh dari penggambaran para aktivis perdamaian (Marcoes, 2015).
a) Agama  tidak  sepenuhnya  menjadi  sumber  kekerasan,  tetapi  juga  tidak berdampak sama sekali pada struktur dan sifat kekeraasan.
b) Agama  bukan  hanya  merupakan  sumber  bentrokan  intoleransi,  melainkan  juga sumber kerukunan.
c) Agama mengandung kecenderungan untuk mencapai harmoni melalui cara-cara yang  tenang  dan  untuk  menggabungkan  pemenuhan  harmoni  dengan kesetaraan.
d) Agama-agama yang memperjuangkan pemerataan dan kerukunan melalui cara- cara  yang  tenteram  seringkali  menghadapi  kesulitan  dan  tantangan  untuk  saat ini.
e) Agresi  dan  kekejaman  adalah  hasil  terbaik.  Ini berlawanan  dengan  yang  paling mengerikan,  khususnya  bentrokan  sengit  yang  tertunda  dalam  pertempuran untuk kesetaraan dan harmoni.
f) Perempuan  adalah  sumber  harmoni  yang  signifikan  dalam  mengalahkan bentrokan dan pengkhianatan politik seks.
g) Subjek  penerapan  kekuasaan  mengejar  harmoni  tetap  tidak  pasti,  tergantung situasi etis yang harus dipikirkan.
Peran agama menurut David Little melihat bahwa peran agama membuatnya signifikan dan jelas dalam kerjasama, terutama dalam hermeneutika perdamaian, jalinan penuh kasih, dan perhatian yang eksklusif dan perjanjian non-agresi (Marcoes, 2015).
Salah  satu  upaya  lain  pemerintah  mengeluarkan  upaya  baru,  yaitu  Peraturan Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  (Permendikbudristek)  no.30  tahun 2021.  Ini  masih  terus  menjadi  pertentangan  publik.  Akan  tetapi,  peraturan  ini  sangat melindungi  penyintas,  terutama  korban  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan  untuk mendapatkan  haknya  dan  melindungi  dari  para  predator  kampus  serta  perempuan  akan
mendapatkan  hak  perlindungan  dan  payung  hukum.  Oleh  karena  itu  pemerintah  harus sanggup  memastikan  lembaga  pendidikan  yang  aman  dan  ramah  gender,  sesuai  dengan prinsip  di  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  mana  pendidikan  diselenggarakan  dengan demokratis dan adil tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan negara Indonesia.

## 3. Kesimpulan
Perempuan dianggap sebagai korban dan pelaku aksi radikalisme. Perempuan menjadi masyarakat  yang  paling  terdampak  dari  pelabelan  atau  manipulasi  sebagai  pelaku  aksi terorisme.  Siapa  pun  tidak  boleh  melarang  seseorang  atas  gendernya  dalam  memilih pekerjaan,  hak  untuk  mendapat  pendidikan,  berpakaian,  dan  sebagainya.  Hadirnya kesadaran  ini  menjadi  perhatian  karena  perempuan  merupakan  mahkluk  yang  juga sempurna  dalam  kehidupan  yang  telah  diciptakan  Tuhan  sebagaimana  laki-laki. Paerempuan  diciptakan  dengan  berbagai  kelebihan  dan  kekurangannya.  Itu  semua  adil. Teori kekerasan Galtung membagi konflik menjadi tiga jenis. Pertama , kekerasan langsung. Ini  adalah  kekerasan  yang  terlihat  langsung.  Jenis  ini  sangat  mudah  dikenali. Kedua , kekerasan  struktural,  terutama  kekerasan  yang  tepat  dengan  instrumen  yang  mengikuti kesadaran dan kehadiran organisasi perlawanan dan pelecehan. Ketiga , kekerasan kultural. Ini  adalah  kekerasan  yang  melegitimasi  kekejaman  yang  mendasari  dan  kekejaman langsung  mengingat  kegiatan  tersebut  telah  berubah  menjadi  budaya  atau  kecenderungan yang  khas  dan  dapat  diakui  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu  diadakan  intervensi  dini untuk deradikalisasi agama.
Gejala  paham  radikalisme  dan  fundamentalisme  agama  yang  muncul  dari masyarakat  modern  yang  mempelajari  keagamaan.  Ini  berbeda  dengan  di  desa. Masyarakat  desa  masih  mengikuti  tokoh  karismatik  di  daerahnya.  Upaya  pemerintah dan  perlindungan  hukum  harus  disahkan  untuk  melindungi  permpuan  dari  dampak radikalisme  atas  nama  agama.  Tokoh  agama,  lembaga  masyarakat,  organisasi masyarakat,  organisasi  perempuan  dan  orangtua  memiliki  peran  penting  untuk terciptanya  kesadaran  serta  perempuan  tidak  dipandang  sebagai  objek  dan  pelaku. Terciptanya pemahaman gender akan mengatasi dinamika ekstrimisme atau radikalisme atas nama agama, sosial, ras, budaya dan lainnya. Semua harus memastikan perempuan ikut  berperan  aktif  dalam  suatu  perkumpulan  anti  radikalisme,  menumbuhkan  rasa nasionalisme,  dan  menanamkan  ideologi  pancasila  demi  terciptanya  Indonesia  yang aman dan generasi muda yang memulai dan memeliharanya.

## Daftar Pustaka
Ahdira,  A.  2021. Tak  Mau  Ada  Perempuan  di  Pemerintahan,  Taliban:  Tugas  Wanita  Hanya Melahirkan! Pikiran Rakyat. https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr- 012587425/tak-mau-ada-perempuan-di-pemerintahan-taliban-tugas-wanita-hanya- melahirkan?page=2
Cunningham,  K.  2008.  The  Evolving  Participation  of  Muslim  Women  in  Palestine, Chechnya,  and  the  Global  Jihadi  Movement. Female  Terrorism  and  Militancy:  Agency, Utility and Organization .
Darmalaksana,  W.  2020.  Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  Dan  Studi  Lapangan.
Pre-Print  Digital  Library  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung. , Pusat  Perpustakaan  UIN Sunan Gunung Djati Bandung .
Dja’far,  A.  M.,  Taqwa,  L.,  &  Kholisoh,  S.  2017. Intoleransi  dan  Radikalisme  di  Kalangan Perempuan: Riset Lima Wilayah di Bogor, Depok, Solo Raya, Malang, dan Sumenep . 1-17.
Galtung,  J.  1988. Kekerasan,  Perdamaian,  dan  Penelitian  Perdamaian .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Galtung,  J.  1996. Peace  by  Peaceful  Means:  Peace  and  Conflict  Development  and  Civitalization . IPRIO.
Jamhari.  (2003). Citra  Perempuan  dalam  Islam:  Pandangan  Ormas  Keagamaan (PPIM-UIN  J). Jakarta: Gramedia.
Keluarga, P. D. A. N. 2019. Orasi ilmiah . September .
Marcoes, L. 2015. Why do women join radical groups. Indonesia at Melbourne .
Musyafak,  N.,  Marfu,  U.,  &  Lailatul,  N.  (n.d.).  “ Peran  perempuan  dalam  pencegahan radikalisme .“ 21 (1), 85-110.
Perempuan, K. (2019) . “Laporan Independen Lembaga HAM tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action di Indonesia. “A. Pradjasto H (ed.), Seri Dokumen Kunci 15 . Komnas Perempuan.
Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling , 138 (9), 1689 – 1699.
Santoso, T. 2002. Teori-Teori Kekerasan . Jakarta: Ghalia.
Taliban perintahkan para perempuan berhenti bekerja,“Penghapusan perempuan berarti penghapusan manusia.” (2021). https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58620139
Tessler,  M.  2002.  Islam  and  Democracy  in  the  Middle  East:  The  Impact  of  Religious Orientations  on  Attitudes  toward  Democracy  in  Four  Arab  Countries. Comparative Politics .
Yakin,  H.  2009. Agama  dan  Kekerasan  dalam  Transisi  Demokrasi  di  Indonesia .  Jakarta:    eISAQ Press.
Zedalis, D. 2008. Beyond the Bombings: Analyzing Female Suicide Bombers .