Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 2, Edisi Juli – Desember 2023, pp.228-246 Website : https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak
Penulis: Kristopel Philipus Uswanas 1 , Ridla Nuraida 2
Afiliasi:
Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Indonesia 12
Email: kriistousw436@gmail.com 1 , nuraida.ridla@gmail.com 2
©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v3i2.3606
*Penulis Korespondensi Nama: Kristopel Philipus Uswanas Afiliasi: Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Email: kriistousw436@gmail.com Diterima: 14 Agtustus 2023 Direvisi: 24 Oktober 2023 Publikasi Online : 04 Desember 2023

## Abstract
The Family Hope Program (PKH) is social protection by providing  conditional social assistance that must be met first for underprivileged families designated as beneficiaries of the Family Hope Program. The family program was first started in 2007 and implemented by the Indonesian government as a conditional cash transfer. This study aims to determine social protection through PKH in the Wagom Village, Pariwari District, and Fakfak Regency, the problems that occur, and the efforts made by the government to overcome problems that exist in the field. This study uses a qualitative descriptive approach and data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Social protection through PKH in the Wagom Village, Pariwari District, Fakfak Regency is one of the government's efforts to reduce poverty. This program assists selected PKH participants, such as low-income families with family members of pregnant/postpartum women, children (SD, SMP, SMA), and the elderly and disabled, with terms and conditions that the beneficiaries must meet. The results of this study reveal that social protection  through  PKH  in  the  Wagom Subdistrict  has been  going  well,  as seen  from  the  process of initial meeting activities, socialization of companions, disbursement of aid, updating of data, and verification of participant commitments. As well as the problems encountered during the implementation of PKH in the field, these problems were based on education and health facilities, as well as problems in the data collection process. Efforts made are increasing socialization, improving services, and improving data.
Keywords: PKH, Social Protection, Poverty

## Abstrak
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  perlindungan  sosial  dengan  memberikan  bantuan  sosial bersyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk keluarga kurang mampu yang telah ditetapkan sebagai keluarga  penerima  program  keluarga  harapan.  Pertama  kalinya  dimulainya  program  keluarga  pada  tahun 2007 yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bantuan tunai bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  Perlindungan  Sosial  melalui  PKH  di  Kelurahan  Wagom  Distrik  Pariwari  Kabupaten Fakfak, persoalan yang terjadi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan yang ada  di  lapangan. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif,  teknik pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Perlindungan  Sosial melalui  PKH  di  Kelurahan  Wagom  Distrik  Pariwari  Kabupaten  Fakfak  merupakan  salah  satu  upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Program ini memberikan bantuan kepada peserta  PKH yang telah terpilih seperti keluarga miskin dengan anggota keluarga ibu hamil/nifas, anak (SD,SMP,SMA), Lansia
dan disabilitas dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan sosial melalui PKH di Kelurahan Wagom sudah berjalan dengan baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, sosialisasi pendamping, pencairan bantuan, pemutakhiran data dan  verifikasi  komitmen  peserta.  Serta  persoalan  yang  dihadapi  selama  pelaksanaan  PKH  di  lapangan, persoalan tersebut berdasarkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta masalah dalam proses pendataan. Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan sosialisasi,peningkatan pelayanan dan penyempurnaan data.
Kata kunci: PKH, Perlindungan Sosial, Kemiskinan
PENDAHULUAN Program Keluarga Harapan merupakan perlindungan sosial dengan memberikan bantuan sosial  bersyarat  yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  untuk  keluarga  kurang  mampu  yang  telah ditetapkan  sebagai  keluarga  penerima  Program  Keluarga  Harapan.  Program  Keluarga  Harapan tidak sama dengan bantuan tunai langsung lainnya dikarenakan terdapat syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh keluarga penerima manfaat dan lebih menitikberatkan pada penciptaan sistem perlindungan  sosial  bagi  masyarakat  miskin  agar  dapat  tercapainya  kesejahteraan  sosial  kepada masyarakat yang tergolong dalam dan upaya memutus siklus kemiskinan saat ini.
Di  negara  Indonesia  permasalahan  kemiskinan  masih  menjadi  permasalahan  yang  harus dihadapi,  dilihat  berdasarkan  penduduk  miskin  dengan  pengeluaran  per  kapita  rata-rata  dalam bulannya berada dibawah garis kemiskinan, yang hal tersebut menjadi kegagalan dalam memenuhi kebutuhan  dasar  keseharian.  Pada  persentase  dan  jumlah  penduduk  miskin  menurut  wilayah  di Indonesia pada bulan September tahun 2022 , terlihat bahwa wilayah Kepulauan Maluku dan Papua memiliki  proporsi  penduduk  miskin  terbesar  yaitu  20,10  persen.  Sedangkan  pulau  Kalimantan memiliki persentase penduduk miskin terendah, sebesar 5,90 persen yg diambil pada data Badan Pusat Statistik Tahun 2022,
Salah satu komponen sistem perlindungan sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH), dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada individu yang ingin memperoleh izin di bidang pendidikan  dasar  dan  pelayanan  kesehatan.  Keberadaan  PKH  dapat  membuka  peluang  untuk memutus  mata  rantai  kemiskinan  dikarenakan  memiliki  tujuan  jangka  panjang  adalah  untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Sedangkan dalam jangka pendek, tujuan utama PKH adalah membantu meringankan beban keuangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu,  tujuan  ini  membantu  dalam  mempromosikan  pencapaian  target Millenium  Development  Goals (MGDs).
Keberadaan  PKH  dapat  membuka  peluang  untuk  memutus  mata  rantai  kemiskinan dikarenakan  memiliki  tujuan  jangka  panjang  adalah  untuk  memutus  mata  rantai  kemiskinan, meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  mendukung  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  miskin.  Sedangkan  dalam  jangka  pendek,  tujuan  utama  PKH  adalah  membantu meringankan  beban  keuangan  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM). Selain  itu, tujuan  ini membantu dalam mempromosikan pencapaian target Millenium Development Goals (MGDs). Provinsi Papua Barat memiliki total jumlah penduduk 308,788 jiwa dengan total keluarga sebanyak 81,006. PKH telah diberikan kepada KPM sebanyak 9.309 keluarga di tahun 2022 dan saat ini pengembangan PKH di Provinsi Papua Barat telah tersalurkan di 12 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kota Sorong, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Fakfak yang diperoleh dari BPS Papua Barat tahun 2020-2022. PKH telah dilaksanakan dengan cukup baik di Kabupaten Fakfak,  namun  masih  terdapat  persoalan  dan  hal-hal  yang  belum  sesuai  dengan  program  ini. Program keluarga harapan belum terlaksana secara maksimal dikarenakan dalam fasilitas kesehatan masih adanya Verifikasi fasilitas kesehatan belum maksimal, fasilitas pendidikan sosialisasi program yang diberikan Sekolah masih kurang efektif dan pada pendataan penerima PKH belum merata.
Fokus perlindungan sosial melalui PKH di Kabupaten Fakfak harus diupayakan melalui penelitian terhadap pelaksanaan program, melihat persoalan yang dihadapi dan upaya memberikan solusi.
Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat Dinas Sosial Kabupaten Fakfak dalam pelaksanaan PKH di lapangan salah satunya yaitu persoalan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta masalah dalam proses pendataan.
Penelitian-penelitian  terdahulu  menjadi  referensi  dan  perbandingan  yang  hendak  dibuat oleh peneliti saat ini. Penelitian diatas menjelaskan bagaimana Perlindungan Sosial melalui PKH dimasing-masing daerah dengan hasil akhir yang berbeda tidak seperti yang dilakukan peneliti saat ini.  Penelitian  Amiluddin  (2016)  yang  berjudul  Perlindungan  Sosial  Anak  usia  Sekolah  Melalui Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa  Mangepong  Kecamatan  Turatea  Kabupaten Jeneponto,  menunjukkan  bahwa  terkait  dengan  anak-anak  muda  di  Kota  Mangepong  punya perlindungan sosial dalam program keluarga amanah (PKH). Dalam program keluarga harapan di kota difokuskan pada anak-anak yang siswa di sekolah dasar, SMP dan SMA. Penelitian Shella Yulia Rosalina(2013)  yang  berjudul  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, menunjukkan bahwa PKH yang dilaksanakan  dengan  baik  pemerintah  dan  seluruh  unsur  yang  terkait  dapat  menanggulangi kemiskinan  tersebut.serta  berdasarkan  hasil  penelitian  Selamet  Agus  Perwonto  (2018)  tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa penelitian ini telah melakukan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) sudah berjalan dengan cukup baik.

## Pernyataan Kebaruan Ilmiah
Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih difokuskan kepada bagaimana Perlindungan Sosial melalui PKH dengan menggunakan dimensi dan tolak ukur penilaian yang berbeda dari penelitian terdahulu yakni Perlindungan Sosial oleh Wheeler dan Devereux (2004) dengan beberapa dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif.

## Tujuan
Tujuan  dilaksanakan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis,  mendeskripsikan  dan mengetahui Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.

## Kerangka Pemikiran
Dalman (2016) mendefinisikan kerangka pemikiran sebagai dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari observasi, fakta-fakta, dan telaah kepustakaan. Selanjutnya Suriasumantri (1986) menyatakan pendapat bahwa: Untuk membangun kerangka teoritis, seorang peneliti harus mampu  memahami  teori-teori  ilmiah.  Pemahaman  peneliti  diperlukan  untuk  memberikan penjelasan tentang bagaimana penelitian menyusun gejala yang ada dalam penggunaan sebagai cara untuk  dijadikan  objek  dengan  kriteria  yang  telah  dibuat  sehingga  mengidentifikasi  gejala-gejala tersebut diperlukan dalam penyelidikan penelitian.
Menurut  pendapat  yang  disampaikan  para  ahli  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  kerangka pemikiran menjelaskan permasalahan secara garis besar tentang penelitian yang akan diteliti.

## METODE
Metode di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan penganalisisan berdasarkan teori kompetensi yang artinya menurut Sugiyono (2017) yaitu cara maupun prosedur yang dilaksanakan oleh penulis dalam rangka menyelidiki serta mencari suatu permasalahan yang diteliti melalui langkah- langkah sistematis sehingga mampu memberi jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan induktif yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan fenomena-fenomena dan permasalahan yang terjadi di lapangan.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk berkas atau dokumen resmi yang sudah ada sebelum penelitian  dilaksanakan.  Analisis  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dimulai  dari  reduksi  data, penyajian  data,  dan  menarik  kesimpulan  yang  bertujuan  menganalisis,  mendeskripsikan  dan mengetahui Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.

## Operasionalisasi Konsep
Operasionalisasi konsep adalah suatu tahapan yang dilakukan peneliti agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai batasan sehingga penelitian tersebut akan fokus dengan apa yang akan kita bahas dan teliti saja. Pada operasionalisasi konsep terdiri dari indikator ataupun variabel. Sifat- sifat variabel ataupun indikator yang akan diamati akan dirangkum dan diberikan batasan dalam operasionalisasi konsep agar penelitiannya tetap fokus pada apa yang akan diteliti. Operasionalisasi konsep  akan  menggambarkan  variabel  penelitian  dan  hal-hal  penting  yang  digunakan  dalam penelitian secara terperinci, jelas dan spesifik.

## Sumber Data
Sugiyono (2009:225) mengemukakan bahwa pengumpulan sumber data dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Sugioyono (2009:225) perbedaan kedua sumber data tersebut terletak dari cara pengumpulannya yaitu:
a. Dikatakan sumber data primer apabila pengumpul data mendapatkan data dan informasi nya  melalui  sumber  penelitian  secara  langsung.  Data  primer  sering  disebut  dokumen mentah dari informan yang bersifat faktual dan relevan.
b. Dikatakan sumber data sekunder apabila pengumpul data mendapatkan data dan informasi tersebut  melalui  berbagai  sumber  yang  telah  ada  dan  bukan  dari  sumber  nya  utamanya. Bersumber melalui publikasi, dokumen dan keterangan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Peneliti dalam hal ini menggunakan sumber data yang diperoleh data melalui wawancara yang berhubungan dengan penelitian kepada pihak terkait untuk memperoleh data dan informasi yang objektif, tepat dan juga akurat di Dinas Sosial Kabupaten Fakfak. Sumber data lainnya atau yang dikenal dengan sumber data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen, petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan.

## Instrumen Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  dianggap  sebagai  instrumen  penelitian  itu  sendiri  karena penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  yang  mengharuskan  peneliti  untuk menguasai keadaan dan situasi di lapangan karena adanya data di lapangan yang terus berkembang. Peneliti sebagai instrumen penelitian berfungsi untuk memperoleh data yang aktual karena peneliti akan langsung melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan informan. Dalam  hal  ini  yang  menjadi  subjek  penelitian  yang  memberikan  informasi  atau  data berdasarkan apa yang dialami oleh subjek penelitian tersebut. Adapun alat bantu dalam mengamati penelitian  ini  dapat  berupa  alat  rekam  ataupun  kamera  dan  alat  dokumentasi  yang  mendukung peneliti  dalam  mengamati  keadaan  di  lapangan  dalam  bentuk  wawancara.  Instrumen  penelitian merupakan  alat  yang  dipakai  untuk  mengukur  fenomena  alam  maupun  sosial  yang  diamati. (Sugiono, 2009:76)

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan suatu data tertentu, diperlukan suatu teknik dan strategi agar informasi dan data yang di dapat sesuai dengan standar yang diperlukan. Teknik pengumpulan data menjadi suatu  langkah  yang  penting  dalam  penelitian  karena  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mendapatkan data. Peneliti diharuskan untuk memahami data, latar data, dan jenis data darimana sumber data tersebut diperoleh.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  merujuk  pada  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengamati  dan memproses  data  yang  telah  terkumpul  agar  dapat  dianalisis  dan  diinterpretasikan  dengan  lebih baik.Setelah itu, data diolah kembali menjadi informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan penelitian.
Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Interaktif Model dari Miles dan Huberman, yang membagi 3 (tiga) aktivitas dalam menganalisis data sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Mereduksi data artinya meringkas dan memilah data utama kemudian menemukan aspek- aspek yang penting. Data yang sudah diringkas dan dikumpulkan akan dianalisis untuk memberikan informasi yang lebih jelas sehingga membantu peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
2. Penyajian Data
Penyajian  data  berarti  data  yang  sudah  dikumpulkan  kemudian  disajikan  dengan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi secara keseluruhan sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan.
3. Verifikasi Kesimpulan
Verifikasi  kesimpulan  merupakan  proses  analisis  data  yang  dilakukan  peneliti  dengan pengambilan  kesimpulan  dan  verifikasi  dalam  penelitian  kualitatif  untuk  menjawab  rumusan masalah yang dirumuskan.
Dengan  penjelasan  diatas,  kegiatan  penelitian  yang  akan  dilakukan  dimulai  dengan mereduksi  data  yang  telah  diperoleh  dan  membuang  apa  yang  dikira  tidak  perlu  selanjutnya melakukan penyajian data yang tersusun dan saling berhubungan dan tahap terakhir peneliti akan melakukan  penarikan  kesimpulan  yang  digunakan  sebagai  pendukung  dalam  pengumpulan  data selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Pemerintahan
Pemerintah Daerah telah melakukan upaya pemberdayaan dan mendorong perubahan yang positif dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik dalam hal praktis maupun sosial. Salah satu perubahan mendasar adalah terkait dengan tugas, fungsi, dan kedudukan antara distrik dan kelurahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016,  di  mana  Kelurahan  Kokas  dijadikan  sebagai  bagian  dari  perangkat  Distrik  Kokas,  dan Kelurahan Wagom serta Wagom Utara dijadikan sebagai perangkat Distrik Pariwari.
Kelurahan  Wagom  di  Kabupaten  Fakfak  yang  dibentuk  untuk  mendukung  atau menjalankan  sebagian  fungsi  kabupaten  pada  tingkat  Distrik,  melapor  dan  bertanggung  jawab kepada Kepala Distrik. Dikepalai oleh kepala Kelurahan yang membawahi sekretaris Kelurahan, membawahi bagian seksi Pemerintahan, bagian seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Bagian Pembangunan,kesejahteraan sosial daerah ketertiban dan ketentraman.
Program  keluarga  harapan  dalam  pelaksanaannya  di  kabupaten  Fakfak  dari  tahun  2016 hingga tahun 2022 ini telah menginjak 7 tahun lamanya. Pada tahun pertama skema bayar yang dipakai  adalah  per  komponen  yang  termasuk  tiga  aspek  komponen  yaitu  terdapat  komponen kesehatan,  komponen  pendidikan,  komponen  kesejahteraan  sosial.  PKH  telah  mengalami perluasan cakupan lokasi dan penerima. Peningkatan jumlah penerima PKH otomatis juga diikuti dengan peningkatan jumlah pendamping dan operator, termasuk sarana pelayanan kesehatan dan pendidikan, khususnya petugas pelaksana verifikasinya.
Program  untuk  memperhatikan  masyarakat  miskin  ini  tertuang  di  dalam  Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial pada pasal (1) ayat bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan  mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  yaitu  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  sosial  guna  memenuhi  kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kelurahan  Wagom  terbukti  berhasil  karena terlihat  dari  data  penurunan  jumlah  penerima  PKH.  Hal  ini  disebabkan  oleh  peningkatan kesejahteraan dan kelulusan secara alami dari program tersebut, sehingga masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti pendidikan dan kesehatan.
PKH  adalah  program  pemberian  bantuan  sosial  bersyarat  kepada  keluarga  miskin  yang ditetapkan  sebagai  Keluarga  Penerima  Manfaat.  KPM  yang  memenuhi  persyaratan  Program Keluarga  Harapan  menerima  bantuan  tunai.  Satu  dari  beberapa  program  penanggulangan kemiskinan adalah PKH. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mengawal koordinasi PKH pusat  dan  daerah.  Badan  Pusat  Statistik,  Kementerian  Sosial,  Kementerian  Kesehatan, Kementerian  Pendidikan  Nasional,  Kementerian  Agama,  dan  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  merupakan  bagian  dari  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  adalah  aktor utama  dalam  Program  Keluarga  Harapan,  yang  merupakan  program  lintas  kementerian  dan lembaga. (Adrianto, 2017).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial  dan hasil  wawancara  di  atas,penulis  mendapatkan  kesimpulan  bahwasanya  pelaksanaan  PKH  di Kelurahan  Wagom  sudah  telah  berjalan  dengan  baik  namun  masih  ditemukannya  persoalan- persoalan  dalam  pelaksanaan  PKH  oleh  karena  itu  adanya  sosialisasi  terhadap  keluarga  miskin, selalu harus dilakukan oleh pendamping agar masyarakat bisa mencapai kemandirian dan sejahtera dakal Mekanisme pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan, tahapan tersebut harus terlihat dalam alur pelaksanaan PKH sebagai berikut:
1. Perencanaan
Perencanaan dilaksanakan untuk memilih lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon  KPM  bersumber  dari  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  atau  tidak  disamakan dengan korban bencana alam, bencana sosial dan kelompok adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh pimpinan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.
2. Pertemuan Awal dan Validasi
Pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) guna untuk para calon KPM PKH menjadi lebih mengenal dan mengetahui tentang PKH dan siap menjadi calon sebagai penerima manfaat PKH. Seperti kutipan wawancara berikut:
“Untuk  mendasarinya,  kami  telah  memperoleh  informasi  dari  Koordinasi  PKH  dari Bansos. Oleh karena itu, kami sebagai mitra terjun langsung ke lapangan yang telah kami dirikan di kelurahan dan difasilitasi bantuan sehingga kami dapat menjalankan PKH dengan Mekanisme pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan, tahapan tersebut harus terlihat dalam alur pelaksanaan PKH sebagai berikut:
3. Perencanaan Perencanaan dilaksanakan untuk memilih lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon  KPM  bersumber  dari  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  atau  tidak  disamakan dengan korban bencana alam, bencana sosial dan kelompok adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh pimpinan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.
4. Pertemuan Awal dan Validasi
Pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) guna untuk para calon KPM PKH menjadi lebih mengenal dan mengetahui tentang PKH dan siap menjadi calon sebagai penerima manfaat PKH. Seperti kutipan wawancara berikut:
“Untuk  mendasarinya,  kami  telah  memperoleh  informasi  dari  Koordinasi  PKH  dari Bansos. Oleh karena itu, kami sebagai mitra terjun langsung ke lapangan yang telah kami dirikan di kelurahan dan difasilitasi bantuan sehingga kami dapat menjalankan PKH dengan pihak daerah, kelurahan  dan  RT  terdekat.  Dalam  persetujuan  kami  memeriksa  keluarga  mana  yang  telah mendaftar  sebagai  penerima  PKH  untuk mendapatkan  bantuan  dari  spesialis  kesejahteraan  dan sekolah.” (wawancara pendamping)

## Mekanisme Program Keluarga Harapan
Program  keluarga  harapan  dalam  pelaksanaannya  di  kabupaten  Fakfak  dari  tahun  2016 hingga tahun 2022 ini telah  menginjak 7 tahun lamanya. Pada tahun pertama skema bayar yang dipakai  adalah  per  komponen  yang  termasuk  tiga  aspek  komponen  yaitu  terdapat  komponen kesehatan,  komponen  pendidikan,  komponen  kesejahteraan  sosial.  PKH  telah  mengalami perluasan cakupan lokasi dan penerima. Peningkatan jumlah penerima PKH otomatis juga diikuti dengan peningkatan jumlah pendamping dan operator, termasuk sarana pelayanan kesehatan dan pendidikan, khususnya petugas pelaksana verifikasinya.
Program  untuk  memperhatikan  masyarakat  miskin  ini  tertuang  di  dalam  Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal (1) ayat bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  yaitu  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  sosial  guna  memenuhi  kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kelurahan  Wagom  terbukti  berhasil  karena terlihat  dari  data  penurunan  jumlah  penerima  PKH.  Hal  ini  disebabkan  oleh  peningkatan kesejahteraan dan kelulusan secara alami dari program tersebut, sehingga masyarakat miskin dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  seperti  pendidikan  dan  kesehatan.Penerima  PKH mengungkapkan pada saat wawancara berlangsung mengatakan “kami menerima PKH dari pemda dan  Kementerian  Sosial  sangatlah  membantu  kami  untuk  meringankan  kebutuhan  yang  ada ” (wawancara Ibu Rosa, 15 Januari 2023)
Pendapat yang sama juga dituturkan oleh informan lain, yaitu pendamping di Kelurahan Wagom pada saat diwawancarai:
“Sebagai  pendamping  saya  berusaha  secara  penuh  untuk  memberitahukan  tentang edukasi,penekanan  kepada  warga  penerima  pkh  untuk  meningkatkan  kesadaran  diri  dengan melaksanakan  kewajiban  penerima  pkh  agar  dapat  merubah  pola  pikir  penerima  untuk  mulai mandiri  atau  sejahtera.dan  untuk  setiap  aset  yang  diberikan,  saya  sebagai  teman  berkompromi dengan  penerima  apakah  aset  yang  akan  diperoleh  dapat  dikoordinasikan  lebih  lanjut  dalam pemanfaatan  pemenuhan  setiap  bagian  PKH  seperti  kesejahteraan,  sekolah  dan  bantuan  sosial pemerintah.”
1. Perencanaan
Perencanaan dilaksanakan untuk memilih lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon  KPM  bersumber  dari  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  atau  tidak  disamakan dengan korban bencana alam, bencana sosial dan kelompok adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh pimpinan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.
2. Pertemuan Awal dan Validasi
Pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) guna untuk para calon KPM PKH menjadi lebih mengenal dan mengetahui tentang PKH dan siap menjadi calon sebagai penerima manfaat PKH. Seperti kutipan wawancara berikut:
“Untuk  mendasarinya,  kami  telah  memperoleh  informasi  dari  Koordinasi  PKH  dari Bansos. Oleh karena itu, kami sebagai mitra terjun langsung ke lapangan yang telah kami dirikan di kelurahan dan difasilitasi bantuan sehingga kami dapat menjalankan PKH dengan  pihak daerah, kelurahan  dan  RT  terdekat.  Dalam  persetujuan  kami  memeriksa  keluarga  mana  yang  telah mendaftar  sebagai  penerima  PKH  untuk mendapatkan  bantuan  dari  spesialis  kesejahteraan  dan sekolah.” (wawancara pendamping)
Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut ini: a. Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi Pertemuan pengumpulan awal diselesaikan secara bersamaan sebagai arahan persetujuan informasi dengan memulai informasi anggota PKH yang akan datang dengan bukti dan kenyataan keadaan saat ini sehingga informasi tersebut sah dan diperoleh sesuai dengan standar PKH.Data awal calon KPM PKH. Data awal dikirimkan ke pendamping PKH untuk dilaksanakan validasi.
1) Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan Awal (PA) sebagai berikut:
a) Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan camat/kepala desa setempat.
b) Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor yang terkait.
c) menyebarkan  Surat  Undangan  Pertemuan  Awal  (SUPA)  kepada  calon  KPM  PKH berdasarkan tempat tinggal dan nama yang telah ada.
d) Menyediakan keperluan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan
Pertemuan Awal.
b. Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi Terdapat dua hal dalam pelaksanaan pertemuan awal pendamping sosial yaitu :
1) Sosialisasi Berikut beberapa hal yang harus disampaikan oleh pendamping PKH pada Pertemuan Awal yang diselenggarakan :
a) Menjelaskan tujuan PKH;
b) Menginformasikan syarat   menjadi peserta PKH  dan kelengkapan data pembukaan rekening bank;
c) Memberikan penjelasan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program;
d) Menjelaskan prosedur serta mekanisme keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH;
e) Memberikan penjelasan hak dan kewajiban KPM PKH;
f) Memberikan penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH;
g) Memberikan pengertian tentang komitmen komponen  kesehatan,  komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial;
h) Menjelaskan  sanksi  dan  implikasi  apabila  KPM  PKH  tidak  memenuhi  komitmen  yang ditetapkan dalam program; dan
i) Menginformasikan tentang penyaluran bantuan sosial PKH.
2) Pelaksanaan Validasi
a) Pelaksanaan  persetujuan  dilakukan  untuk  penerima  segera  yang  diterima  dan  hadir  pada pertemuan awal. Sedangkan calon PKH KPM yang disambut namun tidak hadir pada acara temu pokok, persetujuan dapat dilakukan melalui kunjungan oleh Fasilitator Sosial PKH dan memberikan struktur persetujuan.
b) Kelengkapan  informasi  pembukaan  buku  bank.  Bagi  KPM  PKH  mendapatkan  akses perbankan untuk penyaluran bansos PKH, maka data KPM PKH hasil persetujuan harus memenuhi  persyaratan  minimal  yang  terdiri  atas  nama,  Nomor  Induk  Kependudukan (NIK),  tanggal  lahir,  nama  ibu  kandung,  dan  tempat  tinggal  saat  itu.  Kelengkapan  dari
informasi-informasi  tersebut  menjadi  syarat  untuk  pembukaan  rekening  bank  secara kolektif
2. Penetapan KPM PKH Direktorat Jaminan Sosial Keluarga telah menetapkan bahwa data calon penerima manfaat PKH  yang  telah  dimutakhirkan  dan  tervalidasi  yang  memenuhi  kriteria  kepesertaan  PKH  akan ditetapkan sebagai data KPM PKH. Mereka yang status akunnya aktif selanjutnya akan diangkat menjadi KPM PKH. Penunjukan KPM PKH ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
Ditjen Jaminan Sosial yang didukung memutuskan informasi PKH KPM karena pembaruan informasi dan hasil persetujuan untuk calon PKH KPM sesuai model pendaftaran PKH. Informasi yang status akunnya dinamis belum tentu menjadi KPM PKH. Kepastian KPM tetap melalui Surat Keputusan Ditjen Jaminan Sosial.
3. Penyaluran Bantuan Sosial
a. Bentuk Bantuan Sosial
Bentuk  bantuan  sosial  PKH  yang  diberikan  kepada  individu,  keluarga,  atau  masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH adalah uang, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dari Direktur Jaminan Sosial Keluarga.
b. Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial Penyaluran  Bantuan  Sosial  kepada  KPM  PKH  dilaksanakan  secara  bertahap  dalam  satu tahun anggaran yang berlaku, mengikuti skema penyaluran bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
c. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial
Penyaluran  bantuan  sosial  PKH  dilaksanakan  secara  non  tunai.  Bantuan  sosial  PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:
1) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial
a) Rekening  untuk  penerima  bantuan  sosial  akan  dibuka  secara  bersama  dan  terpusat, berdasarkan  data  yang  diberikan  oleh  Direktorat  Jaminan  Sosial  Keluarga  Kementerian Sosial RI kepada Bank Penyalur.
b) Setelah rekening dibuka, buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera akan dicetak untuk penerima manfaat.
c) Sosialisasi  dan  edukasi  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  menyampaikan  informasi tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai kepada pihak-pihak terkait. Kegiatan ini  akan  dilaksanakan  oleh  Kemensos  RI  bekerja  sama  dengan  Bank  Penyalur  dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
d) Distribusi KKS kepada KPM
Dalam kegiatan penyaluran, Bank Penyalur memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku tabungan, dan PIN mailer kepada penerima manfaat PKH. Untuk memastikan distribusi KKS dan buku tabungan berjalan lancar, Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat
e) Proses penyaluran bantuan sosial Keluarga Penerima Manfaat Proses  penyaluran  bantuan  sosial  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan dengan cara mentransfer dana dari pihak yang memberikan bantuan sosial ke rekening bank penyalur yang kemudian diteruskan ke rekening penerima bantuan sosial.
f) Pengambilan dana bansos PKH
Dalam program PKH, penarikan dana bantuan sosial dilakukan oleh KPM melalui transaksi pengambilan dana PKH yang dapat dilakukan melalui layanan yang disediakan oleh lembaga bayar
seperti  ATM  dan  agen  bank,  serta  kantor  bank.  Setelah  itu,  dilakukan  rekonsiliasi  untuk mengevaluasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH.
g) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH
Merupakan  kegiatan  pencocokkan  dan  pengecekan  administrasi,  data  dan  dana  hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank penyalur. Kegiatan pengecekan data penyaluran dilakukan oleh SDM PKH pada setiap KPM PKH yang telah menerima bantuan, ataupun yang belum menerima bantuan. Pada saat pengecekan data penyaluran  KPM,  SDM  PKH  memberikan  informasi  KPM  melakukan  pencairan  atau  tidak melakukan pencairan. SDM PKH memberikan informasi penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.
h) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bantuan sosial merupakan rangkaian kegiatan yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Sosial,  pelaksana  PKH  di  daerah,  dan  bank  penyalur  untuk memastikan bahwa bantuan sosial sudah sampai ke tangan penerima PKH.
d. Pemanfaatan Bansos
Peserta PKH dapat memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk berbagai kegiatan seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, modal awal usaha, dan kebutuhan lainnya yang dapat meningkatkan perlindungan sosial.

## 4. Pemutakhiran Data
Proses  pembaruan  data  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  informasi  terbaru  mengenai anggota  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Informasi tersebut digunakan sebagai acuan data dasar dalam program perlindungan sosial. Secara khusus, data  tersebut  digunakan  untuk  kegiatan  verifikasi,  penyaluran,  dan  penghentian  bantuan  PKH. Adanya perubahan informasi dari KPM sebagai berikut:
a. Perubahan status eligibilitas KPM PKH;
b. Perubahan nama pendamping dikarenakan meninggal, cerai, hilang ingatan dan berurusan dengan bagian hukum;
c. Perubahan komponen kepesertaan;
d. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses;
e. Perubahan fasilitas pendidikan yang diakses;
f. Perubahan domisili KPM;
g. Perubahan data pengurus dan anggota keluarga sesuai dengan data kependudukan
h. Perubahan data bantuan program komplementer; dan
i. Perubahan kondisi sosial ekonomi.
Pelaksanaan  pemasukan  data  untuk  pemutakhiran  data  dengan  cara  dikumpulkan  oleh pendamping setiap kali adanya perubahan kondisi KPM yang ditemukan pada setiap kunjungan ke KPM PKH.
5. Verifikasi Komitmen
a. Program  bantuan  sosial  PKH  memiliki  syarat  bahwa  KPM  PKH  harus  memenuhi kewajiban terkait layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Agar kewajiban tersebut  terpenuhi,  pelaksana  PKH  harus  memastikan  bahwa  seluruh  anggota  KPM terdaftar, hadir, dan menggunakan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
b. Verifikasi  Komitmen  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  anggota  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) telah terdaftar, hadir, dan mengakses fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
c. Proses  penginputan  data  verifikasi  komitmen  dilakukan  oleh  pendamping  setiap  bulan dengan tujuan untuk mencatat kehadiran seluruh anggota KPM saat mengunjungi layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
d. Data yang tercatat setelah dilakukan verifikasi komitmen akan menjadi acuan bagi pelaksana PKH dalam menentukan apakah bantuan sosial PKH dapat disalurkan, ditangguhkan, atau dihentikan.
Verifikasi  komitmen  dapat  dikecualikan  dalam  kondisi  darurat  atau  force  majeure. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.
6. Pendampingan
Pendampingan  diperlukan  dalam  program  PKH  untuk  membantu  mencapai  tujuan program,  yaitu  mengubah  perilaku  dan  membuat  peserta  lebih  mandiri  dalam  menggunakan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH memiliki peran dan  fungsi  untuk  memfasilitasi,  memediasi,  beradvokasi,  memberikan  edukasi,  dan  memotivasi peserta PKH.
Proses pendampingan tidak hanya difokuskan pada pendampingan individu KPM PKH yang  memiliki  kendala  dalam  mengakses  layanan,  tetapi  juga  melalui  pendampingan  kelompok. Pendampingan  kelompok  dapat  dilakukan  oleh  pendamping  sosial  PKH  melalui  Pertemuan Kelompok  (PK)  dan  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  (P2K2).  Pertemuan Kelompok bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan dan diskusi antara anggota KPM PKH dalam rangka  saling  berbagi  informasi  dan  pengalaman  dalam  menghadapi  masalah  yang  dihadapi. Sedangkan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan  KPM  PKH  dalam  mengatasi  masalah  dan  meningkatkan  kemandirian  dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang sebagai berikut :
a. Pertemuan Kelompok (PK)
Pertemuan kelompok merupakan kegiatan yang diadakan secara teratur oleh pendamping sosial untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat administratif dan edukatif, seperti memberikan informasi mengenai tata tertib dan aturan PKH, serta memberikan akses kepada layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan oleh KPM PKH.
b. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  (P2K2)  adalah  kegiatan  pendampingan sosial PKH yang terstruktur dan berkelanjutan, bertujuan untuk mempercepat perubahan perilaku dan  peningkatan  kemandirian  KPM  PKH dalam  memanfaatkan  layanan  kesehatan,  pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH bertanggung jawab untuk menyampaikan materi P2K2  kepada  seluruh  kelompok  KPM  PKH  dampingannya  secara  berkala  dan  terukur.  Materi P2K2 yang disampaikan menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi KPM PKH, untuk memastikan bahwa mereka mengakses layanan yang diperlukan dan memenuhi kewajiban terkait.
7. Transformasi Kepesertaan
Benar, resertifikasi merupakan kegiatan penting dalam program PKH untuk mengevaluasi kembali kebutuhan dan status sosial ekonomi KPM PKH setelah menerima bantuan selama kurun waktu tertentu. Resertifikasi dilakukan pada tahun ke-5 dari kepesertaan PKH selama 6 tahun, dan hasilnya akan menentukan apakah KPM PKH akan lulus atau melanjutkan kepesertaannya dalam program PKH.
Proses resertifikasi dilakukan dengan pendataan ulang dan evaluasi terhadap kemampuan mandiri  dan  kemandirian  KPM  PKH  dalam  memenuhi  kebutuhan  kesehatan,  pendidikan,  dan kesejahteraan sosial. Hasil dari resertifikasi akan digunakan untuk menentukan apakah KPM PKH telah mencapai tujuan program dan telah mampu mandiri secara ekonomi sehingga dapat lulus dari program  PKH  atau  masih  membutuhkan  bantuan  untuk  melanjutkan  kepesertaannya  dalam program PKH.
a. Transisi
Transisi merujuk pada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari program tersebut. Selama periode transisi, peserta PKH akan tetap menerima bantuan selama 3 tahun dan diwajibkan memenuhi semua kewajiban yang terkait
dengan program KPM PKH. Selain itu, peserta juga akan dipersiapkan untuk mengikuti program pengentasan kemiskinan lainnya.
b. Graduasi
Graduasi adalah peserta PKH yang memenuhi tiga syarat yang telah ditentukan, yaitu :
1) Terbilang kurang mampu tetapi memenuhi standar syarat PKH
2) kesejahteraan KPM PKH meningkat
3) tidak miskin dan tidak memenuhi syarat

## Fungsi Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan Fungsi Protektif
Fungsi  protektif  dalam  perlindungan  sosial  terhadap  risiko-risiko  yang  dihadapi  oleh kelompok rentan, seperti kemiskinan, ketidakamanan pangan, dan krisis ekonomi. Fungsi protektif mencakup  pemberian  bantuan  sosial  yang  dapat  membantu  kelompok  rentan  dalam  mengatasi kebutuhan  dasar  mereka,  yaitu  kebutuhan  perawatan  kesehatan,  dan  pendidikan.  Tujuan  utama dalam  menjalankan  fungsi  protektif  guna  untuk  membantu  melindungi  kelompok  rentan  dari risiko-risiko yang dapat memperburuk kondisi hidup mereka dan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi mereka. Berikut adalah beberapa perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan dengan cara protektif, yaitu:
1. Terdapatnya Bantuan Sosial yaitu PKH merupakan bentuk bantuan langsung dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH di Kelurahan Wagom dengan melihat persyaratan yang berlaku. Bantuan ini bertujuan untuk membantu keluarga penerima  manfaat  PKH  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok  seperti  makanan,  sandang, papan, dan kebutuhan dasar lainnya secara berkala.
2. Pendidikan Anak Melalui Program Keluarga Harapan, anak-anak dari keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Dalam hal ini, Kelurahan Wagom dalam perlindungan sosial melalui PKH memberikan bantuan berupa uang sekolah untuk dapat membantu membeli keperluan anak dalam bersekolah seperti seragam, buku, dan alat tulis untuk membantu anak-anak bersekolah.
3. Kesehatan Keluarga PKH juga memberikan bantuan kesehatan untuk keluarga penerima manfaat. Bantuan ini mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, persalinan, dan penanganan kesehatan lainnya.
Secara umum, program PKH telah memberikan dampak positif bagi keluarga miskin. Shani, selaku  kepala  seksi  perlindungan  keluarga,  menyatakan  bahwa  selama  pelaksanaan  PKH  di Kelurahan Wagom, terdapat hal-hal berikut:
“Selama pelaksanaan PKH di Kelurahan Wagom saat ini, berjalan dengan baik. Namun demikian, terdapat ketidakmerataan dalam proses seleksi dan pendataan anggota masyarakat miskin yang  membutuhkan  bantuan.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  perbaikan  agar  masyarakat  bisa mengetahui dan memahami tentang bantuan yang tersedia.” (wawancara 11 Januari 2023)
Selanjutnya,  pak  Abu  kemudian  mengungkapkan  bahwa  manfaat  yang  diperoleh  oleh masyarakat penerima PKH cukup signifikan, seperti yang dijelaskannya sebagai berikut:
"Syukur, pelaksanaan PKH dari awal hingga sekarang berjalan dengan baik dan masyarakat merasa sangat terbantu dengan program ini. Namun, ada keluhan dari beberapa masyarakat terkait program  bantuan  ini,  dimana  mereka  berharap  agar  bantuan  ini  terus  berlanjut  sehingga  dapat membantu kehidupan mereka."
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  mengenai  perlindungan  sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Wagom, dapat disimpulkan bahwa perlindungan sosial melalui PKH di Kelurahan tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh  pemerintah.  Dari  informasi  diatas  tersebut,  diharapkan  Program  Keluarga  Harapan  dapat
memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin dan kurang mampu melalui pendekatan protektif.
Fungsi Preventif
Fungsi  preventif  mencakup  upaya-upaya  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan kelompok rentan dalam menghadapi risiko- risiko yang dihadapi. Tujuan utama dari fungsi  preventif  adalah  untuk  membantu  KPM  di  Kelurahan  Wagom  dalam  meningkatkan ketahanan  sosial  dan  ekonomi  kelompok  rentan  sehingga  mereka  dapat  lebih  siap  menghadapi risiko-risiko  yang  dihadapi  dan  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  penurunan  kondisi  hidup mereka. Dalam fungsi preventif, perlindungan sosial melalui PKH di Kelurahan Wagom memiliki beberapa komponen yang dapat membantu mencegah kemiskinan di antaranya:
1.  Pendidikan:  PKH  memberikan  bantuan  untuk  biaya  pendidikan  anak-  anak  yang bersekolah,  seperti  biaya  sekolah,  seragam,  dan  perlengkapan  belajar.  Hal  ini  diharapkan  dapat membantu mencegah putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga miskin 2. Pelatihan : PKH memberikan bantuan untuk pelatihan bagi keluarga miskin yang ingin mandiri secara ekonomi. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan mencegah kemiskinan.
3. Pendampingan: PKH memiliki tim pendamping yang membantu keluarga miskin dalam mengakses  layanan  publik,  memperoleh  informasi,  serta  memberikan  dukungan  dan  motivasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
Berdasarkan  laporan  dari  seksi  perlindungan  keluarga  Ibu  Sani  di  Kelurahan  Wagom, dikatakan bahwa:
“PKH  telah  melaksanakan  perlindungan  sosial  dengan  optimal  untuk  membantu masyarakat  atau  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  dalam  bidang  kesehatan  dan  pendidikan, melalui penyaluran uang tunai setiap 3 bulan sekali. Upaya ini bertujuan untuk mencegah agar KPM tidak  jatuh  dalam  kerentanan  sosial  dan  memberikan  bantuan  yang  diperlukan”  (wawancara  16 Januari 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  tentang  perlindungan  sosial melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Wagom, bahwa upaya pencegahan melalui PKH telah  berjalan  dengan  baik  dan  efektif  untuk  mencegah  terjadinya  kerentanan  kemiskinan  di Kelurahan  Wagom.  Dengan  komponen-komponen  diatas  tersebut,  PKH  diharapkan  dapat membantu mencegah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

## Fungsi Promotif
Promotif  dalam  upaya  perlindungan  sosial  melalui  program  Keluarga  Harapan  dapat dilakukan  dengan  memperkuat  faktor-faktor  yang  dapat  meningkatkan  kemandirian  dan kesejahteraan keluarga. Beberapa cara yang dilakukan adalah:
1. Peningkatan  akses  dan  kualitas  pelayanan:  Meningkatkan  akses  dan  kualitas  pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi keluarga yang membutuhkan.
2. Penyebaran  informasi:  Memberikan  informasi  dan  edukasi  mengenai  berbagai  hal  yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga seperti gizi, kesehatan, keuangan, dan lain-lain.
Tindakan promotif merupakan salah satu fungsi dalam perlindungan sosial dalam mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan,  namun  dalam  praktiknya,  ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas dalam wawancara yang dilakukan, bahwa :
“Terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi fungsi promotif dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi kinerja dan membuat perbaikan yang diperlukan. pemerintah
Kabupaten  Fakfak  dan  tim  pelaksana  PKH  akan  terus  melakukan  pemantauan,  evaluasi,  dan tindakan  lanjutan  dalam  program  ini  untuk  memastikan  bahwa  bantuan  PKH  berjalan  sesuai dengan harapan.”
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa cara-cara promotif ini, diharapkan keluarga dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraannya sehingga terhindar dari berbagai risiko sosial yang dapat mengancam keberlangsungan hidup dan perkembangan anggota keluarga.

## Fungsi Transformatif
PKH dilaksanakan melalui pendekatan transformatif, yaitu pendekatan yang tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk materi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada keluarga miskin untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Beberapa upaya perlindungan sosial yang dilakukan melalui PKH di Kelurahan Wagom dengan cara transformatif antara lain:
1. Pemberian  bantuan  tunai  secara  berkala  kepada  keluarga  miskin  untuk  memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Pengembangan kapasitas dan partisipasi keluarga miskin dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maria, seorang peserta PKH, diketahui bahwa: “Bantuan PKH yang diberikan sangat bermanfaat bagi keluarganya dalam meningkatkan perekonomian.  Pasalnya,  suaminya  bekerja  sebagai  petani  dengan penghasilan  yang  tidak  stabil. Dengan  adanya  bantuan  PKH,  keluarganya  merasa  terbantu  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.”
Kemudian,  saat  melakukan  wawancara  dengan  bapak  Ryan,  seorang  peserta  PKH,  ia menyatakan bahwa:
”Bantuan  PKH  sangat  membantu  perekonomian  keluarganya.  Hal  ini  dikarenakan pendapatan sebagai supir seringkali tidak stabil, sehingga dengan adanya bantuan PKH, ia merasa terbantu  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  biaya  pendidikan  anak-anak  dan  kesehatan keluarga.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  melalui  tindakan transformatif dapat membantu KPM untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam pendekatan transformatif juga, PKH juga memperhatikan aspek gender dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Melalui pendekatan ini, diharapkan PKH dapat membantu keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan dan mandiri.

## Persoalan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan PKH
Pelaksanaan PKH di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak seringkali tidak berjalan  sesuai  rencana  dan  dapat  terjadi  beberapa  masalah  dalam  prosesnya.  Berdasarkan  data lapangan, terdapat beberapa persoalan yang muncul dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, yaitu sebagai berikut:Sesuai dengan laporan pendamping PKH di Kelurahan Wagom, bahwa:

## Fasilitas Pendidikan
a. Sosialisasi program  kepada  Kepala  Sekolah  masih  kurang  efektif  sehingga  belum  semua Kepala Sekolah mengetahui tentang PKH.
b. Sebagian anak peserta PKH tidak mendapat Bantuan Siswa Miskin (BSM) karena sekolah tidak mengetahui tentang PKH.

## Fasilitas Kesehatan
a. Masih  terdapat  anak  peserta  PKH  usia  pra  sekolah  (Paud/TK)  yang  ditolak  timbang badan  di  Posyandu  karena  pihak  Posyandu  tidak  mengetahui  tentang  PKH  yang mewajibkan peserta program untuk menimbang anaknya di Posyandu.
b. Verifikasi fasilitas kesehatan belum maksimal karena pihak Posyandu kurang paham untuk melakukan verifikasi fasilitas kesehatan terhadap anak peserta Program Keluarga Harapan.

## Pendataan Penerima PKH
a. Pendataan bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan belum merata.
b. Masyarakat  kurang  aktif  dalam  menanggapi  bantuan  karena  sosialisasi  yang  dianggap kurang memadai.
c. Penggunaan data lama sebagai acuan masih terjadi, sehingga bantuan tidak tepat sasaran dan tidak berjalan dengan baik.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir  Miskin  memuat beberapa ketentuan terkait penanganan fakir miskin, di antaranya pada pasal 5 mengatur bahwa penanganan  fakir  miskin  harus  dilakukan  secara  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  oleh pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat.Pasal  7  menjelaskan  bahwa  penanganan  fakir miskin dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti:
a. Peningkatan kemampuan individu
b. Bantuan kebutuhan makan dan pakaian
c. Fasilitas hunian yang layak
d. Pelayanan kesehatan yang memadai
e. Fasilitas pendidikan yang berkualitas
f. Akses pekerjaan dan usaha yang terbuka
g. Pelayanan sosial yang diberikan
h. Bantuan hukum bagi yang membutuhkan
Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, seharusnya pihak yang bertanggung jawab  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  dapat  lebih  proaktif  dalam  melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Abu selaku pelaksana program PKH di Kelurahan Wagom, bahwasanya:
“sebagai pelaksana program PKH di Kelurahan Wagom, masih banyak masyarakat yang belum  memahami  dengan  baik  tentang  Program  PKH,  terutama  di  kalangan  KPM.  Banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahui apakah mereka berhak menjadi peserta PKH. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Program PKH, pihak pelaksana sering mengadakan pertemuan dengan kelompok PKH untuk menjelaskan kembali konsep dan tujuan dari program tersebut.”
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis,  dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi mengenai  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  masih  belum  efektif  bagi  masyarakat.  Hal  ini disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang belum memahami dengan baik mengenai program PKH,  yang  merupakan  salah  satu  program  dari  pemerintah  pusat  untuk  mengatasi  kemiskinan dengan komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abu, seorang pendamping PKH di Kelurahan Wagom pada tanggal 11 Januari 2023, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Fakfak, termasuk Dinas  Sosial  dan  pihak  pelaksana  PKH,  akan  terus  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  serta tindakan lanjutan untuk memastikan pelaksanaan bantuan PKH sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 menyatakan bahwa Tim Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  merupakan  forum  lintas  sektor  yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, bahwa:
“Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  adalah  sebuah  forum  lintas  sektor  yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas untuk melakukan tindakan konkret guna mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia. Tugas tersebut
meliputi  koordinasi  dan  sinkronisasi  dalam  penyusunan  serta  pelaksanaan  penajaman  kebijakan penanggulangan kemiskinan”
Pada  Pasal  3  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2005  juga  menjelaskan  bahwa  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. Koordinasi  dan  sinkronisasi  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  penajaman  kebijakan penanggulangan kemiskinan.
b. Memantau pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi  di  daerah  serta  kebijakan  lanjutan  yang  ditetapkan  daerah  dalam  rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.
Dari  Peraturan  Presiden  di  atas,  dalam  rangka  perlindungan  sosial  melalui  PKH  di Kelurahan Wagom, pendamping dan korlap pelaksana PKH seharusnya melakukan koordinasi dan pemantauan  agar  program  PKH  dapat  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan Presiden yang menyebutkan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan memiliki fungsi koordinasi,  sinkronisasi,  dan  pemantauan  pelaksanaan  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  di daerah, termasuk dalam hal ini program PKH.
Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan dalam Program Keluarga Harapan Beberapa  upaya  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  persoalan  dalam  Program  Keluarga Harapan, di antaranya:
1. Peningkatan Sosialisasi:  Pihak  terkait  telah  meningkatkan  sosialisasi tentang  program  ini kepada  masyarakat  dan  memberikan  informasi  yang  lebih  jelas  mengenai  syarat  dan prosedur untuk mendaftar.
2. Peningkatan  Pelayanan:  Pemerintah  juga  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dalam pelaksanaan  program  ini,  dengan  mempercepat  proses  verifikasi  data  dan  pencairan bantuan.
3. Penyempurnaan  Data:  Dilakukan  pemutakhiran  data  secara  berkala  agar  data  yang digunakan dalam pelaksanaan program ini lebih akurat dan tepat sasaran.
4. Kolaborasi Antar Lembaga: Dibentuk tim terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan efektif dan efisien.
5. Peningkatan  Pengawasan:  Dilakukan  pengawasan  dan  evaluasi  secara  berkala  untuk memastikan pelaksanaan program ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam  program  PKH  dengan  melibatkan  keluarga  penerima  manfaat  dalam proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  program.  Hal  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  keberhasilan  program  dan  memperkuat  hubungan  antara  pemerintah  dan masyarakat.
Berdasarkan wawancara dengan kepala Distrik Pariwari bapa Alim, menjelaskan bahwa : “Untuk  mengatasi  persoalan  dalam  Program  Keluarga  Harapan,  telah  dilakukan  upaya untuk  meningkatkan  sosialisasi  tentang  PKH  dengan  memperluas  jaringan  pendamping  dan meningkatkan kegiatan pertemuan awal. Selain itu, terdapat juga peningkatan pelayanan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH melalui kerja sama dengan pihak terkait seperti rumah sakit, klinik kesehatan, dan sekolah. Pemerintah juga melakukan penyempurnaan data peserta PKH untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.”
Hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  persoalan  dalam  Program  Keluarga  Harapan  di  Kelurahan  Wagom  Distrik  Pariwari Kabupaten  Fakfak.  Upaya  tersebut  antara  lain  meningkatkan  sosialisasi  tentang  PKH  dengan memperluas jaringan pendamping dan meningkatkan kegiatan pertemuan awal, serta peningkatan pelayanan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH melalui kerja sama dengan pihak
terkait.  Selain  itu,  pemerintah  juga  melakukan  penyempurnaan  data  peserta  PKH  untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan Program Keluarga Harapan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi keluarga kurang mampu yang telah ditetapkan sebagai penerima program ini.
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala  Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga  Harapan  Di  Kelurahan  Wagom  Distrik  Pariwari  Kabupaten  Fakfak  Provinsi Papua Barat
Upaya  tersebut  antara  lain  meningkatkan  sosialisasi  tentang  PKH  dengan  memperluas jaringan  pendamping  dan  meningkatkan  kegiatan  pertemuan  awal,  serta  peningkatan  pelayanan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH melalui kerja sama dengan pihak terkait. Selain itu, pemerintah juga melakukan penyempurnaan data peserta PKH untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan Program Keluarga Harapan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi keluarga kurang mampu yang telah ditetapkan sebagai penerima program ini.

## Diskusi Temuan Utama Penelitian
Dalam  penelitian  terkait  Perlindungan  Sosial  melalui  Program  Keluarga  Harapan  Di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dengan menggunakan teori  Perlindungan  Sosial  Wheeler  dan  Devereux  (2004)  mendapatkan  hasil  bahwa  Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Fakfak berdasarkan indikator protektif, preventif, promotif, dan transformative masih mendapatkan hambatan ataupun kendala dan juga permasalahan sehingga dinilai  kurang.  Perlindungan  Sosial  menurut  Menurut  Edi  Suharto  (2009)  adalah  seperangkat kebijakan  dan  program  yang  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  dengan mengurangi angka kemiskinan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial merupakan proses yang dikembangkan  oleh  pemerintah  untuk  merespon  risiko  ekonomi,  politik  dan  keamanan  yang dihadapi  oleh penduduk  miskin  dan  rentan.  Dalam  pelaksanaannya  Perlindungan Sosial  melalui Program  Keluarga  Harapan  Di  Kelurahan Wagom  Distrik Pariwari  Kabupaten  Fakfak  Provinsi Papua Barat juga mengalami hambatan yaitu persoalan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta masalah dalam proses pendataan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  penelitian  mengenai  Perlindungan  Sosial  melalui Program  Keluarga  Harapan  Di  Kelurahan Wagom  Distrik Pariwari  Kabupaten  Fakfak  Provinsi Papua Barat, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  PKH  di  Kelurahan  Wagom  sudah  berjalan  dengan  ketentuan  yang  ada, karena  didukung  oleh  faktor  ketepatan  sasaran,  ketersediaan  fasilitas  dan  aktivitas pendampingan, serta fungsi perlindungan sosial yang telah berjalan dengan cukup baik, mulai  dari  fungsi  protektif  yang  memberikan  perlindungan  dengan  cara  menyalurkan PKH kepada KPM, fungsi preventif yang dengan cara memberikan pendampingan dan pelatihan  kepada  keluarga  miskin  ,  fungsi promotif  memberikan  penyebaran  informasi dan peningkatan akses pelayanan, serta fungsi transformatif.
2. Informasi yang diperoleh dari pengamatan lapangan, terdapat beberapa persoalan dalam Perlindungan  Sosial  melalui  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kelurahan  Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Persoalan tersebut berdasarkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta masalah dalam proses pendataan.
3. Terdapat beberapa upaya peningkatan sosialisasi, peningkatan layanan, penyempurnaan data,  kolaborasi  antar  lembaga,  peningkatan  pengawasan,  meningkatkan  partisipasi masyarakat.
Penelitian ini mempunyai keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian. Harapan bahwa penelitian ini merupakan penelitian pertama yang berlokasi di daerah ini untuk itu penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dilanjutkan nantinya. Dan Dinas Sosial Kabupaten Fakfak juga  tetap  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  agar  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih ditujukan kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten fakfak Provinsi Papua barat beserta staf jajarannya yang sudah mengizinkan penulis dalam melaksanakan penelitian juga semua pihak yang sudah bersedia membantu guna kelancaran penelitian ini.

## REFERENSI
Sabates wheleer, devereux, S . Social protection for transformation. 2004. Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharto,  edi,  (2009). Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Masyarakat. Bandung:  PT  Refika Aditama. Amiluddin, A. (2016). Perlindungan Sosial Anak Usia Sekolah Melalui Program Keluarga Harapan di Desa Mangepong  Kecamatan  Turatea  Kabupaten  Jeneponto  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar).
Purwanto, slamet Agus, Sumartono Sumartono, and Muhammad Makmur. “Implementasi Kebijakan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Memutus  Rantai  Kemiskinan  (Kajian  Di  Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto).” Wacana Journal of Social and Humanity Studies 16, no. 2 (2013). Rosalina,  shella  Yulia .  “Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Upaya  Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan penyuluhan Islam)”. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
Sabates wheleer, devereux, S . Social protection for transformation. 2004. Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharto, edi, (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama. Amiluddin, A. (2016). Perlindungan Sosial Anak Usia Sekolah Melalui Program Keluarga Harapan di Desa Mangepong  Kecamatan  Turatea  Kabupaten  Jeneponto  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar).
Purwanto, slamet Agus, Sumartono Sumartono, and Muhammad Makmur. “Implementasi Kebijakan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Memutus  Rantai  Kemiskinan  (Kajian  Di  Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto).” Wacana Journal of Social and Humanity Studies 16, no. 2 (2013). Rosalina,  shella  Yulia .  “Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Upaya  Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan penyuluhan Islam)”. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

## Jurnal
Amiluddin, A. (2016). Perlindungan Sosial Anak Usia Sekolah Melalui Program Keluarga Harapan di Desa Mangepong  Kecamatan  Turatea  Kabupaten  Jeneponto  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar).
Purwanto, slamet Agus, Sumartono Sumartono, and Muhammad Makmur. “Implementasi Kebijakan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Memutus  Rantai  Kemiskinan  (Kajian  Di  Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto).” Wacana Journal of Social and Humanity Studies 16, no. 2 (2013). Rosalina,  shella  Yulia .  “Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Upaya  Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan penyuluhan Islam)”. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Presiden. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005, 2005. Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, 2014. ——— . UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1), 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,
2011.

## Sumber Lain
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  Barat.  Fakfakkab.go.id  Pemerintah  Kabupaten  Fakfak Kemensos. Pedoman Pelaksanaan PKH, 2017. Program Keluarga Harapan. Kajian PKH, 2015.