## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. VI No.2 Desember 2020 Page 68-84 jiap@uin-alauddin.ac.id
FENOMENA FRAUD BUMN: DUA KAPAL SATU NAKHODA (STUDI KASUS PT GARUDA INDONESIA TBK - PT SRIWIJAYA AIR)
Suhartono, Namla  Elfa  Syariati,  Farid  Fajrin,  Raodahtul  Jannah,  Puspita Hardianti Anwar
UIN Alauddin Makassar
Surel: suhartono@uin-alauddin.ac.id,namla.elfa@uin-alauddin.ac.id, farid.fajrin@uin-alauddin.ac.id, raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id, puspita.hardianti@uin-alauddin.ac.id

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume 7
Nomor 1 Halaman 68-84 Samata, Juni 2021
ISSN 2441-3017 e-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 9 Maret 2021 Tanggal Revisi: 23 Oktober 2020 Tanggal Diterima:
28 Juni 2021
Copyright:  Suhartono.,  Syariati,Namla  Elfa.,  Fajrin,  Farid.,  Jannah,  Raodahtul., Anwar,Puspita Hardianti. (2021). Fenomena Fraud Bumn: Dua Kapal Satu Nakhoda (Studi Kasus Pt Garuda Indonesia Tbk - Pt Sriwijaya Air). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (68-84). https://doi.org/jiap.v6i1.
Penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  persoalan  rangkap  jabatan  dewan  direksi pada PT.Garuda Indonesia  di PT. Sriwijaya Air. KPPU menduga, rangkap jabatan ini  akan  menimbulkan  masalah  dalam  persaingan  usaha  tidak  sehat  (monopoli pasar).  Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  suatu  penjelasan  dari  permasalahan rangkap  jabatan  yang  melibatkan  direktur  utama  PT.  Garuda  Indonesia  serta menjelaskan mengapa kasus ini di tutup oleh KPPU. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  tinjauan  literatur.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Direktur  Utama  PT  Garuda  yang  merupakan  eks  petinggi PELINDO  III  juga  memiliki  jabatan  di  Sriwijaya  Air  sebagai  Komisaris  Utama. Namun,  pada  akhirnya  tuntutan  KPPU  ini  ditutup,  karena  setelah  dipanggilnya pihak-pihak yang terkait dan menteri BUMN, KPPU mendapatkan bahwa rangkap jabatan  ini  merupakan  arahan  dari  pemerintah  (BUMN)  yang  juga  sebagai pemegang saham mayoritas.
Kata kunci: BUMN, KPPU, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Dewan Komisaris.
This study is to discuss the issue of concurrent positions on the board of directors at PT. Garuda Indonesia at PT. Sriwijaya Air. KPPU suspects that this dual position will  cause  problems  in  unfair business  competition (market monopoly).  This  study aims  to  provide  an  explanation  of  the  problem  of  multiple  positions  involving  the president director of PT. Garuda Indonesia and explained why this case was closed by the KPPU. This study uses a qualitative approach with a literature review study method. The results of this study indicate that the President Director of PT Garuda who is a former high-ranking PELINDO III also has a position at Sriwijaya Air as the  President  Commissioner.  However,  in  the  end,  the  KPPU's  claim  was  closed, because after the summons of the relevant parties and the minister of SOEs, KPPU found  that  this  concurrent  position  was  a  directive  from  the  government  (BUMN) which is also the majority shareholder.
Keywords:  BUMN,  KPPU,  Garuda  Indonesia,  Sriwijaya  Air,  Board  of Commissioners
PENDAHULUAN
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  adalah  salah  satu  entitas ekonomi  paling  berpengaruh  dan  penting  dalam  perekonomian  Indonesia. BUMN berperan sangat penting dalam produksi berbagai barang dan jasa untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia (yaitu untuk kesejahteraan rakyat).  Menurut  UU  RI  No.  19  Tahun 2003,  BUMN  adalah  badan  usaha yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  pemerintah negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang terpisah.
PT  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk  merupakan  salah  satu  badan usaha milik negara di bidang industri pengangkutan dan penyimpanan. PT Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk  adalah  maskapai  penerbangan  nasional pertama  di  Indonesia  yang  bergerak  di  bidang  jasa  angkutan  udara komersial.  Maskapai  ini  didirikan  pada  tahun  1950  berdasarkan  Kontrak No.  137  dari  Notaris  Raden  Kadiman.  Perusahaan  ini  memiliki  armada sebanyak  203  unit.  Pada  160  rute  tersebut  mencakup  91  tujuan  domestik dan  internasional.  Garuda  Indonesia  telah  menunjukkan  ketekunan, disiplin  dan  integritas  yang  tinggi  melalui  kinerja  kepada  semua  pihak yang  telah  memberikan  kontribusi  nyata,  dan  telah  berhasil  menyabet berbagai  pujian  nasional  dan  internasional.  Per  2017,  Garuda  Indonesia memiliki  7  (tujuh)  anak  perusahaan.  Fokus  ketujuh  anak  perusahaan  ini adalah  untuk  mendukung  produk  /  layanan  bisnis  perusahaan  induk,  dan tanggung  jawabnya  ditanggung  oleh  PT  Aero  Wisata,  PT  Sabre  Travel Network Indonesia dan pemeliharaan fasilitas PT Garuda. AirAsia Tbk, PT Sistem Penerbangan Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Gapura Angkasa Indonesia  dan  Garuda  Prancis  (GIH).  (Laporan  Tahunan  PT  Garuda Indonesia Tbk: 2018).
Pada  tanggal  9  November  2018,  Garuda  Indonesia  melalu  Citilink menjalin  Kerjasama  operasional  (KSO)  dengan  Sriwijaya  sebagaimana tertuang  dalam  Laporan  Informasi  atau  Fakta  Material  yang  telah Perseroan
sampaikan kepada Bursa melalui Surat
GARUDA//JJKTDS//220008//22018  tertanggal  15  November  2018,  yang kemudian  pada  tanggal  19  November  diganti  menjadi  Kerjasama Manajemen  (KSM),  sebagai  antisipasi  agar  tidak  “disemprit”  Komisi Pengawasan  Persaingan  Usaha  (KPPU).  (CNBC  Indonesia  :  2019).  Kerja sama  ini  dilakukan  dalam  rangka  penyelesaian  utang  kepada  sejumlah perusahaan pelat merah, seperti PT GMF Aero Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia  (Persero)  Tbk,  dan  PT  Pertamina  (Persero)  (CNN  Indonesia, 2019).
Namun,  pada  awal  Juli  2019,  KPPU  memanggil  Direktur  Utama  PT Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Pemanggilan  ini  terkait  permasalahan rangkap jabatan pada maskapai Sriwijaya Air. Direktur Utama PT Garuda Indonesia  (Persero)  Tbk  tersebut  juga  menjabat  sebagai  komisaris  utama
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
pada  maskapai  yang  kini  berada  dibawah  pengelolaan  Garuda  Indonesia Group.  (CNN  Indonesia:  2019).  Bukan  hanya  Direktur  Utama  PT  Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang melakukan rangkap jabatan, seperti dilansir dalam  CNN  Indonesia,  terdapat  dua  pihak  lain  yaitu  Direktur  Niaga Garuda  Indonesia  dan  Direktur  Utama  Citilink  Indonesia  yang  juga mengemban  posisi  komisaris  di  Sriwijaya  Air.  Sebelumnya,  KPPU menelisik  rangkap  jabatan  direksi  Garuda  Indonesua  karena  timbul dugaan persaingan usaha yang tidak sehat. Masalahnya, tiga direksi yang menjabat  didua  perusahaan  penerbangan  sekaligus  berpotensi  mengatur harga  jual  ke  pasar.  Penyelidikan  ini  berlandaskan  pada  Undang-Undang (UU)  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Pada  pasal  26  UU  5  Tahun  1999, disebutkan  bahwa  seorang  direksi  atau  komisaris  dilarang  merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila berada dalam pasar  bersangkutan  atau  sektor  yang  sama  dan  secara  bersamaan  dapat menguasai  pangsa  pasar  tertentu.  Sebab,  dikhawatirkan  akan  terjadi praktik  monopoli  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  mempengaruhi iklim  persaingan  usaha  di  industri  penerbangan.  KPPU  menduga  Garuda Indonesia  justru  mengendalikan  Sriwijaya  Air  lewat  KSO  yang  terjalin, padahal  seharusnya  Garuda  Indonesia  dan  Sriwijaya  Air  bersaing  (CNN Indonesia: 2019).
Setelah    KPPU  memanggi    semua  dewan  direksi  yang  terlibat  dan Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara,  KPPU  menemukan  fakta  bahwa rangkap  jabatan  ini  dilakukan  atas  arahan  pemerintah  atau  khususnya Kementrian  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Seperti  yang  diketahui, pemerintah adalah pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia. Menurut KPPU,  pihak-pihak  yang  merangkap  jabatan  itu  menjalankan  kebijakan pemerintah.  KPPU  melihat  hal  itu  sebagai  doktrin  dalam  perspektif profesional,    dan  menjalankan  kebijakan  pemerintah  memang  tidak termasuk  dalam  duduk  perkara  (CNN  Indonesia:  2019).  Selama    ini, pemerintah    memang    belum    mempunyai  regulasi    dan  Standar Operasional    Prosedur    (SOP)    untuk    menetapkan  posisi    komisaris BUMN.  Oleh karena  itu,  kerap  kali  jabatan  komisaris  diserahkan  ke orang-orang  di  lingkaran pemerintahan.  Sering  kali  jabatan  itu  juga dianggap    jatah    ke    pejabat    negara.    Ketiadaan  regulasi  ini  membuat maraknya praktik rangkap jabatan dalam tubuh BUMN (Maulida: 2015).
Permasalahan    rangkap    jabatan    ini  erat    kaitannya    dengan penciptaan  tata  kelola perusahaan yang baik (Good corporate governance). Dimana  Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Direksi  memiliki  peranan  penting dalam  memonitoring  dan  mempromosikan  tata  kelola  perusahaan  yang baik  guna  memaksimalkan  nilai  perusahaan  dan  stakeholder  (Maulida: 2015).  Salah  satu  komposis  yang  biasanya  harus  dimiliki  oleh  Dewan Komisaris  dan  Dewan    Direksi  adalah  status  full-time,    sehingga  Dewan Komisaris  dan  Dewan    Direksi  yang    memiliki    rangkap    jabatan    dirasa
kurang  sepenuhnya menjalankan perannya dalam tata kelola perusahaan yang baik.
TINJAUAN PUSTAKA Badan Usaha Milik Negara Filosofi  dibentuknya  Badan  Usaha  Milik  Negara  adalah  karena berdasarkan  pada  bunyi  ketentuan  UU  Pasal  33  tahun  2003  khususnya ayat (2) dan (3) yang mengandung maksud bahwa; cabang-cabang produksi penting  bagi  Negara  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai oleh  Negara.  Kemudian  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pada awalnya Badan Usaha Miliki Negara (BUMN)  adalah  hasil    nasionalisasi  ex-  perusahaan-perusahaan  asing (Belanda)  yang  kemudian  ditetapkan  sebagai  perusahaan  Negara. Kemudian dengan Undang-Undang No. 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti (PRP) Tahun 1969 dibentuklah pembagian 3 jenis bentuk Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  menjadi  Perusahaan  Jawatan  (Perjan), Perusahaan  Umum  (perum),  Persero.  Pembagian  ini  dibentuk  sesuai dengan tugas, fungsi, dan misi usaha pada waktu itu.
Badan  Usaha  Milik  Negara  merupakan  salah  satu  pelaku  kegiatan ekonomi  dalam  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi. Badan  Usaha  Milik  Negara  mempunyai  peranan  penting  dalam penyelenggaraan  perekonomian  nasional  guna  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.  Badan  Usaha  Milik  Negara  merupakan  salah  satu  pelaku kegiatan  ekonomi  dalam  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi ekonomi.  Badan  Usaha  Milik  Negara  mempunyai  peranan  penting  dalam penyelenggaraan  perekonomian  nasional  guna  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.  Menurut  Undang-Undang  RI  No.  19  Tahun  2003  Pasal  1, menyatakan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Negara,  yang  selanjutnya  disebut BUMN,  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Menurut Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 Pasal 2, menyatakan maksud dan tujuan pendrian BUMN adalah :
1) memberikan  sumbangan  bagi  perkembangan  perekonomian  nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2) mengejar keuntungan;
3) menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan  barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4) menjadi  perintis  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  belum  dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5) turut  aktif  memberikan  bimbingan  dan  bantuan  kepada  pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  adalah  badan  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Negara  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan.  Dan  dalam  Keputusan  Menteri  BUMN  Nomor  Kep-117/M- MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governace  secara  konsisten  dan  berkelanjutan  dengan  berpedoman  pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Good Corporate Governance
Sheleifer  dan  Vishney  (1997)  mendefinisikan  corporate  governance sebagai  bagian  cara  atau  mekanisme  untuk  meyakinkan  para  pemilik modal dalam memperoleh imbalan hasil yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.  Corporate  governance  adalah  seperangkat  peraturan  yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah,  karyawan  serta  para  pemegang  kepentingan  internal  dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan  kata  lain  sistem  yang  mengarahkan  dan  mengendalikan perusahaan.  Corporate  governance  yang  efektif  dapat  meningkatkan probabilitas serta perusahaan yang better governed (tata kelola yang baik) mempunyai  kinerja  operasional  yang  lebih  baik  (Sayidah,  2007).  Tujuan corporate  governance  ialah  untuk  menciptakan  nilai  tambah  bagi  semua pihak yang berkepentingan ( stakeholders).
Good  corporate  governance  (GCG)  merupakan  praktek  terbaik  yang biasa  dilakukan  oleh  suatu  perusahaan  yang  berhasil  mengacu  pada hubungan antara alat, mekanisme dan struktur yang menyediakan kontrol dan  akuntabilitas  yang  dapat  meningkatkan  economic  enterprise  dan kinerja  perusahaan  serta  mendorong  perusahaan  melakukan  penciptaan nilai  yang  diproksi  dengan  kinerja  masa  depan.  Praktek  terbaik  ini mencakup  praktek  bisnis,  aturan  main,  struktur  proses  dan  prinsip  yang dimiliki.
Bagi  perusahaan,  pelayanan  dalam  kegiatan  operasional  merupakan kunci  indikator  kinerja.  Pengukuran  strategi  yang  melibatkan restrukturisasi pada seluruh rantai pelayanan (service chain) menegaskan komitmen  perusahaan  untuk  menjadi  perusahaan  yang  berorientasi  pada pelanggan. Garuda Indonesia memiliki gedung manajemen baru di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Garuda Indonesia saat ini di dukung oleh  7.946  orang  karyawan  yang  tersebar  di  kantor  pusat  dan  kantor cabang. Pada akhir Desember 2018, Garuda Indonesia mengoperasikan 203 armada. Pesawat-pesawat ini melayani lebih dari 150 rute tujuan domestic dan internasional. (Annual Report Garuda Indonesia: 2018).
PT  Garuda  Indonesia  juga  memiliki  struktur  organisasi  yang merupakan elemen sangat penting untuk menjalankan suatu aktivitas pada perusahaan  yang  menggambarkan  hubungan  wewenang  dan  tanggung jawab  bagi  setiap  karyawan  yang  ada  dalam  perusahaan.  Dengan  adanya
struktur  organisasi  yang  sudah  jelas,  maka  seluruh  aktivitas  perusahaan dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  mengarah  pada  tujuan  yang  telah ditetapkan oleh perusahaan (Annual Report Garuda Indonesia: 2018).
Dalam  Kartika  (2016),    Prinsip Good  Corporate  Governance  PT Garuda  Indonesia ,    yaitu  :  fairness,  transparency,  accountability,  and responsibility.  Keempat  prinsip  dasar  GCG  itu  akan  dijabarkan,  sebagai berikut :
1) Kewajaran ( fairness). Hal ini berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas  dan  pemegang  saham  asing.  Hal  ini  didukung  dengan keterbukaan  informasi  yang  penting  serta  melarang  pembagian untuk  pihak  sendiri  dalam  perdagangan  saham  oleh  orang  dalam ( insider  trading).  Prinsip  ini  diwujudkan  antara  lain  dengan membuat  peraturan  perusahaan  yang  melindungi  kepentingan pemegang sahan minoritas
2) Transparansi ( transparency). Transparansi di sini lebih banyak pada hak-hak  pemegang  saham,  terutama  berkaitan  dengan  pemberian informasi  yang  benar  dan  tepat  waktu  tentang  perusahaan,  dapat ikut  berperan  serta  dalam  pengambilan  keputusan  mengenai perubahan-perubahan  yang  mendasar  atas  perusahaan,  dan  turut memperoleh  bagian  dari  keuntungan  perusahaan.  Prinsip pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktu serta transparansi mengenai  semua  hal  yang  penting  bagi  kinerja  perusahaan, kepemilikan,  serta  para  pemegang  kepentingan  ( stakeholders)  yang diwujudkan  antara  lain  dengan  mengembangkan  sistem  akuntansi ( accounting  system)  yang  berbasiskan  standar  akuntansi  dan  best practices  yang  menjamin  adanya  laporan  keuangan  dan pengungkapan yang berkualitas
3) Akuntabilitas  ( accountability).  Hal  ini  berkaitan  dengan  tanggung jawab  manajemen  melalui  pengawasan  yang  efektif  ( effective oversight)  didasarkan  atas  balance  of  power  antara  manajer, pemegang  saham,  dewan  komisais  dan  auditor.  Hal  ini  merupakan bentuk  pertanggungjawaban  manajemen  kepada  perusahaan  dan para  pemegang  saham.  Implementasi  dari  prinsip  ini  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara,  antara  lain  menyiapkan  laporan keuangan  ( financial  statement)  pada  waktu  yang  tepat  dan  dengan cara  yang  tepat;  mengembangkan  komite  audit  dan  resiko  untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan  dan  merumuskan  kembali  peran  dan  fungsi internal  audit  sebagai  mitra  bisnis  strategik  berdasarkan best practice (bukan sekedar audit)
4) Responsibilitas  ( responsibility).  Pemegang  saham  harus  memiliki peran  yang  diakui  oleh  hukum  dan  kerjasama  yang  akftif  antara perusahaan  serta  para  pemegang  kepentingan  dalam  menciptakan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
kekayaan,  lapangan  kerja,  dan  perusahaan  yang  sehat  dari  aspek keuangan.  Hal  ini  merupakan  wujud  tanggung  jawab  perusahaan sebagai  bagian  lembaga  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  tunduk pada  hukum  dan  bertindak  dengan  memperhatikan  kebutuhan- kebutuhan  masyarakat  yang  ada  di  sekitar  perusahaan.  Prinsip  ini diwujudkan atas dasar kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi  logis  dari  adanya  wewenang;  menyadari  akan  adanya tanggung  jawab  sosial;  menghindari  penyalahgunaan      kekuasaan; menjadi        professional        dan        menjunjung    etika;  memelihara lingkungan    bisnis    yang   sehat.
Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Definisi  dewan  direksi  menurut  UU  No.  40  tahun  2007  tentang perseroan terbatas adalah:
“Direksi  adalah  organ  perseroan  yang  berwenang  dan bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurus  perseroan  untuk kepentingan  perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan perseroan  serta  mewakili  perseroan  baik  di  dalam  maupun  di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”
Sedangkan  menurut  (Zarkasyi,  2008:99)  definisi  dewan  direksi adalah:
“Sekelompok  individu  yang  dipilih  untuk  bertindak  sebagai perwakilan  para  pemegang  saham  untuk  membangun  aturan yang  terkait  dengan  manajemen  perusahaan  dan  membuat keputusan-keputusan penting perusahaan”
Agar  pelaksanaan  tugas  direksi  dapat  berjalan  secara  efektif,  salah satu  prinsip  yang  perlu  dipenuhi  adalah  komposisi  direksi  harus sedemikian  rupa  sehingga  memungkinkan  pengambilan  keputusan  secara efektif,  tepat,  dan  cepat,  serta  dapat  bertindak  independen  (Komite Nasional  Kebijakan  Governance,  2006).  Sedangkan  dewan  komisaris menurut Pasal  1  poin  6  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007adalah:
“Dewan    Komisaris  adalah    Organ  Perseroan  yang  bertugas melakukan  pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus  sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi”.
Selain  dengan  perundang-undangan  tugas  dari  Dewan  Direksi  dan Dewan Komisaris juga  tertuang  dalam Board  of  Director  Charter (BOD) atau  yang  dalam  bahasa  Indonesia diterjemahkan sebagai pedoman dan tata  tertib  kerja  direksi  (piagam  direksi).  Isi  dari  BOD  ini  berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Menurut  KNKG  (2006),  BOD  charter  berperan sebagai pedoman bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris agar tugasnya dapat terarah dan efektif serta  dapat  digunakan sebagai  salah  satu  alat penilaian    kinerja    mereka.  Sedangkan  menurut    Australian    Institute    of Company  Director (2011),  fungsi  dan  peran  BOD  charter adalah sebagai berikut:
1) Sebagai  dokumen  kebijakan  tingkat  atas  (top  level),  BOD  charter berfungsi:
a. Mengingatkan  dewan  akan  kerangka  hukum  tempat  perusahaan beroperasi.
b. Mendokumentasikan  kebijakan yang telah diputuskan  dewan untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab lainnya.
c. Membantu  kepemimpinan  dewan  dalam  menciptakan  tata  kelola yang baik.
d. Mengkomunikasikan  kebijakan  dan  harapan  Dewan  Komisaris kepada manajemen.
e. Menyediakan pedoman dan bukti bagi para pemegang saham bahwa dewan telah menerapkan proses tata kelola yang kuat.
f. Sebagai referensi untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan.
g. Sebagai alat induksi bagi direksi baru dan manajer senior.
2) Sebagai  proses  atau  aktivitas  tingkat  atas  (top  level),  BOD  charter berfungsi:
a. Memastikan bahwa fokus Dewan Komisaris adalah pada bagaimana mereka dapat terus meningkatkan proses tata kelola bagi kemajuan organisasi.
b. Menyediakan  forum  untuk  membahas  beberapa  isu-isu  tata  kelola yang sulit.
c. Sebagai teknik pengembangan tim untuk  anggota Dewan Komisaris dan manajemen senior, untuk memperjelas peran dan harapannya Dewan komisaris adalah orang-orang pilihan yang ditunjuk dan dipilih dengan  beberapa  alasan,  seperti  pengalaman  kerja  ataupun  riwayat pendidikan,  riwayat  prestasi  kerja  yang  akan  dijadikan  penilaian  bagi RUPS  untuk  menentukan  layak  atau  tidaknya  diposisikan  sebagai  dewan komisaris,  berdasarkan  hal  tersebut  lah  maka  hubungan  hukum  yang terjadi  antara  perusahaan  dan  dewan  komisaris  dapat  bersumber  dari kinerjanya yang didasari dengan itikad baik.
Selain  RUPS  dan  dewan  komisaris,  suatu  badan  hukum  dalam perseroan  terbatas  sebagai  abstaksi  hukum  memerlukan  pengurus perseroan  untuk  menjalankan  operasional.  Pengurus  perseroan  tersebut dalam  ketentuan  perseroan  terbatas  disebut  “direksi”,  keberhasilan  dan atau  kegagalan  operasional  suatu  perseroan  terbatas  tersebut  sangat tergantung  pada  kinerja  kepengurusan  dari  direksi.  Direksi  menurut  UU PT  merupakan  suatu  organ  yang  didalamnya  terdiri  dari  satu  atau  lebih anggota  yang  dikenal  dengan  sebutan  direktur.  Dalam  hal  perseroan memiliki  lebih  dari  satu  orang  direktur  dalam  direksi,  maka  salah  satu anggota  direktur  tersebut  diangkat  sebagai  direktur  utama  (presiden direktur).  UU  PT  secara  umum  menyatakan  bahwa  perseoran  sekurang- kurangnya harus diurus oleh satu orang atau lebih anggota direksi, dengan pengecualian  bagi  perseroan  yang  di  bidang  usahanya  melakukan pengerahan  dana  masyarakat,  perseroan  yang  menerbitkan  surat
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
pengakuan  hutang  atau  perseroan  terbatas  terbuka,  harus  memliki sekurang-kurangnya  dua  orang  anggota  direksi,  24  tidak  ada  suatu pembatasan  mengenai  keanggotaan  direksi  dalam  perseroan,  tidak  hanya warga  negara  Indonesia  melainkan  juga  warga  negara  asing  yang memenuhi syarat yang ditetapkan (oleh Kementerian Tenaga Kerja) dapat menjadi anggota direksi perseroan. Peraturan Rangkap Jabatan
Dewan    Direksi  dan  Dewan    Komisaris  merupakan    bagian    dari tatakelola    internal  perusahaan.    Menurut    Banks    (2004)  board    of directors merupakan  badan  yang  mewakili kepentingan  para  pemegang saham,    dan    bertanggung    jawab    kepada    mereka    untuk  serangkaian tugas    tertentu,    termasuk    mendefinisikan    strategi    perusahaan    dan filosofi  perusahaan,  pengawasan  eksekutif  manajemen,  dan  pelaksanaan pengendalian  internal.  Kata  board  of  directors  atau  Dewan  Direksi digunakan untuk mewakili Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dinegara- negara  seperti  Amerika  Serikat,  Kanada  dan  Inggris.  Negara-negara tersebut menggunakan single board system untuk struktur Dewan Direksi mereka. Sedangkan dinegara  asia  seperti  Jepang,  Korea  dan  Indonesia kata  board    of    directors  setara    dengan  Dewan  Komisaris,  karena menganut dual board system.
Pada dual board system terdapat pembagian divisi dewan menjadi dua bagian  yaitu (1) Supervisory  board (di  Indonesia  disebut  dengan Dewan Komisaris)  bertindak  sebagai agen  dari  pemegang  saham,  bertanggung jawab    untuk    menunjuk,    mengawasi    dan    memberi  masukan    anggota dewan  manajemen  (Management  board),  dan  mengembangkan  strategi perusahaan    yang   mendasar.    (2)  Management    board  yang   bertanggung jawab    terhadap  menjaankan    funngsi    harian    manajemen    bisnis/divisi atau    melakukan    fungsi    kontrol    (di  Indonesia  disebut  dengan  Dewan Direksi).  Oleh  karena  pemisahan  tugas  ini,  maka  makalah  ini    akan berfokus  pada  rangkap  jabatan  yang  terdapat  pada Dewan  Komisaris. Peranan  Dewan    Komisaris  ini    dianggap    penting    karena    tanggung jawabnya  yang  besar  terhadap kontrol arah perusahaan.
Bahasan  mengenai  peraturan  rangkap  jabatan  pada  penelitian    ini akan  mendasar  pada  aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  maka terlebih  dahulu  akan  dipaparkan  beberapa  peraturan  yang  berkaitan dengan  jabatan  rangkap.  Hasil  penelusuran  yang  dilakukan  tidak diketemukan  aturan  khusus  yang  membahas  mengenai  rangkap  jabatan dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  tetapi  justru  ditemukan pengaturan  mengenai  jabatan  rangkap  ini  pada  beberapa  peraturan  lain diluar Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Konstruksi  Pasal  25  dan  Pasal  62  Undang-undang  Nomor  19  Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, jelas-jelas menyatakan larangan seorang  direksi  atau  komisaris  merangkap  jabatan  baik  dalam  BUMN  itu sendiri,  atau  perusahaan  negara  dan  perusahaan  swasta,  bahkan  jabatan
struktural  dan  fungsional  pada  instansi  atau  lembaga  pemerintah  pusat dan  daerah,  kata-kata  dilarang  mengindikasikan  bahwa  secara  tegas Undang-Undang  BUMN  sama  sekali  tidak  memberikan  cela  bagi  direksi atau  komisaris  untuk  memiliki  jabatan  rangkap  karena  Undang-Undang BUMN  berkeyakinan  apabila  direksi  atau  komisaris  memiliki  jabatan rangkap pada pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada mereka akan menemui benturan kepentingan.
Sudut  pandang  lain  mengenai  kebolehan  jabatan  rangkap  apabila mengamati  susunan  redaksi  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  26  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  serta  Peraturan  Komisaris  Pengawas Persaingan  Usaha  Nomor  7  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Jabatan Rangkap  sesuai  dengan  Ketentuan  Pasal  26  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1999,  yang  mengatur  mengenai  jabatan  rangkap  tersebut  terlihat seolah-olah ada celah.
Pelaksanaan jabatan rangkap yang memenuhi syarat bahwa kegiatan usaha dari perseroan terbatas tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama;  atau  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dalam  bidang  dan  atau  jenis usaha;  atau  secara  bersama  dapat  menguasai  pangsa  pasar  barang  dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat”  juga  harus  didasari  dengan  asas itikad  baik,  asas  kepantasan,  asas  kepatutan,  dan  asas  tata  kelola perusahaan yang baik.
Hal  yang  diinginkan  oleh  KPPU  dengan  menegaskan  melalui pemberlakuan  Peraturan  KPPU  Nomor  7  Tahun  2009  tentang  Pedoman Jabatan  Rangkap  Sesuai  dengan  Ketentuan  Pasal  26.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat,  adalah  bertitik  tolak  pada  kondisi  sudah  pernah terjadinya  tindakan  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang dilakukan oleh beberapa perseroan terbatas dengan menjadi posisi dominan atau  penguasaan  pangsa  pasar  salah  satunya  disebabkan  dengan  jabatan rangkap  yang  dilakukan  oleh  para  pengurus  dan  komisarisnya. Kenyataannya  apabila  terdapat  rangkap  jabatan  dalam  dua  perusahaan yang  bersaing (direct-interlock)  maka  hubungan  horizontal  ini  dapat melahirkan pembentukan strategi bersama di antara perusahaan.
Rangkap jabatan merupakan persoalan tersendiri dalam menjalankan kegiatan  usaha  pada  perseroan  terbatas,  kenyataannya  di  beberapa perusahaan  swasta  masih  terdapat  rangkap  jabatan  yang  dilakukan, kondisi  ini  terjadi  memang  di  latarbelakangi  aturan  yang  tidak  jelas, bahkan  Undang-Undang  PT  tidak  secara  tegas  mengatur  mengenai rangkap jabatan, sedangkan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Anti Monopoli juga memiliki celah hukum yang memungkinkan seseorang untuk  merangkap  jabatan  dalam  beberapa  perusahaan,  asalkan  rangkap
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
jabatan yang dilakukan tidak menciptakan kondisi pasar persaingan usaha tidak sehat.
Rangkap   jabatan Dewan    Komisaris nyatanya   belum    diatur secara jelas    pada    UU  No.40/2007  mengenai  Perseroan    Terbatas.    Namun,    isu rangkap    jabatan    ini    mulai  dipertimbangkan    oleh    Otoritas    Jasa Keuangan    (OJK)    sebagai    pengawas    perusahaan    yang  melenggang    di bursa    saham    (mengganti    posisi    dari    Badan    Pengawas    Pasar    Modal BAPEPAM)  dengan    mengeluarkan  Roadmap  Tata    Kelola    Perusahaan Indonesia. Menciptakan  tatakelola  perusahaan  yang  baik  menjadi  salah satu  fokus  dari  OJK,  karena dengan adanya perbaikan tata kelola pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Emiten dan Perusahaan Publik  pada  khususnya,  dan  perusahaan  Indonesia  pada  umumnya (Maulida: 2015).
Pada  Roadmap  OJK  ini  dinyatakan  bahwa  perangkapan  beberapa jabatan  sekaligus,  secara    berlebihan,    dapat    berakibat    anggota  Dewan Komisaris dan  Direksi  tidak  fokus  dan akuntabel  dalam  menjalankan fiduciary    duties  yang    dapat    merugikan    perusahaan.    Khusus  untuk Emiten    dan    Perusahaan    Publik,    rangkap    jabatan    secara    berlebihan juga    dapat  merugikan    pemegang    saham    (Roadmap  Tata    Kelola Indonesia  bagian  E.2.F).  Dalam Roadmap ini  juga  di  tulis  bahwa UUPT dan  ketentuan  pasar  modal  belum  mengatur mengenai  rangkap  jabatan anggota Dewan  Komisaris dan  Direksi  Emiten  dan  Perusahaan Publik (Maulida: 2015).
Dengan belum diaturnya prihal rangkap jabatan ini maka OJK dalam Roadmapnya  hanya    bisa    memberi    rekomendasi.    Rekomendasi  tersebut adalah    dengan    mengikuti    praktik  keteladanan    internasional    yang mensyaratkan      pembatasan    rangkap    jabatan    bagi    anggota  Dewan Komisaris  dan    Direksi.    Hal    ini    bertujuan    untuk    memungkinkan anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  untuk  fokus  pada  pelaksanaan fiduciary  duties  mereka.  Oleh  karena  itu    regulator    pasar    modal    perlu mengadopsi    ketentuan    mengenai    rangkap    jabatan    ini,    dan  mengatur pengungkapannya (Maulida: 2015). Permasalahan Rangkap Jabatan
Rangkap  jabatan  yang  menyebabkan  kurangnya  fokus,  waktu  dan energi sehingga dewan  tidak  dapat  bertindak  sebagai  agen  yang  efektif (Banks,    2004).    Banks    juga  mengungkapkan    bahwa    hal    tersebut merupakan bagian  dari kegagalan  yang  biasa  terjadi dalam proses tata kelola. Rangkap jabatan juga dapat menyebabkan kurangnya independensi dan    memicu    konflik    kepentingan.    Kurangnya    Independensi    dapat terjadi    jika  Dewan  Komisaris  meragkap  sebagai  Dewan  Remunerasi, Dewan Audit, Dewan Direksi atau jabatan strategis lain dalam perusahaan atau  instansi  tertentu.  Sedangkan  konflik  kepentingan  dapat  muncul dikarenakan Dewan Komisaris yang memiliki posisi strategis diperusahaan
lain  yang  mempunyai  keterkaitan  dengan  perusahaan  yang  dijabatnya (misal hubungan pemasok).
Pada    perusahaan    biasa    kurangnya    independensi    disebabkan  oleh pola    perusahaan    di  Indonesia    yang    masih    berbasis    pada  family ownership,  sehingga  pengisi  jabatan-jabatan tinggi tersebut kemungkinan merupakan  anggota  keluarga  yang  dipilih  secara  turun  temurun. Sedangkan    pada  perusahaan    BUMN,    pemilihan    jabatan  Dewan Komisaris banyak  yang didasarkan  pada  penunjukan  oleh  kementrian yang    nominasinya    adalah    orang-orang  dalam  lingkaran  pemerintahan. Sehingga  orang-orang  dari  luar  yang  kompeten  tetapi  tidak  memiliki channel kedalam  lingkaran,  tidak  dapat  dinominasikan  untuk  mengisi jabatan  strategis tersebut.
Badan    pengawas    pasar    modal    Amerika    (Securities    Exchange Committee-SEC) mempercayai bahwa adanya Dewan Direksi (di Indonesia setara  dengan  Dewan  Komisaris)  independen    yang    berasal    dari    luar akan  memperkuat  struktur  dari Dewan Direksi (Petra, 2005).  Penguatan struktur  Dewan    Direksi  ini    disebabkan    oleh    adanya    monitoring  yang independen dari  dewan  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  oleh manajemen    dan  memastikan    kebijakan    yang    diambil    adalah    yang terbaik  untuk  kepentingan  seluruh stakeholder. Namun, tidak selamanya Dewan  Direksi  yang  berasal  dari  luar  perusahaan  dapat  secara  efektif berkontribusi terhadap tata kelola perusahaan  yang baik. Menurut Patton dan Baker  (1987)  dalam  Baysinger  dan  Hoskison  (1990) Dewan  Direksi yang berasal  dari  luar biasanya tidak hanya berperan dalam satu jabatan pada satu perusahaan saja, melainkan pada beberapa  perusahaan.  Hal  ini mengakibatkan  para Dewan  Direksi tersebut  tidak  memiliki kecakapan dalam  mengelola  satu  bidang  bisnis  secara  efektif, karena  fokus  dan waktunya  yang    terbagi.    Oleh    karena    itu,  Dewan    Komisaris  dalam BUMN    diharapkan    selain    ditunjuk  secara    independen,    mereka    juga tidak  memiliki  rangkap  jabatan,  sehingga  fokus  pada penguatan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih efektif.
Rangkap    jabatan    tidak    hanya    berasal    dari    luar    (komisaris perusahaan    satu    menjabat  pada  perusahaan  lain),  namun  dapat  juga terjadi di dalam. Pada Liao dan Hsu (2013) rangkap jabatan  dalam  satu perusahaan    disebut    dengan  common    membership.    Dimana  common membership dapat  bermanfaat  bagi  tatakelola  perusahaan  karena  dapat menerapkan pengetahuan  pada  jabatannya  di  komite  tertentu  dengan jabatannya  di  komite  lain (pengetahuan yang saling melengkapi). Selain itu, common  membership  dapat  menyelaraskan  konflik  serta mempermudah  koordinasi  antar  komite  karena  tidak  terdapat  banyak pemikiran  yang    berbeda.    Namun  common    membership  juga    memiliki kelemahan  terutama    karena  efektifitas    pengawasan    akan    berkurang. Dewan    Direksi  (komisaris)  dirasa  tidak    memiliki  banyak  waktu  untuk fokus dan melakukan tugas untuk masing-masing komite. Oleh karena itu,
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
rangkap  jabatan  di  dalam  (common  membership)  ini  hanya  disarankan untuk  perusahaan  yang  berskala  kecil  dan  tidak  memerlukan  skala pengawasan yang luas.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi literatur. Penelitian dengan studi literatur merupakan penelitian  yang  dikategorikan  sebagai  sebuah  karya  ilmiah  karena pengumpulan  data  dilakukan  dengan  sebuah  strategi.  Sumber  kajian penelitian  ini  adalah  berupa  buku  referensi,  ketentuan  perundang- undangan  dan  regulasi  terkait,  jurnal  ilmiah  yang  dipublikasikan,  dan referensi  pada  website  yang  diakses  melalui  internet.  Studi  penelitian  ini difokuskan  pada  kasus  rangkap  jabatan  yang  terjadi  di  PT  Garuda Indonesia- PT Sriwijaya Air.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maulida  (2015),  sampai dengan tahun 2013 hanya 32 orang komisaris dari total  keseluruhan  114 orang  komisaris (20 perusahaan  BUMN) yang dalam annual  report tidak tercatat memiliki jabatan pada perusahaan atau instansi lain. Dengan kata lain  lebih  dari  80%  Dewan  Komisaris  pada  perusahaan  BUMN  memiliki rangkap  jabatan  pada  perusahaan  atau    instansi    lain.    Dari    data    yang dikumpulkan  juga  menyebutkan  bahwa  rangkap  jabatan yang  dimiliki oleh    para    petinggi    BUMN    tersebut    melebihi    satu    jabatan,    bahkan beberapa Dewan  Komisaris Utama  memiliki  lebih  dari  lima  jabatan  di perusahaan  maupun  instansi lain.
Rangkap  jabatan  pada  Direktur  Utama  PT  Garuda  Indonesia  yang merupakan perusahaan BUMN memang menjadi kritikan keras, utamanya dari  KPPU.  Karena  Kapabilitas  dan  Independensi  Dewan  Direksi  yang memiliki rangkap jabatan patut untuk dipertanyakan. Seperti yang dilansir oleh  CNN  Indonesia,  Direktur  Utama  PT  Garuda  yang  merupakan  eks petinggi  PELINDO  III  juga  memiliki  jabatan    di    Sriwijaya  Air  sebagai Komisaris  Utama.  Serta  terdapat  dua  pihak  lain  yaitu  Direktur  Niaga Garuda  Indonesia  dan  Direktur  Utama  Citilink  Indonesia  yang  juga mengemban posisi komisaris di Sriwijaya Air.
Merujuk  pada  UU  No.5  Tahun  1999,  KPPU  menilai    PT  Garuda Indonesia telah melanggar pasal 26 tentang rangkap jabatan. Petinggi PT Garuda  Indonesia  Group  menduduki  jabatan  Komisaris  di  Sriwijaya  Air dalam  waktu  yang  sama,  yang  merupakan  pasar  yang  sama,  memiliki keterikatan  yang  erat  dalam  bidang  usaha  yaitu  jasa  angkutan  udara niaga.  Rangkap  jabatan  ini  menjadikan  PT  Garuda  Indonesia  memiliki wewenang  lebih  pada  pengaturan  bisnis  yang  dijalankan  Sriwijaya  Air, yang  seharusnya  PT  Garuda  Indonesia    bersaing  dengan  Sriwijaya  Air.
Sehingga  PT  Garuda  Indonesia  diduga    dapat  mengatur  dan  menguasai pangsa pasar.
Namun,  pada  akhirnya  tuntutan  KPPU  ini  ditutup,  karena  setelah dipanggilnya  pihak-pihak  yang  terkait  dan  mentri  BUMN,  didapatkan bahwa  rangkap  jabatan  ini  merupakan  arahan  dari  pemerintah  (BUMN) yang  juga  sebagai  pemegang  saham  mayoritas.  Rangkap  jabatan  ini  juga mendapat  restu  dari  pemegang  saham  Sriwijaya  Air  dan  sebagai  syarat BUMN  untuk  mendapatkan  kepastian  atas  kemampuan  Sriwijaya  Air dalam  mengembalikan  kewajiban  utangnya.  Akhirnya,    KPPU  mendorong agar  pemerintah  tidak  terlampau  mengintervensi  harga  karena,  idealnya, KPPU masih meyakini, harga seyogyanya masih dari mekanisme pasar.
Setelah  pemanggilan  yang  dilayangkan  oleh  KPPU  pula,  ketiga petinggi PT Garuda Indonesia itu kompak melayangkan surat pengunduran diri dari jabatannya di Sriwijaya Air ke pemegang saham perusahaan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan itu dianggap sebagai  bentuk  upaya  manajeemn  dalam  menerapkan  tata  kelola perusahaan  yang  baik  ( Good  Corporate  Governance)  dan  kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  persaingan  usaha  yang  sehat  (CNN  Indonesia: 2019).
Belum  ada  peraturan    yang    mengakomodir    rangkap    jabatan    pada Dewan  Komisaris  Independen.  Peraturan  hanya  mengakomodir keindependensian  Dewan  Komisaris  Independen  yang  dilihat  dari keterkaitannya kedalam perusahaan yang di pimpinnya. Namun, dianggap lebih  efektif  lagi  jika  peratuan  juga  melihat  independensi  persyaratan Dewan  Komisaris  Independen    dari    sisi    hubungan    keluar    perusahaan. Rangkap    jabatan  Dewan  Komisaris  Independen    pada    perusahaan    atau instansi    lain    juga    dapat    menurunkun  keindependensian  dari  dewan, karena  terdapat  kemungkinan  jabatan  diluar  tersebut  berkaitan  dengan adanya  kepentingan  tertentu.  Menurut  data  dari  20  perusahaan    BUMN yang  ada,  dari  total  44  Komisaris  Independen  21  diantaranya  tidak memiliki  rangkap  jabatan (Maulida: 2015).  Ketiadaan  rangkap  jabatan ini  dapat  membuat  Komisaris Independen lebih fokus dalam kegiatannya mengawasi tata kelola perusahaan. Dari  data  yang  di  peroleh,  kita  juga dapat  melihat  bahwa  sebagian  besar  rangkap jabatan tersebut adalah jabatan  strategis  pada  pemerintahan.  Hal  ini  mungkin  sudah  menjadi rahasia  umum  bahwa  pemilihan  posisi  strategis  pada  perusahaan  BUMN adalah  sebagai  salah  satu  reward  kepada  politisi  negeri.  Sehingga  sangat sulit bagi orang luar pemerintahan yang dirasa memiliki kecakapan dalam menciptakan tatakelola perusahaan yang baik untuk dapat masuk kedalam nominasi petinggi BUMN tersebut.

## KESIMPULAN
PT  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk    merupakan  salah  satu  BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa angkutan udara niaga. Pada awal
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
juli  2019,  Direktur  Utama  PT  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk  dan  dua pihak  lain  yaitu  Direktur  Niaga  Garuda  Indonesia  dan  Direktur  Utama Citilink  Indonesia  dipanggil  oleh  KPPU  dikarenakan  dugaan  rangkap jabatan  di  Sriwijaya  Air.  Sebelumnya,  KPPU  menelisik  rangkap  jabatan direksi  Garuda  Indonesua  karena  timbul  dugaan  persaingan  usaha  yang tidak  sehat.  Masalahnya,  tiga  direksi  yang  menjabat  didua  perusahaan penerbangan  sekaligus  berpotensi  mengatur  harga  jual  ke  pasar.  Sebab, dikhawatirkan akan terjadi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang mempengaruhi iklim persaingan usaha di industri penerbangan. KPPU  menduga  Garuda  Indonesia  justru  mengendalikan  Sriwijaya  Air lewat  KSO  yang  terjalin,  padahal  seharusnya  Garuda  Indonesia  dan Sriwijaya  Air  bersaing  (CNN  Indonesia:  2019).  Permasalahan    rangkap jabatan  ini erat  kaitannya  dengan  penciptaan  tata  kelola perusahaan yang  baik  ( Good  corporate  governance).  Dimana  Dewan  Komisaris  dan Dewan  Direksi  memiliki  peranan  penting  dalam  memonitoring  dan mempromosikan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  guna  memaksimalkan nilai perusahaan dan stakeholder (Maulida: 2015).
Rangkap  jabatan  pada  Direktur  Utama  PT  Garuda  Indonesia  yang merupakan perusahaan BUMN memang menjadi kritikan keras, utamanya dari  KPPU.  Karena  Kapabilitas  dan  Independensi  Dewan  Direksi  yang memiliki rangkap jabatan patut untuk dipertanyakan. Seperti yang dilansir oleh  CNN  Indonesia,  Direktur  Utama  PT  Garuda  yang  merupakan  eks petinggi  PELINDO  III  juga  memiliki  jabatan    di    Sriwijaya  Air  sebagai Komisaris  Utama.  Serta  terdapat  dua  pihak  lain  yaitu  Direktur  Niaga Garuda  Indonesia  dan  Direktur  Utama  Citilink  Indonesia  yang  juga mengemban  posisi  komisaris  di  Sriwijaya  Air.  Namun,  pada  akhirnya tuntutan KPPU ini ditutup, karena setelah dipanggilnya pihak-pihak yang terkait  dan  mentri  BUMN,  didapatkan  bahwa  rangkap  jabatan  ini merupakan arahan dari pemerintah (BUMN) yang juga sebagai pemegang saham mayoritas. Rangkap jabatan ini juga mendapat restu dari pemegang saham  Sriwijaya  Air  dan  sebagai  syarat  BUMN  untuk  mendapatkan kepastian atas kemampuan Sriwijaya Air dalam mengembalikan kewajiban utangnya.  Akhirnya,    KPPU  mendorong  agar  pemerintah  tidak  terlampau mengintervensi  harga  karena,  idealnya,  KPPU  masih  meyakini,  harga seyogyanya masih dari mekanisme pasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Banks,    E.    2004.  Corporate    Governance:    Financial    Responsibility, Controls  and  Ethics.
Baysinger,  Palgrave  Macmillan,  Barry  dan  Robert  E.  Hoskisson.  1990. The  Composition  of  Boards  of  Directors  and  Strategic  Control: Effects  on  Corporate  Strategy.  The  Academy  of  Management Review, Vol. 15, No. 1 pp. 72-87
Board Charters, Australian Institue of Company Directors 2011
Kartika,  Pascal  Zechariah  R.  2016.  Analisis  Penerapan  Good  Corporate Governance dalam Formulasi Strategi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk: One Family Nation Garuda  Indonesia.  2018.  https://www.garuda-indonesia.com  ›  AR- Garuda-Indonesia-2018-FINAL_Low
Liao,    C  dan    Hsu,    A,W.  2013.  Common    Membership    and    Effective Corporate    Governance:  Evidence  from  Audit  and  Compensation Committee. Corporate Governance: An International Review, 21 (1)
Maulida,  Riza.  2015.  Dua  Tubuh  Satu  Kepala,  Rangkap  Jabatan  Petinggi BUMN  (Corporate  Governance  Working  Paper).  Universitas  Gadjah Mada. Research Gate. DOI: 10.13140/RG.2.1.4273.1046.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, KNKG 2006. Petra,  T.  Steven.  2005. Do  Outside  Independent  Directors  Strengthen Corporate    Boards?.  Corporate  Governance:  The  International Journal of Business in Society, Vol. 5 Iss 1 pp.55-64.
Shleifer,  A.  dan  R.  Vishny.  1997.  A  Survey  of  Corporate  Governance. Journal of Finance. 52(2): 737-783.
Zarkasyi, Moh. Wahyudin. (2008). Good Corporate Governance Pada Badan
Usaha  Manufakturing;  Perbankan  Dan  Jasa  Keuangan  Lainnya.
Bandung
: Alfabeta. (https://scholar.google.co.id/citations?user=e2jJsRAAAAAJ&hl=en UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN
Keputusan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  :  Kep-117/M-
Mbu/2002  Tentang  Penerapan  Praktek  Good  Corporate  Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Menteri Badan Usaha Milik Negara (jdih.bumn.go.id › lihat › KEP-117 › M-MBU › 2002)
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  Pedoman  Umum  Good  Corporate Governance  Indonesia.  2006.  (www.ecgi.org  ›  codes  ›  documents  › indonesia_cg_2006_id)
Pasal  108  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas. (www.hukumonline.com)
Pasal  110  dan  111  UU  PT    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_95.htm)
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Nomor  7  Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (www.kppu.go.id › docs › Pedoman › perkom_pasal26)
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menggantikan  ketentuan  serupa  yang  di  atur  dalam  Pasal  6  Kitab Undang- undangHukum Dagang (KUHD).(http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_97.htm)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.    (www.kppu.go.id  ›  docs  › UU_No.5.pdf)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1969  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.1 Tahun  1969  (Lembaran  Negara  Tahun  1969  No.  16;Tambahan Lembaran  Negara  No.  2890)  Tentang  Bentuk-Bentuk  Usaha  Negara Menjadi Undang-Undang (https://ngada.org/uu9-1969.htm)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_19_03.htm)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33    Tahun  1945  tentang perekonomian. (https://luk.staff.ugm.ac.id › atur › UUD1945)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas (www.hukumonline.com)
WEBSITE : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190703100814-92-408591/kppu- lanjutkan-penyelidikan-rangkap-jabatan-dirut-garuda  (diakses  22 Desember 2020)
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190701205930-92-408088/dirut- garuda-diminta-bersiap-lepas-jabatan-di-sriwijaya-air  (diakses  22 Desember 2020) https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190701202512-92- 408084/rangkap-jabatan-dirut-garuda-terancam-denda-maksimal- rp25-m (22 Desember 2020) https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190701153540-92-408040/dirut- garuda-penuhi-panggilan-kppu-soal-rangkap-jabatan  (22  Desember 2020)
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190212092746-92-368422/kppu- selidiki-rangkap-jabatan-bos-garuda-di-sriwijaya-air  (22  Desember 2020)
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190826190608-92-424794/kppu- setop-penyelidikan-rangkap-jabatan-direksi-garuda  (22  Desember 2020)
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190715173805-92-412314/kppu- panggil-menteri-bumn-soal-rangkap-jabatan-direksi-garuda (22 Desember 2020) https://www.cnbcindonesia.com/market/20190928153226-17-102889/pecah- kongsi-citilink-akhirnya-resmi-gugat-sriwijaya-air (22 Desember 2020)