Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 1, No. 2, Hal: 151-166 • Desember 2016

## HUBUNGAN PEMAHAMAN AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI, VALUE FOR MONEY DAN GOOD GOVERNANCE
(Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang)
Aries Iswahyudi a,* , Iwan Triyuwono b , M. Achsin c a,b,c Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang, Jawa Timur- Indonesia
* ( aries_iswahyudi@ymail.com)

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  1)  menguji  secara  empiris  pengaruh pemahaman akuntabilitas terhadap good governance . 2) menguji secara empiris pengaruh  pemahaman  transparansi  terhadap good  governance .  3)  menguji secara  empiris  pengaruh  pemahaman  partisipasi  masyarakat  terhadap good governance .  4)  menguji  secara  empiris  pengaruh  pemahaman Value  For  Money (VFM)  terhadap good  governance .  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dengan  pendekatan  eksplanatori.  Variabel  dalam  penelitian  ini adalah  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi,  dan  VFM,  dengan  variabel terikat  adalah good  governance .  Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  SKPD Kabupaten  Lumajang  yang  terkait  dengan  pelayanan  publik.  Teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  random  bertingkat  ( stratified random  sampling ).  Teknik  analisis  menggunakan  regresi  berganda.  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa good  governance tidak  berjalan  dengan  baik karena  variabel  akuntabilitas  tidak  berpengaruh  secara  positif,  variabel  VFM tidak  berpengaruh  secara  positif.  Sedangkan  variabel  partisipasi  berpengaruh secara  negatif  dan  variabel  transparansi  berpengaruh  secara  positif  terhadap good governance . Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, VFM, good governance

## ABSTRACT
The purpose of this study is to 1) Test empirically the effect of accountability to the understanding of good governance. 2) Test empirically understanding the influence of  transparency  to  good  governance.  3)  Test  empirically  understanding  the influence  of  society  participation  to  good  governance.  4)  Test  empirically understanding  the  influence  of  Value  For  Money  (VFM)  to  good  governance.  This study  uses  a  quantitative  approach  with  explanatory  approach.  The  variables  in this study are accountability, transparency, participation, and VFM, the dependent variable  is  good  governance.  The  population  in  this  study  is  SKPD  Lumajang related  to  public  services.  The  sampling  technique  used  was  stratified  random (stratified  random  sampling).  Techniques  using  multiple  regression  analysis.  The results show that good governance does not work well because the variable does not  affect positively accountability, variable VFM  does not  affect positively. While variable  negatively  affect  participation  and  transparency  variables  affect positively to good governance.
Keywords: accountability, transparency, participation, VFM, good governance

## PENDAHULUAN
Penerapan good governance ditujukan  agar  pembangunan  dan penyelenggaraan  pemerintahan  dapat berdaya  guna,  berhasil  guna,  bersih dan  bertanggung  jawab,  serta  bebas dari  budaya  korupsi,  kolusi  dan nepotisme.  Konsep good  governance semakin diisyaratkan untuk dilaksanakan pemerintah seiring dengan adanya reformasi yang menumbuhkan otonomi daerah
(Amelia dkk., 2013).
Dari  beberapa  prinsip good governance yang  digunakan  berbagai
institusi pemerintahan,
terlihat bahwa  prinsip  yang  melandasi good governance sangat  bervariasi  dan disesuaikan dengan kondisi institusional. Namun diantara berbagai adopsi, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang disepakati oleh institusi dan diakui sebagai karakteristik good governance , diantaranya yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua  prinsip  tersebut  tidak  dapat berjalan
sendiri-sendiri karena terdapat  hubungan  yang  sangat  erat dan  saling  mempengaruhi  (CUI-ITB, 2004).
Akuntabilitas menjadi kunci dari good  governance (Abdullah,  2010).
Akuntabilitas  menjadi  salah  satu unsur  pokok  dalam  mewujudkan good  governance (Wulandari,  2009).
Akuntabilitas juga telah menjadi topik yang  menarik  bagi  pemerintahan,
karena akuntabilitas telah berkembang  dari  sifat  tradisional (akuntabilitas keuangan) menjadi beberapa  prinsip,  yaitu  akuntabilitas administrasi,  akuntabilitas  politik, dan  akuntabilitas  sosial  (Erkkila, 2007).
Prinsip  transparansi  memiliki kedudukan  yang  penting  dalam implementasi konsep
good governance .  Melalui  informasi  yang transparansi,  dan  mudah  diakses, akan  memudahkan  publik  untuk memahami  dan  berpartisipasi  secara nyata  dalam  proses-proses  yang berkepentingan dengan publik. Transparansi informasi akan membuka  ruang  transaksi  sosial antara stakeholder dengan pemerintahan (CUI-ITB, 2004). Selain akuntabilitas
dan transparansi,  lembaga  internasional United  Nations  Development  Program (UNDP),  dan  the  Asian  Development Bank  (ADB)  menyatakan  bahwa good governance
yang baik harus melaksanakan minimal empat komponen  dasar  tata  kelola  yang baik,  yaitu  akuntabilitas,  partisipasi,
prediktabilitas  (aturan  hukum)  dan transparansi.
Akuntansi dan transparansi  dianggap  sebagai  faktor utama untuk memastikan
pemerintahan  yang  baik.  Partisipasi
merupakan dukungan dari masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.  Prediktabilitas  (aturan hukum)  mengacu  pada  1)  adanya undang-undang, peraturan dan kebijakan untuk mengatur masyarakat  serta  2)  aplikasi  dan konsistensi keadilan. Sedangkan
empat komponen, akuntabilitas, transparansi,  partisipasi  dan  aturan hukum  merupakan  empat  pilar  yang secara universal berlaku, dan terlepas dari  orientasi  ekonomi  dan  prioritas kebijakan  strategis  (Waheduzzaman 2008).
Berdasarkan penelitian Mardiasmo  (2003), good  governance
juga  dipengaruhi  oleh value  for money . Value  for  money (VFM)
merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama,  yaitu  ekonomi,  efisiensi  dan efektivitas.  Ekonomi  terkait  dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat  meminimalisir input  resources yang  digunakan,  untuk  menghindari pengeluaran  yang  boros.  Efisiensi merupakan  pencapaian  output  yang maksimum  dengan  input  tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil  program  dengan  target  yang ditetapkan.  Selain  ketiga  elemen tersebut,  VFM  juga  harus  didukung dengan  keadilan  dan  pemerataan. Keadilan  mengacu  pada  adanya
kesempatan  sosial  yang  sama  untuk mendapatkan layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan pemerataan merupakan  penggunaan  uang  publik yang tidak terkonsentrasi pada kelompok  tertentu,  melainkan  secara merata. Good governance juga dipengaruhi oleh partisipasi. Partisipasi  merupakan  keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  melalui lembaga  perwakilan  yang  dapat menyalurkan aspirasinya (UNDP,
1997).  Partisipasi  memiliki  peran yang  penting  dalam  meningkatkan good  governance seiring  dengan  era otonomi  daerah  di  Indonesia,  yang memberikan  keleluasaan  lebih  besar kepada  daerah  untuk  merancang pembangunan  daerah.  Kewenangan yang dimiliki pemerintah dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat apabila pemerintah mampu  membangun  demokrasi  pada tingkat  lokal  melalui  peningkatan partisipasi  publik  dengan  melibatkan masyarakat (Rahardian, 2010).
Penelitian mengenai good governance telah dilakukan oleh Dedy (2009)  yang  menemukan  bahwa penerapan good governance yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintahan.  Penelitian  Riantiarno
dan  Azlina  (2011)  menunjukkan bahwa  akuntabilitas  tidak  terbukti memengaruhi  kinerja  pemerintahan, sementara  akuntabilitas  ketaatan terbukti memengaruhi kinerja pemerintahan. Badruzaman dan Chairunnisa (2012) menemukan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  berkorelasi  kuat  dengan penerapan good governance . Sementara  Ani  (2014)  tidak  mampu membuktikan adanya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja
pemerintah  dalam  mewujudkan good governance . Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi  pengaruh  akuntabilitas terhadap  kinerja  pemerintahan  atau good  governance ,  sehingga  pengaruh akuntabilitas terhadap good governance perlu diuji ulang.
Pada  jurnal  CUI-ITB  (2004) ditunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi  merupakan  dua  prinsip yang dibutuhkan untuk melaksanakan good governance . Begitu  juga  dengan  Huque  (2011) yang
menemukan
bahwa
akuntabilitas  dari  eksternal  harus diperkuat  untuk  mewujudkan good governance di Bangladesh. Mardiasmo (2006)  menyatakan  bahwa  orientasi pembangunan sektor publik dimaksudkan  untuk  mewujudkan good governance . Beberapa
karakteristik pelaksanaan good governance , antara lain transparency, responsiveness, consensus orientation,  equity,  efficiency  dan effectiveness,  serta  accountability. Dari  karakteristik  tersebut,  paling tidak  terdapat  tiga  hal  yang  dapat diperankan  oleh  akuntansi  sektor publik yaitu
terwujudnya transparansi, value  for  money ,  dan akuntabilitas.  Waheduzzaman.  (2008) menemukan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif mempengaruhi good governance .
Beberapa  penelitian  terdahulu menunjukkan adanya isu bahwa good governance merupakan  hal  yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas.
Faktor  yang  dapat  mempengaruhi good governance dan merupakan pilar umum  dari good  governance adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.  Selain  itu  terdapat value for  money yang  merupakan  konsep pengelolaan  organisasi  sektor  publik. Namun  beberapa  penelitian  tersebut sebagian  besar  merupakan  penelitian kualitatif, dan lebih melihat hubungan keempat variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi,  prediktabilitas,  maupun Value for money (VFM) dengan kinerja pemerintahan.
Oleh karenanya penelitian ini berupaya mengembangkan  beberapa  penelitian
tersebut, dengan pendekatan kuantitatif, sehingga dapat dibuktikan  secara  statistik  pengaruh akuntabilitas,
transparansi, partisipasi,  maupun value  for  money (VFM) dengan good governance .

## TELAAH LITERATUR DAN
PERUMUSAN HIPOTESIS Teori Keagenan ( Agency Theory ):
Dasar Good Governance
Teori  keagenan  ( agency  theory )
menyatakan  bahwa  pada  umumnya semua pemegang saham yang termasuk  dalam  level  manajemen memiliki kepentingan tersendiri (Jensen  dan  Meckling,  1976).  Dalam sektor  publik,  hubungan  keagenan dilihat sebagai hubungan pendelegasian (Asmara, 2010). Hubungan keagenan di pemerintahan
melibatkan  eksekutif, legislative dan
public ( voters ). Legislatif mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada eksektutif sebagai expert agent untuk melaksanakan suatu
tindakan ( action ).  Legislatif  juga  berposisi sebagai agen dari pemilih atau public , karena  mereka    adalah  representasi dari public yang  diberi  kewenangan untuk  membuat  keputusan  tentang penggunaan  dana-dana public . Public adalah principal bagi  eksekutif  dan legislative ,  dikatakan  bahwa public
disebut  juga the  ultimate  principals (Asmara, 2010).
Pada  konteks  pemerintahan, principal-agent dapat  ditelusuri  dari proses  anggaran,  pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi  pelayanan. Hal  ini menjelaskan bahwa hubungan keagenan  terlihat  dari  hubungan pendelegasian  ( chains  of  delegation ), yaitu  pendelegasian  dari  masyarakat kepada  wakilnya  di  parlemen,  dari parlemen ke pemerintah, dari pemerintah  sebagai  kesatuan  kepada menteri  dan  dari  pemerintah  kepada birokrasi.  Hubungan  tersebut  tidak selalu  mencerminkan  hirarki,  tetapi dapat saja berupa hubungan pendelegasian (Abdullah, 2009)
Permasalahan  keagenan  dalam pemerintahan  antara  lain  adalah dalam  konteks  pembuatan  kebijakan publik, termasuk penganggaran, oportunitas agen  dapat  berupa rent seeking ataupun  korupsi.  Apabila aktivitas tersebut dilaksanakan selama proses pengalokasian sumberdaya  maka  keputusan  yang mendominasi adalah keputusan politik, bukan ekonomi atau
administrastif, sehingga disebut
korupsi  politis  ( political  corruption ) dan ketika dilakukan setelah anggaran ditetapkan atau saat
anggaran dilaksanakan, maka keputusan ekonomi atau administrative lebih dominan daripada  keputusan  politik  sehingga oportunitas disebut korupsi administrative ( administrative
corruption ) (Asmara, 2010).
Salah  satu  cara  yang  dapat digunakan untuk memonitor masalah kontrak  dan  membatasi  perilaku opportunistic manajemen adalah corporate  governance .  Prinsip-prinsip
pokok corporate  governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good governance adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan
dan responsibilitas.
Good governance diarahkan untuk mengurangi asimetri teori antara principal dan agent (Arief, 2013).

## Good Governance
Good governance ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi  demokrasi,  masyarakat sipil,  partisipasi  rakyat,  hak  asasi manusia,
dan pembangunan masyarakat  secara  berkelanjutan.
Good  governance muncul  akibat semakin  kompleksnya  permasalahan, seolah  menegaskan  bahwa  tidak adanya  iklim  pemerintah  yang  baik dan  didorong  dalam  reformasi  sektor publik.
Oleh  para  teoritisi  dan  praktisi administrasi negara Indonesia, istilah
“ good governance ” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan  yang  amanah  (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab  (LAN),  dan  ada juga  yang  mengartikan  secara  sempit sebagai  pemerintahan  yang  bersih ( clean government ) (Efendi, 2005).
Dasar  hukum good  governance pada  institusi  pemerintah  Indonesia yang  pertama  adalah  TAP  MPR.  No VII/MPR/2001 tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  baik dan  bersih.  Tujuan  penerapan good governance dalam pemerintahan adalah  agar  operasi  dari  instansi pemerintah  dapat  berjalan  secara efektif  dan  efisien,  dan  pencapaian sasaran  dari  perusahaan  dapat tercapai (Sari dan Raharja, 2012).

## Hubungan  Akuntabilitas  dan Good Governance
Akuntabilitas  diterapkan  dalam pemerintahan seiring dengan meningkatnya  peran  swasta  dan masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan serta adanya perubahan  besar  dalam  manajemen sektor publik. Penerapan akuntabilitas  ini  dimunculkan  oleh

## Osborne dan Gaebler dalam bukunya
Reinventing Goverment di tahun 1992.
Perubahan  manajemen  tersebut pada dasarnya diarahkan pada
penciptaan  manajemen  publik  yang handal  dan  mempertajam  serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan  administrasi  publik. Dengan mengembangkan konsep manajemen  publik  yang  fleksibel  dan berorientasi kepada pasar. Paradigma manajemen  sektor  publik  yang  baru menuntut  birokrasi  pemerintahan dibuat  efisien  dan  efektif  sehingga pemerintahan dapat bergerak fleksibel  dalam  mengikuti  tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Paradigma ini
merupakan  solusi  yang  mengacu pada  kaidah-kaidah  terhadap New Public Management (NPM) (Indreswari,
2011). Akuntabilitas merupakan bentuk  pertanggungjawaban  pihak yang diberi mandat untuk memerintah  kepada  yang  memberi mandat.  Akuntabilitas  merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan  pengawasan  melalui distribusi  kekuasaan  pada  berbagai lembaga pemerintah
sehingga
mengurangi penumpukan kekuasaan,
sekaligus  menciptakan  kondisi  saling mengawasi.  Lembaga  pemerintahan dalam  hal  ini  adalah  eksekutif (presiden beserta kabinetnya),
yudikatif  (MA  dan  sistem  peradilan)
dan legislatif (MPR dan DPR) (Abdullah,  2010).  Uraian  tersebut menjelaskan  bahwa  akuntabilitas akan  dapat  meningkatkan good governance , karena adanya pertanggungjawaban  dari  pihak  yang diberi mandat kepada pemberi mandat. Melalui akuntabilitas tercipta pengawasan  kekuasaan  dari  lembaga pemerintahan.
Akuntabilitas  merupakan  salah satu  unsur  pokok  perwujudan good governance yang  saat  ini  sedang diupayakan  di  Indonesia.  Pemerintah diminta  untuk  melaporkan  hasil  dari program  yang  telah  dilaksanakan sehingga  masyarakat  dapat  menilai apakah  pemerintah  telah  bekerja dengan  ekonomis,  efisien  dan  efektif. Akuntabilitas  dapat  dilihat  dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional  dan  perspektif  sistem akuntabilitas (Sadjiarto, 2000).
Berdasarkan  uraian  tersebut maka  ditetapkan  hipotesis  sebagai berikut:
H 1 :  Pemahaman akuntabilitas berpengaruh positif terhadap good governance Hubungan  Transparansi  dan Good Governance Sebagaimana penerapan akuntabilitas, penerapan transparansi  dalam  pemerintahan
juga karena adanya adopsi New Public Management (NPM). Prinsip transparansi dalam NPM mengindikasikan  adanya  kebebasan dan kemudahan didalam memperoleh informasi  yang  akurat  dan  memadai
bagi mereka yang memerlukan informasi, mutakhir dapat diandalkan,  mudah  diperoleh  dan dimengerti (indreswari, 2011). Menurut Mardiasmo (2000) transparansi berarti keterbukaan ( opennesess) pemerintah dalam memberikan  informasi  yang  terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya  publik  kepada  pihak- pihak  yang  membutuhkan  informasi.
Dalam
hal ini pemerintah berkewajiban  memberikan  informasi keuangan dan lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan  pihak  –  pihak  yang berkepentingan (Rahmamurrasjid, 2008). Prinsip transparansi menghendaki  adanya  keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi  (Hapsari,  2011).  Dapat dikatakan bahwa melalui transparansi akan menjamin
terwujudnya good  governance dengan cara  pemerintah  harus  menghasilkan informasi  yang  berkualitas  sehingga
menimbulkan kepercayaan bagi semua pihak yang berkepentingan. Transparansi dalam pelaksanaan pemerintah daerah
mensyaratkan  keterbukaan  pihak pemerintah  daerah  dalam  proses pembuatan keputusan atau kebijakan atau  pelaporan  –  pelaporan  atas kerjanya  sehingga  publik  dapat mengetahui, mengkaji dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan.  Transparansi  pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah dengan masyarakat
sehingga  dapat  mewujudkan good governance di  daerah  (Lukow,  2013).
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut: H 2 :  Pemahaman transparansi berpengaruh  positif  terhadap

## good governance
Hubungan  Partisipasi  dan Good

## Governance
Dalam konsep new public management (NMP) keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan  juga tidak  terlepas  dari  partisipasi  aktif anggota masyarakat. Masyarakat Daerah  baik  secara  kesatuan  sistem maupun  sebagai  individu  merupakan bagian  integral  yang  sangat  penting dari  sistem  pemerintahan  daerah karena secara prinsip
penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan
masyarakat  yang  sejahtera  (selamat,
2013). Prinsip partisipasi diartikan sebagai  jaminan  kesamaan  hak  bagi setiap  individu  dalam  pengambilan keputusan  (baik  secara  langsung maupun melalui lembaga perwakilan). Pelaksanaan prinsip partisipasi mengharuskan  pemerintah  untuk meningkatkan fungsi kontrol terhadap  manajemen  pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan organisasi non pemerintah. Melalui hubungan dengan  organisasi  non  pemerintah diyakini akan dapat menjalin hubungan  yang  lebih  baik  dengan masyarakat (Indreswari, 2011). Partisipasi memastikan
pemerintahan lebih transparan, akuntabel,  dan  dapat  diprediksi. Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat yang  semakin  tinggi  dalam  program pembangunan,  akan  meningkatkan good  governance (Waheduzzaman, 2008).  Partisipasi  masyarakat  yang
efektif akan
meningkatkan transparanasi  dalam  pembangunan, akuntabilitas atas otoritas pelaksana, dan  sesuai  dengan  hukum  setempat sehingga  pada  akhirnya  menciptakan pemerintahan yang baik ( good governance ) (Waheduzzaman, 2008)
Partisipasi  akan  menjadi  efektif
bila pemberdayaan masyarakat mencapai posisi yang memungkinkan tindakan  kooperatif  dan  kolektif  yang akan dilakukan dengan badan pelaksana (pemerintah), sehingga dapat  meningkatkan  pengambilan keputusan,  monitoring  dan  evaluasi proses  (Brett,  2003;  Cooper  et  al,
2006;
Waheduzzaman,
2009).
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut: H 3 :  Pemahaman  partisipasi  rakyat berpengaruh  positif  terhadap good governance
Hubungan Value  For  Money (VFM) dan Good Governance
Sektor  publik  sering  dinilai sebagai  sarang  pemborosan,  sumber kebocoran  dana,  dan  instusi  yang selalu  merugi.  Oleh  karena  itu tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik
memperhatikan value  for  money dalam menjalankan aktivitasnya. Penelitian  Mardiasmo  (2006)
menyimpulkan bahwa akuntansi manajemen  harus  dapat  memberikan informasi  yang  relevan  dan  handal melalui strategic  planning, strategic cost management , dan strategic management  accounting untuk  dapat menerapkan
NPM,
melaksanakan value  for  money untuk
penentuan  biaya  dan  harga  layanan
publik,  serta  pengukuran  kinerja pengelolaan  dalam  kerangka best value  performance dan public  sector scorecard .
Value  for  Money merupakan prinsip  pengelolaan  organisasi  sektor publik  yang  mendasar  pada  tiga elemen  utama  (Mardiasmo,  2009) yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value  for  Money dapat tercapai  apabila  organisasi  telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum  dalam  rangka  mencapai tujuan  organisasi.  Ekonomi  adalah pemerolehan  input  dengan  kualitas dan  kuantitas  tertentu  pada  harga yang  terendah.  Ekonomi  terkait dengan  sejauh  mana  organisasi sektor  publik  dapat  meminimalisir input  resources yang  digunakan dengan menghindari pengeluaran yang  boros.  Efisiensi  merupakan pencapaian  output  yang  maksimum
dengan input tertentu atau penggunaan  input  yang  terendah untuk  mencapai  output  tertentu.
Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil  program  dengan  target  yang ditetapkan. Secara sederhana,
efektivitas  merupakan  perbandingan outcome dengan output .  Ketiga  hal tersebut  merupakan  elemen  pokok V alue  For  Money yang  saling  terkait.
Ketiga elemen tersebut perlu
ditambah  dengan  dua  elemen  lagi
yaitu keadilan ( equity ) dan pemerataan atau kesetaraan ( equality ).  Keadilan  mengacu  pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk  mendapatkan  layanan  publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi.  Selain  keadilan,  perlu dilakukan  distribusi  secara  merata. Artinya,  penggunaan  uang  publik hendaknya  tidak  terkonsentrasi  pada kelompok  tertentu  saja,  melainkan dilakukan  secara  merata  dengan keberpihakan  kepada  seluruh  rakyat (Mardiasmo, 2006). Berdasarkan
uraian  tersebut  maka  ditetapkan hipotesis sebagai berikut:
H 4 :  Pemahaman value  for  money
berpengaruh positif terhadap good governance

## METODE
Penelitian ini
tergolong explanatory ,  yaitu  penelitian  yang mencoba menjelaskan fenomena yang ada  (Hartono,  2005:12).  Populasi dalam  penelitian  ini  yaitu  SKPD Kabupaten  Lumajang  yang  terkait dengan  pelayanan  publik.  Teknik pengambilan  sampel  atau  teknik sampling.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  g ood  governance (Y)  yang didefiniskan sebagai mekanisme
pengelolaan  sumber  daya  ekonomi
dan sosial untuk tujuan pembangunan (Krina, 2003). Indikator tercapainya good
governance dapat dilihat dari kualitas good  governance ,  sehingga  Indikator good  goveranance menurut  Krina (2003) adalah 1) Perekonomian daerah semakin baik; 2) Kesejahteraan masyarakat yang semakin  baik;  3)  Kondisi  sosial masyarakat  yang  semakin  baik;  dan 4)  Tercapainya  pembangunan  dengan merata
Sedangkan  variabel  independen (X) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas (X 1 ). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemegang jabatan publik atas keputusan  dan  tindakan  yang  dibuat untuk  masyarakat  (Krina,  2003). Indikator akuntabilitas adalah 1) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis;  2)  Kebijakan  yang  tersedia bagi  warga  yang  membutuhkan;  3) Keputusan  yang  diambil  memenuhi standar  etika  dan  nilai  yang  berlaku;
4) Keputusan yang diambil memenuhi prinsip-prinsip administrasi yang benar;  5)  Kejelasan  dari  sasaran  atas kebijakan yang dibuat dan dikomunikasikan;  6)  Akurasi  dan kelengkapan informasi
yang berhubungan dengan cara-cara
mencapai  sasaran  suatu  program;
7)  Kelayakan  dan  konsistensi  dari
target  operasional  maupun  prioritas;
8) Penyebar luasan informasi mengenai  suatu  keputusan  melalui media massa; dan 9) Sistem
manajemen dan monitoring hasil
Transparansi (X 2 ), adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang  kebijakan  proses  pembuatan dan  pelaksanaanya  serta  hasil-hasil yang dicapai (Juliastuti, 2013).
Transparansi  memiliki  dua  aspek yaitu:  1)  komunikasi  publik  oleh pemerintah  dan  2)  hak  masyarakat terhadap  akses  informasi  (Mardiasmo dalam  Juliastuti,  2013).  Juliastuti (2013)  menjelaskan  bahwa  prinsip- prinsip  transparansi  dapat  diukur
melalui indikator berikut ini: 1) Pemberian informasi oleh pemerintah  daerah  yang  berkaitan dengan  kebijakan  anggaran  yang telah disusun; 2) Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan
anggaran  yang  telah  disusun  oleh pemerintah  daerah  untuk  diketahui oleh  publik;  3)  Ketepatan  waktu penyampaian  laporan  pertanggung jawaban;  4)  Kemampuan  tranparansi anggaran  dalam  meningkatkan  dan mengakomodasikan  usulan;  dan  5)
Adanya
sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.
Partisipasi  (X 3 ),  adalah  fungsi
informasi  melalui  mana  orang  dapat datang untuk berbagi visi pembangunan, membuat pilihan, dan mengelola kegiatan. Indiktornya adalah sebagai berikut: 1) menginformasikan;  2)  konsultasikan; 3)  Pelibatan;  dan  4)  pemberdayaan (Waheduzzaman. 2009). Value For Money (X 4 ), merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama,  yaitu  ekonomi,  efisiensi,  dan efektivitas (Mardiasmo, 2006). Indikator value  for  money adalah: (Mardiasmo, 2000). Indikatornya adalah:  1)  Pengelolaan  organisasi
publik bernilai ekonomis, yaitu dengan  biaya  terendah  dengan  hasil output yang  tinggi;  2)  Pengelolaan organisasi publik  efisien  sesuai standar kinerja yang telah ditetapkan;
3)  Pengelolaan  organisasi  publik efektif yaitu pencapaian hasil program
sesuai target yang ditetapkan; 4)  Tercapainya  tujuan  dan  sasaran program  pembangunan;  5)  Kebijakan yang dibuat bermanfaat bagi masyarakat;  6)  Kesesuaian  hasil dengan  tujuan  yang  ditetapkan;  dan 7) Adanya alternatif yang memberikan hasil  yang  sama  dengan  biaya  yang paling rendah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  yang  dilakukan  di beberapa SKPD di Kabupaten Lumajang  (Tabel  1)  menunjukkan bahwa  pelaksanaan good  governance terutama dipengaruhi oleh transparansi dan partisipasi. Berperannya aspek transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lumajang akan meningkatkan terwujudnya g ood governance dikarenakan  aparat  telah menyediakan  akses  informasi  yang jelas  mengenai  prosedur-prosedur,
penggunaan biaya, dan pertanggungjawaban atas kegiatan/program yang dilaksanakan. Serta  telah  disediakan  akses  untuk pengaduan terkait pelanggaran aturan  atau  permintaan  uang  suap dan  bekerjasama  dengan  media massa  untuk  meningkatkan  arus informasi.
Begitu juga dengan aspek partisipasi  memberikan  pengaruh yang  baik  terhadap  tercapainya good
governance, selama partisipasi masyarakat  tidak  terlalu  besar.  Hal ini  karena  partisipasi  masyarakat yang  tinggi,  dapat  meningkatkan biaya  yang  mengakibatkan  tidak efisien.  Selain  itu  partisipasi  yang besar  akan  membutuhkan  waktu yang lama untuk menampung aspirasi, sehingga akan
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Variabel β t Sig t Konstanta 15,603 Akuntabilitas 0,052 0,659 0,512 Transparansi 0,189 1,774 0,079 Partisipasi -0,338 -3,289 0,01 VFM 0,035 0,061 0,557 F 3,398 (Sig. 0,012) R 2 0,131 Adj R 2 0,093 Sumber: Hasil Analisis Data SPSS memperlambat pengambilan kebijakan. Dengan kata lain
partisipasi  masyarakat  yang  tinggi akan  menjadikan  pelaksanaan good governance menjadi  menurun  atau kurang  baik,  karena  tidak  efisien dalam  biaya  maupun  pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan.  Hal  ini  karena  semakin banyaknya partisipasi rakyat, menyebabkan  banyaknya  masukan
dan ide-ide yang kemungkinan bertentangan  antar  masyarakat  atau kelompok masyarakat. Sehingga akan sulit  mewujudkan  suatu  kebijakan yang  memenuhi  semua  keinginan masyarakat,  dan  terdapatnya  banyak hambatan dalam pelaksanaan program  tersebut.  Kondisi  ini  pada akhirnya  akan  mengurangi  dan menghambat
pencapaian good
governance .  Hal  ini  karena  dalam partisipasi
kadang-kadang
menyebabkan  keterlambatan  dalam pengambilan keputusan.
Walaupun  akuntabilitas  dan
value for money diakui turut mempengaruhi pelaksanaan good governance , namun karena kurangnya  kemampuan  SDM  dalam memahami prinsip-prinsip akuntabilitas sehingga dalam
pelaksanaannya  akuntabilitas  tidak dapat  diterapkan  secara  maksimal dalam  operasional  beberapa  SKPD.
Sementara  VFM  lebih  menekankan kepada  tercapainya  kinerja  sektor publik,  khususnya  kinerja  keuangan, sehingga kurang mencerminkan pencapaian good  governance secara keseluruhan  dari  SKPD  yang  ada  di Kabupaten  Lumajang.  Keterbatasan kemampuan SDM yang rendah dalam meningkatkan  efektivitas,  efisiensi, dan  ekonomis,  terlihat  dari  adanya anggapan  bahwa  kinerja  pemerintah
hanya dianggap di penyerapan anggaran mencapai 100%.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Berdasarkan
Keterbatasan dalam penelitian ini maka disarankan peneliti selanjutnya untuk:
1. Menambah  variabel  dependen yang  digunakan  pada  penelitian selain  variabel  akuntabilitas, transparansi,  partisipasi  dan VFM,  karena  banyak  variabel lain  yang  dapat  mempengaruhi
good governance.
2. Memperluas  populasi  penelitian
dengan mengembangkan beberapa daerah sehingga penelitian dapat merepresentasikan hasil peneliitian dengan lebih baik.

## REFERENSI
Abdullah,  Syukriy.  2009. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akntansi . Oktober 13, 2009.www syukriy.wordpress.com/.../hubu ngan-dan-masalah-keagenan-di- pemerint...13  Okt  2009  -  Oleh: Abdul Halim (Universitas Gadjah Mada)  dan Syukriy  Abdullah ... Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi . Oktober ... Abdullah,  Syukry.  2010. Perwujudan Transparansi  dan  Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor  Publik:  Suatu  Sarana Good  Governance .  12  Januari 2010.www.
syukriy.wordpress.com/.../pewu judan-transparansi-da...
Amelia,  Ira,  Desmiyawati  dan  Nur
Azlina.  2013. Pengaruh  Good Governance,  Pengendalian  Intern Dan Budaya Organisasi Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan) .  Jurusan  Akuntansi. Fakultas  Ekonomi.  Universitas
Riau. Pekanbaru. Hal 1-15.pdf.
Arief,  Anggyansyah.  2013. Teori Keagenan (Agency theory) . Selasa 8 Januari, 2013. www.anggyansyah.blogspot.com /2013/01/ teori -keagenan- agency-theory.html .
Asmara,  Jhon  Andra.  2010.  Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .  Jurnal  Telaah  & Riset Akuntansi. Vol 3. No. 2. Juli
2010 . Hal 155-172.
Badruzaman, Jajang dan Irna Chairunnisa.  2012.  Pengaruh Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance.  Jurusan  Akuntansi Fakultas  Ekonomi  Universitas
Siliwangi Tasikmalaya. Jurnal ipi
4115 . Hal 1-22.pdf.
CUI-ITB. 2004. Keterkaitan Akuntabilitas  dan  Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance. Jurnal Perencanaan Wilayah  dan  Kota.  Vol.15.  No.  1. 2004. Hal 34-47.pdf. Dedy, Somantri Yusuf. 2009. Pengaruh Good Governance Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah  Kota  Bandung .  Tugas Penelitian.  Jurusan  Akuntansi Politeknik Pos Indonesia Bandung. Hal 1-28.pdf.
www.asp.trunojoyo.ac.id/.../Pen garuh-Good-Governance- Terhadap-Kinerja-Pe ..
Efendy,  Sofyan.  2005.  “Membangun Good Governance”. Diakses melalui situs http://sofian.staff.ugm.ac.i d/artikel/membangun-good- governance.pdf, tanggal 20 desember 2015. Erkkila,  Tero.  2007.  Governance  And Accountability- A shift in conceptualization.  University  of Helsinki.  Jurnal  PAQ  SPRING. Pp 1-38.pdf. Hapsari,  Indri.  2011.  Hubungan Antara Good Corporate Governance  Dan  Transparansi Dengan Kinerja Perusahaan. Hal 1-25.pdf. www.eprints.undip.ac.id/27390/ 1/JURNAL.pdf .
Hartono,  Jogiyanto.  2008. Teori
Portofolio  dan  Analisis  Investasi , Edisi V, BPFE, Yogyakarta. Huque, Ahmed Shafiqul. 2011. Accountability  and  governance: strengthening extra-bureaucratic mechanisms in Bangladesh. Emerald  Journal:  International Journal  of  Productivity  and
Performance  Management.  Vol 60.  No.  1.  Pp  59-74 . Q Emerald Group Publishing Limited. 1741- 0401. DOI 10.1108/17410401111094312. Indreswari, Meidyah. 2011. Akuntabilitas Instansi Pemerintah .  Pusat  Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan  Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan. Edisi Keenam. Pdf. Jensen,  M.  C  dan  Meckling.  W.  H. 1976.  The  Agency  Theory  of Firm: Managerial Behavior, Agency  Cost  and  Ownership
Structure. Journal  of  Financial Economics 3 (4) : 305-360.
Juliastuti,  Ayu.  2013.  Pengaruh Akuntabilitas  Publik,  Partisipasi Masyarakat  dan  Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan  Pengetahuan  Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan  Keuangan  Daerah (Studi  Empiris  Pada  DPRD  Kota di  Provinsi  Sumatera  Barat). Jurnal  Akuntansi  11  Maret.  Vol I. No. 1. Hal 1-27.pdf.
Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator & Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi . Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. Agustus.pdf. Mardiasmo, 2006. Pewujudan Transparansi  dan  Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor
Publik:  Suatu  Sarana  Good Governance. Jurnal  Akuntansi
Pemerintahan  Vol  2.  No.  1.  Mei 2006 . Hal 1-24.pdf.
Mardiasmo. 2003. Pewujudan Transparansi  dan  Akuntabilitas Publik  Melalui  Akuntansi  Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance .  Pidato  Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas  Ekonomi.  Universitas Gajah  Mada.  29  September 2003. Yogyakarta. pdf. Mardiasmo.2000. Reformasi Pengelolaan  Keuangan  Da  erah: Implementasi Value  for  Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas  Publik. JAAI, Vol. 4, 1 Juni, 2000
Rahadian,  Achmad  Hidayat.  2010. Mewujudkan Good  Governance Melalui  Pelayanan  Publik.Jurnal Ilmiah STIAMI.Hal 57-70.pdf.
Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas  dan  Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan  Pemerintahan  Yang Baik  di  Daerah (Studi  di Kabupaten  Kebumen) .  Program Magister  Ilmu  Hukum.  Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.pdf. Riantiarno,  Reynald  dan  Nur  Azlina. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  Kabupaten Rokan  Hulu). Pekbis  Jurnal.  Vol 3.  No.  3.  Novermber  2011 .  Hal 560-568.pdf.
Sadjiarto,  Arja.  2000.  Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan .  Jurnal  Akuntansi dan  Keuangan  Vol  2.  No.  2. November 2000 . Hal 138-
150.pdf.
Sari,  Maylia  Pramono  dan  Raharja. 2012. Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) Pada  Badan  Layanan  Umum (BLU)  di  Indonesia .  Universitas Negeri Semarang. pdf. Selamat,  Melani  Dwiyanti.  2013. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  (Suatu  Studi  pada Sekretariat  daerah  Kabupaten Kepulauan  Siau  Tagulandang Biaro). Hal 1-10. www. ejournal.unsrat.ac.id/index.php /governance/.../1558. UNDP.  1995.  Human  Development Report  1995.  New  York:  Oxford University Press Waheduzzaman. 2008. Good Governance In Democratic Developing Countries: A Paradox . Journal School  of  Management. Victoria  University.  Melbourne. Australia. Page 1-8.pdf. www.mngt.waikato.ac.nz/depart ments/.../airaanz/.../Waheduzz aman.pdf Wulandari, Suci. 2009. Persepsi Users Atas Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Pemerintah  Kota  Surakarta). STIE  IEU  Yogyakarta.  Jurnal Studi Akuntansi Indonesia Fakultas  Ekonomi  Universitas Sebelas Maret. Hal 60-74.pdf.