## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA CILEGON

## Rahmatullah
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten
Jalan Raya Lintas Timur Km. 04 Karang Tanjung Pandeglang Banten
Email: kk.mamato@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  implementation  of  local  regulations  No.  10  year  2012 on  managing  Corporate  Social  Responsibility  in  Cilegon.  This  type  of  study  is qualitative descriptive. Results of the study illustrates that change has not been implemented, since it was  passed on April 30, 2012. There are 2  (two)  clauses article  in  particulary  regarding  Perda  operational  costs  and  recruitment patterns  of  administrators  through  the  fit  and  proper  test.    The  study recommends  revisions  to  some  article  that  impedes  the  passage  of  Perda,  in addition to the importance of involving stakeholders’ executor (company) in the formulation  of  article  so  as  to  accommodate  the  needs  of  the  Government, enterprises and society.
Keywords : Implementation, Local Regulations, Corporate Social Responsibility

## PENDAHULUAN
Kota Cilegon merupakan kota Industri  di  Provinsi  Banten  yang  berperan sebagai  simpul  sistem  jaringan  utilitas  dan pergerakan  jawa-sumatera,  melalui  posisi ini Kota Cilegon turut menentukan pertumbuhan dan perkembangan wilayah di kedua  pulau  besar  tersebut.  Selain  itu  Kota Cilegon sebagai potensi inlet-outlet terhadap lokasi pasar dunia, secara geografis  Kota  Cilegon  memiliki  akses langsung  terhadap  Alur  Laut  Kepulauan Indonesia  (ALKI)  I  yang  didukung  oleh keberadaan  21  pelabuhan  umum  dan khusus.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  Kota Cilegon mencapai 5,2%, selain juga terdapat 117 perusahaan  yang menanamkan investasinya.
Berbagai potensi diatas belum berkorelasi  langsung  pada  meningkatnya kesejahteraan  masyarakat,  jumlah  keluarga miskin  di  Kota  Cilegon  mencapai  15.531 jiwa    atau  5,23%,  dari  296.475  jiwa,  dan angka  pengangguran  mencapai  22.403  jiwa atau  7,55%.  Memahami  besarnya  potensi  dan aneka permasalahan  yang ada, Pemkot Cilegon berupaya mensinkronisasikan program peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  yang beririsan dengan program CSR perusahaan.
Upaya mewujudkan masyarakat Cilegon sejahtera, tidak mampu dipenuhi secara tunggal oleh  Pemkot  Cilegon,  oleh  karena  itu  Pemkot berupaya  melibatkan  pihak  perusahaan  dengan mensinergikan program yang beririsan, sehingga  diharapkan  akselerasi  peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.
Bentuk kemitraan CSR yang dilakukan
Pemerintah
Kota Cilegon, dengan memprakarsai  berdirinya  lembaga  Cilegon Corporate  Social  Responsibility yang  disingkat CCSR,  ditetapkan  melalui  Peraturan  Walikota Cilegon  Nomor  3  tahun  2011,  tentang Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)  di  Kota  Cilegon.  CCSR  merupakan lembaga  independen  non  pemerintah  yang mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program  dan  kegiatan  CSR  dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Karena  Peraturan  Walikota  tersebut dinilai  terlaksana  dengan  baik  kemudian dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012  tentang  Pengelolaan  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan.  Berdasarkan  Perda  tersebut, yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  adalah  komitmen  perseroan  untuk berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Tujuan  dibentuknya  Perda  tercantum dalam  Pasal  3,  antara  lain  (a)  terwujudnya batasan  yang  jelas  tentang  tanggung  jawab sosial  termasuk  lingkungan  perusahaan  beserta pihak-pihak  yang  menjadi  pelakunya;  (b) terpenuhinya  penyelenggaraan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  suatu
koordinasi;  (c)  terwujudnya  kepastian  dan perlindungan  hukum  bagi  pelaku  dunia  usaha dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  secara  terpadu  dan  berdaya  guna; melindungi  perusahaan  agar  terhindar  dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak tidak berwenang;  (d)  meminimalisir  dampak  negatif keberadaan  perusahaan  dan  mengoptimalkan dampak  positif  keberadaan  perusahaan;  dan  (e) terprogramnya  rencana  pemerintah  daerah untuk  melakukan  apresiasi  kepada  dunia  usaha yang  telah  melakukan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  dengan  memberi  penghargaan  serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
Untuk  membangun  keserasian  dan mengembangkan pola kerjasama antara pemerintah  daerah  dan  dunia  usaha,  Pemkot Cilegon  melalui  Perda  Nomor  10  Tahun  2012 mengadakan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan  yang  tercantum  pada  pasal  11  ayat (1)  adapun  kegiatannya  terdiri  dari:  (a) Pendataan perusahaan yang memiliki kewajiban dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;  (b)  Penyusunan  program  sosial  di Kota  Cilegon  dan  penghimpunan  dana  dari perusahaan  yang  memiliki  kewajiban  dan/atau dapat  melaksanakan  tangung  jawab  sosial perusahaan;  (c)  Pendistribusian  dana  dari perusahaan  yang  memiliki  kewajiban  dan/atau dapat  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  kepada  masyarakat.  Adapun  badan yang mengelola tanggung jawab sosial perusahaan  ini  dilaksanakan  oleh  suatu  badan
independen  non  pemerintah  yang  ditetapkan oleh  Peraturan  Walikota  yang  disebut Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR).

## Permasalahan
Adanya  pengelolaan  tanggung  jawab sosial perusahaan ini bermaksud untuk mencegah  terjadinya  tumpang  tindih  dalam pemberian  bantuan  CSR,  selain  itu  juga  untuk pemerataan  bantuan  dengan  cara  sinkronisasi dengan  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah daerah  sehingga  bukan  hanya  masyarakat  yang ada  di  sekitar  perusahaan  saja  yang  merasakan bantuan tersebut, melainkan seluruh masyarakat yang ada di Kota Cilegon.
Namun pada kenyataannya, implementasi  perda  CSR  yang  ada  di  Kota Cilegon  ternyata  tidak  berjalan  sesuai  dengan harapan.  Pelaksanaan  CSR  di  Kota  Cilegon masih  mengacu  pada  Perwal  Kota  Cilegon karena  sejak  dikeluarkannya  perda  tersebut, terdapat  beberapa  permasalahan  diantaranya: Pertama, dalam  pasal  16  ayat  (2)  menjelaskan bahwa  biaya  operasional  pengelola  dan sekretariat pertahun diambil dari dana pengelolaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan yang  terkumpul  dalam  1  (satu)  tahun.  Namun, pada  kenyataannya  pihak  perusahaan  tidak menyetujui  pelaksanaan  peraturan  yang  ada dalam pasal tersebut, karena hal ini bertentangan dengan komitmen yang disepakati oleh kalangan perusahaan pada proses pembentukan CCSR yang tidak akan
menggunakan  dana  dari  perusahaan  untuk keperluan biaya operasional.
Kedua, pada  pasal  25  ayat  (1) menjelaskan  bahwa Cilegon  Corporate  Social Responsibility (CCSR)  harus  terbentuk  paling lambat  6  (enam)  bulan  sejak  diundangkannya peraturan  daerah  ini.  Namun  sampai  saat  ini sejak  diundangkannya  peraturan  daerah  ini tanggal  30  April  2012  belum  terbentuk pengelola  CCSR  yang  dimaksud  dalam  isi perda,  sehingga  pengelola  CCSR  yang  saat  ini masih  ada  yaitu  pengelola  berdasarkan  Perwal Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011.
Keadaan  ini  jelas  terlihat  adanya masalah  yang  menghambat  dalam  pelaksanaan Perda  tersebut,  padahal  sudah  jelas  tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Perda termasuk kedalam jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang- undangan yang membuktikan bahwa kedudukan perda  lebih  tinggi    jika  dibandingkan  dengan perwal.    Gambaran  diatas  menjadi  dasar  bagi penulis  untuk  mengangkat  kajian  mengenai “Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Cilegon”.
Kajian  ini  bersifat    deskriptif,  bertujuan mengambarkan  aspek-aspek  penting,  situasi- stuasi  dan  hubungan  yang  tergambar  pada implementasi  dan  impilikasi  dari  terbitnya Perda  Nomor  10  Tahun  2012  di  Kota  Cilegon. Kajian  dilaksanakan  selama  3  (tiga)  bulan, melibatkan 5 (lima) informan sebagai berikut:

## Tabel 1. Informasi dan Informan
No Informan Informasi yang diharapkan Jumlah 1. BPMKP Kota Cilegon Latar belakang, Kepentingan yang mempengaruhi, Manfaat, Perubahan yang ingin dicapai, Subjek,  wewenang dan tanggung jawab, Status kepegawaian, Pelaksanaan CSR, Kesesuaian pelaksanaan 1 2. Bagian Hukum 1 3. Bagian Persidangan 1 4. Ketua CCSR Latar belakang, kepentingan yang mempengaruhi, manfaat, perubahan yang ingin dicapai, status kepegawaian pelaksana, pelaksanaan CSR, sumber daya, faktor-faktor, strategi, karakteristik pelaksana, kesesuaian pelaksanaan. 1 5. Pihak Perusahaan Yang bergabung dalam CCSR Manfaat, alasan bergabung dalam CCSR 1 Yang tidak bergabung dalam CCSR Manfaat, alasan tidak bergabung dalam CCSR 1 Jumlah 6

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  publik  sebagai aktivitas  dalam  proses  kebijakan  publik,  sering bertentangan  dengan  yang  diharapkan,  bahkan menjadikan  produk  kebijakan  sebagai  batu sandungan  bagi  pembuat  kebijakan  itu  sendiri. Itulah  sebabnya  implementasi  kebijakan  publik diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik.
Dunn  dalam Tahir (2014), memberikan argumennya  tentang  implementasi  kebijakan sebagai  berikut: Policy  implementation  is essentially a practical activity, as distinguished from  policy  formulation,  which  is  essentially theoretical. Sehubungan  dengan  sifat  praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka  hal  yang  wajar  bahwa  implementasi berkaitan dengan proses politik dan administrasi.  Hal  tersebut  disebabkan karena ia terkait  dengan  tujuan  diadakannya  kebijakan ( policy  goals )  dan  jika  dilihat  dari  konteks implementasi  kebijakan,  maka  hal  ini  akan
berkaitan dengan kekuasaan ( power ), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping  karakteristik  lembaga  dan  rezim serta  izin  pelaksanaan  dan  respon  terhadap kebijakan. Dengan demikian konteks implementasi  kebijakan  baru  akan  terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.
Sementara  itu,  Wahab    dalam  Tahir (2014) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk Undang-Undang,  namun  dapat  pula  berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif  yang  penting  atau  keputusan  badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan  masalah  yang  diatasi, menyebutkan  secara  tegas  tujuan/sasaran  yang ingin  dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.
Grindle dalam Anggara (2012) menyebutkan  bahwa  implementasi  kebijakan sesungguhnya  bukanlah  sekedar  bersangkut
paut  dengan  mekanisme  penjabaran  keputusan- keputusan  politik  ke  dalam  prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih  dari  itu,  ia  menyangkut  masalah  konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate  Social  Responsibility (CSR) merupakan  suatu  komitmen  berkelanjutan  oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan  kontribusi  kepada  pengembangan ekonomi  dari  komunitas  setempat  ataupun masyarakat luas, bersaman dengan peningkatan taraf  hidup  pekerja  beserta  keluarganya (Wibisono,  2007).  Suharto  (2006)  menyatakan bahwa  CSR  adalah  operasi  bisnis  yang berkomitmen  tidak  hanya  untuk  meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan  pula  untuk  membangun  sosial- ekonomi  kawasan  secara  holistik,  melembaga dan berkelanjutan
Terdapat  manfaat  yang  didapatkan  dari pelaksanaan tanggunggjawab sosial perusahaan, baik  bagi  perusahaan,  masyarakat,  pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana dikemukakan Wibisono (2007):
1. Bagi  Perusahaan.  Terdapat  empat  manfaat yang diperoleh dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan  perusahaan  dapat  tumbuh  dan
berkelanjutan,  serta  mendapatkan  citra positif  dari  masyarakat  luas. Kedua, perusahaan  lebih  mudah  memperoleh  akses terhadap  modal. Ketiga, perusahaan  dapat mempertahankan  sumber  daya  manusia yang  berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada  hal-hal  yang  kritis  dan  mempermudah pengelolaan manajemen risiko.
2. Bagi masyarakat, Keberadaan perusahaan di suatu  daerah  akan  menyerap  tenaga  kerja, dan  meningkatkan  kualitas  sosial  di  daerah tersebut.
3. Bagi lingkungan,  praktik  CSR  akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber  daya  alam,  dan  menjaga  kualitas lingkungan.
4. Bagi  negara,  praktik  CSR  yang  baik  akan mencegah  apa  yang  disebut Corporate Misconduct atau  malpraktik  bisnis  seperti penyuapan  pada  aparat  negara  atau    aparat hukum yang memicu korupsi.
Keterlibatan  perusahaan  dalam  program CSR  dilatarbelakangi  beberapa  kepentingan. Menurut  Mulyadi  (2003),  setidaknya  bisa diidentifikasi tiga motif keterlibatan perusahaan,  yaitu:  motif  menjaga  keamanan fasilitas  produksi,  motif  mematuhi  kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan  pelayanan  sosial  pada  masyarakat lokal.

## Tabel 4 Motif Perusahaan dalam Menjalankan Program CSR
Motif Keamanan Motif memenuhi kewajiban kontraktual Komitmen Moral  Program  dilakukan  setelah  ada  tuntutan masyarakat yang biasanya diwujudkan melalui demonstrasi
 Program  tidak  dilakukan  setelah  kontrak ditandatangani.  Kecendrungannya  program dilakukan  ketika  kebebasan  masyarakat  sipil semakin besar pasca desentralisasi  Pertanggungjawaban program CSR kepada pemerintah  daerah  dan pemerintah pusat.  Propaganda kegiatan CSR melalui media massa.
 Wacana CSR  Propaganda kegiatan CSR melakukan media massa Sumber : Mulyadi (2003)

## Peraturan Hukum Terkait CSR
Terdapat  4  (empat)  peraturan  yang
mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan  tanggungjawab  sosial  perusahaan dan  satu  acuan  ( guidance )  ISO  26000  sebagai referensi dalam menjalankan CSR, sebagaimana diuraikan Rahmatullah (2011)
1. Keputusan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan
BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya  disebut  Program  Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan  usaha  kecil  agar  menjadi tangguh  dan  mandiri  melalui  pemanfaatan dana  dari  bagian  laba  BUMN.  Sedangkan pada  pasal  1  ayat  (7)  dijelaskan  bahwa Program Bina Lingkungan,
yang
selanjutnya  disebut  Program  BL,  adalah program  pemberdayaan  kondisi  sosial masyarakat oleh
BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
Selain BUMN, saat ini Perseroan Terbatas (PT)  yang  mengelola  atau  operasionalnya terkait  dengan  Sumber  Daya  Alam  (SDA) diwajibkan  melaksanakan  program  CSR, sebagaimana  diatur  dalam  UU  Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74.
3. Undang-Undang  Penanaman  Modal  Nomor 25 Tahun 2007
Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanam modal
berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Undang-Undang  Minyak  dan  Gas  Bumi
Nomor 22 Tahun 2001 Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya  mengelola  minyak  dan  gas bumi,  terikat  oleh  Undang-undang  Nomor 22  Tahun  2001,  tentang  Minyak  dan  Gas Bumi, disebutkan dalam Pasal 13 ayat 3 (p).

## 5. Guidance ISO 26000
ISO 26000 merupakan standar dan panduan, tidak  menggunakan  mekanisme  sertifikasi, dan  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi Corporate (perusahaan)  melainkan  juga
untuk  semua  sektor  publik  dan  privat. Tanggung jawab sosial dapat dilakukan oleh institusi  pemerintah, Non  governmental Organisation (NGO)  dan  tentunya  sektor bisnis, hal  itu dikarenakan setiap organisasi dapat  memberikan  akibat  bagi  lingkungan sosial  maupun  alam.  ISO  26000  membantu organisasi dalam pelaksanaan Social Responsibility ,  dengan  cara  memberikan pedoman praktis, serta memperluas pemahaman publik .

## Stakeholders
Stakeholders menurut  Freeman  (1984) merupakan  individu  atau  kelompok  yang  bisa mempengaruhi  dan/  atau  dipengaruhi  oleh organisasi  sebagai  dampak  dari  aktivitas- aktivitasnya.  Sedangkan  Chariri  dan  Ghazali (2007) mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan  manfaat  bagi stakeholders- nya.
Mengacu  pada  pengertian  diatas,  maka  dapat ditarik  suatu  penjelasan  bahwa  dalam  suatu aktivitas  perusahaan  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor  dari  luar  dan  dari  dalam,  yang kesemuanya dapat disebut sebagai stakeholders . Menurut  Hill  (1996), Stakeholders dalam pelayanan  sosial  meliputi  negara,  sektor  pivat, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dan masyarakat, dalam  kasus program CSR keseluruhan  entitas  tersebut  terlibat  secara bersama-sama.
Menurut Utama (2010), tanggung sosial jawab  perusahaan  tidak  hanya  terhadap pemiliknya  atau  pemegang  saham  saja  tetapi juga  terhadap  para stakeholders yang  terkait dan/atau  terkena  dampak  dari  keberadaan perusahaan. Dalam menetapkan dan menjalankan  strategi  bisnisnya,  perusahaan yang  menjalankan  CSR  akan  memperhatikan dampaknya  terhadap  kondisi sosial dan lingkungan,  dan  berupaya  agar  memberikan dampak positif.

## PEMBAHASAN
Keberadaan  industri  di  Kota  Cilegon menjadikan  pemerintah  membuat  kebijakan berupa peraturan daerah.  Hal ini sesuai dengan teori  kebijakan  yang  dikemukakan  oleh  Carl Friedrich  dalam  Agustino  (2012)  bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dalam kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan.
Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi  Grindle  yang  mengatakan  bahwa keberhasilan  implementasi  kebijakan  amat ditentukan  oleh implementability itu  sendiri, yaitu Content  of  Policy dan Context  of  Policy. Setelah  dilakukan  penelitian  di  lapangan, Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  10 Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Tanggung
Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Kota  Cilegon dilihat  dari  segi Content  of  Policy adalah sebagai berikut:

## Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi
Peneliti  menganalisa  dari  hasil  temuan yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  bahwa dalam  pembuatan  kebijakan  publik  akan  selalu ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhinya.  Dalam  hal  ini,  kepentingan umum  selayaknya  menjadi  prioritas  utama. Perda ini dibuat disaat daerah-daerah lain marak dengan  pembuatan  perda  CSR,  sehingga  para anggota DPRD di Kota Cilegon pun berinisiatif membuat Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung
Jawab
Sosial Perusahaan.
Perda ini memiliki tujuan yaitu terwujudnya  batasan yang  jelas tentang tanggung  jawab  sosial  perusahaan  termasuk lingkungan  perusahaan  beserta  pihak-pihak yang menjadi pelakunya; terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan  sesuai  dengan  perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi; terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi  pelaku  dunia  usaha  dalam  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  secara terpadu dan berdaya guna; melindungi perusahaan  agar  terhindar  dari  pungutan  liar yang  dilakukan  pihak-pihak  tidak  berwenang; meminimalisir  dampak  negatif  keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak
positif keberadaan perusahaan; dan terprogramnya rencana daerah untuk melakukan apresiasi  kepada  dunia  usaha  yang  telah melakukan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan dengan  memberi  penghargaan  serta  pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
Pada  saat  pembuatan  perda  ini,  para pembuat  kebijakan  tidak  melibatkan  pihak ketiga sebagai penengah yang bisa menjembatani  antara  pembuat  kebijakan  dan para  stakeholder.  Sehingga  timbulah  ego  dari para pembuat kebijakan yang menyebabkan ada beberapa pasal dalam perda tersebut  yang tidak sesuai dengan keinginan pelaksana (perusahaan)  tetapi  tetap  dicantumkan  dalam perda.  Hal  tersebut  yang  menyebabkan  sampai saat  ini  Perda  tentang  pengelolaan  tanggung jawab sosial perusahaan ini belum dilaksanakan oleh lembaga pelaksana.
Sedangkan  menurut  Sandel  bahwa citizenship yang  demokratis  itu  adalah  adanya keterlibatan yang aktif dari warga negara dalam proses pemerintahan. Warga negara tidak hanya melihat dari perspektif individu dalam persoalan  yang  lebih  besar,  namun  dia  melihat semua persoalan dari perspektif yang lebih luas untuk  kepentingan  umum (concern  of  the whole), merasa ikut memiliki dan adanya moral bond dengan komunitasnya.
Suatu  keputusan  kebijakan  yang  telah dibuat  merupakan  hasil  dari  interaksi  antar aktor  kebijakan  yang  masing-masing  memiliki keterampilan  untuk  mempengaruhi,  kemauan untuk menggunakan sumber daya, dan memiliki
sumber-sumber  pengaruh.  Menurut  James Anderson    dalam  Anggara  (2014),  aktor kebijakan  dapat  dibedakan  menjadi  (a)  aktor resmi  dan  (b)  aktor  tidak  resmi.  Dalam  hal  ini, yang  menjadi  aktor  resmi  dalam  proses pembuatan  suatu  kebijakan  yaitu  DPRD  Kota Cilegon  sebagai  lembaga  legislatif,  Pemkot Cilegon  sebagai  lembaga  eksekutif  dan  CCSR sebagai lembaga pengelola CSR. Adapun peran dan  wewenang  DPRD  kota  yaitu  menetapkan Perda bersama-sama dengan pemerintah daerah. Sedangkan  peran  Pemkot  yaitu  menetapkan peraturan  daerah  kota  dengan  persetujuan DPRD  Kota.  Dan  peran  dan  wewenang  CCSR yaitu  mengelola  CSR  di  Kota  Cilegon  dan membuat  peraturan-peraturan  yang  bersifat teknis.
Selanjutnya,  yang  menjadi  aktor  tidak resmi dalam pembuatan Perda Nomor 10 Tahun 2012  idealnya  berasal  dari  luar  lembaga pemerintah  seperti  kelompok  kepentingan, partai  politik,  oraginisasi  massa,  warga  negara dan  individu.  Tetapi  menurut  informasi  yang diperoleh,  beberapa  aktor  ini  ada  tetapi  tidak memberi  pengaruh  apapun.  Sehingga  pembuat kebijakan  menggunakan  sesuai  kewenangan yang mereka inginkan.
Dalam  Perda  Nomor  10  Tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan di Kota Cilegon, peneliti mengidentifikasi  adanya  kepentingan  dalam pembuatan  perda,  yaitu  untuk  memperlancar jalannya  roda  pemerintahan  di  Kota  Cilegon. Dengan  adanya  Perda  ini,  pemerintah  dapat
mensinergikan  program  pembangunan  sesuai RPJMD  dengan  program CSR  prioritas perusahaan melalui lembaga CCSR.
Menurut  teori  paradigma New  Public Service (NPS), Denhardt & Denhardt mengemukakan bahwa paradigma NPS memandang  penting  keterlibatan  banyak  aktor dalam  penyelenggaraan  urusan  publik.  Dalam administrasi  publik  ada  yang  dinamakan kepentingan publik, dan bagaimana kepentingan  publik  diwujudkan  tidak  hanya tergantung  pada  lembaga  negara.  Kepentingan publik harus dirumuskan dan diimplementasikan  oleh  semua  aktor  baik negara, bisnis (perusahaan) maupun masyarakat sipil.
Dalam  era  otonomi  daerah  dengan APBD yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya untuk  membiayai  kebutuhan  masyarakat  dalam pembangunan  daerah,  dibutuhkan  peranan swasta  (perusahaan)  lewat  dana  CSR  untuk membantu program pembangunan sesuai dengan  amanat  undang-undang  dan  peraturan daerah  yang  dalam  hal  ini  yaitu  Peraturan Daerah  Nomor  10  Tahun  2012  tentang Pengelolaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

## Jenis Manfaat yang Bisa Diperoleh
Dibuatnya suatu kebijakan publik dalam penelitian  ini  yaitu  Perda  tentang  pengelolaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ini  harus memberikan  manfaat  yang  jelas  bagi  semua pihak.    Menurut  Dye  dalam  Anggara  (2014)
mendefinisikan  bahwa  kebijakan  publik  adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, alasan  suatu  kebijakan  harus  dilakukan  dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan  yang  holistik  agar  kebijakan tersebut  mengandung  manfaat  yang  besar  bagi warganya  dan  tidak  menimbulkan  kerugian, disinilah  pemerintah  harus  bijaksana  dalam menetapkan suatu kebijakan.
Peneliti  menganalisa,  Perda  tentang pengelolaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan ini  memang  akan  sangat  bermanfaat  untuk semua pihak, baik bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang akan merasakannya secara langsung.  Seperti  salah  satu  tujuan  yang  ada dalam  Perda  Nomor  10  Tahun  2012  yaitu terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi  pelaku  dunia  usaha  dalam  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  secara terpadu dan berdaya guna; melindungi perusahaan  agar  terhindar  dari  pungutan  liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang.
Salah satu manfaat  yang akan dirasakan oleh  perusahaan  dengan  adanya  perda  yaitu mendapat perlindungan hukum dan kemudahan dalam  pelaksanaan  CSR.  Perusahaan  tidak  lagi bingung  untuk  pelaksanaan  dan  penyaluran CSR kepada siapa saja, karena Pemkot Cilegon melalui  amanat  Peraturan  Walikota  sudah membentuk sebuah lembaga independen pengelola  CSR  yaitu  CCSR.  Adapun  kegiatan yang  akan  dilakukan  oleh  lembaga  CCSR berdasarkan  Perda  yaitu  pendataan  perusahaan
yang memiliki kewajiban dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; penyusunan program sosial di Kota Cilegon dan penghimpunan dana dari perusahaan  yang  memiliki  kewajiban  dan/atau dapat  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan;  dan  pendistribusian  dana  dari perusahaan  yang  memiliki  kewajiban  dan/atau dapat  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan kepada masyarakat.
Selain  itu  perusahaan  diharapkan  akan merasa  aman  dengan  adanya  Perda  ini,  karena Perda  merupakan  payung  hukum  dalam pelaksanaan  CSR  dan  untuk  menghindari pungutan  dari  pihak  yang  tidak  berwenang. Oleh karena itu apabila perusahaan mempercayai lembaga CCSR dalam penyaluran CSR,  perusahaan  bisa  fokus  melakukan  bisnis tanpa harus memikirkan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk CSR.
Bukan  hanya  perusahaan  yang  dapat merasakan  manfaat  dari  perda  ini,  Pemkot Cilegon juga akan merasakan manfaatnya yaitu terbantunya  beban  program  pembangunan  di Kota Cilegon melalui RPJMD dengan program yang  akan  dilaksanakan  oleh  CCSR.  Seperti yang  tercantum  dalam  salah  satu  maksud pembuatan  Perda  tanggung  jawab  sosial perusahaan  yaitu  mensinergikan  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dengan program pembangunan daerah dalam mendorong  pencapaian  kesejahteraan  dan pengurangan tingkat kemiskinan.
Sedangkan masyarakat yang akan merasakan  langsung  manfaat  dari  perda  ini, karena  Perda  mengatur  tentang  pengelolaan CSR. Menurut ISO 26000 tentang International Guidance on Social Responsibility memberikan rumusan  resmi  tentang social  responsibility menyatakan  bahwa  tanggung  jawab  korporasi atas  dampak  yang  ditimbulkan  sebagai  akibat dari keputusan dan aktivitasnya dalam masyarakat  dan  lingkungan,  melalui  perilaku yang  etis  dan  transparan  yang  berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan; termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan; mentaati peraturan dan perundangan  yang  berlaku  dan  konsisten dengan  norma  perilaku  internasional;  dan terintegrasi dalam organisasi serta diimplementasikan  dalam  seluruh  aktivitas organisasi  yang  terkait  dengan  organisasi korporasi.
Berdasarkan  paradigma  New  Public Service (NPS), masyarakat tidak lagi diperlakukan  sebagai  pelanggan,  melainkan sebagai  warga  negara  ( citizen )  yang  berhak mendapatkan  pelayanan  publik  dengan  baik. Perda  pengelolaan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  merupakan  salah  satu  bentuk demokrasi  pemerintah  Kota  Cilegon  dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai
Perubahan  yang  ingin  dicapai  dengan adanya  perda  pengelolaan  tanggung  jawab
sosial  perusahaan  ini  yaitu  kegiatan  CSR  yang dilakukan  oleh  perusahaan  dapat  disalurkan melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan  amanat  Perwal  Nomor  3  Tahun sebagai  bentuk  harmonisasi  antara  pemerintah daerah  dan  pihak  perusahaan  yang  kian menjamur  di  Kota  Cilegon.  Karena  menurut Anderson  dalam  Anggara  (2014)  kebijakan publik  adalah  kebijakan  yang  dikembangkan oleh  badan  dan  pejabat  pemerintah.  Dalam penelitian  ini,  yang  dimaksud  dengan  badan yaitu lembaga CCSR sebagai lembaga pengelola  CSR  di  Kota  Cilegon  yang  dibentuk atas  amanat  Perwal  Kota  Cilegon  Nomor  3 Tahun  2011,  yang  dengan  adanya  lembaga  ini akan memberikan bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi  pemulihan  dan/atau  peningkatan ekonomi  berkualitas  berbasis  kerakyatan  yang selaras  dengan  program-program  pemerintah daerah.  Selain  itu,  dengan  adanya  perda  ini tanggung  jawab  sosial  perusahaan  berlaku dalam  kawasan  yang  secara  langsung  maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional sebagaimana yang dimaksud dalam ruang  lingkup  perda  tentang  pengelolaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan. Selain  itu, melalui perda ini pemerintah akan memberikan apresiasi  kepada  dunia  usaha  yang  telah melakukan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan dengan  memberi  penghargaan  serta  pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
Tetapi  sejauh  ini,  belum  terlihat perubahan  yang  diharapkan,  karena  lembaga
CCSR  berdasarkan  Perda  Nomor  10  Tahun 2012 belum dibentuk karena berdasarkan Perda dalam  perekrutannya  calon  anggota  harus melalui  fit  dan  proper  test.  Klausul  tersebut dianggap bagian dari masalah oleh perusahaan, karena  keluar  dari  platform  perusahaan  yang core utamanya  bisnis  bukan  CSR.  Sehingga belum  ada  perusahaan  mengutus  karywannya untuk mengikuti tahapan fit dan proper test.

## Letak Pengambilan Keputusan
Letak pengambil keputusan yang dimaksud  dalam  Perda  tentang  pengelolaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  tercantum pada  ketentuan  umum  perda  tersebut  yaitu Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)  yang  dibentuk  atas  amanat  Peraturan Walikota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR).
Menurut  Grindle,  semakin  tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan  (baik  secara  geografis  maupun organisatoris) akan semakin sulit pula implementasinya.  Jadi  seharusnya  mudah  saja apabila  perda  ini  diimplementasikan,  karena tidak  melibatkan  banyak  instansi  dalam pelaksanaannya.
Pada dasarnya, lembaga CCSR merupakan  lembaga  independen  yang  dibentuk pemerintah  sebagai  aktor  utama  yang  bertugas membuat  peraturan  yang  bersifat  teknis  dari perda  tentang  pengelolaan  tanggung  jawab
sosial perusahaan ini, namun pada kenyataannya  CCSR  belum  membuat  aturan teknis  terkait  perda  tersebut  yang  disebabkan oleh  beberapa  pasal  yang  ada  didalam  perda tersebut  yang  dianggap  bermasalah  dan  harus dilakukan perbaikan sebelum dilaksanakan.

## Pelaksana Program
Pelaksana  program  dalam  perda  yaitu lembaga  yang  disebut  CCSR  dibentuk  atas Perwal  Nomor  3  Tahun  2011.  Karena  lembaga ini  merupakan  lembaga  independen  non pemerintah,  maka  pengurus  yang  dibentuk  pun bukan  berasal  dari  luar  unsure  pemerintah, melainkan perwakilan dari perusahaan.
Pelaksana  program  yang  dimaksud dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 sampai saat ini  belum  dibentuk  karena  terbentur  dengan beberapa  pasal  yang  dianggap  bermasalah dalam  perda  tersebut  yang  salah  satunya  yaitu berada  pada  pasal  18  ayat  (4)  bahwa  seleksi calon  pengelola  CCSR  dilakukan  berdasarkan tahapan  seleksi  administrasi,  seleksi  ujian tertulis  dan  wawancara  serta  uji  kelayakan  dan kepatuhan  yang  selanjutnya  disebut fit dan proper test .
Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh  Edward  dalam  Agustino (2012)  mengenai  variabel  disposisi  yang berkaitan dengan pengangkatan birokrat. Menurutnya,  sikap  para  pelaksana  akan menimbulkan  hambatan-hambatan  yang  nyata terhadap  implementasi  kebijakan  bila  personil yang  ada  tidak  melaksanakan  kebijakan-
kebijakan  yang  diinginkan  oleh  pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil  pelaksana  kebijakan  haruslah  orang- orang  yang  memiliki  dedikasi  pada  kebijakan yang  telah  ditetapkan,  lebih  khusus  lagi  pada kepentingan warga.
Peneliti  menganalisa  bahwa  adanya aturan  mengenai  fit  dan  proper  test  tersebut mungkin  adanya  itikad  baik  dari  para  pembuat kebijakan  yaitu  agar  pelaksana  program memiliki  kemampuan  dan  keahlian  yang dibutuhkan untuk impelementasi perda tersebut. Tetapi,  aturan  ini  ditolak  oleh  pengurus  CCSR yang  lama  dengan  alasan  CCSR  merupakan lembaga  sosial,  dan  untuk  pengurus  tidak mendapatkan gaji atau bisa disebut sukarela.
Seharusnya,  apabila  diadakan  fit  dan proper test dalam seleksi calon pengurus CCSR, sudah  ada  juga  gaji  atau  insentif  yang  sesuai agar  bisa  menjadi  faktor  pendorong  dalam implementasi kebijakan terkait pelaksana program itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan  oleh  Edward,  bahwa  salah  satu teknik  yang  disarankan  untuk  mengatasi masalah  kecenderungan  pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada  umumnya  orang  bertindak  menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi  insentif  oleh  para  pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
Dari  pernyataan  diatas,  peneliti  melihat memang ada ketidak-adilan yang menyebabkan pihak  pelaksana  menolak  aturan  tersebut,
sehingga  sampai  saat  ini  Perda  tersebut  masih belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## Sumber Daya yang Digunakan
Salah  satu  sumber  daya  yang  harus  ada dalam implementasi kebijakan yaitu pegawai/staf  pelaksana.  Seperti  yang  dikatakan oleh  Edward  dalam  Agustino  (2012)  bahwa salah  satu  indikator  sumber-sumber  daya  yaitu staf.  Menurutnya,  staf  merupakan  sumber  daya yang  paling  utama  dalam  implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan  oleh  staf  yang  tidak  mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Seperti  pada  lembaga  CCSR  yang  minim  akan staf/pegawai.  Ditambah  lagi  dengan  beberapa pasal  dalam  perda  yang  mengatur  mengenai batas  jumlah  pegawai  yang  harus  ada  dalam lembaga  CCSR  dan  fit  and  proper  test  untuk seleksi  pegawai  yang  ingin  ikut  bergabung dalam lembaga CCSR yang akan menyebabkan kurangnya  minat  dari  para  calon  pegawai  yang ingin  ikut  bergabung.  Tetapi,  menurut  Edward penambahan  jumlah  staf  dan  implementor  saja tidak  mencukupi,  maka  diperlukan  pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan  yang  diperlukan  (kompeten  dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan  atau  melaksanakan  tugas  yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
Dari  pernyataan  Edward  diatas,  peneliti memahami bahwa jumlah pegawai yang sedikit
tetapi  memiliki  keahlian  dan  kemampuan (kompeten  dan  kapabel)  lebih  baik  dari  pada jumlah  pegawai  yang  banyak  tetapi  tidak memiliki keahlian. Dan akan lebih baik lagi jika jumlah  pegawai  yang  banyak  disertai  dengan keahlian  yang  mumpuni  sehingga  tujuan  dari kebijakan tersebut bisa tercapai.
Namun pada kenyataannya, untuk impelemtasi perda tentang pengelolaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ini  sampai saat  ini  belum  dibentuk  kepengurusan  lembaga CCSR  berdasarkan  perda  tersebut,  padahal  di dalam  perda  pasal  25  ayat  (1)  menjelaskan bahwa Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) harus terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan  sejak  diundangkannya  peraturan  daerah ini.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  implementasi Perda  ini  belum  berjalan  karena  pegawai/staf yang  seharusnya  menjadi  sumber  daya  utama dalam  implementasi  kebijakan  tetapi  sampai saat  ini  belum  dibentuk  sejak  perda  ini diundangkan.

## Tingkat  Kepatuhan  Dan  Adanya  Respon Dari Pelaksana
Menurut  Grindle,  hal  lain  yang  dirasa penting  dalam  proses  pelaksanaan  suatu kebijakan  adalah  kepatuhan  dan  respon  dari para  pelaksana,  maka  yang  hendak  dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon  dari  pelaksana  dalam  menanggapi  suatu kebijakan.
Dalam  penelitian  ini,  kepatuhan  dari pelaksana untuk implementasi Perda Nomor 10
Tahun  2012  belum  dapat  dilihat,  karena  Perda tersebut  berdasarkan  pihak  pelaksana  yaitu belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.Sampai saat ini, pelaksanaan pengelolaan  CSR  di  Kota  Cilegon  masih mengacu pada perwal dan sejauh ini berdasarkan  dari  data  yang  diperoleh,  respon yang  didapat  dari  adanya  lembaga  pengelola CSR  di  Kota  Cilegon  ini  sangat  minim,  karena dari  117  perusahaan  yang  ada  di  Kota  Cilegon hanya baru ada 12 Perusahaan yang menyalurkan  dan  mempercayakan  pelaksanaan CSR  nya  melalui  lembaga  CCSR.  Harapan dengan  adanya  perda  ini,  akan  menambah partisipasi  perusahaan  untuk  bergabung  dan menyalurkan  dana  CSR  nya  melalui  lembaga CCSR.

## PENUTUP
Penelitian mengenai Implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  di  Kota  Cilegon  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Perda  Nomor  10  Tahun  2012  tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan  di  Kota  Cilegon  dibentuk  atas dasar  inisiatif  DPRD.  Dalam  proses pembuatannya tidak sepenuhnya
melibatkan pemangku kepentingan khususnya perusahaan sebagai pihak pelaksana. Sehingga ketika Perda disahkan, secara  tidak  langsung  mendapat  penolakan dari  pihak  pelaksana,  terkait  dengan
beberapa  pasal  yang  dianggap  tidak  sesuai dengan  kebutuhan  yang  secara  teknis membebani perusahaan yang core utamanya adalah bisnis.
2. Belum  dilaksanakannya  Peraturan  Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  ini disebabkan  oleh  2  (dua)  pasal  yang dianggap menjadi beban perusahaan, diantaranya  pasal  16  ayat  (2)  menjelaskan bahwa  biaya  operasional  pengelola  dan sekretariat  pertahun  diambil  dari  dana pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan  yang  terkumpul  dalam  1  (satu) tahun.  Pihak  pelaksana  yaitu  lembaga CCSR  yang  berasal  dari  perwakilan beberapa  perusahaan  di  Kota  Cilegon merasa  keberatan  dengan  pasal  tersebut karena  bertentangan  dengan  komitmen sebagaimana dalam Perwal Nomor 3 Tahun 2011.  Selanjutnya  pada  pasal  18  tentang tata  cara  perekrutan  anggota  CCSR,  pada pasal  tersebut  akan  dilakukan fit  and
proper test untuk calon anggota CCSR, hal ini  dianggap  perusahaan  sebagai  klausul yang  berlebihan,  karena  tugas  utama pengelola  CSR  perusahaan  adalah  pada perusahaannya.
Sedangkan diluar perusahaan  seperti  pada  lembaga  CCSR
bersifat sukarela/ sosial.
Rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat  bagi  instansi  terkait,  sebagai berikut:
1. Pada tahap penyusunan/ pembahasan Perda selayaknya  harus  melibatkan  pemangku kepentingan secara lengkap untuk mewadahi  harapan,  kebutuhan,  hingga dampak  yang  diinginkan.  Dalam  hal  ini perusahaan sebagai pihak pelaksana sebagai pemangku kepentingan utama yang akan  melaksanakan  amanah  Perda  melalui kelembagaan  CCSR,  harus  diikutsertakan dalam  penyusunan  Perda  tersebut  demi keberlanjutan Perda tersebut.
2. Pihak  pelaksana  harus  segara  mengajukan revisi Perda agar pasal-pasal yang dianggap bermasalah  dapat  segera  ditinjau  ulang, diperbaiki  dan  ditindaklanjuti  sehingga dapat diimplementasikan. Dengan demikian  dapat  terbentuk  lembaga  CCSR sesuai  dengan  amanah  Perda  sebagai lembaga pelaksana CSR di Kota Cilegon.

## Daftar Pustaka
Agustino,  Leo  (2012). Dasar-Dasar  Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Anggara,  Sahya  (2014). Kebijakan  Publik. Bandung: CV Pustaka Setia Baehaqi  (2015). Pengalokasian  Dana  CCSR Cilegon  Beraroma  Politik. [Online].
Tersedia:
bantensatu.com/2015/07/01/pengalokasia n-dana-ccsr-cilegon-beraroma-politik/  [20 Oktober 2015]
Freeman, R. E., (1984). Strategic Management: A  Stakeholder  Approach ,  ,  Boston:
Pitman Publishing Hakim  S,  Hikma  Abd  (2015).  “Implementasi Kebijakan  Tanggung  Jawab  Sosial  di Kabupaten Morowali Utara.” Skripsi pada Universitas Hasanudin. Khairandy,  Ridwan.(2008). Corporate  Social Responsibility:  Dari  Shareholder  Ke Stakeholder,  Dan  Dari  Etika  Bisnis  Ke

## Norma Hukum.
Kodir.Abdul  (2014).  “Relasi  Sosial  dalam Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2011
tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan  di  Jawa  Timur.”  Thesis  pada Universitas Airlangga Surabaya. Mardikanto,  Totok  (2014). Corporate  Social Responsibility  (Tanggung  Jawab  Sosial Korporasi). Bandung: Alfabeta
Mulyadi (2003): Pengelolan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan dan
Keberlanjutannya .  Center  for  Populaton
Studies, UGM
Pasoolong,  Harbani  (2013). Metode  Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Rahmatullah  &  Kurniati,  Trianita.  (2011).
Panduan Praktis Pengelolaan CSR
(Corporate Social
Responsibility). Yogyakarta: Samudra Biru.
Syaifullah  (2014).  “Dialog  antar  Aktor  dalam
Implementasi kebijakan Kebijakan Peraturan  Gubernur  No.  30  Tahun  2011 tentang Pedoman Pengelolaan
CSR/PKBL  di  Provinsi  Lampung.” Thesis pada Universitas Gadjah Mada. Tahir,  Arifin  (2014). Kebijakan  Publik  & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta Utama,  Sidharta  (2010). Evaluasi  Infrastruktur Pendukung  Pelaporan  Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia . Untung, Hendrik Budi (2009). Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika Wibisono,  Yusuf.(2007) Membedah  Konsep dan  Aplikasi  CSR .  Gresik:  Fascho Publishing.
Undang  –  Undang  No.  32  Tahun  2003  tentang Pemerintahan Daerah
Undang  –  Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah
Undang  –  Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas
Peraturan  Daerah  Kota  Cilegon  Nomor  10
Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan