Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 25-30| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3079.25-30

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN NOMOR 1474/PID.B/2019/PN.DPS)
Dedi Romadhan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia dedi.ramadhan502@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Terkadang  dalam  perkara  yang  memiliki  tingkat  kerumitan  pembuktian  yang  tidak  mudah,  terjadi  kesalahan hakim  dalam  pembuktian  kesalahan  terdakwa.  Seperti  putusan  nomor  1474/Pid.B/2019/PN.Dps.  Diasumsikan bahwa  adan  kesalahan  hakim  dalam  menerapkan  hukuman  terhadap  terdakwa.  Tjuan  penelitian  ini  adalah mengungkap  bagaimanakah  pengaturan  hukum  tentang  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  dan  bagaimana pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana studi  kasus  Putusan  Nomor  1474/Pid.B/2019/PN.Dps.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan tentang pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340  kitab  undang-undang  hukum  pidana.  Selain  itu,  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  pada  putusan  nomor  1474/Pid.B/2019.PN.DPS  yaitu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan  dari saksi-saksi, keterangan dari terdakwa serta dihubungkan visum et repertum dan barang-barang bukti yang ada diajukan di dalam persidangan. Pemerintah khususnya lembaga yudikatif disarankan mengawasi, membina proses peradilan dalam menerapkan hukuman.
Kata Kunci: Pembunuhan, Putusan Hakim, Tindak Pidana.

## Abstract
Sometimes in cases that have a difficulty level of evidence, there is an error by the judge in proving the guilt of the defendant. Such as decision number 1474 / Pid.B / 2019 / PN.Dps. It is assumed that there was an error by the judge in applying the sentence to the defendant. The purpose of this  research  was  to reveal how the legal arrangements  regarding  the  crime  of  premeditated  murder  and  how  judges  consider  imposing  criminal sanctions on perpetrators of premeditated murder in the case study of Decision Number 1474 / Pid.B / 2019 / PN.Dps. The method used was normative legal research. The results of this study indicated that the regulation of  premeditated  murder  is  regulated  in  Article  340  of  the  criminal  codebook.  In  addition,  the  judge's consideration in imposing criminal sanctions on perpetrators of premeditated murder in decision number 1474 / Pid.B  /  2019.PN.DPS,  namely  the  panel  of  judges  in  ruling  against  the  defendant  based  on  facts  revealed  at trial,  testimony  from  witnesses,  the  statement  from  the  defendant  and  related  visum  et  repertum,  and  existing evidence items submitted at trial. The government, especially the judiciary, is advised to supervise and foster the judicial process in implementing penalties.
Keywords: Murder, Judge's Decision, Crime

## I. PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara hukum, negara hukum lahir menjadi gagasan dalam perjuangan hak  asasi  manusia (Ekatjahjana,  2015) .  Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  yang  melekat  dalam  diri manusia  yang  bersifat  kodrati.  Oleh  karena  itu,  negara  harus  hadir  untuk  menghormati  dan melindungi.  Sebagai  negara  hukum  maka  di  samping  adanya  perlindungan  hak  asasi  manusia,  juga adanya  proses  peradilan  yang  tidak  memihak  untuk  mengatur  persamaan  setiap  orang  di  hadapan hukum,  serta  menjamin  keadilan  bagi  setiap  orang  terhadap  penyalahgunaan  wewenang  pihak  yang berkuasa (Sardol,  2014) .  Salah  satu  penerapan  dalam  negara  hukum  yaitu  dalam  aturan  yang berkepastian,  bersifat  mengikat  untuk  mencapai  keadilan  dan  perlindungan  salah  satunya  melalui hukum pidana (Sagama, 2016) .
Hakim  adalah  pejabat  yang  memimpin  jalannya  persidangan,  yaitu  kekuasaan  yang  merdeka buat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan dan keadilan. Pada dasarnya tugas hakim yaitu  untuk membuat  sebuah  keputusan  pada  setiap  kasus  yang  tiba  kepadanya, menetapkan  hal-hal
yang meliputi hubungan hukum antara para pihak, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus (Adonara, 2015) . Sebagai akibat buat bisa menuntaskan perselisihan secara imparsial dari aturan yang berlaku, maka hakim dalam memutuskan setiap perkara tidak  boleh  terpengaruh  oleh  pihak  manapun  dan  harus  mandiri  serta  bebas  dalam  mengambil keputusannya.
Terkadang dalam kasus-kasus tertentu yang mempunyai taraf kerumitan pembuktian yang tidak mudah,  terjadi  kesalahan  atau  ketidak  tepatan  yang  dilakukan  oleh  hakim  dalam  hal  pembuktian kesalahan  terdakwa (Ante,  2013;  Nugroho,  2017) .  Misalnya  dalam  kasus  pembunuhan  berencana. Fakta-fakta  di  persidangan  tidak  menunjukkan  bahwa  suatu  pembunuhan  dilakukan  dengan berencana,  tetapi  hakim  dalam  diputusnya  menyatakan  sebagai  pembunuhan  berencana.  Adapun sebaliknya,  kasus  pembunuhan  berencana  diputuskan  oleh  hakim  bukan  sebagai  pembunuhan berencana sekalipun di persidangan menampilkan bahwa sebenarnya pembunuhan dilakukan dengan berencana.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor  1474/Pid.B/2019/PN  Dps  sudah  dirangkum sehingga menghasilkan kasus posisi sebagai berikut, berawal dari terdakwa menemukan perbincangan Halima  yang  merupakan  istri  siri  Rudianto  (terdakwa)  dengan  orang  bernama  Wawan  di  Facebook. Rudianto  mengira  halimah  (korban)  selingkuh  dengan  Wawan  dan  timbul  niat  Rudianto  ingin membunuh Wawan selingkuhan istrinya karena Wawan menyebabkan rusaknya pernikahan terdakwa dengan Halimah. Kemudian terdakwa membeli dan mempersiapkan pisau di pasar kembang Surabaya Jawa  Timur  yang  dimodifikasi  seperti  mata  tombak  di  kedua  sisinya  tajam  untuk  digunakan  dalam mempersiapkan  untuk  membunuh  Wawan.  Setelah  itu  terdakwa  berangkat  mengendarai  motor  dari Surabaya  menuju  Bali  untuk  bertemu  dengan  Halimah.  Setelah  ketemu  korban  halimah  (istrinya) Terdakwa menanyakan “di mana kosnya?” dijawab oleh korban Halima “Mana uangnya?” Kemudian Terdakwa mengambil dompet dan dompet tersebut langsung ditarik dan diambil dari tangan Terdakwa oleh  korban  Halima.  Kemudian  uang  dalam  dompet  diambil  sebanyak  Rp.1.700.000,-  Kemudian dompet  dikembalikan  ke  Terdakwa,  dan  kemudian  halima  (korban)  berkata  “sudahlah  kamu  pulang jangan urusin saya”. setelah itu Rudianto mengatakan “jangan begitu kamu, saya cuman tanya dimana tempat kos kamu sekarang, kalau sudah punya suami bilang terus terang” dijawab oleh korban Halima “suami  suami  matamu”,  dan  terdakwa  menunjukan  percakapan  istrinya  dengan  selingkuhannya (Wawan).  terdakwa  menanyakan  dimana  wawan,  namun  korban  Halima  diam  saja  tidak  menjawab pertanyaannya  terdakwa,  tetapi  Halima  malah  emosi  menyuruh  terdakwa  dengan  berkata  “sudah pulang  kamu  enggak  usah  ngurus  saya”  istrinya  (korban)  menjawab  dengan  perkataan  tidak  baik, kemudian  terjadi  percakapan  antara  terdakwa  dan  korban  yang  menjadi  pemicu  emosi  terdakwa. Terdakwa  langsung  mengambil  pisau  di  bawah  jok  sepeda  motor  yang  sebenarnya  mau  digunakan untuk  membunuh  Wawan,  kemudian  terdakwa  menusukkannya  berkali-kali  ke  dada,  perut  dan punggung Halimah hingga meninggal dunia dan terakhir menendang kepala korban.
Penuntut  umum  mendakwa  perbuatan  terdakwa  dengan  dakwaan  alternatif  dengan menempatkan  Pasal  340  KUHP  sebagai  dakwaan  pertama  atau  Pasal  338  KUHP  sebagai  dakwaan kedua  atau  Pasal  351  (3)  dakwaan  ketiga.  Setelah  menjalani  proses  pembuktian  di  persidangan. Majelis  hakim  memutus  terdakwa  Rudianto  bersalah  melanggar  pasal  340  KUHP  dan  dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun.
Menurut Memorie van Toelichting sebagaimana dikutip dalam Chazawi (2013) unsur rencana pada Pasal 340 KUHP memiliki karakteristik sebagai berikut.
1. Memutuskan kehendak pada suasana tenang.
2. Tersedia  waktu  yang  cukup  sejak  timbulnya  kehendak  sampai  dengan  pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.
Penjelasan  pertama menetapkan  kehendak  pada  suasana  tenang  adalah  pada  saat  memutuskan kehendak  untuk  membunuh  itu  dilakukan  dalam  suasana  batin  yang  tenang.  Kedua,  ada  tenggang waktu  yang  cukup  semenjak  timbulnya  kehendak  sampai  pelaksanaan  keputusan  kehendaknya  itu. Mengenai  kondisi  yang  ketiga,  pelaksanaan  pembunuhan  itu  dilakukan  dalam  suasana  batin  tenang. Tiga  unsur/syarat  dengan  rencana  lebih  dahulu  yang  dikemukakan  di  atas  adalah  bersifat  kumulatif dan  saling  berhubungan,  dan  menjadi  suatu  kebulatan  yang  tidak  dapat  terpisahkan.  Sebab  apabila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak dapat lagi dikatakan dengan rencana terlebih dahulu.
Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  dalam  latar  belakang  permasalahan  di  atas, penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mengungkap  bagaimana  pengaturan  hukum  tentang  tindak pidana  pembunuhan  berencana  serta  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  studi  kasus  Putusan  Nomor 1474/Pid.B/2019/PN.Dps.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai untuk memecahkan permasalahan di atas yaitu melalui tipe penelitian dan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  yang  menempatkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan sistem  norma.  Yang  dimaksud  di  sini  ialah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta pendapat para sarjana.
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  teknik  studi  pencatatan  dan  studi  dokumentasi. Bahan  hukum  yang  sudah  terkumpul  kemudian  diolah  dan  dianalisa  secara  deskritif  dan  disajikan menggunakan metode informal.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Pengaturan  mengenai  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  diatur  dalam  kitab  undang-undang hukum  pidana.  Pembunuhan  berencana  ialah  Pembunuhan  dengan  rencana  lebih  dahulu  dengan ancaman  pidana  yang  terberat  dari  beberapa  jenis  kejahatan  terhadap  nyawa  manusia  yang  diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana.
Unsur dalam konteks tindak pidana pembunuhan dengan berencana terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: a) Unsur Subyektif
1) Dengan sengaja;
2) Dan dengan dipikirkan (rencana) terlebih dahulu;
b) Unsur Obyektif
1) Perbuatan menghilangkan nyawa;
2) Obyeknya nyawa orang lain.
Unsur 340 dalam KUHP dijabarkan dengan mengulang kembali isi seluruh unsur dalam pasal 338 KUHP, dan ditambah dengan satu unsur dengan rencana terlebih dahulu. Karena dalam pasal 340 KUHP  mengulang  seluruh  unsur  pasal  338  KUHP,  jadi  dapat  disimpulkan  pembunuhan  berencana dianggap  sebagai  pembunuhan  yang  berbeda  dan lain  dengan  pembunuhan  biasa  atau  bentuk  pokok (338) (Chazawi, 2007) .
Pengertian  direncanakan  terlebih  dahulu  (voorbedachte  raad)  menurut  Prof.  Simons berpendapat sebagai berikut.
Orang  hanya  bisa  berbicara  tentang  mengenai  perencanaan  lebih  dahulu,  bila  buat  melakukan sesuatu tindak pidana itu dimana pelaku sudah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya  secara  tenang,  demikian  juga  sudah  mempertimbangkan  mengenai kemungkinan- kemungkinan mengenai dampak berdasarkan tindakannya. Antara saat seorang pelaku menyusun  rencananya  dengan  waktu  pelaksanaan  dari  rencana  tersebut  selalu  harus  terdapat  suatu jangka  waktu  tertentu,  dalam  hal  seorang  pelaku  dengan  segera melaksanakan  apa  yang  dia  maksud untuk  dilakukan  kiranya  sulit  untuk  berbicara  tentang  adanya  suatu  perencanaan  lebih  dahulu (Lamintang & Lamintang, 2018) .
Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu
1. Memutuskan kehendak pada suasana tenang.
2. Tersedia  waktu  yang  cukup  sejak  timbulnya  kehendak  sampai  dengan  pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak pada suasana tenang.
Unsur  dari  dengan  rencana  terlebih  dahulu,  terbentuknya  syarat  pertama  dan  syarat  kedua, dalam  sudut  pandang  hukum  pidana  (Pasal  340)  sepanjang  kehendak  dengan  berencana  itu  belum diwujudkan dalam pelaksanaannya hal ini hanya dianggap membuktikan adanya rencana. Dalam hal ini  syarat  ketiga  dipandang  terpenting  yaitu  sebagai  syarat  untuk  membuktikan  telah  terjadinya pembunuhan berencana.
2. Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan Berencana Studi Kasus Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN.Dps
Ketentuan  Undang-Undang  No.48  Tahun  2009  mengenai  Kekuasaan  Kehakiman,  dalam  pasal  50 menentukan  bahwa  segala  putusan  pengadilan  harus  memuat  alasan-alasan  dan  dasar-dasar  putusan dan  mencantumkan  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  tertentu  yang  bersangkutan  dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bertitik  tolak  dari  ketentuan  pasal-pasal  yang  dikemukakan  tersebut,  putusan  pengadilan  yang  tidak cukup  pertimbangan  hukum,  yaitu  mengemukakan  dasar  alasan-alasan  yang  jelas  dan  terperinci berarti mengandung cacat hukum. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi (Syamsudin & Luthan, 2018) .
Berdasarkan  segala  pertimbangan  yang  dijadikan  alasan  majelis  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  berupa  pidana  terhadap  terdakwa,  penulis  berpendapat  tidaklah  tepat  dalam  menjatuhkan hukuman  pembunuhan  berencana  pada  putusan  nomor  1474/Pid.B/2019.Dps  karena  dimana berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  berdasarkan  kronologis  kasus,  keterangan  saksi- saksi,  keterangan  terdakwa  serta  dihubungkan  visum  et  repertum  dan  barang-barang  bukti  yang diajukan dipersidangan.
Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi kasus tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal 340 KUHP. Padahal  jika  dikaji  dan  cermati  pada  posisi  kasus  yang  dimaksud  dengan  pembunuhan  berencana menurut  Memorie  Van  Toelichting  sebagaimana  dikutip  oleh  Adami  Chazawi,  dalam  konteks  pasal 340  KUHP  Mengenai  unsur  dengan  rencana  terlebih  dahulu,  pada  dasarnya  mengandung  3  syarat yaitu:
1. Memutuskan kehendak pada suasana tenang.
2. Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.
Yang  pertama  memutuskan  kehendak  dalam  suasana  tenang  adalah  pada  saat  memutuskan kehendak  untuk  membunuh  itu  dilakukan  dalam  suasana  (batin)  yang  tenang.  Suasana  batin  yang tenang  tidak  tergesa-gesa  atau  tiba-tiba,  tidak  dalam  keadaan  terpaksa  dan  emosi  yang  tinggi (Chazawi, 2007) .
Syarat pertama, yaitu terdakwa Rudianto memang telah memutuskan kehendak dalam suasana tenang  yang  berawal  dari  terdakwa  menemukan  percakapan  pribadi  antara  korban  Halima  yang merupakan  istri  siri  terdakwa  Rudianto  dengan  seseorang  yang  bernama  Wawan  di  media  sosial Facebook.  Terdakwa  menduga  korban  Halimah  berselingkuh  dengan  Wawan  dan  timbul  niat terdakwa  ingin  membunuh  Wawan  selingkuhan  istrinya  karena  Wawan  menyebabkan  rusaknya pernikahan  terdakwa  dengan  Halimah.  Namun  dalam  pembunuhan  tersebut  dalam  pelaksanaan objeknya berbeda dari apa yang dikehendaki targetnya atau niat memutuskan membunuh. Terdakwa memutuskan  seketika  dalam  kehendak  membunuh  korban  dimana  terdakwa  dalam  keadaan  emosi yang tinggi yang disebabkan oleh korban, dari sikap dan perkataan korban yang tidak baik yang tidak menghargai  terdakwa.  Dalam  hal  tersebut  Tidak  terpenuhinya  dari  syarat  pertama  rencana  terlebih dahulu.
Yang  kedua  tenggang  waktu  yang  cukup.  Sejak  timbulnya  kehendak  sampai  pelaksanaan keputusan  kehendaknya.  Waktu  yang  cukup  ini  artinya  harus  diukur  dari  lamanya  waktu  tertentu, dimana tergantung keadaan dan/atau kejadian konkret yang berlaku. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan.
Syarat  kedua,  adanya  cukup  waktu,  dalam  tenggang  waktu  mana  ada  kesempatan  untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dilaksanakan Dimana terdakwa membeli dan  mempersiapkan  pisau  di  pasar  kembang  Surabaya  Jawa  Timur  yang  dimodifikasi  seperti  mata tombak  di  kedua  sisinya  tajam  untuk  digunakan  dalam  mempersiapkan  untuk  membunuh  wawan. Setelah itu terdakwa berangkat mengendarai motor dari Surabaya menuju Bali untuk bertemu dengan Halimah.  Dalam  kasus  ini,  dimana  syarat  kedua  ada  tersedia  waktu  yang  cukup  sejak  timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak menjadi tidak terpenuhi karena perbuatan yang ingin dikehendaki  membunuh  Wawan  tidak  terlaksana  atau  berubah  seketika  membunuh  Halima. Sebaiknya,  kehendak  lain  terjadi  dikarenakan  korban  tidak  menghargai  terdakwa  dari  sikap  dan perkataan  korban  ke  terdakwa  yang  menyebabkan  terdakwa  emosi  tinggi  dan  langsung  mengambil
keputusan membunuh Halima karena faktor emosi yang tinggi yang tidak bisa memikir dengan tenang lagi mempertimbangkan segala hal lagi.
Syarat  ketiga,  berupa  pelaksanaan  pembunuhan  yang  dilakukan  dalam  suasana  (batin)  yang tenang, hal ini merupakan syarat terpenting. Suasana hati pada saat melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.
Syarat  ketiga  ada  rencana  terlebih  dahulu  sebagaimana  yang  diterangkan  di  atas,  memiliki bersifat  kumulatif  dimana saling  berhubungan,  sebagai  suatu  komponen  yang  tak  dapat terpisahkan. Sebab apabila terputus, maka rencana terlebih dahulu tidak lagi (Chazawi, 2007) .
Syarat  ketiga  tidak  terpenuhi,  dimana  Setelah  ketemu  korban  halimah  (istrinya)  Terdakwa menanyakan “dimana kosnya?” dijawab oleh korban Halima “Mana uangnya?” kemudian Terdakwa mengambil  dompet  dan  dompet  tersebut  langsung  ditarik  dan  diambil  dari  tangan  Terdakwa  oleh korban  Halima,  kemudian  uang  dalam  dompet  diambil  sebanyak  Rp.1.700.000,-  kemudian  dompet dikembalikan  ke  Terdakwa,  dan  kemudian  Halima  (korban)  berkata  sudah  lah  kamu  pulang  jangan urusin saya setelah itu Rudianto mengatakan “jangan begitu kamu, saya cuman tanya dimana tempat kos kamu sekarang, kalau sudah punya suami bilang terus terang” dijawab oleh korban Halima “suami suami  matamu”,  dan  terdakwa  menunjukan  percakapan  istrinya  dengan  selingkuhanya  (wawan). Terdakwa  menanyakan  “dimana  Wawan?”  Namun  korban  Halima  diam  saja  tidak  menjawab pertanyaannya  terdakwa,  tetapi  halima  malah  emosi  menyuruh  terdakwa  dengan  berkata  “sudah pulang  kamu  enggak  usah  ngurus  saya”  istrinya  (korban)  menjawab  dengan  perkataan  tidak  baik. Kemudian  terjadi  percakapan  antara  terdakwa  dan  korban  yang  menjadi  pemicu  emosi  terdakwa. Terdakwa  langsung  mengambil  pisau  di  bawah  jok  sepeda  motor  yang  sebenarnya  mau  digunakan untuk  membunuh  wawan.  Kemudian  terdakwa  menusukkannya  berkali-kali  ke  dada,  perut  dan punggung Halimah hingga meninggal dunia dan terakhir menendang kepala korban.
Dari posisi kasus di mana korban menunjukan sikap dan perkataan yang kurang baik terhadap terdakwa yang tidak menghargai terdakwa sama sekali yang membuat terdakwa emosi tinggi sampai memutuskan  kehendak  lain  yang  direncanakan  dari  semula  yaitu  ingin  membunuh  wawan.  Karena sikap dan perkataan korban tersebut terdakwa malah membunuh istrinya sendiri. Sehingga objek yang direncanakan  menjadi  tidak  terlaksana  melainkan  dalam  pelaksanaannya  membunuh  objek  yang berbeda  apa  yang  dikehendaki.  Di  mana  terdakwa  dalam  pelaksanaan  membunuh  korban  dalam suasana  batin  yang  tidak  tenang  dalam  suasana  emosional  tinggi  dan  perbuatan  membunuh  itu dilakukan  dengan  memutuskan  pelaksanaan  seketika  itu  membunuh  halimah  tidak  ada  waktu mempertimbangan baik buruknya dalam melaksanakan pembunuhan tersebut. Jadi dalam syarat ketiga juga tidak terpenuhi. Di mana dalam pembunuhan tersebut dengan rencana terlebih dahulu sudah tidak ada lagi karena objek yang direncanakan semula tidak terlaksana melainkan pelaksanaan pembunuhan tersebut objeknya berbeda dan dilakukan seketika karena faktor emosi yang tinggi yang menyebabkan memutuskan  membunuh  Halimah  karena  Halimah  tidak  menghargai  terdakwa  dari  sikap  dan perkataan Halimah yang tidak baik. Jadi berdasarkan dari syarat unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi semuanya, karena terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan keadaan  batin  emosi  tinggi  dan  obyek  yang  dikehendaki  atau  yang  ingin  dibunuh  tidak  terlaksana melainkan  timbulnya  kehendak  lain  karena  sikap  dan  perkataan  istri  korban  yang  tidak  menghargai terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa memutuskan kehendak membunuh seketika korban.
Dilihat  pada  keterangan  para  saksi,  seharusnya  belum  cukup  dijadikan  dasar  pertimbangan karena  dari  fakta-fakta  di  atas  yaitu  keterangan  saksi-saksi  yang  bersesuaian  hanyalah  mengenai terjadinya  pembunuhan.  Namun  tentang  pembunuhan  itu  dilakukan  dengan  rencana  terlebih  dahulu tidak  dapat  dibuktikan,  sehingga  menurut  pendapat  penulis  seharusnya  tidak  dapat  dijadikan pertimbangan.
Berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  berdasarkan  keterangan  terdakwa, keterangan  saksi  serta  dihubungkan  visum  et  repertum  dan  barang-  barang  bukti  yang  diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa memang benar melakukan pembunuhan dengan cara menusuk korban dengan  sebuah  pisau  yang  dapat  dibuktikan  dengan  bukti  visum  et  repertum  sebanyak  14  kali.  Jika pembunuhan itu  dilakukan  dalam  suasana tenang,  terdakwa  tidak melakukan  penusukan  berkali-kali terhadap  korban.  Hal  itu  menunjukan  terdakwa  emosi  tinggi  tidak  bisa  mengontrol  dirinya.  pada keterangan  saksi  dan  terdakwa  menyatakan  terdakwa  setelah  menusuk  korban  berkali-kali  hingga roboh  kemudian  membuang  pisau  tersebut  dan  terdakwa  memindahkan  motornya  sekitar  10  meter
kemudian  terdakwa  kembali  ketempat  Halima  dan  menendang  kepala  korban  satu  kali  yang  dalam posisi  tengkurap  di  tanah.  Disana  terlihat  terdakwa  masih  emosi  tinggi  dengan  korban.  Dengan melihat  secara  keseluruhan  dari  fakta-fakta  di  persidangan  dari  posisi  kasus,  keterangan  terdakwa, keterangan  para  saksi,  keterangan  ahli  berdasarkan  visum  et  repertum  dan  alat-alat  bukti  di persidangan.
Majelis hakim menjatuhkan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta diatas  hakim  salah  menerapkan  hukuman  terhadap  terdakwa.  Hakim  kurang  teliti,  cermat  dalam menafsirkan isi pasal yang tepat dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Berdasarkan fakta- fakta  di  persidangan,  hukuman  yang  tepat  atau  sepadan  dengan  tindakan  yang  dilakukan  oleh terdakwa  dari  peraturan  perundang-undangan  terkait  adalah  sebagai  pembunuhan  biasa  pasal  338 KUHP bukan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP.
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam kasus pembunuhan tersebut obyek yang dibunuh bukan  lagi  yang  direncanakan  semula  ingin  dibunuh,  melainkan  kehendak  lain  karena  emosi  yang disebabkan  oleh  korban  dari  sikap  dan  perkataan  korban  yang  tidak  baik  yang  tidak  menghargai terdakwa  sama  sekali  yang  membuat  terdakwa  emosi  dan  dilakukan  dengan  keputusan  seketika membunuh  korban.  Jadi  dari  unsur  pasal  340  KUHP  dengan  rencana  terlebih  dahulu  pada  dasarnya mengandung  3  syarat  dan  dalam  syarat  tersebut  menurut  penulis  berpendapat  tidak  terpenuhi  sama sekali  pembunuhan  tersebut  digolongkan  lagi  pembunuhan  berencana.  Jadi,  dalam  putusan  hakim tidak tepat terdakwa dijatuhi hukuman pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan menurut penulis pada kasus pembunuhan tersebut seharusnya dijatuhi hukuman pembunuhan biasa pasal 338 KUHP.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat,  yaitu:pertama, pengaturan  tentang  pembunuhan  berencana  diatur  dalam  pasal  340  kitab  undang-undang  hukum pidana.  Selain  itu,  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana  pembunuhan  berencana  pada  putusan  nomor  1474/Pid.B/2019.PN.DPS  yaitu  majelis  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan, keterangan  dari  saksi-saksi,  keterangan  dari  terdakwa  serta  dihubungkan  visum  et  repertum  dan barang-barang  bukti  yang  ada  diajukan  di  dalam  persidangan.  Pemerintah  khususnya  lembaga yudikatif disarankan mengawasi, membina proses peradilan dalam menerapkan hukuman.

## 2. Saran
Ada  juga  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  ini, yaitu:  pertama,  hakim  harus  memperhatikan  dan  menyusun  pertimbangan  sehingga  hakim  dalam membuat  putusan,  memuat  dasar,  dan  alasan-alasan  yang  jelas  serta  terperinci  agar  setiap  putusan memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan terkait. Kedua, pemerintah khususnya lembaga yudikatif harus mengawasi dan membina proses peradilan terutama hakim agar setiap putusanya tidak menjadi  keputusan  yang  kontroversial  yang  tidak  salah  dalam  menerapkan  hukuman  terhadap terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adonara,  F.  F.  (2015).  Prinsip  Kebebasan  Hakim dalam Memutus  Perkara  Sebagai  Amanat  Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 12 (2), 217–236.
Ante, S. (2013). Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana. Lex Crimen , 2 (2), 98–104. Chazawi, A. (2007). Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Chazawi, A. (2013). Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa (6th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ekatjahjana, W. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi . Jember: Jember University Press. Lamintang,  P.  A.  F.,  &  Lamintang,  T.  (2018). Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  terhadap  Nyawa,  Tubuh,  dan Kesehatan . Jakarta: Sinar Grafika.
Nugroho,  B.  (2017).  Peranan  Alat  Bukti  dalam  Perkara  Pidana  dalam  Putusan  Hakim  Menurut  KUHAP. Yuridika , 32 (1), 17.
Sagama,  S.  (2016).  Analisis  Konsep  Keadilan,  Kepastian  Hukum  dan  Kemanfaatan  dalam  Pengelolaan Lingkungan. Mazahib , 15 (1), 20–41.
Sardol, S. M. (2014). Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia. Rechtsidee , 1 (1). Syamsudin, M., & Luthan, S. (2018). Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH) . Jakarta: Prenadamedia Group .