ISSN Print: 2774-7840ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022 Halaman 223-241

## Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan di
Indonesia
Jingga Mulia
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi J.ingga@yahoo.co.id

## Elita Rahmi
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Elitarahmi72@gmail.com
Eko Nuriyatman
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi ekonuriyatman@unja.ac.id

## Abstract
The writing of this article aims to develop a deeper legal thought about the importance of the notary protocol as a state archive in Indonesia. As a state archive, in the Archives Law there is no single article that regulates notary protocols and notary protocols as state archives are also not regulated in detail in the UUJN. This study uses a normative legal research method. From  the  results  of  the  study,  it  is  known  that  the  notary  protocol  is  a  perfect  evidence because both the official and the contents of the deed are directly determined by law, and the notary protocol if it is associated with the Archives Law is a type of state archive that is vital dynamic. The correlation between the Archives Law and UUJN is related to each other even though there is no single article that discusses notary protocols.
Keywords: Notary, Notary Protocol, State Vital Archives

## Abstrak
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  pemikiran  hukum  lebih  mendalam tentang arti penting protokol notaris sebagai arsip negara di indonesia. Sebagai arsip negara, dalam Undang-Undang Kearsipan tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang protokol notaris dan protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dari  hasil  penelitian, diketahui bahwa protokol notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena baik pejabat maupun isi dari aktanya langsung ditentukan oleh undang-undang, dan Protokol notaris jika dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Kearsipan  merupakan  jenis  arsip  negara  yang  bersifat dinamis vital. Korelasi antara Undang-Undang Kearsipan dengan UUJN saling berkaitan satu sama lainnya walaupun tidak ada satupun pasal yang membahas tentang protokol notaris.
Kata Kunci: Notaris, Protokol Notaris, Arsip Vital Negara
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

## A. Latar Belakang
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1 Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN Perubahan) menyebutkan notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  ini  atau  berdasarkan  undang- undang lainnya.
Kewenangan  notaris  sebagai  pejabat umum dalam membuat akta autentik yang diberikan  oleh  Negara  melalui  Undang- Undang dengan sendirinya menempatkan notaris  sebagai  delagasi  negara  dengan kewenangan  yang  bersifat  atributif. Kewenangan  membuat  akta  autentik tersebut seperti dijelaskan dalam
konsideran  UUJN  Perubahan  huruf  (b) bertujuan  untuk  menjamin  kepastian, ketertiban  dan  perlindungan  hukum  atas suatu peristiwa hukum tertentu.
Notaris  sebagai  pejabat  umum
diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ negara
mengangkat  notaris  bukan  hanya  untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga  untuk  kepentingan  masyarakat  luas. Tugas  dan  kewenangan  jabatan  notaris merupakan suatu yang bersifat khas yang berbeda  dari  tugas  dan  kewenangan dalam  jabatan  pemerintahan  pada
umumnya, sekalipun
keduanya menjalankan  fungsi  administrasi  negara dengan objek kopetensi yang berbeda. Notaris  disebut  sebagai  pejabat perdata hanya sampai notaris menyelesaikan  segala  proses  pembuatan akta  saja,  untuk  selanjutnya  notaris disebut  sebagai  pejabat  administrasi.
“ Pertanggungjawaban
secara Administrasi  Notaris  adalah  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat akta autentik”. 1 Minuta  akta  adalah  dokumen  yang paling banyak jumlahnya didalam protokol  notaris,  dalam  Pasal  1  Angka  8
Undang – Undang  Nomor  30  tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya disebut UUJN) menjelaskan bahwa minuta akta adalah asli akta.
Akta  notaris  merupakan  bagian  dari protokol  notaris,  Ketentuan  mengenai protokol  notaris  dijelaskan  dalam  UUJN Perubahan  Pasal  1  Angka  (13)  yang menyebutkan  bahwa  protokol  notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan  arsip  negara  yang  harus  di simpan  dan  dipelihara  oleh  notaris sesusai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  “Protokol  notaris  merupakan dokumen  negara  yang  salah  satu fungsinya adalah dapat digunakan sebagai alat  bukti  mengenai  adanya  perbuatan
1 Zakiah  Noer  dan  Yuli  Fajriyah, “Pertanggungjawaba n Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara” , Jurnal
Pro Hukum, Vol. 10, No. 2. Des 2021. Hlm. 87.
hukum  yang  telah  dilakukan  oleh  para pihak  terkait  dengan  perjanjian  dalam ranah  hukum  perdata”. 2 Pasal  62  UUJN, menjelaskan  bahwa  protokol  notaris terdiri atas:
a. minuta akta;
b. buku daftar akta atau repertorium;
c. buku  daftar  akta  dibawah  tangan yang  penandatangannya  dilakukan dihadapan  notaris  atau  akta  dibawah tangan yang di daftar;
d. buku  daftar  nama  penghadap  atau klaper
e. buku daftar protes
f. buku daftar wasiat
g. buku  daftar  lain yang  harus  disimpan oleh  notaris  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan
“ Protokol  adalah  milik  masyarakat, bukan  milik  dari  notaris  yang  membuat akta-akta, dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang  yang  menyimpan  dokumen dalam  protokol  notaris  pada  umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman ditangan seorang notaris ” 3 Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak selamanya dapat menyimpan  dan  menjaga  protokol  notaris
2 Desy  Rositawati  dkk., “Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan cyber  notary, ”  Jurnal  Ilmiah  Prodi  Magister Kenotariatan, 2017-2018, Hlm. 175.
3 Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat  (Serba- serbi  Praktek  Notaris) ,  PT.  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, Jakarta, 2000, Hlm. 545.
yang  dimilikinya.  Ada  masanya  protokol notaris  harus  diwariskan  kepada  notaris lain  karena  sebab  tertentu.  Hal  tersebut sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  62 UUJN, bila notaris yang bersangkutan:
a. meninggal dunia;
b. telah berakhir masa jabatannya;
c. minta sendiri;
d. tidak  mampu  secara  rohani  dan/atau jasmani  untuk  melaksanakan  tugas jabatan  sebagai  notaris  secara  terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
e. diangkat menjadi pejabat Negara;
f. pindah wilayah jabatan;
g. diberhentikan sementara; atau
h. diberhentikan dengan tidak hormat. Proses  mewariskan  protokol  notaris tersebut bertujuan untuk menjaga
kerahasiaan  isi  akta  dan  eksistensinya, sehingga  apabila  suatu  saat  dibutuhkan guna  keperluan  dapat  dengan  mudah dicari dan ditemukan aktanya.
Apabila  terjadi  sesuatu  seperti  yang dijelaskan  dalam  Pasal  62  UUJN  Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  selaku  badan yang  berwenang  untuk  menetapkan notaris  penerima  protokol,  menunjuk notaris lain untuk melakukan penyimpanannya. Notaris Penerima Protokol  tidak  dapat  menolak  protokol notaris yang diserahkan kepadanya karena pada  saat  disumpah  menjadi  notaris, notaris harus bersedia menerima protokol notaris dari notaris lain.
Pasal  1  Ayat  (13)  UUJN  Perubahan telah  menyebutkan  bahwa  protokol notaris  merupakan  arsip  negara,  maka protokol  notaris  haruslah  diperlakukan layaknya  dokumen  negara  yang  harus disimpan  dan  dijaga  agar  tetap  autentik. 4
Protokol  notaris  jika  dipandang  sebagai sebuah  arsip  negara  maka  haruslah memiliki  aturan  tentang  pengelolaannya. Protokol  notaris  sebagai  arsip  negara maka  pengelolaannya  harus  berpedoman kepada  Undang-Undang  No.  43  tahun 2009 tentang Kearsipan (untuk
selanjutnya  disebut  dengan  Undang- Undang  Kearsipan)  karena  merupakan aturan  khusus  (lex  spesialis)  yang mengatur tentang kearsipan.
Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang Kearsipan  menyebutkan  bahwa  kearsipan adalah  hal-hal  yang  berkenaan  dengan arsip  sedangkan  arsip  adalah  rekaman kegiatan  atau  peristiwa  dalam  berbagai bentuk  dan  media  sesuai  dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga  negara,  pemerintah  daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4 Affifudin, “ Implikasi  Hukum  Protokol Notaris  Sebagai  Arsip  Negara” , Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Hlm. 4.
Protokol Notaris walaupun
merupakan  arsip  negara,  namun  Negara tidak berhak sewenang-wenang dalam hal mengambil  fotocopi  minuta  akta  atau  asli akta  apabila  dibutuhkan  oleh  lembaga penegak  hukum  untuk  kepentingan penyidikan  dan  proses  peradilan,  harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa protokol  notaris  merupakan  arsip  negara yang  disimpan  oleh  notaris pencipta  akta, dan  diserahkan  penyimpanannya  kepada notaris  penerima  protokol  jika  terjadi permasalahan  seperti  yang  disebutkan dalam  Pasal  62  UUJN,  kemudian  apabila protokol  notaris  telah  berumur  25  (dua puluh  lima)  tahun  ditangan  notaris penerima protokol dilanjutkan penyimpanannya  oleh  Majelis  Pengawas Notaris,  dan  juga  Negara  tidak  bisa sewenang-wenang dalam mengambil minuta  akta  apabila  dibutuhkan  untuk proses  peradilan  karena  harus  terlebih dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal ini menjelaskan  bahwa  protokol  notaris adalah  arsip  negara  yang  begitu  penting untuk  dijaga  dan  protokol  notaris  dapat diartikan  sebagai  miniatur  kehadiran perlindungan  negara  terhadap  peristiwa hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
Penyimpanan protokol notaris seperti yang  dijelaskan  bahwa  harus  selalu disimpan  sampai  waktu  yang  tidak
ditentukan,  dan  agar  tetap  terjaga keautentikannya, sulit untuk tetap diterapkan  karena  tidak  adanya  aturan yang  jelas  terhadap  protokol  notaris. Dalam  Undang-Undang  Kearsipan  tidak ada  satupun  pasal  yang  menjelaskan bahwa  protokol  notaris  merupakan  arsip negara. Dan dalam UUJN hanya
menyebutkan  bahwa  protokol  notaris wajib  disimpan  oleh  notaris,  notaris penerima  protokol  dan  Majelis  Pengawas Daerah  (MPD).  Notaris  hanya  diwajibkan menyimpan  protokol  notaris  selama  25 (dua  puluh  lima)  tahun  dan  untuk selanjutnya  diserahkan  kepada  Majelis Pengawas  Daerah  (MPD),  akan  tetapi kenyataannya  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD)  sampai  saat  ini  tidak  mempunyai kantor penyimpanan tersendiri.
Protokol  notaris sebagai  arsip  negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN misalnya tekait dengan jenis arsip, Jadwal Retensi  Arsip,  penyelenggaraan  kearsipan protokol  notaris  yang  meliputi  kebijakan, pembinaan,  dan  pengelolaan  kearsipan protokol notaris, sedangkan  dalam
Undang-Undang Kearsipan
mengenal istilah  Jadwal  Retensi  Arsip  (JRA).  Jadwal Retensi  Arsip  menurut  Pasal  1  Angka  22 Undang-Undang  Kearsipan  adalah  daftar yang  berisi  sekurang-kurangnya  jangka waktu  penyimpanan  atau  retensi,  jenis arsip,  dan  keterangan  yang  berisi rekomendasi  tentang  penetapan  suatu jenis  arsip  dimusnahkan,  dinilai  kembali,
atau  dipermanenkan  yang  dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Hal ini jika dibiarkan terus berlanjut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keautentikan  protokol  notaris  dan  dapat menghilangkan  kepercayaan  masyarakat atas  perlindungan  hukum  yang  telah dituangkan dalam akta notaris.
Berdasarkan  atas  apa  yang  telah disampaikan  diatas  maka  artikel  ini membahas  arti  penting  protokol  notaris sehingga  perlu  disimpan  oleh  notaris, notaris  penerima  protokol,  dan  Majelis
Pengawas Daerah dan bagaimana perspektif perundang-undangan di
Indonesia  terhadap  protokol  notaris sebagai arsip vital negara.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  artikel  ilmiah  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan- bahan  pustaka,  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  dan  bahan  hukum  sekunder. Bahan-bahan  tersebut  kemudian  disusun secara  sistematis,  dikaji,  kemudian  ditarik kesimpulan  dalam  hubungannya  dalam masalah yang diteliti.

## C. Arti  Penting  Protokol  Notaris
Sehingga  Perlu  Disimpan  Oleh Notaris, Notaris Penerima Protokol, dan Majelis Pengawas Daerah Pasal  1  Angka  (13)  UUJN  Perubahan menjelaskan  protokol  notaris  adalah kumpulan  dokumen  yang  merupakan arsip  negara  yang  harus  disimpan  dan dipelihara  oleh  notaris  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Peyimpa- nan  dan  pemeliharaan  protokol  notaris tersebut  terus  berlangsung  walaupun notaris  yang  bersangkutan  telah  pensiun atau  bahkan  sudah  meninggal  dunia. Protokol  notaris  tersebut  diserahkan kepada  notaris  lain  sebagai  pemegang protokol notaris. Pada penjelasan Pasal 62 UUJN,  dijelaskan  bahwa  protokol  notaris terdiri atas:
a) Minuta Akta;
b) buku daftar akta atau repertorium;
c) buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan  notaris  atau  akta  dibawah tangan yang di daftar;
d) buku  daftar  nama  penghadap  atau klaper;
e) buku daftar protes;
f) buku daftar wasiat;
g) buku  daftar  lain yang  harus  disimpan oleh notaris;
Minuta  akta  adalah  dokumen  utama dalam  protokol  notaris,  sedangkan  buku daftar  akta  atau  repertorium,  buku  daftar akta  dibawah  tangan  yang  penandatan-
gannya  dilakukan  dihadapan  notaris  atau akta  dibawah  tangan  yang  didaftar,  buku daftar nama penghadap atau klaper, buku daftar  protes,  buku  daftar  wasiat,  buku daftar  lain  yang  harus  disimpan  oleh notaris,  adalah  satu  kesatuan  dokumen pendukung  pada  minuta  akta  yang  tidak boleh terpisahkan untuk menjaga
keautentikan dari akta – akta tersebut. Hal ini  disebabkan  karena  setiap  buku  yang dimaksud  saling  berkaitan  dengan  akta  - akta yang dibuat guna untuk
mempermudah  dalam  menemukan  dan memperkuat  pembuktian  dari  sebuah minuta  akta  apabila  dibutuhkan  untuk pembuktian dikemudian hari.
Akta  autentik  merupakan  alat  bukti yang  sempurna,  hal  ini  dijelaskan  dalam Pasal  1870  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (untuk  selanjutnya  disebut KUHPerdata) yang  berbunyi  “ Suatu  akta autentik  memberikan  di  antara  pihak beserta  ahli  waris-ahli  warisnya  atau orang-orang  yang  mendapat  hak  darinya, suatu  bukti  yang  sempurna  tentang  apa yang dimuat didalamnya”. Sempurna yang dimaksud  adalah  alat  bukti  berupa  akta autentik  saja  sudah  dapat  membuktikan suatu peristiwa tanpa perlu alat bukti lain.
Akta  yang  dibuat  oleh  notaris  adalah akta autentik yang memberikan
pembuktian  sempurna  terhadap  para pihak  yang  membuatnya,  karena  notaris langsung  ditunjuk  oleh  undang-undang dalam hal pembuatan akta autentik selama
akta tersebut sesuai dengan prosedur yang telah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1  UUJN yang menjelaskan bahwa “Notaris adalah  pejabat  umum  yang  berwenang untuk  membuat  akta  autentik  dan kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang ini”.
Akta yang dibuat oleh notaris bersifat autentik  bukan  karena  undang-undang menetapkan  demikian,  tetapi  karena  akta tersebut dibuat dihadapan pejabat umum, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata  yang  menyatakan  suatu  akta autentik  ialah  suatu  akta  yang  didalam bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Jadi  berdasarkan  Pasal  1868  KUHPerdata juncto  Pasal  1  angka  1  UUJN  maka disimpulkan  bahwa  notarislah  satu- satunya  pejabat  umum  yang  berwenang membuat akta autentik.
Pentingnya menyimpan protokol notaris selain akta yang diciptakan bersifat autentik, akta notaris juga berisikan fakta- fakta  yang  dilakukan  oleh  para  pihak kemudian  diterangkan  atau  diceritakan kepada  notaris  dalam  menjalankan jabatannya dan kemudian notaris menuangkannya  dalam  bentuk  akta  agar keterangan atau perbuatan itu
dikonstantir oleh notaris dalam suatu akta autentik, sehingga apa bila ada sanggahan
dikemudian hari dapat dibuktikan dengan akta  tersebut.  Tujuan  dari  penyimpanan protokol notaris adalah:
a. Untuk menjaga keamanan dan
keautentikan  terhadap  minuta  akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada  pemalsuan  atau  penyalahgunaan grosse,  salinan,  atau  kutipannya  dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara  mencocokkannya  dengan  yang aslinya.
b. Untuk  merahasiakan  segala  sesuatu yang berkaitan dengan akta dan surat – surat lainnya demi melindungi kepentingan  semua  pihak  yang  terkait dengan akta tersebut.
c. Sebagai pembuktian bahwa minuta akta dibuat  memang  dihadiri  langsung  oleh para  pihak  yang  dibuktikan  langsung dengan  adanya  tanda  tangan,  cap jempol dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dalam akta tersebut.
d. Untuk  memberi  jaminan  perlindungan terhadap  kepentingan  ahli  waris,  yang setiap  saat  dapat  ditelusuri  terhadap kebenaran  dari  suatu  akta  wasiat  yang telah dibuat dihadapan notaris.
Pentingnya dalam
menyimpan protokol  notaris  bukan  sekedar  akta tersebut  diinginkan  para  pihak  kemudian dibuatkan  oleh  notaris  begitu  saja.  Tetapi akta tersebut harus sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh undang- undang. Sebagaimana yang telah
disebutkan  dalam  pasal  38  UUJN  yang isinya setiap akta terdiri atas :
a. awal akta atau kepala akta memuat: memuat  judul  akta;  nomor  akta;  jam, hari,  tanggal,  bulan,  dan  tahun,  dan nama lengkap serta tempat kedudukan notaris.
b. badan akta memuat:
1) nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal lahir,  kewarganegaraan,  pekerjaan, jabatan,  kedudukan,  tempat  tinggal para  penghadap  dan/atau  orang yang mereka wakili;
2) keterangan  mengenai  kedudukan bertindak penghadap;
3) isi  akta  yang  merupakan  kehendak dan  keinginan  dari  pihak  yang berkepentingan; dan
4) nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal lahir,  serta  pekerjaan,  jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal  dari tiap-tiap saksi pengenal.
c. akhir atau penutup akta memuat:
1) uraian  tentang  pembacaan  akta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
2) uraian  tentang  penandatanganan dan  tempat  penandatanganan  atau penerjemahan akta apabila ada;
3) nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan  tempat  tinggal  dari  tiap-tiap saksi akta; dan 4) uraian tentang tidak adanya perubahan  yang  terjadi  dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya  perubahan  yang  dapat berupa  penambahan,  pencoretan, atau penggantian.
Akta  yang  dibuat  oleh  notaris pengganti,  notaris  pengganti  khusus,  dan pejabat  sementara  notaris,  selain  memuat ketentuan  yang  dimaksud  juga  memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang
mengangkatnya.  Para  penghadap  yang diperbolehkan  dalam  membuat  akta  juga harus  memenuhi  syarat  dan  akta dibacakan  juga  harus  dihadiri  paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
UUJN  tidak  hanya  mengatur  protokol notaris  dari  dalam  saja  melainkan  juga mengatur apabila protokol notaris dikeluarkan.  Hal  ini  guna  menjaga keamanan dan keautentikan dari protokol notaris.  Lembaga  yang  berwenang  dan memiliki  kewenangan  masing-masing dalam hal mengeluarkan akta yaitu Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  dan  Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
Wewenang  Majelis  Pengawas  Daerah
(MPD)  terhadap  protokol  notaris  diatur dalam  Pasal  70  UUJN  huruf  (e)  yaitu menentukan tempat penyimpanan
protokol  notaris  yang  pada  saat  serah terima  protokol  notaris  telah  berumur  25 (dua  puluh  lima)  tahun  atau  lebih. Wewenang yang diberikan kepada Majelis
Pengawas Daerah oleh negara merupakan wewenang  atribusi  yaitu  wewenang  yang diberikan  langsung  oleh  Undang-Undang Jabatan  Notaris. 5 Sedangkan  wewenang Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN) terhadap  protokol  notaris  disebutkan dalam  pasal  66  Ayat  (1)  UUJN  Perubahan yaitu untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan Notaris  (MKN)  berwenang  mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau protokol  notaris  dalam  penyimpanan notaris. Peranan MPN adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris,  supaya  dalam  menjalankan  tugas jabatannya  tidak  menyimpang  dari kewenangannya dan tidakmelanggar peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 6
Berdasarkan  penjelasan  dari  uraian yang  telah  dijabarkan  diatas  dapat disimpulkan bahwa :
1. Bentuknya  ditentukan  langsung  oleh
Undang-Undang;
Semua akta notaris wajib dibuat dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai  bagian  dari  protokol  notaris sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal
5 Nurin Dyasti Pratiwi dkk., “Kewenangan
Majelis  Pengawas  Daerah  Terhadap  Urgensi Penyimpanan  Protokol  Notaris  Sebagai  Arsip Negara”, Jurnal  Syntax  Transformastion,  Vol.3 No.2. Feb. 2022. Hlm. 291.
6 Henry  Donald  Lbn  Toruan , Op.Cit., Hlm. 436.
16  Ayat  1  huruf  b  UUJN,  namun ketentuan  tersebut  tidak  berlaku apabila  akta  dibuat  dalam  bentuk  akta originali.  Kemudian  wajib  melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari para penghadap  pada  minuta  akta  serta menjilid  akta  yang  dibuatnya  dalam satu  bulan  tidak  lebih  dari  50  (lima puluh) akta dalam satu buku.
2. Penyimpanannya  ditentukan  langsung oleh undang-undang;
Pasal  1  Ayat  13  UUJN  menyebutkan penyimpanannya  dan  pemeliharaan merupakan  kewajiban  notaris,  dan protokol notaris diserahkan penyimpanannya  kepada  notaris penerima  protokol  apabila  terjadi suatu  hal  yang  disebutkan  dalam Pasal  62  UUJN,  kemudian  Pasal  63 UUJN  menjelaskan  apabila  protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima)  tahun  penyimpananannya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). 3. Memiliki  sifat  perintah  pada  aktanya (dwingen recht);
Kewenangan  kepada  notaris  langsung diberikan  oleh  Undang-Undang  untuk membuat  akta  autentik  mengenai semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan Perundang-Undangan dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin
kepastian  tanggal  pembuat  Akta, menyimpan  Akta,  memberikan grosse , salinan dan kutipan Akta.
4. Aktanya  adalah  akta  partij  (akta  para pihak);
Merupakan  akta  yang  berisikan  suatu fakta  dari  apa  yang  terjadi  karena perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pihak lain  dihadapan  notaris  selaku  Pejabat Umum  dan  Relasi  akta  adalah  berita acara  yang  dikehendaki  oleh  para pihak,  untuk  membuat  berita  acara
seperti rapat pemegang saham tersebut, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. 5. Pejabat  yang  berwenang  ditentukan langsung oleh undang-undang; Yaitu  Majelis  Pengawas  Notaris  dan Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN) dengan kewenangan bersifat atribusi.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka dapat disimpulkan bahwa protokol notaris merupakan  dokumen  lengkap  yang bentuk,  isi,  sifat,  para  penghadap,  dan pejabat  yang  berwenangnya  langsung ditentukan  oleh  Undang-Undang  dan merupakan  bentuk  perlindungan  negara dalam hal pembuktian yang begitu penting untuk  dijaga  demi  melindungi  hak-hak masyarakat.  seseorang  yang  menyimpan dokumen  dalam  protokol  seorang  notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah
dokumen  itu  aman  di  tangan  seorang notaris. 7

## D. Perspektif  Perundang-Undangan  di Indonesia terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Vital Negara
Pasal  1  Angka  (13)  UUJN  Perubahan menjelaskan  protokol  notaris  adalah kumpulan  dokumen  yang  merupakan arsip  negara  yang  harus  disimpan  dan dipelihara  oleh  notaris  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Notaris  diwajibkan  menjaga  protokol notaris  yang  diciptakannya  sendiri  atau yang diberikan kepadanya karena protokol notaris bukan milik notaris yang membuat  akta-akta  dan  juga  tidak  milik notaris  pengganti  yang  ditugaskan  oleh menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia untuk menyimpannya. 8
Protokol  notaris  jika  dipandang sebagai  sebuah  arsip  negara  maka haruslah memiliki aturan tentang pengelolaannya.  Sebagai  arsip  negara, maka pengelolaannya berpedoman kepada Undang-Undang No. 43 tahun 2009 karena merupakan  aturan  khusus  (lex  spesialis) yang  mengatur  tentang  kearsipan.    dalam Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 2009  tentang  Kearsipan  ada  beberapa definisi arsip :
7 Tan Thong Kie, Op.Cit., Hlm. 267.
8 Cut Era Fitriyeni, Loc. Cit.
1. Arsip  adalah  rekaman  kegiatan  atau peristiwa  dalam  berbagai  bentuk  dan media  sesuai  dengan  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,  pemerintahan  daerah,  lembaga pendidikan,  perusahaan,  organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip  dinamis  adalah  arsip  yang digunakan  secara  langsung  dalam kegiatan  pencipta  arsip  dan  disimpan selama jangka waktu tertentu. 3. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya  merupakan  persyaratan dasar  bagi  kelangsungan  operasional pencipta  arsip,  tidak  dapat  diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
4. Arsip  aktif  adalah  arsip  yang  frekuensi penggunaannya  tinggi  dan  atau  terus menerus.
5. Arsip  inaktif  adalah  arsip  yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6. Arsip  statis  adalah  arsip  yang dihasilkan  oleh  pencipta  arsip  karena memiliki  nilai  guna  kesejarahan,  telah habis  retensinya,  dan  berketerangan dipermanenkan  yang  telah  diverifikasi baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  oleh  Arsip  Nasional  Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan.
7. Arsip  terjaga  adalah  arsip  negara  yang berkaitan  dengan  keberadaan  dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
Protokol  notaris  dikatakan  sebagai arsip  negara  karena  protokol  notaris merupakan  dokumen  atau  arsip  yang mengandung  status  hukum,  hak  dan kewajiban  pihak-pihak  atau  masyarakat yang  tentunya  wajib  untuk  disimpan  dan dipelihara  dengan  baik,  demi  kepastian hukum  ketertiban  dan  perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 9 Hal  ini  sesuai  dengan tujuan  dari  penyelanggaraan  kearsipan dalam  Pasal  3  huruf  d  Undang-Undang Kearsipan  yaitu  menjamin  perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan  rakyat  melalui  pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang auntentik dan terpercaya.
Protokol  notaris sebagai  arsip  negara mempunyai  fungsi  dan  kegunaan  yang penting  dalam  menunjang  kegiatan administrasi  negara.  Salah  satu  tujuan hukum administrasi negara adalah memberikan perlindungan kepada
masyarakat  untuk  memperoleh  kepastian hukum,  dan  jaminan  keamanan  terhadap hak  yang  dimiliki  masyarakat. 10 Protokol notaris ini merupakan produk hukum yang
9 Ghansam  Anand, Karakteristik  Jabatan Notaris  di  Indonesia ,  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2018, Hlm. 68.
10 Ridwan HR, Op.Cit ., Hlm. 277.
statusnya  milik  negara  diciptakan  oleh notaris  atas  dasar  pelayanan  terhadap masyarakat  guna  melindungi  hak-hak perdata masyarakat sebagai warga negara indonesia.
Walaupun  tidak  ada  aturan  tentang protokol  notaris  dalam  Undang-Undang Kearsipan  dan  dalam  UUJN  hanya menjelaskan  bahwa  protokol  notaris adalah  arsip  negara  dan  wajib  disimpan sampai waktu yang tidak ditentukan , akan tetapi dilihat dari korelasi antara Undang- Undang  kearsipan  dengan  UUJN,  maka protokol  notaris  dapat  digolongkan sebagai arsip dinamis yang bersifat vital.
Adapun korelasi antara kedua Undang-Undang tersebut sehingga protokol  notaris  dapat  dikategorkan sebagai arsip vital negara yaitu :
1. Protokol  notaris  sebagai  arsip  negara merupakan  arsip  dengan  jenis  dinamis vital.
Protokol  notaris  dilihat  dari pengelolaannya  menurut  UUJN  dengan Undang-Undang Kearsipan saling berkaitan  satu  sama  lainnya.    Pasal  1 Angka  4  Undang-Undang  kearsipan menjelaskan  Arsip  vital  adalah  arsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan  dasar  bagi  kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui,  dan  tidak  tergantikan apabila  rusak  atau  hilang.  Arsip  vital termasuk  dalam  jenis  arsip  dinamis karena telah dijelaskan dalam  Pasal 40
ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun  2012  tentang  pelaksanaan
Undang-Undang Kearsipan bahwa dalam  Pemeliharaan  arsip  dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktif,  dan  arsip  inaktif  baik  yang termasuk  dalam  kategori  arsip  terjaga maupun arsip umum.
Pasal  1  Angka  3  Undang-Undang kearsipan  menjelaskan  Arsip  dinamis adalah  arsip  yang  digunakan  secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan  disimpan  selama  jangka  waktu tertentu.  Tujuan  dari  pemeliharaan arsip dinamis menurut Pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012  tentang  pelaksanaan  Undang- Undang  Kearsipan  adalah  untuk menjaga  keautentikan,  keutuhan,  dan keselamatan arsip.
Hal ini saling berhubungan dengan tujuan  dari  penyimpanan  protokol notaris yaitu  untuk menjaga keamanan dan keautentikan terhadap minuta akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada  pemalsuan  atau  penyalahgunaan grosse,  salinan,  atau  kutipannya  dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara  mencocokkannya  dengan  yang aslinya.
2. Protokol notaris merupakan arsip yang wajib  disimpan  dan  tidak  dapat tergantikan apabila hilang.
Pasal  1  angka  4  UU  Kearsipan menjelaskan bahwa arsip vital
merupakan syarat bagi keberlangsungan suatu organisasi yang wajib  untuk  dijaga  karena  apabila hilang dan rusak tidak dapat tergantikan.  Sama  halnya  dengan protokol  notaris,  demi  melindungi keautentikan  akta  dan  agar  dapat ditemukan  dikemudian  hari  apabila dibutuhkan oleh pihak yang membuatnya,  maka  protokol  notaris wajib  disimpan  oleh  notaris,  notaris penerima protokol dan majelis pengawas  daerah  (MPD)  seperti  yang dijelaskan dalam UUJN. Pasal  16  Ayat  1  huruf  (b)  UUJN Perubahan menyebutkan notaris berkewajiban  membuat  akta  dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai  bagian  dari  protokol  notaris. Kemudian  dalam  penjelasan  pasal tersebut  disebutkan  kewajiban  dalam ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga  apabila  ada  pemalsuan  atau penyalahgunaan  grosse,  salinan,  atau kutipannya  dapat  segera  diketahui dengan  mudah  dengan  mencocok kannya dengan aslinya.
Protokol  notaris  tidak  hanya disimpan  oleh  notaris  yang  membuat akta  saja  melainkan  wajib  untuk disimpan dan dijaga keamanannya oleh notaris  pengganti  apabila  notaris  yang membuat  akta  cuti,  pindah  wilayah
kerja, berhenti dari jabatannya ataupun meninggal  dunia  sebagaimana  yang telah dijelaskan dalam Pasal 62 UUJN.
Notaris  pengganti  yang  dimaksud ialah  notaris  lain  yang  ditunjuk  oleh
Menteri  atas  usulan  Majelis  Pengawas Daerah (MPD) yang bertugas menyimpan  protokol  yang  diwariskan kepadanya.  Setiap  calon  notaris  pada saat  mendaftarkan  diri  sebagai  notaris kepada  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  sudah  diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang isinya  adalah  bersedia  menerima protokol  notaris  dari  notaris  lain.  Jadi tidak  ada  alasan  bagi  notaris  lain  yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)  sebagai  penerima  protokol untuk  menolak  jika  ditunjuk  untuk menerima  dan  memelihara  protokol tersebut.
Notaris  pengganti  selaku  notaris yang  menerima  protokol  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  62  UUJN diwajibkan  menyimpan  protokol  yang diwariskan  kepadanya  selama  waktu yang telah ditentukan dalam UUJN yaitu selama  25  (dua  puluh  lima)  tahun. Setelah  protokol  notaris  dari  notaris lain  yang  pada  waktu  penyerahannya berumur  25  (dua  puluh  lima)  tahun atau  lebih  disimpan  oleh  notaris pengganti  diserahkan  kembali  kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Penyimpanan  protokol  notaris yang  terus  berkelanjutan  dari  notaris, kemudian  disimpan  oleh  notaris pengganti,  dan  setelah  25  (dua  puluh lima)  tahun  diserahkan  kepada  Majelis Pengawas Daerah (MPD) membuktikan bahwa  protokol  notaris  merupakan arsip  vital  yang  begitu  penting  untuk dijaga  keautentikan  dan  keamanannya karena apabila rusak atau hilang dapat merugikan  pihak  yang  melakukan perbuatan hukum didalamnya. Penjelasan tentang wajibnya menjaga protokol notaris sampai harus diwariskan  penyimpanannya  kepada
notaris  lain  dan  majelis  pengawas daerah  apabila  notaris  pembuat  akta cuti atau meninggal dunia, menjelaskan bahwa  protokol  notaris  merupakan suatu  arsip  yang  bersifat  vital,  hal  ini disebabkan  karena  protokol  notaris khususnya akta mengandung kepastian hukum  masyarakat  dalam  menjaga haknya,  apabila  akta  tersebut  hilang, maka akan  hilangnya kepastian hukum yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang membutuhkannya.
3. Protokol notaris bersifat rahasia.
Arsip  vital  dalam  suatu  organisasi wajib  dijaga  kerahasiaannya,  karena arsip-arsip  tersebut  tidak  hanya sekedar sebagai bukti kegiatan ataupun aktivitas organisasi, tetapi juga bagaikan  darah  bagi  organisasi  untuk tetap bertahan. Sebagai arsip, kerahasiaan terhadap isi yang tercantum dalam protokol notaris wajib untuk  dijaga  karena  telah  ditetapkan oleh UUJN.
Pasal  63  Ayat  (3)  Undang-Undang Kearsipan  menyatakan  akses  terhadap arsip  pada  dasarnya  terbagi  atas  dua sifat  yaitu  sifat  keterbukaan  dan ketertutupan. Sifat
keterbukaan maksudnya  ialah  arsip  tersebut  boleh dilihat  oleh  masyarakat  karena  pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum.
Sedangkan  sifat  ketertutupan  ialah arsip  yang  dalam  pengelolaan  dan perlakuannya berlaku ketentuan tentang kerahasiaan surat-surat. Dalam artian tidak semua orang bisa membaca arsip tersebut.
Protokol  notaris  didasari  sifat ketertutupan  karena  merupakan  arsip negara yang wajib dijaga
kerahasiaannya  oleh  notaris.  Pasal  16 UUJN  Ayat  1  Huruf  e  menyebutkan bahwa  dalam  menjalankan  jabatannya, notaris  berkewajiban  merahasiakan segala  sesuatu  mengenai  akta  yang dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali undang-undang menentukan lain.
Notaris  hanya  dapat  memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi  akta,  grosse  akta,  salinan  akta  atau kutipan  akta,  kepada  orang  yang berkepentingan  langsung  pada  akta,
ahli waris, atau orang yang memperoleh  hak,  kecuali  ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.
4. Protokol  notaris  tidak  memiliki  Jangka Retensi Arsip (JRA)
Protokol  notaris  jika  dipandang sebuah  arsip  haruslah  memiliki  aturan terhadap  pengelolaan  terutama  terkait jangka  waktu  penyimpanan  (retensi arsip).  Menurut  Pasal  1  Ayat  (22) Undang-Undang  Kearsipan,  Jadwal retensi  arsip  adalah  daftar  yang  berisi sekurang-kurangnya  jangka  waktu penyimpanan  atau  retensi,  jenis  arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi  tentang  penetapan  suatu jenis  arsip  dimusnahkan,  dinilai kembali,  atau  dipermanenkan  yang dipergunakan sebagai
pedoman penyusutan  dan  penyelamatan  arsip, dan  Pasal  1  Ayat  (37)  PP  No.  28/2012 tentang  Pelaksanaan  UU  Kearsipan, menjelaskan  bahwa  retensi  arsip adalah  jangka  waktu  penyimpanan yang  wajib  dilakukan  terhadap  suatu jenis arsip. Pasal 48 Undang-Undang Kearsipan menyebutkan bahwa pencipta  arsip  (lembaga  negara,
pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri,  serta  BUMN  dan/atau  BUMD)
wajib  memiliki  Jadwal  Retensi  Arsip (JRA)  yang  ditetapkan  oleh  pimpinan pencipta  arsip  setelah  mendapat
persetujuan  kepala  ANRI.  Penetapan Jadwal  Retensi  Arsip  (JRA)  merupakan dasar dalam penyusutan dan penyelamatan arsip. Setelah habis masa retensinya  dan  tidak  memiliki  nilai guna arsip tersebut dapat dimusnahkan sesuai  ketentuan  Pasal  49  Huruf  (b) Undang-Undang Kearsipan yang berbunyi pemusnahan arsip yang telah habis  retensi  dan  yang  tidak  memiliki nilai  guna  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Protokol  notaris  tidak  mengalami proses penyusutan dalam hal penyimpanannya.  Protokol  notaris yang  tidak  memiliki  nilai  guna  tetap harus  disimpan  oleh  notaris,  notaris penerima protokol, dan Majelis
Pengawas  Daerah  (MPD).  Protokol notaris  sebagai  arsip  negara  dalam  hal penyimpanan  dan  pengamannya  akan terus  berlangsung  walaupun  notaris pembuat  akta  tersebut  telah  pensiun atau  meninggal  dunia.  Pasal  65  UUJN Perubahan menentukan notaris, notaris pengganti  dan  pejabat  sementara notaris  bertanggung  jawab  atas  setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau
dipindahkan  kepada  pihak  penyimpan protokol notaris.
Berdasarkan  penjelaskan  yang  telah diuraikan  diatas,  walaupun  protokol notaris  tidak  ada  diatur  dalam  Undang-
Undang  Kearsipan,  tetapi  jika  dilihat  dari korelasi antara Undang-Undang Kearsipan dengan  UUJN  dapat  disimpulkan  bahwa protokol  notaris  merupakan  arsip  vital negara  karena  tujuan  dari  pengelolaan protokol notaris  dan tujuan dari pengelolaan  arsip  vital  yaitu  sama-sama demi  menjaga  keautentikan  dari  sebuah dokumen negara. Dokumen yang dimaksud  merupakan  wujud  miniatur kehadiran  negara  yang  bertujuan  untuk memberikan perlindungan terhadap
peristiwa  hukum  yang  dilakukan  oleh masyarakat.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  pembahasan  diatas tentang  bagaimana  arti  penting  protokol notaris  sehingga  perlu  disimpan  oleh notaris,  notaris  penerima  protokol  dan majelis  pengawas  daerah  (MPD)  dan bagaimana perspektif
perundang- undangan  di  Indonesia  terhadap  protokol notaris  sebagai  arsip  vital  negara  yang telah  dibahas  pada  bab-bab  sebelumnya, penulis  dapat  merumuskan  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Protokol  notaris  adalah  arsip  yang begitu  penting  untuk  dijaga  karena protokol  notaris  merupakan  alat  bukti yang  sempurna.  Protokol  notaris dikatakan  sempurna  karena  baik pejabat  maupun  isi  dari  aktanya langsung  ditentukan  oleh  undang- undang.  Notaris  satu-satunya  pejabat
publik  yang  ditunjuk  oleh  undang- undang  dalam  hal  pembuatan  akta autentik,  akta-akta  yang  dibuat  oleh notaris harus sesuai dengan ketentuan- ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  akta berisikan  fakta-fakta  yang  dilakukan oleh  para  pihak,  pejabat  yang berwenang  terhadap  protokol  notaris memiliki  kewenangan  atribusi  karena langusung  ditetapkan  oleh  undang- undang  dan  penyimpanan  protokol notaris  terus  disimpan  sampai  waktu yang  tidak  ditentukan.  Hal  ini merupakan bentuk perlindungan negara guna menjaga hak-hak keperdataan masyarakatnya. 2. Protokol  notaris  jika  dikaitkan  dengan
Undang-Undang  Kearsipan  merupakan jenis arsip negara yang bersifat dinamis vital.  Korelasi  antara  Undang-Undang Kearsipan dengan UUJN saling berkaitan  satu  sama  lainnya  walaupun tidak ada satupun pasal yang membahas  tentang  protokol  notaris. Tujuan  dari  pengelolaan  protokol notaris  dan  tujuan  dari  pengelolaan arsip  vital  yaitu  sama-sama  demi menjaga  keautentikan  dari  sebuah dokumen negara karena dokumen yang dimaksud  merupakan  wujud  miniatur kehadiran negara yang bertujuan untuk memberikan  perlindungan  terhadap peristiwa  hukum  yang  dilakukan  oleh masyarakat.

## F. Saran
Dilandasi  dengan  belum  adanya aturan  yang  jelas  yang  mengatur  tentang protokol  notaris  sebagai  arsip  negara, dengan  adanya  kesempatan  dalam  skripsi ini,  maka  penulis  mencoba  memberikan saran-saran  yang  berkaitan  dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:
1. Penulis menyarankan terhadap protokol notaris dibuatkan cara khusus dalam  proses  penyimpanannya  seperti contohnya  disimpan  dalam  bentuk elektronik  mengingat  protokol  notaris merupakan arsip negara yang disimpan sampai  waktu  yang  tidak  ditentukan. Jika  dibiarkan  terus  berpindah-pindah tentunya  akan  merusak  akta  dan memberatkan bagi pihak yang menyimpannya  mengingat  protokol
notaris  yang  diciptakan  dari  waktu kewaktu  jumlahnya  tidak  sedikit.  Hal ini  dapat  menghilangkan  hak-hak keperdataan masyarakat jika akta yang dibutuhkan tidak dapat ditemukan.
2. hendaknya  dibuatkan  aturan  khusus terhadap protokol notaris sebagai arsip vital negara karena selama ini protokol notaris  disebutkan  dalam  UUJN  hanya sebagai arsip negara saja tanpa adanya aturan  lebih  lanjut  mengapa  protokol notaris  disebut  arsip  negara,  mengapa penting  untuk  dijaga  keautentikannya, apa  bedanya  dengan  arsip  negara lainnya  dan  kenapa  harus  disimpan sampai waktu yang tidak ditentukan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Buku
Achmad  Ali. Menguak  Teori  Hukum  (Legal Theory)  &  Theori  Peradilan  (Judicial Prudence) .    Kencana  Prenanda  Media Group, Jakarta, 2012.
Bahder  Johan  Nasution. Metode  Penelitian hukum . Mandar Maju, Bandung, 2008.
Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2006.
Emma  R.A.  Nurita. Cyber  Notary  Pemahan Awal  dalam  Konsep  Pemikiran. PT Refika Aditama, Bandung, 2012. Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris , Rafika
Aditama, Bandung, 2017.
Hans  Kelsen. General  Theory  of  Law  & State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptif- Empirik. Alih  Bahasa  oleh  Somardi,
BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum.
Cet. Ke-5 Kencana, Jakarta, 2009. Ridwan  H.R. Hukum  Administrasi  Negara . PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2006.
Sahuri Lasmadi dkk. Metode Penelitian dan Penulisan  Hukum. Fakultas  Hukum, Universitas Jambi, 2011.
SF.  Marbun Peradilan  Administrasi  Negara dan  Upaya  Administrasi  di  Indonesia . Liberty, Yogyakarta, 1997.
Sirajuddin  dkk. Hukum  Administrasi
Pemerintahan  Daerah. Setara  Press.
Malang, 2016.
Tan Thong Kie, Studi Notariat (Serba-serbi
Praktek Notaris) , PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  117,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4432.
___________.  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun  2009  Tentang  Kearsipan, Lembaran  Negara  Nomor  152  Tahun 2009,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5071. ___________. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  30  tentang Jabatan  Notaris,  Lembaran  Negara
Nomor  3  Tahun  2014,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5491.
___________.  Peraturan  Pemerintah  tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan.
Lembaran  Negara  Nomor  28  Tahun 2012,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5071. ____________. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  30  Tahun  2004  tentang Peraturan  Jabatan  Notaris.  UU  RI
Nomor 2 Tahun 2014.

## Jurnal, makalah, dan Internet
Afipuddin.  “Implikasi  hukum  protokol notaris  sebagai  arsip  negara.” Jurnal magister  kenotariatan  narotama .  M- notariat.narotama.ac.id (diunduh
tanggal 20 desember 2021)
Astari  Priyandini.  “Kedudukan  Hukum Salinan  Akta  Notaris  Dalam  Hal Terjadi  Musnahnya  Minuta  Akta”. Justitia  Jurnal  Hukum, Vol  2,  No.  1, 2018.
Bambang  P  Widodo.  “Sistem  Pengelolaan Arsip  Di  Indonesia”. Jurnal  Kearsipan Nasional  Republik  Indonesia, Vol  5, 2010.
Cut Era Fitriyeni. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap  Penyimpanan  Minuta  Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris” .
Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  No.  58,
2012.
Desy  Rositawati.  “Penyimpanan  protokol notaris secara elektronik dalam kaitan cyber  notary”. Jurnal  Ilmiah  Prodi Magister kenotariatan , 2017-2018.
Fayakundia  Putra  Sufi  dan  Rusdianto Sesung.  “ Pemisahan  Jabatan  Pejabat Umum Di Indonesia”. Jurnal Perspektif.
Vol 22 No.3, 2017.
Hery  Sunaryanto,  “Efektivitas  Tempat Penyimpanan  Protokol  Notaris  yang Telah  Berumur  25  Tahun”. Jurnal
Hukum  dan  Kenotariatan,  Vol.2  No.  2.
Agustus 2018.
Henry  Donald  Lbn  Toruan,  “legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan  Majelis  Kehormatan  Notaris ”.
Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 20. No.3. September 2020.
Ivo  Dewi  Kumalawati  dkk.,  “Karakteristik Minuta  Akta  Notaris  Sebagai  Arsip Negara,” Jurnal Hukum dan Humaniora , Vol.1, No.2, 2017.
Khoerun Nisa Fadillah . “Peran Arsip Dalam Perlindungan  Hak-Hak  Keperdataan Rakyat”. Jurnal  Kearsipan  Nasional
Republik Indonesia, Vol 8, 2013. ___________.”Postmodernisme Dalam Kearsipan”. Jurnal  Kearsipan  Nasional
Republik Indonesia, Vol 8, 2013. Latifah  Amir  dan  Dhil’s  Noviades. “Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas  Notaris  Menurut  Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara”.
Jurnal Ilmu Hukum , 2014.

## Nurin  Dyasti  Pratiwi  dkk.,  “Kewenangan
Majelis  Pengawas  Daerah  Terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris  Sebagai  Arsip  Negara”, Jurnal Syntax  Transformastion,  Vol.3  No.2.
Februari 2022.
Rif’ah Raihanah. “ Akta Notaris Sebagai Alat
Bukti  Tertulis  Yang  Mempunyai
Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna”. Jurnal  Justitia  Islamica, Vol. 9, No.1, juni. 2012.
Ruslan.  “Peranan  Dan  Fungsi  Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan  Tugas  Jabatan  Notaris”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi
5, Vol 1 , 2013.
Rudi  Andri  Syahputra.  ”Peran  Strategis Arsip  Dalam  Pembangunan  Sistem Pertahanan  Keamanan  Guna  Menjaga Keutuhan  dan  Kedaulatan  NKRI”. Jurnal  Kearsipan  Nasional  Republik Indonesia,Vol 11 , 2016.
Umar  Ma’ruf  dan  Dony  Wijaya.  “Tinjauan Hukum  Kedudukan  Dan  Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat  Akta  Otentik”. Jurnal Pembaharuan  Hukum. Vol  2,  No.3, 2015. Zakiah Noer dan Yuli Fajriyah. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap  Protokol  Notaris  Sebagai
Arsip  Negara”. Jurnal  Pro  Hukum,  Vol. 10, No. 2. Desember 2021.