TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 5 Nomor 1 Maret 2024: TheJournalish Hal. 001-010

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
Syamsu Effendie (1), R. Widodo Tri Putra (2) Afiliasi: 1,2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Email Korespondensi: 1 syamsu.effendie@gmail.com , 2 widodotriputro@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tantangan  yang  akan  dihadapi  dalam  penyelenggaraan Pengembangan  Kompetensi  Model  Klasikal  dan  Corporate  University  di  Sekretariat  Daerah  Kota  Yogyakarta dalam  mentransformasikan  diri  menjadi  Corporate  University  dan  merumuskan  strategi  pengembangannya. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data melalui  observasi,  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dilakukan  melalui  tahapan reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Penelitian  ini  diimplementasikan  sebagai  proses pengumpulan  data,  pemilihan  informan,  hingga  proses  menganalisa  datanya.  Pengumpulan  data  ditinjau  dari tekniknya  dapat  dilakukan  melalui  tiga  cara,  yaitu  wawancara,  observasi  lapangan,  dan  angket  (Sugiyono, 2015).  Hasil  penelitihan  tahun  2023  terkait  efektifitas  pelaksanaan  Jogja  Corporate  University    menunjukkan rerata pegawai yang mengikuti kediklatan minimal 20 jam setiap tahun mencapai 83,3%. Dalam pelaksanaannya menggunakan  aplikasi  Jogja  Corporate  University  yang  terintegrasi  dalam  Jogja  Smart  Services  (JSS). Disamping itu kemudahan lainnya dapat mengikuti kediklatan melalui zoom, live streaming dan youtube dengan waktu  menyesuaikan  kegiatan  pegawai  dan  ujian  akhir  setiap  kediklatan  dilakukan  melalui  Computer  Asisted Test (CAT) yang hasilnya otomatis terintegrasi ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kota Yogyakarta serta  sertifikat kediklatan dapat diunduh di aplikasi.
Kata Kunci: Corporate University, Pengembangan Kompetensi, Sumber Daya Manusia
Abstract: This research aims to determine the challenges that will be faced in implementing the Classical Model and  Corporate  University  Competency  Development  at  the  Yogyakarta  City  Regional  Secretariat  in transforming itself into a Corporate University and formulating a development strategy.
The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  using  data  collection  techniques  through  observation,  in- depth  interviews  and  documentation.  The  data  analysis  technique  is  carried  out  through  the  stages  of  data reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions.  This  research  was  implemented  as  a  process  of collecting data, selecting informants, and analyzing the data. Data collection in terms of technique can be done in  three  ways,  namely  interviews,  field  observations,  and  questionnaires  (Sugiyono,  2015).  The  results  of research in 2023 regarding the effectiveness of the implementation of Jogja Corporate University show that the average  of  employees  who  participate  in  training  for  at  least  20  hours  each  year  reaches  83.3%.  In  its implementation, it uses the Jogja Corporate University application which is integrated in Jogja Smart Services (JSS).  Apart  from  that,  other  conveniences  include  being  able  to  take  part  in  training  courses  via  zoom,  live streaming and YouTube with time to adjust employee activities and the final exam for each training course is carried out via a Computer Assisted Test (CAT) whose results are automatically integrated into the Yogyakarta City Personnel Management Information System and training certificates can be downloaded in the application.
Keywords: Corporate University, Competency Development, Human Resources

## Article History :
Received 08 Maret 2024; Revised 08 Maret 2024; Accepted 08 Maret 2024

## PENDAHULUAN
Reformasi  Birokrasi  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mencapai  good  governance  dan melakukan  pembaharuan  dan  perubahan  mendasar  terhadap  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari  reformasi  birokrasi  adalah  terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dengan  aparatur  berintegritas tinggi,  produktif,  dan  melayani  secara  prima,  maka  perlu  didukung  oleh  PNS  memadai  secara  kualitas  dan kuantitas  yang    memiliki  kompetensi  manajerial  dan  teknis.  Salah  satu  cara  dengan  memenuhi  hak  mengikuti pengembangan  kompetensi  minimal  20  jam  per  tahun  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2014 Tentang ASN melalui  Corporate University.
Dalam era revolusi industri 4.0 saat ini dan semangat melaksanakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta terkait 8 area perubahan, yang terdiri dari:  1). Manajemen Perubahan; 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan;  3).  Penguatan  Kelembagaan;  4).  Penguatan  Ketatalaksanaan;  5).  Penguatan  Sistem Manajemen  SDM;  6).  Penguatan  Sistem  Pengawasan;  7).  Penguatan  Akuntabilitas  Kinerja;  8).  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.  Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance  dan  perubahan  mendasar  terhadap  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  terutama  menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Upaya  percepatan  pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sebagai  motor  utama  penggerak pembangunan  dan  pemerintahan  dilakukan  dengan  meningkatkan  pengetahuan  dan  ketrampilan  dengan dukungan penguatan system informasi berbasis internet. Reformasi Birokrasi yang merupakan perubahan besar dalam  paradigma  dan  tata  kelola  pemerintahan  serta  merupakan  pertaruhan  besar  Bangsa  Indonesia  dalam menghadapi tantangan saat ini dan kedepan. Adanya perubahan paradikma dalam tata kelola pemerintahan dari government ke governace, perubahan peran pemerintah dari unsur pelaksana (rowing) menjadi unsur pendorong (steering),  orientasi  pengaturan  (rule  driven)  ke  orientasi  misi  (mission  driven),  orientasi  kekuasaan  ke demokrasi dan orientasi sentralisasi ke desentralisasi.
Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya selalu meningkatkan PNS yang ada dan memandang sebagai aset bangsa  yang  harus  dikembangkan  kompetensinya dengan membuka kesempatan  melanjutkan  pendikan formal ke jenjang yang lebih tinggi melalui tugas belajar atau izin belajar dan melalui kediklatan manajerial, kediklatan teknis dan fungsional maunpun kediklatan sosial kultural. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal terkait belum  meratanya  pemenuhan  kediklatan  PNS  yang    disebabkan  beberapa  faktor,  antara  lain    :  keterbatasan alokasi  anggaran  untuk  pengembangan  kompetensi  yang  besarannya    Rp.  5.598.095.870,-  (  sumber  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  BKPSDM  tahun  2023),  sentralisasi  anggaran  kedikatan,  pola  kediklatan  yang dilakukan  masih  dengan  metode  klasikal,  keterbatasan  materi  kediklatan  untuk  semua  jabatan  sedangkan jumlah ASN 5.300 orang ( sumber Sim Kepegawaian (Simpeg) per Pebruari  2023.
Langkah  strategis  pengembangan  kompetensi  diperlukan  koordinasi  dan  komunikasi  menjalin  jejaring kerjasama dengan Peguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga Negara  dan Lembaga Penyelenggaran Kediklatan serta Lembaga Profesi yang Expert di bidangnya. Disamping  itu  kediklatan  dilaksanakan  melalui  model  kediklatan  Corporate  University  sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  Pasal  203  ayat  (4a)    adalah  Corporate  University.  Metode  ini  memadukan antara  pelatihan  klasikal  dan  pelatihan  non  klasikal  di  tempat  kerja  untuk  mendukung  pencapaian  strategi organisasi dan kebijakan nasional.
Dengan  komitmen  yang  tinggi  dari  9  Kepala  Bagian  Sekretariat  Daerah  Kota  Yogyakarta  dalam pengembangan  kompetensi  PNS  diharapkan  akan  diperoleh  kualitas  PNS  yang  berintegritas,  berkinerja  tinggi, memiliki kompetensi sesuai bidangnya dalam upaya memberikan  pelayan publik paripurna.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Moeleong (1990: 34) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif  adalah  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menggunakan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  atau  perilaku  yang  diamati.  Pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk  melihat  dan memahami  subjek  dan  objek  penelitian  baik  itu  orang  maupun  lembaga  berdasarkan  fakta  yang  apa  adanya. Iman Gunawan (2013:81) menyampaikan dengan pendekatan ini akan terungkap mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.
Sementara itu jenis penelitan ini menggunakan jenis deskriptif. Atar Semi (1993:23) menyatakan bahwa deskriptif  adalah  metode  yang  dilakukan  dengan  mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  tanpa  mengartikan dengan  angka-angka,  tetapi  mengutamakan  kedalaman  penghayatan  terhadap  interaksi  antara  konsep  yang sedang dikaji secara empiris.
Jenis  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari:  1).  Data  primer  yang  diperoleh  dari wawancara  mendalam  terhadap  informan  dengan  berfokus  pada  latar  belakang  masalah  penelitian  dan menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya yang ditanyakan kepada 15 informan; 2). Data sekunder yang berupa data file dan dokumen print, foto lokasi penelitian, foto dokumentasi informan dan data-data pustaka terkait penyelenggaraan pengembangan kompetensi di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan utama Pelatihan Corporate University adalah menjadikan ASN Smart, yang memiliki keunggulan berintegritas  tinggi,  mampu  berbahasa  asing,  mampu  menguasai  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  berjiwa melayani,  memiliki  mentalitas  wirausaha,  jaringan  luas  dan  keramahtamahan.  Jenis  kediklatan  yang  dapat dilakukan  melalui  corpu  adalah  Kediklatan  Manajerial,  Kediklatan  Teknis  dan  Fungsional,  Kediklatan,  Sosial Kultural yang pelaksanaan dilakukan online ataupun offline.
Tantangan  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia    Kota  Yogyakarta  yang mengampu  ketugasan  penyelenggaraan  pengembangan  kompetensi  PNS  dalam  mewujudkan  Corporate University  adalah:  a.  Mewujudkan  sebagai  entitas  dalam  mencapai  visi  dan  misinya  melalui  kepelatihan.  b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan PNS sebagai salah satu asset SDM Unggul yang memiliki predikat yang  diberikan  kepada  PNS  berintegritas  tinggi,  mampu  berbahasa  asing,  mampu  menguasai  teknologi informasi  dan  komunikasi,  berjiwa  melayani,  memiliki  mentalitas  wirausaha,  jaringan  luas  dan keramahtamahan;  c.  Kolaborasi  Corpu  dengan  sistem  pelatihan  yang  fleksibel  yang  memiliki  karakteritis relevan,  sesuai  kebutuhan,  tepat  sasaran  dan  kekinian,  mudah  diaplikasikan,  mudah  diajarkan,  dipelajari  dan diterapkan,  memiliki  dampak  langsung  pada  peningkatan  kinerja  organisasi  dan  mudah  diakses  dimana  saja, kapan  dan  dari  mana  saja  serta  tersedia  setiap  saat;  dan  d.  Mampu  memenuhi  hak  semua  PNS  mendapatkan kediklatan sesuai jabatannya minimal 20 jam setiap tahun.
Data  hasil  penelitian  pengembangan  kompetensi  ASN  pada  9  Bagian  Sekretariat  Daerah  Kota Yogyakarta dapat diperoleh data yang meliputi nama pegawai, jumlah jenis kediklatan yang diikuti , dan jumlah jam pelatihan. Pemenuhan pengembangan kompetensi ASN sebagai upaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu pengembangan kompetensi adalah hak setiap ASN minimal 20 jam setiap tahun melalui pelatihan klasikal, nonklasikal dan Corporate University.
Untuk  mengetahui  penyelenggaraan  kegiatan  kediklatan  oleh  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  melalui melalui  Jogja  Corporate  University  dan  Mini  Corpu  di    yang  diikuti    PNS  pada  9  Bagian  Sekretariat  Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023  dalam bentuk diagram dan tabel data sebagai berikut:

## Diagram 1

## Data Kediklatan Bagian umum Protokol Tahun 2023

## Sumber: BKPSDM Kota YogyakartaTahun 2024
Jumlah  pegawai  Bagian  Umum  Protokol  adalah  66  orang  terdiri  dari  24  ASN  dan  42  orang  dari  Jasa layanan  Orang  Perseorangan  (JLOP).  Kediklatan  95  kali  dengan  jumlah  JPL  1.671  jam  dengan  kedikalat terbanyak adalah Teknis dan Fungsional..
Pemenuhan kediklatan minimal 20 jam per tahun adalah 75% dengan rincian :  6 orang tidak memenuhi dan 18 orang memenuhi minimal JPL sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

## Jumlah PNS : 24orang
Pemenuhan
Diklat
Pemenuhan Diklat  minimal 20 jam/tahun : 75%
Jenis Diklat …< 20 Jam : 6 Orang Manajerial 20 Jam <… : 18 Orang Teknis & Fungsional Sosial Kultural

## Diagram 2 Data Kediklatan Bagian Administrasi Keuangan Tahun 2023

## Sumber: BKPSDM Kota YogyakartaTahun 2024
Jumlah  pegawai  Bagian  Administrasi  Keuangan  adalah  31  orang  terdiri  dari  23  ASN  dan  8  orang  dari Jasa layanan Orang Perseorangan (JLOP). Kediklatan yang diikut 23 ASN tahun 2023 adalah 130 kali dengan jumlah JPL 1.911 jam , jenis kediklatan meliputi Pelatihan Teknis, Pelatihan Jabatan Fungsional dan Pelatihan Dasar CPNS.
Pemenuhan kediklatan ASN Bagian Administrasi Keuangan tahun 2023 yang memenuhi minimal 20 jam setiap tahun mendapatkan kediklatan adalah 69% dengan rincian sebagai berikut : diikuti oleh 23 ASN, yaitu  7 orang  tidak  memenuhi  dan  16  orang  memenuhi  minimal  JPL  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014 tentang ASN.
Diagram 3 Kediklatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

## Sumber: BKPSDM Kota YogyakartaTahun 2024
Jumlah pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah 20 orang terdiri dari 15 ASN dan 5 orang dari Jasa layanan Orang Perseorangan (JLOP). Kediklatan yang diikut 15 ASN tahun 2023 adalah 79 kali dengan jumlah JPL 808 jam , jenis kediklatan meliputi Pelatihan Teknis, dan Pelatihan Jabatan Fungsional.
Pemenuhan kediklatan ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 yang memenuhi minimal 20 jam setiap tahun mendapatkan kediklatan adalah 80% dengan rincian sebagai berikut : diikuti oleh 15 ASN, yaitu  3 orang  tidak  memenuhi  dan  12  orang  memenuhi  minimal  JPL  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014 tentang ASN.

## Kediklatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023

## Sumber: BKPSDM Kota YogyakartaTahun 2024
Jumlah  pegawai  Bagian  Pengadaan  Barang/Jasa  adalah  39  orang  terdiri  dari  32  ASN  dan  7  orang  dari Jasa layanan Orang Perseorangan (JLOP). Kediklatan yang diikut 32 ASN tahun 2023 adalah 143 kali dengan jumlah JPL 2.169 jam , jenis kediklatan meliputi Pelatihan Teknis, Pelatihan Jabatan Fungsiona dan Pelatihan Dasar CPNS.
Pemenuhan kediklatan ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa tahun 2023 yang memenuhi minimal 20 jam setiap tahun mendapatkan kediklatan adalah 84% dengan rincian sebagai berikut : diikuti oleh 32 ASN, yaitu  5 orang  tidak  memenuhi  dan  27  orang  memenuhi  minimal  JPL  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014 tentang ASN.

## Diagram 5
Data Kediklatan Bagian Hukum Tahun 2023

## Sumber: BKPSDM Kota YogyakartaTahun 2024
Jumlah pegawai Bagian Hukum adalah 20 orang terdiri dari 14 ASN dan 6 orang dari Jasa layanan Orang Perseorangan (JLOP). Kediklatan yang diikut 20 ASN tahun 2023 adalah 44 kali dengan jumlah JPL 486 jam , jenis kediklatan meliputi Pelatihan Teknis, Pelatihan Jabatan Fungsional dan Pelatihan Dasar CPNS.
Pemenuhan  kediklatan  ASN  Bagian  Hukum  tahun  2023  yang  memenuhi  minimal  20  jam  setiap  tahun mendapatkan kediklatan adalah 85% dengan rincian sebagai berikut : diikuti oleh 14 ASN, yaitu  2 orang tidak memenuhi dan 12 orang memenuhi minimal JPL sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

## Diagram 6 Data Kediklatan Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2023

## Sumber: BKPSDM Kota YogyakartaTahun 2024
Jumlah  PNS  adalah  19  orang  terdiri  dari  12  ASN  dan  7  orang  dari  Jasa  layanan  Orang  Perseorangan (JLOP).  Kediklatan  yang  diikut  20  ASN  tahun  2023  adalah  65  kali  dengan  jumlah  JPL  696  jam  ,  jenis kediklatan meliputi Pelatihan Teknis, dan Pelatihan Jabatan Fungsional.
Pemenuhan kediklatan minimal 20 jam setiap tahun mendapatkan kediklatan adalah 91% dengan rincian sebagai  berikut  :  diikuti  oleh  12  ASN,  yaitu    1  orang  tidak  memenuhi  dan  11  orang  memenuhi  minimal  JPL sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

## Diagram 7

## Data Kediklatan Bagian Organisasi Tahun 2023

## Sumber: BKPSDM Kota YogyakartaTahun 2024
Jumlah  pegawai  Bagian  Organisasi  adalah  27  orang  terdiri  dari  20  ASN  dan  7  orang  dari  Jasa  layanan Orang  Perseorangan  (JLOP).  Kediklatan  yang  diikut  20  ASN  tahun  2023  adalah  97  kali  dengan  jumlah  JPL 2.358 jam , jenis kediklatan meliputi Pelatihan Teknis, Pelatihan Jabatan Fungsional dan Pelatihan Dasar CPNS.
Pemenuhan  kediklatan  PNS  tahun  2023  minimal  20  jam  setiap  tahun  mendapatkan  kediklatan  adalah 80%  dengan  rincian  sebagai  berikut  :  diikuti  oleh  20  ASN,  yaitu    4  orang  tidak  memenuhi  dan  16  orang memenuhi minimal JPL sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

## Diagram 8 Data Kediklatan Bagian Organisasi Tahun 2023

## Sumber: BKPSDM Kota YogyakartaTahun 2024
Jumlah pegawai Bagian Perekonomian Dan Kerjasama adalah 17 orang terdiri dari 13 ASN dan 4 orang dari  Jasa  layanan  Orang  Perseorangan  (JLOP).  Kediklatan  yang  diikut  13  ASN  tahun  2023  adalah  97  kali dengan  jumlah  JPL  2.358  jam  ,  jenis  kediklatan  meliputi  Pelatihan  Teknis,  Pelatihan  Jabatan  Fungsional  dan Pelatihan Dasar CPNS.
Pemenuhan kediklatan ASN Bagian Perekonomian Dan Kerjasama tahun 2023 yang memenuhi minimal 20 jam setiap tahun mendapatkan kediklatan adalah 100% dengan rincian sebagai berikut : diikuti oleh 13 ASN, yaitu  0 orang tidak memenuhi dan 13 orang memenuhi minimal JPL sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

## Diagram 9 Data Kediklatan Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2023

## Sumber: BKPSDM Kota YogyakartaTahun 2024
Jumlah  pegawai  Bagian  Tata  Pemerintahan  adalah  20  orang  terdiri  dari  14  ASN  dan  6  orang  dari  Jasa layanan Orang Perseorangan (JLOP). Kediklatan yang diikut 14 ASN tahun 2023 adalah 88 kali dengan jumlah JPL 888 jam , jenis kediklatan meliputi Pelatihan Teknis, dan Pelatihan Jabatan Fungsional
Pemenuhan kediklatan minimal 20 jam setiap tahun menngikuti kediklatan adalah 100% dengan rincian sebagai berikut : diikuti oleh 14 Aparatur Sipil Negara, yaitu  0 orang tidak memenuhi dan 14 orang memenuhi minimal JPL sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

## Diagram 10 Data Kediklatan Sekretariat Daerah Tahun 2023

## Sumber: BKPSDM Kota YogyakartaTahun 2024
Jumlah Pejabat Struktural Eselon IIa dan IIb Sekretariat Daerah adalah 7 orang terdiri dari 1 Eselon IIa, yaitu  Sekretaris  Daerah    yang  merupakan  eselon  paling  tinggi  dan  6  Eselon  IIb,  terdiri  dari  3  Asisten,  yaitu Asisten  Administrasi  Umum,  Asisten  Perekonomian  dan  Pembangunan  dan  Asisten  Pemerintahan  dan Kesejahteraan Rakyat, dan 3 Staf Ahli Walikota, yaitu Staf Ahli Bidang Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Perekonomian  dan  Pembangunan  dan  Staf  Ahli  Bidang  Pemerintahan  dan  Kesejahteraan  Rakyat.    Adapun kediklatan yang diikut 7 ASN tahun 2023 adalah 21 kali dengan jumlah JPL 272 jam .
Kediklatan  ASN  Pejabat  Eselon  IIa  dan  Eselon  IIb  pada  Sekretariat  Daerah  Kota  Yogyakarta    dapat memberikan  keteladanan  kepada  pegawai  lainnya  walaupun  secara  pangkat  golongan  sudah  mencapai  jabatan puncak  namun  tetap  masih  mau  mengikuti  kediklatan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  budaya  belajar  tidak mengenal  jabatan dan batas  usia,  sepanjang  masih menjadi  pegawai  maka  melekat  semangat  mengembangkan diri dengan mengikuti kediklatan untuk menambah pengetahuan dan up date regulasi.
Pemenuhan kediklatan  yang merupakan  hak  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Pejabat  Eselon  IIa  dan  Eselon IIb di Setda Kota Yogyakarta tahun 2023 yang memenuhi minimal 20 jam setiap tahun menngikuti kediklatan adalah 71% dengan rincian sebagai berikut : diikuti oleh 7 Aparatur Sipil Negara, yaitu  2 orang tidak memenuhi dan 5 orang memenuhi minimal JPL sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Setelah  dilakukan  pengolahan  data  pelaksanaan  pengembangan  kompetensi  ASN  pada  9  Bagian  Setda, hasil rerata pemenuhan jumlah jam pelatihan pada setiap Bagian Setda adalah sebagai berikut:

## Tabel 1

## Data Rekapitulasi Kediklatan Pada Bagian Sekretariat Daerah Tahun
NO NAMA BAGIAN JUMLAH ASN JUMLAH JPL PROSENTASE 20 jam<… …<20 Jam 20<… Jam 1. Umum Protokol 24 6 18 75% 2. Pengadaan Barang Jasa 32 5 27 84% 3. Administrasi euangan 23 7 16 69% 4. Organisasi 20 4 16 80% 5. Tata Pemerintahan 14 0 14 100% 6. Kesejahteraan Rakyat 15 3 12 80% 7. Hukum 14 2 12 85% 8. Administrasi Pembangunan 12 1 11 91% 9. Perekonomian Dan Kerjasama 13 0 13 100% 10. Sekretariat Daerah 7 2 5 71%

## Sumber: BKPSDM Kota YogyakartaTahun 2024
Rerata  prosentase  keterpenuhan  pegawai  pada  Bagian  Setda  yang  memenuhi  minimal 20 jam setiap tahun, adalah 83,5%. Pemenuhan  paling kecil 69% pada  Bagian Administrasi Keuangan  yang  komposisi  kepegawaiannya  dengan  jumlah  23  orang,  yang  jumlah kediklatannya  di  bawah  20  jam  ada  7  orang  dan  yang  diatas  20  jam  berjumlah  16  orang,
sedangkan yang memperoleh predikat  paling tinggi 100% ada  2 Bagian yantu Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Perekonomian dan Kerjasama.
Pengembangan  Kompetensi  PNS  di  Sekretariat  Daerah  Kota  Yogyakarta  dilakukan sebagai  upaya  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  baik  ketrampilan  dan pengetahuan  melalui  Kediklatan  Manajerial,  Kediklatan  Teknis  dan  Fungsional  serta Kediklatan  Sosial  Kultural.      Jenis  kediklatan  yang  paling  banyak  diselenggarakan  adalah kediklatan  teknis  dengan  materi  disesuaikan  kebutuhan  pegawai  berdasarkan  hasil  Analisa Kebutuhan  Diklat  (AKD)  dan  syarat  minimal  kediklatan  yang  dimiliki  oleh  pemangku jabatan sebagaimana diatur pada hasil analisa jabatan.
Tingkat keberhasilan pemenuhan  100% pengembangan kompetensi PNS pada   Bagian Tata  pemerintahan  dan  Bagian  Perekonomian  dan  Kerjasama  didukung  komitmen  Kepala Bagian  yang  besar  dan  adanya  motivasi  pegawai  yang  tinggi  untuk  mengembangkan kompetensi  pegawai  dengan  secara  aktif  mengikuti  kediklatan  yang  diselenggarakan Pemerintah  Kota  Yogyakarta  melalui  BKPSDM.  Keikutsertaan  menjadi  peserta  kediklatan dipermudah  dengan  adanya  aplikasi  Jogja Corporate  University yang  terintegrasi  dalam Jogja Smart  Services (JSS).  Dalam  metode  pembelajaran  ini  juga  dikembangkan  adanya share  experiences,  knowledge,  value antar  pegawai,  jadi  semua  pegawai  dapat  sebagai pembelajar  sekaligus  pengajar.  Peserta  diklat  hasil  ujiannya  dinyatakan  lulus  akan mendapatkan sertifikat pelatihan secara otomatis di aplikasi Jogja Corporate University . Dalam upaya lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi maka perlu  dipenuhinya  factor-faktor  penunjang,  yaitu  :  ketersediaan  SDM  yang  secara  khusus menangani  kediklatan,  adanya sarana dan prasarana yang memadai  seperti gedung, jaringan internet,  kurikulum,  regulasi,  modul  pelajaran,  terjalinnya  hubungan  kerjasama  dengan perguruan tinggi,  lembaga kepelatihan, pemerintah pusat  dan daerah , system informasi dan tidak  kalah  pentingnya  adanya  komitmen  pimpinan  di  Pemerintah  kota  Yogyakarta  melalui Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM),  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD),  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  (BAPPEDA),  Bagian  Organisasi  dan  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kota Yogyakarta  sebagai  OPD/Unit  Kerja  yang  secara  operasional  menyiapkan  penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  Pengembangan  Kompetensi  PNS  Di  Sekretariat  Daerah  Kota  Yogyakarta,  dapat disimpulkan sebagai berikut :
Penyusunan rencana jenis dan jumlah kediklatan dilakukan dengan membuat Analisis Kebutuhan Diklat berdasarkan  hasil  analisa  jabatan  dan  analisa  beban  kerja  dengan  membandingkan  antara  persyaratan  suatu jabatan  dengan  kediklatan  yang  dimiliki  pegawai.  Disamping  bisa  juga  usulan  ke  BKPSDM  dari  OPD/Unit kerja  yang  disampaikan  satu  tahun  sebelumnya  untuk  bisa  dimasukan  dalam  Daftar  Pelaksanaan  Anggaran (DPA)  BKPSDM.
Pengembangan Kompetensi PNS di 9 Bagian Sekretariat Daerah  Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan Corporate  University  untuk  Kediklatan  Manajerial,  Kediklatan  Teknis  dan  Fungsional  dan  Kediklatan  Sosial Kultural  menggunakan  aplikasi  Jogja  Corporate  University  yang  dikelola  oleh  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat diakses oleh seluruh Aparatur Sipil Negara Kota Yogyakarta melalui  aplikasi  Jogja  Smart  servise  (JSS).  Pelatihan    dilakukan  dalam  bentuk  lokakarya,  zoom,  podcash, knowledge  sharing,  workshop,  transfer  knowledge  intern  dan  juga  juga  dikembangkan  adanya  share experiences, knowledge, value antar pegawai, jadi semua pegawai dapat sebagai pembelajar sekaligus pengajar.
Hasil  pengembangan  kompetensi  di  9  Bagian  Setda  tahun  2023  sebagai  upaya  memenuhi  kediklatan minimal  20  jam  setiap  tahun  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara adalah sebagai berikut :
A. Rerata  prosentase  yang  memenuhi  minimal  20  jam  setiap  tahun  sebesar  83,5%,  prosentase pemenuhan paling kecil di Bagian  Administrasi Keuangan sebesar 69% dan pemenuhan paling tinggi sebesar 100% di Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Perekonomian dan Kerjasama.
B. Rerata keterpenuhan mencapai 83%  dikarenakan adanya kesadaran yang tinggi pegawai dan adanya kemudahan  mengikuti  kediklatan  melalui  aplikasi  Jogja  Corpu  dimana  pegawai  dapat    mengikuti online  dan  offline  melalui  live  streaming  dan  youtube  dengan  ujian  diakhit  kediklatan  melalui aplikasi  Computer  Assisted  Test,  yaitu  suatu  metode  seleksi  dengan  alat  bantu  komputer  yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi .
C. Keikutsertaan  pejabat  struktural  mulai  eselon  IIb  sampai  dengan  eselon  IIa  yang  merupakan  eselon paling  tinggi  di  Kota  Yogyakarta.  Hal  ini  memberikan  contoh  yang  baik  bahwa  pengembangan kompetensi  dilakukan  mulai  Jabatan  Pelaksana  sampai  Jabatan  Eselon  IIa,  yaitu  Sekda  yang merupakan  jabatan  tertinggi  di  lingkup  Pemerintah  Kota  Yogjakarta.  Hal  ini  memberikan  inspirasi pegawai lainnya untuk selalu mengembangkan kompetensi secara berkesinambungan
D. Pelaksanaan  corpu  belum  sepenuhnya  menerapkan  pembelajaran  model    70%  pembelajaran eksperimental,  pegawai  belajar  dan  berlatih  sambil  melakukan  pekerjaan  di  tempat  kerja,  20% pembelajaran sosial, yang melibatkan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan melalui orang lain  dan  10%  pembelajaran  formal,  namun  dengan  corpu  bisa  meningkatkan  jumlah  pegawai mendapatkan hak kediklatan, berbiaya murah, waktu fleksibel dan mudah diakses.
Dari hasil analisis dan kesimpulan penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
Pelatihan  model  Corpu  akan  berjalan  optimal  apabila  ditunjang  dengan  dipenuhinya  kebutuhan- kebutuhan  penunjang  sarana  prasarana,  terjalinnya  kemitraan  dengan  perguruan  tinggi,  lembaga  professional, lembaga  profesi  jabatan,  SDM,  anggaran  dan  adanya  Komitmen  Pimpinan  secara  berjenjang  yang  mengawal penyelenggaraan kediklatan dengan Corpu.
Untuk akselerasi dalam pengembangan kompetensi ASN di Bagian Setda Kota Yogyakarta, maka perlu ada  penekanan untuk semua Bagian memiliki Corpu Mini sebagai sarana pengembangan kompetensi pegawai dalam  bentuk  lokakarya,  zoom,  podcash,  knowledge  sharing,  workshop,  transfer  knowledge  intern    sehingga tujuan  utama  tujuan  utama  Corpu  adalah  menciptakan  Smart  ASN  ,  yaitu  integritas  tinggi,  mampu  berbahasa asing,  mampu  menguasai  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  berjiwa  melayani,  memiliki  mentalitas wirausaha,  jaringan  luas  dan  keramahtamahan  bisa  terwujud  melalui  kediklatan  Jogja  Corporate  University online ataupun offline.

## REFERENSI

## Buku dan Artikel
Sulistyani, Ambar Teguh dan Rosidah.  2009. Manajeman Sumber Daya Manusia. Yogyakarta. Graha Ilmu.
Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada.
Dwiyanto, A. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di
Indonesia . Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
Iman Gunawan. 2013. Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik . Jakarta:
PT Bumi Aksara. Hlm. 81.
Parsons, Wayne. 2005. Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan Wayne Parsons .Jakarta Kencana.
Sedarmayanti. 2012. Good Governane dan Good Coorporate .
PT. Bumi aksara. Jakarta.
Ramelan, 2018. Ppm. [Online] Available at: http://ppm-manajemen.ac.id/page/ramelan-1 diakses 5 Januari 2023
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif .
Bandung: CV. Alfabeta.
Wiludjeng SP, Sri. 2007. Pengantar Manajemen . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Moleong, L. J., 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Chusminah, 2015. Analisis Implementasi Konsep Corporate University Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus: PT. PLN (Persero) Jakarta). Widya Cipta, pp. 86-94.
Ramdani, A. R., 2018. Meluruskan
Esensi
Corporate
University. Tersedia di : https://bumntrack.com/ekonom/meluruskan-esensi-corporate-university  (diakses  tanggal  25  Januari 2023)
Hidayat R, dan Suharsono A. 2020 Pembelajaran Model 70-20-10 Pada
Kemenkeu  Corpu  Sebagai  Patok  Banding  Jabar  Corpu.( PEMBELAJARAN  MODEL  70-20-10  PADA KEMENKEU CORPU SEBAGAI PATOK BANDING JABAR CORPU.pdf ) ( diakses 11 Juni 2023)
Wuryani. 2022. Strategi Pengembangan Corporate University Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Badan
Diklat DIY). https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan- tujuan1tp://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI ) diunduh 3-4-l 2023
Hidayat  R,  dan  Suharsono  A.  2020  Pembelajaran  Model  70-20-10  Pada  Kemenkeu  Corpu  Sebagai  Patok Banding Jabar Corpu.( PEMBELAJARAN MODEL 70-20-10 PADA KEMENKEU CORPU SEBAGAI PATOK BANDING JABAR CORPU.pdf )
Nur  Ellyanawati  Esty  Rahayu  dkk.  Strategi  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Bank  BRI  Melalui  BRI Corporate  University  (Studi  pada  BRI  Corporate  University  Regional  Campus  Yogyakarta) ( file:///D:/Tesis/Semi/Jurtnal%20Corpu/BRI.pdf ) diunduh 17 Maret 2023

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor Permenpan dan RB Nomor 3 Tahun 2020 Tentang manajemen Talenta ASN
PERLAN Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Kompetensi PNS
Peraturan Pemerintah  Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  30  Tahun  2012
tentang  Pedoman  Pengusulan,  Penerapan,  dan  Pembinaan  Reformasi  Birokrasi  pada  Pemerintah Daerah;
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  37  Tahun  2013

## tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi
Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021  Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Jogja
Corporate University
LAIN-LAIN https://jss.jogjakota.go.id/v5 , diakses 6 januari 2023
https://www.jogjakota.go.id , diakses 22 Juli 2023 jam 22.45 WIB
https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/kontent/69/geografis_dan_iklim#:~:text=Kota%20Yogyakarta%20terlet ak%20antara%20110,kurang%20lebih%205%2C6%20Km .  diunduh  tanggal  22  Juli  2023  pikul
23.50 WIB.
https://www.jogjakota.go.id/page/visi-misi diunduh 22 Juli 2023 pukul 22.45 WIB
https://umumprotokol.jogjakota.go.id/assets/instansi/def/files/rpjmd-2017-2022-2257.pdf.pdf diunduh  tanggal 22 Juli 2023 jam 15.00 WIB.
https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/kontent/69/geografis_dan_iklim#:~:text=Kota%20Yogyakarta%20terlet ak%20antara%20110,kurang%20lebih%205%2C6%20Km .  diunduh  tanggal  22  Juli  2023  pikul 23.50 WIB.
Bahan Klasikal dan e learning.pdf , diunduh 2Pebruari 2024
file:///D:/Tesis/Tesis%20Corporate%20University/FINAL/Bahan- bahan/Teori%20Hukum%20Dr.%20Isharyanto.pdf , diunduh 15 Juli 2023
https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/29949 , diakses 15 Maret 2023
https://meritopedia.kasn.go.id/tentang-sistem-merit diunduh  tanggal 13 juli 2023 http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI diunduh 15 Juni 2023 https://www.linovhr.com/kompetensi/ diunduh 11 Juni 2023