## OPTIMALISASI  PEMANFAATAN  ASET  TANAH  DAN  BANGUNAN  MILIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
Fadillah Ibrahim 1 , Ridwan *2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala e-mail : Ibrahimfadil706@gmail.com 1 , ridwan.ibrahim@unsyiah.ac.id *2

## * Corresponding Author

## Abstract
This research aims to identify and analyze the optimization of the utilization of land and building assets belonging to the  Banda  Aceh  City  Government,  especially  in  market  buildings  to  increase  local  revenue.  Research  on  the optimization  of  the  use  of  land  and  building  assets  owned  by  the  Banda  Aceh  City  Government  uses  a  qualitative descriptive  approach,  the  data  used  are  secondary  data  in  the  form  of  financial  reports  in  the  Banda  Aceh  City Government during 2015-2018, and also primary data using interview techniques. The results of this study indicate that the contribution rate of asset utilization from 2015-2018 is still not optimal for increasing PAD and below 1% with an average of 0.045%. Meanwhile, the level of contribution to the market retribution services is still not optimal for  increasing  PAD.  seen  the  contribution  of  the  realization  of  market  service  levies  to  local  revenue  in  2015 amounted to 0.092%. 2016 The contribution of realization of market service fees was 0.083% Likewise in 2017, the contribution  of  market  retribution  of  services  was  the  same  as  in  2016,  namely  0.083%.  However,  in  2018,  the contribution to the realization of market services was higher than the previous year, the amounting to 0.094%.
Keywords: Optimization, Assets, Asset Utilization, Government

## 1. Pendahuluan
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan lain-lain  pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah  untuk bertujuan  melaksanakan  otonomi  daerah  sebagai perwujudan  asas  desentralisasi.Pemerintah  Daerah dituntut  memiliki  suatu  kemandirian  memiliki  dalam membiayai  sebagian  besar  pembangunannya.  Oleh Sebab  itu,  Pemerintah  Daerah  harus  memanfaatkan sumber  daya  yang  ada  secara  berdaya  guna  serta mampu  mengoptimalkan  sumber-sumber  penerimaan daerah termasuk pengoptimalan aset-aset yang ada.
Aset  daerah  adalah  semua  barang  berwujud maupun tidak berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian  dengan  dana  yang  bersumber  seluruhnya atau  sebagian  dari  APBD,  dan  atau  perolehan  lainnya yang sah (Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Bab I pasal 1).  Aset  daerah  merupakan  harta  kekayaan  daerah yang  terdiri  dari  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak yang  dikuasai,dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  yang seluruhnya  atau  sebagian  di  biayai  dengan  dana anggaran dan belanja daerah.
Tanah  dan  bangunan  merupakan  bentuk  aset tidak  bergerak.  Pemanfaatan  aset  daerah  khususnya tanah  dan  bangunan  yang  optimal  akan  mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  akan  berdampak  pada peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai sumber  pembiayaan  daerah.Sebaliknya,  aset  daerah yang tidak dikelola dengan optimal, akan memboroskan  keuangan  daerah  melalui  pembiayaan pemeliharaan aset yang tidak sepadan dengan manfaat atau keuntungan yang dihasilkan.

## 2. Kajian Pustaka

## Aset/Barang Milik Daerah
Aset/Barang  milik  daerah  adalah  barang  yang bersumber dari pembentukan daerah otonom berdasarkan undang-undang, pembelanjaan APBN/APBD, sumbangan dalam/luar negeri, sumbangan pihak ke tiga, penyerahan dari pemerintah pusat, fasilitas sosial dan fasilitas umum, swadaya  masyarakat,  semua  barang    yang    secara hukum    dikuasai    pemerintah    daerah    sebagaimana disebut  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  17  Tahun  2007  bahwa  semua  kekayaan
daerah  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak  beserta  bagian-  bagiannya  ataupun  yang merupakan  satuan  tertentu  yang  dapat  dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan  kecuali  uang  dan  surat-surat berharga lainnya.
Menurut      Peraturan      Menteri      Dalam Negeri      Nomor      19  Tahun  2016  Bahwa Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  merupakan keseluruhan  kegiatan  yang  di  dalamnya  meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan dan  pemeliharaan,  penilaian,  pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## Pengertian Optimalisasi Aset
Pengertian  Optimalisasi  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (2008,  p  986),  Optimalisasi  adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan atau menjadikan paling baik, paling tinggi, dsb. Sedangkan dalam  kamus  Oxford  (2008,  p.  358) Optimization  is the  process  of  finding  the  best  solutionto  some problem  where  “best”  accords  to  prestated  criteria Jadi,  Optimalisasi  adalah  sebuah  proses,  cara  dan perbuatan  (aktivitas/kegiatan)  untuk  mencari  solusi terbaik  dalam  beberapa  masalah,  dimana  yang  terbaik sesuai  dengan  kriteria  tertentu.  Optimalisasi  aset adalah  proses  kerja  dalam  pengelolaan  aset  yang dimiliki seseorang atau perusahaan.

## Bentuk Pemanfaatan Aset
Pemanfaatan  Aset  dilakukan  dengan  ketentuan Berdasarkan  Peraturan  Menteri  No.19  tahun  2016 tentang pengelolaan barang daerah, bentuk pemanfaatan  aset  milik  daerah  berupa  :  sewa,  pinjam pakai,  kerja  sama  pemanfaatan,bangunan  serah  guna, bangunan  guna  serah  dan  kerja  sama  infrastruktur. Penjelasan bagaimana bentuk-bentuk pemanfaatan aset disebutkan yaitu :
1) Sewa Pengertian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah  adalah  pemanfaatan  Barang  milik Daerah/Negara  oleh  pihak  Lain  dalam  jangka waktu  tertentu  dan  menerima  imbalan  uang
tunai.Sewa merupakan salah satu bentuk pemanfaatan  Brang  milik  Negara/Daerah.  Sewa dapat dilakukan terhadap barang milik Negara/Daerah asal barang tersebut tidak digunakan dan dengan mengubah status kepemilikkan terhadap barang tersebut.
2) Pinjam Pakai Pinjam  Pakai  menurut  pengertian  dari  Peraturan Pemerintah pasal 1 Nomor 27 Tahun 2014 adalah penggunan  barang  antara  pemerintah  pusatdan Pemerintah Daerah atau  antar Pemerintah Daerah dalam  jangka  waktu  tertentu  tanpa  menerima imbalan  dan  setelah  jangka  waktu  tertentu berakhir  diserahkan  kembali  kepada  pengelola barang.
3) Kerja Sama Pemanfaatan Kerja  Sama  Pemanfaatan  adalah  Pendayagunaan BMN/BMD  oleh  pihak  lain  dalam  jangka  waktu tertentu  dalam  rangka  peingkatan  penerimaan Negara  bukan  pajak/pendapatan  daerah  dan sumber pendapatan lainnya.
4) Bangun Guna Serah Atau Bangun Serah Guna Bangun  Guna  Serah  adalah  adalah  pemanfaatan BMN/D berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan  bangunan  dan/atau  sarana  berikut fasilitasnya,  kemudian  didayagunakan  oleh  pihak lain  tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang telah  disepakati,  untuk  selanjutnya  diserahkan kembali  tanah  berikut  fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
Bangunan  Serah  Guna  adalah  pemanfaatan BMN/D berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berkut fasilitasnya  dan  setelah  selesai  pembangunanya diserahkan  untuk  didayagunakan  oleh  pihak  lain tersebut dala jangka waktu tertentu
5) Kerja Sama Penyediaan Infrakstruktur Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama  antara  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Metodologi Penelitia
Desain Penelitian Desain penelitian merupakan kerangka penelitian  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian dengan  melakukan  pengumpulan,  pengukuran,  dan
analisis data. Desain penelitian memiliki kaitan dengan pengambilan keputusan perihal tujuan penelitian, jenis penelitian,  tingkat  intervensi  penelitian,  situasi  studi, unit  analisis  dan  horizon  waktu  (Sekaran  &  Bougie, 2016).  Desain  penelitian  pada  penelitian  ini  akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengetahui pengaruh  inventarisasi  aset,  legal  audit  aset  dan penilaian  aset  terhadap  optimalisasi  manajemen aset pemerintah Kota Banda aceh serta mengetahui Optimalisasi  dalam  pengelolaan  aset  daerah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Jenis penelitian Pada penelitian ini menggunaka metode deskriptif Kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfungsi untuk mengamati  objek  secara  alamiah.  Peneliti berperan  sebagai  instrumen  penelitian  dengan melakukan  teknik  wawancara  dengan  analisis data yang bersifat induktif. (Sugiono, 2010). Pada  penelitian  ini,  jenis  pendekatan  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  Kualitatif deskriptif. Pendekatan Kualitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan  keadaan  nyata  objek  penelitian sehingga  bersifat  menjelaskan  fenomena  yang terjadi.  Hasil  penelitian  ini  harus  menjelaskan gambaran  secara  objektif  mengenai  keadaan objek  penelitian  yang  sebenarnya  (Moleong,
2013).
3. Situasi Penelitian Situasi  penelitian  yang  digunakan  peneliti  yaitu dengan  menggunakan  situasi  yang  diatur,  dengan melakukan perjanjian untuk melakukan wawancara dengan kabid Aset dan Staf Khusus aset Pemerintah Kota dan juga akan melakukan dokumentasi.
4. Unit analisis
Unit  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian terbagi  menjadi  lima  tingkatan,  yaitu  individu, kelompok,  organisasi,  interaksi  sosial,  dan  artefak sosial  (Morissan,  2014).  Dalam  penelitian  ini,  unit analisis  yang  akan  digunakan  adalah  tingkat Lembaga  pemerintahan,  yaitu  Badan  Pengelolaan Keuangan Kota bidang aset

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara.  Wawancara merupakan  percakapan  yang  dilaksanakan  oleh  dua pihak,  yaitu  pihak  pewawancara  ( interviewer) yang mengajukan  pertanyaan  terkait  informasi  yang  ingin diketahui dan narasumber ( interviewee ) yang memberi respon  atas  pertanyaan  yang  diajukan interviewer (Moleong,  2013).  Wawancara  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  wawancara  semi  terstruktur. Peneliti menyusun daftar pertanyaan dan memungkinkan adanya pertanyaan baru sesuai dengan respon dari narasumber.
Adapun  yang  akan  peneliti  tanyakan  kepada informan  meliputi  aspek-aspek  dalam  pemanfaatan aset khususnya pemanfaatan aset pada bangunan pasar.

## Metode Analisis Data
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Penelitian deskriptif  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil penelitian  tetapi  tidak  digunakan  untuk  membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2014)
Langkah-langkah   yang  harus dilakukan  dalam rencana penelitian ini yaitu:
1) Studi Pustaka
Teknik  studi  dokumen  yaitu  dengan  mengkaji dokumen-dokumen  baik  berupa  buku  referensi maupun    peraturan  atau  pasal  yang  berhubungan dengan  penelitian  yang  sedang  dilakukan.  Telaah dokumen yang berkaitan dengan jalan melakukan penelusuran  terhadap  beberapa  dokumen  yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam  menganalisis  permaslahan,  yaitu  yang berhubungan  dengan  teori-teori,  undang-undang dan  dokumen  tentang  optimalisasi  pengelolaan aset.
2) Wawancara Teknik  ini  digunakan  untuk  mendapatkan informasi  dari  informan  secara  jelas  dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan. Wawancara sangat diperlukan untuk mendalami  berbagai  interprestasi,  presepsi,  dan prespektif berbagai kebijakan sehubungan dengan  permasalahan  penelitian.  Penelitian  ini
mengumpulkan  informasi  melalui  wawancara terhadap penelitian yang dilakukan agar mendapatkan  sumber  data  yang  diharapkan. Informasi yang ingin didapatkan dari wawancara ini mengenai aset yang ada di Kota Banda Aceh apakah  sudah  Optimal  dalam  mendukung pelayanan  kepada  masyarakat,      sudah  Optimal Bagi  Pemasukkan  Daerah,dan  sudah  berfungsi semestinya. Demikian juga masalah inventarisasi  aset  sebagaimana  hingga  sekarang belum  data  yang  kongkrit  tentang  jumlah pemetaan  aset  yang  dimilki  pemerintah  kota Banda  Aceh  juga  termasuk  legal  Audit  yang minta.  Selanjutnya.  Wawancara  ini  juga  untuk melihat penilaian independen (sertifikasi) terhadap  aset  tetap  tanah  dan  Bangunan  milik pemerintah Kota Banda Aceh.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Profil Badan Pengelola Keuangan Banda Aceh
Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh merupakan  bagian  dari  pendukung  tugas  Pemerintah Kota  Banda  Aceh  di  bidang  pengelolaan  keuangan. Badan  Pengelola  keuangan  Kota  Banda  Aceh Melakukan  tugas  umum  pemerintahan  di  bidang Pendataan,  Penagihan,  Anggaran,  Perbendaharaan, Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan,  serta  Aset  sesuai dengan Perundang-undangan, di bawah dan dipertanggungjawab kepada Walikota.
Badan  Pengelola  Keuangan  Kota  Banda  Aceh seuai pada qanun/perda Banda Aceh No 1 Tahun 2007 pasal 2 mengatakan Walikota selaku kepala Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  adalah  pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam  kepemilikan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Badan  Pengelolaan Keuangan  Kota  Banda  Aceh  memiliki  tugas  pokok untuk membantu Walikota untuk menyusun  kebijakan dan  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  daerah  termasuk  pengelolaan  keuangan daerah.

## Aset Tetap dan Bangunan Milik Kota Banda Aceh
Nilai  Barang  Milik  Daerah  2019  diperoleh berdasarkan  realisasi  pelaksanaan  dan  kegiatan anggaran tahun 2019 yang turut mempengaruhi secara siginifikan  terhadap  jumlah  dan  nilai  Barang  Milik
Daerah.  Nilai  Barang  Daerah  setelah  dikeluarkannya barang ekstrakomptabel dan nilai penyusutan, sehingga  nilai  aset  Kota  Banda  Aceh  Tahun  2019 sebagai berikut  :

## Sumber: Data diolah (2020)
Tahun 2019 Jumlah Aset Tanah Milik Pemerintah
Kota Banda Aceh
dengan nominal Rp.3.055.315.192.532.  Sedangkan  pada  tahun  2018 Jumlah Aset Tanah sebesar Rp. 3.420.792.655.548 dan pada  tahun  2017  Aset  Tanah  MIlik  Pemerintah  Kota Banda  Aceh  sebesar  Rp.  3.417.429635275  yang tersebar  diseluruh  kota  Banda  Aceh  dan  Aceh  besar (rincian  terlampir).  Sedangkan  untuk  bangunan, berjumlah  865.726.493.587  yang  juga  tersebar  di seluruh  kota  Banda  Aceh  dan  Aceh  besar.Total  Aset tetap Kota Banda Aceh pada tahun 2019 berjumlah Rp 4.989.441.250.278  yang  sudah  dilakukan  audit  oleh BPK.

## Potensi Retribusi Pasar
Retribusi  Pelayanan  Pasar  merupakan  jenis retribusi  yang masuk  kedalam kelompok retribusi jasa umum dan berdasarkan peraturan Walikota  Nomor 20 Tahun  2019  tentang  tariff  sewa  aset  pasar  dan  jasa layanan badan layanan umum menyatakan, Tarif sewa aset  dan  jasa  layanan  adalah  sebagian  atau  seluruh biaya  penyelenggaraan  kegiatan  pelayanan  di  BLUD UPTD  pasar  yang  dibebankan  kepada  masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan.
Besar  biaya  dari  sewa  bangunan  pasar  berbeda sesuai  tipe  bangunan,  jenis  pelayanan  yang  diberikan dan  luas  tempat  berjualan,  dan  jenis  fasilitas  yang digunakan.  Pembayaran  sewa  dipungut  setiap  hari dengan menggunakan surat ketetapan tarif dan apabila tidak  mampu  secara  tunai  dan  lunas  penyewa  dapat diperkenankan  untuk  membayar  secara  bulanan  yang telah  dicanumkan  dalam  perjanjian  sewa  menyewa.
Berdasarkan  regulasi  inilah  maka  aset  daerah  dalam bentuk pasar merupakan salah satu penerimaan PAD.
Adapun tarif yang dikenakan untuk fasilitas kios dan toko permanen adalah Rp 2000/hari.
Sumber: Data diolah (2020)
Berdasarkan  hasil  analisis  potensi  diketahui bahwa untuk pasar Atjeh potensi penerimaan retribusi berdasarkan  Jumlah  unit  diperoleh  Nilai  Sebesar  Rp 467.280.000  ,-  yang  berasal  dari  649  unit  Toko  Yang ada.  Untuk  Pasar  Kartini  Potensi  penerimaan  nya adalah  sebesar  Rp.  37.440.000  Dengan  Fasilitas sebanyak 52 unit. Untuk pasar Kampung Baru potensi penerimaan  retribusi  senilai  Rp.  47,520,000  yang berasal  dari  66  jumlah  unit  toko  yang  ada  dalam setahun.  Kondisi  ini  dapat  diperoleh  apabila  aktivitas pasa  dapat  berjalan  optimal  dan  pemungutannya  juga optimal.

## Kontribusi Pelayanan Pasar
Retribusi  pelayanan  pasar  adalah  pungutan sebagai  pembayaran  atas  penyediaan  jasa.perizinan  di bidang  perpasaran  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek Retribusi pasar adalah  penyediaan  pelatran  los,kios  yang  dikelola Pemerintah  Daerah  dan  khusus  disediakan  untuk pedagang.  Kontribusi  dalam  penelitian  ini  dapat diartikan  sebagai sumbangan yang diberikan  Retribusi Pelayanan pasar terhadap Pendaopatan Asli Daerah.
Berdasarkan  tabel  diatas,  realisasi  retribusi pelayanan pasar masih belum optimal untuk meningkatkan  PAD.  Ini  dapat  dilihat  kontribusi realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015 sebsar 0.092 % yang dieperoleh dari  realisasi  anggaran  retribusi  pelayanan  pasar sebesar  Rp.19,494,630,582.  Tahun  2016  Kontribusi realisasi  retribusi  pelayan  pasar  sebesar  0.083%  dari realisasi  anggaran  retribusi  pelayanan  pasar  sebesar Rp.21,567,480,772.  Begitu  pula  pada  tahun  2017, kontribusi  pelayanan  retribusi  pasar    sama  dengan Tahun 2016 yaitu 0.083%.  Namun pada Tahun 2018, Kontribusi  realisasi  pelayanan  pasar  lebih  tinggi  dari tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar  0.094%  dari  realisasi anggaran retribusi pasar sebesar Rp.23,352,573,979.
Melihat  hasil  persentase  kontribusi  realisasi pelayanan  pasar  terhadap  PAD  dari  Tahun  2015-2018 dapat disimpulkan bahwa persentase hasilnya masih di bawah  1%.  Hal  ini  disebabkan  oleh  biaya  operasional pasar  yang  cukup  tinggi  dan  pengelolaan  retribusi pasar  serta  pemanfaatan  aset  pasar  masih  belum optimal dijalankan.

## Kontribusi  Tahunan  Bentuk  Pemanfaatan  Bangun Serah Guna (BSG)
Pelaksanaan  pemanfaatan  aset  tanah  dan bangunan  dalam  bentuk  Bangun  Guna  Serah  dan Bangun  Guna  Serah  di  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh sudah  dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan permendagri  tahun  2016.    Pemanfaatan  bangunan dalam  bentuk  bangun  serah  guna  adalah  SUZUYA MALL  yang  terdapat  di  jalan  Teuku  Umar  Seutui Banda  Aceh.  Bangunan  tersebut  dibangun  di  atas tanah  milik  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dan  dalam jangka waktu tertentu bangunan beserta tanah tersebut akan  diserahkan  kembali  kepada  Pemerintah  Kota Banda Aceh untuk dikelola.
Jangka  waktu  pemakaian  tanah  dan  bangunan SUZUYA MALL selama 30 tahun terhitung mulai dari tahun  2012-2042  sesuai  kontrak  yang  telah  disepakati oleh  pihak  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  melalui Walikota Banda Aceh saat itu bapak Mawardy Nurdin dan juga pihak PT.Suriatana Mahkota Kencana selaku perusahaan yang memiliki Suzuya Mall. Selama belum habis  masa  pemakaian,  Pihak  SUZUYA  MALL membayar dana Kontribusi Tetap setiap tahunnya.
Pendapatan  Pemerintah  dari  pemanfaatan dalam  bentuk  bangun  serah  guna    ditentukan berdasarkan  perkalian  persentase  kontribusi  tetap dengan nilai wajar aset seperti berikut :
.

## Sumber: Data diolah (2020)

## Kontribusi Pemanfaatan Aset
Kontribusi adalah perbandingan (rasio) Pendapatan  Asli  Daerah  pertahun  dengan  Hasil pemanfaatan  aset  yang  dipisahkan  dalam  satuan persentase sebagai berikut.
Sumber: Data diolah (2020)
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  tingkat Kontribusi  pemanfaatan  aset  terhadap  PAD  pada Tahun  2015-2018  rata-rata  sebesar  0.045  .  Angka tersebut  menunjukkan  bahwa  kontribusi  pemanfaatan aset terhadap PAD Kota Banda Aceh tahun 2015-2018 dan masih belum optimal, hasilnya masih dibawah 1%. Pada  Tahun  2015  angka  kontribusi  pemanfaatan  aset sebsear 0,005 dan realisasi
PAD sebesar Rp209,914,107,300. .Pada Tahun 2016 angka kontribusi  pemanfaatan  aset  sebesar  0.004  dan  PAD sebesar  Rp  258,591,409,669.  Tahun  2017  angka Kontribusi  yaitu  0.003  dengan  PAD  sebesar  Rp 270,170,805,366.  Tahun  2018  kontribusi  pemanfaatan aset sebesar 0.006 dengan PAD Rp 235,092,433,653.

## Faktor  yang  Menghambat  Pemanfaatan  Aset
Tanah  dan  Bangunan  Pemerintah  Kota  Banda Aceh
Pemanfaatan  Aset  tanah  dan  bangunan  yang kurang  baik  akan  menjadi  hambatan  bagi  Pemerintah
Kota  Banda  Aceh  untuk  meningkatkan  PAD. Mengindentifikasi  penyebab  yang  menjadi  hambatan dalam  pemanfaatan  aset  tanah  dan  Bangunan khususnya  pasar  yang  dapat  dimanfaatkan  secara optimal.  Yang  menjadi  hambatan  dalam  pemanfaatan aset tanah dan bangunan adalah pemeliharaan aset dan terkesan  terbengkalai  dan  dibiarkan  begitu  saja  dan masih  ada  fasilitas  pasar  yang  tidak  difungsikan sebagaimana  mestinya  oleh  pemilik  fasilitas  sewa pasar terutama kios. Masih ada petugas pemungut baik retribusi  pasar  yang  melakukan  pungutan  tanpa memberikan  karcis.  Masih  banyak  pedagang  yang tidak  membayar  sesuai  dengan  fasilitas  yang digunakan.

## Hasil  dari  Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Tanah dan Bangunan
Hasil  Tahapan  dalam  Optimalisasi  pemanfaatan adalah  masyarakat  dapat  memanfaatkan  aset  milik Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dengan  lebih  nyaman dan  merasa  senang  jika  pemanfaatan  aset  dikelola dengan  baik  Oleh  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dan akan  meningkatkan  PAD  namun  sebaliknya,  jika pemanfaatan  Tidak    dijalankan  secara  optimal,  maka masyarakat  merasa  tidak  nyaman  dan  enggan  untuk memanfaatkan  pasar  tersebut  dan  akan  mengurangi PAD.

## 5. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Dari  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa :
1. Tingkat Kontribusi pemanfaatan aset Kota Banda Aceh  masuk  dalam  kategori  belum  Optimal Angka Tingkat kontribusi tahun 2015-2018 masih berada  dibawah  1%  dengan  rata-rata  0.045%. Retribusi  Pelayanan  pasar  belum  Optimal  untuk meningkatkan PAD, tingkat kontribusi 2015-2018 juga dibawah 1%.
2. Kendala yang menjadi penghambat tidak berjalannya  optimalisasi  pemanfaatanya  adalah pemeliharaan  aset  dan  terkesan  terbengkalai  dan dibiarkan  begitu  saja  fasilitas  pasar  yang  tidak difungsikan  sebagaimana  mestinya  oleh  pemilik fasilitas  sewa  pasar  terutama  kios.  Masih  ada petugas  pemungut  baik  retribusi  pasar  yang melakukan  pungutan  tanpa  memberikan  karcis.
Masih  banyak  pedagang  yang  tidak  membayar sesuai dengan fasilitas yang digunakan
3. Bentuk  Pemanfaatan  Aset  tanah  dan  bangunan milik Pemerintah Kota Banda Aceh berupa sewa, bangun guna serah dan bangun serah guna
4. Hasil dari pemanfaatan aset tanah  dan bangunan mili  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  adalah  bisa lebih meningkatkan PAD dan  juga meningkatkan daya beli ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh.

## Saran akademis
Untuk  selanjutnya  agar  dapat  memperluas penelitian tentang optimalisasi pemanfaatan aset tanah dan  bangunan  yang  lainya,  selanjutnya  peneliti  akan menggunakan  dan  menambahkan  pengumpulan  data lainnya agar lebih akurat.

## Saran Praktis
Tanah  dan  Bangunan  Pemerintah  Kota  Banda Aceh  perlu  dikelola  dengan  lebih  baik  dan memberikan  manfaat  bagi  pihak  pengelola  dan pengguna  Bangunan  maupun  bagi  masyarakat  sekitar. Sedangkan  pada  bangunan  yang  belum  atau  sedang tidak  ada  penggunaan  di  atasnya  maka  harus  di lakukan upaya pemanfaatn seperti melakukan kerjasama dengan pihak lain agar memberi manfaat.
Pemanfaatan  tanah  dan  Bangunan  diharapkan dapat  mengoptimalkan  potensi  aset  daerah,  menjaga, mendukung  pengamanan,  memberi  manfaat  yang lebih,  baik  bagi  pihak  pengelola,  pengguna  tanah  aset maupun  manfaat  bagi  masyarakat  seiktar  tanah  dan bangunan tersebut berada.

## Daftar Pustaka
Riyono  Sugeng.  (2013). Pemanfaatan  Aset  Daerah.
Jurnal  Administrasi  Publik,  Volume  11,  Nomor
2, Desember 2013
Runiawat,  N.  (2012). Pemanfaatan  Barang  Milik Daerah .Dosen  Administrasi  Publi  Universitas Padjajaran, Bandung.
Sundari,  M.,  Ma’rif,  S.  (2013). Optimalisasi Pemanfaatan  Tanah  Aset  Pemerintah  Kota Semaranag  di  Kecamatan  Banyumanik .  Jurnal pembangunan  wilayah  dan  kota,  Vol  19.Jawa Tengah
Hanis, H., M., Trigursyah, B., and Susilawati, C, 2011. The Application Of Public Asset Management in
Indonesian  Local  Government.  Quennsland University of Technology, Brisbane, Australia.
Republik  Indonesia  (2016).  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tentang Aset Tetap
Pemerintah  Kota  Banda  Aceh.  Peraturan  Walikota Banda  Aceh  Nomor  20  Tahun  2019  .  tentang Tarif  Sewa  Aset  pasar  dan  Jasa  Layanan  Pada Badan Layanan Umum Daerah.
Pemerintah Kota Banda Aceh. Qanun Nomor 7 Tahun 2019.    Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah
Pemerintah  Kota  Banda  Aceh.PeraturanWalikota
No.21. Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Banda Aceh.KBA.ONE
Republik  Indonesia.  (2014).  Peraturan  Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
.  2014.  Undang-Undang  RI  No.  23  Tentang pemerintah daerah.
Sugiyono.  (2013).  Metode  Penelitian  Manajamen.
Penerbit Alfabeta, Bandung.
Siregar,  Doli  D.  (2004). Manajemen  Aset  (Strategi Penataan  Konsep  Pembangun  Berkelanjutan Secara  Nasional  Dalam  Konteks  Kepala Daerah