NOMOR: 2 HALAMAN: 170 - 177 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i2.19606

## PROSES PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS NETRA DI PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS PENGANTHI TEMANGGUNG JAWA TENGAH
Lukman effendi 1 , Nurliana Cipta Apsari 2 , Santoso Tri Raharjo 3
1 Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran 2 The CSR, Social Entrepreneurship, and Community Development Research Centre – UNPAD The Family and Child Welfare Research Centre – UNPAD santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id
3 The CSR, Social Entrepreneurship, and Community Development Research Centre – UNPAD nuliana.apsari@unpad.ac.id

## Abstrak
Penyandang disabilitas netra  yang sejak awal sudah tidak memiliki penglihatan cenderung lebih dapat menyesuaikan diri daripada yang mengalami kedisabilitasan setelah usia dewasa (late blind) . Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas, sebagai upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu upaya perlindungan yang diberikan adalah dengan menggunakan rehabilitasi berbasis kelembagaan atau organisasi. Panti memiliki tugas dan fungsi yang penting, dimana proses pelayanan dan rehabilitasi sosial dilaksanakan dan menjadi kepanjangantangan pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak orang dengan disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian proses pelaksanaan pelayanan di panti pelayanan sosial Penganthi Temanggung Jawa Tengah ini adalah metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah pekerja sosial panti Penganthi Temanggung Jawa Tengah karena mereka yang langsung memberikan pelayanan kepada para penyandang disabilitas netra di panti tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa Program Rehabilitasi Sosial di Panti Penganthi Temanggung bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas bio psiko sosial dan spiritual penerima manfaat yang mengalami disfungsi sosial. Program yang diselenggarakan meliputi beberapa tahapan program sebagai berikut, Pendekatan Awal, Penerimaan,  Pelaksanaan Bimbingan dan Resosialisasi, Penyaluran, Pembinaan Lanjut dan Terminasi.

## Kata Kunci : Rehabilitasi, Disabilitas Sensorik, Netra, Panti

## Abstract
Person with vision disability since birth tend to be able to adjust better compare to those experiencing the disability later in life (late blind). The Indonesian Government have established regulation concerning the protection for persons with disabilities as an effort to protect, honor, develop and fulfill the rights of the person with disabilities. One of the protection effort provided is institutional or organizational based rehabilitation. The institution acquired important tasks and functions, where the process of service and social rehabilitation conducted and serve as government service in protecting and fulfilling the rights of person with disabilities. The method used in this research is qualitative descriptive. The informants within the study is social worker at Penganthi Temanggung Institution at Middle Java Province because they are directly providing the service to person with vision disability. The result shows that the social rehabilitation program at Penganthi Temanggung Institution is aiming at strengthening and developing the bio psycho socio and spiritual capacities of the beneficiaries experiencing social disfunction. The program performed are consist of few steps like Initial Approach, Acceptance, Guidance and Resocialization Performance, Distribution, Extended Coaching, and Termination.

## Keywords : Rehabilitation, Sensoric Disability, Blind, Institution
NOMOR: 2 HALAMAN: 170 - 177 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i2.19606

## PENDAHULUAN
Berdasarkan data Susenas Tahun 2012, penyandang disabilitas terbanyak adalah penyandang yang mengalami lebih dari satu jenis keterbatasan, yaitu sebesar 39,97 % kemudian dikuti keterbatasan pada penglihatan yang mencapai 29,63 %. Di Jawa Tengah sendiri penyandang disabilitas sensorik penglihatan kategori ringan mencapai 509772 jiwa dan kategori berat berjumlah 59894 jiwa (Sensus Penduduk BPS tahun 2010). Data tersebut menunjukkan jumlah yang tidak sedikit dan perlu mendapatkan penanganan secara khusus. Dalam artikel ini orang dengan disabilitas sensorik penglihatan kemudian ditulis dan dirujuk sebagai orang dengan disabilitas netra.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya mengentaskan permasalahan disabilitas netra  dengan menggunakan sistem rehabilitasi berbasis panti. Pada tahun 2016 terdapat 4 panti pelayanan disabilitas netra  di Jawa Tengah, namun pada jumlah kuota atau daya tampung panti menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini diperparah dengan alih fungsi salah satu panti menjadi panti pelayanan lanjut usia, padahal permasalahan disabilitas netra  tergolong cukup banyak. Kebijakan alih fungsi panti disabilitas netra menjadikan permasalahan disabilitas netra di Jawa Tengah tidak tertangani dengan maksimal, padahal masih banyak penyandang disabilitas  netra  justru belum mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.
Kebijakan pengalihfungsian panti ini disebabkan karena beberapa hal yang paling utama adalah menurunnya jumlah penerima manfaat disabilitas netra  yang ditangani dibeberapa panti serta minat para penyandang disabilitas  netra  dalam mengikuti program rehabilitasi sosial di panti menurun. Tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak problematika yang terjadi penyandang disabilitas netra ketika berada di panti, permasalahan tersebut antara lain perilaku agresif (Sakti, 2016), rasa kaget, trauma, dan depresi (Schinazi 2007, dikutip Santoso dan Erawan 2016), hambatan dan keterbatasan dalam hal penyesuaian diri, kemampuan berkomunikasi, dan mobilitas (Harimukthi dan Dewi, 2014). Beberapa permasalahan tersebut, utamanya yang menyebabkan menurunnya jumlah penerima manfaat seperti yang terjadi pada salah satu panti, yaitu Panti Penganthi berdasarkan Laporan Tahunan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra “Penganthi” Tahun 2016 adalah karena ketidakmampuan penyandang disabilitas netra dalam menyesuaikan diri ketika rehabilitasi di
panti. Hal tersebut mendukung apa yang dikemukakan oleh Suharso (2012) dalam Sayyidah (2015), “Permasalahan penyesuaian diri penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi menunjukan ketidakmampuan menerima dan menyesuaikan diri karena berbagai perbedaan latar belakang usia, adat istiadat, budaya, bahasa, pendidikan dan agama menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan beradaptasi dan berinteraksi dengan teman dan lingkungan baru” Penyandang disabilitas netra  yang sejak awal sudah tidak memiliki penglihatan cenderung lebih dapat menyesuaikan diri terutama di lingkungan panti atau lingkungan yang baru daripada yang mengalami kedisabilitasan setelah usia dewasa (Aniyati, 2017). Penyandang disabilitas  netra  setelah dewasa dimana mereka dulu pernah melihat kemudian karena sesuatu hal mereka tiba-tiba kehilangan akan mengalami permasalahan penglihatan dan reaksi. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Santoso dan Erawan (2016) bahwa “Penyandang tunanetra late-blind menunjukkan reaksi awal yang beragam. Reaksi umum yang muncul adalah perasaan marah dan kecewa terhadap keadaan yang menimpa mereka, ada juga satu informan yang menjadi pecandu alkohol dan melakukan self-injury untuk mengalihkan pikiran dari kejadian yang menimpanya”.
Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas, sebagai upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian, konvensi tersebut telah diratifikasi dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Konvensi tersebut, menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan diskriminasi negatif
NOMOR: 2 HALAMAN: 170 - 177 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i2.19606
berdasarkan kedisabilitasan merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dalam UU tersebut menyangkut juga tentang pemberdayaan penyandang disabilitas, perbaikan lingkungan penunjang termasuk infrastruktur dan mekanisme, serta peningkatan kepedulian dan sensitivitas masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif menuju kesetaraan martabat. Penyandang disabilitas netra  merupakan salah satu jenis kedisabilitasan yang mempunyai permasalahan atau gangguan dalam hal penglihatan. Ketidakberfungsian salah satu panca indera tersebut akan mengganggu jalannya kehidupan bagi orang yang mengalami disabilitas termasuk disabilitas netra, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Sayyidah (2015) “Permasalahan penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks, adanyan kecacatan tentu saja menimbulkan masalah karena adanya keterbatasan organ tubuh yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat menghambat penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari”. Berdasarkan hal tersebut, maka penyandang disabilitas netra yang tidak mengalami permasalahan keberfungsian sosial membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial dari lembaga kesejahteaan sosial yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan disabilitas netra. Usaha rehabilitasi bagi disabilitas yang menyeluruh meliputi rehabilitasi pendidikan, sosial, dan vokasional (keterampilan) dinilai sangat mampu membantu penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi oleh disabilitas fisik untuk berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat seperti layaknya manusia normal. Rehabilitasi bagi disabilitas fisik yang merupakan usaha kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberikan peningkatan pembinaan, penyembuhan serta pemulihan kemampuan fisik, mental dan sosial disabilitas fisik agar dapat berfungsi dalam masyarakat sesuai  dengan tingkat kemampuan, bakat, pendidikan dan pengalaman serta mampu mengembagkan potensi yang dimiliki secara berkualitas untuk menuju kemandirian (Kusumaputri, dkk. 2014). Fasilitas aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan perhatian, sebagaimana yang dikemukakan Kusumaputri, dkk (2014) “Permasalahan aksesibilitas fisik yang menghalangi kebutuhan aksesibilitas bagi kaum disabilitas dikarenakan elemen aksesibilitas tidak
memenuhi prinsip standar universal design tentang kenyamanan, kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian”. Penyandang disabilitas netra yang berada di lingkungan yang memudahkan mobilitas dan menyediakan fasilitas yang aksesable bagi mereka, sangat berpengaruh positif dalam aksesibilitas mereka, seperti  yang disampaikan oleh Ningrum, dkk (2017) “Lingkungan yang memudahkan mobilitas penyandang disabilitas serta ketersediaan fasilitas-fasilitas khusus akan sangat penting dalam hal kemudahan akses penyandang disabilitas.” Penyandang disabilitas netra  termasuk salah satu dari kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian pekerja sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gitterman (1991) yang dikutip oleh Rothman (1994) bahwa “ vulnerable clients are overwhelmed by circumstances and events they are powerless to control ”. Mereka sangat rentan mengalami diskriminasi dalam menerima perlakuan masyarakat maupun dalam pelayanan publik, karena perbedaan antara mereka dengan orang umum lainnya dan mereka tidak  mempunyai kekuasaan untuk berbuat apapun mengenai diskriminasi yang mereka alami tersebut. Santoso & Apsari (2017) menyebutkan bahwa orang dengan disabilitas tidak lagi di pandang sebagai orang yang bermasalah, akan tetapi lingkungannya lah yang bermasalah dalam menyediakan kesamaan akses dan menjadi inklusif bagi setiap orang di masyarakatnya.
Pada dasarnya penyandang disabilitas netra  adalah manusia yang sama dengan kita, mereka juga memiliki motivasi belajar untuk menjadi lebih baik. Terutama dalam memanfaatkan akses pelayanan kesejahteraan sosial di panti. Larasati dan Indriana (2017) meneliti perbedaan motivasi tersebut, hasil dari penelitiannya yaitu adanya perbedaan antara motivasi belajar yang ditinjau dari riwayat disabilitas, tingkat disabilitas dan jenis kelamin pada penyandang disabilitas netra di balai rehabilitasi sosial disabilitas netra provinsi Jawa Tengah. Perbedaan signifikan hanya terdapat pada perbedaan motivasi belajar yang ditinjau dari riwayat disabilitas yaitu antara penerima manfaat yang mengalami disabilitas sejak lahir dan pada usia tertentu. Pekerja sosial sebagai salah satu profesi yang memberikan pertolongan kepada mereka, sangat penting bagi pekerja sosial memperhatikan dan mempertimbangkan mereka sebagai seorang individu dengan potensi dan kemampuan spesial/berbeda-beda,
NOMOR: 2 HALAMAN: 170 - 177 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v8i2.19606
sebagaimana yang dikemukakan oleh Zatrow dan Ashman (2007) “ Socialworkers must be aware of human differences and the effects they have on human behavior ” “ Empowerment aims at enhancing the power and control that individuals, groups, families, and communities have over their destinies ”. Hasil beberapa penelitian terdahulu (Khalimah, 2014; Sayyidah, 2015; Sakti, 2016; Santoso dan Erawan, 2016; Aniyati, 2017) di lapangan menunjukan bahwa masih banyak ditemui penyandang disabilitas netra  yang tidak mampu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga berdampak pada keberfungsiansosial penyandang disabilitas netra yang tidak tercapai secara baik.
Gunawan, dkk. menyebutkan bahwa dukungan paling fundamental yang seharusnya didapatkan oleh penyandang tuna netra berasal dari dukungan sosial orang tua. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkembangan penyandang tuna netra. Berdasarkan pernyataan tersebut, dukungan ini biasanya diperlukan ketika mereka mengalami periode stres atau transisi kehidupan utama (seperti transisi kesehatan atau kehilangan pekerjaan pada disabilitas netra yang disebabkan karena sesuatu hal). Dukungan yang mereka perlukan seperti dukungan terbatas adalah bantuan intensif atau pelatihan yang disediakan dalam waktu terbatas untuk mengajarkan keterampilan khusus, seperti keterampilan kerja, atau untuk membantu dalam transisi kehidupan (contohnya, pada kasus orang normal yang mengalami kecelakaan sehingga menjadi penyandang disabilitas netra). Acap kali ditemui dalam permasalahan dukungan bagi penyandang disabilitas netra, seperti permasalahan dukungan dari keluarga, dan dukungan dari stake holder seperti permasalahan kebijakan kota atau aksesibilitas yang kurang ramah untuk penyandang disabilitas netra. Permasalahan tersebut sangat membutuhkan perhatian dari pekerja sosial, namun sayangnya masih banyak pekerja sosial yang tidak mengetahui akan hal tersebut.
Intervensi dilakukan oleh pekerja sosial kepada penyandang disabilitas netra dapat diterapkan pada level Mikro, Mezzo maupun Makro Sistem dimana penyandang disabilitas netra itu berada. Pada level mikro, pekerja sosial dapat memberikan intervensinya kepada individu / perorangan. Pada level mezzo, intervensi yang dilakukan kepada keluarga penyandang disabilitas netra yang mengalami permasalahan dengan keberfungsiansosialnya dan/atau kelompok
penyandang disabilitas netra yang sedangkan pada makro sistem intervensi dilakukan kepada sistem yang lebih besar dari kelompok penyandang disabilitas netra, seperti pada kebijakan yang berlaku pada suata negara. Salah satu upaya dalam pemenuhan perlindungan dan hak orang dengan disabilitas adalah dengan menggunakan rehabilitasi berbasis kelembagaan atau organisasi. Organisasi yang dimaksud adalah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) atau lebih dikenal dengan panti yang merupakan bentuk organisasi pelayanan kemanusiaan menyediakan pelayanan sosial kepada populasi rentan, yang salah satunya adalah orang dengan disabilitas. Panti memiliki tugas dan fungsi yang penting, dimana proses pelayanan dan rehabilitasi sosial dilaksanakan dan menjadi kepanjangantangan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan sosial. Konsep keberhasilan dalam sistem organisasi, salah satunya adalah bergantung pada sumber daya manusia yang ada didalamnya. Didasarkan pada konsep bahwa sebuah organisasi pelayanan sosial merupakan sebuah sistem dimana antara organ satu dengan yang lain, antara orang satu dalam organisasi tersebut saling terakit dan mempengaruhi maka, sumber daya manusia menjadi salah satu unsur penting dalam keberlangsungan pelayanan di panti. Sumber daya manusia didalam lembaga pelayanan sosial/panti ini yang paling utama adalah pekerja sosial. Penyediaan layanan sosial berupa panti pelayanan sosial memberikan kesempatan yang lebih luas kepada penyandang disabilitas netra untuk memenuhi kebutuhannya dalam upaya mencapai keberfungsian sosial mereka. Pelayanan yang diberikan menyesuaikan kondisi penerima manfaat dengan berbagai kebutuhan khususnya agar dapat terpenuhi guna membantu mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Proses rehabilitasi sosial yang diberikan oleh panti menggunakan dasar konsep proses pelayanan sosial pekerjaan sosial yang terdiri dari asesmen, rencana intervensi, intervensi, monitoring, evaluasi dan terminasi. Artikel ini  bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas netra  di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Penganthi Temanggung Jawa Tengah.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian proses pelaksanaan pelayanan di Panti Pelayanan Sosial Penganthi Temanggung Jawa Tengah ini
NOMOR: 2 HALAMAN: 170 - 177 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i2.19606
adalah metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah pekerja sosial panti Penganthi Temanggung Jawa Tengah karena mereka yang langsung memberikan pelayanan kepada para penyandang disabilitas netra di panti tersebut. Informasi hasil wawancara kemudian divalidasi dengan catatan kasus panti tersebut untuk mencocokkan informasi hasil wawancara dengan data tertulis di panti.

## PEMBAHASAN
Penyesuaian diri merupakan suatu proses untuk mencari titik temu antara kondisi diri dan tuntutan lingkungan. Manusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, kejiwaan dan lingkungan alam sekitarnya, dengan demikian penyesuaian diri merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya.
Tidak sedikit penyandang disabilitas netra yang belum mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya, hal ini sering terjadi pada penyandang disabilitas netra yang tinggal di panti kurang dari tiga bulan. Panti sosial merupakan lembaga yang vital keberadaannya bagi mereka, karena di panti para penyandang disabilitas netra dapat menjalani rehabilitasi sosial guna mencapai keberfungsiansosial mereka. Panti juga merupakan tempat mereka untuk “belajar” lebih banyak tentang diri mereka dan lingkungan sosial mereka. Penyandang disabilitas netra  diberikan rehabilitasi sosial dengan bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan orientasi mobilitas, konseling dan bimbingan ketrampilan. Program rehabilitasi sosial tersebut, diberikan kepada penyandang disabilitas melalui pembelajaran dan bimbingan dan akan membentuk konsep diri dan penyesuaian diri penyandang disabilitas netra sebagai modal ketika mereka kembali ke lingkungan mereka.
Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Penganthi Temanggung yang selanjutnya dalam artikel ini disebut Panti Penganthi memberikan pelayanan sosial berupa Program Rehabilitasi Sosial kepada penerima manfaat penyandang disabilitas netra. Panti Penganthi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan rehabilitasi sosial mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Rehabilitasi Sosial yang telah ditetapkan bagi Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Rehabilitasi sosial di Panti
Penganthi merupakan program pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh panti sebagai bentuk penyiapan dan pemulihan kembali penerima manfaat secara vokasional, fisik, mental dan sosial agar penerima manfaat dapat mencapai keberfungsian sosialnya sehingga rasa harga diri, penyesuaian diri dengan lingkungan, dan kesempatan vokasional dapat pulih dan berkembang. Program Rehabilitasi Sosial di Panti Penganthi bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas bio psiko sosial dan spiritual penerima manfaat yang mengalami disfungsi sosial.
Program yang diselenggarakan meliputi beberapa tahapan program sebagai berikut, Pendekatan Awal, Penerimaan, Pelaksanaan Bimbingan dan Resosialisasi, Penyaluran, Pembinaan Lanjut dan Terminasi. Program tersebut dilaksanakan belum sepenuhnya menyentuh pada sisi psikologis dan spiritual penyandang disabilitas netra yang menjadi disabilitas setelah lahir atau usia dewasa, sehingga mereka sering mengundurkan diri pada masuk panti. Tahap penerimaan, proses asesmen yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengungkapkan dan memahami masalah dan kebutuhan mereka. Tahap bimbingan yang dilaksanakan juga bersifat klasikal dan diberlakukan sama merata pada setiap penyandang disabilitas netra tanpa melihat bagaimana permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas netra. Pekerja sosial sebagai “ujung tombak” panti dalam melaksanakan program tersebut diharapkan mampu lebih optimal agar program yang diberikan kepada penyandang disabilitas dapat bermanfaat bagi penerima manfaat program tersebut, sehingga mereka mampu menyesuiakan diri pada awal masuk panti. Berikut adalah gambaran proses rehabilitasi yang dilakukan di Panti Penganthi Temanggung yang dilakukan secara bertahap mulai dari pendekatan awal sampai pembinaan lanjut dan terminasi. Uraian mengenai setiap tahapan proses rehabilitas dapat penulis uraikan berikut ini:
1.
Pendekatan Awal Tahap pertama dalam progarm rehabilitasi sosial di Panti Penganthi adalah pendekatan awal, yang mana prosesnya melibatkan Dinas Sosial Provinsi serta Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melalui program UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling) dengan dibantu oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan para stake holder lainnya. Pendekatan awal juga mencakup
NOMOR: 2 HALAMAN: 170 - 177 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i2.19606
kegiatan orientasi serta konsultasi bagi calon penerima manfaat, identifikasi, seleksi dan motivasi. Pendekatan awal dilakukan oleh Pekerja Sosial Fungsional dengan Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial.
2. Penerimaan Penerima Manfaat Tahap berikutnya setelah pendekatan awal adalah penerimaan calon penerima manafaat menjadi penerima manfaat. Proses ini mencakup registrasi, assesmen awal dan penempatan dalam program pelayanan sosial. Penerimaan penerima manfaat ini dilakukan oleh Pekerja Sosial Fungsional dengan Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial.
3. Pembinaan dan Bimbingan Sosial Tahap pembinaan dan bimbingan sosial dilaksanakan berdasarkan hasil assesmen dan case conference yang telah dilakukan terhadap penerima manfaat. Bentuk pembinaan yang diberikan panti dalam tahap ini adalah layanan penyediaan asrama atau tempat tinggal, makanan, dan pelayanan kesehatan. Selain itu dalam tahap pembinaan ini terdapat bimbingan yang merupakan unsur penting dalam program rehabiltasi sosial. Bimbingan tersebut yaitu bimbingan sosial, bimbingan mental keagamaan, bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, bimbingan kesenian dan referal. Tahap Pembinaan dan Bimbingan Sosial ini melibatkan Pekerja Sosial Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial dan Seksi Penyantunan dan Rujukan.
4. Resosialisasi Resosialisasi merupakan tahap penyiapan bagi penerima manfaat agar dapat menyesuaikan kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat secara normal dan baik dengan menerapkan kemampuan yang telah dimiliki selama berada di Panti Penganthi yang diwujudkan melalui magang kerja atau mempraktek belajar kerja. Resosialisasi dilakukan dua kali dalam satu tahun pada penerima manfaat kelompok belajar yang akan diterminasi. Tahap ini bertujuan memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk menyesuaiakan diri kembali dengan lingkungan sosial nya dn mempraktekkan kemampuan yang telah didapatkan. Kegiatan ini berlangsung selama 2 bulan di rumah masing pada resosialisasi awal dan di klinik pijat pada resosialisasi akhir. Panti Penganthi mengambil andil dalam mencarikan tempat magang atau
klinik pijat untuk resosialisasi akhir bagi penerim manfaat. Dalam tahap ini Pekerja Sosial dan Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial.
5. Bimbingan Lanjut dan Terminasi Pelaksanaan bimbingan lanjut di Panti Penganthi dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun sekali kepada penerima manfaat purna bina satu tahun terakhir. Bimbingan lanjut tersebut berupa bimbingan analisa dan perencanaan operasional usaha bagi penerima manfaat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Semenjak pengalihan kebijakan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2016 Panti Penganthi sudah tidak lagi memberikan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif berupa toolkit massage bagi penerima manfaat. Kegiatan bimbingan lanjut lainnya adalah mengunjungi tempat usaha penerima manfaat guna memantau perkembangan usaha dan kesejahteraan penerima manfaat, serta komunikasi dengan Dinas Sosial Kota atau Kabupaten untuk berkoordinasi mencarikan peluang usaha kepada penerima manfaat yang telah lulus yang masih belum bekerja untuk disalurkan ke perusahaan. Tahap Terminasi merupakan tahap terakhir dari proses rehabilitasi sosial, yaitu pemutusan pelayanan secara resmi kepada penerima manfaat. Setelah masa layanan dari program rehabilitasi sosial telah selesai dan habis, maka penerima manfaat akan benar-benar menjalani kehidupan di lingkungan sosial asalnya serta melakukan aktivitas, pekerjaan dan peranan sosialnya layaknya manusia normal lainnya untuk melakukan fungsi sosialnya secara wajar. Terminasi dilakukan secara optimal oleh panti yang diikuti prosedur administratif dan teknis untuk menghentikan seluruh pelayanan.
Adapun program rehabilitasi yang diselenggarakan panti terbagi menjadi beberapa bentuk kegiatan sebagaimana terurai sebagai berikut:
1.
Bimbingan Sosial
Kegiatan bimbingan sosial dilaksanakan dengan menggunakan metode kelompok sebagai sarana bimbingan untuk, penempatan penerima manfaat pada kelompok bimbingan disesuaikan dengan hasil case conference. Kelompok bimbingan yang ada di Panti Penganthi antara lain : KPB (Kelompok Persiapan Belajar), KBLD
NOMOR: 2 HALAMAN: 170 - 177 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i2.19606
(Kelompok Bimbingan Latihan Dasar), KBLK
1 dan KBLK 2 ( Kelompok Bimbingan Latihan Kerja), Kelompok Segmen dan Shiatsu. Bimbingan sosial yang ada berupa bimbingan pengetahuan tentang berbagai aspek yang dibutuhkan oleh penerima manfaat seperti bimbingan baca tulis braile, bimbingan komunikasi sosial, bimbingan ADL (Activity Daily of Living), bimbingan wirausaha, bimbingan higiene / kebersihan, dan lain sebagainya.
2. Bimbingan Fisik Bimbingan fisik bertujuan memberikan pengetahuan, menjaga dan merawat kesehatan fisik penerima manfaat. Bimbingan fisik di Panti Penganthi berupa senam kesehatan jasmani setiap jumat kecuali minggu pertama, olah raga / permainan goal ball, jalan santai setiap sabtu pagi, dan bimbingan kebersihan asrama.
3. Bimbingan Orientasi Mobilitas (OM) Bimbingan OM ini adalah bimbingan utama bagi penerima manfaat, bertujuan membimbing penerima manfaat agar dapat mengenali lingkungan sekitar dan dapat bergerak dengan teknik-teknik khusus bagi penyandang disabilitas netra.
4. Bimbingan Mental Spiritual Bimbingan mental spirtual bertujuan memulihkan dan menguatkan mental serta spiritual penerima manfaat agar tercipta kepercayaan diri, ketenangan jiwa dan ketahanan sosial dalam menghadapi segala persoalan kehidupan. Bimbingan ini berupa morning meeting yang dilakukan setiap hari jumat minggu pertama, bimbingan keagamaan, siraman rohani dari KUA, pengajian rutin setiap malam jumat, public speaking, dan pelatihan berorganisasi melalui OKPM (Organisasi Kesejahteraan Penerima Manfaat).
5. Bimbingan Vokasional Bimbingan vokasional atau keterampilan berupa pelatihan massage, keterampilan komputer bicara, ketrampilan membuat telor asin, ketrampilan membuat sapu ijuk dan kemoceng, ketrampilan membuat keset. Bimibngan ketrampilan menjadi modal sosial bagi penerima manfaat yang akan dimanfaatkan setelah purna bina.
6. Bimbingan Kesenian Bimbingan kesenian yang ada berupa kesenian musik, kesenian gamelan, guyon maton. Bimbingan kesenian juga menjadi
ajang hiburan / rekreasi sekaligus mengasah bakat penerima manfaat.
7.
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dilakukan sepanjang proses rehabilitasi sosial dari awal sampai akhir, sedangkan evaluasi dilakukan dua kali dalam setahun berupa penilaian pencapaian kemampuan dan perkembangan penerima manfaat dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.
8. Konseling Individu Kegiatan konseling individu yang ada di Panti Penganthi dilakukan oleh pekerja sosial. Konseling individu biasanya bersifat kasuistik dari penerima manfaat. Hasil dari konselnig individu ini didokumentasikan dan dijadikan bahan assesmen guna memberikan terapi lebih lanjut kepada penerima manfaat yang bermasalah.
9. Referal Referal merupakan kegiatan rujukan atau pengalihan tanggung jawab penerima manfaat kepada pihak lain di luar Panti Penganthi. Referal biasanya dilakukan sesuai hasil assesmen dan case conference yang telah dilakukan. Lembaga yang sering menjadi mitra referal ini adalah Yaketunis (Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam) Yogyakarta.
Penyandang disabilitas netra  dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehari-hari tentu tidak akan sama persis dengan fungsi sosial orang yang normal atau memiliki penglihatan. Orang yang memiliki penglihatan normal akan lebih mudah dalam menjalankan fungsi sosialnya dibandingkan mereka para penyandang disabilitas netra. Penyandang disabilitas netra  dikatakan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan beberapa indikator antara lain, mampu melakukan mobilitas secara mandiri dengan alat bantu, mampu mengenali kondisi sekeliling, mampu berinteraksi sosial dengan orang lain, mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, memiliki ketrampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal hidup, mampu melaksanakan peran sosialnya di keluarga/ kelompok/ masyarakat, mampu menyelesaikan masalah dirinya sendiri, dan lainya. Tingkat keberfungsian sosial diantara sesama penyandang disabilitas netra  pun memiliki perbedaan, tergantung pada tingkat kedisabilitasan, kondisi psikososial spiritual dan pengalaman hidup mereka selama ini. Penyandang disabilitas yang masih memiliki
NOMOR: 2 HALAMAN: 170 - 177 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v8i2.19606
sedikit penglihatan ( low vision ), lebih mudah dalam melaksanakan keberfungsian sosialnya dikarenakan mereka masih dapat mengenali sekitar mereka dan mobilitas mereka lebih mudah dibanding yang buta total ( total blind ) Program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan masih dapat dikatakan belum maksimal di panti milik Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hal ini disebabkan karena pelaksanaan yang ada masih menganut sistem budaya “yang dulu juga begini” atau dalam perspektif pekerjaan sosial disebut EBP ( Evidance Base Practice ).

## Daftar Pustaka

## Buku dan Artikel
Aniyati, Dewi R. (2017). Peran Pekerja Sosial dalam Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas Netra di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung. Bandung. STKS : Skripsi Tidak Diterbitkan
Gunawan, Aditya Rahmat, dkk. Dukungan Sosial Orangtua Tehadap Atlet Paralimpik Pelajar Tuna Netra Berprestasi Di Kota Bandung. Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 3 Nomor: 3 Hal: 292- 428
Harimukthi, M.T. & Dewi, K.S. (2014). Eksplorasi Kesejahteraan Psikologis Individu Dewasa Awal Penyandang Tunanetra. Semarang. Jurnal Psikologi Undip, Volume 13, Hal. 64-77.
Kusumaputri, Rifani Lutfia, dkk. (2014). Balai Rehabilitasi Sosial Bagi Disabilitas Fisik (Tuna Netra, Tuna Rungu Wicara, Dan Tuna Daksa) Di Surakarta. Arsitektura, Vol. 12, No.
1, April 2014 Universitas Sebelas Maret Surakarta
Larasati, Fany Hastari & Indriana, Yeniar. (2017). Perbedaan Motivasi Belajar Pada Penyandang Disabilitas Netra Di Barehsos Disabilitas Netraprovinsi Jawa Tengah Ditinjau Dari Riwayatdisabilitas,Tingkat Disabilitas Dan Jenis Kelamin. Jurnal Empati, Januari 2017, Volume 6(1), 158-163 . Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro
Ningrum, Anggun Dabella, dkk. (2017). Model Pelayanan Aksesibilitas Bagi Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pusat Layanan Terpadu Di Kota Pangkapinang. PEKSOS: Jurnal
Ilmiah Pekerjaan Sosial Volume  16, Nomor   2,   Desember 2017
Rothman, J. (1994). Practice with Highly Vulnerable Clients: Case Management and Community- Based Service . Prentice Hall: New Jersey.
Santoso, S.H. & Erawan, E. (2016) : Coping Stress Penyandang Tunanetra Late-Blind. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
Jurnal Experientia Volume 4, Nomor 1 Juli 2016 hal 23
Sakti, Rizma Try. (2016). Pengembangan Model Cognitive Behavior Therapy Dalam Mengatasi Perilaku Agresif Penyandang Disabilitas Netra Di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung.  Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Volume. 15  No.1, Juni  2016
Santoso, M.B. & Apsari, N.C. (2017). Pergeseran
Paradigma dalam Disabilitas.
Intermestic: Journal of International Studies Volume 1, No. 2, Mei 2017 (166- 176) doi:10.24198/intermestic.v1n2.6
Sayyidah, Ani nur. (2015). Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas
Ditempat Magang Kerja (Studi Deskriptif di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta. Jurnal Inklusi Vol. 2 No.  1.  Hal 66
Zastrow, Charles & Ashman, Karen K.K. (2007). Understanding Human Behavior and the Social Environment (Edisi ke-7). Pacific Grove : Brooks/Cole.

## Sumber Lain
BPS (Badan Pusat Statistik). (2010). Data Sensus Penduduk Tahun 2010. Jakarta. BPS
..................................... (2012) Data Susenas
Tahun 2012 Laporan Tahunan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra “Penganthi” Temanggung Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.