Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam
Israr Hirdayadi M.Ansar
Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: israrhirdayadi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  secara  khusus  meneliti  tentang  pembagian  warisan  bagi anak perempuan bungsu di Kemukiman Lambang, Kecamatan Kuta Baro Aceh  Besar.  Tujuan  penelitian  dalam  artikel  ini  yaitu  untuk  mengetahui praktek  pembagian  warisan  bagi  anak  perempuan  bungsu,  dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tehnik pembagian warisan terhadap  anak  bungsu  perempuan  dalam  masyarakat  Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan  dnegan  pendekatan  studi  kasus  ( case  study ).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  praktek  pembagian  warisan  terhadap  anak perempuan  bungsu  telah  dilakukan  sejak  dahulu,  yaitu  dengan memberikan  hak  waris  yang  lebih  besar  dengan  ahli  waris  lainnya. Adapun  harta  waris  yang  biasa  diterima  oleh  anak  perempuan  bungsu adalah  rumah.  Tehnik  pembagian  warisan  terhadap  anak  bungsu perempuan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tehnik pembagiannnya  yaitu  dilakukan  dengan  dua  tahapan  umum.  Pertama harta  waris  dalam  sebuah  keluarga  sebelumnya  telah  ditentukan bagiannya masing-masing, dan bagian tersebut baru dapat diambil ketika telah terjadi kematian orang tua. Kedua yaitu setelah kematian orang tua, ahli  waris  melakukan  musyawarah  kembali  dalam  membagikan  harta yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian anak perempuan bungsu secara khusus  diberikan  berdasarkan  asas  keadilan,  yaitu  dilihat  dari  sisi kemandirian  dan  kamatangan  ekonomi.  Dalam  Islam  juga  asas  yang harus  dipenuhi  adalah  rasa  keadilan  masing-masing  ahli  waris,  serta pembagiannyapun dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.
Kata Kunci: Tehnik Pembagian, Warisan, Anak Bungsu

## Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Islam yang diturunkan dalam rentang waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari,  dalam  upaya  merevisi  atau  memperbaharui  tatanan  hukum  yang berlaku sebelumnya,  khususnya yang berlaku dibelahan Arab, dilakukan dengan  bertahap  dan  bijaksana,  tanpa  memberatkan  pemeluknya. Demikian  juga  dalam legislasi hukum  kewarisan  Islam  yang  diturunkan pada  keadaan  tertentu,  baik  terhadap  penetapan  hukum  yang  baru maupun ayat-ayat yang mencabut berlakunya hukum yang telah ada atau untuk  memperbaharui  hukum  Islam  yang  dilakukan  secara  bertahap sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman.
Dalam  hukum  perdata  non-Islam,  “Hukum  Waris”  didefinisikan dengan  kumpulan  peraturan,  yang  mengatur  hukum  mengenai  kekayaan karena  meninggalnya  seseorang,  yaitu  mengenai  pemindahan  kekayaan yang  ditinggalkan  oleh  si  mayit  dan  akibat  dari  pemindahan  ini  bagi orang-  orang  yang  memperolehnya,  baik  dari  hubungan  antara  mereka dengan  mereka,  maupun  dalam  hubungan  antara  mereka  dengan  pihak ketiga. 1
Tujuan  hukum  waris  dalam  Islam  adalah  untuk  mengatur  cara- cara  membagi  harta  peninggalan  ( tirkah )  agar  supaya  dapat  bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena itu Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak  suami  atau istri saja,  akan tetapi juga  dari  kedua  belah  pihak  baik yang  dimulai  dari  garis  ke  atas,  garis  ke  bawah,  atau  garis  ke  sisi. Sehingga hukum waris Islam bilateral individual . 2
Hukum  kewarisan  Islam  mendapat  perhatian  yang  besar,  karena mengenai  kewarisan  sering  menimbulkan  akibat-akibat  yang  tidak menguntungkan  bagi  keluarga  yang  ditinggal  mati  oleh  pewarisnya. Naluriah  manusia  yang  menyukai  harta  benda  tidak  jarang  memotivasi seseorang  untuk  menghalalkan  berbagai  cara  demi  mendapatkan  harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewaris sendiri.  Kenyataan  demikian  telah  ada  dalam  sejarah  ummat  manusia,
1 Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  Di  Dunia  Islam ,  (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2005) hlm.107
2 Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Ed-1,
Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 284.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dari  dulu  hingga  sekarang,  banyak  terjadi  kasus-kasus  gugat  waris  di pengadilan,  baik  di  Pengadilan  Agama  maupun  Pengadilan  Negeri. Fenomena  ini  menunjukan  bahwasanya  masalah  kewarisan  banyak memunculkan permasalahan dikalangan masyarakat.
Turunnya  ayat-ayat  Al-  Qur‟an  yang  mengatur  tentang pembagian warisan yang penunjukkan bersifat pasti ( qath‟iy al- dalalah ) adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecendrungan materialistis ummat  manusia,  di  samping  sebagai  rekayasa  sosial  terhadap  sistem hukum yang berlaku pada masyarakat Arab pra-Islam waktu itu.
Surat  An-  Nisa‟  ayat  11-12  misalnya,  diturunkan  untuk menjawab  tindakan  kesewenang-wenangan  saudara  Sa‟ad  ibn  Al-  Rabi‟ yang  ingin  mengusai  kekayaan  peninggalannya  ketika  Sa‟ad  syahid  di medan peperangan. „Atha‟ meriwayatkan:
“ Sa‟ad ibn  Al-  Rabi‟  meninggal  (di  medan  peperangan  sebagai syahid)  meninggalkan  dua  anak  perempuan  dan  seorang  istri serta  seorang  saudara  laki-laki.  Kemudian  saudara  laki-lakinya itu  mengambil  harta  (peninggalannya)  seluruhnya.  Maka datanglah  istri  (janda)  Sa‟ad,  dan  berkata  kepada  Rasulullah SAW: “ Wahai Rasulullah SAW., ini adalah dua anak perempuan Sa‟ad  dan  Sa‟ad  syahid  di  medan  peperangan,  pamannya  telah mengambil  harta  kedua  anak  tersebut  seluruhnya”.  Maka Rasulullah SAW bersabda: “kembalilah kamu, barangkali Allah akan memberikan putusan dalam masalah ini”. Maka setelah itu kembalilah  istri  Sa‟ad    tersebut  dan  menangis.  Maka  turunlah ayat  ini  (QS.  An-  Nisa‟:  11-12).  Maka  Rasulullah  SAW memanggil pamannya (anak-anak Sa‟ad) dan bersabda:“ berilah kedua anak perempuan Sa‟ad dua pertiga, ibunya seperdelapan, dan sisanya untuk kamu”. 3
Riwayat  di  atas  menunjukkan  bahwa  adanya  penentuan  hak bagian masing-masing ahli waris.
Adapun  salah  satu  ayat  yang  menceritakan  tentang  hak  warisan yang diterima oleh anak perempuan terdapat dalam surat An- Nisa‟ ayat
3 Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,    Cet-1,  (Jakarta:  Rajawali Pers, 2013) hlm.  282.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
11-12,  dalam  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  warisan  yang  diperoleh setiap  anak  dari  orang  tua  mereka,  mereka  berada  dalam  tiga  keadaan. Yang pertama, berkumpulnya anak-anak laki-laki dan perempuan. Dalam keadaan  ini  harta  dibagi  berdasarkan  jumlah  mereka  sebagaimana diterangkan  Allah  dalam  ayat  ini  juga  yang  artinya  “bagian  satu  orang anak  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak  perempuan”  yaitu sama saja, apakah anak kandung atau juga cucu. Yang kedua, semuanya anak  laki-laki.  Maka  mereka  mendapatkan  bagian  yang  sama  dan  yang lebih  tinggi  kedudukannya  akan  menghalangi  yang  lebih  rendah  kalau yang  lebih  tinggi  ini  juga  laki-laki.  Yang  ketiga,  semuanya  perempuan. Kalau  hanya  seorang,  dia mendapat  setengah  dari  harta  warisan,  apakah anak kandung ataukah cucu perempuan. Dan kalau dua orang atau lebih mereka mendapat dua pertiga dari harta tersebut. 4
Berdasarkan beberapa  uraian  di atas, bagian  masing-masing  ahli waris telah ditentukan dalam Al- Qur‟an dan Al- Hadist. Namun berbeda yang  terjadi  di  Aceh  Besar  khususnya  di  Kemukiman  Lamblang, Kecamatan  Kuta  Baro  dalam  pembagian  harta  warisan  dimana  bagian warisan untuk  anak  bungsu  perempuan  lebih  diutamakan  dari anak  laki- laki.  Pembagian  warisan  tersebut  sering  terjadi  pada  hak  mendapatkan rumah,  biasanya  rumah  akan  diberikan  kepada  anak  bungsu  perempuan karena  kebiasaan  dalam  masyarakat  bahwa  yang  merawat  atau  menjaga orang tua di hari tuanya adalah anak bungsu perempuan sehingga rumah orang  tua  akan  menjadi  bagian  warisan  untuk  anak  bungsu  perempuan meskipun ada ahli warisnya.
Pemberian  rumah  sebagai  bagian  warisan  untuk  anak  bungsu perempuan bukan hanya disebabkan karena merawat atau menjaga orang tua  di  hari  tuanya  saja  akan  tetapi  bisa  juga  karena  anak  bungsu perempuan tersebut telah melaksanakan pernikahan.
Alasan  lain  pemberian  rumah  sebagai  bagian  warisan  terhadap anak bungsu perempuan karena dianggap bahwa anak bungsu perempuan belum  sepenuhnya  mandiri  dibandingkan  dengan  saudara-saudarinya
4 Abdurrahman  bin  Nashir  As-Sa‟di, Ringkasan  Tafsir  As-Sa‟di  (kemudahan memahami ayat-ayat Al-Qur‟an) Ed-indonesia Cet- 1(Jawa Tengah: Pustaka An- Nusnok, 2004) hlm. 273-274

## Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang  telah  sukses  terlebih  dahulu  sehingga  mereka  sudah  mampu mendirikan rumah sendiri.
Pemberian  rumah  sebagai  bagian  warisan  terhadap  anak  bungsu perempuan  sudah  dimaklumi  oleh  kalangan  masyarakat  Aceh  Besar khususnya  di  Kemukiman  Lamblang,  Kecamatan  Kuta  Baro,  dimana dengan pembagian warisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi anak bungsu perempuan, akan tetapi bilamana bagian warisan yang didapatkan anak  bungsu  perempuan  tidak  mencukupi  untuk  mendapatkan  rumah tersebut,  maka  anak  bungsu  perempuan  boleh  memberikan  sesuatu kepada  ahli  waris  lain  jika  ingin  mendapatkan  rumah  tersebut sepenuhnya.
Tulisan artikel ini mencoba membahastentang praktek pembagian warisan  terhadap  anak  bungsu  perempuan  di  Kemukiman  Lamblang, Kecamatan  Kuta  Baro,  Kabupaten  Aceh  Besar  dengan  tujuan  untuk menemukan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek masyarakat tersebut.

## Pengertian dan Dasar Hukum Warisan
Dalam  bahasa  Indonesia,  kata  “warisan”  terambil  dari  kata “waris”,  artinya  orang  yang  berhak  menerima  harta  pusaka  dari  orang yang  telah  meninggal.  Jika  kata  tersebut  mengalami  afiksasi  (proses penembahan imbuhan kata), maka  memiliki arti yang berbeda. Misalnya kata “waris” mendapat imbuhan “pe-an” (afiks awalan pe - dan akhiran - an )  menjadi  “pewarisan”,  berarti  mengacu  pada  proses,  cara,  perbuatan mewarisi  atau  mewariskan.  Sedangkan  kata  “warisan”  sendiri  berarti sesuatu  yang  diwariskan,  seperti  harta,  nama  baik,  atau  harta  pusaka. Contohnya, ia mendapat warisan yang tidak sedikit jumlahnya .. 5
Jadi, dapat dipahami bahwa kata warisan itu mengacu pada harta, atau  benda  yang  menjadi  objek  yang  diwarisi  seseorang  terhadap  orang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata warisan memiliki dua padanan kata,  yaitu mirāts atau mawāriś dan farāiḍ .  Kata mawāriś atau mirāts adalah maṣdar dari kata waraśa-yariśu-irśan-wamirāśan , yaitu mewarisi.
5 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2008), hlm. 509.

## Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sedangkan  kata farāiḍ adalah  bentuk  plural  (jamak)  dari  kata farīḍah . Kata farīḍah ini juga terambil dari kata farḍ , yang secara makna bahasa berarti  takdir  atau  ketentuan. 6 Oleh  karena  hukum  kewarisan  ini  telah menjadi  suatu  disiplin  ilmu,  maka  defenisi  antara  keduanya  ( mawāriś dengan farāiḍ ) disamakan.
Menurut  Wahbah  Zuhaili, farāiḍ atau mawāriś ialah  ilmu  yang mempelajari  tentang  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  pembagian  harta warisan  yang  meliputi  bagian  yang  telah  ditentukan. 7 Pernyataan  yang sama  juga  dikemukakan  oleh  as-Shabuni,  bahwa farāiḍ atau mawāriś suatu  ilmu  untuk  mengetahui  cara  perpindahan  hak  kepemilikan  dari mayit  (orang  yang  meninggal  dunia)  kepada  ahli  warisnya  yang  masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang  sah. 8 Untuk  memahami  lebih  lanjut  tentang  pengertian  istilah tersebut,  di  bawah  ini  dikemukakan  kembali  beberapa  pendapat  ulama lainnya, yaitu sebagai berikut:
1. Menurut  al-Mahalli,  bahwa  lafal farāiḍ mengandung  arti mufradah
atau muqaddarah ,  yaitu  sesuatu  yang  ditetapkan  bagiannya  secara jelas.  Di  dalam  ketentuan  kewarisan  Islam  yang  terdapat  dalam Alquran,  lebih  banyak  didapatkan  bagian  yang  telah  ditentukan dibandingkan dengan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan farāiḍ . 9
2. Menurut  „Uwaidhah, farāiḍ yaitu  sebagai  suatu  bagian  yang  telah ditentukan  bagi  ahli  waris.  Beranjak  dari  pengertian  tersebut,  maka
6 Muhammad Ali Al-Sabuni, Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah , (terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 41
7 Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Imam  Syafi‟i:  Mengupas  Masalah  Fiqhiyah Berdasarkan  Al-Quran  dan  Hadits ,  (terj:  Muhammad  Afifi  &  Abdul  Hafiz),  cet.  ke-2,
(Jakarta:  Al-Mahira,  2012),  hlm.  77;  Terdapat  juga  dalam  tulisannya, Fiqh  Islam Waadillatuhu;  Hak-hak  Anak,  Wasiat,  Wakaf  dan  Warisan ,  (terj:  Abdul  Hayyie  Al-
Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 78
8 Muhammad  Ali  As-Shabuni, Hukum  Kewarisan  Menurut  Al-Quran  dan Sunnah , (terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 41 9 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. hlm. 5.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
ilmu  yang  membahas  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  harta  warisan disebut sebagai ilmu faraid. 10
3. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa kata fardh secara istilah adalah bagian
yang telah ditentukan bagi ahli waris. 11
Dari  beberapa  definisi  di  atas,  hendaknya  telah  mewakili  dari pendapat-pendapat  lainnya.  Untuk  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa kewarisan  atau farāiḍ atau mawāriś adalah  suatu  disiplin  ilmu  yang berkenaan  dengan  cara  memindahkan  harta,  mengetahui  bagian-bagian harta yang akan dipindahkan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hak untuk menerimanya.
Dilihat  dari  hukum  peraturan  perundang-undangan  yang  ada kaitannya  dengan  penjelasan  hukum  kewarisan,  hanya  dapat  dijumpai pengertiannya  dalam  KHI,  yaitu  pada  Pasal  171  huruf  (a)  Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:
“ Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris, menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan beberapa bagiannya masing-masing ”.
Selain dalam hukum Islam dan hukum positif, penulis juga perlu memaparkan  secara  singkat  pengertian  kewarisan  dalam  hukum  adat. Menurut  B.  Ter  Haar  bahwa  hukum  waris  adat  merupakan  suatu  proses penerusan  dan  peralihan  harta  kekayaan,  baik  materil  maupun  immateril dari  generasi  ke  generasi. 12 Sedangkan  menurut  Soepomo,  hukum  waris adat  adalah  hukum  yang  memuat  peraturan-peraturan  yang  mengatur proses  meneruskan  serta  pengoperan  barang-barang  harta  benda  dari suatu  angkatan  manusia  kepada  turunannya,  yang  pembagiannya  dapat dilakukan sebelum atau sesudah kematian. 13
10 Syaikh  Kamil  Muhammad  „Uwaidhah, Al-Jami‟  fī  Fiqhi  an-Nisā‟ ,  ed.  In, Fiqih Wanita, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M), cet. 28, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 532.
11 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 479.
12 B.  Ter  Haar, Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat ,  (terj:  Soebakti
Poesponoto), cet. 11, (Pradnya Paramita, 1994), hlm. 202
13 Soerjono  Soekanto, Hukum  Adat  Indonesia ,  cet.  11,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2011), hlm. 259.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Dari keseluruhan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum  Islam  dan  hukum  positif  memberi  pengertian yang  intinya sama, yaitu  perpindahan  harta  melalui  pewaris  yang  telah  meninggal  kepada ahli  waris  yang  masih  hidup.  Sedangkan  menurut  hukum  adat, perpindahan  harta  dari  pewaris  terhadap  ahli  waris  tidak  hanya  ketika pewaris  meninggal,  tetapi  dapat  juga  dialihkan  ketika  pewaris  masih hidup.  Sedangkan  dalam  Islam,  pengalihan  harta  dari  pewaris  terhadap ahli  waris  yang  keduanya  justru  masih  hidup,  bukan  disebut  dengan warisan, tetapi dapat dimaknai sebagai hibah.
Dasar  hukum  warisan  dalam  Islam  mengacu  pada  dua  sumber hukum  utama,  yaitu  Alquran  dan  hadis  Rasulullah.  Ada  begitu  banyak dalil  ayat  maupun  sunnah yang  menunjukkan  pensyariatan hukum  waris umat Islam. Untuk itu, dalam bahasan ini dikutip beberapa ayat dan hadis saja secara umum. Dalam Alquran, paling tidak ditemukan tiga ayat yang secara khusus menerangkan jumlah bagian dari ahli waris. Adapun ketiga ayat tersebut adalah:
1. Surat an-Nisā‟ ayat 11, yaitu:
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                       
Artinya:  “ Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  Maka  bagi  mereka  dua pertiga  dari harta yang  ditinggalkan; jika anak  perempuan  itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang  ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak; jika  orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai  anak  dan  ia diwarisi  oleh  ibu-bapanya  (saja),  Maka  ibunya  mendapat sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara,  Maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian- pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutangnya.  (Tentang)  orang tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu. ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana ”.
Dalam ayat ini ditegaskan bagian-bagian tertentu, baik bagi laki- laki  maupun  perempuan  sesuai  dengan  kedudukannya  masing-masing terhadap  mayyit.  Bagian-bagian  tersebut  ketentuan  yang  pasti.  Wahbah Zuhaili  menyebutkan  bahwa  ayat  tersebut  memberikan  isyarat  bahwa pembagaian  warisan  baik  bagi  laki-laki  maupun  perempuan  adalah keputusan  Allah  yang  akan  tetap  berlaku  sampai  akhir  zaman. 14 Ini artinya  bahwa  pembagian  warisan  salah  satu  syariat  yang  harus diterapkan.
2. Surat an-Nisā‟ ayat 12
                                                                                   
                                                                                         
                                                                                             
                                                                                               
                                                                                    
14 Wahbah  Zuhaili, al-Tafsīr  alMunīr;  Fī  „Aqīdah  wa  asy-Syarī‟ah  wa  al- Manhāj, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid  4, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm.
63.

## Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
                                                                                                     
           

Artinya:  “ Dan  bagimu  (suami-suami)  seperdua  dari  harta  yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.  jika  isteri-isterimu  itu  mempunyai  anak,  Maka  kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi  wasiat  yang  mereka  buat  atau  (dan)  seduah  dibayar hutangnya.  Para  isteri  memperoleh  seperempat  harta  yang kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak  mempunyai  anak.  jika  kamu mempunyai  anak,  Maka  Para  isteri  memperoleh  seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutang-hutangmu.  jika seseorang  mati,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak meninggalkan  ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak,  tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara  perempuan  (seibu  saja),  Maka  bagi  masing-masing dari  kedua  jenis  saudara  itu  seperenam  harta.  tetapi  jika saudara-saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  Maka  mereka bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu,  sesudah  dipenuhi  wasiat yang  dibuat  olehnya  atau  sesudah  dibayar  hutangnya  dengan tidak  memberi  mudharat  (kepada  ahli  waris).  (Allah menetapkan  yang  demikian  itu  sebagai)  syari'at  yang  benar- benar  dari  Allah,  dan  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Penyantun ”.
Sama  seperti  pada  ayat  11  sebelumnya,  bahwa  ayat  12  ini  juga menjelaskan bagian-bagian yang pasti terhadap laki-laki dan perempuan, meliputi  bagian  suami  dan  isteri,  dan  bagian  waris  terhadap  saudara seibu.
3. Surat an-Nisā‟ ayat 176
                                                                                             
                                                                                             

## Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
                                                                                           
                                                                     
Artinya:  “ Mereka  meminta  fatwa  kepadamu  (tentang  kalalah). Katakanlah:  "Allah  memberi  fatwa  kepadamu  tentang  kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan,  Maka  bagi saudaranya  yang  perempuan  itu  seperdua  dari  harta  yang ditinggalkannya,  dan  saudaranya  yang  laki-laki  mempusakai (seluruh  harta  saudara  perempuan),  jika  ia  tidak  mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  yang meninggal.  dan  jika  mereka  (ahli  waris  itu  terdiri  dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara  laki-laki  sebanyak  bahagian  dua  orang  saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu ”.
Di  samping  tiga  ayat  di  atas,  sebetulnya  terdapat  beberapa  ayat lainnya yang juga berbicara masalah kewarisan, misalnya ditemukan pada Alquran surat an-Nisā‟ ayat 7, 8, dan ayat 33, kemudian dalam surat al- Baqarah ayat 180, dan ayat 240, kemudian dalam surat al-Aḥzāb ayat 4. Namun, pada ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai bagian-bagian pasti  yang  harus  diperoleh  oleh  ahli  waris  sebagaimana  yang  tertuang pada  surat  an-Nisā‟  ayat  11,  12,  dan  ayat  176  di  atas.  Selain  dalam Alquran, dasar hukum kedua terdapat pada hadis Rasul. Pada bagian ini, akan dituliskan beberapa hadis saja, karena mengingat begitu banyaknya hadis yang menerangkan masalah mawaris ini. Adapun bunyi hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Hadis riwayat  Abrurrahman bin Ziyad, yaitu:
“ Dari Abdurrahman bin Ziyad dari Abdurrahman bin Rafi' At Tanukhi, dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ilmu ada tiga, dan yang selain  itu  adalah  kelebihan,  yaitu;  ayat  muhkamah  (yang  jelas
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau faraid (pembagian warisan) yang adil ”. (HR. Baihaqi). 15
Makna  hadis  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  makna  hadis  pada halam  pertama  bab  ini,  bahwa  ilmu farāiḍ mempunyai  kedudukan  yang penting dalam Islam. Iamu farāiḍ yang pokok untuk dipelajari, disamping ilmu  tentang  ayat-ayat  hukum,  dan  sunnah  yang  shahih  sebagaimana dapat dipahami dari makna umum hadis ini.
2. Hadis riwayat  Ibnu Abbas, yaitu:
قَا قَا سٍا اللَّهِ قَ  هِ يْ    يْ قَ قَ يْ قَ  قَا قَ يْا  يْ هِ يْا  قَ اللَّهِ قَ قَ  هِ يْ قَ قَ  سُ اللَّهِ   اللَّهِ قَ  هِ اللَّهِ  سُا سُ قَ  قَا قَا
سٍ قَ قَ   قَايْ قَ هِ قَ   سُ هِا قَ قَ يْا   يْ قَ قَ قَ   قَ قَ  هِ اللَّهِ  هِا قَ هِ   قَ قَ  هِ هِا قَ قَ يْا  هِ يْ قَ
Artinya:  “ Dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata;  Rasulullah  shallallahu  'alaihi wasallam  berkata:  "Bagikan  harta  diantara  para  pemilik faraidl  (bagian  harta  waris)  berdasarkan  Kitab  Allah.  Maka bagian  harta  yang  tersisa  setelah  pembagian  tersebut,  lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki ”. (HR. Baihaqi). 16
Makna  hadis  ini  membicarakan  tentang  proses  meneruskan (membagikan)  harta  waisan.  Rasul  menyebutkan  bahwa  jumlah  bagian dan  pihak-pihak  yang  mendapat  bagian  warisan  secara  pasti  mengacu pada  ketentuan  surat  an-Nisā‟  ayat  11,  12,  dan  ayat  176  seperti  telah dikemukakan  sebelumnya.  Selain  itu,  hadis  ini  juga  secara  khusus menerangkan  tentang  perolehan  bagian  dari  sisa  harta,  yaitu  harus diberikan kepada ashabah dari pihak laki-laki.
3. Hadis riwayat  Ibnu Abbas, yaitu:
قَا قَ يِّ هِ قَ سُ يْا  سٍ  قَ قَ  هِ يْ  هِ هِ يْ قَ يْ قَ  سٍو سُ يْ قَ هِ يْ   هِ يْ قَ   يْ قَ  قَ قَ يْ هِ   هِ قَ   يْ قَ سُ يْ هِ قَ
ً سُدسُ   يْ قَ   ًثسُ سُث سُه قَطيْ قَأقَ  ٌّدقَج  قَه هِ  سٍةقَض هِ قَ هِ  قَ هِ سُ  قَ اللَّهِ قَ قَ  هِ يْ قَ قَ  سُ اللَّهِ   اللَّهِ قَ  اللَّهِ هِ اللَّهِ ا
Artinya:  “ Abu  Ishaq  dari  'Amru  bin  Maimun  dari  Ma'qil  bin  Yasar  Al Muzani,  ia  berkata;  "Aku  mendengar  Rasulullah  shallallahu 'alaihi  wasallam  didatangi  oleh  seseorang  yang  menanyakan pembagian  harta  warisan  yang  di  dalamnya  terdapat  seorang
15 Abu Bakar  Ahmad bin Husain bin „Ali Al-Baihaqi, Sunan  Al-Kubra ,  jilid  6,
(Bairut: Dar Al-Kutub Al-„Ulumiyyah, 1994), hlm. 427.
16 Abu  Bakar  Ahmad  bin  Husain  bin  „Ali  Al-Baihaqi, Sunan  Al-Kubra ...,  hlm. 431 .
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kakek  dimana  ia  memberi  sepertiga  atau  seperenam .  (HR. Baihaqi). 17
Dari  ketentuan  hadis  ini,  dapat  dipahami  sebagai  penjelas  dari ketentuan  ayat  pertama,  yaitu  bagian  warisan  untuk  ibu  dan  bapak,  dan seterusnya ke atas. Ini artinya jika ayah tidak ada, maka kakek menempati posisi  ayah,  yaitu  mendapat  seperenam  jika  yang  meninggal  ada  anak, dan  sepertiga  jika  pewaris  tidak  ada  anak.  Selain  kedua  dasar  hukum  di atas (Alquran dan hadis), ijma‟ ulama juga menjadi bagian dasar hukum waris Islam. Ahmad Sarwat menyatakan bahwa para shahabat, tabi‟in dan para  ulama  yang  mewarisi  Nabi  telah  berijma‟  tentang  pensyariatan hukum  waris. 18 Dari  ketiga  dasar  hukum  tersebut,  maka  dapat  dipahami bahwa  eksistensi  hukum  kewarisan  dalam  Islam  menjadi  hukum  yang diakui  serta  pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  ketentuan-ketentuan hukum Islam.

## Praktek Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan
Berdasarkan  penjelasan  awal  penelitian  ini,  bahwa  terdapat perbedanan  mendasar  dalam  kaitan antara  sistem  pembagian  harta  waris anak  perempuan  dalam  hukum  Islam  dengan  praktek  yang  terjadi  di tengah-tengah  masyarakat.  Khusunya,  masyarakat  di  Kemukiman Lamblang Kacematan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
Sebagaimana  hukum  Islam,  anak  perempuan  merupakan  ahli waris  yang  ditetapkan  bagiannnya  dengan  anak  laki-laki,  yaitu  dua banding  satu  (2:1).  Hak  waris  anak  perempuan  dalam  hukum  Islam nampaknya tidak membedakan apakah ia masih kecil atau sudah dewasa (tua).  Artinya,  masing-masing  mereka  sama  diberikan  dengan  tidak  ada pembedaan.  Namun,  dalam  prakteknya  masyarakat  memandang  antara anak perempuan yang paling kecil (bungsu) lebih diutakan dengan anak- anak  lainnya,  baik  anak  laki-laki  sebagai  abangnya,  maupun  kakak perempuannya.
17 Ibid .
18 Ahmad Sarwat, Fiqih Mawaris , (Jakarta: DU Center, tt), hlm. 27.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Menurut  M.  Ali,  salah  seorang  warga  Gampong  Aron, mengungkapkan  bahwa  jika  dalam  sebuah  keluarga  terdapat  beberapa anak,  dan  di  dalamnya  ada  anak  perempuan  paling  bungsu,  maka  harta orang tua biasanya diutamakan diberikan kepada anak bungsu tersbeut. 19
Lebih  lanjut,  ditegaskan  pengutamaan  anak  perempuan  bungsu  dalam keluarga  terkait  harta  waris  ini  tidak  terlepas  dari  adanya  musyawarah keluarga  sebagai  langkah  untuk  masing-masing  anggota  keluarga  dalam menetapkan  bagian-bagian  warisan  sesama  mereka. 20 Keterangan  yang serupa  juga  dikemukakan  oleh  Aslan,  juga  warga  dari  Gampong  Aron, intinya dinyatakan bahwa harta waris orang tua lebih diutamakan kepada anak perempuan bungsu, hal ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan musyawarah keluarga. 21
Penetapan  harta  waris  anak  bungsu  dipahami  sebagai  langkah adanya  perhatian  keluarga  terhadap  anak  perempuan.  Berdasarkan informasi  dari  yang  dikumpulkan  dari  masyarakat,  bahwa  praktek pembagian  harta  waris  bagi  anak  perempuan  bungsu  tidak  diketahui kapan awalnya, tetapi menurut masyarakat pembagian semacam ini telah dipraktekkan  lama  dan  telah  ada  sejak  dahulu.  Adapun  transkrip  hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:
1. Keuchik
Hasil  wawancara  dengan  Syafrijal,  selaku  Keuchik  Gampong Aron:
“ Anak  perempuan  perempuan  dipandang  anak  yang  lemah. Untuk  itu,  harus  ada  perhatian  khusus  dalam  sebuah  keluarga. Khusus  dalam  warisannya,  anak  perempuan  yang  terakhir  lahir (anak bungsu: penulis), biasanya diberikan harta waris dan lebih diutamakan  bagiannya,  bisa  dalam  bentuk  rumah  dan  lainnya. Penetapan  demikian  bisa  saja  ditolak  dan  anak  perempuan bungsu  memilih  untuk  menerima  bagian  secara  merata,  atau dalam  bentuk  lainnya  sesuai  kesepakatan.  Hal  ini  dilakukan
19 Hasil  wawancara  dengan  M.  Ali,  warga  Gampong  Aron,  Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Mei 2017.
20 Ibid.
21 Hasil  wawancara  dengan  Aslan,  warga  Gampong  Aron,  Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Mei 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
misalnya  karena  ia  telah  memiliki  pekerjaan  yang  mapan  dan pertimbangan  lainnya.  Praktek  ini  semacam  ini  telah  biasa dalam  masyarakat.  Sepengetahuan  saya,  praktek  pembagian waris  semacam  ini  telah  berlangsung  lama,  dan  dilakukan  juga oleh orang tua dahulu ”. 22
Hasil  wawancara  dengan  Hamdani,  Keuchik  Gampong  Lam Seunong:
“ Keluarga yang memiliki beberapa anak, misalnya terdapat anak perempuan  yang  paling  kecil  atau  bungsu,  dalam  menerima warisan biasanya keluarga lebih mengutamakan anak perempuan bungsu ini. Harta yang diberikan bisa dalam bentuk rumah,  sawah  dan  lainnya.  Tetapi,  umumnya  harta  yang diberikan  adalah  dalam  bentuk rumah,  karena  ia  nantinya  yang lebih  bisa  merawat  keluarga  atau  orang  tuanya.  Pemberian rumah  semacam  ini  tentu  didahului  oleh  adanya  musyawarah, untuk  ditetapkan  masing-masing  bagian  waris  anak  yang lainnya.Terkait  awal  prakteknya  saya  tidak  tau,  namun  telah dilakukan sejak dahulu ”. 23
Keterangan  yang  serupa  juga  dinyatakan  oleh  Marhaban, Keuchik Gampong Lamroh, yaitu sebagai berikut:
“ Praktek pembagian waris kepada anak perempuan yang paling bungsu  telah  dilakukan  sejak  dahulu.  Pembagian  dengan mengutamakan  anak  perempuan  ini  tidak  terlepas  dari  adanya perhatian keluarga, dan demi kepentingan anak tersebut. Dalam hal  ini,  tentunya  tidak  mengenyam-pingkan  kepentingan  anak- anak  atau  keluarga  lainnya.  Penetapan  bagian  seperti  ini  tidak sepenuhnya  dilakukan,  karana  adakalanya  anak  tersebut  lebih menginginkan  pembagian  berdasarkan  keadilan  antara  masing- masing  ahli  waris.  Untuk  itu,  dalam  menetapkan  bagian  waris tersebut,  biasanya  keluarga  melakukan  musyawarah  antara
22 Hasil  wawancara  dengan  Syafrijal,  Keuchik  Gampong  Aron,  Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.
23 Hasil  wawancara  dengan  Hamdani,  Keuchik  Gampong  Lam  Seunong, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
masing-masing  mereka  sebagai  ahlu  waris,  dan  juga  keluarga besar lainnya untuk memberikan masukan-masukan ”. 24
Setidaknya,  dari  tiga  keterangan  di  atas  dapat  diambil  satu gambaran  umum  bahwa  praktek  pembagian  harta  waris  dengan melebihkan bagian harta kepada anak perempuan bungsu telah dilakukan oleh  orang-orang  terdahulu.  Pembagian  ini  tidak  lain  adalah  sebagai manifestasi  dari  asas  musyawarah,  serta  tujuannya  yaitu  keadilan  antara masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga.
2. Tengku Imum
Hasil  wawancara  dengan  Tgk  Ibrahim,  selaku  Tengku  Imum Gampong Aron, memberikan pernnyataan sebagai berikut:
“ Hukum  waris  yang  dipraktekkan  di  lapangan  banyak  yang berbeda  dengan  hukum  waris  Islam.  Hal  semacam  ini  tidak hanya  didapatkan  di  kemukiman  ini  saja,  tetapi  hampir  di seluruh  wilayah  Acah  secara  umum  nampaknya  menerapkan hukum  waris  yang  sama  sekali  berbeda  dengan  hukum  Islam. Ada yang membaginya sama rata dan bentuk pembagian lainnya. Hal  ini dilakukan tentu  dengan  pertimbangan  anggora  keluarga yang  bersangkutan.  Dalam  hal  anak  perempuan  bungsu, masyarakat  Gampong  Aron  secara  khusus,  dan  umumnya  di Kemukiman  Lamblang,  harta  waris  diberikan  berupa  rumah orang  tua  yang  telah  meninggal.  Praktek  ini  sejak  saya  lahir telah  ada.  Pertimbangan  pemberian  rumah  kepada  anak perempuan bungsu cukup beragam. Tetapi, intinya secara umum adalah  karena  anak  perempuan  bungsu  belum  memiliki  kerja tetap,  biasanya  anak  perempuan  nantinya  yang  mengurusi  ayah atau  ibunya  yang  masih  ada,  dan  pertimbangan-pertimbangan lainnya ”. 25
Pernyataan secara gamblang juga dikemukakan oleh Tgk Hilman Nasri, selaku Imum Chik Gampong Lamroh, yaitu sebagai berikut:
24 Hasil wawancara dengan Marhaban, Keuchik Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 18 Mei 2017.
25 Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim, Tengku Imum (Imum Chik) Gampong Aron,  Kemukiman  Lamblang,  Kecamatan  Kuta  Baro  Aceh  Besar,  pada  tanggal  17  Mei 2017.

## Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
“ Dalam  sistem  waris  Islam,  memang  tidak  ditemukan  adanya pengutamaan  pemberian  harta  waris  kepada  anak  perempuan, khususnya  yang  paling  kecil  (bungsu),  melainkan  Islam  justru memberikan  bagian  waris  kepada  anak  laki-laki  lebih  besar dibandingkan perempuan. Penetapan syarā‟ seperti yang dimuat dalam  Alquran  dan  Hadis  cukup  beralasan.  Karena,  laki-laki dipandang  mempunyai  tenggung  jawab  lebih  besar.  Namun, dalam  praktek  masyarakat,  memang  ada  pertimbangan- pertimbangan  lain,  di  mana  anak  perempuan  khusunya  yang bungsu lebih diutamakan haknya, bahkan bagiannya lebih besar dibandingkan  dengan  kakak-kakaknya.  Hal  ini  bukan  dalam bentuk pembagian yang baku dengan mengenyampingkan bentuk pembagian  sama  rata  misalnya.  Namun  dmeikian,  dalam  hal anak  perempuan  bunsu  ini  masyarakat  secara  umum  sejak dahulu memandangnya sebagai seorang yang harus diperhatikan,  demi  kemaslahatan  anak  tersebut.  Karena,  anak perempuan  bungsu  biasanya  belum  ada  kerja,  sedangkan suadaranya  yang  lain  telah  mapan  dari  segi  ekonomi.  Inilah yang menjadi salah satu pertimbangannya ”. 26
Umum  dipahami  bahwa  antara  praktek  dengan  konsep  yang  ada dalam  hukum  Islam  memang  memiliki  perbedaan  mendasar  dalam menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Praktek pembagian warisan dengan  melebihkan  atau  mengutamakan  anak  bungsu  perempuan  seperti yang  terjadi  di  Kemukiman  Lamblang  memang  didasari  atas  asa kekeluargaan  dan  dilakukan  melalui  musyawarah  keluarga.  Ini  artinya, kecil  kemungkinan  antara  masing-masing  ahli  waris  untuk  tidak  setuju dengan pembagian tersebut. Karena, (berdasarkan keterangan sebelumnya)  masing-masing  anggora  keluarga  juga  akan  mendapatkan bagian melalui jalan musyawarah.
Mengenai  kasus  yang  terjadi  dalam  kaitan  praktek  pembagian harta  waris  di  Kemukiman  Lamblang,  sejauh  ini  peneliti  menemukan enam  kasus  pembagian  waris  dengan  menempatkan  anak  perempuan
26 Hasil  wawancara  dengan  Tgk  Hilman  Nasri,  Imum  Chik  Gampong  Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sebagai  ahli  waris  penerima  hak  yang  lebih  besar.  Jumlah  kasus  ini memang  cukup  sedikit,  karena  dalam  lapangan  banyak  keluarga  yang tidak  memiliki  anak  perempun,  dan  ada  juga  keluarga  yang  memiliki anak permepuan bungsu, tetapi anak tersebut justru lebih mengutamakan saudaranya  yang  lain  terhadap  hak  waris.  Keenam  kasus  tersebut  hanya diteluti  pada  tiga  gampong,  yaitu  2  kasus  terjadi  di  Gampong  Aron,  3 Kasus di Gampong Lamroh, dan 1 kasus lainnya terjadi di Gampong Lam Seunong.
Sebagaimana  keterangan  Murni,  warga  Gampong  Aron,  bahwa dua kasus tersebut pihak keluarga menyepakati untuk menetapkan rumah sebagai  bagian  warisnya.  Dalam  hal  ini,  rumah  yang  ditetapkan  sebagai bagian  warisan  anak  permepuan  bungsu  tersebut  merupakan  bagian warisan yang memiliki nilai yang besar dibandingkan dengan harta waris lainnya, seperti sawah. Di mana sawah dibagi kepada ahli waris lainnya. 27
Seperti  halnya  dua  kasus  di  atas,  empat  kasus  lainnya  juga  memberikan hak waris pada anak perempuan bungsu berupa rumah, dan satu kasus di antaranya  di  Gampong  Lamroh  ditambah  dengan  sepetak  sawah.  Pada kasus ini, disebutkan bahwa harta waris orang tua cukup banyak. 28
Menurut  keterangan  Tgk.  Hilman  Nasri  dan  Marhaban,  masing- masing  adalah  sebagai  Imum  Chik  dan  Keuchik  Gampong  Lamroh, bahwa  ketiga  kasus  pembagian  warisan  di  gampong  tersebut  dilakukan melalui  musyawarah  keluarga,  termasuk  keduanya  hadir  dalam memberikan  masukan-masukan  atas  musyawarah  tersebut.  Intinya, bahwa  asa  musyawarah  yang  dilakukan  dalam  pembagian  warisan  ini menemukan  rasa  keadilan  pada  masing-masing  keluarga  yang bersangkutan. 29 Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa,  kasus-kasus  pembagian warisan  cukup  banyak.  Tetapi,  dalam  kasus  lain, justru  anak  perempuan tidak  ada,  artinya  ahli  waris  hanya  terdiri  dari  anak  laki-laki.  Selain  itu,
27 Hasil  wawancara  dengan  Murni,  warga  Gampong  Aron,  Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 16 Mei 2017.
28 Hasil  wawancara  dengan  Rusdi,  Erni,  dan  Masdi,  warga  Gampong  Lam Seunong.  Kemudian  hasil  wawancara  dengan  Muslih  dan  Ronadiar,  warga  Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 15 Mei 2017.
29 Hasil wawancara dengan Tgk Hilman Nasri dan Marhaban, selaku Imum Chik dan  Keuchik  Gampong  Lamroh.  Wawancara  ini  peneliti  lakukan  pada  saat  menghadiri salah  satu  rumah  warga  yang  mengadakan  hajatan  di  Gampong  Lamroh,  Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 18 Mei 2017.
dikemukakan  juga  bahwa  meskipun  ada  anak  perempuan  bungsi,  tetapi anak  perempuan  bungsu  sendiri  telah  memiliki  pekerjaan  yang  mapan, bahkan  ada  yang  telah  menikah  yang  suaminya  pegawai  kantoran, selanjutnya  ia  menyerahkan  pembagian  warisannya  berdasarkan kesepakatan bersama. 30
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa praktek pembagain warisan terhadap anak permepuan bungsu masih tetap dilakukan  dalam  masyarakat  Kemukiman  Lamblang  hingga  saat  ini. dalam  beberapa  kasus  yang  telah  disebutkan,  bahwa  anak  perempuan bungsu diberikan bagian lebih besar dengan ahli waris lainnya. Meskipun demikian,  berdasarkan  kesadaran  keluarga  dan  anak  perempuan, pembagian  warisan  bisa  saja  dilakukan  sama  rata,  hal  ini  disesuaikan dengan hasil musyawarah dari masing-masing ahli waris.

## Pertimbangan  Masyarakat  terhadap  Pembagian  Warisan  Anak Bungsu Perempuan di Kemukiman Lamblang
Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa,  dalam pembagian harta warisan, bagian warisan untuk anak bungsu perempuan lebih  diutamakan  dari  anak  laki-laki.  Pembagian  warisan  tersebut  sering terjadi  pada  hak  mendapatkan  rumah,  biasanya  rumah  akan  diberikan kepada  anak  bungsu  perempuan.  Penetapan  anak  perempuan  bungsu sebagai ahli waris untuk mendapatkan hak bagian yang lebih besar, atau lebih  diutamakan  dari  ahli  waris  lainnya  seperti  pada  masyarakat Kemukiman  Lamblang,  memang  memiliki  beberapa  alasan  dan pertimbangan tertentu.
Secara  umum,  alasan-alasan  pengutamaan  anak  perempuan bungsu dalam memperoleh hak waris diantaranya yaitu karena kebiasaan dalam  masyarakat  bahwa  yang  merawat  atau  menjaga  orang  tua  di  hari tuanya  adalah  anak  bungsu  perempuan  sehingga  rumah  orang  tua  akan menjadi bagian warisan untuk anak bungsu perempuan meskipun ada ahli warisnya. Selain itu, alasan lainnya karena anak perempuan tersebut akan melaksanakan  pernikahan,  dan  rumah  orang  tua  biasanya  diberikan kepadanya.  Alasan  atau  pertimbangan  lainnya  adalah  pemberian  rumah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sebagai  bagian  warisan  terhadap  anak  bungsu  perempuan  karena dianggap  bahwa  anak  bungsu  perempuan  belum  sepenuhnya  mandiri dibandingkan  dengan  saudara-saudarinya  yang  telah  sukses  terlebih dahulu sehingga mereka sudah mampu mendirikan rumah sendiri.
Beberapa  alasan  tersebut  dapat  dipahammi  dari  beberapa keterangan  masyarakat.  di  antaranya  seperti  yang  dikemukakan  oleh Khairi  dan  Ani,  warga  Gampong  Lamroh.  Inti  dari  keterangan  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  ada  kaitan  antara  peristiwa  nikah  anak perempuan  bungsu  dengan  pemberian  rumah  orang  tua  sebagai  hak warisnya. Artinya, karena anak perempuan tersebut akan menikah, maka bagian  warisan  telah  ditetapkan  kepadanya  dalam  bentuk  rumah. Sedangkan untuk ahli waris lain biasa mendapatkan bagian waris lainnya, seperti sawah, dan harta peninggalan lainnya. 31
Terkait  dengan  pertimbangan  kemandirian  anak,  nampaknya menjadi  pertimbangan  utama  dalam  menempatkan  anak  bungsu perempuan  sebagai  penerima  hak  waris  lebih  besar.  Menurut  M.  Hadi, warga  Gampong  Lemroh,  pemberian  rumah  kepada  anak  permepuan bungsu dengan pertimbangan karena ia masih belum mandiri, sedangkan anggota  ahli  waris  lainnya  telah  mapan.  Dalam  hal  ini,  pihak  keluarga yang  telah  mapan  secara  ekonomi  secara  sadar  akan  menetapkan saudaranya (anak perempuan bungsu) sebagai penerima hak lebih besar, seperti  rumah,  bahkan  jika  dijumpai  dalam  satu  keluarga  mempunyai harta  waris  yang  banyak,  maka  ia  (anak  perempuan  bungsu)  juga  akan diberikan bagian lainnya. 32 Hal yang senada juga disampikan oleh M. Ali, warga  Gampong  Aron,  di  mana  penetapan  anak  perempuan  bungsu sebagai  pihak  yang  menerima  harta  waris  berupa  rumah  dilihat  dari  sisi mapan  tidaknya  adank  tersebut. 33 Ini  artinya  bahwa  kemapanan  hidup anggota ahli waris sangat menentukan besar kecilnya bagian waris.
Di  samping  itu,  pertimbangan  lainnya  yang  diperoleh  dari beberapa warga, di antaranya Sulaiman dan Hasbi warga Gampong Aron,
31 Hasil  wawancara  dengan  Khairi  dan  Ani,  warga  Gampong  Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 19 Mei 2017.
32 Hasil  wawancara  dengan  M.  Hadi,  warga  Gampong  Lamroh,  Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 19 Mei 2017.
33 Hasil  wawancara  dengan  M.  Ali,  warga  Gampong  Aron,  Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Mei 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
serta Cut Nanda, Eka dan Ruslan warga Gampong Lam Seunong, di mana karena  anak  perempuan  bungsu  nantinya  yang  akan  merawat  orang  tua yang  masih  hidup,  maka  ia  berhak  diberi  hak  waris. Bahkan, jika  kedua orang  tua  masih  ada,  maka  anak  perempuan  ini  yang  membantu  dalam mengurusi  orang  tuanya.  Oleh  karena  ia  telah  merawat  dan  mengurusi kehidupan orang tua, maka ia menjadi ahli waris atas rumah ketika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia. 34
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  dalam menempatkan  anak  perempuan  bungsu  sebagai  ahli  waris,  masyarakat memiliki  beberapa  pertimbangan.  Di  antaranya  karena  perawatan  orang tua,  kemandirian  dan  kemapanan  ekonomi,  serta  karena  alasan perkawinan  anak.  Di  sini,  tidak  dalam  pengertian  mengenyampingkan ahli  waris  lainnya.  Di  mana,  anggota  keluarga  lainnya  juga  akan mendapatkan  bagian  waris  lain,  sebagaimana  telah  dikemukakan sebelumnya. 35

## Teknik  Pembagian  Warisan  Anak  Bungsu  Perempuan  di Kemukiman Lamblang
Penetapan  anak  perempuan  bungsu  sebagai  ahli  waris  yang menerima  hak  lebih  besar  pada  masyarakat  Kemukiman  Lamblang memiliki prosedur dan teknik pembagiannya. Tahapan yang dilalui secara umum  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  keluarga.  Langkah musyawarah  ini  biasanya  ditempuh  setelah  sebelumnya  masing-masing anggota  keluarga  telah  membuat  kesepakatan  terlebih  dahulu  terkait bagian  warisan,  baik  kesepakatan  tersebut  sebelum  atau  sesudah terjadinya  kematian  (orang  tua  yang  meninggal).  Langkah-langkah seperti ini nampaknya sama seperti yang diteorikan dalam sistem hukum adat,  di  mana  biasanya  bagian-bagian  warisan  atau  harta  waris  telah ditentukan sebelum terjadi kematian.
34 Hasil  wawancara  dengan  Sulaiman  dan  Hasbi  warga  Gampong  Aron,  serta Cut  Nanda,  Eka  dan  Ruslan  warga  Gampong  Lam  Seunong,  Kemukiman  Lamblang,
Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Mei 2017.
35 Terkait  bagian  waris  anggota  keluarga  selain  anak  perempuan  bungsu,  juga mendapatkan bagian seperti sawah, dan harta waris lainnya. keterangan ini telah diungkap pada sub bab “Praktek Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan” sebelumnya.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Mengutip  pendapat  Soepomo,  bahwa  hukum  waris  adat merupakan  hukum  yang  memuat  peraturan-peraturan  yang  mengatur proses  meneruskan  serta  pengoperan  barang-barang  harta  benda  dari suatu  angkatan  manusia  kepada  turunannya,  yang  pembagiannya  dapat dilakukan  sebelum  atau  sesudah  kematian. 36 Hal  yang  sama  juga dinyatakan  oleh  B.  Ter  Haar,  bahwa  hukum  waris  adat  itu  dilakukan dengan  proses  penerusan  dan  peralihan  harta  kekayaan,  baik  materil maupun  immateril  dari  turunan  ke  keturunan,  sebelum  atau  seduah kematian terjadi. 37
Dalam  kaitannya  dengan  praktek  di  lapangan,  khususnya  pada penelitian  ini,  yaitu  pada  masyarakat  Kemukiman  Lamblang, menunjukkan  bahwa  teknik  pembagian  harta  waris  sebenarnya  telah dilakukan dan ditetapkan sebelum terjadinya kematian. Namun, realisasi atau  masa  peneriamaan  hak  waris  tersebut  baru  akan  diterima  oleh masing  keluarga,  termasuk  anak  perempuan  bungsu  setelah  salah  satu atau  kedua  orang  tua  meninggal  dunia.  Pernyataan  ini  dapat  dipahami dari beberapa informasi warga, di antaranya keterangan Marhaban, yaitu sebagai berikut:
“ Teknik pembagian warisan, atau penetapan harta waris secara umum  telah  ditentukan  sebelum  orang  tua  meninggal  dunia. Biasanya,  penentuan  bagian-bagian  warisan  ini  dilakukan langsung  oleh  orang  tua  yang  bersangkutan.  Tetapi,  bagian- bagian  tersebut  baru  dapat  diterima  secara  penuh  ketika  orang tua telah meninggal dunia ”. 38
Menurut  Syafrijal  (Keuchik  Gampong  Aron)  juga  sama,  bahwa harta  warisan  atau  bagian  waris  bagi  anak  perempuan  bungsu  dan anggota waris lainnya telah ditentukan oleh orang tua yang masih hidup. Adapun  transkrip  secara  lengkap  pernyataan  tersebut  adalah  sebagai berikut:
36 Soerjono  Soekanto, Hukum  Adat  Indonesia ,  cet.  11,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2011), hlm. 259.
37 B.  Ter  Haar, Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat ,  (terj:  Soebakti Poesponoto), cet. 11, (Pradnya Paramita, 1994), hlm. 202.
38 Hasil wawancara dengan Marhaban, Keuchik Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 18 Mei 2017.

## Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
“ Harta  waris  dalam  sebuah  keluarga  biasanya  telah  ditentukan kepada  masing-masing  ahli  waris.  Namun  pendistribusiannya sehingga  masing-masing  ahli  waris  mempunyai  hak  penuh  atas bagian  tersebut  baru  berlaku  ketika  orang  tua  telah  meninggal. Ketika  orang  tua  meninggal,  kemudian  anggota  keluarga  yang telah  ditentukan  haknya  itu  kemudian  melakukan  musyawarah kembali,  dengan  mendatangkan  perangkat  desa  seperti  Imum Chik  dan  Keuchik  Gampong.  Dalam  hal  inilah,  anak-anak sebagai  ahli  waris  membaginya  secara  penuh.  Jika  ada  anak perempuan bungsu, bagiannya juga akan ditetapkan” . 39
Sebagai  keterangan  tambahan,  Tgk  Hilman  Nasri  dan  Tgk Ibrahim,  juga  menyatakan  hal  yang  serupa,  di  mana  teknik  pembagian warisan  anggota  keluarga  secata  umum,  dan  secara  khusus  bagi  anak perempuan  bungsu,  sebenarnya  telah  ditetapkan  oleh  masing-masing orang tua. Tujuan penetapan ini supaya nantinya ahli waris tidak bersiteru dan  keseluruhan  anggora  ahli  waris  mendapatkan  bagian-bagiannya masing-masing.  Tetapi,  tetap  bagian  yang  telah  ditentukan  sebelumnya baru  dapat  diambil  sebagai  hak  milik  ketika  orang  tua  telah  meninggal dunia,  di  dalamnya  telah  dilakukan  musyawarah  atas  penetapan  bagian- bagaian tersebut. 40
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik pembagian  warisan,  khususnya  bagi  anak  perempuan  bungsu  dibagi  dan diterima  setelah  orang  tua  meninggal.  Bagian  tersebut  sebelumnya  telah ditetapkan  oleh  orang  tua  yang  bersangkutan  sebelumnya.  Langkah selanjutnya,  yaitu  ketika  terjadi  kematian,  maka  masing-masing  anggota ahli waris melakukan musyawarah. Dengan muswawarah tersebut, maka bagian-bagain  waris  yang  ditentukan  sebelumnya  dapat  diterima  oleh masing-masing pihak.
39 Hasil  wawancara  dengan  Syafrijal,  Keuchik  Gampong  Aron,  Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.
40 Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim, Tengku Imum (Imum Chik) Gampong Aron,  Tgk  Hilman  Nasri,  selaku  Imum  Chik  Gampong  Lamroh, Kemukiman  Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan  di Kemukiman Lamblang
Perlu  dijelaskan  kembali  bahwa  dalam  konstruksi  hukum  waris yang  dibangun  dalam  hukum  Islam,  merupakan  konstruksi  hukum  yang bersifat keadilan yang berimbang. Artinya anak laki-laki mempunyai hak dengan anak perampuan. Hal ini mengacu pada ketentuan Alquran surat Albaqarah ayat 180 sebagai berikut:
                                                                                        
                                                   
Artinya:  “ Diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  di  antara  kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa ”.
Berdasarkan  ketentuan  ayat  di  atas,  dalam  beberapa  kitab  tafsir, seperti  tafsir  al-Sabuni, 41 Sayyid  Quthb, 42 dan  Quraish  Shihab, 43 menyebutkan  bahwa  kata  “ ma‟rūf ”  dalam  ayat  tersebut  adalah  berlaku adil  dan  baik  dalam  hal  pembagian  warisan  kepada  para  ibu  dan  sanak kerabat,  termasuk  kepada  anak  keturunan.  Meskipun  ayat  tersebut  telah dikhususkan  (atau  dalam  sebagian  literatur  disebutkan  ayat  ini  telah dihapus atau di nasakh ) oleh hadis yang berbunyi: “ lā waṣiyah li wāris ”, artinya  tidak  ada  wasiat  kepada  ahli  waris  (ayah  dan  ibu),  tetapi  tetap bangunan umum dalam konsep hukum waris Islam adalah asas keadilan.
Hal  ini  sama  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Zainuddin  Ali, bahwa  salah  satu  dari  lima  asas  kewarisan  Islam  adalah  asas  keadilan berimbang,  yaitu  keseimbangan  antara  hak  yang  diperoleh  dengan keperluan  dan  kegunaan  dalam  melaksanakan  kewajiban.  Asas  keadilan
41 Muhammad  Ali  as-Shabuni, Shafwah  al-Tafsīr, ed.  In, Tafsir-Tfsir  Pilihan ,
(terj: Yasin), jilid 1, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 29.
42 Sayyid  Quthb, Tafsīr  fī  Zilāl  al-Qur‟ān, ed.  In, Di  Bawah  Naungan  Al- Qur‟an , (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.
43 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an , cet. 8, jilid 1, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
berimbang  ini  intinya  terkait  dengan  masalah  hak  dan  kewajiban,  antara hak  yang  diperoleh  seseorang  dengan  kewajiban  yang  harus ditunaikannya.  Di  samping  itu,  terdapat  juga  asas  lainnya  sepertiasas ijbari  (berlaku  dengan  sendirinya  ketika  terjadi  kematian),  asas  bilateral (masing-masing ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan mendapat bagian  waris),  asas  individual  (harta  waris  dibagi  dan  dimiliki  secara perorangan), dan asas akibat kematian (warisan baru dapat dibagi ketika terjadi kematian). 44
Begitu  juga  dalam  hal  jumlah  bagian  yang  ditetapkan  dalam Alquran,  merupakan  realisasi  dari  asa  keadailan  berimbang.Muhibbin menyatakan  bahwa  jumlah  bagian  yang  terdapat  dalam  hukum  waris Islam, pada prinsipnya tidak terlepas dari asas keadilan berimbang. Asas ini  mengandung  arti  bahwa  harus  senantiasa  terdapat  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban,  antara  yang  diperoleh  dengan  kewajiban  dan tanggung  jawab  yang  harus  ditunaikannya. 45 Dalam  kaitannya  dengan praktek  pembagian  dalam  masyarakat,  juga  sedapat  mungkin  bagian- bagian  waris  diberikan  secara  adil  dengan  tidak  menafikan  hak-hak  ahli waris lainnya.
Jika ditinjau menurut hukum Islam mengenai pembagian warisan bagi  anak  perempuan  bungsu  pada  masyarakat  Kemukiman  Lamblang Kecamatan  Kuta  Baru  Aceh  Besar,  dapat  dilihat  dan  ditinjau  dari  sisi terpenuhi tidaknya asas-asas yang telah disebutkan tadi. Pada asas ijbari, nampaknya  antara  praktek  dengan  teori  telah  sama.  Artinya,  pembagian waris  pada  masyarakat  Lamblang  berlaku  sendirinya  setelah  terjadi kematian, meskipun penetapan bagiannya telah dilakukan sejak sebelum terjadi kematian.
Pada  asas  bilateral,  juga  memiliki  kesamaan  dengan  asas  dan sistem  hukum  Islam,  dimana  di  samping  anak  perempuan  bungsu diberikan  hak  bagian  harta  waris,  juga  kepada  saudara-saudaranya  yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana penjelasan pada sub bahasan sebelumnya, anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan
44 Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, cet.  4,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2012), hlm. 121-126.
45 Muhammad  Muhibbin  &  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam  sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 29.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang  menjadi  ahli  waris  juga  mendapatkan  bagiannya  setelah  dilakukan musyawarah keluarga.
Pada  asas  individual,  juga  telah  terpenuhi,  di  mana  hak  waris anak perempuan bungsu dan hak ahli waris saudaranya yang lain menjadi hak  perorangan  masing-masing  mereka.  Pada  asas  akibat  adanya kematian,  antara  yang  berlaku  di  lapangan  dengan  sistem  hukum  Islam juga tidak bertentangan. Artinya, di  lapangan  juga berlaku pendistribusian  dan  pembagian  harta  waris  dilakukan  setelah  terjadinya kematian.  Dalam  hal  ini,  memang  sebelumnya  telah  disebutkan  adanya penetapan  bagian-bagian  waris  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  kepada anak.  Tetapi,  pada  akhirnya  tetap  saja  pembagian  tersebut  dilakukan setelah  terjadinya  kematian.  Ini  artinya,  dilihat  dari  sisi  hukum  Islam, praktek  pembagian  warisan  secara  umum  di  masyarakat  Kemukiman Lamblang tidak bertentangan asas-asas hukum yang telah diteorikan oleh ulama.
Pada  asas  keadilan  berimbang,  di  sini  nampaknya  terdapat pergeseran  dalam  menilai  adil  tidaknya  jumlah  bagian  waris  antara hukum  Islam  dengan  sistem  pembagian  warisan,  khususnya  bagi  anak perempuan  bungsu  di  Kemukiman  Lamblang.  Peneliti  ingin  mengurai lebih  jauh  terkait  ada  tidaknya  kesesuaian  asas  keadilan  berimbang dengan yang dipraktekkan
Dalam sistem hukum Islam, ukuran adil dalam penetapan jumlah bagian  waris  adalah  dilihat  dari  hak  dan  kewajiban  masing-masing  ahli waris.Perolehan  harta  melalui  jalan  warisan  dalam  Islam  memiliki perbedaan  jumlah  hak  yang  harus  diterima  antara  laki-laki  dengan perempuan. Perbedaan jumlah hak ini pada dasarnya disesuaikan dengan keperluan  mereka  berdasarkan  asas  keseimbangan  hak  dan  kewajiban atau disebutjuga dengan asas keadilan berimbang.
Amir  Syarifuddin  menyatakan  bahwa  dalam  kaitannya  dengan hak  materi,  khususnya  yang  menyangkut  masalah  kewarisan,  kata  asas “keadilan berimbang” ini diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban  dan  kaseimbangan  antara  yang  diperoleh  dengan  keperluan

## Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan kegunaan. 46 Secara umum laki-laki dalam sebuah keluarga dan dalam hubungannnya  dengan  perolehan  hak  warisan,  anak  laki-laki  itu membutuhkan  lebih  banyak  materi  dibandingkan  dengan  perempuan. 47
Anak laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk  keluarganya  (jika  memang  ia  telah  mempunyai  keluarga, jika  pun belum  mempunyai  keluarga  ia  juga  masih  memiliki  kewajiban  untuk memberikan mahar pada pasangannya).
Menurut  Mustafa  as-Shiba‟i,  pembagian  tugas  dan  kewajiban antara  pria  dan  wanita,  menyebabkan  keharusan  adanya  aturan pembayaran  atau  pembagian  hak  waris  laki-laki  lebih  banyak  dari perempuan. 48 Dasar  dari  anak  laki-laki  memikul  beban  tanggung  jawab dalam  keluarga  adalah  ayat  Al-Quran  surat  an-Nisā‟  ayat  34  sebagai berikut:
                                                                                                        
Artinya: “Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki) atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  (laki- laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” . (QS. An- Nisā‟: 34).
Berdasarkan  ayat  tersebut,  dapat  juga  dikemukakan  bahwa perolehan hak waris sangat erat kaitannya dengan keseimbangan hak dan kewajibanya  dengan  keluarganya.  Menurut  as-Shiba‟i,  secara  umum setiap  hukum  yang  ditetapkan  oleh  Allah  memiliki  tujuan  tertentu,  dan sifat  dari  kesemua  hukum  tersebut  bisa  saja  saling  berkesinambungan. Misalnya, Allah telah menetapkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 228  yang  membicarakan  masalah  suami  isteri  memiliki  keseimbangan
46 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. 3, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2008), hlm. 24.
47 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam…, hlm. 25.
48 Musthafa as-Shiba‟i, al-Mar‟ah Baina Fiqh wal Qanun, ed. In, Wanita dalam Pergumulan  Syariat  dan  Hukum  Konvensional ,  (terj:  Ali  Ghufron  &  Saiful  Hadi), (Jakarta: Insan Cemerlang, tt), hlm, 39-40.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
hak  dengan  kewajibannya,  dimana  suami  wajib  memberi  nafkah  yang merupakan hak isteri. 49 Zainuddin Ali juga menyatakan hal yang sama, di mana  hak  waris  anak  laki-laki  dalam  kaitannya  dengan  keluarga  dalam Islam  pada  hakikatnya  dipengaruhi  oleh  hak  yang  sebanding  dengan kewajibannya  dalam  keluarga. 50 Keterangan-keterangan  yang  senada dengan  penjelasan  tersebut  cukup  banyak  dan  hampir  semua  kitab  fikih mawaris  menyebutkan  demikian.  Ini  artinya,  antara  besaran  perolehan hak (waris) yang diperoleh dilihat dari besarnya kewajiban yang dipikul. Anak  laki-laki,  tentu  memiliki  kewajiban  yang  lebih  besar.  Ia  nantinya wajib  memberi  nafkah  anak  dan  isteri,  wajib  memberi  mahar,  dan kewajiban-kewajiban  materil  lainnya.  Untuk  itu,  bagian  warisnya  lebih besar ketimbang perempuan, dan ini merupakan salah satu asas keadilan berimbang.
Namun,  dalam  praktek  yang  terjadi  di  Kemukiman  Lamblang, nampaknya  menempatkan  asas  keadilan  ini  dilihat  dari  sisi  kematangan ekonomi  ahli  waris,  selain  itu  karena  perhatian  dan  mengurus  serta merawat orang tua dalam kasus anak perempuan bungsu. Dilihat dari sisi asas  keadilan  berimbang,  nampkanya  antara  praktek  dengan  yang seharusnya  memiliki  perbedaan.  Di  sini,  peneliti  belum  bisa mengemukakan  bahwa  praktek  yang  terdapat  dalam  masyarakat bertentangan  dengan  konsep  hukum  Islam.  Karena,  dalam  prakteknya, dalam keenam kasus bagian anak perempuan bungsu seperti telah penulis sebutkan,  tidak  ada  ahli  waris  lain  yang  merasa  dirugikan.  Ini  artinya, praktek tersebut dalam masyarakat dilihat telah adil.
Secara  tidak  langsung,  memang  antara  yang  berlaku  dalam masyarakat  berbeda  dengan  kontruksi  hukum  Islam.  Dalam  Islam,  hak dan  kewajiban  menjadi  ukuran  dalam  penetapan jumlah  bagian  warisan. Sedangkan  dalam  prakteknya,  ada  kalanya  justru  ahli  waris  ada  yang telah  mapan  dengan  usahanya  sendiri,  dalam  keadaan  berasamaan  harta waris  orang  tuanya  ada.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  memandang  bahwa
49 Abdul  Halim  Abu  Syuqqah, Tahrīr  al-Mar‟ah  fī  Ashr  al-Risālah, ed.  In, Kebebasan  Wanita, (terj:  As‟ad  Yasin,  dkk),  cet.  3,  (Jakarta:  Gema  Insani,  2000),  hlm. 136.
50 Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, cet.  4,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2012), hlm. 125.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kemapanan  tersebut  menjadi  ukuran  penetapan  jumlah  bagian  warisan. Dalam hal kewaisan anak perempuan bungsu misalnya, juga sebelumnya telah diterangkan, di mana jika ia telah bersuami dan ternyata mapan dari segi ekonomi, maka ia secara sadar menyerahkan pembagian warisannya berdasarkan musyawarah keluarga.
Dilihat pendapat-pendapat para ahli, misalnya yang dikemukakan oleh  Nasr  Hâmid  Abû  Zayd,  yang  mengatakan  bahwa  Islam  telah menentukan bagian waris perempuan separuh dari bagian laki-laki secara mutlak. Namun, kemutlakannya masih bisa berubah ketika dilihat dalam konteks  masyarakat  pembagian  tersebut  terasa  tidak  adil.  Muhammad Shahrur juga dengan keras dan tajam mengkritik pemikiran Islam terkait dengan  pembagian  warisan  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan. 51 Selain itu,  Fazlul  Rahman  juga  nampaknya  berpendapat  sama,  di  mana pembagian  dengan  rasio  dua  banding  satu  bagian  warisan  anak  laki-laki dengan  anak  perempuan  sifat  tidak  baku,  namun  harus  disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan berkeadilan. 52
Di  antara  tokoh  di  Indonesia  juga  ada  yang  menyatakan  bahwa pembagian dengan besaran seperti telah dituangkan dalam Alquran harus disesuaikan  dengan  kondidi  masyatakat.  Misalnya,  Munawir  Syazali menyatakan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan  tidak  mesti  harus  dua  banding  satu,  bisa  juga  dibagi  secara sama rata, atau bahkan bagian perempuan harus lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. 53 Sedangkan menurut Abdul Manan, pembagian warisan itu  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  masyarakat  setempat  sehingga tujuan  adil  dapat  dicapai.  Pembagian  warisan  tersebutbisa    disesuaikan
51 Nasr  Hâmid  Abû  Zayd, Naqd  al-Khitab  al-Diniy ,  dan  Muhammad  Syahrur, Metodologi  Fikih  Islam  Kontemporer, dikutip  oleh  Khaeron  Sirin, Analisis  Pendekatan Teks  Dan  Konteks  Dalam  Penentuan  Pembagian  Waris  Islam ,  (Jurnal  Syariah  Institut PTIQ), (Jakarta: PTIQ, tt), hlm. 211.
52 Ghufran  A.  Mas‟adi, Pemikiran  Fazlul  Rahman  tentang  Metodologi pembaharuan hukum Islam , cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 179.
53 Munawwir Sadjali, Kontekstual Ajaran Islam, Paramaina, dikutip oleh Lestri Nurratu, Hak Waris Perempuan , diakses melalui
laman: http://mickeystud.blogspot.co.id/2013/01/hak-waris-perempuan.html ,  pada  tanggal 19 Mei 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan  kondisi  ahli  waris,  artinya  bisa  dibagi  sama  rata  antara keduanya. 54
Berdasarkan  beberapa  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  praktek  pembagian  warisan  bagi  anak  perempuan  bungsu  pada masyarakat  Kemukiman  Lamblang,  Kecamatan  Kuta  Baro,  Kabupaten Aceh  Besar  secara  umum  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam. Karena, dilihat dari sisi ketentuan jumlah bagian yang diterima oleh anak perempuan  bungsu  dengan  ahli  waris  lainnya  (saudara-saudaranya), dilakukan dengan jalan musyawarah dengan tujuan melihat sisi keadilan pada anggota masing-masing keluarga.

## Penutup
1. Praktek pembagian warisan terhadap anak perempuan bungsu telah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih  besar  dengan  ahli  waris  lainnya.  Adapun  harta  waris  yang biasa  diterima  oleh  anak  perempuan  bungsu  di  Kemukiman Lamblang  adalah  berupa  rumah,  bahkan  dalam  kasus  harta  waris yang  banyak,  ia  juga  biasa  mendapat  bagian  warisan  lainnya. Sejauh penelitian, praktek pembagian waris ini ada 6 (enam) kasus, yaitu  2  kasus  terjadi  di  Gampong  Aron,  3  Kasus  di  Gampong Lamroh,  dan  1  kasus  di  Gampong  Lam  Seunong.  Alasan  dan pertimbangan masyarakat dalam memberikan hak harta yang lebih besar  kepada  anak  perempuan  bungsu  karena  tiga  petimbangan umum, yaitu karena perawatan orang tua biasa dilakukan oleh anak bungsu,  karena  pernikahannya  di  mana  rumah  orang  tua  biasa diberikan  kepada  anak  perempuan,  dan  karena  keadaan  anak perempuan bungsu yang belum mandiri dan belum mapan dari sisi ekonomi.
2. Tehnik  pembagian  warisan  terhadap  anak  bungsu  perempuan dalam  masyarakat  Kemukiman  Lamblang  tidak  bertentangan dengan  hukum  Islam.  Tehnik  pembagiannnya  yaitu  dilakukan dengan  dua  tahapan  umum.  Pertama  harta  waris  dalam  sebuah
54 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 291.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
keluarga  sebelumnya  telah  ditentukan  bagiannya  masing-masing, dan  bagian  tersebut  baru  dapat  diambil  ketika  telah  terjadi kematian  orang  tua.  Kedua  yaitu  setelah  kematian  orang  tua,  ahli waris  melakukan  musyawarah  kembali  dalam  membagikan  harta yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian anak perempuan bungsu secara  khusus  diberikan  berdasarkan  asas  keadilan,  yaitu  dilihat dari sisi kemandirian dan kamatangan ekonomi. Dalam Islam juga asas yang harus dipenuhi adalah rasa keadilan masing-masing ahli waris,  serta  pembagiannyapun  dilakukan  setelah  pewaris meninggal dunia.

## Daftar Pustaka
Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrīr al-Mar‟ah fī Ashr al-Risālah, ed. In, Kebebasan  Wanita, (terj:  As‟ad  Yasin,  dkk),  cet.  3,  Jakarta: Gema Insani, 2000.
Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, 2006.
Abdurrahman  bin  Nashir  As-Sa‟di, Ringkasan  Tafsir  As-Sa‟di (kemudahan  memahami  ayat-ayat  Al-Qur‟an) ,  Jawa  Tengah:
Pustaka An- Nusnok, 2004.
Abu Bakar Ahmad bin Husain bin „Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra , jilid
6, Bairut: Dar Al-Kutub Al-„Ulumiyyah, 1994.
Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Rajawali
Pers, 2013.
Ahmad Sarwat, Fiqih Mawaris , Jakarta: DU Center, tt. Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan  Islam, Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group, 2008.
B.  Ter  Haar, Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat ,  (terj:  Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, 1994.
Ghufran  A.  Mas‟adi, Pemikiran  Fazlul  Rahman  tentang  Metodologi pembaharuan hukum Islam , Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
Muhammad  Ali  Al-Sabuni, Hukum  Kewarisan  Menurut  Al-Quran  dan Sunnah ,  (terj:  Hamdan  Rasyid),  Jakarta:  Dar  Al-Kutub  Al-
Islamiyah, 2005.
Muhammad  Ali  as-Shabuni, Shafwah  al-Tafsīr, ed.  In, Tafsir-Tfsir
Pilihan , (terj: Yasin), jilid 1,Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  Di  Dunia
Islam ,Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Muhammad Muhibbin & Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Musthafa  as-Shiba‟i, al-Mar‟ah  Baina  Fiqh  wal  Qanun, ed.  In, Wanita dalam  Pergumulan  Syariat  dan  Hukum  Konvensional ,  (terj:  Ali Ghufron & Saiful Hadi), Jakarta: Insan Cemerlang, tt. Nasr  Hâmid  Abû  Zayd, Naqd  al-Khitab  al-Diniy ,  dan  Muhammad Syahrur, Metodologi  Fikih  Islam  Kontemporer, dikutip  oleh Khaeron  Sirin, Analisis  Pendekatan  Teks  Dan  Konteks  Dalam Penentuan  Pembagian  Waris  Islam ,  (Jurnal  Syariah  Institut PTIQ), Jakarta: PTIQ, tt.
Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah;  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al- Qur‟an ,Jakarta: Lentara Hati, 2007. Sayyid  Quthb, Tafsīr  fī  Zilāl  al-Qur‟ān, ed.  In, Di  Bawah  Naungan  Al- Qur‟an ,  (terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk),  Jakarta:  Gema Insani Press, 2003.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , (terj: Asep Sobari, dkk), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia ,Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidhah, Al-Jami‟ fī Fiqhi an-Nisā‟ , ed. In, Fiqih  Wanita, (terj:  M.  Abdul  Ghoffar  E.M),Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2008.
Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum
Nasional ,Jakarta: Kencana, 2011. Wahbah  Zuhaili, al-Tafsīr  alMunīr;  Fī  „Aqīdah  wa  asy-Syarī‟ah  wa  al- Manhāj, (terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk),  Jakarta:  Gema
Insani, 2014.
Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟i, Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak,  Wasiat,  Wakaf  dan  Warisan ,  (terj:  Abdul  Hayyie  Al- Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.