## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG

## Tika Nur Rahayu
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia Email: nurrahayutika@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Sistem Informasi, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Pemerintah  telah  menerapkan  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan (SIAK)  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kerja  pegawai  yang menangani pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tangerang. Sistem ini harus  fleksibel  dan  efisiensi  untuk  menyimpan  banyak  data  kependudukan.
Sampai  saat  ini,  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  telah diakses  melalui  internet  ke  seluruh  13  kecamatan  di  Kota  Tangerang.  Melalui jaringan komunikasi yang ada di masing-masing kecamatan, data penduduk akan langsung dimasukkan ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui implementasi sistem informasi administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif  dengan  fokus  penelitian  implementasi  sistem  informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan  wawancara  dengan  jumlah  informan  penelitian  ini  adalah  16  orang. Sementara  dokumentasi  data  yang  merupakan  catatan,  transkrip,  buku,  surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Hasil penelitian ini  menunjukan  bahwa  mekanisme  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan (SIAK) ini sudah dikatakan berjalan dengan baik. Dengan adanya Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  ini  dapat  membantu petugas dalam pengelolaan data kependudukan secara lebih teratur dan akurat. Namun  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  mengelola  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  masih  kurang  dan  terdapat  kurangnya operator  dari  beberapa  kecamatan.  Dalam  hal  ini  SDM  yang  dimiliki  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terus mengupayakan untuk dapat  mengoptimalkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  dimiliki.  Dengan adanya  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  ini  proses  waktu penyelesaian  pelayanan  menjadi  lebih  cepat  dan  mudah  sehingga  tidak membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  rumit.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa implementasi  SIAK  dalam  waktu  penyelesaian  pelayanan  sudah  cukup  baik. Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  implementasi  SIAK  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terbilang terlaksana dengan baik. ABSTRACT Keywords: Information Systems, Population Administration, Civil Registration The  government  has  implemented  a  Population  Administration  Information System  (SIAK)  to  improve  the  efficiency  and  effectiveness  of  the  work  of employees  who  handle  population  administration  services  in  Tangerang  City. The system must be flexible and efficient to store a lot of population data. Until now,  the  Population  Administration  Information  System  (SIAK)  has  been accessed via the internet to all 13 sub-districts in Tangerang City. Through the
communication  network  in  each  sub-district,  population  data  will  be  directly entered into the database of the Population and Civil Registration Office. The purpose  of  this  study  is  to  determine  the  implementation  of  the  population administration  information  system  carried  out  by  the  Population  and  Civil Registration Office of Tangerang City. The research method used is qualitative descriptive  with  a  research  focus  on  the  implementation  of  the  population administration  information  system  at  the  Population  and  Civil  Registration Office of Tangerang City. Research is conducted by interviews, observation and documentation. The informant interviewed with the number of informants of this study was 16 people. While data documentation is records, transcripts, books, newspapers, magazines, inscriptions, meeting minutes, agendas and so on. The results of this study show that the mechanism of the Population Administration Information System (SIAK) has been said to run well. With the existence of the Population Administration Information System (SIAK), it can assist officers in managing population data more regularly and accurately. However, the quality of  human  resources  in  managing  the  Population  Administration  Information System (SIAK) is still lacking and there is a lack of operators from several sub- districts. In this case, the human resources owned by the Population and Civil Registration Office of Tangerang City continue to strive to be able to optimize their Human Resources (HR). With the Population Administration Information System (SIAK) at the Population and Civil Registration Office of Tangerang City, the service completion time process becomes faster and easier so it does not take a  long  and  complicated  time.  This  shows  that  the  implementation  of  SIAK  in service completion time is quite good. The conclusion in this study is that the implementation  of  SIAK  in  the  Population  and  Civil  Registration  Office  of Tangerang City is fairly well implemented.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, di mana berdasarkan sensus  penduduk  yang  dilakukan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  tahun  2020  menunjukkan jumlah  penduduk  Indonesia  mencapai  270  juta  jiwa  sehingga  tercatat  sebagai  negara  keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (Badan Pusat Statistik, 2021). Jumlah penduduk yang besar tentunya perlu mendapatkan perhatian karena pemerintah dituntut untuk lebih bekerja keras dalam melakukan pencatatan data kependudukan secara akurat dan lengkap sehingga dapat mendukung terpenuhinya informasi kependudukan.
Jumlah  penduduk  Indonesia  yang  besar  menyebabkan  kebutuhan  administrasi kependudukan  yang  terorganisir  mulai  dari  pencatatan  di  tingkat  pusat  hingga  tingkat  daerah. Administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalu dibutuhkan untuk berbagai aktivitas-aktivitas  kehidupan  di  Indonesia  seperti  saat  pemilihan  umum  (legislatif,  presiden, maupun kepala daerah), mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain. Disamping itu, dengan administrasi kependudukan yang tercatat
dengan  rapi  dan  selalu update maka  pemerintah  bisa  mengetahui  mengenai  kondisi  jumlah penduduk.  Bagi  pemerintah  dengan  adanya  administrasi  kependudukan  memberikan  manfaat dalam  merumuskan  kebijakan,  membuat  rencana,  dan  pelaksanaan  program-program pembangunan.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  administratif  masyarakat,  negara  harus  menyediakan pelayanan administrasi kependudukan sebagai bagian dari pelayanan publik. Tujuan administrasi kependudukan  adalah  untuk  menentukan  status  kewarganegaraan  seorang  penduduk  yang dibuktikan  dengan  dokumen  kependudukan  yang  dimilikinya.  Oleh  karena  itu,  administrasi kependudukan merupakan kebutuhan penting untuk dipenuhi. Untuk alasan ini, setiap pemerintah daerah harus menyediakan layanan administrasi kependudukan.
Setiap peristiwa kependudukan perlu untuk dicatat dalam suatu dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti  autentik  yang  dihasilkan  melalui  pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan terdiri dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, dan surat keterangan pindah.
SIAK dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri dengan maksud memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Melalui jaringan komunikasi dan informasi, sistem aplikasi ini diharapkan mampu mengatasi segala persoalan dalam pengelolaan data kependudukan serta membantu dinas terkait dalam  melakukan  pelayanan  seperti  pelayanan  KTP,  KK,  Akta  Kelahiran  dan  Kematian,  KIA, Akta Nikah dan Cerai. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dimaksudkan untuk: (1) terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; (2) terselenggaranya  administrasi  kependudukan  yang  bersifat  universal,  permanen,  wajib,  dan berkelanjutan;  (3)  terpenuhinya  hak  penduduk  di  bidang  administrasi  kependudukan  dengan pelayanan  yang  profesional;  (4)  tersedianya  data  dan  informasi  secara  nasional  mengenai pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  pada  berbagai  tingkatan  secara  akurat,  lengkap, mutakhir,  dan  mudah  diakses  sehingga  menjadi  acuan  bagi  perumusan  kebijakan  dan pembangunan (Tambunan, 2016:547).
Dalam pelaksanaannya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terdiri dari beberapa  komponen,  termasuk  aplikasi  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  yang dioperasikan  melalui  sistem  data  base  dan  jaringan  komunikasi.  Komponen-komponen  ini diuraikan sebagai berikut: Aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibangun sebagai bagian  dari  layanan  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil.  Selanjutnya  dilakukan  dalam bentuk  aplikasi  penginputan  data  ke  dalam  komputer,  di  mana  kumpulan  data  yang  telah dikumpulkan  secara  bertahap  dimasukkan,  mulai  dari  RT,  RW,  Desa,  dan  Kecamatan.  Data kecamatan  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  data  base  kependudukan  Kabupaten/Kota  untuk diolah. Aplikasi layanan dokumen kependudukan, salinan akta-akta, modul verifikasi, pelaporan, dan  penyebaran  informasi  memudahkan  pengolahan  data  base  untuk  kepentingan  manajemen pengambilan keputusan di tingkat kabupaten dan kota.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab atas pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di tingkat kabupaten dan kota. Salah satu lembaga pemerintah  adalah  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  yang  bertanggung  jawab  untuk mencatat  kelahiran,  kematian,  perkawinan,  perceraian,  pengesahan  anak,  dan  pengakuan  anak. Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  membentuk  Departemen  Administrasi Kependudukan.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  didirikan  dengan  tujuan  untuk membangun  sistem  tata  kelola  dokumen  kependudukan,  meningkatkan  pengetahuan  dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan melalui peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan menyediakan sumber daya aparatur profesional untuk mengelola administrasi kependudukan.
Alasan  peneliti  memilih  Kota  Tangerang  dalam  penelitian  ini  karena  peneliti  tinggal  di Kota Tangerang. Berikut ini data kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten (Jiwa/Km2):

## Tabel 1.1
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Jiwa/Km2) Tahun
2020-2022 Kabupaten/Kota Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Jiwa/Km2) 2020 2021 2022 Kab Pandeglang 463 469 472
Kab Lebak 405 411 433 Kab Tangerang 3.208 3.255 3.262 Kab Serang 936 950 1.142 Kota Tangerang 12.314 12.421 10.825 Kota Cilegon 2.478 2.517 2.771 Kota Serang 2.595 2.642 2.710 Kota Tangerang Selatan 9.201 9.278 8.361 Provinsi Banten 1.232 1.248 1.310

## Sumber: Badan Pusat Statistik Banten, 2023
Berdasarkan  data  di  atas,  jumlah  penduduk  di  Kota  Tangerang  cukup  tinggi  dengan persebarannya yang luas. Data yang terdapat pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah  penduduk  di  Kota  Tangerang  mengalami  peningkatan  dan  mengalami  penurunan.  Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Tangerang adalah 12.314 jiwa dan pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kota Tangerang mengalami peningkatan yaitu 12.421 jiwa sedangkan pada tahun 2022,  jumlah  penduduk  di  Kota  Tangerang  mengalami  penurunan  yaitu  10.825  jiwa.  Dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi ini, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sangat  berperan  penting  dalam  melakukan  pemetaan  data  kependudukan  serta  melakukan pengelolaan  data  kependudukan  demi  tercapainya  tertib  administrasi  kependudukan  sebagai bentuk  pelayanan  terhadap  masyarakat  di  Kota  Tangerang.  Sedangkan  untuk  data  persentase penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:
Tabel 1.2
Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen) Tahun 2020- 2022 Kabupaten/Kota Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen) 2020 2021 2022 Kab Pandeglang 10,69 10,68 10,67 Kab Lebak 11,65 11,67 11,70 Kab Tangerang 27,26 27,31 27,36 Kab Serang 13,63 13,66 13,70 Kota Tangerang 15,92 15,85 15,76 Kota Cilegon 3,65 3,66 3,68 Kota Serang 5,81 5,84 5,88 Kota Tangerang Selatan 11,38 11,32 11,25 Provinsi Banten 100,00 100,00 100,00 2020: Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September) 2021-2022: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)

## Sumber: Badan Pusat Statistik Banten, 2023
Berdasarkan data di atas, persentase penduduk di Kota Tangerang berada di posisi kedua dengan jumlah persentase penduduk yang cukup tinggi setelah Kabupaten Tangerang. Data yang terdapat  pada  tabel  1.2  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2020  persentase  penduduk  di  Kota Tangerang adalah 15,92%. Sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 15,85% dan 15,76%. Dari data persentase tersebut, dengan hadirnya Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Tangerang  diharapkan  pengelolaan  data  kependudukan  menjadi  lebih  mudah,  cepat,  dan akuntabel.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Tangerang. Hal  ini  sesuai  dengan  tugas  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Tangerang diatur dalam Perda  No.  4  Tahun  2010  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan.  Dokumen kependudukan yang berlaku di wilayah kota Tangerang terdiri dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan  Sipil.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  telah memberlakukan  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  dalam  melakukan pencatatan  data  kependudukan.  Implementasi  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang telah terintegrasi dengan data di tingkat provinsi dan pusat. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berguna dalam mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara cepat dan akurat agar menghasilkan informasi kependudukan yang tepat guna untuk membantu pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Produk SIAK meliputi akte kelahiran, kartu keluarga, e-KTP, KIA, akte kematian, akte cerai,  dan  akte  nikah.  Untuk  pelayanannya  meliputi  rekam  KTP-elektronik,  cek  NIK  Kota Tangerang, gabung kartu nikah, pengajuan kartu keluarga dan e-KTP (bagi WNA), perbaikan kartu
keluarga,  pembuatan  kartu  keluarga  baru,  pengesahan  anak,  perbaikan  KTP-elektronik,  pindah kartu keluarga antar kota, pisah kartu keluarga, ubah data WNI, dan sinkronisasi data (sumber: aplikasi  sobat  dukcapil).  Namun,  dalam  penelitian  ini  peneliti  hanya  mengambil  data  jumlah penduduk, kepemilikan pada e-KTP, dan akta kelahiran (di Kota Tangerang) karena masih banyak permasalahan yang terjadi seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP, dan akta kelahiran pada kehidupan masyarakat. Berikut ini data jumlah penduduk, kepemilikan e-KTP, dan akta kelahiran di Kota Tangerang:
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2022 Kelompok Umur Jumlah 0 – 4 165.321 5 – 9 157.097 10 – 14 151.216 15 – 19 143.398 20 – 24 145.991 25 – 29 159.346 30 – 34 162.528 35 – 39 170.536 40 – 44 160.565 45 – 49 140.364 50 – 54 115.551 55 – 59 95.282 60 – 64 71.070 65 – 69 50.638 70+ 41.653 Total 1.930.556 Wajib Rekam KTP 1.351.742 Belum Wajib Rekam KTP 578.814

## Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2022
Data yang terdapat pada tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk, dan yang wajib maupun belum untuk melakukan rekam KTP di Kota Tangerang.
Ketercapaian  kepemilikan  e-KTP  di  Kota  Tangerang  semester  I  tahun  2022  mencapai 99,0%.  Ketercapaian  tersebut  sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Dalam Negeri. Namun, sebagian besar wilayah kecamatan di Kota Tangerang masih di bawah 99% yaitu kecamatan Tangerang, Jatiuwung, Batuceper, Cipondoh, Ciledug, Periuk, Cibodas, Neglasari, dan Pinang. Di sisi lain terdapat beberapa wilayah kecamatan yang ketercapaian kepemilikan e-KTP di atas 99% yaitu Benda, Karawaci, Karang Tengah, dan Larangan.
Ketercapaian  kepemilikan  akta  kelahiran  di  Kota  Tangerang  semester  I  tahun  2022 mencapai 95,12% yang masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar 97%. Kepemilikan akta kelahiran di keseluruhan 13 kecamatan Kota Tangerang masih di bawah target 97%.
Data  yang  didapat  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang menunjukkan masih belum maksimalnya pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan seperti e-KTP, dan akta kelahiran. Hal ini dikarenakan berdasarkan wawancara dengan Bapak Debi dan Bapak  Martin  selaku  pegawai  bidang  Pengelola  Informasi  Administrasi  Kependudukan  dan Pemanfaatan  Data  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  didapatkan informasi  bahwa  masih  ada  kendalanya  dalam  implementasi  sistem  informasi  administrasi kependudukan. Kendala yang terjadi adalah:
Pertama, Server  pusat  yang  terkadang  mengalami down atau  sibuk  sehingga  proses administrasi  kependudukan  menjadi  berhenti.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  jaringan  yang bermasalah pada saat proses administrasi kependudukan seperti server yang tiba-tiba error dan terjadi dalam waktu yang tidak bisa ditentukan.
Kedua, Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang kurang lancar antara server dengan client di  daerah.  Beberapa  kecamatan  di  Kota  Tangerang  menyebutkan  jika  jaringan sistem/internet  yang  tiba-tiba  offline  sehingga  mengganggu  pelayanan  administrasi kependudukan. Dan juga web belum 100% sempurna, sering error seperti contoh pada saat mencari NIK dengan nama Dian di web kependudukan dan pencatatan sipil yang muncul bernama Agung hal ini tidak sinkron yang terjadi dalam waktu 1 hari atau 2 hari.
Ketiga, Spesifikasi  komputer  yang  kurang  memadai  seperti  komputer  menjadi  lambat. Komputer  sangat  dibutuhkan  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  maka  dari  itu dibutuhkan komputer yang baik dan tidak lambat pada saat pelayanan administrasi kependudukan
berlangsung. Hal ini juga terjadi di Kecamatan Ciledug yang terdapat komputer yang lambat atau sudah seharusnya diganti oleh pemerintah.
Keempat, Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan data kependudukan seperti e-KTP,  dan  akte  kelahiran.  Berdasarkan  data  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Tangerang,  ketercapaian  kepemilikan  e-KTP,  dan  akte  kelahiran  di  beberapa  wilayah  Kota Tangerang  belum  mencapai  target  dari  Kementerian  Dalam  Negeri.  Sebagai  kota  yang  jumlah kepadatan penduduknya cukup tinggi diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang  memberikan  informasi  terkait  pengurusan  administrasi  kependudukan  seperti pengurusan e-KTP, dan akte kelahiran agar target yang sudah ditetapkan tercapai.  Dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), masyarakat sudah seharusnya mengurus data kependudukan melalui online sehingga masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan data kependudukan yang dibutuhkan seperti e-KTP, dan akte kelahiran.
Pelaporan data kependudukan ini berpengaruh pada data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, karena ketika banyak masyarakat yang tidak melaporkan  data  kependudukannya  maka  sangat  sulit  untuk  mendapatkan  data  penduduk  yang valid terutama penduduk yang pindah dan meninggal.
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.”

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif, dimana  peneliti  mengumpulkan  informasi  dari  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapangan  serta menjelaskan  hasil-hasil  temuan  di  lapangan  kemudian  diolah  menjadi  kalimat.  Pada  penelitian kualitatif, kajian yang dilakukan oleh peneliti bersifat kasuistik yang tidak dapat digeneralisasi, sehingga implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tidak bisa digunakan untuk menjelaskan implementasi SIAK di kota  lain.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  metode  deskriptif  karena  menggambarkan  atau mendeskripsikan  implementasi  sistem  informasi  administrasi  kependudukan  di  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  dengan  cara  mengumpulkan  data  melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi pribadi dan dokumen resmi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Komunikasi
Mekanisme pelaksanaan adalah serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk menjalankan  atau  melaksanakan  suatu  tindakan  atau  kegiatan.  Mekanisme  pelaksanaan  dalam penelitian  ini  merupakan  bentuk  komunikasi  antar  instansi  pemerintahan  di  wilayah  Kota Tangerang. Ini bisa berupa serangkaian aturan, prosedur, atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Mekanisme  Pelaksanaan  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan  (SIAK)  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  terdapat dalam  Peraturan  Kementrian  Dalam  Negeri  Nomor  95  Tahun  2019  Tentang  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan.
Dari hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  bahwa  mekanisme  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan (SIAK) ini sudah dikatakan berjalan dengan baik.   Manfaat  dari  adanya  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini salah satunya adalah dapat membantu petugas dalam  pengelolaan  data  kependudukan  secara  lebih  teratur  dan  akurat.  Hal  ini  memungkinkan petugas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, warga dapat dengan  cepat  mendapatkan  dokumen  kependudukan  seperti  Kartu  Keluarga,  dan  KTP  dengan lebih mudah dan cepat. Namun,  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Tangerang terkait jaringan. Kendala di jaringan dapat memperlambat proses pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  atau  bahkan  membuatnya  tidak  berfungsi sepenuhnya. Jika jaringannya tidak stabil, hal itu bisa menghambat akses dan pengelolaan data penduduk secara efisien.

## Sumber Daya
Sumber  daya  manusia  berperan  sangat  penting  dalam  mendukung  implementasi  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang didukung oleh tiga aspek sumber daya manusia, yaitu 52 ASN, pendidikan untuk S1
ada 33 pegawai, S2 ada 6 pegawai, SMA ada 14 pegawai. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  mengelola  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) masih kurang dan terdapat kurangnya operator dari beberapa kecamatan. Dalam hal ini SDM yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terus mengupayakan  untuk  dapat  mengoptimalkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  dimiliki. Meskipun  demikian,  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  telah  berhasil  dengan  baik,  hal  tersebut terbukti dari pelayanan yang baik dan ramah dari para staff.

## Disposisi
Waktu  penyelesaian  pelayanan  dalam  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan (SIAK)  merupakan  tonggak  penting  yang  mempengaruhi  kecepatan  dan  ketepatan  dalam memberikan  layanan  terkait  data  penduduk,  menjadi  penentu  utama  dalam  menilai  efisien operasional  serta  kualitas  respons  terhadap  masyarakat,  informasi  yang  jelas  diperlukan  untuk menetapkan kepastian dan batas waktu dalam penyelesaian layanan publik.
Dengan  adanya  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  ini  proses  waktu  penyelesaian  pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SIAK dalam waktu penyelesaian pelayanan sudah cukup baik.

## Struktur Birokrasi
Menurut  Edward III  struktur  birokrasi merupakan  faktor  penting  ke  empat  dalam implementasi  kebijakan  publik.  Dimana  struktur  birokrasi  ini  memiliki  dua  karakteristik  yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik. Dua karakteristik tersebut adalah:
a. Membuat  Standar  Operating  Procedures  (SOPs)  adalah  suatu  aktivitas  rutin  yang memungkinkan  para  pegawai  atau  pelaksana  kebijakan  untuk  melaksanakan  kegiatan- kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
b. Melaksanakan  fragmentasi  yaitu  tujuannya  untuk  menyebar  tanggung  jawab  berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Struktur  birokrasi  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  telah berjalan  cukup  baik  dalam  melaksanakan  tugas  menjadi  mudah  sehingga  tidak  membutuhkan waktu  yang  lama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sudah  terdapat  prosedur  dalam  administrasi kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  beserta  menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan kelurahan maupun kecamatan di Kota Tangerang.

## KESIMPULAN Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang  dan  juga  fokus  penelitian  yaitu  implementasi  sistem  informasi  administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dengan teori yang digunakan yaitu model Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat  server  SIAK  mengalami  error  hal  ini  menyebabkan  proses  administrasi kependudukan menjadi terhenti.
2. Terdapat  hambatan  dalam  pelaksanaan  SIAK  terkait  dengan  jaringan  yang  melemah  dan dapat menghambat proses penyelesaian pelayanan kependudukan.
3. Terdapat komputer yang kurang memadai pada saat pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan tidak efisien.
4. Terdapat kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya mengurus data kependudukan. Namun demikian, dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa implementasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terbilang terlaksana dengan baik

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  di  atas,  maka  peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang.  Adapun  saran  peneliti  adalah  sebagai berikut:
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang perlu menambahkan petugas untuk mengurangi beban kerja yang berlebihan dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
2. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  perlu  meningkatkan infrastruktur jaringan internet guna memastikan akses cepat dan stabil dalam pengelolaan data kependudukan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya melaporkan atau mengurus data kependudukan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang perlu meningkatkan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta. Ali,  M.  (2017).  Kebijakan  Pendidikan  Menengah  Dalam  Perspektif  Governance  di  Indonesia.
Malang: UB Press.
Amrizal,  D.  (2019).  Metodologi  Penelitian  Sosial  Bagi  Administrasi  Publik.  Medan:  Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
Anggraeni, E. Y. & Irviani, R. (2017). Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
Bastianon., Santosa, B., Gueci, R. S., Setiawan, T. Darusman, Y. M. (2020). Sosialisasi Undang- Undang Administrasi Kependudukan. Jurnal Abdimas, 1(3), 34-41.
BPS.  (2021).  Analisis  Profil  Penduduk  Indonesia:  Mendeskripsikan  Peran  Penduduk  Dalam Pembangunan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Firmanzah. (2016). Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Hidayat, F. (2019). Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Hutahaean, J. (2015). Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
Jai, S. A., Setyawan, D. & Adiwidjaja, I. (2016). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(1), 34-38.
Karso,  A,  J.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Sebagai Kepala Pemerintahan di Pelabuhan. Cirebon: Penerbit Insania.
Kebijakan dan Manajemen Publik, 4(2), 8-17
Kurhayadi., Rohayati, Y. & Sucipto, B. (2020). Kebijakan Publik di Era Digitalisasi. Yogyakarta: Deepublish.
La Tarifu. (2020). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. Journal Publicuho, 3(2), 233-246.
Lathifah,  I.  N.,  Suryono,  A.  &  Hadi,  M.  (2014).  Implementasi  Program  Pelayanan  Kesehatan Masyarakat Dengan Menggunakan Kartu Jakarta Sehat. Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 175-181.
Laudon, K. C. & Laudon, J. P. (2018). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. New York: Pearson Education.
Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Purba,  F.,  Tarigan,  U.,  Nasution,  I.  &  Suharyanto,  A.  (2019).  Implementasi  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Jurnal Perspektif, 8(2), 77-83.
Revida, E., Aisyah, S. & Pardede, A. (2021). Manajemen Publik. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. Saputra, T., & Astuti W. (2018). Suara Pelayanan Publik: Reformasi Birokrasi Melalui Inovasi Pelayanan Publik. Surabaya: Jakad Publishing.
Silitonga,  D.  (2022).  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Publik.  Banyumas:  Zahira  Media Publisher.
Subarsono,  AG.  2012.  ANALISIS  KEBIJAKAN  PUBLIK  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tambunan, T. S. (2016). Glosarium Istilah Pemerintahan. Jakarta: Prenada Media Group. Taufiqurokhman., Wekke, I. S., Saleh, A. M. & Andriansyah. (2021). Pendidikan Dalam Tinjauan Administrasi Publik: Teori & Praktik. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
Tjilen,  A.  P.  (2019).  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Teknik  Analisis  Implementasi. Bandung: Penerbit Nusa Media.
Ulum, M Chazienul. (2018). Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-isu Strategis Pelayanan Publik. Malang: UB Press.
Warsito, H. T. (2016). Implementasi Program E-Kios sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License