## KAJIAN YURIDIS AMBIVALENSI PERGESERAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KE DALAM RUMPUN LEMBAGA EKSEKUTIF
Jovial Falah Parama, Sholahuddin Al-Fatih
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Malang, Indonesia
e-mail : jovialfalah@gmail.com, sholahuddin.alfath@gmail.com

## Abstrak
Masuknya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  ke  dalam  rumpun  lembaga  eksekutif menyebabkan  ambivalensi  kelembagaan  negara.  Independensi  dari  Komisi  Pemberantas Korupsi harus dibenturkan dengan tanggung jawab secara  vertikal kepada lembaga eksekutif (Presiden  dan  Wakil  Presiden).  Semenjak  disahkannya  Undang-Undang  No.19  Tahun  2019, KPK  resmi  menjadi  bagian  dari  lembaga  eksekutif.  Korupsi  merupakan  tindak  pidana  yang termasuk ke dalam (extraordinary crime) sehingga sangat dibutuhkan penanganan yang sangat optimal  baik  secara  preventif  maupun  penanggulangan  korupsi  secara  tepat.  Komisi Pemberantasan  Korupsi  hadir  untuk  memberantas  korupsi,  melakukan  tindakan-tindakan pencegahan  korupsi,  dan  memonitoring  terhadap  penyelenggaran  aparatur/lembaga  di pemerintahan. Dengan demikian, independensi dari KPK sangat dibutuhkan mengingat ruang gerak KPK  yang harus  flexible dalam  fungsi pengawasan penyelenggaran negara. Masuknya KPK  ke  dalam  ranah  eksekutif  selayaknya  akan  memperkuat  kekuasaan  eksekutif  dan memudahkan kepentingan politik oligarki pemegang kekuasaan
Kata kunci: KPK, Independensi, Eksekutif

## Abstract
The  inclusion  of  the  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  into  the  executive  branch led  to ambivalence  in  state  institutions.  The  independence  of  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  must be  clashed  with  responsibilities  vertically  to  the  executive  branch  (President  and  Vice President). Since the passage of Law No. 19 of 2019, KPK has officially become part of the executive branch. Corruption is a criminal act that is included in the (extraordinary crime) so that  very  optimal  handling  is  needed  both  in  terms  of  prevention  and  tackling  corruption appropriately. Komisi Pemberantasan Korupsi is here to eradicate corruption, take measures to  prevent  corruption,  and  monitor  the  administration  of  government  officials  /  institutions. Thus, the independence of Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) is very much needed, given the space for the KPK to be flexible in its oversight function in state administration. The entry of  the  KPK  into  the  executive  realm  should  strengthen  executive  power  and  facilitate  the political interests of the power-holding oligarchy.
Keywords : KPK; Independence; Executive .

## PENDAHULUAN
Korupsi  termasuk  ke  dalam  kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang ditentang  oleh  seluruh  negara  di  dunia  ( Al- Fatih,  2018:  117–23) .  Selain  korupsi,  upaya penangguangan kolusi dan nepotisme termasuk juga  ke  dalamnya.  Pada  umumnya,  korupsi dilakukan  oleh  para  pemegang  kekuasaan  di pemerintahan.  Maka  dari  itu,  perlu  pula  kerja ekstra untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme  (KKN)  di  suatu  negara  sehingga terbentuklah  lembaga  khusus  yang  bertugas untuk memberantas korupsi.
Dewasa ini, upaya pemberantasan korupsi bukanlah suatu agenda lokal melainkan  merupakan  agenda  internasional  di berbagai  negara  ( Waluyo,  2015:  162) . Keberhasilan  penurunan  tingkat  kejahatan korupsi  di  suatu  negara  dapat  mempengaruhi reputasi  negara  tersebut.  Apabila  angka korupsi  kecil,  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  investasi  penanaman  modal  dari  luar negeri  akan  mudah  sekali  masuk  sehingga perekonomian  akan  menjadi  baik.  Hadirnya lembaga semi-independen
Komisi Pemberantasan  Korupsi  merupakan  lembaga pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia untuk menekan Corruption Perception  Index  (CPI)  atau  biasa  disebut Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  di  Indonesia ( Tinuk  Dwi  Cahyani  and  Sholahuddin  Al- Fatih, 2020: 117–23).
Korupsi  berasal  dari  bahasa  latin “Corruptus  atau  Corruptio”  yang  kemudian muncul  dalam  bahasa  di  Eropa  “Corruption”, dan bahasa Belanda „Corruptie” ( Nurdyansyah,  2015:  13-22) .  Dalam  bahasa
Indonesia, “Korupsi” memiliki arti penyelewangan  atau  penyalahgunaan  uang negara  untuk  keuntungan  pribadi  atau  orang lain  ( Indonesia  Corruption  Watch,  2015) . Secara luas, korupsi bukan hanya penyalahgunaan  keuangan  negara  melainkan juga  perusahaan,  organisasi,  yayasan,  dan sebagainya.  Dari  sudut  pandang  hukum, korupsi  memiliki  beberapa  unsur  yang  terdiri dari perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan  (kewenangan,  sarana,  dan kesempatan),  memperkaya  diri  (sendiri,  orang lain,  korporasi,  golongan),  dan  merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Korupsi  juga  dapat  disebut  sebagai kleptorasi  secara  harfiah  yang  bermakna bahwa  pemerintahan  melakukan  tindakan pencurian  keuangan/aset  negara  secara  diam- diam. Korupsi telah terjadi sejak zaman Mesir dan  Mesopotamia  kuno  karena  para  penguasa yang  korup  dan  saling  kompetitif  dalam penjatuhan  kekuasaan,  serta  terjadi  suap diantara  penguasa  pada  saat  itu.  Hukum Hammurabi memberikan hukuman pada hakim yang  terlibat  kasus  suap  dengan  mencopot jabatannya, membayar denda, serta dipermalukan secara umum. Hukum korupsi di Babilonia  era  Mesir  Kuno  juga  menetapkan hukuman  mati  pada  pelaku  korupsi  serta disamakan seperti tindakan kejahatan sihir dan pemerkosaan (Mufida, 2020: 223-30).
Korupsi  bukanlah  merupakan  sesuatu yang  baru  dalam  sejarah  peradaban  manusia karena  telah  ada  sejak  2000  tahun  yang  lalu ketika  seorang  bernama  Kautilya  (Perdana Menteri Kerajaan India) menulis buku berjudul Arthashastra (Badjuri, 2011: 84-96).
Sejarawan  Inggris  yang  bernama  Lord  Action juga  menyebutkan “power  tends  to  corrupt, absolute  power  corrupt  absolutely” yang menunjukkan bahwa kekuasaan akan menimbulkan  potensi  korupsi  dan  korupsi hanya  dapat  dilakukan  oleh  mereka  yang memegang  kekuasaan.  Korupsi  menyebabkan berkurangnya  kekayaan  negara,  menurunnya perekonomian  akibat  dari  kerugian  negara, serta  mengurangi  hajat  hidup  orang  banyak (Wijayanto, 2018).
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) merupakan  ujung  tombak  pemberantasan korupsi  di  Indonesia.  Muncul  kegundahan politik  di  masyarakat  akibat  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang menempatkan KPK sebagai lembaga di bawah naungan  lembaga  eksekutif  (Susanto,  2018: 103).  Padahal  awalnya  KPK  merupakan lembaga  independen  (bebas  dari  lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif).
Telah  terjadi  penolakan  di  kalangan lapisan  masyarakat  dan  mahasiswa  nasional sebelum  peraturan  ini  diundangkan,  tetapi pemerintah  tetap  mengesahkan  revisi  undang- undang  tersebut.  Protes  masyrakat  terhadap
undang-undang  selain  keterkaitan  KPK  pada lembaga  eksekutif,  juga  karena  dibentuknya badan  pengawas  dalam  tubuh  KPK  sehingga KPK  tidak  sepenuhnya  independen  lagi. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  juga menyebabkan  anggota  KPK  menjadi  bagian Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  layaknya lembaga  negeri  lainnya.  Hal  ini  juga berpengaruh  pada  kinerja  KPK  sebagai super body pemberantasan tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  (Marzuki,  2017)  dan  mengkaji  faktor- faktor yang terkait dengan pergeseran kedudukan  KPK  di  Indonesiai,  seperti  sejarah terbentuknya  KPK,  perubahan  norma  hukum yang mengaturnya dan kondisi aktual eksisiting kelembagaan KPK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia  telah  muncul  (1)  sejak  1957  untuk memberatnas  korupsi  di  bidang  logistik  saat operasi  militer,  (2)  dibentuknya  TPK  (Tim Pemberantasan  Korupsi)  tahun  1967  untuk melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi,  (3)  dibentuknya  tim  advokasi  atau Tim  Empat  tahun  1970  yang  bertugas memberikan  rekomendasi  penindakan  korupsi kepada  pemerintah,  (4)  Operasi  Penertiban tahun  1977  untuk  memberantas  korupsi melalui  aksi  pendisiplinan  administrasi  dan operasional, (5) pembentukan Pemsus Restitusi pada  tahun  1987  untuk  memberantas  korupsi di  bidang  perpajakan,  (6)  pada  tahun  1999 terbentuknya (TGPTPK) Tim Gabungan Pemberantasn  Tindak  Pidana  Korupsi  di bawah naungan Kejaksaan Agung, (7) dibentuknya  Komisi  Pemeriksa  Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) tahun 1999, (8) pada tahun  2002  dibentuklah  lembaga  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang No.30 Tahun 2002.
Terbentuknya  KPK  sebagai  lembaga independen  pemberantasan  korupsi  padaa  saat itu memberikan angin segar terhadap perkembangan  pemberantasan  korupsi  di Indonesia.  Sebelum  undang-undang  KPK direvisi, KPK merupakan lembaga independen tanpa intervensi dari lembaga manapun.  Sejak
berdiri  pada  Desember  2002  lalu,  KPK  sudah memproses  1.064  orang  dan  korporasi  atas kasus  korupsi.  Jumlah  1.064  orang  itu  terdiri dari  255  wakil  rakyat,  27  kepala  lembaga  dan menteri,  empat  duta  besar,  tujuh  komisioner. Kemudian  20  gubernur,  110  wali  kota  dan bupati,  208  pejabat  eselon  I  hingga  III,  22 hakim, delapan jaksa, dan dua polisi.
Ada  111  pengacara,  266  orang  dari swasta,  enam  korporasi,  dan  118  sipil  dengan berbagai  profesi  yang  turut  memuluskan korupsi.  Total  uang  yang  diselamatkan  KPK, atau  potensi  kerugian  negara  yang  tidak  jadi hilang karena korupsi sejak 2004 hingga 2018 mencapai Rp 161,1triliun. Dalam kurun waktu 2015  hingga  2019  KPK  telah  menyelamatkan risiko  kerugian  negara  senilai  Rp  63,9  triliun. Sebesar Rp 34,7 triliun dari jumlah itu berasal dari  hasil  monitoring,  Rp  29  triliun  dari  hasil pengembalian aset, dan
Rp159miliar dari gratifikasi berupa barang dan uang.

## Ambivalen KPK dalam Rumpun Eksekutif
Lembaga  eksekutif  dalam  konsep Trias Politica merupakan  kekuasaan  di  bidang eksekutif sebagai pelaksana suatu pemerintahanpelaksana  undang-undang.  Di Indonesia  yang  termasuk  ke  dalam  lembaga eksekutif  adalah  presiden,  wakil  presiden, beserta  kabinet  kementriannya.  Teori Trias Politica menuntut terjadinya proses pengawasan  secara  horizontal  antar  lembaga negara  eksekutif,  yudikatif,  dan  legislatif supaya  terjadi check  and  balancing. Lembaga di  tingkat  pusat  juga  dibedakan  menjadi  dua yaitu  lembaga  yang  dibentuk  atas  perintah konstitusi (constitution  ally  entrusted  power) dan organ negara atas perintah undang-undang (legislativelty  entrusted  power) .  Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan  amanat  konstitusi  yang  termaktub pada Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2002  yang  menyebutkan  bahwa “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah lembaga  negara  yang  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” yang  kemudian  direvisi  pada  Undang-undang No.19  tahun  2019    menjadi  “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara
dalam rumpun kekuasaan eksekutif”. Perubahan  pada  frasa  “kekuasaan  eksekutif” secara  eksplisit  menyebabkan  KPK  masuk  ke dalam  rumpun  lembaga  eksekutif.  Dengan demikian,  maka  KPK  bukan  lagi  menjadi lembaga yang independen melainkan memiliki tanggung  jawab  secara  vertikal  kepada lembaga eksekutif diatasnya yaitu presiden dan wakil presiden (Indrayana, 2016).
KPK yang awalnya merupakan lembaga super  body kini  menjadi  lembaga  eksekutif yang  tidak  dapat  dipungkiri  akan  berpengaruh kepada  independensi  kinerja  KPK  karena faktor  intervensi  dari  lembaga  lainnya.  Ketika sebuah  lembaga  independen  berada  di  bawah naungan  suatu  lembaga  lainnya,  maka  tidak dapat dipungkiri akan memperkuat kepentingan  politik  pusat  dan  oligarki  yang memiliki kekuasaan.
Dibentuknya  dewan  pengawas  dari lembaga  eksekutif  juga  menyebabkan  KPK tidak efektif dan efisien serta dapat menyebabkan  tebang  pilih  kasus.  Dewan pengawas  KPK  otomatis  akan  mempersempit ruang gerak KPK dalam penegakan korupsi di Indonesia.  Masuknya  KPK  ke  dalam  lembaga eksekutif  hampir  tumpang  tindih  secara fungsional dengan Kepolisian Republik Indonesia  dan  Kejaksaan  mengingat  Polri  dan Kejaksaan juga memiliki wewenang menyelidiki  suatu  kejahatan.  Apabila  fungsi dan  wewenang  KPK  terfokuskan  terhadap aparatur  negara/penyelanggara  pemerintahan, seharusnya  KPK  diberikan  keleluasaan  dan kebebasan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemberantas korupsi.
Independensi  sesungguhnya  yang  ada pada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berarti bahwa  KPK  tidak  melaporkan  hasil  kinerja kepada  siapapun termasuk  lembaga  kekuasaan lainnya.  Pun  apabila  laporan  itu  wajib dipertanggung jawabkan maka berupa informasi secukupnya sebagai bukti formalitas atas  tanggung  jawab  kinerja  KPK.  Tanpa Dewan  Pengawas  KPK  yang  merupakan lembaga independen awalnya dapat bertanggung  jawab  secara  moral  melalui transparansi  kepada  rakyat  Indonesia  (publik) dan  dalam  hal  keuangan  mendapatkan  audit dari (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK.
Terbentuknya  Dewan  Pengawas  KPK dirasa  tidak  perlu  karena  sistem  pengawasan
KPK dengan koordinasi lembaga lainnya jelas telah  dilaksanakan  seperti  Forum  Rapat Dengar  Pandapat  yang  dilakukan  bersama DPR  (legislatif)    terhadap  kinerja  KPK,  dan koordinasi perihal penyidikan atau penindakan bersama institusi kehakiman (yudikatif).
Adanya  Dewan  Pengawas  yang  seluruh anggotanya  dipilih  oleh  Presiden  dapat melanggar  prinsip  independensi  KPK  dan membatasi  sistem  kontrol.  Ketika  melakukan penyadapan, KPK harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas yang jelas akan menjadi batu sandungan  atau  hambatan KPK  dalam  bekerja secara  efektif.  Kriteria  lembaga  Independen menurut William Fox, Funk, dan Seamon salah satunya  adalah  Presiden  dibatasi  untuk  tidak secara  bebas  memutuskan (discretionary decision) pemberhentian sang pimpinan komisi.  John  Quah  mengatakan  bahwa  komisi antikorupsi  seharusnya  melaksanakan  tugas dan wewenangnya harus terbebas dari pengaruh para pemimpin politik karena komisi pemberantasan  korupsi  harus  memberantas korupsi  tanpa  pandang  bulu  dan  tidak  boleh merasa  takut/terancam  sedikitpun  terhadap pejabat  politik  senior/atasan  secara  structural ( Nehru Asyikin and Adam Setiawan, 2020:
126) .
Masuknya KPK ke dalam ranah eksekutif  juga  menyebabkan  ambivalensi terhadap  pegawai  KPK  yang  akan  menjadi Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  layaknya pegawai  pemerintah  lainnya.  Ketika  masalah kedudukan struktural/non-struktural belum selesai  dihadapi,  maka  akan  timbul  masalah baru  mengenai  masalah financing  budgeter atau financing non-budgeter (swakelola/mandiri)  dan  kepegawaian  PNS atau semi-volunteer dalam  tubuh  KPK. Undang-undang  yang  baru  mengenai  KPK sebenarnya ingin membentuk karakter independen  di  bawah  lingkup  kekuasaan eksekutif,  bukan  di  bawah  kendali  eksekutif. Meski  hierarki  struktural  lembaga  eksekutif secara  formil  mengharapkan  demikian,  belum tentu  pelaksaan  di  lapangan  antara  KPK dengan  lembaga  eksekutif  berjalan  formal. Konsekuensi  hilangnya  indepedensi  KPK merupakan  harga  yang  harus  dibayar  mahal ketika  secara  praktis  nanti  KPK  tidak  dapat menekan  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  di Indonesia.
KPK  memiliki  visi  yaitu  “Mewujudkan Indonesia  yang  Bebas  Korupsi”.  Seharusnya kata  “bebas”  diganti  dengan  yang  maknanya lebih  kepada  pembatasan  dan  pemusnahan korupsi.  Kata  “bebas”  menyebabkan  ambigu dan  multitafsir.  Bisa  jadi  kata  “bebas” bermakna  bahwa  korupsi  dibebaskan  sebebas- bebasnya  hingga  korupsi  merajalela  dimana- mana. Visi dari KPK tersebut ditunjang dengan misinya  yaitu  “Penggerak  Perubahan  Untuk Mewujudkan  Bangsa  yang  Anti  Korupsi”. Korupsi  dapat  ditumpas  sampai  akarnya apabila  KPK  bekerja  secara  profesional  dan sungguh-sungguh. Strategi pemberantasan korupsi  bukanlah  hal  yang  mudah  dilakukan. Perlu  adanya  independensi  dari  KPK  untuk melaksanakan wewenangnya.
Pergeseran  kedudukan  KPK  menjadi bagian  rumpun  eksekutif  menyebabkan  tugas dan  wewenang  KPK  sedikit  tidak  harmonis dengan  Kejaksaan  dan  Polri.  Kepolisian  dan Kejaksaan  mengalami public  distrust akibat ketidakbisaan lembaga tersebut untuk memberantas  korupsi  secara  masif  dan menyeluruh.  Oleh  karena  itu,  terbentuklah KPK sebagai lembaga semi-independen sebagai  penunjang  Kepolisian  dan  Kejaksaan dalam menangani tindak pidana kejahatan luar biasa  khususnya  kasus  korupsi  di  Indonesia. KPK  bersama  Polri  dan  Kejaksaan  juga seharusnya  menyatukan  visi  dan  keselarasan dalam memberantas korupsi.
Hal  yang  membedakan  KPK  dengan lembaga  lainnya  yaitu  terkait  kewenangan istimewa sebagai lembaga super body yaitu (1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan,  (2)  memerintahkan  seseorang pergi  ke  luar  negeri,  (3)  meminta  keterangan pada  BANK/Lembaga  Keungan  yang  lain tentang  keadaan  keuangan  pelaku  atau terdakwa yang sedang diselidiki, (4) memerintahkan Bank/Lembaga keuangan yang bersangkutan  kepada  pelaku  untuk  diblokir yang  diduga  hasil  korupsi,  (5)  memerintahkan atasan terdakwa untuk memberhentikan tersangka  sementara,  (6)  meminta  data perpajakan  dan  data  kekayaan  terdakwa,  (7) memberhentikan sementara transaksi perdagangan atau pencabutan sementara perizinan  berdasarkan  bukti  awal  yang  cukup sebagai  tindak  pidana  korupsi,  (8)  meminta bantuan  interpol  Indonesia  atau  penegak
hukum  lainnya  untuk  melakukan  pencarian, penangkapan,  dan  penyitaan  barang  terdakwa yang  ada  di  luar  negeri,  (9)  meminta  bantuan polisi  atau  lembaga  terkait  untuk  melakukan penyitaan,  penggeledahan,  dan  penahanan dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang sedang ditangani.
Dengan kewenang yang istimewa tersebut,  diharapkan  KPK  dapat  menjadi  satu- satunya  lembaga  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  yang  dapat  mereduksi  secara sistematis  kasus  korupsi  di  Indonesia  yang sangat  merugikan  keuangan  negara  dan  hajat hidup rakyat Indonesia.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  juga sedikit  dilemahkan  independensinya  ketika dikeluarkannya Pertimbangan Hakim
Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor  36/PUU- XV/2017  yang  memberikan  hak  angket  DPR kepada  KPK.  DPR  dapat  menggunakan  hak angketnya  kepada  KPK  sebagai  lembaga bukan  secara  personal  kepada  anggota  KPK. Dengan  masuknya  KPK  ke  dalam  lembaga eksekutif, maka tidak salah apabila hak angket dapat digunakan DPR untuk menyelidiki KPK.
Check  and  balancing maka  akan  terjadi apabila  KPK  bukan  lagi  lembaga  independen sehingga  lembaga  legislatif  dan  yudikatif  pun dapat  memberikan  interupsi  kepada  KPK. Berbeda  halnya  apabila  KPK  masih  menjadi lembaga  independen,  maka  seutuhnya  tidak akan  mendapatkan  intervensi  dari  lembaga- lembaga  yang  lain.  Indonesia  merupakan negara  hukum  yang  berkedaulatan  rakyat ( Ichsan, 2014:  1-12) .  Komisi  Pemberantasan Korupsi  di  mata  masyarakat  merupakan lembaga yang bersih dan diharapkan masyarakat sebagai ujung tombak
pemberantasan korupsi di Indonesia.
Masyarakat  menolak  dengan  keras  apabila independensi  pada  tubuh  KPK  dilemahkan oleh penguasa (oligarki) dan undang-undang.
Sebelumnya,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  di  desain  menjadi  lembaga  yang independen,  pro  rakyat, pro  justicia karena citranya  yang  sangat  elok  dalam  memberantas korupsi  di  Indonesia.  Pergeseran  kedudukan KPK  menjadi  dibawah  naungan  lembaga eksekutif  menyebabkan  berkurangnya trust civilization atau  kepercayaan  masyarakat terhadap lembaga KPK. Mereka akan menganggap  bahwa  KPK  akan  sama  saja
seperti lembaga lainnya yang korup dan ada di atas  kepentingan  politik  dan  kepentingan golongan.  Asumsi  cara  pandang  masyarakat yang  demikian,  akan  semakin  melemahkan citra  KPK  sebagai  lembaga  yang  profesional dan berintegritas.

## Lembaga  Pemberantas  Korupsi  di  Negara Lain
Terbentuknya  Komisi  Pemberantasan Korupsi  di  Indonesia  merupakan  upaya  baik dari  pemerintah  untuk  memberantas  korupsi yang  menjamur.  Tak  hanya  agenda  nasional, korupsi  juga  merupakan  agenda  Internasional. Lembaga anti korupsi internasional The United Nations Convention against Corruption
(UNCAC)  dilansir  CNBC  Indonesia  juga menyatakan prihatin terhadap sikap pemerintah Indonesia yang melemahkan independensi  KPK  melalu  revisi  undang- undang  pemberantasan  korupsi.  Menurut UNCAC,  amandemen  itu  membahayakan independensi lembaga anti-korupsi dan merusak  kemampuannya  untuk  secara  efektif mencegah, menyelidiki dan menuntut korupsi.
Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) pada  tanggal  18  Desember  2003  dan meratifikasinya  pada  tanggal  19  September 2006,  sehingga  Indonesia  merupakan  bagian dari  dunia  yang  pro  terhadap  pemberantasan korupsi.  Pasal  6  dan  36  dari  UNCAC mengharuskan setiap negara untuk memastikan keberadaan  badan  anti-korupsi  yang  khusus dalam  mencegah  korupsi  dan  memberantas korupsi  melalui  penegakan  hukum  yang  harus diberikan  independensi  yang  diperlukan  dan mampu  menjalankan  fungsinya  secara  efektif dan  tanpa  pengaruh  dari  hal-hal  yang  tidak semestinya.
Rekam  jejak  KPK  sangat  bagus  dan mampu  menangani  kasus  korupsi  besar  di berbagai  sektor  seperti  swasata,  peradilan, legislatif,  dan  juga  eksekutif.  Pekerjaan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK  ini  telah  menghemat  keuangan  negara
secara signifikan dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi oleh masyarakt. Oleh karena  itu,  sangat  disayangkan  apabila pemerintah  melemahkan  fleksibilitas  KPK dalam menangani pemberantasan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan  satu-satunya  lembaga  rasuah  di Indonesia yang memiliki tugas untuk memberantas  korupsi.  Sebagai  satu-satunya lembaga  anti  korupsi,  ada  baiknya  Indonesia berkaca  pada  lembaga-lembaga  pemberantas korupsi  di  negara  lain  supaya  timbul kebijakan-kebijakan  pemberantasan  korupsi yang bersih dan dapat menekan angka korupsi di Indonesia. Singapura memiliki lembaga anti korupsi  yaitu Corrupt  Practice  Investigation Bureau (CPIB) yang dinilai dunia sebagai role model komisi  anti  korupsi  di  seluruh  dunia khususnya di wilayah ASEAN.
Terbentuknya CPIB akibat dari korupnya kepolisian Singapura sehingga terbentuklah  lembaga  independen  ini.  Strategi pemberantasan  korupsi  di  Singapura  telah dilaksanakan  pada  zaman  kolonial  Inggris sehingga  tidak  heran  bila  CPIB  merupakan lembaga anti korupsi yang baik.
Bahkan  sebagai  lembaga  independen yang  tidak  mendapat  intervensi  dari  manapun, CPIB  mampu  memberantas  korupsi  dengan sangat  cermat.  Singapura  juga  merupakan salah  satu  negara  yang  berani  melaksanakan hukuman  mati (death  penalty) bagi  para koruptor kelas kakap. Karena independensinya dalam  penanganan  kasus  korupsi,  CPIB  juga dapat  membasmi  korupsi  tidak  hanya  pada sektor  kelembagaan  negara (stakeholder) saja, tetapi  juga  pada  ranah  swasta  di  perusahaan- perusahaan  besar  yang  berpengaruh  pada perekonomian Singapura.
Apabila  Singapura  memiliki  CPIB, Hongkong  juga  memiliki  lembaga  antikorupsi yaitu Independent Commision Against
Corruption  (ICAC). Kata “independent” pada penamaan  lembaga  tersebut  membuktikan keindependenan  dan  keseriusan  lembaga tersebut dalam penanganan korupsi di Hongkong.  Pola  recruitmen  pada  lembaga  ini berdasarkan pada keahlian dan kinerja masing- masing  staf  dan  bagi  staf  yang  berawal  karir dari pemerintahan tidak diperbolehkan kembali ke dalam lembaga pemerintahan.
Berbeda  dengan  Indonesia  dimana Anggota  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia  kebanyakan  merupakan  anggota Kepolisian Republik Indonesia sehingga seringkali  menimbulkan  kecurigaan  terhadap transparansi  KPK  dalam  menangani  korupsi. ICAC  memiliki  tiga  department  fungsional yaitu  investigasi,  pencegahan,  dan  hubungan masyarakat. Departmen pencegahan terfokuskan  pada  studi  terhadap  korupsi  di Hongkong seperti mengadakan seminar kepada para  pelajar,  pebisnis,  serta  masyarakat  umum lainnya mengenai Korupsi sehingga keikutsertaan  masyrakat  dalam  kepedulian terhadap  korupsi  mampu  mengurangi  potensi korupsi di Hongkong.
Lembaga  rasuah  negara  lainnya  yang dapat  dijadikan  kajian  informatif  mengenai pemberantasan  korupsi  dan  dapat  dijadikan sebagai bahan perbandingan komparatif terhadap KPK yaitu National Counter Corruption  Commision (NCCC)  di  Thailand. Sama  seperti  Indonesia,  Thailand  merupakan negara  berkembang  dengan  banyak  kasus korupsi.  NCCC  hadir  sebagai  lembaga superbody di Thailand yang khusus menangani kejahatan korupsi sebagai extraordinary crime. Pemerintah Thailand memberika NCCC keluwesan  dan  keleluasaan  dalam  menangani korupsi  yaitu  dengan  memberikan  wewenang untuk mengusut atau menuntut pejabat politisi yang  korup  serta  dapat  melakukan  tindakan represif dengan mengajukan pemecatan terhadap pejabat politik yang korup.
Untuk menjaring laporan yang meluas di tiap-tiap  wilayah  regional,  NCCC  melakukan program  perlindungan  saksi  dan  penyadaran masyarakat  terhadap  korupsi.  Bunyi  pasal  19 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yaitu “Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan  di  ibukota  negara  Republik Indonesia  dan  wilayah  kerjanya  meliputi seluruh  wilayah  negara  Republik  Indonesia”. Pasal  tersebut  menyebabkan  KPK  yang bersifat  sentralisitk  (hanya  di  pemerintahan pusat) dapat menyebabkan pertumbuhan korupsi  di  wilayah  pemerintah  daerah  seperti kabupaten/kota dan provinsi. Korupsi dilakukan  oleh  para  pejabat  negara  bukan hanya  di  pemerintahan  pusat,  tepapi  juga  di pemerintahan daerah. Peran KPK yang bersifat sentralistik  tersebut  perlu  dievaluasi  seperti
kebijakan NCCC di Thailand yang memberantas  korupsi  hingga  ke  tiap-tiap daerah.
Yuridiksi  mengenai  kebijakan  masing- masing  negara  dalam  pemberantasan  korupsi merupakan  pondasi  utama  pemberantasan korupsi.  Kebanyakan  negara  membentuk lembaga  rasuah  untuk  memberantas  korupsi diimbangi  dengan  pembentukan  hukum  atau peraturan yang sesuai disertai dengan keindependenan lembaga rasuah tersebut.
Sistem  hukum  yang  tepat  dan  birokrasi yang transparan terhadap lembaga anti korupsi suatu  negara  berpotensi  menekan  korupsi secara optimal dan mendapatkan trust civilization dari masyarakat negaranya. Support  penuh  dari  lembaga  lainnya  serta seluruh  masyarakat  terhadap  pemberantasan korupsi  juga  merupakan  dukungan  moral lembaga  rasuah  untuk  memberantas  korupsi. Indonesia perlu merefleksikan hal-hal mengenai pemberantasan korupsi di segala lini dengan  mencontoh  lembaga  anti  korupsi negara lain sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.

## SIMPULAN
Dengan masuknya
Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  ke  dalam rumpun  eksekutif  akibat  dari  disahkannya Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  dikhawatirkan  dapat  mempengaruhi kinerja  KPK  yang  bersifat  independen  dan tanpa intervensi dari lembaga manapun. Posisi KPK  awalnya  sebagai  lembaga  independen sekarang  berada  di  bawah  naungan  lembaga eksekutif  yang  dapat  mempersempit  ruang gerak  KPK  terlebih  dengan  dibentuknya Dewan  Pengawas  KPK  yang  akan  mengawasi kinerja  KPK  sehingga  membatasi  wewenang selfcontrol KPK  dalam  menangani  kasus korupsi.  Potensi  terjadinya  ketidakleluasaan KPK setelah bergeser menjadi bagian lembaga eksekutif dalam berkoordinasi dengan lembaga lain  seperti  lembaga  legislatif  bersama  DPR, lembaga kehakiman (yudikatif) dalam penyidikan, dan BPK dalam koordinasi perihal keuangan  karena  berada  dalam  pengawasan lembaga eksekutif.

## SARAN
Pembentukan  Komisi  Pemberantas  Korupsi  di Indonesia mengalami sejarah yang panjang dan prestasi  yang  cukup  baik  dengan  menekan angka  korupsi  di  Indonesia.  Maka  dari  itu, apabila  independensi  KPK  dilemahkan  maka akan  timbul  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap KPK yang bercitra baik, berintegritas, pro  justicia dan  bersih.  Melalui  KPK  satu- satunya  lembaga  rasuah/anti  korupsi  di Indonesia, seharusnya stakeholder sepenuhnya mempercayakan kinerja KPK sebagai lembaga super body yang independen sehingga  korupsi di  Indonesia  dapat  diberantas  secara  optimal. Pemerintah juga sangat perlu untuk melakukan kajian  dan  studi  lanjutan  mengenai  lembaga pemberantasan  korupsi  dengan  memperbaiki kelembagaan,  sistem  hukum  melalu  peraturan Undang-Undang  yang  pas,  serta  berkaca  pada prestasi  lembaga  antikorupsi  di  negara  lain demi  terwujudnya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Mufida,  “Polemik  Pemberian  Hukuman  Mati Pelaku  Korupsi  Di  Tengah  Pandemi  Covid-
19,” ’Adalah 4 (2020): 223–30, http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/arti cle/view/16102. Achmad Badjuri, “PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI  LEMBAGA  ANTI  KORUPSI  DI INDONESIA (The Role of Indonesian
Corruption Exterminate Commission in Indonesia),” Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) 18, no.
1 (2011): 84–96, http://download.portalgaruda.org/article.php?ar ticle=7671&val=548&title=PERANAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI
KORUPSI DI INDONESIA.
Al-Fatih,  “DARUS  AS  AN  ANTI-CORRUPTION EDUCATION.”
Bambang  Waluyo,  “Optimalisasi  Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Yuridis 1, no. 2 (2017):
162–69,
https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/a rticle/view/149.
Denny  Indrayana, Jangan  Bunuh  KPK (Malang: Intrans Publishing, 2016).
I Wijayanto, “KEBIJAKAN NONPENAL DALAM PENANGGULANGAN  TINDAK  PIDANA KORUPSI  (STUDI  KASUS  DI  KOTA SEMARANG),” 2008,
http://eprints.undip.ac.id/17819.
Indonesia  Corruption  Watch,  “Korupsi  Pemilu Legislatif  2014:  Pemantauan  Atas  Politik Uang,  Politisasi  Birokrasi  Dan  Penggunaan Sumber  Daya  Negara  Dalam  Pemilu  2014” (Jakarta, 2015).
Johnny  Ibrahim, Teori  Dan  Metodologi  Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2007). Mei  Susanto,  “Hak  Angket  DPR,KPK  Dan Pemberantasan  Korupsi,” Jurnal  Integritas 4, no. 2 (2018): 103.
Mohammad Khairul Muqorobin and Barda Nawawi Arief,  “Kebijakan  Formulasi  Pidana  Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  Pada  Masa  Pandemi  Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19)  Berdasarkan Perspektif  Pembaharuan  Hukum  Pidana,”
Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 2,  no. 3 (2020): 387–98, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398.
Muhammad  Ichsan,  “Demokrasi  Dan  Syura:
Persepektif  Islam  Dan  Barat,” SUBSTANTIA:
Jurnal  Ilmu-Ilmu  Ushuluddin 16,  no.  1  (April 21, 2014): 1–12, https://doi.org/10.22373/SUBTANTIA.V16I1. 4913.
Nehru  Asyikin  and  Adam  Setiawan,  “Kedudukan Kpk  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Pasca Diterbitkannya  Revisi  Undang-Undang  Kpk,” Justitia Jurnal Hukum 4, no. 1 (2020): 126–47, file:///C:/Users/HP/Downloads/3736-12588-1- PB.pdf.
Nurdyansyah,  “Model  Social  Reconstruction Sebagai  Pendidikan  Anti  –  Korupsi  Pada Pelajaran  Tematik  Di  Madrasah  Ibtida  ‟  Iyah Muhammadiyah  1  Pare,” HALAQA:  Jurnal Pendidikan  Dan  Keislaman 14,  no.  1  (2015):
13–22.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum:  Edisi Revisi ,  Cetakan  ke  (Jakarta:  Kencana,  2017), https://books.google.co.id/books?id=CKZADw AAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Marzuki, +Peter+Mahmud,+(2014),+Penelitian+Hukum, +Cetakan+ke- 9,+Jakarta:+Kencana+Media+Group.&hl=id&s a=X&ved=0ahUKEwiNlIjqlbTpAhXWWisKH WktCXAQ6AEIMjAB#v=onepage&q&f=false
.
Sholahuddin  Al-Fatih,  “DARUS  AS  AN  ANTI- CORRUPTION  EDUCATION,” Asia  Pacific Fraud  Journal 3,  no.  1  (2018):  117–23, https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.14.
Tinuk  Dwi  Cahyani  and  Sholahuddin  Al-Fatih,
“Peran  Muhammadiyah  Dalam  Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota  Batu,” Justitia  Jurnal  Hukum 4,  no.  2
(2020): 117–23,
https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.14. Volume.