Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Bisnis Melalui Instagram
Dalam Perjanjian On Line Apabila Terjadi Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## Kantrey Sugiarto
Dosen Ilmu Hukum, Universitas Soerjo, Jl. Cepu Km.3, Ngawi, 63218 E-mail: kantrey.sugiarto@unsoer.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  apabila  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan selebgram  terhadap  pemilik  bisnis  online  melalui  instagram;  dan  penyelesaian  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh selebgram  terhadap  pemilik  bisnis  online  melalui  instagram  menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik bisnis online adalah berdasarkan  ketentuan  penyelesaian  yang  tercantum  dalam  perjanjian  endorsement.  Apabila  perjanjian  tidak mengatur,  maka  pemilik  bisnis  online  dapat  menempuh  cara  litigasi  melalui  gugatan  ganti  rugi  perdata  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata  dan  Pasal  38  ayat  (1)  UU  ITE  maupun  penyelesaian  secara  non litigasi  yang  dirasa  lebih  efektif;  dan  (2)  Endorser  dikualifikasi  sebagai  pihak  yang  melakukan  wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 18 UU ITE dan pemilik bisnis online dilindungi sebagai pihak yang memiliki  itikad  baik.    Penyelesaian  wanprestasi  dapat  dilakukan  melalui    pasal  38  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Keywords : perlindungan hukum; perjanjian online; instagram; wanprestasi.

## A. PENDAHULUAN
Pemilik bisnis online dalam melakukan transaksi elektronik seringkali dihadapkan kepada permasalahan, khususnya  dalam  melakukan  kerjasama  endorse  melalui  situs  jejaring  sosial  Instagram.  Fitur  yang  terbatas membuat  pemilik  bisnis  yang  disebut  Endorsee  hanya  dapat  menerima  bagaimana  cara  pemasaran  yang dilakukan  oleh  selebgram  yang  disebut  Endorser.  Selain  itu  endorser  pada  situs  jejaring  sosial  Instagram seringkali tidak memberikan jaminan kepastian terhadap pihak yang bertransaksi dengannya. Perlindungan bagi masyarakat memiliki dimensi yang banyak, salah satunya adalah perlindungan hukum apabila dikaitkan dengan masyarakat yang melakukan perjanjian elektronik atau perjanjian online.
Perlindungan bagi masyarakat merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan yang diatur hak dan  kewajibannya  secara  hukum  sehubungan  dengan  itu,  apabila  para  pihak  mengalami  kerugian  dalam melakukan  perjanjian,  maka  dapat  dikatakan  masyarakat  belum  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Sistem  e- commerce pada zaman sekarang ini akan semakin mempermudah perkembangan bisnis online, walaupun tidak akan terlepas dari terjadinya wanprestasi atas perjanjian yang telah dilakukan.
Dalam  praktiknya,  Pemilik  Bisnis  sebagai  pihak  pengguna  jasa  endorse  seringkali  menderita  kerugian yang  disebabkan  oleh  Selebgram.  Hal  demikian  diperkuat  dengan  realitas  yang  memperlihatkan  bahwa konsumen  dalam  transaksi  bisnis  elektronik  selalu  menanggung  beban  risiko  yang  ditanggung  oleh  produsen atau  pelaku  usaha. 1 Melihat  kedudukan  yang  tidak  seimbang  antar  pemilik  bisnis  online  dengan  selebgram memungkinkan  timbulnya  pelanggaran  hak  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak.  Banyak  kasus  yang  terjadi akibat kedudukan yang tidak seimbang antar para pihak dalam melakukan transaksi, khususnya dalam bidang e- commerce .
Salah satu yang seringkali terjadi adalah terkait wanprestasi dalam perjanjian kerjasama endorse. Dalam perjanjian jasa endorse melalui instagram yang dilakukan antara selebgram Gina Meidina Putri di bawah akun @ginameidinaa  sebagai  Selebgram  dan  Ananda  Zein  sebagai  Pemilik  bisnis  online  di  bawah  akun @myrubylicious  yang  bergerak  dalam  bisnis  pakaian.  Secara  singkat  pemilik  bisnis  menghubungi  Gina  yang menyediakan jasa endorse melalui e-mail. Kemudian diberikan persyaratan kerjasama oleh Pemilik bisnis online
1 Imam Syahputra, 2010. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, PT. Alumni, Bandung, hal.1.
berupa  mekanisme pengiriman  barang dan harga  fee, produk barang  yang akan dipasarkan dipilih  sendiri oleh Gina,  dan  pengunggahan  foto  maksimal  tiga  minggu  setelah  barang  diterima,  walaupun  persyaratan  telah dicantumkan  dengan  jelas,  setelah  jatuh  tempo  Gina  tetap  tidak  mengunggah  foto  yang  memasarkan  produk barang dari pemilik bisnis @myrubylicious ke Instagram.
Namun  setelah  melewati  enam  minggu  Selebgram  tidak  melakukan  kewajibannya  untuk mempromosikan  produk  barang  dari  @myrubylicious  ke  Instagram,  sementara  barang  dan fee atas  jasa endorsement sudah dikirimkan dan diterima oleh Selebgram. Pemilik bisnis selalu berusaha terus mengingatkan Selebgram  untuk  memenuhi  prestasinya  baik  melalui  email  maupun  aplikasi  chatting,  akan  tetapi  selebgram bersikap  melalaikan  kewajibannya  tanpa  memberikan  keterangan  apa-apa  hingga  empat  bulan  kemudian  foto yang memasarkan produk dari @myrubylicious baru diunggah. Tindakan selebgram tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik bisnis, baik rugi waktu, uang dan tenaga juga menghilangkan keuntungan yang di dapat dari endorsement yang seharusnya diperoleh oleh pihak pemilik bisnis. Dalam  melakukan  perjanjian,  persyaratan endorse dalam  praktiknya  ditentukan  oleh  selebgram  secara sepihak, sedangkan pemilih bisnis online hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian yang diberikan oleh selebgram  tersebut.  Dengan  demikian,  Pemilik  bisnis  pada  perjanjian  endorse  melalui  instagram  ini  pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan karenanya diperlukan perlindungan hukum yang jelas baginya. Perlindungan  bagi  warga  negara  sebagai  individu  maupun  kelompok  merupakan  sisi  yang  penting  untuk mewujudkan kesejahteraan, karena tanpa adanya perlindungan yang  menimbulkan rasa aman bagi rakyat tidak mungkin tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat. 2
Di  Indonesia  sudah  mengatur  tentang  masalah  di  bidang  pemanfaatan  teknologi  informasi  melalui Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  namun  sudah  mengalami perubahan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  Undang-Undang  informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Dalam  beberapa  aspek  pengaturannya,  undang-undang  ini  didasarkan  kepada KUHPerdata. Oleh sebab itu, untuk membahas dan mengkaji sejauh mana Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang  awal  mula  merupakan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang  tetap  berdasarkan  KUHPerdata  mampu  melindungi  para  pihak  yang  melalui  transaksi  melalui  internet, khususnya apabila terjadi wanprestasi perjanjian elektronik yang telak disepakati.
Pada era globalisasi ini pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha  sehingga  mampu  menghasilkan  berbagai  macam  barang  dan  jasa  yang  memiliki  kandungan  teknologi yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  banyak  dan  sekaligus  mendapatkan  kepastian  atas  barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. 3
Diringi  dengan  pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  informasi  telah  membawa  dunia perekonomian  indonesia  kepada  sebuah  arena  baru  yang  dinamakan  ekonomi  digital,  keberadaannya  ditandai dengan semakin berkembangnya bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan atau pun antar individu. 4
Internet  memberikan  peluang  bagi  pengusaha  untuk  menawarkan  produknya  melalui  online.  Jual  beli dengan  online  ini  lazim  disebut  dengan  e-commerce  atau  biasa  disebut  online  shop.  Melalui  online  shop  ini timbul  permasalahan  antara  pemilik  online  shop  dengan  selebgram  yang  menjadi  model  dalam menawarkan/mengiklankan barang yang akan dijual.
Permasalahan tentang informasi dan transaksi elektronik ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik  yang  tetap  berdasarkan  KUHPerdata  mampu  melindungi  para  pihak  yang  melalui  transaksi  melalui internet, khususnya apabila terjadi wanprestasi perjanjian elektronik yang telah disepakati.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah perlindungan hukum apabila terjadia wanprestasi yang dilakukan selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram ? 2. Bagaimanakah  penyelesaian  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh selebgram terhadap  pemilik  bisnis online melalui instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  apabila  terjadia  wanprestasi  yang  dilakukan  selebgram  terhadap pemilik bisnis online melalui instagram
2 Taufik  Simatupang,  2004.  Aspek  Hukum  Periklanan  dalam  Perspektif  Perlindungan  Konsumen,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 62.
3 Sukarmi, 2008. Cyber Law , Pustaka Sutra, Bandung, hal. 1.
4 Richardus Eko Indrajir, 2002, Konsep Manajemen Supply Chain , Grasindo, Jakarta, hal. 205.
2. Untuk  mengkaji  penyelesaian  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  selebgram  terhadap  pemilik  bisnis  online melalui instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih  mengetahui dan lebih memperdalam permasalahan yang hendak dipecahkan melalui pendekatan masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, jurnal, dokumen–dokumen dan  lain–lain  yang  erat  kaitannya  dengan  objek  penelitian  ini.  Misalnya:  sumber  yang  berkaitan  dengan perundang-undangan  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  pemilik  online  shop    dengan  selebgram. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, yaitu Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  dokumentasi.  Studi dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh data dari kajian pustaka, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Sedangkan analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan  Hukum  Pemilik  Bisnis  Online  Melalui  Instagram  Apabila  Terjadi  Wanprestasi  Yang Dilakukan Selebgram
Perjanjian  dalam  KUHPerdata  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata,  yang  menyebutkan bahwa  “Suatu  Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata hendak menjelaskan bahwa  perjanjian  hanya  mungkin  terjadi  jika  ada  suatu  perbuatan  nyata,  baik  dalam  bentuk  ucapan,  maupun tindakan  secara  fisik,  dan  tidak  hanya  dalam  bentuk  pikiran  semata-mata. 5 Akibat  dari  suatu  perjanjian ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :
a) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
b) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
c) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Ini  berarti  setiap  perjanjian  mengikat  para  pihak  atau  disebut  juga  asas  pacta  sun  servanda  yang  pada perkembangannya diberi arti pactum,  yang  berarti  sepakat tidak perlu dikuatkan dengan  sumpah dan tindakan formalitas  lainnya,  sedangkan  nudus  pactum  sudah  cukup  dengan  sepakat  saja  dan  perjanjian  memiliki  asas kebebasan  berkontrak,  kebebasan  berkontrak  ini  dibatasi  oleh  hukum  yang  sifatnya  memaksa.  Sehingga  para pihak yang membuat persetujuan harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut.
Perjanjian  juga  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Adapun  yang    dimaksud  dengan  itu  adalah menjelaskan  perjanjian  menurut  kepatutan  dan  keadilan. 6 Perjanjian  yang  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dibuat dalam  bentuk akta. Bentuk akta dibagi dalam 2  macam  bentuk  yaitu;  Akta otentik dan  Akta di  bawah tangan. Akta otentik merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  di  tempat  dimana  akta  dibuatnya.  Menurut  Pasal  1870  KUHPerdata “suatu  akta  otentik  memberikan  diantara  para  pihak  beserta  ahli  waris-ahli  warisnya  atau  orang-orang  yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamya”.
Sedangkan  Akta  di  bawah  tangan  adalah  akta  yang  dibuat  tidak  oleh  atau  tanpa  perantaraan  seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. 7
Dalam  setiap  perikatan  paling  sedikit  terdapat  dua  subyek  hukum  yaitu  kreditur  dan  debitur.  Kreditur berhak  atas  prestasi,  sedangkan  debitur  berkewajiban  untuk  memenuhi  prestasi.  Kewajiban  debitur  untuk memenuhi  prestasi  ini  disebut  schuld.  Selain  dari  pada  schuld,  debitur  juga  berkewajiban  untuk  menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaannya yang disebut haftung, sedangkan pada kreditur terdapat  hak  atas  prestasi  dan  hak  atas  pemenuhan  prestasi.  Namun,  undang-undang  kadang  mengadakan pengecualian, sehingga pada debitur tidak selalu ada schuld dan haftung. 8
5 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 7 6 R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm  6 7 Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan ,CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 62
8 H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung, 2010, hlm. 190
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka dapat dikatakan  pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.  Ia  alpa  atau  lalai  atau  ingkar  janji.  Atau  juga  ia  melanggar  perjanjian,  bila  ia  melakukan  atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu:
a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 9
Beberapa  hal  yang  dapat  dituntut  pada  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  dalam  Pasal  1267 KUHPerdata yaitu : Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat  dilakukan,  akan  memaksa  pihak  yang  lain  untuk  memenuhi  perjanjian,  ataukah  ia  akan  menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. Pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain diberikan pilihan lima kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu:
a) meminta pemenuhan prestasi
b) menuntut prestasi disertai ganti rugi
c) menuntut dan meminta ganti rugi
d) menuntut pembatalan perjanjian
e) menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Ganti rugi harus berupa pembayaran denda.
Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ini tidak harus menuntut ganti kerugian. 10
Penentuan  mulainya  perhitungan  pembayaran  ganti  kerugian  itu  tergantung  dari  ada  tidaknya  jangka waktu  yang  dijadikan  patokan  untuk  kelalaian  salah  satu  pihak.  Pasal  1243  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
Berdasarkan  pasal  ini,  ada  dua  cara  penentuan  titik  awal  perhitungan  ganti  kerugian,  yaitu  sebagai berikut.
a) Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya,
b) Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut. 11
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 12
Perjanjian  online  berupa  perjanjian  endorsement  merupakan  jenis  perjanjian  tidak  bernama  dan  tidak diatur  secara  khusus  karena  berupa  perkembangan  dalam  masyarakat.  Hukum  yang  berperan  sebagai  alat pembaharuan  sosial  harus  dapat  digunakan  untuk  memberikan  jalan  terhadap    perkembangan  yang  terjadi  di masyarakat, terutama terhadap perkembangan perkembangan di bidang terknologi.
Hukum  perjanjian  di  Indonesia  menganut  sistem  terbuka,  artinya  hukum  perjanjian  memberikan kebebasan  kepada  siapa  saja  untuk  mengadakan  perjanjian.  Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan mengadakan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Perjanjian  yang  sah  adalah  perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. 13
Perkembangan transaksi perdagangan yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembaharuan diatur dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, yang menyebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer,  Jaringan  Komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya.”  Pengertian  transaksi  e-commerce  di  atas memiliki arti yang sangat luas, karena mencakup semua perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan  komputer  atau  media  internet.  Oleh  karena  itu,  untuk    membedakannya  maka  transaksi  e-commerce dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan karakteristiknya yakni: 14
1. Business to Business, dengan karakteristik:
9 Subekti, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta 1990, hlm. 45.
10 Ahmad  Miru  &  Sakka  Pati, Hukum  Perikatan  Penjelasan  Makna  Pasal  1233  sampai  1456  BW ,  PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 30
11 Ahmad  Miru  &  Sakka  Pati, Hukum  Perikatan  Penjelasan  Makna  Pasal  1233  sampai  1456  BW ,  PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 12
12 Subekti, Hukum Perjanjian , PT Intermasa, Jakarta, 1990,  hlm. 1.
13 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 88.
14 Onno Widodo Purbo, Mengenal E-Commerce , PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 4.
a) Trading patners yang sudah saling mengetahui dan antara para pihak sudah terjalin hubungan yang cukup lama;
b) Pertukaran  data  dilakukan  secara  berulang-ulang  dan  berkala  dengan  format  data  yang  telah disepakati bersama;
c) Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan lainnya untuk mengirimkan data; dan
d) Model  yang  umum  digunakan  adalah  peer  to  peer,  dimana  processing  intelligence  dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
2. Business to Customer, dengan karakteristik:
a) Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan untuk umum;
b) Service yang digunakan bersifat umum sehingga dapat digunakan oleh orang banyak;
c) Service yang digunakan berdasarkan permintaan; dan
d) Sering dilakukan sistem pendekatan client serve.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  terdapat penegakan  terhadap  pengakuan  kontrak  yang  dibuat  secara  elektronik.  Pasal  1  angka  17  menegaskan  bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”
Dengan  demikian,  pada  dasarnya  kontrak  elektronik  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  perbuatannya dilakukan  melalui  sistem  elektronik.  Penyelenggaraan  transaksi  elektronik  dapat  dilakukan  dalam  lingkup publik  ataupun  privat  yang  harus  didukung  oleh  itikad  baik  para  pihak  yang  melakukan  interaksi  dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 17 UU ITE yang berbunyi :
1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 18 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa : “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam
Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”
Perjanjian  online  berupa  perjanjian  endorsement  ini  lahir  karena  adanya  penawaran  dan  penerimaan. Suatu  penawaran  dari  offeror  menunjukkan  28  keinginannya  untuk  membuat  kontrak.  Pada  saat  penawaran diterima  oleh  oferee  dengan  segala  ketentuan  dan  persyaratannya.  Maka  ketika  itu  lahir  sebiah  kesepakatan dimana kedua belah pihak terikat secara sah menurut hukum di dalam suatu kontrak. 15
Perjanjian  online  berupa  perjanjian  endorsement  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  secara elektronik dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang dirumuskan sebagai berikut:
1) Informasi  Elektronik  dan  atau/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti hukum yang sah;
2) Informasi  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
3) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Pelaksanaan  dari  perjanjian  akan  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  setiap  pihak  yang melaksananakannya. Dalam hal ini, UU ITE mengatur mengenai para pihak yang bertanggungjawab atas akibat hukum dari pelaksanaan transaksi elektronik melalui Pasal 21 yaitu sebagai berikut:
1) Pengirim  atau  Penerima  dapat  melakukan  Transaksi  Elektronik  sendiri,  melalui  pihak  yang  dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
2) Pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  segala  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan  Transaksi  Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a) Jika  dilakukan  sendiri,  segala  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan  Transaksi  Elektronik  menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
b) Jika  dilakukan  melalui  pemberian  kuasa,  segala  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan  Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
c) Jika  dilakukan  melalui  Agen  Elektronik,  segala  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan  Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
3) Jika  kerugian  Transaksi  Elektronik  disebabkan  gagal  beroperasinya  Agen  Elektronik  akibat  tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara AgenElektronik.
15 M. Arsyad Sanussi, E-Commerce Hukum dan Solusinya , PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2007, hlm. 57.

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
4) Jika  kerugian  Transaksi  Elektronik  disebabkan  gagal  beroperasinya  Agen  Elektronik  akibat  kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
5) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  berlaku  dalam  hal  dapat  dibuktikan  terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
Dalam  setiap  perjanjian  yang  dibuat  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  wanprestasi.  Pada  praktik perjanjian  online  berupa  perjanjian  endorsement  ini,  hak-hak  Pemilik  bisnis  sebagai  pengguna  jasa  selebgram sangat  sering  diabaikan.  Kelalaian  selebgram  tersebut  dapat  tercermin  dalam  tindakan  wanprestasi  yang dilakukan terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik bisnis.
Tindakan  wanprestasi  dalam  kenyataannya  juga  sering  terjadi.  Khususnya  dalam  praktik  perjanjian online berupa perjanjian endorse. Misalnya, setelah menerima produk dan pembayaran fee, Selebgram sebagai pelaku  usaha  tidak  memenuhi  prestasinya  untuk  mempromosikan  produk  barang  dan/atau  jasa  dari  pemilik bisnis  online,  melakukan  prestasi  tidak  sesuai    dengan  perjanjian,  atau  pelaku  usaha  terlambat  melakukan promosi barang dan/atau jasa serta berbagai contoh tindakan wanprestasi lainnya.
Berdasarkan  tindakan  wanprestasi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  teknologi  informasi dalam  perjanjian  online  berupa  perjanjian  endorse  ini  belum  sesuai  dengan  tujuan  pemanfaatan  teknologi informasi dan transaksi elektronik yang seharusnya dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggungjawab, efektif dan  efisien  agar  dapat  diperoleh  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat,  khususnya  para  pihak  yang melakukan transaksi elektronik.
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  dalam  transaksi  elektronik  ini  dapat  dilakukan  melalui  gugatan perdata  yang  diatur  melalui  Pasal  38  UndangUndang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  bahwa  setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan  Sistem Elektronik  dan/atau  menggunakan  Teknologi  Informasi  yang  menimbulkan  kerugian  baginya  maupun penyelesaian  melalui  arbitrase  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  yang  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## 2. Penyelesaian  Wanprestasi  Yang  Dilakukan  Oleh  Selebgram  Terhadap  Pemilik  Bisnis  Online  Melalui Instagram
Hukum  Indonesia  telah  memiliki  pengaturan  yang  khusus  mengatur  masalah  di  bidang  pemanfaatan teknologi  informasi  melalui  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang  telah  mengalami  perubahan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Dalam  beberapa  aspek pengaturannya, undang-undang ini didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Dalam  setiap  perjanjian  yang  dibuat  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  wanprestasi.  Pada  praktik perjanjian online berupa perjanjian endorsement  ini, hak-hak Pemilik bisnis sebagai pengguna jasa selebgram sangat  sering  diabaikan.  Kelalaian  selebgram  tersebut  dapat  tercermin  dalam  tindakan  wanprestasi  yang dilakukan terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik bisnis.
Tindakan  wanprestasi  dalam  kenyataannya  sering  terjadi,  khususnya  dalam  praktik  perjanjian  online berupa perjanjian endorse. Misalnya, setelah menerima produk dan pembayaran fee, Selebgram sebagai pelaku usaha  tidak  memenuhi  prestasinya  untuk  mempromosikan  produk  barang  dan/atau  jasa  dari  pemilik  bisnis online,  melakukan  prestasi  tidak  sesuai  dengan  perjanjian,  atau  pelaku  usaha  terlambat  melakukan  promosi barang dan/atau jasa serta berbagai contoh tindakan wanprestasi lainnya.
Berdasarkan  tindakan  wanprestasi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  teknologi  informasi dalam  perjanjian  online  berupa  perjanjian  endorse  ini  belum  sesuai  dengan  tujuan  pemanfaatan  teknologi informasi dan transaksi elektronik yang seharusnya dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggungjawab, efektif dan  efisien  agar  dapat  diperoleh  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat,  khususnya  para  pihak  yang melakukan transaksi elektronik
Upaya  menyelesaikan  perkara  yang  terjadi  dari  pelaksanaan  perjanjian  elektronik,  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan jalan untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan menempuh upaya hukum gugatan perdata yang diatur melalui pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:  “Setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan  Sistem  Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian baginya.”
Sehubungan dengan itu, penyelesaian sengketa dapat pula ditempuh melalui arbitrase maupun lembaga- lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan. Pada  dasarnya  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sama  seperti  ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata yang mengatur penyelesaian sengketa melalui 2 jenis mekanisme penyelesaian, yaitu:
1) Penyelesaian hukum atau melalui pengadilan; dan
2) Penyelesaian di luar pengadilan yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. 31
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  secara  khusus  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 Ayat 10 UU No. 30 Tahun 1999 ini memberikan  definisi  tentang  alternatif  penyelesaian  sengketa,  yaitu:  alternatif  penyelasaian  sengketa  adalah lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki beberapa cara sebagai berikut:
1. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak  lain  yang  merupakan  pihak  konsultan,  dimana  pihak  konsultan  memberikan  pendapatnya  kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi  merupakan  suatu  upaya  penyelesaian  sengketa  antara  para  pihak  tanpa  melalui  proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
3. Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator
4. Konsilasi merupakan penengah yang akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan tujuan mengusahakan solusi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.
5. Penilaian  ahli  merupakan  pendapat  para  ahli  untuk  suatu  hal  yang  bersifat  teknis  dan  sesuai  dengan bidang keahliannya. 32
Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  pada  Pasal  6,  penyelesaian  sengketa  melalui  cara-cara  alternatif  di  atas  harus diselesaikan  dalam  pertemuan  langsung  antara  para  pihak  dan  hasilnya  dituangkan  dalam  suatu  kesepakatan tertulis.  Apabila  penyelesaian  sengketa  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  dapat  tercapai,  maka  hal tersebut  bersifat  final  dan  mengikat  bagi  para  pihak  untuk  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  serta  wajib didaftarkan pada Pengadilan Negeri. 33
Sebaliknya, apabila usaha perdamaian melalui alternatif penyelesaian sengketa tidak tercapai, maka para pihak  berdasarkan  kesepakatan  secara  tertulis  dapat  mengajukan  usaha  penyelesaian  ke  lembaga  arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik ini dapat dilakukan melalui gugatan perdata yang diatur  melalui  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  yang  telah  berubah  menjadi  Undang-Undang Nomor  19  tahun  2016    tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  bahwa  setiap  orang  dapat  mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang  menimbulkan  kerugian  baginya  maupun  penyelesaian  melalui  arbitrase  atau  lembaga  penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1) Tindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemilik  bisnis  online  adalah  berdasarkan  ketentuan penyelesaian  yang  tercantum  dalam  perjanjian  endorsement.  Apabila  perjanjian  tidak  mengatur,  maka pemilik  bisnis  online  dapat  menempuh  cara  litigasi  melalui  gugatan  ganti  rugi  perdata  sesuai  dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 38 ayat (1) UU ITE maupun penyelesaian secara non litigasi yang dirasa lebih efektif.
2) Endorser  dikualifikasi  sebagai  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  berdasarkan  Pasal  1243  KUHPerdata dan  Pasal  18  UU  ITE  dan  pemilik  bisnis  online  dilindungi  sebagai  pihak  yang  memiliki  itikad  baik. Penyelesaian  wanprestasi  dapat  dilakukan  melalui    pasal  38  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  menyatakan  :  “Setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan  Teknologi  Informasi  yang  menimbulkan kerugian baginya.” Sehubungan dengan itu, penyelesaian sengketa dapat pula ditempuh melalui arbitrase maupun  lembaga-lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan. Pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sama seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata yang mengatur penyelesaian sengketa melalui  2  jenis  mekanisme  penyelesaian,  yaitu:  penyelesaian  hukum  atau  melalui  pengadilan;  dan penyelesaian di luar pengadilan yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase.
31 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
32 Pasal 6, Undang-Undang  No. 30 Tahun 1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
33 Ibid.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Buku: Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. Ahmad Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT. Rajagrafindo Persada, 2008. Atmoko Dwi, Bambang. 2012. Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel . Jakarta: Media Kita. Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan,CV Mandar Maju, Bandung, 2014. H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2010. Husni Syawalu, 2000. Hukum Perlindungan Konsumen , Bandung:  Mandar Maju. Imam Syahputra, 2010. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik , PT. Alumni, Bandung.
Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. Koentjoroningrat, 2000, Metode Penelitian , Cetakan 2, Ghalia Indonesia, Jakarta. M. Arsyad Sanussi, E-Commerce Hukum dan Solusinya, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2007. Mieke Komar, 2002. Cyberlaw: Suatu Pengantar , Bandung: ELIPS. Munir Fuady, 2005. Kredit Macet , Rineka Cipta, Jakarta. Onno Widodo Purbo, Mengenal E-Commerce, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000. Undang-Undang  No. 30 Tahun 1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Richardus Eko Indrajir, 2002, Konsep Manajemen Supply Chain , Grasindo, Jakarta. Soerjono Soekamto, 2002. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI. Subekti, 2001. Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta. Sukarmi, 2008. Cyber Law , Pustaka Sutra, Bandung. Taufik Simatupang, 2004. Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Internet :
Https://id.m.wikipedia.org, diunduh hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 jam 20.45 WIB.Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.