05

## KONFLIK ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT
SEKITAR HUTAN PASCA PELAKSANAAN KEBIJAKAN  PENGELOLAAN  HUTAN  BERSAMA

## MASYARAKAT

## Yanuardi

## Abstract
Paper ini bertujuan untuk memahami perkembangan konflik antara negara dan  masyarakat  setelah  kebijakan  Program  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat  (PHBM)  yang  implementasikan  oleh  Perum  Perhutani.  Data- data dalam studi ini bersumber dari Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pelaksanaan di bawahnya, hasil-hasil penelitian dan berita-berita di media. Dari  hasil  studi  ini  terungkap  bahwa  PHBM  hadir    dalam  konteks  untuk menyelesaikan konflik antara Perhutani dengan  Masyarakat Desa Sekitar Hutan  yang  telah  berlansung  sejak  masa  kolonial,yaitu  semenjak    negara megembangkan pengetahuan Ilmiah dalam mengelola. Hutan. Konflik ini memuncak  ketika  Reformasi  Politik  berlangsung.  Dalam  proses Implementasi  kebijakan  pada  awalnya  PHBM  menghadapi  masalah ketidakpercayaan  stakeholder  terhadap  Perhutani.  Pada  perkembangannya melalui  proses  sosialisasi  yang  melibatkan  banyak  pihak,  kebijakan  ini dapat  diterima  oleh  Stakeholder.    Saat  ini  kebijakan  ini  telah  mampu membangun  rasa  saling  percaya,  mengurangi  konflik,  meningaktkan kemampuan  masyarakat  dalam  bernegoisasi,  megurangi  pengeluaran biaya keamanan Perhutani, menurunkan tingkat pencurian kayu di Hutan Negara    dan  memulihkan  legitimasi  Perhutani  sebagai  lembaga  yang mampu mengelola hutan di Pulau Jawa.

## I. Pendahuluan
Governance terma    is  a  new  words    that  emerge  in  the  this  decade. yang  muncul  dalam  dedekade  ini  menggantikan  kata  Government  dalam analisis politik  dan kebijakan. The changes show that new political practice Perubahan ini   menunjukan bahwa saat ini telah muncul praktek-praktek politik  baru  yang  mengubah  model  pemerintahan  yang  sebelumnya berpusat  pada  pemerintah    menjadi  sebuah  model  yang  menekankan keterlibatan  Multistakeholder  dalam  proses  kebijakan.  Perubahan  ini menunjukan  bahwa  dalam  mengelola  pemerintahan  telah  muncul kebutuhan ketrampilan baru, yakni  mengelola jaringan masyarakat  agar dapat  mendeliberasikan  kepentingan  masing-masing  agar  dapat menghasilkan  dan  melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan  hasil  proses deliberasi tersebut.
Bagi  kalangan  Ilmuwan  politik  dan  pengamat  kebijakan  public, perubahan ini mebutuhkan kemampuan baru. Para peneliti membutuhkan kemampuan  untuk  mengamati  isi  dan  proses  deliberatif.  Dalam mengamati hal tersebut penagamat dapat mengamati sejauh mana   forum- forum  atupun  jaringan-jaringan  dialog  kebijakan    telah  benar-benar
mampu  melahirkan  dialog  yang  otentik,  ataukah  hanya  sekedar  menjadi proses untuk melegetimasi kebijakan yang dibuat oleh elite politik. .
Perubahan  praktek    politik  dan  pemerintahan  ini  juga  terjadi  di Indonesia.. Saat ini di level pusat maupun di daerah telah muncul banyak forum-forum  yang  melibatkan  Multistakeholder.  Forum-forum  ini  muncul diinisiasi  oleh  pemerintah,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  maupun Kelompok Masyarakat.
Tulisan ini akan menganalisis salah satu kebijakan  yang berisikan kebijakan  deliberatif secara substantif yang muncul  dan telah berkembang di  Indoensia,  yaitu  Kebijakan  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat (PHBM)  yang  diterapkan  oleh    Perhutani,  lembaga  yang  mendapat wewenang  mengelola  hutan    negara  di  Pulau  Jawa.  Kebijakan  ini diarahakan  untuk  menyelesaikan  konflik  Perhutani      dengan  masyarakat serta  pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pengelolaan hutan di Pulau  Jawa.    Sebelum  melakukan  analisis  terlebih  dahulu  Penulis  akan menguraikan  tentang konsep   Deliberative  Public Policy  dan  latar  belakang munculnya kebijakan PHBM di Pulau Jawa..

## II. Kebijakan Publik yang deliberatif
Kebijakan Publik yang deliberatif (Deliberative Public Policy) adalah sebuah  model  kebijakan  public  yang  muncul  sebagai  kritik  terhadap kebijakan publik yang telah mapan sebelumnya. Kebijakan ini terinspirasi dari  ide-ide  teori  kritis  yang  dikembangkan  oleh  Jurgen  Habermas. Kebijakan  ini  mengkritik  model-model  kebijakan  public  yang  teknokratis yang menekankan  pada prosedur-prosedur  positivistic  yangdianggap  oleh Habermas  sebagai  proses  yang    membuat  manusia  mengalami dehumanisasi.  Konsep  Habermas  tentang  Comunicative  rationality  telah membantupengembangan  konsep    deliberative  Public  Policy  untuk mendorong munculnya sebuah kondisi kondusip bagi proses pengembangan  pengetahuan  yang  emansipatoris  dalam  proses  Kebijakan Publik.
Menurut John Dryzek model Deliberatif demokrasi muncul sebagai kritik    terhadap  model  demokrasi  prosedural.  Bila  dalam  demokrasi prosedural  kebijakan  publik  adalah  hak  dan  kewenangan  pengambil kebijakan  yang  telah  terpilih  melalui  proses  pemilu,  kemudian dilanjutakan  dilaksanakan  oleh  birokrasi,  maka  deliberatif  demokrasi berpendapat  bahwa  proses  demokratisasi    dalam  kebijakan  Publik  harus muncul  dari  proses  deliberatif    melaui  proses  dialog  yang  autentik. Meskipun demikian, kedua model ini tidak dapat ditempatkan pada posisi yang saling berhadapan, bahkan keduanya dapat diposisikan untuk saling melengkapi.
Dialog yang otentik sendiri adalah sebuah proses komunikasi yang memperbincangkan  masing-masing  kepentingan  tanpa  menggunakan cara-cara kekerasan.  Proses ini mensyaratkan hilangnya dominasi melalui penggunaan  kekuasaan,  manipulasi,  propaganda  kecurangan,  ancaman dan  pemaksaan  ideologi.  Oleh  karena  itu,  melalui  proses  ini  aktor-aktor
yang  berdialog  dapat  berunding  dalam  posisi  kesetaraan  untuk  dalam sebuah proses kebijakan publik.
Pelaksanaan  kebijakan  publik  yang  deliberatif  dilakukan  melalui sebuah proses manajemen yang tidak sentralistik, melainkan menekankan pada  manajemen  yang  koloboratif.  Dalam  proses  ini  pihak  –pihak  yang berkepentingan  dalam  proses  kebijakan    hadir    didorong  beremansipasi dalam  melakukan  dialog  yang  otentik      Keuntungan  dari  pelaksanaan model  ini  bukan  hanya  mampu  memberikan  jalan  menyelesaikan  konflik kebijakan  yang  muncul  sebagai  akibat    manajemen  kebijakan  public tradisional yang sentralistik. Bahkan model kebijakan public telah  mampu memberikan  jaringan  baru    pada  aktor-aktor  yang  berkepentingan, sekaligus  mampu  meningkatkan  distribusi  pengetahuan    antara    aktor- aktor kebijakan yang terlibat.
III. Konflik   Negara  versus Masyarakat Desa Hutan di Pulau Jawa a.  Konflik  Negara  Versus  Masyarakat    dalam  perebutan  kontrol  atas hutan jawa pada era kolonial .
Klaim  kontrol  negara  kolonial  terhadap  semua  sumberdaya  daya alam  berawal  pada  masa  Pemerintahan    Gubernur  Jendral  Rafles  yang menggunakan  teori  domein.  Teori  yang  sangat  berpengaruh  dalam persoalan  agrarian  pada  masa  kolonial    ini  berpendapat  bahwa  semua tanah  adalah  milik  raja  atau  pemerintah.  Teori  kemudian  menjadi  basis bagi  Pemerintah  Kolonial  Belanda  untuk  mengeluarkan  Undang-Undang Agraria pada masa itu yaitu Domein Verklaring tahun 1870.
Kontrol  Negara  tehadap  sumberdaya  hutan  melalui  pembentukan sebuah lembaga khusus sebenarnya berawal pada masa Gubernur Jendral Herman  .  W.Daenles    yang  telah  membentuk  sebuah  lembaga  pengelola hutan  guna  memulihkan  hutan  di  Pulau  Jawa  yang  telah  hancur  akibat penebangan  terus  menerus.  Meskipun  demikian  kontrol  tersebut    belum efektif,    karena  belum  ditunjang  oleh  pengetahuan  Ilmiah  dan  belum dikelola kaum professional.
Kontrol terhadap Hutan baru berjalan efektif ketika negara kolonial mereproduksi pengetahuan ilmiah dengan mengundang Ahli kehutan dari jerman  yang  mebawa      pengetahuan  Ilmiah    dalam    mengelola  (Scintific Forestry ) . Pengetahuan ini beranggapan bahwa hutan harus dikelola secara ilmiah  oleh orang yang menguasai pengetahuan  mengelola hutan secara Ilmiah.  Kehadiran  Scientific  forestry  .Pengetahuan  ini  juga  membuat negara  mampu  mengelola  hutan  secara  efektif  berdasarakan  kaidah- kaiadah  ilmiah.  Melaui  pengetahuan  ini    Hutan    dikelola  dengan    proses ilmiah  seperti  dengan  jarak  tanam  dan  penentuan  perbatasan  yang  jelas. Kontrol  efektif  oleh  negara  ini  telah  menyingkirkan  masyarakat  desa sekitar  hutan  yang  telah    mengelola  hutan  selama  berabad-abad  melalui penerapan pengetahuan lokal yang telah dipelajari  secara turun temurun.
Penyingkiran masyarakat  desa hutan secara sistematis oleh negara ini    tidak  berarti  membuat  masyarakat  diam.  Selama  berabad-abad
masyarakat  desa  hutan  tetap  melakukan  perlawaanan  untuk  mengatasi ketersingkiran  meraka..Perlawanan  yang  umumnya  dilakukan  adalah dengan  melakukan  pencurian  kayu  di  hutan  negara  yang  sering merepotkan  aparatur  negara.  Dengan  demikian  berdirinya  Lembaga kehutanan   yang dikelola dengan prinsip ilmiah  pada masa belanda telah memunculkan  konflik  panjang  antar  masyarakat  Desa  –Hutan    dengan aparatur  negara pada masa kolonial.

## b. Pengeloaan hutan Pasca kolonial
Pada  masa kemerdekaan pola  pengelolaan hutan  yang  diwariskan oleh  Belanda  tetap  dipertahankan  hingga    pada  masa  reformasi  politik. Meskipun  demikian  cara    negara  mengklaim  semua  sumberdaya  alam tidak lagi atas nama teori domein, melainkan atas nama negara bangsa.
Pada  masa  kemerdekaan  hutan  di  Pulau    Jawa  di  Madura dimandatkan  dikelola    oleh  Perum  Perhutani.  Pada  masa    sebeluym reformasi  politik,  Perhutani  masih  didominasi  oleh    wacana  pegeloaan hutan  yang  diwariskan  oleh  pemerintah    Belanda.  Tata  cara  penegeloaan yang  sentralistik  dan  berorientasi  pada  peningkatan  produksi  kayu semakin  mendapat naunganya pada masa  Orde Baru berkuasa. Orientasi pembangunan  yang  mengarah  pada  model  pertumbuhan  ekonomi  telah menyebabkan  Negara  Orde  Baru  betul-betul  mengarahkan  pengelolaan Hutan  Jawa    untuk  meningkatkan  Pertumbuhan  ekonomi.  Segala  macam bentuk  gangguan  masyarakat,  dianggap  kriminal,bahkan  mendapat tuduhan  musuh  ideologi  negara,  dengan memberikan  cap  pada  siapapun yang menganggu proses ini sebagai anti Pembanguan dan  pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI).
Meskipun    pada  masa  Orde  Baru  pemerintah  menekankan  pada pendekatan keamanan,  tidak semua proses pengamanan hutan pada masa ini  dilakuakan    dengan  cara  kekerasan.  Mulai  masuknya  wacana pengelolaan  hutan  yang  disebarkan  oleh  Food  Agriculture  Organisatition (FAO )  yang  menekankan  perlunya  perhatian  pada  kesejahteraan masyarakat  dalam  mengelola  sumberdaya  hutan,    telah  menyebabkan Perhutani  juga  melakukan  pendekan  kesejahteraan  melalui  program- program  Mantri-Lurah,  dan  Pembangunan  Masyarakat  desa  Hutan (PMDH). Namun program-program ini tidak mencapai sasaran.
Pendekatan  keamanan  dan  kesejahteraan  yang  tidak  melibatakn masyarakat  ternyata  tidak  mampu  menyelesaikan    konflik  antara masyarakt desa dengan Perhutani.  Pencurian kayu tetap terjadi, Perhutani harus  membiayai  biaya  keamanan  yang  tinggi,  kekerasan  sering  terjadi antara  masyarakat  dan  aparatur  Perhutani,  dan  kerusakan  hutan  tetap terjadi.  Konflik  antara  masyarakat  versus    Perhutani  mmuncak  ketika reformasi  politik  terjadi,  pada  saat  itu  masyarakat  secara  kolektif melakukan  perambahaan  besar-besaran  terhadap  hutan  negara  yang dikelola  oleh  Perhutani.  Aparatur  negara  yang  tengah  kehilangan legitimasi  tidak  berdaya  dan  tidak  mampu  menghadapi  perlawanan
masyarakat  ini.  Akibatnya  mayoritas  hutan  yang  dikelola  oleh  Perhutani rusak parah.
Dengan  demikian  pengelolaan  hutan  di  Pulau  Jawa  pada  masa kemerdekaan sampai  pada masa awal  Reformasi  politik  tidak  mengalami perubahan.  Pengelolaan  yang  terpusat  pada  Perum    Perhutani    dengan tidak  memperhatikan  aspek  sosial    telah  menyebabkan  Perhutani  tidak mampu  mengelola  hutan  dengan  baik.  Penyebabnya  perhutani  tidak mampu  mengamankan  hutan  lantaran      tidak  mampu  mengelola hubungan yang baik dengan masyarakat  Desa_Hutan  dan para pihak lain seperti  pemerintah  daerah    yang  berkepentingan  dengan  Pengelolaan Hutan Jawa..

## C. Reformasi politik sebagai jalan baru
Konflik  dalam  pengelolaan  hutan  di  Jawa      telah  berlangsung berabad-abad  dari  jaman  kolonial  hingga  masa  kemerdekaan.  Konflik  ini telah  menyebabkan  adminisratur  kehutanan  harus  mengeluarkan  biaya yang  tinggi  untuk  menjaga  kemananan  hutan.  Konflik  ini  juga  telah menyebabkan Perhutani kesulitan menjaga kelestarian hutan. Permasalahan  yang    telah  diwariskan  secara  turun  temurun  ini menyebabkan  Perhutani  kehilangan  legitimasi  sebagai  penyelenggara kehutanan yang profesional
Krisis legitimasi yang dialami oleh Perhutani  telah membuat para pengambil kebijakan di Perhutani melakukan perubahan kebijakan dalam melakukan  kontrol  terhadap  hutan.  Perhutani  kemudian    mengadopsi pengetahuan  baru  dalam  mengelola  hutan  yaitu    Social  forestry  yang disebarkan oleh FAO.  Pengetahuan ini  menekankan pentingnya integrasi aspek  sosial,lingkungan  dan  ekonomi    serta      memperhatikan  cara-cara yang  deliberatif  dalam  mengelola  hutan    Program  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Perhutani  adalah  Program  Peneglolaan  Hutan  Bersama Masyarakat  (PHBM).    Dalam  program  ini  Perhutani  menekankan pentingnya bagi hasil terhadap hasil hutan.  Programini didijalankan oleh Perhutani  sejak  2001  berdasarkan  pada  keputusan  Dewan  Pegawas  No 136/Kpts/DIR/2001.  Tujuan  dari  Program  ini  adalah  :  (1)  Meningkatkan rasa  tanggung  jawab  dari  Perhutani,  dan  pihak  lain  yang  mempunyai kepentingan  terhadap  keberlanjutan  sumberdaya  hutan,  (2)  Memperluas peran  Perhutani,  masyarakat  lokal  dan  aktor  lain  yang  memiliki kepentingan  dalam  sistem  pengelolaan  hutan,  (3)  Membuat  semua kegiatan  pengelolaan  hutan  lebih  adaptif  untuk  menjawab  dinamika perubahan sosial di pedesaan; (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya alam hutan  ;  (5)  Untuk  memberi  stimulus  terhadap  meningkatnya  pendapatan Perhutani, pendapatan masyarakat desa, pihak-pihak lain yang terkait
.  Kebijakan  PHBM  menunjukan  bahwa  Perhutani    tetap  ingin mempertahankan  klaimnya terhadap hutan di Jawa. Meskipun demikian, Perhutani  telah  berubah    manajemen  dalam  pengelolaan  hutan  yang sebelumnya dipengaruhi oleh pengetahuan Scientific Forestry menjadi FAO forestry .    Dalam  cara-cara  pengelolaan  baru  ini,  Perhutani  juga  merubah
model  pengelolaan  sebelumnya  yang  menekankan  model    Government yang  berpusat  pada  pemerintah  menjadi    Governance    yang  mengangap penting    pelibatan  Multistakeholder.    Dalam    melaksakan  model  ini, Perhutani  menerpakan model Manajemen pengelolaan hutan yang bersifat Koloboratif,yang  dilakukan  dengan  membangun    jaringan  kerjasama dengan  aktor-aktor  yang  berkepertingan  dengan  pengelolaan  hutan  di Pulau  Jawa  dan  Madura,  yaitu      lembaga-lembaga    seperti    Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH),  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM), Perguruan  Tinggi    dan    juga    Pemerintah  Daerah.  Isi  kebijakan  ini menujukan  bahwa    Perhutani  telah  memulai  berusaha    menerapkan kebijakan  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  deliberatif,yaitu  melalui proses dialog terus menerus  dengan Multistkaheholder

## IV. Implementasi PHBM sebagai tawaran solusi konflik
Perubahan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Perhutani  melalui  program PHBM  memang  berisi  kebijkan  yang  menekankan  prinsip  deliberatif. Meskipun  demikian,  Kebijakan  ini  tidak  langsung  mendapat  respon  dan kepercayaan dari Multistakeholder yang akan dilibatkan.  Ketidakpercayaan ini  muncul  karena  anggapan  yang  apatis  kepada  Perhutani  yang sebelumnya  menggunakan  kebijakan  yang  sentralistik.  Selain  itu,  proses pengambilan kebijakan tersebut juga belum melalui proses yang deliberatif akibatnya    kebijkan  ini  pada  awalnya  ditolak  oleh  para  pihak  yang  ingin dilibatkan.Bahkan  pihak-pihak  yang  ingin  dilibatkan  membuat  membuat langkah-langkah  yang  berusaha  menghilankan  kalim  Perhutani  terhadap Hutan Negara. Contoh penolakan ini   muncul di  Kabupaten Wonosobo. Seiring  dengan  munculnya  kebijakan  Otonomi  Daerah,  DPRD    di Kabupaten ini  mengeluarkan Peraturan Daerah  Pengelolalan Sumberdaya Hutan  Bersama  Masyarakat  (PSDHBM).  Perda  ini  mengklaim  bahwa wilayah hutan di Kabupaten Wonosobo berada pada kontrol Daerah  dan manajemen penyelenggaranya dilakukan melalui proses yang koloboratif. Pemerintah    Daearah  ini  menolak  PHBM  dengan  argumentasi  bahwa hutan  harus  dikelola  oleh  daerah,sebab  selama  dikelola  oleh  Perhutani hutan  mengalami  krisis  dan  tidak  memberikan  kontribusi  bagi kesejahteraan      masyarakat  di  Daerah.Kemunculan    Perda  ini  melahirkan konflik  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.    Pada  Perkembangan berikutnya  Perda ini dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.
Dalam  kondisi  ketidakpercayaan  tinggi  dari  para  pihak  yang berkepentingan  denga  hutan,  Perhutani  tetap  berusaha  membangun jaringan    dengan  para  pihak    pihak  –pihak  yang  berkepentingan.  Pada akhirnya  konsep  PHBM  dapat  diteima  pihak  pihak-pihak  yang  terlibat dalam konflik pengelolaan  hutan di Kabupaten Wobnosobo,  seperti pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan UGM yang sebelumnya menduikung Perda PSDHBi telah  terlibat bekerjasama dalam mendukung dan memperkuat  PHBM .demikian juga Pemerintah Kabupten Wonosobo saat  ini  telah  mengembangka  forum  koloboratif  dengan  Perhutani  guna menyelesaikan  persolan  lingkungan  di  Hidup  pada  kawasan  hutan
lindung  didataran  tinggi  dieng  melalui  pembentukan  Tim  Kerja  Peduli Dieng  (TKPD).
Pada  dataran  Implemntasi  kebijakan,  Implemntasi  PHBM  telah memberikan  hasil  pada  kedua  bela  pihak  yang  sebelumnya  telah berkonflik  panjang.    Pada  masyarakat    desa  sekitar  hutan,  berdasarkan penelitian    kolaboratif  yang  dilakukan  oleh    CIRAD-CIFOR-Pusat  Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan UGM (untuk Indonesia), serta didukung  oleh  Perum  Perhutani  dan  PT.  MHP  Muara  Enim  Sumatera menunjukan bahwa PHBM telah telah membawa perbaikan yang significan bagi  kemajuan  masyarakat  terutama    LMDH  yang  terlibat  dalam  PHBM. Mereka  telah  mampu  meningkatkan  kualitas  organisasinya,  mampu berdialog    dengan    Perhutani  pada  posisi  kesetaraani,mampu meningkatkan  kemampuan  berwirausaha  masyarakat  desa-hutan,  serta mampu meningkatkan kemampuan berorganisasi petani Desa-Hutan. .
Sedangkan  bagi  Perhutani  sendiri,  Penerapan  kebijakan  deliberatif melalui  PHBM  juga  telah  memberikan  banyak  manfaat,  Pertama, Muncunya  kepercayaan  kepada  Perhutani  sebagai  pengelola  hutan  dari sebagian  besar  Multistaeholder    yang  sebelumnya  sudah  kehilangan kepercayaan kepada kemampuan Perhutani untuk  dapat mengelola hutan Jawa  dengan  baik.  Hal  ini  dapat    dibuktikan  dari  keprcayaan  dari multistakeholder  untuk  bekerjasasam  dengan  Perhutani    Kedua,  Biaya keamanan  tinggi    akibat  berkonflik  dengan  masyarakat  telah  menurun secara  significan.  Penyebabnya  tentu  saja  karena  masyarakat  desa  sekitar hutan  tidak  lagi  dianggap  menjadi  ancaman,  tetapi  telah  menjadi  mitra Perhutani untuk bersama-sama mengelola hutan. . Ketiga, .  Pencurian kayu yang sering terjadi pada wilayah hutan negara juga telah menurun secara siginifican.  Hal  ini  dibuktikan  dari  data  yang  ditunjukan  oleh  mantan Direktur Utama  Perhutani Transtoto handardari, bahwa selama dari pada tahun  2002  Pencurian  hutan  1,539,334  pohon  nwburun  hingga  128.080 pohon pada tahun 2006

## V. Kesimpulan
Dari uraian diatas   telah terungkap bahwa  kebijakan PHBM yang dikeluarkan  oleh  Perhutani  adalah  kebijkan  yang  secara  subtansi menekankan  proses    deliberatif    dalam  mengelola  hutan  di  Pulau  Jawa. Kebijakan  ini  menekankan  pada  perubahan  manajemen  kebijakan  yang sebelumnya  tersentralistik,  menjadi  manajemen  yang  menekankan keterlibatan banyak pihak. Perubahan arah kebijakan ini dilakukan untuk memperbaiki  manajamen  pengelolaan  hutan  pada  masa  lalu  yang  telah menyingkirkan  masyarakat  desa  sekitar  hutan    dan  telah  mengakibatkan munculnya  konflik  panjang  antara  lembaga  penyelenggara  kehutanaan dengan masyarakat desa-hutan di Pulau Jawa.
Pada  awalnya,  Penerapan  kebijakan  PHBM  mendapatkan penolakan para pihak yang berkepentingan dengan proses penyelengaran kehutanan  di  Pulau  Jawa.  Penyebabnya  model  penyelenggaraan  hutan yang sentralistik dan tidak mempedulikan kesejahteraan masyarakat desa
sekitar  hutan  yang  dipraktekan  sebelumnya  telah  menyebabkan multipihak tidak mudah mempercayai  Perhutani. Namun, seiring dengan berjalanya  waktu  dan  upaya  dialog  yang  terus menerus    akhirnya  proses ini  mampu  memunculkan  rasa  saling  percaya  antara  masyarakat  desa sekitar  hutan  dengan  Perhutani,  serta  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan  dengan  penyelenggaraan  hutan  di  Pulau  Jawa  seperti kelompok bisnis dan pemerintah daerah.
Pada akhirnya penerapan kebijakan publik yang deliberatif melalui PHBM  pada  akhirnya  melahirkan  rasa  saling  percaya.  Oleh  karena  itu, kebijakan  ini  telah  melahirkan  banyak  manfaat  bagi    kedua  bela  pihak yang  sebelumnya  berkonflik  panjang.  Pada  masyarakat  Desa  Hutan implementasi  PHBM  telah  berhasil  meningkatkan  kualitas  organisasi masyarakat  desa  hutan,  meningkatkan  kemampuan  berdialog    dengan Perhutani  pada  posisi  kesetaraan,mampu  meningkatkan  kemampuan berwirausaha  masyarakat  desa-hutan,  serta    mampu  meningkatkan kemampuan  berorganisasi  petani  Desa-Hutan  Sedangkan  bagi  Perhutani Pengimplementasian  kebijakan  ini  telah  membangun  kembali  legitimasi Perhutani  untuk  mengelola  hutan,  menurunkan  biaya  keamanan  hutan dan telah mampu mengurangi  pencurian kayu di Hutan secara significan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sejarah  Kehutanan  Indonesia  I:  Periode  pra  sejarah  –  tahun  1942, Departemen Kehutanan, 1986 ___,  Sejarah  Kehutanan  Indonesia  II:  Periode  tahun  1942  –  1983, Departemen Kehutanan, 1986 Awang,  San  Afri,  2006,  Sosiologi  Pengetahuan  Deforestrasi:  Konstruksi Sosial dan Perlawanan, Debut Press.
Dryzek, John S., 1987, Rational Ecology: Environmental and Political Economy, Basil Blackwell Dryzek,  John  S.,  1997,  The  Politic  of  The  Earth:  Environmental  Discourses, Oxford University Press.
Dryzek,  John  S.,  2000,  Deliberative  Democracy  and  Beyond:  Liberals,  Critics, Contestations , Oxford University Press.
Eckersley,  Robyn,  1992,  Environmentalism  and  Political  Theory:  Toward  an Ecocentric Approach , University College London Press. Eriyanto,  2001,  Analisis  Wacana:  Pengantar  Analisis  Teks  Media,  LKIS, Yogyakarta,
Foucault,  Michael,  2002,  Kuasa/Pengetahuan,  terjemahan,  Bentang Budaya, Yogyakarta.
Foucault, Michael, 2007, Order of Thing: Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan, Pustaka Pelajar.
Gardner, Robert, 1996, Environmental Politics, Contemporary Political Studies Series , Prentice Hall
Giddens,  Anthony,  2000,  Jalan  Ketiga:  Pembaruan  Demokrasi  Sosial, Gramedia Pustaka Utama.
Giddens,  Anthony,  2005,  Konsekuensi-konsekuensi  Modernitas,  Kreasi Wacana.
Gorz, André, 1987, Ecology as Politics, Pluto Press. Hall, D.G.E., 1988, Sejarah Asia Tenggara, Usana Offset. Heck,  Deborah  Anne,  2003,  Discovering  Education  Discourses  of  Citizenship education:  In  the  environment  related  section  of  Australia’s  Discovering Democracy  School  Material’s  project ,  Dissertation,  Australian  Environmental Studies , Griffith University Hefner, Robert W., 1999, Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik, LKIS.
Held,  David,  2004,  Demokrasi  dan  Tatanan  Global:  Dari  Negara  Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan, Pustaka Pelajar. Hoogvelt,  Ankie,  2001,  Globalization  and  the  Postcolonial  World:  The  New Political Economy of Development, Second Edition , Palgrave. Humphreys,  David,  1996,  Forest  Politics:  The  Evolution  of  International Cooperation , Earthscan Publications.
Jorgensen, Marrianne  W.,  Phillips,  Louise  J.,  2007,  Analisis  Wacana;  Teori dan Metode, Pustaka Pelajar Keck,  Margaret  E.  and  Sikkink,  Kathryn,  1998,  Activist  beyond  Borders: Advocacy Networks in International Politics , Cornell University Press. Keraf, A. Sonny, 2002, Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas. Latif,  Yudi  dan  Ibrahim,  Idi  Subandi  (Ed),  1996,  Bahasa  dan  kekuasan Politik wacana di Balik Panggung Orde Baru, Mizan.
Li,  Tania  Murray,  2002,  Proses  Tranformasi  Daerah  Pedalaman  di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Liftin,  Karen  T,  1994  Ozone  Discourses;  Science  and  Politics  in  Globar Environmental Cooperation , Columbia University Press. Mallarangeng,  Rizal,  2002,  Mendobrak  Sentralisme  Ekonomi:  Indonesia 1986-1992, KPG Moleong, Lexy J., 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda. Muhaimin,  Yahya  A.,  1990,  Bisnis  dan  Politik:  Kebijakan  Ekonomi Indonesia 1950-1980, LP3ES.
Peet, Richard, Theories of Development, The Guilford Press Peluso,  Nancy  Lee,  1992,  Rich  Forest  Poor  People  Recourses  Control  and Resistance In Java , University of California Press.
Peluso,  Nancy  Lee,  Watt,  Michael,  2001,  Violent  Environment,  Cornell
University Pres Pieterse, Jan Nederveen, Development Theory: Deconstructions/Reconstructions , Vistaar Publications Purwo  Santoso,  The  Politics  of  Enviromental  Policy-making  In  Indonesia:  A studi  of  State  capacity ,  1967-1994,  Departement  Of  Government  London School Economics and Political science University Of London 1999. Resosudarmo, I. A. Pradnja dan Colfer, Carol J. Pierce (Ed), 2003, Ke Mana Harus  Melangkah?:  Masyarakat,  Hutan  dan  Perumusan  Kebijakan  di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia.
Rich,  Bruce,  1999  (Terj), Menggadaikan  Bumi:  Bank Dunia, Penghancuran Lingkungan dan Krisis Pembangunan, INFID Ritzer, George, 2003, Teori Sosial Postmodern, Kreasi Wacana. Santoso, Hery, 2004, Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa- desa Sekitar Hutan di Jawa, Damar.
Shimogaki,  Kazuo,  1993,  Kiri  Islam:  Antara  Modernisme  dan Postmodernisme; Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi, LKIS. Simon,  Hasanu,  1999,  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat (Cooperative  Forest  Management):  Teori  dan  Aplikasi  pada  Hutan  Jati  di Jawa, BIGRAF, Yogyakarta.
Simon, Hasanu, 2004, Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiono,  Muhadi,  2006,  Kritik  Antonio  Gramsci  terhadap  Pembangunan Dunia Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tim  Lapera  (Ed),  2001,  Prinsip-prinsip  Reforma  Agraria:  Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat, Lapera Pustaka Utama. Wiratno,  dkk,  2004,  Berkaca  di  Cermin  Retak:  Refleksi  Konservasi  dan Implikasi  bagi  Pengelolaan  Taman  Nasional,  The  Gibbon  Foundation Indonesia.