## KONSEP ISLAMIC STATE AMIEN RAIS DAN NURCHOLISH MADJID

## Andri Nirwana AN
Fakultas Ushuluddin IAIN Ar Raniry Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh Email: andrinirwana@yahoo.com

## ABSTRACT
This paper focuses on the study of Islamic Political Thought of Nurcholish Madjid  and  M.  Amien  Rais  about  Islamic  state  in  Indonesia.  Nurcholish  Madjid required secularization, as an effort and rationalization of religious desecration. In this context, religion is not only understood as an integral dimension of the sacred (holy)  with  all  its  appliances.  But  there  are  many  parts  changed,  because  it  is sociological.  According  to  Nurcholish,  secularization  is  the  way  that  Muslims needed  to  be  done,  so  that  the  public  can  distinguish  between  social  phenomena and the phenomenon of transcendent revelation.
Kata Kunci: Islamic state, Amien Rais, Nurcholish Madjid

## Pendahuluan
Dalam  pandangan  Amien  Rais,  istilah Islamic  State atau  Negara  Islam tidak ada dalam al-Quran maupun dalam Sunnah. Oleh karena itu, menurut Amien Rais, tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan Negara Islam. Yang ada adalah khilafah, yaitu suatu misi kaum Muslimin yang harus ditegakkan di muka bumi  ini  untuk  memakmurkan  sesuai  dengan  petunjuk  dan  peraturan  Allah  swt., maupun  Rasul-Nya.  Adapun  cara  pelaksanaannya,  lanjut  Amien  Rais,  al-Quran tidak  menunjukkan  secara  terperinci,  tetapi  dalam  bentuk  global  saja.  Amien mencontohkan  Saudi  Arabia,  sebagai  suatu  negara  yang  aneh  dalam  zaman modern  ini,  dan  para  pemimpinnya  menyatakan  tidak  perlu  konstitusi  karena mereka sudah mempunyai sandaran syari’ah Islam. Namun, bagi Amien aplikasi syari’ah  Islam  sendiri  di  sana  begitu  sempit,  dan  jauh  dari  idealisme  Islam  itu sendiri.  Amien  menyebutkan,  seperti  prinsip-prinsip  monarkhi  Saudi  Arabia  itu sendiri  sudah  bertabrakan  dengan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam  di  bidang kemasyarakatan dan politik.

## Pemikiran Islamic State menurut Nurcholish Madjid
Menurut Nurcholish Madjid, untuk semua tujuan sosial politik, manusia memang  harus  kembali  kepada  naturnya,  yaitu  fitrah  manusia  yang  suci  ( hanif ). Dan dari sini pula Nurcholish Madjid membangun dasar teologis mengenai Islam sebagai  agama  kemanusiaan  yang  nantinya  akan  mendasari  gagasan-gagasan politik  Islam,  berdasarkan  teoritisasi  al-Quran,  yang  sekaligus  menjadi  inti
pemikiran keagamaan Nurcholish yang mendasari segi-segi pemikiran politiknya. Oleh karena itu, penting di sini untuk mengutip lengkap nuktah-nuktah pandangan dasar kemanusiaan Islam, seperti yang telah dirumuskan oleh Nurcholish Madjid, dan  selalu  menjadi  dasar  ceramah-ceramah  maupun  tulisan-tulisannya,  baik mengenai agama Islam maupun politik sebagaimana berikut:
“(1)  Manusia  diikat  dalam  suatu  perjanjian  primordial  dengan  Tuhan, yaitu bahwa manusia, sejak dari kehidupannya dalam alam ruhani, berjanji untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat orientasi hidupnya; (2) Hasilnya ialah  kelahiran  manusia  dalam  kesucian  asal  (fitrah),  dan  diasumsikan  ia  akan tumbuh  dalam  kesucian  itu  jika  seandainya  tidak  ada  pengaruh  lingkungan;  (3) Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani (nurani, artinya bersifat cahaya terang),  yang  mendorongnya  untuk  senantiasa  mencari,  berpihak  dan  berbuat yang baik dan benar; (4) Tetapi karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang  lemah  (antara  lain,  berpandangan  pendek,  cenderung  tertarik  kepada  hal- hal  yang  bersifat  segera),  maka  setiap  pribadinya  mempunyai  potensi  untuk salah,  karena  “tergoda”  oleh  hal-hal  menarik  dalam  jangka  pendek;  (5)  Maka, untuk  hidupnya,  manusia  dibekali  dengan  akal  pikiran,  kemudian  agama,  dan terbebani kewajiban terus menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar  dan  baik;  (6)  jadi  manusia  adalah  makhluk  etis  dan  moral,  dalam  arti bahwa  perbuatan  baik  buruknya  harus  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  di dunia ini sesama manusia, maupun di akhirat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa; (7) Berbeda dengan pertanggungjawaban di dunia yang nisbi sehingga masih ada kemungkinan  manusia  menghindarinya,  pertanggungjawaban  di  akhirat  adalah mutlak, dan sama sekali tidak mungkin dihindari. Selain itu, pertanggungjawaban mutlak  kepada  Tuhan  di  akhirat  itu  bersifat  sangat  pribadi,  sehingga  tidak  ada pembelaan,  hubungan  solidaritas  dan  perkawinan,  sekalipun  sesama  antara teman,  karib  kerabat,  anak  dan  ibu-bapak;  (8)  Semuanya  itu  mengasumsikan bahwa  setiap  pribadi  manusia,  dalam  hidupnya  di  dunia  ini,  mempunyai  hak dasar  untuk  memilih  dan  menentukan  sendiri  perilaku  moral  dan  etisnya  (tanpa hak memilih itu tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral dan etis, dan manusia  akan  sama  derajat  dengan  makhluk  yang  lain,  jadi  tidak  akan mengalami  kebahagiaan  sejati);  (9)  Karena  hakekat  dasar  yang  mulia  itu, manusia  dinyatakan  sebagai  puncak  segala  makhluk  Allah,  yang  diciptakan olehnya  dalam  sebaik-baik  ciptaan,  yang  menurut  asalnya  berharkat  dan martabat setinggi-tingginya; (10) Karena Allah pun memuliakan anak cucu Adam ini,  dan  melindungi  serta  menanggungnya  di  daratan  maupun  di  lautan;  (11) setiap  pribadi  manusia  adalah  berharga,  seharga  kemanusiaan  sejagad.  Maka barangsiapa  merugikan  seorang  pribadi,  seperti  membunuhnya,  tanpa  alasan yang  sah  maka  ia  bagaikan  merugikan  seluruh  umat  manusia,  dan  barangsiapa berbuat  baik  kepada  seseorang,  seperti  menolong  hidupnya,  maka  ia  bagaikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia.; (12) Oleh karena itu setiap pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya, dengan memenuhi kewajiban diri
pribadi terhadap pribadi yang lain, dan dengan menghormati hak-hak orang lain, dalam suatu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka” 1 .
Menurut  Nurcholish  Madjid,  “hak  setiap  orang  untuk  memilih  dan menyatakan pendapat  dan pikiran serta kewajiban setiap orang untuk  mendengar pendapat  dan  pikiran  orang  lain  itu  membentuk  inti  ajaran  tentang  musyawarah. ”Dalam Islam istilah musyawarah sendiri secara etimologis, menurut Nurcholish mengandung arti “saling memberi isyarat”, yakni saling memberi isyarat tentang apa  yang  benar  dan  baik:  jadi  bersifat reciprocal dan mutual 2 .  Adapun musyawarah, bagi Nurcholish Madjid tidak akan terwujud dengan baik jika tidak disertai  dengan  kelapangan  dada,  kerendahan  hati  dan  keterbukaan.  Prinsip  ini menurut  Nurcholish  Madjid  dapat  disimpulkan  dari  perintah  Allah  kepada  Nabi Muhammad saw. untuk bermusyawarah dengan para sahabat beliau, yaitu sebagai berikut:
Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau ( Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap  mereka,  sekiranya  engkau  bersikap  keras  dan  berhati  kasar, tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari  sekitarmu,  karena  itu  maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan  mereka  dalam  urusan  itu  kemudian  apabila  engkau  telah membulatkan  tekad,  maka  bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal”. (QS. Ali Imran: 159)
Dengan  melihat  perangkat  normatif  perintah  bermusyawarah  tersebut,
Nurcholish  Madjid  memberikan  tinjauan  moral-etis  dalam  pelaksanaan  ber- musyawarah.  Menurutnya,  terlaksananya  musyawarah  yang  selanjutnya  sebagai dasar  kehidupan  masyarakat  zaman  nabi  tersebut  karena  selalu  dikaitkan  dengan prinsip: (1) Adanya  Rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad; (2) dengan  rahmat  Allah  itu  Nabi  saw.  senantiasa  menunjukkan  sikap-sikap  lemah lembut,  lapang  dada  dan  penuh  pengertian  kepada  orang  lain;  (3)  beliau  tidak kejam, dan tidak pula kasar; (4) perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain; (5) perintah untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang lain; (6) perintah musyawarah,  sebagai  kelanjutan  wajar  semua  hal  itu;  (7)  menyandarkan  diri ( tawakkal ) kepada Allah jika sudah membuat keputusan 3 .
Negara  Islam  menurut  Nurcholish  Madjid  tidak  dikenal  dalam  sejarah. Buktinya  ketika  Nabi  dimakamkan  tiga  hari  setelah  meninggal.  Kejadian  itu, menurut Nurcholish Madjid disebabkan karena penggantinya tidak jelas pula, pola
1 Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Islam dalam Sejarah (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 193-194
2 Madjid, Islam Agama..., 197
3 Madjid, Islam Agama..., 196
suksesi tidak jelas, dan itu menunjukkan bahwa masalah kenegaraan tidak menjadi bagian integral dari Islam, demikian Nurcholis Madjid menarik kesimpulan 4 . Menurut Nurcholish, ditinjau dari segi proses sejarah dan perkembangan pemikiran,  timbulnya  gagasan  “Negara  Islam”  itu  adalah  suatu  bentuk  ke- cenderungan  apologetis 5 .  Setidaknya,  menurut  Nurcholish,  apologetis  tersebut dapat  ditinjau  dari  dua  segi: Pertama ,  kemunculannya  adalah  apologi  terhadap ideologi-ideologi  Barat  seperti  demokrasi,  sosialisme,  komunisme  dan  lain sebagainya.  Invasi  kultural  berupa  ideologi-ideologi  tersebut  direspon  dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang melahirkan pandangan dan berujung pada perjuangan Islam politik yang mencita-citakan terbentuknya “negara Islam”, sebagaimana terdapat negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis, dan lain sebagainya.
Kedua ,  pandangan  legalisme  sebagai  kelanjutan  fikihisme  yang  begitu dominan di kalangan umat Islam, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan negara pada masa lalu. Pemahaman yang demikian  masih  kuat  mengiringi  wacana  politik  Islam  modern,  yang  meng- asumsikan bahwa untuk menegakkan sebuah syari’at maka haruslah dimulai dari negara  sebagai  elemen  kekuasaan  yang  akan  mampu  mengatur  dan  me- negakkannya. Padahal,  menurut Nurcholish, Fikih itu telah kehilangan relevansi- nya dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakan secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya sudah tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang- orang  lain.  Dengan  demikian,  dalam  pandangan  Nurcholish,  hasilnya  tidak  perlu hanya  merupakan  hukum  Islam,  melainkan  hukum  yang  meliputi  semua  orang, untuk  mengatur  kehidupan  bersama 6 .  Dalam  konteks  ini,  nampaknya  Nurcholish sangat  berobsesi  untuk  menjelaskan  bahwa  Islam  yang  hakiki  bukan  semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme  negara  dan  pemerintahan.  Tetapi  Islam  sebagai  pengejawantahan tauhid,  yang  merupakan  kekuatan  spiritual  yang  mampu  melahirkan  jiwa  yang hanif , inklusif , demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat.
Lebih  jauh  Nurcholish  melihat  bahwa  tindakan  yang  lebih  prinsipil  dari konsepsi  tentang  “Negara  Islam”  tersebut  adalah  suatu  distorsi  hubungan proporsional antara negara dan agama. Bagi Nurcholish, Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi 7 . Antara agama dan negara memang tidak bisa dipisahkan, namun antara keduanya itu tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Oleh karena itu tak  heran  kalau  Nurcholis  Madjid  tidak  setuju  kalau  Islam  dipandang  sebagai
4 Lihat Tempo , edisi 2 Desember 1984, 15
5 Nurcholis Madjid, Menyegarkan paham keagamaan di kalangan umat Islam  Indonesia, dalam Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1987),  253
6 Nurcholish  Madjid, Islam  Doktrin  dan  Peradaban, Cet.  II  (Jakarta:  Yayasan  Wakaf Paramadina, 1992), 255
7 Nurcholis  Madjid, Islam  Kemoderenan  dan  Keindonesiaan ,  Cet.  IX  (Jakarta:  Mizan, 1997),  255-256
ideologi,  Baginya  Islam  bukanlah  sebuah  ideologi 8 ,  sebab  pandangan  langsung kepada  Islam  sebagai  ideologi,  bisa  berarti  merendahkan  agama  itu  menjadi setaraf dengan berbagai ideologi yang ada di dunia 9 .

## Pemikiran Islamic state menurut M. Amien Rais
Politik  dan  agama  sering  dipahami  secara  terpisah  di  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Sehingga  seolah  tidak  ada  keterkaitan  fungsional  dan  organik antara  politik  dan  agama  serta  politik  dan  dakwah.  Bahkan  ada  kesan  dalam masyarakat  seolah-olah  politik  selalu  mengandung  kelicikan,  hipokrasi,  ambisi buta,  pengkhianatan,  penipuan,  dan  pelbagai  konotasi  buruk  lainnya.  Bagi  M Amien Rais  persepsi  politik  yang demikian tentu cukup berbahaya. Ditinjau dari kaca  mata  agama  dan  dakwah,  pandangan  politik  seperti  ini  juga  sangat merugikan 10 .
Menurut Amien Rais, seorang politisi haruslah bersandar pada moralitas dan etika  yang bersumber pada ajaran tauhid.  Bila moralitas dan etika tauhid  ini dilepaskan  dari  politik,  maka  politik  itu  akan  berjalan  tanpa  arah,  dan  bermuara pada kesengsaraan orang banyak. Sebagaimana diungkapkan Amien:
“….  Politik  merupakan  salah  satu  kegiatan  penting,  mengingat  bahwa suatu  masyarakat  hanya  bisa  hidup  secara  teratur  kalau  ia  hidup  dan  tinggal dalam  sebuah  negara  dengan  segala  perangkat  kekuasaannya.  Sedemikian penting  peranan  politik  dalam  masyarakat  modern,  sehingga  banyak  orang berpendapat bahwa politik adalah panglima . Artinya, politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan berbagai aspek kehidupan lainnya 11 .
Dengan  demikian,  maka  politik  harus  mengindahkan  nilai-nilai  agama dan  fungsional  terhadap  tujuan  dakwah.  Politik  yang  fungsional  terhadap  tujuan dakwah  adalah  politik  yang  sepenuhnya  mengindahkan  nilai-nilai  Islam.  Dalam hubungan ini, Amien Rais menegaskan bahwa kehidupan politik yang Islami tidak memberikan  tempat  bagi  sekulerisasi.  Mengutip  Harvey  Cox,  Amien  Rais menggambarkan  yang  dimaksud  dengan  sekulerisasi  dan  komponen-komponen- nya  adalah, disenchanment  of  nature ,  desakralisasi  politik,  dan  dekonsentrasi nilai-nilai. Disenchanment  of  nature berarti  pembebasan  alam  dari  nilai-nilai agama,  agar  masyarakat  dapat  melakukan  perubahan  dan  pembangunan  dengan bebas. Desakralisasi politik bermakna penghapusan legitimasi sakral atas otoritas dan kekuasaan, dan hal ini merupakan syarat untuk mempermudah kelangsungan perubahan sosial dan politik dalam proses sejarah. Sedangkan dekonsentrasi nilai- nilai,  termasuk  nilai-nilai  agama,  supaya  manusia  bebas  mendorong  perubahan- perubahan  evolusioner  tanpa  terikat  lagi  dengan  nilai-nilai  agama  yang  bersifat absolut 12 .
8 Nurcholis Madjid, Aspirasi Umat Islam Indonesia (Jakarta: Leppenas, 1983),  4
9 Dedy  Djamaluddin  Malik  dan  Idi  Subandy  Ibrahim, Zaman  baru  Islam  Indonesia: Pemikiran dan aksi politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholis Madjid dan Jalaluddin Rahmat , Cet. I (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 169
10 Amien  Rais, Cakrawala  Islam:  Antara  Cita  dan  Fakta ,  Cet.  VI  (Bandung:  Mizan 1995), 81-85
11 Rais, Cakrawala ..., 27
12 Rais, Cakrawala ..., 28-29
Politik  selalu  berkaitan  dengan  kekuasaan  ( power ).  Sebagaimana dikatakan  V.O.  Key,  Jr.,  politik  terutama  terdiri  atas  hubungan  antara  super- ordinasi  dan  subordinasi,  antara  dominasi  dan  submisi,  antara  yang  memerintah dan  yang  diperintah.  George  Catlin  memberi  takrif  politik  sebagai  kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia dalam mengontrol masyarakat ( the  act  of  human  social  control ).  Sedangkan  Harold  Lasswell  memberikan pengertian  politik  menyangkut who  gets  what,  when  and  who . What di  sini terutama  berupa  kekuasaan  atau  otoritas  politik.  Sedangkan  siapa,  kapan,  dan bagaimana, adalah masalah-masalah yang menentukan bentuk pengelolaan politik suatu masyarakat 13 .
Menurut  Amien  Rais,  politik  kepartaian,  proses  rekruitmen  pejabat  atau pegawai,  proses  agregasi  dan  artikulasi  kepentingan,  proses  pemecahan  konflik kepentingan  antar  golongan  dalam  masyarakat,  proses  pembuatan  keputusan politik  domestik  maupun  luar  negeri  dan  lain  sebagainya,  adalah  contoh-contoh kegiatan  politik  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  fondasi  moral  dan  etik  yang dianut.”  (Ibid).  Bagi  Amien  Rais,  seorang  Marxis,  tindakan  politik  adalah  baik bila  tindakan  itu  menguntungkan  kaum  proletar,  memperlemah  posisi  golongan yang  mereka  katakan  borjuis,  dan  menuju  revolusi  sosial  ke  arah  masyarakat tanpa  kelas.  Begitu  halnya  dengan  seorang  sekularis-pragmatis,  suatu  tindakan politik  itu  baik  jika  dapat  memberi  keuntungan  praktis  dan  manfaat  material, walaupun hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesaat. Sedangkan bagi seorang  muslim,  suatu  tindakan  politik  itu  baik  kalau  ia  berguna  bagi  seluruh rakyat, sesuai dengan ajaran rahmatan lil’alamin .
Dengan melihat berbagai kenyataan politik di atas, menurut Amien Rais, dalam  kaca  mata  Islam  ada  dua  jenis  politik 14 .  Yaitu  politik  yang  luhur, adiluhung,  dan  berdimensi  moral  serta  etis  ( high  politics )  dan  politik  kualitas rendah  atau  politik  yang  terlalu  praktis  dan  seringkali  cenderung  nista  ( low politics ).  Dalam  konteks  organisasi,  Amien  mencontohkan:  “Bila  sebuah organisasi menunjukkan sikap yang tegas terhadap korupsi, mengajak masyarakat luas  untuk  memerangi  ketidakadilan,  menghimbau  pemerintah  untuk  terus menggelindingkan  proses  demokrasi  dan  keterbukaan,  maka  organisasi  tersebut pada  hakikatnya  sedang  memainkan high  politics .  Sebaliknya,  bila  sebuah organisasi melakukan gerakan manuver politik untuk memperebutkan kursi DPR, minta bagian di  lembaga eksekutif, membuat  kelompok penekan,  membangun  di lobi,  serta  berkasak-kusuk  untuk  mempertahankan  atau  memperluas vested interest , maka organisasi tersebut sedang melakukan low politics .”
Dalam  sebuah  seminar  yang  membahas  topik  pemikiran  politik  Islam yang  diadakan  pada  tahun  1982  menyimpulkan 15 Pertama ,  dalam  rangka  me- nyusun teori politik Islam, yang ditekankan bukanlah struktur “negara Islam”, me- lainkan  substruktur  dan  tujuannya.  Sebab,  struktur  negara  akan  berbeda-beda  di satu tempat dan tempat yang lain. Ia merupakan ijtihad kaum muslimin yang dapat
13 Rais, Cakrawala ..., 30
14 Rais, Cakrawala ..., 74
15 Mumtaz Ahmad, Masalah-masalah Teori Politik Islam (Bandung: Mizan, 1993),
berubah-ubah. Sementara itu, subkultur dan tujuannya merupakan prinsip-prinsip umum  dalam  bernegara  secara  Islami. Kedua ,  tercapai  kesepakatan  bahwa demokrasi  merupakan jiwa sistem pemerintahan  Islam meskipun mereka sepakat untuk menolak asumsi filosofis “demokrasi Barat”.
Kedua  kesimpulan  ini  senada  dengan  pendapat  Amien  Rais  bahwa “keabadian  wahyu  Allah  justru  terletak  pada  tiadanya  perintah  dalam  al-Qur’an dan Sunnah agar mendirikan Negara Islam ( Daulah Islamiyyah ) 16 . Jika umpama- nya  ada  perintah  tegas  untuk  mendirikan  negara  Islam,  maka  al-Qur’an  dan Sunnah juga akan memberikan tuntunan terinci  tentang struktur institusi-institusi negara  yang  dimaksudkan.  Seperti  sistem  perwakilan  rakyat,  hubungan  antar badan-badan legislatif, eksekutif, dan  yudikatif, sistem  pemilihan umum (apakah sistem  distrik  atau  sistem  proporsional),  dan  detil-detil  lain  yang  benar-benar terinci.  Bila  demikian  halnya,  maka  negara  Islam  itu  tidak  akan  tahan  zaman. Mungkin negara itu cocok dan sangat tepat untuk masa 14 abad yang silam, tetapi perlahan-lahan ia akan menjadi usang ( out of date ), dan tidak dapat lagi memiliki kemampuan menanggulangi masalah-masalah modern yang timbul sejalan dengan dinamika  masyarakat  manusia,  dan  pasti  tidak  akan  serasi  dengan  dinamika sejarah  yang  terus  mengalami  perubahan  dan  pertumbuhan  sesuai  dengan sunnatullah .”
Namun,  menurut  Amien,  dengan  demikian  tidak  berarti  lantas  kaum muslimin diperkenankan membangun negara sesuai dengan kemauan manusiawi- nya  sendiri,  dan  terlepas  dari  ajaran-ajaran  pokok  ( fundamentals )  agama  Islam. Bagi  Amien,  membangun  suatu  negara  yang  terlepas  dari fundamentals ajaran Islam  berarti  membangun  negara  yang  sekularistis,  yang  kehilangan  dimensi spiritual  dan  menjurus  pada  kehidupan  yang  serba-material,  yang  di  dalamnya petunjuk  wahyu  hanya  disebut-sebut  secara  berkala  dalam  kesempatan-ke- sempatan tertentu.
Dalam  pandangan  Amien,  kaum  muslimin  harus  dapat  menarik  atau mendeduksi etika, nilai-nilai, norma-norma pokok serta parameter bagi kehidupan bernegara  dan  berpemerintah.  Hubungan  antara  ajaran-ajaran  pokok  Islam  harus dijadikan  landasan  utama  dan  menjadi  peraturan-peraturan  fungsional  dan operasional dalam mengatur negara dan pemerintahan.
Pernyataan-pernyataan Amien Rais terhadap sistem politik Islam selama ini  menunjukkan  bahwa  ia  bukanlah  seorang  pendukung  konsep  negara  Islam secara  formalistik.  Namun  demikian,  bukan  berarti  ia  mendukung  sekularistik, sebab  realisasi  ajaran-ajaran  Islam  yang  telah  dijabarkan  dalam  syari’at  tetap membutuhkan  negara  sebagai  pemegang  otoritas  politik.  Sebab,  suatu  hukum hanya  bisa  dilaksanakan  jika  ada  otoritas  yang  melaksanakan  penerapan  hukum. Dalam pandangan Islam, negara adalah penjaga syari’ah supaya tidak mengalami distorsi dan penyelewengan-penyelewengan 17
16 Amien Rais, Cakrawala Islam (Bandung: Mizan, 1987), 41
17 Rais, Cakrawala …, 44
Dalam  pandangannya  Syari’ah  adalah  sistem  hukum  yang  lengkap  dan terpadu. Agar syari’ah dapat  dilaksanakan, sudah pasti membutuhkan kekuasaan politik dan yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan hukum itu adalah negara. Menurut Amin dalam  pandangan Islam, negara adalah penjaga syari’ah 18 . Wajar bila  kemudian  Amien  menolak  pandangan  Syaikh  Ali  Abdul  Razik  dalam Al Islam wa Ushul al Hukum yang berpendapat bahwa pemerintahan menurut Islam boleh  mengambil  bentuk  apa  saja.  Razik  juga  menyatakan  bahwa  Rasul  hanya bertugas  mendakwahkan  agama  dan  tidak  ada  kaitan  apa  pun  dengan  urusan kenegaraan. Argumen ini dinilai sangat Amin sangat lemah, karena pemerintahan yang  didirikan  dengan  bimbingan  Islam  mempunyai  tujuan  ganda  yang  tipikal, yaitu  menjamin  tegaknya  keyakinan  ( addin )  dan  menjamin  terpenuhinya  ke- pentingan  rakyat.  Meskipun  keduanya  bukanlah  tujuan  akhir  melainkan,  kata Amin tujuan antara untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.
Pandangan  Amien  Rais  terhadap  hubungan  agama  dan  negara  secara substansial  sangat  dipengaruhi  oleh  pemikiran  Muhammad  Natsir.  Hal  ini  di- karenakan  Natsir  adalah  tokoh  Islam  yang  sangat  dikagumi  oleh  Amin  Rais 19 . Muhammad  Natsir  dikenal  sebagai  tokoh  Islam  yang  memperjuangkan  sendi- sendi  Islam  yang  menjadi  dasar  negara.  Pemikiran-pemikiran  seperti  ini menjadi referensi  bagi  perjalanan  intelektual  Amien  Rais.  menurut  Amien,  Islam  sebagai agama  wahyu  telah  memberikan  etik  yang  sangat  jelas  bagi  pengelolaan  seluruh kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara dan berpemerintahan 20 .
Tentang negara ideal ini memberi rumusan ciri-ciri yang harus ada dalam Negara  Islam  yang  menurutnya  merupakan  nilai-nilai  politik  fundamental  yang seharusnya ditegakkan. Pertama, bahwa negara  dan masyarakat harus ditegakkan di  atas  dasar  keadilan  (al  ‘adalah),  kedua  adalah  Musyawarah  (Syura)  ketiga adalah  persaudaraan  atau  persamaan  (ukhuwah),  keempat,  kebebasan/ kemerdekaan dan kelima pertanggung jawaban penguasa di hadapan rakyat 21 .

## Komparasi Pemikiran Amien Rais dan Nurcholish Madjid
Amien  Rais  dan  Nurcholish  Madjid  sama-sama  berpandangan  bahwa tauhid  merupakan  prinsip  dasar  dalam  membangun  sistem  moral-etik  dalam berpolitik.  Amien  Rais  sangat  percaya  bahwa  dengan  berprinsip  dasar  pada tauhid,  formulasi  teologis  dalam  konteks  politik  modern  dan  keumatan  akan sangat  bisa  untuk  bertanding,  atau  bahkan  disejajarkan  dengan  politik  modern sekarang  ini.  Misalnya  dalam  menegakkan  negara  demokrasi,  pluralisme,  ke- terbukaan, penegakan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Dari paham tauhid ini, Amien Rais mereformulasi pandangannya tentang tauhid dalam derivasi lima konsekwensi  yang  terdiri  dari unity  of  creation,  unity  of  mankind,  unity  of guidance,  unity  of  purpose  of  live,  yang  kesemuanya  itu  terlahir  dari  unity  of
18 Rais, Cakrawala ..., l 53
19 Ahmad  Suhelmi,  Kamaruddin,  Syahrul  Hidayat  dkk, Mengubur  Sistem  Politik  orde baru , Cet I (Bandung: Mizan, 1998), 175
20 Rais, Cakrawala…, 42
21 Rais, Cakrawala ..., 46-56
godhead.  Jika  diperas,  maka  reformulasi  tauhid  tersebut  merupakan  bentuk kosmopolitanisme dari pandang kehidupan dunia dan akhirat yang tak terpisah- kan.
Begitu  halnya  dengan  Nurcholish  Madjid.  Ia  sangat  percaya  bahwa dengan dasar-dasar moral-etik yang telah dibangun Rasulullah saw. di Madinah – yang  menurut  ukuran  zamannya  sangat  modern  –  umat  Islam  sebenarnya  lebih siap  dalam  menghadapi  modernitas,  yaitu  keterbukaan,  demokrasi,  hak  asasi manusia  dan  lain  sebagainya.  Tauhid  dalam  pemikiran  Nurcholish  Madjid  di samping mengandung makna yang dapat diderivasi ke dalam masyarakat modern, juga menuntut pandangan yang wajar dan menurut apa adanya kepada dunia dan masalahnya,  yang  pada  intinya  ia  formulasikan  dalam  bentuk  sekularisasi. Bahkan akibat dari pandangan tauhid ini, Nurcholish Madjid sependapat dengan M. Iqbal bahwa Islam merupakan “Bolshevisme plus Allah.”
Kedua,  Nurcholish  Madjid  dan  Amien  Rais  sering  menggunakan terminologi-terminologi  normatif  al-Qur’an  yang  dikontekstualisasikan  dalam bahasa politik modern, untuk dijadikan sebagai landasan moral-etik politik Islam. Misalnya,  istilah  musyawarah  merupakan  tipikal  awal  terhadap  gagasan demokrasi. Keduanya tidak menolak terhadap gagasan demokrasi karena dengan asumsi dasar bahwa Islam sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi tersebut  sebagaimana  perintah  musyawarah  dalam  bahasa  al-Qur’an.  Dalam konteks  ini,  kedua  pemikir  tersebut  berbeda  dengan  pemikir  politik  Islam kontemporer semacam Husein Haikal dan Ali Abd Razik. Bagi Husein Haikal, ia tidak mau menggunakan terminologi al-Qur’an dalam rangka merumuskan suatu sistem  politik  maupun  pemerintahan.  Dalam  pandangannya,  terminologi syura misalnya,  yang  terdapat  dalam  al-Qur’an  menurutnya  bukan  diturunkan  untuk atau dalam kaitan sistem pemerintahan tertentu, semisal pula demokrasi. Walau- pun  sebenarnya  secara  ide  Husein  Haikal  juga  tidak  menolak  istilah  demokrasi tersebut.  Begitu  halnya  dengan  terminologi amar  ma’ruf  nahi  munkar,  yang dalam  pandangan  dunia  politik  akan  selalu  memiliki  maknanya  yang  ganda.
Yaitu  pada  satu  sisi  bahasa  politik  Islam  akan  menuntut  adanya  afirmasi  pada kebaikan  yang  bersumber  dari  legalitas  teologis-normatif  dari  ajaran  suatu agama.  Dan  di  sisi  yang  lain  akan  menuntut  untuk  memiliki  keberanian  dalam menegaskan segala bentuk kemunkaran perilaku politik yang tidak sesuai dengan moral-etis masyarakat beragama, yang berarti mendapatkan legalitas sosiologis. Ketiga,  dalam  strategi  pembaruan  pemikiran  Islam  Amien  Rais  dan
Nurcholish Madjid memulainya dari titik pandang yang berbeda. Dan karena titik pandang  ini  pula  yang  membuat track  record  pemikiran  Amien  Rais  dan Nurcholish  Madjid  dalam  konteks  pembaruan  pemikiran  Islam  di  Indonesia mengalami perbedaan. Menurut Nurcholish Madjid, untuk melakukan pembaruan pemikiran  Islam  khususnya  berkait  erat  dengan  persoalan  sistem  politik,  maka menuntut  keharusan  sekularisasi,  dan  bukan  sekularisme.  Sekularisasi  bagi Nurcholish merupakan desakralisasi dan rasionalisasi paham keagamaan. Karena dengan  sekularisasi,  diharapkan  umat  Islam  dapat  membedakan  antara  urusan
dunia  yang  temporal  dan  urusan  akhirat  yang  transendental.  Dengan  demikian, sekularisasi  adalah  derivasi  langsung  dari  pandangan  hidup  tauhid,  yang mendesakralisasikan  kehidupan  pandangan  hidup  selain  kepada  Allah.  Dalam analogi  Ahmad  Wahib,  Nurcholish  mengartikan  bahwa  sekularisasi  itu merupakan  respon  agama  terhadap  modernitas  atau  perkembangan  kebudayaan. Seperti  halnya  Muhammadiyah  pada  masa  awal  pergerakannya  mendirikan sekolah modern, mendirikan rumah sakit, memakai dasi dan celana dan lain-lain. Sekularisasi  ini  tidak  sama  dengan  sekularisme  sebagaimana  yang  dimaksud sebagian kebanyakan orang di Indonesia.
Muhammad  Amien  Rais  dan  Nurcholish  Madjid  sama-sama  sepakat dengan istilah tidak ada Negara Islam, dalam literatur al-Qur’an maupun Sunnah. Dalam pandangan Amien Rais, Islamic State atau negara Islam merupakan istilah yang  tidak  terdapat  dalam  al-Qur’an  maupun  Sunnah.  Oleh  karena  itu, menurutnya  tidak  ada  perintah  dalam  Islam  untuk  mendirikan  negara  Islam. Yang  lebih  penting  adalah  selama  suatu  negara  menjalankan etos  Islam, kemudian  menegakkan  keadilan  sosial  dan menciptakan  suatu  masyarakat  yang egalitarian,  yang  jauh  daripada  eksploitasi  manusia  atas  manusia  maupun eksploitasi  golongan  atas  golongan,  berarti  menurut  Islam  sudah  dipandang negara  yang  baik.  Bagi  Amien  Rais,  apalah  artinya  suatu  negara  menguatkan Islam  sebagai  dasar  negara,  kalau  ternyata  hanya  formalitas  kosong.  Amien mencontohkan negara Arab Saudi yang tidak mempunyai konstitusi, dan baginya merupakan aneh dalam zaman modern.
Adapun  Nurcholish  Madjid  melihat  bahwa  kecenderungan  umat  Islam untuk  mendirikan  Negara  Islam  tersebut  merupakan  tindakan  dan  wacana  yang apologetis dan utopis. Menurut Nurcholish Madjid, hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama, kemunculannya adalah apologi terhadap ideologi- ideologi  Barat  seperti  demokrasi,  sosialisme,  komunisme  dan  lain  sebagainya. Invasi  kultural  berupa  ideologi-ideologi  tersebut  direspon  dalam  apresiasi  yang bersifat  ideologi  politis,  yang  melahirkan  pandangan  dan  berujung  pada perjuangan  Islam  politik  yang  mencita-citakan  terbentuknya  “negara  Islam”, sebagaimana  terdapat  negara  demokrasi,  negara  sosialis,  negara  komunis,  dan lain sebagainya.
Kedua,  pandangan  legalisme  sebagai  kelanjutan  fikihisme  yang  begitu dominan di kalangan umat Islam, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum  yang  mengatur  pemerintahan  dan  negara  pada  masa  lalu.  Pemahaman yang  demikian  masih  kuat  mengiringi  wacana  politik  Islam  modern,  yang mengasumsikan bahwa untuk menegakkan sebuah syari’at maka haruslah dimulai dari  negara  sebagai  elemen  kekuasaan  yang  akan  mampu  mengatur  dan menegakkannya.  Padahal,  menurut  Nurcholish,  Fikih  itu  telah  kehilangan relevansinya  dengan  pola  kehidupan  zaman  sekarang.  Sedangkan  perombakan secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya sudah tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Nurcholish, hasilnya
tidak  perlu  hanya  merupakan  hukum  Islam,  melainkan  hukum  yang  meliputi semua orang, untuk mengatur kehidupan bersama 22 . Dalam konteks ini, nampak- nya  Nurcholish  sangat  berobsesi  untuk  menjelaskan  bahwa  Islam  yang  hakiki bukan  semata  merupakan  struktur  atau  susunan  dan  kumpulan  hukum,  yang tegak berdiri di atas formalisme negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pengeja-wantahan  tauhid,  yang  merupakan  kekuatan  spiritual  yang  mampu melahirkan  jiwa  yang hanif,  inklusif,  demokratis  serta  menghargai  pluralisme masyarakat. Lebih jauh Nurcholish beranggapan bahwa upaya penegakan negara Islam  merupakan  tindakan  distorsi  terhadap  ajaran  Islam  sendiri.  Sebab, menurutnya  Islam  tidak  mengajarkan  negara  berdasarkan  agama  sebagaimana yang  ada  di  Kristen.  Namun  Islam  hanya  mengajarkan  moral-etis  untuk masyarakat  dalam  bernegara  dan  politik.  Pendapat  ini  senada  dengan  apa  yang dikatakan  oleh  Muhammad  ‘Abduh,  yaitu  Islam  tidak  mengenal  negara  yang berlandaskan agama.

## Kesimpulan
Dalam  fokus  masalah  dasar-dasar  moral-etik  politik  Islam,  kedua intelektual  Islam  Indonesia  tersebut  sependapat  dengan  tauhid  sebagai  landasan moral-etis dalam membangun sistem politik Islam, yang menurutnya sangat cocok dalam  bersandingan  dengan  politik  modern.  Dari  konsepsi  tauhid  ini,  keduanya merumuskan  derivasi  teoritis  berdasarkan  bahasa  dan  semangat  zaman  modern, yaitu  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  keadilan  sosial,  persamaan,  pluralisme, toleransi,  dan kedaulatan rakyat.  Dalam pandangan tentang Islamic state (negara Islam),  Amien  Rais  dan  Nurcholish  Madjid  sependapat  bahwa  pendirian  negara Islam  tidak  terdapat  dalam  perintah  al-Qur’an  dan  Sunnah.  Seruan  untuk mendirikan  negara  Islam  tersebut  dalam  pandangan  Nurcholish  Madjid merupakan  seruan  yang  bersifat  apologetik  dan  utopis.  Hal  ini  juga  keluar  dari pendapat  Amien  Rais.  Bagi  Amien  Rais,  apalah  arti  sebuah  nama  kalau substansinya  adalah  kosong,  jauh  dari  realitas  al-Quran  itu  sendiri.  Kendati mereka  tidak  sepakat  dengan  pendirian  negara  Islam,  namun  mereka  membuat beberapa parameter negara Islam, yang di ambil dari beberapa prinsip dasar ajaran Islam,  yang  selanjutnya  diformulasikan  dengan  perangkat  teori  negara  modern ( modern  nation  state ).  Namun  dalam  melihat  aplikasi  hukum  Islam  dalam  suatu negara  Amien  Rais  dan  Nurcholish  memiliki  perbedaan  cara  pandang.  Bagi Amien Rais hukum Allah yang terdapat dalam al-Quran merupakan hukum  yang lengkap  dan  terpadu,  yang  tidak  dapat  dikalahkan  oleh  hukum  buatan  manusia. Sedangkan  Nurcholish  Madjid  berpendapat  bahwa  hukum  Islam  dalam  al-Quran dan sunnah merupakan sumber normatif yang dibuat oleh manusia, yang berfungsi tidak  semata  untuk  umat  Islam  namun  untuk  umat  manusia.  Pemikiran  Amien Rais  dan  Nurcholish  Madjid  dalam  konteks  politik  Islam  di  Indonesia  dapat digolongkan  sebagai  bagian  dari  kelanjutan  dan  perkembangan  politik  Islam kontemporer  di  dunia,  yang  tidak  lagi  tergoda  dengan  romantisisme  apologetik
22 Nurcholis  Madjid, Islam  Agama  Kemanusiaan,  Membangun  Tradisi  dan  Visi  Baru Islam Indonesia , (Jakarta: Yayasan Wakaf  Paramadina 1995), hal.255
dan  angan-angan  utopis  tentang  suatu  cita-cita  mendirikan  negara  Islam,  apalagi khilafah Islamiyah .

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Suhelmi,  Kamaruddin.  Syahrul  Hidayat  dan  kawan-kawan. Mengubur Sistem Politik Orde Baru , Cet I, Bandung: Mizan, 1998
Amien  Rais. Cakrawala Islam:  Antara  Cita  dan Fakta,  Cet.  6. Bandung:  Mizan 1995
Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim. Zaman baru Islam Indonesia: Pemikiran dan aksi politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholis Madjid  dan  Jalaluddin  Rahmat ,  Cet  I.  Bandung:  Zaman  Wacana  Mulia, 1998
Mumtaz Ahmad, Masalah-masalah Teori Politik Islam. Bandung: Mizan, 1993
Nurcholis  Madjid, Islam  Agama  Kemanusiaan.  Membangun  Tradisi  dan  Visi Baru Islam Indonesia. Jakarta: Yayasan Wakaf  Paramadina 1995
-----. Islam  Agama  Peradaban  Membangun  Makna  dan  Relevansi  Islam  dalam Sejarah. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995
-----. Islam Doktrin dan Peradaban. Cet. 2. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina,

## 1992
-----, Aspirasi Umat Islam Indonesia . Jakarta: Leppenas, 1983
-----,  Menyegarkan  paham  keagamaan  di  kalangan  umat  Islam  Indonesia,  dalam
Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan . Bandung: Mizan, 1987