2 Program Studi Ilmu Administrsi Negara FISIP Universitas Sebelas Maret
1 Email korespondensi: rahesli64@staff.uns.c.id
Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2023, 12 (1): 134-155
PERUBAHAN RELASI GENDER DAN SEKSUALITAS DALAM PROSTITUSI: KAJIAN FEMINISME BARAT DAN FEMINISME PASCAKOLONIAL
Rahesli Humsona 1 , Sri Yuliani 2

## Abstract
The  relationship  between  gender  and  sexuality  in  the  prostitution  industry has changed along with the development of information and communication technology. The purpose of this study was to determine the relation changes in  particular  between  prostitutes,  users,  pimps  and  brokers.  The perspectives  used  are  western  feminism  and  postcolonial  feminism.  The study  used  a  qualitative  method  with  a  phenomenological  approach. Sampling  using  purposive  technique,  data  collection  by  observation,  in- depth  interviews  and  FGD.  For  the  validity  of  the  data,  triangulation  of sources  and  methods  is  used,  while  the  data  analysis  uses  an  interactive model  with  components  of  data  reduction,  data  display  and  conclusion drawing.  The results  of the study indicate that changes in gender relations and  sexuality  in  the  prostitution  can  be  seen  from  the  ability  of  women  to control  relations  with  men  in  production  (earning  income)  which  can  be understood by Western feminism theory. Meanwhile, the inability of women can be seen in the consumption relationship (allocating income) which can be  understood  by  Postcolonial  feminism  theory.  Therefore,  the  theory  of Western    feminism  and  Postcolonial  feminism  does  not  need  to  be contradicted  but  is  used  according  to  the  changing  aspects  of  gender relations and sexuality in prostitution.
Keywords:  The  Changed  Of  Relationship,  Gender  And  Sexuality, Prostitution.

## Abstrak
Relasi  gender  dan  seksualitas  dalam  industri  prostitusi  mengalami perubahan  seiring  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  perubahan  relasi  khususnya  antara pelacur,  pengguna,    germo  dan  calo.  Perspektif  yang  digunakan  adalah feminisme  barat  dan  feminisme  pascakolonial.  Penelitian  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Pengambilan  sampel menggunakan  teknik  purposif,  pengambilan  data  dengan  observasi, wawancara  mendalam  dan  FGD.  Untuk  validitas  data  menggunakan triangulasi  sumber  dan  metode,  sedang  analisis  data  menggunakan  model interaktif  dengan  komponen  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perubahan  relasi  gender dan seksualitas dalam prostitusi nampak dari kemampuan perempuan untuk mengendalikan  relasi  dengan  laki-laki  dalam  produksi  (memperoleh pendapatan)  yang  dapat  dipahami  dengan  teori  feminisme  barat.  Sedang ketidakmampuan perempuan nampak dalam relasi berkonsumsi (mengalokasikan pendapatan) yang dapat dipahami dengan teori feminisme
pascakolonial.  Oleh  karena  itu  teori  feminisme  Barat  dan  feminisme pascakolonial  tidak  perlu  dipertentangkan  melainkan  dimanfaatkan  sesuai dengan aspek perubahan relasi gender dan seksualitas dalam prostitusi.
Kata Kunci: Perubahan Relasi, Gender Dan Seksulitas, Prostitusi.

## PENDAHULUAN
Dalam  sejarah  perkembangan  hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan, perbedaan  gender  telah menciptakan hubungan yang tidak adil, menindas,  serta  mendominasi  antara  kedua  jenis  kelamin  tersebut. Manifestasi  ketidakadilan  gender  yang  dapat  muncul  dalam  bentuk kekerasan  kerja  terhadap  perempuan,  salah  satunya  adalah  prostitusi. Prostitusi  atau  pelacuran  merupakan  suatu  mekanisme  ekonomi  yang merugikan  perempuan  (Fakih, 1998).
Pelacuran  merupakan  profesi  yang  setua  peradaban  manusia.  Pelacur dari  zaman  dahulu  hingga  saat  ini  kebanyakan  menjalankan    prakteknya secara  terselubung,  karena  profesi  pelacur  merupakan  aib  dan  melanggar norma sosial dan agama.  Kebanyakan perempuan terjun ke dunia prostitusi karena keterpaksaan demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Perempuan yang menjadi  pelacur  karena  keterpaksaan,  baik  karena  dorongan  ekonomi maupun  korban trafficking ,    memiliki  posisi  tawar  yang  rendah  dalam relasinya  dengan  pengguna  sehingga  rentan  menjadi  korban  kekerasan seksual.  Studi  yang  dilakukan  Schulze (2014)  mendapatkan  bahwa perempuan yang menjadi pelacur karena terpaksa atau dipaksa berada pada posisi tanpa daya karena ketiadaan sumberdaya ekonomi. Relasi kuasa yang timpang  ini  berdampak  pada  kuasa  tak  terbatas  laki-laki  pengguna  atas tubuh dan seksualitas perempuan pelacur.
Namun yang menarik, perubahan sosial yang terjadi akibat perubahan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga membawa perubahan dalam hal relasi, peran dan motif para aktor dalam prostitusi. Motif ekonomi tidak lagi  menjadi  faktor  utama  yang  mendorong  seseorang  menjadi  pelacur. Arivia  (dalam  Patnani,  1999)  menemukan  fenomena  menarik  dalam aktivitas  prostitusi  yaitu  banyaknya  anak-anak  remaja  yang  berprofesi sebagai  pekerja  seks  demi  memenuhi  gaya  hidup  konsumtif.  Keinginan
untuk  menikmati  hidup  mewah  tanpa  harus  bekerja  keras  telah  mendorong perempuan remaja rela menjual tubuh dan seksualitasnya.
Bisa  dikatakan  bahwa  pelacuran  merupakan  profesi  yang  paling mudah  dimasuki  perempuan  karena  hanya  cukup    bermodalkan  tubuh  dan seksualitas  yang  dimiliki.  Semakin  menarik  tampilan  fisik  seorang perempuan  semakin  besar  imbalan    finansial  dan  material    yang  bisa didapatkan. Karena itu Edlund dan Korn (dalam Nanik, 2012) menyebutkan bahwa  prostitut  adalah  sebuah  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  perempuan yang memiliki ketrampilan rendah untuk mendapatkan gaji yang tinggi.
Perempuan  yang  memutuskan  melanjutkan  menjadi  pelacur  semata- mata  untuk  memenuhi  gaya  hidup  mewah  dan  hasrat  bersenang-senang lebih mempunyai posisi  tawar di hadapan pengguna.  Banyak tipe ini  yang berasal  dari  kelompok  yang  secara  standard  umum  dikategorikan    mapan secara ekonomi. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelacur dari kalangan artis. Menurut penulis buku Jakarta Undercover , Moammar Emka (Kartika dalam megapolitan.kompas.com, 2015) dalam dunia prostitusi artis terdapat kelas-kelas.  Artis kelas A adalah artis yang benar-benar berpredikat public figure.  Mereka  biasanya  tidak  akan  sembarangan  menerima  pesanan pelanggan,  apalagi  dengan booking  short  time .  Biasanya  artis  papan  atas yang  terlibat  prostitusi  akan  meminta  dijadikan  simpanan  atau  dikawin kontrak atau dinikahi siri.
Gejala  di  negara  industri  maju  yang  relatif  liberal  adalah  adanya tuntutan  agar  pelacuran  dilegalkan  sebagaimana  profesi  lainnya.  Para pelacur dan para feminis liberal menuntut negara memberi perlakuan sama, baik  perempuan  maupun  laki-laki,  yang  bekerja  sebagai  pelacur  agar  hak- haknya sebagai pekerja dapat dipenuhi dan mendapat perlindungan hukum. Dengan  legalisasi  prostitusi,  pelacur  dapat  melakukan  negosiasi  dagang yang  menguntungkan  baginya,  sehingga  dapat  mengambil  keuntungan ekonomi optimal dari pekerjaan ini. New Zealand adalah negara yang telah melegalisasi  prostitusi  sejak  tahun  2003.  Pada  tahun  2010,  seorang  polisi dipidana  karena  terbukti  memaksa  seorang  pelacur  untuk  memberikan jasanya  secara  gratis.  Kasus  lainnya,  di  tahun  2014,  seorang  pelacur mendapatkan ganti rugi senilai 21.000 NZD (sekitar Rp 200 juta) dari badan
usaha  prostitusi  tempat  ia  bekerja  yang  terbukti  melakukan  pelecehan seksual  terhadapnya.Tampak  bahwa  legalisasi  prostitusi  menempatkan prostitusi  sebagai  sebuah usaha jasa  yang setara  dengan usaha jasa lainnya (Irlanie,  2016).  Mesti  secara  umum  prostitusi  dipandang  sebagai  jenis profesi  yang merendahkan martabat  perempuan,  namun  tak bisa dipungkiri bahwa  bisnis  seksualitas  –  pelacuran,  pornografi  dan  bisnis  ikutannya- memberi  sumbangan  pendapatan  yang  besar  pada  negara.  Bisa  dipahami para  pelacur  menuntut  negara  memberi  perlindungan  hukum  pada  profesi mereka  sebagai  imbalan  dari  kontribusi  pajak  yang  telah  mereka sumbangkan pada negara.
Seiring  perkembangan  teknologi,  prostitusi  konvensional  juga berkembang  di  dunia  maya.  Dalam  masyarakat  informasi  ( information society )  saat  ini,  prostitusi  online  juga  membentuk  relasi  baru  dari  para pelaku  yang  terlibat  di  dalamnya  (Flora,  2022).  Media-media  online  yang digunakan  dalam  praktik  prostitusi  online  adalah  whatshapp,  messanger, facebook,  dan  lain-lain  (Efendi  &  Apriliani,  2021;  Puspita,  2015).  Dengan media  sosial,  praktik  prostitusi  online  dapat  melibatkan  banyak  pihak  di masyarakat termasuk artis  seperti diungkap media massa (Tamarol, 2019). Faktor  internal  penyebab  terjadinya  prostitusi  online  yaitu  berupa  faktor kebutuhan  ekonomi  keluarga.  Sedang  faktor    eksternal    adalah  pergaulan pertemanan, menghindari pelacakan petugas keamanan (Royani & Ningtias, 2021),  dan kemudahan untuk memperoleh uang dalam jumlah banyak tapi cepat  sehingga dapat  menunjukkan  gaya hidup  yang lebih bersih dan lebih halus  (Sparks,  2019).    Prostitusi  online  terus  berkembang  karena  lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas.
Beberapa  kota  di  Indonesia  berkembang  pesat  dengan  pusat-pusat prostitusi  legal  dan  ilegal.  Beberapa  lokalisasi  prostitusi  ditutup,  dibarengi berkembangnya  lokasi  baru  yang  sulit  dideteksi.  Bahkan  Indonesia merupakan negara  dengan  jumlah  lokalisasi  terbanyak  di  dunia dengan 40    ribuan  orang    pekerja    (Wahab,  2020).  Artikel  ini  bertujuan  untuk mengkaji  perubahan  relasi  gender  dan  seksualitas  dalam  industri  prostitusi di  era  digital.  Kebaruan  penelitian  ini  adalah  mengkaji  relasi  khususnya antara    pelacur,  pengguna,    germo  dan  calo  dengan  menggunakan  teori feminis Barat dan feminis pascakolonial.
Beberapa  kota  di  Indonesia  berkembang  pesat  dengan  pusat-pusat prostitusi  legal  dan  ilegal.  Beberapa  lokalisasi  prostitusi  ditutup,  dibarengi berkembangnya lokasi baru yang sulit dideteksi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  perubahan  relasi  gender  dan  seksualitas  dalam  industri  prostitusi di era digital, khususnya antara  pelacur, pengguna,  germo dan calo dengan menggunakan teori feminis Barat dan feminis postkolonial.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  untuk memperoleh  pemahaman  yang  menyeluruh  dan  tuntas.    Dengan  strategi fenomenologi  peneliti  berusaha  memahami  arti  peristiwa  dan  kaitan- kaitannya  terhadap  orang-orang  dalam  situasi  tertentu.  Peneliti  berusaha untuk  masuk  ke  dalam  dunia  konseptual  para  subyek  yang  diteliti sedemikian  rupa  untuk  memahami  apa  dan  bagaimana  suatu  pengertian dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari- hari.
Pengambilan sampel menggunakan teknik purposif untuk mendapatkan  informan  dari  prostitut  atau  pelacur,  calo,  germo,  pengguna, pegawai Bapermas PPA & KB serta Yayasan Kakak Kota Surakarta. Tabel status dan peran informan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.
Tabel 1. Status dan Peran Informan dalam Prostitusi
No  Inisial Status Peran 1 Pa Prostitut Memberi layanan seksual pada pengguna 2 Pb Prostitut Memberi layanan seksual pada pengguna 3 Pc Prostitut Memberi layanan seksual pada pengguna 4 Ka Pengguna Konsumen  layanan seksual
Pengambilan data dengan observasi, wawancara mendalam dan FGD. Data  kualitatif  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  berupa  data  primer maupun  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung  dari  sumbernya yakni  dari  prostitut,  calo,  germo,  pengguna,  RT  dan  warga  masyarakat. Sedang  data  sekunder  diperoleh  dari  Bapermas  PP  PA  &  KB  dan  LSM Yayasan  Kakak.  Bapermas  sebagai  Koordinator  Umum  di  PTPAS (Pelayanan  Terpadu  bagi  Perempuan  dan  Anak  Surakarta).  Sementara Yayasan  Kakak  melakukan  upaya  pendampingan  terhadap  anak  kurban kekerasan  seksual.  Pengambilan  data  primer  diperoleh  melalui  teknik observasi,  wawancara  mendalam  dan  Focus  Group  Discussion  (FGD) (Krueger, 1994, Irwanto, 2006). Data sekunder dengan menggunakan teknik dokumen. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi sumber dan metode  (Moleong,  1995).  Analisis  data  dilakukan  dengan  model  analisis
5 Kb Pengguna Konsumen  layanan seksual 6 Ca Calo Memberi  informasi adanya prostitut 7 Cb Calo Memberi  informasi adanya prostitut 8 Ga Germo Pengasuh,  pemilik prostitut dan perantara 9 Gb Germo Pengasuh,  pemilik prostitut dan perantara 10 SS LSM Kakak Pendamping prostitut anak 11 Rn Bapermas Pelayan terpadu bagi perempuan dan anak 12 Ma Ketua RT Melayani warga 13 Ms Warga Mengamati fenomena sekitar
interaktif yang memiliki tiga komponen yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Analisis juga dilakukan bersama-sama informan  yang terlibat dalam pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## Prostitusi  Konvensional
Dalam  prostitusi  konvensional  bukan  berarti  prostitut  tidak berkembang  Keberanian  mulai  muncul  selaras  dengan  bertambahnya  usia, untuk  sebisa  mungkin  memilih  pengguna  yang  tampan  dan  bersih.  Kalau yang didapat kurang tampan, maka lebih senang kalau ternyata tidak rewel dan  cepat  menyelesaikan  aktivitas  seksualnya.  Jadi  di  sini  pengguna maupun pelacur  memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pasangan seksual yang disukai. Informan prostitut yang beranjak dewasa, yang pernah dijadikan  hadiah  dalam  suatu  kompetisi  geng  motor  menceritakan pengalamannya:
“Aku punya kenalan geng-geng motor yang suka pake. Tapi aku lihat dulu  kayak  apa  mereka.  Kalau  terlalu  brutal  aku  nggak  mau.  Pilih yang  bersih  dan  duitnya  banyak.  Jadi  kalopun  semalam  cuma  sekali, tapi uangnya cukuplah.”
Pelacur yang beranjak dewasa dan masih berada di pusaran prostitusi, ada  yang  terlibat  dalam  pesta  seks  di  rumah  kontrakan  dengan  beberapa kamar.  Mereka  juga  bisa  memilih  kelompok  yang  diminati.  Tidak  saja mereka  dicari,  tetapi  bahkan  berani  mencari  dan  menghubungi  kelompok pengguna. Mereka biasanya mengajak teman 2 sampai 3 orang. Mereka ikut bergabung  di  akhir  pekan,  dan  berada  di  sana  sampai  pagi  hari.  Untuk keperluan makan dan minum dijamin oleh kelompok pengguna. Bila mereka merasa  nyaman  dan  cocok  maka  akan  berlanjut  di  minggu-minggu selanjutnya.  Menurut  pengguna,  barangkali  pemilik  rumah  kontrakan  tahu aktivitas  mereka,  tetapi  tidak  pernah  menegur.  Yang  penting  kewajiban pembayaran lancar, maka tidak ada masalah.
Ada di antara pelacur muda yang pernah hamil dan digugurkan. Kasus seperti  ini  tidak  bisa  diatasi  olehnya  dengan  menuntut  tanggung  jawab pengguna.  Biasanya  pengguna  beralasan  bahwa  ia  sudah  membayar,  serta
tidak ada kepastian bahwa itu akibat perbuatannya. Jika menghadapi  kasus seperti  ini,  biasanya  mereka  tidak  bisa  mengatasi  sehingga  keluarganya terpaksa  ikut  menanggung  akibatnya.  Relasi  seksual  pranikah  tetap  lebih banyak  menguntungkan  laki-laki  dibandingkan  perempuan.  Segala  resiko yang  muncul  dari  hubungan  seksual  seperti  kehamilan  tidak  menjadi tanggung jawab pengguna.

## Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas dalam Prostitusi Online
Hasil penelitin menunjukkan bahwa semua informan pelacur maupun pengguna  dalam  penelitian  ini  setuju  bahwa  berhubungan  seksual  di  luar pernikahan  adalah  penyimpangan  norma  dalam  masyarakat.  Mereka  juga ingin  agar  dapat  menghentikan  perbuatan  tersebut.  Jika  saat  ini  belum berhasil,  disebabkan  oleh  berbagai  hal.  Seorang  informan  pengguna  yang bekerja sebagai pegawai pabrik mengatakan:
“Saya  sebenarnya  ingin  berhenti,  tetapi  ceweknya  malah menghubungi  dan  mengajak  lagi.  Biasanya  menghubungi  lewat  WA atau miss call . Ya sudah saya mau saja. Saya hubungi balik dan kami gitu lagi.  Saya malah tidak pernah menghubungi  duluan, karena saya sebenarnya pengen berhenti.”
Bagi pelacur yang sudah beberapa tahun  berada di pusaran prostitusi, mulai merasakan adanya tuntutan gaya hidup. Keinginan mendapatkan uang untuk memenuhi gaya hidup mendorong pelacur untuk terus menjalin relasi seksual  komersial.  Motif  yang  semula  untuk  tujuan  ekonomi  mengatasi kemiskinan  telah  bergeser.  Seorang  informan  pelacur  menceritakan alasannya:
“Saya  pernah  mikir  untuk  berhenti  tetapi  ya  terus  mau  apa.  Kalau butuh  beli  barang  tidak  ada  uang.  Tidak  ada  yang  mau  ngasih  uang gratisan, enggak ada. Lagian kalau sudah terjun ya sekalian saja. Saya kontak  orang  yang  sudah  kenal,  lewat  medsos.  Gampang  itu.  Kalau yang  belum  saya  nggak  berani.  Apalagi  kalau  pasang  foto  untuk menawarkan diri, nggak pernah saya”.
Informan  yang  sudah  berpengalaman  bisa  memilih  pengguna  yang akan dikontak. Mereka memilih pengguna yang berduit.  Informan juga ada yang berani untuk menentukan tempat speak dan besarnya imbalan sebelum bertemu  fisik.  Biasanya  mereka  memilih  tempat  yang  pernah  digunakan, jadi  tahu  tingkat  harga,  kenyamanan  dan  kerahasiaanya.  Sementara  untuk
kesepakatan makanan, minuman dan rokok, akan disepakati setelah mereka bertemu.  Di  sini  pelacur  juga  berani  ikut  menentukan  makanan  dan minuman  serta  rokok  yang  akan  dinikmati.  Bagi  pengguna  berduit  semua kebutuhan  dibayar  oleh  pengguna.  Informan  mematok  bayaran  Rp  1  juta untuk 2 jam. Kalau ingin menambah biasanya bisa dibicarakan belakangan. Informan lain yang lebih berpengalaman ada yang memasang tarif Rp 2 juta untuk  2  jam.  Jika  melalui  calo,  maka  besarnya  pendapatan  prelacur ditentukan  oleh  calo.  Pada  umumnya  50:50.  Hubungan  baik  yang  terjalin akan mempengaruhi keberlanjutan speak berikutnya.
Pelacur yang sudah tahu resiko berhubungan seksual dengan berganti- ganti  pasangan  biasanya  akan  meminta  pengguna  untuk  memanfaatkan kondom sebagai alat pengaman. Seorang informan mengatakan:
“Saya selalu minta pengguna pakai kondom. Saya berusaha seminimal mungkin tertular. Ya saya langsung mandi bersih kalau sudah pulang, tapi  kan  itu  tidak  menjamin.  Pernah  saya  gatal-gatal  langsung  saja minum  antibiotik  biar  gak  parah.  Kalau  bisa  saya  milih  orang  yang bersih biar nggak ketularan.”
Informan  tahu  tentang  cara  mengatasi  agar  tidak  tertular  dari  teman yang  semula  mengajaknya  masuk  prostitusi.  Ia  mengaku  beli  di  apotek. Kalau gejalanya sudah hilang biasanya ia tidak minum antibiotik lagi.
Digitalisasi  industri  prostitusi  telah  merubah  relasi  gender  dan seksualitas  yang  dibangun  oleh  orang-orang  yang  terlibat  di  dalamnya. Digitalisasi menopang eksistensi prostitusi meski banyak lokalisasi  ditutup. Digitalisasi  menumbuhkan  delokalisasi  prostitusi.  Delokasi  meminjam  dari konsep  kimia  yaitu  suatu  keadaan  dimana  electron  tersebut  tidak  tetap posisinya  pada  1  atom,  tetapi  senantiasa  berpindah-pindah  dari  1  atom  ke atom lain.
Dalam  konteks  prostitusi,  delokalisasi  merupakan  gerak  perpindahan lokasi setelah lokalisasi prostitusi dibubarkan, sehingga munculah kemudian delokalisasi  prostitusi.  Fenomena  ini  terjadi  di  beberapa  wilayah  di Indonesia  pada tahun 2000an. Lokasi prostitusi menyebar  tak beraturan ke wilayah sekitar yang dekat maupun jauh dari lokasi asal. Bila dikategorikan menurut tempatnya, maka bisa disebut: di pinggiran jalan, café, salon, panti pijat,  rumah  bordil,  wartel,  mal  (pusat  perbelanjaan)  dan  hotel.  Masing- masing  lokasi  memiliki  karakter  yang  berbeda  dilihat  dari  status  sosial
pelacur  maupun  pengguna  (mereka  juga  biasa  menggunakan  istilah  tamu atau  pelanggan),  serta  berbagai  tingkatan  harga  serta  pelayanan  yang diberikan. Mengacu paparan Heyl (1979) beberapa  tipe pelacur yang telah lazim  dikenal  oleh  masyarakat,  dapat  disusun  dalam  rentang  tingkatan, antara  lain  adalah streetwalkers,  bar  girls,  studio  models  and  escort, masseuses,  hotel  and  conventional  prostitutes,  house  prostitutes, dan call girls .
Memasuki  era  digital  dengan  pemanfaatan  internet,  fenomena prostitusi  terus  bergerak.  Ikatan  yang  semula  kuat  dan  menentukan, terutama  dengan  germo  dan  calo  (Humsona,  2010),    terus  melemah  dan berganti  dengan  networking  yang  semakin  bercabang  banyak.  Relasi  yang terjalin makin pendek, sehingga pendapatan semakin besar. Tempat-tempat baru yang bermunculan dimanfaatkan untuk menjalin relasi seksual.
Tempat kos yang semula memiliki kontrol yang ketat dengan interaksi face  to  face semakin  permisif  dan  asing  satu  sama  lain.  Media  sosial membuat  mereka  yang  dekat  terasa  jauh  dan  yang  jauh  terasa  dekat. Ketidakpedulian antara satu dengan yang lain membuat rumah kos menjadi tempat yang nyaman untuk menjalin relasi seksual. Tempat kos tanpa induk semang atau penjaga menjadi tempat favorit karena memberikan kebebasan.
Rumah kontrakan juga menjadi pilihan bagi sekelompok remaja untuk mengadakan pesta seks. Sekelompok remaja mengaku datang dari beberapa kota  di  sekitar  Surakarta,  berkumpul  di  rumah  kontrakan  salah  seorang teman. Mereka mengundang perempuan yang kadang masih usia Ayla untuk pelayanan  seksual  sesuai  kesepakatan.  Jika  memuaskan  bagi  kedua  pihak, maka kegiatan tersebut diagandakan secara rutin.
Warung  internet  (warnet)  menjadi  pilihan  bagi  pasangan  komersial karena  harganya  murah  dan  aman.  Warnet  dengan  bilik  kecil-kecil  yang dapat  dikunci  dari  dalam  sangat  menarik  karena  komputer  berfasilitas internet  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengawali  relasi  seksual.  Seringkali mereka  adalah  pasangan  komersial  yang  sudah  beberapa    kali memanfaatkan    fasilitas  warnet  yang  berada  tidak  jauh  dari  lingkungan rumah  kos.  Seorang  informan  yang  pernah  bekerja  sebagai  penjaga  warnet menuturkan:
“Saya  pernah  menjadi  penjaga  warnet  yang  buka  24  jam.  Waktu  itu saya  masih  mahasiswa.  Saya  tidak  betah  lama  bekerja  di  situ  karena risih.  Kadang-kadang  ada  pelanggan  yang  sudah  janjian  untuk ketemuan  di  warnet.  Mereka  kemudian  melakukan  hubungan  di  bilik itu.  Lalu    mereka  biasanya  keluar  dari  warnet  bersamaan.  Melihat gelagatnya  sepertinya  mereka  tidak  akrab.  Saya  belum  pernah memergoki  secara  langsung,  tetapi    bilik  yang  mereka  pakai meninggalkan  bekas  yang  tidak  wajar.  Karena  laporan  saya  kepada pemilik  tidak  diperhatikan,  maka  saya  memilih  keluar  mencari pekerjaan lain.”
Sekelompok  remaja  mengaku  bisa  menyewa  homestay  untuk  pesta seks.  Mereka  mencari  homestay  yang  ditawarkan  melalui  internet. Homestay  dipilih  karena  tidak  mudah  ketahuan  oleh  teman  atau  keluarga. Jika homestay dirasa nyaman, mereka biasanya akan menyewa lagi dengan perempuan remaja yang sama atau kadang juga berbeda. Homestay dengan harga  murah  kadang  disewa  oleh  kelompok  geng  motor  yang  mengadakan taruhan  dengan  hadiah  perempuan  remaja  yang  memberikan  layanan seksual.  Kontak mereka  dilakukan melalu  media   sosial  dan imbalan dapat ditransfer melalui berbagai fasilitas modern  (Humsona dkk, 2020).
Ketika  prostitusi  dapat  diakses  secara online ,  hampir  semua  media sosial  dapat  digunakan  untuk  melangsungkan  praktik  prostitusi.  Prostitusi online telah  merambah  di  berbagai  kalangan  usia,  termasuk  anak-anak.
Seorang konsumen menuturkan:
“Ada  banyak  cara  transaksi.  Selain  membayar  secara  cash  bisa transfer  dengan  ATM  atau  M  banking.  Biasanya  ada  DP  untuk perantaranya, tetapi kalau langsung ke perempuannya tidak perlu DP. Kita bayar setelah selesai. Selain kesepakatan harga untuk servis, juga penentuan harga untuk  tempat, dan pembayaran  promosi.  Perempuan yang sudah pengalaman bisa menentukan semuanya”.
Pengalaman  tidak  ditentukan  oleh  faktor  umur  saja,  tetapi  juga penguasaan  teknologi,  keberanian,  dan  penampilan  fisik.  Semakin  banyak kesempatan yang dimiliki maka semakin berani untuk menentukan.

## Pembahasan

## Prostitusi Konvensional
Prostitusi    tidak  bisa  lepas  dari  relasi  kuasa  antara  laki-laki  dan perempuan  atau  isu  gender.  Selama  ini,    faktor  keterbatasan  ekonomi dipercaya  sebagai  faktor  utama  yang  mendorong  seorang  perempuan menerjuni  dunia prostitusi  (Kartono dalam Patnani, 1999). Namun,  Truong (dalam  Suryandaru,  2001)  menyatakan  proses  keterlibatan  perempuan  ke dalam  praktek  prostitusi  ternyata  tidak  semata-mata  didorong  faktor kemiskinan  dan  kerentanan  ekonomi.  Di  luar  muatan  ekonomi  yang  ada, prostitusi  sesungguhnya  adalah  ekspresi  dari  hegemoni  kultural  laki-laki atas  perempuan  atau  ada  relasi  yang  timpang  dalam  prostitusi.  Suryandaru lebih  lanjut  menyatakan  bahwa  prostitusi  tidak  bisa  lepas  dari  konstruksi sosial patriarkis yang menjadi dasar dominasi laki-laki terhadap perempuan di  semua  aspek  kehidupan,  termasuk  pengendalian  terhadap  seksualitas perempuan.  Institusi  sosial  dimana  berlaku  pengendalian  seksualitas perempuan adalah keluarga dan prostitusi.
Relasi  gender  dan  seksualitas  adalah  dua  hal  yang  tidak  bisa dilepaskan  dalam  memahami  problem  prostitusi.  Karena  itu  penting  untuk diketahui  arti  dan  keterkaitan  antara  gender  dan  seksualitas.  Seks  adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis  kelamin  ( sex ).  Sedangkan  seksualitas  menyangkut  berbagai  dimensi yang  sangat  luas,  yaitu  dimensi  biologis,  sosial,  psikologis,  dan  kultural Demartoto, 2013). Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi  dan  alat  kelamin,  termasuk  bagaimana  menjaga  kesehatan  dan memfungsikan  secara  optimal  organ  reproduksi  dan  dorongan  seksual. Seksualitas  dari  dimensi  psikologis  erat  kaitannya  dengan  bagaimana menjalankan  fungsi  sebagai  makhluk  seksual,  identitas  peran  atau  jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku)  terhadap  seksualitas  itu  sendiri.  Dari  dimensi  sosial,  seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana  pengaruh  lingkungan  dalam  membentuk  pandangan  tentang seksualitas  yang  akhirnya  membentuk  perilaku  seksual.  Dimensi  kultural menunjukkan  perilaku  seks  menjadi  bagian  dari  budaya  yang  ada  di masyarakat (PKBI, 2014).
Weeks  (1997)  mengartikan  seksualitas    sebagai  konstruksi  historis yang  menyatukan  berbagai  aspek  biologis  maupun  mental  –  identitas gender,  perbedaan  tubuh,  kapasitas  reproduksi,  kebutuhan,  hasrat  dan fantasi.  Vance  (dalam  Weeks,  1997)  berpendapat  bahwa  seksualitas dipahami,  dialami  dan  dipraktekkan  secara  berbeda  menurut  umur,  klas, etnisitas,  kemampuan  fisik,  preferensi  dan    orientasi  seksual,  agama  dan tempat (region).
Pandangan  yang  sama  dikemukakan  Mottier  (2008)  yang  menyebut seksualitas  sebagai  obyek  budaya.  Seperti  halnya  gender,  seksualitas dimaknai  berbeda  menurut  masyarakat  dan  periode  waktu.    Seksualitas dibentuk oleh kekuatan sosial dan politik  dan  berkaitan erat dengan relasi kuasa di dalam klas, ras dan utamanya relasi gender.
Di  dalam  ajaran  agama,  seksualitas  adalah  sesuatu  yang  berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan hubungan intim antara  laki-laki  dengan  perempuan.  terutama  terkait  dengan  proses reproduksi.    Seksualitas  adalah  domestic  area,  area  sangat  privat,  di  ranah keluarga dan antara suami dan isteri.
Prostitusi  adalah seksualitas yang menyimpang dari norma sosial dan agama.  Dalam  prostitusi,    hubungan  seksual    yang  sakral    dijadikan komoditi  dan  dimanfaatkan  selain  untuk  kepentingan  ekonomis  juga  untuk memenuhi  hasrat  seksual  laki-laki.  Yatim  dan  Lola  Wagner  (dalam Suryandaru, 2001) memaparkan relasi gender yang timpang dalam prostitusi bisa  diamati  dari  temuan  penelitian  yang  menunjukkan  hasil  bahwa    bagi laki-laki  yang  belum  mempunyai  pasangan  resmi  atau  tetap,  keberadaan pelacur adalah sarana mempelajari gaya dan permainan seksual yang dilihat dan  dibayangkan.  Namun,  bagi  laki-laki  yang  mempunyai  pasangan  resmi maupun  tetap,  keberadaan  pelacur  dimanfaatkan  sebagai  sarana mempratekkan  tindakan  seksual  yang  selama  ini  tidak  diperoleh  dari pasangan  resminya.  Temuan    ini  membuktikan  bahwa    tindakan  seksual antara  laki-laki  dan  perempuan  tidaklah  egaliter,  baik  di  lingkup  relasi seksual  legal  di  lingkup  rumah  tangga  maupun  relasi  seksual  ilegal  atau prostitusi.
Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas dalam Prostitusi: Perspektif Feminisme Barat dan Feminisme Postkolonial
Feminisme postkolonial merupakan  gerakan feminis  yang mengkritik feminisme  Barat,  yang  memandang  semua  perempuan  di  berbagai  dunia menghadapi kondisi ketertindasan yang sifatnya universal. Dasar pandangan Feminis  postkolonial  berakar  pada  penolakan  universalitas  pengalaman perempuan.
Pengalaman  perempuan  yang  hidup  di  negara  dunia  ketiga  sebagai negara  koloni  atau  bekas  koloni  berbeda  dengan  perempuan  berlatar belakang  dunia  pertama.  Perempuan  dunia  ketiga  menanggung  beban penindasan  lebih  berat  karena  selain  mengalami  penindasan  berbasis pendindasan  berbasis  gender,  mereka  juga  mengalami  penindasan antarbangsa,  suku,  ras,  dan  agama.  Dimensi  kolonialisme  menjadi  fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat. Beverley  Lindsay  dalam  bukunya Comparative  Perspectives  on  Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class menyatakan, “hubungan ketergantungan  yang  didasarkan  atas  ras,  jenis  kelamin,  dan  kelas  sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan.”
Salah  satu  pelopor  pemikiran  feminis  postkolonial  adalah  Candra Talpade  Mohanty  dengan  karyanya  yang  terkenal  “ Under  Western  Eyes ” (2003).  Dalam “ Under Western Eyes ”, Mohanty mengkritik perspektif dan pandangan homogen dalam beberapa teks feminis Barat tentang perempuan di  dunia  ketiga.  Menurut  Mohanty,  para  penulis  ini  memposisikan "perempuan  Dunia  Ketiga"  sebagai  kelompok  perempuan  “Lain”. Perempuan  di  negara-negara  Dunia  Ketiga  dilabeli  sebagai  "miskin,  tidak berpendidikan,  terikat  tradisi,  dan  menjadi  korban".  Mohanty  mengkritisi gagasan yang mengkategorikan perempuan non-Barat tanpa mempertimbangkan konteks kelas, etnis, dan ras di mana mereka berasal.
Melalui  berbagai  kasus  yang  diungkap  di    “ Under  Western  Eyes ”,
Mohanty  berupaya  untuk  mengontekstualisasikan  kompleksitas  perempuan di dunia non-Barat, khususnya praktik-praktik budaya yang di mata feminis Barat dipandang sebagai menindas.
Under Western Eyes , menurut Schech dan Higgis (2000) mengungkap gagasan  etnosentris  Barat  yang  mengabaikan  keragaman  di  antara perempuan dan mengelompokkan mereka dengan satu identitas universal — yaitu korban sistem
budaya  patriarkis.  Etnosentris  akan    mengarah  pada  wacana "perbedaan oposisi  dikotomis  yang menyiratkan  hubungan superioritas dan inferioritas"    dan  mengelompokkan  perempuan  ke  dalam  dua  kelompok yang  berlawanan:  “Perempuan  Barat”,  yang  secara  universal  dibebaskan, menikmati  kesetaraan,  memiliki  kendali  atas  tubuh  dan  seksualitas  mereka sendiri,  yang  juga  superior,  cerdas,  dan  berpendidikan,  vis-à-vis  kelompok yang dikategorikan sebagai
"Perempuan  Dunia  Ketiga,  ”yang  secara  universal  tidak berpendidikan,  menjadi  korban  kekerasan,  dan  karenanya  membutuhkan semacam pertolongan atau penyelamatan.
Karena  itulah,  Ethel  Crawley  dalam  bukunya  “ Third  World  Women and  The  Inadequacies  of  Western  Feminism ”  (1991),  menyatakan perempuan  di  negara  berkembang  sering  menemukan  model  feminis  barat tidak cocok untuk mereka. Perlawanan halus dan lunak terhadap penindasan bisa  lebih  efektif  dan  lebih  banyak  membangun  solidaritas  daripada tantangan dan konfrontasi langsung, terutama di ranah yang didominasi pria. Kaum feminis harus berusaha untuk tidak memaksakan norma-norma Barat yang  kaku  pada  kelompok-kelompok  etnis  lain  tetapi  memberi  mereka kebebasan untuk menyusun strategi perlawanan mereka sendiri.
Dalam  konsep  Foucault,  “power”  bekerja  terkait  dengan  sistem kontrol.  Dalam  masyarakat  kapitalis,  kontrol  tidak  semata-mata  sesuatu yang diterapkan dari luar diri seseorang atau suatu entitas, melainkan sistem kontrol  itu  berjalan  atau  bekerja  pada  diri  individu,  dengan  melakukan kontrol  melalui  mekanisme  “self-monitor”  dan  “selfdiscipline”  dengan menegaskan  norma-norma  dan  menaturalkannya  sedemikian  rupa  sehingga seseorang  akan  merasa  berkewajiban  untuk  menaati  norma  tersebut  agar “bisa diterima” dan mendapatkan keberhasilan. “Self-regulation” seperti ini melibatkan sistem disiplin “gratification-punishment.” Foucault (1995: 181) menyatakan  bahwa,  tindakan  disiplin  ini  memberikan  ganjaran  dan  hadiah sehingga  memungkinkan  seseorang  mencapai  tingkatan  dan  posisi  yang
lebih  tinggi.  Sebaliknya  sistem  ini  juga  memberikan  hukuman  dengan proses yang sebaliknya.
Norma-norma  ini  terkait  dengan  konsep-konsep  kultural  mengenai tubuh  di  mana  tubuh  yang  ideal  dibayangkan  sebagai  tubuh  yang  secara sempurna  menyesuaikan  diri  dengan  norma-norma  dan  sebaliknya  tubuh yang “melampaui batas” (transgressive) merupakan tubuh yang “borderless” dan  menolak  untuk  tunduk  pada  norma-norma  (Bordo,  1993:250).  Tubuh, dalam pengertian Foucault terperangkap, “power nexus”, dan beredar dalam formasi  diskursif  yang  membentuk  tubuh  sebagai  “legible,  docile,  raced, sexed, dan gendered”. Maksudnya ketika membicarakan tubuh tidak semata persoalan figure  yang berdaging dan berbentuk tertentu, melainkan sebagai suatu  entitas  yang  terkait  dengan  “kuasa”  atau  “power”  sehingga membicarakan  tubuh  akan  terkait  dengan  tubuh  sebagai  entitas  yang  “sah atau  tidak  sah,  taat  atau  tidak  taat,  yang  dilihat  ras-nya,  yang  dilihat gendernya”.
Bagi  feminis  postkolonialis, perempuan bukan sekadar menggunakan tubuhnya  untuk  bertahan  hidup  dan  eksis  dalam  masa-masa  sulit.  Sebagai perempuan,  ia  menggunakan  sekaligus  menegosiasikan  ‘agensinya’  (yakni, kemampuan manusia untuk bertindak yang kemampuan ini dimediasi secara sosiokultural)  untuk  membangun  identitas  dirinya  sebagai  perempuan (Rahayu, 2017).
Digitalisasi  industri  prostitusi  telah  merubah  relasi  gender  dan seksualitas  yang  dibangun  oleh  orang-orang  yang  terlibat  di  dalamnya. Perubahan  relasi  gender  dan  seksualitas  tidak  muncul  tiba-tiba,  tetapi melalui  reproduksi  terus  menerus  dari  para  aktornya.  Dinamika  relasi khususnya  antara  pelacur  dan  pengguna  dapat  dipahami  melalui  teori feminisme  Barat  dan  feminisme  postkolonial.  Kedua  teori  ini  dapat dimanfaatkan  untuk  melihat  aspek  yang  berbeda.  Teori  feminisme postkolonial  untuk  melihat  perilaku  pelacur  dalam  berproduksi,  sementara teori feminisme Barat untuk melihat relasi pelacur dalam konsumsi.
Feminisme  Barat  memandang  semua  perempuan  di  berbagai  dunia menghadapi  kondisi  ketertindasan  yang  sifatnya  universal.  Perempuan dipersepsikan  sebagai  korban  dari  bentuk-bentuk  penindasan  laki-laki  baik secara  langsung  maupun  tidak  kentara.  Praktik  prostitusi  dianggap  oleh
feminis  radikal (Barat)   memperkuat  dan melanggengkan iklim penindasan ini. Feminisme radikal menentang prostitusi dengan alasan bahwa prostitusi merendahkan perempuan dan
menguatkan  politik  kekuasaan  gender  laki-laki.  Prostitusi  dipahami timbul  karena  kurangnya  pemahaman  tentang  konsep  etika  seperti kebajikan,  moralitas,  dan  degradasi.  Cara  pandang  ini  cenderung mendefinisikan  apa  itu  pelacur  menggunakan  gagasan  yang  terlalu diverbalisasi,  digeneralisasi,  dan  terlalu  sering  menggunakan  gagasan stereotip (Bromberg, 1997).
Pandangan Feminis postkolonial seperti Crawley (1991), menyatakan perempuan  di  negara  berkembang  sering  melakukan  perlawanan  halus  dan lunak  terhadap  penindasan  yang  bisa  lebih  efektif  dan  lebih  banyak membangun  solidaritas  daripada  tantangan  dan  konfrontasi  langsung, terutama  di  ranah  yang  didominasi  pria.  Kapur  (2001)  menggambarkan perlawanan penari bar yang juga melayani  jasa  seksual di  India.   Penjual jasa      seksual  ( sex  workers )      menentang  representasi  hina  dari  subjek subaltern seksual, terutama di Dunia Ketiga, yang digambarkan sebagai buta huruf,  dieksploitasi  secara  ekonomi,  disalahgunakan,  dan  menjadi  korban. Mereka  menegosiasikan  seks,  budaya,  pasar,  dan  keluarga  melalui  politik hasrat  ( politics  of  desire )  yaitu  keinginan  untuk  menghasilkan  uang,  hasrat untuk  tampil,  hasrat  untuk  menantang  jurang  sosial  yang  memisahkan pelacur dan klien mereka dari pria keluarga yang terhormat. Pekerja seks di dunia  pasca-kolonial  memunculkan  subjek  yang  semakin  melayani  pasar, hasil  trafficking  seksual  diekspor  untuk  pembangunan  nasional  dan perdagangan  internasional.  Konstruksi  pekerja  seks  sebagai  pelacur  atau budak seksual inilah yang mendominasi respons kebijakan dan hukum baik di tingkat internasional maupun domestik.
Perkembangan  modus  prostitusi  dari  model  konvensional  di  rumah bordil yang terlokalisasi dengan transaksi bagi hasil lewat perantara (germo) berkembang  menjadi  prostitusi  online  yang  melibatkan  jaringan  banyak aktor  dengan  berbagai  macam  bentuk  operasional  yang  semakin  sulit terdeteksi.  Internet  telah  secara  eksponensial  meningkatkan  kemampuan pekerja seks untuk: (a) menjangkau sejumlah besar calon klien dengan iklan informatif,  (b)  membangun  reputasi  untuk  layanan  berkualitas  tinggi,  dan
(c)  menggunakan  metode  penyaringan  untuk  mengurangi  risiko  penemuan dan  menghindari  klien  yang  tidak  diinginkan  (Cunningham  dan  Kendall, 2011).  Temuan  Sparks  (2019)  menunjukkan  bahwa  pelacur  online  meraup lebih banyak uang untuk layanan mereka dan juga menunjukkan gaya hidup yang lebih bersih dan lebih halus.
Teori  feminisme  postkolonial  dapat  digunakan  untuk  memahami perubahan  relasi  dalam  produksi  misalnya  pelacur  yang  melakukan perlawanan  terhadap  penindasan  baik  dari  pengguna  maupun  germo  dan calo.  Pelacur  berani  mengajak  pengguna  yang  sebenarnya  ingin  berhenti. Pelacur  berani  menggoda  dengan  menghubungi  lebih  dahulu.  Pada  era digital, hal ini mudah dilakukan melalui fasilitas media sosial.
Pelacur yang sudah berpengalaman juga bisa memilih pengguna yang akan  dikontak.  Mereka  memilih  pengguna  yang  berduit.    Pelacur  juga  ada yang berani untuk menentukan tempat speak (kencan) dan besarnya imbalan sebelum  bertemu  fisik.  Biasanya  mereka  memilih  tempat  yang  pernah digunakan,  jadi  tahu  tingkat  harga,  kenyamanan  dan  kerahasiaanya. Sementara  untuk  kesepakatan  makanan,  minuman  dan  rokok,  akan disepakati setelah mereka bertemu.
Pelacur yang sudah tahu resiko berhubungan seksual dengan berganti- ganti  pasangan  biasanya  akan  meminta  pengguna  untuk  memanfaatkan kondom  sebagai  alat  pengaman.  Pelacur  tahu  tentang  cara  mengatasi  agar tidak  tertular  dari  teman  yang  semula  mengajaknya  masuk  prostitusi.  Ia mengaku  beli  di  apotek.  Kalau  gejalanya  sudah  hilang  biasanya  ia  tidak minum antibiotik lagi.
Perubahan relasi seksualitas juga nampak dari keberanian untuk sebisa mungkin  memilih  pengguna  yang  tampan  dan  bersih.  Kalau  yang  didapat kurang  tampan,  maka  lebih  senang  kalau  ternyata  tidak  rewel  dan  cepat menyelesaikan  aktivitas  seksualnya.  Jadi  di  sini  pengguna  maupun  pelacur memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  memilih  pasangan  seksual  yang disukai.  Pelacur  yang  sudah  beranjak  dewasa  ada  yang  pernah  menjadi hadiah dalam suatu kompetisi geng motor.
Ranah  praktek  penjual  jasa  seksual  disebut  sebagai  ruang  lain  atau “ third  space ”  oleh  Homi  K.  Bhabha  yaitu  ruang  di  mana  tertindas  dan penindas  dapat  bersatu,  bebas  (mungkin  hanya  sesaat)  dari  penindasan  itu
sendiri.    Di  ruang  prostitusi  yang  dikonstruksikan  sebagai  ruang  hina  di masyarakat,  pekerja jasa seksual  memiliki kuasa atau tubuhnya sendiri dan mampu  bertransaksi  sesuai  kualitas  jasa  yang  ditawarkan  (Silviana,  2014; Bhandari, 2022).
Pelacur yang beranjak dewasa dan masih berada di pusaran prostitusi, bisa  terlibat  dalam  pesta  seks  di  rumah  kontrakan  dengan  beberapa  kamar. Mereka  juga  bisa  memilih  kelompok  yang  diminati.  Tidak  saja  mereka dicari, tetapi bahkan berani mencari dan menghubungi kelompok pengguna. Mereka biasanya mengajak teman 2 sampai 3 orang. Mereka ikut bergabung di akhir pekan, dan berada di sana sampai pagi hari. Untuk keperluan makan dan minum dijamin oleh kelompok pengguna. Bila mereka merasa nyaman dan  cocok  maka  akan  berlanjut  di  minggu-minggu  selanjutnya.  Menurut pengguna, barangkali pemilik rumah kontrakan tahu aktivitas mereka, tetapi tidak  pernah  menegur.  Yang  penting  kewajiban  pembayaran  lancar,  maka tidak ada masalah (Humsona dan Yuliani, 2016).
Adapun  teori  feminisme  Barat  dapat  digunakan  untuk  memahami relasi  pelacur  dalam  konsumsi.  Pada  pelacur  yang  sudah  beberapa  tahun berada  di  pusaran  prostitusi,  mulai  merasakan  adanya  tuntutan  gaya  hidup. Keinginan  mendapatkan  uang  untuk  memenuhi  gaya  hidup  mendorong untuk  terus  menjalin  relasi  seksual  komersial.  Motif  yang  semula  untuk tujuan ekonomi mengatasi kemiskinan telah bergeser.
Ketidakmampuan pelacur keluar dari prostitusi karena tuntutan untuk memenuhi  gaya  hidup  menunjukkan  pandangan  Teori  feminime  Barat bahwa    semua  perempuan  di  berbagai  dunia  menghadapi  kondisi ketertindasan yang sifatnya universal.
Ketertindasan  dalam  konsumsi  ini  sulit  ditinggalkan  karena  adanya motif  konsumsi  merupakan  manipulasi  untuk  penentuan  status  sosial  yang membedakan    dalam  kelompok  dan  kelasnya  tanda  kekuasaan,  prestise, bobot  dalam  distribusi  nilai  status.  Maka  soal  selera  bukan  selera  yang netral  dalam  rumusan  ekonomi  tetapi  lebih  kepada    hasil  pendidikan  dan pembiasaan.  Pelacur  yang  sudah  terbiasa  hidup  mudah  terbelenggu  oleh gaya hidup yang selama ini dirasa lebih menyenangkan.

## KESIMPULAN
Prostitusi  merupakan  industri  yang  terus  tumbuh  dan  berkembang. Digitalisasi  industri  prostitusi  telah  merubah  relasi  gender  dan  seksualitas yang  dibangun  oleh  orang-orang  yang  terlibat  di  dalamnya.  Digitalisasi menopang  eksistensi  prostitusi  bersamaan  dengan  banyaknya  lokalisasi yang  ditutup.  Digitalisasi  menumbuhkan  delokalisasi  prostitusi.    Teori feminisme  Barat  dan  feminisme  Postkolonial  dapat  dimanfaatkan  untuk mengkaji perubahan relasi gender dan seksualitas dalam prostitusi.
Dari  pembahasan  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa perubahan  relasi  gender  dan  seksualitas  dalam  prostitusi  nampak  dari kemampuan perempuan untuk mengendalikan relasi dengan laki-laki dalam produksi  (memperoleh  pendapatan)  yang  dapat  dipahami  dengan  teori feminisme barat. Sedang ketidakmampuan perempuan nampak dalam relasi berkonsumsi  (mengalokasikan  pendapatan)  yang  dapat  dipahami  dengan teori  feminisme  Postkolonial.  Oleh  karena  itu  teori  feminisme  Barat  dan feminisme Postkolonial tidak perlu dipertentangkan melainkan dimanfaatkan  sesuai  dengan  aspek  perubahan  relasi  gender  dan  seksualitas dalam prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhabha  and  Homi,  K.  1994.  “The  Location  of  Culture.  Routledge.”  New York.
Bhandari,  Nagendra  Bahadur.  2022.  “Homi  K.  Bhabha's  Third  Space Theory  and  Cultural  Identity  Today:  A  Critical  Review.” Prithvi Academic Journal , Volume 5, May 2022 [pp. 171-181].
Bromberg,  S.  1997.  “Feminist  Issues  In  Prostitution.”  International
Conference on Prostitution at Cal State University, Northridge.
Cunningham,  Scott    dan  Kendall,  Todd  D.  2011.  “Prostitution  2.0:  The changing face of sex work.” Journal of Urban Economics 69 (2011) 273–287.
Demartoto, A. 2013. “Seks, Gender, Seksualitas Gay dan Lesbian.”
Crowley, E. 1991. “Third World Women and the Inadeouacies of Western Feminis.”  Dublin: Trocaire Development Review.
Efendi,  Z  &  Apriliani,  D.  E.  2021.”  Analisis  Komunikasi  pada  Aplikasi MiChat  sebagai  Sarana  Media  Prostitusi  Online  di  Pontianak.” Panangkaran:  Jurnal  Penelitian  Agama  Dan  Masyarakat,  4(2),  86– 107.
Fakih,  M.  1998.  “Pengembangan  Masyarakat  dengan  Perspektif  Gender.”
Bina Swadaya (Bulletin) No.12 Tahun VI.
Flora,  Henny  Saida.  2022.  “Modus  Operandi  Tindak  Pidana  Prostitusi melalui  Media  Sosial  Online.”  Journal  Justiciabellen  (JJ).  Vol.  02
(02), Juli.
Heyl, TH., Endang, S and Gavin WJ. 1979. “Pelacuran di Indonesia. Sejarah dan Perkembangannya.” Jakarta: Sinar Harapan.
Humsona,  R.  2010.  “Trafiking:  Jaringan  Prostitusi    Anak  di    Solo.”
Yogyakarta: Almatera Publishing.
Humsona, R,  Wijaya M., Leibo, J dan Yuliani, S. 2016. “Jaringan Prostitusi Anak  di  Kota  Surakarta:  Kajian  tentang  Pengguna.”  Proceeding Seminar Nasional UMS.
Humsona,  R,    Yuliani,  S  and  Pranawa,  S.  2020.  “Delocalization  of Adolescent  Prostitution  in  Digital  Era:  Indonesia’s  Challenge  to Bring  SDGs  into  Reality.”  Proceeding  Third  International Conference  on  Social  Transformation,  Community  and Sustainable Development. Purwokerto: Unsoed.
Irlanie,  CC.  2016.  “Feminisme  dan  Prostitusi.  Kolom  Feminisme  dan Prostitusi.” https://geotimes.co.id/kolom/feminisme-dan-prostitusi/ Irwanto. 2006. “Focused Group Discussion.” Jakarta: Buku Obor.
Kapur, R. 2001. “Post-Colonial Economies of Desire: Legal Representations of the Sexual Subaltern.” Denver Law Review . Rev. 855.
Kartika,  Unoviana.  2015.  “Prostitusi  "High  Class,  Artis  Kelas  A  Bertarif
"Unlimited.".
Mohanty,  CT.  2003.  “Under  Western  Eyes,  Revised  :  Feminist  Solidarity Through Anticapitalist Struggles.” Chicago Journal . Vol 28 (2). Mottier,  Véronique.  2008.  “Sexuality:  A  Very  Short  Introduction.”  New York: Oxford University Press Inc.
Nanik, S., Kamto, S., Yuliati, Y. 2012. “Fenomena  Keberadaan  Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme.” Wacana – Vol. 15 (4). Patnani, M. 1999. “Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan.” KOGNISI.
Majalah Ilmiah Psikologi. Vol.3 (2).
Puspita,  Y.  2015.  “Pemanfaatan  New  Media  dalam  Memudahkan Komunikasi  dan  Transaksi  Pelacur  Gay.” Jurnal  Pekommas ,  18(3), 203–212.
Rahayu,  M.  2010.  “Gender  Seksualitas  Postkolonial  dalam  Novel  Eka Kurniawan Cantik Itu Luka,” Prosiding Senasbasa.
Royani,  A  &  Ningtias,  A.  D.  2021.  “Uji  Konteks  terhadap  Penerapan
Teknik Undercover Buy dalam Prostitusi Online dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Prostitusi  di  Indonesia.” Ius  Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan , 5(1), 132–148. Schech,  S  and  Jane  H.  2000.  “Culture  and  Development  A  Critical Introduction.” South Australia: Blackwell Publishers.
Schulze,  E.,  Canto,  SIN.,  Mason,  P  and  Skalin,  Maria.  2014.    “ Sexual exploitation  and  prostitution  and  its  impact  on  gender  equality .” European  Parliament.  Policy  Department  C  :  Citizens’  Rights  and Constitutional Affairs.
Silviana, I. 2014. “Kuasa Perempuan Penjaja Seks (Kajian Kritis Etnografi Feminis  terhadap  Relasi  Kuasa  Perempuan  Penjaja  Seks  di Madiun).”
Sparks,  E.  P.,  Marcum,  C.  D.,  Clevenger,  S.  L.,  &  Sedlacek,  J. 2019. “Comparison  of  Financial  Lucrativeness  and  Safety  in  the World  of  Online  and  Offline  Prostitution:  An  Exploratory  Study  of Perceptions  and  Experiences  of  Law  Enforcement.” American Journal of Criminal Justice. Springer .
Suryandaru, Yayan S. 2001. “Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam
Perdagangan  Perempuan  (Trafficking)  untuk  Prostitusi.” Manusia, Kebudayaan, dan Politik . Th XIV (2) April.
Tamarol,  A.  A.  2019.  “Proses  Hukum  terhadap  Pelaku  yang  Terlibat Prostitusi Online Menurut Hukum yang Berlaku di  Indonesia.” Lex Et Societatis Vol. VII (7), 69–76.
Wahab,  Z.  A,  Kurnaesih,  E,  &  Multazam,  A.  2020.  “Prostitusi  Pada
Mahasiswi melalui Layanan Media Online di Kota Makassar Tahun 2020.” Journal of Aafiyah Health Research ( JAHR), 1(1), 9–18.
Weeks, J. 1997. “ Sexuality .” New York: Routledge.