## DAMPAK HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK MELAKUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA

## Komang Febrinayanti Dantes
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap  perjanjian  kawin  pisah  harta.  Khususnya  bagi  masyarakat  yang melakukan  perjanjian  timbal  balik  antara  kreditur  dan  debitur,  dimana masyarakat  yang  berkedudukan  sebagai  debitur  yang  sudah  menikah  tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta. Proses kepailitan identik dengan perusahaan  atau  perseroan,  namun  kepailitan  juga  dapat  terjadi  terhadap individu atau perseorangan. Seseorang dinyatakan pailit, apabila didasarkan atas putusan pengadilan niaga yang secara langsung menimbulkan dampak hukum. Salah satunya dampak hukum putusan pailit terhadap harta suami- isteri baik suami yang berkedudukan sebagai debitur pailit ataupun isteri yang berkedudukan  sebagai  debitur  pailit.  Permasalahan  hukum  akan  muncul karena  pada  dasarnya  konsep  perkawinan  atau  pernikahan  di  Indonesia menerapkan  konsep  harta  bersama,  kecuali  jika  diperjanjikan  terpisah sebelum perkawinan melalui prenuptial agreement atau perjanjian pra nikah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  ketentuan  pada  Pasal  29  yang  menyebutkan  bahwa  perjanjian pisah  harta  hanya  dapat  dibuat  sebelum  dilangsungkannya  perkawinan. Namun hal ini sering kali menimbulkan kesulitan terhadap pasangan suami isteri  yang  belum  mengenal  perjanjian  pisah  harta.  Bertalian  dengan  hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No.69/PU- XIII/2015 yang mengubah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.
Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Perkawinan Pisah Harta, Kepailitian.

## ABSTRACT
This research is motivated by the lack of public understanding of the marriage split  property  agreement.  Especially  for  people  who  make  reciprocal agreements between creditors and debtors, where people who are married debtors do not have a marriage agreement to separate assets. The bankruptcy process is identical to that of a company or company, but bankruptcy can also occur against individuals or individuals. A person is declared bankrupt if it is based on a court decision that directly has legal implications. One of them is the legal impact of the bankruptcy decision on the assets of husband and wife, both husbands who are bankrupt debtors or wives who are bankrupt debtors. Legal problems will arise because basically the concept of marriage
or marriage in Indonesia applies the concept of joint property, unless it is agreed separately before marriage through a prenuptial agreement or pre- nuptial agreement. Based on the provisions of the Marriage Law Number 16 of 2019 on the amendment to the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage,  the  provisions  in  Article  29  which  state  that  the  separation  of assets  agreement  can  only  be  made  before  the  marriage  takes  place. However,  this  often  creates  difficulties  for  married  couples  who  are  not familiar  with  the  separation  agreement.  In  this  regard,  the  Constitutional Court issued the Constitutional Court Decision No. 69/PU-XIII/2015 which amended the provisions of Article 29 of the Marriage Law.
Keywords : Agreement, Divorce Marriage Agreement, Bankruptcy.

## PENDAHULUAN
Sejarah  hukum  tentang  kepailitan  sudah  ada  sejak  jaman  Romawi.  Kata pailit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan kata dengan bangkrut,jatuh miski,  berasal dari bahasa Inggris yaitu bankrupt yang diadopsi dari Undang-Undang di Italia yang disebut dengan banca rupta . Situasi kebangkrutan terjadi di Negara Eropa pada abad pertengahan dimana pada waktu itu para banker dan  pedagang  lari  membawa  kabur  uang  para  kreditor  dan  sebagai  pelampiasan kekecewaan para kreditor tersebut merusak bangku-bangku dari para banker dan para pedagang. Bagi Negara-negara yang menganut hukum Common Law, dimana hukumnya berasal dari Inggris Raya, maka tahun 1852 merupakan tonggak sejarah, karena dalam tahun 1852 yaitu dimasa kekaisaran Raja Henry VIII tersebut, hukum pailit  dari  tradisi  hukum  Romawi  diadopsi  ke  negeri  Inggris  dengan diundangkannya oleh parlemen sebuah Undang-Undang yang disebut dengan Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt. Undang-Undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitur nakal yang ngemplang atau lalai untuk membayar  hutang  sambil  menyembunyikan  asset-asetnya.  Undang-Undang  ini memberikan  hak-hak  bagi  kelompok  kreditur  yang  tidak  dimiliki  oleh  kreditur secara  individual.  (Munir  Fuady,  2002,  Hukum  Pailit  Dalam  Teori  dan  Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 2-4)
Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang memiliki kesulitan  keuangan  untuk  membayar  utangnya  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan dalam  hal  ini  adalah  Pengadilan  Niaga,  dikarenakan  debitur  tersebut  tidak  dapat membayar  utangnya.  Harta  debitur  dapat  dibagikan  kepada  para  kreditur  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka (1) Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  dampak  hukum  putusan  pailit  terhadap  harta kekayaan suami isteri yang tidak melakukan perjanjian perkawinan pisah harta.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengenai  Dampak  Hukum  Putusan  Pailit  Terhadap  Harta Kekayaan Suami Isteri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  dipertegas  dengan  dikeluarkannya Putusan  MK  No.69/PU-XIII/2015.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian empiris,  dikarenakan  penelitian  ini  berkaitan  dengan  fakta-fakta  empiris  yang terjadi  di  masyarakat.  Penelitian  hukum  empiris  merupakan  hukum  yang  dianut oleh  masyarakat.  Hukum  akan  menjadi  konkrit  ketika  adanya  suatu  peristiwa hukum. Dalam hal ini secara nyata hukum yang benar-benar dijalani dan dijadikan landasan  oleh  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  empiris, penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam arti nyata atau penelitian dapat  melihat  bagaimana  hukum  bekerja  di  masyarakat.  Kajian  hukum  empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan social, kenyataan kultur dan lain-lain, tidak hanya mengkaji law in book namun mengkaji pula law in action .

## Pembahasan

## Dampak Hukum Perjanjian Perkawinan Pisah Harta pada Proses Kepailitan
Proses  kepailitan  identik  dengan  perusahaan  atau  perseroan.  Sebenarnya kepailitan  juga  dapat  terjadi  pada  setiap  individu.  Apabila  seseorang  dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka akan menimbulkan dampak hukum. Salah satunya, dampak hukum putusan kepailitan terhadap harta suami istri. Situasi yang digambarkan di atas dapat terjadi baik itu suami yang dalam posisi sebagai debitor pailit, ataupun istri yang menjadi debitor pailit. Permasalahan hukum akan muncul  karena  pada  dasarnya  konsep  perkawinan  atau  pernikahan  di  Indonesia menerapkan  konsep  harta  bersama,  kecuali  jika  diperjanjikan  terpisah  sebelum pernikahan melalui prenuptial agreement atau perjanjian pra nikah. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Ayat berikutnya menyatakan harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing- masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain.  Pasal  21  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (UU  Kepailitan)  menyataka  kepailitan  meliputi  seluruh  kekayaan  debitor pada  saat  putusan  pernyataan  pailit  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama kepailitan. Lalu, Pasal 23 menegaskan debitur pailit meliputi suami istri dari debitor pailit  yang  menikah  dalam  persatuan  harta  atau  harta  bersama.  Ketentuan  yang lebih spesifik terhadap dampak hukum suatu putusan kepailitan terhadap suami istri tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Kepailitan  suami  atau istri  yang  kawin  dalam  suatu  persatuan  harta  maka  dianggap  sebagai  kepailitan persatuan  harta  tersebut.  Diatur  juga  dalam  ayat  (3),  dampak  putusan  kepailitan
bahkan bisa menjangkau benda yang dimiliki suami atau istri yang tidak termasuk harta bersama. Namun, benda yang tidak termasuk harta bersama itu hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.
Dengan  mentautkan  ketentuan  pada  Undang-Undang  Perkawinan  dan Undang-Undang  Kepailitan,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan.  Pertama, apabila suami atau istri diputus pailit oleh pengadilan maka putusan tersebut akan berdampak pada harta bersama. Dengan kata lain harta bersama dapat disita sebagai boedel pailit  untuk  membayar  kewajiban-kewajiban  debitur  pailit  sesuai  dengan putusan pengadilan. Kedua, dampak putusan kepailitan terbatas hanya pada harta bersama dan/atau harta bawaan yang dimiliki oleh debitor pailit, baik itu suami atau istri. Hal ini berarti jika suami dinyatakan pailit maka harta yang dapat disita adalah harta bersama dan harta bawaan si suami, sedangkan harta bawaan istri tidak dapat disita.  Dapat  disimpulkan  dengan  rumusan  Pasal  62  ayat  (1)  Undang-Undang Kepailitan yang pada intinya mempersilahkan pasangan dari sumi atau istri yang diputus pailit untuk mengklaim kembali harta benda yang merupakan harta bawaan dan  harta  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan.  Ayat berikutnya juga mempersilahkan pasangan dari suami atau istri yang diputus pailit untuk mengambil kembali harta benda miliknya yang belum dibayar atau uang hasil penjualannya belum tercampur dalam harta pailit.

## Kedudukan Hukum Harta Suami Istri Terhadap Putusan Pailit
Di  era  globalisasi  dan  informasi  yang  demikian  cepat  sekarang  ini, kebutuhan akan perangkat regulasi di bidang perekonomian yang dapat menunjang iklim  berinvestasi  sangat  penting.  Ketentuan  perundang-undangan  di  bidang ekonomi selayaknya dibuat sedemikian rupa agar dapat menciptakan iklim investasi yang  positif  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada  meningkatnya  pertumbuhan ekonomi  bangsa.  Produk  hukum  nasional  yang  menjamin  kepastian,  ketertiban, penegakan,  dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran diharapkan  mampu  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu harmonisasi integrasi hukum yang sangat penting adalah terkait kemudahan berusaha ( ease of doing business ). Di antara beragam kebijakan terkait kemudahan berusaha, satu diantaranya adalah mengenai penyelesaian kepailitan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang diundangkan dalam Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  131  tanggal  18  Oktober  2004.  Sebagaimana diatur di dalam UUK-PKPU, hukum kepailitan Indonesia berdasarkan pada asas yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. Namun ironisnya, di dalam implementasinya, justru  UU  ini  dianggap  rentan  terhadap  penyalahgunaan.  Ada  beberapa  kasus dimana perusahaan yang sehat dan mempunyai kemampuan untuk membayar dan menyelesaikan utang-utangnya, bahkan mempunyai aset atau kekayaan yang jauh melampaui jumlah utang-utangnya (masih solvent ) menjadi pailit atau dipailitkan dikarenakan  terdapat  beberapa  norma  yang  multi  tafsir  dan  tidak  sesuai  dengan standar kepailitan yang berlaku secara internasional. Hal ini terutama disebabkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Pasal 2 ayat (1) merupakan salah satu kelemahan yang paling mendasar dari UUKPKPU adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1)
yang mensyaratkan pengajuan kepailitan hanya dengan dua Kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo serta tidak adanya pengaturan batas minimum jumlah utang. Pernyataan ini diperkuat dengan Putusan MK dalam uji materil UU KPKPU dalam Putusan  Nomor  071/PUU-II/2004  dan  Nomor  001-002/PUU-III/2005  yang menyatakan longgarnya syarat mengajukan permohonan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1), dengan tidak adanya persyaratan  “tidak  mampu  membayar”,  maka  Kreditur  dapat  dengan  mudah mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  tanpa  harus  membuktikan  bahwa perusahaan dalam keadaan tidak mampu atau insolven ( insolvent ). Hal ini secara nyata sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena ketentuan kepailitan dapat  diajukan  jika  memiliki  dua  kreditur  dengan  satu  utang  jatuh  tempo. Bahkan  tidak  ada  batas  minimum  utang  yang  dapat  diajukan  permohonan kepailitan.  Frase  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh tempo adalah ketentuan yang sangat longgar.
Di  masa  depan  diharapkan  ketentuan  Kepailitan  menjadi  lebih  diperketat dengan  diitentukannya  batas  minimum  utang.  Ada  beberapa  contoh  kasus  yang kontroversial dan menuai perhatian publik secara luas. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kasus  PT.  Prudential  Life  Insurance,  yang  diputus  dengan  Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN Niaga Jkt. Pst dan Putusan Nomor 25/Pailit/2004/PN Niaga Jkt. Pst. (Nyonya Ng Sok Hia al v. PT. Prudential Life Insurance).
2. Kasus  PT.  Asuransi  Jiwa  Manulife  Indonesia  (Manulife),  yang  diputus dengan Putusan Nomor 10/Pailit/2002/PN Niaga Jkt. Pst (Paul Sukran, S.H PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia).
3. Kasus  PT.  Telekomunikasi  Seluler  Indonesia  (Telkomsel),  yang  diputus dengan Putusan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST
Putusan-putusan  di  atas  melahirkan  preseden  buruk  bagi  hukum  kepailitan  di Indonesia  dan  berdampak  pada  rendah  bahkan  hilangnya  kepercayaan  investor asing  kepada  lembaga  peradilan  di  Indonesia,  seolah-olah  tidak  ada  kepastian hukum  di  bidang  kepailitan.  Ketiga  kasus  kontroversional  di  atas  akhirnya dibatalkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, namun kasus-kasus tersebut masih  lekat  dalam  ingatan  publik  bahwa  demikian  mudahnya  memailitkan perusahaan sehat.

## Penutup
Pisah harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan. Dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Pekawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian pisah  harta  hanya  dapat  dibuat  sebelum  perkawinan  itu  berlangsung.  Kekayaan pribadi  masing-masing  suami  isteri  pada  dasarnya  merupakan  hak  dari  masing- masing  pihak  untuk  memisahkan  ataupun  menggabungkan  harta  bawaan  suami- isteri pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perjanjian perkawinan yang berisi tentang perolehan harta benda selama perkawinan dapat berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya, namun antara pasangan calon suami isteri yang memiliki perbedaan mencolok pada harta kekayaan pribadi masing-masing sebelum terjadinya perkawinan dapat melakukan perjanjian perkawinan pisah harta
sesuai atas kehendak masing-masing. Sehingga sepanjang tidak terjadi perubahan atas perjanjian perkawinan yang dikehendaki atas persetujuan kedua belah pihak maka selama perkawinan berlangsung tidak dapat diubah. Kecuali atas persetujuan kedua  belah  pihak  dan  perubahan  terjadi  tidak  merugikan  dan  tidak  boleh membatasi hak dan kewajiban suami-isteri. Kedudukan harta bersama sudah di atur dalam Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pebayaran Utang, yang menjelaskan bahwa, kepailitan suami  atau  istri  yang  kawin  dalam  satu  persatuan  harta,  diperlakukan  sebagai persatuan  harta  tersebut,  maka  harta  bersama  dapat  dijadikan  jaminan  dan tanggungan  atas  hutang.  Pasal  119  KUHPerdata  dan  Pasal  35  ayat  (1)  Undang Undang Perkawinan dan apabila terjadi kepailitan terhadap harta bersama suami istri, maka akan diberlakukan sebagai kepailitan bersama. Konsep harta Bersama ini memiliki peran yang sangat besar dalam hal pemenuhan akan kebutuhan dalam kehidupan  suami-isteri,  baik  itu  sandang,  pangan  dan  papan.  Banyak  terjadi  di masyarakat bahwa untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut maka suami- isteri  tidak  ragu  untuk  melakukan  peminjaman  dana  kepada  pihak  lainnya  tanpa melihat  apakah  harta  bersama  yang  mereka  peroleh  selama  perkawinan  dapat mengatasi  peminjaman  yang  dilakukan.  Sehingga  tidak  sedikit  dari  pasangan suami-isteri  yang  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  dalam  peminjaman  terhadap pihak  lainnya.  Atas  keadaan  ini  pun  suami-isteri  dapat  dinyatakan  pailit  oleh Putusan  Pengadilan  Niaga.  Maka  dalam  perjanjian  perkawinan  pisah  harta  pun tidak  terlepas  dari  putusan  ini  dikarenakan  harta  masing-masing  merupakan kewenangan  masing-masing  pihak  suami-isteri,namun  dalam  perkawinan  yang tidak melakukan perjanjian perkawinan pisah harta maka seluruh bagian dari harta benda yang didapat dari hasil selama perkawinan berlangsung dapat menjadi suatu penyitaan  atas  suami-isteri  yang  berutang  guna  kepentingan  Bersama  bagi  para yang mengutangkan.

## DAFTAR BACAAN
Ahmadi Miru, Saka Pati, (2012), Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
H. Sadjijono, (2017), Hukum Antara Sollen Dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia), UBHARA Press & LaksBang PRESSindo, Jawa Timur. I  Ketut  Artadi,  I  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra,  (2010),  Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar.
J. Satrio, (1992), Hukum Perjanjian, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Munir  Fuady,  (2002),  Hukum  Pailit  Dalam  Teori  dan  Praktek,  PT.Citra  Aditya Bakti, Bandung.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Cetakan ke empat puluh,  2009,  Terjemahan  oleh  Subekti  R  dan  R.  Tjitrosudibio,  Pradnya Paramita,
Jakarta.
Indonesia,  Undang  Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  1,  Tahun  1974,  Tambahan  Lembaran  Negara
Repulik Indonesia Nomor 3019.
Indonesia,  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan
Kewajiban  Pembayaran  Utang,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.