Fajarius Harefa 1) , Yosafat Laia 2) , Jaminuddin Marbun 3) , Alusianto Hamonangan 4 )

## TANGGUNGJAWAB BANK TERHADAP  PERLINDUNGAN BARANG AGUNAN KREDIT
Oleh: Fajarius Harefa 1)
Yosafat Laia 2)
Jaminuddin Marbun 3)
Alusianto Hamonangan 4 )
E-mail fazarhrf@gmail.com
isafatlaia@gmail.com Jaminuddinmarbun@yahoo.co.id Alusiantoh710@gmail.com

## ABSTRACT
Customers  and  companies  have  a  relationship  with  each  other  in  the  sense  that  companies and customers have a role in carrying out activities within the company. And it has 2 bases, the first is related to regulations, the second is related to certainty.. the company is a place to carry  out  activities  and  create  a  product  and  provide  offers  to  customers.  A  sense  of solidarity must be exercised in order to provide protection to the community or individuals to safeguard the safety and rights of everyone. In this case, the bank is asked to be serious about being responsible for credit collateral goods to customers, in carrying out full accountability and  protection  for  credit  collateral  goods  so  that  the  public  feels  trusted  and  protected  for credit collateral goods.
Keywords: Bank, Accountability, Credit

## ABSTRAK
Pelanggan  maupun  perusahaan    meimiliki  kaitan  satu  sama  lain  dalam  pengertiannya perusahaan dan pelanggan  adalah  mempunyai peranan dalam melaksanakan kegiatan dalam perusahaan  tersebut.    Dan  memiliki  2  dasar,  adalah  yang  pertama  kaitan  peraturan  yang kedua  kaitan  kepastian..  perusahaan  merupakan  suatu  tempat  untuk  melaksanakan  kegiatan dan  menciptakan  suatu  produk  serta  meberikan  penawaran  kepada  pelanggan.  Rasa solidaritas  harus dilaksanakan guna untuk memebrikan perlindungan kepada masyarakat atau individu  untuk  menjaga  keselamatan  dan  hak  setiap  oramg.  Dalam  perkara  ini  diminta keseriusan  bank  dalam  pertanggugjawaban  barang  agunan  kredit  terhadap  nasabah,  dalam melakukan pertanggungjawaban yang sepenuhnya dan perlindungan terhadap barang agunan kredit sehingga masyarakat merasa terpercaya dan terlindungi barang agunan kredit.
Kata Kunci: Bank, Pertanggungjawaban, Kredit

## 1. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  didalam  perusahaan memiliki keuntungan yang bisa mengubah perekonomian  serta  meberikan  peluang dan  menciptakan  lapangan  pekerjaan kepada  masyarakat  umum,  contohnya
seperti perusahaan Bank, seperti  yang kita ketahui  bank  harus  berinteraksi  dengan masyarakat  luas  untuk  bisa  menjadi pelanggan dalam bank tersebut.
Bank merupakan tempat penyimpanan  uang  yang  pada  dasarnya harus  memiliki  kejujuran  dan  kepastian
terhadap
pelangganya sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap  perusahaan  bank  untuk  bisa menggunakan  layanan  jasa  dari  bank tersebut sebagai tempat penyimpanan dana maupun  tempat  peminjaman  guna  untuk menciptakan  kenyamanan  dari  pelanggan dan masyarakat luas.
Pelanggan  merupakan  kelompok yang  menggunakan  layanan  perusahaan bank  jadi  secara  umum  bank  menjadi  dua alternatif  yaitu  sebagai  penyalur  dan penyimpananan dana
Dalam  suatu  perusahaan  harus memiliki  kepercayaan  kepada  masyarakat khususnya pada perusahaan dalam menjalankan  kinerjanya  karena  disini menyangkut tentang nama baik perusahaan di  dalam  lingkungan  masyarakat  umum, bank  juga  harus  bisa  berkomitmen  serta bisa berinteraksi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan pelanggan.  Sebagaimana  di  amanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia bank  harus  memiliki  aturan  dasar  serta anggaran  dalam  memberikan  pelayanan dalam  masyarakat  karena  bank  adalah sebagai tempat penyaluran dan menghimpun  serta  tempat  penyimpanan dana  masyarakat  artinya  bank  bisa meberikan  pinjaman  kepada  masyarakat dengan  memiliki  syarat  dan  ketentuan yang  berlaku  atau  biasa  di  sebut  dengan kredit.  Siapa  apakah  anda  mengetahui
system  dalam  bank?  Bisa  juga  individu bisa  mendapatkan  jasa  bank.  pelanggan yang  berada  diposisi  pedalaman    dapat merasakan  layanan  bank. Sehingga  bisa sangat bermanfaat bagi keluaraga masyarakat tertentu
Dalam  pengertian  luas  perusahaan bank  dapat  dikatakan  sebagai  tempat penyaluran dan meminjamkan dana kepada  masyarakat  seperangkat  kaidah hukum dalam bentuk perundang- undangan,  yurispudensi,  doktrin,  dan  lain- lain  sumber  hukum  yang  mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya.
Perbankan  sebagai  segala  sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup ke;embagan,  kegiatan  uasahanya,  maka pada  prinsipnya  dapat  dirumuskan  bahwa hukum  perbankan  adalah  keseluruhan norma-norma  tidal  tertulis  yang  mengatur tentang bank.
Dana  bank  bersumber  dari  modal sendiri, pinjaman pihak luar, dan simpanan pihak ketiga atau dana yang dihimpun dari masyarakat.  Dana-dana  yang  dihimpun dari  masyarakat  merupakan  sumber  dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Selain  dari  tiga  macam  bentuk  simpanan dana  pihak  ketiga  lainnya  yang  diterima bank.  Dana  tersebut  sebagian  besar dialokasikan  untuk  kredit,  oleh  karena kegiatan  pemberian  kredit  merupakan
Fajarius Harefa 1) , Yosafat Laia 2) , Jaminuddin Marbun 3) , Alusianto Hamonangan 4 )
rangkaian  kegiatan  utama  suatu  bank.
Sesuai  pasal  1  UU  Republic Indonesia  nomor.  10  thn  1998  mengenai peralihan    sesuai  UU  republic  Indonesia nomor.  7  thn  1999  mengenai  Perbankan, bank merupakan tubuh  perusahaan supaya bisa mengumpulkan  uang  yang bersumber dari pelanggan sebagai rupa tabungan serta mencairan  ke  orang  atau  kelompok    yang telah  bergabung  dalam  perusahaan  bank tersebut untuk meningkatkan perekonomian  masyarakat  di  masa-masa sulit  sehingga  bisa    menjadi  fungsi  bagi pelanggan  tersebut.  Maka  dari  sanalah operasioanl  perusahaan  jadi  pedoman “kepastian”  bersama  dengan  masyarakat serta dapat memiliki “kejujuran” dikarenakan semuanya mulai dari masyarakat.
Pasal  1  angka  11  memberikan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah  jangka  waktu  dengan  pemberian bunga

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan  dengan  perbankan.  Tentu
untuk  memperoleh  pengertian  yang  lebih mendalam  mengenai  pengertian  hukum perbankan  tidaklah  cukup  hanya  dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan  beberapa  pengertian  hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan.
1. Perlindungan pelanggan
Di  Negara  ini  ,  perselisihan pengamanan  untuk  pelanggan    di  awali pada masa orde baru  bersamaan dengan tumbuhnya pengamanan institusi konsumen tanggal  11  di  bulan  mei 1973.  Disusun  Strategis,  di  awal terbentuknya  insitusi  ini  bertujuan untuk  bisa berinteraksi  diluar  Indonesia sesuai dengan amanat UU pada saat itu.
Akibat  ktitikan  dari  kelompok rakyat,  aktifitas  pemasaran  dapat  juga disertai apabila memenuhi standar administrasi pada pelanggan serta menguntungkan  dan  mendapatkan  laba yang banyak dan produknya tidak diragukan lagi . Di awali dengan keberadaan  masyarakat  pada  umumnya sehingga  memiliki  hubungan  yang  erat kaitanya  dengan  costumer  dan  memiliki kosenkuesi  antara  pihak  yang  satu  dengan yang  lain . Maka  dari  itu  lah  terciptanya UU  konsumen  dan  dibentuk  menurut ketetapan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggan  yang  bersangkutan  sehingga
terciptalah  layanan  jasa  yang  tidak diragukan  lagi  karena  sudah  memiliki dasar hukum.
Pada abad sebelumnya telah dibentuk  UU  mengenai  perlindungan costemer  yang  dilandasi  dengan  aturan hukum,    dengan  adanya  perkembangan zaman  maka  sejalan  dengan  itu  makin berkembang hingga bisa menghasilkan dan meningkatkan perekonomian hingga dalam dan  luar  negeri.    Perusahaan  akan menciptakan  produk  dan  memasarkan  di tempat umum untuk menghsilkan keuntungan pada perusahaan dan diperlukan interaksi antara satu sama yang lain.
Prodak
yang
dihasilkan diperusahaan akan disaring sebelum melakukan  pemasaran,  dengan  bantuan mengunakan  alat  elektronik  yang  sangat pesat  saat  ini    sehingga  bisa  melakukan transaksi dengan cepat. Setiap daerah akan dihitung berapa prodak yang akan dipasarkan didaerah tersebut sehingga bisa dilakukan  pemilihan  bentuk  jenis  barang yang  akan  ditawarkan  atau  dijual  belikan kepada  masyarakat    baik  di  daerah pedalaman,  daerah  kota,  maupun  luar negeri,  oleh  karena  itu  perusahaan  haru merengkrut  karyawan  untuk  menjalankan pemasaran pada perusahaan tersebut.
Dari  sekian  penjelasan  dari  atas maka  kaitan  antara  pelanggan  dengan perusahaan  sangat  memiliki  kaitan  yang
sangat  erat  kedua  objek  tersebut  saling memberikan manfaat serta kepastian untuk bisa berkembang suatu perusahaan haruslah benar- benar jujur dalam menjalankan  tugasnya.  maka  dengan  itu haruslah dibentuk UU perlindungan konsumen. Dalam  menjalankan  tugas di  perusahaan  maka  harus  ada  keamanan dari  pihak  perusahaan  baik  itu  jaminan keselamatan  kerja,  jaminan  kesehatan terhadap  pekerja.  Sehingga  bisa  pihak masyarakat  mempunyai  manfaat  untuk meningkatkan tarif perekonomian. Tindakan-tindakan untuk memberikan  kenyamanan  dan  kepastian terhadap  pelanggan  maka  ada  beberapa prinsip  yang  berdasarkan  dengan  UU perlindungan  konsumen  sesuai  dengan pasal dua (2) yaitu sebagai berikut:
a. prinsip kegunaan
prinsip  ini  telah  memiliki  devenisi yang  pada  prosenya  didasari  oleh  UU bahwa pelanggan harus memiliki intergritas  terhadap  perusahaan  begitupun sebaliknya.  Sehingga  pihak  yang  satu dengan  yang  lain  terdapat  unsur-unsur kegunaan  untuk  menciptakan  terwujudnya suatu kepastian dan kejujuran..
b. prinsip kepastian
pemberlakuan  prinsip  ini  bisa dibaca  pada  pasal    4-7  UU  tentang perlindungan  konsumen  sesuai  dengan aturan perusahaan yang harus memberikan kepastian  terhadap  pelanggan  dan  juga
Fajarius Harefa 1) , Yosafat Laia 2) , Jaminuddin Marbun 3) , Alusianto Hamonangan 4 )
memberikan pinjaman sesuai dengan yang tertera  di  UU  tentang  perlindungan konsumen  sehingga  antara  perusahaan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. c. prinsip kesamaan sesuai  prosedur  perusahaan  prinsip harus  sesuai  dengan  standar  operasional untuk  memberikan  layanan  yang  prima bagi  masyarakat  pada  umumnya  sehingga tidk ada pihak yang merasa dirugikan d. prinsip perlindungan diminta  kepada  perusahaan  agar betul-betul  menjalankan  UU  guna  untuk memberikan kenyamanan terhadap konsumen  maupun  masyarakat.  Oleh karena  itu  layanan  jasa  yang  diberikan oleh   perusahaan sangat baik dan memiliki aturan  sesuai  dengan  amanat  UU  agar pelanggan  bisa  terlindugi  dan  memiliki kepercayaan terhadap perusahaan. e. prinsip dasar aturan diharapkan juga kepada masyarakat atau  pelanggan  harusla  menaati  aturan yang  berlaku  sesui  dengan  UU  yang  telah dibuat  agar  perusahaan  juga  memberikan kepastian  terhadap  kinsmen  itu  sendiri serta  kepastian  dan  keamanan  bagi  para palanggan-nya.
3. METODE PENELITIAN
penemuan  ini  diterapkan  secara metode  yuridis  dengan  menelaah  teori pembahasan  serta  menganalisis  bagian- bagian teori sehingga di  muatkan kedalam
artikel ini.  Fokus kajiannya adalah hukum positif.  Penelitian  normatif  atau  penelitian perpustakaan  ini  merupakan  penelitian yang  mengkaji  studi  dokumen  tentang Tanggungjawab Bank Terhadap Perlindungan Barang Agunan Kredit. a. cara pembagian data
cara  pengumpulam  data  dalam artikel  ini  dilakukan  dengan  dokumen yang  meliputi  bahan  hukum  primer, skunder,  dan  tersier  yang  relevan  dengan penelitian  yang  dikaji,  studi  pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifekasi pustaka  sumber  data,  inventarisasi  bahan hukum  dan  identifikaasi  bahan  hukum yang diperlukan.
b. Analisis Data
Penelitian  ini  merupakan  analisi interprestasi dan silogisme untuk menjelaskan persoalan hukum yang diteliti, kemudian, membuat suatu kesimpulan  terhadap  hasil  penelitian dengan  pikiran  sendiri  dengan  bantuan teori.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Hukum dan pertanggungjawaban bank Dalam  UU  Nomor  14  Tahun  1967
tentang pokok-pokok perbankan dirumuskan  bahwa  :  “Bank  adalah lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya memberikan  kredit  dan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”
Dalam arti luas telah didevenisikan bahwa dasar  aturan  perusahaan  adalah  dasar hukum  yang  memberikan  sruktur  untuk bisa memiliki peraturan yang berhubungan dengan  system  manajemen  perusahaan dalam arti ini masih tidak cukup untuk bisa dihadikan pengertian secara khusus tentang  aturan  perusahaan  maka  dari  itu ada  beberapa  pengertian  dari  para  ahli tentang peraturan hukum perusahaan bank antara lain sebagai berikut:
Menurut  Djumhana  :  “Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan  hukum  yang  mengatur  kegiatan lembaga  keuangan  bank  yang  meliputi segala  aspek,  dilihat  dari  segi  esensi  dan eksistensisnya,  serta  hubungan  dengan bidang kehidupan yang lain.  Perlindungan nasabah  perbankan  merupakan  salah  satu permasalahan  yang  sampai  saat  ini  belum mendapatkan  tempat  yang  baik  didalam sistem  perbankan  nasional.  Untuk  itulah masalah  perlindungan  dan  pemberdayaan konsumen tersebut mendapatkan perhatian khusus  di  dalam  pilar  keenam  arsittektur perbankan Indonesia. Sebagaimana bersumber  dari  tujuan  untuk  mengangkat masalah  perlindungan  nasabah  bank  atau konsumen  tersebut  kedalam  arsitektur perbankan Indonesia, hal ini menunjukkan besarnya  komitmen  bank  Indonesia  dan perbankan  untuk  menempatkan  konsumen jasa  perbankan  memiliki  posisi  yang sejajar dengan bank-bank.
Sering kali terjadi dalam kenyataan, bahwa nasabah selalu dianggap lemah  atau  pada  posisi  yang  kurang diuntungkan  apabila  terjadi  kasus-kasus perselisihan antara bank denagn nasabahnya,  sehingga  nasabah  dirugikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda  yang  bertujuan  untuk  memperkuat perlindungan terhadap nasabah atau konsumen  perbankan.  Agenda  tersebut adalah  dengan  menyusun  mekanisme pengaduan  masalah,  membentuk  lembaga mediasi perbankan, meningakatkan transpransi informasi produk dan melakukan  edukasi  produk-produk  dan jasa bank kepada masyarakat luas
B. Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Kredit.
Secara  umum  devenisi  pembiayaan peminjaman  di  perusahaab  bank  serta system penginput dana yang pada dasarnya telah  diatur  didalam  UU  perusahaan  telah ada kespakatan diantara kedua belah pihak baik  pihak  perusahaan  maupun  pihak nasabah  atau  pelanggan  dan  memiliki jaminan  atas  dasar  tersebut  maka  pihak bank meberikan pinjaman kepada pelanggan (omset). perikatan utang- piutang  (uang)  akan  dilaksanakn  berupa jaminan  kepastian dikarenakan pelanggan
Fajarius Harefa 1) , Yosafat Laia 2) , Jaminuddin Marbun 3) , Alusianto Hamonangan 4 )
yang  telah  ada  piutang  akan  menayarkan kembali  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan  atau  sebaliknya  pihak  yang meminjam uang tersebut akan mengembalikan  uang  tersebut  sesuai dengan  tempo  yang  telah  di  sepakati bersama-sama.
Dalam  pasal  (1754)  kuhaperdata telah  ditrntukan  adanya  tawar  menawar merupakan  kesepakatan  dimana  pihak bank meberikan pinjaman kepada masyarakat  yang  dimana  memberikan pinjaman  berupa  uang  (dana)  denagan didasari dengan perjanjian atau kespakatan antara  satu  sama  yang  lain  dan  setelah telah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan  yang  telah  ditentukan  maka dikembalikan lah pinjaman tersebut sesuai dengan  sisitem  atau  prosedur  perusahaan atau  bank  dan  tidak  diatur  secara  jelas tentang  hal  tersebut  oleh  UU,  sehingga termasuk  dalam  jenis  perjanjian  tidak bernama  di  luar  KUHPerdata.  Beberapa sarjana  berpendapat  bahwa  perjanjian kredit  sesungguhnya  adalah  perjanjian pinjam  meminjam  sebagaimana  diatur dalam  KUHPerdata.  Menurut  R.  Subekti “dalam  bentuk  apapun  juga  pemberian kredit  itu  diadakan,  upaya  yang  dilakukan tersebut  pada  dasarnya  telah  didasari  oleh ketetapan  UU  dimana  pelaksanaanya merupakan  suatu  system  tawar  menawar yang telah ada pengaturanya di KUHPPerdata  pada  pasal  (1754-1769)
didalam  suatu  system  perusahaan  tentang kepastian  pinjaman  akan  di  ringkaskan tentang  aturan  perikatan  credit  merupakan peikatan  tawar  menawar  sesuai  dengan kitab  UU  hukum  Prdata    Pasal  1754. perikatan  utang  piutang  memiliki  arti  dan telah  disimpulkan  dengan  pengertian secara umum yaitu objekstifitas merupakan    suatu  barang  yang  bisa dijadikan sebagai layanan jasa verbruiklening termasuk  di  dalamnya uang.  Berdasarkan  perjanjian  pinjam meminjam  uang  ini,  pihak  penerima pinjaman  menjadi  pemilik  uang  dipinjam dan  kemudian  harus  dikembalikan  dengan jenis  yang  sama  kepada  pihak  yang meminjamkan. Karena perjanjian kredit ini merupakan  perjanjian  yang  bersifat  riil, yaitu  bahwa  terjadinya  perjanjian  kredit ditentukan  oleh  “penyerahan”  uang  oleh bank kepada nasabah.
Didalam  pasal  (1)  pada  no  11 undang-undang perusahaan dikatakan suatu  penawaran dilandasi pada  perjanjian tawar-menawar  anatara  pihak  perusahaan dengan pihak  yang lain maka harus sesuai prosedur yang telah ada pengaturanya pada bagian  3  Kitab  UU    Perdata  pada  pasal (1754) tentang system tawar-menawar

## 5. SIMPULAN
a. perusahaan bank merupakan
tempat  penyaluran  dana  kepada masyarakat sebagai tempat tabungan untuk keperluan
masyarakat  di  masa-masa  sulit.
Sehingga  bisa  meningkatkan  tarif kehidupan masyarakat pada umumnya
b. Tanggung  jawab  adalah  sebagai suatu  bentuk  rasa  untuk  dapat dipunyai kepada pelanggan tertentu agar  dapat  terciptanya  suatu  rasa kemanuasiaan dan kejujuran dalam pertumbuhan  ekonomo  masyarakat terhadap sesame

## 6. DAFTAR PUSTAKA
a. Buku-buku
Supramono,  Gatot,  “ Perbankan dan Masalah  Kredit,  Suatu  Tinjauan Yuridis.” Jakarta  Djambatan,
1996.
Adrian,  Sutedi, Hukum  Perbankan,  Suatu
Tinjauan Pencucian
Uang,
Marger,  Likuidasi,  dan  Kepailitan,
Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia,  cetakan II,  Kencana Prenada Media Grup, 2006.
b. Peraturan perundang-undangan
UU Republic Indonesia 1945 KUHperdata (BW)
Undang-Undang    RI  N0.  7  Tahun  1992 Tentang  perusahaan  jo  Undang-undang No.  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 mengenai perusahaan
c. Jurnal
Nasution AZ, “Perlindungan terhadap  konsumenn :  analisis  tentang undang-undang  dasar  nomor.  8  thn  1999- LN  1999  nomor  (42)”,  jurnal  tentang perlindungan nasabah dan kepastian (volume 2 nomor. 08, bulan 5 tahun 2003), mappi  fakultas  HUkum    universitas Indonesia serta kemitran tahun 2003