…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## ANALISA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA
Oleh Edy Sumarno 1 , Rizku Intan Agustin 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu Probolinggo Email : 1 edysumarno1963@gmail.com , 2 rizku.intan123@gmail.com
Article History: Received: 22-06-2024
Revised: 01-07-2024
Accepted: 25-07-2024
Abstract: Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  pengguna internet  banking,  karena  pada  prakteknya  produk  layanan internet  banking  yang  merupakan  salah  satu  delivery  channel layanan perbankan terkait erat dengan teknologi yang di satu sisi memang  telah  memberikan  banyak  manfaat,  namun  di  sisi  lain mengandung  risiko  yang  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi nasabah.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  perlindungan terhadap nasabah pengguna internet banking diperlukan dalam rangka  melindungi  hak-hak  nasabah  selaku  konsumen  jasa perbankan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui bagaimana  pengaturan  mengenai  perlindungan  hukum  bagi nasabah  pengguna  internet  banking  serta  bagaimana pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  pengguna internet banking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai  internet  banking.  Pelaksanaan  perlindungan  nasabah pengguna  internet  banking  yang  dilakukan  terkait  aspek transparansi  informasi  produk  belum  sepenuhnya  dilakukan, terkait  aspek  keamanan  teknologi  informasi  internet  banking telah  dilakukan  dengan  memenuhi  aspek-aspek  keamanan teknologi  namun  tetap  perlu  dilakukan  peningkatan  terhadap kehandalan teknologi informasi, terkait aspek perlindungan data pribadi  nasabah  telah  dilakukan  dengan  pendekatan  self regulation dan government regulation, terkait aspek pembuktian dilakukan  dengan  dengan  adanya  pengakuan  digital  signature sebagai  alat  bukti  yang  sah,  terkait  aspek  upaya  penyelesaian sengketa  dilakukan  dengan  adanya  berbagai  pilihan  media penyelesaian  yaitu  melalui  luar  pengadilan  atau  melalui pengadilan,  serta  terkait  aspek  pertanggungjawaban  bank dilakukan dengan adanya tanggung jawab bank dalam hal terjadi kerugian pada nasabah pengguna internet banking. Terciptanya perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  pengguna  internet banking  membutuhkan  keterlibatan  banyak  pihak  antara  lain nasabah  sendiri,  bank,  Pemerintah,  Bank  Indonesia,  dan  pihak- pihak terkait lainnya. Keywords: Perlindungan Hukum,
Nasabah Pengguna Internet Banking, Hukum Positif

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## PENDAHULUAN
Bank  dalam  perekonomian  memiliki  peranan  yang  amat  penting  sebagai lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, jika dilihat  dalam  praktik  perekonomian  suatu  negara,  lembaga  keuangan  senantiasa  ikut berperan aktif. Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu  mendorong  terhadap  perkembangan  ekonomi  bangsa.  Sebaliknya,  kalau  lembaga keuangan  suatu  bangsa  mengalami  krisis,  dapat  diartikan  bahwa  perekonomian  suatu bangsa tersebut sedang mengalami keterpurukan (collapse).
Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, bank berasaskan prinsip kehati - hatian. Fungsi utama  perbankan  Indonesia  adalah  sebagai  penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat serta  bertujuan  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya,  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 1
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menciptakan produk dan jasa. Produk dan jasa yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada  berdasarkan jenis  banknya  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemberian produk dan jasa yang dilakukan oleh suatu bank pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang  dalam  hal  ini  bertindak  sebagai  konsumen  pengguna  jasa-jasa  bank.  Nasabah perbankan terdiri dari 2 macam yaitu nasabah debitur dan nasabah kreditur. Namun, dalam prakteknya dikenal pula nasabah yang menggunakan jasa perbankan (walk in customer).
Perkembangan n produk perbankan dipengaruhi antara lain oleh  adanya keinginan bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, adanya kemajuan teknologi, adanya globalisasi jasa dan transaksi keuangan, adanya konglomerasi dan kerjasama antar lembaga jasa keuangan, berkembangnya sistem perbankan serta meningkatnya persaingan. 2 Di dunia perbankan, infrastruktur teknologi informasi mempunyai peran yang sangat dominan  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada  nasabah  karena  perbankan merupakan  sebuah  industry  jasa  yang  kinerjanya  sangat  dipengaruhi  ruang  dan  waktu. Meningkatkan  pelayanan  kepada  nasabah  merupakan  suatu  usaha  untuk  menembus batasan-batasan ruang dan waktu  yang hanya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi computer dan telekomunikasi. Selain itu, teknologi informasi dapat pula menjadikan bank lebih bersaing untuk menciptakan suatu produk pelayanan yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat. Berbagai layanan perbankan diberikan bank kepada nasabahnya demi kepuasan pelanggan.  Dalam  melakukan  kegiatan  usaha  atau  memberikan  layanan  kepada  nasabah, bank tidak menggunakan model-model konvensional face to face dan didasarkan pada paper document , tetapi bank juga menggunakan model layanan dengan model non face to face dan paperless document atau digital document . Hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayaran di bank telah dilaksanakan secara elektronik (paperless). Dapat dikatakan pula bahwa perkembangan teknologi informasi telah memaksa pelaku usaha mengubah strategi
1 Tri  Puji  Lestari,  “Analisis  Perlindungan  konsumen  terhadap  nasabah  pengguna Internet Banking ” (Tesis Program Magister Hukum Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2012). 1 2 Yunus  Husein, Pengamanan  Produk  dan  Jasa  Perbankan  untuk  Melindungi  Nasabah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Mediasi Perbankan diJakarta tanggal 14 April 2012
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan  jasa.  Penggunaan  teknologi  komputer,  telekomunikasi,  dan  informasi  mendorong berkembangnya transaksi melalui internet di dunia. Perusahaan-perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau on-line dari berbagai sektor, yang kemudian memunculkan istilah electronic  banking,  electronic  commerce,  electronic  trade,  electronic  business,  electronic retailing. 3
Internet  Banking masuk  dalam  bagian E-banking  (electronic  banking),  E-banking pertama  kali  distrukturkan  di  pertengahan  tahun  1970-an.  Ditahun  1985,  beberapa  bank sudah  menawarkan  nasabahnya  untuk  menggunakan  perbankan  elektronik,  tapi  karena kurangnya pengguna internet dan terkait biaya penggunaan online banking menyebabkan pertumbuhan internet  banking terhambat.  Di  akhir  1990-an,  orang  sudah  mengenal  dan menggunakan fasilitas yang di sediakan internet. 4
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  hak  hak  nasabah  penggunna Internet Banking sebagai  bagian  dari  nasabah  perbankan  perlu  di  lindungi  dari  aspek  aspek  yang dapat  menimbulkan  kerugianbagi  nasabah.  Sehubung  dengan  Hal  tersebut,  penelitian  ini kami  tulis  dengan  judul  “ ANALISAHUKUMTERHADAPPERLINDUNGANBAGINASABAH PENGGUNA INTERNET  BANKING DI  TINJAU  DARIHUKUMPOSITIF  YANG  BERLAKU  DI INDONESIA ” RumusanMasalah
1. Bagaimana  tanggung  jawab  pihak  bank  terhadap  nasabah  jika  di  rugikan  dalam menggunakan Internet Banking ?
2. Bagaimana  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  pengguna Internet Banking ?
LANDASANTEORI Pengertian Internet Banking Internet Banking pada dasarnya merupakan gabungan dua istilah dasar yaitu Internet dan  Banking  (bank). Interconnected  Network  (Internet) adalah  system  jaringan  yang menghubungkan tiap-tiap computer secara global di seluruh penjuru dunia. Koneksi yang menghubungkan masing – masing computer tersebut memiliki standar yang digunakan yang disebut Internet Protocol Suite disingkat dengan TCP/IP. 5
Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta persaingan dalam  dunia  perbankan  telah  membuat  bank-bank  beralih  untuk  memanfaatkan  dan menerapkan  teknologi  informasi  dalam  meningkatkan  layanannya.  Penerapan  teknologi informasi telah membawa banyak perubahan dalam kegiatan operasional serta pengelolaan data  bank  sehingga  dapat  dilakukan  secara  lebih  efisien  dan  efektif  serta  memberikan informasi  secara  lebih  akurat  dan  cepat.  Perkembangan  produk  perbankan  berbasis
3 Andi Hamzah, Aspek – aspek Pidana di bidang Komputer, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1990) 4 Celin Tri Kristiyani, Hukum Perlindungan Konsumen, SinarGrafik, Jakarta, 2014
5 Achmad, ‚ Pengertian Internet dan Sejarah Internet ‛, dalam http://www.likethisya.com/ pengertian- internet.html,
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
teknologi  informasi  diantaranya  berupa  electronic  banking  memudahkan  nasabah  untuk melakukan transaksi perbankan secara non cash setiap saat melalui jaringan elektronik. 6 Electronic Banking pada mulanya dalam bentuk ATM dan transaksi melalui telepon, namun  dalam  perkembangannya  dengan  inovasi  di  bidang  teknologi  internet  telah membentuk delivery channel baru yang memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Electronic Banking berbasis internet yang dikenal sebagai internet banking muncul sebagai aplikasi  e-business  bagi  kegiatan  dunia  perbankan  Bank  menggunakan  fasilitas  internet untuk  menawarkan  produk  jasa  pelayanan  perbankan  dengan  cara  yang  lebih  efisien internet banking adalah bentuk E-commerce yang dilakukan oleh pihak bank. Pada  prinsipnya  layanan internet  banking hampir  sama  dengan  layanan  ATM. Layanan internet banking dirancang sebagai salah satu sarana akses ATM dimana saja yang disebut dengan virtual ATM sehingga apa yang dilakukan di ATM dapat dilakukan kecuali mengambil uang tunai." Perbedaan utama antara ATM dengan virtual adalah terletak pada awal  dan  akhirnya  yaitu  untuk  mulai  melakukan  transaksi  pada  virtual  ATM,  nasabah terlebih dahulu harus mempunyai user ID dan nomor PIN. Sedangkan ATM cukup dengan nomor  PIN  saja.  Perbedaan  lainnya  yaitu  cara  memberikan  bukti  transaksi  ATM  akan mengeluarkan  kertas  dari  mesin  tersebut,  sedangkan  virtual  ATM  akan  memberikan konfirmasi melalui layar komputer dan mengirim ulang konfirmasi tersebut melalui e-mail nasabah.
Internet banking atau yang biasa disebut online banking merupakan sebuah system yang memungkinkan individu untuk melakukan kegiatan perbankan dari mana saja melalui internet. Online banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi rutin semua, seperti  transfer  rekening  pertanyaan  saldo,  pembayaran  tagihan,  dan  stop-pembayaran permintaan, dan beberapa bahkan menawarkan pinjaman online dan aplikasi kartu kredit. 7 Karen  Furst  mendefinisikan internet  banking sebagai  penggunaan  internet  sebagai saluran  perpanjangan  jarak  jauh  untuk  mengantarkan  jasa-jasa  perbankan.  Jasa-jasa perbankan  yang  diberikan  melalui internet  banking adalah  jasa-jasa  yang  juga  diberikan melalui perbankan tradisional, seperti pembukaan rekening. melakukan transfer dana antar rekening, tagihan pembayaran elektronis yang memungkinkan nasabah untuk menerima dan melakukan pembayaran melalui internet banking. 8
Sedangkan menurut David whitely, Intenet Banking di definisikan sebagai salah satu jasa  pelayanan  yand  di  berikan  bank  kepada  nasabahnya,  dengan  maksud  agar  nasabah dapat mengecek saldo rekening dan membayar tagihan secara 24 jam tanpa perlu dating ke kantor cabang. 9 Tujuan dan Manfaat Internet Banking bagi Bank dan Nasabah Institusi  perbankan  dalam  penerapan  internet  banking  harus  memberikan  jasa pelayanan yang lebih sesuai dengan kehendak nasabah dan lebih menjamin keamanannya sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada para nasabah. Penggunaan
6 http://www.internetbanking.htm/virtual_banks/
7 Onile banking , http://www.investorwords.com
9 David whitley, E-commerce: Strategi, Technology and Application, ( London: Mc.Graw-Hill,2000), hal.226-227.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
internet banking oleh nasabah akan memberikan pelayanan yang lebih baik tanpa mengenal tempat dan waktu.
Bagi bank Tujuan internet banking bagi pihak bank yaitu: Menjelaskan produk dan jasa seperti, pemberian pinjaman dan kartu kredit;
Menyediakan informasi mengenai suku bunga dan kurs mata uang asing yang terbaru; Menunjukkan laporan tahunan perusahaan dan keterangan pers lainnya.
Menyediakan  informasi  ekonomi  dan  bisnis  seperti  perkiraan  bisnis;  Memberikan  daftar lokasi kantor bank tersebut dan lokasi ATM;
Memberikan daftar pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja baru; Memberikan gambaran mengenai bank;
Menyediakan informasi mengenai sejarah bank dan peristiwa terbaru; Memberikan  pelayanan  kepada  nasabah  untuk  memeriksa  neraca  tabungan  dan memindahkan dana antar tabungan;
Menyediakan  algorithma  yang  sederhana  sehingga  para  nasabah  dapat  membuat perhitungan  untuk  pembayaran  pinjaman,  perubahan  atau  pengurangan  pembayaran hipotik, dan lain sebagainya;
Menyediakan  sambungan  menuju  situs  lain  di  internet  yang  masih  berhubungan  dengan internet banking. 10

## Bagi Nasabah
METODE PENELITIAN Pendekatan Masalah
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  pendekatan  penelitian  yuridis normative  dengan  metode  mencari,  menggali,  mengumpulkan  suatu  data  atau  sumber pengetahuan yang ada pada saat ini. Masalah yang akan dikaji akan di kembalikan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sumber Data 1. Sumber data premer
Sumber  data  yang  sifatnya  mengikat,  yang  mencakup  peraturan  perundang – undanganyang mempunyai keterikatan dengan penelitian ini yaitu:
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pebankan
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Sumber Data Sekunder
Salah  satu  sarana  untuk  mengembangkan  pola  pikir  mahasiswa  untuk  melengkapi data primer pada penelitian ini yang di lengkapi dari buku buku literature hukum, jurnal hukum, karya tulis, dan kamus hukum.
10 Mary j.Conin, Banking and Finance on the Internet, (Canada : wiley & Sons,1998).
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## 3. Prosedur Pengumpulan Data
Untuk k mengetahui prosedur pengumpulan data yang diperlukan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa cara  prosedur pengumpulan data, yang antara lain yaitu teknik pengumpulan data – data dengan study kepustakaan dengan membaca, menelaah, mengutip,  dari  buku,  literatur – literatur, website yang  terdapat  dalam  pasal – pasal peraturan perundang – undangan hukum.
4. Analisa Data
Data yang di peroleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode dekriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, dan runtun, lalu di tuangkan dalam bentuk logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif,  yaitu  dari  hal  hal  yang  bersifat  umum  menuju  hal  hal  yang  bersifat  khusus mengenai  masalah  yang  sedang  diteliti,  serta  memberikan  saran  sebagai  jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN AspekTransparasiInformasiProduk
Era persaingan antara bank-bank yang semakin ketat dan tajam menyebabkan semakin ramai  bank  memperkenalkan  dan  menawarkan  jasa-jasanya  dalam  berbagai  bentuk  dan cara. Pemberian informasi mengenai jasa-jasa perbankan yang ditawarkan merupakan salah satu upaya agar nasabah tertarik menggunakan salah satu dari berbagai produk perbankan yang ada.
Pemberian informasi produk merupakan proses yang biasa dilakukan dalam tahap pra transaksi (tahap nasabah mencari informasi). Pada tahap pratransaksi, transaksi antara bank dengan  nasabah  belum  terjadi,  dimana  nasabah  masih  mencari  informasi  yang  berkaitan dengan  produk  bank.  Informasi  bagi  nasabah  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting, karena dengan adanya informasi inilah nasabah dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan produk/jasa bank secara lebih jelas dan terperinci. Pemberian informasi oleh bank yang  lengkap,  benar,  dan  bertanggung  jawab  tersebut  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi nasabah  untuk  memperoleh  keterangan  awal  sebelum  menentukan  pilihan  terhadap produk/jasa. Informasi tentang produk dapat diperoleh nasabah melalui berbagai sumber antara  lain  iklan,  petugas  bank  yang  bersangkutan  eaflet/brosur,  website  bank  maupun sumber-sumber informasi lainnya.
Dalam  kasus  produk internet  banking ,  hak  atas  informasi  yang  benar  dan  jelas dimaksudkan  agar  nasabah  dapat  memperoleh  gambaran  secara  utuh  mengenai  produk internet banking . Hak atas informasi tersebut antara lain mengenai jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat pada produk, persyaratan dan tatacara penggunaan produk, biaya-biaya yang  melekat  pada  produk,  dan  jangka  waktu  berlakunya  produk  Dalam  hal  terdapat perubahan,  penambahan,  dan/atau  pengurangan  pada  karakteristik  produk,  bank  harus menyampaikan  sebelum  berlakunya  perubahan,  penambahan,  dan  atau  pengurangan karakteristik produk tersebut.
Dalam tahap pratransaksi ini, nasabah mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang layanan internet banking yang benar, lengkap, dan jelas karena tidak memadainya informasi  yang  disampaikan  kepada  nasabah  dapat  merupakan  salah  satu  bentuk  cacat produk yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Dengan  adanya  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  lengkap,  nasabah  mempunyai  hak  untuk memilih  tanpa  adanya  paksaan  atau  tekanan  dari  pihak  lain.  Hak  untuk  memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih apakah akan mendaftar  layanan internet  banking atau  tidak  Untuk  mendukung  hak  memilih  tersebut, diperlukan  adanya  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  lengkap  tentang internet  banking sehingga nasabah tidak melakukan kekeliruan dalam memilih produk Sehubungan dengan hal  tersebut,  dalam  menawarkan  produk internet  banking ,  bank  diwajibkan  menerapkan transparansi  informasi  produk.  Penerapan  transparansi  informasi  produk  merupakan perwujudan dalam rangka memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf e huruf b, dan huruf d. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi  yang  benar.  jelas,  jujur  mengenai  kondist  dan  jaminan  barang/jasa,  hak  untuk memilih barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Selain itu penerapan prinsip transparansi juga dalam rangka memenuhi  pelaksanaan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/6/PBI/2005  tentang Transparansi  Informasi  Produk  Bank  dan  Data  Penggunaan  Data  Pribadi  Nasabah  yang antara lain mengatur bahwa bank wajib menerapkan transparansi informasi produk bank dan data penggunaan data pribadi nasabah.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, informasi tentang produk layanan internet banking diperoleh nasabah melalui berbagai sumber antara lain iklan, petugas bank yang bersangkutan, leaflet /brosur,  website  bank  maupun  sumber-sumber  informasi  lainnya. Berdasarkan  penelitian,  nasabah  memilih  memperoleh  keterangan  atas  suatu  produk layanan  internet  banking  dari  iklan  baik  yang  dilakukan  di  media  massa  maupun  media elektronik
Mengkaji penerapan transparansi informasi produk yang dilakukan terhadap layanan internet banking yang dilakukan bank melalui iklan, brosur/leaflet, informasi pada website beberapa bank ternyata hanya menonjolkan pada kelebihan, kemudahan atau keuntungan atas  penggunaan  layanan.  Demikian  juga  informasi  yang  diberikan  petugas  bank  dalam prakteknya belum memberikan Informasi mengenai risiko maupun bagaimana cara apabila terjadi  permasalahan  Keadaan  yang  seperti  ini  dapat  memberikan  gambaran  yang  keliru pada nasabah karena ketidak lengkapan informasi yang diberikan bank dapat menghasilkan keputusan  yang  keliru  bagi  nasabah.  Contoh  informasi-informasi  yang  ditampilan  dalam website bank antara lain:
1.  Keuntungan  dan  manfaat internet  banking .  fitur-fitur internet  banking. penjelasan mengenai keamanan yang berlapis.
2. Syarat dan ketentuan internet banking yang meliputi istilah-istilah yang digunakan, syarat pendaftaran internet banking , ketentuan penggunaan internet banking , user id dan PIN, penghentian akses layanan, dan lain-lain.
3. Cara registrasi melalui mesin ATM,
4. Cetak form pendaftaran,
5. Cara aktivasi,
6. Cara penggunaan token,
7. Cara bertransaksi,
8. Demo internet banking
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## 9. Persyaratan dan tatacara pendaftaran produk
10. Tarif layanan,

## Aspek Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian
Tanggung  jawab  bank  dalam  hal  terjadi  kerugian  merupakan  perwujudan  dari pemenuhan salah satu hak konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya.
Secara  umum,  konsep  tanggung  jawab  merupakan  bagian  dari  konsep  kewajiban hukum.  Tanggung  jawab  timbul  dari  adanya  perikatan,  baik  yang  berasal  dari  Undang- undang atau dari perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tes Hak dan kewajiban para pinak ini erat kaitannya dengan masalah tanggung Jawab. Mereka bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang dibuat.
Dalam  perjanjian  pada  umumnya,  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  Tantara  para pihak menjadi perharian. Kedudukan para pihak adalah sama dalam menentukan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga posisi tawar pada pihak pun seimbang. Lain halnya dengan  perjanjian  baku  yang  memuat  klausul-klausul  baku  yang  telah  dibuat  hanya  oleh salah satu pihak sehingga pihak yang lain hanya mempunyai pilihan untuk setuju atau tidak setuju untuk mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. Demikian pula dengan perjanjian layanan internet banking yang dibuat oleh pihak bank saja. Hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan oleh bank yang dituangkan dalam formulir pendaftaran layanan internet banking.
Prinsip-prinsip Tanggung Jawab mengemukakan  beberapa  prinsip  tanggung  jawab  pelaku  usaha  dalam  hukum  yang dibedakan sebagai berikut
1. Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  unsur  kesalahan  ( fault  liablity/liability  based  on fault ).
Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintal pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini tergambar dalam ketentuan Pasal 1365, 1366 dan Tesis 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH  Perdata  mengharuskan  adanya  4  (empat)  unsur  pokok  untuk  dapat  dimintal pertanggungjawaban  hukum  dalam  perbuatan  melawan  hukum,  yaitu  adanya  perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalita antara kesalahan dan nasa kerugian. Dengan demikian terdapat 4 unsur suatu perbuatan dikategorikan karer sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:
1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain
2. bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri an hukum sendiri
3. bertentangan dengan kesusilaan
4. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.
Berkenaan  dengan  dengan  prinsip  ini,  akan  mengemuka  persoalan  Tri  mengenai "subyek hukum pelaku kesalahan" (Pasal 1367 KUH Perdata). Dalam doktrin hukum dikenal adanya vicorious liability dan corporate sup liablity, Vicorious liablity merupakan pertanggung jawaban  atas  kesalahan  orang  yang  berada  dibawah  pengawasan  majikan.  Jika  orang
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
tersebut  pindahkan  pada  penguasaan  pihak  lain,  maka  tanggung  jawabnya  juga  beralih kepada  pihak  lain  tersebut.  Sementara  itu  corporate  liability  lebih  menekankan  pada tanggung  jawab  lembaga/korporasi  terhadap  tenaga  yang  dipekerjakannya.  Misalnya hubungan hukum antara bank nasabah, semua tanggung jawab atas pekerjaan pegawai bank yang dilakukan di bank tersebut adalah menjadi beban tanggung jawab bank.
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of liability principle ). Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat  membuktikan  ia  tidak  bersalah  (pembuktian  terbalik),  ini  berarti  bahwa  beban pembuktian  ada  pada  si  tergugat.  Pasal  22  Undang-  undang  Perlindungan  Konsumen menegaskan bahwa beban pembuktian (ada tidaknya kesalahan) berada pada pelaku usaha dalam perkara pidana pelanggaran Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-undang Perlindungan  Konsumen  dengan  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  jaksa  untuk membuktikannya.
3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab.
Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua dan hanya dikenal dalam nasa lingkup  transaksi  yang  sangat  terbatas  yang  secara common  sense dapat  dibenarkan. Misalnya seseorang yang minum air di kali tanpa dimasak terlebih dahulu, apabila sakit tidak dapat menuntut pabrik yang terletak disekitar sungai tersebut. Seharusnya ia memasak air itu terlebih dahulu.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak ( strict liablity ).
Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar Ba perilaku berbahaya  yang  merugikan  ( harmful  conduct )  tanpa  mempersoalkan  ada  tidaknya kesengajaan  ( intention) atau  kelalaian  ( negligence ).  Prinsip  ini  menegaskan  hubungan kausalitas  antara  subyek  yang  bertanggung  jawab  dan  kesalahan  dibuatnya,  dengan memperhatikan  adanya  force  majeur  sebagai  sup  faktor  yang  dapat  melepaskan  diri  dari tanggung  jawab.  Pasal  19  jo  Pasal  28  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  mengatur perihal  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen,  namun  tidak  diterapkan mengenal prinsip Unly strict liability karena pada pasal 28 dirumuskan bahwa ganti rugi oleh adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha. Hal ini bertentangan dengan prinsip strict liability yang mengandung arti bahwa ganti rugi bagi konsumen produk yang cacat harus diberikan tanpa melihat ada atau tidaknya unsur kesalahan pada kesalahan. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum diterapkan pada produsen yang memasarkan produk cacat sehingga dapat merugikan konsumen.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.
Prinsip ini sering dipakai pelaku usaha untuk membatasi beban tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh mereka, yang umumnya dikenal dengan pencantuman klausula eksonerasi  dalam  perjanjian  standar  yang  dibuatnya.  Prinsip  tanggung  jawab  ini  sangat merugikan konsumen bila ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang membuat klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Namun memperhatikan  ketentuan  Pasal  1493  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  kedua  belah pinak  diperbolehkan  dengan  persetujuan-  perlin  nasa  persetujuan  istimewa,  memperluas atau  mengurangi  kewajiban-kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  dimana
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa pelaku usaha tidak akan diwajibkan menanggung suatu apapun.
Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Hubungan Hukum
Tanggung  jawab  timbul  dari  perikatan,  baik  yang  berasal  dari  Undang-undang maupun dari perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, timbul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban para pihak ini erat kaitannya dengan  masalah  tanggung  jawab.  Mereka  bertanggung  jawab  atas  segala  akibat  yang ditimbulkan dari perjanjian yang telah dibuat. Jadi suatu tanggung jawab dapat timbul dari: 1. Wanprestasi
Tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi. Wanprestasi ini merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang merupakan hak dari pihak lainnya. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
d. Melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya Pihak yang ditimpa wanprestasi dapat menuntut suatu yang lain disamping pembatalan yaitu  pemenuhan  perikatan,  ganti  rugi  atau  pemenuhan  perikatan  plus  ganti  rugi.  Untuk menetapkan akibat-akibat tak terpenuhi perlim perikatan perlu diketahui dahulu pihak yang lalai memenuhi perikatan tersebut. 11
Tak dipenuhinya perikatan diakibatan kelalaian (kesalahan) debitur atau sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur. Akibat wanprestasi:
a. Debitur harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata);
b. Bebas  resiko  bergeser  kearah  kerugian  debitur,  jika  perkiraan  timbul  dari  suatu persetujuan  timbal  balik,  maka  kreditur  dapat  membebaskan  diri  dari  kewajiban melakuan  kontraprestasi  melalui  Pasal  1266  KUHPerdata,  atau  melalui exceptio  non adimpliti contractus.
Jadi apabila yang terjadi adalah wanprestasi, debitur harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita kreditur.
2.  Perbuatan  melawan  hukum,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  1365  KUHPerdata, Berdasarkan Pasal 1365 KHUPerdata, perbuatan dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur:
a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan/kelalaian
d. Antara hubungan yang timbul harus ada hubungan kausal.
Dalam hal pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya maka ia dapat mengajukan tuntutan  pihak  bank  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  namun  nasabah  harus dapat membuktikan bahwa pihak bank benar-benar telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya sebagai nasabah.
Dalam  suatu  perjanjian  juga  dapat  timbul  suatu  keadaan  yang  disebut Overmacht (keadaan  memaksa),  yaitu  suatu  keadaan  yang  terjadi  setelah  dibuatnya  perjanjian,  yang
11 Subekti, Hukum  Pembuktian, (Jakarta : Pradnya  Paamit,a1985)
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
menghalangi  debitur  untuk  memenuhi  prestasi  (melaksanakan  kewajibarunya),  dimana debitur  tidak  dapat  dipersalahkan  dan  tidak  harus  menanggung  resiko  serta  tidak  dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Akibat dari Overmacht adalah:
a. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1245 KUHPerdata):
b. Resiko tidak beralih kepada debitur,
c. Kreditur  tidak  mempunyai  hak  untuk  menuntut  pemenuhan  prestasi  Artinya  bahwa overmacht adalah suatu risiko dari suatu perjanjian.
Apabila yang terjadi adalah kelalaian dari pihak kreditur, yaitu dipenuhinya perjanjian adalah akibat dari kesalahan atau kelalaian kreditur atau suatu situasi yang berada dalam jangkauan  risikonya,  maka  tanggung  jawab  yuridis  ada  pada  pihak  kreditur.  Akibat  dari kelalaian kreditur atau pihak bank adalah beban risiko bergeser kearah kerugian kreditur dan kreditur tetap berkewajiban untuk memberikan kontraprestasi. Kesimpulannya adalah apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, maka pihak yang wanprestasi itu harus memenuhi sanksi yang telah ditetapkan undang-undang yaitu mengganti kerugian yang diderita pihak lainnya. Akan tetapi apabila yang terjadi adalah overmacht, maka tidak seorangpun  yang  diwajibkan  untuk  mengganti  kerugian  karena  hal  tersebut  dipandang sebagai suatu resiko dalam suatu perjanjian.

## Bentuk Ganti Rugi Bank dalam Hal Terjadi Kerugian
Dalam setiap perjanjian dimungkinkan terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan.  Artinya  pihak  tersebut  tidak melaksanakan sama sekali kewajibannya, tidak melaksanakan. Kewajibannya sesuai dengan apa  yang  telah  disepakati,  atau  terlambat  melaksanakan.  Tentunya  hal  ini  dapat menimbulkan  kerugian  di  pihak  yang  lain.  Kerugian  pihak  lain  ini  merupakan  tanggung jawab dari pihak yang tidak exan melaksanakan prestasinya tersebut. Dalam perjanjian pada umumnya,  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  antara  para  pihak  menjadi  perhatian. Kedudukan  para  pihak  adalah  sama  dalam  menentukan  hak  dan  kewajibannya  masing- masing sehingga posisi tawar pada pihak pun seimbang.
Lain halnya dengan perjanjian baku yang memuat klausul-klausul yang telah dibuat hanya oleh salah satu pihak sehingga pitak yang lain hanya mempunyai pilihan untuk setuju atau tidak setuju untuk mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. Demikian pula dengan perjanjian layanan internet banking yang dibuat oleh pihak bank saja. Hak dan kewajiban para  pihak  telah  ditentukan  oleh  bank  yang  dituangkan  dalam  formulir  permohonan pendaftaran internet banking .
Mengenai  tanggung  jawab  bank  dalam  memberikan  ganti  rugi,  Pasal  19  Undang- undang Perlindungan KonsUmen sebagai berikut:
1.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  memberikan  ganti  kerugian  kepada  konsumen  sebagai akibat kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian kommen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.
2. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.  Pemberian  ganti  tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  karena berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan diatas
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
tidak  berlaku  apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Pasal  15  Undang-undang  ITE  mengatur  hal-hal  yang  terkait  dengan  bertanggung jawab penyelenggara transaksi elektronik sebagai berikut:
1.  Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaanTransaksi:
a. Jika  dilakukan  sendiri,  segala  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan  Su  transaksi elektronik menjadi tanggung jawah para pihak yang bertransaksi;
b. Jika  dilakukan  melalui  pemberian  kuasa,  sega  segala  akibat  hukum  dalam  Univer pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawah pemberi kuasa; atau
c. Jika  dilakukan  melalui  agen  elektronik,  segala  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.
2.  Jika  kerugian  transaksi  elektronik  disebabkan  gagal  beroperasinya  agen  elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.
3.  Jika  kerugian  transaksi  elektronik  disebabkan  gagal  beroperasinya  agen  elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
4.  Ketentuan diatas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
Mengenai  tanggung  jawab  atas  kerugian.  Undang-undang  Transfer  Dana  mengatur sebagai berikut:
1.  Setiap penyelenggara yang terlambat melaksanakan perintah transfer dana bertanggung jawab  dengan  membayar  jasa,  bunga,  atau  kompensasi  atas  keterlambatan  tersebut kepada penerima.
2.  Dalam  hal  keterlambatan  pelaksanaan  perintah  transfer  dana  disebabkan  oleh keterlambatan penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir, kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi keterlambatan.
Dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  beban  pembuktian  tersebut dibalikkan  menjadi  beban  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha.  selama  pelaku  usaha  tidak dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan  kesalahan  yang  terletak  pada pihaknya, maka demi hukum pelaku usaha bertanggung jawab dan wajib mengganti kerugian yang diderita tersebut.

## Peraturan Perundang-Undangan Yang Melindungi Nasabah Internet Banking
Lembaga  perbankan  merupakan  lembaga  yang  mengandalkan  kepercayaan masyarakat.  Dengan  demikian,  dalam  rangka  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap bank,  pemerintah  perlu  berusaha  melindungi  masyarakat  dari  tindakan  lembaga  ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak kepercayaan masyarakat. Salah  satu  perlindungan  yang  dapat  diberikan  kepada  nasabah  adalah  perlindungan terhadap  munculnya  kerugian  pada  nasabah  melalui  penggunaan  produk  atau  jasa  bank. Internet banking sebagai salah satu produk bank disatu sisi memang memberikan banyak manfaat,  namun  disisi  lain  juga  terdapat  risiko-risiko  yang  dapat  menimbulkan  kerugian nasabah.  Berdasarkan  penelitian  kami,  di  dalam  peraturan  hukum  Indonesia,  belum  ada pengaturan yang khusus mengenai internet banking , namun meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan  yang  khusus  mengatur  tentang  internet  banking  di  Indonesia,  kita
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
dapat menemukan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah internet banking dengan  cara  menafsirkan  peraturan-peraturan  tersebut  ke  dalam  pemahaman  tentang internet banking atau mengaitkan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Salah satu fitur dalam layanan internet banking adalah transfer dana. Transfer dana dapat  meliputi  transfer  dana  ke  bank  yang  sama,  transfer  dana  melalui  Sistem  Kliring Nasional (SKN) dan RTGS, transfer dana antar bank, atau transfer dana yang dilakukan secara terjadwal. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana  (Undang-undang  Transfer  Dana),  yang  dimaksud  dengan  transfer  dana  adalah rangkaian  kegiatan  yang  dimulai  dengan  perintah  dari  pengirim  asal  yang  bertujuan memindahkan  sejumlah  dana  kepada  penerima  yang  disebutkan  dalam  perintah  transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Prinsip-prinsip umum yang dianut dalam pengaturan dalam Undang-undang Transfer Dana ini meliputi tidak diberlakukannya prinsip  berlaku  surut  sejak  pukul  00.00  ( zerohour  rules ).  prinsip  pembayaran  atau penyelesaian  pembayaran  yang  telah  memenuhi  persyaratan  bersifat  final  ( finality  of payment/finality of settlement ), diberlakukannya prinsip penyerahan terhadap pembayaran ( delivery versus payment ), dan diakuinya mekanisme netting dalam suatu system transfer.
Dalam  kegiatan  transfer  dana,  yang  dimaksud  penyelenggara  transfer  dana  adalah bank  dan  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  bukan  Bank  yang  menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Dalam rangka keperluan konfirmasi dalam transaksi transfer dana yang dilakukan secara elektronik, pemberitahuan nomor rekening dan/atau nama penerima dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank Beberapa pengaturan dalam Undang-undang ini yang melindungi nasabah antara lain:
1.  Setiap penyelenggara yang terlambat melaksanakan perintah transfer dana bertanggung jawab  dengan  membayar  jasa,  bunga,  atau  kompensasi  atas  keterlambatan  tersebut kepada  Penerima  Dalam  hal  keterlambatan  pelaksanaan  perintah  transfer  dana disebabkan  olen  keterlambatan  penyelenggara  penerus  atau  penyelenggara  penerima akhir,  kewajiban  pembayaran  jasa,  bunga,  atau  kompensasi  keterlambatan  kepada penerima  tetap  merupakan  kewajiban  penyelenggara  pengirim  asal  dengan  tidak mengurangi haknya untuk mengajukan penggantian kepada penyelenggara penerus atau penyelenggara  penerima  akhir  yang  melakukan  keterlambatan  dalam  meneruskan perintah transfer dana.
2.  Dalam  hal  penyelenggara  pengirim  melakukan  kekeliruan  dalam  pelaksanaan  transfer dana,  penyelenggara  pengirim  harus  segera  memperbaiki  kekeliruan  tersebut  dengan melakukan  pembatalan  atau  perubahan.  Penyelenggara  pengirim  yang  terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana tersebut di atas wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada penerima."
3.  Informasi  elektronik,  dokumen  elektronik,  dan/atau  hasil  cetaknya  dalam  kegiatan transfer  dana  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah.  Informasi  elektronik,  dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud tersebut  diatas  merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku."
4. Elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud tersebut diatas merupakan perluasan dari alat  bukti yang sah sesuai  dengan hukum acara  yang berlaku. Tanda tangan elektronik dalam kegiatan transfer dana memiliki kekuatan hukum
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
yang  sah.  Dalam  menilai  keabsahan  suatu  tanda  tangan  elektronik  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai informasi dan transaksi elektronik.
5. Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang menimbulkan kerugian pada  pengirim  asal  atau  penerima,  penyelenggara  dan/atau  pihak  lain  yang mengendalikan sistem transfer dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada  atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan transfer dana tersebut.
6. Dalam hal perintah transfer dana tidak terlaksana karena keadaan tertentu, serta pengirim asal  meminta  pembatalan  perintah  transfer  danadan  pengembalian  dana  transfer  dari penyelenggara  pengirim  asal,  penyelenggara  pengirim  asal  wajib  mengembalikan  dana kepada pengirim asal. Dalam hal penyelenggara pengirim asal terlambat mengembalikan dana, penyelenggara pengirim asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi.
7.  Penyelenggara  wajib  menyampaikan  laporan,  keterangan,  dan  penjelasan penyelenggaraan transfer dana kepada Bank Indonesia."
Pemantauan terhadap penyelenggaraan transfer dana oleh penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia, dimana dalam melakukan kegiatan pemantauan baik pemantauan langsung dan/atau pemantauan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan, sedangkan pemantauan tidak langsung dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan transfer dana.

## KESIMPULAN
1. Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung tentang produk internet banking belum ada, namun demikian, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sudah mencakup aspek perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking antara lain Undang-Undang tentang Perbankan, Undang- Undang tentang Bank Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang tentang Telekomunikasi,  Undang-undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta peraturan perundang-undangan lainnya antara lain Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  dan  Perlindungan  Konsumen serta  Peraturan  Bank  Indonesia  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  yang  mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank  dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Penyelesaian Pengaduan Nasabah, mediasi perbankan, dan penerapan manajemen resiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum
2.  Pelaksanaan  perlindungan  nasabah  pengguna  internet  banking  pada  dilakukan  mulai tahap tahap pra transaksi, tahap pada saat terjadinya transaksi, maupun pada saat pasca transaksi. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna internet banking yang dilakukan melalui  penerapan transparansi produk internet banking belum sepenuhnya  dilakukan karena  belum  menginformasikan  antara  lain  risiko  produk,  prosedur  pengaduan  jika terjadi permasalahan, dan batasan ganti rugi yang akan diberikan. Perlindungan terhadap sistem  keamanan  teknologi  informasi  internet  banking  dilakukan  dengan  memenuhi aspek-aspek confidentially, integrity, authentication, availability, access control, dan non- repudiation,  namun  tetap  perlu  dilakukan  peningkatan  kehandalan  sistem  teknologi internet banking, aspek perlindungan terhadap data pribadi nasabah dilakukan melalui
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
pendekatan self regulation dan government regulation. Perlindungan terhadap keabsahan transaksi dilakukan dengan adanya pengakuan terhadap dokumen elektronik transaksi sebagai alat bukti yang sah dan hal tersebut tertera dalam formulir perjanjian antara bank dengan  nasabah.  Perlindungan  terhadap  penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan tersedianya beberapa pilihan media baik melalui jalur luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan internet banking apabila terjadi masalah tergantung pada penyebab kerugian, apabila ternyata kerugian materiil yang  diderita  oleh  nasabah  bank  pengguna  internet  banking  diakibatkan  oleh  karena kesalahan  dan  pihak  bank,  maka  pihak  bank  bertanggung  jawab  memenuhi  tuntutan nasabah memberikan ganti kerugian.

## Pengakuan /Acknowwledgements
Puji syukur kepada ALAH SWT yang telah memberikan hikmah dan kekuatan yang selalu  menyertai  setiap  kehidupan  kita,  oleh  karena  anugerah  dan  karunianya  sehingga penulis
dapat menyelesaikan tugasakhir yang berjudul " ANALISAHUKUMTERHADAPPERLINDUNGANBAGINASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF YANGBERLAKU DI INDONESIA " dalam rangka memenuhi tugas Tri Dharma saya sebagai dosen di fakultas Hukum Universitas Panca Marga.
Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan  penelitian ini bisa  saya  selesaiakan  namun  berkat  doa,  dukungan,  dorongan,  dan  bimbingan  juga kerjasama dari berbagai pihak yang membantu segalanya teratasi sebaik baiknya.
Selanjutnya  perkenankan  penulis  menyampaikan  ucapan  terimakasih  dan penghargaan kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. R. Abdul Haris, M.M Selaku Rektor Universitas Panca Marga.
2. Bapak Wawan Susilo, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Marga.
3. Ibu Hj. ERWIEN ADISISWANTO, S.H. M.H. Selaku dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dengan Ikhlas dan memeberikan yang terbaik dalam proses penyelesaian penulisan jurnal ini
4. Semua pihak dalam hidup penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak.
Laporan dalam jurnal ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan kesalahan dalam penulisan ini, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis. Kritrik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan ini. Akhimya kepada teman teman sekaligus rekan rekan yang memberikan  sumbangsih  dalam  menyelesaikan  ini,  penulis  mengucapkan  terimakasih sebesar  besarnya.  Penulis  berharap  semoga  ALLAH  selalu  memberkati  dan  memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan membalas semua kebaikan, semoga tulisan jurnal ini bisa berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Andi Hamzah, Aspek – aspek Pidana di bidang Komputer, (Jakarta: SinarGrafika, 1990)
[2] Aulia Rahman, ‚Pengertian E-Banking dan M-Banking, serta penerapan E-Banking‛,
[3] Budi  Agus  Riswandi,  Aspek  Hukum Internet  Banking ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo persada, 2005).
[4] Budi  Raharjo, Aspek  Teknologi  dan  Keamanan  dalam  Internet  Banking, Materi  Seminar
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## Internet Banking di Banking research
[5] Celin Tri Kristiyani, Hukum Perlindungan Konsumen, SinarGrafik, Jakarta, 2014.
[6] David  whitley, E-commerce:  Strategi,  Technology  and  Application,  ( London:  Mc.  Graw- Hill,2000), hal.226-227.
[7] Good Practices for Financial Consumer Protection, Consulative Draft, (The World Bank, Maret 2011)
[8] Mislah  Hayati  Nasution,  Sutisna .  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Minat  Nasabah Terhadap Internet Banking. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1.
[9] Prengky,  Kajian  Yuridis  Sistem  Pembebanan  Jaminan  Fidusia  Menurut  Undang-  Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  di  Tinjau  dari  Prinsip-  Prinsip  Kredit Perbankan, 2016.
[10] Subekti, Hukum  Pembuktian, (Jakarta : Pradnya  Paamit,a1985)
[11] Sutan  Remy  sjahdeini,  Kejahatan  dan  Tindak  Pidana  Komputer,PT  Pustaka  Utama Grafiti,2009
[12] Tri  Puji  Lestari,  “Analisis  Perlindungan  konsumen  terhadap  nasabah  pengguna Internet Banking ” (Tesis Program Magister Hukum Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2012).
[13] Yunus  Husein, Pengamanan  Produk  dan  Jasa  Perbankan  untuk  Melindungi  Nasabah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Mediasi Perbankan diJakarta tanggal 14 April 2012.
[14] Sutan  Remy  sjahdeini,  Kejahatan  dan  Tindak  Pidana  Komputer,  PT  Pustaka  Utama Grafiti,2009
[15] Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 ,  tentang  Perbankan
[16] Undang-undang Nomor  8  Tahun 1999 ,  tentang  Perlindungan Konsumen
[17] Undang-undang  Nomor  19 Tahun 2016 ,  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik
[18] Undang Undang Nomor 3 Tahun  2011 ,  tentang  Transfer  dana
[19] http://eprint.perbanas.ac.id/1059/3/BAB%20I.pdf
[20] http://repository.uin-suska.ac.id/4396/3/BAB%20II.pdf
[21] http://repostory.stiedewantara.ac.id/1725/1/Laporan%20%2811-05-
[22] 2020%29%20baru.pdf
[23] http://www.internetbanking.htm/virtual_banks/
[24] https://bankmas.co.id/id/blog/kenali-apa-itusniffing-dan-bahaya/
[25] https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/356
[26] http://educsirt.kemdikbud.go.id/portal/berita/69
[27] http://www.logique.co.id/blog/2021/07/15/apa-itu-malware/