Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamasa

## Aswar Rahmat

## Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar
Jl. Gatot Soebroto Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kab. Polewali Mandar

## ABSTRAK
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang yang bersangkutan dalam masalah ini sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Data sekunder sebagai data pendukung dari data primer diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Data  yang  telah  dikumpulkan  dianalisis  secara  deskriptif.  Analisis  data  secara deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan potensi sumber-sumber pajak daerah. Analisis data secara deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan potensi penerimaan jenis-jenis pendapatan asli daerah.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir (2012 – 2016) dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak daerah belum mengalami fluktuasi yang  cukup  besar/signifikan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Mamasa. Dari hasil target dan realisasi pajak daerah selama lima terakhir (2012 – 2016) sudah dapat dikatakan bahwa  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  secara  rata-rata  masih  dibawah  target  yang  telah dianggarkan oleh pemerintah yang mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan yang diperoleh dari pajak  daerah  Kabupaten  Mamasa  masih  rendah.  Dari  segi  persentase,  realisasi  penerimaan  pajak daerah  belum  terlihat  fluktuatif.  Tetapi  jika  dilihat  dari  segi  komulatif,  realisasi  penerimaan  pajak daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Mamasa belum meningkat setiap tahunnya, dimana pajak daerah belum bisa memberikan kontribusi yang cukup besar dan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam meningkatkan PAD.
Kata Kunci : Kontribusi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Dalam sejarah pemerintah daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan  retribusi  daerah  telah  menjadi  sumber  penerimaan  yang  dapat  diandalkan  bagi  daerah.  Sejak tahun 1984 berbagai undang-undang tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan
dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974 pajak daerah dan retribusi daerah di masukkan menjadi pendapatan asli daerah.
Kabupaten Mamasa adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Barat yang sedang  giat-giatnya  membangun  daerah.  Untuk  dapat  terus  membangun  daerah,  maka  diperlukan sumber pendanaan atau pembiayaan, baik itu pembiayaan dari dalam (pemerintah daerah)  maupun pembiayaan  dari  luar  (pemerintah  pusat  dan  investor).  Penerimaan  pembiayaan  dari  dalam  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  (pemerintah  daerah  Mamasa)  melalui  pajak-pajak  dan  retribusi atau  lebih  dikenal  dengan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  (PDRD).  Pajak  daerah  yang  menjadi sumber penerimaan bagi daerah yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung  walet,  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan.  Pemberian  wewenang  kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat  dipahami  oleh  masyarakat  sebagai  sumber  penerimaan  yang  dibutuhkan  oleh  daerah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  didaerah.  Untuk  mengatur  tentang pemungutan pajak  dan daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  kemudian  disempurnakan  dengan  undang-undang nomor 34 tahun 2000. Pada tanggal 18 agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali mengesahkan rancangan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi undang- undang nomor 28 tahun2009 sebagai undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang diberlakukan pada tanggal  1  Januari  2010.  Ketika  undang-undang  ini  menjadi  dasar  hukum  pemungutan  pajak  dan retribusi daerah dewasa ini yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut satu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.
Dengan ditetapkannya undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagai salah satu upaya  untuk  mewujudkan  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab,  pembiayaan pemerintah  dan  pembangunan  daerah  yang  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah,  khususnya  yang bersumber  dari  pajak  daerah  perlu  ditingkatkan  sehingga  kemandirian  daerah  dalam  pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis  tertarik untuk melakukan penelitian secara cermat dengan  judul  “ Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kabupaten Mamasa ”.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1.  Berapa  besar  kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten Mamasa?
2.  Apakah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mamasa sudah dianggap efektif?

## C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  pada  masalah  yang  telah  dirumuskan,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah:
1.  Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamasa.
2.  Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mamasa.

## II.  METODE PENELITIAN
Ditinjau dari sisi tingkatan atau taraf penelitian ataupun ditinjau dari sisi hadirnya variabel, maka  jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  untuk  menggambarkan  kontribusi  pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dan tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mamasa.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung  dengan pihak yang  berwenang  yang  bersangkutan  dalam  masalah  ini  sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Data sekunder sebagai data pendukung dari data primer diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Data  yang  telah  dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  ini dianalisis  secara  deskriptif.  Analisis  data secara  deskriptif kualitatif digunakan  untuk menggambarkan  dan  menjelaskan  potensi  sumber-sumber  pajak  daerah. Analisis data secara deskriptif kuantitatif digunakan untuk  menjelaskan  potensi  penerimaan  jenis-jenis  pendapatan  asli daerah, yakni sebagai berikut:
1.  Kontribusi per Jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD):
Kontribusi Per Jenis Pajak = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒆𝒓𝑱𝒆𝒏𝒊𝒔 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝑨𝑫 x 100 %

## 2.  Mengukur efektifitas per Jenis Pajak Daerah:
Efektifitas = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊𝑷𝒆𝒓 𝑱𝒆𝒏𝒊𝒔 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝑷𝒆𝒓 𝑱𝒆𝒏𝒊𝒔 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 x 100 %

## 3.  Tolak ukur nilai efektifitas:
Interval Nilai Keterangan Diatas 100 % Sangat Efektif 90,01% - 100 % Efektif 80,01% - 90,00% Cukup Efektif 60,01% - 80,00% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber: Dasril Munir (2002: 49)
III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A.  Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa adalah penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lain. Untuk lebih jelasnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa periode tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.  Perkembangan  Target  dan  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Mamasa  Tahun 2012 – 2016.
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Keterangan 2012 5.094.076.000 3.306.086.666 64,90 Kurang Efektif 2013 5.398.853.077 3.639.053.479 67,41 Kurang Efektif 2014 8.142.619.000 4.989.496.386 61,28 Kurang Efektif 2015 15.313.127.077 5.346.696.397 34,92 Tidak Efektif 2016 14.506.727.077 3.961.313.675 27,30 Tidak Efektif Rata-Rata 9.691.080.446 4.248.529.321 43,83 Tidak Efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.
Data pada tebel 2 di atas masih banyak yang belum terealisasi masing-masing unit kerja pada laporan  realisasi  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Mamasa.  Tabel  2  menunjukkan perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan PAD 64,90% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini kurang efektif karena beberapa penerimaan yang potensial realisasinya kurang dari target, antara lain: pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C, dan pajak hotel.
Pada  tahun  2013  realisasi  penerimaan  PAD  mencapai  67,41%  dari  target  yang  telah ditetapkan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  penerimaan  potensial  realisasinya  kurang  dari  target karena  belum  terealisasi  pada  bulan  Desember  2013,  antara  lain:  retribusi  ketatausahaan,  retribusi pemakaian  kekayaan  daerah  dan  retribusi  izin  mendirikan  bangunan.  Pada  tahun  2014  realisasi penerimaan  PAD  61,28%  dari  target  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  disebabkan  karena  realisasi penerimaan  yang  potensial  kurang  dari  target  meliputi:  retribusi  bagian  pembangunan,  retribusi bagian pemerintahan dan bidang pekerjaan umum (pendapatan denda pekerjaan).
Pada  tahun  2015  realisasi  penerimaan  PAD  mencapai  34,92%  dari  target  yang  telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan yang potensial masih kurang dari target, seperti: pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan dan pajak  hotel.  Pada  tahun  2016  realisasi  penerimaan  PAD  2013  mencapai  27,30%  dari  target  yang ditetapkan.  Hal  ini  disebabkan  karena  realisasi  penerimaan  yang  potensial  masih  juga  belum mencapai target, seperti: pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, pajak reklame, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

## B.  Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mamasa
Perkembangan penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten  Mamasa  periode  tahun      2012 – 2016 dapat dilihat secara lebih jelasnya pada tabel berikut:
Tabel 3.  Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mamasa Periode Tahun  2012 – 2016
Tahun Target (Rp) Realisasi s/d Jumlah (Rp) % Bulan Lalu (Rp) Bulan Ini (Rp) 2012 962.056.000 268.661.392 50.273.118 318.934.510 33,15 2013 954.136.000 741.748.237 96.087.580 837.835.817 87,81 2014 1.538.600.000 961.367.242 114.068.193 1.075.435.435 69,89 2015 8.338.600.000 1.158.710.132 305.691.365 1.464.401.497 17,56 2016 7.538.600.000 1.923.946.961 88.552.664 2.012.499.625 26,70 Rata-rata 3.866.398.400 1.010.886.793 130.934.584 1.141.821.377 29,53
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa, 2016.
Tabel  3  menjelaskan  tentang  perkembangan penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten  Mamasa selama tahun 2012 – 2016. Selama kurun waktu lima tahun terakhir penerimaan pajak daerah yang tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 87,81 % sedangkan penerimaan pajak daerah yang terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 17,56 %.

## C.  Kontribusi dan Tingkat Efektifitas Pajak Daerah di Kabupaten Mamasa

## 1.  Pajak Hotel
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan  dipungut  bayaran,  mencakup  juga  motel,  losmen,  gubuk  pariwisata,  pesanggrahan,  rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel diatur  dalam  peraturan  daerah  Kabupaten  Mamasa  nomor  2  tahun  2012  tentang  pajak  hotel.  Tarif pajak  hotel  di  daerah  Kabupaten  Mamasa  10%  (sepuluh  persen).  Dasar  pengenaan  pajak  adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
Objek pajak hotel yaitu fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan  untuk  umum,  serta  jasa  persewaan  ruangan  untuk  kegiatan  acara  atau  pertemuan  di  hotel. Subjek  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  melakukan  pembayaran  atas  pelayanan  hotel, sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel.
Perkembangan  kontribusi  dan  tingkat  efektifitas  pajak  hotel  Kabupaten  Mamasa  periode tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.  Perkembangan Kontribusi dan Tingkat Efektifitas Pajak Hotel Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016
Tahun Target (Rp) Realisasi Per Jenis Pajak (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontri busi (%) Efektif itas (%) Keterangan 2012 83.736.000 15.043.000 3.306.086.663 0,45 17,97 Tidak Efektif 2013 43.164.000 9.504.000 3.639.053.479 0,26 22,02 Tidak Efektif 2014 45.720.000 15.110.000 4.989.496.386 0,30 33,05 Tidak Efektif 2015 45.720.000 12.632.700 5.346.696.397 0,23 27,64 Tidak Efektif 2016 45.720.000 12.943.700 3.961.313.675 0,32 28,32 Tidak Efektif Rata- rata 52.812.000 13.046.680 4.248.529.320 0,30 24,70 Tidak Efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa, 2016.
Tabel  4  menjelaskan  tentang  perkembangan  kontribusi  dan  tingkat  efektifitas  realisasi penerimaan pajak hotel selama tahun 2012 – 2016 yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak  hotel  tidak  efektif.  Pada  tahun  2012  –  2016  penerimaan  pajak  hotel  belum  mencapai  target karena  kunjungan  wisatawan  masih  kurang  dan  sering  di  akhir  tahun  belum  terealisasi  di  laporan realisasi  penerimaan  pendapatan  asli  daerah.  Kontribusi  pajak  hotel  mencapai  0,30%  sedangkan tingkat efektifitasnya sebesar 24,70% atau dengan kata lain tidak efektif.

## 2. Pajak Restoran
Restoran  adalah  fasilitas  penyedia  makanan dan  minuman  dengan dipungut bayaran,  yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujaser, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk  jasa boga/katering. Pajak restoran diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Mamasa nomor 3 tahun 2012 tentang  pajak  restoran.  Tarif  pajak  restoran  ditetapkan  sebesar  10%  (sepuluh  persen).  Objek  pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayarannya. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran. Sedangkan, wajib pajak adalah pengusaha restoran. Perkembangan kontribusi dan tingkat efektifitas. Kabupaten Mamasa periode tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5.  Perkembangan  Kontribusi  dan  Tingkat  Efektifitas  Pajak  Restoran  Kabupaten  Mamasa Tahun 2012 – 2016
Tahun Target (Rp) Realisasi Per Jenis Pajak (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontri busi (%) Efektif itas (%) Keterangan 2012 22.200.000 40.611.552 3.306.086.663 1,22 182,93 Sangat Efektif 2013 66.000.000 13.935.000 3.639.053.479 0,38 21,11 Tidak Efektif 2014 66.000.000 19.400.000 4.989.496.386 0,38 29,39 Tidak Efektif 2015 66.000.000 21.672.625 5.346.696.397 0,40 32,83 Tidak Efektif 2016 66.000.000 27.761.817 3.961.313.675 0,70 42,06 Tidak Efektif Rata- Rata 57.240.000 24.676.198 4.248.529.320 0,58 43,11 Tidak Efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.
Tabel  5  menjelaskan  tentang  perkembangan  kontribusi  dan  tingkat  efektifitas  realisasi penerimaan pajak restoran selama tahun 2012 – 2016 yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran mengalami perkembangan yang tidak efektif. Pada tahun 2012 penerimaan realisasi pajak  restoran  melewati  target  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  tahun  2013  –  2016  penerimaan realisasi pajak restoran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Perkembangan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa menunjukkan bahwa secara rata-rata kontribusinya selama periode tahun 2012 – 2016 sebesar 0,58% per tahun dan tingkat efektifitasnya sebesar 43,11% per tahun atau dengan kata lain tidak efektif.

## 3. Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Mamasa nomor  4  tahun 2012  tentang  pajak  hiburan.  Tarif  Pajak  Hiburan  ditetapkan  sebesar  10%  (sepuluh persen). Objek pajak ini adalah setiap penyelenggara hiburan dalam daerah. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menonton, mendengar dan atau menikamti hiburan. Sedangkan wajib pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan yang menyelenggarakan  hiburan. Perkembangan kontribusi dan  tingkat  efektifitas  pajak  hiburan  Kabupaten  Mamasa  periode  tahun  2009  –  2013  dapat  dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6.  Perkembangan  Kontribusi  dan  Tingkat  Efektifitas  Pajak  Hiburan  Kabupaten  Mamasa Tahun 2012 – 2016
Tahun Target (Rp) Realisasi Per Jenis Pajak (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontri busi (%) Efektif itas (%) Keterangan 2012 6.120.000 800.000 3.306.086.663 0,02 13,07 Tidak Efektif 2013 6.480.000 3.400.000 3.639.053.479 0,09 52,46 Tidak Efektif 2014 6.480.000 5.300.000 4.989.496.386 0,10 81,79 Cukup Efektif 2015 6.480.000 8.000.000 5.346.696.397 0,14 123,45 Sangat Efektif 2016 6.480.000 1.628.000 3.961.313.675 0,04 25,12 Tidak Efektif Rata- Rata 6.408.000 3.825.600 4.248.529.320 0,09 59,70 Tidak Efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.
Tabel  6 menjelaskan  perkembangan  kontribusi  dan  tingkat  efektifitas  realisasi  penerimaan pajak  hiburan  selama  tahun  2012  –  2016.  Pada  periode  tahun  2012,  2013  dan  2016  realisasi penerimaan dari pajak hiburan tidak mencapai target yang ditetapkan atau tidak efektif. Pada tahun 2014 dan 2015 realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan yang signifikan, namun secara  rata-rata  perkembangan  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten Mamasa selama periode tahun 2012 – 2016 sebesar 0,09% dan tingkat efektifitas sebesar 59,70% atau dengan kata lain tidak efektif.

## 4. Pajak Reklame
Reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan,  atau  media  yang  bentuk  dan  corak  ragamnya dirancang  untuk  tujuan  komersil  memperkenalkan,  menganjurkan,  mempromosikan,  atau  badan, yang  dilihat,  dibaca,  didengar,  dirasakan  dan/atau  dinikmat  oleh  umum,  kecuali  yang  dilakukan pemerintah.  Penyelenggara  reklame  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu  reklame  papan/  billboard/ megatron,  reklame  kain,  reklame  melekat  (stiker),  reklame  selebaran,  reklame  berjalan,  termasuk pada  kendaraan,  reklame  udara,  reklame  suara,  reklame  film/slide  dan  reklame  peragaan.  Pajak reklame  diatur  dalam  peraturan  daerah  Kabupaten  Mamasa  nomor  5  tahun  2012  tentang  pajak reklame. Tarif pajak reklame dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Objek  pajak  reklame  adalah  setiap  penyelenggaraan,  kecuali  penyelenggaraan  oleh pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Penyelenggaraan  reklame  melalui  televisi,  radio,  warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya, dan penyelenggaraan reklame oleh organisasi sosial  politik  yang  semata-mata  mengenai  kegiatan  politik  dan  organisasi  masyarakat  serta  untuk kepentingan amal sosial. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
Tabel 7.  Perkembangan  Kontribusi  dan  Tingkat  Efektifitas  Pajak  Reklame  Kabupaten  Mamasa Tahun 2012 – 2016
Tahun Target (Rp) Realisasi Per Jenis Pajak (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontri busi (%) Efektif itas (%) Keterangan 2012 5.000.000 7.270.000 3.306.086.663 0,21 145,4 Sangat Efektif 2013 9.000.000 7.762.373 3.639.053.479 0,21 86,24 Cukup Efektif 2014 125.000.000 23.503.050 4.989.496.386 0,47 18,80 Tidak Efektif 2015 125.000.000 18.738.810 5.346.696.397 0,35 14,99 Tidak Efektif 2016 125.000.000 22.373.225 3.961.313.675 0,56 17,89 Tidak Efektif Rerata 77.800.000 15.929.491 4.248.529.320 0,37 20,47 Tidak Efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.
Tabel  7 menjelaskan  perkembangan  kontribusi  dan  tingkat  efektifitas  realisasi  penerimaan pajak reklame selama tahun 2012 – 2016. Realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Mamasa pada tahun 2012 melampaui target yang di tentukan, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan dan pada tahun 2014 – 2016 realisasi penerimaan jauh menurun sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan. Kontribusi pajak reklame sebesar 0,37% sedangkan tingkat efektifitasnya sebesar 20,47% atau tidak efektif.

## 5. Pajak Penerangan Jalan
Pajak  penerangan  jalan  adalah  pajak  atas  penggunaan  tenaga  listrik,  baik  yang  dihasilkan sendiri  maupun  diperoleh  dari  sumber  lain.  Pajak  penerangan  jalan  diatur  dalam  peraturan  daerah
Kabupaten Mamasa nomor 6 tahun 2012 tentang pajak penerangan jalan. Tarif pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen).
Tabel 8.  Perkembangan  Kontribusi  dan  Tingkat  Efektifitas  Pajak  Penerangan  Jalan  Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016
Tahun Target (Rp) Realisasi Per Jenis Pajak (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontri busi (%) Efektif itas (%) Keterangan 2012 120.000.000 112.950.597 3.306.086.663 3,41 94,12 Efektif 2013 204.000.000 259.146.101 3.639.053.479 7,12 127,03 Sangat Efektif 2014 260.400.000 272.454.055 4.989.496.386 5,46 104,62 Sangat Efektif 2015 260.400.000 368.223.758 5.346.696.397 6,88 141,40 Sangat Efektif 2016 260.400.000 311.241.471 3.961.313.675 7,87 119,52 Sangat Efektif Rerata 221.040.000 264.803.196 4.248.529.320 6,23 119,79 Sangat Efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.
Tabel  8 menjelaskan  perkembangan  kontribusi  dan  tingkat  efektifitas  realisasi  penerimaan pajak  penerangan  jalan  selama  tahun  2012  –  2016.  Realisasi  penerimaan  pajak  penerangan  jalan periode tahun 2012 – 2016 selalu mengalami peningkatan yang signifikan atau sangat eektif hampir setiap tahunnya dimana pada tahun 2013 – 2016 realisasi penerimaan melebihi dari target yang telah ditetapkan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Mamasa.  Secara  rata-rata  perkembangan  kontribusi  selama periode  tahun  2012  –  2016  sebesar  6,23%  dan  tingkat  efktifitasnya  sebesar  119,79%.  Hal  ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak penerangan jalan dilaksanakan dengan baik.

## 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Pajak  pengambilan  dan  pengolahan bahan galian  golongan  C  adalah  pungutan  daerah  atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C diganti menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: pajak pengambilan pasir, pajak  pengambilan  sirtu,  pajak  pengambilan  tanah,  pajak  pengambilan  tasirtu,  pajak  pengambilan suplit, pajak pengambilan tanah liat, pajak pengambilan pasir kuarsa, pajak pengambilan batu, dan pajak pengambilan kerikil.
Tabel 9.  Perkembangan  Kontribusi  dan  Tingkat  Efektifitas  Pajak  Pengambilan  Bahan  Galian Golongan C Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016
Tahun Target (Rp) Realisasi Per Jenis Pajak (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontri busi (%) Efektif itas (%) Keterangan 2012 650.000.000 142.259.361 3.306.086.663 4,30 21,88 Tidak Efektif 2013 625.492.000 544.088.343 3.639.053.479 14,95 86,98 Cukup Efektif 2014 1.000.000.000 723.975.979 4.989.496.386 14,51 72,39 Kurang Efektif 2015 7.800.000.000 1.035.133.604 5.346.696.397 19,36 13,27 Tidak Efektif 2016 7.000.000.000 719.781.059 3.961.313.675 18,17 10,28 Tidak Efektif
Rerata 3.415.098.400 633.047.669 4.248.529.320 14,90 18,53 Tidak Efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.
Tabel  9 menjelaskan  perkembangan  kontribusi  dan  tingkat  efektifitas  realisasi  penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C selama tahun 2012 – 2016. Realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C selama periode tahun 2013 dan 2014 menunjukkan cukup dan kurang efektif namun pada tahun 2012, 2015 dan 2016 realisasi penerimaan kembali tidak efektif. Secara rata-rata perkembangan kontribusi selama periode 2012 – 2016 sebesar 14,90% dan tingkat efektifitas sebesar 18,53%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak pengambilan bahan galian golongan C belum dilaksanakan dengan baik.
Dari  semua  pajak  daerah  yang  ada  di  Kabupaten  Mamasa  yang  memberikan  kontribusi terbesar  selama  lima  tahun  adalah  pajak  penerangan  jalan  dibanding  dengan  pajak  lainnya.  Pajak daerah  belum  memberikan  kontribusi  yang  cukup  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Mamasa, hal ini disebabkan karena tiap tahunnya jumlah pajak daerah yang dikenakan oleh  pemerintah  Kabupaten  Mamasa  belum  meningkat,  ini  mengidentifikasikan  bahwa  jumlah penerimaan pajak daerah setiap tahun juga belum meningkat.
Besarnya jumlah kotribusi yang diberikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tidak lepas  dari  besarnya  peran  masyarakat  membayar  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  terhadap pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mamasa.  Dimana  kontribusi  terbesar  dialami  oleh  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kemudian retribusi daerah disusul pajak daerah dan yang terakhir BUMD.

## D.  Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Mamasa
Tabel 10.  Perkembangan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Mamasa Periode Tahun 2012 – 2016
Tahun Realisasi Pajak Daerah Realisasi PAD Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%) 2012 318.934.510 3.306.086.663 9,64 % 2013 837.835.817 3.639.053.479 23,02 % 2014 1.075.435.435 4.989.496.386 21,55 % 2015 1.464.401.497 5.346.696.397 27,38 % 2016 2.012.499.625 3.961.313.675 50,80 % Rata-rata 1.141.821.376 4.248.529.320 26,87 %
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.
Tabel 10 menjelaskan tentang perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamasa selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2012 – 2016. Pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertinggi mencapai 50,80%. Sedangkan yang terendah pada tahun 2012 sebesar 9,64%. Kabupaten Mamasa berdiri pada tahun  2002,  selama  tahun  berdirinya  sampai  tahun  2016  secara  rata-rata  mengalami  peningkatan
namun  pada  tahun 2012  sangat  rendah  karena  pemerintah  lebih  memperhatikan  infrastruktur  jalan dan  pembangunan  gedung-gedung,  namun  pada  tahun  2013  sampai  2016  sudah  mengalami peningkatan karena pemerintah sudah lebih memperhatikan sumber-sumber pendapatan daerah.

## IV.  PENUTUP

## A.  Simpulan
1.  Berdasarkan  penerimaan  pajak  daerah  selama  lima  tahun  terakhir  (2012  –  2016)  dapat dikatakan  bahwa  kontribusi  pajak  daerah  belum  mengalami  fluktuasi  yang  cukup besar/signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa. Dari hasil  target  dan  realisasi  pajak  daerah  selama  lima  terakhir  (2012  –  2016)  sudah  dapat dikatakan  bahwa  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  secara  rata-rata  masih  dibawah  target yang  telah  dianggarkan  oleh  pemerintah  yang  mengindikasikan  bahwa  tingkat  pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah Kabupaten Mamasa masih rendah.
2.  Dari segi persentase, realisasi penerimaan pajak daerah belum terlihat fluktuatif. Tetapi jika dilihat dari segi komulatif, realisasi penerimaan pajak daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten  Mamasa  belum  meningkat  setiap  tahunnya,  dimana  pajak  daerah  belum  bisa memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  dan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat penting dalam meningkatkan PAD.

## B.  Saran
1.  Pemerintah  Kabupaten  Mamasa  sedapat  mungkin  harus  mengelolah  sektor-sektor  yang dianggap berpotensi untuk menambah pendapatan daerah dari sektor pajak yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan  kepada  masyarakat  untuk  memberikan  pemahaman  tentang pentingnya  peranan  pajak,  retribusi,  dan  penerimaan  lainnya  bagi  kelangsungan pembangunan di Kabupaten Mamasa.
2.  Pemerintah juga seharusnya bisa melakukan pungutan pajak dengan baik tanpa mengeluarkan biaya yang besar dibandingkan dengan jumlah pajak yang akan dipungut.
3.  Agar  target  penerimaan  untuk  setiap  tahun  anggaran  dapat  direalisasikan  maka  dalam penetapan targetnya hendaklah tidak lagi berdasarkan perkiraan-perkiraan serta data historis, tetapi berdasarkan pada potensi riil daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran.
Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mamasa  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  Pajak  Penerangan Jalan.
Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pajak Air Tanah. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mamasa  Nomor  12  Tahun  1985  Tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Bohari, H. 2006. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa Tahun 2015 . Mamasa.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2015. PDRB  Menurut  Lapangan  Usaha  Kabupaten  Mamasa  2015 . Mamasa.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah. Perekonomian  Daerah  Kabupaten  Mamasa  2016 . Mamasa.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pendapatan Perkapita Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016. Mamasa.
Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Mamasa.  2016. Laporan  Realisasi  Penerimaan  Pendapatan Asli Daerah (PAD Se-Kabupaten Mamasa), Tahun Anggaran 2012 – 2016 . Dinas Catatan Sipil. Keadaan Penduduk Kabupaten Mamasa Tahun 2015. Mamasa.
Dinas Pertanian. Keadaan Iklim Kabupaten Mamasa Tahun 2016. Mamasa.
Dinas Pengelola Keuangan. Keadaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 dan 2015. Mamasa.
http://www.mamuju.bpk.go.id/?page_id=510 . Objek dan Tarif Pajak Daerah Kabupaten Mamasa.
Ilyas dan Richard Burton. 2007. Hukum Pajak. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2006. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Siahaan, Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Suryarini dan Tarsis Tarmudji. 2011. Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.