Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1

## Diplomasi Publik Korea Selatan Dalam Membina Hubungan Bilateral Dengan Korea Utara Tahun 2017-2020
Felicia Tarida Asi* 1 , Musa Maliki 2 , Garcia Krisnando Nathanael 3 1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan.
e-mail: * 1 feliciatarida18@gmail.com , 2 musamaliki@upnvj.ac.id , 3 garcia@upnvj.ac.id

## Abstract
This  study  discusses  public  diplomacy  efforts  undertaken  by  South  Korea  with  the  aim  of reconciliation and fostering good bilateral relations with North Korea during the 2017 – 2020 period. To answer the problem formulation, the writer uses the concept of  public diplomacy and multitrack diplomacy. The author uses a qualitative-descriptive research method and conducts a literature study on official government documents as a data collection technique. The results showed that there were three types of public diplomacy activities carried out by South Korea against North Korea during the 2017 – 2020 period. First, sports diplomacy efforts carried out by South Korea to North Korea were carried out through the holding of the 2018 Winter Olympics, the formation of a joint demonstration team taekwondo, organizing inter-Korean basketball matches, and establishing a joint Korean sports team for international matches. Second, the cultural diplomacy efforts carried out were the holding of the  “Spring  is  Coming”  concert  and  the  excavation  of  the  Manwoldae  historical  site.  Third,  the distribution of humanitarian aid is a public diplomacy effort that is often carried out by South Korea to North Korea.

## Keywords— Bilateral Relations, North Korea, Public Diplomacy, South Korea

## Abstrak
Penelitian ini membahas upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan tujuan  untuk  rekonsiliasi  dan  pembinaan  hubungan  bilateral  yang  baik  dengan  Korea  Utara  selama periode  tahun  2017  –  2020.  Untuk  menjawab  rumusan  masalah,  penulis  menggunakan  konsep diplomasi  publik  dan multitrack  diplomacy .  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  - deskriptif  dan  melakukan  studi  literatur  terhadap  dokumen  resmi  pemerintah  sebagai  teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis kegiatan diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara selama periode tahun 2017 – 2020. Pertama, upaya  diplomasi  olahraga  yang  dilakukan  oleh  Korea  Selatan  kepada  Korea  Utara  melalui penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018, pembentukan tim demonstrasi gabungan taekwondo , penyelenggaraan  pertandingan  basket  antarKorea,  dan  pembentukan  tim  olahraga  gabungan  Korea untuk  pertandingan  internasional.  Kedua,  upaya  diplomasi  budaya  yang  dilakukan  adalah penyelenggaraan  konser  “ Spring  is  Coming ”  dan  penggalian  situs  bersejarah  Manwoldae.  Ketiga, penyaluran bantuan kemanusiaan menjadi upaya diplomasi publik yang sering dilakukan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara.
Kata Kunci— Diplomasi Publik, Hubungan Bilateral, Korea Selatan, Korea Utara
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1

## 1. Pendahuluan
Sebelum terjadinya Perang Dunia II, Korea  Selatan  dan  Korea  Utara  pada awalnya merupakan sebuah negara tunggal jajahan  Jepang  pada  tahun  1910.  Setelah kekalahan  Jepang  pada  Perang  Dunia  II, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengadakan perjanjian dibawah pengawasan  PBB,  dimana  perjanjian tersebut  membagi  Semenanjung  Korea menjadi  dua  bagian  melalui  batas  garis lintang 38 derajat untuk pembagian daerah kekuasaan  militer  (Resamaili,  2009). Bagian  utara  dari  Semenanjung  Korea (Korea  Utara)  dikuasai  oleh  Uni  Soviet, sedangkan bagian selatan (Korea Selatan) dikuasai  oleh  Amerika  Serikat.  Pada awalnya, pembagian daerah Semenanjung Korea direncanakan hanya bersifat sementara saja, dikarenakan pihak Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet  tidak mempunyai  rencana berapa lama pasukan mereka akan menduduki daerahnya masing-masing  (Oktorino,  2013).  Tetapi, peluang  kedua  Korea  untuk  bersatu kembali sebagai negara yang utuh akhirnya kandas  ketika  tentara  Korea  Utara menyerang  Korea  Selatan  pada  25  Juni 1950,  dan  menyebabkan  meletusnya Perang  Korea  yang  berlangsung  selama tiga  tahun  (Don  &  Carlin,  2013).  Pada tahun  1953,  Perjanjian  gencatan  senjata mengakhiri  Perang  Korea  yang  sudah berlangsung  selama  3  tahun,  dan  kedua negara  bersepakat  untuk  menghentikan kontak  senjata  dan  menyarankan  kedua negara untuk “berperang” secara diplomatik.  Karena  perjanjian  gencatan senjata  ini  hanya  bersifat  menghentikan perang untuk sementara waktu, dan bukan merupakan  perjanjian  perdamaian  yang bersifat  permanaen,  kedua  negara  ini dianggap  masih  berada  dalam  situasi perang  sampai  saat  ini  (Stueck,  1999). Pada saat ini, Korea Utara menjadi negara
bersistem  totaliter  dengan  satu  partai penguasa  tertinggi,  yang  mempunyai ideologi  sendiri  yang  disebut juche , sedangkan  Korea  Selatan  menjadi  negara bersistem  republik  yang  berideologi demokrasi-liberal.
Upaya mengurangi ketegangan politik  dan  wacana  proses  reunifikasi antara  Korea  Selatan  dan  Korea  Utara sudah dimulai sejak tahun 1970-an melalui beberapa  pertemuan,  baik  secara  formal maupun informal. Awal  dari segala usaha reunifikasi  antarKorea  dimulai  pada tanggal  4  Juli  1972,  dimana  pemerintah kedua  negara  menyepakati  sembilan prinsip  reunifikasi  dalam  “ North-South Joint Statement ”, dimana pada prinsipnya, reunifikasi Korea Selatan dan Utara harus dilakukan  dengan  damai  tanpa  adanya kekerasan dan paksaan dari pihak manapun (Axelblom, 2015).
Gagasan dan keinginan untuk melakukan  reunifikasi  kedua  negara kembali  digaungkan  pada  akhir  tahun 1990-an,  bersamaan  dengan  berakhirnya Perang  Dingin  dan  terpilihnya  Kim Young-sam sebagai Presiden Korea
Selatan  pertama  yang  dipilih  secara demokratis pada tahun 1993. Selanjutnya,
usaha penyelesaian konflik di Semenanjung  Korea  kembali  dilanjutkan oleh Presiden Kim Dae-jung yang terpilih pada  tahun  1998  melalui  kebijakan Sunshine  Policy .  Kebijakan  tersebut berprinsip  bahwa  Korea  Selatan  tidak menoleransi  tindakan  provokasi  yang dilakukan  oleh  Korea  Utara,  tidak  akan melakukan  intervensi  terhadap  Korea Utaakara, dan berperan aktif dalam upaya kerja  sama  maupun  reunifikasi  kedua negara  (Hanafiaty,  2019).  Sampai  pada hari  ini,  proses  penyelesaian  konflik  dan upaya reunifikasi antar kedua negara masih berlangsung dengan menggunakan beragam  cara  yang  bersifat  tradisional, seperti menyelenggarakan  pertemuan-
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
pertemuan diplomatik melalui KTT Antar Korea, pembuatan perjanjian dan deklarasi,  hingga  konfrontasi  keras  yang melibatkan  pihak  militer  kedua  negara. Namun,  semua  upaya  tersebut  masih belum  dapat  memberikan  dampak  yang nyata  terhadap  proses  resolusi  konflik kedua negara.
Tidak  efektifnya  strategi  diplomasi tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam menangani  konflik  Semenanjung  Korea disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh kedua negara seringkali dirusak oleh sikap Korea  Utara  yang  tetap  mempertahankan pengembangan  dan  peluncuran  senjata nuklirnya.  Sampai  tahun  2020,  Korea Utara  sudah  melakukan  setidaknya  enam kali uji coba nuklir dan sejumlah serangan militer  kepada  Korea  Selatan  melalui peristiwa  penembakan  turis  Gunung Keumgang, penyerangan Kapal Perang AL Cheonan ,  dan  serangan  artileri  ke  Pulau Yeongpyeong  (KBS  World  Radio,  2020). Kedua,  pergantian  kekuasaan  Presiden Korea Selatan yang didominasi oleh partai berhaluan  konservatif  juga  menjadi  salah satu  faktor  penghambat  proses  resolusi konflik  Semenanjung  Korea.  Mengingat bahwa paham politik konservatif di Korea Selatan  sangat  menentang  segala  bentuk komunisme, maka kaum konservatif Korea Selatan  cenderung  mengambil  sikap  yang keras  terhadap  Korea  Utara  dan  merasa pesimis  terhadap  upaya  reunifikasi  kedua negara.  Sedangkan  dua  Presiden  Korea Selatan  sebelum  tahun  2017  berasal  dari partai  konservatif,  yaitu  Lee  Myung-bak (periode 2008 – 2013) dan Park Geun-hye (periode 2013 – 2017) dikenal mempunyai sikap yang keras terhadap Korea Utara.
Upaya  diplomasi  tradisional  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Korea  Selatan tidak  selalu  berjalan  dengan  lancar,  maka penggunaan  unsur soft  power dalam
berdiplomasi mulai dipertimbangkan untuk menjadi upaya alternatif yang dapat digunakan  oleh  kedua  negara,  terutama oleh pihak Korea Selatan. Salah satu  cara non-tradisional  yang  dilakukan  untuk memperbaiki  hubungan  bilateral  antar kedua  negara  adalah  dengan  melakukan diplomasi  publik.  Penggunaan  diplomasi publik  sendiri  tidak  dimaksudkan  untuk menggeser  fungsi  dan  posisi  diplomasi tradisional  yang  sudah  lama  dilakukan, tetapi digunakan sebagai upaya pendamping  diplomasi  tradisional  yang bertujuan  untuk  mempengaruhi  opini  dan pandangan  negara  tujuan  terhadap  negara pelaku diplomasi.
Peluang kedua negara untuk melanjutkan  usaha  resolusi  konfliknya kembali  terbuka  lebar  pada  tahun  2017, pada saat Presiden terpilih Korea Selatan, Moon  Jae-in,  berjanji  akan  kembali mengadaptasi  kebijakan Sunshine  Policy dan  membangun  komunikasi  yang  baik antara  Korea  Selatan  dan  Korea  Utara (Orjoux  &  George,  2018).  Moon  Jae-in merupakan Presiden Korea Selatan keturunan  dari  Korea  Utara  pertama  dan seorang  politikus  dari  Partai  Demokrat Korea  (DPK)  yang  berhaluan  liberalis. Dalam  penanganan  hubungan  bilateral dengan Korea Utara, Moon Jae-in dikenal lebih  mengutamakan  cara  yang  bersifat humanis  dan  kooperatif  yang  sesuai dengan  kebijakan Sunshine  Policy yang didukungnya  (Lestari,  Karjaya,  &  Sood, 2021).  Selama  masa  pemerintahannya, banyak  upaya  diplomasi  publik  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Korea  Selatan dengan  tujuan  untuk  membina  hubungan bilateral dengan Korea Utara dan menyuarakan perdamaian di Semenanjung Korea.
Dengan  strategi  diplomasi  publik yang  dilakukan  oleh  Korea  Selatan  dan sikap  kooperatif  yang  diberikan  oleh pemerintah Korea Utara, hal ini
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
menandakan bahwa ketegangan antarkedua  negara  pada  saat  itu  sedang menurun.  Mengingat  Korea  Selatan  dan Korea Utara masih berada dalam keadaan “perang  saudara”  dikarenakan  kedua negara  belum  mempunyai  perjanjian perdamaian yang mengikat secara permanen.  Hal  ini  juga  memungkinkan kesempatan kedua negara untuk mengakhiri ketegangan politik yang sudah berlangsung  selama  bertahun-tahun  akan semakin terbuka lebar.
Penelitian  ini  akan  meneliti  lebih lanjut  dan  mendeskripsikan  secara  rinci kegiatan-kegiatan  diplomasi  publik  yang telah  dilakukan  oleh  Korea  Selatan  dalam rangka untuk memelihara hubungan bilateralnya  dengan  Korea  Utara  selama periode  tahun  2017  -  2020.  Sistematika artikel ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu pendahuluan, kerangka teori, metode riset, pembahasan dan simpulan. Untuk menganalisis upaya diplomasi publik Korea Selatan dalam membina hubungan bilateral dengan Korea Utara, penulis menggunakan konsep  diplomasi  publik  dan multitrack diplomacy . Kegiatan diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu diplomasi olahraga, diplomasi budaya, dan penyaluran bantuan kemanusiaan.

## 2. Kajian  Pustaka  dan  Kerangka Pemikiran
2.1 Diplomasi Publik Gurgu dan Cociuban (2016)
menjelaskan diplomasi publik adalah suatu program  pemerintah  yang  berfokus  di bidang budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan,  informasi  warga  negara  dan program  produksi  yang  digunakan  untuk mempromosikan kepentingan nasional suatu  negara  dengan  menginformasikan
dan mempengaruhi masyarakat internasional.  Namun,  mengingat  bahwa pelaksanaan  diplomasi  publik  tidak  hanya melibatkan pemerintah, maka warga negara juga  harus  dilibatkan  dalam  pelaksanaan diplomasi  publik.  Hal  ini  juga  harus didukung  dengan  komunikasi  dua  arah antara  pemerintah  dan  warga  negara,  agar pelaksanaan diplomasi publik dapat berjalan  secara  efektif.  Selaras  dengan pentingnya peran pemerintah dalam diplomasi publik, maka definisi dari Gurgu dan Cociuban dibenarkan oleh definisi dari Joseph Nye. Nye  (2008:2) mendefinisikan diplomasi  publik  sebagai  suatu  instrumen yang digunakan pemerintah untuk memobilisasi sumber daya untuk berkomunikasi  dan  menarik  perhatian publik negara lain, dengan memperhatikan sumber  daya  potensial  tersebut  melalui penyiaran, ekspor budaya, pertukaran, dan lain sebagainya.
Dari  beberapa  definisi  yang  telah disebutkan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa tujuan utama dari diplomasi publik adalah untuk mengomunikasikan kepentingan  nasional  suatu  negara  kepada publik di luar negeri dengan menggunakan sumber daya yang bersifat soft power atau mempengaruhi  opini  publik  tersebut. Namun, dalam penelitian yang ditulis oleh Rachmawati  (2016), tujuan dari diplomasi publik tidak hanya sekadar berfokus dalam kepentingan  nasional  maupun  citra  positif suatu  negara,  tetapi  juga  berhubungan dengan  kesadaran  berbangsa  dan  identitas nasional setiap aktor diplomasi publik yang akan  mempengaruhi  dinamika  relasi  antar negara.  Jika  kesadaran  berbangsa  dan identitas  nasional  tersemat  dengan  kuat dalam setiap aktor diplomasi yang terlibat, maka  diplomasi  publik  akan  menjadi sebuah  relasi  positif  dalam  menjamin keseluruhan hubungan antar negara.
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1

## 2.2 Diplomasi  Multijalur  (Multitrack Diplomacy)
Untuk mencapai tujuan  kepentingan nasional, diplomasi tidak hanya dilakukan oleh aktor negara tetapi  juga antar negara dengan  subyek  hubungan  internasional lainnya. Oleh karena itu, hal ini tercermin dalam  konsep  diplomasi  multijalur  atau multitrack  diplomacy .  Menurut  Johan Galtung (1996) yang dikutip dari Kazansky  (2020), multitrack  diplomacy adalah pendekatan sistem untuk transformasi  konflik,  yang  menggunakan pendekatan  perilaku  dan  organik  untuk perdamaian.  Dalam  hal  ini,  Galtung mengonsepkan multitrack diplomacy sebagai suatu organisme hidup yang terus berkembang.  Sama  halnya  dengan  isu Hubungan  Internasional  yang  semakin berkembang,  maka  jumlah  aktor  dan ketergantungan  antara  aktor  individu  dari sistem politik internasional terus meningkat.  Kemudian,  menurut  John  W. McDonald (2012) sebagai peneliti pertama yang  memaparkan  konsep multitrack diplomacy , multitrack  diplomacy adalah konsep  diplomasi  yang  menekankan bahwa  perdamaian  dunia  dapat  terwujud jika seluruh subyek dalam sistem internasional, baik itu pemerintah, individu, maupun kelompok swasta saling bersinergi untuk  menciptakan perdamaian dunia dengan menggunakan upaya diplomasi soft  power yang  bersifat  tidak agresif.
Berdasarkan  dari  beberapa  definisi yang  telah  dipaparkan  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa multitrack  diplomacy merupakan  pengembangan  dari  konsep dua  jalur  diplomasi,  yaitu  jalur  pertama ( first track ) dengan aktor pemerintah, dan jalur  kedua  ( second  track )  dengan  aktor non-pemerintah.  Kedua  jalur  tersebut kemudian  diperluas  menjadi  sembilan jalur,  yaitu  aktor  pemerintah,  resolusi konflik  profesional,  bisnis,  warga  sipil,
pendidikan, aktivisme, agama, pendanaan, dan media (Notter & Diamond, 1996).
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan menggunakan  tiga  dari  sembilan  jalur, yaitu  pemerintah,  masyarakat,  dan  media massa.  Pada  jalur  pertama,  pemerintah Korea  Selatan  berperan  sebagai  inisiator sekaligus  pelaksana  upaya  diplomasi publik  yang  akan  dilakukan  melalui pembuatan kebijakan-kebijakan luar negeri terkait, sekaligus melakukan koordinasi dengan pemerintah Korea Utara terkait  dengan  pelaksanaan  diplomasi publik  yang  akan  dilakukan.  Dalam  jalur keempat,  upaya  diplomasi  publik  yang dilakukan  oleh  Korea  Selatan  dapat memungkinkan  masyarakat  kedua  negara untuk terlibat, bahkan warga kedua negara dapat saling berinteraksi dalam pelaksanaan. Sedangkan pada jalur kesembilan,  media  dan  pers  internasional berperan  dalam  menciptakan  opini  publik internasional  terkait  dengan  pelaksanaan diplomasi  publik  yang  dilakukan  oleh Korea  Selatan  maupun  rencana  upaya reunifikasi  yang  akan  dilakukan  oleh kedua negara.

## 3. Metode Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian,  penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis  menggunakan  metode  penelitian kualitatif dengan tujuan agar penulis dapat mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  strategi diplomasi  publik  yang  dijalankan  oleh Korea Selatan dalam rangka mempromosikan upaya reunifikasinya dengan  Korea  Utara  dalam  rentang  waktu yang  telah  ditentukan  oleh  penulis. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah  deskriptif.  Penulis  menggunakan jenis  penelitian  deskriptif  dengan  tujuan agar  penulis  dapat  mendeskripsikan  dan menjelaskan  secara  detail  bagaimana
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
strategi Korea Selatan dalam menggunakan diplomasi  publik  sebagai  cara  untuk membina  hubungan  bilateralnya  dengan Korea Utara.
Penulis  menggunakan  teknik  studi dokumen  atau  studi  literatur  untuk mengumpulkan  data,  dimana  penulis mengumpulkan  dokumen-dokumen  yang terkait  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  penulis  melalui  pencarian  secara daring.  Untuk  sumber  data  yang  akan digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan  sumber  data  sekunder  yang berasal  dari  buku,  jurnal  ilmiah,  dokumen resmi  pemerintah,  artikel  berita,  dan  data lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik triangulasi  data.  Teknik  triangulasi  data terdiri  dari  tiga  langkah  analisis,  yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Dinamika Hubungan Bilateral
Korea Selatan dan Korea Utara
Semenanjung  Korea  pada  awalnya merupakan  sebuah  wilayah  kerajaan  yang dipimpin  oleh  Dinasti  Joseon  yang kemudian  dianeksasi  menjadi  wilayah jajahan  Jepang  pada  tahun  1910.  Setelah kekalahan  Jepang  pada  Perang  Dunia  II, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengadakan  perjanjian  yang  membagi Semenanjung  Korea  menjadi  dua  bagian melalui  batas  garis  lintang  38  derajat. Bagian utara Semenanjung Korea dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan bagian selatan dikuasai oleh Amerika Serikat (Resamaili, 2009:18).  Namun,  peluang  kedua  Korea untuk kembali bersatu sebagai negara yang utuh  akhirnya  kandas  ketika  pasukan wilayah Korea Utara melancarkan serangan
mendadak  kepada  wilayah  Korea  Selatan pada  25  Juni  1950.  Serangan  tersebut kemudian  menjadi  penanda  dimulainya Perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun  (Oktorino,  2013:25-26).  Pada  bulan Juli 1951, perwakilan Amerika Serikat dan Uni  Soviet  bersama  dengan  pihak  Korea Selatan dan Korea Utara memulai “perang diplomatik” dengan melakukan perundingan gencatan senjata. Perundingan tersebut kemudian diakhiri dengan perjanjian  gencatan  senjata  yang  secara resmi  ditandatangani  pada  27  Juli  1953 (Cahyo, 2012).
Pasca meletusnya Perang Korea yang berakhir  pada  tahun  1953,  permusuhan antara  kedua  Korea  semakin  meningkat hingga  akhir  tahun  1960-an.  Hal  ini disebabkan  karena  kedua  negara  sering melakukan  serangan  satu  sama  lain  dan saling bersaing untuk mendapatkan pengakuan  dan  legitimasi  dari  dunia internasional. Hal ini menyebabkan interaksi  antar  pemerintah  kedua  Korea pasca Perang Korea dapat dikatakan hampir tidak ada (Yoon, 2005:238). Namun, tensi politik  antara  Korea  Selatan  dan  Korea Utara  sempat  menurun  ketika  memasuki dekade  1970-an.  Hal  ini  terlihat  melalui upaya  kedua  Korea  yang  mengadakan sebuah pertemuan rahasia yang diadakan di daerah  zona  demiliterisasi  (DMZ)  di  desa Panmunjeom pada akhir tahun 1971 hingga Maret  1972  (KBS  World  Radio,  2020). Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan  sebuah  deklarasi  bersama dalam “North-South Joint Statement” yang disepakati pada tanggal 4 Juli 1972, dimana deklarasi tersebut merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh kedua Korea untuk  mengurangi  tensi  politik  antar negara. Namun, karena adanya rasa curiga di  antara  kedua  belah  pihak  yang disebabkan  oleh  perbedaan  pandangan selama  dialog,  maka  hal  ini  menyebabkan tensi  politik  antar  kedua  negara  kembali
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
meningkat pada tahun 1980-an (Mas'oed & Yoon, 2004:38). Terdapat beberapa insiden yang  menyebabkan  hubungan  bilateral antar  Korea  kembali  memanas.  Kedua insiden  tersebut  adalah  pengeboman  di Kota  Rangoon,  Burma  pada  saat  Presiden Chun  Doo-hwan  mengadakan  kunjungan resmi  ke  Rangoon  pada  9  Oktober  1983, dan pengeboman pesawat Korean Air KAL 858  pada  29  November  1987  (Don  & Carlin, 2013:418, 581).
Hubungan bilateral antar Korea mulai kembali  meningkat  ketika  memasuki dekade  1990-an  setelah  Korea  Selatan mulai  mengubah  orientasi  kebijakan  luar negerinya,  terutama  kepada  Korea  Utara. Korea  Selatan  mulai  mencoba  mendekati Korea  Utara  secara  diplomatis  dengan tujuan  agar  Korea  Utara  bersedia  untuk bergabung dalam pergaulan dunia internasional. Upaya Korea Selatan tersebut  dimulai  dengan  mengizinkan perdagangan  langsung  antar  Korea  untuk pertama  kalinya  pada  tahun  1989  (Yoon, 2005:242 - 243). Korea Selatan juga mulai menggunakan  upaya  diplomasi  publik kepada Korea Utara untuk pertama kalinya melalui  penyelenggaraan  pertandingan sepak  bola  antar  Korea  (South  -  North Unification Football Goodwill Game) pada bulan  Oktober  1990  di  Seoul  dan Pyongyang  (Jung,  2013:11).  Selain  itu, Korea  Selatan  juga  memulai  upaya diplomasi  publik  melalui  penyaluran bantuan  kemanusiaan  untuk  pertama kalinya  kepada  Korea  Utara  pada  tahun 1995.
Hubungan baik antara Korea Selatan dan  Korea  Utara  tetap  terjaga  pada  masa kepemimpinan  Presiden  Kim  Dae-jung selama periode tahun 1998 – 2003. Bahkan, untuk  pertama  kalinya  hubungan  bilateral antar  Korea  memasuki  situasi  baru  yang lebih bersahabat berkat kebijakan Sunshine Policy yang dihadirkan oleh Presiden Kim. Selain  menerapkan  kebijakan  Sunshine
Policy, Korea Selatan dan Korea Utara juga berhasil  mengadakan  KTT  Antar  Korea untuk  yang  pertama  kalinya  pada  13  –  15 Juni  2000  di  Pyongyang,  Korea  Utara. Dalam penyelenggaraan KTT Antar Korea ini,  kedua  Korea  menyetujui  deklarasi South-North  Joint  Declaration  dan  South- North  Agreement  sekaligus  menyepakati beberapa  kerja  sama  bilateral  antar  Korea (Anindita,  2017:7).  Beberapa  kerja  sama tersebut adalah pembukaan program wisata Gunung  Geumgang  di  Korea  Utara, mengadakan reuni pertama untuk keluarga yang  terpisah,  dan  memulai  proyek penyambungan  jaringan  kereta  api  antar Korea  rute  Seoul  –  Sinuiju  (KBS  World Radio,  2020).  Namun,  hubungan  bilateral antar Korea kembali mengalami tantangan pada  masa  pemerintahan  Presiden  Roh Moo-hyun  selama  periode  tahun  2003  – 2008.  Hal  ini  disebabkan  oleh  dimulainya krisis  nuklir  Korea  Utara  yang  dimulai dengan  pengumuman  pengunduran  diri Korea Utara dari Perjanjian Non-proliferasi Senjata Nuklir (NPT) pada tahun 2003 dan uji coba senjata nuklir pertama pada bulan Oktober  2006  (Seth,  2011).  Walaupun selama masa pemerintahan Roh Moo-hyun dibayangi  dengan  ancaman  krisis  nuklir Korea  Utara,  tetapi  Korea  Selatan  tetap berusaha menjaga hubungan bilateral yang baik  dengan  Korea  Utara.  Hal  ini  terlihat melalui  keberhasilan  Korea  Selatan  dalam mengadakan  KTT  Antar  Korea  untuk kedua  kalinya  pada  2  –  4  Oktober  2007 (United States Institute of Peace, 2007)
Namun,  hubungan  bilateral  antar Korea  kembali  mengalami  penurunan drastis setelah politik konservatif masuk ke dalam pemerintahan Korea Selatan melalui terpilihnya Presiden Lee Myung-bak bulan Desember 2007. Selama masa pemerintahan Presiden Lee, terjadi beberapa  insiden  yang  menyebabkan peningkatan  ketegangan  antara  Korea Selatan  dan  Korea  Utara.  Beberapa
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
kejadian tersebut adalah penembakan turis Korea  Selatan  di  Gunung  Geumgang, penyerangan  Kapal  AL  Korea  Selatan “Cheonan”, penyerangan Pulau Yeonpyong, dan uji coba nuklir kedua yang semuanya  dilakukan  oleh  pihak  Korea Utara.  Ketika  masa  jabatan  Presiden  Lee Myung-bak digantikan oleh Park Geun-hye pada bulan Desember 2012, Korea Selatan kembali  dibayangi  dengan  ancaman  krisis nuklir Korea Utara. (Wertz, 2017). Selama masa  pemerintahan  Presiden  Park,  Korea Utara telah melakukan dua uji coba senjata nuklir pada 12 Februari 2013 dan 6 Januari 2016.  Hal  ini  tentunya  menyebabkan hubungan  bilateral  antar  Korea  semakin menurun,  bahkan  penurunan  hubungan bilateral  kedua  negara  mencapai  titik terendahnya  pada  tahun  2016.  Dengan menurunnya  hubungan  bilateral  antar Korea pada masa pemerintahan konservatif di  Korea  Selatan,  hal  ini  juga  ikut mempengaruhi  upaya  diplomasi  publik Korea  Selatan  kepada  Korea  Utara  pada saat  itu.  Selama  masa  pemerintahan konservatif, Korea Selatan telah menghentikan  kegiatan  wisata  di  Gunung Geumgang  di  Korea  Utara  sampai  dengan waktu  yang  tidak  ditentukan  pada  tahun 2008  dan  mengurangi  jumlah  bantuan kemanusiaan  yang  dikirimkan  kepada Korea Utara.
Masa jabatan kepresidenan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Moon Jae-in pada bulan Mei 2017. Melihat dari sikap politik Presiden  Moon  yang  bersifat  lebih  lunak dan humanis kepada Korea Utara, hubungan bilateral  antar Korea pada masa pemerintahannya kembali meningkat secara drastis. Hal ini terlihat melalui upaya Presiden  Moon  yang  menginisiasi  Korea Utara untuk berpartisipasi dalam Olimpiade  Musim  Dingin  2018  yang diselenggarakan  di  Pyeongchang,  Korea Selatan  (Yonhap  News,  2017).  Setelah pelaksanaan  Olimpiade  Musim  Dingin
2018,  Korea  Selatan  memulai  langkah pertamanya  untuk  melakukan  rekonsiliasi melalui jalur dialog melalui penyelenggaraan  KTT  Antar  Korea  yang diselenggarakan  sebanyak  tiga  kali  dalam setahun,  yaitu  pada  tanggal  27  April,  26 Mei, dan 18 September 2018. Dalam KTT Antar Korea pertama yang diselenggarakan di Desa Panmunjeom, Presiden Moon Jae- in dan pemimpin Korea Utara, Kim Jongun menandatangani  Panmunjeom  Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean  Peninsula  yang  berisi  persetujuan kedua negara untuk memfasilitasi kemajuan  dalam  hubungan  antar  Korea, dan  untuk  membangun  rezim  perdamaian yang  permanen  di  Semenanjung  Korea (Korean
Cultural
Center, 2020).
Penyelenggaraan  KTT  Antar  Korea  2018 tersebut merupakan puncak dari titik balik hubungan  bilateral  yang  positif  antara Korea Selatan dan Korea Utara.
Namun,  hubungan  bilateral  yang positif  antara  Korea  Selatan  dan  Korea Utara tidak berlangsung lama sampai tahun 2019 setelah KTT AS – Korea Utara 2019 tidak dapat mencapai kesepakatan. Kegagalan  KTT  tersebut  juga  diikuti dengan tindakan Korea Utara yang kembali memulai  serangkaian  uji  coba  rudal  jarak pendek dan Korea Selatan dan mengambil bagian  dalam  latihan  militer  bersama dengan  Amerika  Serikat  pada  bulan Agustus  2019.  Hubungan  bilateral  antar Korea  semakin  menurun  pada  awal  bulan Juni 2020, setelah Korea Utara memperingatkan  Korea  Selatan  untuk mencegah aktivis konservatif dan pengungsi Korea Utara mengirim selebaran propaganda anti rezim di wilayah perbatasan  (Banka,  2020).  Walaupun selama  tahun  2019  –  2020  hubungan bilateral  antar  Korea  tidak  berada  dalam situasi yang baik, namun pemimpin kedua negara tetap berusaha untuk mempertahankan  hubungan  baik  dengan
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
saling  mengirimkan  surat  persahabatan pada  8  dan  12  September  2020.  Dalam surat  tersebut,  pemimpin  kedua  negara menyatakan  keprihatinan  mereka  terhadap pandemi  COVID-19  dan  bencana  angin topan yang melanda kedua negara (Carter, 2021).

## 4.2 Diplomasi  Publik  Korea  Selatan
Dalam Membina Hubungan Bilateral  Dengan  Korea  Utara Tahun 2017 – 2020

## 4.2.1 Diplomasi  Publik  Dalam  Bidang Olahraga
Korea Selatan merupakan salah satu contoh  negara  yang  aktif  menggunakan diplomasi  olahraga  sebagai  instrumen untuk  berdiplomasi  dengan  negara  lain, terutama  dalam  kepentingan  rekonsiliasi dengan Korea Utara. Dalam penelitiannya, Kunis (2017) menjelaskan bahwa diplomasi  olahraga  menjadi  salah  satu upaya diplomasi publik yang ampuh untuk mencairkan  suasana  politik  antara  Korea Selatan  dan  Korea  Utara  yang  sering mengalami  fluktuasi  akibat  isu  nuklir Korea  Utara  yang  terus  mengancam, sehingga diplomasi olahraga dapat dijadikan cara alternatif bagi Korea Selatan untuk  tetap  menjaga  hubungan  bilateral yang  baik  dengan  Korea  Utara.  Terdapat beberapa  kegiatan  diplomasi  olahraga yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara untuk memperbaiki hubungan bilateral  kedua  negara  yang  dilaksanakan antara tahun 2017 hingga tahun 2020, yaitu penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018, diplomasi bela diri taekwondo, penyelenggaraan pertandingan basket antar Korea, dan pembentukan tim olahraga gabungan antar Korea.

## Penyelenggaraan  Olimpiade  Musim Dingin 2018
Olimpiade  Musim  Dingin  2018 ( 2018 Winter Olympics ) merupakan sebuah pesta olahraga musim dingin yang diselenggarakan  pada  tanggal  9  –  25
Februari  2018  di  Pyeongchang,  Korea Selatan.  Sebagai  negara  penyelenggara, Korea Selatan berhasil menjadikan Olimpiade  Musim  Dingin  2018  menjadi sebuah  tonggak  sejarah  besar  dalam hubungan  bilateral  antar  Korea  melalui partisipasi  dari  Korea  Utara  dan  juga kembalinya  tim  gabungan  Korea  untuk bertanding  dalam  Olimpiade.  Kesediaan Korea  Utara  untuk  berpartisipasi  dalam Olimpiade  Musim  Dingin  2018  tentunya tidak  terlepas  dari  upaya  Korea  Selatan yang  secara  aktif  melakukan  inisiasi  dan membantu
Korea Utara
untuk mempersiapkan partisipasinya dalam
Olimpiade  tersebut,  walaupun  situasi politik kedua negara berada dalam kondisi yang buruk.
Partisipasi Korea Utara pada Olimpiade  Musim  Dingin  2018  diawali dengan inisiasi Presiden Moon Jae-in yang mengajak Korea Utara untuk berpartisipasi dalam  Olimpiade  Musim  Dingin  2018 melalui  pidato  yang  dibawakan  Presiden Moon  Jae-in  di  acara Körber  Foundation pada 6 Juli 2017. Dalam pidatonya, Moon Jae-in  menekankan  bahwa  partisipasi Korea  Utara  dalam  Olimpiade  Musim Dingin  2018  merupakan  suatu  kemajuan yang  besar  dalam  upaya  denuklirisasi Korea Utara sekaligus menuju perdamaian di  Semenanjung  Korea  (Yonhap  News, 2017).  Sebagai  respon  atas  inisiasi  yang dilakukan oleh Presiden Moon, Kim Jong- un kemudian mengumumkan bahwa Korea Utara  akan  ikut  berpartisipasi  dalam Olimpiade  Musim  Dingin  2018  melalui sebuah pidato yang dibawakan pada acara Tahun Baru 2018. (BBC News Indonesia,
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
2018).  Untuk  mempersiapkan  kehadiran Korea  Utara  pada  Olimpiade  Musim Dingin  2018,  Korea  Selatan  dan  Korea Utara  menyelenggarakan  tiga  pertemuan yang  diselenggarakan  pada  tanggal  9,  17, dan  20  Januari  2018.  Pada  salah  satu Pertemuan Tingkat Tinggi yang diselenggarakan  pada  17  Januari  2021, kedua  negara  menyepakati  pembentukan tim gabungan untuk cabang olahraga hoki es  wanita,  parade  bersama  pada  acara pembukaan Olimpiade, mendatangkan tim pemandu  sorak  dan  tim  demonstrasi taekwondo Korea
Utara,
dan penyelenggaraan  sesi  latihan  bersama untuk atlit ski di Resor Ski Masikryong di Korea  Utara  (Ministry  of  Unification, 2019).
Pada  acara  pembukaan  Olimpiade Musim Dingin 2018 yang diadakan pada 9 Februari 2018, para atlit Korea Selatan dan Korea  Utara  berparade  bersama  dibawah satu  tim  “Korea”.  Dalam  parade  bersama tersebut,  dua  perwakilan  atlit  Korea membawa  bendera  Unifikasi  Korea  yang berlatar  belakang  putih  dengan  gambar wilayah  Semenanjung  Korea  berwarna biru, dan diiringi lagu tradisional “Arirang”  sebagai  lagu  resmi  unifikasi Korea (Kim C. K., 2018). Sedangkan pada pelaksanaan  Olimpiade  Musim  Dingin 2018, tim gabungan Korea cabang es hoki dibentuk dengan jumlah pemain 35 orang, yang  terdiri  dari  12  pemain  Korea  Utara dan  23  pemain  Korea  Selatan.  Walaupun tim hoki es wanita gabungan Korea hanya mendapatkan  posisi  terakhir  dari  delapan tim  yang  bertanding,  pembentukan  tim gabungan tersebut merupakan suatu kemajuan yang signifikan untuk hubungan bilateral  kedua  Korea  dalam  bidang olahraga (Ministry of Unification, 2019).
Berangkat  dari  konsep multitrack diplomacy ,  peran  Pemerintah  Korea Selatan sebagai aktor jalur pertama terlihat
melalui persiapan penyelenggaraan
Olimpiade Musim Dingin 2018. Pemerintah Korea Selatan memperlihatkan keseriusannya untuk mempersiapkan partisipasi  Korea  Utara  dalam  olimpiade tersebut agar tujuan utama penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018 sebagai Olimpiade Perdamaian  ( Peace  Olympics )  dapat terpenuhi. Kemudian, keterlibatan masyarakat  sipil  sebagai  aktor  jalur keempat  terlihat  melalui  para  atlit  yang berpartisipasi  dalam  Olimpiade  tersebut. Selama berlangsungnya Olimpiade Musim Dingin  2018,  para  atlit  dari  kedua  Korea menunjukkan  interaksi  dan  kebersamaan mereka  melalui  beberapa  kegiatan  seperti parade  bersama  pada  acara  pembukaan, latihan  bersama,  dan  pembentukan  tim gabungan untuk hoki es wanita. Selain itu, media massa sebagai aktor jalur kesembilan mempunyai peran yang signifikan  dalam  mempromosikan  dan memberitakan penyelenggaraan Olimpiade  Musim  Dingin  2018.  Hal  ini terlihat  dengan  banyaknya  pemberitaan positif mengenai kesuksesan Korea
Selatan dalam menyelenggarakan Olimpiade  Musim  Dingin  2018  beserta momen-momen
menarik selama penyelenggaraan Olimpiade.

## Diplomasi Bela Diri Taekwondo
Taekwondo merupakan seni bela diri tradisional  Korea  yang  saat  ini  menjadi salah satu bela diri yang banyak dipelajari di seluruh dunia. Saat ini, taekwondo telah digunakan  sebagai  salah  satu  instrumen diplomasi  olahraga  yang  dilakukan  oleh Korea Selatan kepada negara lain, terutama kepada Korea Utara yang mempunyai akar budaya  yang  sama  dengan  Korea  Selatan. Dalam  penelitiannya,  Johnson  dan  Vitale (2018)  menjelaskan  bahwa  taekwondo telah  aktif  digunakan  sebagai  alat  untuk menjembatani  kesenjangan  politik  antara
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
kedua  negara  Korea  yang  terpecah sekaligus menjadi salah satu alat diplomasi antar negara. Hal ini terlihat melalui upaya Jenderal  Choi  Hong-hi  dan  organisasi induk taekwondo buatannya, International Taekwondo Federation (ITF) yang mengadakan  demonstrasi taekwondo ke beberapa  negara  di  dunia  pada  periode tahun  1960-an  untuk  memperkenalkan olahraga bela diri tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, World Taekwondo atau WT (sebelumnya bernama World  Taekwondo  Federation atau  WTF) terbentuk pada tahun 1970-an dan menjadi induk  organisasi taekwondo dari  Korea Selatan yang lebih dikenal di seluruh dunia, terutama untuk urusan pertandingan internasional dan Olimpiade.
Walaupun kedua organisasi taekwondo  tersebut  mempunyai  banyak perbedaan  dalam  sistem  dan  aturan  dalam taekwondo, kedua organisasi tersebut tetap menjalin  hubungan  baik  antar  organisasi dan  melakukan  kerjasama.  Hal  ini  terlihat pada  bulan  Agustus  2014,  ketika  WT  dan ITF  menandatangani  sebuah  MOU  untuk memulai proses kerja sama antar organisasi dengan membentuk tim demonstrasi taekwondo bersama. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan di sela-sela acara Youth  Olympics di  Nanjing,  China. Setelah  kedua  organisasi  menyepakati kerjasama tersebut, tim demonstrasi gabungan WT dan ITF kemudian dibentuk dan  memulai  demonstrasi  bersama  di World  Taekwondo  Championship  2015 di Chelyabinsk,  Rusia  (Johnson  &  Vitale, 2018).
Pada  tahun  2017,  pihak  Korea Selatan melalui WT mengundang para atlit taekwondo  beserta  delegasi  Korea  Utara dibawah  ITF  untuk  berpartisipasi  dalam World  Taekwondo  Championship  ke-23 yang  diselenggarakan  di  Muju,  Korea Selatan  pada  24  –  30  Juni  2017.  Dalam
kejuaraan tersebut, tim demonstrasi gabungan menampilkan demonstrasi taekwondo bersama pada acara pembukaan kejuaraan  pada  24  Juni  2017.  Selain menghadiri  kejuaraan World  Taekwondo Championship ,  tim  demonstrasi  gabungan juga  melakukan  pertunjukkan  demonstrasi keliling  di  beberapa  tempat  di  Korea Selatan  selama  tahun  2017.  Pertunjukkan tim demonstrasi gabungan tersebut mendapat  sambutan  yang  positif  dari masyarakat  Korea  Selatan  dan  dunia (Johnson & Vitale, 2018). Memasuki tahun 2018, tim demonstrasi taekwondo gabungan  Korea  kembali  melakukan demonstrasi  dalam  pembukaan  Olimpiade Musim  Dingin  Pyeongchang  2018  yang diselenggarakan pada 9 Februari 2018, dan juga melakukan pertunjukkan di Gangwon Career  Center,  Sokcho  pada  esok  harinya. Kemudian, tim demonstrasi gabungan juga melakukan  pertunjukkan  di  Pyongyang Grand Theatre pada 2 April 2018. Pada saat itu, pihak Korea Utara  mengundang pihak Korea  Selatan  dari  WT  untuk  melakukan pertunjukkan demonstrasi taekwondo pada 1  April  2018  (Ministry  of  Unification, 2019).
Kerjasama antara WT dan ITF dalam demonstrasi  gabungan taekwondo kembali berlanjut  pada  tahun  2019,  ketika  tim demonstrasi dari kedua organisasi kembali menampilkan demonstrasi taekwondo dalam  rangkaian  acara  perayaan  25  tahun masuknya taekwondo sebagai  cabang olahraga Olimpiade, yang diselenggarakan pada 5 – 12 April 2019. Pada hari pertama pertunjukkan pada 5 April, tim demonstrasi tampil  di  kantor  pusat  perwakilan  ITF  di Vienna,  Austria.  Pertunjukkan  kemudian dilanjutkan pada 11 April 2019 di Museum Olimpiade  di  Lausanne,  Swiss.  Tur demonstrasi  gabungan  yang  dilakukan selama seminggu kemudian ditutup pada 12 April  2019  dengan  menyelenggarakan
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
penampilan  di  Kantor  PBB  di  Geneva, Swiss.
Melihat  dari  konsep multitrack diplomacy yang dijelaskan oleh McDonald (2012),  pelaksanaan  diplomasi  olahraga taekwondo  lebih  dominan  dijalankan  oleh masyarakat  sebagai  aktor  jalur  keempat melalui  organisasi  WT  dan  ITF  sebagai organisasi  induk  taekwondo  yang  bersifat independen untuk Korea Selatan dan Korea Utara.  Walaupun  pelaksanaan  diplomasi taekwondo didominasi oleh peran organisasi  induk,  namun  pemerintah  tetap mempunyai  peran  yang  penting  dalam beberapa acara yang bersifat internasional. Namun,  peran  media  massa  sebagai  aktor jalur  kesembilan  dalam  menyebarkan informasi terkait dengan diplomasi taekwondo  hanya  berjalan  dengan  baik pada  acara  tertentu  sehingga  tidak  semua acara  yang  diikuti  oleh  tim  demonstrasi mendapatkan  perhatian  yang  besar  dari media  massa  lokal  Korea  Selatan  dan internasional.  Contohnya,  penampilan  tim demonstrasi taekwondo di acara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018 mendapatkan banyak sorotan positif media massa.

## Penyelenggaraan Pertandingan Basket AntarKorea
Pertandingan  Basket  Antar  Korea ( Unification Basketball Games ) merupakan sebuah pertandingan basket yang diselenggarakan  oleh  Korea  Selatan  dan Korea  Utara  pada  3  –  6  Juli  2018  di Gymnasium  Ryugyong  Chung  Ju-yung, Pyongyang.  Pertandingan  basket  antar Korea  tersebut  direncanakan  melalui sebuah  pertemuan  bidang  olahraga  antar Korea tingkat tinggi yang diadakan pada 18 Juni  2018  di  Panmunjeom,  Korea  Selatan (Ministry of Unification, 2019). Pertandingan basket ini merupakan pertandingan yang pertama setelah terakhir
kali  diadakan  pada  bulan  Oktober  2003 (Choi H. S.,2018).
Pertandingan basket ini diselenggarakan  selama  dua  hari.  Pada pertandingan pertama
yang diselenggarakan  pada  4  Juli  2018,  pemain Korea  Selatan  dan  Korea  Utara  digabung menjadi satu tim, dan kedua tim campuran yang  akan  bertanding  diberi  nama  tim “ Peace ” dan tim  “ Prosperity ”. Sedangkan pada pertandingan kedua yang diselenggarakan  pada  5  Juli  2018,  tim Korea Selatan dan Korea Utara dijadwalkan  untuk  bermain  melawan  satu sama  lain.  Dalam  pertandingan  tersebut, kedua  negara  tidak  akan  menggunakan bendera nasional, memainkan lagu kebangsaan,  dan  komentator  pertandingan tidak  menyebutkan  nama  negara  secara langsung.  Sehingga  penyebutan  nama negara diganti dengan sebutan "Tim Biru" untuk tim Korea Selatan dan "Tim Merah" untuk  tim  Korea  Utara  (Ministry  of Unification, 2019).
Melihat  dari  konsep multitrack diplomacy ,  Pemerintah  Korea  Selatan  dan Korea  Utara  sebagai  aktor  jalur  pertama mempunyai  peran  yang  penting  dalam menyelenggarakan  sekaligus  mendukung pertandingan  basket  Antar  Korea.  Hal  ini terlihat  melalui  kehadiran  pejabat  penting dari  kedua  negara  untuk  mendukung pertandingan  basket tersebut,  seperti Menteri  Unifikasi  Korea  Selatan  Cho Myung-gyon,  Menteri  Olahraga  Korea Utara  Kim  Il-guk,  dan  Wakil  Menteri Olahraga  Korea  Utara  Won  Kil-u.  Dalam sambutan  pembukaan  pertandingan,  Kim Il-guk menyatakan bahwa penyelenggaraan pertandingan  basket  antar  Korea  ini merupakan suatu peristiwa yang menguntungkan  bagi  kedua  negara  dan berharap  agar  kedua  negara  dapat  saling merangkul  satu  sama  lain  untuk  mencapai impian menuju perdamaian dan penyatuan
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
Semenanjung  Korea  di  masa  depan  (Ji, 2018).
Selain  itu,  keterlibatan  masyarakat sipil  sebagai  aktor  jalur  keempat  terlihat melalui  para  atlit  kedua  negara  yang bertanding  sekaligus  masyarakat  Korea Utara yang antusias menonton pertandingan.  Hal  ini  terlihat  melalui kehadiran  12  ribu  warga  lokal  Pyongyang yang menonton pertandingan basket tersebut  dengan  antusiasme  yang  tinggi. Selama  pertandingan  basket  berlangsung, para pemain basket dari kedua negara tetap bertanding secara sportif tanpa melihat latar belakang  mereka  yang  berasal  dari  negara yang  saling  bertikai.  Namun,  peran  media massa sebagai aktor jalur kesembilan dalam menyiarkan  pertandingan  basket  antar Korea kurang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan  karena  hanya  ada  beberapa awak  media  lokal  Korea  Selatan  yang diizinkan  oleh  pemerintah  untuk  meliput pertandingan secara langsung.

## Pembentukan Tim Olahraga Gabungan
AntarKorea
Selanjutnya, upaya lain yang dilakukan Korea Selatan untuk melakukan diplomasi  olahraga  dengan  Korea  Utara adalah melalui pembentukan tim olahraga gabungan  kedua  Korea  yang  akan dikirimkan  ke  pertandingan-pertandingan berskala  internasional.  Pada  awalnya, pembentukan tim gabungan Korea pertama kali  dilakukan  pada  tahun  1991  untuk pertandingan World
Table Tennis Championship 1991 di Chiba, Jepang dan World  Junior  Soccer  Championship di Portugal (Jung, 2013). Namun,
pembentukan  tim  gabungan  Korea  tidak dilanjutkan  pada  tahun-tahun  berikutnya dikarenakan tensi politik antar Korea yang sering  mengalami  eskalasi  akibat  sikap Korea  Utara yang sering kali bermasalah. Selain itu, kedua negara  juga sering tidak mendapatkan kesepakatan yang jelas pada
saat  melakukan  negosiasi  terkait  dengan pembentukan  tim  selama  bertahun-tahun (Suprianto, 2019).
Namun, pembentukan tim gabungan Korea  akhirnya  kembali  dilanjutkan  pada masa  pemerintahan  Moon  Jae-in  pada tahun 2018. Dengan kesuksesan pembentukan tim gabungan hoki es wanita untuk  Olimpiade  Musim  Dingin  2018, maka  upaya  pembentukan  tim  gabungan kembali dilanjutkan  untuk beberapa pertandingan olahraga internasional lainnya.  Di  bawah  ini  akan  dipaparkan beberapa partisipasi tim olahraga gabungan Korea dalam beberapa pertandingan olahraga internasional selama tahun 2017 – 2019, yaitu:
Tabel 1. Partisipasi Tim Olahraga Gabungan Korea Pada Pertandingan Olahraga Internasional
Nama Pertandingan Olahraga Prestasi World Team Table Tennis Championship 2018 Medali perunggu Korea Open International Table Tennis Tournament 2018 Medali emas (ganda campuran) Medali perunggu (ganda putra) Asian Games 2018 1 medali emas (perahu naga putri 500 m) 1 medali perak (basket putri) 2 medali perunggu (lomba perahu naga putri 200 m &
perahu naga putra 1000 m)
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
World Judo Championship 2018 Medali perunggu (tim campuran) Asian Para Games 2018 1 medali perak (tenis meja) 1 medali perunggu (renang) Swedish Open International Table Tennis Tournament 2018 N/A World Men’s Handball Championship 2019 N/A Sumber: Ministry of Unification, 2019 Namun, tim gabungan Korea kembali tidak aktif berpartisipasi dalam pertandingan  olahraga  internasional  pada tahun  2020  akibat  pandemi  COVID-19 yang menyebabkan sebagian besar partisipasi  tim  Korea  ditunda  sampai dengan  waktu  yang  tidak  ditentukan  atau dibatalkan.  Tim  gabungan  Korea  sempat direncanakan  akan  berpartisipasi  dalam Olimpiade Musim Panas Tokyo 2020 untuk cabang  olahraga  basket  putri,  hoki  putri, judo,  dan  dayung.  Tetapi,  Olimpiade tersebut ditunda hingga pertengahan tahun 2021  akibat  pandemi  COVID-19  yang semakin  meluas  (Ministry  of  Unification, 2021).  Kemudian,  Korea  Selatan  akhirnya harus  bertanding  sendiri  setelah  Korea Utara menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam  Olimpiade  Musim  Panas  2020 (Choe, 2021).
Berdasarkan konsep multitrack diplomacy yang dikemukakan oleh McDonald  (2012),  Pemerintah  Korea Selatan dan Korea Utara sebagai aktor jalur pertama berperan penting dalam mengirimkan  atlit  dari  masing-masing negaranya untuk bergabung dalam satu Tim
Korea  dan  melakukan  diskusi  terkait dengan  upaya  pembentukan  Tim  Korea. Selain pemerintah kedua negara, para atlit yang ikut berpartisipasi dalam pertandingan  juga  ikut  berperan  sebagai aktor  diplomasi  jalur  keempat  yang  dapat mempromosikan upaya perdamaian
Semenanjung  Korea.  Para  atlit  dari  kedua negara  yang  tergabung  dalam  Tim  Korea merepresentasikan impian penyatuan
Semenanjung  Korea  yang  selama  ini menjadi  impian  kedua  negara  selama bertahun-tahun.  Namun,  peran  media massa  dalam  menyebarkan  informasi terkait  dengan  pembentukan  Tim  Korea hanya berjalan dengan baik pada beberapa pertandingan  tertentu.  Oleh  karena  itu, tidak semua pertandingan yang diikuti oleh Tim  Korea  mendapatkan exposure yang besar  dari  media  massa.  Seperti  pada penyelenggaraan  Asian  Games  dan  Asian Para Games 2018, banyak media internasional  dan  lokal  Korea  Selatan memberitakan  kesuksesan  tim  gabungan Korea  yang  memenangkan  beberapa cabang olahraga.

## 4.2.2 Diplomasi  Publik  Dalam  Bidang Sosial-Budaya
Korea  Selatan  sendiri  telah  dikenal oleh  dunia  internasional  sebagai  negara yang  sukses  memanfaatkan  budaya  dalam negerinya, seperti melalui fenomena Korean  Wave  atau  Hallyu  dengan  tujuan untuk  mempromosikan  budaya  Korea Selatan kepada dunia internasional. Melihat dari  kesuksesan  upaya  diplomasi  budaya yang telah dilakukan, maka Korea Selatan selanjutnya memanfaatkan instrumen kebudayaannya untuk kepentingan rekonsiliasi  dan  perdamaian,  terutama dengan Korea Utara. Terdapat dua kegiatan diplomasi  budaya  yang  dilakukan  oleh Korea  Selatan  dan  Korea  Utara  untuk memperbaiki  hubungan  bilateral  kedua
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
negara  yang  telah  dilaksanakan  selama tahun  2017  hingga  tahun  2020,  yaitu penyelenggaraan  Konser  “ Spring is Coming ”  dan  proyek  ekskavasi  situs bersejarah Manwoldae

## Penyelenggaraan  Konser  “Spring  is
Coming”
Konser “ Spring is Coming ” merupakan  sebuah  konser  musik  yang diselenggarakan  pada  1  dan  3  April  2018 di  Pyongyang,  Korea  Utara.  Konser  yang diselenggarakan  selama  dua  hari  ini bertujuan untuk menjaga suasana perdamaian  yang  sudah  dibangun  oleh kedua  negara  selama  penyelenggaraan Olimpiade  Musim  Dingin  2018  sekaligus sebagai tanda balasan kepada Korea Utara yang  sebelumnya  telah  mendatangkan Orkestra Samjiyon ke Korea Selatan pada bulan
Februari 2018. Untuk mempersiapkan  penyelenggaraan  konser,
Korea Selatan dan Korea Utara mengadakan  sebuah  pertemuan  tingkat kerja pada 20 Maret 2018 di Panmunjeom. Dalam  pertemuan  tersebut,  kedua  negara menyepakati bahwa pertunjukan seni yang bertajuk  “ Spring  is  Coming ”  akan diselenggarakan  selama  dua  hari  di Pyongyang, yaitu pada tanggal 1 73 dan 3 April  2018,  dan  jumlah  rombongan  dari pihak  Korea  Selatan  yang  didatangkan sebanyak 160 orang (Ministry of Unification, 2019).
Pertunjukan  hari  pertama  digelar pada  1  April  2018  di  East  Pyongyang Grand  Theatre  yang  berkapasitas  1500 orang.  Korea  Selatan  mendatangkan  11 musisi  ternamanya  yang  akan  tampil  di konser,  meliputi  Cho  Yong-pil,  Lee  Sun- hee, Yoon Do-hyun, Baek Ji-young, Kang San-ae, Seohyun, pianis Kim Kwang-min, band rock YB, dan grup K-pop Red Velvet (Yim,  2018).  Pada  pertunjukkan  hari pertama,  pemimpin  Korea  Utara,  Kim Jong-un  dan  istrinya,  Ri  Sol-ju  secara
langsung  menghadiri  penyelenggaraan konser  tersebut  dengan  didampingi  oleh Menteri  Kebudayaan  Korea  Selatan,  Do Jong-hwan.  Selain  menghadiri  konser, Kim  Jong-un  juga  meluangkan  waktunya untuk  bersalaman  dan  berfoto  bersama dengan  para  musisi  Korea  Selatan (Anonim,  2018).  Kemudian,  pertunjukan hari  kedua  digelar  pada  3  April  2018  di Gymnasium  Ryugyong  Chung  Ju  Yong yang  berkapasitas  12  ribu  orang.  Pada pertunjukan hari kedua, para musisi Korea Selatan bergabung dengan Orkestra Samjiyon  untuk  melakukan  penampilan kolaborasi (Kim & Yang, 2018).
Berdasarkan konsep multitrack diplomacy , Pemerintah Korea Selatan dan Korea  Utara  sebagai  aktor  jalur  pertama berperan  penting  dalam  merencanakan penyelenggaraan  konser  “ Spring is Coming ”  sekaligus  mendukung  jalannya konser tersebut. Dukungan yang diberikan oleh  pemerintah  terlihat  ketika  pejabat pemerintah  kedua  negara  menghadiri konser di hari pertama. Selain pemerintah, peran aktor masyarakat sebagai aktor jalur keempat juga terlihat melalui musisi Korea Selatan  dan  Korea  Utara  yang  mengisi acara konser. Para musisi tersebut berperan dalam  upaya  diplomasi  dan  pertukaran budaya  antar  negara  melalui  lagu-lagu yang  mereka  bawakan  selama  konser. Kemudian,  media  massa  lokal  dan internasional sebagai aktor jalur kesembilan  berperan  untuk  menyiarkan jalannya  konser  secara  langsung  dan memberitakan
kesuksesan
penyelenggaraan  konser  “ Spring is Coming ”  kepada  dunia  internasional. Dengan  adanya  pemberitaan  positif  dari media massa terkait dengan penyelenggaraan  konser  “Spring  is Coming” tentunya berdampak positif bagi citra Korea Selatan sebagai pihak penyelenggara konser tersebut.
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1

## Proyek Ekskavasi Situs Bersejarah Manwoldae
Selain  melalui  upaya  pertukaran budaya  melalui  konser,  upaya  diplomasi budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada  Korea  Utara  juga  dilakukan melalui  pemeliharaan  situs  kebudayaan bersejarah,  mengingat  bahwa  Korea Selatan dan Korea Utara mempunyai akar kebudayaan yang sama. Situs kebudayaan bersejarah  yang  dimiliki  bersama  oleh Korea Selatan dan Korea Utara merupakan sebuah kompleks istana kerajaan bernama “Manwoldae”  yang  terletak  di  daerah Kaesong,  Korea  Utara.  Proyek  ekskavasi situs  Manwoldae  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Korea
Selatan mulai dilaksanakan  pada  tahun  2007,  dengan tujuan untuk melestarikan warisan budaya nasional dan mengembalikan homogenitas antara penduduk Korea Selatan dan Korea Utara.  Namun,  proyek  tersebut  sempat dihentikan  pada  tahun  2016,  ketika hubungan  bilateral  antar  Korea  kembali memburuk pada saat Korea Utara menggelar uji coba nuklir yang keempat.
Pada tahun 2018, hubungan bilateral antar  Korea  sempat  membaik  sehingga kedua negara kembali melanjutkan proyek survei ekskavasi Manwoldae pada tanggal 22  Oktober  –  10  November  2018  dengan tujuan  untuk  melakukan  pemeriksaan desain  kompleks  istana  dan  penggalian artefak yang ada di dalam kompleks situs. Selain  melanjutkan  proyek  ekskavasi, Pemerintah Korea Selatan juga
menyelenggarakan sebuah pameran khusus yang bertujuan untuk memperkenalkan  kebudayaan  asli  Korea dari  Dinasti  Goryeo.  Pameran  tersebut diadakan  di  daerah  Pyeongchang  selama penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin  2018,  dimulai  dari  tanggal  9
Februari  hingga  18  Maret  2018  (Ministry of Unification, 2019).
Memasuki  tahun  2019,  proyek ekskavasi  Manwoldae kembali  dihentikan seiring  dengan  memburuknya  hubungan bilateral antar Korea akibat tindakan Korea Utara  yang  kembali  menggelar  uji  coba rudal  jarak  pendek.  Walaupun  proyek ekskavasi  dihentikan  sementara  waktu, Pemerintah Korea
Selatan tetap menyelenggarakan  sebuah  pameran  yang menampilkan koleksi barang-barang peninggalan yang berhasil didapatkan pada proyek  ekskavasi  sebelumnya  di  tahun 2018. Pameran tersebut bertajuk “ Manwoldae:  12  Years  of  Excavation  in Kaesong ”  yang  diadakan  di  Kompleks Istana Deoksugung. Sedangkan pada tahun 2020,  kelanjutan  dari  proyek  ekskavasi Manwoldae masih belum menemukan titik terang.  Selain  itu,  sebagian  besar  acara pameran  yang  direncanakan  juga  harus dibatalkan atau ditunda akibat munculnya pandemi  COVID-19.  Selama  tahun  2020, pameran  peninggalan  Manwoldae  hanya diselenggarakan di dua tempat (Ministry of Unification, 2021).
Berangkat  dari  konsep multitrack diplomacy yang dijelaskan oleh McDonald (2012), terlihat bahwa pemerintah sebagai aktor jalur pertama merupakan aktor yang berperan  penting  untuk  merencanakan jalannya  proyek  ekskavasi  Manwoldae sekaligus  mengadakan  pameran  yang memperlihatkan barang-barang peninggalan  situs.  Kemudian,  peran  aktor masyarakat  sebagai  aktor  jalur  keempat terlihat  melalui  para  peneliti,  arkeolog, sejarawan,  dan  pihak-pihak  terkait  dari kedua  Korea.  Para  aktor  jalur  keempat tersebut berperan dalam melakukan penggalian  dan  pencarian  barang-barang peninggalan di sekitar situs. Namun, peran media massa sebagai aktor jalur kesembilan dalam menginformasikan kegiatan ekskavasi situs Manwoldae dapat
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
dikatakan  kurang  berjalan  dengan  baik. Hal  ini  disebabkan  oleh  lokasi  situs Manwoldae yang berada di dalam wilayah Korea Utara, sehingga hanya sedikit media massa  yang  bersedia  meliput  kegiatan ekskavasi  tersebut.  Dengan  sedikitnya media massa yang memberitakan kegiatan ekskavasi  membuat  situs  Manwoldae menjadi kurang terkenal di dunia internasional.
4.2.3 Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Kepada Korea

## Utara
Pemberian  bantuan  kemanusiaan merupakan  salah  satu  bentuk  diplomasi publik  yang  paling  umum  dilakukan  oleh Korea  Selatan  untuk  menjaga  hubungan bilateralnya  dengan  Korea  Utara.  Dalam praktiknya,  Pemerintah  Korea  Selatan memberikan  bantuan  kemanusiaan  kepada Korea Utara baik secara langsung maupun tidak  langsung  melalui  kerjasama  dengan LSM  dan  organisasi  internasional  yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Sejak pertama  kali  dilakukan  pada  tahun  1995, jumlah  nilai  bantuan  yang  diberikan  oleh pemerintah  Korea  Selatan  mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Hal  ini  disebabkan  oleh  perubahan  dari kebijakan  yang  diberlakukan  pada  setiap era pemerintahan di Korea Selatan (Choi G. B.,  2022).  Seperti  contoh,  pada  masa pemerintahan  liberal  selama  tahun  2000  – 2007,  jumlah  bantuan  yang  diberikan mencapai  titik  tertingginya  pada  angka  2 ribu  triliun  Won.  Namun,  pada  saat pemerintahan konservatif mulai memerintah  Korea  Selatan  mulai  tahun 2008, jumlah nilai bantuan yang diberikan semakin  menurun,  hingga  mencapai  titik terendahnya pada tahun  2016  (Ministry of Unification, 2022).
Penyaluran  bantuan  kemanusiaan untuk Korea Utara mulai kembali
digalakkan pada masa pemerintahan Moon Jae-in  di  tahun  2017  melalui  kebijakan
Sunshine Policy
yang kembali dijalankannya.  Sebagai  langkah  pertama untuk  melanjutkan  upaya  penyaluran bantuan  kemanusiaan,  Korea  Selatan menyetujui  pemberian  paket  bantuan senilai 10,1 miliar Won untuk Korea Utara pada  bulan  September  2017.  Walaupun pada saat itu, Amerika Serikat dan Jepang menyerukan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara akibat uji coba  nuklir  yang  dilakukan  pada  bulan yang  sama  (McCurry,  2017).  Sedangkan pada tahun 2018, dilaporkan terdapat  tiga belas organisasi swasta Korea Selatan yang menyediakan bantuan langsung sebesar 6,5 miliar  Won  kepada  Korea  Utara  secara privat  dalam  bentuk  obat-obatan  dan peralatan  kesehatan  untuk  penyakit  TBC, kebutuhan sehari-hari seperti susu, tepung, dan  lainnya  (Ministry  of  Unification, 2019).
Pada tahun 2019, Pemerintah Korea Selatan mengesahkan bantuan dana sebesar  4,8  miliar  Won  kepada  UNICEF untuk  program  kesehatan ibu  hamil,  bayi, dan  anak  pada  bulan  Mei  2019.  Di  bulan yang sama, Pemerintah Korea Selatan juga memberikan  bantuan  dana  sebesar  6,2 miliar Won kepada World Food
Programme (WFP)  untuk  penyediaan bantuan  makanan  bernutrisi  untuk  rumah sakit  dan  tempat  penitipan  anak  di  Korea Utara.  Kedua  bantuan  dana  dengan  total sebesar  11  miliar  Won  tersebut  bertujuan untuk  memberikan bantuan kepada Korea Utara  yang  sedang  mengalami  krisis pangan terparah dalam satu dekade akibat bencana  kekeringan  dan  gagal  panen massal  (Choe,  2019).  Korea  Selatan  juga merencanakan  untuk  memberi  bantuan berupa 50 ribu ton beras melalui WFP pada bulan  Juni  2019,  walaupun  bantuan tersebut  ditolak  oleh  Korea  Utara  akibat
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
tensi  politik  kedua  negara  yang  kembali memburuk  pada  saat  itu.  (Choi  G.  B., 2022).
Namun, penyaluran bantuan kemanusiaan  ke  Korea  Utara  sempat terputus akibat pandemi COVID-19 mulai melanda  seluruh  dunia  pada  tahun  2020. Hal  ini  menyebabkan  Korea  Selatan  dan Korea  Utara  sama-sama  menutup  akses perbatasan negaranya masing-masing, dan menyebabkan  pemerintah  dan  organisasi swasta mengalami kesulitan dalam mengirimkan  bantuan  kemanusiaan  atau mengunjungi Korea Utara. Oleh karena itu, program pengiriman bantuan kemanusiaan ke  Korea  Utara  oleh  organisasi  swasta sempat  dihentikan  untuk  sementara  pada bulan  September  2020,  dan  kembali dilanjutkan pada bulan Juli 2021 (Ministry of  Unification,  2022).  Walaupun  upaya pemberian  bantuan  kepada  Korea  Utara sempat  terhambat  pada  tahun  2020, pemerintah Korea Selatan tetap menawarkan bantuan pandemi COVID-19 berupa  vaksin,  alat-alat  medis,  obat- obatan,  dan  masker  kepada  Korea  Utara. Namun,  Pemerintah  Korea  Utara  secara tegas  menolak  tawaran  bantuan  tersebut melalui Kongres ke-8 Partai Pekerja Korea Utara.  Alasan  Korea  Utara  menolak bantuan  dari  Korea  Selatan  karena penawaran bantuan dan kerjasama kesehatan  tersebut  dianggap  tidak  terlalu penting  untuk  diterima,  dan  pihak  Korea Utara  merasa  sanggup  untuk  memenuhi kebutuhan medisnya sendiri untuk menghadapi pandemi COVID-19 (Choi G. B., 2022).
Melihat  dari  konsep multitrack diplomacy yang dijelaskan oleh McDonald (2012), dapat disimpulkan bahwa Pemerintah  Korea  Selatan  sebagai  aktor jalur  pertama  merupakan  aktor  yang berperan  dalam  merencanakan  kebijakan mengenai penyaluran bantuan
kemanusiaan sekaligus menyalurkan bantuan  kepada  Korea  Utara  secara langsung.  Selain  aktor  pemerintah,  peran aktor  masyarakat  sebagai  aktor  jalur keempat  terlihat  melalui  peran  organisasi swasta dan LSM dalam bidang kemanusiaan  yang  ikut  menyumbangkan bantuan  kemanusiaan  sekaligus  bekerja sama  dengan  Pemerintah  Korea  Selatan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan tersebut.  Kemudian,  peran  media  massa sebagai  aktor  jalur  kesembilan  berperan dalam memberitakan kebijakan Pemerintah  Korea  Selatan  terkait  dengan bantuan  kemanusiaan  untuk  Korea  Utara, dan memberikan informasi  terkait dengan upaya-upaya penyaluran bantuan.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Penelitian  ini  berargumentasi  bahwa terdapat  tiga  jenis  kegiatan  diplomasi publik  yang  dilakukan  oleh  Korea  Selatan dan Korea Utara selama periode tahun 2017 –  2020  melalui  pemerintah,  masyarakat, dan media massa sebagai pelaku diplomasi publik.  Diplomasi  publik  yang  dilakukan oleh  Korea  Selatan  kepada  Korea  Utara dilakukan  setelah  melihat  bahwa  proses penyelesaian  konflik  dan  rekonsliasi  antar kedua negara masih dilakukan dengan cara tradisional, bahkan seringkali menggunakan  konfrontasi  keras  melalui cara  militer.  Namun,  semua  upaya  yang telah  dilakukan  masih  belum  memberikan dampak  yang  efektif  terhadap  proses rekonsiliasi kedua negara.
Penulis  menemukan  bahwa  terdapat tiga  jenis  kegiatan  diplomasi  publik  yang dilakukan  oleh  Korea  Selatan  dan  Korea Utara  selama  periode  tahun  2017  –  2020. Kegiatan  diplomasi  publik  yang  telah dilakukan  oleh  Korea  Selatan  adalah diplomasi olahraga, diplomasi budaya, dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Pertama,
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
upaya  diplomasi  olahraga  yang  dilakukan oleh  Korea  Selatan  kepada  Korea  Utara adalah melalui penyelenggaraan Olimpiade Musim  Dingin  2018,  pembentukan  tim demonstrasi  gabungan  untuk  taekwondo, penyelenggaraan pertandingan basket antar Korea,  dan  pembentukan  tim  olahraga gabungan  Korea  untuk  pertandingan internasional.  Kedua,  Korea  Selatan  juga melakukan  diplomasi  budaya  sebagai upaya untuk menjaga hubungan bilateralnya  dengan  Korea  Utara  melalui penyelenggaraan  konser  “Spring  is Coming”  dan  proyek  ekskavasi  situs bersejarah Manwoldae. Ketiga, penyaluran bantuan  kemanusiaan  menjadi  salah  satu upaya diplomasi publik yang paling sering dilakukan  oleh  Pemerintah  Korea  Selatan. Penyaluran  bantuan  kemanusiaan  ini bertujuan  sebagai  upaya  persuasif  dari Korea  Selatan  untuk  mengurangi  tensi politik  dengan  Korea  Utara  sekaligus menjaga  harmoni  dan  perdamaian  dalam hubungan bilateral antar Korea.
Kegiatan  diplomasi  publik  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Korea  Selatan ternyata mempunyai dampak yang signifikan  bagi  peningkatan  hubungan bilateral  dengan  Korea  Utara.  Dampak positif dari diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara  diantaranya  terlaksananya  KTT Antar Korea 2018.  Hal ini terlihat melalui upaya Korea Selatan yang menjadikan KTT Antar Korea 2018 sebagai tindak lanjut dari penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018.  Dengan  terlaksananya  KTT  Antar Korea  2018,  Korea  Selatan  dan  Korea Utara  dapat  melakukan  kerjasama  dalam bidang  ekonomi  dan  keamanan.  Selain menghasilkan  kerja  sama  pada  kedua bidang  tersebut,  KTT  Antar  Korea  juga menghasilkan  Deklarasi  Panmunjom  yang salah  satu  poinnya  menegaskan  bahwa kedua  belah  pihak  akan  berkomitmen meningkatkan upaya kerjasama dan
pertukaran  antar  negara.  Poin  dalam Deklarasi  Panmunjom  tersebut  kemudian menjadi landasan bagi Korea Selatan untuk melanjutkan  beberapa  kegiatan  diplomasi publik  yang  sempat  berhenti,  seperti pembentukan tim olahraga gabungan antar Korea,  penyelenggaraan  konser  musik  di Korea  Utara,  dan  upaya  diplomasi  publik lainnya.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  penulis  memberikan  beberapa rekomendasi  kepada  Pemerintah  Korea Selatan yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah  Korea  Selatan  diharapkan dapat berusaha untuk menjaga hubungan  bilateral  yang  baik  dengan Korea Utara, agar pelaksanaan diplomasi  publik  antar  negara  yang sedang berjalan dapat terlaksana dengan baik.
2. Pemerintah Korea Selatan dapat melanjutkan  upaya-upaya  diplomasi publik  yang  telah  dilakukan  selama periode tahun 2017 – 2020 setelah masa pemerintahan  Presiden  Moon  Jae-in berakhir.

## Daftar Pustaka
Acuan dari buku: Bryman,  Alan.  2012. Social  Research Methods  (4th  Edition) .  Oxford: Oxford University Press. Cahyo, A. N. 2012. Perang-Perang Paling Fenomenal  Dari  Klasik  Sampai Modern . Yogyakarta: Buku Biru. Mas'oed,  Mochtar  &  Yang  Seung-yoon.
(2004). Politik Luar Negeri Korea
Selatan: Penyesuaian Diri Terhadap Masyarakat Internasional. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Ministry  of  Unification.  (2019).  2019 Unification  White  Paper .  Seoul: Ministry of Unification.
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
Ministry  of  Unification.  (2021).  2021 Unification  White  Paper .  Seoul: Ministry of Unification. Ministry  of  Unification.  (2022).  2022
Unification  White  Paper .  Seoul:
Ministry of Unification. Mujiono, Dadang Ilham & Frisca Alexandra.  2019. Multi  Track Diplomacy:  Teori  dan  Studi
Kasus. Samarinda:  Mulawarman University Press.
Oberdofer,  Don  &  R.  Carlin.  2013. The Two  Koreas:  A  Contemporary History . Basic Books.
Oktorino, Nino. 2013. Konflik Bersejarah:
Perang yang Tidak Boleh Dimenangkan (Kisah Perang Korea,  1950-1953) .  Jakarta:  PT.
Elex Media Komputindo.
Seth, Michael. J. 2011. A History of Korea: From  Antiquity  to  the  Present . Maryland:  Rowman  &  Littlefield Publishers Inc.
Stueck,  William.  1999. The  Korean  War: an  International  History .  New Jersey: Princeton University Press.

## Acuan artikel dalam buku:
Kunis, Sarah. 2017. “Teamwork Makes the Dream  Work:  Assessing  the
Potential  of  Sports  as  a  Tool  of Public Diplomacy in Inter-Korean
Relations”. Seoul: Hangang
Network.

## Acuan artikel dalam Jurnal:
Anindita,  Vinesha.  2017.  “Implementasi Kebijakan Sunshine  Policy Sebagai Bentuk  Upaya Korea Selatan Dalam Proses  Reunifikasi  dengan  Korea Utara  Pada  Masa  Kepemimpinan Kim  Dae  Jung”,  dalam Global  & Policy  Vol.5  No.1 ,  pp.  104  –  119. http://ejournal.upnjatim.ac.id/index. php/jgp/article/view/1904
Choi  Gyu-bin.  2022.  “The  Provision  of Humanitarian  Assistance  to  North
Korea through Multilateral
Cooperation”,  dalam Online  Series Korean Peninsula Series of Freedom, Peace, and Prosperity No. CO 22-21 . https://www.kinu.or.kr/pyxis- api/1/digital-files/3cbd5f96-716a- 4e7c-b8b8- c59b9911fe15#:~:text=From%2019 95%20to%202021%2C%20South,a mounted%20to%20KRW%20925.8% 20billion.
Gurgu, Elena & Aristide Dumitru Cociuban. 2016. “The Role of Public Diplomacy in International Relations in  Full  Process  of  Globalization”, dalam Annals  of  Spiru  Haret University  Economic  Series vol.  7 , pp.125 – 143. https://doi.org/ 10.26458/16210
Johnson, John. A. & George Vitale. 2018.
“Taekwondo Diplomacy: New
Possibilities For Peace on the Korean Peninsula”,  dalam Physical  Activity Review  Vol.  6 .  pp.  237  –  250. http://dx.doi.org/10.16926/par.2018. 06.28
Lestari, Baiq Ulfa Septi, Lalu Puttrawandi Karjaya, & Muhammad  Sood. 2021. “Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri  Korea  Selatan  Dibawah Kepemimpinan  Park  Geun  Hye  dan Moon  Jae  In  Terhadap  Kepemilikan Senjata  Nuklir  Korea  Utara”,  dalam I JGD: Indonesian Journal of Global Discourse Vol. 3 Ed. 1 . pp. 81 – 109. https://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijg d/article/download/32/18
McDonald,  John.  W.  2012.  “The  Institute for  Multi-Track  Diplomacy”  dalam Journal of Conflictology Vol. 3 Issue
2 . pp. 66 – 70. http://dx.doi.org/10.7238/joc.v3i2.16 29
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1

## Rachmawati,  Iva.  2016.  “Pendekatan
Konstruktivis Dalam Kajian Diplomasi  Publik  Indonesia”,  dalam
Jurnal  Hubungan  Internasional  Vol. 5  Edisi  2 .  pp.  113  –  123. https://doi.org/10.18196/hi.5290

## Acuan artikel dalam website:
Banka,  Naha.  2020.  “Explained:  North Korea-South  Korea  Relations,  Two
Years After Pyongyang Joint Declaration”, dalam
https://indianexpress.com/article/exp lained/explained-north-korea-south- korea-relations-two-years-after-the- pyongyang-joint-declaration- 6601512/. Diakses 10 Januari 2023.
BBC  News  Indonesia.  2018.  “Korsel:
Korea  Utara  terima  tawaran  dialog bahas
Olimpiade”, dalam https://www.bbc.com/indonesia/duni a-42575363.amp. Diakses 10 Januari
2023.
Choe  Sang-hun.  2019.  ”South  Korea Announces  $8  Million  Aid  Package for North”,
dalam https://www.nytimes.com/2019/05/17 /world/asia/north-korea-aid- south.html. Diakses 8 Januari 2023. Choe Sang-hun. 2021. “North Korea, citing the  pandemic,  will  skip  the  Tokyo Olympics”, dalam https://web.archive.org/web/202104
15211357/https://www.nytimes.com/ 2021/04/05/world/asia/covid-north- korea-olympics.html. Diakses 7 Januari 2023. Choi  He-suk.  2018.  “Two  Koreas  Hold First Unification Basketball Match in 15
Years”
dalam https://www.thejakartapost.com/new s/2018/07/04/two-koreas-hold-first-
unification-basketball-match-in-15- years.html . Diakses 8 Januari 2023. KBS  World  Radio.  2020.  “Semenanjung Korea, A to Z”, dalam
http://world.kbs.co.kr/special/northk orea/index.htm?lang=i. Diakses  10
Januari 2023. Kim Chang-keum. 2018. “Rousing
Standing  Ovation  Greets  Korean Athletes  During  Joint  Entrance  at Pyeongchang Olympics”, dalam https://english.hani.co.kr/arti/english _edition/e_international/831722.htm l Diakses 10 Januari 2023.
Korean Cultural Center. 2020. “Permulaan
Baru yang Damai: Deklarasi Panmunjeom”,
dalam
https://id.korean-
culture.org/id/1016/korea/771.
Diakses 8 Januari 2023.
Orjoux,  Alanne  &  Steve  George.  2018. “Kim  Jong  Un  Offers  Rare  Olive Branch  to  South  Korea”,  dalam https://edition.cnn.com/2017/12/31/a sia/kim-jong-un-new-year-address- nuclear/index.html.
Diakses 10 Januari 2023. Wertz, Daniel. 2017. “Inter-Korean Relations”, dalam
https://www.ncnk.org/resources/brie fing-papers/all-briefing- papers/inter-korean-relations . Diakses 10 Januari 2023.
Yonhap  News.  2017.  “Moon  Calls  on  N. Korea  To  Participate  In  Olympics,
Reaffirms Goal of Peaceful Reunification”, dalam https://en.yna.co.kr/view/AEN20171 031007500315 .  Diakses  7  Januari 2023.
Acuan dari tugas akhir, laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi:
Hanafiaty, Nurul. 2019. “Pengaruh Identitas  Nasional  Bangsa  Korea Terhadap  Kebijakan  Luar  Negeri Unifikasi  Korea  Selatan  Dengan Korea  Utara”,  Skripsi  Hubungan Internasional:  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Airlangga.
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
Resamaili, Taufik. 2009. “Peredaan Ketegangan Dalam Perspektif Konstruktivis:  Studi  Kasus  Konflik Korea  Utara-Korea  Selatan  (2000– 2002)”, Tesis Hubungan Internasional:  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Indonesia. Suprianto, Bella Agustina. 2019. “Diplomasi  Publik  Korea  Selatan  – Korea Utara: Studi Kasus Diplomasi Olahraga”, Skripsi Hubungan Internasional:  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.