## JURNAL DIKEMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
DIKEMAS VOL. 7, No. 1 Tahun 2023

## Penyuluhan Investasi Hijau dalam mendukung Ibu Kota Negara Nusantara
Yesi Aprianti 1 , Auliansyah 2* , Irwan Gani 3 , Muliati 4 , Nanda Ningtias 5 1,2,3,4,5 Universitas Mulawarman
2 Email: auliansyah@feb.unmul.ac.id

## Abstrak
Kalimantan  Timur  telah  mengalami  transformasi  ekonomi  dari  sektor  kehutanan  ke sektor  pertambangan  minyak,  gas  dan  batu  bara.  Pola  ekstraktif  tersebut  mendorong pemerintah  untuk  membangunan  pada  arah  berkelanjutan  dengan  menganut  konsep ekonomi hijau. Faktor kunci ekonomi hijau adalah investasi hijau. Kedepan, akan terjadi peningkatan  kebutuhan  pangan  dan  energi  seiiring  dengan  mulainya  beroperasi  IKN Nusantara.  Hal  tersebut  merupakan  tantangan,  mengingat  pada  beberapa  komoditi pangan,  Kalimantan  Timur  masih  mengalami  kekurangan  sehingga  mengandalkan provinsi  sekitarnya,  sedangkan  energi  masih  mengandalkan  sumber  daya  fosil. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah Kalimantan Timur dan IKN Nusantara untuk mencapai tujuan dan target pembangunan berkelanjutan. Sebagai tanggung jawab sosial, kami  berupaya  meningkatkan  kapasitas  beberapa  organisasi  pemerintah  daerah Kalimantan Timur melalui penyuluhan dan sosialisasi investasi hijau.
Kata kunci: Kolaborasi, Sosialisasi  investasi hijau, transformasi ekonomi

## Abstract
East Kalimantan has undergone an economic transformation from the forestry sector to the oil, gas and coal mining sector. This extractive pattern encourages the government to build on a sustainable direction by adhering to the concept of a green economy. A key factor in the green economy is green investment. In the future, there will be an increase in food and energy needs in line with the start of IKN Nusantara operations.  This  is  a  challenge,  considering  that  in  some  food  commodities,  East  Kalimantan  is  still experiencing shortages so it relies on surrounding provinces, while energy still relies on fossil resources. Collaboration between the Government of East Kalimantan and IKN Nusantara is needed to achieve sustainable development goals and targets. As a social responsibility, we seek to increase the capacity of several East Kalimantan local government organizations through counseling and socialization of green investment.
Keywords: Collaboration, Green investment socialization, economic transformation

## 1. PENDAHULUAN
Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah di Kalimantan Timur secara resmi disahkan  dengan  diterbitkannya  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara. Pada dasarnya, Kalimanta Timur adalah daerah dengan potensi sumber daya alam alami yang mampu menopang  aktifitas  produksi  daerah.  Pertambangan  adalah  sektor  unggulan  di  Kalimantan  Timur. Sektor pertambangan kalimatan Timur, mampu mengekspor pasokan input penghasil energi untuk wilayah-wilayah  di  Indonesia.  Namun  dengan  adanya  penetapan  IKN  di  Kalimantan  Timur,  akan memberikan dampak penambahan penduduk secara tidak alami sehingga lonjakan kebutuhan dasar pada sektor pangan dan energi perlu diwaspadai. Kebutuhan energi Kalimantan Timur masih 96% berasal  dari  energi  fosil  (Perda  Provinsi  Kalimantan  Timur  No.  8  Tahun  2019  tentang  Rencana Umum Energi Daerah), sedangkan untuk kebutuhan pangan dasar (beras), membutuhkan 226.002 ton. Dari total kebutuhan pangan tersebut, Kalimantan Timur masih mengalami defisit kebutuhan pangan dasar sebesar 181.579 ton. Saat IKN Nusantara mulai dihuni hingga tahun 2024, kebutuhan beras akan meningkat menjadi 498.520 ton. Angka tersebut dihitung dengan menggunakan metode Pola Pangan Harapan (PPH). Angka tersebut masih jauh dari kapasitas pangan Kalimantan [1].
Mengisi  kekurangan  kebutuhan  tersebut,  Kalimantan  Timur  membutuhkan  peningkatan kapasitas produksi, faktor kuncinya peningkatan produksi adalah investasi. Agar sejalan dengan arah pembangunan Kalimantan Timur yaitu Green Economy, maka perlu didorong konsep investasi hijau ( Green  Investmen ).  [2]  menyebutkan  investasi  hijau  sebagai  modal  yang  diinvestasikan  yang  selaras dengan  kepentingan  lingkungan,  sosial  dan  ekonomi.  Penelitian  yang  serupa  dilakukan  oleh  [3] dengan  studi  perbandingan  investasi  hijau  di  Indonesia  dan  China  pada  sektor  energi  (batu  bara). Mereka  menyimpulkan  bahawa  Indonesia  masih  memiliki  keuntungan  pada  pasar  tenaga  kerja batubara.  Batubara  masih  memiliki  daya  tarik  dan  diperkirakan  akan  terus  meningkat.  Namun mereka  juga  menemukan  bahwa  masih  kurangnya  investasi  pembangkit  listrik  tenaga  batu  bara walupun  memiliki  ruang  potensial.  Ironi  ini  juga  sebelumnya  telah  dikemukakan  oleh  [6]  dengan pendekatan menggunakan data empiris sektor swasta. Studi ini sangat menekankan pada Indonesia yang perlu bekerja lebih keras untuk mengimbangi investasi yang rendah, terutama pada investasi di sektor  energi.  Dimana  Indonesia  dikenal  dengan  sumber  daya  energi  yang  melimpah.  Selanjutnya, pendekatan  studi  literatur  yang  dilakukan  [5]  menyajikan  perdebatan  dan  konsesnsus  pemikiran tentang  ekonomi  hijau.  Peneliti  mengutip  kajian  penting  yang  ditampilkan  dalam  studinya  bahwa “penyertaan modal yang diinvestasikan dengan benar berasal dari kombinasi jalan buntu yang saling terkait”. Indonesia adalah negara berkembang dengan komitmen investasi pada pengurangan emisi gas  rumah  kaca  untuk  melaksanakan  aksi  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim  [10].  Hal  ini  juga tertuang  dalam  [7]  yang  menyatakan  target  Indonesia  adalah  pada  penurunan  emisi  GRK  sekitar 26%  pada  tahun  2019,  dan  memprioritaskan  investasi  pada  sektor:  kehutanan  dan  lahan  gambut; pertanian;  energi  dan  transportasi;  industry;  dan  limbah.  Dukungan  pendanaan  untuk  mencapai ketercukupan energi dan pangan sangat dibutuhkan dalam mendukung pemindahan IKN Nusantara di  Kalimantan  Timur,  terutama  pada  sektor  penyediaan  kebutuhan  dasar  penduduk  secara berkelanjutan.
Adanya  peluang  tersebut,  membutuhkan  strategis  optimalisasi  potensi  daerah  berdasarkan keunggulan  yang  dimiliki  masing-masing  wilayah  di  Kalimantan  Timur.  Namun,  kekayaan  sumber daya  alam  masih  belum  dimanfaatkan  secara  optimal.  Peran  utama  dalam  penyelenggaran pemerintahan sangat dibutuhkan untuk memajukan sektor pangan dan energi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual dan analisis kebutuhan pangan dan energi di Kalimantan Timur.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Permasalahan  yang  uraikan  sebelumnya,  akan  diselesaikan  dengan  metode sosialisasi/penyuluhan.  Hal  ini  berujuan  untuk  meningkatkan  kesiap-siagaan  pemerintah  dalam mengakomodir potensi yang ada dan/atau menambah kebutuhan pagang dan energi. Materi kunci yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah:
1. Prediksi kebutuhan penduduk berkelanjutan
2. Pentingnya investasi hijau
3. Perepan investasi hijau di Negara berkembang
Kegiatan dilakukan dengan sosialisasi dalam bentuk  penyuluhan dengan tujuan untuk memberikan prepsepsi  sebagai  alternatif  kebijakan  dalam  implementasi  investasi  hijau  pada  kebutuhan  dasar penduduk untuk mendukung IKN Nusantara dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Jadwal sebegai berikut.
Tabel 1. Instansi Sasaran Penyuluhan No Perwakilan Instansi Indikator keberhasilan 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemahan Konsep Investasi Hijau dalam mendukung Ibu Kota Negara Nusantara 2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 5 Dinas Perkebunan

## 3. PEMBAHASAN

## 1. Peningkatan Kebutuhan Dasar Penduduk IKN
Peningkatan  urbanisasi  menyebabkan  beberapa  tantangan  lingkungan  dan  sosial, disamping  adanya  peningkatan  kebutuhan  yang  juga  bertambah.  Dalam  kasus  peningkatan penduduk  yang  disebabkan  oleh  adanya  migrasi  seperti  dengan  adanya  pemindahan  IKN Nusantara  di  Kalimantan  Timur,  akan  direspon  lambat  oleh  ketersediaan  kebutuhan  dasar terutama  pada  sektor  energi  dan  pangan.  Diperkirakan  (UU  nomor  3  tahun  2022  tentang  Ibu Kota Negara, lampiran 2)  populasi IKN akan mencapai 1,7 – 1,9 juta jiwa, dimana  data BPS menunjukan  pada  tahun  2020  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  sebesar 178.681 jiwa.
Konsumsi  masyarakat  cenderung  berada  pada  kondisi  tren  yang  meningkat.  Hal  ini mengindikasikan  laju  kebutuhan  akan  konsumsi  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  laju pertumbuhan  penduduk.  Kondisi  ini  harus  dibarengi  dengan  pertambahan  lahan  dalam  untuk mencukupkan  kebutuhan  pangan.  Ironinya,  penduduk  juga  membutuhkan  lahan  untuk pembangunan perumahan, fasilitas sosial, ekonomi dan kebutuhan investasi. Hal ini menjadi isu penting  untuk  penetapan  kebijakan strategis.  Pemerintah  perlu  memperhatikan  pasokan  energi dan  pagan  yang  ada  dalam  suatu  daerah  terus  terpenuhi.  Namun  daerah  perlu  memutus ketergantungan pasokan dari luar daerah, dengan adanya investasi pada sektor sumber daya alam, terutama sektor enegi dan pangan.
Studi tentang kebutuhan energi dan pangan di IKN Nusantara misalnya yang dilakukan oleh [1] mengitung kebutuhan pangan penduduk IKN Nusantara dengan menggunakan metode Pola  Pangan  Harapan  (PPH).  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pasokan  pangan  makanan pokok  yang  harus  disediakan  di  tingkat  pasar  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  tahun  2024 untuk komoditas beras 498.520-ton dan jagung sebanyak 1.727 ton. Kebutuhan ini juga diikuti dengan  tembahan  penyediaan  kebutuhan  pelengkap  makanan  pokok  seperti  komoditas  umbi- umbian, pangan hewani dan non hewani, buah, dan kebutuhan rempah. Penyediaan kebutuhan tersebut,  dalam  janka  waktu  pendek  dapat  diatasi  dengan  memasok  pangan  dari  wilayah  luar Kalimntan  Timur,  namun  dalam  jangka  Panjang  kebutuhan  pangan  dengan  ditingkat  pasar tersebut  dapat  dipenuhi  jika  peningkatan  produksi  setempat,  dengan  mengoptimalkan sumberdaya  lahan  dan  sumberdaya  pendukung  lainnya.  Mendukung  penciptaan  hal  tersebut, diperlukan sejumlah dana (investasi) tanpa merusak sumber daya alam yang telah ada.

## 2. Pentingnya Investasi Hijau
Investasi  diartikan  sebagai  kegiatan  menanamkan  modal,  baik  langsung  maupun  tidak pada  suatu  proyek  atau  kegiatan  pembangunan,  dengan  mengharapkan  balas  jasa  berupa keuntungan  dari  kegiatan  pendanaan  tersebut.  Adanya  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan, memliki  kecenderungan  tidak  memberikan  dampak  positif  terdahap  lingkungan.  Penanaman modal  pada  sektor-sektor  lingkungan  juga  diperlukan  untuk  menyeimbangi  kegiatan pembangunan secara ekonomi dan sosial. Investasi pada sektor energi dan pangan ataupun pada sektor  kekakayaan  sumber  daya  alam  (lingkungan)  disebut  dengan  investasi  hijau.  Definisi investasi hijau terus berkembang, [9] Investasi hijau merupakan penanaman modal yang meluas ke  area  yang  meliputi  pengolahan  dan  daur  ulang  limbah,  sanitasi  air,  pengendalian  polusi industri, perlindungan keanekaragaman hayati dan yang tak kalah pentingnya, mitigasi perubahan iklim dan adaptasi. [2] menyebutkan investasi hijau sebagai modal yang diinvestasikan dalam arah ekologi. Badan Kordinasi Penanaman modal [8] menyatakan Green Investment adalah kegiatan penanaman  modal  yang  dikelolah  perusahaan  atau  prospek  investasi  dan  pemerintah,  yang memiliki  komitmen  kepada  konservasi  sumber  daya  alam,  produksi  serta  penemuan  sumber alternatif  energi  baru  dan  terbarukan  (EBT),  implementasi  proyek  air  dan  udara  bersih,  serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar.
Studi  tentang  investasi  hijau  diberbagai  negara  memberikan  prespektif  pentingnya investasi  hijau  dalam  mendorong  kebutuhan  penduduk  secara  berkelanjutan.  Studi  oleh  [2] tentang  dampak  investasi  energi  di  Indonesia  misalnya.  Mereka  menggunakan  variabel  pada sektor ketenagalistrikan. Hasil studinya mengungkapkan bahwa pembangkit listrik tenaga panas bumi  dan  angin  membutuhkan  investasi  yang  paling  signifikan  terhadap  peningkatan  produk domestik  bruto.    Selanjutnya  studi  Kang  et  al.,  (2021)  dengan  perbandingan  investasi  hijau  di Indonesia  dan  China  pada  sektor  energi  (batu  bara)  menyimpulkan  bahwa  Indonesia  masih mendominasi  penyerapan  tenaga  kerja  pada  tambang  batubara  yang  diperkirakan  akan  terus meningkat.  Disisi lain,  masih  kurangnya  investasi pembangkit  listrik  tenaga  batu  bara  walupun memiliki ruang potensial. Hal ini dilengkapi oleh studi [6] dengan pendekatan menggunakan data empiris sektor swasta yang menekankan rekomendasi bahwa Indonesia yang perlu bekerja lebih keras  untuk  mengimbangi  investasi  yang  rendah,  terutama  pada  investasi  di  sektor  energi. Dimana Indonesia dikenal dengan sumber daya energi yang melimpah.
Studi  [5]  dengan  tujuan  mengevaluasi  invetasi  hijau  di  China  pada  periode  2010-2018. Pada proses evaluasi, mereka melakukan spesifikasi pada perusahaan yang terdaftar dan relevan dengan  proyek  tersebut,  serta  spesifikasi  faktor  penentu  investasi  hijau.  Model  yang dikembangkan menunjukan bahwa sektor energi Tiongkok secara keseluruhan menerima tingkat investasi  hijau  yang  berlebihan  jika  dibandingkan  dengan  ekspetasi  tingkat  investasi  optimal. Studi  pada  wilayah  yang  sama  dilakukan  oleh  Shen  et  al.,  (2021)  dengan  kelebihan  penelitian
menggunakan  data  panel  periode  1995-2017.  Hipotesis  yang  dibangun  dalam  penelitian  ini adalah  menguji  apakah  biaya  sumber  daya  alam,  investasi  hijau,  pembangunan  keuangan  dan konsumsi  energi  dalam  mitigasi  emisi  karbon  akan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  ramah lingkungan. Studi ini merekomendasikan adanya penguatan undang-undang pajak alam nasional, promosi  investasi  hijau  dan  kebijakan  ramah  lingkungan  untuk  mengendalikan  emisi  karbon. Membandingkan studi sebelumnya di China dan Indonesia, terutama wilayah Kalimantan Timur yang  memiliki  karakterisitik  jumlah  penduduk  yang  tinggi,  memberikan  rekomendasi  bahwa investasi hijau sangat diperlukan untuk diadopsi untuk pengembangan wilayah.
Dampak  kurangnya  investasi  hijau  di  Indosensia,  contohnya  yang  dinyatakan  oleh  [6], dimana  Indonesia  berubah  drastis  dari  net  oil  eksportir  menjadi  net  oil  importer  pada  tahun 2004.  Selanjutnya,  studi  [6]  dalam  studinya  menyakatakn  bahwa “p enyertaan  modal  yang diinvestasikan  dengan  benar  berasal  dari  kombinasi  jalan  buntu  yang  saling  terkait”. Indonesia adalah negara berkembang dengan komitmen investasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim [10]. Hal ini juga tertuang dalam [7]  yang  menyatakan  target  Indonesia  adalah  pada  penurunan  emisi  GRK  sekitar  26%  pada tahun 2019, dan memprioritaskan investasi pada sektor: kehutanan dan lahan gambut; pertanian; energi  dan  transportasi;  industry;  dan  limbah.  Kondisi  ini  menyatakan  bahwa  pengembangan wilayah  memerlukan  kolaborasi  antar  sektor  dan  subsektor.  Dukungan  pendanaan  untuk mencapai  ketercukupan  energi  dan  pangan  sangat  dibutuhkan  dalam  mendukung  pemindahan IKN  Nusantara  di  Kalimantan  Timur,  terutama  pada  sektor  penyediaan  kebutuhan  penduduk secara berkelanjutan.
3. Penerapan Investasi Hijau di Negara Berkembang Implementasi  ketersediaan  kebutuhan  dasar  oleh  pemerintah  tentu  saja  diperhadapkan dengan  kendala  dalam  memastikan  daerah  mampu  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  [10]  dalam studinya  menyebutkan  bahwa  terjadi  perkembangan  investasi  di  Indonesia,  namun  masih dibarengi  dengan  berbagai  keterbatasan  iklim  investasi.  Beberapa  kebijakan  untuk  mengatasi hambatan tersebut dikemukakan oleh peneliti sebelumnya pada kasus diberbagai Negara, antara lain [9], [2], [3], dan [4] :
1. Pemerintah/pengambil  kebijakan  perlu  mengenali  faktor-faktor  untuk  memfasilitasi kemajuan proyek investasi hijau;
2. Adanya konsistensi arah kebijakan investasi hijau dan pembangunan daerah;
3. Pemahaman keterkaitan antar daerah dan masalah spasial wilayah;
4. Menekankan investasi pada proyek ramah lingkungan;
5. Mempertimbangkan kondisi geografis wilayah;
6. Meningkatkan sistem pengawasan investasi;
7. Mengembangkan pasar yang dioptimalkan untuk pertimbangan volatilitas pasar; Berdasarkan  studi-studi  tersebut,  selanjutnya  sinkronisasi  dilakukan  dengan  program pada masing-masing OPD. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2022 (jadwal  hari  disesuaikan  dengan  jadwal  kesepakatan  dari  masing-masing  OPD),  pada  dasarnya Kalimantan  Timur  telah  menerapkan  pembangunan  dan  mengarahkan  investasi  berkelanjutan yang merupakan komplementer dari istilah investasi hijau. Misalkan pada sektor pangan, Provinsi Kalimantan  Timur  telah  melakukan  pengembangan  kawasan  food  estate  untuk  menambah kapasitas  pangan  daerah;  pemenfaatan  lokasi  bekas  tambang  menjadi  wilayah  perternakan; kolaborasi  perkebunan  dan  perternakan  untuk  pemanfaatan  lahan  sawit  dan  ternak  sapi;  serta pada sektor perikanan telah menetapkan program “perikanan biru” untuk mengurasi degradasi perairan.  Begitu  pula  pada  subsektor  energi,  Kalimantan  Timur  telah  mengoptimalkan pembangunan  PLTS  dan  memanfaatakn  biogras  pada  wilayah  perumahan  masyarakat  yang
minim  sarana  prasarana.  Rekomendasi  peningkatan  investasi  hijau  adalah  dengan menitikberatkan  aliran  dana  yang  masuk  pada  program-program  ramah  lingkungan  dan berkelanjutan. Dokumentasi kegiatan, secara visual sebagai berikut.

## Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

## 4. KESIMPULAN
Penambahan  kebutuhan  dasar  akan  terjadi  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  sebagai dampak  ditetapkannya  wilayah  tersebut  menjadi  Ibu  Kota  Negara.  Penduduk  di  wilayah  PPU  dan sekitarnya akan bertambah sebesar 800-950% dari kondisi jumlah penduduk di tahun 2020. Menutup cela  kebutuhan  dasar  dengan  penyediaan  yang  ada,  Kalimantan  Timur  perlu  aliran  dana  untuk mempercepat  ketersediaan  kebutuhan  dasar  tersebut. Pada  dasarnya  Kalimantan  Timur  telah menerapkan program kegiatan pembangunan pada arah yang merupakan komplementer dari istilah investasi hijau. Penyuluhan peran investasi hijau memberikan presepsi pentingnya pemerintah daerah mengalokasikan  dana  masuk  pada  kegiatan  ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan.  Investasi  hijau adalah kegiatan yang memberikan dampak jangka panjang, sehingga sangat diperlukan perencanaan, kolaborasi antar sektor dan subsektor, serta kewenangan daerah untuk mengawasi kegiatan diwilayah Kalimantan Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Deshaliman  dan  Gantina,  A.  (2019).  Perencanaan  Penyediaan  Pangan  Penduduk  Ibukota Negara Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Telaahan Berbasis Pola Pangan Harapan. Jurnal Pilar Ketahanan Pangan , 01 (01), 25 – 38.
[2] Hartono, D., Hastuti, S. H., Halimatussadiah, A., Saraswati, A., Mita, A. F., & Indriani, V. (2020). Comparing the impacts of fossil and renewable energy investments in Indonesia: A
simple general equilibrium analysis. Heliyon , 6 (6), e04120. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04120
[3] Kang, X., Zhang, J., Zhang, H., Li, S., Zhang, Y., Zhang, K., & Li, D. (2021). Research on economic risk early- warning of China’s overseas investment of coal -fired power generation: Take  Indonesia  as  an  example. Structural  Change  and  Economic  Dynamics , 56 ,  298 – 309. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.12.003
[4] Liu, L., Zhao, Z., Zhang, M., & Zhou, D. (2022). Green investment efficiency in the Chinese energy  sector:  Overinvestment  or  underinvestment? Energy  Policy , 160 ,  112694. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112694
[5] Magalhães,  N.  (2021).  The  green  investment  paradigm:  Another  headlong  rush. Ecological Economics , 190 , 107209. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107209
[6] Maulidia,  M.,  Dargusch,  P.,  Ashworth,  P.,  &  Ardiansyah,  F.  (2019).  Rethinking  renewable energy  targets  and  electricity  sector  reform  in  Indonesia:  A  private  sector  perspective.
Renewable and Sustainable Energy Reviews , 101 , 231 – 247. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.11.005
[7] Rachman, H. H. (n.d.). ARAH DAN KEBIJAKAN GREEN INVESTMENT . 40.
[8] Sarabi, S., Han, Q., Romme, A. G. L., de Vries, B., Valkenburg, R., & den Ouden, E. (2020). Uptake  and  implementation  of  Nature-Based  Solutions:  An  analysis  of  barriers  using Interpretive  Structural  Modeling. Journal  of  Environmental  Management , 270 ,  110749. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110749
[9] Shen,  Y.,  Su,  Z.-W.,  Malik,  M.  Y.,  Umar,  M.,  Khan,  Z.,  &  Khan,  M.  (2021).  Does  green investment,  financial  development  and  natural  resources  rent  limit  carbon  emissions?  A provincial  panel  analysis  of  China. Science  of  The  Total  Environment , 755 ,  142538. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142538
[10] Suroso,  D.  S.  A.,  Setiawan,  B.,  Pradono,  P.,  Iskandar,  Z.  S.,  &  Hastari,  M.  A.  (2022). Revisiting  the  role  of  international  climate  finance  (ICF)  towards  achieving  the  nationally determined  contribution  (NDC)  target:  A  case  study  of  the  Indonesian  energy  sector. Environmental Science & Policy , 131 , 188 – 195. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.01.022
[11] Undang-Undang  nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
[12] Zaini, A. (2018). Analisis Kebutuhan dan Kemampuan Penyediaan Pangan di Kalimantan Timur. Proseding Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) 2018 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh , 747 – 757.