## STRATEGI PENYIDIK  MENGATASI KENDALA DALAM MENGUMPULKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

## Dio Frananda
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: diofrananda7@gmail.com

## ABSTRACT
Obstacles Faced by Investigators of the Kerinci Satreskrim Polres in Collecting Evidence of the Crime of Pornography Through Electronic are the lack of understanding and mastery of investigators  in  the  field  of  information  technology.  There  is  too  much  workload  for investigators in the cyber crime unit of the Kerinci Police Satreskrim. Investigators are not focused on dealing with cyber crime, especially pornography, their concentration is divided into other cases. The lack of modern facilities in the search for evidence is also an internal technical  obstacle  for  the  Kerinci  Criminal  Investigation  Unit  in  collecting  evidence  of pornographic  crimes.  Second,  the  strategy  of  the  Kerinci  Satreskrim  Investigator  in Overcoming Obstacles in Collecting Evidence of Pornography Crimes Through Electronic is to  carry  out  digital forensic  examinations  on  digital  goods  that  have  memory  as a  place to store  electronic  data.  Observations  were  made  to  determine  the  condition  of  electronic evidence  (ON  or  OFF).  Followed  by  whether  the  electronic  evidence  is  connected  to  the network. In order to prevent the loss of evidence, digital evidence documentation is carried out by means of the initial position of the evidence, a photo must be taken. Initial photos are very  useful  for  determining  the  type  of  data  and  information  to  be  sought  in  electronic evidence. All actions in the confiscation process must be stated in the Minutes of confiscation. Investigators  must  pay  attention  not  to  let  the  perpetrators/suspects  touch  the  electronic evidence after the investigators conduct a raid (one button can erase all digital evidence in the evidence).
Keywords: Investigation, Electronic Media, Pornography, Evidence

## ABSTRAK
Kendala  Yang  Dihadapi  Penyidik  Satreskrim  Polres  Kerinci  Dalam  Mengumpulkan  Alat Bukti  Tindak  Pidana  Pornografi  Melalui  Elektronik  adalah  kurangnya  pemahaman  dan penguasaan  penyidik  di  bidang  teknologi  informasi,  sebagian  besar  personil  penyidik Satreskrim  Polres  Kerinci  masih  belum menguasai  Teknologi  Informasi.  Terlalu banyaknya beban  pekerjaan  penyidik  yang  ada  di  unit cyber  crime satreskrim  polres  kerinci.  Penyidik tidak  terfokus  untuk  menangani cyber  crime khususnya  Pornografi  konsentrasi  mereka terpecah  kepada  perkara-perkara  lain.  Kurangnya  fasilitas  yang  modern  dalam  pencarian barang  bukti  juga  menjadi  kendala  teknis  internal  Satreskrim  Polres  Kerinci  dalam mengumpulkan  barang  bukti  tindak  pidana  pornografi.  Kedua,  Strategi  Penyidik  Satreskrim Polres  Kerinci  Dalam  Mengatasi  Kendala  Mengumpulkan  Alat  Bukti  Tindak  Pidana Pornografi  Melalui  Elektronik  adalah  melakukan  pemeriksaan  digital  forensik  pada  barang digital  yang  memiliki  memory  sebagai  tempat  penyimpanan  data  elektronik.  Pengamatan dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  barang  bukti  elektronik  (ON  atau  OFF).  Dilanjutkan
dengan apakah barang bukti elektronik tersebut terhubung dengan jaringan. Guna mencegah hilangnya  barang  bukti  maka  dilakukan  dokumnetasi  bukti  digital  dengan  cara  Posisi  awal suatu  barang  bukti  harus  dilakukan  pengambilan  foto.  Foto  awal  sangat  berrguna  untuk menentukan jenis  data  dan  informasi  yang  akan  dicari  pada  barang  bukti elektronik.  Semua tindakan  dalam  proses  penyitaan  harus  dituangkan  dalam  Berita  acara  penyitaan.  Penyidik harus  memperhatikan  agar  tidak  membiarkan  pelaku/tersangka  menyentuh  bukti  elektronik setelah  penyidik  melakukan  penggrebekan  (satu  tombol  dapat  menghapus  seluruh  bukti digital di dalam barang bukti).
Kata Kunci : Penyidikan, Media Elektronik, Pornografi, Alat Bukti

## PENDAHULUAN
Pada  Konsiderans  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.Globalisasi  teknologi  tersebut  menempatkan  masyarakat  Indonesia sebagai  bagian  dari  masyarakat  dunia  pengguna  teknologi  komunikasi  dan  informasi. Globalisasi  teknologi  informasi  juga  telah  merekayasa  kehidupan  masyarakat  Indonesia  ke era cyber dengan  sarana  internet  yang  menghadirkan cyberspace dengan  realitas  virtualnya menawarkan kepada masyarakat berbagai harapan dan kemudahan. Teknologi informasi dan komunikasi  saat  ini  sedang  mengarah  kepada  konvergensi  yang  memudahkan  kegiatan manusia  sebagai  pencipta,  pengembang  dan  pengguna  teknologi  itu  sendiri.  Salah  satunya dapat  dilihat  dari  perkembangan  media  internet  yang  sangat  pesat.  Internet  sebagai  suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain  untuk  menjelajah  (browsing,surfing),  mencari  berita,  saling  mengirim  pesan  melalui email,  dan  perdagangan.  Kegiatan  perdagangan  dengan  memanfaatkan  media  internet  ini dikenal dengan istilah electronic commerce , atau disingkat e-commerce . 1
Kemajuan  dibidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telekomunikasi  dan  informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas  batas  wilayah  suatu  negara.  Teknologi  informasi  dan  media  elektronika  dinilai  sebagi simbol  pelopor,  yang  akan  mengintegrasikan  seluruh  sistem  dunia,  baik  dalam  aspek  sosial budaya,  ekonomi  dan  keuangan.  Dari  sistem-sistem  kecil  lokal  dan  nasional,  proses globalisasi  dalam  tahun-tahun  terakhir  bergerakcepat,  bahkan  terlalu  cepat  menuju  suatu sistem global. 2
Proses  globalisasi  teknologi  komunikasi  dan  informasi  tersebut  melahirkan  suatu fenomena  yang  mengubah  model  komunikasi  tradisional  dan  konvensional  dengan melahirkan  kenyataan  dalam  dunia  maya  ( virtual  reality )  yang  dikenal  sekarang  ini  dengan internet.  Internet  berkembang  demikian  pesat  sebagai  kultur  masyarakat  modern,  dikatakan sebagai  kultur  karena  melalui  internet  berbagai  aktifitas  masyarakat cyber seperti  berpikir, berkreasi,  dan  bertindak  dapat  diekspresikan  di  dalamnya,  kapanpun  dan  dimanapun. Kehadirannya  telah  membentuk  dunia  tersendiri  yang  dikenal  dengan  dunia  maya ( cyberspace) atau  dunia  semu  yaitu  sebuah  dunia  komunikasi  berbasis  komputer  yang menawarkan  realitas  yang  baru  berbentuk  virtual  (tidak  langsung  dan  tidak  nyata). 3 Dunia virtual  tidak  mengenal  dimensi  waktu,  ruang  dan  tempat,  yang  secara  realitas menunjukkan hal yang tidak atau belum nyata.
1 Ahmad M Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.
2 Didik J Rachbini, Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Yayasan Obor, Jakarta, 2001, hlm. 2.
3 Agus  Rahardjo, Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 20.
Akan  tetapi  di  balik  itu,  timbul  persoalan  berupa  kejahatan  yang  dinamakan cybercrime ,  kejahatan  ini  juga  tidak  mengenal  batas  wilayah (borderless )  serta  waktu kejadian  karena  korban  dan  pelaku  sering  berada  di  negara  yang  berbeda.  Barda  Nawawi Arief  mengemukakan cybercrime merupakan  salah  satu  bentuk  atau  dimensi  barudari kejahatan  masa  kini  yang  mendapat  perhatian  masyarakat  luas  di  dunia  internasional,  juga merupakan  salah  satu  sisi  gelap  dari  kemajuan  teknologi  yang  mempunyai  dampak  negatif yang sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini. 4
Kesulitan untuk menemukan alat bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana melalui  eletronik,  karena  alat  yang  digunakan  adalah  komputer,  sehingga  bukti  yang  akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data-data yang ada di dalam komputer itu sendiri (hard  disk/floopy  disk) atau  yang  merupakan  hasil  cetakan  ( print  out), atau  dalam bentuk  lain  berupa  jejak  ( path )  dari  suatu  aktivitas  pengguna  komputer. 5 Sehingga dibutuhkan  pendekatan  teknis  karena  bukti-bukti  yang  ditemukan  berupa  bukti  elektronik yang  memiliki  kekuatan  pembuktian,  maka  diperlukan  keterangan  seorang  ahli  agar  dapat diterima di persidangan.
Permasalahan yang dibahas adalah kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polres Kerinci dalam mengumpulkan alat bukti tindak pidana  pornografi melalui elektronik.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Satreskrim Polres Kerinci Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Elektronik
Pengumpulan alat bukti tindak pidana pornografi melalui media sosial, Satreskrim Polres  Kerinci    menghadapi  berbagai  macam  kendala,  diantaranya  terdiri  dari    kendala teknis internal dan kendala teknis eksternal. Kendala teknis Internal ini diantarnya seperti kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, sebagian besar  personil  penyidik  Satreskrim  Polres  Kerinci  masih  belum  menguasai  Teknologi Informasi  dan  belum  adanya  sosialisasi  penggunaan  media  sosial  di  Polres  Kerinci. Mengingat  sangat  pentingnya  penunjang  sumber  daya  manusia  untuk  menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan.
Menurut  keterangan  penyidik  hanya  beberapa  personil  dan  tidak  banyak  penyidik di  Satreskrim  Polres  Kerinci  yang  memahami  bidang  teknologi  informasi,  hal  ini kurang seimbang  dengan  adanya  kasus  yang  ada,  seiring  begitu  maraknya  tindak  pidana Pornografi  melalui  internet  yang  masih  bisa  terjadi  kapan  saja  di  dalam  masyarakat  dan masih  banyaknya  kasus  Pornografi  melalui  internet  yang  masih  belum  terungkap  atau hentinya tenaga lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli di Kantor Polisi Resort Kerinci, sehingga perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan TI kepada aparat
4 Barda  Nawawi  Arief, Tindak  Pidana  Mayantara,  Perkembangan  Kajian  Cybercrime  di  Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 26.
5 Edmon  Makarim, Kompilasi  Hukum Telematika , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta,  2004, hlm. 385
kepolisian baik di setiap Polres maupun Polsek khusus Cyber Crime .
Kendala  teknis internal lainnya  yaitu  terlalu  banyaknya  beban  pekerjaan  penyidik yang  ada  di  unit cyber  crime satreskrim  polres  kerinci.  Penyidik  tidak  terfokus  untuk menangani cybercrime khususnya Pornografi konsentrasi mereka terpecah kepada perkara- perkara yang sudah ada terkadang menyimpang jauh contohnya penggelapan, penipuan. Di dalam  Satreskrim  Polres  Kerinci  sudah  dibagi-bagi  spesifikasinya  namun  karena  laporan polisi  dari  masyarakat  di  Satreskrim  Polres  Kerinci  beraneka  ragam  dan  banyak  di  luar cyber  crime sehingga  ideal  di  dalam  penanganan  kepolisian  terlampaui  dan  ini berimplikasi  terhadap  kecepatan  penanganan  perkara  baik  yang  dilaporkan  oleh masyarakat maupun yang ditemukan oleh penyidik itu sendiri.
Kemudian  kurangnya  fasilitas  yang  modern  dalam  pencarian  barang  bukti  juga menjadi  kendala  teknis  internal  Satreskrim  Polres  Kerinci  dalam  mengumpulkan  barang bukti tindak pidana pornografi. Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami tindak pidana  umum  dengan cyber  crime bagaimana  secara  teknis  memperlakukan  baik  saksi maupun  barang  bukti,  karena cyber  crime diolah  dan  diperlakukan  secara  khusus  tidak seperti  barang  bukti  tindak  pidana  yang  lain.  Contohnya software ketika  penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya  dan  bagaimana  memecahkan  kode-kode  yang  sudah  di  setting  sedemikian  rupa oleh  pelaku  sehingga  ketika  penyidik  mencoba  membuka  kode-kode  tersebut  sudah berubah data yang ditampilkan. Seperti pada kasus yang diuraikan pada Bab sebelum ini.
Proses  pelacakan  dan  penyelidikan  ini  dilakukan  secara  manual  dengan  cara menelusuri data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh penyidik  di  Satreskrim  Polres  Kerinci,  alat-alat  yang  canggih  hanya  terdapat  di  Markas Besar  Kepolisian  Republik  Indonesia  (MABES  POLRI)  dan  Kepolisian  Daerah Metropolitan  Jakarta  Raya  (POLDA  METRO  JAYA).    Namun  demikian  penyidik  tetap diperbolehkan menggunakan alat canggih tersebut pada saat keadaan yang mendesak dan proses  perijinannya  pun  sangat  diperhitungkan  dikarenakan  mengingat  alat  canggih tersebut mencapai  milyaran  rupiah,  alat  tersebut  bisa  melacak arah  sinyal,  sampai  sejauh ini  semua  kasus  penipuan  melalui  internet  cara  penanganannya  dilakukan  secara  manual dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait serta menelusuri situs-situs web  yang  terkait  dengan  Pornografi  melalui  internet  dan  belum  pernah  meminjam  alat canggih  tersebut.  Jadi  kepolisian  dituntut  untuk  harus  benar-benar  mencermati  dan  teliti dalam  melakukan  pelacakan  tersangka  sehingga  tidak  salah  sasaran  pada  waktu penangkapan dan pengumpulan barang bukti.
Disamping itu, dalam mengumpulkan alat bukti tindak pidana pornografi, penyidik juga  menghadapi  berbagai  kendala  teknis  eksternal,  berupa:  Sulitnya  memperoleh  alat bukti  yang  terdapat  di  dalam  kasus  Pornografi  melalui  internet  mengakibatkan  proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti, karena ini termasuk kasus Cyber Crime maka alat  bukti  untuk  melakukan  proses  penyelidikan  hanya  berupa  informasi  elektronik  dan dokumen  elektronik,  karena  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  terjadi  di  dalam  internet maka  penyidik  menelusuri  dan  mengamati  dengan  menggunakan  internet  serta  jika diperlukan  penyidik  mengadakan  kerjasama  dengan  instansi  lain  yang  terkait  dalam Pornografi  melalui  internet,  jika  di  dalam  kasus  ini  ditemukan  tidak  cukup  bukti  maka proses penyelidikan dihentikan.
Menurut  Penyidik  pada  Satreskrim    Polres  Kerinci  kendala  eksternal  yang  sering dialami  di  lapangan  selama  proses  penyelidikan  yaitu  seperti  sulit  mendapatkan  alamat tersangka,  kendala  yang  paling  sering  terjadi  dalam  proses  penyelidikan  adalah  alamat yang  terdaftar  pada  identitas  tersangka  fiktif,  karena  pelaku  dengan  mudahnya  membuat Akun  dengan  nama  dan  alamat  palsu,  untuk  melakukan  aksinya  pelaku  tidak  berdiam  di satu  tempat,  dengan  menggunakan  peralatan  atau  gadget  canggih  pelaku  melakukan aksinya  dimana  saja,  dan  juga  pelaku  menghilangkan  jejak  dengan  membuang  nomor telepon pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya, untuk selanjutnya alamat yang masih bisa ditelusuri dan masih bisa dicari keberadaannya maka kepolisian akan terus mencari.
Selain  itu,  tingginya  Penguasaan  Pelaku  Dalam  Mengoperasionalkan  Teknologi Informasi.  Akun-akun  yang  dijadikan  media  Pornografi  yang  belum  terkontrol  membuat Pornografi  melalui  internet  semakin  marak  di  masyarakat  karena  kemudahan  akses, dibarengi  dengan  kemampuan  pelaku  tindak  pidana  Pornografi  melalui  internet  yang semakin  canggih  dalam  mengoperasionalkan  Akun-akun.Dan  untuk  mengungkap kejahatan Pornografi melalui internet di Satreskrim Polres Kerinci harus meminta bantuan kepada  Kepolisian  Daerah  Kerinci  untuk  melakukan  tracking  keberadaan  pelaku,  karena kurang  lengkapnya  peralatan  yang  menunjang  di  Satreskrim  Polres  Kerinci.  Sehingga penyidik harus menunggu informasi yang diberikan kepada Polda, dan apabila Polda tidak memberikan  informasi  apapun  maka  tindak  pidana  Pornografi  tidak  bisa  diungkap  oleh Satreskrim Polres Kerinci sampai ketika Polda memberikan informasi keberadaan pelaku, sehingga  ini  berpengaruh  kepada  kecepatan  penanganan  perkara,  seumpama  Satreskrim Polres  Kerinci  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  serta  peralatan  yang menunjang  tentu  bisa mengungkap  pelaku,  sehingga  selama  ini  dilakukan  secara manual dan untung-untungan dalam menangkap pelaku.

## B. Strategi  Penyidik  Satreskrim  Polres  Kerinci  Dalam  Mengatasi  Kendala Mengumpulkan  Alat  Bukti  Tindak  Pidana    Pornografi  Melalui  Elektronik  Oleh Penyidik
Tindak  pidana  pornografi  sebagai  salah  satuk  bentuk  norma,  kaidah,  atau  hukum yang  dirumuskan  dalam  perundang  undangan  pidana,  baik  ketentuan  dalam  KUHP ataupun ketentuan dalam perundang undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana  pornografi/pornoaksi  dan  dalam  perkembangannya  menjadi  tindak  pidana pronografi/pornoaksi  siber. 6 Keberadaan  pornografi  berasal  dari  pornos  sebagai pelanggaran  kesusilaan  atau  cabul  serta  grafi  sebagai  tulisan,  gambar,  dan  patung, sehingga pornografi sebagai bentuk tindak pidana dalam lingkup kesusilaan (pasal 282 dan 283  bis  KUHP  serta  pasal  532  dan  533  KUHP);  yang  diikuti  dengan  pandangan  HB Jassin, 7 bahwa  pornografi  sebagai  tulisan  atau  gambaran  dengan  maksud  sengaja  untuk merangsang seksual; yang membuat fantasi pembaca berangan angan kearah kelamin serta menyebabkan  nafsu  birahi  bergelora.  Pornografi  sebagai  sesuatu  yang  berhubungan dengan persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
Untuk  mengatasi  kendala-kendala  tersebut  Satreskrim  Polres  Kerinci  mempunyai upaya  untuk  mengantisipasi  terjadinya  tindak  pidana  Pornografi  melalui  internet.  Ada  2
6 Wirjono Prodjodikoro, Tindak tindak Pidana Tertentu Di Indonesia , Eresco, Jakarta, 1980, hlm 65
7 Tjita Lesmana, Pornografi Dalam Media Massa , Puspa Swara, Jakarta, 1995, hlm 70
jenis  upaya  dilakukan  penyidik  yaitu  upaya  teknis  internal  adalah  upaya  yang  dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dan upaya teknis eksternal adalah upaya yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.
Upaya  yang  dilakukan  penyidik  untuk  mengatasi  kendala-kendala  internal  yaitu dengan  mengadakan  pelatihan  terhadap  setiap  anggota  cyber  crime  di  satreskrim  polres kerinci.  Meningkatkan  kemampuan  sumber  daya  Kepolisian  dengan  cara  memberikan pelatihan  terhadap  setiap  anggota  agar  kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan  Cyber Crime  dapat  ditangani  dengan  maksimal.  Karena  di  dalam  menjalankan  tugasnya  setiap anggota  Polri  dituntut  untuk  bersikap  profesional  dalam  menangani  semua  kasus  mulai dari  menerima  laporan  dari  masyarakat,  proses  penyelidikan,  proses  penyidikan  hingga proses pemberkasan (BAP) dan juga setiap tahunnya modus-modus Cyber Crime semakin bervariatif dan semakin canggih oleh karena itu kepolisian dituntut untuk bisa mengatasi jenis-jenis  kejahatan  yang  bersifat  canggih  tersebut.  Dan  juga  meningkatkan  sarana  dan prasarana  serta  melengkapi  peralatan  yang  menunjang  dalam  proses  penyelidikan  dan penyidikan sehingga dapat mempermudah dalam menangani kasus yang berkaitan dengan Cyber Crime khususnya pornografi.
Adapun strategi yang dilakukan penyidik dalam memeriksa bukti elektronik adalah terlebih dahulu Penyidik harus mampu mengenali barang bukti elektronik yang berada di TKP.  Pada  dasarnya  barang  bukti  elektronik  yang  bisa  di  lakukan  pemeriksaan  digital forensik  adalah  barang  digital  yang  memiliki  memory  sebagai  tempat  penyimpanan  data elektronik. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui kondisi barang bukti elektronik (ON atau OFF). Dilanjutkan dengan apakah barang bukti elektronik tersebut terhubung dengan jaringan. Ada berapa banyak komputer/PC/Desktop yang terhubung satu dengan yang lain Pengambilan  barang  bukti  harus  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada  untuk  mencegah rusaknya/ hilangnya barang bukti.
Guna mencegah hilangnya barang bukti maka dilakukan dokumnetasi bukti digital dengan cara Posisi awal suatu barang bukti harus dilakukan pengambilan foto. Foto awal sangat berrguna untuk menentukan jenis data dan informasi yang akan dicari pada barang bukti  elektronik.  Semua  tindakan  yang  dilakukan  terhadap  barang  bukti  harus  dilakukan pencatatan,  semua  tindakan  dalam  proses  penyitaan  harus  dituangkan  dalam  Berita  acara penyitaan.  Pencatatan  diperlukan  agar  kegiatan  pengambilan  barang  bukti  sesuai  dengan prosedur  dan  tidak  ada  data  digital  yang  rusak  (corrupt).  Pembungkusan  barang  bukti (dituangkan dalam BA pembungkusan barang bukti).
Penyidik  harus  memperhatikan  agar  tidak  membiarkan  pelaku/tersangka menyentuh  komputer  setelah  penyidik  melakukan  penggrebekan  (satu  tombol  dapat menghapus  seluruh  bukti  digital  di  dalam  barang  bukti).  Lakukan  penggeledahan  secara menyeluruh yang meliputi badan, tas, pakaian, celana, tempat penyimpanan, dsbnya, yang mempunyai  hubungan  langsung  dengan  tersangka.  Jangan  pernah  nyalakan/ menghidupkan  kembali  barang  bukti  yang  sudah  dalam  posisi  mati  atau  dimatikan. Terhadap  perkara    perkara  khusus,  lakukan  penyitaan  akun  media  social,  email  dan website pelaku dengan cara merubah username dan password pelaku dan menghilangkan link  email  serta  dituangkan  di  dalam  BA  penyitaan  bukti  digital.  Terhadap  perkara  – perkara  khusus,  lakukan  pengecekan  IP  Publik  yang  digunakan  oleh  perangkat  kompuet atau  mobile  jika  terhubung  dengan  jaringan  internet,  salah  satu  caranya  adalah
mengunjungi alamat http://whatismyipaddress.com/ .
Selain  itu,  meningkat  kinerja  penyidik  dan  mengadakan  evaluasi  kasus  setiap selesai menangani suatu kasus juga menjadi salah satu upaya dalam menghadapi kendala dalam  mengumpulkan  bukti  tindak  pidana  pornografi.  Peningkatan  dan  evaluasi  ini dimaksudkan  agar  semua  anggota  penyidik  Kepolisian  Resort  Kerinci  dapat  menyadari kelemahan-kelemahan  dan  kekurangan-kekurangan  dalam  setiap  kasus  Pornografi  agar dalam penanganan setiap kasus yang dihadapi selanjutnya setiap anggota siap menangani kasus  secara  maksimal,  dengan  evaluasi  kasus  ini  juga  dapat  memahami  kekurangan- kekurangan  dari  kesalahan  anggota  yang  bekerja  kurang  maksimal  sehingga  dapat dijadikan peringatan pada setiap anggota yang lainnya agar tidak melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya dikemudian hari.
Kemudian upaya lainnya yaitu melalui pengajuan permohonan untuk penambahan sarana  dan  prasarana  yang  menunjang.  Kurang  lengkapnya  sarana  dan  prasarana penunjang operasional sangatlah menghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan karena  kasus  Pornografi  ini  sangat  membutuhkan  peralatan  yang  lebih  canggih.  Oleh karena  itu  sudah  sewajarnya  pihak  Polri  untuk  mengupdate  dan  upgrade  sarana  dan prasarana diberikan agar penanganan kasus pornografi melalui internet dapat diselesaikan dengan maksimal.
Disamping  upaya  penyidik  untuk  mengatasi  kendala-  kendala  internal,  penyidik juga memiliki upaya untuk mengatasi kendala-kendala eksternal yakni melalui cara seperti menjalin  hubungan  kerja  sama  dengan  pihak-pihak  yang  terkait.  Salah  satu  upaya  Polri untuk  mengatasi  hambatan  terhadap  kasus  Pornografi  melalui  internet  adalah  menjalin hubungan atau kerja sama dengan instansi yang berkaitan dengan Pornografi. Membangun kerja  sama  ini  sangatlah  penting  karena  bisa  menunjang  dalam  pencarian  barang  bukti elektronik maupun mencari keberadaan tersangka.
Penyidik Satreskrim Polres Kerinci mengharapkan adanya MoU kerja sama kepada instansi-  instansi  yang  terkait  dengan  Pornografi  melalui  internet,  salah  satunya  dengan penyedia  layanan  internet,  dan  membangun  kerja  sama  dengan  kementerian telekomunikasi  dan  informasi  serta  menjalin  hubungan  dengan  universitas  dan  institut yang berada di Sumatera Barat untuk keperluan adanya saksi ahli sesuai dengan kebutuhan penyidikan, penyelidikan, dan bukti lain yang diperlukan.

## KESIMPULAN
Lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif mengeluarkan aturan pelaksana atau melakukan perevisian terhadap Undang-Undang  No. 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi dan Transaksi  Elektronik  terkait  memperjelas  jenisjenis  alat  bukti  elektronik  terutama mengenai penjelasan jenis-jenis alat bukti elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  M  Ramli, Cyber  Law  dan  HAKI  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia ,  Refika  Aditama, Bandung, 2004
Didik  J  Rachbini, Mitos  dan  Implikasi  Globalisasi:  Catatan  Untuk  Bidang  Ekonomi  dan Keuangan, Yayasan Obor, Jakarta, 2001
Agus  Rahardjo, Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Barda  Nawawi  Arief, Tindak  Pidana  Mayantara,  Perkembangan  Kajian  Cybercrime  di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Wirjono Prodjodikoro, Tindak tindak Pidana Tertentu Di Indonesia , Eresco, Jakarta, 1980
Tjita Lesmana, Pornografi Dalam Media Massa , Puspa Swara, Jakarta, 1995