## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education
Analisis Akuntabilitas d an Efektivitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (B OK ) Pada UPTD Puskesmas Tinongko Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  akuntabilitas  dan  efektivitas  anggaran  bantuan operasional  kesehatan  (BOK)  pada  UPTD  Puskesmas  Tinongko  kecamatan  Wori  Kabupaten  Minahasa Utara, mengingat wilayah kerja dari puskemas tersebut sangatlah jauh dari pusat kota dengan jangkauan kepulauan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  anggaran  bantuan  ini  selalu  diperbarui  setiap  tahun sesuai dengan keperluan dari puskesmas, efektivitas dari bantuan ini bisa terserap semuanya ini terbukti dengan terpakainya anggaran yang ada. Proses penggunaan anggaran berjalan dengan baik sesuai dengan pos  masing-masing  anggaran,  walaupun  terkadang  ada  kendala  yang  di  dapati  seperti  penyaluran  ke daerah  pulau  yang  memakan  waktu  lama,  juga  belum  dapat  menjangkau  seluruh  masyarakat  dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Tinongko ini.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Efektivitas,

## Abstract
This study aims to determine the accountability and effectiveness of the Health Operational Assistance (BOK)  budget  at  the  Tinongko  Health  Center  UPTD,  Wori  sub-district,  North  Minahasa  Regency, considering that the working area of the health center is very far from the city center with archipelago reach. The results of the study indicate that the aid budget is always updated every year according to the needs of the puskesmas, the effectiveness of this assistance can be absorbed, all of this is proven by the use of the existing budget.The process of using the budget goes well in accordance with each budget post, although sometimes there are obstacles that are found such as distribution to island areas which takes a long time, also not all communities are covered in the activities carried out by the Tinongko Health Center. Keywords : Accountability, Effectiveness,

## PENDAHULUAN
Kesehatan ialah salah satu faktor penting dalam keberlangsungan sumber daya manusia serta menjadi pendukung dalam pembangunan ekonomi. Sehinggan pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai hal  yang  perlu  dipercepat.  Kualitas  pelayanan  publik  juga  menjadi  salah  satu  hal  yang  penting  seiring dengan  berkembangnya  kesadaran  bahwa  masyarakat  berhak  mendapatkan  pelayanan  yang  baik sehingga  tercipta  nilai  kepuasan  pelayanan  yang  baik.  Dalam  ilmu  Akuntansi,  Akuntabilitas  diartikan sebagai  pertanggungjelasan.  Dimana,  suatu  organisasi  disebut  akuntabel  jika  mampu  menjelaskan keadaan  atau  kondisi  yang  dialami  termasuk  pengambilan  keputusan  dari  berbagai  aktivitas  yang
dilakukan. Sejalan dengan National Summit pada tahun 2009, pemerintah memberikan perhatian lebih pada  perluasan  jaminan  kesehatan,  penekanan  pada  upaya promotif-preventif ,  dan  penanggulangan penyakit dan percepatan dengan tujuan pencapaian MDG’s Kemenkes (2010) . Millenium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan Milenium pada tahun 2015 adalah mewujudkan kesejahteraan penduduk, tujuan bersama dalam MDGs tersebut terdiri dari 8 tujuan yang meliputi :
1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.
2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua.
3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
4) Menurunkan angka kematian anak.
5) Meningkatkan kesehatan ibu.
6) Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.
7) Kelestarian lingkungan hidup.

## 8) Membangun kemitraan global dalam pembangunan.
8 tujuan MDG’s diatas 5 diantaranya terkait dgn bidang kesehatan yaitu no 1,4,5,6 dan 7. Tahun 2010 pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Kesehatan mengeluarkan program yang dinamakan Bantuan Operasional  Kesehatan  (BOK)  dimana  bantuan  ini  merupakan  salah  satu  program  dari  Kementerian Kesehatan. Dana Bantuan Operasional Kesehatan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota melalui mekanisme tugas pembantuan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  494/Menkes/SK/IV/2010  tentang Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional  Kesehatan  bagi  puskesmas  dalam  melakukan  berbagai  upaya kesehatan yang bersifat promotif dan prefentif , merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah
dalam upaya kesehatan. Puskesmas yang memegang peranan sebagai Unit Pelaksana Kesehatan Teknik (UPT) berfungsi untuk pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya secara proaktif dan responsive.
Dana  bantuan  ini  diharapkan  mampu  memenuhi  sebagian  besar  harapan  masyarakat  dibeberapa daerah, namun seiring berjalannya bantuan ini terdapat beberapa kendala, adapun kendalanya antara lain  jauhnya  jarak  antara  puskesmas  dan  dinas  kesehatan  kabupaten  dan  kota,  terlebih  untuk  daerah Indonesia timur dan tengah yang mengakibatkan terhambatnya pelaporan dan atau penarikan dana serta penyerahan Plan Of Action (POA) yang merupakan syarat utama untuk bantuan operasional kesehatan, keterlambatan  pencairan  anggaran  bantuan  yang  mengakibatkan  pencapaian  pelaksanaan  program bantuan menjadi tidak maksimal. Segi akuntabilitas juga mempunya kendala berupa kwalitas POA yang belum sesuai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi BOK. Penelitian dalam bidang ini pernah juga ada yang  meneliti  antara  lain  Mulya  (2014)  “  pengaruh  akuntabilitas ,  transparansi,  pengawasan  terhadap kinerja  anggaran  berkonsep Value  for  money pada  instansi  pemerintah  di  Kabupaten  Bone,  dengan menggunanan metode kualitatif yang berkesimpulan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja anggaran.
UPTD  Puskesmas  Tinongko  merupakan  salah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  yang  lebih mengutamakan promotive dan prefentif, dalam anggaran pemerintahan UPTD ini mendapatkan anggaran dana BOK yang kemudian wajib melaksanakan semua program yang dianggarkan dan menyusun laporan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah pusat  (Kementerian Kesehatan), sehingga perlunya akuntabilitas dan efektifitas dalam penggunaan anggaran dana BOK. Berdasarkan latar belakang masalah yang  telah  diuraikan  ,  akuntabilitas  dan  efektifitas  menjadi  pokok  dikarenanya  untuk  kesinambungan bantuan itu sendiri. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggranan BOK di UPTD Puskesmas Tinongko dan bagaimana efektifitas pengelolaannya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  terapan  (Applied Research)  yang  bertujuan  menerapkan  m,  menguji  dan  mengevaluasi  kemampuan  suatu  teori  yang diterapkan dalam memecahkan masalag praktis. Sugiyono (2013:4). Adapun tempat penelitian dilakukan pada UPTD Puskesmas Tinongko Kecamatan Wori KAbupaten Minahasa Utara, waktu penelititian dimulai dari pertengahan bulan juli 2021 sampai awal bulan agustus 2021. Variable yang digunakan yaitu analisis akuntabilitas  berupa  laporan  keuangan  UPTD  Puskesmas  Tinongko  yang  akan  dibandingkan  dengan aturan Laporan keuangan Sektor Publik sehingga akan ditemukan apakah Laporan keuangan dari instansi ini akuntabilitas atau tidak. Analisis efektivitas menggunakan Value For Money yaitu :
a. Tingkat Ekonomis :
b. Tingkat Efisiensi :
c. Tingkat Efektivitas :

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Puskesmas  tinongko  mempunya  wilayah  kerja  disebagian  daerah  kecamatan  wori  yang  mencakup pulau  mantehage  dan  pulau  nain  dengan  jumlah  tujuh  desa,  Secara  geografis,  pada  Pulau Mantehage
terdapat  empat  desa,  yaitu  Desa  Mantehage  Buhias,  Desa  Mantehage  I  Tangkasi,  Desa  Mantehage  II Bango, Desa Mantehage III Tinongko, diakses menggunakan kendaraan bermotor maupun transportasi laut dan pulau nain terdiri dari tiga desa, yaitu Desa Nain, Desa Nain I dan Desa Tatampi (Dua wilayah terpisah yaitu Tampi dan Tarente) dengan akses menggunakan transportasi laut ataupun berjalan kaki. Secara geografis puskesmas ini mempunya letak yang sulit untuk di jangkau masyarakat berada di pulau nain dikarenan jauh.
Berdasarkan deskriptif penelitian yang menggunakan metode wawancara bahwa bantuan operasional kesehatan berdasarkan petunjuk teknis (JUKNIS) penggunaan dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang setiap  tahun  selalu  diperbaharui,  alokasi  dana  BOK  merupakakan  program  yang  disusulkan  dari puskesmas  berdasarkan  kinerja  dari  setiap  program  pada  tahun  sebelumnya.  Tidak  ada  syarat  khusus untuk puskesmas agar bias mendapatkan BOK ini, karena BOK ini memang untuk seluruh puskesmas yang ada,  tetapi  yang  membedakan  adalah  nominal  dari  tiap-tiap  puskesmas  dikarenakan  banyaknya  nilai dilihat dari aspek jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografil, tingkat kesulitan wilaha dan jumlah tenaga.

## REALISASI ANGGARAN BOK PUSKESMAS TINONGKO TAHUN 2020

## Untuk efektivitas penggunaan anggaran BOK dilakukan perhitungan yaitu
Realisasi Anggaran Anggaran Pendapatan x 100%

## Dengan kriteria
• Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (<100%) maka dikatakan tidak efektif
PUSKESMAS ALOKASI REALISASI (%) UPTD PUSKESMAS TINONGKO Rp           389.777.000 100% JUMLAH Rp            389.777.000 100%
• Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (=100%) maka dikatakan efektif berimbang
• Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (>100%) maka dikatakan efektif

## Dan hasil perhitungannya
389.777.000

## 389.777.000 x 100% = 100%
Berdasarkan hasil pengukuran diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan anggaran BOK di Puskesmas berjalan dengan efektif. Walaupun pada pelaksanaannya ada begitu banyak hambatan yang dirasakan, akan tetapi pemanfaatan anggaran BOK ini tetap diupayakan untuk efektif.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  diatas  dapat  disimpulan  bahwa  puskesmas  Tinongko  telagmelakukan pealporan penggunaan anggaran sesuai dengan standar yang berlaku mengacu pada JUKNIS penggunaan anggaran  BOK  yang  dikeuarkan  oleh  Kementrian  Kesehatan.  Selain  itu  penyusunan  RKA  juga  melalui proses  rapat  yang  melibatkan  penganggung  jawab  masing-masing  program.  Tingkat  efiktivitas  dalam penggunaan  anggaran  juga  berada  pada  pencapaian  100%,  walaupun  terdapat  hambatan,  akan  tetapi manajemen puskesmas berusaha sebaik mungkin bias feketif dan bermanfaat bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tinongko.  Saran  penulis  agar  lebih meningkatkan  sosialisasi  tentang  program  BOK  ke masyarakat banyak, agar masyarakat lebih memahami fungsi dari BOK itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto, N., 2007. Good e-Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government. Bayumedia Publishing. Malang.
Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004. 2004. Kebijakan Dasar Puskesmas . Jakarta Mardiasmo, 2006. Akuntansi Publik . Yogyakarta : Penerbit Andi.
Republik  Indonesia.  2007.  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  tentang  Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Puskesmas
Republik  Indonesia.  2014.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Surverilans Kesehatan
Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Suharsaputra,  Uhar,  2014. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:  PT.  Refika Aditama.
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.