## IDENTIFIKASI KEPRIBADIAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman)

## Richie Viata Dinata
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti Email: richieviata@gmail.com

## ABSTRACT
At  the  Pariaman  District  Police  Criminal  Investigation  Unit  there  are  many  criminal  cases involving minors as perpetrators of criminal investigations. Therefore an investigation is needed to identify the Personality of Children of Criminal Actors by the Pariaman District Police Chief of Criminal Investigation. Identification of criminal investigations by children is carried out with several techniques, including some by interviewing children who are indicated as perpetrators of crime and also by reporting from the public. Crimes involving children as perpetrators of crime are not only caused by genetic factors but also due to lack of supervision from parents and the influence of the social environment and place of residence, therefore the role of parents and us together is expected to be more active in supervising children.
Keywords: Identification, Investigation, Investigator

## ABSTRAK
Pada Unti PPA Satreskrim Polres Pariaman terdapat banyak kasus pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagai Pelaku tindak pidana penyidikan. Oleh karena itu diperlukan penyidikan untuk mengidentifikasi Kepribadian Anak Pelaku Tindak Pidana oleh Penyidik Satreskrim Polres Pariaman.  Identifikasi  penyidikan  tindak  pidana  oleh  anak  dilakukan  dengan  beberapa  teknik, diantaranya  ada  yang    dengan  cara  wawancara  (interview)  terhadap  anak  yang  diindikasikan sebagai pelaku tindak pidana serta juga dengan adanya laporan dari masyarakat. Tindak pidana yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  selain  disebabkan  oleh  faktor  genetik  juga disebabkan  karena  kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua  serta  pengaruh  dari  lingkungan pergaulan  dan  tempat  tinggal,  maka  dari itu  diharapkan  peran  orang  tua  dan  kita  bersama  agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap anak.
Kata Kunci: Identifikasi, Penyidikan, Penyidik

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  Sistem  Peradilan  Pidana    Anak  selama    ini  hampir  tidak  memperhatikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana sehingga lebih merugikan Anak Pelaku tindak idana. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun  1997 tentang Pengadilan anak  yang tidak mengedepankan  perlindungan  terhadap  Anak  dan  juga  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan perkembangan di dalam masyarakat  sehingga  melatar  belakangi  lahirnya  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).
Kenakalan  remaja  merujuk  pada  tindakan  pelanggaran  suatu  hukum  atau  peraturan  oleh seorang  remaja.  Pelanggaran  hukum  atau  peraturan  bisa  termasuk  pelanggaran  berat  seperti membunuh atau pelanggaran seperti membolos dan mencontek. Pembatasan mengenai apa yang termasuk sebagai kenakalan remaja mungkin dapat dilihat dari tindakan yang diambilnya, seperti tindakan    yang  tidak  dapat  diterima  oleh  lingkungan  sosial,  tindakan  pelanggaran  ringan  dan tindakan pelanggaran berat. 1
Apabila  istilah  kenakalan  anak  disimpulkan  dari  contoh-contoh  dan  keluh  kesah  para orang tua mengenai masalah anak-anak mereka, maka dapat disimpulkan bahwa Kenakalan anak merupakan tingkah laku anak  yang menimbulkan persoalan bagi orang lain.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  adalah  pelaksanaan identifikasi, kendala dan efektivitas fungsi Perlindungan anak pada Satreskrim Polres Pariaman.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi Penelitian ini termasuk penelitian jenis deskriptif analitis . Sedangkan metode yang  digunakan  adalah  pendekatan yuridis  normatif ,  dengan  sumber  data  primer  dan  sekunder. Melalui  teknik  pengumpulan  data  secara  wawancara  (interview)  dan  menggunakan  studi dokumen yang diperoleh melalui buku-buku, karya ilmiah, disertasi, dan lain-lain.

## PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan  Identifikasi  Kepribadian  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pada  Unit  PPA Satreskrim Polres Pariaman.
Unit  PPA  Satreskrim  Polres  Pariaman  merupakan  unit  kerja  pelaksana  tugas Kepolisian  di  wilayah  hukum  Polres  Pariaman,  yang  bertugas  dalam  penegakan  hukum terhadap  anak  yang  menjadi  pelaku  atau  korban  suatu  tindak  pidana  guna  menentukan tentang  apa  yang  menurut  hukum  dan  apa  yang  melawan  hukum,  tentang  perbuatan  mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana, dan petunjuk tentang bertindak, serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum itu sendiri. Sehingga dalam hal  proses  penegakkan  hukum  Penyidik  unit  PPA  mempunyai  kewenangan  melakukan  hal- hal  sesuai  petunjuk  dan  ketentuan  dari  UUSPPA  guna  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan.
Perlindungan  anak  harus  diusahakan apabila  kita  ingin  mengusahakan  pembangunan nasional yang memuaskan 2 Dalam hal ini peranan pentingnya identifikasi kepribadian Anak
1 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
2 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia ,  Mandar Maju,  Bandung, 1997 hlm. 166.
Pelaku  tindak  pidana  sebagai  dasar  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak sebelum proses hukum lebih lanjut sampai ke tingkat Pengadilan.
Penanganan  perkara  tersebut  menunjukkan  bahwa  pihak  kepolisian  menerapkan proses  penyidikan  konvensional  sebagaimana  Peraturan  Kabareskrim  Polri  Nomor  3  tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, sehingga memberikan dampak kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, hal tersebut sangat bertolak belakang  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  yang  mengutamakan  pendekatan  keadilan  restoratif  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana.
Oleh  karena  itu  diharapkan  Penyidik  tidak  hanya  mewujudkan  tercapainya  tujuan penegakan  hukum  yaitu  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan,  namun  juga  mampu mewujudkan  keadilan  Restoratif  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  sebagai identifikasi  anak pelaku tindak pidana dengan menjadi Penyidik yang responsif, yakni secara konseptual  mengutamakan  tujuan  bukan  prosedur  saja  serta  tidak  terkungkung  oleh  aturan, sehingga  menjadi  Penyidik  progresif  yang  tidak  menabukan  diskresi  yang  valid  dalam pelaksanaan tugasnya termasuk tugas sebagai garda pertama dalam penanganan tindak pidana berkaitan dengan anak.
Persoalan Identifikasi Kepribadian Anak Pelaku Pidana oleh unit PPA tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum, dimana saat ini hukum tidak cukup hanya berfungsi  sebagai  kontrol  sosial  saja,  melainkan  hukum  diharapkan  mampu  untuk menggerakkan  masyarakat  agar  bertingkah  laku  sesuai  dengan  pola  baru  demi  tercapainya tujuan  yang  dicita-  citakan.  Semakin  luas  anak  bergaul,  semakin  intensif  relasinya  dengan asosiasi  deferential  tersebut  dan  semakin  besar  pula  kemungkinan  anak  tadi  benarbenar menjadi nakal dan kriminal.
Semakin  menggejala  dan  menyebar  luas  frekuensi  kejahatan  yang  diikuti  dengan kekerasan  dalam  pelajar,  maka  semakin  tebal  keyakinan  masyarakat  akan  penting  dan seriusnya  kejahatan  anak  semacam  ini. 3 Pelaksanaan  penyidikan  Identifikasi  Kepribadian Anak Pelaku Tindak Pidana oleh Penyidik unit PPA menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran  hukum  yang  erat  kaitannya  dengan  sikap  para  pelaksana  hukum  dalam  hal  ini Penyidik  unit  PPA  untuk  bertindak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  berfungsi  sebagai jembatan  yang  menghubungkan  antara  peraturan  hukum  dengan  tingkah  laku  anggota masyarakatnya.
Pelaksanaan  Penyidikan  Identifikasi  kepribadian  anak  pelaku  tindak  pidana,  tentang mengapa  penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  oleh  penyidik  unit  PPA satuan reskrim di Polres Pariaman masih cenderung mengikuti penyidikan konvensional yang tidak  berbasis  keadilan  restoratif,  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  budaya  hukum  dan aturan  yang  mengatur  tentang  penyidikan  seperti  KUHAP,  Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun  2012  tentang  manajemen  penyidikan,  dan  Peraturan  Kabareskrim  Nomor  3  Tahun 2014  tentang  standar  operasional  prosedur  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  di
3 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 63
lingkungan  Polri.  Juga  tentang  bagaimana  dampak  dari  penyidikan  terhadap  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual  oleh  penyidik  unit  PPA  satuan  reskrim  yang  tidak didasarkan  kepada  keadilan  restoratif  di  Polres  Pariaman,  dianalisis  dengan  menggunakan teori  bekerjanya  hukum,  teori  penegakan  hukum,  dan  konsep  dampak,  tentang  bagaimana konsep  baru  tentang  penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  oleh  penyidik unit  PPA  yang  berbasis  keadilan  restoratif,  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  tujuan hukum,  konsep  keadilan  restorative,  konsep  sistem  peradilan  pidana,  dan  konsep  sistem penegakan hukum satu atap/ one roof enforcement system (ORES).
Pembahasan mengenai proses Penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam tartan tesis sebelumnya penulis berhasil temukan yakni skripsi yang disusun oleh Mujiburrahman AM dengan judul Perlindungan hukum terhadap Anak jalanan di Indonesia Perspektif  hukum  isl a m Persoalan  mengenai  konsep  baru  tentang  pelaksanaan  penyidikan identifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh penyidik unit PPA yang berbasis Keadilan  Restoratif  penulis  terlebih  dahulu  mengkajinya  dari  beberapa  argumentasi  yang melandasi  pentingnya  konsep  baru  penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana, kemudian penjelasan konsep baru tentang pelaksanaan penyidikan identifikasi  terhadap anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan aturan pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan  penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang mengedepankan Keadilan Restoratif, selanjutnya potensi penerapan konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tersebut.
Untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran  tindak  pidana  ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagamana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 dapat dilakukan oleh penyidik bersama  pelaku  dan/atau  keluarganya,  serta  dapat  melibatkan  tokoh  masyarakat.  Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan.

## B. Kendala  dalam  pelaksanaan  proses  Identifikasi  Kepribadian  Anak  Pelaku  Tindak Pidana Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  proses  penyidikan  di  Unit  PPA Satreskrim Polres Pariaman yaitu antara lain faktor internal seperti keterbatasan kualitas dan kuantitas  sumber  daya  manusia  (  Penyidik  )  yang  ada  pada  Unit  PPA  Satreskrim  Polres Pariaman.  Dengan  terbatasnya  SDM  Penyidik  tentu  sangat  berpengaruh  dalam  menunjang proses  penyidikan  dilapangan,  termasuk  dengan  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  dalam melakukan kegiatan identifikasi kepribadian anak seperti tidak adanya kendaraan operasional pada  Unit  PPA  yang  akan  digunakan  dalam  proses  penyidikan.  Disamping  itu  dengan keterbatasan  alokasi  anggaran  atau  dana  untuk  melakukan  kegiatan  proses  penyidikan kepribadian  anak  pelaku  pidana  pastinya  menyulitkan  bagi  Penyidik  dalam  menyiapkan dukungan materi dilapangan dan termasuk dalam pembuatan administrasi.
Disamping  itu,  Unit  PPA  Polres  Pariaman  juga  memiliki  kendala  eksternal diantaranya  Pelaksanaan  aturan  hukum  yang  belum  maksimal,  kurangnya  koordinasi  antar
sesama  penegak  hukum,  keluarga  klien  yang  tidak  proaktif  ketika  anak  berhadapan  dengan hukum.
Berbagai  macam  kendala  yang  dihadapi  oleh  Penyidik  satreskrim  Polres  Pariaman juga terjadi di Polres-polres lain di Sumatera Barat. Mulai dari yuridis  yang mengatur tugas Kepolisian,  walaupun  Undang-undang  yang  mengatur  tentang  tugas-tugas  Polri  sudah  ada. Sisi lain sistem peradilan pidana anak masih belum saling terintegrasi secara baik dan solid merupakan  permasalahan  besar  yang  seharusnya  menjadi  pedoman  dalam  memperbaiki sistem peradilan pidana anak saat ini.
Dalam hal aturan hukum yang mengatur Masih adanya perkara pidana pada anak yang tanpa dihadiri oleh orang tua / keluarga dari anak pelaku pidana, baik ditingkat penyidik saat anak di mintai keterangan oleh Penyidik maupun sampai pada tahap proses hukum. Padahal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas  mengatur  mengenai  hal-hal  tersebut.  Dalam  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mejelaskan  bahwa  “Dalam  sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendampingan.
Dalam hal koordinasi selama  menjalankan  tugasnya  melakukan  identifikasi kepribadian  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana,  Penyidik  Polri  lebih  bersifat  pasif.  Hal tersebut  mengandung  arti  bahwa  Penyidik  hanya  menunggu  jika  ada  informasi  atau  aduan dari keluarga korban. Dengan demikian tugas Penyidik Kepolisian dalam menjalankan proses identifikasi  terhadap  anak  yang  berhadapn  dengan  hukum  sangat  bergantung  pada  laporan dari warga atau keluarga dari korban anak pelaku pidana.
Lemahnya  koordinasi  antar  sesama  penegak  hukum  yang  menangani  perkara  anak dapat  mengakibatkan  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  menjadi terhambat yang berdampak pula pada lamanya penyelesaian suatu perkara anak.
Keterbatasan  sumber  daya  manusia  secara  kualitas  dari  Penyidik  Polri  merupakan salah  satu  kendala  dalam  proses  identifikasi  kepribadian  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.  Kinerja  Penyidik  Kepolisian  yang  kurang  maksimal  dan  dengan  adanya  rutinitas dalam  melaksanakan  tugas  sehari-harinya  dikantor  sehingga  bersifat  monoton  dan  tidak berkembang  karena  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  ditangani  oleh  sat reskrim Polres Pariaman relatif banyak.  Selain itu, kurang atau tidak adanya pendidikan dan pelatihan  dalam  hal  penanganan  perkara  pidana  anak  terhadap  Penyidik  sat  reskrim  Polres Pariaman  yang  berakibat  pada  tidak  berkembangnya  pola  pikir  Penyidik.  Hal  tersebut berakibat  pula  pada  mental  Penyidik  sat  reskrim  Polres  Pariaman  yang  belum  seluruhnya mengikuti pendidikan pelatihan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penyidik Reskrim unit PPA dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, baik dalam hal pembuatan laporan pengaduan masyarakat maupun  mengikuti  dan  menghadiri  persidangan  anak  kurang  didukung  dengan  adanaya sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh Penyidik  Polres  Pariaman  dalam  melakukan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang
berkonflik  dengan  hukum  dengan  cara  mendampingi  anak  dalam  proses  hukum  sangat memprihatinkan.
Menurut  penelitian  yang  penulis  lakukan  sendiri  di  Polres  Pariaman,  sarana  dan prasarana  yang  ada  tersedia  sangat  kurang  dibandingkan  dengan  kelengkapan  sarana  dan prasarana  instansi  penegak  hukum  lainnya.  Misalnya  dalam  pembuatan  laporan  pengaduan oleh  Penyidik  PPA  Polres  Pariaman,  hanya  disediakan  2  unit  komputer.  Sehingga  Penyidik membawa  laptop  masing-masing  agar  laporan  pengaduan  masyarakat  selesai  tepat  waktu. Ditambah dengan terbatasnya alat-alat tulis kantor khususnya kertas, petugas sering membeli kertas  sendiri  untuk mencetak  laporan  pengaduan  masyarakat.  Padahal  Penyidik  Kepolisian dituntut  untuk  bertindak  cepat  khususnya  perkara  anak  yang  telah  diatur  dalam    Pasal  28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait masa penahanan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  harus  dalam  waktu  yang  singkat. Kekurangan lainnya  seperti keterbatasan kendaraan dinas bagi Penyidik dalam menjalankan tugas-tugasnya.  Menurut  pengamatan  penulis  pada  unit  Perlindungan  perempuan  dan  anak yang tidak didukung dengan kendaraan dinas sehingga para petugas menggunakan kendaraan pribadi.
Kendala selanjutnya adalah Wilayah hukum tersebut termasuk pula batas-batas paling luar  dari  masing-masing  Kabupaten  /  Kota  dengan  keterbatasan  sarana  berupa  kendaraan dinas,  maka  pada  saat  ada  tugas  kunjungan  ke  tempat  tinggal    anak  pelaku  pidana  yang tempatnya  jauh  dan  terpencil,  untuk  menjangkau  daerah-daerah  itu  tentu  sangat  sulit dilakukan terutama bagi Penyidik perempuan.
Setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya, akan tetapi tidak semua orang tua  mau  bertanggung  jawab  terhadap  anaknya  yang  menjadi  anak  yang  berkonflik  dengan dengan hukum. Bagi orang tua yang susah diatur dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana,  sering  kali  sudah  tidak  mau  bertanggung  jawab  lagi  terhadap  perbuatan  yang dilakukan  oleh  anaknya.  Hal  ini  tentu  saja  menyulitkan  bagi  Penyidik  dalam  proses Penyidikan  guna  pengumpulan  informasi  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum. Karena  bagaimanapun  juga  orang  tua  tetap  berperan  penting  dalam  menyelesaikan  perkara yang  melibatkan  anaknya,  untuk  memberikan  informasi  terkait  dengan  anaknya.  Apabila orang tua sudah tidak mau bertanggung jawab dengan perkara yang sedang dialami anaknya, tentu  saja  orang  tua  tidak  mau  memberikan  keterangan  terkait  anaknya.  Padahal  laporan Penyidik merupakan suatu unsur yang harus ada dalam setiap proses perkara yang melibatkan anak.

## C. Efektifitas  Identifikasi  Penyidikan  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pada  Unit  PPA Satreskrim Polres Pariaman.
Suatu  indikator  identifikasi  penyidikan  belum  berjalan  efektif  manakala  masih ditemukan  orang  tua  yang  tidak  peduli  dengan  perilaku  anaknya  dalam  menghadapi pergaulan  dengan  teman  lingkungan  tempat  tinggal.  Efektifitas  dari  orangtua  yang  proaktif dalam  memberikan  keterangan  kepada  Penyidik,  akan  memudahkan  Penyidik  dalam  proses identifikasi  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana.Peran  serta  dari  seluruh  lapisan  masyarakat
dalam  menjaga  anak-anak  agar  tidak  terjerumus  dalam  pergaulan  bebas  menjadi  tanggung jawab  kita  bersama  bukan  hanya  semata-mata  pengawasan  dari  orang  tua  saja.  Lemahnya sangsi  hukum  dan  pengawasan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  membuat  anak  tidak menjadi jera dalam melakukan tindak pidana.
Sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  anak  wajib  dilindungi  oleh  Negara,  hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat anak. Penjelasan atau definisi tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka I  Undang- Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Kecenderungan  aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik pada Unit PPA Satreskrim dalam pelanggaran HAM sangatlah mungkin, mengingat wewenang yang dimiliki oleh seorang Penyidik.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Identifikasi  Kepribadian  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  oleh  Penyidik Satreskrim Polres Pariaman dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya ada yang  dengan cara wawancara (interview) terhadap anak yang diindikasikan sebagai pelaku tindak pidana serta juga dengan  adanya  laporan  dari  masyarakat.  Tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  selain  disebabkan  oleh  faktor  genetik  juga  disebabkan  karena  kurangnya pengawasan dari orang tua serta pengaruh dari lingkungan pergaulan dan tempat tinggal, maka dari  itu  diharapkan  peran  orang  tua  dan  kita  bersama  agar  lebih  aktif  dalam  melakukan pengawasan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA
A Kartini Kartono, Patologi Sosial 2  Kenakalan Remaja, PT. Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2010.
Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia ,  Mandar Maju, Bandung, 1997.
Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Rafika Aditama, Bandung, 2007.