INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4396-4408 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Reposisi Peran Justice Collaborator Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi
Robert Enakesda 1 ✉ , Zainab Ompu Jainah 2

## Universitas Bandar Lampung
Email: Robert.enakesda18@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Menyelidiki mengapa saksi pelaku yang bekerja sama kurang dimanfaatkan dalam pemberantasan korupsi  merupakan  tujuan  utama  para  peneliti  yang  melakukan  penelitian  ini.  Saksi  pelaku  yang bekerja  sama  biasanya  adalah  terpidana  yang  telah  mengakui  kesalahannya  dan  sangat  ingin membantu pihak berwenang untuk menemukan kebenaran. Mendefinisikan fungsi saksi pelaku yang bekerja sama dalam kampanye anti-korupsi, baik saat ini maupun di masa depan. Metodologi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Untuk  tujuan  penelitian  ini,  "Justice Collaborator"  merujuk  pada  pelaku  tindak  pidana  yang  bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak hukum.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  04  Tahun  2011  mengatur  penggunaannya.  Justice Collaborator dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam undang-undang anti-korupsi yang baru  dan  yang  telah  direvisi  dengan  menjadi  saksi  yang  penting  di  dalamnya.  Dengan  menanyai mereka di luar proses pengadilan, para penyelidik dapat mengumpulkan lebih banyak informasi dan berpotensi menangkap para pejabat korup lainnya.
Kata Kunci: Reposisi Peran; Justice Collaborator; Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
Investigating  why  justice  collaborators  are  underutilized  in  the  battle  against  corruption  was  the primary goal of the researchers who conducted this study. Cooperating offender witnesses are usually convicted felons who have admitted their guilt and are eager to help authorities find the truth. Define the  function  of  justice  partners  in  anti-corruption  campaigns,  both  now  and  in  the  future.  The methodology  employed  in  this  research  is  normative  juridical.  For  the  purposes  of  this  research, "Justice  Collaborators" refer  to  criminals  who  are  amenable to  cooperating with  law  enforcement. Supreme Court Circular Letter No. 04 of 2011 regulates their usage. The Justice Collaborator could play a more significant role in the new and revised anti-corruption laws by becoming an important witness in  them.  By  questioning  them  outside  of  court  proceedings,  investigators  could  gather  more information and potentially apprehend other corrupt officials.
Keywords: Role Repositioning; Justice Collaborator; Corruption Crime.

## PENDAHULUAN
Meskipun  ada  sejumlah  Undang-Undang  dan  peraturan  yang  berlaku  untuk menangani korupsi di Indonesia, korupsi masih menjadi masalah yang menantang untuk dipecahkan. Istilah " strafbaar feit" dalam bahasa Belanda yang pertama kali digunakan untuk menggambarkan  tindak  pidana  di  Indonesia.  Meskipun  istilah  ini  muncul  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda ( Wetboek van Strafrecht), istilah "strafbaar feit" tidak didefinisikan atau dijelaskan di dalam buku tersebut. Akibatnya, para ahli hukum Indonesia berusaha untuk mendefinisikan dan menjelaskan istilah tersebut.
Tindak  pidana  didefinisikan  oleh  Moeljatno  sebagai  "perbuatan  yang  dilarang  oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi  barangsiapa  yang  melanggar  larangan  tersebut"  (Ali,  2022).  Sebaliknya,  Pompe berpendapat, "secara teoritis tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma  (gangguan  ketertiban  hukum)  yang  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja  telah dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  dimana  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  tersebut diperlukan  demi  terpeliharanya  ketertiban  hukum  dan  terjaminnya  kepentingan- kepentingan hukum" (Lamintang, 2014). Individu adalah subjek tindak pidana yang diakui dalam KUHP. Dengan kata lain, tindak pidana dan pengenaan pertanggungjawaban pidana merupakan proses yang hanya dapat dilakukan oleh manusia (Puteri et al., 2020) . Korupsi mengancam  keamanan  dan  stabilitas  nasional.  Korupsi  dapat  menjangkiti  seluruh  aspek kehidupan  masyarakat.  Korupsi  mengancam  moralitas,  demokrasi,  dan  ekonomi  bangsa (Ekayanti, 2015).
Namun, memberantas korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Korupsi itu  rumit  dan  menyebar  lebih  cepat  daripada  pemberantasannya.  Belakangan  ini,  justice
collaborator disebut-sebut sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi. Masyarakat Indonesia  kini  lebih  sering  menggunakan  istilah  justice  collaborator  setelah  kasus  Agus Condro, Nazarudin, dan Komisaris Jenderal Susno Duadji (Hikmawati, 2016).
Saksi pelaku yang bekerjasama, yang mengaku, dan mata yang memberikan kesaksian dalam proses pidana, semuanya dianggap sebagai saksi yang berbahaya. Karena mereka mengungkap  kejahatan  korupsi  yang  terlewatkan  oleh  pihak  berwenang,  maka pengembangan saksi pelaku yang bekerja sama menjadi sangat penting.  Saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan mengungkapkan kegiatan kriminal untuk memulihkan dana yang dicuri, membantu penegakan hukum, dan bersaksi di pengadilan (Pratama & Budiarsih, 2023)
Sejalan  dengan  temuan  " Justice  Collaborator  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi"  oleh (Manalu, 2015). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelapor dan saksi yang bekerja sama dengan penjahat ( Justice Collaborator) sekarang  dilindungi  secara hukum di Italia. Justice  Collaborator  juga  dilindungi  di  Amerika  Serikat  dan  Australia.  Surat  edaran  dan peraturan  penegak  hukum  di  Indonesia  menguraikan  pengaturan  Justice  Collaborator. Banyak negara memiliki undang-undang yang ketat mengenai pelapor, saksi pelaku yang bekerja  sama,  dan  mereka  yang  melakukan  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  korupsi. Peraturan  bersama  dan  surat  edaran  adalah  satu-satunya  cara  yang  digunakan  untuk mengatur Justice Collaborator dan Whistleblower di Indonesia.
Sedangkan, penelitian Muhammad pada tahun 2015 menemukan empat alasan untuk menggunakan Whistleblower dan Justice Collaborator. Satu, baik pada tahap penyelidikan dan penyidikan membantu mengungkap kejahatan dan pelaku. Kedua, informasi dari kedua belah  pihak  akan  berguna  untuk  pemeriksaan  di  persidangan.  Ketiga,  di  persidangan, mereka  harus  menunjukkan  bukti-bukti  yang  kuat  atas  suatu  kejahatan.  Terakhir, pelaksanaan putusan dapat mengungkap pelaku lain dan membantu mengembalikan aset terkait kejahatan (Muhammad, 2015).
Peran Justice Collaborator dalam memberantas Korupsi dan Reposisi dibahas dalam penelitian  ini.    Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  karena  penulis membahas keberadaan Justice Collaborator dalam peraturan perundang-undangan yang ada  dan  menemukan  beberapa  kasus  korupsi  yang  menerima  dan  menolak Justice Collaborator. Beberapa aparat penegak hukum tidak sependapat mengenai siapa saja yang dapat menjadi Justice Collaborator. Hal ini membuat seorang pelaku tindak pidana yang ingin membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana menjadi ragu- ragu. Penelitian yang disajikan di sini bertujuan untuk melakukan hal tersebut: menjelaskan
peran Justice Collaborator dalam memerangi korupsi, dan menjelaskan bagaimana peran tersebut telah direposisi dalam beberapa tahun terakhir.

## METODE PENELITIAN
"Pendekatan  perundang-undangan/metode  yuridis  normatif"  merupakan  alat  yang dipilih untuk investigasi ini. Untuk menerapkan strategi ini, pertama-tama kita harus meneliti dan  mengkaji  semua  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku  mengenai  pokok sengketa  hukum  (Marzuki,  2005). “Pendekatan  yuridis  normatif  dalam  penelitian  ini berusaha untuk memfokuskan kembali dan menilai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini mengenai justice collaborator”.
Sifat  deskriptif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  artinya,  "penggambaran  suatu masalah dalam penelitian ini diambil dari hal-hal yang bersifat khusus atau konkret saja, dengan melihat secara jelas keadaan objek penelitian tanpa memperhatikan hal-hal yang bersifat umum" (Soekanto, 2006). Dengan melakukan penelitian ini, kami berharap dapat memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  peran  justice  collaborator  dalam pemberantasan korupsi.
Data  sekunder  adalah  fokus  utama  dari  penelitian  ini.  Pada  saat  yang  sama,  data primer memberikan dukungan yang lebih kuat. Terdapat tiga tingkatan dalam klasifikasi data sekunder: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Informasi ini dikumpulkan melalui penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Meskipun data kualitatif digunakan untuk analisis dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran Justice Collaborator Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi
Penjahat yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan sebuah kasus disebut " Justice Collaborator". Sebagai gantinya, para hakim mempertimbangkan dan memutuskan  langkah-langkah  keringanan  hukuman  seperti  masa  percobaan  bersyarat khusus, pembebasan bersyarat, remisi dan asimilasi, hukuman yang paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya. Individu yang ingin bekerja sama untuk membantu aparat penegak hukum menangkap pelaku utama disebut sebagai justice collaborator. Mereka bukanlah pelaku utama, tetapi terlibat dalam peristiwa pidana  yang  sama  (Tarmudi  &  Malinim,  2023). Dalam  hukum  Indonesia,  konsep  Justice Collaborator tidak didefinisikan atau diatur dengan baik. Dalam hal ini, penulis berusaha untuk mengklarifikasi bagaimana Justice Collaborator secara implisit diatur dalam beberapa undang-undang  dan  peraturan  (Mahmud  et  al.,  2021) .  Berikut  ini  adalah  Peraturan
Perundang-Undangan-nya:
1. “ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang  telah  diperbaharui  dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ”
Ide utama di balik undang-undang ini adalah bahwa siapa pun yang membantu memberantas  korupsi  dengan  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  akan mendapatkan imbalan. Baik UU No. 20 tahun 2001 maupun UU No. 31 tahun 1999, yang membahas  tentang  pemberantasan  korupsi,  mengubah  ketentuan  ini  seperti  yang dinyatakan  dalam  Pasal  42  ayat  (1).  Pada  intinya,  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa "Pemerintah  memberikan  penghargaan  kepada  anggota  masyarakat  yang  berjasa dalam  membantu  upaya  pencegahan,  pemberantasan,  atau  pengungkapan  tindak pidana korupsi." (Presiden Republik Indonesia, 1999).
2. “ Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ”
Dalam UU No. 31 tahun 2014, Justice Collaborator diuraikan secara lebih jelas dalam Pasal 10 dan 10A, yang membahas bobot dan konsekuensi dari kesaksian saksi pelaku  serta  perlakuan  dan  kompensasi  yang  unik  bagi  saksi  tersebut.  (Presiden Republik Indonesia, 2014)
Jika seorang saksi sekaligus menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana, ia tidak dapat dikenakan tuntutan pidana meskipun terbukti bersalah oleh juri. Namun demikian, hakim memiliki keleluasaan untuk mengurangi hukuman berdasarkan kesaksian saksi pelaku (Octavany & Utari, 2016).
Ada persyaratan hukum yang jelas bahwa kontribusi Justice Collaborator menjadi satu-satunya faktor yang dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan bagaimana mengurangi sanksi pidana. Karena hakim tidak diwajibkan oleh peraturan saat ini untuk memberikan  keringanan  pidana  kepada Justice  Collaborator,  maka  dapat  dikatakan bahwa keringanan tersebut tidak dijamin pada setiap kesempatan (Coloay, 2018).
3. “ Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ”
Untuk  memperjelas  dan  menyatukan  sikap  mereka  terhadap  perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor yang ingin membantu penyelesaian kejahatan, lembaga penegak  hukum  bekerja  sama  untuk  menyusun  peraturan  bersama  ini.  Peraturan bersama ini memudahkan penegak hukum untuk mendapatkan informasi berharga dari
saksi dan pelapor yang bekerja sama, yang pada gilirannya membantu mengungkap kejahatan besar dan terorganisir. (Mahmud et al., 2021)
4. “ Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti-korupsi  Tahun  2003  ( United  Nation Convention Against Corruption) ”
Konvensi menyatakan bahwa pihak atau individu harus dipertimbangkan untuk mendapatkan kekebalan dari penuntutan jika mereka bekerja sama dalam memberikan informasi yang penting dan berguna untuk penyelidikan atau penuntutan. Inilah yang dinyatakan  oleh  Konvensi  PBB  Menentang  Korupsi,  2003  dalam  pasal  37  ayat  (3):
( Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi Tahun 2003).
5. “ SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  bagi  Pelapor  Tindak  Pidana ( whistleblower)  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  (Justice  Colllaborator)  di  dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu ”
SEMA  menetapkan  aturan  untuk  menggunakan  Justice  Collaborator.  Justice Collaborator  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan,  seperti  yang  tercantum  dalam Nomor 9 huruf (a) dan (b). Pertama, terdakwa bukan pelaku utama; kedua, tindak pidana yang  dilakukan  (misalnya,  korupsi)  bersifat  spesifik;  dan  ketiga,  terdakwa  bersedia bersaksi.  Kedua,  jaksa  penuntut  umum  menyatakan  dalam  surat  dakwaan  bahwa terdakwa  memberikan  informasi  penting  yang  membantu  menyelidiki  kejahatan, mengidentifikasi  pelaku  utama,  dan  mengembalikan  semua  barang  yang dicuri.(Budiman, 2016).
Menurut teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum, "The Legal System," ada tiga  aspek  yang  perlu  dipertimbangkan:  substansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya hukum  (Friedman, 2019).
Misi justice collaborator untuk memberantas korupsi sangat dipengaruhi oleh interaksi antara  ketiga  pilar  sistem  peradilan  tersebut.  Surat  edaran  berfungsi  sebagai  peraturan tambahan  dan  bukan  sebagai  aturan  langsung  yang  mengatur  keberadaan  justice collaborator dalam hukum. Akibatnya, hal ini berdampak pada sistem hukum, karena tidak ada dasar yang kuat untuk memanfaatkan Justice Collaborator untuk mengungkap kasus- kasus  korupsi.  Dengan  demikian,  sistem  hukum  Indonesia  memiliki  budaya  yang  kurang baik.
Layanan  yang  diberikan  oleh  Justice  Collaborator  sangat  berharga  bagi  penegak hukum dalam mengidentifikasi kasus-kasus di mana bukti-bukti sulit didapat, oleh karena itu sangat penting untuk mendapatkan pertimbangan khusus selama pengembangannya. Justice  Collaborator  memainkan  peran  penting  dalam  melindungi  aset  negara  dengan mengungkapkan kegiatan kriminal di masa lalu atau masa depan, membantu penegakan
hukum, dan bersaksi di pengadilan (Nusantara, 2023). Akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Direktur  Urusan  Agama  (KUA)  Provinsi Bandar Lampung Sukabumi Suaida Putra menjelaskan, perkawinan siri tidak bisa digabung dengan perkawinan sah. Perkawinan yang rusak dapat menimbulkan masalah hukum seperti hak  dan  kewajiban  perkawinan,  harta  benda  perkawinan,  hubungan  orang  tua-anak (termasuk tanggung jawab dan hak asuh orang tua), dan masalah warisan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Urusan Agama (KUA) Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung menjelaskan, menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak sah dari perkawinan yang sah mempunyai hubungan erat dengan orang tuanya. Hubungan keperdataan yang dicakup meliputi hak asasi (hak) ayah (dalam Islam), hak atas pengasuhan penuh atas anak, hak atas nafkah dan pendidikan, serta hak kekeluargaan ayah terhadap anak-anak perempuan, hak keperdataan dan hak waris bersama.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Ketua Persatuan Keagamaan (KUA) Sukabumi Provinsi Bandar Lampung, mengatakan anak yang lahir dari perkawinan siri atau nikah siri dianggap sebagai anak negara (atau dapat mengundang pelajar yang belum menikah).  Menurut  undang-undang,  ia  hanya  boleh  berhubungan  dengan  ibu  dan keluarganya, bukan dengan ayahnya (Pasal 42 dan 43, Pasal 1 dan Pasal 100 UU Perkawinan 1974). Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan” mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dan Pasal 43 ayat (1) mengatur  bahwa  hanya  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  boleh  dilahirkan hubungan  baik  ibu;  kemudian  keluarga  seperti  itu  dan  terorganisir.  (2)  Status  anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Agama Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung, menjelaskan penyebab nikah siri karena tidak mampu membayar dan  malas  makan.  Karena  proses  pencatatan  dan  tempat  perkawinan  jauh  dari  tempat tinggal,  maka  uang  yang  dibutuhkan  adalah  uang  yang  dikeluarkan  untuk  masyarakat. Alasan kedua adalah malunya pencatatan perkawinan di bawah umur karena sifat hubungan yang biasa-biasa saja (yaitu perkawinan). Hal penting lainnya adalah mengetahui pentingnya mencatatkan  pernikahan  secara  sah  (tidak  ada  pendidikan  pernikahan).  Perkawinan  kuat dirasa  sudah  menjadi  tradisi  di  masyarakat  dan  pencatatan  perkawinan  tersebut  sangat penting dalam mendokumentasikan dan melindungi hak-hak laki-laki dan perempuan untuk masa depan mereka.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam nikah siri dapat
diketahui apa saja keistimewaan nikah siri, misalnya perbedaan nikah siri dengan nikah siri, apakah  anonimitas  dapat  membatalkan  perkawinan  atau  tidak.  menikah.  Minimnya pencatatan sipil berdampak pada keadaan setelah menikah, khususnya anak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Ketua  Otoritas  Keagamaan  Kabupaten Bandar Lampung (KUA) Suaida Putra menjelaskan, sistem hukum perkawinan juga berlaku bagi anak. Hasil ini mencerminkan apa yang perlu ia dapatkan dari orang tuanya. Seperti yang Anda  ketahui, hasilnya tak lain adalah seorang anak  yang memiliki hubungan baik dengan  ibunya.  Sebagaimana  ditentukan  dalam  Ayat  1  Pasal  43  UU.  Namun  dalam Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 keadaan berubah,  sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 43 ayat (1), anak yang lahir di luar negeri hanya boleh mempunyai hubungan baik dengan ibu dan keluarga ibu.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Ketua Persatuan Keagamaan Negara  (KUA)  Sukabumi  Kabupaten  Bandar  Lampung,  menjelaskan  hal  itu  melanggar Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  jika  bertujuan  untuk menumbangkan masyarakat. Hubungan dengan ahli ilmu pengetahuan dan teknik dan/atau bukti lain yang masuk akal bahwa ayah anak tersebut dilahirkan di luar negeri. Pernikahan adalah  hubungan  antara  keluarga  pihak  ibu  dan  pihak  ayah,  dan  laki-laki  dapat membuktikan  kekerabatannya  melalui  teknologi  dan  bukti  lainnya,  termasuk  hubungan dengan keluarga pihak ayah.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka hubungan anak dengan suami atau bapaknya dapat  dibuktikan  bukan  hanya  dengan  perkawinan  saja,  melainkan  dengan  darah  anak tersebut dan bukti-bukti dari suami atau bapaknya. Oleh karena itu, dalam hal ini semua anak mempunyai perlindungan hukum tanpa memandang status keluarganya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Urusan Agama (KUA) Sukabumi,  Provinsi  Bandar  Lampung,  menjelaskan  seharusnya  hukum  memberikan perlindungan bagi suami yang kuat dan anak yang lahir di luar nikah. Lagi pula, jika seorang anak  tidak  mengetahui  bahwa  orang  tuanya  sudah  menikah,  ia  tidak  dapat  memungkiri bahwa ia akan menderita di lingkungan tersebut. Tidak ada perbedaan antara anak-anak dengan  gejala-gejala  ini.  Oleh  karena  itu,  undang-undang  ini  akan  berdampak  positif terhadap pekerja anak.
Oleh karena itu, Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak  luar nikah har us mempunyai hubungan baik  dengan ibu  dan  keluarganya, serta dengan calon bapaknya.” Undang -undang tahun 1945.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Urusan Agama (KUA) Sukabumi,  Provinsi  Bandar  Lampung,  menjelaskan,  nikah  siri  tetap  dianggap  sah  secara
agama  dengan  syarat,  namun  nikah  siri  tidak  sah.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  masalah hukum dan merugikan perempuan dan anak. Perkawinan pribadi tidak diakui oleh negara dan oleh karena itu tidak dilindungi secara hukum. Apabila akta perkawinan suami-istri itu sah dan terdaftar negara, maka hak-haknya dilindungi undang-undang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Suaida  Putra,  Direktur  Agama  (KUA) Kabupaten Sukabumi Bandar Lampung menjelaskan prinsipnya, jika usulan lain tidak sah dan  sah,  maka  keputusan  yang  diambil  tidak  akan  dipahami  tetapi  sah.  Jelas  bahwa pasangan tidak berhak atas perlindungan. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara sah sehingga batal demi hukum. Selain itu, setelah kematian suaminya, baik perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah dapat mengklaim dirinya lajang atau tidak berhak atas nafkah atau warisan. Harta keluarga tidak dibagi jika terjadi perceraian.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Direktur  Urusan  Agama  Provinsi  Bandar Lampung Suaida Putra Sukabumi mengatakan, anak dalam perkawinan siri dianggap tidak sah karena perbuatan ayah dan ibunya, bukan karena hak perempuan. Padahal anak sah menurut agama. Sebab menurut undang-undang, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  di  luar  nikah dikawinkan hanya dengan ibunya, bukan ayahnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Urusan Agama Bandar Lampung (KUA)  Sukabumi  Suaida  Putra  menjelaskan,  pasutri  berhak  segera  bercerai  kecuali pasangannya  meninggal  dunia.  harta  benda  kecuali  berdasarkan  akad  nikah  atau persetujuan tertulis dari suami. - Wanita itu membuat keputusan berbeda. Apabila terdapat perbedaan  maka  akan  diakhiri  sebagai  satu  kontrak.  Suami  dan  istri  harus  memastikan bahwa pasangan mereka tidak menyalahgunakan kebutuhan orang miskin, menghancurkan harta benda mereka, dan salah mengelola sifat harta bersama.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Sebagai Ketua Persatuan Keagamaan (KUA) Suaida  Putra  Sukabumi  Kabupaten  Bandar  Lampung,  hal  pertama  yang  harus  dipahami dalam pencocokan adalah apa yang diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata. , dan hubungan suami istri yang utuh terjalin sejak saat perkawinan. Tidak ada ketentuan lain mengenai hal ini  dalam  akad  nikah.  Ikatan  perkawinan  tidak  dapat  diputuskan  atau  diubah  tanpa persetujuan suami-istri. Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pasal ini berkaitan dengan konsep masyarakat umum, permulaan terbentuknya sosial, obyek-obyek masyarakat umum, dan tingkat kepentingan sosial dalam masyarakat umum.
Berdasarkan keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan syria adalah perkawinan yang bersifat agama karena hanya merupakan jalan satu-satunya apabila terjadi permasalahan  dalam  keluarga.  Tidak  dicatatkannya  perkawinan  sebagai  tradisi  agama
dianggap  tidak  menaati  hukum  syariah.  Hukum  perdata,  misalnya  perkawinan.  Prosedur yang terdaftar dan sah secara hukum. Dalam hal ini, perkawinan siri perempuan itu batal, karena  menurut  hukum  Islam,  harta  perkawinan,  khususnya  harta  bersama,  dibagi.  Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, istri tidak mendapat warisan.
B. Reposisi Peran Justice Collaborator Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi Korupsi  telah  menyebabkan  kerugian  yang  sangat  besar,  sehingga  masyarakat semakin  menginginkannya  hilang,  oleh  karena  itu,  dengan  tetap  melindungi  hak  asasi manusia  dan  kepentingan  masyarakat,  upaya-upaya  anti-korupsi  harus  ditingkatkan  ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dengan membentuk sebuah lembaga yang otonom dan tidak terikat  oleh  kekuasaan  negara  untuk  membasmi  korupsi  (Suyanto,  2018).  Mengingat beratnya kasus dan skandal yang melingkupinya, penetapan Justice Collaborator merupakan langkah  maju  yang  signifikan  dalam  pemberantasan  korupsi.  Karena  kompleksitas  dan luasnya  kasus-kasus  ini,  pendekatan  tradisional  telah  terbukti  tidak  memadai,  sehingga diperlukan pengembangan strategi baru dan instrumen yang efisien (Wijaya, 2012).
Namun  demikian,  sudah  ada  Undang-Undang  dan  peraturan  yang  berupaya memberantas  korupsi,  namun  terdapat  masalah  hukum  dan  ketidaksepakatan  antara otoritas  kelembagaan  mengenai  interpretasi  dan  pelaksanaan  undang-undang  tersebut, seperti UU KPK dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mencapai keselarasan yang diinginkan secara kolektif, tidak dapat dihindari bahwa perumusan kebijakan hukum akan  mengarah  pada  perubahan  undang-undang  yang  relevan.  SEMA  ini  memperjelas bagaimana seseorang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Justice Collaborator, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana yang Bekerjasama dengan Polisi (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, Pasal 79, menjelaskan bahwa Mahkamah  Agung  memiliki  kewenangan  untuk  mengeluarkan  SEMA.  Mahkamah  Agung memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri sesuai dengan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung sekarang memiliki wewenang untuk mengatur hal- hal yang tidak tercakup dalam undang-undang lain berkat undang-undang ini. Tidak ada peraturan  yang  dapat  didasarkan  pada  surat  edaran  Mahkamah  Agung  tertentu.  Untuk mengisi kekosongan dan mengatur prosedur, Mahkamah Agung adalah satu-satunya badan yang mengeluarkan surat edaran.
Berikut ini adalah daftar sumber peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU No. 12/2011, pasal 7: Dokumen-dokumen ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan perundang-undangan  yang  diundangkan  oleh  pemerintah  sebagai  pengganti  undang- undang.  Peraturan  perundang-undangan  tambahan  didefinisikan  dalam  ayat  1  UU  No. 12/2011 sebagai peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam tujuh kategori yang tercantum dalam pasal 7. Kompilasi ini mencakup peraturan dari beberapa lembaga, termasuk:  Bank  Indonesia,  Menteri,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Gubernur,  Bupati, Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.
Selain itu, ketika menyusun peraturan perundang-undangan, pejabat atau lembaga harus  mematuhi  arahan  dari  undang-undang  atau  peraturan  yang  lebih  tinggi,  atau bertindak sesuai dengan kewenangan lembaga, ketika mempertimbangkan keterbatasan. Dengan asumsi semuanya sesuai, peraturan dan regulasi yang baru dibuat dapat diakui. UU No. 12 Tahun 2011 memuat ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) (Presiden Republik Indonesia, 2012).
Hans  Kelsen  mengemukakan  teori  hierarki  hukum  yang  mengatur  norma-norma hukum dalam urutan tertentu. Menurut teori ini, norma yang lebih rendah berlaku, berasal, dan didasarkan pada norma-norma yang lebih tinggi, dan seterusnya, sampai norma dasar hipotetis  dan  fiktif  karena  mereka  tidak  dapat  dilacak.  Hans  Nawiasky,  yang  merupakan mahasiswa  Kelsen,  memperluas  teori-teorinya.  Standar  dasar,  undang-undang  formal, penegakan dan peraturan otonom, dan aturan dasar membentuk empat kategori norma yang  diidentifikasi  oleh  teori  Nawiasky  (Junaidi,  2021).  Selain  itu,  UU  No.  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjabarkan hirarki peraturan dan Undang-Undang di Indonesia.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  menetapkan dasar untuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 yang mengatur perlakuan terhadap pemerkosa dan  kolaborator  keadilan.  Keputusan  Mahkamah  Agung  dapat  dieksekusi  secara  hukum meskipun merupakan aturan kebijakan (beleidsregel) karena didasarkan pada perintah dari Pasal  79  MA  Act.  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  menyatakan  bahwa  SEMA  adalah peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana dinyatakan dalam  Pasal  8  ayat  2.  Kekuatan  regulasi  Mahkamah  Agung  adalah  dorongan  untuk pembentukan SEMA dalam hal kekuatan. Administrasi, nasihat, pengawasan, dan peradilan adalah fungsi-fungsi terkait lainnya yang berkaitan dengan peraturan tersebut

## SIMPULAN
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  04  Tahun  2011  mendefinisikan  " Justice Collaborator"  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Justice  Collaborator  adalah seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi namun bersedia bekerja sama dengan penegak  hukum  untuk  membongkar  dan  memberantas  tindak  pidana  tersebut.  Dalam praktiknya,  lembaga  penegak  hukum  masih  menggunakan  kriteria  yang  berbeda  untuk memilih Justice Collaborator. Hal ini membuat pelaku kejahatan menjadi ragu untuk bekerja sama  dengan  pihak  berwajib  dan  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  atau penghargaan.  Menata  ulang  peran Justice  Collaborator  dalam  pemberantasan  korupsi adalah  dengan  menjadikannya  sebagai  saksi  kunci  dalam  Undang-Undang  anti-korupsi yang baru atau yang sudah ada. Justice Collaborator dapat ditanyai secara lebih bebas di luar pengadilan, yang dapat mengungkap lebih banyak pejabat yang korup.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
Budiman, H. (2016). Kesaksian Edisi II. Jurnal LPSK, Jakarta, 8.
Coloay,  C.  C.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Justice  Collaborator  Dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Uu No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Lex Crimen, 7(1).
Ekayanti, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Udayana University.
Friedman, L. M. (2019). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia.
Hikmawati,  P.  (2016).  Upaya  Perlindungan  Whistleblower  dan  Justice  Collaborator  dalam Tindak  Pidana  Korupsi. Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan Kesejahteraan, 4(1), 87 – 104.
Junaidi, M. (2021). Teori Perancangan Hukum. Semarang: Universitas Semarang.
Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti-korupsi  Tahun  2003.  (2003).  United  Nation Convention Against Corruption.
Lamintang, P. A. F. (2014). Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Mahmud, B., Junaidi, M., Sihotang, A. P., & Soegianto, S. (2021). Reposisi Kedudukan Justice Collaborator  Dalam Upaya  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal USM Law Review, 4(1), 362 – 377.
Manalu, R. Y. (2015). Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen, 4(1). Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
Muhammad,  R.  (2015).  Pengaturan  dan  Urgensi  Whistle  Blower  dan  Justice  Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(2), 203 – 222.
Nusantara, K. A.-H. (2023). Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 33/PID. SUS-TPK/2020 PN. PLG Dan Putusan No. 51/PID. SUS-TPK/2021 PN. TJK). Universitas Sriwijaya.
Octavany, K. Y. Z., & Utari, N. K. S. (2016). Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Organized Crime Di Indonesia Pada Masa Mendatang. Kertha Wicara, 5, 1 – 5.
Pratama, B. D., & Budiarsih, B. (2023). Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(1), 313 – 327.
Presiden  Republik  Indonesia.  (1999). Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  diperbaharui  dengan  Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang_undang Nomor 31 Tahun 1999.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2012). Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan-Undangan.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2014). Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Puteri,  R.  P.,  Junaidi,  M.,  &  Arifin,  Z.  (2020).  Reorientasi  sanksi  pidana  dalam pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 3(1), 98 – 111.
Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. In UI Press. UI Press.
Suyanto,  A.  A.  (2018).  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Rasuah  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 1(1), 39 – 67.
Tarmudi, T., & Malinim, O. S. (2023). Kedudukan Hukum Justice Collaborator pada Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid. Sus/2019/PN. Plg. Jurnal Hukum Bisnis, 12(04), 200 – 207.
Wijaya, F. (2012). Whistle blowers dan justice collaborator dalam perspektif hukum. Penaku.