Penyelenggaraan  pelayanan  publik  dalam beberapa  hal  belum  berjalan  sebagaimana diharapkan.  Hal  ini  terlihat  dari  masih adanya keluhan dan pengaduan publik, baik disampaikan  langsung  kepada  pemberi pelayanan  maupun  melalui  media  masa. Untuk  mengatasi  kondisi  ini,  diperlukan komitmen  yang  tegas  dan  jelas  dari pimpinan unit pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan Pedoman Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor:  63/KEP/M.PAN/7/2008.  Pedoman ini merupakan acuan bagi Instansi Pemerintah termasuk BUMN/BUMD dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya.
Pelayanan  publik  dapat  diartikan sebagai  pemberian  layanan  (melayani) keperluan  orang  atau  masyarakat  yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara yang  telah  ditetapkan.Sebagaimana  telah dikemukakan terdaHulu bahwa pemerintahan  pada  hakekatnya  adalah pelayanan kepada masyarakat.
Mekanisme  pemerintahan  dapat berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan tujuan  yang  diharapkan  maka  manusia atau  subjek  pelakunya  harus  baik  pula. Dengan  kata  lain,  mekanisme  sistem Pemerintahan  di  pusat  maupun  di  daerah dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya, bilamana  manusia  sebagai  subjek  yang menggerakannya  memiliki  kemampuan yang  tinggi  untuk  melaksanakan  tugas- tugasnya. Tanpa pelaksana yang memiliki kemampuan yang tinggi, maka mekanisme  Pemerintahan  pun  tidak  akan mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan dalam perencanaan. Menurut Hasibuan (2016;21) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)  adalah  ilmu  dan  seni  mengatur hubungan  peran  tenaga  kerja,  agar  efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan.    Menurut    Mulyadi  (2015;2) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)  adalah  dapat  diartikan  ilmu  dan seni  mengatur  hubungan  dan  peranan tenaga  kerja  secara  efektif  dan  efisien sehingga  tercapai  tujuan  organisasi  atau perusahaan.
Menurut    Nurmansyah  (2010;13) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah batasan yang lebih menggunakan

## Analisis Pelayanan Pengurusan KTP Pada Kantor Camat Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
MURNAWATI 1 ; LILI ERTI 2 ; TASRIL 3
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581 E-mail : lili3rti@gmail.com
Abstract :  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  KTP/  ID  Cards  Management Service at the Kampar Kiri Hulu District Office,  Kampar Regency. This  study used primary data directly from the responses of the community who take care of ID cards at the Kampar Kiri  Hulu  District  Office  of  Kampar  Regency  and  secondary  data  obtained  from  various sources  reports  that  were  related  to  this  study.  Method  of  data  collection  was  using  a questionnaire.  The  calculation  of  the  data  obtained  was  carried  out  using  descriptive  and quantitative analysis. The sample taken in this study were 61 people who took care of KTP at the Kampar Kiri Hulu sub-district office of Kampar Regency.
Keywords: Public Services, KTP/ ID cards
Analisis Pelayanan Pengurusan KTP Pada Kantor Camat Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ( Murnawati, Lili Erti, Tasril )
226
peningkatan pada filosofi, kebijakan, prosedur  dan  penerapan  yang  berhubungan pada pengolaan orang dalam suatu organisasi.
Berdasarkan  beberapa  definisi tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan  ilmu  dan  seni  yang  mengatur hubungan  dan  peran  tenaga  kerja  dalam organisasi  atau  perusahaan  secara  efektif dan  efisien  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan  oleh  perushaaan  atau organisasi.
Fungsi  pelayanan  publik  adalah salah  satu  fungsi  fundamental  yang  harus diemban  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh  BUMN/BUMD  dalam  memberikan dan  menyediakan  layanan  jasa  dan  atau barang public.
Dalam  konsep  pelayanan,  dikenal dua  jenis  pelaku  pelayanan,  yaitu  penyedia layanan  dan  penerima  layanan.  Penyedia layanan  atau  service  provider  adalah  pihak yang  dapat  memberikan  suatu  layanan tertentu  kepada  konsumen,  baik  berupa layanan  dalam  bentuk  penyediaan  dan penyerahan  barang  (goods)  atau  jasa-jasa (services).  Penerima  layanan  atau  service receiver  adalah  pelanggan  (customer)  atau konsumen  (consumer)  yang  menerima layanan dari para penyedia layanan.
Pemahaman pelayanan pemerintahan yang disediakan oleh birokrasi  merupakan  wujud  dari  fungsi aparat  birokrasi  sebagai  abdi  masyarakat dan  abdi  negara.  Sehingga  maksud  dari public service tersebut demi mensejahterakan  masyarakat.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,   Widodo  (2010:269) mengartikan  pelayanan  publik  sebagai pemberian  layanan  (melayani)  keperluan orang  atau  masyarakat  yang  mempunyai kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang telah ditetapkan
Moenir  (2008  ;  16)  mengatakan pelayanan  pemerintahan  adalah  kegiatan yang  dilakukan  oleh  seseorang/sekelompok orang  dengan  landasan  faktor  material
melalui  sistem,  prosedur  dan  metode tertentu  dalam  rangka  usaha  memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.
Adapun  pada  faktor  pelayanan terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan  pelayanan  yang  diberikan, yakni  :  ketepatan,  kecepatan,  keramahan, kemudahan,  fasilitas  dan  pengawasan. Kelambanan pelayanan tidak hanya disebabkan  oleh  kurang  baiknya  cara pelayanan  ditingkat  bawah.  Ternyata masih  banyak  faktor  yang  mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dalam birokrasi.Aparatur  pemerintahan  dalam melaksanakan  suatu  pekerjaan  terlalu berorientasi pada tugas sehingga membawa  pengaruh  kepada  hasil  dan kualitas pelayanan.Akibatnya para pegawai  menjadi  takut  berbuat  keliru  dan cenderung menyesuaikan pekerjaan
dengan petunjuk pelaksanaan. Standar  Pelayanan  Publik  menurut Keputusan Menteri PAN
Nomor:15/KEP/M.PAN/7/2014 tentang Pelayanan  Publik,  sekurang-kurangnya meliputi:  Waktu  penyelesaian  adalah pelaksanaan  pelayanan  yang  dilakukan pegawai  dapat  diselesaikan  dengan  tepat waktu yang meliputi : (1) pelayanan dapat diselesaikan  dengan  tepat  waktu,  (2) produk  pelayanan  diterima  dengan  tepat; Biaya  pelayanan  adalah  biaya  yang dikeluarkan  pemohon  untuk  mengurus yang  meliputi  biaya  administrasi  dan retribusi  dalam  pengurusan  KTP;  Produk pelayanan yaitu hasil yang dalam melaksanakanseluruh pekerjaan yang meliputi  (  1  )  kebersihan  kerja,  (  2  ) ketelitian  kerja;  Prosedur  pelayanan  yaitu pemberian  pelayanan  dengan  prosedur yang tidak berbelit  – belit yang meliputi : (  1  )  prosedur  yang  diberikan  jelas,  (  2  ) mudah  dipahami;  Sarana  dan  prasarana pelayanan  adalah  kelengkapan  dalam pemberian  pelayanan  kepada  publik  serta dilengkapi  dengan  fasilitas  pendukung pelayanan meliputi: (1) tersedianya sarana prasarana  kerja,  (2)  tersedianya  ruang tunggu,  halaman  parker;  Kompetensi petugas pemberi pelayanan adalah
pegawai  yang  mau  bertanggung  jawab terhadap  apa  yang  telah  dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pelayanan, meliputi  :  (1)  pimpinan  bertanggungjawab terhadap
penyelenggaraan pelayanan
pengurusan KTP, (2) memberikan kemudahan  dalam  pengurusan  KTP,  (3) penyelesaian  keluhan  pemohon  dalam pengurusan KTP.

## METODE
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  adalah  seluruh  masyarakat  yang mengurus  KTP  pada  Kantor  Camat  Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sebanyak 2207 masyarakat.  Pengambilan  sampel  dilakukan dengan  accidental  sampling  yaitu  hanya masyarakat  yang  ditemui  sedang  melakukan pengurusan KTP di kantor Camat selama tiga bulan terakhir. Pengambilan sampel dilakukan  dengan  accidental  sampling  yaitu hanya  masyarakat  yang  ditemui  sedang melakukan pengurusan KTP di kantor Camat selama tiga bulan terakhir.
Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang penulis  perlukan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut:  Data  Kuantitatif,  yaitu  data- data  yang  terkumpul  melalui  angket  disusun dalam  bentuk  table-tabel  berfrekuensi  dan persentasi kemudian aspek-aspek yang terdapat  dalam  tersebut  dibandingkan  atau diinterprestasikan sehingga diperoleh pemahaman  yang  luas  dari  tabel  tersebut. Data Kualitatif, yaitu data-data yang terkumpul  diklasifikasi  kedalam  kategori- kategori  berdasarkan  persamaan  dari  jenis data tersebut, kemudian diuraikan, dihubungkan  atau  diperbandingkan  antara satu data dengan data yang lainnya, sehingga diperoleh utuh tentang masalah yang diteliti.
Adapun  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  sebagai  berikut: Wawancara,  yaitu  melakukan  wawancara secara  langsung  yang  dilakukan  kepada kepala sekolah, tata usaha dan para guru yag terlibat  untuk  memberikan  informasi  yang berhubungan  dengan  data  yang  penulis butuhkan  dalam  penelitian.  Kuesioner,  yaitu teknik  pengumpulan  data  dengan  membuat daftar  pertanyaan  terlebih  dahulu  yang
menjadi objek pembahasan dengan beberapa  aspek  yang  terkait  didalamnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

## HASIL
Hasil  penelitian  yang  dilakukan diketahui  bahwa,  tanggapan  responden tentang  prosedur  yang  menyatakan  sangat baik  adalah  0  orang  atau  (0%)  yang menyatakan baik ada sebanyak 2 orang(2%) serta  yang  menyatakan  cukup  baik  ada  22 orang  (22%)  ,  yang  menyatakan  kurang baik 51 orang (51%) dan  yang menyatakan tidak baik sebanyak 16 orang (16%)
Tanggapan responden tentang Waktu yang menyatakan sangat baik adalah 2  orang  atau  (2%)  yang  menyatakan  baik ada  sebanyak  2  orang(2%)  serta  yang menyatakan cukup baik ada 25 orang (25%) ,  yang  menyatakan  kurang  baik  51  orang (51%)  dan  yang  menyatakan  tidak  baik sebanyak 16 orang (16%)
Tanggapan responden tentang Biaya yang  menyatakan  sangat  baik  adalah  1 orang atau (1%) yang menyatakan baik ada sebanyak 1 orang(1%) serta yang menyatakan cukup baik ada 2 orang (2%) , yang  menyatakan  kurang  baik  50  orang (50%)  dan  yang  menyatakan  tidak  baik sebanyak 17 orang (17%)
Tanggapan responden tentang Produk  yang  menyatakan  sangat  baik adalah 1 orang atau (1%) yang menyatakan baik  ada  sebanyak  1  orang(1%)  serta  yang menyatakan cukup baik ada 2 orang (2%) , yang  menyatakan  kurang  baik  50  orang (50%)  dan  yang  menyatakan  tidak  baik sebanyak 17 orang (17%)
Tanggapan responden tentang Sarana yang menyatakan sangat baik adalah 1  orang  atau  (1%)  yang  menyatakan  baik ada  sebanyak  1  orang(1%)  serta  yang menyatakan cukup baik ada 2 orang (2%) , yang  menyatakan  kurang  baik  50  orang (50%)  dan  yang  menyatakan  tidak  baik sebanyak 17 orang (17%)
Tanggapan responden tentang Biaya yang  menyatakan  sangat  baik  adalah  1 orang atau (1%) yang menyatakan baik ada
Analisis Pelayanan Pengurusan KTP Pada Kantor Camat Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ( Murnawati, Lili Erti, Tasril )
228
sebanyak 2 orang(2%) serta yang menyatakan cukup baik ada 27 orang (27%) , yang  menyatakan  kurang  baik  51  orang (51%)  dan  yang  menyatakan  tidak  baik sebanyak 15 orang (15%)
Kualitas  pelayanan  berpusat  pada upaya  pemenuhan  kebutuhan  dankeinginan konsumen  serta  ketepatan  penyampaiannya untuk mengimbangi harapankonsumen, menurut Parasuraman (1985) dalam Tjiptono (2004:60)terdapat  dua  faktor  utama  yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaituexpected  service  dan  perceived  service. Apabila pelayanan yang diterima ataudirasakan  sesuai  yang  diharapkan,  maka kualitas  yang  dipersepsikan  baik  dan memuaskan.  Jika,  pelayanan  yang  diterima melampui  harapan  pelanggan,  maka  kualitas pelayanan  dipersepsikan  sebagai  kualitas yang  ideal.  Sebaliknya,jika  jasa  yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan,  maka  kualitas  dipersepsikan buruk.  Dengan  demikian,  baik  tidaknya kualitas pelayanantergantung pada kemampuan  penyedia  jasa  dalam  memenuhi harapanpelanggannya secara konsisten.
Prosedur pelayanan adalah serangkaian  tata  kerja  yang  sudah  terencana dan  menjadi  pola  urutan  yang  digunakan untuk  menyelesaikan  pekerjaan,  dengan harapan  dapat  memberikan  pelayanan  yang memuaskan  Menurut  Moekijat  prosedur perkantoran  yang  baik  mempunyai  kriteria sebagai  berikut:  Mengakibatkan  bekerjanya kantor  lebih  lancar  (yakni  aliran  pekerjaan menjadi lebih baik); Memberikan pengawasan  yang  lebih  baik  terhadap  apa yang  dilakukan  dan  bagaimana  melakukan; Mengakibatkan penghematan – penghematan dalam  biaya  tetap  dan  pengeluaran  – pengeluaran umum; Mengakibatkan koordinasi yang lebih baik antara departemen –departemen  berlainan;  Membantu  dalam latihan  pegawai  baru;  Berhubungan  dengan formulasi – formulasi perkantoran, alat – alat pekerjaan tata usaha penting

## PEMBAHASAN
Prosedur  yang  jelas  dalam  pelayanan di  kantor  camat  Kampar  Kiri  Hulu  telah
cukup  baik  dijalankan  yang  disebabkan masih  adanya  prosedur  yang  berbelit-belit dan  sangat  merugikan  masyarakat  seperti masyaraat harus berulang kembali ke kantor camat  untuk  mengurus  KTP.sedangkan tanggapan  dari  penulis  diketahui  bahwa memang  telah  ada  prosedur  yang  jelas dalam  pelayanan  di  Kantor  camat  karena harus  memenuhi  segala  persyaratan  yanag ada.
Kemudahan  dalam  akses  yang diberikan  oleh  kecamatan  pada  masyarakat masih  kurang  lancar  dilakukan  dan  masih adanya  hambatan  seperti  lamanya  proses dan  administrasi  pembuatan  KTP,  dari  hal tersebut diketahui bahwa tanggapan penulis telah  ada  kemudahan  dalam  pelayanan namun masih kurang lancar karena kurangnya  sarana  pendukung  pelayanan yang ada
Dengan  demikian  dapat  penulis katakan  bahwa  pegawai  telah  ada  respon terhadap setiap masyarakat dalam memberikan pelayanannyaJadi dengan demikian  dari  tanggapan  penulis  diketahui bahwa  waktu  yang  ada  untuk  melakukan pelayanan kurang baik karena sering molor peyelesaiannya.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik dalam beberapa hal belum berjalan sebagaimana  diharapkan.  Hal  ini  terlihat dari  masih  adanya  keluhan  dan  pengaduan publik,  baik  disampaikan  langsung  kepada pemberi  pelayanan  maupun  melalui  media masa.  Untuk  mengatasi  kondisi  ini, diperlukan  komitmen  yang  tegas  dan  jelas dari  pimpinan  unit  pelayanan  publik. Sehubungan dengan hal tersebut
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan Pedoman Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor:  63/KEP/M.PAN/7/2008.  Pedoman ini merupakan acuan bagi Instansi Pemerintah termasuk BUMN/BUMD dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya.
Sejalan dengan itu, Pemerintah telah
229 melakukan berbagai perbaikan
dan penyempurnaan  kualitas  pelayanan  publik yang  ditindak  lanjuti  dengan  ditetapkannya Instruksi  Presiden  Nomor:  5  Tahun  2007 tentang  Percepatan  Pemberantasan  Korupsi, yang  menginstruksikan  antara  lain  kepada Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara untuk menyiapkan rumusam kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini diperoleh  bebrapa  kesimpulan  yang  secara ringkas sebagai berikut: 1). Dengan demikian diketahui bahwa dari hasil kedua rekapitulasi tanggapan  responden  tersebut  diketahui pelayanan  aparatur  pemerintah  kecamatan Kampar Kiri Hulu.dikatakan cukup terlaksana;  2).  Adapun  yang  menjadi hambatan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  di kantor  Camat  Kampar  Kiri  HuluKampar antara lain adalah: Masih kurangnya ketersediaan  akses  yang  baik  dari  kantor Camat  yaitu  tidak  tersedianya  sarana  yang lengkap  seperti  tidak  tersedianya  ruang tunggu  dan  komputer  bagi  pegawai  untuk melakukan  pekerjaannya;  masih  seringnya pegawai  meinggalkan  pekerjaan  dalam  jam kerja  sehingga  masyarakat  sulit  untuk menemui pegawai yang bersangkutan; Diketahui  bahwa    biaya  yang  ada  masih  ada oknum  pegawai  yang  meminta  biaya  lebih mahal  pada  masyarakat  dalam  pembuatan KTP  hal  ini  disebabkan  karena  adanya prosedur  yang  panjang  dalam  pengurusan KTP;  Kurang  jelasnya  prosedur  yang  di tetapkan  oleh  pihak  kecamatan  seperti  harus melengkapi  beberapa  persyaratan  seperti  pas photo  dan  mengisi  beberapa  formulir  hal  ini sering  terjadi  kesalahan  pengisian  oleh masyarakat;  Masih  ditemui  beberapa  oknum Pegawai  yang  kurang  tanggap  atau  respon terhadap  masyarakt  yang  disebabkan  mereka membeda-bedakan  setiap  masyarakat  yang melakukan  setiap  urusan  terutama  dalam pembuatan KTP

## DAFTAR RUJUKAN
Amstrong,  2006, Aplikasi  manajemen, Jakarta, Ghalia Indonesia
Creswll,  John  W,  2008, Reseach  Design,
Desain Penelitian Pendekatan
Kualitatif  &  Kuantitatif ,  Jakarta
Kik Press
Fathoni.  Abdurrahmat.  2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT.
Rineka Cipta. Jakarta.
Gary,  Dessler,  2015, Manajemen  Sumber Daya  Manusia,  Edisi  14 ,  Jakarta Selatan, Salemba Empat.Hasibuan, Melayu  S.P.  2012, Manajemen Sumber  Daya  Manusia,  Edisi Revisi, Jakarta, Bumi Aksara.
Hasibuan,  Malayu,  2016, Manajemen  : Dasar,  Pengertian  dan  Masalah, Jakarta, Bumi Aksara.
Hamali,  Arif  Yusuf,  2016, Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta, CAPS ( Canter  for  Academic  Publishing Service ).
Jayadi,  Ahmad.  2010. “Prospek  Otonomi Daerah”, PT. Gramedia. Jakarta
Kartono  Kartini,    2008, Pemimpin  dan Kepemimpinan, Jakarta Rajawali .
Kuncoro,  Mudrajad.  2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
Leo. Agustino. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan  Publik. CV.  Alfabeta.
Bandung.
MD  Moh.  Mahfud.  2010. “Dasar  dan
Struktur
Ketatanegaraan Indonesia” Jakarta,  PT  Rineka
Cipta

## 230
Mulyadi,  2015, Manajemen  Sumber  Daya Manusia (MSDM) , Bogor, IN MEDIA- Anggota IKAPI.
Moeheriono,  2012, Perencanaan,  Aplikasi dan Pengembangan Indikator
Kinerja  Utama  (IKU)  Bisnis  dan Publik , Jakarta, Rajawali Press.
Moenir 2010, Organisasi dalam Pemerintahan , Jakarta.Erlangga
Nurmansyah,  2010, Manajemen  Sumber Daya  Manusia ,  Pekanbaru,    Unilak Press.
__________,  2017, Manajemen  Sumber Daya  Manusia ,  Cetakan  Ketiga,
Pekanbaru, Unilak Press. Parasuraman A.2008, Manajemen Pelayanann  Umum  di  Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara
Prawirosentono,  Suyadi,  2008 ,  Kebijakan Kinerja  Karyawan, Yogyakarta  FE UGM
Rasyid,  Muhammad  Ryaas.  1997, Makna Pemerintahan  (Tinjauan  dari  segi etika  dan  kepemimpinan) .  Jakarta, PT. Yarsif Watampone.
Rusli  Budiman,2007, Pelayanann  Publik  di era reformsi, Teropong,Bandung
Sujianto,2008, Implementasi  kebijakan, Alaf Riau,Graha UNRI Press Pekanbaru
Sedarmayanti,  2007, Good  Government (Kepemerintahan yang Terimplementasi) Bagian kedua Membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good government  (kepemerintahan  yag Terimplementasi) .  Bandung,  CV.
Mandar Maju.
Sianipar, J.P.G. 2009, Manajemen Pelayanan  Masyarakat .  Jakarta, LAN-RI Edisi ke-2.
Suwanto,  2016, Manajemen  SDM  dalam Organisasi  Publik  dan  Bisnis , Bandung, Alfabeta.
Sutrisno,  Edy,  2016, Manajemen  Sumber Daya  Manusia.  Edisi  Kedua ,
Jakarta, Kencana Prenada Media.
Surianigrat,  Bayu.  1992, Mengenal  ilmu pemerintahan . Jakarta,  PT.  Rineka Cipta
Tjptono,  Fandi  2010, Pelayanan  Jasa, ANDI Offset Jakarta