https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT

## IMPLEMENTATION OF REGIONAL LIBRARY POLICY IN EFFORTS TO INCREASE COMMUNITY'S READING INTEREST
Revo Prambudi Adha 1 *, Hendri Koeswara 2 , Desna Aromatica 3 1 Magister Administrasi Publik FISIP, Universitas Andalas, Indonesia 2,3 Administrasi Publik FISIP, Universitas Andalas, Indonesia Koresponden email: voprambudi@gmail.com

## ABSTRAK
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang masih mengalami berbagai permasalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai agen pelaksana kebijakan perpustakaan. Artikel ini bertujuan untuk melihat implementasi dan kinerja kebijakan tentang perpustakaan dalam upaya peningkatan minat baca yang dimiliki masyarakat di Kota Padang. Implementasi Kebijakan ini menggunakan acuan teoritis Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, doku- mentasi dan observasi, serta dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat implementasi dan kinerja kebijakan tentang perpustakaan di Kota Padang tidak berjalan dengan baik yaitu keterbatasan SDM berkompeten di bidang perpustakaan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Sarana serta prasarana yang yang dimiliki masih belum memadai akibat kurangnya APBD yang dimiliki oleh pemerintah, komunikasi dan promosi perpustakaan yang dilaksanakan kurang optimal, sikap masyarakat yang masih me- nganggap pendidikan belum begitu penting, serta kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 mem- pengaruhi fokus masyarakat sehingga menyebabkan minat baca masyarakat menjadi rendah .
Kata kunci: Implementasi kebijakan, kebijakan perpustakaan, minat baca

## ABSTRACT
The Library and Archives Service of Padang City is still experiencing by various problems in carrying out its duties as an implementing agent for policy on libraries. This article was aim to looking the implementating and performance of policy on libraries in attempted to increasing the public interest on reading on city of Padang. by using the theoretical reference of Policy Implementation from Van Meter - Van Horn which consisting the six variables that affect policy implementation. The data was collecting through interviews, from documentation, and observation, and analyzed qualitatively with a descriptive approach. The results was show that there are several factors that made the implementation and performance of policies on libraries in the city of Padang not run well, namely competent human resources in the field of libraries owned by Padang City Library and Archives Service were limited, facilities and infrastructure were inadequate from lacking of budget. Owned by the government, the communication and promotion of libraries that were carried out were not optimal, the attitude of the people who still considered education not so important, and the economic condition of the community due to the Covid-19 pandemic affected the community's focus, causing people's interest in reading to be low .
Keywords : Policy implementation, library policy, reading interest
PENDAHULUAN Perpustakaan adalah tempat penyedia pe- ngetahuan yang paling tepat untuk belajar, membaca, melakukan riset penelitian, dan juga mencari jawaban-jawaban dari setiap persoalan yang muncul, baik itu persoalan yang menyang- kut pribadi manusia maupun persoalan yang berada di masyarakat, bangsa dan negara. Se- hingga pada hakekatnya perpustakaan memiliki fungsi sebagai sumber informasi dalam seluruh
bidang pengetahuan. Sehingga peran dari per- pustakaan sendiri sangat besar dalam hal pe- ningkatan ilmu pengetahuan serta pendidikan masyarakat.
Di bidang Pendidikan di Kota Padang, perpustakaan sendiri memiliki peranan yang sangat penting sebagai pendukung sarana mas- yarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan ilmu, pendidikan, dan informasi melalui koleksi buku
yang dimiliki perpustakaan umum Kota Padang. Selain masyarakat dapat berkunjung ke per- pustakaan umum Kota Padang. oleh sebab itu Pemerintah Kota Padang membuat PERDA Kota Padang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpusta- kaan. Peraturan ini megacu kepada Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan yang men- jelaskan betapa pentingnya fungsi dari perpus- takaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh setiap daerah.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai agen pelaksana kegiatan perpustakaan di Kota Padang juga melakukan kegiatan perpustakaan keliling untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bahan bacaan dengan berkunjung ke sekolah-sekolah maupun ke tempat rekreasi. Hal ini dilakukan semata untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai penunjang dalam memberi- kan informasi dan pendidikan yang layak bagi masyarakat. Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan inovasi berupa Rumah Pustaka-Peduli Arsip Masyarakat. Kegiatan ini berupa memberikan pinjaman buku bacaan se- banyak anggota keluarga pada setiap rumah di masing-masing kelurahan dalam waktu tertentu, apabila telah selesai maka buku tersebut akan diganti dengan buku lainnya, selain memberikan pinjaman buku dengan langsung mendatangi rumah-rumah penduduk.
Pemerintah Kota Padang, dalam upaya me- ningkatkan fungsi serta peran Pemerintah Kota Padang, menemukan berbagai macam masalah yang harus dihadapi. Peran serta kemampuan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, sangatlah penting dalam pelaksanaan dan pe- nyelenggaraan pembangunan. Kapasitas dari ke- lembagaan yang didukung oleh tenaga atau pe- gawai pemerintah yang berorientasi pada tata kelola serta kinerja pemerintahan yang baik ( good governance ) sangatlah diperlukan, sehingga hara- pan masyarakat sesuai dengan akuntabilitas laya- nan publik yang diberikan.
Namun pada realitanya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dihadapkan dengan beragam masalah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Terlebih pada tata kelola perpustakaan oleh tenaga keperpustakaan dalam rangka pe- ningkatan minat baca yang dimiliki oleh mas- yarakat. Berdasarkan observasi awal yang dilaku- kan oleh penulis, didapatkan beberapa kelemahan pemerintah kota, terutama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam pelaksanaan dan pengimplementasian kebijakan tentang per- pustakaan di Kota Padang, yang dapat dilihat dari :
1. Masih kurang memadainya fasilitas yang di- sediakan. Terutama rak untuk peletakan buku sehingga menyebabkan buku yang dimiliki tidak tersusun semua pada rak buku serta sebagian lainnya hanya diletakkan dalam kardus, serta kurangnya jumlah ketersediaan fasilitas kursi dan meja bagi pembaca sehingga membuat sebagian pengunjung menjadi ku- rang nyaman karena harus membaca sambil berdiri.
2. Sistim pengelolaan dan administrasi per- pustakaan yang kurang terkelola dengan baik. Hal ini terlihat dari belum adanya ketersediaan kartu pustaka sehingga mengakibatkan buku dari perpustakaan sulit diakses pembaca.
3. Kekurangan SDM profesional yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam pengelolaan perpustakaan. Seperti kurangnya staf pegawai perpustakaan yang mengelola perpustakaan dengan baik Suatu kebijakan dapat dilihat keman- faatannya jika implementasi terhadap kebijakan tersebut telah dilakukan. Proses implementasi menjadi kegiatan yang cukup penting dari ke- seluruhan proses perencanaan kebijakan maupun peraturan (Mulyadi, 2016). Dalam jurnal im- plementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter-Van Horn, (Van Meter & Van Horn, 1975) implementasi kebijakan terlihat sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh 6 (enam) variabel, yaitu ukuran serta tujuan kebijakan. Ukuran serta tujuan kebijakan seharusnya dapat dilihat secara spesifik melalui peraturan yang digunakan, sehingga pada akhir dari program dapat diketahui kegagalan maupun keberhasilan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Lalu variabel recousces , merujuk pada besarnya dukungan sumberdaya manusia serta sumberdaya finansial, dalam pelaksanaan kebijakan maupun program sehingga dihasilkan implementasi suatu kebijakan dengan kinerja sempurna serta nilai yang efisien dapat dijelaskan.
Kemudian komunikasi antar organisasi pe- laksana, dimana komunikasi yang dilakukan haruslah ditetapkan sebagai patron bagi orga- nisasi dalam program yang dijalankan. Diperlu- kan koordinasi juga komunikasi dari implementor suatu program dengan lembaga terkait, sehingga adanya kerja sama serta koordinasi antara lembaga yang berperan sangat diperlukan agar tercapainya keberhasilan dari program tersebut. karakteristik dari agen pelaksana kebijakan, ialah besarnya daya dukungan dari organisasi me- lingkupi struktur dari birokrasi, pola hubungan serta norma yang terjadi didalam birokrasi,
dimana keseluruhan tersebut akan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan.
Variabel selanjutnya adalah kondisi eko- nomi, sosial, serta politik. Kondisi ini mencakupi sumber daya ekonomi serta lingkungan yang berpotensi memberikan dukungan dari keberha- silan pengimplementasian kebijakan, dalam artian seberapa jauh lingkungan dari kebijakan tersebut akan mempengaruhi pengimplementasian kebija- kan yang dilaksanakan. Terakhir, sikap dari para pelaksana program atau kebijakan, yang men- cakupi tiga poin penitng, pertama respon im- plementer terkait kebijakan, yang tentunya ber- pengaruh terhadap disposisi dalam pelaksanaan suatu kebijakan, kognisi atau pengetahuan terkait program yang dilaksanakan, intensitas dari dis- posisi implementer, merupakan preferensi dari nilai yang dimiliki oleh implementer.
Berdasarkan hal tersebut, fokus utama ma- salah dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah mengetahui implementasi dari kebijakan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpustakaan. Menurut Novianto (2021), evaluasi kebijakan perpustakaan diperlukan untuk mengetahui aspek apa sajayang harus dipertahankan, ditingkatkan dan apa yang perlu diubah sesuai dengan ke- butuhan perpustakaan sesuai dengan keadaan yang terkini.
Penulis beranggapan bahwa pengaplikasian teori implementasi kebijakan oleh Van Meter-Van Horn dalam menganalisis kebijakan perpustakaan di Kota Padang terbilang cukup tepat, mengingat keenam faktor yang terdapat dalam teori tersebut dapat dipergunakan dalam kultur maupun budaya Pemerintahan di Kota Padang, terutama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang.
METODE Penulis menggunakan pendekatan peneli- tian berupa pendekatan kualitatif dengan acuan pendekatan studi kasus. Menurut Dooley (Dooley, 2002) penelitian dengan penggunaan studi kasus ialah sebuah metoda relevan agar hasil penelitian dari peneliti yang relevan dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti. Penjelasan Stake didalam Denzin dan Lincoln didalam Raharjo (Raharjo, 2017), jenis-jenis dari studi kasus ialah:
1. Instrinsic case study atau studi kasus secara intrinsik.
2. Instrumental case study atau studi kasus secara instrumental.
3. Collective case study atau studi kasus secara kolektif.
Metode penelitan yang penulis pilih ialah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan
mempertimbangkan bahwa penulis berupaya un- tuk melakukan kajian, memahami, serta me- lakukan analisis secara mendalam tentang im- plementasi kebijakan perpustakaan di Kota Padang, dengan tetap menggunakan acuan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter Van Horn. Karena implementasi dari peraturan haruslah di- kaji menggunakan teori yang tepat. Penulis mempergunakan penelitian lapa- ngan ( field research ) untuk mendapatkan ke- akuratan data yaitu dengan metoda dokumentasi serta wawancara (Moleong, 2018). Teknis wa- wancara dilaksanakan secara mendalam lewat diskusi maupun tanya jawab dengan berpedoman kepada pedoman wawancara, serta akan ber- kembang seiring dilakukannya diskusi maupun wawancara yang bersifat terbuka.
Untuk informan dari penelitian yang pe- nulis pilih ialah aparatur yang menjalankan tupoksi pengelolaan perpustakaan pada DIS- PUSIP Kota Padang. Sedangkan Metoda doku- mentasi yang dilakukan peneliti berasal dari pengumpulan data lewat berkas, dokumen, buku, maupun berbagai teori yang mempunyai kaitan dengan permasalahan dari penelitian penulis. Teknis analisa dari data didalam penelitian yang penulis lakukan, berpedoman kepada analisa kualitatif data yang dijabarkan oleh Miles dan Huberman (2019). dengan berpaku pada tiga jalur analisa, yaitu pereduksian data ( data reduction ), penampilan data ( data display ), seta pengambilan kesimpulan atau peroses verifikasi ( conclusion drawing ). Kesimpulan yang didapat dari penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) diharapkan akan da- pat menjawab rumusan sari masalah namun bisa jadi tidak terjawab, diakibatkan rumusan masalah didalam penelitian kualitatif yang dilakukan penulis akan bersifat sementara serta berpotensi berkembang lebih lanjut sesuai dengan perkem- bangan dari penelitian yang dilakukan di lapa- ngan. Data primer dari penelitian yang penulis lakukan berupa, rekaman dari wawancara, tran- skripsi dari wawancara yang dilakukan, catatan temuan di lapangan, serta dokumentasi dari ke- giatan penelitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sebagai agen pelaksana kebijakan per- pustakaan di Kota Padang kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya dengan baik terutama dalam meningkatkan tingkat kunjungan perpus- takaan. Hayuni (2017) menjelaskan bahwa ting- kat kunjungan yang rendah pada perpustakaan Kota Padang diakibatkan oleh berbagai masalah, yaitu lokasi atau penempatan perpustakaan kota
yang kurang sesuai serta diketahui oleh sedikit masyarakat, kemudian koleksi buku yang di- butuhkan pembaca masih kurang lengkap, serta kesulitan dari pengunjung dalam pencarian buku yang diinginkan, terakhir kurang memadainya fasilitas yang dimiliki oleh perpustakaan kota. Yudisman & Rahmi (2020) menjelaskan bahwa bertujuan peningkatan koleksi dan layanan per- pustakaan sangat berguna untuk menentukan apa yang harus dikembangkan dan menentukan pe- ningkatan layanan dari perpustakaan yang di- miliki. Untuk melihat bagaimana kebijakan per- pustakaan di Kota padang dapat dikatakan efektif menurut Meutia (2017), maka peneliti melihatnya melalui variabel yang dijelaskan oleh Van Meter Van Horn dalam Teori Implementasi Kebijakan pendidikan dan pelatihan dari beberapa variabel, yakni: standar dan ukuran dari kebijakan, sumber- daya, karakteristik dari agen pelaksana kegiatan, komunikasi yang terjadi antar-organisasi, sikap dari para pelaksana kebijakan, serta kondisi ling- kungan ekonomi sosial dan politik.
Ukuran dan Tujuan Kebijakan Pengukuran keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan pertama-tama dilihat dari pro- sesnya dengan cara mempertanyakan pelaksa- naan program, apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan, serta apakah tujuan prog- ram tersebut telah tercapai. Tidak jarang multi- interpretasi ini terjadi dalam proses meng- implementasikan suatu program, maka dari itu Van Meter Van Horn mengatakan bahwa suatu program atau kebijakan haruslah memiliki ukuran dan tujuan kebijakan yang dipaparkan secara jelas dan mudah diukur, sehingga pada akhir program dapat dilihat keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan atau kegiatan yang dilaksanakan. Se- mua itu dapat dilihat dari dokumen turunan prog- ram tersebut, seperti peraturan dan pedoman prog- ram. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpustakaan men- jelaskan bahwa diperlukan keberadaan perpusta- kaan yang memiliki fungsi sebagai wahana pembelajaran untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sepanjang hayat. Sehingga budaya gemar membaca perlu ditumbuhkan melalui pe- ngembangan serta pendaya gunaan perpustakaan sebagai sumber dari informasi yang berbentuk karya tulis, cetak, maupun karya rekam. Peraturan ini sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2007 Tentang Perpustakaan yang menjelaskan wewenang dari pemerintah daerah adalah:
a. menetapkan aturan kebijakan daerah dalam hal mengembangkan serta monitoring perpusta- kaan di wilayah kerja masing-masing;
b. pengaturan, pengawasan, dan evaluasi dari penyelenggaraan serta pengelolaan dari per- pustakaan di wilayah kerja masing-masing
c. Pelestarian dan pemberdaya gunaan naskah kuno serta melakukan alih media untuk naska tersebut, yang dimiliki oleh warga masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
Sedangkan untuk standar kebijakan, ber- dasarkan peraturan tersebut untuk standar nasio- nal dari perpustakaan sendiri terdiri atas: a. standar terhadap koleksi perpustakaan b. standar terhadap sarana dan prasarana c. standar terhadap pelayanan perpustakaan d. standar terhadap tenaga perpustakaan
e. standar terhadap penyelenggaraan f. standar terhadap pengelolaan. Standar nasional untuk perpustakaan seba- gaimana yang dimaksud pada peraturan diatas dijadikan atas acuan pengelolaan, penyeleng- garaan, serta pengembangan perpustakaan. Dari peraturan diatas dapat ukuran dan tujuhan ke- bijakan yang dilaksanakan sudah jelas, yaitu mengacu kepada peraturan yang berlaku.
Sumber Daya Keberhasilan proses implementasi kebija- kan sangatlah bergantung kepada kemampuan pemanfaatan sumber daya yang disediakan. Van Meter Van Horn mengatakan bahwasanya ke- tersediaan sumberdaya yang memadai baik itu kualitas maupun kuantitas juga akan menentukan pencapaian tujuan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksudkan ialah sumberdaya manusia, sum- berdaya finansial, serta sarana prasarana yang memadai.
Sumberdaya manusia berkompeten yang dimiliki oleh DISPUSIP Kota Padang masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan, terutama untuk tenaga pengelola perpustakaan. Kurangnya ten- aga pengelola ini disebabkan oleh belum adanya sertifikasi maupun keahlian yang dimiliki oleh pegawai umum di DISPUSIP Kota Padang, Oleh karena itu pengelolaan perpustakaan masih dilakukan oleh pegawai yang belum memiliki keahlian tentang perpustakaan demi pelayanan perpustakaan tetap berjalan dengan baik. Sumber daya finansial yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam pengelollan arsip sendiri dapat dikategorikan belum memadai, hal ini diakibatkan oleh ke-
tersediaan dana APBD Kota Padasang serta refo- cusing anggaran yang terjadi akibat fokus ke- giatan di pemerintahan Kota Padang yang di- tekankan kepada percepatan penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Kurang memadainya sumber daya finansial ini menybabkan beberapa kegiatan terkait pengelolaan perpustakaan men- jadi tidak terlaksana.
Sarana prasarana yang dimiliki oleh DIS- PUSIP Kota Padang juga belum mencukupi. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pemerintah Kota Padang telah memiliki katalog bacaan di perpustakaan kota yang memadai. Tetapi peneliti melihat hanya terdapat dua unit mobil perpustakaan keliling yang beroperasi, sedangkan sesuai standar yang dibutuhkan oleh Kota Padang adalah 5 unit mobil perpustakaan keliling. Jumlah ini yang dibutuhkan ini sesuai dengan intensitas tugas sesuai kebijakan yaitu mencakup seluruh sekolah yang ada, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas pada Kota Padang, serta jumlah Taman Bacaan Mas- yarakat. Permasalahan mengenai lokasi perpusta- kaan kota sudah cukup strategis karena terletak di kawasan Gedung Olah Raga yang tentunya mudah diakses oleh masyarakat. Namun permasalahan yang peneliti temukan adalah promosi terhadap perpustakaan kota ini tdak berjalan dengan baik mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki.
Komunikasi Antar Organisasi Hasil penelitian yang penulis lakukan me- ngungkapkan bahwa tidak ada permsalahan serius terkait variabel komunikasi antar organisasi. Di- karenakan kebijakan ini merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh satu lembaga sebagai organisasi pelaksana. Permasalahan yang muncul hanya terdapat pada komunikasi dengan sekolah yang menyediakan layanan perpustakaan, dimana komunikasi dengan beberapa sekolah penyedia perpustakaan masih belum berjalan dengan mak- simal.
Karakteristik Agen Pelaksana Karakteristik dari agen pelaksana kebijakan berkaitan dengan struktural organisasi, norma yang berlaku serta pola dari hubungan yang terjadi pada birokrasi. Karakteristik ini akan berpengaruh terhadap implementasi dari kebija- kan atau program yang sudah dibuat. Karak- teristik organisasi pelaksana ini juga penting dikarenakan kinerja dari implementasi juga di- pengaruhi oleh kriteria yang sesuai dan cocok bagi agen pelaksana.
Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini yaitu DISPUSIP Kota Padang telah memiliki etos kerja dan telah menjalankan kebijakan telah sesuai
dengan prosedural yang dibuat. Hal ini penulis lihat berdasarkan alur kerja serta Standart Operational Procedure dan Standart Operational Management yang telah terpampang dan dilak- sanakan dengan baik, namun terkadang terjadi Human Error yang menyebabkan prosedur yang telah disepakati tidak terlaksana dengan baik.
Sikap Para Pelaksana Kebijakan Sikap para pelaksana kebijakan diartikan sebagai penerimaan atau penolakan pelaksana kebijakan dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan diimplementasikan. Terdapat tiga unsur tangga- pan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang terdiri atas respon dari implementer terkait kebijakan, kesadaran maupun pemahaman dari pelaksana terkait dengan kebijakan, serta in- tensitas dari disposisi implementor yaitu keber- pihakan nilai yang dimiliki implementer. Dalam Implementasi dari Kebijakan tentang Perpustakaan di Kota Padang ini terdapat ber- bagai macam respon pelaksana terhadap program tersebut yang peneliti temukan. Rata-rata para pelaksana kebijakan baik di level nasional, pro- vinsi, dan kota menyambut dan menerima prog- ram ini dengan positif.
Sikap para pelaksana sudah bagus dalam melaksanakan kebijakan perpustakaan ini, namun hal ini tetnunya tidak terlepas dari faktor lain yang turut pempengaruhi sikap dari pelaksana kebija- kan dalam menjalankan kebijakan ini. Peneliti menilai bahwa sikap para pelaksana kebijakan sudah tepat mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.
Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Variabel yang juga cukup penting untuk diperhatikan guna melihat kinerja dari imple- mentasi pemerintah berdasarkan perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter Van Horn ialah seberapa jauh kondisi lingkungan eksternal men- jadi pendorong dari keberhasilan suatu kebijakan publik yang telah dibuat. Kondisi lingkungan yang kurang sesuai akan menjadi penyebab gagal- nya implementasi kebijakan. Kemudian kondisi dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi tersebut seperti kondisi lingkungan sosial, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan politik. Berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan dan dikaitkan dengan variabel Van meter Van Horn maka diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan terkait kondisi lingkungan sosial yang tejadi pada agen pelaksana kebijakan.
Namun kondisi sosial pada masyarakat yang beragam karena taraf pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat cukup beragam menjadikan hal ini sebagai permasalahan. Cukup banyaknya mas- yarakat yang masih memandang pendidikan bukanlah hal penting menyebabkan implementasi kebijakan kurang berjalan dengan maksimal, se- hingga juga menyebabkan minat baca di kalangan masyarakat umum menjadi cukup rendah.
Kondisi ekonomi warga terjadi penurunan, diakibatkan oleh pandemi Covid-19, ikut menjadi penyebab dari rendahnya minat baca masyarakat. Masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah masih belum menganggap perpustakaan itu penting, dan lebih berfokus kepada pening- katan taraf ekonomi dibandingkan dengan hal sekunder seperti membaca. Walaupun perpusta- kaan berbasis digital sudah dapat diakses dengan mudah penggunakan telepon selular, tapi pada kenyataannya hanya diakses oleh segelintir mas- yarakat yang membutuhkan.
Kondisi politik yang terjadi pada Pemerin- tahan Kota Padang juga turut menjadi permasa- lahan dalam implementasi kebijakan ini. Tinggi- nya tingkat mutasi pegawai yang terjadi di peme- rintahan Kota Padang menyebabkan kebijakan ini kurang berjalan dengan baik. Seharusnya peme- rintah Kota Padang lebih melihat dengan teliti terkait permasalahan ini sebelum mengambil pi- lihan dalam perstruturisasi pemerintahan.
SIMPULAN Berdasarkan hasil dari enelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan penulis pada bab sebe- lumnya, menunjukkan bahwa implementasi dan kinerja kebijakan perpustakaan di Kota Padang dalam meningkatkan minat baca masyarakat masih belum berjalan dengan optimal. Pembagian tugas kerja serta bidang kerja dari pegawai yang belum sesuai dengan keahlian yang dimiliki juga menimbulkan problematika terkait implementasi kebijakan ini. Anggaran yang dimiliki oleh agen pelaksana kegiatan masih jauh dari kata memadai mengingat beben kerja dan fungsi dari agen pelaksana dalam menjalankan kebijakan juga menjadi permasalahan baru.
Keterbatasan anggaran yang dimiliki ini juga berdampak pada sarana serta prasarana yang masih belum sesuai standar. Sedangkan permasa- lahan lain yang terjadi terletak pada faktor internal dan eksternal baik dari DISPUSIP Kota Padang sebagai agen pelaksana kebijakan serta masya- rakat sendiri. Latar belakang pendidikan dari masyarakat Kota Padang serta efek dari pandemi
Covid-19 menyebabkan minat baca dari masya- rakat menurun, walaupun pemerintah sudah ber- susah payah dalam mengimplementasikan kebi- jakan ini dengan segala keterbatasan yang ada, namun respon dari masyarakat yang kurang menerima dan menganggap perpustakaan serta pendidikan itu penting menjadi masalah utama dalam pelaksanaan kebijakan.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang terkait data beserta informasi yang telah diberikan kepada penulis, yang mana sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN
Achmad Qorni Novianto. (2021). Kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan: Formulasi, implementasi, hingga evaluasi.
Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi , 13 (2), 46. Deddy Mulyadi. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. In Alfabeta (Rev. 2). Alfabeta. Lexy J. Moleong. (2018). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Matthew B. Miles, A. M. H. (2019). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode- metode Baru . UI Press. Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik . Raharjo, M. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif : Konsep Dan Prosedurnya . 13–14. Rahimah Hayuni, N. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kunjungan di perpustakaan. Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan , 6 (1), 141–146. Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Cetakan 26). Alfabeta. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society , 6 (4), 445–488. Yudisman, S. N., & Rahmi, L. (2020). Kebijakan Pengembangan Koleksi Di Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta. UNILIB : Jurnal Perpustakaan , 11 (2), 108–117.