SANKSI ADAT KARANG MEMADU SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA ADAT PENGLIPURAN, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI
Ni Luh Sriyani 1 , Vincensia Indah Sri Pinasti 2
Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta niluh.2018@student.uny.ac.id 1 , indah_sp@uny.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  alasan  warga  Desa  Adat  Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali melarang perkawinan poligami, bentuk- bentuk dan dampak sanksi adat karang memadu. Penelitian ini menggunakan metode analisis data  kualitatif  dengan  lokasi  penelitian  di  Desa  Adat  Penglipuran,  Kecamatan  Bangli, Kabupaten  Bangli,  Provinsi  Bali.  Informan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  warga  desa  adat penglipuran. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data  yang  digunakan  meliputi  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Keabsahan  data diperiksa  dengan menggunakan  teknik  triangulasi  data. Teknik  analisis  data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.    Hasil  peneliitian  menunjukan  bahwa  ada beberapa landasan yang menjadi alasan penting mengapa warga desa penglipuran melarang adanya  perkawinan  poligami,  yakni  landasan  yuridis,  landasan  sosiologis,  landasan psikologis,  serta  landasan  religius.  Adapun  proses  serta  bentuk-bentuk  sanksi  adat karang memadu yakni melalui tiga tahapan, pertama tahap pemanggilan. Selanjutnya di tahap kedua yakni pembuatan rumah di area karang memadu oleh warga yang nantinya akan ditempati oleh  keluarga  yang  berpoligami,    dan  tahapan  terakhir  penerapan  sanksi  yakni    berupa pengucilan warga.
Kata Kunci : Perkawinan Poligami, Sanksi Karang Memadu, Penglipuran.
THE KARANG MEMADU CUSTOMARY SANCTION AS AN EFFORT TO ANTICIPATE POLYGAMOUS MARRIAGES IN THE PENGLIPURAN TRAITIONAL VILLAGE, BANGLI SUB-DISTRICT, BANGLI DISTRICT, BALI PROVINCE

## ABSTRACT
This study aims to discover the reasons for prohibiting polygamous marriages among residents  of  Penglipuran  Traditional  Village,  Bangli  District,  Bangli  Regency,  and  Bali Province,  as  well  as  to  investigate  the  forms  and  effects  of  traditional  "Karang  Memadu" sanctions  if  polygamous  marriages  are  practiced.  The  research  takes  place  in  Penglipuran Traditional Village, Bangli District, Bangli Regency, Bali Province, and uses qualitative data analysis  methodologies.  The  informants  in  this  study  were  residents  of  the  Penglipuran traditional  village.  The  data  collection  methods  used  include  interviews,  observation,  and documentation. The validity of the data was checked by using the data triangulation technique. The data analysis technique uses the Miles and Huberman interactive model which comprises the steps of data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions. The study's findings  reveal  that  there  are  various  key  reasons  why  Penglipuran  villagers  oppose polygamous  marriages,  including  legal,  social,  psychological,  and  religious  considerations. The process and forms of customary sanctions for "Karang Memadu," namely through three stages,  the  first  of  which  is  the  summoning  stage,  where  if  the  results  of  the  first  stage's mediation.  Then  for  the  second  stage,  which  involves  residents  building  houses  in  the integrated "Karang Memadu" area that will later be occupied by polygamous families, and the third  stage,  which  involves  imposing  sanctions  such  as  ostracism,  refusal  to  interact  with residents, refusal to enter the temple area, and refusal to receive services from the village.

## Keywords: Polygamous Marriage, "Karang Memadu" Sanctions, Penglipuran

## PENDAHULUAN
Perkawinan  menurut  UU  No  1 tahun  1974  merupakan  suatu  ikatan  lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk  keluarga  kecil  yang  bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan ketuhanan  yang  maha  esa.  Selain  itu perkawinan  juga  memiliki  arti  sebagai sebuah  pertalian  yang  syah  antara seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan untuk  waktu  yang  lama.  Berdasarkan definisi perkawinan tersebut diatas, jelaslah bahwa perkawinan merupakan hal yang  sangat  penting  dalam  eksistensi hidup manusia yang didasari oleh nilai-nilai yang luhur, hal ini disebabkan oleh karena perkawinan  itu  sendiri  merupakan  ikatan lahir  batin  serta  atas  anugrah  dari  Tuhan Yang  maha  Esa.  (Sudiatmaka,  1974:47)
Dalam  hal  mengekspresikan  rasa  cinta kasih dalam keluarga oleh suami terhadap istri,  sering  caranya  bermacam-macam. Ada  yang  konsisten  mengambil  model perkawinan monogami, hanya dengan satu istri  saja.  Namun  demikian  tidak  sedikit juga  masyarakat  yang  memilih  poligami atau mempunyai lebih dari satu istri.
Secara historis, kehidupan berpoligami  sudah  dilakukan  sejak  zaman dahulu oleh para penguasa (raja-raja), dan juga  dilakukan  oleh  masyarakat  biasa. Walaupun  sangat  lumbrah  dilakukan, berpoligami  selalu  mendapat  perlawanan dan penentangan dari kelompok masyarakat  lainnya,  terutama  dari  istri
pertama dari rumah tangga yang berpoligami.  Pada  kelompok  masyarakat tertentu,  berpoligami  atau  seorang  suami mempunyai  dua  atau  lebih  istri  dianggap suatu  momok  yang  ditentang  keras  oleh masyarakat  sehingga  bagi  mereka  yang memilih  melakukan  perkawinan  poligami akan  dikenai  sanksi  adat  maupun  sanksi secara sosial.
Jika  dikaji  dari  aspek  Sosiologi Hukum  khususnya  hukum  adat,  memang fenomena poligami juga masih mengalami pro  dan  kontra.  Pro  dan  kontra  tersebut disebabkan  oleh  karena  adanya  hukum adat lokal yang memperbolehkan seseorang melakukan tindak poligami, dan ada  pula  hukum  adat  lokal  yang  sangat melarang  seseorang  untuk  melakukan tindak poligami.
Data  yang  dirilis  oleh  detik.news pada  tahun  2018  memaparkan  bahwa setidaknya  ada  867  kasus  poligami  yang diajukan oleh pihak suami dan direstui oleh Pengadilan  Agama  di  Indonesia.  Angka tersebut  sangat  berbeda  jauh  dengan angka  kasus  poligami  di  sebuah  desa  di Bali  yakni  di  Desa  Penglipuran.  Dimana pada tahun yang sama bahkan hingga saat ini data yang diperoleh dari kondisi nyata di lapangan menerangkan bahwa poligami di Desa  Penglipuran  mencapai  0%,  yang mana  hal  itu  berarti  hampir  tidak  pernah ada  kasus  poligami  di  Desa  Penglipuran. Setelah  ditelisik  lebih  jauh,  0%  angka poligami  di  Desa  Penglipuran    terjadi karena  tidak  terlepas  dari  adanya  sebuah
aturan  adat  yang  memang  melarang warganya  untuk  berpoligami.  Aturan  adat tersebut dikenal dengan istilah sanksi adat karang  memadu.  Keberadaan  sanksi  adat inilah  yang  membuat  angka  poligami  di Desa  Penglipuran  bertahan  di  angka  0%. Berangkat  dari  pemahaman  tersebutlah, penulis  merasa  tertarik  untuk  menelisik lebih jauh, fokus, dan mendalam mengenai sanksi adat karang memadu.
Mempertanyakan dan menganalisis mengenai mengapa warga desa menerapkan aturan tersebut, juga menelusuri  lebih  detail  terkait  seberapa mengerikan dan menakutkannya konsekuensi atau bentuk sanksi adat yang diterima hingga berdampak pada ketakutan warga  untuk  melakukan  poligami  yang dibuktikan  dengan  tidak  adanya  kasus poligami  di  Desa  Penglipuran  hingga  saat ini.
Di Desa Adat Penglipuran,
Kecamatan  Bangli,  Kabupaten  Bangli, Provinsi Bali, berpoligami dianggap sebagai  prilaku  menyimpang  dari  norma dan  dinilai  serta  melanggar  hukum  adat yang ditaati dan dihormati oleh masyarakat setempat.  Karena  itulah  bagi  masyarakat Desa  Adat  Penglipuran  yang  berani melakukan  perkawinan  poligami,  maka dikenakan sanksi adat berupa pemindahan mempelai  dari  kawasan  pemukiman  ke kawasan  lain  yang  relatif  jauh  dari  desa setempat. Karang Memadu ini merupakan sebuah kawasan khusus yang diperuntukan bagi masyarakat yang berani
melakukan  pernikahan  poligami.  Selain diasingkan  dari  pemukiman  penduduk pada umumnya, mereka yang berpoligami juga dikucilkan dari pergaulan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pada penelitian sebelumnya, (Sattwika,  Sudibya,  &  Ujianti,  2020) mengungkapkan  sistem  perkawinan  di Desa  Adat  Penglipuran  adalah  sama dengan sistem perkawinan pada masyarakat  Bali  pada  umumnya  yaitu mengambil  pola  ngidih  (melamar)  dan memaling.  Hal  yang  unik  dan  menarik berkaitan  dengan  perkawinan  adalah adanya  penghormatan  terhadap  harkat martabat  wanita  sebagai  seorang  istri dijungjung  tinggi  dengan  pengaturan larangan berpoligami bagi suami.

## KAJIAN PUSTAKA

## Sanksi Adat dan Karang Memadu
Di  dalam  penjelasan  Undang- Undang Dasar 1945 dikemukakan,
UndangUndang  Dasar  suatu  Negara  ialah hanya  sebagai  hukum  dasar  yang  tertulis, sedang disamping Udang-Udang Dasar itu berlaku  juga  hukum  dasar  yang  tidak terulis,  ialah  aturan-tauran  dasar  yang timbul  dan  terpelihara  dalam  praktek penyelenggaraan  negara  meskipun  tidak tertulis.  Kemudian dalam perubahan UUD 1945  yang keempat dalam Pasal 18 B ayat 2  menyatakan  adalah  :  Negara  mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  berserta  hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur undang-undang.
Dari  ketentuan  tersebut  diatas menunjukan  adanya  pengakuan  terhadap berlakunya  hukum  adat  sebagai  hukum yang  tidak  terlulis    yang  hidup  dan  masih berlaku  dalam  masyarakat  hukum  adat disamping hukum yang tertulis, sepanjang masih mengandung prinsip negara kesatuan dan diatur dalam udang-undang. Jadi hukum adat diakui keberadaannya dan dilindungi  oleh  Hukum  Dasar  Negara (Konstitusi suatu negara) sepanjang sesuai dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum nasional,    Demikian  pula  halnya  Pasal  28 ayat  1  Undang-Undang  Nomer  4  tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman menyatakan  :    Hakim  wajib  menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.  Dalam  hal  ini  Hakim  dalam memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang hidup  di  dalam  masyarakat              Pasal tersebut  menghendaki  agar  Hakim  dalam memutus suatu perkara dapat memperhatikan  hukum  yang  ada  dalam masyarakat,  bukan  berarti  hakim  dengan demikian harus menerapkan hukum apapun  yang  hidup  dalam  masyarakat, tetapi  harus  menilai  hukum  tersebut. Menurut  Loeby  Loeqman,  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat  ada  dua  yaitu hukum yang hudup dalam masyarakat, ada
yang  bersifat  adil  dan  ada  pula  yang bersifat kurang atau tdak adil (Just/UnjustLiving  Law)  (Loeby  Loeqman, 1994 :8)
Hukum  Adat  Bali  yang  dilandasi oleh  agama  Hindu,  yang  tertuang  dalam awig-awignya selalu mengusahakan keseimbangan  hubungan  antara  Tuhan, manusia  dan  alam  yang  dikonsepkan  ke dalam  ajaran Tri  Hita  Karana ,  sehingga pelanggaran  terhadap  hukum  adat  akan menyebabkan terganggunya
keseimbangan kosmis. Didalam prakteknya  tentu  saja  ada  orang  atau warga  masyarakat  melakukan  perbuatan- perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum  adat,  perbuatan  yang  demikian sering disebut dengan istilah delik adat atau tindak  pidana  adat.    Menurut  hukum  adat segala  perbuatan  yang  bertentangan dengan  peraturan  hukum  merupakan perbuatan  illegal  sehingga  hukum  adat memiliki  ikhtiar-ikhtiar  untuk  memperbaik hukum (Rechtshertel) jika hukum dilanggar. (Soepomo, 1983 :110)
Emile Durkheim, mengatakan bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan,  sebab  mempunyai  maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi- tradisi  kepercayaan  adat  menjadi  tidak goyah  sehingga  kestabilan  masyarakat dapat  terwujud.  (Emile  Duekheim,  1976  : 502)      Sanksi  adat  menurut  Lesquillier  di dalam disertasinya “Het Adat
36 Delectenrecht in de magische wereldbeschouwing” mengemukakan bahwa reaksi adat ini merupakan tindakan- tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman  magis  yang  diganggu  dan meniadakan atau menetralisir suatu keadaan  sial  yang  ditimbulkan  oleh  suatu pelanggaran  adat.  (SoerojoWignjodipoero, 1992 :229).
Sanksi  adat  mempunyai  fungsi sebagai  stabilisator  untuk  mengembalikan keseimbangan antara dunia gaib dan dunia lahir.  Di  Bali  sanksi  adat  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.
Tujuan  Saksi  (pidana)  menurut konsep adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara  dunia  lahir  dan  dunia  gaib,  untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat. Disamping itu pemidanaannya  harus  bersifat  adil  artinya pemidanaannya  harus  dirasakan  adil  baik oleh  siterhukum  maupun  korban  ataupun oleh masyarakat sehingga ketidak seimbangan menjadi sirna.
Desa  panglipuran  terkenal  dengan desa  wisata  yang  memiliki  keunikan tersendiri  dengan  keseragaman  pintu masuk  rumah  atau  disebut  kori.  Adat  dan tradisi kental yang masih menyelimuti desa penglipuran  sangat  terasa  di  sekitar,  dari budaya  sapa,  sopan  santun  dan  ramah tamah  nya.  Disamping  keunikan  itu,  desa
penglipuran juga memiliki adat yang sangat ketat (awig – awig) yang tidak memperbolehkan orang atau krama desanya  untuk  berpoligami  (memiliki  dua bahkan  banyak  pasangan).  Jika  sampai terjadi, maka orang tersebut akan diasingkan  dan  ditempatkan  terpisah dengan  orang  atau  krama  desa  lainnya. Tempat  terpisah  tersebut  dinamakan Karang  Memadu.  Karang  yang  artinya tempat,  Memadu  yang  artinya  mendua, orang desa penglipuran akan membuatkan rumah  untuk  pasangan  yang  berpoligami tersebut.  Dimana  pasangan tersebut tidak boleh  melewati  batas  –  batas  yang dituliskan di awig awig dan tidak diperkenankan ke pura yang ada di wilayah tersebut.  Karang  memadu  adalah  nama tempat  yang  ditujukan  bagi  mereka  yang terbukti melanggar hukum berpoligami.
Karang memadu merupakan lahan kosong yang terletak di pojok selatan Desa Penglipuran.  Tempat  ini  khusus  ditujukan bagi mereka yang kena kesepekan karena berani memiliki dua atau lebih dari satu istri. Tak  hanya  itu,  sejumlah  sanksi  adat  yang cukup berat juga diterima oleh masyarakat yang  berani  memiliki  istri  lebih  dari  satu. Jika ada yang berani melanggar peraturan ini,  akan  dibangunkan  rumah  khusus  di Karang  Memadu.  Karang  kosong  dengan tembok  tinggi,  jauh  dari  akses  kehidupan masyarakat dan memiliki luas 9 x 21 meter. Mereka yang menempati Karang Memadu akan  tetap  mendiami  tempat  itu  sampai mereka  berani  memutuskan  poligaminya.
Di  Depan  Karang  Memadu  sangat  jelas terpampang  tulisan  yang  menunjukan bahwa  tempat  ini  hukuman  bagi  mereka yang melanggar aturan adat.

## Perkawinan Poligami
Kata poligami berasal dari bahassa Yunani Polus artinya  banyak,  Gamos artinya  perkawinan.  Sistem  perkawinan bahwa  seorang  laki-laki  mempunyai  lebih dari seorang istri dalam suatu saat. Dalam kamus  Teologi  disebutkan,  kata  polygami berasal  dari  bahasa  Yunani  yang  berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama. Poligami dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia terbitan  Balai  Pustaka  mempunyai  makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki  atau  mengawini  beberapa  lawan jenisnya  dalam  waktu  yang  bersamaan”. WJS. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari  seorang.  Sedangkan  dalam kamus
Ilmiah
Populer , poligami
adalah perkawinan  antara  seorang  dengan  dua orang  atau  lebih,  namun  cenderung diartikan  perkawinan  satu  orang  suami dengan dua istri atau lebih.
Jauh  sebelum  Undang-Undang Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  ada, masalah monogami dan poligami
merupakan  salah  satu  yang  banyak diperbincangkan. Terlebih lagi ketika suatu Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan  diusulkan  untuk  menjadi UndangUndang,  tentang  masalah  itu menjadi  suatu  perbincangan  yang  ramai
diantara  sekian  banyak  masalah  lainnya. Tentulah  dalam  pembicaraan  yang  ramai itu karena ada yang setuju dan tidak setuju monogami  atau  poligami  itu  dicantumkan sebagai salah satu asas dalam UndangUndangyang  hendak  diciptakan itu.  Kenyataannya  kemudian  monogami menjadi salah satu asas tapi dengan suatu pengecualian  yang  ditujukan  orang  yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang. Tentang pengecualian itu selanjutnya Undang-Undang perkawinan memberikan pembatasan yang  cukup  berat,  yakni  berupa  suatu pemenuhan  syarat  dengan  suatu  alasan yang tertentu dan izin pengadilan, seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.
Adapun alasan yang dapat memungkinkan seorang  suami  untuk  beristri  lebih  dari seorang  adalah  salah  satu  hal  sebagai berikut:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b.  istri  mendapat  cacat  badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c.  istri  tidak  dapat  melahirkan keturunan,
seperti  disebut  dalam  pasal  4  ayat  2 Undang-Undang  Perkawinan  dan  diulang kembali  dalam  pasal  41  a  Peraturan Pelaksanaan.  Salah  satu  alasan  tersebut
diatas,  dalam  pengajuannya  kepada pengadilan  harus  didukung  oleh  ketiga syarat sebagai berikut:
1.  adanya  persetujuan  dari istri/istri-istri;
2.  adanya  kepastian  bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3.  adanya  jaminan  bahwa suami akan berlaku adil terhadap  istri-istri  dan  anak- anak mereka,
seperti  disebut  dalam  pasal  5  Undang- Undang  Perkawinan  dan  diulang  kembali dalam  pasal  41  b,  c,  dan  dengan tambahan penjelasan bahwa:
- Dalam  hal  persetujuan lisan dan istri/istri-istri, harus  diucapkan  di  depan
sidang  Pengadilan; - Dalam hal adanya kemampuan  suami  untuk menjamin  keperluan  hidup istri  dan  anak-anak  harus memperlihatkan surat keterangan tentang itu
(keterangan tentang penghassilan);
- Dalam hal adanya jaminan suami  akan  berlaku  adil terhadap istriistri dan anak- anak mereka, suami harus mengemukakan
suatu
pernyataan atau janji dalam  bentuk  yang  akan ditetapkan kemudian (maksudnya  rumusan  dan cara pengucapan pernyataan/janji itu). Memeriksa dan
memberikan  izin  terhadap  suatu permohonan  untuk  beristri  lebih dari  seorang,  adalah  merupakan hal baru bagi pengadilan.
Sehubungan dengan itu, seyogyanya Peraturan Pelaksanaan memberikan ketentuan  yang  agak  terperinci sehingga dalam pelaksaannya terdapat  suatu  pedoman  yang tegas.  Selain  tentang  alasan  dan syarat  seperti  tersebut  diatas, Peraturan Pelaksaan hanya memberikan tiga macam ketentuan tentang  cara  pemeriksaan  dan pemberian  izin  itu,  seperti  dapat disimpulkan  dari  pasal  42  dan  43 sebagai berikut:
1.  Pengadilan  harus  memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan;
2. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya  30  (tugapuluh)  hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya;
3. Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih  dari  seorang;  apabila  Pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan.

## Upaya Implementasi Penetapan Sanksi Karang Memadu
Upaya  penerapan  atau  implementasi sanksi  adat  Karang  Memadu  di  desa pakraman/desa adat Penglipuran melalui tahapan  panjang,  yaitu  dari  proses  yang pertama pemanggilan pihak yang melakukan  tindakan  poligami,  kemudian proses  yang  kedua  yaitu  pembuatan gubug  untuk  pelaku  tindak  poligami, sampai  proses  yang  terakhir  atau  ketiga yaitu penempatan keluarga yang melakukan
tindakan poligami.
Pernyataan  seperti  hal  tersebut  di  atas tampaknya membenarkan pendapat yang dikemukakan oleh Koti, (2002 : 32) yang menyatakan bahwa “Tidak mudah sesungguhnya  menjatuhkan  sanksi  adat itu.  Diantara  sanksi  adat  yang  lain, khususnya  di  desa  pakraman/desa  adat Penglipuran  pemberian  sanksi  karang memadu  inilah  yang  dianggap  paling tepat untuk warga yang melanggar awig- awig  (melakukan  tindakan  poligami), dimana  awal  dalam  proses  penerapan sanksi karang memadu ini yaitu pemanggilan  pihak  yang  melakukan tindakan  poligami,  untuk  mendengarkan berbagai  pemaparan  dari  beberapa prajuru  adat  tentang  beratnya  sanksi yang akan diterimanya nanti dan berbagai spekulasi  yang  ada  di  dalam  rentetan sanksi  karang  memadu  yang  harus  di jalani  oleh  si  pelaku  poligami,  jika  si pelaku  poligami  tetap  kukuh  akan  tetap
melakukan  tindakan  poligami  tanpa  mau untuk  menceraikan  salah  satu  isterinya maka  barulah  bisa  proses  yang  kedua dilakukan  yaitu  pembuatan  gubug,  dan proses yang ketiga penempatan keluarga yang  berpoligami  di  gubug  yang  sudah dibuatkan  oleh  warga  di  sebuah  lahan yang  bernama  “Karang  Memadu”.  Itu sebabnya, untuk menjatuhkan keputusan berat ini, prajuru mesti melewati tahapan panjang  di  dalam  penjatuhan  dan penerapan sanksi karang memadu tersebut.
Proses  pengambilan  keputusan sanksi  karang  memadu  tersebut  tidak terlepas dari adanya musyawarah melalui paruman seluruh krama desa pakraman/desa adat Penglipuran bersama-sama dengan pihak-pihak yang berwenang  dalam  hal  ini  adalah  prajuru desa  pakraman/desa  adat,  dengan tetap berpedoman  pada  awig-awig  yang  telah disepakati  bersama.  Pada  dasarnya  hal ini  sangatlah  sesuai  dengan  rumusan hasil Keputusan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Bali ke-18 tanggal 20  maret  1998,  yang  isinya  sebagai berikut : “Sanksi adat di Bali adalah sanksi yang  dijatuhkan  melalui  paruman  desa atau  banjar  atas  pelanggaran  terhadap awig-awig  dan  pararem  yang  telah disepakati bersama”. Peranan para tetua, pamucuk  banjar  atau  sulinggih  sangat membantu  seorang  bendesa  adat  dalam mengambil keputusan, sekaligus menghindari pengambilan keputusan secara  sepihak.  Adanya  pertimbangan
para  tetua,  pamucuk  banjar  adalah  satu keharusan untuk
diperoleh kelian/bendesa  adat.  Sanksi  karang memadu,  sebagaimana  sanksi  adat lainnya  adalah  satu  warisan.  Tidak mungkin  dipahami  sendiri.  Karenanya perlu juga meminta pertimbangan sulinggih.  Jika  ditinjau  dari  pentingnya sanksi adat karang memadu ini diterapkan  di  desa  pakraman/desa  adat Penglipuran,  tampaknya  adanya  sanksi ini  dipandang  sangat  penting  diterapkan di desa pakraman/desa adat Penglipuran. Sanksi  ini  dianggap  perlu  diterapkan  di desa adat Penglipuran karena guna untuk mengantisifasi terjadinya tindakan perkawinan poligami. Jika dilihat dari segi perubahannya, sanksi adat karang memadu  ini  dari  awal  diberlakukannya sampai  saat  sekarang  ini  belum  pernah mengalami  suatu  bentuk  perubahan, walaupun  sanksi  karang  memadu  ini sekarang  tengah  berada  di  dalam  era globalisasi  akan  tetapi  eksistensi  sanksi karang  memadu  ini  tetap  terjaga  dan masih  diterapkan  sampai  saat  sekarang ini  oleh  warga  desa  adat  Penglipuran. Sehingga  penerapan  sanksi  karang memadu ini benar-benar dapat
memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga  bagi  masyarakat  penglipuran, salah  satunya  adalah  warga  desa  adat penglipuran sudah mampu untuk mentaati  aturan  hukum  yang  berada  di lingkungan  desa  adatnya  sendiri  dalam cakupan yang khusus. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang
dikemukakan  oleh  Windia,  (2002  :37) menyatakan  bahwasanya  “sanksi  adat dapat  menciptakan  masyarakat  menjadi taat  hukum  ditengah-tengah  lemahnya penegakan  hukum  dinegara  ini  pada umumnya”.

## Teori Kontrol Sosial  Terhadap Konsep Perkawinan Poligami
Menurut  Peter  L.  Berger (1978),  yang  dimaksud  pengendalian sosial  adalah  berbagai  cara  yang digunakan
masyarakat untuk
menertibkan anggota yang membangkang.  Sementara  itu,  menurut Roucek  (1965),  kontrol  sosial  adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses  terencana  atau  tidak  untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai  kelompok  tempat  mereka  tinggal. Menurut Soerjono Soekarto (1981), yang dimaksud  pengendalian  sosial  adalah suatu  proses  baik  yang  direncanakan atau  tidak  direncanakan,  yang  bertujuan untuk  mengajak,  membimbing  atau bahkan  memaksa  warga  masyarakat agar  mematuhi  nilai-nilai  dan  kaidah- kaidah yang berlaku.
Proses sosialisasi, secara normatif,  tidak  hanya  mendatangkan manfaat  bagi  masyarakat  dalam  arti memungkinkan  terwujudnya  tertib  sosial akan tetapi juga mendatangkan manfaat bagi warga masyarakat secara individual. Melalui  proses-proses  sosialisasi  inilah warga-warga  masyarakat  dapat  belajar
bagaimana bertingkah pekerti dan menyesuaikan  diri  di  dalam  masyarakat tanpa menemui kesulitan apapun juga.
Norma-norma merupakan
petunjuk dan pedoman mengenai bagaimana  caranya  dan  bagaimana sebaiknya, menyelesaikann urusan- urusan  hidup  di  dalam  masyarakat  ini. Demikianlah karena proses sosialisasi itu pada  akhirnya  bersifat rewarding artinya mendatangkan reward ,  manfaat  atau keuntungan tertentu bagi individu- individu  warga  masyarakat  normaliter para warga masyarakat tidak seseorangpun  akan  menentang  (secara total)  berbagai  sosialisasi  yang  di selenggarakan terhadapnya, baik sosialisasi yang bersifat otoriter maupun (apalagi) yang bersifat ekualitas. Bahkan apa  yang  sering  kali  terjadi  adalah  para warga  masyarakat  itu  justru  sukarela akan menyerahkan dirinya untuk disosialisasi,  tanpa  banyak  keberatan apa-apa bersedia menginternalisasi norma-norma dan pola-pola yang disosialisasikan terhadapnya itu.
Karena  bersifat rewarding, maka lebih  lanjut  dari  sekadar  bersedia menerima
sosialisasi
dan
menginternalisasi  norma-norma  para warga  masyarakat  pun  selalu  bersedia juga melaksanakan keharusan- keharusan  normative  yang  telah  dia internalisasi  itu,  serta  mewujudkannya menjadi tingkah pekerti yang konkret dan aktual.  Tanpa  paksaan  dan  tanpa
kekerasan apapun juga dari masyarakat, para warga masyarakat cenderung untuk selalu  taat  bertingkah  pekerti conform dengan norma-norma sosial. Demikianlah  maka,  normaliter,  para warga masyarakat cenderung bertingkah pekerti  sesuai  dengan  apa-apa  yang telah diharuskan. Dapat dikatakan bahwa di  dalam  hal  ini  norma-norma  sosial  itu telah dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri ( self-enforcing ).
Namun,  sementara  itu  pada individu-individu  tertentu  atau  pada waktu-waktu dan keadaan tertentu, daya self-enforcing dari  norma-norma  itu seiring kali melemah atau bahkan hilang sama  sekali.  Dalam  hal  demikian  ini individu-individu pada saat situasi-situasi tertentu  mungkin  saja  merasa  bahwa mengikuti  bunyi  sesuatu  norma  tertentu itu justru malahan tidak rewarding bahkan sebaiknya  mengalami  kerugian.  Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang  dari  norma  yang  berlaku adalah sebagai berikut (Soekarto, 1981:45) :
1) Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena  tidak  memenuhi  kebutuhan dasarnya.
2) Karena-kaidah  yang  ada  kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan  aneka  penafsiran  dan penerapan.
3) Karena  di  dalam  masyarakat  terjadi konflik antara perananperanan yang dipegang warga masyarakat, dan
4) Karena  memang  tidak  mungkin untuk  mengatur  semua  kepentingan warga masyarakat secara merata.
Kontrol  sosial  tercakup  dalam segala proses bersifat mendidik, mengajak  atau  bahkan  memaksa  warga masyarakat agar mematuhi kaidah kaidah  dan  nilai  sosial  yang  berlaku. Pengendalian  sosial  dimaksudkan  agar anggota  masyarakat  mematuhi  norma- norma sosial sehingga tercipta keselarasan  dalam  kehidupan  sosial, pengendalian  sosial  atau  kontrol  sosial dimaksudkan  agar  seseorang  mematuhi norma-norma  sosial  sehingga  tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial.
Poligami sebagai fenomena yang sudah tidak asing di masyarakat menjadi sebuah wacana serius terkait dengan pro dan  kontra  tentang  konsep  perkawinan tersebut.  Pada kondisi  masyarakat  yang menginginkan  kehidupan  rumah  tangga yang harmonis dengan konsep perkawinan  yang  ideal  yakni  hanya memiliki  satu  pasangan  saja  tentunya keberadaan perkawinan poligami sangat tidak diharapkan. Keberatan yang melandasi hal tersebut tentu merupakan hal  yang  wajar  mengingat  perkawinan poligami  selalu  membawa  kerugian  dari berbagai  aspek  baik  di  pihak  laki-laki maupun  perempuan.  Secara  psikologis perkawinan poligami akan membuat istri
sebagai pihak perempuan merasa tersakiti  karena  pada  umumnya  dalam konsep perkawinan di Indonesia poligami selalu  identik  dengan  seorang  laki-laki memiliki  lebih  dari  satu  orang  istri.  Hal tersebut tentu akan berimba pada posisi perempuan  yang  selalu  merasa menjadi korban. Di sisi lain, pada aspek ekonomi, pihak  laki-laki  tentu  akan  kewalahan menghidupi  dua  istri  atau  bahkan  lebih, belum  lagi  untuk  mencukupi  kebutuhan anak-anaknya  nanti,  hal  itu  tentunya berdampak  pada  ketidaksiapan  pihak suami  untuk  berlaku  adil  pada  istri- istrinya.
Kontrol sosial dalam kasus seperti ini  tentunya  menjadi  hal  yang  sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat apabila keluarga tidak mampu mengelola kehidupan rumah tangga dari perkawinan  poligami  akan  merembet pada  hal-hal  yang  tidak  diinginkan, seperti  kekerasan  dalam  rumah  tangga, kekerasan  pada  perempuan  maupun anak.  Oleh  karena  itu,  di  beberapa tempat salah satunya di Desa Penglipuran,  menerapkan  salah  satu aturan  yang  melarang  warganya  untuk berpoligami.  Aturan  tersebut  dikenal dengan  istilah  Sanksi  Adat  Karang Memadu.  Pelaku  poligami  di  desa tersebut  akan  diasingkan  dan  dikucilkan dari  kehidupan  masyarakat.  Dalam konteks  teori  kontrol  sosial,  adanya aturan  tersebut  selain  sebagai  langkah preventif dalam mencegah dan
mengantisipasi poligami juga bisa menjadi  sanksi  yang  sifatnya  represif atau  memaksa  agar  harapan  ideal masyarakat  agar  tidak  ada  perkawinan poligami  dapat  terealisasikan  di  desa penglipuran.
Kontrol  sosial  atau  pengendalian sosial suatu proses baik yang direncanakan  atau  tidak  direncanakan yang  memiliki  tujuan  untuk  mengajak, membimbing  atau  bahkan  memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah  yang  berlaku.  Obyek (sasaran) pengawasan sosial yaitu perilaku masyarakat itu sendiri, bertujuan pengawasan supaya kehidupan masyarakat  berlangsung  menurut  pola- pola  atau  kaidah-kaidah  yang  telah disepakati  bersama.  Dengan  demikian pengendalian  sosial  meliputi  beberapa proses  sosial  yang  direncakan  ataupun tidak direncakan spontan untuk mengarahkan  sesosial.  Pengendalian sosisal pada dasarnya merupakan sistem dan juga proses yang mendidik, mengajak  dan  bahkan  memaksa  warga sosial  masyarakat  untuk  berperilaku sesuai dengan norma norma sosial.
Sistem kontrol sosial atau pengendalian  sosial  terhadap  perilaku masyarakat meliputi dasar  yang memiliki tujuan antara lain :
a) Sistem mengajak bertujuan
mengarah, agar perbuatan
seseorang didasarkan terhadap
norma-norma  dan  tidak  menurut kemauan individu-indivdu.
b) Sistem mendidik memiliki tujuan agar didalam diri seseorang terdpat perubahan  sikap,  dan  tingkah  laku untuk  bertindak  sesuai  dengan norma-norma yang berlaku.
c) Sistem memaksa itu bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas sesorang  agar  bertindak  sesuai dengan  norma-norma  dan  blia  tidak mau menaati kaidah ataupun norma. Maka akan dikenakan sanksi.
Kontrol  sosial  yang  dilakukan sebelum  terjadinya  pelanggaran  atau dalam versi “mengancam sanksi” disebut kontrol  sosial  yang  bersifat  preventif. Sedangkan kontrol sosial yang dilakukan setelah  terjadi  pelanggaran  dengan maksud  hendak  memulihkan  keadaan agar bisa berjalan seperti semula disebut kontrol sosial yang bersifat represif.(Narwoko,  J.  Dwi  &  Suyanto, Bagong.  2013:134)  Lebih  jelas  akan dibahas pada subbab di bawah ini.

## Jenis-Jenis Kontrol Sosial
Kontrol  sosial  atau  pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselaran dalam kehidupan sosial, untuk maksud tersebut dikenal dari
beberapa jenis pengendalian. Penggolongan dibuat menurut  sudut  pandang  (Ksuarsana,
2011:12) antara lain :
a) Pengendalian  preventif  merupakan
kontrol sosial yang dilakukan
sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam  versi  (mengancam  sanksi)
atau bisa dikatakan usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan  terhadpa  norma  dan nilai. Jadi usaha pengendalian sosial bersifat  preventif  dilakukan  sebelum terjadinya penyimpangan.
b) Pengendalian  represif  merupakan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi  pelanggaran  dengan  maksud hendak  memulihkan  keadaan  agar semua bisa berjalan seperti semula, dengan  menjalankan  sesuai  versi (menjatuhkan  dan  membebankan sanksi).  Pengendalian  ini  berfungsi sebagai  cara  untuk  mengembalikan keserasian  yang  terganggu  atas adanya  pelanggaran  norma  dan perilaku yang menyimpang, mengembalikan  keadaan  seperti
semula jadi perlu diadakan pemulihan bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang  tentang  ajibat  dari penyimpangan
tersebut dan
sekaligus  agar  dapat  mematuhi norma-norma sosial.
c) Pengendalian sosial gabungan suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau bisa disebut preventif sekalihgus mengembalikan penyimpangan  yang  tidak  sesuai dengan
norma-norma sosial
(represif), usaha pengendalian dengan cara memadukan ciri preventif  dan  represif  agar  perilaku tidak  smapai  menyimpang  dari norma-norma  yang  berlaku  dan kalaupun terjadi penyimpangan maka  tidak  sampai  merugikan  yang bersangkutan maupun orang lain.
d) Pengendalian  resmi  atau  disebut formal merupakan pengawasan yang didasari atas penugasan oleh badan- badan  resmi  dari  Negara  maupun agama.
e) Pengendalian  tidak  resmi  atau informal dilaksanakan agar terpeliharanya  peraturan-peraturan secara tidak resmi milik masyarakat, diaktakan tidak resmi sebab peraturan itu sendiri tidak dirumuskan  dengan  jelas  mka  tidak ditemukan  dalam  hukum  secara tertulis. Tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat.
f) Pengendalian kepribadian merupakan pengaruh baik dan buruk yang datang dari orang tertentu, bisa dikatakan  tokoh  yang  berpengaruh itu dapat dikenal, bahkan silsilah dan riwayat  hidupnya  dan  teristimewa ajarannya juga dikenal.
g) Pengendalian institusional pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan  yang  dimiliki  lembaga tertentu,  pola-pola  kelakuan  dan kaidah-kaidah  lembaga  tidak  bisa mengontrol  para  anggota  lembaga.
Tetapi  juga  warga  masyarakat  yang berada di luar lembaga tersebut.

## Fungsi dan Tujuan Kontrol Sosial
Tujuan  utama  dari  upaya  kontrol sosial,  pengendalian  dan  pengawasan sosial merupakan cara untuk menciptakan  dan  menjaga  kedamaian serta  ketentraman  masyarakat,  dengan adanya pengendalian dan juga
pengawasan. Maka keteraturan sosial di
masyarakat dapat terwujud, pada pelaksaan  kontrol  sosial  memiliki  fungsi dan tujuan. Beberapa fungsi dan tujuann pengendalian sosial (Mintarti, W Novianti, 2013: 160) adalah sebagai berikut :

## a) Menjaga ketertiban Masyarakat
Dalam  suatu masyarakat  selalu  ada norma-norma dan nilai yang berlaku sebagaimana batasan berperilaku di masyarakat,
dan terdapat konsekuensi  atau  hukuman  atas pelanggaran  terhadap  norma  dan nilai  tersebut  sehingga  umumnya individu  akan  takut  dan  memilih untuk mengikuti aturan yang berlaku dakam masyarakat.
b) Memberikan Imbalan Bagi Yang Taat
Aturan
Masih menyangkut harga diri, setiap orang  yang  mengikuti  aturan  dan juga norma serta berlaku mendapatkan  imbalan  baik  secara langsung atau tidak langsiung, salah satu  contoh  imbalannya  adalah
dalam  bentuk  kemudahan  dalam mengrurus berkas surat berkelakuan baik dari pejabat masyarakat.
c) Menciptakan Sistem Hukum
Kontrol  sosial  juga  dapat  berfungsi sebagai  sistem  hukum  atau  aturan yang disusun secara resmi dimana di dalamnya  terdapat  sanksi  atau hkuman bagi warga yang melanggarnya.
d) Meyakinkan Masyarakat Untuk Mematuhi Norma
Kontrol sosial yang dilakukan dengan  baik,  akan  membentuk  dan meningkatkan keyakinan
masyarakat  ahwa  peraturan  yang berlaku di masyarakat akan membawa  kebaikan  bagi  semua orang.
e) Mengembangkan Budaya Malu
Pada dasarnya semua orang mempunyai  rasa  malu,  apalagi  jika menyangkut harga dirinya, hukuman sosial  yang  diterima  sesorang  yang melanggar  aturan  akan  membuat orang merasa malu.
Tingkah laku
seseorang mencerminkan  berbagai  ragam  sudut pandangan  tentang  kesusilaan/ morality dan seseorang tersebut bebas melakukan kejahatan atau penyimpangan  tingkah  lakunya,  selain menggunakan  teknik  netralisasi  untuk menjelaskan tingkah laku tersebut
diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau  kurangnya  keterikatan    (moral) pelaku  di  dalam  masyarakat  (Romli Atmasasmita, 2007 : 112).
Teori  kontrol  sosial  berawal  dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat  mempunyai  keinginan  yang sama  dengan  kemungkinanya,  menjadi “baik”  atau  “jahat”,  jadi  baik  ataupun jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung  kepada  masyarakat,  mereka menjadi  baik  baik  saja  jika  masyarakat sekitar  membuatnya  seperti  itu.    Pada dasarnya  pengendalian  sosial  dilakukan untuk mengembalikan suatu kondisi/keadaan di
masyarakat (keluarga) agar kembali mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

## Sanksi-Sanksi Kontrol Sosial
Kontrol  Sosial  di  dalam  arti mengendalikan  tingkah  pekerti  warga masyarakat  agar  selalu  tetap  conform dengan  keharusan-keharusan  norma hampir selalu dijalankan dengan bersarankan  kekuatan  sanksi  (sarana yang  lain  :  pemberian  incetive  positif). Adapun yang dimaksud dengan sanksi di dalam  pembicaraan  disini  ialah  sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan  oleh  masyarakat  kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan
pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.
Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini, yaitu :
a. Sanksi yang bersifat fisik
b. Sanksi yang bersifat psikologik, dan
c. Sanksi yang bersifat ekonomik
Sanksi  fisik  adalah  sanksi  yang mengakibatkan  penderitaan  fisik  pada mereka  yang  dibebani  sanksi  tersebut, misalnya  didera,  dipenjara,  diikat, dijemur  di  panas  matahari,  tidak  diberi makan dan sebagainya. Berbeda halnya dengan sanksi fisik, pada sanksi psikologik  beban  penderitaan  yang dikenakan pada si pelanggar norma itu bersifat kejiwaan, dan mengenai perasaan, misalnya hukuman dipermalukan di muka umum, diumumkannya  segala  kejahatan  yang telah  pernah  di  perbuat,  dicopot  tanda kepangkatan  di  dalam  suatu  upacara dan lain sebagainya. Pada jenis sanksi yang  ketiga  sanksi  ekonomik,  beban penderitaan  yang  dikenakan  kepada pelanggar norma adalah berupa pengurangan  kekayaan  atau  potensi ekonomiknya, misalnya pengenaan denda,  penyitaan  harta  kekayaan, dipaksa  membayar  ganti  rugi,  dan sebagainya.
Sementara  itu,  untuk  mengusahakan terjadinya  konformitas,  kontrol  sosial sesungguhnya juga dilaksanakan
dengan
menggunakan
incentiveincentive positif. Incentive adalah  dorongan  positif  yang  akan
membantu individu-individu untuk segera meninggalkan pekerti- pekertinya  yang  salah.  Sebagaimana halnya  dengan  sanksi-sanksi  pun incentive  itu  bisa  dibedakan  menjadi tiga jenis, yaitu :
a. Incentive yang bersifat fisik
b. Incentive yang bersifat psikologi dan
c. Incentive bersifat ekonomi
Incentive  fisik  tidaklah  begitu  banyak ragamnya,  serta  pula  tidak  begitu mudah diadakan, andaikata bisa diberikan  rasa  nikmat  jasmaniah  yang diperoleh  daripadanya  tidaklah  akan sampai  swwkstram  rasa  derita  yang dirasakan didalam sanksi fisik. Jabatan tangan,  usapan  tangan  di  kepala, pelukan, ciuman, makan-makan, tidaklah akan sebanding dengan ekstremitas  penderitaan  sanksi  fisik, seperti  hukuman  cambuk  hukuman kerja  paksa,  hukuman gantung sampai mati,  dan  lain  sebagainya.  Bernilai sekadar  sebagai  simbol,  kebanyakan incentive  fisik  lebih  tepat  dirasakan sebagai incentive psikologik, sementara itu,  disamping  incentive  fisik  dan
psikologik, tidak kalah seringnya adalah incentive ekonomik. Incentive ekonomik kebanyakan  berwujud  hadiah-hadiah barang atau ke arah penghasilan uang yang  lebih  bannyak  (Narwoko  & Bagong, 2011:134)

## Efektif Tidaknya Kontrol Sosial
Kontrol  Sosial  itu  selalu  cukup  efektif untuk mendorong atau memaksa warga-warga  masyarakat  agar  selalu conform  dengan  norma-norma  sosial (yang  dengan  demikian  menyebabkan masyarakat  selalu  berada  di  dalam keadaan tertib) ternyata tidak, sebagaimana  halnya  dengan  usaha- usaha  sosialisasi,  usaha-usaha  kontrol sosial  pun  ternyata  tidak  berhasil menjamin  terselenggaranya  ketertiban masyarakat  secara  mutlak,  tanpa  ada pelanggaran atau penyimpangan norma-norma  sosial  satu  kalipun.Ada lima  faktor  yang  ikut  menentukan sampai seberapa jauhkan sesungguhnya  sesuatu  usaha  kontrol sosial  oleh  kelompok  masyarakat  itu bisa dilaksanakan secara efektif. Kelima faktor-faktor tersebut adalah :
1. Menarik  tidaknya  kelompok masyarakat  itu  bagi  warga- warga yang bersangkutan, pada  umumnya,  kian  menarik sesuatu kelompok bagi warganya,  besarnya  efektivitas kontrol sosial atas warga
tersebut, sehingga tingkah
pekerti warga itu mudah
dikontrol conform dengan
keharusan-keharusan norma yang  berlaku.  Pada  kelompok yang  disukai  oleh  warganya kuatlah  kecenderungan  pada pihak  warga-warga  itu  untuk berusaha  sebaik-baiknya  agar tidak melanggar norma
kelompok, 2. Otonom-tidaknya kelompok
masyrakat  itu,  yaitu  dengan makin efektiflah kontrol sosialnya  dan  akan  semakin sedikitlah jumlah
penyimpangan-penyimpangan dan  pelanggaran-pelanggaran yang  terjadi  diatas  norma- norma kelompok.
3. Beragam tidaknya norma- norma  yang  berlaku  didalam kelompok  itu,  makin  beragam macam  norma  yang  berlaku dala  suatu  kelompok  lebih apabila antara norma-norma itu tidak  ada  kesesuaian  atau apabila  malahan  bertentangan maka  semakin  berkuranglah efektifitas  kontrol  sosial  yang berfungsi menegakkannya.
4. Besar  kecilnya  dan  bersifat
anomie tidaknya kelompok masyarakat yang
bersangkutan,  semakin  besar suatu  kelompok  masyarakat yaitu  semakin  sukarlah  orang
saling mengidentifikasi dan saling mengenal sesame warga kelompok.  Sehingga  dengan bersembunyi  dibalik  keadaaan anomie (keadaan  tidak  saling mengena),  semakin  bebaslah individu  individu  untuk  berbuat semuanya  dan  kontrol  sosial pun akan lumpuh tanpa daya.
5. Toleran tidaknya sikap petugas
kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi, seringkali  kontrol  sosial  tidak dapat terlaksana secara penuh dan konsekuen, bukan kondisi- kondisi  obyektif  yang  tidak memungkinkan, melainkan
karna sikap toleran (menenggang) agen agen kontrol sosial terhadap
pelanggaran-pelanggaran  yang terjadi.

## Teori  Kajian  Keagamaan  Terhadap
Konsep Poligami
Kajian  Tindak  Poligami  dari  Persfektif Agama Hindu
Dalam  Agama  Hindu,  poligami dapat ditolerir hanya sampai empat kali saja.  Hal  ini  tercantum  dalam  Catur Asrama.  Catur  Asrama  adalah  empat tahapan  kehidupan  manusia  yang memiliki kaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal-hal yang berhubungan  tentang  poligami  dalam Catur  Asrama  adalah  Brahmacari
Asrama,  yaitu  tingkatan  manusia  yang sedang menuntut ilmu.
Brahmacari Asrama dibagi menjadi tiga bagian  yang  menyangkut  masalah pernikahan dan poligami, yaitu:

## a. Sukla Brahmacari
Sukla Brahmacari atau Akhanda Brahmacari berarti tidak  menikah seumur  hidupnya.  Hal  ini  biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin menuntut ilmu sepanjang hidupnya. Sukla Brahmacari dijelaskan dalam naskah Silakrama halaman 32:
“Sukla  Brahmacari  ngarannya tanpa  rabi  sangkan  rere,  tan  maju  tan kuring  sira,  adyapi  teku  ring  wreddha tewi tan pangicep arabi sangkan pisan.” Artinya:  Sukla  Brahmacari  namanya orang  yang  tidak  menikah  sejak  lahir sampai  ia  meninggal.  Hal  ini  bukan karena  impoten  atau  lemah  sahwat.  Ia sama  sekali  tidak  pernah  menikah sampai umur lanjut.

## b. Sewala Brahmacari
Sewala  Brahmacari  merupakan pernikahan  yang  paling  ideal,  dimana hanya  ada  satu  istri  satu  suami. Pernikahan  ini  yang  mendominasi  di masyarakat.  Sewala  Brahmacari  juga dijelaskan didalam naskah Silakrama:
“Sewala  Brahmacari  ngaranya, marabi  pisan,  tan  parabi,  muwah  yan kahalangan  mati  srtinya,  tanpa  rabi, mwah sira, adnyapi teka ri patinya, tan
pangucap  arabya.  Mangkana  Sang Brahmacari yan sira Sewala Brahmacari” Artinya: Sewala
Brahmacari  namanya  bagi  orang  yang hanya menikah satu kali, tidak menikah lagi. Bila mendapat halangan salah satu meninggal,  maka  ia  tidak  menikah  lagi hingga ajal menjemputnya.

## c. Kresna Brahmacari
Kresna Brahmacari atau Tresna Brahmacari berarti seseorang diizinkan menikah  lebih  dari  satu  kali  dengan batas  maksimal  empat  kali.  Hal  ini dilakukan dengan ketentuan istri pertamanya  tidak  dapat  melahirkan satupun keturunan, tidak dapat berperan sebagai seorang istri (misalnya  sakit  keras),  dan  telah mengizinkan untuk
melakukan pernikahan yang kedua. (Sudirgha dkk., 2007:5354).  Brahmacari  ini  tercantum dalam penggalan Slokantara 1, yaitu:
“….  Kresna  Brahmacari  ialah orang  yang  menikah  paling  banyak empat  kali,  dan  tidak  lagi.  Siapakah yang  dipakai  contoh  dalam  hal  ini? Tidak lain ialah Sang Hyang Rudra yang mempunyai  empat  dewi,  yaitu  Dewi Uma,  Dewi  Gangga,  Dewi  Gauri,  dan Dewi Durga. Empat dewi yang sebenarnya hanyalah empat aspek dari satu,  inilah  yang  ditiru  oleh  yang menjalankan  Kresna  Brahmacari.  Asal saja  ia  tahu  waktu  dan  tempat  dalam berhubungan dengan istri-istrinya….”
Kajian Tindak Poligami dari Perspektif Agama Kristen Protestan Dalam pernikahan
Kristen
Protestan, ada dua prinsip krusial, yaitu monogami  dan  tidak  boleh  adanya perceraian. Atau dapat disebut sebagai pernikahan  yang  bersifat  satu  untuk selamanya.  Biasanya  isu  yang  sering dibahas dalam krisis perkawinan warga gereja  adalah  masalah  perceraian, namun  pada  saat  ini,  tidak  ada  aturan baku  lagi,  bahkan  semangat  ini  pun masuk  ke  dalam  gereja.  Poligami menjadi  menarik  perhatian  bahkan menjadi  keprihatinan,  karena  banyak orang Kristen Protestan sedang meliriknya,  karena  merasa  diajarkan oleh  Alkitab  sendiri.  Secara  khusus jemaat  mempertanyakan,  mengapa banyak  tokoh  Alkitab  yang  terpandang berpoligami, namun jemaat tidak diperbolehkan.
Alkitab  menyatakan  bahwa  maksud Allah  yang  semula  itu  menghendaki satu  laki-laki  menikah  dengan  satu perempuan saja:
“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu  dengan  isterinya  (bukan  istri- istri),  sehingga  keduanya  menjadi  satu daging (bukan daging-daging)”
(Kejadian 2:24). Walaupun Kejadian 2:24 lebih menggambarkan  apa  itu  pernikahan,
ketimbang  berapa  orang  yang  terlibat. Kemudian  dalam  Ulangan  17:14-20, Allah  berkata  bahwa  raja-raja  tidak seharusnya memperbanyak istri.
Walaupun  ini  tidak  bisa  ditafsirkan sebagai perintah bahwa raja-raja harus monogami,  ayat  ini  bisa  dimengerti sebagai  pernyataan  bahwa  memiliki banyak istri dapat menyebabkan masalah.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa Alkitab  telah  mencantumkan  masalah poligami yang dapat membawa masalah.  Namun,  hal  ini  masih  belum bisa dijelaskan apakah Alkitab memang melarang para jemaatnya untuk melakukan poligami. Justru, para pemuka  kenamaan  agama  Kristen Protestan  dalam  Perjanjian  lama  yang paling banyak melakukan poligami.
Namun dalam kebanyakan masyarakat modern,  poligami  sama  sekali  sudah tidak perlu. Dalam kebanyakan budaya hari  ini,  perempuan  mampu  mencari nafkah  dan  melindungi  diri  mereka sendiri—sehingga realitas tersebut menghapuskan  satu-satunya  aspek “positif”  dari  poligami.    Selanjutnya, kebanyakan  bangsa  modern  memang menyatakan  praktik  poligami  itu  tidak sah.  Menurut  Roma  13:1-7,  kita  harus menaati  hukum-hukum  yang  sudah ditetapkan  pemerintah.  Satu-satunya contoh  Alkitab  di  mana  kita  tidak  perlu menaati  hukum  pemerintah  hanya ketika  hukum  itu  bertentangan  dengan
perintah Allah (Kisah Para Rasul 5:29). Karena Allah hanya mengizinkan
praktik poligami dan tidak memerintahkannya, maka hukum yang melarang praktik poligami harus ditegakkan. Karena Pada awalnya Allah memperbolehkan poligami untuk mengatasi  masalah,  bukan  sebagai ukuran yang ideal. Sehubungan dengan perkembangan  zaman  yang  tidak terdapat lagi permasalahan
peperangan,  maka  poligami  tidak dianjurkan lagi.
Maka  itu  pernikahan  bagi  pemeluk agama Kristen kembali lagi pada prinsip bahwa  pernikahan  bersifat  monogami dan  tidak  cerai,  yang  bermakna  satu untuk selamanya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Metode kualitatif  yaitu  sebuah  metode  penelitian yang meneliti terkait dengan tingkah laku dan kehidupan masyarakat,
fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, dan hubungan kekekrabatan (Strauss dan Corbin dalam Nugrahani, 2014).
Sebagaimana  lazimnya  perolehan  data dalam  penelitian  kualitatif,  data  studi kasus  dapat  diperoleh  dari  semua  pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara,  observasi,  maupun  cara
lainnya.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mendeskripsikan  lebih  dalam  mengenai alasan masyarakat Desa Adat Penglipuran melarang adanya perkawinan poligami  dan  memaparkan  secara  detail terkait  bentuk-bentuk  sanksi  adat  karang memadu  yang  akan  dikenakan  apabila ada masyarakat yang melakukan perkawinan poligami.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  digunakan  sebagai tempat  penelitian  adalah  di  Desa  Adat Penglipuran, Kecamatan
Bangli,
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

## Waktu  Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan selama jangka waktu kurang lebih 3 bulan, mulai  dari  pertengahan  bulan  Desember hingga  Pertengahan  bulan  Maret  atau hingga data sudah jenuh.
Populasi dan Teknik Sampling
Populasi merupakan wilayah generalisasi  yang  terdiri  dari  subjek ataupun  objek  yang  memiliki  karakteristik tertentu  berdasarkan  ketentuan  peneliti untuk di amati dan di teliti. Dalam penelitian ini  yang  akan  menjadi  populasi  yaitu masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Bangli,  Kabupaten  Bangli.  Sedangkan sampel  dalam  hal  ini  yaitu  sebagian  dari jumlah  dan  karakteristik  dari  populasi tersebut. Dalam penelitian ini istilah sampel yang digunakan adalah informan.
Pemilihan  informan  lebih  ditekankan  pada data yang akan dicari sesuai dengan topik penelitian ini.  Informan pada penelitian ini adalah masyarakat di pemukiman tradisional  Desa  Penglipuran  khususnya masyarakat Penganut Hindu.
Teknik  pengambilan  sampel  pada penelitian  ini  dilakukan  dengan purposive sampling .  Teknik purposive  sampling merupakan teknik pengambilan data dimana  peneliti  dalam  memilih  responden menggunakan “alasan tertentu” yang telah dipertimbangkan  oleh  peneliti  (Sukardi, 2006:  41). Dalam  hal  ini,  yang  termasuk subjek  penelitian  yang  ditentukan  yaitu  : 1).Masyarakat
desa
pakraman
Penglipuran,  2).  Bendesa  adat  desa pakraman Penglipuran,

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  dilakukan  dalam beberapa  teknik,  yaitu  teknik  observasi, wawancara, dan dokumentasi.
1.  Observasi
Teknik  observasi  merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan. Dalam teknik observasi,  indra  pengamatan  menjadi sarana utama dalam pengambilan data. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk menyempurnakan  hasil  penelitian  agar mendapatkan  hasil  yang  maksimal (Sukardi,  2006:  49).  Observasi  yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu
pada kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat Penglipuran.
2.  Wawancara
Teknik  wawancara  digunakan sebagai teknik pengambilan data dimana peneliti ingin mendapatkan data atau informasi yang lebih mendalam dari informan.  Pada  penelitian  ini  jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terbuka atau tidak terstruktur, dimana wawancara dilakukan  dengan  panduan  wawancara berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
3.  Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  data informasi  berupa  catatan  penting  yang berasal  dari  lembaga  atau  perorangan yang  di  teliti  oleh  peneliti.  Dalam penelitian ini, dokumentasi juga berupa pengambilan  gambar  yang  dilakukan oleh penliti ketika melakukan penelitian di  lapangan  untuk  memperkuat  hasil penelitian. Selain itu, dokumentasi juga meliputi  foto  ataupun  gambar  yang berkaitan dengan serangkaian kegiatan penelitian.

## Pemilihan Informan Penelitian
Populasi merupakan wilayah generalisasi  yang  terdiri  dari  subjek ataupun  objek  yang  memiliki  karakteristik tertentu  berdasarkan  ketentuan  peneliti untuk di amati dan di teliti. Dalam penelitian ini  yang  akan  menjadi  populasi  yaitu
masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Bangli,  Kabupaten  Bangli.  Sedangkan sampel  dalam  hal  ini  yaitu  sebagian  dari jumlah  dan  karakteristik  dari  populasi tersebut. Dalam penelitian ini istilah sampel yang digunakan adalah informan.
Pemilihan  informan  lebih  ditekankan  pada data yang akan dicari sesuai dengan topik penelitian ini.  Informan pada penelitian ini adalah masyarakat di pemukiman tradisional  Desa  Penglipuran  khususnya masyarakat Penganut Hindu.
Teknik  pengambilan  sampel  pada penelitian  ini  dilakukan  dengan purposive sampling .  Teknik purposive  sampling merupakan teknik pengambilan data dimana  peneliti  dalam  memilih  responden menggunakan “alasan tertentu” yang telah dipertimbangkan  oleh  peneliti  (Sukardi, 2006:  41). Dalam  hal  ini,  yang  termasuk subjek  penelitian  yang  ditentukan  yaitu  : 1).Masyarakat desa pakraman Penglipuran,  2).  Bendesa  adat  desa pakraman  Penglipuran,  3)  Jro  Kubayan desa pakraman Penglipuran.

## Validitas Data
Pengujian ketepatan dan keabsahan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  triangulasi,  adalah  teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di  luar data,  untuk  melakukan  pengecekan  atau pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2014).  Teknik  Triangulasi  yang  dipilih
peneliti  adalah  triangulasi  sumber,  berarti melakukan perbandingan dan pemeriksaan ulang terhadap kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat  berbeda  dalam  penelitian  kualitatif (Patton dalam Moleong, 2014:330). Dalam penelitian ini peneliti membandingkan hasil wawancara dari informan terkait.
Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara  antara  satu  informan  dengan informan lain. Data yang diperoleh berupa wawancara  yang  dilakukan  lebih  dari satu kali  dalam  periode  waktu  tertentu.  Dalam triangulasi sumber, yang terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan masalah  terjadinya  perbedaan-perbedaan tersebut.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara mengolah data dari satu informan diperiksa kembali  dengan  bertanya  pada  informan lain  secara  terus-menerus  sampai  terjadi kejenuhan data yang artinya tidak ditemukan data lagi.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Data
Kualitatif dengan model Miles dan Huberman  (dalam  Sugiyono,  2014)  yakni melalui  langkah-langkah  analisis  sebagai berikut :

## 1. Pengumpulan data
Pada  tahap  ini  peneliti  melakukan  proses pengumpulan  data  dengan  menggunakan
menggunakan teknik wawancara, observasi/pengamatan.

## 2. Reduksi data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari hasil  pengambilan  data.  Proses  reduksi data ini dimaksudkan untuk
menggolongkan,  membuang  bagian  data yang tidak diperlukan
serta
mengargonisasikan  data  sehingga  mudah dilakukan
penarikan kesimpulan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

## 3. Penyajian data
Setelah  melakukan  reduksi  data,  peneliti menyusun  dan  menyajikan  data  terkait persfektif  masyarakat  penganut  Hindu terhadap perkawinan poligami di desa adat penglipuran, kecamatan bangli, kabupaten bangli, provinsi bali.

## 4. Kesimpulan
Merupakan langkah akhir dalam pembuatan  suatu  laporan  dari  proses analisis  interaktif.  Dalam  penelitian  ini penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan memahami kejelasan dari berbagai informasi  dan  data  yang  diperoleh  dari lapangan serta informasi pendukung lainnya  tentang  perspektif  masyarakat penganut  Hindu  terhadap  perkawinan poligami di desa adat penglipuran, kecamatan  bangli,  kabupaten  bangli, provinsi bali.
Adapun  teknik  analisis  data  kualitatif  bisa dijabarkan melalui gambar di bawah ini;
Gambar 1. Teknik Analisis Data Kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  sosiologis  manusia  sebagai makhluk  sosial  memiliki  harkat  dan martabat yang lebih tinggi (sempurna) jika dibandingkan makhluk hidup lainnya. Sejak lahir,  hidup  manusia  didalam  lingkungan sosial  perlu  berintegrasi  melalui  kelompok sosial lainnya yang ada didalam masyarakat. Salah satu bentuk kebutuhan penting  dalam  kehidupan  ini  adalah kebutuhan biologis dalam pergaulan antara suami istri yang bertujuan untuk terpenuhinya  harapan  dalam  memperoleh keturunan  yang  sehat  jasmani  dan  rohani (Rasidi & Putra, 1993:17)
Berhubungan  dengan  perkawinan, hakekat dari perkawinan itu sendiri adalah adanya kerjasama kehidupan diantara pria dan wanita dalam masyarakat yang berada dalam  suatu  peraturan  khusus  dan  ini sangat  diperhatikan  baik  oleh  agama, negara maupun adat, berarti dari peraturan tersebut memiliki tujuan untuk menginformasikan  status  baru  kepada orang  lain  agar  pasangan  dapat  diterima, diakui  statusnya  sebagai  pasangan  yang sah  menurut  hukum,  baik  agama,  negara maupun  hukum  adat  dengan  hak  dan kewajiban  yang  dijalankan  oleh  keduanya dimana  pria  mengambil  tindakan  sebagai suami dan wanita sebagai istri. Perkawinan dikatakan  sah  apabila  telah  dilakukan dengan  kepercayaan dan agamanya masing masing. Perkawinan juga didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, bahwa pernah ada perkawinan. Perkawinan  yang tidak  didaftarkan  dikantor  catatan  sipil maka  perkawinan  tersebut  tidak  dapat membuat  akta  perkawinan,  perkawinan tersebut tetap sah namun sah secara adat (Surpha,  2004:1).  Seperti  yang  diketahui, Bangsa  Indonesia  adalah  suatu  bangsa yang  dikenal  memegang  teguh  adat  dan budayanya yang sangat religious. Di dalam konsep sosiokultural, masyarakat Indonesia  tidak  mungkin  keluar  dan terlepas  dari  unsur  agama.  Agama  itu sendiri  mengandung  kepercayaan  serta nilai-nilai  bersama  yang  berhubungan dengan  keyakinan  akan  adanya  kekuatan tertentu yang bersifat supranatural.
Kekuatan  inilah  dianggap  mencampuri
secara langsung kehidupan bermasyarakat diIndonesia  (Kharlie,  2013).  Di  Indonesia khususnya  dalam  masyarakat  adat,  suatu perkawinan  merupakan  peristiwa  yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat sebab suatu perkawinan tidak hanya  menyangkut  pihak  pria  dan  wanita mempelai saja, akan tetapi akan melibatkan  orang  tua  kedua  belah  pihak, saudara-saudaranya, dan keluarga masing-masing (Sujana, 2016).
Pada  praktiknya  di  masyarakat, karena  berbagai  alasan,  banyak  terjadi kejadian  tentang  seorang  suami  yang mempunyai  istri  lebih  dari  1  (satu), diantaranya  karena  seorang  istri  tidak menghasilkan  keturunan,  si  istri  belum mempunyai  anak  laki,  ataupun  karena faktor  lainnya,  sehingga  terjadi  poligami. Berpoligami  ini  menimbulkan  masalah sosial  misalnya  hubungan  tidak  harmonis dalam rumah tangga. Akan tetapi di sisi lain poligami dilakukan untuk memenuhi tujuan perkawinan yaitu adanya keturunan. Mengacu  dalam  konteks  hukum  adat perihal  poligami  menjadi  suatu  yang  tabu dilakukan  seperti  misalnya  hukum  adat yang terdapat pada Desa Adat Penglipuran,  Bangli,  yang  menentukan bahwa  ada  larangan  bagi  masyarakat untuk  berpoligami,  bagi  yang  melanggar disediakan suatu lahan kosong yang masih berada  dalam  lingkungan  Desa  Adat Penglipuran.
Relevan  dengan  teori  kontrol  sosial, hukum adat yang ada di Desa Penglipuran
menjadi salah satu alat pengendalian sosial yang  sifatnya  memaksa  dan  mengikat. Apabila  ada  warga  yang  melakukan perkawinan  poligami  maka  pihak  yang bersangkutan  akan  langsung  dijatuhi sanksi  adat  tersebut.  Tak  hanya  bersifat memaksa(refresif)  dan  mengikat,  adanya aturan  sanksi  adat  karang  memadu  juga menjadi  semcam  langkah  preventif  dalam upaya  mencegah  adanya  perkawinan poligami demi pola kehidupan masyarakat yang  tertib  dan  tidak  melanggar  norma- norma yang sudah ditetapkan sejak dulu.
“Di desa kami memang ada larangan untuk  warga  yang  berkeinginan  untuk melakukan  perkawinan  poligami,  larangan itu  tentunya  bukan  tanpa  alasan.  Aturan yang  ada  disini  memang  tujuannya  demi untuk kebaikan bersama termasuk larangan  berpoligami,  yang  mana  kami yakin  bahwa  larangab  tersebut  dapat menciptakan  kehidupan  keluarga  yang harmonis dan jauh dari kesan KDRT.” (WB, wawancara 15 Maret 2022)
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  bertujuan  untuk  menjawab  dan menjelaskan rumusan masalah, maka akan dijabarkan  mengenai  landasan  penerapan sanksi  adat  karang  memadu,  bentuk- bentuk  sanksi  adat  karang  memadu,  dan dampak  penerapan  sanksi  adat  karang memadu.

## Landasan Penerapan Sanksi Adat
Karang Memadu
Dalam penerapan sanksi adat karang memadu,  tentunya  harus    berangkat  atas dasar sebuah alasan yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun  non-yuridis.    Landasan  tersebut yang  nantinya  akan  dijadikan  sebagai pedoman  dalam  menjalankan  aturan  adat yang hidup dan berkembang pada masyarakat  di  desa  adat  penglipuran. Landasan  itu  pula  yang  akan  bersifat mengikat  dan  sangat  sarat  akan  nilai-nilai budaya  maupun  magis  yang  tumbuh  dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat desa adat penglipuran. Adapun beberapa landasan yang digunakan oleh warga desa adat penglipuran  dalam  menerapkan  sanksi karang memadu ini adalah sebagai berikut;
a.  Landasan yuridis (awig- awig)
b.  Landasan sosiologis
c.  Landasan religius d.  Landasan psikologis
Adapun  penjelasan  dari  ketiga  landasan tersebut adalah sebagai berikut ;
Landasan Yuridis ( Awig-awig)
Perkawinan  menurut  syaratnya adanya  kedewasaan  dan  tanggung jawab  serta  kematangan  fisik  dan mental. Untuk melangsungkan perkawinan  bukan  hanya  cinta  saja yang  dibutuhkan  melainkan  pemikiran yang  rasional  dan  dapat  meletakkan dasar-dasar  yang  lebih  kokoh  dari suatu perkawinan, sedangkan perkawinan  itu  sendiri  merupakan suatu  proses  awal  dari  perwujudan
bentuk-bentuk  kehidupan  manusia.
Menurut (Prodjodikoro, 1984), perkawinan  adalah  hidup  bersama antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu, sedangkan (Saleh,1980) mengartikan bahwa, “Perkawinan adalah  ikatan  lahir  bathin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai suami istri”. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  bukan  hanya disusun  bedasarkan  prinsip  dan  nilai- nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan  menampung  segala kebiasaan yang selama ini
berkembang dalam
masyarakat
Indonesia (Hilman, 1990). Hal tersebut dilakukan
untuk mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun  kadang  masih  dianggap belum sepenuhnya sesuai.
Perkawinan  itu  bukan  hanya dilihat  dari  perdata  dan  mengabaikan keagamaan. Hal ini termasuk bertentangan dengan falsafah Pancasila  yang  menempatkan  ajaran Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  di  atas segala-galanya.  Hal-hal  bersangkut paut  terhadap  masalah  perkawinan
adalah  perbuatan  suci  yang  erat hubungannya dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi juga  unsur  bathin/  rohani  mempunyai peranan yang penting. Dengan demikian  jelas  dilihat  dari  tujuan perkawinan yang dikemukankan dalam Pasal  1  Undang-undangan  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa  tujuan  dari  perkawinan  adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang  kekal  dan  bahagia  yang  didasari atas  Ketuhanan  Yang  maha  Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  menganut  sistem monogamy  terbatas,  dalam  artian seorang suami hanya diizinkan mempunyai  seorang  istri.  Akan  tetapi, dalam  keadaan  tertentu  seseorang dimungkinkan  mempunyai  istri  lebih dari  satu,  jika  memenuhi  persyaratan yang  telah  ditentukan  antara  lain,  istri tidak  bisa  memiliki  keturunan  dan adanya ijin dari istri untuk kawin lagi.
Berbicara  mengenai  hukum adat  pasti  berbicara awig-awig,  awig- awig adalah  aturan  yang  berlaku  bagi krama  tamiu dan tamiu dalam  lingkup desa  adat. Awig  –  awig merupakan hukum adat yang berlaku di Bali untuk mengatur  tata  pergaulan  masyarakat sebagai krama adat , bahkan juga bisa berlaku  terhadap  warga  non- krama adat artinya  awig-awig  itu  bisa  saja diberlakukan  untuk  penduduk  yang
tinggal  di  Desa  Adat  tersebut.  Awig- awig  memiliki  landasan  filosofis  yang dikenal  dengan  istilah  Tri  Hita  Karana yang  bermakna  adanya  3  (tiga) penyebab kebahagiaan kehidupan manusia, adapun unsur Tri Hita Karana itu yaitu, Parahyangan (manusia dengan  Tuhan),  Pawongan  (manusia dengan  manusia),  dan  Pawongan (manusia dengan lingkungannya).
Dalam Tri  Hita  Karana dijelaskan Parhyangan yang mengatur hubungan manusia  dengan Sang  Hyang  Widhi Wasa /  Tuhan  Yang  Maha  Esa,
Pawongan yang  mengatur  hubungan manusia  dengan  manusia  itu  sendiri dan Palemahan yang mengatur manusia dengan lingkungannya. Kalau diperhatikan konsep dasar dan filosofinya  sangat  luar  biasa  serta sangat  luhur  karena  mengajarkan manusia  Hindu  dalam  hidup  ini  selalu mengusahakan serta menjaga kehidupan  yang  harmonis  antara manusia  dengan  Tuhan,  manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan lingkungannya (Rindawan, 2017; Umiyati,2020).
Di  Desa  Adat  Penglipuran, Kecamatan  Bangli,  Kabupaten  Bangli ada  aturan  yang  mengatur  tentang tidak  diperbolehkannya  warga  untuk berpoligami.  Sementara  itu Bendesa Adat  Penglipuran  I  Wayan  Budiartana mengatakan  dengan  ketentuan  yang terdapat pada desa adat berupa awig-
awig , ternyata menjadi penguat bingkai terbitnya UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan padahal, ketentuan adat ini telah  ada  jauh  sebelum  lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Awig-awig jika diterjemahkan ke dalam  bahasa  bali  kurang  lebih bermakna  sebagai  sebuah  aturan perundang-undangan  yang  sifatnya lokal/adat.  Adapun  awig-awig  yang mengatur  mengenai  sanksi  adat  ini, yaitu  sesuai  dengan  keputusan  awig- awig desa pakraman/desa adat penglipuran  tertanggal  19  agustus 1989. Dalam awig-awig tersebut ditegaskan pada Sat Sargah (bab ke 5), palet 1 (bagian 1) yang mengatur indik pawiwahan,  yang  berbunyi:    Krama desa adat penglipuran tan kadadosang madue istri langkung ring asiki, yening wenten warga desa adat lanang/wadon ngemaduang, kene pidanda manut ring dresta.
Artinya warga desa adat penglipuran  tidak  diperbolehkan  untuk memiliki istri lebih dari satu (poligami), jikalau ada warga desa adat penglipuran yang berani untuk melakukan  tindakan  poligami  maka warga tersebut akan terkena hukuman atau  sanksi  adat  sesuai  dengan keputusan  yang  sudah  tertuang  di dalam awig-awig desa adat penglipuran.
“Awig-awig  atau  aturan  adat yang  kami  miliki  inilah  yang  dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum bagi warga desa adat penglipuran di dalam menerapkan sanksi adat karang memadu terhadap tindak poligami. Jadi secara  garis  besar  landasan  yuridis (awig-awig) ini merupakan suatu landasan  yang  sangat  mengikat  bagi setiap  warga  desa  adat  penglipuran supaya  selalu  menaati  aturan  atau awig-awig  tersebut  yang  melarang warganya untuk memiliki istri lebih dari satu  kali  atau  dengan  kata  lain melakukan  tindakan  poligami.”  (WK, wawancara 17 Januari 2022).

## Landasan Sosiologis ( masyarakat)
Berbeda dari landasan
secara yuridis, jika dilihat dari sudut pandang  sosiologis  maka  yang menjadi landasan adanya aturan ini bertitik fokus pada aspek masyarakatnya. Secara umum, penerapan  sanksi  adat  karang memadu  di  desa  adat  penglipuran jika ditinjau dari landasan sosiologisnya  adalah  warga  desa adat  penglipuran  memiliki  dua dasar pemikiran yang sangat finansial  dan  dijadikan  pedoman dalam  penerapan  sanksi  adat karang  memadu  ini  untuk  mereka yang melakukan perkawinan poligami. Adapun dua dasar pemikiran tersebut adalah :
Dasar pemikiran yang pertama adalah karena masyarakat desa  adat  penglipuran  sangat menghargai dan menghormati kaum  wanita,  sebagai  kaum  yang dianggap  paling  sering  merasakan kerugian  dari  adanya  poligami. Dalam  hal  ini  warga  desa  adat penglipuran tidak ingin melecehkan harga  diri  seorang  perempuan, karena  di  desa  adat  penglipuran sangat  memuliakan  kaum  wanita. Bagi warga desa adat penglipuran, jika  melakukan  poligami  itu  sudah sama dengan melecehkan kedudukan salah satu pihak perempuan.
“Kami  sangat  menghargai perempuan,  dalam  banyak  kasus poligami  selalu  yang  dominan dirugikan adalah pihak perempuan. Oleh  karena  itulah  adanya  aturan karang  memadu  ini  sejatinya  tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga tetapi  juga  untuk  menghargai  dan melindungi kaum perempuan.” (NS, wawancara 20 Januari 2022)
Sehingga  dengan  dasar pemikiran tersebut masyarakat desa adat penglipuran menerapkan suatu awig-awig yang tidak memperbolehkan warga laki- lakinya untuk memiliki istri lebih dari satu  atau  berpoligami  dimana
sanksi  tersebut  kita  kenal  dengan sanksi adat karang memadu.
Dasar pemikiran yang kedua  adalah  karena  warga  desa adat penglipuran tidak menginginkan terjadinya kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT). Pengertian dasar pemikiran tersebut  adalah,  jika  seseorang ingin  melakukan  tindakan  poligami secara  otomatis  orang  tersebut harus memikirkan kedepannya tentang  kesejahteraan  yang  harus diberikan  kepada  masing-masing istrinya,  baik  itu  istri  pertama maupun istri kedua. (asumsi poligami  disini  lazimnya  laki-laki memiliki lebih dari satu istri).
Jika  dalam  hal  berpoligami seorang  suami  tidak  bisa  berlaku adil  atau  tidak  bisa  memberikan suatu kesejahteraan kepada kedua istrinya,  maka  pasti  akan  terjadi suatu  pertentangan-pertentangan yang  nantinya  akan  bisa  menjadi sebuah konflik dalam rumah tangga dimana  konflik  tersebut  kita  kenal dengan  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT). Untuk
mengantisipasi hal tersebutlah, keberadaan  sanksi  adat  karang memadu  ini  menjadi  semacam langkah  preventif  sekaligus refresif dalam mencegah perkawinan poligami maupun menjatuhi
hukuman  bagi  yang  melanggar aturan tersebut. Dalam teori kontrol
sosial,  adanya  hukum  di  tengah- tengah  masyarakat  dirasa  efektif dalam mencegah adanya pelanggaran  atau  penyimpangan pada masyarakat, hal tersebut juga sangat relevan dengan keberadaan sanksi  adat  karang  memadu  di Desa  Penglipuran,  yang  mana keberadaan aturan tersebut terbukti dapat membuat masyarakat tunduk dan  taat  hingga  tidak  ada  satupun warga  yang  berani  melakukan perkawinan  poligami.  Output  dari adanya sanksi adat karang memadu  tersebut  tentu  menjadi harapan seluruh komponen masyarakat,  dimana  pernikahan yang  ideal  memang  harusnya  satu pasangan  saja,  sehingga  dapat meminimalisir adanya bentrok dalam  kehidupan  rumah  tangga yang tidak diinginkan.
Oleh karena itu, warga desa adat  penglipuran  sangat  tidak menginginkan adanya KDRT dalam rumah tangganya, sehingga masyarakat  penglipuran  membuat awig-awig  untuk  melarang  warga laki-lakinya untuk melakukan tindak poligami, demi menciptakan kesejahteraan  dan  keharmonisan dalam  kehidupan  rumah  tangga serta  menghindar  konflik  yang dtkhawatirkan mengarah pada KDRT dalam rumah tangga.
“Menurut  saya  poligami  itu sangat  rentan,  artinya  peluang-
peluang  untuk  terjadi  KDRT  ketika seorang  suami  memiliki  lebih  dari satu istri sangatlah tinggi, mengingat  di  sistem  patriakhi  ini akan banyak sekali tuntutan- tuntutan  yang  harus  dijalankan suami ketika memiliki lebih dari satu istri,  misalnya  harus  dapat  berlaku adil  ke  istri  maupun  ke  anak,  adil secara finansial, biologis, dll. dan itu semua tidaklah mudah.” [Ar. Wawancara 24 Januari 2022] Hal  tersebut  dikuatkan  oleh penelitian yang
dilakukan
Widyastuti  &  Prawitasari  (Elbedour dalam  Alawiyah  &  Kumolohadi, 2007),  mengatakan  bahwa  dalam rumah  tangga  terdapat  anak  yang pada dasarnya membutuhkan kebutuhan  rasa  aman,  kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan harga diri.  Apabila  kebutuhan  ini  dapat dipenuhi, maka akan mengantarkan remaja  ke  jenjang  kedewasaan yang  sehat  dan  positif,  sesuai  dan selaras, baik dengan diriya maupun lingkungannya
begitupun
sebaliknya.  Secara  umum,  hasil
penelitian Al-Krenawi menunjukkan bahwa persaingan dan
kecemburuan  yang terjadi  diantara para  istri  dalam  keluarga  poligami akan mengakibatkan masalah emosional  yang  berat  bagi  anak- anaknya (Elbedour dalam Alawiyah
&  Kumolohadi,  2007).  Anak-anak
yang kurang mendapatkan perhatian  dan  kasih  sayang  dari orang  tua  selalu  merasa  tidak aman,  merasa  kehilangan  tempat berlindung  dan  tempat  berpijak, untuk  selanjutnya  dikemudian  hari mereka akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuh terhadap dunia luar (Kartono dalam Alawiyah  &  Kumolohadi,  2007). Semua  bentuk  ketegangan  batin dan  konflik  familial itu akan mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Camara, dkk
menunjukkan  bahwa  anggota  dari keluarga poligami memiliki
kecenderungan  untuk  cemburu, konflik, ketegangan, stress emosional,  ketidakamanan,  dan kecemasan (Elbedour dalam Alawiyah  &  Kumolohadi,  2007). Keadaan  keluarga  yang  penuh konflik dan ketegangan juga menyebabkan
tidak
berkembangnya tokoh ayah
sebagai  sumber  otoritas  bagi  anak laki-laki.
Landasan
Religius ( keyakinan/agama )
Penerapan  sanksi  karang memadu  jika  ditinjau  dari  sudut pandang religius,  maka penerapan sanksi  karang  memadu  tersebut juga  berdasarkan  dua  keyakinan masyarakat penglipuran yang
sangat  sarat  akan  nuansa  magis. Adapun  dua  dasar  penerapan sanksi  karang  memadu  dari  aspek religius adalah sebagai berikut;
Landasan religius yang pertama  adalah  penerapan  sanksi karang  memadu  ini  di  dasari  atas keyakinan  masyarakat  desa  adat penglipuran yang menganggap
bahwasanya  perbuatan  poligami tersebut merupakan suatu perbuatan  yang  sangat  kotor,  atau istilah balinya suatu perbuatan yang bisa  menimbulkan  kecuntakaan,
kecuntakaan disini disamping cuntaka bagi keluarga yang berpoligami  secara  mengkhusus, akan tetapi juga dapat menimbulkan  kecuntakaan  bagi kesucian  pura  maupun  kesucian desa  adat  penglipuran  secara umum.
Oleh karena itu, bagi warga
desa  adat  penglipuran  sangat melarang
warganya untuk melakukan poligami, dengan membuat awig-awig melarang warganya poligami dan menerapkan sanksi karang
memadu  sebagai  bentuk  sanksi adat  terhadap  warga  desa  adat penglipuran yang berani melakukan tindakan poligami.
Landasan religius penerapan  sanksi karang memadu yang  kedua yaitu,  penerapan sanksi karang memadu merupakan
penerusan  kebudayaan  dari  para leluhur mereka (Dresta Kuna) yang berasal  dari  desa  adat  Bayung Gede,  arti  dari  landasan  religius yang kedua ini adalah kembali lagi kepada  sejarah  lahirnya  desa  adat penglipuran yang merupakan salah satu desa yang lahir pada abad ke 13,  dimana  pada  saat  itu  nenek moyang  mereka  warga  desa  adat Bayung  Gede  hijrah  ke  daerah Bangli  tengah.  Bentuk  keterkaitan antara  penerapan  sanksi  karang memadu  dengan  sejarah  lahirnya desa adat penglipuran terletak pada arti kata “Penglipuran” yang berasal dari  kata  “Pengeling”  yang  berarti ingat dan “Pura” yang dalam hal ini berarti  tanah  kelahiran  (Leluhur). Oleh  karena  itu,  tempat  ini  sangat berarti sejak leluhur mereka datang dari desa Bayung Gede ke Penglipuran  yang  jaraknya  cukup jauh, sehingga masyarakat Penglipuran  mendirikan  pura  yang sama  sebagaimana  yang  ada  di desa  Bayung  Gede.  Dalam  hal  ini berarti  masyarakat  Penglipuran masih  mengenal  asal-usul  mereka atau  mereka  tetap  menghormati leluhurnya  yang  berasal  dari  desa Bayung Gede.
“Kalau    berdasarkan  pada konsep  agama  atau  religiusitas masyarakat disini, ya kami memang percaya bahwa perkawinan poligami  hanya  akan  membuat
desa ini leteh atau kotor. Selain itu, konsep  tersebut  juga  sudah  dari turun  temurun  dan  saat  ini  tugas kami  memang  tetap  menjaga  dan melestarikan aturan ini untuk generasi selanjutnya, karena memang  aturan  karang  memadu dirasa  baik  untuk  diterapkan  demi kebaikan bersama.” [WB. Wawancara 15 Maret 2022]
Sehingga karena selalu ingat  pada  leluhur  mereka  yang berasal  dari  desa  adat  Bayung Gede maka desa adat Penglipuran juga  menerapkan  sanksi  karang memadu  sebagai  bentuk  sanksi adat  terhadap  tindak  pologami secara  turun  temurun,  karena dulunya sanksi karang memadu itu merupakan  sebuah  sanksi  yang diterapkan  di  desa  adat  Bayung Gede  atau  ditempat  leluhur  desa adat  Penglipuran  jauh  sebelum adanya  desa  adat  Penglipuran. Oleh  karena  itulah,  penerapan sanksi  karang  memadu  di  desa adat penglipuran sarat akan nuansa magis/religiusitas yang tinggi sebab penerapan  sanksi karang memadu ini merupakan suatu bentu penghormatan/penghargaan dan penerusan kebudayaan nenek moyang  atau  leluhur  mereka  yang berasal  dari  desa  adat  Bayung Gede, (Dresta Kuna).
Selain itu, landasan religius yang  terdapat  pada  konsep  ajaran Agama  Hindu  secara  menyeluruh juga  relevan  dengan  kondisi  yang ada  di  Desa  Penglipuran.  Pada teori kajian keagamaan khususnya Agama Hindu, terdapat satu konsep ideal  pernikahan  yakni  hanya memiliki satu orang pasangan saja. Konsep  tersebut  dikenal  dengan istilah Swala Brahmacari pada teori kajian  keagamaan  dalam  Hindu. Konsep tersebut memang menghendaki  agar  seyogyanya suami  hanya  memiliki  satu  istri begitupun  sebaliknya  hingga  maut memisahkan.  Bukan  tanpa  alasan, logikanya  memiliki  satu  pasangan akan memperbesar peluang- peluang  kebahagiaan  yang  bisa dibangun  dalam  kehidupan  rumah tangga, fokus dan bersyukur hanya pada satu pasangan akan membuat pikiran menjadi lebih tenang karena sudah pasti cinta dan kasih sayang total  kita  berikan  untuk  pasangan dan  anak-anak  dalam  sebuah keluarga.

## Landasan psikologis
Tindakan
poligami merupakan  tindakan  yang  masih dinilai  dari  sisi  baik  dan  buruk  di masyarakat Indonesia. Banyak yang  mengatakan  orang  yang melakukan tindakan poligami merupakan  dosa  yang  tidak  bisa
diampuni,  namun  ada  juga  orang yang mengatakan poligami sah-sah saja  selama  tidak  ada  yang melarang.  Hal  ini  terjadi  karena orang-orang
cenderung
memandang  dari  sudut  pandang agamanya  masing-masing,  yang dalam ajarannya ada yang membolehkan dan tidak membolehkan.  Selain  itu,  banyak orang  yang  juga  memandang poligami dari sudut pandang psikologi, yaitu masyarakat
menganggap  bahwa  poligami  juga mempengaruhi  istri  dan anak-anak yang  termasuk  dalam  keluarga poligami.
“Menurut saya sebagai perempuan  ya,  akan  ada  banyak sekali  tekanan,  kecemburuan,  dan rasa  sakit  hati  yang  mengarah  ke kondisi stress apabila saya memiliki suami yang berpoligami. Selain itu, pastinya  peluang  KDRT  akan semakin tinggi pada rumah tangga yang  berpoligami  sehingga  kondisi mental anak juga akan kena imbas melihat  orangtuanya  yang  sedang tidak baik-baik saja.” [NB.
Wawancara, 21 Februari 2022] Kedua sudut pandang
mengenai poligami merupakan sudut  pandang  yang  tidak  bisa dihindari. Jika orang tersebut mempercayai  bahwa  melakukan tindakan  poligami  adalah  dosa,
maka  keluarga  yang  melakukan tindakan  tersebut,  khususnya  istri dan anak-anak, akan mendapatkan cemoohan  dan  cemoohan  ini  akan mengganggu  psikis  mereka  yang bisa  saja  lama-kelamaan  akan mengidap  gangguan  mental  yang cukup serius.
Suprapto  (dalam  Romlah, 2008)  menjelaskan  bahwa  ada dampak-dampak  psikologis  dari poligami,  secara  psikologis  semua istri  akan  merasa  sakit  hati  jika melihat  suaminya  berhubungan dengan perempuan lain, setidaknya ada  dua  faktor  psikologis,  pertama di dorong oleh rasa cinta setia istri yang  dalam  kepada  suaminya, umumnya  istri  mempercayai  dan mencintai  sepenuh  hati  sehingga dalam  dirinya  tidak  ada  lagi  ruang untuk  cinta  terhadap  laki-laki  lain. Faktor  kedua,  istri  merasa  dirinya inferior seolah-olah suaminya berbuat  demikian  lantaran  ia  tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya,  perasaan  inferior  itu semakin  lama  meningkat  menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat  tekanan  dari  keluarga. Problem  psikologis  lainnya  adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri antara  istri  dan  anak  tiri,  atau  di antara  anak-anak  yang  berlainan ibu, ada rasa persaingan yang tidak
sehat  antara  istri.  Hal  itu  terjadi karena suami biasanya lebih memerhatikan istri muda dari pada istri  lainnya,  bahkan  tidak  jarang setelah menikah, suami menelantarkan  istri  dan  anak- anaknya dari perkawinan terdahulu sehingga  putus  hubungan  dengan istri  dan  anak-anaknya.  Tentu  ini akan  menimbulkan  problem  sosial yang  serius  dimasyarakat  (Machali dalam  Romlah,  2008).    Atas  dasar kepedulian  terutama  kepada  pihak perempuan  maka  poligami  di  desa penglipuran sangat dilarang.
Selain  rasa  sakit  hati  yang dirasakan perempuan dalam perkawinan poligami, dampak
psikologis  lainnnya  juga  akan dirasakan  oleh  anak-anak  dari keluarga yang
berpoligami.
Menurut  Widyastuti  &  Prawitasari (Elbedour dalam Alawiyah &
Kumolohadi, 2007), kebutuhan psikologis yang penting pada masa remaja  adalah  kebutuhan  rasa aman,  kebutuhan  kasih  sayang, dan  kebutuhan  harga  diri.  Apabila kebutuhan ini dapat dipenuhi, maka akan  mengantarkan  remaja  ke jenjang  kedewasaan  yang  sehat dan positif, sesuai dan selaras, baik dengan diriya maupun lingkungannya. Secara umum, hasil
penelitian Al-Krenawi menunjukkan
bahwa
persaingan dan kecemburuan  yang terjadi  diantara para  istri  dalam  keluarga  poligami akan mengakibatkan masalah emosional  yang  berat  bagi  anak- anaknya (Elbedour dalam Alawiyah &  Kumolohadi,  2007).  Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian  dan  kasih  sayang  dari orang  tua  selalu  merasa  tidak aman,  merasa  kehilangan  tempat berlindung  dan  tempat  berpijak, untuk  selanjutnya  dikemudian  hari mereka akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuh terhadap dunia luar (Kartono dalam Alawiyah  &  Kumolohadi,  2007). Semua  bentuk  ketegangan  batin dan  konflik  familial itu akan mengakibatkan
bentuk
ketidakseimbangan kehidupan
psikis anak.
Camara,  dkk  menunjukkan bahwa anggota dari  keluarga poligami  memiliki  kecenderungan untuk cemburu, konflik, ketegangan, stress emosional, ketidakamanan,  dan  kecemasan (Elbedour dalam Alawiyah & Kumolohadi, 2007). Keadaan keluarga  yang  penuh  konflik  dan ketegangan  juga  menyebabkan tidak  berkembangnya  tokoh  ayah sebagai  sumber  otoritas  bagi  anak laki-laki.

## Proses Penerapan Sanksi Adat Karang Memadu
Proses  penerapan  sanksi
adat  karang  memadu  yang  akan dijatuhkan  pada  mereka  yang melakukan  poligami  tentunya  akan melalui berbagai tahapan. Menurut
I Wayan Budiartana selaku Bendesa  Adat  Desa  Penglipuran yang  peneliti  wawancarai  pada  15 Maret  2022  dan  bisa  dikatakan beliau adalah tokoh yang dianggap tahu  lebih  dalam  tentang  sanksi karang memadu ini. Adapun menurut  beliau  proses  penerapan sanksi  adat  karang  memadu  di desa  adat  penglipuran  itu  ada  tiga proses yang harus ditempuh sampai  sanksi  karang  memadu tersebut benar-benar bisa dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindakan poligami.
Adapun tiga proses tersebut adalah sebagai berikut:
1)  Proses  yang  pertama adalah  dengan  cara  memanggil pihak  yang  melakukan  tindakan poligami  untuk  melakukan  mediasi dan memberikan yang bersangkutan  pemahaman  awal tentang  sanksi  karang  memadu yang  nantinya  akan  dikenakan kepada mereka selaku orang yang sudah  melanggar  awig-awig  desa. Dalam proses ini, beberapa prajuru
adat  akan  memberikan  semacam sosialisasi bahwa menjalani sanksi karang  memadu  tidaklah  mudah, karena  orang  yang  dikenakan sanksi  karang  memadu  harus menanggung  konsekuensi  yang sangat  berat,  salah  satunya  tidak adanya  akses  untuk  berinteraksi dengan  warga  desa  dan  tidak mendapatkan pelayanan dari desa.
Selanjutnya  prajuru  adat akan  memastikan  kepada  pihak yang  bersangkutan  tentang  siap atau  beraninya  menanggung  dan menjalani  sanksi  karang  memadu tersebut.  Akan  tetapi  jika  pihak yang bersangkutan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk  tetap  melakukan  poligami maka  akan  berlanjut  pada  proses penerapan sanksi yang kedua.
Proses  penerapan  sanksi yang  kedua  adalah  karena  pihak yang yang bersangkutan tetapbersikukuh untuk berpoligami ,
maka  pihak  tersebut  sudah  siap untuk menerima konsekuensi terkena sanksi adat karang memadu.  Mengingat  pihak  yang bersangkutan sudah siap menerima sanksi  maka  selanjutnya  warga akan membuatkan rumah di pekarangan karang memadu tersebut  sebagai  tempat  tinggal keluarga yang melakukan tindakan poligami tersebut.
Proses  penerapan  sanksi karang memadu yang ketiga adalah menempatkan keluarga yang melakukan poligami di rumah yang berada di karang memadu sebagai tempat tingal mereka secara turun- temurun.
“Proses  dalam  pemberian sanksi  karang  memadu  itu  jelas adalah proses yang panjang, sehingga  dengan  adanya  proses tersebut pihak yang akan berpoligami  jadi  berpikir  dua  kali untuk melakukannya, mereka harus memikirkan matang-matang karena sanksi yang dijatuhkan akan sangat merugikan dan mengganggu aktivitas sosialnya.” [WB. Wawancara. 15 Maret 2022]
Bentuk – Bentuk Sanksi Adat Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran
Adapun setelah melalui tiga tahapan  proses  yang  telah  dipaparkan sebelumnya, maka pelaku poligami di Desa Adat  Penglipuran  akan  dikenakan  sanksi adat karang memadu. Berdasarkan wawancara  penulis  dengan  beberapa narasumber yang merupakan warga penglipuran,  dikatakan  bahwa  bentuk- bentuk  sanksi  adat  karang  memadu  yang
akan diterima oleh pelaku poligami di desa penglipuran adalah sebagai  berikut :
a)  Pernikahan  keduanya  tidak  akan disakralkan  oleh  seorang  Kubayan dan  tidak  dianggap  sah  secara adat.
b)   Seseorang yang dikenakan sanksi karang memadu tidak boleh masuk ke  areal  pura  untuk  melakukan suatu bentuk persembahyangan.
c)  Sanksi  karang  memadu  yang dikenakan  berlaku  secara  turun- temurun  kepada  keluarga  yang berpoligami.
d)  Keluarga  yang  berpoligami  tida boleh ke areal desa tetapi keluarga yang melakukan poligami itu hanya boleh  keluar  sebatas  areal  nista mandala  karena  keluarga  yang berpoligami itu merupakan keluarga yang  kotor  sehingga  tidak  boleh masuk  ke  areal  madya  mandala ataupun utama mandala.
e)  Mengingat  pelaku  poligami  tidak diizinkan  ke  areal  madya  mandala dan  utama  mandala  maka  secara otomatis  ruang  interaksi  pelaku poligami  dengan  warga  sangat terbatas bahkan berdasarkan penuturan narasumber mereka akan  dikucilkan  dari  pergaulan dengan warga desa.

## Dampak Penerapan Sanksi Adat
Karang Memadu Bagi Masyarakat Desa Adat Penglipuran
68 Kekuasaan masyarakat hukum  adat  mencakup  berbagai bidang kehidupan manusia termasuk dalam bidang perkawinan.  Dibidang  perkawinan kesatuan  masyarakat  hukum  adat mengatur sendiri pola perkawinannya seperti yang diterapkan oleh kesatuan masyarakat  hukum  adat  di  Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli,  terdapat  aturan  adat  yang melarang warganya
untuk berpoligami  dengan  menyediakan suatu  tempat  yang  dinamakan karang  memadu bagi krama desa adat  yang  melakukan  poligami.
Tujuan utamanya adalah memberikan rasa bahagia terhadap  seorang  wanita  sebagai istri. Sedangkan pengaruh penyediaan karang memadu sangat  efektif  karena  sampai  saat ini belum ada warga yang menempati karang  memadu oleh karena  belum  ada  masyarakat
Penglipuran yang melakukan poligami.
Dari
beberapa kali
wawancara  yang  penulis  lakukan dengan narasumber yang berbeda,
ada beberapa dampak yang terjadi dari  adanya  penerapan  sanksi karang memadu di desa penglipuran,  dampak  positif  yang paling  sering  dilontarkan  oleh  para
narasumber adalah adanya kesadaran dalam diri individu untuk merasa cukup dengan satu pasangan  atau  setia  dengan  satu isrti  saja.  Hal  tersebut  juga  akan memberikan hal positif bagi keharmonisan dan kekuatan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga  yang  ideal  dan  jauh  dari istilah  orang  ketiga.  Selain  itu, dampak yang paling terlihat adalah bagaimana  warga  disini  selalu berusaha untuk taat dan menghargai aturan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dengan  adanya  ketaatan  tersebut maka berkorelasi positif juga terhadap  minimnya  kasus  -kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga yang terjadi di desa penglipuran.
Ketaatan  warga  akan  aturan karang  memadu  ini  tidak  terlepas dari beratnya sanksi karang memadu  yang  dialami  jika  mereka berani melakukan perkawinan poligami.  Karena  begitu  beratnya sanksi  karang  memadu  tersebut, maka  sampai  saat  ini  masyarakat desa  adat  penglipuran  tidak  ada yang berani untuk melanggar awig- awig  tersebut  atau  tidak  berani melakukan tindakan poligami. Ketaatan  masyarakat  desa  adat penglipuran untuk mematuhi peraturan tidak boleh berpoligami di dasari  atas  beberapa  keyakinan
yang ada di dalam setiap diri warga desa adat penglipuran. Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan dari hasil (wawancara  dengan  salah  satu penduduk  desa  adat  penglipuran bapak  I  Wayan  Kisid),  beliau mengatakan  bahwasanya ketaatan dirinya yang selalu mematuhi awig- awig tidak boleh melakukan tindakan  poligami  itu,  karena  di dasari  atas  beberapa  keyakinan, adapun  keyakinan  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Alasan ketaatan yang pertama adalah  karena  sebagai  warga desa  adat  penglipuran  sudah sangat  jelas  wajib  hukumnya untuk    mentaati    aturan  atau awig-awig  yang  sudah  di sepakati  dan  di  terapkan  oleh krama desa adat penglipuran.
2. Alasan ketaatan  yang ke dua
adalah karena takut jika melanggar awig-awig (melakukan  poligami)  maka kesakralan perkawinan keduanya tidak akan pernah di selesaikan oleh Jro Kubayan. 3. Alasan  ketaatan  yang  ke  tiga
adalah karena takut jika melanggar awigawig (melakukan  poligami)  maka akan  di  kucilkan  atau  istilah
balinya kasepekang dan  di tempatkan di karang memadu.
4. Alasan  ketaatan  yang  ke
empat adalah karena takut jika melanggar awigawig
(melakukan  poligami)  maka ruang  gerak  atau  interaksi sosialnya  dengan  masyarakat akan  dibatasi  dan  tidak  boleh melewati  batas  bale  kulkul yang berada di bagian tengah desa adat penglipuran.
5. Alasan  ketaatan  yang ke  lima adalah  karena  takut,  jika melanggar awigawig
(melakukan  poligami),  maka tidak akan di ijinkan masuk ke areal  pura  untuk  melakukan persembahyangan.
6. Alasan ketaatan yang ke enam adalah  karena  takut,  jika melanggar awigawig
(melakukan  poligami),  maka sanksi  karang  memadu  yang akan  di  kenakan  nantinya akan  berlaku  secara  turun temurun  tanpa  pengecualian apapun.
7. Alasan ketaatan yang ke tujuh adalah  karena  takut,  jika melanggar awigawig (melakukan  poligami),  maka secara  jelas  dirinya  akan membuat
suatu bentuk kekotoran/ kecuntakaan bagi keluarganya sendiri, dan
kecuntakaan bagi  kesucian pura  dan  kesucian  desa  adat penglipuran secara umum.
8. Alasan  ketaatan  yang  ke delapan  adalah  karena  takut,
jika melanggar awig-awig (melakukan  poligami),  maka dirinya  sama  dengan  sudah tidak menghormati kebudayaan dari nenek moyangnya  atau  leluhurnya
yang  berasal  dari  desa  adat bayung gede.
Beberapa  alasan  ketaatan tersebutlah  yang  menyebabkan sampai saat ini belum ada satupun
masyarakat desa adat penglipuran  yang  berani  untuk melakukan tindakan poligami.
Sehingga  karang  memadu  yang dijadikan  sebagai  tempat  untuk mengucilkan  warga  desa  adat penglipuaran  yang  melakukan poligami  sampai  saat  ini  belum pernah  ada  yang  menempati  dan hanya  tetap  sebagai  lahan  yang kosong dan hanya di tumbuhi oleh ilalang  dan  beberapa  pohon pisang dan bambu.
“Saya sendiri merasakan bahwa dampak dari adanya sanksi  adat  karang  memadu  ini saya  jadi  lebih  setia  kepada  satu istri saja, karena sanksi sosialnya sangat  berat  jadi  memilih  setia memang  jalan  terbaik.  Lagipula punya  istri  satu  saja  sudah  ribet apalagi dua.”  [WK. wawancara 17 Januari 2022]
Oleh karena itu , maka tujuan
diterapkannya sanksi karang memadu  sebagai    suatu  bentuk sanksi  adat  untuk  meminimalisir tindak perkawinan poligami sangat bermanfaat dan memberikan  dampak  positif  bagi desa  adat  penglipuran  untuk menghindari
terjadinya perkawinan  poligami,  sebab  jika dilihat  dari  segi  ketaatan  atau kepatuhan  warga  desa  adat penglipuran yang dari awal dibuatnya sanksi tersebut sampai saat  sekarang  ini  belum  pernah sama sekali ada yang berani untuk melanggar  awig-awig  tersebut (melakukan perkawinan poligami).
Selain  dari  dampak  positif adanya  sanksi  karang  memadu tersebut,  tentunya  juga  terdapat dampak  negatif  yang  dirasakan pada  diri  individu  atau  pada kelompok masyarakat dari pemberlakukan sanksi adat
karang memadu.
“Namun  dampak  negatif  dari adanya sanksi ini juga sebenarnya ada namun jarang terlihat, seperti misalnya ketika ada isu
kesetaraan gender. Menurut saya ketika  sanksi  itu  ada  sebenarnya hanya memperhatikan sisi perempuannya saja, dari sisi laki- laki  mungkin  merasa  bahwa  ini tidak setara, karena pada
hakekatnya  laki-laki  yang  ingin berpoligami biasanya sudah
memiliki kesiapan dari segi finansial, mental, dan juga kesiapan  untuk  berlaku  adil  pada istri-istrinya, namun adanya aturan ini malah tidak memberikan kesempatan laki-laki untuk menunjukan itu.” [SW. Wawancara 27 Januari 2022] Beberapa dampak negatif dari adanya sanksi adat karang memadu yakni sebagai berikut;
A.  Meskipun  ada  aturan
karang  memadu  yang dapat menjamin bahwa tidak  akan  ada  kasus
poligami namun kasus- kasus  perselingkuhan justru tak dapat dipungkiri keberadaanya.  Kasus semacam perselingkuhan  inilah yang  justru  menjadi penyebab paling banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mengingat ketidakberdayaan mereka  untuk  memiliki istri  lebih  dari  satu membuat mereka mencari opsi lain yakni berselingkuh. B.  Tidak diakomodirnya keinginan beberapa warga  yang  memang benar-benar  sanggup untuk  berpoligami  dan sanggup membiayai kehidupan rumah tangganya, aturan karang memadu terkesan otoriter dimana  mereka  yang berpoligami tetap dijatuhi sanksi dan dikucilkan tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya mereka yang ingin berpoligami  sanggup dan mampu untuk membina keluarga yang sehat secara mental maupun kemampuan berlaku adil secara finansial. C.  Larangan poligami justru  akan  memicu tingginya kasus perceraian dalam rumah tangga. D.  Tidak berpoligami merupakan  hal  yang baik namun bukan berarti berpoligami dengan  alasan  yang logis  adalah  hal  yang tidak baik. Warga Penglipuran  terkesan
memaksakan aturannya sendiri disaat sebenarnya ajaran  agama  yang mereka  anut  pun tidak melarang poligami dengan  alasan  yang logis seperti, ketidakmampuan  istri dalam menjalankan perannya( cacat, dll). E.  Tidak adanya perlindungan  hak-hak warga desa khususnya untuk  laki-laki  yang memang  benar-benar sanggup untuk melakukan poligami dengan  regulasi  yang baik dan benar namun harus  tetap  menerima konsekuensi berupa pengucilan di area
karang memadu. F.  Isu  kesetaraan  gender yang  menjadi  alasan mengapa sanksi karang  memadu  ini diterapkan justru hanya  mengakomodir dari  sisi  perempuan namun tidak memperhatikan dari sisi pihak laki-laki yang sebenarnya mempunyai alasan logis untuk berpoligami
dan  sanggup  dalam menghidupi istri-
istrinya  nanti  secara adil.

## KESIMPULAN
Berdasarkan
temuan- temuan  yang  didapatkan  oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku poligami di  desa  adat  penglipuran  akan mendapatkan  sanksi  adat  sesuai dengan  yang  sudah  terjadi  secara turun-temurun. Sanksi tersebut dikenal  dengan  istilah  sanksi  adat karang  memadu,  dimana  dalam prosesnya  akan  ada  beberapa tahapan  yang  akan  dilalui  oleh warga yang ingin melakukan perkawinan poligami. Tahap pertama,  yakni  pemanggilan  orang yang akan melakukan poligami oleh prajuru  desa,  dimana  dalam  tahap pemanggilan  ini,  warga  yang  akan berpoligami akan diberikan pemahaman secara mendalam mengenai bagaimana nantinya sanksi  karang  memadu  itu  dan konsekuensi  yang  akan  diterima nantinya jika tetap ingin berpoligami dan tidak ingin menceraikan istrinya.  Apabila  setelah  melalui tahap pertama tidak ada perubahan dan warga yang bersangkutan tetap ingin  melakukan  poligami  maka akan  berlanjut  ke  tahap  kedua yakni,  pembuatan  gubug  oleh
warga  setempat  di  areal  karang memadu dan nantinya akan diperuntukan  kepada  pihak  yang melakukan poligami.
Setelah
dibuatkan  gubug  tempat  tinggal  di area karang memadu maka selanjutnya  akan  sampai  pada tahapan  terakhir,  dimana  di  tahap ini  pihak  yang  berpoligami  akan ditempatkan  di  bangunan  yang sudah  dibuatkan  oleh  warga  di areal  karang  memadu.  Selama tinggal disana, pihak yang
melakukan  poligami  tidak  boleh melewati  jalan  utama,  tidak  boleh ke  pura  karena  dianggap  cuntaka (kotor), serta tidak akan
mendapatkan  pelayanan  dari  desa selayaknya masyarakat biasa.
Mengingat  sanksi  karang memadu  yang  sangat  berat  dan merugikan  pihak  yang  berpoligami dalam menjalani kehidupan sehari- hari,  maka  dari  temuan  peneliti hingga  saat  ini  belum  terdapat warga  yang  berani  melakukan perkawinan  poligami  di  desa  adat penglipuran.

## DAFTAR PUSTAKA
Sukardi.  2006. Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan .  Yogyakarta:  Usaha
Keluarga.
Sugiyono,  2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D . Bandung: ALFABETA, CV.
Narbuko,  Cholid  dan H. Abu Achmadi. 2005. Metodologi Penelitian . Jakarta: PT Bumi Aksara. Desa Pakraman Penglipuran. 1989. Awig-Awig Desa Pakraman Penglipuran. Sudiatmaka Ketut, 1994, Pokok-Pokok Hukum Adat dan
Hukum  Adat  Bali ,  Singaraja :STKIP Negeri Singaraja.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974 Tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 885.
Pius A. Partanto dan M. Dahlan al- Barry, Kamus  Ilmiah  Populer ,
Surabaya: Arkola, hal. 606.
Gerald  D.  Collins,  SJ.  Edward  G.
Farrugia S , Kamus Teologi , Yogyakarta:  Kanisius,  1991,  hlm.
259.
74
K.  Wancik  Saleh.  1982. Hukum Perkawinan  Indonesia ,  Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Windia,  Wayan.  1994. Meluruskan Awig-Awig Yang Bengkok .
Denpasar :BP.
Windia,  Wayan.  1997. Penuntun Penyuratan Awig-Awig . Denpasar : Upada Sastra.
W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus Umum  Besar  Bahasa  Indonesia , edisi ketiga Pusat Bahasa
Departemen  Pendidikan  Nasional. (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm. 904.
Aj-Jahrani  Musfir, Poligami  dari Berbagai  Persepsi (Jakarta:  Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.
Alawiyah & Kumolohadi, Retno. 2007. Perilaku  Coping  Remaja dengan Ayah Poligami . Yogyakarta:  Universitas  Islam Indonesia
Basayut,  Ahmad.  2015. Wahai Pria,  Syarat  Poligami  dalam  Islam Itu Berat .
Romlah,  Siti.  2008. Harga  Dri pada  Istri  yang  Dipoligami.
Jakarta: Universitas Gunadarma
Sudirga,  I.B  dkk,  2007. Widya Dharma  Agama  Hindu  untuk  SMA Kelas XII . Jakarta: Ganeca Exact.
Kharlie,  A.  T.  (2013).  Hukum Keluarga Indonesia,. Jakarta: Sinar Grafika.
Prodjodikoro,  W.  (1984).  Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
Rasidi, L., & Putra, I. B. W. (1993). Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya. Saleh,  K.  W.  (1980).  Hukum Perkawinan  Indonesia.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sujana,  I.  N.  (2016).  Kedudukan
Hukum Anak Luar Kawin. Yogjakarta: Asswaja Presindo.
Surpha, I. W. (2004). Eksistensi Desa Adat  dan  Desa  Dinas  di  Bali. Denpasar: Pustaka Bali Post. Umiyati, M.  (2020 ).  The  Existence  of  Natural Lexicons  in  ‘Awig-Awig’  Tenganan Pegringsingan  Bali:  An  Ecolinguistic Approach. Jurnal  Kajian  Bali,  10(1), 191–216 .
Dwijendra, N.K.A. 2003. “Perumahan Dan  Permukiman  Tradisional  Bali.” Jurnal  Permukiman “Natah”  1  (1):  8– 24. Radclife-Brown. 1940. “On Social Structure A. R. Radcliffe-Brown.” The Journal  of  the  Royal  Anthropological Institute  of  Great  Britain  and  Ireland Vol. 70, N.