## PELEMBAGAAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA
Fadjarini Sulistyowati, MC. Candra Rusmala Dibyorini, B. Harisaptaning Tyas Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD”, Jl. Timoho 317 Yogyakarta, No Telp. +62 274 561971 email: dzarbela@yahoo.co.id, c_rusmala@yahoo.com, harisapta@ymail.com
Abstract
This research aims to find synchronization of district government policy, the use of Sistem Informasi Desa, and participation of people in Terong Village, in Dlingo Sub District of Bantul. This research applied a group model based on collective identity with some modifications as an appropriate institutionalization model of community participation suited with local wisdom in Terong village. This research uses qualitative descriptive method. Data derived from observation, focus group discussions and interviews. Data analysis has been done through interactive techniques. The result of this research is a model of a group-based institutionalization of community participation for utilization Village Information System supported by Combine Resource Institution (CRI) and the goverment of Bantul.
Keywords: institutionalization of participation model, village information system

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan keselarasan antara kebijakan pemerintah kabupaten, pemanfaatan Sistem Informasi Desa dan partisipasi masyarakat Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Model pelembagaan partisipasi masyarakat yang tepat diterapkan dalam penelitian  adalah  model  kelompok  yang  berbasis  identitas  kolektif  dengan  beberapa  modifikasi sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Desa Terong. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari observasi, FGD dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan teknik interaktif. Hasil penelitian berupa model pelembagaan partisipasi masyarakat untuk pemanfaatan sistem informasi desa berbasis kelompok yang kemudian mendapat dukungan fasilitasi pihak lain yakni Combine Resource Institution (CRI) dan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Kata kunci: model pelembagaan partisipasi, sistem informasi desa

## Pendahuluan
Isu desa menjadi salah satu isu pembangunan yang menarik banyak pihak dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Jokowi memosisikan desa sebagai target utama pembangunan yang tertuang dalam Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  Untuk itu,  desa menjadi salah satu bagian dari Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.
Keberpihakan pemerintah terhadap desa sudah dimulai sejak munculnya UU Desa  No.6 Tahun 2014 dan pemerintahan Jokowi memiliki tekad untuk melaksanakan mandat dari UU Desa tersebut. Beberapa kebijakan dilakukan untuk mendukung kemandirian desa, salah satunya dengan memberikan keleluasaan desa untuk mendapatkan pembiayaan langsung dari APBN (Pasal 72 UU Desa No.6/2014).
Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam budaya dan karakteristik
daerah yang berbeda-beda. Karakteristiknya yang bervariasi mengakibatkan sulitnya pembangunan desa untuk memperkuat kemandirian desa, terlebih karena tingginya kesenjangan ekonomi, pendidikan, sarana prasarana antara berbagai desa di daerah.
Indonesia sebagai negara kepulauan, perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya mengatasi kesulitan akses suatu daerah. Untuk itu, upaya membangun desa juga dilakukan dengan pembangunan sarana prasarana teknologi informasi untuk mempermudah akses desa. Kemajuan desa akan cepat diperoleh apabila akses desa terhadap informasi makin baik dan informasi desa dapat tersebar luas. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi akan mendukung desa melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transaparan, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat.
Realita yang dihadapi saat ini adalah sulitnya mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di desa.  Menurut Praditya (2014), kebijakan dan program-program pemerintah pusat sering menempatkan desa sebagai objek bukan sebagai subjek, program- program pemanfaatan TIK hanya sampai pada tingkat kabupaten dan kecamatan.
UU Desa No. 6 Tahun 2014 men- jadikan pemanfaatan TIK sebagai ke- bijakan pemerintah. Hal ini terlihat dari Pasal 86 ayat 2 dan 4, yakni pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan
serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Pemerintah kabupaten berkewajiban memfasilitasi desa-desa yang ada di wilayahnya untuk mengembangkan sistem informasi desa dan kawasan.
Pemerintah melalui Menkominfo telah berupaya mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) sejak tahun 2014, dengan  menjalin beberapa pihak untuk menyebarluaskan program SID di berbagai desa di Indonesia. Beberapa kebijakan untuk akses teknologi informasi dan komunikasi telah dilakukan oleh Kominfo melalui program Desa Berdering, Desa Pinter (Desa Punya Internet), Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK).
Program SID dirintis dan telah diperkenalkan sejak 2010 oleh Combine Resources Institution (CRI). Sistem Informasi Desa (SID) memiliki  pengertian sempit dan luas.  SID dalam arti sempit merupakan suatu aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data- data desa, Dalam arti luas, SID merupakan suatu rangkaian atau sistem yang bertujuan mengelola sumber daya yang ada di komunitas (Ranggoini Jahja dkk, 2012: 19). Dalam perkembangannya, SID lebih banyak dimaknai luas sebagai media atau perangkat  yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang bertukar informasi antaranggota masyarakat dan masyarakat dengan aparat desa.
Program SID berkembang dengan berbagai variasi yang  prinsipnya  dapat

## 217 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 215-224
mendokumentasikan data melalui tek- nologi dan pemanfaatkan teknologi untuk optimalisasi pelayanan publik.  Data yang terdokumentasikan di dalam program akan lebih aman dan  mudah  diakses serta  masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi untuk berperan dalam penyampaian pendapat.
Konsep  yang disampaikan oleh  Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) adalah Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa) yang sajiannya sama dengan SID. Menurut BP2DK, sistem ini akan memudahkan penyusunan kebijakan desa, terutama strategi utama pengembangan kawasan desa, perumusan pembagian kerja yang jelas antarlembaga dalam kebijakan desa yang mendukung manajemen pelayanan desa, serta sebagai upaya meningkatkan kemampuan pem- erintahan desa dalam bidang pelayanan teknis administratif  maupun peraturan undang ‐ undangan.
Sistem Informasi Desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih luas  dan mendorong mereka untuk berperan dalam penyampaian informasi. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/ 2008.  Undang-undang ini menyebutkan bahwa hak memperoleh informasi me- rupakan salah satu hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Negara demokrasi berprinsip bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui ( right to know ).  Prinsip informasi menurut UU No. 14/2008 (Pasal
2) tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut: 1) Azas terbuka dan dapat diakses setiap pengguna, informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, informasi diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana; 2) Tujuan hak warganegara, mendorong partisipasi, peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan, mewujudkan meningkatkan pengelolaan informasi pada badan publik. Keberadaan SID yang dikembangkan di tiap desa akan memberikan kemudahan pada akses masyarakat desa untuk mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan desa.
Sistem Informasi Desa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan kom- unikasi sebagai perkembangan dari era media baru.  Beberapa karakteristik yang melekat dalam era media baru menurut Littlejohn, (2009: 413) diantaranya: 1) desentralisasi; 2) dua arah; 3) di luar kendali situasi; 4) demokratisasi; 5) mengangkat kesadaran individu dan 6) orientasi individu. Keberadaan SID sebagai suatu program yang dapat digunakan secara online dan offline memiliki karakterisktik tersebut. Pergerseran masyarakat juga terjadi ketika munculnya adopsi terhadap teknologi digital, yang merupakan tahap ketika terjadi perubahan besar dari cara manusia melakukan interaksi dengan manusia lain melalui media (Simanungsong, 2011)
Program SID merupakan suatu inovasi baru. Rogers (dalam Harun dan Ardianto, 2011: 122), menuliskan beberapa elemen- elemen dalam difusi-inovasi: 1) Inovasi
adalah gagasan yang dianggap baru oleh penerima; 2) Dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu; 3) Di antara anggota-anggota sistem sosial; 4) Secara terus menerus. Rogers  (dalam Harun dan Ardianto, 2011: 123-124) menyampaikan lima tahapan dalam difusi-inovasi: kesadaran, ketertarikan, evaluasi, percobaan dan adopsi.  Pada tahap kesadaran, individu penerima diekspos inovasi mulai muncul rasa ketertarikan. Tahap evaluasi adalah proses penimbangan kecocokan invasi bagi kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan mencoba dengan skala terbatas. Pada tahap adopsi ia memutuskan untuk menerima inovasi secara menyeluruh.
Keberadaan teknologi informasi dalam membantu layanan masyarakat di pedesaan sangatlah penting, namun hal itu tidak akan berarti tanpa adanya partisipasi masyarakat.  Dengan adanya partisipasi warga terhadap sistem informasi tersebut, maka target utama adanya keberadaan aplikasi untuk memberikan kemajuan dan akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat akan tercapai.  Selain itu, partisipasi warga akan memberikan dukungan untuk mengawasi  transparansi informasi. Sistem informasi hanyalah menjadi perangkat aparat desa yang kurang bermakna tanpa adanya rasa memiliki dan partisipasi dari masyarakatnya.
Wahyudin Sumpeno (2004:60) memi- liki konsep bahwa partisipasi hendaknya merupakan: 1) Kebersamaan, partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan  dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya,
2) Tumbuh dari bawah, partisipasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah (top down) atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan.  Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, 3) Kepercayaan dan keterbukaan, partisipasi akan dapat ditumbuhkan atas dasar saling percaya dan keterbukaan.
Bryant dan White (1987) menuliskan upaya menarik pasrtisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa cara: 1) Partisipasi janganlah dijadikan suatu program yang terpisah, sebagai suatu proses hendaknya dipadukan dengan kegiatan-kegiatan lain; 2) Partisipasi harus didasarkan pada organisasi-organisasi lokal; 3) Distribusi yang lebih adil akan mendorong lebih banyak partisipasi; 4) Perlu diciptakan mata rantai antara berbagai tingkat dan hendaknya pembangunan tidak didasarkan pada upaya-upaya yang terpisah-pisah.
Implementasi partisipasi perlu dijaga agar tidak terjebak dalam gerakan anarkis agar partispasi dapat dibingkai dalam format yang dapat dipertanggungjawabkan.  Untuk itulah diperlukan adanya kelembagaan partipasi agar dapat sederajat dengan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat akan dapat meningkatkan kekuatan tawar ( bargaining power).
Model pelembagaan partisipasi masya rakat yang dapat digunakan, (dalam Sumarto, 2004) antara lain model partisipasi yang berbasis legal formal; model partisipasi multi pihak yang didorong sponsor; model

## 219 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 215-224
partipasi berbasis kelompok yang memiliki identitas kolektif; dan model partisipasi spontan yang menelaah dan merespon suatu kejadian.
Sistem Informasi Desa di Desa Terong bukanlah hal yang baru. Sejak 2012, desa ini telah mengimplementasikan SID dengan fasilitasi CRI namun pada tahun 2014 program SID kurang diaktifkan oleh desa. Pemanfaatan SID  tidak optimal seperti pada awal pendiriannya, partisipasi baik aparat desa maupun masyarakat dalam memanfaatkan SID berkurang. Berdasar hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kembali partisipasi masyarakat terhadap  pemanfaatan  sistem informasi desa.
Peningkatan partisipasi dapat le- bih terwujud dengan adanya  model pelembagaan partisipasi masyarakat. Model pelembagaan partisipasi digunakan untuk mengimplementasikan SID dengan menemukan sinergi antara pemerintah Kabupaten Bantul, CRI dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada berbagai pihak dalam upaya mengimplementasikan SID ke berbagai desa di Indonesia.

## Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memaparkan serta menjelaskan kegiatan atau objek yang diteliti yang berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya  dengan fenomena yang lain (Denzin dan Lincoln, 2009 :223).
Data lapangan diperoleh dengan cara:  1). Observasi terhadap manfaat dan peranan sistem informasi Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dalam mendukung berbagai kegiatan dan kebijakan pemerintahan  desa, observasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan SID, peran Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi desa untuk program SID; 2). Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terhadap warga melalui kegiatan-kegiatan formal dan informal desa atau pedukuhan seperti: Karang Taruna, BPD dan  Aparat Desa. 3). Wawancara mendalam kepada informan yang diambil dari warga yang mengikuti kegiatan FGD. Informan ini meliputi  aparat desa dan pemuka masyarakat. Wawancara juga dilakukan dengan pihak Kabupaten Bantul dan CRI.
Informan dalam penelitian ini meng - guna kan diambil dari warga yang me- miliki kapabilitas dan kompeten untuk memberikan data secara maksimal. Se- dangkan pengambilan sampelnya dengan teknik snowball sampling (peneliti memilih infor man secara berantai). Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann (dalam Sutopo,2006) yang terdiri:1) Pengumpulan data; 2) Reduksi data; 3) Penyajian data 4) Penarikan simpulan dan verifikasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Partisipasi dalam Implementasi SID
Proses awal pendirian SID dilakukan dengan sukarela dan gotong royong antara
warga masyarakat dan CRI.  Para pemuda Karang Taruna ikut ambil bagian dalam mensosialisasikan ke semua elemen di masyarakat. Sosialisasi dilakukan beberapa kali dengan mengikutsertakan budaya lokal masyarakat seperti adanya gelar budaya desa, pentas wayang kulit, Jathilan dan lain-lain (Wawancara Kemijo staf pemerintahan desa). Hal ini sesuai dengan konsep penyampaian inovasi baru,  yang disampaikan oleh Rogers yakni ada  lima tahapan dalam difusi-inovasi: kesadaran, ketertarikan, evaluasi, percobaan dan adopsi.  Upaya menumbuhkan kesadaran dilakukan dengan sosialisasi dengan berbagai komponen masyarakat.
Kelompok pemuda dan berbagai elemen masyarakat desa ikut membantu melakukan pendataan penduduk yang dilakukan dengan mendatangi warga dari rumah ke rumah. Menurut Vita, salah satu anggota Karang Taruna, pendataan dilakukan dari rumah ke rumah ini untuk mendapatkan data yang valid. Setiap pengisian lembar kuesioner didampingi dari Karang Taruna dan CRI. Setelah itu, memasukkan data ke  komputer yang dilakukan oleh aparat desa bersama dengan Pemuda dan Pemudi Karang Taruna serta bantuan tenaga dari CRI. Proses pendataan  berlangsung tiga bulan. Antusias masyarakat terhadap program ini juga tampak dari keterbukaan mereka untuk mengisikan data tersebut, sehingga proses pendataan data menjadi valid.
Faktor-faktor yang mendorong adanya partisipasi dalam program SID adalah kebersamaan.  Masyarakat secara bersama-
sama terlibat dalam pengisian data dan pengaktifan program SID. Keinginan adanya program SID adalah keinginan yang munculnya dari desa, bukan program yang didesakkan dari atas sehingga program ini memang tumbuh dari bawah.  Selain itu, karena program ini  merupakan inisiatif dari masyarakat tentunya muncul adanya kepercayaan dan keterbukaan.
Implementasi yang telah diawali dengan partisipasi masyarakat dengan baik terjadi penurunan pada tahun berikutnya . Proses penahanan beberapa aparat desa karena penyimpangan dana gempa bumi 2006 mengakibatkan desa menjadi kekurangan SDM dan berdampak pada terbengkalainya pengisian SID. Partisipasi masyarakat terhadap implementasi SID pun melemah. Pada tahun 2014, Welasiman selaku lurah yang baru memengaktifkan kembali aparat desa dalam implementasi SID, yang sejalan dengan program Kabupaten Bantul.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, P emanfaatan Sistem Informasi Desa dan Partisipasi Masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bantul telah mendorong implementasi SID sejak akhir 2014. Upaya pengimplementasiannya adalah dengan kebijakan pemberian fasilitas untuk mempermudah desa dalam melaksanakan SID.  MoU yang dibangun dengan CRI pada 2014 merupakan kebijakan Pemkab yang cukup strategis dalam implementasi mengingat CRI memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam implementasi SID di berbagai desa di seluruh Indonesia.

## 221 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 215-224
Pemerintah kabupaten bersama-sama dengan CRI dan Universitas Kristen Duta Wacana memberikan beberapa gelombang pelatihan. Gelombang awal dimulai pada 2014, setiap desa diwajibkan mengirim dua orang aparat desa yang dilatih untuk menjadi operator SID.
Pemerintah Kabupaten Bantul juga memberikan fasilitasi jaringan informasi dan komunikasi berbasis internet.  Pemkab mendirikan tower untuk akses internet di 75 desa dan iuran perbulan dibayar oleh pemkab. Menurut Sri Hudoyo, saat ini telah terbangun infrastruktur dasar  di 75 desa yang dapat menjadi  modal  membangun keutuhan SID di tingkat kabupaten. Seluruh website desa ini diindukkan di server yang dikelola oleh Kantor Pengelolaan Data dan Telematika (KPDT) Kabupaten Bantul.
Setelah pembangunan infrastruktur fisik  dan  aktivasi website desa, pemerintah kabupaten melalui KPDT melakukan  proses pendampingan pemanfaatan SID secara utuh. Proses ini akan difasilitasi oleh tim kolaborasi, antara CRI dengan tim Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta. Kolaborasi ini didasarkan pada kesepakatan kerjasama dua pihak dengan Pemerintah Kabupaten Bantul pada awal 2015 untuk membangun SID dan pemanfaatannya secara utuh bagi 75 desa di Kabupaten Bantul.
Menurut Sri Hudoyo, keberadaan SID ini diharapkan makin memudahkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menambah akurasi data yang berguna dalam  pengambilan keputusan di tingkat kabupaten, seperti data kemiskinan, data kesejahteraan masyarakat dan potensi
desa. Sedangkan aplikasi pelayanan di dalam aplikasi SID menjadikan pelayanan persuratan di desa lebih efisien.
Desa Terong memiliki dua program SID namun yang aktif adalah  program aplikasi SID 3.04  sebagai program terbaru SID yang diluncurkan oleh CRI  sudah dilengkapi fitur website sehingga  desa bisa menampilkan kegiatan-kegiatan desa dalam bentuk berita maupun foto dan video. Makin desa aktif menyampaikan kegiatannya, diharapkan masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa.  Menurut Lurah, keberadaan  fitur website memepermudah desa untuk mengunggah setiap program desa dan dapat diakses masyarakat luas, misalnya program jambanisasi di Desa Terong. Tanggapan masyarakat dari dalam dan luar Desa Terong cukup banyak dan dapat dilihat dari facebook dalam fitur ini.
Model Pelembagaan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan SID untuk Keterbukaan Informasi Publik.
Pelembagaan partisipasi diperlukan agar terjadi hubungan yang  setara antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kekuatan tawar ( bargaining power). Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa partisipasi masyarakat terhadap program SID sudah cukup baik namun dalam pemanfaatan SID kurang adanya partisipasi masyarakat terutama dalam pengawasan program sehingga salah satu solusi yang diperlukan adalah mencari model pelembagaan partisipasi yang tepat dalam pemanfaatn Sistem Infomasi Desa (SID).
SID di Desa Terong sudah dilaksanakan sejak 2012 serta mendapat apresiasi yang cukup baik dari berbagai pihak. Desa Terong dianggap sebagai perintis adanya SID yang diluncurkan oleh CRI, namun  ternyata dalam implementasinya mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah  belum adanya model pelembagaan partisipasi yang tepat dalam pemanfaatan SID.
Berdasar hasil FGD dan observasi, dari beberapa model pelembagaan partisipasi masyarakat seperti: model partisipasi yang berbasis legal formal; model partisipasi multi pihak yang didorong sponsor; model partipasi berbasis kelompok yang memiliki identitas kolektif; dan model partisipasi spontan yang menelaah dan merespon suatu kejadian (Sumarto, 2003), model yang tepat untuk penerapan SID dalam rangka keterbukaan informasi publik adalah model pelembagaan  partisipasi berbasis kelompok yang memiliki identitas kolektif dengan

## beberapa modifikasi sesuai dengan kearifan
lokal desa.
Model pelembagaan partisipasi yang  telah  mengalami  modifikasi  untuk penerapan SID dalam rangka keterbukaan informasi publik dapat dilihat pada gambar 1.  Gambar 1 menjelaskan bahwa mun- culnya model pelembagaan partisipasi didorong dari keinginan dan kebutuhan masyarakat. Berdasar kebutuhan dan ke- inginan masyarakat, maka sponsor dari luar (dalam hal ini CRI) memfasilitasi dengan membuatkan suatu program SID, namun SID tanpa adanya dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten ternyata sulit di laksanakan. Adanya sinergi antara Pe- merintah Kabupaten Bantul dengan CRI dapat membentuk pengorganisasian dalam kelompok sehingga terjadi  pelembagaan partisipasi.
Model pelembagaan partisipasi yang demikian ini diharapkan dapat memberi-
Sekelompok masyarakat yang merasa gelisah atas hilangnya berbagai data
desa Dukungan CRI
Dukungan Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bantul melalui KPDT pengorganis asian kelompok masyarakat dan aparat desa
Pelaksanaan SID dalam rangka keterbukaan informasi publik

## 223 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 215-224
kan partisipasi masyarakat yang murni bu- kan semu. Proses partisipasi dimulai dari merencanakan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi, sehingga program atau proyek akan menjadi milik mereka yang kemudian akan dipelihara secara berkelan- jutan. Dengan adanya pelembagaan partisi- pasi maka keterlibatan  masyarakat diharap- kan sampai bagaimana mereka ikut mem- bantu memecahkan masalah dan membantu memberikan keputusan sehingga pemban- gunan desa adalah milik masyarakat.

## Simpulan
Program Sistem Informasi Desa di Desa Terong merupakan program yang tumbuh dari kebutuhan dan keinginan masyarakat desa. Dengan adanya ke- pentingan yang sama maka partisipasi dari masyarakat akan mudah dimunculkan. Partisipasi masyarakat sangat penting bagi keberlanjutan suatu program akan lebih mudah terlaksana.
Program SID yang diinisiasi dari masyarakat merupakan sinergi kerjasama antara masyarakat, aparat desa dan CRI.  Sesuai UU Desa No.6/2012, program SID bukan hanya program desa tetapi merupakan program pemerintah kabupaten sehingga perlu ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka implementasi SID.  Model pelembagaan partisipasi masyarakat yang merupakan sinergi dari beberapa pihak turut berperan dalam menghidupkan kembali SID di Desa Terong.  Model pelembagaan partisipasi yang muncul dalam penelitian ini merupakan model diinisiasi dari
masyarakat dan mendapat dukungan baik dari pemerintah kabupaten serta CRI.
Program SID memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan desa. Informasi lebih mudah tersosialisasikan dan umpan balik dapat segera diterima pemerintah desa.

## Daftar Pustaka
Arnold, Simanungsong, Benedictus. (2011). Evolusi Saluran Interaksi di Era Internet. Jurnal ASPIKOM . Vol. 1. No. 3. 2011 p. 223-230.
Bryant, Coralie dan White, Louise G.
(1987). Manajemen  Pembangunan Berkembang. LP3ES: Jakarta.
Denzin, K, Norman. dan Lincoln, Yvonna S. (2009).  H andbook of Qualitative Research. Penerjemah: Dariyatno, Badru s Samsul dkk. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro.
(2011). Komunikasi Pembangunan dan Perubahan   Sosial. Rajawali Press. Jakarta.
Jahja, Ranggoaini, Haryana dkk.
(2012). Sistem Informasi Desa Sistem Informasi dan Data  untuk Pembaharuan Desa. Combine Resource Institution: Yogyakarta .
Littlejohn,Stephen W., dan Foss, Karen A., (2009). Theories of Human Communication 9 th ed.   Penerjemah: M. Yusuf Hamdan. Salemba Humanika: Jakarta.
Praditya, Didit. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat   Pemerintahan  Desa. Jurnal Penelitian Komunikasi. Volume 17 No.2 (Desember 2014). Departemen Komunikasi dan Informatika RI Badan Penelitian dan   Pengembangan  Ko- munikasi p. 129-140.
Sumpeno, Wahyudin. (2004). Sekolah Masyarakat, Menerapkan Rapid
Training Design  dalam  Membangun Kapasitas. Chatolic Relief Service. Jakarta. Hal. 840-845.
Sumarto, Hetifah. (2003). Inovasi, Partisipasi dan Good Governance.
Yayasan Obor: Jakarta.
Sutopo, H. B. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. UNS Press: Solo.