Keterkaitan Sustainability Report Dengan Kesiapan Implementasi Regulasi Pemerintah Melalui Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
Hendarti Tri Setyo Mulyani 1 , Caecilia Octalica 2
1 Fakultas Ekonomi STIE-IBEK Pangkalpinang, hendarti_sm@yahoo.com
2 Fakultas Ekonomi STIE-IBEK Pangkalpinang

## ABSTRACT
Environmental  impacts  that  often  occur  as  a  result  of  increasingly  rapid  economic  growth  are increased  CO2  or  carbon  monoxide.  Carbon  emissions  resulting  from  CO2  increase  as  economic growth  increases.  The  increase  in  temperature  and  rainfall  that  has  occurred  in  Indonesia  includes changes in the physical condition of the atmosphere which are sometimes beyond the expectations of the public. Greenhouse gases have been controlled since 1977 but have not shown significant results. All  countries  present  have  committed  to  reduce  GHG  emissions.  Presidential  Regulation  issued through  policies,  regulations  and  drafting  regulations  regarding  the  implementation  of  Carbon Economic Value to achieve targets that have been set regarding the control of Green House Gases. Greenhouse gases are gases in the atmosphere that absorb and emit infrared radiation from the sun. Indonesia  has  committed  to  reducing  greenhouse  gas  emissions  by  up  to  41%  by  2030  with international  support  delivered  at  the  UNFCCC  opportunity  in  July  2021.  In  2060  Indonesia  is committed  to  having  Net-zero  emissions.  This  is  stated  in  the  Long-Term  Strategies  for  low  Carbon and  climate  resilience  2050.  Addressing  sustainable  climate  change  requires  sustainable  reports  in order  to  be  able  to  communicate  sustainable  performance  and  impacts  as  well.  The  purpose  of  this sustainability  report  is  a  form  of  social  action  and  responsibility  that  must  be  disclosed  by  all companies  and  reported  annually.  This  report  is  very  useful  for  all  parties,  whether  management, stakeholders,  or  government.  Almost  all  countries  outside  Indonesia  have  started  implementing sustainability  reporting.  This  sustainability  report  refers  to  the  Global  Reporting  Initiative.  The  most basic  thing  to  achieve  a  sustainable  economy  is  to  build  the  government's  trust.  The  sustainability report  contains  all  environmental  impacts  resulting  from  the  functions  and  operations  carried  out  by each company. This research will use literature study, documentation, and Focus Group Discussion.
Keywords: Sustainability Reporting, Regulation, Economic Value of Carbon.

## ABSTRAK
Dampak  lingkungan  yang  sering  terjadi  akibat  pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  pesat  yaitu meningkatnya  CO2  atau  karbon  monoksida.  Emisi  karbon  yang  dihasilkan  dari  CO2  naik  seiring meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi.  Meningkatnya  suhu  dan  curah  hujan  yang  terjadi  di Indonesia termasuk  perubahan  kondisi  fisik  atmosfer  yang  terkadang  diluar  dugaan  masyarakat.    Gas  rumah kaca  dikendalikan  sejak  Tahun  1977  namun  belum  menunjukkan  hasil  yang  signifikan.  Seluruh negara yang hadir sudah berkomitmen untuk dapat menurunkan emisi GRK. Peraturan Presiden yang diturunkan  melalui  kebijakan,  regulasi  serta  penyusunan  peraturan  mengenai  penyelenggaraan  Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan mengenai pengendalian Gas Rumah Kaca.  Gas  rumah  kaca  merupakan  gas  yang  ada  di  atmosfer  yang  mempunyai  daya  serap  dan memancarkan  radiasi  infra  merah  yang  berasal  dari  matahari. Indonesia  sudah  berkomitmen  untuk mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  sampai  dengan  41%  sampai  tahun  2030  dengan  dukungan internasional  yang  disampaikan  pada  kesempatan  UNFCCC  Bulan  Juli  Tahun  2021.  Tahun  2060 Indonesia berkomitmen sudah Net- zero emmision. Hal ini tercantum dalam Long-Term Strategies for low  Carbon  and  climate  resilience  2050. Untuk  mengatasi  perubahan  iklim  yang  berkelanjutan memerlukan  laporan  berkelanjutan  agar  dapat  mengkomunikasikan  kinerja  serta  dampak  yang berkelanjutan  pula.  Adapun  tujuan  dari  laporan  berkelanjutan  ini  adalah  bentuk  tindakan  dan tanggungjawab  sosial  yang  wajib  diungkapkan  semua  perusahaan  dan  dilaporkan  setiap  tahunnya. Laporan  ini  sangat  berguna  bagi  seluruh  pihak,  baik  manajemen,  stakeholders,  ataupun
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
pemerintahan.  Hampir  seluruh  negara  diluar  Indonesia  sudah  mulai  menerapkan  Sustainability reporting.  Laporan  keberlanjutan  ini  mengacu  pada  Global  Reporting  Initiative.  Hal  yang  paling mendasar untuk mencapai ekonomi yang berkelanjtan adalah membangun kepercayaan pemerintah. Dalam  laporan  berkelanjutan  sudah  tertuang  seluruh  dampak  lingkungan  akibat  dari  fungsi  dan operasional  yang  dilakukan  setiap  perusahaan.  Penelitian  ini  akan  menggunakan    studi  literatur, dokumentasi, dan Focus Group Discussion.
Kata kunci: Sustainability Reporting , Regulasi, Nilai Ekonomi Karbon.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  dan  Lingkungan  hidup  memang  suatu  dilema  yang tidak  dapat  dipisahkan.  Pertumbuhan  pembangunan  memang  dibutuhkan  suatu negara  untuk  dapat  menggerakkan  roda  erekonomian.  Namun,  disisi  lain  untuk melancarkan roda perekonomian dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pasti akan  membutuhkan  banyak  lahan  sebagai  tempat  produksi  dari  suatu  usaha  yang pastinya sedikit banyak akan merusak lingkungan. Perusakan lingkungan dan lahan tersebutlah  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  perubahan  iklim  atau  yang  sering disebut dengan Climate Change 1. Adapun beberapa penyebab terjadinya perubahan iklim yaitu, semakin besarnya bahan bakar yang digunakan, penggunaan lahan yang semakin  luas  yang  digunakan  sebagai  pemukiman,  industri  dan  sebagainya  serta terjadinya deforestasi.
Dampak  lingkungan  yang  sering  terjadi  akibat  pertumbuhan  ekonomi  yang semakin pesat yaitu meningkatnya CO2 atau karbon monoksida. Emisi karbon yang dihasilkan dari CO2 naik seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya suhu  dan  curah  hujan  yang  terjadi  di  Indonesia  termasuk  perubahan  kondisi  fisik atmosfer  yang  terkadang  diluar  dugaan  masyarakat.    Gas  rumah  kaca  dikendalikan sejak Tahun 1977 namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Seluruh negara yang hadir sudah berkomitmen untuk dapat menurunkan emisi GRK. Peristiwa yang terjadi ketika menggunakan rumah kaca yaitu panas yang masuk akan terperangkap didalamnya  sehingga  tidak  dapat  menembus  keluar  kaca.  KLHK  atau  yang  sering disebut dengan Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan sudah menyelenggarakan diskusi  iklim  pada  tanggal  27  Januari  2022  dengan  tema  yang  berjudul Penyelenggaraan Ekonomi Karbon (Pratama, 2019).
Peraturan  Presiden  yang  diturunkan  melalui  kebijakan,  regulasi  serta penyusunan  peraturan  mengenai  penyelenggaraan  Nilai  Ekonomi  Karbon  untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan mengenai pengendalian Gas Rumah Kaca. Gas rumah kaca merupakan gas yang ada di atmosfer yang mempunyai daya serap dan  memancarkan  radiasi  infra  merah  yang  berasal  dari  matahari.  Komitmen  yang kuat terkait pengendalian emisi gas rumah kaca diwijudkan dengan diadakannya the first NDC pada tahun 2016 yang diupdate kembali pada tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut Indonesia juga menyusun Long Term.
Peraturan  Presiden  dengan  Nomor  98  Tahun  2021  sudah  mengatur  tentang pasar  karbon  dimana  hal  ini  sudah  tertuang  dalam  pembahasan  Nilai  Ekonomi Karbon. Hal ini dilakukan dengan tujuan adanya pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana  yang  sudah  dicantumkan  dalam  NCD/ National  Determined Contribution untuk  merubah  iklim  lingkungan  hidup  (Panggabean,  2021).  Adanya Carbon  Pricing akan  semakin  mempermudah  pencapaian  tujuan  dari  NDC  yang disampaikan oleh Koordinator bidang maritim dan investasi (Wahyudi, 2018).
Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai dengan  41%  sampai  tahun  2030 dengan  dukungan  internasional  yang  disampaikan
pada  kesempatan  UNFCCC  Bulan  Juli  Tahun  2021.  Tahun  2060  Indonesia berkomitmen  sudah  Net-  zero  emmision.  Hal  ini  tercantum  dalam  Long-Term Strategies  for  low  Carbon  and  climate  resilience  2050.  Berdasarkan  perhitungan tersebut,  Indonesia  akan  mengurangi  emisi  sampai  dengan  50%  dengan  kodisi business  us  usual  dengan  catatan  harus  didukung  sepenuhnya  dengan  dukungan internasional  (Wahyudi,  2018).  Dalam  Perpres  yang  sudah  disampaikan terkait nilai ekonomi  karbon,  adapun  beberapa  mekanisme  yang  wajib  dilakukan  dalam melakukan  perdagangan  karbon  antara  lain  adalah  dengan  menggunakan skema cap  and  trade yang  dilakukan  2  pelaku  usaha, skema  carbon  off  set,  dan  result based payment.
Carbon  pricing juga  berkaitan  dengan  pengendalian  kebakaran  hutan, pencegahan  yang  terjadi  karena  deforestasi  serta  degradasi,  ataupun  transisi  dari teknologi yang terbarukan.Menteri Lingkungan Hidup juga menjelaskan tentang Nilai Ekonomi  Karbon  yang  tertuju  pada  pasar  domestik  dan  internasional.  Pengurangan emisi gas rumah kaca akan tercapai jika ada perdagangan 2 entitas didalam negeri. Ada  regulasi  karbon  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dapat  membuka  peluang  bagi Indonesia terkait pendanaan serta pengendalian perubahan iklim.
Untuk  mengatasi  perubahan  iklim  yang  berkelanjutan  memerlukan  laporan berkelanjutan  agar  dapat  mengkomunikasikan  kinerja  serta  dampak  yang berkelanjutan pula (Amalia et al., 2022). Adapun tujuan dari laporan berkelanjutan ini adalah  bentuk  tindakan  dan  tanggungjawab  sosial  yang  wajib  diungkapkan  semua perusahaan  dan  dilaporkan  setiap  tahunnya.  Laporan  ini  sangat  berguna  bagi seluruh  pihak,  baik  manajemen,  stakeholders,  ataupun  pemerintahan.  Hampir seluruh  negara  diluar  Indonesia  sudah  mulai  menerapkan Sustainability  reporting (Burritt  &  Schaltegger,  2010) . Laporan  keberlanjutan  ini  mengacu  pada Global Reporting  Initiative. Hal  yang  paling  mendasar  untuk  mencapai  ekonomi  yang berkelanjtan  adalah  membangun  kepercayaan  pemerintah.  Dalam  laporan berkelanjutan  sudah  tertuang  seluruh  dampak  lingkungan  akibat  dari  fungsi  dan operasional  yang  dilakukan  setiap  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  saya  melakukan penelitian  yang  berjudul  keterkaitan  Sustainability  Reporting  dengan  Kesiapan Implementasi  Regulasi  Pemerintah  melalui  Peraturan  Presiden  No.  98  Tahun  2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (Robert & Brown, 2004).

## B. KAJIAN TEORI
Menurut  Mardiasmo  (2018)  berpendapat  bahwa  akuntansi  untuk  sektor  publik menjadi  alat  informasi  yang  baik  antara  pemerintah  dan  manajemen  sebagai  alat informasi  bagi  sektor  publik  atau  masyarakat.  Adapun  beberapa  karakter  dari akuntansi sektor publik itu sendiri adalah:
1. Relevan
2. Handal
3. Mudah dipahami
Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

## 1. Kontrol Management
Informasi  yang  berguna  sangat  dibutuhkan  seluruh  manajemen.  Pengendalian yang  tinggi  akan  dapat  meminimalkan  risiko  yang  terjadi  di  perusahaan  itu berdiri.

## 2. Akuntabilitas
Pelaporan  dan  tanggung  jawab  atau  sumber  daya  yang  berada  dalam
wewenang  manajer.  Akuntabilitas  digunakan  sebagai  dasar  pembuatan keputusan.
Adapun beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah
1. Teori Legitimasi
Teori  ini  sangat  dipercaya  sebagai  dasar  penelitian  berjenis  laporan keberlanjutan.  Teori  ini  selalu  menyatakan  bahwa  seluruh  perusahaan  untuk melakukan  tindakan  sosial  untuk  mencapai  tujuan.  Laporan  keberlanjutan digunakan  sebagai  reaksi  terhadap  lingkungan  masyarakat  sebagai  tindakan operasi.  Teori  ini  juga  digunakan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih dengan  tingkat  rasionalitas  tertentu  dalam  mebentuk  beberapa  kelompok  dan individu untuk dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Manajemen strategis bertujuan  untuk  lebih  mempererat  hubungan  perusahan  dan  stakeholer  baik internal maupun eksternal.

## 2. Teori Pemangku Kepentingan ( Stakeholder Theory )
Teori  pemangku  kepentingan  merupakan  teori  yang  menggambarkan  pihak mana  saja  yang  harus  bertanggungjawab.  Kegiatan  perasional  ini  melibati direksi atau manajemen, kryawan dan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa tanggung jawab yang diberikan perusahaan bukan hanya kepada investor dan pemilik saja tetapi kebermanfaatan bagi pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Dalam  teori  ini  dijelaskan  juga    menyatakan  bahwa  entitas  yang  terlibat  tidak hanya  melakukan  operasional  untuk  kepentingan  sendiri  melainkan  harus memberikan  manfaat  untuk  pemegang  kepentingan  lainnya.  Adapun  yang terlibat  disini  yaitu  suplier,  kreditor,  pemegang  saham,  pemerintah,  konsumen dan  masyarakat.  Stakeholder  merupakan  suatu  kelompok  atau  individu  yang dapat  mempengaruhi  tercapainya  suatu  tujuan  perusahaan  atau  organisasi. Disini  perusahaan  tidak  hanya  memberikan  tanggung  jawab  yang  maksimal berupa  keuntungan  pagi  investor  dan  pemilik  saham  tetapi  juga bertanggungjawab dengan lingkungan sosial baik bumi dimana perusahaan itu berada  dan  masyarakat  sekitarnya  sebagai  bentuk corporat  sosial responsibility .

## 3. Teori Regulasi ( Regulation Theory )
Para  ahli  teori  berpendapat  bahwa  sebuah  regulasi  akan  muncul  ketika  terjadi krisis yang tidak dapat teridentifikasi. Oleh karena itu kebijakan berupa regulasi akan  muncul  dengan  menentukan  standar  didalamnya.  Penentu  standar akuntansu  sudah  menyediakan  kebijakan-kebijakan  dalam  upaya  menanggapi permintaan  dari  suatu  kebijakan  yang  berdasarkan  pada  krisis  yang  muncul agar  tidak  melenceng  jauh.  Teori  ini  menyatakan  bahwa  legislatif  bertujuan untuk melindungi pengguna dari laporan keuangan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan  kinerja  ekonomi  (Yasdar  &  Muliyadi,  2018).  Sebuah  regulasi dibentuk  untuk  beberapa  kepentingan.  Dari  beberapa  kepentingan  tersebut difokuskan  menjadi  sebuah  regulasi  yang  dapat  bermanfaat  bagi  seluruh pengguna.
IFRS  merupakan  standar  akuntansi  secara  Global  yang  bertujuan  dalam pemebuhan  kebutuhan  setiap  pengguna  melalui  14  regulasi  yang  sudah dibentuk.  Dari  beberapa  fakta  diatas  terlihat  bahwa  rasio  keuangan  dalam setiap  aktivitas  yang  berdasarkan  perubahan  standar  yang  diajukan  dengan munculnya kebijakan akuntansi IFRS.

## 4. Teori Sinyal ( Signaling Theory )
Teori  ini  menjelaskan  bahwa  untuk  membuat  laporan  keuangan  harus didasarkan  sebuah  sinyal,  baik  itu  sinyal  positif  ataupun  negatif  seperti good news ataupun bad  news yang  diberikan  kepada  setiap  pengguna  laporan keuangan.  Suatu  sinyal  positif  ditandai  dengan  sebuah  pergerakan  harga saham  yang  meningkat,  sedangkan  sinyal  negatif  ditandai  dengan  penurunan harga saham. Harga saham tercermin dari reaksi investor terhadap sinyal yang sudah diberikan oleh suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan mengharapkan sahamnya  dilirik  oleh  para  investor  maka  perusahaan  wajib  memberikan pelaporan  keuangan  secara  transparan.  Informasi  akan  menjadi  penting  oleh suatu  perusahaan  jika  dapat  mempengaruhi  keputusan  investasi  dari  luar perusahaan dengan berdasarkan signaling theory . Seluruh pelaku bisnis akan memerulakan  informasi  yang  relevan,  lengkap  serta  akurat  dan  tepat  waktu agar  informasi  yang  menjadi  alat  analisis  dalam  pembuatan  keputusan  bisa dapat  berguna  secara  optimal.  Laporan  keuangan  dibuat dengan  tujuan  dapat memberikan  keterangan  tentang  peristiwa  akuntansi  di  masa  yang  lalu  untuk sebagai  acuan  pengambilan  keputusan  dimasa  yang  akan  datang.  Seluruh informasi  yang  ada  dalam  laporan  keuangan  sangat  berguna  untuk pengambilan  keputusan.  Adapun  bentuk  interprestasi  dan  analisis  adalah merupakan  aktivitas  utama  yang  akan  dilakukan  para  investor  sebagai  pelaku pasar  baik  berupa good  news ataupun bad  news .  Apabila  informasi  yang diberikan  berupa  sinyal  positif  maka  pasar  akan  merespon  dan  diterima  oleh pasar.

## C. METODE PENELITIAN
Bidang  ilmu  akuntansi  dan  manajemen  sudah  banyak  sekali  melakukan penelitian  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan banyaknya  perhatian  peneliti  untuk  rumpun  ilmu  ekonomi  khususnya  akuntansi  dan manajemen  yang  sudah  publikasi  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Metode ini lebih menekankan pada setiap substansi pada fenomena yang terjadi pada objek penelitian.    Kekuatan  kata  per  kata  dan  kalimat  yang  digunakan  sangat  berperan penting  untuk  ketajaman  sebuah  penelitian.  Fokus  yang  dilakukan  dengan menggunakan  metode  ini  lebih  pada  proses  dan  hasil  dari  pengamatan  penelitian dengan menggunakan teknik yang mendukung metode ini (Zaenudinsyah, 2016).
Elemen manusia, objek, institusi serta hubungan   serta interaksi setiap elemen yang  digunakan  dengan  menggunakan  metode  ini  sangat  penting  diperhatikan. Metode kualitatif ini sangat kaya akan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangam dan  terus  mendorong  untuk  memaparkan  segala  situasional  yang  ada  didalam seuatu  objek.    Adapun  pendeketan  yang  digunakan  peneliti  dalam  melakukan penelitian  ini  yaitu  kualitatif  deskriptif.    Data  sekunder  yang  peneliti  gunakan  yaitu Peraturan  Presiden  No  98  Tahun  2021.    Selain  itu  peneliti  juga  menggunakan regulasi yang digunakan kementrian Sekretariat Negara. Peneliti juga menggunakan Standar  GRI  sebagai  acuan  untuk  melihat  keterkaitan  anatara  Peraturan  Presiden beserta regulasinya dengan kepatuhan Standar GRI untuk melihat  kesesuaian pada laporan keberlanjutan yang dibuat.
Ada beberapa point yang peneliti gunakan dalam   melihat keterkaitan SR atau Sustainability  Reporting dengan  kesiapan  implementasi  regulasi      pemerintah  yang dituangkan  dalam  Peraturan  Presiden  No  98  Tahun  2021  terkait  penyelenggaraan
Nilai  Ekonomi  Karbon.    Selain  itu  seluruh  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam mengimplementasikan    regulasi  yang  sudah  ditetapkan    akan  dituangkan  dalam penelitian  ini.  Penelitian  ini  akan  menggunakan    studi  literatur,  dokumentasi,  dan Focus Group Discussion (Purwanto & Sulistyastuti, 2007).

## D. HASIL  DAN PEMBAHASAN
Dengan  disahkannya  Perpres  No  98  Tahun  2021  yang  langsung  diturunkan melalui  Permen  terkait  perdagangan  ekonomi  karbon  dan  lembaga  lainnya  dengan sigap  membuat  kebijakan  serta  regulasi  turunan  sebagai  tindak  lanjut  atau  upaya implementasi  terkait  penanganan  perdagangan  ekonomi  karbon.  KLHK  turut  serta menguatkan koordinasi dengan merapatkan barisan untuk membuat kebijakan yang akan  siap  mendukung  serta  melaksanakan  peningkatan  kapasitas  dengan melibatkan  kerjasama  regional  maupun  internasional.  Implementasi  Nilai  Ekonomi Karbon  merupakan  bagian  dari  upaya  kementrian  untuk  mencapai  tujuan  NDC hingga mengembakan ilmu pengetahuan setiap sektor publik yang terlibat.
Kementrian Lingkungan Hidup sudah membuat peraturan sebagai regulasi LHK No.  21/2022,  21  Oktober  2022  tentang  tatalaksana  nilai  ekonomi  karbon  sebagai aturan  pelaksanaan  atau  turunan  kebijakan  dari  Perpres  No  98  Tahun  2021 mengenai  Penyelenggaraan  Nilai  Ekonomi  Karbon.  Intrumen  yang  diberikan  ini adalah kontribusi Indonesia sebagai bentuk upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim  untuk  menurunkan  Gas  Rumah  Kaca.upaya  mitigasi  yang  sudah  dilakukan pemerintah  untuk  mencapai  target  NDC  mengeluarkan  dana  yang  cukup  besar (Addawiyah  &  Yuningsih,  2019).  NEK  adalah  bagian  dari  kebijakan  komprehensif dalam perubahan iklim lingkungan sekitar. Intrumen yang digunakan adalah intrumen perdagangan dan non-perdagangan. Intrumen non-perdagangan meliputi carbon tax dimana  harga  dari  karbon  ditentukan  oleh  pemerintah  sedangkan  intrumen perdagangan  meliputi  harga  emisi  yang  ditentukan  pelaku  usaha  (Lusiana  &  Sari, 2023).  Tujuan  ditetapkannya  carbon  tax  yaitu  mengubah  perilaku  para  pelaku ekonomi yang berbasis ekonomi hijau serta mendukung penurunan emis yang wajib diperhatikan  seluruh  sektor  agar  masyarakat  tidak  menjadi  korban  dari ketidakbijaksanaan pelaku industri terkait lingkungan.
Selain  kementrian  Lingkungan  Hidup,  kementrian  koordinator  di  bidang kemaritiman  dan  investasi  juga  turut  andil  sebagai  bentuk  koordinasi  dalam penyelenggaraan ekonomi karbon. Menteri Marinves menjadi ketua dalam pelaksana untuk  memberikan  arah  dari  kebijakan  serta pelaksanaan  dari  setiap intrumen  NEK serta  bertugas  sebagai  substansi  NDC.  Dalam  hal  ini  menteri  Dalam  Negeri  juga turut berperan dalam bidang pengembangan regional dan tak lupa menteri keuangan sebagai  substansi  kebijakan  fiskal  pembiayaan  agar  tujuan  dari  penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dapat tercapai dengan baik.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat peneliti berikan yaitu adanya keterkaitan antara sustainability  reporting  yang  sudah  peneliti  sesuaikan  dengan  standar  GRI  dengan kesiapan  pemerintah  dalam  mengimplementasikan  regulasi-regulasi  dalam  upaya menindaklanjuti Peraturan Presiden no 98 tahun 2021 terkait Nilai Ekonomi Karbon. Penyelenggaraan  Nilai  Ekonomi  Karbon  juga  mendapatkan  perhatian  yang  besar dari semua pihak, baik dari investor, pelaku usaha dan pemerintah serta masyarakat sekitarnya.  KLHK  sudah  menyiapkan  beberapa  regulasi  turunan  dalam  upaya
mengimplementasikan  Perpres  No  98  Tahun  2021  yang  sudah  ditetapkan.  KLHK sudah  membuat  beberapa  koordinasi  terkait  penguatan  sistem  yang  akan mendukung  untuk  menyiapkan  dan  melaksanakan  peningkatan  kapasitas  serta komunikasi informasi dan edukasi. KLHK juga akan melakukan beberapa kerjasama regional dan internasional. Pemerintah sudah beberapa aturan dan regulasi tentang Perdagangan  ekonomi  karbon  melalui  Permen  LHK  No.  21/2022,  21  Oktober  2022 tentang  Tata  Laksana  Ekonomi  Karbon  sebagai  tindak  lanjut  dari  Perpres  No  98 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Penelitian ini merupakan salah  satu  kontribusi  yang  dilakukan  Indonesia  dalam  upaya  mitigasi  dan  adaptasi mengenai  perubahan  iklim  lingkungan  yang  bertujuan  penting  dalam  menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).
Peraturan  Menteri  yang  sudah  ditetapkan  dalam  upaya  tindak  lanjut  dari Perpres  No  98  mengenai  Nilai  ekonomi  Karbon  merupakan  langkah  pemerintah dalam  mengarahkan  setiap  regulasi  pemerintah  untuk  turut  serta  berperan  dalam mengimplementasikan  Perpres  No  98  Tahun  2021.    Kebijakan  tersebut  sangat berkontribusi untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia sebagaimana  tercantum  dalam  Nationally  Determined  Contribution  (NDC)  untuk mengendalikan  perubahan  iklim.  Kebijakan  yang  sudah  dibuatkan  Menteri  melalui Permen  langsung  diturunkan  ke  Pemerintah  Daerah  agar  langsung  bersentuhan dengan  pelaku  usaha  Industri.  Hal  ini  bisa  dikatakan  bahwa  mulai  dari  pemerintah pusat  sampai  dengan  pemerintah  daerah  turut  serta dalam  pengendalian emisi  gas rumah kaca atau berperan dalam kebijakan Perdagangan Nilai Ekonomi Karbon.
Selain  itu  Pemerintah  Daerah  juga  dibantu  oleh  semua  sektor  seperti Perbankan terkait  Perpres  No  98  Tahun 2021  dengan  cara lebih  selektif lagi  dalam memberikan  pendanaan  kepada  setiap  pelaku  usaha  yang  membutuhkan pendanaan.  Sektor  perbankan  wajib  lebih  selektif  terkait  pemberian  dana  pada industri  yang  sangat  memberikan  sumbangsih  dalam  perusakan  alam  serta mewajibkan seluruh pengguna memberikan laporan keberlanjutan dan sustainability reporting saat melakukan pengajuan pendanaan. Dengan begitu, tujuan pencapaian net-zero emission akan tercapai pada Tahun 2060 kedepan.

## 2. Saran
Saran  yang  dapat  peneliti  berikan  pada  penelitian  mengenai  implementasi regulasi  pemerintah  melalui  Perpres  No.  98  Tahun  2022  tentang  penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon yaitu:
a) Regulasi yang sudah ditetapkan mulai dari Perpres No 98 Tahun 2021, Permen LHK No  21/2022 dan kebijakan Pemerintah Daerah harus tetap dilanjutkan dan tetap  mendapatkan  perhatian  khusus  karena  hal  ini  menyangkut  kehidupan khalayak luas.
b) Pihak perbankan harus sangat hati-hati dalam memberikan pendanaan kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan perusakan alam.
c) Regulasi  terkait  perdagangan  Nilai  Ekonomi  Karbon  lebih  ditekankan  pada Pemda,  karena  Pemdalah  yang  tahu  keadaan  di  lapangan  dan  selalu bersentuhan dengan pelaku industri.
d) Adanya  kebijakan  yang  kuat,  akuntabilitas  dan  transparansi  karen carbon pricing tidak dapat berjalan sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  R.,  Riesmiyantiningtias,  N.,  Budi  Kusuma,  A.,  &  Studi  Akuntansi,  P.  (2022). Implementasi  Akuntansi  Keberlanjutan  Pada  Industri  Perbankan  Dalam Mencapai  Sustainable  Development  (Studi  Kasus  Bank  Kalsel). Jurnal Akuntansi  Published  by  Program  Studi  Akuntansi  STIE  Sultan  Agung , 8 (2), 188 –199. https://financial.ac.id/index.php/financial
Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2010). Sustainability accounting and reporting: Fad or trend? Accounting, Auditing & Accountability Journal . https://doi.org/10.1108/09513571011080144
Lusiana,  E.,  &  Sari,  S.  P.  (2023).  Penerapan  tata  kelola  perusahaan  terhadap pengungkapan  laporan  keberlanjutan  pada  perusahaan  di  Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 23 (2), 1 –9.
Pratama, R. (2019). Efek rumah kaca terhadap Bumi,Tanaman, dan Atmosfer. Efek Rumah Kaca (Green House Effect ) , 3814 (Green House Effect), 120 –126.
Purwanto,    Erwan  Agus,  &  Sulistyastuti,    dyah  ratih.  (2007). METODELOGI PENELITIAN.pdf .
Yasdar,  M.,  &  Muliyadi,  M.  (2018).  Penerapan  Teknik  Regulasi  Diri  (self-regulation) untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling  STKIP  Muhammadiyah  Enrekang. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan , 2 (2), 50 –60. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v2i2.9
Zaenudinsyah,  F.  (2016).  Analisis  Faktor  Penyebab  Penumpukan  Pencairan  Dana APBN  pada  Akhir  Tahun  Anggaran. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal Perbendaharaan, Keuangan
Negara
Dan Kebijakan
Publik . https://doi.org/10.33105/itr.v1i1.56
Robert, B., & Brown, E. B. (2004). No
Title . 1 , 1 –14.