SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022

## Eksistensi Bank Syariah dalam Persfektif  Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

## Nurul Muyasaroh
Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau e- mail : Nurulmuyasarohpkuu@gmail.com
Abstrak: Regulasi  perbankan  di  Indonesia  secara sistematis dimulai  pada tahun  1967  dengan dikeluarkan  UU  No.14  Tahun  1967  tentang  pokok-pokok  perbankan  sebagai  pedoman pengaturan  tentang  perbankan  di  Indonesia.  Ini  merupakan  undang-undang  perbankan  yang pertama  kali  dibuat  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  di  zaman  kemerdekaan Indonesia.Kemudian titik terang pendirian Lembaga bank dengan system syariah dimulai pada tahun  1992  tentang  perbankan,  di  mana  perbankan  hasil  diakomodasi.  Undang-undang  ini menyebutkan ada dua unsur perbankan nasional yaitu perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil dan  bank  yang  dioperasikan  berdasarkan  kepada  prinsip rate  interest (bunga).  Pada    periode Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang diharapkan dapat memperluas ruang gerak perbankan syariah, ternyata belum cukup mampu mengakomodasi kebutuhan operasional syariah. Melihat dari kenyataan yang ada dalam undang-undang tersebut sehingga pada tahun 2008 merupakan era  penting  bagi  perkembangan  regulasi  bank  dan  keuangan  syariah.  Pada  tahun  ini  telah dikeluarkan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang disahkan pada tanggal 17 Juni 2008. Dengan lahirnya undang-undang tentang bank syariah ini, apakah memang benar-benar  eksistensi  bank  syariah  itu  telah  memiliki  kekuatan  paying  hukum,  dan bagaimanakah dengan peraturan-peraturan tentang bank syariah yang ada pada undang-undang sebelumnya.  Untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan,  penulis  mengadakan  penelitian terhadap  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti,  terutama  buku Undang-undang No.21 Tahun 2008 sebagai data primer dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan  perbankan  syariah  sebagai  data  sekunder.  Akhirnya  hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa  eksistensi  bank  syariah  dalam  periode  Undang-undang  No.21  Tahun  2008  tentang perbankan  syariah  bisa  semakin  kokoh  kedudukannya  dalam  hukum  tata  perbankan  di Indonesia,  karena  dalam  undang-undang  ini  telah  diatur  tentang  perbankan  syariah  secara spesifik, dan dengan lahirnya undang-undang ini bank syariah memiliki paying hukum sekaligus merupakan puncak regulasi undang-undang bank syariah.
Kata Kunci : Eksistensi, Bank Syariah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kegiatan  usaha  yang paling  dominan  dan  sangat  dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini  adalah  kegiatan  usaha  lembaga perbankan,  lembaga  ini  mempunyai fungsi  sebagai  penghimpun  dana  yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan  ekonomi  suatu  bangsa. Sebagai  alat  penghimpun  dana  lembaga keuangan  ini  mampu  melancarkan  gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya  ke  berbagai  proyek  penting  di sektor  usaha  yang  dikelola  oleh pemerintah.  Demikian  pula  lembaga keuangan  ini  dapat  menyediakan  dana bagi  pengusaha  swasta  atau  kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan  dana  bagi  kelangsungan usahanya (Dewi, 2005).
Eksistensi Lembaga keuangan khususnya  sektor  perbankan  menempati posisi
sangat strategis dalam menjembatani  kebutuhan  modal  kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana.  Selain  itu  dalam  kehidupan  suatu negara perbankan, bank merupakan salah satu  agen  pembangunan.  Dana  yang terkumpul  di  bank  dalam  kehidupan suatu  negara  akan  dijadikan  sebagai sumber  dana  dari  keberlangsungan pembangunan. Mengingat fungsi perbankan  yang  sangat  penting,  maka tidak  heran  jika  lembaga  keuangan berupa  bank  adalah  lembaga  yang  sarat akan  pengaturan  baik  ditingkat  undang- undang  maupun  pada  peraturan  teknis pelaksanaan yang tertuang dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Umam, 2008).
Dalam  ekonomi  Islam  didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun  kerugian.  Prinsip  yang  umum adalah  siapa  yang  ingin  mendapatkan hasil  dari  tabungannya,  harus  bersedia mengambil resiko. Bank juga akan mebagi
kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.
Perkembangan  ekonomi  Islam  di Indonesia ditandai dengan perkembangan lembaga  keuangan  syariah.  Lembaga keuangan  syariah  ( syariah  financial institusional) merupakan  suatu  badan usaha atau institusi yang kekayaannya itu terutama dalam bentuk aset-aset keuangan  ( financial  assets) maupun  non financial  asset  riil berdasarkan  kepada konsep  syariah.  Menurut  undang-undang tentang  perbankan  syariah,  bahwa lembaga  keuangan  syariah  merupakan badan/lembaga yang kegiatannya menarik  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat berdasarkan prinsip syariah.
Krisis  multidimensi  di  Indonesia telah  melahirkan  semacam  fakta  bahwa bank yang menggunakan sistem konvensional  kurang  mampu  bertahan, sedangkan  bank-bank  non  konvensional yang  sudah  dirintis  dan  berjalan, dianggap cukup mampu dalam menghadapi  krisis  di  Indonesia.  Oleh karena itu krisis ekonomi telah memberikan  semacam  pelajaran  kepada bangsa  Indonesia,  bahwa  ekonomi  Islam (khususnya  system  perbankan  syariah) dipandang  mampu  untuk  memajukan bangsa (Mubarok, 2004).
Semenjak  itu,  perbankan  syariah mulai banyak dibicarakan, karena dianggap  lebih  tahan  terhadap  krisis moneter,  yang  disebabkan  oleh  beberapa factor yang dimilikinya. Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai  pada  tahun  1967  dengan dikeluarkan  UU  No.14  Tahun  1967 tentang  pokok-pokok  perbankan,  sebagai pedoman  pengaturan  tentang  perbankan di  Indonesia.  Undang  -undang  ini merupakan  undang-undang  perbankan yang pertama kali dibuat oleh pemerintah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
Republik Indonesia di zaman kemerdekaan Indonesia (Dewi, 2004). Kemudian pada tahun 1992 dikeluarkan  undang-undang  No.7  tahun 1992  tentang  perbankan,  di  mana perbankan  bagi  hasil  diakomodasi. Kemudian  pada  tahun  1998  dikeluarkan Kembali  undang-undang  No.10  tahun 1998 yang diharapkan dapat memperluas ruang  gerak  perbankan  syariah,  ternyata belum  cukup  mampu  mengakomodasi kebutuhan operasional syariah.
Melihat  dari  kenyataan  yang  ada dalam undang-undang tersebut sehinggan pada  tahun  2008  dikeluarkan  Kembali undang-undang  No.21  tahun  2008 tentang bank syariah yang disahkan pada tanggal  17  Juni  2008.  Dengan  lahirnya undang-undang  tentang  bank  syariah  ini. Apakah  memang  benar-benar  eksistensi bank  syariah  itu  telah  memiliki  kekuatan payung hukum.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan mengangkat  judul  Eksistensi  Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Sejarah  Undang-Undang  Perbankan  Di Indonesia
Peraturan  tentang  perbankan  di Indonesia  sudah  dimulai  sejak  zaman Belanda.  Untuk  menertibkan  praktek lembaga  pelepas  uang  yang  banyak kerjadi  waktu  itu  dikeluarkan  peraturan, baik  dalam  bentuk  undang-undang (wet) maupun  berupa  surat-surat  keputusan resmi  dari  pemerintah.  Di  antara Lembaga  keuangan  yang  telah  berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu de javashe  bank  N.V, tanggal  10  oktober 1827, yang kemudian  dikeluarkan undang-undang de  Javashe  bank  wat 1922  (Hay,  1997).    Bank  inilah  yang
kemudian  menjadi  Bank  Indonesia, setelah  melalui  proses  nasionalisai  pada tahun  1951  dengan  dikeluarkannya undang-undang  No.24  Tahun  1951  yang berlaku  tanggal  6  Desember  1951 (Wirdyaningsih,  2005).    Sejak  beralihnya kekuasaan ke negara ke tangan pemerintah  Republik  Indonesia  tahun 1945. Dalam rangka mengawali pembangunan dan pengokohan eksistensi negara,  maka  mulailah  menggalakkan pengaturan  dalam  berbagai  bentuk perundang-undangan beserta perubahannya mengenai perbankan pemerintah  dan  membuka  Bursa  efek melalui penerapan undang-undang darurat  No.13  Tahun  1951,  Undang- undang No.15 Tahun 1952 tentang bursa. Akhirnya  dikeluarkan  Undang-undang No.14  Tahun  1967  tentang  pokok-pokok perbankan  yang  merupakan  pedoman pengaturan tentang perbankan di Indonesia.
Pada  tahun  ini  kegiatan  usaha perbankan konvensional
yang berkembang  di  Indonesia  diinspirasikan oleh  sistem  ekonomi  kapitalis.  Dalam usahanya  sebagai  Lembaga  keuangan, bank  mengusahakan  keuntungan  ( profit) dengan  memanfaatkan  dana  simpan pinjam  dari  masyarakat  melalui  bunga ( interest ).  Bunga  yang  dipungut  bank  ini merupakan fixed  rate ,  yaitu  dengan persentase  yang  ditetapkan  di  muka transaksi.  Dengan  jalan  ini  maka  bank terhindar  dari  resiko  kerugian  atas pinjaman  dana  yang  dilepaskannya kepada  peminjam (debitor ),  dan  juga memberi  kepastian  bagi    bank  terhadap keuntungan yang akan diperolehnya. Periode   Undang-Undang  No.14  Tahun 1967
Kegiatan  usaha  yang  diatur  oleh ketentuan UU No.14 Tahun 1967 tentang
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
pokok-pokok  perbankan  meliputi  empat jenis bank, yaitu:
1. Bank Sentral Yang  berfungsi  sebagai  bank  sentral sebagai  dimaksud  UUD  1945  pasal  23 dan  penjelasannya  adalah  Bank Indonesia  berdasarkan  UU  No.13 Tahun  1968  tentang    Bank  Sentral. Tugas  pokok  Bank  Sentral  adalah: Pertama Mengatur,  menjaga  dan memelihara  kestabilan  nilai  rupiah (mata uang Indonesia). Kedua, Mendorong  kelancaran  produksi  dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. Bank Indonesia dalam tugasnya sehari- hari  dibantu  oleh  Dewan  Moneter untuk membatu pemerintah dalam:
a. Merencanakan  dan  menetapkan kebijaksanaan  moneter  dengan mengajukan pedoman guna menjaga kestabilan moneter, guna pemenuhan  kesempatan  kerja  dan peningkatan taraf hidup rakyat.
b. Memimpin  dan  mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan pemerintah Ciri-ciri  Bank  Indonesia  menurut Undang-undang  No.13  Tahun  1968 tentang Bank Sentral ialah:
1. Merupakan  badan  hukum  milik negara (badan hukum publik), yang berhak  melakukan  tugas  dan  usaha berdasarkan  undang-undang  ini (pasal 1 ayat 2)
2. Terhadap  Bank  Indonesia  berlaku segala  macam  hukum  Indonesia, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang- undang ini (pasal 1 ayat 3) 3. Tidak berhubungan langsung dengan publik
4. Bank  ini  berdomisili  di  ibu  kota Republik  Indonesia  dan  dapat mempunyai  perwakilan  di  seluruh
wilayah republik Indonesia (pasal 3 ayat 1)
5. Mempunyai perwakilan dan
koresponden-koresponden  di  luar negeri pasal 3 ayat 2
6. Tugas  sehari-hari  dijalankan  oleh direksi (pasal 15)
Bank  Indonesia  sebagai  Bank  Sentral dan Bank Sirkulasi, menurut UU No.13 Tahun  1968  ini  juga  berfungsi sebagai pengawas,  pembimbing  dan  pembina dari  bank-bank  lainnya,  baik  bank pemerintah, bank swasta, bank koperasi,  bank  pembangunan  daerah maupun  bank  asing,  serta  diberi  hak tunggal  untuk  mengeluarkan  dan mengedarkan  uang  kertas  dan  uang logam (Dewi, 2004).
2. Bank Umum Bank  umum  adalah  bank  yang  dalam pengumpulan dananya terutama menerima  deposito,  serta  dalam usahanya  memberikan  kredit  jangka pendek.  Giro  adalah  suatu  simpanan pada  bank  yang  penarikannya  dapat dilakukan setiap waktu dengan perantaraan  cek  maupun  pemindah bukuan  ( transfer). Sedangkan  yang dimaksud  jangka  pendek  yaitu  tidak lebih  dari  satu  tahun  atau  satu  kali musim panen tanaman yang lebih dari satu tahun Dari segi kepemilikiannya, Bank Umum ini  dapat  dibedakan  antara  Bank Umum  Milik  Negara,  Bank  Umum Koperasi,  Bank  umum  Swasta  dan Bank Umum Asing.
3. Bank Tabungan Bank  Tabungan  adalah  bank  yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima  simpanan  dalam  bentuk tabungan  dan  usahanya  terutama membungakan  dananya  dalam  bentuk kertas  berharga.  Dalam  jumlah  dana yang  banyak,  bank  melepaskan  uang tabungan itu  dengan bunga yang lebih
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
tinggi daripada bunga yang dibayarkan kepada para penabung. Selisih  antara  bunga  yang  dipungut dengan  yang  diberikan  pada  para penabung ( spread ) inilah yang menjadi penghasilan bank. Berdasarkan kepemilikkannya  bank  tabungan  ini dapat dibedakan antara Bank Tabungan  Negara  (BTN)  dan  Bank Tabungan  Swasta  dan  Bank  Tabungan Koperasi (Dewi, 2004).
4. Bank Pembangunan Bank pembangunan adalah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima  simpanan  dalam  bentuk deposito  dan  mengeluarkan  kertas berharga  jangka  menengah  dan Panjang  di  bidang  pembangunan. Berdasarkan  kepemilikkannya,  bank pembangunan  ini  ada  tiga  macam, yaitu Bank Pembangunan Milik Negara, Bank  Pembangunan  Swasta  dan  Bank Pembangunan Koperasi.
Pada  bank-bank  milik  negara, direksi  dan  dewan  pengawasnya ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah.  Sedangkan  bank-bank swasta  haruslah  berbentuk  Perseroan Terbatas  (PT)  yang  seluruh  saham- sahamnya  harus  dimiliki  oleh  warga negara  Indonesia  atau  badan-badan hukum  yang  peserta  serta  anggota pimpinannya  adalah  warga  negara Indonesia.  Saham  tersebut  harus dikeluarkan  atas  nama  (jadi  tidak boleh saham belaka) Periode Deregulasi 1 Juni 1983 Pada  awal  tahun  1980-an,  sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah  ini  mengalami  kesulitan. Bank-bank  yang  telah  didirikan  sangat tergantung  kepada  tersedianya  likuiditas Bank  Indonesia.  Oleh  karena  itu, pemerintah  kemudian  mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan tanggal 1 juni  1983  yang  membuka  belenggu
penetapan  tingkat  bunga  tersebut. Deregulasi 1  juni  1983  ini  ternyata  tidak berdampak  langsung  atas  pelaksanaan sistem  perbankan  tanpa  bunga.  Sejak wacana  pendirian  sistem  perbankan tanpa  bunga  dibicarakan  di  Indonesia pada  pertengahan  tahun  1070-an,  ada beberapa  alasan  yang  menghambat terealisasinya  ide  ini,  yaitu  operasi  bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena itu hal ini tidak sejalan  dengan  undang-undang  pokok perbankan  yang  berlaku,  yaitu  undang- undang  No.14  Tahun  1967.  Konsep  bank Islam  dari  segi  politis  juga  dianggap berkonotasi  ideologis,  merupakan  bagian atau  berkaitan  dengan  konsep  negara Islam,  sehingga  hal  itu  tidak  dikehendaki pemerintah.
Oleh karena belum dimungkinkannya  pendirian  bank  baru, sedangkan  bank-bank  yang  ada  masih belum  menganggap  sistem  bank  tanpa bunga  sebagai  bisnis  yang  dapat menguntungkan,  dan  Bank  Islam  belum dapat  berdiri,  maka  digunakan  badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya.  Pemilihan  badan  hukum koperasi  sebagai  wadah  penerapan sistem  perbankan  syariah  telah  dimulai oleh  koperasi  jasa  keahlian  Teknosa  di Bandung  sejak  awal  tahun  80-an. Kemudian,  di  Jakarta  didirikan  Baitul Tamwil  kedua  dengan  nama  koperasi simpan pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988 (Dewi, 2004). Periode Pakto 1988 Pada  tahun  1988,  pemerintah memandang  perlu  untuk  membuka peluang  bisnis  perbankan  seluas-luasnya guna  memobilisasi  dana  masyarakat untuk  menunjang  pembangunan.  Maka dikeluarkanlah Paket
Kebijakan
Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal  27  Oktober  1988  yang  berisi tentang  liberalisasi  perbankan  yang
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
memungkinkan  pendirian  bank-bank baru selain bank-bank yang telah ada.
Setelah dikeluarkan PAKTO, kemudian  dimulailah  pendirian  bank- bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  di beberapa  daerah  di  Indonesia.  Yang pertama  kali  memperoleh  izin  usaha adalah  Bank  Perkreditan  Syariah  (BPRS), Berkah  Amal  Sejahtera  dan  BPRS  Dana Mardhatillah  pada  tanggal  19  Agustus 1991,  kemudian  disusul  oleh  BPRS Amanah  Rabaniah  pada  tanggal  24
Oktober 1991 koperasi tersebut
beroperasi  di  Bandung  dan  kemudian berdiri  BPRS  Hareukat  pada  tanggal  10 November  1991  di  Aceh  (Dewi,  2004; Arif, 2022).
Periode  Undang-undang  No.  7  Tahun 1992
Pada  periode  ini  diperkenalkan istilah  “bagi  hasil”  dalam  sistem perbankan  Indonesia.  Istilah  bagi  hasil dalam  undang-undang  ini  terdapat  pada pasal 1 ayat 12, pasal 6 butir m dan pasal 13  buti  a-b.  Undang-undang  No.7  Tahun 1992  tentang  perbankan  ini  belum menjelaskan pengertian bagi hasil dan ini dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  peraturan pemerintah  (PP)  sebagai  peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Dua peraturan  pelaksana  yaitu:  PP  Nomor  70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan  PP No.71  Tahun  1992  tentang  Bank Perkreditan Rakyat juga tidak menjelaskan  tentang  pengertian  bagi hasil.  Baru  pada  peraturan  pemerintah No.72  Tahun  1992  tentang  Bank berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  terdapat keterangan pada pasal 2.
Selanjutnya  untuk  meyakini  bahwa melakukan  kegiatan  usaha  bank  sesuai dengan  syariat  Islam,  PP  No.72  Tahun 1992  tentang  bank  berdasarkan  prinsip bagi hasil memperkenalkan istilah Dewan Pengawas  Syariah  sebagai  pengontrol akitivitas  perbankan  dengan  prinsip  bagi
hasil  ini.  Pada  periode  berlakunya  UU No.7 tahun 1992 ini terdapat penyederhanaan  struktur  bank  yang  ada, sehingga  hanya  mengenal  dua  jenis  bank yaitu  Bank  Umum  dan  Bank  Perkreditan Rakyat (Wirdaningsih, 2005).

## Gambar 1. Susunan Organisasi Bank
Periode  Undang-undang  No.10  Tahun 1998
Pada  undang-undang  ini  terdapat beberapa  perubahan  yang  memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan  perbankan  syariah  di Indonesia.
Undang-undang ini memberikan  penegasan  terhadap  konsep perbankan  Islam  dengan  mengubah penyebutan  “Bank  berdasarkan  prinsip bagi  hasil”  pada  undang-undang  no.7 tahun  1992  menjadi  “Bank  berdasarkan prinsip  syariah.  Penyebutan  tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 3, ayat 4, ayat 12 dan ayat 13. Bahkan pada pasal 1 ayat 13  menerangkan  tentang  pengertian prinsip syariah dalam perbankan ini juga terdapat  penguatan  kedudukan  hukum Islam  di  bidang  perikatan  dalam  tatanan hukum positif.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
Pemberlakuan    undang-undang No.10 Tahun 1998 ini merupakan momen pengembangan  perbankan  syariah  di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan
syariah,  antara  lain  melalui  izin pembukaan  kantor  cabang  syariah  (KCS) oleh bank konvensional. Bank konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:
1. Pembentukan  Unit  Usaha  Syairah (UUS)
2. Memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)  yang  ditempatkan  oleh  Dewan Syariah Nasional (DSN)
3. Menyediakan modal kerja yang disisihkan  oleh  bank  dalam  suatu rekening  tersendiri  atas  nama  UUS
yang dapat digunakan untuk membayar  biaya  kantor  dan  izin-izin berkaitan dengan operasional maupun non  operasional  Kantor  Cabang Syariah (KCS).
Pada  periode  ini  juga  telah  diatur mengenai  ketentuan  kliring  instrument moneter  dan  pasar  uang  antar  bank.  Di dalam  penjelasan  undang-undang  No.23 Tahun  1999 Undang-undang No.3 Tahun 2004  tentang  bank  Indonesia  telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi  perkembangan  prinsip syariah, maka menjadi tugas dan fungsi BI untuk  mengakomodasi  prinsip  tersebut. Untuk  mengatur  kelancaran  lalu  lintas pembayaran
antar bank serta pelaksanaan pasar uang bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), telah dikeluarkan peraturan
tersendiri sehubungan  dengan  sifat  khusus  dari perbankan syariah.
Pengertian Bank Syariah Kata  bank  berasal  dari  kata bangue dari  bahasa  Prancis  dan  dari  dua  kata banco dari bahasa Italia yang berarti peti
(lemari)  atau  bangku.  Kata  peti  atau lemari  yang  dimaksud  adalah  sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga  seperti  emas,  peti  berlian,  peti uang  dan  lain  sebagainya  (Arifin,  2008; Arif, 2022).
Secara  teknis  bank  Islam  atau  bank syariah, mempunyai persamaan pengertian.  Para  pakar  perbankan  Islam memberikan  beberapa  definisi.  Menurut Karnaen  A.  Perwata  Atmajda,  bank syariah  adalah  bank  yang  beroperasi sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam, yakni  bank  yang  tata  cara  operasinya mengikut  ketentuan-ketentuan  syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam  muamalah  Islam  adalah  praktek- praktek yang mengandung riba (Perwataatmadja, 1992). Sedangkan Warkum Sumitro mengatakan  bahwa  Bank  Islam  adalah bank  yang  tata  operasinya  didasarkan pada  tata  cara  bermuamalah  secara islami, yakni mengacu kepada ketentuan- ketentuan  al-Quran  dan  Hadist.  Dalam operasionalnya, bank Islam harus mengikuti  kepada  praktek-praktek  usaha yang  dilakukan  pada  zaman  Rasulullah, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya  tetapi  tidak  dilarang  oleh Rasulullah  atau  bentuk  usaha  baru sebagai  hasil  ijtihad  para  ulama  atau cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-quran dan hadist.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud bank  syariah  adalah  sebuah  Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun  dan  penyalur  dana  kepada masyarakat.  Di  mana  sistem,  tata  cara, dan  mekanisme  kegiatan  usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu  Al- Quran dan Hadist (Sumitro, 2004).
Dasar  Hukum  Operasional  Perbankan Syariah di Indonesia
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
Terdapat beberapa  undang-undang dan  peraturan  yang  sangat  kondusif menunjukkan  pertumbuhan  perbankan syariah di Indonesia, yaitu:
1. Undang-Undang  No.7  Tahun  1992 tentang  perbankan  di  Indonesia. Undang-undang ini menyebutkan ada dua  sistem  perbankan  nasional  yaitu perbankan  yang  berdasarkan  kepada prinsip rate interest (bunga)
2. Undang-Undang  No.10  Tahun  1998 tentang  revisi  undang-undang  No.7 Tahun  1992  tentang  perbankan  di Indonesia. Undang-undang
No.10/1998  telah  mengamandemen Undang-Undang No.7 Tahun1992.
3. Undang-Undang  No.23  Tahun  1999 tentang  Bank  Indonesia  untuk mengeluarkan  peraturan  tentang perbankan  di  Indonesia  untuk memudahkan  pelaksanaan  undang- undang  yang  telah  dikeluarkan  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Presiden,  dan  sekaligus  mendorong tumbuhnya kegiatan berbagai institusi bisnis di Indonesia.
4. Surat  Keputusan  Direksi  Bank Indonesia No.32/33/KEP/DIR tanggal  12/5/1999,  tentang  Bank Umum. Dalam keputusan ini dijelaskan  satu  bab,  yaitu  bab  XI tentang  perubahan  kegiatan  usaha dan  pembukaan  kantor  cabang syariah.
5. Surat  Keputusan  Direksi  Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal  12/5/1999,  tentang  Bank Umum  berdasarkan  Prinsip  Syariah.
Aturan  ini  menjelaskan  tentang bagaimana kewajiban dan wewenang yang  berkenaan  dengan  Bank  Umum Syariah ( Islamic Commercial Bank ) di Indonesia
6. Surat  Keputusan  Direksi  Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR
tanggal  12/5/1999,  tentang  BPR
berdasarkan prinsip
Syariah. Peraturan  ini  memuat  berbagai ketentuan  tentang  Bank  Perkreditan Rakyat  Syariah  (BPRS/ Islamic  Rural Bank )
7. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.2/7/PBI/2000 tanggal 23/2/2000,  tentang  Giro  Wajib Minimum  (GWM/ The  Minimum  of Current  Account )  dalam  rupiah  dan valuta  asing  bagi  Bank  Umum  yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 8. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.2/8/PBI/2000, tanggal 23/2/2000,  tentang  kliring  ( bank clearance )
9. Peraturan  bank  Indonesia  (PBI) No.2/8/PBI/2000,
tanggal
23/2/2000, tentang Pasar Uang Antar Bank  Berdasarkan  Prinsip  Syariah (PUAS).
10. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.2/9/2000,  tanggal  23/2/200, tentang  Sertifikat  Wadiah  Bank Indonesia (SWBI).
11. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.1/1/PBI/2002, tanggal 27/3/2002, tentang perubahan kegiatan  usaha  Bank  Konvensional menjadi  Bank  Umum  berdasarkan prinsip  syariah  dan  pembukaan kantor  bank  berdasarkan  prinsip syariah oleh Bank Konvensional.
12. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.5/3/PBI/2003,  tanggal  4/2/2003, tentang  fasilitas  pembiayaan  jangka pendek bagi bank syariah.
13. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.5/7/PBI/2003, tanggal
19/5/2003,  tentang Quality  Aktiva Produktif ( Productive Asset Quality )
14. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)
No.5/9/PBI/2003, tanggal 19/5/2003, tentang penyisihan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
penghapusan  aktiva  produktif  bagi bank syariah.
15. Surat  Keputusan  Direksi  Bank Indonesia  tentang  Bank  Umum Berdasarkan  prinsip  syariah,  tanggal 12/5/1999. Peraturan ini diberlakukan dalam rangka menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang mengalami  perubahan  secara  tepat dan  tantangan  yang  semakin  berat,
maka  diperlukan perbankan nasional yang  dapat  melayani  masyarakat golongan ekonomi lemah dan perusahan  kecil  secara  optimal,  baik dipedesaan maupun perkotaan.
16. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.5/26/PBI/2003,  tentang  laporan bulanan Bank Umum Syariah
Prinsip-prinsip Bank Islam (Syariah) Visi  bank  syariah  pada  umumnya adalah  menjadi  wadah  terpercaya  bagi masyarakat  yang  ingin  melakukan investasi  dengan  sistem  bagi  hasil  secara adil  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Dengan  landasan  visi  tersebut,maka setiap  kelembagaan  keuangan  syariah akan  menerapkan  ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Larangan  menerapkan  sistem  riba (Afzalurrahman, 1996)
2. Semua  transaksi  harus  bebas  dari unsur gharar (speskulasi  yang  tidak pasti dan tidak masuk akal)
(Zainuddin, 2008)
3. Larangan menerapkan perjudian ( maysir )  (Mervyn  K.Lewis  &  Latifa  M. Algaoud, 2001)
Sejarah Berdirinya Bank Syariah 1. Berdirinya Bank Syariah di Dunia Gagasan  mengenai  bank  yang menggunakan  sistem  bagi  hasil  telah muncul  lama,  hal  ini  ditandai  dengan banyaknya  pemikir-pemikir  muslim  yang
menulis  tentang  keberadaan  Bank  Islam, misalnya  Anwar  Qureshi  (1946),  Naeim Siddiqi  (1948)  dan  Mahmud  Ahmad (1952).  Kemudian  uraian  yang  lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Maududi (1961).
Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar  tahun  1940,  yaitu  upaya pengelolaan dana jamaah haji secara  non konvensional (Sudarsono, 2003).
Rintisan  bank  syariah  lainnya adalah  dengan  berdirinya Mit  Ghamr Lokal  Saving  Bank pada  tahun  1963  di Mesir  oleh  Ahmad  el-Najar.  Empat  tahun kemudian  bank  ini  membuka  Sembilan cabang  dengan  nasabah  sekitar  satu  juta orang,  namun  pada  tahun  1967  bank  ini tutup  karena  adanya  persoalan  politik, dan  kemudian  diambil  alih  oleh National Bank Of Egypt dan Central Bank Of Egypt , tetapi  tidak  lagi  beroperasi  sebagai  bank tanpa  bunga.  Sekitar  tahun  1972,  berdiri sebuah  bank  Islam  yang  Bernama Nasser social  Bank di  Mesir,  yang  lebih berorientasi sebagai bank sosial dari pada bank komersial.
Secara  kolektif  gagasan  berdirinya Bank  Islam  di  tingkat  Internasional muncul  dalam  konferensi  negara-negara Islam  sedunia  (OKI)  di  Kuala  Lumpur, Malaysia  pada  tanggal  21-27  April  1969, yang  diikuti  oleh  19  negara  peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa rumusan, antara lain:
1. Tiap  keuntungan  haruslah  tunduk kepada untung dan rugi ( profit and loss sharing ).  Jika  tidak,  maka  ia  termasuk riba
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah  yang  bebas  dari  sistem  riba dalam waktu secepat mungkin
3. Sementara  menunggu  berdirinya  bank syariah,  bank-bank  yang  menerapkan sistem bunga diperbolehkan beroperasi.  Namun  harus  benar-benar
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
dalam  keadaan  darurat  (Ghufron, 2005).
Pada  bulan  Desember  1970,  pada sidang menteri luar negeri negara-negara Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan  sebuah  proposal  untuk mendirikan  bank  syariah.  Proposal tentang pendirian
Bank Islam Internasional  untuk  perdagangan  dan pembangunan ( Internasional Islamic Bank for Trade and Development ) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam ( Federation  of  Islamic  Bank )  dikaji  para ahli delapan belas negara Islam.
Kemudian sidang Menteri Keuangan OKI  di  Jeddah  1975,  menyetujui rancangan  pendirian  bank  Pembangunan Islam  atau Islamic  Development  Bank (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar, yang mana semua anggota OKI menyetujui menjadi anggota IDB.
Berdirinya  IDB  telah  memotivasi banyak  negara  Islam  untuk  mendirikan Lembaga  keuangan  syariah.  Untuk  itu, komite ahli IDB bekrja keras menyiapkan panduan  tentang  pendirian,  peraturan, dan  pengawasan  bank  syariah.  Kerja keras  mereka  membuahkan  hasil.  Pada akhir  periode  1970-an  dan  awal  decade 1980-an,  bank-bank  syariah  banyak bermunculan  di  Mesir,  Sudan,  negara- negara  Teluk  Pakistan,  Iran,  Malaysia, Bangladesh,  serta  Turki.  Secara  garis besar, Lembaga-lembaga tersebut dimasukkan  ke  dalam  dua  kategori. Pertama,  Bank  Islam  Komersial  ( Islamic Comercial Bank) , Kedua, Lembaga investasi  dalam  bentuk Internasional Holding Companies .
2. Berdirinya Bank Syariah di Indonesia Gagasan  berdirinya  bank  syariah  di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan  tahun 1970-an, namun baru terealisasi  sekitar  tahun  1988.  Pada waktu  itu,  pemerintah  mengeluarkan
Paket  Kebijakan  Oktober  (PAKTO)  yang berisi  liberalisasi  industri  perbankan (Antonio, 2001).
Kebijakan
tersebut telah menginspirasi  para  tokoh  agama  di Indonesia  untuk  segera  mendirikan perbankan  Islam,  suatu  perbankan  yang bebas bunga. Namun demikian, pada saat itu  belum  ada  suatu  aturan  atau perangkat  hukum  yang  dapat  dijadikan rujukan  kecuali  bahwa  perbankan  dapat saja  menetapkan  bunga  sebesar  0  % (Ghufron, 2005).
Setelah  adanya  rekomendasi  dari lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan  di  Cisarua,  Bogor  tanggal  19- 22 Agustus 1990, kemudian dibahas lebih mendalam  pada  Musyawarah  nasional (MUNAS)  IV  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  yang  berlangsung  di  hotel  Sahid Jaya,  Jakarta  22-25  Agustus  1990, kemudian  dibentuklah  kelompok  kerja untuk  mendirikan  bank  syariah  di Indonesia (Sudarsono, 2003).
Bank  Muamalat  Indonesia  lahir sebagai  kerja  tim  perbankan  MUI.  Akta pendirian  PT.Bank  Muamalat  Indonesia ditanda  tangai  pada  tanggal  1  November 1991. Pada saat itu  terkumpul  komitmen pembelian  saham  sebanyak  Rp.84  Miliar. Pada  tanggal  3  November  1991,  dalam silaturrahmi  Presiden  di  Istana  Bogor, dapat  dipenuhi  dengan  total  komitmen modal disetor awal sebesar Rp.106.126.382.000,00.  Dengan  modal awal  tersebut,  pada  tanggal  1  Mei  1992,
Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat  Indonesia  telah  memiliki  45 outlet  yang  tersebat  di  Jakarta,  Bandung, Semarang,  Surabaya,  Balikpapan  dan Makasar.
Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia,  keberadaan  bank  syariah  ini belum  mendapat  perhatian  yang  optimal dalam  tatanan  industri  perbankan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
nasional.  Landasan  hukum  operasi  bank yang  menggunakan  sistem  syariah  inim hanya  dikategorikan  sebagai  “ Bank dengan  sistem  bagi  hasil” ,  yang  mana dalam  sistem  ini  tidak  terdapat  rincian landasan  hukum  syariah  serta  jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat tercermin  dari  UU  No.7  Tahun  1992,  di mana  pembahasan  perbankan  dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan hanya merupakan sisipan belaka (Antonio, 2001).
Perbedaan  Bank  Syariah  dan  Bank Konvensional
Di  dalam  Islam,  aktivitas  keuangan dan  perbankan  sebagai  wahana  bagi masyarakat  untuk  membawa  mereka kepada  pelaksanaan  dua  ajaran  al-quran yaitu  prinsip  saling at-ta’awun dan prinsip  menghindari al-iktinaza .  Salah satu  fungsi  utama  perbankan  adalah sebagai lembaga yang berperan menerima  simpanan  dari  nasabah  dan meminjamkannya  kepada  nasabah  yang membutuhkan  dana.  Bagi  perbankan konvensional  selisih (spread) antara besarnya  bunga  yang  dikenakan  kepada para  peminjam  dana  dengan  imbalan bunga  yang  diberikan  kepada  para nasabah  penyimpan  dana  itulah  sumber keuntungan terbesar.
Sistem  perbankan  Islam  berbeda dengan  sistem  perbankan  konvensional, karena  sistem  keuangn  dan  perbankan Islam  merupakan  subsistem  dari  suatu sistem  ekonomi  Islam  yang  cakupannya lebih  luas.  Karena  itu  perbankan  Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara  komersial,  namun  juga dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan  realisasi  nilai-nilai  syariah. Akan  tetapi,  terdapat  banyak  perbedaan mendasar  di  antara  keduanya.  Secara umum  perbedaan  antara  bank  syariah
dan  bank  konvensional  menyangkut beberapa hal, yaitu: (Antonio, 2001).
Tabel  1.1  Perbedaan  Antara  Bank Syariah dan Bank

## Konvensional
Dari  tabel  di  atas  dapat  difahami bahwa  konsep  halal  adalah  konsep  yang paling  utama  dalam  investadi  yang dilaksanakan  perbankan  syariah,  yang menjadi pembeda utama antar kedua sistem bank  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  adanya sifat transcendental dari  setiap  transaksi dalam  setiap  aktivitas  muamalah  dan
Perbedaan Bank Syariah Bank Konvensional Akad dan aspek legalitas Hukum Islam dan hukum positif Hukum positif Lembaga Penyelesaian Sengketa Badan  Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang  sedang diupayakan pembentukan penggantinya yaitu Badan Arbitrase Syariah  Nasional (BASYARNAS) Badan Arbitrase Nasional (BANI) Struktur Organisasi Ada Dewan Syariah  Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tidak ada DSN dan DPS Investasi Halal Halal dan Haram Prinsip Operasional Bagi  Hasil,  jual beli, sewa Perangkat bunga Tujuan Profit  dan  falah oriented Profit Oriented Hubungan Nasabah Kemitraan Debitur
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
hukum  Islam.  Mengenai  prinsip  bagi  hasil yang  menjadi  pembeda  di  samping  prinsip jual  beli  dan  sewa-menyewa  dari  sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional, mempunyai perbedaan khusus dengan sistem bunga tersebut.
Aspek Kelembagaan Bank Syariah 1. Perangkat/Pendukung Bank Syariah Pasar Uang Berbasis Syariah
Pasar  uang  ( money  market )  adalah pasar dimana diperdagangkan surat-surat berharga  jangka  pendek.  Pasar  valuta asing  ( foreign  exchange  market )  adalah pasar  di  mana  diperdagangkan  surat- surat  berharga  dalam  suatu  mata  uang dengan  melibatkan  mata  uang  lain. Artikel-artikel  yang  diperdagangkan  di pasar  uang  adalah  ( money )  dan  uang kuasai  ( near  money ).  Uang  atau  uang kuasai  tidak  lain  dari  surat  berharga ( financial  paper )  yang  mewakili  uang  di mana  seseorang  (atau  perusahaan) mempunyai  kewajiban  kepada  orang (perusahaan) lain.
Perangkat  yang  digunakan  dalam pengelolaan  likuiditas  pada  saat  bank syariah  sebagai  pemain  tunggal  pada mulanya digunakan Surat Berharga Pasar Uang  (SBPU) mudharabah dan ba’I  al- dayn .  Karena  berkembangnya  bank syariah maka otoritas moneter menyediakan  perangkat  pengganti  dalam mengelola  likuiditas,  yaitu  Pasar  Uang Antar Bank Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) digunakan untuk membantu bank syariah. (Sudarsosno, 2003) a. Surat  Berharga  Pasar  Uang  (SBPU)

## Mudharabah
Digunakan  untuk  membantu  bank syariah untuk mengatasi kesenjangan likuidasi  yang  bersifat  sementara akibat mismatch dalam  pendanaan,
atau mengatasi kemungkinan terjadinya kekalahan kliring.
b. ba’I al-dayn
Dalam  prinsip  ini  pembiayaan dibuatkan  berdasarkan  jual  beli dokumen perdagangan dan perkhidmatan.  Keputusan  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  pada  awal beroperasinya bank syariah
berdasarkan  keadaan  darurat  di mana  bank  syariah  masih  sebagai pemain tunggal
c. Pasar  Uang  Antar  Bank  Syariah (PUAS)
Kegiatan  investasi  jangka  pendek dalam  rupiah  antar  peserta  pasar berdasarkan prinsip mudharabah.
d. Sertifikat  Wadiah  Bank  Indonesia (SWBI) Diatur  dalam  PBI  No.2/9/PBI/2000 tanggal  23  Februari  2000  jo  PBI No.6/7/PBI/2004  tanggal  16  Februari 2004  tentang  perubahan  atas  PBI No.2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah  Bank  Indonesia.  Selain  itu  juga terdapat  fatwa  yang  menguatkan  SWBI, yaitu fatwa DSN No.36/DSN-MUI/X/2000 yang  dikeluarkan  tanggal  23  Oktober 2002.
SWBI merupakan instrument kebijakan  moneter  yang  bertujuan  untuk mengatasi  kesulitan  kelebihan  likuidasi pada  bank  yang  beroperasi  dengan prinsip  syairah.  SWBI  memiliki  beberapa karakteristik sebagai berikut:
a. Merupakan  tanda  bukti  penitipan dana berjangka pendek
b. Diterbitkan oleh Bank Indonesia
c. Merupakan  instrument  kebijakan moneter  dan  saran  penitpan  dana sementara
d. Ada  bonus  atas  transaksi  penitipan dana
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Hal penting yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
adanya  Dewan  Pengawas  Syariah,  yang bersifat independen dan kedudukan yang sejajar  dengan  dewan  komisaris.  Tugas dewan pengawas syariah adalah melakukan  pengawasan  pada  bank syariah  yang  mengacu  pada  dewan syarian  nasional  serta  norma-norma syariah  menyangkut  operasional  bank, produk  bank  syariah  dan  moral manajemen.
Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi bank konvensional  dan  bank  syariah  adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah (Sunandar, 2003) 1. Tugas, wewenang, anggota dan independent DPS Tugas  DPS  adalah  mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi- transaksi  usaha  yang  dihadapkan kepadanya,  dan  ia  menetapkan  bahwa transaksi atau masalah itu  sesuai atau tidak  sesuai  dengan  bank  syariah. Sedangkan wewenang DPS adalah:
a. Memberikan  pedoman  syariah kepada  bank  untuk  pengarahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya.
b. Mengadakan  perbaikan  seandainya suatu  produk  yang  dijalankan dinilai tidak sesuai syariah (Permataatmadja  dan  Syafi’I  I Antonio, 1992) Anggota  DPS  bukan  staf  bank, mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi  bank  mereka  dipilih  oleh Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS), honorarium  mereka  ditentukan  oleh RUPS.  DPS  mempunyai  sistem  kerja  dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya. Para anggota DPS dari masing-masing  bank  dapat  disatukan dengan  suatu  konsorsium  DPS  di  bawah naugan  MUI  bekerjasama  dengan  Bank Indonesia.
2. Kedudukan DPS
1. Sebagai  penasehat  dan  pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang  syariah  mengenai  hal-hal yang  berkaitan  dengan  aspek syariah.
2. Sebagai  mediator  antara  bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembang  produk  dan  jasa  bank yang  memerlukan  kajian  dan  fatwa dari DSN.
3. Sebagai  perwakilan  DSN  yang ditempatkan  pada  bank.  DPS  wajib melaporkan  kegiatan  usaha  dan perkembangan  bank  syariah  yang diawasinya  kepada  DSN  satu  kali dalam satu tahun (minimal). Kedudukan  DPS  di  bank-bank syariah  juga  kedudukan  sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya  berjalan  sesuai  dengan prinsip syariah (Mubarok, 2004).
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) Sejalan  dengan  berkembangnya lembaga  keuangan  syariah  di  tanah  air, berkembang  pula  jumlah  DPS  yang  ada dan  mengawasi  masing-masing  lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah  adalah  suatu  hal  yang  harus disyukuri,  tetapi  juga  diwaspadai.  Oleh karena  itu,  MUI  sebagai  payung  hukum dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan,  termasuk  di  dalamnya  bank- bank  syariah.  Lembaga  inilah  yang kemudian di kenal dengan Dewan Syariah Nasional  atau  DSN.  Dewan  syariah  ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
1. Mengawasi  produk-produk  lembaga keuangan  syariah  agar  sesuai  dengan syariah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
2. Meneliti  dan  memberi  fatwa  bagi produk-produk  yang  dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah
3. Memberikan  rekomendasi  para  ulama yang  akan  ditugaskan  sebagai  Dewan Syariah  Nasional  pada  suatu  lembaga keuangan syariah
4. Memberikan  teguran  kepada  lembaga keuangan  syariah  jika  lembaga  yang bersangkutan  menyimpang  dari  garis panduan yang telah ditetapkan.
Dewan  Syariah  Nasional  dapat memberikan  teguran  kepada  lembaga keuangan  syariah  jika  lembaga  yang bersangkutan  menyimpang  dari  garis panduan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini dilakukan  jika  Dewan  Syariah  Nasional telah  menerima  laporan  dari  Dewan Pengawas  Syariah  pada  lembaga  yang bersangkutan mengenai hal tersebut.  Jika lembaga keuangan syariah tidak mengindahkan  teguran  yang  diberikan, DSN dapat mengusulkan  kepada otoritas yang  berwenang,  seperti  Bank  Indonesia dan  Departemen  Keuangan,  untuk memberikan  sanksi  agar  perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh Tindakan-tindakannya  yang  tidak  sesuai dengan syariah.
Keunggulan  dan  Kelemahan  Bank Syariah
Bank  syariah  adalah  bank  yang berdiri  di  atas  nilai-nilai  dan  moral  yang tinggi  berlandaskan  al-quran  dan  sunah Rasulullah.  Sejak  dahulu  Rasulullah  telah mengajarkan
bagaimana cara bermuamalah  yang  baik,  dalam  berbisnis dengan  cara  yang  adil,  beliau  memiliki dua  hal  pokok  yaitu  kepribadian  yang Amanah dan terpercaya, serta pengetahuan  dan  keterampilan  yang mumpuni.  Dua  hal  tersebut  adalah  hal yang  mimiliki  oleh  Rasullullah,  yaitu siddiq (benar  dan  jujur),  kreatif  berani dan  percaya  diri, tabligh yaitu  mampu
berkomunikasi dengan baik, dan istiqomah.
Begitu  pula  dengan  baik  bank syairah  yang  merupakan  wadah  untuk bermuamalah  bagi  umat  muslim,  bank syariah bukanlah bank konvensional yang hanya mementingkan kepentingan individu tanpa memperhatikan nilai sosial dan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia, yang meninggalkan nilai-nilai agama serta menghendaki  suatu  bentuk  kebebasan yang tidak terbatas.
1. Keunggulan Bank Syariah
Adapun  keunggulan  yang  dimiliki oleh bank syariah adalah:
a. Keunggulan bekerja sama dengan bank Islam  terutama  pada  kuatnya  ikatan emosional keagamaan antara pemegang  saham,  pengelola  bank  dan nasabahnya
b. Dengan  adanya  keterikatan  secara religi, maka semua  pihak  yang  terlibat akan berusaha sebaik-baiknya pengamalan ajaran agamanya,
sehingga berapapun hasil yang diperolah  diyakini  akan  membawa berkah.
c. Dengan  adanya  fasilitas  pembiayaan ( mudharabah dan musyarakah )  yang tidak  membebani  nasabah  sejak  awal dengan  kewajiban  membayar  biaya secara tetap akan memberikan kelonggaran psikologis yang
diperlukan  nasabah  untuk  dapat berusaha  secara  tenang  dan  sungguh- sungguh
d. Dengan adanya sistem bagi hasil maka untuk  menyimpan  dana  telah  tersedia peringatan  dini  tentang  keadaan banknya  yang  bisa  diketahui  sewaktu- waktu  dari  naik  turunnya  bagi  hasil yang diterima
e. Dengan  diterapkan  sistem  bagi  hasil sebagai  pengganti  bunga,  maka  tidak ada  diskriminasi,  terhadap  nasabah yang  didasarkan  atas  kemampuan

## ekonominya sehingga aksesbilitas bank
Islam menjadi sangat luas
f. Dengan  adanya  fasiltas  pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan  produksi  ( murabahah dan ba’i  bitsaman  ajil )  yang  lebih mengutamakan  kelayakan  usaha  dari pada  jaminan  sehingga  siapapun  baik pengusaha ataupun bukan, mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha.
g. Dengan adanya fasilitas kredit kebijakan  ( Qardhul  hasan) yang  tidak membebani  nasabah  dengan  biaya apapun kecuali biaya yang diperlukannya  sendiri  seperti  biaya materai, biaya akte notaris, biaya studi kelayakan dan sebagainya
2. Kelemahan Bank Syariah
Selain keunggulan bank syariah juga memiliki  beberapa  kelemahan  atau kekurangan,  Adapun  kelemahan  dari bank syariah adalah:
a. Kelemahan  utama  bank  syariah adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu  berprasangka  baik  kepada semua  nasabahnya  dan  berasumsi bahwa  semua  orang  yang  terlibat didalamnya  adalah  jujur.  Dengan demikian  bank  syariah  sangat  rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik,  sehingga  diperlukan  usaha tambahan untuk mengawasi nasbahnya yang menerima pembiayaan dari bank syariah
b. Sistem  bagi  hasil  memerlukan perhitungan-perhitungan  yang  rumit terutama  dalam  menghitung  bagian laba  nasabah  yang  kecil-kecil  dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap.  Dengan  demikian  salah  hitung setiap  saat  bisa  terjadi  sehingga diperlukan  kecermatan  yang  lebih besar dari bank konvensional
c. Karena  bank  ini  membawa  misi  bagi hasil  yang  adil,  maka  bank  syariah lebih  memerlukan  tenaga-tenaga
professional  yang  handal  daripada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai  proyek  yang  akan  dibiayai bank  dengan  sistem  bagi  hasil  akan membawa  akibat  yang  lebih  besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya  sudah  tetap  dari bunga. HASIL DAN PEMBAHASAN Eksistensi
Bank Syariah Dalam Perspektif  Undang-Undang  N0.  21
Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah A.  Perbankan  syariah  dalam  undang- undang Sebelum  undang-undang  syariah disahkan  posisi  perbankan  syariah  di Indonesia  cukup  mengambang,  karena didukung  oleh  konstitusi  namun  tidak diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berada  di  bawahnya. Akhirnya,  perbankan  syariah,  berjalan sesuai dengan kreativitas pendukung dan pejuang  perbankan  syariah,  dengan segala macam trial-and-error nya . Memang di Indonesia sudah ada UU No.7  Tahun  1992  tentang  perbankan Sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU No.10 tahun 1998. Namun dalam undang- undang  tentang  perbankan  saya  sangat minim  sehingga  tidak  bisa  menjadi jawaban terhadap keunikan dan kekhasan perbankan syariah. Undang-undang indikasi  mengenai  kemungkinan  suatu bank  memberikan  fasilitas  perbankan berdasarkan bagi hasil.
Dalam  pasal  6  huruf  m  UU  No.  7 Tahun  1992  hanya  menyebutkan  bahwa Bank Umum dapat menyediakan pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan prinsip  bagi  hasil  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan  pemerintah.  Dengan  begitu, ketentuan  di  atas  hanya  memberikan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
kewenangan kepada bank untuk menyediakan  pembiayaan  berdasarkan bagi hasil  namun belum mendorong agar bank umum menjadi Bank Syariah.
Dalam  UU  No.  10  Tahun  1998 tentang  perbankan,  ketentuan  tentang perbankan syariah dinyatakan lebih tegas lagi, seperti terlihat dalam pasal 1 angka 3 dan  4  bahwa  Bank  Umum  adalah  bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional  dan  atau  berdasarkan prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.
Sedangkan
Bank Perkreditan  Rakyat  adalah  bank  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  atau  berdasarkan  prinsip syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran (Sudarsono, 2004).
UU  No.10  tahun  1998  dalam perspektif  perbankan  syariah  adalah undang-undang  ketentuan  yang  berlaku untuk semua bank, baik bank konvensional  maupun  bank  syariah, sebagaimana terlihat dalam pendefinisian Bank  Umum  dan  BPRS.  UU  No.10  Tahun 1998  telah  merancukan  batasan  antara bank  konvensional  dengan  bank  syariah, sehingga  seakan-akan  semua  ketentuan yang  mengatur  Bank  Umum  dan  BPRS dapat mengatur pula perbankan syariah.
Kerancuan  di  atas  semakin  terlihat karena  hal  yang  mengatur  secara  khusus tentang Perbankan Syariah sangat minim. Dari  59  pasal  yang  ada  dalam  UU  No.10 tahun  1998,  hanya  ada  dalam  8  pasal yang  mengulas  tentang  perbankan syariah, yaitu pasal 1 angka  (12), Pasal 6 huruf (n), pasal 7 huruf I, pasal 8 ayat (1) dan  (2),  pasal  11  ayat  (1)  dan  (4),    pasal 13  (ayat  c),  pasal  29  ayat  (3),  pasal  37 (ayat  c).  Dengan  penjelasan  di  atas  maka UU No.10 Tahun 1998 belum menjelaskan perbankan syariah secara spesifik.
B.  Eksistensi  bank  syariah  dalam perspektif  undang-undang  21  tahun 2008 tentang perbankan syariah Pada  tahun  2008  merupakan  era penting bagi perkembangan regulasi bank dan  keuangan  syariah.  Dua  undang- undang  bahkan  yaitu  UU  No.19  Tahun 2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara  (SBSN)  disahkan  DPR  RI  pada  9 April  2008  dan  UU  No.21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan DPR  RI  pada  tanggal  17  Juni  2008.  Dua undang-undang  menjadi  payung  hukum hukum bagi diterbitkannya sukuk  negara ( sovereign  sukuk) dan  legalitas  atas keberadaan bank syariah di Indonesia.
Lahirnya  UU  No21.  Tahun  2008 boleh  dibilang  terlambat  untuk  ukuran negara yang sudah memiliki bank syariah sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia  (BMI)  pada  tahun  1991. Sedangkan  UU  No.9  Tahun  2008  relatif terlambat  kalau  di  Indonesia  diposisikan sebagai  negara  yang  mayoritas  muslim memiliki peran penting dalam mempengaruhi  pasar  keuangan  Islam Internasional.
Dalam  undang-undang  No.21  tahun 2008  bank  syariah  terdiri  dari  Bank Umum Syariah (BUS) dan bank pembiayaan  rakyat  Syariah  (BPRS). Sedangkan  dalam  undang-undang  tahun 1998  bank  terdiri  dari  bank  umum  dan bank  perkreditan  rakyat  kemudian  pasal 23 disebutkan tentang kelayakan Penyaluran  dana  bagi  bank  syariah  yang terdiri dari:
a. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)  keyakinan  atas  kemauan  dan kemampuan  calon nasabah penerima fasilitas  untuk  melunasi  seluruh kewajiban  pada  waktunya  sebelum Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menyalurkan  dana  kepada  nasabah penerima fasilitas.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
b. Untuk memperoleh
keyakinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melakukan  penilaian  yang  saksama terhadap  watak  kemampuan  modal agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.
Sedangkan  mengenai  larangan  bagi bank  syariah  dan  UUS  disebutkan  dalam pasal 24 yang berbunyi:
1.  Bank Umum
Syariah dilarang melakukan  usaha  yang  bertentangan dengan prinsip syariah 2.  Bank Umum Syariah dilarang melakukan  kegiatan  jual  beli  saham secara langsung dari pasar modal 3.  Bank Umum Syariah dilarang melakukan penyertaan modal 4.  Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha
perasuransian  kecuali  sebagai  agen pemasaran produk Asuransi Syariah Larangan tersebut juga berlaku bagi unit  usaha  syariah  (UUS)  dan  bank pembiayaan  rakyat  Syariah  (BPRS). Dengan  lahirnya  undang-undang  No.21 Tahun  2008  hal  ini  akan  memberikan wajah baru bagi dunia perbankan syariah. Karena dalam undang-undang memberikan  peluang  yang  sangat  besar dan  sekaligus  memberikan  payung hukum  bagi  bank  syariah  untuk beroperasi.  Karena  pada  undang-undang sebelumnya yaitu undang-Undang- Undang  No.10  Tahun  1998  sistem operasional  bank  syariah  belum  diatur secara spesifik.
Tentunya  hal  ini  akan  memberikan landasan  hukum  bagi  bank  syariah setelah  dikeluarkannya  Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang revisi Undang- Undang  No.10  Tahun  1998  tentang perbankan  di  Indonesia.  Dalam  undang- undang  yang  baru  telah  disebutkan kebolehan  untuk  melaksanakan  sistem perbankan  dengan  prinsip  syariah
(Islam).
Dalam
undang-undang dibolehkan bank-bank konvensional membuka  Unit  Usaha  Syariah  (UUS) dengan  cara  menyisihkan  sebagian modalnya  untuk  membuka  cabang Syariah tersendiri.
Undang-undang ini kemudian diperkuat  lagi  oleh  Peraturan  Bank Indonesia    No.4/1/PBI/2002  tentang perubahan  kegiatan  usaha  Bank  Umum konvensional  menjadi  bank  umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan  kantor  bank  berdasarkan prinsip  syariah  oleh  bank  umum konvensional (Sudarsono,2005).
Berkaitan dengan ketentuan konversi  suatu  bank  konvensional diperbolehkan melakukan konversi konversi  menjadi  Bank  Syariah  namun sebaliknya bank syariah dilarang melakukan  konversi  menjadi  bank konvensional.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam ketentuan pasal 10 PBI Nomor 8/3/PBI/2006
tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum konvensional menjadi  bank  umum  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan  prinsip  syariah  oleh  bank umum konvensional, yang intinya menyatakan  bahwa  bank  yang  semula memiliki  izin  usaha  sebagai  bank  yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional  dan  telah  memperoleh  izin perubahan  kegiatan  usaha  menjadi  bank yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah,  dilarang untuk mengubah kegiatan usaha berdasarkan  prinsip  syariah  menjadi kegiatan usaha secara konvensional.
Pada  sisi  lain  bank  syariah  tidak boleh  membuka  kantor  cabang  atau kantor  dibawah  kantor  cabang  bank konvensional.  Bank  syariah  hanya  dapat melakukan kegiatan usahanya
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
berdasarkan  prinsip  syariah  saja,  tidak boleh mempraktekkan sistem konvensional  dan  Syariah  walaupun dalam kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang berbeda bank dengan prinsip syariah juga tidak boleh merubah kegiatan usahanya menjadi bank konvensional.
Pembatasan  tersebut  sebagai  upaya agar  tidak  tercampurnya  praktek  syariah dan  non  Syariah  dalam  bank  syariah,    di samping sebagai upaya untuk meningkatkan  jaringan  bank  syariah  se- indonesia juga di batasi oleh pengawasan yang  dilakukan  oleh  Dewan  Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan  implikasi  bahwa  setiap produk  bank  syariah  mendapatkan persetujuan  dari  Dewan  Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat. Perubahan  ini  mencakup  dari  segi kelembagaan maupun
landasan operasional syariahnya
perbankan syariah  di  Indonesia  menunjukkan perkembangan yang cepat sejak dikeluarkannya  undang-undang  tersebut, (Dewi,  2004).  Hal  ini  dipicu  lagi  dengan bermunculan lembaga-lembaga non bank dalam  berbagai  bentuknya.  Keduanya saling  berhubungan  satu  sama  lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian umat di Indonesia, (Sudarsono,2004). Undang-undang
memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan  kantor  cabang  Syariah  (KCS) oleh bank umum konvensional.
Akan  tetapi  Undang-undang  No.21 Tahun  2008  ini,  tidak  menghapus  Semua peraturan yang ada  pada undang-undang No.10 Tahun 1998,
peraturan pelaksanaan dalam undang-undang menyatakan  tetap  berlaku  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  undang-
undang  sebagaimana  dinyatakan  dalam undang-undang  nomor  21  Tahun  2008 pasal  69  yang  berbunyi: Pada  saat undang-undang ini berlaku segala ketentuan  mengenai  perbankan  syariah yang diatur dalam undang-undang nomor 7  Tahun  1992  tentang  perbankan (lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1992  Nomor  31,  lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang  nomor  10  tahun  1998 nomor  182  tambahan  lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3790)  beserta peraturan  pelaksanaannya  dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
Hal penting yang menjadi perhatian  dalam  undang-undang  No.21 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya  adalah  pengembangan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.  Dalam  undang-undang  dan peraturan  pelaksanaannya,  pembiayaan berdasarkan sistem syariah lebih dipertegas  dan  diperluas  lagi  dalam peraturan perundang-undangan, penegasan  tersebut  dapat  dilihat  dari bunyi  pasal  1  ayat  (12)  dan  ayat  (13) pasal 25 m, pasal 6 ayat 4, pasal 9 ayat 2, pasal  11  ayat  (1)  dan  ayat  (4a),  pasal  13 huruf  c,  pasal  29  ayat  (3)  dan  pasal  37 ayat (1) huruf c.
Terbitnya  UU  No.21  Tahun  2008 memiliki  hikmah  tersendiri  bagi  dunia perbankan  nasional  di  mana  pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan  dengan  berdasarkan  pada prinsip syariah. Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di  masyarakat.  Masyarakat  diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan  bank  berdasarkan  prinsip syariah  termasuk  juga  kesempatan konversi  dari  Bank  Umum  yang  kegiatan usahanya berdasarkan pada pola
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
konvensi  pola  Syariah  Selain  itu dibolehkan  pula  bagi  pengelola  Bank Umum  Konvensional  untuk  membuka kantor cabang khususnya Syariah dengan persyaratan  yang  tentunya  melarang pada  percampuran  modal  kerja  dan akuntansinya (Muhammad, 2006)

## SIMPULAN
Dari hasil studi Pustaka maka dapat di  simpulkan  bahwa  eksistensi  bank syariah  dalam  Undang-Undang  No.21 Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah semakin kokoh kedudukannya dalam tata hukum  perbankan  di  Indonesia  karena dalam undang-undang tentang perbankan syariah  secara  spesifik,  dengan  lahirnya undang-undang syariah sehingga memiliki  payung  hukum  sekaligus merupakan  puncak  regulasi  undang- undang bank syariah dan perlu pemantauan yang continou agar implementasinya lebih
maksimal dilakukan.
Meskipun perbankan syariah sudah memiliki  payung  hukum  namun  bank syariah  yang  berada  di  tanah  air  tetap harus tunduk kepada peraturan peraturan  dan  persyaratan  perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain: Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha seperti pembukaan cabang dalam kegiatan devisa; Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia; Pengawasan  intern;  Pengawasan  atas prestasi, permodalan,
manajemen, rentabilitas,  likuiditas  dan  faktor  yang lainnya; Pengenaan sanksi atas pelanggaran .

## DAFTAR RUJUKAN
Adibah,  A.  W.  (2018).  Studi  Analisis
Pembentukan Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik  Hukum  Nasional. IAIN
Tulungagung  Research  Collections , 2 (2), 1-20. Afzalurrahman.  (1996). Doktrin  Ekonomi Islam  Jilid  3 .  Yogyakarta:  Dana Bhakti Wakaf.
Arif,  M.,  Hamzah,  Z.,  &  Lestari,  D.  A. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia  Dalam  Meningkatkan
Keunggulan  Kompetitif  Di  Bmt  Al- Ittihad Pekanbaru. Jurnal Tabarru': Islamic  Banking  And  Finance , 5 (2),
300-310.
Arif,  M.,  &  Sugianto,  M.  (2022).  Persepsi Masyarakat  Terhadap  Pendirian Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT)  Di Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau
Kabupaten Bengkalis. INVEST:  Jurnal  Inovasi Bisnis dan Akuntansi , 3 (1), 69-75. Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  Bank  Indonesia.  (2003). Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional. Jakarta : DSN MUI-BI
Dewi,  Gemala.  (2004). Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan
Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta : Kencana. Sudarsono,  Heri.  (2004). Undang-undang Peraturan  Bank  Indonesia  dan Surat Keputusan Direksi BI Tentang Perbankan . Yogyakarta: UII Pres. Mubarok,  Jaih.  (2004). Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung:  Pustaka  Bani Quraisy.
Permataatmadja,  Karnaen  dan  Syafi’i
Antonio. (1992). Apa dan
Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
Hay,  M.  A.  (1997). Hukum  Perbankan.
Jakarta: Pradnya Paramita. Maskur, A. (2009). Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan  Syariah. Jurnal  Bisnis dan Ekonomi , 16 (01).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
Lewis,  M.  K.  (2001). Perbankan  Syariah. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta Muhammad.  (2000). Operasional  Bank Syariah. Yogyakarta : UII Pres.
Antonio,  M.  S.  (2001). Bank  Syariah  Dari Teori  ke  Praktek. Jakarta  :  Gema Insani Press. Peraturan Bank Umum Yang Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
(2005) . Jakarta : Sinar Grafika. Prasetiyo, L. (2012). Perkembangan bank syariah  pasca  UU  21  tahun  2008.
Al-Tahrir:  Jurnal  Pemikiran  Islam , 12 (1), 43-62.
Ghufron,  Sofiniyah.  (2005). Konsep  dan Implementasi Bank Syariah. Jakarta : Renaisan.
Sumitro,  Warkum.  (2004). Asas-Asas Perbankan  Islam  Dan  Lembaga- Lembaga Terkait, (BAMUI
TAKAFUL, Dan Pasar Modal Syariah
Di  Indonesia,  Cet.4. Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada. Wirdaningsih,  2005, Bank  Dan  Asuransi Islam  Di  Indonesia  Cet.I, Jakarta  :
Pranada Media Zainuddin.  (2008). Hukum  Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika Arifin,  Zainul.  (2000). Memahami  Bank Syariah, Lingkup
Peluang,
Tantangan  Dan  Prospek. Jakarta:
Al-VabetSubagiyo. Rokhmat.  (2016). Ekonomi  Mikro  Islam. Jakarta : Alim’s Publishing. Solikin.  (2014).  Peranan  PT.  Silver  Silk
Tour & Travel Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Jama’ah Haji  Dan  Umrah  Di  Pekanbaru. Skripsi  Universitas  Islam  Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau. Soeharto,  Irawan.  (1999).    Metode Research.  Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Tjiptono,  Fandy.  (2001). Prinsip-Prinsip Total  Quality  Service. Yogyakarta  : Andi.
Terry, George R. & Ruw, Leslie W. (2014). Dasar-Dasar  Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Yusnani.  Sutrisna,  Endang.  (2018).
Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Dan Penetapan Harga Terhadap Kepuasan  Konsumen  Pengguna
Jasa  Umroh  Pada  PT.  Silver  Silk Tour  &  Travel  Pekanbaru. JOM FISIP, 5 (2), 1-17. Wildayati, R. (2017). Optimalisasi Pelayanan Haji dalam Meningkatkan  Kepuasan  Jamaah.
Anida  (Aktualisasi  Nuansa  Ilmu Dakwah) , 17 (2), 165-182.