## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130
Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19

## Yapiter Marpi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta yapitermarpi@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to find out and discuss about the perspective of marriage reception is a food banquet in order to experience the same happiness as other receptions, it's just that he is sunnah and more important. One  of  the  wisdoms  of  wedding  receptions  is  to  inform  or  advertise  and  publicize  weddings.  Regardless fuqaha disputes related opinions that are responsible for financing, whether charged to the bridegroom or the bride's bride's family. The government through the Ministry of Religion has issued a Circular Minister of Religion Number SE. 15 of 2020 concerning Guidelines for Organizing Religious Activities in Worship Houses in Realizing COVID Productive and Safe Communities in the Pandemic Period. Is a large-scale pembatasa for all activities including the wedding reception procession that can no longer be held in the crowded public. The  reality  has  happened  to  people  who  want  to  have  marriages  are  restricted and  can  no  longer  gather more than 5 people or more. Covid-19's time was not an obstacle to connecting friendship between the bride and groom's wedding which was held in a special way Walimatul Ursy during the Covid-19 pandemic. The problem  highlighted  in  the  community  whether  it  would  be  legal  if  it  was  not  published  publicly  as  usual normally if the marriage ceremony had been held without a reception or Walimatul Ursy.
Keywords; Marriage law, Walimatul Ursy, period of force majeure.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang Perspektif Resepsi pernikahan merupakan  jamuan  makanan  dalam  rangka  mengalami  kebahagian  yang  sama  seperti  resepsi  lainnya, hanya saja ia sunnah dan lebih utama. Salah satu hikmah resepsi pernikahan adalah menginformasikan atau mengiklankan dan mempublikasikan pernikahan. Terlepas fuqaha berselisih pendapat terkait yang bertanggung  jawab  atas  pembiayaannya,  apakah  di  bebankan  kepada  mempelai  pria  atau  keluarga mempelai  pengantin  wanita.Pemerintah  melalui  Kementerian  Agama  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran Menteri  Agama  Nomor  SE.  15  Tahun  2020  tentang  Panduan  Penyelenggaraan  Kegiatan  Keagamaan  di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi. Merupakan pembatasa  skala  besar  atas  segala  kegiatan  termasuk  prosesi  resepsi  pernikahan  yang  tidak  bisa  lagi diadakan  secara  ramai  sediakal.    Realitanya  telah  terjadi  pada  masyarakat  yang  hendak  melakukan pernikahan  dibatasi  dan  tidak  bisa  lagi  berkumpul  lebih  dari  5  orang  atau  lebih.  Dimasa  covid-19 bukanlah  menjadi  suatu  halangan  untuk  saling  menyambung  tali  silaturahim  antar  kedua  belah  pihak mempelai pernikahan yang diadakan secara kekhusukan Walimatul Ursy di masa kahar pandemi Covid- 19.  Permasalahan  menyoroti  dimasyarakat  apakah  menjadi  sah  jika  tidak  dipublikasi  hal  layak  ramai seperti  biasa  normalnya  jika  suati  pernikahan  yang  telah  dilangsungkan  tanpa  adanya  resepsi  atau Walimatul Ursy .

## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130
Kata Kunci; Hukum pernikahan, Walimatul Ursy, masa kahar.

## PENDAHULUAN
Lazimnya  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  suci  yang  berkaitan  erat  dengan  ajaran agama,  apalagi  pada  saat  dilanda  pandemi  Covid-19  karenanya  setiap  agama  selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Sebagai  sumber pokok dari segala  peraturan  perundang-undangan  Negara  Republik  Indonesia  adalah  Pancasila  dan  UUD Tahun  1945.  Pernikahan  yang  di  dalamnya  terdapat  akad,  layaknya  akad-akad  lain  yang memerlukan  adanya  persetujuan  kedua  belah  pihak  yang  mengadakan  akad,  dari  lima  rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki.  Pelaksanaan perkawinan haruslah dipersiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masingmasing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah  dan  rahmah,  perlu  diatur  dengan  syarat  dan  rukun  tertentu,  agar  tujuan disyari’atkannya perkawinan bisa tercapai.
Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Dzariyat (51): 49.
“Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang -pasangan  supaya  kamu  mengingat kebesaran Allah.”
Dalam  perkawinan  dikenal  suatu  prosesi  yang  dinamakan  walîmat ul  ‘ursi  atau  selanjutnya disebut  dengan  resepsi  pernikahan.  Prosesi ini  dilakukan  untuk  memberitahu  khalayak  ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan.
Pemerintah  melalui  Kementerian  Agama  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Menteri Agama  Nomor  SE.  15  Tahun  2020  tentang  Panduan  Penyelenggaraan  Kegiatan  Keagamaan  di Rumah  Ibadah  dalam  Mewujudkan  Masyarakat  Produktif  dan  Aman  COVID  di  Masa  Pandemi. Merupakan  pembatasa  skala  besar  atas  segala  kegiatan  termasuk  prosesi  resepsi  pernikahan yang tidak bisa lagi diadakan secara ramai sediakal.  Realitanya telah terjadi pada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dibatasi dan tidak bisa lagi berkumpul lebih dari 5  orang atau lebih.
Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola  perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama  tetapi  jiwanya  bertentangan  dengan  ajaran  agama,  dan  pola  perkawinan  dengan  cara barat  yang  bertentangan  dengan  pandangan  hidup  masyarakat  bangsa  Indonesia,  serta  pola perkawinan  menurut  adat  kebiasaan  yang  kiranya  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua  kelompok  besar  agama  yang  diakui  di  Indonesia  yakni:  Agama  Samawi  dan  Agama  non

## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130
Samawi;  agama  Islam,  Hindu,  Budha,  Kristen  Protestan  dan  Katholik.  Keseluruhan  agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal; termasuk di dalamnya tata cara perkawinan. Di agama Islam sendiri Kedua, adanya mempelai perempuan, Ketiga adanya wali, Keempat ada dua orang saksi dan kelima ijab qabul, yang paling terpenting ialah  ijab  qabul  antara  yang  mengadakan  dan  yang  menerima  akad.  Akad  nikah  mempunyai beberapa  rukun  yang  berdiri  dan menyatu  dengan  substansinya.  Akad  nikah  juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.
Resepsi  merupakan  bagian  menghindari  fitnah  sehingga  proses  pernikahan  secara informatif bertujuan agar diketahui banyak orang serta menghilangkan peluang sikap berburuk sangka.  Para  fuqaha  berpendapat  bahwa  melaksanakan  walimah  hukumnya  wajib  berdasar hadits  di  atas.  Terlepas  fuqaha  berselisih  pendapat  terkait  yang  bertanggung  jawab  atas pembiayaannya, apakah di bebankan kepada mempelai pria atau keluarga mempelai pengantin wanita.
Perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  yang  suci  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Jadi perkawinan itu adalah suatu aqad (perjanjian) yang  suci  untuk  hidup  sebagai  suami  istri  yang  sah,  membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal, yang unsur utamanya adalah:
1) Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
2) Membentuk  keluarga  baha gia  dan  sejahtera  (ma’ruf,  sakinah,  mawaddah  dan rahmah).
3) Kebahagian yang kekal  abadi penuh  kesempurnaan baik moral material maupun spiritual.
Pihak  harus  dapat  pula  menampung  segala  kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat dewasa  ini.  Undang-undang  perkawinan  ini  telah  menampung  di  dalamnya  unsur-unsur  dan ketentuan-ketentuan  Hukum  Agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dari  yang  bersangkutan. Perkawinan  adalah  sunatullah,  hukum  alam  di  dunia.  Perkawinan  dilakukan  oleh  manusia, hewan  bahkan  oleh  tumbuh-tumbuhan,  karena  menurut  para  Sarjana  Ilmu  Alam  mengatakan bahwa  segala  sesuatu  kebanyakan  terdiri  dari  dua  pasangan.  Misalnya,  air  yang  kita  minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.
Menurut  Faqihudin,  M.,  Endaryono,  B.  T.,  &  Djuhartono,  T.  (2019)  Bangunan  intelektual masa  lalu,  sebetulnya  mengarahkan  manusia  agar  manusia  tidak  tersesat  hidupnya,  hancur masyarakatnya, tetapi untuk mendorong kemajuan untuk memperoleh kebahagiaan, serta tidak menyesal dikemudian hari.
Hukum  perkawinan  yang  berlaku  bagi  tiaptiap  agama  tersebut  satu  sama  lain  ada perbedaan,  akan  tetapi  tidak  selalu  bertentangan.  Adapun  di  Indonesia  telah  ada  hukum perkawinan  yang  secara  otentik  diatur  di  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  Lembaran  Negara  RI. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya  Undang-undang  Perkawinan  Nasional  yang  sekaligus  menampung  prinsip-prinsip  dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat di masa pandemi covid-19.

## TINJAUAN LITERATUR

## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130
Prinsip  pernikahan  merupakan  ibadah  yang  dengannya  wanita  muslimah  telah menyempurnakan  setengah  dari  agamanya  serta  akan  menemui  Allah
ىلاعت و هناحبس dalam keadaan suci dan bersih. Resepsi Pernikahan di dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah walîmatul ‘ursi yang terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yaitu al - walîmah dan al- ‘u rs. Walîmah berasal dari  kata  awlama  yang  artinya  berpesta,  mengadakan  jamuan/kenduri,  atau  kata  al-walîmah (jama’:  walâim)  yang  artinya  jamuan  atau  pesta. Sedangkan  ‘urs  berasal  dari  kata  a’rasa  yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, atau kata al- ‘ ursu yang artinya perkawinan. Maka secara bahasa, kalimat walîmatul ‘ursi mempunyai arti pesta perkawinan.
Perkawinan secara luas sebagai pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar  guna  memperoleh  keturunanyang  sah  dan  sebagai  fungsi  sosial.  Sedangkan  pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 2 bahwa  pernikahan  merupakansuatu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mitsaqon  ghalidan  untuk nenaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata walîmah apabila diserap ke dalam bahasa Indonesia maka akan menjadi walimah, yang di dalam fiqh Islam mengandung dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk  perayaan  yang  melibatkan  orang  banyak.  Sedangkan  walimah  dalam  makna  khusus disebut  walîmatul  ‘ursi,  yaitu  peresmian  pernikahan  yang  bertujuan  untuk  memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur  keluarga  kedua  belah  pihak  atas  berlangsungnya  pernikahan  tersebut.  Pernikahan merupakan unsur yang meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini,  pernikahan  menyebabkan  adanya  keturunan  dan  keturunan  akan  menimbulkan  keluarga yang nantinya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.
Telah  terjadi  perikatan  pernikahan  ada  beberapa  rukun  yang  telah  di  syariatkan  dalam Islam yakni salah satunya mahar, yang mana mahar merupakan pemberian harta dari seorang laki-laki (suami) kepada seorang perempuan (istri) pada saat melangsungkan pernikahan. Pada setiap  daerah  tertentu  pemberian  mahar  memiliki  karakteristik  tersendiri  dalam pelaksanaannya  salah  satunya  yaitu  di  daerah  yang  mempunyai  kultur  budaya  yang  masih melekat  sesuai  dengan  kebiasaan  mereka  lakukan,  termasuk  terhadap  pada  rukun  dan  syarat sahnya pernikahan yang di berlakukan syarat – syarat lain untuk terpenuhi menurut kebiasaan adat di daerahnya.
Namun  terdapat  pemahaman  bahwa  walîmatul  ‘ursi  adalah  perayaan  yang  diadakan karena  terjadinya  suatu  pernikahan  dengan  bertujuan  untuk  memberitahukan  sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai suami istri dan juga bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan para pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut.
Prosesi  pernikahan  akan  melibatkan  berbagai  pihak  dari  sanak  keluarga,  tetangga  serta kerabat.  Hubungan  sosial  dalam  prosesi  pernikahan  akan  melibatkan  banyak  peran  agar pelaksanaan tersebut terlaksana dan menjadi hukum sosial yang dianggap sah oleh masyarakat. Di berbagai tempat dalam prosesi pernikahan mempunyai peraturan-peraturan adat tersendiri yang dilakukan dari awal peminangan sampai acara inti yakni akad pernikahan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dan Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan dalam penulisan hukum ini adalah  penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan

## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  dari  masing-masing  hukum  normatif.  serta data  primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  oleh  penulis  sendiri  data  ini  adalah  yang  belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode  waktu Analisa data  yang  digunakan  analisis  normatif,  yaitu  data  yang  terkumpul  dituangkan  dalam  bentuk uraian  logis  dan  sistematis,  selanjutnya  dianalisis  untuk  memperoleh  kejelasan  penyelesaian masalah,  kemudian  ditarik  kesimpulan  secara  deduktif,  yaitu  dari  hal  yang  bersifat  umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

## ANALISISI DAN PEMBAHASAN

## Pernikahan Menurut Hukum Islam
Resepsi pernikahan merupakan jamuan makanan dalam rangka mengalami kebahagian yang  sama  seperti  resepsi  lainnya,  hanya  saja  ia  sunnah  dan  lebih  utama.  Salah  satu  hikmah resepsi  pernikahan  adalah  menginformasikan  atau  mengiklankan  dan  mempublikasikan pernikahan.  Karena itu ia  dianjurkan  dan  sangat  disarankan.  Annawawi  dalam syarah  muslim memaparkan pendapat yang lebih tepat menurut pendukung madzhab kami resepsi pernikahan adalah  sunnah  yang  sangat  dianjurkan,  madzhab  ini  didukung  oleh  Imam  Malik  dan  lainnya, dalam  kitab  Arraudh  Ma’a  Al -Hasyiyah  pada  jilid  6  halaman  405  tertulis  resepsi  pernikahan adalah sunah dan mengandung banyak keutamaan.  Ia tidak wajib, Al Muwafiq mengatakan tidak diperselisihkan  lagi  resepsi  pernikahan  itu  tidak  wajib  dan  dalam  kitab  Nail  tersebut  adalah hanya  ajuran,  Imam  AlQurtubi  mengatakan  bahwa  pendapat  masyhur  menyebutkan  resepsi pernikahan  hanya  dianjurkan  maksudnya  tidak  wajib  dan  tidak  pula  sunah  dan  dalam  fatwa Ibnu  Taimiyah  pada  halaman  209  mengatakan  bahwa  resepsi  pernikahan  sunah.  Kadar  biaya dalam resepsi yang dikeluarkan dalam acara resepsi jangan sampai berlebih-lebihan. Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah (resepsi) dengan biaya kurang dari harga satu ekor kambing. Hal  ini  tidak  ada  batasan  berapa  besar  atau  yang  menjadi  acuan  umum  standart  dalam melaksanakan resepsi pernikahan mulai hidangan yang disajikan hingga pernak-pernik hiasan dalam resepsi pernikahan.
Wahbah  az-Zuhaili  dalam  kitabnya  Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu,  menjelaskan  bahwa resepsi pernikahan menurut jumhur ulama merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan hal tersebut  merupakan  pendapat  yang  mashur  dari  madzhab  Malikiah  dan  Hanabilah  serta pendapat  sebagian  ulama  Syafi’iah.  Karena  itu  adalah  makanan  untuk  kejadian  yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan. Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Rasulullah  saw.  yang  bertujuan  untuk  mendirikan  keluarga  yang  harmonis,  sejahtera  dan bahagia,  serta  melanjutkan  keturunan,  dan  menjaga  manusia  agar  tidak  terjerumus  ke  dalam perbuatan keji. Allah berfirman dalam QS. Ar-rum/30: 21
Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu  isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.Sistem Pernikahan di Masyarakat Beberapa sistem Pernikahan Perlu diketahuai ada sistem pernikahan adat, di antaranya:
1) Sistem  endogami  yaitu  Orang  hanya  diperbolehkan  kawin  dengan  orang  dari  suku keluarganya sendiri.

## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130
2) Sistem exogami yaitu Orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya
3) Sistem  eleutherogami  yaitu  Sistem  ini  tidak  mengenal  larangan  seperti  endogami  dan exogami.  Larangan  yang  terdapat  dalam  sistem  ini  adalah  bertalian  dengan  ikatan kekeluargaan, yaitu karena:
a. Nasab (turunan yang dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudaranya bapak atau  saudaranya ibu.
b. Musyaharah (per iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, atau anak tiri.

## Pengertian Corona Virus Disease 2019
Virus merupakan suatu individu yang tidak dapat dideskripsikan sebagai hewan maupun tumbuhan.  Jika  hewan  dan  tumbuhan  mengandung  dua  asam  nukleat  yaitu  DNA  dan  RNA, sebaliknya  virus  hanya  mengandung  salah  satunya.  Asam  nukleat  tersebut  dapat  merangsang siklus replikasi virus secara lengkap.  Virus hanya dapat bereplikasi dan hidup pada inang hidup, jika inang tersebut akhirnya mati maka virus akan berpindah pada sel yang masih hidup. Corona virus  adalah  virus  RNA  dengan  ukuran  partikel  120-160  nm.  Virus  ini  utamanya  menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis corona virus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu a lpha corona virus 229E, a lpha corona  virus NL63,  betacoronavirus  OC43,  betacoronavirus  HKU1, Severe  Acute  Respiratory Illness Coronaviru s (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). Corona  virus  yang  menjadi  etiologi Corona  Virus  Disease 2019  termasuk  dalam genus betacoronavirus . Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam sub genus yang  sama  dengan  corona  virus  yang  menyebabkan  wabah Severe  Acute  Respiratory  Illness (SARS)  pada  2002-2004  silam,  yaitu Sarbecovirus .    Atas  dasar  ini, International  Committee  on Taxonomy  of  Viruses mengajukan  nama  SARS  CoV-2.    Genus  corona  virus  termasuk  kedalam keluarga  Toga viridae,  mempunyai  amplop  yang  tipis  dengan  diameter  tubular  nucleocapsid sebesar 9 nm. Genom dari virus genus ini terdiri dari single-stranded RNA dan memiliki berat yang  tidak  terdefinisikan.  Terdapat  strain  yang  menyerang  manusia  dapat  menyebabkan demam,  dan  pada  hewan,  corona  virus  dapat  menyerang  organ  pernafasan,  pencernaan  atau dapat menyebabkan penyakit sistemik. Sekuens SARS CoV-2 memiliki kemiripan dengan corona virus yang diisolasi pada kelelawar, sehingga muncul hipotesis bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia.

## Perspektif dalam ‘Ur f
Pengertian ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal  sehat”.  Al - ‘urf  (adat  istiadat)  yaitu  sesuatu  yang  sudah  diyakini  mayoritas  orang,  baik berupa  ucapan  atau  perbuatan  yang  sudah  berulang-ulang  sehingga  tertanam  dalam  jiwa  dan diterima oleh akal mereka. Secara terminologi Abdul- Karim Zaidan, Istilah ‘urf berarti: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan ”, Menurut Ulama Usuliyyin ‘urf adalah “Apa  yang  bisa  dimengerti  oleh  manusia  (sekelompok  manusia)  dan  mereka  jalankan,  baik berupa  perbuatan,  perk ataan,  atau  meninggalkan”.  ‘Urf adalah  apa  yang  dikenal  oleh  manusia dan  menjadi  tradisinya  baik  ucapan,  perbuatan  atau  pantangan-pantangan,  dan  disebut  juga

## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130
adat,  menurut  istilah  ahli  syara’,  tidak  ada  perbedaan  antara  ‘urf  dan  adat  istiadat.  Macam - Macam ‘Urf Ulama ushul fikih membagi ‘urf menjadi tiga macam :
1. Dilihat dari makna objeknya
a) Secara  Al- ‘Urf  Al -Lafdzi  adalah  kebiasaan  masyarakat  dalam  mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
b) Secara  Al- ‘Urf  Al - Amali  adalah  ‘urf  yang  berupa  perbuatan.  „Urf  am ali  adalah kebiasaan  masyarakat  yang  berkaitandengan  perbuatan  biasa  atau  mu’amalah keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.
2. Dari segi cakupannya
a. Al- ‘Urf Al - ‘Amm adalah  ‘urf  yang berlaku  pada suatu  tempat, masa, dan keadaan. Atau  kebiasaan  tertentu  yang  berlaku  secara  luas  di  seluruh  masyarakat  dan  di seluruh daerah.
b. Al- ‘Urf Al- Khas  adalah  ‘urf  yang  hanya  berlaku  pada  tempat,  masa,  dan  keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya
a. Al- ‘Urf Shahih adalah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan deng an  syara‟.  Atau  kebiasaan  yang  berlaku  ditengah -tengah  masyarakat  yang tidak  bertentangan  dengan  nash  (ayat-ayat  Al-quran  atau  hadis),  tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
b. Al- ‘Urf  Al - Fasid  adalah  ‘urf  yang tidak  baik  dan  tidak  dapat  diterima,  karena bertentangan dengan syara’. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil -dalil syara‟dan kaidah - kaidah dasar yang ada dalam syara‟.
Sedangkan Syarat- Syarat ‘Urf di Terima Sebagai Dalil dalam Penetapan Hukum Me nurut ulama ushul fikih, ‘urf baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara’ apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
a. Adat atau ‘urf bernilai maslahat d an dapat diterima akal sehat
b. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagaian besar warganya.
c. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian.
d. Adat  tidak  bertentangan  dan  m elalaikan  dalil  syara’  yang  ada  atau  bertentangan dengan prinsip yang pasti.
Sedangkan  Penerapan  ‘urf  didasari  dengan  suatu  kondisi  secara  global  syara’ menggariskan suatu tuntutan, sementara tidak ditemukannya batasan bakunya adalah pada ‘urf, karena terb entuknya ‘urf berdasarkan pada perubahan waktu dan perbedaan masa. Para ulama ushul  fiqh  juga sepakat hukum- hukum  yang didasarkan  pada  ‘urf  bisa  berubah  sesuai  dengan perubahan masyarakat. Dalam proses pengambilan hukum ‘urf (adat) hampir selalu dibicaraka n secara  umum.  Namun  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  ‘urf  dan  adat  yang  sudah  diterima  dan diambil oleh syara’ atau yang secara tegas ditolak oleh syara’ tidak perlu diperbincangkan lagi tentang alasannya.

## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130
Resepsi pernikahan banyak melibatkan berbagai kalangan karena biasanya seorang yang melaksanakan  resepsi  pernikahan  mengundang  sanak  keluarga  serta  teman-teman  dari mempelai ataupun dari orang tuanya, hal ini menyebabkan akan banyak yang menghadiri acara tersebut  dan  dalam  islam  juga  menjelaskan  hukum  menghadiri  undangan  resepsi  pernikahan yaitu menurut para ulama Hanafiah menghadiri atau memenuhi undangan resepsi pernikahan hukumnya sunah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri resepsi pernikahan fardhu  (wajib)  ‘ain.  Tidak  ada  alasan  untuk  tida k  menghadiri  resepsi  pernikahan  seperti kedinginan,  kepanasan  atau  sibuk.  Menghadiri  walimah  bagi  yang  diundang  hukumnya  wajib. Menurut  Jumhur  Ulama  hadis-hadis  tersebut  secara  tegas  mewajibkan  untuk  memenuhi undangan, apabila tidak ada halangan maka sebaiknya untuk menghadiri undangan kecuali ada udzur atau halangan yang tidak memungkinkan untuk menghadirinya. Misalnya karena ada hal yang tidak bisa di tinggalkan ataupun karena jarak tempuh yang terlampau jauh, maka tidak apa apa jika tidak menghadiri. Adapun Etika dalam mendatangi resepsi pernikahan adalah:
a. Jika  yang  diundang  memiliki  alasan  yang  kuat  atau  karena  perjalanannya  terlalu  jauh hingga  sangat  menyulitkan,  maka  ia  boleh  tidak  menghadirinya.  Berdasarkan  riwayat Atha bahwa Ibnu Abbas pernah diundang mengahadiri acara walimah. Sementara beliau sendiri sibuk memberesi urusan pengairan, ia berkata kepada orang- orang :“Datangilah undangan  saudara  kalian  tersebut,  sampaikanlah  salam  saya  kepadanya  dan  kabarkan bahwa saya sedang sibuk.”
b. Mendoakan keberkahan bagi pengantian pria dan wanita,
c. Meninggalkan acara resepsi pernikahan jika melihat kemungkaran di dalam nya, dalam pelaksanaan  resepsi  pernikahan  harus  menjauhi  etika  keji  yang  sudah  begitu memasyarakat dewasa ini, yaitu adanya percampuran (pembauran) antara laki-laki dan perempuan, minum-minuman khamar dan bebagai kemaksiatan lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan resepsi pernikahan.
Di  masyarakat  sering  ditemui  adanya  perbuatan  keji  dalam  pelaksanaan  resepsi pernikahan,  misalnya  adanya  hiburan  seperti  dangdut  para  hadirin  yang  datang  menikmati hiburan tersebut. Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu  tempat. Hal yang seperti ini sebaiknya dihindari, karena perbutan yang seperti itu dilarang oleh agama. Adapun hikmah dari resepsi pernikahan adalah :
a. Dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah  terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari
b. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt
c. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua
d. Sebagai resminya akad nikah
e. Tanda memulai hidup baru bagi suami istri yang sudah melakukan akad nikah
f. Realisasi arti sosiologis dari akad nikah
g. Mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman.

## KESIMPULAN
Bukan  menjadi  hal  yang  dapat  membatalkan  pernikahan  meskipun  tidak  dilaksanakan seremonial  resepsi  bahwa  ketentuan  hukum  perkawinan  yang  berlaku  bagi  tiaptiap  agama

## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130
tersebut  satu  sama  lain  ada  perbedaan,  akan  tetapi  tidak  selalu  bertentangan.  Adapun  di Indonesia  telah  ada  hukum  perkawinan  yang  secara  otentik  diatur  di  dalam  UU  No.  1  Tahun 1974.Resepsi  merupakan  bagian  menghindari  fitnah  sehingga  proses  pernikahan  secara informatif bertujuan agar diketahui banyak orang serta menghilangkan peluang sikap berburuk sangka.  Para  fuqaha  berpendapat  bahwa  melaksanakan  walimah  hukumnya  wajib  berdasar hadits  di  atas.  Terlepas  fuqaha  berselisih  pendapat  terkait  yang  bertanggung  jawab  atas pembiayaannya, apakah di bebankan kepada mempelai pria atau keluarga mempelai pengantin wanita.Pemerintah  melalui  Kementerian  Agama  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Menteri Agama  Nomor  SE.  15  Tahun  2020  tentang  Panduan  Penyelenggaraan  Kegiatan  Keagamaan  di Rumah  Ibadah  dalam  Mewujudkan  Masyarakat  Produktif  dan  Aman  COVID  di  Masa  Pandemi. Merupakan  pembatasa  skala  besar  atas  segala  kegiatan  termasuk  prosesi  resepsi  pernikahan yang tidak bisa lagi diadakan secara ramai sediakal.  Realitanya telah terjadi pada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dibatasi dan tidak bisa lagi berkumpul lebih dari 5 orang atau  lebih.  Harapan  besar  bagi  umat  seluruh  Indonesia  agar  dapat  kembali  normal  sehingga resepsi pernikahan secara masal dapat dinikmati lagi secara pesta rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku:
Aulia  Muthiah.  2017.  Hukum  Islam-Dinamika  Seputar  Hukum  Keluarga,  Pustaka  Baru  Press, Yogyakarta,..
Soerjono Soekanto.  2007. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
I  Made  Pasek  Diantha.  2016,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Cet. ke-1,Prenada Media Group,Jakarta, 2016.
Lili Rasidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
Riedel  S,  Morse  S,  Mietzner  T,  Miller  S.  Jawetz,  Melnick,  &amp;  Adelberg’s, 2019.  Medical Microbiology. 28th ed. McGraw Hill Education/Medical,  New York.
Zhu  N,  Zhang  D,  Wang  W,  Li X, Yang  B,  Song  J,  2019,  A Novel  Coronavirus from  Patients  with Pneumonia in China, N Engl J Med. 2020.
Muhammad  bin  Ismail.  2010.  Subulus  Salam  Syarah  Bulughul  Maram,  Jilid  II  Darus  Sunnah Press, Jakarta.
Abdul  Syukur al-Azizi. 2017. Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, cet.  ke-1Diva Press, Yogyakarta, 2017.
Amir Syarifuddin. 2009. Ushul Fiqh Jilid 2, cet 5 Kencana, Jakarta, Totok Jumantoro.  2009. Kamus Ilmu Ushul Fikih  Amzah, Jakarta, 2009. Novita Lestar. 2017. Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, MIZANI  Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan,Volume 4, No. 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu. Khairani,  Cut  Nanda  Maya  Sari,  Pengulangan  Nikah  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang),  Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum   Islam, Volume 1 No. 2. Juli-  Desember 2017, ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167, Banda Aceh.
Ahmad  Farhan  Subhi.  2014.  Resepsi  Pernikahan  (Dasar  Hukum  dan  Urgensinya  Terhadap Perceraian),Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 2 No. 2 (2014), link:

## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130
https://www.academia.edu/30583218  Jurnal  Ilmu  Syariah.  Volume  2  No  2  Desember  2014. ISSN: 2089-032X - 170, 2014.
Satria Adhitama Sukma. 2020. https://www.hukumonline.com/klinik/
detail/ulasan/lt5ef497a3611b4/perkawinan-saat-wabah-covid-19-tak-perlu-disertairesepsi/ LKIHI-FHUI, Depok, diakses pada 15 Juli 2020 Musa Aripin. 2016. “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Al Maqasid, Vol. 2, No. 1, 2016.
Gorbalenya  AE,  Baker  SC,  Baric  RS,  de  Groot  RJ,  Drosten  C,  Gulyaeva  AA.  2019.  The  species Severe acute   respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol, published online March 2. DOI: 10.1038/s41564-020-   0695-z, 2020.
Haris  Hidayatulloh,  Maisih,  2019.  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Tradisi  Pamoghi  Dalam Resepsi Perkawinan, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 1, April 2019; ISSN: 2541- 1489 (cetak)/2541-1497 (online) Jombang, 2019. Musa Aripin. 2016. “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”, J urnal Al Maqasid, Vol. 2, No.
1, 2016.
Syaikhul Arif. 2018. “Resepsi Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Aktualita, Vol. 9, No. 1, 2018. Moh. Ikbal.  2016. “Uang Panaik  Dalam  Perkawinan  Adat  Suku  Bugis  Makasar”,  AlHukama The Indonesian Journal Of Islmic Family Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2016. Totok jumantoro. 2009. Kamus Ilmu Ushul Fikih  Amzah, Jakarta, 2009,hal.335. Idris Ramulyo. 2004. Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1  Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 55.
Novita Lestar. 2017. Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, MIZANI  Wacana Hukum, Ekonomi dan   Keagamaan,Volume  4,  No.  1,  2017,  Fakultas  Hukum  Universitas  Dehasen Bengkulu,hal.43-45
Gorbalenya  AE,  Baker  SC,  Baric  RS,  de  Groot  RJ,  Drosten  C,  Gulyaeva  AA.  2020.  The  species Severe acute   respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol, published online March 2. DOI: 10.1038/s41564-020- 0695-z, 2020, hal.129
Muhammad  bin  Ismail.  2010.  Subulus  Salam  Syarah  Bulughul  Maram,  Jilid  II  Darus  Sunnah Press, Jakarta,2010,hal. 724.
Lili  Rasidi.  1991.  Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia,  Remaja Rosdakarya, Bandung,  1991, hal. 17.
Khairani,  Cut  Nanda  Maya  Sari.  2017.  Pengulangan  Nikah  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang),  Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 2. Juli-  Desember  2017,  ISSN:  2549 – 3132;  E-ISSN:  2549 – 3167,  Banda Aceh,2017,hal.398-402
Aulia  Muthiah.  2007.  Hukum  Islam-Dinamika  Seputar  Hukum  Keluarga,  Pustaka  Baru  Press, Yogyakarta. ,hal. 50.
Moh. Ikbal.  2016. “Uang Panaik  Dalam  Perkawinan  Adat  Suku  Bugis  Makasar”,  AlHukama The Indonesian Journal Of Islmic Family Law, Vol. 6, No. 1, (Juni 2016), hal.189-193. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hal.50.

## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v2i2.130
I  Made  Pasek  Diantha.  2016.  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Cet. ke-1, Prenada Media Group,Jakarta, 2016, hal. 155.
Haris  Hidayatulloh.  2019.  Maisih,    Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Tradisi  Pamoghi  Dalam Resepsi Perkawinan, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 1, April 2019; ISSN: 2541- 1489 (cetak)/2541-1497 (online) Jombang, 2019,hal.1-29
Musa  Aripin,  “Eksistensi  Urf  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam”,  Jurnal  Al  Maqasid,  Vol.  2,  No.  1, 2016,hal.208.
Zhu  N,  Zhang  D,  Wang  W,  Li X, Yang  B,  Song  J.  2019,  A Novel  Coronavirus from  Patients  with Pneumonia in China, N Engl J Med. 2020,hal.33.
Abdul  Syukur  al-Azizi,  Sakinah  Mawaddah  Wa  Rahmah,  cet.  ke-1Diva  Press,  Yogyakarta, 2017,hal. 56.
Amir Syarifuddin. 2009. Ushul Fiqh Jilid 2, cet 5 Kencana, Jakarta, 2009,hal. 401.

## Jurnal
Ahmad  Farhan  Subhi.  2014.  Resepsi  Pernikahan  (Dasar  Hukum  dan  Urgensinya  Terhadap Perceraian),Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 2 No. 2 (2014), link: https://www.academia.edu/30583218  Jurnal  Ilmu  Syariah.  Volume  2  No  2  Desember  2014. ISSN: 2089-032X - 170, hal. 167-182.
Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2018). Membangun Jaringan Pasar untuk Mengembangkan Usaha Produk Lokal dalam Menumbuh Kembangkan Usaha Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Usaha Mikro dan Keuangan Mikro. Sosio e-kons, 10(3), 228-233.
Syaikhul Arif, “Resepsi Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Aktualita, Vol. 9, No. 1, 2018, hal.94. Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S. Jawetz, Melnick, &amp; Adelberg’s,  Medical Microbiology. 28th   ed. McGraw Hill Education/Medical,  New York, 2019, hal.617 Faqihudin,  M.,  Endaryono,  B.  T.,  &  Djuhartono,  T.  (2019).  TRIE  MASA  PENDIDIKAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Analisis Al- Qur’an Surat Al -Ashr 1-3). Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan, 6(3), 255-262.
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam.

## Profil Penulis

## Yapiter Marpi
Merupakan  nama  penulis,  yang  sering  disapa  oleh  rekan-rekan  yapiter, penulis pun lahir di Desa Labuhan Maringgai, tanggal 17 Juli 1991, juga

## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130
sebagai anak sulung dari 5 bersaudara yang memiliki 4 adik (terdiri 3 perempuan 1 lelaki) dari buah pasangan bapak Asnori dan Ibu Warsiyem yang hidup sangat sederhana, Ayah seorang kepala  keluarga  memiliki  keterbatasan  fisik  dan  sebagai  wiraswasta,  dan  ibu  seorang wiraswasta  juga  sebagai  ibu  rumah  tangga,  Penulis  menempuh  pendidikan  SDN1  Labuhan Maringgai  lulus  tahun  2004,  kemudian  SMPN1  Labuhan  Maringgai  lulus  tahun  2007,  lalu melanjut SMAN1 Labuhan Maringgai  lulus tahun 2010, setelah itu mencoba keberuntungan melanjut S1 Teknik  Informatika Fakultas Teknik dan  Ilmu Komputer  Universitas Teknokrat memperoleh gelar (S.Kom) pada tahun 2014 yang juga beriringi double degree di S1 Fakultas Hukum di Universitas Lampung (UNILA) memperoleh gelar (S.H) pada tahun 2016 di Kota Bandar  Lampung,  Kemudian  selang  beberapa  waktu  penulis  melanjutkan  juga  di  Program Pascasarjana Universitas Jayabaya memperoleh gelar (M.H) pada tahun 2018, menjadi suatu kebanggaan  penulis  menyelesaikan  pendidikan  dengan  waktu  singkat  dan  memperoleh  nilai yang  sangat  memuaskan.  Selain  itu  juga  penulis  mengambil  Profesi  praktisi  hukum  sebagai Advokat yang telah disumpah di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2018.
Karir Penulis , sebagai  Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta sejak tahun 2019 hingga saat ini, Penulis juga berkarir sebagai praktisi hukum Advokat sejak tahun 2018 hingga saat ini,  kemudian  penulis  aktif  sebagai  pengurus  Organisasi  PERADI  (Perhimpunan  Advokat Indonesia)  menjabat  sebagai  ketua  bidang  PPA  sejak  tahun  2019  hingga  saat  ini,  juga pengurus organisasi Hipmikindo, LBH Ansor DKI.
Karya  Tulis  diterbitkan; Jurnal  As-Syari  IAI-N  Laa  Roiba  Bogor Perspektif  Hukum Terhadap Status Anak Luar Kawin Dalam Memperoleh Hak Waris Kompilasi Hukum Islam

## Buku Cetak:
UKI  PRESS,  ISBN  978-979-8148-79-8,    halaman:87-96,  pada  7  Nopember  2018,  judul: Implementasi Dan Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0

## As-Syar ’ i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130