## Analisis Permasalahan Eksternal dan Internal Pada Perpajakan atas Dana Desa
Mochammad Rizal Firmansyah 1 , Basri Musri 2
¹Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi , Jakarta, Indonesia ²Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi , Jakarta, Indonesia
Abstract. In accordance with Law No.6/2014 concerning Villages, villages have the authority to manage their own finances. But in practice there are still many problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the problems in the taxation of village funds, both fr om external and internal of villages have been resolved well by the village apparatus and what policies have been carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task Force  and  the  Audit  Board)  and  district  (DPMD)  must  be  improved  in  human  resources  and  budget  aspect.  The implication of this research is to open a new perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the potential for taxation from the village.
Keywords. Village Law; Leadership; Human Resources; Village Financial System.
Abstrak . Sesuai  dengan  UU  No.6/2014  tentang  Desa,  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola  keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksi dengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui apakah permasalahan pada perpajakan  dana  desa  baik  yang  berasal  dari  eksternal  maupun  internal  desa  sudah  diselesaikan  dengan  baik  oleh aparatur desa dan kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM, Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan aparatur desa. Pengawasan dari pemerintah pusat (Satgas Dana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan)  maupun  daerah  (DPMD)  harus  ditingkatkan  baik  itu  SDM  maupun  anggaran.  Implikasi  penelitian  ini adalah untuk membuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahas sebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa.
Kata kunci . Kepemimpinan; Sistem Keuangan Desa; Sumber Daya Manusia; UU Desa .
Corresponding author. Email: mochammadrizalf@gmail.com 1 , basrimusri@gmail.com 2 How to cite this article. Firmansyah, M. R., & Musri, B. (2019). Analisis Permasalahan Eksternal dan Internal Pada Perpajakan Atas Dana Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 7 (2), 203–220. History of article. Received: April 2019, Revision: Juni 2019, Published: Agustus 2019 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i2.17239 Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014,  desa  memil iki  pengertian  sebagai kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  yang  memiliki  kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  gagasan  masyarakat, hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Setelah  dikeluarkannya  Undang-
undang  tersebut,  desa  diakui  sebagai  sebuah entitas  keuangan  yang  mampu  mengelola keuangannya  sendiri.  Hal  tersebut  juga diperkuat oleh keluarnya program Dana Desa yang memberikan dana kepada Desa sebesar 1 Milyar  setiap  tahunnya  sebagai  usaha  Negara untuk  membangun  dari  akar  bawah.  Oleh karena  dana  yang  diterima  sangat  besar  dan potensi  penyimpangannya  sangat  besar,  Desa dibekali oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  yang  mengatur  mengenai
pelaksanaan  dan  pengelolaan  desa  yang berdasarkan asas
transparansi dan akuntabilitas.  Oleh  karena  itu,  Kementerian Keuangan melalui PMK No. 64/PMK.05/2013 berusaha  untuk  memberikan  pedoman  yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengatur system perpajakannya.
Namun,  permasalahan  yang  dihadapi pada  penerapannya  seperti  banyak  pengusaha kecil  yang  menjadi  lawan  transaksi  belum memiliki  NPWP  karena  pendapatannya  di bawah  4,8  milyar.  Akibatnya,  aparatur  desa kebingungan  dalam  menghitung  kredit  pajak dan  tidak  bisa  mengkreditkannya.  Selain  itu, tidak  semua  kepala  desa  memiliki  staf keuangan  dengan  pendidikan  yang  setara sarjana untuk memahami peraturan perpajakan yang  berlaku.  Serta,  pendamping  yang membantu  dalam  pengawasan  dana  desa memiliki latar belakang jurusan yang bermacam-macam sehingga tidak banyak yang mengerti tentang perpajakan.
Hal  tersebut  didukung  dengan  adanya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan Dengan  Tujuan  Tertentu tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  yang  berasal  dari  APBD menyebutkan  bahwa  salah  satu  kelemahan sistem  pengendalian  internal  adalah  tidak adanya  pemungutan  PPN  dan  PPh  Pasal  22 yang  seharusnya  ditanggung  oleh  penyedia barang/ jasa serta membebankan pajak tersebut ke  APB  Desa  yang  tidak  dilampiri  surat setoran pajak.
Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW)  dalam  kajiannya  juga  menemukan permasalahan  yang terkait dengan perpajakan yaitu adanya kepala desa yang lupa menyetorkan  ke  kas  Negara  hasil  pajak  yang telah dipungut.
Berdasarkan  permasalahan  dan  studi literatur yang telah dibahas di atas, pertanyaan penelitian  dalam  penelitian  ini  (1)  Apakah permasalahan perpajakan  yang terjadi di desa disebabkan oleh  faktor internal atau eksternal masyarakat  ?  (2)  Apakah  masalah-masalah yang  terjadi  sudah  diselesaikan  dengan  baik oleh  aparatur  setempat?  (3)  Upaya  apa  yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah
untuk mencegah permasalah terulang  di masa depan?
Secara empiris, Penelitian ini diharapkan  akan  menjawab  permasalahan mengenai penerapan peraturan perpajakan dan penyelesaian  permasalahan  di  desa  setelah implementasi  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa.
Tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah diatas, yaitu: 1. Menjelaskan permasalahan perpajakan  yang terjadi di desa baik  berasal  dari  internal  maupun  eksternal desa.  2.  Mengetahui  apakah  permasalahan perpajakan  sudah  diselesaikan  oleh  aparatur desa  atau  belum  dan  3.  Mengetahui  upaya- upaya  apakah  yang  sudah  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  mencegah  permasalahan terulang kembali di masa depan.
Penelitian ini diharapkan akan menjawab  permasalahan  yang  berkaitan dengan  perpajakan  baik  permasalahan  yang berasal  dari  internal  desa  maupun  eksternal dan menjelaskan cara penyelesaian permasalahan  tersebut  oleh  desa  serta menerangkan upaya-upaya yang sudah dilakukan  pemerintah  pusat  maupun  daerah untuk membantu menyelesaikannya.

## KAJIAN LITERATUR
Salah  satu  cara  Negara  mendapatkan dana untuk memakmurkan Negara sesuaidengan amanat konstitusi adalah dengan menarik  pajak  dari  warganya.  Untuk  itu, Negara mengenakan pajak berdasarkan penghasilan.  Definisi  Pajak  menurut  UU No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  adalah  suatu pungutan  yang  dilakukan  secara  terpaksa kepada seluruh masyarakat dan memiliki dasar hukum.
Menurut  Mardiasmo  (2016),  Pajak dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  bagian yaitu,  Pajak  Negara  dan  Pajak  Daerah.  Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Negara dan manfaatnya diterima tidak langsung. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak pusat yang dimaksud terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23 dan 4  ayat  (2),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN), Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPN BM),  dan  Bea  Materai.  Untuk  Pajak  Daerah yang  dimaksud  adalah  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perkotaan  Pedesaan  (PBB-P2), Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Restoran dan lainnya tergantung daerah yang bersangkutan.  Tarif  pajak  daerah  yang dimaksud  ditetapkan  melalui  Perda  yang merujuk  pada  Undang-undang  tentang  Pajak dan Retribusi Daerah.
Setelah  disahkannya  UU  No.6  Tahun 2014  tentang  Desa,  desa  mulai  diberi kewenangan  untuk  mengelola  keuangannya sendiri mulai dari segi perencanaan,
pelaksanaan  dan  pengawasan.  Salah  satu  hak yang diberikan kepada Desa adalah wewenang dalam  melakukan  pemungutan  pajak  sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 31 Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  yang menyatakan  bahwa  Desa  melalui  Bendahara Desa  harus  menjalankan  aspek  perpajakan dengan  cara  memotong/memungut  pajak sebagai akibat dari transaksinya dengan pihak ketiga  diluar  desa.  Sebagai  dampak  dari peraturan  tersebut,  Desa  wajib  memperoleh Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dari Kantor Pajak Pratama (KPP) setempat. Selain itu,  Desa  wajib  membuat  buku  besar  pajak untuk mempermudah perhitungan pajak.
Pajak sendiri sebenarnya dapat muncul pada  saat  awal-  awal  proses  pengajuan  dana desa  dari  desa  ke  kabupaten.  Dibawah  ini adalah siklus penganggaran APB Desa.
Gambar 1. Siklus Penganggaran APB Desa
Pada  tahap  perencanaan  APB  Desa terlebih  dahulu  pelaksana  kegiatan  yang ditunjuk  oleh  desa  menyampaikan  usulan anggaran kegiatan. Kemudian, sekretaris desa menyusun  rancangan  peraturan  desa  tentang APB  Desa  (RAPB  Desa)  dan  menyampaikan kepada kepala desa.
Lalu,  Kepala  desa  menyampaikan kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk dibahas  dan  disepakati  bersama.  Rancangan peraturan  desa  tentang  APB  Desa  disepakati bersama  paling  lambat  bulan  Oktober  tahun berjalan.  Terakhir,  rancangan  peraturan  desa tentang  APB  Desa  yang  telah  disepakati Bersama tersebut dilanjutkan kepada bupati/walikota  paling  lambat  3  (tiga)  hari untuk dievaluasi.
Dalam  penyusunan  APB  Desa  inilah sudah  dimunculkan  komponen  pajak  dalam perhitungan biaya-biaya. Hal ini dimaksudkan
agar biaya yang dianggarkan lebih realistis dan mendekati harga sebenarnya.
Kemudian  pada  tahap  p elaksanaan, pelaksana kegiatan dapat mengajukan pendanaan  dengan  disertai  dokumen  antara lain RAB. Dokumen-dokumen tersebut kemudian  diverifikasi  oleh  Sekdes  dan disahkan  oleh  Kepala  Desa.  Pelaksana kegiatan  kemudian  bertanggung  jawab  dalam mencatatkan  semua  beban  termasuk  pajak- pajak yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pada tahapan penatausahaan,
bendahara  desa  wajib  melakukan  pencatatan setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  serta melakukan  tutup  buku  setiap  akhir  bulan secara  tertib.  Lalu,  Bendahara  desa  wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan  pertanggungjawaban  paling  lambat tanggal  10  bulan  berikutnya;  Penatausahaan
penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan  desa adalah dengan membandingkan saldo kas.
Pada  tahapan  realisasi,  kepala  desa harus  melaporkan  realisasi  pelaksanaan  APB Desa  dengan  urutan  yaitu:  Kepala  desa menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan APB  Desa  kepada  bupati/  walikota  berupa laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran  sebelumnya  disampaikan  paling lambat  minggu  kedua  bulan  Februari  tahun anggaran  berjalan.  Lalu,  laporan  realisasi penggunaan  Dana  Desa  tahap  I  disampaikan paling  lambat  minggu kedua  bulan Juli tahun anggaran berjalan.
Terakhir, pada tahapan pertanggungjawaban kepala desa harus menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban keuangan  desa  yang  bersamaan  dengan laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa  yang dimulai  dengan  laporan  pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  kepada bupati/walikota  setiap  akhir  tahun  anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APB  Desa  ditetapkan  dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APB Desa dilampiri laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan  milik  desa  per  31  Desember  tahun anggaran  berkenaan  dan  laporan  program pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
Menurut Saputro (2014), masalah yang terjadi  di  lapangan  dalam  proses  pemungutan pajak di desa dapat diuraikan sebagai berikut: (1)  Penghimpunan  data  objek  dan  subjek pajak.  Proses  pendataan  dilakukan  oleh instansi yang berwenang mengelola perpajakan. Pada dasarnya pendataan dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  yang dihadapi  dan  kendala  yang  terjadi.  Pendataan objek  pajak  di  kabupaten  dilakukan  oleh SKPD kabupaten. Pada pendataan objek pajak,
kepala  desa  tidak  mengalami  masala  karena sudah  dilakukan  semua  oleh  Pemkab.    (2). Penentuan  Besarnya  Pajak  (a)  Hambatan Internal,  yaitu  baik  Kepala  Desa  maupun petugas    pemungut  desa  tidak  mengetahui jumlah  WP  yang  ada  di  desa.  (b)  Hambatan Eksternal,  yaitu  Pemerintah  Desa  tidak memiliki anggaran operasional untuk melaksanakan  pemungutan  PBB  sendiri  (3) Pembayaran.  Kendala  yang  dihadapi  kepala desa bersifat eksternal. Kendala tersebut terdiri dari  rendahnya  pemahaman  wajib  pajak tentang  tata  cara  pembayaran  pajak  dan kurangnya  kesadaran  untuk  membayar  pajak. (4) Penagihan. Pada tahap penagihan, seluruh proses penagihan dilakukan oleh kantor pajak, dalam hal ini Bappeda setempat, sehingga desa tidak memilikui kewenangan. (5). Pengawasan.  Kendala  yang  ditemukan  dari segi  pengawasan  adalah  petugas  pemungut desa  tidak  segera  memungut  PBB  sesuai dengan  jadwal  yang  ditentukan  dan  petugas memakai  uang  dari  pungutan  PBB  untuk  diri sendiri.
Sebagai  lembaga  negara  yang  diberi wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan anggaran, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa baik itu di pusat maupun di daerah. Sejak  digulirkannya  program  dana  desa  pada tahun  2015,  BPK  telah  melakukan  audit khusus terhadap dana desa  sebanyak dua kali yaitu pada tahun anggaran 2016 dan 2017 baik dalam  bentuk  audit  kinerja  maupun  audit tujuan tertentu.
Daerah yang menjadi obyek pemeriksaan  BPK  atas  dana  desa  antara  lain pada  tahun  Anggaran  2016  di  Kabupaten Brebes,  Grobogan,  Jepara,    Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten Karangasem (Bali) dan Kabupaten Situbondo (Jawa Timur).
Kemudian, BPK melakukan audit pada Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan  (Sulawesi  Tengah),
Kabupaten Pohuwato (Gorontalo) dan Kabupaten Rote Ndao (Nusa Tenggara Timur).
Temuan  BPK  atas  Dana  Desa  tersebut terdiri dari beberapa aspek dalam pengelolaan anggaran seperti penyusunan anggaran, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Salah
satu  bagian  dari  pelaksanaan  kegiatan  adalah pertanggungjawaban khususnya pertanggungjawaban
perpajakan.
Permasalahan yang terjadi meliputi kelemahan pada  sistem  pengendalian  internal  dan pelanggaran  terhadap  kepatuhan  perundang- undangan  di  bidang  perpajakan  sebagai berikut:  (1)  Bendahara Desa tidak  melakukan pemungutan  atas  PPN  dan  PPh  22  yang seharusnya dikenakan kepada penyedia barang/jasa serta adanya pembebanan pajak ke APB  Desa  yang  tidak  disertai  dengan  SSP  di Kabupaten  Brebes.  (3)  Terdapat  pajak  yang telah  dipungut  namun  belum  disetorkan sebesar Rp39,1
Juta di Kabupaten
Karangasem.  (4)  Terdapat  pajak  yang  sudah dipungut  namun  belum  disetorkan  ke  kas negara  sebesar  Rp128,55  Juta  di  Kabupaten Grobogan.  (5)  Bendahara  Desa  belum melaksanakan  pemotongan  dan  pemungutan pajak  atas  transaksi  kepada  pihak  ketiga  di Kabupaten  Banggai.  (6)  Pemungutan  pajak pada 3 desa belum disetor ke kas negara dan 2 desa  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi sebesar Rp198,27 Juta di Kabupaten Banggai. (7)  Pemungutan  pajak  digunakan  untuk membiayai kegiatan desa dan belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp56,79 Juta di Kabupaten Rote Ndao.
Dari  beberapa  permasalahan  yang dijelaskan  diatas,  terdapat  dua  permasalahan utama  yang  ditemukan  BPK  yaitu:  1. Bendahara  desa  sebagai  penanggung  jawab keuangan  desa  lalai  dalam  melakukan tugasnya yaitu menyetorkan pajak yang sudah dipungut ke kas negara. 2. Ada penyalahgunaan  hasil  pemungutan  pajak  di desa  yang  digunakan  untuk  kepentingan
pribadi
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan buktinya.
Hal  diatas  dapat  disebabkan  oleh beberapa faktor yaitu 1) kurangnya pembinaan dari  DPMD  setempat  dalam  melaksanakan Dana Desa khususnya di bidang perpajakan, 2) kurang  cermatnya  Kepala  Desa  dalam melakukan  pengendalian  atas  Dana  Desa khususnya kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, 3) Sekretaris Desa  tidak  melakukan  verifikasi  atas  bukti- bukti  pengeluaran  dengan  teliti.  4)  Tidak tertibnya Bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
Berdasarkan rekomendasi yang diberikan  oleh  BPK,  Kepala  Desa  harus menyetorkan  pajak  yang  belum  dipungut  ke kas  negara  dan  memberikan  sanksi  kepada bendahara  desa  yang  belum  memotong  dan menyetorkan pajak. Selain itu, pembinaan dari dinas  setempat  harus  lebih  ditingkatkan  lagi agar tidak ada temuan lagi di masa datang. Dari  beberapa  rekomendasi  yang  sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten, khusus pajak  yang  belum  disetor  di  beberapa  daerah tersebut  sudah  disetorkan  ke  KPP  Pratama setempat  dengan  bukti  berupa  SSP.  Hal  yang belum dilakukan oleh Pemkab adalah perbaikan pada DPMD setempat karena tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
Dari penelitian sebelumnya, penelitian tentang  aspek  perpajakan  yang  ditemukan  di desa  belum  ada  yang  meneliti  sebelumnya, namun penulis menemukan beberapa penelitian  sejenis  yang  meneliti  tentang praktik  Pajak  Pusat  yang  dijalankan  di  desa, rinciannya sebagai berikut.
Tabel 1. Data Penelitian Sebelumnya No Nama Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 1. Siska Lovihan Pengaruh  Kesadaran  Membayar  Pajak,  Pengetahuan dan  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  dan  Kualitas Layanan  terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak  Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon Pengetahuan  dan  Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh  positif  terhadap kemauan membayar pajak 2. Mayar Afriyanti et. al. Analisis  Pemahaman  Aparatur  Nagari  tentang  Pajak Penghasilan  (PPh)  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN):    Studi  Deskriptif  pada  Kabupaten  Pasaman Barat Pemahaman  aparatur  nagari /desa dapat ditingkatkan dengan pelatihan 3. Hendi Subandi Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan
No Nama Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian signifikan  terhadap  kepatuhan pajak 4. I Gusti Ayu Trisha Sulina et.al Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba- kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan) Sistem Keuangan Desa meningkatkan kinerja Pemerintah Desa 5 Karina Natazya Yanuar Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Kepemimpinan  Kepala  Desa berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan WP 6. Syafruddin et.al Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan  Pajak,  Dan  Penagihan  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  (Studi  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Di  Wilayah  Kabupaten Sumbawa) Kewajiban kepemilikan NPWP  berpengaruh  positif terhadap penerimaan pajak. 7. Sura Klaudia et.al Menggali  Realitas  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pemilik UMKM Kepatuhan  WP  UMKM  rata- rata rendah. 8. Dian Haryani Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan BPD  kurang  berperan  dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap desa 9 Rico Masuara Pelaksanaan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa (Suatu  Studi  Di  Desa  Bolangitang  Satu  Kecamatan Bolangitang  Barat  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Utara) Pelaksanaan fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) di Desa Bolangitang dalam pemerintahan desa masih lemah 10 Stefan Brian Kaaro et.al Kinerja  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Desa Dalam  Program  Penguatan  Kapasitas  Aparatur Pemerintah  Desa  Di  Kabupaten  Kepulauan  Siau Tagulandang Biaro Kualitas pelayanan yang diberikan kurang memadai dan pengetahuan masyarakat tentang Dinas PMD kurang
Dari  hasil  penelitian  diatas,  maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada empat faktor  (dua  eksternal  dan  dua  internal)  yang mempengaruhi perpajakan yaitu: Pengetahuan Perpajakan, Kepemimpinan, Sistem Keuangan Desa dan Entitas Lawan Transaksi. Selain itu, adanya  kelemahan  dalam  fungsi  BPD  dan Dinas  PMD  sebagai  penyelesai  permasalahan perpajakan  Dan  fungsi  pengawasan  oleh Inspektorat belum dilaksanakan secara penuh.
Hal  pertama  yang  mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan adalah Pengetahuan  Perpajakan  (Subandi,  2018). Pengetahuan  ini  dapat  dimiliki  oleh  aparatur desa  dalam  kaitannya  dengan  PPh  dan  PPN serta warga desa sendiri. Pengetahuan tersebut dapat berbentuk cara pengisian SPT, penyetoran  dan  pelaporan.  Pada  umumnya, masyarakat  awam  tidak  begitu  mengetahui tentang prosedur yang berlaku sehingga harus dijelaskan terlebih dahulu prosedurnya melalui penyuluhan dari desa ataupun BPKD setempat.
Sementara, aparatur desa lebih paham terhadap prosedurnya sehingga tidak perlu pelatihan.
Hal  berikutnya  yang  mempengaruhi kepatuhan  perpajakan  adalah  kepemimpinan kepala  desa.  Menurut  Yanuar  (2017)  Kepala desa  sebagai  orang  yang  dituakan  dan  paling paham  mengenai  desanya  dapat  menentukan keberhasilan  pemungutan  pajak  di  desa. Kepala desa  yang concern mengenai  masalah perpajakan dapat mengadakan kegiatan penyuluhan  perpajakan  yang  lebih  banyak kepada perangkat desa dan masyarakat. Selain itu,  cara  yang  lain  adalah  dengan  merekrut tenaga honorer minimal bergelar sarjana yang mengerti  perpajakan  sebagai  kaur  keuangan atau staf. Tenaga honorer yang dimaksud harus berusia dibawah 30 tahun karena masih dapat belajar banyak dari pengalaman atasannya.
Hal  yang  mempengaruhi  kepatuhan perpajakan adalah penggunaan sistem keuangan  desa  (Siskeudes).  Siskeudes  adalah aplikasi  yang  dibuat  oleh  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  untuk
memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan  administrasi  desa,  salah  satunya adalah  perpajakan.  Menurut  Riyadi  (2018), siskeudes  terbukti  memiliki  pengaruh  yang signifikan  dalam  membantu  pemerintah  desa menjalankan  adminstrasi  dan  meningkatkan kinerja pemerintah desa. Selain  itu, siskeudes dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol  kegiatan  desa  karena  hasil cetaknya  dapat  diberikan  sebagai  bukti pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah kabupaten mewajibkan penggunaan siskeudes kepada  seluruh  desa.  Bekasi  baru  melakukan kewajiban  tersebut  pada  2016,  sementara Bogor pada 2017.
Pihak eksternal yang dimaksud penelitian  ini  yaitu  UMKM  yang  memiliki peraturan sendiri, namun juga perusahaan yang memiliki omset diatas Rp4,5M yang melakukan transaksi dengan pemerintah desa. Klaudia  (2017)  mengungkapkan  bahwa  rata- rata  kepatuhan  pajak  pada  UMKM  masih terbilang rendah  yang salah satu indikatornya adalah  pencatatan  UMKM  yang  belum  rapi. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja desa sebagai  entitas  perpajakan  yang  harus  selalu menjaga pengadministrasiannya. Sebagai entitas  yang  diberi  kewenangan  penuh  untuk memungut  pajak,  desa  seharusnya  memilih lawan  transaksi  yang  patuh  membayar  pajak dengan cara memastikan dokumen perpajakan sudah  terselesaikan  dengan  baik  dan  lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika itu sudah  tercapai,  maka  desa  bisa  memasukkan dokumen  tersebut  sebagai  bukti  pendukung transaksi untuk disampaikan ke KPP setempat. Wewenang Lembaga Pendamping Desa Dalam  penyelesaian  permasalahan perpajakan, terkadang ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan disebabkan ketidakpahaman mengenai peraturan
perpajakan. Oleh karena itu, desa membutuhkan masukan dari Lembaga- lembaga  terkait  desa  untuk  menyelesaikan permasalahan  tersebut.  Lembaga-lembaga tersebut antara lain BPD (Badan Permusyawaratan  Desa).  Fungsi  BPD  adalah membahas  dan  menyepakati  Rancangan Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  desa  dan  melakukan  pengawasan kinerja  kepala  desa.  Dari  tiga  tugas  ini  sudah jelas  BPD  adalah  lembaga  yang  memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.
BPD  juga  memiliki  kekuatan  untuk menyampaikan  aspirasi  warga.  Penyampaian aspirasi  dilakukan  melalui  beberapa  tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi  masyarakat,  menampung  aspirasi masyarakat  yang  disampaikan  ke  BPD  dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi  positif  dalam  merumuskan  langkah kebijakan desa.
BPD  juga  menyalurkan  aspirasi  dari warga desa pada Kepala desa  yang kemudian dijadikan  pedoman  oleh  kepala  desa  beserta jajarannya  dalam  melaksanakan  program pembangunan  desanya.  Hebatnya,  BPD  juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses  pembangunan  desa  dalam  seluruh aspek.  Ini  menunjukkan  betapa  kuatnya  BPD dalam ranah politik dan sosial desa.
Selain itu, BPD juga berhak menyenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada  agenda-agenda  yang  mengharuskan adanya  Musdes,  salah  satunya  Musdes membahas  rencana  lahirnya  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes).  Tanpa  persetujuan BPD,  BUMDes  tak  bisa  melenggang  dan membentuk  dirinya.  Sekaligus  BUMDes adalah  salah  satu  lembaga  yang  bakal mengawasi jalannya proses yang berjalan pada BUMDes.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).  Dinas  PMD  sebagai  pendamping desa di tingkat kabupaten/kota memiliki fungsi yang terkait dengan pengawasan desa sebagai berikut: (a) menyelenggarakan perumusan dan menetapkan  kebijakan  teknis  di  bidang pemberdayaan  usaha  ekonomi  masyarakarat desa, bidang pengembangan kapasitas aparatur dan  lembaga  desa,  bidang  kelembagaan  dan partisipasi  masyarakat,  bidang  pemerintahan desa  serta  kelompok  jabatan  fungsional berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas;  (b) menyelenggarakan  pembinaan,  pengawasan,
pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat  dan  desa;    (c)  menyelenggarakan pembentukan  dan  pengembangan  bidang pemberdayaan  usaha  ekonomi  masyarakarat desa, bidang pengembangan kapasitas aparatur dan  lembaga  desa,  bidang  kelembagaan  dan partisipasi  masyarakat,  bidang  pemerintahan desa  di  kabupaten  berdasarkan  kebijakan pedoman,  norma,  standar,  prosedur  dan kriteria  yang  ditetapkan  pemerintah;    (d) menyelenggarakan  kebijakan  pemerintah  dan provinsi  serta  kebijakan  umum  daerah  dalam rangka  pelaksanaan  urusan  pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
Satuan Tugas Dana Desa (Satgas Dana Desa).  Satgas  Dana  Desa  merupakan  satuan kerja (satker) dibawah kementerian Desa PDT yang  dibentuk  untuk  mengawasi  penggunaan dana desa. Misi dibentuknya Satgas Dana Desa antara lain: (a) Mengatasi sumbatan-sumbatan/ kemacetan dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan  dana  desa.  (b)  Melacak  sumber- sumber masalah kemacetan dalam penyaluran, penggunaan  dan  pengelolaan  dana  desa.  (c) Melakukan  pengawasan  implementasi  dalam penyaluran,  penggunaan  dan  penglolaan  dan desa.  (d)  Melakukan  pengkajian  terhadap kebutuhan  reformasi  regulasi  regulasi  terkait dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa (e)Memberikan advokasi-advokasi,  solusi  dan  mitigasi  dalam merespon  aduan-aduan  masyarakat  yang terkait  dengan  penyaluran,  penggunaan  dan pengelolaan dana desa (f) Melakukan evaluasi pelaksanaan  penyaluran,  penggunaan  dan pengelolaan dana desa.

## Upaya Pengawasan Dana Desa
Dari  diterbitkannya  UU  No.6  Tahun 2014  sampai  tahun  2019,  pemerintah  sudah melakukan  berbagai  cara  untuk  mengawasi penggunaan dana desa. Pengawasan dilakukan dari  hilir  pada  level  kementerian  sebagai penyalur anggaran sampai hulu pada level desa sebagai desa. Program pengawasan pemerintah  antara  lain:  (1)  Pembentukan Satuan Tugas Dana Desa (Satgas Dana Desa) Satgas  Dana  Desa  dibentuk  dengan  tujuan
untuk menyerap aspirasi dari masyarakat desa yang mengadukan pengelolaan dana desa yang tidak  benar.  (2)  Pemberian  bimbingan  teknis dan  evaluasi  pembayaran  pajak.  Bimtek dilakukan  oleh  KP2KN/KPP  dengan  tujuan untuk  meningkatkan  pemahaman  mengenai perpajakan dana desa. Setelah itu, KP2KN/KPP melakukan evaluasi atas penerimaan  pajak  tahun  sebelumnya  dengan melihat optimalisasi Tax Collection. (3) Audit berkala  oleh  Inspektorat  Kabupaten/Kota. Inspektorat berwenang untuk melakukan audit berkala  atas  penyaluran  pajak  dana  desa. Pelaksanaan audit dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh desa di kabupaten/kota tersebut dan waktu pelaksanaannya berbeda-beda mengikuti kebijakan  masing-masing  kabupaten/kota.  (4) Audit  eksternal  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan.  BPK  sebagai  audit  eksternal  yang mengaudit penggunaan uang negara berwenang  untuk  mengaudit  secara  sampling desa-desa  yang  dianggap  bermasalah  setelah terlebih dahulu  melakukan audit pendahuluan terhadap Kabupaten/Kota. Hasil audit tersebut kemudian  dijadikan  sebagai  bahan  perbaikan untuk Kepala Daerah setempat. (5) Penggunaan  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes). Siskeudes yang dibuat oleh BPKP dengan  tujuan  mempermudah  administrasi desa  juga  dapat  digunakan  sebagai  bentuk pengawasan.  Hal  tersebut  dikarenakan  data- data  yang  tersimpan  di  Siskeudes  dapat diunduh sebagai bentuk transparansi sehingga memudahkan pengawasan.
Pengawasan  tersebut  dilakukan  untuk mencegah  adanya  penyalahgunaan  dana  desa yang  seharusnya  dipotong  pajak  namun digunakan untuk keperluan pribadi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Peneliti  dalam  melakukan  penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan studi kasus dikarenakan data  yang  dikumpulkan  berupa  non-numerik dan  tidak  diperlukan  proses  regresi  dalam mengambil kesimpulannya (Sugiyono 2012:7). Penelitian dilakukan di 5 (lima) desa dan 1 (satu) kantor pajak dengan rincian : (1) Desa  Babelan  Kota  Kecamatan  Babelan
Kabupaten  Bekasi  (2)  Desa  Karang  Satria Kecamatan  Tambun  Utara  Kabupaten  Bekas (3)  Desa  Setiadarma  Kecamatan  Tambun Selatan  Kabupaten  Bekasi  (4)  Desa  Bojong Kulur  Kecamatan  Gunung  Putri  Kabupaten Bogor  (5)  Desa  Limusnunggal  Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor (6) KPP Cibitung Obyek  penelitian  adalah  Sekretaris Desa khususnya kepada Kepala Urusan (Kaur) Keuangan  Desa  karena  sesuai  dengan Permendagri  No.  84/2015  yang  menjelaskan bahwa Kaur Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi  sumber-sumber  pendapatan  dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan  administrasi  penghasilan  Kepala  Desa, Perangkat  Desa,  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD), dan  lembaga pemerintahan desa lainnya.
Teknik pengambilan data yang digunakan  adalah  wawancara  kepada  pejabat yang berwenang dalam hal ini Kaur Keuangan Desa  dan  dokumentasi  atas  dokumen  yang mendukung  proses  perpajakan  seperti  Buku Besar Pajak, Bukti Potong PPh serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.
Untuk menganalisis data, penulis akan membandingkan  antara  hasil  yang  diperoleh dari wawancara dengan hasil konfirmasi KPP setempat.  Kemudian,  data  tersebut  akan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Lalu data direduksi untuk mengumpulkan data yang  dapat  dikategorisasikan  sehingga  data tersebut menjadi relevan dengan permasalahan. Terakhir pengambilan kesimpulan  dilakukan  dengan  mengambil sudut  pandang  yang  objektif  (Miles et.al , 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan  umum  yang  terjadi  di seluruh  desa  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu permasalahan  yang  berasal  dari  internal  desa antara  lain  terkait  dengan  SDM  yang  belum mengerti dasar-dasar perpajakan. Hal tersebut sesuai  dengan  penelitian  Pratiwi  (2014)  yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi  penerimaan  pajak  adalah
kompetensi  dan  kapasitas  sumber  daya pegawai.
Selain  itu,  permasalahan  yang  berasal dari internal desa yang mempengaruhi praktek perpajakan  di  desa  adalah  kepemimpinan kepala  desa  karena  sebagai  orang  yang disegani dan mampu membuat kebijakan yang dipatuhi oleh masyarakat desa pada umumnya. Kepala  desa  dapat  memiliki  dua  sikap  yaitu membayar pajak dengan tertib atau menghindari  membayar  pajak.  Kedua  sikap tersebut berakibat pada kepatuhan pembayaran pajak tinggi atau rendah.
Sementara, permasalahan yang berasal dari  eksternal  desa  antara  lain  penggunaan sistem  informasi  menjadi  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  praktek  perpajakan  di desa  terutama  menyangkut  akuntabilitas pelaporan perpajakan. Sistem informasi tersebut dapat berupa aplikasi Sistem Keuangan  Desa  (Siskeudes)  yang  dibuat oleh BPKP,  Sistem  Manajemen  Daerah  (Simda) Desa  yang  dibuat  oleh  pemerintah  kabupaten atau  aplikasi  yang  dibuat  oleh  pihak  ketiga. Aplikasi  tersebut  sudah  dilengkapi  dengan pembuat  faktur  pajak  dan  SPT  pribadi/badan sendiri  yang  sudah  disesuaikan  dengan peraturan  yang  ada  sehingga  memudahkan desa untuk melaksanakan perpajakan.
Hal  lain  yang  harus  dicermati  adalah kondisi  entitas  yang  menjadi  lawan  transaksi apakah memiliki omset dibawah Rp4,8 Milyar (Non-PKP) terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena akan mempengaruhi pembayaran pajak yang ditambah  20%  apabila  bertransaksi  dengan Non  PKP.  Selain  itu,  hal  tersebut  akan mempengaruhi  kredit  pajak  masukan  di kemudian  hari  karena  mengakibatkan  pajak tersebut tidak bisa dijadikan beban yang dapat mengurangi pajak yang dibayarkan.
Menurut  Sekretaris  Desa  Babelan Kota,  desa  sudah  mendapatkan  pelatihan perpajakan  yang  memadai.  Pelatihan  tersebut dilaksanakan  oleh  Pemkab  Bekasi.  Sehingga, desa  memiliki  pemahaman  yang  cukup memadai  mengenai  perpajakan.  Selain  itu, kepala  desa  juga  merekrut  mahasiswa  S1 ekonomi  untuk  menangani  perpajakan.  Desa juga  sudah  memiliki  NPWP  sebagai  syarat
untuk memungut pajak.
Dalam pelaksanaannya,  perpajakan  yang  sering terjadi  adalah  PPN,  PPh  21  dan  PPh  23  pada saat  terjadinya  transaksi  terkait  dengan pekerjaan proyek.
Sekdes
juga mengungkapkan  bahwa  pajak  tersebut  baru terjadi  setelah  ada  program  dana  desa  dari pemerintah.
Untuk menjalankan administrasi perpajakan,  pemerintah  desa  dibantu  oleh aplikasi Siskeudes yang memberikan kemudahan  dalam  memasukkan  data-data transaksi  dan  memperhitungkan  pajaknya secara otomatis lalu hasilnya dapat dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dan
pelaporan penyetoran  pajak.  Berikut  ini  adalah  hasil cetak Siskeudes:
Sumber:  Laporan  Pertanggungjawaban  Desa  Babelan Kota Tahun 2017
Gambar 2. Contoh hasil cetak Siskeudes
Untuk membantu menjalankan Siskeudes,  pemdes  dibantu  oleh  pendamping desa  yang  direkrut  oleh  Kementerian  Desa. Pendamping  tersebut  mengadakan  bimbingan teknis  yang  harus  diikuti  oleh  desa-desa. Bimtek yang diberikan dapat berupa penyuluhan yang dipusatkan di kecamatan/kabupaten  atau  bimbingan  di  desa itu sendiri. Isi materi yang disampaikan adalah yang terkait dengan pelaporan segala kegiatan yang sudah dilakukan beserta pajak-pajaknya. Bimtek  tersebut  biasa  dilakukan  dua  kali dalam sebulan.
Dalam hal permasalahan yang terjadi, desa mengungkapkan bahwa ada satu permasalahan terkait dengan bukti perpajakan yang  tidak  lengkap  dikeluarkan  oleh  penjual barang.  Hal  tersebut  mengakibatkan  desa seringkali  harus  menghitung  sendiri  PPN Keluaran yang akan dibayar. Sekdes mengungkapkan desa dapat memperhitungkan PPN sendiri karena terbantu oleh Siskeudes. Kaur Umum Desa Setiadarma menjelaskan  bahwa  desa  sudah  mendapatkan pelatihan perpajakan dari pemerintah kabupaten  Bekasi.  Dalam  urusan  keuangan, saat  ini  kaur  keuangan  memiliki  Pendidikan D3.  Dalam  pelaksanaannya,  perpajakan  yang banyak  terjadi  adalah  PBB.  Untuk  PPh  dan PPN  jumlahnya  sedikit  karena  gaji  staf  yang dibawah  PKP  dan  tidak  pernah  bertransaksi dengan pihak ketiga.
Pemdes dalam melakukan administrasi perpajakan  sudah  menggunakan  aplikasi Siskeudes  sebagai  alat  untuk  membantu memasukkan  data  transaksi  ke  dalam  system dan  menghitungkan  pajaknya  lalu  kemudian disetorkan  ke  KPP  setempat.  Sebelumnya pemdes  sudah  mendapatkan  pelatihan  berupa bimtek  dari  pemerintah  baik  itu  pendamping desa  maupun  pemerintah  kabupaten.  Bimtek dapat  berupa  sosialisasi  di  tingkat  kecamatan dan kabupaten serta bimbingan langsung turun ke desa.
Terkait  dengan  permasalahan  yang  terjadi, kaur  umum  mengungkapkan  bahwa  banyak warga  yang  kesulitan  dalam  mencari  pembeli tanah dikarenakan adanya tanah yang tidak ada dokumennya.
Kaur  Keuangan  desa    Karang  Satria menjelaskan  bahwa  desa  sudah  mendapatkan pelatihan  perpajakan  yang  cukup  memadai dari pemerintah dalam hal ini Pemkab Bekasi. Di  bagian  keuangan  kepala  desa  mengangkat S1  sebagai  kepala  urusan  yang  menangani masalah  keuangan  khususnya  perpajakan. Dalam  pelaksanaannya,  perpajakan  yang sering  terjadi  adalah  PBB.  Khusus  PPh  dan PPN jumlahnya sedikit sekali karena transaksi jual beli tanah masih banyak terjadi dan tidak melibatkan desa.
Pemdes  dalam  melakukan  adminstrasi perpajakan  menggunakan  Siskeudes  sebagai
aplikasi  perbantuan  untuk  memasukkan  data transaksi  yang  terjadi  dan  menghitung  nilai pajaknya. Sebelumnya, pemdes telah mendapatkan  pelatihan  berupa  bimtek  dari pemerintah  baik  itu  pendamping  desa  dari pusat  maupun  pemerintah  kabupaten.  Bimtek yang  diberikan  dapat  berupa  sosialisasi  di kantor  kecamatan  dan  bimbingan  di  desa. Bimtek tersebut diberikan secara bertahap. Dalam  hal  permasalahan  yang  terjadi,  Kaur Keuangan mengungkapkan bahwa ada permasalahan terkait dengan pembayaran atas proyek-proyek  yang  tidak  sesuai  termasuk pajaknya  dengan  anggaran  yang  ditetapkan pemdes.
Kaur  Keuangan  Desa  Limusnunggal menjelaskan  bahwa  desa  sudah  mendapatkan pelatihan perpajakan yang cukup dari Pemkab Bogor.  Saat  ini  kaur  keuangan  berpendidikan D3 bidang keuangan. Dalam pelaksanaannya, perpajakan yang sering terjadi adalah PPN dan PPh dari kegiatan belanja modal berupa proyek pembangunan desa. Menurut Kaur Keuangan, sebelumnya pemdes hanya mencatat transaksi belanja  modal  tersebut.  Namun  sekarang, pemdes  harus  mengumpulkan  bukti-bukti pertanggungjawaban  sebelum  dilaporkan  ke kantor pajak.
Pemdes dalam melakukan administrasi perpajakan  sudah  menggunakan  aplikasi Siskeudes  sebagai  alat  untuk  memasukkan data-data  transaksi  ke  dalam  system  dan kemudian  nilai  pajak  dapat  dihitung  secara otomatis. Sebelumnya, pemdes sudah mendapatkan  pelatihan  berupa  bimtek  dari pendamping desa dan pemerintah desa. Bimtek yang  diberikan  dapat  berupa  sosialisasi  di tingkat  kecamatan  dan  kabupaten  serta bimbingan  dari  pendamping  desa  yang  turun ke desa-desa.
Terkait  dengan  permasalahan  yang terjadi,  kaur  keuangan  menjelaskan  bahwa e- filling khusus desa  belum dapat diterapkan di desa.  Selain  itu,  sosialisasi  yang  kurang tentang  peraturan  perpajakan  yang  baru  juga menjadi  persoalan.  Terakhir,  dokumentasi perpajakan  yang  terlalu  berat  di  desa  masih menjadi  persoalan  yang  harus  dipecahkan bersama dengan pemerintah pusat.
Kaur  Keuangan  Desa  Bojong  Kulur menjelaskan  bahwa  desa  sudah  mendapatkan pelatihan perpajakan dari Pemkab Bogor. Saat ini,  kaur  keuangan  sudah  berpendidikan sarjana bidang keuangan. Dalam pelaksanaannya,  perpajakan  yang  banyak terjadi  adalah  PPN  dan  PPh  dari  kegiatan belanja  modal.  Menurut  Kaur  Keuangan, sebelumnya pemdes hanya mencatat transaksi tanpa  menghitung  pajaknya.  Namun  setelah bergulirnya dana desa pemdes harus menghitungnya.
Pemdes dalam melakukan administrasi perpajakan  sudah  menggunakan  aplikasi Siskeudes  sebagai  alat  untuk  memasukkan data-data transaksi ke dalam system dan pajak yang  harus  dibayar  diperhitungkan  secara otomatis. Sebelumnya pemdes sudah mendapatkan  pelatihan  berupa  bimtek  baik dari  pendamping  desa  maupun  pemerintah kabupaten. Bimtek dapat berupa sosialisasi di tingkat  kecamatan  dan  kabupaten  serta bimbingan  dari  pendamping  yang  turun  ke desa-desa.
Terkait  dengan  permasalahan  yang terjadi,  kaur  keuangan  menjelaskan  bahwa pada  dasarnya  SDM  yang  direkrut  sudah sangat  memadai  karena  masih  muda  dan berpendidikan  tinggi  setara  S1.  Selain  itu, kebijakan  desa  yang  mendorong  kepatuhan pajak di desa dapat ditunjukkan dengan adanya desakan  dari  pemdes  untuk  meminta  faktur pajak kepada pihak ketiga pada saat terjadinya transaksi.  Terakhir,  kepatuhan  pihak  ketiga yang  harus  dijaga  agar  jangan  sampai  ada kekurangan bukti-bukti yang diperlukan desa.

## Hasil Penelitian
Dari hasil wawancara dan pengambilan data-data informasi perpajakan diatas diperoleh informasi sebagai berikut: Pengetahuan perpajakan dapat
diperoleh  dari  pendidikan  formal  melalui perkuliahan jurusan ekonomi maupun administrasi fiskal serta pendidikan non formal dari  lembaga-lembaga  konsultan  perpajakan swasta  maupun  pelatihan-pelatihan  yang diselenggarakan pemda dan KPP. Pengetahuan yang  diberikan  mencakup  jenis-jenis  pajak yang  ada  di  desa,  metode  pembukuan  dan
pencatatan, pelaporan dan
pertanggungjawaban.  Hal  tersebut  wajib dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan  dan  sanksi  administrasi.  Selain  itu, hal  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan penerimaan pajak dari desa. (Subandi, 2018)
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kaur Keuangan Desa, penulis menyimpulkan bahwa rata-rata pengetahuan perpajakan sudah sangat memadai.  Hal  ini  terlihat  dari  responden  di desa Babelan Kota, Setiadarma, Karangsatria, Limusnunggal dan Bojongkulur yang memiliki pendidikan sarjana ekonomi dapat memahami istilah-istilah  dasar  perpajakan  yang  ada  di desa. Selain itu, responden sudah mendapatkan pelatihan  yang  memadai  dan  cukup  untuk menjalankan  administrasi  perpajakan  di  desa dengan bantuan pemda setempat dan pendamping  desa.  Namun,  masih  perlu  digali kembali  mengenai  bedanya  antara  pajak daerah  dan  pajak  pusat  karena  masyarakat tidak paham akan hal tersebut dan bertanya ke aparat desa.
Kepala  desa  sebagai  pimpinan  yang menjalankan tugas sebagai administrator desa wajib mengatur dan membimbing aparaturnya agar  desa  yang  dipimpinnya  taat  adminstrasi dan hukum. Selain itu, kepala desa yang dipilih melalui  pemilihan  umum  harus  memiliki keteladanan yang dapat ditiru oleh masyarakat agar  memotivasi  untuk  melakukan  yang terbaik untuk desa (Lestari, 2015). Kepala desa juga  harus  melakukan  pengawasan  terhadap segala  bentuk  pekerjaan  yang  dilakukan aparaturnya  agar  tujuan  kegiatan  desa  dapat tercapai dengan sendirinya.
Dari hasil wawancara, penulis menemukan ada beberapa desa yang pemimpinnya belum paham pentingnya administrasi  perpajakan.  Seperti  contoh  di Desa  Setiadarma,  belum  ada  pengawasan terkait  dengan  pengelolaan  pajak  di  desanya terkait  dengan  kepatuhan  pembayaran  pajak. Sebaliknya,  di  Desa  Limusnunggal,  aparat desa turun langsung ke RT/RW mengingatkan kepada  warga  untuk  segera  membayarkan pajaknya. Selain itu, kepemimpinan yang kuat juga tercerminkan dari perekrutan anak  muda untuk  menjadi  bagian  aparat  desa  sesuai dengan  PP  Nomor  83  Tahun  2015  tentang
Perekrutan  Perangkat  Desa.  Di  Desa  Babelan Kota,  Karang  Satria  dan  Bojong  Kulur,  anak muda desa setempat yang sudah berpendidikan direkrut oleh desa untuk memberikan pengalaman yang didapatkannya untuk diaplikasikan.
Desa  dapat  menggunakan  siskeudes untuk  membantu  adminstrasi  desa  termasuk perpajakan  dan  meningkatkan  kinerja  desa. BPKP dalam presentasi yang berjudul “Pokok- Pokok  Perubahan  Sistem  Keuangan  Desa” yang  disampaikan  pada  rapat  dengan  Pusat Kajian  Akuntabilitas  Keuangan  Negara  DPR RI di Yogyakarta menjelaskan bahwa aplikasi tersebut  dapat  digunakan  untuk  membuat faktur pajak sesuai format dan mencetak faktur tersebut  untuk  dikirimkan  ke  KPP  setempat menggunakan pos. Selain itu, siskeudes dapat digunakan  untuk  membuat  RAB  sudah termasuk  pajak  yang  akan  disetujui  bersama BPD.  Apabila  ada  peraturan  perpajakan terbaru,  siskeudes  akan  diperbarui  mengikuti peraturan tersebut,
Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan  ada  beberapa  kondisi  yang dihadapi  oleh  desa  dalam  menerapkan siskeudes  untuk  menjalankan  administrasi perpajakan. Pertama, desa sudah menggunakan siskeudes namun belum menerapkan fungsi pajaknya. Hal ini terjadi di desa Setiadarma dimana Kaur sudah menggunakan  siskeudes  untuk  adminstrasi namun tidak menggunakannya untuk menghitung  pajak.  Kedua,  desa  sudah menggunakan siskeudes namun tidak sempurna.  Seperti  contoh  di  desa  Karang Satria,  Limusnunggal  dan  Bojong  Kulur dimana  Kaur  Keuangan  sudah  menggunakan dokumentasi  perpajakan  yang dihasilkan oleh siskeudes  namun  perhitungan  pajaknya  (PPh &  PPN)  masih  manual  sehingga  biaya  yang tertulis dalam faktur pajak adalah biaya bersih yang  sudah  dikurangi  pajak.    Ketiga,  desa sudah  menggunakan  siskeudes  dan  memakai fungsi  pajaknya.  Kondisi  ini  terjadi  di  Desa Babelan Kota yang Kaur Keuangannya sudah menggunakan  siskeudes  dan  perhitungan pajaknya sudah otomatis sesuai sistem.
Banyak  diantara  entitas  yang  menjadi lawan  transaksi  desa  adalah  UMKM  yang
bermukim  di  sekitar  desa  dan  melakukan pencatatan dalam transaksinya. Sehingga, desa dapat  kesulitan  dalam  mengumpulkan  bukti- bukti  transaksinya  untuk  memenuhi  syarat adminstrasi.  Hal  tersebut  diperparah  dengan pemahaman  perpajakan  WP  UMKM  yang relatif rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi dari DJP sendiri. (Klaudia, 2017) Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan kondisi entitas  yang  berada di sekitar  desa  sangat  mempengaruhi  teknis perpajakan  dikarenakan  banyak  dari  entitas merupakan  UMKM  yang  beromset  dibawah Rp4,8  Milyar  dan  menggunakan  metode pencatatan  dalam  transaksi  perpajakannya. UMKM  tersebut  terkadang  lupa  untuk memungut pajak atas transaksi yang dilakukannya. Seperti contoh, di desa Babelan Kota  dan  Bojong  Kulur  pemdes  banyak menggunakan jasa dari UMKM yang rata-rata memiliki  administrasi  yang  buruk  sehingga pemdes tidak mendapatkan bukti pungut/potong  yang  sesuai  dengan  ketentuan dan seringkali pemdes mendapatkan panggilan dari  KPP  setempat  untuk  menyelesaikan masalah tersebut. Sementara di desa Setiadarma, Karang Satria dan Limus Nunggal,  pemdes  tidak  melakukan  transaksi dengan  UMKM  sehingga  tidak  perlu  untuk memungut pajak dari UMKM.
Penyelesaian  masalah  oleh  aparatur desa  saat  ini  dapat  diselesaikan  dengan  tiga cara;  pertama,  kepala  desa  membawa  ke musyawarah desa kemudian dirapatkan Bersama  untuk  mencari  alternatif  solusinya lalu berikutnya keputusan
tersebut
disampaikan kepada masyarakat untuk dimusyawarahkan dan disepakati solusi bersama.  Menurut  Masuara,  Musyawarah tersebut  akan  efektif  jika  tidak  ada  pengaruh dari  BPD  dalam  pengambilan  keputusan. Kedua,  kepala  desa  membawa  permasalahan ini  ke  tingkat  kota/kabupaten  dalam  hal  ini Dinas Pembangunan Masyarakat Desa bekerja sama dengan Kantor Pajak setempat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketiga, kepala  desa  membawa  permasalahan  tersebut ke  Satgas  Dana  Desa  Kementerian  Desa  dan PDT  kemudian  satgas  bekerja  sama  dengan Dirjen  Pajak  untuk  membahas  penyelesaian
permasalahan tersebut kemudian akan disampaikan kepada desa.
Secara keseluruhan dari hasil wawancara, rata-rata masalah perpajakan yang terjadi di desa dapat diselesaikan oleh aparatur desa  sendiri  sehingga  tidak  perlu  meminta bantuan  dari  pihak  eksternal.  Sebagian  kecil permasalahan  yang  tidak  dapat  diselesaikan desa  akan  menggelar  musyawarah  desa bersama  dengan  BPD  untuk  bermusyawarah dan  bermufakat.  Jika  ada  kasus  khusus,  desa akan langsung melaporkan ke tingkat kementerian  tanpa  ke  Dinas  PMD  terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan kinerja Dinas PMD  yang  rendah  dan  SDM  yang  kurang memahami permasalahan (Kaaro, 2019)
Setelah  terjadinya  kasus  suap  di Pamekasan  yang  melibatkan  aparatur  desa, pemerintah  membentuk  Satgas  Dana  Desa yang bertujuan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan adanya penyalahgunaan dana desa sebelum dilimpahkan ke aparat hukum. Satgas tersebut melengkapi lembaga-lembaga yang sudah ada yaitu  BPK  dan  KPP  bekerja  sama  sebagai auditor  yang  melakukan  post  audit  atas pengelolaan  keuangan  dan  DPMD  sebagai atasan langsung desa yang mengetahui proses pembangunan desa.
Pengawasan dana desa sudah dilakukan  dari  hilir  (Kementerian)  ke  hulu (Desa) dengan melibatkan polisi dan kejaksaan agar  tidak  ada  lagi  pelanggaran  dalam penggunaan  dana  desa.  Model  pengawasan tersebut  dapat  berubah  mengikuti  perubahan peraturan dan kebijakan yang ada
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala Seksi  Pelayanan  KPP  Cibitung,  penulis mendapatkan  informasi  bahwa  pengawasan yang  dilakukan  KPP  dilakukan  dengan memperhitungkan  kontribusi  pajak  dari  desa tersebut  dengan  setoran  pajak  yang  masuk kedalam  KPP  tersebut  secara  keseluruhan. Dari data yang dihimpun KPP, 0,6% dari pajak yang dihimpun oleh KPP Cibitung merupakan pajak  dari  dana  desa  berupa  PPh  dan  PPN sehingga  pengawasan  yang  dilakukan  KPP hanya  sekadarnya  bila  ada  anggaran  dan sumber  daya  manusia.  Selain  itu,  KPP  dalam melakukan  pengawasan  terkait  dengan  pajak
belum  berkoordinasi  dengan  BPK  dan Inspektorat  daerah  sebagai  pihak  yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pelaksana sehingga berjalan sendiri-sendiri.
Dari  telaah  atas  dokumen,  banyak lembaga  yang  dibentuk  pemerintah  untuk menyelesaikan  permasalahan  dana  desa. Namun,  masih  terdapat  hambatan  seperti kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan  terlebih  apabila  daerah  tersebut memiliki jumlah desa yang banyak. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk bidang pengawasan  menjadi  penghambat  utama dalam  menjalankan  monitoring  ke  desa-desa yang berada di pelosok daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  bab-bab sebelumnya  maka  dapat  ditarik  kesimpulan Permasalahan  yang  terjadi  pada  perpajakan desa  berasal  dari  dua  sisi  yaitu  sisi  internal dalam hal ini kepala desa dan aparaturnya dan sisi  eksternal  dalam  hal  ini  pemerintah  dan UMKM  yang  memiliki  kepentingan  di  desa. Kepala  desa  sebagai  orang  yang  memiliki kekuatan  untuk  menggerakan  masyarakat harus  memiliki  kepedulian  yang  tinggi  untuk menjaga administrasi perpajakan dengan baik. Salah satu bentuk kepedulian kepala desa yang dapat  dicontoh  adalah  merekrut  pegawai- pegawai  yang  berkompetensi  di  bidang keuangan dan bersih dari korupsi.
Orang-orang  yang  ditugaskan  sebagai pengelola  keuangan  desa  rata-rata  sudah memiliki  pendidikan  yang  tinggi  setara  D3 atau  S1.  Hal  tersebut  tentunya  menjadi  nilai tambah  bagi  penatausahaan  keuangan  bila dibandingkan  dengan  desa  lain.  Selain  itu, umumnya  pengelola  keuangan  desa  adalah anak  muda  yang  direkrut  oleh  kepala  desa untuk  menjalankan  fungsinya.  Anak  muda masih memiliki kesempatan untuk berkembang  lebih  pesat  melalui  pelatihan- pelatihan  dan  bimtek  dan  dapat  berdampak positif bagi desa.
Selain itu, adanya peraturan perpajakan yang  mewajibkan  adanya  NPWP  bagi  PKP menambah beban bagi desa untuk melaksanakan  administrasi  perpajakannya karena  ada  beberapa  usaha  yang  melakukan
transaksi  dengan  desa  merupakan  UMKM yang  belum  tentu  memiliki  NPWP.  Dan, pertanggungjawaban  atas  perpajakan  desa melalui  penyerahan  SPT  terlalu  merepotkan bagi  sebagian  desa  yang  mengeluhkan  sangat banyak informasi yang harus dimasukkan dan dokumen pendukung yang disertakan terkadang terlalu banyak.
Adanya Siskeudes yang sederhana dan mudah dipahami oleh perangkat desa ternyata masih  menyisakan  masalah  yaitu  belum adanya perhitungan nilai pajak dalam aplikasi sehingga  apabila  dimasukkan  kedalam  sistem harga  yang  dihitung  belum  termasuk  pajak. Selain  itu,  kendala  teknis  seperti  server  yang down  dan  sinyal  internet  yang  lemah  di  desa menyebabkan  desa  harus  kembali  ke  format pelaporan yang manual.
Masalah  perpajakan  yang  terjadi  di desa  sudah  dapat  diselesaikan  oleh  aparatur desa.  Masalah  yang  timbul  adalah  masalah yang berkaitan dengan perhitungan pajak yang manual  sebelum  dimasukkan  kedalam  sistem dan permasalahan administrasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan desa.
Upaya pemerintah untuk mencegah permasalahan  berulang  melalui  kegiatan pengawasan atas dana desa yang dilaksanakan oleh  badan/dinas  dibawahnya  belum  berjalan dengan optimal dikarenakan adanya keterbatasan dari instansi yang berkepentingan melakukan pengawasan. Selain itu, keterbatasan  sumber  daya  manusia  untuk melakukan pengawasan berimbas pada kemampuan pengawasan.
Saran  yang  diberikan  mencakup  beberapa aspek permasalahan dan bersifat lintas instansi yaitu  Kepala  desa  perlu  merekrut  anak  buah dengan  kualifikasi  pendidikan  yang  sesuai berlatar  belakang  ekonomi.  Kepala  desa  juga harus menerbitkan peraturan yang mewajibkan semua  pihak  yang  berhubungan  langsung dengan  desa  agar  membayar  pajak  dan melaporkan kegiatannya kepada desa. Sementara  itu,  Kementerian  Keuangan  harus menyederhanakan  administrasi  perpajakan khususnya pada UMKM dan desa. Selain  itu, BPKP  sebagai  pemilik  siskeudes  harus menambahkan  perhitungan  pajak  kedalam
perhitungan pembayaran di aplikasi mengikuti peraturan  terbaru  pada  pembaruan  aplikasi  di masa datang.
BMD  perlu  memperkuat  internalnya dengan  diisi  oleh  beragam  latar  belakang masyarakat  agar  penyelesaian  permasalahan dapat tercapai dan mewakili aspirasi masyarakat  desa.  Dan,  Dinas  PMD  perlu melatih stafnya agar dapat melayani pengaduan  masyarakat  dengan  baik  dan membuka  layanan  pengaduan  khusus  desa. Selain itu, Satgas dana desa perlu menerjunkan tim ke Dinas-dinas di daerah untuk mengumpulkan permasalahan yang masuk dan diselesaikan di tingkat daerah.
Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat himbauan tentang perlunya pemeriksaan pajak di desa terutama di daerah non-industri untuk melihat potensi perpajakan di  daerah  tersebut  dan  memberikan  reward kepada  daerah  yang  melakukan  kewajiban perpajakannya dengan baik. Dan, Dinas PMD perlu  menggandeng  Inspektorat  dan  KPP dalam melakukan pengawasan melalui pemeriksaan  secara  serentak. Selain  itu,  BPK perlu  mengadakan  audit  dana  desa  khusus perpajakan  di  daerah-daerah  yang  belum bertumbuh. Terakhir, lembaga-lembaga tersebut  harus  menyisihkan  anggaran  untuk pengawasan  lebih  banyak  di  tahun-tahun mendatang.
Penelitian ini diharapkan dapat membuka pemahaman mengenai sisi perpajakan  dari  dana  desa  yang  belum diketahui  oleh  publik.  Implikasi  penelitian dapat  berupa  teoritis  dan  praktis.  Secara teoritis,  literatur  mengenai  perpajakan  dapat diperluas  pembahasannya  dengan  berfokus pada aspek internal dan eksternal Pemerintah Desa sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi  peningkatan  pajak  dari  desa. Sementara  secara  praktis,  perpajakan  atas desa  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk mengawasi  pembangunan  desa  dari  sisi pengelolaan keuangan.
Dari  hasil  penelitian  diatas,  maka penulis menyarankan agar memperluas obyek penelitian  dengan  menambahkan  desa  di wilayah  Indonesia  Timur  dan  desa  dengan
kategori desa sangat tertinggal dan tertinggal sesuai dengan Indeks Desa Membangun.

## DAFTAR PUSTAKA
BPK  RI,  2017.  LHP  Atas  LK  Kabupaten Bekasi. Jakarta: Badan Pemeriksa
Keuangan BPK  RI,  2017.  LHP  Atas  LK  Kabupaten Bogor. Jakarta: Badan Pemeriksa
Keuangan
BPK  RI,  2016  LHP  DTT  Atas  Pengelolaan
Keuangan Desa Pada Kabupaten Brebes. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
BPK  RI,  2016.  LHP  DTT  Atas  Pengelolaan
Keuangan Desa Pada Kabupaten Grobogan.  Jakarta:  Badan  Pemeriksa Keuangan
BPK  RI,  2016.  LHP  DTT  Atas  Pengelolaan
Keuangan Desa Pada Kabupaten Jepara. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan BPK  RI,  2016.  LHP  DTT  Atas  Pengelolaan
Keuangan Desa Pada Kabupaten Karangasem.  Jakarta:  Badan  Pemeriksa Keuangan BPK  RI,  2016.  LHP  DTT  Atas  Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Situbondo.  Jakarta:  Badan  Pemeriksa Keuangan BPK  RI,  2016.  LHP  DTT  Atas  Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Temanggung. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
BPK  RI,  2017.  LHP  DTT  Atas  Pengelolaan Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2016  dan 2017  (Semester  I)  Pada  Pemerintah Kabupaten  Banggai.  Jakarta:  Badan Pemeriksa Keuangan
BPK  RI,  2017.  LHP  DTT  Atas  Pengelolaan
Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2016  Dan 2017  (Semester  I)  Pada  Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Jakarta:
Badan Pemeriksa Keuangan
BPK  RI,  2017.  LHP  DTT  Atas  Pengelolaan
Dana Desa Pada Pemerintah Kabupaten Rote  Ndao.  Jakarta:  Badan  Pemeriksa Keuangan
BPK RI, 2017. LHP  DTT Atas Belanja Dana Desa  Tahun  Anggaran  2016  S.D  2017
Pada  Pemerintah  Kabupaten  Pohuwato. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan BPK  RI  2018.  LHP  DTT  Atas  Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten  Lombok  Tengah  TA  2017 dan  2018  (s.d.  Semester  I).  Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
BPK  RI,  2018.  LHP  DTT  Atas  Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa TA 2017 dan 2018
(s.d.  Semester  I).  Jakarta:  Badan Pemeriksa Keuangan
BPK  RI,  2018.  LHP  Kinerja  atas  Efektivitas
Pembangunan  Desa  pada  Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran  2017-  Semester  I  2018  di Tamiang Layang. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
Gunawan, Ricky Indra, Tjahnulin Dumai, dan Siswidiyanto. 2017. Analisis Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di  Desa  Pandanlandung  Kabupaten Malang).  Jurnal  Administrasi  Publik (JAP), Vol 1, No.1. Malang: Universitas Brawijaya
Haryani,  D.,  &  Matondang,  A.  (2016).  Peran Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)
Dalam  Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  di  Desa  Melati  II Kecamatan  Perbaungan.  Jurnal  Ilmu Adminstrasi Publik, 4(1), 74–85. http://bisnis.liputan6.com/read/2343121/kons ultasi-pajak-bagaimana-ketentuan- pajak-dana-desa diakses pada tanggal 22 November Pukul 16.22 https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artik el/417-artikel-perimbangan- keuangan/23373-perencanaan-dan- penganggaran-keuangan-desa diakses pada tanggal 17 Januari pukul 16.51
https://jatim.antaranews.com/berita/245497/e nam-desa-kabupaten-malang-raih- penghargaan-pajak-dd-add-djp-jatim-iii diakses  pada  tanggal  13  Maret  pukul
9.39
https://nasional.kompas.com/read/2017/08/19/ 19552541/anggaran-untuk-pengawasan- dana-desa-akan-ditingkatkan diakses pada tanggal 26 Mei pukul 14.00
https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw- sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi- dana-desa diakses pada tanggal 14 April pukul 15.06 https://www.pajak.go.id/artikel/simplifikasi- regulasi-pajak-untuk-umkm diakses pada tanggal 12 April pukul 10.12
http://rri.co.id/post/berita/363233/daerah/pulu han_desa_di_bondowoso_jawa_timur_t erancam_tak_peroleh_alokasi_dana_des a.html  diakses  pada  tanggal  13  Maret pukul 9.27
https://solo.tribunnews.com/2018/09/05/alasa n-anak-anak-muda-dipilih-jadi- perangkat-desa-di-karanganyar  diakses pada tanggal 13 April pukul 10.07 Klaudia, S., Riwayanti, D. R., & Aminatunnisa. (2017). Menggali
Realitas Kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.  Jurnal  Penelitian  teori  & Terapan Akuntansi, 2(1), 49–64.
Lestari,  Dewi.  2015.  Kepemimpinan  Kepala Desa  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran Masyarakat  Untuk  Membayar  Pajak Bumi  Dan  Bangunan  (PBB)  di  Desa Andong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Transformasi, Vol. II,
Lovihan,  S.  (2011).  Pengaruh  Kesadaran Membayar  Pajak,  Pengetahuan  Dan Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  Dan Kualitas  Layanan  Terhadap  Kemauan Membayar  Pajak  Wajib  Orang  Pribadi Di Kota Tomohon.
Mardiasmo,  2016.  Perpajakan  Edisi  Terbaru Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi Masuara, R. (n.d.). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa (Suatu  Studi  Di  Desa  Bolangitang  Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Universitas Sam Ratulangi. Nawawi, M.Bahrun. 2017. Perpajakan Bendahara  Desa.  Jakarta:  Penerbit Indeks Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84 Tahun 2015 Tentang Susunan
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintah Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan /Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara  Pengeluaran  Satuan  Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  83  Tahun  2015 tentang Perekrutan Aparatur Desa
Priyatun,  I.  (2016).  Pengawasan  Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan. Universitas Negeri Lampung. Lampung Rahmawati  &  Haris,  Deden  Muhammad. 2014.  Analisis  Kepatuhan  Masyarakat Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan Bangunan Di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Serang
Riyadi,  S.  I.  (2018).  Pengaruh  Kesuksesan Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa Terhadap Kinerja Pengguna.
Saputro,  R.,  Sudjana,  N.,  &  Azizah,  D.  F.
(2014).  Efektivitas  Penerimaan  Pajak
Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan  Penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Jurnal  Mahasiswa
Perpajakan, Vol 2, No, 1–10.
Sujarweni, V.Wiratna. 2015. Akuntansi Desa.
Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press Tim  Visi  Yustisia,  2016.  Pedoman  Resmi Petunjuk  Pelaksanaan  Dana  Desa. Jakarta: Tim Visi Yustisia Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  6
Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  28 Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  28
Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Kepatuhan  Pajak  Bendahara  Desa  Di Kota  Batu.  Berkala  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia, 03(01), 1–16.
Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian  Bisnis.
Bandung: Alfabeta.
Sulina,  G.  A.  T.,  Wahyuni,  M.  A.,  &
Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa  Kaba-kaba,  Kecamatan  Kediri, Kabupaten  Tabanan).  e-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2).
Yanuar,  K.  N.,  &  Setyawanti,  D.  (2017).
Pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Desa Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen,
Kabupaten  Klaten.  Kiat  Bisnis,  6(5), 461–469.