## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasiona

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hutan  Mangrove  Pada  Areal  Pesisir Pantai
Ricky  Marthin  Wattimena 1* ,  Wilshen  Leatemia 2 ,  Lucia  Charlota  Octovina Tahamata 3
1 Fakultas Hukum PSDKU Universitas Pattimura, Aru, Indonesia 2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
: jermanricky691@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxx
Info Artikel Abstract Keywords: Mangrove Forest; Coastal
Area; Protection.
Introductioan: One of the potentials of mangrove forests  is to prevent coastal abrasion. With the existence of mangrove forests, erosion of coastal areas during the rainy season can be minimized. Besides that, mangroves can also be an ecosystem for crabs and various other types of fish. However, in the course of development, many times mangrove forests are converted and  also  destroyed  because  of  development  interests  by  individuals  and development companies.
Purposes of the Research: The purpose of this article is to find out how to regulate the management of coastal areas and how to protect the law against mangrove forest areas on the coast of Piru Village, West Seram Regency .
Methods of the Research: This research is a normative research using a statutory approach with sources of legal materials used are primary legal materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials  with qualitative analysis.
Results  of  the  Research: The  results  of  the  study  found  that  the regulation related to the management of coastal areas is regulated in Law No. 1 of 2014 and in its implementation in the field there is still damage to mangrove forests, especially in the coastal area of  Piru Village, West Seram  Regency  and  is  detrimental  to  coastal  communities  because  the coastal area is an area that should protected because it is important for the sustainability of the community in the area.

## Abstrak
Kata Kunci: Hutan Mangrove; Wilayah
Pesisir; Perlidungan .
Latar Belakang: Salah satu potensi hutan mangrove adalah sebagai pencegah  abrasi  pantai.  Dengan  adanya  hutan  mangrove  maka pengikisan  areal  pantai  pada  saat  musim  penghujan  dapat  di minimalisir selain itu mangrove juga dapat menjadi ekosistem bagi kepiting  dan  berbagai  jenis  ikan  lainnya.  Namun  dalam perkembangan pembangunan, banyak kali hutan mangrove di alih fungsikan  dan  juga  di  hancurkan  karena  kepentingan pembangunan  oleh  orang  perorangan maupun  perusahan pengembang.
Tujuan  Penelitian: Tujuan  penulisan  ini  adalah  menganalisis pengaturan  tentang  pengelolaan  wilyah  pesisir  dan  bagaimana perlindungan hukum terhadap kawasan hutan mangrove di pesisir desa piru kabupaten seram bagian barat .
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dengan sumber  bahan  hukum  yang  di  gunakan  adalah  bahan  hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis kualitatif.
Hasil  Penelitian: Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  pengaturan terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam UU No 1 Tahun 2014 dan dalam implemenasinya di lapangan masih adanya pengrusakan hutan mangrove terkhususnya pada kawasan pesisir pantai Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat dan merugikan masyarakat  pesisir  karena  wilayah  pesisir  tersebut  merupakan daerah  yang  seharusnya  dilindungi  karena  mempunyai  penting bagi keberlangsungan masyarakat di daerah tersebut.

## A. PENDAHULUAN
Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam itu sendiri. alam dapat di lihat sebagai Satu jalinan sistim kehidupan yang saling kait- mengait atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya 1 . Pada pasal 28H Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah di atur bahwa lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi  setiap  warga  negara  Indonesia. Senyatanya  kualitas  lingkungan  hidup  yang  semakin  menurun  telah  mengancam kelangsungan  perikihdupan  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya,  sehingga  perl dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan  konsisten  oleh  semua  pemangku  kepentingan.  Terlebih  berhadapan  dnegan pemanasan  global  yang  smeakin  meningkat  mengakibatkan  perubahan  iklim sehingga  memperparah  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup,  karena  itu  perlu dilakukan  perlindunga  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup 2 .  Masalah  lingkungan hidup  pada  intinya  adalah  menemukan  cara-cara  yang  harus  dijalankan  untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi  kehidupan  yang  tentram,  damai  dan  sejahtera.  Karena  itu  tindakan  yang mencemari  lingkungan  hidup  sama  artinya  dengan  mematikan  hidup  itu  sendiri. 3 Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan manusia terhadap sumberdaya alam secara otomatis juga bertambah yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan atau kelangkaan sumberdaya di sebabkan oleh pertambahan penduduk. 4
Perkembangan kebutuhan manusia selalu tergantung kepada persedian alam di mana manusia menjadi satu-satunya pengguna tertinggi dari alam,  baik hasil alam yang ada di laut maupun hasil alam yang ada di darat. Salah satu kekayaan alam yang ada d darat yang paling banyak di buru oleh manusia adalah hutan. Hutan merupakan satu wilayah yang menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon dan jenis tanaman lain.
Hutan juga dapat di kategorikan sebagai ekosistem yang menjadi tempat hidup dan berinteraksi bagi hewan maupun tumbu-tumbuhan. Hutan terbagi menjadi tiga
1 Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan: Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 23.
2 Ibid , h.23
3 Niniek  Suparni, Pelestarian,  Pengelolaan  Dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan (Jakarta:  Sinar Grafika, 1994), h. 28.
4 Bruce Mitchell, B. Setiawan, and Dwita Hadi Rahmi, Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), h. 10.
bagian  yakni bagian atas, bagian permukaan tanah dan bagian di bawah tanah. Di bagian atas hutan terdapat kanopi alami yakni dedaunan pohon yang tumbuh lembat. Di  permukaan  tanah  hutan  terdapat  guguran  daun-  daun  kering  serta  ditumbuhi semak-  semak  dan  rerumhutan.  Sedangkan  di  bagian  bawah  tanah  hutan  terdapat unsur hara, akar tanaman, sumber mata air dan juga dihuni mikro organisme.
Hutan terbagi juga atas beberapa macam jenis hutanHutan bisa ditemukan di wilayah dengan iklim tropis, dataran rendah dan juga dataran tinggi: Jenis Jenis Hutan berdasarkan  iklim.  Terdapat  berbagai  jenis  hutan  diantaranya  adalah hutan gugur, hutan  sabana, hutan  heterogen, hutan  homogen, hutan  mangrove, hutan buatan dan hutan hujan tropis dan hutan mangrove. Indonesia sebagai negara yang berada  di  garis  khatulistiwa  mempunyai  hutan  hujan  tropis  yang  selalu  lembab sepanjang tahun. Keanekaragaman hayati yang berada di dalam hutan hujan tropis sangatlah tinggi. Hal ini menjadi potensi sumber daya alam tersendiri bagi Indonesia selain  hutan  hujan tropis  juga  terdapat  hutan  mangrove  yang  tumbuh  di  daerah pesisir pantai.
Salah  satu  potensi  hutan  mangrove  adalah  sebagai  pencegah  abrasi  pantai. Dengan  adanya  hutan  mangrove  maka  pengikisan  areal  pantai  pada  saat  musim penghujan  dapat  di  minimalisir  selain  itu  mangrove  juga  dapat  menjadi  ekosistem bagi  kepiting  dan  berbagai  jenis  ikan  lainnya.  Namun  dalam  perkembangan pembangunan, banyak kali hutan mangrove di alih fungsikan dan juga di hancurkan karena  kepentingan  pembangunan  oleh  orang  perorangan  maupun  perusahan pengembang.
Hal  ini  pun  terjadi  pada  Desa  Piru  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat,  di  mana sepanjang pantai pada pesisir dusun waihatu desa piru Seram Bagian Barat, ekosistem mangrove  di  hancurkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk mengejar keuntungn pribadi padahal di dalam Undang-undang pengelolaan pesisir Hutan mangrove di lindungi.
Fakta  inilah  yang  mendorong  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  terkait dengan  Bagaimana  pengaturan  pemanfaatan  wilayah  pesisir  berdasarkan  Undang- undang  dan  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  wilayah  pesisir  Dusun Waihatu Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan sumber bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  dengan  analisis kwalitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan tidak  hanya  mendatangkan sejumlah dampak positif (manfaat) bagi  kelangsungan  kehidupan  manusia  dan  lingkungan  hidup  tetapi  dalam  waktu yang  bersamaan  juga  sekaligus  dapat  mendatangkan  sejumlah  ancaman  bagi
kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. 5 Bahaya yang senantiasa yang mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan  lingkungan.  Ekosistem  dari  suatu  lingkungan  dapat  terganggu kelestariannya  oleh  karena  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Istilah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup tesebut seringkali di campuradukan padahal di antara keduannya memiliki realitas sendiri-sendiri sebagai berikut:
1) Pencemaran  adalah  suatu  keadaan  dalam  mana  suatu  zat  atau  energy diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses  alam  sendiri  dalam  konsentrasi  sedemikian  rupa,  hingga menyebabkan  terjadinya  perubahan  dalam  keadaan  termaksud  yang mengakibatkan  lingkungan  itu  tidak  berfungsi  seperti  semula  dalam  arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. 6
2) Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbukan perubahan langsung dan tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 7
P erkembangannya  istilah  “pencemaran li ngkungan”  mengalami  kekhususan sebagaimana  berikut:  pencemaran  air,  pencemaran  daratan,  pencemaran  laut, pencemaran udara, pencemaran angkasa, pencemaran pandangan, pencemaran rasa pencemaran kebudayaan.
Pencemaan lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk:
1) Kerugian ekonomi dan sosial
2) Gangguan kesehatan
Sementara menurut golongannya pencemaran itu dapat di bagi atas:
1) Kronis di mana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat
2) Kejutan  (akut)  kerusakan  mendadak  dan  berat  biasanya  timbul  dari kecelakaan
3) Berbahaya dengan kondisi biologis berat dan dalam hal ada radioaktif terjadi kerusakan genetis dan
4) Katastrofis  di  sini  kematian  organisme  hidup  banyak  dan  mungkin organisme ini punah.
Selain itu kerusakan lingkungan dapat juga di artikan sebagai proses penurunan atau kemunduran mutu lingkungan. Penurunan atau kemunduran mutu lingkuangan ini  di  tandai  dengan  hilangnya  sumberdaya  tanah,  air,  udara,  punahnya  flora  dan fauna liar serta kerusakan ekosistem. Penyebab kerusakan lingkungan dapat di bagi menjadi dua faktor:

## 1) Akibat peristiwa alam
Banjir,  abrasi,  letusan  gunung  berapi,  putting  beliung,  gempa  bumi  dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana inilah yang menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam
5 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup DanPembangunan (Jakarta: Djambatan, 1994), h. 150-152.
6 Erwin, Hukum Lingkungan: Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup. Op. Cit. h. 28.
7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tetapi bila di teliti bencana-bencana seperti ini bisa juga terjadi akibat ulah manusia.
2) Akibat ulah manusia
Kerusakan  akibat  ulah  manusia  justru  lebih  besar  dari  bencana  alam mengingat kerusakan yang terjadi dapat berlangsung secara terus menerus dan cenderung meningkat, kerusakan ini umumnya terjadi akibat ulah dari manusia yang tidak ramah dengan lingkungan. Seperti pencemaran tanah, alih fungsi hutan dan pengrusakan hutan.
Kasus yang terjadi di Desa Piru kabupaten seram bagian barat di mana tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan juga Pemerintah Desa Piru areal pesisir pantai dari Dusun Hatu di hancurkan oleh salah satu perusahaan yang berdiam di sana dengan cara melakukan pembabatan kawasan hutan mangrove di areal pantai dusun hatu dengan alasan yang tidak jelas. Sejak tahun 2018 perusahan membeli tanah pada areal dusun hatu seluas 3,4 HA kemudian tanah pada areal ini di ratakan.  Akan  tetapi  areal  mangrove  yang  sudah  berada  pada  kawasan  perairan pantai  pada  dusun  hatu  ini  juga  termasuk  di  ratakan  bukan  hanya  itu  sisa  pohon mangrove  yang  sudah  di  tebang  pun  di  cungkil  hingga  ke  akar  sehingga mengakibatkan mangrove sudah tidak dapat tumbuh kembali dengan maksimal pada areal ini. Akibat lain dari penggusuran ini yaitu rusaknya habitat kepiting bakau dan ikan jenis mangrove jeack yang biasanya menjadikan akar-akar bakau sebagai tempat bertelur dan berlindung
Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan laut dan daratan. Kondisi tersebut menyebabkan  wilayah  pesisir  mendapatkan  tekanan  dari  berbagai  aktivitas  dan fenomena di darat maupun di laut. Fenomena yang terjadi di daratan antara lain abrasi, banjir  dan  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yaitu  pembangunan permukiman,  pembabatan  hutan  untuk  persawahan,  pembangunan  tambak  dan sebagai  yang  pada  akhirnya  memberi  dampak  pada  ekosistem  pantai. 8 Perairan pesisir merupakan wilayah sangat produktif. Namun di balik potensi tersebut sering munculnya  masalah  yaitu  dambak  negatif  bagi  potensi  sumberdaya  alam  bahari akibat  adanya  pembangunan.  Aktifitas  manusia  dalam  pemanfaatan  sumberdaya alam  di  atasnya  seperti  pertanian,  petambangan,  navigasi,  pariwisata  serta pembangunan  yang  seringkali  menjadi  masalah  sehingga  manfaat  dan  nilai  guna ekosistem  menjadi  menurun.  Sebagai  negara  hukum  pelaksanaan  sistem pengembangan  wilayah  pesisir  dan  laut  sebagai  bagian  dari  sistem  pembangunan yang berkelanjutan harus sesuai dengan norma dan di beri dasar hukum yang jelas, tegas  dan  menyeluruh  guna  menjamin  kepastian  hukum  bagi  upaya  pengelolaan wilayah  pesisir.  Selain  itu,  Cobb  (1992)  juga  ber-pendapat  bahwa  untuk menyeimbang-kan kepentingan ekonomi dan kepentin-gan ekologis maka seharusnya ditengahi  oleh  pembentukan  kebijakan  pemerintah  yang  tertuang  dalam  suatu dokumen  kebijakan 9 .  Berangkat  dari  hal  tersebut,  peranan  hukum  dan  dokumen- dokumen kebijakan merupakan suatu hal yang penting untuk mengakomodir arah kebi-jakan pembangunan yang berlandaskan konsep keadilan lingkungan.
8 Hastuti,  “Wilayah  Pesisir  Dan Fenomena- Fenomena  Yang  Terjadi  Di  Pantai”  (Universitas Hassanudin, 2012).
9 John B Cobb, Sustainability: Economics, Ecology, and Justice (New York: Orbis Books, 1992), h. 58.
Pasal  33  ayat  3  Undang-undang  1945  menyebutkan  bahwa  bumi  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan yang maha Esa dan  di  kuasai  oleh  negara  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pasal  ini bermaksud  bahwa  pendayagunaan  kekayaan  alam  di  maksudkan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  dengan  tetap  memperhatikan  kelestarian  dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal setempat, serta penataan ruang yang pengusahaannya di atur lewat ketentuan perundang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  PWK-PK  dalam  pasal  tiga tentang asas dan tujuan menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pilau kecil harus berasaskan
1) Keberlangsungan
2) Kepastian hukum
3) Kemitraan
4) Pemerataan
5) Peran serta masyarakat
6) Keterbukaan
7) Desentralisasi
8) Keadilan
9) Konsistensi
10) Keterpaduan
11) keberlanjutan
Asas keberlanjutan diterapkan agar:
1) pemanfaatan  sumber  daya  tidak  melebihi  kemampuan  regenerasi  sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir
2) pemanfaatan  Sumber  Daya  Pesisir  saat  ini  tidak  boleh  mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan
3) pemanfaatan  sumber  daya  yang  belum  diketahui  dampaknya  harus dilakukan  secara  hati-hati  dan  didukung  oleh  penelitian  ilmiah  yang memadai.
Asas  kepastian  hukum  diperlukan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  yang mengatur  pengelolaan  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  secara  jelas  dan dapat  dimengerti  dan  ditaati  oleh  semua  pemangku  kepentingan;  serta  keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Asas kemitraan merupakan  kesepakatan  kerja  sama  antarpihak  yang  berkepentingan  berkaitan dengan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Asas  pemerataan ditujukan  pada  manfaat  ekonomi  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.
Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:
1) agar  masyarakat  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  mempunyai  peran  dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2) memiliki  informasi  yang  terbuka  untuk  mengetahui  kebijaksanaan pemerintah  dan  mempunyai  akses  yang  cukup  untuk  memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil
3) menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut
4) memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.
Asas  Keterbukaan  dimaksudkan  adanya  keterbukaan  bagi  masyarakat  untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  dari  tahap  perencanan,  pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Asas Desentralisasi merupakan penyerahan  wewenang  pemerintahan  dari  Pemerintah  kepada  Pemerintah  Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Asas  Keadilan  merupakan  asas  yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang- wenang  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Asas Konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian,  dan  pengawasan  untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang telah diakreditasi.
Asas Keterpaduan dikembangkan dengan:
1) mengintegrasikan  kebijakan  dengan  perencanaan  berbagai  sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah;dan
2) mengintegrasikan  ekosistem  darat  dengan  ekosistem  laut  berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.
Asas Keberlanjutan diterapkan agar:
1) pemanfaatan  sumber  daya  tidak  melebihi  kemampuan  regenerasi  sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir;
2) pemanfaatan  Sumber  Daya  Pesisir  saat  ini  tidak  boleh  mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan
3) pemanfaatan  sumber  daya  yang  belum  diketahui  dampaknya  harus dilakukan  secara  hati-hati  dan  didukung  oleh  penelitian  ilmiah  yang memadai.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang – Undang Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. UU  Nomor  1 Tahun  2014  menegaskan    bahwa  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau  -  Pulau  Kecil  adalah  suatu  pengoordinasian  perencanaan,  pemanfaatan, pengawasan,  dan  pengendalian  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  antarsektor,  antara  ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan demikian di butuhkan keterlibatan dan kordinasi lintas
sector untuk mengawal proses pengelolaan wiyah pesisir terutama yang berada pada wilayah-pulau-pulau  kecil.  Undang-undang  No  23  tahun  2014  tentang  Otonomi Daerah  di  mana  izin  pengelolaan  wilayah  pesisir  berada  di  tangan  Pemerintah Provinsi sedangkan tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil izin Pengelolaan wilayah pesisir dapat di lakukan oleh Pemerintah Daerah.
Agenda  21  indonesia,  dalam  agenda  ini  Indonesi  telah  menerima  agenda  21 global  sebagai  persetujuan  tidak  mengikat  hasil  konverensi  unced  1992  dan menjadikannya  pedoman  dasar  bagi  penyelenggaraan  dan  penyusunan  kebijakan lingkungan dan pembangunan. Ketentuan bab 18 dalam agenda 21 indonesia tentang pengelolaan  wilayah  pesisir  menjadi  sangat  penting  karena  kondisi  lingkungan perairan wilayah laut membutuhkan penanganan khusus. Penanganan khusus pada wilayah laut meliputi aspek keterpaduan dan kewenangan kelembagaan sehingga di harapkan sumberdaya yang berada di kawasan ini dapat menjadi produk unggulan dalam pembangunan bangsa
Deklarasi Bunaken 1998 oleh presiden B.J. Habibi Deklarasi ini merupakan salah satu tonggak pembangunan kelautan Indonesia dan merupakan upaya kembali untuk memanfaatkan laut setelah pembangunan pada era sebelumnya lebih berfokus pada daratan.  Deklarasi  ini  terbentuk  dengan  harapan  bahwa  ada  perhatian  dari pemerintah dan masyarakat terhadap pengembangan pemenfaatan dan pemeliharaan perkembangan  kelautan  di  indonesia.  Sebagai  negara  hukum  pelaksanaan  sistem pengembangan  wilayah  pesisir  dan  laut  sebagai  bagian  dari  sistem  pembangunan yang berkelanjutan harus sesuai dengan norma dan di beri dasar hukum yang jelas, tegas  dan  menyeluruh  guna  menjamin  kepastian  hukum  bagi  upaya  pengelolaan wilayah pesisir
Terkait dengan pengrusakan hutan mangrove di pesisir    dusun hatu desa piru kabupaten  Seram  bagian  barat  penulis  berpendapat  bahwa    tindakan  destruktif terjadi  karena  ketidaktahuan  dan  ketidaksadaran  bahwa  kegiatan  yang  di  lakukan mengancam  kesinambungan  sumberdaya  pesisir  dan  lautan,  rendahnya  kesadaran atau  ketidaktahuan  bahwa  kegiatan  yang  bersifat  destruktif  akan  mengancam keseimbangan sumberdaya alam yang menjadi pemicu kerusakan lingkungan seperti hutan  mangrove.  Dalam  pengelolaan  hutan  mangrove  pada  wilayah  pesisir  pantai desa  piru  masyarakat  desa  memiliki  kewenangan  untuk  berpartisipasi  baik  dalam pengendalian  maupun  dalam  hal  pengawasan  dengan  cara  dapat  menyampaikan laporan  kepada  pihak  berwajib  setiap  kejadian  yang  berpotensi  dapat  mengancam keberlangsungan ekosistem mangrove pada pesisir desa. Salah satu cara yang perlu dilakukan  mengajak  seluruh  pihak  termasuk  masyarakat  untuk  bersama-sama menjaga lingkungan pesisir. Langkah pemberdayaan masyarakat guna memunculkan kesadaran perlu diberikan karena akan menjamin terciptanya pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. 10
Selain itu peran serta Pemerintah Daerah bersama semua elemen masyarakat menjadi hal yang penting seperti tergambar dalam Undang-undang nomor 27 tahun
10 Herry  Fitriansah,  “Keberlanjutan  Pengelolaan  Lingkungan  Pesisir  Melalui  Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai,” Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota 8, no. 4 (2012): 360 – 70, https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6492.
2007 Jo Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di mana untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau  kecil  secara  terpadu  dan  berkelanjutan,  di  lakukan  pengawasan dan/atau  pengendalian  terhadap  pelaksanaan  ketentuan  di  bidang  pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan  di  beri  wewenang  kepolisian  khusus.  Selain  itu  pengawasan  dan  atau pengendalian  di  atas  di  lakukan  oleh  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang menangani  bidang  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  sesuai  sifat pekerjaan yang di milikinya.
Pejabat  pegawai  negeri  tertentu  sebagai  mana  di  maksud  diatas  berwenang untuk:
1) Mengadakan patroli/perondaan    di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya serta
2) Menerima laporan yang menyangkut perusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi,  kawasan  pemanfaatan  umum  dan  kawasan  strategis  nasional lainnya.
Kewenangan pejabat di atas di atur dengan peraturan Menteri. Selain itu juga dalam  rangka  pelaksanaan  dan  pengendalian  pengelolaan  pulau-pulau  kecil pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  melakukan  pemantauan,  pengematan lapangan  dan  atau  evaluasi  terhadap  perencanaan  pelaksanaannya.  Lingkungan hidup  yang  terganggu  keseimbangannya  perlu  di  kembalikan  fungsinya  sebagai kehidupan  dan  memberi  manfaat  bagi  kesejateraan  masyarakat  dan  keadilan  antar generasi  dengan  cara  meningkatkan  penegakan  dan  perlindungan  hukum. 11 Pengaturan  lingkungan  secara  hukum  dapat  menjamin  kepastian  dan  ketertiban dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujutkan keadilan, karena hukum memiliki sanksi untuk memaksakan kehendaknya jika perlu. Dalam pada itu, posisi dan peran hukum dalam pengelolaan lingkungan sebagai sarana 12 . Sebagai sarana keampuhan dan  kedayagunaan  hukum  akan  selalu  bergantung  kepada  siapa  dan  dengan  cara bagaimana di gunakannya. Betapapun ampuh dan sempurnanya suatu sarana, namun jika  yang  menggunakannya  tidak  dapat  mentaati  maka  tujuan  dari  hukum  yaitu keadilan akan sulit untuk dipenuhi.

## D. P E N U T U P
Terkait dengan pengrusakan hutan mangrove di pesisir Dusun Hatu Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat ditemukan bahwa tindakan destruktif terjadi karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran dari pelaku-pelaku yang tidak bertanggungjawab bahwa kegiatan yang di lakukan mengancam kesinambungan sumberdaya kawasan pesisir  dan  lautan  Desa  Piru,  rendahnya  kesadaran  atau  ketidaktahuan  bahwa kegiatan yang bersifat destruktif akan mengancam keseimbangan sumberdaya alam yang menjadi pemicu kerusakan lingkungan seperti hutan mangrove.
11 Erwin, Hukum Lingkungan: Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup. Op. Cit . 12 Munadjat Danu Saputra, Hukum Lingkungan (Jakarta: Bina Cipta, 1981).

## REFERENSI
Cobb, John B. Sustainability: Economics, Ecology, and Justice . New York: Orbis Books,
1992.
Erwin,  Muhamad. Hukum  Lingkungan:  Sistem  Kebijaksanaan  Lingkungan  Hidup . Bandung: Refika Aditama, 2019.
Fitriansah,  Herry.  “Keberlanjutan  Pengelolaan  Lingkungan  Pesisir  Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai.” Jurnal  Pembangunan  Wilayah  Dan  Kota 8,  no.  4  (2012):  360 – 70. https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6492.
Hastuti.  “Wilayah  Pesisir  Dan  Fenomena - Fenomena  Yang  Terjadi  Di  Pantai.”
Universitas Hassanudin, 2012.
Mitchell,  Bruce,  B.  Setiawan,  and  Dwita  Hadi  Rahmi. Pengelolaan  Sumberdaya  Dan Lingkungan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
Saputra, Munadjat Danu. Hukum Lingkungan . Jakarta: Bina Cipta, 1981.
Soemarwoto, Otto. Ekologi, Lingkungan Hidup DanPembangunan . Jakarta: Djambatan, 1994.
Suparni,  Niniek. Pelestarian,  Pengelolaan  Dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan .  Jakarta: Sinar Grafika, 1994.