## Al-Mizan
ISSN  1907-0985  E ISSN 2442-8256 Volume 12 Nomor 1  Juni  2016 Halaman http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

## PROBLEMATIKA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO DAN PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

## TAHUN 2015

## Ahmad Faisal
Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: ahmady_ f ai z @yahoo.co.id

## Abstract
The integration of mediation in court practices, on the one hand intended to avoid the accumulation of cases, but on the other hand increase the burden of the judges. For that reason, it is understandable if the success rate is very small mediation divorce case. Paramediator limited time availability, lack of skills/skill mediator, lack of motivation and persistence finish the case, the absence of a mediator from outside the court registered a problematic instrument relating to the judge mediator.
This condition presupposes the involvement of non-judge mediators, who have local knowledge base to engage in mediation cases. In fact, the regulations will it also looked very normative-procedural. In addition, this type of divorce case is rather complicated, especially if motivated by domestic violence, disharmony, the presence of third parties into its own problematic when mediated. But the most decisive is the parties who appeared since the beginning has been shut down to peace, making its implementation more complicated problems of mediation in Gorontalo Religious Court and Limboto Religious Court.
Keywords: Problems, Divorce, Mediation, Mediator, Religious Court

## Abstrak
Diintegrasikannya mediasi dalam praktik pengadilan, di satu sisi bermaksud menghindari penumpukan perkara, tetapi pada sisi lain menambah beban tugas hakim. Karena alasan itu, maka dapat dimengerti jika tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian sangat kecil.Keterbatasan waktu yang dimiliki paramediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurangnya moti v asi dan kegigihan menuntaskan perkara, tidak adanya mediator dari luar pengadilan yang terda f tar merupakan instrument problematik yang berkaitan dengan mediator hakim. Kondisi ini mengandaikan keterlibatan mediator non- hakim, yang memiliki basis keari f an lokal untuk terlibat dalam mediasi perkara. Faktanya, regulasi akan hal itu juga tampak sangat normati f - prosedural. Selain itu, jenis perkara perceraian memang agak rumit apalagi jika dilatarbelakangi oleh KDRT, ketidakharmonisan, kehadiran pihak ketiga menjadi problematika tersendiri ketika dimediasi. Tapi yang paling menentukan adalah para pihak yang tampak sejak awal sudah menutup diri untuk perdamaian, menjadikan problematika mediasi semakin rumit pelaksanaannya di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto.
Kata Kunci: Problematika, Perceraian, Mediasi, Mediator, Pengadilan Agama

## A. Pendahuluan
Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat terhindar dari kon f lik. 1 Sejarah mencatat, persitiwa Q abil dan Habil merupakan bukti
1 Konflik adalah, pertentangan ; pertengkaran ; pertikaian ; perselisihan ; percekcokan ; keberadaan dua keinginan/perasaan yang tidak bisa dipersatukan dan saling bertentangan satu sama lain, yang menimbulkan ketegangan emosi atau psikis ; pertentangan batin ; pertentangan atau ketegangan. Konflik kebudayaan : kon f lik yang terjadi di antara para anggota dari dua kelompok berbeda, yang masing-masing menjadi pendukung suatu kebudayaan yang homogeny. Konflik kelas : perjuangan dari kelas terendah untuk melepaskan diri dari dominasi kelas yang lebih tinggi ; pertentangan dengan kekerasan antara beberapa kelompok social ; pertentangan antara dua pihak dengan strata social ekonomi yang berbeda, seperti antara buruh dengan majikan ; Proses yang menyangkut usaha suatu kelompok tertentu untuk menghancurkan kelompok lain.

## Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
nyata adanya potensi kon f lik di kalangan manusia. Kon f lik tersebut dapat bersi f at perorangan, kelompok, suku, agama dan ras demikian pula kon f lik antara bangsa. Demikian pola obyeknya, dapat menyangkut politik, ekonomi serta kon f lik dalam keluarga. Dalam negara hukum kon f lik masyarakat dapat berlanjut menjadi sengketa atau perkara di pengadilan.
Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan berbagai cara, di antaranya melalui “ Alternative Dispute Resolution(ADR)” padanannya dalam bahasa Indonesia dapat disebut Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), dapat pula melalui negosiasi, mediasi, arbiterase, dan model-model lainnya. Penelitian ini menjadikan mediasi sebagai obyek kajian.
Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak ( impartial ) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak ( win-win solution ). Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesikan masalah diantara mereka. Asumsinya, bahwa pihak
Konflik kepentingan : kon f lik yang terjadi antara dua atau lebih kelompok/golongan dalam memperjuangkan sesuatu hal karena masing-masing mereka memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Konflik Konstruktif : pertentangan mental dilatarbelakangi oleh berbagai keinginan yang merupakan dorongan untuk menyelerasikannya, sehingga menghasilkan perkembangan yang baik. Konflik norma : ketidak-konsistenan suatu perangkat norma-norma. Kon f lik peranan: ketidak konsistenan pada peranan-peranan seseorang. Konflik revolusioner : trans v aluasi total dari nilai-nilai ; kon f lik yang menghasilkan re z in atau pemerintahan suatu Negara secara total. Konflik ras : kon f lik antara kelompok-kelompok yang berbeda ras ; kon f lik yang didasarkan pada kesadaran ras masing-masing kelompok ; kon f lik kesukuan. Kon f lik social: kon f lik yang terjadi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat karena dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menguasai atau menghancurkan satu sama lain ; kon f lik antara anggota masyrakat social yang mempunyai kebudayaan yang hampir sama ; upaya dari suatu kelompok untuk menghalangi/menghancurkan kelompok lain dalam suatu masyarakat, walaupun mungkin bukan yang menjadi tujuan  utama akti v itas kelompok pertama. Konflik tersembunyi : pertentangan yang terpendam yang terwujud dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menimbulkan keresahan, sabotase, kekecewaan dsb. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Media Pustaka Phonix 2009), h.472.
ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan kon f lik dengan cara mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau in f ormasi yang lebih e f ekti f . Dengan demikian, mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dipersengketakan. 2
Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan islah . Secara bahasa, islah adalah memutuskan suatu sengketa, sedangkan menurut istilah syarak islah ialah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang dimaksud di sini adalah mengakhiri suatu sengketa dengan perdamaian karena kesadaran bahwasanya Allah pun mencintai perdamaian.
Mediasi khususnya dalam bidang perkawinan dalam Islam dilakukan dengan bantuan hakamayn yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana yang diisyaratkan dalam Q S. al-Nisa/4: 35. Ayat ini menjelaskan bahwa peran dan f ungsi hakam dalam peradilan Islam yakni juru damai yang dikirim oleh pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami isteri tersebut. 3
Pengangkatan hakamayn dalam penyelesaian sengketa perkawinan khususnya syiqaq telah diintegrasikan dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hal itu dibuktikan dengan diaturnya masalah pengangkatan hakamayn dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 76 ayat 2.  Secara yuridis f ormal Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006 dalam pasal 76 juga telah menetapkan keberadaan hakam dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Demikian pula, secara historis, mediator atau hakam sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian, maupun perkara-perkara lainnya.
Bagi lingkungan pengadilan agama sendiri, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara bukanlah sesuatu yang baru. Selain karena
2 Gary Goodpaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.
3 Slamet Abidin, dkk., Fikih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 189.

## Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
sudah dikenal lama dalam sejarah hukum Islam, ajaran Islam juga an sich mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa berusaha melakukan perdamaian. 4 Dengan demikian, mediasi dan konsiliasi adalah jalan untuk mendapatkan keadilan yang ideal dalam menyelesaikan sengketa. 5
Meskipun secara historis, yuridis, bahkan f iloso f is jalan mediasi merupakan langkah yang win-win solution , masih harus diuji implementasinya di lapangan.Dalam konteks inilah maka penelitian ini menemukan starting point -nya.
Dalam konteks penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2015, tercatat dari 625 perkara yang masuk, hanya 69 yang bersedia di mediasi, 2 kasus diantaranya berhasil di mediasi. Keadaan yang kurang lebih sama terjadi di Pengadilan Agama Limboto. Dari 114 kasus yang dimediasi pada tahun 2015, hanya 2 kasus yang berhasil dimediasi.Hal itu menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto sangat minim.Minimnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut menyisakan problem serius, apakah prosesnya yang rumit, mediatornya yang kurang cakap, pihak-pihak yang berperkara yang memang sulit didamaikan, atau f aktor- f aktor lainnya.Dalam konteks inilah penelitian ini dilakukan.

## B. Mediasi dalam Berbagai Perspektif
Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4 Q S. al-Nisa/4: 128.
5 Percy R Luney, Jr. “ Tradition and Foreign In f luence: System o f Law in China and Japan ” , dalam Law and Contemporery Problem , Vol. 52, No. 2 (Spring, 1989), h. 130.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Secara f iloso f is, tujuan mediasi tampak begitu strategis, diantaranya: (a) mempercepat proses penyelesaian sengketa dan menekan biaya ; (b) untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara ( court congestion ) di pengadilan ; untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa ; (d) untuk memperlancar jalur keadilan ( acces to justice ) di masyarakat.
Mengingat eksistensinya yang demikian strategis inilah, maka para ahli membuat kategorisasi model-model mediasi.Lawrence Boulle misalnya, menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu settlemen mediation, facilitative mediation, transformative mediation dan evaluative mediation . (1) Settlement mediation dikenal dengan mediasi kompromi yang merupakan mediasi dengan tujuan utamanya adalah mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. (2) Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest-based) dan problem sol v ing yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. 6 (3) Transformative mediation , juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi kon f lik dari pertikaian yang ada. 7 (4) Evaluative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi normati v e merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. 8
Dari segi proses, mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksaaan mediasi dan tahap akhir mediasi. Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain,
6 Allan J. Stitt, Mediation: A Practical Guide (London: Routledge Ca v endish, 2004), h. 2.
7 Robert A. Baruch Bush dan Josep P. Folger, The Promise of Mediation Transformative Approach to Conflict (USA: W illey, 20014), h. 41.
8 Allan J. Stitt, Mediation: A Practical Guide, h. 2.

## Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan in f ormasi awal mediasi, f okus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka. 9
Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.
Tahap Akhir Hasil Mediasi. Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.
Guna memastikan proses mediasi berjalan dengan baik, sepatutnya jika mediator dipersyaratkan dengan kemampuan-kemapuan yang baik. Persyaratan mediator antara lain:
a. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak. b. Kemampuan menunjukkan si f at empati.
c. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positi f terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi.
d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami
e. Kemampuan menjalin hubungan antar personal.
f . Disetujui oleh kedua belah pihak ;
g. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa ;
h. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa ;
9 Ronal S. Kraybill, Alice Fra z er E v ans dan Robert A. E v ans, Peace Skill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), h. 63-67.

## Ahmad Faisal
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
i.  Tidak memiliki kepentingan f inansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
Dengan syarat-syarat tersebut, maka seorang mediator diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Tugas-tugas itu meliputi: (a) Melakukan diagnosis kon f lik dan mengidenti f ikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak ; (b) menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi ; (c) mediator mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak ; (d) mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional ; (e) mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang saling menguntungkan.

## C. Landasan Normatif, Yuridis dan Sosiologis Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama
Al- Q ur ’ an mengakui kon f lik dan persengketaan di kalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya.Keterlibatan manusia dengan kon f lik sudah diin f ormasikan al- Q ur ’ an jauh sebelum diciptakannya manusia. Al- Q ur`an menggambarkan dengan jelas bagaimana keinginan Allah menjadikan manusia sebagai khali f ah-Nya di bumi, mendapat tantangan dari malaikat. Malaikat khawatir dengan keberadaan manusia sebagai khalfatullah di bumi, karena manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi.
Al- Q ur`an menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama kon f lik dan manusia pula yang mampu menyelesaikan kon f lik. Manusia melalui akal dan panduan al- Q ur`an dapat menggali, menyusun strategi resolusi kon f lik dan penyelesaian sengketa, karena al- Q ur`an memuat sejumlah prinsip resolusi kon f lik. Nabi Muhammad saw.dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak menyelesaikan kon f lik yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat ketika itu. Prinsip resolusi kon f lik yang dimiliki al- Q ur`an diwujudkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam berbagai bentuk berupa f asilitasi, negosiasi, ajudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan

## Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
( litigasi) . Prinsip resolusi kon f lik dan penyelesaian sengketa ditemukan dalam sejumlah ayat al- Q ur`an dan hadis Nabi Muhammad saw.
Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat dipersamakan dengan tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa.Bentuk tahkim itusudah dikenal orang Arab pada masa jahiliyah.Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan orang Arab adalah persoalan siapa yang paling pandai memuji golongannya dan siapa yang pandai menjelekkan golongan lain.
Al- Q ur`an menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah. W alaupun ayat bersi f at umum, namun dalam sebuah kaidah ulum al- Q ur`an yang masyhur suatu pengertian diambil karena keumuman lafadh bukan karena kekhususan sebab. Jika kaidah ini diterapkan pada f irman Allah swt. dalam Surah al- Hujurat Q .S. 49:9, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa hakam tidak hanya dapat di f ungsikan pada proses perkara perceraian saja seperti yang ditujukan secara eksplisit pada ayat tersebut di atas, melainkan dapat bersi f at umum pada semua bentuk sengketa. Isyarat yang dapat ditangkap pada ayat tersebut, Allah swt.lebih menghendaki penyelesaian sengketa dengan cara damai.
Pada z aman Rasulullah saw. peradilan di f ormulasikan sebagai diri Rasulullah saw. Dalam jabatannya sebagai hakim,  beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi yang tidak memutus ( adjudikatif ).
Dalam konteks tahkim dapat dipersamakan dengan mediasi, dalam tahkim pihak ketiga yang berperan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa adalah dikenal dengan hakam , sedangkan dalam mediasi dikenal dengan mediator. Kedua bentuk penengah ini mempunyai f ungsi yang sama yaitu keduanya membantu kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
Sasaran yang akan dicapai adanya mediasi diintegrasikan dalam beracara di pengadilan adalah terjadinya penyelesaian perkara secara damai. Pencapaian perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah
penyelesaian perkara yang paling tinggi nilainya.Perdamaian dalam literatur Islam dapat dipersamakan dengan al-shulhu yang dalam  hal ini sangat dianjurkan dalam al- Q ur`an.
Dari sisi yuridis, dasar hukum yang melandasi penerapan mediasi di pengadilan adalah:
a. Pasal 130 HIR ( Het Herzieni Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44), atau Pasal 154 R.Bg ( Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad , 1927:227) atau Pasal 31 R v ( Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad 1874:52), 10
b. SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg.
c. PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
d.  PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang telah diubah dan diperbaharui melalui PERMA RI No. 1 Tahun 2016.
e.  Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternati f Penyelesaian Sengketa (APS).
Upaya damai di pengadilan terhadap sengketa keluarga diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 56 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 115, 131, 143, dan 144 KHI, serta Pasal 32 PP No. 9 tahun 1975. Ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal ini meminta hakim untuk berusaha mendamaikan  para pihak sebelum perkara mereka diputuskan. Upaya damai tidak hanya dilakukan hakim pada saat permulaan sidang, tetapi juga pada setiap  sidang. Hakim dituntut selalu menawarkan upaya damai dalam setiap proses persidangan, karena penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan v onis hakim. Pentingnya upaya damai dalam penyelesaian sengketa keluarga, mengharuskan hakim mengajak atau menghadirkan pihak terdekat atau keluarganya untuk diminta keterangan.Hakim dapat meminta bantuan dari keluarga terdekat para pihak, agar mereka dapat menempuh jalur damai, dan bila upaya ini gagal maka hakim menyelesaikan perkara tersebut melalui putusan.
10 R. Tresna , Komentar HIR (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 298.

## Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
Selain landasan normati f dan yuridis tersebut, secara sosiologis mediasi juga memiliki akar yang kuat dalam masyarakat nusantara. Fakta menunjukkan bahwa banyak nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang selama ini digunakan dalam dalam menyelesaikan sengketa, di antaranya:
a. Di pedalaman Kalimantan, Hudson dalam tulisannya yang berjudul Padju Epat mengemukakan bahwa banyak sengketa yang diselesaikan oleh para tua-tua adat saja.
b. Di daerah Toraja di sekitar Rantepao dan Ma ’ kele ada sebuah Dewan yang bernama Dewan Hadat dan merupakan lembaga adat asli Toraja, sejak dulu telah ber f ungsi untuk menyelesaikan sengketa. c. Di Minangkabau, dikenal Kerapatan Nagari yang dikepali oleh W ali Nagari. Dalam Kerapatan Nagari yang bertindak sebagai badan pencegah adalah hakim perdamaian dalam sengketa.
d.  Di kalangan masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok dikenal pula suatu lembaga penyelesaian sengketa yang diberi nama Begundem.
Karena kuatnya nilai-nilai sosiologis penyelesaian sengketa melalui mediator lokal, maka dalam tradisi keari f an lokal yang sudah ada sejak dahulu dan masih terpelihara sampai sekarang eksistensi dan peran mediator tersebut sangat kuat. Diantaranya tradisi Alon-Alon Asal Kelakon (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), Basusun Sirih (Melayu Sumatra), Adat Badamai-Baakuran (Kalimantan Selatan), Dalihan Natolu (Tapanuli), Rumah Betang (Kalimantan Tengah), Menyama Braya (Bali), Saling Jot dan Saling Pelarangan (NTB), Siro yo Ingsun, Ingsun yo Siro (Jawa Timur) dan tradisi Tepung Tawar dalam masyarakat Musi Rawas Sumatera Selatan. 11 Pendekatan keari f an lokal sangat tepat dalam menyelesaikan kon f lik karena selain sudah membudaya dalam masyarakat, juga masih memiliki nilai sakral dan tidak hanya berorientasi pro f an semata. Dengan keari f an lokal ini diharapkan resolusi kon f lik bisa selesai dan diterima secara damai oleh semua pihak dalam waktu lama.
11 Agus Sriyanto, Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal , h. 286-301.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

## D. Kajian dan Analisis Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto
Secara prosedural, setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan yang bersi f at contensius dan dihadiri kedua belah pihak wajib dilakukan mediasi, kecuali terhadap perkara yang dilarang mengadakan kesepakatan damai atau apabila terjadi kesepakatan damai, maka akan terjadi pelanggaran hukum atau akan terabaikannya hak-hak orang lain. Akibat yang paling serius jika perkara tidak dimediasi padahal memenuhi syarat, maka putusannya batal demi hukum. Dalam konteks inilah, kata Muhtar, peran hakim menjadi ganda, yakni sebagai mediator sekaligus mengadili perkara. 12
Dalam kenyataannya di lapangan, para pihak umumnya sejak awal memang tidak memiliki itikad baik untuk berdamai, hal itu ditandai dengan ketidakhadiran tergugat/termohon pada sidang pertama, baik secara langsung, maupun diwakili kuasanya.Meski tujuan pengaturan mediasi adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi apabila tergugat/termohon tidak hadir di persidangan yang telah ditentukan (sidang pertama), maka keadaan tersebut dicatat dalam BAS bahwa kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan.Itulah sebabnya, kata Suyuti, meskipun perkara perceraian yang ditangani PA Gorontalo mencapai ratusan, tetapi yang dimediasi hanya puluhan. 13
Ditambahkan oleh Suyuti, jika pun dalam sidang pertama dihadiri kedua belah pihak, namun dalam banyak kasus, banyak pihak yang dengan tegas menyatakan tidak bersedia menempuh mediasi.Jika ini terjadi, kata Suyuti, maka harus dibuat dalam BAS tentang keengganan atau ketidakmauan mengikuti proses mediasi yang berarti mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ada pihak yang tidak bersedia menempuh proses mediasi.
Keadaan yang sama juga terjadi di PA Limboto. Keengganan para pihak sejak awal untuk dimediasi begitu tampak.Maka tidaklah mengherankan jika dari 589 perkara perceraian yang diajukan, hanya 114
12 Dengan posisinya seperti itu, secara tidak langsung kata Muhtar sebenarnya hakim diberi beban tambahan yang cukup berat, apalagi di tengah keterbatasan hakim dan sistem majelis yang dianut di pengadilan agama. Muhtar, Hakim PA Gorontalo, Wawancara . Gorontalo, 15 September 2016.
13 Suyuti, Hakim PA Gorontalo, Wawancara , Gorontalo, 17 September 2016.

## Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
yang bersedia dimediasi.Hal ini menunjukkan bahwa problem utama pelaksanaan mediasi di Pengadilan agama adalah para pihak.Dalam istilah Hamka, sejak awal mereka ingin bercerai dan kon f liknya sudah serius, maka wajar jika tawaran mediasi tidak mereka perhatikan. 14
Pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak sama cara pelaksanaan mediasi di luar pengadilan. Di pengadilan, hakim yang melaksanakan f ungsi mediator telah mempunyai tugas yang sangat berat, karena tugas pokok hakim  memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterima itu sudah cukup beban berat. Diintegrasikannya mediasi dalam beracara di pengadilan yang memerintahkan hakim untuk sekaligus menjadi mediator pada setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, berarti beban hakim bertambah berat lagi.Apalagi dalam kenyataannya di Pengadilan Agama Gorontalo, hakim yang menjalankan f ungsi mediator sangat kurang yang terlatih.Ketidakseimbangan jumlah hakim dengan jumlah perkara yang masuk, menjadikan pelaksanaan mediasi kadang- kadang hanya bersi f at f ormalitas untuk menghindari putusan tersebut batal demi hukum. 15 Kenyataan bahwa mediator dari luar pengadilan sampai saat ini belum ada yang terda f tar di pengadilan, menjadi salah satu f aktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo.
Perkara pada Pengadilan Agama Gorontalo yang diselesaikan melalui proses mediasi pada tahun 2015 yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 69 perkara. Yang berhasil dimediasi hanya 2 perkara, yakni perkara nomor 702/Pdt.G/2014/PA Gtlo dan perkara nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Gtlo. Keadaan yang sama berbanding lurus dengan PA Limboto. Dari 114 perkara yang dimediasi, hanya 2 perkara yang berhasil yakni perkara nomor 0041/Pdt.G/2015/PA LBT dan perkara nomor 0377/Pdt.G/2015/PA LBT.
Dalam praktiknya, proses mediasi di Pengadilan Agama telah berjalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Namun hasil yang diharapkan yaitu untuk mengurangi tumpukan perkara di pengadilan tampaknya masih jauh dari harapan.
14 Hamka, Hakim PA Limboto, Wawancara , Limboto, 2 Oktober 2016.
15 Muhlis, Hakim PA Gorontalo, Wawancara , Gorontalo, 4 Oktober 2016.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Salah satu f aktor penentu keberhasilan mediasi adalah kemampuan pro f esionalisme mediator.Kenyataannya, mediator di Pengadilan Agama sampai saat ini masih didominasi oleh hakim yang diberi tugas tambahan untuk menjalankan f ungsi mediator dengan dasar penunjukan Ketua Majelis Hakim.Itupun dalam kenyataannya di lapangan, tampak bahwa tidak semua hakim mempunyai bakat dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai mediator, apalagi yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara pro f esional. Jika mediasi ditangani oleh mediator yang tidak pro f esional dapat dipastikan tidak akan berhasil dengan baik. 16
Perbandingan hakim yang telah mengikuti pelatihan mediator untuk kasus PA Gorontalo misalnya,berdasarkan hasil penelitian hanya 2 orang dari 8 hakim yang ada, atau sekitar 25%. Sisanya sebanyak 75% belum pernah mengikuti pelatihan mediator.
Fenomena kurangnya hakim yang trampil akibat belum pernah mengikuti pelatihan mediator sesungguhnya bukanlah gejala lokal di PA Gorontalo dan PA Limboto saja. Secara nasional hakim Pengadilan Agama yang telah mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya berjumlah 237 hakim, dan 62 hakim di antaranya itu sudah menjadi Hakim Tinggi yang berarti tidak berperan langsung pada perkara di tingkat pertama. Jumlah hakim pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah 3.687 hakim. Dengan demikian, hakim yang telah memiliki serti f ikat mediator baru 7,40%. 17
Menurut Muhtar, beberapa daerah yang pernah ditempati bertugas memiliki mediator dari luar pengadilan. Dia misalnya menceritakan bahwa sebelum bertugas di Pengadilan Agama Gorontalo, dia bertugas di daerah Pinrang Sulawesi Selatan. Di daerah itu, ada mediator dari luar
16 Mediasi tidak berhasil, karena hakim di Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama adalah hakim yang tidak pernah mengikuti pelatihan, sehingga cara-cara penanganan tidak dikuasai, bahkan boleh jadi para pihak merasa tidak puas. Sesuai pengalaman peneliti di lapangan hakim yang dimiliki Pengadilan Agama Gorontalo bahkan Pengadilan Agama umumnya masih muda, sudah tentu belum berpengalaman menghadapi orang yang emosional dan tidak ahli di bidang psikolog.
Mahyudin, Hakim PA Limboto, Wawancara, Limboto, 5 Oktober 2016.
17 Data Direktorat Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
pengadilan yakni tokoh agama (dalam panggilan khas daerah Pinrang disebut anre gurutta, semacam q adhi di Gorontalo, pen.). Mediator seperti itu ternyata relati f lebih mudah memediasi para pihak, terbukti dengan banyaknya kasus perceraian yang berhasil dimediasi beliau. Muhtar yang juga dipercaya sebagai Ketua Pengadilan Agama Gorontalo itu kemudian mengandaikan, sekiranya di Gorontalo juga ada mediator dengan le v el seperti q adhi, dia meyakini akan banyak perkara yang dapat dimediasi. Tetapi, dalam hubungan ini Muhtar juga mengingatkan bahwa keterlibatan mediator dari luar pengadilan memiliki konsekuensi ekonomis. 18
Di banding kasus lain seperti kewarisan, harta bersama, pemeliharaan anak, usaha memediasi kon f lik perceraian memang relati f sulit, karena melibatkan perasaan para pihak. Dalam istilah Hamka, sejak awal mereka menda f tarkan permohonan atau gugatannya, memang niatnya sudah bulat untuk bercerai. Kenyataan ini yang menurut Ketua Pengadilan Agama Limboto tersebut ikut menjelaskan mengapa tingkat keberhasilan mediasi sangat kecil. 19
Dalam hubungan ini perlu pula diungkapkan bahwa rumah tangga yang kon f lik tidak selamanya didominasi oleh f aktor ekonomi, melainkan oleh banyak f aktor. Menurut penjelasan Cindrawati, salah satu yang cukup menonjol sebagai pemicu perceraian di Gorontalo adalah hadirnya pihak ketiga, baik W IL maupun PIL. 20 Tabel berikut dapat menjelaskan f enomena tersebut secara lebih rinci.
18 Muhtar, Hakim/Ketua PA Gorontalo, Wawancara , Gorontalo, 15 September 2016.
19 Hamka, Hakim PA Limboto, Wawancara , Limboto, 15 September 2016.
20 Cindrawati, W akil Panitera PA Gorontalo, Wawancara , Gorontalo, 17 September 2016.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

## Tabel 1 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian yang ditangani
PA Gorontalo dan PA Limboto Tahun 2015
No Alasan perceraian Jumlah Kasus PA Gorontalo Jumlah Kasus PA Limboto 1 Poligami tidak sehat 2 - 2 Krisis akhlak 5 23 3 Cemburu 27 10 4 Kawin paksa 2 2 5 Ekonomi - 29 6 Tidak ada tanggung jawab 187 28 7 Kawin di bawah umur - - 8 Penganiayaan 110 3 9 Dihukum - - 10 Cacat biologis 4 1 11 Politis - - 12 Gangguan pihak ketiga 122 65 13 Tidak ada keharmonisan 147 269 Jumlah 606 430
Dari tabel tersebut tampak bahwa justru f aktor ekonomi sangat kecil pengaruhnya terhadap kon f lik rumah tangga.Justru gabungan antara penganiayaan, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga dan ketidakharmonisan merupakan f aktor dominan yang memicu retaknya rumah tangga keluarga Muslim yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gorontalo selama tahun 2015.

## Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
Tabel tersebut juga menjelaskan bahwa jumlah perkara yang ditangani pengadilan agama khususnya dalam hal perceraian sangat besar. Dibandingkan dengan ketersediaan SDM, dapat disebutkan bahwa f aktor lain yang menyebabkan rendahnya keberhasilan mediasi karena penumpukan perkara itu sendiri. 21
Secara teoritis, kegagalan mediasi sering dikaitkan dengan aspek lain misalnya sarana dan ruang mediasi yang re f resentati f . Untuk kasus tahun 2014, boleh jadi teori tersebut menemukan pembenaran.Karena sebelum pindah di gedung baru tahun 2015, kondisi gedung PA Gorontalo memang cukup memprihatinkan, termasuk ruang untuk mediasi kala itu yang kondisinya kurang nyaman. Tetapi terhitung sejak tahun 2015, PA Gorontalo sudah memiliki kantor yang representati f termasuk ruang mediasi.Tetapi kenyataannya tingkat keberhasilan mediasi tetap relati f sangat kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara ruang mediasi yang representati f dengan tingkat keberhasilan mediasi. Fakta di PA Limboto juga menguatkan kesimpulan ini. Sebab sejak awal pembangunan gedung kantor PA Limboto, sudah didesain memiliki ruang mediasi yang nyaman, tetapi tingkat keberhasilan mediasi dari tahun ke tahun juga tetap cenderung stagnan.

## E. Kesimpulan
Problematika pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, baik PA Gorontalo dan PA Limboto bermuara pada tiga aspek besar, yakni aspek perkara, aspek mediator dan aspek para pihak. Aspek perkara yang dimaksudkan karena kon f lik yang berujung pada gugatan cerai si f atnya sangat sensiti f . Apalagi kasus yang dilatarbelakangi oleh KDRT, ketidakharmonisan, kehadiran pihak ketiga baik PIL maupun W IL ; aspek mediator meliputi keterbatasan waktu yang dimiliki paramediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurangnya moti v asi dan kegigihan menuntaskan perkara, tidak adanya mediator dari luar pengadilan yang terda f tar ; aspek para pihak meliputi persepsi para pihak tentang mediasi,kuatnya tekad para pihak untuk bercerai mengingat kondisi rumah tangganya yang sudah berada diambang kehancuran, para pihak
21 Medang, Hakim PA Gorontalo, Wawancara , Gorontalo, 4 Oktober 2016.
tertutup untuk mengutarakan masalahnya. Dari ketiga aspek tersebut, tampak bahwa yang paling dominan adalah aspek para pihak.
Mengingat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto tahun 2015 sangat rendah, maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama melakukan banyak pilihan di dalam proses mediasi dengan melibatkan unsur-unsur di luar pengadilan. Mekanisme banyak pilihan ini dapat disebut dengan multi door mediasi. Gagasan ini intinya menghendaki agar suatu pengadilan yang besar dapat menyediakan program penyelesaian sengketa dengan banyak pintu (multi doors) atau program di mana perkara-perkara dapat didiagnosadan dirujuk melalui pintu yang tepat untuk penyelesaian perkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran al-Karim.
Abidin, Slamet dkk. Fikih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999
Bush, Robert A. Baruchdan Josep P. Folger. The Promise of Mediation Transformative Approach to Conflict, USA: W illey, 2014.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009
Gary Goodpaster. Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi. Jakarta: ELIPS Project, 1993
Kraybill, Ronal S., Alice Fra z er E v ans dan Robert A. E v ans. Peace Skill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
Luney, Percy R Jr. “ Tradition and Foreign In f luence: System o f Law in China and Japan ” , dalam Law and Contemporery Problem , Vol.
52, No. 2,  Spring, 1989.
Stitt, Allan J. Mediation: A Practical Guide, London: Routledge Ca v endish, 2004.
Tresna , R. Komentar HIR, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.