Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021

## PENERAPAN KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA (FISIK DAN NONFISIK) DALAM MENGURANGI RISIKO BENCANA DI KABUPATEN BIMA
IMPLEMENTATION OF DISASTER MITIGATION POLICIES ( STRUCTURE AND NONSTRUCTURE MITIGATION ) IN REDUCING DISASTER RISKS IN BIMA
Haeril¹, Mas’ud² , Taufik Irfadat³, Hendra 1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima haeril@stisipbima.ac.id

## ABSTRACT
Mitigation  is  an  effort  taken  to  reduce  disaster  risk  by  reducing  vulnerability and/or  increasing  capacity  in  dealing  with  disasters  by  building  infrastructure, increasing  the  capacity  of  government  and  society.  This  study  used  descriptive qualitative  method.  The  location  of  this  research  is  in  the  Regional  Disaster Management  Agency  (BPBD)  Bima  Regency,  District  regional  development planning agencies (Bappeda), and the Environment Office of Bima Regency.  Data collection techniques consisted of observation, interviews, and documentation. The results  show  that  the  implementation  of  physical  and  non-physical  mitigation policies as a disaster management effort has not been maximally done to reduce vulnerability and reduce disaster risk in Kabupaten Bima, this is due to the weak capacity of the Regional Government and the community, especially in innovating and  building  a  safety  culture.  Local  governments  have  also  not  been  maximal  in preparing appropriate programs and actions for several priority disasters / high hazard level disasters. In addition, the disaster resilience index of Kabupaten Bima is  at  level  3,  indicating  that  the  Regional  Government  of  Bima  regency  has implemented several mitigation measures in an effort to reduce disaster  risk but with achievements that are still sporadic in nature so that it has not shown good capacity in facing potential disasters that are random time can happen.
Keyword: Policy; Mitigation; Risk; Disaster

## ABSTRAK
Mitigasi sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan  kerentanan  dan/atau  meningkatkan  kemampuan  dalam menghadapi  bencana  dengan  membangun  infrastruktur,  meningkatkan kapasitas  pemerintah  dan  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Bima,  Bappeda,  dan  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Bima.  Teknik  pengumpulan  data  terdiri  atas  observasi,
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
wawancara, dan dokumentasi . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan  mitigasi  fisik  dan  nonfisik  sebagai  upaya  penanggulangan  bencana belum  maksimal  dilakukan  untuk  menurunkan  kerentanan  dan  mengurangi resiko  bencana  di  Kabupaten  Bima,  hal  tersebut  terjadi  karena  lemahnya kapasitas  Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  terutama  dalam  berinovasi  dan membangun  budaya  keselamatan.  Pemerintah  Daerah  juga  belum  maksimal dalam  menyiapkan  program  dan  aksi  yang  tepat  terhadap  beberapa  bencana prioritas/bencana  tingkat  bahaya  tinggi.  Selain  itu  indeks  ketahanan  bencana Kabupaten Bima berada pada level 3, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bima telah melaksanakan beberapa tindakan mitigasi sebagai upaya mengurangi  risiko bencana namun dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat  sporadis  sehingga  belum  menunjukkan  kapasitas  yang  baik  dalam menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Kata kunci: Kebijakan; Mitigasi; Resiko; Bencana;

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  mengurangi  risiko  bencana  ialah  dengan  mengupayakan aktifitas kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui mitigasi bencana ( Faturahman, 2018) .  Di  mana  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang penaggulangan  bencana    menjelaskan, bahwa  mitigasi  merupakan serangkaian upaya  untuk  mengurangi  risiko  bencana,  baik  melalui  pembangunan  fisik maupun  penyadaran,  dan  peningkatan  kemampuan  menghadapi  ancaman bencana.
Tahap  mitigasi  dalam  upaya  penanggulangan  bencana  adalah  cara  yang murah  dalam  mengurangi  akibat  bahaya-bahaya  yang  dihadapi  masyarakat dibandingkan  dengan  tindakan  lainnya,  seperti  evakuasi,  rehabilitasi  dan rekonstruksi (Faturahman,  2018) .  Minimal  terdapat  enam  langkah  yang  bisa diupayakan  dalam  melakukan  mitigasi  bencana.  Pertama,  dengan  melakukan upaya-upaya  perlindungan  kepada  kehidupan,  infrastruktur  dan  lingkungan. Kedua, adalah dengan meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat. Ketiga  adalah  meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat  terhadap  bencana. Keempat, adalah meningkatkan koordinasi dan kapasitas kelembagaan mitigasi
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
bencana.  Kelima  adalah  menyusun  payung  hukum  yang  efektif  dalam  upaya mewujudkan  upaya-upaya  mitigasi  bencana.  Keenam  adalah  mendorong keberlanjutan  aktivitas  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat melalui kegiatan mitigasi (Jokowinarno, 2011).
Demikian  di  Kabupaten  Bima.  Sebagai  daerah  dengan  kondisi  geologis, geografis,  demografis,  dan  sosial  budaya  yang  rawan  terjadinya  bencana, Kabupaten Bima pernah merasakan dampak yang ditimbulkan akibat bencana, dari kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, bahkan dampak ekonomi dan psikologis,  serta  korban  jiwa,  sehingga  memerlukan  upaya  mitigasi  yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.
Berdasarkan  dokumen  Rencana  Penanggulangan Bencana  (RPB)  daerah Kabupaten  Bima  Tahun  2018,  bahwa  kejadian  bencana  yang  pernah  terjadi  di Kabupaten Bima yaitu, bencana Banjir dimana tercatat, dalam kurun waktu  10 tahun  terakhir,  telah  terjadi  sebanyak  28  kali  kejadian  di  Kabupaten  Bima, dengan korban meninggal sebanyak 12 orang, sebanyak 52 orang luka-luka, dan lebih  dari  1.000  orang  mengungsi.  Didapatkan  total  luasan  wilayah  yang terdampak  bahaya  banjir  seluas  38,74%  (430.172  Ha)  dari  luas  wilayah Kabupaten  Bima,  sehingga  tingkat  bahaya  dan  risiko  yang  ditimbulkan  banjir pada level sedang berdasarkan Indeks HFA ( Hyogo Framework For Action ).
Untuk  kasus  kekeringan,  dimana  pada  tahun  2020  Pemerintah Kabupaten  Bima  mengeluarkan  status  siaga  darurat  kekeringan.  Penetapan status  ini berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Bupati  Bima,  tentang  status keadaan  siaga  darurat  penanganan  kekeringan  dengan  Nomor  : 188.45/435/06.23  Tahun  2020.  Kecamatan  yang  mengalami  kekeringan  yaitu Kecamatan Soromandi,  Donggo,  Bolo,  Woha,  Madapangga,  Palibelo,  belo  dan Parado.  Adapun Desa-desa  yang  mengalami  kekeringan  dengan  kondisi  kritis tiap tahun seperti Kalampa, Samili, dan Waduwani Kecamatan Woha. Kemudian Bre dan Belo Kecamatan Palibelo. Kemudian Desa Rada dan Sanolo Kecamatan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Bolo,  Desa  Bajo  dan  Kananta  Kecamatan  Soromandi. Didapatkan  total  luasan wilayah yang terdampak bahaya seluas 99,88% (430.172 Ha) dari luas wilayah Kabupaten  Bima.  Kasus  kekeringan  di  Kabupaten  Bima  berada  pada  indeks bahaya yang sangat Tinggi.
Kasus kebakaran hutan dan lahan didapatkan total luasan wilayah yang terdampak  bahaya  seluas  98,55%  (430.172  Ha)  dari  luas  wilayah  Kabupaten Bima.  Dengan  demikian  tingkat  bahaya  kebakaran  ini  adalah  Tinggi.  Selain  itu bencana  kebakaran  pemukiman  warga  juga  sering  terjadi  dari  kurun  waktu 2019  hingga  tahun  2020,  tercatat  sebanyak  12  kasus  kebakaran  yang menyebabkan  ratusan  rumah  hangus  di  6  Kecamatan  yaitu  Belo,  Woha,  Sape, Lambu,  Langgudu,  dan  Parado  dengan  kerugian  ditaksir  mencapai  Puluhan Miliar  Rupiah.  Bencana  kebakaran  menjadi  catatan  buruk  bagi  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bima,  respon  yang  lamban  dan  keberadaan  mobil  Damkar yang masih kurang menjadi pemicu terjadinya peningkatan kasus dan kerugian yang  terjadi  akibat  kebakaran.  Kabupaten  Bima  saat  ini  baru  memiliki  10  unit transportasi  Pemadam  Kebakaran  tersebut,  yang  tentunya  belum  bisa didistribusikan  ke  18  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Bima.  Bahkan kemcamatan  Sanggar,  Tambora,  Parado,  dan  Belo  belum  tersedia  sama  sekali. Kebijakan yang diterapkan saat ini ialah 1 Damkar meng handle dua sampai tiga Kecamatan,  tentu  ini  belum  representatif  untuk  meng handle kebakaran  di berbagai wilayah di Kabupaten Bima yang sangat luas.
Menurut  Sopiawati  (2019)  wilayah  Kabupaten  Bima  sebagian  besar (70%)  merupakan  daerah  pegunungan  bertekstur  dataran  tinggi  sehingga rawan  longsor.  Bahaya  yang  ditimbulkan  Tanah  longsor  juga  dengan  kategori tinggi,  dimana  total  luasan  wilayah  yang  terdampak  bahaya  seluas  61,15%
(430.172 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Bima.
Bencana  di  Kabupaten  Bima  dominasi  oleh  gempa  bumi,  gelombang pasang,  banjir  rob  dan  abrasi,  cuaca  ekstrem,  gunung  api,  epidemi  dan  wabah
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
penyakit  (Faizah  &  Buchori,  2018).  Dimana  ancaman  bencana  Gelombang ekstrim, banjir rob, gempa Bumi dan letusan gunung serta epidemi dan penyakit berdasarkan  hasil  pengkajian  risiko  bencana  BPBD  Kabupaten  Bima  berada pada level sedang. Untuk kasus epidemi dan penyakit, berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) covid-19 Kabupaten Bima, dimana data Covid-19 sampai dengan tanggal  24  Sepetember  2020,  tercatat  40  orang  dinyatakan  sembuh,  13  orang masih Isolasi, dan 3 orang meninggal dunia di Kabupaten Bima.
Berdasarkan  data  dokumen  Rencana  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten  Bima  tahun  2018,  dimana  Indeks  ketahanan  bencana  Kabupaten Bima masih berada pada skala/level 3 dari 5 skala berdasarkan indikator Hyogo Frameworks  for  Actions  ( HFA).  Selain  itu,  data  tingkat  kesiapsiagaan  dan kapasitas  Daerah  Kabupaten  Bima  dalam  menghadapi  berbagai  jenis  bencana juga  berada  pada  level  rendah  dan  sangat  berisiko.  Untuk  itu,  agar  tidak menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  kerugian  ekonomi,  sosial,  psikologis, dan ekologis yang lebih besar, maka diperlukan upaya mitigasi bencana dengan dengan komitmen tinggi secara kelembagaan sebagai langkah preventif.
Menurut Faturahman (2017) penanggulangan bencana selama ini hanya bertumpu  pada  masalah  saat  bencana  dan  beberapa  penyebabnya.  Namun kegiatan  mitigasi  sebagai  upaya  antisipasi  dan  upaya  untuk  memperkirakan konsekuensi potensial bahaya tertentu belum maksimal dilakukan. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menjawab sejauh mana penerapan mitigasi fisik dan non-fisik sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan  dan  mampu  meningkatkan  kemampuan  menghadapi  bencana dengan  upaya  membangun  infrastruktur  dan  meningkatkan  kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Bima.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Dalam pendekatan  ini  peneliti  akan  meneliti  individu  atau  unit  sosial  tertentu  secara lebih  mendalam  dengan  berusaha  untuk  menemukan  semua  variabel  penting yang  terkait  dengan  diri  subyek  yang  diteliti.  Lokasi  penelitian  ini  berada  di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Bappeda, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi.
Subyek  penelitian  ini  dipilih  melalui  teknik nonprobability  sampling, dengan menggunakan teknik purposive sampling atau teknik penentuan sampel dengan  mempertimbangkan  aspek  tertentu.  Teknik  pengumpulan  data  terdiri atas  observasi  ( observation ),  wawancara  ( interview ),  dan  dokumentasi ( documentation).
Setelah  data  selesai  dikumpulkan  dengan  lengkap  dari  lapangan,  tahap berikutnya yang harus lakukan adalah tahap analisa  data. Dalam penelitian ini menggunakan  teknik  analisa  data  model  interaktif  menurut  Miles  dan Huberman  yang  terdiri  dari  dari  tiga  hal  utama,  yaitu;  reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN DISKUSI
Sebagai  langkah  untuk mengurangi  risiko  bencana  dengan  menurunkan kerentanan  dan/atau  meningkatkan  kemampuan  menghadapi  bencana. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanggulangan bencana pada pasal 5 dimana terdapat beberapa hal  yang  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  dalam  upaya penyelenggaraan mitigasi bencana antaralain;
1. Pemaduan  penanggulangan  bencana  dalam  perencanaan  pembangunan Daerah  dengan  cara  mencantumkan  unsur-unsur  rencana  penanggulangan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
bencana  dan  pengurangan  risiko  bencana  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Sebagai  upaya  memberikan  perlindungan  masyarakat  dari  ancaman  dan dampak bencana;
3. Pengalokasian  dana  penanggulangan  bencana  daerah  dalam  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  yang  memadai  pada  setiap  tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
Dalam data Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 bahwa upaya mitigasi dibedakan menjadi dua yaitu, pertama adalah mitigasi fisik ( Structure Mitigation) sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi  risiko  bencana  dengan  menurunkan  kerentanan  dan/atau meningkatkan  kemampuan  menghadapi  bencana  dengan  membangun infrastruktur.  Kedua,  mitigasi  nonfisik (Nonstructure  Mitigation) adalah  upaya yang  dilakukan  untuk  mengurangi  risiko  bencana  dengan  menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi bencana dengan meningkatkan  kapasitas  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menghadapi bencana.

## Mitigasi Fisik (Structure Mitigation)
Pada  dasarnya  kebijakan  penanggulangan  bencana  merupakan  suatu kebijakan  yang  diambil  berdasarkan  prinsip-prinsip  dasar  penanggulangan bencana  di  Kabupaten  Bima.  Prinsip  ini  harus  berpedoman  pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima dan selaras dengan  prinsip  penanggulangan  bencana  provinsi  dan  Nasional  yang mengupayakan  prinsip  cepat  dan  tepat,  prioritas,  koordinasi  dan  keterpaduan, transparansi dan akuntabilitas, Kemitraan dan Pemberdayaan.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Aktifitas  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  di  Kabupaten  Bima semua tertuang dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB),  yang merupakan  dokumen  induk  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  yang melingkupi seluruh fase penanggulangan bencana di Kabupaten Bima. Dokumen RPB dapat  dikatagorikan  sebagai  “master  plan”  atau  rencana  induk penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  untuk  periode  5  tahun.  Sebagai rencana  daerah,  RPB  harus  merangkum  perspektif  penyelenggaraan penanggulangan  bencana  dari  seluruh  instansi  Pemerintahan  Daerah  yang terlibat.

## Gambar  1. Posisi Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan
Pembangunan
Sumber : Dokumen RPB Kab. Bima tahun 2018
Salah  satu  tujuan  mitigasi  bencana  adalah  untuk  Pengurangan  Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction). Pengurangan Risiko Bencana  adalah segala tindakan  yang  dilakukan  untuk  mengurangi  kerentanan  dan  meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Berdasarkan  data  hasil  analisis  peta  resiko  bencana  dan  bahaya  di Kabupaten  Bima,  dapat  dijelaskan  bahwa  jenis  bahaya  yang  ada  di  Kabupaten Bima  memiliki  tingkat  yang  bervariasi.  Tingkatan  ini  dapat  dilihat  dari  luasan daerah  dan  pengelompokan  nilai  indeks  dari  potensi  bahaya  tersebut.  Seperti halnya Kekeringan, Kebakaran hutan dan lahan, Tsunami, Tanah Longsor yang memiliki  luas  wilayah  terdampak  dengan  kelas  tinggi.  Sedangkan  untuk  jenis bahaya  Banjir,  Cuaca  Ekstrim,  Epidemi  dan  wabah  penyakit,  Gempabumi, Gelombang ekstrim abrasi Letusan dan Gunungapi memiliki luasan bahaya yang bervariasi untuk beberapa kecamatan.
Penentuan  tingkat  resiko  dan  bahaya  disesuaikan  dengan  jenis  potensi bahaya yang terjadi di suatu daerah. Dengan data tingkat bahaya diperoleh dari hasil pengkajian bahaya rendah, sedang, atau tinggi yang memiliki luas bahaya yang  paling  besar.  Skala  indeks  bahaya  dibagi  kedalam  tiga  kategori  yaitu rendah (nilai indeks 0 -0,33) , sedang (nilai indeks 0,34 - 0,66) dan tinggi (nilai indeks  (0,67  -1).  Berikut  adalah  tingkat  bahaya  yang  berpotensi  terjadi  di Kabupaten Bima;
Tabel 1. Tingkat bahaya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bima
Sumber : Dokumen RPB Kab. Bima tahun 2018-2022
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Adapun beberapa upaya adaptasi mitigasi fisik yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima berdasarkan potensi bencana dan tingkat bahaya yang timbulkannya.  Dimana  hasil  temuan  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bima berupaya menerapkan mitigasi fisik dalam upaya penanganan darurat  Kekeringan  di  Kabupaten  Bima,  karena  berdasarkan  hasil  identifikasi dari BMKG, bahwa  bulan juni sampai Novermber tahun 2020 curah hujan tidak ada  sehingga  menimbulkan  kekeringan.  Untuk    itu  BPBD  mengambil  langkah- dengan  upaya  penyaluran air bersih  sebanyak 20.000 liter  perhari  pada lokasi yang terdampak kekeringan luar biasa di Kabupaten Bima seperti di Kecamatan Soromandi, Donggo, Bolo, Woho, Madapangga, Palibelo, belo dan Parado.
Namun  penyaluran  air  bersih  sebanyak  20.000  Liter  perhari  tersebut belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  bagi  seluruh  masyarakat  yang terdampak,  itu  pun  baru  mencakup  air  minum  belum  menyeluruh  untuk kegiatan  lainnya  seperti  mandi,  mencuci  maupun  memasak.    Keterbatasan tersebut  diakibatkan  oleh  minimnya  dana  operasional  dalam  penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bima.
Untuk  itu  sebagai  solusi  jangka  panjang  Pemerintah  mengupayakan pengeboran  sumur  bor  sebagai  langkah  untuk  mengatasi  kekeringan.  Setiap Desa  memang  sudah  menyiapkan  satu  sumur  bor,  namun  belum  mampu menjadi alternatif solusi karena lokasi dalam satu desa yang sangat jauh, maka yang paling representatif ialah dengan melakukan pengeboran 1 sumur pada 1 RT.
Kemudian  melalui  Badan  Penaggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten Bima, telah mendapatkan hibah seperangkat alat komunikasi berupa 1 monitor mondopad 2.0 ukuran 80 inci. Alat ini digunakan untuk berkoordinasi dalam penangan bencana di daerah ke BNPB. Monitor mondopad senilai Rp 1,6 miliar tersebut, merupakan alat tercepat untuk mengatasi penanganan bencana di  Kabupaten  Bima.  Perangkat  ini  menggunakan  prosesor  Intel    i7  dan  RAM
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
sebesar 8 GB, konektivitas Bluetooth 4.0 dan HDMI, serta pilihan-pilihan kamera dengan sambungan USB 3.0 yang bisa digunakan untuk video call ke BNPB dan kantor BPBD di seluruh Indonesia. Sehingga ketika ada bencana,  Pusdalop bisa menerima   laporan  melalui  siaran videocall dan  radio  langsung  dari  lokasi bencana. Informasi tersebut  diverifikasi dan selanjutnya dikirim ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB Jakarta.
Selain  itu  BPBD  Kabupaten  Bima  juga  mendapat  bantuan  1  unit  radio komunikasi dari BNPB RI, yang terhubung langsung ke BNPB dan kantor BPBD di seluruh Indonesia.  Secara teknis, perangkat  radio ini menjadikan komunikasi radio  terkait  kebencanaan  hanya  terpusat  di  BPBD.   Radio  amatir  tidak  lagi mengeluarkan  statement  sendiri-sendiri  berkaitan  dengan  informasi kebencanaan  yang  bisa  menimbulkan  bias  informasi  dan  kepanikan  di  tengah masyarakat.
Pusdalops  (Pusat  Pengendalian  Operasi)  Penanggulangan  Bencana  di BPBD  Kabupaten Bima juga dilengkapi beberapa unit komputer untuk verifikasi dan  pengolahan  data  kebencanaan. Kehadiran  perangkat  komunikasi  canggih ini  diharapkan  semakin  mempercepat  akses  informasi  dan  kaji  cepat  dampak bencana  oleh  personel  BPBD.  Disamping  memudahkan  mitigasi  bencana  dan semakin cepat mengambil keputusan dalam penanganan bencana.  Soal jaringan informasi, BPBD  Kabupaten  Bima  sudah  melakukan   kolaborasi  dengan  BMKG sehingga pemantauan iklim dan cuaca bisa diinformasikan langsung dari BPBD.
Selain  itu  pada  tahun  2020, BPBD Kabupaten  Bima  mendapat  bantuan dari  BNPB  dan  BMKG  kaitannya  dengan  alat  pendeteksi  longsor  yang  telah terpasang di Kecamatan Lambitu sebagai kawasan rawan longsor. Dimana alat tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi retakan tanah. Selain itu, BPBD juga mendapatkan  bantuan  alat  pendeteksi  gempa  atau  alat  pemantau  gempa Seismograf.  Alat  tersebut  dipergunakan  untuk  mendeteksi  gempa  bumi  atau getaran  pada  permukaan  tanah.  Ketika  gempa  terjadi  maka  akan  segera
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
dideteksi,  maka  pena  pada  seismograf  akan  bergerak  menggambarkan  tingkat getaran pada kertas.
Namun,  Bencana  kebakaran  menjadi  catatan  buruk  bagi  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bima,  respon  yang  lamban  dan  keberadaan  Mobil  Damkar yang masih kurang menjadi pemicu terjadinya peningkatan kasus dan kerugian yang  terjadi  akibat  kebakaran.  Kabupaten  Bima  saat  ini  baru  memiliki  10  unit transportasi  Pemadam  Kebakaran  tersebut,  yang  tentunya  belum  bisa didistribusikan  ke  18  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Bima.  Bahkan kemcamatan  Sanggar,  Tambora,  Parado,  dan  Belo  belum  tersedia  sama  sekali. Kebijakan yang diterapkan saat ini ialah 1 Damkar menghadle dua sampai tiga Kecamatan,  tentu  ini  belum  representatif  untuk  menghandle  kebakaran  di berbagai wilayah di Kabupaten Bima yang sangat luas.

## Mitigasi Nonfisik (Nonstructure Mitigation)
Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  mitigasi  (nonfisik) bencana dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bima, Pemerintah Daerah  beserta  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  telah  bekerja  secara  produktif dan  kolaboratif  terutama  dalam  penguatan  kerangka  hukum  penyelenggaraan penanggulangan  bencana,  upaya  peningkatan  kapasitas  dan  akuntabilitas  tata kelola  penanggulangan  bencana,  pengarusutamaan  Penanggulangan  Bencana dalam pembangunan, pemaduserasian mekanisme penyelenggaraan penanggulangan  bencana,  peningkatan  kemitraan  multi  pihak,  serta peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
Dengan  demikian,  keberhasilan  penyelenggaraan  mitigasi  (nonfisik) sebagai  upaya  penanggulangan  bencana  ini  akan  sangat  mengacu  pada kemampuan lembaga Pemerintah Kabupaten Bima sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  daerah  untuk  membuat  kebijakan  dan  melaksanakannya  secara efektif.  Sehingga  upaya  mitigasi  (nonfisik)  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bima  melalui  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
(BPBD)  adalah  dengan  melakukan  upaya  sosialisasi  dan  publikasi  data  kajian resiko  kebencanaan  seperti  kajian  ancaman,  kajian  kerentanan,  dan  kajian kapasitas.  Kajian  risiko  bencana  dilakukan  sebagai  strategi  untuk  mengurangi risiko  bencana  di  Kabupaten  Bima.  Pengkajian  resiko  bencana  juga  dilakukan untuk  menghasilkan  peta  risiko  untuk  setiap  bencana  yang  ada  pada  suatu kawasan  di Kabupaten  Bima.  Kajian  dan  peta  risiko bencana  ini  harus  mampu menjadi  dasar  yang  memadai  bagi  daerah  untuk  menyusun  kebijakan penanggulangan  bencana.  Untuk  masyarakat  hasil  pengkajian  ini    dapat dijadikan  dasar  yang  kuat  dalam  upaya  pengurangan  risiko  bencana.  Dalam pengkajian  Resiko  Bencana  melibatkan  BPBD,  Bappeda,  Dinsosnaker, Kesbangpol,  Dishubkominfo,  BMKG,  BPMPKB,  PU,  Dinkes,  dan  Desa  rentan bencana. Berikut adalah gambar metode pengkajian resiko bencana;

## Gambar 2. Metode Pengkajian Resiko Bencana
Sumber: Dokumen RPB Kab. Bima tahun 2018-2022
Kemudian,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bima  berupaya  memperkuat aturan dan Kapasitas Kelembagaan terutama upaya dan diseminasi aturan dan pedoman  Teknis  pelaksanaan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  melalui  PERDA
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Kabupaten  Bima  Nomor  01  Tahun  2019  tentang  Rencana  Detail  Tataruang (RDTR).  Adapun  beberapa  bentuk  aksi  yang  dilakukan  oleh  BPBD  bersama BAPPEDA, Dishubkominfo, BMKG,BPMPKB, dan Perizinan Umum, yaitu;
1. Dengan  memberlakukan  zonasi  bangunan  di  daerah  berisiko  Bencana terutama  di  wilayah  dengan  tingkat  kemiringan  yang  dapat  memicu bencana longsor.
2. Kemudian  dengan  mengupayakan  pemutakhiran  dan  implementasi pemberian IMB berbasis pengurangan risiko bencana.
3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan tata guna lahan dan IMB bangunan dalam upaya penanggulangan bencana,
4. Penegakan aturan daerah terkait pemukiman,
Kemudian  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bima  memalui  BPBD  yang bertindak  sebagai  koordinator,  fasilitator,  motivator,  sekaligus  pelaksana program-program menerapkan enam strategi penanggulangan bencana sebagai langkah mitigasi nonfisik yaitu;
1. Perkuatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan
Strategi ini merupakan upaya dalam menata ulang peraturan yang mendukung  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana.  Selain  itu  juga selaras  dengan  upaya  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  yang  terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana. Upaya perkuatan aturan dan kapasitas  kelembagaan  dalam  pelaksanaannya  di  Kabupaten  Bima difokuskan untuk mencapai penguatan kerangka Hukum penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  dan  peningkatan  kapasitas serta akuntabilitas tata kelola penanggulangan bencana.
Harapannya tata kelola yang baik perlu menjadi sebuah komitmen bersama  dengan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  serta pengawasan  bersama  menjadi  komponen  inti  nya.  Dalam  pengawasan bersama, dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu menyediakan data
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  pelaksanaan  analisis  manfaat-biaya. Analisis  manfaat  biaya  ini  dapat  memperlihatkan  nilai  efektivitas program-program  yang  dijalankan  untuk  pengurangan  risiko  bencana dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas tata kelola yang lebih baik.
2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu
Strategi dalam perencanaan penanggulangan bencana secara lebih terpadu  di  Kabupaten  Bima  difokuskan  dalam  upaya  mengintegrasikan RPB  kedalam  RPJMD.  Perencanaan  ini  ditindaklanjuti  kedalam  rencana strategis  dan  rencana  kerja  tahunan  seluruh  SKPD.  Untuk  mencapai sasaran  dalam  mewujudkan  perencanaan  penanggulangan  bencana terpadu dapat melalui program seperti, pengarusutamaan Penanggulangan  Bencana  dalam  Pembangunan,  pemaduserasian mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan
Dalam strategi ini, diharapkan adanya perubahan jangka panjang yang  berfokus  pada  pergeseran  paradigma  untuk  pengurangan  risiko bencana  yang  lebih  efektif.  Pola  pergeseran  paradigma  dapat menggunakan pengembangan strategi pendidikan dan penyadaran pada pendidikan  formal,  nonformal,  informal  dan  bentuk  informasi  yang mungkin. Pergeseran paradigma ini seharusnya membuat trend baru dan bagian  dari  gaya  hidup  modern  di  masyarakat  umum.  Sangat  penting untuk  membangun  paradigma  ini  menjadi  sesuatu  yang  dihargai  dan berkembang dengan pola-pola yang mungkin ditiru oleh masyarakat.
Upaya  dasar  yang  dapat  dilakukan  dengan  pemberdayaan  hasil riset  terapan  baik  dari  perguruan  tinggi  maupun  penelitian  yang berkaitan  penanggulangan  bencana.  Salah  satunya  melalui  kajian  rasio perbandingan  investasi  ( cost  benefit  analys )  terhadap  setiap  fase
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
penanggulangan bencana. Selain itu dapat dikembangkan juga hasil riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh individu dan keluarga seperti pembangunan  rumah  aman  Gempa,  sumur  resapan  dan  lainnya. Diharapkan  dengan  adanya  beberapa  riset  terkait  penanggulangan bencana  di  Kabupaten  Bima  dapat  menurunkan  kerentanan  daerah terhadap risiko muti bahaya. Selain itu, melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan  adanya  kesadaran  dan  pola  pikir  masyarakat  dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana.
Penyusunan  rencana  aksi  kesiapsiagaan  bencana  perlu  disusun ditingkat  masyarakat  secara  partisipatif.  Dengan  Pola  pendekatan  yang bersifat  trend-setter,  mengedepankan  pembangunan  ketangguhan komunitas. Sehingga pengurangan risiko bencana menjadi  prioritas dan pengarusutamaan untuk dapat diterapkan sampai ke tingkat desa.
4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
Strategi dalam peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat di  Kabupaten  Bima  difokuskan  kepada  program  pemberdayaan masyarakat  dan  perkuatan  fungsi  kemitraan  dalam  pengurangan  risiko bencana  melalui  optimalisasi  pemberdayaan  masyarakat  untuk penanggulangan  bencana.  Langkah  ini  dilakukan  untuk  menciptakan kemandirian dan keterlibatan aktif masyarakat.
Selain  itu  adanya  peningkatan  kemitraan  multi  pihak  dalam penanggulangan  bencana . Melalui  perkuatan  fungsi  kemitraan  dapat menggalang  berbagai  sumber  daya  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk pengurangan  risiko  bencana  di  luar  anggaran  APBN  dan  APBD.  Tidak hanya itu, arah kemitraan yang bersifat cair lebih memungkinkan untuk penyelesaian  masalah  yang  bersifat  mendesak  diluar  proses  birokrasi. Kemitraan  antara  pemerintah,  dunia  usaha,  dan  masyarakat dikembangkan dalam upaya  perlindungan perekonomian. Kemitraan ini
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
dapat  menggalang  kontribusi  dukungan  partisipatif  sektor  swasta  dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Kemudian agar tercipta efektivitas penyelenggaraan penanggulangan  bencana  perlu  perkuatan  Forum  Pengurangan  Risiko Bencana (Forum PRB). Melalui forum PRB Kabupaten Bima yang terdiri dari  aktor  lintas  sektoral  diharapkan  mampu  mempercepat  kemajuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Aktor lintas sektoral  yang  merupakan  pemangku  kebijakan  dan  pemangku kepentingan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  dalam melaksanaan perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bima.
5. Pengurangan Risiko Bencana
Merupakan  strategi  kolaborasi  paling  penting  yang  dilakukan sebelum  terjadinya  bencana  adalah  upaya  pengurangan  risiko.  Dimana strategi  ini  diharapkan  dapat  mencegah  bahaya.  Upaya  pencegahan bahaya  lebih  kepada  pengurangan  tingkat  risiko  yang  akan  muncul dengan  melakukan  pengelolaan  pada  lokasi  sumber  bahaya.  Dengan adanya perlakuan di sumber bahaya maka diharapkan kejadian bencana dapat dihilangkan.
Kemudian dengan  mengurangi kerentanan. Dengan  pelaksanaan program  ini  diharapkan  dapat  mengurangi  tingkat  risiko  yang  akan muncul  dengan  melakukan  mitigasi  struktural  maupun  nonstruktural. Selain  itu,  peningkatan  kapasitas  juga  diharapkan  dapat  lebih menyeluruh bukan hanya terfokus satu atau dua jenis bencana saja.
6. Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana
Upaya  peningkatan  efektivitas  penanganan  darurat  bencana difokuskan  kepada  Peningkatan  kesiapan  menghadapi  bencana,  dan optimalisasi  operasi  tanggap  darurat  dan  percepatan  pemulihan  dini dengan  pelibatan  BPBD  yang  didukung  oleh  Bappeda,  Dinsosnaker,
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Kesbangpol, Dishubkominfo, BMKG, BPMPKB, PU, Dinkes, dan Desa-desa yang ada di Kabupaten Bima.
Berikut  adalah  data  Penjabaran  strategi  spesifik  mitigasi  setiap  jenis bahaya.  Strategi  spesifik  tersebut  dikelompokkan  kepada  3  (tiga)  strategi. Pengelompokkan  tersebut  untuk  lebih  menjelaskan  hal  yang  terangkum  untuk melihat fokus prioritas, program dan aksi dari masing masing jenis bahaya yang ada di Kabupaten Bima.
a. Banjir
Fokus prioritas, program dan aksi RPB untuk bencana banjir, tercantum pada tabel di bawah ini :
Tabel 2. Pengurangan Resiko Bencana Banjir
Sumber : Dokumen RPB Kab. Bima tahun 2018-2022
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021

## b. Cuaca Ekstrim
Tabel 3. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Cuaca Ekstrim
Sumber :Dokumen RPB Kab. Bima tahun 2018-2022
c. Epidemi dan Wabah Penyakit
Tabel 4. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit
Sumber : Dokumen RPB Kab. Bima tahun 2018-2022
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021

## d. Kekeringan
Tabel 5. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Kekeringan
Sumber : Dokumen RPB Kab. Bima tahun 2018-2022
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021

## e. Kebakaran hutan dan Lahan
Tabel 6. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Sumber : Dokumen RPB Kab. Bima tahun 2018-2022
Namun upaya mitigasi fisik maupun non-fisik di Kabupaten Bima masih belum  maksimal  dilakukan,  rendahnya  tingkat  ketahanan  Daerah  Kabupaten Bima  terhadap  Bencana  menjadi  bukti  bahwa  upaya  mitigasi  selama  ini  masih mendapati  kendala-kendala  yang  berarti.  Berdasarkan  Indeks  Hyogo Framework For Action (HFA), maka ketahanan daerah Kabupaten Bima berada pada  skala/level  3.  Berikut  adalah  tabel  hasil  kajian  tingkat  ketahanan Kabupaten Bima berdasarkan hasil survey Indiktor HFA;
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Tabel 7. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bima berdasarkan

## Survey HFA

## Sumber: Dokumen RPB Kab. Bima tahun 2018-2022
Indeks ketahanan bencana Kabupaten Bima berada pada level 3. Hal ini menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bima  telah  melaksanakan beberapa tindakan mitigasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian  yang  masih  bersifat  sporadis  yang  disebabkan  belum adanya  komitmen  kelembagaan  dan/atau  kebijakan  sistematis  serta  lemahnya daya  dukung  anggaran  dalam  penanggulangan  bencana,  serta  pencapaian- pencapaian  kecil  dalam  upaya  pengurangan  risiko  bencana  dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana tertentu namun belum memiliki dampak signifikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  peneliti  dapat menyimpulkan sebagai berikut:
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Bahwa  penerapan  kebijakan  mitigasi  fisik  dan  nonfisik  sebagai  upaya penanggulangan  bencana  belum  maksimal  dilakukan  untuk  menurunkan kerentanan  dan  mengurangi  resiko  bencana  di  Kabupaten  Bima,  hal  tersebut terjadi karena lemahnya kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat terutama dalam  berinovasi  dan  membangun  budaya  keselamatan.  Pemerintah  Daerah juga belum maksimal dalam menyiapkan program dan aksi yang tepat terhadap beberapa  bencana  prioritas/  bencana  tingkat  bahaya  tinggi.  Selain  itu  indeks ketahanan bencana Kabupaten Bima berada pada level 3, menunjukkan bahwa Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bima  telah  melaksanakan  beberapa  tindakan mitigasi sebagai upaya mengurangi risiko bencana namun dengan pencapaian- pencapaian  yang  masih  bersifat  sporadis  sehingga  belum  menunjukkan kapasitas  yang  baik  dalam  menghadapi  potensi  bencana  yang  sewaktu-waktu dapat terjadi.

## REFERENSI
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Pustaka setia. Bandung
Asmara,  C.  J.  (2014).  Kebijakan  Publik  Menuju  ASEAN  Economic  Community
2015. Transnasional , 6 (1), 1619-1628.
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Widya Karya . Semarang Black, A. James dan  J. Champion, Dean, 2009. Metode & masalah penelitan Sosial. Bandung. Refika Aditama . Cetakan keempat.
Faizah, N., & Buchori, I. (2018). Model Pemetaan Risiko Kekeringan Di Kabupaten Bima,  Nusa  Tenggara  Barat (Doctoral  Dissertation,  Universitas Diponegoro).
Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) , 3 (2), 121.
Faturahman,  B.  M.  (2017).  Reformasi  Administrasi  Dalam  Manajemen Bencana. Mimbar Yustitia , 1 (2), 185-201.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Hilman,  D.  (2018).  Revitalisasi  Peraturan  Perundangan-Undangan  Sebagai
Upaya Strategis Penanganan Dampak Perubahan Iklim Di IndonesiA. Jurnal Legislasi Indonesia , 6 (1), 146-156.
Idrus,  Muhammad.  2009. Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial “Pendekatan  kuali tatif dan Kuantitatif” edisi kedua. Jakarta. Erlangga.
Jokowinarno,  D.  (2011).  Mitigasi  bencana  tsunami  di  wilayah  pesisir lampung. Rekayasa:  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Teknik  Universitas Lampung , 15 (1), 13-20.
Permana,  C.  E.,  Nasution,  I.  P.,  &  Gunawijaya,  J.  (2012).  Kearifan  lokal  tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy. Hubs-Asia , 10 (1).
Rusilowati,  A.,  Binadja,  A.,  &  Mulyani,  S.  E.  S.  (2012).  Mitigasi  Bencana  Alam Berbasis  Pembelajaran  Bervisi  Science  Environment  Technology  and Society. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia , 8 (1).
Semiawan, C. R. (2010). Metode penelitian kualitatif . Grasindo.
Sugiyono.  (2014). Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&B .  Alfabeta. Bandung.
Sopiawati,  N.  (2019,  June).  The  Role  Of  Women  In  The  Management  Of  Flood Disasters In Bima District, Nusa Tenggara Barat. In Iop Conference Series: Earth  And  Environmental  Science (Vol.  271,  No.  1,  P.  012030).  Iop Publishing.
Wandasari,  S.  L.  (2012). Sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana . Unnes Law Journal , 1 (2)
Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana Dokumen  Rencana  Penanggulangan  Bencana  (PRB)  Daerah  Kabupaten  Bima Tahun 2018-2022
Bnpb.go.id
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bima Tahun 2018-2022
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Https://Www.Suarantb.Com/27-843-Jiwa-Terdampak-Kabupaten-Bima-Siaga-
Darurat-Kekeringan/ diakses pada tanggal 26 Oktober 2020