PERTIMBANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (Analisis Putusan No.43/G/2019/PTUN.PDG dan Putusan No.44/G/2019/PTUN.PLG)

## Almardian Asmar
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: almardian.asmar@gmail.com

## ABSTRACT
Land has a dual function, namely as a social asset and a capital asset. The function of land as a social asset is a means of binding social unity among the community and the function of land  as  a  capital  asset  because  land  has  grown  as  a  very  important  economic  object. recorded  in  the  land  book.  However,  the  certificate  can  be  canceled  at  any  time  and  the cancellation  of  the  certificate  of  land  rights  will  have  a  further  impact  on  the  process  of guaranteeing  the  inherent  Mortgage.  The  formulation  of  the  problem  in  this  research  is, First, what  is  the consideration  of  the  Judge of the State Administrative  Court in  canceling the  certificate  of  ownership  rights  over  land  that  is  encumbered  with  mortgage  rights? Second,  What  are  the  legal  consequences  of  Certificate  Cancellation  based  on  a  State Administrative  Court  Decision  which  has  permanent  legal  force?  The  specification  of  this research is descriptive analysis. The approach used in this research is a normative juridical approach.  It  is  called  this  because  this  research  is  a  library  research  or  document  study which is carried out aimed only at written regulations or other legal materials. Based on the results of the research, it shows that (1) Consideration of State Administrative Court Judges in  Cancellation  of  Certificate  of  Ownership  of  Land  Burdened  with  Mortgage  Rights  (Case Analysis of Decision No. 43 / G / 2019 / PTUN.PDG) is to consider all evidence submitted by the parties to make a decision by describing the evidence relevant to the case and the judge's consideration  is  also  based  on  the  prevailing  laws  and  regulations.  (2)  The  legal consequence  of  the  cancellation  of  a  certificate  based  on  the  decision  of  the  State Administrative  Court  which  has  permanent  legal  force  is  to  cancel  a  decision,  so  that  the result  of  the  issuance  of  the  cancellation  decision  is  seen  from  the  verdict  of  the  court  that has obtained permanent legal force (inkracht). If the Court Decision declares a certificate of ownership rights over land cancellation, then this will cause the land that has been issued a certificate of ownership rights on it to return to its original status, namely State land.
Keywords: Judge's Consideration, certificate cancellation

## ABSTRAK
Tanah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai aset sosial dan aset modal. Fungsi tanah sebagai aset sosial merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di antara masyarakat dan fungsi tanah sebagai  aset  modal  karena  tanah  telah  tumbuh  sebagai  objek  ekonomi  yang  sangat  penting. dicatat  dalam  buku  tanah.  Namun  sertipikat  tersebut  sewaktu-waktu  dapat  dibatalkan  dan pembatalan  sertipikat  hak  atas  tanah  akan  berdampak  lebih  lanjut  pada  proses  penjaminan Hak Tanggungan yang melekat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama, apa
pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam membatalkan sertifikat hak milik atas  tanah  yang  dibebani  hak  tanggungan?  Kedua,  Apa  akibat  hukum  dari  Pembatalan Sertifikat  berdasarkan  Putusan  PTUN  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap? Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Disebut  demikian  karena  penelitian  ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan hanya ditujukan pada peraturan  tertulis  atau  bahan  hukum  lainnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Hak Tanggungan (Analisis Perkara Putusan No. 43/G/2019/PTUN.PDG)  adalah  mempertimbangkan  semua  alat  bukti  yang  diajukan  para pihak  untuk  mengambil  keputusan  dengan  memaparkan  alat  bukti  yang  relevan  dengan perkara  dan  pertimbangan  hakim  juga  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. (2) Akibat hukum dari pembatalan suatu akta berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha  Negara  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  adalah  batalnya  suatu  putusan, sehingga  hasil  dari  dikeluarkannya  putusan  pembatalan  tersebut  dilihat  dari  putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  (inkracht).  Apabila  Putusan  Pengadilan menyatakan batalnya sertipikat hak milik atas tanah, maka hal  ini akan  menyebabkan tanah yang  telah  dikeluarkan  sertipikat  hak  milik  di  atasnya  kembali  ke  status  semula  yaitu  tanah Negara.
Kata kunci: Pertimbangan Hakim, pembatalan sertifikat

## PENDAHULUAN
Keberadaan  tanah  tidak  dapat  dilepaskan  dari  segala  aktifitas  manusia  baik  dalam pergerakan  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya  seseorang  maupun  komonitas  masyarakat. Hal  ini  disebabkan  karena  tanah  memiliki  kedudukan  dan  fungsi  yang  sangat  penting  bagi setiap manusia dalam menjalankan aktifitas dan melanjutkan kehidupannya sehari hari.
Sehubungan  dengan  itu  maka  untuk  meletakkan  dasar  untuk  memberikan  kepastian hukum  mengenai  hak  atas  tanah  bagi  pemilik  tanah  yang  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya didalam penelitian ini di singkat UUPA yang menyatakan pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal  ini  meliputi:  pengukuran  perpetaan  dan  pembukuan  tanah,  pendaftaran  hak-hak  atas tanah  dan  peralihan  hak-hak  tersebut,  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Dalam praktik sehari-hari, perolehan hak atas tanah sangat banyak terjadi   akibat jual beli tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ). Akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan  PPAT  adalah  bertujuan  untuk  pengalihan  hak  milik  atas  tanah  dari  si  penjual kepada si pembeli. Akta jual beli tersebut adalah sebagai surat bukti peralihan hak milik atas tanah,  yang  membuktikan  bahwa  peralihan  hak  milik  atas  tanah  itu  sudah  dilakukan  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 1
Selanjutnya  mengenai  sertipikat  menurut  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  No.  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  selanjutnya  disebut  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa sertipikat hak milik merupakan surat tanda bukti
1 Kansil, Christine ST Kansil, Kitab Undang Undang Hukum Agraria , Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm 86
hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
Menurut Ter Haar sebagaimana dikutip dalam Jurnal Zuman Malaka dan Habib Adjie bahwa  terjadinya  hubungan  yang  erat  antara  tanah  dengan  manusia  dikarenakan  tanah merupakan  tempat  tinggal,  tanah  yang  memberi  kehidupan,  tanah  dimana  manusia dimakamkan,  dan  hubungannya  bersifat  magis  religius.  belum  lagi  jika  melihat  Negara Indonesia  sebagai  negara  agraris,  sehingga  tanah  benar-benar  mempunyai  peranan  penting. Yang  menjadi  persoalan  selanjutnya  adalah  munculnya  tarik-menarik  dari  berbagai  pihak untuk  berebut  akses  tanah,  karena  fungsi  tanah  begitu  penting  bagi  setiap  orang  yang dihadapakan dengan keterbatasan atas ketersedian tanah itu sendiri. 2
Ketentuan  dalam  Pasal  3  PP  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah ditengah tujuan pendaftaran tanah antara lain memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum  terhadap  pelepasan  hak  dengan  alat  bukti  kuat.  Kemudian  ini  mampu  dijadikan sebagai  acuan  dan  sebagai  salah  satu  jalan  keluar  bagi  permasalahan  seperti  sengketa  hak milik  atas  tanah,  pasca  pemerintah  dalam  pasal  berperan  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  selaku  pemegang  hak  atas  bidang  tanah  tertentu, satuan  rumah  susun  dan  hak  lain  serta  penegasan  mengenai  pentingnya  hak  sah  atas kepemilikan  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak  lain  dalam  urusan  administrasi  pertanahan. Untuk itu ketika terjadi sengketa hak milik atas tanah seharusnya mampu diselesaikan secara efektif dengan pasal tersebut.
Dalam pendaftaran tanah, terdapat 5 (lima) asas pendaftaran tanah yang harus benar- benar dilaksanakan, salah satunya asas aman yang mengandung makna hati-hati, cermat, dan teliti,  agar tidak terjadi suatu kekeliruan data  yang dikumpulkan, sehingga kepastian hukum dapat tercapai.
Untuk  melaksanakan  tujuan  pendaftaran  tanah  maka  pemberian  jaminan  kepastian hukum,  yang  terdapat  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UU  No.5  Tahun  1960  tentang  UUPA  telah menetapkan kegiatan pendaftaran tanah yang bersifat memberikan jaminan kepastian hukum atau  rechts  Kadester.  UUPA  menetapkan  bahwa  yang  berkewajiban  melaksanakan pendaftaran tanah adalah pemerintah dan pemegang hak atas tanah dengan cara mendaftarkan hak  atas  tanah  tersebut  maka  pemilik  tanah  akan  mendapatkan  sertipikat  untuk  tanah  yang mereka miliki.
Dengan  demikian  PP  No.  24  Tahun  1997  pendaftaran  tanah  sebagaimana  tercantum pada Pasal 3 huruf a PP No. 24 Tahun 1997 merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan  oleh  Pasal  19  ayat  8A,  disamping  memberikan  perlindungan  hukum  juga dimaksudkan  terciptanya  suatu  pusat  informasi  mengenai  bidang-bidang  tanah  sehingga pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang  diperlukan  dalam  mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan  rumah  susun  yang  sudah  didaftar  serta  terselenggaranya  tertib  administrasi dibidang pertanahan.
2 Zuman Malaka dan Habib Adjie, Tanggung Jawab Kantor Pertanahan terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda  Studi  Kasus  Putusan  Kasasi  MA  No.  162  K/TUN/2012, Jurnal  Universitas  Narotama  Surabaya,  Al- Qanun, Vol. 20, No. 2, Desember 2017, hlm 30
Tanah  yang  sudah  memiliki  sertipikat  dapat  melakukan  peralihan  hak  atas  tanah tersebut.  Peralihan  tersebut  terjadi  apabila  presedur  peralihan  hak  sudah  dilakukan  secara lengkap  dan  benar,  maka  beralihlah  tanah  hak  milik  itu  dari  si  penjual  kepada  si  pembeli, sehingga  si  pembeli  kemudian  menjadi  pemegang  hak  milik  berikutnya  atas  tanah  tersebut. Sebagai  pemegang  hak  milik  atas  tanah,  maka  si  pemilik  mendapat  bukti  hak  kepemilikan atas tanah berupa sertipikat hak milik atas tanah yang merupakan surat Keputusan Tata Usaha Negara. 3 Sedangkan,  Akta  jual  beli  yang  dibuat  oleh  PPAT,  adalah  perjanjian  yang  dibuat oleh  pejabat  umum,  dan  bukan  Surat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  sehingga  dengan demikian  Surat  Akta  Jual  Beli  dengan  Surat  Sertipikat  hak  milik  atas  tanah  adalah  dua  hal yang masing-masing mempunyai posisi hukum berbeda.
Akan tetapi hak atas tanah tersebut juga dapat dibatalkan meskipun sudah mempunyai sertipikat.  yang  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pembatalan  hak  atas  tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan  tersebut  mengandung  cacat  hukum  administrasi  dalam  penerbitannya  atau  untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.
Pembatalan hak atas tanah, karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya,dapat dilakukan karena (1) permohonan dari yang berkepentingan atau (2) oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.
Permohonan  hak  atas  tanah  karena  cacat  hukum  administratif  melalui  permohonan dari yang berkepentingan diajukan langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui  Kepala  Kantor  Pertanahan,  yakni  Badan  Pertanahan  Nasional  di  tingkat Kabupaten/Kota (Kantor Pertanahan). 4 Menurut Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.9 Tahun 1999 disebutkan bahwa cacad administrasi dimaksud adalah:
a) Kesalahan prosedur
b) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
c) Kesalahan subjek hak
d) Kesalahan objek hak
e) Kesalahan jenis hak
f) Kesalahan perhitungan luas
g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah
h) Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau
i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi.
Sedangkan,  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  hukum  administratif  tanpa melalui  permohonan  oleh  Pejabat  yang  berwenang  dilaksanakan  apabila  diketahui  adanya cacat  hukum  administratif  dalam  proses  penerbitan  keputusan  pemberian  hak  atau sertipikatnya  tanpa  adanya  permohonan  dan  Pembatalan  hak  atas  tanah  karena  putusan pengadilan  yaitu  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  diterbitkan  atas  permohonan  yang  berkepentingan, dimana permohonan tersebut diajukan langsung kepada Menteri atau Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kantor Pertanahan. Pasal 119 – 123 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.9 Tahun 1999.
3 Yurisisprudensi Mahkamah Agung RI, N0. 1588 K / Pdt / 2001 /, tanggal 30 Juni 2004
4 Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.9 Tahun 1999
Di  Indonesia,  sertipikat  hak-hak  atas  tanah  berlaku  sebagai  alat  bukti  yang  kuat sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA  dan  Pasal  32  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah.  Pemberian sertipikat  dimaksudkan  untuk  mencegah  sengketa  kepemilikan  tanah.  Dengan  memiliki sertipikat,  pemilik  tanah  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  apa  saja  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan.  Selain  itu  sertipikat mempunyai  nilai  ekonomi  yang  tinggi  apabila  dijadikan  jaminan  utang  dengan  hak tanggungan atas tanah. Meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertipikat belum menjamin  kepastian  hukum  kepemilikannya  karena  dalam  peraturannya  sendiri  memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang  namanya  tercantum  dalam  sertipikat  secara  keperdataan  ke  peradilan  umum  atau menggugat Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya. 5
Sertifikat tersebut bukan hanya berguna sebagai penjamin dan memberikan kepastian hukum  kepada  pemiliknya,  tetapi  sertipikat  tersebut  juga  dapat  digunakan  sebagai penjaminan terhadap hak tanggungan. UUPA juga telah menyesuaikan serta lembaga jaminan hak atas tanah yang disebut hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna bangunan dan hak  guna  usaha sebagaimana di  tegaskan dalam Pasal  25, Pasal  33 dan Pasal 39  UUPA  yang  akan  diatur  dengan  Undang-Undang  (Pasal  51  UUPA).  Kemudian  lahirlah UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai wujud realisasi dari perintah UUPA tersebut, dan UUHT secara terang menyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah satu-satunya lembaga jaminan atas tanah.
Hak  tanggungan  memang  dirancang  sebagai  hak  jaminan  yang  terkuat,  dengan  ciri khas eksekusi mudah dan pasti, akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan kendala- kendala.  Seperti  terjadi  dalam  hal  nasabah  bank  atau  debitur  cidera  janji  pada  saat  akan diadakan lelang karena cidera janji maka debitur mengadakan perlawanan atau gugatan untuk menunda  lelang  yang  dimohonkan  oleh  bank  dengan  macam-macam  alasan  antara  lain jumlah  hutang  menurut  debitur  tidak  sesuai  dengan  jumlah  yang  telah  tercantum  di  akta perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang.
Sertifikat  hak  milik  atas  tanah  yang  diterbitkan  berdasarkan  kepada  akta  jual  beli, dibuat  melalui  tata  cara  dan  presedur  yang  sedemikian  ketat,  yang  tujuannya  agar  sedapat mungkin  kebenaran  data-  data  atas  tanah  yang  dituangkan  didalamnya  dapat  dijamin kebenarannya.  Demikian  juga  halnya  mengenai  penerbitan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah yang  dibuat  berdasarkan  akta  jual  beli,  sebelum  sertipikat  hak  milik  itu  diterbitkan,  maka harus didahului  pengumuman selama 30 hari untuk  pendaftaran tanah secara sistematik dan 60 hari untuk pendaftaran tanah secara sporadis sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat ( 1 ) Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  untuk  memberi kesempatan  kepada  pihak  -  pihak  tertentu  mengajukan  keberatan,  sebelum  sertipikat  hak milik  atas  itu  diterbitkan,  yang  mengandung  arti  pula  bahwa  sertipikat  hak  milik  atas  tanah itu,  tidak  saja  diberikan  kekuatan  hukum  akan  tetapi  juga  diberikan  kekuatan  mengikat, sebagaimana  halnya  suatu  undang-undang  saat  disahkan  oleh  DPR  dan  Pemerintah  akan
5 Gunardi,  Markus  Gunawan, Kitab  Undang  Undang  Hukum  Kenotariatan ,  Raja  Grafindo  Persada ,Jakarta, 2007, hlm 156
mempunyai  kekuatan  hukum,  dan  pada  saat  diumumkan  dalam  Lembaran  negara  akan mempunyai kekuatan mengikat. 6
Tenggang  waktu  pengumuman  kepada  publik  selama  60  hari  sebelum  sertipikat  hak milik atas tanah diterbitkan, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirubah dengan Undang-Undang No. 9  Tahun  2004  dirubah  dengan  Undang-Undang  No.51  tahun  2009  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara dalam Pasal 55 berbunyi ;
“Gugatan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak  diterimanya  atau  diumumkannya  Keputusan  badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha negara“.
Ketentuan  ini  mengisyaratkan  seakan-  akan  setiap  gugatan  terhadap  ke-absahan sertipikat  besar  kemungkinannya  akan  lampau  waktu,  karena  sebelum  sertipikat  itu diterbitkan  sudah  di  lakukan  pengumuman  selama  2  bulan  oleh  Pejabat  Badan  Pertanahan Nasional. Akan tetapi dalam praktek peradilan; menyangkut pembatalan sertipikat hak milik atas  tanah  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  ketentuan  Pasal  55  tersebut  ditafsirkan sedemikian rupa melalui Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA. MA ) No. 2 tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 No. MA / Kumdil / 213 / VII / K / 1991, pada bagian 3 berbunyi ;
“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa  kepentingan  dirugikan  maka  tenggang  waktu  sebagaimana  dimaksudkan dalam  pasal  55  UU  No.5  tahun  1986  dirubah  dengan  Undang-Undang  No.9  tahun 2004  dihitung  secara  kasuistis  sejak  saat  ia  merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh Keputusan tata Usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut “.
Dengan  adanya  SEMA  tersebut,  secara  yuridis  empiris  dan  berdampak  pada  proses hukum terjadinya gugatan pembatalan atas sertipikat hak milik atas tanah tanpa batas waktu- untuk sertipikat hak atas tanah yang terbit kapanpun, karena tegang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut diatas dihitung sejak saat ; yang merasa dirugikan mengetahui Keputusan tata Usaha Negara tersebut.  Sema MA No.2 Tahun 1991 ini, seakan akan  mengesampingkan  begitu  saja  ketentuan  pasal  55  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986 yang telah dirubah Undang-Undang No.9 tahun 2004, seakan mengikuti pembuktian hukum pertanahan  dengan  sistem  publikasi  negatif  secara  murni,  padahal  pemerintah  sebelum menerbitkan  sertipikat  sudah  melakukan  upaya  yang  sedemikian  preseduralnya  untuk  dapat memberikan kebenaran data tanah se-optimal mungkin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang berbunyi ;
“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah dan atas nama orang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  etikad  baik  dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada  pemegang  sertipikat  itu  atau  kepada  Kepala  Kontor  Pertanahan  yang
6 Soehino, Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan , Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 154.
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atan atau penerbitan sertipikat tersebut“.
Apabila  dilihat  dari  sisi  pandang  Presedur  dan  Tata  Cara  Penerbitan  sertipikat  hak milik  atas  tanah  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  dan  Agraria  No  2 Tahun 1962, dan juga dilihat dari sisi pandang ketentuan Pasal 32 ayat ( 2 ) PP No. 24 Tahun 1997,  serta  ketentuan  psl.  55  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  dirubah  dengan  Undang- Undang No.9 Tahun 2004. Atau ; apakah SEMA No. 2 tahun 1991 dapat dipandang sebagai pengisi  kekosongan  hukum,  mengingat  Pasal  55  Undang-Undang  No.5  Tahun  1986  yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 hanya mengatur tentang tenggang waktu mengajukan gugatan untuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dituju saja, sedangkan untuk pihak ketiga yang dirugikan oleh penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (dalam hal ini; sertipikat Hak Milik) belum dijangkau oleh Pasal 55 Undang- Undang  No.5  Tahun  1986  yang  telah  diperbarui  dengan  Undang-Undang  No.9  tahun  2004. Pembatalan sertipikat hak milik atas tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah sudah merupakan praktek hukum  yang lazim,  yang menyebabkan pemilik tanah  berdasarkan bukti sertipikat hak milik atas tanah menjadi kehilangan hak miliknya, padahal hak milik itu terbit berdasarkan  jual  beli  yang  sah  berdasarkan  bukti  akta  jual  beli  yang  dibuat  oleh  PPAT. Menjadi  pertanyaan,  apakah  sipembeli  tanah  tersebut  dapat  terus  menguasai  tanah  yang dibelinyai tu, berdasarkan akt jual beli, yang  tidak dibatalkan oleh  Pengadilan  Tata  Usaha Negara?  Apakah  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  itu  mempunyai  kekuatan eksekutorial, dimana pemegang sertipikat hak milik atas tanah yang sertipikatnya dibatalkan dapat  dihukum  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  menyerahkan  tanah  itu  kepada pihak  yang  menang.  Memperhatikan  persoalan-persoalan  hukum  disekitar  pembatalan sertipikat  hak  milik  atas  tanah  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  bagaimana  akibat hukumnya  terhadap  akta  jual  beli  atas  tanah  yang  dibuat  oleh  PPAT,  menyebabkan  kami tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk penelitian dengan judul: Pertimbangan Hakim Tata Usaha  Negara  Dalam  Pembatalan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Yang  Dibebani  Hak Tanggungan (Analisis Putusan No. 43/G/2019/PTUN.PDG dan Putusan No. 44/G/2019/PTUN.PLG)

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  hanya  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  hanya menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Data  tersebut kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembatalan Sertipikat Hak  Milik  Atas  Tanah  Yang  Dibebani  Hak  Tanggungan  Dalam  Putusan  No. 43/G/2019/Ptun.Pdg Dan Putusan No. 44/G/2019/Ptun.Plg
1. Dalam Putusan No. 43/G/2019/Ptun.Pdg
Pasal  53  Undang-Undang  No.9  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara  berbunyi:
bahwa orang atau badan hukum perdata  yang merasa kepentingannya  dirugikan oleh suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  tertulis  kepada pengadilan  yang berwenang  yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang  disengketakan  itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah,  dengan  atau  tanpa  disertai tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  direhabilitasi.  Adapun  alasan-alasan  yang  dapat digunakan dalam gugatan adalah:
1) Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  asas-  asas umum pemerintahan yang baik.
Berkaitan      dengan  sertipikat  tanah,  sertipikat  tanah  dikeluarkan  oleh,  dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional selaku Badan Tata Usaha Negara ditujukan kepada seseorang  atau  badan  hukum  (konkret,  individual)  yang  menimbulkan  akibat  hukum pemilikan  atas  sebidang  tanah  yang  tidak  memerlukan  persetujuan  lebih  lanjut  dari instansi atasan atau instansi lain (final). 7
Berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 88.K/TUN/1993  tanggal  7  September  1993  tentang  Kompetensi  Absolut  “Meskipun sengketa  itu  terjadi  akibat  dari  adanya  surat  keputusan  pejabat,  tetapi  jika  dalam perkara  tersebut  menyangkut  hak  kepemilikan  atas  tanah,  maka  gugatan  tersebut harus  diajukan  terlebih  dahulu  ke  Pengadilan  Umum  karena  merupakan  sengketa Perdata.
Badan  Pertanahan  Nasional  merupakan  badan  yang  kewenangannya  yang dilimpahkan  secara  delegasi  oleh  pemerintah  dan  merupakan  Pejabat  TUN  yang berwenang  mengeluarkan  sertipikat  hak  atas  tanah  melalui  Kantor  Pertanahan Kabupaten  atau  Kota.  Dalam  hal  sebagai  Pejabat  TUN  maka  menurut  Soehino perbuatan  sebagai  Pejabat  TUN  dapat  dikelompokkan  menjadi  3  (tiga)  macam perbuatan-perbuatan  TUN,  yaitu:  Mengeluarkan  atau  menetapkan  keputusan,  yang disebut  ketetapan  administrasi  atau  beschikking;  Mengeluarkan  peraturan  atau regeling; Melakukan perbuatan materiil atau materiele daad, atau perbuatan wajar. 8
Berdasarkan  uraian  singkat  di  atas,  maka  dapat  diambil  pengertian  bahwa BPN  sebagai  Pejabat  TUN  mengeluarkan  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  mana sertipikat  tersebut  tergolong  (karena  memenuhi  syarat)  sebagai  KTUN  yang merupakan  penetapan  tertulis,  berbentuk  ijin, 9 bersifat  konkrit,  individual  dan  final, dan  timbulnya  sertipikat  ini  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  pemegang  hak maupun  kepada  orang  lain  secara  tidak  langsung,  dan  dikeluarkan  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembatalan  sertipikat  hak  atas  tanah  sebagai  tanda  bukti  hak,  bilamana dikaitkan  dengan  sistem  publikasi  di  Indonesia,  maka  menganut  sistem  publikasi negatif  yang  mengarah  kepada  publikasi  positif,  dimana  pemegang  sertipikat
7 Z.A.  Sangaji, Kompetensi  Badan  Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah , Bandung : Citra Adit ya Bakti, 2003, hlm. 36.
8 Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara , Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 54.
9 Menurut Prins, ijin adalah ketetapan yang ditujukan kepada suatu obyek yang tidak dilarang dan hal yang tidak diijinkan adalah terbatas . Periksa Diana Halim Koentjoro, Op. Cit., hlm 65-66
dianggap  sebagai  pemilik  hak  atas  tanah.  Mengenai  kekuatan  hukum  sertipikat sebagai tanda bukti hak, ketentuan Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Sertipikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  didalamnya,  sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Kasus  pembatalan  sertipikat  dalam  penelitian  penulisan  ini  bermula  dari Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 Desember 2019, dengan  Register  Perkara  Nomor:  43/G/2019/  PTUN.PDG,  dan  telah  diperbaiki tanggal 20 Februari 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya. Dalam gugatan tersebut  terdapat  7  sertipikat  yang  menjadi  objek  gugatan  dan  2  diantara  sedang menjadi objek tanggungan.
Upaya  administrasi  dengan  berpedoman  pada  Pasal  75  Undang-Undang  No. 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  pada  tanggal  3  September  2019 saat  inzaghe  Penggugat  barulah  mengetahui  tentang  objek  perkara,  sesuai  dengan Peraturan  Mahkamah  Agung  R.l.  No.  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka pada tanggal  23  September  2019  Penggugat  menyurati  Tergugat  melalui  Surat No.T/133/14400G/HK.02/IX/2019, perihal
Keberatan dan Surat No.
T/148/14400G/HK.02/X/2019  tanggal  10  Oktober  2019,  perihal  Banding Administratif ke Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi  Sumatera  Barat,  yang  pada intinya mengajukan upaya administratif berupa keberatan,  dimana Penggugat menyatakan  keberatan  atas  diterbitkannya  Objek  Gugatan  yang  secara  nyata  telah merugikan Penggugat karena  diterbitkan diatas tanah milik Penggugat, namun sampai dengan  gugatan  ini  diajukan,  Tergugat  tidak  pernah  melakukan  penyelesaian  atas upaya  administratif  tersebut.  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Sawahlunto  yang berkedudukan di Simpang Kolok, Kota Sawahlunto yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang- undang  No.  51  tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  No.  5 tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  gugatan  sengketa  Tata  Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat dikarenakan Tergugat menerbitkan surat a quo, yang merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking) yang  konkret,  individual,  dan final, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada waktu  mengeluarkan  keputusan  (Objek  Gugatan)  telah  menggunakan  wewenang untuk  tujuan  lain  dari  maksud  diberikan  wewenang  tersebut,  sehingga    telah merugikan    kepentingan  Penggugat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  jo pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah  terakhir  kali  dengan  Undang-undang  No.  51  Tahun  2009  tentang  Peradilan Tata Usaha Negara.
Dari penjelasan diatas, pihak Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti  yang  disampaikan  para  pihak  namun  untuk  mengambil  putusan  hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;
Mengingat,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintah,  serta  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan  hukum lain yang berkaitan.

## 2. Putusan 44/G/2019/PTUN.PLG
Didalam  putusan  tersebut  menyatakan  bahwa  objek  sengketa  dalam  perkara ini  adalah  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  2010/Kel.Karang  Raja,  tanggal  17  Oktober 1979  Nama  Pemegang  Hak  terakhir  Albertus  Hendra,  dengan  Surat  Ukur  No. 1361/Karang Raja/2016  tanggal  05 September 2016,  Luas 1011 M2  yang terletak di Kelurahan  Karang  Raja  Kecamatan  Prabumulih  Timur  Kota  Prabumulih  Provinsi Sumatera Selatan. Dalam   Pasal   47   juncto   Pasal   50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan obyek sengketa berupa  keputusan  tata  usaha  negara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  9 Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ditambah  dengan  Pasal  1  angka  7  juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan tertentu karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena yurisprudensi Mahkamah Agung RI, pada pokoknya sengketa pertanahan  yang  dapat  diadili  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  terkait administrasi  penerbitan  keputusan  tata  usaha  negara  berupa  sertipikat  hak  atas  tanah atau keputusan- keputusan pejabat tata usaha negara yang berhubungan dengan tanah. De’action atau no  interest  no  action yang  dimaknai  pada  pokoknya  hanya yang  memiliki  kepentingan  saja  dapat  mengajukan  gugatan  pada  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  bahwa  lebih  lanjut  terdapat  2  (dua)  tolok  ukur  untuk  menentukan kepentingan yang dirugikan, yaitu: 10
1) Menunjuk  kepada  nilai  yang  harus  dilindungi  oleh  hukum,  artinya  terdapat  nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa  yang  menurut  nalar  dapat  diharapkan  akan  timbul  oleh  keluarnya  suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan.
2) Menunjuk  pada  kepentingan  proses,  artinya  apa  yang  hendak  dicapai  dengan melakukan  suatu  proses  gugatan  yang  bersangkutan,  bahwa  berdasarkan pemeriksaan  setempat  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  29  Januari  2020  di  lokasi tanah  yang menjadi  bagian dari objek  sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk tanah  yang  sama  yaitu  pada  sebagian  tanah  yang  diakui  kepemilikannya  oleh Penggugat,  yang  mana  saat  ini  di  atasnya  telah  dibangun  ruko  oleh  Tergugat  II Intervensi (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 29 Januari 2020).
10 Indroharto, Usaha Memahami Undang- undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm 37-38
Lebih  lanjut  terhadap  dalil  Penggugat  yang  menjadikan  Grondkaart  sebagai alas  hak,  Majelis  Hakim  berpendapat  meskipun  Grondkaart  tidak  dapat  disamakan dengan  sertipikat  yang  secara  rigid  dan  jelas  tersirat  dalam  undang-undang  sebagai alat bukti hak yang terkuat, namun keberadaan Grondkaart tetap diakui sebagai salah satu  bentuk  bukti  kepemilikan  aset  perusahaan  negara  karena  dibuat  oleh  lembaga pertanahan  yang  berwenang  pada  saat  pembuatannya  dan  termuat  dalam  ketentuan perundang-undangan antara lain.
Berdasarkan  tujuan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  salah  satunya  adalah untuk  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara,  kemudian  dihubungkan  dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa, yang tentu menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak terakhir dan pihak  yang menguasai  serta telah mendirikan bangunan pada bidang tanah  yang menjadi  bagian  dari  objek  sengketa,  selanjutnya  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa pembatalan  objek  sengketa  tidak  serta  merta  menghilangkan  hak  dan  kepentingan Tergugat  II  Intervensi  dalam  menguasainya,  karena  Tergugat  II  Intervensi  adalah pembeli  yang  beritikad  baik  dan  dilindungi  oleh  perundang-undangan,  selain  itu berdasarkan  bukti  P-16  sampai  dengan  P-  30,  diperoleh  fakta  hukum  pula  mengenai adanya  sewa  menyewa  antara  Penggugat  dengan  warga  masyarakat  yang menggunakan  lahan  yang  menjadi  bagian  dari  aset  Penggugat,  karena  meskipun lahan-lahan  yang disewakan tersebut tidak berbatasan langsung dengan bidang tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa namun bisa dijadikan salah satu rujukan bagi Tergugat II Intervensi dan Penggugat untuk menyelesaikan sengketa ini.
B. Akibat  Hukum  Pembatalan  Sertipikat  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  Yang  Telah  Mempunyai  Kekuatan  Hukum  Tetap  Dalam  Putusan No. 43/G/2019/Ptun.Pdg Dan Putusan No. 44/G/2019/Ptun.Plg
Pembatalan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  sebagai  pelaksanaan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  didasarkan  atas  permohonan dari  pihak  yang  berkepentingan,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  59  ayat  (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan,  yang  menetapkan  bahwa  “Proses penerbitan,  peralihan  dan/atau  pembatalan  hak  atas  tanah  untuk  melaksanakan  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  dilakukan  berdasarkan  adanya pengaduan/permohonan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya permohonan pembatalan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  dapat  diajukan  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Badan PertanahanNasional,  dimana  berdasarkan  Pasal  59  (3)  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Pengkajian  dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Akibat  hukum  dari  pembatalan  Putusan  No.43/G/2019/PTUN.PDG  yaitu berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  yang  telah  dan  dijabarkan  di  atas  dan dihubungkan  dengan  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana diuraikan  diatas,  maka  pengadilan  berpendapat  bahwa  penerbitan  dan  peralihan  hak Objek Sengketa aquo secara prosedur dan substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal
103  (1)  dan  Pasal  133  (1),  (3)  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  oleh  karenanya  obyek sengketa  a  quo  harus  dinyatakan  batal  dan  karena  objek  sengketa  dinyatakan  batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Pengadilan  berpendapat  gugatan Penggugat  dikabulkan  seluruhnya  dan  oleh  karena  gugatan  Penggugat  dikabulkan seluruhnya,  Tergugat  dan  Tergugat  II  Intervensi  dinyatakan  sebagai  pihak  yang  kalah dihukum  membayar  biaya  perkara  secara  tanggung  renteng  sejumlah  yang  tercantum dalam  amar  putusan  ini  serta  bahwa  Pengadilan  telah  mempertimbangkan  seluruh  alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat  bukti  yang  relevan  dengan  perkara  ini.  Sedangkan  akibat  hukum  dari  pembatalan putusan  No.44//G/2019/PTUN.PLG  yaitu  berdasarkan  tujuan  Peradilan  TataUsaha Negara  yang  salah  satunya  adalah  untuk  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara, kemudian  dihubungkan  dengan  dikabulkannya  gugatan  Penggugat  untuk  menyatakan batal objek sengketa, yang tentu menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi selaku  pemegang  hak  terakhir  dan  pihak  yang  menguasai  serta  telah  mendirikan bangunan  pada  bidang  tanah  yang  menjadi  bagian  dari  objek  sengketa,  selanjutnya Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  pembatalan  objek  sengketa  tidak  serta  merta menghilangkan hak dan kepentingan Tergugat II Intervensi dalam menguasainya, karena Tergugat  II  Intervensi  adalah  pembeli  yang  beritikad  baik  dan  dilindungi  oleh perundang- undangan, selain itu berdasarkan bukti P-16 sampai dengan P-30, diperoleh fakta  hukum  pula  mengenai  adanya  sewa  menyewa  antara  Penggugat  dengan  warga masyarakat  yang  menggunakan  lahan  yang  menjadi  bagian  dari  aset  Penggugat,  karena meskipun lahan-lahan yang disewakan tersebut tidak berbatasan langsung dengan bidang tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa namun bisa dijadikan salah satu rujukan bagi Tergugat II Intervensi dan Penggugat untuk menyelesaikan sengketa ini.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Pembatalan Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Yang  Dibebani  Hak  Tanggungan  (Analisis  Kasus Putusan  No.  43/G/2019/PTUN.PDG  dan  Putusan  No.44/G/2019/PTUN.PLG)  adalah bahwa  dalam  pengadilan  berpendapat  bahwa  penerbitan  dan  peralihan  hak  Objek Sengketa  aquo  secara  prosedur  dan  substansi  bertentangan  dengan  ketentuan  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah,  oleh  karenanya  obyek  sengketa  a  quo  harus  dinyatakan  batal,  serta Pengadilan  telah  mempertimbangkan  seluruh  alat  bukti  yang  disampaikan  para  pihak namun  untuk  mengambil  putusan  hanya  menguraikan  alat  bukti  yang  relevan  dengan perkara ini.
Akibat hukum Pembatalan Sertipikat berdasarkan   Putusan   Pengadilan    Tata Usaha  Negara  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  yaitu  amar  yang memerintahkan  Pejabat      TUN      (dalam      hal  ini  BPN)  untuk      mencabut      sertipikat
tersebut.  Apabila  terdapat  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap,  dimana  sebagai  tindak  lanjut  dari  Putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  yaitu  diterbitkannya  keputusan  pembatalan,  karena  hakim  tidak dapat  secara  langsung  membatalkan  suatu  keputusan,  sehingga  akibat  dari  penerbitan Keputusan  pembatalan  adalah  dilihat  dari  amar  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  (inkracht)  tersebut.  Apabila  Putusan  Pengadilan menyatakan  batal  suatu  Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Tanah,  maka  hal  ini  menyebabkan tanah  yang  telah  terbit  Sertipikat  Hak  Milik  diatasnya  kembali  kepada  status  semula yaitu tanah Negara.

## B. Saran
Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara mengenai sengketa hak milik atas  tanah  dan  untuk  lebih  menggali  masalah-masalah  dalam  hukum  pertanahan  yang berkaitan  dengan  sengketa  hak  milik  atas  tanah,  majelis  hakim  dapat  menambah  alat bukti  saksi  dengan  menghadirkan  ahli  dibidang  pertanahan  (saksi  ahli)  untuk  meminta saran kepadanya sebelum mengeluarkan putusan. Hakim yang menangani suatu perkara dapat  memperoleh  keterangan  atau  penjelasan  tambahan  dari  para  ahliyang  ahli dibidangnya  untuk  memperkuat  dasar  putusan  dan  mengantisipasi  agar  putusan  yang dikeluarkan  tidak  menjadi  putusan  yang  kurang  tepat,  sehingga  tidak  ada  lagi  pihak- pihak  yang  dirugikan  karena  hakim  kurang  menggali  keterangan  dan  penjelasan mengenai permasalahan yang sedang ditanganinya.
Diperlukan  adanya  suatu  sosialisasi  dan  peran  aktif  dari  Panitera  Pengadilan kepada pihak yang berperkara di Pengadilan mengenai hak  yang  dapat  diperoleh  atau dilaksanakan dalam hal ini perlindungan hukumnya, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks:
Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Ali  Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri  Hukum Pertanahan 1 Pemberian  Hak Atas Tanah  Negara  Seri  Hukum  Pertanahan  II  Sertifikat  Dan  Permasalahannya ,  Prestasi Pustaka, 2002
Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia , Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah, Djambatan, Jakarta, 2004
Eddy  Ruchiyat, Politik  Pertanahan  Sebelum  Dan  Sesudah  Berlakunya  UUPA  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 , Alumni, Bandung, 1995
Gunardi,  Markus  Gunawan, Kitab  Undang  Undang  Hukum  Kenotariatan ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Maria  S.W.  Sumarjono, Puspita  Serangkum  Aneka  Masalah  Hukum  Agraria ,  Andi  Offset, Yogyakarta, 1982
Effendy Hasibuan, “Dampak Pelaksanaan Eksekusi Hipotik Dan Hak Tanggungan Terhadap Pencairan Kredit Macet Pada Perbankan Di Jakarta ,  Laporan  Penelitian, Universitas Indonesia Pascasarjana (S3) Bidang Studi Ilmu Hukum, 1997
9 Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,
Tim  penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  pengembangan  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,Jakarta: Balai Pustaka, 1991

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-
Benda yang Berkaitan dengan Tanah
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  3  Tahun  1999 tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  dan  Pembatalan  Keputusan  Pemberian Hak Atas Tanah Negara