## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PDRB DAN PAD
Harry A. P. Sitaniapessy Politeknik Negeri Ambon macarthur_sita@yahoo.com
Abstrak: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah pe- riode 2005-2011. Penelitian ini lebih difokuskan pada tiga sektor utama yaitu sektor pengeluaran pemerintah yaitu sektor pertanian, perikanan serta perindustrian dan perdagangan karena ketiga sektor tersebut memiliki pengeluaran yang lebih besar dibanding sektor – sektor lain. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Pengujian dilakukan dengan meng- gunakan regresi berganda dan regresi sederhana untuk empat hipotesis yang diuji- kan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdukung.
Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah.
Abstract: Government Expenditure Influence on Gross Regional Domestic Product and Regional Income. This study aims to determine the impact of government ex- penditure towards GRDP and PAD of Kabupaten Maluku Tengah in period 2003- 2011. This study are focused to three majors of government expenditure ; agricul- ture, fishery, industry and commerce, because they have larger expenditure than the others. The analysis of the data were conducted using simple regression analysis and multiple regression. Testing was done using multiple regression and simple re- gression for the four hypotheses tested. The result shows that the four hypotheses proposed in this study is supported.
Keywords: government expenditure, gross regional domestic product, regional in- come

## PENDAHULUAN
Sejak otonomi daerah dijalankan, maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pen- gaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perim- bangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang nyata, transparan, efektif dan efisien. Pembiayaan pemerintahan Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Peme- rintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas
dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tu- gas pembantuan. Pembangunan yang di- laksanakan di daerah harus mengacu pada ketiga dasar tersebut diperlukan bi- aya/anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di daerah dalam segala bidang, di samping itu pemerintah daerah harus berupaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan. Sumber pem- biayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perim- bangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pe-
nerimaan yang sah, anggaran biaya untuk dekonsentrasi dan anggaran biaya tugas pembantuan. Disadari akibat krisis multidi- mensional tahun 1997 sumber pendapatan asli daerah yang makin merosot akibat Krisis yang diawali dari krisis moneter dan kon- flik sosial pada tahun 1999 sampai tahun 2004 yang mengakibatkan sumber keuangan daerah terbatas. Lahirnya Otonomi Daerah disambut dengan berbagai harapan dan ke- cemasan oleh segenap masyarakat di dae- rah artinya sebagian masyarakat di daerah bermimpi bahwa otonomi daerah akan menjadikan masyarakat lebih makmur dan sejahtera. Namun tidak sedikit pula daerah yang cemas karena menyadari minimnya potensi dan sumber daya yang dimiliki.
Pada era otonomi ini Pemerintahan Pu- sat telah memberikan kewenangan yang le- bih luas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemban- gunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai prakarsa sendiri dan berdasarkan as- pirasi masyarakat. Hal ini tercermin pada penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih me- ngedepankan pelaksanaan azas desentrali- sasi dari pada azas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan. Pelaksanaan pemban- gunan di segala bidang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang dibiayai dari dana APBD tahun 1993 belum mengalami perubahan drastis sampai den- gan tahun 2009 akibat Konflik Sosial terjadi di Daerah Maluku maka fenomena dan ber- dampak pada pertumbuhan ekonomi dae- rah makin lemah dan program pemerintah yang diterapkan di segala bidang meliputi
bidang sosial, keamanan, ekonomi, peme- rintahan, pendidikan, kesehatan sumber daya alam dan lingkungan serta sarana dan prasarana wilayah yang direncanakan di daerah belum berjalan semaksimal mung- kin. Hal ini disebabkan karena pembangu- nan infrastruktur pemerintahan dan seg- mentasi ideologis di kalangan birokrasi pe- merintahan daerah akibat tekanan kondisi pertikaian, menyebabkan tugas pokok Pe- merintah Daerah tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan akuntabel. Sejalan Ke- wenangan otonomisasi daerah yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi- konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannnya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang men- jadi kewenangannya.
Menurut Mangkoesoebroto (1998), pen- geluaran pemerintah mencerminkan kebija- kan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebi- jakan tersebut. Pengeluaran pemerintah da- lam arti riil dapat dipakai sebagai indicator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, se- makin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegia- tan pemerintah dalam suatu perekonomian.
Pengeluaran pemerintah ( government expenditure ) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2004) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya pere- konomian dengan cara menentukan besar- nya penerimaan dan pengeluaran pemerin- tah tiap tahunnya yang tercermin dalam do- kumen APBN untuk nasional dan APBD un- tuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Penelitian ini lebih difokuskan pada pen- garuh alokasi Pengeluaran Pemerintah ter- hadap pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah PDRB dan Implikasinya pada Penda- patan Asli Daerah. Pengeluaran Pemerintah lebih mempunyai hubungan yang kuat den- gan PDRB atau pertumbuhan ekonomi kare- na belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi agent of development dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlu- kan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Pertumbuhan ekonomi me- rupakan suatu proses pertumbuhan kegia- tan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan PDRB karena adanya kenaikan output secara agregat . Mengingat bahwa kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan eko- nomi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka yang pa- da gilirannya akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasa- rana publik, dan pada akhirnya akan me-
naikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah. Kenaikan PAD ini jika dibelanjakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan publik yang ditujukan untuk pem- bangunan sarana dan prasarana publik, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan eko- nomi, sehingga akan meningkatkan PAD. Penelitian ini lebih difokuskan pada tiga sek- tor pengeluaran pemerintah yaitu sektor pertanian, perikanan serta perindustrian dan perdagangan karena ketiga sektor ter- sebut merupakan memiliki pengeluaran yang lebih besar dibanding sektor-sektor lain.
Penelitian ilmiah sebelumnya telah ba- nyak yang membahas pengaruh pengelua- ran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor yang dianggap penting. Sektor-sektor fundamental yang menjadi saluran pengeluaran pemerintah adalah pendidikan, kesehatan dan infra- struktur. Sektor-sektor yang diteliti pada jurnal-jurnal tersebut sangat bergantung pada kondisi studi kasus daerah atau Negara yang diteliti. Dalam penelitian ini lebih me- nekankan pada 3 sektor utama yang memili- ki proporsi pengeluaran terbesar di Kabupa- ten Maluku Tengah yaitu sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Perindustrian dan Perdagangan. Karena sektor tersebut memiliki pengeluaran yang besar maka da- lam penelitian ini penulis ingin melihat sebe- rapa besar pengaruhnya terhadap pertum- buhan ekonomi serta implikasinya pada pendapatan asli daerah. Penelitian ini pent- ing untuk mengetahui apakah benar ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi sehingga pada ak- hirnya dapat diberikan masukan
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengeluaran pemerintah sek- tor pertanian, sektor perikanan dan kelau- tan serta Sektor perindustrian dan Perda- gangan berpengaruh terhadap PDRB dan PAD Kabupaten Maluku Tengah. Di samping itu penelitian ini bertujuan untuk mengeta- hui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian, sektor perika- nan dan kelautan serta Sektor perindustrian dan Perdagangan terhadap PDRB dan PAD Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.
Kebijakan makroekonomi yang dilaksa- nakan oleh pemerintah pada dasarnya ber- tujuan untuk memecahkan permasalahan- permasalahan ekonomi yang ada pada saat itu. Menurut Sukirno (2004) persoalan po- kok dalam perekonomian adalah pengang- guran, inflasi, keleluasan pertumbuhan eko- nomi, dan ketidakstabilan neraca pembaya- ran. Bentuk utama dari kebijakan fiskal pe- merintah adalah dengan menambah penge- luaran pemerintah dan mengurangi pajak pendapatan.
Pengeluaran pemerintah merupakan se- perangkat produk yang dihasilkan yang me- muat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan ba- rang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat-Prop-Kab/ Kota). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintah ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda, dan
hanya beberapa hal pemerintah yang diba- wahnya dapat dipengaruhi oleh pemerinta- han yang lebih tinggi. Menurut Suparmoko (2004), pengeluaran pemerintah dapat dini- lai dari berbagai segi sehingga dapat dibeda- kan menjadi sebagai berikut :UU Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pa- da pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan per- tambahan penduduk. Bertambahnya infra- struktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertum- buhan ekonomi daerah.
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu proses, output per kapita, dan jangka pan- jang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pa- da suatu saat (Putra, 2009). Pada kenya- taannya, pertumbuhan ekonomi dan pen- dapatan yang masih relatif rendah tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat (Kunco- ro, 2004). Secara teori, pertumbuhan eko- nomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadi pertumbuhan yang berkelan- jutan. Pertumbuhan ekonomi yang berke- lanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap akan dapat mening- katkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Krisis
ekonomi global yang melanda sebagian be- sar negara di dunia termasuk Indonesia, memperlihatkan bahwa keseimbangan da- lam perekonomian suatu negara tidak bisa dengan hanya mengandalkan sektor swasta. Kontribusi sektor pemerintah juga sangat diandalkan. Terutama faktor pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah yang da- pat menciptakan lapangan pekerjaan dan net ekspor yang dapat meningkatkan pen- dapatan nasional.
Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas da- sar tersebut maka kemandirian daerah da- lam rumah tangganya tidak ditafsirkan bah- wa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Penda- patan Asli Daerahnya (PAD), sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada dae- rah agar dapat mengatur dan mengurus ru- mah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksa- naan pemerintah di daerah maka upaya un- tuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan untuk men- gantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004).
Penerimaan Kabupaten atau Kota yang tercermin dalam APBD berasal dari PAD yai- tu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinja-
man. Di samping proyek pemerintah pusat dan proyek pemerintah Provinsi yang bera- da di Kabupaten atau Kota, juga terdapat proyek Kabupaten Kota yang tercermin da- lam APBD Kabupaten Kota yang bersangku- tan di dalamnya terdapat PAD yang bebas dipergunakan oleh Kabupaten Kota tersebut sesuai dengan skala prioritasnya. Bahkan peranan PAD dan APBD Kabupaten Kota da- lam pembangunan daerah sangat penting, karena kadang-kadang diperlukan sebagai dana pendamping untuk proyek pusat.
Hal ini sejalan dengan pendapat Mar- diasmo dkk (2008) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi (perki- raan) penerimaan daerah yang sangat aku- rat sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Sistem sentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah pusat selama ini melahir- kan krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda dan memberikan dampak positif dan dampak negative bagi upaya peningka- tan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan memunculkan ketergantungan peme- rintah daerah dalam hal penetapan kebija- kan yang diambil di daerah dikarenakan se- lalu menanti kebijakan yang diatur dari pu- sat dan berlaku secara umum di daerah, termasuk di dalamnya adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa subsidi dan transfer untuk pendanaan pem- bangunan yang dilakukan di daerah. Untuk itu diperlukan pemberian kewenangan ke-
pada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka me- wujudkan kemandirian daerah (Mardiasmo, 2008). Perubahan dari pola pikir sentralisasi ke pola pikir desentralisasi, dalam arti pe- nyerahan wewenang pemerintah pusat ke- pada daerah otonom, sangat dibutuhkan saat ini. Kalau dulu untuk mengambil kepu- tusan menunggu penunjuk dan pengarahan dari pusat dalam bentuk usulan-usulan stra- tegis, sejalan dengan itu memunculkan un- dang-undang untuk mengelola administrasi pemerintah daerah serta pemberdayaan keuangan daerah untuk lebih berguna bagi pembangunan daerah mulai dari perenca- naan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusiannya merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan sumber pendapatan pembangunan daerah (Yustika, 2006:99)
Sumber-sumber penerimaan daerah mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan di- selaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keu- angan berupa kepastian tersedianya penda- naan dari pemerintah sesuai urusan peme- rintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pa- jak dan retribusi daerah, hak untuk menda- patkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimban- gan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber pem-
biayaan dengan prinsip dasarnya yang men- gikuti fungsi (Money Follow Function) (Yu- wono, 2008). Sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwu- judkan di daerah dengan kewenangan me- mungut pajak dan retribusi daerah yang di- atur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 den- gan peraturan pelaksanaannya berupa PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang retri- busi daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retri- busi. Ditinjau dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sampai saat ini 4 terjadi ketimpangan yang relatif besar terhadap distribusi kewenangan perpajakan antara pusat dan daerah yang tercermin dari jum- lah penerimaan pajak yang tidak berdampak besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pembiayaan kebutu- han di sebagian besar daerah pada kenya- taannya hanya memiliki PAD kurang dari 10% dan hal ini sangat bervariasi di setiap daerah yakni antara 10% - 50% karena ke- wenangan perpajakan (taxing power) dae- rah sangat terbatas dan akhirnya akan ber- muara pada rendahnya kemampuan keua- ngan daerah (Yuwono,2008).
Penelitian sebelumnya yang mendasari penelitian ini antara lain Estache (2007) da- lam penelitiannya yang menemukan Hu- bungan negatif yang kuat antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Namun hubungan negatif tersebut hanya dapat diterapkan untuk Negara kaya dengan sektor publik yang luas. Sedangkan Negara sedang berkembang lebih berorientasi men-
gembangkan ukuran pemerintah untuk per- lindungan hak kepemilikan dan mengadakan hubungan kerjasama dengan Negara lain Abu-Daber & Aamer (2003) menemukan bahwa pengeluaran militer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran sipil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Israel dan Mesir. Hasil yang agak berbeda ditemukan oleh Sodik (2007) yang menemu- kan bahwa variabel investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan eko- nomi regional. Variabel keterbukaan eko- nomi memiliki hubungan yang konsisten dengan teori tetapi tidak signifikan variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan den- gan tanda negatif untuk tahun 1993-2003 dan tahun 1998-2000.
Widodo (2010) menemukan bahwa IPM berperan sebagai variabel pure moderating dan juga sebagai variabel intervening dalam kaitannya dengan hubungan antara penge- luaran pemerintah sektor publik tidak ber- pengaruh langsung terhadap IPM maupun kemiskinan. Pengeluaran pemerintah sektor publik tidak bisa berdiri sendiri sebagai va- riabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan. Pascual dan Álvarez-García (2006) meneliti pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di negara Eropa mengambil kesimpulan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbu- han ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif atau negatif tergantung dari negara yang menjadi sampel penelitian. Se- perti halnya penelitian ini yang menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi
Kurniawan (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengelua- ran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Tahun 1993 – 2006 menemukan bahwa Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo.
Berdasarkan uraian sebelumnya, hipote- sis yang diajukan dalam penelitian ini ada- lah: Pertama, Pengeluaran Pemerintah Sek- tor Pertanian berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah. Kedua, Pengelu- aran Pemerintah Sektor Perikanan dan Ke- lautan berpengaruh terhadap PDRB Kabu- paten Maluku Tengah. Ketiga, Pengeluaran Pemerintah Sektor perindustrian dan Perda- gangan berpengaruh terhadap PDRB Kabu- paten Maluku Tengah. Keempat, PDRB Me- miliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah

## METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini dilakukan se- lama 2 bulan. Jenis Data yang dipergunakan untuk keperluan analisis dan penarikan ke- simpulan adalah berupa data Time Series dari Tahun 2005 - 2011 yang meliputi selu- ruh variabel yaitu Pengeluaran Pemerintahn Sektor Pertanian, Sektor Perikanan dan Ke- lautan serta Sektor Perindustrian dan Per- dagangan, PDRB dan Pendapatan Asli Dae- rah Kabupaten Maluku Tengah.
Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari kajian litera- tur berupa artikel hasil penelitian terdahulu,
buku-buku dan juga data dari instansi terkait di Kabupaten Maluku Tengah seperti BPS dan Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah. berupa Data mengenai Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan PAD selama kurun waktu tahun 2005 – 2011.
Sebelum menganalisis data maka dilaku- kan terlebih dahulu: (1) uji stasioner data dengan menggunakan Augmented Dickey- Fuller test statistic, (2) uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multiko- lenaritas dan uji autokorelasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan sederhana.
Persamaan matematis untuk perhitun- gan regresi adalah X 4(t) = α 0 + α 1 X1 t-1 + α 2 X2 t-1 + α 3 X3 t-1 + ε 1 Y1 (t) = β 0 + β 1 X4 t-1 + ε 2 Keterangan:
X 1 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Per- tanian
X 2 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Peri- kanan dan Kelauatan
X 3 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pe- rindustrian dan Perdagangan
Y 1 = PDRB Kabupaten Maluku Tengah Y 2 = PAD Kabupaten Maluku Tengah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum melakukan analisis data dank arena data yang digunakan adalah merupa- kan data time series maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan uji stasioner data. Uji stasioner data dalam pe- nelitian ini adalah dengan menggunakan uji akar unit dengan menggunakan Augmented Dickey-Fuller test statistic. Jika probabilitas- nya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut
Gambar 1 . Model Penelitian Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian (X1)
Pengeluaran Pemerintah Sektor perindustrian dan Perdagangan (X3) Pengeluaran Pemerintah Sektor Perikanan dan Kelautan (X2) PDRB (X4) PAD (Y1) H 1 H 2 H 3 H 4
Tabel 1. Hasil Uji Stasioner Data
Variabel Level 1 st difference ADF Prob ADF Prob Pertanian -2,10876 0.2467 -4,921609 0,0001 Perikanan & Kelautan -2,00261 0,3124 -4,874981 0.0003 Perindustrian -1,04560 0,6160 -3,354621 0.0043 PDRB -1,93368 0,3973 -3,123412 0,0067 PAD -2,11362 0,2657 -4,363621 0,0002
telah stasioner. Hasil pengujian menunjuk- kan bahwa kelima variabel yang diujikan te- lah stasioner pada 1st difference dan dengan demikian bisa dilakukan estimasi lanjutan. Hasil uji stasioner data dapat dilihat pada Tabel 1.
Hasil pengujian Normalitas untuk per- samaan pertama menunjukkan bahwa nilai asymp.sig/asymptotic significance dua sisi adalah 0,988 atau probabilitas di atas 0,05 (0,988> 0,05). Kemudian pada persamaan kedua nilai asymptotic significance dua sisi adalah 0,988 atau probabilitas di atas 0,05 (0,988> 0,05). Dengan demikian data yang digunakan dalam regresi pada kedua persa- maan terdistribusi secara normal. Berdasar- kan hasil pengujian multikolinearitas diketa- hui bahwa tidak ada korelasi antar variabel – variabel independen yang diujikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian model regresi ti- dak terjadi multikolinearitas.
Untuk mendeteksi ada tidaknya autoko- relasi dengan uji Durbin-Watson adalah se-
bagai berikut: taraf signifikansi yang diguna- kan adalah 0,05. Hasil perhitungan Durbin Watson berdasarkan hasil regresi pada per- samaan pertama adalah 1,949. Nilai dL dan dU pada signifikansi 0,05, n=7 (jumlah sam- pel) dan k=3 (jumlah variable independen) didapatkan dL = 0,467 dan dU = 1,896. Jadi dapat dihitung 4-dU = 4 – 1,896 = 2,104 dan 4-dL = 4-0,467= 3,533. Dari hasil perhitun- gan dapat diketahui bahwa nilai d (Durbin Watson) terletak pada daerah dU < d < 4-dU (1,896 < 1,949 < 2,104). Hasil perhitungan Durbin Watson berdasarkan hasil regresi pada persamaan kedua adalah 1,576. Nilai dL dan dU pada signifikansi 0,05, n= 7 (jum- lah sampel) dan k=1 (jumlah variable inde- penden) didapatkan dL = 0,700 dan dU = 1,356. Jadi dapat dihitung 4-dU = 4 – 1,356 = 2,644 dan 4-dL = 4-0,700= 3,300. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai d (Durbin Watson) terletak pada daerah dU < d < 4-dU (1,356 < 1,576 < 2,644). Dengan demikian kesimpulannya tidak terjadi auto- korelasi pada kedua model regresi.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Independen Tolerance Variance Inflation Factor (VIF) Sektor Pertanian 0,833 1,200 Perikanan dan Kelautan 0,771 1,297 Perindustrian dan Perdagangan 1.000 1,000 PDRB (persamaan 2) 0.721 1,386
Penelitian ini memiliki 4 hipotesis yang diujikan dengan menggunakan analisis re- gresi berganda dan sederhana dengan anali- sis jalur. Pengujian Hipotesis dilakukan den- gan 2 kali pengujian yaitu untuk hipotesis pertama (H1) yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto, hipotesis kedua (H2) yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Perikanan dan Kelautan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan hipotesis ketiga (H3) yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Perindustrian dan Perda- gangan berpengaruh terhadap Produk Do- mestik Regional Bruto. Sementara itu untuk Hipotesis keempat (H4) yaitu Produk Do- mestik Regional Bruto berpengaruh terha- dap Pendapatan Asli Daerah,
Hasil Pengujian untuk Hipotesis 1, Hipo- tesis 2 dan Hipotesis 3 adalah seperti yang terlihat pada Tabel 3. Besarnya angka R 2 (R Square) untuk pengujian pertama yaitu pen- garuh Pengeluaran Pemerintah Sektor Per- tanian, Perikanan dan Kelautan serta Sektor Perindustrian dan Perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 0,933. Hasil ini mem- punyai maksud bahwa Pengeluaran Peme- rintah Sektor Pertanian, Perikanan dan Ke- lautan serta Sektor Perindustrian dan Per- dagangan mempunyai pengaruh gabungan terhadap PDRB sebesar 93,3% sementara
sisanya sebesar 6,7% (100% - 93,3%) dipen- garuhi oleh faktor lain di luar model.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian berpengaruh yang signifikan terhadap Pro- duk Domestik Regional Bruto. Hal ini ditun- jukan dengan nilai standard beta sebesar 0,493, nilai t hitung 2,957 lebih besar diban- dingkan t-tabel 2,776 (t-hitung > t-tabel) dengan tingkat signifikansi 0,042 (p<0,005). Dengan demikian Hipotesis 1 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah sektor pertanian memiliki pen- garuh yang positif terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pembangu- nan yang ditujukan untuk sektor pertanian sangat berperan dalam pertumbuhan eko- nomi. Di Kabupaten Maluku Tengah Sektor pertanian adalah merupakan tulang pung- gung perekonomian. Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah un- tuk urusan pilihan bidang pertanian telah dialokasikan untuk program kesejahteraan petani, program peningkatan penerapan teknologi pertanian, program peningkatan produksi pertanian serta program pember- dayaan penyuluh pertanian. Dari anggaran Pengeluaran Pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pertanian pada saat ini me- mang sudah cukup menyentuh masyarakat dan memiliki peran bagi pertumbuhan eko-
Tabel 3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Sektor Perikanan dan Kelau- tan, serta Perindustrian dan Perdagangan terhadap PDRB
Variabel Independen Standardized Coefficients t Sig. Pertanian 0,493 2,957 0,042 Perikanan dan Kelautan 0,245 4,115 0,000 Perindustrian dan Perdagangan 0,532 8,859 0,000
nomi. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang harus dipe- cahkan untuk tetap dapat menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi ter- sebut. Permasalahan tersebut antara lain Kelembagaan dan kemitraan usaha petani belum sesuai dengan sasaran usaha pen- gembangan agribisnis secara utuh. Di samp- ing itu wawasan dan kemampuan peta- ni/kelompok tani masih rendah, dengan demikian maka nilai tambah yang diterima petani belum maksimal. Oleh karena itu per- lu dilakukan pembinaan dan pelatihan seca- ra intensif kepada petani agar mereka membentuk dan mengembangkan kelom- poknya serta mampu bermitra dalam usaha agribisnis. Dengan memperhatikan permasa- lahan di atas dengan pengalokasian angga- ran Pengeluaran Pemerintah Sektor perta- nian yang cukup maka permasalahan- permasalahan tersebut dapat diatasi se- hingga secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Perikanan dan Kelautan berpengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hal ini ditunjukan dengan nilai standard be- ta sebesar 0,245 nilai t hitung = 4,155 lebih besar dibandingkan t-tabel 2,776 (t-hitung > t-tabel) dengan tingkat signifikansi 0,009 (p<0,005). Dengan demikian Hipotesis 2 di- terima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah sektor perikanan dan kelautan memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB. Anggaran Pengeluaran Pe- merintah Sektor Perikanan dan kelautan di Kabupaten Maluku Tengah disalurkan mela- lui program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Tengah
pada bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang kelautan dan pesisir dan pulau-pulau kecil serta bebe- rapa UPTD yang ada seperti balai benih air tawar, balai sarana dan prasarana perika- nan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah sektor Perikanan dan Kelautan memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB sektor pertanian yang terdi- ri dari sub sektor pertanian dan perikanan, serta sektor industri dan Perdagangan). Di Kabupaten Maluku Tengah Sektor perikanan dan kelautan merupakan sektor yang memi- liki potensi ekonomi yang sangat besar ka- rena secara geografis wilayah Maluku ten- gah memiliki luas laut yang lebih besar dari luas daratan. Akan tetapi potensi ekonomi yang ada belum mampu direalisasikan seca- ra optimal. Sejauh ini pemerintah provinsi memang telah mengambil langkah untuk mengembangkan potensi ekonomi dari sek- tor perikanan dan kelautan akan tetapi se- perti yang telah dijelaskan di atas upaya ter- sebut belum terlalu optimal yang dikarena- kan oleh terlalu luasnya wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya Sumber daya manusia (SDM) nelayan sehingga masih sulit mengadopsi perkembangan teknologi. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu untuk menganggarkan dana untuk menyertakan Nelayan dalam pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang yang ditekuni. Terbatasnya sarana dan prasarana penun- jang (sarana transportasi bagi masyarakat terpencil sehingga sulit untuk menjangkau daerah-daerah penangkapan dan daerah pemasaran. Anggaran juga sebaiknya dialo-
kasikan untuk pengembangan riset dan tek- nologi hasil perikanan sehingga mutu hasil produk perikanan olahan dari Kabupaten Maluku Tengah dapat memiliki nilai jual dan dengan sendirinya akan meningkatkan pen- dapatan masyarakat dan akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi peng- ganggaran bidang perikanan dan kelautan dapat diarahkan untuk rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana Labora- torium, Loka Budidaya dan Pelabuhan Peri- kanan; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan sentra-sentra produksi perikanan; pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan ilegal fishing; pengembangan bibit ikan unggul dan perala- tan tangkap, serta optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Perindu- strian dan Perdagangan berpengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Re- gional Bruto. Hal ini ditunjukan dengan nilai standard beta sebesar 0,532 nilai t hitung = 8,859 lebih besar dibandingkan t-tabel 2,776 (t-hitung > t-tabel) dengan tingkat signifi- kansi 0,000 (p<0,005). Dengan demikian Hi- potesis 3 diterima. Hasil penelitian menun- jukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah sek- tor Perindustrian dan Perdagangan memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB. Pen- geluaran Pemerintah Sektor Perindustrian dan Perdagangan disalurkan melalui pro- gram dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penge- luaran Pemerintah sektor Perindustrian dan Perdagangan memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB (sektor pertanian yang ter- diri dari sub sektor pertanian dan perikanan,
serta sektor industri dan Perdagangan). Da- lam pelaksanaan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan di Maluku dapat dilihat bahwa sebagian besar industri yang ada adalah merupakan industri rumah tangga ataupun industri pada level kecil dan menengah yang masih membutuhkan ban- tuan pemerintah khususnya masalah pen- danaan untuk investasi tersebut. Selain ma- salah pendanaan untuk meningkatkan mod- al usaha, masih terdapat banyak kekurangan yang dimiliki seperti minimnya kemampuan sumber daya manusia yang masih mengan- dalkan pola-pola tradisional dalam melaksa- nakan aktivitas mereka. Langkah yang bisa diambil oleh pemerintah daerah untuk me- ningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perindustrian dan perdagangan ada- lah dengan meningkatkan anggaran belanja yang dialokasikan untuk pengembangan usaha kecil menengah misalnya pemberian bantuan sarana dan peralatan industri yang representatif yang dapat membantu usaha mereka. Selain itu pendidikan dan pelatihan serta workshop bagi stakeholder di bidang perindustrian dan perdagangan sehingga mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pengembangan sektor industri di Kabu- paten Maluku Tengah sebaiknya diarahkan pada industri yang memiliki daya saing tinggi dan bertumpu pada SDM yang kuat. Dalam jangka panjang anggaran pemerintah se- baiknya dialokasikan untuk pembangunan industri yang sehat, meningkatkan kapasitas industri secara optimum. Dengan demikian jika hal tersebut dapat dijalankan maka sek- tor perindustrian dan perdagangan dapat menjadi sektor unggulan yang dapat me- ningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabu- paten Maluku Tengah.
Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap Penda- patan Asli Daerah. Hal ini ditunjukan dengan nilai t hitung = 9.657 lebih besar dibanding- kan t-tabel 3,182 (t-hitung > t-tabel) dengan tingkat signifikansi 0,000 (p<0,005). Dengan demikian Hipotesis 4 diterima. Hasil peneli- tian menunjukkan bahwa PDRB berpenga- ruh terhadap PAD. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap PAD. Seperti yang dikemukakan oleh Brata (2004), yang mengatakan bahwa upaya un- tuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi akan me- ningkatkan pendapatan yang diterima pe- merintah daerah. Peningkatan Pendapatan asli daerah merupakan ekses dari pertum- buhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan ke- naikan pendapatan asli daerah (PAD. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Seragih (2003) yang menyatakan peningkatan pendapatan asli daerah mempunyai ekses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan eko- nominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Hal yang sama juga dilakukan oleh Bappenas (2003) yang membuktikan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh po- sitif terhadap kenaikan PDRB. Perkemban- gan pertumbuhan PDRB Kabupaten Maluku Tengah yang meningkat merupakan cermi- nan potensi aktivitas perekonomian di Ka- bupaten Maluku Tengah, dengan berkem-
bangnya produksi suatu sub sektor dalam PDRB dapat membawa dampak pada kegia- tan ekonomi lainnya. Dalam kaitannya den- gan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ma- luku Tengah dapat dilihat dengan berkem- bangnya produksi suatu sub sektor dalam PDRB berdampak pada peningkatan Penda- patan masyarakat, sehingga dengan sendi- rinya akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Seba- gai contoh dalam PDRB Kabupaten Maluku Tengah sektor pertanian (sektor primer) memiliki peranan yang sangat besar yaitu sebesar 31,53% atau lebih besar dibanding- kan sektor lainnya. Sekalipun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sektor pertanian cenderung menurun tetapi sektor ini mem- berikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Ma- luku mengalami pergeseran dari sektor pri- mer (pertanian) ke sektor sekunder dan sek- tor tersier seperti Industri pengolahan; Per- dagangan, Hotel dan Restoran; Pengangku- tan dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan. Dengan bergesernya perekonomian daerah ke arah sektor se- kunder dan sektor tersier seperti akan be- rimplikasi pada semakin meningkatnya pen- dapatan asli daerah Kabupaten Maluku Ten- gah karena kedua sektor inilah yang memili- ki potensi pajak daerah yang lebih besar di- bandingkan sektor primer.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan ma- ka kesimpulan yang diangkat dalam peneli- tian ini adalah Pengeluaran Pemerintah Sek- tor Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Sek- tor Perindustrian dan Perdagangan baik se-
cara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB. Selain itu PDRB berpengaruh yang signifikan terha- dap Pendapatan Asli Daerah.
Dengan temuan tersebut hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Ten- gah perlu terus meningkatkan Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta perindustrian dan perda- gangan untuk menunjang aktivitas sektoral sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ketiga sektor tersebut. Selain itu Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah yang akan berimplikasi pada meningkatnya APBD. Bagi peneliti lain diharapkan lebih menguraikan variabel Pengeluaran Pemerin- tah secara keseluruhan sehingga dapat dila- kukan analisis yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu-Dabe, S. & Aamer S. (2003) Government Expenditure, Military Spending and Eco- nomic Growth : Causality Evidence from Egypt, Israel and Syria . http:/ssrn.org/- 163. Diakses tanggal 10 november 2011.
Estache, A., et.al. (2007) “Growth Effects of Public Expenditure on the State and Lo- cal Level: Evidence From a Sample of Rich Government”. World Bank Policy Research Working Paper 4219 . http:/ ssrn.org. Diakses 10 November 2011.
Kuncoro, M. (2004) Otonomi dan Pemban- gunan Daerah . Jakarta: Erlangga.
Kurniawan, A.L. (2008) “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Per- tumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Tahun 1993- 2006”. Skirpisi Unair , Tidak Dipublikasi- kan.
Mangkoesoebroto, G. (1998) Ekonomi Pub- lik , Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo (2004) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Serial Otonomi Dae- rah dan Good Governance). Yogyakarta: Andi Offset.
Mardiasmo (2008) Perpajakan edisi revisi 2008. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
Pascual, M. & Álvarez-García, S. (2006) Gov- ernment Spending And Economic Growth In The European Union Countries: An empirical Approach . JEL, http:/ssrn.org. Diakses tanggal 10 november 2011.
Putra, A. (2009) Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Dae- rah. Jurnal Logika , 7(2), 12-25.
Saragih, Juli Panglima (2003) Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Oto- nomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sodik, J. (2007) “Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 12(1), 27- 36.
Sukirno, S. (2004) Pengantar Makro Ekono- mi . Jakarta: Jakarta Press.
Suparmoko (2004) Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi ketujuh. Yogya- karta: BPFE.
Widodo, A. (2010) “Analisis Pengaruh Sektor Publik di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pem- bangunan Manusia”. Tesis tidak dipubli- kasikan . Universitas Diponegoro.
Yustika, A.E. (2006) Perekonomian Indonesia (deskripsi, preskripsi dan kebijakan ). Ma- lang: Banyumedia Publishing.
Yuwono, S. (2008) Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). Surabaya: Bayume- dia Publishing.