## BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KEUANGAN SEDERHANA BAGI PETUGAS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

## Sahnan Rangkuti, Nurhayati, Tomi Jaffisa
Prodi Manajemen, Universitas Dharmawangsa, Medan E-mail: sahnanrangkuti@dharmawangsa.ac.id

## Abstrak
Tujuan  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  untuk  memberikan  bimbingan  teknis  manajemen  keuangan sederhana  bagi  petugas  penyuluh  pertanian  lapangan  di  Balai  Penyuluhan  Pertanian  Kecamatan Pancurbatu. Penyuluh pertanian lapangan merupakan  petugas yang diberi amanah oleh pemerintah untuk  memberi  penyuluhan  kepada  petani  yang  tergabung  dalam  kelompok  tani  untuk  mentransfer ilmu  budidaya  pertanian,  sehingga  dibutuhkan.  Metode  pengabdian  dilakukan  dalam  3  tahap  yaitu, pra  pelaksanaan  dengan  merumuskan  masalah,  menetapkan  waktu,  tempat  dan  peserta  kemudian membuat  kesepakatan.  Tahap  kedua  yaitu  pelaksanaan  dengan  memberikan  penjelasan  dan bimbingan.  Tahap  ketiga  yaitu  pasca  pelaksanaan  melalui  perancangan  aktivitas  kunci  dengan memastikan  realisasi  capaian  kegiatan.  Hasil  kegiatan  menunjukkan  adanya  peningkatan keterampilan  penyuluh  pertanian  dalam  penyusunan  buku  pengeluaran  dan  penerimaan  kas  serta buku  penjualan  dan  pembelian.  Hasil  lainnya  juga  didapatkan  peningkatan  kemampuan  petugas penyuluh pertanian lapangan terhadap dinamika kelompok tani masing-masing binaannya.
Kata kunci : Bimbingan Teknis, Manajemen Keuangan Sederhana.

## 1. PENDAHULUAN
Balai Penyuluhan Pertanian adalah salah satu lembaga pada sektor pertanian yang langsung berhubungan  dengan  masyarakat  petani/kelompok  tani  melalui  penyuluh  pertanian  lapangan. Keberadaan  Balai  Penyuluhan  Peranian  diatur  dalam  pasal  8  ayat  2  Undang  Undang  nomor  16 Tahun  2006  tentang  Sistem  Penyuluhan  Pertaian,  Perikanan  dan  Kehutngan.  Fungsi  utama  dari Balai  Penyuluhan  Pertanian  adalah  sebagai  tempat  pertemuan  para  penyuluh,  pelaku  utama  dan pelaku  usaha  pertanian.  Secara teknis  dan  struktural,  Balai  Penyuluhan  Pertanian  Pancurbatu  dan Namorambe,  secara  struktural  berada  pada  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Balai  Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah VII di Kecamatan Pancurbatu dan merupakan perpanjangan tangan Dinas  Pertanian  Kabupaten  Deli  Serdang  yang  didalamnya  terdapat  dua  Balai  Penyuluhan Pertanian (BPP), yaitu Pancurbatu dan Namorambe.
Pada  dasarnya  Balai  Penyuluhan  Pertanian  (BPP)  berfungsi  sebagai  wadah  bagi  petugas penyuluh  pertanian  dan  kelompok  tani  untuk  meningkatkan  kemampuan  teknis  dan  administratif dalam  melakukan  pembinaan  kepada  petani/kelompok  tani,  baik  untuk  kegitan  usaha  tani  yang bersifat  budidaya  (on  farm)  maupun  kegiatan  pendukung  (off  farm).  Pemerintah  berpendapat bahwa  pembinaan  petani  yang  paling  efektif  adalah  melalui  petani  yang  tergabung  dalam kelompok  tani.  Dalam  hal  ini  menurut  Djoko  Soejono  2020),  “salah  satu  alasan  petani  bersedia bergabung dengan kelompok tani adalah adanya kesesuaian antara tujuan yang dimiliki kelompok tani  dengan  tujuan  pribadi  petani”.  Tentu  organisasi  kelompok  tani/Gapoktan  memiliki  anggota yaitu  petani  yang  lahan  usaha  taninya  satu  hamparan  tanpa  membedakan  domisilinya.  Tujuan organisasi akan tercapai, jika “hubungan antar manusia tercipta serta terpelihara dengan baik, ada keseiaan melebur keinginan individu demi tercapainya kepentingan bersama (Malayu SP Hasibuan : 2016). Sebagai organisasi nirlaba, kelompok tani tentu memiliki tujuan tujuan tertentu yang harus dicapai,  yaitu  untuk  meningkatkan  ketrampilan  petani  anggota  dan  kesejahteraanya.  Namun demikian    organisasi  nirlaba,  tetap  membutuhkan  manajemen  bahkan  lebih  dari  yang  dilakukan bisnis (J. David Hanger : 2013). Oleh sebab itu penting bagi pengurus kelompok tani mempunyai kemampuan manajemen, termasuk manajemen keuangan  walupun secara sederhana.
Dalam hubungan ini   BPP diharapkan dapat berperan bertukar informasi dan pengalaman yang  berkaitan  dengan  usaha  pertanian,  baik  sesama  petani  maupun  petugas.  Dalam  rangka menjalankan fungsi tersebut, maka setiap minggu BPP akan melakukan pertemuan dengan  petugas untuk  mencari  solusi  terbaik  dari  permasalahan  yang  dihadapi  masing-masing  kelompok  tani
binaannya maupun untuk mendapatkan informasi baru yang dapat disampaikan kepada kelompok tani  binaannya.  Setiap  petugas  penyuluh  pertanian  mempunyai  tanggung  jawab  12  s.d.  16 kelompok  tani  binaan  yang  disebut  dengan  Wilayah  Kerja  Penyuluh  Pertanian  (WKPP).  Untuk meningkatkan daya tawar, kemampuan permodalan dan pasar, kemudahan akses informasi, sarana dan prasarana produksi, kemampuan budidaya serta  pembinaan kelompok tani dapat membentuk gabungan  kelompok  tani  (Gapoktan)  yang  difasilitasi  PPL.  Petugas  Penyuluh  Pertanian  (PPL) berkewajiban untuk melakukan kunjungan ke WKKP setiap minggu untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok tani atau Gapoktan dan bila ditemui sesuatu permasalahan atau kejadian akan dilaporkan  pada  pertemuan  yang  diadakan  setiap  minggu  di  BPP,  yaitu  setiap  hari  Rabu  dan selanjutnya  dilaporkan  ke  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Deli  Serdang  pada  rapat  Posko  setiap  hari kamis. Rapat ini dimaksudkan untuk mendapatkan penanganan secara komprehensif atas berbagai masalah  kelompok  tani,  dari  seluruh  pemangku  kepentingan  pertanian,  seperti  Pengamat  Hama, Petugas Benih, Statistik, BRI dan Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten dan Propinsi.
Balai  Penyuluhan  Pertanian  Kecamatan  Pancurbatu  memiliki  petugas  Penyuluh  Pertanian Lapangan  (PPL)    berjumlah  13  orang  dengan  wilayah  binaan  mencakup  2  kecamatan,  yaitu Kecamatan  Pancurbatu,  dan  Sibolangit.  Pada  umumnya  kegiatan  usaha  tani  yang  dilaksanakan petani binaan dan menjadi tanggung jawab pembinaan PPL adalah mencakup suksektor, pertanian tanaman  pangan,  hortikultura,  perkebunan  dan  peternakan.  Ragam  data  yang  berkaitan  dengan aktivitas penyuluahan pertanian di wilayah BPP Pancurbatu dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel – 1 Data Kondisi Sektor Pertanian Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Pancurbatu Tahun 2020 No Uraian Kecamatan Pancurbatu Sibolangit 1 Jumlah Desa 25 30 2 Luas sawah (ha) 223,11 859,7 3 Luas Tegal/Kebun (ha) 6723 205 4 Luas Huma (ha) 650 10 5 Kakao (ha) 116 15 6 Kelapa Sawit (ha) 223,7 4 7 Kelapa (ha/btg) 137 - 8 Aren (ha/btg) - 33 9 Karet (ha) 79 120 10 Kerbau (ekor) 177 86 11 Kambing (ekor) 5247 735 12 Ayam Buras (ekor) 19464 27393 13 Itik (ekor) 18162 - 14 Babi (ekor) 3077 1641 15 Durian (ha) 3 110,7 16 Belimbing (ha) 81 - 17 Jambu Biji (ha) 126 3530 18 Jambu Air (ha) 46 - 19 Pisang (ha) 9 35200 20 Duku (ha) 10 155 21 Manggis (ha) - 216 22 Alpukat (ha) - 63 23 Petai (ha) - 64,5 24 Salak (ha) 87 700 Sumber : Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil VII
Tabel – 2 Data Kelembagaan Pertanian Tahun 2020 No Uraian Kecamatan Pancurbatu Sibolangit 1 Jumlah Gapotan 12 7 2 Jumlah Kelompok Tani 101 83 3 Jumlah WKPP 101 85
Sumber : Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil VII
Usaha tani tentu tidak hanya berfokus pada aspek budidaya saja, tetapi keberhasilan usaha tani juga  berkait    erat  dengan  aspek  off  farm,  termasuk  manajemen  keuangan  kelompok  tani.  Secara sederhana petani yang tergabung dalam kelompok tani harus memiliki kemampuan dalam memanej dana yang ada dikelompoknya, sehingga akan tercipta transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggung jawaban yang harus dicapai ( Bevaola Kusumasari  2015). Artinya kewajiban  individu/kelompok  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  yang  diamanahkan  kepadanya. Tentu  akuntabilitas  “tidak  hanya  institusi  pemerintahan  yang  harus  melaksanakannya,  sektor swasta  dan  organisasi  masyarakat    juga  harus  bersifat  akuntabel  bagi  stakeholdernya”  (Randy  R Wrihatnolo  :  2007).  Kelompok  tani  sebagai  organisasi  dari  masyarakat  tani  perlu  melaksanakan prinsip  akuntabilitas  dari  setiap  aktivitasnya,  sehingga  mendapat  kepercayaan  dan  dukungan  dari petani    anggota,  dan  untu  itu  perlu  dukungan  dan  peningkatan  kapasitas  dan  kapabilitasnya, Sementara  transparansi  adalah  adanya  keterbukaan  dan  kemudahan  untuk  mendapatkan  akses informasi  atas  suatu  kegiatan  atau  fungsi  yang  dijalankan  suatu  lembaga.    Sebagaimana  di kemukakan Randy R Wriatnolo (200&) Informasi “ tersedia secara cuma cuma  dan dapat diakses secra  mudah  dan  langsung:.  Khususnya  lembaga  publik.  transparansi  dan  akuntabilitas  tentu menjadi pilar utama untuk menciptakan dinamika kelompok yang solid dan kondusif.
Secara individu pemahaman atas manajemen keuangan secara sederhana akan  membantunya untuk  mendayagunakan  uang  yang  dimiliki  secara  efektif  dan  efisien,  memahami  dengan  benar untung rugi secara benar dari kegiatan usaha tani yang dilakoninya.Dalam kaitan ini sesuai dengan hasil penelitian Fitri Sukmawati (2019), transpransi dan akuntabilitas berpengaruh secra signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut.
Secara  ekonomi,  petani  yang  tergabung  dalam  kelompok  tani  menurut  Imanuddin  Abdullah sebagaimana  dikutip  Dedy  Afrianto  (2019)  memiliki  lahan    secara  rata-rata  0,  8  ha,    Pada umumnyya  dengan  ketrampilan  teknis  budidaya  belum  maksimal,  kemampuan  teknis  of  farm belum  memadai    dan  dinamika  kelompok  belum  berjalan  maksimal.  Permasalahan  ini  tentunya menjadi  fungsi  utama  dari  PPL  untuk  membantu  kelompok  tani  mengatasinya.  Untuk  dapat membantu,  mendampingi  petani  mengatasi  persoalan  yang  dihadapinya,  sebagai  pembina, pendamping, penyuluh, dan atau fasilitator, PPL harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai  untuk  disuluhkan  kepada  petani,  kelompok  tani  atau  Gapoktan,  baik  kertampilan  teknis budidaya  (on  farm)  maupun  non  teknis  budidaya  (off  Farm).  Ketrampilan  off  farm,  khususnya dalam  mengelola  keuangan    kelompok/Gapoktan  secara  sederhana  dan  mudah  dipahami  masih sangat terbatas perlu dipahami PPL untuk disuluhkan kepada petani. Hal ini penting karena setiap individu  atau  lembaga  akan  mengambil  keputusan  keuangan  (Suad  Husnan  :  2018),  “  Setiap keputusan  yang  diambil  akan  berimplikasi  pada  keuang  individu  atau  lembaga,  “untuk  itu  perlu dilakukan penilaian (Lukas Seia Atmaja : 2008).
Kredibilitas,  transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  bagian  penting  untuk  meningkatkan dinamika kelompok tani, dan hal ini akan tercapai bila kelompok diantaranya dapat memanajemen keuangan dengan baik. Pada umumnya masalah keuangan publik termasuk kelompok tani adalah : “  masalah  penerimaan  atau  pendapatan  dan  belanja    atau  pengeluaran  (Abdul  Halim  :  2014). Tentunya  manajemen  keuangan  dalam  konteks  ini  secara  sederhana  sesuai  dengan  kemampuan nalar dari petugas untuk dapat ditransfer kepada petani, kelompok tani/Gapoktan. Atas dasar uraian diatas,  maka  kegiatan  pengambdian  masyarakat  dengan  mengambil  tema  manajemen  keuangan sederhana ini menjadi penting sebagai bekal bagi petugas dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyuluh.
Pembinaan  terhadap  petani  yang  tergabung  dalam  kelompok  tani  atau  Gapoktan,  secara fungsional dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan. Penyuluh pertanian lapangan (PPL) terdiri
dari  PPL  ASN  dan  Kontrak  serta  Swadaya.  Seyogianyanya  setiap  desa  harus  diisi  minimal  satu orang  petugas  PPL.  Namun  demikian  karena  keterbatasan  jumlah  PPL,  masih  terdapat  beberapa PPL yang membina dua desa.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  kegiatan  bimbingan  teknis  manajemen  keuangan  sederhana  ini direncanakan  dengan tahapan sebagai berikut :
a. Tahap Pra-Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap ini, tim pengusul melakukan komunikasi awal dengan mitra untuk:
 Merumuskan masalah dan bentuk kegiatan dengan mitra.
 Menetapkan waktu, tempat, peserta dengan mitra.
 Membuat kesepakatan tanggung jawab masing masing pihak
b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahapan ini aktivitas yang dilaksanakan pengabdi antara lain :
 Penjelasan  tentang  manajemen  keuangan  kelompok  secara  sederhana  dan  penumbuhan dinamika kelompok
 Bimbingan Teknis pembuatan buku administrasi keuangan kelompok (buku kas, penjualan dan pembelian, inventaris, tabungan kelompok.
c. Tahap Pasca Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahapan ini, tim pengabdi merancang beberapa aktivitas kunci yang dimaksudkan untuk:
 Memastikan realisasi capaian kegiatan yang sesuai dengan target yang dicanangkan.
 Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Petani  di  Indonesia,  khususnya  di  Kabupaten  Deli  Serdang  Propinsi  Sumatera  Utara  secara umum memiliki karakteristik antara lain kepemilikan lahan terbatas (rata-rata 0,8 ha), usia relatif tidak muda (45-60 tahun), tersebar luas dengan ketrampilan teknis budidaya (on farm) maupunnon budidaya (off  farm)  kurang  memadai.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  penyuluh  pertanian  lapangan  sebagai pendamping  yang  memiliki  kapasistas  dan  kapabilitas  dibidang  budidaya  pertanian  maupun  non budidaya untuk membantu petani mengatasi masalahnya. Lokasi PKM ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah Balai Penyuluhan Pertanian Pancurbatu.
Berdasarkan  identifikasi  pendahuluan  atas  permasalahan  yang  dihadapi  mitra  adalah kapabilitas  dan  kapasitas  penyuluh  pertanian  lapangan  masih  rendah  di  bidang  off  farm  khususnya dalam  manajemen  keuangan  secara  sederhana.  Untuk  itu  kepada  petugas  penyuluh  pertanian  perlu diberikan  ketrampilan  teknis  tentang  manajemen  keuangan  dan  peningkatan  dinamika  kelompok melalui bimbingan teknis.
Bimbingan  teknis  manajemen  keuangan  disampaikan  Tim  Pengabdi  sebagai  fasilitator  dan narasumber. Topik-topik  manajemen keuangan sengaja dipilih yang sederhana, mudah dipahami dan dibutuhkan  kelompok  tani/gapoktan.  Disamping  itu  dilaksanakan  bimbingan  teknis  tentang peningkatan motivasi dan dinamika kelompok. Terdapat beberapa buku yang berkaitan yang berkaitan dengan  aktivitas  kelompoktani  yang  dapat  menciptakan  tarnsparansi  dan  akuntabilitas  yang  telah dilakukan bimbingan teknis penyusunannya, antara lain :
a. Buku pengeluran dan penerimaan kas,
b. buku penjualan dan pembelian,
c. buku inventaris kelompok dan buku tabungan,
yang  disertai  dengan  bukti-bukti  transaksi  dan  pengadministrasiannya,  dan  dirancang penyusunannya  sesederhana  mungkin  guna  memudahkan  petugas  penyuluh  menyuluh  kepada kelompok tani/gapoktan sekaligus memudahkan kelompok tani/gapoktan menggunakannya. Disamping  itu juga  difasilitasi  dan dibimbing  bagaimana  metovasi  individu dan  kelompok  serta upaya  meningkatkan  dinamika  kelompok  melalui  berbagai  permainan  orang  dewasa  serta penyusunan dan pengadministrasan aktivitas kelompok.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan,  para  peserta  cukup  antusias  yang  dibuktikan  dengan  kehadiran seluruh  peserta  sesuai  waktu  (100%)    dan  keaktifan  peserta  selalam  bimbingan  teknis  berlangsung. Hasil evaluasi atas pelaksaanaan kegiatan disimpulkan :
a. Petugas penyuluh pertanian lapangan dibimbing secara teknis oleh pengabdi dan telah mampu dalam  penyusunan  buku  pengeluaran  dan  penerimaan  kas,  penjualan  dan  pembelian, inventaris dan tabungan anggota.
b. Dapat memotivasi kelompok dan peningkatan dinamika kelompok melalui teknik permainan.
c. Dapat  melaksanakan  administrasi  kegiatan  kelompok  untuk  mendukung  transparasi  dan akuntabilitas

## 4. KESIMPULAN
Pada  dasarnya  kegiatan  PKM  dimaksudkan  untuk  membantu  mitra  dalam  mengatasi permasalahan  yang  dihadapi  bersama  dengan  tim  pengabdi.  Dalam  konteks  ini  maka  kegiatanPKM inidiarahkan  guna  memberi  ketrampilan  teknis  tentang  manajemen  keuangan  sederhana  kepada petugas  penyuluh  pertanian  lapangan  yang  berada  di  Balai  Penyluh  Pertanian  Pancurbatu.  Dengan demikian  diharapkan  petugas  penyuluh  pertanian  akan  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  sebagai bekal  dalam    menyuluh  kepada  kelompok  tani/gapoktan,  khususnya  tentang  manajemen  keuangan sederhana.  Selanjutnya  diharapkan  apabila  manajemen  keuangan  sederhana  ini  telah  disuluh  dan dipraktekkan  kelompoktsni/gapoktan  akan  tercipta  tranparanasi  dan  akuntabilitas  kelompok tani/gapoktan sekaligus meningkatkan kesejahteraanya. Seluruh rangkaian acara bimbingan teknis ini telah berlangsung lancar sesuai yang direncanakan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A tmaja, Lukas Setia, (2018), Tori & Praktik Manajemen Keuangan, Yokyakarta Penerbit Andi, Hasibuan, Malayu, SP (2016),  Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta , Penerbit PT. Bumi Aksara,
Husnan, Suad, dan Pudjiastuti, Enny, (2018). Dasar Dasar Manajemen Keuangan,. Yokyakarta, UPP STIM YKPN,
Halim,  Abdul  (2014),  Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik,  Problematika  Penerimaan  dan Pengeluaran Pemerintah, Jakarta, Salemba Empat,
Kaumasari, Bevaola, Dwi Putrianti, Septiana, (2015), Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol III
Hunger, J. David, Wheelen, Thomas, (2013),  Manajemen Strategis,, Yokyakarta, Peerbit Andi,. Siukmawati,  Fitri,  Nurfitriani,  Alfi,  (2019),  Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Terhadap Pengelolaan  Keuangan    Desa  (  Studi  Kasus  Pada  Pemerintahan  Desa  di  Kabupaten  Garut, Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM, Bol. 2 No. 1
Wrihatnolo,  Randy  R,  Dwidjowijoto,  Riant  Nugroho,  (2007),  Manajemen  Pemberdayaan,  Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta,  PT. Gramedia,
Undang  Undang  Nomor  :  16  Tahun  2006  tentang  Sistem  Penyuluhan  Pertanian<  Perikanan  dan Kehutanan