## PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK-ETAP PADA KPN SERUMPUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG
Yunus Dwi Kasmanto yunus@gmail.com Politeknk Raflesia
Abstract - Financial  statements  are  a  means  of  communicating  financial information  from  the  results  of  the  accounting  activity  process  that  can  assist users  of  financial  statements  in  making decisions.  Generally  accepted  Financial Accounting  Standards  are  considered  complicated  to  apply  to  business  entities that  do  not  have  public  accountability.  Based  on  this,  IAI  issued  Financial Accounting  Standards  for  Entities  Without  Public  Accountability  (SAK-ETAP) which  can  accommodate  accounting  needs  for  entities  that  do  not  have  public accountability.  This  study  aims  to  analyze  the  application  of  SAK-ETAP  in  the presentation of the financial statements of the Cognate KPN of the Education and Culture  Office  of  Rejang  Lebong  Regency.  KPN  Cognate  of  the  Education  and Culture  Office  of  Rejang  Lebong  Regency  is  a  business  entity  that  manages members'  funds  in  the  form  of  savings  and  loans.  The  method  used  in  this research  is comparative descriptive analysis.  The  results  of  the study  based  on the  presentation  of  the balance sheet,  income  statement,  statement  of  changes in equity, and cash flow statements for 2019, show that the KPN Cognate of the Education  and  Culture  Office  of  Rejang  Lebong  Regency  has  not  presented notes  on  financial  statements  (CALK),  there  is  an  error  in  the  classification  of account  posts,  and  there  are  inconsistencies  in  updating  the  statement  of  cash flows.  This  study  suggests  that  cooperatives  disclose  cooperative  accounting policies  in  CALK,  update  each  component  of  financial  statements,  and  hire employees who are skilled in accounting.
Kata kunci: Financial statements,SAK ETAP

## 1.PENDAHULUAN
Koperasi  mempunyai  peranan  yang  strategis  dalam  pembangunan ekonomi  nasional.  Koperasi  sangat  berperan  dalam  mendorong  laju pertumbuhan  ekonomi.  Salah  satu  peran  koperasi  yang  paling  krusial  dalam pertumbuhan  ekonomi  adalah  menstimulus  dinamisasi  ekonomi.  Karakternya yang  fleksibel  dan  cakap  membuat  koperasi  dapat  direkayasa  untuk  mengganti lingkungan  bisnis  yang  lebih  baik  daripada  perusahaan-perusahaan  besar, karena  Koperasi  dan  UKM  dianggap  mampu  beradaptasi  dengan  pasang  surut dan  arah  permintaan  pasar.  Koperasi  merupakan  salah  satu  badan  usaha sekaligus  gerakan  ekonomi  rakyat.  Koperasi  dalam  menjalankan  usahanya sangat  berpegang  pada  nilai-nilai  luhur  pancasila  dan  UUD  1945  dimana koperasi  memiliki  tujuan  untuk  mensejahterakan  anggotanya  bukan  badan usahanyanya  sendiri.  Koperasi  tidak  hanya  sebagai  bentuk  badan  usaha  yang secara  konstitusional  dinyatakan  sesuai  dengan  susunan  perekonomian  yang hendak dibangun dinegeri ini, tetapi dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.  Koperasi  memerlukan  pencatatan  akuntansi  dalam  menunjang usahanya.  IAI  mengeluarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa
Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP)  untuk  diterapkan  oleh  entitas-entitas  tertentu dalam menyajikan laporan keuangannya. Koperasi merupakan salah satu entitas yang termasuk dalam kategori untuk menerapkan SAK-ETAP. Laporan keuangan adalah tolok ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. IAI (2009:2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja  keuangan,  dan  laporan  arus  kas  suatu  entitas  yang  bermanfaat  bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang  tidak  dalam  posisi  dapat  meminta  laporan  keuangan  khusus  untuk memenuhi  kebutuhan  informasi  tertentu.  Laporan  keuangan  merupakan  suatu bentuk  pertanggungjawaban  kepada  pihak  internal  maupun  eksternal.  Pihak internal  yang  dimaksud,  yaitu  manajemen.  Sedangkan  pihak  eksternal,  yaitu pemegang saham atau investor, kreditor, karyawan, dan pemerintah. SAK-ETAP sendiri  dibuat  untuk  mengatasi  segala  keluhan  penerapan  PSAK  umum  pada entitas  tanpa  akuntabilitas  publik.  SAK-ETAP  bertujuan  untuk  mengakomodir segala kebutuhan entitas tanpa akuntabilitas publik dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  sudah  seharusnya  entitas  tanpa  akuntabilitas publik  menerapkan  SAK-ETAP  dalam  menyajikan  laporan  keuangannya.  KPN Serumpun  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Rejang  Lebong termasuk  dalam  golongan  entitas  tanpa  akuntabilitas  publik  sehingga  untuk menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  maka  dalam  menyajikan laporan keuangannya perlu menerapkan SAK-ETAP.
International  Cooperative  Alliance (ICA)  yang  dikutip  oleh  Hendar, (2010:18)  mendefinisikan  koperasi  sebagai  kumpulan  orang-orang  atau  badan hukum,  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  sosial  ekonomi  anggotanya  dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antar anggota, membatasi  keuntungan,  dan  usaha  tersebut  harus  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  koperasi.  Ropcke  (2012:14)  mengartikan  koperasi  sebagai  suatu organisasi  usaha  yang  para  pemilik/anggotanya  adalah  juga  pelanggan utama/klien  perusahaan  tersebut.  Kriteria  identitas  suatu  koperasi  merupakan prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  menyatakan  bahwa  koperasi  adalah badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  hukum koperasi,  dengan  pemisahan  kekayaan  para  anggotanya  sebagai  modal  untuk menjalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan  bersama  dibidang ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan  nilai  danprinsip-prinsip  koperasi. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian tidak terpisahkan dari tatanan  perekonomian  nasional  yang  demokratis  dan  berkeadilan.  Kusuma  dan Budianto  (2013)  menyatakan  bahwa  pembangunan  koperasi  sebagai  badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber  daya  manusia  terutama  pengurus,  pengelola  dan  anggotanya  yang berakhlak  mulia,  termasuk  kewirausahaan  dan  profesionalisme  koperasi, sehingga  dengan  kinerja  yang  makin  sehat,  kompetitif,  dan  mandiri,  koperasi diharapkan mampu menjadi badan usaha utama dalam perekonomian nasional. Menurut  Pangerapan  (2013)  akuntansi  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu proses  mengidentifikasikan,  mencatat,  dan  melaporkan  informasi  ekonomi  yang terjadi  dalam  suatu  kegiatan  usaha  untuk  digunakan  sebagai  pedoman  dalam pengambilan  keputusan  manajemen.  Duska et  al (2011:10)  menyatakan  bahwa akuntansi ialah suatu teknik dan praktiknya merupakan seni atau kerajinan yang dikembangkan untuk membantu orang dalam memonitori transaksi ekonominya.
Akuntansi  memberikan  gambaran  keuangan  yang  bertujuan  untuk  memberikan informasi  tentang  transaksi  ekonomi  suatu  organisasi  atau  orang.  Dapat disimpulkan  bahwa  akuntansi  adalah  suatu  sistem  informasi  yang  mencakup proses  mengidentifikasikan,  mengklasifikasikan,  mengukur,  dan  melaporkan informasi  ekonomi  serta  mengkomunikasikan  hasilnya  dalam  bentuk  laporan keuangan  untuk  pengguna  laporan  keuangan  yang  dijadikan  pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Fahmi (2012: 21) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi  yang  menggambarkan  kondisi keuangan suatu  perusahaan,  dan  lebih jauh  informasi  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  gambaran  kinerja  keuangan perusahaan  tersebut.  Kieso  (2011:5)  mendefinisikan  laporan  keuangan  sebagai sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan.  Laporan  ini  menampilkan  sejarah  perusahaan  yang  dikuantifikasi dalam  nilai  moneter.  Informasi  keuangan  mengenai  aktivitas  ekonomi  dalam suatu  perusahaan  tidak  hanya  dicatat  dalam  satu  siklus  akuntansi,  tetapi  juga diolah  sedemikian  rupa  dan  diringkas  sehingga  dapat  memberikan  informasi finansial yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Dari pengertian tersebut laporan  keuangan  dapat  diartikan  sebagai  informasi  yang  diperoleh  dari  proses akuntansi yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi keputusan-keputusan mengenai perusahaan.
Kasmir (2012: 10) menyatakan secara umum laporan keuangan bertujuan untuk  memberikan  informasi  keuangan  suatu  perusahaan,  baik  pada  saat tertentu  maupun  pada  periode  tertentu.  Laporan  keuangan  juga  dapat  disusun secara  mendadak  sesuai  dengan  kebutuhan  perusahaan  maupun  secara berkala. IAI (2009:2) menjelaskan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi  oleh  siapapun  yang  tidak  dalam  posisi  dapat  meminta  laporan keuangan  khusus  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  tertentu.  Dalam memenuhi  tujuannya,  laporan  keuangan  juga  menunjukkan  apa  yang  telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan Keuangan Lengkap Laporan  keuangan  menurut  SAK-ETAP  meliputi:(a)  Neraca;  (b)  Laporan  Laba Rugi; (c) Laporan Perubahan Ekuitas yang menunjukkan: (i) seluruh perubahan dalam  ekuitas,  atau  (ii)  perubahan  ekuitas  selain  perubahan  yang  timbul  dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; (d)   Laporan arus kas;  dan  (e)  catatan  atas  laporan  keuangan  yang  berisi  ringkasan  kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.
Wuwungan (2013) menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan (SAK) adalah  suatu  kerangka  dalam  prosedur  pembuatan  laporan  keuangan  agar terjadi  keseragaman  dalam  penyajian  laporan  keuangan.  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  yang  berlaku  untuk  koperasi  saat  ini  adalah  SAK-ETAP. Penggunaan SAK-ETAP sendiri merupakan runtutan atas keputusan IAI dibawah Menteri  Keuangan,  yang  menghapus  PSAK  No.27  tentang  Akuntansi  Koperasi terhitung sejak 8 April 2011. Koperasi sendiri pada hakikatnya merupakan suatu entitas,  namun  masih  belum  memiliki  akuntabilitas  publik,  bentuk  akuntabilitas koperasi  masih  kepada  para  anggotanya.  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK-ETAP disahkan
oleh 18 orang anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009  di  Jakarta.  SAK-ETAP  terdiri  atas  30  bab  dan  dilengkapi  dengan  daftar istilah  di  bagian  akhir.  Entitas  yang  diizinkan  untuk  menggunakan  SAK-ETAP adalah  entitas  yang:  (1)  Tidak  memiliki  akuntabilitas  publik  signifikan;  dan  (2) Menerbitkan  laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum (general  purpose  financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang  tidak  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  usaha,  kreditur,  dan  lembaga pemeringkat kredit, karyawan, dan pemerintah.
Entitas  memiliki  akuntabilitas  publik  signifikan  jika:  (1)  Entitas  telah mengajukan pernyataan pendaftaran,  atau  dalam  proses  pengajuan  pernyataan pendaftaran,  pada  otoritas  pasar  modal  atau  regulator  lain  untuk  tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau (2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai  fidusia  untuk  sekelompok  besar  masyarakat,  seperti  bank,  entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.
Entitas  yang  memiliki  akuntabilitas  publik  signifikan  dapat  menggunakan SAK-ETAP  jika  otoritas  berwenang  membuat  regulasi  untuk  mengizinkan penggunaan SAK ETAP.
SAK-ETAP  paragraf  2.24  menyatakan  bahwa  pengukuran  unsur  laporan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang  memenuhi  definisi  suatu  unsur  dan  memenuhi kriteria  sebagai berikut:  (a) ada  kemungkinan  bahwa  manfaat  ekonomi  yang  terkait  dengan  pos  tersebut akan  mengalir  dari  atau  kedalam  entitas;  dan  (b)  pos  tersebut  mempunyai  nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Lebih  lanjut  lagi  SAK-ETAP  menjelaskan  pada  paragraf  2.34-2.37  mengenai pengakuan unsur laporan keuangan yang dijelaskansebagai berikut:
1 . Aset.
Aset  diakui  dalam  neraca  jika  kemungkinan  manfaat  ekonominyadimasa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang  dapat  diukur  dengan  andal.  Aset  tidak  diakui  dalam  neraca  jika pengeluaran  telah  terjadi  dan  manfaat  ekonominya  dipandang  tidak  mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan.
2. Kewajiban.
Kewajiban  diakui  dalam  neraca  jika  kemungkinan  pengeluaran  sumber  daya yang  mengandung  manfaat  ekonomi  akan  dilakukan  untuk  menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
3. Penghasilan. Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi  di  masa  depan  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  aset  atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
4. Beban Pengakuan  beban  merupakan  akibat  langsung  dari  pengakuan  aset  dan kewajiban.  Beban  diakui  dalam  laporan  laba  rugi  jika  penurunan  manfaat ekonomi  masa  depan  yang  berkaitan  dengan  penurunan  aset  atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
SAK-ETAP  paragraf  2.30  menyatakan  bahwa  pengukuran  adalah  proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. SAK ETAP menambahkan pada paragraf 2.31 bahwa dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar. SAK-ETAP  paragraf  3.2  menjelaskan  bahwa  laporan  keuangan  menyajikan dengan  wajar  posisi  keuangan,  kinerja  keuangan,  dan  arus  kas  suatu  entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan  kondisi  lain  yang  sesuai  dengan  definisi  dan  kriteria  pengakuan  aset, kewajiban,  penghasilan  dan  beban  yang  dijelaskan  dalam  Bab  2  Konsep  dan Prinsip  Pervasif.  Penerapan  SAK-ETAP  dengan  pengungkapan  tambahan  jika diperlukan  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  wajar  atas  posisi keuangan,  kinerja  keuangan,  dan  arus  kas  entitas.  Pengungkapan  tambahan diperlukan  ketika  kepatuhan  atas  persyaratan  tertentu  dalam  SAK-ETAP  tidak memadai  bagi  pemakai  untuk  memahami  pengaruh  dari  transaksi  tertentu, peristiwa  dan  kondisi  lain  atas  posisi  keuangan,  dan  kinerja  keuangan  entitas. Lebih  lanjut  lagi  pada  paragraf  3.9  SAK-ETAP  menyatakan  bahwa  informasi harus  diungkapkan  secara  komparatif  dengan  periode  sebelumnya  kecuali dinyatakan  lain  oleh  SAK-ETAP  (termasuk  informasi  dalam  laporan  keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan. Jika laporan keuangan termasuk komponen dari  laporan  lain  maka  laporan  keuangan  harus  dibedakan  dari  informasi  lain dalam laporan tersebut.
2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Desain  Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif-komparatif  dimana  peneliti mengumpulkan,  mengevaluasi  serta  membandingkan  penyajian  laporan keuangan  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Rejang Lebong dengan SAK-ETAP yang berlaku.
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Rejang  Lebong  yang  beralamat  di  Jl.  S.  Sukowati Curup,  Kabupaten  Rejang  Lebong,  Provinsi  Bengkulu.  Waktu  penelitian  yang dibutuhkan  kurang  lebih  1  (satu)  bulan  tepatnya  pada  bulan  Juni  2021  yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis. Prosedur  penelitian  menyangkut  langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut: (1) Peneliti melakukan observasi dan studi  literatur  untuk  menemukan  permasalahan  yang  akan  diangkat  dalam penelitian serta menemukan metode yang akan digunakan dalam penelitian; (2) Melakukan  permohonan  izin  penelitian  pada  objek  penelitian;  (3)  Mengetahui struktur  organisasi  objek  penelitian,  serta  tugas  dan  tanggung  jawab  masing- masing;  (4)  Mengetahui  bagian-bagian  yang  bertanggung  jawab  dalam penyusunan  laporan  keuangan;  (5)  Menelusuri  proses  penyajian  laporan keuangan yang ada di objek penelitian;(6) Membandingkan hasil yang diperoleh dari  koperasi  dengan  SAK-ETAP  untuk  dijadikan  acuan  dasar  dalam menganalisa  permasalahan  yang  ada;  dan  (7)  Menarik  kesimpulan  dan memberikan saran untuk objek penelitian berdasarkan hasil penelitian.
2.2 Jenis Data  dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terbagi  atas:  (1)  Data Kualitatif,  yaitu  data  yang  berbentuk  kata-kata  dan  bukan  dalam  bentuk  angka- angka  (non-numerik).  Data  kualitatif  diperoleh  melalui  berbagai  teknik
pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, dan observasi; dan (2) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau bilangan  (numeric).  Data  kuantitatif  berupa  laporan  keuangan  satu  tahun (Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan) pada tahun 2020. Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder,  yaitu  berupa  laporan keuangan  diantaranya Neraca, Laporan Perhitungan  Sisa Hasil Usaha, Laporan PerubahanEkuitas,  dan  Laporan  Arus  Kasper  Desember  2020  pada  KPN Serumpun Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
2.3 Teknik Pengumpulan Data
1.  Dokumentasi,  beberapa  dokumen  dan  arsip  yang  relevan  yang  dapat didokumentasikan dari catatan atau dokumen yang ada seperti profil koperasi dan  laporan  posisi  keuangan/neraca  koperasi.  Peneliti  memeroleh  data berupa  profil  koperasi  dan  laporan  keuangan  berupa  neraca,  laporan  laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas tahun 2020; dan
2.  Interview/wawancara,metode  ini  dilakukan  dengan  pihak-pihak  yang bersangkutan.  Peneliti  mewawancarai  Pengurus  dan  Karyawan  yang bersangkutan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  jenis  usaha  dan penyajian  laporan  keuangan  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
2.4 Metode Analisis
1.  Deskriptif,  metode  dimana  data  dikumpulkan,  disusun,  diinterpretasikan,  dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi; dan
2.  Komparatif,  metode  analisis  yang  dilakukan  dengan  membandingkan  teori- teori  dan  standar  yang  berlaku  yaitu  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP)  dengan  praktik  yang  terjadi  pada KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Rejang Lebong, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.
3.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Neraca  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Rejang  Lebong  terdiri  dari  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas.  SAK-ETAP mensyaratkan pos-pos minimal yang perlu pada neraca.
Tabel 1. Checklist Pos-pos Neraca pada KPN Serumpun Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong No Pos-pos pada Neraca Ada/Tidak 1 Kas dan Setara Kas Ada 2 Piutang Usaha dan Piutang Lainnya Ada 3 Persediaan Ada 4 Properti Investasi Tidak Ada 5 Aset Tetap Ada 6 Aset Tidak Berwujud Tidak Ada 7 Utang Usaha dan Utang Lainnya Ada 8 Aset dan Kewajiban Pajak Tidak Ada 9 Kewajiban diestimasi Tidak Ada 10 Kas dan Setara Kas Ada
KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Rejang  Lebong mencantumkan 3 dari 5 pos-pos minimal yang harus ada dalam laporan laba rugi berdasarkan syarat yang berlaku pada SAK-ETAP. Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  perubahan  ekuitas  berdasarkan  SAK- ETAP pada KPN Serumpun dimuat dalam tabel 3.
Tabel 3. Checklist Informasi Laporan Perubahan Ekuitas pada KPN
Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong No Informasi Laporan Perubahan Ekuitas Ada/Tidak 1 Laba atau rugi untuk periode Ada 2 Pendapatan  atau  beban  yang  diakui  langsung dalam ekuitas Ada 3 Pengaruh  perubahan  kebijakan  akuntansi  dan koreksi kesalahan yang diakui Tidak Ada 4 Rekonsiliasi  antara  jumlah  tercatat  awal  dan akhir periode Ada Tabel 4. Ilustrasi Pos Aktivitas Pendanaan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 1 Kenaikan/Penurunan Hutang Pihak Ketiga Rp. xxxxxx 2 Kenaikan/Penurunan Hutang Bank Rp. xxxxxx 3 Kenaikan/Penurunan Kewajiban Lain Rp. xxxxxx 4 Kenaikan/Penurunan Simpanan Pokok Rp. xxxxxx 5 Kenaikan/Penurunan Simpanan Wajib Rp. xxxxxx 6 Kenaikan/Penurunan Cadangan Koperasi Rp. xxxxxx 7 (Pembagian Sisa Hasil Usaha) Rp. xxxxxx Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp. xxxxxx
Entitas  harus  membuat  suatu  pernyataan  secara  eksplisit  dan  penuh  pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tidak memiliki CALK sehingga koperasi belum  secara  penuh  menerapkan  SAK-ETAP  sebagai  panduan  dalam menyajikan  laporan  keuangannya.  Suatu  laporan  keuangan  yang  lengkap berdasarkan SAK-ETAP harus memiliki CALK sedangkan KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tidak menyajikan CALK dalam laporan keuangannya. CALK pada dasarnya berfungsi untuk memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Dalam penyajian neraca KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tidak menyajikan kewajiban pajak. KPN Serumpun  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Rejang  Lebong menyajikan beban berdasarkan fungsi beban, namun fungsi beban yang dimiliki koperasi  ini  hanya  satu  fungsi  beban  yaitu  beban  operasional.  Hal  ini
menyebabkan koperasi melakukan beberapa
kesalahan dalam mengklasifikasikan beban menurut fungsinya karena tidak semua beban memiliki fungsi  yang  sama.  SAK-ETAP  menyatakan  bahwa  beban  pajak  harus diklasifikasikan kedalam pos sendiri, hal ini tidak dilakukan oleh KPN Serumpun Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Rejang  Lebong.  Penyajian laporan  perubahan  ekuitas  yang  dilakukan  oleh  koperasi  pada  dasarnya  sudah sesuai  dengan  format  laporan  perubahan  ekuitas  yang  dikeluarkan  oleh  SAK- ETAP. Penyajian laporan arus kas aktivitas operasi dan investasi KPN Serumpun Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Rejang  Lebong  sudah  sesuai dengan  SAK-ETAP,  namun  untuk  aktivitas  pendanaan  KPN  Serumpun  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Rejang  Lebong  masih  melakukan beberapa  kesalahan.  Dalam  penyajian  laporan  arus  kas  aktivitas  pendanaan yang  dilakukan  oleh  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Rejang  Lebong  terdapat  beberapa  akun  yang  seharusnya  tidak disertakan  dalam  aktivitas  pendanaan.  SAK-ETAP  paragraf  7.2  menjelaskan bahwa  cerukan  bank  pada  umumnya  termasuk  dalam  aktivitas  pendanaan  jika dimaksudkan  untuk  hal  pendanaan,  namun  SAK-ETAP  juga  menambahkan bahwa  jika  cerukan  bank  dapat  ditarik  sewaktu-waktu  dan  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  pengelolaan  kas  entitas,  maka  cerukan  tersebut termasuk  komponen  kas  dan  setara  kas  yang  digunakan  sebagai  aktivitas operasi.  Kewajiban  tersebut  tidak  bisa  dimasukan  dalam  arus  kas  aktivitas pendanaan tetapi diakui sebagai aktivitas operasi. Koperasi sendiri menyatakan bahwa  pinjaman  yang  didapatkan  dari  bank  dapat  ditarik  sewaktu-waktu  dan digunakan  untuk  aktivitas  operasi,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  koperasi  kurang tepat  dalam  mengklasifikasikan  pos-pos  pada  aktivitas  pendanaan  karena seharusnya utang bank harus dimasukkan kedalam aktivitas operasi. Sedangkan utang  pihak  ketiga  didefinisikan  sebagai  hutang  usaha  oleh  koperasi.  Utang usaha  berdasarkan  SAK-ETAP  termasuk  dalam  aktivitas  operasi.  Selain  itu laporan  arus  kas  terakhir  yang disajikan oleh KPN Serumpun  Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Rejang  Lebong  tercatat  pada  periode  2020, sehingga bisa dilihat bahwa koperasi tidak memperbarui laporan keuangannya.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  analisis  dari  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Rejang  Lebong  mengenai  penyajian  laporan  keuangan  berdasarkan SAK-ETAP dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat  beberapa ketidaksesuaian  dengan  kaidah  penyajian  laporan  keuangan menurut  SAK-ETAP.  Adapun  hal-hal  yang  membuat  koperasi  ini  memiliki kekurangan  dalam  menyajikan  laporan  keuangannya  berdasarkan  SAK-ETAP adalah  karena  minimnya  pengetahuan  mengenai  SAK-ETAP  itu  sendiri  dan kurangnya kesadaran manajemen akan pentingnya laporan keuangan. Saran dalam penelitian ini adalah:
1.  Bagi  Koperasi  Karyawan  dan  Pengurus  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Rejang  Lebong:  (a)  Koperasi  secara  umum belum  mengungkapkan  secara  penuh  kebijakan  akuntansi  signifikan  pada catatan atas laporan keuangan, maka sebaiknya dibuat catatan atas laporan keuangan  yang  memuat  tentang  kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan perusahaan sebagai acuan bagi pihak eksternal yang berkepentingan dalam memahami  laporan  keuangan  perusahaan;  (b)  Koperasi  sebaiknya
memperbarui  laporan  keuangannya;  dan  (c)  Manajemen  sebaiknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya laporan keuangan.
2.  Bagi  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI):  Sebaiknya  Memberikan  sosialisasi terbuka  mengenai  penyusunan  laporan  keuangan  dalam  kaidah  SAK-ETAP bagi perusahaan yang tergolong UMKM di setiap kota yang ada di Indonesia.
3.  Bagi  Politeknik  Raflesia  Rejang  Labong:  Sebaiknya  dapat  ikut  melakukan sosialisasi,  penyuluhan dan  pelatihan  mengenai  penerapan  SAK-ETAP  bagi perusahaan  kecil  dan  tenaga  kerja  didalamnya,  sebagai  bentuk  Tri  Dharma Perguruan Tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariantini,  Ni  Luh  Gede.  2014.  Penerapan  SAK  ETAP  Dalam  Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembing Sejahtera Mandiri.
Jurnal  Jurusan  Pendidikan  Ekonomi  Universitas  Pendidikan  Ganesha, http://ejournal.undiksha.ac.id/ diakses 8 Februari 2015. Vol.4, No.1.
Duska, R., Duska, B.R., Ragatz, J.A. 2011, Accounting Ethics , 2nded, Singapore, Wiley-Blackwell.  Fahmi,  Irham.  2012.  Analisis  Kinerja  Keuangan.  Alfabeta. Bandung.
Hendar,  2010, Manajemen  Perusahaan  Koperasi, Erlangga,  Jakarta.  Ikatan Akuntan  Indonesia  (IAI).  2009, Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas Publik . Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.
Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Kusuma,  H.  &  Budianto,  H.  2013,  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi  Koperasi Berbasis  SAK  ETAP  Terhadap  Kualitias  Penyusunan  Laporan  Keuangan Koperasi, Jurnal Cahaya Aktiva Politeknik Cahaya Surya Kediri ,
http://www.cahayasurya.ac.id/jurnal/content.php?module=jurnal_poltek  diakses  8 Februari 2015. Vol. 3, No. 2. Hal.81-91.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2012.  Undang –  Undang  Republik  Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Jakarta.