## Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia
Ruhenda 1 , Heldi 2 , Hasan Mustapa 3 , Muhammad Andi Septiadi 4
1,2,3,4 Program Studi Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Corresponding author: ruhenda@uinsgd.ac.id)
Received: 10 October 2020; Accepted: 01 December 2020; Published: 08 December 2020

## Abstrak
Penerapan  Trias  Politika  mempunyai  beberapa  khas  tertentu  di  setiap  negara  tidak  terkecuali Indonesia. Walau tidak secara resmi menyatakan menggunakan konsep-konsep Trias Politika namun apabila  dilihat  dalam  UUD  1945  ternyata  Indonesia  juga  mengacu  pada  konsep  Trias  Politika. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konsep Trias Politika menurut John Locke dan Montesquieu terhadap terbentuknya sistem politik di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan metode  Kajian  Pustaka,  penulis  mencari  berbagai  referensi  dari  sumber-sumber  utama  dan menyimpulkan  bahwa  konsep  pembagian  kekuasaan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  cenderung mendekati  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Montesquieu  dengan  sedikit  berbeda  pada  pemisahan tugas Eksekutif dan Legislatif dimana di Indonesia Presiden dapat mengusulkan rancangan Undang- Undang  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  serta  memberlakukan  kekuasaan  Eksaminatif  yaitu kekuasaan mandiri dalam pemeriksaan keuangan negara.
Kata kunci: Sistem Politik Indonesia; John Locke; Montesquieu; Trias Politika

## Abstract
The  implementation  of  Trias  Politica  has  certain  characteristics  in  every  country  including Indonesia, although Indonesia does not officially declare to use Trias Politica concepts but seen from the  1945  Constitution  Indonesia refers  to  a  Trias  Politica  concept.  This  study  aims  to  review the concept of Trias Politica according to John Lock and Montesquieu for the formation of a political system in Indonesia. Using a qualitative approach and using the Literature Review method, the writer seeks various references from major sources and concludes that the concept of power distribution carried out by Indonesia tends to approach the concept put forward by Montesquieu only slightly different in the separation of executive and legislative duties in Indonesia where the president can propose  a  bill  to  the  House  of  Representatives  and  in  Indonesia  impose  an  examinative  power, namely an independent power in the examination of state finances.
Keywords: Indonesian Political System; John Lock; Montesquieu; Trias Politica
_______________
Journal of Governance and Social Policy Volume 1, Issue 2, December 2020 (58-69) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.18221

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  mempunyai  undang- undang  dasar/konstitusi  yang  menjadi  hal utama dan rujukan negara dalam menjalankan  pemerintahan.  Hal  ini  juga mengatur pemisahan kekuasaan dan sistem politik  di  negaranya  (Suparto,  2019)  salah satu tujuannya untuk peningkatan pelayanan  public  (Herizal  et  al.,  2020). Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang  menerapkan  pemisahan  kekuasaan pada sistem pemerintahannya yang dituangkan pada UUD 1945.
Pemikiran  pemisahan  kekuasaan berawal  dari  teori  John  Locke  dan dilanjutkan oleh Montesquieu (1689-1755) sarjana  Perancis  yang  terkenal  sebagai penemu  atau  penulis  buku  “L’Esprit  des Lois”  yang  berawal  pada  suatu  bentuk reaksi  terhadap  kekuasaan  absolut  yang dimiliki  seorang  raja.  Indonesia  tidak secara  eksplisit mengatakan menggunakan teori Trias Politika pada sistem
pemerintahannya. Hanya saja ada beberapa konsep Trias Politika yang sudah dituangkan  pada  UUD  1945  yaitu  berupa pemisahan  wewenang  antara  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif  (Syamsuddin, 2018). Bahkan di Indonesia dibagi-bagi lagi dalam beberapa kekuasaan seperti kekuasaan  Konsultatif  (DPA  sebelum dilakukannya  amandemen  UUD)  serta
Kekuasaan  Eksaminatif  Badan  Pemeriksa Keuangan  (Yulistyowati,  Pujiastuti  & Mulyani, 2017). Dengan pembagian kekuasaan  diharapkan  terciptanya check and  balance pada  pemerintahan  dimana adanya Lembaga Pelaksana dan Pengawas didukung  oleh  Lembaga  Kehakiman  yang mandiri  sehingga  menjadikan  negara menganut sistem Trias Politika.
Terbentuknya suatu kebijakan tidak lepas dari musyawarah yang dilakukan oleh pimpinan dari waktu kewaktu (Akbar et al., 2019)  etika  dari  pimpinan  (Ruhullah  & Qodir,  2020)  dan  dilakukan  dengan dipertimbangkan  khusus  dengan  berbagai macam pola musyawarah termasuk mmpertibangkan budaya dan adat (Alam et al.,  2020;  Ghani,  2019).  Perjalanan  sistem pemerintahan  Indonesia  dimulai  dari Sebelum Amandemen terhadap UUD 1945 yaitu  pembagian  kekuasaan  dibagi  kepada 6 lembaga yaitu Presiden, Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah  Agung  (MA).  Namun  setelah dilakukannya
Amandemen maka pembagian kekuasaan menjadi 7 Lembaga dengan  mengalami  penambahan  satu Lembaga  yaitu  Dewan Perwakilan  Daerah (DPD)  dimana  Dewan  Pertimbangan
Agung  (DPA)  digantikan  oleh  Mahkamah Konstitusi  (Anggraini,  Yasir  &  Ridwan, 2015).  Pembagian  kekuasaan  ini  sejalan dengan  konsep  yang  dimukakan  oleh Montesquieu  dalam  Gusmansyah  (2017) yang mengemukakan bahwa Trias Politika memberikan  batasan  kekuasaan  dimana tidak  diperbolehkan  hanya  terhadap  satu kekuasaan  politik  saja,  melainkan  harus didistribusikan kepada beberapa lembaga.
Penelitian  serupa  pernah  dilakukan oleh Herliana (2013) yang meneliti tentang Penerapan  Konsep  Trias  Politika  pada Morfologi  dan  Tipologi  Kota  Washington D.C  dan  Canberra  yang  melahirkan kesimpulan bahwa kesuksesan perencanaan suatu  kota  terletak  pada  keberhasilan pembagian tugas/kekuasan
serta
pengawasan. Kemudian Permana & Mahameruaj  (2020)  meneliti  tentang
Perbandingan  Konsep-konsep  Triumvirate
Sunda  dengan  Trias  Politika  dalam Perspektif Komunikasi Politik yang menghasilkan  bahwa  Trias  Politika  kental dengan  komunikasi  politik.  Selanjutnya Mathebula  &  Munzhedzi (2017)  meneliti tentang Trias Politika untuk Kepemimpinan Etis dan Tata Kelola yang Baik menghasilkan  bahwa  interpretasi  tentang bagaimana  doktrin  itu  beroperasi  secara praktis  masih  belum  pasti.  Sementara  itu
Marlina (2018) meneliti tentang
Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di
Indonesia  yang  menghasilkan  bahwa pemerintah  Indonesia  membagi  sistem pemerintahannya menjadi dua bentuk yaitu vertikal dan horizontal. Sedangkan penelitian  yang  penulis  lakukan  adalah dengan melihat pengertian-pengertian Trias Politika menurut John Locke dan Montesquieu  serta  melakukan  peninjauan teori  tersebut  dengan  penerapan  sistem politik  di  Indonesia.  Dengan  tujuan  untuk mengetahui  lebih  dalam  tentang  Trias Politika  dan  sistem  politik/kekuasaan  di Indonesia  serta  melihat  pengaruh  konsep dari  ahli  tersebut  terhadap  terbentuknya sistem politik di Indonesia.
Pembagian kekuasaan suatu negara yang  berdiri  sendiri  itu  menggambarkan suatu  keadaan  yang  apabila  dilihat  secara kronologis  mempunyai  cerita  sendiri seperti halnya pembagian sistem kekuasaan di Indonesia dimana Trias Politika dibahas berdasarkan konsep-konsep yang ditawarkan oleh John Locke dan
Montesquieu.  Dan  tentunya  artikel  ini diharapkan  akan  menjadi  bahan  bagi  kita untuk memperkuat konsep-konsep pembagian  kekuasaan  dimasa  yang  akan datang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Raco, 2018) dengan metode  Kajian  Pustaka  yaitu  mencari berbagai referensi mengenai Trias Politika dan  sistem  politik  di  Indonesia  yang bersumber  dari  buku  dan  artikel  ilmiah. Penelitian  ini  dimulai  dengan  mencari beberapa referensi mengenai Trias Politika untuk  mengambil  point-point  dari  setiap konsep yang dikemukakan oleh John Locke dan  Montesquieu.  Setelah  itu  dilanjutkan mencari  referensi  tentang  sistem  politik Indonesia.  Selanjutnya  dibuat  komparasi konsep-konsep Trias Politika yang
diterapkan  di  Indonesia  dengan  konsep- konsep  Trias  Politika  dari  kedua  ahli tersebut.
Dalam validasi data, penulis melakukan  teknik  validasi  triangulasi (Rahardjo, 2010) yaitu memastikan bahwa data  yang  diperoleh  dari  studi  referensi dapat  dikonfirmasi  kebenarannya  dengan melihat  sumber  data.  Kemudian  data tersebut  dipastikan  tidak  hanya  pada  satu sumber  yang  kredibel  tetapi  minimal  dua sumber serta dapat dipertanggung- jawabkan. Untuk alur penelitian yang lebih lengkapnya bisa dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1.
Langkah-Langkah Penelitian
Langkah 1:
Pencarian Sumber Data melalui Literatur
Langkah 2: Data diolah dengan Teknik Triangulasi dibagi menjadi 2 data, primer dan sekunder
Langkah 3: Data yang sudah divalidasi melalui Teknik Ttriangulasi, dibuatkan kedalam kalimat-
kalimat Deskriptif dan disajikan dalam bentuk Narasi serta Tabel

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Trias Politika
John  Locke  adalah  seorang  filsuf Yunani  (1632-1704).  Beliau  menulis sebuah  buku  yang  berjudul  Twi  Treatises on  Civil  Government  pada  tahun  1690. Tulisan ini bertujuan sebagai bahan kritikan kepada  raja-raja  Stuart  atas  kekuasaan absolut  yang  mereka  miliki.  Serta  sebagai pembenaran  dari  revolusi  1688  yang akhirnya  dimenangkan  oleh  Parlemen Inggris  (Syamsudin,  2018).  John  Locke mengemukakan bahwa seharusnya pembagian  kekuasaan  itu  terdiri  dari  3 kekuasaan  yaitu  eksekutif,  legislatif  dan federative  (hubungan  luar  negeri)  dimana dalam bukunya dinyatakan bahwa Lembaga  Kehakiman  cukup  pada  jajaran Lembaga  Eksekutif  saja  karena  secara prinsip  juga  turut  melaksanakan  Undang- Undang.
Konsep Trias Politika kedua dikemukakan  beberapa  tahun  kemudian oleh Montesquieu pada tahun 1748 dimana pemikirannya masih dipengaruhi oleh John Locke. Beliau menyatakan bahwa pemisahan  antara  eksekutif  dan  legislatif mempunyai fungsi untuk mengatur hal-hal yang  berhubungan  dengan  hukum  antar negara,  sementara  itu  kekuasaan  yudikatif berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan  hukum  sipil.  Hal  itu  dikemukakan
pada buku karangannya yang berjudul The Sprit  of  Law  (Anwar,  2019).  Pemikiran Montesquieu  juga  menyatakan  bahwa kemerdekaan  suatu  negara  akan  bisa terjamin  apabila  kekuasaan  negara  tidak hanya  dipegang  oleh  satu  penguasa melainkan oleh tiga Badan Kekuasaan yang terpisah secara
sendiri-sendiri.
Montesquieu menganggap apabila
kekuasaan eksekutif dan legislatif disatukan dalam satu orang atau dalam satu Lembaga maka tidak akan ada kemerdekaan (Gusmansyah, 2017).
Hal  yang  menjadikan  perbedaan antara  pemikiran  Trias  Politika  yang dikemukakan  oleh  John  Locke  dan Montesquieu  dapat  dilihat  dari  cara pemisahan kekuasaan Lembaga Kehakiman,  dimana  menurut  John  Locke bahwa  tugas  memutuskan  perkara  suatu masalah  hukum  merupakan  bagian  tugas dari  Lembaga  eksekutif  karena  termasuk fungsi  pelaksana  Undang-Undang.  Lain halnya  pada  pemikiran  Montesquieu, kekuasaan  peradilan  harus  merupakan Lembaga  Mandiri  yaitu  tidak  boleh diintervensi oleh siapapun termasuk eksekutif dan legislatif.

## Sistem Politik di Indonesia
Salah  satu  referensi  terbaik  untuk melihat  arah  sistem  politik  di  Indonesia
adalah  dengan  melihat  Undang-Undang Dasar  1945  yang  didalamnya  terdapat berbagai  hal  tentang  dasar-dasar  negara Indonesia.  Sejarah  awal  sistem  politik  di Indonesia  dimulai  dari  awal  kemerdekaan pada tahun (1945-1950), kemudian dilanjutkan  penerapan  sistem  Demokrasi
Liberal (1951-1959), selanjutnya Demokrasi  Terpimpin  (1959-1966)  dan Orde Baru (1966-1998) serta Era
Reformasi  dari  1998  sampai  sekarang (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).
Dengan  demikian  telah  terjadi beberapa  perubahan  sistem  politik  pada setiap  masa  transisi  tersebut  yang  dimulai dari  sistem  pemerintahan  parlementer, presidensial  dan  sekarang  demokrasi dengan sistem pembagian kekuasaan (Yani, 2018).  Saat  ini  sistem  kekuasaan  di Indonesia  dibagi  menjadi  4  bagian kekuasaan  dengan  7  lembaga  utama sebagai  pemegang  kekuasaan  pada  tugas dan  fungsi  masing-masing  yang  telah diamanati  oleh  Undang-Undang,  yaitu eksekutif  sebagai  pelaksana  Undang- Undang yang didalamnya terdapat Presiden dan  jajarannya,  legislatif  sebagai  pembuat Undang-Undang, yang didalamnya terdapat  MPR,  DPR  dan  DPD,  serta yudikatif sebagai Lembaga Peradilan yang didalamnya  terdapat  MK  dan  MA,
kemudian  kekuasaan  Eksaminatif  yang didalamnya  terdapat  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemilihan  anggota  Legislatif  pada beberapa  negara  di  dunia  ada  berbagai bentuk  yaitu  dengan  garis  keturunan (Majelis  Tertinggi  Inggris),  kemudian ditunjuk  (Senat  Kanada)  dan  dipilih langsung oleh rakyat/masyarakat (Indonesia).  Di  Indonesia,  pemilihan anggota legislatif dilakukan melalui sistem pemilu atau dipilih langsung oleh masyarakat  (Andiraharja,  2020;  Nasir, 2020).  Sedangkan  konsep  yang  digunakan adalah konsep perwakilan dimana anggota legislatif  adalah  perpanjangan  tangan masyarakat kepada negara untuk menyalurkan aspirasi mereka. Tugas utama yang dimiliki anggota legislatif di Indonesia  adalah  sebagai  pengawas  dan pembuat Undang-Undang.
Sama halnya seperti anggota Legislatif,  lembaga  Eksekutif  juga  dipilih melalui  pemilihan  umum  misalnya  untuk mengisi  jabatan  Kepala  Negara  (Presiden dan Wakil Presiden), Gubernur, Wali Kota serta Bupati. Ini dilakukan karena Indonesia juga menerapkan sistem otonomi daerah  pada  sistem  pemerintahannya. Adapun  tugas  utama  dari  Lembaga Eksekutif yakni sebagai pelaksana Undang- Undang dan Presiden dapat pula
mengusulkan  rancangan  Undang-Undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (Supriyanto, 2018).
Untuk  Lembaga  Yudikatif  terdiri dari  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai Lembaga Kehakiman.  Dalam  hal  ini  Mahkamah Agung  menangani  Peradilan  Umum, Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer  dan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN), kemudian Mahkamah Konstitusi di bidang Peradilan  Konstitusi  (Sihaloho,  2016). Mahkamah  Konstitusi  tersebut  berwenang memutus  masalah  perkara  terkait  konstusi pada  tingkat  pertama  sekaligus  tingkat akhir bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Adapun pemilihan anggota Lembaga  Kehakiman  Mahkamah  Agung dilakukan  dengan  cara  penunjukkan. Apabila setiap calon memenuhi pesyaratan yang  sesuai  dengan  UUD  dan  peraturan- peraturan  teknis,  maka  pemilihan  Hakim Agung  dilangsungkan  berdasarkan  usulan dari  Komisi  Yudisial  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  selanjutnya  ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi yang dipilih oleh tiga dari Mahkamah  Agung,  tiga  dari  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  tiga  dari  Presiden (Sihaloho, 2016).
Dan  yang  terakhir  adalah  Badaan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai kekuasaan  Eksaminatif  yaitu  Lembaga yang mempunyai fungsi memeriksa keuangan negara. Badan Pemeriksa
Keuangan  negara  ini  bersifat  bebas  dan mandiri (Setiawan, 2019) yang mana hasil dari pemeriksaan diserahkan kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan  Daerah  sesuai  dengan  fungsi dari  masing-masing  Lembaga  tersebut. Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  disahkan oleh Presiden.
Selain  itu  yakni  peranan  Partai Politik  sebagai  instrumen  politik  yang sangat  strategis  pada  sebuah  negara demokrasi.  Kelompok  ini  patut  menjadi subjek pertaruhan relevansi ideologi politik negara  yang  secara  makro  berkontribusi terhadap arah dan tujuan kehidupan bangsa (Geraldy, 2019). Begitu juga calon terpilih baik  itu  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif maupun eksaminatif tersebut adalah orang- orang  yang  sangat  mempengaruhi  sistem politk  Indonesia  dimasa  yang  akan  datang (Engkus,  Suparman,  Trisakti  &  Lestari, 2019).

## Tinjauan konsep Trias Politika menurut John Locke dan Montesquieu
John  Locke  dalam  Rahmatullah (2013)  menuliskan  bahwa  pembagian kekuasan  pada  sebuah  negara  terdiri  dari eksekutif,  legislatif  dan  federatif.  Di Indonesia pembagian kekuasaan terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan eksaminatif yang mana cukup berseberangan dengan konsep yang
ditawarkan John Locke. Beliau
mengemukakan  konsep  bahwa  Lembaga Peradilan seharusnya berada pada Lembaga Eksekutif  dikarenakan  Lembaga  Peradilan melaksanakan amanat dari Undang- Undang. Selain itu di Indonesia, pembagian kekuasaan  tidak  sepenuhnya  dilakukan pada Lembaga Federatif.
Lembaga  federatif  menurut  John Locke merupakan lembaga yang mengurusi hubungan  luar  negeri  terutama  membuat keputusan  untuk  melakukan  perdamaian ataupun peperangan, sedangkan di
Indonesia tugas ini berada dibawah fungsi lembaga eksekutif lebih tepatnya berada di tangan  Menteri  Luar  Negeri.  Sementara untuk  memutuskan  peperangan,  langsung berada  pada  wewenang  Presiden  dengan pertimbangn  dari  Dewan  Perwakilan Rakyat. Namun negara Indonesia menambahkan  satu  lagi  Lembaga  yang memiliki kekuasaan khusus yaitu Lembaga
Eksaminatif yang bertugas sebagai pemeriksa keuangan negara (Kumoro et al., 2019).
Selain John Locke, pandangan Trias Politika juga dikemukakan oleh Montesquieu. Pandangan beliau cenderung diikuti  oleh  negara  Indonesia  dimana Montesquieu  ini  membagi  kekuasaan menjadi tiga bagian penting yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Montesquieu mempercayai bahwa Lembaga Yudikatif atau Lembaga Peradilan  ini  tidak  seharusnya  disatukan bersama  Lembaga  Eksekutif  karena  akan menimbulkan  malapetaka  bagi  negara tersebut.  Apabila  dijalankan  oleh  orang yang  sama  maka  saat  itu  tidak  ada  lagi kebebasan sebab akan melahirkan hal yang menyedihkan  dimana  orang  berkuasa menjalankan keputusan publik disaat yang sama  juga  mengadili  kejahatan  serta permasalahan individu (Gusmansyah, 2019).
Penerapan  konsep  Montesquieu  di Indonesia  sudah  terlihat  dari  pemisahan yang dilakukan dengan membagi kekuasaan  peradilan  menjadi  lembaga tersendiri.  Namun  terdapat  modifikasi konsep bahwa lembaga eksekutif (Presiden)  dapat  mengusulkan  rancangan
Undang-Undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat yang mana hal ini tidak
dianjurkan  oleh  Montesquieu.  Selain  itu penambahan lembaga baru  yaitu  Lembaga Eksaminatif (BPK) merupakan pembagian kekuasaan baru pada konsep Trias Politika yang  dilaksanakan  pemerintah  Indonesia (Jasir, 2020).
Dengan demikian dapat dikemukakan  bahwa  Indonesia  cendrung mengikuti  konsep  Trias  Politika  yang dikemukakan oleh Montesquieu hanya saja penerapan konsep tersebut tidak dinyatakan secara  eksplisit.  Kalau  kita  perhatikan pemerintah  Indonesia  sudah  menerapkan pembagian kekuasaan bahkan sejak kemerdekaan  baik  pada  era  sistem pemerintahan  parlementer,  presidensial maupun demokrasi (Hidayat, 2020). Hanya saja bentuk penerapan di lapangan berbeda- beda pada beberapa era setelah kemerdekaan.  Pembagian  kekuasaan  tidak berada pada level yang sama karena masih tingginya kekuasaan yang dimiliki eksekutif dimasa itu (Roleh, 2018).
Pada  masa  sekarang  pembagian kekuasaan  sudah  merata  ditandai  dengan berjalannya masing-masing fungsi kekuasaan  baik  itu  Eksekutif  (Presiden), Legislatif (MPR, DPR dan DPD), Yudikatif (MA  dan  MK)  serta  Eksaminatif  (BPK) walau tidak bisa menerapkan secara absolut konsep  yang  ditawarkan  Montesquieu. Menurut  Hamid  (2016),  pemerintah  sudah
menerapkan  konsep  Trias  Politika  sesuai kebutuhan negara seperti dengan diadakannya  lembaga  eksaminatif  seperti BPK  dan  lembaga-lembaga  independen lainnya  seperti  KPK  meskipun  belum dicantumkan kedalam UUD.
Ada  hal  menarik  dari  konsep  yang di  implementasikan  di  Indonesia  yaitu Indonesia mempunyai Lembaga eksaminatif  yang  mana  Lembaga  ini termasuk Lembaga super power yang dapat mempengaruhi  sistem  politik  dan  keadaan politik  di  Indonesia,  dikarenakan  tugas  – tugas yang ada pada Lembaga eksaminatif ini  merupakan  tugas  dalam  mengawal keuangan  negara.  Apabila  dihubungan dengan  teori  john  lock  dan  Montesquieu Lembaga eksaminatif bisa menjadi jawaban dari  kekurangan  konsep  sistem  politik negara  yang  di  utarakan  oleh  kedua  ahli tersebut  karena  dengan  adanya  Lembaga eksaminatif memperkuat tingkat pengendalian  dan  pengawasan  terhadap sistem yang berjalan disuatu negara khusus nya di Indonesia.
Walau ajaran Trias Politika Montesquieu ini paling berpengaruh dalam penyusunan konstitusi dan didalam praktek ketatanegaraan di dunia bahkan di Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak mendapatkan penolakan  seperti  konsep  pemisahan
mutlak  yang  akan  membuat  suatu  badan kekuasaan  negara  menjadi  superpower karena  tidak  dapat  diawasi  oleh  badan negara lainnya sehingga dikuatirkan bertindak  melampaui  batas  kekuasaannya. Dan membuat kerjasama antar dua lembaga menjadi sulit karena 3 fungsi lembaga yang dikemukakan  Montesquieu  tidak  mampu mengikuti  pembentukan  hukum  modern (modern rechstaat) dimana badan kekuasaan  negara  tidak  diberikan  fungsi lebih  dari  satu  jenis  sehingga  ada kemungkinan tidak
dapat mengkoordinasikan beberapa fungsi lainnya (Marlina, 2018).

## KESIMPULAN
Sistem  pemerintahan  adalah  sistem yang menjelaskan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang  kekuasaan  legislatif  dan  dalam menjalankan  fungsi  ketatanegaraannya, berdasarkan konsep yang di tawarkan oleh kedua  ahli  john  lock  dan  Montesquieu diperlukan  Pengawasan  ini  ditujukan kepada  pemegang  kekuasaan  eksekutif karena eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, baik penyelenggaraan  pemerintahan  bersumber langsung  dari  atau  merupakan  amanat undang-undang  maupun  penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan
kebijakan. dibuat oleh eksekutif itu sendiri. Lembaga Pengawas itu di Indonesia disebut dewan  perwakilan  rakyat  (Lesgislatif  dan Lembaga Eksaminatif )
Indonesia merupakan negara kesatuan  dengan  bentuk  Republik  yang mana kedaulatannya ada ditangan masyarakat  yang  berpedoman  pada  UUD. Melalui  UUD  ini  pemerintah  Indonesia sudah membagi beberapa kekuasaan dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan Indonesia  yaitu  menjadi  4  lembaga kekuasaan  Eksekutif  (Presiden),  Legislatif (MPR, DPR dan DPD), Yudikatif (MA dan MK) serta Eksaminatif (BPK). Pembagian ini  setidaknya  didapati  dari  beberapa konsep-konsep pembagian kekuasaan Trias Politika yang dikemukakan para ahli yaitu John  Locke  dan  Montesquieu.  Walaupun tidak seratus persen mengikuti konsep yang dikemukakan ahli tersebut, negara Indonesia  telah  membuat  suatu  sistem check and balance yang baik dalam proses ketatanegaraan  dengan  membagi  beberapa kekuasaan pada orang-orang yang berbeda sejalan  dengan  konsep  Montesquieu  dan menghindari malapetaka apabila kekuasaan tersebut  hanya  dikerjakan  oleh  satu lembaga atau satu orang.

## REFERENSI
Akbar, M. F., Putubasai, E., & Asmaria, A. (2019).  Peran  Komunikasi  Dalam Pembangunan Masyarakat. Komunika , 2 (2), 111–127. Alam,  A.  S.,  Rafiudin,  R.,  &  Sonjaya,  A. (2020).  Comparison  of  Nurcholis Madjid  and  A.  Hasyim  Muzadi’s Thoughts  on  Renewal  in  Indonesia. International  Journal  Of  Islamic Khazanah , 10 (1), 1–10.
Andiraharja,  D.  G.  (2020).  Politik  Hukum pada  Penanganan  Tindak  Pidana Pemilu. Khazanah  Hukum , 2 (1),  24– 31.
Anggraini,  Y.,  Yasir,  A.,  &  Ridlwan,  Z.
(2015).  Perbandingan  Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan
Sesudah Amandemen
Undang-
Undang  Dasar  1945. Fiat  Justisia ,
9 (1).
Anwar, A. (2019). Law Of Substance And Consistency  Of  Regional  Regulation Number  3  Of  2006  Concerning Community  Development  Activities In  Karimah. International  Journal  of Islamic Khazanah , 9 (1), 9–22.
Engkus,  E.,  Suparman,  N.,  Trisakti,  F.,  & Lestari,  F.  (2019).  Policy  Implication of Single Candidates in Regional Head Election  on  Voter  Participation  in Tasikmalaya District. Politicon: Jurnal Ilmu Politik , 1 (1), 1–23.
Geraldy,  G.  (2019).  Ideologi  dan  Partai Politik:  Menakar  Ideologi  Politik Marhaenisme  di  PDIP,  Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme  di  PKS. Politicon: Jurnal Ilmu Politik , 1 (2), 134–157. Ghani,  A.  M.  A.  (2019).  Metode  Diskusi Lembaga  Kajian  dan  Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama. Khazanah Sosial , 1 (1), 1–14.
Gusmansyah,  W.  (2017).  Trias  Politica Dalam  Perspektif  Fikih  Siyasah. Al- Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  Dan Politik Islam , 2 (2), 123–134.
Gusmansyah,  W.  (2019).  Trias  Politica dalam  Perspektif  Fikih  Siyasah. Al Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  Dan Politik Islam , 2 (2).
HAMID, T. (2016). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen  Yang  Kewenangannya
Tidak  Bersumber  Dari  Undang- Undang  Dasar  Nri  Tahun  1945 . Universitas Islam Indonesia.
Herizal,  H.,  Mukhrijal,  M.,  &  Wance,  M.
(2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan  Publik  Dalam  Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi  Publik. Journal  of
Governance and Social Policy , 1 (1).
Herliana,  E.  T.  (2013).  Penerapan  Konsep
Trias  Politica  Pada  Morfologi  Dan Tipologi Kota Washington, D. C. Dan Canberra. Jurnal Arsitektur Komposisi , 10 (4). Hidayat,  A.  (2020).  Manfaat  Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat. Politicon:  Jurnal  Ilmu Politik , 2 (1), 61–74.
Jasir, A. (2020). Dewan Perwakilan Daerah Kewenangan  Mengusulkan  Tanpa Legislasi. Khazanah Hukum , 2 (1), 1– 9.
kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan.
(2015). Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
Kemdikbud.Go.Id. https://www.kemdikbud.go.id/main/te ntang-kemdikbud/sejarah-kemdikbud
Kumoro,  G.  B.,  Hardjanto,  U.  S.,  &
Ispriyarso,  B.  (2019).  Pelaksanaan Tugas  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia Dalam Memeriksa Pengelolaan  Dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara  Menurut  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Diponegoro  Law  Journal , 8 (1),  343– 359.
Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  Di  Indonesia. Jurnal
Daulat Hukum , 1 (1), 171–178.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107
415324.004
Mathebula,  N.  E.,  &  Munzhedzi,  P.  H.
(2017).  Trias  Politica  for  Ethical Leadership  and  Good  Governance:
Praxis of Checks and Balances in the South African Context. Bangladesh E- Journal of Sociology , 14 (2), 7–17.
Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Penanganan  Pelanggaran  Adminitrasi Pemilu/Pemilihan. Khazanah  Hukum , 2 (1), 41–50.
Permana,  R.  S.  M.,  &  Mahameruaji,  J.  N. (2020). Perbandingan Konsep-konsep Triumvirate  Sunda  dengan  Trias Politica dalam Perspektif Komunikasi Politik Comparison. NYIMAK:Journal of Communication , 4 (1).
http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyim ak
Raco,  J.  (2018). Metode  penelitian kualitatif:  jenis,  karakteristik  dan keunggulannya . Rahardjo,  M.  (2010). Triangulasi  dalam penelitian kualitatif .
Rahmatullah,  I.  (2013).  Rejuvinasi  Sistem Checks  and  Balances  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  di  Indonesia. Jurnal Cita Hukum , 1 (2), 96164. Roleh,  A.  F.  (2018).  Kedudukan  Komisi
Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Lex
Privatum , 5 (10).
Ruhullah,  M.  E.,  &  Qodir,  Z.  (2020). Political Ethics by Sheikh Hasina And
Khaleda Zia’s Government from 2009
to  Present:  A  Research  on  Literature Review. Khazanah Sosial , 2 (3), 167–
178.
Setiawan,  H.  (2019).  Communication
Strategy Of Islamic Extension In The Indonesian-Malaysia  Border  Region.
International  Journal  of  Islamic
Khazanah , 9 (2), 80–84. Sihaloho, M. (2016). Seleksi pengangkatan
hakim dalam sistem peradilan
indonesia:  kajian  putusan  mahkamah
konstitusi  Nomor  43/puu-xii/2015. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 33 (2), 204–218. Suparto. (2019). Teori pemisahan kekuasaan  dan  konstitusi  menurut negara barat dan islam. Hukum Islam , XIX (1), 134–149.
Supriyanto,  H.  (2018).  Pemisahan  Fungsi Kekuasaan  Eksekutif  dan  Yudikatif.
Jurnal  Legislasi  Indonesia , 1 (1),  1– 21.
Syamsuddin,  M.  (2018).  Tinjauan  Politik Islam  Terhadap  Teori  Trias  Politica. Al  Qisthâs;  Jurnal  Hukum  Dan Politik , 9 (1), 43–61.
Yani,  A.  (2018).  Sistem  Pemerintahan Indonesia:  Pendekatan  Teori  dan
Praktek  Konstitusi  Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Legislasi Indonesia , 15 (2), 55–68. Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani,
T.  (2017).  Penerapan  Konsep  Trias Politica  Dalam  Sistem  Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif  Atas  Undang–Undang Dasar  Tahun  1945  Sebelum  Dan Sesudah Amandemen. Jurnal Dinamika  Sosial  Budaya , 18 (2),  328. https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.5 80