## ANALISIS TAX EFFORT DAERAH DI INDONESIA
Ade Nurul Aida 1* , Dini Hariyanti 2 , Sumiyarti 3
123 Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia *Coressponding Author Email: dhena_adhe@yahoo.com
ABSTRACT Purpose : This study was conducted to analyze the effect of central government transfers  on  regional  taxation  efforts  covering  districts/cities  in Indonesia in the 2015-2019 range after the enactment of Law Number 28  of  2009  concerning  Regional  Taxes  and  Regional  Levie/  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Design/Methodology /Approach : This study uses a quantitative analysis approach, with an econometric model of panel data  regression (unbalanced panel. The data used is in a span of 5 years, starting from 2015 to 2019 in regencies/cities in
Indonesia  except  for  cities  in  DKI  Jakarta  Province.  The  dependent variable  used  is  Tax  Effort  is  used,  while  the  variables  used  in  this study include General Allocation Fund/ Dana Alokasi Umum (DAU), Special  Allocation  Fund/  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Revenue Sharing  Fund/  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Population,  Poor Population, and Administrative Status. Findings : Based  on  the  results  of  panel  data  processing  using  regression analysis  techniques,  it  shows  that  the  central  government  transfer funds  allocated  to  the  regions  through  the  General  Allocation  Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) have a negative effect on tax effort, while the Revenue Sharing Fund (DBH) has a negative effect  on  tax  effort.  positive  on  regional  tax  effort.  In  addition,  the results  of  the  study  also  showed  that  the  population  had  a  negative effect  on  the  tax  effort,  the  number  of  poor  people  had  a  positive effect  on  the  tax  effort  and  administrative  status  which  indicated whether the area was included in the status of a city or district area did  not  affect  the  regional  tax  effort.  With  the  research  results obtained,  it  can  provide  an  overview  of  the  behavior  of  local governments in responding to the mechanism of fiscal
decentralization,  especially  with  the  many  types  and  amounts  of transfer funds to the regions, coupled with the transfer of authority to manage Rural and Urban Land and Building Taxes/ Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  and  Land  Rights Acquisition Fees and Buildings/ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB)  become  part  of  the  district/city  local government. Keywords : Tax effort, DAU, DAK, DBH, Population, Poor Population, and Administrative Status JEL Classification :  H50, H71, I32
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022 : 167 - 186 ISSN : 2442-9686 (online) DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v30i2.13818 ISSN : 0853-3970 (print) Submission date: 8 June 2022 Accepted date: 4 February 2023

## PENDAHULUAN
Titik  awal  transformasi  sistem  kekuasaan  pemerintahan  Indonesia  dari  sebelumnya sentralisasi  menjadi  desentralisasi,  serta  penerapan  otonomi  daerah  diisyarati  melalui terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda),  serta  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (UU  Perimbangan  Keuangan).  Regulasi  tersebut juga  telah  mengalami  beberapa  perubahan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .
Pada era desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan serta keleluasaan untuk dapat  mengelola  sumber  daya  daerahnya  tersebut.  Selain  itu,  pemerintah  pusat  juga mendistribusikan  dana  yang  ditujukan  untuk  menstimulus  fiskal  bagi  daerah  guna meningkatkan  pembangunan  di  daerah  tersebut.    Terlepas  dari  sistem  pemerintahannya, pada  umumnya  hampir  disemua  negara  melakukan  transfer  antar  pemerintah,  dan menurut    Nemec  dan  Wright  (1997),    hal  ini  menjadi  identitas    dominan  dari  hubungan keuangan  antara  keduanya  baik  pusat  dan  daerah.  Menurut  Oates  (1999),  transfer  yang dilakukan  bertujuan  untuk  pemerataan  fiskal  antar  daerah,  perbaikan  atas  fiskal  yang kurang  efektif,  meminimalisir  dampak  fiskal  yang  timbul  antar  daerah,  maupun pembetulan  sistem  perpajakan.    Namun,  kebanyakan  di  negara  sedang  berkembang, alokasi transfer kurang  memerhatikan kemampuan pengumpulan pajak daerah setempat, tetapi  lebih  memerhatikan dalam  segi  pengeluaran  atau  belanja daerah  (Naganathan  dan Sivagnanam, 1999). Hal ini menyebakan timbulnya ketergantungan dan menuntut alokasi yang  semakin  besar  tiap  tahunnya  oleh  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat (Shah, 1994), yang seharusnya daerah mampu mengoptimalkan basis pajak lokal (Oates, 1999).
Di  lain  sisi,  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  diharapkan  mampu mewujudkan kemandirian daerah, Karena pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam  mengolah  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah .  Namun,  pada  era  etonomi  dan desentralisasi, kondisi yang timpang antara transfer dan penerimaan asli daerah (PAD) ini masih  kerap  terjadi.  Berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  (DJPK),  bahwa sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal rata-rata kontribusi pendapatan daerah tahun 1999- 2020,  yakni  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  sebesar  19,86  persen (utamanya  bersumber  dari  pajak  daerah),  dana  perimbangan  sebesar  66,77  persen,  serta pendapatan lain-lain sebesar 13,36 persen (gambar 1). Pada tahun 2020, total kontribusi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)    baik  provinsi,  kabupaten,  maupun  kota  terhadap pendapatan daerah hanya sekitar 23,67 persen. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah  terkecil  dimiliki  oleh  kota  dengan  rata-rata  sebesar  3,44  persen.  Sumber  atau kontribusi PAD terbesar daerah yakni bersumber dari pajak daerah sebesar 67,85 persen. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kemandirian daerah selama 22 tahun terakhir masih tergolong rendah. Meskipun terdapat kenaikan penerimaan daerah yang utamanya berasal dari PAD, namun cukup tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat yang tercermin dengan  lebih  dari  separuh  pendapatan  daerah  berasal  dari  transfer  pusat  melalui  dana
perimbangan, yakni berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
Sumber: DJPK, 2021 (data diolah )

## Gambar 1 Komposisi Pendapatan Daerah (Persen)
Alokasi  dana  perimbangan  kepada  daerah  tiap  tahunnya  mengalami  tren  peningkatan. Tercatat berdasarkan data DJPK, di tahun 2011 pemerintah pusat telah menggelontorkan dana  perimbangan  sejumlah  Rp343,01  triliun,  meningkat  menjadi  sebesar  Rp646,37 triliun  pada  tahun  2020  atau  setara  dengan  88,44  persen  selama  10  tahun  terakhir. Kemudian  berdasarkan  proporsi  pendapatan  daerah  terhadap  belanja  daerah  selama  10 tahun  terakhir,  menunjukkan  bahwa  PAD  yang  kontribusi  utamanya  berasal  dari penerimaan  pajak  dan  retribusi  darah,  secara  rata-rata  hanya  dapat  membiayai  belanja pemerintah  daerah  yakni  sebesar  23,50  persen.  Sisanya  sebagian  besar  masih  dibiayai oleh dana perimbangan yakni mencapai 60,63 persen.
Meskipun pajak daerah merupakan kontributor terbesar penyumbang PAD terutama pada tingkat  Provinsi  dan  Kota  (Gambar  2),  namun  peran  pajak  daerah  saat  ini  bagi pembangunan  daerah  masih  relatif  kecil,  mengingat  fiskal  pemerintah  daerah  masih bergantung  dari  dana  perimbangan  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Apabila dilihat  lebih  lanjut,  potensi  pajak  daerah  masih  dapat  dioptimalkan.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari angka tax ratio rata-rata daerah masih relatif lebih kecil, yakni hanya sebesar 1,18  persen  pada  tahun  2018,  jika  dibandingkan  dengan  kondisi  skala  perekonomian daerah  (PDRB)  yang  sebesar  5,43  persen  pada  tahun  yang  sama.  Komposisi  Sumber (PAD)  baik  tingkat  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  Tahun  2009-2020  ditampilkan sebagaimana pada gambar 1.3 berikut.
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022___________________________________________
Sumber: DJPK, 2021 (data diolah)
Gambar 2 Komposisi Sumber (PAD) Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2009-2020 (Persen)
Selain  karena  keterbatasan  instrumen  yang  diberikan  kepada  daerah  dalam  mengelola pendapatannya,  mengingat  pajak  yang  dipungut  daerah  bersifat close  list sebagaimana ditetapkan  dalam  UU  PDRD.  Hal  ini  juga  menimbulkan  pertanyaan,  apakah  terdapat hubungan  antara  transfer  dana  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  pusat  dengan  adanya upaya  mengoptimalan  pendapatan  asli  daerah,  sebagaimana  dicerminkan  melalui indikator upaya pajak ( tax effort ).  Desentralisasi fiskal saat ini telah berlangsung selama 22 tahun. Untuk itu menjadi momen yang tepat dalam mengevaluasi apakah desentralisasi fiskal  dengan  transfer  pusat  melalui  dana  perimbangan  ini  mampu  menstimulus peningkatan  kapasitas  daerah,  khususnya  dalam  hal  mengoptimalkan  PAD.  Dengan menganalisis bagaimana pengaruh transfer pusat melalui dana perimbangan terhadap tax effort . Diharapkan dapat menjadi input untuk pemerintah dalam meramu suatu kebijakan mekanisme  transfer  daerah,  sehingga  kedepan  mampu  mendorong  penguatan  pajak daerah sesuai tujuan desentralisasi fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Subhan  (2017)  atas  studi  kasus  yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten di Madura, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak merespon alokasi transfer kepada daerah oleh pusat dalam meningkatkan tax effort daerah.  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  data  empiris  DAU,  DBH,  maupun  DAK  tidak memiliki  pengaruh  terhadap tax  effort di  daerah  tersebut.    Berbeda  dengan  hasil  studi yang  dilakukan  oleh  Kuncoro  (2004)  pada  periode  rentang  waktu  tahun  1988-2002, bahwa  penggalian  PAD  semakin  tinggi  sejalan  dengan  peningkatan  transfer  yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  pemerintah  darah merespon  dan  menyadari  pentingnya  transfer  oleh  pemerintah  pusat.  Bagi  pemerintah pusat sendiri, dengan pelaksanaan transfer diharapkan menjadi stimulus bagi pemerintah daerah  dalam  mengeksplorasi  sumber  pendapatan  daerah  sesuai  kewenangannya,  yang salah satunya terkait dengan upaya penggalian penerimaan pajak. Kemudian berdasarkan hasil data empirik yang telah dilakukan oleh Nikijuluw (2012) dalam rentang tahun 2005-
2008  juga  menyatakan  bahwa,  secara  signifikan  dana  transfer  yang  berumber  dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan juga mendorong tax effort di daerah.
Untuk  itu  penelitian  ini  hendak  menganalisis  bagaimana  pengaruh  dana  transfer pemerintah  pusat,  khususnya  melalui  dana  perimbangan  terhadap tax  effort kabupaten/kota  di  Indonesia  dalam  rentang  waktu  2015-2019.  Mengingat  upaya  basis pajak  yang  digunakan  berbeda,  hal  ini  tentunya  akan  mempengaruhi  indeks tax  effort yang  menjadi  variabel  penelitian.  Disamping  itu  penelitian  ini  juga  melengkapi  studi sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Priyarsono,  D.S,  dkk  (2010)  dan  Nikijuluw  (2012), yakni belum menganalisis indeks tax effort atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB  P2)  dan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  (BPHTB). Indeks  tersebut  menjadi  keterbaruan  ( gap )  dari  penelitian  sebelumnya.  Karena  sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pemerintah pusat melepas hak penarikan PBB P2 maupun BPHTB menjadi  hak  daerah  (pajak  daerah),  sehingga  adanya  penambahan  jenis  pungutan  pajak oleh  daerah  yang  juga  merupakan  tonggak  penting  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia (OECD,  IMF).  Mengacu  pada  Pasal  182  UU  PDRD,  pelimpahan  kewenangan pengelolaan  PBB-P2  kepada  pemerintah  daerah  dilaksanakan  paling  lambat  pada  1 Januari 2014. Sementara pelaksanaan BPHTB dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak  berlakunya  Undang-Undang  tersebut.  Selain  itu  PBB  P2  maupun  BPHTB mendominasi  penerimaan  pajak  terutama  di  kota-kota  besar,  dan  juga  merupakan komponen  pajak  terbesar  diantara  penerimaan  pajak  lainnya.  Berdasarkan  data  DJPK (2021), kontribusi PBB P2 tahun 2019 mencapai Rp23,0 triliun, atau setara dengan 25,8 persen  dan  BPHTB  berkontribusi  sebesar  Rp21,9  triliun  atau  24,6  persen  dari  total penerimaan pajak daerah .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif, dengan model ekonometrika regresi  data  panel  ( unbalanced  panel ),  dan  proses  pengolahan  melalui  program Eviews 10.  Penelitian  ini  berfokus  pada  analisis  mengenai  pengaruh  transfer  pemerintah  pusat terhadap tax  effort daerah  dengan  cakupan  kabupaten/kota  di  Indonesia  kecuali  kota  di Provinsi DKI Jakarta, pada rentang tahun 2015-2019 pasca berlakunya UU PDRD. Tidak dicantumkannya Provinsi Kabupaten Kota di Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan lingkup data  transfer  pemrintah  pusat  hanya  pada  lingkup  Provinsi  dan  tidak  sampai kabupaten/kota.  Kemudian  sumber  data  yang  diperoleh  berasal  dari  Kementerian Keuangan  yakni  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK),  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun Badan Pusat Statistik (BPS).
Penelitian  ini terdiri  dari  beberapa tahapan. Tahapan awal  untuk  mendapatkan  koefisien regresi  yakni,  melakukan  analisis  regresi  dari  persamaan  estimasi  ekspektasi  kapasitas pajak.  Setelah  koefisien  dari  proses  tersebut  didapatkan,  kemudian  dilakukan  estimasi nilai ekspektasi kapasitas pajak daerah. Hasil dari tahapan tersebut kemudian digunakan dalam  mengkalkulasi  indeks tax  effort .  Terakhir  regresi  indeks  upaya  pajak  terhadap variabel bebas yang digunakan dalam penelitian, dimana nilai indeks yang diperoleh pada tahapan sebelumnya menjadi variabel terikat pada tahapan dan model berikutnya.
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022___________________________________________
Sampel  pajak  yang  digunakan  dalam  penelitian  yakni,  didasarkan  atas  kontribusi  pajak kabupaten  kota  secara  rata-rata  sejak  tahun  2015-2019  yang  didominasi  oleh  PBB, BPHTB,  pajak  penerangan  jalalan,  pajak  hotel  serta  pajak  restoran.  Untuk  itu,  model estimasi kapasitas pajak yang dibuat juga mencakup atas variabel basis pajak tersebut.
Sumber: DJPK, 2021 (data diolah)

## Gambar 3
Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2015-2019
Selain  itu,  variabel  jumlah  penduduk  maupun  penduduk  miskin  sebagai  variabel  bebas menjadi  salah  satu  pertimbangan  dalam  mengukur  kemampuan  wajib  pajak. Kemungkinan  banyaknya  jumlah  penduduk,  serta  penduduk  yang  tidak  miskin,  maka berpotensi  terhadap  meningkatnya  kemampuan  masyarakat  untuk  memenuhi  kewajiban pajaknya.  Selain  itu  variabel  status  kabupaten/kota  yang  bersangkutan  juga  digunakan untuk mempertimbangkan kemampuan SDM pajak.
Bentuk  persamaan  indeks  upaya  pemungutan  pajak  ( tax  effort )  didasarkan  atas  tinjauan literatur adalah sebagai berikut:
Tax effort =
Terdapat dua alternatif yang dapat digunakan dalam mengestimasi kapasitas pajak, antara lain:  Pertama,  melalui  metode  regresi.  Kedua,  melalui  kalkulasi  kapasitas  pajak  daerah secara  langsung  (proyeksi  besarnya  basis  pajak  dan  menggunakan  tarif  pajak  efektif) (Panggabean et al 1999),.
Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  pendekatan  regresi  dalam mengkalkulasi indeks, yang merupakan metode yang familiar digunakan dalam kalkulasi indeks  upaya  pemungutan  pajak  seperti  Leuthold  (1991),  Stotsky  dan  Wolde  Mariam (1997), Piancastelli (2001), Eltony (2002), dan Gupta (2007).
Berdasarkan penentuan sampel pajak yang digunakan dalam penelitian yakni didasarkan atas  kontribusi  pajak  kabupaten  kota  secara  rata-rata  sejak  tahun  2015-2019  yang  di dominasi  oleh  PBB,  BPHTB,  pajak  penerangan  jalalan,  pajak  hotel  dan  pajak  restoran, serta merepresentasikan pajak dalam bentuk share atau proporsi terhadap PDRB (Eltony, 2002).  Maka  persamaan  estimasi  kapasitas  pajak  yang  digunakan  dalam  mengestimasi kapasitas penerimaan pajak daerah adalah:
RPPDit = α+ β1RAM it + β2RPL it + β3RRE it + β4RK it + e it (1)
Dimana:
RPPD   =  Rasio  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kabupaten/Kota  i  terhadap  PDRB,  pada tahun t
RAM =  Rasio  Sektor  Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan  Minum  Kabupaten/Kota  i terhadap PDRB, pada tahun t
RPL =  Rasio  Sektor  Pengadaan  Listrik  dan  Gas  Kabupaten/Kota  i  terhadap  PDRB, pada tahun t
RRE = Rasio Sektor Real Estate Kabupaten/Kota i terhadap PDRB, pada tahun t
RK = Rasio Sektor Konstruksi Kabupaten/Kota i terhadap PDRB, pada tahun t
Setelah didapatkan hasil estimasi yang dihitung melalui koefisien masing-masing variabel (Kartika, 2015; Kristiaji, dkk., 2021), maka berikutnya dapat melakukan perhitungan atau kalkulasi  indeks tax  effort sebagaimana  perhitungan  atau  rumus  yang  telah  dijelaskan dimuka.
Dari  indeks  upaya  pemungutan  pajak  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  kalkulasi  pada tahapan sebelumnya, kemudian nilai indeks yang diperoleh menjadi variabel terikat pada tahapan  dan  model  berikutnya.  Model  dalam  persamaan  ini  digunakan  untuk menganalisis dampak transfer terhadap upaya pemungutan pajak ialah:
LTEit = α + β 1 LDAU it + β 2 LDAK it + β 3L DBH it + β 4 LPenduduk it + β 5 LPmiskin it + DStatus + e it (2)
Dimana:
LTE = Tax effort (nilai yang diperoleh dari hasil persamaan 1) LDAU = DAU Kabupaten/Kota i, pada tahun t LDAK = DAK Kabupaten/Kota i, pada tahun t LDBH = DAK Kabupaten/Kota i, pada tahun t LPenduduk = Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota i, pada tahun t LPmiskin = Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota I, pada tahun t DStatus = Status Administrasi Kabupaten/Kota

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  memiliki jumlah  observasi  yang  berbeda  pada tiap  variabelnya. Dari hasil pengujian statistik deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel-variabel Penelitian (Model Dampak Transfer terhadap Tax effort) Variabel Jumlah Observasi Nilai Rata-rata Deviasi Standar Nilai Maksimum Nilai Minimum Variabel Dependen Tax effort (LTE) 2427 -1,076535 0,47352 1,437742 -3,447129 Variabel Independen DAU (LDAU) 2536 2,793627 0,172955 3,335145 1,899054 DAK (LDAK) 2530 2,213564 0,286617 2,871868 -0,266859 DBH (LDBH) 2533 1,6745 0,499983 3,597667 -0,667831 Variabel Kontrol Jumlah Penduduk (Lpenduduk) 2540 5,425379 0,588394 6,77564 0,950997 Jumlah Penduduk Miskin (Lpmiskin) 2537 1,033287 0,260406 1,660296 0,222716 Status Adm (Dstatus) 2540

## Sumber: Data diolah (2021)
Pada  tabel  4,  menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata tax  effort (LTE)  kabupaten/kota  di Indonesia  pada  tahun  yang  diamati  adalah  sebesar  -1,076535,  dengan  standar  deviasi sebesar  0,47352.  Nilai  maksimun tax  effort (LTE)  yaitu  sebesar  1,437742  dan  nilai minimum sebesar -3,447129.
Transfer daerah melalui DAU (LDAU), memiliki nilai rata-rata sebesar 2,793627, dengan standar  deviasi  yakni  sebesar  0,172955.  Nilai  maksimum  pada  varaibel  tersebut  yakni sebesar  3,335145,  dan  nilai  minimumnya  sebesar  1,899054.  Sementara  nilai  rata-rata pada variabel DAK(LDAK) yakni sebesar 2,213564 dengan standar deviasi pada variabel tersebut  sebesar    0,286617.  Nilai  maksimum  dan  minimum  variabel  DAU  (LDAU) masing-masing sebesar 2,871868 dan  -0,266859. Kemudian pada variabel DBH(LDBH) nilai  rata-rata  yang  diperoleh  yakni  sebesar  1,67450,  dengan  standar  deviasi  sebesar 0,499983. Nilai maksimum dan minimum variabel DBH (LDBH) masing-masing sebesar 3,597667 dan -0,667831.
Jumlah penduduk (Lpenduduk) pada tiap kabupaten/kota dapat berbeda-beda pada setiap periodenya.  Jumlah  penduduk  (Lpenduduk)  kabupaten/kota  selama  periode  penelitian memiliki nilai rata-rata 5,425379, dengan standar deviasi yang sebesar 0,588394. Jumlah penduduk  tertinggi  yakni  sebesar  6,77564  dan  yang  terendah  sebesar  0,950997. Sementara  untuk  jumlah  penduduk  miskin  (Lpmiskin),  nilai  rata-rata  yang  diperoleh yakni  sebesar  1,033287,  dengan  standar  deviasi  sebesar  0,260406.  Jumlah  penduduk miskin tertinggi yakni sebesar 1,660296, dan terendah sebesar  0,222716

## Analisis Tax effort Daerah
Dalam menggolongkan tax effort , mengacu pada kriteria yang digunakan oleh Piancastelli (2001).  Tait,  Gratz  and  Eichengreen  (1979),  serta  Chelliah,  Baas  and  Kelly  (1975), dimana Nilai tax effort lebih besar dari 1 (satu), menandakan bahwa daerah memiliki tax effort yang  tinggi,  sementara  daerah  yang  memiliki  nilai tax  effort kurang  1  (satu) menandakan tax effort pada daerah tersebut rendah.
Sumber: Data diolah (2021)
Gambar 4
Perkembangan Tax effort Kabupaten/Kota di Indonesia
Sebagaimana  pada  gambar  4  terlihat  bahwa  sepanjang  tahun  2015  hingga  2019,  dalam skala  nasional tax  effort di  Indonesia  mengalami  tren  penurunan  dari  sebesar  0,27  pada tahun 2015 menjadi 0,06 pada tahun 2019. Potensi penurunan tersebut dapat disebabkan oleh  tren  jumlah  penduduk  yang  terus  meningkat,  disamping  besarnya  alokasi  dana perimbangan  yang  juga  semakin  besar.  Sementara  jika  dilihat  lebih  lanjut  berdasarkan tingkat  provinsi,  bahwa  secara  rata-rata  sejak  tahun  2015-2019,  kabupaten/kota  yang berada  pada  Provinsi  NTB  memiliki tax  effort tertinggi  diantara  kabupaten/kota  pada Provinsi lainnya yakni mencapai 0,61 (Gambar 5)
0.27
0.14 0.15 0.14
0.06 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: Data diolah (2021)

## Gambar 5
Tax effort Kabupaten/Kota Sepanjang Tahun 2015-2019 Berdasarkan Tingkat Provinsi
Menurut  Piancastelli  (2001),  tingginya tax  effort suatu  daerah  dapat  diartikan  bahwa daerah  tersebut  mampu  mengumpulkan  penerimaan  pajak  melebihi  target  yang  akan dicapai,  dan  hal  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti  faktor  ekonomi, sosial maupun lembaga.
Berdasarkan  hasil  Uji  yang  dilakukan  terhadap  model,  pada  model  pertama  diperoleh model  terbaik  adalah fixed  effect model.  Sementara  untuk  model  dampak  transfer terhadap tax  effort ,  dari  hasil  Uji  Chow  menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  <  0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan uji tersebut dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah fixed  effect model.  Setelah  diketahui  bahwa  pada  uji  Chow  test  H0  ditolak,  maka dilanjutkan dengan Uji Hausman. Pada Uji Hausman, diperoleh hasil bahwa probabilitas <  0,05,  maka  H0  ditolak.  Dan  dapat  disimpulkan  bahwa fixed  effect model  tepat digunakan.  Dari  Kedua  hasil  pengujian  dimuka,  menunjukkan  bahwa  metode  estimasi terbaik  dalam  menentukan  model  regresi  yakni Fixed  effect (FE)  atau Least  Squares Dummy Variables (LSDV).
Setelah  dilakukan  uji  spesifikasi  model,  maka  selanjutnya  dapat  dilakukan  pengujian hipotesis.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  pada  model  kapasitas  pajak  dan  melalui beberapa proses tahapan di muka, maka diperoleh data sebagaimana tercantum berikut.
0.07 0.12 0.07 0.05 0.08 0.08 0.06 0.05 0.39 0.22 0.21 0.46 0.31 0.15 0.61 0.13 0.15 0.15 0.16 0.09 0.05 0.47 0.06 0.09 0.05 0.16 0.04 0.16 0.10 0.08 0.07 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 Aceh Sumatera Barat Jambi Bengkulu Kepulauan Bangka Belitung Jawa Barat Jawa Timur NTB Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Utara Papua
Tabel 2

## Estimasi Kapasitas Pajak
Variabel Koefisien t-Statistik Prob. C 0,010962 12,77062 0,0000 RPL 1,271037 1,271037 0,0000 RK -0,03582 -3,75774 0,0002 RAM -0,88061 -14,7335 0,0000 RRE 0,533459 10,10793 0,0000 R2 0,838006 Adjusted R2 0,796956 Fstatistik 20,41455 Prob F-Stat 0,0000 Jumlah Observasi 2489

## Sumber: Data diolah (2021)
Berdasarkan  tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  Sektor  Pengadaan  Listrik  dan  Gas  (RPL), serta  Sektor  Real  Estate  (RRE)  berpengaruh  positif  terhadap  variabel  dependen penerimaan  pajak  daerah  (RPPD)  yang  ditunjukkan  dengan  nilai  Prob.  sebesar  0,000. Pengaruh  positif  tersebut  mengartikan  bahwa,  semakin  besar  kontribusi  sektor-sektor tersebut  akan  memberikan  manfaat  dan  berdampak  pada  peningkatan  kapasitas penerimaan  pajak  daerah.  Sementara  sektor  Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan  Minum (RAM),  dan  Sektor  Konstruksi  (RK)  berpengaruh  negatif  terhadap  variabel  dependen penerimaan pajak daerah (RPPD).
Setelah  didapatkan  hasil  estimasi  yang  dihitung  melalui  koefisien  masing-masing variabel, maka berikutnya dapat melakukan perhitungan atau kalkulasi indeks tax effort sebagaimana  perhitungan  atau  rumus  yang  telah  dijelaskan  dimuka.  Dari  indeks  upaya pemungutan  pajak  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  kalkulasi  pada  tahapan  sebelumnya, kemudian indeks tersebut menjadi variabel bebas dalam persamaan kedua. Model dalam persamaan ini untuk menganalisis pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap tax effort .
Melalui beberapa tahap uji coba yang dilakukan, yakni: pertama dengan menggabungkan dana  perimbangan  (DAU,  DAK,  DBH),  maka  diperoleh  hasil  seperti  sebagaimana  pada tabel berikut:
Tabel 3 Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tax effort Variabel Koefisien t-Statistik Prob. C 0,586008 0,822319 0,4110 Ldaper -0,876372 -10,00878 0,0000 Lpenduduk -0,293874 -2,548327 0,0109 LPmiskin 2,417483 16,83698 0,0000 Dstatus 0,101107 0,512662 0,6082
Variabel Koefisien t-Statistik Prob. R2 0,889787 Adjusted R2 0,861634 Fstatistik 31,60557 Prob F-Stat 0,0000 Jumlah Observasi 2424 Kab/Kota 490 Sumber: Data diolah (2021)
Berdasarkan  tabel  diatas,  diperoleh  hasil  bahwa  dana  perimbangan  memiliki  pengaruh negatif  terhadap tax effort ,  hal  tersebut terlihat  dari  besarnya  nilai  Prob.  Sebesar  0,0000 atau α ≤ 0,05. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar dana perimbangan yang dialokasikan kepda daerah menyebabkan semakin rendah tax effort yang dilakukan oleh  daerah.  Dari  hasil  tersebut  juga  diperoleh  informasi  bahwa  jumlah  penduduk signifikan berpengaruh negatif terhadap tax effort dengan nilai prob 0,0109 atau α ≤ 0,05. Kemudian  untuk  jumlah  penduduk  miskin  signifikan  berpengaruh  positif  dengan  nilai prob sebesar 0,0000. Sementara untuk status administrasi tidak berpengaruh terhadap tax effort yang ditunjuukan dengan nilai prob sebesar 0,6082 atau atau α ≥ 0,05.
F-statistik sebesar 31,60557 dengan nilai Prob (F-statistic) 0,000000 lebih kecil dari 0,05 maka artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax effort .
Dari hasil tersebut juga diketahui bahwa bahwa Adj R2 = 0,861634, artinya bahwa variasi dari  variabel  independen  mampu  menjelaskan  variasi  dari  variabel  dependent tax  effort sebesar 86,16 persen sedangkan sisanya adalah variasi dari variabel independen lain yang mempengaruhi tax effort tetapi tidak dimasukkan dalam model penelitian.
Pada tahap uji coba kedua, variabel dana perimbangan tersebut di dekomposisi menurut komponen  penyusunnya,  yaitu  DAU,  DAK,  dan  DBH.  Berdasarkan  proses  uji  yang dilakukan, maka diperoleh hasil regresi sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
Tabel 4

## Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan Dikomposisi Tax Effort
Variabel Koefisien t-Statistik Prob. C 0,818098 1,141929 0,2536 LDAU -1,121726 0,118196 0,0000 LDAK -0,058184 -2,793425 0,0053 LDBH 0,074928 2,380468 0,0174 LPenduduk -0,245753 -2,148957 0,0318 LPmiskin 2,464222 17,48507 0,0000 Dstatus 0,143994 0,738281 0,4604 R2 0,892115 Adjusted R2 0,864213
Fstatistik 31,97389 Prob F-Stat 0,000000 Jumlah Observasi 2410 Kab/Kota 490 Sumber: Data diolah (2021)
Pada  table  4  dapat  dilihat  bahwa  transfer  pemerintah  pusat  melalui  DAU  (LDAU)  dan DAK  (LDAK)  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  variabel  dependen tax  effort yang ditunjukkan  dengan  nilai  Prob.  variabel  tersebut  masing-masing  sebesar  0,0000  dan 0,0053. Pengaruh negatif yang ditunjukkan mengindikasikan bahwa semakin besar DAU (LDAU) maupun DAK (LDAK) yang dialokasikan ke daerah akan berpengaruh pada tax effort yang  yang  semakin  menurun.    Hal  tersebut  berbeda  dengan  transfer  pusat  yang dialokasikan  daerah  melalui  DBH  (LDBH),  bahwa  secara  simultan  DBH  (LDBH) memiliki pengaruh yang positif terhadap tax effort daerah. Artinya bahwa semakin besar alokasi  DBH  yang  ditujukan  ke  daerah,  mendorong tax  effort daerah  yang  semakin meningkat.
Variabel lain yang diambil sebagai variabel kontrol, jumlah penduduk (Lpenduduk) dari hasil  regresi  didapat  bahwa  variabel  tersebut  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap tax effort , yang ditunjukkan dengan nilai prob 0,0318 artinya semakin besar jumlah penduduk kabupaten/kota  di  Indonesia  justru  menyebabkan tax  effort kabupaten/kota  tersebut semakin  rendah.  Hasil  tersebut  berbeda  dengan  variabel  jumlah  penduduk  miskin (Lpmiskin),  bahwa  variabel  jumlah  penduduk  miskin  (Lpmiskin)  memiliki  pengaruh positif terhadap tax effort daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah penduduk  miskin  menyebabkan tax  effort daerah  yang  juga  semakin  besar.  Sementara variabel  status  administrasi  daerah  apakah  daerah  tersebut  berstatus  kabupaten  ataupun kota  tidak  mampu  menangkap  pengaruh  terhadap  besar  kecilnya tax  effort pada  daerah kabupaten/kota tersebut.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  tabel  2,  dari  tabel  3  juga  diperoleh  hasil  bahwa  Adj  R2  = 0,864213,  artinya  bahwa  variasi  dari  variabel  independen  mampu  menjelaskan  variasi dari variabel dependent tax effort sebesar 86,42 persen sedangkan sisanya adalah variasi dari  variabel  independen  lain  yang  mempengaruhi tax  effort tetapi  tidak  dimasukkan dalam  model  penelitian.  Sementara  F-statistic  sebesar  31.97389  dengan  nilai  Prob  (F- statistic) 0,000000 lebih kecil dari 0,05 maka artinya variabel independen secara bersama- sama berpengaruh terhadap tax effort .

## Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Tax effort
Berdasarkan hasil regresi diperoleh hasil bahwa Transfer Pusat ke Daerah dalam hal ini dana  perimbangan  signifikan  berpengaruh  negatif  terhadap tax  effort .  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  semakin  besar  dana  perimbangan  yang  dialokasikan  kepada daerah menyebabkan semakin rendah tax effort yang  dilakukan oleh pemerintah daerah. Setiap  kenaikan  1  persen  dana  perimbangan  akan  menurunkan tax  effort sebesar  0,87 persen.
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022___________________________________________
Hasil  penelitian  ini  mendukung  beberapa  penelitian  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya seperti  Pevcin  (2011),  Nicholson  dan  Crotty  (2008),  Aragon  dan  Gayoso  (2005),  dan Rajaraman dan Vasishta (2000) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa pendapatan transfer (hibah) berdampak negatif terhadap tax effort .
Menurut  Bird  dan  Fiszbein  (1998),  di  mana  terdapat  indikasi  bahwa  dengan  adanya transfer fiskal yang sangat besar yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, menimbulkan kecenderungan  bermalas  malasan  bagi  pemerintah  daerah  dan  kurang  berupaya  dalam mendorong  serta  meningkatkan  kinerja  fiskal  daerahnya  (Teori  kemalasan  fiskal),  hal tersebut juga  diperkuat  dengan  hasil  penelitian  oleh Marco  dan  Gimenez  (2019),  bahwa desain hibah yang diterima daerah dapat menimbulkan kemalasan fiskal didaerah karena efek  fungibilitas.  Selain  menurunkan tax  effort ,  menurut  Blochliger  dan  Petzold  (2009) adanya hibah tersebut juga mampu meningkatkan pengeluaran, defisit maupun utang.
Kemudian jika  dilihat  berdasarkan  komponen  dana  perimbangan,  diperoleh  hasil  bahwa Transfer  Pusat  ke  Daerah  melalui  DAU  signifikan  berpengaruh  negatif  terhadap tax effort . Artinya alokasi DAU yang semakin besar akan memperlemah tax effort di daerah. Hal  ini  mendukung  hasil  penelitian  Ardhani  (2014)  bahwa  DAU  berpengaruh  negatif terhadap tax  effort .  Kebijakan  pemberian  transfer  yang  dilakukan  pemerintah  melalui DAU  disinyalir  tidak  menstimulus  daerah  dalam  meningkatkan  kapasitas  fiskal daerahnya,  namun  sebaliknya.  Hubungan  negatif  antara  transfer  dan  upaya  fiskal memiliki implikasi serius dimana pelimpahan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dapat mengurangi upaya fiskal dan memperburuk keseimbangan fiskal terutama di antara daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih rendah. Karena adanya efek substitusi, transfer  sebagai  tambahan  pendapatan  dapat  mengurangi  upaya  fiskal.  (Aragon  dan Gayoso, 2005)
Disisi lain pengaruh negatif DAU terhadap tax effort , dapat disebabkan karena salah satu komponennya  alokasi  perhitungannya  berdasarkan  pertimbangan  kapasitas  fiskal.  DAU dilokasikan  ke  daerah  dengan  menggunakan  rumus  DAU  berdasarkan  alokasi dasar  dan celah fiskal. Dimana celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan dan kapasitas fiskal. Dimungkinkan  jika  upaya  pajak  daerah  besar  menyebabkan  penerimaan  pajak  besar. Dengan besarnya penerimaan pajak daerah, sehingga daerah di anggap mampu (memiliki kapasitas  fiskal  besar)  dan  menjadikan  dasar  pertimbangan  dalam  memperoleh  DAU yang justru menjadi kecil.
Hasil  regresi  juga  menunjukkan  signifikan  pengaruh  negatif  antara  DAK  dengan Tax effort daerah.  Pengaruh  DAK  terhadap tax  effort tersebut  juga  mendukung  penelitian yang  dilakukan  oleh  kartika  (2015)  pada  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat,  bahwa DAK  ( conditional  transfer )  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  upaya  Pendapatan  Asli Daerah yang komponennya memuat pajak daerah. Hubungan DAK tersebut juga sejalan dengan  DAU  yang  memiliki  hubungan  negatif  dengan tax  effort ,  dimana  pemberian transfer  yang  dilakukan  pemerintah  melalui  tidak  mampu  menstimulus  daerah  dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya, namun sebaliknya.
Sama  halnya  dengan  DAU,  dimana  alokasi  DAK  disebabkan  karena  salah  satu komponennya  alokasi  perhitungannya  berdasarkan  pertimbangan  kapasitas  fiskal.  Baik tahapan penentuan daerah tertentu penerima DAK maupun penghitungan besaran, alokasi DAK  tiap  daerah  mengacu  sesuai  indeks  yang  salah  satunya  didasarkan  atas  kriteria umum  (IFN).  Kriteria  umum  ditentukan  berdasarkan  kemampuan  keuangan  daerah (KKD)  yang  dinyatakan  dengan  Indeks  Fiskal  Neto  (IFN)  yang  tercermin  dari penerimaan  umum  APBD  seletah  dikurangi  belanja  PNS  Daerah.  Jika  suatu  daerah memiliki  KKD  dibawah  rata-rata  IFN  nasional,  maka  akan  lebih  diprioritaskan  dalam mendapatkan  alokasi  DAK  tersebut.  Untuk  itu  dimungkinkan  dengan  kemampuan keuangan  yang  besar  atas  upaya  pajak  yang  dilakukan  besar,  hal  tersebut  menjadi kekhawatiran daerah kedepan dalam memperoleh alokasi DAK yang menjadi relatif kecil. Sementara jumlah DAK yang dialokasikan ke daerah tiap tahunnya cenderung meningkat dan merupakan proporsi transfer pusat terbesar setelah DAU yakni rata-rata sebesar 19,6 persen dari total transfer pusat sepanjang tahun 2015-2019.
Berbeda  dengan  hasil  regresi  sebelumnya,  yang  menunjukkan  bahwa  DBH  signifikan pengaruh  positif terhadap tax  effort daerah.  Hubungan  positif  tersebut  diperkuat  dengan hasil  penelitian  Nikijuluw  (2012),  Priyarsono,  D.S,  dkk  (2010),  maupun  Kartika  (2015) bahwa  DBH  secara  signikan  mampu  memacu tax  effort di  daerah.  Menurut  Besfamille dan  Sanguinetti  (2004)  dalam  penelitian  yang  menjelaskan  perilaku  upaya  pemungutan pajak di Argentina, menyatakan bahwa apabila pemerintah pusat dapat memberikan suatu kepastian  besaran jumlah  atau  alokasi  yang  diberikan  ke  daerah,  maka tax  effort daerah pun  akan  menuju  tingkat  optimal.  Hal  ini  disebabkan  pemerintah  daerah  dapat mengestimasi  besaran  dana  yang  akan  diterima  sehingga  akan  meginvestasikan  sumber dayanya  dalam  meningkatkan tax  effort daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  belanja daerah  tersebut.  Kondisi  ini  tentunya  akan  menstimulasi  pemerintah  kabupaten/kota menggunakan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  upaya pengumpulan  pajak  karena  usaha  lobi  yang  mereka  lakukan  pun  tidak  akan  berdampak banyak  terhadap  peningkatan  jumlah  transfer  yang  diterima.  Selain  itu,  meskipun  DAU dan  DBH  merupakan  transfer  bersifat  umum  ( block  grant )  dan  alokasinya  berdasarkan suatu formula  maupun  presentase  tertentu,  namun  alokasi  DBH  tidak  memperhitungkan kondisi  fiksal  daerah  seperti  DAU  melainkan  berdasarkan  angka  persentase  tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil ( prinsip by origin ).
Pengaruh Faktor Demografi terhadap Tax effort
Berdasarkan  hasil  regresi  juga  diperoleh  bahwa  jumlah  penduduk  tersebut  memiliki pengaruh  negatif  terhadap tax  effort ,  artinya  semakin  besar  jumlah  penduduk kabupaten/kota  di  Indonesia  justru  menyebabkan tax  effort kabupaten/kota  tersebut semakin  rendah.  Konsentrasi  penduduk  yang  lebih  tinggi  seharusnya  membuat perpajakan lebih mudah (Cyan dkk., 2013), dan memfasilitasi penggunaan skala ekonomi dalam pengelolaan perpajakan. Namun di sisi lain jumlah penduduk yang lebih besar juga dapat  mendorong  adanya  kegiatan  informal  yang  sulit  untuk  dikenakan  pajak (Mkandawire,  2010).  Dengan  sulitnya  menggali  pajak  tersebut,  berpotensi  menjadikan keengganan aparatur pajak dalam upaya menggali pajak tersebut.
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022___________________________________________
Hasil  berbeda  dengan  jumlah  penduduk  miskin,  diketahui  jumlah  penduduk  miskin memiliki  pengaruh  positif  terhadap tax  effort daerah.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa semakin  banyak  jumlah  penduduk  miskin  menyebabkan tax  effort daerah  yang  juga semakin  besar.  Ukuran  kemiskinan  menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  bahwa kemiskinan  merupakan  ukuran  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  dalam  memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan yang dinilai berdasarkan sisi pengeluaran. Sementara  penduduk  masuk  dalam  kriteria  penduduk  miskin  jika  rata-rata  pengeluaran per  kapita  per  bulan  penduduk  tersebut  berada  di  bawah  garis  kemiskinan.  Untuk  itu tentunya  akan  sulit  bagi  penduduk  miskin  untuk  membayar  pajak  dan  sulitnya  potensi pajak yang akan digali mengingat kemampuan ekonomi yang terbatas. Karena salah satu kriteria  pajak  yakni  memperhatikan  aspek  kemampuan  masyarakat,  di  mana  pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak. Dengan sulitnya  potensi  yang  digali  tersebut  menjadikan  aparatur  pajak  harus  lebih  berupaya dalam  meningkatkan tax  effort, salah  satunya  dengan  memberikan  sosialisasi  secara intensif  tentang  pentingnya  membayar  pajak,  serta  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak.
Sementara status administrasi daerah apakah daerah tersebut berstatus kabupaten ataupun kota  tidak  berpengaruh  terhadap  besar  kecilnya tax  effort pada  daerah  kabupaten/kota tersebut.  Pemerintahan  daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota  memiliki kewenangan  mengenakan  pajak.  Objek  pajak  yang  dipungut  pun  terletak  pada  masing- masing wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Mobilitas rendah maksudnya yakni objek pajak tersebut sulit dipindahkan atau  berpindah.  Contoh,  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  atas  Pengambilan  Sarang Burung  Walet,  PBB  Perdesaan  dan  Perkotaan,  dan  BPHTB.  (Kemenkumham,  2013). Dengan kesamaan dalam kewenangan memungut pajak, serta mobilitas objek pajak yang rendah  tidak  mempengaruhi  aparat  pajak  daerah  dalam  upaya  pemungutan  pajak  baik pada wilayah kabupaten ataupun kota.
Pengaruh Tax effort antar Daerah
Dari  hasil  regresi,  dapat  digambarkan  hasil  nilai fixed  value rata-rata  kabupaten/kota berdasarkan tingkat wilayah sebagaimana pada tabel 5 berikut.

## Tabel 5
Nilai Fixed Value Rata-Rata Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Wilayah Wilayah Fixed Value Sumatera -0,128 Jawa 0,800 Kalimantan 0,629 Sulawesi -0,285 Nusa Tenggara -0,512 Maluku Papua -1,057 Sumber: Data diolah (2021)
Berdasarkan rata-rata, kabupaten kota yang berada diwilayah Jawa memiliki nilai intersep tertinggi  sebesar  0,800  dibandingkan  kabupaten/kota  diwilayah  lainnya.    Hal  tersebut dapat disebabkan kabupaten/kota yang berada pada wilayah Jawa jauh lebih berkembang dan memiliki sistem administrasi perpajakan yang baik, disamping kesadaran dan literasi masyarakat terhadap pajak cenderung lebih besar.  Menurut Marco dan Gimenez (2019) semakin daerah telah maju dan berkembang, semakin besar tax effort daerah tersebut.
Sementara  kabupaten/kota  yang  memiliki  nilai  intersep tax  effort terendah  berada  pada wilayah  timur  khususnya  Papua,  salah  satu  penyebabnya  diakibatkan  kondisi  wilayah timur  yang  cenderung  memiliki  sistem  perpajakan  lebih  rendah  dan  literasi  masyarakat yang rendah terhadap perpajakan. Rendahnya literasi dan Pendidikan masyarakat sejalan dengan  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  yang  mencatat  bahwa  persentase pemuda yang tidak  pernah  bersekolah  di Papua mencapai  21,1  persen  pada  2020.  Persentase  tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Local  Budget  Analysis (LBA) oleh  Forum  Indonesia  untuk  Transparansi Anggaran  (FITRA)  (2020),  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  belum  secara  optimal mengelola  potensi  lokal  untuk  dijadikan  sumber  penerimaan  yang  salah  satunya  berasal dari perpajakan. Untuk itu perlu upaya lebih bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan sosialisasi  dan  literasi  kepada  masyarakat  terhadap  pajak  dan  pentingnya  perpajakan, serta reward kepada aparat pajak guna menstimulus optimalisasi dalam menggali potensi pajaknya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian-bagian  sebelumnya, menunjukkan bahwa:
1. Dana  transfer  pemerintah  pusat  yang  dialokasikan  ke  daerah  khususnya  pada tingkat  kabupaten/kota  di  Indonesia  melalui  DAU  maupun  DAK  memiliki pengaruh negatif terhadap tax effort. Pertimbangan  kapasitas fiskal pada alokasi kedua  dana  tersebut  dan  alokasi  yang  besar,  merupakan  indikasi  dari  hubungan yang negatif antara DAU dan DAK dengan tax effort.
2. Transfer  pusat  yang  dialokasikan  melalui  DBH  memiliki  pengaruh  positif terhadap tax  effort daerah.  Semakin  besar  DBH  yang  dialokasikan  ke  daerah, maka semakin besar pula tax effort pada daerah tersebut.
3. Jumlah  penduduk,  juga  berpengaruh  terhadap tax  effort ,  di  mana  semakin  besar jumlah  penduduk  semakin  kecil tax  effort pada  daerah  bersangkutan.  Untuk jumlah  penduduk  miskin,  besar  kecilnya  jumlah  penduduk  miskin  memiliki pengaruh positif terhadap tax effort .
4. Kemudian Status administrasi yang menunjukkan apakah daerah tersebut masuk dalam  status  daerah  kota  atau  kabupaten  ternyata  tidak  memengaruhi tax  effort daerah .
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022___________________________________________
Dengan hasil penelitian yang diperoleh, dapat memberikan gambaran perilaku pemerintah daerah dalam merespon mekanisme desentralisasi fiskal terlebih dengan banyaknya jenis maupun  jumlah  dana  transfer  oleh  pemerintah  pusat  bagi  daerah,  ditambah  dengan dialihkannya  kewenangan  pengelolaan  PBB  P2  dan  BPHTB  dari  pemerintah  pusat menjadi  bagian  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  kabupaten/kota. Untuk itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi oleh Pemerintah pusat kedepan dalam menentukan  kebijakan  sehubungan  dengan  transfer  maupun  upaya  lain  dalam  rangka menstimulus  peningkatan  kemampuan  fiskal  yang  pada  akhirnya  mampu  mewujudkan kemandirian daerah, dan juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengkaji kembali sehubungan  perlu  atau  tidaknya  perluasan  kewenangan  pemungutan  pajak  di  tingkat daerah.  Kedepan  juga  dapat  dipertimbangan  ketika  pemerintah  berencana  melakukan pemekaran  daerah,  selain  pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  serta  keleluasan untuk  dapat  mengelola  sumber  daya  daerahnya  tersebut,  pemerintah  pusat  juga mendistribusikan  dana  yang  ditujukan  untuk  menstimulus  fiskal  bagi  daerah  guna meningkatkan pembangunan di daerah berupa dana perimbangan, yang dalam penelitian ini dana perimbangan  tidak berpengaruh terhadap upaya daerah dalam  menggali potensi daerahnya  melalui  pajak.  Meskipun  status  administrasi  daerah  tidak  memiliki  pengaruh terhadap tax effort karena mobilitas objek pajak yang rendah, namun tax effort juga tetap perlu  dioptimalkan  terlebih  untuk  wilayah  yang  cenderung  lebih  maju  dan  berkembang, karena seharusnya semakin daerah telah maju dan berkembang, semakin besar tax effort daerah tersebut (Marco dan Gimenez, 2019)

## Saran
Disarankan  pada  penelitian  berikutnya  untuk  dapat  melakukan  penelitian  dengan mempertimbangan  tambahan  variabel  lain  untuk  menentukan  estimasi  potensi  pajak dalam  memperoleh  indeks tax  effort ,  serta  variabel  lain  yang  tidak  dijelaskan  dalam penelitian  ini  yang  memengaruhi  upaya  pajak  seperti,  luas  wilayah,  belanja  pemerintah, pendapatan, jumlah SDM, dsb, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA
Acar,  Yasin.  (2019).Does  Flypaper  Effect  Exist?  New  Evidence  from  Turkish Municipalities. Sosyoekonomi, Vol. 27(39), 55-68.
Aragon,  F.M.  dan  Gayoso,  V.J.  (2005).  Intergovernmental  transfers  and  fiscal  effort  in Peruvian  local  governments. MPRA  Paper 2108,  University  Library  of  Munich, Germany
Ardhani,  S.  V.  (2014).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah, Tax effort (Upaya Pajak), Dan Alokasi Belanja Modal Di Jawa Timur. Jurnal Akuntansi AKUNESA
Bahl,  R.W.  (2004).  Reaching  the  Hardest  to  Tax:  Consequences  and  Possibilities. Contributions to Economic Analysis, 268: 337–354.
Besfamille,  M.  &  Sanguinetti,  P.  (2004).  Exerting  Local  Tax  E_ort  or  Lobbying  for Central Transfers? Econometric Society 2004 Latin American Meetings 249.
Bird,  R  M.  dan  Fiszbein,  A.  (1998).  The  Central  Role  of  Central  Government  in Decentralization:  Colombia,  in  Richard  M.  Bird  and  Francois  Vaillancourt,  eds.,
Fiscal  Decentralization  in  Developing  Countries  (Cambridge:  Cambridge University Press)
Blochliger,  H  dan  Petzold,  O.  (2009). Taxes  and  Grants:  On The  Revenue  Mix of  Sub- Central  Governments.  OECD  Network  on  Fiscal  Relations  Across  Levels  of Government: COM/CTPA/ECO/GOV/WP (2009)7
Chelliah,  R.  J,  Baas,  H.  J.  dan  Kelly,  M.  R.  (1975).  Tax  Ratios  and Tax  effort in Developing Countries, 1969 -71. Staff Papers-International Monetary Fund, 22 (1), 187-205.
Cyan,  M.,  J.  Martínez-Vázquez,  dan  V.  Vulovic  (2013).Measuring tax  effort :  Does  the estimation  approach  matter  and  should  effort  be  linked  to  expenditure  goals? International Center for Public Policy Working Paper 13-08 April 2013
Kristiaji,  B.Bawono,  Vissaro,  Denny,  dan  Ayumi,  Lenida.  (2021).  Mempertimbangkan Reformasi  Pajak  Daerah  berdasarkan  Analisis  Subnational Tax  effort .  DDTC Working Paper 2421
Eltony, M. N. (2002). The Determinants of Tax effort in Arab Countries. Arab Planning Institute Working Paper Series, 0207.
Fitra.  (2020).  Studi  Anggaran  Daerah:  Local  Budget  Index  (LBI)  &  Local  Budget Analysis (LBA) di 20 Kabupaten/kota lokasi Program Kinerja
Gupta,  A.S.  (2007).  Determinants  of  tax  revenue  efforts  in  developing  countries  (IMF Working Paper 07/184). Washington DC: IMF. Retrieved November 10, 2013
Jha,  R.,  Nagarajan,  H.K.,  Tagat,  A.  (2019).  Restricted  and  Unrestricted  Fiscal  Grants and Tax effort of Panchayats in India
Kartika,  Metasari.  (2015).  Transfer  Pusat  dan  Upaya  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi kasus  Kabupaten/Kota  di  Kalimantan  Barat).  Jurnal  Ekonomi  Bisnis  dan Kewirausahaan 2015, Vol. 4, No. 1, 45-71
Kemenkumhan. (2013). Analisis Dan Evaluasi Tentang pajak Dan Retribusi Daerah
Kuncoro,  Haryo.  (2004).  Pengaruh  Transfer  Antar  Pemerintah  Pada  Kinerja  Fiskal Pemerintah  Daerah  Kota  Dan  Kabupaten  Di  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang. Hal: 47 – 63
Leuthold,  J.  H.  (1991).  Tax  shares  in  developing  economies  A  panel  study.  Journal  of Development  Economics,  35(1),  173–185.  doi:  https://doi.org/10.1016/0304- 3878(91)90072-4.
Marco,  A.Z.  dan  Gimenez,  J.  V.  (2019).  Regional tax  effort in  Spain.  Economics:  The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 13 (2019–31)
Mkandawire,  T.  (2010).  On Tax  effort s  and  Colonial  Heritage  in  Africa.  Journal  of Development Studies 46(10): 1647–1669.
Naganathan, M. dan K.J. Sivagnanam. (1999). Federal Transfers and Tax effort s of States in India. Indian Economic Journal, 47(4), April: 101-10
Nemec, J. dan G. Wright, (Ed.). (1997). Public Finance: Theory and Practice in Central European Transition, Osnovy, Kiev
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022___________________________________________
Nicholson, S dan Crotty. (2008). Fiscal Federalism and Tax effort in the U.S. States. State Politics  &  Policy  Quarterly,  Summer,  2008,  Vol.  8,  No.  2  (Summer,  2008),  pp. 109-126
Nikijuluw,  Ruth  (2012).  Analisis  Pengaruh  Transfer  Pemerintah  Pusat  Terhadap  Upaya Pemungutan  Pajak  Kabupaten/Kota  di  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan Indonesia Vol. 12 No. 2, Januari 2012: 168-191
Oates,  W.E.  (1999).  An  Essay  on  Fiscal  Federalism.    Journal  of  Economic  Literature, 37(3), September: 1120-49.
Panggabean, A. Mahi, B. R., Panggabean, M. & Brodjonegoro, B. P. S. (1999). Distribusi Dana  Alokasi  Umum  (DAU):  Konsep  dan  Formula  Alokasi.  Jakarta:  IUC- Economics-U
Pevcin,  P.  (2011).  Fly-Paper  Effect  in  Slovenian  Municipal  Finances.  Hrvatska  I Komparativna Javna Uprava, 11, 707-728.
Piancastelli, M. (2001). Measuring the tax effort of developed and developing countries: Cross  country  panel  data  analysis,  1985/95  (IPEA  Working  Paper  No.  818). Retrieved November 10, 2013
Priyarsono,  D.S.,  Asih,  B.,  Agustina,  N.  (2010).  Desentralisasi  Fiskal, Tax  effort dan Pertumbuhan  Ekonomi:  Studi  Empirik  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  2001-2008.
Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  dan  Pembangunan  Indonesia  Vol.  XI  No.  1, 2010:21-34
Stotsky,  J.G.,  &  WoldeMariam,  A.  (1997). Tax  effort in  sub-saharan  Africa  (IMF Working Paper WP/97/107). Retrieved December 7, 2013