## KAJIAN PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI PERWUJUDAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA
Niken Kusumawardani email: nicken_kusumawardani@yahoo.co.od
Akuntansi, Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro no.1 Gedong Meneng, Bandar Lampung Email : febunila.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  empirically  the management  of  village  funds  carried  out  by  village officials in order to realize the financial management of village funds mandated by the Village Law. Village fund  management  in  this  study  focuses  on  the availability  of  BUMDes  priority  programs.  The hypothesis  in  this  study  is  transparency  (X 1 ), accountability  (X 2 ),  community  participation  (X 3 ), effectiveness  (X 4 )  and  BUMDes  (X 5 )  influencing  the management  of  village  funds  (Y).  This  study  uses primary data through a questionnaire, with a total of 90  respondents.  The  sample  of  the  research  is  the village  officials  and  BUMDes  officials  in  Punggur District,  Central  Lampung  Regency.  Hypothesis testing  using  software  PLS,  through  multiple regression  analysis  test  equipment.  The  results showed that  the variables of  transparency, accountability, community participation, effectiveness,  and  BUMDes  had  a  positive  effect  on village  fund  management  in  Punggur  District,
Central Lampung Regency . Keywords: transparency,  accountability,  community participation, effectiveness, and BUMDes.
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  secara empiris  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh perangkat desa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan  dana  desa  yang  telah  diamanahkan Undang-Undang  Desa.  Pengelolaan  dana  desa  dalam penelitian  ini  menitikberatkan  pada  ketersediaan program prioritas BUMDes. Hipotesis dalam penelitian  ini  adalah  transparansi  (X 1 ),  akuntabilitas (X 2 ), partisipasi masyarakat (X 3 ), efektivitas (X 4 ) dan BUMDes  (X 5 )  berpengaruh  terhadap  pengelolaan dana  desa  (Y).  Penelitian  ini  menggunakan  data primer  melalui  kuesioner,  dengan  jumlah  responden sebanyak 90 responden. Sampel penelitian merupakan  perangkat  desa  dan  aparat  BUMDes  di Kecamatan  Punggur  Kabupaten  Lampung  Tengah. Pengujian  hipotesis  menggunakan  software PLS , melalui  alat  uji  analisis  regresi  berganda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat,  efektivitas,  dan BUMDes  berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan dana  desa  di  Kecamatan  Punggur  Kabupaten Lampung Tengah.
Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas dan BUMDes

## 1. Pendahuluan
Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk  membangun  Indonesia  dimulai  dari  desa, dengan  tujuan  penguatan  pembangunan  desa  dan menjadikan desa yang lebih mandiri. Dana desa sejak pertama  kali  dialokasikan  pada  tahun  2014  telah memberikan  berbagai  manfaat  bagi  masyarakat  desa diantaranya pembangunan infrastruktur, pengembangan  produk  unggulan,  pasca  panen,  dan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Alokasi  dana desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat melalui  pemerintah  daerah,  peruntukan  alokasi  dana desa  bergantung  dari  hasil  musyawarah  desa  yang telah  dilakukan.  Di  awal  penggunaannya,  dana  desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur,  namun  setelah  memasuki  tahun  kelima
dana  desa  mulai  bergeser  prioritasnya  salah  satunya pelaksanaan  program  unggulan  seperti  BUMDes. BUMDes  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  desa  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola asset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Provinsi  Lampung  telah  menerapkan  Peraturan Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  mengenai  prioritas  penggunaan  dana desa,  dijelaskan  salah  satunya  adalah  pelaksanaan program  unggulan  seperti  BUMDes.  Dengan  adanya BUMDes  diharapkan  desa  mampu  memberdayakan
segala  potensi  yang  dimiliki  oleh  desa,  karena pembangunan  desa  tidak  hanya  bergantung  dari aparat desa, namun juga peran serta aktif masyarakat desa,  melalui  BUMDes.  Hal  ini  penting  karena melibatkan  masyarakat  lokal  mulai  dari  ketersediaan tenaga kerja, bahan baku, sumberdaya pemasaran dan sarana serta prasarana yang dimiliki secara swakelola. Kabupaten  Lampung  Tengah  merupakan  salah  satu Kabupaten  di  Provinsi  Lampung  yang  telah menerapakan  BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa) sebagai  program  unggulan.  Kabupaten  Lampung Tengah  melalui  BUMDes  sedang  berupaya  menjadi lumbung  pangan  beras  dan  ternak  sapi  dan  kambing di  Provinsi  Lampung.  Upaya  pemerintah  Kabupaten Lampung  Tengah  didukung  dengan  sarana  dan prasarana pertanian dan peternakan dengan penggunaan  dana  desa.  Hal  itu  juga  dilakukan  oleh salah  satu    Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Lampung Tengah tepatnya pada Kecamatan Punggur yang  memiliki  sembilan  desa  dan  program  unggulan masing-masing  BUMDes,  yaitu:  desa  Astomulyo (jenis  usaha  penggemukan  sapi),  Badran  Sari  (jenis usaha  jasa  perbengkelan),  Mojopahit  (jenis  usaha pemasangan  jaringan  internet  dan  penggemukan sapi),  Ngestirahayu  (jenis  usaha  penggemukan kambing),  Nunggal    Rejo  (jenis  usaha  penyewaan tarub),  Sido  Mulyo  (jenis  usaha  penyewaan  alat prasmanan),  Srisawahan  (jenis  usaha  penyewaan tarub),  Tanggul  Angin  (jenis  usaha  penyewaan prasamanaan), dan Totokaton (jenis usaha penggemukan  kambing).  Berdasarkan  latar  belakang yang  telah  diuraikan,  maka  penelitian  ini  akan membahas  mengenai  pengelolaan  dana  desa  di Kabupaten  Lampung  Tengah  yang  telah memiliki program  unggulan  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).
Agency  theory [1]  atau  teori  keagenan  menyatakan bahwa  hubungan principal dan agent timbul  ketika kedua  belah  pihak  atau  lebih  melakukan  suatu hubungan  kontrak  antara  pihak  yang  bertindak  atas nama  pihak  lain  yang  telah  memberikan  wewenang dan  tanggungjawab.  Dalam  hal  pengelolaan  dana desa,  pemerintah  desa  sebagai  agen  dituntut  oleh pemerintah  pusat  selaku  pemegang  amanah  rakyat untuk  bertanggungjawab  sesuai  dengan  kewenangan yang  telah  diberikan.  Undang-undang  No.6  tahun 2014  [2]  tentang  desa  telah  mengamanatkan  bahwa pemerintah  desa  adalah  penyelenggara  pemerintahan dan  kepentingan  masyararakat  setempat  yang  berada dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pengelolaan  dana  desa  sesuai  Permendagri  No.113 tahun 2014[3] berlandaskan prinsip-prinsip
transparansi,  akuntabel,  partisipasi  serta  dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.  Oleh karena itu, pemerintah  desa  dengan  segala  hak  dan  kewajiban yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, memiliki kewenangan  penuh  atas  pengelolaan  dana  desa dengan sistem pengelolaan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Transparansi  terkait  dengan  kemudahan  akses masyarakat  dalam  perolehan  informasi.  Pengelolaan dana  desa  dilakukan  oleh  perangkat  desa  melalui kegiatan  musyawarah  desa.  Kegiatan  tersebut  tidak hanya  menjaring  aspirasi  masyarakat  mengenai kebutuhan  desa.  Hasil  musyawarah  desa  menjadi acuan  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun  2014  [3]  tentang  pengelolaan  keuangan  desa, transparansi  merupakan  asas  yang  harus  diterapkan dalam  pengelolaan  dana  desa.  Berdasarkan  uraian tersebut,  maka  hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut, H1:  Transparansi  berpengaruh terhadap pengelolan dana desa.
Berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  [2]  tentang  desa  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  [4]  tentang  dana desa yang bersumber dari APBN. Dalam hal ini pihak desa  sebagai  pihak  yang  diberikan  amanah  harus memberikan hak Pemerintah yaitu bentuk pertanggungjawaban  atas  dana  desa  yang  dikelola oleh  desa  sebagaimana  menjadi  pihak  pemberi amanah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah,
H2:  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pengelolan dana desa.
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu perwujudan  dari  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik melalui  partisipasi  masyarakat  diharapkan  terjadi keterlibatan antara pemilik wewenang dan pemangku kepentingan.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.113  Tahun  2014  [3]  tentang  pengelolaan keuangan  desa,  partisipasi  masyarakat  merupakan asas  yang  harus  diterapkan  dalam  pengelolaan  dana desa.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis dalam  penelitian  ini  adalah, H3:  Partisipasi masyarakat  berpengaruh  terhadap  pengelolan  dana desa.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  [2] tentang  desa  bahwa  efektivitas  adalah  asas  yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan  harus  berhasil  mencapai  tujuan  yang diinginkan  masyarakat  desa.  Dalam  hal  ini  terkait
tujuan  dan  strategi  pencapaian  yang  dilakukan  oleh desa  sebagai  bentuk  implementasi  program  dana desa.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis dalam  penelitian  ini  adalah, H4:  Efektivitas berpengaruh terhadap pengelolan dana desa.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha  desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan kebutuhan  dan  potensi  desa.  Hal  ini  didukung  juga oleh  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi  Nomor  11 Tahun  2019 [5]  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2020  mengenai  prioritas  penggunaan  dana  desa, dijelaskan  salah  satunya  adalah  pelaksanan  program unggulan  seperti  BUMDes  (Badan  Usaha  Milik Desa).  Adapun    modal  BUMDes  dari  APBDes  yang bisa  bersumber  dari  dana  desa,  ADD,  PAD  selama tidak  ada  aturan  yang  melarang  tentang  penggunaan dana-dana  tersebut.  Modal  BUMDes  juga  bisa  dari aset  yang  dipisahkan atau  dikeluarkan dari  kekayaan desa.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  hipotesis dalam  penelitian  ini adalah, H5: Badan  Usaha  Milik Desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

## 2. Pembahasan
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  penggunaan  data primer  yang  diperoleh  berdasarkan  penyebaran
kuesioner  kepada  responden.  Kuesioner  berisi  daftar pertanyaan  mengenai  transaparansi,  akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa dalam  pengelolaan  dana  desa.  Responden  dalam penelitian  pengelolaan  dana  desa  adalah    Camat, Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara Desa, Badan  Permusyawaratan  Desa,  Kaur  dan  Pengelola BUMDes.
Dalam  penelitian  ini,  variabel  dependen  adalah pengelolaan  dana  desa  yang  mana  kuesioner disesuaikan  dengan  penerapan  Pemendagri  No.113 tahun  2014  [3]  tentang    pengelolaan  keuangan  desa. Analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini menggunakan software PLS (Partial  Least  Square) merupakan  analisis  persamaan  struktural  (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan  pengujian  model pengukuran  sekaligus pengujian  model  struktural. Model  pengukuran digunakan  untuk  melakukan  pengujian  validitas  dan reliabilitas,  sedangkan model  struktural  digunakan untuk  uji  kausalitas  (pengujian  hipotesis  dengan model  prediksi).  Pengujian  hipotesis  penelitian menggunakan  analisis  regresi  berganda,  yaitu  untuk mengetahui  pengaruh  variabel  transparansi  (X 1 ), pengaruh  variabel  akuntabilitas  (X 2 ),  pengaruh variabel  partisipasi  masyarakat  (X 3 ),  pengaruh variabel  efektivitas  dan  efisiensi  (X 4 )  dan  variabel Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  (X 5 )  terhadap pengelolaan dana desa (Y).
Gambar 1. Output Model Struktural Penelitian
Keterangan: X1 : Transparansi X2 :  Akuntabilitas AK.1 : Dimensi Perencanaan AK.2 : Dimensi Penatausahaan AK.3 : Dimensi Pelaporan AK.4 : Dimensi pertanggungjawaban X3 : Partisipasi X4 : Efektivitas X5 :  Badan Usaha Milik Desa Y :  Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  pertama, diperoleh  kesimpulan  bahwa  hipotesis  1  terdukung. Terdapat  pengaruh  positif  antara  transparansi terhadap  pengelolan  dana  desa  dengan  nilai  analisis jalur  (β  =  0,189;  t  =  1,640;  p < 0,  05).  Berdasarkan analisis  data  dan  pengamatan  langsung  di  lapangan, penerapan  transparansi  yang  dilakukan  pemerintah desa  yang  ada  di  Kecamatan  Punggur  dikatakan cukup  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  [6] bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana pemerintah desa. Berdasarkan hasil pengujian  hipotesis  kedua,  diperoleh  kesimpulan bahwa  hipotesis  kedua  terdukung.  Hal  ini  berarti terdapat  pengaruh  positif  antara  akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, dengan nilai analisis
jalur (β = 0,150; t = 2, 014; p < 0, 05). Berdasarkan analisis  data  dan  pengamatan  langsung  di  lapangan, penerapan  akuntabilitas  yang  dilakukan  pemerintah desa  yang  ada  di  Kecamatan  Punggur  dikatakatan memenuhi  prinsip  akuntabilitas  dalam  kategorikan cukup baik. Hal ini sejalan dengan penelitian [7] dan [8]  yang  menunjukkan  hasil  adanya  pengaruh akuntabilitas  terhadap  pengelolaan  dana  desa. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  ketiga,  yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan  dana  desa  diperoleh  hasil  adanya pengaruh positif signifikan antara partisipasi terhadap pengelolan  dana  desa  dengan nilai analisis  jalur (β = 0,367;  t  =  1,  943;  p  <  0,  05).      Berdasarkan  analisis data  dan  pengamatan  langsung  di  lapangan,
penerapan  partisipasi  yang  dilakukan  pemerintah desa  yang  ada  di  Kecamatan    Punggur  dikatakan cukup  baik.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  [9]  dan  [7]  yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana  desa. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  keempat  yang menyatakan  bahwa  efektivitas  berpengaruh  terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan adanya pengaruh positif antara efektivitas terhadap pengelolan  dana  desa  dengan nilai analisis  jalur (β = 0,125; t = 0,770; p < 0, 05).   Hasil ini sejalan dengan hasil  penelitian  [10]  yang  menunjukkan  hasil  bahwa efektivitas  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana desa.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  kelima, diperoleh  kesimpulan  bahwa  hipotesis  kelima terdukung.    Terdapat  pengaruh  positif  antara  Badan Usaha  Milik  Desa  terhadap  pengelolan  dana  desa dengan nilai analisis jalur (β = 0,212: t = 3,000; p < 0, 05).      Berdasarkan  analisis  data  dan  pengamatan langsung di lapangan, penerapan Badan Usaha Milik Desa  yang  dilakukan  pemerintah  desa  yang  ada  di Kecamatan  Punggur  dikatakan  cukup  baik.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  [11] yang  menyatakan  bahwa  pemberdayaan  BUMDES berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Hal ini  sejalan  dengan  tujuan  bahwasannya  dana  desa diperuntukkan  bagi  kesejahteraan  masyarakat  desa, melalui  BUMDES  diharapkan  mampu  menjadikan desa yang mandiri secara finansial.

## 3. Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengelolaan dana  desa  di  Kecamatan  Punggur  Kabupaten Lampung  Tengah  melalui  penerapan  akuntabilitas, transparansi,  partisipasi,  efektivitas,  badan  usaha milik  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Adapun simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Akuntabilitas  berpengaruh  positif  terhadap pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Punggur,  Kabupaten Lampung Tengah.
2. Transparansi  berpengaruh  positif    terhadap pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Punggur,  Kabupaten Lampung Tengah.
3. Partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.
4. Efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.
5. Badan  Usaha  Milik  Desa  berpengaruh  positif terhadap  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di
Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

## Saran
Untuk  penelitian  selanjutnya  berdasarkan  temuan diatas  maka  penulis  menyarankan  agar  penelitian selanjutnya :
1. Disarankan  untuk  penelitian  selanjutnya  agar memperluas sampel penelitian agar bisa mendapatkan  hasil  penelitian  yang  lebih  baik lagi.
2. Untuk  dapat  memperluas  variabel  lainnya dengan  indikator  yang  lebih  spesifik,  seperti good governance dalam pengelolaan dana desa.

## Implikasi Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan mampu mendorong kesadaran  aparat  desa,  masyarakat  dan  pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi,  efektivitas,  dan  badan  usaha  milik  yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  11  tahun  2019  mengenai  prioritas penggunaan  dana  desa  tahun  2020.  Keterlibatan masyarakat  dapat  diwujudkan  dalam  rapat  tahunan penggunaan dana desa yang dihadiri oleh kepala desa dan aparat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Transparansi  informasi  realisasi  dana  desa  dapat berupa  banner  atau  spanduk  yang  dapat  diakses  oleh seluruh  warga  desa.  BUMDes  sebagai  badan  usaha pendorong  kemandirian  desa  dapat  dievaluasi kinerjanya  mengacu  pada output yang  telah dihasilkan.

## Daftar Pustaka
[1] M. C. Jensen and W. H. Meckling, “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure,” J. financ. econ. , 1976, doi: 10.1016/0304-
405X(76)90026-X.
[2] Presiden Republik Indonesia, “Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2014. doi: 10.1145/2904081.2904088.
[3] Permendagri No 113, “Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” Phys. Rev. B , 2014.
[4] Peraturan Pemerintah No. 8, “Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,” J. Appl. Microbiol. , 2016.
[5] dam T. R. I. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,” Menteri Desa,
Pembang. Drh. Tertinggal, dam Transm. Republik Indones. , 2019, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
[6] M. N. Mukmin and S. Maemunah, “PENGELOLAAN DANA PEMERINTAH DESA: KAJIAN PADA KECAMATAN
BABAKAN MADANG, SUKARAJA DAN CIAWI,” J. AKUNIDA , 2019, doi: 10.30997/jakd.v4i2.1558.
[7] Matia andriani, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa,” J. Accounting, Financ. Audit. , 2019, doi: 10.37673/jafa.v1i2.323.
[8] K. W. Tedi, N. L. G. E. Sulindawati, and I. N. P. Yasa, “PENGARUH AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA DAN
KELEMBAGAAN DESA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA WISATA (Studi Empiris pada Desa-Desa di
Kecamatan Banjar),” Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi . 2020, doi:
10.23887/vjra.v9i1.24660.
[9] I. P. Julianto and G. A. K. R. S. Dewi, “PENGARUH PARTISIPASI
MASYARAKAT, PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA, KOMPETENSI PENDAMPING DESA SERTA KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA,” J. Ilm.
Akunt. , 2019, doi: 10.23887/jia.v4i1.17242.
[10] N. P. Y. Paramitha and I. M. P. Adiputra, “Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa,” JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi) , vol. 11, no. 2, pp. 33–42, 2020.
[11] S. S. Dwiningwarni and A. Z. Amrulloh, “Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur,” EKUITAS (Jurnal Ekon. dan Keuangan) , vol. 4, no. 1, p. 1,
2020, doi:
10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128.