ISSN 2086-3225 E-ISSN 2716-0610

## Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam
1 Diana Lestari, 2 Fidri Fadillah Puspita, 3 Fitri Nur Latifah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Alamat Surel: dianales800@gmail.com

## Info Artikel
Riwayat Artikel: Diterima    : 02 Januari 2022 Disetujui    : 24 September 2022 Diterbitkan : 26 September 2022

## Kata Kunci:
Ekonomi Islam; Hisbah; Pengawasan Pasar DOI 10.15575/am.v9i2.16270

## Abstract
Islamic Economics is the main source of  muamalah activity. The purpose of this  the  difference  between  the  hisbah  institution  at  the  time  of  the Rasulullah  SAW  and  modern  times  based  on  the  Islamic  Economic  System. The  method  in  this  study  uses  a  descriptive  method  whose  purpose  is  to describe a phenomenon or object of a study. The purpose of Al-Hisbah is to dictate  what  is  commonly  called  good  and  to  prevent  what  is  commonly called bad in areas under the control of the government, from ruling in other areas,  especially  in  government  areas.  The  market  surveillance  system operates  under  a  two-tier  system,  namely:  monitoring  by  market participants  for  themselves  (internal)  and  supervision  by  other  parties (external).  The  Hisbah  Institute  in  Indonesia  is  not  implemented  as  an institution,  but  there  is  a  modern  economic  supervisory  body  that  is responsible  for  overseeing  economic  activities  such  as  OJK,  DPS,  BPOM, LPPOM, And others. These institutions have a responsibility in handling cases of violations that occur.

## Abstrak
Ekonomi  Islam  adalah  sumber  utama  dari  sebuah  kegiatan  bermuamalah. Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  perbedaan  lembaga  hisbah pada  zaman  Rasulullah  dengan  zaman  modern  yang  berdasarkan  Sistem Ekonomi  Islam.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  yang  tujuannya  untuk  menggambarkan  suatu  fenomena  atau objek dari sebuah penelitian. Tujuan dari Al-hisbah adalah untuk  mendikte apa yang biasa disebut baik untuk mencegah apa yang biasa disebut buruk di daerah-daerah di bawah kendali pemerintah, dari memerintah di daerah lain,  terutama  di  wilayah  pemerintahan.  Sistem  pengawasan  pasar beroperasi  di  bawah  sistem  dua  tingkat,  yaitu:  pemantauan  oleh  pelaku pasar  untuk  diri  mereka  sendiri  (internal)  dan  pengawasan  oleh  pihak  lain (eksternal).  Lembaga  Hisbah  di  Indonesia  tidak  diimplementasikan  sebagai lembaga,  tetapi  ada  badan  pengawas  ekonomi  modern  yang  bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan ekonomi seperti OJK, DPS, BPOM LPPOM, dan  lain-lain.  Lembaga-lembaga  tersebut  mempunyai  pertanggungjawaban dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi.

## PENDAHULUAN
Islam  diturunkan  di  suatu  penduduk  yang  aktivitas  penduduknya  tergolong  maju  pada  saat  itu. Beberapa  bangsa  di  Mekkah,  salah  satunya  Bangsa  Quraisy  sering  melakukan  perjalanan  dagang menuju  Syam  dan  Yaman. 1 Pada  saat  itu  jalur  perjalanan  yang  mereka  lalui  dimulai  dari  Yaman sampai ke daerah-daerah yang berada di Mediterania. 2
Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Ayat-ayat al- Qur’an selain memberikan rasa imperatif untuk berdagang, dilain pihak juga membuat aktivitas tersebut dengan beberapa  aturan  yang  bisa  diterapkan  di  pasar  dalam  upaya  menegakkan  kepentingan  semua pihak,  baik  individu  maupun  kelompok. 3 Kegiatan  berdagang  tersebut  selalu  berkaitan  dengan sistem ekonomi Islam.
Ekonomi  Islam  adalah  sumber  utama  dari  sebuah  kegiatan  bermuamalah.  Pembahasan mengenai  ekonomi  Islam  juga  terdapat  pada  ilmu  yang  melibatkan  makna  konsep  hakikat  dari ekonomi. 4 Ilmu ekonomi Islam adalah salah satu bentuk mukjizat terbesar bagi para pakar ekonomi yang  membawa  peran  sebagai  bentuk  solusi  bagi  manusia  yang  ingin  mendapat  keberkahan  di dunia maupun di akhirat. 5 Dalam kegiatan ekonomi terdapat berbagai macam fokus, salah satunya pasar  yang  membutuhkan  perhatian  khusus  terkait  aturan  untuk  mengawasi  berbagai  kegiatan ekonomi di dalamnya.
Pasar dari  sudut pandang  sistem ekonomi  Islam,  dimana  pasar,  Negara dan  individu  pelaku pasar berada dalam  keseimbangan  ( iqtishâd/equilibrium ).  Artinya  di  dalam  sistem ekonomi  Islam Negara/pemerintah  selalu  berada  di  pasar,  dan  oleh  karenanya  jika  keadaan  pasar  menghendaki tindakan  “extra”  oleh  Negara,  misalnya,  memulihkan  stabili tas  pasar  dan/atau  penetapan  harga bila diperlukan tidak dapat dianggap sebagai intervensi. 6
Meskipun  begitu,  para  pakar  ekonomi  Islam  berpendapat  bahwa  pasar  mendapat  jaminan dalam  kebebasan  berdagang  oleh  Negara,  pasar  bebas  yang  menetapkan  aturan  produksi  serta nilai suatu barang, tidak boleh ada gangguan yang dapat merusak keseimbangan pasar, termasuk oleh Negara sendiri. 7 Semuanya tercakup dalam lingkup amar ma‘ruf nahi munkar. Tujuan akhirnya ialah terciptanya masyarakat yang adil dan egaliter di depan hukum sesuai dengan cita-cita dasar dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. 8
Dalam sejarah Islam telah ada lembaga ekonomi yang mengawasi pasar yang disebut hisbah, yang dikembangkan terutama di luar ekonomi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan moral dan  untuk  mengawasi  proyek-proyek  sosial  dan  sipil. 9 Peran  negara  dalam  kehidupan  ekonomi masyarakat  tidak  dibahas  dengan  mengabaikan  peran  lembaga,  yang  bagaimanapun  juga merupakan  motor  penggerak  untuk  mengendalikan  program  pemerintah,  yang  melaluinya sejumlah besar kegiatan ekonomi dapat dimulai dan dikendalikan.
1 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2014).
2 Phillip K Hitti, History Of The Arabs , trans. oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2008).
3 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi (Jakarta: Penebar PLUS+, 2012).
4 M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Jakarta: Prenada Media, 2016).
5 Fawza Rahmat, “Pener apan Al-Hisbah Di Nangro Aceh Darussalam Sebagai Bentuk Penerapan Nilai- Nilai Ekonomi Islam,” Jurnal At- Tasyri’iy 2, no. 1 (2019): 54 – 63.
6 Khairuddin Wahid, “Signifikansi Lembag a Al- Ḥ isbah Dalam Sistem Ekonomi Islam, ” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 5, no. 2 (2019): 135, https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442.
7 Abd Ghafur, “Mekanisme Pasar Perspektif Islam,” Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 5, no. 1 (2019), https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/86.
8 Akhmad Mujahidin, “Peran Negara Dalam Hisbah,” Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics 4, no. 1 (2016), https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544.
9 Nurul Huda dkk., Ekonomi Makro Islam: pendekatan teoritis (Jakarta: Prenada Media, 2018).
Pergelutan sebuah institusi tidak lepas dari sebuah peranan dan intervensi pemerintah. Agar berjalan  maksimal,  dibutuhkan  adanya  intervensi  pemerintah  dalam  pengoptimalisasian  sebuah institusi. Lembaga Hisbah di Indonesia tidak diimplementasikan sebagai lembaga, tetapi ada badan pengawas ekonomi modern yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan ekonomi seperti OJK,  DPS,  BPOM  LPPOM  dan  lain-lain.  Lembaga-lembaga  tersebut  mempunyai  pertanggung jawaban dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif.  Menurut  Sugiono,  beliau menyatakan  bahwa  metode  deskriptif  adalah  suatu  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan  yang  lebih  luas. 10 Dalam  hal  ini  penulis  akan  menggambarkan  perbedaan  lembaga hisbah pada zaman Rasulullah dengan zaman modern yang berdasarkan Sistem Ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Lembaga Hisbah
Arti  kata  hisbah  secara  etimologis  adalah  masdar.  Hisbah  juga  memiliki  arti  gaji,  ganjaran  dan pahala  yang  diharapkan  pada  Allah  swt.  Hisbah  juga  berarti  lokasi  yang  bagus.  Dari  segi terminologi,  Ibnu  Taimiyah  mendefinisikan  hisbah  sebagai  kewenangan  yang  diberdayakan  untuk menegakkan  amr  ma'ruf  nahi  munkar,  yang  tidak  termasuk  kewenangan  di  ranah  umara (penguasa),  kadha  dan  almazzalim.  Al-Mawardi  mendefinisikan  hisbah  sebagai  lembaga  yang berwenang untuk melakukan amr maruf nahi munkar. Al-Hisbah harus menyelesaikan kasus yang melibatkan Amr Maruf Nahi Munkar. Ibnu Khaldun mengatakan hisbah adalah lembaga keagamaan yang merupakan bagian dari amr ma'ruf nahi munkar, kewajiban seluruh umat Islam. 11 Abu Yusuf menjelaskan  fungsi  hisbah  dalam  urusan  perdagangan  dan  niaga  dan  industri  sebagai  berikut: Memeriksa  berat  dan  dimensi,  kualitas  barang  yang  ditawarkan  untuk  dijual,  kejujuran  dalam bertransaksi,  menghormati  kebaikan  dan  kesopanan  dalam  penjualan,  dan  memantau  perilaku masyarakat secara umum.
Ini adalah definisi yang sangat umum yang mencakup semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan. Namun, menurut definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh Rafiq Yunus al-Mishri,  hisbah  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab  untuk  memantau  perilaku  pasar  dan penduduk.  Dalam  kosakata  al-Hadi  ila  lugha  al-Arab,  hisbah  adalah  tugas  yang  dilakukan  oleh negara  untuk  memastikan  bahwa  orang  mengikuti  perintah,  menghindari  larangan  Islam  terkait dengan  pengukuran  dan  berat  yang  akurat,  dan  mengontrol  cara  mereka  berdagang  untuk menghilangkan penipuan, dll. 12 Pejabat ini disebut Muhatsib atau as-suq (Pengawas Pasar). Hisbah ditentukan dalam Islam berdasarkan indikasi yang ditemukan dalam ayat 104 Surat Ali Imran dari Quran.  “Dan  hendaklah  di  antara  kamu  ada  sekelompok  orang  yang  mengagungkan  keutamaan dan  menganjurkan  kebaikan  dan  melarang  kemungkaran.  “Al - Qur’an  Surat  An  Nahl  :  90  yang artinya :” Sesungguhnya Allah itu adil (bagimu) dan memerintahkan kamu untuk berbu at kebaikan dan  memberi  kepada  kerabatmu,  dan  Allah  melarang  perbuatan  yang  munkar,  munkar  dan
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012).
11 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi , 2014.
12 Hafas Furqani, “Institusi Hisbah : Model Pengawasan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam, ” Isefid Review 2, no. 1 (2003): 36 – 50.
permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil  pelajaran.”  Dasar hukum  berupa  hadis  yaitu;  Nabi  Muhammad  SAW  bersabda :  “Barang  siapa  yang melihat kemungkaran,  maka  rubahlah  dengan  tangannya.  Jika  ia  tidak  bisa,  maka  rubahlah  dengan mulutnya. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah- lemahnya iman.” Di Indonesia, mengenai pengawasan di bidang ekonomi (komersial), mengacu pada undang- undang  yang  ada  yang  antara  lain  diatur  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat antar Perusahaan dan dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen.  Fungsi pengawasan  yang  diatur  dalam  kedua  undang-undang  ini  menitikberatkan  pada  masalah pengendalian  di  bidang  usaha  dengan  tujuan  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat,  yaitu konsumen.

## Tujuan Lembaga Hisbah
Tujuan dari Al-hisbah adalah untuk mendikte apa yang biasa disebut baik dan untuk mencegah apa yang  biasa  disebut  buruk  di  daerah-daerah  di  bawah  kendali  pemerintah,  dari  memerintah  di daerah lain, terutama di wilayah pemerintahan. dicapai oleh Muhammad al Mubarak memberikan pendapat  tentang  Al-hisbah  sebagai  organisasi  yang  berfungsi  untuk  mengontrol  pemerintah melalui kegiatan individu, yaitu budaya dalam moralitas, agama dan ekonomi pada umumnya yang berkaitan  dengan  kehidupan  kolektif  atau  masyarakat  untuk  mencapai  keadilan  dan  kebenaran sesuai dengan Prinsip-prinsip Islam dan telah menjadi praktik umum di semua waktu dan tempat. 13 Melalui  hisbah,  negara  menggunakan  lembaga  ini  untuk  mengontrol  secara  komprehensif kondisi  sosial  ekonomi  untuk  kegiatan  bisnis  dan  praktik  ekonomi,  yang  lebih  penting,  untuk memantau  industri dan jasa,  layanan  profesional,  standarisasi  produk,  pengawasan penimbunan, lintah  darat  dan  perantara.  kegiatan.  Muhtasib  juga  harus  memantau  perilaku  sosial  masyarakat. Prestasi  mereka  dalam  menunaikan  kewajiban  agamanya  dan  keefektifan  mereka  dalam menjalankan kewajiban agamanya dan pekerjaannya bagi pemerintah  .
Berdasarkan  definisi  tersebut,  paling  tidak  ada  tiga  hal  penting  mengenai  lembaga  hibah    , yaitu 14 :
a. Hisbah ini merupakan organisasi (departemen) yang dibentuk oleh pemerintah.
b. Tugas utamanya yaitu menjadikan amar makruf nahi mungkar
c. Tugas  yang  lebih  spesifik  dari  hibah  adalah  memantau  berbagai  kegiatan  ekonomi  di pasar,  menjaga  mekanisme  pasar  berfungsi  dengan  baik  dan  bebas  dari  distorsi,  dan mengambil tindakan korektif ketika pasar berubah.
Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan perintah atau larangan tertentu yang mungkin berlaku  di  pasar.  Selain  itu,  Islam  juga  menjelaskan  sistem  pengawasan  atas  keberadaan mekanisme dan struktur pasar. Sistem pengawasan pasar beroperasi di bawah sistem dua tingkat, yaitu:  pemantauan  oleh  pelaku  pasar  untuk  diri  mereka  sendiri  (internal)  dan  pengawasan  oleh pihak lain (eksternal). 15

## 1. Pengawas Internal
Pengawasan ini berlaku bagi seluruh umat Islam, dan sistem pengawasan ini bertumpu
13 Ririn Noviyanti, “Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian,” Iqtishodia 2, no. 1 (2017): 63 – 85.
14 Antin Rakhmawati, “Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami,” Malia 7, no. 2 (2016): 311 – 34.
15 Sela  Dian  Sari,  “Pelaksanaan  Tugas  Dan  Wewenang  Pengawas  Pasar  Menurut  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  Di  Pasar Pendopo Kabupaten Empat L awang),” Skripsi Ekonomi Syari’ah , 2019.
sepenuhnya  pada  pendidikan  Islam  dan  nilainya  didasarkan  pada  rasa  takut  kepada  Allah. Setiap  Muslim  percaya  bahwa  semua  tindakannya  tidak  berada  di  luar  kendali  Allah,  dan kesadaran  pelaku  pasar  direduksi  menjadi  keyakinan  bahwa  Allah  akan  selalu  mengetahui semua yang dia katakan atau lakukan.
Aktivitas  perdagangan  di  pasar  adalah  orang  yang  sangat  penting,  bukan  seluruh komunitas  pasar  atau  seluruh  negara.  Orang  tidak  dimaksudkan  untuk  melayani  komunitas pasar,  tetapi  komunitas  ini  harus  melayani  individu.  Pelaku  pasar  individu  bebas  untuk melakukan kegiatan wirausaha, tetapi di sisi lain mereka bertanggung  jawab kepada Tuhan, dan komunitas pasar atau negara secara keseluruhan bertanggung jawab atas pembentukan sistem  sosial  dalam  bentuk  mekanisme  dan  struktur  pasar  yang  membawa  kemakmuran, perkembangan, individualitas, dan pemberdayaan pribadi pelaku pasar. 16

## 2. Pengawasan Eksternal
Ajaran  islam  mengenal  sistem  Hisbah  yang  berlaku  sebagai  institusi  pengawas  pasar. seorang pengawas pasar (muhtasib) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai  otoritas  untuk  menghukum  para  pelaku  pasar  yang  berlaku  negatif.  Secara umum baik dalam sejarah maupun ilustrasi para fuqaha dan para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut :
a. Mengorganisir  pasar,  agar  dapat  memfungsikan  diri  sebagai  solusi  permasalahan ekonomi  umat  melalui  mekanisme  sistem  kompetisi  terbuka  dan  sempurna  sesuai dengan aturan main Syariah Islamiyah.
b. Memastikan  bahwa  harga  barang  dan  jasa  ditentukan  sesuai  dengan  hukum penawaran  dan  permintaan.  Pada  kondisi  tidak  ideal  atau  darurat,  otoritas  (wilayah) Hisbah dapat melakukan intervensi.
c. Melakukan  supervisi  produk-produk  (barang  atau  jasa)  yang  masuk  dipasar  berikut perangkat instrumen yang dikembangkan buat transaksinya.
d. Menjamin  tidak  adanya  praktik-praktik  menopolistik  para  pelaku  pasar,  baik  yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga
e. Mengupayakan  supaya  praktik-praktik  perantara  (pencaloan)  tak  berlaku  dipasar, kecuali eksistensi perantara tadi mampu mengklaim keberlangsungan Kesehatan serta efesiensi prosedur pasar.
f. Mengupayakan  perilaku  moral  islami  yang  berkaitan  dengan  sistem  transaksi perdagangan  ataupun  lainnya  berlaku  di  pasar,  seperti  kejujuran,  Amanah,  toleransi, dan lain sebagainya. 17

## Lembaga Hisbah Pada Zaman Rasulullah
Al-Hisbah  adalah  institusi  keagamaan  yang  sangat penting  dalam  lintasan  sejarah Ekonomi  Islam. Pada  Dasarnya  alhisbah  ini  sudah  ada  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW  bahwa  hisbah  belum terbentuk menjadi sebuah lembaga, yang ada hanyalah praktik-praktik penegakan amr ma’ruf nahy munkar.  Rasulullah  sebagai  kepala  Negara  yang  berperan  sebagai  decision  maker,  dan  supervisor
16 Ristya Arinta Safitri, “Pembangunan: Pasar Vs Komunitas,” Sinektika: Jurnal Arsitektur 14, no. 2 (2015): 225 – 33, https://doi.org/10.23917/sinektika.v14i2.1442.
17 Mustafa Edwin Nasution dkk, “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,” 2017, 111.
dalam  masalah  ekonomi  telah  meletakkan  pondasi  Al-Hisbah. 18 Malahan  beliau  sendirilah  yang berperan  sebagai  muhtasib  pertama  dalam  islam.  Rasulullah  SAW  secara  langsung  melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Semasa hidupnya, Rasulullah langsung  menangani  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  amr  ma'ruf  nahy  munkar,  seperti  kasus Zubair  bin  Awwan  yang  enggan  memberikan  air  minum  kepada  penduduk  Ansar  di  musim kemarau.  Kemudian,  Rasul  menegurnya  dan  memerintahkan  agar  Zubair  memberikan  air  minum kepada laki-laki tersebut. 19
Diriwayatkan  dari  Abu  Hurairah,  pada  suatu  hari  Rasul  berjalan  ke  pasar  dan  menghampiri penjual  makanan  dan  memasukkan  tangannya  ke  dalam  tumpukan  makanan  tersebut.  beliau terkejut mendapati tangannya basah. Rasul berkata wahai penjual makanan apa ini? ia menjawab makanan itu kena hujan ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kenapa tak engkau letakkan makanan yang basah berada diatas sehingga orang bisa melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan berasal  dari  golonganku  (HR  Muslim).  Peristiwa  ini  membuktikan  bahwa  lembaga  al-hisbah  telah ada pada masa Rasulullah Saw.
Suatu ketika di masa Rasulullah SAW. harga di pasar Madinah begitu tidak masuk akal. Rakyat kecil  menjerit, dan para sahabat  pun datang  kepada  Rasulullah,  yang  sekaligus  pemimpin  negara untuk meminta kebijakan dari beliau. “Wahai Rasullullah, tentukanlah harga untuk kami.” Ujar para sahabat  yang  dikutip  dari  hadist  riwayat  Anas.  Tetapi,  ternyata  Muhammad  menolak  permintaan para  sahabat  tersebut.  “Allah  adalah  dzat  yang  menentukan  dan  mengatur  harga,  penahan, pencurah  serta  penentu  rezeki.  Aku  mengharapkan  dapat  menemui  Tuhanku  di  mana  salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”
Dari hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dapat disimpulkan bahwa kebijakan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya yang sudah pasti dengan bimbingan Allah, dan sudah menjadi kebijakan Rasulullah di masa itu.
Titik tolak dari teori ini adalah anggapan bahwa setiap pelaku dalam perekonomian bertindak secara  rasional  dan  ekonomis.  Misalnya  sebagai  pembeli,  masyarakat  akan  membeli  sebanyak banyaknya  barang  dengan  sejumlah  uang  tertentu.  Sebagai  pemilik  faktor  produksi,  masyarakat akan  senantiasa  berusaha  memperoleh  pendapatan  maksimal  dari  tenaga  dan  keahlian  yang mereka tawarkan.
Sebaliknya,  para  pengusaha  akan  melakukan  tindakan  yang  sama.  Misalnya  sebagai produsen, mereka akan berusaha memproduksi barang pada tingkat dimana dia bisa memperoleh keuntungan  maksimal.  Sebagai  pembeli  faktor  produksi,  pengusaha  akan  menggunakan  faktor produksi yang diperlukannya sedemikian rupa agar diperoleh efisiensi yang optimal  .
Dalam  pelaksanaan  pengawasan  pasar  ini,  tugas  hisbah  masih  di  emban  langsung  oleh Rasulullah SAW, akan tetapi pada masa-masa berikutnya setelah penaklukan kota Mekkah, seiring dengan  semakin  luasnya  wilayah  kekuasaan  Islam,  tugas  hisbah  untuk  mengawasi  pasar  beluai delegasikan  kepada  sahabatnya.  Seperti,  untuk  pengawasan  pasar  Madinah  beliau  delegasikan kepada  Umar  bin  Khattab.  Sedangkan  untuk  mengawasi  pasar  di  Mekkah  beliau  delegasikan kepada  Sa’ad  bin  Said bin  Ash 20 .  Selain  pengawasan  terhadap  pasar  tersebut,  Rasulullah  juga
18 Mahadir Mahadir, “Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam,” Jurnal As-Salam 2, no. 1 (2018): 71 – 78, https://doi.org/10.37249/as-salam.v2i1.11.
19 Fahrur Rozi , “Hisbah Dalam Islam,” Attanwir : Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan 10, no. 1 (2019): 1 – 9.
20 Akhmad Mujahidin, “Eksistensi Lembaga Hisbah Dalam Sejarah (Analisis Terhadap Peran Muhtasib dalam Perdagangan),” Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman 4, no. 2 (2017): 119, https://doi.org/10.24014/af.v4i2.3758.
pernah  menyuruh  Ali  bin  Abi  Thalib  untuk  menghancurkan  seluruh  berhala  beserta  bangunan kuburan di Madinah.
Menurut  penjelasan  di  atas,  penerapan  Hisbah  pada  zaman  Nabi  Muhammad  SAW  masih dilakukan  langsung  oleh  beliau  sebagai  Kepala  Negara.  Beliau  juga  mengarahkan  para  sahabat untuk melaksanakan sebagai bagian dari pembelajaran mereka untuk masa depan.

## Lembaga Hisbah Pada Zaman Modern
Dengan  banyaknya  jenis  penyelewengan  pasar  yang  terjadi  di  negara  ini,  maka  dibutuhkan lembaga  pengawas  pasar  seperti  hisbah  di  Indonesia  untuk  mengatasi  berbagai  jenis penyelewengan  pasar.  Sejak  kemerdekaan  negeri  ini,  belum  ada  lembaga  seperti  Hisbah  yang secara  khusus  mengawasi  pasar,  baik  itu  barang  konsumsi  maupun  mekanisme  pasar  yang berfungsi. itu pun mereka membatasi diri untuk memerangi monopoli dan persaingan tidak sehat yang  mekanismenya  diatur  dalam  undang-undang  no.  5  tahun  1999  tentang  larangan  praktik monopoli dan pasar persaingan tidak sehat.
Memang,  penipuan  komersial  di  Indonesia  merupakan  ancaman  serius  bagi  masyarakat Indonesia  pada  umumnya.  Maka  sudah  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  mengatasi berbagai  jenis  distorsi  pasar  ini  karena  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  di  bagian  pembukaan dijelaskan  tujuan  negara  salah  satunya  kesejahteraan  umum,  pemerintah  harus  memperhatikan nasib rakyatnya, termasuk dalam perekonomian.
Pemerintah  harus  memberikan  solusi  atas  ketidakseimbangan  pasar  yang  terjadi  di masyarakat  berupa  undang-undang  yang  mengawasi  pasar  komoditas  dan  barang  lainnya.  Untuk itu,  pemerintah  harus  membentuk  lembaga  independen  seperti  Hisbah  yang  mengawasi operasional pasar. Sebagai lembaga pengawasan pasar seperti Hisbah, pemerintah harus mampu melindungi masyarakat yang memiliki perekonomian dalam jangka pendek hingga menengah. 21 Peran hisbah sangat diperlukan dan diterapkan dalam suatu negara, karena berfungsi untuk melindungi  perekonomian  penduduk  suatu  negara.  Adanya  mekanisme  pasar  yang  sehat  akan menghasilkan  perekonomian  yang  sehat  pula.  Hisbah  sendiri  dapat  diterapkan  di  zaman  modern ini  dengan  mengembangkan  sistem  lembaga  Hisbah  yang  dipimpin  oleh  Nabi  hingga  Khilafah Utsmaniyah terakhir sesuai dengan kebutuhan keadaan dan perkembangan zaman. Agar berjalan maksimal, dibutuhkan adanya intervensi pemerintah dalam pengoptimalisasian lembaga hisbah.

## Perbedaan Lembaga Hisbah Zaman Rasulullah dengan Modern
Perbedaan yang terlihat terdapat pada spesifikasi, jika hisbah hanya dalam satu lembaga atau belum terbentuknya lembaga, walaupun seiring perkembangannya ada tugas khusus seperti bukan hanya  mengawasi  transaksi  dan  pasar  namun  ada  tugas  untuk  mengawasi  perencanaan  dan industri. Sedangkan pada zaman modern, semua lembaga telah di kelompokkan masing-masing ke dalam  fungsinya,  seperti  BPOM  yang  mengawasi  khusus  dalam  perdagangan  yang  berkaitan dengan pangan, obat dan kosmetik, kemudian Pasca lahir dan berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, LPPOM MUI tidak lagi memiliki hak penuh atas pengeluaran dan penetapan sertifikasi jaminan  produk  halal,  melainkan  hanya  sebagai  mitra,  lalu  KPPU  yang  mengawasi  dalam  aspek ekonomi persaingan usaha skala makro dalam pelanggaran monopoli dan persaingan usaha yang
21 Haris  Fauzi,  Bella  Eka,  dan  Ratri  Diyani,  “Mengembangkan  Ekonomi  Negara  Berlandaskan  Hukum  Syariah:  Hisbah  Di  Zaman Modern, Bisakah?,” Al-Iqtishady : Jurnal Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2021): 2 – 3.
tidak  sehat  seperti  YLKI  (Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia)  serta  OJK  yang  terkait  dalam pengawasan  industri  keuangan,  dan  lembaga  DPS  yang  mengawasi  produk  bank  atau  lembaga keuangan syariah apakah sesuai atau tidak dengan fatwa yang telah ditetapkan. 22
Pada zaman Rasul, hisbah selain menindak lanjuti dalam bentuk hukuman preventif dan juga bisa  memberikan  hukuman  berupa  tas’ir.  Sedangkan  pada  zaman  modern,  hanya  dalam  bentuk pengawasan  dan  mencegah  langsung  jika  terjadi  pelanggaran dalam  kasus  berat  akan  dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diadili secara hukum tertulis.
Dalam hisbah pada zaman Rasul, pengawas atau muhtasib tersebar di semua pasar agar lebih terawasi  secara  teratur  dan  tertata.  Sedangkan  pada  zaman  modern,  para  petugas  ditempatkan hanya  di  kota  besar  dan  jarang  terjun  langsung  ke  tempat  kejadiannya,  pemeriksaan  dan  fungsi pengawasan hanya berjalan jika hari-hari besar islam.
Hisbah dalam pengawasannya hanya dalam aspek distribusi dan produksinya saja. Sedangkan pada  zaman  modern,  masing-masing  mempunyai  kekhususan  walaupun  rata-rata  hampir  sama dalam  aspek  produksi  dan  distribusi,  karena  tidak  ada  lembaga  yang  khusus  mengawasi  dalam aspek konsumsinya.
Jika  hisbah  dijalankan  dalam  Negara  Islam  yang  dimulai  sejak  zaman  Rasulullah,  dan  itu dalam  bentuk  Negara  Islam  sampai  kekhalifahan  setelahnya.  Pada  zaman  modern,  dijalankan  di Indonesia  dalam  bentuk  republik  dan  Negara  yang  menganut  UUD  dan  Pancasila  bukan  Negara Islam. Institusi hisbah adalah elemen pelengkap dalam menjaga syariat Islam. Pada zaman modern juga  sebagai  elemen  pelengkap  dalam  tugas  Negara  menyejahterakan  masyarakatnya  yang tertuang  dalam  UU  No.  5  tahun  1999  “Terwujud  Ekonomi  Nasional Yang  Efisien  Dan  Berkeadilan Untuk Kesejahteraan Rakyat”

## KESIMPULAN
Penerapan  Hisbah  pada  zaman  Nabi  Muhammad  SAW  masih  dilakukan  langsung  oleh  beliau sebagai Kepala Negara. Beliau juga mengarahkan para sahabat untuk melaksanakan sebagai bagian dari pembelajaran mereka untuk masa depan. Sedangkan Hisbah  yang dapat diterapkan di zaman modern saat ini dengan mengembangkan sistem lembaga Hisbah yang dipimpin oleh Nabi hingga Khilafah  Utsmaniyah  Agar  dapat  berjalan  maksimal,  dibutuhkan  adanya  intervensi  pemerintah dalam  pengoptimalisasian  lembaga  hisbah.  Dengan  dibentuknya  pengawas  pasar  ini,  pemerintah berharap  dapat  menciptakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat,  terutama  dalam  hal  transaksi ekonomi.
Sehingga  salah  satu  Perbedaan hisbah  pada  masa  Rasulullah  SAW dan Hisbah  modern  saat ini yakni, hisbah pada masa Rasulullah SAW hanya dalam satu lembaga atau belum terbentuknya lembaga,  akan  tetapi  seiring  perkembangannya  memiliki  tugas  khusus  seperti  bukan  hanya mengawasi  transaksi  dan  pasar  namun  ada  tugas  untuk  mengawasi  perencenaan  dan  industri. Sedangkan  pada  zaman  modern,  semua  lembaga  telah  di  kelompokkan  masing-masing  ke  dalam fungsinya,  seperti  BPOM  yang  mengawasi  khusus  dalam  perdagangan  yang  berkaitan  dengan pangan, obat dan kosmetik, kemudian LPPOM mengawasi status kehalalan dalam produk pangan, lalu  KPPU  yang  mengawasi  dalam  aspek  ekonomi  persaingan  usaha  skala  makro  dalam pelanggaran monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan lembaga DPS yang mengawasi
22 Alvian Mushafy Abdullah, “Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern,” Skripsi : Mualamat (Ekonomi Islam) 151 (2015): 10 – 17, https://doi.org/10.1145/3132847.3132886.
produk  bank  atau  lembaga  keuangan  syariah  apakah  sesuai  atau  tidak  dengan  fatwa  yang  telah ditetapkan

## REFERENSI
Abdullah,  Alvian  Mushafy.  “ Perbandingan  Antara  Fungsi  Hisbah  Dan  Lembaga  Pengawasan Perekonomian  Modern.” Skripsi :  Mualamat  (Ekonomi  Islam) 151  (2015):  10 – 17. https://doi.org/10.1145/3132847.3132886.
Arif, M.  Nur  Rianto  Al, dan  Euis  Amalia. Teori  Mikroekonomi:  Suatu  Perbandingan  Ekonomi  Islam dan Ekonomi Konvensional . Jakarta: Prenada Media, 2016.
Djakfar, Muhammad. Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi . Jakarta: Penebar PLUS+, 2012.
Fauzi, Haris, Bella Eka, dan Ratri Diyani. “Mengembangkan Ekonomi Negara Berlandaskan Hukum Syariah: Hisbah Di Zaman Modern, Bisakah?” Al-Iqtishady : Jurnal Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2021): 2 – 3.
Furqani,  Hafas.  “Institusi  Hisbah :  Model  Pengawasan  Pasar  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam.” Isefid Review 2, no. 1 (2003): 36 – 50.
Ghafur, Abd. “Mekanisme Pasar Perspektif Islam.” Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 5, no. 1 (2019). https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/86.
Hitti,  Phillip  K. History  Of  The  Arabs .  Diterjemahkan  oleh  Cecep  Lukman  Yasin  dan  Dedi  Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi, 2008.
Huda, Nurul, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, dan Ranti Wiliasih. Ekonomi Makro Islam: pendekatan teoritis . Jakarta: Prenada Media, 2018.
Mahadir, Mahadir. “Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal As-Salam 2, no. 1 (2018): 71 – 78. https://doi.org/10.37249/as-salam.v2i1.11.
Mujahidin, Akhmad. “Eksistensi Lembaga Hisbah Dalam Sejarah (Analisis Terhadap Peran Muhtasib dalam  Perdagangan).” Al-Fikra :  Jurnal  Ilmiah  Keislaman 4,  no.  2  (2017):  119. https://doi.org/10.24014/af.v4i2.3758.
———.  “Peran  Negara  Dalam  Hisbah.” Al-Iqtishad:  Journal  of  Islamic  Economics 4,  no.  1  (2016). https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544.
Nasution dkk, Mustafa Edwin. “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,” 111, 2017.
Nata, Abuddin. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Kencana, 2014.
Noviyanti,  Ririn.  “Tinjauan  Fungsi  Hisbah  dalam  Kegiatan  Perekonomian.” Iqtishodia 2,  no.  1 (2017): 63 – 85.
Rahmat,  Fawza.  “Penerapan  Al -Hisbah  Di  Nangro  Aceh  Darussalam  Sebagai  Bentuk  Penerapan Nilai- Nilai Ekonomi Islam.” Jurnal At- Tasyri’iy 2, no. 1 (2019): 54 – 63.
Rakhmawati,  Antin.  “Implementasi  Lembaga  Hisbah  dalam  Meningkatkan  Bisnis  Islami.” Malia 7, no. 2 (2016): 311 – 34.
Rozalinda. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi , 2014. Rozi,  Fahrur.  “Hisbah  Dalam  Islam.” Attanwir :  Jurnal  Kajian  Keislaman  dan  Pendidikan 10,  no.  1 (2019): 1 – 9.
Safitri,  Ristya  Arinta.  “Pembangunan:  Pasar  Vs  Komunitas.” Sinektika:  Jurnal  Arsitektur 14,  no.  2 (2015): 225 – 33. https://doi.org/10.23917/sinektika.v14i2.1442.
Sari, Sela Dian. “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang).” Skripsi Ekonomi Syari’ ah , 2019.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2012.
Wahid,  Khairuddin.  “Signifikansi  Lembaga  Al - Ḥisbah  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam.” Jurnal  Ilmiah Mizani:  Wacana  Hukum,  Ekonomi  Dan  Keagamaan 5,  no.  2  (2019):  135. https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442.