Ilmiah Indonesia, 7 (5). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## PERSPEKTIF EKONOMI DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN EKONOMI
AKIBAT PANDEMI COVID-19
Henry Aspan, M. Tartib, Etty Sri Wahyuni Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia Dosen Universitas Batam, Indonesia Email: henryaspan@yahoo.com, tartib@univbatam.ac.id, ettywahyuni@univbatam.ac.id

## Abstrak
Pada  penghujung  tahun  2019,  dunia  menghadapi  tantangan  dengan  munculnya Corona  Virus  Disease (Covid)  -  19  yang  mewabah  di  Kota  Wuhan,  China. Konstitusi  mengatur  secara  umum  landasan  norma  kebijakan  oleh  Pemerintah. Konstitusi  negara  yang  berbicara  tentang  persoalan  ekonomi  terdapat  pada  pasal ”Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1). Asas kekeluargaan Pasal 33 ayat 1 telah menggambarkan secara gamblang bahwa konsep pembangunan ekonomi kita berbasis asas kewarganegaraan amanat kontitusi yang mengarah pada terciptanya negara walfare state. Yaitu negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan  rakyat.  Oleh  karenanya,  pembangunan  ekonomi  mesti  berdasarkan konstitusi  secara  substantif  dengan  asas  kekeluargaan  sebagai  soko  guru perekonomian  yang  dicita-citakan  oleh  pendiri  bangsa.  Untuk  itu,  diperlukan kesadaran dalam menerapkan kembali nilai-nilai ideologi di bidang ekonomi dalam konstitusi secara substansif  guna penguatan ekonomi terdampak yang covid-19 ini agar roda ekonomi kembali pulih serta semakin kuat dan kokoh
Kata Kunci : ekonomi, konstitusi, pandemi, covid-19

## Abstract
At the end of 2019, the world faced challenges with the emergence of Corona Virus Disease  (Covid)  -  19  which  was  endemic  in  the  city  of  Wuhan,  China.  The Constitution generally regulates the basis for policy norms by the Government. The state constitution that talks about economic issues is contained in the article "The economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship" (Article 33 Paragraph  1).  The  principle  of  kinship  Article  33  paragraph  1  has  clearly described  that  our  concept  of  economic  development  is  based  on  the  principle  of citizenship as mandated by the constitution which leads to the creation of a welfare state.  Namely  a  country  whose  government  guarantees  the  welfare  of  the  people. Therefore,  economic  development  must  be  based  on  the  constitution  in  a substantive  manner  with  the  principle  of  kinship  as  the  pillar  of  the  economy teacher aspired to by the nation's founders. For this reason, awareness is needed in re-applying ideological values in the economic field in the constitution substantially
in order to strengthen the economy affected by COVID-19 so that the economy can recover and become stronger and stronger.

## Keywords: economy, constitution, pandemic, covid-19

## Pendahuluan
Pada  penghujung  tahun  2019,  dunia  menghadapi  tantangan  dengan  munculnya Corona Virus Disease (Covid) 19 yang mewabah di Kota Wuhan, China. Isu lambatnya penanganan  pencegahan  penyebaran  virus  dan  ‘ditutupnya’  rapat-rapat  informasi tersebut  dari  dunia  luar  oleh  Pemerintah  China  menyebabkan  virus  covid-19  telah menyebar  hampir  ke  seluruh  dunia.  Virus  mematikan  ini  telah  membuat  seluruh pemimpin  negara  bekerja  keras  dalam  menjaga  keselamatan  dan  kesehatan  warga negaranya,  sehingga  WHO  mengumumkan  bahwa Physical  Distancing dan  sederet Protokol Kesehatan mesti diterapkan oleh berbagai negara di dunia.
Penutupan  tempat  keramaian  mulai  dilakukan  untuk  memutus  mata  rantai penyebaran covid-19. Hal ini tentu saja membuat hampir seluruh aspek kegiatan sosial, ekonomi,  budaya,  dan  politik  terhenti  serta  tidak  dapat  dilaksanakan  sebagaimana biasanya.  Tak  jarang  merosotnya  ekonomi  sebagai  akibat  dampak  covid-19  seperti terjadinya  PHK  dimana-mana,  penutupan  mall  dan  berbagai  toko,  matinya  beberapa sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, dan lain sebagainya tentu saja memberi pukulan telak bagi pemasukan dan pendapatan negara. Sehingga berbagai usaha perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam membangun kembali perekonomian agar tetap kokoh.
Pada  masa-masa  seperti  ini,  masyarakat  dibebankan  kembali  dengan  berbagai kebijakan  pemerintah  yang  dinilai  sangat  membebani  masyarakat  dan  menuai kontroversi.  Kebijakan  seperti  naiknya  tagihan  listrik  yang  membengkak,  iuran  BPJS yang  melonjak  naik,  serta  harga  bahan  bakar  minyak  (BBM)  yang  tak  kunjung diturunkan,  padahal  pemerintah  sudah  sepatutnya  mengikuti  tren  negara  di  dunia dengan  menurunkan  harga  BBM.  Ada  kesalahan  dengan  ekonomi  Indonesia  saat  ini, padahal  pondasi  konstitusi  dianggap  sebagai  konsep  ideologi  yang  kuat  untuk menopang  berbagai  tantangan  ekonomi  sebagai  konsep  tujuan  yang  mulia.  Namun faktanya, ketika dihadapkan dengan musibah pandemi ini, penurunan drastis pendapatan di  bidang  ekonomi  yang  cenderung  rapuh  membuat  pemerintah  perlu  berfikir  untuk kembali  pada  konstitusi  kita  dalam  menerapkan  berbagai  paket  kebijakan  di  bidang ekonomi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kembali landasan filosofis yang termaktub  dalam  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  di  Indonesia  termasuk  dalam bidang  ekonomi,  guna  penguatan  ekonomi  yang  terdampak  covid-19  ini  agar  roda ekonomi  kembali  pulih  serta  semakin  kuat  dan  kokoh,  sehingga  berdampak  terhadap kemajuan bangsa dan negara menuju welfare state (negara kesejahteraan).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  bersifar  penyelesaian masalah  dengan  menelusuri  berbagai  sumber  dan  bahan  dalam  penguraian  masalah. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif,  empiris dan socio legal. Metode penelitian ini merupakan instrumen penelitian dalam mengurai permasalahan hukum yang ada dengan penyesuaian masalah masing-masing.
Alat  yang  digunakan  dikumpulkan  berdasarkan  kebutuhan  penelitian  yang berupa undang-undang, buku, internet, wawancaa dengan ahli dan kainnt

## Hasil dan Pembahasan
1. Pandemi Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia
Pandemic covid 19 telah memberi pukulan telak bagi perekonomian Indonesia di  berbagai  sektor.  Berdasarkan  pertumbuhan  tahunan  ( year-on-year ),  sumber pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  triwulan-1  tahun  2020  yang  paling  besar hanya  pada  sektor  informasi  dan  komunikasi,  yaitu  sebesar  0,53%.  Hal  ini  wajar mengingat  bahwa  dengan  adanya  anjuran  untuk  tidak  keluar  rumah  maka  banyak orang  yang  mengakses  pekerjaan,  hiburan,  dan  pendidikan  melalui  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Seiring  hal  tersebut,  volume  penjualan  listrik  PLN  ke rumah tangga juga meningkat .
Berdasarkan  rilis  dari  Badan  Pusat  Statistik,  jumlah  wisatawan  mancanegara yang  datang  ke  Indonesia  pada  triwulan-1  tahun  2020  juga  menurun  drastic,  yaitu hanya  sejumlah  2,61  juta  kunjungan  wisatawan,  berkurang  34,9  persen  bila dibanding  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  adanya  larangan  penerbangan antar  negara  yang  mulai  diberlakukan  pada  pertengahan  Februari  2020.  Jumlah penumpang  angkutan  rel  dan  udara  juga  tumbuh  negatif  seiring  dengan diberlakukannya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Lalu  kapan  wabah covid-19 ini berakhir dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indoensia? Berdasarkan  analisa  data  yang  dikeluarkan  oleh  The  Singapore  University  of Technology and Design dengan menggunakan metode estimasi pandemi Susceptible Infected  Recovered  (SIR)  dengan  DDE  (Data  Driven  Estimation),  maka diperkirakan  puncak  pandemi  di  Indonesia  terjadi  pada  bulan  April  2020  sampai dengan  Juli  2021.  Data  ini  dikeluarkan  pada  Mei  2020  yang  diambil  berdasarkan data dari berbagai negara untuk memprediksi berakhirnya pandemi di dunia.
Para  pencari  kerja  di  Indonesia  akan  kesulitan  mencari  lowongan  pekerjaan jika  ekonomi  memasuki  resesi.  Pendapatan  korporasi  dan  pelaku  usaha  juga  bisa menurun  lantaran  berkurangnya  daya  beli  masyarakat.  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani  telah  dua  kali  membeberkan  proyeksi  pertumbuhan  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  Indonesia  dalam  kuartal  berjalan  dan  beberapa  kuartal  ke  depan, dimana proyeksinya suram. Untuk kuartal-2 yang berjalan sampai akhir Juni 2020, Pemerintah  Indonesia  memproyeksi  ekonomi  akan  menyusut  sampai  minus  3,8%. Sementara  pertumbuhan  PDB  di  kuartal-3,  yang  dimulai  Juli,  diprediksi  akan tumbuh di kisaran 1,4%, atau melemah sampai minus 1,6% dari periode yang sama
tahun sebelumnya. Untuk kuartal-4, Pemerintah Indonesia berharap ekonomi mulai mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,4%, atau paling sedikit 1%. Jika pertumbuhan ekonomi  minus  dalam  dua  triwulan  berturut-turut,  maka  bisa  dikatakan  Indonesia mengalami resesi, kata Sri Mulyani .
Jika  kondisi  terus  seperti  ini,  tentu  saja  berbahaya  bagi  kelangsungan  negara dalam menjalankan pemerintahan. Tentu saja, kondisi seperti ini membuat kita perlu kembali  lagi  pada  pondasi  awal  bernegara,  yaitu  konstitusi.  Untuk  mengukur seberapa  kuat  amanat  konstitusi  dijalankan  sehingga  ekonomi  ketika  dihadapkan dengan kejadian seperti ini, mampu bertahan dengan tetap stabil. Mengingat hukum ekonomi sudah semestinya mengabdi pada kepentingan masyarakat banyak.
2. Konstitusi dan Konsep Ideologi Perekonomian Indonesia
Konstitusi  saat  ini  dapat  dipahami  sebagai  suatu  konsep  yang  niscaya  bagi setiap  negara modern.  Dasar  keberadaan konstitusi  adalah  kesepakatan  umum  atau persetujuan  ( consensus) diantara  mayoritas  masyarakat  mengenai  bangunan  yang ideal  berkenaan  dengan  negara (Asshiddiqie,  2015) .  Konstitusi  dalam  ilmu  hukum sering  menggunakan  beberapa  istilah  dengan  arti  yang  sama.  Sebaliknya  ada kalanya  untuk  arti  yang  berbeda  digunakan  istilah  yang  sama.  Selain  konstitusi, dikenal  juga  dengan  istilah  lain  seperti  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  dan  hukum dasar. Pendapat mengenai istilah konstitusi dan UUD terbagi menjadi dua, pertama, pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi dan UUD itu berbeda, kedua, pendapat yang menyamakan definisi keduanya (Chaidir, 2007) .
Dalam  praktik  sehari-hari,  istilah  konstitusi constitution (Bahasa  Inggris) sering diidentikan dengan UUD atau grundgesetz (Bahasa Jerman) atau groundwet (Bahasa  Belanda).  Padahal  makna  dari  kata  tersebut  sangat  berbeda.  Penyamaan pengertian  antar  kedua  konsep  tersebut  terjadi  akibat  dari  pengaruh  paham kodifikasi  yang  menghendaki  bahwa  semua  peraturan  hukum  dibuat  dan  dibentuk tertulis demi mencapai suatu kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum (Harman, 2013) .
Herman  Heller  menyatakan  bahwa  istilah  kosntitusi  memunyai  mana  yang lebih luas  dari  pada  UUD.  Konstitusi  merupakan  suatu  pengertian  sosiologis  suatu refleksi  kehidupan  politik  nyata  yang  dikembangkan  dimasyarakat  dan  pada  tahap ini konstitusi belum merupakan yuridis. Setelah unsur-unsur hukum konstitusi yang hidup  dalam  masyarakat  itu  diadopsi  menjadi  kaidah  hukum,  maka  konstitusi semula  hanya  memiliki  makna  sosiologis-politis  diberi  bobot  yuridis.  Jika  UUD dikaitkan  dengan  kostitusi  maka  sebenarnya  UUD  hanyalah  sebagian  dari pengertian  konstitusi,  yakni  kontitusi  tertulis.  Pemahaman  modern  salah  mengerti konstitusi karena menyamakan dengan UUD, padahal konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis (Harman, 2013) .
Dalam kepustakaan ketatanegaraan Belanda, negeri yang menjadi sumber tata hukum  Indonesia,  dibedakan  secara  tegas  pengertian groundwet (UUD)  dari constitutie (Konstuotusi).  UUD  adalah  bagian  tertulis  darisebuah  konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis.
Para  penyusun  UUD  nampaknya  mengikuti  aliran  fikiran  yang  berkembang  di Belanda, sebab penjelasan UUD 1945 mengatakan bahwa UUD hanyalah sebagian dari hukum dasar negara. UUD adalah hukum dasar tertulis dan disamping UUD itu berlaku  juga  hukum  dasar  tidak  tertulis.  Hukum  dasar  tidak  tertulis  itu  adalah aturan-aturan  yang  timbul  dan  terpelihara  dalam  praktik  penyelenggaraan  negara bersifat tidak tertulis (Harman, 2013) .
3. Konsepsi  Ekonomi  Konstitusi  Indonesia  Dalam  Menghadapi  Tantangan Ekonomi Akibat Covid-19
Secara  garis  besar,  konstitusi  dibentuk  bertujuan  untuk  membatasi  tindakan sewenang-wenang  pemerintah,  menjamin  hak-hak  pihak  yang  diperintah  (rakyat), dan  menetapkan  pelaksanaan  kekuasaan  yang  berdaulat  sehingga  pada  hakekatnya tujuan  konstitusi  merupakan  perwujudan  paham  tentang  konstitusionalisme,  yang berarti  pembatasan  terhadap  kekuasaan  pemerintah  di  satu  pihak  dan  jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di lain pihak . Maka dalam rangka itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk konstitusinya.
Perubahan  UUD  1945  di  awal  reformasi  pada  dasarnya  meliputi  sistem pelembagaan  dan  hubungan  tiga  cabang  kekuasaan  negara  yang  utama,  sistem pemerintahan  lokal,  pengaturan  jaminan  perlindungan  HAM  yang  lebih  rinci,  dan berbagai  sistem  dalam  penyelenggaraan  negara  (pemilu,  pendidikan  dan kebudayaan,  perekonomian,  kesejahteraan  sosial,  pertahanan  dan  keamanan,  dan lain-lain)  .  Begitulah  konstitusi  mengatur  norma  umum  sebagai  landasan  bagi pemerintah  untuk  melaksanakan  pembangunan  dengan  berbagai  kebijakan- kebijakan yang diprogramkan.
Bagaimanapun  sifat  penuangan  kebijakan  ekonomi  di  dalamnya,  konstitusi sebagai  dokumen  hukum  dapat  menjadi  sarana  untuk  membuka  jalan,  merekayasa dan  mengarahkan  dinamika  ekonomi  dalam  masyarakat.  Kebijakan-kebijakan ekonomi  dalam  konstitusi  tersebut,  baik  yang  dimuat  secara  eksplisit  ataupun implisit,  dijabarkan  dalam  bentuk  kebijakan  yang  lebih  operasional  yang  biasanya dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, seperti undang-undang dan perundangan- undangan lainnya .
Semua  peraturan  ini  berfungsi  sebagai  instrumen  yang  memacu  laju perkembangan ekonomi, atau sebaliknya membuat perekonomian menjadi mandek. Faktor-faktor  peraturan  ini  dalam  ilmu  ekonomi  disebut  sebagai  salah  satu  elemen institusional  dalam  dinamika    kebijakan  ekonomi.  Seorang  ekonom  institusionalis, sangat  menekankan  aspek  kelembagaan  dan  peraturan  semacam  ini  dalam perekonomian.  Dengan  demikian,  jika  kita  berbicara  mengenai  ekonomi  konstitusi berarti  berbicara  mengenai  perekonomian  yang  didasarkan  atas  norma  hukum konstitusional  yang  bersifat  mutlak  tidak  boleh  dilanggar  oleh  penentu  kebijakan ekonomi yang bersifat operasional.
Namun,  bagaimana  sesungguhnya  konsepsi  ekonomi  konstitusi  Indonesia dalam  menghadapi  tantangan  ekonomi  terdampak  covid-19.  Tentu  saja  konstitusi mengatur  secara  umum  sebagai  landasan  norma  kebijakan  Pemerintah.  Konstitusi
negara  yang  berbicara  tentang  persoalan  ekonomi  terdapat  pada  pasal ”Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan” (Pasal  33  ayat  (1));  ”Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  negara”  (Pasal  33  ayat  (2)); ”Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”  (Pasal  33  ayat (3)); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 ayat (4)).
Jika  dilihat  bunyi  konstitusi  ekonomi  tersebut,  maka  tujuan  hukum  adalah memberikan  kemanfaatan  dan  kebahagiaan  terbesar  kepada  sebanyak-banyaknya warga  masyarakat.  Jadi,  konsepnya  meletakkan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama hukum.  Ukurannya  adalah  kebahagian  yang  sebesar-besarnya  bagi  sebanyak- banyaknya  orang.  Penilaian  baik-buruk,  adil  atau  tidaknya  hukum  ini  sangat tergantung  apakah  hukum  mampu  memberikan  kebahagian  kepada  manusia  atau tidak.  Kemanfaatan  diartikan  sama  sebagai  kebahagiaan  (happiness).  Asas kekeluargaan  Pasal  33  ayat  (1)  telah  menggambarkan  secara  gamblang  bahwa konsep  pembangunan  ekonomi  kita  berbasis  asas  kekeluargaan.  Tentu  saja  asas kekeluargaan  ini  dimaksudkan  untuk  menghadirkan  kebahagiaan  bagi  sebanyak- banyaknya  masyarakat  sebagai  warga  negara.  Karena  tujuan  hukum  adalah  hukum dapat  memberikan  jaminan  kebahagiaan  kepada  individu-individu,  barulah  kepada orang  banyak.  ”the  greatest  happiness  of  the  greatest  number”  (kebahagiaan  yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang).
Prinsip ini harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.  Untuk  mewujudkan  kebahagiaan  individu  dan  masyarakat  maka  perundang- undangan harus mencapai empat tujuan, (1) to provide subsistence (untuk memberi nafkah  hidup);  (2)  to  provide  abundance  (untuk  memberikan  nafkah  makanan berlimpah);  (3)  to  provide  security  (untuk  memberikan  perlindungan);  dan  (4)  to attain equity (untuk mencapai persamaan). Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal  34  ayat  (1)  yang  berbunyi,  ”Fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  telantar dipelihara  oleh  negara”;  ayat  (2):  ”Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan”;  dan  ayat  (3),  ”Negara  bertanggung  jawab atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang layak”. Tentu saja utilitarianisme mesti terwujud dengan kebahagiaan orang banyak. Sehingga  berbagai  kebijakan  kontroversial  sudah  semestinya  kembali  pada amanat substantif UUD 1945.
Konsepsi ekonomi konstitusi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi terdampak  covid-19  hendaknya  benar-benar  mengabdi  pada  amanat  kontitusi  yang mengarah  pada  terciptanya  negara  walfare  state.  Yaitu  negara  yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Hadirnya negara
dalam  memainkan  peranan  usaha  memberikan  kondisi  sejahtera  (well-being), sebagai  pelayanan  sosial,  tunjangan  sosial,  serta  sebagai  proses  atau  usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat  maupun  badan-badan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas kehidupan.  Dengan  kondisi  covid-19  saat  ini,  Pemerintah  selaku  organisasi  dalam menjalankan  sebuah  negara  dituntut  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  dengan memanfaatkan  segala  daya  dan  upaya  dari  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia  untuk  mewujudkannya  dengan  berbagai  program  dan  kebijakan  yang  pro rakyat.
Oleh  karenanya,  pembangunan  ekonomi  mesti  berdasarkan  konstitusi  secara substantif  dengan  asas  kekeluargaan  sebagai  soko  guru  perekonomian  yang  dicita- citakan  oleh  pendiri  bangsa.  Sehingga  berbagai  kebijakan  ekonomi  yang kontroversial seperti kenaikan iuran BPJS, membengkaknya tagihan listrik dan lain sebagainya hendaknya memperhatikan kondisi masyarakat yang saat ini dihadapkan dengan  wabah  covid-19.  Hal  ini  tentu  saja  menyangkut  tujuan  hukum  tersebut sebagai  alat  perwujudan  untuk  kebahagiaan  orang  banyak.  Selain  itu,  berbagai konsep rapuh ketika dihadapkan dengan kondisi yang tidak stabil, sehingga kembali pada konsep ekonomi substantif konstitusi terlaksanakan dengan baik.

## Kesimpulan
Pada  dasarnya,  fungsi  dari  konstitusi  tidak  hanya  sebagai  alat  pembatasan kekuasaan  semata,  namun  maksud  yang  mendalam  dari  pada  sekedar  pembatasan kekuasaan ini ialah adanya perlindungan hak-hak warga negara yang diatur didalamnya. Sehingga  konstitusi  memuat  norma  terkait  demokrasi (democracy), penegakan  hukum (rule  of  law) ,  perlindungan  hak  asasi  manusia (the  human  right  protection) ,  keadilan sosial (social  justice) ,  dan  anti  diskriminasi (anti  discrimination) yang  semuanya mengarah pada tujuan terciptanya negara kesejahteraan ( walfare state ). Oleh karena itu, jika  negara  benar-benar  menjalankan  nilai-nilai  norma  dalam  konstitusi  secara substantif, maka bukan merupakan suatu hal yang mustahil bagi negara seluas Indonesia untuk mencapai derajat sebagai negara kesejahteraan.
Dengan konsep asas kekeluargaan dalam mengelola ekonomi serta sebagai soko guru  pembangunan  ekonomi  negara,  sudah  semestinya  Indonesia  tidak  terlalu  ambruk dan terperosok pada hancurnya ekonomi negara yang diakibatkan oleh pandemi covid- 19. Ada penyangga kekuataan ekonomi yang kokoh jika asas kekeluargaan dalam artian positif  sejak  dini  menjadi  kesadaran  bersama  dalam  membangun  pondasi  ekonomi negara.
Untuk itu, diperlukan kesadaran dalam menerapkan kembali nilai-nilai ideologi di  bidang  ekonomi  dalam  konstitusi  secara  substantif  dalam  penguatan  ekonomi  yang terdampak covid-19 ini agar roda ekonomi kembali pulih serta semakin kuat dan kokoh, sehingga  berdampak  terhadap  kemajuan  bangsa  dan  negara  menuju welfare  state (negara kesejahteraan).

## BIBLIOGRAFI
Asshiddiqie, Jimly. (2015). Konstitusi bernegara: Praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis . Setara Press. Google Scholar
Chaidir, Ellydar. (2007). Hukum dan Teori Konstitusi . Kreasi Total Media Yogyakarta. Google Scholar
Harman, Benny K. (2013). Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi . Kepustakaan Populer Gramedia. Google Scholar

## Copyright holder:
Henry Aspan, M. Tartib, Etty Sri Wahyuni (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: