## P A R T I S I P A S I   C A LO N   L E G I S L A T I F  D I   K O T A   J A M B I P A S C A   P U TU S A N   M A H K A M A H   K O N S T I T U S I   N O M O R   2 2 -
2 4 / P U U - V I / 2 0 0 8
Eza Tri Yandy 1 , Nur Sukmawati 2 , Muhammad Isa 3
ezatriyandy@uinjambi.ac.id, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1 sukmasyaihu@uinjambi.ac.id, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2 muhammadisa@uinjambi.ac.id, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 3

## Abstract

## Background :
Constitutional  Court  Decision  Number  22-24/PUU-VI/2008  was  reviewed  and  confirmed  because  there  were allegations  of  constitutional  loss  to  citizens  as  a  result  of  the  enactment  of  the  law.  Several  articles  were questioned by the Constitutional Court, namely article 55 paragraphs 1, 2 and 3, article 205 paragraph 4, 5,6 and 7, article 214 letters a,b,c,d and e, apart from that there were several statements by legislative candidates who  felt  that  their  chances  of  becoming  a  legislator  would  be  reduced  by  the  enactment  of  the  decision.  To achieve the research objectives, the author uses democratic theory to see whether the election law questioned by the  Constitutional  Court  is  an  effort  to  maintain democratic  principles  in  Indonesia,  and  participation  theory will  help  answer  whether  the  Constitutional  Court's  decision  has  an  impact  on  the  participation  of  legislative candidates in the city of Jambi.

## Research Metodes :
This  research  uses  empirical  legal  research  methods  using  a  legal  sociology  approach,  the  data  obtained  is taken  through  interview  and  documentation  stages,  then  three  data  analysis  techniques  are  used,  namely reducing, describing and analyzing until conclusions are drawn.

## Findings:
The  results  of  the  research  stated  that  the  constitutional  court's  decision  regarding  elections  based  on  the majority  vote  was  motivated  by  a  request  from  the  applicant  who  felt  that  his  constitutional  rights  had  been violated. Apart from that, the decision had an impact on increasing the participation of prospective legislative candidates in the legislative general elections in the 2014-2019 period.

## Conclusion:
The Constitutional Court's decision was determined as a result of the granting of substantive changes to article 214 letters a, b, c, d and e regarding the determination of candidates for members of the DPR, DPD and DPRD based  on  small  serial  numbers,  but  apart  from  that  this  decision  had  an  impact  on  the  participation  of legislative candidates in the PPP DPC and PDIP Jambi city.
Keywords : Participation; Legislative Candidates; Decisions.

## Abstrak

## Latar Belakang :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 diujikan dan ditetapkan karena ada dugaan kerugian konstitusional  warganegara  akibat  berlakunya  UU tersebut,  adapun  beberapa  pasal  yang  di  persoalkan  ke  MK yaitu pasal 55 ayat 1, 2 dan 3, pasal 205 ayat 4,5,6 dan 7, pasal 214 huruf a,b,c,d dan e, selain itu ada beberapa pernyataan  calon  legislatif  yang  merasa  berkurangnya  peluang  menjadi  legislatif  dengan  diberlakukannya putusan.  untuk  mencapai  tujuan  penelitian,  penulis  menggunakan  teori  demokrasi  untuk  melihat  apakah  UU pemilu  yang  dipersoalkan  ke  MK  upaya  mempertahankan  prinsip-prinsip  demokrasi  di  Indonesia,  dan  teori partisipasi  akan  membantu  menjawab  apakah  putusan  MK  berdampak  terhadap  partisipasi  calon  legislatif  di kota Jambi.

## Metode Penelitian :
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologi hukum,  data  yang  di  peroleh  diambil  melalui  tahapan  wawancara  dan  dokumentasi,  kemudian  tiga  teknik
analisis  data  yang  di  gunakan  yaitu  dengan  mereduksi,  mendeskripsikan  dan  analisis  sampai  penarikan kesimpulan.

## Hasil Penelitian :
Hasil penelitian  menyatakan  bahwa  putusan  mahkamah konstitusi  tentang  pemilu  berdasarkan suara terbanyak dilatarbelakangi karena adanya permohonan dari pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, selain itu putusan berdampak terhadap peningkatan partisipasi bakal calon legislatif pada pemilihan umum legislatif di periode 2014-20l9.

## Kesimpulan :
Putusan  MK  di  tetapkan  akibat  dikabulkannya  perubahan  substansi  pada  pasal  214  huruf  a,b,c,d  dan  e  terkait penetapan  calon  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  berdasarkan  nomor  urut  kecil,  namun  selain  itu  putusan tersebut berdampak terhadap partisipasi calon legislatif di DPC PPP dan PDIP kota Jambi.
Kata kunci : Partisipasi; Calon Legislatif; Putusan.
DOI
: - Received :  January 2024 Accepted :  January 2024 Published :  February 2024 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  merupakan  proses  pelaksanaan demokrasi  dalam  menentukan  siapa  yang  paling  pantas  mendapatkan  mandat  sebagai representasi  di  tengah  kelompok  masyarakat,  produk  yang  lahir  melalui  proses  pemilihan umum dapat dikatakan sebagai kekuasaan kehendak dari rakyat itu sendiri, karena pemilihan umum  adalah  satu  dari  banyak  instrumen  dalam  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  (Wahid, 2016).  Jika membicarakan  pemilihan  umum  berarti  secara langsung  dapat  dikatakan  sedang terjadinya  transisi  demokrasi  di  Indonesia,  transisi  yang  dimaksud  merupakan  bagian  dari demokratisasi  yang  di  dalamnya  mengandung  nilai-nilai  luhur  dalam  menentukan  tatanan ketatanegaraan  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya  agar  tercapai  tujuan  subtantif  bagi  negara dan warganegara (Rejim & Etik, 2017).
Menyoroti  mengenai  pemilu  di  Indonesia  kerapkali  mengalami  dinamika  dan persoalan baik dari sisi  hukum maupun dalam praktik pelaksanaannya, terbukti dari deretan daftar  permasalahan  yang  di  adili  oleh  mahkamah  konstitusi  pada  kenyataannya  undang- undang  terkait  pemilihan  umum  menjadi  salah  satu  UU  yang  paling  sering  di  ujikan. 1 Dari sekian banyak UU yang diuji oleh MK, penulis tertarik menyoroti UU Nomor 10 tahun 2008
1 Diakses pada website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Lahirnya  putusan  mahkamah  konstitusi  Nomor  22-24/PUU-VI/2008  tentang  Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan suara terbanyak merupakan hasil pengujian yang dilakukan oleh MK terhadap UU Nomor 10 tahun 2008. Putusan tersebut diujikan karena di dugaan  adanya  kerugian  konstitusional  warganegara  akibat  berlakunya  UU  tersebut, pengajuan  permohonan  terhadap  UU  pemilu  dilatarbelakangi  dengan  adanya  permohonan perkara  dengan  dua  nomor  registrasi,  pemohon  dalam  hal  ini  ialah  calon  anggota  legislatif DPRD  Jawa  Timur/Caleg  DPR  periode  2009-2014  untuk  daerah  pemilihan/DAPIL  satu Surabaya-Sidoarjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Adapun  beberapa  pasal  yang  di  mohonkan  yaitu  pasal  55 ayat  1,  2  dan  3,  pasal  205 ayat  4,5,6  dan  7,  pasal  214  huruf  a,b,c,d  dan  e.  Namun  dari  beberapa  pasal  tersebut berdasarkan  Amar  Putusan  mahkamah  konstitusi  mengabulkan  permohonan  untuk  sebagian dan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Menariknya putusan MK Nomor 22- 24/PUU-VI/2008  ditetapkan  kurang  lebih  empat  bulan  sebelum  pemungutan  suara diselenggarakan pada 9 april 2009.
Putusan itulah kemudian memacu penulis untuk melakukan analisis secara kompleks terhadap putusan, selain melihat substansi putusan, pernyataan calon legislatif yang pada saat itu  ikut  serta  dalam    pemilihan  legislatif  menjadi  alasan  penguat  bagi  penulis  untuk melanjutkan penelitian, dalam wawancara yang dilakukan beliau berpendapat bahwa dengan diberlakukannya  ketentuan  penetapan  berdasarkan  nomor  urut  kecil  akan  mengurangi peluang  untuk  terpilih  sebagai  legislatif,  karena  pada  sebelumnya  dengan  mengantongi nomor urut satu lebih berpotensi untuk bertengger di parlemen. 2
Selain  itu  pernyataan  serupa  di  ungkapkan  oleh  andre  yang  berperan  sebagai  tim sukses  kandidat  calon  legislatif,  beliau  mengatakan  bahwa  dengan  adanya  ketentuan berdasarkan  suara  terbanyak  mengharuskan  tim  untuk  lebih  ekstra  dan  maksimal  dalam mendulang suara dengan kondisi waktu  yang sudah mendekati hari pemungutan suara demi mempertahankan kontestan yang di usung agar tetap keluar sebagai pemenang. 3
2 Wawancara  dilakukan  bersama  salah  seorang  kandidat  yang  ikut  serta  dalam  pemilihan  umum legislatif, putusan mahkamah konstitusi yang mendadak mengharuskan kami bekerja lebih ekstra untuk turun ke daerah pilih (DAPIL), seharusnya dengan diposisikan nomor urut kecil menjadi modal dalam membuka peluang untuk  terpilih  sebagai  dewan  karena  sebelumnya  jarang  sekali  para  kandidat  pemilu  memenuhi  kuota  suara sesuai Bilangan Pembagi Pemilih 30% dari 100%.
3 Wawancara  Andre  yang  merupakan  tim  sukses  salah  satu  kandidat  legislatif  pada  pemilihan  umum tahun  2009,  dengan  adanya  putusan  MK  rasanya  kami  mengalami  kesulitan  dalam  mengejar  ketertinggalan untuk bersosialisasi dalam mencari simpati masyarakat agar memperoleh banyak suara sesuai dengan Bilangan
Adanya  perbedaan  pendapat  mengenai  UU  dan  putusan  MK  merupakan  ciri  khas negara  demokrasi,  karena  demokrasi  adalah  sarana  mengaktualisasikan  konsep  kedaulatan rakyat atau malah sebaliknya. Dalam teori demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakayat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih  dibawah  sistem  pemilihan  bebas.  Demokrasi  merupakan  asas  dan  sistem  yang  paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan (Ni’matul Huda, 2014).
Kemudian  kedua  pernyataan  narasumber  di  atas  memantik  penulis  untuk  melihat apakah  peraturan  perundang-undangan  pemilu  menjadi  alasan  masyarakat  untuk berpartisipasi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dalam  teorinya  partisipasi  politik bagian dari aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dan sekaligus merupakan ciri khas adanya pembaruan politik.
Penulis  menilai  putusan  tersebut  menuai  persepsi  berbeda  di  kalangan  politisi  dan berangkat  dari  permasalahan  itu  penulis  menganggap  perlu  untuk  melakukan  kajian mendalam  mengenai  alasan  yang  melatarbelakangi  putusan  putusan  mahkamah  konstitusi Nomor  22-24/PUU-VI/2008  kemudian  apakah  benar  putusan  tersebut  membawah  pengaruh terhadap partisipasi calon legislatif di kota Jambi pada periode pemilu 2014-2019. Walaupun putusan itu bukan peristiwa yang baru atau kekinian namun penulis mengamati masih sangat sedikit  dari  kalangan  akademisi  mengkaji  hal  tersebut,  demi  menemukan  kepastian  yang kongkrit dan faktual maka tulisan ini perlu untuk di telusuri lebih lanjut.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah feild  research atau  penelitian  hukum  empiris  dengan menggunakan  pendekatan  sosiologi  hukum,  sumber  data  diambil  melalui  dua  tahapan  yaitu wawancara  dan  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  dengan  narasumber  atau  informan  dari pengurus  partai  dan  KPU  kota  Jambi  sehingga  dapat  memberikan  informasi  valid  sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan dokumentasi diambil dari DPC Partai, KPU dan penulis melakukan  pengumpulan  data  dari  berbagai  literatur  untuk  membantu  dalam  menganalisis penelitian ini.
Untuk  menemukan  hasil  yang  akurat  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  tiga teknik analisis yaitu: mereduksi data, dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai literatur mulai  dari  putusan  mahkamah  konstitusi  yang  telah  ditetapkan,  peraturan  perundang- undangan  dan  dokumen  lain  yang  relevan  dangan  fokus  penelitian,  kemudian  peneliti
Pembagi  Pemilih  (BPP)  karena  kali  ini  penetapan  pemenang  pemilu  bukan  lagi  berdasarkan  nomor  urut  kecil jika bilangan pembagi pemilihnya tidak memenuhi ambang batas melainkan berdasarkan suara terbanyak.
Partisipasi Calon Legislatif di Kota Jambi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Eza Tri Yandy, Nur Sukmawati, Muhammad Isa
mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  lalu  melakukan  analisis  mendalam  setiap  aspek  yang diteliti dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan di Indonesia.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Latarbelakang Putusan Mahkamah Konstitsusi
Putusan  Mahkamah  konstitusi  nomor  22-24/PUU-VI/2008  lahir  atas  dasar  adannya pengajuan  pengujian  Undang-undang  atas  Undang-undang  Dasar  1945,  dalam  penelitian ini UU  Nomor  10  tahun  2008  tentang  Pemilihan  umum  anggota  dewan  perwakilan  rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah yang diajukan oleh pemohon untuk  pengujian  di  MK,  dalam  perkara  ini  pemohon  satu  mengajukan  surat  permohonan tertanggal  1  September  2008  yang  diterima  dan  terdaftar  di  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi  pada  tanggal  3  September  2008  dengan  registrasi  Nomor  22/PUU-VI/2008  dan Surat  permohonan  kedua  diajukan  pada  tanggal  1  September  2008,  yang  diterima  dan terdaftar  di  Kepaniteraan  Mahkamah  pada  tanggal  5  September  2008  dengan  registrasi Nomor  24/PUU-VI/2008,  surat  permohonan  dilakukan  perbaikan  dan  diterima  oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 September 2008. 4
Pada  Prinsipnya  setiap  warga  negara  Indonesia  dalam  menjaminkan  hak konstitusionalnya  mempunyai  kesempatan  untuk  beracara  di  Mahkmah  Konstitusi  dengan catatan permohonan perkara tidak terlepas dari empat wewenang MK yang termaktub dalam pasal  24  C  UUD  tahun  1945  yaitu  pengujian  Undang-Undang  atas  UUD  1945,  Sengketa kewenangan  lembaga  negara,  Pembubaran  partai  politik  dan  Perselisihan  hasil  pemilihan umum  pemohon  adalah  individu  yang  bertindak  sebagai  subjek  hukum  di  kalangan  ahli hukum dikenal dengan istilah legal standing , istilah yang menerangkan sebuah ketentuan atau format  dalam  pengajuan  permohonan  suatu  perkara  untuk  melihat  apakah  sebagai pemohon yang  bersangkutan  dirugikan  hak-haknya  dan  dirasa  membutuhkan  perlindungan  atasnya sehingga  perkara  tersebut  layak  dibicarakan  secara  legal  di  pengadilan  (Asshiddiqie,  Jimly, 2006).
Putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 adalah jawaban dari kedua pemohon  yang  mengajukan  permohonan  ke  MK,  pemohon  bersangkutan  telah  memenuhi ketentuan  sebagai  seorang  yang  merasa  dirugikan  hak  konstitusionalnya  karena diterapkannya  Undang-Undang  nomor  10  tahun  2008  tentang  pemilihan  umum  anggota dewan  perwakilan  rakyat,  dewan  perwakilan  daerah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat daerah (Wicaksono & Omara, 2020).
4 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  22-24/PUU-VI/2008  tentang  Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan suara terbanyak.
Pasal  51  Undang-Undang  nomor  24  tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi mengatur bahwa pemohon sebagaimana yang diundangkan adalah :
a. Perorangan warga negara Indonesia 5
b. Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesiayang diatur dalam Undang-Undang;
c. Badan hukum publik atau privat;
d. Lembaga Negara.
Ketentuan pengajuan permohonan di atas menjadi salah satu legal standing /Kedudukan hukum bagi setiap warga negara Indonesia yang merasa dirugikan atau hilang  hak-hak  konstitusionalnya  akibat  berlakunya  suatu  peraturan  perundang-undangan, sebenarnya  ketentuan  pasal  tersebut  sebagai  bentuk  perlindunagan  oleh  negara  terhadap setiap  hak  warganegara  sesuai  dengan  yang  termuat  dalam  Undang-undang  Dasar  tahun 1945.  Putusan  Mahkamah  konstitusi  yang  diajukan  oleh  kedua  pemohon  memuat  tiga  pasal yang  berbeda  dalam  permohonan  dalam  nomor  register  22/PUU-VI/2008  dan  nomor 22/PUU-VI/2008 dari kedua permohonan  yang di ajukan memiliki kesamaan dan berangkat dari pengajuan permohonan atas uji materi beberapa pasal yang termaktub dalam UU nomor 10 tahun 2008 inilah melatarbelakangi timbulnya Putusan Mahkamah Konstitusi.
Pemohon  I  mengajukan  pokok  permohonan  atas  Undang-Undang  Nomor  10  tahun 2008 pada pasal 55 ayat 2 dan Pasal 214 huruf a, b, c, d dan huruf e, pemohon menganggap pasal tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Dasar pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1,  pasal 28 ayat 3 dan Pasal 28 I ayat 2. Pemohon II mahkamah konstitusi dimohonkan untuk melakukan pengujian terhadap Uundang-Indang Nomor 10 tahun 2008 pada pasal 205 ayat 2 s/d ayat 7 kemudian pasal 214 yang permohonannya sama dengan pemohon sebelumnya.
Jika  diamati  beberapa  pengajuan  pemohon  maka  dapat  diklasifikasikan  bahwa sebenarnya pokok dari pengajuan pemohon atas UU Nomor 10 tahun 2008 disebabkan karena merasa  adanya  beberapa  ketentuan  yang  dianggap  belum  sesuai  dengan  cita-cita  bernegara dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan upaya mewujudkan kedaulatan rakyat yang sebenarnya.  Sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  demokrasi,  Indonesia  selalu  berupaya mengambil  tindakan-tindakan  strategis  untuk  membangun  kehidupan  demokrasi  di  segala bidang.
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat 1 ketentuan poin a s/d d.
Setelah  runtuhnya  rezim  Orde  Baru,  hal  ini  menjadi  batu  loncatan  dalam  perjalanan Indonesia  menuju  demokrasi.  Penyelenggarakan  pemilu  yang  demokratis  dan  memberikan kebebasan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya merupakan Prioritas penting. Putusan Mahkamah konstitusi yang dikeluarkan merupakan kegelisahan yang dirasakan oleh individu  sebagai  warganegara,  karena  persamaan  kedudukan  hukum,  pemerintahan, kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  berekspresi  adalah  amanat  dari  konstitusi,  dalam pelaksanaan  pemilu  indipedensi  merupakan  prioritas  dan  pada  praktiknya  suku,  ras,  etnis, agama  serta  golongan  bukan  sebagai  penghalang    untuk  mewujudkan  pemilu  demokratis (Suhardiyanto & Lestari, 2008).
Dari  berbagai  literatur  yang  penulis  temukan  setidaknya  ada  beberapa  hal    yang melatarbelakangi lahirnya putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 dengan klasifikasi berikut :
a. Hilangnya Hak Konstitusional
Kerugian hak konstitusional merupakan benang merah dari putusan ini, awal mula terjadinya  pengujian  datang  dari  kegelisahan  sekelompok  individu  warganegara,  hal demikian  tidak  dapat  dipungkiri  kendatipun  yang  bersangkutan  merupakan  salah  satu calon legislatif yang ikut serta dalam pemilihan umum di tahun 2009 tetapi perlu di ingat bahwa  mereka  merupakan  bagian  dari  warganegara  Indonesia  yang  memiliki  persamaan hak di hadapan hukum. Hilangnya hak-hak tersebut tergambarkan dari pokok permohonan yang diajukan karena menganggap ada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar RI 1945.
Peraturan Perundang-undangan merupakan bukti kongkrit adanya jaminan hak-hak konstitusional setiap warganegara walaupun dalam narasinya jaminan tersebut dibunyikan secara  tersirat  ataupun  tersurat,  kewenangan  dan  kekuasaan  para  pejabat  di  lembaga- lembaga  negara  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  merupakan  bentuk  pengejawantaan dari kekuatan konstitusi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi maka tak heran jika konstitusi berperan sebagai penanganan perkara/ constitusional complaint yang penegakannya berada pada wilayah Mahkamah Konstitusi (Purnamasari, 2017).
Dengan  berbagai  pertimbangan  yang  tertulis  pada  Putusan  mahkamah  konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 para pemohon dalam putusan ini sudah memenuhi kualifikasi untuk  mengajukan  permohonan  atas  dasar  hilangnya  hak  konstitusional    (Putusan  MK). Adapun  beberapa  sayarat  kerugian  konstitusional  diantaranya  yaitu:  Terdapat  hak/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD tahun 1945, Pemohon merasa telah dirugikan  hak  konstitusionalnya  akibat  diberlakukannya  Undang-Undang  yang
dimohonkan,  Ada  kerugian  dan/atau  kewenangan  konstitusional  tersebut  bersifat  khusus dan  aktual  atau  setidaknya  bersifat  potensial  yang  menurut  nalar  dapat  dipastikan  akan terjadi,  Terdapat  hubungan causal  verband antara  kerugian  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional  dengan  undang-undang  yang  dimohonkan  dan  Pengabulan  permohonan pengujian Undang-Undang didalilkan akan menghilangkan kerugian konstitusional.
Pengujian  Undang-Undang  oleh  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  realisasi  dari sistem hukum di Indonesia/ civil law system dalam menjaga hak-hak konstitusional setiap warganegara,  sebagai  pengawal  dan  pelindung  Undang-Undang  Dasar  yang  menurut  UU Nomor 12 tahun 2011 secara hierarki sebagai sumber hukum tertinggi/ fundamental norm, maka  tak  hayal  jika  dalam  pengujian  UU  Nomor  10  tahun  2008  Mahkamah  Konstitusi sebagai eksekutornya (Maryani, 2018).
Sebagai  lembaga  kehakiman  yang  wewenangnya  memastikan  agar  setiap  materi, isi  pasal  atau  ayat  harus  sesuai  dengan  UUD  1945  agar  tidak  menghilangkan  hak konstitusional seseorang, dalam praktiknya hadirnya putusan Mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008  sebenarnya  merupakan  satu  dari  sekian  banyak  bentuk  pelindungan hukum atau perlindungan hak-hak konstitusional warganegara.
b. Peraturan Yang Bertentangan
Dalam  perjalanannya  hukum  senantiasa  mengalami  perkembangan  dan pembahruan,  hukum  selalu  beradaptasi  bersamaan  dengan  kondisi  sosial  masyarakat namun harus menjadi catatan bahwa sejatinya hukum tidak dapat memenuhi kepentingan pribadi setiap  individu, kelompok dan kepentingan pemangku kekuasaan pada lembaga- lembaga  negara  untuk  dijadikan  tameng  atas  kepentingannya.  Rancangan  Undang- Undang/RUU yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah atau presiden  seringkali  disambut  kelompok  masyarakat  maupun  organisasi-organisasi kemasyarakatan,  keagamaan  dan  kemahasiswaan  dengan  komentar  dan  protes  tak  sedap, hal  itu  datang  karena  mereka  menganggap  ada  ketentuan  pasal  atau  ayat  pada  RUU tersebut  yang  tidak  sejalan  atau  bahkan  bertentangan  dengan  amanat  konstitusi  UUD 1945.
Terlihat  dalam  satu  dekade  ini  ada  beberapa  RUU  yang  diusulkan  mengalami penolakan/keberatan  oleh  sebagian  kelompok  masyarakat  seperti  yang  diketahui  RUU Cipta  kerja,  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  Kitap  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Batasan Jabatan Kepala desa selama 9 tahun dan lain-lain. Banyaknya RUU yang direspon negatif merupakan salah satu cara dari warganegara dalam mempertahankan hak-haknya, keberatan atas berlakunya suatu peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan sebelum
Partisipasi Calon Legislatif di Kota Jambi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Eza Tri Yandy, Nur Sukmawati, Muhammad Isa
peraturan tersebut disahkan dan bahkan setelah peraturan itu telah dijalankan namun tentu dengan prosedur serta kewenangan masing-masing lembaga kehakiman sesuai UUD 1945.
Merujuk  pada  paparan  diatas  maka  tak  salah  jika  putusan  mahkamah  konstitusi nomor  22-24/PUU-VI/2008  tentang  pemilu  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  berdasarkan suara  terbanyak  yang  dikabulkan  oleh  MK  merupakan  perwujudan  dari  keberatan  para pemohon  atas  berlakunya  pasal  dalam  Undang-Undang  tersebut.  Beberapa  pasal  yang diajukan  pemohon  merupakan  referensi  kongkrit  bagi  hakim  mahkamah  konstitusi  untuk memutuskan perkara, adapun yang melatarbelakangi putusan MK tersebut yaitu pasal 55, pasal  205  dan  pasal  214  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  yang  dianggap bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  pasal  27  ayat  1,  pasal  28  ayat  3,  pasal  28D ayat 1, dan pasal 28 I ayat 2, namun perlu diingat bahwa wewenang MK adalah menguji UU  terhadap  UUD  1945,  artinya  proses  hukum  yang  dimohonkan  telah  memenuhi ketentuan serta tepat berada pada wilayah kewenangan MK.
Ternyata dengan diberlakukannya Putusan  yang dikeluarkan mahkamah konstitusi atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 pasal 55, pasal 205 dan pasal 214 pemohohon menilai  terdapat  substansi  dari  beberapa  pasal  yang  tidak  sejalan  atau  bisa  dikatakan bertentangan  dengan  prinsip  penjaminan  hak  konstititusional.  Jika  pasal  55  diterapkan pemohon  merasa  seakan  negara  membuat  istimewaan  khusus  bagi  kelompok-kelompok tertentu  dalam  konteks  ini  yaitu  perempuan,  pada  substansinya  UU  Pemilu  terkesan memuat unsur arogansi dan diskriminasi, mengingat pasal 55 ayat 2  yang mengharuskan menempatkan salah satu calon perempuan disetiap tiga calon yang ditetapkan pada setiap dapilnya.
Pasal  214  bagi  pemohon  memperkecil  kesempatan  calon  legislatif  untuk  terpilih menjadi legislatif, pada huruf e menyebutkan jika tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya  30%  dari  Bilangan  Pembagi  Pemilih/BPP  maka  calon  terpilih ditetapkan  berdasarkan  nomor  urut.  Skema  penghitungan  sura  berdasarkan  nomor  urut terkecil  bagi  calon  legislatif  yang  tidak  memenuhi  BPP  jika  diamati  seperti  memberikan legitimasi  kepada  partai  politik  untuk  membangun  dan  memonopoli  kekuasaan  karena partai politik memiliki kewenangan atas penentuan nomor urut.
Ketentuan  pasal  205  ayat  4  s/d  7  menjadi  dilema  bagi  pemohon  dua,  pasal  ini mengatur  tatacara  penentuan  jumlah  kursi  DPR  partai  politik  peserta  pemilu,  pemohon mempersoalkan  karena  merasa  pemilihan  umum  tidak  dilaksanakan  secara  adil  merujuk UUD  1945  pada  pasal  22  E  menyebutkan  perolehan  kursi  partai  politik  peserta  pemilu dilakukan  dengan  cara  memberikan  kursi  kepada  parpol  yang  mencapai  BPP  sedangkan
dalam hal ini pemohon beranggapan seharusnya calon legislatif yang terpilih benar-benar representasi  dari  kehendak  masyarakat  pada  daerah  pilihnya  dengan  menetapkan  calon legislatif  dengan  suara  terbanyak  walaupun  secara  keseluruhan  suara  partai  di  daerah pilihnya tidak mencapai BPP.
Bila  dicermati  pengajuan  beberapa  permohonan  memuat  persoalan  pertentangan antara UU terhadap UUD  yang ada, karena sejatinya pasal 28D UUD sudah menegaskan bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum yang  adil  serta  perlakuan  dan  kesempatan  sama  dihadapan  hukum,  serta  menjadi catatan pada  frasa  pasal  27  bahwa  setiap  warganegara  berkedudukan  sama  dalam  hukum  dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian.
Hilangnya  unsur-unsur  yang  merugikan  hak  konstitusional  warganegara  baik mereka  dari  kalangan  calon  legislatif  maupun  masyarakat  biasa  seharusnya  dapat memegang prinsip yang tertuang dalam pasal 28I ayat 2 bahwa setiap orang berhak bebas dari  perlakuaan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapat perlindungan jika mendapatkan perlakuan tersebut. Secara ringkas penulis menyimpulkan bahwa  substansi  beberapa  pasal  dalam  UUD  itulah  yang  berpeluang  besar melatarbelakangi  ditetapkannya  putusan  mahkamah  konstitusi  nomor  22-24/PUU- VI/2028.
Pasal  55,  pasal  205  dan  pasal  214  UU  nomor  10  tahun  2008  yang  dipersoalkan sebenarnya  membuka  peluang  perbaikan  sistem  demokrasi  di  Indonesia,  dalam  konsep demokrasi  terdapat  terdapat  tiga  dimensi  di  dalamnya  yaitu  kompetisi,  partisipasi  dan demokratisasi,  pelaksanaan  demokrasi  yang  baik  merupakan  wasilah  dalam mengkontruksikan ketatanegaraan secara demokratis sehingga hak-hak warganegara dapat diberikan secara optimal (Nugroho, 2015).
Ketiga  pasal  yang  dimohonkan  jika  dikaitkan  dengan  teori  demokrasi  memuat dimensi kompetisi, pada pasal 55 pemohon menghendaki kompetisi yang kompetitif tanpa harus  adanya  pembedaan  setiap  individu  calon  legislatif,  pasal  205  mengharapkan  agar calon legislatif benar-benar berkompetisi untuk mendulang suara secara individu head to head bukan  malah  dalam  menetapkan  menunggu  terlebih  dahulu  hasil  kalkulasi  suara secara  keseluruhan,  dan  pasal  214  juga  memperjuangkan  agar  partai  politik  tidak  terlalu mendominasi  dalam  penetapan  calon  legislatif  dengan  skema  nomor  urut  kecil,  karena nomor  urut  kecil  berpotensi  besar  memenangkan  pemilu  legislatif  dan  terkesan  akan menghilangkan semangat berkompetisi setiap calon legislatif.
Pada  dimensi  partisipasi  dan  demokratisasi  bila  diamati  bahwa  harapan  pemohon pada  dimensi  ini  yaitu  pada  pasal  55  seharusnya  membuka  ruang  setiap  orang  untuk memiliki  hak  sama  pada  pemilihan  tanpa  adanya  pengecualian,  sedangkan  dalam  pasal 205 dan 214 penetapan pemenang dalam pemilu legislatif  harus benar-benar representasi masyarakat sehingga tidak ada distorsi politik yang menjadi penghalang bagi negara dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia.
Argumentasi  yang  diajukan  pemohon  persoalan  UU  nomor  10  tahun  2008  dalam prosesnya  sebelum  MK  memberikan  putusan  mahkamah  konstitusi  terlebih  dahulu meminta  pendapat  dari  lembaga-lembaga  yang  dianggap  berhubungan  dan  mengerti terhadap pokok permasalahan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.
Sebagai  referensi  bagi  hakim  MK,  dalam  keterangannya  pada  konteks  pasal  55 DPR  tidak  sependapat  dengan  pemohon  DPR  beranggapan  berlakunya  pasal  55  bukan bagian  dari  tindakan  merugikan  hak  konstitusional  pemohon  karena  tidak  ada  jaminan khusus  dari  partai  politik  untuk  menetapkan  calon  legislatif  perempuan  di  nomor  urut kecil.  Kemudian  penempatan  calon  legislatif  perempuan  sebanyak  30%  dengan  desain affirmative action mencerminkan amanat UUD 1945 pasal 28H ayat 2 bahwa setiap orang berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan  keadilan  dan affirmative  action merupakan perwujudan kesetaraan substantif.
Kebijakan affirmative  action menurut  pemerintah  merupakan  tindak  lanjut  dari convensi  perempuan  se-dunia  ke  IV  di  Beijing  tahun  1995  yang  substansinya mengharapkan  kepada  setiap  negara  menerapkan  kuota  30%  bagi  perempuan  diruang politik  agar  terintegrasi  dalam  kehidupan  publik  secara  adil  dan  seimbang.  Berdasarkan data  Komisi  Pemilihan  umum  pada  saat  itu  kuantitas  perempuan  di  parlemen  masih tergolong  sedikit  karena  belum  mampu  menyetuh  persentase  20%. 6 Selanjutnya ditambahkan  oleh  KPU  kota  Jambi  bahwa  penetapan  kuota  30%  bukan  bagian  dari diskriminasi,  karena  faktanya  dilapangan  kerapkali  partai  politik  kesulitan  untuk memenuhi kuota tersebut sebagai sarat mendaftarkan calonnya ke KPU. 7
Adapun  keterangan  DPR  dan  pemerintah  terhadap  pasal  205  dan  214  yang diajukan  pemohon  yaitu  di  pasal-pasal  tersebut  menurutnya  bukan  kategorisasi  tindakan diskriminatif dan tidak terdapat potensi untuk menghalangi setiap calon legislatif termasuk pemohon.  Menggunakan  sistem  nomor  urut  guna  menentukan  calon  legislatif  terpilih
6 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008. Hlm 33
7 Wawancara Komisioner  Komisi Pemilihan Umum kota jambi, 25 September 2023
bukanlah  perlakuan  yang  tidak  adil  melainkan  tidaklah  mungkin  seluruh  calon  legislatif yang  memenuhi  BPP  semuanya  akan  disahkan  menjadi  legislatif  sehingga  berakibat jumlah ideal DPR menjadi tidak menentu.
Pemerintah  menilai  seharusnya  sebagai  calon  legislatif  yang  terdaftar  dalam pemilihan  umum  2009  pemohon  tidak  perlu  khawatir  dengan  menggunakan  sistem manapun  dalam  menentukan  pemenang  baik  berdasarkan  nomor  urut  kecil  ataupun  BPP 30%  dari  100%  karena  jika  pemohon  memiliki  potensi,  kualitas  dan  kapasitas  yang memadai  serta  mampu  memberikan  rasa  yakin  kepada  masyarakat  peluang  terpilihnya akan terbuka besar.
Dari  berbagai  pernyataan  dapat  disimpulkan  bahwa  beberapa  pendapat  yang dikemukakan tidak sejalan dengan keinginan pemohon, argumentasi  DPR dan Pemerintah tampak  jelas  bahwa  mengharapkan  kepada  hakim  mahkamah  konstitusi  untuk  menolak secara keseluruhan permohonan pasal 55, pasal 205 dan pasal 214 karena dianggap tidak memiliki  kedudukan  hukum (legal  standing). Permohonan  dianggap  tidak  bertentangan dengan pasal 6A ayat 4, pasal 22E ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 3, serta pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Tidak  semua  permohonan  pemohon  di  setiap  pengujian  UU  terhadap  UUD  1945 dapat  dikabulkan,  beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan  mahkamah  konstitusi  dalam memutuskan putusan MK nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang diantaranya adalah keterangan pemohon, pendapat pemerintah, pendapat dewan perwakilan rakyat dan lembaga lain serta bukti-bukti dokumen yang dilampirkan oleh pemohon.
Dalam  putusan  ini  pada  pasal  55  dan  pasal  205  mahkamah  konstitusi  sependapat dengan pernyataan DPR dan Pemerintah, MK menilai keharusan satu perempuan dari tiga calon legislatif dinilai sebagai langkah dalam memberikan peluang keterlibatan perempuan diranah politik, keharusan satu calon dari tiga calon merupakan diskriminasi positif upaya melakukan  penyeimbangan  keterwakilan  perempuan  sebagai  legislator  di  parlemen. Terhadap dalil pemohon pada pasal 205 MK berpendapat persoalan perolehan kursi partai politik  tidak  berhubungan  dengan  terpilihnya  calon legislatif  dengan  kata  lain  tidak  akan berpengaruh dan merugikan calon legislatif manapun jika diberlakukannya pasal tersebut.
Menarikanya  terkait  permohonan  pasal  214  hakim  mahkamah  konstitusi  tidak sejalan  atau  sependapat  dengan  pernyataan  yang  diberikan  oleh  DPR  dan  pemerintah. Menempatkan  nomor  kecil  jika  tidak  memenuhi  30%  BPP  hakim  berpandangan  sudah bertentangan  dengan  makna  substantif  kedaulatan  rakyat,  karena  seharusnya  legislatif yang menjadi pemenang merupakan mereka dengan suara terbanyak walaupun tidak pada
batasan  minimal  BPP.  Dalam  mengadili  permohonan  pasal  214  ternyata  ada  pendapat berbeda  disampaikan  salah  satu  hakim  MK,  beliau  menganggap  bahwa  penetapan  30% dari BPP merupakan tindakan yang baik dalam realisasi affirmativ action bagi perempuan, selain itu penetapan suara terbanyak akan mempengaruhi objektifitas partai politik dalam menentukan  calon  legislatif,  partai  politik  lebih  memprioritaskan  popularitas  untuk mengejar suara terbanyak ketimbang kompetensi calon legislatif.
Tingkat  demokratisasi  suatu  pemilihan  umum  dapat  dinilai  dari  seberapa  baik integritas  pemilu  untuk  direalisasikan,  permohonan  terhadap  UU  10  tahun  2008  tentang pemilu merupakan upaya mewujudkan sistem demokrasi yang baik agar tidak merugikan hak-hak setiap warganegara, pemilu berintegritas harus memenuhi beberapa kriteria yang diantaranya  adalah  1.  Adanya  ketentuan  dan  kepastian  hukum  yang  jelas  2.  Jaminan persamaan  hak  setiap  warga  negara  secara  adil  3.  Persaingan  secara  bebas  dan  adil  4. Keadilan  pemilu  5.  Proses  pemungutan  dan  penghitungan  suara  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  demokrasi  6.  Kondusifitas  dalam  pelaksanaan  pemilu  (Silalahi  et  al., 2021).
Menurut penulis permohonan yang diajukan merupakan analisis kritis para pemohon untuk  menciptakan  konsep  demokrasi  berkeadilan  melalui  pemilihan  umum,  tidaklah terwujud  pelaksanaan  demokrasi  yang  baik  jika  regulasi  yang  mengikatnya  bertentangan dengan aturan lainnya dan bukanlah demokratisasi bila didalamnya tidak memperjuangkan kedaulatan  rakyat.  Dari  berbagai  pertimbangan  dan  proses  pengujian  UU  terhadap  UUD 1945  di  atas  mahkamah  konstitusi  dalam  amar  putusannya  mengabulkan  dan  menolak sebagian  permohonan  pemohon  1  dan  pemohon  2,  MK  menolak  pasal  55  dan  205  serta mengabulkan  pasal  214.  MK  menyatakan  pasal  214  bertentangan  dengan  pasal  1 ayat  2, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, ayat 3 dan pasal 28E ayat 3 UUD 1945.
Uraian sebelumnya memaparkan secara jelas bahwa yang melatarbelakangi putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD  berdasarkan  suara  terbanyak  yaitu  1.  Karena  adanya  permohonan  dari  saudara sholeh, sutjipto,  septi dan jose yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya 2. Pasal 214 huruf  a,b,c,d  dan  e  terkait  penetapan  calon  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  berdasarkan nomor  urut  kecil.  Untuk  menjadi  perhatian  bersama  bahwa  tidak  ada  jaminan  pasti  bagi setiap  permohonan  yang  di  mohonkan  ke  mahkamah  konstitusi  oleh  setiap  individu warganegara untuk dikabulkan.

## 3.1.2. Partisipasi Calon Legislatif Pasca Putusan MK
Putusan  persidangan  dalam  perkara  di  pengadilan  merupakan  salah  satu  proses legal yang  diperuntukkan  bagi  setiap  warganegara  dalam  mencari    kebenaran  dan/atau  untuk mempertanyakan  peraturan  perundang-undangan  jika  substansinya  di  duga  ada  unsur-unsur yang bertentangan dengan hak-hak, keadilan dan bertentangan secara hirarki. Putusan hakim merupakan  proses  analisis  para  hakim,  menghubungkan  permasalahan,  fakta,  bukti  dengan regulasi yang berlaku upaya menemukan putusan terbaik bagi setiap pemohon dan termohon, putusan  oleh  pengadilan  dalam  konsep civil  law  system disebut  dengan  yurisprudensi  yang kekuatan hukumnya mengikat dan haru dilaksanakan dalalam praktik bernegara.
Ada dua lembaga kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang disebut lembaga  yudikatif  dan  masing-masing  oleh  Undang-Undang  Dasar  sudah  diklasifikasikan fungsi dan wewenangnya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  meneggakan  hukum,  pada  Bab  IX  UUD  1945  terkait kekuasaan  kehakiman  terdiri  dari  mahkamah  agung  yang  dimandatkan  untuk  melakukan pengujian aturan dibawah Undang-Undang pada tingkat kasasi yang merupakan hasil putusan dari  peradilan  dibawahnya  yaitu  peradilan  umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer  dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Sedangkan mahkamah konstitusi mengadili pada tingkat pertama  dan  terakhir  dan  wilayah  pengujiannya  adalah  UU  terhadap  UUD  serta  tidak  ada peradilan di bawahnya sebagaimana mahkamah agung (Muqsitha & Wibowo, 2023).
Dalam  konteks  putusan,  jika  telah  resmi  di  keluarkan  oleh  pengadilan  tentu  akan berdampak  terhadap  berbagai  aspek,  baik  bagi  individu  dan    kelompok  masyarakat  serta seluruh  masyarakat  di  Indonesia atau  dengan  kata  lain  putusan  itu  berlaku  secara universal. Ada  beberapa  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  putusan  pengadilan  seperti  halnya  a. Pemberlakuan  hukum,  putusan  oleh  pengadilan  akan  menjadi  rujukan  dalam  penerapan hukum  di  maasyarakat.  b.  Sosial,  hukum  dan  kondisi  sosial  saling  berkaitan  sehingga keputusan pengadilan kerap kali membentuk perubahan dan pandangan di tengah masyarakat c.  Politik,  putusan  akan  berakibat  terhadap  ketentuan  yang  telah  tersusun  pada  setiap lembaga-lembaga  negara  atau  dalam  hal  ini  pemerintah  dan  akan  memicu  perubahan kebijakan.  d.  Individu  dan  kelompok,  putusan  dapat  memperkuat  perlindungan  setiap  hak asasi manusi dan memperjelas konsekuensi bagi pelanggarnya (Maulidi, 2019).
Untuk menjadi perhatian bahwa putusan dari pengadilan akan menimbulkan dampak yang variatif, hal demikian tergantung pada persoalan yang disoalkan baik sifatnya kebijakan, sosial,  individu  maupun  politik.  Jika  melihat  uraian  sebelumnya  putusan  mahkamah
Partisipasi Calon Legislatif di Kota Jambi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Eza Tri Yandy, Nur Sukmawati, Muhammad Isa
konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang penetapan pemilu berdasarkan suara terbanyak dapat dikategorisasikan berdampak terhadap konstalasi politik yang ada di Indonesia.
Dampak  terhadap  politik  yang  dimaksut  dapat  di  lihat  dari  keluarnya    putusan mahkamah konstitusi terhadap UU nomor 10 tahun 2008 pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e, yang dalam keterangannya penetapan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota/kabupaten partai  politik  peserta  pemilu  didasarkan  perolehan  kursi  disuatu  daerah  pilih  dengan ketentuan individu calon legislatif sekurang-kuranya memproleh 30% suara sah dari jumlah bilangan pembagi pemilihan (BPP) dan jika dalam hal tidak ada calon yang memperoleh 30% dari BPP maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut kecil. 8
Akibat  putusan  MK  nomor  22-24/PUU-VI/2008  pasal  214  huruf  a,b,c,d  dan  e  tidak lagi  diberlakukan  karena  dianggap  bertentangan  dengan  UUD  1945  sehingga  pasal  tersebut memuat  ketentuan  bahwa  calon  legislatif  pemenang  pemilu  ditetapkan  berdasarkan  suara terbanyak  dari  jumlah  keseluruhan  yang  diperoleh  partai  peseta  pemilu.  Putusan  MK membawa dampak dari sisi kebijakan penyelenggaraan politik dan ketika kebijakan tersebut diimplementasikan  ternyata  memberikan  semangat  dan  antusiasme  setiap  individu warganegara  untuk  terlibat  berpartisipasi  dalam  politik  dengan  mencalonkan  diri  sebagai calon  kontestan  pada  pemilu  legislatif.  Semangat  dan  antusiasme  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam politik akibat putusan MK terlihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa  pengurus  partai  politik  di  Kota  Jambi  yaitu  partai  persatuan  pembangunan  (PPP) dan partai PDI perjuangan.

## 3.2.1. Partai Persatuan Pembangunan dan PDI Perjuangan
Pada  prinsipnya  sebagai  pengurus  dari  partai  politik,  PPP  merespon  baik  apa yang  menjadi  ketentuan  dan  regulasi  yang  bakal  dipergunakan  pada  saat  pemilihan umum  legislatif  tahun  2009,  walaupun  sebenarnya  para  pengurus  partai    sedikit dikagetkan  mengingat  putusan  mahkamah  konstitusi  tersebut  ditetapkan  dengan  jarak yang tergolong dekat antara putusan dan waktu pemilihan. Saat diwawancarai sekretaris PPP  mengungkapkan  bahwa  pasca  putusan  MK  ketua  beserta  jajaran  pengurus mengumpulkan segenap calon legislatif peserta pemilu 2009 pada saat itu dengan agenda penyamaan  persepsi  serta  memberi  pemahaman  mengenai  sustansi  dari  putusan mahkamah konstitusi.
Dalam kesempatan itu ketua beserta pengurus menjelaskan secara rinci ketentuan apa  yang  berubah  dari  Undang-Undang  nomor  10  tahun  2008  sebagai  regulasi  yang
8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakian rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan. Hlm 99.
dipakai  saat  pemilu  legislatif  2009,  pada  umumnya  pasca  diterangkannya  putusan  itu mayoritas  pengurus  dan  calon  legislatif  peserta  pemilu  2009  siap  mendukung  dan menerima konsep baru yang diberlakukan mengenai mekanisme penghitungan pemenang pemilu legislatif berdasarkan suara terbanyak. 9
Sebagai  badan  peradilan  tunggal  yang  berdiri  sendiri  tanpa  keterikatan,  Putusan MK memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada proses hukum  lain  yang  dapat  ditempu  pasca  mahkamah  konstitusi  memberikan  ketetapan putusan  atas  suatu  persoalan.  Peniadaan  ruang  untuk  pengajuan  keberatan  terhadap putusan  MK  merupakan  perwujudan  prinsip  peradilan  yaitu  cepat  dan  sederhana,  sifat final dari putusan MK diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum untuk setiap warganegara (Soeroso, 2016).
Sifat  final  dari  putusan  MK  terkonfirmasi  dalam  Pasal  47  yang  menyatakan bahwa  mahkamah  konstitusi  memiliki  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sejak  selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam konteks ini sifat final dapat diartikan menjadi tiga aspek yakni pertama, bahwa pasca penetapan oleh MK putusannya bersifat  mengikat;  kedua,  putusan  MK  telah  memiliki  kekuatan  hukum  dan  berdampak hukum terhadap pemohon maupun universal; ketiga, karna telah diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai peradilan pertama dan terakhir maka tidak ada upaya hukum apapun yang bisa dilakukan.
Keterangan lain di tambahkan oleh pengurus PPP beliau menyatakan kendatipun putusan  itu  dikeluarkan  setelah  ditetapkannya  seluruh  calon  legislatif  dari  partai  PPP, segenap  pengurus  partai  pada  intinya  menyetujui  segala  ketentuan  putusan  MK, menurutnya  putusan  itu  dapat  memberikan  motivasi  bagi  semua  pengurus  partai  untuk maju  menjadi  calon legislatif,  karena  semua  peluang  terbuka  sama  tinggal  lagi  masing- masing caleg harus kreatif dan inovatif dalam merancang strategi guna merebut simpati masyarakat  sebagai  pemilih  yang  nantinya  menentukan  kemenangan  calon  legislatif bersangkutan. 10
Adanya  putusan  MK  memberikan  spirit  baru  khususnya  bagi  para  jajaran pengurus  dan  individu  masyarakat,  spirit  yang  dimaksud  tergambar  dari  meningkatnya partisipasi  masyarakat  utuk  mendaftarkan  diri  menjadi  bakal  calon  legislatif/Bacaleg pada pemilihan umum legislatif tahun 2014, beliau mengatakan meningkatnya partisipasi
9 Wawancara Raden Ahyar sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Jambi, 04 September 2023.
10 Wawancara pengurus sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Jambi, 05 Oktober 2023.
Partisipasi Calon Legislatif di Kota Jambi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Eza Tri Yandy, Nur Sukmawati, Muhammad Isa
tersebut  buah  dari  kerja  keras  pengurus  dalam  mensosialisasikan  partainya  dan  tidak hanya  itu  beliau  juga  meyakini  bahwa  ini  merupakan impact dari  putusan  mahkamah konstitusi yang memberikan peluang sama bagi setiap calon legislatif . 11
Menyikapi  putusan  mahkamah  konstitusi  tentang  pemilu  anggota  dewan perwakilan  rakyat,  dewan  perwakilan  daerah,  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah berdasarkan  suara  terbanyak  sebenarnya  mayoritas  pengurus  partai  politik  PDI perjuangan  Kota  Jambi  sudah  mengetahui  dikarenakan  salah  satu  pemohon  dalam putusan  tersebut  merupakan  calon  legislatif  yang  ikut  serta  pada  pemilu  legislatif  di tahun  2009-2014,  namun  pada  prinsipnya  secara  kepartaian  PDI  perjuangan  kota  jambi berkomitmen mematuhi segala ketentuan yang timbul akibat putusan tersebut.
Sebagai  partai  politik  yang  harus  menciptakan  suasana  kondusif  pada  proses pemilu, basmar selaku waka bidang keanggotaan dan organisasi mengatakan melakukan tindak  lanjut  hasil  putusan  MK  dengan  mengatur  ulang  strategi  pemenangan  dengan menyesuaikan  pada  substansi  dari  putusan  mengenai  suara  terbanyak,  kemudian menegaskan  kepada  para  calon  legislatif    PDI  untuk  tetap  memegang  prinsip-prinsip pemilu  yang  jujur,  adil  dan  akuntabel  walaupun  persaingan  perebutan  kursi  legislatif tidak hanya datang dari calon partai lain namun persaingan tersebut juga ada di internal partai. 12
Lebih  lanjut  basmar  mengungkap  bahwa  putusan  mahkamah  konstitusi memberikan dampak yang signifikan terhadap partai politik, baik dari sisi positif maupun negatif.  Positifnya  bagi  PDI  perjuangan  putusan  tersebut  berdampak  terhadap  jumlah bakal  calon  legislatif  yang  berminat  memilih  PDI  sebagai  kendaraan  politiknya, partisipasi  itu  meningkat  bukan  semata-mata  hanya  karena  adanya  ketentuan  pemenag pemilu  berdasarkan  suara  terbanyak  namun  juga  merupakan  jerih  payah  segenap pengurus partai politik.
Azhar  bendahara  PDI  menambahkan  sebelum  adanya  putusan  MK  di  internal partai sendiri memiliki strategi dalam melakukan rekrutmen atau penjaringan bakal calon legislatif,  internal  PDI  memiliki  ketentuan  khusus  untuk  menentukan  bakal  calonnya yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, namun dengan substansi
11 Wawancara Raden Ahyar, sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Jambi, 04 September 2023.
12 Wawancara Basmar, waka bidang keanggotaan dan organisasi Dewan Pimpinan Cabang PDI perjuangan Kota Jambi, 05 Oktober 2023.
baru  pada  putusan  MK,  PDI  harus  melakukan  penyesuaian  dengan  berkomitmen  tetap menjaga ketentuan dalam AD dan ART. 13
Meningkatnya partisipasi bakal calon  yang mendaftarkan diri di PDI kota jambi untuk  pemilu  periode  2014-2019  menurut  kami  merupakan  bagian  dari  dampak  positif setiap  partai  politik  khususnya  PDI  perjuangan,  sebagai  wadah  yang  bertugas meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  guna  mencapai  demokratisasi  dalam mewujudkan  kedaulatan  rakyat  di  Indonesia.  Selain  itu memantik  semangat  baru  setiap caleg  karena  memiliki  kesempatan  sama  untuk  terpilih  tanpa  harus  menghawatirkan perolehan  suara  30%  dari  BPP  serta  tidak  mempersoalkan  lagi  nomor  urut  caleg  yang telah ditetapkan oleh partai politik.
Dampak  positif  lain  adalah  masing-masing  caleg  menjadi  lebih  aktif  turun  ke masyarakat melakukan manuver politik dengan cara mengusahakan pemaparan langsung mengenai  visi,  misi  dan  program  kerjanya  yang  akan  dilakukan  ketika  terpilih,  baik melalui  kelompok-kelompok  kecil  maupun  besar  untuk  mendapatkan  perhatian masyarakat di daerah pilihnya. Selain sebagai pemantik semangat kader-kader partai dan memicu  peningkatan  partisipasi  bacaleg,  putusan  itu  pula  secara  alamia  mempengaruhi kondisi di internal partai.
Terdapat  persaingan  yang  tidak  sehat  antar  sesama  peserta  pemilu  di  internal partai  karena  masing-masing  caleg  cendrung  memikirkan  kredibelitas  dengan  cara apapun tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku serta mengabaikan fungsi dan tujuan  sesungguhnya  dari  pembentukan  partai  politik.  Kemudian  parpol  dihadapkan dengan sekelumit persoalan kaderisasi yang tidak berjalan karena para pengurus merasa dikecewakan  dengan  masuknya  peserta  pemilu  lain  sebagai  kompetitor  mereka  yang notabenenya bukan bagian dari pengurus namun mapan secara finansial.
Penulis  menyimpulkan  norma  yang  dilanggar  bertujuan  agar  caleg  memperoleh suara  terbanyak  sehingga  dapat  keluar  sebagai  pemenang  pemilu  dengan  menghalalkan segala  cara  mulai  dari  melakukan  politik  uang  atau  bahkan balck  campaign ke  sesama calon  baik  dari  internal  partai  maupun  musuh  politik  lainnya.  Kaderisasi  tidak  berjalan efektif  diakibatkan  caleg  pemenang  yang  di  usung  bukan  lahir  dari  proses  kaderisasi yang  dilakukan  oleh  partai  politik,  sehingga  dalam  praktiknya  di  internal  partai mereka cendrung apatis terhadap urusan-urusan yang diluar tupoksinya sebagai legislatif.
13 Wawancara  dengan  Azhar  Syamsudin  selaku  bendahara  Dewan  Pimpinan  Cabang  PDI  perjuangan Kota Jambi, 05 Oktober 2023.
Konsep  partisipasi  politik  di  negara  demokrasi  berakar  pada  keyakinan  bahwa kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan  rakyat.  Partisipasi  politik  diharapkan  mampu mewujudkan antusiasme masyarakat terhadap politik karena bertujuan menetapkan masa depan  masyarakat  dan  bangsa.  Oleh  karena  itu,  signifikansi  partisipasi  politik  sangat penting  dalam  konteks  demokrasi,  karena  mencerminkan  legitimasi  pelaksanaan kekuasaan  politik  oleh  rakyat,  partisipasi  tersebut  bukan  hanya  ikut  serta  suksesi  pada pemilihan umum saja namun juga dengan cara terlibat sebagai kontestan dalam pemilu.
Kualitas  partisipasi  masyarakat  kerap  kali  menjadi  perhatian,  terutama  ketika membicarakan  tingkat  antusiasme  masyarakat  terhadap  dinamika  politik  seperti  halnya dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  legislatif.  Fenomena  ini  memunculkan permasalahan  kompleks  yang  mengundang  perhatian  luas  dari  masyarakat.  Dalam kerangka  ini,  partisipasi  politik  masyarakat  untuk  mendukung  program  pemerintah secara  konvensional  melibatkan  evaluasi  sejauh  mana  pemerintah  memberikan  ruang yang memadai kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait pemerintahan dan politik (Riyanto & Kovalenko, 2023).
Dengan  demikian,  pemahaman  tentang  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat tidak hanya mencakup aspek antusiasme terhadap perhelatan pemilu semata, tetapi juga menyoroti  pentingnya  pemerintah  dalam  memberikan  ruang  yang  memadai  dan memberikan  hak  serta  serta  kebebasan  yang  sama  bagi  masyarakat.  Hadirnya  putusan mahkamah konstitusi mengenai pemilu legislatif berdasarkan suara terbanyak membawa arah  baru  iklim  perpolitikan  di  Indonesia,  sehingga  partisipasi  politik  tidak  hanya menjadi bagian dari dinamika politik, tetapi juga mencerminkan esensi dari keterlibatan masyarakat dalam membentuk arah dan kebijakan negara.
Partisipasi  politik  dianggap  sebagai  elemen  yang  memberikan  sumbangan  atau masukan  penting  dalam  konteks  operasional  pemerintahan.  Dalam  struktur  sistem politik,  masukan  ini  dilihat  sebagai  bagian  integral  dari  hasil  atau  output  yang  muncul dari  seluruh  proses  yang  terjadi  dalam  sistem  politik.  Fungsinya  adalah  merespons berbagai tuntutan dan dukungan yang muncul, pada gilirannya bertujuan untuk menjaga stabilitas  politik.  Dapat  diartikan  bahwa,  partisipasi  politik  tidak  hanya  dilihat  sebagai suatu  kegiatan  yang  berdiri  sendiri  tetapi  sebagai  penyumbang  aktif  dalam  membentuk arah  sistem  politik  kemudian  merespon  tanggapan  terhadap  berbagai  masalah  atau aspirasi  masyarakat  dalam  praktik  bernegara.  Partisipasi  politik  bukan  hanya  sebagai proses,  melainkan  juga  sebagai  bagian  penting  dari  bagaimana  suatu  sistem  politik merespon tantangan dan mendukung stabilitas ketatanegaraan (Yunus et al., 2017).
Gabriel A Almond dalam bukunya yang dikutip pada tulisan nur rohim dkk yang berjudul  rekontruksi  teori  partisipasi  politik  dalam  diskursus  pemikiran  politik  negara menyebutkan bahwa input dan output partisipasi politik memiliki fungsi sebagai berikut: Sosialisasi  politik  dan  rekrutmen,  Artikulasi  kepentingan,  Agregasi  kepentingan,  dan Komunkasi  politik.  Adapun  fungsi  output  terdiri  atas  pembuatan  peraturan,  penerapan peraturan  dan  ajudikasi  peraturan.  Putusan  mahkamah  konstitusi  nomor  22-24/PUU- VI/2008  jika  ditelaah  bukan  hanya  memberikan  ruang  baru  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  politik,  lebih  dari  itu  putusan  MK  dapat  di  maknai  sebagai pelindung  kedaulatan  rakyat,  karena  hasil  dari  penyelenggaraan  pemilu  merupakan representasi  masyarakat  yang  pada  praktiknya  nanti  calon  terpilih  akan  membawa aspirasi  yang  telah  dititipkan  oleh  mayoritas  masyarakat  melalui  proses  pemilihan umum,  dengan  demikian  suara  mayoritas  masyarakat  akan  menjadi  tanggung  jawab legislatif terpilih untuk bekerja secara maksimal.
Jika  dilihat  dari  konsep  demokrasi  putusan  MK  tersebut  menegaskan  bahwa kekuasaan  tertinggi  hanyalah  milik  rakyat,  oleh  sebab  itu  melalui  konstitusi  rakyat diberikan  kewenangan  dalam  menentukan  tujuan  dan  batasan-batasan  yang  hendak dicapai  dalam  kehidupan  bernegara.  Perwujudan  untuk  menghasilkan  demokrasi  yang berkeadilan  dalam  negara  modern  mengharuskan  demokrasi  dilakukan  dengan  konsep perwakilan/ Representatif  government  under  the  rule  of  law, maka  itu  penetapan pemilihan legislatif berdasarkan suara terbanyak merupakan penjelmaan dari hak rakyat melalui  badan  legislatif  yang  memiliki  fingsi  legislasi, budgeting dan  pengawasan (Bloom & Reenen, 2013).

## 3.2.2. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  komisi  pemilihan umum yang disingkat KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sebagai komisi yang bertanggungjawab dalam menciptakan pemilhan umum  yang  kondusif,  jujur  dan  adil,  KPU  kota  jambi  berkomitmen  untuk  mematuhi segala  bentuk  peraturan  perundang-undangan  serta  menjadikannya  sebagai  acuan pelaksanaan  pemilu.  Penetapan  putusan  oleh  mahkamah  konstitusi  tidak  hanya berdampak  pada  calon  lgislatif,  peningkatan  partisipasi  politik  dan  partai  politik  saja, namun juga memberikan efek yang cukup signifikan bagi penyelenggara pemilu.
Komisi  Pemilihan  Umum  pada  konteks  ini  lebih  menyoroti  cara  penghitungan baru  dalam  menetapkan  legislatif  pada  pemilihan  umum.  Pasca  putusan  MK  terjadi perbedaan  dalam  menentukan  pemenang  pemilu  mengharuskan  KPU  bekerja  ekstra,
sebagai  komisi  yang  terstruktur  mulai  dari  tingkatan  pusat  sampai  pada  tingkat  paling bawah.  Langkah  awal  yang  di  ambil  KPU  adalah  upaya  implementasi  putusan  MK, melakukan koordinasi terstuktur pada setiap tingkatan penyelenggara yang berfokus pada satu tema yaitu menyamakan persepsi terkait mekanisme penghitungan suara. 14
Selain  itu,  pasca  putusan  partai  politik  diberikan  pemahaman  mengenai mekanisme  penghitungan  suara  pada  pemilu  2009,  semua  parpol  kooperatif  dalam menaggapi  perubahan  yang  terjadi  namun  di  kesempatan  itu  juga  beberapa  masukan diberikan  oleh  parpol  untuk  KPU  kota  jambi,    penyelenggara  diharapkan jujur  dan  adil dalam melakukan penghitungan karena potensi kehilangan suara sangat besar jika KPU tidak memiliki integritas. Pengihitungan suara terbanyak merupakana harapan besar bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin idamannya.
Menurut  kacamata  demokrasi  pemilihan  umum  yang  tugasnya  di  delegasikan kepada  KPU  merupakan  manifestasi  dari  perlindungan  hak-hak  konstitusional masyarakat  dengan  menjadikan  Undang-Undang  Dasar  sebagai  instrumen  utamanya, pemilihan  Umum/ Election harus  dilakukan  secara  bebas  sesuai  keyakinan  masyarakat tanpa  adanya  interpensi  siapapun.  Negara  yang  menerapkan  sistem  demokrasi  adalah negara  yang  menjalankan  ketatanegaraanya  berdasarkan  kehendak  dan  aspirasi  rakyat (Alav, 2016).
Sejalan  dengan  pernyataan  Sidney  Hook  yang  menganggap  bahwa  demokrasi berarti pengorganisasian yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, palaksanaan demokrasi ditangan rakyat dimaknai menjadi tiga hal yaitu : a. Government of  the  people ,  mengandung  pengertian  yang  berkaitan  dengan  legitimasi  pemerintahan yang sah secara hukum oleh masyarakat, pentingnya legitimasi bagi suatu  pemerintahan terletak pada kemampuannya untuk menjalankan administrasi dan program-programnya dalam  pemerintahan.  b. Government  by  the  people ,  selain  konstitusi  rakyatlah  yang menjadi barometer pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. c. Government for the people , mengandung arti bahwa tujuan utama atau prinsip dasar dari suatu pemerintahan berorientasi memenuhi kebutuhan hak dan aspirasi warganegara.
Dapat  disimpulkan  bahwa  sebagai  komisi  penyelenggara,  KPU  menerima  baik segala  ketentuan  yang  berlaku  akibat  putusan  mahkamah  konstitusi,  walaupun sebenarnya  putusan  itu  sedikit  mengejutkan  karena  penetapannya  tidak  berjarak  jauh dengan  waktu  penyelenggaraan  pemilu  dan  dari  sisi  kelembagaan  demi  mewujudkan
14 Wawancara Komisioner  Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, 25 September 2023.
pemilu yang berkeadilan KPU telah mengambil lagkah efektif dengan mengkoordinasikan  teknis  penghitungan  suara  sebagai  bentuk  komitmen  untuk menambah  keyakinan  agar  penetapan  legislatif  pemenang  dari  KPU  merupakan  suara yang memang dikehendaki rakyat.
Selanjutnya,  selain  berkoordinasi  ke  sesama  penyelenggara  dan  partai  politik, KPU juga melakukan resosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan menjadikannya sebagai acuan sebelum menetapkan pilihan. KPU menyakini dengan penetapan  berdasarkan  suara  terbanyak  akan  menghasilkan  anggota  legislatif  yang merupakan representasi dari pilihan rakyat. 15

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan  dan  analisi  penulis  mengenai  dampak  putusan  mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 dapat disimpulkan sebagai berikut :
Pertama ,  putusan  mahkamah  konstitusi  nomor  22-24/PUU-VI/2008  tentang  Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan suara terbanyak dilatarbelakangi karena adanya permohonan  dari  pemohon  yang  merasa  dirugikan  hak  konstitusionalnya  akibat diberlakukannya  pasal  214  huruf  a,b,c,d  dan  e  terkait  penetapan  calon  anggota  DPR,  DPD, dan DPRD berdasarkan nomor urut kecil.
Kedua ,  terjadinya  peningkatan  partisipasi  bakal  calon  yang  mendaftarkan  diri  sebagai calon legislatif pada pemilihan umum legislatif di periode 2014-20l9 di DPC Partai Persatuan Pembangunan  dan  PDI  Perjuangan  kota  Jambi  akibat  putusan  yang  menetapkan  pemenang pemilu berdasarkan suara terbanyak. Namun beriringan dengan itu partai politik dihadapkan dengan  sekelumit  persoalan  kaderisasi  yang  tidak  berjalan  karena  para  pengurus  merasa dikecewakan  dengan  masuknya  peserta  pemilu  lain  sebagai  kompetitor  mereka  yang notabenenya bukan  bagian  dari  pengurus  aktif  namun  mapan  secara  finansial  selain  itu timbulnya persaingan yang tidak sehat antar sesama peserta pemilu di internal partai, karena masing-masing  caleg  cendrung  memikirkan  kredibelitas  dengan  cara  apapun  tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku.

## 5. REFERENSI
Alav, O. (2016). Demokrasi. Vatandaşlık Bilgisi , 177-201.
Maryani.  (2018).  Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum. Prospektif  Pengaturan  Euthanasia  Di Indonesia Ditinjau Dari , 5 (2), 94-100.
Maulidi,  M.  A.  (2019).  Menyoal  Kekuatan  Eksekutorial  Putusan  Final  dan  Mengikat
15 Wawancara Komisioner Komisi Pemilihan Umum  Kota Jambi, 5 Oktober 2023.
Partisipasi Calon Legislatif di Kota Jambi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Eza Tri Yandy, Nur Sukmawati, Muhammad Isa
Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision of. Jurnal Konstitusi , 16 (2).
Muqsitha,  S.,  &  Wibowo,  A.  (2023).  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Penelitian Multidisiplin , 2 (1), 1-9.
Nugroho,  H.  (2015).  Demokrasi  dan  Demokratisasi:  Sebuah  Kerangka  Konseptual  Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 1 (1), 1.
Purnamasari,  G.  C.  (2017).  Upaya  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak-Hak  Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Veritas et Justitia , 3 (2), 244-269.
Rejim, D. K., & Etik, P. (2017). Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan Penguatan Institusi :
1-15.
Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami  Pentingnya  Peran  Aktif  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Bersama. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 5 (2), 374-388.
Silalahi,  E.  F.,  Elok,  A.,  &  Maharani,  P.  (2021). Analisis  Putusan  Mahkamah  KOnstitusi Nomor  55/PUU-XVII/2019  Terkait  Desain  Pemilihan  Umum  Serentak  Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilohan Umum yang Demokratis . 5 (2), 140-155.
Soeroso,  F.  L.  (2016).  Aspek  Keadilan  dalam  Sifat  Final  Putusan  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 11 (1), 64.
Suhardiyanto,  A.,  &  Lestari,  P.  (2008).  Partisipasi  Politik  Perempuan:  Studi  Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008. Forum Ilmu Sosial , 25 (2), 93-103.
Wahid,  A.  (2016).  Politik  legislasi  Menentukan  DeMokrasi  (analisis  Putusan  no.  15/Puu- iX/2011). Jurnal Konstitusi , 9 (1), 163.
Wicaksono,  D.  A.,  &  Omara,  A.  (2020).  Ratio  Legis  Kedudukan  Hukum  Pemohon  dalam Pengujian  Undang-Undang  oleh  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure , 20 (4), 487.
Yunus,  N.  R.,  Sholeh,  M.,  &  Susilowati,  I.  (2017).  Rekontruksi  Teori  Partisipasi  Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 4 (3), 289-302.