## HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## Apri Rotin Djusfi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id

## Abstract
The existence of the Child Protection Act is a clear proof that the child should be protected. But we also should not see from one aspect, sometimes the existence of the Child Protection Act could be a dilemma. Where educators are faced with a problem related to the process of education and fostering of children. In addition there are things that must be considered about the obligations of children. This legal research is  conducted  to  find  solutions  to  legal  issues  that  arise  in  the  community  how  the  legal  protection  for teachers  related  to  punishment  cases  associated  with  the  Child  Protection  Act.  This  research  used normative  law  research  method,  the  type  of  research  used  is  normative  juridical,  the  approach  taken  is the statutory approach (statute approach) In carrying out its duties as set in Law Number 14 Year 2005 About  Teachers  and  lecturers,  Regulation  Government  Number  74  Year  2008,  then  the  teacher  is  given academic freedom to perform the methods that exist.In addition Teachers can also give awards and also give  sanctions  to  students  Teachers  have  the  freedom  to  impose  sanctions  to  students  who  violate  the norms  of  religion,  norms  of  decency,  norm  modesty,  written  or  unwritten  rules  set  by  the  teacher, education  unit  level  regulations,  and  legislation  in  the  learning  process  under  its  authority,  such sanctions  may  be  warning  and  /  or  warning,  both  oral  and  written,  and  educational  punishment according to the method of education dikan, teacher code of ethics, and legislation .
Keywords : Children, Teacher, Legal Protection

## 1. PENDAHULUAN
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Agar  setiap  anak  kelak  mampu  memikul  tanggung  jawab tersebut,  maka  ia  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  berakhlak  mulia,  dan  perlu  dilakukan  upaya perlindungan  serta  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  memberi  jaminan  terhadap  pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini disebutkan di dalam Undang-Undang No  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  Undang-undang  No  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia  yang  berkualitas  dan  mampu  memimpin  serta  memelihara  kesatuan  dan  persatuan  bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial  serta  perlindungan  dari  segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.
Kejahatan  terhadap  anak  yang  terkesan  makin  luas,  baik  jenis,  jumlah  dan  daya  rusaknya membuat  kita  merasa  sedih,  seharusnya anak  diberi  tempat  yang  aman  dan  nyaman  untuk mengembangkan  kecerdasan,  membentuk  karakter  dan  menjalankan  interaksi  sosial  dengan  sesama anak  lainnya.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi  semua  orang  untuk  selalu  mengusahakan  agar kejahatan  terhadap  anak   yang  marak  terjadi,  tetapi  menjadi  agenda  kerja  yang  terus  menerus  bagi semua  elemen  pemerintah  dan  masyarakat  melalui  fungsi  dan  peranan  masing  masing.  Jika  seluruh elemen  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  menempatkan  perkara  kejahatan terhadap  anak  sebagai  agenda  rutin  penyelesaian,  maka  layaklah  kita  berharap    terbitnya   kebijakan kebijakan  yang  pro  pada  perlindungan  anak.   Dengan   demikian  kejahatan  terhadap  anak  akan  bisa dicegah atau diprediksi dan dideteksi sebelum kejadian. Demikian pula   penindakan terhadap pelaku kejahatan terhadap anak bisa dilakukan dengan segera sebelum kejahatan itu meluas.
Pelaksanaan  program  Perlindungan  Anak   tidak  didasarkan  pada  prospek  membangun  masa depan  manusia  yang  lebih  baik. Akan  tetapi  menjalankan  program  perlindungan  anak  adalah  bagian dari   tindakan  yang  sangat  mulia  karena  berkaitan  dengan  masa  depan  bangsa.  Berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  perlindungan  anak  telah  diterbitkan.Bahkan  Aceh  sendiri telah  mengeluarkan  Qanun  No  11  Tahun  2008  Tentang  Perlindungan  Anak.Tetapi  masih  saja kekerasan  terhadap  anak  terjadi,  merebaknya  berbagai  kasus  perlindungan  anak  tentu  saja memprihatinkan  kita  semua.Keluarga  sebagai  institusi  utama  dalam  perlindungan  anak  ternyata belum  sepenuhnya  mampu  menjalankan  peranannya  dengan  baik.Pada  kenyataannya,  berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi bahkan kalau diperkirakan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, Bahkan pada penanganan anak yang berhadapan hukum, hak-hak anak masih perlu terus mendapatkan perhatian.
Mencermati  permasalahan  anak  membutuhkan  perhatian  yang  serius  dari  semua  pihak  baik keluarga,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  tokoh  masyarakat,  organisasi  non  pemerintah.Akan tetapi  ada  hal-hal  yang  harus  diperhatikan  terkait  dengan  perlindungan  anak.Dimana  orang  tua  dan guru  berkewajiban  untuk  mendidik  anak,  kata  mendidik  dapat  diartikan  secara  luas.Medidik  bukan hanya  memberi  tahu  kepada  anak  mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah,  namun  juga  membentuk karakter  anak  untuk  mandiri  termasuk  memberi  hukuman  kepada  anak  apabila  terus  menurus melakukan kesalahan.
Sebuah  kepribadian  seseorang  anak  akan  tertanam  sangat  matang  apabila  sejak  kecil  dia sudah bisa merasakan seperti apa dia berbuat salah. Jadi hukuman yang diberikan kepada anak disini bertujuan  untuk  memberi  pelajaran  untuk  tidak  melalukan  lagi  kesalahan  yang  pernah  dilakukan, kemudian  untuk  memberikan  pendidikan  karakter  anak  sangat  mudah  dibentuk  pada  saat  dia  masih kecil dan akan terbawa hingga dewasa nanti. Jadi ketika anak sudah dewasa, dia akan terlahir sebagai
pemimpin yang sangat tau menata bangsanya, menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku dan tentunya memiliki kecintaan kepada bangsa.
Namun belakangan ini, eksistensi pendidik sering kali dihadapkan dengan realita  yang tidak mendukung  pelaksanaan  tugas  profesinya.Misalkan  adanya  pengaduan  orang  tua  dan  masyarakat terhadap kekerasan yang dilakukan pendidik manakala melaksanakan tugasnya di sekolah.Kondisi ini tentu  saja  berdampak  semakin  sulitnya  pendidik  melaksanakan  tugas  kependidikan  untuk menegakkan kedisiplinan, terutama membina kepribadian anak dengan akhlak terpuji. Di dalam dunia pendidikan  kita  mengenal  adanya  pemberian punishment (hukuman)  dan reward (penghargaan). Keduanya  itu  merupakan  salah  satu  alat  pendidikan  untuk  menegakkan  kedisiplinan  di  lingkungan sekolah.Oleh  sebab  itu  harus  ada  keseimbangan  antara  keduanya.Jika  melanggar  maka  mendapat hukuman, begitu pula jika berprestasi maka mendapat penghargaan.
Di dalam konteks ini, pendidik berada posisi yang dilematis yaitu antara tuntutan profesi dan pemberlakuan  aturan  yang  berujung  pada  kemanjaan  anak  didik.Maksudnya  di  satu  sisi  guru diberikan  kewajiban  agar  mampu  menghantarkan  peserta  didik  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan yang  salah  satunya  adalah  menjadikan  generasi  yang  berkarakter  (akhlak)  baik.  Di  sisi  lain  ketika mereka berupaya untuk menegakkan disiplin terkadang pendidik dirasai rasa takut.
Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  Undang-undang  No  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  khususnya  Pasal  13  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  setiap  anak  selama dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali  atau  pihak  lain  manapun  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
a. Diskriminasi
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
c. Penelantaran
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
e. Ketidakadilan, dan
f. Perlakuan yang salah lainnya
Apa  yang  diungkapkan  di  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  tentang perubahan  Undang-undang  No  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  kembali  ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut :
1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3) Penangkapan,  penahanan,  atau  tindak  pidana  penjara  anak  hanya  dilakukan  apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
Dengan  adanya  Undang-undang  perlindungan  anak  sebagian  pendidik  ataupun  guru  tidak berani  memberikan  hukuman  kepada  anak.  Kalau  kita  memperhatikan  terkadang  seorang  guru memberi sanksi kepada anak didiknya itu tidaklah salah semua, melainkan apa yang dilakukan masih dalam  katagori  wajar  dimana  hukuman  diberikan  sebagai  pembinaan  karakter  kepada  anak  didik. Undang-undang  perlindungan  anak  juga  dapat  membuat  anak  tidak  menemukan  kesalahan  dirinya. Dia akan merasa dirinya benar dikarenakan dia dibela dan pendidik di hukum.
Keberadaan Undang-undang perlindungan anak merupakan bukti nyata bahwa anak harus  dilindungi.Tetapi  kita  juga  tidak  boleh  melihat  dari  satu  aspek  saja,  terkadang keberadaan  Undang-undang  perlindungan  anak  bisa  saja  menjadi  dilema.  Dimana  para pendidik dihadapkan pada sebuah masalah terkait dengan proses pendidikan dan pembinaan terhadap  anak.  Selain  itu  ada  hal  yang  harus  diperhatikan  soal  kewajiban  anak.  Di  dalam Undang-undang  perlindungan  anak,  khususnya  bab  yang  berbicara  soal  hak  dan  kewajiban anak diatur di dalam beberapa pasal. Pasal  yang berkaitan dengan hak anak yaitu (Pasal 4 sampai Pasal 18), sementara pasal yang  berkaitan dengan kewajiban anak hanya satu pasal yakni Pasal 19. Jadi diharapkan dengan lahirnya aturan Perundang-Undangan maupun Qanun yang ada  di  Aceh  tidak  untuk  mengekang  tindakan  pendidik  dalam  mendidik  anaknya.Pendidikan  dan
penanaman  karakter  sejak  dini  sangatlah  penting  untuk  melahirkan  generasi  bangsa  yang berkepribadian  baik  dan  jujur.Aturan  sepanjang  tindakan  untuk  memberi  efek  jera  kepada  anak apabila  melakukan  kesalahan  secara  terus-menerus  jauh  lebih  berpengaruh  untuk  mejadikan  anak sebagai  manusia  yang  baik  dibandingkan  penanaman  nilai-nilai  kepada  anak  ketika  telah  beranjak dewasa. Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  diatas  maka  yang  menajadi  pokok permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum untuk guru terkait tindakan pemberian hukuman kepada siswa.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  hukum  normatif. 1 Penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  dengan  hanya  mengolah  dan  menggunakan  data-data  sekunder  yang  berkaitan dengan  masalah  “bagaimana  perlindungan  hukum  untuk  guru  terkait  tindakan  pemberian  hukuman kepada siswa”
2.2. Pendekatan Masalah
Tipe  penelitian  yang  digunakan  yakni  yuridis  normatif,  maka  pendekatan  yang  dilakukan yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach). 2 Pendekatan  perundang-undangan merupakan  pendekatan  utama  dalam  penelitian  ini,  karena  yang  menjadi  pusat  perhatian  utama dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  perlindungan  hukum  untuk  guru  terkait  tindakan  pemberian hukuman kepada siswa.Dengan demikian, penelitian ini menitik beratkan pada peraturan perundang- undangan.Hal  ini  sesuai  dengan  kegunaan  dari  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  untuk mengetahui  dan  mengenal  apakah  dan  bagaimanakah  hukum  positifnya  mengenai  suatu  masalah tertentu. 3 Pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual  dipandang  perlu  untuk  pendalaman, disamping  sebagai  pelengkap  pendekatan  yuridis-normatif.Pendekatan  perundang-undangan diperlukan  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  bagaimana  perlindungan  hukum  untuk  guru terkait tindakan pemberian hukuman kepada siswa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang Perlindungan Anak bukan hanya mengatur tentang hak-hak anak tetapi juga mengatur  tentang  kewajiban  anak.Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  para  orang  tua  perlu  diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban.Diharapkan anak dapat memperoleh haknya tetapi juga anak dapat  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  amanah  dari  Undang-Undang  Perlindungan Anak.Sanksi  yang  diberikan  oleh  Pendidik  biasanya  dilakukan  ketika  anak  tidak  melaksanakan kewajibannya.Oleh  karena itu peran orang tua sangat besar dalam perkembangan anak sehingga bisa menjadi  generasi  penerus  bangsa.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  berperan  positif  dalam memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  anak  atau  siswa-siswa  dalam  proses  mengikuti pembelajaran.
Di  dalam  hal  mendidik,  mengajar,  membimbing  siswa,  maka  guru  dapat  melaksanakan tugasnya  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Guru.Pasal  39  ayat  (1)  dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan :
1 Menurut  Ronald  Dworkin,  penelitian  hukum  normatif  ini  disebut  juga  dengan  istilah  doctrinal,  yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam perundang-undangan ( law as it written in the book ), maupun hukum  yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan ( law as it is decided by the judge through judicial process ). 2 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif , (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 295
3 Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  Ke  20, (Bandung:  Alumni,  1994), hal.140

## Pasal 39
(1) Guru  meiliki  kebebasan  memberikan  sanksi  kepada  peserta  didiknya  yang  melanggar  norma agama,  norma  kesusilaan,  norma  kesopanan,  peraturan  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
(2) Sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)    dapat  berupa  teguran  dan/atau  peringatan,  baik lisan  maupun  tulisan,  serta  hukuman  yang  bersifat  mendidik  sesuai  denga  kaedah  pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelanggaran  terhadap  peraturan  satuan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  peserta  didik  yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
(4) Pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  dilakukan  oleh  peserta  didik, dilaporkan  guru  kepada  pemimpin  satuan  pendidikan  untuk  ditindaklanjuti  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-udangan
Dalam  hal  mendidik,  guru  diberi  perlindungan  oleh  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai  pendidik,  perlindungan  tersebut  termuat  dalam  Pasal  40  sampai  Pasal  42  Paraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Pasal 40
(1) Guru  berhak  mendapat  perlindungan  dalam  melaksanakan  tugas  dalam  bentuk  rasa  aman  dan jaminan keselamatan dari pemerintah,  pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Rasa  aman  dan  jaminan  keselamatan  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlindungan
a. Hukum
b. Profesi
c. Keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Masyarakat,  Organisasi  Profesi  Guru,  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  dapat  salaing membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 41
(1) Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindak  kekerasan,  ancaman,  perlakuan diskriminatif,  intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil  dari  pihak  peserta  didik,  orang  tua  peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
(2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  pemberian  imbalan  yang  tidak  wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
(3) Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dari  satuan pendidikan    dan  penyelenggara  satuan  pendidikan  terhadap  resiko  gangguan  keamanan  kerja, kecelakaan  kerja,  kebakaran  pada  waktu  kerja,  bencana  alam,  kesehatan  lingkungan  kerja dan/atau resiko lain.
Pasal 42
Guru  memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan  hak  atas  kekayaan  intelektual  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Namun pada kenyataannya Peraturan Pemerintah Tentang Guru belum  tersosialisasi  kepada semua unsur, baik kepada orang tua peserta didik, masyarakat dan bahkan pendidik sendiri. Undang- Undang  Perlindungan  Anak  memberikan  nuansa  baru  bagi  pendidik  dalam  melaksanakan  tugasnya
sebagai pendidik. Terkadang sikap ketidakpedulian dari seorang guru muncul terhadap tingkah laku murid  karena  mereka  khawatir  harus  berhadap  dengan  hukum  walaupun  Peraturan  Pemerintah Tentang Guru telah mengatakan bahwa Guru mendapatkan perlindungan hukum.
Undang-Undang  Perlindungan  anak  buka  merupakan  alat  untuk  menjatuhkan  bahkan mengancam  guru  dalam  mendidik.Lahirnya  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  mengingatkan kepada  setiap  warga  Negara  bahwa  setiap  anak  dihargai  dan  dilindungi  hak-haknya.Begitu  juga dengan  tugas  mendidik  bukanlah  sepenuhnya  menjadi  tugas  guru.Peran  serta  orang  tua  sangat penting dalam mendidik anak dan mempersiapkan generasi penerus bangsa.
Guru  sebagai  pendidik  adalah  jabatan  profesi  yang  mulia,  oleh  sebab  itu,  moralitas  guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemulian sebagai unsur dasar moralitas guru itu terletak pada  keunggulan  perilaku,  akal  budi,  dan  pengabdiannya.  Guru  merupakan  pengemban  tugas kemanusian  dengan  mengutamakan  kebajikan  dan  mencegah  manusia  dari  kehinaan  serta kemungkaran  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  membangun  watak  serta  budaya, yang mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 4 .
Perlindungan  hukum  terhadap  Guru  juga  dirincikan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 39 ayat (1) sampai (5).
Pasal 39
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
(2) Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  perlindungan  hukum,  perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mencakup  perlindungan  hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
(4) Perlindungan  profesi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mencakup  perlindungan  terhadap pemutusan  hubungan  kerja  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  pemberian imbalan  yang  tidak  wajar,  pembatasan  dalam  menyampaikan  pandangan,  pelecehan  terhadap profesi,  dan  pembatasan/pelarangan  lain  yang  dapat  menghambat  guru  dalam  melaksanakan tugas.
(5) Perlindungan  keselamatan  kerja  dan  kesehatan  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) mecakup  perlindungan  terhadap  resiko  gangguna  keamanan  kerja,  kecelakaan  kerja,  kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa perlindungan hukum terhadap guru merupakan hal  yang  mutlak.Secara  umum  diharapakan  guru  mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaiman diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  apabila  terjadi  perselisihan.Pentingnya  perlindungan hukum terhadap guru juga disertai dengan sosialiasi secara rutin kepada setiap guru dengan harapan semua  guru  yang  ada  mampu  mengetahui  dan  memahami  peraturan  perundang-undangan  tentang tugas dan fungsi guru.
Menurut  Setiono,  perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati martabatnya sebagai manusia 5 .
4 Agus  Affandi  “ Dampak  Perberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap  guru  Dalam Mendidik” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016
5 Setiono. Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum) .  Surakarta.  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3
Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan  Korban  menentukan  bahwa  perlindungan  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  Saksi  dan/atau  Korban  yang  wajib  dilaksanakan  oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Keadilan  dibentuk  oleh  pemikiran  yang  benar,  dilakukan  secara  adil  dan  jujur  serta bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilakukan.Rasa  keadilan  dan  hukum  harus  ditegakkan berdasarkan  Hukum  Positif  untuk  menegakkan  keadilan  dalam  hukum  sesuai  dengan  realitas masyarakat  yang  menghendaki  tercapainya  masyarakat  yang  aman  dan  damai.Keadilan  harus dibangun  sesuai  dengan  cita  hukum  ( Rechtidee )  dalam  negara  hukum  ( Rechtsstaat ),  bukan  negara kekuasaan  ( Machtsstaat ). Hukum berfungsi sebagai perlindungan  kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :
a. Kepastian hukum
b. Kemanfaatan hukum
c. Keadilan hukum
d. Jaminan hukum 6
Penegakan hukum dan keadilan  harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti  dan  barang  bukti  untuk  merealisasikan  keadilan  hukum  dan  isi  hukum  harus  ditentukan  oleh keyakinan  etis,  adil  tidaknya  suatu  perkara.Persoalan  hukum  menjadi  nyata  jika  para  perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak  terjadi  penyelewengan  aturan  dan  hukum  yang  telah  dilakukan  secara  sistematis,  artinya menggunakan  kodifikasi  dan  unifikasi  hukum  demi  terwujudnya  kepastian  hukum  dan keadilanhukum.
Hukum  berfungsi  sebagai  pelindungan  kepentingan  manusia,  agar  kepentingan  manusia terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan  secara  profesional.Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung normal,  damai,  dan  tertib.Hukum  yang  telah  dilanggar  harus  ditegakkan  melalui  penegakkan hukum.Penegakkan  hukum  menghendaki  kepastian  hukum,  kepastian  hukum  merupakan perlindungan yustisiable terhadap  tindakan  sewenang-wenang.  Masyarakat  mengharapkan  adanya kepastian  hukum  karena dengan  adanya kepastian  hukum masyarakat  akan  tertib, aman dan damai. Masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan  penegakkan  hukum.Hukum  adalah  untuk manusia  maka  pelaksanaan  hukum  harus  memberi  manfaat,  kegunaan  bagi  masyarakat  jangan sampai  hukum  dilaksanakan  menimbulkan  keresahan  di  dalam  masyarakat.  Masyarakat  yang mendapatkan  perlakuan  yang  baik  dan  benar  akan  mewujudkan  keadaan  yang  tata  tentrem  raharja. Hukum  dapat  melindungi  hak  dan  kewajiban  setiap  individu  dalam  kenyataan  yang  senyatanya, dengan  perlindungan  hukum  yang  kokoh  akan  terwujud  tujuan  hukum  secara  umum:  ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.
Aturan hukum baik berupa undang-undang  maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  maupun  dalam  hubungannya  dengan masyarakat.Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan  bagi  masyarakat  dalam  membebani  atau  melakukan tindakan terhadap individu.
Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat  umum membuat  individu mengetahui perbuatan apa yang boleh  atau  tidak boleh  dilakukan dan  dua,  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan  pemerintah  karena  dengan adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan atau  dilakukan  oleh  Negara  terhadap  individu.  Kepastian  hukum  bukan  hanya  berupa  pasal  dalam
6 Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum . Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43
undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. 7

## 4. SIMPULAN
Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diatur di dalam PP Nomor 74 Tahun 2008. Dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut  guru  adalah  pendidik  professional  dengan  tugas  utama mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didik pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan menengah.
Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  di  atur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2005  Tentang  Guru  dan  dosen,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008,  maka  guru diberikan  kebebasan  akademik  untuk  melakukan  metode-metode  yang  ada.  Selain  itu  Guru  juga dapat memberikan penghargaan dan juga memberikan sanksi kepada siswa.
Guru  memiliki  kebebasan  memberikan  sanksi  kepada  peserta  didiknya  yang  melanggar norma  agama,  norma  kesusilaan,  norma  kesopanan,  peraturan  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang ditetapkan  guru,  peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  peraturan  perundang-undangan  dalam proses  pembelajaran  yang  berada  di  bawah  kewenangannya.sanksi  tersebut  dapat  berupa  teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau  masyarakat  sesuai  kewenangan  masing-masing.  Rasa  aman  dan  jaminan  keselamatan tersebut  diperoleh  guru  melalui  perlindungan  hukum,  profesi  dan  keselamatan  dan  kesehatan kerja.Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindakan  kekerasan,  ancaman,  perlakuan diskriminatif,  itimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil  dari  pihak  peserta  didik,  orang  tua  peserta  didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Agus  Affandi  “ Dampak  Perberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap  guru  Dalam Mendidik” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016 Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum . Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang:  Bayumedia  Publishing, 2006)
Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta. Kencana. 2008. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20, (Bandung: Alumni, 1994) Setiono. Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum) .  Surakarta.  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru danDosen.
Undang-Undang  No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru
7 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158