ISSN:  2622-3538
Available  Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 5, No. 2 Desember 2022 DOI:  10.31314/jsap.5.1.1-7.2009

## PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO
Mentari Ariesta Iyonu¹, Mohamad Pakaya², dan Yuwin Ali 3
1. 2.3., Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia Email; mentari.iyonu@umgo.ac.id, Mohamad.pakaya@gmail.com, yuwinali@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 26 Agustus  2022, Disetujui: 26 November  2022, Publish 1  Desember  2022

## Abstract:
This research was conducted at the Regional Government Finance Agency of Gorontalo Regency.  The  purpose  of  this  study  was  to  see  the  effect  of  the  dependent  variable, namely  the  contribution  and  efficiency  of  PAD  on  the  dependent  variable,  namely regional  income.  This  research  uses  multiple  linear  regression  method.  The  results  of this  study  indicate  that  contribution  and  efficiency  have  a  simultaneous  and  significant effect  on  the  Gorontalo  Regency  area  while  partially  contributing  positively  and significantly  to  regional  income  because  if  the  contribution  increases  then  regional income  will  experience  an  increase  and  efficiency  has  a  negative  and  significant  effect because if efficiency increases then income area will decrease.
Keywords: Contribution, PAD Efficiency, Regional Income

## Abstrak:
Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo adapun  tujuan  penelitian  ini  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat pengaruh  variabel  dependen  yaitu  kontribusi  dan  efisiensi  PAD  terhadap  variabel dependen yaitu pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  kontribusi  dan  efeisiensi  berpengaruh secara  simultan  dan  signifikan  terhadap  pendapatan  daerah  Kabupaten  Gorontalo sedangkan  secara  parsial  kontribusi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pendapatan  daerah  karena  jika  kontribusi  mengalami  peningkatan  maka  pendapatan daerah  akan  mengalami  penigkatan  juga  dan  efisiensi  berpengaruh  negatif  dan signifikan dikarenakan jika efisiensi mengalami peningkatan maka pendapatan daerah akan mengalami penurunan.
Kata kunci : Kontribusi, Efisiensi PAD, Pendapatan Daerah

## PENDAHULUAN
Seiring dengan pelaksanaan
Otonomi  Daerah  yang  berlandaskan  pada hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan  dengan  cara  memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata  dan  bertanggungjawab,  terutama dalam  mengatur,  memanfaatkan  dan menggali  sumber-sumber  yang  ada  di daerahnya  masing-masing.  Pemerintah Daerah  juga  dihadapkan  pada  sebuah tantangan  baru  yaitu  pemenuhan  sendiri kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan hal  ini  telah  diatur  dengan  Ketetapan  UU Nomor 09 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah  dan  UU  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  serta selanjutnya  dipertajam  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan  Propinsi  sebagai  Daerah
Otonom. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai  batas  kewenangan  yang cukup  luas  untuk  menentukan  sumber- sumber pendapatannya. Untuk terciptanya kemandirian pemerintah daerah, pemerintah  pusat  memberikan  otonomi kepeda  pemerintah  daerah  agar  dapat menyelenggarakan
pemerintahannya sendiri. Tujuannya ialah dapat
meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan pemerintah guna melayani masyarakat sehingga
pembangunan  di  daerah  diarahkan  agar lebih  mendorong  pertumbuhan  ekonomi dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.
Besar  kecilnya  PAD  mencerminkan kemandirian suatu wilayah dalam membiayai  pelaksanaan  pembangunan  di daerahnya.  Semakin  besar  PAD  pada suatu daerah dibandingkan dengan bantuan  dan  pinjaman  yang  diterimanya, berarti  semakin  mandiri  daerah  tersebut serta mampu melaksanakan pembangunan di daerahnya sendiri. Selain itu, untuk lebih memaksimalkan  PAD  juga  dituntut  peran aktif  dari  instansi  /  dinas  /  unit  kerja  yang berkaitan langsung dengan sumber-sumber PAD  tersebut.  PAD  juga  merupakan  salah satu  modal  dasar  dari  penerimaan  daerah dalam  mendapatkan  dana  pembangunan dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  biaya rumah  tangga  daerah,  oleh  karena  itu diharapkan  kontribusi  masyarakat  dalam pembangunan  semakin  meningkat  pula. Tingginya  tingkat  kesadaran  masyarakat untuk  membangun  daerahnya  sendiri  agar bisa bersaing dengan daerah lain diharapkan akan mengingkatkan penerimaan  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat antara  lain  dengan  meningkatnya  jumlah pajak  dan  retribusi  daerah  dari  tahun  ke
tahun.
Hasil  peneliti  terdahulu  menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan kontribusi di Kabupaten  Gianyar  dinyatakan  sangat efektivitas  dan  sangat  efisien  pada  tahun 2012- 2016. Selanjutnya kontribusi penerimaan  pajak  terhadap  penerimaan asli daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat baik sedangkan kontribusi  penerimaan  retribusi  daerah terhadap  PAD  di  Kabupaten  Gianyar dinyatakan sangat kurang.
Provinsi  Gorontalo  sebagai  salah satu  provinsi  di  Indonesia  yang  digerakan oleh  berbagai  sektor  industri  yang  dapat menopang
perekonomian
Provinsi
Gorontalo  dan  dapat  meningkatkan  PAD
Provinsi Gorontalo, dimana Provinsi
Gorontalo pada saat ini dapat mengembangkan  sektor  pariwisata  yang dapat meningkatkan PAD Provinsi Gorontalo.  Kabupaten  Gorontalo  sebagai salah  satu  kabupaten  yang  berada  di Provinsi  Gorontalo  merupakan  salah  satu kabupaten  yang  memiliki  potensi  daerah karena perekonomian Kabupaten Gorontalo dijalankan oleh beberapa sektor industri.  Namun  pada  kenyataannya  PAD Kabupaten  Gorontalo  masih  terbilang rendah  dan  mengalami  penurunan  dalam tiga  tahun  terakhir  dikarenakan  belum optimalnya  pemungutan  pajak  daerah yang dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten Gorontalo akibatnya PAD Kabupaten Gorontalo masih terbilang cukup  rendah  dan  Kabupaten  Gorontalo masih  bergantung  dengan  pemerintah pusat  ini  dilihat  dari  masih  besarnya  dana perimbangan  dari  pemerintah  pusat  hal  ini dapat  dilihat  dari  hasil  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA)  Kabupaten  Gorontalo tahun 2017-2019 :

## Tabel 1. BUMDes yang mampu meyusun
Laporan Keuangan Uraian Tahun 2017 2018 2019 Pendapatan 1.259.472.875.909,00 1.457.052.397.138,00 1.499.154.604.216,00 Pendapatan Asli Daerah 190.428.308.122,00 147.992.401.409,00 155.465.564.155,00 Pajak daerah 22.180.564.490,00 27.456.459.271,00 31.295.612.791,00 Retribusi daerah 5.940.899.236,00 9.099.111.575,00 5.306.381.095,00 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2.921.391.368,00 4.581.761.382,00 5.453.910.979,00 Lain-lain PAD yang sah 159.385.453.028,00 106.855.069.181,00 113.409.659.290,00 Daper 866.050.166.339,00 1.002.264.188.745,00 988.549.822.562,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 202.994.401.448,00 106.855.069.181,00 355.139.217.499,00 Belanja 1.276.223.279.129,00 1.451.790.060.202,00 1.542.630.736.787,00 Belanja Tidak Langsung 789.481.879.701,00 770.693.448.012,00 846.192.500.679,00 Belanja Langsung 486.741.399.428,00 681.096.612.190,00 696.438.236.108,00
Sumber : Badan Keuangan Kab. Gorontalo, 2021
Sumber  PAD  adalah  hasil  dari  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  laba  dari perusahaan  milik  daerah  dan  dari  hasil usaha lain-lain yang sah yang diterima oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Gorontalo. Adapun  pajak  daerah  yang  dipungut  oleh daerah  adalah  pajak  hotel,  pajak  restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan  jalan,  pajak  bahan  galian golongan  C,  pajak  pemanfaatan  air  bawah tanah  dan  air  permukaan,  pajak  sarang
burung walet, PBB perkotaan dan pedesaan,  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB).  Pajak- pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan PAD namun pada kenyataannya  PAD  Kabupaten  Gorontalo setiap  tahunnya  mengalami  penurunan  ini terlihat  pada  tahun  2017  PAD  Kabupaten Gorontalo yaitu Rp. 190.428.308.122 sedangkan  pada  tahun  2018  mengalami penurunan  sebesar  Rp.  147.992.401.409 atau  mengalami  penurunan  sebesar  1,2% sedangkan untuk tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami  kenaikan  hanya  sebesar  0,9% atau  sebesar  Rp.  155.465.564.155  namun hal  ini  tetap  saja  masil  terbilang  rendah karena  PAD  Kabupaten  Gorontalo  masih sangat  bergantung  pada  pemerintah  pusat ini  dilihat  dari  dana  perimbangan  yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Kabupaten  gorontalo  juga  belum dapat  mengoptimalkan  pemungutan  pajak dan  retribusi  ataupun  pendapatan  daerah yang  sah  ini  dimana  dari  LRA  Kabupaten Gorontalo  walaupun  pajak  daerah  setiap tahunnya  mengalami  peningkatan  namun belum dapat meningkatkan PAD Kabupaten  Gorontalo,  sedangkan  untuk retribusi  daerah  pada  tahun  2017  sebesar Rp.  5.940.899.236  kemudian  pada  tahun 2018  mengalami  peningkatan  sebesar  Rp. 9.099.111.575  tetapi  pada  tahun  2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.306.381.095,  ini  sama  halnya  dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2020)
dimana dalam  penelitiannya tingkat
efisiensi Kabupaten Lampung Selatan sudah dikategorikan efisien dalam memanfaatkan  biaya  pemungutan  pajak namun tingkat kontribusi Kabupaten Lampung  Selatan  menunjukan  kriteria  nilai interpretasi  kurang  ini  menunjukkan  bahwa kurang  dalam  mengoptimalkan  sumber- sumber  penerimaan  yang  menyebabkan kontribusi  terhadap  PAD  masih  kurang. Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang diuraikan  di  atas  maka  peneliti  ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gorontalo”.

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian Mix Methods , yaitu suatu langkan penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian yaitu kualitatif dan  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2019) mix  methods  adalah  metode  penelitian dengan  mengkombinasikan  antara  dua metode  penelitian  sekaligus,  kualitatif  dan kuantitatif  dalam  suatu  kegiatan  penelitian sehingga  akan  diperoleh  data  yang  lebih komprehensif,  valid,  reliabel,  dan  objektif. Metode kualitatif ini hanya digunakan untuk mendukung  data kuantitatif  dimana  peneliti melakukan  wawancara  di  badan  keuangan Kabupaten  Gorontalo  dan  untuk  metode
kuantitatif peneliti
melakukan pengumpulan data sekunder berupa LRA.
Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis  pengaruh  kontribusi  dan efisiensi PAD terhadap pendapatan daerah  di  Kabupaten  Gorontalo  pada Badan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Gorontalo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa Laporan  Realisasi  Anggaran  Kabupaten Gorontalo  tahun  2017-2019  dan  data primer  yang  merupakan  hasil  wawancara yang  dilakukan  pada  pegawai  Badan Keuangan  Kabupaten  Gorontalo.  Adapun variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  (X1)
Kontribusi, (X2) Efisiensi, dan (Y)
Pendapatan Daerah.

## Deskripsi Variabel Bebas (X1) Kontribusi
Kontribusi digunakan untuk mengukur suatu  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  menghimpun  pendapatan  pajak daerah.  Kontribusi  dalam  penelitian  ini diartikan  sebagai  suatu  sumbangan  atau realisasi pendapatan pajak terhadap realisasi perolehan  PAD. Berikut  ini merupakan hasil dari perhitungan kontribusi pada Kabupaten Gorontalo :
Tabel  6.  Presentasi  Rasio  Kontribusi Kabupaten Gorontalo
Tahun Realisasi PAD Pendapatan Daerah Rasio Kontribusi 2017 190.428.308.122,00 1.259.472.875.909,00 15% 2018 147.992.401.409,00 1.457.052.397.138,00 10% 2019 155.465.564.155,00 1.499.154.604.216,00 10%
Sumber : Hasil Olah Data, 2021
Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio kontribusi  Kabupaten  Gorontalo  masih berada  dipresentasi  antara  10%-20%  ini artinya  bahwa  Kabupaten  Gorontalo  untuk rasio  presentasinya  dikategorikan  kurang. Peneliti juga melakukan wawancara kepada pegawai badan keuangan, pertanyaan yang diajukan  peneliti  mengenai  bagaimana peran pemerintah dalam  menghimpun retribusi  dan  pajak  daerah  yang  dapat meningkatkan PAD?
“Proses pemerintah daerah dalam melakukan  pemungutan  pajak  dan  retribusi itu  diawali  dari  kita  melakukan  pendataan, selanjutnya  menetapkan  pembayaran  pajak dan retribusi kemudian melakukan pembayaran  pajak,  jadi  itu  merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  melakukan  pemungutan pajak dan retribusi daerah”. (Wawancara ZK tanggal 22/11/21 Pukul 10.05 Wita)
Berikutnya informan AM menyatakan : “Kita  sebagai  pemerintah  dalam menghimpun pajak  dan  retribusi  melakukan peningkatan  prosedur  pemungutan  pajak dan retribusi dan pemerintah juga menyediakan  sarana  dan  prasarana  agar memperlancar pemungutan pajak dan retribusi”. (Wawancara AM tanggal 22/11/21
Pukul 10.46 Wita) Selanjutnya FNP berpendapat : “Pemerintah selalu melakukan
pelaksanaan  tertib  penetapan  pajak  dan retribusi kepada wajib pajak serta pemerintah melakukan
sosialisasi- sosialisasi kepada pemerintah yang berada di desa maupun kecamatan untuk masyarakat lebih meningkatakan pembayaran  pajak  guna  meningkatkan
PAD”.  (Wawancara  FNP  tanggal  22/11/21 pukul 11.35)
Dari  hasil  wawancara  di  atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam menghimpun pajak dan retribusi
pemerintah melakukan pendataan
kemudian  menetapkan  pembayaran  pajak dan  retribusi  selain  itu  pemerintah  juga selalu meningkatkan prosedur pemungutan  pajak,  menyediakan  sarana dan  prasaran  dan  selalu  melakukan sosialisasi  untuk  pembayaran  pajak  dan retribusi.
Peneliti  juga  bertanya  Bagaimana cara-cara  untuk  dapat  menghimpun  pajak daerah dan retribusi yang dapat meningkatkan PAD?
“Cara-cara untuk menghimpun pajak dan  retribusi  daerah  ada  2  cara  yaitu intensifikasi  dan  ekstensifikasi  dimana insentifikasi pemerintah melakukan pemungutan  kepada  objek-objek  pajak dan  retribusi  yang  sudah  ada  atau  sudah terdaftar  atau  kita  melakukan  pendataan kembali kemudian untuk ekstensifikasi kita melakukan pendataan kepada objek pajak yang belum terdaftar kemudian
pemerintah daerah memaksimalkan penagihan  pajak  dan  retribusi  selanjutnya pemerintah  juga  memanfaatkan  teknologi informasi  yang  ada”.  (Wawancara  ZK tanggal 22/11/21 Pukul 10.05 Wita).
Berikutnya informan AM menyatakan : “Sama halnya dengan
penghimpunan  pajak  dan  retribusi  daerah jadi  pemerintah  itu  menyediakan  sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat lebih khususnya untuk melakukan pembayaran pajak dan pemerintah  juga  melakukan  pendataan kembali kepada wajib pajak agar pemerintah  lebih  optimal  dalam melakukan pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah”. (Wawancara  AM  tanggal  22/11/21  Pukul 10.46 Wita)
FNP juga berpendapat :
“Kita  pemerintah  daerah  melakukan pendataan  kepada  wajib  pajak  dan  kita selalu  memaksimalkan  penagihan  pajak dan  retribusi.  Pemerintah  daerah  juga selalu  melakukan  sosialisasi  kepada  wajib pajak  tentang  pentingnya  membayar  pajak guna untuk meningkatkan PAD”.
(Wawancara  FNP  tanggal  22/11/21  pukul 11.35).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di atas peneliti menyimpulkan cara pemerintah dalam cara pemerintah menghimpun  pajak  dan  retribusi  itu  ada  2 cara  yaitu  intesifikasi  dan  ekstensifikasi dimana  pemerintah  melakukan  pendataan kembali  untuk  objek-objek  pajak  yang belum terdata.
Berdasarkan  keseluruhan  dari  hasil wawancara  peneliti  menyimpulkan  bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemungutan  pajak  secara  tertib  serta meningkatkan  prosedur  pemungutan  pajak dan  retribusi.  Pemerintah  daerah  juga melakukan  sosialisasi  kepada  pemerintah desa  dan  kecamatan  serta  menyediakan sarana  dan  prasana  untuk  memudahkan masyarakat  membayar  pajak.  Pemerintah
daerah juga melakukan pendataan kepada objek-objek pajak dan retribusi yang belum terdaftar dan juga pemerintah memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk mendukung kontribusi guna meningkatkan PAD.

## Deskripsi Variabel Bebas (X2) Efisiensi
Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang menggambarkan perbandingan antara besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi pendapatan  yang  diterima.  Berikut  ini merupakan  hasil  perhitungan  dari  rasio efisiensi pemerintah Kabupaten Gorontalo :
Tabel 7. Presentasi Rasio Efisiensi
Kabupaten Gorontalo Tahu n Realisasi Belanja Daerah Pendapatan Daerah Rasio Efisiens i 2017 1.276.223.279.129,0
0 1.259.472.875.909,0 0
101%
2018 1.451.790.060.202,0
0 1.457.052.397.138,0 0 100% 2019
1.542.630.736.787,0 0 1.499.154.604.216,0 0 103% Sumber : Hasil Olah Data, 2021
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa
rasio efisiensi Kabupaten Gorontalo berada dikategori tidak efisien ini dikarenakan  pada  tahun  2017  dan  2019 berada  di  100%  keatas  sedangkan  untuk tahun  2018  berada  di  kategori  efisiensi berimbang. Peneliti juga melakukan wawancara kepada pegawai badan keuangan  petanyaan  yang  diajukan  yaitu
bagaimana pemerintah daerah menghitung besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk melakukan pemungutan pajak atau retribusi yang dapat meningkatkan PAD?
“Dalam  pemungutan  pajak  dan retribusi  daerah  pemerintah  menghitung dari  biaya  ada  prinsip  pajak  daerah  yang menyatakan  bahwa  pemungutan  pajak daerah  itu  harus  ada  kelebihannya  jika pemungutan  pajak  itu  lebih  besar  biaya yang  dikeluarkan  lebih  baik  kita  tidak memungut pajak tersebut”. (Wawancara ZK tanggal 22/11/21 Pukul 10.05 Wita)
AM menyatakan :
“Pemerintah  melakukan  pemungutan pajak  dan  retribusi  tidak  bisa  melebihi  dari hasil  pemungutan  pajak  dan  retribusi tersebut  karena  jika  pemerintah  mampu merealisasikan  PAD  sesuai  target  tetapi biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan PAD lebih besar daripada realisasi pendapatan  itu  tidak  baik  untuk  efisiensi pemerintah Kabupaten Gorontalo”.
(Wawancara  AM  tanggal  22/11/21  Pukul 10.46 Wita)
Selanjutnya FNP berpendapat :
“Jika  biaya  yang  dikeluarkan  untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi lebih besar dari realisasi PAD maka tingkat efisiensi Kabupaten Gorontalo akan dikategorikan  tidak  efisien”.  (Wawancara
FNP tanggal 22/11/21 pukul 11.35)
Dari  hasil  wawancara  di  atas  maka peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  cara
Pemerintah Kabupaten Gorontalo menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan  untuk  melakukan  pemungutan pajak  dan  retribusi  yaitu  dengan  kita melakukan  pemungutan  pajak  harus  lebih besar  dari  biaya  yang  dikeluarkan  ini

## karena agar efisiensi pemerintah gorontalo
dapat dikategorikan efisien.
Deskripsi Variabel Terikat (Y)

## Pendapatan Daerah
Pendapatan  Kabupaten  Gorontalo dilihat  dari  LRA  masih  didominasi  oleh pendapatan dari pemerintah pusat. Berikut ini merupakan data pendapatan
Kabupaten Gorontalo : Tabel  8.  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Gorontalo Uraian Tahun 2017 2018 2019 Pendapat an 1.259.472.875.909 ,00 1.457.052.397.138 ,00 1.499.154.604.216 ,00 Pendapat an Asli Daerah 190.428.308.122,0 0 147.992.401.409,0 0 155.465.564.155,0 0 Pajak daerah 22.180.564.490,00 27.456.459.271,00 31.295.612.791,00 Retribusi daerah 5.940.899.236,00 9.099.111.575,00 5.306.381.095,00 Hasil pengelolaa n kekayaan daerah yang dipisahkan 2.921.391.368,00 4.581.761.382,00 5.453.910.979,00 Lain-lain PAD yang sah 159.385.453.028,0 0 106.855.069.181,0 0 113.409.659.290,0 0 Daper 866.050.166.339,0 0 1.002.264.188.745 ,00 988.549.822.562,0 0 Lain-Lain Pendapat an Daerah yang Sah 202.994.401.448,0 0 106.855.069.181,0 0 355.139.217.499,0 0 Sumber : Badan Keuangan Kab.
Gorontalo, 2021
Dari tabel di atas dilihat bahwa PAD Kabupaten  Gorontalo  masih  mengalami fluktuatif  ini  diakibatkan  dari  pemungutan pajak  dan  retribusi  Kabupaten  Gorontalo
belum maksimal.

## Pembahasan
Pengaruh kontribusi dan efisiensi terhadap pendapatan daerah
Pendapatan  Daerah  adalah  hak pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai penambah  nilai  kekayaan  bersih  (UU
Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan  uang  melalui  Rekening  Kas Umum  Daerah,  yang  menambah  ekuitas dana  lancar,  yang  merupakan  hak  daerah dalam  satu  tahun  anggaran  yang  tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58  tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan).  Berdasarkan  hasil  pengujian regresi linear berganda menunjukan bahwa nilai  probalitas  yang  diperoleh  lebih  kecil dari  0,05  (0,000  <  0,05)  dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  rasio  kontribusi dan rasio efisiensi secara simultan berpengaruh  terhadap  pendapatan  daerah dan  untuk  nilai  koefisen  determinasi sebesar 0,630 atau sebesar 63% besarnya pendapatan daerah dipengaruhi oleh kontribusi  dan  efisiensi  ini  sejalan  dengan hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti dimana Pemerintah Daerah Kabupaten  Gorontalo  telah  melakukan pemungutan  pajak  secara  tertib  serta
meningkatkan prosedur pemungutan pajak dan retribusi, melakukan sosialisasi kepada  pemerintah  desa  dan  kecamatan serta  pemerintah  Kabupaten  Gorontalo menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak  dan  retribusi  yaitu  dengan  kita melakukan  pemungutan  pajak  harus  lebih besar  dari  biaya  yang  dikeluarkan  ini dilakukan  karena  dapat  berpengaruh terhadap  pendapatan  daerah  Kabupaten Gorontalo.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ni  Wayan (2017) yang menyatakan bahwa kontribusi dan efisiensi berpengaruh terhadap pendapatan  daerah.  Tingkat  efisiensi selama 2013-2017 berada di kategori tidak efisien  dan  untuk  kontribusi  pajak  daerah berada di kategori kurang.
Pengaruh kontribusi terhadap

## pendapatan daerah
Kontribusi  menurut  Halim  (2012) adalah  seberapa  banyak  pengaruh  atau peran  serta  penerimaan  retribusi  daerah, pajak  daerah,  dan  lain-lain  PAD  terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mahsun (2013) kontribusi digunakan untuk mengukur  suatu  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  menghimpun  pendapatan pajak  daerah.  Berikut  ini  merupakan  hasil perhitungan dari rasio kontribusi :
Tabel 17. Rasio Kontribusi
Tahun Realisasi PAD Pendapatan Daerah Rasio Kontribusi 2017 190.428.308.122,00 1.259.472.875.909,00 15% 2018 147.992.401.409,00 1.457.052.397.138,00 10% 2019 155.465.564.155,00 1.499.154.604.216,00 10% Sumber : Hasil Olah Data, 2021
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  rasio kontribusi Kabupaten Gorontalo masih berada  dipresentasi  antara  10%-20%  ini artinya  bahwa  Kabupaten  Gorontalo  untuk rasio  kontribusi  memiliki  presentasi  yang dikategorikan  kurang  namun  ini  tidak  sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti  di  badan  keuangan  Kabupaten Gorontalo dimana dalam hasil wawancaranya pemerintah daerah telah melakukan pemungutan pajak secara tertib serta meningkatkan  prosedur  pemungutan  pajak dan  retribusi.  Pemerintah  daerah  juga melakukan  sosialisasi  kepada  pemerintah desa  dan  kecamatan  serta  menyediakan sarana  dan  prasana  untuk  memudahkan masyarakat  membayar  pajak  namun  pada kenyataannya presentasi kontribusi Kabupaten  Gorontalo  berada  pada  kategori kurang dimana presentasinya berada diantara  10%-20%.  Hasil  dari  pengujian regresi  linear  berganda    menunjukan  bahwa nilai  signifikan  kontribusi  sebesar  0,000 yang berarti  lebih  kecil  dari  nilai  probabilitas  0,05 (0,000  <  0,05)  dengan  demikian  dapat
disimpulkan  bahwa  kontribusi  berpengaruh positif  dan  signifikan.  Hasil  dari  koefisen regresi menunjukan bahwa kontribusi memiliki  hubungan  yang  searah  dimana jika kontribusi mengalami peningkatan 1% maka pendapatan daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,271%.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ni  Wayan (2017)  yang  menyatakan  bahwa  kontribusi dan efisiensi berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Tingkat efisiensi selama 2013-2017 berada di kategori tidak efisien  dan  untuk  kontribusi  pajak  daerah berada di kategori kurang.
Pengaruh efisiensi terhadap pendapatan daerah
Menurut  Mardiasmo  (2009),  Efisiensi diukur  dengan  rasio  antara  output  dengan input.  Semakin  besar  output  dibandingkan input,  maka  semakin  tinggi  tingkat  efisiensi suatu  organisasi.  Efisiensi  menggambarkan perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima. Semakin  kecil  rasio  efisiensi  berarti  kinerja pemerintahan semakin baik.
Tabel 18. Rasio Efisiensi
Tahun Realisasi Belanja Daerah Pendapatan Daerah Rasio Efisiensi 2017 1.276.223.279.129,00 1.259.472.875.909,00 101% 2018 1.451.790.060.202,00 1.457.052.397.138,00 100% 2019 1.542.630.736.787,00 1.499.154.604.216,00 103%
Sumber : Hasil Olah Data, 2021
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa rasio  efisiensi  Kabupaten  Gorontalo  berada dikategori  tidak  efisien  ini  dikarenakan  pada tahun 2017 dan 2019 berada di 100% keatas sedangkan  untuk  tahun  2018  berada  di kategori  efisiensi  berimbang  ini  dikarenakan pemerintah  daerah  mengeluarkan  biaya untuk  memperoleh  pendapatan  lebih  besar daripada pendapatan daerah yang dihasilkan namun  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti dimana cara pemerintah Kabupaten Gorontalo  menghitung  besarnya  biaya  yang dikeluarkan  untuk  melakukan  pemungutan pajak  dan  retribusi  yaitu  dengan  kita melakukan  pemungutan  pajak  harus  lebih besar  dari  biaya  yang  dikeluarkan  ini  karena agar  efisiensi  pemerintah  gorontalo  dapat dikategorikan  efisien.  Hasil  dari  pengujian regresi  linear  berganda    menunjukan  bahwa nilai  signifikan  efisiensi  sebesar  0,009  yang berarti  lebih  kecil  dari  nilai  probabilitas  0,05 (0,009  <  0,05)  dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa efisiensi bersifat signifikan  namun  berpengaruh  negatif.  Hasil dari  koefisen  regresi  menunjukan  bahwa efisiensi  memiliki  hubungan  yang  tidak searah  dimana  jika  kontribusi  mengalami peningkatan  1%  maka  pendapatan  daerah akan mengalami penurunan sebesar 1,655%. Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Ni  Wayan  (2017)  yang menyatakan  bahwa  kontribusi  dan  efisiensi
berpengaruh  terhadap  pendapatan  daerah. Tingkat  efisiensi  selama  2013-2017  berada di  kategori  tidak  efisien  dan  untuk  kontribusi pajak daerah berada di kategori kurang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut : Kontribusi dan efeisiensi
berpengaruh secara simultan dan signifikan  terhadap  pendapatan  daerah
Kabupaten Gorontalo dan juga berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa kontribusi dan efisiensi
dapat meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo.
Kontribusi berpengaruh positif
terhadap  pendapatan  daerah  Kabupaten
Gorontalo karena jika kontribusi mengalami peningkatan maka pendapatan daerah  akan  mengalami  penungkatan pula. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemerintah  daerah  Kab.  Gorontalo  sudah melakukan pendataan kemudian menetapkan pembayaran pajak dan retribusi  selain  itu  pemerintah  juga  selalu meningkatkan prosedur pemungutan pajak untuk meningktakan PAD.
Efisiensi  menunjukan  hasil  yang signifikan  namun  berpengaruh  negatif  ini dikarenakan  jika  efisiensi  mengalami peningkatan  maka  pendapatan  daerah
akan  mengalami  penurunan.  Berdasarkan hasil  wawancara  bahwa  .  Pemerintah Kabuapten  Gorontalo  juga  melakukan pemungutan  pajak  dan  retribusi  yaitu dengan  melakukan  pemungutan  pajak harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan  agar  efisiensi  namun  ini  tidak sesuai  dengan  hasil  olah  data  yang dilakukan karena efisiensi Kabupaten Gorontalo berada di kategori tidak efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. (2001). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP –AMP YKPN
......  (2004).  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta : Salemba Empat
......  (2007),  Akuntansi  Keuangan  Daerah, Edisi 3. Jakarta:Salemba Empat.
......(2008).  Auditing  (dasar-dasar  Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta:Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN ......2010. Bunga  Rampai Manajemen
Keuangan  Daerah.  Yogyakarta:Unit Penerbitan  dan  Percetakan  (UPP) AMP YKPN ......(2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat Amin, Widjaja Tunggal. (2014). Pengetahuan Dasar Auditing. Jakarta: Harvarindo Bahar,  Ujang.  (2009).  Otonomi  Daerah terhadap  Pinjaman  Luar  Negeri. Jakarta Barat:Kembangan Bratakusumah, dan Solihin. (2004). Otonomi Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah.  Jakarta:PT.
Gramedia Pustaka Utama
Darise,  N.  (2009).  Akuntansi  Keuangan
Daerah. Jakarta: PT Indeks Kuswandi, Aos. (2016). Manajemen Pemerintahan Daerah. Bekasi:Badan  Penerbit  Universitas Islam „45‟ (UNISMA). Ibnu Syamsi. (2008). Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman,  Dan  Penganggaran Pembangunan  Tingkat  Nasional Dan Regional. Jakarta: CV Rajawali. Mahsun,  Mohamad.  (2013).  Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:BPFE Mahsun,  Mohamad.  (2016).  Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta Mahmudi.  (2019).  Buku  Analisis  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. STIM YPKN Mardiasmo.  (2009).  Akuntansi  Sektor Publik. Yogyakarta:Andi Yogyakarta Syaukani,  ad  all,  2004,  Otonomi  Daerah Dalam  Negara  Kesatuan,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta Sujarweni,  V.  Wiratna.  (2014).  Metode Penelitian:  Lengkap,  Praktis,  dan Mudah Dipahami. Yogyakarta:Pustaka Baru Press Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitaif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung:Alfabeta Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2007, Manajemen Publik, Jakarta:Grasindo. Albasiah,  O.  A.  2013.  Analisis  Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era  Otonomi  Daerah  :  Studi  Kasus Kota  Malang  (Tahun  Anggaran 2007-2011). Arifin,  Muhammad  Soleh,  (2020).  Analisis Efisiensi  dan  Efektivitas  Serta Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  di Badan  Pengelolaan  dan  Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan) Dinata,  Gita.  (2017).  Analisis  Kontribusi Pad  Terhadap  Belanja  Daerah  Dan Pertumbuhan  Pad  Sebelum  Dan Sesudah  Otonomi  Daerah  (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)
Hendra,  Claudia  Zindy.  (2019).  Analisis
Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Terhadap  Peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 Kusumastuti, Putri. (2017). Analisis Kontribusi,  Efisiensi,  dan  Efektivitas Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Pendapatan  Daerah  (Studi  kasus di pemerintah Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta) Puspitasari,  Elfayang  Rizky  Ayu.  2014. Analisis  Efektivitas,  Efesiensi  dan Kontribusi  Pajak  dan  Retribusi Daerah  Kabupaten  Blora  Tahun 2009- 2013. Skripsi Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Unibversitas Diponegoro. Semarang.
Santoso, Singgih.  2012.  Panduan Lengkap
SPSS  Versi  20.  Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo.
Sukarya,  I  Wayan.  2012.  Studi  Efektivitas
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Kemapuan Pembiayaan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Gianyar  Periode  Tahun 2006-2010. Skripsi. Universitas Udayana, Denpasar. Wayan, Ni. (2017). Studi Analisis Efektivitas,  Efisiensi  dan  Kontribuis Penerimaan  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)
Studi kasus di Pemerintaha
Kabupaten Gianyar
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015
tentang  Perubahan  Kedua  atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
......Undang-undang  No.  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor  38  Tahun  2007  Tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang  nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Republik  Indonesia.  (2005).  Peraturan
Pemerintah  No  58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah UU  No  23  pasal  1  ayat  6  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah