History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 234 - 240 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3856

## ANALISIS PERBEDAAN PERATURAN DAFTAR NEGATIF INVESTASI DAN DAMPAKNYA PADA POLITIK HUKUM INVESTASI DI INDONESIA
Sofha Salsabila 1) , Tiurma  Mangihut  Pitta Allagan 2)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1,2)
Corresponding Author: sofhasalsabila@gmail.com 1) , tiurma@ui.ac.id 2)

## Abstrak
Peraturan  Daftar  Negatif  Investasi  (DNI)  memiliki  peran  penting  dalam  mengatur  investasi  asing maupun  dalam  negeri  di  Indonesia.  Tulisan  ini  akan  mengulas  perubahan  penting  yang  telah  terjadi dalam  DNI  seiring  berjalannya  waktu  dan  dampak  yang  timbul  dari  perubahan -perubahan tersebut terhadap kerangka kebijakan investasi Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap perbedaan  dalam peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diterapkan dalam berbagai periode di Indonesia  dan  dampaknya  pada  politik  hukum  investasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  hukum  normative  dengan  melibatkan  analisis  dokumen  peraturan  DNI,  kebijakan investasi,  serta  literatur  terkait  lainnya.  Hasil  analisis  mengungkapkan  bahwa  perubahan  dalam peraturan  DNI  mencerminkan  pergeseran  dalam  pandangan  politik  hukum  investasi  Indonesia,  dari yang lebih restriktif menjadi lebih terbuka terhadap investasi.

## Kata Kunci: investasi, daftar negatif, hukum investasi

## Abstract
The  Investment  Negative  List  (DNI)  regulations  are  a  vital  instrument  in  regulating  foreign  and  domestic investments  in  Indonesia.  This  article  discusses  the  significant  changes  that  have  occurred  in  the  DNI  regulations over  time  and  how  these  changes  have  influenced  the  framework  of  Indonesia's  investment  policies.  This  research conducts  an  in-depth  analysis  of  the  differences  in  the  Investment  Negative  List  (DNI)  regulations  applied  in various  periods  in  Indonesia  and  their  impact  on  investment  law  and  policy.  The  research  methodology  will  use normative  juridicial  research  that  involves  the  analysis  of  DNI  regulation  documents,  investment  policies,  and relevant  literature.  The  results  of  the  analysis  reveal  that  changes  in  the  DNI  regulations  reflect  a  shift  in Indonesia's  investment  law  and  policy  perspective,  moving  from  a  more  restrictive  approach  to  a  more  open  stance towards  investment.

## Keywords:  investment,  negative  List, investment  Law

## PENDAHULUAN
Secara  umum,  pembangunan  ekonomi  menjadi  fokus  utama  bagi  negara-negara yang  sedang  berkembang.  Alasannya  adalah  karena  sektor  ekonomi  memiliki  peran penting  dalam  mendorong  pencapaian  tujuan  dan  inovasi  di  berbagai  aspek  kehidupan
masyarakat.  Peningkatan  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  yang  tinggi merupakan  faktor  utama  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun, untuk  mencapai  kesejahteraan  tersebut,  diperlukan  modal  yang  cukup  besar.  Hanya mengandalkan  dana  dari  pemerintah  saja  tidak  cukup,  sehingga  perlu  mencari  sumber dana  lain.  Dalam  hal  ini,  investasi  menjadi  salah  satu  elemen  kunci  dalam pengembangan  ekonomi  suatu  negara.
Penanaman  modal  sebagai  langkah  awal  untuk  melakukan  pembangunan merupakan  salah  satu  sumber  modal  yang  dapat  diperoleh  di  samping  sumber  dana dari  pemerintah  (Dewi,  2016).  Hal  ini  karena  penanaman  modal  dapat  memberikan kontribusi  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  lapangan  kerja, meningkatkan  daya  saing  industri,  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Dalam  konteks  pembangunan  negara,  penanaman  modal  dapat  dilakukan  oleh  investor domestik  dan  asing.  Investor  domestik  dapat  menjadi  penggerak  utama  pembangunan ekonomi  suatu  negara,  sedangkan  investor  asing  dapat  membantu  meningkatkan investasi  dan memperluas  pasar  bagi industri  domestik.
Di  Indonesia,  kebijakan  investasi  memiliki  peran  krusial  dalam  menciptakan lapangan  kerja,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Investasi  yang  memiliki  dampak  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  adalah investasi  yang  berkontribusi  pada  kesejahteraan  ekonomi,  sosial,  dan  aspek  lainnya. Pemerintah  mengelola  investasi  ini  karena  menyangkut  kepentingan  masyarakat banyak.  Hal  ini  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  33  Ayat  (2)  Undang-undang Dasar  1945:  “Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  negara.”  Untuk  mengatur  investasi  tersebut  Indonesia telah  mengimplementasikan  peraturan-peraturan  yang  mengikat,  termasuk  Peraturan Daftar Negatif  Investasi  (DNI)(Al  Azis,  2023).
Melalui  politik  hukum,  negara  membuat  suatu  rancangan  dan  rencana pembangunan  hukum  nasional  di  Indonesia.  DNI  adalah  salah  satu  produk  politik hukum  yang  mengatur  bidang-bidang  yang  terbuka  atau  terbatas  bagi  investor  asing dan  domestic  (Harjono,  2021).  Hal  ini  merupakan  bagian  integral  dalam  politik  hukum investasi  Indonesia,  yang  menentukan  arah  dan  strategi  negara  dalam  menghadapi tantangan  global  dalam  bidang  investasi.  Perubahan  dalam  DNI  seiring  waktu mempengaruhi  kebijakan  investasi  dan  mencerminkan  pergeseran  dalam  pandangan politik  hukum  investasi  di  Indonesia(Munawar  M. et al., 2021).
Pada  dasawarsa  terakhir,  Indonesia  telah  menyaksikan  perubahan  signifikan  dalam peraturan  DNI  yang  mencerminkan  transformasi  dalam  kebijakan  investasi  negara  ini. Perubahan  ini  meliputi  liberalisasi  sektor-sektor  tertentu,  insentif  pajak,  dan  berbagai upaya  untuk  meningkatkan  iklim  investasi.  Namun  dalam  konteks  yang  lebih  luas, perubahan  DNI  juga  berdampak  signifikan  terhadap  kebijakan  politik  hukum  investasi di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini,  kami  akan  menganalisis  terhadap perbedaan  dalam  peraturan  DNI  yang  diterapkan  dalam  berbagai  periode  di  Indonesia
dan  bagaimana  perubahan  ini  memengaruhi  politik  hukum  investasi(Indriani  R.  & Mariana M, 2021).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik tentang  bagaimana  perubahan  dalam  peraturan  DNI  telah  mempengaruhi  pandangan politik  hukum  investasi  Indonesia,  serta  dampaknya  terhadap  investasi  dalam  negeri dan  asing.  Hasil  analisis  ini  akan  memberikan  wawasan  penting  bagi  para  pengambil kebijakan,  pihak  bisnis,  dan  peneliti  yang  tertarik  dalam  perkembangan  investasi  di Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  membahas  implikasi  sosial  dan  ekonomi yang  berkaitan  dengan  perubahan  dalam  peraturan  DNI.  Dengan  demikian,  penelitian ini  akan  menjelaskan  secara  komprehensif  tentang  peraturan  Daftar  Negatif  Investasi (DNI)  dan  bagaimana  perubahan  dalam  DNI  memengaruhi  politik  hukum  investasi  di Indonesia(Sulistyowati  S. & Paripurna  P, 2014).

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menajwab  isu  hukum  yang dihadapi(Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamuji,  2013).  Pendekatan  ini  dirancang  untuk memahami  perubahan  dalam  peraturan  DNI  dari  sudut  pandang  hukum  investasi  dan kebijakan.
1. Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  berbagai  versi  peraturan  Daftar Negatif  Investasi  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia  selama berbagai  periode  waktu.  Ini  mencakup  peraturan-peraturan  DNI  yang  berlaku saat  ini  dan  yang  telah  dicabut  atau  direvisi  sepanjang  sejarah.  Data-data  ini berperan  sebagai  sumber  utama  untuk  mengidentifikasi  perubahan  dalam peraturan  DNI.
2. Selain  dokumen  DNI,  penelitian  ini  juga  melibatkan  analisis  kebijakan  investasi yang  meliputi  berbagai  perubahan  dan  pergeseran  dalam  pandangan  politik hukum  investasi  Indonesia.  Data  ini  diperoleh  melalui  berbagai  laporan pemerintah,  dan  kebijakan  investasi  yang  diterbitkan  oleh  lembaga-lembaga terkait.
3. Untuk  mendukung  analisis,  penelitian  ini  juga  mengacu  pada  literatur  terkait seperti  jurnal  akademik,  buku,  dan  makalah  penelitian  terdahulu  yang  membahas topik  peraturan  DNI  dan  politik  hukum  investasi  di  Indonesia.  Literatur  ini memberikan  pandangan  teoritis  dan  kerangka  kerja  konseptual  yang  penting dalam  menganalisis  dampak  perubahan  dalam peraturan  DNI.
4. Data  yang  dihimpun  dari  berbagai  sumber  di  atas  akan  dianalisis  secara  kualitatif. Perubahan-perubahan  dalam  peraturan  DNI  akan  diidentifikasi  dan  dijelaskan dalam  konteks  perubahan  kebijakan  investasi  yang  lebih  luas  di  Indonesia. Analisis  ini  akan  memberikan  pemahaman  tentang  perubahan  kebijakan  yang
Investasi Di Indonesia
berkaitan  dengan  sektor-sektor  tertentu,  insentif  pajak,  dan  langkah-langkah lainnya  yang diambil  oleh  pemerintah  dalam  mendukung  investasi.
Metodologi  ini  akan  memungkinkan  kami  untuk  memahami  dampak  perbedaan dalam  peraturan  DNI  terhadap  politik  hukum  investasi  di  Indonesia  secara komprehensif.  Selain  itu,  penggunaan  berbagai  sumber  data  akan  memastikan  validitas dan keandalan  temuan  penelitian.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  perubahan  yang  signifikan  dalam  peraturan Daftar  Negatif  Investasi  (DNI)  di  Indonesia  selama  beberapa  dekade  terakhir.  Sejak awal  tahun  2000-an,  terjadi  pergeseran  yang  nyata  dalam  pandangan  politik  hukum investasi  di  negara  ini.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman modal  adalah  salah  satu  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  negara  dengan  tujuan  untuk menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  investor,  baik  domestic  maupun  asing untuk  berinvestasi  dalam  berbagai  bidang  ekonomi  tersebut.  Salah  satu  implementasi dari  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  itu  sendiri adalah  Daftar  Negatif  Investasi  (DNI).  DNI  merupakan  daftar  yang  dikeluarkan  dalam sebuah  peraturan  yang  memiliki  isi  yaitu  daftar  bidang  yang  dibatasi  atau  tertutup  bagi investor  asing  atau  diberikan  batasan-batasan  tertentu.  Daftar  ini  dirancang  untuk mengatur  investasi  asing  dengan  kebijakan  ekonomi  dan  keamanan  nasional. Seyogianya  semua  kebijakan  dan  pengaturan  ekonomi  harus  tidak  terlepas  dari  upaya mewujudkan  kesejahteraan  sosial  sesuai  dengan  amanat  konsitusi/  realism  ekonomi dan konstitusionalisme  (Saut P. Panjaitan, 2010).
Analisis  kami  menunjukkan  bahwa  sektor-sektor  tertentu,  yang  sebelumnya  terbatas bagi  investor  asing,  telah  menjadi  lebih  terbuka.  Pada  awalnya,  DNI  memiliki  daftar sektor  yang  cukup  panjang  yang  memiliki  batasan  bagi  investor  asing,  namun  seiring berjalannya  waktu,  daftar  ini  telah  dikecilkan,  menghasilkan  perubahan  yang  signifikan dalam  politik  hukum  investasi.
Perubahan  dalam  DNI  ini  telah  membawa  dampak  yang  nyata  pada  investasi  di Indonesia.  Terdapat  peningkatan  yang  signifikan  dalam  arus  modal  asing  ke  bidang- bidang  yang  sebelumnya  terbatas.  Misalnya,  sektor  teknologi  dan  infrastruktur  telah mengalami  pertumbuhan  yang  pesat  sejak  perubahan  peraturan  DNI.  Seiring  dengan perubahan  ini,  pemerintah  juga  telah  memberlakukan  insentif  pajak  yang  lebih menguntungkan  bagi  investor  asing  untuk  meningkatkan  investasi  dalam  sektor-sektor tersebut(Sukananda  S & Mudiparwanto  W.A, 2020).
Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  perubahan  dalam  DNI  juga  telah menimbulkan  beberapa  tantangan.  Pertumbuhan  cepat  dalam  beberapa  sektor  tertentu dapat  menciptakan  kesenjangan  ekonomi  di  negara  ini,  dan  pemerintah  perlu memastikan  bahwa  manfaat  dari  investasi  ini  merata  ke  seluruh  masyarakat.  Selain  itu,
perubahan  dalam  DNI  juga  memicu  kompetisi  global  yang  lebih  sengit,  yang  menuntut agar regulasi  dan kebijakan investasi  Indonesia  terus  diperbarui  dan diperbaiki.
Pemahaman  tentang  perbedaan  dalam  peraturan  DNI  dan  dampaknya  pada  politik hukum  investasi  Indonesia  menjadi  penting  dalam  mengarahkan  kebijakan  investasi  di masa  depan.  Rekomendasi  dapat  diajukan  untuk  memastikan  keberlanjutan  dan kesetaraan  dalam  pertumbuhan  ekonomi,  sambil  tetap  memperhatikan  kompetisi global  yang semakin  ketat.
Perubahan  yang  terjadi  dalam  peraturan  DNI  di  Indonesia  mencerminkan transformasi  yang  mendalam  dalam  politik  hukum  investasi  negara  ini.  Sejak  awal tahun  2000-an,  kita  telah  menyaksikan  pergeseran  signifikan  dari  pendekatan  yang lebih  restriktif  terhadap  investasi  asing  menuju  kebijakan  yang  lebih  terbuka  terhadap investor  asing.  Perubahan  dalam  DNI  mencakup  revisi  besar-besaran  terhadap  daftar sektor-sektor  yang  sebelumnya  terbatas  bagi  investor  asing,  yang  secara  signifikan memengaruhi  cara  Indonesia  mendekati  investasi(Pambudhi  H.  D.  &  Ramadayanti  E, 2021).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perubahan  dalam  DNI  telah  memiliki  dampak positif  yang  nyata  pada  investasi  di  Indonesia.  Peningkatan  arus  modal  asing  ke  sektor- sektor  yang  sebelumnya  terbatas,  seperti  teknologi  dan  infrastruktur,  telah menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat.  Sektor  teknologi,  sebagai  contoh, telah  menjadi  motor  pertumbuhan  ekonomi  digital  di  negara  ini,  dengan  banyak perusahaan  teknologi  asing  yang  berinvestasi  dalam  startup  lokal.  Ini  menciptakan lapangan  kerja baru dan berkontribusi  pada  inovasi  teknologi  di dalam  negeri.
Namun,  perubahan  dalam  DNI  juga  telah  memunculkan  sejumlah  tantangan  yang harus  diatasi.  Pertumbuhan  yang  cepat  dalam  beberapa  sektor  tertentu  dapat menciptakan  ketimpangan  ekonomi  jika  tidak  dikelola  dengan  baik.  Pemerintah  harus memastikan  bahwa  manfaat  dari  investasi  ini  merata  ke  seluruh  masyarakat,  termasuk dengan  memastikan  peluang  yang  adil  bagi  pelaku  usaha  lokal.  Selain  itu,  persaingan global  yang  semakin  ketat  menuntut  agar  regulasi  dan  kebijakan  investasi  Indonesia terus  diperbarui  dan  diperbaiki  untuk  menjaga  daya  tariknya  sebagai  tujuan  investasi yang menjanjikan.

## SIMPULAN
Dalam  kesimpulan,  penelitian  ini  menggambarkan  perubahan  dalam  peraturan Daftar  Negatif  Investasi  (DNI)  di  Indonesia  dan  dampaknya  pada  politik  hukum investasi  di  negara  ini.  Beberapa  temuan  kunci  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut:
1) Perubahan  dalam  DNI:  Penelitian  ini  telah  mengidentifikasi  perbedaan  yang signifikan  dalam  DNI  dari  berbagai  periode  di  Indonesia.  Perubahan  ini mencakup  peningkatan  liberalisasi  dalam  sektor-sektor  tertentu  yang  sebelumnya terbatas  bagi investor  asing.
Sofha  Salsabila 1) , Tiurma  Mangihut  Pitta  Allagan 2), Analisis Perbedaan Peraturan  Daftar  Negatif Investasi Dan Dampaknya  Pada  Politik  Hukum Investasi Di Indonesia
2) Pengaruh  pada  Investasi:  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perubahan  dalam DNI  telah  memberikan  dampak  positif  pada  investasi  di  Indonesia.  Peningkatan arus  modal  asing,  terutama  dalam  sektor  teknologi  dan  infrastruktur,  menjadi salah  satu hasil  dari  perubahan  kebijakan ini.
3) Tantangan  yang  diakibatkan:  Namun,  perubahan  dalam  DNI  juga  memunculkan sejumlah  tantangan.  Pertumbuhan  cepat  dalam  beberapa  sektor  dapat menciptakan  ketimpangan  ekonomi,  dan  pemerintah  harus  memastikan  manfaat dari  investasi  ini  merata  ke  seluruh  masyarakat.  Selain  itu,  persaingan  global  yang semakin  ketat  mengharuskan  Indonesia  untuk  terus  memperbarui  dan memperbaiki  regulasi  dan kebijakan investasi.
Dalam  konteks  ini,  pemahaman  tentang  perbedaan  dalam  peraturan  DNI  dan dampaknya  pada  politik  hukum  investasi  Indonesia  adalah  penting  untuk mengarahkan  kebijakan  investasi  di  masa  depan.  Dalam  hal  ini,  rekomendasi  yang dapat  diajukan  melibatkan  upaya  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  pertumbuhan ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  keadilan  sosial,  serta  meningkatkan  daya  saing  global Indonesia  dalam iklim  investasi  yang terus  berubah.
Kesimpulan  ini  menegaskan  bahwa  perubahan  dalam  peraturan  DNI  adalah  bagian integral  dari  perkembangan  politik  hukum  investasi  di  Indonesia,  dan  pemahaman yang  baik  tentang  dinamika  ini  dapat  membantu  negara  ini  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  ekonomi  dan sosialnya  dengan  lebih  baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Azis,  M.  I.  (2023).  Politik  Kebijakan  Ekonomi  Investasi  Asing  Pada  Pariwisata Berbasis  Desa  Adat.  Al Kamal, 3(1), 97–106.
Dewi,  T. M. (2016). Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  BI rate, dan inflasi  terhadap investasi  asing  langsung  di  Indonesia.  Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 4(3).
Harjono,  D. K. (2021). Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. UKI Press.
Indriani  R,  &  Mariana  M.  (2021).  Reaksi  Pasar  Modal  Indonesia  Terhadap  Peristiwa Pengesahan  Uu  Cipta  Kerja  2020  (Studi  Kasus  Perusahaan  Yang  Terdaftar  Pada Lq45. Jurnal Bina Akuntansi, 8(2), 167–186.
Munawar  M,  Marzuki  M,  &  Affan  I.  (2021).  Analisis  Dalam  Proses  Pembentukan Undang-Undang  Cipta  Kerja  Perpspektif  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Jurnal  Ilmiah  Metadata, 3(2), 452–468.
Pambudhi  H.  D.,  &  Ramadayanti  E.  (2021).  Menilai  Kembali  Politik  Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Uu  Cipta  Kerja  Untuk  Mendukung Keberlanjutan  Ekologis.  Jurnal  Hukum  Lingkungan  Indonesia.  Jurnal  Hukum Lingkungan Indonesia, 7(2), 297–332.
Saut  P.  Panjaitan.  (2010).  Politik  Pembangunan  Hukum  di  Bidang  Investasi  Suatu Keniscayaan  Konstitusi  Ekonomi.  Jurnal Konstitusi, 7(2), 48–65.
Soerjono  Soekanto,  &  Sri  Mamuji.  (2013).  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan
Singkat. Raja Grafindo  Persada.
Sukananda  S,  &  Mudiparwanto  W.A.  (2020).  Analisis  Pengaturan  Penanaman  Modal Asing  dalam  Bentuk  Perusahaan  Joint  Venture  di  Indonesia.  Diversi:  Jurnal  Hukum, 5(2), 210–236.
Sulistyowati  S,  &  Paripurna  P.  (2014).  Mempertahankan  Tujuan  Peraturan  Daftar Negatif  Investasi  Dalam  Mengendalikan  Dominasi  Kepemilikan  Asing  (Studi Kasus  Pada Industri  Telekomunikasi).  . Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 200–215.