## SIGNIFIKANSI PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
Al Darmono
Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi
Abstrak
Manajemen  Berbasis  Sekolah  merupakan  penyerasian  sumber  daya  yang dilakukan  secara  mandiri  oleh  sekolah  dengan  melibatkan  semua  kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah  atau  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional.  Peran  aktif masyarakat  sangat  dibutuhkan  dan  mempengaruhi  keberhasilan  dalam penyelenggaraan  program  pendidikan  yang  mengacu  pada  manajemen berbasis  sekolah.  Peran  aktif  masyarakat  dalam  pelaksanaan  manajemen berbasis  sekolah  diantaranya  adalah  sebagai  penggerak,  informan, penghubung, koordinator, dan pengusul.
Kata-kata Kunci: peran masyarakat, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

## A. Pendahuluan
Desentralisasi  di  bidang  pendidikan  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang sangat  penting  dalam  rangka  peningkatan  mutu  pendidikan.  Desentralisai pendidikan  dilaksanakan  dalam  upaya  meningkatkan  kemandirian  lembaga sekolah  untuk  mengembangkan  potensi  sekolah  dengan  model  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS).  Manajemen  Berbasis  Sekolah  sebagai  bagian  dari strategi  pemerintah  dalam  desentralisasi  pendidikan  bertujuan  memperkuat kehidupan  berdemokrasi  melalui  desentralisasi  kekuasaan,  sumber  daya,  dan sumber dana ke masyarakat tingkat sekolah.
Dalam menjalankan program Manajemen Berbasis Sekolah dibutuhkan kerja sama  yang  baik  antara  pihak  sekolah  dengan  pemerintah  dan  masyarakat. Partisipasi  masyarakat  sangat  penting  terutama  dalam  ikut  serta  merencanakan manajemen  sekolah,  kebutuhan  belajar  siswa  dan  membuat  keputusan  pada
masalah-masalah yang langsung berakibat pada pengelolaan sekolah dan belajar siswa.
Meskipun begitu dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah selama  ini  bukan  berarti  tidak  mengalami  hambatan  ataupun  masalah.  Sampai saat  ini  masalah  masih  banyak  yang  dirasakan  oleh  lembaga  sekolah,  sehingga program  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  tidak  mampu  dilaksanakan sebagaimana seharusnya.
Oleh karena itu dalam mengimplementasikan MBS dibutuhkan sinergi antara pihak  sekolah  dan  masyarakat  untuk  mempu  mengatasi  berbagai  masalah  yang dihadapi sekolah, sehingga mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah.
B. Konsep, Tujuan, dan Landasan Manajemen Berbasis Sekolah
Secara  laksikal,  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  berasal  dari  tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis  yang  berari  dasar  atau  asas.  Sekolah  adalah  lembaga  untuk  belajar  dan mengajar  serta  tempat  menerima  dan  memberikan  pelajaran. 1 Dari  ketiga  kata tersebut, maka Manajemen Berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber  daya  yang  diasaskan  pada  sekolah  itu  sendiri  dalam  proses  pengajaran atau pembelajaran.
Hakikat  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  adalah  penyerasian  sumber daya  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  sekolah  dengan  melibatkan  semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk  memenuhi  kebutuhan  peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2
Berikut ini definisi  tentang Manajemen Berbasis Sekolah menurut  beberapa ahli:
Definisi yang mencakup makna yang luas dikemukakan oleh Wohlstetter dan Mohrman,  sebagaimana  dikutip  oleh  Nurkolis,  bahwa  Manajemen  Berbasis
1 Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika, 1997), 358, 64, dan 482. 2 “Pengertian MBS”, http://www.mbs-sd.org/isi.php?id=3, diakses pada 23 Juli 2013..
Sekolah  adalah  pendekatan  politis  untuk  mendesain  ulang  organisasi  sekolah dengan  memberikan  wewenang  dan  kekuasan  kepada  partisipan  sekolah  pada tingkat  lokal  guna  memajukan  sekolahnya. 3 Partisipan  yang  dimaksud  adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa.
Secara lebih sempit, pengertian Manajemen Berbasis Sekolah menurut Myers dan  Stonehill,  sebagaimana  dikutip  oleh  Nurkolis,  adalah  strategi  untuk memperbaiki  pendidikan  dengan  mentransfer  otoritas  pengembilan  keputusan secara  signifikan  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  ke  sekolah–sekolah  secara individual. 4 Manajemen Berbasis Sekolah dalam  hal ini memberi kepada kepala sekolah,    guru,  siswa,  orang  tua,  dan  masyarakat  untuk  memiliki   kontrol  yang lebih  besar  dalam  proses  pendidikan  dan  memerikan  mereka  tanggung  jawab untik mengambil keputusan tentang anggaran, personel dan kurikulum.
Manajemen berbasis sekolah menurut Chapman, seperti yang dikutip Sagala, adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan meredesain pengelolaan sekolah dan  masyarakat  dalam  upaya  perbaikan  kekuasaan  dan  peningkatan  partisipasi sekolah dengan memberikan kekuasaan dan peningkatan partisipasi sekolah dan masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah. 5 Tujuan MBS  mewujudkan tata kerja yang lebih baik dalam empat hal:
a. Meningkatnya efisiensi  penggunaan sumber daya dan penugasan staf
b. Meningkatnya profesionalisme guru dan tebaga kependidikan di sekolah
c. Munculnya  gagasan  baru  dalam  mengimplementasikan  kurikulum, penggunaan  teknologi  pembelajaran,  dan  pemanfaatan  sumber-sumber belajar
d. Meningkatkan mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder
3 Nurkolis, Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Teori,  Model,  dan  Aplikasi (Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), 3.
4 Nurkolis, Manajemen, 3. 5 Syaiful  Sagala, Manajemen  Strategik  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan:  Pembuka Ruang  Kreatifitas  dan  Pemberdayaan  Potensi  Sekolah  Dalam  Sistem  Otonomi  Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2007), 157.
Desain  pengelolaan  sekolah  menggunakan  model  MBS  ini  bertujuan memberikan  kekuasaan  dan  meningkatkan  partisipasi  sekolah  memperbaiki kinerja sekolah mencakup kepemimpinan sekolah, profesionalisme guru, layanan belajar peserta didik yang bermutu, manajemen sekolah yang bermutu, partisipasi orang  tua  peserta  didik  dan  masyarakat.  Implemetasi  manajemen  berbasis sekolah  tidak  lain  berupaya  agar  otonomi  sekolah  dan  partisipasi  aktif masyarakat  mampu  mengoptimalkan  peran  masing-masing  pihak  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  pendidikan  sekolah,  efisiensi  dan  efektifitas  menejemen sekolah  dengan  memodifikasikan  sedemikian  rupa  struktur  pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan seterusnya ke sekolah yang mendorong pemberdayaan sekolah.
Peningkatan otonomi sekolah dan partisipasi telah dicapai,  maka selanjutnya penerapan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  tersebut  menurut  Satori,  sebagaimana dikutip oleh Sagala, bertujuan: 6
a. Meningkatkan  mutu  pendidikan  melalui  kemandirian  dan  inisiatif sekolah  dalam  mengelola  dan  memberdayakan  sumber  daya  dan potensi yang tersedia
b. Meningkatkan  kepedulian  warga  sekolah  dalam  menyelenggarakan pendidikan melaui pengambilan keputusan bersama
c. Meningkatkan  tanggiung  jawab  sekolah  kepada  orang  tua,  sekolah, dan pemerintah tentangg mutu sekolah
d. Meningkatkan  kompetisi  yang  sehat  antar  sekolah  untuk  mencapai mutu pendidikan  yang diharapkan.
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  ditegaskan  bahwa  manajemen  berbasis sekolah bertujuan:
a. Untuk  menjamin  terselenggaranya  pelayanan  belajar  yang  bermutu  dan pemanfaatan  sumber-sumber  belajar  yang  tersedia  di  sekolah  secara optimal
b. Meningkatkan  kualitas  transfer  ilmu  pengetahuan  dan  membangun karakter bangsa yang berbudaya menggunakan stategi dan fasilitas yang memungkinkan untuk itu
c. Meningkatkan  mutu  sekolah  dengan  memantapkan  kemandirian, kreatifitas, inisiatif, dan inovatif dalam mengelola sekolah mengacu pada kebiijakan  strategis  pemerintah  berkaitan  denagn  standar  penndidikan nasional
d. Meningkatkan  kepedulian  warga  sekolah  dan  kepedulian  masyarakat maupun stakeholder  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  melalui penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan dengan mengakomodasikan  aspirasi  bersama  baik  internal  sekolah,    maupun eksternal
e. Meningkatkan  tanggung  jawab  sekolah  kepada  orang  tua,  masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah
f. Meningatkan  kompetisi  yang  sehat  antar  sekolah    tentang  mutu pendidiikan yang akan dicapai.
Pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan  adalah  dalam  rangka  pelaksanaan otonomi  daerah  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintahan No. 25  Tahun  2000  tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan  Provinsi sebagai Daerah Otonomi. 7 Desentralisasi pendidikan merupakan terobosan besar dalam  pembangunan  bangsa  yang  selama  ini  memakai  paradigma top-down berubah  menjadi  memakai  paradigma  bottom-up.  Sesuai  dengan  PP  No.  25 Tahun 2000 maka sejumlah kewenangan dalam  bidang pendidikan yang selama ini berada di pusat akan dilimpahkan kepada institusi penyelenggara pendidikan dalam  bingkai  pemerintah  daerah.  Pemerintah  pusat  telah  menetapkan  bahwa otonomi  daerah  akan  mulai  dilaksanakan  pada  tahun  2001  yang  mencakup berbagai  bidang  termasuk  dalam  bidang  pendidikan.  Dengan  demikian  maka
7 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
desentralisasi  pendidikan  juga  akan  dilaksanakan  mulai  tahun  2001  secara bertahap  sesuai  dengan  kondisi  masing-masing  daerah.  Dalam  rangka desentralisasi  pendidikan  tersebut  salah  satu  bidang  pendidikan  yang  perlu mendapat prioritas adalah jenjang pendidikan dasar yaitu pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun terdiri dari enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Ini sangat strategis karena persyaratan pendidikan untuk mencari pekerjaan adalah minimum berpendidikan dasar.  Selain  itu  pendidikan  dasar  mempunyai  tujuan  memberikan  bekal kemampuan  dasar  kepada  peserta  didik  untuk  mengembangkan  kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara serta menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.
Konsep desentralisasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang tengah disiapkan oleh Kemendiknas adalah dengan cara memberikan otonomi yang luas pada institusi sekolah dalam konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Dengan MBS  maka  pemberdayaan  sekolah  dapat  dilakukan  secara  lebih  optimal  yang berorientasi  pada  empat  aspek  yaitu  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan, pemerataan,  relevansi,  dan  efisiensi  penyelenggara  pendidikan.  Keempat  aspek ini  merupakan  masalah  yang  sangat  menonjol  dalam  pembangunan  pendidikan kita yang sampai saat ini belum dapat dipecahkan oleh pemerintah secara tuntas. Banyak  faktor  yang  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  MBS  yang  berada dalam  lingkup  struktural  dan  non  struktural.  Secara  struktural  mencakup  : komitmen  politik  dan  kebijakan  pemerintah  pusat  yang  bersifat  makro.  Dalam hal ini pemerintah pusat tidak boleh ragu-ragu dengan sikap setengah hati untuk melaksanakan  desentralisasi  pendidikan.  Hal  itu  haruslah  tercermin  pada kebijakan di bidang pendidikan yang meliputi penyiapan landasan hukum berupa undang-undang,  peraturan  pemerintah  dan  keputusan  menteri  serta  penyediaan anggaran  yang  memadai.  Dalam  lingkup  struktural  juga  mencakup  peran pemerintah  daerah  antara  lain  meliputi  penataan  kelembagaan  institusi pendidikan  dalam  organisasi  pemerintah  daerah,  peraturan  pemerintah  daerah, kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengakomodasi  aspirasi  masyarakat
daerah yang berkaitan dengan substansi kurikulum pendidikan, dan kemampuan keuangan daerah. Dalam lingkup non struktural mencakup tersedianya anggaran sekolah,  sarana  prasarana  sekolah,  kelembagaan  sekolah,  manajemen  kepala sekolah, SDM sekolah, partisipasi orangtua siswa dan masyarakat, proses belajar mengajar, dan kultur masyarakat lokal.

## C. Peran Masyarakat dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
Sejalan  dengan  upaya  reformasi  pendidikan  nasional  melalui  manajemen berbasis sekolah, hubungan sekolah dengan keluarga siswa atau masyarakat juga perlu direformasi, sehingga tanggung jawab pendidikan bukan hanya dibebankan pada  sekolah.  Yaitu  dengan  membentuk  dewan  pendidikan,  komite  seolah, persatuan  guru  dan  orang  tua  siswa,  atau  apa  pun  namanya  untuk memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Anggotanya terdiri dari  orang tua siswa, akademisi, pemuka agama, pimpinan partai  politik, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, usahawan, dan dunia industri serta kalangan LSM.
Di  era  otonomi  pendidikan  saat  ini  keluarga  dan  masyarakat  bukan  lagi diposisikan  sebagai  pihak  yang  pasif  di  mana  hanya  menerima  dan  mengikuti keputusan  atau  kebijakan  sekolah  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Keluarga dan masyarakat harus berperan secara aktif bermain, menentukan, dan membuat program  dan  kebijakan  bersama  sekolah  dan  pemerintah.  Keterlibatan masyarakat  betul-betul  sangat  menentukan  pelaksanaan  penyelenggaraan pendidikan  sekolah  dalam  rangka  mewujudkan  pendidikan  yang  bermutu  dan berkualitas.  Hal  ini  selaras  dengan  apa  yang  disampaikan  Shields  bahwa reformasi  pendidikan  harus  sampai  pada  hubungan  antara  sekolah  dengan keluarga  dan  sekolah  dengan  masyarakat  dengan  cara  melibatkan  secara  aktif dalam  kegiatan-kegiatan  sekolah  baik  yang  terkait  langsung  dengan  kegiatan pembelajaran  maupun  non-instruksional. 8 Sehingga  kegiatan  semacam  diskusi dengan  menghadirkan  keluarga  siswa  atau  masyarakat  hendaknya  harus  sering
8 Sagala, Manajemen, 125 .
diadakan.  Dengan  diskusi  tersebut  masyarakat  akan  mengetahui  berbagai kesulitan, hambatan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh lembaga sekolah.
Selanjutnya  Clark,  sebagaimana  dikutip  oleh  Sagala,  berpendapat  bahwa untuk mengajak orang tua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan terdapat dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan school-based, yaitu dengan cara menajak orang tua  siswa datang ke sekolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guru-orang tua dan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di  sekolah;  dan kedua,  pendekatan  home-based,  yaitu  orang  tua  membantu anaknya belajar di rumah bersama-sama dengan guru yang berkunjung ke rumah. 9
Sementara  itu  Cheng,  sebagaimana  dikutip  oleh  Sagala,  mengemukakan bahwa  peran  para  orang  taua  siswa  dalam  manajemen  berbasis  sekolah  adalah menerima  pelayanan  yang  berkualitas  melalui  siswa-siswa  yang  menerima pendidikan  yang  mereka  butuhkan. 10 Peran  orang  tua  sebagai partner  dan pendukung.  Mereka  dapat  berpartisipasi  dalam  prose  sekolah,  mendidik  siswa secara kooperatif, berusaha membantu perkembangan yang sehat kepala sekolah dengan memberi sumbangan sumber daya informasi, mendukung dan melindungi sekolah pada saat mengalamii kesulitan dan krisis.
Keikutsertaan  keluarga  dan  masyarakat  dalam  pendidikan  memiliki  banyak keuntungan. Pertama,  pencapaian  akademik  dan  perkembangan  kognitif  siswa dapat  berkembang  secara  signifikan; kedua,  orang  tua  dapat  mengetahui perkembangan  anaknya  dalam  proses  pendidikan  di  sekolah; ketiga,  orang  tua akan  menjadi  guru  yang  baik  di  rumah  dan  biisa  menerapkan  formula-formula positif untuk pendidikan anaknya; keempat  peran orang siswa dalam manajemen berbasis sekolah adalah, akhirnya orang tua memiliki sikap dan pandangan positif terhadap sekolah. 11
Perlunya  memberdayakan  masyarakat  dalam  pendidikan  adalah  dalam rangka: pertama,  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pendidikan  sehingga siswa  bisa  belajar  lebih  baik  dan  siap  menghadapi  perubahan  zaman; kedua,
9 Sagala, Manajemen, 126. 10 Sagala, Manajemen, 126. 11 Sagala, Manajemen, 126.
karena  keterbatasan  sumberdaya  terutama  fianansial  yang  dimiliki  pemerintah, terutama  bagi  negara-negara  yang  sedang  berkembang  seperti  Indonesia,  untuk menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga; ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan  karena  selama  ini  pendidika  selalu  ketinggalan  dari  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat; keempat, agar mendorong  terselenggaranya  sistem  pendidikan  yang  adil  dengan  menyediakan pendidikan bagi anak kurang mampu, masyarakat pinggiran, dan suku minoritas; kelima,  untuk  meningkatkan  kerja  sama  antara  sekolah  dan  masyarakat  dan mengurangi konflik yang sering terjadi di sekolah.
Selanjutnya  tokoh  masyarakat  juga  memiliki  peran  yang  penting  dalam memajukan  pendidikan: pertama,  sebagai  penggerak,  dengan  membentuk  badan kerja  sama  pendidikan  dengan  menghimpun  kekuatan  dari  masyarakat  agar semakin  peduli  terhadap  pendidikan; kedua,  sebagai  informan  dan  penghubung, yaitu  menginformasikan  kondisi  sekolah,  baik  kekurangan  maupun  kelebihan sekolah  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  tahu  secara  persis  keadaan sekolah; ketiga,  sebagai  koordinator,  yaitu  mengkoordinasikan  kepentingan sekolah dengan kebutuhan bisnis di lingkungan masyarakat tersebut agar siswa- siswa sekolah diberi kesempatan untuk praktik dan magang kerja di industri yang terkait;  dan keempat,  sebagai  pengusul,  yaitu  mengusulkan  kepada  pemerintah daerah  agar  dilakukan  pajak  untuk  pendidikan.  Artinya,  lembaga  bisnis  dan individu dikenai pajak untuk pendanaan pendidikan semakin maju dan bermutu.
D. Penutup
Manajemen  Berbasis  Sekolah  dapat  diartikan  sebagai  penggunaan  sumber daya  yang  diasaskan  pada  sekolalah  itu  sendiri  dalam  proses  pengajaran  atau pembelajaran. Hakikat  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah penyerasian sumber  daya  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  sekolah  dengan  melibatkan semua  kelompok  kepentingan (stakeholder)  yang  terkait  dengan  sekolah  secara langsung  dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk  memenuhi  kebutuhan peningkatan  mutu  sekolah  atau  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional. Masyarakat  memiliki  peran  yang  penting  dalam  memajukan  pendidikan.
Pertama,  sebagai  penggerak;  kedua,  sebagai  informan  dan  penghubung;  ketiga, sebagai koordinator; dan keempat sebagai pengusul

## DAFTAR PUSTAKA
Kamisa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Kartika, 1997.
Nurkolis. Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Teori  Model  dan  Aplikasi.  Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.
Sagala,  Syaiful. Manajemen  Strategik  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan Pembuka  Ruang  Kreatifitas  dan  Pemberdayaan  Potensi  Sekolah  Dalam Sistem otonomi Sekolah.  Bandung: Alfabeta, 2007.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No.  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.