e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Ketenteraman,  Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Edi Widarto 1 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Peraturan Daerah, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Lampung Selatan.
How to cite: Widarto, Edi. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Amsir Law Journal, 4(1), 89-95.
DOI:
10.36746/alj.v4i1.101
The  type  of  research  used  by  the  author  is  a  normative-empirical  type  of research. This article was published to find out and analyze the implementation of  the  South  Lampung  Regency  Regional  Regulation  Number  3  of  2020 concerning Peace, Order, and Community Protection. Research shows that the inhibiting  factors  for  the  implementation  of  the  South  Lampung  Regency Regional  Regulation  Number  3  of  2020  concerning  Public  Order  and Community Protection include human resources, facilities and infrastructure issues,  as  well  as  budget  issues.  Second,  the  factor  of  obedience  and  public awareness in complying with local regulations. In addition, the South Lampung Regency Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Public Order and Community Protection has been implemented, but not optimally — especially regarding the guidance, control, and supervision carried out by the Regional Regulation Enforcement Agency or the State Civil Apparatus or ASN.
Copyright © 2022 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah  negara  kepulauan  yang  berciri nusantara. 2 Batas wilayah pada dasarnya menunjukan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut bentuk dari batas wilayah pada dasarnya menunjukan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Undang-undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  negara mempunyai  hak  penguasaan  atas  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  wilayah  Negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum ( rechtsstaat ) tidak berdasarkan
1 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. E-mail: widartoedi71@gmail.com .
2 A. Soemarmi, E. Indarti, P. Pujiyono, dan A. Diamantina. (2019). Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan
Perikanan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 48 (3), 241-248. http://dx.doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248 .
hanya  kekuasaan  belaka  ( machtsstaat ), 3 terkait  hal  ini,  hukum  menjadi  tolok  ukur  yang diperlukan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hukum  dapat  dibentuk  secara  tertulis  oleh  suatu  lembaga  yang  mempunyai kewenangan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. 4 Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan aturan dasar dan menjadi landasan dalam membentuk undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah tingkatannya sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan.
Penyusunan aturan hukum dalam suatu daerah diatur dalam Pasal 236 Ayat 1 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa “u ntuk menyelenggarakan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan,  daerah  membentuk  perda ” . Peraturan  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  tersebut  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. 5 Peraturan Daerah  atau  Perda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  tersebut  memuat  materi  muatan penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan,  dan  penjabaran  lebih  lanjut mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Menurut  Ida  Zuraida, 6 mengutip  Jazid  dan  Budiman,  menyebutkan  bahwa  dalam menyusun peraturan perundang-undangan termasuk  peraturan daerah harus memiliki tiga landasan yakni sebagai berikut:
1) Landasan filosofis adalah adalah suatu rumusan dari peraturan perundang-undangan yang harus mendapatkan pembenaran dan dapat diterima jika dikaji secara filosofis, pembenaran itu harus sesuai cita-cita dan pandangan hidup masyarakat, yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan; 7
2) Landasan sosiologis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan  umum  atau  kesadaran  hukum  masyarakat,  oleh  karena  itu  hukum  yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat; 8 dan
3) Landasan  yuridis  adalah  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  mana  harus memiliki  landasan  hukum  atas  dasar  hukum  atau  legalitas  yang  terdapat  dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. 9
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan, Kabupaten Lampung Selatan telah  menerbitkan  regulasi  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  Kabuaten  Lampung  Selatan Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Ketenteraman,  Ketertiban  Umum  dan  Perlindungan Masyarakat yang merupakan produk hukum daerah yang dihasilkan dari persetujuan bersama antara  DPRD  Kabupaten  Lampung  Selatan  dan  Kepala  Daerah  dalam  hal  ini  Bupati Kabuaten Lampung Selatan. Dengan demikian DPRD kabupaten dan/atau kepala daerah
3 Z.A. Muabezi.  (2017).  Negara  Berdasarkan  Hukum  (Rechtsstaats)  Bukan  Kekuasaan  (Machtsstaat). Jurnal  Hukum  dan Peradilan , 6 (3), 421-446. http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446 .
4 Ida Zuraida. (2012). Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta: Sinar Grafika, hlm.
1.
5 A. Mustafa.  (2018).  Implementasi  antara  Legislatif  dan  Eksekutif  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  yang Partisipatif. Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam , 5 (2),  295-306. https://doi.org/10.24252/al- qadau.v5i2.7110 .
6 Ida Zuraida. (2012). Op.Cit. , hlm. 14.
7 Lihat juga dalam: M.I. Hakim, J. Jumadi, dan A. Safriani. (2019). Pengawasan Menteri Dalam Negeri Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah. Alauddin Law Development Journal , 1 (1). https://doi.org/10.24252/aldev.v1i1.10166 .
8 Lihat  juga  dalam:  T. Sofiana.  (2014).  Konstruksi  Norma  Hukum  Koperasi  Syariah  Dalam  Kerangka  Sistem  Hukum Koperasi Nasional. Jurnal Hukum Islam , 12 (2), 135-151.
9 Lihat  juga  dalam:  A. Zarkasi.  (2010).  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 2 (4). 103-120.
kabupaten bersama-sama kepala daerah mematuhi norma yang telah diatur dalam undang- undang tersebut. 10
Ketenteraman,  ketertiban  umum,  dan  perlindungan  masyarakat  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 memiliki tujuan yang  sangat  baik,  karena  bertujuan  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  yang  berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Semisal dari segi ketertiban, dalam peraturan daerah tersebut telah merinci tertib sebagaimana meliputi:
1) Tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan;
2) Tertib berjualan;
3) Tertib perparkiran;
4) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
5) Tertib sungai, saluran air dan kolam;
6) Tertib lingkungan;
7) Tertib tempat dan usaha tertentu, izin bangunan;
8) Tertib sosial;
9) Tertib usaha kesehatan;
10) Tertib tempat hiburan dan keramaian;
11) Tertib bulan ramadan;
12) Tertib peran serta masyarakat; dan
13) Tertib pemanfaatan aset milik daerah.
Aturan hukum dapat dibentuk baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan norma moral, agama, adat, agama dan lainnya terjadi secara tidak  tertulis,  melainkan  tumbuh  dan  berkembang  dari  kebiasaan  yang  ada  dalam  kehidupan masyarakat, realitas dan kebiasaannya yang terjadi mengenai sesuatu yang baik dan buruk yang berulang  kali  dilakukan.  Hal  ini  selalu  sesuai  dengan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat  tersebut, berbeda dengan norma hukum negara yang terkadang tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan dan pendapat masyarakat. 11.
Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ini merupakan regulasi yang mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah yang  melibatkan  peran-serta  seluruh  elemen  masyarakat  dan  memuat  berbagai  ketentuan secara umum yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Dalam hal ini penulis tertarik untuk  mengetahui  sejauh  mana  peraturan  daerah  tersebut  telah  diimplementasikan  di Kabupaten Lampung Selatan?

## 2.  Metode
Penelitian  merupakan  penyaluran  keingintahuan  manusia  dalam  taraf  keilmuan.  Metode ilmiah  merupakan  prosedur  dalam  mendapatkan  pengetahuan  yang  disebut  ilmu. 12 Tidak semua  pengetahuan  dapat  disebut  ilmu,  karena  ilmu  merupakan  pengetahuan  yang  cara mendapatkannya  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  dimaksud  yang  tercantum  dalam
10 Ida Zuraida. (2012). Op.Cit. , hlm. 213.
11 Ibid., hlm. 2.
12 L. Arliman. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. Soumatera Law Review , 1 (1), 112-132. http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346 .
metode ilmiah. 13 Menurut Soerjono Soekanto agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka  dalam  mengambil  kesimpulan  harus  bersandarkan  pada  suatu  metode  penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan putusan peradilan. Selain  itu,  pembahasan  dalam  tulisan  ini  akan  disusun  secara  sistematis,  sejalan  dengan norma-norma keilmuan secara umum.
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  suatu  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum menyangkut  penelitian  tentang  keterkaitan  asas-asas  dan  doktrin  hukum  dengan  hukum positif, maupun hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan penelitian hukum  empiris  yakni  penelitian  terhadap    keberlakuan  atau  efektivitas  hukum,  kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan implementasi atau penerapan hukum dalam masyarakat, serta menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah aturan perundang-undangan ketika diterapkan dalam masyarakat. 14 Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur- literatur, jurnal hukum, kamus hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan ( library research ) dan penelitian di lapangan ( field research ) secara langsung. Mengutip pendapat Suteki dan Galang Taufani bahwa jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. 15
Namun dalam tulisan ini, nantinya penulis tidak memberikan penilaian atau tidak dalam kapasitas untuk menilai satu objek penelitian, misalnya, yang satu lebih unggul dari yang lain. Penulis hanya berkonsentrasi untuk mendeskripsikan dua aliran yang menjadi objek studi dalam tulisan ini. 16 Bagaimana pun metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subyek atau obyek penelitian, sebagai upaya  untuk  menemukan  jawaban  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  dan termasuk keabsahannya. 17
3.  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan  Nomor  3  Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pada kesempatan ini, penulis menilai bahwa di Kabupaten Lampung Selatan masih ditemui adanya  pelanggaran  terhadap  regualasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Ketenteraman,  Ketertiban  Umum,  dan  Perlindungan Masyarakat,  misalnya  dijumpai  perilaku  tidak  tertib  yang  dilakukan  oleh  sebagian  warga masyarakat sebagaimana hasil monitoring dan  pelanggaran Perda di Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Januari 2022, seperti:
1) Masih ditemui praktik minum minuman beralkohol;
2) Membawa pasangan yang tidak terikat hubungan perkawinan ke hotel;
3) Kurang tertibnya tempat usaha dengan berjualan pada trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki;
13 A.  Maulina,  dan  A.  Nurjannah.  (2018).  Hakikat  Epistomologi  dalam  Menentukan  Kebenaran  dalam  Kajian  Filsafat Ilmu. Jurnal Filsafat Ilmu , 5 (1), 1-8.
14 Suteki dan Galang Taufani. (2020). Metodologi Penelitian Hukum . Depok: Rajawali Pers, hlm. 175-176.
15 Ibid ., hlm. 214.
16 I. Imran, H.S. Bakhtiar, dan D. Achmad. (2020). Legal Standing and Authority of the Regional Representative Council in the Indonesia Constitusional System. Amsir Law Journal, 1 (2), 54-60. https://doi.org/10.36746/alj.v1i2.23 .
17 Suteki dan Galang Taufani. (2020). Op.Cit., hlm.148.
4) Melanggar  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dengan  masih  dijumpainya  pendirian bangunan tanpa dilengkapi IMB;
5) Memasang  spanduk  dan  reklame  tanpa  izin  terlebih  dahulu  kepada  pihak  yang berwenang;
6) Penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan sampai larut malam pada acara-acara hajatan baik pernikahan maupun khitanan.
Pelanggaran  ini  berpotensi  dan  mengakibatkan  terganggunya  ketenteraman  umum. Selama  ini  telah  dilakukan  tindakan  penertiban  non-yustisi  terhadap  warga  masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda. Artinya, telah dilakukan tindakan secara persuasif saja dan belum diterapkan ke tahap penjatuhan sanksi pidana, baik itu  kurungan  maupun  denda  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lampung  Selatan  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Ketenteraman,  Ketertiban  Umum,  dan Perlindungan  Masyarakat.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  kendala  dalam  mengimplentasikan peraturan daerah tersebut, hingaa belum tercapai secara optimal. Padahal  peraturan  daerah tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kesepakatan bersama masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan otonomi di daerah. 18
Faktor penegakan hukum terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Ketenteraman,  Ketertiban  Umum,  dan  Perlindungan Masyarakat di  Kabupaten  Lampung  Selatan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Hambatan utama berasal dari dalam diri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional, baik dari segi struktural, substantif maupun kultural. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  ahli  hukum,  Lawrence  M.  Friedman,  permasalahan penerapan hukum biasanya tidak jauh dari sistem hukum yang saling terkaitb satu sama lain. Selain itu, juga dikemukakan oleh Robert B, Seidman yang mengungkapkan bahwa bekerja atau berlakunya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh:
1) Lembaga pembuat undang-undang;
2) Lembaga penerap peraturan (penegak hukum dan birokrasi hukum); dan
3) Pemegang  peran  (masyarakat,  kekuatan  sosial  politik/partai  politik  dan  lain-lain)  yang  dapat mempengaruhi Lembaga pembuat peraturan dan Lembaga penerap peraturan. 19
Hal ini sesuai pendapat Soerjono Soekanto yang menerangkan bahwa agar hukum atau peraturan  benar-benar  berfungsi,  maka  harus  senantiasa  didasarkan  pada  hal-hal  sebagai berikut:
1) Hukum atau peraturan itu sendiri;
2) Petugas yang menegakkannya;
3) Fasilitas yang yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
4) Kultur atau budaya hukumnya; dan
5) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. 20
Jalan  keluar  atas  persoalan  ini  mestinya  mendorong  aparatur  pemerintah  daerah,  yakni Satuan  Polisi  Pamong  Praja, yang dibentuk untuk menegakkan Perda agar menyelenggarakan
18 M. Tamrin. (2021). Fungsi Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum  di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur). Madani Legal Review , 5 (1), 13-27. https://doi.org/10.31850/malrev.v5i1.950 .
19 Suratman, dkk. (2019). Hukum dan Kebijakan Publik . Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 127.
20 Ibid.
ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat lebih tegas lagi. Penindakan secara persuasif sejauh ini, yakni pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penutupan sementara tempat kegiatan dan belum  dikenakan sanksi administratif lain seperti penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin dan pembongkaran ataupun sanksi pidana berupa denda maupun kurungan sebagaimana telah diatur dalam rumusan peraturan daerah tersebut membuat penegakan hukum menjadi begitu lemah. Menurut penulis, penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat belum berjalan dengan maksimal, salah satunya  disebabkan karena kurangnya kegiatan sosialisasi terkait peraturan daerah yang telah diterbitkan oleh eksekutif (dalam hal ini Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan).
Hendaknya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan  apabila  menemukan pelanggar peraturan daerah tersebut agar menindaknya dan memberi efek jera. Hal ini perlu agar  tidak  mengulangi  pelanggaran  yang  sama  sampai  berkali-kali.  Pemerintah  Daerah Kabupaten Lampung Selatan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan  diharapkan  meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilannya.  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Lampung  Selatan  perlu  mengikutsertakan  aparaturnya  mengikuti  pelatihan- pelatihan  terkait  dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.    Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lampung Selatan perlu  menambah dan memperbaharui keberadaan sarana dan Prasarana penunjang kegiatan, meningkatkan atau menambah anggaran yang cukup dalam mendukung penegakan  peraturan  daerah.  Selain  itu,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan perlu  rutin  memberikan  edukasi  dan  penyuluhan  hukum  agar  ketaatan  dan  kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dapat meningkat dan tidak terkendala, dengan melibatkan instansi lain misalnya Kepolisian, Bagian Hukum Pemerintahan Daerah,  Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agama, Dinas Sosial dan segala yang ada kaitan dengan peraturan daerah tersebut.

## 4.  Kesimpulan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Ketenteraman,  Ketertiban  Umum,  dan  Perlindungan  Masyarakat  telah  terimplementasi, tetapi  belum  maksimal.  Masalah  ditemukan  terkait  dengan  pembinaan,  pengendalian  dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  instansi  perangkat  penegak  peraturan  daerah.  Perlu mendorong kinerja yang tegas kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan ini bukan hanya sebatas melakukan penindakan secara persuasif saja, melainkan juga perlu mengenakan sanksi administratif  lain  yang  bersifat  tindakan  lebih  tegas.  Faktor  yang  menjadi  penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yakni dari faktor struktur hukum  meliputi  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana  penunjang  kegiatan,  serta minimnya jumlah anggaran. Selain itu faktor kultur atau budaya hukum juga ikut membawa dampak belum optimalnya peraturan daerah tersebut.

## Referensi
Buku dengan penulis: Suratman, dkk. (2019). Hukum dan Kebijakan Publik . Bandung: PT Refika Aditama.
Suteki dan Galang Taufani. (2020). Metodologi Penelitian Hukum . Depok: Rajawali Pers.
Zuraida, Ida. (2012). Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta: Sinar Grafika.
Artikel jurnal:
Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu
Hukum di Indonesia. Soumatera Law Review , 1 (1),
112-132. http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346 .
Hakim, M.I., Jumadi,  J.,  dan  Safriani,  A.  (2019).  Pengawasan  Menteri  Dalam  Negeri Terhadap  Peraturan  Daerah  Tentang  Pajak  Daerah. Alauddin  Law  Development Journal , 1 (1). https://doi.org/10.24252/aldev.v1i1.10166 .
Imran, I., Bakhtiar, H.S., dan Achmad, D. (2020). Legal Standing and Authority of the Regional Representative Council in the Indonesia Constitusional System. Amsir Law Journal, 1 (2), 54-60. https://doi.org/10.36746/alj.v1i2.23 .
Maulina,  A.,  dan  Nurjannah,  A.  (2018).  Hakikat  Epistomologi  dalam  Menentukan Kebenaran dalam Kajian Filsafat Ilmu. Jurnal Filsafat Ilmu , 5 (1), 1-8.
Muabezi, Z.A .  (2017).  Negara  Berdasarkan  Hukum  (Rechtsstaats)  Bukan  Kekuasaan (Machtsstaat). Jurnal Hukum dan Peradilan , 6 (3), 421-446.
http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446 .
Mustafa,  A.  (2018).  Implementasi  antara  Legislatif  dan  Eksekutif  dalam  Pembentukan Peraturan  Daerah  yang  Partisipatif. Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga Islam , 5 (2), 295-306. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7110 .
Soemarmi, A., Indarti,  E.,  Pujiyono,  P.,  dan  Diamantina,  A.  (2019).  Konsep  Negara Kepulauan  dalam  Upaya  Perlindungan  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Indonesia. Masalah-Masalah
Hukum , 48 (3), 241-248.
http://dx.doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248 .
Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. Jurnal Hukum Islam , 12 (2), 135-151.
Tamrin, M. (2021).  Fungsi  Satpol  PP  Dalam  Penegakan  Perda  Nomor  7  Tahun  2006 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur). Madani Legal Review , 5 (1), 13-27. https://doi.org/10.31850/malrev.v5i1.950 .
Zarkasi, A. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 2 (4). 103-120.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2022 ALJ. All rightsreserved.