EKSISTENSI PARTAI INDONESIA RAYA (PARINDRA) DI  KALIMANTAN SELATAN, 1935-1942
THE EXISTENCE OF INDONESIA RAYA PARTY (PARINDRA) IN SOUTH KALIMANTAN, 1935-1942

## Wajidi
Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Aneka Tambang-Trikora,
Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru
email: wajidi.amberi@gmail.com
Naskah Diterima: 8 Januari 2015 Naskah Direvisi:16 Februari 2015 Naskah Disetujui:23 Februari 2015

## Abstrak
Parindra  merupakan  organisasi  pergerakan  berpusat  di  Jawa  yang  mempunyai  cabang organisasi  di  Kalimantan  Selatan.  Peranannya  di  Kalimantan  Selatan  belum  banyak dipublikasikan.  Atas  dasar  alasan  itulah,  maka  kajian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  mengetahui persebaran  organisasi  Parindra  di  Kalimantan  Selatan;  (2)  mengetahui  perjuangan  Parindra  di Kalimantan  Selatan;  (3)  mengetahui  tindakan  Pemerintah  Hindia  Belanda  terhadap  Parindra  di Kalimantan  Selatan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  sejarah  ( historical  research )  dengan menggunakan sebagian besar data primer yakni  memoar para pelaku sejarah dari anggota perintis kemerdekaan. Hasil kajian menunjukkan  bahwa asal  mula Parindra di  Kalimantan Selatan adalah organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang dibentuk pada  tahun 1930. Karena berfusinya PBI  dengan  Budi  Utomo  dan  organisasi  lainnya  di  pulau  Jawa  menjadi  Partai  Indonesia  Raya (Parindra)  di  tahun  1935  maka  dengan  sendirinya  PBI  di  Kalimantan  Selatan  menjadi  Parindra. Perjuangan  Parindra  di  Kalimantan  Selatan  di  antaranya:  duduk  dalam  keanggotaan  dewan legislatif  ( Raad ),  mendirikan  Rukun  Tani,  Koperasi,  Rukun  Pelayaran  Indonesia  (Roepelin), dan Lumbung  Padi,  Mendirikan  organisasi  Keputrian,  Kepanduan  Surya  Wirawan,  dan  Sekolah Parindra,  menulis  artikel    politik  dan    mengeluarkan    mosi  menentang  peraturan  kerja  paksa (erakan,  rodi).  Pemerintah  Hindia  Belanda  menghadapi  perjuangan  Parindra  dengan  cara melakukan  tindakan  pengawasan,  pelarangan,  dan  pembubaran  rapat  serta  penangkapan  dan pemenjaraan aktivis Parindra di Kalimantan Selatan.
Kata kunci : Parindra, Kalimantan Selatan, Pemerintah Hindia Belanda.

## Abstract
Parindra is a Java-based movement organizations that have branch organization in South Kalimantan. Its role in South Kalimantan has not been widely publicized. Based on that reasons, the  study  aims  are  to:  (1)  determine  the  distribution  of  Parindra  organization  in  South Kalimantan;  (2)  determine  Parindra  struggle  in  South  Kalimantan;  (3)  determine  the  action  of Dutch  East  Indies  government  against  Parindra  in  South  Kalimantan.  This  research  is  the historical research by using most of the primary data that the perpetrators of historical memoirs of  pioneering  independence  members.  The  results  show  that  the  origin  of  Parindra  in  South Kalimantan is the organization Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) was formed in 1930. Since the fusion  of  PBI  with  Budi  Utomo  and  other  organizations  on  the  island  of  Java,  Indonesia  Raya became  a  Party  (Parindra)  in  1935  then  by  itself  PBI  in  South  Kalimantan  into  Parindra. Parindra  struggle  in  South  Kalimantan  include:  sitting  in  the  membership  of  the  legislative council  (Raad),  established  the  Pillars  of  Farmers,  cooperatives,  Pillars  Shipping  Indonesia (Roepelin),  and  Lumbung  Padi,  Establishing  keputrian  organization,  Scouting  Surya  Wirawan, and  School  Parindra,  write  political  articles  and  issued  a  motion  against  the  labor  regulations (erakan,  forced  labor).  Dutch  East  Indies  government  facing  Parindra  movement  with  perform
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 17 - 32 18
acts  of  supervision,  prohibition  and  dissolution  of  the  meeting  as  well  as  the  arrest  and imprisonment of activists Parindra in South Kalimantan.
Keywords: Parindra, south Kalimantan, Dutch East Indies.

## A. PENDAHULUAN
Paruh  pertama  abad  ke-20 merupakan  puncak  dari  kolonialisme dan  imperialisme  di  Indonesia.  Pada saat  bersamaan,  awal  abad  ke-20  juga dikenang  sebagai  masa  tumbuh  dan berkembangnya nasionalisme.
Kalimantan Selatan (termasuk Kalimantan  Tengah  dan  Timur  sekarang) merupakan bagian dari konstelasi pergerakan  kebangsaan  Indonesia  pada waktu  itu.  Di  daerah  ini  yang  pada  masa pergerakan kebangsaan disebut Keresidenan  Afdeling  Selatan  dan  Timur Borneo atau Residentie Zuider en Oosterafdeling  van  Borneo dengan  ibu kota  Banjarmasin (ANRI,  1986:  iv) berkembang  berbagai  organisasi  yang berlingkup lokal, regional, maupun nasional.  Atau  dari  yang  semula  bersifat kedaerahan  dan  bergerak  di  bidang  sosial, ekonomi, dan
keagamaan, terus berkembang  ke  arah  kebangsaan  melalui pergerakan  politik  praktis  dengan  tujuan meraih kemerdekaan. Perasaan kebangsaan yang sebenarnya lahir dari kondisi masyarakat itu sendiri sebagai dampak dari penjajahan, seperti penindasan dan perlakuan  diskriminatif,  munculnya  sistem ekonomi  modern,  praktik  kerja  paksa
(rodi)  atau  erakan,  telah  mendorong tumbuhnya  kesadaran  akan    harga  diri yang  semakin  menguat  dengan  masuknya pengaruh  pergerakan  kebangsaan  yang tumbuh di Jawa dan menyebar luas hingga sampai ke daerah ini.
Penetrasi  kebudayaan  Barat  yang sangat kuat pengaruhnya terhadap tumbuhnya  pergerakan  kebangsaan  di daerah  ini  adalah  penetrasi  di  bidang pendidikan berupa pengajaran secara Barat yang  melahirkan  kaum  cendekiawan, terutama  “elite  nasional”  (elite  sekuler maupun  elite  religius),  yakni  para  lulusan sekolah  partikelir  atau  sekolah  agama
yang  berjuang  untuk  kemajuan  dan kesejahteraan bangsanya.
Lancarnya  hubungan  kapal  laut antara Banjarmasin dan kota-kota di pantai utara  Pulau  Jawa,  berdampak  terhadap lancarnya komunikasi dan informasi antara sebagian  penduduk  Kalimantan  Selatan dan  Jawa.  Berkat  adanya  pengalaman, pengetahuan  dan  hubungan  dengan  dunia luar  dan  melihat  kemajuan  pergerakan  di daerah  lain,  baik  secara  langsung  maupun melalui  pemberitaan  pers,  maka  para pedagang  yang  kembali  dari  Jawa  ke kampung halamannya turut menjadi pelopor atau penggerak organisasi pergerakan  kebangsaan  di  Kalimantan Selatan. Mereka membawa paham pergerakan  rakyat  yang  tumbuh  di  Jawa atau  mendirikan  cabang  organisasi  di Kalimantan  Selatan,  salah  satunya  adalah Parindra.  Yang  menjadi  permasalahan adalah  bagaimana  eksistensi  organisasi Partai  Indonesia  Raya  (Parindra)  di Kalimantan  Selatan?  Oleh  karena  itulah kajian ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui: (1)  persebaran    organisasi  Parindra  di
Kalimantan Selatan; (2) perjuangan Parindra  di  Kalimantan  Selatan;  (3) tindakan  Pemerintah  Hindia  Belanda terhadap Parindra di Kalimantan Selatan.

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  disusun  berdasarkan metode penelitian sejarah ( historical research )  dengan  mengikuti  langkah- langkah  yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Louis  Gottschalk,  1985 dan Helius Sjamsuddin, 2012). Metode ini pada  prinsipnya  merupakan  suatu  proses untuk  menguji  dan  menganalisis  secara kritis  sumber,  rekaman  dan  peninggalan masa lalu dengan merekonstruksi berdasarkan  data  yang  diperoleh  dengan menempuh proses historiografi
(Gottschalk, 1985:32).
Kajian  ini  lebih  menitikberatkan pada  studi  bahan  dokumen  yakni  berbagai sumber  sezaman  (sumber  primer)  berupa manuskrip  atau  arsip,  di  samping  sumber sekunder berupa buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain.
Sumber  primer  terpenting  adalah memoar para pejuang perintis kemerdekaan  dan  foto-foto  asli  maupun fotokopi  yang  diperoleh  dari  para  ahli warisnya, seperti koleksi Yurliani Johansyah, Abdul Muis, Artum  Artha, dan keluarga  almarhum  Achmad  Darmawie (Ketua Cabang Persatuan Perintis Kemerdekaan) di Banjarmasin. Sebagian besar memoar yang terkumpul  dan  dipergunakan  dalam tulisan ini memang sengaja disusun pelaku sejarah sebagai  bahan  kelengkapan  permohonan atau usulan untuk mendapatkan pengakuan dari  pemerintah  sebagai  pejuang  perintis kemerdekaan.
Lingkup  analisis studi  adalah  kiprah organisasi  Parindra  di  Kalimantan  Selatan yang  menyangkut  persebaran  organisasi, perjuangannya,  dan  tindakan  Pemerintah Hindia  Belanda  terhadap  Parindra  di Kalimantan  Selatan  pada  rentang  waktu 1935  sampai  dengan  1942.  Penetapan tahun  1935  diambil  karena  pada  tahun itulah  berdiri  organisasi  Parindra  dan berakhir  pada  tahun  1942  menyusul kedatangan  tentara  pendudukan  Jepang  di Kalimantan Selatan.
Lingkup  spasial  dalam  kajian  ini dibatasi  hanya  pada afdeling Selatan dalam  wilayah  Keresidenan  Afdeling Selatan  dan  Timur  Borneo  yang  di kemudian  hari  menurut Staatsblaad 1945 Nomor  64  dikenal  sebagai  Keresidenan Borneo Selatan ( Residentie Zuider Afdeling  van  Borneo )  dengan  ibu  kotanya
Banjarmasin  yang  wilayahnya  sekarang meliputi  dua  provinsi  yakni  Provinsi
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Pemda Tk. I Kalsel, 1990:4).
C. HASIL DAN BAHASAN
1. Persebaran  Parindra  di  Kalimantan Selatan
Parindra  didirikan  oleh  dr.  Sutomo dan  kawan-kawan  pada  tahun  1935  di Surabaya  dan  merupakan  fusi  dari  partai- partai  politik,  antara  lain:  Budi  Utomo, Paguyuban  Pasundan,  Serikat  Betawi,
Serikat Ambon, Serikat Minahasa, Persatuan  Bangsa  Indonesia  (PBI),  dan Sumateranen  Bond.  Di  dalam  Parindra-lah golongan cerdik-cendekiawan priyayi Jawa yang  diwakili PBI dan  golongan birokratis konservatif  priyayi  Jawa  yang  diwakili feodal  Budi  Utomo  dapat  digabungkan dengan  serasi  ke  dalam  satu  barisan  dan mampu  bekerja  bersama  secara  politik (Scherer,  1985:222).  Parindra  merupakan partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia Raya dan bertujuan Indonesia Mulya dan Sempurna .
Di Kalimantan Selatan, pada mulanya  Parindra  bernama  Persatuan Bangsa  Indonesia  (PBI).  Organisasi  PBI dibentuk  pada  tahun  1930,  dipelopori  oleh Merah  Johansyah  dan  Masri,  dengan jumlah  anggota  tidak  lebih  dari  15  orang (Darmawie,  1981:4).  Mereka  bergerak secara  sembunyi-sembunyi  karena  kuatir ditangkap polisi kolonial Belanda atau PID ( Politieke Inlichtingen Dienst ).
Gambar 1. Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) Cabang Kandangan. Sumber: Koleksi Yurliani Johansyah.
Pada  tanggal  14  Mei  1932,  PBI Banjarmasin  diakui  sebagai  cabang  oleh Pengurus  Besar  PBI.  Dari  Banjarmasin, PBI  berkembang  ke  daerah  lainnya sehingga mempunyai cabang-cabang seperti di Kandangan, Barabai  dan
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 17 - 32 20
Amuntai.  Organisasi  PBI  digerakkan  oleh kaum intelek, terutama guru-guru.
Di samping itu, dibentuk pula Surya Wirawan  sebagai  organisasi  kepemudaan dan  kepanduan  dari  PBI.  Surya  Wirawan cabang  Banjarmasin  diketuai  oleh  A. Ibrahim  dengan  wakil  ketua  Achmad Darmawie  sekaligus  sebagai  sekretaris. Organisasi  kepemudaan  ini  diberi  latihan kepanduan,  kursus  kepemimpinan,  disiplin partai, kebangsaan, dan patriotisme berdasarkan  asas  kepartaian  PBI  yakni Kebenaran, Keadilan, Kesucian, Kecintaan,  dan  Pengorbanan  (Darmawie, 1981:5).  Ketika  terjadi  fusi  pembentukan
Parindra  pada tahun 1935, Surya Wirawan menjadi  organisasi  yang  dikelola  oleh Parindra.
Tatkala PBI berdiri di Kandangan pada tahun  1933,  seorang  guru  di  Kandangan, yakni Haji Muhammad Hapip, meminjamkan  sebuah  rumah  di  Jalan Masjid  untuk  kegiatan  PBI  dan  untuk Perguruan  Rakyat,  yang  di  kemudian  hari menjadi Perguruan Rakyat Parindra Kandangan (Artha, 1984: tanpa halaman). Setelah  kejadian Pemberontakan awak  Kapal  Tujuh  ( Zeven  Provincien )
tersiar  di  Banjarmasin,  suasana  politik menjadi  agak  keruh,  karena  Belanda mencurigai  PBI  akan  mengadakan  aksi demonstrasi. Pihak kolonial Belanda memang  merahasiakan pemberontakan  itu, akan tetapi masyarakat ternyata mengetahuinya.
Pada  tahun  1934,  PBI  cabang Barabai  berdiri,  dipimpin    oleh  H.  Ali Baderun  (ketua),  H.  Kadri  (wakil  ketua), A.  Azis  Mansyur  (sekretaris),  dan  Zakaria (bendahara).  Mereka  melakukan  kursus atau  propaganda  partai  ke  kampung- kampung  sekali  seminggu,  mengadakan sekolah  buta  huruf  untuk  orang  tua, mendirikan  rukun  kematian,  mendirikan sekolah swasta untuk
anak-anak,
menjalankan  les  derma  kepada  para anggota  untuk  kepentingan  partai,  dan propaganda  lainnya  secara  tidak  langsung, seperti  pada  acara  perkawinan,  selamatan,
dan  lain-lain  (Alibasah,  1981:  tanpa halaman).
Setelah berfusinya PBI dengan Budi Utomo  dan  organisasi  lainnya  menjadi Parindra  pada  tahun  1935,  perkembangan politik  di  Kalimantan  Selatan  semakin meningkat. Dalam geraknya di Kalimantan Selatan,  Parindra  berkembang  ke  berbagai kota  seperti  Kuala  Kapuas,  Sampit, Kandangan,  Barabai,  Amuntai,  Haruai, Pagatan,  dan  Kotabaru,  bahkan  sampai  ke daerah  Kalimantan  Timur  (Samarinda  dan Sangkulirang).  Perkembangan  yang  pesat, menjadikan  organisasi  Parindra  satu- satunya  partai  politik  terbesar  yang  ada saat itu di daerah ini.
Di  Kuala  Kapuas,  cabang  Parindra dibentuk  pada  tanggal  23  Juli  1939  oleh
Komisaris Pengurus Besar Parindra Hadhariyah  M  di  gedung  HBS  Kampung Hampatung  Kuala  Kapuas,  dipimpin  oleh W.  Sandan  sebagai  ketua  dan  A.  Rasyid sebagai penulis/sekretaris (Darmawie, 1981:7; Arief, 1981:14). Di Kandangan, Parindra berdiri pada tahun  1935.  Pemimpin  pertama  adalah Muhammad Abdul Husein (Kepala Sekolah HIS). Pemimpin kedua Muhammad  Hanafiah  (Wakil  Kepala Sekolah HIS). Setelah keduanya dipindahkan ke Jawa dan Madura, pelanjutnya  adalah  Ahmad  Barmawi,  Haji Muhammad  Syukeri  dan  Haji  Muhammad
Syamsi Rais.
Gambar 2. Suasana rapat pembentukan pengurus Parindra cabang Barabai, tahun 1939.
Sumber:  Koleksi  Abdul Muis
Di  Barabai,  Parindra  berdiri  pada tahun  1936.  Pengurus  pertama  diketuai oleh  H.  Ali  Baderun  dan  bermarkas  di Gedung  Parindra  berukuran  15  x  20  m yang  berlokasi  di  Bulau,  yang  sekarang menjadi Jalan Sarigading, Barabai. Pembangunannya  dilakukan  secara  gotong royong  dengan  menjalankan  les  derma  di masyarakat  dan  dengan  cara  memungut iuran kepada anggota (Uhuk, 1981: 8).
Parindra berusaha memperbaiki penghidupan  rakyat  dengan  memberikan pertolongan  dan  pimpinan  yang  nyata, dengan  mendirikan  badan-badan  koperasi, rukun  tani,  bank  rakyat,  pelayaran  dan perdagangan.  Parindra  juga  mengadakan diskusi  atau  kursus-kursus  seperti    kursus administrasi,  kepemimpinan,  dan  kursus pidato.  Karena  usahanya  itulah,  maka jumlah anggotanya cepat bertambah dengan  cabang-cabang  dan  ranting-ranting baru yang bermunculan di desa-desa. Di Kampung Hantakan yang jauhnya  sekitar  9  km  dari  kota  Barabai, dibentuk  pengurus  ranting/seksi  Parindra
Hantakan  pada  tanggal  1  Juni  1939. Pembentukan pengurus dihadiri oleh sekitar  500  orang  Parindrist  dari  berbagai pelosok,  seperti  dari  Birayang,  Pantai
Hambawang,  Aluan  Sumur,  Pelajau,  dan Mahang.  Di  sini  dilaksanakan  rapat terbuka  ( openbare  vergadering )  dengan penyampaian pidato yang berapi-api
(Arief, 1981: 12).
Gambar 3. Markas Parindra Cabang Barabai. Tampak  papan hitam bertulisan  “Hari
Peringatan Almarhoem R.A. Kartini, Barabai 23-4-‘39”. Sumber: Koleksi  Abdul Muis.
Di  Desa  Karatau,  Ranting  PBI berubah menjadi Ranting Parindra diketuai oleh  Alibasah.  Pada  tahun  1937,  Alibasah ditangkap  oleh PID dan  ditahan selama 21 hari,  karena  mengadakan  rapat  tertutup  di Karatau  dan  tidak  mendapat  izin  dari  PID (Alibasah, 1981: tanpa halaman).
Di Barabai, Parindra pernah mengadakan rapat terbuka ( openbar ) di los Getah,  pasar  Barabai.  Pada  saat  itulah tampil  seorang  wanita  dari  Kandangan bernama  Siti  Syahrijat  memberanikan  diri berpidato  di  depan  khalayak  ramai.  Ia menjadi  seorang  wanita  yang  tidak  kenal takut  berpidato  dengan  lantang  di  muka umum pada masa penjajahan. Isi pidatonya bertujuan  membangun  semangat  kaum perempuan,  membangkitkan  kegairahan dan menyadarkan kaum ibu serta mengajak mereka  agar  tidak  hanya  menjadi  ratu dapur  yang  semata-mata  memasak  dan memelihara  anak,  akan  tetapi  perempuan juga  harus  bangkit  dan  mengikuti  jejak langkah  kaum  pria  dalam  menentukan langkah  nasib  bangsa  di  kemudian  hari, sesuai  dengan  kemampuannya  sebagai seorang perempuan (Uhuk, 1981: 9).
2. Perjuangan Parindra Dalam Menghadapi  Pemerintah  Hindia Belanda Perjuangan Parindra dalam menghadapi  politik  Pemerintah  Hindia Belanda  meliputi  berbagai  bidang  dan kesempatan.  Di  bidang  politik,  Parindra berusaha  duduk  dalam  keanggotaan Raad -
Raad (Dewan),  seperti Volksraad (Dewan Rakyat)  di  pusat, Provinciale Raad (Dewan  Provinsi)  di  daerah  (Kalimantan Selatan),  Banjar Raad , Gemeenteraad (Dewan  Gemeente),  dan Raad - Raad lokal lainnya.
Menurut  L.M.  Sitorus  ( 1951:52), organisasi  Parindra  tidak  secara  prinsipil menganut  asas  politik non  co atau co , sehingga  sepak  terjangnya  keluar  tampak seperti cooperator dan  kadang-kadang
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 17 - 32 22
seperti non-cooperator .  Parindra  tidak menolak duduk dalam dewan-dewan bentukan  pemerintah  kolonial,  tetapi  bila perlu atau jika  usulnya tidak  diterima  oleh pemerintah kolonial, mereka meninggalkan dewan-dewan  tersebut  dan  menjalankan apa  yang  disebut  dengan incidentele atau utilistche  non-cooperatie (memanfaatkan sikap  non-kooperatif)  selama  waktu  yang ditentukan oleh partai.
Gambar 4. Gedung Parindra Cabang Banjarmasin, Jalan Ulin/Jalan Pasar Lama, 3 April 1938 Sumber:  Koleksi Achmad Darmawie
Meskipun  Parinda  menganut  asas politik  kooperatif,  organisasi  ini  tetap bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka.  Sebagaimana  dikatakan  oleh Mohammad Husni Thamrin dalam pidatonya, bahwa nasionalis kooperatif dan nonkooperatif memiliki satu tujuan bersama  yang  sama-sama  yakin  pada Indonesia  Merdeka  (Abdullah  (ed.),  2013: 148). Duduknya  anggota  Parindra  dalam Banjar Raad ,  mempunyai  tujuan  tertentu, yaitu:  (1)  Untuk  menyampaikan  suara rakyat secara legal; (2)  Memberikan saran agar dalam mengatur pemerintahan,
banyak  memberikan  keuntungan  kepada rakyat;  (3)  Mencoba  melakukan  oposisi secara  sehat;  (4)  Memperlihatkan  kepada pemerintah kolonial Belanda bahwa bangsa  Indonesia  sanggup  memerintah
(Sjarifuddin, 1974: 65). Anggota  Parindra  yang  menjadi anggota Raad - Raad itu,  diperankan  untuk dua tujuan:
1. Kepada pemerintah kolonial Belanda menyampaikan  apa  yang  menjadi tuntutan Parindra.
2. Kepada  rakyat,  tokoh-tokoh  inilah yang  menjelaskan  tentang  sikap  dan sepak  terjang  pemerintahan  Hindia
Belanda,  seperti  melalui  rapat-rapat partai,  atau  kursus-kursus.  Dengan demikian,  anggota  partai  makin memahami  dan  mengerti  masalah- masalah  politik  (Sjarifuddin,  1974: 65). Dalam rangka memperluas perkembangan  partai,  terutama  Parindra cabang  Banjarmasin,  sekaligus  untuk mempertebal  semangat  nasionalisme  dan patriotisme  para  anggota  partai,  maka diundanglah para pemimpin pusat/Pengurus Besar Parindra ke Kalimantan  Selatan,  yakni  Mohammad Husni Thamrin, R. Sukardjo Wiryopranoto,  R.  Sunyoto  (Hadhariyah, 1981:8 dan Darmawie, 1981: 6). Selain  di  Banjarmasin,  Mohammad
Husni Thamrin  yang juga seorang anggota Volksraad berkunjung pula ke hulu Sungai Kandangan, Barabai,  Amuntai untuk melakukan  pertemuan  dan  rapat-rapat umum.  Di  Barabai,  Mohammad  Husni Thamrin berkesempatan
melakukan pelantikan  Ranting  Parindra  Birayang menjadi  Cabang  Parindra  Birayang  yang berlangsung pada bulan Oktober 1937.
Gambar 5. “Sekolah Ra’jat Parindra Aloean Soemoer”, Barabai
Sumber: Koleksi Abdul Muis
Parindra  Cabang  Birayang  aktif melaksanakan program perjuangan, seperti mengadakan kursus dan mendirikan sekolah Neutralschool. Guru-gurunya antara  lain  H.M.  Arif,  Sunaryo,  dan M.Y.H.W.  Puloakan  (Busri,  tanpa  tahun: tanpa halaman). Tokoh  lain  yang  berkunjung  ke Banjarmasin adalah dalam rangka menyambut kedatangan Sukarjo Wiryopranoto  dari  Surabaya,  Pengurus Besar  Parindra  merangkap  Pemimpin
Surya  Wirawan  pusat,  dan  R.  Sunyoto anggota  Parindra  yang  berkedudukan  di Surabaya.  Mereka  datang  secara  rutin  ke Banjarmasin (Hadhariyah, 1981:8).
Dalam  rangka  menyambut  kedatangan Sukarjo Wiryopranoto dari Surabaya maka pada tahun 1939 Parindra cabang Amuntai mengadakan rapat umum dipimpin Mr.Rusbandi bertempat di gedung Musyawaratutthalibin  Amuntai,  dihadiri Cabang  Parindra,  ranting-ranting,  serta undangan.  Setelah  menyanyikan  lagu Indonesia  Raya  oleh  para  pemuda  Surya
Wirawan, diadakan pula sambutan- sambutan  oleh  Hadhariyah  M  dari  cabang Parindra Banjarmasin, Sukarjo Wiryopranoto dari Pengurus Besar Parindra,  dan  A.  Hamidhan  dari  cabang Parindra  Amuntai  (A.  Hamidhan,  1981: tanpa halaman). Setelah kedatangan Mohammad Husni Thamrin  dan Sukarjo Wiryopranoto maka tindakan pemerintah kolonial
terhadap  Parindra  menjadi  lebih  longgar, karena segala yang bersifat pertemuan atau rapat  tidak  lagi  dipersulit  atau  dilarang dengan  catatan,  hanya  yang  bersifat  rapat umum  harus  ada  izin  dari  polisi  PID,  2  x 24  jam  sebelum  rapat  dilaksanakan (Darmawie, 1981:6).
Nama  Parindra  sedemikian  populer waktu  itu.  Di  Banjarmasin  pada  tahun 1939,  anggotanya  telah  mencapai  jumlah 10.000 ditandai  dengan  masuknya anggota Abdullah asal Kuala Kapuas. Para anggotanya terhimpun pula dalam beberapa  organisasi  bawahannya  dan
kegiatan  seperti  Rukun  Tani,  Koperasi,
Rukun  Pelayaran  Indonesia  (Roepelin), Lumbung  Padi,  Keputrian,  Kepanduan Surya Wirawan, maupun Perguruan Rakyat Parindra itu sendiri. Lumbung Padi adalah sejenis koperasi  yang  dibentuk  pengurus  Parindra untuk menunjang ketahanan pangan. Mereka  mengajak  para  petani  untuk bergabung  dan  bergiat  untuk  mencapai tujuan  organisasi  (Badrun,    tanpa  tahun: tanpa halaman).
Menurut  Artum  Artha  (Wajidi, 2007:183) Rukun Puteri dipimpin langsung oleh  Ibu-ibu  Parindra.  Mereka  tidak termasuk kelas intelek, bahkan diantaranya tidak punya ijazah Sekolah Rakyat, namun mereka cakap memimpin organisasi politik dan  pandai  berdebat.  Seperti    Ibu  Haji Saniah  yang  turut  hadir  dalam  Kongres Parindra  di  Bandung.  Ketika  dipersilakan naik mimbar (podium), orang merasa heran dan  terbelalak  matanya,  karena  melihat kecakapan  Beliau  dalam  bicara  dan berdebat.
Koperasi  yang    dimiliki  Parindra bertujuan untuk meringankan beban rakyat,  seperti:  koperasi  simpan  pinjam murni, koperasi pangan, koperasi perkakas sepeda, dan koperasi tukang jahit.
Mengenai Roepelin, usaha pelayaran ini  cukup  berkembang  sehingga  maskapai pelayaran  Belanda  yaitu  KPM  merasa cemas  dan  dirugikan.  Mereka  menghadapi Roepelin dengan memberikan bonus kepada  pedagang  yang  memuat  barang dagangan pada kapal KPM.
Roepelin  juga  seringkali  membantu orang-orang  pergerakan  yang  melarikan diri  ke  Pulau  Jawa  dan  yang  masuk kembali  ke  Pulau  Kalimantan  dengan membawa  bahan-bahan  untuk  perjuangan rakyat  dengan  memakai  perahu  Lete-Lete (Perahu  Suku  Madura),  dan  juga  perahu Penes  (Pinisi)  dari  Pagatan,  Mendawai, Samuda,  dan  Kuala  Pembuang  (Badrun, 1985:tanpa halaman).
Menurut Achmad Darmawie (1981:8-9)  pengurus  Roepelin  merupakan orang  yang sangat  mengetahui seluk beluk
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 17 - 32 24
pelayaran,  seperti  I.R.  Lobu,  Pimpinan Roepelin  di  Banjarmasin,  ia  seorang ambtenaar dari  Bea  dan  Cukai  ( Douane ) Banjarmasin  yang  berkantor  pusat  di Surabaya  yang  dipimpin  oleh  Nazamudin Daeng  Malewa  yang  juga  menjabat Komisaris Pengurus Besar Parindra. Akibat besarnya dukungan masyarakat  terhadap  Roepelin, maka pengurusnya  kerapkali  berurusan  dengan pihak  polisi  Belanda  seperti  berupa penggeledahan, penahanan dengan bermacam-macam tuduhan disertai todongan  senjata  api,  berkaitan  dengan pengaduan  yang  disampaikan  maskapai KPM  yang  merupakan  milik  Pemerintah Hindia Belanda.
Parindra  bukan  saja  berusaha dalam  bidang    ekonomi  dan  politik,  tetapi juga  dalam  pendidikan.  Hasil  karya Parindra  dalam  pendidikan  antara  lain membentuk Sekolah atau Perguruan Rakyat  Parindra  di  Banjarmasin,  Barabai, Birayang, Amuntai, dan Kandangan. Di  Kandangan,  organisasi  Parindra mendirikan Badan  Pengawas  Onderwijs Commissie (BPOG) dan mendirikan Perguruan  Medan  Antara  yang  kemudian menjadi    Sekolah  Medan  Antara  (SMA Parindra)  di  Kandangan.  Selain  itu  berdiri pula Taman Antara di Negara  dan Sekolah Rakyat  (5  tahun)  di  Kandangan  Kota, Karang Jawa, dan Gambah.
Gambar 6. Pembukaan Sekolah Medan Antara di Kandangan, 15 Juli 1937. Berdiri,  Artum Artha (tanda X). Sumber:  Koleksi Artum Artha
Pentingnya pendidikan bagi Parindra tercermin  dari  pendapat  Johanes  Baker seorang  guru  Sekolah  Medan  Antara Kandangan pada saat peresmian berdirinya sekolah  “Perguruan  Rakyat  Parindra”  di Amuntai  tanggal  1  Agustus  1935  bahwa: “perguruan  adalah  satu  soal  yang  sangat penting  dan  satu  alat  yang  utama.  Anak- anak  tidak  dapat  maju,  kalau  tidak  dapat didikan” (Soepardi, 1972:20).
Sekolah  Perguruan  Rakyat  Parindra di  Kandangan  berdiri  pada  tahun  1937  di Jalan Kubur Wih (kemudian di sebut Jalan Merdeka).  Guru-gurunya  yakni  Raden
Imam  Subekti  (Kepala  Sekolah),  Johanes Baker (Pembantu) berasal Parindra Surabaya. Mata pelajaran yang diajarkan adalah bahasa Belanda dan bahasa Inggris, serta  pelajaran  lainnya  yang  berhubungan dengan  kegiatan  sosial,  politik,  ekonomi dan  kebudayaan.  Sebagai  pemegang  vak bahasa  Belanda  adalah  Imam  Subekti, sedangan  Johanes  Baker  memegang  vak bahasa  Inggris  yang  setelah  ditangkap belanda diganti oleh Adi Martono, seorang guru  dari  Perguruan  Taman  Siswa  (Aly, 1987:2).
Karena sekolah berkembang menjadi dua  kelas,  maka  pengajarnya  ditambah yakni Iberamsyah dan Rosita dan kemudian  dibantu  Abdul  Sani,  beberapa saat  setelah  Imam  Subekti  dan  Adi
Martono pulang  ke Jawa.
Gambar 7. Rukun Keputrian Parindra di Banjarmasin. Di tengah Gusti Noorsehan Johansyah, dengan latar foto ibu Kartini. Sumber: Koleksi Yurliani Johansyah
Sekolah  Parindra  selalu  mendapat tekanan  dari  Pemerintah  Hindia  Belanda. Jika  anak  pegawai  negeri  memasuki sekolah  Parindra,  maka  si  ayah  yang pegawai  negeri  kalau  tidak  dipindahkan bisa  pula  diberhentikan  dari  pekerjaannya (Sjarifuddin, 1974: 68).
Besarnya tekanan pemerintah kolonial  bukan  tanpa  alasan,  karena melalui  sekolah  Parindra  para  kaum pergerakan berupaya menanamkan perasaan  kebangsaan  dan  membentuk kader,  antara  lain  dengan  mengajarkan sejarah kebangsaan Indonesia yang berlawanan  dengan  sejarah  Indonesia karangan  Belanda.  Di  samping  itu,  setiap akan  memulai  pelajaran  terlebih  dahulu menyanyikan  lagu  Indonesia  Raya,  begitu pula  ketika  akan pulang, walau redaksinya agak  berbeda  dengan  yang  sekarang (Sjarifuddin, loc.cit).
Pada  akhir  tahun  1939  sekolah Parindra  dilebur  menjadi  IHS  ( Inheemse
Hollandse  School ).  Sesudah  peleburan  itu maka pengertian Sekolah Perguruan Parindra  sudah  hilang,  dan  kembali  ke sekolah  sejenis Inlandse  School (Sekolah Gubernemen  kelas  dua).  Kalau  dahulu untuk memasuki sekolah Perguruan Rakyat Parindra  harus  tamat Inlandse  School atau sederajat,  maka  kemudian  sekolah  ini setingkat dengan sekolah dasar.
Selain  telah  didirikannya  Sekolah Perguruan  Rakyat  Parindra  yang  oleh masyarakat  Kandangan  lebih  dikenal dengan “Taman Medan Antara”, juga telah mendirikan sekolah-sekolah sejenis Volkschool tiga  tahun.  Di  Kandangan sekolah-sekolah tersebut terdapat di Karang  Jawa,  Gambah,  Bekarung,  dan Tinggiran. Sekolah Parindra setingkat Volkschool  tersebut  juga  terdapat  di Banjarmasin,  Barabai,  Birayang,  dan persiapan  di  Amuntai.  Sedangkan  sekolah Perguruan  Rakyat  yang  setingkat  dengan MULO hanya ada di Kandangan (Nawawie, ed., 1992: 64-66).
Guru-guru yang mengajar di sekolah  tersebut  dari  anggota  Parindra sendiri.  Mereka  digaji  oleh Pengawas Onderwijs  Commissie (POC)  Parindra. Seorang  guru  sekolah  pada Volkschool Parindra  ini  mendapat  gaji  f.7.50  dan  bagi guru  bantu  diberi  gaji  f.5.00.  Di  antara pengajar  yang  merupakan  alumni  Taman Medan  Antara  adalah  Artum  Artha  yang diangkat menjadi guru bantu pada Sekolah/ Perguruan  Rakyat  Parindra  di  Kandangan (Artha, 1995:1).
Di  Barabai,  usaha  Parindra  di bidang  pendidikan  mengalami  kemajuan pesat  dengan  mendirikan  sekolah  rakyat Parindra  di  Bulau,  Ilung,  Birayang, Rangas,  Tapuk,  dan  Kabang.  Sekolah  itu pada  umumnya  menggunakan  rumah penduduk  sebagai  tempat  belajar  yang menandakan bahwa masyarakat di pedesaan  sudah  memahami  betul  artinya gedung  sekolah  dan  perlunya  pendidikan. Akan tetapi, kemajuan itu tidak serta merta diperoleh  dengan  mudah.  Seperti  yang terjadi  di  Desa  Tapuk  dan  Kabang.  Para pengurus  dan  guru-guru  Parindra  harus menghadapi hambatan-hambatan yang cukup  pahit,  ketika  memperjuangkan sekolah Parindra di desa itu. 3. Tindakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Parindra
Parindra  merupakan  organisasi yang  melaksanakan  prinsip cooperatie terhadap  Pemerintah  Hindia  Belanda. Karena  prinsip  itulah,  maka  wakil- wakilnya  dapat  duduk  dalam  dewan provinsi,  kabupaten  maupun  pemerintahan kota.  Akan  tetapi,  perasaan  cemas  dan takut  muncul  di  pihak  pemerintah  setelah melihat  aktivitas  Parindra  yang  cenderung melawan pemerintah kolonial. Oleh karena itu,  Pemerintah    Hindia  Belanda  selalu menempatkan  orang  atau  polisi  PID  di setiap  rapat  partai,  baik  rapat  terbuka maupun  rapat  tertutup.  Tidak  jarang  PID ini  mencari-cari  alasan  atau  perkara  untuk membubarkan rapat Parindra, dan menawarkan  bantuan  berupa  uang  kepada
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 17 - 32 26
pengurus  Parindra  agar  mau  memberikan laporan atau rahasia kepartaian.
Mara Aly (1987:3), seorang anggota Parindra  atau  guru  Sekolah  Parindra  di Kandangan, menceritakan:
Pernah  beberapa  kali  PID  datang ke  rumah  saya  membujuk  dan menawarkan  bantuan  f.30  setiap bulan  dan  bisa  naik  menjadi  f.75 setiap bulannya asalkan saya mau memberikan laporan-laporan kepartaian  urusan  dalam.  Setiap kali  tawaran  itu,  setiap  kali  pula saya  tolak  meskipun  pada  waktu itu  gaji  saya  hanya  f.5  sebulan menjadi  guru  sekolah  swasta dengan tanggungan 1 orang isteri, 3 orang anak, 1  orang  tua serta 1 orang saudara yang cacat. Seperti  rapat  Parindra  tahun  1939. Rapat  ini  dibubarkan  dan  pembicaranya yakni  H.  Ali  Baderun,  Ketua  Parindra cabang  Barabai  ditangkap  dan  oleh Landraad (pengadilan)  Kandangan  yang bersidang  di  Barabai,  yang  bersangkutan dijatuhi  hukuman  2  tahun  penjara,  meski terhukum  kemudian  mengajukan  banding ke Pengadilan Negeri Surabaya.
Belanda juga melihat bahwa aktivitas Merah Johansyah selaku Komisaris  Pengurus  Besar  Parindra  akan membahayakan kedudukan pemerintahannya.  Oleh  karena  itu  pada tahun  1937  pemerintah  kolonial  memaksa Merah  Johansyah  dan  keluarga  untuk pindah  ke  Surabaya.  Akan  tetapi,  di Surabaya,  Merah  Johansyah  dan  isterinya Gusti  Noorsehan  Johansyah    tetap  aktif  di Organisasi  Parindra.  Pada  tahun  1939  ia diizinkan  kembali  pulang  ke  Banjarmasin. Meski  kondisi  kesehatannya  memburuk, Merah  Johansyah  tetap  beraktivitas  di daerah  ini  sampai  ia  meninggal  karena sakit  di  Kandangan  pada  tanggal  8  April 1942 (Aziddin, 1986/1987:6). Surya Wirawan merupakan organisasi  kepemudaan  terpenting  yang dikelola  Parindra.  Melalui  Surya  Wirawan dibentuk kader-kader muda yang suatu saat
akan menjadi Parindrist guna memajukan Organisasi Parindra.
Dalam  rangka  menyambut  Kongres Parindra  ke-3  di Banjarmasin,  maka Surya Wirawan  turut  mempersiapkan  diri  untuk terlibat  dalam  kongres  tersebut  dengan terlebih  dahulu  mengadakan  Konferensi Surya  Wirawan  ke-III      se  Kalimantan Selatan  di  Barabai  tanggal  9  April  1939. Konferensi  itu  dipimpin  langsung  oleh
Hadhariyah M, pengganti Merah Johansyah  selaku  Komisaris  Pengurus
Besar  Parindra  daerah  Kalimantan  Selatan dan  Timur.  Konferensi  berlangsung  lancar meski  mendapat  pengawasan  ketat  dari PID.  Pada  saat  konferensi  berlangsung, tersiar  kabar  bahwa  Ki  Hajar  Dewantara, tokoh  Pimpinan  Umum  Majelis  Luhur Taman  Siswa  segera  tiba  di  Banjarmasin. Hadhariyah  M  yang  saat  itu  ingin  segera kembali  ke  Banjarmasin  untuk  menjemput Ki Hajar Dewantara, dihalangi dan dicegat PID di Kandangan (Hadhariyah, 1981:8).
Gambar 8. Kunjungan  Muhammad Husni Thamrin (Ketua Pengurus Besar Parindra) di Pesanggrahan Kandangan tahun 1938. Sumber: Koleksi Achmad Darmawie.
Sesuai agenda, Kongres Parindra ke- 3  akan  dilaksanakan  pada  tanggal  10-12 Mei  1940  bertempat  di  Gedung  Bioskop Eldorado, Pasar Lama Banjarmasin. Kongres ini dihadiri cabang-cabang Parindra  di  Kalimantan  Selatan.    Sebelum puncak  acara  (kongres)  dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan rapat umum  yang dilaksanakan  pada  malam  hari  di  Gedung Bioskop  Eldorado.  Selain  dihadiri  anggota Parindra,  Surya  Wirawan,  rapat  umum  itu
juga dihadiri oleh polisi  PID, Wedana, dan Komisaris  Polisi  untuk  Kalimantan,  di samping  banyaknya  pengunjung  sehingga penuh sesak sampai ke luar gedung.
Pada  saat  rapat  umum  berlangsung terjadilah kericuhan, karena utusan Parindra cabang Amuntai dengan beraninya  mengibarkan  bendera  Merah Putih meski berdampingan dengan bendera Belanda pada saat arak-arakan.  Begitupula A.  Zakaria,  salah  seorang  tokoh  Parindra Banjarmasin, dengan bersemangat berbicara mengobarkan semangat kemerdekaan. Achmad  Darmawie  (1981:  9)  yang turut  hadir  dalam  rapat  umum  di  gedung Eldorado,  menceritakan  bahwa  A.  Zakaria mengucapkan:  “.....bagaimana  juapun  air itu  dibendung  suatu  ketika  bendungan  itu akan hancur lebur.....”.
Pada  saat  itulah,  Komisaris  Polisi van Burer dari PID berteriak:
“...  stop  turun!  Maka  Zakaria  turun dari  podium.  Dan  atas  perintah komisaris  rapat  dibubarkan  dan semua  hadirin  supaya  meninggalkan Gedung  Eldorado.  Di  sekeliling gedung  telah  diblokir  oleh  polisi dengan lengkap alat senjata senapan..... Setelah kejadian itulah maka Zakaria dan  sekalian  pengurus  Parindra  yang  ada dalam  kepanitiaan  kongres  ditahan  polisi
PID, ditanyai tentang apa maksud pembicara tersebut. Pihak Belanda menyatakan  bahwa  pembicaraan    Ketua Panitia  Kongres  Parindra  saat  berpidato  di podium dianggap telah melanggar peraturan Wetboek van Straftrecht Nederlandsche  Indie (Artha,  1995:1-2). Oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda  A. Zakaria dipersona-nongratakan di Kalimantan Selatan dan akhirnya dipindahkan ke Malang. Para utusan Parindra dari Kandangan  juga  mengalami  nasib  yang sama,  karena  setelah  mereka  pulang kembali  di  Kandangan  mereka  ditangkap oleh  pemerintah  kolonial  dan  dimasukkan ke penjara selama 6 (enam) bulan,  karena
dituduh  selama  di  Banjarmasin  telah mengadakan  rapat  gelap  di  dalam  kamar Hotel  Simpang  Banjarmasin  (Bijuri,  1980: tanpa halaman).
Adakalanya
tekanan terhadap anggota  Parindra  justru  datang  dari seorang pribumi pejabat tinggi pemerintah.
Memang,  seringkali  ada  bangsa  pribumi (Indonesia)  yang ambtenaar  Binnenlands Bestuur lebih keras memberi tindakannya, apalagi  jika  dia  Inspektur  Polisi,  Resersi Klas  I/II  atau  dia  punya  pangkat/jabatan Komis  Kepala  ( Hoofd  Commies ),  betapa congkaknya,  sungguh  berani  mengejek bangsanya sendiri. Seperti yang
diceritakan  oleh  Artum  Artha  (Wajidi, 2007:191),  bahwa  sekitar  tahun  1932  dan tahun 1938, Beliau  pernah mengalami dan merasakan cubit-cercaan:
“He,  Tum.  Kalau  mau  merdeka, bikin  dulu  benang  katon.  Pandai jahit dengan jarum. Pandaikah membuat jarum sebilah dalam setahun?”.  “Nah,  ayo,  coba-coba merdeka”. Lebih lanjut Artum Artha menceritakan  bahwa  sekitar  tahun  1938 juga  pernah  mendapatkan  cercaan  dari seorang  pejabat  yang  sangat  dikenal  di
Kalimantan  Selatan,  yakni  seorang  Kiai Kepala  ( Districthoofd )  Kandangan  Kota bernama  Kiai  Merah  Nadalsyah.  Kepada Artum, Kiai Kepala itu berkata:
”Heh, Tum. Kau serdadunya Parindra.  Kapan  Parindra  merdeka, pabila (kapan, pen) ada pabrik jarum dan  kain  kaki  drill.  Sampai  kiamat Belanda  tidak  menyuruh  merdeka. Pikirkan:  Lekas  pulang:  Laporkan kepada Guru-Guru politik”.
Tindakan  keras  juga  dikenakan terhadap tokoh Parindra cabang Kandangan,  H.  Ahmad  Barmawi  Thaib, lantaran  sering  menulis  artikel  yang bersifat politik melalui mingguan Pembangunan  Semangat.  Beliau  dituduh persdelict (tulisan yang dianggap menentang atau menghasut terhadap pemerintah sehingga dapat dituntut hukuman  di  pengadilan)  dan  dijatuhi
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 17 - 32 28
hukuman  penjara  3  tahun  oleh Landraad
Kandangan.  Upaya  Mr.  Rusbandi,  yakni Komisaris  Daerah  Parindra  Kalimantan Selatan  yang  sekaligus  sebagai  pembela tidak berhasil  meyakinkan  hakim kolonial, sehingga  H.  Ahmad  Barmawi  dikirim  ke penjara Sukamiskin di Jawa Barat.
Parindra cabang  Amuntai  juga mendapat cobaan hebat setelah pimpinannya  membuat  mosi  menentang peraturan  kerja  erakan  (rodi).  Mereka adalah  yakni H. Murhan  dijatuhi  hukuman penjara  2  tahun  6  bulan  dan    Abdul Hamidhan 1 tahun yang dikerjapaksakan di Penjara  Ampah,  sedangkan  H.  Amir  dan Edwar  Sandan  masing-masing  dikenakan penjara  2  tahun  dan  dikirim  ke  penjara Sukamiskin.
Para tertuduh
dalam
persidangan  dibela  oleh  Mr.  Iskak,  Mr. Rusbandi, dan Mr. Tajudin Noor.
Menurut Aam Niu, dalam tulisannya di  Banjarmasin  Post,  8  Desember  1978, peristiwa  itu  bermula  dari  adanya  rapat umum  Rukun  Tani  dan  Rukun  Kampung, organisasi  rakyat  dibawah  Parindra  untuk menolak  pengenaan  pajak Heeren  Dienst terutama  bagi  orang  yang  sudah  berumur 45 tahun ke atas, dan juga
memperjuangkan  agar  peraturan  yang sangat  memberatkan  rakyat  itu  dicabut keseluruhannya  yang  ditanggapi  Belanda dengan  melakukan  penangkapan  terhadap berpuluh-puluh  anggota  Parindra.  Ketika itulah, Panitia Pertahanan Rakyat  Amuntai yang  dibentuk  Parindra  dipimpin    oleh  H. Amir    dan  Edwar  Sandan  melancarkan demonstrasi ke Kantor Controleur menuntut  pembebasan  rekan  mereka. Peristiwa yang terjadi tanggal 22 Juni 1939 itu  dianggap  pemerintah  sebagai  usaha untuk memberontak.
Lebih  lanjut  Aam  Niu  menulis tentang  Edwar  Sandan  dalam  Dinamika Berita,  24  November  1984.  Menurutnya,
Edwar  Sandan  adalah  kepala  sekolah
Vervolgschool di Amuntai. Sebagian besar gajinya habis untuk kepentingan perjuangan,  dan  hanya  sebagian  kecil untuk keluarga.
Karena itu tak mengherankan,  kalau  ia  merokok    dengan
mempergunakan daun pisang kering ( kelaras/keraras ) buat menggulung tembakaunya,  dan  terkadang  dengan  pipa. Ketika  mendengar  Edwar  Sandan  akan dikirim  ke  penjara  Sukamiskin,  isterinya yang  hamil  tua  menyusul  ke  Banjarmasin menumpang kapal sungai. Setelah kembali ke rumahnya di Tangga Ulin, ia meninggal dunia  setelah  melahirkan  anaknya.  Karena penderitaan  hidup  yang  tak  tertahankan, puteri  sulungnya  menderita  sakit  jiwa sehingga  tidak  dapat  meneruskan  merawat adik-adiknya yang masih kecil itu. Sementara  itu,    diberitakan  pula  Edwar Sandan telah meninggal dunia dalam masa menjalani hukumannya di Penjara Sukamiskin, Jawa Barat.
Gambar 9. Rapat panitia Kongres Parindra ke-3 di Banjarmasin, 4/5 Februari 1940. Baris ke- dua, dari kiri ke kanan: Hadhariyah M Penulis II,  Dokter  R. Sosodoro Jatikusumo Wakil Ketua, Merah Johansyah Ketua, Sumarno Bendahara, Mr. Rusbandi Penulis I. Sumber: Koleksi Yurliani Johansyah.
Nasib  serupa  juga  dialami  oleh Ketua Cabang Parindra Banjarmasin Hadhariyah  M,  ia  telah  menjadi  korban delik  bicara  dalam  suatu  rapat  umum Parindra  di  Barabai  dengan  tuntutan melanggar pasal 151 bis  dari Wetboek van Strafrecht pemerintah  Hindia  Belanda. Judul  pembicaraan  Hadhariyah  adalah karena menghimbau  “Burung  Dalam Sangkar  Mas”  dan  membahas  bahwa belanja hidup seekor anjing yang ditangkap  dan  dikurung  oleh  polisi
Belanda di Surabaya karena tanpa penning adalah  sebesar  f.  50  sehari  yang  kelak harus  dibayar  oleh  sang  punya  anjing  itu. Sedangkan  belanja  hidup  seorang  rakyat Indonesia,  cukup  sebenggol  atau  2,5  sen sehari.  Bayangkan  kata  Hadhariyah  M, betapa  ambruk  martabat  hidup  dan  betapa miskinnya  rakyat  Indonesia  di  Hindia Belanda.  Di  tanah  airnya  sendiri,  karena ucapannya  itu,  ditangkaplah  Hadhariyah M. dan diganjar hukuman penjara selama 3 bulan  dan  membayar  denda  f.  100 (Hadhariyah, 1981:9).
Lebih lanjut Hadhariyah M. menceritakan bahwa  pada saat Hadhariyah M.  ingin  berangkat  ke  Surabaya  untuk menghadiri  Konferensi  Besar  Parindra  di Surabaya, maka pada tanggal 17 Juni 1941 dalam  kesibukan persiapan keberangkatan, ia ditangkap dan didakwa melanggar pasal- pasal    156,  157,  dan  193    bis/ter Wetboek van Straafrecht (KUHP).
Pelanggaran  itu  terjadi,  karena
Hadhariyah  M.  telah  menulis  sebuah roman  politik  yang  berjudul  “Suasana Kalimantan”  dan  diterbitkan  di  Medan dengan judul  “Tersungkur  Di Bawah Kaki Ibu”. Tulisan  itu  dianggap  pemerintah
bertendensi politik dan melakukan persdelict sehingga  penulisnya    bersama penanggung jawabnya, diajukan ke pengadilan  Banjarmasin.  Dalam  sidang pengadilan ( landraad ) pada bulan November 1941, hakim kolonial menjatuhi vonis  4  tahun  penjara  kepada  Hadhariyah M.  dan  1,5  tahun  penjara  kepada  Matu
Mona.  Tepatnya  pada  tanggal  1  Februari 1942  Hadhariyah  M.  menjalani  kehidupan penjara,  setelah  upaya  naik    bandingnya ditolak oleh Raad van Justitie di Surabaya. Berdasarkan  informasi  yang  diterima Hadhariyah  M  dari  seorang  kerabatnya yang  bekerja  dalam Geheime  Dienst Pemerintah Hindia Belanda, bahwa Penguasa Tinggi Pemerintah di Banjarmasin menilai Hadhariyah M. sebagai    seorang  “ hollander  hater ” (pembenci  Belanda)  dalam  tulisan-tulisan politiknya  (Hadhariyah  M.,  1981:6  dan 10).
Adapula  semacam  rintangan  yang disebut  dengan  istilah  “Spionase  Konyol”. Spion  yang  kadangkala  orangnya  buta huruf,  sering  mengintip  rapat  rapat  atau kursus-kursus  Parindra  dan  melaporkan kepada  tuannya.  Akibat  laporan  itu,  si pembicara sudah berhadapan dengan polisi atau HPB ( Hoofd van Plaatselijk Bestuur ).
Peristiwa semacam itu, sering
menghalangi    kegiatan    Parindra  (Saleh dkk., 1978/1979:109-112).
Para  pengurus  dan  guru-guru  Parindra juga  mengalami  perlakuan  yang  sama  dan harus  menghadapi  hambatan-hambatan yang  cukup  pahit  dalam  memperjuangkan berdirinya  sekolah  Parindra  sebagaimana yang  terjadi  di  Tapuk  dan  Kabang. Barabai.    Karena  dianggap  membangkang terhadap Tuan Asisten Kiai  yang melarang pendirian  sekolah,  maka    ketua    POC cabang  Parindra  Birayang  H.  Busri, dihukum 20   hari atau  denda  f.20    karena meneruskan  pembukaan  sekolah  rakyat  di Tapuk  dan  Kabang.    Guru  sekolah  di Tapuk,  H.  Asmuni  dihukum  10  hari  atau denda  f.10,  dan    Abdul  Muis  guru  di Kabang  dikenai  hukuman  5  hari  atau denda    f.10  (Busri,  tanpa  tahun:tanpa halaman) .
Terkait  dengan  tindakan  Pemerintah Hindia Belanda terhadap  kaum pergerakan tidak  terlepas  dari  aturan  yang  pemerintah buat  untuk    mengatur  kehidupan  politik  di Hindia Belanda. Semula berdasarkan  R.R. ( Regerings  Reglement )    111 Staatsblad
1885 No. 2 pemerintah melarang perkumpulan dan rapat-rapat  politik, namun  kemudian  mengeluarkan  peraturan lainnya  yakni  Staatsblad  1915  No.  215 R.R.  111  yang  membolehkannya.  Namun dalam  pelaksanaannya,    hak  ini  diatur  dan dibatasi dengan peraturan-peraturan.
Seperti  pada    Staatsblad  1919  No.  27  jo 561 Pasal 1  berbunyi: (1) Untuk mendirikan perkumpulan-perkumpulan tidak  diperlukan  izin  pemerintah;  (2)
Seseorang  boleh  menjadi  anggota  partai politik jika telah berumur 18 tahun. Pasal 5 berbunyi: “Untuk mengadakan rapat umum diperlukan  izin  pemerintah”  (Yayasan
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 17 - 32 30
Gedung-Gedung  Bersejarah  Jakarta,  1974: 14-15). Selain itu Pemerintah Hindia Belanda memiliki KUHP yang di dalamnya  terdapat  beberapa  “pasal  karet” karena  mempunyai  konotasi  arti  dari perkataan-perkataan  yang  dipergunakan tidak  mengandung  makna  pasti  tetapi bersifat  elastis  sehingga  dapat  diterapkan sesuai  dengan  makna  yang  dikehendaki oleh  penguasa  guna  mengatasi  pelbagai kasus  yang  merugikan  atau  mengancam sistem  kolonial.  Pasal-pasal  dimaksud  di antaranya:  Pasal  153  bis;  Pasal  153  ter; Pasal  161  bis;  dan  Pasal  171  bis  (Wajidi, 2007:195). Pasal  153 bis  berbunyi: “Barang  siapa  dengan  perkataan, tulisan  atau  gambar  melahirkan pikirannya  yang  biarpun  secara menyindir atau samar-samar, memuat  anjuran  untuk  mengganggu keamanan  umum  atau  menentang kekuasaan  Pemerintah  Nederland atau  Pemerintah  Hindia  Belanda dapat dihukum penjara  maksimum 6 tahun  atau  denda  maksimum  Rp 300,00”.  Perkataan-perkataan  yang bersifat  karet  pada  pasal  itu,  yaitu ‘menyindir’, ‘samar-samar’ dan
‘mengganggu keamanan umum’.
Pasal  153  bis  sifat  karetnya  sama  dengan isi pasal 153 ter yang berbunyi: “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan  tulisan  atau  gambar yang memuat pikiran seperti dimaksud  dalam  pasal  153  bis  dapat dihukum penjara  maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp 300,00”. Pasal  153  tersebut  seringkali  khusus ditujukan  pada  para  penanggungjawab media  massa  (termasuk  redaktur)  yang tidak  menyebutkan  nama  penulis  atau samaran.
D. PENUTUP Berdasarkan tujuan dan pembahasan  yang  telah  dipaparkan  dapat disimpulkan  bahwa  asal  mula  Parindra  di
Kalimantan  Selatan  adalah  organisasi Persatuan  Bangsa  Indonesia  (PBI)  yang berfusi dengan Budi Utomo dan organisasi lainnya  di  Pulau  Jawa  menjadi  Partai Indonesia  Raya  (Parindra)  di  tahun  1935. Akibat  dari  fusi  itu  maka  PBI  di Kalimantan Selatan menjadi Parindra.
Dalam  perjuangannya,  organisasi Parindra  melaksanakan  prinsip  kooperatif sebagai  sebuah  strategi  agar  wakil- wakilnya  dapat  duduk  dan berjuang  dalam dewan legislatif ( Raad ) di tingkat provinsi, kabupaten maupun pemerintahan kota.
Perjuangan  Parindra  di  Kalimantan
Selatan  di  antaranya: mendirikan  Rukun Tani, Koperasi, Rukun Pelayaran Indonesia  (Roepelin),  Lumbung  Padi, Keputrian,  Kepanduan  Surya  Wirawan,
Sekolah  Parindra,  menulis  artikel    politik dan    mengeluarkan    mosi  menentang peraturan kerja paksa (erakan, rodi).
Meski  menganut  prinsip  kooperatif, aparat pemerintah kemudian merasa cemas setelah  melihat  aktivitas  Parindra  yang cenderung  melawan  pemerintah  kolonial. Oleh  karena  itu,  Pemerintah    Hindia Belanda  melakukan  tindakan  dengan  cara menempatkan  orang  atau  polisi  PID  untuk melakukan  pengawasan  di  setiap  rapat partai,  baik  rapat  terbuka  maupun  rapat tertutup. Tindakan lainnya adalah membubarkan rapat Parindra, dan menawarkan  bantuan  berupa  uang  kepada pengurus  Parindra  agar  mau  memberikan laporan atau rahasia kepartaian. Selain itu, Pemerintah Hindia
Belanda  menerapkan  peraturan  pelarangan melakukan  perkumpulan  dan  rapat-rapat umum, namun kemudian membolehkannya disertai  dengan  pengaturan  yang  ketat untuk membatasi dan bahkan membubarkan  perkumpulan  atau  rapat yang dianggap membahayakan pemerintah. Dengan penerapan “pasal karet”,
pemerintah  Hindia  Belanda    bahkan melakukan  penangkapan  dan  pemenjaraan aktivis  Parindra  baik  pengurus  organisasi, wartawan  maupun  guru-guru  Parindra dengan  penerapan  aturan  kerja  paksa  di penjara Kalimantan Selatan atau
memenjarakannya  di  beberapa  penjara  di Pulau Jawa.

## DAFTAR SUMBER
1.  Skripsi
Sjarifuddin. 1974. “Sikap  Pergerakan  Rakyat  Menghadapi Pendudukan  Belanda  di  Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus  1950”.  Banjarmasin:  Skripsi Sarjana  Pendidikan  Jurusan  Sejarah FKg Unlam.
Soepardi. 1972.
“Sejarah  Singkat  Pertumbuhan  dan Perjuangan Dari: Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia,  Gerakan  Rakyat  Indonesia, di  Kalimantan  Selatan”.  Banjarmasin:
Skripsi  Sarjana  Muda  Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.

## 2. Buku
Abdullah, Taufik (ed.). 2013.
Sejarah  Pemikiran  Indonesia  Modern. Jakarta:  Direktorat  Sejarah  dan  Nilai
Budaya. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud.
Arsip Nasional Republik Indonesia. 1996. Inventaris Arsip Borneo. Jakarta.
Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Cetakan 4. Jakarta:
Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI- Press). Nawawi, Ramli (ed). 1992. Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan. Banjarmasin: Bagian  Proyek  Penelitian  Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Kalimantan Selatan. Pemda Tk. I Kalsel. 1990. Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Kemerdekaan  Republik  Indonesia  di Kalimantan  Selatan  (Periode  1945-
1949) . Banjarmasin. Saleh,  M. Idwar et al. 1978/1979. Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan  Nasional  (1900-1942)  di Kalimantan Selatan . Banjarmasin:
Proyek  Penelitian  dan    Pencatatan
Kebudayaan Daerah  Depdikbud. Scherer, Savitri Prastiti. 1985. Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran  Priayi  Nasionalis Jawa  Awal  Abad  XX .  Jakarta:  Sinar Harapan. Sitorus, L.M. 1951. Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Pustaka Rakjat N.V. Sjamsuddin, Helius, 2012. Metodologi Sejarah. Yogyakarta:
Penerbit Ombak.
Wajidi. 2007. Nasionalisme  Indonesia  di  Kalimantan
Selatan . Banjarmasin: Pustaka Banua. Yayasan  Gedung-Gedung  Bersejarah  Jakarta. 1974.
45  Tahun  Sumpah  Pemuda. Jakarta:
Gunung Agung.

## 3. Surat Kabar, Memoar, dan Manuskrip
Alibasah. 1981.
Riwayat  Perjuangan  H.  Alibasah . (Naskah Ketikan. )Martapura.
Aly, Mara. 1987.
Riwayat Perjuangan Mara Aly (Naskah Ketikan). Kandangan.
Arief, Mohammad Nawawie. 1981. S epak Terjang Haji Mohammad
Nawawie  Arief  Dalam  Perjuangan
(Naskah Ketikan). Banjarmasin.
Artha, Artum. 1984. Cita-Cita  Mencapai  Indonesia  Mulia Merdeka dan Berdaulat (Naskah
Ketikan). Banjarmasin.
Artha, Artum. 1995.
Mencapai  Usia  Lanjut  75  Tahun (Naskah Ketikan). Banjarmasin. Badrun, Mohammad Ali. Tanpa tahun. Riwayat Singkat Perjuangan Mohammad  Ali  Badrun  bin  Usman (Naskah Ketikan). tt. Badrun, Mohammad Ali. 1985. Riwayat Perjuangan Singkat Muhammad  Ali  Badrun  bin  Usman (Naskah Ketikan). Banjarmasin.
Bijuri. 1980.
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 17 - 32 32
Ringkasan  Riwayat  Perjuangan  Bijuri bin  H.  Saleh (Naskah Ketikan). Kandangan.
Busri, H. Tanpa tahun. Riwayat  Perjuangan  H.  Busri  bin  H. Abdul Hamid (Naskah Ketikan). tt.
Darmawie, Achmad. 1981. Detik-Detik  Perjuangan  Kemerdekaan di  Banjarmasin  Kalimantan  Selatan (Naskah Ketikan). Banjarmasin.
Duraup, Aban. 1983.
Riwayat  Singkat  Perjuangan  Aban
Duraup  Dalam  Rangka  Perjuangan
Kemerdekaan  Indonesia  di  Kalimantan Selatan (Naskah Ketikan). Ulin- Banjarbaru. Hadhariyah M. 1981. Periode-periode Perjuangan di Indonesia  yang  Saya  Alami (Naskah Ketikan). Banjarmasin.
Hamidhan. 1981. Riwayat  Hidup/Riwayat  Perjuangan Hamidhan-Juhri (Naskah Ketikan).
Haruai. Niu, Aam. “Perjoangan  Tempoe  Doeloe;  Kepala Sekolah Vervolgshool Merokok Dengan  Kelaras”,  dalam Banjarmasin Post , 8 Desember 1978.
Niu, Aam. “Perjoangan Tempoe Doeloe, Kepala Sekolah Vervolgschool Merokok Dengan Kelaras”, dalam Banjarmasin Post , 8 Desember 1978.
Niu, Aam. “Kisah-kisah Perjuangan Heroik, Edwar Sandan Meninggal di Penjara Sukamiskin”, dalam Dinamika Berita , 24 November 1984.
Soeara  Parindra ,  Edisi  Maret/November  (?) 1940.
Uhuk, Abdul Manap. 1981. Riwayat Perintis Kemerdekaan (Naskah Ketikan). Barabai.