## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei: 355 - 363 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4379

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN. Tjk)
I Ketut Seregig 1) , Tiara  Amelia Agustina 2)
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia 1,2) Corresponding Author: iketutsiregig@ubl.ac.id 1) , tiaraamrinn@icloud.com 2)
History: Received : 25 Januari 2024 Revised  : 10 Maret 2024
Accepted : 30 Mei 2024
Published: 31 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Penyimpangan tindak pidana penggelapan daam jabatan menjadi tantangan serius di berbagai sektor  masyarakat  dan  birokrasi  Indonesia.  Meskipun  regulasi  perundang-undangan  telah ada, khususnya daam KUHP Pasal 374, yang mengatur tentang penggelapan barang konsumsi oleh penguasa jabatan, namun efektivitasnya terkendaa oleh dampak modernisasi. Pene litian ini fokus pada kasus penggelapan bersama daam jabatan, di mana pelaku yang bekerja pada PT.  Gajahmada  Internusa  melakukan  perbuatan  tersebut  dengan  rekan  kerjanya.  Ana lisis terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga dilakukan, yang mencakup dorongan atau anjuran kepada  orang  lain  untuk  melanggar  hukum.  Faktor  ekonomi  dan  gaya  hidup  konsumtif menjadi pengaruh signifikan yang memotivasi pelaku. Penelitian ini menggai pandangan ahli hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penggelapan  daam jabatan, serta mengeksplorasi dampak kerugian perusahaan sebagai pertimbangan hukuman.

## Kata kunci: Penggelapan, Jabatan, Regulasi, M odernisasi, Pasal 55  KUHP

## Abstract
Deviation  in  the  criminal  act  of  embezzlement  within  positions  presents  a  serious  challenge  in various  sectors  of  Indonesian  society  and  bureaucracy.  Despite  existing  legal  regulations, particularly  within  Article  374  of  the  Criminal  Code,  which  regulates  embezzlement  of  consumer goods  by  holders  of  office,  its  effectiveness  is  hindered  by  the  impact  of  modernization.  This study  focuses  on  cases  of  embezzlement  within  positions,  where  perpetrators  employed  at  PT. Gajahmada  Internusa  engage  in  such  actions  with  their  colleagues.  Analysis  of  Article  55 paragraph  (1)  sub-paragraph  1  of  the  Criminal  Code  is also conducted, which includes incitement or  instigation  to  others  to  violate  the  law.  Economic  factors  and  consumptive  lifestyles significantly  influence  the  motivation  of  perpetrators.  This  research  explores  the  perspectives  of legal  experts  and  legal  regulations  related to embezzlement within positions, as well as examines the impact  of company  losses as considerations  for punishment.
Keywords:  Embezzlement,  Positions,  Regulations,  Modernization,  Article  55  of  the Criminal  Code

## PENDAHULUAN
Penggelapan daam jabatan sudah menjadi sesuatu yang sulit di bantah oleh masyarakat  maupun  pemerintah  (Isnandar  2019).  Praktik  penggelapan  yang berupa  barang  maupun  uang  dengan  kekuasaan  jabatan  menjadikan  suatu
penyimpangan  terjadinya  tindak  kejahatan  yang  banyak  terjadi  hampir  di setiap  lapisan  masyarakat maupun birokrasi. Perbuatan penggelapan barang, yang  berada  di  bawah  wewenang  perusahaan  atau  seseorang  yang dipercayakan.  Namun,  meskipun  Indonesia  sudah  memiliki  peraturan perundang-undangan  yang  cukup  baik  mengatur  penggelapan  baik  secara umum  maupun  khusus  ternyata  belum mampu  memiliki  efek  jera  terhadap pelaku melakukan tindak pidana penggelapan daam jabatan. Yang disebabkan oleh  modernisasi.  Dampak  dari  modernisasi  terhadap  tindak  penggelapan membawa  perubahan  terhadap  nilai  masyarakat  yang  mana  akan  turut  ikut mengembangkan  penggelapan  karena  modernisasi  yang  membuka  sumber kekayaan dan kekuasaan baru.
Bila  diamati  dari  hukum  pidana  Indonesia  hingga  daam  penataan  buku undang  undang-  undang  hukum  pidana  (KUHP)  perbuatan  kejahatan  harta kekayaan  yang  mana  ayat  yakni  tidnak  kejahatan  yang  lagi  diulas  dilansir daam  novel  II  KUHP  yang  mencakup  perampokan,  eksploitasi,  kecurangan, pembohongan,  pengerusakan,  serta  penadahan.  Kecurangan  adaah  sesuatu perbuatan  kejahatan  yang  berbentuk  kesalahan  yang  mengaitkan  harta kekayaan  orang  yang  diatur di  daam Kitab  Undang-  Undang  Hukum Pidana (KUHP),  yang  diatur  pada  pasa  374  yang  di  rumuskan  selaku  selanjutnya’’ Kecurangan yang dicoba oleh orang yang penguasaannya kepada benda yang di  akibatkan  sebab  terdapat  ikatan  kegiatan  ataupun  sebab  pencarian ataupun  sebab  imbalan  buat  itu,  diancam  kejahatan  paing  lama  5  tahun’’. serta pasa 55 ayat( 1) ke- 1(KUHP) Bersuara’’ mereka dengan berikan ataupun menjanjikan  suatu,  dengan  menyaahgunakan  kewenangan  ataupun  derajat, dengan  kekerasan,  bahaya  ataupun  penyesatan,  ataupun  dengan  berikan peluang,  alat  ataupun  penjelasan,  terencana  menyarankan  orang  lain  biar melaksanakan  aksi.  Dimana  seorang  itu  bisa  dipertanggungjawabkan  atas kejahatan ataupun tidak kepada aksi yang dikerjakannya itu.
Salah  satunya  ialah  Penggelapan  dalam  jabatan  secara  bersama  yang bekerja  sebagai  karyawan  atau  sopir  pada  PT.  Gajahmada  Internusa  untuk melakukan  pengiriman  barang,  (mengantar  barang-barang)  sesuai  yang diperintahkan  (surat  jalan).  Dimana  sesama  rekan  kerja  melakukan penggelapan  terhadap  barang  PT.  Gajahmada  Internusa  yang  memproduksi barang konsumsi berupa Krimer Kental Manis Merek Tiga Sapi Sebanyak 609 Karton (isi 48) yang sesuai di perintahkan oleh surat jalan yang diterima dari admin  PT.  Gajahmada  Internusa.  Penggelapan  Jabatan  Secara  Bersama dengan  keadaan  menyuruh,  melakukan  atau  turut  melakukan  dan memberikan perjanjian berupa upah ,dan karna mendapat upah uang ( bukan upah  berupa  barang),  misalnya  pekerja  stasiun  membawakan  barang  orang penumpang  dengan  upah  uang  barang  itu  digelapkan  dan  memakai kekuasaan  untuk  mempengaruhi  tipu  daya  untuk  membujuk  melakukan suatu perbuatan kejahatan.
Peraturan  perundang-undangan  dan  pendapat  ahli  hukum  yang  ada kaitannya  dengan  terjadinya  kejahatan  penggelapan  dalam  jabatan  secara bersama yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berasal dari diri si pelaku dan dari  luar diri si pelaku atau pengaruh lingkungan yang mana faktor ekonomi
dan  faktor  konsumtif/gaya  hidup  juga  sangat  mempengaruhi  kejahatan penggelapan  di  dalam  jabatan  dan  itu  ialah  unsur  kejahatan  dan  unsur melawan  hukum  seayat  dan  seluruhnya  milik  orang  lain  dan  dimana  benda berada  dalam  kekuasaannnya  bukan  karena  kejahatan.  Dilihat  dari  aspek kriminologi kejahatan terhadap penggelapan di dalam jabatan secara bersama dikarenakan  adanya  kesempatan  untuk  melakukan  penggelapan  tersebut. Diketahui  bahwa  pelaku  dari  aspek  (sudut  pandang)  sudah  mengingkari perjanjian yang tertulis dimana bahwa barang yang di serahkan kepada suatu konsumen di  jual dengan secara ilegal tanpa diperintahkan oleh Perusahaan yang bersangkutan, dan pelaku ingin memiliki keuntungan secara pribadi dan memperkaya diri sehingga membujuk rekan kerja untuk melakukannya secara bersama  agar  tidak  menjadi  beban  tersendiri  dari  pelaku  tersebut.  Dalam memutuskan  permasalahan  yang  dapat  meringankan  dan  memberatkan pelaku  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan,  melihat  kerugian perusahaan,  dan  upaya  menanggulangi  tindak  pidana  penggelapan  dalam jabatan  ialah  perusahaan  harus  melakukan  pengawasan  terhadap  karyawan secara  berkala,  Sistem  manajemen  yang  mencukupi  lebih  memaksimalkan sistem  adat  kemampuan  pegawai  menganalisa  serta  menilai  senantiasa kemampuan  pegawai  serta  membagikan  catatan  hasil  pemasaran  dengan tujuan menghindari seorang atau warga jadi korban kesalahan, menuntaskan permasalahan kesalahan yang terjalin alhasil warga puas kalau kesamarataan sudah  ditegakkan  serta  yang  bersalah  dipidana serta mengusahakan mereka yang sempat melaksanakan kesalahan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
Di  dalam  dunia  profesi  kedudukan  senantiasa  jadi  kompetisi  yang  mana memperoleh  promosi  kedudukan  jadi  suatu  yang  amat  membanggakan. Hendak  namun,  tampaknya  tidak  gampang  serta  dapat  dipengaruhi  oleh banyak  aspek  alhasil  tidak  membingungkan  dalam  merebutkan  kedudukan sangat  besar  (Rakhmat  2021).  serta  profesi  wajib  jadi  tanggung  jawab  yang amat  besar  atas  kewajiban  yang  diserahkan  pada  arahan  buat  melindungi keyakinan  arahan  dengan  metode  membagikan  kenyamanan  kegiatan  dan produktifitas kegiatan. Pemikiran ini menguncup pada kedua kebutuhan ialah diharapkan  warga  hendak  paham  serta  membiasakan  diri  alhasil  tidak melaksanakan  perbuatan-perbuatan  yang  sudah  dilarang  serta  di  ancam pidana itu. kecurangan dalam kedudukan bisa dicoba oleh pihak yang terletak di luar area industri, tetapi banyak di jalani di dalam area industri, umumnya pihak  itu  bisa  menguasai  hal  suasana  dalam yang  terletak  di  dalam industri tempat beliau bertugas, alhasil tidaklah perihal yang susah buat melaksanakan perbuatan kecurangan dalam kedudukan, tiap industri serta lembaga apa juga kerap terjalin kecurangan terlebih lebih dalam industri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Apakah  Faktor  penyebab  pelaku  melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/Pn Tjk)
Penafsiran  Aspek  yakni  perihal  ataupun  insiden  yang  turut  menimbulkan dimana  pengaruhi  terbentuknya  suatu.  Bagus  dalam pemicu  dalam ataupun
pemicu  eksternal.  Penafsiran  aspek  dalam  yakni  aspek  yang  berawal  dari dalam  diri  seorang  ataupun  orang  itu  sendiri.  Aspek  ini  pula  umumnya berbentuk  tindakan  ataupun  pula  watak  yang  menempel  pada  diri  seorang. Sebaliknya,  aspek  eksternal  yakni  aspek  yang  berawal  dari  luar diri  seorang ataupun indvidu. Aspek ini mencakup area di dekat. Dalam ulasan ini pemicu pelakon  melaksanakan  perbuatan  pidana  kecurangan  dalam  kedudukan dengan cara bersama-sama.
Bersumber pada hasil tanya jawab kepada interogator Kepolisian ialah Ayah Muazam  di  Kepolisian  Zona  Sukarame  Kota  Bandar  Lampung.  Didapat penjelasan  kalau  yang  jadi  aspek  pemicu  pelakon  melaksanakan  perbuatan kejahatan  pembohongan  serta  kecurangan  dengan  modus  carter  mobil  di rentcar serta tour yakni diakibatkan oleh 4 aspek ialah aspek ekonomi, aspek kemauan,  aspek  peluang  serta aspek lemahnya kepercayaan. Keempat aspek itu yakni satu kesatuan yang memaparkan bila salah satu dari keempat aspek itu  di  atas  tidak  terkabul  hingga  kesalahan  tidak  bisa  jadi  terjalin.  peluang serta  aspek  lemahnya  kepercayaan.  Keempat  aspek  itu  yakni  satu  kesatuan yang  menarangkan  bila  salah  satu  dari  keempat  aspek  itu  di  atas  tidak terkabul  hingga  kesalahan  tidak  bisa  jadi  terjalin..  Berdasarkan  hasil wawancara  terhadap  Jaksa  Penuntut  Umum  yaitu  Bapak  Ahmad  Fattahila, S.H., M.H di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pada Hari Rabu 06 November 2023, Pukul 09.30 WIB.
1. Aspek Ekonomi Dalam tanya jawab aku, mengalami penjelasan yang jadi aspek  ialah  aspek  ekonomi.  Dimana  sang  pelakon  terletak  ditengah sulitnya  kompetisi  bumi  kegiatan serta himpitan ekonomi pelaku alhasil ingin tidak ingin sang pelakon melaksanakan kesalahan itu.
2. Aspek  Lingkungan  Tidak  hanya  aspek  ekonomi,  mengatakan  terdapat aspek  yang  lain  ialah  salah  satunya  aspek sosial dijadikan selaku aspek pemicu  dimana  sosial  ataupun  area  yang  kurang  bagus  menghasilkan pelakon tidak khawatir buat melaksanakan kesalahan itu.
3. Aspek  Lemahnya  Penguatan  Hukum Lemahnya penguatan hukum serta tidak  efektifnya  pengawasan  serta  pengaturan  dalam  permasalahan pembohongan serta kecurangan, sebab memandang terdapatnya peluang dimana  lemahnya  penguatan  hukum  dari  penguasa  hal  permasalahan pembohongan serta kecurangan dalam kedudukan dengan cara bersama- sama  membuat  pelakon  mamanfaatkan  peluang  serta  berani melaksanakan perbuatan kejahatan itu.
Bersumber  pada  Analisa  pengarang,  yang  jadi  aspek  pemicu  pelakon perbuatan  kejahatan  kecurangan  dalam  kedudukan  dengan  cara  bersama- sama  pada  dasarnya  dibagi  jadi  2 aspek ialah aspek eksternal yang dilandasi oleh  aspek  ekonomi,  aspek  kemauan,  aspek  peluang  serta  aspek  lemahnya kepercayaan.  Sebaliknya  aspek  eksternal  di  dasari  oleh  area serta pergaulan pelakon  Alhasil  keadaan-  keadaan  itu  memforsir korban  buat  melaksanakan perbuatan kejahatan kecurangan.
B. Bagaimana  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  secara  bersama  (Studi  Putusan  Nomor

## 387/Pid.B/2023/Pn Tjk)?
Pertanggungjawaban  yakni  suatu  yang  wajib  dipertanggungjawabkan  atas aksi  yang  sudah  dicoba,  ialah  aksi  yang  jelek  oleh  warga  serta dipertanggungjawabkan oleh sang pembuatnya dengan tutur lain pemahaman jiwa orang yang bisa memperhitungkan, memastikan kehendaknya mengenai aksi  perbuatan  kejahatan  yang  dicoba  bersumber  pada  tetapan  yang berkemampuan hukum yang senantiasa. Buat terdapatnya pertanggungjawaban  kejahatan  wajib  nyata  terlebih  dulu  siapa  yang  bisa dipertanggungjawabkan, ini berarti wajib ditentukan dulu yang diklaim selaku kreator buat sesuatu perbuatan kejahatan. Di dasar ini hendak dijabarkan hal aksi yang hendak dicoba oleh petugas penegak hukum mulai dari Interogator pada Kepolisian Zona Sukarame kota Bos Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,  serta  Majelis  hukum  Negeri  Tanjung  Karang  Kelas  I  A.  Dalam melaksanakan  aksi  represif  paling  utama  buat  menjatuhkan  tetapan  pada tersangka.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  Kelas 1A. Yakni dengan Ibu Aria Veronica,S.H.,M.H Pada Hari Selasa,  7  November  2023.  Pukul  08.00  WIB.  Adapun  pertimbangan  hakim dalam  penjatuhan  putusan  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  secara  bersama  (Studi  Putusan Nomor  387/Pid.B/2023/Pn  Tjk):  Kalau,  tersangka  sudah  didakwa  oleh Penggugat  Biasa  dengan  dakwaan  alternatif  Pertama,  alhasil  Majelis  Hakim dengan  mencermati  fakta-  fakta  hukum  itu  di  atas  memilah  langsung  cema pengganti kedua begitu juga diatur dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat( 1) ke- 1 KUHP yang unsur- unsurnya ialah selaku selanjutnya:
1. Penggelapan
2. Yang  dicoba  oleh  orang  yang  penguasaannya  kepada  benda  yang diakibatkan  sebab  terdapat  ikatan  kegiatan  ataupun  sebab  pencarian ataupun sebab menemukan imbalan buat itu diancam dengan kejahatan bui sangat lama 5 tahun.
3. Yang melaksanakan, yang memerintahkan melaksanakan serta yang ikut dan melaksanakan aksi.
Kalau,  faktor  di  atas  didetetapkan  dengan  cara  pengganti  serta  bila  salah satu  elemennya  terkabul  hingga  faktor  di atas sudah teruji. Kalau aksi itu di atas  dicoba  dengan  terdapatnya  kerjasama  serta  kesatuan  hasrat  antara tersangka  dengan  Saksi  Asan  Ari  Susanto  yang  mana  tersangka  serta  Saksi Asan Ari Susanto menggelapkan Krimer Kental Manis Merek 3 Sapi.
Kalau,  dengan  begitu  Majelis  Hakim  beriktikad  faktor  di  atas  sudah terkabul.  Kalau  oleh  sebab  seluruh  faktor  dari  Pasal  374  KUHP  jo  Pasal  55 Ayat( 1) ke- 1 KUHP sudah terkabul, hingga tersangka haruslah diklaim sudah teruji dengan cara  legal serta memastikan melaksanakan perbuatan kejahatan begitu juga didakwakan dalam pengganti Awal.
Kalau,  berikutnya  Majelis  Hakim  hendak  memikirkan  apakah  kepada individu serta atas aksi tersangka terdapat alibi penghapus pertanggungjawaban kejahatan, bagus alibi toleran ataupun pembenar, alhasil berdampak  bisa  ataupun  tidaknya  tersangka  mempertanggungjawabkan
perbuatannya.
Kalau,  alibi  toleran  yakni  bertabiat  Individual  serta  menempel  pada  diri tersangka,  spesialnya  hal  tindakan  hati  saat  sebelum  ataupun  pada  dikala hendak  melakukan  sesuatu  perbuatan  kejahatan.  Hal  alibi toleran ini sudah diatur dalam Pasal 44 ayat( 1), Pasal 48, Pasal 49 ayat(  2) serta Pasal 51 ayat( 2)  Buku  Hukum  Hukum  Kejahatan,  serta  sepanjang  cara  sidang  Majelis Hakim  tidak  menciptakan  keadaan-  keadaan  begitu  juga  determinasi  Pasal- Pasal  diatas,  alhasil  tersangka  dikategorikan  bisa  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Kalau,  mengenai  alibi  pembenar  yakni  bertabiat  Adil  serta menempel  pada  aksi  ataupun  keadaan  lain  di  luar  hati  kreator  ataupun pelakon,  begitu  juga  diatur dalam Pasal  49  ayat(  1),  Pasal  50,  serta  Pasal  51 ayat( 1) Buku Hukum Hukum Kejahatan, serta sepanjang cara sidang Majelis Hakim tidak menciptakan fakta- fakta yang meyakinkan terdapatnya keadaan- keadaan  yang  dikehendaki  begitu  juga  dalam determinasi  Pasal-  Pasal  itu di atas, alhasil dengan cara yuridis tidak terdapat alibi kehabisan watak melawan hukum atas aksi tersangka. Menimbang, kalau oleh sebab tersangka sanggup bertanggung jawab, hingga wajib diklaim bersalah serta dijatuhi kejahatan.
Kalau,  Majelis  Hakim  beranggapan  buat  besarnya  kejahatan  yang dijatuhkan  hendak  didetetapkan  dalam  amar  tetapan  dengan  memikirkan pandangan  kesamarataan,  kejelasan  hukum serta  kemanfaatan  dimana  bagi Majelis Hakim lumayan mencukupi serta seimbang dan kemanusiaan dengan aksi  yang  dikerjakannya.  Disebabkan  tujuan  pemidanaan  yakni  bukan sekedar  buat  membalas  marah  atas  aksi  kejahatan  yang  sudah  dicoba  oleh tersangka,  hendak  namun pula bertabiat edukatif ialah instrumen penataran untuk  tersangka,  supaya  bisa  membenarkan  tindakan serta perbuatannya di era  yang  hendak  tiba.  Tidak  hanya  itu,  tujuan  pemidanaan  pula  yakni  alat penataran hukum untuk warga besar ataupun yakni instrumen ancaman yang efisien  supaya  majelis  warga  diharapkan  tidak  melaksanakan  aksi  kejahatan bagus itu bertabiat kesalahan ataupun pelanggaran. Kalau, dalam masalah ini kepada tersangka sudah dikenakan penahanan serta penangkapan yang legal, hingga era penahanan serta penangkapan itu wajib dikurangkan segenap dari kejahatan  yang  dijatuhkan.  Kalau,  oleh  sebab  tersangka  ditahan  serta penangkapan  kepada  tersangka  dilandasi  alibi  yang  lumayan,  hingga  butuh diresmikan  supaya  tersangka  senantiasa  terletak  dalam  narapidana.  Kalau buat  menjatuhkan  kejahatan  kepada  tersangka  hingga  butuh  dipikirkan terlebih dulu kondisi yang membebankan serta yang memudahkan tersangka. Kondisi yang membebankan: Aksi tersangka mudarat orang lain Kondisi yang memudahkan:
1. Terdakwa berlagak santun dalam sidang.
2. Tersangka menangisi perbuatannya.
3. Tersangka belum sempat dihukum.
Kalau  oleh  sebab  tersangka  dijatuhi  kejahatan  hingga  haruslah  dibebani pula  buat  melunasi  bayaran  masalah.  Mencermati,  Pasal  374  KUHP(“ Barangsiapa dengan terencana mempunyai dengan melawan hak suatu benda yang serupa sekali ataupun serupanya tercantum milik orang lain serta benda itu  terdapat  dalam  tangannya  bukan  sebab  kesalahan,  dihukum  sebab
kecurangan,  dengan  ganjaran  bui  paling  lama  4  tahun.”) jo Pasal 55 Ayat( 1) ke- 1 KUHP yang bersuara: mereka yang melaksanakan, yang memerintahkan melaksanakan,  serta  yang  ikut  dan  melaksanakan  aksi”  serta  Hukum  No  8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan dan peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan.
Bersumber pada penjelasan di atas, pengarang menganalisa Pertanggungjawaban  pelakon  perbuatan  kejahatan  perbuatan  kejahatan kecurangan  dalam  kedudukan  dengan  cara  bersama-  sama  disebabkan memandang terdapatnya peluang dimana lemahnya penguatan hukum kepada tersangka  ialah  tersangka  sudah  diamankan  oleh  majelis  kepolisian  Zona Sukarame  kota  Bos  Lampung  setelah  itu  ditahan  sepanjang  cara  investigasi serta  sidang  berjalan  setelah  itu  dijatuhi  ganjaran  bui  sepanjang  2  tahun begitu juga dituturkan dalam tetapan no 387/Pid. B/202/PN. Tjk

## SIM PULAN DAN SARAN
A. Simpulan a) Penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara  bersama-sama  terbagi  menjadi  dua  faktor,  yaitu  faktor  internal dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  meliputi  dorongan  ekonomi, keinginan, kesempatan, dan lemahnya iman. Sedangkan faktor eksternal berkaitan  dengan  lingkungan  dan  pergaulan  pelaku.  Faktor-faktor tersebut  mempengaruhi  korban  untuk  melakukan  tindak  pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Tjk.
b) Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  terdakwa  melibatkan  penahanan oleh anggota kepolisian Sektor Sukarame, kota Bandar Lampung, selama proses penyidikan dan persidangan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan pasal 374 jo Pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 374/Pid.B/2023/PN.Tjk.

## B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  pihak  terkait. Adapun saran yang diberikan ditujukan kepada:
a) Pihak  kepolisian:  Disarankan  agar  melakukan  penyuluhan  kepada karyawan  swasta  dan  masyarakat  terkait  peningkatan  keamanan  dalam menjalankan  pekerjaan,  seperti  supir pengantaran  barang.  Penyuluhan ini  dapat  berupa  pengarahan  tentang  penggunaan  surat  izin  atau  surat jalan  dari  perusahaan  terkait.  Dengan  demikian,  jika  terjadi  dugaan penggelapan barang, pihak kepolisian akan terbantu  dalam mengidentifikasi pelaku. Dengan adanya pengarahan dan kerja sama  dari PT.  Gajahmada  Internusa  serta  perusahaan  swasta  lainnya,  diharapkan penanganan kasus penggelapan akan menjadi lebih efisien dan efektif.
b) Pihak  perusahaan  swasta:  Disarankan  untuk  meningkatkan  standar keamanan  dalam pelayanan  kepada karyawan melalui prosedur standar, seperti  penyimpanan  uang  jaminan  dan  barang-barang  lain  sebagai
jaminan.  Selain  itu,  penting  untuk  memeriksa  identitas  dan  profil karyawan  dengan  seksama  untuk  memastikan  mereka  bukan  pelaku kejahatan.  Perusahaan  swasta  juga  diharapkan  bekerja  sama  dengan pihak  kepolisian  jika  terjadi  tindak  pidana,  agar  proses  pengungkapan dan penanganan kasus dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT , Raja Grafindo, Jakarta. Andi  Hamzah,  2008  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Edisi  Revisi,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Andreas.  C.  A.  Loho.  2019.  Alasan  Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik  Penggelan  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Volume 8 No.12.
Aulia Shafira Erna Dewi, Zainudin Hasan. 2021 Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku  Tindak  Pidana  Perjudian  di  Desa  Merak  Batin  Kecamatan  Natar Kabupaten Lampung Selatan, Jurnal  Dinamika  Hukum  dan Masyarakat,Vol 3,No2.
Aziz Syamsuddi. 2013. Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
Dinda  Salsabila.  Angga  Alfian,  Lukmanul  Hakim.  2022  Pertanggungjawaban pidana  terhadap  pemalsuan  surat  rapid  test  antigan.  Jurnal Kewarganegaraan Bandar Lampung Vol 6 No2.
Hanafi  Mahrus. 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan Pertama Rajawali Pers, Jakarta.
I  Ketut  Seregig.  2018,  Motives  Of  Criminal  Acts  Of  Corruption  In  Indonesia, Jurnal Sebelas Maret, Vol. 7 No.2.
Ismu  Gunadi  Joenadi  Efendi.  2014,  Cepat  Dan  Mudah  Memahami  Hukum Pidana, Kencana ,Pranadamedia Group, Rawamangun.
Isnandar,  Aries.  2019.  “IMPLIKASI  HUKUM  PILKADA  (Mensikapi  Kasus Suap/Politik  Uang).”  In  SEMINAR  NASIONAL  DAN  CALL  FOR  PAPER FAKULTAS HUKUM, , 55–66.
Mahendri  Massie  Tindak  Pidana  Penggelapan  dalam  menggunakan  jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP ,jurnal lex crime.Vol,Vl/No..7/sep/2017. Marwan  Efendi.  2014,Teori  Dan  Persepktif  Kebijakan,  Perbandingan  dan Hormonisasi  Hukum  Pidana,  Referensi  Gaung,  Persada  Press  Group, Jakarta.
Moeljalento. 2008. Asas-asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Cipta, Jakarta. Nurul  Irfan  Muhammad  2009.  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Da lam Perspektif  Fiqih jinayah , Majelis Libang dan Diklat Departemen Agama  RI, Jakarta.
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.2016.  Politik Hukum, Majelis Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.
Pompe  Dalam P.A.F Lamintang, 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung,PT .Citra Aditya Bakti.
Putusan  Nomor387/Pid.B/2023/PN.Tjk    halaman  2-4  Penggalapan  dalam jabatan secara bersama  Diakses juni 2023.
R.Soesilo. 1986.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor. Rakhmat, Jalaluddin. 2021. Islam Alternatif. Mizan Publishing.
Riska  Yanti.  2013,  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi V Vol.1.
S.R  Sianturi.  2006.  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Penerapannya , Cet Lv,  Alumni Ahaean-Pateheam, Jakarta.
Saskia  Eryarifa.2022.  Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak  Pidana Lingkungan Hidup. Universitas Pasundan. Vol. 1 No.02.
Tongat. 2015.Hukum Pidana Materil, UMM.Press, Malang. Zainab  Ompu  Jainah,  dkk.  2021.  Analisis  Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Kekerasan,  Bureaucryacy  :  Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3.