Jurnal  Syntax  Imperatif:  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 1, No. 3, Juli 2020
Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Sertifikasi  Guru  Terhadap  Kompetensi Pedagogik,  Serta Dampaknya Terhadap Kompetensi  Profesional  Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bungusari Kota Tasikmalaya

## Shopi Guspiati
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) YPPT Priatim Tasikmalaya, Indonesia E-mail: guspiatishopi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh serta mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan program sertifikasi guru terhadap kompetensi pedagogik serta berdampak terhadap kompetensi profesinal guru MI di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Kompetensi pedagogik erat kaitannya dengan keprofesionalan guru, karena guru merupan asset terbesar dalam dunia  pendidikan  dan  ujung  tombak  dalam  membangun  dan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  melalui  pendidikan  formal,  namun  kualitas  pendidikan  saat  ini  belum  memperlihatkan kualitas  yang  diharapkan.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  kompetensi  guru  dalam  melaksanakan tugasnnya.Menjawab  pertanyaan  tersebut  perlu  adanya  peningkatan  kompetensi  guru  baik kompetensi  pedagogik  maupun  professional,  yang  tentunya  diikuti  oleh  kesejahteraan  guru. Program  sertifikasi  guru  merupakan  kebijakan  pemerintah  atas  dasar  UU  no.  14  tahun  2005 tentangkebijakan  Guru  dan  Dosen,  dan  Permendiknas  nomor  tentang  Sertifikasi  Guru  dalam Jabatan  melalui  penilaian  portofolio.  Dengan  kebijakan  ini  diharapkan  para  guru  dapat meningkatkan  kompetensi,  guna  menghasilnya  lulusan  yang  berkualitas.  Penelitian  ini,  selain deskriptif  untuk  menggambarkan  data  apa  adanya  berdasarkan  data  yang  diperoleh  melalui sampel,  penelitian  ini  pun  bersifat  menerangkan  (explanatory),  yang  bertujuanuntuk  menguji tentang adanya hubungan sebab dan akibat antara berbagai variable yang diteliti. Adapun analisis data  dalam  penelitian  yang menggunakan  data  primer  dan  sekunder  yaitu  dengan  mengumpulkan data  berupa  angket  atau  kuesioner,  wawancara,  survey  dan  dokumentasi.Hasil  penelitian menunjukkan bahwa guru MI yang berada pada lingkungan Kecamatan Bungursari terkait gagasan kebijakan sertifikasi melalui sub aspek yang berpengaruh besar terhadap kompetensi Pedagogik.
Kata Kunci:  Pengaruh Implementasi kebijakan; Sertifikasi Guru; Kompetensi  Pedagogik;   Kompetensi Profesional;

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  institusi  yang  paling  bertanggung  jawab  terhadap perkembangan  suatu  bangsa.  Didalam  institusi  pendidikan,  guru  diharapkan  mampu melahirkan  sumber  daya  yang  berkualitas  secara  akademik  dan  sekaligus  mumpuni secara  moral  sekaligus.  Sebab,  diakui  atau  tidak  sumber  daya  siswa  didik  sangat menentukan dalam meningkatkan suatu kinerja pendidikan di Indonesia.
Pendidikan juga memiliki peran penting terhadap suatu hal dalam meningkatkan kualitas.  Peningkatan  kualitas  pendidikan  merupakan  suatu  proses  yang  terintrigrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber itu sendiri. Hal itu, sejalan dengan Undang- Undang  RItahun  2003,  pasal  3  ayat  6,  yang  pendidikan  diselenggarakan  sebagai  suatu proses  untuk  membudayakan  serta  memperdayakan  peserta  didik  yang  berlangsung
sepanjang  hayat.  Menyadari  pentingnya  suatu  proses  untuk  meningkatkan  kualitas, maka  pemerintah  bersama  kalangan  swasta  dan  orang  tua  secara  serentak  berupaya untuk  melalukan  berbagai  usaha  dalam  membangun  pendidikan  yang  lebih  baik  dan berkualitas,  diantaranya  melalui  sesi  perkembangan  dan  perbaikan  kurikulum,  dan sistem untuk mengevaluasi sarana pendidikan serta peningkatan kualitas pengembangan materi ajar.
Jika  memiliki  pendidik  yang  berkualitas  serta  menjamin  untuk  mampu  bersaing dengan  baik,  maka  diperlukan  adanya  peningkatan  mutu  pendidikan  bukti  keseriusan pemerintah  dalam  pentingnya  meningkatkan  kualitas  pendidikan  yaitu  dengan mengeluarkan  undang-undang  tentang  Guru  dan  dosen.  Undang-undang  ini  memiliki isyarat bahwa guru adalah pendidik profesional dengan menjalankan tugas memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan pengajaran bahkan bimbingan kepada seluruh siswa didik.
Guru  merupakan  aset  dalam  organisasikarena  memiliki  peranan  sebagai  tenaga pendidik  yang  dapatmenghasilkan  lulusanterbaik.  Salah  satu  sorotan  pendidik  yang dikaitkan  dengan  profesionalisme  guru  dan  upaya  pemerintah  dengan  mengeluarkan kebijakan  tentang  “Sistem  Pendidikan  Nasional”  dalampelaksanaan  Undang-Undang Dasar  (UUD)  1945  pasal  31  ayat  3  yakni  “Pemerintah  mengusahakan  dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan”.
Sebagai  tenaga  profesional,  sedikitnya  mempunyai  beberapa  kemahiran  dalam merancang suatu program ajaran seperti melaksanakan beberapa bahanajar yang akan di sampaikan pada siswa dan tentunya mengetahui apa yang siswa kurang tahu dari sebuah pertanyaan.Sebagai  guru  tidak  hanya  dituntut  untuk  menguasai  berbagai  bidang keilmuan dan  bahan ajar saja, melainkan  metode  yang perlu untuk  memotivasi  peserta didik, dan memiliki wawasan luas terhadap dunia pendidikan, tetapi memiliki beberapa pemahaman  dan  pengalaman  untuk  mengetahui  hakikat  dari  manusia,  karena nyatanyadalam  melandasi  pola  pikir  dan  budaya  kerja  guru,  serta  meloyalitaskan terhadap profesi pendidikan
Guru profesional bukan hanya untuk mendidik, mengajar, dan melatih, melainkan perlu  adanya  program  untukmembimbing,sertamengevaluasi  para  siswa,  tetapi  juga berkaitan  dengan  kepribadian  yang  dapat  memicu  keberhasilan  peserta  didik. Kepribadian  guru  dapat  mempengaruhi  suasana  kelas/sekolah,  yaitu  kepribadian  guru yang  dapat  memberikan  kebebasan  dalam  mengeluarkan  buah  pikirannya  maupun mengembangkan  kreatifitasnya.  Namun  berbeda  dengan  kebebasan  dengan  apa  yang mereka  peroleh  dari  atasannya  seperti  “Kepala  Sekolah,  Pengawas,  Kakanwil,  sampai Mendikbud”.  Keseluruhannyadapat  dipengaruhi  dan  dibatasidengan  diarahkan  pada tujuan  pendidikan  nasional.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  untuk  melaksanakan tujuannya  adalah  dengan  memperbaiki  apa  yang  dilakukan  melalui  manajemen pendidikan  dengan  cara  meningkatkan  kinerja  guru,  karena  tantangan  di  dunia pendidikan  saat  ini  adalah  untuk  menghasilkan  sumber  yang  berkualitas  dan  dapat bersaing di era global.
Seiring  dengan  pembaharuan  pendidikan  di  Indonesiadenganmemperbaikitujuan utama  pemerintah  dengan  maksud  agar  tujuan  pendidikan  Nasional  yaitudengan menghasilkan guru yang berkompetensi dalam bidangnya. Salah satu upaya pemerintah dalammemperbaiki  kesejahteraan  guru  adalah  dengan  pemberian  sertifikasi  bagi guru.Yang bertujuan untuk menghasilkan tenagadidik yang berkompeten dalamsuatubidang dan dapatmeningkatkan kesejahteraan guru.
Peraturan-peraturan  tersebut,  di  sisi  lain  merupakan  angin  segar  bagi  para  guru yang sudah memenuhi persyaratan sertifikasi, karena berarti peningkatan kesejahteraan para  guru,  akan  tetapi  sudah  terlalu  banyak  yang  menanti  tanggung  jawab  para  guru dalam  dengan  tugas  kesehariannya,  yaitu  peningkatan  kualitas  pendidikan  dan pembelajaran dalam rangka peningkatan sumber pendidikan.
Program  sertifikasi  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kompetensi guru sebagai tenaga pendidik yang profesional. Melalui sertifikasi ini guru dituntut  untuk  bersungguh-sungguh  menjalankan  tugas  sebagai  guru  dan  mengerahkan segala  pemikirannya  kepada  siswa  yang  di  didiknya.  Program  sertifikasi  diberlakukan kepada guru yang memiliki masa kerja minimal 5 tahun dengan usia maksimal 50 tahun (Pendidikan, 2013).
Sertifikasi  merupakan  bentuk  penghargaan  atas  pencapaiansebuah  kinerja  yang berkompeten.  Dengan  sertifikasi  yang  menuntut  para  guru  untuk  dapat  melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga didik yang professional. Jika para guru kurang memenuhi kewajibannya,  maka  secara  otomatis  pemerintah  akan  memberhentikan  tunjangan sertifikasinya.  Oleh  karena  itu  sebagai  bagian  dalam  meningkatkan  kompetensinya, maka  guru  maka  diharapkan  mempunyai  pembelajaran  pada  pendidikan  di  Indonesia yang menjadi bahan.
Guru yang terdaftardalam kualifikasi pendidikan minimum sudah menginjakan S1 atau  diploma  empat  menguasai  empat  kompetensi  yang  harus  dimiliki  pada  masing- masing  guru,  antara  lain  kemampuan  pedagogik,  profesional,  soial,  dan  kepribadian), memiliki  sertifikat  pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif  dengan  pengkuran  skla  likert.  Metode yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  survey,  yaitu  metode  yang digunakan  untuk  mendapatkan  data  dari  sekolah  dengan  dibantu  kuesoner  yang diberikan  kepada  responden  untuk  mendapatkan  data  yang  akan  dianalisis  (Sugiyono, 2017)
Penelitian  ini  bersifat  menerangkan  ( explanatory), bertujuan  mengujihipotesis- hipotesis  tentang  adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  berbagai  variable  yang  diteliti. Adapun  variable  independent  dalam  penelitian  ini  adalah  implementasi  kebijakan sertifikasi  guru,  sedangakan  variable  dependentnya  adalah  kompetensi  pedagogic  dan professional.
Hasil dan Pembahasan
A. Hasil

## 1. Konsep Implementasi Kebijakan
Memperhatikan  beberapa  konsep  yang  telah  dijelaskan,  maka  yang  berada  di dalamkajianmerupakan  suatu  prosesuntuk  mengubahsuatu  gagasan  menjadi  tindakan, dan  kemungkinan  dengancara  menjalankan  perubahan  tersebut.  Untuk  menganalisi bagaimana implementasi berproses kepada suatu kebijakan, banyak yang ditemukannya dalam  beberapa  literatur,  (parson  1997)  membagi  bagian  dengan  memilih  secara  garis besar  untuk  menunjuk  beberapa  model  implementasi  kebijakan,  yaitu  dengan  model analisis kegagalan, model rasional (top down), model pendekatan bottom-up, teori-teori hasil sintesis.
Implementasi  kebijakan  publik  merupakan  beberapa  proses  kegiatan  didalam sebuah  program  administratif  yang  dilakukan  setelah  ditetapkan/disetujui  suatu kebijakan.  Hubungan  implementasi  kebijakan  dengan  tujuan  menyatakan  bahwa menyatakan  kebijakan  sebagai  suatu  tindak  anyang  dilakukan  oleh  individu  atau kelompok  pemerintah  maupun  swasta  yang  disarankan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

## 2. Sertifikasi Guru
Sertifikasi Guru dalam Jabatan adalah proses pemerolehan sertifikat pendidik oleh seorang yang telah bertugas  pada satuan pendidikan yang dalam merupakan  suatu hal dalam  binaan  Departemen  Agama.  Sertifikat  pendidik  berarti  bukti  formal sebagaiacuan yang diberikan sebagai tenaga profesional.
Berdasarkan  Petunjuk  dan  Pelaksanaan  Sertifikasi  terhadap  Guru  dalam  Jabatan Tahun 2011 dinyatakan bahwa sertifikasi yang menjabat sebagai guru adalah salah satu upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  guru  pada  satuan  pendidikan  formal. Selanjutnya  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Indonesia  tentang  Sertifikasi  Guru Dalam  Jabatan  pada  pasal  1  dinyatakan  bahwa  sertifikasi  Guru  dalam  Jabatan selanjutnyaadalahdengan  proses  pemberian  sertifikat  pendidik  kepada  guru  yang bertugas  sebagai  guru  kelas,  guru  mata  pelajaran,  guru  bimbingan  dan  konseling,  dan guru yang diangkat jabatannyamenjadi pengawas.
Terpenuhinya  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan,  maka  pada  pasal  16  ayat  1 menyatakan  bahwa  pemerintah  akan  memberikan  profesi  kepada  guru  yang  telah memiliki  sertifikat  pendidik  dan diankat langsung oleh penyelenggara pendidikan dan satuan  pendidikan  yang  diselenggerakan  oleh  masyarakat.  Ayat  2  berbunyi sebagaimana  yang  dimaksudkan  pada  ayat  1  untuk  memberikan  sebuah  tunjangan profesi yang diberikan setara dengan gaji pokok.
Uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas  adalah  tampak  dengan  jelas  bahwa sertifikasi  sebagai  suatu  proses  untuk  memperoleh  sertifikat  pendidik  bagi  guru  dan dosen,  memerlukan  berbagai  persyaratan,  yakni  persyaratan  akademik  (kualifikasi),
berupa  jenjang  pendidikan  tertentu,  serta  memiliki  tanggung  jawab  dan  kemampuan untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  kompetensi  yang  meliputi keprofesionalan, pedagogik, dan kompetensi sosial, yang merupakan persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai pengakuan formal bagi seorang guru.
Dalam  Undang-Undang  RI.  Nomor  20  tahun  2003,  tentang  SISDIKNAS,  tujuan pendidikan  nasional  dapat  dilihat  dari  usaha  terencana  untuk  mewujudkan  suasana pembelajaran  agar  peserta  didik  mengembangkan  potensi  dirinya  dalam  melakukan spiritual keagamaan,serta keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
Tujuan  pendidikan  nasional  seperti  tercermin  dalam  pengertian  pendidikan nasional,  nampak  bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab  guru  cukup  besar.  Hal  ini terkandung  dalam  dua  makna  yakni  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  belajar. Suasana  pembelajaran  dapatmenciptalan  suatu  kondisi  dan  situasi  dalam  mencakup banyak  hal,  seperti  pengaturan  lingkungan  belajar,  manajemenkelas,  pengaturan  dan membutuhkan segala pengetahuan dalam proses pengajaran.
Mulyasa  menulis  bahwa  kompetensi  guru  merupakan  perpaduan  antara kemampuan,  keilmuan,  sosial,  dan  spritual  secara kaffah (keseluruhan)  membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, memahami situasi peserta  didik,  pembelajaran  yang  mampumendidik  perkembangan  kepribadian  dan keprofesionalan.

## B. Pembahasan

## 1. Pengaruh Implementasi Kebijakan Seritifikasi Guru MI Ditinjau Dari Aspek Kompetensi Pedagogik
Pengaruh  Implementasi  kebijakan  sertifikasi  ditinjau  daribeberapakompetensi pedagogik  guru  Madrasah  Ibtidaiyah  di  Kecamatan  Bungursari  yang  didasarkan  pada hasil  wawancara,  observasi,  kuesoner  atau  angket  dan  studi  dokumentasi  yang menunjukan  bahwa  adanya  program  kebijakan  sertifikasi  guru  yang  memiliki pengaruhsangat  baik.  Melalui  sub  aspek  mulai  dalam  mempersiapkan  silabus,  RPP, strategi  termasuk  pengkondisian  peserta  didik  sampai  pada  proses  KBM  selesei  untuk meunjukkan  bahwa  guru  MI  yang  berada  pada  lingkungan  Kecamatan  Bungursari berpengaruh baik.

## 2. Pengaruh Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru MI Ditinjau Dari Aspek Kompetensi Profesional
Pengaruh  implemenasi  kebijakan  sertifikasi  guru  ditinjau  dari  aspek  kompetensi profesional, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa guru yang disertifikasi  mengalami  perubahan  positif  terhadap  kompetensi  guru  dengan  kata  lain adanya  kebijakan  sertifikasi  guru  dalampengaruh  baik  meskipun  sedikit  dikarenakan dalam  mengembangkan  diri  dalam  proses  pembelajaran  belum  sepenuhnya  dapat memanfaatkan  TIK  hal  ini  disebabkan  sarana  prasarana  di  beberapa  madrasah  kurang mendukung bahkan tidak memiliki fasilitas tersebut (Haryanto, n.d.).

## Kesimpulan
Guru  Madrasah  Ibtidaiyah  di  Kecamatan  Bungursari  yang  sudah  tersertifikasi mengalami peningkatan dalam mengembangkan kualitasnya sebagai guru, dalam hal ini membuktikan  bahwa  adanya  sertifikasi  guru  berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan kompetensi pedagogik meskipun pengaruh tersebut rendah.
Di  tinjau  dari  aspek  kompetensi  professional,  guru  MI  di  kecamatan  Bungursari mengalami  perubahan  dalam  proses  kegiatan  KBM.  Dengan  ini  menunjukkan  bahwa adanya pengaruh baik namun rendah, karena kurangnya guru memanfaatkan TIK dalam mengembangkan  dirinya  yang  disebabkan  beberapa  faktor  kemungkinan  tidak  adanya fasilitas di madrasahnya, atau ketidakfahaman guru tersebut pada TIK.

## BIBLIOGRAFI
Haryanto, A. T. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI
KABUPATEN BOYOLALI .
MuIyasa, E. (2007). Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Remaja Rosdakarya .
Bandung.
Pendidikan, K. (2013). Kebudayaan [Kemdikbud].(2013). Revitalisasi Kearifan Lokal
Sebagai Upaya Penguatan Indentitas Keindonesiaan. Diunduh Pada , 19 .
Saniyah, S. (2008). Motivasi guru dalam mengikuti program sertifikasi guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Bangkalan . Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim.
Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, R&D (Cetakan Ke). Bandung: CV Alfabeta .