PENERAPAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT TINDAK PIDANA (JARIMAH)

## KHALWAT
Muhammad Yunus Bidin, SH., MH.
Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dosen ilmu hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.

## Abstract
Law Number 44 of 1999 concerning the Privileges of Aceh is a juridical basis for the implementation of the Islamic Sharia in a comprehensive, besides organizing customary life, organizing education and the role of ulama in the determination of regional policies. In connection with this the Aceh Government has issued several derivative  legal  products  in  the  form  of  qanun  as  implementing  technical regulations,  namely:  First,  Aceh  qanun  Number  11  of  2003  concerning  the Implementation of Islamic Sharia in the Field of Aqeedah,  Worship, and Islamic Sharia; Second, Aceh qanun Number 12 of 2003 concerning Khamar; Third, Aceh qanun Number 13 of 2003 concerning Maysir or Gambling; Fourth, Aceh Qanun Number 14 of 2014 concerning Seclusion as amended in Aceh Qanun Number 6 of  2014  concerning criminal Law.  This  is  an  unusual  breakthrough  in  the conception  of  positive  law,  which  then  has  implications  for  its application  to achieve expectations in the future, as a prosperous and Islamic society.
Keywords: Aceh, Qanun, Law.

## A. Pendahuluan
Entitas Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia  yang diberi otoritas oleh pemerintah pusat dengan status otonomi khusus(lex spesialis) secara yuridis diatur  dalam    Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan amanah serta tindak lanjut dari penyelesaian konflik Aceh secara menyeluruh pasca ditandatanganinya perjanjian damai antara Indonesia dan Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  di  HelsinkyFinlandia  pada  15  Agustus  2005. Sebelumnya  Aceh  disebut sebagai Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam secara regulatif  melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.
Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, negara tetap mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  serta prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, hal  ini  diatur dalam  undang-undang. Artinya,negara  memberikan  ruang  kepada  daerah  untuk melakukan  serta melanjutkan  apa  yang  telah  menjadi  ciri  khas maupun nilai budaya disebuah  daerah untuk  diintegrasikan  secara  nasional, sepanjang  hal tersebut tidak  bertujuan  untuk  memecah  diri  dari  Negara,  melainkan dapat mempersatukan  komponen  bangsa  dan  kepentingan  hajat  hidup  orang  banyak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejarah telah mencatat bagaimana perkembangan Islam di Aceh pada masa Kesultanan  Iskandar  Muda, peradaban Islam  sangat jaya pada  waktu  itu bahkan sampai  ke semenanjung  Malaya,  kerajaan-kerajaan  lain  pun  tunduk dan  patuh pada ketentuan hukum Islam kala itu, sehingga terdapat satu istilah populer yang menjadi  petuah bagi masyarakat  Aceh  sampai  dengan  saat  ini “ Adat  bak Poteumeureuhom, Hukom bakSyiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana.” 1 Maksud  dari hadits  majah  Aceh    tersebut hukum  adat  ditegakkan  dan dikendalikan oleh pemerintah,sedangkan hukum  syariat  di tangan  para  ulama .
1 Tim  Riset  JKMA  Aceh.  2008. MukimdariMasakeMasa. JaringanMasyarakatAdat  (JKMA). Halaman 76.
Kesadaran-kesadaran masa  lalu  inilah  yang  membuat  masyarakat  Aceh  berpikir kritis bagaimana caranya mencapai kejayaan-kejayaan itu kembali. 2
Masyarakat  Aceh  menjadikan agama Islam sebagai  tuntunan    hidupserta bagian  terpenting  dalam kehidupannyabaik untuk hidup dunia maupun diakhiratkelak. Sejak zaman Sultan Iskandar Muda sampai dengan saat ini masih sering diucapkan dalam  memaknai pemberlakukan syariat  Islam secara kaffah di Aceh seperti: “Syari’at  ngon  adat  lagee  zat  ngon  sifeut” 3 artinya  antara  syariat dan  adat  bagaikan  hubungan  antara  zat  dengan  sifat  yang  tak  mungkin  bisa dipisahkan  dalam  kehidupan  masyarakat. Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh secara  resmidilaksanakan  pada 15  Maret  2002  tepatnya 1  Muharram  1423H, dengan tujuan dasar untuk menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar dalam aspek kehidupan  masyarakat  sebagaimana  yang  telah  diamanahkan  dalam  peraturan perundang-undangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal  125  Ayat 1  menyebutkan bahwa,  syariat  Islam  dilaksanakan  di  Aceh meliputi beberapa aspek yaitu  : dibidang aqidah,  syariah, dan  akhlak.  Kemudian pada Ayat 2 dijelaskan selanjutnya, syariat Islam sebagaimana disebut pada Ayat 1  meliputi bidang ibadah, ahwal  alsyakhshiyah (hukum  keluarga), muamalah (hukum  perdata), jinayah (hukum  pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
Syariat  Islam 5 sebagai kebutuhan  dasar  masyarakat  Aceh akan membawa keselamatan  diri,  keluarga,  dan  masyarakat  banyak. Subtansi syariat  Islamyang berisi  berbagai  perintah,  larangan, dan  petunjuk-petunjuk  Allah  SWT,  yang tujuannya hanyalah  untuk  kemaslahatan  hidup  manusia  di  dunia  dan  diakhirat. Memeluk dan mengamalkan Islam secara kaffah  adalah perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh setiap mukmin, siapapun ia, dimanapun ia berada,bahkan
2 Pedoman.  2013. Penyelesaian/Sengketa/Perselisihan  untuk Mewujudkan Perdamaian  dalam Masyarakat Aceh. Majelis Adat Aceh.Halaman 24.
3 Abdurrahman  Kaoy.  2013. FunngsidanPeranMajelisAdat  Aceh.  Banda  Aceh:  MajelisAdatAceh Provinsi Aceh. Halaman. 7
4 M.  Nur  El  Ibrahimy.  2001. PerananTgk.  DaudBeureuehdalamPergolakan  Aceh.  Jakarta:  Media DakwahHalaman 332.
5 Mahmud  Syatut. 1996.Mendefenisikan  Syariat  Islam  sebagai  peraturan  yang  diturunkan  Allah kepada  manusia  agar  dipedomani  dalam  berhubungan  dengan  Tuhannya,  dengan  sesamanya,  dengan lingkungan dan kehidupan. Lihat Mahmud Syaltut, al-Islam wa syariah, Mesir:Daar al-Qalam. Halaman2.
apapun  profesinya,  di  masa  kapanpun  ia  hidup,  baik  dalam  skala  besar  ataupun kecil,  baik  menyangkut  hukum  privat  maupun  hukum  publik,  maka  umat  Islam wajib untuk melaksanakannya. 6
Keuniversalan  tersebut,masuk  semuanya  dalam  perintah Allah  yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat:208, yaitu sebagai berikut:
Artinya: ” Wahai  orang-orang  yang  beriman!Masuklahke  dalam
Islam secara keseluruhan. ” 7
Pandangan Islam setiapaspek kehidupan telah ditetapkan serta diterangkan dalam Al-Quran  maupun Hadits Rasulullah SAW,dalam konteks tertentu kehidupan kaum  pria memang terpisah  dari  kaum  wanita, seperti  dirumah  dan tempat tinggal yang sejenis lainnya, ataupun dalam kehidupan umum seperti pada ruang-ruang publik. Ketentuan tersebut merupakan ketetapan yang diambil secara pasti  dalam  sejumlah  hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan hubungan pria  dan wanita ,  maka  secara  hukum  syar’i pria  dan  wanita  sangat  dibatasi dalam  Islam kecuali mahramnya, hal itu dalam rangka untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan serta dapat menjerumuskan pada dosa. 8
Perbuatankhalwat sangat dibenci oleh Allah, hal  tersebut  dapat  dilihat dalam Al-Quran Surah Al-Isra ’ ayat: 32, yang berbunyi sebagai berikut:
Artinya: “Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  (zina)  itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. ” 9
Tindak  pidana  (jarimah) khalwat termasuk perbuatan  tercela (Al- qabih)dalam hukum syari’ .Suatu  perbuatan  yang  tidak  dianggap  sebagai kejahatan kecuali jika diterapkan oleh hukum syara’ bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut tindak pidana (jarimah) tanpa memandang tingkat  tercelanya.    Dalam  konteks  ini tidak memandang  besar  atau  kecilnya kejahatan  (jarimah)  tersebut. Jikas yara’ telah  menetapkan  perbuatan  tercela
6 HizbutTahrir Indonesia. 2002. MenegakkahSyariat Islam. HizbutTahrirIndonesia.Halaman 20.
7 Op., Cit. Alquran Cordoba. Halaman 32.
8 Taqiyuddin  an-Nabhani.  2001.Sistem  Pergaulan  dalam  Islam. Depok: Pustaka  Thariqul  Izzah. Halaman 22.
9 Op., Cit. Alquran Cordoba. Halaman 285.
sebagai  dosa (dzunub) yang  harus  dikenakan  sanksi  termasuk  dalam  hal ini perilaku khalwat. 10
Pelarangan mengenai perilaku khalwatditegaskan dalam Hadits Rasulullah SAW. berikut ini:
ِﻦَﻋ َو ِﻦْﺑا ٍسﺎﱠﺒَﻋ َﻰ ِﺿ َر ُﮫﻠﻟا ،ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ﱠنَأ ْﻮُﺳ َر ُﮫﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﮫﻠﻟا ُل ِﮫْﯿَﻠَﻋ َلﺎَﻗ ،َﻢﱠﻠَﺳ َو : ﱠن ّﻮُﻠ ْﺧَﻻ ْﻢُﻛُﺪ َﺣَأ ٍةا َﺮ ْﻣِﺈِﺑ ﱠﻻِإ َﻊَﻣ ى ِ◌َذ
ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا هاور) . ٍم َﺮ ْﺤَﻣ
Artinya: Dari  ibnu  Abbas  RA,  Bahwasanya  Rasulullah  Saw. bersabda:  “Janganlah  sekali -kali  salah  seorang  di  antara kalian berkhalwat  (berduaan)  dengan  perempuan  lain,  kecuali  disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim) .
Tindak  pidana  (Jarimah)  khalwat  harus  dicegah  dan  ditanggulangi  secara serius  melalui  penegakan  hukum  dengan  instrumen  hukum  yang  ada, penanggulangan perilaku  khalwat  ini  sebagai  bagian  dari  kebijakan  untuk kesejahteraan  sosial (social  welfare  policy) dalam  rangka  memberikan perlindungan masyarakat (social defece policy).Dengan demikian penanggulangan Jarimah  khalwat  tetap  dilakukan  melalui  sarana  “penal  (hukum)”.  Dalam  hukum pidana (penal  policy)harus  memperhatikan  dan  mengarah  pada  akan  tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu  sendiri. 11
Berdasarkan  uraian  diatas,  permasalahan  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini adalah  : Pertama, bagaimana  pengaturan  hukum  Qanun  Aceh  6  Tahun  2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana jarimah khalwat di Meulaboh Aceh Barat  ?; kedua, bagaimana  penerapan  hukum? Qanun  Aceh  6  Tahun  2014  di Meulaboh  Kabupaten  Aceh  Barat; ketiga, bagaimana  kebijakan penangulangan hukum terhadap pelaku tindak pidana (jarimah) khalwat di Meulaboh untuk masa yang akan datang?.

## B. Delik Khalwat
Secara etimologis, khalwat berasal dari khulwah dari akar kata khala yang bearti  “sunyi”  atau  “sepi”.  Sedangkan  menurut  istilah  kha lwat  adalah  keadaan
10 Abdurrahman  al-Maliki.  2002. Sistem  Sanksi dalam  Islam.Bogor: Pustaka  Thariqul Izzah.Halaman 135.
11 AriefBardaNawawi.
2010.
MasalahPenegakanHukumdanKebijakanHukumPidanadalamPengangulanganKejahatan.    Jakarta:  Prenada Media group. Halaman 78.
seseorang  yang  menyendiri  dan  jauh  dari  pandangan  orang  lain.  Istilah  ini berkonotasi  ganda  yaitu  positif  dan  negatif.  Dalam  makna  yang  positif  khalwat menarik  diri  dari  keramaian  dan  menyepi  untuk  mendekatkan  diri.  Sedangkan dalam  arti negatif  khalwat  adalah  perbuatan  berdua-duan  ditempat  sunyi  atau terhindar  dari  pandangan  orang  lain  antara  seorang  pria  dan  wanita  yang  bukan muhrim  dan  tidak  terikat  perkawinan.  Makna  khalwat  yang  dimaksud  dalam pembahasan  ini  adalah  makna  yang  kedua.  Khalwat  dilarang  islam  karena perbuatan  ini  bisa  menjerumuskan  orang  kepada perbuatan zina,  yaitu hubungan intim diluar perkawinan yang sah. 12
Sistem  hukum  Islam,  khalwat  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang yang  berlainan  jenis  atau  lebih,  tanpa  ikatan nikah  atau  bukan  muhrim  pada tempat  tertentu  yang  sepi  yang  memungkinkan atau  berpotensi  akan terjadinya perbuatan maksiat dibidang seksual atau yang berpeluang terjadinya perzinaan. 13
Hukum  pidana  Islam  atau  Fiqih  Jinayah  pada  hakekatnya  merupakan peraturan  Allah  untuk  menata  kehidupan  manusia,  peraturan  tersebut  dapat terealisasi dalam  kehidupan  nyata  bila  ada  kesadaran  dari  umat  Islam  untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi larangannya yang  digariskan  dalam  Alquraan  dan  Hadist.  Pergeseran  nilai-nilai  budaya  yang termanifestasi  dalam  bentuk  kejahatan  yang  merupakan  satu  sisi  negetif  yang dihasilkan  dalam  kemajuan  zaman.  Kemajuan  teknologi  yang  ditandai  dengan semakin  mudahnya  arus  transpormasi  tidak  dapat  diterima  begitu  saja  semata- mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman. 14
Tindak pidana (jarimah) mempunyai kaedah bahwa, tindak dapat dianggap sebagai  suatu  tindak  pidana  (jarimah)  bagi  orang  yang  melakukan  perbuatan selama  tidak  ada  dalam    nash  dengan  jelas  yang  diatur  baik  dalam  Alquran maupun  Hadist  Rasulullah  SAW. 15 Tindak  pidana  kesusilaan yang  diatur  dalam
12 Al Yasa’  Abubakar. 2007. Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Dinas Syaria’at Islam NAD. Halaman 80.
13 Penjelasan  Qanun  Nomor  14  Tahun  2013  Tentang  Khalwat  sebagaimana  telah  diubah  dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
14 Rahmat M Hakim. 2000. Hukum Pidana Islam. Bandung : Pustaka Setia.
15 Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin. 1982. Delik Agama dalam Hukum Pidana di indonesia. Bandung : Angkasa. Halaman. 82.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dalam  konteks  hukum Islam dikenal dengan istilah “Jarimah” atau perbuatan tercela (Al-qabih).
Objek  perbuatan  melawan hukumnya tindak  pidana(jarimah) khalwat sama  dengan  tindak  pidana    kesusilaan sebagaimana yang diatur  dalam  Kitab Unang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari Pasal 281 sampai dengan 297. Namun memiliki  orentasi  hukum  yang  berbeda dalam  penerapan  hukumnya. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  sudah  ditegaskan  dalam  Al-Quran  Surah  Al- Isra’ ayat: 32, yang artinya sebagai berikut:
Artinya:  “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” 16
‘Uqubat 17 dan Ta’zir 18 terhadap tindak pidana (jarimah) khalwat sebagaimana  yang dijelaskan dalam. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:
1. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  khalwat,  diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling  banyak  100  (seratus)  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) bulan.
2. Setiap orang dengan yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas  atau  mempromosikan  Jarimah  khalwat,  diancam  dengan ‘Uqubat Ta’zir  cambuk  paling  banyak  paling  banyak  15  (lima  belas)  kali  dan/  atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni  dan/ atau penjara paling lama (lima belas) bulan.
Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2006 pada  Bab XVIII  Pasal  128 dijelaskan bahwa :
16 Op., Cit. Alquran Cordoba. Halaman 285.
17 Uqubat  merupakan  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak  kriminalitas  yang  bertujuan untuk  menghukum  pihak  yang  melakukan  tindak  kriminalitas,  atau  dengan  kata  lain  bertindak  sebagai kaffarat (tebusan)  dan  upaya  perbaikan  terhadap  pelaku  kriminal,  juga  berfungsi  sebagai  sarana  untuk mencegah masyarakat dari melakukan tindak kriminalitas, serta
18 Ta’zir  merupakan  jenis  ‘Uqubat  yang  telah  ditentukan  dalam  qanun  yang  bentuknya  bersifat pilihan  dan  besarannya  dalam  batas  tertinggi  dan/  atau  terendah.  Lihat,  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Hukum Jinayat. Halaman 3.
1. Peradilan  syariat  Islam  di  Aceh  adalah  bagian  dari  sistem  peradilan nasional  dalam  lingkungan  peradilan  agama  yang  dilakukan  oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas pengaruh dari pihak mana pun.
2. Mahkamah  Syar’iyah  merupakan  pengadilan  bagi  se tiap  orang  yang beragama Islam dan berada di Aceh.`
3. Mahkamah  Syar’iyah  berwenang  memeriksa,  mengadili,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  yang  meliputi  bidang ahwal  al-syakhshiyah (hukum  keluarga),muamalah (hukum  perdata),  dan jinayah (hukum pidana),  yang didasarkan atas syariat Islam.
Pemerintah  Pusat  telah  menerbitkan  Keputusan  Presiden  (KEPRES) Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Perubahan  Status  Pengadilan  Agama  menjadi Mahkamah Syar’iyah  dalam Wilayah Aceh. 19 Disamping itu ada keputusan Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  KMA/070/SK/X/204  tentang Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  dari  Pengadilan  Umum  Kepada  Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 20 Sebelumnya juga Pemerintah Aceh telah mengeluarkan QanunNomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam  yang  diberikan  otoritas  atau  kewenangan    kepada  Mahkamah  Syar’iyah untuk  memeriksa,    menyelesaikan,dan  memutuskan  perkara-perkara  pada  tingkat pertama, dalam bidang ahwal al- syakhshiyah, mu’amalah, danjinayah. 21
Penerapan syariat  Islam  di  Aceh  tidak  cukup  dengan  keberadaan Mahkamah  Syar’iyah  sebagai  lembaga  yang  memeriksa  dan  mengadili  serta memutuskan  perkara-perkara  yang  melanggar  syariat  Islam,  akan  tetapi  ada beberapa perangkat lembaga lain sebagai pendukung pelaksanaan Syariat Islam di
19 Op.cit.HimpunanPeraturanPerundang-
Undangan.2011.Dinas Syariat Islam ProvinsiAceh.Lihat.KeputusanPresidenRepublik Indonesia, Perubahan status Pengadilan Agama menjadiMahakamahsyar’iyah. 2003. Halaman 332.
20 Op.cit.HimpunanPeraturanPerundang- Undangan. 2011.DinasSyariat Islam Aceh.
LihatKeputusanKetuaMahkamahAgungRepublikIndonesia.TentangPelimpahanSebagianKewenangandariPen gadilanUmumKepadaMahkamahSyar’iyah. Di ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam. 2004.
21 Mahkamah  Syar ’ iyah  bertugas  mengurus  perkara mu ’ amalah (perdata), jinayat (Pidana)  yang sudah  ada qanunnya  dan  merupakan  pengganti  Pengadilan  Agama  yang  sudah  tidak  berlaku  di  Aceh. Lembaga  iniadalah pengadilan  yang  mengadili  pelaku  pelanggar  Syariat  di  Aceh. Baca,  Undang- UndangNomor 11 Tahun 2006 TentangPemerintahan Aceh. Halaman 11.
Aceh, seperti Dinas Syariat Islam, 22 Wilayatul Hisbah, 23 Pejabat yang berwenang, pihak Kepolisian 24 dan Majelis Permusyawaratan Ulama. 25
Adapun  unsur-unsur  umum  yang  secara  kumulatif  harus  ada  pada  setiap perbuatan pidana (Jarimah) adalah tiga unsur, yaitu : 26
1. Ada  Nash  atau  ketentuan  hukum  yang  melarang  perbuatan  tersebut  dan mengancam  hukuman  terhadapnya.  Unsur  ini  bisa  disebut  dengan  Unsur Formil (rukun syar’i) .
2. Dalam  hukum  Islam  unsur  ini  didasarkan  kepada  suatu  kaedah  yang berbunyi : “Laa hukma li af’aali al’uqalaai qabla wurudi annashshi (tidak ada  hukum  terhadap  perbuatan  orang-orang  yang  berakal  sehat  sebelum ada nash/ ketentuan hukum.” Dalam hukum pidana umum juga ada suatu asas yang semakna dengan kaedah tersebut yaitu: “ Nullum delict um nulla poena  sine  praevia  lege  poenali”  (  tidak  ada  hukuman  bagi  kejahatan/
pidana kalau belum ada ketentuan dalam undang-undang).
3. Adanya  tingkah  laku  yang  membentuk  Jarimah  (perbuatan  pidana),  baik berupa  perbuatan-perbuatan  nyata  ataupun  sikap  tidak  berbuat.  Unsur  ini disebut unsur Materiel (rukun maddi).
4. Pelaku/  pembuat  adalah  orang  mukallaf,  yaitu  orang-orang  yang  dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang diperbuatnya. Unsur ini disebut Unsur Moril (rukun adabi).
22 Lembaga ini yang mengatur jalannya pelaksanaan Syariat Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggungjawab pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002.Baca,  Himpunan “PeraturanPerundang -Undangan  yang  BerkaitandenganPelaksanaanSyariat  Islam  di Aceh”. EdisiKesembilan, Tahun 2011.Dinas Syariat Islam Aceh.
23 Wilayatul Hisbah merupakan lembaga  yang berwenang  memberitahu dan mengingatkan anggota masyarakat  tentang  aturan  yang  harus  diikuti,  cara  menggunakan  dan  menaati hukum  tersebut,  serta perbuatan yang harus dihindari.Baca, InstruksiGubernur Aceh Nomor 1Tahun 2004
TentangPembentukanOrganisasidan Tata KerjaWilayatulHisbah.
24 Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya  yang  ditunjuk  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.Baca  Qanun  Aceh Nomor 7 Tahun 2013 TentangHukumAcaraJinayat.Halaman 3.
25 Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai wadah bagi ulama untuk berinteraksi, berdiskusi dan  melahirkan  ide-ide  baru  di  bidang  syariat.  Lembaga  ini  bertugasmemberikan  masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan dari aspek syariat islam.Baca, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 TentangMajelisPermusyawaratanUlama.
26 Armia  Ibrahim.  2005.  Unsur-unsur  delik  dalam  perbuatan  Pidana  dal  Qanun  Nomor  13,14  dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004.  Makalah pembekalan Jaksa di Bidang Syariat Islam Provinsi NAD. Halaman. 4

## C. Penerapan hukum jarimah khalwat
Syariat  Islam  di  Aceh  secara  resmi  dilaksanakan  pada  tanggal  15  Maret Tahun  2002  tepatnya  1 Muharram  1423  H  oleh  Gubernur  Aceh  Abdullah  Puteh dengan tujuan dasar adalah menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar dalam aspek kehidupan  masyarakat  sebagaimana  amanah  dalam  peraturan  perundang- undangan  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 27 Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu kabupaten di Aceh merasakan perubahan itu.
Pemerintah Aceh telah menerbitkan 14 (empat  belas) qanun 3 (tiga) qanun diantaranya  memuat  tentang  pemberlakuan  pidana  dan  pemidanaan  yaitu  hudud tan ta’zir yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun Nomor 13 tentang  Maisie  (perjudian),  Qanun  Nomor  14  Tentang  Khlawat/  meusum  ketiga qanun  tersebut  diundangkan  pada  tanggal  yang  sama  yaitu  tanggal  16  Juli  2003, dengan  Lembaran  Daerah  Provinsi  Aceh  Tahun  2003  masing-masing  dengan Nomor  12;  Nomor;  26  Seri  D  Nomor  13;  Nomor  27  Seri  D  Nomor  14.  Ketiga qanun  tersebut  di  integrasikan  dan  disempurnakan  ke  dalam  Qanun  Hukum Jinayat yang ditetapkan dan disahkan pada tanggal 22 Oktober 2014 yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7.  Pada Bab X Ketentuan Penutup Pasal 74 di jelaskan pada saat Qanun ini berlaku:
1. Qanun  Provinsi  Aceh  Darussalam  Nomor  12  Tahun  2003  Tentang khamar  dan  Sejenisnya  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Aceh  Nanggroe Aceh Darusslam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam Nomor 28);
2. Qanun  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Maisir  (Perjudian)  (Lembaran  Daerah  Profinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  Tahun  2003  Nomor  26  Seri  D  Nomor  13, Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam Nomor 29) ; dan
3. Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  14  Tahun  2003 Tentang  Khalwat/  Meusum  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Nanggroe
27 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  ,  2011.  Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh.  Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh. Halaman 332.
Aceh  Darussalam  Tahun  2003  Nomor  27  Seri  D  Nomor  14, Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam Nomor 30).
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Kemudian  pada  Pasal  5  disebutkan,  Qanun  ini  berlaku  untuk  sebagai berikut :
1. Setiap  orang  yang  beragama  Islam  yang  melakukan  tindak  pidana (jarimah) di Aceh;
2. Setiap  orang  yang  bukan  beragama  bukan  Islam  yang  melakukan tidndak pidana (jarimah) di Aceh bersama dengan orang-orang  Islam dan memilih serta dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayat;
3. Setiap  orang  beragama  bukan  Islam  yang  melakukan  perbuatan Jarimah  di  Aceh  yang  tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)    atau ketentuan  pidana  diluar  KUHP,  tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.
Menurut  Syahrial  Abbas  Kepala  Dinas  Syariat  Islam  Provinsi  Aceh,  jika pelanggaran  Qanun  Syariat  Islam  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  bukan beragama  Islam  itu  tidak  diatur  dalam  KUHP  atau  hukum  Nasional,  maka pengunaan  nilai  hukum  yang  tumbuh  dalam  masyarakat  dijadikan  dasar pertimbangan  hakim,  oleh  karena  itu  tidak  mengenal  istilah  kekosongan  hukum dalam  konteks  ini.  Hal  tersebut  dijelaskan terkait  dengan  adanya  kasus  pertama non muslim dihukum berdasarkan Qanun Hukum Jianyat Aceh, menurutnya orang yang  bukan  beragama  Islam  tidak  boleh  dihukum  dengan  Syariat  Islam. 28 Dari penjelasan  tersebut  diatas  dapat  dipahami  bahwa  pelaksanaan  Syariat  Islam  di Aceh menjamin rasa keadilan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi orang-orang yang bukan beragama Islam yang tingggal di Aceh.
Sosialisasi  yang  dilakukan  dalam  bentuk  langsung  dan  tidak  langsung. Bentuk kegiatan langsung seperti penyuluhan, yang diberikan kepada pelajar dan
28 Media Internet, http/ kbri.id. Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2017.
mahasiswa  serta  organisasi  kemasyarakatan.  Disamping  itu  juga  di  sampaikan melalui  majelis  taklim    dan  tempat-tempat  pengajian  serta  melalui  mimbar khutbah  Jum’at  yang  dipasilitasi  oleh  para  Mubalig  atau  khatib  yang  tel ah ditunjuk  oleh  Dinas  Syariat  Islam  Kabupaten  Aceh  Barat.    Sosialisasi  tidak langsung  dilakukan  melaui  spanduk  dan  baliho  serta  brosur  yang  isinya  adalah formasikan  tentang  Qanun  dimaksud  terutama  di  kota  Meulaboh  dan  beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat  yang dianggap ada potensi pelanggaran syariat. 29
Penyelesaian  pelanggaran  tidak  pidana  (jarimah)  khalwat  melalui pendekatan  hukum  merupakan  upaya  penyelesaian  yang  bersifat legal  formal dimana  keterlibatan  struktur  institusi  hukum  mulai  dari  Penyidikan,  Penuntutan dan  Mahkamah  Syariah.  Namun  diharapkan  pula  dengan  terlebih  dahulu mengedepankan  upaya  kekeluargaan  seperti  melakukan  pembinaan  dan penyelesaian  secara  adat  di  gampong  dan  hal  ini  mempunyai  landasan yuridis formal sebagaimana    diatur  dalam  Pasal  24  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 yaitu  “ Jarimah  khlawat  yang  menjadi  kewenangan  peradilan  adat  diselesaikan menurut  ketentuan  dalam  qanun  Aceh  tentang  Pembinaan  kehidupan  adat  dan istiadat dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.
Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat dan Istiadat Pasal 13 menjelaskan sebagai berikut :
1. Sengketa/ perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :
a. Perselisihan dalam rumah tangga;
b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
c. Perselisihan antar warga;
d. Khalwat meusum;
e. Perselisihan atar hak milik;
f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
g. Perselisihan harta seharkat;
h. Pencuriang ringan;
i. Pencurian ternak peliharaan;
j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
k. Pesenketaan dialut;
l. Persengketaan dipasar;
m. Penganiayan ringan;
n. Pembakaran  hutan  (dalam  skala  kecil  yang  merugikan  komunitas adat)
o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
r. Perselisihan- perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.
2. Penyelesaian  sengketa/  perselisihan  adat  dan  istiadat  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan secara bertahap.
3. Aparat  penegak  hukum  memberikan  kesempatan agar  sengketa/ perselisihan diselesaikan secara adat di gampong.

## D. Penangulangan hukum terhadap pelaku
Perkembangan politik dalam proses legeslasi telah mewujudkan keinginan dan  semangat  masyarakat  Aceh  untuk  melaksanakan  Syariat  Islam  secara  kaffah disemua  asfek  kehidupan  yang  akhirnya  di  tuangkan  dalam  beberapa  produk hukum Qanun dibidang Akidah,Ibadah,Syiar Islam seperti sebagai berikut :
1. Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2000  Tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  di Aceh;
2. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;
3. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam dibidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
4. Qanun  12,  13,  14  Tentang  Khamar,  Maisir,  dan  Khalwat  di  Integrasikan menjadi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
Penanggulangan  dengan  mengunakan  sarana  hukum  pidana,  merupakan salah  satu  sarana  yang  menjadi  tumpuan  dan  harapan  masyarakat  dari  Negara. Dalam  konteks  ini  ada  tahapan-tahapan  yang  harus  dilakuka  dan  dipersiapkan, tahap  pertama  disebut  sebagai  tahap  formulatif  (kebijakan  legislatif),  yaitu  tahap
penetapan  dan  perumusan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.Hukum pidana  dalam  hal  ini  meliputi  misalnya  Hukum  pidana  materil  (KUHP)  Hukum pidana  formal  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana  (KUHP)  dan  Hukum  pelaksanaan  Pidana  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Permasyarakatan. Kemudian tahapan kedua tahap operasional,  jadi  hukum  pidana  yang  dirumuskan  tersebut  selanjutnya  secara operasioanal  bekerja  lewat  suatu  system  yang  disebut  dengan  sistem  peradilan pidana (  Criminal  Justice  System).  Tujuan  sistem  peradilan  pidana  ini  menurut Mardjono Reksodiputro adalah :
1. Untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan sudah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan  agar  mereka  yang  pernah  melakukan kejahatan  tidak mengulangi lagi kejahatannya.
Ada bebeapa teori-teori tentang pemidanaan (Theories of Punishment), 30 yaitu :
Pertama, Removal  of  Socially  Dangerous  Persons,  yaitu  pengasingan orang-orang  yang  secara  sosial  berbahaya.  Artinya,  mereka  disingkirkan  dari kegiatan kemasyarakatan dalam lingkungan sosial dengan tujuan  agar lingkungan sosialnya  itu  menjadi  bersih  dari  orang-orang  jahat.  Terhadap  teori  ini Hyman Gross memberikan kritiknya yaitu sebagai berikut :
1. Bahwa  hukum  pidana  itu  sesunguhnya hanya  mengatur  perbuatan-perbuatan yang  dilarang  dan  ancaman  hukumannya  bagi  orang  yang  melanggarnya. Hukum  pidana  tidak  memastikan  tentang  seseorang  itu  mempunyai  potensi untuk melakukan kejahatan. Jadi, teori ini telah melampaui kewenangan dari hukum pidana.
2. Bahwa  memindahkan  orang  yang  berpotensi  jahat  dari  lingkungan masyarakatnya  dengan  tujuan  agar  masyarakat  menjadi  bersih  dan  aman, justru membuka kemungkinan bagi orang tersebut mendapatkan pengalaman
30 Hyman  Gross,  1979.  A  Theory  of  Criminal  Justi ce,  Chapter  Nine  “Justification  of  Criminal Punisment” , New York : Oxford University.
dan  pelajaran  tentang  kejahatan  dtempat  pengalaman  dan  pelajaran  tentang kejahatan ditempatnya yang baru (Penjara atau Lembaga Permasyarakatan).
Kedua  ; Rehabilitation  of  Socially  Dangerous  Persons, yaitu  orang- orang  yang  secara  sosial  berbahaya  itu  diharapkan  dapat  diperbaki  dalam lingkungan  yang  baru.  Kritik  Gross  terhadap  teori  ini,  bahwa  pengaruh  penjara atau lembaga permasyarakatan itu tidak dapat menjamin sepenuhnya untuk dapat memperbaiki  penjahat,  bahkan  yang  terjadi  masih  sangat  jauh  dari  tujuannya. Tujuan  perbaikan  seharusnya  direncakan  dengan  matang  berdasarkan  hasil  yang sudah diperhitungkan.
Ketiga; Paying  One’s  Debt  to  Society, yaitu  bahwa  penjahat  itu membawa  hutang  pada  masyarakat  karena  perbuatannya  telah  merugikan masyarakat  dengan  cara  “menjalani  pidana”.  Kritik  Gros  terhadap  teor i  ini, pembayaran  hutang  oleh  pejahat  itu  tidak  membebaskan  cap  atau  stigma “penajahat”, juga tidak dapat menjamin nama baiknya akan kembali pulih seperti sebelum ia dipidana.
Keempat; The  Intimidation  of  Deterrence, yaitu  bahwa  pengancaman (intimidasi) berupa hukuman yang menakutkan (kesengsaraan yang diproleh akan lebih besar dari pada kenikmatan diperoleh). Dimaksudkan agar mereka jera untuk melakukan kejahatan. Kritik Groos terhadap teori ini yaitu :
1. Intimidasi  bukan  merupakan  dasar  pembenaran  secara umumuntuk  suatu pemidanaan.
2. Bahwa kejahatan tertentu yang diancam dengan hukuman yang sangat berat, ternyata  tidak  menghalangi  orang  dari  godaan  untuk  tidak  melakukan kejahatan. Sebagai contoh pembunuhan sadis, penyelundupan dan lain-lain.
Kelima; The  Persuasion  of  Deterence,  yaitu  merupakan  alternatif  dari intimidasi.  Jika  cara  intimidasi  gagal,  maka  digunakan  secara  persuasif.  Sikap persuasif mengandung maksud berat ringan pidana tidak mempengaruhi penjahat. Sedangkan tentang pidana, teori  yang pertama muncul adalah teori absulute atau teori pembalasan.  Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang.
Mengenai  teori  absolute  tersebut,  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief mengemukakan  :  Pidana  merupakan  akibat  mutlak yang  harus  ada  sebagai  suatu pembalasan  kepada  orang-orang  yang  melakukan  kejahatan.  Jadi  dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. 31
Teori  ini  mendapat  reaksi  dari  teori  relative  atau  teori  tujuan (deoltheorien).  Tujuan  pidana  menurut  teori  tujuan  atau  teori  utilitarian  bukan sekedar  pembahasan,  akan  tetapi  juga  untuk  mewujudkan  ketertiban  dalam masyarakat. Munurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa : pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembahsan atau pengimbalan kepada orang  yang telah melakukan  tindak  pidana,  tetapi mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  yang bermanfaat.  Oleh  karena  itu,  teori  ini  pun  sering  disebut  sebagai  teori  tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak  pada  tujuannya.  Pidana  dijatuhkan  bukan quia  peccatum  est (  karena orang membuat kejahatan) melainkan (supaya orang melakukan kejahatan). 32
Kemudian muncul teori gabungan, kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana  juga  dimaksudkan  dalam  rangka  melindungi  masyarakat,  dengan mewujdkan  ketertiban.  Sedangkan  mengenai  pemidanaan,  terhadap  teori-teori walaupun  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  tujuan  pidana,  namun  ada satuhal  yang  tidak  dapat  dibantah,  bahwa  pidana  merupakan  salah  satu  sarana untuk mencegah prilaku kejahatan, sehingga terpidana dan memperbaiki terpidana agar  menjadi  manusia yang  berguna  di  masyarakat.  Dengan  demikian  dalam menetapkan  kebijakan  sangsi  pidana  sebagai  bagian  dari  usaha  penangulangan kejahatan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  negara  untuk  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Ini  dapat  diartikan  sebagai  konsep yang  bertujuan  untuk  “melindungi  dan  mensejahterakan  masyarakat”.  Menurut pandangan  hidup  bangsa  Indoenesia,  sekaligus  juga  mengandung  tujuan  untuk melindungi, memperbaiki dan mensejahterakan sipelaku kejahatan itu sendiri.
31 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1984.  Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana.  Bandung  :  Alumni. Halaman 10-11.
32 Muladi dan barnawi Areif, 1984.  Halaman. 12.
Bertolak  dari pandangan  tersebut,  maka  setiap  kebijakan  untuk menghadapi  masalah  kejahatan  dengan  sangsi  pidana  penjara  harus  pula mempunyai tujuan ganda yaitu, disatu pihak merupakan sarana untuk melindungi masyarakat  dan  disisi  lain  sebagai  sarana  untuk  memperbaiki  atau  memulihkan kembali (rehabilitasi) sipelaku kejahatan.
Permasalahan  pemidanaan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  pemikiran  filsafat mengenai  tujuan  di adakannya  pidana.  Dilihat  dari  konsep  “  pemasyarakatan”, pada  hakekatnya  perampasan  kemerdekaan seseorang  itu hanya  bersifat “sementara”    sebagai  sarana  untuk  memuli hkan  integritas  terpidana  agar  mampu melakukan  readaptasi  sosial.  Sistem  permasyarakatan  sebagai  pelaksanaan terpidana  penjara,  berpegang  pada  asumsi  bahwa  arti  permasyarakatan  adalah memasyarakatkan  kembali  narapidana  sehingga  menjadi  warga  yang  baik  dan berguna  atau healty  reentry  the  community, yang  pada  hakekatnya  adalah resosialisasi. 33
Penerapan  sangsi  pidana  terhadap  pelaku  khalwat  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  atas perbuatan-perbuatan  yang  dipandang  agama  sebagai  perbuatan  maksiat.  Artinya, segala  bentuk  pelanggaran  terhadap  perintah  dan  larangan  yang  telah  ditetapkan oleh syariat.
Penerapan sanksi pidana khalwat dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis yang komprehensif untuk memecahkan masalah hukum, kasus dan perkara dengan ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan sosial politik yang mengacu pada stabilitas politik, keamanan dan ketertiban, pendekatan sosial ekonomi yang mengacu pada kesejahteraan, serta pendekatan sosial kultural yang mengacu pada pemenuhan  rasa  keadilan  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat. Kegiatan penerapan dan penegakan hukum antaralain meliputi upaya pengamanan dan  penyelamatan  keuangan  negara  dan  penangulangan perbuatan  hukum  yang merugikan  dan  membahayakan  negara.  Kegiatan  lain  yang  dilakukan  adalah pengawasan  terhadap  aliran  kepercayaan,  barang  cetakan  berbagai  produk  yang
33 Romli Atmasasmita, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum. Alumni Bandung. Halaman 30.
mempunyai  potensi  mengancam  dan  membahayakan  stabilitas,  integritas, persatuan dan kesatuan bangsa.
Dengan  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  Tentang Keistimewaan  Aceh    dan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  Tentang Otonomi  Khusus  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh,  keistimewaan  dan  kekhususan  Aceh sebagai    bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik    Indonesia  (NKRI)  diharapkan akan  lebih  optimal  diimplementasikan  ditengah-tengah  masyarakat.  Regulasi sebagaimana tersebut diatas menjadi landasan  yuridis bagi Aceh untuk mengatur urusan-urusan  yang  menjadi  kewenangannya  baik  dalam  konteks  pemerintahan maupun  sosial  kemasyarakatan  yang  pelaksanaanya  diatur  dalam  sebuah  produk hukum  berupa  Qanun  sebagai  kebijakan  yang  bersifat  aspiratif  dan  akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.
Pemerintah  mengakui  bahwa  keistimewaan  yang  diberikan  kepada  Aceh dibidang pendidikan,  agama dan adat istiadat pada tahun 1959 tidak mempunyai peraturan  pelaksana  yang  memungkinkan  dilaksanakan  ditengah  masyarakat. Disamping  itu  Aceh  seperti  diabaikan oleh  pemerintah  pusat  ketika  kekuasaan orde baru, bahkan pada tahun 1990 sampai dengan 1998 Aceh ditetapkan sebagai Daerah  Opreasi  Milter  (DOM).  Tahun  1998  terjadi  reformasi  di  Indonesia ditandai  dengan  lengsernya  Presiden  Soeharto  tatanan  politik  dan  demokrasi terjadi  perubahan  signifikan  di  Indonesia  dengan  mengeluarkan  beberapa peraturan  perundang-udangan  terkait  kepentingan  Aceh  yang  selama  ini  seperti terbaikan, salah satunya adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Keistimewaan Aceh. Undang-undang ini sepertinya pemerintah pusat ingin mengoreksi kebijakan  yang selama ini diambil yang dianggap mengabaikan hak- hak Aceh yang sejak lama telah diakui dan dibanggakan.
Selain  itu Syariat  Islam  telah  didefenisikan  secara  relatif  lengkap  yaitu mencakup  ibadah, ahwal  alsyakhiyah (hukum  keluarga),  muamalah (hukum perdata),jinayah  (hukum  pidana),qadha ’  (peradilan) ,tarbbiyah (pendidikan), dakwah,  syiar  dan  pembelaan  Islam  dalam  semua  aspek  kehidupan.  Sedangkan mengenai pendidikan dan adat istiadat yang dalam pemahaman masyarakat adalah
bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pada  pelaksanaan  Syariat  Islam,  maka  setiap pemeluk  agama  Islam  yang  tinggal  di  Aceh  wajib  mentaati  dan  mengamalkan syariat  Islam  tanpa  kecuali.  Kemudian  pelaksanan  Syariat  Islam  di  Aceh  juga menghargai  dan  menghormati  hak-hak  orang  lain  yang  bukan  beragama  Islam yang  tinggal di  Aceh.  Kerukunan  antar  umat  beragama  di  Aceh  sesuai  dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, sehingga dengan demikian prinsip negara  hukum  terlaksana  dalam  peraturan  perundang-undangan  pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
Pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  sebagai  bentuk  melindungi  segenap kehidupan  masyarakat  yang  tinggal  di  Aceh,  karena  memang  sebelum pemberlakuan  qanun  sebagai  pelaksana  Syariat  Islam  ada  terjadi  beberapa peristiwa  jika  dengan  istilahnya  adalah  “persekusi’  dimana  pelaku  yang  diduga melakukan  pelanggaran  Syariat  Islam  diarak  keliling kampung  dan  dimandikan dengan  air  comberan  oleh  masyarakat,  tentu  peristiwa  ini  tidak  dibenarkan  baik dalam  hukum  Islam  maupun  hukum  barat  karena  yang  berhak  atau  yang berwenang mengadili seseorang adalah pengadilan.
Memang ada juga pihak-pihak yang menentang pelaksanaan Syariat Islam di  Aceh  karena  sangsi  pidananya  adalah  ‘ugubat  cambuk.  ‘Uqubat  cambuk dianggap  kejam,  bahkan  dikatakan  tidak  manusiawi  dan  bertentangan  dengan prinsip  hak  asasi  manusia.  Menurut  Amnesti  Internasioanal  untuk  Asia  Tengara dan Fasifik Josef Benedict mengutuk hukuman itu menyebut sebagai pelanggaran mencolok  hukum  asasi  Intenasional. Sementara  Direktur  Eksekutif Institute  For Criminal  Justice  Reform juga  memberikan  pernyataan,  menurutnya  hukuman cambuk tidak menimbulkan dampak positif sama sekali sebagaimana diharapkan aturan  tersebut  diberlakukan.  Pernyataan  keras  lembaga  internasional  tersebut ketika  sepasang  Gay  divonis  ‘uqubat  cambuk  sebanyak  84  kali  dan  kemudian dikurangi  setelah  menjalani  hukuman  penjara  tiga  bulan,  menurut  mereka perkembangannya  signifikan  setelah  di  implementasikan  Qanun  Aceh  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. 34
34 Media Internet, https ://WWW. VOAIN. Diaskes pada tannggal 29 Desember 2017.
Pernyataan  diatas  harus  disikapi  secara  hati-hati,  karena  pada  dasarnya semua hukuman adalah siksaan untuk memberikan penderitaan. Penderitaan atau siksaan  itu  dianggap  boleh  dan  sah  dijatuhkan  apabila  bila  diputuskan  oleh pengadilan yang sah dan berwenang untuk itu, dan dengan cara-cara yang sah pula sehingga keputusan tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu hukuman cambuk atau hukuman penjara bukanlah pelanggaran hak asasi manusia jika  dijatuhkan  oleh  pengadilan.  Begitu  juga  sebaliknya,  memenjarakan  atau mencambuk orang tanpa ada keputusan pengadilan yang sah akan dianggap lebih kejam,  menyiksa  orang  dengan  hukuman  penjara  sehingga  ia  terpisah  dengan keluarganya  selama  berbulan- bulan  bahkan  bertahun,  dibanding  dengan  ‘uqubat cambuk yang bisa dikatakan tidak sempat memisahkan dari keluarganya.

## E. Penutup
Melalui  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  20114  tentang  Hukum  Jinayat penerapan  terkait  dengan  pidana  khalwat  telah  memasukin  babak  baru  di  Aceh. Perbuatan  yang  semula  tidak  dapat  dipidana ini,  menjadi  lebih  kongkrit  untuk dilakukan  tindakan-tindakan  semacam  preventif,  represif  dan  pre-emptif.  Untuk itulah segala turunan akibat dari perbuatann ini kedepannya dapat diminalisir, baik itu  berupa  zina  dalam  arti  riil  ataupun  tindakan-tindakan  asusila  lain.  Tentunya melalui proses pembuktina yang komprehensif. Dari hal ini juga lah dimasa yang akan datang, problematika degradasi moral dikalangan generasi kedepannya dapat dikawal  menuju  tatanan  masyarakat  yang  menjungjung  tinggi  nilai-nilai  syariat Islam.
Vol 3, No 1, April 2019 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## Daftar Pustaka
Abdurrahman  al-Maliki.  2002. Sistem  Sanksi  dalam  Islam. Bogor:  Pustaka Thariqul Izzah.
Abdurrahman  Kaoy.  2013. Fungsi  dan  Peran  Majelis  Adat  Aceh.  Banda  Aceh:
Majelis Adat Aceh  Provinsi Aceh.
Al Yasa’ Abubakar. 2007. Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Dinas Syaria’at Islam NAD.
Arief  Barda  Nawawi.  2010. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana  dalam  Pengangulangan    Kejahatan.    Jakarta:  Prenada  Media group.
Armia Ibrahim. 2005. Unsur-unsur Delik dalam Perbuatan Pidana dalam Qanun Nomor  13,14  dan  Qanun  Nomor  7  Tahun  2004.    Makalah  pembekalan Jaksa di Bidang Syariat Islam Provinsi NAD.
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan , 2011. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh.
Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  ,  2011. Peraturan  Perundang- Undangan  yang  Berkaitan  dengan  Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh. Edisi Kesembilan. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
Hizbut  Tahrir  Indonesia.  2002.  Menegakkah  Syariat  Islam.  Hizbut  Tahrir Indonesia.
Hyman Gross, 1979 . A Theory of Criminal Justice, Chapter Nine “Justification of Criminal Punisment” , New York : Oxford University.
Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.
Juhaya  S.  Praja  dan  Ahmad  Syihabuddin.  1982. Delik  Agama  dalam  Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : Angkasa.
M.  Nur  El  Ibrahimy.  2001. Peranan  Tgk.  Daud  Beureueh  dalam  Pergolakan Aceh. Jakarta: Media Dakwah.
Mahmud Syatut. 1996. Al-Islam wa Syariah, Mesir: Daar al-Qalam.
Majelis  Adat  Aceh.  2013. Penyelesaian/  Sengketa/  Perselisihan  untuk Mewujudkan Perdamaian dalam Masyarakat Aceh. Majelis Adat Aceh.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1984. Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana. Bandung : Alumni.
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
Qanun Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Khalwat sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Rahmat M Hakim. 2000. Hukum Pidana Islam. Bandung : Pustaka Setia.
Romli  Atmasasmita,  1982. Strategi  Pembinaan  Pelanggaran  Hukum.  Alumni Bandung.
Taqiyuddin  an-Nabhani.  2001.Sistem  Pergaulan  dalam  Islam. Depok:  Pustaka Thariqul Izzah.
Tim  Riset  JKMA  Aceh.  2008. Mukim  dari  Masa  ke  Masa.  Jaringan  Masyarakat Adat (JKMA).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Media Internet, http/ kbri.id. Diakses pada tanggal 29 Desember 2017. Media Internet, https ://www. voain. Diaskes pada tannggal 29 Desember 2017.