Journal of Mandalika Literature, Vol. 5, No. 3, 2024, e-ISSN: 2745-5963 Akreditasi Sinta 5, https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/12219
Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml

## Analisis Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Desa Inovasi: Studi Kasus Pulau Raam
Hendra Poltak 1 , Ismail 2 , Handayani 3 , Endang Gunaisah 4 , Daniel Heintje Ndahawali 5 , Muhfizar 6 1,2,3,4,5,6 Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
Email: hendra.poltak@polikpsorong.ac.id
Article History
Received: 7-7-2024 2 Revised: 27-7-2024 Published: 6-8-2024
Keyword:  Innovation Village, Stakeholder
Participation,  Village Development, Raam Island, Fisheries Sector Abstract: Development is the result of government activities and programs designed for the community to achieve well-being. Development involves three main parties: the state, the community, and the private sector, each playing a proportional role in their  participation.  This  study  aims  to  analyze  stakeholder  participation  in  the development of the Raam Island Innovation Village, Sorong City. Using a qualitative approach, this research involved two sessions of Focus Group Discussions (FGD) with  a  total  of  50  participants  representing  various  community  elements  and stakeholders, as well as in-depth interviews and field observations. The results of the study indicate that active multi-stakeholder participation is a key factor in village development efforts. Five main issues faced by the fishing community were identified: the need for fisherman's cards, inadequate electricity infrastructure, limited fishing equipment,  difficulties  in  obtaining  ice  blocks,  and  challenges  in  marketing  and product  legality.  This  research  reveals  potential  collaborative  solutions  involving local  government,  the  private  sector,  and  educational  institutions.  The  role  of fisheries extension officers as facilitators among stakeholders has proven important in implementing solutions. Although Raam Island has great potential in the fisheries and  tourism  sectors,  the  development  of  these  two  sectors  is  still  not  optimal.  In conclusion,  the  development  of  the  Raam  Island  Innovation  Village  requires  a holistic and integrated approach, as well as sustainable coordination mechanisms among stakeholders to address challenges and optimize the village's potential. Kata Kunci: Desa Inovasi, Partisipasi  Pemangku Kepentingan, Pembangunan  Desa, Pulau  Raam,  Sektor Perikanan Abstrak:  Pembangunan  adalah  hasil  kegiatan  dan  program  pemerintah  yang dirancang  untuk  masyarakat  mencapai  kesejahteraan.  Pembangunan  melibatkan tiga  pihak  utama  yakni,  negara,  masyarakt,  dan  swasta  yang  proporsional  dalam menjalankan  peran  partisipasinya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan Desa Inovasi Pulau Raam, Kota Sorong. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan dua sesi Focus Group Discussion (FGD) dengan total 50 partisipan yang mewakili berbagai elemen  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan,  serta  wawancara  mendalam  dan observasi  lapangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  aktif  multi- stakeholder  merupakan  faktor  kunci  dalam  upaya  pembangunan  desa. Teridentifikasi  lima  masalah  utama  yang  dihadapi  komunitas  nelayan:  kebutuhan kartu  nelayan,  infrastruktur  listrik  yang  belum  memadai,  keterbatasan  alat penangkapan,  kesulitan  mendapatkan  es  balok,  serta  tantangan  pemasaran  dan legalitas  produk.  Penelitian  ini  mengungkapkan  potensi  solusi  kolaboratif  yang melibatkan  pemerintah  daerah,  sektor  swasta,  dan  lembaga  pendidikan.  Peran penyuluh perikanan sebagai fasilitator antar pemangku kepentingan terbukti penting dalam implementasi solusi. Meskipun Pulau Raam memiliki potensi besar di sektor perikanan  dan  pariwisata,  pengembangan  kedua  sektor  ini  masih  belum  optimal. Kesimpulannya, pembangunan Desa Inovasi Pulau Raam membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi, serta mekanisme koordinasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi desa.

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  tempat  penting  di  mana  kemajuan  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  di Indonesia  dimulai  (Sukri et  al., 2023).  Desa-desa  di  Indonesia  memiliki  potensi  besar untuk  menjadi  motor  penggerak  pembangunan  nasional  karena  kekayaan  alam  yang
melimpah  dan  tradisi  lokal  yang  kaya(Kusumaputra,  2017).  Oleh  karena  itu, pembangunan desa haruslah menjadi prioritas (Nikmatul Masruroh & Parnomo, 2018). Penduduk desa yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian maupun perikanan serta kerajinan tradisional juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan taraf hidup mereka  melalui  inovasi  dan  dukungan  pemerintah.  Selain  itu,  keunikan  budaya  dan kearifan lokal yang dimiliki oleh desa-desa tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang mendatangkan  manfaat  ekonomi.  Upaya  mendatangkan  manfaat  ekonomi  desa, partisipasi  aktif  dari  pemangku  kepentingan  menjadi  kunci  keberhasilan  pembangunan desa (Akbar et al., 2018; Hardianti, 2017; Septia & Pebriyenni, 2019).
Salah  satu  tantangan  utama  dalam  pembangunan  desa  adalah  kurangnya partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa  partisipasi  aktif  dari  pemangku  kepentingan  menjadi  kunci  keberhasilan pembangunan  desa  (Akbar  et  al.,  2018;  Hardianti,  2017;  Septia  &  Pebriyenni,  2019). Namun,  masih  terdapat  kesenjangan  pengetahuan  tentang  bagaimana  mengoptimalkan partisipasi tersebut, terutama dalam konteks desa kepulauan seperti Pulau Raam di Kota Sorong.
Pulau  Raam  memiliki  potensi  besar  dalam  sektor  perikanan  dan  pariwisata. Sebagian  besar  penduduknya  bekerja  sebagai  nelayan  tradisional  yang  menangkap berbagai jenis ikan, terutama tuna (Ismail et al., 2021; Ratna et al., 2023). Selain itu juga Pulau  Raam  memiliki  potensi  besar  pariwisata  pantai  dan  laut  (Kombongan,  2017). Namun,  belum  ada  penelitian  komprehensif  yang  menganalisis  bagaimana  partisipasi pemangku kepentingan dapat dioptimalkan untuk mengembangkan Pulau Raam sebagai desa  inovasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  partisipasi  pemangku kepentingan dalam pembangunan Desa Inovasi Pulau Raam.

## METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pulau Raam, Distrik Sorong Kepulauan, Kota  Sorong,  dari  tanggal  29  Februai  2021  s.d  9  Juni  2021.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang menghasilkan temuan-temuan  yang  tidak  dapat  diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau  metode kuantitatif lainnya  (Sujarweni,  2020).  Pengumpulan data  dilakukan dengan  cara Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan selama 2 sesi FGD.
Data diperoleh dari partisipan  yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, institusi pendidikan,  perusahaan,  dan  komunitas  lokal.  Pemangku  kepentingan  utama  termasuk Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Dinas Perikanan Kota Sorong, dan beberapa perusahaan lokal. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih partisipan FGD. Partisipan  dipilih  berdasarkan  peran  dan  relevansi  mereka  dalam  pembangunan  desa inovasi di Pulau Raam. Focus Group Discussion (FGD): Dua sesi FGD dilakukan untuk mengumpulkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Hasil FGD Pertama:
Untuk  memperoleh  gambaran  komprehensif  mengenai  potensi  dan  kendala  di Pulau Raam, penelitian ini menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). FGD pertama  melibatkan  30  peserta  yang  mewakili  berbagai  elemen  masyarakat,  termasuk pengolah hasil perikanan, nelayan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparatur pemerintah. Keragaman  ini  memastikan  representasi  yang  luas  dari  berbagai  perspektif  dalam komunitas.
Metodologi  FGD  dirancang  untuk  memaksimalkan  partisipasi  dan  efektivitas diskusi. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing didampingi oleh seorang fasilitator  dari  tim  peneliti.  Fasilitator  berperan  penting  dalam  memandu  diskusi, memastikan semua suara didengar, dan menjaga fokus pada topik yang telah ditentukan Cornwall & Jewkes (1995).
Proses  FGD  terdiri  dari  tiga  tahap  utama:  1)  Diskusi  kelompok  untuk mengidentifikasi  potensi  dan  kendala,  2)  Presentasi  hasil  diskusi  kelompok,  dan  3) Diskusi pleno untuk integrasi ide dan solusi. Struktur  ini memungkinkan artikulasi ide yang mendalam dalam kelompok kecil, serta sintesis dan validasi dalam forum yang lebih besar. Hasil FGD dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 . Hasil FGD Kelompok I Kelompok II Kelompok III 1. Pengembangan  karamba ikan campuran/jaring tali ukuran ½ S.
2. Pengembangan untuk ikan/Lobster, teripang dan  penerangan  untuk
tambak.
3. Pembuatan  talud  untuk pengamanan perahu.
4. Harga  pasar  tuna  yang masih minim.
5. Kendala  es  balok  yang susah didapat
6. Pengembangan wisata pantai dan pengembangan homestay/penginapan 7. Kartu  nelayan  dan  kartu asuransi nelayan
8. Tingkatkan listrik di desa.
9. Pengembangan ikan
kerapu a. Permasalahan Abon : 1. Lebih dari 30% ikan hasil pengolahan abon tidak termanfaatkan, 2. Pemasaran, Legalitas, (PIRT) dari dinas Kesehatan, alat pres pengeringan  abon, dan  pelatihan  abon yang benar. 3. Ijin pembuatan badan hukum koperasi dari notaris (menjadi kendala pembiayaannya) untuk dijadikan KUD
4. Listrik/Jaringan Internet b. Permasalahan Pembuatan Fiber 1. Transportasi Bahan 2. Listrik  selama  ini menggunakan genset sehingga boros anggaran 3. Keterlambatan pengiriman  alat  dan bahan sehingga menghambat produksi fiber glass 4. Pemasaran produk 5. Kurangnya modal usaha
1. Kendala wilayah adat.
2. Surat  Izin  Mencari
Hasil tangkapan. 3. Alat Bantu Penangkapan Ikan (GPS). 4. Kartu Nelayan
5. Jeti  Boat  Pendaratan
Kapal/Perahu. 6. Nelayan lobster masih menggunakan kompresor untuk menangkap 7. Aktivitas warga belum dapat disupport sepenuhnya oleh listrik 8. Belum  ada  penangkal ombak 9. Perlu adanya transpalasi karang
6. Limbah  bahan  sisa pembuatan fiber c. Masalah Jaring Penangkapan : 1. Kurangnya  fasilitas  alat bantu penangkapan 2. Standar  keselamatan  di atas perahu 3. Kartu nelayan 4. Alat komunikasi 5. Alat  penyimpanan  ikan Ketika ikan banjir d. Masalah penangkapan tuna : 1. Mahalnya BB (tidak ada kartu nelayan) 2. Standar harga pembelian murah 3. Es balok terkendala dalam penangkapan ikan yang jauh 4. Alat penangkapan 5. Pelabuhan untuk nelayan
Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan, teridentifikasi beberapa masalah utama yang  dihadapi  oleh  komunitas  nelayan  di  daerah  tersebut.  Pembahasan  ini  akan menganalisis lima masalah utama tersebut dengan merujuk pada literatur dan penelitian terkait.
1. Kartu Nelayan:
Pentingnya  kartu  nelayan  yang  disoroti  oleh  semua  kelompok  mencerminkan kebutuhan akan identifikasi formal dan pengakuan profesi nelayan. Menurut (Fajriando, 2015),  kartu  nelayan  berfungsi  sebagai  instrumen  kebijakan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  nelayan  melalui  akses  yang  lebih  baik  ke  berbagai  program  pemerintah. Kartu  ini  memungkinkan  nelayan  untuk  mendapatkan  bantuan  kapal  dan  alat  tangkap, akses  ke  BBM  bersubsidi  dan  asuransi(Kiswanto  &  Andi,  2017;  Pioh  et  al.,  2020). Komponen-komponen ini sangat dibutuhkan oleh nelayan dalam menjalani profesinya.
2. Listrik:
Kebutuhan akan infrastruktur listrik yang memadai mencerminkan pentingnya energi dalam  mendukung  pembangunan  ekonomi  pedesaan.  (Akhmadi  &  Priastawa,  2021; Sapthu,  2023)  menegaskan  bahwa  akses  listrik  yang  andal  dapat  meningkatkan produktivitas, memungkinkan diversifikasi ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup di daerah  pedesaan.  Dalam  konteks  komunitas  nelayan,  listrik  tidak  hanya  penting  untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung rantai dingin dalam pengawetan ikan dan pengolahan produk perikanan (Paulina Sulas, 2022).
3. Alat Penangkapan:
Kekurangan  alat  bantu  penangkapan  dan  alat  keselamatan  menunjukkan  adanya kesenjangan teknologi dan keamanan dalam praktik penangkapan ikan. Menurut (Arleiny
et al., 2023), akses  ke teknologi  yang tepat dapat meningkatkan efisiensi penangkapan dan mengurangi risiko kecelakaan di laut. Penggunaan GPS dan alat komunikasi modern, misalnya,  dapat  meningkatkan  keselamatan nelayan  dan  efisiensi operasi  penangkapan ikan  (Tasmil, 2015; Tedyyana et al., 2023).
4. Es Balok:
Kesulitan dalam mendapatkan es balok untuk pengawetan ikan merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi kualitas dan nilai ekonomi hasil tangkapan. (Larasati et al., 2024; Pertiwi & Handayani, 2023) menekankan bahwa manajemen rantai dingin yang efektif  sangat  penting  untuk  mengurangi  kerugian  pasca  panen  dan  mempertahankan kualitas  ikan.  Keterbatasan  akses  ke  es  dapat  mengakibatkan  penurunan  kualitas  ikan yang signifikan(Syafitri et al., 2016).
5. Pemasaran dan Legalitas Produk:
Masalah pemasaran dan legalitas produk olahan ikan mencerminkan tantangan yang dihadapi nelayan dalam meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan mereka. Anam et al., (2023)  menyoroti  pentingnya  sertifikasi  produk,  seperti  PIRT,  dalam  meningkatkan kepercayaan  konsumen  dan  akses  pasar.  Sementara  itu,  pembentukan  koperasi  dapat membantu  nelayan  dalam  mengakses  modal  dan  memperkuat  posisi  tawar  mereka  di pasar (Arifandy et al., 2020).
Analisis Hasil FGD Kedua:
FGD kedua dilaksanakan pada 9 Juni 2021, melibatkan 20 peserta dari berbagai pemangku kepentingan seperti termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sorong,  Dinas  Perikanan  Kota  Sorong,  Biro  Klasifikasi  Indonesia,  Indopapua  Sorong, Citra Rajaampat Canning, Perikanan Nusantara, IMPD/WIFI, BNJ, dan MOW.  Tujuan FGD  ini adalah  untuk  memperoleh interaksi data dan responden terkait dengan isu-isu yang diangkat pada FGD pertama serta mencari solusi untuk masalah yang ada. Masalah Utama yang Diidentifikasi:
1. Kekurangan Pasokan BBM:
Dinas  Perikanan  berkomitmen  untuk  memindahkan  outlet  BBM  dari  jembatan  puri  ke Pulau Raam untuk memudahkan akses nelayan dalam mendapatkan BBM. Akses yang lebih  mudah  ke  BBM  diharapkan  dapat  mengurangi  biaya  operasional  nelayan  dan meningkatkan efisiensi penangkapan ikan.
2. Pemasaran Ikan Tuna:
PT. Caning bersedia  membeli ikan tuna dari nelayan Pulau Raam dengan syarat status perizinan dan surat kapal lengkap. Hal ini menunjukkan adanya potensi pasar yang siap menerima  hasil  tangkapan  nelayan,  namun  juga  menyoroti  pentingnya  kepatuhan terhadap regulasi perizinan kapal.
3. Kendala Pasokan Es:
PT. IMPD berkomitmen untuk mendukung penyelesaian masalah kurangnya pasokan es bagi nelayan. Pasokan es yang memadai sangat penting untuk menjaga kesegaran ikan, terutama tuna, hingga sampai ke pasar.
4. Pasokan Bahan Baku Fiber:
PT. Indopapua akan berupaya untuk melancarkan suplai bahan baku fiber. Bahan baku fiber penting untuk pembuatan perahu dan alat tangkap yang lebih modern dan efisien.
5. Penyuluh perikanan
Penyuluh perikanan melakukan pendampingan dan menjadi jembatan antara pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan solusi yang telah diidentifikasi

## Partisipasi Pemangku Kepentingan:
Hasil FGD pertama dan kedua menunjukkan adanya partisipasi aktif dari berbagai pemangku  kepentingan  dalam  upaya  pembangunan  Desa  Inovasi  di  Pulau  Raam. Partisipasi ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang penting dalam pembangunan desa (Akbar et al., 2018; Septia & Pebriyenni, 2019). Masyarakat Lokal:
Partisipasi masyarakat lokal terlihat jelas dalam FGD pertama, di mana berbagai elemen masyarakat (pengolah hasil perikanan, nelayan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparatur  pemerintah)  terlibat  aktif  dalam  mengidentifikasi  potensi  dan  kendala  di  desa mereka.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip  pembangunan  partisipatif  yang  menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Hardianti, 2017).
Pemerintah Daerah:
Keterlibatan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Sorong  dan Dinas Perikanan Kota Sorong dalam FGD kedua menunjukkan peran penting pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa. Komitmen Dinas Perikanan untuk memindahkan outlet BBM ke Pulau Raam mencerminkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat,  sesuai  dengan  peran  pemerintah  dalam  menyediakan  infrastruktur  yang dibutuhkan (Kusumaputra, 2017).
Sektor Swasta:
Partisipasi perusahaan seperti PT. Caning, PT. IMPD, dan PT. Indopapua dalam FGD kedua menunjukkan potensi kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat desa. Kesediaan perusahaan-perusahaan ini untuk membeli hasil tangkapan, menyediakan es, dan  memasok  bahan  baku  fiber  mencerminkan  peran  sektor  swasta  dalam  mendukung ekonomi lokal (Mulyana et al., 2017).
Lembaga Pendidikan:
Keterlibatan  Politeknik  Kelautan  dan  Perikanan  Sorong,  meskipun  tidak dijelaskan  secara  rinci  dalam  hasil  FGD,  menunjukkan  potensi  kontribusi  lembaga pendidikan  dalam  memberikan  dukungan  teknis  dan  pengetahuan  kepada  masyarakat desa. Peran ini sesuai dengan konsep triple helix (pemerintah-swasta-akademisi) dalam pembangunan daerah (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Penyuluh Perikanan:
Peran  penyuluh  perikanan  sebagai  fasilitator  dan  jembatan  antara  pemangku kepentingan menunjukkan pentingnya mediator dalam proses pembangunan partisipatif. Hal  ini  sejalan  dengan  temuan  Mitra  (2021)  tentang  peran  kunci  penyuluh  dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.
Partisipasi  multi-stakeholder  ini  mencerminkan  pendekatan  holistik  dalam pembangunan  Desa  Inovasi,  di  mana  berbagai  pemangku  kepentingan  berkontribusi sesuai  dengan  kapasitas  dan  peran  mereka  masing-masing.  Namun,  untuk  memastikan keberlanjutan partisipasi ini, perlu adanya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan  antar  pemangku  kepentingan,  serta  evaluasi  berkala  terhadap  efektivitas kontribusi masing-masing pihak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa partisipasi  aktif  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  memainkan  peran  krusial  dalam upaya  pembangunan  Desa  Inovasi  di  Pulau  Raam.  Melalui  serangkaian  Focus  Group Discussion  (FGD)  dan  wawancara  mendalam,  teridentifikasi  beberapa  masalah  utama
yang dihadapi oleh komunitas nelayan, meliputi kebutuhan kartu nelayan, infrastruktur listrik yang belum memadai, keterbatasan alat penangkapan ikan, kesulitan mendapatkan es balok, serta tantangan dalam pemasaran dan legalitas produk olahan ikan. Penelitian ini mengungkapkan adanya potensi solusi kolaboratif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yang melibatkan komitmen dari pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Peran penyuluh perikanan sebagai fasilitator dan jembatan antar pemangku kepentingan  juga  terbukti  sangat  penting  dalam  implementasi  solusi  yang  telah diidentifikasi. Meskipun Pulau Raam memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan pariwisata,  pengembangan  kedua  sektor  ini  masih  belum  optimal  dan  memerlukan pendekatan  holistik  yang  melibatkan  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Untuk memastikan  keberlanjutan  partisipasi  pemangku  kepentingan  dan  efektivitas pembangunan  Desa  Inovasi,  diperlukan  mekanisme  koordinasi  dan  komunikasi  yang berkelanjutan, serta evaluasi berkala terhadap kontribusi masing-masing pihak.

## REFEERENSI
Akbar, M. F., Suprapto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  di  Desa  Jatimulya  Kabupaten  Boalemo. Publik  (Jurnal  Ilmu Administrasi) , 6 (2), 135–142.
Akhmadi,  H.,  &  Priastawa,  P.  N.  (2021).  Analisis  Manfaat  Penyertaan  Modal  Negara Pada Program Pembangunan Infrastruktur Listrik Desa Provinsi Bali. Bina Ekonomi , 25 (1), 8–22.
Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N.  P.  (2023).  Sosialisasi  Program  Sertifikasi  Halal  untuk  Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (4), 728–732.
Arifandy,  F.  P.,  Norsain,  N.,  &  Firmansyah,  I.  D.  (2020).  Peran  Koperasi  Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. Jurnal Akademi Akuntansi , 3 (1), 118–132.
Arleiny, A., Rahmawati, M., Wibisono, G. H., Alfarizi, M. R., & Farros, M. S. (2023).
Strategi  Bernavigasi  Aman  Sesuai  Jalur  Penangkapan  Ikan  dan  Meningkatkan Keselamatan Pelayaran di Pantai Pondok Dadap malang: Safe Navigation Strategy According  to  Fishing  Routes  and  Improving  Shipping  Safety  at  Pondok  Dadap Beach, Malang. NaCosVi: Polije Proceedings Series , 66–71. Cornwall,  A.,  &  Jewkes,  R.  (1995).  What  is  participatory  research? Social  Science  & Medicine , 41 (12), 1667–1676.
Etzkowitz,  H.,  &  Leydesdorff,  L.  (2000).  The  dynamics  of  innovation:  from  National Systems  and  “Mode  2”  to  a  Triple  Helix  of  university–industry–government relations. Research Policy , 29 (2), 109–123.
Fajriando,  H.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Nelayan  di  Sumatera  Utara  dalam Pembuatan Kebijakan Ditinjau dari Perpektif Hak Atas Pembangunan. Jurnal Hak Asasi Manusia Volume , 6 (1).
Hardianti,  S.  (2017).  Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  infrastruktur  desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). Katalogis , 5 (1).
Ismail,  I.,  Ulat,  M.  A.,  Muhfizar,  M.,  Mustasim,  M.,  &  Poltak,  H.  (2021).  Aplikasi Analytical  Hierarchy  Process:  Sistem  Pendukung  Keputusan  untuk  Seleksi  Desa Inovasi di Wilayah Sorong. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia , 26 (4), 530–536. Kiswanto,  K.,  &  Andi,  A.  (2017).  Analisis  dan  Perancangan  Sistem  Informasi  Kartu
Nelayan Untuk Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Berbasis Desktop Studi Kasus: Dinas  Kelautan dan  Perikanan Kabupaten  Bangka  Barat. Jurnal  Sisfokom  (Sistem Informasi Dan Komputer) , 6 (2), 152–163. Kombongan, H. (2017). Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Tradisional Pulau Raam  Dalam  Mengidentifikasi  Program  dan  Kegiatan  Affrmatif  dalam Mengakselerasi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan .
Kusumaputra,  A.  (2017).  Optimalisasi  Pembangunan  Ekonomi  Nasional  Melalui Otonomi Desa. Perspektif , 22 (1), 55–65.
Larasati, R. F., Bay, A. D. B. B., Hawati, H., Putra, A., Aini, S., & Rahmatang, R. (2024). Penanganan Ikan Hasil Tangkapan Pada KMN. Dua Putri 02 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Sulawesi Tenggara. Jurnal Perikanan Unram , 14 (1), 111– 120.
Mitra,  A.  (2021).  Efektifitas  Pelaksanaan  Program  Penyuluhan  Perikanan  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Nelayan  Desa  Pulau  Sarok,  Kecamatan  Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian [JIMTANI] , 1 (2). Mulyana,  N.,  Fauziyyah,  H.,  &  Resnawaty,  R.  (2017).  Pengembangan  ekonomi  lokal Jatinangor melalui wisata edukasi. Share Social Work Journal , 7 (1), 115–123. Nikmatul  Masruroh,  S.  H.  I.,  &  Parnomo,  A.  (2018). Menggali  potensi  Desa  berbasis ekonomi kerakyatan . Jakad Media Publishing. Paulina Sulas, N. (2022). Analisis Metode Cold Chain Dalam Menjaga Kualitas Produk Frozen Food. Politeknik Negeri Jakarta.
Pertiwi,  Q.  M.,  &  Handayani,  W. (2023).  Analisis  Manajemen  Risiko Penerapan  Cold Chain System Pengolahan Ikan Terinasi dengan Integrasi Metode Analytical Process Network  (ANP)  dan  Failure  Mode  and  Effect  Analysis  (FMEA). Briliant:  Jurnal Riset Dan Konseptual , 8 (1), 205–217.
Pioh,  A.,  Waworundeng,  W.,  &  Pangemanan,  F.  (2020).  EVALUASI  KEBIJAKAN KARTU NELAYAN DI KOTA MANADO (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting). JURNAL EKSEKUTIF , 2 (5).
Ratna, R., Sulfiana, S., Arzad, M., Sangaji, R., Muna, M., Anwar, A., Kamaluddin, K., & Fahrizal, A. (2023). Pengembangan Ekonomi Wanita Nelayan Pesisir Pantai Pulau Raam  Melalui  Pengolahan  Produk  Perikanan. Abdimas:  Papua  Journal  of Community Service , 5 (2), 28–34.
Sapthu, A. (2023). Listrik dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku. Jurnal Cita Ekonomika , 17 (2), 199–207.
Septia, E., & Pebriyenni, P. (2019). Partisipasi Masyarakat  Dalam Pembangunan Desa Bendung Air Timur. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 7 (2), 129–135.
Sujarweni, V. W. (2020). Metodologi Penelitian . Pustaka Baru Press.
Sukri,  S.,  Kasih,  D.,  Afriyani,  M.  P.,  Rinawati,  R.,  Efendi,  S.,  Saputra,  E.,  &  Era,  N. (2023). Sosialisasi dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. JPMA-Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam , 3 (1), 19–27. Syafitri,  S.,  Metusalach,  M.,  &  Fahrul,  F.  (2016).  Studi  kualitas  ikan  segar  secara organoleptik  yang  dipasarkan  di  Kabupaten  Jeneponto. Jurnal  IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan , 3 (6).
Tasmil, T. (2015). Penerapan Model TAM untuk Menilai Tingkat Penerimaan Nelayan terhadap Penggunaan GPS. Pekommas , 18 (3), 222361.
Tedyyana, A., Ratnawati, F., & Danuri, D. (2023). Platform Monitoring Berbasis Web untuk  Sistem  Stabilitas  dan  Pelacakan  Kapal  Nelayan. Digital  Zone:  Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 14 (2), 168–178.