Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 48 - 69
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

## AUTHORITY OF RELIGIOUS COURT AND ADMINISTRATIVE COURT ON THE IMPOSITION OF LIVING COST FOR CHILDREN TO CIVIL SERVICE DIVORCE
Khairil Fadri 1 , Mukhlis 2 dan Yusrizal 3
1 Pengacara di Lhokseumawe, Aceh
2,3 Program Magister Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh Email: khairilfadribasri@gmail.com

## Abstract
Religious  Court  is  one  of  the  judicial  parties  under  the  Supreme  Court  which  is receiving,  investigating  and  adjudicating  divorce  claim.  One  of  the  legal consequences of divorce cases is the imposition of living cost for children its results of  marriage.  This  research  is  based  on  Jurisprudence  Number  11K/AG/2001  dated July  10,  2003  which  said  the  granting  ½  the  portion  of  Defendant's  salary  to  the Plaintiff  as  stipulated  in  the  Discipline  Regulation  of  Civil  Servants  (PNS)  is  not  a procedural  law  for  the  Religious  Courts,  but  a  Decree  of  the  State  Administration Officer.  The  problems  in  this  thesis  are:  1)  the  legal  force  of  the  religious  court against the imposition of child’s living cost from divorced civil servant parents, and 2) the execution of the authority of the state administrative court in deciding the case of child’s living cost caused by divorce of a PNS. Method of the research employed normative  juridical  research.  The  data  was  analyzed  by  descriptive  analysis techniques and content analysis. From the research, the researcher found the answer to  the problems as  follows: 1) Basically the burden of  subsistence on divorced PNS parents  is  the  authority  of  the  religious  courts,  and  2)  Administrative  courts  do  not have  the  authority  over  that  matter  its  causes  the  decision  of  administrative  court about imposition of child’s living cost can’t be execute. Administrative Courts also do not  have  the  authority  to  ratify  the  decisions  of  religious  courts  related  to  the imposition of child’s living cost.
Keywords : Court’s  decision,  divorce,  the  imposition  of  child’s  living  cost,  civil servants

## Intisari
Pengadilan  Agama  adalah  salah  satu  badan  peradilan  yang  berada  di  bawah Mahkamah  Agung  yang  kewenangannya  menerima,  memeriksa  dan  mengadili
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 49 - 69
perkara  perceraian.  Salah  satu  akibat  hukum  dari  perkara  perceraian  adalah pembebanan  nafkah  untuk  anak  dari  hasil  perkawinan.  Penelitian  ini  berdasarkan pada  Yurisprudensi  Nomor  11K/AG/2001  tanggal  10  Juli  2003  yang  menyatakan bahwa  pemberian  ½  bagian  dari  gaji  Tergugat  kepada  Penggugat  sebagaimana tertuang  dalam  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  bukan  merupakan hukum  acara  Peradilan  Agama,  melainkan  Keputusan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara. Rumusan masalah yang timbul adalah 1) kekuatan hukum pengadilan agama terhadap pembebanan  nafkah  anak  dari  orangtua  PNS  yang  bercerai  dan  2)  pelaksanaan kewenangan  pengadilan  tata  usaha  negara  dalam  memutus  perkara  pembebanan nafkah  anak  akibat  perceraian  seorang  PNS.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum normatif. Data yang didapat dari penelitian kepustakaan.
Kata  Kunci :  Putusan  pengadilan,  perceraian,  pembebanan  nafkah  anak,  pegawai negeri sipil

## • Pendahuluan
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Perubahan  ketiga,  pasal  24  ayat  (2) dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha  Negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Keberadaan  badan-badan peradilan  ini  kemudian  dikuatkan  dengan  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.
Kewenangan  peradilan  agama  adalah  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama  Islam  di  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq, shadaqah  dan  ekonomi  syari'ah.  Kewenangan  peradilan  tata  usaha  Negara  adalah memeriksa  dan  memutus  sengketa  tata  usaha  Negara.  Sengketa  Tata  Usaha  Negara adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  Tata  Usaha  Negara  antara  orang  atau badan  hukum  perdata  dengan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  baik  di  pusat maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara, termasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dalam  tulisan  ini,  masalah  yang  paling  mendasar  adalah  terkait  kewenangan dua  badan  peradilan  yaitu  peradilan  agama  dan  peradilan  tata  usaha  Negara  karena terbitnya  Yurisprudensi  yang  menyatakan  seolah-olah  bahwa  pelaksanaan  putusan pembebanan  nafkah  ayah  yang  PNS  terhadap  anaknya  setelah  diputus  peradilan
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 50 - 69
agama  harus  dilakukan  oleh  peradilan  tata  usaha  Negara.  Oleh  karena  itu,  menjadi penting untuk merinci masalah teori kewenangan dan kewenangan yang melekat pada kedua peradilan tersebut.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  telah  mengatur  masalah  perceraian  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut UUP),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta  Kompilasi Hukum Islam.
Proses  perceraian  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan  Agama.  Sebagai  lembaga  peradilan  yang  berdasarkan  hukum  Islam, Peradilan  Agama  disebut  peradilan  khusus.  Disebut  demikian  karena  Peradilan Agama mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang- undangan. 1 Kekhususan  itu  pula  berkenaan  dengan  perkara  perceraian  bagi  para pihak  yang  berprofesi  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (selanjutnya  disebut  PNS) dengan  berlakunya  aturan  tambahan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Aturan-aturan  tersebut  juga  mengkhususkan  akibat  cerai  seperti  nafkah  untuk anak dari hasil perkawinan orangtuanya yang berprofesi sebagai PNS. Dalam aturan tersebut Pasal 8 dikatakan bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak- anaknya.  Dalam  undang-undang  terkait  peradilan  agama,  hal  khusus  ini  tidak disebutkan sehingga secara umum tidak ada perbedaan antara PNS atau tidak dalam hal  perceraian.  Kekhususan  terkait  pemotongan  gaji  untuk  nafkah  anak  dan  syarat adanya izin melakukan perceraian dari atasan bagi PNS hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang PNS. 2
1 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006, hlm .9
2 Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 444.
Berbagai  putusan  yang  dirilis  oleh  Mahkamah  Agung  memuat  bahwa  gugatan pihak  lawan  terhadap  PNS  untuk  melaksanakan  aturan  tersebut  ditolak  dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang menyatakan bahwa pemberian ½ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Menyangkut Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  bukan  merupakan  hukum  acara  Peradilan Agama, karena pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
Berdasarkan  ketentuan  yurisprudensi  tersebut,  ada  inkonsistensi  dalam pemberian kewenangan untuk memutus perkara perceraian dan akibat hukumnya. Di satu  sisi,  hukum  memberikan  kewenangan  kepada  pengadilan  agama  untuk menyelesaikan perkara perceraian antara orang yang beragama Islam sampai dengan menentukan  akibat-akibat  cerai  yang  ditimbulkan,  namun  di  sisi  lain,  saat  yang menjadi  pihak  dalam  perkara  cerai  tersebut  berprofesi  sebagai  PNS,  akibat  hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut terhadap nafkah anak dengan berpedoman pada  PP  PNS  menjadi  kewenangan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  meskipun  PNS tersebut beragama Islam.
Rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini antara lain:
1. Bagaimana  kekuatan  putusan  pengadilan  agama  terhadap  pembebanan  nafkah anak akibat perceraian seorang PNS?
2. Bagaimana  pelaksanaan  kewenangan  pengadilan  tata  usaha  negara  dalam memutus perkara pembebaban nafkah anak akibat perceraian seorang PNS? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  memahami  dan  menganalisa  kekuatan  hukum  putusan  pengadilan  agama terhadap pembebanan nafkah anak dari orang tua PNS yang bercerai.
2. Untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara pembebanan nafkah anak dari orang tua PNS yang bercerai.
Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  untuk  pengembangan  teori  ilmu  hukum dalam  rangka  menganalisis  serta  menjawab  kegelisahan  setiap  unsur  yang berkecimpung dalam penegakan hukum masalah ini.
2. Manfaat Praktis
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 52 - 69
Diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  atau  manfaat  bagi masyarakat,  maupun  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terkait  dengan  proses penyelesaian  perkara  perceraian  dan  akibat-akibatnya  yang  melibatkan  pihak berprofesi PNS dan menghindari adanya konflik kewenangan antar lembaga.
Tiga  landasan  teoritis  yang  digunakan  adalah grand  theory , middle  range theory ,  dan applied  theory . Grand  theory merupakan  dasar  lahirnya  teori-teori  lain. Teori  ini  dicoba  dari  penjelasan  keseluruhan  dari  kehidupan  sosial,  sejarah,  atau pengalaman  manusia. Grand  theory dalam  penelitian  ini  adalah  teori  kewenangan. Berbicara mengenai teori kewenangan, artinya berbicara tentang kewenangan absolut dan  relatif.  Kewenangan  absolut  adalah  kewenangan  pengadilan  untuk  mengadili berdasarkan  materi  hukum  (hukum  materiil)  sedangkan  kewenangan  relatif  adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. 3
Middle  theory dalam  penelitian  ini  adalah  kewenangan  hakim.  Kewenangan hakim  difasilitasi  oleh  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  ( independency  of judiciary ) yang merupakan syarat mutlak ( conditio sine quanon ) tegaknya hukum dan keadilan  dan  harus  mendapat  jaminan  konstitusional  yang  kuat,  sehingga  hakim bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung atau tidak  langsung  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  peradilan. 4 Sedangkan applied theory adalah teori yang siap diaktualisasikan dalam koseptualisasi yaitu teori kepastian  hukum.  Berkaitan  dengan  ini,  setidaknya  ada  dua  pengertian  dari  teori kepastian hukum, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. 5
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan  karena  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang menjadi  fokus  sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian. 6 Metode  penelitian  hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang
3 Mushtofa, Sy., Kepaniteraan Peradilan Agama , Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 9.
4 Suparman Marzuki, Fair Trial, Hak Asasi Manusia, dan Pengawasan Hakim , Makalah pada Seminar  Pemerkuatan  Pemahaman  Hak  Asasi  Manusia  Untuk  Hakim  Seluruh  Indonesia,  Makassar: 2011, hlm. 3.
5 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Kencana  Pranada  Media  Group,  Jakarta: 2008, hlm. 158.
6 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang:  Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 302.
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 53 - 69
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. 7 Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach) . 8
Hasil  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  kualitatif  yaitu penelitian  yang  lebih  mengutamakan  pada  masalah  proses  dan  makna/  persepsi,  di mana  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengungkap  berbagai  informasi  kualitatif dengan  deskripsi-analisis  yang  teliti  dan  penuh  makna. 9 Bentuk  penelitian  yang dipakai  adalah  tipe  penelitian  preskriptif  analisis,  yaitu  mempelajari  tujuan  hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsepkonsep hukum, dan norma-norma hukum. 10
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang ( statue  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  dalam  menuliskan  penelitian  ini.  Pendekatan  undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 11
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  dengan pengelompokan sebagai berikut:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan  terdiri dari:
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaaan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
c) Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
d) Kompilasi Hukum Islam.
e) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11K/AG/2001.
b. Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  berasal  dari  buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan para sarjana. 12
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif   Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13-14.
8 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 3. 9 Noeng  Muhadjir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Yogyakarta:  Rake  Sarasin,  1996,  hlm. 243.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 22.
11 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Pranada  Media  Group, 2008, hlm. 93.
12 Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indo, 1993, hlm 43.
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 54 - 69
Bahan  sekunder  dalam  penelitian  ini  didapat  dari  buku-buku  teks,  seminar, makalah, maupun karya ilmiah lainnya yang berkenaan dengan kajian ini.
c. Bahan  hukum  tersier,  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 13
Bahan hukum tersier tersebut seperti kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya. Metode  pengumpulan  bahan  yang  dapat  dilakukan  terhadap  penelitian  hukum normatif  adalah  studi  kepustakaan (library  research) ,  maksudnya  adalah  jika  bahan yang  diperlukan  untuk  menjawab  masalah  penelitian  terdapat  dalam  bahan  pustaka, maka  kegiatan  pengumpulan  data  itu  disebut  dengan literatur  study. 14 Bahan-bahan ini kemudian digunakan untuk mengkaji masalah yang menjadi bahan penelitian.
Mengolah bahan adalah merapikan bahan-bahan yang telah diperoleh terkait pembahasan yang dilakukan. Terhadap bahan tersebut, dilakukan pemilahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji agar bahan yang diperoleh dapat mendukung penyelesaian permasalahan yang diteliti.

## • KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN TATA USAHA NEGARA

## A. Teori Kewenangan
Dalam  hukum  publik,  wewenang  berkaitan  dengan  kekuasaan. 15 Kekuasaan dianggap  bermakna  sama  dengan  wewenang  karena  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh lembaga  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  yang  ada  di  Indonesia  adalah  kekuasaan formal yang merupakan salah satu unsur dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di  suatu  negara  disamping  unsur  lain  seperti  hukum,  keadilan,  kejujuran, kebijakbestarian, kebajikan dan kewenangan (wewenang). 16
Istilah  wewenang  digunakan  dalam  bentuk  kata  benda  dan  sering  disejajarkan dengan  istilah bevoegheid dalam  istilah  hukum  Belanda.  Jika  dicermati  ada  sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah bevoegheid .  Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah bevoegheid digunakan dalam konsep hukum publik  maupun  dalam  hukum  privat.  Dalam    konsep    hukum    kita    istilah
13 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2006, hlm 61.
14 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004, hlm 72.
15 Philipus  M.  Hadjon, Tentang  Wewenang ,  Yuridika  No.5&6  Tahun  XII,  September- Desember, 1997, hlm. 1.
16 Rusadi  Kantaprawira, Hukum  dan  Kekuasaan ,  Yogyakarta:  Universitas  Islam  Indonesia, 1998, hlm. 37-38.
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 55 - 69
kewenangan  atau  wewenang  seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. 17 Oleh  karena  itulah,  dalam  konsep  hukum  publik,  wewenang  berkaitan  dengan kekuasaan. 18 Sedangkan  F.P.C.L.  Tonner  dalam  Ridwan  HR.,  berpendapat “ Overheidsbevoegdheid  wordt  in  dit  verband  opgevad  als  het  vermogen  om  positief recht vast te srellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead  en  te  scheppen ”  (kewenangan  pemerintah  dalam  kaitan  ini  dianggap sebagai  kemampuan  untuk  melaksanakan  hukum  positif,  dan  dengan  begitu  dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara). 19

## B. Kewenangan Peradilan
Di  Indonesia,  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi. 20 Badan-badan  peradilan  dalam  4  (empat)  lingkungan  peradilan  tersebut memiliki  kekuasaan  yuridiksi  menerima,  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. 21
Yurisdiksi  dalam  bahasa  Indonesia  berasal  dari  Bahasa  Inggris  “ jurisdiction ” yang  berasal  dari  bahasa  Latin  “ yurisdictio ”,  yang  terdiri  atas  dua  suku  kata, yuris yang  berarti  kepunyaan  menurut  hukum,  dan diction yang  berarti  ucapan,  sabda, sebutan, firman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu: 22
1) Kekuasaan mengadili, lingkup kekuasaan kehakiman dan peradilan;
2) Lingkungan  hak  dan  kewajiban,  serta  tanggung  jawab  di  suatu  wilayah  atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.

## C. Peradilan Agama
17 Phillipus M. Hadjon, Op. Cit ., hlm. 20
18 Ibid ., hlm. 1. 19 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 100
20 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
21 Z. A. Sangadji, Op. Cit ., hlm. 2-3.
22 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit ., hlm. 1278
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 56 - 69
Kelembagaan  Peradilan  Agama  sebagai  wadah,  dan  hukum  Islam  sebagai muatan  atau  isi  pokok  pegangan  dalam  menyelesaikan  dan  memutus  perkara,  tidak dapat  dipisahkan.  Apalagi  pada  masa  kekuasaan  kerajaan  Islam  lembaga  peradilan agama  termasuk  bagian  yang  tak  terpisahkan  dengan  pemerintahan  umum,  sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan.
Bidang  perkara  yang  menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989,  perkara-perkara  yang  menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama  tersebut  termuat dalam Pasal 49 antara lain:
1) Perkawinan;
2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan
3) Wakaf dan sedekah.
Setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  perkara  yang menjadi kewenangan Peradilan Agama ditambah menjadi:
1) perkawinan;
2) waris;
3) wasiat;
4) hibah;
5) wakaf;
6) zakat;
7) infaq;
8) shadaqah; dan
9) ekonomi syari'ah.

## D. Peradilan Tata Usaha Negara
Sistem  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  bertujuan  untuk  melaksanakan  fungsi pengawasan  yudisial  terhadap  tindakan  hukum  tata  usaha  Negara. 23 Pada  awalnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).  Dalam  undang-undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  tujuan  adanya  PTUN
23 W. Riawan Tjandra, Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d’etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 57 - 69
dimaksudkan  untuk  menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban,  dan  kepastian hukum,  sehingga  dapat  memberikan  pengayoman  kepada  masyarakat,  khususnya dalam  hubungan  antara  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dengan  masyarakat. Selain  itu  keberadaan  PTUN  adalah  untuk  membina,  menyempurnakan,  dan menertibkan  aparatur  di  bidang  Tata  Usaha  Negara,  agar  mampu  menjadi  alat  yang efisien,  efektif,  bersih,  serta  berwibawa,  dan  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya selalu  berdasarkan  hukum  dengan  dilandasi  semangat  dan  sikap  pengabdian  untuk masyarakat.
Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 24 Kompetensi  absolut  Pengadilan  TUN  diatur  dalam  Pasal  1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yang menyebutkan:
”Sengketa  tata  usaha  Negara  adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan  tata  usaha  negara,  termasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud di atas menurut ketentuan Pasal 1  angka  9  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  adalah  suatu  penetapan  tertulis yang  dikeluarkan  oleh  Badan/  Pejabat  TUN  yang  berisi  tindakan  hukum  TUN berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi:
1) Penetapan tertulis;
2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
3) Berisi tindakan hukum TUN;
4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Bersifat konkrit, individual dan final;
6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
NO.  3  VOL.  20  JULI  2013,  hlm.  424,  https://media.neliti.com/media/publications/84722-none- 366328b1.pdf, , diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 pukul 11.30 WIB.
24 Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 58 - 69

## • PENGATURAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA
A. Makna Perceraian
Perceraian  merupakan  pilihan  hukum  antara  pasangan  yang  telah  menikah setelah  mereka  tidak  bisa  menyatukan  perbedaan  yang  timbul  antara  keduanya. 25 Hukum  Islam  mensyari’atkan  tentang  putusnya  perkawinan  melalui  perceraian sebagai  jalan  terakhir  apabila  dalam  rumah  tangga  tidak  bisa  ditemukan  lagi keharmonisan  dan  kerukunan,  hanya  perceraianlah  yang  menjadi  satu-satunya  jalan yang  harus  ditempuh,  namun  demikian  bukan  berarti  agama  Islam  menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Bahkan harus  diingat bahwa perceraian pun  tidak  boleh  dilaksanakan  setiap  saat  yang  dikehendaki,  sehingga  hanya  dalam keadaan  yang  tidak  dapat  dihindari  itu  sajalah,  perceraian  yang  dibolehkan  dalam syari’at. 26 Yang  tidak  kalah  urgensinya  adalah  alasan-alasan  yang  mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian. 27

## B. Aturan Hukum Perceraian
Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara  lain  diatur  dalam  Pasal  39  sampai  dengan  Pasal  41  dan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara- cara  tersebut,  yang  pelaksanaannya  diatur  dalam  perkawinan  menurut  agama  Islam akan  menceraikan  istrinya,  mengajukan  surat  kepada  pengadilan,  di  tempat tinggalnya  yang  berisi  pemberitahuan  bahwa  ia  bermaksud  menceraikan  istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk  keperluan itu. 28 Ketentuan umum mengenai  pengajuan gugatan ke pengadilan
25 Amina  Wadud  Muhsin, Wanita  di  Dalam  Al-Qur’an ,  terj.  Yadiar  Radianti,  Bandung:  Fajar Bhakti, 1994, hlm. 106.
26 Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Jakarta:  Kencana, 2012, hlm. 130-131.
27 Martiman  Prodjohamidjojo, Penasehat  Dan  Organisasi  Bantuan  Hukum ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 41.
28 Shoedharyo  Soimin, Hukum  Orang  dan  Keluarga  Perspektif  Hukum  Perdata/BW    Hukum Islam dan Hukum Adat , Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 65.
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 59 - 69
telah  diatur  dalam  Bab  IX Het  Herziene  Indonesisch  Reglement (HIR)/ Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)., yang merupakan salah satu sumber hukum  acara  perdata  yang  berlaku  di  pengadilan.  Jadi,  perceraian  hanya  dapat berlaku dan diakui secara hukum jika dilakukan

## C. Akibat Hukum Perceraian
Perubahan status hukum dari perkawinan kepada perceraian akan menimbulkan berbagai  akibat  hukum.  Oleh  karena  itu,  perceraian  hanya  dapat  terjadi  apabila dilakukan  di  depan  pengadilan,  baik  itu  karena  suami  yang  telah  menjatuhkan  cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat  taklik  talak.  Tujuannya  untuk  melindungi  segala  hak  dan  kewajiban  yang timbul  sebagai  dari  akibat  hukum  atas  perceraian  tersebut. 29 Demikian  juga  yang tertuang dalam aturan hukum Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan sebagai perpanjangan tangan  pemerintah  dalam  hal  pelaksanaan  hukum  juga  dituntut  untuk  mampu memberikan  keadilan  dan  jalan  keluar  bagi  orang-orang  yang  terlibat  dalam perceraian  pasca  cerai  dijatuhkan  seperti  istri  dan  anak.  Menurut  Madani,  akibat hukum putusnya perkawinan antara lain: 30
1. Hubungan  suami  istri  berubah,  menjadi  rekan  hanya  dalam  mengasuh  dan membesarkan anak, bukan sebegaimana hubungan suami istri seperti dulu.
2. Suami  wajib  memberi  mut’ah,  yaitu  kenang-kenangan  untuk  istri  sesuai kemampuan dan biasanya diukur dari berapa lama masa perkawinan berjalan.
3. Melunasi  mahar,  jika  itu  hutang  dan  nafkah  yang  belum  dibayarkan  selama perkawinan berjalan.
4. Terhadap istri akan berlaku masa iddah, masa dimana istri tidak boleh dipinang atau dinikahi laki-laki lain dengan pertimbangan sewaktu-waktu suami berubah pikiran  dan  ingin  kembali  yang  keinginan  itu  disambut  baik  oleh  istri,  maka tidak perlu nikah ulang.
5. Penentuan  pemeliharaan  anak  hasil  perkawinan  baik  secara  materi  maupun pengasuhan yang harus dipenuhi.

## D. Aturan Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil
29 Budi Susilo, Op. Cit ., hlm. 17.
30 Madani, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 30.
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 60 - 69
Aturan perceraian bagi pegawai negeri sipil, antara lain termuat dalam aturan- aturan berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Prosedur perceraian menurut Perauran Pemerintah ini termuat dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:
1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
2) Bagi  Pegawai  Negeri  sipil  yang  berkedudukan  sebagai  penggugat  atau  bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin  atau  surat  keterangan  sebagaimana  dimaksud  alam  ayat  harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3) Dalam  surat  permintaan  izin  atau  pemberitahuan  adanya  gugatan  perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.”
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.
Surat  Edaran  Kepala  Badan  Administrasi  Kepegawaian  Negara  Nomor 08/SE/1983.
• PEMBEBANAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PNS
A. Putusan Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Anak PNS Cerai
Dalam  Pasal  41  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, disebutkan adanya kewajiban orang tua terhadap anak yaitu kedua orang tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  sebaik-baiknya,  sedangkan dalam  ayat  (2)  dikatakan  bahwa  kewajiban  orang  tua  yang  dimaksud  dalam  ayat  1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antar keduanya  putus.  Namun,  seringkali  akibat  perceraian  kedua  orang  tuanya,  banyak anak yang kepentingannya pada akhirnya terbengkalai.
Kewajiban memberikan perlindungan hukum baik secara materil maupun tidak terhadap  anak  yang  menjadi  korban  perceraian  dari  kedua  orang  tuanya  ini  berlaku bagi  semua  warga  Negara  Indonesia  yang  melakukan  perceraian,  termasuk  Pegawai Negeri  Sipil.  Namun  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bagi  PNS  berlaku aturan  tambahan  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 61 - 69
Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung yang telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dikatakan bahwa putusan dari semua lingkungan  peradilan  termasuk  Peradilan  Agama  dapat  mengajukan  permohonan kasasi  ke  Mahkamah  Agung,  ini  membuktikan  bahwa  putusan  pengadilan  agama mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  putusan  dari  badan  peradilan lainnya, termasuk putusannya terhadap pembebanan nafkah terhadap anak PNS cerai selama putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Peradilan  agama  mempunyai  kewenangan  absolut  terhadap  perkara  cerai  (vide. Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama).
2. Pembebanan  nafkah  untuk  anak  dari  PNS  cerai  merupakan  akibat  hukum  yang timbul  dalam  perkara  cerai  sehingga  pengadilan  sebagai  salah  satu  jalan memohon  keadilan  mempunyai  kewenangan  untuk  menerima  perkara  tersebut sampai penyelesaiannya termasuk eksekusi (pelaksanaan putusan).
3. Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  jelas  disebutkan  bahwa  ayah  bertanggung jawab  terhadap  nafkah  anaknya  baik  dalam  masa  perkawinan  maupun  sampai terjadinya perceraian.
4. Dalam  Peraturan  Pemerintah  tentang  PNS  juga  ditetapkan  kewajiban  ayah  PNS untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya sebenyak sepertiga gaji.

## B. Kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Memutus  Pembebanan Nafkah Anak
Kompetensi  absolut  peradilan  tata  usaha  Negara  adalah  mengadili  dan menyelesaikan  sengketa  dalam  bidang  Tata  Usaha  Negara  antara  orang  atau  Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  tata  usaha  negara,  termasuk sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dari  pengertian  tersebut,  jelas  bahwa  kriteria  perkara  yang  menjadi  kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain:
1. Sengketa kepegawaian bersifat perdata;
2. Antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan  badan  atau  pejabat  tata  usaha Negara; dan
3. Terkait keputusan tata usaha Negara.
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  11K/AG/2001  tanggal  10  Juli 2003  yang  menyatakan  bahwa  pemberian  ½  bagian  dari  gaji  Tergugat  kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983  yang  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  bukan merupakan  hukum  acara  Peradilan  Agama  dikarenakan  hal  tersebut  merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dianggap kurang tepat  jika dilihat dari sudut pandang sebagai berikut:
a. Segi kedudukan hukum peradilan.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  jelas  dikatakan  bahwa  kekuasaan kehakiman  dijalankan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  Negara,  dan  oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Maka, untuk memahami tujuan kekuasaan kehakiman itu, perlu dipelajari sejarah kekuasaan kehakiman itu sendiri.
Putusan  yang  baik  adalah  putusan  yang  mengandung  kepastian,  keadilan  dan kemanfaatan  hukum  serta  dapat  dieksekusi  jika  putusan  tersebut  tidak  dijalankan secara  sukarela.  Peraturan  Pemerintah  yang  menjadi  aturan  hukum  bagi  PNS  yang bercerai,  tidak  mengatur  secara  tegas  bahwa  proses  eksekusi  biaya  pembebanan nafkah  anak  PNS  yang  bercerai  harus  melalui  peradilan  tata  usaha  Negara,  oleh karena  demikian,  hakim  dapat  menginterpretasi  aturan  hukum  sesuai  dengan penalaran yang berdasar hukum.
b. Segi kewenangan absolut
Peradilan agama dan peradilan tata usaha Negara sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman,  telah  diberi  amanat  melalui  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman untuk  menerima,  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  yang  diajukan kepadanya.  Arti  penting  kekuasaan  kehakiman  adalah  untuk  memutus  sengketa hukum  yang  timbul  antara  anggota  masyarakat  satu  sama  lain  atau  antara  anggota masyarakat  dengan  pihak  pemerintah.  Agar  tidak  terjadi  penyimpangan  dan kekacauan  dalam  masyarakat,  maka  masing-masing  badan  peradilan  tersebut  diberi kewenangan  yang  berbeda,  baik  antara  badan  peradilan  yang  berbeda  dengan  jenis perkara  yang  berbeda  (kompetensi  absolut)  maupun  antara  badan  peradilan  yang sama dengan wilayah hukum yang berbeda (kompetensi relatif).
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 63 - 69
Pembagian  kewenangan  ini  akan  bermuara  pada  terbitnya  putusan  yang berkepastian,  berkeadilan  dan  berkemanfaatan  hukum  demi  terwujudnya  ketertiban umum. Jika kemudian pembebanan nafkah anak PNS yang bercerai bukan merupakan hukum  acara  peradilan  agama,  maka  ada  ketumpangtindihan  kompetensi  antara peradilan  agama  dan  peradilan  tata  usaha  Negara  terkait  perkara  ini  yang  nantinya akan merugikan dan membingungkan masyarakat banyak terutama para PNS. Empat badan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  mempunyai  kedudukan yang  sama  dengan  kompetensi  absolut  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  aturan hukum  masing-masing  sehingga  setiap  putusan  dari  masing-masing  badan  peradilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama.
c. Segi Asas Peradilan
Dalam  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman,  telah  dinyatakan  bahwa peradilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengertian  terhadap  asas  ini  dapat  dilihat  pada  bagian  penjelasan  undang-undang yang menyebutkan bahwa “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan  dengan  cara  efesien  dan  efektif  dan  “biaya  ringan”  adalah  biaya  perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
Perkara  perceraian  menyangkut  orang  yang  beragama  Islam  dan  dilaksanakan secara  Islam  baik  PNS  ataupun  tidak,  merupakan  kompetensi  absolut  Pengadilan Agama,  yang  dalam  hal  ini  di  Aceh  bernama  Mahkamah  Syar’iyah.  Segala  akibat hukum yang merupakan kelanjutan dari perkara perceraian dengan mempertimbangkan  kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  haruslah  juga diputus oleh pengadilan asal yang memutusnya yaitu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah. Pembebanan nafkah anak dari orang tua yang bercerai baik PNS maupun tidak merupakan salah satu bentuk akibat hukum adanya perceraian.
d. Segi Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia Sistem  hukum  Indonesia  pada  dasarnya  adalah  sistem  hukum civil  law , meskipun  tidak  dapat  dijamin  sepenuhnya  demikian  karena  dalam  pelaksanaannya terkadang  masih  menggunakan common  law sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Satjipto  Rahardjo  bahwa  di  dunia  ini  kita  tidak  jumpai  satu  sistem  hukum  saja, melainkan lebih dari satu. 31 Dari sisi pembagian kekuasaan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia  lebih  banyak  menggunakan  sistem civil  law dalam  kehidupan bernegaranya. Ada tiga karakteristik dari sistem hukum civil law , yaitu:
31 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 235.
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 64 - 69
1. Adanya sistem kodifikasi
Menurut  sistem  hukum  ini,  kodifikasi  diperlukan  untuk  menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum.
2. Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decicis , sehingga undang- undang menjadi rujukan hukumnya yang utama.
Pemisahaan antar kekuasaan menjadi tiga pilar, eksekutif, legislatif dan yudikatif membuat ketiga pilar tersebut tidak dapat mencampuri urusan kekuasaan lainnya, dengan cara tersebut maka terbentuklah yurisprudensi.
3. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial
Dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti.
Tidak  seperti  sistem  hukum common  law yang  menjadikan  yurisprudensi sebagai  sumber  hukum,  sistem  hukum civil  law tidak  menjadikan  yurisprudensi sebagai sumber rujukan sehingga hakim tidak perlu terikat pada yurisprudensi selama hakim  yang  bersangkutan  mempunyai  analisa  hukumnya  sendiri  untuk  memberikan putusan  yang  berkepastian,  berkeadilan  dan  berkemanfaatan  bagi  para  pencari keadilan.  Indonesia  adalah  salah  satu  Negara  yang  lebih  banyak  menganut  sistem hukum civil  law dalam  penegakan  hukumnya  mengatur  bahwa  yurisprudensi bukanlah  salah  satu  hierarki  perundangan  yang  wajib  dijadikan  rujukan  sumber hukum untuk memutus suatu perkara, yurisprudensi dapat dijadikan acuan sepanjang penalaran  hukum  yang  digunakan  sesuai  dengan  penalaran  hukum  hakim  yang memutus suatu perkara.
• Penutup
A. Kesimpulan
Dari  berbagai  pembahasan  dalam  bab-bab  sebelumnya,  dapat  diambil  poin penting sebagai berikut:
1. Mengingat  kewenangan  pengadilan  agama  salah  satunya  adalah  bidang perkawinan  termasuk  di  dalamnya  berbagai  permasalahan  seputar  perkawinan seperti  perceraian,  maka  akibat-akibat  yang  ditimbulkan  dari  perceraian  itu sendiri  sudah  sepatutnya  menjadi  kewenangan  pengadilan  agama.  Meskipun dalam  berbagai  aturan  terkait  perceraian  terutama  PNS  tidak  mengamanatkan lembaga mana yang dapat memutus pemotongan gaji akibat pembebanan nafkah untuk anak, namun dengan mengingat bahwa pembebanan nafkah adalah akibat
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 65 - 69
hukum  dari  perceraian,  maka  pengadilan  agama  jugalah  yang  berwenang mengadilinya.  Kekuatan  hukum  putusan  pengadilan  agama  sama  dengan pengadilan bidang peradilan lainnya karena pengadilan agama merupakan salah satu  peradilan  yang  setara  dengan  peradilan  lain  dalam  kekuasaan  kehakiman selama  dalam  putusan  tersebut  mengandung  amar condemnatoir dan  sudah berkekuatan hukum  tetap sehingga putusan tersebut  dapat  dijalankan  atau dapat diekseskusi jika tidak dijalankan secara sukarela.
2. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  yang  menjadi  titik  tolak  penelitian  ini  hanya berbunyi  terkait  pemberian  nafkah  terhadap  mantan  isteri  yang  merupakan wewenang pejabat tata usaha Negara, namun berpedoman pada aturan perceraian menyangkut  PNS,  maka  aturan  tersebut  juga  berlaku  untuk  nafkah  anak. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pengadilan  tata  usaha  Negara  tidak mempunyai  kewenangan  dalam  memutus  pembebanan  nafkah  untuk  anak  dari orangtua  PNS  yang  bercerai  karena  pengadilan  tata  usaha  Negara  tidak  diberi wewenang  untuk  itu.  Terkait  dengan  bunyi  Yurisprudensi,  sistem  hukum  yang dianut  Indonesia  tidak  menjadikan  yurisprudensi  sebagai  salah  satu  sumber hukum  sehingga  selama  hakim  yang  mengadili  perkara  sependapat  dengan yurisprudensi,  yurisprudensi  dapat  diajdikan  salah  satu  pertimbangan  memutus perkara,  demikian  pula  sebaliknya,  jika  tidak  sependapat,  hakim  tidak  wajib mengikuti  pertimbangan  hukum  yang  ada  di  yurisprudensi.  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  juga  tidak  mempunyai  wewenang  untuk  mengesahkan  putusan pengadilan agama terkait pembebanan nafkah tersebut.

## B. Saran
Berpedoman  pada  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disarankan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Pembebanan  nafkah  anak  dari  orangtua  PNS  yang  bercerai  merupakan kewenangan  peradilan  agama  sehingga  hakim  pengadilan  agama  tidak  perlu ragu untuk memutus perkara pembebanan nafkah anak dari orangtua PNS Islam yang bercerai karena diberi wewenang untuk itu dalam undang-undang selama dalam  persidangannya  terbukti.  Hakim  harus  tetap  berpedoman  pada  asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Kepada  lembaga-lembaga  pemerintah  yang  aparatur  sipil  Negara-nya  bercerai
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 66 - 69
dan  dihukum  untuk  memberi  nafkah  anak  melalui  pemotongan  gaji,  harus dilakukan  sesuai  dengan  amar  putusan  yang  ada  karena  putusan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dapat  dieksekusi  sesuai  dengan  amanat  undang- undang  dan  kekuatan  hukum  putusan  peradilan  agama  sama  dengan  peradilan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdullah,  Rozali, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2005.
Admosudirjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Ali, Mohammad Daud, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Al-Kahlani, Muhammad Ismail, Subul Al-Salam , jilid 3., Bandung: Dahlan, 2009. Arto,  A.  Mukti, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Basah,  Sjachran, Mengenal  Peradilan  di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1995.
Basri, Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Buana, Mirza Satria, Hukum Internasiona Teori dan Prakte k, Bandung: Nusamedia, 2007.
Csbafi, Anthony, The Concept of State Jusrisdiction in International Space Law , The Hague.
Djalil, A. Basiq, Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006. Djatmika, Sastra dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia , Jakarta: Djatmika, 1995.
Hadjon,  Philipus  M., Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  Cetakan Pertama, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
Harahap,  M.  Yahya, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan ,  Jakarta  :  Sinar  Grafika, 2016.
________________, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
_________________, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 , Ed. ke-2., Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Pers, 2006. Ibrahim,  Johnny, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
Lotulung, Paulus Efendie, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 67 - 69
Baik , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994. Madani, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Modern ,  Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2010.
____________________, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Pranada  Media Group, 2008.
Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif , Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 243.
Muhsin, Amina Wadud, Wanita di Dalam Al-Qur’an , terj. Yadiar Radianti, Bandung: Fajar Bhakti, 1994.
Nasution,  Bahder  Johan,  Sri  Warjiyati, Hukum  Perdata  Islam ,  Surabaya:  Mandar Maju, 1997.
Prakoso,  Djoko  &  I  Ketut  Murtika, Pembinaan Pegawai  Negeri  Sipil ,  Jakarta:  Bina Aksara, 1987.
Prijodarminto,  Soegeng, Duri  dan  Mutiara  dalam  Kehidupan  Perkawinan  PNS , Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994.
Prodjohamidjojo,  Martiman, Penasehat  Dan  Organisasi  Bantuan  Hukum ,  Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
Rahardjo,  Satjipto, Hukum  Progressif  :  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia ,  Cet.  I., Jakarta: Genta Publishing, 2009.
______________, Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991. Ramulyo, Moh. Idris, Hukum Perkawinan Islam , Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004. Rasjidi,  Lili, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia , Bandung: Alumni, 1982.
Rasyid,  Roihan,  A., Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2010.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif    Suatu  Tinjauan Singkat , Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Soimin,  Shoedharyo, Hukum  Orang  dan  Keluarga  Perspektif  Hukum  Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat , Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta: Rineka Cipta, 2005. _________, Pokok-pokok Hukum Islam , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001. Supriyadi,  Dedi, Fiqh  Munakahat  Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi , Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
Susilo, Budi, Prosedur Gugatan Cerai, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007. Sutantio, Retnomulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek , Bandung: Mandar Maju, 2009. Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum , Yogyakarta: UII Press, 2012.
________________, Penyelesaian Sengketa Bisnis , Yogyakarta: Citra Media Hukum,
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 68 - 69
2006.
Sy., Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama , Jakarta: Kencana, 2005. Syahrani,  Riduan, Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil ,  Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
Syaifudin, Muhammad, Hukum Perceraian , Palembang: Sinar Grafika, 2012.
Syarifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian , Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Tresna, R., Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad , Jakarta, 1957. Trijono,  Rachmat,  dkk., Hak  Menguasai  Negara  Di  Bidang  Pertanahan ,  Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
Tutik,  Titik  Triwulan, Pengantar  Hukum  Perdata  di  Indonesia ,  Jakarta:  Prestasi Pustaka Publiser, 2006.
Wadong,  Maulana  Hassan, Advokasi  Dan  Hukum  Perlindungan  Anak ,  Jakarta: PT.Grasindo, 2000.
Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya di Indonesia , Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media, 2007. Yunas, Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum , Padang: Angkasa Raya, 1992. Zed,  Mestika, Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2007.

## B. Jurnal, Makalah, dan Sumber Ilmiah Lainnya
Dani,  Umar,  Memahami  Kedudukan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia: Sistem  Unity  of  Jurisdiction  atau  Duality  of  Jurisdiction?  Sebuah  Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya, Jurnal Hukum dan Peradilan , Volume 7 Nomor 3, November 2018.
Kantaprawira,  Rusadi, Hukum  dan  Kekuasaan ,  Makalah,  Yogyakarta:  Universitas Islam Indonesia, 1998.
M.  Hadjon,  Philipus,  Tentang  Wewenang,  Jurnal YURIDIKA ,  No.5&6  Tahun  XII, September-Desember, 1997.
Manan,  Bagir, Prospek  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia ,  disampaikan dalam  Rapat  KoordinasiNasional  MA-RI  Dengan  Jajaran  Peradilan  Tata Usaha Negara Se-Indonesia Tahun 2008, di Hotel Panghegar Bandung, 14-16 Januari 2008.
Nasution, Bahder Johan, Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,
Jurnal Inovatif ,  Volume  VII  Nomor  III  September  2014,  hlm.  14-16, https://media.neliti.com/media/publications/43226-ID-sejarah-perkembangan- kekuasaan-kehakiman-di-indonesia.pdf.
P.,  Endah, Sejarah  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia
Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama, https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah- ditjen-badilag.
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 69 - 69
Pane,  Erina,  Eksistensi  Mahkamah  Syar’iyah  Sebagai  Perwujudan  Kekuasaan Kehakiman,  Jurnal AL-‘ADALAH Vol.  XIII,  No.  1,  Juni  2016,  hlm.  41. https://media.neliti.com/media/publications/56429-ID-eksistensi-mahkamah- syariyah-sebagai-per.pdf.
Pramesti, Tri Jata Ayu, Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan ,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaa n-peradilan-dengan-pengadilan/.
Tjandra, W. Riawan, Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d’etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum IUS  QUIA  IUSTUM NO.  3  VOL.  20  JULI  2013,  hlm.  424, https://media.neliti.com/media/publications/84722-none-366328b1.pdf.

## C. Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah dengan Undang-Undnag Noor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undnag Nomor 50 Tahun 2009.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11K/AG/2001

## D. Sumber Lain
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka. Pustaka Pelajar, Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.