## PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

## HERU PURWADI HARDIJANTO Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:Law  formulation  of  protection  eyewitness  is  law  phenomenon  crime  system  in  the Indonesia  as  crime  system  of  judicature,  where  as  law  straightening  of  always correlation by law enforcer. Law straightening in eyewitness protection has been found that often witnesses do not get protection law and even become accused. As that way in formulation  wisdom  punish  about  eyewitness  protection  and  it  needed  in  future  with law  balance  such  as  KUHP,  it  form  in  unity  law  system,  so  easy  to  do  law.  Law  of protection of eyewitness and victim and is new masterpiece of nation in the Indonesia which  inspiring  a  law  aspiration  protecting  the  whole  Indonesian  nation  especially eyewitness  rights  and  victim  in  course  of  criminal  justice.  So  that  thereby  punish protection  of  victim  and  eyewitness  represent  guidance  in  conducting  criminal  law formulation in one standard law system that is in a formulation punish Indonesia crime system of judicature.
Key words: protection punish victim and eyewitness, process criminal justice.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  perlu  memahami  dengan  keadaan  dunia  yang semakin tahun semakin mulai bertambah banyak dalam memperhatikan keberadaan tentang Hak Asasi  Manusia,  sehingga  dalam  era  globalisasi  dan  reformasi  seperti  sekarang  ini  yang merupakan  sebuah  agenda  besar  yang  menuntut  adanya  suatu  perubahan  tata  kehidupan  dalam berbangsa  dan  bernegara.  Sebagaimana  perubahan  tersebut  ditengarahi  dengan  menonjolnya mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.
Didalam  perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  didalamnya  telah  banyak  berbagai perlindungan  yang  telah  dengan  tegas  dan  jelas  diatas  dalam  sebuah  peraturan  perundang- undangan  seperti  halnya  pengaturan  perundang  –  undangan  perlindungan  anak,  perlindungan perempuan,  undang  -undang  tentang  penhapusan  kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  yang kemudian disusul dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang sempat tertunda selama lima tahun.
Salah satu dari berbagai macam alat bukti yang syah didalam proses pemeriksaan peradilan Pidana  adalah  keterangan  saksi  dan  /  atau  korban  yang  telah  mendengar,  melihat,  atau
mengalami  sendiri  akan  terjadinya  suatu  tindak  pidana  dalam  upaya  mencari  dan  menemukan akan  kejelasan  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana.  Bagi  para penegak  Hukum  didalam  mencari  dan  menemukan  kejelasan  tentang  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  si  pelaku  sering  kali  mengalami  kesulitan  karena  tidak  hadirnya  saksi  dan/atau korban  dikarenakan  adanya  berbagai  ancaman  baik  berupa  fisik  maupun  psikis  dari  pihak tertentu. Maka dalam kaitan ini perlu sekali dilakukannya perlindungan bagi para saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya didalam proses peradilan pidana.
Permasalahan  yang sering dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, bahwa didalam realitas praktek penanganan perkara di pengadilan pidana kadang-kadang muncul seorang  yang dihadapkan  dalam  persidangan  adalah  merupakan  satu-satunya  saksi.  Pada  hal  didalam  sistem Hukum  Pidana  berlaku  prinsip  Unus  Testis  Nullus  Testis  yang  berarti  bahwa  satu  orang  saksi bukanlah  merupakan  saksi,  maka  diperlukan  dukungan  dengan  alat  bukti  yang  lain  supaya seorang hakim dalam memberikan putusannya dapat menjadikan kuat dan syah demi hukum.
Dalam  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  telah dinyatakan  bahwa  kedudukan  seorang  saksi  didalam  proses  peradilan  pidana  menempati  posisi sebagai  kunci  yaitu  sebagai  alat  bukti  utama  yang  tentu  saja  dampaknya  sangat  terasa  apabila didalam suatu perkara pidana tidak diperolehnya saksi. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana  adalah  sangat  penting  mulai  sejak  awal  pemeriksaan  sampai  selesainya  proses pemeriksaan  perkara,  karena  terungkapnya  kasus  pelanggaran  hukum  sebagaian  besar berdasarkan  informasi  dari  masyarakat  baik  dari  awal  penyelidikan  sampai  dikejaksaan  dan akhirnya dipengadilan. Mengenai  keterangan saksi sebagai alat bukti utama akan menjadi acuan hakim  dalam  memberikan  keputusan  bersalah  tidaknya  seorang  terdakwa/tersangka.  Oleh karenanya  menjadi  jelas  bahwa  saksi  mempunyai  kontribusi  yang  besar  dalam  upaya  penegak hukum dan keadilan.
Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian maupun pengungkapan fakta yang  akan  dijadikan  acuan  dalam  menemuan  bukti-bukti  lain  untuk  menguatkan  sebuah penyelidikan, penyidikan maupun pembuktian di pengadilan. Peran seorang saksi didalam proses penegakkan  hukum  terutama  dalam  hukum  pidana  adalah  amat  penting  karena  membawa konsekwensi  tersendiri  bagi  seorang  yang  ditunjuk  atau  ditetapkan  sebagai  saksi,  baik  saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian perkara tindak pidana.
Dalam  realitas  kehidupan  masyarakat  sehari  –  hari  terutama  dalam  penegakan  hukum pidana  tidaklah  semudah  apa  yang  ditayangkan  oleh  masyarakat,  terlebih  dalam  mendapatkan keterangan saksi. Sebagaimana hal ini telah terbukti bahwa masih banyaknya korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan  dan  lain  sebagainya  dimana  saksi  korban  atau  saksi  –  saksi  lain  sangat  enggan  dan bahkan  sangat  takut  untuk  melaporkan  kejadian  kejahatan  yang  dilakukan  orang  terhadap  diri korban itu sendiri.
Kedudukan saksi yang sedemikian penting ini nampaknya masih sangat jauh dari perhatian masyarakat  maupun  para  penegak  hukum,  yang  ternyata  sikap  yang  demikian  ini  memang sejalan  dengan  sikap  dari  pembentuk  undang-undang,  yang  tidak  secara  khusus  memberikan perlindungan  kepada  para  saksi  maupun  korban  yang  berupa  pemberian  sejumlah  hak,  seperti halnya  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  tersangka  maupun  terdakwa.  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana telah mengatur sejumlah hak yang dimiliki oleh terdakwa / tersangka secara tegas dan  terinci  dalam  suatu  bab  tersendiri,  akan  tetapi  dengan  sebaiknya  bagi  saksi  termasuk  saksi korban hanyalah ada beberapa pasal saja dalam kitab undang – undang hukum acara pidana yang memberikan hak pada saksi, hanya saja pemberiannya selalu dikaitkan dengan tersangka maupun terdakwa.  Jadi  hak  yang  dimiliki  saksi  porsinya  lebih  sedikit  dari  pada  hak  yang  dimiliki  oleh tersangka maupun terdakwa.
Keberadaan  dari  pasal  229  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  adalah merupakan satu satunya pasal yang mengatur tentang perlindungan hak dari saksi dalam hukum acara  pidana,  sehingga  dalam  praktek  kesehariannya  sering  dijumpai  hal  yang  sangat mengecewakan dimana hak saksi untuk mendapatkan penggantian beaya setelah hadir memenuhi panggilan  dalam  proses  peradilan  seringkali  tidak  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya penggantiannya dengan alasan bahwa hal ini tidak tersedianya dana untuk itu.
Dengan kondisi seorang saksi dan/atau saksi korban yang berada dalam posisi yang lemah ini, justru Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  dinyatakan bahwa apabila saksi tersebut tidak  dapat  datang  didalam  persidangan  untuk  memberikan  keterangan  setelah  mereka  itu menerima  surat  panggilan  dari  penegak  hukum.  Demikian  pula  selanjutnya  Undang-undang mewajibkan  bagi  seorang  saksi  untuk  mengucapkan  sumpah  dan  berjanji  sebelum  mereka  ini memberikan  keterangannya  dengan  tujuan  adalah  agar  mereka  (saksi)  dapat  memberikan keterangan  yang  sungguh  –  sungguh  dengan  apa  yang  mereka  lihat,  ketahui,  dengar  dan
alaminya.  Berbicara  tentang  kewajiban  Hukum  bagi  seorang  saksi  tentu  erat  kaitannya  dengan hak  asasi  manusia  yang  dalam  hal  ini  adalah  hak  seorang  saksi,  sehingga  dengan  demikian undang-undang  memberikan  hak  bagi  seorang  saksi  yang  berupa  perlindungan  bagi  saksi  itu sendiri.
Menurut akademisi bahwa sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga sebagai korban dan  bahkan  juga  sebagai  pihak  yang  dirugikan  kepentingannya.  Kerugian  yang  diderita  oleh saksi adalah berupa hak yang dilanggar oleh undang – undang, karena kadangkala bukan hanya sekedar hak atau beaya saja namun demikian lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman  fisik  maupun  psikis,  sehingga  dengan  keadaan  yang  demikian  ini  bagi  seorang  saksi tidak  jarang  merasa  keberatan  untuk  memberikan  keterangan  kesaksiannya  didalam  proses peradilan  pidana.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  permasalahannya  adalah: Bagaimana  proses  pelaksanaan  upaya  perlindungan  hukum  bagi  saksi  didalam  proses  peradilan pidana  dipengadilan  ?  dan  Bagaimana  upaya  hukum  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban didalam proses peradilan pidana dimasa yang akan datang ?

## PEMBAHASAN :
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  saksi  tidak  akan  terlepas  dari  beberapa  macam persoalan  yang  mempengaruhinya,  seperti  halnya  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum terhadap  saksi,  bentuk-bentuk  daripad  perlindungan  hukum  bagi  saksi  serta  tatacara  dalam perlindungan hukum terhadap saksi didalam  proses peradilan pidana.

## 1. Penegakan hukum bagi perlindungan saksi
Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah adanya keterangan dari seorang  saksi  dan/atas  korban  yang  mendengar,  melihat,  mengetahui  atau  mengalami  sendiri telah  terjadinya  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana.  Para  penegak hukum  dalam  mencari  dan  menemukan  kejelasan  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pelaku tindak pidana sering kali mengalami kesulitan karena tidak dapatnya menghadirkan saksi dan/atau  korban  yang  disebabkan  karena  kemungkinan  adanya  ancaman,  baik  secara  pisik maupun  psikis  dari  pihak-pihak  tertentu.  Dengan  demikian  sangat  diperlukan  keberadaan  dari pada perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban sebagai payung hukum dimasa yang akan
datang.  Undan-  undang  Perlindungan  saksi  dan  korban  merupakan  salah  satu  jawabannya  dari pada persoalan tersebut di atas.
Perlindungan terhadap saksi dan korban ini hanya diberikan apabila menginginkan sebuah proses hukum itu akan berjalan benar dan rasa keadilan akan dapat ditegakkan. Sebagaimana hal ini  dapat  diperhatikan  bahwa  dengan  adanya  fakta  yang  menunjukkan  adanya  banyak  kasus pidana  maupun  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  terungkap  dan  bahkan  tidak terselesaikan  yang disebabkan karena adanya ancaman baik pisik maupun psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap para saksi dan/atau korban keluarga  yang membuat sebagian masyarakat merasakan ketakutan dalam memberikan kesaksian kepada para penegak hukum.

## 2. Bentuk-bentuk perlindungan saksi dan korban
Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), telah dinyatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban dapat berujut sebagai berikut :
1) Perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga  dan  harta  bendanya  serta  bebas  dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
2) Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  serta  dukungan keamanan.
3) Memberikan keterangan tanpa tekanan
4) Mendapatkan penerjemah
5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya
7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8) Diberitahu ketika terpidana dibebaskan
9) Mendapat identitas baru
10) Mendapat tempat kediaman yang baru
11) Mendapat penggantian beata transportasi
12) Mendapat bantuan penasihat hukum
13) Memperoleh  bantuan  beaya  hidup  sementara  sampai  pada  batas  waktu  perlindungan hukum itu berakhir
Adapun  tujuan  atau  sasaran  daripada  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang Perlindungan saksi dan Korban terhadap para saksi dan/atau korban telah diatur didalam Pasal  5  UU  No.  13  Tahun  2006  tentang  PSK  yaitu  bahwa  hak  yang  diberikan  kepada  saksi dan/atau  korban  tindak  pidana  dalam  kasus-kasus  tertentu  sesuai  dengan  keputusan  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Korban  dalam  kasus  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang tergolong berat, juga berhak mendapat fasilitas tertentu yaitu :
1) Bantuan medis
2) Bantuan rehabilitasi psiko-sosial
Sehingga korban dengan melalui  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa :
1) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat
2) Hak atas restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab si pelaku tindak pidana.
Keputusan mengenai kompensasi dan  restitusi akan diberikan oleh pengadilan, sedangkan ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberian  kompensasi  dan  restitusi  telah  diatur  dengan peraturan pemerintah.
Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang amat besar, maka atas  persetujuan  hakim  mereka  ini  dapat  memberikan  kesaksiannya  dengan  tanpa  harus  hadir secara  langsung  saat  pemeriksaan  perkaranya  dipengadilan.  Demikian  pula  sebagai  saksi dan/atau  korban  dapat  pula  memberikan  kesaksiannya  secara  tertulis  yang  disampaikan dihadapan  pejabat  yang  berwenang  dengan  membubuhkan  tanda  tangannya  pada  berita  acara yang  memuat  tentang  isi  kesaksian  tersebut.  Disamping  itu  pula  saksi  dan  /  atau  korban  dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana media elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.
Saksi, korban maupun pelapor disini mereka tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdatan atas laporan, kesaksian  yang akan atau sedang diberikannya. Akan tetapi bagi seorang  saksi  yang  juga  menjadi  tersangka  dalam  kasus  yang  sama  mereka  ini  tidak  dapat dibebaskan  dari  tuntutan  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepadanya.  Ketentuan  tersebut  tidak berlaku  terhadap  saksi  korban  dan  pelapor  yang  memberikan  keterangan  kesaksiannya  tidak dengan iktikat baik.

## 3. Syarat dan Tatacara Perlindungan Saksi dan Korban
Berdasarkan  Pasal  28  Undang-undang  Perlindungan  saksi  dan  Korban,  telah  dinyatakan bahwa perjanjian perlindungan Lembaga Perlindungan saksi dan korban terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut :
1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
3. Hasil analisi tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.
Berdasarkan    Pasal  29  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan  korban  juga  menyatakan tentang tatacara dalam memperoleh perlindungan hukum adalah sebagai berikut :
1. Saksi  dan/atau  korban  yang  bersangkutan,  baik  atas  inisiatif  sendiri  maupun  atas permintaan  pejabat  yang  berwenang,  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ;
2. Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  segera  melakuykan  pemeriksaan  terhadap permohonan ;
3. Keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  diberikan  secara  tertulis  paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.
Bagi  saksi  dan/atau  korban  yang  menghendaki  perlindungan  dari  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  baik  atas  inisiatif  sendiri  maupun  atas  permintaan  pejabat  yang  berwenang, mereka  harus  mengajukan  permohonan  secara  tetulis  kepada  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Setelah  permohonan  tersebut  diterima  maka  mereka  menandatangani  suatu  pernyataan kesediaan  untuk  mengikuti  syarat  dan  ketentuan  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban itu memuat hal-hal sebagai berikut :
1) Kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan
2) Kesediaan untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannyakesediaan untuk tidak  berhubungan  dengan  orang  lain  dengan  cara  apapun  selain  atas  persetujuan  dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
3) Kesediaan  untuk  tidak  berhubungan  dengan  orang  lain  dengan  cara  apapun  selain  atas persetujuan  dari  Lembaga  Perlindungan  saksi  dan  korban,  selama  ia  berada  dalam lindungan Lembaga Perlindunagn Saksi dan Korban
4) Kewajiban  untuk  tidak  memberitahukan  kepada  siapapun    megenai  keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindunagn Saksi dan Korban.
5) Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindunagn Saksi dan Korban.
Lembaga  Perlindunagn  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  mempunyai  kewajiban  memberikan perlindungan  sepenuhnya  kepada  saksi  dan/atau  korban  termasuk  keluarganya  sejak ditandatanganinya pernyataan kesediannya mengikuti persyaratan sebagaimana tersebut di dalam Pasal  30  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Selain  dari  pada  itu  pula pemberhentian perlindungan atas keamanan asaksi dan korban dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal  32  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dengan  beberapa  persyaratan  yang tercantum  didalamnya,  dan  pengajuan  permohonanya  harus  dilakukan  secara  tertulis  dari  pihak saksi dan/atau korban atau oleh pejabat yang berwenang.
Di  Indonesia  kehadiran  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  adalah merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi seorang saksi dan/atau korban, mengingat masih banyaknya keluhan  masyarakat mengenai perlunya dan amat pentingnya perlindungan tersebut. Namun  yang  menjadi  persoalan  saat  ini  adalah  kehadiran  undang-undang  ini  ternyata  terkesan hanya  sebuah  isapan    jempol  berlaka,  hal  ini  dapat  dibuktikan  bahwa  sejak  lahirnya  Undang- undang  No.13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  pada  tanggal  11  Agustus 2006, namun hingga sampai pada saat ini belum mampu menjawab persoalan masyarakat karena belum  terbentuknya  komponen  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  saksi dan/korban.
Mengenai publik dapat diberitahu akses dan ketentuan keberadaan lembaga baru tersebut, karena undang-undang yang telah disyahkan hanya menyediakan permohonan tertulis yang dapat dipertimbangkan  oleh  lembaga  perlindungan  saksi  dan/atau  korban,  padahal  lembaga  tersebut sendiri belum terbentuk dan efektif disetiap daerah.
Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  dalam  menentukan  bagaimana  lembaga  ini  akan bekerja  dan  beroperasi,  secara  khsusu  dalam  hal  pengangkatan  dan  pemberhentian  anggotanya. LPSK yang sedemikian erat dengan kekuasaan presiden sudah barang tentu perlu adanya kontrol dari  semua  pihak.  Untuk  mencegah    penyalangunaan  kekuasaan.  Mandat  pengawasan  lebih dalam harus diberikan kepada pemegang saham dari kalangan organisasi non pemerintah.
Pendanaan harus dibeayai dari anggaran negara, tetapi untuk saat ini tidak ada ketersediaan sumber  dana  yang  disediakan  bagi  lembaga  untuk  memulai    pekerjaannya.  Sebagai  sebuah
contoh  yaitu  Pengadilan  TIPIKOR  telah  mengalami  beberapa  permasalahan  dalam  kerjanya, karena hanya mendapatkan dana yang minim dari pemerintah dan oleh karena itu belum mampu optimal  melakukan  tugas  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Jika  lembaga  ini (LPSK)  menghadapi  kendala  yang  sama,  maka  hal  ini  hanya  akan  menambah  panjang  deretan masalah dari sebuah peraturan yang tidak implementatif.
Upaya  formulasi  yang  perlu  dilakukan  dengan  memperhatikan  dari  beberapa  persoalan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diundangkan atau ditetapkan sebagai payung  hukum  dalam  penegakan  perlindungan  saksi  yaitu  dengan  memperhatikan  formulasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah ada pada saat ini. Disamping itu pula harus  memahami  bahwa  hukum  adalah  merupakan  sebuah  sistem  yang  saling  mempengaruhi dalam satu sistem satu kesatuan hukum.
Pembaharuan  hukum  adalah  bagian  dari  suatu  sistem  hukum  itu  sendiri,  sehingga  dalam pembaharuan  hukum  perlindungan  saksi  itu  sendiri  hendaknya  disertai  dengan  penyediaan komponen  hukum  dalam  rangka  melaksanakan  formulasi  hukum  perlindungan  saksi.  Upaya formulasi  hukum  tentang  perlindungan  saksi  dalam  proses  peradilan  pidana  dimana  yang  akan datang, tentu tidak akan terlepas dengan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku pada  saat  ini,  yang  dalam  hal  ini  adalah  kaitannya  dengan      Undang-undang  PSK  yang  saat  ini berlaku.
Undang-undang  No.  13  Tahun  2006  tentang  PSK    sebagai  payung  hukum  mengenai perlindungan  saksi  belum  dapat  dikatakan  mampu  memberikan  perlindungan  secara  maksimal. Hal  ini  didasarkan  dengan  belum  effektifnya    komponen-komponen  hukum  yang  harus disediakan seperti LPSK serta aturan-aturan pelaksana daripada undang-undang ini.
Undang-undang  PSK  secara  formal  juga  tidak  maksimal  dalam  mengatur  perlindungan terhadap saksi dan korban, karena masih banyak kelemahan-kelemahan disana sini. Hal tersebut tidaklah  mengherankan,  karena  dengan  melihat  perjalanan  lahirnya  undang-undang  itu  yang sangat  alot  dan  terkesan  hanyalah  untuk    memenuhi  tuntutan  masyarakat  serta  proses pembahasannya  yang  sempat  “mandeg”  beberapa  saat  ini  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang menghabiskan waktu sekitar lima tahunan.
Berdasarkan  catatan  yang  pada  tahun  2006  setidaknya  masih  terdapat  saksi  dan  korban yang  harus  menjalani  proses  hukum  oidana  karena  dilaporkan  balik  dikarenakan  mencemarkan nama  baik  ataupun  digugat  secara  perdata.  Seberapa    diantaranya  juga  masih  diproses  pasca
lahirnya  Undang-undang  No.13  Tahun  2006,  dan  selain  itu  pula  masih  tercatat    pula  beberapa saksi yang mendapat kekerasan fisik.
Hal  lain  yang  menjadi  catatan  ialah  bahwa  didalam  Undang-undang  PSK  yaitu  dengan tidak  adanya  upaya  pemaksa  tentang  ganti  rugi    dari  pelaku  keapda  sikorban,  padahal  korban sebagai  saksilah  yang  dirugikan  sebagai  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  seseorang,  tetapi tidak  terlindungi.  Sehingga  dengan  demikian    hendaknya  Undang-undang  PSK  mengacu  pada konsep  atau  rencangan    Undang-undang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang mencantumkan  pembayaran  ganti  rugi  dari  pelaku  terhadap  korban  sebagai  salah  satu  bentuk perlindungan yang ada.
Lembaga  Perlindungan  Saksi    dan  Korban  (LPSK)  adalah  merupakan  sebuah  lembaga yang  diatur  oleh  Undang-undang  No.  13  Tahun  2006    maka  untuk  formulasi  hukum  sudah seharusnya  undang-undang  memberikan  kerangka  yang  jelas  tentang  bentuk  Lembaga Perlindungan  Saksi    dan  Korban  sehingga  opara  anggota  LPSK  tidak  kebingungan  dalam menjalankan  tugasnya.  Sehingga  dari  uraian  tersebut  diatas  telah  menunjukkan  bahwa  dalam melakukan formulasi hukum hendaknya tetap memperhatikan sebuah sistem hukum sebagai satu kesatuan hukum sehingga tidak ada diharmonisasi hukum.

## KESIMPULAN
Perlu    di  fahami  bahwa    perlindungan  hukum  bagi  saksi  didalam  proses  peradilan  pidana sangatlah diperlukan, terutama bagi para saksi dan / atau korban dalam proses peradilan pidana yang  selama  ini  merasa  tidak  mendapatkan  perlindungan  oleh  hukum,  dan  bahkan  kadang  kala ada seorang saksi dalam kasus pidana yang akhirnya malah dijadikan sebagai tersangka.
Kehadiran Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang PSK, masyarakat menaruh harapan besar terutama pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kasus, korupsi,  kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kasus  pelanggaran  hak  lain  yang  dilindungi oleh Undang-undang ini.
Demikian  halnya  dalam  kebijakan  formulasi  hukum  perlindungan  saksi  yang  mestinya masih  dalam  kesatuan    hukum  pidana  baik  itu  hukum  pidana  material  maupun  pidana  formil, merupakan  sebuah  cita-cita  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  dapat  menyentuh  semua  rakyat dan tidak berpihak pada golongan tertentu.
Dalam  rangka  mencapai  cita-cita  hukum  ini  diperlukan  sebuah  harmonis  hukum  agar terwujud dalam satu kesatuan hukum dalam sebuah sistem hukum, sehingga akan mempermudah masyarakat  dalam  memahamia  dan  melaksanakan  hukum  itu  sendiri.  Dengan  demikian terwujudlah kesadaran hukum masyarakat  yang selalu patuh dan taat pada hukum  yang berlaku karena merasa telah terlindungi oleh hukum itu.

## DAFTAR   PUSTAKA
Andi Hamzah, 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia.  Jakarta:  Sinar Grafika
AI,  Wisnubroto,2002.  Praktek  Peradilan  Pidana  (Proses  Persidangan  Perkara  Pidana).  Jakarta: PT. Galaksi Puspa Mega
Bambang Waluyo, 1992. Sistem Pembuktikan dalam Peradilan Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika Muladi,2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.  Semarang: Universitas Diponegoro,
______,1995,  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana.  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponeogoro
______, dan Barda Nawawo Arif. 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang RI No. 23 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang RI No. 239 Tahun  2000 tentang Hak Asasi Manusia.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

## BIODATA  PENULIS

## DR. THERESIA  ENDANG  RATNAWATI, SH. MKn.
Dosen  tetap  Fakultas  Hukum  UNISRI  Surakarta,  yang  mengajar  program  S1  dan  S2  Ilmu Hukum  di  UNISRI.    Gelar  Sarjana  Hukum  (S1)  diperoleh  dari  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada  Yogyakarta lulus tahun 1987, SP 1 Kenotariatan dari UGM lulus tahun 1991, S2 Magister  Kenotariatan  (M.Kn.)  diperoleh  dari  Universitas  Indonesia  Jakarta  lulus  pada  tahun 2008,  dan  gelar  Doktor  Ilmu  Hukum  diperoleh  dari  UNDIP  Semaranglulua  pada  tahun  2006. Selain  sebagai  dosen  tetap  Fakultas  Hukum  UNISRI  Surakarta,  juga  menjadi    praktisi  hukum perbankan,  yang  menjabat    sebagai  Head  Legal  PT.  Bank  Central  Asia  Tbk.  di  kantor  pusat Jakarta.  Matakuliah  utama  yang  diampu  adalah  Hukum  Perbankan,  dan  Tindak  Pidana Korporasi.

## DR. SUPRIYANTA, SH. MHum.
Dosen  Fakultas Hukum UNISRI dengan jabatan  Lektor Kepala,  mengajar program S1 dan S2. Menyelesaaikan S1 dan S2  dari UNDIP Semarang, dan mendapatkan gelar Doktor dari Program Doktor  (S3  Ilmu  Jukum)  UNS  Surakarta  bulan  Februari  tahun  2012  Matakuliah  yang  diampu adalah  Hukum Pidana,  Bantuan Hukum dan Advokasi, Hukum dan Ham, dan Politik Hukumk Pidana.

## MARYANTO, SH. MHum.
Dosen  tetap    Fakultas  Hukum  UNISSULA  Semarang,  alumnus  program  S1  dan  S2  UNDIP Semarang. Sekarang sedang menyelesaikan program S3 Ilmu Hukum UNDIP Semarang, sebagai peserta Angkatan XVI  Tahun 2010/2011 program doktor ilmu hukum.

## BAMBANG  ALI KUSUMO, SH. MH.
Dosen  Fakultas  Hukum  UNISRI  sejak  tahun  1987  sampai  sekarang.  Alumnus  program  S1 Fakultas    Hukum  UNS  Surakarta,  dan  program  S2  Magister  Ilmu  Hukum  UDIP    Semarang. Matakuliah utama yang diampu adalah Filsafat Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Korporasi,  dan  Hukum  Islam.    Sebagai  anggota  MPD  (Majelis  Pngawas  Daerah)  Notaris Kabupaten Sukoharjo.

## DR. WIBOWO  MURTI  SAMADI, SH. MS.
Dosen  tetap  Fakultas  Hukum  UNISRI  Surakarta.  Lulus  Sarjana  Hukum  UNTAG  Semarang tahun  1985.  Lulus  S2  dari  UNHAS  (Universitas  Hasanudin)  Makassar  tahun  1992,  dan  Doktor (S3) dalam Ilmu Hukum dari UNDIP Semarang lulus pada tahun  2006. Matakuliah utama yang diampu adalah Hukum Agraria, Hukum Keuangan Negara, Hukum Administrasi Negara.

## EDDY SURYANTO, SH. MH.
Lahir  di  Kudus  tanggal  31  Agustus  tahun  1955.  Dosen  Fakultas  Hukum  UNISRI  Surakarta sampai  sekarang.  Lulusan  Fakultas  Hukum  UNDIP  Semarang,  dan  S2  Magister  Ilmu  Hukum dari  UNS  Surakarta.  Matakuliah  yang  diampu  adalah  Hukum  Administrasi  Negara,  Hukum Pengawasan Aparatur Negara, Litigasi dan Hukum Keuangan Negara.

## TRI WAHYU WIDIASTUTI, SH. MH
Lahir  di  Semarang  28  Februari  tahun  1967.  Dosen  Fakultas  Hukum  UNISRI  sejak  tahun  1991 sampai  sekarang.  Lulus  S1  UNDIP  Semarang  tahun  1989,  dan  S2  Magister  Ilmu  Hukum  dari UNDIP  Semarang  lulus  pada  tahun  2008.  Matakuliah  yang  diampu  antara  lain  Hukum  Acara Pidana, Viktimologi, dan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.

## DR. LUSIA INDRASTUTI, SH. MSi.
Dosen tetap Fakultas Hukum UNISRI Surakarta  sejak tahun 1986 sampai sekarang. Lulusan S1 Fakultas  Hukum  UNDIP  Semarang  tahun  1986,  S2  UNS  Surakarta  lulus  tahun  2001,  dan  S3 Doktor  Ilmu  Hukum  dari  UNTAG  Surabaya  lulus  pada  tahun  2011.  Matakuliah  utama  yang diampu adalah Hukum Tata Negara,  Hukum Lingkungan dan Hukum Ketenagakerjaan

## DAHLIA. SH. MH.
Adalah dosen DPK terhitung mulai tahun 1986, dan  menjadi  dosen  Fakultas Hukum UNISRI Surakarta  sejak  tahun  1993  sampai  sekarang.  Alumnus  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi (UNJA)  lulus  pada  tahun  1894,  dan  Magister  Ilmu  Hukum  (S2)  UNISRI  Surakarta  lulus  pada tahun 2009. Matakuliah utama yang diampu adalah Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Kepailitan dan Etika Profesi.

## HERU PURWADI  HARDIJANTO, SH. MH,
Dosen  Fakultas Hukum UNISRI  sejak tahun 1984 sampai sejarang.  Lulus sarjana hukum dari UNDIP Semarang pada tahun  1983,  dan lulus Magister Ilmu Hukum  (S2) dari UNISRI tahun 2007.  Matakuliah  utama  yang  diampu  adalah  Hukum  Perbankan,  Hukum  Islam,  dan  Hukum Pidana Militer.