## JIUBJ

## Perkawinan Semu dalam Perspektif Pidana Keimigrasian

## Arya Mulia*, I Wayan Prasetya Lencana, Janitra Seskoaria
Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi *Correspondence e-mail: whalemulia@gmail.com
Abstrak. Indonesia  menjadi  salah  satu  Negara  destinasi  orang  asing  karena  banyak  faktor  yang  membuat  orang  asing berdatangan, tidak sedikit orang asing yang hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh  orang  asing  dalam  memperoleh  kewarganegaraan  Indonesia,  salah  satunya  dengan  melakukan  perkawinan  semu.  Dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap perkawinan semu, imigrasi memiliki peranan penting terkait pembuktian tindak pidana tersebut  dengan  memakai  UU  No  6  Tahun  2011  sebagai  acuannya,  tindak  pidana  perkawinan  semu  sampai  saat  ini  sulit  untuk membuktikan  unsur-unsur  pidana  nya,  tetapi  sebelum  hal  itu  terjadi  Imigrasi  dapat  mencegah  dengan  lebih  berhati  hati  dalam menerbitkan dokumen keimigrasian.
Kata kunci : Keimigrasian; Perkawinan Semu; Tindak Pidana.
Abstract.  Indonesia  has  become  one  of  the  destination  countries  for  foreigners  because  of  many  factors  that  make  foreigners come,  many  foreigners  want  to  obtain  Indonesian  citizenship.  There  are  many  ways  that  foreigners  can  do  in  obtaining Indonesian citizenship, one of which is by conducting pseudo-marriages. In the enforcement of immigration law against pseudo- marriage, immigration has an important role related to proving the crime by using Law No. 6 of 2011 as a reference, the crime of pseudo-marriage until now is difficult to prove the criminal elements, but before that happens Immigration can prevent by being more careful in issuing immigration documents.

## Keywords: Crime; Immigration; Pseude-Marriage

## PENDAHULUAN
Semakin mudahnya moda transportasi yang  dapat digunakan  manusia  untuk  berpindah  tempat,  membuat lalu  lintas  migrasi  di  dunia  meningkat  dari  waktu  ke waktu.  Berpindah  nya  manusia  dari  satu  tempat  ke tempat  yang  lain  tentu  memberikan  dampak  baik  pada tempat  yang  ditinggalkan  maupun  tempat  yang didatangi.  Migrasi  atau  perpindahan  antarnegara  sudah menjadi  hal  yang  umum  dilakukan  di  dunia.  Indonesia menjadi  salah  satu  destinasi  atau  Negara  tujuan  orang asing  untuk  datang  dengan  berbagai  motif.  Dari  waktu ke  waktu,  lalu  orang  asing  dari  dan  keluar  Indonesia semakin meningkat.
Meningkatnya  lalu  lalang  orang  asing  dari  dan keluar wilayah RI menimbulkan dampak pada keamanan dan  ketertiban  Negara.  Imigrasi  sebagai stakeholder utama  dalam  urusan  keluar  masuknya  orang  asing  di wilayah  Indonesia  mengemban  tanggung  jawab  yang besar  dalam  menjaga  tegaknya  kedaulatan  Negara. Dilihat  dari  fungsinya,  Imigrasi  turut  berperan  penting dalam  menjaga  kemanan,  ketertiban,  serta  kedaulatan Negara Indonesia.
Dalam perilaku migrasi orang asing ke  Indonesia, tidak  sepenuhnya  mengandung  niat  atau  maksud  yang positif.  Tidak  sedikit  WNA  yang  datang  ke  Indonesia memiliki  niat  yang  tidak  baik  atau  dapat  menganggu keamanan  dan  ketertiban  di  wilayah  Indonesia. Indonesia  menjadi  salah  satu  Negara  destinasi  orang asing  karena  banyak  faktor  yang  membuat  orang  asing berdatangan,  seperti;  rendahnya  biaya  hidup,  minimnya tindak  kejahatan,  banyaknya  sumber  daya  alam,  dll.
Karena  faktor-faktor  inilah,  tidak  sedikit  orang  asing yang hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
Banyak  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  orang asing  dalam  memperoleh  kewarganegaraan  Indonesia. Cara-cara  mendapatkan  kewarganegaraan  Indonesia  ini diatur dalam Undang-Undang tentang kewarganegaraan. Perkawinan  campuran  merupakan  beberapa  cara  orang asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia
Perkawinan campuran bukan merupakan tindakan yang  illegal  menurut  undang-undang.  Namun  pada implementasinya,  tidak  sedikit  orang  asing  yang melakukan  perkawinan  campuran  dengan  maksud tertentu.  Dengan  melakukan  perkawinan  campuran, maka  orang  asing  yang  kawin  dengan  WNI  akan memiliki  hak  untuk  mendapatkan  kewarganegaraan Indonesia  atau  sebaliknya,  WNI  akan  kehilangan kewarganegaraan  Indonesianya.  Cara  ini  banyak dimanfaatkan orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan  Indonesia  dengan  relatif  mudah.  Bila pernikahan  yang  dilakukan,  benar  didasari  oleh  rasa cinta  antara  keduanya  atau  hal-hal  lain  yang  dapat membenarkan  pernikahan  tersebut  maka  perkawinan campuran  tersebut  dapat  dibenarkan  keabsahannya. Namun  jika  perkawinan  campuran  dilakukan  dengan tujuan hanya untuk mendapatkan dokumen keimigrasian atau  status  kewarganegaraan,  maka  hal  ini  merupakan tindak pidana keimigrasian.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum.  Dari perspektif penerapan penelitian murni (atau disebut juga
penelitian  dasar  atau  penelitian  dasar),  penelitian  murni biasanya berarti bermanfaat bagi pengembangan ilmu itu sendiri  atau  teori  dan  pengembangan  metode  penelitian. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dan digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu teknologi  pengumpulan  data  melalui  penelitian  yang berhubungan  dengan  dokumen  atau  bahan  tertulis.  Data tersebut  adalah  data  hukum  tingkat  primer  yaitu  bahan hukum  yang  mengikat,  yang  terdiri  dari  peraturan- peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian.  Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  primer yang  digunakan  adalah  UU  No.  6  tentang  Keimigrasian Tahun 2011 serta data hukum tingkat kedua yaitu semua publikasi  tentang  undang-undang,  yang  merupakan dokumen  tidak  resmi,  termasuk  buku,  kamus  hukum, jurnal hukum dan karya ilmiah lainnya.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis hukum  normatif,  karena  objek  penelitian  ini  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  tetap  dan mengikat.  Analisis  peraturan  hanya  dilakukan  terhadap klausa  yang  isinya  aturan  (undang-undang).  Setelah analisis  selesai,  berdasarkan  pemahaman  dasar  tentang sistem  hukum,  ketentuan  tertentu  disusun  ke  dalam kategori.  Teknologi  yang  digunakan  dalam  analisis  data jurnal  ini  adalah  studi  studi  kepustakaan,  dimana analisisnya  menggunakan  alat  bantu  berupa  deskripsi dan  pemahaman,  dan  keberlakuan  pasal  dalam  undang- undang digunakan sebagai pembanding.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tindak Pidana Keimigrasian
Dalam  Undang-Undang  Keimigrasian,  disebutkan salah  satu  fungsi  keimigrasian  adalah  fungsi  penegakan hukum,  Imigrasi  merupakan  instansi  yang  diberikan wewenang  untuk  menindak  segala  betuk  pelanggaran keimigrasian  yang  dilakukan,  baik  oleh  Warga  Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Terdapat  dua  jenis  penegakan  hukum  yang  berlaku dalam Hukum Keimigrasian yaitu tindakan administratif dan/atau Tindak Pidana Keimigrasian(Aji and Kurniawan 2018)
Hukum  Keimigrasian  sendiri  merupakan  hukum khusus di Indonesia sehingga sumber  hukum formil dan materiilnya  berbeda  dengan  hukum  umum.  Dengan begitu,  tindak  pidana  Keimigrasian  merupakan  tindak pidana  khusus  yang  dalam  proses  penindakannya mengacu  pada  aspek-aspek  keimigrasian  tertentu sehingga.  Pidana  keimigrasian  sendiri  diatur  dalam Undang-Undang Keimigrasian.

## Perkawinan Semu

## Keabsahan Perkawinan Semu
Perkawinan  semu  adalah  perkawinan  antara  dua orang  yang  tunduk  pada  hukum  yang  berbeda  karena salah  satu  pihak  adalah  warga  negara  asing  dan  pihak lainnya adalah  warga negara  Indonesia dari agama yang sama.  Dapat  dilihat  bahwa  pengertian  perkawinan  antar ras yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
termasuk  dalam  pengertian  perkawinan  antar  ras internasional.  Sebelum  melakukan  nikah  palsu,  pihak yang  berkewarganegaraan  asing  wajib  mengisi  surat keterangan  dari  negara  asal  yang  menyatakan  bahwa yang bersangkutan dapat melakukan nikah palsu dengan warga negara Indonesia.
Untuk  mendapatkan  dokumen-dokumen  yang diperlukan,  para  pihak  dapat  menghubungi  kedutaan negara  asal  mereka  di  Indonesia.  Jika  mereka  menikah, mereka  harus  melapor  ke  penegak  hukum  setempat dalam  waktu  60  hari  sejak  tanggal  pernikahan. Penegakan  pada  perkawinan  selain  non-Islam  terdapat pada  kantor  catatan  sipil,  sedangkan  perkawinan  semu yang  dilakukan  di  luar  negeri  harus  didaftarkan  pada instansi  terkait  yang  berwenang  di  negara  tempat perkawinan semu itu berada, kemudian harus dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia (KBRI). Perkawinan  semu  harus  dicatatkan  di  luar  negeri  pada catatan  sipil  setempat  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari setelah  orang  tersebut  kembali  ke  Indonesia.(Erna Ratnatningsih 2018)

## Penyimpangan Dalam Perkawinan Semu
Pada dasarnya perkawinan semu adalah perkawinan  campuran  yang  didasarkan  pada  tujuan tertentu.  UU  No  1  tentang  Perkawinan  tahun  1974 menjelaskan  bahwa  perkawinan  campuran  adalah perkawinan  yang  sah  antara  warga  negara  Indonesia (WNI)  dengan  warga  negara  asing  (WNA).  Perkawinan beda suku di Indonesia dilakukan dengan berbagai motif, dasar  perkawinan  yang  diatur  oleh  undang-undang  itu sendiri adalah hubungan lahir dan batin antara suami dan istri, dan bertujuan untuk membentuk keluarga atas dasar ketuhanan  yang  tunggal.  Inilah  sebenarnya  tujuan  ideal perkawinan,  UU  Perkawinan  juga  mengatur  bahwa perkawinan  yang  efektif  menganut  asas  tidak  mudah untuk bercerai (Wirawan 2008).
Dalam  proses  pelaksanaannya  banyak  terjadi penyimpangan  dalam  tujuan  perkawinan,  khususnya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang asing.  Banyak  pernikahan  beda  ras  memiliki  tujuan tertentu  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  dan/atau  sifat dari  pernikahan  itu  sendiri.  Dari  segi  keimigrasian, perkawinan  beda  ras  untuk  memperoleh  kemudahan pembuatan  dokumen  keimigrasian  Republik  Indonesia dan/atau memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia  merupakan  tindak  pidana  dan  sering  disebut dengan perkawinan semu.
Perkawinan  semu  sendiri  tergolong  perkawinan yang  menyimpang  dan  merupakan  tindak  pidana keimigrasian, karena perilaku tersebut telah menyebabkan  meningkatnya  manipulasi  perkawinan antar ras di Indonesia. Dengan adanya pernikahan semu, orang  asing  dapat  mengajukan  dokumen  keimigrasian dengan  lebih  mudah  dan  sederhana.  Dalam  banyak kasus,  biasanya  berupa  dokumen  menjadi  syarat permohonan  merupakan  dokumen  palsu  seperti;  KTP
dan  Dokumen  Perkawinan  (Kartu  Nikah)  (Syahrin 2017).
Perkawinan  semu  juga  seringkali  memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara yang murah dan mudah,  karena  dengan  melaksanakan  perkawinan  beda ras,  orang  asing  dapat  memperoleh  kewarganegaraan Indonesia tanpa melalui prosedur naturalisasi yang biasa. Menurut  UU  No.  12  Tahun  2006,  WNA  yang  menikah dengan  WNI  dapat  memperoleh  Kewarganegaraan  RI dengan  menyampaikanxxpernyataan  menjadi  warga negaraxdi hadapanxpejabat dengan syarat WNA tersebut sudah tinggal diiwilayah Republik Indonesia palingxsingkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.(Wirawan 2008)
Menjadi  catatan,  apabila  persyaratan  perkawinan campuran  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perkawinan telah  terpenuhi,  maka  pejabat  yang  berwenang  tidak dapat  menolak  perkawinan  tersebut.  Dengan  demikian, maka tindak pidana perkawinan semu secara hukum sulit untuk  dibuktikan.  Terkait  dengan  irisan  hukum  dalam pidana  perkawinan  semu  ini,  baik  rumusan  Undang- Undang Perkawinan, maupun Undang-Undang Kewarganegaraan  RI,  memberi  celah  kepada  masing- masing  pihak  untuk  melakukan  perkawinan  semu (Syahrin 2017).
Dalam  Hukum  Pidana  Keimigrasian,  tindak pidana perkawinan semu diatur dalam Pasal 135 UU No 6  Tahun  2011  menggambarkan  perkawinan  semu sebagai  perkawinan  campuran  untuk  memperoleh dokumen  keimigrasian  dan/atau  kewarganegaraan  dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Aji and Kurniawan 2018).

## Pemenuhan Unsur-unsur Pidana Perkawinan Semu
Dalam  praktiknya,  tindak  pidana  perkawinan semu  sulit  untuk  dibuktikan,  karena  dalam  pembuktian suatu hukum pidana diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disebutkan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Sistem  pembuktian  dalam  hukum  pidana  diperlukan untuk  membuktikan  apakah  tersangka  bersalah  atau tidak.
Dalam pidana perkawinan semu yang diatur dalam pasal  135  Undang-Undang  Keimigrasian,  terdapat beberapa  unsur  yang  dapat  menjadi  pembuktian  tindak pidana  perkawinan  semu.  Adapun  unsur-unsur  tindak pidana perkawinan semu adalah sebagai berikut : 1. Setiap orang;
2. Yang  melakukan  perkawinan  campuran,  namun bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya;
3. Dengan maksud mendapatkan Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Dipidana Penjara dan pidana denda.
Unsur-unsur yang disebutkan diatas, sulit dibuktikan  dalam  proses  penindakan  pidana  perkawinan semu. Hal ini dikarenakan, unsur pembuktian
perkawinan yang bukan perkawinan sesungguhnya, sulit dibuktikan  karena  apabila  segala  persyaratan  yang diajukan  oleh  pihak-pihak  yang  melakukan  perkawinan telah  lengkap  dan  dinyatakan  sah  sesuai  hukum  yang berlaku  maka  perkawinan  tidak  dapat  ditolak.(Aji  and Kurniawan 2018)
Setelah  perkawinan  dicatatkan,  maka  orang  asing yang  melakukan  perkawinan  campuran  ini  dapat mengajukan pewarganegaraan. Hal inilah yang membuat banyak  orang  asing  hendak  melakukan  perkawinan campuran,  karena  mereka  tidak  perlu  melalui  proses naturalisasi seperti biasa untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia.

## Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Perkawinan Semu
Dalam  praktiknya  peraturan  hukum  keimigrasian harus  lah  di  tegakan  kepada  seluruh  elemen  masyarakat baik  itu  WNI  maupun  WNA  yang  berada  di Indonesia.Penegakan  hukum  Keimigrasian  terhadap WNA meliputi :
1. Pemalsuan Identitas
2. Pendaftaraan  orang  asing  dan  pemberian  dokumen orang asing
3. Penyalahgunaan izin tinggal
4. Kerawanan  keimigrasian  secara  geografis  dalam pelintasan
Didalam  Bab  XI  UU  No    6  Tahun  2011  Tentang tindak Pidana Keimigrasian mengatur tentang Ketentuan pidana  yang  dimana  dari  pasal  113-136  yang  dimana  3 pasal  tergolong  overtreading  yaitu  pasal  133-135.
Menurut penjelasan Undang-Undang Keimigrasian. UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2011  Pasal  113-136,”  ACM International Conference Proceeding Series 18-April- 2, no. 1 (2016): 45–54. Tindak pidana perkawinan semu sendiri  terdapat  pada  pasal  135  yang  dimana  dijelaskan bahwa  orang  yang  melakukan  perkawinan  semu  dengan maksud  untuk  mendapatkan  Dokumen  Keimigrasian dan/atau  mendapaykan  Kewarganegaraan  Republik Indonesia  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  5  tahun dan  denda  paling  banyak  Rp.500.000.000  (lima  ratus juta  rupiah).  Dijelaskan  dalam  pasal  tersebut  bahwa perkawinan  semu  adalah  perkawinan  campuran  yang dilakukan  untuk  mendapatkan  Dokumen  Keimigrasian dan/atau Kewarganegaraan Republik Indonesia.(INDONESIA 2016).

## SIMPULAN
Dalam  urusan  kegiatan  orang  asing  masuk  dan keluar  wilayah  Indonesia,  Imigrasi  mengemban  tugas besar  dalam  menjaga  tegaknya  kedaulatan  Negara. Imigrasi  sebagai  penegak  hukum  utama  Keimigrasian, harus  teliti  dan  tegas  dalam  menindak  segala pelanggaran  yang  ada,  baik  dalam  bentuk  Tindakan
Administratif  Keimigrasian  maupun  Tindak  Pidana Keimigrasian.
Perkawinan  semu  merupakan  salah  satu  tindak pidana yang dapat merugikan Bangsa  Indonesia. Hal ini karena,  orang  asing  yang  melakukan  perkawinan campuran dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian
dan/atau Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  tanpa  melalui proses naturalisasi biasa.
Tindak  pidana  perkawinan  semu  hingga  saat  ini masih  sulit  untuk  dibuktikan  unsur-unsur  pidananya, sehingga  sulit  untuk  membuktikan  bahwa  orang  asing tersebut  melakukan  perkawinan  campuran  dengan  dalih untuk  mendapatkan  Dokim  dan/atau  Kewarganegaraan RI  melakukan  pelanggaran  keimigrasian  sehingga  dapat dikenakan Tindak Pidana Keimigrasian.
Terkait  adanya  Pasal  135  Undang-Undang Keimigrasian, maka saran penulis yaitu dilakukan kajian ulang  pada  unsur-unsur  pidana  perkawinan  semu sehingga  pidana  ini  dapat  dibuktikan  secara  konkret. Kemudian, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat
melakukan  kajian  bersama  dengan  instansi-instansi terkait  dalam  perumusan  Undang-Undang  maupun peraturan-peraturan lain, terkait tindak pidana perkawinan semu.
Penulis  juga  bersaran  agar  Pejabat  Imigrasi  yang berwenang dalam mengeluarkan Dokumen Keimigrasian,  lebih  berhati-hati  dalam  mengeluarkan Dokumen  Keimigrasian.  Perlu  adanya  peninjauan  ulang untuk  memastikan  bahwa  setiap  orang  asing  yang mengajukan  Dokumen  Keimigrasian,  tidak  mempunyai maksud tertentu yang dapat merugikan Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, Koesmoyo Ponco, and Aditya Tri Kurniawan. 2018.
“MENAKAR EKSISTENSI PASAL 135 UNDANG – UNDANG KEIMIGRASIAN TERKAIT PEMBUKTIAN PERKAWINAN
SEMU  PADA  PIDANA  KEIMIGRASIAN.”
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1.
Erna  ratnaningsih  (2018,  09  July).  “Perkawinan Campuran  Antara  WNI  dan  WNA  di  Indonesia”. Diakses pada 30 September 2021, dari https://businesslaw.binus.ac.id/2018/07/09/perkawi nan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia/ INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK. 2016. “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2011.” ACM  International  Conference Proceeding Series 18-April-2, no. 1: 45–54. Syahrin,  Muhammad  Alvi.  2017.  “Perkawinan  Semu: Anomali Sosial Dan Implikasi Hukum.” 2017. Wirawan,  Aditya.  2008.  “Kajian  Yuridis  Perkawinan
Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh
Kewarganegaraan Indonesia.”