## Analisis Kinerja Pendampingan Pada Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Lebong
Abdul Aziz Zulhakim 1) ; Is Susanti 2)
1,2) Study Program of Public Administration Faculty of Social and Political Sciences,
University of Bengkulu
Email: 1) abdul.azizzulhakim@unib.ac.id ; 2) issusanti@unib.ac.id

## PENDAHULUAN
Lahirnya UU Desa adalah sebuah langkah penting dalam pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk  memberdayakan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  pedesaan.  Lahirnya undang-undang  ini  didorong  oleh  keinginan  untuk  memperkuat  peran  serta  masyarakat  dalam pembangunan, terutama di tingkat desa yang sering kali menjadi fokus utama kehidupan bagi sebagian besar  penduduk  Indonesia(Laya  et  al.,  2021).  Berkaitan  dengan  hal  ini,  pemerintah  menegaskan komitmennya dalam memberdayakan desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri dan otonom. Salah satu aspek utama dari UU ini adalah pemberian wewenang kepada desa dalam mengelola sumber daya dan  kepentingan  lokal  mereka  sendiri.  Hal  ini  diharapkan  dapat  menciptakan  pembangunan  yang  lebih merata serta mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

## ARTICLE HISTORY
Received [28 April 2024] Revised [30 Mei 2024]
Accepted [10 Juni 2024]

## ABSTRAK
Pembangunan  desa  yang  berlandaskan  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  tujuan pembangunan yang diharapkan  dari lahirnya program P3MD, dimana dalam konteks ini negara  hadir  dengan  menyediakan  SDM  pendampingan  yang  disebut  dengan  Tenaga Pendamping  Profesional  (TPP).  TPP  sebagai  transformasi  pendampingan  desa melakukan  tindakan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  asistensi,  pengorganisasian, pengarahan  dan  fasilitasi  desa  dalam  upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendampingan yang dilakukan oleh pendamping  lokal  desa  dalam  pencapaian  tujuan  dari  program  P3MD  di  kabupaten Lebong.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggabungkan  metode kuantitatif dan kualitatif di dalam pengumpulan data. Metode analisis data yang digunakan peneliti  adalah  dengan  cara  menyusun,  mengurutkan  data  yang  diperoleh  dengan membagi  variabel  penelitian  ke  dalam  sejumlah  frekuensi  dan  presentase,  kemudian menganalisis  dan  menafsirkan  data  yang  diperoleh  dengan  menjelaskannya  dalam kalimat  yang  mudah  dipahami.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mayoritas pendamping lokal desa telah menjalankan tugas mereka dengan baik, terlibat aktif dalam berbagai  tahapan  pembangunan  desa,  dan  mampu  menggerakkan  partisipasi masyarakat.  Namun,  beberapa  pendamping  lokal  desa  masih  menghadapi  tantangan seperti kurangnya rencana kerja yang jelas dan inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas. Ditemukan bahwa sebagian besar pendamping lokal desa memiliki frekuensi kunjungan yang  tinggi  sesuai  rencana  kerja,  tetapi  masih  ada  yang  belum  optimal  dalam melaksanakan pendampingan.

## ABSTRACT
Village development based on community empowerment is the desired objective of the P3MD  programme,  in  which  the  state  participates  by  providing  human  resources  for assistance, known as Technical Assistance Personnel (TPP). TPP, as a transformation of  village  facilitation,  carry  out  community  empowerment  activities  by  assisting, organising,  guiding  and  facilitating  villages  to  develop  community  self-reliance  and welfare  by  improving  knowledge,  attitudes  and  skills.  This  study  aims  to  describe  the performance  of  local  village  facilitators  in  achieving  the  objectives  of  the  P3MD programme in Lebong Regency. This research is descriptive, combining quantitative and qualitative  methods  of  data  collection.  The  data  analysis  method  used  involves organising and sorting the collected data by dividing the research variables into several frequencies  and  percentages,  then  analysing  and  interpreting  the  obtained  data  by explaining it in easily understandable sentences.  The results show that the  majority of local village facilitators have performed their duties well, actively participating in various stages  of  village  development  and  successfully  mobilising  community  participation. However, some local village facilitators still face challenges such as the lack of clear work plans and inconsistencies in the execution of tasks. It was found that most local village facilitators have a high frequency of visits according to their work plans, but there are still some who are not yet providing optimal support.

## KEYWORDS
Performance Village Facilitator, Village Development And Empowerment Programme (P3MD),  Local  Village  Facilitator (PLD)
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Lahirnya  Program  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (P3MD),  salah  satu tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir  diri  masyarakat  dalam  penggunaan  serta  pemanfaatan  Dana  Desa  (DD).  Pembangunan desa  yang  berlandaskan  pemberdayaan  masyarakat merupakan  tujuan  pembangunan  yang  diharapkan dari  lahirnya  program  P3MD,  dimana  dalam  konteks  ini  negara  hadir  dengan  menyediakan  SDM pendampingan yang disebut dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). TPP sebagai transformasi pendampingan desa melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  hingga  proses pendampingan yang berkesesuaian akan masalah dan kebutuhan masyarakat desa(Djabbar, 2021).
Pelaksanaan  pendampingan  ini  sejalan  dengan  bunyi  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014,  yaitu  di  Pasal  1  yang  menyebutkan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  desa  merupakan  upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan  masyarakat  desa(Era  et  al.,  2022).  Namun,  meskipun  memiliki  peran  yang  sangat  penting, tenaga pendamping profesional juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk memberikan bantuan teknis dan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Seperti keterbatasan akses menjadi kendala yang menghambat kerja-kerja  pendampingan.  Di  sisi  yang  lain,  tenaga  pendamping  profesional  diharuskan  mampu beradaptasi  dengan  konteks  lokal  dan  memahami  dinamika  sosial,  budaya,  dan  politik  di desa  tersebut untuk memastikan keberhasilan program pembangunan. Sehingga, diperlukan bagi mereka untuk memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebong, dimana secara umum kualitas dan kinerja program di  kabupaten  Lebong  telah  berjalan  dengan baik,  namun  untuk  hasil  evaluasi  kabupaten Lebong masih memiliki pekerjaan rumah yang banyak, dimana status desa belum ada satupun yang mandiri, dan masih terdapat 24 desa yang masuk dalam kategori tertinggal. Disamping itu, baru ada dua desa yang BUMDesa- nya  telah  berbadan  hukum,  sehingga  pendapatan  asli  desa  masih  mengalami  stagnan.  Sehingga  dari beberapa  masalah  ini  perlu  dilakukannya  analisis  mengenai  proses  pendampingan  oleh  tenaga pendamping profesional di kabupaten Lebong, khususnya dalam penelitian ini berfokus pada Pendamping Lokal  Desa  (PLD)  mengingat  mereka  ini  adalah  garda  terdepan  yang  langsung  berhubungan  dengan kegiatan di desa, sehingga menganalisa kinerja pendampingan yang di lakukan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) akan memberikan dampak langsung progress pendampingan di kabupaten Lebong.

## LANDASAN TEORI

## Pembangunan Berbasis Pemberdayaan
Pemberdayaan  masyarakat  desa  melalui  implementasi  UU  Desa  memiliki  potensi  besar  untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat lokal. Dimana, pemberdayaan masyarakat desa bukan  hanya merupakan  kewajiban  hukum,  tetapi  juga  merupakan  investasi  dalam pembangunan  yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal (Amanda et al., 2023).
Pembangunan berbasis pemberdayaan merupakan pendekatan yang menekankan pada penguatan individu, komunitas, dan kelompok dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka serta memperkuat kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemberdayaan diartikan Mc Ardle (1989) sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut (Hamid, 2018).
Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi telah berkembang menjadi literatur. Sehingga konsep  ini  menurut  Chambers,  mencerminkan  paradigma  baru  pembangunan  karena  bersifat people centered,  participatory,  empowering,  and  sustainable (Mardikanto  &  Soebiato,  2012).  Selain  itu, pembangunan  berbasis  pemberdayaan  juga  menggarisbawahi  pentingnya  pemberdayaan  komunitas, yang melibatkan pembangunan hubungan sosial dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Upaya  pemberdayaan  ini  didorong  oleh  partisipasi  aktif  dari  semua pemangku  kepentingan,  baik  individu,  kelompok  masyarakat,  organisasi  non-pemerintah,  maupun pemerintah.
Tujuan  dan  strategi  kebijakan  pembangunan  pemberdayaan  masyarakat  dirumuskan  ke  dalam program-program nasional di bidang pemberdayaan masyarakat ke dalam cakupan sebagai berikut.
1.  Program  pengembangan  kelembagaan  social  ekonomi  masyarakat,  yaitu  bertujuan  untuk meningkatkan  kemampuan  kelembagaan  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  setempat,  agar  mampu
menjadi  wahana  bagi  masyarakat  dalam  mengembangkan  kehidupan  ekonomi,  martabat  dan keberadaan, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
2.  Program pengembangan bantuan social keluarga miskin, yaitu bertujuan untuk menyediakan bantuan sosial  seperti  pangan,  papan,  pendidikan  dan  kesehatan,  termasuk  peningkatan  keterampilan  dan modal  usaha  kepada  kelompok  masyarakat  atau  keluarga  miskin,  dan  menciptakan  lapangan  kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
3.  Program  pengembangan  kelembagaan  keswadayaan,  yaitu  bertujuan  untuk  mengembangkan kelembagaan keswadayaan atau volunter, yang berfungsi dalam penggalangan solidaritas sosial dan partisipasi  masyarakat  luas,  untuk  memecahkan  masalah  sosial  kemasyarakatan  dan  meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.
4.  Program pengembangan system jaminan sosial, yaitu bertujuan untuk memberikan dukungan iklim dan mendorong terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
5.  Program  pengembangan  kemandirian  politik  masyarakat,  yaitu  bertujuan  untuk  meningkatkan pemahaman  tentang  politik  bagi  masyarakat  dan  informasi  perkembangan  perpolitikan  untuk meningkatkan rasionalitas dan kemandirian politik masyarakat. (Hamid, 2018)
Memahami tujuan dan strategi di dalam pembangunan pemberdayaan diatas, maka hal ini sejalan dengan pendapat (Sadan  dalam  Suprawan,  2022),  dimana  proses  implementasi  pemberdayaan  dicapai  melalui berbagai  inisiatif  seperti  transformasi  pengetahuan  dan  pembelajaran,  peningkatan  kapasitas,  dan pengembangan pola  pikir  individu melalui  kesadaran  untuk  beralih  dari  perasaan  tidak  berdaya  menuju kehidupan yang berdaya.

## Penilaian  Kinerja  Pendampingan  Dalam  Konteks  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
Penilaian  kinerja  pendampingan  desa  merupakan  proses  yang  penting  dalam  memastikan efektivitas  program  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pendampingan  desa  adalah upaya  untuk  memberikan  bantuan  teknis,  peningkatan  kapasitas,  advokasi  dan  asistensi  kepada masyarakat  desa  agar  mereka  dapat  mengelola  potensi  dan  sumber  daya  lokal  mereka  secara berkelanjutan.  Dalam  melakukan  penilaian  kinerja  pendampingan  desa,  beberapa  aspek  penting  perlu dipertimbangkan.  Pertama,  penilaian  kinerja  pendampingan  desa  harus  memperhatikan  keterlibatan penduduk  desa.  Seberapa  aktif  masyarakat  desa  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan pelaksanaan  program  pembangunan.  Kedua,  tingkat  partisipasi  dan  keaktifan  masyarakat  desa  dapat menjadi  indikator  penting  dalam  menilai  sejauh  mana  pendampingan  desa  telah  berhasil  dalam membangun kapasitas lokal. Ketiga, seberapa baik pendamping desa mampu menyampaikan informasi, keterampilan,  dan  dukungan  teknis  kepada masyarakat  desa.  Keempat,  sejauh  mana  masyarakat desa dapat melanjutkan dan mempertahankan prakarsa pembangunan yang telah didukung oleh pendamping. Berangkat  dari  penjelasan  diatas,  maka  penelitian  ini  menetapkan  variable  kinerja  pendampingan  desa dengan dimensi penilaian sebagai berikut.

## Tabel 1 Operasionalisasi Konsep Kinerja Pendampingan
Variabel Dimensi Indikator Kinerja Pendampingan Kualitas Pendampingan 1.  Displin waktu, Konsistensi, dan Inisiatif Kuantitas Pendampingan 1.  Frekuensi  pertemuan  di  desa  yang  di  inisiasi pendamping,  Frekuensi  di  setiap  tahapan  kegiatan, dan Frekuensi kunjungan ke desa dampingan sesuai rencana kerja Efektivitas Pendampingan 1.  Aktif  fasilitasi  dan  asistensi,  Aktif  mensosialisasi informasi  yang  relevan,  dan  Aktif  melakukan pengorganisasian Komitmen Pendampingan 1.  Koordinatif,  Mendorong  Partisipatif,  dan  Menjunjung nilai-nilai etis pendampingan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggabungkan  metode  kuantitatif  dan kualitatif  di  dalam  pengumpulan  data.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  memaparkan  situasi  atau  peristiwa penelitian,  dimana  mendeskripsikan  peristiwa,  baik  data  berupa  angka  maupun  teks  yang  menjelaskan keadaan  dan  kondisi  yang  diteliti.  Metode  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  survey, yang  mana  proses  pengambilan  sample  dari  suatu  populasi  serta  digunakannya  angket  dalam
pengumpulan data. Sedangkan data kualitatif diambil melalui proses wawancara terbuka, dimana proses ini untuk mendukung informasi dari hasil survey.

## Responden Penelitian
Responden  adalah  perangkat  desa  yang  dipilih  secara  sampling  dengan  ditentukan  berdasarkan rumus Slovin sebagai berikut:
Keterangan: n = Jumlah elemen/ anggota sample N = Jumlah elemen/ anggota populasi d = error level (tingkat kesalahan) 10% atau 0,1 (Noor, 2011)
n = 93 = 48 Desa
1+(93x0,1 2 )
Untuk penentuan desa dalam mengalokasikan responden secara proporsional di masing-masing wilayah kecamatan,  maka  jumlah  responden  di  setiap  desa  ditentukan  dengan  menggunakan  rumus  Yamane (Yamane dalam Rakhmat, 2014)
Keterangan: ni = Jumlah sample setiap kelompok Ni = Jumlah populasi masing-masing kelompok N = Jumlah seluruh populasi kelompok n = Jumlah sample secara keseluruhan
Selanjutnya hasil sebaran sample desa per-kecamatan di kabupaten Lebong dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

## Tabel 2 Sebaran Sample Penelitian
Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Responden Amen 9 5 Bingin Kuning 9 5 Uram Jaya 7 3 Topos 7 3 Pinang Belapis 8 4 Lebong Sakti 9 5 Lebong Atas 6 3 Lebong Utara 10 6 Lebong Tengah 10 6 Lebong Selatan 6 3 Rimbo Pengadang 5 2 Tubei 7 3 Total 93 48
Jumlah  responden  yang  tersebar  di  48  desa  merupakan  perangkat  desa  yang  mewakili  desa  di wilayah kecamatannya masing-masing, namun dalam perhitungan secara keseluruhan sample penelitian ini  sebanyak  50  orang,  dimana  terdapat  2  orang  sebagai  narasumber  terpilih  untuk  mengkonfirmasi jawaban dari 48 responden di desa, yaitu 1 orang Kordinator TPP Kabupaten Lebong dan 1 orang Kabid Pemerintahan DPMD Kabupaten Lebong. Responden dalam hal ini mengisi setiap pertanyaan di dalam angket mengenai kinerja Pendamping Lokal Desa di kabupaten Lebong yang sebanyak 28 orang.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua yaitu data primer berupa data yang didapat melalui penyebaran angket kuesioner kepada kepala desa dan perangkat desa yang menjadi
responden  penelitian  untuk  menilai  kinerja  pendamping  lokal  desa.  Selanjutnya  pengumpulan  data dilakukan  pula  melalui  wawancara  secara  mendalam  kepada  Koordinator  TPP  Kabupaten  Lebong  dan Kabid  Pemerintahan  DPMD  Kabupaten  Lebong,  wawancara  ini  sebagai  data  pembanding  untuk mengkonfirmasi hasil jawaban responden pada angket yang disebar.
Pengumpulan  data  selanjutnya  adalah  dengan  mengumpulkan  bahan  bacaan,  peraturan  perundang- undangan, dan bahan lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data yang sudah ada.

## Teknik Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  peneliti  adalah  dengan  cara  menyusun,  mengurutkan  data yang akan diperoleh dengan membagi variabel penelitian ke dalam sejumlah frekuensi dan presentase, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh dengan menjelaskannya dalam kalimat yang mudah dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Dimensi Kualitas Pendampingan Disiplin Waktu
Pertanyaan yang diajukan dalam indikator ini adalah bagaimana kedisiplinan pendamping lokal desa terhadap waktu di setiap kegiatan di desa? Hal ini dapat dijelaskan dalam grafik frekuensi sebagai berikut.

## Gambar 1 Grafik Pengukuran Indikator Displin Waktu
Berangkat dari hasil output frekuensi deskriptif analisis gambar diatas diperoleh nilai sebesar 56% pendamping lokal desa terhadap indikator disiplin waktu selalu tepat waktu dalam mengikuti setiap kegiatan di  desa,  hal  ini  masuk  dalam  kategori  tinggi,  artinya  sebanyak  27  orang  responden  mengatakan pendamping  lokal  desa  selalu  tepat  waktu  dalam  menghadiri  kegiatan  di  desa.  Sebesar  38%  yang termasuk  kategori  sedang  menyatakan  pendamping  lokal  desa  kadang-kadang  tidak  tepat  waktu dalam menghadiri kegiatan di desa, sedangkan 6% atau sebanyak 3 orang responden yang menyatakan displin waktu  pendamping  lokal  desa  termasuk  kategori  rendah,  karena  sering  terlambat  dalam  menghadiri kegiatan di desa atau dapat dikatakan tidak disiplin terhadap waktu untuk memenuhi kegiatan di desa.
Kedisiplinan waktu ini sangat mempengaruhi proses pendampingan kepada desa, mengingat setiap kegiatan telah ditetapkan waktu atau terjadwal, sehingga ketidak disiplinan seorang pendamping lokal desa akan  mengakibatkan  lemahnya  pendampingan  pada  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  desa.  Hal  ini akan berdampak pada rendahnya penilaian desa sebagai user kepada seorang pendamping lokal desa yang  dimandatkan  untuk  melakukan  proses  pendampingan  secara  purna  waktu.  Namun  disisi  lain, keterlambatan  seorang  pendamping  lokal  desa  diakibatkan  banyak  faktor,  hal  ini  disampaikan  oleh Koordinator  TPP  Kabupaten  Lebong, bahwa:“ …Saat  ini  banyak  pendamping  lokal  desa  yang  lokasi tugasnya jauh dari tempat tinggal mereka, seperti contoh ada seorang PLD yang harus menempuh lokasi dampingannya diluar  kecamatan  tempat  dia tinggal  bias  menghabiskan  waktu  hingga  1  jam  perjalanan. Termasuk pula ada satu orang PLD harus mengcover 5 desa dampingan, yang seharusnya lima desa tadi dapat dibagi menjadi tugas dua orang PLD… ” (Hasil Wawancara, 17 Mei 2024)
Berdasarkan pernyataan diatas, ini dapat menjadi bahan evaluasi, dimana pendamping lokal desa yang  dihadiri  di  desa  seharusnya  adalah  orang-orang  yang  berada  dekat  dengan  desa  yang didampinginya,  mengingat  konteksnya  adalah “pendamping lokal”, akan tidak efektif bila tugas seorang pendamping lokal desa ditempuh dengan jarak yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka.

## Konsistensi
Indikator ini menyatakan bahwa seorang pendamping lokal desa dapat dilihat atas satunya kata kata dan tindakan dalam melakukan advokasi permasalahan di desa.

## Gambar 2 Grafik Pengukuran Indikator Konsistensi
Berangkat  dari  hasil  output  frekuensi  deskriptif  analisis  diatas,  maka  diperoleh  nilai  67%  atau termasuk  ke  dalam  kategori  tinggi  terkait  konsistensi  seorang  pendamping  lokal  desa  dengan dinyatakannya selalu konsisten dengan apa yang dikemukakan, artinya seorang pendamping lokal desa memiliki  kemampuan  yang  baik  dalam  mengemukakn  pendapat  dengan  tindaktanduknya  di  lapangan, artinya konsistensi ini satunya perkataan dengan aksi yang di citrakan oleh seorang pendamping lokal desa kepada  desa  dampingannya,  dan  sebesar  21%  dengan  kategori  sedang,  atau  penilaian  10  orang responden kepada pendamping lokal desa terhadap indikator konsistensi ini masih dipertanyakan, karena ukurannya  seorang  pendamping  lokal  desa  dalam  berkata  dan  bertindak  kadang-kadang  konsisten. Sedangkan 13%  atau  kategori  yang rendah menyatakan  bahwa  seorang  pendamping  lokal  desa  sering tidak  konsisten  dengan  apa  yang  dikemukakan,  pernyataan  ini  menimbulkan  persepsi  kurang  baik  atas keprofesionalan  seorang pendamping  lokal desa  dalam menjalankan  fungsinya  sebagai  fasiltator  dalam melakukan proses advokasi permasalahan di desa.
Terkait dengan konsistensi ini, Kabid Pemerintahan DMPD Kabupaten Lebong menyatakan bahwa: “ …Kehadiran seorang PLD sangat dibutuhkan desa, dimana tumbuh kepercayaan desa terhadap kinerja PLD  ini  di  dasarkan  atas  konsistensinya  antara  perkataan  dan  tindakan,  sehingga  keputusan  di  dalam menyelesaikan masalah di desa sangat signifikan baik, karena munculnya kepercayaan diri seorang PLD dengan  citra  atau  tindak  tanduknya  yang  mencerminkan  keprofesionalan  dalam  bekerja  alias  bukan “omdo”, tapi memang dibuktikan dengan aksi dari mereka… ” (Hasil Wawancara, 16 Mei 2024)

## Inisiatif
Insiatif  merupakan  indikator  yang  mengukur  bagaimana  seorang pendamping  lokal  desa memiliki good will dengan berinisiatif dalam setiap proses pembangunan di desa menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi.

## Gambar 3 Grafik Pengukuran Indikator Inisiatif
Berangkat dari hasil output frekuensi deskriptif analisis diatas, maka diperoleh nilai 73% menyatakan bahwa  pendamping  lokal  desa  selalu  berinisiatif  melakukan  mengerakkan  masayarakat  dalam  setiap
proses pembangunan di desa, hal ini menujukkan inisiatif pendamping lokal desa masuk dalam kategori tinggi.  Selanjutnya  terdapat 17%  yang menyatakan  bahwa  inisiatif  itu  dilakukan  kadang-kadang,  artinya dalam  keadaan  dan  kondisi  tertentu  seorang  pendamping  lokal  desa  mengambil  perannya  untuk mengerakkan masyarakat dalam proses  pembangunan.  Sedangkan 10%  dinyatkan  bahwa  pendamping lokal  desa  tidak  memiliki  iniatif  untuk  mengerakkan  masyarakat,  artinya  tugas  dalam  melakukan pendampingan  dalam  kegiatan  pendataan  desa,  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal sesuai Permendesa No. 4 Tahun 2023 pada Pasal 10B ayat (1) huruf a, tidak optimal berjalan tanpa mengerakkan masyarakat untuk terlibat di dalamnya, namun hal ini dibutuhkan inisiatif dari pendamping lokal desa dengan pendekatan yang lebih localism atau mendekatkan diri  pada  masyarakat  dengan  cara-cara  yang  inovatif  dan  terampil  dalam  memainkan  peran  sebagai fasilitator.

## Dimensi Kuantitas Pendampinga Frekuensi pertemuan di desa yang di inisiasi pendamping
Indikator  ini  mengukur  keaktifan  pendamping  lokal  desa  dalam  menginisiasi  pertemuan  di  desa dalam  memecahkan  masalah  dan  kebutuhan  kelompok.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan kelompok-kelompok di desa untuk berembuk dan melakukan proses sharing session .

## Gambar 4 Grafik Pengukuran Indikator Frekuensi Pertemuan Di Desa Yang Di Inisiasi Oleh Pendamping
Berdasarkan  hasil  output  frekuensi  deskriptif  analisis  diatas,  maka  diperoleh  77%  atau  termasuk dalam  kategori  tinggi  yang  menyatakan  bahwa  frekuensi  pertemuan  di  desa  yang  diinisiasi  oleh pendamping terdapat > 2x dalam setahun, artinya seringnya pendamping lokal menginisiasi pertemuan, baik yang terjadwal maupun insidental hal ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelesaian masalah di desa, karena rembuk yang diinisiasi sebagai medium peendamping dalam menengahi maupun mengidentifikasi  awal  kebutuhan  dan  masalah  yang  ada.  Diketahui  15%  lainnya  menyatakan  frekuensi pertemuan yang diinisiasi oleh pendamping lokal desa ada, namun intensitasnya jarang atau dapat dihitung hanya  1x  dalam  setahun,  artinya  bila  ada  3  desa  dampingan,  maka  hanya  3x  yang  pertemuan  di  desa diinisiasi oleh pendamping desa, karena selebihnya pendamping lokal desa hanya pasif sebagai undangan dari  desa  dalam  setiap  kegiatannya,  hal  ini  dinyatakan  dalam  kategori  sedang.  Adapun  sisanya  atau sebesar  8%  menyatakan  kalau  pendamping  lokal  desa  tidak  memiliki  inisiatif  dalam  menginisiasi pertemuan  untuk  mengidentifkasi  masalah  dan  kebutuhan  dari  pemerintah  desa  ataupun  kelompok- kelompok di desa. Tidak pernahnya pendamping lokal desa dalam menginisiasi pertemuan di desa dapat diindikasikan  sebagai  fasilitator  yang  pasif,  tidak  memiliki  inovasi  dan  kreativitas  dalam  menemukenali kondisi  desa  dampingannya,  artinya  segala  informasi  terbatas  didapat  dan  hal  ini  dapat  diakses  bila pendamping  lokal  desa  datang  dalam  kapasitas  undangan  atau  kunjungan rutin, bukan didasarkan dari proses sebagai pelaku yang dengan mudah memahami anatomi desa dampingannya. Adapun pernyataan tidak ada inisiatif ini dapat dimasukkan ke dalam kategori rendah.

## Frekuensi di setiap tahapan kegiatan
Berangkat dari Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  tepatnya  pada  Pasal  14  dijelaskan  bahwa  pembangunan  desa dilaksanakan  dengan  beberapa  tahapan,  yaitu:  pendataan  desa,  perencanaan  pembangunan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  dan  pertanggungjawaban  pembangunan  desa.  Adapun  tahapan  ini
membutuhkan  proses  pendampingan,  asistensi,  mentoring  dan  advokasi  dari  Tenaga  Pendamping Profesional,  dalam  halnya  di  desa,  maka  tugas  ini  melekat  kepada  pendamping  lokal  desa  dalam memastikan agar pembangunan di desa berlandaskan pada kewenangan skala lokal desa dan menuntun desa agar mempedomani peta jalan pembangunan keberlanjutan di desa yang terhimpun di dalam konsep SDGs  Desa,  artinya  pendamping  lokal  desa memastikan  terlibat  aktik  dalam  mencatat  dan  melaporkan kegiatan  sehari-hari  berdasarkan  tahapan  yang  ada  berkesesuaian  dengan  proses  implementasi  SDGs Desa.

## Gambar 5 Grafik Pengukuran Indikator Frekuensi Di Setiap Tahapan Kegiatan Desa
Berdasarkan  data  diatas  menunjukkan  bahwa  diperoleh  nilai  ke  dalam  kategori  tinggi  yaitu  65% responden menyatakan bahwa frekuensi kehadiran pendamping lokal desa pada setiap tahapan dilakukan > 2x dalam sebulan, artinya pendamping lokal desa melakukan proses pendampingan berupa kunjungan lapangan  yang  terjadwal  sesuai  tahapan  atau  kegiatan  pertemuan  di  desa  pada  rencana  kegiatan. Rencana  kegiatan  merupakan  perangkat  kerja  yang  disusun  pada  awal  bulan  untuk  menjadwalkan kunjungan lapangan yang subtantif, sehingga proses pendampingan dan fasilitasi di desa dampingan di dasarkan  pada  keikutsertaan  dalam  mencatat  dan  melaporkan  kegiatan  pendampingannya  secara  real time pada aplikasi Daily Report Pendampingan, dimana catatan kunjungan ini terhimpun dan terekap ke dalam  server  sistem  informasi  desa  milik  Kementerian  Desa  dan  PDTT.  Selanjutnya  31%  menyatakan bahwa  frekuensi  kehadiran  pendamping  lokal  desa  dalam  membersamai  pada  proses  tahapan  hanya terlihat  1x  dalam  sebulan,  hal  ini  dikategorikan  sedang,  mengingat  4%  menyatakan  bahwa  ada pendamping  lokal  desa  yang  tidak  pernah  hadir  di  setiap  kegiatan/  pertemuan.  Kondisi  ketidakhadiran seorang pendamping lokal desa dalam kegiatan tahapan akan memunculkan citra yang tidak baik di dalam institusi Tenaga Pendamping Profesional, hal ini peneliti konfirmasi kepada koordinator TPP terkait adanya penilaian yang rendah terhadap frekuensi pendamping lokal desa dalam setiap tahapan sebagai berikut. “ …ketidakhadiran seorang TPP di dalam tahapan pembangunan adalah sesuatu yang salah, mengingat hadirnya TPP termasuk seorang pendamping lokal desa adalah sebagai fasilitator dalam memberdayakan desa termasuk mendorong partisipasi masyarakat. Namun disisi lain ketidakhadiran seorang pendamping lokal  desa  ini  menjadi  catatan  khusus,  tapi  perlu  dipahami  pula  kalau  penempatan  TPP  hari  ini  sudah mengalami  perubahan  konteks,  mengingat  keterbatasan  SDM  untuk  memenuhi  kuota  kewilayahan, termasuk  adanya  pendamping  lokal  desa  yang  seharusnya  menjadi  tokoh  sentral  di  desanya  harus mengalami ditugaskan jauh dari tempat tinggalnya, ditambah dengan jumlah dampingan yang harus terbagi rata  untuk  dikunjungi.  Hal  lainnya,  penjadwalan  tahapan  kegiatan,  kadangkala  diambil  alih  oleh  pihak kecamatan, sehingga nilai-nilai lokalitas ini menjadi hilang dengan adanya intervensi ini. Tapi untuk hal ini akan  menjadi  evaluasi  kami,  semoga  dapat  diatasi  dengan  baik,  mengingat  hari  ini  Lebong  sudah mengalami perubahan, seperti tahapan pengajuan sudah dapat berproses diawal tahun, artinya banyak kegiatan yang telah terselenggara, ini tidak boleh dilupakan, bahwa ada kerja-kerja kawan dibawah loh… ” (Hasil Wawancara, 17 Mei 2024)

## Frekuensi kunjungan ke desa dampingan sesuai rencana kerja
Berangkat dari lampiran keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis  Pendampingan  Masyarakat  Desa,  khususnya  terkait  Laporan  Individu  Tenaga  Pendamping Profesional  (TPP)  yang  menyatakan  bahwa  Laporan  TPP  dibuat  dengan  menggunakan  aplikasi  Daily Report Pendamping Desa pada SID. Berdasarkan hal dimaksud, seluruh TPP dari berbagai jenjang wajib melaporkan  segala  aktivitasnya  ke  dalam  aplikasi  yang  dikenal  dengan  DRP,  begitu  juga  dengan
pendamping lokal desa, artinya setiap aktivitas di rencanakan terlebih dahulu untuk menetapkan kegiatan pada bulan berlangsung. Kondisi sangat berbeda disaat TPP masih dibawah kewenangan Satker DPMD Provinsi, dimana laporan setiap TPP dibuat terpisah antara rencana dan realisasi, artinya diakhir laporan kegiatan  setiap  TPP  harus  menyusun  rencana  kegiatan  bulan  berikutnya,  dimana  form  rencana  dan realisasi menjadi basis supervisor untuk melihat progress dan capaian kegiatan dari para bawahannya atau mentee .
Gambar 6 Grafik Pengukuran Indikator Frekuensi Kunjungan Ke Desa Dampingan Sesuai Rencana

## Kerja
Berangkat dari hasil output frekuensi deskriptif analisis diatas, maka diperoleh nilai 71% atau masuk dalam kategori tinggi yang menyatakan bahwa pendamping lokal desa memiliki rencana yang jelas saat melakukan kunjungan, terbukti adanya >40% dari jumlah kunjungan yang direncanakan selama 1 bulan. TPP, termasuk pendamping lokal desa dalam satu bulan memiliki kegiatan yang beragam, namun untuk pendamping lokal desa diwajibkan bekerja minimal 140 jam dengan 15 hari kunjungan lapangan, artinya 15 hari yang menjadi syarat minimal untuk melakukan kunjungan lapangan harus terjadwal atau terencana bukan kegiatan yang sifatnya insidental. Selanjutnya responden menanggapi sebesar 23% pendamping lokal  desa  belum  sepenuhnya  memiliki  rencana  kerja  yang  jelas  dimana  kunjungan  lapangan  yang dilakukan  masuk  dalam  rentang  25%-40%  dari  jumlah  kunjungan  yang  direncanakan  selama  1  bulan, kondisi ini masuk ke dalam kategori sedang. Adapun yang menjadi catatan, bahwa sebanyak 6% atau 3 orang dari responden yang menyatakan pendamping lokal desa tidak memiliki rencana yang jelas dalam melakukan  kunjungan  lapangan,  dibuktikan  dengan  <  25%  dari  jumlah  kunjungan  yang  direncanakan selama 1 bulan.

## Dimensi Efektivitas Pendampingan Aktif fasilitasi dan asistensi
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pendamping lokal desa memiliki tugas, salah satunya adalah  melakukan  pendampingan  pada  kegiatan  pendataan  desa,  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  pembangunan  desa  yang  berskala  lokal  desa.  Melihat  dari  tugas  ini,  artinya  seorang pendamping  lokal  desa  harus  ada  pada  setiap  tahapan  pembangunan,  dimana  mendorong  partisipasi masyarakat dalam turut serta di setiap tahapan pembangunan termasuk melakukan fasilitasi dan mentoring kelembagaan masyarakat desa dalam mendukung pembangunan desa.
Gambar 7 Grafik Pengukuran Indikator Aktif Fasilitasi Dan Asistensi
Berdasarkan  hasil  output  frekuensi  deskriptif  analisis  pada  tabel  dan  gambar  diatas,  diperoleh penilaian responden sebesar 85% yang menyatakan pendamping lokal desa terlibat dan aktif dalam setiap tahapan (perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi),  dimana  masuk dalam  kategori  tinggi pada  indikator aktif fasilitasi dan asistensi. Sebesar 10% yang menyatakan kalau pendamping lokal desa hanya terlibat pada  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan,  dan  sisanya  sebesar  4%  yang  menyatakan  bahwa pendamping lokal desa di wilayahnya yang hanya hadir di desa tanpa berbuat apapun. Terkait kondisi ini, peneliti  mencoba  mengkonfirmasi  kepada  Koordinator  TPP  Kabupaten  Lebong,  bahwa: “ …tidak  bisa dipengkuri dalam proses pendampingan ini dibutuhkan kecakapan agar dapat di terima oleh masyarakat, salah  satunya  adalah  kapasitas  diri.  Pendamping  lokal  desa  dengan  rata-rata  tamatan  SMA  dan  tidak memiliki  pengalaman  pendampingan  sebelumnya  akan  terbentur  dengan  kerja-kerja  pendampingan  ini. Namun  untuk  beberapa  kasus  ada  desa  yang  memang  agak  sulit  menerima  kehadiran  pendamping  di karenakan  pendamping  terlalu  mempersulit  kerja  licik  mereka.  Tapi  simpulan  saya  perlu  adanya penyegaran di akhir tahun kepada seluruh TPP, agar penguasaan diri terasa dengan dilakukannya evaluasi yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas… ” (Hasil Wawancara, 17 Mei 2024) Melihat dari pernyataan Koordinator TPP Kabupaten Lebong diatas, maka diketahui bahwa ada dua kemunkinan yang menyebabkan kehadiran pendamping lokal desa di wilayah dampingannya tidak berbuat apapun, kapasitas diri atau penerimaan desa yang kurang baik kepada pendamping yang ada di desanya. Namun berdasarkan hasil penelusuran dokumen diketahui ada 3 orang pendamping lokal desa yang baru bergabung  menjadi  TPP,  dimana  ketiganya  ini  belum  memiliki  pengalaman  sehingga  penting  apa  yang disampaikan oleh Koordinator TPP Kabupaten Lebong, bahwa secara program para pendamping diakhir tahun perlu ada evaluasi bersama dan dibarengi dengan kegiatan peningkatan kapasitas untuk menambah wawasan serta pengetahuan baru di dalam melaksanakan kerja-kerja pendampingan yang dinamis dengan kondisi kekinian.

## Aktif mensosialisasi informasi yang relevan
Desa dalam menetapkan kegiatan membutuhkan pedoman dimana dalam penggunaan dana desa tiap tahun kementerian desa mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa, selanjutnya di dalam proses pencairan dana desa, setiap desa membutuhkan  aturan seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa. Sehingga TPP sering diasosiasikan sebagai orang yang menentukan boleh dan tidak boleh dalam memanfaatkan dana desa. Adapun konteks kali ini pendamping lokal desa yang merupakan terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, perlu memberikan pemahaman ataupun sosialisasi terkait informasi-informasi baru yang dibutuhkan oleh desa.

## Gambar 8 Grafik Pengukuran Indikator Aktif Mensosialisasikan Informasi Yang Relevan
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa kategori tinggi yang disampaikan oleh responden adalah 71%  atau  dengan  output  frekuensi  yang  menyampaikan  pendamping  lokal  desa  selalu  memberikan informasi  yang  terupdate.  Sedangkan  23%  responden  menyatakan  pendamping  lokal  desa  dalam kehadirannya dilapangan kadang-kadang memberikan informasi terupdate. Namun pada indikator ini ada penilaian  responden  sebesar  6%  yang  menyatakan  pendamping  lokal  desa  tidak  pernah  memberikan sosialisasi  mengenai  informasi  terupdate  dengan  baik.  Konteks  sosialisasi  informasi  ini  menjelaskan bagaimana pendamping lokal desa memiliki informasi terupdate terkait peraturan terbaru maupun informasi yang  mendukung  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  termasuk  pula  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Akses  informasi  yang  didapatkan  oleh  pendamping  lokal  desa, didapatkan  secara  berjenjang,  artinya  supervisor  penting  untuk  mengkonsolidasikan  proses pendampingan, termasuk informasi terupdate, mengingat dalam satu bulan terdapat dua kali pelaksanaan
Rapat Koordinasi (Rakor) TPP Kabupaten, yang diikuti oleh pendamping desa maupun pendamping lokal desa,  dimana  tenaga  ahli  kabupaten  menjadi  narasumber.  Namun  biasanya  rapat  koordinasi  ini  di prioritaskan untuk pendamping desa atau TPP tingkat kecamatan, dimana pendamping lokal desa lebih di fokuskan sebagai implementor lapangan.

## Aktif melakukan pengorganisasian
Pengorganisasian merupakan motor penggerak kegiatan pemberdayaan, dimana masyarakat yang kuat  biasanya  terorganisir  melalui  kelompok-kelompok.  Desa  memiliki  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa atau biasa dikenal dengan sebutan LKD, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

## Gambar 9 Grafik Pengukuran Indikator Aktif Melakukan Pengorganisasian
Berdasarkan  hasil  output  frekuensi  diatas,  maka  diperoleh  nilai  sebesar  73%  yang  menyatakan pendamping lokal desa selalu menggunakan metode maupun pendekatan yang baik untuk mengaktifkan peran kader maupun kelembagaan yang ada, pernyataan ini masuk ke dalam kategori tinggi. Adapun 19% responden  yang  menyatakan  kalau  pendamping  lokal  desa  terlihat  kadang-kadang  dalam  mendorong peran aktif kader maupun kelembagaan yang ada di desa. Sedangkan kategori rendah ada sebesar 8% yang  menyatakan  pendamping  lokal  desa  tidak  pernah  melakukan  tindakan  untuk  mengaktifkan  peran kader  maupun  kelembagaan  yang  ada.  Secara  garis  besar  peran  pendamping  lokal  dalam  aktivitasnya melakukan pengorganisasian telah optimal, walau dalam hal ini masih ada kategori yang rendah atau tidak pernah  melakukan  proses  pengorganisasian  dilapangan.  Mengingat  pendamping  lokal  desa  dalam melaksanakan  proses  pemberdayaan  ditugaskan  untuk  mengaktifkan  kader  pemberdayaan  masyarakat desa  atau  biasa  disingkat  dengan  KPMD.  KPMD  merupakan  entitas  pendampingan  masyarakat  yang membantu  pemerintah  desa  dan  mereka  diangkat  oleh  Kepala  Desa.  Efektivitas  pendampingan  akan berjalan baik bila pendamping lokal desa dapat bersinergi dengan KPMD, dimana KPMD bagian dari mitra strategis  yang  perlu  diorganisir  dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan  di  desa,  salah  satunya  adalah meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunan desa.

## Dimensi Komitmen Pendampingan Koordinatif
Melakukan  koordinasi  membutuhkan  keahlian  khusus  bagi  pendamping  lokal  desa,  dimana  komunikasi dan negoisasi menjadi penting untuk menjalankan fungsi koordinasi. Problem dilapangan selalu memicu benturan antara pendamping lokal desa dengan pemerintah desa, khususnya Kepala Desa yang merasa terganggu dengan saran-saran yang diberikan, bahkan ada sebagian di desa yang menganggap TPP tidak jauh  beda  dengan  oknum  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  kerjanya  seolah-olah  menakuti  Kepala Desa.  Sebagai  pendamping  lokal  desa,  dibutuhkan  sinergisitas  dengan  stakeholder  yang  ada  di  desa, sehingga  dukungan  dari  kelompok  diluar  pemerintah  desa  akan  memberikan  alternatif  dalam penyelenggaran  pemerintahan  desa  yang  berlandaskan  good  governance.  Bila  merujuk  pada Kepmendesa  PDTT  No.  143  Tahun  2022  tentang  Pentunjuk  Teknis  Pendampingan  Masyarakat  Desa dijelaskan bahwa hubungan koordinatif seorang pendamping lokal desa kepada KPMD, dimana aturan ini mengatur tata kelola hubungan kerja antar pihak melalui simpul hubungan intruktif, hubungan kerjasama, hubungan koordinatif, hubungan konsultatif, dan hubungan pembinaan.

## Gambar 10 Grafik Pengukuran Indikator Koordinatif
Berdasarkan hasil output frekuensi dari data pada tabel dan gambar diatas, diketahui sebesar 67% responden menyatakan bahwa pendamping lokal desa telah aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan sebesar 25% responden menyatakan pendamping lokal desa hanya sekedarnya melakukan koordinasi atau kadang-kadang apabila diperlukan saja. Sedangkan 8% lainnya menyatakan pendamping lokal desa tidak pernah melakukan koordinasi. Hasil ini terlihat bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pendamping lokal  desa  termasuk  pada  kategori  tinggi, artinya  koordinasi  menjadi  kebutuhan pendamping  lokal  desa dalam menjalin komunikasi kepada seluruh stakeholder desa dalam menghubungkan dan menyelesaikan masalah, khusunya menjalin hubungan koordinatif kepada KPMD di masing-masing desa dampingannya.

## Mendorong Partisipatif
Hadirnya  pendamping  lokal  desa  adalah  sebagai  pendorong  dalam  mewujudkan  partisipasi masyarakat  dalam  berproses  di  setiap  tahapan  pembangunan,  partisipasi  ini  diwujudkan  dalam  bentuk memberdayakan dan memicu kesadaran dalam memahami kondisi dan memenuhi kebutuhan di desa.

## Gambar 11 Grafik Pengukuran Indikator Mendorong Partisipatif
Berdasarkan hasil output frekuensi diatas, maka diperoleh sebesar 69% yang menyatakan bahwa pendamping lokal desa telah melakukan dengan baik dalam mendorong partisipatif baik sesuai regulasi dan  asas  kesepakatan  yang  berlaku.  17%  menyatakan  pendamping  lokal  desa  dalam  mendorong partisipatif  dilakukannya  kadang-kadang  apabila  dibutuhkan.  Sedangkan  yang  terakhir  sebesar  15% menyatakan  bahwa  pendamping  lokal  desa  tidak  pernah  melakukan  proses  mendorong  terciptanya partisipasi masyarakat.

## Menjunjung nilai-nilai etis pendampingan
Etika dan moralitas merupakan norma yang harus ditanamkan pada setiap TPP, dimana citra diri akan  menumbuhkan  penilaian  positif  dari  masyarakat.  Untuk  memahami  etika  profesi  TPP,  khususnya pada pendamping lokal desa, peneliti mencoba mengulasnya berdasarkan isi dari Kepmendesa PDTT No. 143 Tahun 2022 tentang Pentunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, dimana pada poin a yang menjelaskan  etika  hubungan  dengan  pihak  yang  didampingi,  yaitu:  1)  berinteraksi  dengan  penuh komitmen, tanggung jawab, dan jujur dilandasi sikap saling menghormati dan menghargai; 2) bersikap dan berperilaku  sopan,  sabar,  dan  tenang  dalam  memberikan  edukasi,  bimbingan,  mendengarkan  dan merespon  pendapat,  gagasan,  dan  pertanyaan  dari  Pemerintah  Desa,  BPD  dan  masyarakat  Desa;  3) mendampingi  secara  langsung  dan  bekerja  bersama  dengan  kepala  Desa,  BPD  dan  masyarakat  Desa
dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  pertanggungjawaban  Pembangunan  Desa;  4) proaktif terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa secara profesional,  adil,  tanpa  diskriminasi;  5)  proaktif  dalam  memotivasi  pihak  yang  didampingi  untuk menjalankan  kewajibannya;  dan  6)  membuka  ruang  yang  luas  atas  perbedaan  pendapat  dan  pilihan masyarakat secara mandiri untuk peningkatan kualitas hidup.

## Gambar 12 Grafik Pengukuran Indikator Menjunjung Nilai-Nilai Etis Pendampingan
Berdasarkan  sajian  data  diatas,  diketahui  terdapat  sebesar  73%  responden  menyatakan  bahwa pendamping  lokal  desa  telah  menjunjung  nilai-nilai  etis  sebagai  TPP,  hal  ini  dapat  dikategorikan  tinggi, mengingat ada sebesar 21% yang menyatakan pendamping lokal desa kadang kali berseberangan dengan nilai-nilai keprofesionalan, dan sisanya sebesar 6% menilai pendamping lokal desa tidak profesional dan terkesan tidak etis sebaga TPP. Terkait adanya penilaian responden yang menyatakan pendamping lokal desa tidak professional dan tidak etis sebagai TPP, maka peneliti mencoba mengkonfirmasi Koordinator TPP Kabupaten Lebong untuk menanggapinya.
“ …penilaian di desa terkait adanya pendamping lokal desa yang tidak professional dan tidak etis selaku TPP, secara tertulis kami belum mendengar, karena di akhir bulan kami menginput yang namanya laporan Form Masalah, termasuk juga ada Form Peningkatan Kapasitas dan Kaderisasi. Tapi kami yakin penilaian  ini  mensasar  kepada  oknum  TPP,  masukkan  ini  akan  kami  tindaklanjuti,  agar  menjadi pembahasan  di  dalam  Rakor  TPP  Kabupaten  Lebong,  mengingat  adanya  penilaian  ini  pasti  ada  faktor penyebab,  bias  jadi  ketidakmampuan  pendamping  dalam  menjelaskan  dan  menegaskan  apa  yang diargumentasikan oleh pihak desa, berimbas pada penilaian mereka kepada TPP yang tidak profesional. Sekali lagi ini akan menjadi evaluasi, mengingat kami ada kendali untuk melakukan evkin kepada jenjang dibawah kami, pastinya untuk membangun citra profesional di tubuh TPP… ” (Hasil Wawancara, 17 Mei 2024)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pendamping lokal desa di Kabupaten Lebong, dapat disimpulkan  bahwa  pendamping  lokal  desa  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mendukung berbagai aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping lokal desa terbukti aktif dalam  proses  fasilitasi  dan  asistensi,  terlibat  dalam  setiap  tahapan  pembangunan  desa  mulai  dari pendataan  desa,  perencanaan  pembangunan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  hingga pertanggungjawaban.  Mereka  juga  mampu  mensosialisasikan  informasi  yang  relevan  dan  penting  bagi masyarakat  desa,  serta  menunjukkan  tingkat  inisiatif  yang  tinggi  dalam  menggerakkan  partisipasi masyarakat.Namun, penelitian ini juga mengungkapkan adanya beberapa tantangan yang dihadapi oleh pendamping lokal desa, seperti belum sepenuhnya pendamping lokal desa yang memiliki rencana kerja yang jelas, dan ada yang kurang konsisten antara perkataan dan tindakan mereka. Selain itu, keberhasilan pendampingan seringkali dipengaruhi oleh kapasitas individu serta penerimaan masyarakat desa terhadap kehadiran  mereka.  Beberapa  pendamping  lokal  desa  baru  yang  kurang  berpengalaman  menunjukkan kesulitan  dalam  melaksanakan  tugas  mereka  dengan  efektif.  Secara  keseluruhan,  meskipun  mayoritas pendamping lokal desa di Kabupaten Lebong telah menjalankan tugas mereka dengan baik, terdapat ruang untuk  peningkatan  kapasitas,  terutama  dalam  hal  kapasitas  individu,  konsistensi,  dan  penerimaan masyarakat terhadap TPP, khususnya pendamping lokal desa. Evaluasi dan peningkatan kapasitas yang
berkelanjutan  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  pendamping  lokal  desa  dapat  berfungsi  secara optimal dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

## Saran
Kepada  jajaran  Kementerian  Desa  dan  PDTT  sampai  pada  supervisor  ditingkat  provinsi,  agar memerhatikan pentingnya menempatkan seorang pendamping lokal desa sesuai dengan domisili mereka tinggal, atau setidaknya masih dalam satu wilayah kecamatan mereka tinggal. Hal ini penting mengingat esensi  kehadiran  pendamping  lokal  desa  adalah  menumbuhkembangkan  semangat  lokalitas  melalui dorongan  orang  setempat  yang  memahami  anatomi  desa  dampingannya  secara  mendetail,  termasuk kebudayaan dan adat istiadat setempat.
In  Service  Training secara  berkala  kepada  pendamping  lokal  desa  menjadi  penting,  mengingat mereka  adalah  bagian  dari street-level  bureaucracy atau  implementor  lapangan  yang  langsung bersentuhan dengan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Selanjutnya evaluasi berkala dan tahunan menjadi prioritas untuk mewujudkan efektivitas pendampingan, sehingga citra profesional di tubuh TPP, khususnya  pendamping  lokal  desa  mendapatkan  penerimaan  yang  baik  dari  pemerintah  desa  maupun masyarakat  desa.Pelaporan  TPP  agar  dapat  mengakomodir  rencana  kerja,  sehingga  pengendalian supervisor menjadi mudah untuk mengukur kinerja pendampingan, karena semenjak transformasi laporan dari  manual  ke Daily  Report Pendamping  (DRP)  menjadikan  kerja-kerja  pendampingan  hanya  sebatas gugur tugas tanpa basis rencana dan ukuran progress capaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanda, R. ., Anisah, N., Khaira, A., & Ritongga, D. . (2023). Peran Pendamping Desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Menuju Mandiri (Analisa Rumah Kreatif Istana Surga, Tembung). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), 2614-3097 ; 2614 –6754.
https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/7212
Dianto, I. (2018). Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan. Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 18(2), 239 –258.
Djabbar, I. (2021). Performance of village facilitators in sustainable community empowerment. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 7(3). https://doi.org/10.29210/020211200
Era,  R.  J.  H.,  Sri  Yulianty  Mozin,  &  William  Indra  S.Mooduto.  (2022).  Analysis  of  Village  Facilitators Permormances  in  Bone  Raya  Sub-District  of  Bone  Bolango  Regency.  Journal  of  Economic, Business, and Administration (JEBA), 2(2). https://doi.org/10.47918/jeba.v2i2.285
Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In De La Macca (Vol. 1, Issue 1). Laya, K. A., Syaukat, Y., & Sarma, M. S. (2021). Effect of Regulation, Supervision, Village Head and Village Facilitator  on  The  Performance  of  Village-Fund  Management  in  Bogor  Regency.  JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS (Journal Of Agribusiness Management), 9(01).
https://doi.org/10.24843/jma.2021.v09.i01.p09
Mardikanto,  T.,  &  Soebiato,  P.  (2012).  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik. Alfabeta.
Mujiburrahmad,  M.,  Deli,  A.,  Manyamsari,  I.,  &  Yaqin,  M.  H.  (2022).  Kinerja  Tenaga  Pendamping Profesional  Di  Kabupaten  Aceh  Besar.  Agricore:  Jurnal  Agribisnis  Dan  Sosial  Ekonomi  Pertanian Unpad, 6(2), 175 –192. https://doi.org/10.24198/agricore.v6i2.38070
Noor, J. (2011). Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Kencana Prenada Media Group.
Roy, J. (2020). Evaluasi tenaga pendamping desa profesional di provinsi kalimantan timur. Inovasi, 16(1),
84 –89.
Suprawan, L. (2022). Aktualisasi Prinsip Pemberdayaan Islam Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI)  Pada  Program  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  DesA  (P3MD).  Jurnal Pengabdian  Pada  Masyarakat  P-ISSN  |  E,  1(1),  40 –57.  http://lingkarlsm.com/program- penanggulangan-kemiskinan-di-masa-orde-baru.
Widiyarta,  A.  (2018).  Efektifitas  Tenaga  Pendampingprofesional  Dalam  Pemanfaatan  Dana  Desa  Guna Mendorong  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Dinamika  Governance :  Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara, 7(1). https://doi.org/10.33005/jdg.v7i1.1198