Mochamad Riyanto, Agus Widodo, Rini Retnowinarni (2023), Netralitas Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam Pilkada  untuk Mewujudkan Good Governance , (5) 12, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2690 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PILKADA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Mochamad Riyanto 1 , Agus Widodo 2 , Rini Retnowinarni 3 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Email: mrr.riyanto@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  merupakan  artikel  konseptual  yang  dibuat  dengan  bertujuan  untuk menjelaskan  pentingnya  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  terutama  dalam  konteks  pemilihan kepala daerah (Pilkada). Selain itu, penelitian ini juga mencari pemahaman tentang tantangan  dan  implementasi  netralitas  ASN  dalam  Pilkada  serentak,  serta dampaknya  pada  penerapan  prinsip  good  governance.  Penelitian  ini  merupakan artikel konseptual yang lebih menekankan pada pengamatan lapangan serta analisis berdasarkan  literatur.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  ASN,  sebagai  unsur birokrasi  negara,  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  netralitasnya  dalam melaksanakan  tugas.  Penelitian  ini  mendokumentasikan  berbagai  bentuk keterlibatan  ASN  dalam  Pilkada,  seperti  menjadi  tim  sukses  kandidat, menggunakan  atribut  partai  atau  atribut  ASN,  mengerahkan  ASN  lain,  dan menggunakan  fasilitas  negara.  Undang-undang  dan  peraturan  telah  mengatur larangan  bagi  ASN  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  kampanye  atau  memberikan dukungan  kepada  calon  kepala  daerah.  Kesimpulan  dalam  artikel  ini  adalah Netralitas ASN adalah prinsip kunci dalam mendukung good governance, terutama dalam konteks Pilkada. Tantangan dan implementasi netralitas ASN dalam Pilkada serentak  memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  proses  demokrasi  dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, perlu tindakan konkret untuk memastikan ASN menjalankan tugasnya dengan profesional, netral, dan melayani kepentingan publik  tanpa  memihak  kepada  pihak  manapun.  Upaya  reformasi  birokrasi  dan pengembangan sistem meritokrasi menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Pemilihan Kepala Daerah

## Abstract
This conceptual article aims to elucidate the significance of the neutrality of Civil Servants  (Aparatur  Sipil  Negara  or  ASN)  in  carrying  out  their  duties  and responsibilities,  particularly  in  the  context  of  regional  head  elections  (Pilkada). Additionally, this research seeks to understand the challenges and implementation of ASN neutrality in simultaneous Pilkada and its implications on the application of the principles of good governance. This study adopts a conceptual approach that
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
emphasizes field observations and literature-based analysis. The research findings demonstrate the crucial role of ASN, as a component of the state bureaucracy, in maintaining  their  neutrality  when  executing  their  responsibilities.  The  research documents various forms of ASN involvement in Pilkada, such as participating as campaign team members, using party attributes or ASN insignia, mobilizing other ASN, and utilizing state facilities. Laws and regulations have been established to prohibit ASN from engaging in campaign activities or providing support to regional head candidates. In conclusion, this article underscores that the neutrality of ASN is a pivotal principle in supporting good governance, particularly within the context of Pilkada. The challenges and implementation of ASN neutrality in simultaneous Pilkada  have  substantial  implications  for  the  democratic  process  and  state administration.  Therefore,  concrete  measures  are  necessary  to  ensure  that  ASN fulfills their duties professionally, neutrally, and in the service of the public without favoring  any  particular  party.  Reforming  the  bureaucracy  and  developing  a meritocracy system are essential steps toward achieving this goal.
Keywords: Civil Servants, Neutrality, Regional Head Elections

## PENDAHULUAN
Pemerintah  dan  seluruh  jajarannya  merupakan  abdi  masyarakat  untuk memberikan berbagai jenis pelayanan kepada seluruh warga negara adalah konsepsi yang  dimiliki  negara  administratif  modern,  dalam  melaksanakan  peran  tersebut, pemerintah  melakukan  pembagian  tugas-tugas  kepemerintahanan  berdasarkan prinsip  fungsionalisasi.  Hal  ini  mengakibatkan  instansi  pemerintah  berperan sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya fungsi pelayanan publik tertentu. Menurut United Nation Development Programme (UNDP), pemerintahan menyelenggarakan  antara  lain  kewenangan  politik,  ekonomi,  dan  administrasi untuk mengelola urusan-urusan bangsa. Economic Governance mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung aktivitas ekonomi  negara  yang  bersangkutan  atau  berhubungan  dengan  ekonomi  lainnya yang  berimplikasi  terhadap  equity,  poverty,  dan  equality  of  life.  Political Governance  menunjukan  pada  proses  pembuatan  keputusan  dan  implementasi kebijakan suatu negara yang terlegitimasi dan otoritatif. Administrative governance sebagai  sistem  implementasi  kebijakan  yang  melaksananan  sektor  publik  secara efisien, efektif, tidak memihak, akuntabel dan terbuka (Lotulung, 2013).
Terkait  penyelenggaraan  pemerintah  ini,  birokrasilah  merupakan  aktor pelaksana  dari  penyelenggaraan  administrasi  kepemerintahan  untuk  melayani kepentingan  public  (Paselle  et  al.,  2021);  (Jamaluddin,  2021).  Peran  birokrasi sangat krusial untuk melaksanakan tujuan pemerintahan, setidaknya peran birokrasi antara  lain:  Pertama,  sebagai  penyedia  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan peranan  ini,  birokrasi  dihadapkan  pada  keharusan  untuk  dapat  mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih layak dan lebih bermartabat. Kedua,
sebagai fungsi pengaturan. Melalui peranan ini, birokrasi banyak terlibat dengan pengarahan atau pembatasan perilaku masyarakat. Ketiga, sebagai pemberdayaan masyarakat. Peranan ini sesungguhnya merupakan peranan strategis birokrasi untuk memampukan  masyarakat  sebagai  warga  negara.  Peranan  ini  biasanya  dikaitkan pula  dengan  peranan  yang  dihubungkan  dengan  fungsi  pembangunan  pada umumnya. Keempat, sebagai pendidik masyarakat.
Peran-peran bagi kepentingan umum inilah yang menunjukan posisi krusial birokrasi  dalam  sistem  penyelenggaraan  negara.  Dalam  melaksanakan  peran birokrasi tersebut, ternyata birokrasi juga mengalami tantangan dalam pelaksanaan. Pemerintah sangat berpengaruh dalam menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat penerapan birokratisasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai pilar utama penyelenggara negara memang menghadapi kompleksitas global yang sedemikian rumit, sehingga harus mampu secara cermat mengakomodasi berbagai perubahan. Birokrat, dalam hal ini juga berada pada posisi sebagai perumus dan penentu  daya  kebijakan,  serta  sebagaipelaksana  peraturan  perundang-undangan (Polimpung, 2015); (Firdaus & Hasbullah, 2019).
Secara normatif, prinsip kepemerintahan yang baik itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik (AUPB) antara lain:(Republik Indonesia, 2014b)
1. kepastian hukum;
2. kemanfaatan;
3. ketidakberpihakan;
4. kecermatan;
5. tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. keterbukaan;
7. kepentingan umum; dan
8. pelayanan yang baik
Salah satu asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu asas netralitas (Watunglawar, 2017); (Sudrajat & Hartini, 2017).  Asas  ini  memiliki  penjelasan  yaitu  tidak  berpihak  dari  segala  bentuk pengaruh  manapun  dan  tidak  memihak  kepada  kepentingan  siapapun  (Republik Indonesia,  2014a).  ASN  sebagai  pelaksana  birokrasi  pemerintahan  haruslah menerapkan  asas  netralitas  dalam  setiap  tindakan  melaksanakan  kewenangannya (Alhadad & Rasji, 2023a); (Alhadad & Rasji, 2023b). Tidak terkecuali netralitasnya dari  pengaruh  perpolitikan  yang  dapat  mengganggu  kinerja  birokrasi.  Namun, dalam  Undang-Undang  ASN,  pengaturan  mengenai  netralitas  politik  hanya menyatakan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Bahkan  secara  tegas  memberhentikan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  secara  tidak
hormat  jika  menjadi  anggota  partai  politik  (Republik  Indonesia,  2014a).  Hal  ini dalam  upaya  menjaga  netralitas  ASN  dari  pengaruh  partai  politik  dan  untuk menjamin  keutuhan,  kekompakan,  dan  persatuan  ASN,  serta  dapat  memusatkan segala  perhatian,  pikiran,  dan  tenaga  pada  tugas  yang  dibebankan.  Sedangkan dalam hal keikutsertaan politik, ASN masih diberikan jaminan secara konstitusional untuk ikut serta dalam pemilihan umum dengan adanya batasan-batasan tertentu. Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tidak memiliki hak pilih dalam kontestasi politik tersebut.  Pemilihan  umum  merupakan  elemen  penting  dalam  konstitusi  sebagai pengejawantahan  kedaulatan  yang  berada  di  tangan  rakyat,  yang  berarti  negara menganut asas kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi (Azed & Amir, 2013). Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menyatakan  bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Salah satu wujud nyatanya yaitu dalam hal pemilu, baik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah  (DPD),  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  maupun  untuk memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  langsung  oleh  rakyat  yang dilaksanakan  menurut  undangundang.  Begitu  pun  dalam  hal  pemilihan  kepala daerah (pilkada), juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia,
yang terdiri atas 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten (Darmawan & Falah, 2022). ASN  seringkali  disorot  karena  maraknya  pelanggaran  yang  dilakukan  dengan mendukung  salah  satu  pasangan  calon  baik  secara  terang-terangan  ataupun terselubung, suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang abdi negara. Dibutuhkan  netralitas  birokrasi  sebagai  sebuah  sistem  mengingat  birokrasi  tidak akan  berubah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  siapa  pun  yang  menjadi pimpinan  di  pemerintahan,  termasuk  khususnya  dalam  pilkada  (Faedlulloh  & Duadji, 2019); (Firnas, 2016). Dengan demikian, ASN akan terus melaksanakan tugas  dan  fungsinya  meskipun  terjadi  pergeseran  kepemimpinan.  Pada  titik  ini, netralitas lebih melekat pada peraturan dan konstitusi yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. ASN sebagai Unsur Birokrasi Harus Menerapkan Netralitas
Negara  administrasi  modern  saat  ini,  birokrasi  dimaksudkan  untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang (Idris, 2017). Wewenang tersebut diberikan kepada suatu pemerintahan negara  dalam  rangka  melaksanakan  berbagai  peraturan  perundang-undangan. Hal  ini  menyebabkan  birokrasi,  khususnya  ASN  bekerja  berdasarkan pendekatan legalistik. Hal ini membuktikan bahwa birokrasi tidak selalu dapat bekerja secara profesional dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance ,
sehingga mungkin berpotensi untuk menyimpang misalkan tidak netral dalam melaksanakan  tugas.  Birokrasi  berkaitan  erat  dengan  keinginan  untuk membangun good governance sehingga birokrasi itu sendiri tentunya tidak dapat dilepaskan  dari  good  governance.  Menurut  Sedarmayanti  hal  ini  dikarenakan adanya  tuntutan  gencar  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  kepada  pemerintah untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  baik  adalah  sejalan  dengan meningkatnya  tingkat  pengetahuan  dan  pendidikan  masyarakat,  selain  adanya pengaruh globalisasi.
Dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  itu,  sangat dipengaruhi oleh sikap dan keinginan para pemegang kekuasaan atau lembaga pemerintahan ( ambt ) atau alat perlengkapan negara (Babay, 2018). Dikarenakan tugas  dan  wewenang  pejabat  administrasi  tersebut  walaupun  secara  teoritik bersifat  netral,  akan  tetapi  dalam  pelaksanannya  sangat  potensial  untuk penyalahgunaan    wewenang  ( detournement  du  puvoir ),  sewenang-wenang ( abuse  de  droit ),  dan  bahkan  digunakan  bertentangan  dengan  hukum ( onrechtmatige overheiddaad ).
Menurut  Dimas  Charis  S.N  dan  Edi  Pranoto  ada  4  bentuk  keterlibatan ASN dalam sebuah Pilkada khususnya Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, diantaranya:(Nugroho & Pranoto, 2020)
a) Keterlibatan ASN menjadi tim sukses kandidat pada kampanye.
b) Keterlibatan ASN sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.
c) Keterlibatan ASN sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain
d) Keterlibatan ASN sebagai peserta dengan menggunakan fasilitas negara
Menurut  Pasal  17  ayat  (2)  mengenai  Larangan  Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jelas bahwa Pejabat Pemerintahan  dilarang  terlibat  atau  melampaui  wewenang  seperti  penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 18 yaitu:
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan  mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
(3) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan  bertindak  sewenang- wenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  huruf  c  apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Konsep netralitas dalam konteks negara negara, pada prinsipnya diskusi netralitas  terkait  dengan  kehidupan  masyarakat  yang  diatur  secara konstitusional,  “Netralitas  cenderung  terkait  dengan  prinsip-prinsip  dasar struktur  umum  pemerintahan  dan  proses  politik:  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif, lingkup kekuasaan mayoritas dan masyarakat. Dalam arti ini, ada hak- hak  dasar  dan  kebebasan  kewarganegaraan  yang  sama,  yang  harus  dihormati seperti hak untuk memilih dan untuk berpartisipasi dalam politik, kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir dan asosiasi, serta perlindungan hukum.”
2. Tantangan dan Implemenstasi Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Ciri-ciri negara yang menganut paham demokrasi ditandai dengan adanya penyelenggaraan  pemilu  di  satu  sisi,  dan  di  sisi  lain  juga  tumbuh  dan berkembangnya  partai  politik  sebagai  wadah  bagi  masyarakat  untuk mengartikulasikan  keinginannya.  Demokrasi  juga  biasa  diartikan  sebagai perwakilan, pemerintah yang dipilih secara bebas mewakili rakyat. Demokrasi dapat pula didefinisikan tidak hanya seperti pemerintahan oleh rakyat tetapi juga dalam formulasi yang terkenal dari Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan untuk rakyat  bahwa  demokrasi  sebagai  pemerintahan  sesuai  dengan  pilihan  rakyat (Septianningsih & Jiharani, 2023).
Pemilu  merupakan  mekanisme  utama  yang  harus  ada  dalam  tahapan penyelenggaraan  negara  dan  pembentukan  pemerintahan  (Sarbaini,  2014); (Liany Sasongko, 2017); (Putra, 2014); (Widyastuti, 2014). Pemilu sebagai salah satu  bentuk  pesta  demokrasi  dapat  dikatan  sebagai  bentuk  paling  nyata  dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta wujud nyata partipisasi rakyat dalam  penyelenggaraan  negara.  Olehkarena  itu,  sistem  dan  penyelenggaraan pemilu  selalu  menjadi  perhatian  utama.  Melalui  penataan  sistem  dan  kualitas penyelenggaraan  pemilu,  maka  konsepsi  pemerintahan  dari,  oleh,  dan  untuk rakyat  diharapkan  dapat  terwujud.  Dalam  konteks  pemilu,  karena  pentingnya untuk  menjaga  netralitas  birokrasi,  pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  negeri  Sipil  juga  mengatur mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (15) dinyatakan bahwa setiap PNS dilarang  “memberikan  dukungan  kepada  calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala Daerah, melalui:
a) terlibat dalam kegiatan kampanye di calon dukungan untuk Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan posisi dalam kegiatan kampanye;
c) membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye; dan/atau
d) melakukan kegiatan yang mengarahkan terhadap kandidat yang berpartisipasi dalam pemilu sebelum, selama, dan setelah kampanye meliputi pertemuan, ajakan,  banding,  atau  penyediaan  barang  untuk  pegawai  negeri  sipil  di lingkungan kerja, anggota keluarga, dan masyarakat".
Kejadian  ini  justru  pernah  terjadi  di  Pemilihan  Gubernur  Jawa  Tengah tahun 2018 yang mana terjadinya keterlibatan ASN menjadi tim sukses kandidat pada  kampanye.  keterlibatan  asn  sebagai  peserta  kampanye  dengan menggunakan  atribut  partai  atau  atribut  asn.  keterlibatan  asn  sebagai  peserta kampanye  dengan  mengerahkan  ASN  lain  keterlibatan  asn  sebagai  peserta dengan menggunakan fasilitas negara.
Untuk  itu,  ASN  harus  meletakkan  netralitasnya  dengan  benar.  Dengan netralitas sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada, ASN diupayakan untuk tidak mengambil keuntungan dari posisinya untuk memobilisasi dukungan bagi pihak-pihak  tertentu.  Ini  akan  ditafsirkansebagai  nonnetralitas  dalam  pemilu karena  dianggap  berpotensi  menguntungkan  pihak-pihak  tertentu.  Untuk  itu, guna mencapai kualitas pilkada serentak yang demokratis, pelaksanaan pilkada harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain penyusunan kerangka hukum, hak  untuk  memilih  dan  dipilih,  badan  penyelenggara  pilkada,  pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, kampanye pilkada, akses ke media dan kebebasan berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi  suara,  pemantauan  pilkada,  kepatuhan  terhadap  hukum  dan penegakan  peraturan  pilkada.  Dalam  manajemen  pilkada,  operasionalisasi standar  itu  terdapat  dalam  wilayah  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi. Aspek  pembentukan  kerangka  hukum,  pembentukan  badan  penyelenggara pilkada,  dan  penganggaran  masuk  dalam  wilayah  perencanaan;  lalu  aspek pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pilkada, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara masuk dalam wilayah pelaksanaan; sedangkan aspek akses media dan pemantauan masuk wilayah evaluasi.
Persoalan netralitas ASN tidak hanya baru-baru ini menjadi perdebatan, melainkan sejak era Orde Baru pun sudah berulang kali menjadi sorotan publik. Birokrasi  pemerintah  digunakan  sebagai  alat  politik  utama  dari  partai pemerintah yang berkuasa mengurangi orientasinya terhadap pengabdian umum dan  pelayanan  publik.  Birokrasi  bukan  lagi  sebagai  public  servant  yang melakukan public service , melainkan menjadi bagian utama dari penguasa dan
kekuasaan politik. Salah satu wujud perubahan yang cepat dilakukan pada era reformasi  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam undang-undang itu, untuk menjaga netralitasnya, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan aktif dalam partai tertentu. Pegawai negeri masih diberikan kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya. Namun demikian, terdapat  pembatasan  seperti  larangan  penggunaan  simbol-simbol  dan  fasilitas pegawai  negeri  dalam  kegiatan  perpolitikan,  seperti  dilarang  mengikuti kampanye  partai  politik  ketika  masih  menggunakan  atribut  pegawai  negeri. Selain itu, dalam hal pegawai negeri hendak mengajukan diri menjadi calon juga diwajibkan mengundurkan diri dari jabatan struktural yang dimilikinya.
Netralitas  ASN  menjadi  sangat  penting  untuk  menjaga  kewibawaan lembaga atau instansi pemerintahan. Tanpa netralitas dari aparatur sipil negara, politik  dalam  pilkada  akan  kembali  menjadi  ajang  pemburu  rente  bagi jabatanjabatan  tertentu.  Urgensi  netralitas  ini  dibuktikan  dengan  pengaturan pada  tatanan  peraturan  perundang-undangan.  Segenap  ASN  diharapkan  dapat bersikap  dan  bertindak  netral,  profesional,  dan  melayani  kepentingan  publik secara  lebih  baik,  tanpa  harus  membedakan  latar  belakang  politik  dari  warga negara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa rotasi dan mutasi jabatan seorang PNS berkorelasi positif dengan pemimpin politik di daerah. Korelasi itu masih  berkaitan  dengan  pola  birokrasi  kita  yang  masih  berwatak  aristokrasi, bukan meritokrasi sistem. Birokrasi yang aristokrasi cenderung melanggengkan kekuasaan  berbasis  kekayaan,  keluarga,  posisi  kelas  sosial,  suku  atau  klan. Sedangkan pola birokrasi dengan sistem meritokrasi berlandaskan kemampuan, kepakaran, pendidikan dan pengalaman, sehingga mereka tidak perlu turut serta melakukan politik praktis dalam pelaksanana pilkada.
Untuk itu, ASN harus selalu menjaga netralitasnya dalam rangka reformasi birokrasi  untuk  tujuan  terciptanya  good  governance.  Stigmatisasi  masyarakat terhadap ASN perlu ditanggapi dengan serius oleh pemangku kebijakan dengan menutup  celah-celah  yang  berpotensi  menciptakan  kerugian  bagi  ASN  itu sendiri.  Citra  baik  dengan  kinerja  ASN  yang  profesional,  netral,  dan memberikan pelayanan prima perlu dijunjung tinggi, mulai dari tahap menahan diri  dalam  keterlibatan  politik  praktis  yang  secara  tegas  telah  dilarang  oleh peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN
Penerapan asas netralitas oleh ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan  keniscayaan.  Asas  netralitas  atau  ketidakberpihakan  merupakan  asas yang secara substansial terdapat dalam beberapa konsep dan pengaturan mengenai prinsip-prinsip  kepemerintahan  yang  baik.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  asas  ini
merupakan asas yang penting untuk dilaksanakan dan diwujudkan oleh birokrasi karena  berhubungan  dengan  keadilan  terhadap  pihak-pihak  yang  mendapatkan pelayanan  dari  ASN.  Asas  netralitas  menjadi  pondasi  pelayan  publik  yang seimbang,  proposional,  dan  setara  kepada  seluruh  warga  negara,  tanpa  adanya diskriminasi  kepada  kelompok  tertentu.  Mencampuradukkan  birokrasi  yang profesional  dengan  politik  praktis  akan  mengakibatkan  terjadinya  politisasi birokrasi yang akan berdampak kinerja birokrasi. Selain itu juga akan menyebabkan birokrasi  menjadi  alat  untuk  menguntungkan  kelompok  tertentu.  Netralitas  bagi ASN  secara  umum  bukan  hanya  dalam  konteks  pemilihan  umum,  namun  juga terhadap seluruh urusan yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Alhadad,  F.,  &  Rasji,  R.  (2023a).  Analisis  Penerapan  Sistem  Merit  Pada Manajemen  Dan  Netralitas  Asn  Dari  Unsur  Politik  Berdasarkan  Uu  No.  5 Tahun 2014 Tentang Asn Di Kota Ternate. UNES Law Review , 5 (4), 3816– 3826.
Alhadad,  F.,  &  Rasji,  R.  (2023b).  Analisis  Penerapan  Sistem  Merit  Pada Manajemen  Dan  Netralitas  Asn  Dari  Unsur  Politik  Berdasarkan  Uu  No.  5 Tahun 2014 Tentang Asn Di Kota Ternate. UNES Law Review , 5 (4), 3816– 3826.
Azed, A. B., & Amir, M. (2013). Pemilu dan partai politik di Indonesia. (No Title) .
Babay,  C.  K.  (2018).  Kedudukan  Dan  Tanggungjawab  Kepolisian  Dalam Organisasi Negara Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Ri. Lex Et Societatis , 6 (2).
Darmawan, D., & Falah, M. F. (2022). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak  Tahun  2024. AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial Islam , 4 (2), 241–250.
Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  di  Era  Post-Truth. Jurnal  Borneo Administrator , 15 (3), 313–332.
Firdaus,  S.  U.  T.,  &  Hasbullah,  H.  (2019).  “  Revolusi  Mental”  Birokrasi  Di Indonesia: Good Governance. Public Corner , 14 (2), 13–25.
Firnas,  M.  A.  (2016).  Politik  dan  Birokrasi:  Masalah  netralitas  birokrasi  di Indonesia era reformasi. JRP (Jurnal Review Politik) , 6 (1), 160–194.
Idris, A. (2017). Bingkai Reformasi Birokrasi Indonesia. Jurnal Paradigma (Jp) , 2 (3), 352–357.
Jamaluddin,  J.  (2021).  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Perspektif  Hukum  Pemilu: Studi Antara Netralitas dan Hak Pilih. Matriks Jurnal Sosial Sains , 3 (1), 36– 48.
Liany  Sasongko,  D.  E.  B.  Y.  (2017). Pengaruh  Terpaan  Iklan  Politik  Terhadap Minat Pemilih Pemula (Studi Kuantitatif pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Magelang Tahun 2015 pada Iklan Media Luar Ruang di Kampung Karang Lor Kota Magelang) (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta).
Lotulung,  P.  E.  (2013). Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Kekuasaan .  Salemba Humanika.
Nugroho, D. C. S., & Pranoto, E. (2020). Kebijakan Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pilgub Jawa Tengah. Jurnal JURISTIC , 1 (01), 33–40.
Paselle, E., Prakoso, C. T., & Susilowati, T. (2021). Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Era Pandemik Covid-19 Di Kota Samarinda. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 7 (4), 809–830.
Polimpung,  E.  S.  F.  W.  (2015).  Pengaturan  Pelayanan  Publik  Dalam  Rangka Otonomi  Daerah  Setting  Public  Services  In  The  Context  Of  Regional Autonomy. Lex Et Societatis , 2 (9).
Putra, G. S. S. J. A. (2014). Membangun Politik Hukum Pemilu yang Demokratis dengan  Membumikan  Konsep  Negara  Hukum  Pancasila. Masalah-Masalah Hukum , 43 (2), 197–203.
Republik  Indonesia.  (2014a). Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara .
Republik  Indonesia.  (2014b). Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan .
Sarbaini, S. (2014). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 7 (3).
Septianningsih, S., & Jiharani, F. (2023). Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ditinjau dari Norma dan Etika e-voting. INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global , 4 (1), 21–22.
Sudrajat,  T.,  &  Hartini,  S.  (2017).  Rekonstruksi  Hukum  atas  Pola  Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 29 (3), 445–460.
Watunglawar, M. N. (2017). Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipilnegara. Fairness  and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 15 (1), 70–88.
Widyastuti, W. W. (2014). Peran Relawan Demokrasi (Relasi) dalam sosialisasi pemilihan  umum  legislatif  2014  di  Kota  Malang  (Doctoral  dissertation, Universitas Negeri Malang).

## Copyright Holder:
Mochamad Riyanto, Agus Widodo, Rini Retnowinarni (2023)
First publication right:
Syntax Idea
This article is licensed under: