## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri Oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda
Ferdinand Renaldi 1* , Tiurma M. Pitta Allagan 2
1 ,2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
* Corresponding Author: ferdinand.renaldi21@ui.ac.id
Info Artikel Abstrak Direvisi, 19/02/2023 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaturan  mengenai kegiatan  publikasi  dan  promosi  diri  yang  dilarang  oleh  Notaris  di  Indonesia melalui Kode Etik Notaris dan di Belanda melalui Code of Notary Ethics serta penerapan  kegiatan  publikasi  atau  promosi  diri  Notaris  di  Indonesia dibandingkan dengan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif atau Doktrinal. Dalam era digital ini, semua profesi, termasuk notaris, cenderung menggunakan situs web sebagai sarana untuk meningkatkan visibilitas  dan  keterjangkauan  layanan  mereka.  Ditemukan  bahwa  pengaturan mengenai kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris di Indonesia sangat ketat. Di Indonesia, notaris dilarang melakukan seluruh kegiatan publikasi dan promosi diri sebagai tindakan pencegahan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.  Notaris  di  Indonesia  dilarang  untuk  melakukan  segala  tindakan  yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang Notaris. Hal ini berbeda dengan yang diatur di Belanda dimana para Notaris dapat memberikan informasi-informasi umum seperti nama, alamat kantor, nomor telefon, surat elektronik, serta jasa- jasa  yang  ditawarkan  tersebut  yang  dilakukan  tanpa  memuji  diri  sendiri. Seharusnya, Notaris di Indonesia juga dapat memberikan informasi yang umum seputar  profesi  Notaris  tersebut.  Namun  perlu  diingat  bahwa  hal  ini  wajib dilakukan  tanpa  adanya  keinginan  untuk  memuji  diri  sendiri  ataupun memberikan konsepsi bahwa Notaris tersebut adalah yang paling unggul serta merendahkan Notaris lainnya. Sifat  saling menghormati sesama rekan notaris juga merupakan nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Kode Etik Notaris di Indonesia.
Diterima, 30/03/2024
Dipublikasi, 07/04/2024
Kata Kunci: Notaris; Belanda, Promosi; Publikasi Diri; Kode Etik Notaris.

## Abstract
Keywords:
Notary; Netherlands, Promotion; Self- Publication; Notary Code of Ethics. The aim of this research is to analyze the regulations regarding publication and self-promotion activities that are prohibited by Notaries in Indonesia through the Notary Code of Ethics and in the Netherlands through the Code of Notary Ethics  as  well  as the implementation  of  Notary publication or self-promotion activities  in  Indonesia  compared  to  the  Netherlands.  This  research  uses Normative  or  Doctrinal  legal  research  methods.  In  this  digital  era,  all professions, including notaries, tend to use websites as a means to increase the visibility  and  affordability  of  their  services.  It  was  found  that  regulations regarding publication and self-promotion activities by Notaries in Indonesia are very  strict.  In  Indonesia,  notaries  are  prohibited  from  carrying  out  all publication and self-promotion activities as a preventive measure against unfair business  competition. Notaries in  Indonesia are prohibited from carrying out any actions that introduce themselves as notaries. This is different from what is regulated in the Netherlands where Notaries can provide general information such as name, office address, telephone number, electronic mail, as well as the services offered without praising themselves. Notaries in Indonesia should also be able to provide general information about the Notary profession. However, you  need  to  remember  that  this  must  be  done  without  any  desire  to  praise yourself or give the impression that the Notary is the most superior and demeans
other Notaries. Mutual respect for fellow notaries is also an ethical and moral value taught in the Code of Ethics for Notaries in Indonesia.

## PENDAHULUAN
Dengan perkembangan teknologi internet yang pesat, semakin banyak pula Notaris yang dapat ditemukan aktif dalam dunia maya. Hal ini menimbulkan perdebatan mengingat Kode Etik Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai “KEN”) Pasal 4 Nomor 3 yang melarang para Notaris untuk melakukan kegiatan publikasi atau promosi diri termasuk menggunakan internet dan media sosial. Hal ini berbeda dengan pengaturan kode etik notaris di Belanda yang tidak melarang adanya kegiatan publikasi atau promosi diri oleh para Notaris. Padahal, hukum yang mengatur jabatan notaris di Indonesia berasal dari negara Belanda namun terdapat perbedaan dalam pengaturan kegiatan publikasi dan promosi diri.
Perkembangan  Indonesia Society 5.0  memperlihatkan  secara  nyata  bahwa  Indonesia sedang mengalami perubahan teknologi yang amat pesat. Hal ini terlihat dari peningkatannya jangkauan internet pada daerah terpencil di Indonesia menggunakan jaringan Palapa Ring yang telah  menembus  wilayah  Sumatera,  Jawa,  Kalimantan,  Nusa  Tengah,  Papua,  Sulawesi,  dan Maluku. 1 Selain itu, adanya pembangunan teknologi jaringan 5G yang baru pada tahun 2021 juga semakin mempercepat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia karena proses transfer data yang semakin instan. Hal ini sesuai dengan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang memperlihatkan penambahan pengguna internet di Indonesia pada  tahun  2022  sebesar  210  juta  jiwa  yang  bertambah  menjadi  215  juta  jiwa. 2 Dengan demikian, terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia semakin bergantung kepada penggunaan teknologi dan internet.
Dengan pertumbuhan pengguna jasa internet yang semakin pesat, muncul juga berbagai cara untuk menampilkan diri dalam dunia maya. Salah satunya adalah melalui situs web pribadi yang  dapat  memberikan  informasi.  Situs  web  adalah  kumpulan  halaman  situs  yang ditempatkan ke dalam suatu sistem bernama World Wide Web (biasa dikenal dengan sebutan “www”). 3 Menurut Fajar dan  Mohammad  Zidni,  situs  web  ini  digunakan  untuk  memajukan dunia usaha. 4 Dengan adanya konten-konten yang berkualitas dalam situs web tersebut, maka mampu  meningkatkan  efektivitas  promosi  tersebut. 5 Selain  penggunaan  situs  web,  para pengguna internet juga mulai melakukan promosi melalui media sosial yang mampu membantu untuk berinteraksi dengan sesama pengguna internet lainnya.
1 Kominfo, “Sekilas Palapa Ring,” last modified 21 Oktober 2013, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3298/Sekilas+Palapa+Ring/0/palapa_ring .
2 Dijelaskan bahwa sebelum adanya pandemi, penggunaan internet di Indonesia sebesar 175 juta jiwa. Setelah melewati masa pandemi Covid-19, penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 210 Jiwa dan meningkat 5 juta jiwa menjadi 215 pada tahun 2023. APJII, “Survei APJII Pengguna Internet di  Indonesia Tembus  215  Juta  Orang,”  last  modified  10  Maret  2023, https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna- internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang .
3 Yunita  Trimarsiah  dan  Muhajir  Arafat,  Analisis  dan  Perancangan Website Sebagai  Sarana  Informasi  pada Lembaga  Bahasa  Kewirausahaan  dan  Komputer  AKMI  Baturaja, Jurnal  Ilmiah  MATRIK  19  No.1 (April 2017), hlm. 2.
4 Fajar Hidayanto dan Mohammad Zidni Ilmi, Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Internet dan Situs Web untuk  Kepentingan  Warga  Sekaligus  Sebagai  Sarana  Promosi  Potensi  Desa  Gerbosari, Jurnal  Inovasi  dan Kewirausahaan No.1 (Januari 2015), hlm. 14.
5 Ibid.
Media  sosial  adalah  teknologi  digital  yang  memungkinkan  para  penggunanya  untuk saling menukarkan ide, informasi serta berinteraksi menggunakan komentar, fitur “ like ” serta membuka diskusi. 6 Aplikasi media sosial yang pertama kali mencapai 1 miliar pengguna aktif dalam  dunia  maya  adalah  situs  web  MySpace  pada  tahun  2004. 7 Sebuah  studi  menyatakan bahwa  situs  web  MySpace  membantu  untuk  menciptakan  pengenalan  terhadap  penggunaan coding kepada masyarakat luas pada awal masa perkembangan internet. 8 Sekarang ini, terdapat berbagai jenis media sosial seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi TikTok yang berfokus pada  fitur  membagi  video  pendek  (berdurasi  sekitar  30  detik).  Saat  ini,  terdapat  2  miliar pengguna  aktif  pada  media  sosial  Instagram  dan  1  miliar  pengguna  aktif  pada  media  sosial TikTok. 9 Di Indonesia, penggunaan media sosial ini tentunya menjadi pintu gerbang digital yang  memudahkan  konektivitas  dengan  pengguna  media  sosial  lainnya.  Terlihat  adanya pertumbuhan pengguna aktif media sosial Instagram sebesar 89.15 juta pengguna serta 109,9 juta per jiwa pengguna aktif media sosial TikTok. 10 Pertumbuhan yang pesat ini dimungkinkan karena  adanya  pandemi  Covid-19  yang  mengharuskan  adanya  pembatasan  sosial  yang akhirnya melahirkan banyak komunitas yang aktif secara digital ( online ). 11
Perkembangan  media sosial yang pesat ini juga dimanfaatkan oleh para Notaris untuk memperluas  jangkauan  mereka  dengan  para  klien.  Hal  ini  dilakukan  karena  jasa  Notaris semakin  dicari  oleh  masyarakat.  Salah  satu  kewenangan  seorang  Notaris  adalah  pembuatan akta autentik (sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 1868 KUHPerdata). 12 Sekarang ini, terdapat  akun-akun  media  sosial  pribadi  milik  Notaris  yang  mencantumkan  secara  lengkap nama dan jabatan Notaris mereka. Hal ini tentunya dilarang oleh Pasal 4 Nomor 3 KEN yang menyatakan  larangan  pencantuman  nama  dan  jabatan  notaris  untuk  memperkenalkan  diri kepada publik. Penulisan jabatan Notaris secara tidak langsung telah dianggap sebagai sebuah upaya untuk melakukan publikasi dan promosi diri sebagai seorang Notaris. Dengan begitu, notaris-notaris tersebut dengan mudah ditemukan dalam media sosial dan dapat menambahkan klien  bagi  para  notaris  tersebut.  Persaingan  usaha  antar  notaris  saat  ini  sering  ditemukan mengingat jumlah pemegang jabatan notaris yang setiap tahun semakin bertambah.
Meskipun  jasa  notaris  adalah  salah  satu  jasa  tertua dalam  sejarah,  namun  penggunaan jasa Notaris saat ini semakin pesat. Menurut Ikatan Notaris Indonesia, terdapat penambahan jumlah  notaris  sebanyak  1.000  sampai  1.500  per  tahun  karena  terdapat  30  perguruan  tinggi
6 Maya Dollarhide, “Social Media: Definition, Importance, Top Websites & Apps,” last modified 31 Agustus 2023, https://www.investopedia.com/terms/s/social-media.asp .
7 Ibid.
8 Zachary  McAuliffe,  “Early  MySpace  Was  the  Peak  of  Social  Media,”  last  modified  13  Maret  2022, https://www.cnet.com/tech/services-and-software/early-myspace-was-the-peak-of-social-media/ .
9 Datareportal,  “Global  Social Media Statistics,” last modified Oktober 2023, https://datareportal.com/social- media-users .
10 Cindy Mutia Annur, “10 Negara dengan Jumlah Pengguna Instagram Terbanyak di Dunia,” last modified 4 Mei  2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/jumlah-pengguna-instagram-indonesia- terbanyak-ke-4-di- dunia#:~:text=Jumlah%20tersebut%20menurun%2010%2C8,yakni%2089%2C15%20juta%20pengguna .
11 Mediaindonesia.com, “140 Juta Pengguna Media Sosial di Indonesia Aktif Selama Pandemi,” last modified 23 Februari 2021, https://mediaindonesia.com/humaniora/386622/140-juta-pengguna-media-sosial-di- indonesia-aktif-selama-pandemi .
12 H. Salim HS. 2016. Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta , Jakarta: Raja Grafindo Persada. 17.
yang  membuka  program  jalur  magister  kenotariatan  (M.Kn). 13 Pada  Kongres  ke-8  Ikatan Notaris Indonesia tahun 1970, Soebekti mengemukakan keinginannya pada waktu yang akan datang diharapkan Indonesia akan mempunyai 2.000 orang Notaris aktif agar setiap Pengadilan Negeri  dapat  sekurang-kurangnya  2  notaris. 14 Menurut  Lumban  Tobing,  keinginan  yang disampaikan ini bermaksud agar pelayanan notaris dapat diberikan sampai ke daerah-daerah. Per maret 2022, terhitung jumlah notaris di Indonesia sebanyak 19.109 orang yang tersebar di 514 kabupaten dan kota di Indonesia. 15 Pertambahan jumlah notaris di Indonesia pada akhirnya memicu banyak persaingan untuk mendapatkan klien. Padahal, Notaris adalah pejabat umum yang  diangkat  oleh  pemerintah  karena  diberikan  kepercayaan  yang  besar  untuk  membantu masyarakat. 16
Salah  satu  langkah  yang  digunakan  oleh  para  Notaris  adalah  pembuatan  situs  web dan/atau  akun  media  sosial  untuk  memudahkan  pencarian  kantor  Notaris  tersebut  di  dunia maya. Banyak akun pribadi para Notaris yang mencantumkan jabatan serta daerah jabatannya dalam kolom biodata media sosial. Ada juga Notaris yang melakukan kegiatan publikasi dan promosi  diri  dalam  media  sosial  dengan  cara  tidak  langsung  yaitu  dengan  membuat  video- video penyuluhan hukum mengenai kenotariatan. Selain itu, terdapat pula beberapa akun yang dikelola langsung oleh kantor Notaris tersebut yang menampilkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh Notaris tersebut. Hal-hal yang dibuat oleh para Notaris dilarang oleh KEN karena kegiatan tersebut  menunjukkan  bahwa  orang-orang  tersebut  adalah  seorang  Notaris.  Menurut  KEN, tindakan  perkenalan  diri  sebagai  seorang  Notaris  dapat  dikategorikan  sebagai  kegiatan publikasi  dan  promosi  diri  selaku  seorang  Notaris  serta  melanggar  norma  moral  dalam Perkumpulan.  Namun,  dalam  penulisan  ini,  penelitian  akan  berpusat  pada  pembahasan larangan kegiatan publikasi dan promosi diri sebagaimana yang tertulis pada KEN dan tidak akan  membahas  mengenai  konten-konten  yang  diindikasikan  adanya  publikasi  dan  promosi diri oleh Notaris.
Pelarangan  kegiatan  publikasi  dan  promosi  diri  oleh  Notaris  ini  berakar  suatu  etika profesi yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. 17 Menurut Cynthia, etika adalah suatu petunjuk bagi manusia dalam bersikap serta bertingkah laku. 18 Etika profesi ini dapat dibagi menjadi beberapa prinsip yang dikenal sebagai: 1) Prinsip Tanggung Jawab, 2) Prinsip Keadilan, 3) Prinsip Otonomi, serta 4) Prinsip Integritas Moral. 19 Kode etik profesi juga digunakan  sebagai  suatu  sarana  kontrol  sosial,  pencegahan  adanya  campur  tangan  dari  luar anggota  kelompok  profesi  (mengenai  nilai-nilai  etika)  serta  mengembangkan  suatu  tingkat
13 Admin, “Ikatan Notaris Indonesia Mulai Himpun Data-Data Notaris se-Indonesia,” last modified 5 Juni 2018, https://www.ini.id/post/ikatan-notaris-indonesia-mulai-himpun-data-data-notaris-se-indonesia .
14 G.H.S Lumban Tobing. 1996. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga. 29.
15 CNN Indonesia, “Yasonna Soroti Pencucian Uang Saat Lantik Majelis Pengawas Notaris,” last modified 16 Maret 2022, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316164614-12-772174/yasonna-soroti- pencucian-uang-saat-lantik-majelis-pengawas- notaris#:~:text=Saat%20ini%20jumlah%20notaris%20di,di%20514%20kabupaten%20dan%20kota .
16 Leny  Agustan  dan  Khairulnas.  2018. Panduan  Notaris/PPAT  dalam  Menghadapi  Gugatan  Perdata . Yogyakarta: UII Press. 21.
17 Anna Tifanny, Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Promosi dan Publikasi pada Media TikTok. Unes Law Review 5 No.2 (2022), 398.
18 Luh Putu Cynthia Gitayani, Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien, Acta Comitas 3 No.3 (2018), 431.
19 Mardani. 2017. Etika Profesi Hukum . Depok: Raja Grafindo. 92.
profesionalisme demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 20 Etika bagi manusia ini  berlaku  meliputi  kehidupan  sosial  maupun  kehidupan  pribadinya.  Bagi  seorang  Notaris, berlakunya  suatu  etika  profesi  yang  mengikat  dalam  pekerjaannya.  Jika  seorang  Notaris terbukti tidak melaksanakan etika profesi tersebut, maka akan ada kerugian yang timbul bagi klien maupun notaris itu sendiri. 21 Oleh karena itu, seorang Notaris wajib memiliki pendirian yang  kuat  dan  berani  untuk  menolak  tugas  jika  adanya  hal-hal  yang  bertentangan  dengan hukum, etika dan moral. 22
Namun,  kegiatan-kegiatan  publikasi  dan  promosi  diri  yang  dilakukan  oleh  Notaris  di Indonesia tidak akan disebut sebagai suatu pelanggaran menurut kode etik Notaris di Belanda (dikenal  sebagai  “Code  of  Notary  Ethics”)  yang  mengatur  seluruh  Notaris  yang  termasuk dalam wilayah Uni Eropa. Norma-norma yang diatur dalam kedua kode etik ini berbeda karena adanya  suatu  perbedaan  pandangan  dari  Perkumpulan.  Menurut  Mardani,  suatu  kode  etik berfungsi  sebagai  sarana  kontrol  sosial,  pencegah  campur  tangan  pihak  lain,  pencegah kesalahpahaman dan konflik, self regulation organisasi profesi, serta dijadikan sebagai arahan untuk menjamin mutu moral profesi tersebut dalam masyarakat. 23 Namun, kode etik profesi ini merupakan  norma-norma  yang  ditetapkan  dan  ditentukan  oleh  kelompok  profesi  tersebut sehingga pengaturannya dapat berbeda-beda. 24 Jelas terdapat perbedaan pengaturan kode etik terkhususnya pada profesi Notaris  meskipun ilmu notaris di Indonesia berasal dari Belanda. Kode etik profesi adalah kumpulan norma yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu kelompok  profesi. 25 Kode  Etik  ini  bertujuan  untuk  menumbuhkan  suatu  prinsip  moral  serta menjamin mutu profesi tersebut di mata masyarakat. 26
Profesi notaris berkembang sejak tahun 11 dan 12 setelah Masehi di Italia Utara tepatnya di  Bologna  yang  dikenal  sebagai  tempat  asal  “ Latijnse  notariaat .” 27 Menurut  pemaparan Lumban  Tobing,  pengaturan  mengenai  notariat  ini  kemudian  diangkat  menjadi  suatu perundang-undangan resmi oleh Raja Lodewijk de Heilige di Perancis. 28 Pengaturan mengenai kenotariatan ini dibawa ke Belanda setelah adanya dekrit Kaisar pada 8 november 1810 dan 1 Maret 1811. 29 Dengan adanya kedua dekrit ini, maka Belanda secara resmi memberlakukan pengaturan kenotariatan dari Perancis ( Ventosewet ).
Namun perlu diingat bahwa Belanda datang ke Nusantara (Indonesia) pada tahun 1596. 30 Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat menjadi Notaris pertama di Hindia Belanda  dan  oleh  karena  itu  tunduk  pada  pengaturan  kenotariatan  di  Belanda. 31 Lumban
20 Ghansham Anand, 2018. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group. 131.
21 Luh Putu Cynthia Gitayani, Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien, Acta Comitas 3 No.3 (2018), 433.
22 Ibid, 429.
23 Mardani. 2017. Kode Etik Profesi Hukum . Depok: PT Raja Grafindo. 99.
24 Ibid, 98.
25 Niru  Anita  Sinaga,  “Kode  Etik  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Profesi  Hukum  yang  Baik,” Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10, No. 2 (Maret 2020). 3.
26 Ibid.
27 G.H.S Lumban Tobing. 1996. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga. 3.
28 Ibid , 11.
29 Ibid , 12.
30 Anju Nofarof Hasudungan, Pelurusan Sejarah Mengenai Indonesia Dijajah Belanda 350 Tahun Sebagai Materi Sejarah Kritis Kepada Peserta Didik Kelas XI SMAN 1 RUPAT, Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah 9 No. 3 (Desember 2021), 132.
31 G.H.S Lumban Tobing. 1996. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga. 15.
Tobing  menjelaskan  bahwa  pengaturan  kenotariatan  di  Indonesia  (Hindia  Belanda)  masih menggunakan pengaturan pada jaman “ Republiek der Vereenigde Nederlanden .” 32 Pada tahun 1822, Belanda mengeluarkan “ Intructie voor de notarissen in Indonesia ” yang isinya adalah pengaturan kenotariatan yang telah mengikuti “ Notariswet ” (Peraturan notaris di Belanda yang mengikuti “ Ventosewet ” milik Perancis). Pada tahun 1860, akhirnya Belanda menyesuaikan pengaturan  kenotariatan  di  Indonesia  yang  dinamakan  sebagai  Peraturan  Jabatan  Notaris ( Notaris Reglement ). 33 Pada saat itu, Notaris yang diangkat tetap dianggap sebagai pegawai dari “Oost Indische Compaign” agar Pemerintah Hindia Belanda dapat mengatur pesaingan dagang dengan cara monopoli dan penguasaan wilayah jajahan. 34
Dari  runtut  sejarah  ini,  terlihat  jelas  bahwa  peraturan  kenotariatan  memiliki  akar  dari sistem perundang-undangan Prancis (“ Ventosewet ”) yang diambil dari kebiasaan masyarakat di Eropa pada saat itu. Namun, terdapat perbedaan pengaturan terkhususnya pada pengaturan kode etik  notaris  yang  berlaku di  Belanda ( Code of  Notary  Ethics )  dan di Indonesia  (KEN) yaitu  larangan  dalam  melakukan  kegiatan  publikasi  dan  promosi  diri  oleh  Notaris.  Padahal konsep  serta  pengaturan  mengenai  kenotariatan  berasal  dari  Eropa  (Notaris  latin)  dan  oleh karena  itu  seharusnya  kode  etik  profesi  yang  mengatur  juga  seharusnya  memiliki  suatu kesamaan. Ternyata terdapat perbedaan yang masif dalam kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris. Maka itu, Peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan pengaturan kode etik ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  secara normatif yang biasanya lebih dikenal sebagai penelitian doktrinal. Metode ini dianggap sebagai metode yang paling cocok karena dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang ada maupun doktrin yang berlandasan hukum untuk menjawab isu ini.   Selain itu, fokus utama dari penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum yang mendasarkan analisis  utamanya  pada  peraturan  perundang-undangan  dengan  permasalahan  hukum  yang menjadi  bahasan  utama.  Maka  itu,  pengumpulan  data  untuk  menunjang  penelitian  ini  akan menggunakan studi literatur yang bersumber dari peraturan, perundang-undangan serta buku- buku doktrin hukum.
Selanjutnya, penelitian juga  menggunakan  kajian perbandingan substantif  yang  akan membahas  secara  langsung  persoalan  hukum  atau  aturan.  Perbandingan  secara  substantif dinilai  lebih  cocok  ketimbang  kajian  perbandingan  sistemik  karena  pembahasan  langsung diarahkan  pada  inti  permasalahan  yang  dibahas.  Oleh  karena  itu,  dilakukan  juga  suatu perbandingan  antara  KEN  dengan Code of  Notary  Ethics yang  berlaku  bagi  para  Notaris  di Belanda. Perbandingan secara substantif ini juga akan langsung membahas mengenai bagian publikasi dan promosi diri yang diatur bagi para Notaris di Belanda.
32 Ibid , 19.
33 Ibid, 20.
34 Febriyan  Adis  Firmansyah  dan  Habib  Adjie,  “Keabsahan  Ujian  Pengangkatan  Notaris  Sebagai  Syarat Pengangkatan Notaris,” Jurnal Komunikasi Hukum 4 No.2 (Agustus 2018), 18.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kode  Etik  Notaris  (Kongres  Luar  Biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia  Banten,  29-30  Mei 2015)
Notaris di Indonesia wajib mengikuti kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “ UUJN ”). UUJN ini merupakan turunan langsung dari Notaris Reglement yang diwariskan dari Belanda. Pasal 82 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris berhimpun dibawah satu wadah Organisasi Notaris. Karena kalimat ini bersifat imperatif, maka disimpulkan  bahwa  seluruh  Notaris  di  Indonesia  wajib  berhimpun  dalam  suatu  organisasi. Organisasi yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia (Selanjutnya disebut “ INI ”). Oleh karena itu, para Notaris di Indonesia juga harus mengikuti norma yang telah diatur dalam KEN.
KEN secara keseluruhan mengandung 15 Pasal yang terbagi menjadi delapan bab. Bab- bab  ini  termasuk  Ketentuan  Umum,  Ruang  Lingkup  Kode  Etik,  Kewajiban,  Larangan  dan Pengecualian,  Sanksi,  Tata  Cara  Penegakan  Kode  Etik,  Pelanggaran  Terhadap  Undang- Undang  Jabatan Notaris,  Pelanggaran  Terhadap  Kode  Etik,  dan Ketentuan Penutup.  Pasal 2 KEN  menjelaskan  mengenai  ruang  lingkup  kode  etik  yang  berlaku  bagi  seluruh  anggota Perkumpulan  yang  menjalankan  jabatan  Notaris  baik  dalam  pelaksanaan  jabatan  maupun dalam kehidupan sehari-hari. 35 Maka seluruh anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia wajib mematuhi kaidah moral yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 Nomor 2 KEN.
KEN juga memiliki badan pengawas kode etik yaitu Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat  Kabupaten/Kota,  Dewan  Kehormatan  Wilayah  pada  tingkat  Propinsi,  dan  Dewan Kehormatan  Pusat  pada  tingkat  Nasional.  Para  pengawas  kode  etik  ini  menjalankan  suatu kegiatan yang bersifat prefentif dan kuratif. 36 Kegiatan ini juga dibantu dengan adanya suatu pembinaan  bagi  para  anggota  mengenai  norma-norma  yang  diatur  dalam  KEN.  Hal  ini dilakukan  agar  adanya  pengawasan  para  notaris  untuk  melakukan  tugas  dan  kewajibannya. Dewan Kehormatan  Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan. 37
KEN  secara  esensinya  adalah  sebuah  kumpulan  norma  yang  dikonsepsikan  sebagai aturan yang mengikat bagi para anggota. Selain itu, para anggota menjadikan kumpulan norma ini menjadi suatu panduan, tatanan, serta kendali tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. 38 Secara filosofis, KEN memberikan kewajiban bagi para notaris untuk menjaga dan memelihara citra  wibawa  lembaga  notaris  dan  menjunjung  tinggi  nilai  keluhuran  harkat  dan  martabat jabatan  notaris. 39 Maka  terlihat  bahwa  KEN  dibuat  untuk  menjaga  citra  jabatan  notaris  di hadapan  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat terhadap jabatan notaris.
35 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Banten, 29-30 Mei 2015).
36 Habib Adjie dan Rusdianto Sesung. 2020. Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama. 594.
37 Habib Adjie. 2017. Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Bandung: Refika Aditama. 36.
38 H. Salim HS. 2022. Pengantar Kode Etik Notaris Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 3.
39 Ibid, 15.
Menurut  ketentuan  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  KEN,  disebutkan  bahwa  seorang  notaris dilarang  untuk  melakukan  promosi  atau  pengiklanan  diri  baik  secara  individual  maupun bersama  dengan  mencantumkan  nama  dan  jabatan  menggunakan  media  cetak  dan/atau elektronik dalam bentuk-bentuk yang disebutkan secara berikut:
a. Iklan
b. Ucapan Selamat
c. Ucapan Belasungkawa
d. Ucapan Terima Kasih
e. Kegiatan Pemasaran
f. Kegiatan Sponsor baik dalam kegiatan sosial, agama dan olahraga.
Ditambah lagi, Pasal 5 membahas mengenai pengecualian-pengecualian terhadap Pasal 4 yang dapat  memberikan  gambaran  mengenai  apa  yang  sebetulnya  ingin  dilarang  oleh  Pasal  4. Pertama, seorang Notaris dapat mengirimkan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan kartu ucapan, surat, karangan bunga, atau media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama Notaris tersebut. Kedua, pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax serta telex diharuskan resmi dari PT. Telkom atau lembaga resmi lainnya. Ketiga,  pemasangan  tanda  penunjuk  jalan  tidak  lebih  dari  20  cm  x  50  cm  dengan  tidak mencantumkan nama Notaris  serta  dipasang dalam  radius  maksimum  100-meter  dari  kantor Notaris. Terakhir, para Notaris harus memperkenalkan diri dengan tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.
Dari Pasal 4 dan 5 ini, terlihat bahwa adanya keinginan yang kuat bagi para Notaris di Indonesia untuk tidak memberikan informasi bahwa dirinya adalah seorang Notaris. Hal-hal yang  dapat  dilihat  secara  umum  seperti  ucapan  selamat,  karangan  bunga  berdukacita  serta surat-surat  tidak  boleh  menuliskan  nama  serta  jabatan  yang  mengindikasikan  bahwa  orang tersebut adalah seorang Notaris. Poin ini juga terlihat dari penekanan pengecualian Pasal 5 ayat (4) yang memperbolehkan untuk melakukan perkenalan diri tetapi tidak melakukan promosi selaku Notaris.

## Code of Notary Ethics 2020
Code of Notary Ethics adalah kode etik profesi bagi notaris yang berlaku bagi seluruh Notaris  di  Belanda.  Di  Belanda,  ilmu  kenotariatan  diberikan  oleh badan  resmi  yang  dikenal sebagai Council of the Notariats of the European Union (selanjutnya disebut “ CNUE ”). CNUE merupakan kumpulan dari kamar-kamar ( chamber ) kenotariatan yang berwenang pada masing- masing negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Dengan adanya perkumpulan tersebut, maka terbentuk  sebuah  wadah  persatuan  bagi  perkumpulan  notaris  (dikenal  sebagai Chamber  of Notaries ) masing-masing negara di Eropa. Organisasi Notaris di Belanda juga dikenal sebagai The Royal Netherlands Notarial Organisation . 40
Code of Notary Ethics yang saat ini berlaku bagi notaris di Belanda/Uni Eropa adalah Code of Notary Ethics 2020 yang dibuat dan diresmikan di Montenegro. Oleh karena itu, Kode etik  yang  terdahulu  ( Code  of  Notary  Ethics 2012)  sudah  tidak  berlaku  lagi  sesuai  dengan pencabutan Official Gazette of Montenegro 18/2012. Kode etik ini tersusun atas 35 Pasal yang dibagi  menjadi  beberapa  sub-topik  seperti  prinsip-prinsip  dasar  termasuk  keahlian,
40 Informasi dapat dilihat di https://www.knb.nl/english/about-knb
pembahasan  asas-asas  Legalitas,  Independensi,  Imparsialitas,  Akuntabilitas  serta  asas Kerahasiaan. Selain itu, terdapat pasal-pasal yang membahas mengenai metode mendapatkan klien  dan  operasional  pada  Kantor  Notaris.  Pasal  25  Sampai  Pasal  31  juga  menjelaskan mengenai  hubungan  Notaris  dengan  Negara,  Kamar  Notaris  ( Notary  Chamber ),  Pembantu Notaris  (termasuk Notary  Associates , Trainees dan Administrative  Staff ),  serta  para  klien Notaris.
Bagian “ Methods of Acquiring Clients ” yang membahas mengenai persaingan usaha ( fair competition ) dan kegiatan promosi oleh Notaris yang dilarang (Pasal 16 – Pasal 22). Pasal 18 menjelaskan mengenai aktivitas pengiklanan yang dilarang yaitu: 41
a) Notaris yang melakukan unggahan/membagikan/mempublikasikan penawaran jasa Notaris melalui media publik;
b) Menggunakan pihak ketiga untuk pembuatan iklan untuk mendapatkan klien;
c) Membagikan kartu nama untuk dibagikan kembali kepada klien;
d) Membuat papan nama kantor/stempel/lembaran penandatanganan pada kantor dengan cara yang mencolok, tidak biasa, dan tidak bijaksana;
e) Memberikan  nasihat  hukum  di  media,  pertemuan  umum,  atau  di  depan  kantor  orang  tak dikenal;
f) Memasukkan  data  pada  direktori,  buku  alamat,  katalog,  panduan  sebagai  seorang  notaris yang handal;
g) Menampilkan kemampuan atau kesuksesannya kepada publik dengan cara yang sensasional atau sombong;
h) Menonjol di depan umum, muncul di media ( press ) sebagai seorang Notaris dengan cara- cara yang dapat dipahami sebagai pengiklanan;
i) Melakukan  sponsor  acara,  kegiatan,  atau  individu  untuk  melakukan  promosi  diri  secara langsung atau tidak langsung.
Namun pasal  selanjutnya menjelaskan jenis-jenis  publikasi yang boleh dilakukan  oleh para  Notaris.  Pasal  19  menjelaskan  bahwa  informasi  yang  diberikan  kepada  publik  hanya berbentuk  pemberitahuan  informasi  yang  secara  rinci  diatur  oleh  Kamar  Notaris. 42 Pemberitahuan informasi ini juga tetap menghormati prinsip kesetaraan antar Notaris. Menurut kode  etik  ini,  informasi  dasar  mengenai  notaris  tidak  dapat  dianggap  sebagai  sebuah  iklan. Informasi-informasi  yang  dianggap  dasar  ini  juga  dapat  ditemukan  dalam  situs  web  Kamar Notaris. Informasi dasar ini termasuk nama, tempat kedudukan notaris atau tempat pengadilan Notaris tersebut. Surat elektronik Notaris, nomor telepon, kualifikasi profesional, status juru bahasa/penerjemah  juga  dianggap  sebagai  informasi-informasi  umum  yang  dapat  diberikan kepada  publik  oleh  para  Notaris  di  Eropa.  Pemberian  informasi  umum  ini  dilarang  jika dilakukan dengan cara yang memuji diri.
Notaris  juga  dapat  memberikan  kartu  nama  yang  memuat  data-data  umum  tersebut seperti nama, tempat dan wilayah pengadilan Notaris tersebut ditunjuk, nomor telepon, serta surat  elektronik  notaris.  Kartu  nama  tersebut  juga  harus  mengikuti  tampilan  yang  telah direkomendasikan  oleh  Kamar  Notaris.  Salah  satu  larangannya  adalah  menambahkan  logo, judul atau tanda untuk periklanan notaris tersebut. Amplop yang digunakan oleh Notaris juga tidak boleh mencolok serta harus sesuai dengan tampilan yang direkomendasikan oleh Kamar
41 Pasal 18 Code of Notary Ethics 2020
42 Pasal 19 Code of Notary Ethics 2020
Notaris. Terakhir, Notaris tidak dianggap melakukan publikasi atau periklanan jika akta notaris dicantumkan judul ilmiah.
Pasal 20 kode etik ini menjelaskan mengenai notaris yang melakukan penampilan publik. Penampilan  publik  yang  dimaksud  termasuk  kegiatan  ilmiah,  jurnalistik,  serta  pertemuan- pertemuan profesional. Notaris yang melakukan penampilan publik harus mempertimbangkan larangan-larangan  pengiklanan  serta  wajib  menjamin  reputasi  notaris.  Notaris  tidak  boleh menyatakan  pendapat  atau  memberikan  suatu  penekanan  atas  kemampuan  profesionalnya sebagai  seorang  Notaris  karena  dianggap  sebagai  kegiatan  publikasi  dan  promosi  diri  tidak langsung. Jika seorang Notaris dibicarakan di media dengan cara yang merusak reputasi pribadi notaris  tersebut,  maka  Notaris  tersebut  dapat  segera  meminta  kepada  Badan  Notaris  untuk secara terbuka menjauhi laporan tersebut. Informasi yang tidak akurat ini dapat segera diminta untuk  diperbaiki oleh  Badan  Notaris.  Selain  itu,  Notaris juga  dapat secara  pribadi  menjauhi dirinya sendiri dari laporan tersebut dengan cara yang sesuai dengan undang-undang khusus, notaris berhak meminta perbaikan informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap, jika informasi tersebut  merujuk  kepada  dirinya  sebagai  individu.  Terakhir,  seorang  Notaris  tidak  boleh menjalankan  sesi  tanya  jawab  di  media  dengan  namanya  atau  memberikan  nasihat  hukum kepada  sekelompok  orang  yang  tidak  ditentukan  melalui  media.  Seorang  Notaris  hanya diizinkan  muncul  di  media  dengan  persetujuan  atau  atas  perintah  Presiden  Badan  Notaris ( President of the Chamber ).
Pasal  21  menjelaskan  mengenai  pemberitahuan  secara  tertulis  mengenai  pembukaan kantor, perubahan lokasi kantor atau pemutusan asosiasi notaris dalam sebuah kantor bersama diperbolehkan  dan  tidak  akan  dianggap  sebagai  suatu  persaingan  usaha  tidak  sehat  antar notaris. 43 Pemberitahuan ini dapat dikirimkan kepada para rekanan ( associates ), notaris lain, otoritas  peradilan  atau  administratif  peradilan,  serta  para  asosiasi  pengacara.  Pasal  ini  juga memperbolehkan adanya papan nama yang dipasang pada kantor lamanya jika Notaris tersebut telah mengubah lokasi kantor yang baru. Pemasangan papan nama dengan alamat baru kantor tersebut  dapat  dipasang selama  enam  bulan  sejak terjadinya  perpindahan  tersebut.  Terakhir, Pasal  22  mengatur  mengenai  “promosi  notariat”.  Badan  Notaris  memiliki  tanggung  jawab untuk  memberikan  informasi  tepat  dan  lengkap  kepada  masyarakat.  Informasi  ini  meliputi prinsip  dasar  notariat  serta  manfaat-manfaat  dari  layanan  notaris.  Badan  Notaris  juga  perlu memberikan  informasi  terkait  segala  perubahan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  aktivitas notaris yang mungkin penting bagi masyarakat serta ekonomi. Badan Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas profesi notaris secara umum, mengenai badan-badan yang mengatur notaris serta seluruh notaris bersama-sama.

## Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris Indonesia dan Belanda
Kedua kode etik yang mengatur mengenai etika dan panduan moral bagi para Notaris di Indonesia dan Belanda memiliki pengaturan yang terkhusus mengenai kegiatan publikasi dan promosi  diri  oleh  Notaris.  Secara  keseluruhan,  terdapat  suatu  persamaan  dimana  notaris dilarang untuk melakukan suatu kegiatan publikasi dan promosi diri. Di Indonesia, pengaturan ini  meliputi  pembuatan  suatu  iklan,  ucapan  selamat,  ucapan  belasungkawa,  ucapan  terima kasih, kegiatan pemasaran, serta sponsor bagi kegiatan-kegiatan sosial, agama dan olahraga.
43 Pasal 21 Code of Notary Ethics 2020
Sedangkan  Belanda  mengatur  kegiatan  pengiklanan  yang  dilarang  meliputi  publikasi penawaran  jasa  Notaris,  memberikan  nasihat  hukum  di  media  atau  pertemuan  umum, menampilkan  kemampuan  kepada  publik  dengan  cara  sensasional  ataupun  menjadi  seorang Notaris dengan cara-cara pengiklanan. Notaris yang menjadi sponsor untuk suatu acara atau kegiatan juga dilarang oleh kedua kode etik tersebut.
Selain itu, pengaturan kegiatan publikasi dan promosi diri dalam Code of Notary Ethics juga menyangkut penggunaan pihak ketiga untuk memperoleh klien. Di Indonesia, KEN juga mengatur mengenai kegiatan kerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang digunakan sebagai  perantara  untuk  mencari  atau  mendapatkan  klien.  Di  Indonesia,  KEN  mengatur mengenai pemuatan nama dan alamat Notaris hanya pada buku panduan nomor telepon, fax dan telex  yang  diterbitkan resmi  oleh  PT. Telkom  atau  lembaga  resmi  lainnya.  Di  Belanda, diatur  bahwa  memasukkan  data  pada  direktori,  buku  alamat,  katalog  serta  panduan  sebagai seorang notaris yang handal dilarang.
Disini, dapat disimpulkan bahwa kedua kode etik mengatur mengenai larangan bagi para Notaris untuk dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang Notaris yang handal. Cara-cara ini meliputi pembuatan iklan ataupun melalui penampilan publik untuk dikenal oleh masyarakat sebagai  seorang  Notaris.  Di  Indonesia,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  Pasal  5  KEN  (mengenai pengecualian) yang menjelaskan mengenai hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh Notaris. Pertama, para Notaris di Indonesia diperbolehkan untuk memberikan ucapan-ucapan selamat dengan kartu ucapat, surat, karangan bunga atau media lainnya tanpa mencantumkan Notaris namun hanya nama Notaris tersebut. Pasal 5 Nomor 4 juga menjelaskan bahwa para Notaris  dapat  memperkenalkan  diri  tanpa  melakukan  promosi  diri  selaku  Notaris.  Hal  ini menunjukkan bahwa seorang Notaris dapat muncul di hadapan publik tanpa dianggap sebagai tindakan publikasi atau promosi diri jika tidak memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris.
Kode  etik  bagi  Notaris  di  Belanda  juga  menjelaskan  bahwa  Notaris  yang  muncul  di media publik tidak boleh memberikan penekanan bahwa dirinya adalah seorang Notaris ( he/she stands out publicly, appears in the press, etc. with an emphasis on the status of a notary ). 44 Perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai suatu usaha pengiklanan diri seorang Notaris. Pasal 19 Code of Notary Ethics juga menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para Notaris tanpa dianggap sebagai suatu kegiatan publikasi atau promosi diri. Pertama, para  Notaris  dapat  menyebarkan  informasi  yang  bersifat  umum  kepada  masyarakat.  Badan Notaris menyebutkan bahwa informasi umum ini termasuk nama, tempat kedudukan Notaris atau  tempat  pengadilan  Notaris  tersebut,  surat  elektronik  Notaris,  nomor  telepon  serta kualifikasi profesional Notaris tersebut. Informasi-informasi ini juga tersedia pada situs web Badan Notaris di setiap Negara di Eropa.
Pengaturan  ini  tentunya  berbeda  dengan  KEN  di  Indonesia.  Di  Indonesia,  seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Notaris untuk memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris tidak boleh dilakukan. Di Belanda, Notaris dapat memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris jika informasi yang diberikan hanya bersifat umum serta tidak menambahkan kalimat-kalimat yang bersifat memuji diri  sendiri.  Penekanan sifat memuji diri  sendiri ini juga banyak  ditemukan dalam Code  of  Notary  Ethics termasuk  Pasal  18  dan  Pasal  19.  Pasal  18  memakai  kata-kata
44 Pasal 18 Code of Notary Ethics 2020
“ boastful manner ” yang artinya adalah sifat memuji diri sendiri. 45 Pasal 19 menambahkan kata “ in a measured manner, truthfully and without self-praise. ” Artinya terdapat penekanan dalam cara memberikan informasi mengenai notaris tersebut. Menurut kode etik Belanda, tidak akan menjadi suatu masalah ketika informasi-informasi seputar Notaris diberikan dengan cara yang tidak  bersifat  memuji  diri  sendiri.  Sifat  memuji  diri  sendiri  ini  berbeda  dengan  menyatakan fakta-fakta  aktual  pada  Notaris  tersebut.  Mendapatkan  suatu  penghargaan  adalah  fakta  dan menyatakan hal tersebut tidak dikategorikan sebagai sifat memuji diri sendiri.
Oleh  karena  itu,  terdapat  banyak  situs  web  yang  dibuat  oleh  para  Notaris  di  Belanda. Situs web ini memberikan penjelasan mengenai pelayanan dan jasa yang diberikan oleh Notaris tersebut.  Notaris  ini  juga  mencantumkan  nama,  alamat,  serta  surat  elektronik  yang  dapat digunakan untuk menghubungi Notaris tersebut lebih lanjut. Meskipun begitu, wajib diingat bahwa  pemberian  informasi  ini  tidak  dapat  diberikan  dengan  cara  yang  sombong  ataupun terlihat menonjol di masyarakat. Contohnya adalah situs web “olenz.eu.” Situs web ini dikelola oleh kantor notaris bernama “ Olenz Notaries .” Situs web ini memberikan informasi mengenai Notaris tersebut seperti alamat kantor, nomor telefom, fax serta surat elektronik Notaris. Selain itu, situs web ini juga menjelaskan berbagai jasa yang ditawarkan seperti pembelian properti ( Buying  a  property ),  pembuatan  perseroan  ( You  and  your  company ),  perceraian  ( Divorce ), serta pembuatan wasiat ( Will and legacy ). 46
Selanjutnya, terdapat situs web “ Linders Notarissen ” dan “ Clercx Leenders Notarissen ” yang keduanya merupakan suatu tim notaris yang berada di Breda, Belanda. 47 Tim “Linders Notarissen” berisikan lima notaris yang masing-masing memiliki spesialisasi bidang seperti corporate law, notary real estate serta notary family law . Sedangkan Clercx Leenders hanya berisikan dua orang notaris dan tiga orang calon notaris (disebut candidate notary ). Kedua situs web  ini  juga  menjelaskan  mengenai  jasa-jasa  yang  ditawarkan  seperti  pembuatan  akta perkawinan, waris, perceraian, serta pembuatan akta-akta perusahaan. Selanjutnya, ditemukan pula situs web bernama “hmnotaris.nl” atau “Jeijkants & notaris Maevis” juga memberikan informasi terkait alamat kantor serta nama-nama notaris dalam kantor tersebut. Situs web ini juga  memberikan  berbagai  informasi  jasa  yang  mereka  ditawarkan.  Secara  keseluruhan, seluruh  situs  web  notaris  yang  ditemukan  di  Belanda  memiliki  informasi-informasi  dasar seperti nama notaris, alamat, kontak, serta jasa-jasa yang ditawarkan.
Pembuatan situs web ini tentunya dilarang di Indonesia karena Notaris di Indonesia tidak diperbolehkan  untuk  melakukan  kegiatan  yang  memperkenalkan  dirinya  sebagai  seorang Notaris.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ronald,  Anwar,  dan  Maskun,  tindakan publikasi  dan  promosi  diri  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dianggap  sebagai  suatu  persaingan notaris  yang  tidak sehat. 48 Persaingan usaha antar Notaris dapat  terjadi karena  Notaris  akan melakukan apapun untuk mendapatkan klien termasuk memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris  pada  masyarakat.  Namun,  pandangan  mengenai  persaingan  usaha  tidak  sehat  ini berbeda  dengan  yang  ditemukan  di  Belanda.  Pasal  16  dan  Pasal  17 Code  of  Notary  Ethics
45 Cambridge Dictionary, “ boastful ,” https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boastful .
46 Situs web dapat diakses melalui https://olenz.eu/#Notaris-sparringpartners .
47 web dapat diakses melalui: https://www.lindersnotarissen.nl/ dan https://www.cclnotarissen.nl/kantoren/clercx-leenders-netwerk-notarissen#employees
48 Ronald Halim, Anwar Borahima, dan Maskun, Penawaran Jasa Notaris Melalui Website, Riau Law Journal 3 No.2 (November 2019), 269.
menjelaskan  mengenai  persaingan  usaha  yang  sehat  ( Fair  Competition )  serta  larangan persaingan usaha tidak sehat ( Prohibition of Unfair Competition ).
Pertama, Pasal 16 menjelaskan bahwa para notaris adalah setara satu sama lain dan saling bersaing  dengan  kualitas  profesional  pekerjaan  mereka.  Namun,  persaingan  ini  juga  harus menghormati  prinsip  kebebasan  untuk  memilih  notaris.  Seorang  Notaris  direkomendasikan berdasarkan  keahlian,  kemampuan,  kesuksesan,  reputasi  serta  kepercayaan  yang  telah diperoleh melalui pekerjaan serta perilaku pribadinya. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, para klien  dapat  memilih  notaris  dengan  suatu  kesepakatan  bersama.  Selain  itu,  Pasal  17 menjelaskan  mengenai  persaingan  yang  tidak  sehat  yang  dilakukan  oleh  seorang  Notaris termasuk menawarkan layanan atau mendapatkan klien dengan cara yang tidak jujur. Hal ini termasuk menggunakan suatu penawaran, perantara, pengiklanan, tekanan langsung atau tidak langsung, serta karena adanya hubungan baik ( references to good connections and the like ). Pasal  17  juga  menjelaskan  mengenai  cara  mendapatkan  klien  oleh  notaris  yang menggunakan koneksi dari pekerjaannya sebelum menjadi Notaris serta mempengaruhi klien agar  klien  percaya  bahwa  notaris  tersebut  lebih  sukses  atau  lebih  efisien  dalam  melakukan tugasnya. Notaris juga tidak boleh menjanjikan atau memberikan komisi/imbalan kepada orang lain untuk mendapatkan klien. Kode etik tersebut juga menjelaskan bahwa tindakan persaingan usaha  yang  tidak  sehat  bertentangan  dengan  martabat  dan  reputasi  notariat.  Tindakan persaingan usaha yang tidak sehat ini juga meliputi menagih biaya tindakan resmi lebih rendah dari yang diteteapkan, mengkritik notaris lain terkait pekerjaan atau menyatakan kritik terhadap perilaku  rekan-rekan  Notaris  di  depan  klien,  rilis  pers  berupa  iklan  termasuk  publikasi  foto notaris serta segala jenis tekanan langsung atau tidak langsung.
Sayangnya, KEN di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha antar Notaris. Pasal 4 KEN yang mengatur mengenai larangan hanya mencantumkan adanya larangan  untuk  melakukan  usaha-usaha  yang  menjurus  ke  arah  timbulnya  persaingan  usaha yang tidak sehat antar sesama notaris. 49 Selain itu, ada juga larangan bagi para Notaris untuk saling  menjelekkan  atau  mempersalahkan  rekan  Notaris  atas  akta-akta  yang  dibuatnya. 50 Kegiatan-kegiatan ini adalah salah satu bagian dari persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi bagian  ini  tidak  dikembangkan  lagi  seperti  pada Code  of  Notary  Ethics  2020 di  Belanda. Meskipun  tidak  secara  langsung  membahas  mengenai  persaingan  usaha  tidak  sehat,  KEN mengatur  mengenai  perlakuan  terhadap  sesama  notaris  yaitu:  1)  harus  saling  menghormati dalam  suasana  kekeluargaan,  2)  tidak  melakukan  perbuatan  ataupun  persaingan  yang merugikan  sesama,  dan  3)  saling  menjaga  dan  membela  kehormatan  dan  korps  notaris  atas dasar solidaritas. 51 Pelarangan kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris dicantumkan dalam  KEN  dengan  dasar  etika  moral  yang  harus  dimiliki  oleh  para  Notaris.  Pasal  3  KEN menyatakan secara jelas bahwa setiap anggota perkumpulan notaris memiliki kewajiban untuk memiliki kepribadian yang baik serta menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris. 52
49 Pasal 4 Nomor 9 KEN
50 Pasal 4 Nomor 12 KEN
51 Ghansham Anand, 2018. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group. 140.
52 Pasal 3 KEN

## Apa yang perlu ditambahkan dalam KEN
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat perbedaan pandangan dalam penerapan publikasi  dan  promosi  diri  oleh  Notaris  di  Indonesia  dan  di  Belanda.  Di  Indonesia,  seluruh kegiatan promosi dan publikasi diri dianggap sebagai suatu upaya untuk melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini berbeda dengan Belanda yang menyatakan bahwa informasi- informasi dasar yang dapat ditemukan dalam situs web resmi badan kenotariatan Belanda dapat disebarkan oleh para Notaris tanpa disebut sebagai persaingan usaha tidak sehat. Seharusnya dalam KEN mengatur lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat  karena Code  of  Notary  Ethics  2020 memiliki  satu  pasal  khusus  yang  menjelaskan mengenai hal tersebut.
Kode  etik  bagi  para  Notaris  yang  berlaku  di  Belanda  menjelaskan  bahwa  persaingan usaha tidak sehat antar notaris terjadi ketika Notaris tersebut menyatakan bahwa dirinya adalah notaris satu-satunya di daerah tersebut atau satu-satunya notaris yang kompeten dibandingkan notaris lain. Hal-hal ini berkaitan erat dengan sisi moralitas Notaris demi mendapatkan klien. Pada  intinya,  diberikan  pengarahan  bahwa  notaris  harus  menjaga  hubungan  baik  serta menghormati rekan sesama notaris. Hal ini juga sama dengan yang diatur dalam KEN. Pasal 3 Nomor 16 menyatakan bahwa para Notaris harus menciptakan suatu suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan serta memperlakukan rekan sejawat dengan baik dan menjaga tali silaturahim dengan sesama rekan.
Oleh karena itu, seharusnya kegiatan publikasi dan promosi diri yang hanya menyatakan informasi-informasi umum tidak dapat dianggap sebagai upaya persaingan usaha tidak sehat. Persaingan  usaha  tidak  sehat  terjadi  ketika  para  Notaris  saling  merendahkan  harkat  dan martabat demi mendapatkan klien. Para Notaris dapat dianggap melakukan persaingan usaha tidak sehat ketika mereka membuat suatu promosi dan publikasi diri yang menyatakan bahwa mereka ada notaris satu-satunya yang handal, ataupun menyombongkan dirinya dengan cara merendahkan rekan-rekan notaris lainnya.

## KESIMPULAN
Pengaturan mengenai kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris di Indonesia dan Belanda  memiliki  perbedaan  yang  cukup  signifikan.  Notaris  di  Indonesia  dilarang  untuk melakukan  seluruh  kegiatan  yang  dianggap sebagai publikasi  bahwa dirinya  adalah seorang Notaris.  Oleh  karena  itu,  pembuatan  ucapan  selamat,  sponsor  serta  pembuatan  situs  web dilarang  jika  terdapat  nama  dan  penulisan  jabatan  Notaris.  Hal  ini  berbeda  dengan  kegiatan publikasi  dan  promosi  diri  yang  diatur  dalam Code  of  Notary  Ethics di  Belanda.  Kode  etik tersebut  menjelaskan  bahwa  para  Notaris  diperbolehkan  untuk  memberikan  informasi  yang bersifat  umum  terkait  Notaris  jika  dilakukan  dengan  cara  yang  wajar  dan  tidak  memuji  diri sendiri. Notaris di Belanda diperbolehkan untuk memberikan surat elektronik Notaris, alamat kantor,  serta  nomor  telefon  kantor  karena  dianggap  sebagai  informasi  umum  yang  dapat ditemukan juga pada situs web Badan Notaris.
Oleh  karena  pengaturan  mengenai  publikasi  dan  promosi  diri  yang  dilakukan  oleh Notaris ini berbeda, maka para Notaris di Belanda banyak yang membuat situs web Notaris. Situs web ini menjelaskan mengenai alamat kantor serta jasa-jasa yang ditawarkan oleh Notaris tersebut. Di Indonesia, hal ini dilarang karena akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat  antar  Notaris  di  Indonesia.  Padahal,  Kode  Etik  Notaris  di  Belanda  juga  mengatur
mengenai  persaingan  usaha  antar  Notaris  yaitu  pada  Pasal  16  dan  Pasal  17 Code  of  Notary Ethics .
Seharusnya KEN di Indonesia mengatur mengenai kegiatan publikasi dan promosi diri yang lebih jelas dan rinci seperti yang dilakukan oleh Code of Notary Ethics di Belanda. Kode etik  tersebut  membahas  secara  langsung  mengenai  hal-hal  yang  termasuk  sebagai  sebuah kegiatan  publikasi  dan  promosi  diri  oleh  Notaris  seperti  cara  berperilaku  Notaris  dalam hadapan  publik  ( public  appearances ).  Selain  itu,  terdapat  beberapa  informasi  yang diperbolehkan  untuk  diberikan  oleh  para  Notaris  di  Belanda  yaitu  informasi  umum  seperti nama,  alamat,  nomor  telefon,  serta  surat  elektronik  Notaris.  Hal  ini  diperbolehkan  karena Badan Notaris juga memiliki situs web yang memiliki informasi tersebut.
Seharusnya para Notaris di Indonesia diperbolehkan untuk memberikan informasi yang dapat  ditemukan  dalam  situs  web  Ikatan  Notaris  Indonesia.  Indonesia  juga  dapat memberlakukan  hal  tersebut  dimana  para  Notaris  dapat  memberikan  informasi  dasar  terkait kedudukan  kantor  serta  nomor  telefon  Notaris.  Hal  ini  dikarenakan  data-data  tersebut  juga dapat  diakses  melalui  situs  web  Ikatan  Notaris  Indonesia  dalam  bagian  pencarian  kantor notaris. Informasi tersebut bersifat umum dan oleh karena itu para Notaris di Indonesia dapat memberikan  informasi  tersebut.  Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  cara  menyampaikan informasi  tersebut  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  wajar,  tidak  sombong  serta  tidak menonjol  di  muka umum.  Hal ini juga sesuai  dengan  nilai-nilai yang diajarkan dalam  KEN yaitu saling menghormati antar sesama rekan Notaris.
Dengan  adanya  beberapa  masukan  ini,  diharapkan  adanya  pembaharuan  KEN  di Indonesia. KEN terakhir diperbaharui pada tahun 2015, berbeda dengan Code of Notary Ethics 2020 yang telah diperbaharui pada tahun 2020 dari perubahan sebelumnya pada tahun 2016. Terlihat  bahwa  hanya  dalam  empat  tahun,  kode  etik  Notaris  yang  berlaku  di  Belanda  telah diubah. Di Indonesia, KEN telah memasuki umurnya yang ke delapan. Sudah saatnya untuk melakukan pembaharuan pengaturan dalam KEN.

## DAFTAR PUSTAKA
Adis Firmansyah, Febriyan dan Habib Adjie, (2018), “Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris”, Jurnal Komunikasi Hukum 4 No. 2. Adjie, Habib. 2017. Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) . Penerbit Refika Aditama, Bandung.
Admin,  “Ikatan  Notaris  Indonesia  Mulai  Himpun  Data-Data  Notaris  se-Indonesia,”  last modified  5  Juni  2018, https://www.ini.id/post/ikatan-notaris-indonesia-mulai-himpun- data-data-notaris-se-indonesia .
Agustan,  Leny  dan  Khairulnas.  2018. Panduan  Notaris/PPAT  dalam  Menghadapi  Gugatan Perdata . Penerbit UII Press, Yogyakarta.
______ dan Rusdianto Sesung. 2020. Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris . Penerbit Refika Aditama, Bandung. Anand, Ghansham, 2018. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia . Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
Anita Sinaga, Niru, (2020). “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, No. 2.
APJII, “Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang,” last modified 10  Maret  2023, https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia- tembus-215-juta-orang .
Benuf,  Kornelius  dan  Muhammad  Azhar,  (2020).  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Gema Keadilan 7, No. 1. Cambridge Dictionary, “boastful,”
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boastful .
CNN Indonesia, “Yasonna Soroti Pencucian Uang Saat Lantik Majelis Pengawas Notaris,” last modified 16 Maret 2022, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316164614-12- 772174/yasonna-soroti-pencucian-uang-saat-lantik-majelis-pengawas- notaris#:~:text=Saat%20ini%20jumlah%20notaris%20di,di%20514%20kabupaten%20 dan%20kota .
Datareportal,  “Global  Social  Media  Statistics,”  last  modified  Oktober  2023, https://datareportal.com/social-media-users
Dollarhide,  Maya,  “Social  Media:  Definition,  Importance,  Top  Websites  &  Apps,”  last modified 31 Agustus 2023, https://www.investopedia.com/terms/s/social-media.asp . Gitayani, Luh Putu Cynthia, (2018), “Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien”, Acta Comitas 3 No.3.
G.H.S Lumban Tobing. 1996. Peraturan Jabatan Notaris . Penerbit Erlangga, Jakarta. H.  Salim  HS.  2016. Teknik  Pembuatan  Akta  Satu:  Konsep  Teoretis,  Kewenangan  Notaris, Bentuk dan Minuta Akta . Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
_______. 2022. Pengantar Kode Etik Notaris Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada . Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung.
Halim,  Ronald,  Anwar  Borahima,  dan  Maskun,  (2019).  “Penawaran  Jasa  Notaris  Melalui Website”, Riau Law Journal 3 No. 2.
Hidayanto,  Fajar  dan  Mohammad  Zidni  Ilmi,  Memanfaatkan  Perkembangan  Teknologi Internet  dan  Situs  Web  untuk  Kepentingan  Warga  Sekaligus  Sebagai  Sarana  Promosi Potensi Desa Gerbosari, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan No.1 (Januari 2015), 13-20.
Kominfo, “Sekilas Palapa
Ring,” last modified 21 Oktober 2013,
https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3298/Sekilas+Palapa+Ring/0/palap a_ring .
Lukito,  Ratno,  (2022).  “Compare  but  Not  to  Compare”:  Kajian  Perbandingan  Hukum  di Indonesia, Undang: Jurnal Hukum 5 No. 2. Mahmud Marzuki, Peter. 2010. Penelitian Hukum . Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Mardani. 2017. Etika Profesi Hukum . Penerbit Raja Grafindo, Depok. Mediaindonesia.com, “140 Juta Pengguna Media Sosial di Indonesia Aktif Selama Pandemi,” last  modified  23  Februari  2021, https://mediaindonesia.com/humaniora/386622/140- juta-pengguna-media-sosial-di-indonesia-aktif-selama-pandemi . Mutia Annur, Cindy, “10 Negara dengan Jumlah Pengguna Instagram Terbanyak di Dunia,”
last modified 4 Mei 2023,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/jumlah-pengguna-instagram- indonesia-terbanyak-ke-4-di- dunia#:~:text=Jumlah%20tersebut%20menurun%2010%2C8,yakni%2089%2C15%20j uta%20penggunaa .
Nofarof Hasudungan, Anju, (2021), “Pelurusan Sejarah Mengenai Indonesia Dijajah Belanda 350  Tahun  Sebagai  Materi  Sejarah  Kritis  Kepada  Peserta  Didik  Kelas  XI  SMAN  1 RUPAT, Jurnal Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah 9 No. 3.
Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Banten, 29-30 Mei 2015).
Tifanny, Anna, (2022). “Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Promosi dan Publikasi pada Media TikTok”. Unes Law Review 5 No. 2.
Trimarsiah, Yunita dan Muhajir Arafat, (2017). “Analisis dan Perancangan Website Sebagai Sarana Informasi pada Lembaga Bahasa Kewirausahaan dan Komputer AKMI Baturaja”,
Jurnal Ilmiah MATRIK 19 No. 1.
Zachary McAuliffe, “Early MySpace Was the Peak of Social Media,” last modified 13 Maret 2022, https://www.cnet.com/tech/services-and-software/early-myspace-was-the-peak- of-social-media/ .