## Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan
Amirah Zalfa Arindya amirah.zalfa.arindya-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The existence of a new type of Limited Liability Company (PT) in the Job Creation Law, namely the Individual Company Legal Entity, aims to facilitate Micro and Small Business (UMK) actors. An individual company has a character limited liability like Capital Partnership of PT, the difference is that the establishment of an individual company founded by one person, who is the only party filling the position of the company's organs. However, the two entities have significant differences, mainly in the position of the Company's organs and management, so that they can have different legal consequences in various aspects including bankruptcy. With the legal research method, reviewing the laws and regulations with the aim of knowing the characteristics of an Individual company in Indonesia, and the form of responsibility of the company management in the bankruptcy of an individual company. From the results of the research, it is necessary to improve regulations, especially regarding the bankruptcy of individual companies which are UMK in accordance with the Job Creation Law and PP No. 8 of 2021, to protect that the formation of UMK Individual Companies as job creation and ease of doing business does not become a disaster for entrepreneurs whose Individual Companies are declared bankrupt. Keywords: Individual Company Legal Entity; Liability; Bankruptcy.

## Abstrak
Eksistensi Perseroan Terbatas (PT) baru dalam UU Cipta Kerja yaitu Badan Hukum Perseroan Perorangan bertujuan memudahkan pelaku usaha Mikro Kecil (UMK). Perseroan Perorangan berkarakter limited liability selayaknya PT Persekutuan Modal, perbedaannya pendirian Perseroan Perorangan didirikan oleh satu orang, yang menjadi satu- satunya pihak pengisi kedudukan organ Perseroan. Namun, kedua entitas tersebut  memiliki  perbedaan  signifikan  utamanya  pada  kedudukan organ Perseroan dan kepengurusannya sehingga dapat menimbulkan akibat hukum berbeda pada berbagai aspek termasuk kepailitan. Dengan metode penelitian hukum, menelaah peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik Perseroan Perorangan, dan bentuk Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Perseroan Perorangan.  Dari hasil penelitian, penyempurnaan regulasi dibutuhkan khususnya terkait kepailitan Perseroan Perorangan yang merupakan UMK sesuai UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021, untuk melindungi agar pembentukan Perseroan Perorangan UMK sebagai penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha tidak menjadi malapetaka bagi pengusaha yang Perseroan Perorangannya dinyatakan pailit. Kata Kunci: Badan Hukum Perseroan Perorangan; Tanggung Jawab; Kepailitan.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
How to cite: Amirah Zalfa Arindya, ‘Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40065
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 2020 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...

## Pendahuluan
Perkembangan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia pada praktiknya dinilai masih belum cukup menggapai tujuan negara dalam rangka pertumbuhan ekonomi, maupun tujuan hukum dalam suatu negara hukum. 1 Berdasarkan sejarah peraturan PT di Indonesia, dimulai dari pengaturan PT pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), kemudian adanya pembaharuan hukum nasional melalui pembentukan Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT) yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang  Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995), selanjutnya dibentuk Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) yang mencabut keberlakuan UU No. 1 Tahun 1995 karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) juga terdapat perubahan- perubahan dan penetapan ketentuan baru pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui konsep Perseroan Perorangan sebagai upaya menjamin kepastian hukum bagi usaha mikro di Indonesia demi mencapai tujuan negara dalam pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta tujuan hukum dalam negara hukum yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat pada praktik di dunia usaha yang seringkali ditemui badan usaha PT, tidak terlepas dari pentingnya perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor dalam suatu perikatan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan perekonomian di Indonesia melalui peraturan hukum PT dan peraturan hukum kepailitan yang berlaku.
Pada perkembangannya perekonomian di Indonesia mengalami hambatan akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) yang mengganggu aktivitas perekonomian sebagian besar negara di seluruh dunia. Selama terjadinya
1 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ‘Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas’ (2016) <https://www. bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pt.pdf> accessed 20 October 2021.
pandemi  COVID-l9  kegiatan  dunia  usaha  mengalami  gangguan  signifikan  baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. 2 Hal ini juga berpengaruh langsung pada badan usaha PT sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. Dalam penilaian terkait pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari eksistensi dan peran serta badan usaha sebagai wadah penggerak setiap jenis usaha yaitu dalam bentuk hukum perusahaan. 3 Pada praktiknya badan usaha yang seringkali dikenal dalam dunia usaha yaitu Perseroan Terbatas (PT). Alasan PT paling banyak dikenal dan disegani dalam dunia usaha tidak lain adalah karena motivasi-motivasi pembentukan PT seperti karakteristik pertanggungjawaban terbatas PT, kemudahan dalam transformasi perusahaan, dan alasan fiskal. 4
Pada tahun 2020 pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Cakupan UU Cipta Kerja meliputi 4 (empat) hal pokok, antara lain: 5
1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
3. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koordi dan UMK-M; dan
4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.
Salah satu upaya penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja dilakukan pemerintah melalui kebijakan perubahan-perubahan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, dan kemudahan pendirian UMK-M yang salah satunya dengan diaturnya Perseroan Perorangan. Berdasarkan pendapat Rudhi Prasetya, dalam bukunya “Perseroan Terbatas Teori dan Praktik” terdapat pembahasan mengenai PT Perorangan, dimana dinyatakan bahwa pada zaman dahulu eksistensi entitas layaknya
2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131).
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (PT Citra Aditya Bakti 1999).[1].
4 Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik (Sinar Grafika 2014).[63].
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

## 2022 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
perseroan perorangan pada dasarnya sudah dikenal dan seringkali ditemukan, yaitu disaat adanya Perseroan Terbatas (PT) di mana saham PT tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pihak tunggal atau satu orang atau satu subjek hukum saja. Penyebutan PT dengan karakteristik tersebut pada praktiknya disebut sebagai PT Perorangan. 6 Namun, apabila ditelusuri pada peraturan PT di Indonesia sejak adanya UU No. 1 Tahun 1995 yang kemudian dicabut oleh UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut melarang adanya bentuk PT Perorangan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 baik pada UU No. 1 Tahun 1995 maupun UU No. 40 Tahun 2007. 7
Pengaturan Perseroan Perorangan diatur pada UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021), beserta peraturan pelaksana PP No. 8 Tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 21 Tahun 2021). Berdasarkan penjelasan konsep Perseroan Perorangan di Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly, yang dapat diketahui melalui laman Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dinyatakan bahwa konsep perseroan perorangan yang diatur UU Cipta Kerja bersifat one-tier dengan tanggung jawab terbatas adalah suatu terobosan, dan menjadi bentuk perseroan perorangan khas Indonesia atau hanya ada di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep perseroan perorangan telah memperbarui konsep hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia yang semula hanya mengenal konsep two-tier-system, sekarang dikenal pula konsep one-tier-system, walaupun tidak sepenuhnya diadopsi. 8
6 Prasetya. Op.Cit .[96].
7 ibid . 8 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ‘Mengenal Konsep Perse- roan Perorangan Di Indonesia’ ( 23 Februari 2021 , 2021) <https://www.kemenkumham.go.id/berita/ mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia> accessed 21 September 2021.
Menurut Menkumham RI, Yasonna H. Laoly, konsep Perseroan Perorangan pada dasarnya telah dikenal di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Inggris, Vietnam, dan Belanda, yang masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang ada seperti mengenai penyebutannya yang berbeda pada tiap negara. Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia bersifat one-tier, sebagaimana penjelasan Menkumham Yasonna dalam Keynote Speech Sosialisasi Perseroan Perorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha pada 29 Oktober 2021, yang berarti bahwa pemilik perseroan perorangan akan menjalankan perseroan sebagai Direktur sekaligus sebagai pemegang saham tanpa perlu adanya komisaris. 9 Akan tetapi, terdapat beberapa kelebihan yang diberikan pada perseroan perorangan di Indonesia. Misalnya, terkait pertanggungjawaban, perseroan perorangan menggunakan prinsip tanggung jawab terbatas layaknya PT dan memiliki bentuk badan hukum sehingga memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dan perusahaan, dan pemberian kemudahan pada pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. 10 Kemudian pengaturan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan dimana diatur bahwa pendirian perseroan perseorangan dapat dilakukan hanya dengan pengisian form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak perlu adanya akta notaris. Selanjutnya, untuk status badan hukum diperoleh setelah dilakukan pendaftaran pernyataan pendirian secara elektronik dan diperolehnya tanda bukti pendaftaran. Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, pelaku usaha pendiri perseroan perorangan juga dibebaskan dari kewajiban publikasi dengan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Serta kepada pemilik perseroan perorangan juga diberikan kemudahan mengenai pajak dengan pengenaan tarif pajak yang lebih murah dibandingkan PT ataupun pajak penghasilan perorangan, serta disertai dengan tenor pembayaran untuk waktu tertentu. 11
9 Humas Ditjen AHU, ‘Sosialisasi Perseroan Perorangan Dan Seminar Kemudahan Berusaha’ ( 29 Oktober 2021 , 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=8GBtKfc3Iao> accessed 29 October 2021.
10 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Loc.Cit.
11 ibid.

## 2024 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
Perseroan Perorangan di Indonesia pada dasarnya sama halnya dengan PT yang memiliki karakteristik limited liability, karena sesuai ketentuan perubahan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 dalam UU Cipta Kerja jo. Pasal 1 angka 1 PP No. 8 Tahun 2021 terkait definisi Perseroan Terbatas, diatur sebagai berikut:
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. 12
Kemudian yang dimaksud sebagai perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dipertegas dalam Pasal 2 (1) PP No. 8 Tahun 2021 terdiri atas perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. 13 Sehingga Perseroan Perorangan di Indonesia pada UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya diakui sebagai PT dan memiliki karakteristik limited liability. Yang membedakannya dengan PT secara signifikan yaitu terkait persyaratan pendirian perseroan perorangan yaitu didirikan oleh 1 (satu) orang dengan mengisi pernyataan pendirian melalui format isian secara elektronik sehingga tidak perlu adanya akta notaris, kemudian terkait organ perseroan perorangan hanya terdapat 1 (satu) orang yaitu pendiri sekaligus direktur atau direksi dan sekaligus merangkap sebagai pemegang saham, serta termasuk kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) huruf b PP No. 8 Tahun 2021. 14
Akan tetapi, terlepas dari persamaan karakteristik limited liability PT dan Perseroan Perorangan, kedua jenis entitas tersebut memiliki perbedaan yang signifikan pula dan dapat dimungkinkan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap para subjek hukum dalam suatu perikatan pada berbagai aspek, termasuk aspek hukum kepailitan.
12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18).
14 ibid.
Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021 dikenal entitas baru yaitu Perseroan Perorangan sebagai badan hukum PT yang juga dapat dimungkinkan untuk dipailitkan. Sehingga penting untuk dilakukan kajian yuridis tentang karakteristik Perseroan Perorangan, untuk dapat mengetahui pihak manakah yang bertanggung jawab apabila Perseroan Perorangan tersebut dipailitkan. Esensi dari hukum kepailitan sebagai perlindungan bagi debitor maupun kreditor pailit, serta tujuan pengaturan konsep Perseroan Perorangan pada praktiknya tidak mungkin dapat terlaksana tanpa disertai perlindungan dan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, juga perlu pengkajian lebih lanjut tentang permasalahan utama dalam penulisan ini, yaitu : “Bagaimana Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan dalam hal terjadi Kepailitan pada Perseroan Perorangan?”. Agar dapat diketahui apakah pembentukan Perseroan Perorangan UMK yang ditujukan sebagai penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, menguntungkan pengusaha serta memberikan kepastian hukum, atau malah menjadi malapetaka bagi pengusaha atau Direksi Perseroan Perorangan sebagai satu-satunya orang yang ada dalam entitas tersebut dalam hal Perseroan Perorangannya dinyatakan pailit.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum ( Legal research ) serta tipe penelitian Doctrinal Research dan Reform Oriented Research .  Sebagai upaya pengimplementasian Doctrinal Research dan Reform Oriented Research , penulis menggunakan metode deskriptif normatif. Metode deskriptif normatif dipilih dan digunakan berdasarkan pada Pendekatan normatif ( Statute Approach ), dan pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ) yang digunakan dalam penelitian ini. Pengimplementasian metode deskriptif normatif dilakukan dengan menganalisis secara mendalam terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  serta  literatur  hukum yang relevan dengan topik dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mempermudah dalam menghasilkan penjelasan sistematis mengenai aturan hukum

## 2026 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
yang berhubungan atau relevan dengan isu hukum, kemudian mengevaluasi kecukupan aturan-aturan hukum ( existing rules ), dan merumuskan aturan hukum baru sebagai usulan perubahan dan perbaikan terhadap existing rules terkait dengan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Perseroan Perorangan.

## Konsep dan Karakteristik Perseroan Perorangan di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Perseroan Perorangan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) merupakan terobosan yang diambil Pemerintah dalam rangka memajukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Berdasarkan penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly, dalam Keynote Speech Sosialisasi Perseroan Perorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha pada 29 Oktober 2021, melalui UU Cipta Kerja, Kemenkumham RI mengatur badan usaha baru yaitu Perseroan Perorangan sebagai entitas badan hukum dengan tanggung jawab terbatas. Tanggung jawab terbatas yang dimaksud adalah tanggung jawab yang ada terbatas pada modal yang disetorkan. Menkumham Yasonna menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan di Indonesia adalah konsep baru Badan Hukum Perorangan yang memiliki Limited Liability yang merupakan satu-satunya di dunia. 15 Berdasarkan materi Kemenkumham RI dalam Sosialisasi Perseroan Perorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha pada 29 Oktober 2021, Perseroan Perorangan memiliki beberapa kelebihan antara lain: 16
1.  Pemisahan harta kekayaan, memberikan perlindungan hukum;
2.  Pendirian oleh 1 (satu) orang dilakukan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian, tanpa akta Notaris;
3. Status Badan Hukum diperoleh saat memperoleh Sertifikat Pendirian yang didapatkan setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online;
4.  Biaya pendaftaran hanya Rp 50.000 (PMK Nomor 49/PMK.02/2021);
5.  Bebas menentukan besaran modal;
6.  Pengumuman hanya melalui laman ahu.go.id., tanpa melalui Tambahan Berita Negara;
7.  Bersifat one-tier, pemegang saham sekaligus Direktur, tanpa perlu Komisaris;
15 Humas Ditjen AHU. Loc.Cit.
8.  Dibebaskan dari pajak untuk UMKM dengan penghasilan di bawah Rp 500 juta.
Kebijakan badan hukum Perseroan Perorangan pada awalnya dituangkan dalam perluasan definisi Perseroan Terbatas (PT) pada perubahan UU No. 40 Tahun 2007 dalam UU Cipta Kerja. Hal ini pada dasarnya telah memiliki landasan yang cukup kuat menurut Nindyo Pramono dalam Kuliah Umum “Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja” program studi S2 Magister Kenotariatan, bahwa UU PT pada dasarnya tidak menolak rezim PT tunggal, dalam UU No. 40 Tahun 2007 sebelum UU Cipta Kerja telah mengenal PT tunggal secara teoritis sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007, dapat diketahui bahwa sesuai Pasal 7 (2) terdapat kewajiban bagi setiap pendiri perseroan untuk mengambil bagian saham saat perseroan itu didirikan. Selanjutnya secara khusus Pasal 7 (5) diatur ketentuan yang memungkinkan terjadinya keadaan dimana pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, yaitu apabila pemegang saham tunggal tersebut tidak menghendaki atau melaksanakan kewajiban mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut. Meskipun terdapat ketentuan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 (5) yang diatur dalam Pasal 7 (6) bahwa apabila telah lewat jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (5),  dan pemegang saham masih tetap kurang dari 2 (dua) orang (pemegang saham tunggal), maka berakibat pada hilangnya pertanggungjawaban terbatas PT sehingga pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Serta juga diatur bahwa apabila terdapat upaya pembubaran oleh pihak yang berkepentingan atas PT dengan pemegang saham tunggal tersebut maka pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Terlepas dari ketentuan sanksi tersebut, hal ini berarti bahwa dalam keadaan tersebut PT tetap dikuasai hanya oleh 1 (satu) orang, sehingga UU No. 40 Tahun 2007 sebelum UU Cipta Kerja telah mengenal secara teoritis PT dengan pemegang saham tunggal atau 1 (satu) orang. 17
17 ‘Kuliah Umum Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Program Studi S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga’, Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (2021).

## 2028 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
Pengaturan Perseroan Perorangan di Indonesia diatur pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta juga diatur lebih lanjut pada peraturan pelaksana UU Cipta Kerja  yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021), beserta peraturan pelaksana PP No. 8 Tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 21 Tahun 2021).
Dalam UU Cipta Kerja pada dasarnya Perseroan Perorangan tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang baru, namun diatur dalam Ketentuan-ketentuan perubahan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja. Kemudian untuk ketentuan awal pengenalan Perseroan Perorangan  dapat  diketahui  pada  ketentuan  umum  definisi  Perseroan  Terbatas sebagaimana diatur pada perubahan  Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 dalam UU Cipta Kerja sebagai berikut:
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. 18

## Dalam hal ini, Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha
Mikro dan Kecil dalam ketentuan definisi PT pada perubahan  Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 dalam UU Cipta Kerja adalah badan hukum dengan usaha produktif atau ekonomi produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi
18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
kriteria Usaha Mikro, Kecil sebagaimana diatur dalam perubahan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam UU Cipta Kerja, dan PP No. 7 Tahun 2021.
Pengaturan lebih lanjut Perseroan Perorangan pada Perubahan UU PT dalam UU Cipta Kerja diatur pada perubahan Pasal 7 UU PT, dan 10 (sepuluh) pasal baru yang diselipkan diantara Pasal 153 dan 154 UU PT, antara lain  Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I, dan Pasal 153J.
Selanjutnya pengaturan lebih lanjut Perseroan Perorangan pada peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yaitu PP No. 8 Tahun 2021 mengatur hal-hal terkait dengan Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria UMK. Kemudian juga perlu diperhatikan peraturan pelaksana dari PP No. 8 Tahun 2021 yaitu Permenkumham No. 21 Tahun 2021 terkait Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum  PT yang mengatur ketentuan khusus Perseroan Perorangan pada Bab III yang meliputi pengaturan tentang Pernyataan Pendirian, Pendaftaran Pernyataan Perubahan, Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal, Laporan Keuangan, dan Pembubaran dan Penghapusan Status Badan Hukum.
Karakteristik Perseroan Perorangan di Indonesia memiliki karakteristik khas sebagaimana diatur pada UU Cipta Kerja, PP No. 8 Tahun 2021 dan Permenkumham No. 21 Tahun 2021, yaitu merupakan entitas baru dari badan hukum PT yang dikhususkan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang pendiriannya cukup oleh 1 (satu) orang pendiri yang nantinya berkedudukan sebagai organ Perseroan Perorangan yaitu Direksi sekaligus Pemegang Saham Tunggal, serta Perseroan Perorangan memiliki karakter Limited Liability layaknya PT sehingga terdapat perlindungan hukum bagi pendiri. Hal yang membedakan Perseroan Perorangan dari PT Persekutuan Modal pada umumnya adalah tidak lagi diperlukannya rezim perjanjian dalam pendirian PT untuk UMK (Perseroan Perorangan), karena cukup didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri tanpa perlu akta notaris, melainkan melalui

## 2030 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
proses pembentukan dan pendaftaran surat pernyataan pendirian secara elektronik pada Aplikasi Perseroan Perorangan yang tertera di laman AHU Online dengan biaya pendaftaran yang terjangkau yaitu Rp 50.000 sesuai PMK Nomor 49/ PMK.02/2021.
Pengurusan Perseroan Perorangan dijalankan oleh Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 153D UU PT. Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik, Direksi Perseroan Perorangan berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara elektronik kepada Menteri sesuai ketentuan Pasal 153F UU PT jo. Pasal 10 PP No. 8 Tahun 2021. Konsep organ Pemegang Saham dalam Perseroan Perorangan sangat berbeda dengan organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT Persekutuan Modal umumnya, karena jumlah pemegang saham pada Perseroan Perorangan hanya 1 (satu) orang saja sesuai ketentuan Pasal 153E (1) jo. Pasal 153J UU PT. Meskipun demikian,  Pasal 8 (5) PP No. 8 Tahun 2021 mempertegas bahwa keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan memiliki kekuatan hukum sama layaknya RUPS. Keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan tersebut dapat digunakan dalam penetapan Perubahan pernyataan pendirian, Pembubaran, serta pernyataan Perubahan Status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal. Untuk Pemeriksaan terhadap Perseroan Perorangan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 138 UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja maupun peraturan pelaksanannya. Terkait aspek Pembubaran dan Likuidasi, untuk Pembubaran Perseroan Perorangan sesuai Pasal 153G (1) UU PT jo. Pasal 13 (1) PP No. 8 Tahun 2021 terjadi dengan adanya penetapan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri, dengan cukup terpenuhinya alasan Pembubaran sebagaimana diatur Pasal 153G (2) UU PT jo.
Pasal 13 (2) PP No. 8 Tahun 2021. Mengenai Likuidasi pada Perseroan Perorangan sesuai Pasal 13 PP No. 8 Tahun 2021 pada dasarnya adalah suatu mekanisme yang menjadi kewajiban Perseroan Perorangan dalam hal perizinan berusahanya dicabut. Sebagai Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria UMK dan diakui
sebagai badan hukum PT, di mata hukum juga dipandang sebagai persona standi in judicio . Sehingga Perseroan memiliki kedudukan mandiri terpisah dari pengurus Perseroan, serta terdapat pemisahan harta kekayaan pribadi dan perusahaan. Oleh karena itu, berlaku pertanggungjawaban terbatas. Hal tersebut dalam UU Cipta Kerja diperjelas oleh pengaturan pertanggungjawaban terbatas Pemegang Saham pada Pasal 153J (1) UU PT.

## Kedudukan Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum PT
Pada suatu perusahaan, setiap orang yang menjalankan perusahaan disebut sebagai pengusaha. Dimana Pengusaha dapat terdiri dari satu orang (individual), beberapa orang yang berupa persekutuan ( partnership ), dan badan hukum ( corporate body ). 19 Dalam menjalankan perusahaan, terdapat pengusaha yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Bagi pengusaha yang menjalankan perusahaan berarti bahwa pengusaha itu sendiri yang mengelola perusahaannya seorang diri maupun dengan bantuan pekerja. Hal ini umumnya terdapat pada perusahaan perseorangan. Dalam hal pengusaha menjalankan perusahaannya dengan bantuan pekerja, maka ia memiliki dua fungsi yaitu sebagai pengusaha dan sebagai pemimpin perusahaan. Sedangkan bagi pengusaha yang menyuruh menjalankan perusahaan, ia tidak menjalankan sendiri perusahaannya, namun menyuruh orang lain menjalankannya. Sehingga pengusaha tidak turut serta menjalankan perusahaan, karena pengelolaan perusahaan dikuasakan pada orang lain. Pada umumnya pemberian kuasa tersebut terdapat dalam perusahaan persekutuan utamanya badan hukum seperti PT. 20
Subyek hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu subyek hukum berupa orang perorangan ( Natuurlijke Persoon ) dan subyek hukum berupa badan hukum
( Recht Persoon ). 21 Kedudukan suatu badan usaha yang berbadan hukum dengan
19 Muhammad. Op.Cit .[9]. 20 ibid. [25].
21 Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari and Oemar Mochtar, Buku  Ajar  Pengantar  Hukum Indonesia (Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP) 2017).

## 2032 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
badan usaha tidak berbadan hukum akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam karakteristik, serta konsekuensi atau akibat hukum yang dimilikinya. Perbedaan utama yang menyebabkan terdapat akibat hukum yang berbeda atas perbuatan dari badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha tidak berbadan hukum adalah terkait dengan masalah tanggung jawab. 22 Sebab, perbuatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum akan dipandang sebagai perbuatan pribadi-pribadi perorangannya. Sehingga memberikan konsekuensi terhadap segala akibat dari perbuatan badan usaha yang tidak berbadan hukum harus ditanggung secara pribadi oleh perorangan dalam entitas tersebut. Dalam hal yang dimaksud sebagai pribadi terdapat lebih dari satu orang, maka pertanggungjawabannya bersifat tanggung menanggung atau tanggung jawab renteng. Sedangkan sebaliknya, pada perbuatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum akan dipandang sebagai perbuatan dari badan itu sendiri, terlepas dari pribadi-pribadi yang ada dalam entitas badan hukum tersebut. 23
Perseroan Perorangan selayaknya Perseroan Terbatas (PT), tergolong sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum. Terdapat beberapa definisi badan hukum menurut para sarjana yang dapat digunakan sebagai solusi memahami konsep badan hukum.  Definisi  Badan  Hukum  menurut  Maijers  adalah  sesuatu  yang  menjadi pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum menurut E. Utrecht adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, pendukung hak disini adalah pendukung hak yang tidak berjiwa, yaitu bukan merupakan manusia. 24
Selanjutnya, Badan Hukum menurut R. Subekti pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak serta dapat bertindak seperti seorang manusia, memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hukum. 25 Sedangkan menurut Nindyo Pramono, badan hukum merupakan suatu badan yang dapat
22 Ramlan, Hukum  Dagang  Perkembangan  Buku  Kesatu  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang Indonesia (Setara Press 2016).[76].
23 ‘Buku Ajar Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga’.[48].
24 Ramlan. Op.Cit. [77]. 25 ibid.
bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subyek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Badan hukum adalah suatu subyek, yaitu badan yang independen  atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal dari badan hukum tersebut. 26
Mengenai persyaratan suatu entitas dapat dikatakan sebagai badan hukum, menurut doktrin terdapat beberapa karakteristik atau unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain: 27
1. Merupakan organisasi;
2.  Dapat melakukan perbuatan hukum;
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri atau terdapat pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan pemilik usaha;
4.  Mempunyai hak dan kewajiban sendiri;
5.  Mempunyai tujuan tertentu;
6.  Mempunyai kepentingan sendiri;
7.  Mempunyai pengurus;
8.  Dapat digugat maupun menggugat.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan suatu badan usaha yang memiliki harta kekayaan sendiri, dengan harta kekayaan tersebut badan hukum melakukan perbuatan hukum sendiri, dan bertanggung jawab sendiri dalam rangka mencapai tujuannya. Badan hukum yang tidak memiliki bentuk, sebagai pendukung hak dan kewajiban tentu saja masih membutuhkan orang perseorangan sebagai pengurus yang dapat mewakili badan hukum tersebut dalam melaksanakan aktivitas hukum. 28
Perseroan sebagai badan hukum mengenal adanya konsep personalitas ( rechtspersoonlijkheid, legal personality ). Dalam hal ini terdapat beberapa teori berkaitan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum antara lain:
a. Teori Fiksi ( Fictitious Theory / Aggregate Theory )
Teori ini menjelaskan bahwa Perseroan adalah suatu organisme yang memiliki identitas hukum yang terpisah dari anggota atau pemiliknya, dan Perseroan adalah
26 Azizah, Hukum Perseroan Terbatas (Intimedia 2015).[19].
27 ‘Buku Ajar Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga’. Op.Cit .[49]. Lihat pula Ramlan. Op.Cit. [77].
28 ‘Buku Ajar Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga’ (n 23) .ibid.

## 2034 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
badan  hukum  buatan  yang  berasal  dari  proses  hukum,  sehingga  bersifat  fiktif. Kaitannya dengan konsep personalitas adalah bahwa teori ini menerangkan bahwa Perseroan sebagai suatu badan hukum adalah sebuah pengakuan hukum dari kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis. Hal yang ditekankan oleh teori ini adalah kepentingan kelompok yang berwujud badan hukum yang diberi nama Perseroan yang terpisah dari kepentingan individu dalam badan hukum tersebut. 29
b. Teori Realistik ( Realistic Theory )
Teori Realistik yang disebut juga sebagai inherence theory menjelaskan bahwa Perseroan sebagai grup atau kelompok yang kegiatan dan aktivitas yang dilakukan kelompok tersebut “diakui hukum terpisah” ( separate legal recognition ) dari kegiatan dan aktivitas individu yang terlibat dalam Perseroan. Jumlah peserta ( aggregate ) terpisah dari komponen ( aggregate distinct or separate from components ).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori realistik pada intinya menjelaskan bahwa terdapat pengakuan hukum terhadap adanya perbedaan dan pemisahan personalitas Perseroan dengan personalitas anggota yang terikat dalam suatu Perseroan. 30
Personalitas suatu Perseroan memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang diakui di berbagai negara dan tercantum pula dalam ketentuan UU PT, antara lain: 31
a.  Perseroan Diperlakukan sebagai Wujud yang Terpisah dan Berbeda dari Pemiliknya (Pasal 3 (1) UU PT);
b.  Dapat Menggugat dan Digugat Atas Nama Perseroan Itu Sendiri (Pasal 98 (1) UU PT);
c.  Perseroan Dapat Memperoleh, Menguasai, dan Mengalihkan Miliknya Atas Namanya Sendiri (Pasal 32 (1) jo.  Pasal 33 (1) UU PT);
d.  Tanggung Jawab Pemegang Saham, Terbatas Sebesar Nilai Sahamnya;
e.  Pemegang Saham, Tidak Mengurus Perseroan, Kecuali Dia Dipilih Sebagai Anggota Direksi (Pasal 92 (1) jo. Pasal 94 (1) UU PT);
f.  Melakukan Kegiatan Terus Menerus Sesuai Jangka Waktu yang Ditetapkan dalam AD (Pasal 6 UU PT).
29 M Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016).[54-55].
30 ibid. [55-56].
31 ibid. [57-60].
Dengan demikian berdasarkan karakteristik-karakteristik dari personalitas suatu Perseroan sebagai badan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Perseroan sebagai badan hukum memiliki kedudukan yang mendiri dengan identitas hukum yang terpisah dari pemiliknya atau perorangan yang ada didalamnya.
Kedudukan mandiri dari PT pada dasarnya berarti bahwa dalam hukum PT dianggap berdiri sendiri secara otonom terlepas dari orang perorangan yang berada dalam PT tersebut. PT di satu sisi adalah suatu wadah yang menghimpun orang-orang yang melakukan kerjasama dalam PT. Sedangkan di sisi lainnya segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT tersebut oleh pandangan hukum dianggap sebagai perbuatan dari badan PT itu sendiri. Maka dari itu akan memiliki konsekuensi pada baik aset maupun liabilitas yang muncul akibat perbuatan badan tersebut dianggap terpisah dari orang yang ada dalam PT. Bahwa keuntungan yang didapatkan, dianggap sebagai hak dan harta kekayaan dari badan itu sendiri. Serta liabilitas yang muncul seperti adanya utang, atau adanya kerugian akan dianggap sebagai beban dari PT sendiri dan dibayarkan dengan harta kekayaan PT. Sehingga selayaknya pembahasan sebelumnya mengenai status badan hukum, disini PT sebagai badan hukum juga memiliki kedudukan Persona standi in judicio atau suatu kemandirian dimana manusia atau perorangan yang ada dianggap eksistensinya terlepas dari PT itu. 32
Suatu badan hukum PT adalah subyek hukum mandiri yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban tidak diubahnya dari hak dan kewajiban layaknya seorang manusia. Sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis dari diakuinya PT sebagai badan hukum adalah PT dapat memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta pribadi para pemegang sahamnya selaku pemilik dan adanya tanggung gugat yang terbatas dari pemegang saham dan pengurus PT tersebut. Yang hal ini oleh Reinier Kraakman et.al. 33 maupun Erman Rajagukguk 34 hal tersebut disebut dengan “ separate  patrimony ”, dan dianggap sebagai karakteristik utama dari PT sebagai suatu badan hukum.
32 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT Citra Aditya Bakti 1996).[9].
33 Reinier Kraakman and et.al, The  Anatomy  of  Corporate  Law  --  A  Comparative  and Functional Approach (Second Edi, Oxford University Press 2009).[5].
34 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas (Permata Aksara 2012).[5].

## 2036 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
Kedudukan Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum PT dapat diketahui pada ketentuan perubahan definisi PT dalam UU PT yang diatur UU Cipta Kerja. Perseroan Perorangan adalah badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam definisi Perseroan Terbatas yang diatur pada perubahan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 dalam UU Cipta Kerja jo. Pasal 1 angka 1 PP No. 8 Tahun 2021, bahwa Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil termasuk lingkup definisi PT dan merupakan suatu badan hukum.
Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya mengenai Status Badan Hukum Perseroan Perorangan, dapat diketahui bahwa Perseroan Perorangan memiliki status Badan Hukum. Secara spesifik Perseroan Perorangan merupakan badan hukum dengan karakteristik sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro dan Kecil. Kemudian yang dimaksud sebagai perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dipertegas dalam Pasal 2 (1) PP No. 8 Tahun 2021 terdiri atas perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. 35
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan status badan hukum yang dimilikinya, Perseroan Perorangan akan memiliki kedudukan di mata hukum sebagai persona standi in judicio . Sehingga Perseroan Perorangan di Indonesia pada UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya diakui sebagai PT dan memiliki karakteristik dari suatu badan hukum yang paling utama yaitu pertanggungjawaban terbatas ( limited liability ).

## Pertanggungjawaban Terbatas dalam Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum PT
Pertanggungjawaban merupakan hal yang esensial yang perlu diperhatikan dalam terjadinya sebuah hubungan hukum. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud
35 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18).
Marzuki dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum”, suatu kesalahan hanya dapat dikatakan tidak ada apabila seseorang memiliki pengecualian untuk dapat dipertanggungjawabkan. 36 Dalam   praktik  berjalannya  suatu  perusahaan berbadan hukum, badan hukum memiliki kedudukan persona standi in judicio atau kedudukan mandiri. Secara teoritis sesuai dengan Teori Organ oleh Van Gierke, badan hukum selayaknya manusia akan menjadi penjelmaan yang nyata dalam suatu hubungan hukum. Badan hukum bersifat mandiri dimana ia membentuk kehendaknya melalui dibentuknya suatu kelompok persekutuan (organ) sebagai perantara dari badan hukum tersebut. Akan tetapi, dalam berjalannya hubungan hukum dapat saja terjadi sengketa di antara subjek hukum dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga pasti akan berlanjut pada pencarian kesalahan dan kepada siapa kesalahan itu dibebankan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor utamanya yaitu tanggung jawab.
Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya “Hukum Perusahaan
Indonesia”, menyatakan bahwa setiap perseroan adalah badan hukum yang berarti bahwa perseroan sebagai badan hukum tersebut merupakan badan yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, mampu melakukan perbuatan hukum, dan memiliki tujuan tertentu. Dalam pencapaian tujuannya perseroan memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisahkan dari harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya. 37
Definisi  Pertanggungjawaban  terbatas  menurut  Rudhi  Prasetya  dalam bukunya “Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”, adalah keadaan disaat terjadi suatu utang atau kerugian-kerugian pada Perseroan maka utang itu akan semata- mata dibayar secukupnya dengan harta kekayaan yang tersedia dalam PT. Kata “terbatas” dalam hal ini juga sekaligus memberikan arti bahwa terdapat keterbatasan baik dari sudut PT tersebut atau dari sudut penanam modal (pemegang saham) yang
36 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media Group 2011).[219].
37 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perusahaan  Indonesia (PT Citra Aditya Bakti 2010). [109].

## Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
ada didalamnya. 38
Pada badan hukum PT pada dasarnya menurut David Kelly dalam bukunya “ Business Law ” menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada badan hukum PT antara lain: 39
a.  Tanggung Jawab Terbatas;
b.  Perubahan Keanggotaan Tidak Memiliki Akibat atas Status atau Eksistensinya (Perpetual Succesion);
c.  Memiliki Kekayaan sendiri;
d.  Memiliki kewenangan Kontraktual serta Dapat Menuntut dan Dapat Dituntut atas Namanya Dirinya Sendiri.
Dalam  ciri  Tanggung  Jawab  Terbatas,  akan  tercipta  fleksibilitas  dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara equity holders dan debt holders, mengurangi biaya perkumpulan transaksi-transaksi dalam perkara insolvensi, dan mempermudah secara substansial menstabilkan harga saham. Hal ini didukung prinsip persona standi in judicio suatu Perseroan yang menegaskan kedudukan mandiri dari Perseroan berbadan hukum tersebut. 40
Lantas menjadi pertanyaaan mengenai badan hukum Perseroan Perorangan apakah memiliki pertanggungjawaban terbatas sama selayaknya badan hukum PT. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Perseroan Perorangan memiliki kedudukan sebagai Badan Hukum PT sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 dalam UU Cipta Kerja jo. Pasal 1 angka 1 PP No. 8 Tahun 2021. Dengan demikian, pada dasarnya Perseroan Perorangan sebagai badan hukum PT juga memiliki ciri pertanggungjawaban terbatas layaknya PT Persekutuan Modal.
Hal ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengatur ketentuan perubahan UU PT.
Perseroan Perorangan adalah PT yaitu Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 dalam UU Cipta Kerja jo. Pasal 1 angka 1 PP No. 8 Tahun 2021, yang didalamnya terdapat organ Direksi dan Pemegang Saham. Mengenai ketentuan
38 Prasetya. Op.Cit .[12].
39 David Kelly and et.al, Business Law (Cavendish Publishing Limited 2002).[343-345].
40 ibid . Lihat pula Prasetya. Op.Cit. [5].
pertanggungjawaban Direksi dapat mengacu pada ketentuan Pasal 97 UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja. Sesuai Pasal 97 UU PT, pada dasarnya Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan, dan sesuai Pasal 97 (2) jo. Pasal 97 (3) UU PT Direksi hanya dapat di pertanggungjawabkan penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila Direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dengan tidak melaksanakan kewajiban pengurusan Perseroan berdasarkan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Sehingga, wewenang Direksi adalah terbatas dengan pelaksanaan wewenang berdasarkan pada asas-asas: 41
-  asas kepantasan ( redelijk en belijkheid ) (Pasal 23 Algemeene Bepalingen van Wetgeving );
-  asas itikad baik (Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (BW));
-  asas kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1339 Burgerlijk Wetboek (BW)).
Dalam hal ini juga berlaku bagi Perseroan Perorangan ketentuan perlindungan terhadap Direksi atas upaya pertanggungjawaban pribadi terhadapnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 (5) UU PT, bahwa Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 (3) UU PT apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati- hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 42
Selain ditinjau dari organ Direksi Perseroan Perorangan, adanya pertanggungjawaban terbatas pada Perseroan Perorangan dapat ditinjau dari organ Pemegang Saham Perseroan Perorangan. Pengaturan pertanggungjawaban
41 Raymon Sitorus, ‘Eksistensi Perseroan UMK Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia’ (2021) 51 Majalah Hukum Nasional.[30].
42 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

## 2040 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
Pemegang Saham Perseroan Perorangan diatur dalam Pasal 153J (1) UU PT, mengatur bahwa Pemegang Saham  Perseroan Perorangan (Perseroan UMK) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. 43 Akan tetapi, juga terdapat pengecualian keberlakuan tanggung jawab terbatas bagi Pemegang Saham Perseroan Perorangan yang diatur pada Pasal 153J (2) yaitu apabila:
a.  persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b.  pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c.  pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d.  pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. 44
Dalam ketentuan pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan tersebut dalam Pasal 153J UU PT, sebagaimana penjelasan Nindyo Pramono dalam Kuliah Umum “Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja” program studi S2 Magister Kenotariatan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 153J UU PT maka doktrin Piercing The Corporate Veil juga diadopsi dan berlaku bagi PT UMK (Perseroan Perorangan). 45
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang menunjukan adanya pertanggungjawaban terbatas Perseroan Perorangan tersebut dalam UU Cipta Kerja, telah jelas bahwa tanggung jawab terbatas (limited liability) adalah karakter yang melekat pula pada Badan Hukum Perorangan UMK (Perseroan Perorangan) yang pada dasarnya eksistensinya bertujuan untuk memajukan UMK dengan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk entitas PT bagi UMK
43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
44 ibid.
45 ‘Kuliah Umum Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Program Studi S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga’. Loc.Cit .
yang memungkinkan terpisahnya harta kekayaan pribadi pengusaha atau pendiri Perseroan Perorangan dengan harta kekayaan Perseroan, dan berlakunya konsep pertanggungjawaban yang terbatas. Sebagaimana penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly, dalam Keynote Speech Sosialisasi Perseroan Perorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha pada 29 Oktober 2021, melalui UU Cipta Kerja, konsep Perseroan Perorangan sebagai entitas badan hukum dengan tanggung jawab terbatas berarti bahwa tanggung jawab yang ada terbatas pada modal yang disetorkan. 46

## Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan
Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 153G (2) UU PT dapat dimungkinkan pula untuk dipailitkan. Serta sesuai ketentuan Pasal 13 (2) huruf e PP No. 8 Tahun 2021, ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (selanjutnya disebut dengan UUK PKPU) berlaku bagi Perseroan Perorangan. Badan hukum Perseroan Perorangan dapat melakukan hubungan bisnis dengan pihak lain, oleh sebab itu kekayaan yang dimilikinya terpisah dari pengurus atau pendirinya. Terhadap hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum, segala pelaksanaan kewajibannya tentunya dipenuhi dengan kekayaan yang dimiliki badan hukum itu. Dalam hal ini, apabila pemenuhan kewajiban badan hukum tersebut tidak dapat tercukupi hanya dengan kekayaannya. Hal itu juga tidak dapat semerta-merta dipenuhi dengan dari kekayaan pengurus atau pendirinya hanya untuk menghindarkan badan hukum dari kebangkrutan atau likuidasi. Sebab, utang atau kewajiban yang dimiliki Perseroan Perorangan dianggap merupakan tanggungannya sendiri sebagai entitas hukum yang mandiri. 47 Dalam Perseroan Perorangan dengan kedudukannya sebagai badan hukum PT juga memiliki karakter separate patrimony bahwa harta kekayaan perseroan terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurus perseroan.
46 Humas Ditjen AHU. Loc.Cit . 47 Muhammad. Op.Cit .[101].

## 2042 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
Kepailitan sebagaimana penjelasan M. Hadi Shubhan dalam bukunya “Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan”, adalah putusan pengadilan niaga yang memiliki akibat hukum yaitu adanya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik harta yang telah ada maupun harta yang baru akan dimiliki dikemudian hari. 48 Keadaan pailit yaitu keadaan disaat debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada kreditornya, yang umumnya disebabkan kondisi keuangan yang sulit ( financial distress ) atas usaha yang dimiliki debitor. 49 Kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK PKPU didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 50 Syarat serta Tata Cara Permohonan Pailit bagi Perseroan Perorangan juga mengacu pada ketentuan UUK PKPU beserta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Perseroan Perorangan dapat dimohonkan pailit apabila terpenuhi ketentuan Pasal 2 (1) dan terlaksana Pembuktian Sederhana Pasal 8 (4) UUK PKPU, yaitu telah adanya minimal dua atau lebih Kreditor serta Perseroan Perorangan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Permohonan pailit tersebut dapat diajukan sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditornya pada Pengadilan Niaga.
Akibat hukum kepailitan terhadap Perseroan Perorangan tidak serta merta langsung menghapuskan eksistensi badan hukumnya atau menyebabkan Perseroan Perorangan bubar, melainkan eksistensi badan hukum Perseroan Perorangan masih tetap ada. Terkait dengan Pembubaran atau berakhirnya status badan hukum Perseroan Perorangan, sesuai ketentuan Pasal 13 (2) huruf d dan huruf e PP No. 8 Tahun 2021
48 M Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Kencana Prenada Group 2019).[1].
49 Shubhan. Loc.Cit.
50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).
Pembubaran Perseroan Perorangan dapat terjadi karena dicabutnya kepailitan oleh putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan Perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, atau harta pailit Perseroan Perorangan pailit berada dalam keadaan insolvensi sesuai ketentuan UUK PKPU. Kemudian dalam Permenkumham No. 21 Tahun 2021 diatur lebih lanjut pada Pasal 21 bahwa dalam hal Perseroan perorangan dinyatakan pailit, penghapusan Perseroan perorangan dapat dilakukan setelah Kurator melakukan pemberesan atas aset pailit. Selanjutnya Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan perorangan, dan menghapus nama Perseroan perorangan dari daftar Perseroan terhitung sejak Pernyataan Pembubaran didaftarkan secara elektronik.

## Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan pada Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan
Pada dasarnya sebagaimana uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa Perseroan Perorangan diakui sebagai badan hukum PT. Kemudian dalam hal Perseroan Perorangan pailit, berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya secara khusus dapat diketahui pada Pasal 13 (2) huruf e PP No. 8 Tahun 2021 ketentuan yang berlaku adalah ketentuan UUK PKPU. Dengan demikian ketentuan Kepailitan yang berlaku bagi Perseroan Perorangan sama halnya dengan ketentuan Kepailitan PT, karena Perseroan Perorangan merupakan salah satu jenis entitas badan hukum PT.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja yang menunjukan adanya pertanggungjawaban terbatas Perseroan Perorangan, telah jelas bahwa tanggung jawab terbatas ( limited liability ) adalah karakter yang melekat pula pada Badan Hukum Perorangan UMK (Perseroan Perorangan) yang pada dasarnya eksistensinya bertujuan untuk memajukan UMK dengan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk entitas PT bagi UMK yang memungkinkan terpisahnya harta kekayaan pribadi pengusaha atau pendiri Perseroan Perorangan dengan harta kekayaan Perseroan, dan berlakunya konsep pertanggungjawaban yang terbatas ( limited iability ). Dengan karakteristik limited liability yang dimilikinya,

## 2044 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
apabila Perseroan Perorangan dinyatakan pailit, layaknya PT sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan UUK PKPU, maka pertanggungjawabannya hanya terbatas pada harta pailit saja yaitu harta kekayaan PT yang akan digunakan untuk pelunasan utang. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pengurus atau Organ Perseroan Perorangan dalam kepailitan Perseroan Perorangan, yang juga berkaitan dengan akibat hukum kepailitan terhadap kedudukan dan kewenangan Organ Perseroan Perorangan maka berikut akan dibahas satu persatu untuk pertanggungjawaban Direksi dan Pemegang Saham dari Perseroan Perorangan yang dinyatakan pailit.
Bagi Direksi Perseroan Perorangan pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 97 UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian dari Perseroan Perorangan yang telah dinyatakan pailit sampai pada harta kekayaan pribadinya dengan catatan bahwa Direksi telah memiliki itikad baik dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, serta diikuti pula dengan adanya kewenangan bertindak yang berarti bahwa tindakan-tindakan Direksi telah sah dan mengikat Perseroan.  Hal ini juga tidak terlepas dari pentingnya pemenuhan prinsip Business Judgement Rules oleh Direksi dalam PT. Akan tetapi,
Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kepailitan suatu Perseroan Perorangan dalam hal terjadi keadaan insolvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 104 (2) UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja. Bahwa dalam hal kepailitan tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian Direksi serta harta pailit berada dalam keadaan insolvensi atau tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT dalam kepailitan.  Perbedaannya bagi Perseroan Perorangan adalah karena organ Direksi hanya dijabat oleh 1 (satu) orang, maka konsep tanggung renteng sebagaimana diatur Pasal 104 (2) UU PT pada PT Persekutuan Modal tidak berlaku bagi Perseroan Perorangan. Sehingga apabila ketentuan “adanya kesalahan atau kelalaian Direksi serta harta pailit berada dalam keadaan insolvensi atau tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT dalam kepailitan” telah terpenuhi, maka untuk PT UMK (Perseroan Perorangan) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit
tersebut. Mengenai perlindungan terhadap Direksi Perseroan Perorangan atas upaya pertanggungjawaban pribadi terhadapnya juga dapat mengacu pada ketentuan Pasal 97 (5) jo. Pasal 104 (4) UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 (4) UU PT, Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau  kelalaiannya apabila ia mampu membuktikan:
a.  kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b.  telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c.  tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian; dan d.  telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
Namun demikian, juga terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan karena pada Perseroan Perorangan pembuktian Pasal 104 (4) huruf c UU PT akan sulit mengingat dengan kemudahan yang diberikan Pemerintah melalui konsep Perseroan Perorangan telah memusatkan kedudukan dan kewenangan organ Perseroan Perorangan (Direksi dan Pemegang Saham) pada satu pihak yaitu pendiri. Hal ini tentu dapat menimbulkan terjadinya conflict of interest karena kewenangan besar yang dimiliki oleh pendiri Perseroan Perorangan.
Terkait dengan upaya hukum pertanggungjawaban pribadi Direksi atas kepailitan Perseroan Perorangan, harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan Pasal 104 (2) UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja. Serta kemudian upaya tersebut dilakukan melalui prosedur terpisah berupa Gugatan lain-lain oleh Kurator kepada Direksi Perseroan Perorangan yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan pailitnya Perseroan sebagaimana penjelasan Pasal 3 (1) UUK PKPU. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan Perorangan, dapat mengacu pada ketentuan pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan sebagaimana diatur pada Pasal 153J (1) UU PT dalam UU Cipta Kerja, bahwa Pemegang Saham  Perseroan Perorangan (Perseroan UMK) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak

## Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. 51 Dengan demikian, pertanggungjawaban organ Pemegang Saham dalam kepailitan Perseroan Perorangan pada dasarnya berlaku prinsip limited liability atau pertanggungjawaban terbatas Pemegang Saham terbatas pada saham yang dimilikinya. Akan tetapi, apabila terjadi kepailitan pada Perseroan Perorangan, doktrin Piercing The Corporate Veil dapat diberlakukan sehingga Pemegang Saham Perseroan Perorangan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 153J (2) yaitu apabila:
a.  Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b.  Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c.  Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d.  Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. 52

## Kesimpulan
Karakteristik Perseroan Perorangan di Indonesia sangat khas dan berbeda dari PT Persekutuan Modal khususnya pada aspek Cara Pendirian dan Organ Perseroan. Perseroan Perorangan merupakan entitas baru dari badan hukum PT yang dikhususkan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang pendiriannya cukup oleh 1 (satu) orang pendiri yang nantinya berkedudukan sebagai organ Perseroan Perorangan yaitu Direksi sekaligus Pemegang Saham Tunggal. Pendirian Perseroan Perorangan tidak perlu akta notaris, melainkan melalui proses pembentukan dan pendaftaran surat pernyataan pendirian secara elektronik pada Aplikasi Perseroan Perorangan yang tertera di laman AHU Online dengan biaya pendaftaran yang terjangkau yaitu Rp 50.000 sesuai PMK Nomor 49/PMK.02/2021. Serta Perseroan Perorangan memiliki karakter Limited Liability layaknya PT sehingga terdapat perlindungan hukum bagi
51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
52 ibid.
pendiri. Bentuk Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan berdasarkan hukum materiil maupun hukum formil sama layaknya PT Persekutuan Modal berlaku pertanggungjawaban terbatas pada harta pailit karena berlakunya ketentuan UUK PKPU bagi Perseroan Perorangan sesuai ketentuan Pasal 13 (2) huruf e PP No. 8 Tahun 2021. Bagi Direksi, berlaku pertanggungjawaban terbatas asalkan telah adanya itikad baik serta kewenangan bertindak sesuai Pasal 97 UU PT. Namun, apabila terjadi keadaan sebagaimana Pasal 104 (2) UU PT maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Upaya hukum pertanggungjawaban pribadi Direksi Perseroan Perorangan sesuai Pasal 104 (2) UU PT, harus pula dilakukan melalui prosedur terpisah berupa Gugatan lain-lain oleh Kurator kepada Direksi sesuai penjelasan Pasal 3 (1) UUK PKPU. Sedangkan bagi Pemegang Saham, berlaku pula pertanggungjawaban terbatas dalam kepailitan Perseroan Perorangan sesuai Pasal 153J (1) UU PT bahwa Pemegang Saham dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan beserta kerugian yang timbul. Kerugian yang ditanggung oleh Pemegang Saham hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Namun, apabila Pemegang Saham melakukan tindakan dalam Pasal 153J (2) UU PT tanggung jawab terbatas Pemegang Saham tidak lagi berlaku karena diterapkannya Piercing the corporate veil .

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum  Perusahaan  Indonesia (PT Citra Aditya Bakti 1999).
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi (PT Citra Aditya Bakti 2010).
Azizah, Hukum Perseroan Terbatas (Intimedia 2015).
Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas (Permata Aksara 2012).
David Kelly, et.al., Business Law (Cavendish Publishing Limited 2002).

## 2048 Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana Prenadamedia Group 2008).
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media Group 2011).
Ramlan, Hukum  Dagang  Perkembangan  Buku  Kesatu  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (Setara Press 2016).
Reinier Kraakman, et.al., The Anatomy of Corporate Law -- A Comparative and Functional Approach (Oxford University Press 2009).
Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT Citra Aditya Bakti 1996).
Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori dan Praktik (Sinar Gr afika 2014).
Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Mochthar, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP) 2017).

## Jurnal
Raymon Sitorus, ‘Eksistensi Perseroan UMK dan Implikasi Hukumnya terhadap Kepailitan menurut Sistem Hukum di Indonesia’ (2021) 51 Majalah Hukum Nasional.

## Laman
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ‘Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas’ (BPHN, 2016) <https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pt.pdf> accessed 20 Oktober 2021.
Humas Ditjen AHU, ‘Diskusi Interaktif Launching Perseroan Perorangan’ (Ditjen AHU, 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=d2qnOlNUiMk> accessed 8 Oktober 2021.
Humas Ditjen AHU, ‘Sosialisasi Perseroan Perorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha’ (Ditjen AHU, 2021) <https://www.youtube.com/ watch?v=8GBtKfc3Iao> accessed 29 Oktober 2021.
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ‘Mengenal Konsep Perseroan
Perseorangan di Indonesia’ (Kemenkumham RI, 2021) <https://www. kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di- indonesia> accessed 21 September 2021.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid- 19) Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 527).
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 109 / KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan

## Amirah Zalfa: Tanggung Jawab Pengurus...
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Burgerlijk Wetboek (BW).
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang