## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting

## POLICY IMPLEMENTATION ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN PAKEMBINANGUN VILLAGE, PALEM DISTRICT, SLEMAN REGENCY

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAKEMBINANGUN, KECAMATAN PALEM, KABUPATEN SLEMAN
Muhaimin 1 , Yuventus Seran 2 , Kumba Digdowiseiso 3 1 Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta 1,2,3
kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 3

## ABSTRACT
The implementation of the village fund policy is that funds originating from the APBN are earmarked for ordinary villages and villages which are channeled through the APBD to districts/cities  to  finance  state  administration,  development,  and  community empowerment and community development. With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, villages are restored as part of community rights, creating village autonomy,  where  villages  organize  government  independently,  by  and  for  the  people. Therefore,  all  state  administrators  and  village  development  are  expected  to  be independent, proactive and cooperative. Administration of village finances is a unit that includes planning, implementation, management, reporting and management control. The type of research used is descriptive qualitative research, namely data collected in the form of words, pictures, not numbers. Some of the above phenomena indicate that there are weaknesses in the management and accountability of village funds, thus increasing the demand for implementation of village fund accountability by both the village government and  the  community.  Therefore,  this  study  is  considered  important  to  explore  the accountability  of  the  village  government.  In  the  implementation  of  Village  Funds  in Pakembinangun  Village,  Pakem  District,  Sleman  Regency,  there  are  still  several problems. An example is the low absorption or implementation of the village fund budget in  Pakembinangun  Village  or  budget  absorption  that  is  not  in  accordance  with predetermined targets.
Keywords; policy implementation, Management of Village Funds

## ABSTRAK
Impelementasi  kebijakan  dana  desa  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN  yang diperuntukkan  bagi  desa  dan  desa  biasa  yang  disalurkan  melalui  APBD  kepada kabupaten/kota  untuk  membiayai  penyelenggaraan  negara,  pembangunan,  dan pemberdayaan masyarakat serta bina kemasyarakatan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dipulihkan sebagai bagian dari hak masyarakat, menciptakan  otonomi  desa,  dimana  desa  menyelenggarakan  pemerintahan  secara mandiri,  oleh  dan  untuk  rakyat.  Oleh  karena  itu,  seluruh  penyelenggara  negara  dan pembangunan desa diharapkan mandiri, proaktif dan kooperatif. Penatausahaan keuangan desa  merupakan  satu  kesatuan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan, pelaporan  dan  pengendalian  pengelolaan. Jenis  penelitianyang  di  gunakan  ini  adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Beberapa fenomena di atas menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  dana  desa,  sehingga  semakin  meningkatkan tuntutan pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini dianggap penting untuk mendalami
pertanggungjawaban  pemerintah  desa.  Dalam  pelaksanaan  Dana  Desa  di  Desa Pakembinangun  Kecamatan  Pakem  Kabupaten  Sleman  masih  terdapat  beberapa permasalahan.  Sebagai  contoh  adalah  masih  rendahnya  penyerapan  atau pengimplementasian anggaran dana desa di Desa Pakembinangun ataupun penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Kata Kunci ; implementasi kebijakan, Pengelolaan Dana Desa
PENDAHULUAN Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum karena asal usul dan adat istiadatnya. Namun, dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya ada desa  dalam  satu  wilayah  kabupaten. Praktik desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan  desa,  mulai  dari  politik hingga  praktik  empiris  pengelolaan kekuasaan, memiliki beberapa kelemahan  dan  menyisakan  banyak persoalan jika pada akhirnya desa tidak mau  mengintegrasikan  desa  peserta  ke dalam  sistem  pengelolaan  terpusat. Terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa yang  masih  jauh  dari  prinsip good governance atau pemerintahan yang baik yang  ditandai  dengan  dua  unsur  yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Peraturan  pelaksanaan  UU  Desa No.  6  Tahun  2014  memberikan  dasar yang  jelas  untuk  penataan  pengelolaan dan  akuntabilitas  keuangan  desa,
termasuk memberikan keleluasaan dalam  menentukan  produk  peraturan terkait  desa.  Konsekuensi  logis  dari adanya  kewenangan  dan  prasyarat pelaksanaan  otonomi  desa  adalah tersedianya dana yang cukup. Dana desa adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa biasa  yang  disalurkan  melalui  APBD kepada kabupaten/kota untuk membiayai  penyelenggaraan  negara, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat  serta  bina  kemasyarakatan (Permenagri No. 20 Tahun 2018). Selanjutnya menurut Kumba Digdowiseiso (2015; 131-1320), proses pelaksanaan  anggaran  yang  telah disetujui dewan, Instansi dan departemen  terkait,  melakukan  belanja publik terbatas miksamal sebesar tertera pada  anggaran.  Sedangkan  untuk penerimaan  publik  diharapkan  dapat melebihi  atau  minimal  sama  dengan anggaran yang telah disetujui.
Untuk mengefektifkan pelaksaaan anggaran, dibutuhkan kegiatan pengawasan.  Prosedur  pengawasan eksekusi anggaran dapat berbeda di tiap negara.  Menteri  Keuangan  secara terpusat dapat menerapkan kontrol ketat terhadap  prosedur  aliran  dana  keluar, memonitor  efektifitas  alokasi  anggaran ke departemen-departemen lainnya, dan memberi persetujuan terhadap pengeluaran-pengeluaran  yang  besar. Atau  departemen-departemen  dibuat lebih  indepen-  den  dalam  realisasi belanja  publik.  Sedangkan  tugas Departemen Keuangan hanya memonitor  melalui  laporan  yang sampai- kan oleh departemen- departemen. Pada prakteknya, anggaran tidak  dijalankan  sama  persis  dengan jumlah yang disetujui. Beberapa deviasi menyebabkan beberapa pos pengeluaran tidak  terealisasi  sebagaimana  tertera dalam
Penatausahaan  keuangan  desa dilaksanakan  dalam  (satu)  tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Penatausahaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan, pelaporan dan pengendalian pengelolaan. Beberapa fenomena di atas
menunjukkan  adanya  kelemahan  dalam pengelolaan  dan  pertanggungjawaban dana desa, sehingga semakin meningkatkan  tuntutan  pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa baik oleh pemerintah  desa  maupun  masyarakat. Oleh  karena  itu,  kajian  ini  dianggap penting untuk mendalami pertanggungjawaban  pemerintah  desa. Peneliti  melakukan  penelitian  dengan menggunakan  pendekatan  interpretatif dengan  metode  fenomenologis.  Bahan penelitian ini bersumber dari
pengamatan  dan  interpretasi  berbagai pengalaman,  peristiwa,  dan  situasi informan, yaitu. H. pemerintah desa dan masyarakat.  Ini  memberikan  gambaran rinci  dan  pentingnya  praktik  tanggung jawab sosial yayasan desa.
Dengan  lahirnya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dipulihkan  sebagai  bagian  dari  hak masyarakat, menciptakan otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan
pemerintahan  secara  mandiri,  oleh  dan untuk  rakyat.  Oleh  karena  itu,  seluruh penyelenggara negara dan pembangunan desa  diharapkan  mandiri,  proaktif  dan kooperatif.  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  Republik  Indonesia  No.  113 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2(1) Perekonomian desa dikelola berdasarkan prinsip  transparan,  bertanggung  jawab, dan  inklusif  serta  dikelola  secara terkendali  dan  dianggarkan.  jalan  Dana desa dikelola oleh perangkat desa yaitu kepala  desa,  bendahara,  sekretaris,  dan kepala  dinas  serta  kepala  desa.  Banyak peraturan pengelolaan keuangan (peraturan nasional dan daerah) menghadapi  tantangan  besar  dalam mengatur pengelolaan keuangan.
Meskipun  Kementerian  Dalam  Negeri telah  mengirimkan  kepala  desa,  namun jumlahnya  terbatas  dan  kemampuan mereka  untuk  bekerja  sama  dalam pengelolaan  dana  desa  juga  terbatas
karena mereka tidak memiliki pelatihan di bidang akuntansi atau keuangan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan staf  pengelola  dana  desa  harus ditingkatkan.
Dana  desa  merupakan  program pemerintah  yang  mempunyai  arti sebagai  salah  satu  anggaran  dari pemerintah  pusat  yang  sangat  penting bagi desa. Anggraan dana desa tersebut berasal  dari  APBN  yang  ditarnsfer  ke rekening  kas  desa  melalui  rekening  ks daerah  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk belanja pemerintah, pembangunan,
pemberdayaan maupun pembinaan yang ada didesa tersebut. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, serta di  dalam  Peratura  Menteri,  disebutkan bahwa  dalam  penggunaan  dana  desa harus sesuai dengan aturan baik itu dari penganggaran,  penyaluran,  penggunaan maupun  laporan.  Sesuai  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahu  2014 tantang Dana Desa (Kumba Digdowiseiso dkk. 2022). Dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem  Kabupaten  Sleman  masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya penyerapan  atau  pengimplementasian anggaran dana desa di Desa Pakembinangun  ataupun  penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Berikut merupakan  data  anggaran  Dana  Desa Pakembinangun  Kecamatan  Pakem
Kabupaten Sleman.
Tabel 1. Data Anggaran Dana Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran Pengelolaan yang terealisasi Presentasi 2020 872.746.090 750.000.000 85% 2021 980.564.000 889.653.976 98% 2022 998.986.000 887.896.000 100% Sumber: Data Dana Desa Pakembinangan Hal  ini  menunjukkan  bahwa anggaran dana desa tidak dikelola sesuai
anggaran selama dua tahun. Untuk dana desa  yang  tidak  dikelola  sesuai anggaran,  kemungkinan  kemampuan pengelola  sumber  daya  manusia  dalam mengelola keuangan desa masih kurang, karena  perangkat  desa  tidak  memiliki pelatihan  khusus  dalam  pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). ada kekurangan kepemimpinan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, rendahnya partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan desa yang dibiayai oleh seksi Dana Desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi antara pengurus seksi Dana Desa dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Desa Pakembinangun  Kecamatan  Pakem
Kabupaten  Sleman  yang  menyatakan, “Untuk persiapan pembagian uang desa dilakukan  musrenbang,  namun  hanya disampaikan  pengurus  lembaga  desa yang  ada,  dan  hasilnya.  musrenbang jarang  dibagikan  kepada  masyarakat.” Dalam  keadaan  tersebut,  masyarakat tidak mengetahui alokasi dana desa yang diterima  dari  desanya,  tidak  dapat menyalurkan  keinginannya,  dan  tidak mengetahui untuk apa alokasi dana desa tersebut  digunakan.  Sehingga  sulit  bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam alokasi dana desa.
Desa Pakembinangun mempunyai anggaran  yang  paling  kecil  di    banding desa  lain  di  Kecamatan  Pakem Kabupaten  Sleman.  Dapat  dilihat  pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Desa 2021 2022 Purwobinangun   1.513.716.48 0 1.337.896.67 9 Candibinangun   1.041.414.20 0 968.404.801 Harjobinangun   980.588.130  913.348.498 Pakembinangu n 873.746.060  908.424.000 Hargobinangun   1.384.174.20 0 1.251.697.16 9 Sumber; http;//www.slemankab.go.id
Desa Pakembinangun juga terdapat permasalahan tentang rendahnya  akuntabilitas  pengelolaan anggaran  Dana  Desa.  Oleh  karena  itu peneliti  melakukan  penelitian  di  Desa Pakembinangun  Kecamatan  Pakem Kabupaten Sleman. Dana Desa merupakan  penunjang  kemajuan  desa, jika  dana  desa  tidak  di  alokasikan dengan bagus maka akan memperlambat kemajuan  suatu  desa.  Oleh  karena  itu, akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa harus diterapkan semaksimalnya sehingga meningkatkan penyelenggaraan  pemerintahan  desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan,  pembangunan  dan  lain sebagainya.  Berdasarkan  latar  belakang diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  tentang  “Praktek Akuntablitas  Pengelolaan  dana  desa Tahun 2021-2022 di Desa Pakembinangun  Kecamatan  Pakem
Kabupaten Sleman.

## Kajian Pustaka
Implementasi  kebijakan  pada dasarnya  adalah  sebuah  cara  agar kebijakan  dapat  menjadi  tujuannya (Dwijowijoto, 2003:158). Tahap implementasi  berhubungan  dengan  apa yang terjadi setelah perundang- undangan ditetapkan dengan memberikan  kewenangan  pada  suatu kebijakan  dengan  membentuk ouput yang  jelas  dan  dapat  diukur,  sehingga kebijakan  tersebut  dapat  memperoleh hasil melalui kegiatan program pemerintah (Tangkilisan, 2003:9). a) Model Implementasi Kebijakan
Terdapat  dua  pemilahan  model implementasi  kebijakan  menurut dwijowijoto.    pemilahan  pertama adalah  implementasi  kebijakan  yang berpola  dari  “atas  ke  bawah” (top- bottomer ) dan implementasi
kebijakan  yang  berpola  dari  “bawah ke  atas” (bottom-topper ).  Pemilahan
yang  kedua  adalah  implementasi kebijakan  yang  berpola  paksa (command  and  control) dan  model mekanisme pasar ( economic incentive). Pada  model  implementasi  kebijakan ini, penulis merujuk paada pemilahan pertama, yaitu:
1. Model  yang  berpola  dari  “atas  ke bawah” ( top- bottomer). Kebijakan ini merupakan kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  rakyat,  dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. 2. Model  yang  berpola  dari  “bawah ke atas” ( bottom-topper ). Kebijakan ini merupakan kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada rakyat. b) Ukuran Implementasi Kebijakan Implementasi  kebijakan  merupakan tahapan  yang  sangat  penting  dalam proses kebijakan. Artinya implementasi  kebijakan  menentukan keberhasilan  suatu  proses  kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Keberhasilan kebijakan atau program juga  dikaji  berdasarkan  perspektif proses  implementasi  dan  perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah  dikatakan  berhasil  jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk  dan  ketentuan  pelaksanaan yang  dibuat  oleh  pembuat  program yang  mencakup  antara  lain  cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok  sasaran  dan  manfaat program. Sedangkan  pada  perspektif  hasil, program  dapat  dinilai  berhasil manakala program membawa dampak  seperti  yang  diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh
jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Menurut George  C.  Edward  III  dalam Subarsono  (2005:90)  memberikan pandangan  bahwa  implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat variabel, yaitu:
1. komunikasi,
2. sumberdaya,
3. disposisi (sikap),
4. stuktur birokrasi. Menurut Grindel dalam Nogi (2003;15) keberhasilan implementasi kebijkan dipengaruhi oleh isi (content) dan  konteks  ( context) kebijakan;
a. Isi  Kebijkan  ( policy  content) Isi kebijakan ini meliputi : 1. Kepentingan  yang  dipengaruhi oleh kebijakan.
2. Bentuk manfaat yang diberikan 3. Luasnya perubahan yang diinginkan 4. Letak  pembuatan  keputusan yang berkaitan dengan banyaknya intansi yang terlibat dalam  pembuatan  keputusan implementasi kebijakan
5. Pelaksanaan program
6. Sumber  daya  manusia  (SDM) maupun non-SDM
b. Kontesk implementasi
1. Kekuasaan,  kepentingan  dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik kelembagaan.
3. Sikap  tanggap  dari  para pelaksan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian  antar  pelaksana/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan sasaran kebijakan  itu  sendiri  serta  memberikan dampak  atau  basil  yang  positif  bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.
Ada  empat  faktor  yang  berpengaruh terhadap implementasi
kebijakan
(Erwards, 2012) yaitu: 1. Komunikasi
Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting menurt Erwards, yaitu  transmisi,  konsistensi  dan kejelasan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu; Ø Transmisi  adalah  informasi  yang tidak  hanya  disampaikan  kepada pelaksana  kebijakan  tetapi  juga kepada pihak terkait.
Ø Konsistensi adalah informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga para pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ø Kejelasan  yang  dimaksud  disini adalah informasi yang disampaikan  harus  jelas  dan mudah dipahami. 2. Sumber Daya Sumber-sumber  merupakan  faktor yang  penting  dalam  melaksanakan kebijakan.  Sumber  daya  ini  meliputi sumber daya manusia yang memadai, wewenang,  dan  fasilitas.  Berikut adalah penjelasannya, yaitu:
Ø Sumber  daya  manusia  yang memadai Sumber daya manusia (SDM)  merupakan  sumber  yang paling penting dalam melaksanakan  kebijakan.  Dalam mengimplementasikan  kebijakan, harus  didukung  dengan  sumber daya  manusia  yang  memiliki keterampilan, keahlian dan profesional  dalam  melaksanakan kebijakan tersebut. Ø Wewenang
Wewenang berperan penting dalam  implementasi  kebijakan, terutama  untuk  meyakinkan  dan menjamin  bahwa  kebijakan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  yang ditentukan.
Ø Fasilitas Fasilitas  ini  menyangkut sarana  dan  prasarana  dalam menunjang dan mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan. 3. Disposisi
Jika  peran  pelaksana  bersikap  baik terhadap  suatu  kebijakan,  tentu mereka akan melaksanakan kebijakan yang  diinginkan  para  pembuat keptusan  awal.  Namun,  bila  tingkah laku para pelaksana berbeda dari para pembuat keputusan, maka implementasi  kebijakan  akan  sulit. Jadi  kebijakan  yang  dilaksanakan akan  berjalan  efektif  jika  mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi implementor kebijakan. Birokrasi  tidak  hanya  berada  dalam struktur  pemerintah,  tetapi  juga berada  dalam  organisasi-organisasi dan institusi-institusi. Struktur birokrasi  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  implementasi kebijakan.

## Pengelolaan Dana Desa
Dalam hal pengelolaan keuangan,
pihak yang mengatur, melaksanakan dan mengelolanya tidak melepaskan tanggung  jawab  atau  kewajiban  atas pengelolaan  tersebut.  Nafas  (dalam Ndraha, 2000:108) mendefinisikan tanggung  jawab  sebagai  yang  utama, bertanggung jawab (perhitungan, laporan  pelaksanaan  tugas),  yang dialihkan oleh bawahan atau orang yang berwenang  (misalnya  wajib)  kepada atasan  atau  pemberi  kerja  (misalnya wajib) dalam lingkup kekuasaan (tugas). Kedua ,  sebagai  kewajiban,  yaitu tanggung  jawab  seorang  PNS  terkait dengan  kedudukannya  sebagai  warga negara  ( political  civic  responsibility). Ketiga: Tanggung jawab sebagai alasan.
Akal merupakan faktor yang menyebabkan seorang pejabat mengambil  tindakan  atau  mengambil
keputusan berdasarkan kehendak bebasnya ( free will, free choice).
Alat  ukur  akuntabilitas  di  atas dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya  tanggung  jawab  pemerintah desa  dalam  pengelolaan,  pelaksanaan dan  pengendalian  perekonomian  desa, sehingga  pelaksanaan  pembangunan desa  lancar  dan  terwujudnya  otonomi sesuai  dengan  harapan.  Selain  kepala desa  harus  akuntabel,  juga  harus  ada mekanisme  akuntabilitas  pengelolaan keuangan yang baik. Saat ini, pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan  kepala  desa  ada  di  BPD, setelah  itu  melapor  ke  bupati.  BPD memiliki  kontrol  yang  cukup  besar karena  mewakili  rakyat.  Pengendalian harus  dilakukan  secara  terus  menerus dan  preventif  dengan  bantuan  struktur hierarki  organisasi  yang  jelas  dengan prinsip-prinsip tertulis, hasil kerja harus dicatat secara efisien dan cepat, sehingga pelaksanaan  tugas  berjalan  sesuai rencana. Untuk  mengetahui  penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi  Dana  Desa,  pintu  yang  paling efektif  adalah  melalui  pengawasan sehingga  mulai  dari  tahap  perencanaan sampai  dengan  paska  kegiatan  dapat berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan  melalui  tahapan-tahapan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang  (1991)  yang  menyatakan bahwa :
“Proses  pengawasan  dimanapun juga  atau  pengawasan  yang  berobyek apapun terdiri dari fase sebagai berikut : a. Menetapkan alat ukur ( standard)
b. Mengadakan penilaian (evaluatif)
c. Mengadakan  tindakan  perbaikan ( corrective action)”.
Penetapan  alat  ukur  diperlukan untuk  membandingkannya  dan  menilai apakah  kegiatan-kegiatan  sudah  sesuai dengan rencana, pedoman, kebijaksanaan sertaperaturan. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingannya berupa kegiatan penilaian terhadap hasil yang nyatanyata dicapai  melalui  perbandingan  terhadap apa  yang  seharusnya  dicapai  sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan. Sedangkan  tindakan  perbaikan  berupa penyesuaian terutama penyesuaian terhadap  kebijaksanaan  dan  ketentuan- ketentuan  serta  dengan  pemberian bimbingan atau sanksi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitianyang  di  gunakan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata,  gambar,  bukan  angka-angka, menurut  Bogdan  dan  Taylor,  (dalam Moleong  2000:3),  penelitian  kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang dan perilaku yang diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui proses akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan pengelolaan  adalah  untuk  menetapkan arah  agar  tujuan  kebijakan  keuangan dapat  direaliasikan  sebagai  hasil  dari kegiatan pemerintah. akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  menentukan keberhasilan  suatu  proses  kebijakan dimana  tujuan  serta  dampak  kebijakan dapat dihasilkan. Keberhasilan kebijakan  atau  program  juga  dikaji berdasarkan perspektif proses efektivitas pengelolaan  dana  desa  dan  perspektif hasil.  Pada  perspektif  proses,  program pemerintah  dikatakan  berhasil  jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan  ketentuan  pelaksanaan  yang  dibuat oleh  pembuat  program  yang  mencakup antara  lain  cara  pelaksanaan,  agen
pelaksana,  kelompok  sasaran  dan manfaat program.
Kebijakan  pengelolaan  dana  desa ini  merupakan  kebijakan  yang  dibuat oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada rakyat.  Indikator  penggunaan  dan  desa secara  prosedur  dilakukan  dengan menentukan  prioritas  penggunaan  dana desa melalui musyawarah desa. Kebijakan dana desa di Pakembinangun cukup di implementasikan. Desa Pakembinangun lebih memproritaskan penggunaan dana desa  untuk  pembangunan  sedangkan untuk pemberdayaan kurang di prioritaskan.  Dapat  dibuktikan  dengan laporan  penggunaan  dana  desa  sebagai berikut:

## Pembangunan Irigasi
Dalam pengelolaan kebijakan dana desa  di  Desa  Pakembinangun  telah terealisasi penggunaan dasa desa dengan pembangunan  saluran  irigasi.  Asal kegiatan  atau  program  dari  dinas pekerjaan  umum  permukiman  dan kawasan permukiman kabupaten sleman dengan volume 162 m. Pada tahun 2021 dana  desa  di  anggarkan  sebesar 25.084.000 dan direalisasikan 25.084.000. Tujuan pembangunan saluran  irigasi  untuk  membasahi  tanah, agar  dicapai  suatu  kondisi  tanah  yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan presentase kandungan air dan udara di antara butir- butir tanah. Berikut merupakan dokumentasi  pembangunan  saluran irigasi diserut pada Desa Pakembinangun,  Kecamatan  Pakem, Kabupaten Sleman. Desa Pakembinangun telah melakukan  pengelolaan  dana  desa  ke pembangunan  saluran  irigasi,  gunanya untuk  kesejahteraan  masyarakat  sekitar dalam  memperbaiki  ekonomi  melalui
pertanian sawah. Informasi dari masyarakat menyatakan bahwa: “Dana desa telah dianggarkan dan diimplementasikan dengan bentuk pembangunanan salah satunya pembangunan  saluran  irigasi.  Adanya pembangunan  ini  sangat  membantu masyarakat  khususnya  petani  sawah  di Desa  Pakembinangun.  Saya  sebagai masyarakat  disini  melihat  pemerintah desa  peduli  dengan  masyarakatnya, apalagi dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (06 Maret 2022)” Informasi diatas menyatakan bahwa pemerintah Desa telah melakukan pengelolaan dana desa ke pembangunan saluran  irigasi  untuk  membasi  tanah  di sawah.  Adanya  pembangunan  saluran irigasi  mempermudah  petani  sawah dalam  merawat  sawahnya  agar  tetap tumbuh  sampai  panen  sehingga  jarang terdengar  petani  sawah  gagal  panen. Pemerinah desa Pakembinangun
berperan  penting  dalam  pembangunan saluran  irigasi  untuk  kemaslahatan masyarakat sekitar. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa bahwa:
“Selaku  kepala  desa,  saya  sangat peduli  dengan  masyarakat  khususnya dalam menunjang perekonomian di Desa Pakembinangun  serta  mensejahterakan masyarakat, begitu juga dengan perangkat  desa,  saya  mengarahkan seluruh jajaran saya untuk bekerja sesuai ketentuan dan bergerak dalam memajukan Desa Pakembinangun. Pembangunan  saluran  irigasi  ini  sangat penting dilakukan karena untuk mempermudah  petani  sawah  dalam mengurus sawahnya (06 Maret 2022)”.” Informasi diatas menyatakan bahwa  kepala  desa  beserta  jajarannya dalam  membangun  desa  menjadi  lebih maju  maka  pemerintah  desa  lebih memproritaskan kegiatan yang menunjang kehidupan masyarakat. Seperti  pembangunan  saluran  irigasi
yang tujuannya untuk membasahi tanah, sehingga  tanaman  padi  disekitarnya tumbuh  dengan  baik  dan  mendapatkan hasil maksmial sehingga dapat penghasilan tinggi dan masyarakat dapat sejahtera.

## Pembangunan TPS 3R
Dalam  pengelolaan  dana  desa  di Desa  Pakembinangun  telah  terealisasi penggunaan  dasa    desa  dengan pembangunan  TPS  3R.  Asal  kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Ekonomi Sumber Daya Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan volumre 2 unit. Berikut merupakan pernyataan dari Kepala Desa Pakembinangun.
“Pembangunan  TPS  atau  tempat pembuangan  sampah  bertujuan  untuk menciptakan  lingkungan  bersih,  indah dan lestari serta dengan adanya TPS 3R ini  dapat  meningkatkan  ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat,  missal  dari  botol  plastik diolah kembali dan dapat menghasilkan pendapatan.  Pembangunan  TPS  3R menjadi sarana utama dalam mengurangi timbunan sampah dilingkungan masyarakat (06 Maret 2022)”. Informasi diatas menyatakan bahwa  pembangunan  TPS  3R  perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan  desa  Pakembinangun  yang bersih dan indah. Pembangunan TPS 3R
juga  dapat  meningkatkan  ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.  Dalam  pembangunan  ini pemerintah  telah  menganggarkan  dana desa  sebesar  Rp328.162.000  dan terealisasi Rp328.162.000. Berikut merupakan dokumentasi dari pembangunan TPS 3R di Pakembinangun,  melalui  pembangunan TPS  3R  ini  masyarakat  dapat  berdaya dengan  memanfatkan  barang-barang bekas  atau  membuat  sebuah  kerajinan dengan mendaur ulang sampah tersebut.

## Rehab Pintu Air DAM
Dalam pengelolaan kebijakan dana desa  di  Desa  Pakembinangun  telah terealisasi penggunaan dasa desa dengan pembangunan atau rehab air Dam. Asal kegiatan  Dinas  PUKP  Kabupaten Sleman dengan volume 1. Pintu air dam awalnya  telah  ada,  namun  karena kondisinya tidak layak lagi atau banyak kerusakan,  maka  pemerintah  desa Pakembinangun  merehab  pintu  Dam. Pintu  air  ini  merupakan  bangunan penunjang pada suatu bendungan. Pintu air  ini  tentunya  untuk  mengatur  air  di sungai,  bendungan  penahan  banjir. Begitu juga pintu air pada irigasi untuk mengatur  air  yang  mengalir  kelahan pertanian.
Desa  Pekembinangunan  Sleman telah melakukan pengelolaan dana desa untuk rehab pintu air Dam pada irigasi. Fungsi  pintu  air  ini  untuk  menahan  air yang  mengalir  dari  sungai  agar  tidak terlalu  membanjiri  tanaman-tanaman  di sawah jika sedang terjadi hujan. Pintu air ini  sangat  penting  bagi  petani  di  sawah untuk  menjaga  tanamannya  agar mendapatkan  hasil  panen  sesuai  terget maksimal.  Sesuai  yang  diungkapkan oleh masyarakat di Desa
Pakembinangun  bahwa:  “  Pemerintah Desa  Pakembinangun  juga  melalukan pembangunan atau rehab pintu air Dam, dengan  tujuan  untuk  mengatur  air  agar tanaman-tanaman  petani  tetap  baik  dan mendapatkan  hasil  maksimal.  Saya selaku  masyarakat  sangat  mendukung pengrehaban  ini,  karena  masyarakat sangat membutuhkan pintu air dam yang bagus  untuk  mengatur  air  (06  Maret 2022)”
Informasi diatas menyatakan bahwa masyarakat telah menyampaikan bahwa pemerintah Desa Pakembinangun telah  melakukan  rehab  pintu  air  dam. Kegiatan  tersebut  sangat  diapresiasi
masyarakat karena pintu air dam sangat penting  bagi  petani  dalam  mengurus tanaman-tanamannya. Implementasi kebijakan pengelolaan  dana  desa  di  Desa Pakembinangun  cukup  sesuai  dengan ketentuan,  namun  masih  terdapat kesenjangan yang dilakukan pemerintah Desa Pakembinagun dalam mengalokasikan  Dana  Desa,  seperti kepala desa dan jajarannya menentukan prioritas  pengguna  dana  desa  secara sepihak tanpa melakukan munsyawarah desa  yang  dihadiri  beberapa  tokoh masyarakat  dan  masyarakatnya.  Dalam musyawarah desa di Desa Pekembinangun  dengan  membahas  dan menyepakti  prioritas  dana  desa  atau menentukan pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  desa  dari dana desa  hanya melibatkan kepala desa dan  aparat  desa  serta  Badan  Pengawas Desa  (BPD)  namun  tidak  melibatkan unsur-unsur  masyarakat  yang  mewakili dalam proses penentuan kebijakan yang bersifat strategis.
Berdasarkan pengakuan dari masyarakat  oleh  tokoh  Masyarakat  di Desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa:
“Dalam  pelaksanaan  kebijakan alokasi  dana  desa,  tokoh  masyarakat tidak dilibatkan, bahkan kami tidak tahu kapan  dan  dimana  musyawarah  tentang membahas  dana  desa.  Komunikasi pemerintah desa dengan tokoh masyarakat  kurang  berjalan  dalam pelaksanaan  kebijakan  alokasi  dana desa,  karena  untuk  menentukan  dana desa  itu  kemana  saja,  biasanya  kepala desa dan beberapa jajarannya. Seharusnya  kami  ikutserta  dalam penentuan  alokasi  dana  desa.  Namun pemerintah desa hanya menginformasikan dana desa itu melalui banner dimasing-masing padukuhan dan di  website  kalurahan  setelah  ditetapkan
(06 Maret 2022)”.
Informasi  tersebut  menyatakan bahwa  tokoh  mayarakat  seperti  tokoh pemuda  tidak  pernah  dilibatkan  dalam seluruh proses penentuan kebijakan yang strategis  dan  permasalahan  yang  ada  di Pemerintahan  Desa  Pekembinangun. Walaupun  secara  fisik  pembangunan yang  telah  dilaksanakan  terlihat  jelas namun  dalam  pelaksanaan  kebijakan dana  desa  atau  musyawarah  desa  tidak melibatkan  tokoh  masyarakat  atau kurangnya  komunikasi  dalam  proses kebijakan  dana  desa,  maka  hal  ini termasuk  melanggar  ketentuan  dalam Permendes  PDTT  No.  16  Tahun  2019 pada  pasal  10  ayat  1  berbunyi  pelaku musyawarah desa terdiri atas pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat  seperti  tokoh  adat,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama  dan  tokoh pendidikan.
Hal  ini  juga  didukung  oleh pengakuan dari masyarakat yang tinggal di  Desa  Pakembinangun  mengatakan bahwa:  “Disini  tidak  ada  dilibatkan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa, saat musyawarah desa dilaksanakan  tidak  ada  perwakilan masyarakat  yang  di  undang,  yang  kami ketahui  hanya  kepala  desa  dan jajarannya serta BPD. Namun informasi kebijakan  dana  desa  disampaikan melalui banner masing-masing padukuhan (06 Maret 2022) “. Informasi  diatas  menjelaskan bahwa masyarakat tidak pernah dilibatkan  dalam  musyawarah  desa menentukan prioritas pembangunan dan pemberdayaan  desa.  Padahal  dalam musyawarah  desa  harus  disertakan perwakilan masyarakat seperti perwakilan  kelompok  tani,  perwakilan kelompok nelayan, dan lain sebagainya.
Namun  desa  Pakembinagun  telah memberikan  informasi    mengenai kebijakan  alokasi  dana  desa  yang  jelas kepada masyarakat.
A. Komunikasi Implementasi kebijakan pengelolaan  dana  desa  di  Desa Pakembinangun  cukup  sesuai  dengan ketentuan,  namun  masih  terdapat kesenjangan yang dilakukan pemerintah Desa Pakembinagun dalam mengalokasikan  Dana  Desa,  seperti kepala desa dan jajarannya menentukan prioritas  pengguna  dana  desa  secara sepihak tanpa melakukan munsyawarah desa  yang  dihadiri  beberapa  tokoh masyarakat  dan  masyarakatnya.  Dalam musyawarah desa di Desa Pekembinangun  dengan  membahas  dan menyepakti  prioritas  dana  desa  atau menentukan pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  desa  dari dana desa  hanya melibatkan kepala desa dan  aparat  desa  serta  Badan  Pengawas Desa  (BPD)  namun  tidak  melibatkan unsur-unsur  masyarakat  yang  mewakili dalam proses penentuan kebijakan yang bersifat strategis.
Berdasarkan pengakuan dari masyarakat  oleh  tokoh  Masyarakat  di Desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa:
“Dalam  pelaksanaan  kebijakan alokasi  dana  desa,  tokoh  masyarakat tidak dilibatkan, bahkan kami tidak tahu kapan  dan  dimana  musyawarah  tentang membahas  dana  desa.  Komunikasi pemerintah desa dengan tokoh masyarakat  kurang  berjalan  dalam pelaksanaan  kebijakan  alokasi  dana desa,  karena  untuk  menentukan  dana desa  itu  kemana  saja,  biasanya  kepala desa dan beberapa jajarannya. Seharusnya  kami  ikutserta  dalam penentuan  alokasi  dana  desa.  Namun pemerintah desa hanya menginformasikan dana desa itu melalui banner dimasing-masing padukuhan dan di  website  kalurahan  setelah  ditetapkan
(06 Maret 2022)”.
Informasi  tersebut  menyatakan bahwa  tokoh  mayarakat  seperti  tokoh
pemuda  tidak  pernah  dilibatkan  dalam seluruh proses penentuan kebijakan yang strategis  dan  permasalahan  yang  ada  di Pemerintahan  Desa  Pekembinangun. Walaupun  secara  fisik  pembangunan yang  telah  dilaksanakan  terlihat  jelas namun  dalam  pelaksanaan  kebijakan dana  desa  atau  musyawarah  desa  tidak melibatkan  tokoh  masyarakat  atau kurangnya  komunikasi  dalam  proses kebijakan  dana  desa,  maka  hal  ini termasuk  melanggar  ketentuan  dalam Permendes  PDTT  No.  16  Tahun  2019 pada  pasal  10  ayat  1  berbunyi  pelaku musyawarah desa terdiri atas pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat  seperti  tokoh  adat,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama  dan  tokoh pendidikan.
Namun desa Pakembinagun telah memberikan  informasi    mengenai kebijakan  alokasi  dana  desa  yang  jelas kepada  masyarakat.  Sesuai  yang diungkapkan oleh Kepala Desa Pakembinangun yang menyatakan bahwa: “Pemerintah Kalurahan Pakembinangun  memberikan  informasi tentang  Anggaran  dan  pelaksanaan kebijakan  Alokasi  dana  desa  melalui banner di masing-masing padukuhan dan di  website  kalurahan.  Pelaksanaan kebijakan  dana  desa  (ADD)  sesuai dengan  peraturan  bupati  Sleman No.1.17/kep. KDH/A/2022 bahwa ADD untuk  penghasilan  tetap  perangkat desa/kalurahan,  BPJS  Kesehatan,  BPJS
Ketenagakerjaan, Kebijakan dan kewenangan pada masing-masing kalurahan  (06  Maret  2022)”.  Informasi tersebut  menjelaskan  bahwa  Desa pakembinangun telah memberikan informasi yang jelas mengenani anggaran  dan  pelaksanaan  kebijakan alokasi dana desa kalurahan.

## B. Sumber daya
Implemnetasi kebijakan dana desa di  Desa  Pakembinangun  dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan aturan. Sumber  daya  yang  dilihat  dalam mengimplementasi kebijakan dana desa di  Desa  Pakembinangun  dilihat  dair sumber  daya  manusia,  wewenang  dan fasilitas.  Sumber  daya  manusia  yang memadai akan mempengaruhi kebijakan yang ditentukan. Hal ini pengakuan dari Kepala Desa desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa:
“Sumber daya manusia yang ada di aparatur  desa  pakembinagun  masih kurang  memadai  dalam  penyelesaian pelaporan  oleh  aparatur  desa  dan keaktifan  dari  padukuhan  yang  belum sesuai  dengan  yang  diharapkan  karena lemahnya  koordinasi,  monitoring  dan pengawasan.  Berikut  merupakan  PR bagi  saya  selaku  kepala  desa  dalam memajukan  kinerja  aparatur  desa  (06 Maret 2022)”.
Informasi  diatas  menunjukkan bahwa  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  oleh  pemerintah  desa  masih kurang  memadai,  dapat  dilihat  dari kinerja aparatur desa yang masih kurang efektif  dalam  penyelesaian  pelaporan dan  pertanggungjawaban    yang  sangat lambat.
Sambung  pengakuan  dari  BPD Desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa: “Dalam menjalankan tugas
sebagai BPD tentu tidak mudah, namun saya tetap mengikuti aturan dengan tugas yang diberikan kepada BPD. Berhubung fasilitas yang diberikan oleh kepala desa cukup  memadai,  jadi  dalam  pelaksaan kebijakan  alokasi  dana  desa  tidak  ada kesulitan. Namun terdapat masalah dari aparatur  desanya  seperti  lambatnya menyelesaikan  pelaporan  dana  desa, sehingga  saat  akan  melaksanakan kebijakan dana desa juga jadi lambat (06 Maret 2022)”.
Informasi  diatas  menunjukkan bahwa  pelaksana  kebijakan  dana  desa tidak  mengalami  kesulitan  yang  serius karena  sudah  aturan  yang  harus  diikuti dengan fasilitas yang diberikan pemerintah  desa  yang  mendukung. Tetapi  terdapat  masih  kendala  yaitu sumber daya manusia yang menyelesaikan  pelaporan  alokasi  dana desa yang masih terlambat.

## C. Disposisi
Dalam  implementasi  kebijakan dana  desa  di  Desa  Pakembinangun cukup  sesuai  dengan  ketentuan  karena prrilaku  aparat  desa  yang  terbuka  atau transparan.  Sejauh  ini  prilaku  dari aparatur  desa  di  Desa  Pakembinangun cukup baik juga dilihat dari pelayanan di kantor  pemerintah  desa. Apalagi  dalam surat menyurat, dari aparatur desa cepat memprosesnya  atau  pengurusan  yang lain dalam pelayanan masyarakat cukup sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh masyarakat.  Sesuai yang diungkap oleh kepala  desa  di  Desa  Pakembinangun yang mengatakan bahwa:
“disini  saya  beserta  jajaran  saya atau  aparatur  desa,  menjalankan  tugas dengan  semestinya  seperti  menjaga prilaku  dan  memberikan  pelayanan terbaik pada masyarakat, termasuk surat menyurat.  Setiap  masyarakat  yang membutuhkan pelayanan surat menyurat langsung ditindaklanjuti dan pada tahun ini  cukup  banyak  masyarakat  yang membutuhkan  surat  menyurat  seperti legaliasi,  surat  izin  keramaian  dan  lain sebagainya.  Dalam    proses  kebijakan dana  desa  juga  kami  menetapkan suratnya  seperti  pelimpahan  sebagai kekuasaan pemegang kekuasaan keuangan,  surat  ini  dikeluarkan  oleh aparatur  desa  yang  dibidangnya  dan diputuskan  atau  diketahui  kepala  desa (06 Maret 2022)”.
Disambung  oleh  Kepala  BPD  di
Desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa:
“saya  selaku  BPD  yang  ikutserta dalam membangun desa Pakembinangun ini, melihat bahwa prilaku yang dimiliki oleh  aparatur  desa  sudah  cukup  baik dalam  pelayanan  maupun  melakukan intruksi  dalam  surat  menyurat  yang langsung  dikerjakan  oleh  aparatur  desa pada  bidangnya.  Begitu  juga  dengan kepala  desanya  yang  antusias  terhadap kinerja  anggotanya,  ketika  ada  surat menyurat  langsung  diproses  agar  tidak menunda pelaksanaannya termasuk surat menyurat  dalam  pengimplementasian dana  desa  di  Desa  Pakembinangun  ini (06 Maret 2022)”.
Informasi diatas menyatakan bahwa  penyelesaian  atau  tindak  lanjut surat  menyurat  cepat  diselesaikan, termasuk  dalam  pelaksanaan  kebijakan dana  desa.  Dalam  menjalankan  tugas sebagai  pengurus  Desa  ada  Standar Operasional  Prosedur  Kepala  Desa  dan Perangkat Desa Pakembinangun:
1. Disiplin waktu
a. Kepala  Desa  Pakembinangun  dan perangkatnya sudah ada di kantor jam  08.00  WIB,  30  menit persiapan perangkat kerja dan jam 08.30 WIB sudah siap memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. b. Tutup  kantor  jam  14.00  WIB kemudian dilanjutkan penyelesaian administrasi. c. Tidak  diperkenankan  pulang  jika perkerjaan belum selesai.
d. Jika terjadi kelebihan waktu maka akan dihitung lembur.
e. Konsepnya  adalah  pekerjaan  hari ini harus diselesaikan hari ini juga, tidak  ada  istilah  penundaan pekerjaan kecuali ada hal-hal yang
mendesak  dimana  perangkat  desa dan  Staf  harus  meninggalkan
kantor  dengan  terlebih  dahulu minta izin kepada kepala Desa.
f. Hari  kerja  hari  senin  s/d  jum  at tutup  kantor  pukul  14.00  WIB, khusus  untuk  hari  jum  at  tutup kantor  paling  cepat  pukul  12.00
WIB.
g. Perangkat  Desa  dan  Staf  harus berpakaian  seragam,  sesuai  apa yang telah ditentukan.
h. Jika  perangkap  Desa  dan  Staf minta  izin  /  tidak  bekerja  1  hari sebelumnya  harus  menyampaikan kepada  kepala  Desa  dimana  sore hari  sebelum  pulang  kantor  agar ada berita acara serah terima tugas diketahui  /  ditandatangani  oleh kepala  Desa.  Izin  untuk  tidak bekerja  maksimum  2  hari.  Bagi perngkat  Desa  dan  Staf  yang melahirkan izin cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i. Setiap  perangkat  Desa  dan  Staf harus mengisi absensi kedatangan dan kepulangan.
j. Setiap  perangkat  Desa  dan  Staf wajib  memberikan  senyum  dan sapa  kepada  setiap  orang  / masyarakat  yang  ingin  datang  ke kantor.
k. Kepala  Desa  wajib  mengadakan evaluasi  kerja  secara  berkala bersama  seluruh  perangkat  Desa dan Staf dalam rangka meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat, mengevaluasi terhadap rencana kerja atau target- target yang ingin dicapai.
l. Setiap  perangkat  Desa  dan  Staf diwajibkan  atau  tidak  boleh menolak  jika  ditugaskan  untuk ikut  pendidikan  atau  pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia/SDM. D. Struktur biokrasi Struktur birokrasi dalam implementasi  kebijakan  dana  desa  di
Desa  Pakembinangun  telah  membantu, karena di Desa Pakembinangun memiliki tatanan atau susunan pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh implementor  kebijakan  dana  desa. Pemerintah  desa  Pakembinagun  telah melaksanakan  tugasnya  sesuai  yang telah  ditetapkan  atau  sesuai  dengan prosedur  kerja  bagi  para  implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan pengakuan  Kepala  Desa  di  Desa
Pakembinangun mengatakan bahwa:
“Desa  Pakembinangun  memiliki struktur  kepemerintahan  dan  telah dibentuk  dari  awal  untuk  menunjang kemudahan  dalam  melaksanakan  visi misi kepemerintahan Desa Pakembinangun, termasuk dalam implementasi  kebijakan  dana  desa.
Implementasi  kebijakan  dana  desa  itu dilakukan  oleh  kepala  desa,  dan jajarannya  yang  pada  bidangnya  yang disusun melalui struktur biokrasinya (06 Maret 2022)”.
Informasi diatas menyatakan bahwa  struktur  biokrasi  di  Desa Pakembinangun  telah  ada.  Stuktur pemerintahannya  di  bentuk  dari  awal agar mempermudah para kepala desa dan aparatur  desa  dalam  menjalankan tugasnya.  Berikut  Kepala  BPD  di  Desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa: “Struktur biokrasi di Desa Pakembinangun telah ada dan perangkat desa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan  yang  telah  ditugaskan,  seperti bendahara desa bertugas untuk keuangan dan membuat laporan pertanggungjawabnya.Begitu juga dengan  perangkat  yang  lain  (06  Maret 2022).” Informasi diatas menyatakan bahwa  Desa  Pakembinangun  memiliki struktur  Birokrasi  dan  perangkat  desa yang  telah  struktur  telah  menjalankan masing-masing tugasnya. Dalam
implementasi  kebijakan  dana  desa kepala desa juga memberikan kesempatan  untuk  jajarannya  atau aparatur desa dalam bermusyawarahkan, begitu juga dengan BPD masih ikut serta dalam  musyawarah  alokasi  dana  desa. Namun  disini  unsur  masyarakat  kurang dipartisipasikan  dalam  musyawarah kebijakan  dana  desa,  seperti  tokoh masyarakat,  tokoh  pemuda,  dan  tokoh lainnya.

## PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan hasil uraian pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa di Desa Pakembinangun, Kecamatan  Pakem,  Kabupaten  Sleman telah  sesuai,  hal  ini  dibuktikan  dengan hasil  penelitian  dilapangan  dilihat  dari: akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di Desa Pakembinangun lebih memproritaskan  penggunaan  dana  desa untuk  pembangunan  sedangkan  untuk pemberdayaan  kurang  di  prioritaskan. Dalam musyawarah desa mengenai dana desa  belum  efektif,  karena  dalam musyawarah  desa  tidak  melibatkan unsur masyarakat hanya saja kepala desa dan  sebagian  jajarannya  serta  BPD. Indikator  keberhasilan  implementasi kebijakan  dana  desa  cukup  berjalan, yaitu:
1. Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan  dana  desa  di  Desa Pakembinangun  sudah  cukup  jelas. Karena pemerintah desa menjalankan tugasnya secara transfaransi memberikan informasi melalui banner  masing-masing  pandukuhan dan melalui website resmi pakembinangun.  Namun  komunikasi dalam  musyawarah  desa  mengenai anggaran  dan  kebijakan  dana  desa masih kurang. Karena dalam musyawarah desa di Pakembinangun hanya  melibatkan  kepala  desa  dan
jajarannya  serta  BPD.  Sedangkan unsur  masyarakat  yang  seharusnya ikutserta  dalam  munsyawarah  desa terebut tidak dilibatkan.
2. Sumber  daya  manusia  pada  Desa Pakembinangun  kurang  memadai, dapat  dilihat  dari  kinerja  aparatur desa  dalam  menyelesaikan  laporan dan  pertanggungjawaban  dana  desa. Kemudian  ketua  pandukuhan  juga kurang  aktif  dalam  mengikuti pelaksanaan  kebijakan  dana  desa. Fasilitas  yang  disediakan  oleh pemerintah  telah  memadai,  namun dari  segi  sumber  daya  manusianya masih kurang
3. Dalam  implementasi  kebijakan  dana desa  di  Desa  Pakembinangun  cukup sesuai  dengan  ketentuan  karena prrilaku aparat desa yang terbuka atau transparan.  Sejauh  ini  prilaku  dari aparatur desa di Desa Pakembinangun cukup baik juga dilihat dari pelayanan di  kantor  pemerintah  desa.  Apalagi dalam  surat  menyurat,  dari  aparatur desa  cepat  memprosesnya  atau pengurusan yang lain dalam pelayanan  masyarakat  cukup  sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. 4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Pakembinangun telah membantu, karena di Desa Pakembinangun  memiliki  tatanan atau  susunan  pemerintahan  yang dilaksanakan oleh implementor kebijakan dana desa. Pemerintah desa Pakembinagun  telah  melaksanakan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan atau  sesuai  dengan  prosedur  kerja bagi  para  implementor  kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Dunn,  William  N.  (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada Press Dwijowijoto.  (2003). Kebijakan  Publik (Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi . Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Erwards. (2012). Total Qualitty Management In Education . Yogyakarta: IRCiSoD. Kumba  Digdowiseiso,  Syahri,  Febria
Avicena.  (2022). Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan
Masyarakat  di  Desa  Sidomulyo . Universitas Nasional. Kumba  Digdowiseiso.  2015.  Sistem keuangan publik. Lembaga Penerbitan  Universitas  Nasional (LPU-  Unas).  ISBN:  978-623- 7376-29-3
Lexy.  J.  Moleong,  (2000) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja  Posdayakarya Tangkilisan,  Hesel  Nogi.  (2003).
Implementasi  Kebijakan  Publik .
Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press. Tangkilisan,  Hesel  Nogi.  (2003).
Implementasi  Kebijakan  Publik . Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press
Widodo, Wahyu.  2002. Bioteknologi Fermentasi Susu. Pusat Pengembangan Bioteknologi. Malang: Universitas Muhammadiyah  Malang 2023.
COSTING:  Journal  of  Economic, Business  and  Accounting 7(1):176- 186