## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## KAPITALISME PEDESAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN
Dede Sri Kartini Rahman Mulyawan Neneng Yani Yuningsih
Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
email: dedekartini@yahoo.com

## ABSTRAK
Kebijakan  yang  mengedepankan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  mengabaikan  berbagai kepentingan rakyat akan menumbuhkan kapitalisme di suatu kawasan. Dengan mengambil lokasi  penelitian  di  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  Tanjung  Lesung  di  Kabupaten Pandeglang, propinsi Banten, peneliti melihat kawasan pedesaan dirubah menjadi tempat investasi  bagi  siapapun  yang  memiliki  uang,  pemilik  modal  menjadi  pengendali  arah perkembangan  satu  kawasan.  Inilah  inti  kapitalisme,  pemerintah  hanya  bisa  membuat regulasi  tanpa  bisa  mengintervensi  arah  perkembangan  pedesaan.  Ironisnya,  kapitalisme ini justru dipayungi oleh kebijakan publik. Desa Tanjung Jaya yang  merupakan wilayah pedesaan  berubah  menjadi  kawasan  eksklusif  dengan  dibangunnya  vila, resort, wisata pantai,  sejak  ditetapkannya  wilayah  ini  menjadi  Kawasan  Ekonomi  Khusus  pariwisata pertama  di  Indonesia.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pengelolaan kapitalisme oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu Kabupaten Pandeglang.
Kata kunci: Pemerintah Daerah, Kebijakan, Kapitalisme Pedesaan

## ABSTRACT
The policy where propose economic growth and ignoring  people’s interest will growing capitalism  in  a  place.  Taking  location  of  research  in  special  economic  area,  Tanjung Lesung Pandeglang – Banten, we found the rural area has change to become the place investment  whoever  have  much  money.  Capital  owners  has  controlling  an  area development. These is capitalism. The government only can make regulation without how to  intervention  of  rural  development.  Ironically,  these  capitalism  indeed  protected  by policy. Tanjung Jaya village is a place where changing and become exclusive area with those build villa, resort, beach tourism, and etc., since it was set as first special economic area  of  tourism  in  Indonesia.  This  article  aim  to  descript  how  capitalism  managed  by national and local government, it is Pandeglang Region.
Keywords: local government, the policy, rural capitalism
PENDAHULUAN Fungsi pemerintah pada umumnya meliputi pengaturan, pembangunan  dan  pelayanan.  Dalam menjalankan  fungsi  pembangunan, pemerintah di negara-negara berkembang terjebak dengan pembangunan fisik semata.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Pertumbuhan ekonomi melalui kedatangan  modal  asing  dipercaya sebagai obat mujarab untuk menekan angka kemiskinan yang tinggi.
Dengan  regulasi  yang  dibuat  untuk memudahkan  investasi  domestik  dan asing  masuk,  pembangunan  hotel mewah  dan  sarana  rekreasi  yang modern  dibangun  di  tengah-tengah masyarakat desa yang awam terhadap kapitalisme.
Dalam  kondisi  yang  sama,
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi delapan kawasan.  Kedelapan  kawasan  itu adalah Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei  (Sumatera  Utara),  Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara),  Mandalika  (NTB),  Morotai (Maluku  Utara),  Tanjung  Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Kalimantan Timur). 1 Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah  KEK
Tanjung  Lesung 2 yang  berlokasi  di Banten.  Tanjung  Lesung  merupakan wilayah pesisir yang terletak di Desa Tanjungjaya  Kecamatan  Panimbang Kabupaten  Pandeglang  dan  sejak lama  telah  dikenal  sebagai  kawasan pariwisata  karena  memiliki  pasir putih dan panorama yang indah, baik di  daratan  maupun  bawah  air.  Hal tersebut  dapat  terlihat  dari  sebaran terumbu  karang  di  kawasan  ini  yang
1 Lihat Kajian Dampak Ekonomi Pemberntukan Kawasan Ekonomi Khusus, Kemendag, 2013.
2 Kawasan ini menjadi perhatian peneliti, ketika membimbing praktikum lapangan mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD, tanggal 15-17 Desember 2015.
3 Laporan DKP Kabupaten Pandeglang 2012
diketahui  memiliki  luas  sekitar  85 hektar 3 .  Diawali  dengan  Undang- undang  Nomor  39  Tahun  2009 tentang  KEK,  kemudian  direspon dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  26  Tahun  2012  mengenai Kawasan  Ekonomi  Khusus  Tanjung Lesung,    semakin  menguatkan  peran kawasan ini sebagai kawasan pariwisata. Produk  kebijakan  inilah yang menurut peneliti, telah
menyebabkan  kapitalisme  di  Desa Tanjung  Jaya. Peraturan  Pemerintah ini  ini  kemudian  direspon  oleh Bapedda Kabupaten Pandeglang dengan Rencana Aksi 4 Kelembagaan yang terdiri dari Pembentukan Dewan KEK, Pembentukan Skretariat Dewan KEK,  Pembentukan  Administrator KEK  .  Rencana  Aksi  Pelimpahan Kewenangan  dan  Penetapan  Badan Usaha  Pembangunan  KEK  Tanjung Lesung.  Selain  itu,  dibentuk  pula Administratur KEK dengan Peraturan Daerah  Nomor  2  Tahun  2014  yang menjalankan  Fungsi  Pelayanan  Satu Pintu 5 .
Dengan demikian Pemerintah Pusat  maupun  Daerah  merespon peningkatan  kesejahteraan  dengan menggunakan  konsep  modernisasi perspektif  historis.  Perspektif  ini mengemukakan  bahwa  dilihat  dari perspektif  historis  dunia,  modernitas berkaitan dengan keunggulan inovasi atau  terobosan  kesadaran,  moral, etika,  teknologi,  dan  tatanan  sosial yang  berguna  bagi  peningkatan
4 Lihat bapedda.pandeglangkab.go.id. Diakses tanggal 8 Mei pukul 11.42 .
5 Lihat kek.ekon.go.id. Diakses 9 Mei pukul 12.30

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
kesejahteraan  manusia.  (Tiryakian, dalam Sztompka, 2004: 152). Pandangan serupa dikemukakan oleh Chodak,  modernisasi  adalah  contoh khusus  dan  penting  dari  kemjuan masyarakat, contoh usaha sadar yang dilakukan  untuk  mencapai  standar kehidupan yang lebih tinggi. (Chodak,  dalam  Sztompka,  2004: 152).  Peneliti  memiliki  argumen demikian karena pembangunan KEK Tanjung  Lesung  sampai  saat  ini belum  menciptakan  kesejahteraan masyarakat, malah kebijakan tersebut telah  menciptakan  dikotomi  baik secara geografis, ekonomi dan budaya.
Dikotomi  secara  geografis terlihat  dari  kondisi  perkampungan penduduk  yang  sederhana  dengan mata  pencaharian  pertanian  dan nelayan,  disisi  lain  berdiri  tempat wisata  yang  megah  dengan  akses masuk  yang  cukup  ketat.  Dikotomi secara  ekonomi  semakin  kelihatan, ketika  penduduk  sebagian  besar hanya  menguasai  sumber  produksi yang  terbatas,  dengan  pengelola swasta yang menguasai perekonomian  di  wilayah  tersebut  – inilah  kapitalisme  yang  ada  di pedesaan. Secara budaya, masyarakat Desa  Tanjung  Jaya  masih  bersifat tradisional  dan  homogen,  sedang masyarakat  yang  datang  ke  KEK Tanjung Lesung bersifat modern dan heterogen.

## RUMUSAN MASALAH
Globalisme  dan  kapitalisme adalah  dua  hal  yang    tidak  dapat dipisahkan, meskipun dalam keseharian konsep ini sering
ditukarkan dan memiliki makna yang sama.  Globalisasi  memiliki  makna
yang  lebih  luas,  baik  itu  kehidupan sosial, politik dan ekonomi, sedangkan  kapitalisme  mengarah pada dibukanya  keran regulasi untuk kebebasan  masuknya  modal  besar baik  siang  maupun  domestik.  Dalam tulisan  ini  hanya  akan  dibahas “Bagaimanakah kapitalisme pedesaan diregulasi?”

## PEMBAHASAN
Melihat  sejarahnya,  berbicara kapitalisme seolah tak mungkin untuk mengabaikan  Weber    (Huntington, 1996) dan Adam Smith (Fakih, 2013). Kedua  nama  tersebut  akan  dikutip dalam menengok sejarah kapitalisme. Menurut  Huntington,  “ada  tesis Weber  yang  menyatakan  bahwa protestanisme mendorong usaha ekonomi,  perkembangan  borjuasi, kapitalisme, dan kemakmuran ekonomi,  sehingga  memperlancar munculnya lembaga-lembaga demokrasi”. Sedangkan Fakih menyatakan, Adam Smith merupakan pemikir pertama yang mengembangkan pentingnya ‘akumulasi kapital’ dalam pengembangan ekonomi. Teori Adam Smith tentang labour theory  of value itu kemudian menjadi dasar kapitalisme.
Eko  (2013)  dengan  mengutip dari  Sutoro  Eko  dan  Abdur  Rozaki (2006)  membuat  pemetaan  relasi antara  negara,  kapital  dan  warga. Dalam  salah  satu  penjelansanya,
menurutnya bila kantor perubahan/transformasi adalah pemilik modal, maka negara biasanya menjual  regulasi  dan  lisensi  serta melindungi  pemilik  kapital.  Pemilik modal memperoleh keuntungan ekonomi  dan  politik  yang  sangat

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
besar,  sedangkan  warga  desa    hanya memperoleh trickle  down  effect dari kapitalisasi,  tetapi  terpinggirkan  dan terjadi  ketimpangan.  Hal  ini  seperti diungkapkan  Saksono  (2015)  bahwa bila  pemilik  modal    melakukan aktivitas  ekonominya  dan  investasi kapital  tersebut  diregulasi,  maka terjadilah kapitalisme.
Pembangunan merupakan sebuah  aspek  determinan  yang  bisa mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini pula yang terlihat dan menjadi fokus  dalam tulisan ini, dimana kebijakan pemerintah mengenai  kawasan  ekonomi  khusus (KEK)  pada  hakikatnya  merupakan kebijakan pemerintah dalam menghadapai  perubahan  sosial  dunia yang sangat menjunjung tinggi sistem ekonomi kapitalis dan menganggapnya sebagai  sistem  yang paling tepat untuk membawa kesejahteraan  kepada  masyarakat. Namun disisi lain, kebijakan ini akan pula membawa perubahan sosial pada masyarakat tradisional yang berada di kawasan tersebut. Hal tersebut dikarenakan  kondisi  modern  yang serta  merta  membawa  konsepsi pembangunan  jelas  mempengaruhi kepribadian manusia. Pengaruh modernitas terhadap manusia tercermin dari urbanisme, industrialisme, mobilitas, dan
komunikasi  masa  (Inkeles,  1976 dalam  Sztompka, 2004: 95)
Pembangunan  ekonomi  yang berorientasi  kepada  sistem  ekonomi kapitalis merupakan sesuatu hal yang tidak  dapat  dielakkan.  Teori  dan konsep  yang  menjadi  kritik  terhadap fenomena  itu  banyak  dikemukakan oleh  para  ahli  sosial,  utamanya
berkaitan  dengan  ketidakmampuan sistem  ekonomi  kapitalis  untuk menyediakan  ruang  bagi  terciptanya kesejahteraan yang merata. Nyatanya, sistem  ekonomi  ini  hanya  mampu memberikan kesempatan kepada para pemilik  modal  untuk  menambah pundi-pundi kekayaannya. Sementara bagi  masyarakat  luas,  terutama masyarakat yang masih mempercayai nilai  dan  sistem  tradisional,  sistem ekonomi ini hanya dapat memperburuk keadaan ekonomi mereka.  Terlebih,  masyarakat  ini tidak  memiliki  kemampuan  untuk bersaing  dalam  pasar  bebas  yang terbentuk oleh sistem ekonomi kapitalis.  Yang  lebih  memperburuk situasi ini adalah, kebijakan-
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, didasarkan kepada situasi dimana  mereka  sudah  terlanjur mempercayai bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan ekonomi yang mengarah  kepada  modernisasi  dan kapital  inilah  yang  harus  diterapkan. Sehingga seolah-olah kebijakan pemerintah  ini  hanya  melindungi kepentingan-kepentingan
para pemilik modal. Padahal bisa jadi, apa yang  diharapkan  oleh  pemerintah  ini adalah  dengan  adanya  modal  dan investasi  ini,  dapat  memberikan stimulus  bagi  perkembangan  dan pembangunan  ekonomi  masyarakat sekitar.
Kesalahan pemerintah terletak pada, mereka tidak mempersiapkan  masyarakat  untuk menjadi bagian besar dari pembangunan ekonomi tersebut.
Sehingga  membuat  masyarakat  yang ada didalam ruang-ruang yang terbentuk oleh sistem ekonomi kapitalis ini hanya menjadi penonton belaka.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Penulis melihat, bahwa pemerintah merupakan inisiator (pembuat  kebijakan)  dan  sekaligus terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini terlihat dari produk kebijakan yang dikeluarakan. Kebijakan di level nasional menggunakan  Undang-undang    No. 39/2009 tentang KEK. Dari Undang- undang  inilah  muncul  Peraturan Presiden  No.  33  tahun  2010  tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK. Struktur kelembagaan  dalam  pengembangan KEK ada dua tingkatan, yaitu Dewan
Nasinal di Pusat dan Dewan Kawasan di  setiap  Provinsi  yang  daerahnya memiliki  KEK.  Pada  setiap  KEK dibentuk  Administrator.  Sedangkan kegiatan  usaha  di  KEK  dilakukan oleh  Badan  Usaha.  Administaror  di Kabupaten Pandeglang dibentuk dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  2 Tahun  2014 yang menjalankan
Fungsi Pelayanan Satu Pintu.
Undang-undang No. 39 Tahun 2009  tentang  Kawasan  Ekonomi Khusus  memberikan  indikasi  adanya kapitalisme dalam peraturan tersebut. Unsur  kapitalisme  sudah  mulai  dari adanya  persyaratan  pembentukan Kawasan  Ekonomi  Khusus  yang mensyaratkan  salah  satunya  “peta lokasi  pengembangan  serta  luas  area yang diusulkan, terpisah dari pemukiman penduduk”. Pasal  6 ayat
2  tersebut,  secara  eksplisit  membuat dikotomi antara KEK dan penduduk, dan  membawa  berbagai  konsekuensi baik  bagi  KEK  maupun  penduduk Desa  Tanjung  Jaya  sebagai  lokasi KEK  tersebut  berada.  Selain  itu, kebijakan  KEK  yang  produknya Undang-undang ini juga menunjukkan  arogansi  Pemerintah
Pusat  terhadap  Daerah.  Pasal  8
menyatakan Pemerintah dapat menentukan  suatu  kawasan  menjadi KEK  tanpa  mengikuti  persyaratan- persyaratan  sebagaimana  mestinya sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-undang  ini.  Peraturan  yang dapat  diabaikan  oleh  Pemerintah tersebut adalah:
a. peta  lokasi  pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk; b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan  dilengkapi  dengan
peraturan zonasi; c. rencana dan sumber pembiayaan; d. analisis  mengenai  dampak lingkungan yang sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
e. hasil studi kelayakan ekonomi dan  finansial;  dan  jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis. Pengelolaan KEK di Kabupaten Pandeglang yang diberikan kepada Administratur, telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Lembaga Teknis Daerah ini.  Lembaga  yang  ada  di  daerah  ini mempunyai  kewenangan  yang  luar biasa, yaitu :
1) Administrator KEK bertugas:
a. melaksanakan pemberian izin usaha  dan  izin  lain  yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan  usaha  di KEK;
b. melakukan  pengawasan  dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
c. menyampaikan laporan operasionalisasi  KEK  secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan. 2) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf  a  dilakukan  melalui pelayanan  terpadu  satu  pintu. Sedangkan  pasal  24  menyatakan Administrator KEK:
a. memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah  dan  pemerintah daerah; dan b. dapat  meminta  penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya. Kedua pasal tersebut memberikan kewenangan yang sangat luas, yaitu dari mulai memberikan ijin melalui pelimpahan kewenangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah,  sampai  pengawasan  dan pengendalian operasional KEK melalui pelayanan satu pintu. Kewenangan  seperti  ini  tidak  ada pada  Dinas  atau  SKPD  di  seluruh pemerintahan  di  Indonesia,  sehingga kedudukan  Administrator  ini  sangat eksklusif. Undang-undang tersebut sejalan  dengan  Peraturan  Daerah Nomor  2  Tahun  2014  yang  juga menyatakan, Adminstrator KEK memiliki  tugas  sebagai  perumus  dan pelaksana  kebijakan  yang  detailnya adalah :
a. Perumusan  kebijakan  teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan  dan  pelayanan umum  sesuai  dengan  lingkup tugasnya; c. Pembinaan  dan  pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;
dan
d. Pelaksanaan  tugas  lain  yang diberikan  oleh  Bupati  sesuai dengan tugas dan fungsinya. Didasarkan  pada  hal  itu,
penulis  kemudian  mencoba  untuk melihat alternatif yang dapat menjadi katalis  diantara  ketiganya  yakni, pemerintah,  swasta  pemilik  kapital, dan masyarakat yang ingin mencapai kesejahteraan.  Untuk  itu,  dari  sekian konsep  dan  teori  yang  mengkritisi konsep  pembangunan  ekonomi  yang mengarah  pada  sistem  kapitalis  ini, penulis    meminjam  konsepsi  dari Kanishka  Jayasuria    untuk  menjadi pisau analisis.
Menurut Jayasuria (2006 : 34- 35),  sistem  ekonomi  kapitalis  yang menjunjung tinggi nilai-nilai liberalisme,  memiliki  satu  ciri  khas yang sama dengan bentuk kontemporer, yakni dalam memandang  sebuah  pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan. Keduanya berusaha untuk
menciptakan  subjek-subjek  liberal yang  tertanam  di  bidang  produktif ekonomi.  Selain  itu,  kedua  untai liberalisme  tersebut  memahami  hak- hak  properti  sebagai  proses  inheren yang  terbentuk  antara  sosial  dan yuridis, bukan sebagai akibat spontan yang  muncul  dari  kekuatan  pasar. Pasar  telah  dirubah  pemahamannya menjadi  milik  umum,  tetapi  dengan cara  yang  berbeda  dari  logika  sosial demokratis konstitusionalisme sosial.
Jaysuria  dalam  tulisannya yang berjudul Statecraft, welfare, and politics  of  inclusion berargumentasi, bahwa  kapabilitas  atau  kemampuan seseorang  dapat  menjadi  penengah dan menjadi kunci rekonsiliasi antara

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
konsepsi  liberal  tentang  otonomi individu  dengan  komitmen  sosial untuk  kesetaraan.  Kemampuan  dan kapabilitas pemerintah dalam melibatkan  semua stakeholder yang ada menjadi kunci dalam mempertemukan  antara  kepentingan kapital dengan kesejahteraan masyarakat secara luas. Intinya,  Kanishka  Jayasuria ini  ingin  memunculkan  “ the  third way ”  atau  cara  ketiga    sebagai alternatif pemikiran untuk menyelaraskan  antara  sistem  pasar (liberalisme) dengan sosialisme yang tentunya mengedepankan kesejahteraan  bersama.  Tentunya, alternatif  ini  menurut  penulis  dapat dilaksanakan apabila terdapat “ statecraft ” atau kemampuan kenegarawanan  dari  para  aktor  yang menjalankan tata pemerintahan, sehingga  dapat  tetap  melaksanakan sebuah sistem pasar namun tetap pada prinsip untuk mencapai kesejahteraaan  masyarakat  secara luas.  Tugas  dari  para  aktor  yang memiliki statecraft ini adalah bagaimana  mereka  dalam  proses pembuatan  regulasi  untuk  membuat dan  mengerti  secara  teori  sebuah kebijakan  sosial  yang  berorientasi pada  kesejahteraan  namun  dalam konteks pasar neo-liberalisme. Secara yuridis formal, Undang-undang tentang  KEK  sudah  mengedepankan kesejahteraan  bersama.  Meskipun KEK merupakan kawasan yang padat modal,  tapi  di  dalam  KEK  harus terdapat  lokasi  untuk  usaha  mikro, kecil,  menengah  (UMKM),  dan koperasi. Namun kenyataanya, sudah dua  tahun  KEK  berjalan  di  Desa Tanjung Jaya, fasilitas tersebut belum ada.  Peran  pemerintah  yang  hanya berada dalam arena regulasi,
membuat  pengelola  KEK  mengatur mekanisme harga di kawasan tersebut.  Hal  ini  mirip  dengan  apa yang  digagas  Adam  Smith,  bahwa intervensi pemerintah merupakan hal yang alami dalam kehidupan ekonomi (Nayak, 1996).
Penulis  sepakat  dengan  Lowi yang dikutip oleh Agustino (2016 :21) .. liberal  policies  are  those  in  which the government is used extensively to bring about social change, usually in the direction of ensuring greater level of  Social  equality. Memang  betul,
kebijakan  liberal  telah  membawa perubahan mendasar bagi masyarakat,  tapi  perubahan  tersebut tidak  dievaluasi,  kelompok  manakah yang  dapat  dan  tidak  mengikuti perubahan. Liberalisme dan globalisme yang biasanya bergandengan  dengan  kapitalisme tidak diantisipasi, sehingga perubahan hanyalah mensejahterakan pemilik modal. Untuk  mewujudkan  gagasan di  atas,  pemerintah  daerah  dituntut untuk  membuat  kebijakan  yang berorientasi kesejahteraan rakyat dalam  lingkungan  yang  kapitalis.
Sampai  saat  ini,  Pemerintah  Daerah Kabupaten Pandeglang
belum membuat  regulasi  turunan  untuk mewujudkannya.  Diperlukan  sebuah kebijakan yang ideal, agar masyarakat yang tradisional  dapat  berdampingan dengan  kelompok  yang  memiliki modal.  Pemerintah  perlu  mengawasi kebijakan. Pertanyannya adalah apakah Undang-undang No. 39 tahun 2009  tentang  KEK  sudah  ideal?. Pertanyaan  ini  akan  dijawab  dengan menggunakan teori yang dikutip oleh Nugroho. Nugroho (2004) yang mengutip dari Agustin (2001),

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Boardman  (1996)  dan  Molan  (2001) mendeskripsikan  kebijakan  publik yang  ideal.  Menurut  Ian  Patrick Agustin  (2001)  kebijakan  yang  ideal disebutnya sebagai pragmatisme dalam  kebijakan  publik, artinya model  kebijakan  yang  menggunakan rasio  “untung-rugi”  dari  sebuah kebijakan,  seperti  yang  dikenalkan dalam  paradigma Coast  benefit analysis yang dikemukakan Boardman  (1996).  Setiap  kebijakan memang  harus  memperhitungkan untung rugi tanpa mengabaikan unsur etis. Menurut Molan (2001) Pragmatisme  tidak  identik  dengan
oportunisme. Pragmatisme juga tidak sekedar  praktisisme.  Pragmatisme lebih mengacu kepada keharusan dari setiap  ide  untuk  merujuk  kepada konsekuensi
implementasinya.
Pragmatisme  lebih  dekat  dengan gol setting  theory, yakni  bahwa  setiap tindakan harus mengacu kepada suatu tujuan. Pragmatisme  harus  bersifat etis dan strategis. Bersifat etis artinya sifat  pragmatis  ditujukan  untuk kepentingan publik dan bukan  elit. (Nugroho, 2004 : 263-264). Menurut Nugroho, kebijakan yang ideal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Tabel 2.1 Ciri-ciri kebijakan ideal dan menyimpang Ideal Menyimpang Menjamin persaingan yang sehat Pemberian proteksi dan monopoli tanpa batas jelas Kepastian hukum Bias hukum Pajak yang proporsional Pajak  daerah  yang  menghisap kemampuan rakyat Memberdayakan badan-badan usaha Menjual badan-badan usaha secara obral Pendidikan  yang  mengacu  pada tantangan global Penyeragaman pendidikan Membangun kecakapan berdemokrasi Membuka  kran  demokrasi  tanpa batas jelas Privatisasi dalam bentuk penyebaran  kepemilikan  BUMN kepada  publik  domestik  secara adil dan merata Privatisasi  BUMN  dalam  bentuk pemindahan monopoli dari negara ke swasta, atau ke asing Subsidi yang proporsional/ sesuai dengan target subsidi yang dikehendaki Subsidi  tanpa  batas-batas  atau penghapusan subsidi secara total/ekstrem Kesempatan  yang  sama  bagi investor  domestik  dan  global untuk  menguasai  aset  ekonomi produktif nasional Memprioritaskan  investor  global untuk  menguasai  aset  ekonomi produktif nasional Kebijakan yang menjamin penerapan prinsip good governance di setiap organisasi Kebijakan  yang  memberi  hak diskresi  kepada  kelompok  dalam menerapkan good governance Sumber : Nugroho, 2004 : 274

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Melalui  Undang-undang  No. 39 Tahun 2009 tersebut,   pemerintah memberi  kemudahan  bagi  penanam modal di KEK dengan dipayungi oleh 9  pasal.  Pasal-pasal  tersebut  mulai dari pasal 30 sampai dengan pasal 39, yang diantaranya sudah disebutkan di atas. Kemudahan ini juga bias hukum karena belum ada turunan regulasinya, seperti kemudahan dalam  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, barang impor, dan Pajak Penghasilan. Undang-undang ini juga memprioritaskan investor global untuk menguasai aset ekonomi produktif nasional, contohnya pembangunan hotel  yang mengambil wilayah tempat nelayan mencari ikan. Nampak  disini,  ada  penyimpangan kebijakan  bila  kita  menggunakan teori keijakan tersebut.
Pemerintah  pada  umumnya tidak  dapat  melepaskan  diri  dari globalisasi  yang  biasanya  melekat dengan  kapitalisme,  tapi  pemerintah dapat    beradaptasi  dengan  berbagai konsekuensinya  (Keohane:  2000).
Intinya,  bila  mau  mengadaptasi kapitalisme, harus disiapkan konsekuensi yang  akan  timbul.
Senada dengan Keohane, Meyer yang pendapatnya  dikutip  oleh  Riain (2000) bahwa  globalisasi sebenarnya merupakan proses timbulnya masalah baru bagi negara, tapi juga
memperkuat  prinsip-prinsip  budaya dunia bahwa negara
bangsa
merupakan aktor utama yang dibebani  untuk  mengidentifikasi  dan mengelola permasalahan- permasalahn tersebut demi
masyarakat.
KESIMPULAN
Kapitalisme pedesaan di KEK Tanjung  Lesung  deregulasi  melalui produk  kebijakan  Undang-undang
No.  39  Tahun  2009  tentang  KEK.
Undang-undang ini banyak memberikan kemudahan bagi pemilik modal seperti keringanan dalam Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak
Penghasilan  dan  Barang  Impor.
Secara  yuridis  formal,  kebijakan  ini seperti the third way, menjadi “jalan tengah”  bagi  kawasan  kapitalisme
tapi memberikan kesejahteraan masyarakat. Kenyataanya, hanya masyarakat  yang  memiliki    modal saja yang dapat menikmati kebijakan ini. Kebijakan ini juga telah “merusak” tatanan sistem pemerintah daerah, karena Administratur setingkat  Satuan  kerja  Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten, diberi kewenangan yang luas untuk mengelola KEK Tanjung Lesung.
Di  tingkat  lokal,  Undang- undang ini kemudian direspon dengan Peraturan  Daerah  No.  2  Kabupaten
Pandeglang  tentang  Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten  Pandeglang.  Oleh  Perda inipun,  Adminstratur  diamanti  untuk melaksanakan kebijakan Dewan
Kawasan, serta menyusun dan melaksakan  kebijakan  daerah  yang berkaitan  dengan  KEK  di  tingkat Kabupaten.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino.  Leo.  2008. Dasar-Dasar
Kebijakan  Publik. Alfabeta  :
Bandung Eko,  Sutoro,  dkk.  2013. Mutiara Perubahan  :  Inovasi  dan Emansipasi Desa Dari Indonesia  Timur. ACCESS Phase II dan IRE :
Yogyakarta.
Fakih,  Mansour.  2013. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globlisasi. Pustaka  Pelajar  : Yogyakarta. Huntington, Samuel P. 1996. Gelombang Demokrasi Ketiga. Penerjemah  :  Asril Marjohan. PT. Pustaka Utama Grafiti : Jakarta. Jayasuriya,  Kanishka.  2006. State Craft, Welfare and The Politics of Inclusion. Palgrave Mcmillan : New York Keohane,  Robert  O    and  John  D. Donahue.  Introduction . in Joseph  S.  Nye  and  John  D. Donahue (Eds). 2000. Governance  In  A  Globalizing World. Brooking  Institution
Press : Washington
Nayak, Pullin B. 1996. The State and The  Market. Economic  and
Political Weekly, Vol. 31, No.
4  (Jan.  27,  1996),  pp.  PE18-
PE22
Nugroho  D,  Riant.  2004 .  Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi  dan  Evaluasi. PT. Gramedia. Jakarta Riain,  Sean  O.  2000. State  and
Markets in an Era of Globalization. Anual  Review of Sociology. Vol 6 (2000). pp
127-283
Saksono,  Ign.  Gatut.  2015. Bahaya
Kapitalisme. Ampera Utama :
Jakarta Sztompka,  Piotr.  2011. Sosiologi Perubahan Sosial. (Penerjemah  :  Alimandan). Prenada Media Group : Jakarta Undang-undang  No. 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun
2014  tentang  Pembentukan Organisasi  Perangkat  Daerah Kabupaten Pandeglang Kajian Dampak Ekonomi Pemberntukan Kawasan Ekonomi Khusus, Kemendag, 2013. Laporan DKP Kabupaten Pandeglang
2012 bapedda.pandeglangkab.go.id kek.ekon.go.id