Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.2 Edisi September - Desember  2023 Hal. 416-422 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.1184

## Analisis Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Melalui Sistem Pembelian
Reskiana Riris a , Ananto Krisna Wardhana b
a Universitas Bina Sarana Informatika, reskianatami@gmail.com
b Universitas Bina Sarana Informatika, ananto.aow@bsi.ac.id

## Abstrak
Dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  instansi,  pemerintah  memerlukan  suatu  sistem  pengadaan  untuk  memenuhi  kebutuhan operasional. Salah satu pengadaan yang dilaksanakan yaitu pengadaan kendaraan dinas operasional. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, mempelajari dokumen yang  ada  serta  melakukan  studi  kasus  dilapangan  untuk  mendapatkan  kesimpulan  mengenai  sistem  pengadaan  yang digunakan dan memberikan saran untuk pengembangan program di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengadaan kendaraan dinas roda dua melalui sistem pembelian sudah efektif dan memberikan keuntungan. Sedangkan pengadaan kendaraan dinas roda empat melalui sistem pembelian belum efektif dan efisien, maka dari itu perlu alternatif sistem sewa agar memberikan banyak keuntungan.
Kata Kunci: Sistem Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

## Abstract
In carrying out the main duties of the agency, the government requires a procurement system to meet operational needs. One  of  the  procurements  carried  out  is  the  procurement  of  operational  service  vehicles.  This  research  is  descriptive qualitative by using data collection techniques through observation, interviews, studying existing documents and conducting case studies in the field to obtain conclusions about the procurement system used and provide suggestions for future program development.The results showed that the two-wheeled service vehicle procurement system through the purchasing system was effective and provided benefits. While the procurement of four-wheeled official vehicles through the purchasing system has not been effective and efficient, therefore an alternative rental system is needed to provide many benefits. Keywords: Operational Service Vehicle Procurement System

## This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Pengadaan  barang  atau  jasa  pemerintah  hendaknya  mewujudkan  prinsip  transparan,  adil,  bersaing,  dan akuntabel agar kebutuhan satuan kerja dapat berjalan secara efektif maupun efisien. Pengadaan barang atau jasa juga  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam  meningkatkan  pengelolaan  keuangan  negara.  Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu swakelola dan penyedia barang atau jasa. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan beberapa pengadaan yang salah satunya adalah pengadaan kendaraan dinas operasional.
Pemerintah  melakukan  pengadaan  kendaraan  dinas  operasional  untuk  kelancaran  tugas  pokok  para penyelenggara dan untuk menunjang fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Kepemilikan terhadap kendaraan dinas operasional terdapat risiko yang harus ditanggung oleh pemerintah. Risiko itu meliputi risiko pada saat pengadaan, risiko kerusakan, risiko kehilangan, dan risiko perawatan. Risiko pada saat pengadaan merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh pejabat pengadaan dan anggota tim pengadaan lainnya. Risiko kerusakan dan risiko kehilangan merupakan kewajiban yang harus ditanggung dari individu sebagai pemegang kendaraan tersebut.  Untuk  risiko  perawatan  merupakan  kewajiban  yang  harus  ditanggung  oleh  bagian  umum  sebagai pejabat pengelola aset.
Pada saat proses pengadaan kendaraan dinas operasional dilakukan banyak ditemukan permasalahan yang dihadapi  oleh  pemerintah  seperti  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  yang  dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, pada daftar aset kendaraan dinas operasional terdapat selisih antara daftar aset kendaraan dengan daftar realisasi kendaraan di lapangan. Pemerintah pun masih harus mengeluarkan dana untuk  biaya  perawatan  dan  pemeliharaan,  biaya  administrasi  pajak  kendaraan  dinas  operasional.  Untuk mengatasi  polemik  pengadaan  kendaraan  dinas  operasional,  pemerintah  dapat  melakukan  pengadaan  dengan cara sistem pembelian atau dengan alternatif sistem sewa.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.2 Edisi September - Desember  2023 Hal. 416-422 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.1184
Pengadaan kendaraan pada sistem pembelian pada umumnya adalah kegiatan memperoleh kendaraan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional. Sedangkan untuk sistem sewa, pemerintah hanya membayar nilai sewa kendaraan kepada pihak penyewa. Untuk biaya pembelian kendaraan, biaya pemeliharaan, pajak dan penyusutan aset  kendaraan  menjadi  tanggungjawab  pihak  penyewa.  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang  atau  Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong untuk menerapkan sistem sewa pada kendaraan dinas. Pada pemilihan sistem sewa  kendaraan  dinas  operasional,  pemerintah  hanya  mengeluarkan  sedikit  anggaran  dibandingkan  sistem pembelian  kendaraan  dinas  dan  tidak  mengeluarkan  dana  untuk  biaya  perawatan  maupun  pemeliharaan kendaraan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif,  untuk  menggambarkan  fenomena  yang  sesuai  dengan kondisi  yang dialami  oleh  subjek.  Tujuan dari penelitian  kualitatif  ini  adalah untuk  menjawab  permasalahan yang membutuhkan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yang dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi data, terutama data kualitatif (Arsyam & M. Yusuf Tahir, 2021).
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  yang  diperoleh peneliti  secara  langsung  dari  informan  (Bistiana  &  Indrarini,  2021).  Informan  dalam  penelitian  ini  meliputi Kepala  Suku  Dinas  Perhubungan  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat,  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  dan Pegawai pengadaan. Hasil wawancara merupakan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (Bistiana & Indrarini, 2021). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa  literatur,  dokumentasi,  catatan,  dan  media  massa  online  internet  berupa  data  dari  website  instansi pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  data  kendaraan  dinas  operasional,  yang  peneliti  dapatkan  berdasarkan  observasi  lapangan  yang dilakukan di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 119 unit. Berikut ini tabel jenis kendaraan dan harga beli kendaraan dinas operasional:

## Tabel 1. Kendaraan Dinas Operasional
Berdasarkan  tabel  1,  dapat  disimpulkan  bahwa  Suku  Dinas  Perhubungan  Jakarta  Barat  mempunyai kendaraan dinas operasional sebanyak 119 unit. Sebanyak 85 unit merupakan kendaraan dinas operasional roda dua dan sebanyak 34 unit merupakan kendaraan dinas operasional roda empat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan  Nomor  295/KMK.6/2019  tentang  Tabel  Masa  Manfaat  Dalam  Rangka  Penyusutan  Barang  Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat menyatakan bahwa masa manfaat  kendaraan dinas darat selama 7 tahun.

## 1. Prosedur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Melalui Pembelian
Dalam melaksanakan pembelian pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan barang atau jasa.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.2 Edisi September - Desember  2023 Hal. 416-422 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.1184

## Gambar 1. Alur Pengadaan Kendaraan Dinas

## 2. Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional Melalui Pembelian
Suku  Dinas  Perhubungan  Jakarta  Barat  mengadakan  pengadaan  kendaraan  dinas  operasional  melalui pembelian berupa kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas roda empat. Standar Biaya Masukan tersebut didapat dari Standar Biaya Masukan DKI Jakarta tahun Anggaran 2022. Berikut ini perkiraan harga kendaraan melalui sistem pembelian yang sesuai dengan Standar Biaya Masukan DKI Jakarta tahun anggaran Suku Dinas Perhubungan  Jakarta  Barat  mengadakan  pengadaan  kendaraan  dinas  operasional  melalui  pembelian  berupa kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas roda empat. Standar Biaya Masukan tersebut didapat dari Standar Biaya  Masukan  DKI  Jakarta  tahun  Anggaran  2022.  Berikut  ini  perkiraan  harga  kendaraan  melalui  sistem pembelian yang sesuai dengan Standar Biaya Masukan DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Maka pertimbangan biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Suku  Dinas  Perhubungan  Jakarta  Barat  untuk  memenuhi  kendaraan  dinas operasional adalah sebesar:
Tabel 2. Perkiraan Biaya Kendaraan Dinas Operasional Melalui Pembelian
Dari tabel 2 yang tersaji diatas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan oleh Suku  Dinas  Perhubungan  Jakarta  Barat  untuk  pengadaan  kendaraan  dinas  operasional  melalui  pembelian mencapai Rp. 8.857.778.000. Dimana sebesar Rp. 1.788.162.000 merupakan perkiraan biaya kendaraan dinas roda dua dan Rp. 7.069.616.000 merupakan perkiraan biaya kendaraan dinas roda empat.
Harga  pembelian  tersebut  belum  termasuk  biaya  pemeliharaan  dan  perawatan,  sehingga  biaya pemeliharaan  dan  perawatan  harus  dihitung.  Dana  untuk  biaya  pemeliharaan  dan  perawatan  diperoleh  dari anggaran.
Berikut ini harga biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas operasional untuk satu tahun yang mengacu pada Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2022:
Tabel 3. Biaya Pemeliharaan dan Biaya Perawatan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.2 Edisi September - Desember  2023 Hal. 416-422 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.1184
Berdasarkan data pada tabel 3 diatas, kesimpulan yang didapat adalah jumlah biaya pemeliharaan dan biaya perawatan yang dibutuhkan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat untuk kedua jenis kendaraan sebesar Rp. 645.840.000. Agar kondisi kendaraan layak untuk jalan maka biaya tersebut harus dikeluarkan oleh instansi dan perawatan tersebut hanya rutin dilakukan di bengkel resmi.
Jika Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat menggunakan alternatif sistem sewa, maka kendaraan yang dipakai tidak lagi memikirkan biaya pemeliharaan, perawatan maupun biaya asuransi. Karena di dalam sistem sewa kendaraan, asuransi tersebut sudah menjadi tanggungjawab pihak penyedia sewa. Berikut ini perhitungan biaya asuransi yang diambil dari perusahaan asuransi:
Tabel 4. Biaya Asuransi All Risk Cenrtal Asia
Berikut ini besaran tarif premi perusahaan asuransi all risk Central Asia yang ditentukan berdasarkan harga pembelian dan jenis kendaraannya:
Gambar 2. Premi Asuransi All Risk Central Asia Pada tabel 4, dapat disimpulkan bahwa biaya sebesar Rp. 47.832.287 dikeluarkan untuk asuransi kendaraan dinas roda dua.
Berikut  ini  merupakan  besaran  tarif  premi  perusahaan  asuransi  all  risk  Garda  Oto  yang  ditentukan berdasarkan wilayah domisili, harga, serta jenis kendaraannya:
Gambar 3. Premi Asuransi Garda Oto 2023
Tabel 5. Premi Asuransi All Risk Garda Oto
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.2 Edisi September - Desember  2023 Hal. 416-422 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.1184
Pada tabel 5, dapat disimpulkan bahwa biaya sebesar Rp. 72.379.320 dikeluarkan untuk asuransi kendaraan dinas roda empat.  Karena biaya asuransi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat tidak dibebankan ke anggaran maka untuk biaya tersebut menjadi tanggung jawab individu pemegang kendaraan.

## 3. Alternatif Sewa Kendaraan Dinas Operasional Untuk Cost Efficiency
Banyak  pemerintah  yang  belum  memilih  sewa  sebagai  pilihan  alternative  dalam  penyediaan  kendaraan dinas  operasional.  Walaupun  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  barang  atau  jasa  Pemerintah  (LKPP)  sudah mendorong pemerintah untuk menggunakan kendaraan sewa. Sistem sewa kendaraan dinas operasional sudah diatur prosedur pengadaanya dan juga diatur di dalam Standar Biaya Masukan.
Besaran sewa kendaraan dinas yang diperbolehkan untuk wilayah DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 999.000 per bulan untuk semua jenis kendaraan roda dua. Sebesar Rp. 6.690.000 per bulan untuk jenis kendaraan roda empat  seperti  Toyota  Corolla  Altis,  Toyota  Avanza,  Mitsubishi  Kuda,  Mitsubishi  Crend  dan  Nisan  X  Trail. Sebesar  Rp.  5.660.000  per  bulan  untuk  jenis  kendaraan  Isuzu  Double  Cabien.  Berikut  ini  harga  biaya  sewa dalam satu tahun yang sesuai dengan Standar Biaya Masukan wilayah DKI Jakarta tahun Anggaran 2022:

## Tabel 1. Biaya Sewa Kendaraan Dinas Operasional
Dari tabel 6 dapat disimpulkan bahwa, biaya sewa kendaraan masih sangat besar untuk sewa dalam satu tahun, bisa dikatakan mekanisme sistem sewa tidak lebih menguntungkan. Namun perlu di ingat, bahwa standar biaya  masukan  merupakan  biaya  tertinggi  yang  diperkenankan  untuk  sewa,  sehingga  perlu  dilakukan perhitungan dengan menyesuaikan perhitungan pendekatan harga pasar.
Dengan melakukan perbandingan antara sistem pembelian kendaraan dinas  operasional dengan alternatif sistem sewa, maka bisa dilihat harga yang memiliki cost efficiency. Berikut ini perbandingan sistem pembelian dengan alternatif sistem sewa untuk kendaraan dinas roda dua:
Tabel 2. Perbandingan Pembelian dan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua
Harga  pembelian  kendaraan  sudah  termasuk  biaya  asuransi  dan  biaya  servis.  Berdasarkan  data perbandingan tabel yang sudah dijabarkan diatas, pengadaan kendaraan dinas untuk roda dua pada tahun pertama lebih  menguntungkan  bila  menggunakan  sistem  sewa.  Karena  harga  sewa  kendaraan  masih  relatif  murah dibandingkan pembelian kendaraan. Dimana terdapat penghematan biaya sebesar Rp. 27.734.000 atau sebesar 70% untuk kendaraan dinas jenis Kawasaki KLX 150 S. Penghematan biaya sebesar Rp. 27.693.200 atau sebesar 70% untuk kendaraan dinas jenis Yamaha Moge. Penghematan biaya sebesar Rp. 27.736.010 atau sebesar 70% untuk kendaraan dinas jenis Viar 200 CC. Penghematan biaya sebesar Rp. 27.362.051 atau sebesar 70% untuk kendaraan dinas jenis Honda Vario 125.
Namun pada tabel masa manfaat Pemerintah Pusat menyatakan bahwa masa manfaat kendaraan selama 7 tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan perbandingan selama 7 tahun. Untuk mengetahui pada tahun kelima apakah sistem sewa mampu bertahan menawarkan cost efficiency atau tidak. Maka pada lampiran A7 dijelaskan perbandingan dari tahun pertama hingga tahun kelima. Hasil dari perbandingan tahun pertama hingga tahun  kelima,  sistem  sewa  tidak  mampu  bertahan  menawarkan  cost  efficiency.  Dikarenakan  harga  sewa kendaraan setiap tahunnya semakin mahal. Dapat disimpulkan bahwa, pengadaan kendaraan dinas operasional
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.2 Edisi September - Desember  2023 Hal. 416-422 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.1184
roda dua dari tahun pertama hingga tahun kelima lebih menguntungkan bila menggunakan sistem pembelian. Berikut ini perbandingan sistem pembelian dengan alternatif sistem sewa untuk kendaraan dinas roda empat.

## Tabel 3. Perbandingan Pembelian dan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat
Dengan  adanya  penghematan  biaya  tersebut,  tentunya  dana  yang  digunakan  bisa  dialihkan  untuk penggunaan kebutuhan lainnya seperti pengadaan sarana prasarana kantor, sarana Information and Technologi dan pengadaan lainnya. Pada lampiran A8 dijelaskan perbandingan dari tahun pertama hingga tahun kelima, hasil  dari  perbandingan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  sewa  mampu  bertahan  menawarkan  cost efficiency hingga tahun kelima.

## 4. Manfaat Alternatif Sistem Sewa dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Selama  ini  Suku  Dinas  Perhubungan  Jakarta  Barat  melakukan  pengadaan  kendaraan  dinas  operasional melalui sistem pembelian, namun ternyata ada alternatif lain yang mampu memberikan keuntungan dari segi anggaran negara.  Yaitu alternatif  sistem  sewa  yang  mampu  memberikan  penghematan  rata-rata  sebesar 44% dengan asumsi 5 tahun masa manfaat kendaraan.
Manfaat dari alternatif sistem sewa kendaraan dinas operasional adalah:
a. Ada penghematan biaya untuk sistem sewa kendaraan dinas roda empat dengan rata-rata sebesar 44% dan asumsi 5 tahun masa manfaat kendaraan sebagaimana telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.
b. Pada saat pengadaan selesai dengan sistem pembelian pengadaan kenadaraan dinas, pemerintah dalam hal ini  masih  tetap  menyiapkan  dana  untuk  biaya  pemeliharaan  dan  perawatan  kendaraan.  Namun  pada alternatif sistem sewa, pemerintah tidak lagi memikirkan biaya untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan dan perawatan, karena sudah menjadi tanggung jawab pihak penyedia sewa. Pada sistem sewa kendaraan akan selalu dalam kondisi siap pakai dan jika ada kerusakan kendaraan bisa ditukar dengan unit yang lain milik penyedia sewa.
c. Tidak memiliki asuransi pada pengadaan kendaraan dinas operasional melalui sistem pembelian, sehingga biaya untuk kerusakan atau kehilangan kendaraan menjadi tanggungjawab individu yang diserahkan hak pemakai  kendaraan.  Setelah  beberapa  tahun  banyak  kendaraan  dinas  operasional  yang  dibiarkan  begitu saja karena rusak bahkan sudah tidak layak untuk jalan lagi. Dengan menggunakan alternatif sistem sewa, pemerintah dalam hal ini tidak lagi memikirkan biaya kerusakan atau biaya kehilangan kendaraan, karena kendaraan yang disewa sudah diasuransikan sehingga individu yang diserahkan hak pemakai kendaraan tinggal menggunakannya saja.
d. Penggunaan kendaraan dinas operasional melalui sistem pembelian terdapat penghapusan Barang Milik Negara yang dimana penghapusan tersebut sangat sulit dan dapat memakan waktu yang lama. Sedangkan dengan alternatif sistem sewa tidak akan mendapatkan masalah penghapusan Barang Milik Negara.
Pada  kendaraan  dinas  operasional  melalui  sistem  pembelian,  biaya  pengurusan  administrasi  dan  biaya pajak  kendaraan  masih  harus  dikeluarkan.  Namun  pada  alternatif  sistem  sewa  biaya  pajak  tidak  perlu dikeluarkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  hasil  penelitian  pada  proses  pengadaan  kendaraan  dinas  roda  dua melalui  sistem  pembelian  sudah  efektif,  sedangkan  pengadaan  kendaraan  dinas  roda  empat  melalui sistempembelian  belum  efektif  dan  efisien.  Alternatif  sistem  sewa  untuk  kendaraan  dinas  roda  empat menawarkan banyak keuntungan dibandingkan sistem pembelian. Keuntungan lain dari alternatif sistem sewa adalah pemerintah tidak lagi memikirkan masalah adaministrasi dan penghapusan Barang Milik Negara terhadap kendaraan dinas, sehingga dana anggaran bisa digunakan untuk kepentingan yang lain.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.2 Edisi September - Desember  2023 Hal. 416-422 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.1184

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terkait yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Amrullah,  Muchamad.  (2020).  Biaya  Termurah  Pengadaan  Kendaraan  Dinas  Satuan  Kerja  Pemerintah:  Sewa  Atau  Beli.  Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara, 2 (1): 1-22.
[2] Arifin, Zanuar dan Ali Tafriji Biswan. (2020). Pengambilan Keputusan Manajerial: Opsi Sewa Atau Beli Dalam Pengadaan Kendaraan Dinas (Studi Kasus Pada Sekretariat Jenderal Kementerian. Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5 (1).
[3] Arsyam, Muhammad dan M. Yusuf Tahir. (2021). Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. Pendidikan dan Studi Islam, 2 (1).
[4]  Bistiana,  Mila  dan  Rachma  Indrarini.  (2021).  Peran  BMT  Mandiri  Artha  Syariah  Dalam  Pemberdayaan  UMKM  Di  Kabupaten Bojonegara Pada Masa Pandemi Covid-19. Ekonomika dan Bisnis Islam, 4 (2).
[5] Daniati, Lia dan Lena Farida. (2013). Analisis Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional. Administrasi Pembangunan, hal. 219-323.
[6] Fransiska. (2021). Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing). Law, Development & Justice Review, 4.
[7] Pratama, Risma Cahya Yudita dan M. Hadi Shubhan. (2022). Kedudukan Objek Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (Finance Lease) Dalam Kepailitan Lesse. Notaire, 5 (1): 131
[8] Siswaya, Wahyu. (2017). Efektivitas Pengadaan Kendaraan Dinas Polri. Jurnal Litbang Polri, 20 (4): 144-198.