## APLIKASI BAY c AL-MURABAHAH
PADA BANK MUAMALAT CABANG PADANG

## Hulwati
Lecturer of Syariah Faculty at  IAIN Imam Bonjol Padang Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Kota Padang, Sumatera Barat 25153
Email: hulbasyir@yahoo.com

## Abstrak
Bay’  al-murabahah includes  selling  and  buying  mandate,  theoritically  selling  and buying mandate is done by seller and buger, based on the price of the goods, and price of seller; then add with profit. Application bay’ al-murabahah in bank syari’ah often  get  critics,  because  additional  (profit)  to  the  price  of  goods  is  no  different with  the  system  interest  of  conventional  bank.  This  financing  transaction artificially  applied  to  the  sale  and  purchase  transaction  of  goods  and  additional (profit)  to  the  price  of  good,  the  relation  to  the  period  known  as  the  credit,  by payment delays. It clearly that postpone of payment is not essential characteristics from bay’  al-murabahah ,  this  characteristic  is  a  credit  provided  by  the  bank  to  the customer. There, it needs to further discussion and evaluation of the application of purchase murabahah by the main problem is how the application bay’ al murabahah in bank muamalat branch Padang that.
Keyword : bay c al-murabahah, margin .

## Abstrak
Bay 'al-murabahah mencakup mandat penjual dan pembeli, secara teoritis menjual dan  membeli  mandat  yang  dilakukan  oleh  penjual  dan  pembeli,  berdasarkan harga  barang,  dan  harga  penjual;  kemudian  menambahkan  dengan  keuntungan. Aplikasi  bay  'al-murabahah  di  Bank  syari'ah  sering  mendapatkan  kritik,  karena tambahan (profit) dengan harga barang tidak berbeda dengan kepentingan sistem bank konvensional. Transaksi pembiayaan ini artifisial diterapkan pada transaksi jual beli barang dan tambahan (profit) dengan harga yang baik, hubungan dengan periode  yang  dikenal  sebagai  kredit,  dengan  penundaan  pembayaran.  Ini  jelas bahwa menunda pembayaran tidak karakteristik penting dari bay 'al-murabahah, karakteristik ini adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Di sana, perlu  diskusi  lebih  lanjut  dan  evaluasi  penerapan  pembelian  murabahah  dengan masalah  utama  adalah  bagaimana  penerapan  bay  'al  murabahah  di  bank muamalat cabang Padang tersebut.
Kata Kunci: bay c al-murabahah, margin

## PENDAHULUAN
Sistem  pembiayaan 1 dalam  keuangan  Islam  merupakan  suatu  keinginan  yang memberi harapan bagi  praktik riba yang sampai sekarang masih membelenggu kehidupan
1 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  yang  dibiayai.Pengembalian  uang  atau  tagihan  dilakukan  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil.  Berbeda  dengan  kredit,  dimana  pengembalian  uang
masyarakat  Islam.  Oleh  karena  itu  solusi  yang  diberikan  sebagai  pengganti  praktik  bunga adalah  dengan  prinsip  mudarabah.  Namun  ternyata  yang  dominan  dilaksanakan  pada lembaga keuangan syari’ah adalah dengan menggunakan prinsipi bay’ al-murabahah bukan prinsip mudarabah. 2
Dalam syariat Islam bay’ al-murabahah termasuk pada jual beli amanah, dimana secara teori  jual  beli  amanah  dilakukan  antara  penjual  dan  pembeli,  dimana  pembeli  meminta belikan sesuatu barang yang diinginkannya kepada penjual, yang diwakilkan kepada bank untuk  membeli,  berdasarkan  harga  barang  dan  harga  belian  dari  penjual,  kemudian ditambah dengan keuntungan. Berarti dalam hal ini bay’ al-murabahah berdasarkan atas dua prinsip; yaitu penjelasan tentang harga (harga barang dan biaya) dan tambahan keuntungan terhadap harga pokok barang tersebut.
Namun  penerapan bay ’ al-murabahah pada  bank  syari’ah  sering  mendapat  kritikan, karena  tambahan  (keuntungan)  terhadap  harga  pokok  tidak  ada  bedanya  dengan  sistem bunga  yang  terdapat  pada  bank  konvensional.  Secara  artifisial  transaksi  pembiayaan  ini diaplikasikan pada transaksi beli dan jual barang serta penambahan (keuntungan) terhadap harga  pokok  barang,  hubungannya  dengan  masa    yang  dikenal  dengan  kredit,  dengan penundaan  pembayaran.  Di  samping  itu  dalam  aplikasinya  bank  bukan  menyediakan barang yang dipesan oleh pembeli, hanya memberikan uang.
Berdasarkan    uraian  tersebut,  dimana  penundaan  pembayaran  bukan    ciri  yang esensial dari bay c al-murabahah , ciri ini merupakan pembiayaan   yang disediakan oleh bank untuk nasabah. Untuk itu diperlukan pembahasan lebih jauh dan  evaluasi terhadap aplikasi jual beli murabahah. Hal ini akan dipaparkan dalam sebuah  penelitian dengan  judul  Kritik terhadap Pelaksanaan Bay c al-Murabahah pada Bank Muamalah Cabang Padang .

## PEMBAHASAN
Konsep Bay c al-Murabahah
1. Pengertian dan dasar hukum bay c al-murabahah
Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan. 3 Menurut  Yusuf  Qardhawi;  murabahah  adalah  menjual  sesuatu  barang dimana  harga  yang  pertama  (harga  pokok)  dengan  memberitahukan  keuntungan. 4 Udovitch  menegaskan  bahwa bay c al-murabahah adalah  bentuk  jual  beli  komoditi  yang memerlukan  pengecualian  melalui  seorang  perantara,  atau  tidak  ingin  mengalami
dilakukan  melalui  pemberian  bunga.  Lihat  Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya ,  (Jakarta:  Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 92.
2 Adiwarman A Karim, Ekonomi Islam Kontemporer, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 83.
3 Kata  murabahah  berasal  dari  kata ribh yang  berarti  keuntungan,  berkaitan  dengan  pemberian keuntungan ini  dapat dilakukan dalam dua bentuk, 1) keuntungan boleh didasarkan pada presentasi  harga dan 2) keuntungan berdasarkan  jumlah harga, misalnya 10% atau 20%. Lihat Ibn c Abidīn, Radd al-Mukhtar , Jil. 4,  hlm. 19-50.
4 Yusuf Qardhawi, Bay c al-Murabahah li Amir bi asy-Syira’ , (Beirut th: Muassah ar-Risalah,  2001), hlm. 90.
kesulitan,  untuk  itu  ia mencari jasa  perantara  tersebut. 5 Berdasarkan  definisi  tersebut  di atas,  keuntungan  yang  akan  diterima  oleh  penjual  mesti  disepakati  terlebih  dahulu dengan  pembeli.  Keuntungan  ini  boleh  dalam  bentuk lum  sum atau  dalam  bentuk persenan dari harga pokok. 6
Al-Qur’an  tidak  memberikan  acuan    secara  langsung  berkaitan  dengan bay c al- murabahah ,  meskipun  demikian  terdapat  beberapa  panduan  tentang  jual  beli.  Pada dasarnya bay c al-murabahah adalah  boleh,  dan  ini  dihubungkan  dengan  firman  Allah sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya;  ".... dan  Allah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba (al-Baqarah:275).  Pada  ayat  lain  "... apabila  kamu  dalam  perjalanan  dan kamu  tidak  melakukan  jual  beli  secara  tunai  maka  tulislah ..."  (al-Baqarah:282);    ... kecuali  pada perniagaan yang dilakukan atas suka sama suka " (an-Nisa': 29). Begitu juga dalam hadis tidak terdapat acuan langsung tentang jual beli murabahah.
Kritikus  Fiqh  kontemporer  al-Kaff  menyimpulkan  bahwa bay c al-  murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang tidak dikenal semasa Rasulullah SAW atau sahabat, bay c al-murabahah baru diaplikasikan pada ¼ pertama abad 2 H. 7 Untuk itu para fuqaha’  membenarkaan bay c al-murabahah berdasarkan  landasan  yang  lain.  Malik mendukung  praktik bay c al-murabahah dengan  mengacu  pada  praktik  orang-orang Madinah. 8 Begitu  juga  ulama  Syafi’iah  mengatakan;  jika  seseorang  menunjukkan komoditi  kepada  seseorang  dan  mengatakan  ‛kamu  beli  untukku,  aku  akan  memberi kamu  keuntungan  begini,  begini,‛  jual  beli  adalah  sah.  Sementara  ulama  Hanafiah membenarkan berdasarkan kondisi penting dan juga karena manusia membutuhkannya. Secara sederhana ulama Syafi’iah memaparkan bahwa jual beli murabahah  sah tanpa ada bantahan menurut hukum Islam. 9
2. Syarat–syarat bay c al-murabahah
Bay c al-murabahah merupakan  salah  satu  bentuk  jual  beli  amanah  yang  dikenal dalam  syariat  Islam,  karena  penjual  disyaratkan untuk  melakukan  aqad terlebih  dahulu dengan  menyatakan  harga  barang  yang  akan  dibeli.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan bahwa  pemilik  barang  (penjual)  dalam  pelaksanaan bay c al-murabahah memberitahukan kepada    pembeli  berapa  harga  pokok  barang  yang  akan  dibelinya  ditambah  dengan keuntungan  untuk penjual.
5 Udovitch, Partnership  and  Profit  in  Medieval  Islam ,  (New  Jersey:  Priceton  University  Press,  1970),  hlm. 221.
6 Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid ,  Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Mustafa al-Babi Halabi wa Auladih, (Qaherah, 1981), hlm. 159.
7 Abdullah  Saed, Islamic  Banking  and  Interest;  a  Study  of  the  Prohibition  of  Riba  and  its  Contemporaray Intrepretation, (E.J. Brill,  Leiden, 1996), hlm. 76-77.
8 Terdapat konsensus mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkaan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Ibid .
9 Nawawi, Raudhatut Tahalibin ,  (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), hlm. 526.
Untuk  itu  dapat  dikemukakan    syarat bay c al-murabahah adalah    1)  Modal hendaklah dari barang yang mithliyat (barang yang disukat, ditimbang atau mempunyai unit  yang  sama,  2)  Barang  yang  dijual  tidak  termasuk  kepada  jenis  barang  ribawi,  3) Kontrak penjualan pertama hendaklah sah. 10 Di samping itu ciri utama bay c al-murabahah adalah    bahwa  si  penjual  mesti  memberitahu  kepada  si  pembeli  mengenai  barang  dan biaya yang akan dibeli ditambah dengan keuntungan.
Lebih  jauh  dapat  dijelaskan  bahwa bay c al-murabahah termasuk  pada  jenis  jual  beli yang  dibolehkan,  maka  secara  umum  rukun-rukun  dan  syarat-syaratnya  mengikut kepada jual beli, namun terdapat syarat-syarat khusus, diantaranya: 11
a. Penjual hendaknya menyatakan biaya pokok dari barang yang hendak dijual kepada pembeli.
b. Penjual dan pembeli sepakat berapa keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap  biaya  atau  modal,  dimana  jumlah  kedua-duanya  merupakan  harga  jual pada murabahah.
c. Apabila  terjadi  ketidaksesuaian  dalam  menentukan  biaya,  pihak  pembeli  boleh membatalkan kontrak ini.
d. Barang  dan  harga  jualan  itu  bukanlah  dari  barang  ribawi  yang  dilarang  kecuali sesuai dengan syarat-syarat pertukarn barang-barang ribawi.
e. Apabila  barang  yang  hendak  dijual  secara  murabahah  telah  dibeli  oleh  pihak  lain, maka jual beli pertama adalah sah menurut syara’.
Para  ulama  tidak  berbeda  pendapat  tentang  hukum bay c al-murabahah ,  kecuali mazhab Maliki yang mengatakan hukumnya makruh. 12 Bay c al-murabahah tidak berbeda dengan transaksi lain, dimana mesti ada  ijab qabul, terhindar dari penipuan, barang yang layak  beli  (tidak  menjual  barang  yang  haram),  tetapi  ada  syarat  khusus  yang  mesti dipenuhi  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya.    Karena  jual  beli  murbahah  merupakan salah  satu    dari  bentuk  jual  beli  yang  dibolehkan,    maka  secara  umum  pelaksanaannya mesti mengikut kepada syarat dan rukun yang telah ditentukan di atas.
3. Pembebanan biaya dalam bay c al- murabahah
Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan biaya apa saja yang diperbolehkan kepada  si  penjual  dalam bay’  al-murābahah .  Walaupun  terdapat  kesepakatan  ulama mazhab mengenai bay’ al-murābahah, tetapi mereka masih berbeda dalam hal biaya yang timbul dari aqad tersebut.
Mazhab  Maliki  membolehkan    biaya  langsung  dan  biaya  tidak  langsung  yang terkait  dengan  transaksi  jual  beli  tersebut,  dengan  pengertian  memberi  nilai  tambah
10 Wahbah al-Zuhailī, Fiqh al-Islām wa Adillatuh , Juz. 4, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 704.
11 Muhammad  Firdaus  dkk  (ed), Cara  Mudah  Memahami  Akad-akad  Syariah ,  (Jakarta:  Ranaisan,    2005), hlm.25.
12 Al-Kasānī, Badāi c al-Sanāi c ,  Juz  7, (Qaherah: t.th Zakarya Ali Yusuf),  hlm. 192
terhadap  barang  itu.  Mazhab  Syafi ' i  membolehkan  beban  biaya  secara  umum  yang muncul  dalam  transaksi    jual  beli,  kecuali  biaya  tenaga    kerjanya  sendiri,  karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Sementara biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. 13
Tetapi  secara  umum  mereka  membolehkan  pembebanan  biaya  langsung  yang harus  dibayarkan  pada  pihak  ke  tiga.  Di  samping  itu  ke  empat  mazhab  sepakat  tidak membolehkan  pembebanan  biaya  langsung    yang  berkaitan      dengan  pekerjaan  yang memang semestinya dilakukan  penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan sesuatu  yang  memberi  manfaat    Kalau  sekiranya  pekerjaan  itu  harus  dilakukan  oleh pihak  penjual,  mazhab  Maliki    tidak  membolehkan  pembebanan,  sedangkan  ke  tiga mazhab  lainnya  membolehkan.  Mazhab  yang  empat  sepakat  tidak  membolehkan pembebanan  biaya  tidak  langsung  apabila  tidak  menambah  nilai  barang  atau  tidak berkaitan dengan sesuatu yang bermanfaat. 14
4. Keuntungan ( margin ) dalam bay c al-murabahah
Sebagaimana  uraian  terdahulu  bahwa  keuntungan  berasal  dari  bahasa  Arab ar- ribh yang  bermakna  pertumbuhan  dalam  dagang. 15 Jadi ar-ribh (keuntungan  yang terdapat  pada tijarah /perdagangan  adalah rabihah yaitu  hasil  dagang. 16 Dalam  al-Qur’an surat  al-Baqarah  ayat  16  dinyatakan;  ‛ Mereka  itulah  orang  yang  membeli  kesesatan  dengan petunjuk,  maka  tidaklah  beruntung  perniagaannya  dana  tidaklah  mereka  mendapat  petunjuk ‛. Hadis  juga  menjelaskan;  ‛ Seorang  mukmin  bagaikan  seorang  pedagang;  dia  tidak  akan menerima  laba  sebelum  ia mendapatkan  modal  pokoknya.  Demikian juga,  seorang  mukmin  tidak akan  mendapatkan  amalan-amalan  sunnahnya  sebelum  ia  menerima  amalan-amalan  wajibnya ‛ (HR Bukhari dan Muslim). 17
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  keuntungan  tersebut  adalah bahagian  yang  berlebih  setelah  menyempunakan  modal  pokok.  Demikian  juga keuntungan  yang  dibahas  dalam  kitab  fiqh  seperti  apa  yang  dikemukakan  oleh  Ibn Qudamah bahwa keuntungan dari harta perdagangan adalah pertumbuhan pada modal yaitu  pertambahan  nilai  barang  dagang. 18 Keuntungan  merupakan  selisih  antara  harga pokok  dan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  pada  penjualan.  Karena  jual  beli  bertujuan
13 Al-Syaukānī, Irsyad al-Fuhūl ila Tahqiq al-Haq Min ‘ ilm al-Usūl , (Qaherah: Matba c ah Mustafa al-Babi al- Halabi wa Aulādih,  1937), hlm. 214.
14 Ibid . 15 Ibn Mandzur, Lisan al- c Arab , Juz III, (Beirut, t.th:  Dar al-Shadr),  hlm. 442.
16 Dalam hal ini dapat diilustrasikan ia telah memberinya harta murabahah, yaitu harta yang berasal dari keuntungan  mereka  berdua;  saya  telah  menjuals  esuatu  secar  murabahah  dengan  ketentuan  dari  10  dirham diambil  1  dirham.  Maksudnya  dengan  keuntungan  1  dirham  dari  10  dirham  adalah  10%.  Husein  Shahatah, Akuntansi dalam Islam , (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001),  hlm. 144
17 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam , Terj. Abu Umar Basyir,(Jakarta: Darul Haq, 2004) hlm. 80-81.
18 Ibn Qudamah. Al-Mughni , Juz II,  (Kairo, t.th: Mathba’ah al-Umm), hlm. 522.
untuk mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan yang  disyariatkan.  Untuk  itu  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  dengan  cara  yang dilarang, diantaranya adalah sebagai berikut: 19
a. Keuntungan dari komoditi yang diharamkan
b. Keuntungan dari jual beli curang dan penipuan
c. Keuntungan melalui penyamaran harga yang tidak wajaaar.
d. Keuntungan melalui penimbunan barang
Berkaitan dengan batas maksimal keuntungan  tidak ada dalil yang menjelaskan, hal ini disebabkan beberapa hikmah:
a.  Perbedaan  harga,  perputaran  barang  relatif  tidak  tetap,  kadang-kadang      cepatnya, maka keuntungannya yang diperoleh sedikit menurut kebiasaan, apabila perputaran barang tersebut lambat, maka kentungannya bisa banyak.
b.  Perbedaan  penjualan  tunai  dengan  tertunda.  Pada  dasarnya  keuntungan  melalui penjualan tunai lebih sedikit dari penjualan tertunda.
c.  Perbedaan  komoditi  yang  dijual,  antara  komoditas  primer  dengan  komoditas sekunder,  keuntungannya  lebih  sedikit,  karena  diperuntukan  bagi  orang-orang miskin  dan  mereka  yang  membutuhkan.  Berbeda  halnya  dengan  barang-barang mewah, karena kurang dibutuhkan.
Namun sikap dengan keuntungan yang sedikit merupakan petunjuk untuk memberi kemudahan. Orang yang puas dengan keuntungan sedikit pasti usahanya penuh dengan berkah.  Ali  biasa  keliling  pasar  Kufah  dengan  membawa  tongkat  sambil  berkata,  ‛Hai para pedagang, ambillah hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang  sedikit,  karena  kalian  bisa  terhalangi  mendapataan  keuntungan  yang  besar (maksudnya adalah keuntungan di akhirat kelak).
Sementara  Majelis  Ulama  Fiqh  menjelaskan  tentang  standarisasi  harga  sebenarnya tidak  ada  ketentuannya,  karena  berapa  harga  barang  yang  akan  dijual  dipasaran tergantung  kepada  kekuatan  penawaran  dan  permintaan.  Diriwayatkan  pada  masa Rasulullah; ketika harga-harga membumbung tinggi, ada yang meminta kepada Rasulullah untuk menetapkan  harga,  tetapi  beliu  menolak  dan  berkata;  Allah  mengakui  adanya  kelebihan  dan kekurangan, Ia pembuat harga berubah dan menjadi harga sebenarnya (musa’ir). Saya berdoa agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan atas seseorang, dalam darah atu hak milik . 20
Pada Organisasi Muktamar Islam yang diadakan pada pertemuan ke 5 di Kuwait, 1-6 Jumadil  awal  1409H/  10-15  Desember  1988,  melakukan  diskusi  tentang  pembatasan keuntungan bagi penjual, dengan ketetapan sebagai berikut: 84-85:
19 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Op.cit , hlm. 82-84.
20 Al-Tirmizi,. Sunan al-Tirmizi. (Istanbul: Cagri Yayinlari, 1981), hlm. 79.
Pertama;  membiarkan  umat  bebas  dalam  jual  beli,  dan  membelanjakan  hartanya sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan firman Allah surat  an-Nisa ayat 29, ‛ Hai orang- orang  yang beriman, janganlah  kamu  saling memakan  harta sesamamu dengan  jalan  yang  batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. ..‛
Kedua;  tidak  ada  standarisasi  keuntungan  tertentu  yang  mengikat  penjual  dalam melakukan  berbagai  transaksi jual  beli  mereka. Hal  ini  dibiarkan  sesuai  dengan  kondisi dunia secara umum, kondisi pedagang dan komoditi barang dagangan. Namun dengan tetap  memperhatikan  kode  etik  yang  disyariatkan  dalam  Islam,  sikap  santun,  puas, toleransi dan sederhana.
Ketiga;  dalam  Islam  telah  ditetapkan  dalil  yang  dilarang  dari  aktivitas  yang diharamkan.
Keempat;  tidak  boleh  adanya  intervensi  pemerintah  dalam  menentukan  harga kecuali terdapat ketidakteraturan pasar.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  diperhatikan  bahwa  Islam  tidak  memberikan standarisasi berapa keuntungan  yang boleh diterima terhadap barang yang dijual. Akan tetapi  semua  itu  tergantung  pada  aturaan  penawaran  dan  permintaan  yang  terjadi  di pasar.
Demikian  juga  halnya  mengambil  keuntungan  dalam  harga  tangguh/kredit  lebih tinggi dari harga tunai. Para fuqaha’ berbeda pendapat dalam harga tangguh yang lebih tinggi (karena berbeda dengan  harga  tunai). Ulama  Malik  dan  Syafi’i    tidak  meragukan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran tangguh dan harga yang lebih rendah untuk pembayaran  tunai.  Dalam  kitab  al-Umm  dijelaskan  bahwa  penjualan  komoditi  dengan basis murabahah, dimana harga tangguh/kredit lebih tinggi dari harga tunai dibolehkan. 21 Menurut ulama Hanbali dan Ibn Qayyim, ‛ketika orang menjual sesuatu 100 untuk penjualan  tertunda,  atau  lima  untuk  pembayaran  tunai,  tidak  ada  riba  di  dalamnya. Begitu  juga  Ibn  Qudamah  berpendapat  bahwa  membayar  harga  lebih  tinggi  untuk penjualan  tertunda  adalah  kebiasaan  pedagang,  berdasarkan  pendapat  ini  para  fuqaha’ membolehkannya. 22
Perbedaan  keuntungan  juga  boleh  diberlakukan  dalam  hal  barang-barang  yang diperoleh oleh penjual dengan mudah, berbanding barang yang memerlukan  emas atau susah  untuk  mendapatkannya.  Di  samping  itu  juga  barang  yang  bentuk    asalnya disesuaikan  sehingga  kelihatan  lebih  cantik  dari  yang  asal,  sehingga  hampir  menjadi
21 Syafi’i, Al-Umm , Juz III, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973), hlm. 31-35 22 Pandangan  ini  mengungkapkan  bahwa  membayar  harga  lebih  tinggi  dalam  penjualan  pembayarn tertunda  dilarang  apabila  penjual  mengatakan  kepada    pembeli  ‛aku  akan  menjuala  barang  ini  sebanyak  ini untuk  tunai,  dan  sebanyak  ini  untuk  kredit.  Jika  penjual  dari  awal  mengatakan  bahwa  barang  ini  akan  dijual secara kredit dengan harga sekian tanpa menybeut berapa harga tunai. Lihat asy-Syaukani, Nail al-Authar , Juz V, Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, (Qaherah: 1971), hlm. 153.
barang  lain. 23 Bagaimanapun  dalam  hal  ini  Islam  meletakan  syarat  dan  pedoman  yang bersifat keagamaan dan berakhlak. Para pedagang wajib menjaganya dan bagi siapa yang melanggar keuntungan yang diperoleh akan bercampur dengan yang haram.

## PEMBAHASAN
Aplikasi Bay c Al-Murabahah Pada BANK MUAMALAT INDONESIA
Munculnya  Bank  Muamalat  merupakan  langkah  awal  bagi  umat  Islam  Indonesia untuk  menyalurkan  investasi  harta  yang  dimiliki  sesuai  dengan  syariat  Islam.  PT  Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat  melalui jasa- jasanya  pada 1 Mei tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia.
Oleh  karena  itu  Bank  Muamalat  sebagai  bank  syariah  merupakan  angin  segar  bagi umat  Islam,  tidak  terkecuali  di  Sumatera  Barat.  Hal  ini  sejalan  dengan  falsafah  adat Minangkabau ‚Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah‛, dan didukung oleh kondisi perekonomian masyarakat Sumatera Barat, sehingga ini akan memperkokoh kehadiran Bank Muamalat di Sumatera Barat.
Pada  bulan  September  2003  dibuka  kantor  cabang  Bank  Muamalat  Indonesia  di Padang  seiring  dengan  fatwa  MUI  tentang  keharaman  bunga  bank.  Tujuan  dibukanya kantor  cabang  ini  adalah  untuk  mengembangkan  ekonomi  syariah  yang  mengarah  kepada dakwah riil. Selama ini dakwah yang disampaikan di masjid-masjid hanya berkaitan dengan persoalan ibadah, hampir tidak pernah menyentuh persoalan muamalah. Padahal persoalan muamalah yang terus berkembang perlu ditanggapi dengan serius. 24
Bay c al-murabahah telah  dipraktikan  oleh  bank-bank  syariah,  sebagaimana  uraian berlalu  bahwa    murabahah  merupakan  pembiayaan jangka  pendek  yang  diberikan  kepada nasabah  untuk  membeli  barang,  karena  nasabah  tidak  memiliki  uang  tunai  untuk membayar.  Pada  umumnya  bank-bank  syariah  menggunakan  murabahah  sebagai  metode utama  pembiayaan, hampir  75%  dari  asetnya. 25 Begitu  juga  di  kota Padang  produk bay c al- murabahah merupakn produk yang paling diminati oleh masyarakat sehingga mencapai 70%, sementara mudarabah hanya 60%. 26
Beberapa  alasan  kenapa bay c al-murabahah lebih  populer  dibandingkan  dengan pembiayaan lainnya, antara lain; i) Bay c al-murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka  pendek,  dibandingkan  dengan  mudarabah;  ii))  Keuntungan  ( margin )  pada bay c al- murabahah dapat  ditetapkan  dengan  cara  menjamin  bahwa  bank  mampu  mengembalikan
23 Yusuf Qardhawi, Fatwa Masa Kini , (Surabaya: Risalah Gusti,  2003) hlm. 180-181.
24 Azhari, Manajer Accounting Bank Muamalat Indonesia Cabang Padng, Wawancara Pribadi , Padang 29 Oktober 2007.
25 At-Tamimi , Experience of Islamic Banks in the Middle East , hlm. 33.
26 Azhari, Manajemen Accounting Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang, Wawancara Pribadi , Padang 21 Agustus 2007.
dibandingkan dengan bank bebas bunga; iii) Bay c al-murabahah menghindari ketidakpastian yang melekat dengan perolehan usaha berdasarkan bagi hasil. 27
Bay c al-murabahah digunakan  pada  perbankan  syariah  berdasarkan 2  unsur:  i)  harga beli  dan  biaya  yang  terkait;  ii)  kesepakatan  berdasarkan margin (keuntungan). 28 Adapun kelebihan  pembayaran  pada  jual  beli  tertunda,  terdapat  aturan  sebagai  berikut:  i)  Pembeli mengetahui    semua  biaya  yang  semestinya  serta  mengetahui  harga  pokok  barang  dan keuntungan  yang  diartikan  sebagai  persentasi  harga  keseluruhan    dan  ditambah  dengan biaya-biaya;  ii)  Objek  penjualan  adalah  barang  atau  komoditi  iii)  objek  penjualan  dimiliki oleh penjual dan ia mampu menyerahkan kepada pembeli; iv) pembayaran dilakukan secara tertunda. 29
Berikut dijelaskan tentang ketentuan secara terkait bay c al-murabahah:
1. Ketentuan dan prosedur akad bay c al-murabahah
Ketentuan  berkaitan bay c al-murabahah diatur  berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional antara lain:
a. Nomor 4/DSN-MUI/IV/20000 tanggal 1 April 2000 tentang bay c al-murabahah .
b. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka dalam Bay c al-Murabahah .
c. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Diskon dalam Bay c al-Murabahah.
d. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
e. Nomor  23/DSN-MUI/IX/2002  tanggal  28  Maret  2002  tentang  Potongan  Pelunasan dalam Bay c al-Murabahah.
Berkaitan dengan akad pada jual beli murabahah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah  Nasional Nomor  4/DSN-MUI/IV/20000  tanggal  1  April  2000  tentang bay c al- murabahah berkaitan dengan ketentuan bay c al-murabahah kepada nasabah:
a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
b. Jika  bank  menerima  permohonan  tersebut,  ia  harus  menerima  (membelinya)  sesuai dengan perjanjian.
c. Bank  kemudiaan  menawarkan  aset  tersebut  kepada  nasabah  dan  nasabah  harus menerimanya  (membeli) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara  hukum  perjanjian  tersebut  mengikat;  kemudian  kedua  belah  pihak  harus membuat kontrak jual beli.
27 Azhari, Manajemen Accounting Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang, Wawancara Pribadi , Padang 21 Agustus 2007
28 Azhari, Manajemen Accounting Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang, Wawancara Pribadi , Padang 21 Agustus 2007.
29 Mohammed, Islamic Banks Practices in Murabahah , dalam Abdullah Saed, Op.cit , hlm. 82.
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang.
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.
g. Jika uang muka memakai kontrak ’urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka a)
Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;  b)  Jika  nasabah  batal  membeli,  uang  muka  menjadi  milik  bank  maksimal sebesar  kerugian  yang  ditanggung  oleh  bank  akibat  pembatalan  tersebut;  dan  jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.
Prosedur  pelaksanaan  akad bay c al-murabahah sebagaimana  ketentuan  di  atas dapat dilakukan sebagai berikut: 30
a. Nasabah  akan  mengajukan  permohonan  pembiayaan  (Rencana  Anggaran  Biaya) kepada  bank  dengan  melengkapi  semua  persyaratan  administrasi  yang  telah ditentukan oleh bank.
b. Kemudian  bank  menganalisa  dan  membuat  akad  permohonan  pembiayaan  yang telah diajukan nasabah.
c. Apabila  disetujui  bank  akan  melakukan  pembelian  barang  yang  dibutuhkan,  tetapi juga  terdapat  pembelian  barang  yang  diwakilkan  bank  untuk  membelinya  kepada nasabah.
Kemudian  pihak  bank  membuat  skim  pembiayaan bay c al-murabahah ,  meliputi jenis  transaksi,  tujuan  pembiayaan,  jangka  waktu,  harga  pokok,  margin  keuntungan, harga jual, tangguh pendahuluan, dan tangguh per bulan, setelah itu tanda tangan akad dapat dilakukan .
2. Proses transaski bay c al-murabahah
Bay c al-murabahah terdiri  dari  2  kategori;  yaitu  secara  pesanan  dan  tanpa  pesan. Perbedaan keduanya adalah bahwa bay c al-murabahah secara pesanan dimana pihak bank akan membelikan barang setelah  nasabah menandatangani akad perjanjian.
Berkenaan  dengan  pembelian  barang    harus  memenuhi  empat  syarat,  sebagimana uraian sebelumnya yaitu: 31 i) Barangnya harus ada; ii) Barangnya berupa harta yang jelas harganya;  iii)  Barang  dimiliki  sendiri,  artinya  terjaga;  iv)  Barang  itu  dapat  diserahkan sewaktu akad.
Sementara itu  proses transaksi dari jual beli murabahah adalah sebagai berikut: 32
30 Azhari, Manajemen Accounting Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang, Wawancara Pribadi , Padang 21 Agustus 2007.
31 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islām... , hlm. 6
32 Wiroso, Jual beli Murabahah ,  (Yohyakarta: UII Press, , 2005), hlm. 39-40.
a. Nasabah  melakukan  proses  tawar  menawar  berkaitan  dengan  keuntungan, menentukan syarat pembayaran  dan barang yang sudah berada  pada bank. Dalam hal ini proses tawar menawar, bank sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjualbelikan beserta keadaan barang.
b. Apabila kedua pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi bay c al-murabahah tersebut.
c. Berikutnya bank menyerahkan barang yang dibeli. Dalam hal penyerahan barang ini hendaklah  diperhatikan  syarat  penyerahan  barang.  Hal  ini  akan  mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi harga perolehan barang.
d. Setelah  penyerahan  barang,  nasabah  (pembeli)  melakukan  pembayaran  harga  jual barang  dan  dapat  dilakukan  secara  tunai  atau  dengan  tangguh.  Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi uang muka (jika ada).
Sehubungan dengan pembayaran dalam bay c al-murabahah dapat dilakukan secara tunai  ( naqdan) dan  tertangguh  (murabahah muajjal ).    Jual  beli  murabahah muajjal dilakukan dengan menyerahkan barang di awal akad  sementara pembayaran dilakukan kemudian apakah dalam bentuk tangguh atau sekaligus ( lump sum ).
Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000, ketentuannya  sebagai berikut:
a. Harga ( tsaman ) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai ( qimah ) benda yang menjadi obyek jual beli lebih tinggi maupun lebih rendah.
b. Harga dalam bay c al-murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  pada  pembahasan  terdahulu  bahwa bay c al- murabahah dapat  dipahami  yaitu  menjual  sesuatu  barang  dengan  menegaskan  harga pokok ditambah dengan keuntungan, dengan pengertian pihak bank harus memberitahu secara transparan.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  dicermati, diantaranya:
a. Harga  pokok  barang  ditambah  dengan  biaya-biaya  lain  yang  dikeluarkan,  harga pokok barang meliputi; i) pengadaan barang; ii) diskon dari supplier ; iii) pengadaan barang yang diwakilkan; iv nilai harga pokok.
b. Keuntungan yang disepakati dengan tidak menganiaya salah satu pihak.
c. Harga  jual  yaitu  harga  disepakati;  meliputi;  i)  hutang  nasabah;  ii)  uang  muka  dari nasabah; iii) angsuran pembayaran; iv) pembayaran pelunasan lebih awal.
Untuk  menentukan  keuntungan  yang  ditawarkan  kepada  nasabah,  persentasi merupakan  patokan  dalam  melakukan  tawar  menawar,  keuntungan  yang  diterima  oleh pihak berkisar 16%-18%. 33 Berdasarkan wawancara penulis dengan nasabah bahwa proses tawar menawar berkaitan dengan keuntungan bukan seperti apa yang dilakukan di pasar tradisional, pihak bank hanya memberitahukan kepada nasabah (pembeli) berapa harga pokok dari barang, sekaligus keuntungan sebesar 16%, 34 sehingga apa yang terjadi adalah nasabah hanya tinggal menandatangani surat perjanjian  ketika akad dilakukan.
Dengan  begitu  dalam  penentuan  keuntungan,  pihak  bank  menggunakan pendekataan base  lending  rate (dinyatakan  dalam  persentase)  sebagaimana  yang  telah diaplikasikan  pada  bank  konvensional,  yang  terpenting  dalam  penentuan  keuntungan dalam  jual  beli  murabahah  adalah  kesepakatan  antara  nasabah  dan  bank  dan  tidak  ada yang  dirugikan  antara  satu  sama  lain  yang  mengakibatkan  kemudaratan  antara  kedua belak pihak yang melakukan akad.

## 3. Pengadaan barang oleh pihak bank
Pengadaan  barang  dalam  transaksi  murabahah  merupakan  tanggungjawab  dari bank  sebagai  penjual.  Pengadaan  barang  pada  prinsipnya  merupakan  tanggungjawab bank syariah sebagai penjual. Bay c al-murabahah hanya berlaku kalau barangnya ada  dan barang  yang  diperjualbelikan  bukan  barang  yang  diharamkan  syariat.    Dalam bay c al- murabahah seperti ini pihak bank boleh meminta uang tanda jadi kepada nasabah ketika terjadi ijab qabul. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keseriusan dari nasabah. 35
Pengadaan  barang  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  dapat  dilakukan  dengan beberapa cara, diantaranya: 36
a. Membeli barang jadi kepada supplier (prinsip bay c al-murabahah ).
b. Memesan  kepada  pembuat  barang  dengan  pembayran  yang  dilakukan  secara keseluruhan setelah akad (prinsip bay c al-salam ).
c. Memesan  kepada supplier dengan  pembayaran  yang  dapat  dilakukan  pada  masa yang akan datang, selama dalam proses pembuatan atau setelah penyerahan barang (prinsip bay c al-istishna c ).
d. Merupakan barang-barang dari persediaan  mudarabah atau musyarakah.
Dengan demikian pengadaan barang merupakan tanggung jawab dari pihak bank sebagai  penjual  terhadap  pembeli.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  bapak  Azhari barang-barang  yang  dibelikan  oleh  pihak  bank  apabila  nasabah  meminta  kepada  bank syariah untuk membelikan barang yang dibutuhkan, motor misalnya. Dalam hal ini bank
33 Azhari, Manajemen Accounting Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang, Wawancara Pribadi , Padang 21 Agustus 2007
34 Fatimah (bukan nama sebenar), Nasabah, Wawancara Pribadi , Padang 3 September 2007.
35 Adiwarman. A Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan ,  (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm 105
36 Ibid .
akan melakukan pembelian kepada supplier sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh nasabah. Dengan begitu bank syariah akan membeli barang atas nama sendiri dan secara sah,  sehingga  mengetahui  dengan  jelas  dana  pasti  dan  perolehan  harga    barang  yang diperjualbelikan. 37
Dalam hal ini nasabah akan membayar kepada pihak bank semua biaya yang telah dikeluarkan, tetapi  sebaliknya  apabila  nasabah  tidak  jadi  membeli,  maka  nasabah  harus membayar kepada pihak bank semua biaya yang telah dikeluarkan. 38

## 4. Pengadaan barang  yang diwakilkan kepada nasabah
Pengadaan  barang  yang  diwakilkan  kepada  nasabah  dalam  praktiknya  bank menyerahkan  uang  bukan  barang.  Dalam  hal  ini  pihak  bank  memberi  kuasa    kepada nasabah untuk membeli barang yang dikehendaki sewaktu akad dilakukan.
Menurut  ketentuan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal  1  April    tentang  Murabahah  pada  butir  9  (j);  ‚Jika  bank  hendak  mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, secara prinsip barang tersebut menjadi prinsip bank‛. 39
Untuk  itu  bukan  suatu  hal  yang  salah,  apabila  bank  mewakilkan  kepada  nasabah untuk  membeli  barang,  atau  dikenal  dengan  istilah  wakalah.  Dimana  bank  meminta kepada nasabah sebagai wakil bank dalam membeli barang dan bank menyerahkan uang kepada nasabah sebesar harga. 40
Dengan demikian dari keterangan tersebut bukan berarti bank tidak menyediakan barang  tetapi  tidak  dimungkinkan  bagi    bank  untuk  menyediakan show  room .  Berkaitan dengan  ini  bank  meminta  rincian  barang  atau  anggaran  biaya  yang  dibutuhkan,  seperti renovasi rumah. 41
Namun  terdapat  resiko-resiko  berkaitan  dengan  pembelian  barang  yang diwakilkan,  diantaranya:  i)  Hutang  nasabah  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  hutang dalam  transaksi  murabahah;  ii)  Peluang  besar  untuk  menyalahgunakan  dana.  Setelah uang  diserahkan  ternyata  nasabah  tidak  membelikan  barang  sebagaimana  yang disepakati ketika akad dilakukan.
37 Azhari,    Manajer  Accounting  Bank Muamalat  Indonesia  Cabang  Padang, Wawancara  Pribadi ,  Padang, 21Agustus 2007.
38 Azhari,    Manajer  Accounting  Bank Muamalat  Indonesia  Cabang  Padang, Wawancara  Pribadi ,  Padang, 21Agustus 2007.
39 Berdasarkan penjelasan tersebut bukan berarti bank tidak menyediakan barang, tetapi telah memesan barang melalui supplier sebelum akad dilakukan.
40 Sebagai  bukti  nasabah  sebagai  wakil  bank  syariah  adalah  nasabah  menerim  uang  ada  bank menyerahkan  uang,  kemudian  nasabah  menandatangani    tanda  terima  uang  tunai  atau  promis  (surat  sanggup dan sejenisnya sebesar uang yang diterima). Wiroso, Op.cit, hlm. 68-69.
41 Azhari,    Manajemen  Accounting  Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang  Padang, Wawancara  Pribadi , Padang, 21Agustus 2007.
Untuk  yang  kedua  ini  memang  diluar  kontrol  bank  atau  diistilahkan  dengan set screening dan  bank  merasa  susah  untuk  mengontrol  selanjutnya  pengawasan  dilakukan oleh Dewan Syariah. Berarti nasabah tidak amanah dan betanggungjawab terhadap dana yang  telah  diberikan  dalam  artian  melakukan  penipuan  dan  nasabah  tidak  memahami surat  perjanjian  sewaktu  akad  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  akad  yang  dilakukan termasuk akad yang batil. 42

## ANALISA TERHADAP APLIKASI BAY C AL-MURABAHAH
Sebagaimana  yang  telah    penulis  paparkan  bahwa  jual  beli  murabahah  adalah  jual beli  suatu  barang  dimana  harga  pokok  ditambah  dengan  keuntungan.  Jelas  ketika  terjadi akad transaksi, pihak bank semestinya mengemukakan secara terperinci berapa harga pokok dari  barang  yang  dibeli  kepada  nasabah  sekaligus  penetapan  keuntungan.  Dalam aplikasinya  pihak  bank  enggan  untuk  menjelaskan  hal  yang  demikian,  ketika  akad  terjadi pihak  bank  hanya  menyatakan  bahwa  ‚keuntungan  kami  adalah  16%‛,  dengan  kata  lain nasabah  hanya  mengetahui  bahwa  ia  akan  membayar    sejumlah  harga  yang  telah  tertera dalam perjanjian.
Untuk  itu  patokan  keuntungan  yang  ditawarkan  kepada  nasabah  adalah  dalam bentuk persentasi. Persentasi bukan sesuatu yang menyalahi dalam penetapan keuntungan terhadap barang yang akan dijual, asal saja penetapannya tidak bertentangan dengan aturan syariah.  Dalam  penentuan  keuntungan  seperti  ini  pihak  bank  syariah  menggunakan pendekatan seperti yang dilakukan oleh bank konvensional, yang dikenal dengan istilah base lending rate (sebagaimana uraian terdahulu). Bagaimanapun  pihak bank (dalam hal ini Bank Muamalat) perlu mengkaji lebih jauh apakah proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan keuntungan tersebut sesuai dengan syariah.
Demikian juga halnya dengan penetapan biaya-biaya administrasi, semestinya bank mengemukakan  secara  transparan  dan  jelas  biaya  apa  saja  yanag  dikeluaarkan,  bukan mematok 2,5 %. Sebagaimana fatwa DSN bahwa harga dalam bay c al-murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan  ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jelas hal ini  merupakan  bentuk  keuntungan  merugikan  nasabah,  dalam  al-Qur’an  dijelaskan; janganlah  kamu  memakna  harta  sesama  kamu  secara  batil. Berdasarkan    realita  yang  demikian sepertinya bank belum punya keberanian untuk membuat pola  tersendiri berkaitan dengan penetapan keuntungan, sehingga akan nampak dengan jelas  kemandirian Bank Muamalat sebagai bank syariah.
Berkenaan  dengan  pengadaan  barang,  pihak  bank  menyediakan  barang  yang diminta  oleh  nasabah,  sebagaimana  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Nomor  4/DSN- MUI/IV/20000  tanggal  1  April  2000  tentang  murabahah  butir  4  (d);  Bank  membeli  barang
42 Azhari,  Manajemen Accounting Bank Muamalat Cabang Padang, Wawancara Pribadi , Padang, 28 Agustus 2007.
yang  diperlukan  nasabah  atas  nama  bank  sendiri  dan  pada  butir  5;  jika  bank  menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu barang atau aset yang dipesannya secara sah dari pedagang.
Berdasarkan  fatwa  tersebut  jelas  pihak  bank  harus  memiliki  barang  secara  sah terlebih  dalam  jual  beli  murabahah.  Setelah  nasabah  dan  bank  bersepakat,  maka  nasabah berjanji  untuk  membeli  barang  yang  disediakan  oleh  bank  dengan  syarat-syarat  yang disepakati. 43
Aplikasi bay’ al-murābahah pada saat sekarang telah memodifikasi bentuk klasik. Pada masa  klasik bay’ al-murābahah dikenal  dengan  istilah bay’  al-murābahah  li  al-‘amir  al-syira’ . 44 Istilah  ini  telah  digunakan  dalam  bentuk  perjanjian    antara  penjual  (pihak  bank)  dengan nasabah,  dimana  bank  membeli  barang  yang  diperlukan  oleh  nasabah  yang  berkeinginan kepada pembiayaan. Kemudian bank akan menjual barang itu kepada nasabah  pada suatu tingkat  harga  yang  disepakati  dan  memberikan  sejumlah  margin  atau  keuntungan  kepada bank.  sedangkan  pembayaran  akan  dilakukan  oleh  nasabah  dalam  suatu  tempo  yang disepakati,  baik  secara  tunai  atau  tangguh.  Ciri-ciri  dari al-bay’  al-murābahah  li  al-‘amir  al- syira’ adalah: 45
1. Janji    nasabah  untuk  membeli  barang  yang  dipesan.  Nasabah  tidak  boleh  dibebani dengan  tanggungjawab  apa-apa,  kecuali  menyempurnakan  janjinya  setelah    memiliki barang pesanan tersebut.
2. Barang pesanan itu dimiliki dan ia telah ada atau akan ada di pasar.
3. Kontrak jual beli antara bank dengan penjual pertama (pemilik barang) mestilah sah.
4. Kontrak  jual  secara murābahah antara  bank  dengan  nasabah  dibuat  setelah  barang  itu benar-benar  menjadi  milik  bank.  Karena  hal  ini  menjadi  dasar  bagi  bank  untuk menaikkan harga barang dan pembayarannya secara bertangguh.
5. Perlu  dibedakan  antara  waktu  perjanjian  dengan  pelaksanaan bay c al-murābahah karena ia melibatkan risiko atau jaminan yang perlu ditanggung oleh bank sebelum penyerahan barang kepada nasabah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dua  unsur  penting  dalam  perjanjian  ini  ialah  janji membeli wa’d  bi  al-syira’ dan  menjual  dengan  margin  keuntungan.  Dengan  begitu dipahamai bahwa transaksi ini bukan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Sebaliknya bank berusaha  untuk    memenuhi  pesanan  nasabah  dan  menjual  setelah  barang  itu  diperoleh.
43 Biasanya  bank  sebagai  agen  berjanji  kepada  nasabah  untuk  membeli  dan  memperoleh  barang, mengurangi  beban  atau  harga  yang  terkait  dengan  pembeli.  Sebenarnya  kalau  diperhatikan  tanggung  jawab dibebankan pada bank sebagai penjual bukan pada nasabah. Tanggung jawab kerusakan tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu adanya jaminan bagi  pembeli untuk menghadapi risiko nantinya.
44 Istilah  ini  dikemukakan  oleh  Syafi c i  dalam  kitab  al-Umm,  ia  berbeda  dengan  kitab  fiqh  yang  lain, dimana bay ’ al-‘amir  li  al-syira’ mengemukakan  ide  bahwa  kelaziman  jual  beli,  biasanya     pernyataan keinginan untuk membeli sesuatu barang  yang diminta oleh satu pihak kepada pihak lain. Al-Syafi c i, Op.cit ,  hlm. 215.
45 Muhammad c Uthmān  Shabīr, al-Mu c āmalat  Al-Māliyah  Al-Mu c ās irah  fi  al-Fiqh  al-Islāmī ,    (Yordan  t.th: Dar al-Nafas) hlm. 309.
Demikian  juga  jual  beli  ini  tidak  mengandung  unsur  untung  yang  tidak  dijamin,  karena penjual  menjual  barang  setelah  dimiliki  dan  ia  menanggung  segala  risiko  kerusakan  dan lain-lain ynag berkaitan dengan pengadaan barang.
Melalui praktek seperti ini   berarti   bank   telah   melakukan   pembelian,  sekaligus telah        memiliki  barang  dan  selanjutnya  dijual  pada  nasabah  sesuai  dengan  perjanjian semula.  Dengan  demikian bay’  al-murābahah merupakan  jual  beli  barang  ada,  karena  itu perlu dipahami bahwa bank bukanlah show room atau toko yang menyediakan stok barang yang akan dijual. Apabila transaksi murābahah dilakukan, maka barang mesti telah ada  pada bank/penjual.  Artinya  penjual  telah  memiliki  dan  punya  kekuasaan  untuk  mengatur  dan menyerahkannya kepada pembeli.
Oleh karena itu bukan berarti bank menjual barang yang tidak dimiliki, sebagaimana anggapan  beberapa  ulama  kontemporer,  dimana bay c al-murābahah dikategorikan    sebagai jual beli  yang tidak dimiliki (belum ada barangnya), dan ini berbeda dengan menjual tanpa kepemilikan    barang.    Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  bank  Islam  mesti melakukan  transaksi  apabila  barang  telah  dimiliki  oleh  bank.  Bukan  berarti  bank  menjual barang    yang  tidak  dimiliki.  Pemilikan  tersebut  adalah  dengan  memiliki  barang  atau memiliki secara hukum. Artinya memiliki surat-surat hak milik dan mempunyai kekuasaan untuk  mengatur  dan  menyerahkan  kepada  pembeli.  Setelah  ditandatangani  hak  milik berpindah kepada nasabah Setelah diadakan penandatanganan transaksi jual beli, hak milik berpindah kepada nasabah.
Namun  persoalan  muncul  ketika  pihak  bank  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk membelikan  barang.  Dengan  diserahkannya  uang  atau  memberi  pembiayaan  kepada nasabah (bukan barang), maka bank syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang  melalui akad wakalah. Hal ini merupakan satu alasan bagi masyarakat bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.
Apabila  diperhatikan  ketentuan  fatwa  dewan  Syariah  Nasional  Nomor  4/DSN- MUI/IV/2000  tanggal  1  April  2000  tentang bay c al-murabahah pada  butir  9  dijelaskan;  ‚Jika bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak  ketiga,  maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank‛. Berdasarkan ketentuan ini jelas bahwa akad murabahah dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank. Jadi akad dilakukan ketika  barang  sudah  dimiliki  oleh  bank,  tidak  dibolehkan  untuk  melakukan  akad murabahah jika tidak ada barangnya.
Dapat  dijelaskan  akad  tersebut  terdiri  dari  beberapa  bahagian;  i)  Akad  murabahah pertama  ketika  bank  sebagai  pemilik  barang  menjual  barang  kepada  nasabah  dengan pembayaran  secara  angsuran.  ii)  Akad  wakalah,  yaitu  ketika  bank  menunjuk  nasabah sebagai  wakil  untuk  membeli  barang  yang  diinginkan.  iii)  Akad  murabahah  kedua  adalah nasabah sebagai wakil bank membeli barang secara tunai dari supplier . iv)  Dalam hal jual
beli  kepemilikan  barang  berpindah  kepada  nasabah  sewaktu  akad  dilakukan  sekaligus dengan pembayaran, sebagaimana yang diatur dalam kitab fiqh. Akan tetapi dalam jual beli murabahah  nasabah  belum  membayar  sepersen  pun  kepada  bank,  maka  dalam  hal  ini muncullah  hutang  ( dayn ).  v)  Selanjutnya  dalam  jual  beli  yang  dilakukan  secara  berhutang pihak bank boleh meminta barang jaminan kepada nasabah, sebagimana ayat  283 surat al- Baqarah.  Sebagai  jaminan  biasanya  yang  ditahan  oleh  pihak  bank  adalah  surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, SK bagi pegawai negeri, dan sebagainya.
Dengan demikian bukan suatu hal yang salah apabila bank muamalat kepada untuk membeli barang, tetapi pada saat bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang digunakan akad wakalah.Dengan pengertian bank memintaa kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Sebagai bukti bahwa nasabah sebagai wakil bank adalah  nasabah  menerima  uang  dari  bank,  maka  nasabah  menandatangani  surat  tanda terima uang tunai atau promes atau surat sanggup sebanyak uang yang diterima.
Bagaimanapun  kerja  bank  yang  mewakilkan  membeli  barang  kepada  nasabah (dengan penyerahan uang) mempunyai dampak, diantaranya:
1. Pada saat penyerahaan uang keada nasabah sebagai wakil melalui akad wakalah, belum terjadi  transaksi bay c al-murabahah .  Setelah  nasabah  menerima  uang  dari  bank  untuk membeli  suatu  barang,  ternyata  nasabah  tidak  jadi  membeli    barang.  Dalam  hal    ini berarti nasabah telah menyalahgunakan amanah  yang diberikan oleh pihak bank untuk membeli  barang.  Dimana  nasabah  menggunakan  peluang  tersebut  untuk  kepentingan lain. Kewajiban  nasabah pada bank adalah bahwa hutangnya hanya sebesar uang yang diterima.  Penyalahgunaan  dana  ini  akan  mengakibatkan  ketidaklancaran  dalam melakukan  pembayaran  angsuran,  karena  dalam  melakukan  analisa  pembayaran angsuran didasarkan pada data-data yang terkait dengan pemanfaatan dari barang yang dibeli. Berarti dalam hal ini akad yang dilakukan termasuk akad batil.
2. Hilangnya karakteristik Bank Muamalat sebagai bank syariah. Dimana dalam ekonomi Islam  fungsi  uang  adalah  sebagai  alat  tukar  atau  pembayaran  bukan  sebagai  alat komoditi.  Jika bay c al-murabahah dyang  dilakukan  dengan  diwakilkan  melalui penyerahan  uang  dan  tidak  bank  muamalat  mengakui  hutang  nasabah  sebesar  harga jual  barang.  Aktifitas  bank  Muamalat  seperti  ini  tidak  jauh  beda  dengan  bank konvensional  dalam  melakukan  pembiayaan  konsumtif,  dimana  bank  menyerahkan uang sebagai bentuk pinjaman kepada nasabah.
3. Berkaitan  pembelian  barang  yang  diwakilkan  kepada  nasabah  ini  akan  memunculkan pesoalan  ketika  nasabah  tidak  menggunakan  dana  yang  diberikan  sesui  dengan perjanjian.  Dalam  hal  ini  pihak  bank  harus  senantiasa  mengontrol  dan  mengawasi apakah  nasabah  telah  memanfaatkan  dana  tersebut  sesuai  dengan  perjanjian,  maka disini Dewan Pengawas Syariah mempunyai peranan.
Dari uraian tersebut dipahami bahwa ketika bank menjual barang dan pembayaran dilakukan secara angsuran  dalam fiqh dikenal dengan istilah bay c bi thaman ‘ajil (penjualan barang dengan pembayaran secara angsuran, pada waktu yang disepakati).
Berkenaan  dengan  pelaksanaan bay c al-murābahah ini  pihak  bank  perlu  memberi penjelasan  kepada  nasabah,  dengan  membuat  perincian  berapa  harga  barang  yang  dibeli, dan  keuntungan  yang  mesti  diterima  oleh  pihak  bank.  Perlunya  rincian  ini  adalah  supaya terhindar  dari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  antara  pihak  bank  dengan  nasabah.  Jangan hendaknya  masyarakat menilai bahwa keuntungan yang diperoleh bank per tahun melalui bay c al-murābahah hanya  sekadar  mengganti  istilah  bunga  dengan  margin  keuntungan. Namun  dalam  realisasinya  pihak  bank  hanya  memberitahu  kepada  nasabah  keuntungan yang kami terima adalah  17%.
Dengan demikian bay c al-murabahah yang diaplikasikan pada Bank Muamalat Cabang Padang dari segi akad sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada fiqh muamalah. Namun  pihak  bank  melakukan  modifikasi  terhadap  ketentuan  bay c al-murabahah  dalam kitab fiqh tersebut, seperti jual beli murabahah yang diwakilkan kepada nasabah. Untuk itu dipahamai  bahwa  persoalan  muamalah    adalah  fleksibel  dan  mengikuti  corak  kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah, hal ini senada dengan ungkapan kaedah fiqh:
دئاوعلاو تارينلاو لاوحلأاو ةنكملأا و ةنمزلأا  ريّغت بسبح اهفلاتخ او ىوتفلا  ريّغت 46
Artinya: Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, masa, perubahan sosial, niat dan adat kebiasaan .
Dengan  demikian  begitu  lenturnya    persoalan  muamalah,  tetapi  bukan  berarti kelenturan  tersebut  mengabaikan maqasid  al-syari c ah (tujuan  syariah),  dan  semua  aktivitas termasuk aktivitas ekonomi tidak terlepas dari pengabdian kepada Allah, dan bukan berarti pula  peraturan  muamalah  berlaku  secara  tepat,   tetapi  berdasarkan  pada  perubahan  masa, tempat dan perubahan masyarakat.
Dapat  dikemukakan  dalam  aplikasi bay’  al-murabahah  peneliti  menganalisa  bahwa keuntungan  ditambah  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pihak  bank  dalam  pengadaan barang  harus  jelas  dan  transfaran  kepada  nasabah,  bukan  hanya  sekedar  menjelaskan prsentasi  yang  diperoleh  secara  keseluruhan  sebagaimana  diaplikasikan  sekarang.  Bahkan dalam fiqh klasik terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli.
Berkaitan  dengan  pengadaan  barang,  dimana  pihak  bank  mewakilkan  kepada nasabah untuk membeli barang. Maka dalam hal kewajiban bank untuk memantau nasabah apakah  memang  uang/pembiayaan  yang  diberikan  telah  dibelikan  terhadap  barang  dalam bentuk  transaksi  bay’  al-murabahah  yang  disepakati  pada  awal  perjanjian.  Tanpa  ada pengawasan  dan  pantauan  dari  pihak  bank  dalam  kasus  ini  terkesan  bahwa  pembiayaan
46 Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, I c lam al-Muwaqi c in c an Rabb al- c alamin , Maktabah al-Kuliyat al-Azhariyyah, Qaherah, 1968, Juz 3, hlm. 3.
murabahah yang diberikan oleh pihak bank tidak berbeda dengan pinjaman yang diberikan oleh  bank  konvensional  kepda  nasabah.  Perbedaannya  terdapat  hanya  pada  persentasi keuntungan, pihak bank syariah menggunakan istilah marjin atau keuntungan sekian persen dari pembiayaan yang diberikan, sedangkan bank konvensional menggunakan istilah bunga untuk pinjaman. 47
Di samping itu peneliti menekankan kepada pihak bank syariah, agar lebih berhati- hati dalam menerapkan bay’ al-murabahah. Dengan pengertian jangan terkesan juga bahwa pihak  bank  hanya  memberikan  uang  sebanyak  yang  dibutuhkan  nasabah.  Justru  itu  ke depan pihak bank harus mengevaluasi bagaimana penerapan produk syariah terutama pada bay’  al-murabahah ,  dan  pihak  bank  harus  benar-benar  menyediakan  barang  sesuai  yang dipesan  nasabah.  Terkait  dengan  pelaksanaan bay’  al-murabahah ini  sebaiknya  pihak  bank melakukan  kerjasama  (musyarakah)  dengan  dealer/pedagang-pedagang,  sehingga  nilai syariah  akan  lebih  nampak.  Kemudian  perlu  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  mengawasi secara ketat apakah fatwa yang dikeluarkan berkaitan dengan produk syariah benar-benar sudah dilaksanakan di lapangan secara syariah.

## PENUTUP
Bay’  al-murabahah yang  diaplikasikan  pada  bank  Mu’amalat  Cabang  Padang merupakan perjanjian  antara penjual (pihak bank) dengan nasabah, dimana bank membeli barang  yang  diperlukan  oleh  nasabah  yang  berkeinginan  untuk  membeli  suatu  barang dengan meminta pembiayaan. Bank akan menjual barang yang dibeli kepada nasabah pada suatu  tingkat  harga  yang  ditentukan,  dimana  harga  pokok  ditambah  dengan  margin  atau keuntungan, sedangkan pembayaran akan dilakukan oleh nasabah dalam suatu tempo yang disepakati tangguh .
47 Kegiatan  bank  muamalat  dan  bank  syariah  seperti  ini  jelas  bertolak  belakang  dengan  fatwa  Dewan Syariah  Nasional  (DSN),  ‚Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank‛.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad al-Zarqa’, Mustafa c Aqd  al-bay c , Damsyiq: Dār al-Qayim,  t.th.
Ahmed  Meenai,  Anwar, a  Critical  Evaluation  of  Murabaha  Moajjala ,  Islamic  Banker,  March,
2002.
Al-Anshari,  Mahmoud  dkk, Perbankan  Islam,  Sejarah,  Prinsip  dan  Operasional ,  Terj.  Syahril Mukhtar Muhammad, Jakarta: Minaret, 1993.
Al-Qurtūbī, al-Jamī c al-ahkām al-Qur’ān , Matba c ah Dār al-Kutub al-Mishriyah, Qaherah, 1978, Ed. ke-2, Jil. 5.
Al-San c anī, Subul al-salām , Dār Ihyā’ al-Turāst al- c Arabī, Beirut, 1379H.
Al-Razī, Fakhr ad-Dīn, al-Tafsīr al-Kabīr. Teheran: Dār al-Kutub al-cIlmiyyah, t.th,  Jil. 7.
Adiwarman Karim, Bank Islam,; Analisis Fiqih dan Keuangan , Edisi 2, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
Clode, Michael, Risk and Liabilties in Murabahah Financing , Islamic Banker, March 1996.
Ibn al-‘Arabī, Ahkām al-Qur’ān , Qaherah: ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Shurakah, 1967.
Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid , Qaherah: Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Mustafa al-Babi Halabi wa Auladih, 1981
Kasmir, Bank dan lembaga keuangan lainnya , Jakarta: Rajagrafindo Persada,  1998.
Qardhawi, Yusuf, Bay c al-Murabahah li al-Amri bi al-Syira' , Beirut: ar-Risalah, 2001.
Rafiq Yūnus al-Misriy, Uşūl al-iqtişādī  al-Islāmī , Beirut: Dār al-Shahiyya. t.th.
Saed,  Abdullah. Islamic  Banking  and  Interest;  a  Study  of  the  Prohibition  of  Riba  and  its Contemporary Intrepretation. Leiden: E.J. Brill,  1996
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Instiut  Bankir  Indonesia, Konsep,  Produk  dan Implementasi Operasinal Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2002.
Vogel, Frank E, Hayel, Samuel L, Islamic Law and Finance , London: Kluwer Law International, 1998.
Wiroso. Jual beli Murabahah . Yogyakarta: UII Press. 2005.
al-Zuhailī, Wahbah . Fiqh al-Islām wa Adillatuh , Juz. 4. Damsyiq: Dār al-Fikr. 1989