## Efektivitas Pelayanan Satuan Administrasi Penerbitan SIM Terhadap Kepuasan Masyarakat di Satpas Polres Sidoarjo

## Hendry F. Kennedy1

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah demi terciptanya keteraturan sosial sesuai apa yang dikehendaki dalam ilmu kepolisian, yang salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas pengujian sim agar tercapainya kepuasan peserta ujian sim terhadap pengujian yang dilakukan polri. Pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah kuantitatif yang menggunakan metode survei. Yang menjadi populasi seluruh peserta uji praktik SIM dengan sampel sebanyak 70 orang dan petugas uji praktik SIM sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji instrument data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dari hasil pengujian diperoleh menunjukkan bahwa adjudted R2 adalah 0,688. Ini berarti bahwa 68,8% variabel kepuasan pemohon SIM dapat dijelaskan oleh ke variabel pengaruh Kompetensi (X1) pengaruh Motivasi (X2) pengaruh Pelayanan Prima (X3) sedangkan sisanya 31,2% dijelaskan oleh variabel lain.
Kata Kunci: Kompetensi; motivasi; kualitas pelayanan; kepuasan masyarakat

## Abstract
The purpose of this study is to create social order in accordance with what is desired in police science, one of the ways is to improve the quality of sim testing so that sim test participant satisfaction can be achieved with the tests carried out by the police. The approach used in this thesis is quantitative using survey methods. The population of all SIM test practice participants with a sample of 70 people and 30 SIM practice test officers. Data collection techniques using questionnaires and documentation. Data analysis techniques use test data instruments, classic assumption tests and hypothesis tests. From the test results obtained indicate that adjudted R2 is 0.688. This means that 68.8% of the SIM applicant satisfaction variables can be explained by the influence variables of Competence (X1) the influence of Motivation (X2) the effect of Excellent Service (X3) while the remaining 31.2% is explained by other variables.
Keywords: Competence; motivation; service quality; community satisfaction

## Pendahuluan
Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa, sebab dalam lalu lintas tergambar seluruh gerakan perpindahan manusia, hewan dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu moda transportasi. Dimana perpindahan ini mempunyai makna penting demi kelangsungan hidup, dikarenakan seluruh aktifitas produksi bergantung pada kegiatan perpindahan ini, yang akibatnya ketika perpindahan ini mengalami suatu masalah, maka bisa dipastikan seluruh rangkaian produksi yang ada juga mengalami masalah(Chryshnanda, 2015). Berdasrkan pemahaman tersebut lalu lintas mempunyai 3 (tiga) fungsi antara lain, sebagai cermin budaya bangsa, urat nadi kehidupan, dan cerminan tingkat kedisplinan suatu bangsa. Sebab di dalam lalu lintas itulah tergambar.
Semua hal tentang suatu bangsa, sampai-sampai ada yang mengatakan jika ingin melihat kualitas suatu bangsa, cukup lihat saja kualitas berlalu lintasnya. Hal tersebut melatarbelakangi munculnya UULLAJ no 14 tahun 1992 yang kemudian diganti dengan UULLAJ no 22 tahun 2009 untuk memastikan bahwa lalu lintas dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana ada 4 (empat) hal yang ingin dicapai oleh undang-undang ini, antara lain :
1.  Mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan,  ketertiban,  kelancaran  (kamseltibcar) lalu lintas.
2.  Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan
3.  Mewujudkan budaya tertib lalu lintas
4.  Meningkatkan pelayanan di bidang lalu lintas
Salah satu bentuk pelayanan publik syang dilakukan POLRI adalah menerbitkan Surat Izin mengemudi (SIM). Dimana SIM itu sendiri masuk kedalam fungsi Regident Pengemudi di bidang Lantas, yang mempunyai fungsi penting dalam mensukseskan program RUNK pada point Safer People , yaitu :
1.  Memberikan jaminan kompetensi pengemudi
•  Peningkatan Sarpras sistem uji SIM
•  Penyempurnaan prosedur uji SIM
•  Pembinaan teknis sekolah mengemudi
2.  Sebagai fungsi kontrol yang terkait dengan penegakkan hukum
•  Penggunaan elektronik penegakan hukum
3.  Sebagai bentuk forensik kepolisian
•  Pemeriksaan kondisi pengemudi
•  Pendataan identitas pengemudi
4.  Sebagai bentuk pelayanan prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel).

## •  Pendidikan formal dan informal keselamatan jalan
•  Kampanye 5 faktor resiko utama plus (helm, sabuk keselamatan, speeding, penggunaan handphone, pengguna jalan rentan, mabuk).
Permasalahan SIM ini sampai detik ini masih terus menjadi polemik, mengapa dikatakan demikian karena haruslah diakui bahwa keadaan pengurusan SIM secara umum cenderung tidak sesuai tarif yang sudah ditentukan dikarenakan masyarakat yang awam tentang tata cara pengurusan pembuatan SIM, bagaimana Uji Praktek SIM, berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan, bagaimana cara pembayarannya, kemana biaya tersebut sebenarnya, dan masyarakat yang ingin proses cepat mendapatkan SIM ini membuat oknum-oknum nakal yang menjadi “jasa perantara” dengan janji- janji sangat cepat dan mudah tetapi mematok biaya yang jauh dari seharusnya dimana biaya untuk pembuatan SIM C (kendaraan roda dua) sebesar Rp. 100.000,- menjadi kisaran Rp. 250.000,- dan pembuatan SIM A (kendaraan roda empat) sebesar Rp. 120.000,- menjadi kisaran Rp. 450.000,- yang akhirnya menjadi buah bibir masyarakat bahwa itu adalah kepolisian yang memberatkan masyarakat.
Fakta lainnya adalah masyarakat juga sering menggunakan “jasa perantara” ini karena tidak faham mengenai apa sebenarnya SIM itu, yang ada di benak masyarakat kehrusan memeliki SIM adalah semata-mata agar tidak ditilang oleh polisi pada saat berkendara, padahal SIM adalah sebuah privelage yang diberikan negara kepada seseorang untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, karena yang bersangkutan telah lulus uji dan memiliki kompetensi undang-undang, ketrampilan dan pengetahuan berlalu lintas serta memiliki kesadaran, kepekaan dan kepedulian akan keselamatan akan diri sendiri dan orang lain di jalan raya.
Hal ini diperparah dengan pengetahuan masyarakat tentang tata cara pembuatan SIM dan kadang pula ada masyarakat yang ingin mudah dan cepat dengan mengambil jalan pintas karena Uji Praktek SIM yang menurut mereka adalah kesulitan besar, padahal ujian praktik itu sendiri adalah sesuatu hal yang vital dalam menentukan sesorang layak atau tidak berkendara, dan bukan sekedar bisa mengendarai kendaraan bermotor. Sesuai dalam Perkap No 9 tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi, dinyatakan dalam pasal 1 butir 14 bahwa ujian praktik adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji. Walaupun kadang ada masyarakat yang mengeluh atas kejadian “jasa perantara” ini dan menganggap itu adalah kelakuan buruk Instansi Polri yang mempersulit masyarakat dan bukanlah kelakuan oknum- oknum luar instansi Polri.

## Kajian Teoritik

## Konsep Penerbitan SIM
Surat ijin mengemudi adalah sebuah privelage yang diberikan negara kepada seseorang untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, karena yang bersangkutan telah lulus uji dan memiliki kompetensi undang-undang, ketrampilan dan pengetahuan berlalu lintas serta memiliki kesadaran, kepekaan dan kepedulian akan keselamatan akan diri sendiri dan orang lain di jalan raya (Chryshnanda,2015). Untuk bisa terbit SIM ada 5 (lima) tahapan pengujian, antara lain :

## 1.  Uji kesehatan

## 2.  Uji administrasi
3.  Uji teori

## 4.  Uji simulator
5.  Uji praktik
Semua jenis uji di atas mempunyai tujuan utama, yaitu memberikan jaminan keamanan bahwa seluruh peserta ujian SIM yang telah lulus semua uji diatas memiliki kompetensi yang cukup dan layak untuk mengendarai sebuah kendaraan bermotor di jalan raya serta mempunyai ketrampilan, kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab akan keselamatan diri sendiri dan orang lain dalam berlalu lintas.
Ujian Praktik SIM adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji. Dimana dari ujian praktik ini didapatkan kriteria seseorang layak apa tidak berkendara di jalan, dan bukan cuma sekedar bisa mengendarai kendaraan bermotor saja.

## Konsep Safety Driving Center
Safety Driving Center (SDC) adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pendidikan keselamatan berkendara, dengan tujuan dari SDC ini adalah mengurangi angka fatalitas kecelakaan yang menjadikan seluruh pengendara kendaraan bermotor sebagai sasarannya. Saat ini SDC Indonesia baru ada di 3 (tiga) kota, yaitu : Medan Safety Driving Center, Riau Safety Driving Center , Jakarta Safety Driving Center.

## Kompetensi
Kompetensi menurut Spencer dan Spencer dalam artikel Ilmiah Abu Bakar (2011: 5) yang berjudul Kompetensi Dalam Pengembangan Manajemen Sumberdaya Manusia , yang menjelaskan bahwa : “ A competency is an underlying characteristic of an individual that is casually related to criterion- refernced effective and/or superior performance in a job situation.” Memperjelas makna definisi tersebut, Spencer dan Spencer menguraikannya kata demi kata.
Pertama, u nderlying characteristic bermakna kompetensi adalah sesuatu yang berada di dalam (fairly deep) dan merupakan bagian yang paling lama bertahan di dalam kepribadian seseorang dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai macam situasi dan berbagai tugas. Kedua, causality related bermakna bahwa kompetensi memprediksi perilaku dan kinerja. Terakhir, criterion-referrenced bermakna bahwa kompetensi sebetulnya memprediksi siapa mengerjakan dengan baik atau dengan sangat buruk yang diukur dengan kriteria-kriteria khusus atau standar tertentu (Abu Bakar, 2011: 5). Dan ada 5 karakteristik dari kompetensi, 1) motive, 2) traits , 3) self-concept, 4) knowledge , 5) skill.

## Motivasi
Motivasi merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan (dalam bentuk keahlian atau keterampilan) tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang P Siagian, 2004:138).
Untuk penelitian ini teori motivasi dua faktor dari Herzberg yang digunakan, yang terdiri dari motivation factors dan hygiene factors.

## Pelayanan Prima
Kotler dan Armstrong (1996: 661) menyatakan bahwa sebuah organisasi harus mempertimbangkan empat karakteristik dasar pelayanan agar mampu memberikan pelayanan yang bermutu demi tujuan akhir kepuasan pelanggannya, yakni; Intangibility (pelayanan yang tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, maupun dicium sebelum membeli), Inseparability (pelayanan tidak dapat dipisahkan dari siapa pemberinya), Variability (kualitas pelayanan bergantung pada siapa memberi siapa, kapan, dimana, dan bagaimana), dan Perishability (pelayanan tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan lagi).
Oleh karena itu pemberi layanan seharusnya memahami bahwa kualitas produknya bukan berupa barang, akan tetapi berupa nilai tambah yang tak terpegang, seperti; masyarakat menerima pelayanan pembuatan SIM dengan tepat waktu, produk SIM yang tidak cacat, penyelesaian kasus yang cepat dan tepat, petugas memiliki respon yang tinggi dalam menanggapi setiap keluhan yang diterima, ruangan yang nyaman, petugas menerima masyarakat dengan ramah dan menyenangkan.
Mohammed Khan dan Naved Khan (2008 : 495) menyatakan bahwa;“ SERVQUAL: A measurement scaling technique that assesses the quality of service offerings by asking customers to react to a series of statements in five areas of performance: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles .” Jadi SERVQUAL adalah sebuah skala pengukuran teknik yang menilai kualitas penawaran layanan dengan meminta pelanggan untuk bereaksi terhadap serangkaian pernyataan di lima bidang kinerja: kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan wujud pelayanan.
Adapun dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang diformulasikan ke dalam metode SERVQUAL mencakup dimensi; Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance , dan Emphaty (Zeithmal, Parasuraman, & Berry, 1990: 25). Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah segala aktivitas atau kemampuan yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain.

## Kepuasan Masyarakat
Menurut Kotler dalam Tjiptono, (2005) kepuasan adalah tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi kepuasan atau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari interaksi antara harapan dan pengalaman sesudah memakai jasa atau pelayanan yang diberikan. Upaya untuk mewujudkan kepuasan pelanggan total bukanlah hal yang mudah, Mudie dan Cottom menyatakan bahwa kepuasan pelanggan total tidak
mungkin tercapai, sekalipun hanya untuk sementara waktu.
Sedangkan menurut Moison, Walter dan White (dalam Haryanti, 2000) menyebutkan faktor- faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu :
1)   Karakteristik produk,
2)   Harga,
3)   Pelayanan,
4)   Lokasi,
5)   Fasilitias,
6)   Imej,
7)  Desain visual,
8)   Suasana,
9)   Komunikasi.
Kepuasan peserta ujian praktik atau konsumen berdasarkan teori-teori di atas tidak hanya dipengaruhi oleh jasa yang dihasilkan oleh suatu satpas semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan oleh petugas satpas baik bagian administrasi hingga para penguji dan petugas polisi lainnya yang ada di satpas tersebut.

## Hipotesis
Dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:
1.  Ho  :  Tidak terdapat pengaruh kompetensi terhadap kepuasan masyarakat peserta ujian praktik di Satpas Polres Sidoarjo.
Ha  :   Terdapat pengaruh kompetensi pelayanan terhadap kepuasan masyarakat peserta ujian praktik di Satpas Polres Sidoarjo.
2.  Ho  :  Tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan masyarakat peserta ujian praktik di Satpas Polres Sidoarjo.
Ha  :  Terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan masyarakat peserta ujian praktik di Satpas Polres Sidoarjo.
3.  Ho  :   Tidak terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan masyarakat
peserta ujian praktik di Satpas Polres Sidoarjo.
Ha  :   Terdapat pengaruh kulaitas pelayanan/pelayanan prima terhadap kepuasan masyarakat peserta ujian praktik di Satpas Polres Sidoarjo.
4.  Ho  :   Tidak terdapat pengaruh secara simultan wujud, kompetensi, motivasi dan pelayanan
prima terhadap kepuasan masyarakat peserta ujian praktik di satpas Polres Sidoarj Ha :   Terdapat pengaruh secara simultan wujud, kompetensi, motivasi dan pelayanan prima terhadap kepuasan masyarakat peserta ujian praktik di satpas Polres Sidoarjo.

## State of The Art
1)  Penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Penerbitan SIM Terhadap Kepuasan Masyarakat Pemohon SIM di Satuan Administrasi Penerbitan SIM Polres Sidoarjo” yang diambil dari kumpulan Skripsi Mahasiswa STIK-PTIK, diteliti oleh Wibowo pada tahun 2014 di Sidoarjo menekankan pada kualitas pelayanan penerbitan SIM terhadap kepuasan pemohon SIM, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan penerbitan SIM terhadap kepuasan pemohon SIM di Satpas Polres Sidoarjo cukup berpengaruh karena memberikan pengaruh sebesar 43,5% dengan obyek penelitian/responden yakni pemohon SIM pada Satpas Polres Sidoarjo pada tahun 2014.
2)  Penelitian dengan judul The impact of quality practices on customer satisfaction and business results: product versus service organizations. Diambil dari Journal of Quality Management 6, no. 1 (2001): 5-27, yang diteliti oleh Lars Nilsson, Michael D. Johnson, Anders Gustafsson, Journal of Quality Management, Linköping University (2001). Penelitian meneliti tentang perbedaan dalam kepuasan pelanggan antara produk dan layanan yang dimiliki organisasi yang memfokuskan pada perspektif output, atau bagaimana pelanggan mengevaluasi kinerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk produk organisasi, praktik mutu internal mempengaruhi kepuasan pelanggan dan hasil bisnis terutama melalui pelanggan yang berorientasi pada organisasi. Untuk organisasi pelayanan, baik pelanggan dan proses pelanggan memiliki dampak langsung, dan manajemen karyawan memiliki dampak langsung pada hasil bisnis. Penelitian ini juga mendukung klaim bahwa organisasi dengan dasar kualitas yang bagus berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengadopsi orientasi pelanggan.
3)  Penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pembuatan SIM Terhadap Kepuasan Masyarakat Pemohon SIM di Satuan Administrasi Penerbitan SIM Daan Mogot” yang diambil dari kumpulan Skripsi Mahasiswa STIK-PTIK, diteliti oleh Christoper Adhikara Lebang pada tahun 2013 di Satpas Daan Mogot menekankan pada kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap kepuasan pemohon SIM, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap kepuasan pemohon SIM di Daan Mogot cukup berpengaruh karena memberikan pengaruh sebesar 42,3% dengan obyek penelitian/responden yakni pemohon SIM pada Daan Mogot pada tahun 2013.
4)  Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Kasus pada Karyawan Restoran di Pakuwon Food Festival Surabaya)” yang diambil dari kumpulan Thesis Mahasiswa Universitas Kristen Petra, diteliti oleh Endo Wijaya Kartika pada tahun 2010 di Pakuwon Food Festival Surabaya menekankan pada pengaruh motivasi kerja
terhadap kepuasan kerja, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan memiliki pengaruh karena memberikan pengaruh sebesar 13,6% dengan obyek penelitian/responden yakni kerja karyawan restoran di Pakuwon Food Festival pada tahun 2010.
5)  Penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia” yang diambil dari kumpulan Thesis Mahasiswa Universitas Terbuka, diteliti oleh Marselina Warningsih pada tahun 2010 menyatakan bahwa Kinerja organisasi pada tahun 2004 hingga tahun 2006 terjadi fluktuasi yang ditengarai dengan penurunan target capaian pada tahun 2006. Faktor sumber daya manusia diidentifikasi sebagai penghambat kinerja organisasi. Kinerja pegawai pada Sekretariat Wakil Presiden dipengaruhi oleh berbagai variabel yang secara langsung dapat mempengaruhi tingkat capaian kinerja organisasi. Diidentifikasi beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh Kompetensi (X1), dan Motivasi (X2) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja (Y).sebesar 88% dengan obyek penelitian/responden yakni pegawai Sekretariat Wakil Presiden.

## Gap Penelitian
Penelitian ini hendak menguji argumen bahwa kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM tergantung kepada tiga variabel utama : variabel kompetensi, variabel motivasi dan variabel pelayanan prima. Variabel kompetensi yang diduga mempengaruhi kepuasan tersebut terdiri dari motive, traits, self– concept, knowledge, dan skill. Variabel motivasi terdiri dari faktor motivator dan faktor hygiene. Variabel pelayanan prima terdiri dari keandalan, responsive, keyakinan, empati, dan berwujud. Uniknya penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Dimana ke-empat variabel ini belum pernah diteliti secara bersama-sama sebelumnya.

## Metode Penelitian
Di sini Oei (2010) menjelaskan bahwa dengan survei, periset ingin memperoleh data seperti preferensi, sikap, perasaan, atau pengetahuan responden dengan bertanya. Survei diharapkan mencakup semua karyawan (responden), sehingga hasil survei dapat dipandang mewakili seluruh populasi atau sebagian karyawan dapat disurvei. Survey melalui kuesioner terstruktur berarti semua pertanyaan yang diajukan kepada setiap responden merupakan pertanyaan standar.
Standar disini berarti antara satu responden dengan responden lain diberi pertanyaan yang sama dan tertulis secara rinci dalam kuesioner. Responden hanya menjawab pertanyaan sejauh yang tercantum dalam kuesioner. Selain itu, biasanya kuesioner memuat alternatif jawaban tertentu, sehingga karyawan atau responden yang disurvey cukup memilih jawaban sesuai pendatanya (Oei, 2010). Dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang.
Efektivitas Pelayanan Satuan Administrasi Penerbitan SIM Terhadap Kepuasan Masyarakat di Satpas Polres Sidoarjo

## Hasil dan Pembahasan Analisis Korelasi
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari korelasi antara Kompetensi Penguji dengan Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM adalah 0,000 yang bernilai kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara Kompetensi Penguji dengan Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM. Dari uji korelasi pearson di atas, memiliki korelasi positif dengan nilai Pearson Correlation adalah sebesar 0,818 yang tergolong pada kategori sangat kuat.
Nilai koefisien korelasi yang bertanda positif menunjukan bahwa hubungan antara variabel Kompetensi Penguji dengan variabel Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM adalah memiliki hubungan yang searah. Nilai signifikansi dari korelasi antara Motivasi dengan Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM adalah 0,332 yang bernilai lebih dari taraf signifikansi 5% (0,05), yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Motivasi dengan Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM. Dari uji korelasi pearson di atas, memiliki korelasi positif dengan nilai Pearson Correlation adalah sebesar 0,184 yang tergolong pada kategori sangat rendah.
Nilai signifikansi dari korelasi antara Pelayanan Prima dengan Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM adalah 0,000 yang bernilai kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara Pelayanan Prima dengan Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM. Dari uji korelasi pearson di atas, memiliki korelasi positif dengan nilai Pearson Correlation adalah sebesar 0,677 yang tergolong pada kategori kuat. Nilai koefisien korelasi yang bertanda positif menunjukan bahwa hubungan antara variabel Pelayanan Prima dengan variabel Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM adalah memiliki hubungan yang searah.

## Metode Penelitian
Di sini Oei (2010) menjelaskan bahwa dengan survei, periset ingin memperoleh data seperti  preferensi,  sikap,  perasaan,  atau  pengetahuan  responden  dengan  bertanya.  Survei diharapkan mencakup semua karyawan (responden), sehingga hasil survei dapat dipandang mewakili seluruh populasi atau sebagian karyawan dapat disurvei. Survey melalui kuesioner terstruktur  berarti  semua  pertanyaan  yang  diajukan  kepada  setiap  responden  merupakan pertanyaan standar.
Standar disini berarti antara satu responden dengan responden lain diberi pertanyaan yang sama dan tertulis secara rinci dalam kuesioner. Responden hanya menjawab pertanyaan sejauh  yang  tercantum  dalam  kuesioner.  Selain  itu,  biasanya  kuesioner  memuat  alternatif jawaban tertentu, sehingga karyawan atau responden yang disurvey cukup memilih jawaban sesuai pendatanya (Oei, 2010). Dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang.

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis Korelasi
Hasil pengolahan menggunakan SPSS ver 22.0 dapat dilihat pada tabel berikut:
Kompetensi Penguji (X1) Motivasi (X2) Pelayanan Prima (X3) Kepuasan Masyarakat (Y) Pearson Correlation 1 ,230 ,607 ** ,818 ** Kompetensi Penguji (X1) Sig. (2-tailed) ,222 ,000 ,000 N 30  30 30 30 Pearson Correlation ,230 1 ,117 ,184 Motivasi (X2) Sig. (2-tailed) ,222 ,537 ,332 N 30  30 30 30 Pearson Correlation ,607 ** ,117  1 ,677 ** Pelayanan Prima (X3) Sig. (2-tailed) ,000 ,537 ,000 N 30  30 30 30 Pearson Correlation ,818 ** ,184 ,677 ** 1 Kepuasan Masyarakat (Y) Sig. (2-tailed) ,000  ,332 ,000 N 30  30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Sumber : Data Primer yang diolah, 2015
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  signifikansi  dari korelasi  antara  Kompetensi  Penguji  dengan  Kepuasan  Masyarakat  peserta  uji  praktik  SIM

## Analisis Regresi Linear Berganda

## Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat (Y)
Tabel di atas menunjukkan model persamaan regresi berganda yang dapat ditulis sebagai berikut:
Dengan penjelasan sebagai berikut :
•  b0 = 12,747 artinya jika kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM tidak terdapat faktor–faktor kompetensi (X1), motivasi (X2), dan pelayanan prima (X3) atau bernilai 0 (nol), maka nilai rata –rata kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM memiliki poin sebesar 12,747.
•  b1 = 0,602 artinya koefisien regresi kompetensi (X1) sebesar 0,602 menyatakan setiap terjadi peningkatan kompetensi sebesar 1 (satu) poin makan akan menaikan nilai rata – rata kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y) sebesar 0,602. Dengan pengertian faktor – faktor lain bersifat konstan.
•  b2 = 0,002 artinya koefisien regresi motivasi (X2) sebesar 0,002 menyatakan setiap terjadi peningkatan kompetensi sebesar 1 (satu) poin makan akan menaikan nilai rata – rata kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y) sebesar 0,002. Dengan pengertian faktor – faktor lain bersifat konstan.
•  b3 = 0,408 artinya koefisien regresi pelayanan prima (X3) sebesar 0,408 menyatakan setiap terjadi peningkatan kompetensi sebesar 1 (satu) poin makan akan menaikan nilai rata – rata kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y) sebesar 0,408. Dengan pengertian faktor – faktor lain bersifat konstan.
Secara umum dapat dikatakan dari model persamaan ini dapat diprediksi bahwa kompetensi, motivasi, dan pelayanan prima secara umum bernilai postif terhadap kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo.
adalah  0,000  yang  bernilai  kurang  dari  taraf  signifikansi  5%  (0,05),  yang  berarti  terdapat hubungan yang signifikan antara Kompetensi Penguji dengan Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM. Dari uji korelasi pearson di atas, memiliki korelasi positif dengan nilai Pearson Correlation adalah sebesar 0,818 yang tergolong pada kategori sangat kuat.
Nilai  koefisien  korelasi  yang  bertanda  positif  menunjukan  bahwa  hubungan  antara variabel Kompetensi Penguji dengan variabel Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM adalah memiliki hubungan yang searah. Nilai signifikansi dari korelasi antara Motivasi dengan Kepuasan  Masyarakat  peserta  uji  praktik  SIM  adalah  0,332  yang  bernilai  lebih  dari  taraf signifikansi 5% (0,05), yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Motivasi dengan  Kepuasan  Masyarakat  peserta  uji  praktik  SIM.  Dari  uji  korelasi  pearson  di  atas, memiliki korelasi positif dengan nilai Pearson Correlation adalah sebesar 0,184 yang tergolong pada kategori sangat rendah.
Nilai signifikansi dari korelasi antara Pelayanan Prima dengan Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM adalah 0,000 yang bernilai kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05), yang  berarti  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  Pelayanan  Prima  dengan  Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM. Dari uji korelasi pearson di atas, memiliki korelasi positif dengan nilai Pearson Correlation adalah sebesar 0,677 yang tergolong pada kategori kuat. Nilai koefisien  korelasi  yang  bertanda  positif  menunjukan  bahwa  hubungan  antara  variabel Pelayanan  Prima  dengan  variabel  Kepuasan  Masyarakat  peserta  uji  praktik  SIM  adalah memiliki hubungan yang searah.

## Analisis Regresi Linear Berganda

## Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 12,747 16,478 ,774 ,446 Kompetensi Penguji (X1) ,602 ,124 ,644 4,834 ,000 1 Motivasi (X2) ,002 ,099 ,002 ,018 ,986 Pelayanan Prima (X3) ,408 ,187 ,285 2,186 ,038

## Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat (Y)
Tabel  di  atas  menunjukkan  model  persamaan  regresi  berganda  yang  dapat  ditulis
sebagai
41
berikut:
Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + ɛ
Y = 12,747 + 0,602X 1 + 0,002X 2 + 0,408X 3 + ɛ
Dengan penjelasan sebagai berikut :
 b0  = 12,747 artinya jika kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM tidak terdapat faktor –faktor kompetensi (X1), motivasi (X2), dan pelayanan prima (X3) atau bernilai 0 (nol), maka nilai rata –rata kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM memiliki poin sebesar 12,747.
 b1 = 0,602 artinya koefisien regresi kompetensi (X1) sebesar 0,602 menyatakan setiap terjadi peningkatan kompetensi sebesar 1 (satu) poin makan akan menaikan nilai rata – rata kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y) sebesar 0,602. Dengan pengertian faktor – faktor lain bersifat konstan.
 b2 = 0,002 artinya koefisien regresi motivasi (X2) sebesar 0,002 menyatakan setiap terjadi peningkatan kompetensi sebesar 1 (satu) poin makan akan menaikan nilai rata – rata kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y) sebesar
0,002. Dengan pengertian faktor – faktor lain bersifat konstan.
 b3 = 0,408 artinya koefisien regresi pelayanan prima (X3) sebesar 0,408 menyatakan setiap terjadi peningkatan kompetensi sebesar 1 (satu) poin makan akan menaikan nilai rata – rata kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y) sebesar 0,408. Dengan pengertian faktor – faktor lain bersifat konstan.
Secara  umum  dapat  dikatakan  dari  model  persamaan  ini  dapat  diprediksi  bahwa kompetensi, motivasi, dan pelayanan prima secara umum bernilai postif terhadap kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo.

## Uji Simultan (Uji F)

## ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression  2873,183  3  957,728 22,309 ,000 b 1 Residual 1116,184  26 42,930 Total 3989,367 29
a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat (Y)
Efektivitas Pelayanan Satuan Administrasi Penerbitan SIM Terhadap Kepuasan Masyarakat di Satpas Polres Sidoarjo

## Uji Simultan (Uji F)
Dengan menggunakan bantuan program SPSS ver. 22.0, maka dapat diketahui hasil Fhitung = 22,309 dan Ftabel = 2,975. Dengan nilai probabilitas (signifikansi) = 0,000. Jadi dapat dilihat bahwa Fhitung> Ftabel maka Ha diterima. Selanjutnya dapat dilihat bahwa nilai signifikansi < 0,005 berarti Ha diterima. Dengan demikian, hasil uji F menyatakan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel independen ( X 1, X 2 dan X 3) secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen ( Y ).

## Uji Parsial (Uji t)
Dari tabel di atas hipotesis 1 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.000 yang bernilai lebih kecil dari
42 b. Predictors: (Constant), Pelayanan Prima (X3), Motivasi (X2), Kompetensi Penguji (X1)
Dengan menggunakan bantuan program SPSS ver. 22.0, maka dapat diketahui hasil Fhitung = 22,309 dan Ftabel = 2,975. Dengan nilai probabilitas (signifikansi) = 0,000. Jadi
dapat dilihat bahwa Fhitung> Ftabel maka 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima. Selanjutnya dapat dilihat bahwa nilai signifikansi < 0,005 berarti 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima. Dengan demikian, hasil uji F menyatakan bahwa 𝐻𝐻 0 ditolak  dan 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima.  Artinya  variabel  independen  ( 𝑋𝑋 1, 𝑋𝑋 2  dan 𝑋𝑋 3)  secara  signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen ( 𝑌𝑌 ).

## Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 12,747 16,478 ,774 ,446 Kompetensi Penguji (X1) ,602 ,124 ,644 4,834 ,000 1 Motivasi (X2) ,002 ,099 ,002 ,018 ,986 Pelayanan Prima (X3) ,408 ,187 ,285 2,186 ,038
a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat (Y)
Dari tabel di atas hipotesis 1 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.000 yang bernilai lebih  kecil  dari  α  =  0.05,  oleh  karena  itu  keputusan  adalah  Tolak  H0.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  Kompetensi  Penguji  (X1)  terhadap  Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM (Y).
Hipotesis 2 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.968 yang bernilai lebih besar dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah Tidak tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak  terdapat  pengaruh  antara  Motivasi  (X2)  terhadap  Kepuasan  Masyarakat  peserta  uji praktik SIM (Y).
Hipotesis 3 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.038 yang bernilai lebih kecil dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pelayanan Prima (X3) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y).

## Koefisien Determinasi (R2)
Model Summaryb
= 0.05, oleh karena itu keputusan adalah Tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Kompetensi Penguji (X1) terhadap Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM (Y).
Hipotesis 2 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.968 yang bernilai lebih besar dari 42 b. Predictors: (Constant), Pelayanan Prima (X3), Motivasi (X2), Kompetensi Penguji (X1)
Dengan menggunakan bantuan program SPSS ver. 22.0, maka dapat diketahui hasil
Fhitung = 22,309 dan Ftabel = 2,975. Dengan nilai probabilitas (signifikansi) = 0,000. Jadi dapat dilihat bahwa Fhitung> Ftabel maka 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima. Selanjutnya dapat dilihat bahwa nilai signifikansi < 0,005 berarti 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima. Dengan demikian, hasil uji F menyatakan bahwa 𝐻𝐻 0 ditolak  dan 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima.  Artinya  variabel  independen  ( 𝑋𝑋 1, 𝑋𝑋 2  dan 𝑋𝑋 3)  secara  signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen ( 𝑌𝑌 ).

## Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 12,747 16,478 ,774 ,446 Kompetensi Penguji (X1) ,602 ,124 ,644 4,834 ,000 1 Motivasi (X2) ,002 ,099 ,002 ,018 ,986 Pelayanan Prima (X3) ,408 ,187 ,285 2,186 ,038 a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat (Y)
Dari tabel di atas hipotesis 1 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.000 yang bernilai lebih  kecil  dari  α  =  0.05,  oleh  karena  itu  keputusan  adalah  Tolak  H0.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  Kompetensi  Penguji  (X1)  terhadap  Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM (Y).
Hipotesis 2 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.968 yang bernilai lebih besar dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah Tidak tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak  terdapat  pengaruh  antara  Motivasi  (X2)  terhadap  Kepuasan  Masyarakat  peserta  uji praktik SIM (Y).
Hipotesis 3 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.038 yang bernilai lebih kecil dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pelayanan Prima (X3) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y).
Koefisien Determinasi (R2) Model Summaryb
= 0.05, oleh karena itu keputusan adalah Tidak tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Motivasi (X2) terhadap Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM (Y).
Hipotesis 3 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.038 yang bernilai lebih kecil dari
42 b. Predictors: (Constant), Pelayanan Prima (X3), Motivasi (X2), Kompetensi Penguji (X1)
Dengan menggunakan bantuan program SPSS ver. 22.0, maka dapat diketahui hasil
Fhitung = 22,309 dan Ftabel = 2,975. Dengan nilai probabilitas (signifikansi) = 0,000. Jadi dapat dilihat bahwa Fhitung> Ftabel maka 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima. Selanjutnya dapat dilihat bahwa nilai signifikansi < 0,005 berarti 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima. Dengan demikian, hasil uji F menyatakan bahwa 𝐻𝐻 0 ditolak  dan 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima.  Artinya  variabel  independen  ( 𝑋𝑋 1, 𝑋𝑋 2  dan 𝑋𝑋 3)  secara  signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen ( 𝑌𝑌 ).

## Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 12,747 16,478 ,774 ,446 Kompetensi Penguji (X1) ,602 ,124 ,644 4,834 ,000 1 Motivasi (X2) ,002 ,099 ,002 ,018 ,986 Pelayanan Prima (X3) ,408 ,187 ,285 2,186 ,038 a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat (Y)
Dari tabel di atas hipotesis 1 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.000 yang bernilai lebih  kecil  dari  α  =  0.05,  oleh  karena  itu  keputusan  adalah  Tolak  H0.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  Kompetensi  Penguji  (X1)  terhadap  Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM (Y).
Hipotesis 2 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.968 yang bernilai lebih besar dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah Tidak tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak  terdapat  pengaruh  antara  Motivasi  (X2)  terhadap  Kepuasan  Masyarakat  peserta  uji praktik SIM (Y).
Hipotesis 3 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.038 yang bernilai lebih kecil dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pelayanan Prima (X3) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y).
Koefisien Determinasi (R2) Model Summaryb
= 0.05, oleh karena itu keputusan adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pelayanan Prima (X3) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y).
Dengan penjelasan sebagai berikut :
 b0  = 12,747 artinya jika kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM tidak terdapat faktor –faktor kompetensi (X1), motivasi (X2), dan pelayanan prima (X3) atau bernilai 0 (nol), maka nilai rata –rata kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM memiliki poin sebesar 12,747.
 b1 = 0,602 artinya koefisien regresi kompetensi (X1) sebesar 0,602 menyatakan setiap terjadi peningkatan kompetensi sebesar 1 (satu) poin makan akan menaikan nilai rata – rata kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y) sebesar 0,602. Dengan pengertian faktor – faktor lain bersifat konstan.
 b2 = 0,002 artinya koefisien regresi motivasi (X2) sebesar 0,002 menyatakan setiap terjadi peningkatan kompetensi sebesar 1 (satu) poin makan akan menaikan nilai rata – rata kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y) sebesar 0,002. Dengan pengertian faktor – faktor lain bersifat konstan.
 b3 = 0,408 artinya koefisien regresi pelayanan prima (X3) sebesar 0,408 menyatakan setiap terjadi peningkatan kompetensi sebesar 1 (satu) poin makan akan menaikan nilai rata – rata kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y) sebesar 0,408. Dengan pengertian faktor – faktor lain bersifat konstan.
Secara  umum  dapat  dikatakan  dari  model  persamaan  ini  dapat  diprediksi  bahwa kompetensi, motivasi, dan pelayanan prima secara umum bernilai postif terhadap kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo.

## Uji Simultan (Uji F)

## ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression  2873,183  3  957,728 22,309 ,000 b 1 Residual 1116,184  26 42,930 Total 3989,367 29 a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat (Y) 42
b. Predictors: (Constant), Pelayanan Prima (X3), Motivasi (X2), Kompetensi Penguji (X1)
Dengan menggunakan bantuan program SPSS ver. 22.0, maka dapat diketahui hasil Fhitung = 22,309 dan Ftabel = 2,975. Dengan nilai probabilitas (signifikansi) = 0,000. Jadi dapat dilihat bahwa Fhitung> Ftabel maka 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima. Selanjutnya dapat dilihat bahwa nilai signifikansi < 0,005 berarti 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima. Dengan demikian, hasil uji F menyatakan bahwa 𝐻𝐻 0 ditolak  dan 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima.  Artinya  variabel  independen  ( 𝑋𝑋 1, 𝑋𝑋 2  dan 𝑋𝑋 3)  secara  signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen ( 𝑌𝑌 ).

## Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 12,747 16,478 ,774 ,446 Kompetensi Penguji (X1) ,602 ,124 ,644 4,834 ,000 1 Motivasi (X2) ,002 ,099 ,002 ,018 ,986 Pelayanan Prima (X3) ,408 ,187 ,285 2,186 ,038 a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat (Y)
Dari tabel di atas hipotesis 1 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.000 yang bernilai lebih  kecil  dari  α  =  0.05,  oleh  karena  itu  keputusan  adalah  Tolak  H0.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  Kompetensi  Penguji  (X1)  terhadap  Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM (Y).
Hipotesis 2 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.968 yang bernilai lebih besar dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah Tidak tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak  terdapat  pengaruh  antara  Motivasi  (X2)  terhadap  Kepuasan  Masyarakat  peserta  uji praktik SIM (Y).
Hipotesis 3 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.038 yang bernilai lebih kecil dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pelayanan Prima (X3) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y).

## Koefisien Determinasi (R2)
Model Summaryb
42
b. Predictors: (Constant), Pelayanan Prima (X3), Motivasi (X2), Kompetensi Penguji (X1)
Dengan menggunakan bantuan program SPSS ver. 22.0, maka dapat diketahui hasil Fhitung = 22,309 dan Ftabel = 2,975. Dengan nilai probabilitas (signifikansi) = 0,000. Jadi dapat dilihat bahwa Fhitung> Ftabel maka 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima. Selanjutnya dapat dilihat bahwa nilai signifikansi < 0,005 berarti 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima. Dengan demikian, hasil uji F menyatakan bahwa 𝐻𝐻 0 ditolak  dan 𝐻𝐻𝐻𝐻 diterima.  Artinya  variabel  independen  ( 𝑋𝑋 1, 𝑋𝑋 2  dan 𝑋𝑋 3)  secara  signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen ( 𝑌𝑌 ). Uji Parsial (Uji t) Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 12,747 16,478 ,774 ,446 Kompetensi Penguji (X1) ,602 ,124 ,644 4,834 ,000 1 Motivasi (X2) ,002 ,099 ,002 ,018 ,986 Pelayanan Prima (X3) ,408 ,187 ,285 2,186 ,038 a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat (Y)
Dari tabel di atas hipotesis 1 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.000 yang bernilai lebih  kecil  dari  α  =  0.05,  oleh  karena  itu  keputusan  adalah  Tolak  H0.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  Kompetensi  Penguji  (X1)  terhadap  Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM (Y).
Hipotesis 2 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.968 yang bernilai lebih besar dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah Tidak tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak  terdapat  pengaruh  antara  Motivasi  (X2)  terhadap  Kepuasan  Masyarakat  peserta  uji praktik SIM (Y).
Hipotesis 3 menunjukan nilai signifikansi adalah 0.038 yang bernilai lebih kecil dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pelayanan Prima (X3) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y).

## Koefisien Determinasi (R2)
Model Summaryb

## Koefisien Determinasi (R2)

## Model Summaryb
Dari tabel diatas diperoleh koefisien determinasi atau Adjusted R Square adalah 0.688 artinya 68,8 % variabel terikat yaitu Kepuasan Masyarakat peserta uji praktik SIM (Y) variasinya dapat dijelaskan oleh variabel bebas Kompetensi Penguji (X1), Motivasi (X2), Pelayanan Prima (X3) dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar variabel yang digunakan.

## Simpulan Dan Saran

## Kesimpulan
Dari hasil analisis data dan pembahasan pengaruh kompetensi (X1), motivasi (X2) dan kualitas pelayanan (X3) terhadap kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y) dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1.  Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas kompetensi (X1) terhadap kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y).
2.  Terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan motivasi (X2) terhadap kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y).
3.  Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas pelayanan prima (X3) terhadap kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y).
4.  Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas kompetensi (X1), motivasi (X2) dan pelayanan prima (X3) terhadap kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y).

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:
1.  Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengapa hanya 68,8% saja pengaruh kompetensi, motivasi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarkat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo, maka disarankan untuk melakukan penelitian selanjutnya agar diteliti faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi.
Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,849 a ,720 ,688 6,55211 a. Predictors: (Constant), Pelayanan Prima (X3), Motivasi (X2), Kompetensi Penguji (X1)
b. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat (Y)
Dari tabel diatas diperoleh koefisien determinasi atau Adjusted R Square adalah 0.688 artinya  68,8  %  variabel  terikat  yaitu  Kepuasan  Masyarakat  peserta  uji  praktik  SIM  (Y) variasinya  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  bebas  Kompetensi  Penguji  (X1),  Motivasi  (X2),
Pelayanan Prima (X3) dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar variabel yang digunakan.

## Simpulan Dan Saran

## Kesimpulan
Dari hasil analisis data dan pembahasan pengaruh kompetensi (X1), motivasi (X2) dan kualitas pelayanan (X3) terhadap kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y) dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  atas  kompetensi  (X1)  terhadap  kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y).
2. Terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  tidak  signifikan  motivasi  (X2)  terhadap  kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y).
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas pelayanan prima (X3) terhadap kepuasan masyarakat peserta uji praktik SIM di Satpas Polres Sidoarjo (Y).
4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas kompetensi (X1), motivasi (X2) dan pelayanan  prima  (X3)  terhadap  kepuasan  masyarakat  peserta  uji  praktik  SIM  di  Satpas Polres Sidoarjo (Y).

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan diatas, maka penulis menyarankan hal- hal sebagai berikut:
1. Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  mengapa  hanya  68,8%  saja  pengaruh  kompetensi, motivasi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarkat peserta uji praktik SIM di Satpas  Polres  Sidoarjo,  maka  disarankan  untuk  melakukan  penelitian  selanjutnya  agar diteliti faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi.
2.  Perlunya dilakukan peningkatan sosialiasasi mengenai Lalu Lintas, khususnya SIM dan Pengujiannya kepada masyarakat. Sehingga pemahaman akan tujuan dan maksud SIM itu sendiri dapat dimengerti masyarakat.
3.  Perlunya adanya peningkatan kualitas pengujian SIM, dengan memasukkan materi psikologi, dan ketrampilan teknis kendaraan. Selain itu juga diberlakukan standar kompetensi penguji SIM yang dapat dipertanggung jawabkan.
4.  Untuk memperoleh kepercayaan publik POLRI harus lebih transaparansi dalam segala bentuk pelayanan publik yang dilakukannya, dimulai dari sistem pengujian SIM yang transaparan dalam proses penilaian.
5.  Perlu adanya perubahan sistem perpanjangan SIM dengan cara membagi 4 kategori perpanjangan, yaitu :
a)  Perpanjangan tanpa uji ulang, jika pemilik SIM tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak terlibat kecelakaan lalu lintas
b)  Perpanjangan dengan uji ulang, jika pemilik SIM pernah melakukan pelanggaran lalu lintas bersifat ringan (tidak membawa surat – surat, dsb) dan terlibat kecelakaan lalu lintas
c)  Pencabutan sementara, jika pemilik SIM melakukan pelanggaran lalu lintas bersifat berat (mengendarai kendaraan secara ugal – ugalan, dsb)
d)  Pencabutan seumur hidup, jika pemilik SIM melakukan tabrak lari

## Daftar Pustaka
Bakar, Abu. 2011. Kompetensi dalam Pengembangan Manajemen Sumberdaya Manusia. Palembang: MM. Widyaiswara Madya BDK Palembang
Dharma, Surya. 2005. Manajemen Kinerja . Jakarta: Pustaka Pelajar
Dwilaksana, Chrysnanda. 2011 “Modernisasi Polisi” Polisi setidaknya 1 Langkah Lebih Maju dari Masyarakat . Jakarta: Law Enfoercement & Justice Magazines
Haryanti. 2000. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Surabaya: Universitas Airlangga
Herzberg, Frederick; Mausner, Bernard; Snyderman, Barbara B. 1959. The Motivation to Work. Second Edition. New York: Jhon Wiley
ISDC. 2015. Indonesia Safety Driving Center. http://www.isdc.co.id/beranda.html Diakses pada tanggal 10 September 2015
Istijanto, Oei. 2010. Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Kartika, Endo Wijaya. 2010. Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Kasus pada Karyawan Restoran di Pakuwon Food Festival Surabaya) . Surabaya: Universitas Kristen Petra.
Khan, Kaleem Mohammed; Khan, Mohammed Naveed. 2008. The Encyclopaedic Dictionary of Marketing. Response Book
Kotler, Philip; Armstrong, Gary. 1996. Principles of Marketing. Seventh Edition. New Jersey: Prentice Hall.
Lars Nilsson, Michael D. Johnson, Anders Gustafsson. 2001. The impact of quality practices on customer satisfaction and business results: product versus service organizations. Sweden: Linköping University.
Lebang, Christoper Adhikara. 2013. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pembuatan SIM Terhadap Kepuasan Masyarakat Pemohon SIM di Satuan Administrasi Penerbitan SIM Daan Mogot”. Jakarta: STIK – PTIK.
Prihadi, Syaiful F. 2004. Assessment Center: Identifikasi, Pengukuran, dan Pengembangan Kompetensi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Proctor, Tony. 2000. Strategic Marketing: An Introduction. London : Physchology Press
Sallis, Edward. 2005. Total Quality Management in Education. Third Edition. London: Taylor & Francis e- Library
Siagian, Sondang P. 2004. Teori Motivasi dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta.
Spencer, Lyle and Signe Spencer. 1993. Competence at Work. Canada: Jhon Wiley & Sons, Inc STIK – PTIK. 2015. Ilmu Kepolisian. Second Edition. Jakarta: PTIK Press
Sugiarto, Endar. 1999. Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Tjiptono, Fandy; Chandra, Gregorius. 2005. Service, Quality & Satisfaction . Yogyakarta: ANDI.
Warningsih, Marselina. 2010, “Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia”. Jakarta: Universitas Terbuka
Wibowo. 2014. ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Penerbitan SIM Terhadap Kepuasan Masyarakat Pemohon SIM di Satuan Administrasi Penerbitan SIM Polres Sidoarjo”. Jakarta: STIK– PTIK.
Zeithmal, Valerie A; A, Parasuraman; Berry, Leonard L. 1990. Delivering Quality Service: Balancing Customer Perception and Expectations. New York: The Free Press
Peraturan dan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. POLRI,

## Strategi Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal dan Terorisme
Sudrajat Djumantara 1 , Basir 2 , Eva Achjani Zulfa 3

## ABSTRAK
Hampir semua model akademis memahami radikalisasi sebagai perkembangan yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan melibatkan banyak faktor dan dinamika yang berbeda. Sisi lain radikalisme ini dapat dijelaskan sebagai metode yang diterapkan oleh kelompok agama Islam Sunni yang bertujuan untuk menggulingkan rezim penguasa yang memiliki kekuatan geopolitik non muslim yang mendukung mereka untuk membuka jalan dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga wujud ancamannya terasa secara global di berbagai belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, Australia dan Asia, termasuk di Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang pernah menjadi sorotan dunia akibat gerakan radikal yang melahirkan aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah. Secara substansial, Sulawesi Tengah menjadi daerah endemik radikalisme di Indonesia akibat akses konflik komunal masyarakat Poso yang meluas dan berimplikasi pada terlampauinya batas-batas sosial dalam kurun waktu yang lama.
Di samping itu, wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi daerah endemik aksi radikal, disebabkan oleh perluasan jaringan teroris radikal ke Sulawesi Tengah yang didasarkan pada konflik Poso dan di luar konteks konflik Poso. Berdasarkan adanya permasalahan kegagalan dalam penerapan strategi pencegahan radikalisme di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya berasal dari belum tepatnya sasaran pelaksanaan strategi pencegahan gerakan radikal tersebut dan belum adanya tolak ukur keberhasilan dalam pencegahan gerakan radikal di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan strategi pencegahan radikalisme diperlukan evaluasi. Tindakan ini sangat diperlukan mengingat banyaknya temuan pelaku aksi teror di Indonesia yang pelakunya bersembunyi di wilayah Poso, yang sebanyak 13 orang pelaku teroris mulai dari teroris bom Bali hingga tokoh-tokoh yang aktif tergabung dalam kelompok radikal JAD dan JAT. Tokoh-tokoh tersebut yang ditemukan berada di wilayah Poso ini memiliki peran sebagai intelijen JAD dan bendahara JAD, serta 1 tokoh aktif yang menjabat sebagai Sekjen  JAT.
Kata Kunci : Strategi, Pencegahan, Gerakan Radikalisme.
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
1  Sekolah Kajian Strategic dan Global, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430, email : Sdjumantara@gmail.com.
2  Sekolah Kajian Strategic dan Global, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430 3  Sekolah Kajian Strategic dan Global, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430

## ABSTRACT
Almost all academic models understand radicalization as a development that takes place over a period of time and involves many different factors and dynamics. The other side of this radicalism can be explained as a method applied by the Sunni Islamic religious group which aims to overthrow the ruling regime that has non-Muslim geopolitical power supporting them to pave the way for achieving this goal, so that the threat is felt globally in various parts of the world starting from America, Europe, Australia and Asia, including in Indonesia. One of the regions of Indonesia that has been in the world spotlight due to radical movements that gave birth to acts of terrorism is the province of Central Sulawesi.
Substantially, Central Sulawesi has become an endemic area of radicalism in Indonesia due to the widespread access to communal conflicts of the Poso people and the implications of the exceeding of social boundaries for a long time. In addition, the Central Sulawesi region has become an endemic area for radical action, due to the expansion of the radical terrorist network to Central Sulawesi which is based on the Poso conflict and outside the context of the Poso conflict. Based on the problem of failure in implementing the radicalism prevention strategy above, it can be identified that the problem stems from the inaccurate target of implementing the radical movement prevention strategy and the absence of a measure of success in preventing radical movements in Indonesia, so the implementation of the radicalism prevention strategy requires evaluation. This action is very necessary considering the many findings of terrorists in Indonesia whose perpetrators were hiding in the Poso area, as many as 13 terrorists ranging from the Bali bombing terrorists to figures who are active in the JAD and JAT radical groups. These figures who were found in the Poso area had roles as JAD intelligence and JAD treasurers, as well as 1 active figure who served as JAT Secretary General.
Keywords: Strategy, Prevention, Radicalism Movement.

## Pendahuluan
Radikalisasi adalah proses di mana orang beralih ke ekstremisme (Peter R. Neumann, 2013: 6). Dampaknya dapat dilihat pada gelombang baru ekstremisme yang melahirkan kekerasan yang telah merenggut nyawa banyak orang yang tidak bersalah. Entah berdasarkan alasan agama, etnis atau politik, atau ideologi, ekstremisme mengagungkan supremasi kelompok tertentu, dan menentang masyarakat yang lebih toleran dan inklusif, yang selanjutnya menimbulkan dua tantangan yang berbeda namun terkait bagi masyarakat kontemporer, yaitu: (1) kebangkitan ekstremisme kekerasan; dan (2) penyebaran ekstrimisme melintasi perbatasan negara dan tata kelola masyarakat yang semakin beragam serta multi-budaya (UNDP, 2018: 4), yang menghancurkan kedaulatan sebuah negara. Hampir semua model akademis memahami radikalisasi sebagai perkembangan yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan melibatkan banyak faktor dan dinamika yang berbeda (Peter R. Neumann, 2013: 6). La Free dkk. (2018) mendefinisikan, penyebab radikalisme salah satunya berasal dari faktor psikologis, ekonomi, kerenggangan, gerakan sosial dan lain sebagainya. Aksi radikal dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan dapat dilaksanakan dengan tanpa profil tunggal, oleh karena itu sulit dilakukan pengambilan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi terorisme sebagai dampak dari aksi radikal yang ada di dunia ini (Keyran Hardi, 2018). Sependapat dengan Peter R. Neumann tersebut, Komisi Eropa (2018) mendefinisikan radikalisasi sebagai fenomena kompleks masyarakat yang menganut ideologi radikal yang dapat berujung pada komitmen aksi teror. Akibatnya, radikalisme menjadi ancaman nyata di seluruh dunia.
Penjelasan di atas semakin memperkuat pendapat bahwa radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Hal ini dapat dilihat dari metode yang dipergunakan dalam aksi radikal adalah munculnya jalur terorisme (Gill, 2007). Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza (2017) juga menyatakan, gerakan radikal memiliki ancaman yang menyebar seperti virus ke seluruh dunia, yang memiliki ciri-ciri sebagai perang ideologi dan berdampak pada spketrum yang lebih luas karena menyasar berbagai individu di semua lapisan masyarakat. Malek Al-Zewairia dan Ghazi Naymata (2017) juga menyatakan, radikalisme merupakan proses pengembangan ideologi dan keyakinan ekstrimisme yang dapat mendorong, membenarkan, mendukung dan memaafkan kekerasan  untuk dipakai dalam mencapai tujuan politik, ideologis, agama, sosial dan ekonomi.
Sisi lain radikalisme ini dapat dijelaskan sebagai metode yang diterapkan oleh kelompok agama Islam Sunni yang bertujuan untuk menggulingkan rezim penguasa yang memiliki kekuatan geopolitik non muslim yang mendukung mereka untuk membuka jalan dalam mencapai tujuan tersebut (Borum R. 2011), sehingga wujud ancamannya terasa secara global di berbagai belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, Australia dan Asia, termasuk di Indonesia.
Berbagai peristiwa pengeboman yang terjadi di Indonesia di sepanjang tahun 1977 hingga tahun 2018, yang menorehkan 751 peristiwa pengeboman di seluruh wilayah Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk selalu waspada dalam melihat potensi ancaman keberadaan gerakan radikal yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini sangat perlu dilakukan, melihat potensi bagus negara Indonesia menjadi tempat berkembangnya gerakan radikal, yang mendapat dukungan dari keberagaman budaya, agama, suku dan ras masyarakat Indonesia.
Salah satu wilayah Indonesia yang pernah menjadi sorotan dunia akibat gerakan radikal yang melahirkan aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah. Secara substansial, Sulawesi Tengah menjadi daerah endemik radikalisme di Indonesia akibat akses konflik komunal masyarakat Poso yang meluas dan berimplikasi pada terlampauinya batas-batas sosial dalam kurun waktu yang lama. Selain itu, wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi daerah endemik aksi radikal, disebabkan oleh perluasan jaringan teroris radikal ke Sulawesi Tengah yang didasarkan pada konflik Poso dan di luar konteks konflik Poso. Pemicu lainnya yang menjadikan Sulawesi Tengah menjadi sasaran perkembangan radikalisme di Indonesia juga disebabkan oleh: (1) spirit ideologis yang menggerakkan teroris adalah dogma agama, sehingga muncul sebagai gerakan radikal fundamental yang ekstrim; (2) kekuasaan, atau dalam hal ini pemerintah, adalah pihak yang paling bertanggung jawab; dan (3), aksi teror Poso yang merupakan bagian dari jaringan terorisme nasional dan global yang saling bergantung (Muhammad Nur Ali, 2016: 512).
Permasalahannya adalah selama ini ada adalah di wilayah Poso sampai saat ini masih menjadi daerah terbaik dalam penyebaran gerakan radikal di Indonesia. Hal ini ditandai oleh hasil survei BNPT yang menyatakan bahwa Poso merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi gerakan radikal yang masih tinggi, akibat banyaknya pendatang yang membawa isu dan faktor lain yang mengidentifkasikan adanya gerakan radikal (Didi Syafirdi, 2017). Polri selama ini telah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi dalam pencegahan radikalisme yang ada di wilayah Poso tersebut, yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan stakholder. Namun, upaya tersebut selama ini belum berhasil akibat peran stakeholder tersebut belum maksimal dalam menerapkan strategi pencegahan radikalisme melalui tindakan kolektif dengan penerapan metode interdisiplin dalam proses pembelajaran yang terstruktur (Roma Tressa, 2018).
Kegagalan dalam pencegahan radikalisme yang ada di wilayah Indonesia juga disampaikan oleh Rendy Adiwilaga dan Syifa Davia Harija (2018) dalam penelitiannya, yang menyatakan bahwa selama ini pemerintah Indonesia dalam melaksanakan strategi pencegahan radikalisme di beberapa wilayahnya belum mampu menyentuh sasaran yang tepat. Hal ini disebabkan oleh tindakan yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan radikalisme hanya terfokus pada kelompok kanan, sedangkan bibit radikalisme yang berasal dari kelompok separatis, aliran sempalan dan kelompok lain yang berbahaya belum tersentuh sama sekali dalam strategi pencegahan kelompok radikal tersebut.
Berdasarkan adanya permasalahan kegagalan dalam penerapan strategi pencegahan radikalisme di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya berasal dari belum tepatnya sasaran pelaksanaan strategi pencegahan gerakan radikal tersebut dan belum adanya tolak ukur keberhasilan dalam pencegahan gerakan radikal di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan strategi pencegahan radikalisme diperlukan evaluasi. Tindakan ini sangat diperlukan mengingat banyaknya temuan pelaku aksi teror di Indonesia yang pelakunya bersembunyi di wilayah Poso, yang sebanyak 13 orang pelaku teroris mulai dari teroris bom Bali hingga tokoh-tokoh yang aktif tergabung dalam kelompok radikal JAD dan JAT. Tokoh- tokoh tersebut yang ditemukan berada di wilayah Poso ini memiliki peran sebagai intelijen JAD dan bendahara JAD, serta 1 tokoh aktif yang menjabat sebagai Sekjen  JAT. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa wilayah kabupaten Poso merupakan salah satu wilayah yang paling rentan dengan pengembangan kelompok radikal dan pelaku teroris, sehingga untuk menanggulangi penyebaran simpatisan maupun penyebaran kelompok radikal agar wilayah kabupaten Poso tidak menjadi lokasi lahirnya embiro radikalisme dan terorisme maka perlu dilakukan penanganan yang tepat terhadap penyebaran gerakan radikal yang ada di wilayah tersebut.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka Polres Poso perlu melakukan evaluasi dalam pelaksanaan strategi pencegahan garakan radikal yang diterapkannya, agar strategi tersebut optimal. Berdasarkan kepentingan tersebut, judul penelitian yang akan ditetapkan untuk melakukan penelitian ini guna mengatasi berbagai persoalan yang ada adalah Strategi Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal.

## Metode Penelitian
Jenis dan tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang ditujukan agar peneliti dapat meringkas secara komprehensif dan memaksimalkan kredibilitas epistemologis fenomena ini, sehingga jenis penelitian deskriptif kualitatif pada Strategi Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso layak dan dapat diterima kebenarannya.
Pertanyaan penelitian ini dibagi ke dalam 3 kelompok permasalahan, yang selanjutnya dipecahkan ke dalam beberapa sub pertanyaan penelitian. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder dan data primer. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisa dengan cara mereduksi data, sajian data dan verifikasi data.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, hasil penelitian dan pembahasan akan dijabarkan sebagai berikut:

## 1.  Gambaran Gerakan Radikal Yang Ada Di Wilayah Hukum Polres Poso
Hal yang mendasar terkait radikalisme Poso bahwa di Poso radikalisme terbentuk di awali dengan konflik komunal dan kekecewaan KINESIK Vol. 6 No. 1 (2019) | 3 terhadap aparat terutama polri dalam penanganan konflik yang dianggap tidak adil, penanganan radikalisme di Kabupaten Poso dilakukan secara khusus dengan mengedepankan kearifan local yang berlaku di wilayah Kabupaten Poso, sehingga diperlukan suatu program dalam rangka deradikalisasi, kontraradikalisasi dan rehabilitasi dengan mengedepankan peran Polisi Lokal. Legalitas dari pelaksanaan program deradikalisasi oleh Polri tertuang dalam Commander Wish Kapolri poin 4, misi Kapolri poin 7 dan Program Kapolri poin 3 dan 8, serta Quick Wins Kapolri poin 2 yang kemudian Polres Poso menuangkan dalam program “Madago Raya” Penguatan peran polisi lokal personel polres poso dalam kegiatan deradikalisasi yaitu Mapping wilayah radikalisme, Membangun sinergitas penanganan radikalisme dengan stakeholder, dan Mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, sedangkan untuk kontra deradikalisasi yaitu Menentukan klasifikasi/Kelurahan/Desa dusun dengan karakteristik berupa ancaman radikalisme, Pendataan jumlah korban radikalisme, Melaksanakan kegiatan Operasi Cipta Kepolisian.
Kemudian terkait Rehabilitasi Polres Poso melakukan Perawatan terhadap ex napi teroris, Perawatan terhadap keluarga napi yang masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, dan Perawatan terhadap keluarga DPO yang meninggal dunia akibat penegakkan hukum Polri. Kondisi yang menarik dalam penelitian ini adalah yang melatar belakangi mantan napiter melakukan tindakan terorisme adalah bukan murni karena faktor ideologi melainkan faktor dendam saat konflik poso terjadi yang banyak memakan korban dari phak keluarga mereka, dan yang melakukan deradikalisasi dari pihak institusi polri adalah unit Binmas karena Bhabinkamtibmas lah yang mengetahui secara spesifik karakteristik dari para mantan napiter yang merupakan polisi lokal.
Permasalahan aksi-aksi kekerasan diKabupaten Poso oleh kelompok islam radikal dapat dijelaskan secara lebih sistematis bahwa dalam konteks masalah perorangan beberapa fakta yang terkait dengan masalah tersebut diantaranya adalah persoalan dendam, trauma psikologis, kesulitan ekonomi, hak keperdataan, keputusan dan kasusu-kasus yang belum tersentuh secara maksimal. Berbagai persoalan perorangan tersebut kemudian memicu potensi aksi kekerasan dan tindak terorisme (Khairil:2011).
Sesungguhnya terorisme atau aksi kekerasan yang dilakukan secara sistematis terjadi karena adanya dua unsur utama yaitu pertama adalah terkait dengan adanya permasalahan tuntutan yang ingin dicapai dan yang kedua adalah adanya pandangan ideologi atau politik tertentu yang melegitimasi pelaku teror untuk melakukan kekerasan. Selain itu, Sageman dan Richardo (dalam Karnavian, 2008) mengemukakan bahwa terorisme disebabkan oleh tiga faktor yaitu pertama, tuntutan masalah perorangan, kedua, tuntutan kolektif yang membuat individu-individu secara kolektif memiliki tanggung jawab terhadap komunitasnya, ketiga adalah pandangan ideologi atau politik yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tuntutan tersebut.
2.  Peran Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso
Peran Polisi Polres Poso Pencegahan kejahatan dalam arti luas dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi baik terjadinya kejahatan dimasa yang akan datang serta konsekuensi kejahatan yang merugikan bagi korban dan masyarakat. Ekstrimisme kekerasan dan serangan teroris bentuk
kejahatan yang parah, menyebabkan kerusakan (fisik) dan ketakutan di antara penduduk. Pencegahan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso bertujuan untuk mengurangi masa depan terjadinya kejahatan yang dimotivasi oleh ideologi ekstremis dan kebencian kelompok, serta akibatnya yang berbahaya.
Dengan demikian, mencegah ekstremisme kekerasan dan terorisme adalah pencegahan kejahatan dalam arti luas, dan secara umum prinsip dan mekanisme pencegahan kejahatan karena itu sebagian besar berlaku. Namun demikian, yang membedakan ekstremisme kekerasan dan terorisme dari kejahatan ”biasa” adalah ekstremis brutal itu atau teroris memiliki beberapa bentuk motivasi atau pembenaran ideologis; mereka berusaha mencapai tujuan politik dengan membuat dampak di luar korban langsung kekerasan.
Lapisan ekstra ini mungkin menciptakan kompleksitas tidak diketahui oleh pencegahan kejahatan ”biasa”, dan, seperti yang diilustrasikan dalam makalah ini, tindakan polisi tertentu yang berhasil di pencegahan kejahatan mungkin sangat berdampak buruk bila digunakan. Menetapkan batasan normatif untuk tidak merugikan orang lain, dan mengubahnya menjadi batasan hukum, mungkin adalah cara yang tepat mekanisme yang mencegah jumlah kejahatan terbesar. Undang- undang pidana memiliki didukung nilai-nilai moral dasar, dan jenis tindakan baru telah didefinisikan tidak hanya sebagai salah tetapi juga ilegal.
Peran dan tanggung jawab Polres Poso dan penegak hukum umumnya dipahami sebagai penjamin norma baru dan hukum diterapkan dan diikuti. Dengan demikian, pengaturan norma terutama merupakan pencegahan primer (atau universal), menargetkan seluruh populasi dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman dan adil yang terdiri dari warga negara yang terintegrasi dengan baik. Mekanisme ini juga tentang promosi nilai-nilai, khususnya nilai-nilai yang menjadi identitas dan identitas negara masyarakat dibangun. Jenis nilai ini dibangun melalui sosialisasi dasar di dalam keluarga dan di sekolah, dan melalui interaksi sosial dalam komunitas.
Sejauh mana polisi terlihat mempromosikan ini nilai-nilai bergantung pada perilaku yang mereka tunjukkan terhadap masyarakat umum: jika polisi menunjukkan keadilan dan perilaku yang seimbang terhadap semua anggota masyarakat, mereka kemungkinan akan dianggap sebagai lembaga publik yang sah dan dihormati secara aktif memperkuat dan mempromosikan nilai-nilai yang mendefinisikan identitas negara. Namun, jika polisi menunjukkan perilaku yang merusak nilai- nilai ini, seperti kecurigaan yang tidak proporsional terhadap atau represi kelompok tertentu dalam masyarakat, mereka berisiko memicu perilaku reaksioner yang juga tidak menghormati mereka nilai-nilai. Selain itu, mereka bahkan dapat memicu kemarahan, kebencian dan radikalisasi di antara kelompok-kelompok ini.

## 3.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dan Kegagalan Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso
Pada pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945) tersirat bahwa pemerintah Repubik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Kabupaten Poso telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Faktor keberhasilan Polres Poso dalam mempengaruhi Keberhasilan Dan Kegagalan Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso yaitu :
a.  Sinergitas seluruh komponen bangsa menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam menanggulangi terorisme. Karena negara melalui aparat pemerintah tidak bisa sendirian dalam memerangi, menindak, dan mencegah terorisme. Sehingga butuh keterlibatan semua pihak dalam melakukan upaya tersebut.
b.  Penguatan nilai-nilai lokal mencegah paham radikal.  Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal merupakan penguat solidaritas dan kohesifitas masyarakat. Dan masyarakat Indonesia yang majemuk ini, pada umumnya merupakan mayoritas umat beragama dengan pandangan yang moderat, yang tentunya menjunjung tinggi nilai toleransi, kerukunan dan juga perdamaian.
Terorisme adalah persoalan ideologi, keyakinan, dan pemahaman yang keliru tentang cita- cita yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa, Pancasila. Karena itulah, peluru tajam, penangkapan, dan penegakan hukum dirasa bukan jalan tunggal yang dapat memutus aktifitas terorisme di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi Kegagaln Penanggulangan tindak pidana terorisme di kabupaten Poso yaitu sebagai berikut:
a.  Minimnya Jumlah Personil. Berdasarkan beragamnya motivasi yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana terorisme, berbeda pula bentuk pendekatan dan pembinaannya sesuai latar belakang dalam melakukan tindak pidana terorisme, disadari bahwa tidak mudah untuk memutus ikatan seorang terorisme dari kelompoknya yang umumnya bertipe organisasi tertutup, sehingga walaupun sudah banyak yang ditanggap oleh aparat keamanan tetapi tidak mau mengungkat jaringannya atau tidak mau bekersama dengan Aparat penegak hukum.
b.  Sulitnya Medan Persembunyian Terorisme. Salah satu tempat persembunyian favorit kelompok terorisme di Poso adalah di Gunung Biru.Lokasi Gunung Biru terletak di wilayah Tamanjeka, Kecamatan Poso pesisir.Tepatnya sekitar 200 meter jarak pandang dari pusat dusun.Untuk menuju titik itu harus dilalui dengan menuruni jurang sedalam 50 meter dengan panjang 20 meter, kemudian sungai Masani, perkebunan kakao lalu naik perbukitan.
c.  Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasana merupakan hal-hal atau fasilitas yang mendukung akan berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan perkantoran. Sarana dan prasarana adalah dua hal yang berbeda tetapi berkaitan erat. Dimana sarana adalah fasilitas yang dapat dilihat atau berwujud seperti gedung, peralatan komputer, kendaraan dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak berwujud tetapi sangat menunjang pada suatu proses kerja seperti apresiasi ketika prestasi dalam mencapai kerja memuaskan.

## 4.  Strategi Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso
Berbeda dengan Kejahatan ”biasa”, ekstremisme kekerasan, dan radikalisasi adalah tentang bagaimana seseorang atau kelompok memandang posisi mereka dalam masyarakat dan
mengidentifikasi keluhan mereka. Selain itu, ekstremis dan individu yang meradikalisasi memberi makan mereka yang dianggap gagasan bahwa dunia dibagi ke dalam kategori biner ”kita versus mereka”. Terlebih lagi, kelompok ekstremis atau individu lebih cenderung menghormati dan bergantung pada norma dan nilai mereka sendiri (dibuat oleh kelompok) daripada pada norma- norma dan hambatan yang diberlakukan oleh masyarakat dan pemerintah yang membuat mereka merasa ditinggalkan (kelompok luar).
Di jantung ekstremisme Islamis (IE), misalnya, terletak gagasan tentang pedoman moral yang superior. Para pemimpin ekstremis Islam sering kali karismatik, memastikan daya tarik yang lebih kuat terhadap pedoman moral yang mereka tawarkan. Akibatnya, individu yang teradikalisasi dan ekstremis cenderung lebih kebal terhadap mekanisme ini daripada ”biasa” penjahat. Untuk menghadapi tantangan ini secara efektif, sebuah angkatan polisi harus terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan dasar perbedaan budaya, komunikasi antar budaya, hak asasi manusia dan proses radikalisasi. Ini akan memperkuat polisi dalam kemampuan mereka untuk berinteraksi secara tepat dengan semua kelompok penduduk, dan dengan demikian membatasi kesempatan bahwa perilaku mereka dikritik atau digunakan oleh kelompok atau individu ekstremis sebagai alasan untuk membenarkan atau memperkuat ideologi mereka.
Polisi dengan demikian memainkan peran penting dalam jenis ini pencegahan yang harus menanggapi dinamika kompleks populasi yang hidup dalam masyarakat. Meski polisi aktif Keterlibatan dalam jenis pencegahan primer ini mungkin masih memerlukan pergeseran budaya polisi di beberapa negara tertentu lembaga pendidikan polisi sekarang menyediakan pelatihan wajib dalam kesadaran budaya, hak asasi manusia dan keterampilan komunikasi antar budaya. Dalam hal ini Polres Poso menyiapkan Strategi yaitu :
a.  Melakukan deradikalisasi terhadap orang-orang yang pernah terpengaruh paham radikal. Dia menyebut ada strategi yang dijalankan oleh polisi, bersama dengan lembaga lain.
b.  Melakukan kontra radikalisasi. Cara ini dilakukan terhadap orang yang berpotensi terpengaruh paham radikal. Dengan memberikan bagaimana caranya pemahaman yang benar oleh ulama dengan ayat-ayat yang ada di Al Quran.
c.  Kontra ideologi. Caranya dengan memoderasi dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Bisa dalam bentuk cerita pendek atau komik. Sehingga Lebih menarik untuk menyampaikan ideologi demokrasi kepada masyarakat. Radikalisme selama ini selalu dikaitkan kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan agama untuk melakukan propaganda. Tujuannya ingin mendirikan negara sendiri sesuai dengan syariat agama seperti khilafah.
Kerangka hukum yang jelas mencerminkan norma dan nilai dari sistem demokrasi adalah satu- satunya ”kerangka aman” di mana polisi dapat bertindak terhadap kelompok dan individu ekstremis brutal dan kelompok dan individu ekstremis ”belum melakukan kekerasan”. Untuk secara hukum melakukan kegiatan yang dapat berdampak pada hak-hak fundamental, seperti kebebasan berbicara atau kebebasan berkumpul, dengan tujuan untuk mencegah, misalnya, demonstrasi berubah menjadi kekerasan atau kelompok untuk menghasut Kebencian atau kekerasan, polisi membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk mendorong tindakan mereka. Itu dikatakan, itu juga penting untuk memastikan bahwa petugas polisi memahami sepenuhnya kerangka hukum yang berlaku di negara
mereka dan terus berlanjut dilatih dan diperbarui tentang setiap perubahan atau perkembangan dalam kerangka hukum tersebut.
Selain pelatihan polisi secara teratur, tindakan pencegahan kejahatan umum yang dapat digunakan polisi untuk mengganggu atau Melumpuhkan calon pejuang asing adalah menyita paspor orang-orang yang dicurigai akan melakukan perjalanan ke negara-negara yang terkenal dengan aktivitas jihadis. Tanggung jawab polisi yang penting adalah melindungi berbagai macam bangunan, tempat, dan orang yang mungkin berada target menarik untuk serangan kriminal. Salah satu perdebatan utama dalam bidang pencegahan kejahatan situasional adalah apakah pengerasan target dengan langkah-langkah perlindungan mengarah pada perpindahan kejahatan ke target yang lebih lunak, atau ke jaring pengurangan kejahatan dan dalam hal terorisme, tidak diragukan lagi efek perpindahan signifikan.
Meskipun pengerasan target memiliki dampak pencegahan, ada sedikit bukti yang menunjukkan keamanan itu langkah-langkah membuat teroris melepaskan niat mereka untuk melakukan serangan sama sekali. Mayoritas serangan yang dilakukan oleh ekstrimis sayap kanan juga ditujukan pada sasaran empuk, yang relatif tidak terlindungi dan rentan. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar serangan ini dilakukan sendirian aktor, yang umumnya menjadi perhatian yang lebih besar daripada kelompok dan gerakan yang terorganisir dengan baik. Pertimbangkan rangkaian serangan FRE terbaru yang dilakukan oleh aktor tunggal, semuanya tampaknya terinspirasi.
Serangan-serangan ini, semua tidak dapat diprediksi dan kebanyakan ditujukan pada sasaran empuk, menggambarkan betapa sulitnya bagi polisi dan lainnya lembaga penegak hukum untuk melindungi begitu banyak target lunak yang potensial. Pada saat yang sama, serangan masuk Halle, Jerman, juga mengilustrasikan bahwa masih ada kebutuhan untuk terus melindungi target yang rentan, seperti sinagoga.
Berbagai macam target lunak dan rentan potensial ini telah memaksa penegak hukum dan polisi untuk melakukannya pikirkan kembali cara serangan teroris dapat dicegah. Tidak mungkin ada polisi di depan, misalnya, setiap target lunak atau rentan potensial, tetapi dimungkinkan untuk mengurangi risiko dengan membangun kerjasama multi-lembaga di mana orang dan lembaga berbagi dan bertukar informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku tunggal potensial yang mampu melakukan serangan seperti itu.
Berbicara tentang deradikalisasi dan pelepasan dari ekstremisme kekerasan alih-alih penghentian dari kejahatan. Mempromosikan dan memfasilitasi proses keluar adalah bentuk pencegahan tersier (terindikasi), menargetkan orang-orang yang sudah terlibat dalam ekstremisme kekerasan. lainnya yang kembali ke tanah air mereka di Eropa, atau sudah dibebaskan dari penjara. Kelompok ini menghadirkan tantangan ganda: reintegrasi mereka kembali ke masyarakat, dan pada saat yang sama mengamankan masyarakat dari potensi risiko bahwa beberapa orang mungkin memutuskan untuk terlibat kembali dalam ekstremisme kekerasan setelah mereka dibebaskan.
Memfasilitasi pelepasan dan reintegrasi ekstremis brutal atau pelaku teroris membutuhkan dekat kolaborasi dan koordinasi antara layanan penjara dan masa percobaan, polisi dan layanan keamanan, serta dengan layanan sosial dan kesehatan serta CSO (lihat Molenkamp & Wouterse, 2018). Peran yang dimainkan polisi hal ini, baik sebelum dan setelah dibebaskan dari penjara, berbeda-beda di setiap negara. Seringkali, polisi tidak dilibatkan di tahap pra-rilis. Namun, ada keuntungan ganda
dari melibatkan polisi komunitas sejak dini ini tahap, terutama jika menyangkut keterlibatan dengan keluarga individu atau membangun hubungan dengan pelaku saat masih di penjara.

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan :
1.  Hal yang mendasar terkait radikalisme Poso bahwa di Poso radikalisme terbentuk di awali dengan konflik komunal dan kekecewaan KINESIK Vol. 6 No. 1 (2019) | 3 terhadap aparat terutama polri dalam penanganan konflik yang dianggap tidak adil, penanganan radikalisme di Kabupaten Poso dilakukan secara khusus dengan mengedepankan kearifan local yang berlaku di wilayah Kabupaten Poso, sehingga diperlukan suatu program dalam rangka deradikalisasi, kontraradikalisasi dan rehabilitasi dengan mengedepankan peran Polisi Lokal. Legalitas dari pelaksanaan program deradikalisasi oleh Polri tertuang dalam Commander Wish Kapolri poin 4, misi Kapolri poin 7 dan Program Kapolri poin 3 dan 8, serta Quick Wins Kapolri poin 2 yang kemudian Polres Poso menuangkan dalam program “Madago Raya” Penguatan peran polisi lokal personel polres poso dalam kegiatan deradikalisasi yaitu Mapping wilayah radikalisme.
2.  Peran Polisi Polres Poso Pencegahan kejahatan dalam arti luas dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi baik terjadinya kejahatan dimasa yang akan datang serta konsekuensi kejahatan yang merugikan bagi korban dan masyarakat. Ekstrimisme kekerasan dan serangan teroris bentuk kejahatan yang parah, menyebabkan kerusakan (fisik) dan ketakutan di antara penduduk. Pencegahan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso bertujuan untuk mengurangi masa depan terjadinya kejahatan yang dimotivasi oleh ideologi ekstremis dan kebencian kelompok, serta akibatnya yang berbahaya
3.  Sulitnya Medan Persembunyian Terorisme. Salah satu tempat persembunyian favorit kelompok terorisme di Poso adalah di Gunung Biru.Lokasi Gunung Biru terletak di wilayah Tamanjeka, Kecamatan Poso pesisir.Tepatnya sekitar 200 meter jarak pandang dari pusat dusun.Untuk menuju titik itu harus dilalui dengan menuruni jurang sedalam 50 meter dengan panjang 20 meter, kemudian sungai Masani, perkebunan kakao lalu naik perbukitan. Penguatan nilai-nilai lokal mencegah paham radikal.  Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal merupakan penguat solidaritas dan kohesifitas masyarakat.
4.  Melakukan deradikalisasi terhadap orang-orang yang pernah terpengaruh paham radikal. Dia menyebut ada strategi yang dijalankan oleh polisi, bersama dengan lembaga lain.Melakukan kontra radikalisasi. Cara ini dilakukan terhadap orang yang berpotensi terpengaruh paham radikal. Dengan memberikan bagaimana caranya pemahaman yang benar oleh ulama dengan ayat-ayat yang ada di Al Quran.Kontra ideologi. Caranya dengan memoderasi dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Saran yang diberikan penulis terkait permasalahan tersebut yaitu :
1.  Dibutuhkan koordinasi dan pertukaran informasi antara polisi dan pasukan keamanan;
2.  Perlu adanya koordinasi dan berbagi informasi antara polisi dan badan publik lainnya;
3.  Polri perlu membangun kepercayaan kepada masyarakat;
4.  Bekerja dalam masyarakat yang terpolarisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alex P. Schmid. 2015. Challenging the Narrative of the “Islamic State ”. ICCT The Hague – Research Paper.
Borum, R. 2011. Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories.
Journal of Strategic Secur ity. 4(4), pp. 7– 36.
Didi Syafirdi, 2017. Survei BNPT: Lima Daerah Ini Memiliki Potensi Radikal Cukup Tinggi. Diakses dalam: Merdeka.com. Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/survei-bnpt-lima- daerah-ini-memiliki-potensi-radikal-cukup-tinggi.html pada tanggal 07 November 2020.
Dryzek, J. S. 2016. The Forum, the System, and the Polity: Three Varieties of Democratic Theory.
Political Theory 45 (5): 610-636.
Edy Suhardono. 2016. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
European Commission. 2018. Radicalisation. Diakses dalam: https://ec.europa.eu/home-affairs/ what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/radicalisation pada tanggal 07 November 2020.
Francesca Polletta dan James Jasper. 2001. Collective Identity in Social Movements. Annual Review of Sociology 27. Pp : 283–305.
Furqon Syarief Hidayatulloh. 2013. Strategi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Aliran Sesat Di Indonesia Studi Kasus di Institut Pertanian Bogor . Volume XIII, Nomor 2, Desember 2013.
Gill, P. 2007. A multi-dimensional approach to suicide bombing. International Journal of Conflict and Violence , 1(2), 142-159.
Hajer, M. A. 2003. Policy without Polity? Policy Analysis and the Institutional Void. Policy Sciences 36 (2): 175-195.
_____. 2005. Rebuilding Ground Zero. The Politics of Performance. Planning Theory & Practice 6 (4): 445-464.
Innes, J. E., and D. E. Booher. 2003. Collaborative Policy Making: Governance Through Dialogue. In Deliberative Policy Analysis : Understanding Governance in the Network Society, edited by M. A. Hajer, and H. Wagenaar, 33-59. Cambridge: Cambridge University Press.
Keyran Hardi. 2018. Comparing Theories of Radicalisation with Countering Violent Extremism Policy. Journal for Deradicalization . Summer 2018. Nr. 15.
La Free, G., Jensen, M., James, P., & Safer-Lichtenstein, A. (2018). Correlates of violent political extremism in the United States. Criminology , 56(2), 233-268.
Li, Y. 2015. Think Tank 2.0 for Deliberative Policy Analysis. Policy Sciences 48 (1): 25-50.
M. Sofyan BR. 2014. Penanggulangan Aliran Bermasalah Di MAN Model Ternate. Jurnal “Al- Qalam ”. Volume 20 Nomor 2 Desember 2014.
Malek Al-Zewairia dan Ghazi Naymata. 2017. Spotting the Islamist Radical within: Religious
Extremists Profiling in the United State. Science Direct Elsevier: Procedia Computer Science 113 (2017) 162–169.
Masnun Tahir. 2015. The Role of Universities in the Overcoming and Prevention of Terrorist Radicalism and ISIS in the Campus in West Nusa Tenggara. Tasamuh . Vol. 13, No. 1, Desember 2015.
Muhammad Nur Ali. 2016. Studi Terorisme di Sulawesi Tengah. Jurnal Al Ulum , Volume 16 Nomor 2 Desember 2016.
Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza. 2017. Bela Negara sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. Volume 7 Nomor 3 Desember 2017.
Rendy Adiwilaga dan Syifa Davia Harija. 2018. Strategi Pemerintahan Daerah Terkait Pencegahan Isu Radikalisme Kanan Di Kabupaten Garut. Journal of Governance . Volume 3, Issue 2, December 2018 (154-167).
Remy Cross dan David A. Snow. 2011. Radicalism within the Context ofSocial Movements: Processes andTypes. Journal of Strategic Security . Number 4 Volume 4, No. 4, Winter 2011.
Roma Tressa. 2018. Policy Network dalam Kebijakan Kontra Radikalisme Di Kabupaten Poso.
Jurnal Ilmiah Administratie. Volume : 11 Nomor : 1 Edisi: September 2018.
Shaw, M. dan Travers, K. (Ed.). 2007. Strategies and Best Practices in Crime Prevention in particular in relation to Urban Areas and Youth at Risk. International Centre for the Prevention of Crime.
Stevenson, H. 2016. Deliberative Policy Analysis. In Edward Elgar Encyclopedia for Global Environmental Governance and Politics, edited by P. H. Pattberg, and F. Zelli, 96-103. Cheltenham: Edward Elgar.
Sudjito, Hendro Mhaimin dan Agung Saras Sri Widodo. 2018. Pancasila dan Radicalism: Pancasila Enculturation Strategies as Radical Movement Preventions. Jurnal Dinamika Hukum . Vol. 18, No. 1 Januari 2018.
Peter R. Neumann. 2013. The Trouble with Radicalization. International Affairs. 89(4) (2013), p. 875-6.
Terry, George R. 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen, Cetakan 10. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
UNDP. 2018. Preventing Violent Extremism Through Promoting Inclusive Develophment, Tolerance and Respect for Diversity A Development Response to Addressing Radicalization and Violent Extremism . New York: UNDP.