ISSN 2085-8418
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Cara Produksi yang Baik dan Standar Prosedur Operasi Sanitasi Pengolahan Fillet Ikan di Jawa
Study of the Factors that Influence the Continuity of Good Manufacturing Practices and Sanitation Standard Operating Procedures Application in Processing of Fish Fillet in Java
Budi Yuwono* 1 , Fransiska R. Zakaria 2 dan Nurmala K. Panjaitan 3
*1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor
3 Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

## ABSTRAK
Dalam upaya meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan, khususnya fillet ikan, Direktorat  Jenderal  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil  Perikanan,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan memperkenalkan Good  Manufacturing  Practices (GMP)  atau  Cara  Produksi  yang  Baik  (CPB)  dan Sanitation  Standard  Operating  Procedures (SSOP)  atau  Standar  Prosedur  Operasi  Sanitasi  (SPOS) pengolahan fillet ikan kepada para pengolah, termasuk yang ada di Jawa.  Saat ini, beberapa pengolah yang  sebelumnya  menerapkan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan  berhenti  menerapkannya.  Tujuan kajian ini adalah untuk menemukan semua faktor yang mempengaruhi kelangsungan proses penerapan GMP  dan  SSOP  fillet  ikan  dan  untuk  melihat  kondisi  terbaru  dari  penerapan  GMP  dan  SSOP  di  pabrik pengolahan  fillet  yang  tidak  melanjutkan  (BM).  Pengolahan  dan  analisis  data  menggunakan  metode deskripsi  dan  analisis  pra-syarat.  Responden  penelitian  ini  adalah  26  pabrik  pengolahan  ikan  fillet  di Jawa  yang  terbagi  atas  15  pabrik  pengolahan  ikan  fillet  yang  tidak  melanjutkan  penerapan  GMP  dan SSOP  (BM)  dan  11  pabrik  pengolahan  fillet  ikan  yang  masih  melanjutkan  aplikasi  (LM).  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  kelangsungan  penerapan  GMP  dan  SSOP  di  pabrik  pengolahan  fillet  ikan  yang tidak  melanjutkan  aplikasi  (BM)  dapat  dibagi  menjadi  faktor  internal  yaitu  kurangnya  pendidikan  (73%), dan kurangnya pengalaman (100%), faktor-faktor eksternal yaitu kurangnya kebijakan pemerintah dalam sosialisasi (66,66%), kurangnya air portabel (87%) dan pasokan es (67%), kurangnya sistem rantai dingin fasilitas  (74%),  kurangnya  kebijakan  pemerintah  dalam  pelatihan  (60%),  pemantauan  (80%),  kurangnya penegakan  rendah  (86%),  tidak  ada  kebutuhan  pasar  (100%),  dan  karakteristik faktor  inovasi  yang  ada keuntungan  relatif  dalam  melaksanakan  GMP  dan  SSOP  (86,67%),  tidak  kompatibilitas  (80%), kompleksitas GMP dan SSOP (73,33%). Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan penerapan CPB dan SPOS di 15 pabrik pengolahan ikan fillet yang tidak melanjutkan (BM), memiliki  penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan  yang  sangat  buruk.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari besarnya jumlah penyimpangan minor dan mayor yang terjadi serta masih adanya  penyimpangan serius dan kritis melebihi dari batas yang ditentukan. Dalam rangka mendorong penerapan GMP dan SSOP di 15  pabrik  pengolahan  ikan  fillet  yang  tidak  melanjutkan  aplikasi  (BM),  disarankan  untuk  meningkatkan sosialisasi,  pembinaan,  pelatihan,  pemantauan  dan  teknis  dalam  lokus khusus, memfasilitasi  air  dan  es pasokan,  menjalankan  penerapan  GMP  dan  SSOP  dalam  produk  perikanan  di  pasar  domestik,  serta meningkatkan  pendidikan  mengenai  pentingnya  penerapan  GMP  dan  SSOP  dalam  industri  fillet  ikan kepada publik.
Kata kunci: faktor eksternal, faktor internal, karakteristik faktor inovasi, ikan fillet, GMP dan SSOP

## ABSTRACT
In  order  to  increase  quality  and  safety  of  fish  fillet  products,  Directorate  General  of  Fisheries Product  Processing  and  Marketing,  Ministry  of  Marine  Affairs  and  Fisheries,  introduced  Good Manufacturing Practices (GMP) and Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) of fish fillet to the industry in Indonesia, including in Java. Recently, some processor who already applied GMP and SSOP do not continue the application of GMP and SSOP. Due this situation, this report is to find all factors that influence continuity application of GMP and SSOP processes of fish fillet and to see the recent condition of application of GMP and SSOP in fillet processing plants which do not continue (BM).  Processing and analyzing the data using description method and pre-requisite analysis. The respondents of this research are 26 fish fillet processing plants in Java which are divided into 15 fish fillet processing plants that do not _____________ Korespondensi: *) Gedung Mina Bahari 3 lt. 12 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,  Jakarta Pusat 10110; e-mail: budiyuw@gmail.com
continue  the  application  of  GMP  and  SSOP  (BM)  and  11  fish  fillet  processing  plants  that  are  still continuing the application (LM). The factors that influence continuity application of GMP and SSOP in fish fillet processing plants that do not continue the application (BM) can be divided into internal factors which are  lack  of  education  (73%),  and  lack  of  experience  (100%),  external  factors  which  are  lack  of government policies in socialization (66,66%),  lack of portable water (87%) and ice supply (67%), lack of cold chain system facility (74%), lack of government policies in training (60%), monitoring (80%), lack of low enforcement (86%), no market requirement (100%), and characteristic of innovation factors which are no  relative  advantages  in  implementing  GMP  and  SSOP  (86,67%),  no  compatibility  (80%),  and  the complexity of GMP and SSOP (73,33%).  Base on pre requisite analysis, the status of GMP and SSOP in 15  fish  fillet  processing  plants  that  do  not  continue  (BM)  the  application  is  very  bad  as  shown  in  high minor and mayor failure, and also serious and critical failure more than tolerance level. In order to support the  application of GMP  and SSOP in 15 fish fillet processing plants that do  not  continue  the application (BM),  it  is  suggested  to  increase  the  frequency  of  socialization,  training,  monitoring  and  technical counseling  in  special  locus,  facilitating  water  and  ice  supply,  enforce  the  GMP  and  SSOP  label  in fisheries  products  in  domestic  market,  and  increasing  education  regarding  the  importance  of  GMP  and SSOP application in fish fillet industry to the public.
Key words:  characteristic  of  innovation  factors,  external  factors,  fish  fillet,  internal  factors,  GMP  and SSOP

## PENDAHULUAN
Mutu  dan  keamanan  pangan  tidak  dapat dipisahkan  ketika  berbicara  tentang  produk perikanan.   Hal  ini didasari oleh fakta bahwa  ikan termasuk  produk  pangan  yang  sangat  mudah rusak  ( perishable  food ),  sehingga  upaya-upaya untuk  mempertahankan  mutu  dan  keamanannya menjadi  hal  yang  harus  diperhatikan.  Bahan pangan  seperti  ikan  dan  produknya  disyaratkan untuk  memenuhi  berbagai  ketentuan-ketentuan sebelum dikonsumsi (Poernomo, 2007). Justifikasi mengenai  jaminan  mutu  dan  keamanan  produk perikanan  dalam  rangka  merespons  tuntutan konsumen  yang  semakin  meningkat  dewasa  ini sebagai  konsekuensi  meningkatnya  peradaban masyarakat  dunia  (Rokhman,  2008).  Dalam kaitannya dengan perdagangan bebas,   terwujud- nya  jaminan  mutu  dan  keamanan  pangan  produk perikanan  akan  meningkatkan  daya  saing  produk perikanan Indonesia di pasar global.
Dari berbagai macam produk perikanan, fillet ikan  merupakan  salah  satu  yang  populer.  Tidak hanya  dikonsumsi  langsung, fillet ikan  juga banyak  digunakan  sebagai  bahan  baku  industri pengolahan produk perikanan, seperti   baso  ikan, otak-otak ikan, kerupuk ikan, tempura ikan, keong mas  ikan,    kaki  naga  ikan,  nuget  ikan,  dan  lain sebagainya.
Dalam  upaya  meningkatkan  jaminan  mutu dan  keamanan  pangan  produk fillet ikan, Direktorat  Jenderal  Pengolahan  dan  Pemasaran Hasil  Perikanan  (P2HP),  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  (KKP) memperkenalkan  penerap- an Good  Manufacturing  Practices (GMP)  atau Cara  Produksi  yang  Baik  (CPB)  dan Sanitation Standard  Operating  Procedures (SSOP)  atau Standar  Prosedur  Operasi  Sanitasi  (SPOS) pengolahan fillet ikan  kepada  para  pengolah, termasuk  yang  ada  di  Jawa.    Upaya  memper- kenalkan  penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan  di  Jawa  dilakukan  antara  lain  melalui pengembangan  sistem  sentra  pengolahan fillet ,
pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai dengan  persyaratan  CPB,  melakukan  bimbingan teknis  pengolahan fillet ikan  dengan  materi tentang CPB dan SPOS, Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan  sistem Hazard  Analysis  Critical Control  Point (HACCP),  Sanitasi  dan  Higiene, teknik  pengolahan fillet ikan,  serta  uji  coba  dan pendampingan  penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan.
Saat  ini,  beberapa  pengolah fillet ikan  yang telah  menerapkan  CPB  dan  SPOS  tersebut  tidak melanjutkan  atau  berhenti  menerapkan  CPB  dan SPOS  dalam  proses  pengolahan fillet ikan. Masengi  dan  Damayanti  (2008)  menyatakan penyebab  tidak  dilanjutkannya  penerapan  CPB dan  SPOS  oleh  para  pengolah fillet, karena kurangnya  sumber  air  bersih  dan  kesadaran pengolah yang rendah untuk menerapkan sanitasi dan higiene.
Tujuan  dari  kajian  ini  adalah  (1)  Mengkaji faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberlanjutan penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan di  unit  pengolahan fillet yang  saat  ini  berhenti menerapkannya,  (2)  Mengkaji  kondisi  terkini penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan di  unit  pengolah fillet yang  berhenti  menerapkan- nya.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pulau  Jawa  pada 15  unit  pengolahan fillet ikan  yang  saat  ini berhenti menerapkan CPB dan SPOS dan 11 unit pengolahan fillet ikan  yang  lanjut  menerapkan CPB dan SPOS.
Responden  adalah  pemilik  usaha fillet yang saat  ini  berhenti  menerapkan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan  dan  yang  lanjut    menerap- kan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan dengan jumlah total 26 responden.  Kuesioner terdiri atasi tiga  bagian,  pertama  berkaitan  dengan  data umum  responden,  kedua  terkait  dengan  penerap-
an  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan,  serta ketiga  terkait  status  penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan.  Jenis  pertanyaan  dalam kuesioner  adalah  pertanyaan  tertutup  dengan alternatif  jawaban  yang  sudah  tersedia.  Pada faktor  eksternal,  jawaban  terdiri  atas  Sangat  Baik (SB),  Baik  (B),  Kurang  (K),  dan  Sangat  Kurang (SK) dan pada faktor karateristik inovasi, jawaban terdiri  atas  Sangat  Setuju  (SS),  Setuju  (S),  Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).
Analisis  kelayakan  pengolahan  ikan  dilaku- kan  dengan  menghitung  jumlah  penyimpangan yang terjadi sesuai kategori yang ditetapkan Ditjen P2HP  (2010)  di  unit  pengolahan fillet ikan  atas penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan dan  membandingkan  dengan  kriteria  penilaian kelayakan pengolahan fillet ikan (Tabel 1).
Tabel 1.  Kriteria  penilaian  kelayakan  pengolahan fillet
ikan Tingkat (Rating) Jumlah Penyimpangan Minor Mayor Serius Kritis A (Baik Sekali) 0 – 6 0 – 5 0 0 B (Baik) ≥7 6 – 10 1 – 2 0 C (Cukup) NA ≥11 3 – 4 0 D (Tidak Lulus) NA NA ≥5 1
Catatan  :  jumlah  penyimpangan  Mayor  dan  Serius tidak lebih dari 10 NA: Not Aplicable

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pengolahan Fillet Ikan
Kelompok BM mengolah fillet tanpa memper- hatikan  persyaratan  dan  ketentuan  sebagaimana diatur  dalam  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI) 01-2696.3-2006  tentang  Penanganan  dan  Peng- olahan Fillet Kakap  Beku  (BSN,  2006).  Secara rinci,  perbandingan  proses  pengolahan fillet ikan yang  dilakukan  di  unit  pengolahan fillet kelompok BM  dengan  LM  dalam  kaitannya  dengan pemenuhan persyaratan dan ketentuan pengolah- an fillet seperti  diatur  dalam  SNI  01-2696.3-2006 tentang Penanganan dan Pengolahan Fillet Kakap Beku dapat dilihat pada Tabel 2.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan
CPB dan SPOS Pengolahan Fillet Ikan
Faktor Internal
1. Tingkat Pengetahuan
Pada unit pengolahan ikan kelompok BM, 11 anggota  kelompok  memiliki  tingkat  pengetahuan yang  rendah  akan  aspek-aspek  teknis  penerapan CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan.    Hanya empat  anggota  kelompok  BM  dengan  tingkat pengetahuan  kategori  sedang.  Kelompok  BM umumnya melakukan kesalahan dalam menjawab soal yang terkait dengan hal-hal teknis penerapan CPB  dan  SPOS,  seperti  aspek  konstruksi bangunan, karyawan/pekerja, proses pengolahan,
pemantauan  atas  pelaksanaan  CPB  dan  SPOS, serta aspek penandaan/pelabelan produk.
Pada  unit  kelompok  LM,  seluruh  responden memiliki  tingkat  pengetahuan  yang  tinggi  tentang aspek-aspek  teknis  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan.    Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  yang diperoleh sebagian besar lebih dari 80.  Tingginya tingkat  pengetahuan  kelompok  LM  akan  aspek- aspek  teknis  penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan  disebabkan  oleh  lamanya pengalaman menerapkan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan serta dianut dan dijalankan- nya nilai-nilai bisnis yang menekankan pentingnya mutu  dan  keamanan  produk fillet .    Selain  itu, dorongan  permintaan  pasar  dan  penerapan  nilai- nilai  bisnis  yang  menekankan  pentingnya  aspek mutu  dan  keamanan  mendorong  kelompok  LM menerapkan  CPB  dan  SPOS  dalam  proses pengolahan fillet ikan secara konsisten.
Rendahnya  tingkat  pengetahuan  responden kelompok BM dibandingkan dengan kelompok LM disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi,  pembina- an,  dan  pendampingan  yang  dilakukan  pemerin- tah secara berkelanjutan dan singkatnya pengalaman  dalam  menerapkan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan.  Hal tersebut menyebabkan hingga saat ini, para pengolah fillet ikan kelompok BM  memutuskan  untuk  tidak  lagi  melanjutkan penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan .
Tabel 2.  Perbandingan  jumlah  unit  pengolahan fillet dalam  memenuhi  ketentuan  proses  peng- olahan  sesuai  SNI  berdasarkan  penerapan CPB dan SPOS.
Urutan Proses BM LM Unit % Unit % Penerimaan 0 0 11 100 Sortasi I 0 0 11 100 Penyiangan 0 0 11 100 Pencucian I 0 0 11 100 Pemfilletan 0 0 11 100 Perapihan 0 0 11 100 Pencucian II 0 0 11 100 Sortasi II 0 0 11 100 Penimbangan 0 0 11 100 Pengepakan 8 53,33 11 100 Keterangan: BM = berhenti menerapkan CPB dan SPOS LM = lanjut menerapkan CPB dan SPOS
Tabel 3. Perbandingan  tingkat  pengetahuan  responden kelompok BM dan LM Kriteria Pengetahuan Responden BM LM Jumlah Responden % Jumlah Responden % Tinggi 0 0 11 100 Sedang 4 27 0 0 Rendah 11 73 0 0 Jumlah 15 100 11 100
Keterangan:
BM = berhenti menerapkan CPB dan SPOS LM = lanjut menerapkan CPB dan SPOS

## 2. Pengalaman
Berdasarkan  Tabel  4,  terlihat  bahwa  unit pengolahan  yang  termasuk  dalam  kelompok  BM memiliki  pengalaman  menerapkan  CPB  dan SPOS pengolahan fillet ikan kurang dari 12 bulan, sedangkan  kelompok  LM,  10  anggota  memiliki pengalaman lebih dari 24 bulan. Singkatnya waktu penerapan oleh kelompok BM disebabkan inovasi penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan tidak  memenuhi  unsur  karateristik  inovasi  yang ditandai  dengan  tidak  dirasakannya    keuntungan relatif, tidak sesuainya penerapan CPB dan SPOS dengan nilai yang dianut, serta rumitnya penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan. Meskipun  kelompok  BM  menganggap  penerapan CPB  dan  SPOS  pengolahan  fillet  ikan  memenuhi dua  unsur  karateristik  inovasi,  yaitu  penerapan CPB  dan  SPOS  pengolahan  fillet  ikan    dapat dilihat  ( observability )  dan  dapat  dicoba  ( triability ), kondisi tersebut tidak mendorong untuk menerap- kannya,  dikarenakan  dalam  masa  percobaan penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan, pemerintah  memberikan  bantuan  dan  pendam- pingan kepada kelompok BM.
Hal  sebaliknya  terjadi  pada  kelompok  LM, Penerapan CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan berlangsung  sangat  lama,  karena  menilai  bahwa penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan memenuhi  unsur  karateristik  inovasi,  seperti kelompok  LM  merasa  memperoleh  keuntungan relatif,  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut, khususnya  nilai-nilai  bisnis  perikananan,  tidak dirasakannya  kerumitan,  serta  dapat  dilihat  dan dicobanya penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  diperoleh  hasil bahwa  pada  faktor  internal,  terdapat  perbedaan tingkat pengetahuan dan lamanya waktu penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan antara  pengolah fillet kelompok  BM  dengan  LM. Pengolah fillet kelompok  BM  memiliki  tingkat pengetahuan  yang  lebih  rendah,  serta  memiliki pengalaman  penerapan  CPB  dan  SPOS  yang lebih  singkat  dibandingkan  dengan  pengolah fillet ikan kelompok LM. Menurut Lisyanti (2009), untuk dapat mengoptimalkan penerapan dan pengawas- an  pelaksanaannya,  perusahaan  disarankan  me- lakukan  pengembangan  organisasi,  yaitu  adanya pembagian  tugas  untuk  urusan  internal  eksternal (bagian  administrasi:  marketing,  urusan  legal, dokumentasi, dan lain-lain
Tabel 4. Perbandingan  lama  pengalaman  menerapkan CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan  antara kelompok BM dan LM Waktu Penerapan (Bulan) BM LM Jumlah Unit % Jumlah Unit % 1 – 12 15 100 0 0 13 – 24 0 0 1 9,09 >24 0 0 10 90,91 Keterangan:
BM = berhenti menerapkan CPB dan SPOS LM = lanjut menerapkan CPB dan SPOS

## Faktor Eksternal
1. Kebijakan Pemerintah di Bidang Sosial
Mayoritas kelompok BM berpendapat pemerintah  kurang  berperan  dalam  aspek  sosial untuk  mendukung  penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan.  Hal itu terlihat dari kurang- nya  pemerintah  dalam  melakukan  sosialisasi penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan (66,66%),  menyediakan  sumber  permodalan usaha  (66,66%),  menyediakan  sumber  informasi pasar  (66,66%),  dan  menyediakan  informasi regulasi  tentang  mutu  dan  keamanan  pangan (66,66%).  Kurangnya  pemerintah  dalam  melaku- kan  sosialisasi  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan  termasuk  juga  informasi  regulasi  tentang mutu  dan  keamanan  pangan  kepada  responden kelompok BM ditunjukkan oleh minimnya frekuensi,  serta  keberlanjutan  sosialisasi  yang dilakukan  pemerintah  kepada  pengolah fillet kelompok BM.
Ditjen  P2HP  (2006)  menyatakan,  dalam  hal penyediaan sumber permodalan bagi 15 pengolah fillet kelompok  BM,  telah  dilakukan  satu  kali fasilitasi  permodalan  ke  Bank  Danamon  Jakarta. Sumber  permodalan  yang  dapat  difasilitasi  oleh Bank  Danamon  antara  lain  melalui  Program Danamon  Simpan  Pinjam  (DSP)  yang  besarnya mencapai Rp 500 juta. Bentuk permodalan berupa kredit  yang  tidak  mensyaratkan  usaha  berbadan hukum.
Dalam  hal  penyediaan  informasi  pasar  bagi kelompok  BM,  pemerintah  telah  melakukan fasilitasi  pemasaran fillet dengan  mengikut- sertakan para pengusaha perikanan yang tergabung dalam Asosiasi Suplier Produk Perikanan Indonesia (ASPPI).
Kurangnya  penyediaan  sumber  permodalan menyebabkan  kelompok  BM  tidak  memiliki tambahan  modal  untuk  mendukung  penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan.  Dikarena- kan  penerapan  CPB  dan  SPOS  membutuhkan pemenuhan  berbagai  persyaratan  dan  perleng- kapan  yang  memerlukan  dukungan  permodalan. Selain  itu,  tidak  adanya  alternatif  pasar  lain menyebabkan  responden  kelompok  BM  tidak memiliki  pilihan  selain  pasar  yang  tidak  men- syaratkan penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan. Kondisi tersebut mengakibatkan kelompok  BM  tidak  terdorong  untuk  menerapkan CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan  karena alasan tidak diminta oleh pasar. Apabila pemerintah  dapat  menyediakan  informasi  pasar lain  yang  menginginkan    produk fillet diproduksi menggunakan  CPB  dan  SPOS  dengan  harga pembelian  yang  lebih  tinggi  dan  memungkinkan kelompok  BM  mengakses  informasi  tersebut, diharapkan  akan  mendorong  kelompok  BM menerapkan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan.
Pada kelompok LM, diketahui 81,8% menyatakan  pemerintah  berperan  baik  dalam melakukan  frekuensi  sosialisasi  CPB  dan  SPOS
pengolahan fillet ikan  dan  100%  menyatakan pemerintah  telah  berperan  baik  dalam  menyam- paikan  regulasi  tentang  mutu  dan  keamanan pangan.
Peran  pemerintah  yang  baik  dalam  melaku- kan  sosialisasi  CPB  dan  SPOS  penerapan fillet ikan  dan  penyediaan  informasi  tentang  mutu  dan keamanan pangan kepada kelompok LM disebabkan  dinilai siap melaksanakan penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan dan adanya permintaan  dari  negara  importir  untuk  menerap- kan  persyaratan  jaminan  mutu  dan  keamanan pangan  yang  salah  satunya  ditandai  dengan penerapan kelayakan pengolahan ikan, yaitu CPB dan  SPOS.    Hal  ini  dilakukan  agar  kelompok  LM dapat  segera  menyesuaikan  dengan  persyaratan negara importir.
Selain itu, 63,6% dari kelompok LM menyata- kan  pemerintah  telah  berperan  baik  dalam menyediakan  sumber  permodalan  dan  72,7% menyatakan  pemerintah  berperan  baik  dalam menyediakan  informasi  pasar.  Fasilitasi  pasar yang  dilakukan  pemerintah  dilakukan  dengan menyelenggarakan temu bisnis, penyediaan infor- masi online pada website Kementerian  Kelautan dan  Perikanan,    maupun  dalam  bentuk  cetak seperti majalah atau tabloid, statistik kelautan dan perikanan,  statistik  ekspor  dan  impor  hasil perikanan,  dan  lain  sebagainya.    Ketersediaan informasi  pasar  yang  baik,  khususnya  informasi pasar yang menginginkan produk fillet mendorong kelompok  LM  meneruskan  penerapan  CPB  dan SPOS pengolahan fillet ikan hingga saat ini.
Dalam  hal  sumber  permodalan,  mayoritas para  pengolah  kelompok  LM  berpendapat  bahwa pemerintah sudah berperan baik dalam melakukan  hal  tersebut.    Hal  ini  didasari  oleh mudahnya  para  pengolah,  termasuk    kelompok LM  dalam  memperoleh  kredit  invetasi  maupun modal usaha dari perbankan.
Perbedaan  kebijakan  yang  diberikan  kepada kelompok  BM  dan  LM  dikarenakan  pemerintah menilai  bahwa  kelompok  LM  sudah  siap  untuk menerapkan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan.    Selain  itu,  hal  tersebut  dilakukan  untuk merespons  tuntutan  pasar,  khususnya  di  luar negeri  yang  mensyaratkan  penerapan  CPB  dan SPOS pengolahan fillet ikan.

## 2. Kebijakan Pemerintah di Bidang Fisik
Pendapat  kelompok  BM  dan  LM  terkait dengan  kebijakan  dalam  bidang  fisik  yang  dilaku- kan  pemerintah  untuk  mendukung  penerapan CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan  secara umum  tidak  jauh  berbeda.    Hal  ini  dapat  dilihat dari  jawaban  secara  umum  yang  menyatakan pemerintah  kurang  berperan  dengan  baik    dalam menyediakan fasilitas fisik.
Kelompok  BM,  87%  menyatakan  bahwa pemerintah  kurang  berperan  dalam  penyediaan sumber  air  bersih,  67%  menyatakan  pemerintah kurang  berperan  dalam  penyediaan  es,  74% menyatakan  pemerintah  kurang  berperan  dalam
penyediaan  sarana  rantai  dingin,  serta  67% menyatakan  pemerintah  kurang  berperan  dalam penyediaan  sarana  penanganan  dan  pengolahan fille t ikan.
Kurang berperannya pemerintah dalam menyediakan  sarana  air  bersih  dapat  dilihat  dari belum  tersedianya  sumber  air  bersih  secara  baik di  unit  pengolahan fillet ikan.    Saat  ini,  dalam memenuhi  kebutuhan  air  bersih,  para  pengolah fillet membeli  air  bersih  dari  Perusahaan  Daerah Air  Minum  serta  menggunakan  air  tanah.    Hal  ini sangat  memprihatinkan  mengingat  air  bersih merupakan  komponen  utama yang sangat dibutuhkan dalam proses pengolahan fillet ikan. Dalam hal penyediaan air bersih,  pemerintah Kota  Tegal  telah  mengupayakan    PDAM  untuk mengalirkan  air  bersih  ke  unit  pengolahan fillet . Namun  demikian,    hingga  saat  ini  PDAM  belum dapat  menyediakan  sumber  air  bersih  untuk memenuhi kebutuhan para pengolahan fillet . Dalam  hal  penyediaan  sarana  rantai  dingin dan  penanganan,  serta  pengolahan fillet ikan, pemerintah  telah  melakukan  beberapa  upaya, antara  lain  menyediakan  4  unit  bangunan pengolahan fillet ikan,  52  unit  meja  proses fillet , 300 unit pisau fillet , 300 unit talenan fillet , 800 unit keranjang besar,  140 unit  keranjang kecil, 60 unit blong,  300  pasang  sepatu  boot,  300  stel  baju kerja,  300  apron  plastik,  300  topi,  400  pasang sarung  tangan,  4  unit freezer ,  4  unit  timbangan besar,  4  unit  timbangan  kecil,  4  unit  pompa semprot  lantai,  4  unit  kereta  dorong,  4  unit penghancur es, 16 lusin kantong sampah, 12 unit jebakan serangga, 400 unit masker, 28 unit pallet, 80 unit box berinsulasi ukuran besar, dan 100 unit boks berinsulasi ukuran sedang untuk menyimpan ikan (Ditjen P2HP, 2006).
Meskipun berbagai jenis sarana rantai dingin dan penanganan, serta pengolahan fillet disediakan  pemerintah,  namun  saat  ini  sebagian besar  sarana  tersebut  tidak  digunakan  oleh  para pengolah.    Pada  umumnya,  para  pengolah berpendapat  bahwa  sarana  tersebut  mempersulit dan  memperlambat  pengolahan fillet, sehingga menurunkan  hasil  produksi.  Hal  ini  mengindikasi- kan  bahwa  penyediaan  sarana  rantai  dingin  dan pengolahan  yang dilakukan oleh pemerintah tidak memenuhi  unsur  karakteristik  inovasi  karena menyulitkan  proses  pengolahan  yang  pada akhirnya menurunkan produktivitas pengolah.
Dalam  upaya  mendorong  para  pengolah kembali  menggunakan  peralatan  kerja  sesuai dengan  ketentuan,  maka  hal  penting  untuk dilakukan  adalah  meningkatkan  pembinaan  dan pengawasan kepada pengolah fillet kelompok BM. Melalui pembinaan yang menyeluruh dan berkelanjutan,  serta  pengawasan  yang  baik diharapkan  pengolah fillet kelompok  BM  kembali menggunakan  peralatan  yang  sesuai  ketentuan tersebut.
Kelompok  LM  menyatakan  90,91%  pemerin- tah  kurang  berperan  dalam  menyediakan  sumber air  bersih,  81,82%  menyatakan  pemerintah
kurang  berperan  dalam  menyediakan  es,  81,82% menyatakan  pemerintah  kurang  berperan  dalam menyediakan  sarana  rantai  dingin  dan  72,73% menyatakan  pemerintah  kurang  berperan  dalam menyediakan  sarana  penanganan  dan  pengolah- an  ikan.  Kurangnya  pemerintah  dalam  menyedia- kan dukungan kebijakan fisik, dikarenakan hingga saat  ini,  seluruh  sarana  dan  prasarana  yang  ada di unit pengolahan responden LM merupakan aset perusahaan dan bukan hasil bantuan pemerintah.
Meskipun pemerintah dinilai kurang memberi- kan  dukungan  penyediaan  sarana  dan  prasarana fisik,  kelompok  LM  tetap  melanjutkan  penerapan CPB dan SPOS, karena didorong oleh permintaan pasar  dan  berbagai  keuntungan  yang  masih dirasakan, seperti kesempatan memperluas akases pasar ke manca negara.

## 3. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah
Kelompok  BM,  60%  menyatakan  pemerintah kurang  berperan  dalam  melakukan  pembinaan, 80%  menyatakan  pemerintah  kurang  berperan dalam melakukan pengawasan, dan 86% menyatakan  pemerintah  kurang  berperan  dalam melakukan  penegakan  hukum.    Hal  itu  dapat dilihat  dari  tidak  berlanjutnya  pembinaan  yang dilakukan pemerintah terhadap responden kelompok BM.
Kelompok LM, 45,45% menyatakan pemerin- tah  berperan  baik  dalam  melakukan  pembinaan dan  100%  menyatakan  pemerintah  berperan  baik dalam  melakukan  pengawasan.  Hal  tersebut dilaksanakan  dengan  memberikan  pelatihan- pelatihan  tentang  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan.  Untuk itu, pemerintah dalam melakukan pembinaan,  pengawasan  dan  penegakan  hukum kepada  pengolah  kelompok  LM  melaksanakan prioritas  penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan.    Hal  ini  karena  pengolah  kelompok  LM dinilai  sudah  siap  menerapkan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan,  serta  mayoritas  melakukan ekspor  sehingga  diperlukan  langkah  cepat  untuk menyesuaikan  dengan  aturan  negara  importir yang semakin ketat dalam mempersyaratkan mutu dan  keamanan  produk  perikanan,  termasuk fillet . Keterlambatan  pemenuhan  terhadap  persyaratan impor  dari  luar  negeri  akan  mengakibatkan terganggunya  ekspor  produk  perikanan  Indonesia sehingga  dikhawatirkan  akan  menggangu  devisa negara  dan  mengurangi  peran  sektor  kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional.
Selain  itu,  81,82%  pengolah fillet kelompok LM  menyatakan  pemerintah  berperan  baik  dalam melakukan  penegakan  hukum.    Hal  tersebut dilaksanakan melalui penahanan Sertifikat Kelayakan  Pengolahan  (SKP)  dan  pencabutan SKP  apabila  dalam  waktu  yang  ditentukan  tidak dilakukan  perbaikan  terhadap  temuan  pengawas mutu  atas  ketidaksesuaian  penerapan  CPB  dan SPOS  pengolahan  fillet  ikan  di  unit  pengolahan. Peraturan Direktur Jenderal P2HP selaku Otoritas Kompeten  Mutu  dan  Keamanan  Pangan  Hasil Perikanan  di  Indonesia  Nomor  PER.010/DJ-
P2HP/2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil Perikanan  No.    PER  067/DJ-P2HP/2008  tentang Pedoman  Teknis  Penerapan  Sistem  Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menyatakan untuk  menjamin  dan  memelihara  kesesuaian  unit pengolahan  ikan  terhadap  persyaratan  kelayakan unit  pengolahan,  Direktorat  Jenderal  P2HP melakukan  verifikasi  satu  tahun  sekali  dan Laboratorium  Pembinaan  dan  Pengujian  Mutu Hasil  Perikanan  (LPPMHP)  melakukan  surveilans sesuai  dengan  tingkat kelayakan  penerapan  CPB dan  SPOS.    Unit  pengolahan  ikan  dengan  SKP rating  A  dan  B  disurvei  setiap  dua  minggu  sekali, dan unit pengolahan ikan dengan rating C disurvei 1 bulan sekali.
Berdasarkan  pendapat  kelompok  BM,  hal yang  dapat  dilakukan  pemerintah  adalah  melalui pengembangan  berbagai  program  atau  kegiatan pembinaan  kepada  pengolah  hasil  perikanan, termasuk  juga fillet ikan  yang  saat  ini  belum menerapkan  CPB  dan  SPOS.    Dalam  konteks regulasi,  hal  tersebut  sangat  mungkin  dilakukan mengingat  Undang-undang  No  45  tahun  2009 tentang  Perubahan  atas  UU  31  tahun  2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa pemerintah pusat  dan  daerah  membina  dan  memfasilitasi pengembangan  usaha  perikanan  agar  memenuhi standar  mutu hasil perikanan.
Selain  itu,  pengawasan  yang  baik  dan penegakan hukum secara tegas kepada pengolah fillet yang tidak menerapkan CPB dan SPOS juga memainkan peran yang amat penting. Penegakan  hukum  berperan  penting  untuk memberikan  efek  jera  bagi  setiap  produsen fillet ikan  yang  memproduksi fillet tanpa  memperhati- kan mutu dan keamanannya, sehingga membaha- yakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

## 4. Permintaan Pasar
Secara  umum  terdapat  tujuan  pemasaran yang  berbeda  antara  kelompok  BM  dan  LM. Kelompok BM memasarkan seluruh produknya ke industri  pengolahan  ikan  lanjutan  di  dalam  negeri sedangkan  kelompok  LM  memasarkan  sebagian besar  produknya  ke  luar  negeri  selain  sebagian kecil  di  dalam  negeri.  Di  dalam  negeri,  pasar kelompok  BM  yang  sebagian  besar  didominasi oleh  industri  pengolahan  produk  perikanan lanjutan  tidak  mensyaratkan  penerapan  CPB  dan SPOS.
Hal  yang  berbeda  terjadi  di  kelompok pengolah  LM.  Konsumen  produk fillet yang dilayani  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri mensyaratkan penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan.  Selain itu, penerapan CPB dan SPOS penting untuk memenangkan persaingan  yang  saat  ini  semakin  ketat,  terutama dari produk asal Vietnam.
Berdasarkan  pernyataan  kelompok  BM  dan LM  tentang  permintaan  pasar  di  atas  terlihat bahwa  pasar  dalam  negeri  yang  selama  ini dilayani  oleh  para  pengolah  kelompok  BM  tidak
menuntut penerapan CPB dan SPOS, sedangkan pasar  luar  negeri  dan  dalam  negeri  yang  dilayani pengolah  kelompok  LM  meminta  penerapan  CPB dan SPOS. Kondisi tersebut mendorong pengolah kelompok  BM  tidak  menerapkan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan.  Bagi kelompok LM, kondisi tersebut mendorong menerapkan CPB dan SPOS untuk memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan  (SKP)  yang  akan  digunakan  sebagai dokumen  persyaratan  ekspor  dan  memenangkan persaingan dengan produk impor sejenis.
Dalam  upaya  mendorong  penerapan  CPB dan  SPOS  oleh  kelompok  BM,  hal  yang  dapat dilakukan  pemerintah  adalah  mewajibkan  industri pengolahan ikan  lanjutan, seperti baso, otak-otak, kerupuk  yang  selama  ini  menjadi  tujuan  pasar kelompok  BM  menerapkan  CPB  dan  SPOS.    Hal ini dapat dilakukan mengingat Peraturan Pemerintah  Nomor  28  tahun  2004  tentang Keamanan,  Mutu  dan  Gizi  pangan  menyatakan bahwa  pemerintah  dapat  mewajibkan  penerapan standar  termasuk  juga  CPB  dan  SPOS  dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan  masyarakat,  pelestarian  lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.
Selain  hal  di  atas,  Undang-undang  Nomor  7 tahun  1996  dengan  tegas  menyatakan  bahwa setiap  orang  yang  memproduksi  pangan  untuk diperdagangkan  wajib  menyelenggarakan  sistem jaminan  mutu  sesuai  dengan  jenis  pangan  yang diproduksi.  Lebih  lanjut disebutkan bahwa badan usaha  yang  memproduksi  pangan  olahan  untuk diedarkan  bertanggung  jawab  atas  keamanan pangan  yang  diproduksi  terhadap  kesehatan orang  lain  yang  mengkonsumsi  pangan  tersebut. Apabila  terbukti  badan  usaha  mengedarkan pangan  yang  mengandung  bahan  yang  dilarang, merugikan  dan  atau  membahayakan  kesehatan manusia,  maka  badan  usaha  tersebut  wajib mengganti  segala  segala  kerugian  yang  secara nyata  ditimbulkan  setinggi-tingginya  Rp500.000. 000.  Apabila  terbukti  badan  usaha  menyeleng- garakan  kegiatan,  atau  proses  produksi,  penyim- panan, pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi,  menggunakan  bahan  tambahan  yang dilarang,  menggunakan  bahan  yang  dilarang sebagai  kemasan,  memperdagangkan  pangan yang  tidak  memenuhi  persyaratan  mutu,  meng- ganti  label,  melabel  kembali,  mengganti  tanggal, bulan  dan  tahun  kadaluarsa  dapat  dipidana dengan  penjaran  paling  lama  lima  tahun  dan denda paling banyak Rp600.000.000.
Saat ini di Indonesia, banyak terdapat produk fillet ikan  impor,  seperti fillet ikan dory dari Vietnam  dan fillet ikan Tsuchi dari  China.    Hal  ini mengindikasikan  bahwa  pasar fillet di  dalam negeri  sedang  tumbuh.    Melihat  hal  itu,  maka  ke depan,  baik  kelompok  BM  maupun  LM  perlu didorong untuk menerapkan CPB dan SPOS agar dapat  memenangkan  persaingan  yang  semakin meningkat.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  pada faktor eksternal terlihat adanya  perbedaan dukungan  pemerintah  dalam  bidang  sosial, pengawasan,  dan  penegakan  hukum  antara kelompok BM dan LM dalam penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan.   Selain itu, terdapat juga  perbedaan  permintaan  pasar  produk fillet ikan  milik  kelompok  BM  dan  LM.      Perbedaan perlakuan pemerintah terhadap kelompok BM dan LM dalam mendukung penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan  disebabkan  kelompok  LM dipandang  sudah  siap  untuk  menerapkan  CPB dan  SPOS  pengolahan fillet ikan  serta  untuk merespons tuntutan pasar.  Dalam hal permintaan pasar, ternyata pasar fillet ikan kelompok BM yang mayoritas berada di dalam negeri tidak mensyaratkan penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan,  sedangkan  pasar fillet ikan kelompok  LM  yang  berlokasi  di  dalam  maupun luar  negeri  mensyaratkan  penerapan  CPB  dan SPOS pengolahan fillet ikan.

## Faktor Karateristik Inovasi
Secara  umum,  kelompok  BM  memiliki persepsi  bahwa  penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan  tidak  memenuhi  faktor karateristik  inovasi.  Kelompok  BM,  86,67% menyatakan  bahwa  penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan tidak memberikan keuntung- an relatif yang  terkait dengan aspek ekonomi dan kenyamanan  kerja,  seperti  menurunkan  produk- tivitas  karyawan  dan  mengurangi  kenyamanan dalam  berkerja.    Dalam  hal  kenyamanan  kerja, penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan yang  mensyaratkan  penggunaan  apron,  masker dan  topi  membuat  para  pekerja  menjadi  risih  dan merasa  tidak  nyaman  saat  mengolah fillet . Kondisi  ini  mengakibatkan  tidak  nyaman  yang pada  akhirnya  menyebabkan  penurunan  produk- tivitas unit pengolahan fillet milik kelompok BM. Selain  hal  di  atas,  80%  kelompok  BM menyatakan penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan  tidak  sesuai  dengan  nilai- nilai yang dianut.  Hal ini disebabkan para pembeli yang  sebagain  besar  adalah  industri  olahan  ikan lanjutan  seperti  kerupuk,  baso,  dan  otak-otak  di dalam negeri tidak mensyaratkan penerapan CPB dan  SPOS  pengolah fillet ikan.      Pembeli  hanya meminta fillet ikan yang dibeli harus dalam kondisi baik, yang ditandai dengan tidak bau busuk, tidak lembek,  tidak  kotor  dan  harus  dalam  kondisi dingin.    Selain  hal  itu,  responden  kelompok  BM juga  menilai  bahwa  penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan  tidak  sejalan  dengan kebiasaan  yang  selama  ini  dilakukan  saat mengolah fillet ikan.
Dalam hal tingkat kerumitan, 73,33% pengolah fillet kelompok BM menyatakan penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan rumit.    Hal  ini  disebabkan  ketatnya  persyaratan yang  terdapat  dalam  ketentuan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet .      Penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan,  antara  lain  mensyaratkan
kondisi  ruang  proses  yang  bersih, peralatan  kerja yang  saniter,  karyawan  yang  higienis  dan  tertib dalam  melakukan  pengolahan fillet ,  air  dan  es yang mutunya  baik, penerapan rantai dingin  yang tidak  boleh  putus  sejak  penerimaan  bahan  baku hingga  pengemasan  dan  pendistribusian,  pene- rapan  prosedur  pencatatan  dan  pemantauan  ter- hadap  aktivitas  pengolahan  dan  lain  sebagainya yang  kesemuanya  dianggap  rumit  oleh  kelompok BM selain ketersediaannya yang kurang.
Meskipun  demikian,  66,67%  menyatakan CPB dan SPOS pengolahan fillet dapat diuji coba sampai  batas  tertentu  dan  diamati.  Hal  ini  di- karenakan  Direktorat  Jenderal  P2HP,  Kemen- terian  Kelautan  dan  Perikanan  memberikan fasilitas  pendukung  dan  melakukan  pendamping- an pada saat proses uji coba penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan.
Persepsi  kelompok  LM  terkait  dengan  faktor karateristik inovasi yang mempengaruhi penerapan  CPB  dan  SPOS,  diketahui  kelompok LM,  90,91%  menyatakan  bahwa  penerapan  CPB dan  memberikan  keuntungan  relatif.  Bentuk keuntungan  relatif  yang  dirasakan  oleh  kelompok LM dalam menerapkan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan  adalah  kesempatan  untuk memperluas  pasar  hingga  ke  luar  negeri, kemudahan dalam memperoleh sertifikat kesehat- an  sebagai  dokumen  pelengkap  ekspor,  memiliki kesempatan  untuk  terdaftar  di  negara  importir sebagai  unit  pengolahan  ikan  dengan  nilai kelayakan  tertentu  dan  memiliki  kesempatan untuk mencantumkan nomor registrasi dari negara importir  pada  karton  pengemas  yang  salah satunya  berisi  informasi  tingkat  penerapan  CPB dan SPOS. Penerapan CPB dan SPOS pengolah- an fillet ikan  juga  meminimalkan  risiko  ditolaknya produk fillet di pasar.
Selain  hal  di  atas,    72,73%  pengolah fillet kelompok  LM  menyatakan  penerapan  CPB  dan SPOS  pengolahan fillet sesuai  dengan  nilai-nilai bisnis  perikanan  yang  dianut,  terutama  oleh pembelinya di dalam maupun luar negeri.   Dalam mengekspor  produk  perikanan  ke  luar  negeri, pembeli dan pemerintah negara importir menerap- kan ketentuan impor  produk yang ketat dan harus diikuti oleh para produsen.
Dalam hal tingkat kerumitan, 100% kelompok LM  menyatakan  penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan  tidak  rumit.    Hal  ini  karena pemerintah  memberikan  pelatihan,  pembinaan, dan  penyediaan  panduan,  agar  para  responden kelompok  LM  tersebut  mampu  menyesuaikan dengan  peraturan  negara  importir.  Sampai dengan saat ini, pengolah fillet kelompok LM tetap menerapkan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan.  Selain  hal  itu,  90,91%  kelompok  LM menyatakan  penerapan  CPB  dan  SPOS  peng- olahan fillet ikan  dapat  diuji  coba  dan  diamati sampai batas tertentu.
Berdasarkan uraian tersebut, terdapat perbedaan  antara  kelompok  BM  dan  LM  dalam mempersepsikan  pengaruh  faktor  karateristik
inovasi  terhadap  penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan.  Kelompok  BM  memper- sepsikan  bahwa  penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan tidak memberikan keuntungan  relatif,  rumit  dan  tidak  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  dianut  oleh  kelompok  BM.    Hal yang  sebaliknya  terjadi  pada  kelompok  LM  yang mempersepsikan  penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan  secara  positif,  karena memberikan  keuntungan  relatif,  tidak  rumit  dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
Kenyataan  yang  terjadi  pada  kelompok  BM dan  LM  di  atas  telah  sejalan    dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  Rogers  bahwa  semakin pengguna  merasakan  suatu  adopsi  memiliki keuntungan  relatif,  sesuai  dengan  nilai  yang dianut,  tidak  rumit,  dapat  diamati  dan  diuji  coba sampai  batas  tertentu,  maka  proses  adopsi inovasi  tersebut  akan  semakin  mudah  dan  cepat. Hal sebaliknya, apabila pengguna tidak merasakan  suatu  adopsi  memiliki  keuntungan relatif,  sesuai  dengan  nilai  yang  dianut,  mudah, dapat  diamati  dan  diuji  coba  sampai  batas tertentu,  maka  proses  adopsi  inovasi  tersebut akan  semakin  lambat  dan  kemungkinan  besar akan ditolak.

## Kondisi Penerapan CPB dan SPOS
Kondisi  penerapan  CPB  dan  SPOS  peng- olahan fillet ikan  sesungguhnya  menggambarkan kelayakan  unit  pengolahan  dalam  melaksanakan proses  pengolahan fillet ikan.  Kondisi  ini  dapat dilihat  dengan  menghitung  jumlah  penyimpangan yang  ada  di  unit  pengolahan fillet ikan.  Secara rinci,  jumlah  penyimpangan  dalam  penerapan CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan  pada  unit pengolahan  kelompok  BM  dan  LM    dapat  dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Perbandingan  rataan  jumlah  penyimpangan  di unit pengolahan fillet antara kelompok BM dan
LM Jenis Peyimpangan Rataan penyimpangan di Unit Pengolahan Fillet BM LM Minor 10,28 1,27 Mayor 27,00 3,45 Serius 28,33 0,63 Kritis 3,06 0 Keterangan: BM = berhenti menerapkan CPB dan SPOS
LM = lanjut menerapkan CPB dan SPOS
Berdasarkan  Tabel  5  diketahui  bahwa  pada unit  kelompok  BM,  seluruhnya  dikatakan  memiliki penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan yang  sangat  buruk.    Hal  ini  disebabkan  tingginya tingkat  penyimpangan  yang  terjadi  di  unit-unit pengolahan fillet ikan  tersebut.    Rataan  jumlah penyimpangan  yang  terjadi  di  unit  kelompok  BM adalah 10,28 penyimpangan minor, 27,00 penyim- pangan  mayor,  28,33  penyimpangan  serius  dan 3,06 penyimpangan kritis.
Pada kelompok LM, nilai kelayakan pengolahan fillet ikan  bervariasi  antara    A,  B hingga  C.  Dari 11 unit pengolahan fillet kelompok LM,  satu  unit  pengolahan fillet atau  9,09%  di antaranya  layak  dengan  kriteria  C,  tiga  unit pengolahan fillet atau  27,27%  layak  dengan kriteria B dan 6 unit pengolahan fillet atau 63,63% lulus dengan nilai A.
Pada  kelompok  BM,  penyimpangan  yang terjadi  pada  umumnya  meliputi  aspek  lingkungan, konstruksi  bangunan  dan lay  out ,  ventilasi  dan fasilitas  karyawan,  penerangan,  saluran  pembu- angan, persyaratan konstruksi ruang penanganan dan  pengolahan fille t,  bahan  baku,  penanganan limbah, pencegahan hewan penggangu, kebersih- an  dan  kesehatan  karyawan,  proses  sanitasi, perlindungan  produk  dari  kontaminasi,  dan penanganan  produk  yang  tidak  sesuai  dengan yang dipersyaratkan.
Banyaknya penyimpangan yang terjadi di unit pengolahan kelompok BM menggambarkan bahwa unit pengolahan tersebut tidak layak untuk melaksanakan  proses  pengolahan fillet ikan. Akibat  yang  ditimbulkan  oleh  penyimpangan tersebut  adalah  rentannya fillet terkontaminasi oleh  mikroba,  bahan  kimia  dan  partikel  fisik  yang bersumber  dari  lingkungan  pengolahan,  sarana pengolahan,  teknis  pengolahan  yang  salah  dan karyawan  yang  tidak  menjaga  kebersihannya. Penyimpangan  yang  terjadi  di  unit  pengolahan fillet milik  kelompok  BM    menggambarkan  tidak adanya  jaminan  mutu  dan  keamanan  pangan produk fillet, serta  lemahnya  pengawasan  dan penegakan hukum oleh instansi berwenang.   Hal tersebut  tidak  perlu  terjadi  mengingat  dalam Undang-undang  Nomor  7  tahun  1996  tentang Pangan  disebutkan  bahwa  pemerintah  berhak melakukan  pengawasan  dan  melakukan  tindakan administratif  maupun  penyidikan,  apabila  patut diduga  terdapat  pelanggaran  pidana  di  bidang pangan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  ternyata  kelom- pok BM dan LM memiliki pendapat berbeda dalam menilai  faktor  internal,  eksternal,  dan  karakteristik inovasi  yang  mempengaruhi  penerapan  CPB  dan SPOS pengolahan fillet ikan.  Pada faktor internal, tingkat  pengetahuan  responden  kelompok  BM akan  aspek-aspek  teknis  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan lebih rendah, jika dibandingkan  dengan  responden  kelompok  LM. Demikian juga dalam hal pengalaman menerapkan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan,  dimana  reponden  kelompok  BM  ternyata kurang  berpengalaman,  apabila  dibandingkan dengan  kelompok  LM.    Pada  faktor  eksternal, dukungan  pemerintah  yang  diberikan  dalam bidang  sosial,  pengawasan,  serta  penegakan hukum  dalam  penerapan  CPB  dan  SPOS pengolahan fillet ikan  berbeda  antara  kelompok BM  dan  LM  bergantung  pada  kesiapan  kelompok untuk  menerapkan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan, serta respon atas tuntutan pasar.  Pada aspek  permintaan  pasar,  pembeli fillet kelompok
BM  tidak  mensyaratkan  penerapan  CPB  dan SPOS  pengolahan fillet ikan,  sedangkan  pembeli fillet kelompok  LM mensyaratkan  penerapan  CPB dan  SPOS  pengolahan fillet ikan.    Pada  faktor karateristik inovasi, kelompok BM lebih mempersepsikan  negatif  inovasi  penerapan  CPB dan  SPOS  pengolahan fillet ikan.    Dalam  hal  ini penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan tidak  memberikan  keuntungan  relatif,  rumit  dan tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut. Kelompok  LM  lebih  mempersepsikan  positif inovasi  penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan,  karena  menilai  penerapan  CPB  dan SPOS  pengolahan fillet ikan  dapat  memberikan keuntungan  relatif,  tidak  rumit,  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  dianut,  dapat dilihat  dan  diuji  coba keunggulannya.

## KESIMPULAN
1.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberlanjut- an  penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan oleh responden kelompok BM adalah faktor internal, yaitu rendahnya tingkat pengetahuan  dan  kurangnya  pengalaman. Selain  itu,  faktor  eksternal  tampaknya  juga tidak  mendukung.  Hal  ini  antara  lain  dapat dilihat  dari  kurangnya  sosialisasi,  kurangnya fasilitas sumber air bersih, es dan rantai dingin, kurangnya pembinaan, lemahnya pengawasan dan  penegakan  hukum,  serta  tidak  adanya permintaan  pasar.    Selain  itu,  pada  faktor karakteristik  inovasi,  responden  kelompok  BM mempersepsikan secara negatif inovasi penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan,  yaitu  tidak  dirasakannya  keuntungan relatif,  tidak  sesuainya    penerapan  CPB  dan SPOS  pengolahan fillet ikan  dengan  nilai-nilai yang dianut dan rumitnya penerapan CPB dan SPOS pengolahan fillet ikan.
2.  Penerapan  CPB  dan  SPOS  pengolahan fillet ikan  di  unit  pengolahan  kelompok  BM  sangat buruk  kondisinya.    Hal  ini  dapat  dilihat  dari besarnya  jumlah  penyimpangan  minor  dan mayor  yang  terjadi  serta  masih  adanya penyimpangan  serius  dan  kritis  melebihi  batas yang ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jenderal  Pengolahan  dan  Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP). 2006. Teknologi  Pengolahan  Fillet  Ikan.  Jakarta. Satker Direktorat Pengolahan Hasil.
Direktorat  Jenderal  Pengolahan  dan  Pemasaran
Hasil Peikanan (Ditjen P2HP). 2010. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pengolahan  dan Pemasaran  Hasil  Perikanan  Selaku  Otoritas Kompeten  Nomor:  PER.010/DJ-P2HP/2010 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Direktur Jenderal  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil
Perikanan Selaku Otoritas Kompeten Nomor: PER.067/DJ-P2HP/2008  tentang  Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Jakarta
Direktorat  Pengolahan  Hasil  (Dit  PH).  2010.
Laporan  Akhir  Tahun  Direktorat  Pengolahan Hasil  2009.  Jakarta.  Satker  Direktorat Pengolahan Hasil.
Lisyanti, N.S. Palupi dan D. Kadarisman. Evaluasi Penerapan  Cara  Produksi  yang  Baik  ( Good Manufacturing  Practices )  dan  Penyusunan SSOP Industri Lidah Buaya di PT. Libe Bumi Abadi.  Manajemen  IKM,  Vol.  4  No.  1:  p.  90- 109.
Masengi,  S.  dan  P.  Damayanti.  2008.  Laporan Pendampingan  Fasilitasi  Sentra  Pengolahan Hasil  Perikanan  Lanjutan.  Jakarta.  Satker Direktorat Pengolahan Hasil, Jakarta.
Poernomo.  2007.  Urgensi  Penerapan  Sistem
Rantai Dingin Untuk Mempertahankan Kesegaran  Ikan.  Di  dalam:  Nikijuluw  V, penyunting.  Meningkatkan  Nilai  Tambah Perikanan.  Jakarta:  Satker  Ditjen  P2HP, DKP.
Rokhman,  A.  2008.  Peran  Kebijakan  Publik, Orientasi  Kewirausahaan  dan  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  dalam  Pengem- bangan  Produk  Perikanan  Prima  (Disertasi). Program  Pasca  Sarjana,  Institut  Pertanian Bogor, Bogor.