Rencana kerja Kecamatan Kampar Kabupaen Kampar disusun sebagai dokumen yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah. Dokumen rencana  kerja  pemerintah  ini  disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan  capaian  kinerja  pelayanan masyarakat.  Sehubungan  dengan  hal  itu penyusunan rencana kerja dalam pembangunan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun  2010  tentang  pelaksanaan  peraturan pemerintah  Nomor  8  tahun  2008  tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dana, evaluasi perencanaan pembangunan.
Penyusunan perencanaan pembangunan  di  Desa  Padang  Mutung Kecamatan  Kampar  Kabupaten  Kampar
memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan  langsung  oleh  pemerintah kecamatan maupun mendorong partisipasi masyarakat.  Landasan  hukum  dalam penyusunan  perencanaan  pembangunan mulai  dari  Undang-undang  nomor  17 tahun  2003  hingga  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan daerah  sebagaimana  yang  telah  diubah dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 59 tahun 2007.
Hal ini dengan maksud mengidentifikasi  sumber  daya  dan  dana pembangunan.  Kemudian  dengan  tujuan menjadi  pedoman  penyusunan  rencana kerja anggaran Kecamatan Kampar.
Selanjutnya  demi  terwujudnya  efisiensi

## Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar
HERNIMAWATI 1 ; SURYA DAILIATI 2 ; SUDARYANTO 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : sudaryanto@gmail.com
Abstract :  The  formulation  of  development  planning  is  not  only  the  responsibility  of  the government (village) but also the community in general. Therefore it requires the involvement of all elements of society in the process. At the village government level, those involved start from  the  community,  RT  /  RW  apparatus,  hamlet  officials,  village  officials  and  village consultative bodies and sub-district officials. All these parties must work together to produce an  ideal  development  plan  in  accordance  with  applicable  regulations.  To  support  this,  it  is necessary to do development planning  services  in Padang  Mutung Village, Kampar District, Kampar  Regency.  This  service  involves  the  local  government  and  universities,  especially Lancang  Kuning  University.  The  method of  implementing  community  service  is  carried  out by  means  of  counseling  and  discussion.  The  extension  method  is  carried  out  by  providing material  explanations  about  the  planning  philosophy,  forms  of  planning,  administration  in village  /  village  /  kelurahan  government  organizations,  community  empowerment organizations (LPM), village women's organizations, and kelurahan  youth organizations. All institutional elements at the kelurahan level will be provided with information and knowledge in  carrying  out  their  roles  and  functions  in  the  preparation  of  development  planning. Meanwhile,  discussion  is  a  method  of  question  and  answer  regarding  problems  related  to planning. It is shared between the presenters and participants for perfection in the preparation of  development  planning.  As  a  result,  the  preparation  of  development  planning  in  Padang Mutung  Village,  Kampar  District,  Kampar  Regency,  has  followed  the  guidelines  set  out  in accordance  with  law  number  6  of  2014  concerning  villages  and  Government  Regulation Number  43  of  2014  concerning  Implementation  Regulations  of  Law  Number  6  of  2014 concerning villages.
Keywords: Compilation, Planning and Development
Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar (Hernimawati, Surya Dailiati dan Sudaryanto)
dan  efektifitas  perencanaan  alokasi  sumber daya dalam pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut maka penyusunan  perencanaan  pembangunan  di Desa Padang Mutung idealnya dimulai dari dusun, RW/ RT. Kemudian juga melibatkan Badan  Permusyawaratan  Desa/  BPD  dalam pembahasannya  di  tingkat  desa.  Namun yang  terjadi  tidak  semua  penyusunan perencanaan  pembangunan  dimulai  dari RT/ RW.
Maka dari sini diperlukan keterlibatan tenaga pendidik dari perguruan tinggi  untuk  mengsinergikan  penyusunan perencanaan  pembangunan.  Dosen  sebagai tenaga pendidikan tidak hanya menjalankan pengajaran  namun  juga  perlu  melakukan penelitian  dan  pengabdian  masyarakat. Secara  khusus  pengabdian  yang  dilakukan sebagai  kontribusi  ilmu  kepada  bangsa, negara dan masyarakat.
Hasil  musyawarah  desa  ini  sudah beberapa  tahun  berjalan  hingga  saat  ini belum juga terealisasi. Berdasarkn observasi dan identifikasi masalah, diketahui,  kampung  ini  butuh  diberikan penyuluhan
tentang penyusunan perencanaan  pembangunan.  Secara  umum permasalahan didominasi
oleh
permasalahan  sosial  terutama  tentang  pola pikir terhadap dana pembangunan, pemerataan dan tanggung jawab. Kemudian masih  rendahnya  pendidikan  aparatur  desa serta  disiplin  dalam  menjalankan  tugas. Permasalahan mitra pengabdian adalah pola pikir  masyarakat  yang  masih  kurang memahami  dana  pemerintah  yang  harus dibagi  rata. Kurangnya  respon  aparatur terhadap disiplin kerja yang harus
dilaksanakan  sesuai  jam  kantor.  Efektifitas dan efisiensi anggaran
dalam
mensinergikan dan memprioritaskan perencanaan pembangunan.
Diharapkan  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  dihadapi  mitra  secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan  adalah  peserta  memiliki pemahaman
dalam penyusunan
perencanaan
pembangunan desa.
Penyusunan perencanaan pembangunan
berjalan  sesuai  mekanisme  yang  telah ditetapkan,  mengikuti  ketentuan  yang berlaku. Materi yang disampaikan meliputi  Filosofi  perencanaan,  bentuk- bentuk  perencanaan,  konsep  perencanaan berbasis proses dan kinerja dan pengaturan  perencanaan  dan  undang- undang.

## METODE
Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat    dilakukan    dengan  cara penyuluhan  dan  diskusi,  pre  test  serta  post test. Metode penyuluhan  dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi  tentang penyusunan  perencanaan  dengan  peserta aparatur  desa,  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan masyarakat.
Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan  di  tingkat  desa/  kampung/ kelurahan tersebut, diberikan informasi dan pengetahuannya  di  dalam  menjalankan peran  dan  fungsinya  dalam  melakukan kegiatan  pembangunan  yang  berdasarkan penyusunan perencanaan.
Disamping  itu  juga  diberikan  materi yang berhubungan dengan filosofi perencanaan,  bentuk-bentuk  perencanaan, aturannnya.  Dalam  hal  lain  juga  di  berikan pemahaman  pengetahuan  tentang  siste perencanaan.
Metode    diskusi  yaitu  dilakukan setelah metode penyuluhan  dan penjelasan diberikan  dan  selanjutnya  memberikan kesempatan kepada para peserta pengabdian untuk  bertanya  jawab  dan  memecahkan persoalan  –  persoalan  masyarakat  di  dalam kegiatannya  secara  ke  organisasian  masing – masing.

## HASIL
Dari  pelaksanaan  pengabdian  yang telah dilaksanakan diperoleh hasil pengabdian
bahwa penyusunan perencanaan  pembangunan  di  Desa  Padang Mutung sudah melibatkan semua komponen  masyarakat.  Hanya  saja  tidak semua  usulan  dapat  dipenuhi  hal  ini dikarenakan keterbatasan anggaran.
Proses perencanaan dilakukan
22
dalam  bentuk  musyawarah  perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat dusun. Usulan  program  dan  kegiatan  dalam  rangka tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan  pemerintah  yang  dilimpahkan ke pemerintahan desa dalam rangka penguatan otonomi desa diarahkan kepada:
a. Peningkatan kualitas pelayanan
publik  yang  menjadi  kewenangan desa dan peningkatan kualitas
aparaturnya.
b. Peningkatan  kualitas  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  pelaksanaan pemerintahan desa.
c. Upaya  penyelenggaraan  ketentraman dan  ketertiban  umum,  penegakan peraturan perundangan – perundangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
d. Peningkatan kualitas koordinasi
pelaksanaan tugas tugas dengan mitra pemerintahan  desa  dan  organisasi pemerintahan  desa  yang  ada  dalam wilayahnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Target kinerja mempresentasikan nilai  kuantitatif  yang  akan  dicapai  dalam semua  indikator  sebagaiman  penyusuan perencanaan pembangunan yang telah disepakati.  Untuk  selanjutnya  dituangkan dalam  bentuk  yang  lebih  nyata,  terarah, sesuai  tujuan  dan  harapan.  Pada  akhirnya terkadang  pemerintah  desa  membagi  semua usulan  sama  rata  untuk  seluruh  dusun  yang ada  di  Desa  Padang  Mutung  Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
Penyusunan perencanaan pembangunan  di  Desa  Padang  Mutung merupakan  langkah-langkah  yang  diambil untuk  menjabarkan  kebijakan  yang  tekah dibuat  sebelumnya  dan  merupakan  bagian dari  perencanaan  pembangunan  kecamatan. Khususnya menyangkut urusan pemerintahan umum  sedangkan  dalam  bentuk  kegiatan merupakan  penjabaran  dari  program  kerja operasional  yang  telah  dibuat  sebagai  arah dari  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang memberikan  kontribusi  bagi  pencapaian  visi
dan misi organisasi. Perencanaan yang telah dibuat  juga  menjadi  bahan  evaluasi  dan memperbaiki kinerja atau program sebelumnya.
Dalam  penyusunan  perencanaan pembangunan  desa  ini  mengikuti  rencana kerja Kecamatan (Renja) Kampar. Beberapa  usulan  yang  masuk  diantaranya yakni: a. Semenisasi jalan
b. Aspal jalan
c. Rumah layak huni
d. Bedah rumah
e. Rehab jalan aspal
Usulan  ini  sudah  mengikuti  proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, maka menjadi rencana kerja Kecamatan  Kampar  yang  mencerminkan rencana  kegiatan,  program  dan  sasaran tahunan.  Hal  ini  dalam  rangka  mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana  strategis  (Renstra)  Kecamatan Kampar,  pada  dasarnya  rencana  kerja menguraikan  target  kinerja  yang  hendak dicapai  baik  desa  secara  khusus  maupun kecamatan secara umum.
Target  kinerja  mempresentasikan nilai  kuantitatif  yang  akan  dicapai  dari semua  indikator  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  hanya  dapat  diopersionalkan jika  dapat  dirumuskan  terlebih  dahulu  ke dalam  bentuk  yang  lebih  nyata  dan  terarah berupa tujuan dan sasaran. Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu  keberhasilan  ( key  success  factor) yang berarti organisasi telah memperhitungkan  kekuatan  dan  kelemahan serta  segala  sumber  daya  yang  dimiliki. Sehingga  tujuan  yang  telah  ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan Desa Padang Mutung  menggambarkan  arah  strategis organisasi.

## PEMBAHASAN

## Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang
Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar (Hernimawati, Surya Dailiati dan Sudaryanto)
tersebut  menjadi  acuan  bagi  apaturan  Desa Padang  Mutung  dalam  penyelenggaran pemerintaha desa. Pemerintahan desa menyelenggaran  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam lingkup Negara Kesatuan Republik
Indonesia.  Penyelenggaraan  pemerintahan desa  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Desa yakni Syaiful Nursaid dengan strata pendidikan  sarjana  ekonomi.  Artinya,  secara pendidikan  Desa  Padang  Mutung  sudah dipimpin  oleh  orang  yang  layak  untuk mengemban tugas tersebut. Sebab di sejumlah  desa  lainnya  masih  ada  yang  tidak dipimpin oleh kepala desa dengan pendidikan sarjana.
Badan Permusyawaratan Desa
menjadi lembaga pengawas terhadap pemerintahan  desa  agar  tetap  berjalan mengikuti aturan. Badan ini merupakan yang anggotanya  perwakilan  masyarakat  desa berdasarkan  wilayah  dan  demokratis.  Dari segi  pembentukan,  Desa  Padang  Mutung mengacu  pada  undang-undang  desa  pasal  8, ayat  3,  butir  ketiga  yang  berbunyi;  wilayah Sumatera  paling  sedikit  4.000  jiwa  atau  800 kepala keluarga.
Kemudian secara sosial budaya menciptakan  kerukunan  hidup  masyarakat sesuai  dengan  adat  istiadat.  Bahkan  hal  ini dibuktikan masih ada hutan adat yang terjaga secara lestari.  Hutan adat ini menjadi simbol bahwa  Desa  Padang  Mutung  masih  menjaga nilai –  nilai  sosial  budaya  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Luas wilayah  Desa  Padang  Mutung  adalah  9.150 Km2  dengan  penduduk  terbagi  kepada  asli (Domo,  Chaniago,  Suku  Putopang,  Kampai, Piliang) dan pendatang.
Secara wilayah, Desa Padang Mutung termasuk  kedalam  Kecamatan  Kampar  yang berbatasan dengan:
a. Utara;  berbatasan  dengan  daerah aliran Sungai Kampar
b. Selatan;  berbatasan  dengan  Desa Sungai  Lipai  Kecamatan  Gunung Sahilan
c. Timur;  berbatasan  dengan  Desa  Koto Tibun dan Kecamatan Kampar Timur.
d. Barat; berbatasan dengan Desa
Rumbio dan Pulau Sarak.
Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintahan Penyusunan perencanaan
pembangunan  idealnya  melibatkan  pihak pihak  terkait  sesuai  dengan  organisasi  dan tata laksana  pemerintahan  desa.  Di internal pemerintahan desa maka melibatkan kepala desa,  sekretaris  desa,  kepala  urusan pemerintahan, kepala urusan pemberdayaan masyarakat,  kepala  urusan  kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Kemudian sampai kepada perangkat dusun, RW dan RT.
Sifatnya  bisa  usulan  dari  dusun kepada  kepala  desa  atau  sebaliknya  dari kepala  desa  kepada  kepala  dusun  dengan memberikan  gambaran  umumnya.  Semakin idwal  struktur  organisasi  dan  tata  laksana pemerintahan  maka  akan  semakin  bagus penyusunan perencanaan pembangunan desa  yang  dibuat.  Untuk  kategori  Desa Padang  Murung  sudah  cukup  baik,  tinggal lagi masing masing kepala dusun memahami kondisi wilayahnya.
Jika  terdapat  organisasi  dan  tata laksana  pemerintahan  yang  kurang  maka penyusunan perencanaan pembangunan desa  akan  terhambat.  Solusinya  perlu memberdayakan  sumber  daya  manusia lainnya yang berkompeten untuk mengambil alih atau membantu penyusunan. Sesuai dengan pasal 3 undang- undang  desa  Nomor  6  Tahun  2014,  maka pengaturan  desa  dalam  menjalankan  tata laksana pemerintahan berazaskan recognisi, subsidiaritas,  keberagaman,  kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah,  demokrasi,  kemandirian  dan partisipasi.  Selain itu  juga  berazaskan  pada keseteraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.
Pengaturan  desa  ini  bertujuan; memberikan  pengakuan  dan  penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya  sebelum  dan  sesudah terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian  hukum  atas  desa  dalam  sistem
24
ketatanegaraan  Indonesia.  Kemudian  juga melestarikan  dan  memajukan  adat,  tradisi dan  budaya  desa.  Selanjutnya  mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa  untuk  pengembangan  potensi  dan  aset. Dengan  kemampuan  Desa  Padang  Mutung yang  memiliki  struktur  organisasi  dan  tata laksana  pemerintahan  yang  baik  maka penyusunan  perencanaan  pembangunan  akan terlaksana dengan baik.

## Keuangan Desa
Sumber  keuangan  desa  berasal  dari anggaran  pemerintah  pusat,  daerah/provinsi dan  kabupaten  serta  sumber  pendapatan lainnnya.  Pemerintah  Desa  Padang  Mutung Kecamatan  Kampar  Kabupaten  Kampar termasuk  salah  satu  desa  yang  transparan dalam  pengelolaan  keuangan.  Hal  ini dibuktikan dengan pelaporan yang disampaikan  langsung  ke  masyarakat  umum melalui  spanduk  yang  dipasang  di  depan kantor. Dari pengumuman tersebut dipaparkan  secara  jelas  berapa  pendapatan dan pengeluarannya serta alokasi peruntukkan anggaran.
Untuk pengecekan pelaporan
keuangan  dibantu  oleh  Sekretariat  Daerah Kabupaten Kampar ataupun petugas kecamatan  sehingga  kesalahan  administrasi dan  lainnya  dapat  dihindarkan.  Menurut undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, keuangn  desa  adalah  semua  hak  dan kewajian  desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang yang berhubugan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Kepala Desa selaku pimpinan menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan guna  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Melaksanakan  prinsip  tata  pemerintahan yang  akuntabel,  transaparan,  profesional, efektif  dan  efisien,  bersih  serta  bebas  dari korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Sampai dengan saat ini Kepala Desa dan perangkatnya;  sekretaris  desa,  kepala  urusan dan staf mampu mengelola keuangan dengan baik  dan  benar  sehingga  tidak  berdampak negatif merugikan negara.
Penghasilan pemerintah desa
bersumber  dari  dana  perimbangan  dalam anggaran  dan  pendapatan  belanja  yang diterima  kabupaten/  kota.  Pendapatan  desa sebagaimana  dimaksud  dalam  undang  – undang desa bersumber dari;
a. Pendapatan  asli  desa  terdiri  atas; hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya, partisipasi dan gotong royong.
b. Alokasi  anggaran  pendapatan  dan belanaj desa
c. Bagian  dari  pajak  dan  retribusi daerah kabupaten/ kota
d. Alokasi dana desa yan diterima dari perimbangan dana kabupaten/ kota
e. Bantuan  keuangan  dari  anggaran pendapatan dan belanja daerah
f. Hibah  dan  sumbangan  lain  yang tidak mengikat.

## Profil Desa
Penyusunan
perencanaan pembangunan  desa  juga  harus  mengacu kepada  profil  desa.  Hal  ini  dimaksudkan agar  perencanaan  pembangunan  yang dilakukan  tidak  melupakan  sejarah  yang ada.  Desa  Padang  Mutung  merupakan gugusan  dari  Kenegerian  Rumbio,  yang merupakan ikatan kemasyarakatan persukuan di Kabupaten Kampar. Kenegerian Rumbio ini telah terwujud sejak Zaman  Kerajaan  Seri  Perca  (Sriwijaya) hingga  pada  zaman  penjajahan  Eropa  dan Jepang.
Anak kemenakan Kenegerian Rumbio  selalu  didengungkan  istilah  Tahan Pancungyang dapat diintegrasikan beragam. Sebelum Indonesia merdeka, Rumbio hanya dimaktubkan sebagai sebuah kampung yang dipimpin  oleh  seorang  Wali  Negeri. Kemudian  pada  tahun  1981,  Rumbio dipecah mejadi lima desa, yakni;
a. Desa Rumbio
b. Desa Padang Mutung
c. Desa Alam Panjang
d. Desa Pulau Payung
e. Desa Teratak
Penduduk  Desa  Padang  Mutung secara  garis  besar  dikelompokkan  kedalam dua kelompok. Pertama Penduduk asli yang merupakan masyarakat tempatan dan terdiri
Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar (Hernimawati, Surya Dailiati dan Sudaryanto)
dari  Suku  Putopang,  Kampai,  Chaniago, Piliang, dan  Domo. Kedua adalah penduduk yang  berasal  dari  berbagai  suku  yang  ada  di nusantara.  Dimana  mayoritas  penduduknya beragama  Islam.  Adat  istiadat  masyarakat tempatan masih dipakai dan diakui keberadaannya. Masyarakat Adat yang religius ini dengan jelas terlihat pada tradisi- tradisi musyawarah untuk mufakat, gotongroyong  dan  kearifan  lokal  yang  lain sudah  dilakukan  oleh  masyarakat  sejak adanya  Desa  Padang  Mutung  ini.  Dalam  hal ini, tetua desa dan tokoh adat senantiasa aktif dalam  memajukan  desa  secara  bersama- sama,  dan  hal  tersebut  secara  efektif  dapat menghindarkan  adanya  benturan-benturan antar  kelompok  masyarakat.  Desa  Padang Mutung  mempunyai  jumlah  penduduk  3316 jiwa. , yang terdiri dari laki-laki: 1.675 .jiwa, perempuan  1.641  jiwa  dan  997  KK,  yang terbagi  dalam  6  (  Enam  )  wilayah  dusun. Artinya  di  Desa  Padang  Mutung  terdapat  6 dusun.
Informasi Lain Terkait
Dengan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kondisi  ekonomi  masyarakat  Desa Padang  Mutung  bermatapencaharian  tidak tetap, sebagian ada sebagai nelayan, pedagang, buruh harian, motong kebun karet dan  sawit.  Penghasilan  rata-rata  kurang  dari Rp  1.000.000,-perbulan.  Selain  sektor  non- formal,  masyarakat  Desa  Padang  Mutung sebagian  disektor    formal  seperti  PNS,  TNI, Pemda,  Honorer,  Guru,  Tenaga  Medis  dan lain-lain.
Informasi lain ini juga turut membantu pemerintahan desa Padang Mutung  dalam  penyusunan  perencanaan pembangunan  sehingga  tepat  sasaran.  Desa Padang Mutung merupakan  desa perkebunan dan pertanian maka sebagian besar penduduknya  bermatapencaharian  sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :
Tabel 1:   Pekerjaan
Masyarakat
Desa
Padang Mutung Petani Nelayan Pedagang /Swasta Buruh P NS Pegawai Swasta 1 326 jiwa 43 jiwa 3 30 jiwa 4 95 jiwa 3 30 jiwa 99 jiwa
Penggunaan  Tanah  di  Desa  Padang Mutung  sebagian  besar  diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah Kering  yang  merupakan  bangunan  dan fasilitas-fasilitaslainnya. Jumlah kepemilikan  hewan  ternak  oleh  penduduk Desa  Padang  Mutung  Kecamatan  Kampar adalah sebagai berikut;
Tabel 2: Kepemilikan Ternak
Ayam/Itik  Kambing  Sapi Kerbau L ain- lain 200 Ekor 68 Ekor 2 4 Ekor 0 - Dalam menjalankan hidupnya
apatura  dan  masyarakat  desa  senantiasa diingatkan untuk displin agar tidak tertinggal  dengan  perkembangan  jaman. Apalagi Desa Padang Mutung sebagai jalur lintas nasional. Disiplin merupakan perasaan  taat  dan  patuh  terhadap  nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Sedangkan Disiplin diri merujuk pada  pelatihan  yang  didapatkan  seseorang untuk  memenuhi  tugas  tertentu  atau  untuk mengadopsi pola perilaku tertentu, walaupun  orang  tersebut  lebih  senang melakukan hal yang lain.
Dari kegiatan pengabdian masyarakat  yang  dilakukan,  diperolah target yang diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra  secara  sistematis  sesuai  dengan prioritas permasalahan adalah:
a. Peserta  memiliki  pemahaman  dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa
b. Penyusunan perencanaan pembangunan kedepan  diupayakan  berjalan  sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,
26
c. Penyusuan  perencanaan  pembangunan mengikuti ketentuan yang berlaku. Materi pengabdian meliputi:
a. Filosofi perencanaan, bentuk-bentuk perencanaan
b. Konsep perencanaan berbasis proses dan kinerja
c. Pengaturan  perencanaan  dan  undang- undang

## SIMPULAN
Dari kegiatan pengabdian yang dilaksanakan  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:  Aparatur  Desa  dan  Masyarakat sebelumnya belum  memahami prinsip- prinsip penyusunan perencanaan pembangunan  secara  keilmuan  namun  sudah secara  praktis.  Penyusunan  perencanaan pembangunan  secara  keilmuan  bagi  aparatur dan  masyarakat sangat diperlukan.
Dalam  rangka  peningkatan  kualitas penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih baik maka disarankan: Pembekalan dan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan  dengan  melitbatkan  unsur pemerintah daerah dan perguruan tinggi bagi aparatur desa;  Pendidikan tingkat lanjut bagi aparatur  desa  yang  belum  berjenjang  srata satu atau sarjana.

## DAFTAR RUJUKAN
Dicky  Wisnu  UR,  2009,  Teori  Organisasi,

## Universitas Muhamadiyah  Malang
Fatah  Yasin  Ahmad,  2011, Pengembangan Sumber Daya Manusia , UIN- MALIKI PRESS, Malang
Haw. Widjaja,  2013, Penyelenggaraan
Otonomi Di Indonesia,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Inu  Kencana,  2013,  Sistem  Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Kaelan,
2010, Pendidikan Pancasila,
Paradigma Yogyakarta.
Khaerul  Umam  ,2010, Perilaku  Organisasi , CV. Pustaka Setia, Jakarta.
Miftah  Toha,  2010,  Ilmu  Administrasi
Publik Kontemporer, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
Padmo  dan  Nazaruddin,  2011,  Pengantar Ilmu  Politik,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014
Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Soesilo Zauhar, 2012, Reformasi Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta.
Sofyan  Safri  Harahap, Sistim  Pengawasan Manajemen ,  cetakan  ke  2  PT.
Pustaka Kuantum , Jakarta 2010.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Administrasi ,  Jakarta  :  Penerbit
Alfabetha Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administratif, Alfabeta, Bandung. Sutarto, Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi , Gajah Mada
University, 2010.
Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen . Jakarta : Bumi Aksara.
Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang Otonomi Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No  6 Tahun 2014 Tentang Desa