The  Effect  Of  The  Implementation  Of  The  Government's  Internal  Control System,  The  Implementation  Of  Government  Accounting  Standards,  And  The Implementation Of Risk Management On The Quality Of Financial Statements
Pengaruh  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah, Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Dan  Implementasi  Manajemen Resiko Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Tiara Trias Pertiwi 1 *, Dwi Hariyanti 2 , Ferry Hendro Basuki 3
Pasca Sarjana Universitas Pattimura, Indonesia 1,2,3 tiaranggit78@gmail.com
* Coresponding Author

## ABSTRACT
This  research  aims  to  find  out  empirically  about  the  Implementation  of  the  Government  Internal Identification  System  (SPIP),  the  Implementation  of  government  accounting  standards  (SAP),  and  the Implementation of Risk Management on the Quality of the Ambon City government's Financial Reports. The variables used in this research are the Implementation of the Government Internal Control System (SPIP), the Implementation of government accounting standards (SAP), and the Implementation of Risk Management  as  independent  variables,  as  well  as  the  quality  of  financial  reports  as  the  dependent variable. The method used to analyze the data is multiple regression statistical analysis. The sample in this study was 74 people consisting of Heads, Secretaries and Heads of Agency and Service divisions. The research results state that the Implementation of the Government Internal Control System/SPIP (X1) has a positive and significant effect on the Quality of Financial Reports (Y) of 0.139 or 13.9%, Implementation of  Government  Accounting  Standards/SAP  (X2)  has  a  positive  and  significant  effect  on  the  Quality Financial Reports (Y) amounted to 0.159 or 15.9%, Implementation of Risk Management/MRES (X3) had a positive and significant effect on the quality of Financial Reports (Y) amounted to 0.357 or 35.7%.
Keywords  : Implementation  of  the  Government  Internal  Identification  System  (SPIP),  Government Accounting Standards (SAP), Implementation of Risk Management on the Quality of Financial Reports

## 1. Pendahuluan
Kualitas  Laporan  Keuangan  harus  memenuhi  syarat  normatif  seperti  tepat  waktu, dapat  dibandingkan,  dan  penyajian  bebas  dari  kekeliruan  bahkan  fraud  dan  selanjutnya dengan terpenuhinya aspek ini maka Laporan Keuangan pemerintah daerah menjadi informasi yang  bermanfaat  untuk  pembuatan  kebijakan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  Good Governance (Sholohah et al., 2019).
Pemerintah  daerah  wajib  menyajikan  Laporan  Keuangan  yang  berkualitas  karena banyak pihak yang berkepentingan untuk mengetahui informasi yang ada di Laporan Keuangan untuk  kepentingan  yang  berbeda-beda.  Menurut  PP  No  71  Tahun  2010  yang  menggunakan Laporan Keuangan pemerintahan yaitu: masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, mereka yang berperan atau memberi dalam suatu tahapan investasi, pinjaman dan donasi, investasi, serta pihak pemerintah (Ikyarti & Aprila, 2019).
Laporan  Keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas  dapat  menunjukan  bahwa pemerintah  daerah  telah  mewujudkan  bentuk  akuntabilitas  dalam  rangka  pengelolaan keuangan daerah. menurut (Hapsari, 2023) menyatakan bahwa Laporan Keuangan pemerintah yang  buruk  dapat  menimbulkan  implikasi  negatif  seperti,  (a)  menurunkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  pengelolaan  dana  publik  (pemerintah);  (b)  investor  akan  takut menanamkan  modalnya  karena  pelaporan  Keuangan  tidak  dapat  diprediksi  yang  berakibat meningkatnya  risiko  investasi;  (c)  para  pemberi  donor  akan  mengurangi  atau  menghentikan
bantuannya;  (d)  kualitas  keputusan  menjadi  buruk;  (e)  Laporan  Keuangan  tidak  dapat mencerminkan kinerja aktual.
Badan  Pemeriksa  keuangan  akan  menilai  Laporan  Keuangan  dan  memberikan  opini sebagai salah satu indikator penilaian terhadap kualitas Laporan Keuangan (Justika dkk, 2020). Sebagai bentuk akuntabilitas penilaian pengelolaan APBN di suatu instansi, Laporan Keuangan akan  diperiksa  dan  diberikan  opini  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK  RI)  sesuai  dengan kualitas  penyajian  data  Laporan  Keuangan  instansi  tersebut.  Hal  tersebut  dilakukan  sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa mendatang, informasi capaian kinerja pelaksanaan APBN kepada masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan APBN Dalam  rangka  menciptakan  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  di  suatu  instansi, Laporan  Keuangan  akan  melalui  proses  pemeriksaan  dan  akan  diberikan  opini  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Laporan Keuangan yang disajikan oleh suatu instansi. Hal itu  dilakukan  untuk  menjadi  dasar  Ketika  akan  melakukan  pengambilan  Keputusan  di  masa yang akan datang, dapat memberikan informasi kinerja pelaksanaan APBN kepada pihak yang berkepentingan, dan tentunya dapat meningkatkan kepercayaan pubik terhadap pelaksanaan anggaran di pemerintahan (Antika et al., 2020).
Provinsi Maluku, jika dilihat dari Hasil IHPS BPK 2023 terdapat beberapa daerah yang mendapatkan  opini disclaimer atau  Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP)  Khususnya  pada Pemerintah Kota Ambon. Laporan opini BPK terlihat memiliki perkembangan yang cukup baik pada  tahun  2022  di  mana  Laporan  Keuangan  yang  mendapatkan  WTP  sebanyak  6 kabupaten/kota,  sama  dengan  di  tahun  2021  yang  juga  6  kabupaten/kota,  dan  jika dibandingkan  dengan  Tahun  2018  yang  hanya  mendapatkan  WTP  di  5  Kabupaten  dan  Kota. Hanya  saja  terdapat  penurunan  opini  yang  tidak  menggembirakan  pada  Pemerintah  Kota Ambon  dimana  di  Tahun  2018  dan  2019  mendapatkan  opini  WTP  namun  opininya  berubah menjadi  WDP  ditahun  2020  dan  lebih  parah  lagi  yaitu  di  tahun  2021  dan  2022  masih mendapatkan opini disclaimer atau TMP dua kali secara berurutan.
Sebagai  media  informasi,  Laporan  Keuangan  harus  tersedia  dan  dapat dipertanggungjawabkan  dan  bebas  dari  salah  saji  dan  praktik  kecurangan  (RAMADHAN  & LAKSITO, 2019). Permasalahan pada inefisiensi pengguna anggaran, fungsi pengawasan yang baik  terkait  Laporan  Keuangan  tidak  berjalan,  kesalahan  penginputan  data  serta  masih rendahnya pemahaman dan loyalitas para pengelola keuangan terhadap penerapan akuntansi pemerintah memungkinkan timbulnya risiko terhadap Laporan Keuangan.
Pengelolaan  keuangan  daerah  di  provinsi  maluku  dapat  dikatakan  belum  maksimal khususnya  di  Kota  Ambon  di  mana  Laporan  Keuangan  yang  dihasilkan  masih  diberikan pendapat  disclaimer  atau  Tidak  memberikan  pendapat  (TMP).  Ini  membuktikan  bahwa Laporan Keuangan pemerintah daerah Kota Ambon belum benar-benar bersih tanpa adanya temuan-temuan yang material oleh BPK RI. Masih lemahnya pengendalian internal merupakan salah satu temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI yang menyebabkan pengelolaan keuangan  daerah  belum  memadai.  Salah  satu  indikator  yang  menunjukkan  bahwa  SPIP tersebut belum memadai dapat ditunjukkan pada tingkat maturitas yang dicapai PEMDA.
Ketidak konsistenan tingkat maturitas ini dengan opini BPK diduga menjadi penyebab banyaknya  temuan-temuan  yang  menjadi  rekomendasi  BPK  untuk  diperbaiki  oleh  PEMDA meskipun PEMDA telah mendapatkan opini WTP.
Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  RI  pada  dasarnya  untuk  memahami  sistem pengendalian internal secara menyeluruh, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi  dan  pengujian  atas  respon  pertanyaan  serta  memastikan  pemerintah  daerah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai (Permata et al., 2022).
Masih  terdapatnya  perbedaan  hasil  penelitian  mengenai  penerapan  SPIP  dan penerapan  SAP  dalam  menjamin  Kualitas  Laporan  Keuangan  ini  menyebabkan  tidaklah mengherankan jika temuan pada LHP BPK masih cukup material atas Laporan keuangan. Hal ini
pada  akhirnya  menimbulkan  sebuah  pertanyaan  besar  mengenai  kualitas  Laporan  Keuangan daerah pada khususnya dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada umumnya.
Melihat  besarnya  dampak  dari  penerapan  manajemen  risiko  pada  sektor  swasta khususnya  perbankan,  serta  tuntutan  tata  kelola  yang  semakin  baik  pada  sektor  publik menjadikan  manajamen  risiko  tidak  hanya  menjadi  sebuah  alternative  pilihan  melainkan menjadi  sebuah  keharusan  terutama  pada  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah (Mardiasmo, 2021).
Mengingat  sejauh  ini  penelitian  terkait  dampak  manajemen  risiko  hanya  dilakukan pada  entitas  swasta  dengan  orientasi  laba,  sedangkan  pada  institusi  publik  belum  begitu banyak dikenal, dengan demikian akan sangat menarik bila penelitian terhadap sektor publik ini  memasukkan  unsur  manajemen  risiko  sebagai  salah  satu  variabel,  dan  meskipun  banyak penelitian  terdahulu  terkait  implementasi  SPIP  namun  masih  terdapat  perbedaan  hasil penelitian, begitu juga terkait implementasi SAP.

## 2. Tinjauan Pustaka
Kualitas Laporan Keuangan
Kualitas  diartikan  sebagai  kesesuaian  dengan  standar,  diukur  berbasis  kadar ketidaksesuaian,  serta  dicapai  melalui  pemeriksaan  (Ramdani  &  Agustina,  2019).  Untuk  itu dapat  diartikan  bahwa  kualitas  merupakan  suatu  penilaian  terhadap  output  pusat pertanggungjawaban  atas  suatu  hal,  baik  itu  dilihat  dari  segi  yang  berwujud  seperti  barang maupun  segi  yang  tidak  berwujud.  Laporan  Keuangan  sektor  publik  pada  hakekatnya merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  rakyat  atas  pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.
Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  ke  masyarakat,  pemerintah  meningkatkan akuntabilitas  publik  dengan  menyajikan  Laporan  Keuangan.  (Yanuarisa,  2020)  menjelaskan akuntabilitas  publik  sebagai  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  (agent)  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  (principal)  yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan  disclosure  atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Sugiarto, 2024). Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  melalui  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan secara periodik.
Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan pelaporan Keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
Sistem  pengendalian  intern  adalah  kebijakan  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi  manajemen  bahwa  organisasi  mencapai  tujuan dan  sasarannya  (Rahayu  et  al.,  2020).  Penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah merupakan  implementasi  PP  No.  60  tahun  2008  kepada  seluruh  pegawai  yang  bekerja  di instansi  pemerintahan.  SPIP  ini  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan
penyelenggaraan  administrasi  pemerintah  yang  pasti  dan  menghindari  berbagai  bentuk penyimpangan yaitu dibentuknya Standard Operating Procedurs (SOP).
Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  bertujuan  untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai  bagi  tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi  pencapaian  tujuan penyelenggaraan  pemerintah  negara,  keandalan  pelaporan  Keuangan,  pengamanan  asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Berbicara tentang penerapan SPIP pada PEMDA tak terlepas dari penilaian maturitas dari 0–5. Tingkat maturitas penyelenggaran SPIP merupakan
tingkat kematangan/kesempurnaan  penyelenggaraan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah
Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terkait SAP pada Pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang  ditetapkan  dalam  membuat  dan  melakukan  penyusun  dan  Laporan  Keuangan  yang disajikan  untuk  pemerintah.  Ardianto  dan  Eforis,  2019  menyatakan  bahwa  implementasi standar  akuntansi  pemerintah  (SAP)  merupakan  penggunaan  prinsip-prinsip  akuntansi pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan pemerintah daerah.
Pada  prinsipnya  Laporan  Keuangan  yang  berkualitas  merupakan  Laporan  Keuangan yang  disusun  berdasarkan  ketentuan  atau  standar  keuangan  yang  berlaku.  Penerapan  PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mensyaratkan pengelolaan keuangan dengan basis Akrual harus di  ikuti  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  selama  ini  menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan berdasarkan  basis  kas  menggunakan  standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP)  yang  diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005.
SAP  digunakan  sebagai  basis  dalam  penyusunan  dan  penyajian  Laporan  Keuangan pemerintah.  Payung  hukum  penerbitan  SAP  terdiri  dari  Undang-Undang  No.17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara,  Undang-  Undang  No.  1  Tahun  2004  mengenai  Perbendaharaan Negara,  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005.  Payung  hukum  ini  menjadikan  SAP menjadi patokan yang wajib untuk semua instansi pemerintah baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Wulandari & Daulay, 2024).
SAP  merupakan  pedoman  dalam  penyusunan  dan  penyajian  Laporan  Keuangan pemerintah,  merupakan  satu  bentuk  nyata  pemerintah  dalam  mewujudkan  pengelolaan keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel.  SAP  ini  lahir  setelah  Undang-undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  yang  salah  satu  isinya  mensyaratkan  laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban tersebut haruslah disajikan sesuai dengan SAP, dari Undang-undang tersebut menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Implementasi Manajemen Risiko (MRES)
Definisi  risiko  adalah  dampak  dari  ketidakpastian  terhadap  pencapaian  objektif (Qintharah, 2019). Dampak menurut ISO 31000 adalah deviasi dari apa yang diharapkan dan bisa bersifat positif atau negatif. Risiko juga merupakan sebagai suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah  (PP  Nomor  60  Tahun  2008).  Menurut  (Jikrillah  et  al.,  2021)  risiko  adalah  suatu peristiwa yang merupakan kombinasi dari probablitas atas suatu kejadian dan konsekuensinya yang  mungkin  dapat  terjadi  sehingga  akan  berdampak  atas  tercapainya  suatu  tujuan.  Risiko merupakan konsep yang digunakan oleh auditor dan manajemen untuk menyatakan perhatian mereka  tentang  dampak  yang  mungkin  terjadi  atas  lingkungan  yang  penuh  dengan ketidakpastian.  Setiap  peristiwa  yang  terjadi  dapat  mempunyai  dampak  yang  material  atau
konsekuensi yang signifikan bagi organisasi dan tujuan organisasi. Akibat yang bersifat negatif disebut  dengan  risiko  (risk)  dan  akibat  yang  bersifat  positif  disebut  dengan  kesempatan (opportunities).
Menurut  ISO  31000  manajemen  risiko  adalah  kegiatan  organisasi  yang  terarah  dan koordinasi  terkait  dengan  pengelolaan  risiko.  Menurut  (Permenkeu  RI  Nomor 171/PMK.01/2016)  manajemen  risiko  merupakan  budaya,  struktur  yang  diarahkan  untuk proses,  dan  memberikan  keyakinan  yang  memadai  dalam  pencapaian  sasaran  organisasi dengan  mengelola  risiko  pada  tingkat  yang  dapat  diterima.  Penerapan  kebijakan,  prosedur, dan  praktik  manajemen  yang  bersifat  sistematis  atas  aktivitas  komunikasi  dan  konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan/dan reviu merupakan proses manajemen risiko.
(Supriyadi & Setyorini, 2020) menyatakan bahwa manajemen risiko diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan, atau bagaimana perusahaan dalam mengelola risiko dimasa mendatang dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan.
Manajemen risiko merupakan hal wajib bagi instansi pemeintah, sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008,  bahwa  setiap  instansi  wajib melaksanakan  manajemen  risiko  guna  mencapai  tujuan  instansi.  Manajemen  risiko  bisa diartikan  dengan  mudah  sebagai  suatu  sistem  pengelolaan  risiko  secara  komprehensif  guna meminimalisir atau menghilangkan potensi-potensi risiko yang mungkin muncul dalam dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya (Radiansyah et al., 2023).

## Gambar 1. Model Penelitian

## 3. Metode Penelitian
Berdasarkan  tujuan  dari  penelitian  ini,  adalah  dimaksudkan  untuk  memperoleh gambaran  atau  deskripsi  dari  variabel  yang  diteliti  dan  melakukan  verifikatif  terhadap keseluruhan  variabel  secara  empiris.  Untuk  itulah  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang bersifat deskriptif verifikatif. Metode penelitian yang digunakan dipilih dengan menggunakan metode survey. Adapun ciri-ciri dari metode survey adalah tujuannya dapat bersifat deskriptif juga verifikatif, data dikumpulkan dari sampel yang telah ditentukan, data variabel penelitian dijaring  dengan  menggunakan  alat  pengumpul  data  tertentu,  yaitu  dengan  menggunakan kuesioner (Sugiono, 2004). Penelitian ini menguji Pengaruh Implementasi SPIP, Implementasi SAP dan Implementasi Manajemen Risiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Periode waktu yang digunakan adalah Cross-sectional yaitu fakta sesaat berupa data yang  hanya  dapat  digunakan  sekali  dalam  suatu  periode  pengamatan  (Hadi  Ismanto  & Pebruary,  2021).  Sedangkan  menurut  (Sahab,  2019)  Cross-sectional  (studi  silang  tempat) dilaksanakan satu kali dan mencerminkan potret dari suatu keadaan pada suatu saat tertentu.
Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara yang terlibat di  dalam  penyusunan  Laporan  Keuangan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  sedangkan Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  purposive  sampling  dengan kriteria sebagai berikut: 1). Kepala Dinas dan Badan, 2).  Sekertaris Dinas dan Badan, 3).Kepala Bidang.
Total  Responden  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  74  orang  yang terdiri  dari  Kepala,  Sekretaris,  dan  Kepala  Bidang  yang  berada  di  Badan  dan  Dinas  masing- masing  berjumlah  3  orang  kecuali  inspektorat  berjumlah  2  orang.  Adapun  pemilihan responden  didasarkan  pada  pemilihan  Aparatur  Sipil  Negara  yang  terlibat  di  dalam penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas dan Badan. Sampel ini dipilih merujuk pada lembaga yang melakukan proses penyusunan Laporan keuangan serta merupakan lokasi di mana SPIP dilaksanakan dan salah satu unit di mana SAP diterapkan dalam menyusun  Laporan  Keuangan,  selain  itu  pelaksanaan  manajemen  resiko  juga  dilaksanakan pada Dinas dan badan.
Metode  Analisis  Regresi  Berganda  digunakan  untuk  mengetahui  Implementasi  SPIP (X1),  Implementasi  SAP  (X2),  dan  Implementasi  Manajemen  Resiko  (X3)  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan. (Y).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Deskripsi Data Responden
Penelitian  ini  telah  menyebarkan  sebanyak  74  kuesioner  untuk  diisi  oleh  responden penelitian. Sampel dari Dinas dan Badan Pemerintah Kota Ambon terdiri dari Kepala Dinas dan Badan, Sekertaris Dinas dan Badan dan Kepala bidang.
Data  penelitian  ini  mula-mula  dikumpulkan  melalui  kuesioner  penelitian  yang disampaikan  secara  langsung  kepada  Responden  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini yakni Kepala Dinas dan Badan, Sekertaris Dinas dan Badan dan Kepala bidang di Kota Ambon. Kuesioner disertai surat permohonan kesediaan menjadi responden dan penawaran ringkasan hasil  penelitian.  Dari  74  kuesioner  yanng  diberikan  kepada  responden,  hanya  68  responden yang  datanya  dapat  diolah  karena  beberapa  responden  tidak  mengisi  kuesioner  dengan lengkap  (seperti  tidak  ada  kejelasan  data  responden  dan  serta  tidak  ada  jawaban  pengisian terhadap butir/item pernyataan, serta kondisi jawaban yang rusak yang tidak dapat diketahui atau diinterpretasikan jawabannya).
Tabel 1. Gambaran Hasil Penyebaran Kuesioner Keterangan Jumlah % Kuesioner yang dikirim 74 100 Kuesioner yang tidak kembali (6) 8,11 Kuesioner yang dapat diolah 68 91,89 Sumber : Hasil olah data penelitian (2024)
Hasil Pengujian Validitas.
Pengujian  validitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  alat  ukur  yang  dirancang dalam  bentuk  kuesioner  benar-benar  dapat  menjalankan  fungsinya.  Seperti  telah  dijelaskan pada  metodologi  penelitian  bahwa  untuk  menguji  valid  tidaknya  suatu  alat  ukur  digunakan pendekatan  secara  statistika,  yaitu  melalui  nilai  koefisien  korelasi  skor  butir  pernyataan dengan  skor  totalnya.  Apabila  koefisien  korelasi  butir  pernyataan  dengan  skor  total  item lainnya ≥ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kuesioner Implementasi SPIP Butir Pertanyaan Indeks Validitas Nilai Kritis (r tabel) Keterangan Item Q1.1 .801 ** 0,235 Valid Item Q12 .865 ** 0,235 Valid Item Q1.3 .785 ** 0,235 Valid Item Q1.4 .819 ** 0,235 Valid Item Q1.5 .474 ** 0,235 Valid Item Q1.6 .731 ** 0,235 Valid Item Q1.7 .828** 0,235 Valid Item Q1.8 .823** 0,235 Valid Item Q1.9 .460** 0,235 Valid Item Q1.10 .814** 0,235 Valid Item Q1.11 .794** 0,235 Valid Item Q1.12 430** 0,235 Valid Item Q1.13 .878** 0,235 Valid Item Q1.14 .787** 0,235 Valid Sumber : Hasil olah data penelitian (2024)
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  nilai  indeks  validitas  setiap  butir  pernyataan lebih  besar  dari  nilai  r  tabel  0,235  maka  keseluruhan  item  kuesioner  dari  Variabel Implementasi  SPIP  dinyatakan  Valid  sehingga  dapat  dilakukan  pengujian  untuk  tahapan selanjutnya.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kuesioner Implementasi SAP Butir Pertanyaan Indeks Validitas Nilai Kritis Keterangan Item Q2.15 .801 ** 0,235 Valid Item Q2.16 .865 ** 0,235 Valid Item Q2.17 .785 ** 0,235 Valid Item Q2.18 .819 ** 0,235 Valid Item Q2.19 .474 ** 0,235 Valid Item Q2.20 .731 ** 0,235 Valid Item Q2.21 .828 ** 0,235 Valid Item Q2.22 .823 ** 0,235 Valid Item Q2.23 .460 ** 0,235 Valid Item Q2.24 .814 ** 0,235 Valid Item Q2.25 .794 ** 0,235 Valid Item Q2.26 430 ** 0,235 Valid Item Q2.27 .878 ** 0,235 Valid Item Q2.28 .787 ** 0,235 Valid Item Q2.29 .794 ** 0,235 Valid Item Q2.30 430 ** 0,235 Valid Item Q2.31 .878 ** 0,235 Valid Item Q2.32 .787 ** 0,235 Valid Sumber : Hasil olah data penelitian (2024)
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  nilai  indeks  validitas  setiap  butir  pernyataan lebih  besar  dari  nilai  r  tabel  0,235  maka  keseluruhan  item  kuesioner  dari  Variabel Implementasi  SAP  dinyatakan  Valid  sehingga  dapat  dilakukan  pengujian  untuk  tahapan selanjutnya.
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Implementasi Manajemen Resiko (MRES) Butir Pertanyaan Indeks Validitas Nilai Kritis Keterangan Item Q3.33 .270 * 0,235 Valid Item Q3.34 .522 ** 0,235 Valid Item Q3.35 .424** 0,235 Valid Item Q3.36 .287 * 0,235 Valid Item Q3.37 .571 ** 0,235 Valid Item Q3.38 .374 ** 0,235 Valid Item Q3.39 .569 ** 0,235 Valid Item Q3.40 .486 ** 0,235 Valid Item Q3.41 .605 ** 0,235 Valid Item Q3.42 .602 ** 0,235 Valid Item Q3.43 .540 ** 0,235 Valid Item Q3.44 .304* 0,235 Valid Item Q3.45 .526 ** 0,235 Valid Item Q3.46 .429** 0,235 Valid Item Q3.47 .245 * 0,235 Valid Item Q3.48 .335** 0,235 Valid Item Q3.49 .349 ** 0,235 Valid Item Q3.50 .329** 0,235 Valid Item Q3.51 .117 ** 0,235 Unvalid Sumber : Hasil olah data penelitian (2024)
Pada tabel di atas dapat dilihat nilai indeks validitas setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai r tabel 0,235 terkecuali pada kuesioner item Q3.51 yang menunjukkan hasil r hitung adalah  sebesar  0.117.  atau  <  dari  0,235.  Hasil  uji  ini  mengindikasikan  bahwa  semua  butir pertanyaan  yang  diajukan  pada  variabel  Implementasi  Managemen  Resiko  (MRES)  valid  dan layak  digunakan  sebagai  alat  ukur  untuk  penelitian  dan  dapat  diikut  sertakan  pada  analisis selanjutnya terkecuali item Q3.51 tersebut.
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (KLK) Butir Pertanyaan Indeks Validitas Nilai Kritis Keterangan Item Q4.52 .645 ** 0,235 Valid Item Q4.53 .608 ** 0,235 Valid Item Q4.54 .602 ** 0,235 Valid Item Q4.55 .602 ** 0,235 Valid Item Q4.56 .597 ** 0,235 Valid Item Q4.57 .683 * 0,235 Valid Item Q4.58 .699 ** 0,235 Valid Item Q4.59 .643 ** 0,235 Valid Item Q4.60 .648 ** 0,235 Valid Item Q4.61 .626 ** 0,235 Valid
Item Q4.62 .403 ** 0,235 Valid Item Q4.63 .641 ** 0,235 Valid Item Q4.64 .307 * 0,235 Valid Item Q4.65 .347** 0,235 Valid Sumber : Hasil olah data penelitian (2024)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai indeks validitas setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai r tabel 0,235 maka keseluruhan item kuesioner dari Variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan  dinyatakan  Valid  sehingga  dapat  dilakukan  pengujian untuk tahapan selanjutnya.

## Hasil Pengujian Reliabilitas
Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif  sama  (tidak  beberda  jauh).  Untuk  melihat  andal  tidaknya  suatu  alat  ukur  digunakan pendekatan  secara  statistika,  yaitu  melalui  koefisien  reliabilitas.  Apabila  koefisien  reliabilitas lebih  besar  dari  0.70  maka  secara  keseluruhan  pernyataan  dinyatakan  andal  (reliabel). Berdasarkan  hasil  pengolahan  menggunakan  metode alpha-cronbach diperoleh  hasil  uji reliabilitas sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian Kuesioner Jumlah Pertanyaan Koefisien Reliabilitas Keterangan Implementasi SPIP 14 0,937 Reliabel Implementasi SAP 18 0,871 Reliabel Implementasi Manajemen Resiko 19 0,733 Reliabel Kualitas Kualitas Laporan Keuangan 14 0,844 Reliabel Sumber : Hasil olah data penelitian 2024
Sesuai  dengan  hasil  uji  yang  diperlihatkan  pada  ke  empat  variabel  yang  digunakan dalam  penelitan  ini  memiliki  nilai Cronbach  alpha diatas  nilai  0.70  dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa indikator-indikator pertanyaan pada ke tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.
Estimasi Model Regresi Analisis regresi digunakan untuk menguji perubahan yang terjadi pada kualitas laporan keuangan yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan ketiga variabel independen (Implementasi Sistem pengendalian internal pemerintah/SPIP, Implementasi standar akuntansi pemerintah/SAP  dan  Implementasi  manajemen  resiko/MRES).  Berdasarkan  hasil  pengolahan data  pengaruh  Implementasi  Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  (SPIP),  Implementasi standar  akuntansi  pemerintah  (SAP)  dan  Implementasi  manajemen  resiko  (MRES)  terhadap kualitas laporan keuangan di peroleh hasil regresi sebagai berikut.
Tabel 7. Hasil Regresi Model Unstandardized B Coefficients Std. Error Standardized Coefficients Beta t Sig. 1 (Constant) -3.409 5.890 -.432 .667 X1 SPIP .385 .074 .331 2.153 .025 X2 SAP .298 .082 .274 2.412 .019 X3 MRES .555 .083 .589 6.681 .000 Sumber : Output SPSS (2024)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  seperti  diuraikan  pada  tabel  diatas  maka  dapat dibentuk  persamaan  regresi  variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah,  Standar Akuntansi  Pemerintah  dan  Manajemen  Resiko  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  sebagai berikut:
KLK = -3,409 + 0,385 SPIP + 0,298 SAP + 0,555 MRES Pada  persamaan  regresi  diatas,  dapat  dilihat  koefisien  regresi  dari  kedua  variabel independen  bertanda  positif  yang  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah  (SPIP),  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  dan Implementasi  Manajemen  Resiko  (MRES)  yang  baik  aka  meningkatkan  Kualitas  Laporan Keuangan  (KLK)  pada  Pemerintah  Kota  Ambon.  Selanjutnya  untuk  menguji  apakah Implementasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP),  Implementasi  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  dan  Implementasi  Manajemen  Resiko  (MRES)  berpengaruh signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  secara  statistik,  baik  secara  bersama-sama (simultan)  maupun  secara  parsial  (individual),  maka  dilakukan  uji  signifikansi.  Pengujian dimulai  dari  pengujian  simultan,  dan  apabila  hasil  pengujian  simultan  signifikan  dilanjutkan dengan uji parsial.
Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t)
Tabel 8. Hasil Uji-t Model Unstandardized B Coefficients Std. Error Standardized Coefficients Beta t Sig. 1 (Constant) -3.409 5.890 -.432 .667 X1 SPIP .385 .074 .331 2.153 .025 X2 SAP .298 .082 .274 2.412 .019 X3 MRES .555 .083 .589 6.681 .000
Sumber : Output SPSS (2024)
Pengaruh  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan
Dugaan  sementara  bahwa  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Internal  pemerintah (SPIP)  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pada  Pemerintah  Kota  Ambon. Berdasarkan  data  keluaran  software  SPSS  seperti  disajikan  pada  tabel  4.21  diperoleh  nilai thitung variabel Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebesar 2,153. Karena  nilai  thitung  (2,153)  lebih  besar  dari  ttabel  (1,998)  maka  pada  tingkat  kekeliruan  5% diputuskan  untuk  menolak  Ho  dan  menerima  Ha,  artinya  dengan  tingkat  kepercayaan  95% dapat disimpulkan bahwa Implementasi SPIP berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan  (KLK).  Hasil  pengujian  ini  memberikan  bukti  empiris  bahwa  pelaksanaan  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  yang  baik  akan  meningkatkan  Kualitas  Laporan  Keuangan pemerintah kota Ambon.
Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dugaan  sementara  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  berpengaruh terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Ambon.  Berdasarkan  data  keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel diatas diperoleh nilai thitung variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebesar 2.412. Karena nilai thitung (2.412) lebih besar dari ttabel (1,998) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil
pengujian  ini  memberikan  bukti  empiris  bahwa  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP) yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon.
Pengaruh Implementasi Manajemen Resiko (MRES) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dugaan  sementara  Implementasi  Manajemen  Resiko  (MRES)  berpengaruh  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti  disajikan  pada  tabel diatas  diperoleh  nilai  thitung  variabel  Implementasi  Manajemen Resiko (MRES) sebesar 6.681. Karena nilai thitung (6.681) lebih besar dari ttabel (1,998) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Implementasi Manajemen Resiko (MRES) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa Implementasi Manajemen Resiko (MRES) yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Ambon.

## Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara simultan  semua  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Pada  permasalahan  yang diteliti  yaitu  pengaruh  Implementasi  Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  (SPIP), Implementasi  standar  akuntansi  pemerintah  (SAP)  dan  implementasi  Manajemen  resiko (MRES) terhadap Kualitas Laporan Keuangan diperoleh koefisien determinasi sebagai berikut.
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .709 a .655 .479 3.15617 a. Predictors: (Constant), X3_MRES, X1_SPIP, X2_SAP
b. Dependent Variable: Y_KLK Sumber : Otput data statistik penelitian (2024)
Nilai R pada tabel diatas menunjukkan kekuatan hubungan ketiga variabel independen (Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah/SAP  dan  Implementasi  Manajemen  Resiko/MRES)  dengan  Kualitas  Laporan Keuangan. Jadi pada Pemerintah Kota Ambon diketahui bahwa secara simultan ketiga variabel independen  (Implementasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah/SPIP,  Implementasi Standar  Akuntansi  Pemerintah/SAP  dan  Implementasi  Manajemen  Resiko/MRES)  memiliki hubungan yang kuat dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon.
Sementara  nilai  R-Square  sebesar  0,655  atau  65,5  persen  menunjukkan  bahwa  pada Pemerintah  Kota  Ambon,  variabel  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah (SPIP),  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  dan  Implementasi  Manajemen Resiko  (MRES)  secara  simultan  mampu  menerangkan  perubahan  yang  terjadi  pada  kualitas laporan keuangan sebesar 65,5%. Dengan kata lain Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,  Sistem  Akuntansi  Pemerintah,  dan  Implementasi  Manajemen  Resiko  secara bersama-sama  memberikan  kontribusi  atau  pengaruh  sebesar  65,5%.  terhadap  perubahan Kualitas  Laporan  Keuangan  di  Pemerintah  Kota  Ambon.  Sisanya  pengaruh  faktor-faktor  lain yang  tidak  diamati  adalah  sebesar  34,5%  merupakan  pengaruh  faktor  lain  diluar  variabel Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Implementasi Manajemen Resiko (MRES).
Berdasarkan  hasil  perhitungan  besar  pengaruh/kontribusi  masing-masing  variabel independen  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Ambon  dapat  diketahui bahwa  diantara  ketiga  variabel  independen,  Implementasi  Manajemen  resiko  (MRES)
memberikan  pengaruh  yang  lebih  besar  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  pada Pemerintah Kota Ambon.

## 5. Penutup
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1). Implementasi  Sistem  Pengendalian  internal  Pemerintah/SPIP  (X1)  berpengaruh  secara positif dan signifikan terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
2). Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan/SAP  (X2)  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
3). Implementasi  Manajemen  Resiko/MRES  (X3)  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan (Y).
4). Implementasi  Sistem  Pengendalian  internal  Pemerintah/SPIP  (X1),  Implementasi  Standar Akuntansi  Pemerintahan/SAP  (X2)  dan  Implementasi  Manajemen  Resiko/MRES  (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas laporan keuangan (Y).

## Daftar Pustaka
Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas  laporan  keuangan,  dan  pengendalian  internal  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi , 15 (2), 212–232. Hadi  Ismanto,  S.  E.,  &  Pebruary,  S.  (2021). Aplikasi  SPSS  dan  eviews  dalam  analisis  data penelitian . Deepublish. Hapsari,  S.  P.  R.  (2023). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan . UPN Veteran Jawa Timur.
Ikyarti,  T.,  &  Aprila,  N.  (2019).  Pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah, implementasi  sistem  informasi  manajemen  daerah,  dan  sistem  pengendalian  internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Jurnal Akuntansi , 9 (2), 131–140.
Jikrillah, S., Ziyad, M., & Stiadi, D. (2021). Analisis manajemen risiko terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Banjarmasin. JWM (Jurnal Wawasan Manajemen) , 9 (2), 134–141. Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru . Penerbit Andi.
Permata, Lady, SRI, R., & Friyani, R. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian  Internal  Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Pada  Organisasi  Perangkat Daerah Provinsi Jambi) . UNIVERSITAS JAMBI. Qintharah,  Y.  N.  (2019).  Perancangan  penerapan  manajemen  risiko. JRAK:  Jurnal  Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi , 10 (1), 67–86.
Radiansyah, A., Baroroh, N., Fatmah, F., Hulu, D., Syamil, A., Siswanto, A., Violin, V., Purnomo, I. C., & Nugroho, F. (2023). MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN: Teori & Studi Kasus . PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Rahayu,  S.  P.,  Fitrios,  R.,  &  Paulus,  S.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Tekanan  Eksternal,  Komitmen  Organisasi,  Dan  Sistem  pengendalian  Intern  Terhadap Penerapan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hilir). Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan ,
8 (2), 69–82. RAMADHAN,  I.,  &  LAKSITO,  H.  (2019). PERAN  RASIO  KEUANGAN  SEBAGAI  ALAT  ANALISIS UNTUK  MENDETEKSI  KECURANGAN  PELAPORAN  KEUANGAN  (Studi  Kasus  pada Perusahaan  Non  Keuangan  yang  Terkena  Sanksi  Penyajian  Laporan  Keuangan  dari  OJK dalam Kategori Peringatan VIII. G. 7 Periode 2010-2016) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ramdani,  E.,  &  Agustina,  N.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah
Berbasis Akrual Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan , 5 (1), 1–10. Sahab, A. (2019). Buku ajar analisis kuantitatif ilmu politik dengan SPSS . Airlangga University Press.
Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor- faktor yang mempengaruhinya. Indonesia Accounting Journal , 1 (2), 45–56. Sugiarto, I. (2024). Peran Akuntansi Pemerintahan Dalam Rangka Membangun Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah .
Sugiono.  (2004).  Konsep,  Identifikasi,  Alat  Analisis  dan  Masalah  Penggunaan  Variabel Moderator. Studi Manajemen & Organisasi , 1 (2), 61–70.
Supriyadi,  A.,  &  Setyorini,  C.  T.  (2020).  Pengaruh  pengungkapan  manajemen  risiko  terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan di industri perbankan Indonesia. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi , 4 (2), 467–484.
Wulandari,  S.,  &  Daulay,  A.  N.  (2024).  Analisis  Penerapan  Standart  Akuntansi  Pemerintah  di Kantor Camat Sei Balai. Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi , 2 (2), 332–339.
Yanuarisa,  Y.  (2020).  Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  yayasan  yusuf  arimatea  palangka raya. Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan , 12 (2), 90–103.