## APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama
ONLINE: ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia

## POTENSI DESA DAN STRATEGI PENERAPAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN BISNIS  BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES )
Muhammad Ash-Shiddiqy 1 , Ibrahim 2
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 1 , UIN Sunan Kalijaga 2 *muhammadashshiddiqy@uinsaizu.ac.id
Abstract - This research departs from the not yet optimal role of the BUMDes institution as a village business driver that carries a social mission and commercial mission in the three villages that are the objects of this research, namely Rompo Village, Karumbu Village and Rupe Village. From this, the two main problems to be answered are what is the potential that can be managed for the development of BUMDes business units and how is the strategy for implementing Islamic economics (sharia) in managing BUMDes business. To answer these problems, the researcher uses two analyzes as a theoretical framework, village potential analysis, and SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). The results of the research analysis are the potential business sectors that deserve to be developed are businesses in the real sector (agriculture, livestock and fisheries), trade, tourism, and agro-industry sectors. While the results of the SWOT analysis recommend (a) S-O Strategy; The BUMDes Business management approach uses Islamic principles with a business unit management strategy based on the real sector and business units of Islamic microfinance institutions. (b) W-O Strategy, HR development strategy and entrepreneurship (c) S-T Strategy, Islamic economic implementation strategy. (d) W-T Strategy; Build awareness and motivation to work and be alliance with Islamic concepts, Instill values of concern for local village products, Increase participation of business actors and Develop several business lines
Keyword: business, Islamic economy, SWOT, village potential.
Abstrak  - Penelitian ini berangkat dari belum optimalnya peran lembaga BUMDes sebagai penggerak usaha desa yang membawa misi sosial dan misi komersial di tiga desa yang menjadi obyek penelitian ini yaitu desa Rompo, Desa Karumbu dan Desa Rupe. Dari hal tersebut, dua permasalahan utama yang ingin dijawab  adalah  apa potensi yang dapat dikelola untuk pengembangan unit-unit usaha BUMDes dan    bagaimana strategi penerapan ekonomi Islam (syariah) dalam pengelolaan Bisnis BUMDes. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan dua analisis sebagai kerangka teori, yaitu analisis potensi desa, dan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Adapun hasil dari analisis penelitian adalah potensi  sektor usaha yang layak untuk dikembangkan adalah usaha di sektor riil (pertanian, peternakan dan perikanan), sektor perdagangan, wisata, dan sektor agroindustri. Sedangkan hasil analisis SWOT merekomendasikan  (a)  Strategi  S-O; Pendekatan pengelolaan Bisnis BUMDes menggunakan prinsip-prinsip Islam dengan strategi pengelolaan unit bisnis berbasis pada sektor riil dan unit bisnis lembaga keuangan mikro syariah. (b) Strategi W-O; strategi pengembangan SDM dan  enterprenuership  (c)  Strategi  S-T;  strategi implementasi ekonomi Islam. (d) Strategi  W-T; Membangun kesadaran dan dorongan motivasi untuk bekerja dan bersyirkah dengan konsep Islam, Menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap produk lokal desa, Meningkatkan partisipasi pelaku usaha dan Mengembangan berberapa lini usaha
Kata kunci: ekonomi Islam, potensi desa, SWOT, usaha.

## A. PENDAHULUAN
Strategi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Wijaya: 2018) Terbitnya UU tentang Desa ini memimpikan adanya kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatannya. Desa bukan lagi hanya sebagai objek dari program pemerintah pusat maupun daerah, melainkan memiliki kewenangan untuk mendesain, menginisiasi, serta menentukan arah pembangunan desa (sebagai subjek pembangunan) dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan mengurai kemiskinan di desa. (Kementrian keuangan: 2017) UU No 6 Tahun 2014 ini juga menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yakni melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi sosial, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. (Peraturan UU No 6 Tahun 2014)
Tabel 1 adalah gambaran peningkatan anggaran Desa dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 s/d 2020 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan.
Tabel 1. Pertumbuhan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran pemerintah Rata-Rata Alokasi Setiap Desa 2015 Rp 20,7 triliun Rp 280 juta 2016 Rp 46,98 triliun Rp 628 juta 2017 Rp 60 Triliun Rp 800 juta 2018 Rp 60 Triliun Rp 800 juta 2019 Rp 70 Triliun Rp 1,2 Milyar 2020 Rp 72 Triliun Rp 1,4 Milyar Sumber Data: Kementrian Keuangan
Idealnya, prioritas penggunaan dana desa ditujukan pada dua bidang, yakni (1) pembangunan desa; dan (2) pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang cukup begitu besar tentu tidak hanya dimaksudkan untuk membangun infrastruktur desa saja, melainkan juga bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. (Kasali: 2018) Untuk menjalankan amanat UU Desa dalam peningkatan perekonomian  dan pemberdayaan masyarakat desa dibutuhkan sebuah badan usaha desa yang mengatur dan menyediakan akses dalam menyalurkan dan mengelola hasil desa. Selain itu, potensi desa juga dapat dijadikan sebagai penguat dalam mencapai kemandirian desa dan swasembada pangan. Salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yang dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes.(Hayat dan Zunaidi:2018)
BUMDes adalah lembaga tingkat desa yang berfungsi sebagai business unit dan bekerja dalam upaya menghasilkan keuntungan untuk desa, serta menggerakkan produk-produk desa agar menjadi kegiatan ekonomi produktif dan kolektif. (Kasali: 2018) Oleh karena itu, BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi yang sekaligus menjadi motor penggerak kegiatan di desa dengan cara memadukan fungsinya sebagai lembaga sosial ( social institution ) dan lembaga komersial ( commercial institution ). (Harmiati dan Zulhakim: 2017)
Sayangnya, dalam realitas pelaksananya di lapangan, sejak berjalannya program dana desa ini, masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi, dan disparitas pengelolaan BUMDes, meskipun ada  BUMDes yang berhasil, akan tetapi jumlahnya belum banyak. Faktanya, masih banyak BUMDes yang gagal, yang antara lain dikarenakan fungsi lembaga belum dikelola secara maksimal.  Setidaknya, ada empat argumen yang dapat menggambarkan keadaan pengelolaan BUMDes yang berada dalam kondisi tidak baik tersebut. Pertama , pengalokasian anggaran desa yang tidak tepat (tidak mengikuti skala prioritas). (Kemenkeu, 2017). Kedua , Rendahnya kapasitas pengelolaan sebagai pelaksana kebijakan, dan  kompetensi teknis SDM yang kurang. Ketiga , ketidakmampuan desa dalam menggali dan mengidentifikasi potensi desa sebagai unit usaha-usaha (sumberdaya lokal). Keempat ,  persoalan moral hazard (kolusi,  korupsi dan nepotisme) dalam pengelolan anggaran Dana Desa maupun BUMDes.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi alternatif ( alternative strategies ) dalam mengoptimalkan peran BUMDes sebagai unit usaha ( business unit ) desa dalam pengelolaan Dana Desa yang memberikan nilai manfaat bagi masyarakat desa, khususnya dalam menggali potensi ekonomi desa dan sekaligus berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Pendekatan ekonomi yang berlandaskan nilai ketuhanan ( syariah ) diyakini memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat dibutuhkan, khususnya negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dan negara-negara muslim lainnya.(Beik dan Arsyianti: 2017) Selain itu, gelombang kesadaran umat dalam berekonomi dengan prinsip syariah telah meningkat, dan kian menjamur. Tentu saja, hal ini bukanlah sebuah masalah, melainkan justru menjadi sebuah potensi yang besar. Era pembangunan yang memisahkan aspek ekonomi dengan aspek spiritual dinilai telah gagal dan justru menciptakan kemiskinan. Oleh karena itu, gelombang bermuamalah dengan ekonomi yang didasarkan kepada prinsip-prinsip  Islam  berpeluang  ( prospektif )  untuk dikembangkan. Dengan demikian, gelombang kesadaran ( value spritualitas ) berekonomi dengan prinsip-prinsip syariah (Islam) telah menjadi kekuatan tersendiri untuk pengembangan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karenanya, bukanlah hal yang mustahil atau tidak mungkin, bila Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 Ayat (1) disebutkan bahwa “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa ”. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa substansi dari UU ini menegaskan bahwa BUMDes harus bersifat local wisdom serta adanya asas rekognisi dalam melihat potensi sekitar, termasuk pengelolaan BUMDes
berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Badan usaha milik desa syariah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainya yang dikelola  secara bagi  hasil (syariah) dan keuntunganya sebesar-besarnya untuk kesejahteraaan masyarakat desa.
Selanjutnya, berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada objek dalam penelitian ini, yaitu BUMDes Desa Rompo, Desa Karumbu dan Desa Rupe Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat diperoleh sejumlah fakta. Pertama, dari 15 desa yang berada di  wilayah Kecamatan Langgudu,  ketiga desa tersebut  BUMDesnya telah terbentuk dan masih berperan  dalam  melakukan pemberdayaan,  meskipun  belum maksimal. Ketiga BUMDes ini ternyata masih dominan bergerak di sektor simpan-pinjam, padahal harapan dari kehadiran bisa menggerakkan ekonomi dan menciptakan produk unggulan desa, potensi usaha yang seharusnya dapat terkelola oleh ketiga BUMDes tersebut masih sangat terbuka. Oleh karena itu, di samping untuk mengetahui penyebab belum optimalnya pengelolaan BUMDes di ketiga tersebut, menggali potensi-potensi tersebut merupakan hal yang sangat penting. Bahkan pengembangan pengelolaan BUMDes berbasis sistem syariah, berdasarkan pengamatan peneliti, juga dirasa penting mengingat mayoritas penduduknya dominan beragama Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat secara obyektif kondisi pengelolaan BUMDes di ketiga desa tersebut dan sekaligus melihat kemungkinan diterapkannya sistem Islam (syariah) pengelolaannya.

## Landasan Teori
Berangkat dari permasalahan belum maksimalnya peran lembaga BUMDes (Desa Rompo, Desa karumbu dan Desa Rupe) sebagai penggerak usaha desa yang membawa misi sosial dan misi komersial, yang disinyalir disebabkan oleh rendahnya kapasitas SDM, ketidak mampuan menentukan unit-unit usaha yang tidak didasarkan pada potensi desa serta kesadaran spiritual masyarakat yang ingin berekonomi dengan prinsi-prinsip syariah yang belum diwadahi oleh bisnis BUMDes. Maka dirumuskan  permasalahan utama, yaitu (1) Apa potensi desa yang dapat dikelola untuk pengembangan unit usaha BUMDes di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa dan (2) Bagaimana strategi penerapan ekonomi Islam (syariah) dalam pengelolaan Bisnis BUMDes di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe. Maka peneliti menggunakan teori-teori untuk menjawab rumusan masalah tersebut sebagai berikut;
Teori  potensi desa yang dikenalkan oleh Adisasmita (2006) adalah keseluruhan sumberdaya yang dimiliki atau digunakan desa, baik sumber daya manusia, sumberdaya alam, kelembagaan (Sumberdaya Modal), maupun sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan rakyat. Dari teori ini akan memberikan gambaran potensi yang dimiliki desa sehingga memberikan rekomendasi unit-unit usaha apa saja yang bisa kembangkan oleh BUMDes Desa Rompo, Desa Karumbu dan Desa Rupe dalam rangka mendapatkan produk unggulan desa serta memaksimal salah satu tujuan BUMDes menggerakkan ekonomi di Desa.
Teori analisis SWOT atau juga dikenal sebagai analisis situasi yaitu suatu analisis untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi atau kebijakan pada suatu sektor ekonomi.  Model analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diperkenalkan oleh Rangkuti pada tahun 1997. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan ( strenghts ) dan peluang ( opportunities ), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ( weaknesses ) dan ancaman ( threats ). (Rusdarti, 2010). Dari analisis SWOT digunakan untuk menemukan alternative strategi pengembangan BUMDes ketiga desa dalam rangka mengelola potensi desa yang diantaranya termaksud potensi kesadaran spiritual masyarakat yang perlu diwadahi oleh bisnis BUMDes.
Teori BUMDes syariah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainya yang dikelola secara bagi hasil (syariah) dan keuntunganya sebesar-besarnya untuk kesejahteraaan masyarakat desa.  Dalam BUMDes  Syariah  dapat mengembangakan unit usaha sektor riil  dalam sektor riil berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015, terdapat  jenis usaha yang dapat dikembangkan pada BUMDes, yaitu (1) bisnis sosial sederhana, (2)  bisnis penyewaan, (3)  usaha perantara/jasa pelayanan, (4)  usaha produksi/perdagangan barang, dan (6)  usaha bersama/induk unit usaha.  dan LKS (Lembaga Keungan Syariah). (Hendrarto: 2020)
Selain itu teori pendukung untuk memperkuat konsep penerapan ekonomi Islam dalam bisnis BUMDes digunakan Teori pembangunan syariah adalah konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dalam rangka menstranformasi kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih berkah, manakala proses pembangunan dilakukan tanpa mengesampingkan aspek spritualitas yang menjadi keyakinan masyarakat, terutama umat Islam. (Beik dan Arsyianti: 2017).
Teori Fahim Khan (1995), Untuk menjawab problem kemiskinan di desa dapat ditangani melalui dua strategi: Pertama, strategi menciptakan kesempatan kerja berupah tetap; dan Kedua, strategi menciptakan peluang kewirausahaan. Islam menekankan agar strategi menciptakan peluang wirausaha lebih diutamakan. Strategi membuka peluang kewirausahaan memerlukan beberapa prasyarat, yaitu pertama, Ketersediaan modal (misalnya melalui micro finance/dana kebajikan ). Kedua, Adanya sistem yang dapat menjamin pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengusaha (misalnya menggunakan konsep syirkah dalam Islam) ketiga, Adanya sistem penjaminan sosial yang dapat menopang dan membimbing kehidupan pelaku usaha hingga mereka meraih kesuksesan berwiraswasta (misalnya melalui lembaga pemerintah/BUMDes). Umar Chapra (2000) bahwa strategi pembangunan masyarakat Islam di perdesaan yang perlu dikembangkan adalah dengan melakukan Pertama, Membangun manusia perlu disiapkan baik paradigma berpikirnya (sesuai dengan standar motivasi Islam) sampai peningkatan keterampilanya. Kedua, Pengembangan Industri Kecil dan Mikro (IKM) dengan semangat menempatkan mereka untuk berwirausaha.
Dengan syarat reformasi kemudahan permodalan,  kemudahan mengakses infrastruktur pendidikan, dan pelatihan untuk mengasah keterampilan. Dan Perencanaan Kebijakan Strategis dalam arti Untuk mewujudkan tujuan syariat Islam ( maqashid ) yaitu dengan cara penggunaan sumberdaya secara lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya dengan kemaslahatan perlu difilter dengan mekanisme nilai-nilai Islam dan memotivasi bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam serta mengaktifkan sektor swasta.

## B. METODE
Penelitian yang sedang dilakukan ini adalah penelitian lapangan ( field research ), Jika dilihat dari sisi teknik dan analisis datanya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam arti  bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian naturalistik yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi lapangan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai obyek penelitian.(Sugiyono: 2013) Dalam penelitian ini, akan digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini  yaitu: Metode dokumentasi, Metode observasi  dan  Metode interview . Selanjutnya, dalam pengumpulan data, peneliti akan menguji keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi data. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu dan alat pertanyaan yang berbeda. Selanjutnya, yakni setelah data lapangan terkumpul, akan dilakukan analisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisi data ini, peneliti menggunakan metode Analisis Potensi Desa dan Analisis SWOT dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis SWOT atau juga dikenal sebagai analisis situasi yaitu mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi atau kebijakan pada suatu sektor ekonomi. Model analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis  yang diperkenalkan oleh Rangkuti pada  tahun 1997, dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan ( strenghts ) dan peluang ( opportunities ),  sekaligus  meminimalkan kelemahan ( weaknesses ) dan ancaman ( threats ). (Rusdarti: 2010)
Hasil analisis SWOT ini akan digunakan untuk menawarkan sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam sebuah implementasi kebijakan maupun dalam sebuah manajemen, dalam hal ini adalah BUMDes di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe. Saran alternatif ini bisa saja merupakan saran baru yang merevisi beberapa alternatif yang pernah ditentukan sebelumnya, atau mengubahnya menjadi  alternatif strategi dan sasaran-sasaran baru dalam kebijakan maupun manajemen BUMDes. Metode ini merupakan sebuah analisa yang cukup baik, efektif dan efisien serta sebagai alat yang cepat dan tepat dalam menemukan dan mengenali kemungkinan- kemungkinan yang berkaitan dengan inovasi baru dalam dunia bisnis. (Soesilo: 2002).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Potensi Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe
Dengan adanya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan,  melainkan  sebagai subjek pembangunan.  Desa diberikan kebebasan untuk mengelola,  mendesain,  menginisiasi, serta menentukan arah pembangunan desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan bahkan mengurai permasalahan kemiskinan di desa. (Buku Saku Dana Desa: 2017) Oleh karena itu, desa pun ditempatkan sebagai ujung tombak pembangunan dalam  peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Wijaya: 2018)  Bahkan, dalam hal ini desa pun dituntut untuk menciptakan produk-produk unggulan desa yang akan menjadi sumber kekuatan ekonomi bagi desa, terutama melalui lembaga BUMDes sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam mengelola bisnis desa.
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 pada  Pasal 213, mengatakan “ Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Potensi desa adalah keseluruhan sumberdaya yang dimiliki atau digunakan desa, baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, kelembagaan/Modal, maupun sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, berdasarkan identifikasi potensi dari ketiga objek penelitian ini, yaitu Desa Rompo, Desa Karumbu dan Desa Rupe Kecamatan Langgudu, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, yang bersumber dari hasil pengamatan, dokumentasi desa, interview , serta group diskusi secara umum dapat dibuat pemetaaan potensi ketiga  desa tersebut sebagaimana penjelasan dalam uraian Tabel 2.
Tabel 2. Potensi Desa Aspek Desa Rompo Desa Karumbu Desa Rupe Sumber Daya Alam Terdapat potensi perikanan dan kelauatan, produk unggulan desa (misalnya rumput laut, ikan tangkap dan budidaya udang vaname) dan potensi perdagangan. Memiliki lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang luas. Memiliki potensi perdagangan. Memiliki potensi keindahan alamnya, dalam hal ini adalah wisata laut Nisa Bea dan pelabuhan nusantara. Memiliki lahan pertanian, perkebunan,  peternakan  dan perikanan  dan  sektor usahanya. Memiliki jumlah penduduk yang besar dengan potensi perdagangan,  industri  kecil dan rumahan.  Memiliki keindahan alamnya.

## Tabel 2. Lanjutan…
Aspek Desa Rompo Desa Karumbu Desa Rupe Sumber Daya Sarana/Ass et desa Desa Rompo memiliki lokasi yang strategis sebagai pusat perdagangan  wilayah  Kecamatan Langgudu karena didukung oleh lokasi yang berada di  tengah- tengah wilayah Kecamatan Langgudu dan fasilitas ekonomi yang mendukung, misalnya saja adanya  asset  pasar  tradisional, pelabuhan (tambatan  perahu), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kantor Perbankan dan Pegadaian
• Terdapat wisata Nisa
Bea yang belum terkelola dengan baik.
• Terdapat  Pelabuhan
Nusantara • Lokasi ibu kota Kecamatan Langgudu yang menjadi daerah pusat perkantoran, sekolah dan puskesmas • Desa Rupe telah melakukan revitalisasi lapangan  Desa  Rupe menjadi pasar desa yang digunakan oleh UKM desa untuk menjajakan produknya.
• Memiliki toko yang digunakan oleh BUMDes Mart yang lokasinya cukup strategis dan mudah dijangkau Sumber Daya Manusia Memiliki jumlah penduduk yang besar yang memiliki berbagai macam kebutuhan. Sayangnya kapasisitas SDM Desa Rompo masih lemah dilihat dari pemahaman pendidikan dan literasi berdesa dan pembangunan desa. Memiliki  jumlah penduduk yang besar dan hal ini membuka peluang  pasar  bagi  berbagai macam kebutuhan masyarakat. Profesi masyarakat masih didominasi oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan Memiliki jumlah penduduk yang besar sebagai peluang pasar karena memiliki berbagai macam kebutuhan masyarakat.mProfesi masyarakat masih didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan,  sektor jasa dan pemerintahan. Sumber Daya Modal Sosial Ikatan sosial masyarakat masih kuat dan berjalan dengan  baik. Memiliki modal spritual, di mana seluruh penduduknya beragama
Islam.  Nuansa keagamaan pun masih kental dilihat dari budaya serta keseharian masyarakat,
termasuk dalam hal pemahaman yang  terkait dengan halal-haram yang masih menjadi rujukan dalam bermuamalah. Ikatan sosial masyarakat masih kuat dan berjalan dengan  baik. Memiliki modal  spritual, di mana seluruh penduduknya beragama Islam. Nuansa keagamaan  pun  masih kental dilihat dari budaya serta keseharian masyarakat, termasuk dalam hal pemahaman  yang terkait dengan halal-haram yang masih menjadi rujukan dalam bermuamalah.
Ikatan sosial masyarakat masih kuat dan berjalan dengan  baik. Memiliki modal spritual, di mana seluruh penduduknya beragama Islam.  Nuansa keagamaan pun masih kental dilihat dari budaya serta  keseharian masyarakat, termasuk dalam hal pemahaman yang  terkait dengan halal-haram yang masih menjadi rujukan dalam bermuamalah. Sumber Daya Modal Finansial Memiliki Dana Desa yang besar, di mana  setiap tahun Dana Desa tersebut menunjukkan kenaikan. Memiliki Dana Desa yang besar, di mana setiap tahun Dana Desa tersebut menunjukkan kenaikan. Memiliki Dana Desa yang besar, di mana  setiap tahun Dana Desa tersebut menunjukkan kenaikan.

## Analisis SWOT Terhadap Pengelolaan BUMDes Di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe
Analisis  SWOT  adalah  melakukan  identifikasi berbagai faktor secara sistematis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan ( strenghts ) dan peluang ( opportunities ), dan  secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ( weaknesses ) dan ancaman ( threats ). (Rusdarti, 2010) Hasil dari analisis SWOT ini bisa digunakan untuk menawarkan sebuah alternatif
yang dapat dilakukan dalam sebuah implementasi kebijakan, dalam hal ini adalah untuk kepentingan manajemen  pengelolaan  BUMDes  di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe.  Dengan demikian, analisis SWOT dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah gambaran apakah suatu kebijakan atau manajemen layak dilakukan atau tidak, termasuk analisis terhadap sebuah kebijakan dan  manajemen yang sedang berlangsung untuk memberi masukan apakah kebijakan itu dapat diteruskan, diubah strateginya atau bahkan harus dihentikan sama sekali.
Secara ringkas, hasil analisis SWOT yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Analisis SWOT SWOT Desa Rompo Desa Karumbu Desa Rupe Strenght (S) 1) Sumberdaya Modal 2) Lembaga BUMDes terbentuk 3) Potensi perikanan dan kelautan yang melimpah 4) Lokasi desa yang strategis 5) Seluruh penduduk nya beragama Islam (Potensi kesadaran spiritual) 1) Sumberdaya Modal 2) Lembaga BUMDes terbentuk 3) Sumberdaya pengurus yang berpengalaman 4) Keberpihakan Pemerintah Desa 5) Sumberdaya Alam yang masih melimpah 6) Potensi wisata 7) Potensi kesadaran spiritual (Seluruh penduduk nya beragama Islam) 1) Sumber Modal 2) Lembaga BUMDes terbentuk 3) Keberpihakan Pemerintah Desa 4) Kepengurusan yang baru 5) Lini usaha yang tidak lagi hanya simpan pinjam, usaha BUMDes mart, pasar desa dan peternakan 6) Sumberdaya Alam yang masih melimpah 7) Potensi kesadaran spiritual (Seluruh penduduk nya beragama Islam) Weaknesses (W) 1) Kapasitas Sumber Daya Pengurus (pengelola) 2) Pengembalian pinjaman masyarakat “bermasalah” 3) Jenis usaha masih didominasi oleh sektor pemberian pinjaman 4) Pengawasan 1) Kapasitas Sumber Daya Pengurus (pengelola) 2) Jenis usaha masih mendominasi pinjaman
3) Tingkat pengembalian masyarakat
4) fasilitas dan sarana belum mendukung
5) Pengurus masih menjadikan lembaga BUMDes sebagai usaha sampingan 1) Komitmen pengurus 2) Lini bisnis yang belum mengeksplor Produk unggulan desa 3) kesadaran masyarakat

## Tabel 3. Lanjutan
Opportuni ty (O) 1) Potensi Sumberdaya Alamnya 2) Potensi Lokasi yang strategis 3) Potensi asset desa yang bisa dikelola dengan baik 4) Potensi pasar Potensi Desa yang masih belum teragarap pusat perkantoran, sekolah dan kesehatan wilayah kecamatan langgudu 1) Potensi sumberdaya alam 2) Jumlah penduduk
3) Potensi wisata
4) Potensi agrobisnis 5) Potensi UMKM Desa Threats (T) 1) Persaingan Usaha 2) Kebijakan
3) Pengurus yang tidak
kompeten 4) Pemahaman masyarakat 1) Tingkat pemahaman masyarakat 2) Pengurus yang tidak kompeten 3) Pendampingan 1) Kebijakan 2) Pengurus yang tidak semua aktif
3) Pemahaman masyarakat akan BUMDes
Berdasarkan hasil table Potensi Desa dan table analisis SWOT terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima di atas, dapat diuraikan penjelasan dari masing-masing sebagaimana berikut:

## 1. BUMDes Sinar Pantai Desa Rompo
Desa Rompo, pada dasarnya, memiliki kekuatan pada potensi yang dimiliki desa, baik potensi sumberdaya alam, sumberdaya sosial, sumber daya modal, lokasi yang strategis dan asset desa yang bisa dikembangkan sebagai unit-unit usaha BUMDes. Namun potensi ini belum bisa tangkap sebagai sebuah peluang bisnis oleh BUMDes Sinar Pantai Desa Rompo, dikarenakan kelemahan pada sumber daya pengurus (SDM) yang di amanahi untuk mengelola BUMDes ini. Permasalahan SDM yang paling dominan adalah pengurus tidak memiliki kompetensi dalam mengelola bisnis. Hal ini membuat BUMDes Sinar Pantai Desa Rompo sampai saat ini dianggap “bermasalah”. Selain itu, lini usaha BUMDes Sinar Pantai Desa Rompo masih berkutat pada sektor pemberian pinjaman (kredit mikro) bagi kelompok nelayan rumput laut.
Meskipun demikian, ada peluang besar bila BUMDes Sinar Pantai Desa Rompo ini, bila dikelola dengan baik dan professional karena potensi yang dimiliki oleh desa yang luar biasa. Bila hal ini dikembangkan dengan konsep kreatif, inovatif serta mengikuti trend kebutuhan modern, maka akan dengan mudah cepat tumbuhnya. Desa Rompo merupakan desa pesisir yang hal ini dinilai sebagai salah satu kekuatan BUMDes Sinar Pantai Desa Rompo. Selain itu, mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan, baik itu nelayan tangkap, nelayan budidaya, maupun nelayan tambak. Produk unggulan Desa Rompo yang sangat berpeluang adalah budi daya rumput laut dan ikan tangkap. Kedua produk unggulan desa ini diyakini  mampu menyuplai kebutuhan pangan lokal maupun untuk kebutuhan ekspor.
BUMDes Sinar Pantai Desa Rompo ini diharapkan turut “hadir” dalam mengembangkan sektor perikanan dan kelautan, baik itu sebagai wadah yang menstimulus aktifitas kegiatan usaha masyarakat di  bidang perikanan dan kelautan  (misalnya dalam bentuk program pinjaman/pembiyaan usaha nelayan), maupun sebagai pengembang sektor produksi dan industri di bidang perikanan dan kelautan dengan konsep yang moderen memberikan nilai tambah terhadap produk lokal.  Selain sektor unit usaha yang potensial yaitu bergerak pada sektor jual-beli (perdagangan, pemasaran, dan distribusi) pada hasil perikanan dan kelautan dengan memberikan harga terbaik bagi nelayan serta meminimalisir peran tengkulak  dan memperkenalkan produk keunggulan desa.
Pemikiran dasarnya  adalah bahwa  BUMDes  harus  hadir  untuk  mengangkat  produk unggulan warga dengan kemampuan potensi modal maupun jaringan yang dimiliki BUMDes Sinar Pantai Desa Rompo.Selain itu,  Desa Rompo juga memiliki fasilitas atau asset desa yang belum termanfaatkan dan dikelola secara professional (yakni berkaitan dengan pemanfaatan Aset Desa). Seharusnya, fasilitas/asset desa ini bisa menjadi kekautan untuk mengembangkan ekonomi desa, namun sayangnya belum dikelola dengan baik.

## 2. BUMDes Harapan Desa Karumbu
Berdasarkan fakta di lapangan, yang menarik dari kekuatan yang dimiliki oleh BUMDes Harapan Desa Karumbu adalah keberpihakan Pemerintah Desa dalam mendukung perkembangan BUMDes ini. Keberpihakan ini dibuktikan  dengan  cara  melakukan  penambahan modal  setiap tahunnya. Sumber daya pengurus (SDM) Harapan Desa Karumbu, berdasarkan fakta di lapangan, menununjukkan memiliki komitmen terhadap pengembangan BUMDes. Sumber daya pengurus (SDM) Pengurus rata-rata adalah anak muda tamatan pendidikan S-1 serta memiliki pengalaman dalam bisnis. Selain itu, dinamika pembangunan yang besifat partisipatif di Desa Karumbu sudah berjalan dengan baik, termasuk adanya bentuk evaluasi serta monitoring yang berasal dari pemerintah Desa, BPD, element lembaga masyarakat, serta bantuan pembinaan dari pembina desa wilayah Kecamatan Langgudu yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bima meskipun yang terakhir ini masih dinilai kurang maksimal.
Selain itu, Desa Karumbu memiliki potensi alam yang sangat besar, khususnya di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan serta bidang wisata. Hal ini, tentu saja, menjadi peluang besar bagi BUMDes Harapan Desa Karumbu yang diamanahi desa untuk mengelola usaha desa. Hanya saja, khusus terkait dengan potensi sumberdaya alamnya masih belum tergarap dengan baik.
Berdasarkan fakta di lapangan, BUMDes Harapan Desa Karumbu ini telah berjalan mulai dari tahun 2017 sampai dengan sekarang dan telah mencatatkan pendapatan (laba) pada sektor bisnis simpan-pinjam. Laba bersih tahun 2017 adalah Rp. 1.916.000, dan terjadi kenaikan laba bersih pada tahun 2018 sebesar Rp.13.162.000, bahkan untuk sementara total asset yang dimilikinya di akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp. 213.162.000. Walaupun pendapatan ini dinilai belum besar, namun
BUMDes  Harapan Desa Karumbu  telah  menghasilkan benefit baik untuk lembaga BUMDes Harapan Desa Karumbu dan pengurusnya, untuk pendapatan desa, serta masyarakat pun merasakan manfaat dari kredit mikro BUMDes Harapan Desa Karumbu.
Namun  demikian, berdasarkan fakta di lapangan juga terdapat kelemahan  yang dimiliki BUMDes Harapan Desa Karumbu. Salah satunya adalah unit bisnisnya masih berkutat pada sektor pinjaman (non riil). Hal ini terlihat dari laporan keuangan BUMDes yang menunjukkan bahwa hampir  semua  pendanaan  yang dikeluarkan  untuk usaha pada sektor kredit pinjaman dengan mengunakan konsep bunga. Unit usaha simpan-pinjam di nilai kurang maksimal memainkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi Desa. Padahal, Desa Karumbu memiliki banyak potensi usaha riil yang bisa dikembangkan. Kelemahan lainnya adalah rendahnya tingkat pengembalian pinjaman masyarakat dan kesadaran  yang masih lemah serta fasilitas  pendukung BUMDes yang belum memadai, termasuk sumberdaya pengurusnya dan tidak adanya pendamping desa yang kehadiran amat urgen dalam membina BUMDes Harapan Desa Karumbu.
Adapun peluang BUMDes Harapan Desa Karumbu masih banyak  terbuka, utamanya adalah potensi sektor-sektor usaha riil dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki desa. Luasnya lahan pertanian, peternakan, dan perikanan, jumlah penduduk yang besar, lokasi desa yang strategis, seharusnya bisa digarap oleh BUMDes Harapan Desa Karumbu. BUMDes ini seharusnya  bisa hadir dalam  menyediakan kebutuhan pertanian,  karena  berdasarkan fakta dilapangan bahwa di antara permasalahan utama bagi para petani adalah kelangkaan pupuk, obat- obatan pertanian, serta bibit pertanian. Bahkan,  BUMDes  pun  bisa hadir sebagai  penyedia kebutuhan pertanian dengan konsep pembiayaan ( murabahah ),  jual beli (misalnya kebutuhan pertanian yang nanti bisa  dibayar setelah petani panen hasil pertaniannya),  dan  jual-beli hasil pertanian. Sedangkan di sektor peternakan, BUMDes Harapan Desa Karumbu berpeluang untuk hadir dalam  penggemukan maupun budidaya perikanan. di sektor wisata nisa bea,  BUMDes Harapan Desa Karumbu seharusnya dapat terlibat dalam pengelolaaam wisata tersebut secara professional.
Adapun yang masih termasuk menjadi kelemahan dari BUMDes Harapan Desa Karumbu adalah kualitas pendampingan dari pemerintah daerah (PEMDes) yang terasa belum optimal, termasuk literasi terhadap pembangunan perdesaan bagi masyarakat. Selain itu, ada potensi kerugian usaha baik yang berasal dari faktor alam maupun faktor manusia. Hingga saat ini, produk unggulaan Desa Karumbu masih didominasi dari hasil pertanian jagung, kacang, dan padi. Hasil pertanian ini menjadi aktifitas yang besar oleh masyarakat karumbu  setelah itu perdagangan/eceran. Ada beberapa dusun yang aktifitas sebagai nelayan.

## 3. BUMDes Rupe Desa Rupe
BUMDes Desa Rupe salah satu BUMDes yang sudah dikelola secara baik, dan bahkan lebih siap  dibandingkan dengan BUMDes lainnya yang  ada  di Kecamatan Langgudu. BUMDes ini memiliki sumber modal dari Dana Desa cukup besar dan setiap tahun terus meningkat. Hal ini
dikarenakan keberpihakan pemerintah Desa Rupe terhadap pengembangan BUMDes cukup besar, yakni melalui penambahan modal di setiap tahunnya, termasuk penganggaran alokasi Dana Desa untuk pembuatan gedung toko BUMDes Mart, kesektariatan BUMDes, dan revitalisasi pembuatan pasar desa.
Melalui pergantian kepengurusan yang baru dan masih muda serta memahami konsep bisnis, lini bisnis BUMDes Desa Rupe tidak lagi berkutat pada sektor pinjam-meminjam, yang sebelum dinilai bermasalah. Saat ini, lini usaha bisnis BUMDes Desa Rupe meliputi perdagangan (yakni unit usaha BUMDes Mart yang menjajakan kebutuhan sembako, alat pertanian dan ATK), pemberian modal  bagi masyarakat, pengelolaan pasar,  dan pembesaran hewan  ternak. Lembaga BUMDes Desa Rupe sudah dikelola  secara  professional dengan administrasi yang rapi. Antara pengurus BUMDes Desa Rupe dan pemerintah Desa Rupe saling membukan diri dan terlibat dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga pendamping BUMDes.
Pada akhir tahun 2020 BUMDes Rupe memaparkan bahwa hasil laba bersih yang diperoleh BUMDes dengan masa pengelolaan selama 1 tahun, adalah sebesar Rp.10.448.114. Laba bersih ini diperoleh setelah dikurangi jumlah biaya operasional dan biaya umum lainnya. Hasil Laba ini kemudian dibagi berdasarkan ketentuan Perdes Nomor 4 tahun 2019 yakni 45% untuk Pengurus, 35% tambahan modal, 15% untuk PADes dan 5% untuk kegiatan operasional atau kegiatan social.
Namun demikian, terdapat pula potensi permasalahan yang terkait dengan kapasitas dan komitmen pengurus untuk saling membangun BUMDes, lini bisnis yang perlu diekplorasi berdasarkan potensi desa serta membangun kesadaran masyarakat untuk memajukan BUMDes.
Adapun  peluang yang bisa dikembangkan oleh BUMDes  Desa Rupe ini  masih sangat terbuka. Hal ini didasarkan atas  potensi yang dimiliki oleh Desa  Rupe  yang luar biasa bila dikembangkan dengan konsep kreatif, inovatif serta mengikuti trend kebutuhan modern. Dalam hal ini,  Desa Rupe memiliki komoditas andalan yang biasa dijadikan aktifitas masyarakat. Di sektor pertanian, jenis tanaman unggulannya adalah tanaman jagung, kacang, kedelai, kelapa, dan padi. Peran BUMDes Desa Rupe dalam hal ini adalah bagaimana BUMDes Desa Rupe membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak luar/perusahaan baik antara daerah maupun eksportir komuditas andalan pertanian Desa  Rupe.  Sayangnya, keunggulan produk desa ini belum tergarap oleh BUMDes  Desa Rupe, padahal jumlah penduduknya  besar  dengan  ragam kebutuhan baik kebutuhan sembako, alat-alat pertanian, perabotan rumah tangga, termasuk kebutuhan permodalan harus yang juga harus diwadahi oleh usaha BUMDes.
Mayoritas warga  Desa Rupe adalah  berprofesi sebagai petani  dan  kehadiran BUMDes diharapkan bisa mengembangkan sektor tersebut, yakni sebagai wadah yang menstimulus aktifitas kegiatan usaha masyarakat di bidang pertanian. BUMDes Desa Rupe hendaknya juga dapat turut mengembangkan sektor-sektor lainnya, misalnya di sektor perdagangan dan perikanan dengan lini usaha program pinjaman/pembiyaan usaha bagi nelayan, atau juga di sektor yang mengembangkan industrialisasi (agroindutri). BUMDes Desa Rupe sebenarnya juga bisa bergerak pada sektor jual- beli pada hasil pertanian dan perikanan dengan memberikan harga terbaik bagi petani, peternak dan
nelayan serta meminimalisir dominasi  tengkulak.  Termasuk salah satu masalah yang dihadapi masyarakat  Desa  Rupe  adalah  keterbatas informasi terkait pasar. Hal  ini  pun akan memberikan peluang  BUMDes Desa Rupe  bergerak dalam melakukan jual beli hasil pertanian,perkebunana, peternakan dan perikanan di Desa Rupe.
Dengan demikian, BUMDes Desa Rupe diharapakan bisa memanfaatkan asset atau peluang potensi desa yang sangat strategis di atas agar menghasilkan kemaslahatan. BUMDes Mart, misalnya, menjadi salah satu solusi sebagai sarana atas berbagai macam kebutuhan masyarakat Desa Rupe yang jumlah penduduk besar serta mengcover kemampuan daya beli kebutuhan pokok masyarakat namun tetap pada paridigma tidak mematikan usaha masyarakat. Selain itu melayani berbagai macam pelayanan jasa yang umum sebagai kebutuhan pokok masyarakat Desa. BUMDesa mart bisa menfasilitasinya hal demikian. BUMDes bisa menjadi kerjasama dengan mitra usaha UKM yang telah ada di Desa Rupe.
Langkah Strategi Pengembangan BUMDes di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe
Setelah dilakukan identifikasi terhadap potensi desa di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe dan dilanjutkan dengan analisis SWOT terhadap pengelolaan BUMDes di ketiga desa tersebut, banyak isu strategis yang muncul, dan membutuhkan solusi. Analisis SWOT ini digunakan untuk menghasilkan suatu rumusan strategi kebijakan yang perlu ditempuh dalam mengoptimalkan peran BUMDes di ketiga desa tersebut. Dari analisis potensi desa dan analisis SWOT tersebut, setidaknya tergambar sejumlah langkah stategis yang bisa dijadikan acuan dalam pengembangan BUMDes di ketiga desa tersebut. Pendekatan SWOT ini berusaha untuk dapat mengantarkan perumusan strategi kebijakan yang perlu ditempuh dalam mengembangkan pengelolaan BUMDes ketiga Desa.
Strategi Matriks SWOT Pengembangan BUMDes di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe
Strenght (S) Weaknesses (W) 1) Tersedianya sumber daya alam yang sangat mendukung
2) Tersedianya sumberdaya asset desa, serta adanya kelembagaan BUMDes yang telah terbentuk dan didukung oleh UU Desa dan sumber dana desa yang setiap terus meningkat nominalnya
3) Potensi kesadaran sosial dan kesadaran spiritual (seluruh penduduknya beragama Islam) terhadap pembangunan desa yang di dukung oleh kebijakan pembangunan Prov. NTB terhadap internalisasi ekonomi Islam dalam pembangunan
4) Tersedianya panorama dan kekayaan adat budaya yang sangat mendukung untuk mewujudkan sebagai desa wisata.
5) Kemauan dan kerja keras dari aparatur desa dan masyarakat untuk menjadi desa yang lebih maju.
1) Kurang tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang mumpuni untuk menjadi motor penggerak maupun pengelola lembaga perekonomian desa (misalnya saja lembaga BUMDes);
2) Jiwa kewirausahaan ( enterpreneurship ) yang belum terkelola dan  tersalurkan dengan baik dan terlembagakan;
3) Salah memiliki jenis usaha yang tidak berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan  kajian-kajian atas bentuk usaha produktif yang cocok untuk dikembangkan dan ditekuni oleh BUMDes setempat baik dalam mengenalkan produk unggulan desa maupun stimulus usaha warga masyarakat.
4) Rendahnya kasadaran masyarakat akan Pengembalian dana pinjaman masyarakat
Opportunity (O) Threats (T) 1) Potensi sumberdaya desa yang melimpah 2) Potensi lokasi yang strategis
3) Potensi asset desa yang belum dikelola dengan baik
4) Jumlah penduduk yang memiliki berbagai kebutuhan termaksud potensi mata pencaharian Potensi kesadaran spiritual dalam berekomi yang harus diwadahi didukung oleh kebijakan pemerintah Prov. NTB 1) Kebijakan yang berubah ubah 2) Persaingan dan resiko usaha
3) Pengurus yang tidak kompeten
4) Pemahaman masyarakat

## Stra tegi S-O
Stra tegi W -O Pendekatan pengelolaan Bisnis BUMDes menggunakan prinsip-prinsip Islam dengan strategi pengelolaan unit bisnis berbasis sektor riil dan unit bisnis lembaga keuangan mikro syariah. 1. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Enterprenuership dengan
a) Penguatan kelembagaan.
b) Peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan, pendampingan dan kemitraan strategis ( Academics, Business, Community, Government, Facilitator, and Media ) c) Menghadirkan mentor yang mempunyai ilmu wirausaha 2. Lini bisnis yang didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh desa. Stra tegi S-T Stra tegi W -T 1) Pengembangan produk dan jasa halal pedesaan yang berbasis pada produk pertanian, peternakan, dan perikanan baik itu pada ranah produksi, industri, maupun perdagangan.
2) Menggerakkan  semangat berwirausaha masyarakat, khususnya pada sektor UMKM perdesaan dengan mekanisme konsep syirkah (kemitraan)
3) Mengembangakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam dalam setiap transaksinya.
1) Membangun kesadaran dan dorongan motivasi untuk bekerja dan bersyirkah dengan konsep Islam 2) Menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap produk lokal desa
3) Meningkatkan partisipasi pelaku usaha
4) Mengembangan berberapa lini usaha
Dari analisis lingkungan internal dan eksternal di atas dapat dirumuskan strategi SO, WO, WT, dan ST sebagai berikut:
1. Strategi Kekuatan untuk Meraih Peluang atau disebut dengan strategy SO ( Strength- Opportunities ). Strategi SO ini dibuat dengan tujuan guna memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh BUMDes untuk meraih peluang yang ada secara optimal sehingga BUMDes mengalami peningkatan kondisi, kapasitas maupun profitabilitas yang membuatnya dapat berjalan secara berkelanjutan.
a) Sebagaimana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang falsafah pendirian BUMDes, bahwa dalam pengelolaan atau penentuan unit usaha, BUMDes  hendaklah berfalsafah pada potensi yang dimikili desa serta berfalsafah sesuai dengan nilai-nilai sosial dan nilai keagamaan ( local wisdom ) yang hidup di tengah masyarakat. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai tepat untuk mengembangkan ekonomi Islam selain mayoritas masyarakat beragama Islam, daerah ini sukses mencitrakan dirinya dengan daerah yang paling depan melakukan  pengembangan ekonomi  Islam diberbagai sektor. NTB dengan mayoritas
penduduk Muslim sebanyak 97% memiliki potensi pengembangan ekonomi syariah yang cukup besar. Demikian hal lingkup terkecil pada Desa Rompo, Desa Karumbu dan Desa Rupe yang seluruh penduduknya beragama Islam, kesadaran akan keharaman riba telah diketahui oleh masyarakat, karena sering disosialisasikan oleh ulama, dai, mui, bahkan tokoh akademisi setempat. Kesadaran spritual masyarakat menjadi potensi yang perlu dikembangkan di NTB lingkup kecilnya Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe. Karena potensi keagaman menjadi sesuatu yang berharga untuk dikembangakan.
Fenomena ( halal life style ) tidak bisa kita bendung kesadaran akan kebutuhan produksi dan jasa halal, industri yang halal, serta financial yang halal adalah menjadi kebutuhan umat Islam termaksud masyarakat tingkat paling bawah yaitu Desa Rompo, Desa Karumbu dan Desa Rupe.
b) Strategi Pengembangan Usaha Sektor Riil Dalam rangka menggerakkan ekonomi desa, BUMDes telah diamanahi modal dari Dana Desa agar melakukan investasi pada ranah usaha yang berbasis pada sektor riil sebagai mana Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Desa No.4 tahun 2015. Menyebutkan bahwa unit usaha yang dapat dikembangkanpada sektor riil meliput: perdagangan, produksi, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata dan jasa lainya.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap potensi sumberdaya desa dari ketiga desa (Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe) terlihat bahwa ketiga desa tersebut memiliki potensi usaha riil yang luar biasa dikembangkan. Setiap desa seharusnya mampu  menemukan produk unggulannya  dan  harus memiliki berbagai kelebihan dan kualitas yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Misalnya saja adalah beberapa desa agar memusatkan pada produksi komoditas hasil pertanian (padi dan lain-lain), karena memiliki lahan pertanian yang subur; sementara untuk desa yang berada di wilayah pesisir dapat fokus pada pengolahan hasil kelautan. Singkatnya, produk unggulan ini harus memiliki kekuatan daya saing di pasaran, dan peran BUMDes, dalam hal ini, adalah mendorong produktivitas ekonomi warga desa (Tulus, 2019).
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa Desa Rompo merupakan desa yang memiliki potensi perikanan dan kelautan, karena itu produk unggulan desanya harus difokuskan pada budidaya dan bisnis rumput laut serta pengelolaan potensi ikan (baik ikan segar dan olahan ikan). Sementara, untuk potensi produk unggulan dari Desa Karumbu yang menonjol adalah sektor pertanian, peternakan, perikanan dan potensi pengelolaan wisata desa (wisata Nisa Bea). Sedangkan Desa Rupe bisa fokus pada sektor pertanian sebagai produk unggulannya yang meliputi padi, jagung, kacang, dan sektor peternakan serta stimulus usaha UKM Desa.
Idealnya BUMDes bergerak pada ranah sektor usaha riil yang tujuannya adalah mengembangkan produk unggulan yang dimiliki desa. Dalam hal ini, BUMDes bisa saja
bergerak pada ranah produksi, pemasaran, jual/beli hasil bumi, atau industri (sebagai nilai tambah) dan jasa lainnya dengan konsep kreatifitas serta inovatif dan sesuai dengan kebutuhan moderen.
BUMDes bisa bekerjasama dengan kelompok nelayan, kelompok pertanian, kelompok peternakan dan kelompok UKM desa dalam membangun sinergisitas, baik sebagai wadah pembiayaan maupun sebagai wadah pemasaran produk warga. Investasi pada sektor riil seperti ini juga sejalan dengan konsep pengembangan ekonomi Islam sebagaimana dipaparkan oleh Beik dan Arsyianti (2017) Ekonomi Islam berpihak pada basis ekonomi riil, maka memiliki lembaga/SDM yang mampu menggerakkkan sektor rill menjadi suatu keniscayaan.
Prinsip pengelolaan usaha BUMDes berbasis sektor riil yang dimaksud syariah Islam dalam rangka memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan untuk masyarakat, dengan mendasarkan kepada falsafah bisnis kebersamaan, local wisdom , pertumbuhan, dan etika Islam.
1) Prinsip Bisnis BUMDes berbasis kemitraan ( Syirkah )
2) Prinsip pengelolaan usaha ( a'mal ) atau mata pencaharian ( ma'isyah ) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang mendorong umat Islam bekerja mencari nafkah secara halal.
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...." (al-Baqarah: 267)
3) Prinsip mengelola usaha yang di larang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian (at-Takaatsur: 1-2), melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuan-Nya) (al-Munaafiquun: 9), melupakan shalat dan zakat (an-Nuur: 37), dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (al-Hasyr: 7).
4) Prinsip  dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba (al- Baqarah: 273-281), perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram (al- Maa'idah: 90-91), mencuri, merampok, penggasaban (al-  Maa'idah: 38), curang dalam takaran dan timbangan (al-Muthaffifiin:1-6), melalui cara-cara yang batil dan merugikan (al-Baqarah: 188), dan melalui suap-menyuap (HR Imam Ahmad).
c) Strategi Pengembangan Usaha Jasa Keuangan Syariah Pada dasarnya, BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan ( financial business ) dalam rangka memenuhi kebutuhan modal usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha lokal desa. Contohnya adalah pemberian kredit/pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Manfaat yang diperoleh masyarakat adalah akses atas pinjaman dana bagi keperluan sehari-hari maupun bagi modal usaha skala kecil, mengurangi biaya bunga dan ketergantungan pada tengkulak/rentenir.
Hingga saat ini, unit usaha yang paling dominan bagi ketiga BUMDes (Desa Rompo, Desa Karumbu dan Desa Rupe), ternyata masih di sektor bisnis peminjaman ( financing ). Hal ini dianggap cara yang mudah untuk dilakukan serta resikonya yang dinilai tidak terlalu besar. Bahkan, dalam faktanya unit usaha di sektor usaha pemberian pinjaman ini juga dinilai bermasalah karena tingkat pengembalian pinjaman masyarakat  sangat rendah. Akibatnya, BUMDes berakhir dengan kerugian. Selain itu konsep yang diterapkan oleh BUMDes Desa Rompo, Desa Karumbu dan Desa Rupe masih menggunakan konsep bunga. Walaupun bunga pengembalian kecil namun tetaplah mengandung riba yang dalam Islam tidak diperbolehkan.
Maka alternatif yang  diusulkan  peneliti bagi ketiga BUMDes di Desa Rompo, Desa Karumbu dan Desa Rupe dalam menjawab persoalan unit bisnis simpan pinjam tersebut bisa mengadopsi konsep-konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Bisnis ini dapat memberikan kredit (pembiayaan) yang mudah di akses oleh masyarakat desa karena prosedurnya sederhana dengan menggunakan basis transaksi yang dibolehkan dalam Islam yang meliputi  pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah , pembiayaan berbasis jual beli ( murabahah ) dan pembiayaan berbasis kebajikan ( qardhul hasan ).
Hal ini sejalan dengan pengelolan BUMDes Syariah/LKM Syariah dalam upaya menyalurkan dana yang terkumpul kepada masyarakat desa dengan sistem bagi hasil/ margin. Skim pembiayaan LKM Syariah terdiri dari:
• Pembiayaan produktif; pembiayaan yang diberikan untuk kegiatan usaha produktif.
• Pembiayaan konsumtif; pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan konsumtif.
• Pinjaman non bagi hasil (kebajikan); pembiayaan yang diberikan untuk kegiatan sosial masyarakat dimana dananya diperoleh dari dana-dana sosial (sedekah, infaq dan hibah).
Dari kegiatan pembiayaan tersebut BUMDes Syariah mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil dan margin keuntungan dari pembiayaan produktif maupun konsumtif. Sedangkan untuk pembiayaan kebajikan (qord), BUMDes Syariah tidak mengharapkan keuntungan, namun BUMDes Syariah dapat mendorong anggota untuk memberikan sedekah yang besarnya tidak ditentukan. Dengan basis transaksi yang dibolehkan dalam Islam (akad-akad) dapat mendorong UKM yang ada di ketiga desa tersebut. Penggunaan sistem finansial yang diilhami oleh ajaran Islam dapat lebih kondusif dalam mengontrol kemampuan dan membawanya untuk dapat menjadikan UKM mampu menghasilkan output, menciptakan lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan.
2. Strategi kekuatan untuk mengatasi Ancaman atau disebut strategi ST (Strenghts-Threats). Strategi tersebut adalah suatu langkah jitu organisasi BUMDes untuk memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki tersebut secara optimal untuk mengatasi ancaman yang berasal dari
lingkungan eksternal. Berdasarkan  analisis strategis tersebut, maka BUMDes dalam konteks pengelolaan BUMDes ini dapat menempuh strategi sebagai berikut:
a) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Enterprenuership .  Pengembangan sumberdaya manusia merupakan hal yang terpenting dalam pengembangan BUMDes dan merupakan salah satu hal yang menjadi unsur keberhasilan BUMDes. Menempatkan SDM yang tepat dan paham akan situasi dan pasar adalah penentu keberhasilannya. Untuk itu, peningkatan SDM melalui pendampingan dan pelatihan (inkubasi bisnis) oleh berbagai pihak dan untuk tujuan pengembangan BUMDes sangat diperlukan.
Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan enterprenuership seperti ini, di mana ekonomi Islam lebih berpihak pada basis sektor  ekonomi riil, maka memiliki SDM enterprenuership yang mampu menggerakkkan sektor riil menjadi suatu keniscayaan.
Kemandirian ekonomi pun dapat dicapai melalui optimalisasi potensi lokal dan sekaligus pengembangan ekonomi syariah. Dalam hal ini, ekonomi Islam sangat konsen dalam menciptakan manusia yang berkarakter wirausahawan yang mampu mengelola potensi lokal yang dimiliki, di mana aktifitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya berorientasi kepada profit semata, melainkan juga harus berbasis pada nilai-nilai agama ( tauhid, syariah dan akhlak) . (Beik dan Arsyianti 2017)
Untuk itu, misi dari pengembangan BUMDes di ketiga desa tersebut (Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe) agar difokuskan pada peningkatan kapabilitas pengurus. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:
1) Penguatan kelembagaan.  BUMDes tidaklah hanya persoalan bisnis, melainkan juga menyangkut persoalan sosial dan politik lokal. Apabila BUMDes gagal mendapatkan legitimasi dari pemerintah  desa, BPD dan kelompok  masyarakat,  misalnya,  maka BUMDes dipastikan berumur pendek. Penguatan kelembagaan  dalam arti ini menempatkan  BUMDes  harus  memiliki status hukum yang pasti, diakui oleh lembaga/kementerian/organisasi lain, diterima dan didukung oleh masyarakat, dan diakui perannya oleh pemerintah desa.
2) Peningkatan  kapasitas SDM.  Pengelolaan  BUMDes yang berkelanjutan pasti akan memerlukan tata kelola, kepemimpinan, dan manajerial yang kuat. Kepemimpinan BUMDes sendiri adalah bersifat kolektif, dalam arti dijalankan  dengan melibatkan penasehat (biasanya oleh kepala  desa),  pengawas (yang diwakili oleh tokoh masyarakat),  dan  tentu saja pelaksana  operasioal (yakni direktur BUMDes dan jajarannya). Kompetensi utama yang dibutuhkan adalah meliputi kepemimpinan transformatif,  kewirausahaan  sosial dan kapasitas  manajerial.  Oleh karena itu, pelatihan,  pendampingan dan kemitraan strategis niscaya  diperlukan untuk terus meningkatkan kapasitas SDM-nya.  Bahkan, diperlukan juga kolaborasi  dengan ABCGFM ( Academics, Business, Community, Government, Facilitator, and Media ) untuk peningkatan kapasitas SDM BUMDes yang berkelanjutan.
3) Menghadirkan  mentor yang mempunyai ilmu wirausaha yang mumpuni dan memiliki jaringan pasar produk yang dihasilkan. Pendampingan dari mentor ini sangat diperlukan untuk membenahi pengelolaan BUMDes  supaya baik dan dapat dipertanggungjawabkan, mencapai laba maksimal, melatih staf dari warga desa dan memperhitungkan pengembangan usaha BUMDes ke depan.
b) Lini bisnis yang didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh desa. Desa dalam melakukan usaha harus berdasarkan pada produk unggulan yang dimiliki oleh desa. Maka analisis potensi desa harus dilakukan agar menemukan ciri usaha yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: (a) usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; (b) penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; (c) perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan,  dan agrobisnis; (d) industri dan kerajinan rakyat.
3. Strategi untuk menekan kelemahan agar dapat meraih peluang atau disebut strategi WO (Weaknesses-Opportunities). Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki. Tentu saja BUMDes memiliki beberapa kelemahan yang menjadikannya sulit untuk meraih peluang. Untuk itu kelemahan yang ada di BUMDes ini perlu dibenahi, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Bahkan dapat pula dilakukan pemanfaatan peluang eksternal yang ada untuk menekan kelemahan yang dimiliki. Yang dapat dilakukan adalah yaitu Strategi Implementasi Ekonomi Islam pada BUMDes.
Dalam konteks Implementasi ekonomi Islam, idealnya bisnis yang diemban dan dijalankan oleh BUMDes tidak boleh mengesampingkan aspek sosial dan keagaman masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat. BUMDes tidak saja bicara untung  dan  rugi namun harus juga berbicara tentang halal-haram, thoyib , berkah, dan  bahkan surga dan neraka. Dalam Islam sendiri, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi oleh jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, melainkan justru dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (yakni adanya aturan halal dan haram).(Yusanto dan Karebet, 2002: 18).
Sejalan dengan kebijakan propinsi Nusa Tenggara Barat  (NTB), di mana Kabupaten Bima termasuk salah satu bagian wilayah pemerintahannya,  dinilai tepat untuk mengembangkan ekonomi Islam.  Selain mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Pemerintah Daerah NTB telah sukses dalam mencitrakan dirinya sebagai daerah yang paling depan dalam melakukan pengembangan ekonomi Islam di berbagai sektor. Demikian hal lingkup terkecil pada Desa Rompo, Desa Karumbu dan Desa Rupe yang seluruh penduduknya beragama Islam, kesadaran
akan keharaman riba telah diketahui oleh masyarakat, karena sering disosialisasikan oleh ulama, dai, mui, bahkan tokoh akademisi setempat.. Fenomena “hijrah”, yakni  kesadaran akan kebutuhan produksi pangan yang halal, industri yang halal, serta financial yang halal adalah menjadi kebutuhan umat Islam. BUMDes yang diamanahi untuk  membawa misi sosial ekonomi harus mampu menangkap ini sebagai peluang yang dijadikan sebagai unit bisnis yang bisa dikembangkan.
Sebagaimana dijelaskan dalam UU Desa, BUMDes berpeluang untuk mengembangkan 6 jenis unit bisnis dan hendaknya tetap mengacu kepada syariah sebagai landasan dalam pengelolan bisnisnya. Pengelolaan BUMDes seperti ini bukan tidak mungkin akan tercapai kemaslahatan bagi seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes (termasuk yang ada di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe) diharapan mampu menjalankan beberapa fungsi berikut, yaitu:
a) Pengembangan produk dan jasa halal pedesaan yang berbasis pada  produk  pertanian, peternakan, dan perikanan baik itu pada ranah produksi, industri, maupun perdagangan. Hal ini merupakan salah satu ruang gerak pengelolaan BUMDes, termasuk BUMDes yang ada di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe, yang diamanahi untuk memiliki kemampuan mengelola sumberdaya ( investible resourse ), termasuk Sumber  Daya  Alam (SDA) yang melimpah (misalnya lokasi strategis, keindahan alam dan potensi alam, kearifan desa dan lain-lain). Dalam pandangan Islam, Sumber Daya Alam (SDA) ini telah Allah cukupkan dan titipkan kepada manusia  untuk  kepentingan  keberlangsungan manusia sebagai khalifah dan harus dioptimalkan pengelolaannya sebaik mungkin sesuai dengan apa yang dikehendakai oleh Sang Pencipta.
b) Menggerakkan semangat berwirausaha masyarakat, khususnya pada sektor UMKM perdesaan dengan mekanisme konsep syirkah (kemitraan).  Dengan pola syirkah yang berkeadilan akan tergali nilai-nilai keterlibatan masyarakat dalam membangun BUMDes di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe, sehingga keterlibatan ini diharapkan bisa akan terjadi profit sharing antara kedua belak pihak, yakni antara BUMDes di ketiga desa tersebut dan masyarakat desa. Dalam hal kemitraan ini, BUMDes di ketiga desa tersebut dapat menggunakan pola akad syirkah mudharabah dan/atau syirkah musyarakah . Pada akad mudharabah BUMDes sebagai pihak pertama bisa mempercayakan dananya kepada pihak kedua yaitu nasabah/UKM Desa. Untuk keuntungan usahanya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal, dan jika mengalami kerugian hanya pihak pertama yang menanggung.  Untuk penerapan akad ini, BUMDes harus benar-benar menerapkan manajemen resikonya, sehingga potensi kerugian dapat dihindari. Sedangkan pada akad dengan sistem bagi hasil (akad musyarakah ) dapat digunakan jika ada suatu jenis usaha, di mana BUMDes sebagai pihak pertama dan nasabah/UKM Desa sebagai pihak kedua sama- sama memiliki kontribusi dana untuk menjalankan usahanya. Hal ini, tentunya dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama.  Mengembangakan  akad-akad
yang sesuai dengan syariat Islam dalam setiap transaksinya. Dengan menggunakan akad- akad syari’ah, BUMDes di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe diharapkan mampu meningkatkan fairn ess/keadilan dalam menjalankan bisnisnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi yang dijalankan oleh ketiga BUMDes tersebut dengan pihak lain. Bahkan, hal ini justru akan meningkatkan kepercayaan berbisnis dengan BUMDes di ketiga desa tersebut, termasuk tingkat partisipasi masyarakat dan ketertarikan investor untuk berinvestasi. Berkaitan dengan pola-pola akad syariah yang bisa di kembangkan di ketiga BUMDes tersebut, secara ringkas pola-pola akad syariah tersebut dapat dilihat melalui gambar 1.
Gambar 1. Pola Akad Syariah BUMDes
4. Strategi WT (Weaknesses-Threats) Strategi ini bersifat defensif, meminimalkan kelemahan yang dimiliki serta menghindari ancaman dari luar.
a) Membangun kesadaran dan dorongan motivasi untuk bekerja dan bersyirkah dengan konsep Islam untuk memajukan usaha ekonomi desa sebagai ujung tombak ekonomi perdesaan
b) Menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap produk lokal desa. Desa memiliki sumberdaya yang belum tereksplor dengan maksimal sedangkan era distrupsi (kejenuhan hidup di perkotaan) sehingga memunculkan kecendrungan ekonomi yang berfalsafah pada perdesaan atau natural.
c) Meningkatkan partisipasi pelaku usaha di desa dengan mendorong dan menstimulus usaha masyarakat baik lewat permodalan maupun manajemen/pelatihan usaha bersama yang terus di kembangkan bersama
d) Mengembangan klasterisasi usaha
Klasterisasi usaha BUMDes di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe dalam upaya pengembangan bisnis, hendaknya tidak lagi hanya bergerak pada sektor yang berbasis simpan- pinjam atau berbasis satu sektor tapu musti multi sektor, melainkan justru mengembangkan berbagai basis sektor yang didasarkan kepada potensi desa. BUMDes adalah wadah, dan pelaku usahanya adalah unit-unit usaha BUMDes. Unit-unit usaha BUMDes tersebut bisa dijalankan sendiri, melakukan kolaborasi dengan kelompok masyarakat (Pokdarwis/Gapoktan/Kelompok Nelayan/Kelompok Peternak) atau pihak ketiga. Dengan demikian, sasaran scale up -nya BUMDes berada di tingkat unit-unit usaha BUMDes.

## D. PENUTUP
Secara umum, ada beberapa simpulan dan rekomendasi peneliti, setelah melakukan analisis potensi desa dan analisis SWOT yang bisa di kembangkan sebagai unit usaha BUMDes di Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe:

## 1. Membuat unit usaha perdagangan dan jasa
Bisnis yang berorentasi pada  berdagang ( trading ) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
a) BUMDes Mart adalah sebuah toko yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, tempat belanja yang lengkap, nyaman, modern dan murah. Bahkan, sebagian areanya bisa diproritaskan untuk dimanfaatkan sebagai penampung produk-produk masyarakat dan menjadi area publik untuk kegiatan yang bermanfaat lainnya. BUMDesa Mart juga bisa melayani kebutuhan akan jasa masyarakat diantaranya transfer dan tarik tunia uang, jasa pembayaran listrik dll.
b) BUMDes juga bisa bergerak pada sektor jual-beli pada hasil potensi desa baik itu pertanian, peternakan dan perikanan dengan memberikan harga terbaik bagi petani, peternak dan nelayan serta meminimalisir dominasi peran tengkulak.
Adapun bentuk Islamisasi usahanya adalah tidak hanya mengejar profit saja, melainkan harus didasarkan atas prinsip kehalalan dan thoyib pada objek yang dijual belikan serta menggunakan transaksi yang sesuai dengan ketentuan jual beli dan jasa dalam Islam.

## 2. Menggerakkan unit usaha industri
Unit usaha industri yang dilakukan antara BUMDes dan masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa, guna mendapatkan nilai tambah (edit velue) dari potensi yang belum digarap secara maksimal. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menciptakan produk unggulan desa yang bisa menembus pasar lokal, pasar di luar daerah, maupun pasar
internasional. Produk lokal unggulan yang menjadi ciri khas desa ini diharapkan bisa dikembangkan dari hulu hingga ke tingkat hilir dengan sinergisitas berbagai potensi di atas. Syaratnya adalah dibutuhkan usaha-usaya kreatif dan inovatif dengan melihat peluang dan menciptakan produk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
Adapun bentuk Islamisasi adalah usaha-usaha yang dijalankan dengan menggunakan konsep-konsep syirkah (kemitraan) yang berbasis pada konsep bagi hasil. Dengan konsep ini prinsip keadilan dalam transaksi dari para pihak dapat dijamin dan sekaligus dapat mendorong usaha-usaha di tengah masyarakat.

## 3. Menggembangkan unit-unit usaha pada sektor micro finance
Ketiga BUMDes yang menjadi objek penelitian ternyata masih berkutat pada sektor ini
( micro finance ),  karena  sektor ini dinilai lebih mudah dan minim resiko serta waktu yang fleksibel. Kehadiran micro finance ini diharapakan bisa menstimulus kebutuhan modal oleh usaha masyarakat di desa. Sayangnya, fakta di lapangan masih banyak warga yang tidak bisa mengakses modal dari BUMDes tersebut.
Idealnya, dalam pengelolaan micro finance pada BUMDes hendaknya tidak menggunakan konsep bunga, karena bunga baik kecil maupun bunga besar tetaplah dianggap riba. Sedangkan riba diharamkan oleh Islam yang dianut oleh umat Islam ketiga Desa. Oleh karena itu, BUMDes bisa mengadopsi konsep pengelolaan bisnis lembaga keuangan mikro yang berbasis syaraih dengan menggunakan akad-akad/transaksi yang diperbolehkan dalam Islam baik yang berbasis bagi hasil ( mudharabah dan musyarakah ), berbasis jual beli ( murabahah ), maupun berbasis hibah/bantuan.
4. Mengembangkan unit-unit usaha berbasis pada asset desa (Wisata, Pasar Desa dan Tambatan Perahu)
Potensi pendapatan yang besar dari desa wisata dan dorongan kuat dari pemerintah untuk mengembangkan potensi wisata membuat banyak desa berduyun-duyun mengembangkan potensi wisata desa mereka. Fenomena ini membuat sebutan desa wisata menjadi impian banyak desa, termasuk Desa Rompo, Desa Karumbu, dan Desa Rupe. Sebagaimana dalam analisis potensi sumber daya desa yang dilakukan oleh peneliti bahwa Desa Karumbu memiliki potensi pada sektor wisata laut yang indah dan banyak dikunjungi oleh berbagai wisatawan lokal. Sayangnya, potensi ini masih belum dikelola dengan baik dan professional, melainkan hanya sekedar dinikmati biasa sehingga belum bisa menghasilkan income buat desa dan belum mampu menggerakan ekonomi lokal yang tumbuh dari sinergisitas ekonomi wisata.
Sementara, Desa Rupe telah sukses dalam mengelola asset desa, yang dibuktikan di antaranya adalah pengelolaan potensi lahan desa yang strategis sehingga menyulap lahan desa tersebut menjadi Pasar Malam yang menjadi tempat bagi para pelaku UKM dalam menjajakan
produk-produknya. Sedangkan Desa Rompo memiliki potensi asset desa yang luar biasa, yakni tambatan perahu, pasar desa dan tempat pelelangan ikan. Sayangnya, asset-aset ini juga belum dikelola menjadi unit-unit  usaha yang professional. Padahal, sebenarnya  BUMDes Desa Rompo bisa diamanahi untuk mengelola hal demikian dengan tujuan mendapatkan income desa, menghimpun dan menggerakan UKM yang berada di Desa Rompo. Oleh karena itu, pengelolaan aset-aset desa dengan melibatkan BUMDes yang dikelola secara profesional dan akuntabel sangat diperlukan. Pengelolaan yang demikian tentu akan memberikan income bagi desa dan mampu menggerakkan ekonomi lokal, terlebih pengelolaan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul Manan dan Wahyunadi, 2019. Penggerak Ekonomi Desa , Jakarta: BALILATFO KEMENDES Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Burhan, Bungin , 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
David Wijaya. 2018. BUMDESA (Badan Usaha Milik Desa) . Yogyakarta: Gava Media Departemen Kementrian Keuangan Republik Indonesia : 2017. Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia , Jakarta
Hayat, Daris Zunaidi. 2018. Kemandirian Desa . Malang: Inteligensia Media Hendrarto, Conrad. 2020. Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa Melalui BUMDes Syariah. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar. 2000. Metodologi Penelitian Sosial , Jakarta: PT. Bumi Aksara
Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti. 2016. Ekonomi Pembangunan Syariah . Jakarta: Rajawali Pers
Ismail Yusanto, Muhammad Karebet. 2002. Menggagas Bisnis Islam . Jakarta: Gema Insani Kahf, Monzer. 1995. The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System, terj. Machnun Husein, “Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam) , Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta
Khan, Fahim, “Comparative  Economics of Some Islamic Financing Tehniques” , http://www.irti.org/, diakses 14 Pebruari 2014
Khan, Fahim, Essays in Islamic Economics, Leicester: The Islamic Foundation , 1995.
Koentjaraningrat. 2001. Masyarakat Desa Di Indonesia . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020. Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020 . Jakarta:  KNEKS
Lexy J. Moleong: Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT. Mohammad Najib, dkk. 2019. BUMDes: Pembentukan Dan Pengelolaannya Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya Mudrajad Kuncoro. 2019. Ekonomi Desa Teori, Strategi, Dan Realisasi Pembangunan Desa . Yogyakarta: STIM YKPN Muhammad Syafi’i Antonio. 2013. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek . Jakarta: Gema Insani Musa Asy’arie.2015. Filsafat Ekonomi Islam . Yogyakarta: LESFI Mustaq Ahmad. 2001. Etika Bisnis Dalam Islam . Jakarta: Pustaka Al-Kausart Naji Muhammad, Aziz Setyawijaya dkk, 2019. BUMDes:Pembentukan Dan Pengelolaannya . Jakarta: PUSDATING BALILATFO Kementerian Desa Nurcholis, Hanif: 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Rahardjo Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif . Yogyakarta: Graha Ilmu Rhenald Kasali. 2018 . The Great shifting . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Sanerya Hendrawan. 2009. Spiritual Management From Personal Enlightenment Towards God Corporate Governace . Bandung: Mizan Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Moxed Mehods). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi.
Tulus T.H. Tambunan. 2019. Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . Bandung:  CV Pustaka Setia Umar Chapra. 2000. Islam Dan Pembangunan Ekonomi . Jakarta: Gema Insani Umar, Husein. 2000. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Utomo Yudi, Mohammad Najib, Aziz Setyawijaya, 2019. Cara Cepat Bikin Usaha di Desa Panduan Praktis . Jakarta: PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Fiasar Ananda arfa. 2012. Islamic Business And Economic Ethics .
Jakarta: PT Bumi Aksara
Yayasan Penabulu. 2016. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa . Yogyakarta: Yayasan Penabulu

## Penelitian Terkait
Ahmad Maslahatul Furqan, Salahuddin, Rizqi Anfanni Fahmi. 2018. Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) . Working Paper Keuangan Publik Islam No. 6 Seri 1 UII
Bambang. Implemetasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer Dauri dan Ricco Andreas. Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi (Syariah)
Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (Islam) Jurnal Legalita, Vol. 01, No. 01 Agustus– Desember 2019
Hanny Kusuma, dan Nurul Purnamasari. 2016. Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo . Yogyakarta: Yayasan Penabulu
Harjanti Widiastuti, Etik Kresnawati, Evy Rahman Utami. The Mapping of Village Potential in Realizing Bumdes in Moyudan Sub-District . Jurnal Berdikari Vol.7 No.1 Februari 2019 Junaidi, Mahbub. 2015. Evaluasi Pelaksanaan (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi . Jurnal Al-Iqtishadi Vol. 2 No. 1 Oktober 2015
Kusuma, Gabriella Hanny, dan Nurul Purnamasari. 2016. BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo) .  Yogyakarata: Yayasan Penabulu.
Moh. Hudi Setyobakti. 2017. Identification Of Business Enterprises Bumdes Based On Social And Economic Aspect (Case Study at BUMDes Ijen Lestari Tamansari Village District of Banyuwangi) . Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen (JEMA) Vol. 14 No. 2 Wahyuddin, Bansu Irianto Ansari dkk. Model Pemberdayaan Bumdes Berbasis Syariah Di Kabupaten Nagan Raya , Jurnal Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu, Volume 1, Nomor 1, Desember 2020
Sitepu, Robby. 2018. Analisis Proses Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat . Tesis. Universitas Sumatera Utara

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## Website
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima. 2018 . Kecamatan Langgudu Dalam Angka 2018. Diterbitkan BPS Kabupaten Bima BPS Kabupaten Bima. Data Strategis Kabupaten Bima 2020. Diterbitkan BPS Kabupaten Bima https://www.desarupe.web.id/ https://www.desakarumbu.web.id https://www.kemendesa.go.id/
https://bisnis.tempo.co/read/1282594/jokowi-sebut-2-188-bumdes mangkrak/full&view=ok
Dokumentasi Desa
Keputusan Kepala Desa Rupe Nomor: 050 Tahun 2019 Tentang Penetapan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa ”Rupe” Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
Peraturan Desa Rupe Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Peraturan Desa Rupe Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa)
Peraturan Desa Karumbu Nomor. 02  Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Karumbu
Peraturan Desa Rompo No. 03 Tahun 2016 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rompo
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Rompo 2016