## REVITALISASI ESENSI HUKUM PERKAWINAN PERSPEKTIF PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA
(Rekontruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai yang Dilakukan TKW di Pengadilan Agama)
Agus Toni Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun Email: agustoni03@gmail.com
Abstrak : Sebagai sunatullah yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat memiliki kontribusi terhadap perkembangan dan dalam hal mempertahankan klain kehidupan manusia. Perkawinan yang baik dan sah dalam konteks regulasi positif  dan normatif  bersandar pada kesamaan akidah meskipun terdapat pernyataan yang disyartakan dalam kebiasaan di struktur masyarakat seperti kesamaan dalam strata sosial. Sebagai konsekwensi logis dalam perkawinan adalah terwujudnya tatanan keluarga dan masyarakat yang harmonis secara absolut. Akan tetapi sebuah tujuan dari perkawinan tersebut dalam perjalanannya mengalami kendala yaitu perceraian dengan berbagai faktor yang melatar belakangi seperti jarangnya komunikasi antar pasangan, jarak yang begitu jauh, faktor ekonomi dan adanya pihak ketiga. Meskipun perceraian adalah suatu hal perlu dijauhi namun kondisi tersebut terkadang menjadi tuntunan untuk dilakukan sebagai alternatif  dalam menyelesaikan masalah keluarga setelah mediasi tidak menemukan titik penyelesaian. Aspek alternatif  terakir sebagai solusi penyelesaian masalah dalam keluarga, perceraian menjadi indikator terhadap keretakan dalam menjaga dan membangun esensi keharmonisan keluarga. Terlepas dari perubahan kultur masyarakat yang syarat akan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pergaulan, menjadi dasar akan pentingnya pemahaman kembali terhadap fungsi dan tujuan pernikahan oleh masyarakat menjadi langkah kongkrit diawal seseorang dalam memutuskan untuk menikah.
Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Esensi.

## Agus Toni

## Pendahuluan
Semakin manusia mampu memahami dinamika sosial yang begitu komplek secara otomatis akan membangun paradigma yang harmonis. Bentuk keharmonisan yang ekstrim adalah terwujudnya jalinan antar dua manusia yang memiliki jenis kelamin serta watak dan kepribadian yang berbeda dalam bentuk perkawinan. Perkawinan merupakan perwujudan dari perasaan suka dan cinta yang dialami oleh seseorang terhadap orang lain.
Perkawinan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah keterpaduan itu kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera.
Al-Qur’an menjuluki perkawinan dengan mitsaqan ghalizhan , janji yang sangat kuat.Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai wanita (istri).Karenannya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya.Sungguhpun talak (perceraian) itu dimungkinkan (dibolehkan) dalam Islam, tetapi Rasulullah SAW.menjulukinya sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. dan itulah pula sebabnya mengapa dalam akad nikah harus ada saksi minimal dua orang disamping wali nikah meskipun tentang status hukumnya apakah dia sebagai rukun  atau hanya tergolong syarat sah nikah tetap diperdebatkan oleh para ulama (fuqaha). 1
Sebagaimana dalam perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia ditetapkan bahwa perkawinan  adalah ikatan yang sangat kokoh; ia adalah ikatan lahir-batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana. 2 Kekokohan ikatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) digambarkan sebagai perjanjian yang kuat dalam rangka menjalankan perintah Allah.Disamping itu, secara eksplisit dikatakan bahwa melaksanakan perkawinan adalah bagian dari ibadah kepada-Nya. 3 Tujuan perkawinan menurut KHI adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. 4
1 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 50.
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.
3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2.
4 KHI, pasal 3.
Tidak sedikit keluarga yang secara materiil tampak serba kecukupan, bahkan serba mewah, tetapi secara spiritual mereka tidak menemukan kebahagiaan dan ketentraman.Sering terjadi hubungan suami istri rapuh, hubungan anak dengan orang tua dan antar anak pun kurang erat. Rapuhnya hubungan antar anggota keluarga berpengaruh terhadap pendidikan anak. Dikota-kota besar banyak kegagalan pendidikan anak sehingga anak menjadi nakal, berandalan, tenggelam dalam penyalahgunaan narkoba, apatis, dan hidup tak tentu arah. Depresi mental, tekanan jiwa, stress, penderitaan batin, banyak terjadi di kalangan orang tua dan anak-anak. Pada akhirnya, umat Islam perlu memikirkan suatu lembaga keluarga yang kondusif  untuk mengakomodasi berbagai perubahan tanpa harus menghilangkan fungsi asasinya sebagai wahana regenerasi yang sehat, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Itulah yang mendekati makna keluarga sakinah. 5 Pada dasarnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan buat selama-lamnya atau meminjam istilah Djojodigoeno, sampai kaken-kanen, ninen-ninen artinya sampai suami menjadi kaki (kakek) dan si istri menjadi ninik (nenek), yaitu orang tua yang sudah bercucu dan bercicit. 6 Namun, idealisme yang demikian ini di dalam kenyataannya tidak selalu dapat diwujudkan. Perceraian atau putusnya perkawinan dapat terjadi dalam masyarakat, dan perputusan hubungan perkawinan itu dapat terjadi pula karena didorong oleh kepentingan kerabat dan masyarakat.
Walupun perceraian itu merupakan gejala yang dapat dijumpai pada setiap lapisan masyarakat, akan tetapi terdapat masyarakat yang pada dasarnya tidak mengenal adanya perceraian atau dengan kata lain, perceraian itu hanyalah mungkin apabila memang keadaannya sudah sangat tidak mungkin lagi diselesaikan. Sebagaimana di Jawa, perceraian ( pegatan ) yang dilakukan atas dasar pemufakatan dan kemauan dari kedua belah pihak. 7
Sebagaimana dengan dasar yang dipegang oleh sebagian daerah diIndonesia dalam hal perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian sangatlah bervariasi. Tetapi dari variasi tersebut terdapat hal yang sama, yaitu pada umumnya alasan daripada terjadinya perceraian adalah karena zina yang
5 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), hal. 16.
6 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 236.
7 Ibid., hal. 237.
dilakukan oleh pihak istri. Selain alasan umum di atas juga ada alasan-alasan lain yatu:
a.  Tidak memperoleh keturunan dan suami meninggal dunia
b.  Karena kerukunan rumah-tangga telah tidak dapat dengan sungguh- sungguh dipertahankan lagi
c.  Karena campur tangan pihak mertua sudah terlalu jauh dalam soal rumah tangga mereka.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa menurut hukum adat pada umunya dan menurut hukum adat setempat, perceraian dari perkawinan dibolehkan, dengan alasan karena tidak lagi terdapat hidup bersama secara rukun dan oleh karena kelakuan-kelakuan yang tidak baik dari pihak suami. Menurut Mahkamah Agung, maka pihak istri dapat memintakan perceraian apabila tedapat alasan yang terakhir. 8
Islam datang di Indonesia memberikan pengaruh terhadap perubahan cultur , politik, ekonomi dan sosial. Masuknya Islam ke daerah-daerah di Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Di samping itu, keadaan politik dan sosial budaya daerah-daerah ketika didatangi Islam juga berlainan. Meskipun sebagai agama pendatang, namun pola syiar dan proses Islamisasi dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut ditengarai dengan elastisitas Islam itu sendiri dalam memahami kontek yang berbeda.
Fiqh  sebagai  produk  hukum  dengan  menjadikan  al-Qur’an  dan  hadits sebagai literatur primernya tidak berarti kandungan-kandungan dalam ilmu fiqh dapat diterapkan di masyarakat Indoenesia secara totalitas. Sebagaimana dalam hal terjadianya perkawinan dan talak. Di Indonesia sendiri sebagai negara yang multicultural memiliki pandangan hidup dan pandangan hukum yang berbeda dibandingkan dengan negara Timur Tengah.
M. Atho Mudzhar telah memperkenalkan jenis-jenis pemikiran hukum Islam. Menurutnya, terdapat empat jenis produk pemikiran pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu fikih, keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa ulama. Tiap- tiap produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khas sendiri. 9
8 Keputusan Mahkamah Agung No. 438 K/Sip/1959, 6 Januari dan No. 75 K/Sip/1963 10 Januari 1963.
9 M. Atho Mudzhar, Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Yayasan wakaf  Paramadina, 1994), hal. 369-370.
Regulasi yang tersusun dalam bentuk Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun peraturan dalam Pengadilan Agama telah memberikan justifikasi masyarakat Indonesia untuk memperoleh lagalitas dalam menempuh hubungan keluarga maupun perceraian dan segala aspek konsekwensinya. Namun demikian, dalam kontek memahami esensi perkawinan seharusnya istilah mitsaqon gholidzan sebagai tujuan perkawinan menjadi prioritas meskipun dalam kontek keadaan sosial keberadaan suami dan istri tidak satu tempat dikarenakan suatu hal yang bersifat dharuriah seperti mencari nafkah untuk keluarga.
Fenomena yang perlu disadari oleh masyarakat pada umunya adalah adanya kerabat yang bekerja di luar negeri (TKW) telah mengalami pergeseran komitmen dalam mempertahankan hubungan keluarga. Hal ini ditandai dengan menjamurnya angka perceraian yang diajukan oleh pihak istri pada pihak suami (gugat cerai) dipengadilan agama. Terlepas dari kebenaran yang obyektif untuk mengungkap realitas yang menyebabkan terjadinya perceraian, namun proses tersebut dapat berlangsung dengan baik meskipun posisi penggungat tidak berada pada persidangan di pengadilan agama dikarena menggunakan jasa lawyer . Motivasi TKW ke luar negeri memiliki dampak positif, tetapi juga mengandung resiko dampak negatif. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada tingginya rumah tangga (perdata) yang muncul sebagai dampak dari pengiriman TKW ke luar negeri, yang di antara lain menjadikan kehidupan rumah tangga kurang harmonis serta munculnya problem-problem rumah tangga lainnya.
Fenomena maraknya gugat cerai yang dilakukan oleh pekerja yang di luar negeri (TKW) mau tidak mau harus disadari tendensi dalam melakukan gugatan tersebut telah diilhami oleh institusi maupun dasar hukum agama yang memayunginya dan diperparah lagi dengan hak penggunggat untuk dapat kiranya diwakilkan oleh lawyer selaku kuasa hukumnya dalam proses persidangan di depan hakim Pengadilan Agama. Makna implisit dan hakiki dalam perkawinan tidak digunakan sebagai landasan berpikir secara arif  dalam menangani masalah rumah tangga. Pada umumnya rekayasa dan kondisi sosial tempat seseorang bekerja menjadi aspek pengaruh besar dalam psikologi dan membangun pola pikir disintegrasi dan ketidak percayaan kepada pasangan atau suaminya. Terlepas pengaruh dan propaganda dari pihak ketiga, hal tersebut harus menjadi kajian tersendiri untuk melihat kontek secara obyektif.
Keinkonsistenan dari seorang istri dalam mempertahanan hubungan kekeluargaan menjadi musibah tersendiri yang dirasakan oleh seorang suami,
terlebih dalam berita acara yang dibuatnya sangatlah tidak wajar atau tidak sesuai dengan realitas. Terlepas dari itu seyogyanya dalam konteks penanganan kasus gugat cerai yang mem- booming ini pemerintah pusat mapun daerah yang dalam hal ini dapat diwakilkan kepada pengadilan agama untuk mampu menginterpretasi dan melakukan tabayun dalam menjatuhkan keputusan. Hal ini sekali lagi penulis sampaikan masih banyaknya masyarakat awam untuk mengambil inisiatif  dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang multi komplek ini dengan kata cerai dan dapat menggunakan jasa lawyers .
Oleh karena itu, perlu adanya suatu kondisi dimana masyarakat menyadari dari sikap spontanitas yang ditempuh dalam perceraian tanpa terlebih memikirkan konsekwensi dikemudian hari baik terhadap yang bersangkutan, keluarga maupun keturunannya. Terlebih adalah apabila apologi yang diutarakan dalam noktah tuntutan acara dalam peradilan tidak sesuai dengan suatu realita.
Pengertian Perkawinan
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh 10 Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dar kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunkan untk arti bersetubuh ( wathi ). 11 Menurut istilah hukum  Islam,  terdapat  beberapa  definisi,  diantaranya adalah: perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang anatar laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. 12
Sedangkan Zakiyah Daradjat, mendefinisikan nikah sebagai berikut: akad yang mengandung ketentuan hukum keblehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya. 13
Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Daradjat: Akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi
10 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456.
11 Muhammad bin Ismail al-Khalaniy, Subulul as-Salam , Jilid 3 (Bandung: Dahlan, t.t), hal. 109.
12 Ibid., hal. 8.
13 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 37.
masing-masin. 14
Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.
Nikah atau ziwaj dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau ziwaj diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh ‘ Ala Madzahibil Arba’ah menyebutkan ada tiga macam makna nikah.  Pertama, menurut bahasa nikah adalah:
ُ�مَ�ضلاَو ُء ْطَولْا َوُهَو
“ Bersenggama atau campur"
Kedua, makna Ushuli atau makna menurut syar’i, yaitu nikah arti hakikatnya adalah watha’ (bersenggama), akad, musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha’ . Dan yang ketiga, menurut para ahli fiqih. Menurut golongan Hanafiah, nikah  adalah :
ادصق ةعتملا كلم ديفي دقع هناب حاكنلا
“Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.”
Menurut golongan Asy-Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai:
امهنعم وا جيوزت وا حاكنا ظفلب ءطولا كلم نمضتي دقع هناب حاكنلا
“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya.”
Menurut Malikiyah:
ةنيبب اهتميق بجوم يرغ ةيمداب ذذلتلا هعتم درمج ىلع دقع هناب حاكنلا “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri

## seorang wanita yang dinikahinya.”
Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa:
عامتسلاا ةعفنم ىلع جيوزت وا حاكنا ظفلب دقع وه
”Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita” . 15

## Legalitas Perkawinan
1.  Perspektif  Islam dalam Kaitannya dengan Perkawinan Dalam  al-Qur’an  dinyatakan  bahwa  hidup  berpasang-pasangan,  hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana dalam firman Allah SWT:
a. Surat az-Zariyat ayat 49 yang artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”.
b. Surat an-Nisa’ ayat 1 yang artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak …”.
Begitu juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Jama’ah ahli hadits dan Imam Muslim, yang artinya : “ … dan aku mengawini wanita- wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”. Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam sabda Nabi SAW.yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas, yang artinya: “ Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan” .
2.  Perspektif  Konstitusi Indonesia tentang Perkawinan
Di Indonesia pembentukan undang-undang perkawinan dimulai sejak 1950. Pada saat itu, pemerintah membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang memiliki dua tuga; pertama, melakukan
15 Hariri Abdurrahman, Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-‘Arabi, 1969), hal. 3-4.
pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada; dan kedua, menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. 16 a. UUD Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang perkawinan di Indonesia pada umumnya merujuk kepada asas-asas (prinsip-prinsip) perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud adalah:
1)  Prinsip sukarela;
2)  Prinsip partisipasi keluarga;
3)  Prinsip perceraian dipersulit;
4)  Prinsip monogamy (poligami di batasi dan diperketat);
5)  Prinsip kedewasaan calon mempelai;
6)  Prinsip memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita;
7)  Prinsip legalitas;
8)  Prinsip selektivitas. 17 b.  Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk dijadikan sumber bagi hakim agama untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum perwakafan. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut beberapa sumber dipandang sebagai sebuah consensus ( ijma’ ) ulama Indonesia. 18 Nilai lebih dari KHI adalah proses penyusunannya melalui empat tahap. Pertama, referensi yang digunakan sebanyak 38 buah kitab dari berbagai mazhab fiqh yang ada. Kedua, studi banding ke negeri-negeri muslim Timur Tengah. Ketiga, telaah yurisprudensi Pengadilan Agama. Keempat, serangkaian wawancara dengan ulama Indonesia. 19
KHI sebagai produk hukum yang berlaku di Indonesia, sesungguhnya merupakan prestasi umat Islam Indonesia untuk menterjemahkan hukum
16 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia , hal. 30.
17 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, hal. 173.
18 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 1993), hal. 83.
19 Ridwan, Membongkar Fiqh Negara (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2005), hal. 19.
agamanya dalam dataran praktis. Lebih lanjut, KHI adalah bagian dari fiqh taqnin yang mempunyai karakteristik khas Indonesia karena penyusunan materi-materi hukumnya mempertimbangkan kebutuhan umat Islam di Indonesia.
Menurut Mohammad Daud Ali, di Indonesia hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua; pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis dan, kedua, hukum Islam yang berlak secara formal normatif. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah sebagaian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang disebut dengan istilah mu’amalah. Bagian hukum ini menjadi positif  berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan.Hukum Islam yang berlak secara yuridis formal seperti KHI dalam prakteknya memerlukan bantuan penyelenggara Negara dengan jalan mendirikan lembaga peradilan. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah (bagian) hukum Islam yang hanya mempunyai sanksi kemasyarakatan. Pelaksanaannya sangat tergantung pada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat muslim terhadap norma-norma hukum Islam itu sendiri. 20
Pengertian Perceraian dan Legalitas yang Mengaturnya Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thalaq , yang secara etimologi berarti :
ديقلا لح ةغل وهو قالطلا
“Talaq secara bahasa adalah melepaskan tali.” 21
Sedangkan  menurut  Sayyid  Sabiq,  pengertian  perceraian  didefinisiakan sebagai berikut:
ةيجوزلا ةقالعلا ءاهنإو جاوزلا ةطبار لح وه قالطلا
“Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”. 22
20 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Peradilan Agama dan Masalahnya; dalam Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 75.
21 Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, Fathul Mu’in Bisyarhi Qurratal ‘Ain (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.t.), hal. 112.
22 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah , Jilid II (Mesir: Daar al-Fikr, 1983), hal. 206.
Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, bahwa istilah perceraian dapat dimaknai dengan:
حاكنلا ةلازا هنأب حالطصإلا ىف قالطلا
“Thalaq secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.” 23
Adapun secara fiqhi, masalah perceraian merupakan perbuatan yang mubah namun dibenci oleh Allah swt. akan tetapi meskipun ia dibenci Allah swt., namun Islam tetap memberikan peluang untuk dapat melakukan perceraian jika jalan pedamaian dengan “ al ma’ruf” atau kebaikan sudah tidak bisa menjadi solusi. Dalam hal ini, Allah swt. mengajarkan kepada kaum muslimin agar menjadikan pengadilan sebagai sarana perceraian agar fitnah dan kemaksiatan tidak merajalela antar keduanya, sebagaimana firman Allah swt. Q.S. an-Nisa’ ayat 35.
Adapun prosedur perceraian yang ada di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 disebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam melakukan perceraian harus didasari dengan beberapa alasan”.
Dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga diatur mengenai tata cara perceraian di dalam pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Meskipun dalam hal prosedur perceraian yang termaktub dalam KHI pasal 115 tidak diatur dalam fikih klasik namun hal tersebut menurut hemat penulis tidak menjadikannya sebagai teori yang bertentangan justru akan memberikan keamanan dan kenyaman pada pihak yang bersengketa.
Kewenangan Peradilan Agama secara tegas dinyatakan dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58. Dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58 dinyatakan bahwa “jika diantara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta dan sebaginya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka yang menjatuhkan keputusannya adalah ahli agama Islam; akan tetapi, segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa, pengadilan biasa yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mempertimbangkan keputusan tali agama dan supaya keputusan itu dijalankan. 24
23 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala-Madzahib al-Arba’ah, Jilid IV (Mesir: Daar al-Fikr, 1989), hal. 278.
24 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia , hal. 29.
Di Indonesia peraturan-peraturan tentang perceraian menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hukum pernikahan. Sehingga di Indonesia peraturan tentang hukum kekeluargaan disusun dalam bentuk UU No. 1 tahun 1974 sebaimana pada pasal 38 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena:
a.   Kematian b.   Perceraian c.   Atas keputusan Pengadilan Adapun alasan perceraian yang di lakukan oleh kebanyakan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dipengadilan Agama sebagaimana pada draf  permohonan perkara adalah: a.  Bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka untuk memperbaiki ekonomi keluarga penggugat dengan ijin tergugat pergi untuk bekerja untuk menjadi TKW, dan selama bekerja tersebut penggugat telah mengirimkan hasil kerjanya kepada tergugat untuk modal usaha.
b.  Pengugat dan tergugat terjadi pertengkaran atas keinginan penggugat untuk pulang akan tetapi tergugat tidak memperbolehkan dan memaksa untuk tetap bekerja.
c.  Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat mengucapkan talaknya lewat telpon pada penggugat.
d.  Bahwa puncak dari perselisihannya tergugat minta uang kepada penggugat, akan tetapi penggugat tidak memberinya dan tergugat menyatakan talak kedua.
Berdasarkan data Mahkamah Agung (MA) RI tersebut, secara garis besar terdapat 4 (empat) faktor penyebab perceraian pasangan suami isteri yaitu; Pertama , masalah Moral yang dikategorikan pada poligami tidak sehat. Terjadi poligami tanpa melalui prosedur yang ditentukan UU, tanpa ada persetujuan dari isteri (isteri-isteri) terdahulu yang dikuatkan penetapan Pengadilan Agama. Poligami terjadi karena krisis akhlak, tetapi tanpa ada rincian batasan yang jelas tentang krisis akhlak, baik dari aspek agama dan keyakinan. Kedua , meninggalkan kewajiban, diklasifikasi bila pasangan menikah karena ada unsur kawin paksa, antar pasangan tidak muncul kesepakatan dan sukarela. Selain itu perceraian terjadi karena faktor ekonomi dan penghasilan tetap sebagai masalah inti terjadi perceraian. Kemudian faktor tidak bertanggung jawab, juga penyebab terjadi perceraian. Tanggung jawab ditujukan kepada suami, karena mempunyai kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.
Padahal tanggung jawab pun dituntut kepada isteri untuk memenuhi kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga. Ketiga , menyakiti jasmani/rohani. Mahkamah Agung RI membagi perceraian dengan alasan menyakiti pasangan, baik menyakiti jasmani, cacat fisik atau melakukan penganiayaan yang berakibat terganggunya aktivitas secara normal, baik di bidang pekerjaan maupun dari aspek biologisnya. Keempat , terus menerus berselisih, Mahkamah Agung membagi perceraian terjadi dengan alasan politis. Pasangan suami isteri dapat bercerai karena antara keduanya mempunyai partai politik yang berbeda. Pada era otonomi daerah dengan multi partai, tuntutan untuk diakui aktualisasi diri, baik laki-laki dan perempuan adalah sama. Terdapat pasangan suami isteri yang punya partai politik dan ideologi yang berbeda, akibatnya hal-hal yang bersifat publik terbawa ke dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian. Langgengnya rumah tangga, jika pasangan saling menghormati dan berkomitmen untuk setia dan sayang. Munculnya pihak ketiga dan luntur komitmen berakibat terjadi perceraian.

## Esensi Perkawinan perspektif Fikih Islam dan Peradilan Agama di Indonesia
Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga. Dalam perspektif  Islam, Perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki- laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-lak. 25 Menurut Qasim Amin, sebagaimana dikutip oleh Rustam D.K.A.H., perkawinan secara mendasar berarti melibatkan diri dengan pembicaraan mengenai kasih sayang ( mawaddah wa rahmah ), dan hal inilah yang merupakan pokok pondasi suatu perkawinan sebagai dijelaskan dalam al-Qur’an, surat al-Rum, ayat 21. Dengan demikian hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, 26 sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan
25 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam , (Terj.) Farid Wajidi (Bandung, LSPPA, 1994), hal. 138. Lihat juga KHI, pasal 45 sebagai berikut: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:1. Taklik talak dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
26 Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, ‘Pola Emansipasi Wanita di Mesir; Pemikiran Qasim Amin’, dalam Bias Jender dalam Pemahaman Islam , (Ed.) Sri Suhandjati Sukri (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 199.
didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang. Pada hakekatnya perkawinan merupakan sebuah ikatan yang memiliki dimensi, di samping individual (hubungan masing- masing pasangan), juga dimensi sosial, yakni berkaitan dengan hubungan masing- masing pasangan dengan lingkungan keluarga atau masyarakat yang lebih luas. Perkawinan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni nafsin wahidah (diri yang satu). Allah sengaja menggunakan istilah nafsin wahidah karena dengan istilah ini ingin ditunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik  implementatif,  setelah  didahului  reunifikasi  pada  tingkat  hakikat,  yaitu kesamaan asal usul kejadian umat manusia dari diri yang satu. Dengan adanya perkawinan maka dua sosok manusia beda jenis kelamin yang terdiri dari unsur jiwa dan raga menyatu menjadi satu dalam sebuah bingkai rumah tangga untuk mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan lahir batin. Kata kunci hakikat perkawinan di sini menurut penulis adalah kesejahteraan lahir batin sebagai penterjemahan dari sakinah mawaddah wa rahmah . Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.
Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.
Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:
1.  Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan
lainnya.
2.  Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
3.  Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
4.  Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
5.  Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam. 27
Adapun dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat 6 asas yang prinsipil  yang menjadi dasar perkawinan:
1.  Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2.  Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.  Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4.  Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik
27 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 4.
tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5.  Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6.  Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. 28
Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif  yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21.
Namun demikian dalam prakteknya, hubungan suami istri seringkali diwarnai berbagai konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri sehingga pada akhirnya perkawinan menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan perempuan.
Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam at-Tanzīl  al- Ḥ akīm , perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual ( mi ḥ wār al-‘alaqah al-jinsiyyah ) seperti dalam firman Allah: “…dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas” (Qs. Al Mu'minun (23): 5-7). Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat ( mih wār  al-‘alaqah  al-insāniyyah  al-ijtimā’iyyah ), seperti dalam firman-Nya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu” (Qs.
28 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hal. 56-57.
An-Nahl [16]: 72); “Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan “musaharah” dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” (Qs. Al-Furqan [25]: 54); “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal seabgian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Qs. An-Nisa'[4]: 20-21).
Penutup
Perkawinan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah keterpaduan itu kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Terlepas dari perubahan kultur masyarakat yang syarat akan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pergaulan, menjadi dasar akan pentingnya pemahaman kembali terhadap fungsi dan tujuan pernikahan oleh masyarakat menjadi langkah kongkrit di awal seseorang dalam memutuskan untuk menikah.
Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.
Daftar Pustaka Abdurrahman, Hariri. 1969. Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah . Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-‘Arabi.
Al-Jaziri, Abdurrahman. 1989. al-Fiqh ‘Ala-Madzahib al-Arba’ah. Mesir: Daar al- Fikr.
Al-Khalaniy, Muhammad bin Ismail. Subulul as Salam. Bandung: Dahlan, t.t. Ali, Mohammad Daud. 1991. “ Hukum Islam, Peradilan Agama dan Masalahnya”, dalam Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz. Fathul Mu’in Bisyarhi Qurratal ‘Ain.
Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah. t,t. Apeldoorn, L.J. Van. 1990. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramitha. Daradjat, Zakiah. 1995. Ilmu Fiqh . Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. DepDikbud. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mudzhar, M. Atho. 1994. Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Yayasan Wakaf  Paramadina.
Muchsin. 2004. Ikhtisar Sejarah Hukum . Jakarta: Stih Iblam. Mubarok, Jaih. 2015. Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Ridwan. 2005. Membongkar Fiqh Negara. Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto. Syarifuddin, Amir. 1993. Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam . Padang: Angkasa
Raya.
Sabiq, As-Sayyid. 1983. Fiqh as-Sunnah. Mesir: Daar al-Fikr. Summa, Muhammad Amin. 2004. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Soekanto, Soerjono. 2003. Hukum Adat Indonesia. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.