## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL
Adi Tiaraputri Email : aditiaraputri@gmail.com
Ledy Diana Email : ledydiana31@yahoo.com Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Negara  mengatur  tata  cara  pengelolaan  sumber  daya  ikan  yang  tertuang  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  peraturan  yang berlaku,  Negara  juga  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  dalam  pengelolaan sumber daya ikan. Dalam pengelolaan sumber daya ikan mengikuti asas-asas yang berlaku.  Pengelolaan  sumber  daya  ikan  juga  meliputi  juga  pengawasannya. Kabupaten Bengkalis yang merupakan Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir di Provinsi Riau mempunyai potensi sumber daya ikan  yang potensial  yaitu ikan terubuk  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  berperan  serta  dalam  pengelolaan sumber daya ikan yang tersedia berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang- undangan  dilakukan  untuk  meneliti  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan.

## Kata Kunci : Sumber Daya Ikan, Pengelolaan, Hukum Nasional

## Abstract
The State regulates the procedures for the management of fish resources  that are contained in various regulations. The State also provides space for the community to  manage  fish  resources.  In  the  management  of  fish  resources  based  on  the principles  of  management.  The  management  of  fish  resources  includes  also controlling  of  fish  resources.  Bengkalis  Regency  is  the  coastal  areas  which  has potential  fish  resource,  terubuk    fish.  The  research  method  used  the  normative method with approach of legislation concerning the role of the community in the management of fish resources.
Keywords : Fish Resources, Management, National Law

## A. Latar Belakang Masalah
Provinsi  Riau  yang  terletak  di
bagian tengah Pulau Sumatera
memiliki  posisi  yang  strategis  baik secara  geografis,  geoekonomi  dan geopolitik  hal  ini  dikarenakan  terdiri
atas  wilayah  daratan  dan  wilayah lautan/perairan dengan bentang wilayah  sejak  dari  lereng  Bukit Barisan  sampai  ke  perairan  Selat
Malaka. 1 Dengan  posisi  ini,  Provinsi Riau  sangat  strategis  karena  berada pada lintas batas perdagangan Internasional  yaitu  negara  Singapura dan  Malaysia,  dimana  negara-negara maju  tersebut  telah  berubah  pola makannya  dengan  memilih  sumber daya  ikan  sebagai  sumber  protein hewani. 2 Provinsi  Riau  mempunyai 12  Kabupaten  dan  Kota  dimana  7 diantaranya merupakan wilayah pesisir  atau  bisa  dikatakan  memiliki lautan  yakni  Kabupaten  Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten  Bengkalis,  Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak,
Kabupaten  Kepulauan  Meranti  dan Kota  Dumai. 3 Potensi  sumber  daya ikan yang dimiliki oleh Provinsi Riau tentunya berpengaruh terhadap perekonomian,  hal  ini  dapat  dilihat secara  nyata  dari  jumlah  potensi sumber daya ikan sekitar 140.000 ton pertahun  dan  setiap  tahunnya  terus meningkat jumlahnya. 4
1 Buku Laporan Tahun 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau , hlm 1. 2 Ibid .
3 Ibid.
4 https://economy.okezone.com/read/2017/02 /14/320/1618412/wih-laut-riau-simpan- potensi-ikan-140-000-ton-tahun
Salah  Kabupaten  di  Provinsi Riau yang mempunyai potensi sumber  daya  ikan  yang  baik  yaitu Kabupaten  Bengkalis.  Kabupaten  ini juga  identik  dengan  simbol  ikan terubuk. Kabupaten Bengkalis merupakan satu dari tujuh Kabupaten dan  Kota  yang  ada  di  Provinsi  Riau yang  berada  di  wilayah  pesisir dimana  posisinya  secara  geografis berhadapan  dengan  Selat  Malaka. 5
Kabupaten  Bengkalis  merupakan salah  satu  daerah  penghasil  ikan terbesar  di  Provinsi  Riau  dengan jumlah  produksi  perikanan  pada tahun  2016  dari  hasil  penangkapan tercatat  5.361,81  ton 6 .  Melihat  dari angka yang disajikan, dapat dikatakan  bahwa  potensi  perikanan di Kabupaten Bengkalis cukup tinggi.
Dalam  pengelolaan  sumber daya ikan  yang tersedia,  tentu bukan hanya tugas Pemerintah saja.
Baiknya melibatkan masyarakat juga. Dalam  tulisan  ini  membahas  terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan  sumber  daya  ikan  di
5 Laporan  Tahun  2016  BPS  Kabupaten Bengkalis, hlm  3.
6 Buku Laporan Tahunan 2016, Op.Cit, hlm 14.
Kabupaten Bengkalis dalam perspektif hukum laut nasional. B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  normatif dengan pendekatan perundang- undangan  dilakukan  untuk  meneliti ketentuan  yang  mengatur  mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan mempunyai potensi  sumber  daya  alam  yang  baik termasuk  salah  satunya  yang  berada di  wilayah  laut  yaitu  sumber  daya ikan.  Dalam  Pasal  1  Angka  2 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004  tentang  Perikanan,  menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber  daya  ikan  yaitu  semua  jenis ikan.  Kemudian  lebih  lanjut  dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat 5 ditegaskan yang  dimaksud  dengan  jenis  ikan yang  dilindungi  adalah pisces (ikan bersirip), crustacea (udang, rajungan, kepiting  dan  sebangsanya), mollusca (kerang,  tiram,  cumi-cumi,  gurita, siput, dan sebangsanya), coelenterata
(ubur-ubur dan sebangsanya),
echinodermata (  tripang,  bulu  babi, dan sebangsanya), amphibian (kodok dan  sebangsanya), reptilia (buaya, penyu,  kura-kura,  biawak,  ular  air dan  sebangsanya), mamalia (paus, lumba-lumba,  pesut,  duyung  dan sebangsanya), algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang hidupnya  di  dalam  air)  dan  biota perairan  lainnya  yang  ada  kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.
Pembahasan terkait dengan hak pengelolaan  sumber  daya  ikan  yang ada  di  Indonesia  tidak  jauh  dari aturan  hukum  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pada pasal 33 dinyatakan “Bumi dan air  kekayaan  alam  yang  terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara dan  dipergunakan  sebesar-besarnya untuk  kemakmuran  rakyat”.    Dan  di pasal  34,  “Perekonomian  nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi  ekonomi  yang  berprinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional”.    Maka  secara  eksplisit
ditegaskan  dalam  Pasal  33,  bahwa Negara  dapat  mengelola  segenap sumber daya ikan secara bertanggung jawab,  dan  memperhatikan  aspek keberlanjutan  sumber  daya  tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hak pengelolaan  tersebut  mengandung makna mengatur, memanfaatkan, dan mengalihkan. Kata pengelolaan mengandung makna
unsur pembangunan.  Pengelolaan  sumber daya  ikan  memiliki  makna  upaya membangun,  melakukan  yang  lebih baik sehingga tujuan untuk mencapai kemakmuran  rakyat  dapat  terwujud. Pengelolaan  juga  mengandung  unsur perencanaan,
pelaksanaan,
pemantauan,  dan  evaluasi  dalam memanfaatkan
sumber daya perikanan agar kemakmuran sebesar- besarnya  bagi  rakyat  dapat  tercapai. Campur  tangan  pemerintah  dalam pengelolan  sumber  daya  ikan  wajib hukumnya. Pemerintah mengejawantahkan  amanat  tersebut melalui  regulasi  di  bidang  perikanan dan  distribusi  alokasi  sumber  daya ikan.  Sumber  daya  ikan  merupakan kategori  sumber  daya  yang  dapat diperbarui  secara  alamiah  melalui proses pengembangbiakan. Oleh
karena itu pemerintah harus mengatur  tata  cara  pemanfaatannya sehingga berkesinambungan dan keberadaannya tetap stabil. 7
Dan  di  dalam  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan  yang  telah  diperbaharui dengan  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009,  pada  Pasal  6  ayat  (2) disebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan  dan  pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum  adat  dan/  atau  kearifan  lokal serta  memperhatikan  peran  serta masyarakat. Selain itu, pada Pasal 52 disebutkan bahwa pemerintah mengatur,  mendorong,  dan/  atau menyelenggarakan  penelitian  dan pengembangkan  perikanan  untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi  yang  dibutuhkan  dalam pengembangan  usaha  perikanan  agar lebih  efektif,  efisien,  ekonomis, berdaya  saing  tinggi  dan  ramah lingkungan serta menghargai kearifan lokal/ budaya lokal.
Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2004  tentang  Perikanan  juga menerangkan bahwa dalam
7 Marhaeni  Ria  Siombo, Hukum  Perikanan Nasional  dan  Internasional ,  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 47-50.
pengelolaan  perikanan  berlandaskan pada  asas  manfaat,  asas  keadilan, asas  kemitraan,  asas  pemerataan, asas  keterpaduan,  asas  keterbukaan, asas  efisiensi,  dan  asas  kelestarian yang  berkelanjutan. 8 Sedangkan  di dalam  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun 2009, yang merupakan
Perubahan  terhadap  Undang-Undang
Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan memuat asas dalam pengelolaan  perikanan  yaitu  asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan,  asas  kemitraan,  asas kemandirian,  asas  pemerataan,  asas keterpaduaan, asas  keterbukaan, asas efisiensi, asas kelestarian, asas pembangunan berkelanjutan. 9
Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan  bahwa  pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya  bagi  peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat.  Asas  ini  menekankan  pada hasil  pengelolaan  yang  memberikan
keuntungan dan sekaligus
bermanfaat.  Oleh  karena  itu  harus
8 Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004.
9 Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun 2009.
ada  keuntungannya  dahulu  baru dimanfaatkan  hasilnya. 10 Berbagai upaya  yang  merupakan  bagian  dari kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat selayaknya menjadi bagian dari komitmen pemerintah. Komitmen tersebut tetap dipertahankan  walau  dalam  hal-hal tertentu dimungkinkan terjadi konflik antara  pembangunan  ekonomi  dan sosial. 11 Pemanfaatan kekayaan alam harus  diikuti  dengan  pengelolaan yang  baik  an  terarah,  agar  kekayaan alam  tidak  mengalami  kerusakan yang  akan  merugikan  kita  semua. Asas manfaat yang dianut dalam tata hukum Indonesia adalah suatu konsekuensi logis diterimanya Pancasila  sebagai  pandangan  hidup khususnya  sila  Keadilan  Sosial  bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 12
Asas  selanjutnya  yaitu  asas keadilan.  Pengelolaan  sumber  daya ikan  perlu  dilakukan  sebaik-baiknya
10 Gatot  dalam  Marlina  dan  Faisal  Riza, Aspek  Hukum  Peran  Masyarakat  dalam Mencegah  Tindak  Pidana  Perikanan ,  PT. Sofmedia, Jakarta, 2013, hlm 7.
11 Ibid .
12 Khudzaifah  Dimyati  dalam  Marlina  dan Faisal Riza, Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana  Perikanan, PT.  Sofmedia,  Jakarta, 2013, hlm 8.
berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan
kesempatan  kerja  dan  peningkatan taraf hidup bagi nelayan serta terbina kelesatraian  sumber  daya  ikan  dan lingkungannya. 13
Asas  kebersamaan  merupakan asas  yang  khusus  digunakan  untuk kepentingan  masyarakat  agar  dapat meningkatkan kesejahteraannnya.
Titik  berat  dari  asas  terletak  pada kebersamaan  pengelolaan  perikanan yang  melibatkan  seluruh  pemangku kepentingan  yaitu  pihak  pemerintah dan swasta. 14 Dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber  daya  perikanan  merupakan suatu  konsep  yang  diharapkan  dapat mengangkat derajat masyarakat.
Segenap  nelayan  yang  menjadi anggota  masyarakat  pemilik  sumber daya perikanan selain berhak menggunakannnya  juga  bertanggung jawab  untuk  melindungi  secara bersama-sama. 15
13 Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan  di  Indonesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2011, hlm 22.
14 Gatot  dalam  Marlina  dan  Faisal  Riza,
Op.Cit , hlm 8.
15 Marlina dan Faisal Riza, Op.Cit , hlm 8.
Asas kelestarian, adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal  mungkin  dengan  tetap memperhatikan  aspek  kelestarian sumber  daya  ikan.  Pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan  aspek  kelestarian sumber  daya  alam.      Tugas  utama dari  pengelolaan  perikanan  adalah menjamin penangkapan tidak melampaui kemmapuan populasi untuk bertahan dan tidak mengancam atau merusak kelestarian dan produktivitas dari populasi ikan yang sedang  dikelola. 16 Pengelolaan perikanan  selain  bertujuan  untuk hasil  yang  signifikan,  juga  harus dihindari  akan  terjadi  penurunan sumber daya alam secara drastis atau bahkan  sampai  terjadi  kerusakan sumber  daya  alam,  karena  pada dasarnya pengelolaan perikanan menjaga  dan  memelihara  sumber daya  ikan  akan  tetap  lestari  atau abadi  sepanjang  zaman. 17 Asas pembangunan  yang  berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dilakukan  secara  terencana  dan
16 Supriadi dan Alimuddin, Op.Cit , hlm 274.
17 Gatot  dalam  Marlina  dan  Faisal  Riza,
Op.Cit , hlm 11.
mampu  meningkatkan  kemakmuran serta  kesejahteraan  rakyat  dengan mengutamakan  kelestarian  fungsi lingkungan  hidup  untuk  masa  kin dan masa yang akan datang. Asas ini dapat  diberlakukan  di  semua  sektor
termasuk bidang perikanan. Meskipun demikian dalam melakukan  pengelolaan  perikanan
perlu  mencegah  adanya  kerusakan alam yang ditimbulkan agar kelestarian  lingkungan  hidup  tetap terjaga,  dan  harus  sejalan  dengan pandangan bahwa pembangunan
adalah  melakukan  perubahan  yang positif dan menguntungkan
masyarakat. 18
Negara  mengatur  tata  cara pengelolaan  sumber  daya  alam  di darat  dan  maupun  di  laut 19 termasuk mengatur  tata  cara  pengelolaan sumber  daya  ikan  yang  tersedia seperti yang diamanatkan oleh Konstitusi  Negara  Indonesia.  Hak menguasai  yang  diberikan  kepada Negara  digunakan  secara  bijaksana
dan sebesar-besarnya untuk
18 Ramlan, Konsep  Hukum  Tata  Kelola Perikanan  Perlindungan  Hukum  Industri Perikanan  dari  Penanaman  Modal  Asing  di Inddonesia , Setara Press, Malang, 2005, hlm 107-108.
19 Marhaeni Ria Siombo, Op. Cit , hlm 50.
kemakmuran  masyarakat 20 .  Dengan konsekuensi adalah masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap pemerintah apabila dalam hak penguasaan ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan kepentingan kelompok 21 .  Dan  sebaliknya  akibat yang  akan  diterima  masyrakat  jika melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam 22 termasuk  dalam  pengelolaan  sumber daya ikan.
Dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah,  memberikan  kesempatan pada daerah Provinsi untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah  dan  urusan  kewenangan yang  lebih  luas  dalam  pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan  dan  perikanan  yakni  dari  0 s/d 12 mil laut. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta
20 Ibid .
21 Ibid .
22 Ibid .
meningkatkan  daya  saing  daerah
dengan memperhatikan prinsip
demokrasi  dan  pemerataan  keadilan, keistimewaan dan kekhususan
daerah. Jika  dikaitkan  dengan  sumber daya  ikan    Provinsi  Riau  terutama Kabupaten Bengkalis
yang mmpunyai  ciri  khas  sumber  daya ikannya yaitu ikan terubuk yang juga menjadi  simbol  dari  Kabupaten Bengkalis.  Pemerintah Provinsi  Riau dan  Pemerintah  Kabupaten  Riau punya  wewenang  dalam  menetapkan tata  cara  pengelolaan  sumber  daya ikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku,  salah  satunya  dalam  hal pengawasan  terhadap  sumber  daya ikan. Saat ini sumber daya ikan, jenis pisces ini  dilindungi  oleh  Peraturan
Perundang-undangan yaitu Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 59/ MEN/ 2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk
( Tenualosa Macrura ).
Ikan  terubuk  merupakan  jenis sumber  daya  ikan  yang  dapat diperbaharui,  apabila  dimanfaatkan secara  lestari  maka  dapat  menjadi sumber  pendapatan  bagi  generasi
saat  ini  dan  generasi  yang  akan datang.  Ikan  terubuk  yang  hidup  di perairan  Provinsi  Riau  adalah  jenis ikan  terubuk  dengan  nama  latin Tenualasa macrura . Ikan Terubuk ini merupakan jenis ikan yang mempunyai  nilai  ekonomi  tinggi, terutama  telurnya.  Dimana  nilai  jual telur  ikan  Terubuk  dalam  kondisi kering bisa mencapai Rp. 2.500.000,00/kg. 23
Ikan  Terubuk  yang  hidup  di perairan  Provinsi  Riau  mempunyai arti penting bagi masyarakat Provinsi Riau  terutama  Kabupaten  Bengkalis Hal  ini  dikarenakan  merupakan lambang dan kebanggaan masyarakat Kabupaten  Bengkalis,  yang  dapat ditemukan  pada  lambang  daerah Kabupaten  Bengkalis  yaitu  ikan Terubuk  dengan  jumlah  sisik  45. Lambang  ini  menandakan  bahwa ikan  Terubuk  adalah  lambang  hasil laut  yang  potensial  di  Kabupaten Bengkalis. 24
23 Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman  Hayati  Laut  Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Rencana  Aksi  Nasional  Konservasi  Ikan Terubuk,  2016,  Editor  :  Andi  Rusandi,  hlm 1.
24 Kabupaten  Bengkalis  dalam  Angka  2014, hlm v.
Saat  ini,  keberadaan  ikan terubuk  di  Provinsi  Riau  melalui perairan Kabupaten Bengkalis, Kabuapten  Kepulauan  Meranti,  dan Kabupaten Siak. Aktivitas penangkapan  Ikan  Terubuk  sudah berlangsung  sejak  tahun  1960-an, dan  masih  terus  berlangsung  sampai dengan saat ini. Apabila dibandingkan  dengan  periode  tahun 1960-an,  saat  ini  populasi  Ikan Terubuk  sudah  jauh  mengalami penurunan  dan  sudah  semakin  sulit ditangkap. 25 Penurunan  populasi  ini disebabkan karena penangkapan Ikan terubuk  pada  saat  melakukan  ruaya memijah  untuk  diambil  telurnya  dan diperjualbelikan  dengan  harga  yang
tinggi 26 . Selain
kegiatan penangkapan  ikan,  pencemaran  yang terjadi  di  sepanjang  Daerah  Aliran Sungai  (seperti  Sungai  Siak  dan bermuara  di  Selat  Bengkalis)  juga turut  memberikan  andil  yang  besar bagi  kelestarian  Ikan  Terubuk.  Bagi
masyarakat nelayan Kabupaten Bengkalis, Ikan Terubuk 25 Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman  Hayati  Laut  Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Op.Cit , hlm 1.
26 Ibid ..
( T.macruara )  tidak  hanya  penting sebagai sumber pendapat masyarakat tetapi  juga  mempunyai  nilai  historis yang  mempunyai  arti  penting  bagi masyarakat setempat. 27
Ikan  terubuk  merupakan  jenis ikan  beruaya  yang  mempunyai  nilai ekonomis  tinggi  terutama  telurnya. Sehingga  menarik  untuk  dilakukan penangkapan  baik  untuk  memenuhi kebutuhan
pangan maupun
perekonomian. Sejalan dengan meningkatnya jumlah populasi manusia  dan  peningkatan  kebutuhan terhadap  sumber  daya  ikan,  populasi sumber daya ikan mengalami penurunan jumlahnya, termasuk populasi  ikan  terubuk.  Pemanfaatan Ikan  terubuk  secara  berlebihan  dan kerusakan lingkungan telah menyebabkan  penurunan  populasi Ikan  terubuk  secara  drastis.  Apabila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif  maka  dikhawatirkan  ikan terubuk  akan  punah  dari  lautan Indonesia.
Salah satu peran serta masyarakat dalam pengelolaan
perikanan yaitu dalam hal pengawasan  sumber  daya  ikan.  Jika
27 Ibid .
dikaitkan dengan pengelolaan sumber  daya  ikan  di  Kabupaten Bengkalis yaitu
pengawasan terhadap pengelolaan ikan terubuk.
Salah  satu  upaya    yang dilakukan  Pemerintah  Kabupaten Bengkalis  melalui  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten  Bengkalis dalam  mengendalikan  pemanfaatan sumber daya ikan untuk kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Bengkalis telah melakukan  berbagai  kegiatan  pada tahun 2016 yaitu melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan  kelompok  masyarakat
pengawas  sumber  daya  ikan  di Kabupaten  Bengkalis. 28 Salah  satu bentuk  peran  serta  masyarakat  di
Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan  sumber  daya  ikan  yaitu mengawasi serta melaksanakan Peraturan  Bupati  Nomor  15  Tahun
2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis  dan Keputusan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan
28 Laporan Tahunan 2016, Op.Cit .
Terbatas Jenis Ikan Terubuk
( Tenualosa  macrura ).  Pada  tahun 2014  pengelolaan  kawasan  ikan terubuk  dilakukan  melalui  kegiatan pemantauan terhadap aktifitas nelayan  khususnya  nelayan  yang melakukan  penangkapan  terhadap ikan  terubuk.  Pemantauan  berupa kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan  Bupati  baik  dilakukan  di rumah-rumah  nelayan  maupun  di Selat  Bengkalis  pada  saat  mereka melakukan aktifitas penangkapan. 29
Keputusan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor  KEP.  59/  MEN/2011  tentang
Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk
(Tenualosa  Macrura).  Penetapan  ini berdasarkan  pada  surat  rekomendasi Kepala  Pusat  Penelitian  Biologi-
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  (LIPI)  selaku  Pelaksana Harian Otoritas Keilmuan di Indonesia Nomor : 4752/IPH.1/KS.02/VII/2011  tanggal
1 Agustus  2011  perihal  rekomendasi perlindungan  terbatas  untuk  ikan terubuk (Tenualosa macrura). Tujuan keputusan Menteri ini untuk menjaga
29 Ibid .
dan  menjamin  keberadaan  serta ketersediaan  jenis  ikan  terubuk  di wilayah perairan Kabupaten Bengkalis,  Kabupaten  Meranti  dan Kabupaten Siak. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan terbatas  untuk  ikan  terubuk  ini  yaitu status  perlindungan  terbatas  untuk periode waktu dan lokasi penangkapan  tertentu.    Perlindungan terbatas untuk periode waktu tertentu yaitu  larangan  penangkapan  jenis ikan  terubuk  ( tenualosa  macrura )
saat  pemijahan  pada  bulan  terang  di bulan  Agustus  sampai  dengan  bulan November  setiap  tanggal  1,  13,  14, 15, 16, 28, 29, 30  kalender Hijriyah.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa peraturan perundang-undangan memberi  ruang  untuk  masyarakat berperan  serta  dalam  pengelolaan sumber  daya  ikan  yang  tersedia. Pengelolaan    juga  meliputi  aspek pengawasan  sumber  daya  ikannya seperti yang diamanatkan oleh Peraturan  Bupati  Nomor  15  Tahun
2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis  dan Keputusan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk ( Tenualosa macrura ). Menurut aturan ini masyarakat berperan untuk terlaksana perlindungan terbatas terhadap  jenis  ikan  terubuk  di Kabupaten Bengkalis.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Buku  Laporan  Tahun  2016  Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, 2016, Pekanbaru. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman  Hayati  Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Editor : Andi Rusandi, Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Terubuk ,  2016,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
Laporan Tahun 2016 BPS Kabupaten
Bengkalis. Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional , 2010 PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Marlina  dan  Faisal  Riza, Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak
Pidana  Perikanan ,  2013,  PT. Sofmedia, Jakarta.
Ramlan, Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan Perlindungan Hukum  Industri Perikanan dari Penanaman  Modal  Asing  di Inddonesia,  2005Setara  Press,
Malang.
Supriadi  dan  Alimuddin, Hukum Perikanan  di  Indonesia ,  2011,
Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Internet
https://economy.okezone.com/read/2
017/02/14/320/1618412/wih- laut-riau-simpan-potensi-ikan- 140-000-ton-tahun
C. Peraturan Perundang- Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun
1945.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014 tentang Pemerintah
Daerah.
Peraturan  Bupati  Nomor  15  Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan  Ikan  Terubuk  di Kabupaten Bengkalis.
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan
Perikanan Republik Indonesia
Nomor KEP. 59/ MEN/ 2011
tentang Penetapan Status Perlindungan  Terbatas  Jenis Ikan Terubuk ( Tenualosa
Macrura ).