## THE ROLE OF MOBILE SAMSAT PROGRAM TO INCREASE TAXPAYER’S LEGAL AWARENESS TO PAY VEHICLE TAX
Hilal Muhammad Pasha 1 , Muhammad Halimi 2 , Susan Fitriasari 3
1 hilalmp@student.upi.edu, 2 mhalimi58@upi.edu, 3 susan_fitriasari@upi.edu
1 SMA Telkom Bandung
2,3 Universitas Pendidikan Indonesia Article Information ABSTRACT Received: 10-10-2019 Revised: 20-10-2019 Accepted: 9-11-2019 Publishes: 28-12-2019 This  research  is  motivated  by  a  lot  of  taxpayers  who  are  still  not  aware  of their duty to pay vehicle tax, so that many taxpayers are late or even not pay vehicle tax. This research is purpose to increase taxpayer’s legal awareness to pay  vehicle  tax  through  government  program  who  call  mobile  samsat program.  Research  method  is  used  descriptive  research  located  in  region  of Bandung 1 Pajajaran with the subject is taxpayers, mobile samsat officer, and Head  of  Regional  Income  Branch  Service  (RIBS)  Province  Region  of Bandung  1  Pajajaran.  Data  collection  tools  are  interviews,  observation,  and documentation  studies.  Data  analysis  is  descriptive  qualitative  data.  The results showed the presence of mobile samsat program with various facilities are able to attract taxpayers to pay vehicle tax on time. Based on this matter indicates that taxpayer’s legal awareness to pay vehicle tax can increase with existence of mobile samsat program. Keywords:
Legal Awareness
Vehicle Tax Mobile Samsat

## PERANAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Kata Kunci:
Kesadaran Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Keliling

## ABSTRAK
Penelitian  ini dilatarbelakangi oleh  banyaknya wajib pajak  yang  masih  tidak sadar  akan  kewajibannya  membayar  pajak  kendaraan  bermotor,  sehingga wajib  pajak  banyak  yang  terlambat  atau  bahkan  tidak  membayar  pajak kendaraan  bermotor.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran hukum  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  melalui program samsat keliling yang diluncukan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  yang  berlokasi  di  wilayah  Kota Bandung  1  Pajajaran  dengan  subjek  penelitian  yaitu  wajib  pajak,  petugas samsat  keliling,  dan  Kepala  Cabang  Pelayanan  Pendapatan  Daerah  (CPPD) Provinsi  Wilayah  Kota  Bandung  1  Pajajaran.  Alat  pengumpul  data  yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yaitu data kualitatif secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kehadiran program  samsat  keliling  dengan  berbagai  kemudahannya  mampu  menarik minat  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  dengan  tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum wajib pajak  untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  dapat  meningkat  seiring hadirnya program samsat keliling.
Copyright © 2019 Hilal Muhammad Pasha, Muhammad Halimi & Susan Fitriasari

## Jurnal Civicus
Vol. 19 No. 2, Desember 2019, pp. 25-31 e-ISSN: 2656-3606 p-ISSN: 1412-5463
Available online at: civicus.upi.edu
.

## PENDAHULUAN
Kesadaran  hukum  merupakan  suatu kondisi  sadar  dan  mengerti  akan  hukum  yang berlaku,  sehingga  seseorang  yang  memiliki tingkat  kesadaran  hukum  yang  tinggi  akan melaksanakan  hukum  dengan  sebaik-baiknya dan  penuh  tanggung  jawab.  Soekanto  (1982, hlm.  152)  mengatakan  kesadaran  hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam  diri  manusia  tentang  hukum  yang  ada atau  tentang  hukum  yang  diharapkan  ada, artinya  kesadaran  dalam  jiwa  menjadi  poin penting  dalam  melaksanakan  aturan  hukum yang ada.
Widjaya (1984, hlm. 16) juga menegaskan  bahwa  kesadaran  hukum  adalah sikap  maupun  perbuatan  manusia  sebagai anggota  masyarakat  yang  bersifat  jasmaniah atau  lahiriah  yang  bersumber  pada  peraturan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia  harus  dipatuhi  oleh  setiap  elemen, karena  apabila  dilanggar  akan  mendapatkan sanksi  yang  tegas.  Kondisi  tersebut  sebagai konsekuensi  Negara  Indonesia  sebagai  negara hukum,  artinya  hukum  menjadi  panglima tertinggi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Aturan-aturan yang berlaku di Indonesia sudah memiliki payung hukum yang jelas  dan  kuat,  sehingga  setiap  masyarakat harus patuh dan taat terhadap hukum yang ada. Namun permasalahan yang terjadi sekarang ini adalah  masih  rendahnya  kondisi  kesadaran hukum warga negara yang menyebabkan tidak dipatuhinya hukum yang berlaku. Konsekuensi logis tidak dipatuhinya hukum yaitu didapatnya  sanksi  bagi  pelanggar  dan  yang paling  parah  bisa  menimbulkan  korban  jiwa. Kondisi  tersebut  tentu  menjadi  cambukan keras bagi Negara Indonesia yang menempatkan  hukum  di  atas  segalanya,  tetapi pelaksanaannya  oleh  warga  negara  masih belum maksimal.
Salah  satu hukum  yang  sering dilanggar  oleh  warga  negara  adalah  hukum mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor. Aturan mengenai pembayaran pajak kendaraan  bermotor  sudah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah pasal  1  ayat  (12),  dimana  setiap  orang  yang memiliki  kendaraan  bermotor,  baik  roda  dua maupun  roda  empat  wajib  membayar  pajak
atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Hasil  dari  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  tersebut  akan  digunakan  oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan  yang  dilakukan,  salah  satunya adalah  kontraprestasi  secara  tidak  langsung kepada wajib pajak, diantaranya pembangunan jalan raya, perbaikan rambu-rambu lalu  lintas, dan sebagainya.
Kota Bandung  sebagai  salah satu kota besar  di  Indonesia  memiliki  jumlah  pengguna kendaraan  bermotor  yang  cukup  signifikan, tetapi  jumlah  pemilik  kendaraan  bermotor yang  banyak  tersebut  tidak  dibarengi  dengan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Data dari  Cabang  Pelayanan  Pendapatan  Daerah (CPPD)  Provinsi  Wilayah  Kota  Bandung  1 Pajajaran  menunjukkan  sampai  tahun  2017, persentase  wajib  pajak  yang  membayar  pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran hanya 67,16 persen, artinya belum semua  wajib  pajak  sadar  akan  kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.
Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah  (CPPD)  Provinsi  Wilayah  Kota Bandung  1  Pajajaran  menuturkan  beberapa permasalahan  yang  membuat  wajib  pajak belum  sepenuhnya  taat  membayar  pajak kendaraan  bermotor  seperti  kendaraan  yang dijual, mengutamakan kebutuhan lain daripada kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor,  dan  mengutamakan  pembayaran cicilan kendaraan bermotor daripada membayar pajak kendaraan bermotor. Permasalahan  yang  dipaparkan  di  atas membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor  tidak  maksimal  yang  berimbas kepada  tidak  terpenuhinya  target  pemasukan dari  pajak  kendaraan  bermotor.  Target  yang tidak tercapai juga berdampak kepada pembangunan yang terhambat, karena pemasukan  dari  pajak  kendaraan  bermotor memiliki  nominal  yang  spektakuler  tiap tahunnya.
Pemerintah melalui tiga instansi, yaitu
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kepolisian  Daerah  (Polda)  bagian  lalu  lintas, dan  PT.  Jasa  Raharja  yang  terhimpun  dalam Kantor  Bersama  Samsat  berinovasi  untuk menciptakan  kemudahan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  agar  wajib  pajak  lebih antusias  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor dengan meluncurkan program samsat  keliling.  Program  samsat  keliling
adalah  layanan  pengesahan  STNK  tiap  tahun, pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  tiap tahun, dan pembayaran asuransi dana kecelakaan  yang  dilakukan  di  kendaraan samsat  keliling  dengan  metode  jemput  bola, artinya  mendekatkan  pelayanan  kepada  wajib pajak  yang  jauh  dari  pusat  pelayanan  samsat. Program samsat keliling hadir dengan berbagai kemudahan  seperti  cepat,  dekat,  mudah,  dan praktis.  Wajib  pajak  hanya  membawa  KTP asli,  STNK  asli,  dan  bukti  pembayaran  pajak kendaraan bermotor tahun sebelumnya. Dengan  hadirnya  program  samsat  keliling, diharapkan wajib pajak lebih antusias membayar  pajak  kendaraan  bermotor  dan berdampak  kepada  peningkatan  kesadaran hukum  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak kendaraan  bermotor,  sehingga  wajib  pajak yang  selalu  tepat  waktu  membayar  pajak kendaraan  bermotor  dapat  disebut  sebagai warga  negara  yang  baik  dan  patuh  terhadap hukum.

## METODE
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif.  Menurut Creswell  (2010,  hlm.  4)  penelitian  kualitatif adalah  metode-metode  untuk  mengeksplorasi dan  memahami  makna  yang  oleh  sejumlah individu  atau  sekelompok  orang  dianggap berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena data yang ingin diperoleh peneliti  bukan  data  yang  dapat  ditemukan melalui  prosedur  statistik,  tetapi  peneliti  ingin menjelaskan  peristiwa  alamiah  yang  dialami subjek  penelitian.  Adapun  metode  penelitian yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif. Sugiyono  (2009,  hlm. 29)  menjelaskan  bahwa metode  deskriptif  adalah  metode  yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis  suatu  hasil  penelitian.  Hasil penelitian  akan  diuraikan  secara  mendalam dan dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung.
Penelitian  ini  dilakukan  di  pelayanan samsat  keliling  di  wilayah  Kota  Bandung  1 Pajajaran  yang  lokasinya  diantaranya:  (1) Bank BRI Sarijadi; (2) Honda IBRM Cicendo; (3)  Miko  Mall  Kopo;  (4)  Pasar  Kontemporer Sarijadi;  (5)  Masjid  Raya  Cipaganti.  Selain lima tempat tersebut, penelitian juga dilakukan di  Cabang  Pelayanan  Pendapatan  Daerah (CPPD)  Provinsi  Wilayah  Kota  Bandung  1
Pajajaran  sebagai  pusat  pelayanan  samsat  di wilayah  Kota  Bandung  1  Pajajaran.  Subjek penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  delapan wajib  pajak,  dua  petugas  samsat  keliling,  dan Kepala  Cabang  Pelayanan  Pendapatan  Daerah (CPPD)  Provinsi  Wilayah  Kota  Bandung  1 Pajajaran.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi sedangkan  validasi  data  dilakukan  dengan menggunakan  sumber  data  dan  metode triangulasi.  Analisis  data  yang  dilakukan berupa  data  kualitatif  yang  dianalisis  secara deskriptif  dan  mendalam,  serta  dikaitkan dengan teori-teori mengenai  kesadaran  hukum sehingga  akan  mendapatkan  hasil  yang  akurat dan pembaca dapat mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kesadaran  Hukum  Wajib  Pajak  di  Kota Bandung untuk Membayar
Pajak

## Kendaran Bermotor
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Cabang  Pelayanan  Pendapatan  Daerah (CPPD)  Provinsi  Wilayah  Kota  Bandung  1 Pajajaran,  masih  banyak  wajib  pajak  yang terlambat  atau  bahkan  tidak  membayar  pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan  kondisi  kesadaran  hukum  wajib pajak di Kota Bandung,  khususnya di  wilayah Kota  Bandung  1  Pajajaran  masih  dalam tingkat  yang  rendah.  Alasan  yang  mendasari wajib  pajak  tidak  membayar  pajak  kendaraan bermotor diantaranya kendaraan dijual, mengutamakan kebutuhan lain daripada membayar  pajak  kendaraan  bermotor,  dan mengutamakan  pembayaran  cicilan  kendaraan bermotor daripada membayar pajak kendaraan bermotor.
Lampiran  realisasi  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  di  CPPD  Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran menunjukkan  masih  banyak  wajib  pajak  yang membayar  pajak  kendaraan  bermotor  beserta dendanya.  Hal  tersebut  menunjukkan  kondisi kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar  pajak  kendaraan  bermotor  masih dalam tingkat yang rendah.
Keberadaan  Program  Samsat  Keliling terhadap  Kesadaran  Hukum  Wajib  Pajak
untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan wajib  pajak  selaku  pengguna  program  samsat keliling,  kehadiran  program  samsat  keliling sangat  membantu  wajib  pajak  yang  akan melaksanakan  kewajibannya  membayar  pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak diuntungkan dengan  kemudahan  yang  diberikan  program samsat  keliling  seperti  dekat,  cepat,  mudah, dan  praktis.  Berbagai  kemudahan  yang diberikan  program  samsat  keliling  berimbas kepada  peningkatan  kesadaran  hukum  wajib pajak  untuk  membayar  pajak  kendaraan bermotor.
Selain  itu,  lampiran  realisasi  samsat keliling  lima  tahun  terakhir  di  CPPD  Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran menunjukkan peningkatan
penerimaan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  secara signifikan tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan  kehadiran  program  samsat keliling  dapat  membuat  wajib  pajak  semakin rajin  untuk  membayar  pajak  kendaraan bermotor.  Hasil  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor  digunakan  untuk  pembangunan  di Provinsi  Jawa  Barat  dan  Kota  Bandung. Apabila setiap wajib pajak memiliki kesadaran yang  tinggi  untuk  membayar  pajak  kendaraan bermotor,  maka  wajib  pajak  juga  berperan dalam  pembangunan  yang  dilakukan  di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung.

## Pembahasan
Kesadaran  Hukum  Wajib  Pajak  di  Kota
Bandung untuk Membayar
Pajak

## Kendaran Bermotor
Hukum  merupakan  suatu  aturan  yang mengikat  kehidupan  manusia,  dimana  hukum dibuat  untuk  mengatur  jalannya  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Kehadiran  hukum  memang  membuat  gerak- gerak manusia menjadi tidak leluasa, tetapi hal tersebut dilakukan demi terciptanya keselarasan  dan  harmoni  dalam  kehidupan sehari-hari.  Duguit  (dalam  Sundawa  dan Sholihat,  2010,  hlm.  62)  mengatakan  hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat.  Kehidupan  bermasyarakat  diatur oleh hukum, baik hukum yang tertulis maupun yang  tidak  tertulis  dalam  rangka  menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sempurna.
Hukum  yang  ada  tidak  akan  berguna apabila  tidak  ada  kesadaran  dari  dalam  diri masyarakat itu sendiri. Kesadaran akan hukum harus  ditanamkan  sejak  dini  agar  kehidupan sehari-hari  selalu  berorientasi  kepada  aturan yang ada. Widjaya (1984, hlm. 14) mengatakan  sadar  (kesadaran)  itu  adalah kesadaran  kehendak  dan  kesadaran  hukum, artinya  keadaan  tahu,  mengerti,  dan  merasa tentang  kehendak  hukum.  Kondisi  sadar  akan hukum yang berlaku akan membuat kehidupan menjadi  lebih  teratur  dan  lebih  tertata,  karena memang salah satu fungsi hukum adalah untuk mengatur.
Salah  satu  hukum  yang  mengikat setiap masyarakat adalah kewajiban membayar pajak,  karena  aturan  membayar  pajak  sudah memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  dan  kuat, sehingga  setiap  wajib  pajak  harus  membayar pajak  dengan  tepat  waktu.  Membayar  pajak dengan  tepat  waktu  adalah  salah  satu  bentuk partisipasi  warga  negara  dalam  membangun Negara  Indonesia,  karena  salah  satu  sumber pembiayaan  pembangunan  nasional  adalah dari sektor pajak.
Sumber  pemasukan  negara  yang sangat  potensial  adalah  dari  sektor  pajak kendaraan  bermotor,  karena  tiap  tahunnya pemilik  kendaraan  bermotor  terus  meningkat yang  berimbas  kepada  semakin  besar  pula penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor.  Pajak kendaraan  bermotor  termasuk  ke  dalam  pajak provinsi,  sehingga  hasil  pemungutan  pajak kendaraan bermotor akan masuk ke kas daerah dan digunakan untuk membiayai
pembangunan di daerah masing-masing. Melihat begitu besarnya peranan pajak kendaraan bermotor bagi pembiayaan pembangunan di daerah, dalam hal ini Provinsi Jawa  Barat  dan  Kota  Bandung,  tentu dibutuhkan  kesadaran hukum yang tinggi bagi setiap wajib pajak agar pemasukan daerah dari sektor  pajak  kendaraan  bermotor  dapat terserap  dengan  maksimal  dan  pembangunan yang  dilakukan  dapat  berjalan  dengan  lancar dan tanpa hambatan. Namun apa yang peneliti temukan  di  lapangan  menunjukkan  kesadaran hukum  wajib  pajak  di  Kota  Bandung  masih dalam  taraf  yang  rendah.  Kepala  Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi  Wilayah  Kota  Bandung  1  Pajajaran yang  peneliti  wawancara  mengungkapkan masih banyak wajib pajak yang terlambat atau bahkan  tidak  membayar  pajak  kendaraan bermotor  dengan  berbagai  alasan,  padahal
membayar  pajak  kendaraan  bermotor  adalah kewajiban  bagi  setiap  orang  yang  memiliki kendaraan  bermotor.  Alasan  lain  diungkapkan oleh  wajib  pajak  yang  peneliti  wawancara yang mengungkapkan alasan terlambat membayar  pajak  kendaraan  bermotor  karena lupa.  Uraian  di  atas  didukung  oleh  data  yang peneliti  peroleh  dari  Cabang  Pelayanan Pendapatan  Daerah  (CPPD)  Provinsi  Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran sebagai berikut:

## Tabel 1. Realisasi Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran Tahun Anggaran Potensi Kendaraan Bermotor Realisasi Kendaraan Bermotor Persentase 2013 521.891 402.852 77,19% 2014 554.568 415.171 74,86% 2015 581.739 426.925 73,39% 2016 615.814 441.258 71,65% 2017 649.823 436.410 67,16% Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018
Tabel  di  atas  semakin  menegaskan bahwa  belum  semua  wajib  pajak  di  Kota Bandung  patuh  dan  taat  untuk  membayar pajak  kendaraan  bermotor  dengan  tidak sesuainya  antara  potensi  kendaraan  bermotor dengan  realisasinya.  Tahun  2013  realisasi pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  berada di  angka  77,19  persen,  kemudian  tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan  hingga pada tahun  2017  realisasinya  hanya  67,16  persen, terendah  dalam  lima  tahun  terakhir.  Hasil temuan  yang  peneliti  dapatkan  di  lapangan menunjukkan  kondisi  kesadaran  hukum  wajib pajak di Kota Bandung untuk membayar pajak kendaraan  bermotor  belum  pada  tingkat  yang diharapkan.
Dengan  demikian,  dibutuhkan  upaya nyata  guna  meningkatkan  kesadaran  hukum wajib  pajak  untuk  selalu  membayar  pajak kendaraan  bermotor  tepat  waktu.  Pemerintah harus  membuat  suatu  terobosan  dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor  agar  kesadaran  hukum  wajib  pajak untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor meningkat. Selain inovasi pemerintah, penanaman  edukasi  mengenai  pentingnya membayar  pajak  kendaraan  bermotor  juga penting  dilakukan,  salah  satunya  melalui Pendidikan  Kewarganegaraan.  Maftuh  dan Sapriya  (2005,  hlm.  321)  mengatakan  bahwa salah  satu  misi  Pendidikan  Kewarganegaraan adalah  sebagai  pendidikan  hukum,  artinya
memberikan edukasi dan pemahaman mengenai  hukum  kepada  setiap  warga  negara.
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan wajib pajak dapat selalu membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu, karena  membayar  pajak  kendaraan  bermotor dengan  tepat  waktu  mencerminkan  sebagai seorang  warga  negara  yang  baik  dan  patuh terhadap hukum.
Keberadaan  Program  Samsat  Keliling terhadap  Kesadaran  Hukum  Wajib  Pajak untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah menyadari kesadaran hukum  wajib  pajak  yang  rendah  karena beberapa  alasan,  salah  satunya  adalah  lokasi pusat  pelayanan  samsat  yang  terlalu  jauh  dari domisili  wajib  pajak,  sehingga  wajib  pajak menjadi malas untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu,
pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kepolisian Daerah
(Polda)  bagian  lalu  lintas,  dan  PT.  Jasa
Raharja  membuat  suatu  terobosan  dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam suatu program yang dinamakan  program  samsat  keliling.  Program samsat  keliling  adalah  suatu  pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB),  pengesahan  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan  Bermotor  (STNK)  tiap  tahun,  dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (SWDKLLJ)  tiap  tahun  yang  dilakukan  di kendaraan microbus .  Program  samsat  keliling menggunakan  metode  jemput  bola,  artinya mendatangi  wajib  pajak  yang  jauh  dari  pusat pelayanan  samsat  sehingga  wajib  pajak  tidak perlu  jauh  ke  pusat  pelayanan  samsat  apabila ingin  membayar  pajak  kendaraan  bermotor. Dengan  menggunakan  metode  jemput  bola, diharapkan peluncuran program samsat keliling  ini  dapat  meningkatkan  kesadaran hukum  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak kendaraan bermotor
Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa wajib pajak menunjukkan  kehadiran  program  samsat keliling  mampu  mempermudah  wajib  pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan  bermotor.  Wajib  pajak  menuturkan keunggulan program samsat keliling diantaranya  cepat,  dekat,  mudah,  dan  praktis. Keunggulan-keunggulan  tersebut  membuat
wajib  pajak  antusias  untuk  membayar  pajak kendaraan  bermotor  dengan  tepat  waktu.  Hal senada  juga  diungkapkan  oleh  petugas  samsat keliling  yang  menjelaskan  pelayanan  samsat keliling  yang  memudahkan  wajib  pajak  untuk membayar  pajak  kendaraan  bermotor  adalah dalam  rangka  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Provinsi  Jawa  Barat  sekaligus meningkatkan  kesadaran  hukum  wajib  pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
Pengamatan  lapangan  yang  peneliti lakukan  juga  menunjukkan  program  samsat keliling hadir dengan berbagai kemudahannya. Hampir  tidak  pernah  ada  antrean  yang  terjadi di  kendaraan  samsat  keliling,  berbeda  dengan yang  terjadi  di  pusat  pelayanan  Samsat Bandung Barat yang selalu penuh tiap harinya dan  memakan  waktu  lama  untuk  antre.  Wajib pajak  yang  memiliki  jam  kerja  padat  bisa memanfaatkan  program  samsat  keliling  yang cepat, dekat, mudah, dan praktis.
Data dari Cabang Pelayanan Pendapatan  Daerah  (CPPD)  Provinsi  Wilayah Kota  Bandung  1  Pajajaran  menunjukkan pemasukan  pajak  kendaraan  bermotor  dari program  samsat  keliling  di  wilayah  Kota Bandung  1  Pajajaran  5  tahun  terakhir  selalu mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dan mencapai  nominal  sebesar  Rp.5.678.053.800 sampai tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan pengguna  samsat  keliling  semakin  meningkat setiap tahunnya dan berimbas kepada semakin banyaknya  wajib  pajak  yang  membayar  pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
Sebagaimana yang diungkapkan Devano  dan  Rahayu  (2006,  hlm.  112)  yang mengatakan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum wajib pajak adalah pelayanan  kepada  wajib  pajak.  Apabila pelayanan kepada wajib pajak maksimal, maka wajib  pajak  akan  antusias  untuk  membayar pajak kendaraan bermotor.
Dengan  demikian,  kehadiran  program samsat  keliling  di  wilayah  Kota  Bandung  1 Pajajaran dengan berbagai kemudahan pelayanan  yang  diberikan,  dapat  membuat wajib  pajak  melaksakanan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  dengan  mudah  dan  tepat waktu sekaligus adanya peningkatan kesadaran  hukum  untuk  membayar  pajak kendaraan  bermotor.  Juandi  (2016,  hlm.  67) mengatakan  warga  negara  yang  baik  terlihat ketika  masyarakat  dapat  mematuhi  peraturan yang  ada  dengan  penuh  kesadaran  tanpa  ada paksaan.  Dengan  membayar  pajak  kendaraan
bermotor  dengan  tepat  waktu,  menunjukkan wajib  pajak  mencirikan  warga  negara  yang baik dan patuh terhadap hukum.

## SIMPULAN
Program  samsat  keliling  memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar  pajak  kendaraan  bermotor  seperti cepat,  dekat,  mudah,  dan  praktis.  Berbagai kemudahan  tersebut  membuat  wajib  pajak antusias  untuk  membayar  pajak  kendaraan bermotor  dengan  tepat  waktu  di  kendaraan samsat  keliling  dan  imbasnya  adalah  adanya peningkatan  kesadaran  hukum  wajib  pajak untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor. Meskipun  kehadiran  program  samsat  keliling mampu memberikan kemudahan kepada wajib pajak  untuk  membayar  pajak  kendaraan bermotor,  tetap  dibutuhkan  kesadaran  dalam diri  masing-masing  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor,  karena membayar  pajak  kendaraan  bermotor  dengan tepat waktu mencirikan sebagai seorang warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum.

## DAFTAR RUJUKAN
Creswell,  John  K.  (2010). Research  Design: Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan  Mixed .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Devano  dan  Rahayu.  (2006). Perpajakan: Konsep,  Teori,  dan  Isu .  Jakarta:
Kencana.
Juandi,  A.  (2016).  Kajian  tentang  Pendirian Bangunan  di  Sempadan  Sungai  dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat  agar  Menjadi  Warga Negara  yang  Baik. Jurnal  Civicus: Pendidikan  Kewarganegaraan  UPI ,
20 (2), hlm. 57-68.
Maftuh  dan  Sapriya.  (2005).  Pembelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan  melalui Pemetaan  Konsep. Jurnal  Civicus: Implementasi  KBK  dalam  Pendidikan Kewarganegaraan  dalam  Berbagai Konteks , 1 (5), hlm. 319-328.
Soekanto,  S.  (1982). Kesadaran  Hukum  dan Kepatuhan  Hukum .  Jakarta:  CV. Rajawali.
Sundawa  &  Sholihat.  (2010). Ilmu  Hukum Suatu Pengantar . Bandung:
Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D) .  Bandung:
Alfabeta.
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Widjaya,  A.  W.  (1984). Kesadaran  Hukum dan  Manusia  Pancasila. Jakarta:  Era Swasta.