Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 11-20

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Pengembangkan Literasi Digital pada Warga Negara Muda dalam Pembelajaran PPKn melalui Model VCT
Benaziria*
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

## Abstrak
Delapan puluh persen dari 30 juta anak dan remaja Indonesia menggunakan internet dan media digital. Pola prilaku anak dan remaja dalam menggunakan internet cenderung memberikan informasi pribadi mereka pada media digital, sejumlah besar anak dan remaja di Indonesia terekspos konten pornografi, secara sengaja, ataupun tidak sengaja, minimnya pengawasan orang tua terhadap  aktivitas  digital  yang  dilakukan  oleh  anak  juga  mendorong  terjadi  “penyimpangan”  penggunaan  internet,  prilaku perundungan (bully), dan mudahnya mengeluarkan kata-kata makian pada laman media sosial di internet, menunjukkan telah terjadi degradasi moral terhadap anak dan remaja, penggunaan media digital dan internet juga mendorong timbulnya kejahatan cyber. PPKn merupakan mata pelajaran yang diamanahkan membetuk dan mengembangkan karakter warganegara berdasarkan nilai-nilai pancasila, termaksud juga karakater “melek” digital (literasi digital) kepada peserta didik. Tujuan penulisan artikel ini adalah  memberikan  alternatif  model  pembelajaran  yang  dapat  diterapkan  oleh  guru  PPKn  untuk menumbuhkan  dan mengembangkan budaya literasi digital kepada peserta didik, sehingga terbentuk etika digital dalam penggunaan media digital dan internet. Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka. Simpulannya Guru PPKn memiliki peran strategis dalam membentuk dan mengembangkan literasi digital pada pesrta didik sebagai warga negara muda. Melalui model pembelajaran VCT (value clarification tehnique) guru PPKn dapat mengembangkan budaya literasi digital kepada peserta didik secara efektif. Kata Kunci :  Kewarganegaraan digital, Literasi digital, PPKn, VCT.

## Abstract
Eighty  percent  of  Indonesia's  30  million  children  and  adolescents  use  the  internet  and  digital  media. Patterns  of  behavior  of children and adolescents in using the internet tend to provide their personal information on digital media, a large number of children  and  adolescents  in  Indonesia  exposed  pornographic  content,  intentionally,  or  unintentionally,  the  lack  of  parental supervision of digital activities conducted by children also encourage the " irregularities "of internet use, bullying, and the ease of removing insulting words on social media pages on the internet, indicating that there has been moral degradation of children and adolescents, the use of digital media and the internet has also encouraged cyber crime. PPKn is a subject that is mandated to develop and develop citizenship character based on Pancasila values, as well as digital literacy characters (lectures) to learners. The purpose of writing this article is to provide an alternative model of learning that can be applied by teachers PPKn to grow and develop a digital literacy culture to learners, so that digital ethics is formed in the use of digital media and internet. Writing this  article  using  literature  study  method.  Conclusion  PPKn  teachers  have  a  strategic  role  in  shaping  and  developing  digital literacy in pesrta students as young citizens. Through the VCT learning model (value clarification tehnique) PPKn teachers can develop the digital literacy culture to learners effectively.
Keywords : Digital Citizenship, Digital Literacy, PPKn, VCT.
How to Cite: Benazaria. (2018). Pengembangkan Literasi Digital pada Warga Negara Muda dalam Pembelajaran PPKn melalui Model VCT , Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 11-20.
*Corresponding author: E-mail: sibenachoiri@gmail.com
ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Saat  ini  literasi  digital  sangat  penting  untuk diterapkan  kepada  pesera  didik.  Maraknya penggunaan internet dan media digital di kalangan anak  dan  remaja,  serta  mudahnyanya  akses internet  yang  dapat  dilakukan  melalui handphone menimbulkan  dampak  negatif  pada  kalangan  anak dan  remaja  di  Indonesia.  Anak  dan  remaja Indonesia  melakukan  akses  interner  dan menggunakan  media  digital  dengan  pengawasan orang  tua  yang  minim,  sehingga  minimnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital  oleh  anak  akan  menimbulkan  dampak negatIif  yang  mengarah  pada  prilaku  negatif, karena  tidak  semua  informasi  yang  tersebar  pada media digital dan internet layak untuk dikonsumsi oleh anak dan  remaja Indonesia. Anak dan remaja Indonesia  rawan  sekali  terpapar  dengan  konten- konten  negatif,  seperti  porno  aksi  dan  pornogarfi yang  tersebar  pada  internet.  Tidak  hanya  itu  saja timbul prilaku mencaci dan memaki pada anak-dan remaja  Indonesia  yang  dilakuakn  melalui  media sosial.  Anak  dan  remaja  Indonesia  cenderung mencontoh  apa  yang  mereka  lihat  pada  media digital dan informasi yang mereka peroleh melalui interenet.
Berdasarkan data Kominfo kurang lebih ada 30  juta  anak  dan  remaja  Indonesia  aktif  dalam menggunakan  internet  dan  media  digital  sebagai alat  komunikasi.  Rata-rata  media  yang  mereka gunakan untuk mengakses internet adalah personal komputer, laptop, dan smartphone.
Motivasi  anak  dan  remaja  Indonesia menggunakan  internet  karena  didorong  oleh  tiga hal, pertama sebagai media hiburan, kedua sebagai media  komunikasi  dengan  teman,  dan  ketiga mencari  informasi  yang  berkaitan  dengan  tugas sekolah.  Penelitian  Kominfo  terhadap  anak dan remaja  Indonesia  yang  berumur  9-19  tahun  di seluruh Indonesia mengemukakan bahwa penggunaan  media  sosial  dan  media  digital  pada anak dan remaja Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan  dari  aktivitas  sehari-hari  anak-anak dan  remaja  Indonesia.  Hasil  studi kominfo menyatakan 98%  anak-anak dan remaja Indonesia tahu  tentang  internet  dan sebanyak 79,5 %  anak dan  remaja  Indonesia  adalah pengguna  internet. Selain  itu  penelitian  kominfo  juga  menyatakan bahwa  rat-rata  anak  dan  remaja  Indonesia memberikan informasi  pribadi  yang  berkaitan
dengan alamat rumah, alamat sekolah, no telp, pada media digital dan internet yang mereka gunakan.
Data  selanjutnya  orang  tua  di  Indonesia merupakan  imigran  dalam  dunia  digital,  data kominfo menginformasikan bahwa orang orang tua sedikit  ketinggalan  dalam  menggunakan  dan menguasi  media  digital,  sehingga  pengawasan orang  tua  terhadap  penggunaan  media  digital  dan akses intenet yang dilakukan oleh anak dan remaja cenderung  minim.  Minimnya  pengawasan  orang tua  terhadap  akses  internet  yang  dilakukan  oleh anak  dan  remaja  menyebabkan  anak  secara langsung  dan  tidak  langsung  terpapar  konten- konten  negatif  seperti  pornografi  dan  pornoaksi yang sengaja diakses, maupun tidak sengaja diakses yang muncul dalam bentuk iklan.
Berdasarkan hasil  riset  Kominfo  tersebut penggunaan  media  digital  telah  menjadi  bagian yang  tak  terpisahkan  dari  aktivitas  sehari- hari anak  dan  remaja  Indonesia.  Penggunaan  media digital dan akses internet yang dilakukan oleh anak dan remaja Indonesia yang disertai oleh minimnya pengawasan orang tua akan menimbuklan dampak negatif  terhadap  prilaku  remaja.  Timbulnya kenakalan-kenalan  remaja  akibat  informasi  yang diperoleh  melalui  media  digital  dan  internet  yang tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja akan mendorong  munculnya  prilaku  menyimpang  pada anak  dan  remaja  seperti  tindakan  perundungan ( bullying), budaya mencaci dan memaki yang sering dilakukan melalui media internet khususnya media sosial,  seperti facebook,  instagram ,  dll,  prilaku kekerasan  yang  sengaja  disebarkan  melalui  media sosial interent. Prilaku sex  bebas akibat membuka konten  negatif  tanpa  pengawasan  orang  tua, tindakan plagiat terhadp hasil karya seseorang. Prilaku-prilaku  negatif  akibat  penggunaan media  digital  dan  internet  tersebut  perlu  segera diwaspadai  dan  ditindaklanjuti  dengan  segera. Lemahnya  pengawasan  orang  tua  yang  disebakan orang  tua  yang  minim  dalam  menguasai  teknologi digital,  maka  diperlukam  upaya-upaya  untuk mengatasi dampak negatif tersebut.
Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi dampak negatif  dari penggunaan media digital  dan  internet  salah  satunya  adalah  melalui mata  pelajaran  PPKn  di  sekolah.  Melalui  mata pelajaran  PPKn  guru  dapat  menumbuhkan  dan mengembang  literasi  digital  pada  peserta  didik. Literasi  digital  ini  meliputi  meningkatkan
pengetahuan dan
keterampilan,
serta
menumbuhkan kesadaran akan penggunaan media digital dan interenet. Sehingga muncul etika digital dalam penggunaan media digital dan internet.
PPKn  mata  pelajaran  yang  berperan menumbuhkan  etika  digital pada  peserta  didik sebagai  warganegara  muda  yang  meliputi pemahaman  peserta  didik  tentang  penggunaan media digital secara positif dan bertanggung jawab, dan  bagaimana  cara  berkomunikasi  secara  daring dengan  aman.  PPKn  dapat  efektif  digunakan sebagai  media untuk  menumbuhkan  dan mengembangkan literasi digita pada peserta didik, jika  guru  menggunakan  dan  menerapkan  model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran  PPKn  di  sekolah.  Ketika  terjadi fenomena  lemahnya  pengawasan  orang  tua terhadap  penggunaan media  digital  dan  internet yang  dilakukan  oleh  anak  dan  remaja,  maka lembaga  pendidikan  melalui  guru  harus  segera mengatasi  kelemahan  tersebut,  dengan  cara menanamkan
, menumbuhkan dan
mengembangkan  “melek”  literasi  digital  kepada peserta  didik  dan  mata  pelajaran  yang  tepat digunakan dalam menumbuhkan karakter kewarganegaraan  digital  ( digital  citizenship ) tersebut adalah melalui PPKn.

## PEMBAHASAN
Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarnegaraan (PPKn)
Pendidikan  kewarganegaraan  ( civic    atau citizenship education) di Indonesia  dikenal  dengan istilah PPKn. Penerapan Pendidikan
Kewarganegaraan  di  beberapa  negara  di  dunia memiliki
pendekatan yang berbeda-beda. Pendekatan  PKn  dalam  sistem  pendidikan  yang diterapkan  oleh  negara-negara  di  dunia  dapat melalui pembelajarn crosscurriculer yaitu diintegrasikan  ke  dalam  mata  pelajaran  sejarah, ilmu sosial ( social studies ) atau sebagai subjek mata pelajaran yang terpisah atau saparate (ICCS, 2013: 20).  Dalam  sistem  pendidikan  Indonesia,  PPKn merupakan  mata  pelajaran  yang  berdiri  sendiri ( saparate ),  sedangkan  di  beberapa  negara  eropa dan  amerika  utara  PKn  terintegrasi  dengan  mata pelajaran  IPS  atau  dikenal  dengan  sebutan social studies, sedangkan  beberapa  negara  lainnnya seperti  Austria  penerapan  PKn  dilakukan  melalui
cross  curriculer, yaitu  PKn  diajarkan  melalaui semua mata pelajaran . Dalam sistem pendidikan di Hongkong pendekatan  PKn  menggunakan  istilah pendidikan moral.
Cogan  (1998)  mengemukakan  pendidikan kewarganegaraan  merupakan  pendidikan  yang menyiapkan    generasi  muda  untuk menjadi  warga negara  yang  memiliki  identitas  kebangsan  dan memiliki  pengetahuan,  kecakapan,  dan    nilai-nilai yang  diperlukan  untuk  menjalankan  hak  dan kewajibannya sebagai warganegara dalam konteks berbangsa dan bernegara. Budimasyah (2010) juga mengemukakan  PPKn    di  Indonesia  dalam prakteknya  dipahami  sebagai  mata  pelajaran  yang memfokuskan  pada  pembentukan  warga  negara yang  memahami  dan  mampu  melaksanakan  hak- hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia  yang  cerdas,  terampil,  dan  berkarakter yang  diamanatkan  oleh  Pancasila  dan  UUD  1945. PPKn  memiliki  misi  untuk  mendidik  warganegara yang  cerdas  dan  baik  ( smart  and  good  citizen ). Senada pendapat yang telah diuraikan selumnya,
Winaputra  (2016)  mengemukakan  PPKn merupakan  wahana  pendidikan  karakter  yang memiliki  visi  dan  misi  yang  utuh,  yaitu mengembangkan  komptensi  kewarganegaraan yang  mencakup  pengetahuan  kewarganegaraan ( civic knowledge ), karakter kewarganegaraan ( civic dispositions )  keterampilan  kewarganegaraan  ( civic skills ),  kompetensi  kewarganegaraan  ( civic competence) ,    kepercayaan  diri  atau  keteguhan kewarga  negara  ( civic  confidence )  dan  komitmen warganegara ( civic committment ). Secara konseptual  dan  ditinjau  dari  aspek  psikologis, pedagogis,  dan  sosial-kultural.  PKKn  berujuan untuk membentuk dan mewujudkan warga negara muda    (peserta  didik)  untuk  memiliki  rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang sesuai dengan nilai-nilai  Pancasila,  kaidah  UUD  1945,  dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut  Winaputra  (2016)  secara  idiil  dan secara  konsep  instrumental,  PPKn  secara  utuh memiliki    vis  dan  misi  yang  mengintegrasikan filsafat,  nilai,  dan  moral  Pancasila  dengan keseluruhan  tuntutan  psikopedagogis  dan  sosial- kultural warga negara dalam konteks pembudayaan  Pancasila,  UUD  NRI  1945,  Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Zandonella (ICCS, 2013) mengemukakan PKn merupakan  prasyarat  untuk  mengembangkan
individu  dan  masyarakat  keseluruhan  dalam menghadapi kompleksitas dalam bidang kehidupan PKn  secara  proaktif  berkontribusi  dalam menghadapi  dan  menumbuhkan  kasadaran berdemokrasi. PKn (civic and citizenship education ) bertujuan mengajarkan nilai-nilai umum kemanusiaan,  solidaritas,  toleransi,  kedamaian, keadilan, dan kesadaran akan lingkungan alam.
Groof dan Franck (ICCS, 2013) mengemukakan tujuan pendidikan kewarganegaraan  adalah  membentuk  setiap  anak muda  menjadi  orang  yang  berpikir  dan  bertindak secara
demokratis. Pendidikan untuk kewarganegaraan  akibatnya  berfokus  pada memperlengkapi  orang  muda  dengan  sejumlah keterampilan  dasar  yang  memungkinkan  mereka berpartisipasi  dalam  cara  yang  konstruktif  dan kritis dalam kehidupan sosial.
Menurut  Branson  (1998)  Pendidikan Kewarganegaraan  memiliki  hubungan  dengan perkembangan  dan  penguatan  karakter  peserta didik.  Pengembangan  karakter  peserta  didik melalui  pendidikan  kewarganegaraan  dapat berjalan  efektif  jika  institusi  pendidikan menerapkan program pendidikan kewarganegaraan
dengan cara memberi kesempatan  kepada  siswa  untuk  mengembangkan karakter-karakter  publik  dan  pribadi  yang diinginkan.  Kegiatan  pembelajaran  seperti ini cenderung  mendorong  tumbuhnya  karakter  yang dibutuhkan  untuk  berpartisipasi  secara  efektif. Maka  untuk  mengembangkan  peserta  didik  guru PKn  memerlukan  strategi  yang  tepat.  Strategi pembelajaran  yang  dipilih  dan  digunakan  harus berdasarkan  tujuan  pembelajaran  yang  akan dicapai.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Silvia,  dkk (2013)  mengemukakan  mata  pelajaran  PPKn secara
signifikan dapat mempengaruhi pengembangkan karakter peserta didik.
Pembelajaran  PPKn  yang  dilakukan  secara  tidak baik,  mempengaruhi  peserta  didik  didik  dalam menerapkan karkater-karakter baik. Dari penelitian  tersebut  disimpulkan  bahwa  cara  guru menyajikan  PPKn  dalam  proses  pembelajaran  di kelas  mempengaruhi  perkembangan  karakter peserta didik.
Penelitian yang juga dilakukan oleh Nugroho (2015)  diperoleh  hasil  bahwa  kinerja  guru  dan iklim  belajar  berpengaruh  dan  berdampak  positif
terhadap  karakter  peserta  didik.  Kedua  faktor inilah  yang  menjadi  penentu  pembentukan karakter  peserta  didik  selama  berada  di  sekolah. Kinerja guru PPKn menjadi contoh nyata mengenai siapa yang dapat dijadikan model oleh para peserta didik. Kedua hal ini digabungkan akan membentuk karakter positif pada peserta didik.
Senada  dengan  hasil  penlitian  tersebut, Bischoff  (2016)  juga  mengemukakan  bahwa sekolah  berfungsi sebagai  tempat  peserta  didik untuk  melatih  peserta  didika  dalam  berpartispasi, sehingga dimasa depan akan terwujud warganegara  yang  partisipatifmasa  dan  sekolah juga  berperan  sebagai  tempat  untuk  tindakan konsekuensial.  Berdasarkan  beberpa  terori  dan hasil penelitian  PKn  atau  dalam  kurikulum pendidikan  Indonesia  disebut  dengan  PPKn merupakan  mata  pelajaran  yang  bertujuan membentuk  karakter  pada  warganegara,  serta mewujudkan  warganegara  yang  partisipatif  dan berpikir  kritis  oleh  sebab  itu  penyajian  mata pelajaran PPKn disekolah memiliki pengaruh pada pembentukan karakter peserta didik, sehingga guru yang  mengampu  mata  pelajaran  PPKn  harus memilih  dan  menggunakan  strategi  pembelajaran yang tepat, yaitu strategi pembelajaran yang salah satunya  didasari  oleh  tujuan  pembelajaran  yang ingin dicapai.
Salah satu karakter yang harus dikembangkan  guru  PPKn  pada  adalah    peserta didik  saat  ini  adalah  literasi  digital  untuk membentuk  kewarganegraan  digital  ( digital citizenship ).  Kewaganegaraan  digital  merupakan karater  warganegara  yang  melek  akan  literasi digital,  yaitu  bijak  dan  bertanggung  jawab  dalam menggunakan  media  digital  dan  internet.  Untuk menumbuhkan dan mengembangkan literasi digital pada peserta didik, maka guru PPKn harus memilih dan menggunakan strategi yang tepat dalam proses pembelajaran PPKn.
Lestari (2016) mengemukakan implementasi pembentukan  karakter  kewarganegaraan  dapat dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu  pertama, pembentukan  karakter  kewarganegaraan  melalui pengajaran  langsung  ( direct  teaching ).  Kedua, pembentukan  karakter  kewarganegaraan  melalui pengajaran tidak langsung (indirect teaching ).
Pengembangkan  Literasi  Digital  ( Digital Literacy ) untuk Mewujudkan Kewaragnegeraan Digital a. Literasi Digital ( Digital Literacy ) Sekarang  ini  keahlian melek digital  ( digital literacy) adalah  salah  satu  keterampilan  penting bagi  siswa.  Beradasrkan  beberapa  riset  terhadap pengunaan  media  digital  dan  internet  pada  anak dan remaja Indonesia, cenderung memberikan efek negatif  pada  prilaku  anak  dan  remaja,  karena minimnya  pengawasan  orang  tua  terhadap penggunaan  media  digital  dan  internet  memicu timbulnya  prilaku  yang  mengarah  pada  degradasi moral  anak  dan  remaja  Indonesia.tidak  semua informasi  pada  media  digital  dan  internet  layak dikonsumsi  oleh  anak  dan  remaja.    Oleh  karena guru,  terutama  guru  PPKn  memiliki  peran  dalam mengembangkan literasi digital pada peserta didik.
Konsep  dan  istilah  literasi  digital  yang sekarang  umum  digunakan,  diperkenalkan  oleh Paul  Gilster.  Gilster  mengemukakan  keaksaraan digital  atau  literasi digital  didefinisikan  sebagai kemampuan  untuk  memahami  dan  menggunakan informasi  dalam  berbagai  format  dengan penekanan pada pemikiran kritis bukan saja hanya keterampilan  dalam  penguasaan  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Literasi  digital  perlu dikembangkan  pada  peserta  didik  guna menghadapi tantangan abad dua satu.
Calvani,  dan  Cartelli  mengemukakan  literasi digital  merupakan  keterampilan,  pengetahuan  dan dan  etika  dalam  menggunakan  media  digital  dan internet.  Martin  menggambarkan  seseorang  yang paham literasi  digital  adalah  seseorang  yang memiliki  kemampuan  untuk  mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi,  menganalisis  dan  mensintesis sumber daya digital. Martin (2008) menyimpulkan bahwa  literasi  digital  dapat  dipahami  pada tiga aspek, yaitu kompetensi digital, penggunaan digital dan transformasi digital (Chan,dkk, 2017: 2).
Konsep  literasi  digital  merupakan  rentang yang  sangat  luas,  mulai  dari  keterampilan  dan kompetensi  yang  spesifik  hingga  kesadaran  dan perspektif  yang  agak  umum.  Perkembangan internet  dan  tumbuhnya  mesin  pencari  google, serta  jejaring  sosial  telah  mendorong  bentuk literasi  yang  dibutuhkan  untuk  saat  ini,  yaitu literasi  digital.  (Bawden,  2001:219).  Revolusi digital  telah  mengubah  perilaku  pencarian
informasi  yang  tidak  dapat  dikenali  dan    dengan mudah  digunakan  yaitu  melalaui  web  dan  mesin telusur  yang  memberi  semua  informasi  secara muda,  sehingga  kita  dapat  dengan  mudah menemukan, membuat dan menggunakan informasi  dari  internet. Literasi  digital  adalah kemampuan  dan  kompetensi  yang  menunjukkan, menemukan,  mengevaluasi,  dan  menerima  atau menolak informasi pada penggunaan media digital dan internet (Fieldhouse dan  Nicholas, 2008: 49).
Alkalai (2004) mengemukakan literasi digital bukan  hanya  sebatas  kemampuan untuk menggunakan
perangkat
lunak atau mengoperasikan  perangkat  digital  saja,  melainkan literasi  digital  adalah  mencakup  berbagai  macam keterampilan  kognitif,  motor,  sosiologis,  dan emosional  yang  kompleks,  yang  dibutuhkan pengguna agar dapat berfungsi secara efektif pada lingkungan digital. konteks ini meliputi membangun  pengetahuan  dari  navigasi  nonlinear, hypertextual ; mengevaluasi kualitas dan keabsahan informasi;  dan  memiliki  pemahaman  matang  dan realistis  tentang  peraturan  yang  berlaku  di  dunia maya.
Etika  digital  sebagai  bagian  dari  literasi digital  harus  ditanamkan  kepada    peserta  didik, peserta  didik  harus  harus  memiliki  etika  dan memiliki  karakter  tanggung  jawab  dalam komunitas online guna menghindari kegiatan yang berdampak  negatif  baik  bagi  masyarakat tradisional  maupun  online  (seperti  pembajakan  ). para guru dapat memberikan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi mengenai bagaimana mengungkapkan gagasan dan opini  secara online ,  mengevaluasi  informasi,  dan membuat konten online. Dari  beberpa  pendapat yang  telah  dikemukana  penulis  menyimpulkan literasi  digital  berkaitan  dengan  etika  digital, literasi digital merupakan kompetensi yang dimiliki seseorang  dalam  menggunakan  media  digital  dan internet.  Literasi  digital  adalah  etika  seseorang yang  dilandasi  oleh  norma-norma  yang  ada  dalam menggunakan  media  digital  secara  bertanggung jawab, kemampuan menyaring, memilah infromasi, dan  cenderung  mengkases  konten  postif  dalam penggunaan media digital dan internet.
b. Kewarganegaraan
Digital ( Digital Citizenship )
Sehubungan
dengan meningkatnya
penggunaan teknologi informasi yang sangat pesat,
dan  berpotensi  untuk  disalahgunakan,  seperti menyebarkan  berita-berita hoax, membuat  konten negatif,  dan  kejahatan cyber lainnya,  maka diperlukan kebijakan untuk mengelola, mengembangkan  dan  mengendalikan  perilaku warganegara  dalam  menggunakan  media  digital dan  interent.  Kebijakan  tersebut  berupa membentuk  kewarganegaraan  digital  ( digital citizenship )    kebijakan  kewarganegaraan  digital dengan  pendekatan  melek  digital  atau  literasi digital.  Kebijakan  ini  harus  disusun  secara komprehensif dengan menggunakan dan memanfaatkan  peran  penting  lemaga  pendidikan. Pendidikan berperan dalam mempersiapkan warga digital. Pembentukan kewarganegaraan digitl dapat dilakukan melalaui PPKn.
Choi (2016)
mengemukakan kewarganegaraan  digital  ( digital  citizenship ) sebagai  etika.  Kewarganegaraan  digital  sebagai etika  mengacu  pada  bagaimana  menggunaka internet dengan tepat, aman, etis, dan bertanggung jawab dalam
kegiatan dunia internet. Kewarganegaraan digital menunjukkan kemampuan
seseorang untuk mengakses, menggunakan,  membuat,  dan  mengevaluasi informasi  dan  berkomunikasi  dengan  orang  lain secara online seperti bagaimana menilai informasi, membaca  dan  menulis  secara kritis  pada  media online ,  dan  mengekspresikan  diri  mereka  secara online. Kewarganegaraan  digital  menyoroti  fakta bahwa perilaku online yang bertanggung jawab dan aman harus menjadi topik serius dalam pendidikan. Penggunaan  teknologi  dan  Internet  yang  aman, bertanggung jawab, dan etis; kesadaran digital; dan tanggung jawab dan hak digital merupakan kriteria kewarganegaraan digital.
Kewarnegaraan  digital  menurut  Ribble (Alberta,  2012)  meliputi: pertama, warga  negara yang  memiliki  akses  digital  (partisipasi  eletronik penuh), kedua, komunikasi  digital, ketiga ,  literasi digital,  yaitu  proses  belajar  mengajar  tentang teknologi dan penggunaan teknologi, keempat etika digital,  yaitu  standar  prilaku  dalam  menggunakan meda  digital  dan  internet), kelima , digital  Law , yaitu tanggung jawab atas tindakan dan perbuatan menggunakan  elektronika, keenam ,  keamanan digital, yaitu tindakan pencegahan elektronik untuk melindungi  peserta  didik,  kelompok  masyarakat, organisasi  dan  warganegara)\, ketujuh , digital health  and  wellness ,  yaitu  kesehatan  fisik  dan
psikologis  di  dunia  digital, kedelapan, hak  dan tanggung  jawab  digital.  Sifat  kewarganegaraan sebagai
dasar untuk
mengembangkan kewarganegaraan
digital. Kewarganegaraan didefinisikan  sebagai  keadaan  menjadi  warga masyarakat  suatu  komunitas  sosial,  politik  atau nasional  tertentu.  Sementara  kewarganegaraan membawa hak dan tanggung jawab, mendefinisikan hak-hak  dan  tanggung  jawab  tersebut  bervariasi sepanjang waktu dan di komunitas tertentu.
Kewarganegaraan  membutuhkan  prinsip moral  yang  tinggi,  sama  halnya  dengan kewarganegaraan  digital.  Kewarganegaraan  dgital membutuhkan  prinsip  moral untuk bekerja secara efektif  dalam  masyarakat  global  yang  berjejaring, berdasar waktu dan  wilayah geografis yang multi- budaya. Kewarganegaraan mensyaratkan penyeimbangan  pemberdayaan  dan  tanggung jawab  pribadi  dengan  kesejahteraan  masyarakat. Kebaikan individu dan kebaikan masyarakat harus berada dalam keadaan seimbang. Tantangan dalam komunitas digital adalah memastikan keseimbangan  yang  efektif.  Komunitas  digital membutuhkan  partisipasi  dan  peran  masyarakat untuk  mempersiapkan  kaum  muda  (warga  negara muda)  untuk  berpartisipasi  dalam  komunitas  ini dengan  cara  yang  berarti,  bertanggung  jawab  dan pedul.  Untuk  mewujudkan  kewarganegaraan digital,  maka  lembaga  pendidikan  memiliki peranan  penting  dalam  mewujudkan  hal  tersebut, lembaga pendidikan terutama guru, memiliki peran strategi dalam menumbuhkan dan mengembangkan  literasi  digital  peserta  didik sebagai  warga  negara  muda  agar  bijak  dan  kritis dalam  menggunakan  media  digital  dan  internet (Alberta, 2012).
ISTE  (2007)  mengemukakan  karakter kewarganegaraan  digital  merupakan  salah  satu standar  penitng  yang  harus  guru  tanamkan  dan kembangkan  kepada  peserta  didik.  Konsep kewarganegaraan  digital  juga  perlu  ditambahkan ke  dalam  kurikulum  pendidikan,  seperti dimasukan  menjadi  salah  satu  bagian  studi  sosial untuk  mempromosikan  kewarganegaraan  digital yang aktif. Karakter kewarganegaraan digital, dapat memasukkan isu kewarganegaraan digital ke dalam tema yang relevan, seperti kedalam mata pelajaran “Ilmu  Pengetahuan,  Teknologi,  dan  Masyarakat", dan "Cita-Cita dan Praktik Kewarganegaraan"
Berdasarakan  beberapa  teori  yang  telah dipaparkan,  menurut  penulis  kewarganegaraan digital  dalam  ruang  lingkup  Indonesia  sebagai negara  multikultural  kewarganegaraan  digital perlu  diwujudkan.  Kewarganegaarn  digital memiliki  ciri  masyarata  yang  melek  digital  atau memiliki kecakapan literasi digital. Penanaman dan pengembangan  karakter  literasi  digital  sangat penting untuk dilakukan oleh lembaga pendidikan. Literasi  digital  dapat  mencegah  tindakan-tindakan menyimpang,  seperti cyber  crime, membuka  situs porno,  menjaring  berita-berita hoax yang  dapat menimbulkan  disintegrasi  bangsa,  cacia-maki  di dunia  maya,  dll.  Salah  satu  ciri  dari kewarganegaraan  digital  adalah  literasi  digital (melek digital), keadaan dimana warganegara tidak hanya  menguasai  penggunaan  media  digital  dan internet  saja,  melainkan  memiliki  etika  digital, berpikir kritis, bertanggung jawab, mengetahui dan taat pada norma-norma yang berlaku. Maka dari itu lembaga  pendidikan,  melalui  guru,  terutama  guru PPKn memiliki peran penting dalam meumbuhkan dan  mengembangak  literasi  digital,  sehingga kewarganegaraan digital dapat terwujud.
Strategi  Guru  PPKn  dalam  Mengembangkan Literasi  Digital  Warga  Negara  Muda  Melalui Model Pembelajaran VCT Guru,  terutama  guru  PPKn  memiliki  posisi dan peran strategi dalam mewjudkan kewarganegaraan  digital.  Guru  PPKn    dapat mendidik  peserta  didik  untuk  menjadi  warga digital  yang  bertanggung  jawab,  berpengetahuan luas, dan aktif di tingkat lokal, nasional, dan global. Berdasarakn  riset Kementerian  Komunikasi  dan Informatika ( Imawan, 2014, 79-82) menunjukkan hasil  penetrasi  media  di  Indonesia  ditempati  oleh ponsel  sebagai  posisi  tertinggi,  yakni 104%),  lalu diikuti  oleh  televisi  (95%), smartphone (67%), radio  (47%),  surat  kabar  (25%),  internet  (24%), dan majalah (13%). Serta 415 surat kabar harian, 495 majalah, dan 257 tabloid. Riset terkini mungkin internet, karena adanya koneksi internet yang lebih baik  memungkinkan  penyebaran  informasi. Penggunaan  internet  secara  dominan  dikonsumsi oleh  kelas  menengah  (Lakstian,  2016:  112). Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  penulis menyimpulkan  fenomena  perkembangan  media digital  dan  internet  yang  pesar  harus diiringin dengan  peningkatkan  kesadaran  kita  untuk
mendefinisikan kembali cara mentransfer, mengelolah  dan  menerima  informasi  pada  media digital  dan  internet.  Literasi  digital  perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam penggunaan media digital dan internet.
Tilaar  (1998)  mengemukakan  dalam kurikulum  pendidikan  nasional,  Pendidikan  Nilai cenderung  menjadi  suatu  kegiatan  formal. Pendidikan  nilai  dirangkum  ke  dalam  bentuk- bentuk  pelajaran  formal  baik  itu  merupakan pelajaran  pancasila,  mata  pelajaran,  PMP,  mata pelajaran  sejarah  nasional  serta  berbagai penataran dalam rangka peningkatan penghayatan dan  pengamalan  pancasila.  Menurut  Kerr  (1999) Citizenship atau civic  education secara  luas ditafsirkan  proses    pendidikan  yang    dilakukan melalui sekolah, pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan  untuk  mempersiapkan  orang  muda untuk  berperan,  berpartisipasi  dan  bertanggung jawab sebagai warga negara.
Berdasarkan  teori  yang  telah  dikemukan sebelumnya,  Guru  PPKn  berperan  penting  dalam menanamkan  dan  menumbuhkan  kecakapan literasi  digital  kepada  peserta  didik  melalui  mata pelajaran  PPKn.  Kecapakan  literasi  digital  dapat disisipkan    oleh  guru  PPKn  pada  semua  KD (Kompetensi Dasar) mata pelajaran PPKn, terutama untuk  kelas  menengah,  yaitu  SMP  dan  SMA.  PPKn sebagai  mata  pelajaran  yang  bermuatan  nilai  dan bertujuan membentuk warganegara yang berkarakter,  maka  guru  PPKn  harus  memilih  dan menggunakan  strategi  pembelajaran  yang  tepat, agar  penginternalisasian  kecakapan  literasi  digital peserta  didik  dapat  maksimal  dan  optimal dilakukan,  sehingga  kewargnaegraan  digital  dapat terwujud. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh  guru  PPKn  dalam  mengintegrasikan kecakapan literasi digital pada peserta didik adalah menerapkan    model  pembelajaran Value Clariffcation Tehnique atau teknik klarifikasi nilai. Djahiri  (1985)  mengemukakan VCT sangat efektif    diterapkan  untuk  menginternalisasikan nilai kepada peserta didik. Kelebihan yang dimiliki oleh VCT adalah : 1) VCT Mampu menanamkan dan mengembangkan nilai moral kepada siswa, 2) VCT Memungkinkan  siswa  untuk  mengklarifikasi  dan menggali  lebih  banyak  informasi  dari  bahan pembelajaran,  sehingga  guru  dapat  menjelaskan secara lebih rinci mengenai nilai moral, 3) gur yang menerapkan model pembelajaran dapat
mengklarifikasi  dan  mengevaluasi kualitas  nilai moral peserta didik, 4) VCT mendorong, melibatkan dan membimbing perserta didik untuk mengembangkan potensi, terutama yang berkaitan dengan  perilaku  potensial  peserta  didik,  5) memungkinkan  guru  dan  peserta  didik  untuk mengambil pelajaran dari kehidupan seseorang, 6) memungkinkan  guru  dan  peserta  didi  untuk menghindari,  meniadakan  intervensi  nilai-nilai yang  tidak  dibutuhkan,  dan  menggabungkan berbagai  nilai  moral  ke  dalam  sistem  nilai  dan menjadi  seseorang  yang  berkarakter,  7)    memberi gambaran  tentang  nilai  moral  yang  seharusnya diterima.
Nuryanta dan Suyato (2016) mengemukakan penerapan  model  pembelajaran VCT dalam  PPKn dapat  meningkatkan  karakter  kewarganegaraan siswa. VCT membantu  pesertad  didik  dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka  sendiri.  Peserta  didik  memperoleh kejelasan/kemantapan nilai. Peserta didik menemukan nilai-nilai dapat memilih nilai yang di anggap  baik  untuk  menentukan  sikap  terhadap suatu  persoalan. Ramadani  (2017:  64)  juga mengemukakan penerapan model pembelajran VCT dapat meningkatkan solidaritas sosial. Hasil belajar peserta  didik    yang  menerapkan  model pembelajaran VCT ketika  proses  pembelajaran dikelas  memiliki  tingkat  pengetahuan  dan  sikap materialisme  Nasionalisme  dan  Patriotisme  yang lebih  baik  daripada  kelas  yang  tidak  menerapkan VCT.  VCT dapat  digunakan  secara  efektif  untuk memperbaiki  sikap  Nasionalisme  dan  Patriotisme peserta didik.
Senada  dengan  penelitian  sebelumnya, Dahliar  (2017)  mengemukakan  penerapan  model pembelajran VCT dalam  proses  pembelajaran dikelas  dapat  menumbuhkan  dan  meningkatkan karakter  tanggung  jawab  peserta  didik.  Selain  itu, penerapan model pembelajaran VCT meningktakan kepedulian  sosial  peserta  didik.  Peserta  didik menjadi  lebih  mengerti  tentang  materi  sosial  dan nilai  sosial  dan  membuat  pembelajaran  lebih bermakna. Model pembelajaran VCT , peserta didik menanamkan  nilai  kepedulian  sosial  melalui  cara yang  logis  yang  terjadi  di  lingkungan  sekitar mereka, sehingga  menumbuhkan kepekaan sosial. Penerapan  model  pembelajaran VCT mampu
menumbuhkan, mengembangkan dan memperbaiki karakter peserta didik (Khairunisa, 2017)
Berdasarakan beberapa penelitian mengenai VCT ,  maka  penulis  menyimpulkan  model pembelajaran VCT sangat  cocok dan  tepat digunakan  dan  diterapkan  oleh  guru  PPKn  untuk menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan  kecakapan  literasi  digital  pada peserta  didik  sebagai  warga  negara  muda.  Guru dapat menggunakan beberapa teknik yang terdapat dalam model pembelajaran VCT, model pembelajaran,  memiliki  beberapa  teknik  yang dapat disesuikan dengan krakteristik peserta didik. Djahiri  (1985)  mengemukakan  teknik  model pembelajaran VCT, meliputi  : pertama ,  metode percontohan, kedua  VCT menggunakan  analisis nilai, yaitu reportase/liputan, analisis secara akura, analisis  tulisa  dan  cerita  tidak  selesai, ketiga  VCT menggunakan  daftar/matrix  meliputi,  yaitu  daftar baik – buruk,  daftar  tingkat  urutan,  daftar  skala priorita,  daftar  gajala  kontinum  (terus  menurus, daftar  penilaian  diri  sendir,  dan  daftar  membaca perkiraaan  orang  lain  tentang  diri  kita, keempat VCT menggunakan  kartu  keyakinan,  diantaranya VCT menggunakan  wawancara VCT menggunakan yurisprudensi,  dan VCT menggunakan  teknik inkuiri nilai.

## SIMPULAN
Degradasi moral akibat penyalagunan media digital  pada  peserta  didik  khususnya    anak  dan remaja  merupakan  permasalahan  yang  harus segera diatasi. Berdasarkan beberapa kajian terori dan hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan  bahwa  teknik  klarifikasi  nilai terbukti dapat  menumbuhkan,  dan  meningkatkan karakter  kewarganegaraan  peserta  didik.  Oleh karena  itu,  guru  PPKn  disarankan  untuk menggunakan  dan  menerapkan    teknik  klarifikasi nilai  sebagai  alternative  penggunaan  metode pembelajaran  dalam  pembentukan  karakter  atau kecakapan  literasi  digital  peserta  didik.  Literasi digital  berkaitan  dengan  etika  digital  dalam menggunakan  media  digital  dan  internet,  meliputi bagaimana  menggunakan  media  digital  dan internet dengan tepat, aman, etis, dan bertanggung jawab,  serta  menilai  informasi,  membaca  dan menulis  secara  kritis  pada  media online .  Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran peran
penting  dalam  membentuk  karakter  peserta  didik, dan  guru  memiliki  peran  penting  dalam mengembangkan  karakter  pesertad  didik,  maka dari itu  seorang  guru  dituntut  untuk  selalu mengembangakn  dan  berinovasi  dalam  proses pembelajaran  di  kelas.  Selain  itu  orang  tua  harus berperan  secara  aktif  dalam  mengawasi  tumbuh kembang  anaknya,  jangan  hanya  menyerahkan pada sekolah saja, orang tua jangan terlalu permisif terhadap  penggunaan gadge t  oleh  anak- dan remaja.  Orang  tua  harus melek digital,  dan  tidak boleh abai terhadap aktivitas anak terhadap media digital.  Penulis  menyarankan  untuk  meningkatkan kompetensi  profesionalitas  guru,  maka  lembaga berwenang terutama kementrian pendidikan harus mengadakan workshop kepada para guru, agar guru dapat paham mengenai media digital dan internet, dan  untuk  para  orang  tua  diadakan  penyuluhan- penyuluhan melalui lembaga berwenang mengenai mengenai  pentingnya  literasi  digital  supaya  orang tua,  dapat  melek  digital  dan  dapat  mengawasi penggunaaan  media  digital  pada  anak.  Sehingga prilaku  menyimpang  akibat  penggunakan  media digital yang salah dapat diminimalisirkan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimaksih  kepada  rekan  seperjuangan Prodi PPKn PPS UNY dan Rekan seperjuangan Emy Ramdhani  untuk  bantuannya,  sehingga  artikel  ini dapat  terwujud.  Terima  kasih  untuk  semua  Dosen PPKn PPS UNY atas bimbingan dan ilmunya

## DAFTAR PUSTAKA
Alkalai  &  Eshet,Y.  (2004).  Digital  literacy:  a  conceptual framework for survival skills in the digital era. Jl. of Educational Multimedia and Hypermedia 13(1), 93-106
Ambarita,  T.,  (2017),  Penerapan  Model  Pembelajaran Inside-Outside  Circle  Untuk  Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKn, Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 3 (1): 43-47
Bawden,  D.  (2001).  Information  and  digital  literacies:  a review  of  concepts.  Journal  of  Documentation, 57(2), 218–259
Biro  Humas  Kominfo.  (2017).  Kominfo  Dorong  Anak- anak  Remaja  gunakan  internet  untuk  membantu pendidikan,
https://kominfo.go.id/content/detail/3835/komi nfo-dorong-anak-anak-remaja-gunakan-internet- untuk-membantu-pendidikan/0/berita_satker. (diakses 27 Desember 2017)
Biro Humas Kominfo. (2017). Riset Kominfo dan UNICEF mengenai  perilaku  anak  dan  remaja  dalam menggunakan
internet,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834 /siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang- riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku- anak-dan-remaja-dalam-menggunakan- internet/0/siaran_pers.  (diakses  27  Desember 2017)
Bischoff,  K.  (2016).  The  civic  effects  of  schools:  Theory and empirics. Theory and Research in Education. 14, 91-106.
Branson,  S.M.  (1998).  The  role  of  civic  education. Amerika: Center for Civic Education.
Budimansyah, D. (2010). Tantangan globalisasi terhadap pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di sekolah. Jurnal Penelitian Pendidikan, 11, 8- 16.
Chan,  K.S.B.  Churchill,D.  &  Chiu,  F.K.T.  (2017). Digital literacy  learning  in  higher  education  through digital  storytelling  approach.  Journal  of International Education Research, 13, 1-16.
Choi, M, (2016). A concept analysis of digital citizenship for  democratic  citizenship  education  in  the internet  age. theory  &  research  in  social education, 00, 1–43.
Cogan,  J.J.  (1998).  Citizenship  for  the  21st  century:  an international  perspective  on  education.  London: Kogan Page.
Creswell,  J.W.  (2010).  Research  Design:  Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches, 3th, terjemahan  Achmad  Fawaid,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dahliar.  (2017).  the  implementation  of  vct  (value clarification  technique)  Modelin  improving students’ responsibility character on environmentin  Indonesia  (a  case  study  in  state senior  high  schools  in  solok  regency),  Sumatra Journal  of  Disaster,  Geography  and  Geography Education,1, 293-297.
Dewabroto,  S.G.  (2017).  98  Persen  Anak  dan  Remaja Tahu
Internet, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/ 3836/98+Persen+Anak+dan+Remaja+Tahu+Inter net/0/berita_satker. (diakses 27 Desember 2017)
Djahiri,  A.  K.  (1985).  Strategi  pengajaran  afektif-nilai- moral vct dan games dalam vct. Bandung: FPIPS Djiwandono,  I.P.  (2015).  Meneliti  itu  tidak  sulit: Metodelogi  penelitian  sosial  dan  pendidikan. Yogyakarta: Deepublish.
Education.  A.  (2012).  Digital  Citizenship  Policy Development  Guide.  Kanada:  Alberta  Education School Technology Branch.
Faizah,  (2017),  Penggunaan  Media  Pembelajaran  Audio Visual  dalam  Mata  Pelajaran  PKn,  Anthropos:
Jurnal  Antropologi  Sosial  dan  Budaya,  3  (1):  55- 60.
Fieldhouse,  M.  &  Nicholas,  D.  (2008). Digital  Literacy  as Information  Savvy:  The  Road  to  Information Literacy.
International  Association  for  the  Evaluation  of Educational  Achievement  (IEA).  (2013).  ICCS, 2009    Encyclopedia  approaches  to  civic    and citizenship  education  around  the  world. Netherland: Multicopy.
International Society for Technology in Education (ISTE).
(2007).  standards  for  teachers.  Retrieved  from http://www.iste.org/docs/pdfs/2014_ISTE_Stand ards-T_PDF.pdf
Kerr, D. (1999). Citizenship education in the curriculum: an international review. The School Field Vol. 10. No. ¾.
Khairunisa,  N.  (2017).  The  Implementation  of  Value Clarification  Technique  (VCT)  Learning  Model  to Improve  Social  Care  Character  in  Social  Science Learning. International Journal Pedagogy of Social Studies, 2, 1-5.
Lakstian, V. (2016). The contributions of literacy skills  to national development. Leksema. 1, 11-118.
Lestari,  M.  (2016).  implementation  of  citizenship character  formation  by  the  study  of  civic education on senior high school in the district of Bantul.  Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  dan Hukum. 1-15.
Nugraha,Y. &  Sapriya.  (2015),  The  influence  civics teacher  and  learning  atmosphere  towards discipline development of students in junior high school  karawang,  Civicus:  Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan, 19: 87-99.
Nuryanta  &  Suyato.  (2016).  The  impact  of  the  using  of value  clarification  technique  (vct)  towards  civic disposition building in civics subject for grade x of senior high school 1 piyungan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. 1.13.
Perangin-angin, R.B.B., (2017). Pengembangan Pembelajaran  PPKn  Berbasis  Kearifan  Lokal dalam  Meningkatkan  Kompetensi  Civic  Skill Mahasiswa  Jurusan  PPKn  UNIMED,  Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 (2): 151-160
Ramadani,  D.  (2017).  The  Effectiveness  of  Bung  Tomo’s Biography  Module  Based  on  VCT  in  Historical Learning  to  Improve  the  Value  of  Patriotism. American  International  Journal  of  Social  Science, 6, 60-65.
Ribble,  M.  &  Bailey,  G.  (2007).  Digital  citizenships  in scholls. Washington: ISTE.
Silvia,  R.M.  Suntoro,  I.  &  Nurmalisa,Y.  (2013).  Pengaruh pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan terhadap aplikasi nilai karakter siswa di SMAN 1 terbanggi  besar  kabupaten  lampung  tengah tahun  pelajaran  2012/2013.  Jurnal  Kultur Demokrasi, 1, 1-12.
Tilaar,  H.A.R.  (1998).  Beberapa  agenda  reformasi pendidikan  nasiaonal  dalam  persektif  abad  21. Magelang: Tera Indonesia.
Suharyanto,
A., (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan  Dalam  Membina  Sikap Toleransi Antar Siswa, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (1): 192-203
_____________., (2017), Pemahaman Siswa Tentang Konsep Demokrasi  Dalam  Pendidikan  Kewarganegaraan, dalam  Prosiding  Seminar  Nasional  Tahunan Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri  Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 530-534.
Suparlan,  P.  (2005).  Sukubangsa  dan  hubungan  antar sukubangsa.  Jakarta:  Yayasan  Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
Winaputra,  S.U.  (2016).  Posisi  akademik  pendidikan kewarganegaraan  (PKn)  dan  muatan/mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan  (PPKn)  dalam  konteks  sistem pendidikan nasional.Jurnal Moral Kemasyarakatan, 1, 15-36.
Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.