Vol. 19. No. 1, Agustus 2019, 68-85
HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

## Hazar Kusmayanti
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung Email: hazarkusmayanti@unpad.ac.id

## Lisa Krisnayanti
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

## Abstract
Inheritance  law  is  a  part  of  civil  law  and  is  part  of  family  law  in  particular. Inheritance  law  is  closely  related  to  human life,  because  every  human  being  will experience  a  legal  event,  namely  death.  These  legal  events  will  cause  legal consequences  regarding  the  continuation  of  the  rights  and  obligations  of  a  person who  has  died  and  also  in  relation  to  his  family  or  other  people  who  have  rights  to their property. The purpose of this research is to know and understand the rights and position of grandchildren in the system of replacing the heirs in Islamic Inheritance Law  and  Compilation  of  Islamic  Law  and  to  know  and  understand the  legal protection of grandchildren as heirs in the Islamic Inheritance Law and Compilation of  Islamic  Law.  Based  on  the  research,  it  can  be  concluded  that  the  position  of grandchild  as  a  substitute  heir  in  Islamic  inheritance  law  is  not  listed  in  the  Al- Quran  and  Hadith,  only  recognized  through  the  Ijtihad  conducted  by  the  scholars. But in the Islamic Law Compilation the existence of grandchildren is recognized as a substitute  for  the  parents  who  have  died  beforehand  from  the  heirs  and  legal protection against  grandchildren  as  successor  heirs  through  the  Compilation  of Islamic  Law  which  gives  recognition  of  the  position  of  substitute  heirs  through confirmation  of  the  existence  of  heirs  substitutes  get  full  legalization  where  the provisions are not contained in the classic Islamic inheritance law. In addition, most Religious Judges in considering their decisions in terms of inheritance also see the arrangements contained in the Compilation of Islamic Law as a guide.
Keyword: Inheritance, heirs, grandchildren.

## Abstrak
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  dan  merupakan bagian  dari  hukum  keluarga  pada  khususnya.  Hukum  waris  sangat  erat  kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu  kematian.  Peristiwa  hukum  tersebut  akan  menimbulkan  akibat  hukum mengenai  kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  seseorang  yang  telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya  atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  dan  memahami  hak  dan  kedudukan  cucu  dalam  sistem penggantian  tempat  ahli  waris  dalam  Hukum  Waris  Islam  dan  Kompilasi  Hukum Islam  dan  untuk  mengetahui  dan  memahami  perlindungan  hukum  terhadap cucu sebagai  ahli  waris  pengganti  dalam  Hukum  Waris  Islam  dan  Kompilasi  Hukum Islam. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan cucu sebagai ahli
waris  pengganti  dalam  hukum  waris  Islam  tidak  tercantum  dalam  Al-Quran  dan Hadist,  hanya  diakui melalui  Ijtihad  yang  dilakukan  para  ulama.  Namun  dalam Kompilasi Hukum Islam keberadaan akan cucu diakui sebagai pengganti dari orang tuanya  yang  telah  meninggal  terlebih  dahulu  dari  pewaris  dan  erlindungan  hukum terhadap  cucu  sebagai  ahli  waris  pengganti melalui  Kompilasi  Hukum  Islam  yang memberikan  penga-kuan  adanya  kedudukan  ahli  waris  pengganti  sehingga  melalui penegasan adanya ahli waris pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh dimana ketentuan  tersebut  tidak  terdapat  dalam  Hukum  Waris  Islam  klasik.  Selain  itu, kebanyakan  para  hakim  Peradilan  Agama  dalam  mempertimbangkan  keputusannya dalam  hal  waris  juga  melihat  pengaturan  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum Islam sebagai panduan.
Kata Kunci: Warisan, ahli waris, cucu
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
ثاﲑﳌا نﻮﻧﺎﻗ ﺎﳕإ ﻂﺒﺗﲑﻓ .صﺎﳋا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ةﺮﺳﻷا نﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ ءﺰﺟو ﱐﺪﳌا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ثﺪﳊا اﺬﳍ نﻮﻜﻴﺳ .تﻮﳌا ﻖﺋاذ نﺎﺴﻧإ ﻞﻛ نﻷ ،نﺎﺴﻧﻹا ةﺎﻴﲝ ﺎًﻘﻴﺛو ﺎًﻃﺎﺒﺗرا ثاﲑﳌا نﻮﻧﺎﻗ ﺎﻤﻴﻓ ﺎًﻀﻳأو ﰲﻮﺗ يﺬﻟا ﺺﺨﺸﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟاو قﻮﻘﺣ ﺔﻠﺻاﻮﲟ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺐﻗاﻮﻋ ﱐﻮﻧﺎﻘﻟا ﺬﻟا  وأ  ﻪﺗﺮﺳﺄﺑ  ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺔﻓﺮﻌﻣ  ﻮﻫ  ﺚﺤﺒﻟا  اﺬﻫ  ﻦﻣ  ضﺮﻐﻟا  .ﻢ ﺎﻜﻠﺘﳑ  ﰲ  قﻮﻘﺣ  ﻢﻬﻳﺪﻟ  ﻦﻳ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻊﻴﻤﲡو ،ﻲﻣﻼﺳﻹا ثاﲑﳌا نﻮﻧﺎﻗ ﰲ ﺔﺛرﻮﻟا لاﺪﺒﺘﺳا مﺎﻈﻧ ﰲ دﺎﻔﺣﻷا ﻒﻗﻮﻣو قﻮﻘﺣ ثاﲑﳌا نﻮﻧﺎﻗ ﰲ ﲔﻠﻳﺪﺑ ﺔﺛرو ﻢﻬﻔﺻﻮﺑ ﻢﻫدﺎﻔﺣﻷ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﻳﺎﻤﳊا ﻢﻬﻓو ﺔﻓﺮﻌﻣو ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻲﻣﻼﺳﻹا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻊﻴﻤﲡو ﻲﻣﻼﺳﻹا ﰲ ﺔﻠﻳﺪﺑ ﺔﺛارﻮﻛ دﺎﻔﺣﻷا ﻊﺿو نأ ﺚﺤﺒﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧو . لﻼﺧ ﻦﻣ ﻻإ ﻪﺑ فاﱰﻋﻻا ﻢﺘﻳ ﻻو ،ﺔﻨﺴﻟاو نآﺮﻘﻟا ﰲ دﻮﺟﻮﻣ ﲑﻏ ﻲﻣﻼﺳﻹا ثاﲑﳌا نﻮﻧﺎﻗ فاﱰﻋﻻا ﻢﺘﻳ ،ﻲﻣﻼﺳﻹا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﻋﻮﻤﳎ ﰲ ،ﻚﻟذ ﻊﻣو .ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﻩاﺮﺟأ يﺬﻟا دﺎﻬﺘﺟﻻا ًﻻوأ اﻮﺗﺎﻣ ﻦﻳﺬﻟا ﻪﻳﺪﻟاو ﻦﻋ ﻞﻳﺪﺒﻛ دﺎﻔﺣﻷا دﻮﺟﻮﺑ دﺎﻔﺣﻷا ﺪﺿ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﻳﺎﻤﳊاو ﺔﺛرﻮﻟا ﻦﻣ ،ﺚﻳرﻮﻟا ﺔﻧﺎﻜﲟ ﺎًﻓاﱰﻋا ﺮﻓﻮﺗ ﱵﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺔﻋﻮﻤﳎ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻓﻼﳋا ﰲ ﺔﻔﻴﻠﺨﻛ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ دﻮﺟو مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ًﻼﻣﺎﻛ ﺎًﻘﻳﺪﺼﺗ ﻞﻳﺪﺒﻟا ﻰﻘﻠﺘﻳ ﺔﺛرﻮﻟا ﺪﻴﻛﺄﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ﺈﻓ ﻚﻟذو .ﻲﻜﻴﺳﻼﻜﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا ثاﲑﳌا نﻮﻧﺎﻗ ﰲ مﺎﻜﺣﻷا ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا ﻢﻛﺎﶈا ةﺎﻀﻗ ﻢﻈﻌﻣ ن نﻮﻧﺎﻘﻟا  ﺔﻋﻮﻤﳎ  ﰲ  ةدراﻮﻟا  تﺎﺒﻴﺗﱰﻟا  ﺎًﻀﻳأ  نوﺮﻳ  ثاﲑﳌﺎﺑ  ﺔﻘﻠﻌﺘﳌا  ﻢ اراﺮﻗ  ﰲ  ﺮﻈﻨﻟا  ﺪﻨﻋ ﻞﻴﻟﺪﻛ ﻲﻣﻼﺳﻹا
.

## PENDAHULUAN
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  dan merupakan  bagian  dari  hukum  keluarga  pada khususnya.  Hukum  waris  sangat  erat
kaitannya  dengan  kehidupan  manusia,  sebab  setiap  manusia  akan  mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya  atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. 1
Permasalahan  dalam  suatu  hubungan  keluarga  pada  umumnya  menyangkut mengenai  warisan.Warisan  adalah  harta  peninggalan  yang ditinggalkan  Pewaris kepada  Ahli  Waris.  Pewaris  adalah  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia.  Ahli Waris  adalah  orang-orang  yang  berhak  menerima  harta  peninggalan  orang  yang meninggal  (mewaris),  baik  karena  hubungan  keluarga,  perkawinan,  maupun  karena memerdekakan hamba sahaya.
Hukum waris di  Indonesia masih bersifat majemuk, hal itu terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Sehubungan  dengan  belum  adanya  Undang-Undang tersebut,  di  Indonesia  masih  diberlakukan  3  (tiga)  sistem  hukum  kewarisan,  yaitu hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam, dan juga Hukum Adat.
Dalam  hal  pewarisan  bagi  umat  muslim  berlaku  Hukum  Kewarisan  Islam. Hukum  Kewarisan  Islam  penerimaan  harta  warisan  didasarkan  pada Azas  Ijbari, yaitu  harta  warisan  berpindah  dengan  sendirinya  menurut  ketetapan  Allah  SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. 2
Pengaturan  mengenai  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia  diatur berdasarkan  Al-Quran,  Hadist,  dan  juga  diatur  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Buku  II  (Hukum  Kewarisan) yang  pada  intinya  adalah  berasal  dari  kitab-kitab fiqih para  ulama  terkemuka  yang dasar-dasar hukumnya diambil dari kitab-kitab fiqih mawaris. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 diatur secara tegas mengenai Hukum Kewarisan  Islam  yang artinya adalah:
“ Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”
1 M.Idris Ramulyo, Suatu Perbandingan Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam, Jakarta: FHUI, 1982, hlm.154
2 Muhamad Daud Ali, Asas Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm.129
Selain  itu  ketentuan  mengenai  Hukum  Kewarisan  Islam  terdapat  dalam hadist  Nabi  Muhammad  SAW  yang  artinya “Berikanlah faraid (bagian  yang  telah ditentukan  dalam  Al-Quran)  kepada  yang  berhak  menerimanya  dan  selebihnya berikanlah  untuk  laki-laki  dari  keturunan  laki- laki  yang  terdekat.”  Seperti  halnya dengan hukum kewarisan lainnya, Hukum Kewarisan Islam juga terdapat pengaturan tentang  hak-hak  dankewajiban-kewajiban  yang  harus  diikuti  dan  ditaati  oleh  setiap umat  muslim.  Pelanggaran  atas  hak  orang  lain  atau  kelalaian  dalam  melaksanakan kewajiban  akan  menjadikan  timbulnya  permasalahan.  Dalam  setiap  permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan cara  yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi terciptanya ketertiban dan kedamaian ditengah-tengah masyarakat.
Hanya  dengan  sistem  hukum  yang  baik  saja  belum  cukup  untuk  menjamin ketertiban  dan  kedamaian  masyarakat.  Demikian  juga  dengan  pelaksanaan  Hukum Kewarisan  Islam,  karena  jika  Hukum  Kewarisan  Islam  dilaksanakan  secara  secara sewenang-wenang akan menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat.
Metode penyelesaian pembagian sengketa waris dikenal dengan aul dan radd. Aul adalah  suatu cara  penyelesaian  bila  terjadi  ketekoran  dalam  pembagian  harta warisan,  dilakukan  pengurangan  terhadap  bagian  masing-masing  ahli  waris  secara seimbang. Radd adalah  pengembalian  sisa  harta  setelah  dibagi  kepada dzul  faraid, sisa harta tersebut dibagi secara seimbang oleh ahli waris dzul faraid. 3
Penggolongan waris dalam Hukum Kewarisan Islam dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Dzul Faraid, Ashabah, dan Dzul Arhaam. Dzul Faraid adalah ahli waris yang sudah  ditentukan  di  dalam  Al-Quran,  yakni  ahli  waris  langsung  yang  selalu mendapat bagian warisan tertentu yang tidak berubah-ubah. 4 Ashabah adalah menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi’I adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka  atau  bagian  sisa,  pembagian  ashabah  ini  menurut  Hazairin  terdiri  dari as habah  binafsihi,  ashabah  bilghairi,  dan  ashabah  ma’al  ghairi . Dzul Arhaammenurut Hazairin disebut juga Mawali, yaitu semua orang bukan dzul faraid dan  bukan ashabah,  umumnya  terdiri  atas  orang  yang  termasuk  anggota-anggota keluarga  patrilineal  pihak  menantu  laki-laki  atau  anggota  pihak  menantu  laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu. 5
3 Suhrawardi  K.  Lubis  dan  Komis  Simanjuntak, Hukum  Waris  Islam,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2008, hlm. 60
4 Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Tintamas, 1968, hlm.38
5 Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al-Quran  dan  Hadith, Jakarta:  Tintamas, 1974, hlm.15
Walaupun  penggolongan  ahli  waris  sudah  ditetapkan  namun  terjadi perbedaan  pandangan  dalam  cara  atau  bentuk  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  ahli waris, yaitu di satu pihak mengacu kepada mazhab Hanafi, Syafi’I, Maliki, Hambali, dan  pengikutnya.  Perbedaan  itu  berkenaan  dengan  status  (terhalangnya)  cucu-cucu pewaris  yang  ayah  atau  ibu  mereka  meninggal  terlebih  dahulu  dari  pewaris  untuk menerima harta warisan apabila pewaris tersebut mempunyai seorang anak laki-laki atau  dua  anak  perempuan.  Pendapat  mazhab  itu  didasari  oleh  pemikiran  bahwa terutupnya lapisan kedua dari keturunan garis lurus ke bawah seorang anak laki-laki atau  dua  orang  anak  perempuan  dari  lapisan pertama  karena  mereka  lebih  dekat kepada pewaris dari segi tingkatannya. 6
Pihak  lain  mengacu  pada  golongan  Syiah,  Hazairin,  dan  murid-muridnya yang  berpendapat  bahwa  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  melalui  anak  pewaris yang  meninggal  lebih  dahulu  dari pewaris  menggantikan  kedudukan  ayah  atau ibunya  yang  sudah  meninggal  untuk  menerima  warisan  dari  pewarisnya  (istilah Hazairin  ahli  waris  pengganti).  Pendapat  mereka  didasari  oleh  penafsiran  kata mawali dalam  Al-Quran  surat  An-Nisa  ayat  33,  yaitu  terdapat  ahli  waris  pengganti bagi  ayah,  ibu,  dan  anak.  Selain  itu,  mereka  menafsirkan  kata walad dalam pengertian anak dan keturunannya. 7
Mengenai  perhitungan  dan  pembagian  waris  pasti  akan  terdapat permasalahan,  baik  pembagian  yang  tidak  rata  ataupun  permasalahan dari  ahli warisnya.  Dalam  menyelesaikan  masalah  tersebut,  agar  pembagian  waris  menjadi rata  dan  tidak  menimbulkan  persengketaan,  perlu  diketahui  bagaimana  cara menyelesaikan  pembagian  waris  serta  hukum  apa  yang  akan  digunakan  untuk membagi  warisan  tersebut,  sehingga  diperlukannya  sistem  hukum  waris  yang  akan digunakan  sebagai  pedoman.Adapun  tujuan  untuk  melakukan  penelitian  ini adalah:untuk  mengetahui  dan  memahami  hak  dan  kedudukan  cucu  dalam  sistem penggantian  tempat  ahli  waris  dalam  Hukum  Waris  Islam  dan Kompilasi  Hukum Islam,  dan  untuk  mengetahui  dan  memahami  perlindungan  hukum  terhadap  cucu sebagai  ahli  waris  pengganti  dalam  Hukum  Waris  Islam  dan  Kompilasi  Hukum Islam.
6 Zainudin  Ali, Pelaksanaan  Hukum  Waris Di  Indonesia,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2008, hlm.63
7 Idem

## PEMBAHASAN

## A. Hak dan  Kedudukan Cucu  Sebagai Ahli  WarisPengganti Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam
Kedudukan  ahli  waris  pengganti  dalam  Hukum  Kewarisan  Islam  terdapat berbagai macam pendapat mengenai ada atau tidaknya ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia, yang perlu diperhatikan dalam suatu pembagian harta warisan pewaris, yaitu: 8
a. Pewaris benar-benar telah meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal.
b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal.
c. Benar-benar dapat diketahui sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewaris.
d. Tidak terdapat penghalang warisan.
Persyaratan adanya ahli waris harus dalam keadaan masih hidup akan menutup kemungkinan adanya ahli waris pengganti,apabila ahli waris  yang sebenarnya sudah  meninggal  dunia,  maka  akan  ada  penggantian  tempat  yang  diakui sebagai ahli waris.
Kedudukan ahli waris pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidup orang yang digantikannya, bukan hanya terbatas dalam hal mewaris saja. Kedudukan cucu sebagai  ahli  waris  pengganti  tidak  diatur  secara  rinci  dalam  Al-Quran  sehingga terdapat  perbedaan  pendapat  di  antara  para  ahli  mengenai  kedudukan  cucu  sebagai ahli waris pengganti.
Menurut Mazhab Syafi ’I terdapat tiga macam ahli waris, yaitu:
1. Dzawil  Furudh,  yaitu  ahli  waris  yang  mempunyai  bagian  yang  sudah ditentukan dalam Al-Quran.
2. Ashabah,  yaitu  ahli  waris  yang  mempunyai  bagian  sisa  dari  Dzawil Furudh,  tetapi  apabila  tidak  ada  ahli  waris  Dzawil  Furudh sama  sekali, maka mereka menerima seluruh harta warisan.
3. Dzawil  Arham,  yaitu  ahli  waris  yang  mempunyai  hubungan  keluarga dengan  pewaris  tetapi  tidak  termasuk  ahli  waris Dzawil  Furudh dan Ashabah.  Ahli  waris Dzawil  Arham baru  mendapat  bagian  warisan sesudah  ahli  waris Dzawil  Furudh dan Ashabah tidak  ada,  atau  bisa mendapat warisan melalui wasiat.
8 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 20
Sistem  yang  dianut  oleh  Mazhab  Syafi’I  adalah  bersifat  patrilineal  karena hukum kekeluargaannya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak sehingga  hanya  anak  laki-laki  yang  dapat  menjadi  penghubung.  Selain  itu  dalam Mazhab  Syafi’I  dikenal  juga  adanya  hijab  menghijab  (saling  menghalangi)  yang artinya seorang ahli waris dapat menyebabkan ahli waris lainnya terhalang menerima bagian.  Mazhab  Sya fi’I  juga  mengenal  istilah  penggantian  tempat  mewaris,  akan tetapi  bukan  seperti  penggantian  tempat  murni  yang  dikemukakan  oleh  Hazairin, menurut mazhab Syafi’I  hanya dalam kasus -kasus tertentu saja cucu dapat mewaris dari  kakeknya,  dan  cucu  tersebut  bukan mewaris  karena  penggantian  tempat,  akan tetapi mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, yaitu: 9
1. Cucu  laki-laki  dari  anak  laki-laki  bila  tidak  ada  anak  laki-laki  bila  tidak  ada anak laki-laki lain dari pewaris  yang masih hidup. Hal tersebut terjadi apabila tidak ada ahli waris lain, hanya seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mewaris.  Cucu  tersebut  berhak  mewaris  seluruh  harta  warisan  kakeknya apabila  dia  hanya  seorang  diri.  Lain  halnya  apabila  masih  terdapat  anak  laki- laki  dari  pewaris,  maka  cucu  laki-laki  tersebut  akan  terhalang  oleh  anak  laki- laki dalam mendapatkan warisan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala tidak ada anak laki-laki dari  pewaris  dan  tidak  ada  cucu  laki-laki  dari  anak  laki-laki  akan menjadikannya ashabah.
3. Seorang  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki  pewaris,  manakala  cucu  tersebut mewaris  bersama  dengan  seorang  anak  perempuan  pewaris,  cucu  akan mendapat bagian 1/6 dari harta peninggalan.
Dasar  dari  mazhab  Syafi’I  adalah  bahwa  dalam  ayat -ayat  Al-Quran  yang membahas  masalah  kewarisan  kedudukan  cucu,  dan  termasuk  juga  ahli  waris  yang derajatnya  lebih  jauh  lagi  tidak  dirinci  bagian-bagiannya  atas  warisan  Al-Quran hanya  menjelaskan  kelompok  ahli  waris  dengan  kedudukan  tertentu  dan  bagian- bagiannya sudah di rinci, mereka disebut ahli waris langsung yaitu yang terdiri dari anak,  ayah,  ibu,  dan  saudara  yang  merupakan  ahli  waris  karena  hubungan  darah, serta suami atau isteri sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan.
Menurut  ajaran  kewarisan  Sunni,  dalam  hal  pergantian tempat,  cucu  yang berhak  mewaris  hanyalah  cucu  laki-laki  dan  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki
9 Noviyanti  Absyari,  M.  Fajri, Perspektif  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, http;//www.ptpn5.com, diunduh tanggal 28 April 2018
pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris.
Sayuti Thalib mengartikan ajaran dalam garis hukum sebagai berikut: 10
1. Cucu  laki-laki  melalui  anak  laki-laki  menempati  tempat  anak  laki-laki apabilatidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu laki- laki mewaris dan menghijab sama seperti anak laki-laki.
2. Cucu  perempuan  melalui  anak  laki-laki  menempati  tempat  anak perempuan  apabila  tidak  ada  anak  laki-laki  dan  tidaka  ada  anak perempuan.  Cucu  perempuan  mewaris  dan  menghijab  sama  seperti  anak perempuan.
3. Cucu  laki-laki  melalui  anak  laki-laki  tidak  dapat  mewaris  jika  ada  anak laki-laki.
4. Jika  ahli  waris  terdiri  terdiri  dari  seorang  anak  perempuan  dan  sworang anak  cucu  laki-laki,  maka  anak  perempuan  tersebut  mendapat  ½  harta peninggalan  sedangkan  cucu  laki-laki  melalui  anak  laki-laki  mendapat sisanya.
Cucu  melalui  anak  perempuan,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  berhak tampil sebagai ahli waris jika:
1. Sudah tidak ada ashabul furudh atau ashabahsama sekali.
2. Ashabul  Furudh yang  mewarisi  bersama-sama  dengan Dzawul  Arham tersebut  salah  seorang  suami  isteri,  maka  salah  seorang  suami  isteri mengambil  bagiannya  lebih  dahulu,  baru  kemudian  sisanya  diterimakan kepada mereka. Sisa tersebut tidak boleh di raddkan kepada salah seorang sumai isteri selama masih ada Dzawul Arham. Sebab meraddkan sisa lebih kepada  salah  seorang  suami  isteri  dikemudiankan  daripada  menerimakan kepada Dzawul Arham.
Hukum  kewarisan  Sunni  dalam  kaitannya  dengan  ahli  waris  pengganti sifatnya  diskriminatif  dan  terbatas.  Diskriminatif  maksudnya  adalah  bahwa dalam hukum  kewarisan  Sunni  yang  dapat  menjadi  ahli  waris  pengganti  hanyalah  cucu yang melalui  garis anak laki-laki., sedangkan cucu dari garis anak perempuan tidak berhak menerima waris. Terbatas maksudnya adalah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya  akan  menerima  warisannya  apabila  pewaris  tidak  mempunyai  anak
10 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm. 145- 146
laki-laki  lain  yang  masih  hidup.,  sedangkan  cucu  perempuan  baru  akan  menerima warisan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan yang masih hidup.
Selain  ajaran  Sun ni  atau  ajaran  Mazhab  Syafi’I,  Hazairin  juga  memiliki pandangan  mengenai  ahli  waris  pengganti.  Hazairin  terlebih  dahulu  membagi keturunan dari pewaris menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu garis pokok keutamaan dan garis  pokok  penggantian. 11 Garis  pokok  keutamaan adalah  garis  hukum  yang menentukan  urutan-urutan  keutamaan  diantara  golongan-golongan  dalam  keluarga pewaris dengan pengertian golongan  yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang  lain,  dengan  garis  keutamaan  tersebut  maka  orang-orang  yang  memiliki hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut: 12
a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris
Setiap kelompok keutamaan tersebut baik keutamaan pertama, kedua, ketiga maupun keempat dirumuskan dengan penuh, artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan  yang lebih tinggi,  karena  kelompok  keutamaan  yang  lebih  rendah  tertutup  oleh  kelompok keutamaan yang lebih tinggi. 13
Hal  tersebut  digunakan  sebagai  cara  dalam  menentukan  kewarisan  bilateral untuk  menyelesaikan  persoalan  kalau  dalam  suatu  kasus  kewarisan  cukup  banyak ahli waris yang berhak mewaris yang nyata satu dengan yang lainnya dan yang lebih dekat kepada pewaris dengan  ahli waris lain walaupun sama-sama punya hubungan darah. 14
Hazairin  mengemukakan  bahwa  Hukum  Kewarisan  Islam  menganut  sistem kewarisan  bilateral.  Hal  tersebut  di  dasari  dari  penafsiran  Al-Quran  surat  An-Nisa ayat 11, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewaris  dari  ibu  bapaknya,  ayah  dan  ibu  mewaris  dari  anak  laki-laki  maupun perempuan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  hak  mewaris  bagi  orang  laki-laki  dan
11 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 260
12 Ibid, hlm. 261
13 Sajuti Thalib, Op.Cit, hlm. 88
14 Idem
perempuan  sama,  artinya  baik  laki-laki  ataupun  perempuan  dapat  mewaris  tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan.
Penggantian kedudukan ahli waris menurut Hazairin ditafsirkan dari ayat Al- Quran Surat An-Nisa ayat 33:
َﻣ ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ  ٍّﻞُﻜِﻟَو
ْﻢُﻫﻮُﺗَﺂَﻓ ْﻢُﻜُﻧﺎَْﳝَأ  ْتَﺪَﻘَﻋ َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو َنﻮُﺑَﺮْـﻗَْﻷاَو ِناَﺪِﻟاَﻮْﻟا  َكَﺮَـﺗ ﺎﱠِﳑ َ ِﱄاَﻮ ًﺪﻴِﻬَﺷ ٍءْﻲَﺷ  ِّﻞُﻛ ﻰَﻠَﻋ َنﺎَﻛ َﱠ ا ﱠنِإ ْﻢُﻬَـﺒﻴِﺼَﻧ
Yang artinya: “Bagi tiap -tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat,kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang- orang  yang  kamu  telah  bersumpah  setia  dengan  mereka,  maka  berilah  kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan sesuatu.”
Hazairin berpendapat bahwa dari ayat tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai  penggantian  tempat  ahli  waris. 15 Menurut  penafsiran  Hazairin  terhadap surat An-Nisa ayat 33 yang artinya:
“Dan  untuk  setiap  orang,  Aku  (Allah)  telah  mengadakan  mawali  bagi  harta peninggalan  ayah/mak  dan  harta  peninggalan  keluarga  dekat,  demikian  juga harta  peninggalan  dalam  seperjanjiannmu  karena  itu  berikanlah  bagian-bagian kewarisannya.”
Ayat  Al-Quran  tersebut  mendasari  adanya  ahli  waris  pengganti,  dalam  ayat tersebut  terdapat  kata mawali.  Maksud  dari  kata mawali tersebut  adalah  ahli  waris yang  menggantikan  seseorang  untuk  memperoleh  bagian  warisan  yang  seharusnya diperoleh  orang  yang  akan  digantikannya  tersebut  telah  meninggal  lebih  dulu  dari pewaris.  Orang  yang  digantikan  ini  merupakan  penghubung  antara  yang menggantikan  dengan  pewaris,  adapun  yang  dapat  menjadi mawali yaitu  keturunan anak  pewaris,  keturunan  saudara  pewaris,  ataupun  keturunan  orang  yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan pewaris. 16
Pewaris adalah ayah atau ibu, jika ayah atau ibu meninggal maka yang mewarisi adalah anak (jika ada anak), tetapi apabila anak dan atau salah satu seorang dari anak- anaknya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (ayah atau ibu) maka harta warisannya diberikan kepada cucu sebagai mawali dari anak yang meninggal lebih dahulu.
Hubungan kewarisan menyebabkan cucu menjadi ahli waris adalah atas dasar pertalian  darah  antara  pewaris  dengan  anggota  keluarga  yang  masih  hidup,  maka hubungan  anak  dengan mawalinya  (cucu)  adalah  hubungan  pewaris  dengan keturunannya melalui mendiang anaknya yang sudah meninggal.
15 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits , Jakarta:Tintamas, hlm. 27
16 Sajuti Thalib, Op.Cit, hlm. 80-81
Apabila seseorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris yang terdiri  dari  anak,  cucu,  saudara,  ayah,  ibu,  dan  kakek  serta  nenek  maka  akan diadakan  penentuan  siapa-siapa  yang  berhak  memperoleh  bagian  warisan.  Apabila antara  pewaris  dengan  ahli  waris  tidak  ada  penghubung,  maka  dapat  dikatakan mewaris  secara  langsung,  seperti  anak  mewaris  dari  orang  tuanya,  tetapi  apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, dapat dikatakan ahli waris tersebut mewaris karena penggantian, misalnya cucu yang orang tuanya  meninggal  terlebih  dahulu  dari  pewaris.  Hal  inilah  yang  disebut  Hazairin dengan garis pokok penggantian, yang intinya adalah setiap orang dalam sekelompok keutamaan,  dengan  syarat  bahwa  antara  ahli  waris  dengan  pewaris  tidak  ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup.
Masalah  mengenai  ahli  waris  pengganti  diawali  karena  Hazairin  merasakan adanya  ketidak  adilan  dalam  pembagian  warisan yang  ada  selama  ini,  yakni  bahwa cucu  perempuan  yang  ayahnya  meninggal  terlebih  dahulu  tidak  mendapat  harta warisan  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  kakeknya.  Ulama  Ahlusunah  dan  juga Syiah dalam hal ini sepakat bahwa anak laki-laki menghijab cucu laki-lakidan cucu perempuan. 17 Hazairin berusaha untuk memenuhi rasa keadilan terhadap hal mewaris dari ahli waris pengganti.dilihat dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 33 tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa kedudukan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari  pihak  ayah  maupun  dari  pihak  ibu  dapat  pula  menggantikan  posisi  anaknya sebagai  ahli  waris  pengganti.  Cucu  dapat  menggantikan  kedudukan  orang  tuanya yang  telah  meninggal  terlebih  dahulu  meskipun  pewaris  mempunyai  anak  yang masih  hidup,  cucu  tersebut  tidak  dibedakan  apakah  laki-laki  atau  perempuan  baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.
Para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut ahli waris pengganti  adalah  para  ahli  waris  yang  menerima  bagiannya  bukanlah  bagian  ahli waris  yang  mereka  gantikan,  yang  artinya  bahwa  mereka  tidak  sepenuhnya menggantikan  kedudukan  ahli  waris  yang  menghubungkan  mereka  kepada  pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.
Ijtihad yang  dilakukan  oleh  Zaid  bin  Tsabit  dalam  menentukan  bagian  cucu dengan  pendapatnya  bahwa  dalam  keadaan  apapun  cucu  yang  berhak  memperoleh
17 Ahmad  Rafiq, Hukum  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:  Raja  Graafindo  Persada,  2003,  hlm.
harta  kakeknya  haruslah  cucu  melalui  garis  keturunan  laki-laki  sepanjang  tidak  ada saudara  laki-laki  dari  ayahnya  yang  masih  hidup.  Penonjolan  kedudukan  laki-laki atau  melalui  garis  keturunan  laki-laki  dipengaruhi  oleh  pemikiran  patrilineal  yang dianut masyarakat Arab pada waktu itu.
Cucu  dari  anak  laki-laki  tidak  berhak  mewaris  apabila  masih  ada  anak  laki- laki  pewaris  yang  masih  hidup  dirasa  tidak  adil  oleh  para  jumhur  ulama,  sehingga untuk  mengatasi  masalah  tersebut  jumhur  ulama  menekankan  kepada  Wasiat Wajibah sebagai jalan keluar terhadap cucu yang tidak mewaris. Bukan seperti yang dikemukakan oleh Hazairin mengenai penggantian tempat mewaris.
Wasiat  Wajibah  adalah  suatu  wasiat  yang  pelaksanaannya  tidak  dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini  tetap  harus  dilaksanakan,  baik  diucapkan  maupun  tidak  diucapkan,  baik dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau  dikhendaki,  tetapi  pelaksanaannya  di  dasarkan  kepada  alasan-alasan  hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. 18
Para ulama berpendapat bahwa untuk keluarga dekat yang tidak mendapatkan warisan,  seseorang  wajib  membuat  wasiat,  sebagaimana  terdapat  dalam  Surat  Al- Baqarah ayat 180:
ۖ◌ َﻤْﻟﺎِﺑ َكَﺮَـﺘَﻨﻴِﺑَﺮْـﻗَْﻷاَﻮِﻓوُﺮْﻌ اًﺮْـﻴَﺧ ُﺔﱠﻴِﺻَﻮْﻟا ِﻦْﻳَﺪِﻟاَﻮْﻠِﻟ َﺐِﺘُﻛ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ اَذِإ َﺮَﻀَﺣ ُﻢُﻛَﺪَﺣَأ ُتْﻮَﻤْﻟا ْنِإ ﲔِﻘﱠﺘُﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ ﺎﻘَﺣ َ◌
Yang  artinya:  “Diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  di  antara  kamu kedatangan  (tanda-tanda)  maut,  jika ia  meninggalkan  harta  yang  benyak, berwasiat  untuk  ibu- bapak  dan  karib  kerabatnyasecara  ma’ruf,  (ini  adalah) kewajiban atas orang- orang yang bertakwa.”
Berdasarkan  ayat  tersebut  dan  pendapat  para  ulama  untuk  mengatasi  dan menyelesaikan  permasalahan  ahli  waris  dari  kerabat  dekat  yang  tidak  mendapatkan bagian  warisan,  khususnya  dalam  hal  cucu  yang  tidak  mendapat  warisan  karena tertutup  (hijab)  oleh  anak  laki-laki,  maka  diberikanlah  wasiat  kepada  cucu  tersebut yang  disebut  dengan  Wasiat  Wajibah  dengan  ketentuan  bahwa  besar  bagian maksimal yang diterima oleh cucu hanya sepertiga dari warisan, yang berarti bahwa
18 Suparman  Usman, Wasiat  Wajibah,  Uraian  Singkat  Wasiat  Wajibah  dan  Hubungannya dengan  Plaatsvervulling  Dalam  BW,  Tangerang:  Fakultas  Syariah  IAIN  Sunan  Gunung  Djati, 1988, hlm. 79
bagian  yang  di  terima  cucu  tidak  sebesar  bagian  yang  diterima  oleh  orang  tuanya seandainya masih hidup.
Ketentuan  mengenai  ahli  waris  pengganti  di  akomodir  oleh  Kompilasi Hukum  Islam  yaitu  yang  terdapat  dalam  Pasal  185.  Berdasarkan  ketentuan  pasal tersebut,  ahli  waris  yang  di  ganti  itu  adalah  ahli  waris  yang  meninggal  dunia  lebih dahulu dari pewaris.
Rumusan  Pasal  185  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  mengenai  ketentuan ahli waris pengganti. Penggunaan kalimat “dapat digantikan” pada Pasal 185 ayat 1 memunculkan  ketidak  pastian  tampilnya  ahli  waris.  Kata  “dapat”  dapat  ditafsirkan ada  ahli  waris  yang  mungkin  dapat  digantikan  dan  ada  yang  mungkin  tidak  dapat digantikan,  karena  keadaan  ahli  waris  sendiri.  Hal  ini  terjadi  dalam  hubungan pewaris  dengan  ahli  warisnya  melalui  ikatan  perkawinan  antara  suami  dan  isteri, karena adanya saling mewarisi antara suami dan isteri apabila di antara mereka ada yang  meninggal  terlebih  dahulu  dari  yang  lainnya,  suami  yang  meninggal  lebih dahulu  daripada  isterinya  maka  isteri  menjadi  ahli  warisnya  dan  begitu  pula sebaliknya. Oleh karena itu dalam kasus suami isteri tidak dapat diterapkan teori ahli waris  pengganti.  Ahli  waris  yang dapat  digantikan  posisinya  adalah  hanya  berlaku dalam  hubungan  darah  (nasab)  saja,  yaitu  hubungan  keturunan  pewaris,  orang  tua pewaris, dan saudara-saudara pewaris.

## B. Perlindungan Hukum Bagi Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti
Setelah  di  berlakukannya  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  Pengadilan  Agama  menjadi  mandiri  dimana  semua  putusan- putusan  Pengadilan  Agama  tidak  perlu  mendapat  pengukuhan  dari  Pengadilan Negeri.  Sebagai  pelengkap  legitimasi  dari  badan Peradilan  Agama,  di  keluarkanlah Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam.
Berdasarkan  Instruksi  Presiden  tersebut,  pada  bagian  konsideran  huruf  (b) disebutkan  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  bagi Instansi pemerintah termasuk Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perkawinan,  kewarisan,  dan  perwakafan  yang  di  ajukan  kepadanya.  Disusunnya Kompilasi  Hukum  Islam  di  harapkan  agar  tidak  terjadi  kesimpangsiuran  putusan dalam lembaga Peradilan Agama karena sebelum di bentuk Kompilasi Hukum Islam, belum  ada  satu  pedoman  yang  dapat  di  pakai  oleh  hakim  Pengadilan  Agama  atau dengan kata lain Pengadilan Agama belum memiliki hukum materiil. Hukum materiil
yang  di  gunakan  oleh  hakim  Pengadilan  Agama  adalah  hukum  Islam  yang  terdapat dalam kitab-kitab  fiqih beberapa  abad  yang lalu,  termasuk juga kitab fiqih mawaris untuk menyelesaikan perkara waris.
Sampai saat ini, Kompilasi Hukum Islam masih dipertahankan dan di jadikan sebagai  pedoman  oleh  para  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  hukum perdata  Islam  termasuk  hukum  waris.    Alasan  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut masih di pertahankan dan menjadi rujukan para hakim adalah karena belum di cabut keberadaannya.  Berbeda  dengan  Undang-Undang,  Instruksi  Presiden  sepanjang belum di cabut keberadaannya maka masih tetap akan berlaku.
Kedudukan  ahli waris pengganti dalam masyarakat tidak jarang terjadi pada sebagian masyarakat, namun kedudukannya tersebut seringkali diabaikan begitu saja oleh  ahli  waris  asli,  karena  jika  ahli  waris  tersebut  dianggap  ada  dan  memiliki  hak untuk mewaris bersama-sama maka akan mengakibatkan bagian dari warisan yang di dapat ahli waris asli berkurang, atau lebih sedikit bagian yang seharusnya di terima.
Terutama  pada  ahli  waris  perempuan  yang  merupakan  keturunan  dari  anak perempuan, biasanya dalam masyarakat akan di anggap tidak berhak mewaris karena dalam  Hukum  Waris  Islam  cucu  perempuan  dari  anak  perempuan  yang  teklah meninggal  terlebih  dahulu  termasuk  dalam  ahli  waris Dzwil  Arhaam yang  akan mendapatkan bagian warisannya jika ahli waris laki-laki sudah tidak ada.
Konsep  mengenai  ahli  waris  pengganti  sering  dihubungkan  dengan  gagasan Hazairin  karena  teori  ahli  waris  pengganti  menurut  Hazairin  dianggap  adil  untuk diterapkan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  mengenai  ahli  waris  pengganti khusunya  cucu  sebagai  pengganti  orang  tuanya  yang  sudah  meninggal  terlebih dahulu dari pewaris dan menurut Hazairin, mengenai ahli waris pengganti ini bersifat bilateral dimana hal tersebut berlaku untuk cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Gagasan  Hazairin  tersebut  kemudian  di  akomodir  dan  tertuang  dalam  Kompilasi Hukum Islam.
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:
1. Ahli  waris  yang  meninggal  lebih  dahulu  dari  si  pewaris,  maka kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya,  kecuali  mereka  yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi  bagian  ahli  waris  yang sederajat dengan yang digantikan.
Berdasarkan  Pasal  185  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  dapat  dipahami bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  secara  tegas  memberikan  pengakuannya  terhadap keberadaan ahli waris pengganti secara formal dan kuat, sehingga dengan penegasan tersebut  kedudukan  ahli  waris  pengganti  mendapatkan  legalisasi  secara  penuh  di mana ketentuan tersebut tidak ditemui dalam wacana hukum kewarisan Islam klasik. Hal  ini  terjadi  karena  konsepsi  kewarisan  Islam  yang  ada  selama  ini  yang  tertuang dalam  kitab-kitab fiqih tidak  menyebutkan  adanya  ahli  waris  pengganti  tersebut secara tersurat.
Penggunaan  k ata  “dapat”  dalam  pasal  tersebut  bersifat  tentatif  dari penggantian  kedudukan  ahli  waris,  dengan  kata  lain  ahli  waris  pengganti  dapat menggantikan kedudukan orang tuanya atau tidak, namun dalam perkembangannya, hakim  mahkamah  agung  memandang  penting  kedudukan  ahli  waris  pengganti. Apabila kedudukan ahli waris pengganti tidak disebutkan dengan jelas maka gugatan bisa dinyatakan tidak dapat di terima karena gugatan tersebut bersifat kabur. Putusan Mahkamah  Agung  No.  334K/AG/2005,  yang  tercantum  dalam  buku  Yurisprudensi Mahkamah Agung 2006 dan 2010 memuat kaidah hukum yang relevan. Kedudukan ahli waris pengganti di tentukan secara tegas dan jelas oleh meninggalnya ahli waris yang  di  gantikannya  adalah  lebih  dahulu  dari  pewaris. 19 Mahkamah  Agung memperkuat  konsep  ahli  waris  pengganti  melalui  yurisprudensi-yurisprudensinya karena  di  dasarkan  oleh  adanya  asas  keadilan,  asas  pemerataan,  asas  tolong menolong,  dan  asas  kerukunan  antar  keluarga  dalam  teori  penggantian  tempat  oleh Hazairin.  Para  hakim  menyetujui  konsep ahli  waris  pengganti  karena  pada prakteknya ada ahli waris pengganti yang di telantarkan oleh ahli waris asli.
Wasit  Aulawi  menyatakan  bahwa  tindakan  penentuan  ahli  waris  pengganti merupakan suatu terobosan dalam rangka mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan di antara orang-orang yang satu sama lain memiliki pertalian darah. 20
Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  menentukan  bagian  yang  di  terima  oleh seorang  ahli  waris  pengganti  tidak  membeda-bedakan  keturunan  orang  yang  di gantikan baik laki-laki atau perempuan, dalam arti bahwa keturunan anak perempuan yang  meninggal  lebih  dahulu  mempunyai  hak  yang  sama  dengan  keturunan  anak laki-laki  yang  meninggal  lebih  dahulu  untuk  menjadi  ahli  waris  pengganti  dalam
19 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d3c22960a85 , dilihat pada hari Senin tanggal 11 Mei 2018 pukul 10.00 WIB
20 Wasit Aulawi, Sistem Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, UI Depok:Makalah Seminar, 1992, hlm. 10
mewarisi  harta  pewaris.  Adanya  kalimat  “ahli  waris  yang  meningg al  lebih  dahulu dari  pewaris...”  dapat  dipahami  bahwa  orang  yang  meninggal  terlebih  dahulu  bisa laki-laki  ataupun  perempuan.  Hal  yang  sama  juga  diberlakukan  kepada  ahli  waris pengganti  dari  anak  laki-laki  dan  ahli  waris  dari  anak  perempuan,  dalam  arti keturunan  anak  perempuan  yang  menggantikan  ibunya  meskipun  ia  laki-laki  tidak akan menjadi ashabah, begitu pula dengan anak perempuan.
Mengingat  adanya  kemungkinan  ahli  waris  pengganti  bisa  melebihi  bagian ahli waris yang di gantikan, Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan agar ahli waris  pengganti  tersebut  dalam  memperoleh  warisan  tidak  melebihi  bagian  orang yang  sederajat  dengan  ahli  waris  yang  di  gantikannya  sesuai  Pasal  185  ayat  2 Kompilasi  Hukum  Islam.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  185  ayat  2  tersebut  dapat  di pahami  bahwa  hak  untuk  menggantikan  orang  yang  lebih  dahulu  meninggal  dunia, ahli  waris  pengganti  tidaklah  mempunyai  hak  yang    mutlak,  dalam  arti  ia  tidak sepenuhnya  memperolah  hak  yang  semestinya  akan  diterima  oleh  yang  di gantikannya.  Penetapan  ketentuan  tersebut  menurut  Yahya  Harahap  dilandasi  asas kepatutan  dan  kontribusi.  Dilihat  dari  segi  kepatutan,  tidaklah  layak  seorang  ahli waris  pengganti  untuk  mendapatkan  bagian  yang  melebihi  bagian  ahli  waris langsung,  dilihat  dari  segi  kontribusi,  ahli  waris  langsung  banyak  memberikan kontribusi kepada pewaris dimana kontribusi banyak melekat pada harta warisan. 21
Intinya adalah Kompilasi Hukum Islam memberi batasan bahwa harta yang di dapat  oleh  cucu  bukanlah  keseluruhan  dari  harta  yang  yang  seharusnya  di  dapat orang  tuanya  yang  telah  meninggal  lebih  dahulu,  melainkan  hanya  1/3  nya  saja. Walaupun  demikian,  dalam  pembaharuan  yang  terjadi  di  beberapa  negara  muslim lainnya  seperti  Mesir,  Tunisia  dan  Pakistan,    cucu  dapat  menghabiskan  seluruh warisan  ayahnya  yang  beralih  kepadanya  karena  orang  tuanya  meninggal  dunia terlebih dahulu.
Ahli waris yang di sebutkan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam adalah: 22 1. Keturunan dari anak mewarisi yang di gantikannya.
2. Keturunan  dari  saudara  laki-laki/perempuan  (sekandung,  seayah  dan  seibu) mewarisi bagian yang di gantikannya.
21 M.  Yahya  Harahap, Pokok-Pokok  Materi  Kewarisan  dalam  KHI, Hukum  Kewarisan dalam KHI, UI Depok: Makalah Seminar, 1992, hlm. 38
22 Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama,  Buku  II,  Edisi  Revisi 2010, Mahkamah Agung RI 2010, hlm. 167-168
3. Kakek  dan  nenek  dari  pihak  ayah  mewarisi  bagian  dari  ayah,  masing-masing berbagi sama.
4. Kakek  dan  nenek  dari  pihak  ibu  mewarisi  bagian  dari  ibu,  masing-masing berbagi sama.
5. Paman  dan  bibi  dari  pihak  ayah beserta  keturunannya  mewarisi  bagian  dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
6. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.
Hal tersebut merupakan bahan pertimbangan para hakim dalam memberikan putusan  dalam  menangani  perkara  ahli  waris  pengganti  khususnya  cucu  yang merupakan  ahli  waris  pengganti  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  bawah  sebagai pengganti  dari  orang  tuanya.  Pengadilan  Agama  khususnya  di  kota  Bandung  dalam menangani  perkara  waris  khususnya  ahli  waris  pengganti  berpedoman  pada Kompilasi Hukum Islam dan  yurisprudensi sebagai pertimbangan hakim, dan untuk memperkuat  dan  melindungi  hak-hak  dari  cucu  tersebut  adalah  melalui  putusan hakim di pengadilan. 23

## PENUTUP
1. Kedudukan  cucu  sebagai  ahli  waris  pengganti  dalam  hukum  waris  Islam  tidak tercantum  dalam  Al-Quran  dan  Hadist,  hanya  diakui  melalui  Ijtihad  yang dilakukan  para  ulama.  Namun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  keberadaan  akan cucu  diakui  sebagai  pengganti dari  orang  tuanya  yang  telah  meninggal  terlebih dahulu dari pewaris.
2. Perlindungan  hukum  terhadap  cucu  sebagai  ahli  waris  pengganti  melalui Kompilasi  Hukum  Islam  yang  memberikan  pengakuan  adanya  kedudukan  ahli waris  pengganti  sehingga  melalui  penegasan  adanya  ahli  waris  pengganti mendapatkan  legalisasi  secara  penuh  dimana  ketentuan  tersebut  tidak  terdapat dalam  hukum  waris  Islam  klasik.  Selain  itu,  kebanyakan  para  hakim  Peradilan Agama  dalam  mempertimbangkan  keputusannya  dalam  hal  waris  juga  melihat pengaturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan.
23 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Bachrul  Hayat  selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Kota Bandung pada tanggal 11 Mei 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Sumber Utama Alqur an dan Hadist
B. Buku-buku Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Graafindo Persada, 2003
Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Tintamas, 1968
Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al-Quran  dan  Hadith,  Jakarta: Tintamas, 1974
M.Idris  Ramulyo, Suatu  Perbandingan  Tentang  Pembagian  Harta  Warisan  Untuk Cucu Menurut Islam, Jakarta: FHUI, 1982
Muhamad Daud Ali, Asas Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1990
Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1982,
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
Suhrawardi  K.  Lubis  dan  Komis  Simanjuntak, Hukum  Waris  Islam,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2008
Suparman  Usman, Wasiat  Wajibah,  Uraian  Singkat  Wasiat  Wajibah  dan Hubungannya  dengan  Plaatsvervulling  Dalam  BW,  Tangerang:  Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, 1988
Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
C. Peraturan Perundang-undangan Intruksi Presiden No 1Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam
D. Sumber Lainnya
M. Yahya Harahap, Pokok-Pokok Materi Kewarisan dalam KHI, Hukum Kewarisan dalam KHI, UI Depok: Makalah Seminar, 1992

## Pedoman Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama,  Buku  II,  Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI 2010
Wasit  Aulawi, Sistem  Penggantian  dan  Pengelompokan  Ahli  Waris,  Hukum Kewarisan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  UI  Depok:Makalah  Seminar, 1992
Noviyanti Absyari, M. Fajri, Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, http;//www.ptpn5.com,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d3c22960a85