## COLLABORATIVE GOVERNANCE
SISTEM  PEMERINTAHAN  BERBASIS  ELEKTRONIK: BEST PRACTICE DARI  PEMERINTAH  DAERAH  DI  INDONESIA TIMUR
1

## COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE IMPLEMENTATION OF  ELECTRONIC-BASED  GOVERNANCE  SYSTEMS:  BEST PRACTICES  FROM  LOCAL  GOVERNMENTS  IN  EASTERN INDONESIA
Madya Putra Yaumil Ahad 2 , Adhityo Nugraha Barsei 3 Email: mady002@brin.go.id

## ABSTRACT
The challenge in the industrial revolution era is for public sectors to have the ability to adapt  and leave  conventional  ways  of  working.  In  Indonesia,  to  carry  out  digital  transformation  is  to implement e-government policies. However, this policy resulted in a waste of budget because it was not integrated between the central and regional governments. In 2018 the government issued an SPBE (Electronic-Based Government System) policy to regulate the transformation of integrated digital services. One of the local governments that have successfully implemented SPBE is Polewali Mandar  Regency.  The  Polewali  Mandar  Regency  Government  is  the  only  region  in  Eastern Indonesia (Sulawesi, NTT, NTB, Maluku, and Papua) that has the "very good" SPBE title and is included in the top 7 national best out of 483 Provinces/Districts/Cities that participated in the monitoring  evaluation  of  SPBE  in  2022.  This  research  uses  a  case  study  approach  at  the Communication  and  Informatics  Office  of  Polewali  Mandar  Regency  to  find  out  the implementation of collaborative governance in SPBE implementation. Research results show that the encouragement of collaboration, understanding, and common goals and policies are important instruments. As well as the key to successful implementation is leadership commitment, the SPBE Index is integrated with the KPI (Key Performance Indicators) in the RPJMD (Regional Medium Term  Development  Plan),  the  collaboration  between  OPDs,  and  a  culture  of  continuous improvement. Therefore, Polewali Mandar Regency can be used as a locus of best practice for SPBE implementation in Indonesia, especially in Eastern Indonesia.
Keywords: Digital transformation, SPBE, collaborative governance.

## ABSTRAK
Tantangan  di  era  revolusi  industri  menjadikan  seluruh  sektor  agar  dapat  memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat dan meninggalkan cara kerja konvensional salah
1 Diterima 31 April 2023, direvisi 20 Mei 2023
2,3 Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia
satunya  adalah  sektor  publik.  Di  Indonesia,  salah  satu  langkah  untuk  melakukan transformasi  digital  adalah  dengan  menerapkan  kebijakan e-government. Namun, kebijakan  ini  mengakibatkan  pemborosan  anggaran  karena  tidak  terintegrasi  antar pemerintah pusat dan daerah. Tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan kebijakan SPBE  (Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik)  untuk  mengatur  agar  transformasi layanan  digital  terintegrasi.  Salah  satu  pemerintah  daerah  yang  sukses mengimplementasikan SPBE adalah Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat.  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  menjadi  satu-satunya  daerah  di Indonesia  Bagian  Timur  (Sulawesi,  NTT,  NTB,  Maluku,  dan  Papua)  yang  memiliki predikat  SPBE “sangat  baik”  dan  masuk  dalam  7  besar  terbaik  nasional  dari  483 Provinsi/Kabupaten/Kota    yang  mengikuti  pemantau  evaluasi  SPBE  tahun  2022. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  pada  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kabupaten  Polewali  Mandar  untuk  mengetahui  pelaksanaan collaborative governance dalam implementasi SPBE. Hasil  Penelitian menunjukkan bahwa dorongan kolaborasi, pemahaman dan tujuan bersama serta kebijakan menjadi instrumen penting. Serta kunci sukses pelaksanannya adalah komitmen pimpinan, Indeks SPBE terintegrasi dengan  IKU  (Indikator  Kinerja  Utama)  di  RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah), kolaboratif antar OPD serta budaya continuous improvement. Oleh karena itu, Kabupaten Polewali Mandar dapat dijadikan lokus best practice implementasi SPBE di Indonesia khususnya wilayah Indonesia Timur.
Kata Kunci : Transformasi digital, SPBE, collaborative governance
A. PENDAHULUAN aat  ini  kita  masuk  dalam  era revolusi industri 4.0 yang  ditandai dengan  meluasnya  penggunaan internet, artificial intelligence, dan teknologi robot dalam kehidupan sehari- hari (Damiani et al., 2018).  Di era digital seperti  sekarang,  kemampuan  untuk menghadapi perubahan-perubahan sangatlah penting salah satunya kemampuan  untuk  menggunakan  cara kerja  yang  inovatif  dan  meninggalkan cara-cara kerja konvensional (Fajaryati et al.,  2020).  Hal  ini  juga  didorong  oleh beberapa hal: (1) perubahan perilaku dan tuntutan masyarakat
yang menginginkan  layanan  publik  yang cepat dan dapat diakses di mana saja dan kapan  saja  (Sudrajat  &  Andhika,  2021); (2)  masyarakat  yang  adaptif  dengan
teknologi  (Purwantoro  et  al.,  2022);  dan (3)  disrupsi  pandemi  mendorong digitalisasi  layanan  publik  (Hossain  & Yasmin, 2022; Salam, 2021).
Salah  satu  sektor  yang  harus melakukan
transformasi dan penyesuaian  layanan  adalah  sektor publik.  Transformasi  layanan  sektor publik  ditujukan  untuk  memenuhi ekspektasi  masyarakat  agar  pemerintah dapat  memberikan  pelayanan  secara humanis,  inklusif,  dan  lebih  modern (penggunaan  teknologi)  (Hadi  et  al., 2020).  Modernisasi  birokrasi  melalui penggunaan  teknologi  juga  bertujuan untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang transparan  kepada  masyarakat,  sektor privat maupun NGO karena hal tersebut merupakan bagian keterbukaan
S
informasi publik yang  bisa diakses oleh siapa  saja  (Qekaj-Thaçi  &  Thaçi,  2023). Hal  ini  dikarenakan  pelayanan  publik adalah  bagian  penting  dalam  kegiatan yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah baik  pada  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah  Daerah  (Putu  et  al.,  2021; Sukarsa  et  al.,  2020).  Oleh  karena  itu, pemanfaatan  teknologi  informasi  di sektor  publik  memiliki  lebih  banyak tantangan daripada
penggunaan teknologi  informasi  di  sektor  privat (Warsono et al., 2023).
Di  Indonesia,  salah  satu  langkah untuk  melakukan  transformasi  digital adalah dengan menerapkan kebijakan e- government melalui  Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Kebijakan  tersebut  menghimbau  agar pemerintah  pusat  dan  daerah  dapat mengembangkan e-government dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik. Sejak saat itu layanan digital berkembang pesat, namun mengakibatkan pemborosan  anggaran  karena  layanan tersebut tidak terintegrasi antar pemerintah pusat dan daerah. Kemudian pemerintah  mengeluarkan  kebijakan kebijakan  SPBE  (Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik)  untuk  mengatur transformasi  layanan  digital  yang terintegrasi. Kebijakan tersebut direspon langsung  oleh  pemerintah  pusat  dan daerah  dengan  melakukan  berbagai inovasi  layanan  digital.  Kebijakan  ini
memberikan  peluang  bagi  pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi dengan melakukan transformasi layanan digital  dalam  memberikan  pelayanan sesuai  dengan  visi  yang  ingin  dicapai,
yaitu “Terwujudnya sistem
pemerintahan  berbasis  elektronik  yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai  birokrasi  dan  pelayanan publik  yang  berkinerja  tinggi”.  Secara nasional, capaian indeks SPBE pemerintah  daerah  masih  rendah, terutama  di  kawasan  Indonesia  Bagian Timur.  Data  pada  diagram  1  di  bawah menunjukkan  bahwa  capaian  indeks SPBE  Tahun  2022  untuk  Indonesia Bagian Barat (indeks SPBE rata-rata: 2,45)
memiliki capaian lebih baik dibandingkan  Indonesia  Bagian  Timur (indeks  SPBE  rata-rata:  1,96).  Hal  ini menunjukkan bahwa pencapaian indeks SPBE  masih  mengalami  ketimpangan antara  Indonesia  Bagian  Timur  dan Barat, terutama disebabkan oleh kesenjangan digital (digital divide) (Sari & Winarno, 2012). Rendahnya indeks SPBE dapat  berdampak  pada  data  dan informasi yang kurang akurat, pemborosan  anggaran,  dan  rendahnya kualitas pelayanan publik  (Altha, 2022). Salah  satu  penyebab  ketimpangan  dan kendala  pemerintah  daerah  dalam melakukan  transformasi  digital  di kawasan  Indonesia  Timur  adalah infrastruktur TIK yang belum terjangkau dan kualitas SDM yang belum memadai (Gusti, 2022; Simanjuntak, 2022; Sitokdana, 2019).

## Diagram 1. Indeks SPBE Pemerintah Daerah Tahun 2022 Sumber: Kemenpanrb (2023)
Meskipun demikian, masih terdapat pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur yang mampu
menerapkan  kebijakan  SPBE  dengan baik dan optimal. Salah satu pemerintah daerah yang  mampu menerapkan SPBE dan  berkembang  secara  optimal  adalah Kabupaten  Polewali  Mandar,  Provinsi
Sulawesi Barat. Walaupun masuk dalam Kawasan  Indonesia  Timur  (Sulawesi, NTT, NTB, Maluku, Papua), pemerintah Kabupaten  Polewali  Mandar  berhasil mewujudkan  layanan  yang  terintegrasi antar  perangkat  daerah  secara  optimal melalui  capaian  indeks  SPBE  yang dilaksanakannya.
Grafik 1. Tren Nilai Perolehan SPBE Kabupaten Polewali Mandar
Sumber: (Kemenpanrb, 2023) 2.51 2.57 3.3 2.71 3.58 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai Perolehan SPBE Kabupaten Polewali Mandar 2018-2022 Indeks SPBE Linear (Indeks SPBE)
Pada  grafik  2  di  atas,  terlihat adanya tren positif pencapaian
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam  mengimplementasikan  kebijakan SPBE.  Dengan  pencapaian  tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menjadi satu-satunya daerah di Indonesia Timur yang memiliki predikat “sangat baik” dan masuk dalam 7 besar terbaik nasional dari 483 Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengikuti  pemantau  evaluasi  SPBE tahun 2022. Menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Polewali Mandar,
pencapaian  indeks  SPBE  Pemerintah Kabupaten  Polewali  Mandar  salah satunya  didorong  oleh  kolaborasi dengan  stakeholders  baik  dari  tahapan perumusan kebijakan hingga implementasi (Kominfo, 2023).
Kolaborasi  memang  menjadi  salah  satu strategi sektor publik dalam melakukan suatu terobosan atau kebijakan berbagai sektor,  baik  lingkungan  (Astuti  et  al. (2020; Torfing (2019), kesehatan (Crespo- Gonzalez  et  al.  (2020),  energi  (Barsei  & Sabtohadi  (2023);  Naumann  &  Rudolph (2020),  sosial  dan  ekonomi  (Furqoni  & Rosyadi  (2019);  Ji  &  Miao  (2020),  dan digitalisasi (Febriyan et al. (2019); Lestari et  al.  (2021);  Wilson  &  Mergel  (2022).
Konsep kolaborasi di instansi pemerintah atau yang lebih kenal dengan istilah “collaborative  governance” adalah paradigma    yang  sedang  naik  daun dalam  tata  kelola  pemerintahan  dalam memahami  eksistensi  dan  kebutuhan stakeholders dalam urusan-urusan publik (Barsei, 2022; Nasrulhaq, 2020).
Penelitian mengenai transformasi digital  atau  SPBE  pada  sektor  publik sudah banyak dilakukan. Penelitian Edo & Mutiarin (2018) mengenai implementasi e-government di kecamatan menunjukkan bahwa transformasi digital  telah  meningkatkan  kepuasan pelayanan masyarakat. Kemudian penelitian dari Maulana (2020) mengenai penerapan transformasi
digital pelayanan  publik  di  Provinsi  Jambi ditemukan  bahwa  prinsip  kolaborasi masih  belum  terjalin  dan  rendahnya komitmen  kepala  daerah.  Selain  itu, terdapat  penelitian  dari  Cahyana  (2021) mengenai SPBE di Kabupaten Sumedang yang menemukan bahwa faktor penting penerapan  SPBE  adalah  terintegrasinya kebijakan  SPBE  pada  visi  misi  kepala daerah.  Berbeda  dengan  penelitian diatas, penelitian dari Amri et al. (2022) mengenai penyelenggaraan SPBE di Kota Dumai  ditemukan  kendala  mengenai keterbatasan  SDM  (Sumber  Daya Manusia)    yang    memiliki    keahlian teknis    TIK  (Teknologi,  Informasi  dan Komunikasi),    sistem    aplikasi    yang belum    terintegrasi  dan  kurangnya dukungan
anggaran untuk pengembangan inovasi berbasis SPBE.
Dari  beberapa  penelitian  di  atas ditarik  benang  merah  bahwa  penelitian tersebut hanya berfokus pada bagaimana implementasi  layanan-layanan  SPBE  di berbagai level pemerintah, baik provinsi, kabupaten,  kota,  dan  kecamatan  dan kurang memotret upaya kolaboratif yang dilakukan.  Sementara  itu,  penelitian mengenai upaya kolaboratif pemerintah dalam  menerapkan  kebijakan  SPBE
khususnya  pemerintah  daerah  di Kawasan Indonesia Timur  masih jarang dilakukan.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan:  bagaimana collaborative governance yang  dilakukan  Kabupaten Polewali  Mandar  dalam  penerapan kebijakan  SPBE  dan  apa  saja key  success factor dalam  penerapan  kebijakan  SPBE Kabupaten Polewali Mandar.
Hasil  penelitian  ini  akan  dapat berkontribusi  dalam  perkembangan konsep collaborative  governance bidang transformasi digital dan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lainnya khususnya di kawasan Indonesia Timur dalam menentukan langkah strategis dan kolaboratif dalam menerapkan kebijakan SPBE.

## B. KAJIAN LITERATUR
SPBE  merupakan  upaya  pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi  untuk  mendukung  sistem pemerintahan dan meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi
pemerintah  (Arief  &  Abbas,  2021).
Berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018 pasal 1 poin 1, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan
teknologi  informasi  dan  komunikasi untuk  memberikan  layanan  kepada pengguna  layanan  SPBE.  Pengguna SPBE  adalah  masyarakat,  pemerintah daerah,
akademisi,
NGO (Non-
Government Organization) , dan pengguna lainnya.  Sementara  itu  yang  dimaksud layanan  SPBE  adalah  keluaran  yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi  SPBE  dan  memiliki  nilai
manfaat.  Artinya,  SPBE  tidak  hanya sekedar layanan digital pada umumnya, layanan SPBE lebih kepada layanan yang sudah terintegrasi secara data dan fungsi dengan perangkat daerah lainnya.
SPBE berbeda dengan e- government .  Dengan  merujuk  kepada Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government  dan  Peraturan  Presiden Nomor  95  Tahun  2018  Tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik, e- government bentuk pemanfaatan layanan publik  secara  digital  seperti e-service (Torvinen & Jansson, 2022), e- musrenbang  (Rafinzar,  2020),  dan e- literacy (Rozikin  et  al.,  2020).  Sementara itu,  SPBE  bukan  hanya  pemanfaatan layanan  digital,  tapi  juga  memiliki interoperabilitas, keterpaduan, dan kesinambungan  antar  layanan  baik pemerintah  pusat  dan  daerah.  Dapat dikatakan  bahwa  SPBE  merupakan pengembangan  dari e-government itu sendiri.
Collaborative governance merupakan pengaturan dalam
pemerintahan  yang  melibatkan  non- negara  (masyarakat,  swasta,  NGO) dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik  (Ansell & Gash,  2007).  Paradigma  ini  membuat pelaksanaan  program  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  benar-benar  sesuai dengan  keinginan  dan  ekspektasi masyarakat, dengan demikian kebermanfaatannya sesuai harapan masyarakat  (Kurniasih  et  al.,  2017). Collaborative  governance menekankan
pada partnership,  collaboration ,  dan networks (Ikeanyibe et al., 2017).
Gambar 1. Model Collaborative Governance Ansell dan Gash Sumber: Ansell & Gash (2007)
Model collaborative  governance menurut Ansell  dan  Grash  terdiri  atas  beberapa tahapan :
1. Kondisi  awal  ( Starting  Condition ). Pada  tahap  ini,  menggambarkan bagaimana relasi antar stakeholders dengan  latar  belakang  yang berbeda kemudian dapat menghasilkan  sebuah  bentuk hubungan  asimetris  dalam  relasi yang dijalankan.
2. Kepemimpinan Fasilitatif
( Facilitative  Leadership ).  Ada  tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif : a) Manajemen  yang  cukup terhadap proses kolaborasi;
b) Pengelolaan  kemampuan melaksanakan  kredibilitas teknis; c) Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat  keputusan  yang kredibel  dan  meyakinkan bagi semua aktor.
Desain  Institusional  ( Institutional Design ).  Mengacu  pada  protokol  dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi  secara  kritis  yang  paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam  proses  kolaborasi.  Dalam  proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah
pemerintah  harus  bersifat  terbuka  dan inklusif.
Proses  Kolaborasi  ( Collaborative Process ).  Model  proses  kolaborasi mengembangkan  kolaborasi  sebagai perkembangan tahapan. Ansell dan Gash mendefinisikan  tiga  tahapan  proses kolaborasi  antara  lain problem  setting  S
(penentuan  permasalahan), Direction
Setting (penentuan tujuan), dan
implementasi. Tahapan upaya kolaborasi diawali dari a) Dialog tatap muka ( Face to face ); b) Membangun kepercayaan ( Trust Building );  c)  Komitmen  terhadap  proses ( Commitment  to  process );  d) Share Understanding; dan d) Hasil Sementara.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada pemerintah daerah  di  kawasan  Indonesia  Timur, yakni  Kabupaten  Polewali  Mandar, Provinsi  Sulawesi  Barat.  Pendekatan studi kasus dipilih untuk memahami dan mengeksplorasi  makna  yang  dianggap berangkat  dari  masalah  sosial  suatu wilayah  atau  karakteristik  tertentu (Creswell &  Creswell, 2018). Kabupaten Polewali  Mandar  dipilih  sebagai  lokus penelitian karena memiliki karakteristik sebagai  berikut:  (1).  Peringkat  7  indeks SPBE  terbaik  kategori  pemerintah daerah;  (2)  Satu-satunya  Pemerintah Kabupaten yang masuk kategori 10 besar indeks  SPBE  terbaik  dari  Indonesia Timur  ;  (3)  Satu-satunya  Pemerintah Kabupaten  yang  memiliki  indeks  SPBE “Sangat  Baik”  di  Indonesia.  Adapun penelitian dilakukan terhadap 1
informan  kunci  yang  memiliki  kriteria: (1)  pengetahuan  mengenai  proses
implementasi SPBE; dan (2) pengalaman dalam  melakukan  kolaborasi  dalam transformasi  layanan  digital  (SPBE),
yaitu Kepala Dinas Komunikasi Informatika  Statistik  dan  Persandian Kabupaten  Polewali  Mandar.  Teknik pengumpulan
data menggunakan wawancara  mendalam  dan  dokumen berkaitan  dengan  kebijakan  SPBE  dan karya  tulis  ilmiah  yang  relevan. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan  3  tahap,  yaitu  memilih  dan menyederhanakan data (data condensation),  menyusun  data  secara sistematis  (data  display),  dan  menarik kesimpulan  (drawing  and  verifying conclusions)  (Miles  et  al.,  2014)  dan dibantu menggunakan aplikasi ATLAS.ti yang memudahkan penulis dalam proses coding  dan  analisis  data  (Susilowati  et al., 2020).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Polewali  Mandar merupakan Kabupaten yang baru keluar dari  kategori  daerah  3T  (Terdepan, Terluar,  Tertinggal)  tahun  2019  (Jawi, 2019).  Meskipun  demikian,  kabupaten ini  memiliki  keinginan  kuat  untuk melakukan  transformasi  layanan  digital (Amirullah,  2021;  Sulbarpos,  2023). Namun, untuk mewujudkan hal tersebut Kabupaten  Polewali  Mandar  belum memiliki  pengalaman  dan  pedoman. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyadari  bahwa  mereka  dapat  segera melakukan  transformasi  layanan  digital melalui  kebijakan  SPBE.  Pada  bagian hasil  dan  pembahasan  ini  akan
dijabarkan hasil analisis dari wawancara dan desk  study terkait  upaya  kolaborasi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
dalam mewujudkan indeks SPBE terbaik kawasan di Indonesia Timur.

## 1. Dorongan Kolaborasi
Gambar 2. Dorongan kolaborasi Kabupaten Polewali Mandar Sumber: data olahan penulis (2023)
Dalam  penerapan  SPBE,  langkah pertama  yang  dilakukan  Kabupaten Polewali  Mandar  adalah  melakukan transformasi digital dengan membangun
infrastruktur  TIK  dan  kebijakan terkait  SPBE.  Semangat  transformasi digital  dilakukan  untuk  menghadirkan layanan  yang  terintegrasi  dengan layanan dinas lainnya. Namun, pemerintah melalui diskominfo menyadari  bahwa  hal  tersebut  tidak dapat  dilakukan  dengan  sendirinya mengingat diskominfo memiliki keterbatasan  sumber  daya.  Selain  itu, faktor  lainnya  adalah  terbatasnya wewenang diskominfo dalam mengkoordinir dinas lainnya. Dibutuhkan pejabat publik yang memiliki wewenang penuh dan stakeholders lainnya  yang  memiliki sumber  daya  yang  memadai  untuk
mengakselerasi
penerapan SPBE Kabupaten Polewali Mandar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendapatkan  dukungan  dan  peran kepala daerah. Hasil wawancara dengan Dinas  Komunikasi  Informatika  Statistik dan  Persandian  Kabupaten  Polewali Mandar menyampaikan bahwa:
“Hal  yang  mendorong  kolaborasi  adalah keinginan  kami  di  pemerintah  untuk menghadirkan  layanan  yang  terintegrasi satu dengan yang lainnya, namun ini tidak dapat dilakukan oleh Diskominfo sendiri. Ini membutuhkan dinas lainnya untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga melibatkan  peran  Bupati  yang  memiliki wewenang tertinggi di daerah” .
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME 13 ● NOMOR  01 ● TAHUN 202 3
Pendapat tersebut sejalan dengan apa  yang  disampaikan  Ansell  &  Gash (2007);  Bryson  et  al.  (2015)  bahwa  salah satu  pendorong  kolaborasi  adanya keterbatasan
pemerintah terkait wewenang  dan  sumber  daya  dalam melakukan  suatu  inovasi  dalam  hal  ini penerapan SPBE di Kabupaten Polewali Mandar.  Maka,  diskominfo  pada awalnya  terdorong  untuk  melibatkan peran Bupati sebagai kepala daerah yang memiliki  pengaruh  dan  wewenang untuk  menggerakkan  dinas  lainnya untuk bersama-sama menerapkan SPBE. Barsei  (2022);  Emerson  &  Nabatchi, (2015)  juga  menyampaikan  hal  serupa dengan  yang  ditemukan  di  lapangan bahwa  saling  ketergantungan  dan terbatasnya peran mendorong terjadinya proses  kolaborasi  sehingga  untuk mencapai suatu tujuan harus melibatkan keterlibatan  pihak  lain  yang  kita butuhkan. Dorongan inilah yang menjadi faktor  utama  mengapa  diskominfo melibatkan  peran  kepala  daerah  untuk mensinergikan  dinas  lainnya  dalam penerapan  SPBE.  Berbeda  dengan penelitian  Maulana  (2020)  bahwa kolaborasi kurang terjalin
baik mengingat  minimnya  dukungan  dari kepala  daerah  dalam  pengembangan layanan  elektronik  atau e-government . Sementara  itu,  penelitian  dari  Urquhart et  al.  (2021)  menegaskan  bahwa dukungan  manajemen  tinggi  sangat diperlukan  karena  dapat  mendorong terjalinnya  proses  kolaborasi  yang  baik. Dalam  mengorkestrasi  penerapan  SPBE yang  melibatkan  berbagai  sektor,  maka kepemimpinan menjadi hal yang penting untuk bisa
mengatasi-mengatasi permasalahan  yang  terjadi  (Yudha  &
Susanto,  2019).  Ini  menjadikan  faktor kepemimpinan menjadi salah satu kunci yang  sangat  penting  dalam  manajemen organisasi  (Hutagalung  &  Hermawan, 2018; Keskes et al., 2018).

## 2. Pemahaman dan Tujuan Bersama
Dalam  mendorong  terciptanya kolaborasi, Dinas Komunikasi,
Informasi,  Statistik,  dan  Persandian membutuhkan  pemahaman  dan  tujuan bersama  mengenai  agenda  transformasi digital  melalui  kebijakan  SPBE.  Upaya tersebut  juga  sejalan  dengan  visi  misi kepala  daerah  dalam  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  berkualitas dan  modern  berdasarkan  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang RPJMD  Kabupaten  Polewali  Mandar 2019-2024.  Dalam  RPJMD  tersebut  juga terlihat  bahwa  indeks  SPBE  menjadi salah satu indikator kinerja utama kepala daerah Polewali Mandar. Artinya, Bupati juga  memiliki  tujuan  bersama  dalam penerapan SPBE untuk menciptakan tata kelola  pemerintahan  yang  berkualitas dan  modern.  Oleh  karena  itu,  proses kolaborasi  terus  berlanjut  dengan melibatkan  stakeholders  lainnya,  sebab untuk  mendukung  penerapan  SPBE perlu  menetapkan  dokumen  kebijakan seperti  proses  bisnis,  manajemen  SPBE, audit  TIK,  analisis  resiko  TIK  dan sebagainya.
Proses  kolaborasi  selanjutnya dilakukan  pertemuan  dengan  dinas terkait lainnya untuk mencapai visi misi, dan tujuan bersama sehingga terciptanya kepercayaan  bersama  atau mutual  trust (Emerson & Nabatchi, 2015). Pertemuan dilakukan  oleh  diskominfo,  Bupati  dan
stakeholder lainnya sehingga melahirkan sebuah  keputusan  bersama  dalam menerapkan  SPBE.  Adapun  upaya kolaboratif  yang  dilakukan  adalah memahami  peran  masing-masing  dinas terkait  dan  apa  kontribusinya  terhadap pemenuhan  dokumen  SPBE.  Dalam proses  kolaborasi  dengan  dinas  terkait melahirkan  upaya  kolaboratif  secara legal melalui Keputusan Bupati Polewali Mandar dalam membentuk tim
koordinasi  SPBE  Polewali  Mandar  di bawah  naungan  Sekretariat  Daerah. Temuan  ini  mendukung  penelitian sebelumnya  dari  Bryson  et  al.  (2015) bahwa pekerjaan lintas sektor membutuhkan entitas organisasi lainnya yang  dapat  mengorkestrasi  organisasi lainnya. Hasil wawancara Dinas Komunikasi  Informatika  Statistik  dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar dalam wawancara
menyampaikan bahwa:
“Penerapan  SPBE  menjadi  isu  bersama sekaligus  tujuan  bersama  agar  supaya mendorong bagaimana target tahunan SPBE tercapai,  sehingga  lahirlah  model  kolaborasi dan dinas yang tadinya menganggap SPBE bukanlah menjadi bagian dari tupoksi mereka sekarang  mereka  justru  harus  berkontribusi karena  proses  internalisasi  prinsip-prinsip
SPBE  yang  terus  kami  lakukan  kepada mereka.”
Meskipun upaya kolaborasi berhasil  melibatkan  berbagai  dinas terkait,  dalam  wawancara  dengan diskominfo Kabupaten Polewali Mandar ditemukan  kendala  dinas-dinas  terkait tugas  dan  fungsinya  yang  masih disibukkan  dengan  urusan  mereka seperti  penanggulangan  kemiskinan, stunting, IPM, sampah, dan pembangunan  infrastruktur.  Namun, dengan  keterlibatan  Kepala  Daerah  dan Sekretariat  Daerah  langsung  dalam mengarahkan SPBE membuat semuanya dapat  memahami  bersama  tujuan  dan manfaat  dari  SPBE  itu  sendiri  dengan tidak  menyampingkan  isu-isu  lainnya sehingga  tetap  dapat  berjalan  secara sinergis.  Implementasi  SPBE  harus didukung  dengan  komunikasi  antar organisasi  perangkat  daerah.  Dengan kata  lain,  semakin  baik  komunikasi terjalin, semakin baik implementasi SPBE (Kumajas,  2021).  Temuan  ini  sekaligus mengkonfirmasi  mengenai  pentingnya komunikasi dan dialog dalam mencapai tujuan  dan  pemahaman  bersama sebelum melakukan kolaborasi (Ansell & Gash, 2007; Emerson & Nabatchi, 2015).

## 3. Kebijakan penerapan SPBE
Gambar 3. Kebijakan yang mengatur kolaborasi penerapan SPBE Sumber: data olahan penulis (2023)
Setelah  mendapatkan  dukungan dan  keterlibatan  kepala  daerah  dan adanya  komitmen  dan  pemahaman bersama  dengan  dinas-dinas  terkait, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya membentuk  konsensus  melalui  regulasi kebijakan  yang  menaungi  proses kolaborasi  dalam  penerapan  SPBE. Ditemukan  ada  tiga  regulasi  yang menaungi proses kolaborasi, diantaranya adalah  SK  Bupati  Polewali  Mandar terkait  Tim  Koordinasi  SPBE  Polewali Mandar,  Peraturan  Bupati  Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2019  Tentang Tata Kelola Data Sektoral Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022  Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.  Upaya  kolaboratif  tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut: 1. Pasal  16  pada  Peraturan  Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2019  Tentang  Tata  Kelola  Data Sektoral Di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Polewali Mandar disampaikan bahwa setiap dinas terkait harus saling berkoordinasi dalam penyelenggaran data sektoral dalam  rangka  mengintegrasikan data  antar  perangkat  daerah sehingga  kebijakan  pembangunan dapat  dilakukan  secara  tepat waktu. Makna dari pasal ini adalah kepala daerah mendorong sinergitas  perangkat  daerah  lintas sektor  untuk  mengumpulkan  data mereka
dalam mewujudkan adanya  satu  data  yang  bisa  dibagi pakai  melalui  layanan  digital integratif.  Gambar  di  bawah  ini merupakan hasil upaya kolaboratif
Kabupaten Polewali Mandar dalam menerapkan  SPBE  melalui  Satu Data Polewali Mandar.
Gambar 4. Layanan Satu Data Polewali Mandar Sumber: Dinas Kominfo SP (2023)
Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa  upaya  kolaboratif  antar  dinas telah menghasilkan layanan digital yang menyediakan  data  sektoral  secara time series yang dapat diakses oleh masyarakat  dan  pihak  lainnya.  Ini  juga sebagai  wujud  keterbukaan  informasi publik  yang  diberikan  oleh  Kabupaten Polewali  Mandar  kepada  masyarakat luas  agar  dapat  mengakses  data  secara transparan  (Gasco-Hernandez,  2014; Lyrio et al., 2018).
2. Pasal  28  pada  Peraturan  Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga ditekankan bahwa  untuk  mengintegrasikan layanan  perangkat  daerah  dapat melakukan penyatuan layanan dan saling  berkoordinasi  dengan  dinas lainnya.  Dalam  kebijakan  tersebut
juga  diatur  bahwa  Sekretariat Daerah  menjadi  leader  dalam upaya  penerapan  SPBE.  Selain  itu, upaya  kolaboratif  dalam  pasal  ini juga tertuang dalam mengeluarkan berbagai  kebijakan-kebijakan  yang mendukung penerapan SPBE, seperti  proses  bisnis  SPBE  yang dibuat  oleh  Bagian  Organisasi Sekretariat  Daerah,  Inspektorat mendukung  dalam  audit  TIK, Diskominfo mensupport infrastruktur  TIK,  keamanan  dan layanan  SPBE.  Salah  satu  layanan SPBE yang telah terintegrasi adalah layanan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) Kabupaten  Polewali  Mandar  yang sudah  terintegrasi  dengan  seluruh perangkat  daerah  di  Kabupaten Polewali Mandar.
Upaya integrasi SIMPEG juga
merupakan hasil kolaborasi Diskominfo dengan melibatkan Badan Kepegawaian Pendidikan  dan  Pelatihan  (BKPP) Kabupaten Polewali Mandar. Data ASN diintegrasikan dengan SIMPEG sehingga mempermudah pemerintah
mengevaluasi  kinerja  individu  dan perangkat  daerah  Kabupaten  Polewali Mandar. Dalam penguatan kapasitas tata Kelola dan pengelolaan koordinasi SPBE, maka  perlu  membangun  sistem  yang terintegrasi,  sebab  Integrasi  ditujukan untuk pemanfaatan SPBE secara optimal (Asianto & Firmansyah, 2022).
3. Pembentukan Tim  Koordinasi Penyelenggara SPBE melalui Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor  899  Tahun  2022  Tentang Pembentukan Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam kebijakan tersebut ditetapkan Sekretaris Daerah sebagai ketua tim koordinasi dan Diskominfo sebagai wakil  ketua  tim  koordinasi  SPBE. Selain  itu,  Kepbup  juga  mengatur
keterlibatan lintas perangkat daerah  sebagai  penyelenggara SPBE  yang  dikenal  dengan  lima pilar,  yaitu  Sekretariat  Daerah, Balitbangren,  BKPP,  DPMPTSP, dan  Badan  Keuangan.  Dalam kebijakan  tersebut  diatur  secara detail mengenai hubungan kolaboratif  dan  koordinasi  yang dilakukan dalam mendukung kebijakan-kebijakan penerapan SPBE. Beberapa temuan di atas menggambarkan upaya kolaboratif Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan oleh  Ansell  &  Gash  (2007)  bahwa legitimasi penting dalam proses kolaborasi karena akan menjadi payung hukum  pelaksanaan  kolaborasi  itu sendiri.  Legitimasi  menjadi  kekuatan yang  mengatur  kolaborasi  berjalan mengingat sektor publik adalah organisasi formal dan hubungan kerjanya diatur melalui aturan hukum.
4. Key success factor penerapan SPBE di Kabupaten Polewali Mandar
Gambar 5. KSF dalam penerapan SPBE Kab Polewali Mandar Sumber: data olahan penulis (2023)
Dari  hasil  wawancara  dengan Diskominfo Kabupaten Polewali Mandar  ditemukan  bahwa  terdapat beberapa key  success  factor penerapan SPBE sehingga indeks SPBE Kabupaten Polewali  Mandar  masuk  dalam kategori  “Sangat  Baik”  dan  terbaik  di tingkat  nasional.  Ada  beberapa  hal yang menjadi faktor kunci seperti pada gambar 5 diatas, diantaranya adalah:
1. Komitmen  penuh  kepala  daerah Kabupaten  Polewali  Mandar.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  bagaimana misi  kepala  daerah  dalam  RPJMD
Kabupaten Polewali Mandar 2019 – 2024.  Selain  itu,  bentuk  komitmen kepala daerah dilihat dari upayanya  dalam  mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penerapan SPBE dalam  bentuk  keputusan  bupati dan  peraturan  bupati,  diantaranya adalah: membentuk tim koordinasi SPBE,  Peta  Rencana  SPBE  2019 – 2024,  Arsitektur  SPBE,  Tim  audit TIK internal dan Tim asesor internal terkait  pemantauan  dan  evaluasi SPBE. Kebijakan-kebijakan tersebut cukup  menggambarkan  bentuk komitmen  kepala  daerah  Polewali Mandar  dalam  penerapan  SPBE.
Penelitian  dari  Lewis  et  al.  (2018) juga menambahkan bahwa komitmen pimpinan memiliki pengaruh  besar  dalam  proses berjalannya  suatu  kebijakan  atau inovasi.
2. Indeks  SPBE  terintegrasi  dengan IKU  pada  RPJMD  Kabupaten Polewali  Mandar  2019 – 2024. Artinya,  indeks  SPBE  menjadi
ukuran kinerja Kabupaten Polewali Mandar sehingga perlu diakselerasi agar  mencapai  target  indeks  SPBE tahunan. Secara tidak langsung ini berkaitan  dengan  faktor  pertama dimana  target  ini  mendorong komitmen  kepala  daerah  dalam menerapkan  indeks  SPBE.  Ini sejalan  dengan  hasil  penerapan SPBE  di  Kabupaten  Sumedang bahwa terintegrasinya indeks SPBE dengan  RPJMD  dan  misi  kepala daerah akan mendorong akselerasi pencapaian  target  SPBE  (Cahyana, 2021).  Hasil  wawancara  Dinas Komunikasi  Informatika  Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali  Mandar  menyampaikan bahwa:
“Komitmen  dari  Kepala  Daerah  yang  kuat melalui arahan dan kebijakan daerah terkait SPBE,  kemudian  yang  menjadi  pendorong juga  adalah  indeks  SPBE  diintegrasikan dengan  IKU  pada  RPJMD  kepala  daerah sehingga  ini  menjadi  semakin  urgen  dan mendesak untuk dilakukan”
3. Upaya  kolaboratif  dengan  lima pilar  perangkat  daerah  antara  lain Sekretariat  Daerah,  Balitbangren, BKPP,  DPMPTSP,  dan  Badan Keuangan  yang  tertuang  dalam Keputusan Bupati Polewali Mandar terkait  tim  penyelenggara  SPBE. Perangkat  daerah  tersebut  secara sinergis memiliki perannya masing- masing  dalam  mengakselerasi kebijakan SPBE. Jika upaya kolaboratif  ini  tidak  optimal  maka tentu saja akan berdampak kepada capaian  indeks  SPBE.  Sørensen  & Torfing  (2012)  juga  menegaskan
bahwa  keterlibatan  stakeholders sangat menentukan tingkat keberhasilan  suatu  kebijakan  atau inovasi.
4. Mengembangkan budaya
continuous improvement. Diskominfo sendiri  menyadari  keterbatasan pengetahuan mereka dalam menerapkan SPBE, namun komitmen untuk mempelajari kebijakan-kebijakan SPBE diinisiasi oleh  kepala  Diskominfo  sendiri yang  mempelajari  kebijakan  SPBE melalui  sosial  media  youtube ‘Portal  SPBE’  dan  Kemenpa nrb. Pengetahuan  tersebut  kemudian diberikan  kepada  mitra  kolaborasi lainnya agar memiliki pemahaman yang  sama.  Dengan  adanya pengetahuan, diskominfo melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan SPBE secara terus menerus dan ini dapat dilihat  dari  meningkatnya  indeks
SPBE  Kabupaten  Polewali  Mandar setiap tahunnya. Selain itu,
Diskominfo  juga  berkolaborasi dengan  tim  koordinasi  SPBE nasional  dalam  meningkatkan pengetahuan  mengenai  kebijakan- kebijakan SPBE seperti Kemenpanrb, BSSN, dan Kemenkominfo.  Salah  satu  upaya peningkatan  literasi  digital  dan pengetahuan  SPBE  Kabupaten Polewali Mandar adalah mengikutsertakan  ASN  dalam pelatihan digital talent academy yang diselenggarakan oleh
Kemenkominfo.  Ini  mendukung penelitian dari Aminah & Wardani (2018)  bahwa  salah  satu  persiapan
dalam melakukan transformasi dan inovasi  adalah  memastikan  ASN memiliki pemahaman dan pengetahuan  mengenai  inovasi atau  kebijakan.  Sementara,  hal tersebut  tidak  ditemukan  dalam penelitian-penelitian  sebelumnya sehingga hasil SPBE tidak maksimal  (Amri  et  al.,  2022; Maulana, 2020).

## E. KESIMPULAN
Penerapan  SPBE  di  Kabupaten Polewali  Mandar  adalah  perwujudan dari transformasi penyelenggaraan pemerintahan  agar  bisa  berjalan  secara efektif  dan  efisien.  Hasil  penelitian  di atas menyimpulkan bahwa:
• Upaya  yang  dilakukan  adalah mengintegrasikan layanan perangkat  daerah  dengan  saling berkoordinasi  serta  berbagi  pakai data  antar  perangkat  daerah sehingga  kebijakan  pembangunan dapat  dilakukan  secara  tepat waktu.
• Indeks  SPBE  dijadikan  indikator kinerja  utama  dalam  RPJMD  dan menjadi  satu  tolak  ukur  kinerja Pemerintah  Kabupaten  Polewali Mandar  agar  penerapan  SPBE berjalan optimal.
• Tidak  selamanya  transformasi digital  pemerintah  daerah  di Indonesia  Bagian  Timur  memiliki hasil  yang  tidak  optimal  karena terbatasnya SDM dan infrastruktur TIK.  Kabupaten  Polewali  Mandar merupakan  contoh  nyata  sebagai salah satu pemerintah daerah yang berada di kawasan Indonesia timur
yang memiliki indeks SPBE terbaik nasional.
• Beberapa  faktor  kunci  kesuksesan SPBE  Kabupaten  Polewali  Mandar adalah  adanya  kolaborasi  antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang  terlibat  menjadi  instrumen penting  dan  dapat  diorkestrasi dengan  baik  oleh  dukungan  dan komitmen  penuh  oleh  Kepala Daerah  yakni  Bupati.  Budaya continuous improvement dan keinginan  untuk  berkembang  juga menjadi  modal  penting  agar  SPBE di Kabupaten Polewali Mandar bisa lebih baik dari tahun ke tahun.
• Penelitian ini memiliki signifikansi praktis  bagi  pemerintah  daerah khususnya  kawasan  Indonesia timur  dalam  implementasi  SPBE yang kolaboratif.

## REFERENSI
Altha.  (2022). Inilah  Dampak  Jika  Indeks
SPBE Tidak Memenuhi Target - Altha SPBE . Altha Consulting. https://spbe.co.id/2022/04/21/inil ah-dampak-jika-indeks-spbe-tidak- memenuhi-target/
Aminah,  S.,  &  Wardani,  D.  K.  (2018).
Readiness  Analysis  of  Regional Innovation  Implementation. Jurnal Bina Praja , 10 (1), 13 – 26.
https://doi.org/10.21787/jbp.10.20 18.13-26
Amirullah.  (2021). Polewali  Mandar  uji coba  transformasi  digital  bansos  non tunai . Antara.
https://makassar.antaranews.com/ berita/318977/polewali-mandar-
uji-coba-transformasi-digital- bansos-nontunai
Amri,  U.,  Adianto,  &  As’ari,  H.  (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE)  di  Kota  Dumai. Jurnal
Pendidikan  Tambusai , 6 (2),  12201 – 12207.
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2007). Collaborative  governance  in  theory and  practice. Journal  of  Public Administration  Research  and  Theory , 18 (4), 543 – 571. https://doi.org/10.1093/jopart/mu m032
Arief, A.,  &  Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur  (Systematic  Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE). Jurnal  Ilmiah  Teknik  Elektro ,
8 (1).
Asianto, A., & Firmansyah, G. (2022). The Design  of  Indonesia  e-Government (SPBE)  Governance  in  Tangerang City.  In Proceedings  of  the  First Mandalika International Multi- Conference on Science and Engineering 2022,  MIMSE  2022  (Informatics  and
Computer  Science) (pp.  22 – 34). Atlantis  Press  International  BV. https://doi.org/10.2991/978-94- 6463-084-8_4
Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A.
(2020). Collaborative  Governance  in Public Administration Perspective (1st ed.). Program Studi Doktor Administrasi Publik.
Barsei,  A.  N.  (2022).  Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat
Implementasi Inovasi Sektor Publik di  Kota  Padang  Panjang. JUAN:
Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara ,
10 (2), 42 – 58.
https://doi.org/10.31629/juan.v10i 02.5166
Barsei,  A.  N.,  &  Sabtohadi,  J.  (2023). Stakeholders Analysis in Renewable Energy Development: Case Study of A  Solar  Power  Plant  in  Muara Enggelam  Village. INOVASI:  Jurnal Politik  Dan  Kebijakan , 20 (1),  41 – 54.
https://doi.org/https://doi.org/10
.33626/inovasi.v20i1.641 Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. Public  Administration Review , 75 (5), 647 – 663. https://doi.org/10.1111/puar.1243
2
Cahyana,  A.  (2021). Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (E-government): Asep Cahyana . https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23
264.40960
Crespo-Gonzalez,  C.,  Benrimoj,  S.  I.,
Scerri,  M.,  &  Garcia-Cardenas,  V.
(2020). Sustainability of innovations in  healthcare:  A  systematic  review and  conceptual  framework  for professional  pharmacy  services. Research  in  Social  and  Administrative Pharmacy , 16 (10), 1331 – 1343.
https://doi.org/10.1016/j.sapharm.
2020.01.015
Creswell, J. W., & Creswell, D. J. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches (5th ed.). SAGE
Publication.
Damiani,  L.,  Demartini,  M.,  Guizzi,  G., Revetria,  R.,  &  Tonelli,  F.  (2018). Augmented  and  virtual  reality applications in industrial systems: A qualitative  review  towards  the industry  4.0  era. IFAC  (International Federation  of  Automatic  Control) , 51 (11), 624 – 630. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.201
8.08.388
Dinas  Kominfo  SP.  (2023). Satu  Data Polewali  Mandar .  Dinas  Komunikasi Informasi, Statistik, Dan Persandian. https://satudata.polmankab.go.id/
Edo,  D. H. A.  P., &  Mutiarin, D. (2018). Analisis  Best  Practice  Inovasi Pelayanan  Publik  (Studi  pada
Inovasi Pelayanan “Kumis
MbahTejo”  di  Kecamatan  Tegalrejo Kota Yogyakarta). Jurnal Manajemen Pelayanan  Publik , 1 (2),  156 – 167. http://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/ar ticle/view/16753/9215
Emerson,  K.,  &  Nabatchi,  T.  (2015).
Collaborative  Governance  Regime . Georgetown University Press.
Fajaryati, N., Budiyono, B., Akhyar, M., &
Wiranto, W. (2020). The
employability  skills  needed  to  face the demands of work in the future: Systematic  literature  reviews. Open Engineering , 10 (1), 595 – 603.
https://doi.org/10.1515/eng-2020- 0072
Febriyan,  E.  D.,  Wahyu  Pradana,  G.,  & Yuyun Eka Kartika Sari, dan. (2019).
Digital  Inovasi  Sektor  Publik: Efektivitas Kolaborasi dalam
Implementasi  Inovasi  Desa  Digital.
Jurnal  El-Riyasah , 10 (2),  127 – 145. http://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/elriyasah/ar ticle/view/8909
Furqoni,  I.,  &  Rosyadi,  S.  (2019).
Collaborative Governance in Corporate  Social  Responsibility Forum in Banyumas Regency. Jurnal Bina Praja , 209 – 217.
https://doi.org/10.21787/jbp.11.20
19.209-217 Gasco-Hernandez,  M.  (2014). Open Government: Opportunities and Challenges  for Public Governance (4th ed.). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1- 4614-9563-5
Gusti. (2022). Praktik Transformasi Digital
Pemerintahan  di  Daerah  Terkendala Kesiapan SDM . UGM. https://ugm.ac.id/id/berita/23142
-praktik-transformasi-digital- pemerintahan-di-daerah- terkendala-kesiapan-sdm
Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, I. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi  Pelayanan  Publik Yang  Partisipatif  (Kajian  Sistem
Pelayanan Malang Online). Journal of Government & Civil Society , 4 (1), 115 – 129.
https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.31000/jgcs.v4i1.2438
Hossain,  M.  Z.,  &  Yasmin,  T.  (2022).
Factors  affecting  public  sector innovation during COVID-19
pandemic in Bangladesh: an analysis on three cases. International Review of Public  Administration , 27 (1),  1 – 14. https://doi.org/10.1080/12294659. 2022.2044105
Hutagalung,  S.  S.,  &  Hermawan,  D.
(2018). Evaluation of Local Government Innovation Program in Lampung Province. Jurnal Bina Praja ,
10 (2), 241 – 250. https://doi.org/10.21787/jbp.10.20
18.241-250
Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A.  E.  (2017).  Governance  paradigm in  public  administration  and  the dilemma  of  national  question  in Nigeria. Cogent  Social  Sciences , 3 (1), 1316916. https://doi.org/10.1080/23311886. 2017.1316916
Jawi, E. (2019). Polman dan Mateng Keluar dari Status Daerah Tertinggal . Tribun Timur. https://makassar.tribunnews.com/ 2019/08/01/polman-dan-mateng- keluar-dari-status-daerah-tertinggal
Ji, H., & Miao, Z. (2020). Corporate social responsibility  and  collaborative innovation: The role of government support. Journal of Cleaner Production , 260 .
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.20 20.121028

## Peraturan  Bupati  Polewali  Mandar
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Sektoral di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten  Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar (2019).
Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2019 tentang RPJMD Kabupaten Polewali
Mandar  2019-2024,  Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (2019).
Keputusan  Bupati  Polewali  Mandar Nomor  899  Tahun  2022  tentang Pembentukan Penyelenggara Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik, Kabupaten Polewali Mandar (2022).
Peraturan  Bupati  Polewali  Mandar
Nomor  19  Tahun  2022  tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,  Kabupaten  Polewali Mandar (2022). Keskes,  I.,  Sallan,  J.  M.,  Simo,  P.,  & Fernandez, V. (2018). Transformational  leadership  and organizational commitment:
Mediating  role  of  leader-member exchange. Journal  of  Management
Development , 37 (3), 271 – 284. https://doi.org/10.1108/JMD-04-
2017-0132
Kominfo. (2023). Capai Indeks SPBE 3,58,
Pemkab  Polman  Terbaik  7  Nasional Penyelenggaraan  SPBE  se  Indonesia 2022 . Warta Kominfo. http://wartakominfosp.polmankab .go.id/capai-indeks--spbe--358-- pemkab-polman-terbaik-7-nasional-
penyelenggaraan-spbe-se- indonesia-2022
Kumajas,  Y.  N.  (2021).  The  Effects  of Human Resources Quality, Infrastructure,  Leadership,  and Communication  on  E-Government Implementation: A Case of Indonesia Local Government. Budapest  International  Research  and Critics Institute (BIRCI-Journal):
Humanities  and  Social  Sciences , 4 (1),
597 – 612. https://doi.org/10.33258/birci.v4i1
.1643
Kurniasih,  D.,  Israwan  Setyoko,  P.,  &
Moh Imron, dan. (2017). Collaborative  Governance  dalam Penguatan  Kelembagaan  Program Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat  (SLBM)  di  Kabupaten Banyumas. Sosiohumaniora , 19 (1), 1 – 7. https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohu maniora/article/view/7888/6385
Lestari,  P.  A.,  Tasyah,  A.,  Syofira,  A., Rahmayani,  C.  A.,  Cahyani,  R.  D.,
Tresiana, N., & Lampung, U. (2021). Digital-Based Public Service
Innovation  (E-Government)  in  the
Covid-19 Pandemic Era. Jurnal Ilmu Administrasi , 18 , 212 – 224.
https://jia.stialanbandung.ac.id/in dex.php/jia/article/view/808
Lewis, J. M., Ricard, L. M., & Klijn, E. H. (2018).  How  Innovation  Drivers, Networking  and  Leadership  Shape Public  Sector  Innovation  Capacity. International Review of Administrative
Sciences , 84 (2), 288 – 307. https://doi.org/10.1177/002085231
7694085
Lyrio, M. V. L., Lunkes, R. J., & Taliani, E. T. C. (2018). Thirty Years of Studies on  Transparency,  Accountability, and Corruption in the Public Sector: The  State  of  the  Art  and Opportunities  for  Future  Research. Public  Integrity , 20 (5),  512 – 533. https://doi.org/10.1080/10999922. 2017.1416537
Maulana,  R.  Y.  (2020).  Collaborative Governance  in  the  Implementation of E-Government-Based Public
Services Inclusion in Jambi Province, Indonesia. Journal of Governance , 5 (1). https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7 317
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  & Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data Analysis: A Methods Source Book (3th ed.). SAGE Publication.
Nasrulhaq,  N.  (2020).  Nilai  Dasar Collaborative  Governance  Dalam Studi  Kebijakan  Publik. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , 6 (3), 395 – 402. https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3
.2261
Naumann,  M.,  &  Rudolph,  D.  (2020).
Conceptualizing rural energy transitions: Energizing rural studies, ruralizing energy research. Journal of Rural Studies , 73 , 97 – 104. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.
2019.12.011
Purwantoro,  S.  A.,  Almubaroq,  H.  Z.,
Sutanto,  R.,  Hermawan,  C.,  Dovian Isjarvin, Soebakgijo, N. H., Mardamsyah,  A.,  Prakoso,  L.  Y.,
Pramono,  B.,  Yulivan,  I.,  & Prihantoro,  K.  (2022).  Manajemen Sumber  Daya  Manysua  Pertahanan di Era Kemajuan Teknologi Militer. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (12), 4229 – 4236. https://stp-mataram.e- journal.id/JIP/article/view/1568/1 174
Putu, N., Astuti, J., Sukarsa, M., Made, I.,
& Raharja, S. (2021). Analisis Aspek Penerapan  SPBE  pada  Salah  Satu Kabupaten  di  Indonesia. JITTER: Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer , 2 (3),
1 – 7. https://ojs.unud.ac.id/index.php/j itter/article/view/79788/41933 Qekaj-Thaçi,  A.,  &  Thaçi,  L.  (2023).  The Quality of E-Government
Management,  Information  Security and  Quality. Emerging  Science Journal , 7 (1), 228 – 244. https://doi.org/10.28991/ESJ-2023- 07-01-016 Rafinzar, R. (2020). Inovasi E- Government Dalam Pelayanan
Publik  (Studi  Faktor  Pendukung Dan  Penghambat  Program  E- Musrenbang  Kota  Surabaya). Jurnal Administrasi  Publik , 6 (2),  228 – 250. https://36.89.54.123/index.php/kol aborasi/article/view/3959
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional
Pengembangan E-Government,
Republik Indonesia (2003).
Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun 2018  tentang  Sistem  Pemerintahan
Berbasis Elektronik,
Republik
Indonesia (2018).
Rozikin,  M.,  Hesty,  W.,  &  Sulikah,  S.
(2020).  Kolaborasi  dan  E-Literacy:
Kunci  Keberhasilan  Inovasi  E- Government  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Borneo  Administrator , 16 (1),
61 – 80.
https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.
603
Salam, R. (2021). Perubahan dan Inovasi
Pelayanan  Publik  Di  Era  New Normal  Pandemi  Covid-19. Journal of Public Administration and Government , 3 (1). https://doi.org/10.22487/jpag/v3i 1.138
Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012).
Implementasi E-Government System  dalam  Upaya  Peningkatan Clean  and  Good  Governance  di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan Akuntansi  Manajemen , 11 (1),  1 – 19. https://jurnal.unej.ac.id/index.php /JEAM/article/view/1192
Simanjuntak,  S.  D.  A.  (2022). Jelajah Sinyal:  Ini  Dampak  Transformasi Digital  di  NTT .  Bisnis  Indonesia. https://teknologi.bisnis.com/read/ 20221112/101/1597420/jelajah- sinyal-ini-dampak-transformasi- digital-di-ntt
Sitokdana,  N.  (2019).  Evaluation  of  the Information Quality of E- Government  Websites  of  the Provincial  Governments  of  Eastern Indonesia (Case Study: NTT Province,  Maluku,  North  Maluku,
West Papua and Papua). Proceedings of the 2019 International Conference on Organizational Innovation (ICOI
2019) , 231 – 241.
Sørensen,  E.,  &  Torfing,  J.  (2012). Collaborative  Innovation  in  the Public Sector. The Innovation Journal: The  Public  Sector  Innovation  Journal ,
17 (1), 1 – 14.
https://www.innovation.cc/volum es- issues/2012_17_1_1_eva_sorensen_t orfing_intro.pdf
Sudrajat,  A.,  &  Andhika,  L.  (2021). Empirical  Evidence  Governance Innovation  in  Public  Service. Jurnal
Bina Praja , 13 (3), 407 – 417. https://doi.org/10.21787/jbp.13.20
21.407-417
Sukarsa,  I.  M.,  Paramartha,  I.  B.  A., Cahyawan, A. A. K. A., Wibawa, K.
S., Yasa, P. G. A.  S., Wulanyani, N. M.  S.,  &  Wisswani,  N.  W.  (2020). Evaluation of
E-Government Maturity  Models  in  Sub-District Public  Services  in  Indonesia  Using the  SPBE  Framework. RESTI JOURNAL , 4 (2), 243 – 253.
http://jurnal.iaii.or.id
Sulbarpos.  (2023). Tingkatkan  Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas Kominfopers Provinsi Sulbar  Gelar  Rakor  SPBE  di  Polman . Sulbar
POS. https://buddyku.com/teknologi/S qssBe/tingkatkan-kualitas-sistem- pemerintahan-berbasis-elektronik- dinas-kominfopers-provinsi-sulbar- gelar-rakor-spbe-di-polman
Susilowati,  I.,  Wibowo,  A.,  Putra,  A., Said, I., & Rifai, N. (2020). Qualitative
Research Module of ATLAS.Ti .
Torfing, J. (2019). Collaborative innovation  in  the  public  sector:  the argument. Public Management Review , 21 (1), 1 – 11. https://doi.org/10.1080/14719037.
2018.1430248
Torvinen, H., & Jansson, K. (2022). Public health  care  innovation  lab  tackling the  barriers  of  public  sector innovation. Public Management
Review . https://doi.org/10.1080/14719037. 2022.2029107
Urquhart, R., Kendell, C., Cornelissen, E., Powell,  B.  J.,  Madden,  L.  L., Kissmann,  G.,  Richmond,  S.  A.,  & Bender,  J.  L.  (2021).  Identifying factors  influencing  sustainability  of innovations  in  cancer  survivorship care: A qualitative study. BMJ Open , 11 (2). https://doi.org/10.1136/bmjopen- 2020-042503
Warsono, H., Yuwono, T., & Putranti, I. R.  (2023).  Analyzing  technology acceptance  model  for  collaborative governance in public administration:  Empirical  evidence of digital governance and perceived ease  of  use. International  Journal  of Data and Network Science , 7 (1), 41 – 48. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.202 2.12.008
Wilson,  C.,  &  Mergel,  I.  (2022). Overcoming  barriers  to  digital
government: mapping the strategies of  digital  champions. Government Information Quarterly , 39 (2).
https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.
101681
Yudha,  H.,  &  Susanto,  T.  D.  (2019).  E- Leadership:  The  Effect  of  E- Government  Success  in  Indonesia. Journal  of  Physics:  Conference  Series ,
1201 (1). https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1201/1/012025