## Transparansi Pajak Karbon:
Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia
Lawrence Daniel Ferwinz Andi Lolo, Achmad Dhani Maulana dan Decmonth Nuel Pasaribu
lawrence.andilolo@gmail.com Universitas Indonesia

## Abstract
The Indonesian government is designing a carbon taxation instrument through the Draft Law on General Tax Provisions and Procedures (RUU KUP). The carbon taxing targets the fossil energy industry, which is one of the largest emitters in Indonesia. This legal research was conducted with a normative approach by comparatively reviewing the implementation of carbon taxes in several countries. This article aims to review the carbon taxation system for tax subjects in the fossil energy industry sector as an effort to mitigate climate change in Indonesia. This article concludes the importance of carbon tax instruments followed by the concept of tax transparency through digitalization to facilitate the state in monitoring corporate emission activities. With transparency through the digitization of carbon taxes, public checks and balances against the Government will be realized in accordance with Indonesia's low carbon development goals.
Keywords: Emission; Digitalization; Carbon Tax; Transparency; Paris Agreement; Low Carbon Development.

## Abstrak
Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Oktober 2021. Pajak karbon menyasar industri energi fosil, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah satu sumber penghasil emisi terbesar di Indonesia. Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan normatif dengan meninjau secara komparatif penerapan pajak karbon di beberapa negara. Artikel ini bertujuan untuk meninjau sistem pemajakan karbon kepada subjek pajak pada sektor industri energi fosil sebagai upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan pentingnya instrumen pajak karbon diikuti dengan konsep transparansi pajak melalui digitalisasi untuk memudahkan negara dalam melakukan monitoring terhadap aktivitas emisi korporasi. Dengan adanya transparansi melalui digitalisasi pajak karbon, check and balances masyarakat terhadap Pemerintah akan dapat terwujud sesuai dengan tujuan pembangunan rendah karbon Indonesia. Kata Kunci: Emisi; Digitalisasi; Pajak Karbon; Transparansi; Perjanjian Paris; Pembangunan Rendah Karbon.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 1, Januari 2022
Jurist-Diction. 2022; 205-228
Copyright © 2022 Lawrence Daniel Ferwinz Andi Lolo, Achmad Dhani Maulana
dan Decmonth Nuel Pasaribu
How to cite: Lawrence Daniel Ferwinz Andi Lolo, Achmad Dhani Maulana dan Decmonth Nuel Pasaribu, ‘Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia’ (2022) Vol. 5 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 14 Desember 2021; Diterima  14 Januari 2022; Diterbitkan 31 Januari 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i1.32981 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 206 Lawrence Daniel, dkk: Transparansi Pajak Karbon...

## Pendahuluan
Wacana penerapan pajak karbon di Indonesia telah bergulir sejak Pemerintah melakukan uji coba perdagangan emisi karbon pada pertengahan tahun 2021 untuk sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Perdagangan emisi ini meliputi 80 PLTU. Jika dirinci, perdagangan emisi ini meliputi 54 pembangkit milik PLN dan 26 pembangkit pengembang swasta (Independent Power Producer/IPP) dengan skema cap and trade. 1 Dalam skema ini, Pemerintah menetapkan batas ( cap ) intensitas emisi CO2 yang mana PLTU dengan emisinya melebihi alokasi kuota dapat membeli kuota emisi ( trade ) dari PLTU lain yang memiliki surplus. 2
IBFD International Tax Glossary mendefinisikan pajak karbon sebagai pajak yang dikenakan atas bahan bakar fosil untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. 3 Pajak dikenakan atas setiap penggunaan jenis bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dalam perjalanannya, inisiatif pajak karbon dimasukkan ke dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dan rencana Komisi XI DPR RI memperbaharui Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada Juni 2021. 4 Salah satu sumber emisi gas rumah kaca Indonesia adalah sektor energi. Oleh karena itu Pemerintah berinisiatif untuk memberlakukan pajak karbon bagi sektor PLTU yang diyakini tepat sebagai solusi atas krisis iklim.
Pada 7 Oktober 2021, Pemerintah bersama DPR menyetujui bersama Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai hasil revisi UU KUP yang di dalamnya mengatur pajak karbon. Penerapannya akan dimulai pada 1 April 2022 untuk subjek pajak PLTU dengan skema cap and tax . Skema ini dilakukan
1 Kementerian ESDM, Uji Coba Perdagangan Karbon Diikuti 80 Pembangkit (https://www. esdm.go.id/en/media-center/news-archives/uji-coba-perdagangan-karbon-diikuti-80-pembangkit-), diakses 15 Oktober 2021.
2 Redaksi, “PLTU PLN Sukses Uji Coba Perdagangan Emisi Karbon” https://www.cnnindo- nesia.com/ekonomi/20210814105701-90-680307/pltu-pln-sukses-uji-coba-perdagangan-emisi-kar- bon, diakses 15 Oktober 2021.
3 Amardianto Arham, “Pajak Karbon Demi Keberlanjutan Indonesia,” https://www.pajak. go.id/id/artikel/pajak-karbon-demi-keberlanjutan-indonesia, diakses 15 Oktober 2021.
4 Kementerian Keuangan, “Menkeu Sampaikan Lima Prioritas Utama Kebijakan Fiskal Tahun 2022,” https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-sampaikan-lima-prioritas- utama-kebijakan-fiskal-tahun-2022/ , diakses 21 Oktober 2021.
dengan Pemerintah yang menetapkan batas emisi ( cap ) bagi PLTU dan pajak akan dipungut ( tax ) apabila jumlah emisi yang dihasilkan melebihi batas yang telah ditetapkan. 5 Pajak karbon menjadi kebijakan Pemerintah yang berfungsi untuk menambah penerimaan negara ( budgetair ) dan mengatur ( regulerend ) sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh emisi karbon. Tulisan ini bertujuan menganalisis kebijakan pajak karbon bagi sektor PLTU di Indonesia berdasarkan UU HPP.  Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini akan disusun sebagai berikut. Setelah Pendahuluan, Bagian II akan membahas mengenai latar belakang pajak karbon, juga pembahasan umum terkait konsep, prinsip, serta fungsi pajak karbon. Bagian ini akan menjelaskan konsep pajak karbon dan tujuan awal diterapkannya. Setelah itu, Bagian III akan membahas pengaturan pajak karbon di Indonesia. Bagian ini akan menganalisis pajak karbon untuk sektor PLTU dalam kerangka cap and tax serta kritik terhadapnya. Setelah itu, Bagian IV akan membahas mengenai Pajak dan Eksternalitas serta dengan Earmarking dan Tax Transparency . Bagian ini akan menganalisis Digitalisasi Transparansi dan Pajak Karbon. Bagian V akan menguraikan kalimat penutup sebagai kesimpulan dari artikel.

## Selayang Pandang Pajak Karbon Linimasa Krisis Iklim
Kesadaran terhadap urgensi krisis iklim telah muncul sejak akhir abad ke- 19 dan sepanjang abad ke-20, sampai hari ini. Pada tahun 1896, Svante Arrhenius mengeluarkan sebuah temuan yang mengungkapkan siklus umpan balik radiasi yang disebabkan efek rumah kaca, yang menyebabkan global warming atau naiknya suhu bumi secara global. Sebelumnya, penting untuk membedakan antara GRK alami dengan GRK yang dihasilkan oleh pabrik industri serta emisi kendaran. GRK alami, seperti uap air, karbon dioksida, dan gas lainnya (yang dihasilkan melalui
5 Redaksi,  “PLTU Kena Pajak Karbon Rp30 per CO2e Mulai 1 April,2022”https://www. cnnindonesia.com/ekonomi/20211013092258-532-707038/pltu-kena-pajak-karbon-rp30-per-co2e- mulai-1-april-2022, diakses 15 Oktober 2021.

## 208 Lawrence Daniel, dkk: Transparansi Pajak Karbon...
proses alami seperti fotosintesis) terdapat di atmosfer dan memiliki fungsi untuk menangkap kembali energi geotermal yang dipancarkan kembali ke ruang angkasa dari permukaan bumi, menciptakan “efek rumah kaca” alami yang bermanfaat untuk mempertahankan suhu rata-rata bumi, dan menjadikan bumi ramah untuk dihuni. Namun, jumlah GRK berlebihan yang dipancarkan oleh industri dan emisi menyebabkan peningkatan rata-rata suhu global seperti penjelasan Arrhenius. 6
Revolusi Industri (1760-1840) memegang peranan penting dalam fenomena pemanasan global, sejak produksi rumahan beralih menjadi pabrik, efektivitas dan efisiensi juga meningkat secara signifikan. Namun, kemajuan teknologi turut membawa peningkatan besar dalam jumlah konsentrasi GRK di atmosfer. Sejak Revolusi Industri, konsentrasi karbon dioksida telah meningkat hampir tiga puluh persen, konsentrasi metana meningkat lebih dari dua kali lipat, konsentrasi nitro oksida meningkat sekitar lima belas persen. 7 Menyikapi fenomena tersebut pada tahun 1988, United Nations Environment Program dan the World Meteorological Organization membentuk Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) untuk melakukan penelitian ilmiah dan teknis terkait perubahan iklim, serta untuk mengevaluasi dampak potensial dan alternatif untuk adaptasi dan mitigasi.
Perubahan iklim telah menjadi ancaman besar terhadap masyarakat internasional, maka seiring waktu berjalan, upaya mitigasi terhadap krisis iklim telah menjelma menjadi misi kolektif bagi negara-negara dunia. Salah satu upaya tersebut adalah Paris Agreement atau Persetujuan Paris yang disepakati pada tahun 2015. Paris Agreement adalah sebuah traktat internasional yang memiliki tujuan
6 Leah H. Martinez, ‘Post Industrial Revolution Human Activity And Climate Change: Why The United States Must Implement Mandatory Limits On Industrial Greenhouse Gas Emissions’ (2005) Vol.20, No.2  Journal of Land Use & Environmental Law.[403-421]
7 Karbon dioksida sendiri hanya merupakan salah satu dari keseluruhan gas rumah kaca (GRK) yang menghasilkan efek rumah kaca, di luar CO₂ terdapat gas rumah kaca lainnya yang meliputi Metana (CH4), Nitrogen Dioksida (N2O), serta gas industrial seperti: Hydrofluorocarbons (HFCs) Perfluorocarbons (PFCs) Sulfur hexafluorida (SF6), dan Nitrogen trifluorida (NF3). Dari kelompok gas rumah kaca tersebut, CO2 adalah hasil emisi dengan jumlah terbesar, mencapai 65% dari keseluruhan gas rumah kaca. Emisi CO2 dihasilkan paling banyak dari penggunaan bahan bakar fosil dan proses industrial.
untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya menghapus kemiskinan. Tujuan tersebut sebagaimana diuraikan dalam article 2 Paris Agreement, meliputi target untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan berupaya untuk membatasi suhu meningkat menjadi 1,5°C di atas tingkat pra-industri. 8 Namun hasil penelitian IPCC mengungkap bahwa target tersebut masih belum—bahkan jauh dari—terealisasi. Pada 7 Agustus 2021, IPCC merilis sebuah laporan yang menunjukan dengan tingkat produksi emisi gas rumah kaca saat ini, rata-rata suhu global dapat meningkat sebesar 2 °C (3,6 °F), sudah mencapai batas atas untuk menghindari tingkat “berbahaya” pada tahun 2050. 9
Tindakan nyata untuk mencegah krisis iklim betul-betul diperlukan dan harus segera dilakukan, sebagaimana negara-negara yang menandatangani Paris Agreement telah berkomitmen untuk melakukan nationally determined contributions (NDCs) sebagai upaya nyata untuk mereduksi emisi GRK. 10

## Pajak Karbon dalam Visi Pembangunan Indonesia
Melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, Indonesia meratifikasi Paris Agreement dan telah berkomitmen untuk turut serta mengurangi dampak perubahan iklim melalui upaya menurunkan tingkat emisi. Pada tahun 2021, Indonesia telah menyerahkan dokumen NDC terbaru yang juga memuat strategi jangka panjang visi rendah karbon dan ketahanan iklim 2050. 11 NDC Indonesia juga berdampingan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-4 tahun 2020-2024. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Low Carbon Development Indonesia (LCDI) atau strategi Pembangunan Rendah
8 Paris Agreement, art 6
9 Zeke Hausfather, ‘Analysis: When might the world exceed 1.5C and 2C of global warm- ing?’ <https://www.carbonbrief.org/analysis-when-might-the-world-exceed-1-5c-and-2c-of-global- warming> diakses 24 Oktober 2021
10 Paris Agreement, art 6
11 Updated Nationally Determined Contribution Republic Of Indonesia.

## Lawrence Daniel, dkk: Transparansi Pajak Karbon...
Karbon Indonesia menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024. 12 Meskipun LCDI telah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024, belum terdapat kebijakan fiskal untuk mengatur isu terkait pengendalian emisi. 13 Maka Kementerian Keuangan menjadikan momentum Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) untuk memasukkan agenda pemajakan karbon (telah disahkan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Oktober 2021).

## Sejarah Pajak Karbon
Pajak karbon merupakan salah satu jenis environmental tax atau pajak lingkungan dan juga merupakan salah satu instrumen kebijakan yang pertama digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 14 Konsep Pajak Karbon bermunculan di negara-negara Eropa sebagai jawaban atas tantangan perubahan iklim dan pemanasan global, juga sebagai aktualisasi komitmen dalam Konferensi Iklim Toronto, untuk mengurangi emisi karbon dioksida hingga 20%. Finlandia merupakan negara pertama yang menerapkan konsep pajak karbon pada tahun 1990, kemudian diikuti negara-negara Nordik lainnya seperti Norwegia dan Swedia di tahun 1991 dan Denmark di tahun 1992. Setelah itu disusul Belanda dan Slovenia di akhir 1990-an juga Jerman dan Inggris yang memberlakukan konsep pajak serupa terhadap emisi gas rumah kaca.

## Konsep Pajak Karbon
Pajak karbon sebenarnya merupakan satu dari salah dua solusi klasik untuk mencapai pengurangan pencemaran oleh perusahaan (solusi lainnya merupakan carbon taxing ). Ihwal konsep pajak karbon tidak lepas dari konsep yang diutarakan Arthur Cecil Pigou pada tahun 1920, dengan menggunakan pajak sebagai instrumen
12 Pipit Ikha Ramadhani, ‘Pembangunan Rendah Karbon Jadi Prioritas dalam RPJMN 2020- 2024’ (Liputan 6, 16 Oktober 2020) <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4384103/pembangunan- rendah-karbon-jadi-prioritas-dalam-rpjmn-2020-2024> diakses 24 Oktober 2021.
13 Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.[8].
14 Partnership for Market Readiness (PMR), Carbon Tax Guide: A Handbook for Policy Makers (World Bank, 2017).[27].
untuk merekayasa eksternalitas negatif di bidang lingkungan. Pigou berpendapat bahwa biaya eksternal dapat diserap kembali secara optimal dengan menerapkan pajak langsung pada setiap aktivitas yang menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. 15 Analisis ekonominya demikian, dengan menginternalisasikan biaya sosial melalui pajak, harga barang akan bertambah dan menciptakan ekuilibrium baru. Keadaan ini disebabkan menurunnya permintaan terhadap produk, sehingga para pencemar atau pencemar potensial akan mengeluarkan biaya yang semakin besar—linier terhadap jumlah emisi yang diproduksi—sehingga mereka secara ekonomis berupaya meminimalisir aktivitas produksi yang menghasilkan emisi. 16 Pajak jenis tersebut kemudian dikenal sebagai Pigouvian Tax , yang meliputi pajak-pajak lingkungan termasuk pajak karbon.
Pajak karbon memiliki tujuan untuk menentukan harga pada aktivitas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang kemudian akan mencerminkan biaya sosial karbon ( social cost of carbon ). 17 Dengan demikian, penerapan pajak karbon oleh suatu negara berarti menerapkan harga karbon yang dibebankan kepada emitter atau penghasil emisi, kemudian diteruskan sampai pada konsumen. Pajak karbon merupakan suatu instrumen multifungsi, banyak keuntungan yang mungkin dicapai dengan implementasi pajak karbon, setidak-tidaknya terdapat empat poin berikut: 18
a. Mekanisme pembebanan langsung ke hulu atau perusahaan penghasil emisi dapat dinilai efektif, karena perusahaan terkait yang kemudian membebankan sebagian besar biaya pajak pada konsumen mereka, secara tidak langsung harga barang akan meningkat sebanding dengan intensitas karbonnya.
b. Pajak karbon akan mempengaruhi behaviour produsen dan konsumen untuk mengurangi emisi.
c. Menyeragamkan biaya pengurangan ( marginal abatement cost ) lintas sektor, sehingga tidak dimungkinkan untuk menyiasati dengan melimpahkan biaya pengurangan dari satu sektor ke sektor lainnya. Dengan menetapkan harga
15 Hans Opschoor, Kerry Turner, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Springer Science+Business Media 1994).[5].
16 Michael G. Faure, Roy A. Partain, Environmental Law and Economics: Theory and Practice (Cambridge University Press, 2019).[19].
17 Don Fullerton, Andrew Leicester, dan Stephen Smith, ‘Environmental Taxes’ (2005) National Bureau of Economic Research, Inc.[451].
18 Gary M. Lucas, Jr., ‘Behavioral Public Choice and The Carbon Tax’ (2017) Utah Law Review.[122-123].

## 212 Lawrence Daniel, dkk: Transparansi Pajak Karbon...
emisi melalui pemajakan, pajak karbon yang dirancang secara optimal akan memastikan bahwa karbon yang diproduksi lebih besar manfaatnya daripada biayanya.
d. Pajak karbon akan meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mendanai barang  publik,  mengurangi  defisit,  bahkan  dalam  tataran  tertentu  memotong pajak lainnya yang mendistorsi pasar.

## Prinsip Dasar Pajak Karbon
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2020 merilis panduan pemajakan karbon bagi negara berkembang. Dalam panduan tersebut dimuat juga prinsip- prinsip dasar lingkungan yang menjadi dasar dari implementasi pemajakan karbon, yang meliputi: 19

## a. The Polluter Pays Principle
Prinsip The Polluter Pays Principle berarti siapa yang mencemari dia harus menanggung biaya pencemaran, yang kemudian dialihkan pada masyarakat secara keseluruhan melalui mekanisme pemajakan. Prinsip ini berupaya untuk mewujudkan penggunaan instrumen ekonomi untuk mengoptimalisasi internalisasi biaya lingkungan.
b. The Principle of Prevention
Prinsip pencegahan menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap aktivitas karbon yang terjadi di wilayah kendalinya, dan perlu memastikan kegiatan dalam yurisdiksi mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara lain.
c. Precautionary Principle
Dengan implementasi pajak karbon, negara telah mengakui bahwa dalam jangka panjang terdapat risiko kerusakan lingkungan, maka pajak karbon merupakan tindakan Precautionary yang dilakukan oleh negara yang menerapkannya
19 232 United Nations Tax Committee, ‘United Nations Handbook on carbon taxation for developing countries: An Introduction for Policymakers’, ( United Nations , 2020) <https://www. un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-11/ Chapter%202_Intro%20for%20policymakers_UN%20CarbonTax%20Handbook.pdf> diakses 24 Oktober 2021.

## d. The Principle of Common but Differentiated Responsibilities
Prinsip ini menilai bahwa degradasi lingkungan menjadi tanggung jawab bersama masing-masing negara, tetapi relatif tingkat keterlibatannya, menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masing-masing negara.

## Fungsi Pajak di Indonesia
Di Indonesia sendiri, Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto dalam buku Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia menyebutkan bahwa pajak memiliki fungsi antara lain meliputi: 20
a.  Pajak sebagai instrumen kebijakan pembangunan;
b.  Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang aman, murah, dan berkelanjutan; c.  Pajak sebagai instrumen kebijakan mitigasi dan perubahan iklim; d.  Pajak sebagai instrumen keadilan dan pemerataan; e.  Pajak sebagai instrumen ketenagakerjaan.
Dengan  mengambil  pendekatan  fiskal  dengan  melihat  karakteristik  pajak  yang sederhana dan multifungsi, serta efektivitas pigovian tax sebagai alat rekayasa pasar penawaran-permintaan, maka menjadi masuk akal dan relevan eksistensi dari pajak karbon di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi rendah karbon dan ketahanan iklim 2050. Namun yang perlu menjadi objek kajian selanjutnya, adalah bagaimana kita dapat menghadirkan suatu mekanisme yang dapat menunjang implementasi pajak karbon, sehingga dalam penerapannya pajak karbon dapat efektif dan tepat guna dalam menjawab permasalahan nyata yang ada di tengah masyarakat, juga menjaga prinsip-prinsip lingkungan tetap dipenuhi dalam era industri pasca pajak karbon di Indonesia.

## Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai Sasaran Pajak Karbon
Pada 7 Oktober 2021, Pemerintah bersama DPR menyetujui bersama UU HPP yang di dalamnya mengatur pajak karbon. Pemerintah menilai pengaturan pajak karbon berguna dalam proses reformasi perpajakan dan meningkatkan
20 Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia (Rajawali Press 2021).[45-48].

## 214 Lawrence Daniel, dkk: Transparansi Pajak Karbon...
kualitas kebijakan fiskal karena pajak karbon ditujukan sebagai bagian dari proses pemulihan ekonomi nasional. 21 Selain itu, pajak karbon perlu dibentuk karena Menteri Keuangan menyatakan Indonesia membutuhkan biaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang sangat besar per tahunnya, yakni Rp266,2 triliun. 22 Emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup akan dikenai pajak dengan tarif sebesar paling rendah Rp30 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau USD 2 per ton CO2e. 23 Subjek pajak karbon yang dikenai adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. 24
Pemerintah menyasar subjek pajak karbon yang akan dikenakan pertama kali adalah sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara yang akan dimulai pada 1 April 2022. 25 Sektor PLTU disasar karena estimasi emisi yang dikeluarkan mencapai 218.044.000 ton CO2e dan pemajakan sebesar Rp30/kgCO2e akan menghasilkan penerimaan negara senilai triliunan rupiah. 26 Mekanisme pajak yang diterapkan mendasarkan pada batas emisi (cap and tax) yang berarti Pemerintah menetapkan dipungut apabila jumlah emisi yang dihasilkan melebihi batas emisi ( cap ) yang telah ditetapkan. Secara total, jumlah PLTU di Indonesia hingga 2020 mencapai 34,7 gigawatt (GW). 27
Kebijakan pajak karbon ini perlu dikritisi dalam dua hal, yakni tarif pajak karbon yang terlalu rendah untuk PLTU dan skema cap and tax yang mengurangi
21 Kemenkeu, DPR Sahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, https://www.kemenkeu. go.id/publikasi/berita/dpr-sahkan-ruu-harmonisasi-peraturan-perpajakan/, diakses 20 Oktober 2021.
22 Fajar Pebrianto, “Butuh Rp 266 T, Sri Mulyani Sebut Anggaran Perubahan Iklim di APBN Tak Cukup,” https://bisnis.tempo.co/read/1471353/butuh-rp-266-t-sri-mulyani-sebutanggaran- perubahan-iklim-di-apbn-tak-cukup, diakses 20 Oktober 2021.
23 Karbon dioksida ekuivalen (CO2e) merupakan representasi emisi gas rumah kaca antara lain senyawa karbon dioksida (CO2), dinitro oksida (N2O), dan metana (CH4). Yang dimaksud dengan “setara” adalah satuan konversi karbon dioksida ekuivalen (CO2e) antara lain ke satuan massa dan satuan volume
24 RUU HPP, Ps. 13.
25 Ps, 17 ayat (3).
26 NA RUU KUP.[283].
27 Kementerian ESDM, “Kapasitas Pembangkit Naik Jadi 69,6 GW, EBT Sumbang 10,3 GW”,  https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/02/10/2473/kapasitas.pembangkit.naik.jadi.696.gw.ebt. sumbang.103.gw, diakses 20 Oktober 2021.
esensi pajak karbon. Pertama, menurut IMF, besaran tarif pajak karbon yang efektif agar mencapai target iklim adalah sebesar 75 USD per tCO2e yang harus dicapai di tahun 2030. Dengan pajak karbon 75 USD per tCO2e, harga batu bara biasanya akan naik lebih dari 200 persen di atas tingkat dasar pada tahun 2030, karena batubara memiliki kandungan karbon tinggi dan harga dasar per unit energi saat ini rendah. 28
Pada High Level Commission on Carbon Prices pada 2017, Joseph Stiglitz dan Lord Nicholas Stern menyatakan penetapan harga karbon semestinya mencapai US$ 40 sampai US$ 80 per ton pada 2020 dan US$ 50 sampai US$ 100 per ton pada 2030. 29 Dalam praktik beberapa negara lain, tarif  pajak karbon yang  digunakan oleh  Afrika  Selatan  di  tahun  2019  ialah  US  $ 5,  sedangkan  berdasarkan data carbon  pricing dashboard per November 2020, Singapura mematok tarif pajak karbon $3,66, Argentina US$ 5,96  dan  Jepang  US  $  2,76.  Departemen  Keuangan AS  mengeluarkan Workin Paper yang mencakup tarif emisi karbon dari 2019 hingga 2028 di AS.  Tarif  tersebut  lebih  tinggi  dari  Sistem  Perdagangan  Emisi ( Emissions  Trading  System ) Uni  Eropa  sebesar  US$36. 30 Dengan demikian, tarif Indonesia yang sangat rendah perlu ditingkatkan secara berkala agar kerusakan marjinal dari emisi karbon setara dengan tarif yang diterapkan.
Kedua , cap and tax bukan merupakan kombinasi optimal dalam konsep instrumen lingkungan dan melemahkan penerapan pajak karbon yang masih diiringi subsidi bagi energi fosil. Penerapan Command and Control (CAC) dengan instrumen ekonomi umum yang ditujukan pada aspek/target yang sama merupakan kombinasi yang secara inheren bersifat negatif. 31 Dalam hal ini, Pemerintah membatasi emisi karbon PLTU dengan cap sebagai CAC dan hanya mengenakan pajak apabila
28 International Monetary Fund, Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change (IMF, 2019).[8]. 29 Verda Nano Setiawan, “Meramu Tarif Pajak Karbon yang Ideal untuk Indonesia,” https:// katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/605af1bf17130/meramu-tarif-pajak-karbon-yang-ideal- untuk-indonesia , diakses 20 Oktober 2021.
30 Agustinus Imam Saputra, ‘Carbon Tax as a Source of State Revenue and Its Collection System’ (2021) Vol. 3 No. 1 Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia.[64].
31 Andri Gunawan Wibisana, ‘Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation’ (2019) Vol 4 No 1 Bina Hukum Lingkungan.[192].

## 216 Lawrence Daniel, dkk: Transparansi Pajak Karbon...
emisi PTLU melebihi batas yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah emisi PLTU, namun menggunakan dua instrumen yang berbeda, sehingga penerimaan pajak negara hanya terbatas apabila PLTU melebihi emisi. Penerapan pajak karbon semestinya dikenakan bagi tiap ton emisi batubara. Hal ini akan meningkatkan biaya produksi yang akan berpengaruh pada kenaikan harga batubara. Namun, kenaikan tersebut tidak terlalu baik bagi PLN apabila Pemerintah tetap memberikan subsidi bahan bakar minyak. Pemerintah bahkan harus membayar biaya marginal kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya yang dikeluarkan PLN. Kenaikan harga yang seharusnya dicapai untuk mengubah perilaku (menurunkan permintaan konsumen) tidak akan terjadi apabila harga pasar untuk energi yang dihasilkan batubara tetap sama. Dengan demikian, Pemerintah perlu memikirkan ulang subsidi BBM yang diberikan ke PLTU apabila pajak karbon akan diterapkan. Sejalan dengan ini, BAPPENAS telah menyatakan subsidi BBM akan dihentikan pada tahun 2030 untuk mewujudkan net-zero emission. 32

## Digitalisasi Transparansi Pajak sebagai Solusi Eksternalitas Pajak dan Eksternalitas
Perkembangan konsep state building dan state financial management sudah berkembang jauh dari konsep nachtwaterstaat . Perkembangan tersebut pula membawa perubahan dalam sistem perpajakan yang ada dalam sejarah manusia yang pada awal berupa tribute terhadap penguasa saat itu, dan bentuk pengeluaran entitas pemerintah pada saat itu, yaitu penguasa lokal, hanya diperlukan untuk melanggengkan kekuasaan penguasa. 33 Hal ini telah berubah dengan kemunculan konsep welfare state yang menekankan terhadap pemakaian dari pajak tersebut untuk menstimulasi dinamika masyarakat dan perkembangan kearah yang lebih baik, dengan melihat terhadap pemakaian yang ditekankan dalam bentuk public
32 Tiza  Mafira,  “Indonesia  wants  a  carbon  tax,  but  with  subsidies?” https://www. climatepolicyinitiative.org/blog-indonesia-wants-a-carbon-tax-but-with-subsidies/, diakses 20 Oktober 2021.
33 Michael John Jones, ‘Sources of Power and Infrastructural Conditions in Medieval Governmental Accounting’ (2010) Accounting, Organizations and Society.[82]
dibanding terhadap individu-individu. 34 Bentuk pemakaian pajak yang berasal dari masyarakat dan kembali ke masyarakat sendiri merupakan model pemakaian pajak dalam bentuk dasar.
Pajak sendiri tidak semerta-merta mempunyai bentuk pengaruh yang dapat secara langsung turun ke masyarakat, hal tersebut dapat berbentuk sebagai suatu jaminan kepada masyarakat, dan seperti halnya setiap bentuk manajemen finansial publik, banyak variabel yang menjadi kunci utama dari hal tersebut, dan efisiensi dari penyerapan pajak pula menjadi masalah, dengan permasalahan terhadap alokasi yang memunculkan terhadap eksternalitas.
Eksternalitas berakar dari konsep Pigovian Welfare Economics , yang menitikberatkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam ekonomi, yang dapat pula dimasukan dalam bentuk antar individu atau terhadap kelompok dari suatu pasar yang menjadi demografis dalam kategori produsen ataupun konsumen. 35
Eksternalitas pada dasar merupakan suatu dampak dari tindakan eksternal yang dapat  mempengaruhi  terhadap  pihak  lain,  atau  dapat  didefinisikan  lain  sebagai limpahan dari tindakan-tindakan masyarakat yang berkepentingan dikarenakan kegiatan seperti aktivitas produksi maupun konsumsi. 36 37 Hal tersebut dapat dilihat dalam hal pengaruh dari eksternalitas yang dapat menjadi positif ataupun negatif, yaitu dalam bentuk benefit to society atau cost to society .
Eksternalitas tidak menjadi suatu permasalahan yang besar dalam kondisi masyarakat yang stabil, dan ekonomi yang sehat. Keadaan baik dalam masyarakat dan ekonomi tidak mengurangi terhadap jumlah eksternalitas, namun mengubah terhadap bentuk eksternalitas. Eksternalitas yang positif membawa pengaruh yang baik terhadap masyarakat, namun eksternalitas acap kali dapat membawa dua bentuk sekaligus, seperti semua hal, tidak ada sisi abu-abu, namun hanya berupa
34 Reuven S. Avi-Yonah, ‘Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State’ (Mei 2000).[1576].
35 James M. Buchanan,’Externality in Tax Response’ (Juli 1966) Vol. 33 No. 1 Southern Economic Journal.[38].
36 N. Gregory Mankiw, [ et.,al ], Pengantar Ekonomi Mikro (Selemba Empat, 2012).[235].
37 Henry Faizal Noor, Ekonomi Publik (Permata Puri Media, 2015).[179].

## 218 Lawrence Daniel, dkk: Transparansi Pajak Karbon...
trade  off dari pengaruh yang dibawa dari eksternalitas. 38 Perhitungan terhadap cost to society dan benefit to society menjadi penting untuk mengetahui terhadap jumlah eksternalitas, dengan tidak menghilangkan satu variabel dari baik dan buruk tersebut agar mencapai angka yang objektif sebagai bentuk pengawasan terhadap cost to society . 39 Beberapa hal pula dapat menjadi solusi terhadap eksternalitas negatif ini, seperti halnya birokrasi yang efektif, pengawasan yang robust , dan pajak. 40
Pajak dapat menjadi salah satu solusi terhadap cost to society yang dimaksud dalam eksternalitas. Pajak menjadi solusi dalam dua hal, yaitu threshold untuk hal yang membawa eksternalitas negatif dan Earmarking terhadap hal-hal yang menimbulkan eksternalitas. 41 Pajak yang pula menjadi threshold bagi eksternalitas negatif dapat dilihat dalam ekspor dan impor dengan pengenaan tarif dan pajak untuk barang-barang dan komoditas yang masuk ataupun keluar di Indonesia.
Bentuk threshold tersebut dapat mengurangi angka dari eksternalitas negatif yang akan muncul, dan pula menambah terhadap eksternalitas positif.

## Earmarking dan Tax Transparency
Earmarking merupakan kebijakan yang berupa penggunaan ataupun pengalokasian  anggaran  yang  sumber  ataupun  pembelanjaan  secara  spesifik ditentukan. Mekanisme earmarking sendiri merupakan sebagai pembangunan dan  penganggaran  yang  spesifik  membuat  terfokusnya  pengembangan  hal  yang dispesifikan. 42 Salah satu trend bentuk earmarking di negara-negara modern yaitu carbon tax . Earmarking berupa carbon tax atau pajak karbon sendiri sudah
38 James M. Buchanan. Op.Cit. [35].
39 Reed M. Wood [ et.,al ], ‘Doing Harm by Doing Good? The Negative Externalities of Humanitarian Aid  Provision  during  Civil  Conflict’  (July  2015) The  University  of  Chicago, The Journal of Politics.[737].
40 Donald B Marron, ‘SHOULD WE TAX INTERNALITIES LIKE EXTERNALITIES?’ (2015) Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association 108.[1]
41 ibid . 42 Jeremy Jackson, ‘Tax Earmarking, Party Politics and Gubernatorial Veto: Theory and Evidence from US States.’ (2013) Public Choice 155, no. 1/2.[1].
digandrungi akan dilakukan di Indonesia yang telah masuk dalam Rancang Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Pajak.
Bentuk earmarking melalui pajak di Indonesia dapat dibuat lebih efektif dengan tax transparency . Tax transparency atau transparansi pajak merupakan konsep yang telah menjadi banyak perdebatan, terutama di Indonesia yang menjalankan prinsip confidentiality dalam pajak. Argumentasi utama dari transparansi pajak adalah pengurangan angka tax avoidance ataupun tax fraud . 43 Transparansi pajak sendiri bertujuan untuk menambah jumlah pihak yang ada dalam pengawasan ataupun pelaporan pajak terhadap entitas ataupun pihak-pihak yang merupakan wajib pajak. Konsep tersebut pula bertentangan penuh dengan prinsip confidentiality yang dijalankan oleh Indonesia selama ini, dan menghilangkan terhadap segala bentuk usaha yang dilakukan untuk dapat menyerap jumlah pajak dari wajib pajak yang telah ada yang muncul dikarenakan sense of security dari prinsip confidentiality tersebut. 44 Hal tersebut sendiri merupakan achilles heel dari sistem perpajakan Indonesia yang dianggap tidak bertindak keras terhadap pihak-pihak yang tidak membayar pajak, dan pula mengurangi angka persentase penyerapan pajak dari jumlah populasi di Indonesia.
Tax transparency sendiri dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan dari objek pajak yang dimaksud. Dalam scenario seperti pajak karbon, pelaporan pajak yang dilakukan adalah terhadap jumlah emisi yang diproduksi/dihasilkan oleh suatu pihak. Pelaporan pajak yang transparan terhadap pajak-pajak earmarking dapat memfokuskan dan memudahkan terhadap pengawasan yang dilakukan  terhadap  hal-hal  yang  memang  telah  ditentukan  secara  spesifik. Bentuk pengawasan tersebut sendiri juga sebagai bentuk pengurangan dari kemungkinan pemalsuan pelaporan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memegang terhadap wajib pajak tersebut.
43 European Commission, ‘Combatting Corporate Tax Avoidance: Commission Presents Tax Transparency’, European Commission- Fact Sheet (Brussels, 18 Maret 2015).[8].
44 Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49).

## 220 Lawrence Daniel, dkk: Transparansi Pajak Karbon...
Pajak karbon sendiri sebagai salah satu target terhadap transparansi pajak. Transparansi yang dilaksanakan dalam pajak karbon dengan menaikan angka pengawasan dalam pajak tersebut dapat berkemungkinan mengurangi jumlah kerusakan lingkungan yang akan menjadi cost to society atau eksternalitas negatif. 45 Pengawasan tersebut pula dipermudah apabila bentuk transparansi pajak tersebut dapat didigitalisasi seperti halnya pajak lainnya, dan bentuk earmarking yang dilakukan oleh pembuat regulasi dapat memfokuskan terhadap pengurangan kerusakan lingkungan yang terjadi yang berpotensial menjadi permasalah tidak terhadap lingkungan namun kepada masyarakat domestik ataupun internasional.

## Digitalisasi Transparansi Pajak
Seiring dengan perkembangan zaman dan manusia memasuki era informasi, yang memudahkan bagi pengontrolan jarak jauh tanpa ada kontak fisik, dan hal tersebut pula memudahkan terhadap pengontrolan bagi banyak hal dan salah satunya adalah pajak. Digitalisasi pajak bukanlah konsep yang asing bagi negara- negara modern, dan banyak negara yang telah menggunakan konsep ini secara penuh, dan layaknya negara modern, Indonesia pula sedang dalam tahapan transisi menuju digitalisasi pajak. Digitalisasi Pajak di Indonesia sendiri sudah dalam tahapan digitalisasi dalam sistem administrasi, yang diharapkan dapat berlanjut hingga secara penuh dalam sistem perpajakan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 94 Tahun 2016, pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat. Oleh  sebab  itu,  terutangnya  cukai  dari  emisi  karbon oleh  produsen  adalah  ketika  karbon  telah dihasilkan.  Namun,  untuk  tertib administrasi  dan  efektifitas  perhitungan  dan  pengawasan, maka produsen dapat melakukan penyetoran cukai dan melakukan pelaporan secara berkala. Masa perhitungan  dan  pelaporan  yang  paling  wajar  adalah  setiap  bulan.  Lebih lanjut,  dalam PMK   tersebut   diatur   bahwa pemberitahuan   barang   kena   cukai
45 Kutasi Gabor, [ et.,al ], ‘Tax Inventives Applied Against Externalities’ (2015) Society and Economy 37.[119].
yang   selesai   dibuat, disampaikan   dalam   bentuk   tulisan   di   atas   formulir atau   dalam   bentuk   data   elektronik.
Pengawasan  untuk  cukai  dari  emisi  karbon  diarahkan  untuk menggunakan mekanisme  elektronik dikarenakan  perlu  adanya  pengawasan  berbasis multi- stakeholder.  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC),  Kementerian  Keuangan perlu  untuk melakukan  pengawasan  bersama  dengan  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan (KLHK) mengenai nilai emisi karbon yang dihasilkan oleh polluters.DJBC  sendiri  telah  memiliki  regulasi  mengenai  sistem  yang terintegrasi  dalam  pelaporan cukai   oleh   perusahaan.   Berdasarkan   Perdirjen No   36/BC/2016,   Sistem   Aplikasi   Cukai Sentralisasi  yang  selanjutnya  disebut SAC-S  adalah  sistem  aplikasi  yang  dipergunakan  di bidang cukai. Dalam hal pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat  disampaikan  dalam  bentuk data  elektronik,  pengusaha  pabrik  mendapatkan  respon tanda  terima  secara otomatis  dari  SAC-S.  Pelaporan  produksi  emisi  karbon  dan  pembayaran cukai  yang  terutang  dapat  dilakukan  secara online sehingga  pelaporannya  dapat diproses dengan cepat dan presisi berdasarkan data yang diinput oleh wajib cukai. 46
Beberapa entitas ataupun negara yang telah menjalankan tax transparency dalam platform digital seperti halnya, Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Norwegia, dan beberapa negara lain.

## Komparasi Digitalisasi Transparansi Pajak Australia
Australia telah melakukan transparansi pajak semenjak tahun 1953, yang memang telah menjadi kewajiban bagi setiap entitas yang termasuk diberikan kewenangan untuk melakukan pelaporan pajak, yaitu perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai pendapatan sebesar 100 Juta USD setiap tahun. 47 Perusahaan- perusahaan tersebut sendiri juga diharuskan untuk melaporkan terhadap strategi
46 Agustinus Imam Saputra, ‘Carbon Tax as a Source of State Revenue and Its Collection System’ (2021) Vol.3 No.1 Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia.[67].
47 The Taxation Administration Act (Australian Regulatory Compilation No. 175).

## 222 Lawrence Daniel, dkk: Transparansi Pajak Karbon...
pajak, kontribusi pajak, dan segala informasi yang berkaitan dengan pendapatan entitas tersebut. Bentuk earmarking dalam transparansi pajak yang dilakukan di Australia sendiri dilakukan dalam bentuk Mineral Resource Rent Tax yang telah dihapus dan Petroleum Resource Rent Tax , yang dalam kebijakan pajak-pajak tersebut pula memerlukan pelaporan pajak oleh entitas-entitas wajib pajak. 48 49

## Kanada
Kanada membebankan pelaporan pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan oleh entitas wajib pajak, Keberlakuan tersebut dilakukan oleh Kanada dalam segala jenis entitas wajib pajak, domestic ataupun asing, dengan syarat minimum yaitu mencapai 20 Juta CAD, 40 Juta CAD dalam pendapatan, dan mempunyai rata-rata 250 pegawai. 50
Pelaksanaan dari Kebijakan pajak tersebut dibebankan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas eksploitasi dan eksplorasi minyak, gas dan mineral. 51

## Denmark
Denmark 52 telah melakukan satu bentuk transparansi pajak semenjak tahun 2013 dalam beberapa informasi yang terkait dengan entitas wajib pajak tersebut. Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku terhadap entitas wajib pajak yang besar, namun pula terhadap segala jenis entitas pajak yang memang dapat dibebankan pajak. Informasi yang dibuat transparan dalam hal tersebut seperti halnya Pendapatan yang dapat dipajaki setelah dihitung kerugian dengan tahun sebelumnya, kerugian tahun sebelumnya, pajak yang dihitung dalam tahun pelaporan wajib pajak, dan kewajiban pajak yang dibebankan kepada entitas wajib pajak. 53
48 Minerals Resource Rent Tax Repeal and Other Measures Act 2014 (Australian Regulatory Act No 96 of 2014).
49 Petroleum Resource Rent Tax Assessment Act 1987 (Australian Regulatory Compilation No. 142, 1987 as amended).
50 Extractive Sector Transparency Measures Act (Canadian Regulatory Compilation S.C. 2014, c. 39, s. 376,).
51 ibid .
52 Selskabsskatteloven (Danish Corporate Tax) (Dansih Government, LBK Nr. 149 of 09/01/2015 ). 53 ibid .

## Finlandia
Finlandia telah melakukan transparansi pajak yang dapat diakses secara publik. Informasi yang dibuat publik tersebut seperti halnya adalah identitas dan domisili dari entitas wajib pajak, perusahaan, jumlah pendapatan yang dapat dipajaki, dan pembayaran ataupun prestasi pajak yang harus dibayarkan kepada entitas wajib pajak tersebut. 54 Informasi tersebut dapat diakses dengan mengirimkan permohonan kepada kantor pajak lokal yang berada di bawah Kantor Administrasi Perpajakan Finlandia. 55

## Norwegia
Norway telah mengadopsi bentuk transparansi pajak dari EU Accounting Directive yang memang mentransparankan investasi, penjualan, pendapatan, jumlah produksi, pembelian barang dan jasa, jumlah pegawai, dan nama dari cabang ataupun anak perusahaan dari entitas tersebut. 56 57 Informasi tersebut sendiri dapat diakses secara digital dalam website Direktorat Pajak Norwegia dengan suatu batasan yaitu 500 akses kepada satu individu dalam satu bulan. Informasi yang dibuat transparan dalam hal berikut adalah identitas wajib pajak, perusahaan, neto pendapatan, neto aset, dan pajak yang dibayarkan. 58 Perusahaan media dapat memuat ataupun mencetak terhadap informasi tersebut, namun tidak dalam bentuk penuh dari informasi yang dimaksud, melainkan dalam satu hal spesifik, atau satu identitas yang spesifik. 59

## Titik Tengah bagi Indonesia untuk Transparansi Pajak Karbon
Indonesia yang masih memegang terhadap prinsip confidentiality dalam  perpajakan  sendiri  dapat  mencapai  efisiensi  dengan  transparansi  pajak.
54 Lag  om  offentlighet  och  sekretess  i  fråga  om  beskattningsuppgifter  (Act  on  the  Public Disclosure and Confidentiality of Tax Information) (Norwegian Regulatory Compilation 1346/1999).
55 ibid . 56 Norwegian Accounting Act (‘Regnskapsloven’) (Norwegian Regulatory Compilation§ 3-3d, §3-5 dan §8-2).
57 Norwegian Securities Act (‘Verdipapirhandelloven’) (Norwegian Regulatory Compilation § 5-5a, §5-12 dan §5-13).
58 ibid .
59 ibid .

## 224 Lawrence Daniel, dkk: Transparansi Pajak Karbon...
Pemerintah Indonesia dapat melakukan hal tersebut dengan bentuk kompromis yang telah dilakukan oleh banyak negara, yaitu dengan menekankan fokus terhadap pelaporan pajak yang akan dibayarkan, atau terhadap jumlah objek yang dipajaki sebagai bentuk kompromis dari prinsip confidentiality , dan pula dapat menspesifikan dalam pihak atau entitas wajib pajak yang dimaksud dengan dapat menargetkan terhadap perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi emisi/karbon dalam jumlah besar.

## Kesimpulan
Transparansi Pajak dibutuhkan untuk dapat mengurangi jumlah tax avoidance dan tax fraud yang dilakukan oleh suatu entitas wajib pajak. Hal ini pula telah dilakukan oleh banyak negara modern seperti Australia, Norwegia, Denmark, Finlandia dan Kanada sebagai contoh, ataupun entitas supranational seperti European Commission . Prinsip confidentiality yang dijalankan di Indonesia dalam sistem perpajakan akan mencapai tahap kompromis guna dapat mencapai hasil yaitu mengurangi eksternalitas negatif. Transparansi Pajak yang bertujuan mengurangi tax avoidance dalam sistem perpajakan tersebut, dan pengurangan eksternalitas negatif dengan memberikan kuasa ataupun medium bagi masyarakat untuk dapat mengawasi terhadap pajak, pula dalam hal ini adalah pajak karbon. Transparansi pajak karbon yang membuat tinggi angka pengawasan terhadap pajak tersebut, yang dapat mengurangi terhadap jumlah cost to society yang dibayarkan oleh masyarakat atas dampak lingkungan yang dilakukan oleh entitas- entitas wajib pajak yang memproduksi emisi. Indonesia yang masih berpegang teguh terhadap konsep confidentiality bukan dengan sebab, yaitu sebagai prinsip yang memberikan sense of security terhadap entitas wajib pajak tersebut, namun pula menimbulkan trade off yaitu memudahkan tax avoidance .

## Daftar Bacaan

## Buku
Hans Opschoor, Kerry Turner, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Springer Science+Business Media 1994). Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Imple- mentasi di Indonesia (Rajawali Press 2021).
Henry Faizal Noor, Ekonomi Publik (Permata Puri Media, 2015).
International Monetary Fund, Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change (IMF, 2019).
Michael G. Faure, Roy A. Partain , Environmental Law and Economics: Theory and Practice (Cambridge University Press, 2019).
N. Gregory Mankiw, [et.,al], Pengantar Ekonomi Mikro (Selemba Empat, 2012).
Partnership for Market Readiness (PMR), Carbon Tax Guide: A Handbook for Policy Makers (World Bank, 2017).

## Jurnal
Agustinus Imam Saputra, ‘Carbon Tax as a Source of State Revenue and Its Collection System’ (2021) Vol. 3 No. 1 Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia.
Agustinus Imam Saputra, ‘Carbon Tax as a Source of State Revenue and Its Collection System’ (2021) Vol.3 No.1 Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia.
Andri Gunawan Wibisana, ‘Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation’ (2019) Vol 4 No 1 Bina Hukum Lingkungan.
Don Fullerton, Andrew Leicester, dan Stephen Smith, ‘Environmental Taxes’ (2005) National Bureau of Economic Research, Inc.
Gary M. Lucas, Jr., ‘Behavioral Public Choice and The Carbon Tax’ (2017) Utah Law Review.
James M. Buchanan,’Externality in Tax Response’ (Juli 1966) Vol. 33 No. 1 Southern Economic Journal.
Jeremy Jackson, ‘Tax Earmarking, Party Politics and Gubernatorial Veto: Theory

## Lawrence Daniel, dkk: Transparansi Pajak Karbon...
and Evidence from US States.’ (2013) Public Choice 155, no. 1/2.
Leah H. Martinez, ‘Post Industrial Revolution Human Activity And Climate Change: Why The United States Must Implement Mandatory Limits On Industrial Greenhouse Gas Emissions’ (2005) Vol.20, No.2  Journal of Land Use & Environmental Law.
Reed M. Wood [ et.,al], ‘Doing Harm by Doing Good? The Negative Externalities of Humanitarian Aid Provision during Civil Conflict’ (July 2015) The University of Chicago, The Journal of Politics.

## Perundang-undangan
Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49).

## Laman
232 United Nations Tax Committee, ‘United Nations Handbook on carbon taxation for developing countries: An Introduction for Policymakers’, ( United Nations, 2020) < https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org. development.desa.financing/files/2020-11/Chapter%202_Intro%20for%20 policymakers_UN%20CarbonTax%20Handbook.pdf> diakses 24 Oktober 2021.
Amardianto Arham, “Pajak Karbon Demi Keberlanjutan Indonesia,” https://www. pajak.go.id/id/artikel/pajak-karbon-demi-keberlanjutan-indonesia, diakses 15 Oktober 2021.
Fajar Pebrianto, “Butuh Rp 266 T, Sri Mulyani Sebut Anggaran Perubahan Iklim di APBN Tak Cukup,” https://bisnis.tempo.co/read/1471353/butuh-rp-266-t- sri-mulyani-sebutanggaran-perubahan-iklim-di-apbn-tak-cukup, diakses 20 Oktober 2021.
Kemenkeu, DPR Sahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, https://www. kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-sahkan-ruu-harmonisasi-peraturan- perpajakan/, diakses 20 Oktober 2021.
Kementerian ESDM, “Kapasitas Pembangkit Naik Jadi 69,6 GW, EBT Sumbang 10,3 GW”, https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/02/10/2473/kapasitas.pem- bangkit.naik.jadi.696.gw.ebt.sumbang.103.gw, diakses 20 Oktober 2021.
Kementerian ESDM, Uji Coba Perdagangan Karbon Diikuti 80 Pembangkit (https:// www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/uji-coba-perdagangan-kar- bon-diikuti-80-pembangkit-), diakses 15 Oktober 2021.
Kementerian Keuangan, “Menkeu Sampaikan Lima Prioritas Utama Kebijakan Fiskal Tahun 2022,” https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu- sampaikan-lima-prioritas-utama-kebijakan-fiskal-tahun-2022/,  diakses  21 Oktober 2021.
Pipit Ikha Ramadhani, ‘Pembangunan Rendah Karbon Jadi Prioritas dalam RPJMN 2020-2024’ (Liputan 6, 16 Oktober 2020) <https://www.liputan6.com/ bisnis/read/4384103/pembangunan-rendah-karbon-jadi-prioritas-dalam- rpjmn-2020-2024> diakses 24 Oktober 2021.
Redaksi,  “PLTU Kena Pajak Karbon Rp30 per CO2e Mulai 1 April,2022”https:// www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211013092258-532-707038/pltu-kena- pajak-karbon-rp30-per-co2e-mulai-1-april-2022, diakses 15 Oktober 2021.
Redaksi, “PLTU PLN Sukses Uji Coba Perdagangan Emisi Karbon” https://www. cnnindonesia.com/ekonomi/20210814105701-90-680307/pltu-pln-suk- ses-uji-coba-perdagangan-emisi-karbon, diakses 15 Oktober 2021.
Tiza  Mafira,  “Indonesia  wants  a  carbon  tax,  but  with  subsidies?”  https://www. climatepolicyinitiative.org/blog-indonesia-wants-a-carbon-tax-but-with- subsidies/, diakses 20 Oktober 2021.
Verda Nano Setiawan, “Meramu Tarif Pajak Karbon yang Ideal untuk Indone- sia,” https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/605af1bf17130/mera- mu-tarif-pajak-karbon-yang-ideal-untuk-indonesia , diakses 20 Oktober 2021.
Zeke Hausfather, ‘Analysis: When might the world exceed 1.5C and 2C of global warming?’<https://www.carbonbrief.org/analysis-when-might-the-world- exceed-1-5c-and-2c-of-global-warming> diakses 24 Oktober 2021.

## Lain-lain
Extractive Sector Transparency Measures Act (Canadian Regulatory Compilation S.C. 2014, c. 39, s. 376,).
Lag  om  offentlighet  och  sekretess  i  fråga  om  beskattningsuppgifter  (Act  on  the Public  Disclosure  and  Confidentiality  of  Tax  Information)  (Norwegian Regulatory Compilation 1346/1999).
Minerals Resource Rent Tax Repeal and Other Measures Act 2014 (Australian Reg- ulatory Act No 96 of 2014).
Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .

## 228 Lawrence Daniel, dkk: Transparansi Pajak Karbon...
Norwegian Accounting Act (‘Regnskapsloven’) (Norwegian Regulatory Compila- tion§ 3-3d, §3-5 dan §8-2).
Norwegian Securities Act (‘Verdipapirhandelloven’) (Norwegian Regulatory Com- pilation § 5-5a, §5-12 dan §5-13).
Paris Agreement, art 6.
Petroleum Resource Rent Tax Assessment Act 1987 (Australian Regulatory Com- pilation No. 142, 1987 as amended).
RUU HPP, Ps. 13.
Selskabsskatteloven (Danish Corporate Tax) (Dansih Government, LBK Nr. 149 of 09/01/2015 ).
The Taxation Administration Act (Australian Regulatory Compilation No. 175).