Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini e-ISSN: 2723-6390, hal. 312-323 V ol. 4, No. 2, Desember 2023 DOI: 10.37985/murhum.v4i2.206

## Internalisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  di  Persekolahan  untuk Memperkokoh Rasa Kebangsaan Anak
Hariyanti 1 , Irma Irayanti 2 , Gigieh Cahya Permady 3 ,  Anif Istianah 4 , Saepudin Karta Sasmita 5 , dan Filma Alia Sari 6
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau 2 Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia
3 Manajemen Transportasi Laut, Politeknik Pelayaran Sorong
4 PPKn, Univeritas Nusa Cendana
5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang
6 Pendidikan Ekonomi, Universitas Riau
ABSTRAK . Indonesia  merupakan  negara  multikultural,  yang  tergambar  dari  semboyan negara, “bhinneka tunggal ika”. Kebhinnekaan tersebut potensial menimbulkan  konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai pancasila di Persekolahan untuk memperkokoh rasa kebangsaan anak. Artikel ini menggunakan metode literature  review  dalam  menganalisis  masalah  dan  mencarikan  solusinya.  Pengumpulan data  dilakukan  melalui  kajian  literatur  berupa  teori-teori  dan  hasil  penelitian  mengenai permasalahan  terkait.  Temuan  penelitian  menelusuri  bahwa  Negara  majemuk  seperti indonesia  (negara  kebangsaan)  hanya  bisa  bertahan  kalau  kemajemukan  itu  dihormati. Perbedaan hendaknya tidak dijadikan kelemahan dalam membangun persatuan Indonesia justru merupakan modal sosial yang menjadikan negara Indonesia bersifat khas dan unik di mata  dunia  jika  dikelola  dengan  baik.  Di  Indonesia,  kebersamaan  nilai  terungkap  dalam pancasila sehingga pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan perekat yang menyatukan  perbedaan  dalam  realitas  sosial  yang  ada.  Pendidikan  kewarganegaraan (PKn)  merupakan  solusi  dalam  mencegah  terjadinya  konflik  yang  dilatarbelakangi  oleh keberagamaan.  PKn  sebagai  pendidikan  multikultural  berperan  menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, yang dikenal sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila merupakan bagian  integral  dalam  Pendidikan  kewarganegaraan  yang  berfungsi  membentuk  warga negara yang baik, cerdas, toleran, pluralis dan humanis.
Kata Kunci: Pancasila; Multikulturalisme; Rasa Kebangsaan
ABSTRACT. Indonesia is a multicultural country, which is reflected in the national motto, "unity in diversity". This diversity has the potential to cause conflict if not addressed wisely. The aim of this research is to find out Pancasila values in schools to strengthen children's sense of nationality. This article uses  the literature review method in analyzing problems and finding solutions through theoretical analysis and research results on related problems. A  pluralistic  country  like  Indonesia  (a  nation-state)  can  only  survive  if  pluralism  is respected. Differences should not be used as a weakness in building Indonesian unity; in fact, it is a social capital that makes Indonesia unique and distinctive in the eyes of the world if managed properly. In Indonesia, shared values are expressed in Pancasila so that Pancasila as  the  basis  and  ideology  of  the  state  is  the  glue  that  unites  differences  in  existing  social realities. Citizenship education (PKn) is a solution in preventing conflicts that are motivated by  religion.  Civics  as  a  multicultural  education  plays  a  role  in  internalizing  the  values  of Pancasila, which is known as the basis and ideology of  the state. Pancasila is an integral part  of  civic  education  which  functions  to  form  good,  intelligent,  tolerant,  pluralist  and humanist citizens.
Keyword : Pancasila; Multiculturalism; National Feeling
Copyright (c) 2023 Hariyanti dkk.
 Corresponding author : Hariyanti
Email Address : hariyanti@lecturer.unri.ac.id Received 20 Mei 2023, Accepted 17 September 2023, Published 19 September 2023

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  terbesar  ke  empat  di  dunia  setelah  China,India  dan Amerika  Serikat,  artinya  secara  demografis,  Indonesia  merupakan  negara  dengan jumlah  penduduk  yang  cukup  padat.  Berdasarkan  data  dari  badan  pusat  statistik, penduduk  Indonesia  pada  pertengahan  tahun  2022  diproyeksi  sekitar 275 773,8  juta jiwa.  Kemudian,  Secara  geografis,  diketahui  bahwa  Indonesia  merupakan  negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 17.499 pulau. Luas negara Indonesia sekitar 7,81 juta km2, yang terdiri dari 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 adalah  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  Hanya  sekitar  2,01  juta  km2  yang  berupa  daratan. Artinya,  jumlah  penduduk  tersebut  tersebar  dalam  beberapa  pulau,  namun  penduduk terbanyak berada di pulau jawa [1].
Selanjutnya,  secara  sosiologi  antropologis,  Indonesia  merupakan  negara kebangsaan yang terdiri dari beragam etnis budaya, Bahasa, agama, kepercayaan hingga kearifan lokal, sehingga juga dikenal sebagai negara multikultural. Namun, keberagaman tersebut,  dapat  Bersatu  padu  dalam  nilai-nilai  luhur  Pancasila  yang  mampu  secara ideologis menangkal gejolak sosial yang dilatarbelakangi keberagaman tersebut. [2], [3]. Keberagaman  tersebut  tergambar  secara  apik  dalam  semboyan  negara  “Bhinneka Tunggal  Ika”  artinya  walaupun  berbeda -beda  tetapi  tetap  satu.  Dapat  dibayangkan, bagaimana  yang  kehidupan  sosial  masyarakat  indonesia  yang  cukup  padat  di  tengah perbedaan  sosial  yang  terbentang  baik  dari  segi  suku,  etnis,  budaya,  bahasa  hingga agama.  Kebhinnekaan  tersebut  potensial  menimbulkan    konflik  jika  tidak  disikapi dengan  bijak  oleh  bangsa  Indonesia.  Konfik  horizontal    seperti  yang  terjadi  di  Madura tahun  2002  dan  Poso  tahun  1999  merupakan  contoh  konflik  yang  ditunggangi  oleh kepentingan  politik  dengan  menyeret  isu  perbedaan  agama  sehingga  menimbulkan chaos yang berujung jatuhnya korban jiwa. Negara majemuk seperti indonesia (negara kebangsaan)  hanya  bisa  bertahan  kalau  kemajemukan  itu  dihormati.  Perbedaan hendaknya  tidak  dijadikan  kelemahan  dalam  membangun  persatuan  Indonesia  justru merupakan  modal  sosial  yang  menjadikan  negara  Indonesia  bersifat  khas  dan  unik  di mata dunia jika dikelola dengan baik
Keberagaman  yang  dimiliki  Indonesia  jika  disikapi  dengan  bijak  maka  akan menjadi  satu  kelebihan  yang  dipandang  oleh  dunia  internasional  sebab  keberagaman sering  dilihat  sebagai  sumber  konflik  dan  disintegrasi  bangsa.  Namun,  sejauh  ini, Indonesia telah mampu membuktikan pada dunia internasional bahwa bangsa indonesia yang  mendiami  negara  indonesia  masih  bersatu  di  tengah  perbedaan  dalam  realitas sosial  [4].  Hal  tersebut  terjadi  sebab  Indonesia  yang  multicultural  dipersatukan  oleh rasa  kebangsaan  dalam  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Menurut  Suseno rasa kebangsaan  Indonesia masih kuat, buktinya masih eksis hingga saat ini [5]. Tidak seperti  uni  Soviet  dan  Yugoslavia,  yang  mempersatukan  indonesia  adalah  kesadaran sebagai satu bangsa dan ini bukan sesuatu yang alami melainkan tekad untuk bersama yang  tumbuh  dalam  sejarah  pengalaman  bersama  yakni  sejarah  penderitaan  dan penindasan mencapai kemerdekaan. Kalau semangat dan tekad ini menguap maka yang tersisa hanya kelompok-kelompok etnik.
Rasa kebangsaan indonesia begitu terlihat jelas dalam nilai-nilai yang terkandung dalam  pancasila.  Contohnya,  dalam  Keberagaman  agama  yang  begitu  dihormati  di indonesia bahkan negara memfasilitasi dan memberikan jaminan perlindungan kepada setiap  pemeluk  agama  untuk  beribadah  menurut  agama  dan  keyakinannya  masing- masing  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  29  UUD 1945  [6],  [7].  Selain,  negara  juga memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara untuk berprtisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena setiap orang memiliki hak untuk diakui  dan  dihormati  sebagai  manusia  yang  bermartabat  serta  untuk  menjamin persatuan dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia  [8], [9]. nilai pancasila dapat  ditanamkan  pada  anak  sejak  usia  dini  melalui  metode  permainan  yang menyenangkan  dan  karyawisata.  Berupa  Kepercayaan  dan  takwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa, sikap sopan santun dan berperikemanusiaan, rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air, menumbuhkan jiwa demokratis dan rasa keadilan, kejujuran, kebenaran dan menolong orang lain [10].
Jadi, Pancasila sebagai ideology negara merupakan perekat dalam keberagaman sosial.  Pancasila  merupakan  hasil  kompromi  bangsa  indonesia  yang  serba  beraneka ragam itu, suatu konsensus nasional yang mampu menggalang dan menjamin persatuan bangsa menuju terwujudnya cita-cita bersama masyarakat adil dan Makmur [11], [12]. Maka  merupakan  kewajiban  bagi  segenap  warga  negara  untuk  meresapi  dan menghayati  nilai-nilai  pancasila  agar  dalam  segala  dimensi  kehidupannya  agar  tidak terjebak  oleh  perasaan  kedaerahan  yang  picik  atau  dikenal  dengan  primordialisme ataupun  merasa  kabur  dengan  kebudayaan  dan  rasa  kebangsaan  karena  pengaruh globalisasi. PKn sebagai pendidikan multikultural berperan menginternalisasikan nilai- nilai  pancasila  di  tengah  keberagaman  suku  bangsa  sehingga  mampu  melahirkan masyarakat  yang  toleran  bahkan  menjadikan  keberagaman  sebagai  potensi  dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia [13].
Di  Indonesia,  kebersamaan  nilai  terungkap  dalam  pancasila  sehingga  pancasila sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  merupakan  perekat  yang  menyatukan  perbedaan dalam realitas sosial yang ada.  Pancasila merupakan bagian integral dalam Pendidikan kewarganegaraan  yang berfungsi membentuk  warga negara yang baik, cerdas, toleran, pluralis dan  humanis.  Namun,  saat  ini muncul  Indikasi  memudarnya  praktik  nilai-nilai pancasila yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan generasi muda  yang  mencerminkan  lemahnya  karakter  bangsa,  seperti  meningkatnya kriminalitas,  korupsi, kolusi dan  nepotisme,  radikalisme,  kejahatan  seksual,  kehidupan yang  konsumtif,  kehidupan  politik  yang  tidak  produktif,  dan  sebagainya[14],  [15]. Sementara  di  lingkungan  Pendidikan,  memudarnya  nilai  Pancasila  dapat  dilihat  dari maraknya  kasus  perundungan  yang  terjadi  di  persekolahan,  masih  tingginya  angka tawuran  pelajar  maupun  Tindakan  kejahatan  yang  melibatkan  pelajar  seperti  kasus pelecehan seksual [16][17]. Dalam tulisan ini, penulis akan mengeksplorasi secara lebih jauh  mengenai  tantangan  terhadap  rasa  kebangsaan  di  tengah  tarikan  primordialisme dan globalisme dalam perspektif pemikiran Romo Frans Maginis Suseno serta  peranan pendidikan  kewarganegaraan  dalam  membina  dan  meningkatkan  rasa  kebangsaan
peserta didik di tengah tarikan isu primordialisme dan pengaruh globalisme yang mulai memudarkan perasaan nasionalisme dan loyalitas kebangsaan.

## METODE
Tulisan  ini  menggunakan  metode  kajian  literatur  berupa  teori-teori  dan  hasil penelitian yang terkait dengan tema pembahasan. Metode kajian literature merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan  informasi  melalui  dokumen-dokumen  seperti  buku,  artikel  penelitian,  berita  di media  massa,  foto-foto,  gambar  maupun  dokumen  elektronik  lainnya  yang  dapat mendukung dalam proses penulisan. Pembahasan tema dilakukan secara deskriptif dan selanjutnya menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif.

## Gambar 1: Diagram Alur Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bahasan ini mengacu kepada pendapat yang menarik dari Franz Magnis-Suseno dalam buku Etika Kebangsaan Dan Etika Kemanusiaan. Terdapat 4 tantangan terhadap
Mulai
Kajian pustaka Perencanaan pengumpulan data Pengumpulan data Data primer: Buku Artikel penelitian terkait Data sekunder: Foto/gambar Berita Media Massa Analisis data Kesimpulan dan rekomendasi
Selesai
rasa  kebnagsaan  yakni:  Pertama,  Globalisasi.  Globalisasi  seakan-akan  membuat  batas- batas  negara  tidak  berarti.  Kita  seakan-akan  menjadi  warga  dunia.  Makin  kita mempunyai  uang,makin  kita  dapat  secara  nyata  menjadi  warga  dunia.  Kenyataan  ini mempertanyakan relevansi negara kebangsaan. Kedaulatannya semakin menjadi mitos. Globalisasi di bidang ekonomi berarti maju mundurnya perekonomian suatu daerah di dunia  ditentukan  oleh  perekonomian  seluruh  dunia.  Apa  yang  diproduksikan  di  suatu tempat  bisa  ditawarkan  dimanapun.  Para  pelaku  raksasa  perekonomian  kontemporer yang  menentukan  aliran  produk  ekonomi  dan  aliran  keuangan  sudah  membentuk jaringan  yang  mengitari  seluruh  dunia.  Kedua,  Kepicikan  perasaan  kedaerahan.  Yang dimaksud  disini  bukan  separatism  melainkan  bahwa  otonomi  daerah  yang  baru merangsang  nafsu  para  putera  daerah  untuk  menguasai  semua  tempat  basah,  syukur klaau  untuk  memajukan  daerah,  namun  sering  juga  hanya  untuk  memperkaya  diri pribadi.  Mereka  bisa  kehilangan  wawasan  dan  perasaan  solidaritas  kebangsaan  dan tanggung jawab mereka.
Ketiga,  System  ekonomi  kapitalistik  yang  materialistic.  System  ekonomi kapitalistik  materialistic  melahirkan hedonism yakni  paham  yang  menjadikan kesenangan  dan  kemewahan  sebagai  tujuan  hidup.  Hedonsime  menjurus  pada  sikap konsumerisme yakni kebutuhan untuk terus membeli yang baru dalam arti materi untuk memenuhi kebutuhan psikisnya. Ada dua segi yang gawat pada konsumisme. Pertama , orang  akan  kehilangan  kepedulian  sosial.  Ia  begitu  asyik  terus  mengikuti  dorongan untuk  membeli  yang  lebih  baru  lagi  sehingga  ia  tidak  lagi  merasakan  bahwa  ada saudara-saudari yang kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi. Bahkan lebih dari itu, orang-orang  miskin  lama-kelamaan  akan  dirasakan  sebagai  gangguan.  Kehadiran mereka seakan-akan mengganggu wellnessnya, haknya atas kebahagiaan, haknya untuk menikmati  segala  apa  yang  ditawarkan  secara  menggiurkan. Kedua, Konsumerisme melahirkan kekerasan sosial. Akibat yang tak kalah fatal menyangkut kepribadian orang yang  terkena  konsumerisme.  Ia  menjadi  terasing  dari  dirinya  sebenarnya.  Ia  semakin termanipulasi, yang ia kejar bukan lagi apa yang betul-betul dibutuhkannya,bukan apa- apa  yang  sungguh-sungguh  diminatinya,  melainkan  yang  disugestikan  kepadanya  oleh industry promosi sebagai kebutuhan, sebagai minat, yang diminati bukan lagi apa yang betul-betul  bernilai  secara  sosial  tetapi  yang  bernilai  inderawi — melainkan  agar  ia menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi trendnya. Secara otomatis nilai-nilai yang melampaui  wellness  erdesak  ke  luar  dari  perhatian.  Ia  menjadi  seorang  hedonis egosentrik. Rasa  solidaritas termasuk dengan bangsanya akan tergerogoti. Kebangsaan tidak  lagi  menjadi  sesuatu  yang  berarti  baginya  dan  negara  semakin  menjadi  sekedar lembaga yang bertugas untuk menyediakan segala macam fasilitas, tetapi tanpa hak atas loyalitas apalagi atas pengorbanannya.
Keempat,  Ideology-ideologi  totaliter.  Alam  psikis  ideology-ideologi  totaliter adalah  lawan  seratus  persen  terhadap  mental  konsumistik.  Orang  yang  mengikuti sebuah  ideology    mempunyai  perasaan  bahwa  ia  mengikuti  cita-cita  luhur,  bahwa hidupnya menjadi penuh arti. Tetapi ia tidak menyadari bahwa ideology-ideologi sama saja  merupakan  alat  manipulasi  dan  mengasingkan  orang  yang  mengikutinya  dari dirinya sendiri dan dari kebutuhan dan perasaan-perasaan yang sebenarnya. Kelompok-
kelompok  ideologis  yang  ekstrem  menimbulkan  perpecahan  karena  mengklaim mempunyai  kebenaran  mutlak  telah  mengancam  hakekat  kebangsaan  serta    merusak harkat etis dan kemanusiaan kehidupan bersama masyarakat.
Globalisasi  merupakan  sebuah  tantangan,  tidak  hanya  bagi  rasa  kebangsaan tetapi  juga  dari  segi  perekonomian.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas, globalisasi  telah  menciptakan  pasar  bebas,  dimana  hambatan  jarak  dan  pembatasan dalam  perdagangan  antar  negara  diminimalisir  sedemikian  rupa  sehingga  dapat meningkatakan keuntungan. Di Indonesia, kita mengenal MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN.  Kebijakan  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  meningkatkan  kualitas  SDM Indonesia  untuk  dapat  bersaing  dengan  SDM  dari    negara  lain  yang  bebas  masuk  dan bekerja di indonesia. jika hal ini tidak disikapi dengan baik maka akan menjadi sumber disintegrasi karena ketidapusasan warga negara terhadap kebijakan tersebut, perasaan diperlakukan  tidak  adil  karena  tidak  mampu  bersaing  dalam  mencari  lapangan pekerjaan  dengaan  warga  negara  lain  di  negeri  sendiri  dapat  menimbulkan  gejolak  di masyarakat  yang  cenderung  berujung  pada chaos. Ini  bukan  merupakan  sesuatu  yang mustahil  sebab  persoalan  “perut”  seringkali  memancing  emosi.  Globalisasi  harus disikapi  dengan  bijak  dan  perlu  persiapan  peningkatan  SDM  yang  kompetitif  dan berdaya saing agar mampu memanfaatkan kelebihan yang ditawarkan globalisasi bukan menjadi sumber disintegrasi dan membahayakan solidaritas kebangsaan.
Hubungan  antara  pusat  dan  daerah  cenderung  bersifat  fluktuatif,  masalah dominan yang menjadi sebab musabab pola hubungan yang seperti ini adalah masalah ketidakadilan  dan  ketidakpuasan  rakyat  di  daerah  [18].  Fakta  ketidakadilan  antar daerah,  dimana  daerah  kaya  tidak  pernah  bisa  menikmati  hasil  kekayannya  (hasil) alamnya  menjadi  kenyataan  kongkret  yang  cenderung  mengarah  kepada  disintegrasi. Hal  dikarenakan  kekecewaan  rakyat  di  daerah  karena  pola  pembagian  hasil  dari  SDA yang  tidak  adil.  Sejarah  membuktikan  bahwa  rasa  ketidapuasan  seperti  ini  pernah memunculkan gerakan separatis PRRI PERMESTA tahun 1958-1959 di beberapa daerah. Kejadian  seperti  ini  tentu  mengancam  rasa  kebangsaan  yang  telah  dipupuk  dan  dijaga selama  ini.  Gerakan  Reformasi  tahun  1998  melahirkan  kebijakan  otonomi  daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kebebasan dan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya  sendiri, namun kebijakan tersebut  justru  menimbulkan  masalah  lain  yang  tak  kalah  pelik.  Otonomi  daerah memunculkan raja-raja kecil di daerah. Otonomi daerah malah menjadi bahan banjakan untuk korupsi di daerah serta secara lebih jauh mengancam integrasi karena umumnya perasaan kedaerah menjadi lebih kental saat pemilihan pejabat-pejabat di daerah, yang diutamakan  dan  diberi  privilege  khusus  adalah  para  putera  daerah.  Indoensia  adalah negara  yang  besar  dan  multicultural,  pengkotak-kotakkan  masyarakat  berdasarkan daerah  bukanlah  suatu  hal  yang  buruk  karena  sense  of  belonging  terhadap  tanah kelahiran (primordialisme) pasti ada dalam setiap sanubari warga negara namun jangan menjadikan  hal  tersebut  sebagai  penghalang  bagi  orang  lain  yang  lebih  mampu  untuk berkarya  walaupun  bukan  asli  putera  daerah  yang  bersangkutan.  Perasaan primordialisme yang mengarah kepada disintegrasi harus dibuang jauh demi tegaknya NKRI.
Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Dan Meningkatkan Persatuan . Berdasarkan  pemaparan  mengenai  tantangan  diatas,  maka  dapat  dikatakan bahwa  Pendidikan  kewarganegaraan  (PKn)  menjadi  salah  satu  wadah  yang  digunakan untuk  menumbuhkan  dan  membentuk  jiwa  nasionalisme  sejak  dini  melalui  jenjang pendidikan,  hal  ini  terlihat  dari  konten  kurikulum  pendidikan  kewarganegaraan  [19], [20].  Menurut  UU  No.20  tahun  2003  tentang  system  pendidikan  nasional,  pendidikan kewarganegaraan  merupakan  salah  satu  mata  pelajaran  wajib  dalam  semua  jenjang pendidikan.  hal  ini  dilakukan  mengingat  tujuan  essensial  dari  PKn  yakni  untuk membentuk warga negara yang baik (to be good citizenship) . Pendidikan multikultural merupakan  bagian  dari  pendidikan  kewarganegaraan  di  sekolah  sebab    Pendidikan Kewarganegaraan  mempunyai  misi  yang  khas.  Mata  pelajaran  ini  menonjol  dengan misinya  untuk  mewujudkan  sikap  toleransi, tenggang  rasa,  memelihara  persatuan  dan kesatuan,  tidak  memaksakan  pendapat  dan  lain-lain,  yang  dirasionalkan  demi terciptanya  stabilitas  nasional  sebagai  prasyarat  bagi  kelangsungan  pembangunan. Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan perbedaan menonjol dari segi ras, agama, bahasa dan suku bangsa. Inilah yang menjadi potensi terjadinya disintegrasi jika di  dalam  setiap  diri  warga  negara  tidak  diberikan  pengetahuan  dan  pemahaman mengenai  nasionalisme  dan  kekhasan  keberagaman  yang  terdapat  di  Indonesia  [21]. Untuk  mewujudkan  PKn  yang  mampu  membina  peserta  didik  menjadi  pribadi  yang toleran  terhadap  perbedaan  dan  demokratis  dalam  menyikapinya  serta  meningkatkan rasa  kebangsaan  peserta  didik  di  tengah-tengah  perbedaan  dalam  hubungan  sosial, maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut:
Pertama Strategi . Strategi  yang  perlu  dibangun  adalah  melakukan  kerjasama dengan  berbagai  pihak  yang  terkait  seperti  pemerintah  daerah  khususnya  dinas pendidikan. contohnya, untuk mengenalkan nilai-nilai kebudayaan yang khas dari setiap daerah  serta  untuk  meningkatkan  kecintaan  peserta  didik  dengan  budaya  dan  tanah kelahirannya,  guru  PKn  di  sekolah  ketika  mengajarkan  materi-materi  yang  terkait dengan  hal  tersebut  dapat  mengajak  siswa  untuk  berkunjung  ke  museum-museum. Namun, kunjungan ini tidak perlu mengurangi bahkan mengganggu jam pelajaran PKn. Guru dapat menggunakan hari-hari yang sekiranya tidak mengganggu peserta didik dan kegiatan  sekolah  lainnya  seperti    pulang  sekolah  di  hari  jum’at,biasanya    jam  PBM dipersingkat  dan  kesempatan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  guru  PKn  yang  dapat bekerjasama  dengan  guru  mata  pelajaran  lainnya,  tentunya  dengan  terlebih  dahulu memberikan  waktu  untuk  peserta  didik  laki- laki  muslim  mengerjakan  sholat  jum’at. Kegiatan  kunjungan  ini  dilakukan  untuk  mengenalkan  peserta  didik  dengan  nilai-nilai kebudayaan lokal dan menanamkan rasa kecintaan terhadap keunikan tanah kelahiran masing-masing  di  tengah  kemajemukan  yang  ada.  Secara  umum  tujuan  negara mengembangkan PKn adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to  be  good  citizenship), yakni  warga  negara  yang  memiliki  kecerdasan (civic intelligence), baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan  bertanggung  jawab (civic  responsibility );  dan  mampu  berpartisipasi  dalam
kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara (civic  participation )  agar  tumbuh  rasa kebangsaan dan cinta tanah air [22].
Kedua Metode  dan  Media . Sekolah  merupakan  tempat  yang  efektif  untuk menanamkan  nilai-nilai  nasionalisme  karena  sekolah  mempunyai  waktu,  sarana  dan prasarana  serta  tanggung  jawab  moral  untuk  mendidik  dan  membentuk  karakter peserta  didik    menjdi  pribadi  yang  cerdas  secara  kognitif,  bermoral,  demokratis  serta menjadi  pribadi  yang  toleran  secara  afektif,  tangkas  serta  multitalenta  secara psikomotor  [23].  Contohnya,  guru  dapat  melakukan  metode  pembelajaran  berbasis pemecahan  masalah  atau  studi  kasus  konflik-konflik  yang  berbau  SARA  di  Indonesia. Menurut  penulis,  diskusi  seputar  masalah  SARA  di  Indonesia  bukanlah  sesuatu  yang tabu  dan  dihindari  melainkan  harus  diperkenalkan  dan  diberikan  pemahaman  kepada peserta  didik  mengenai  kemajemukan  indonesia  karena  konflik  SARA  umumnya dilatarbelakangi  oleh  sikap  primordialisme  yang  picik  dan  stereotip  yang  kesemuanya ini  disebabkan  oleh  kurangnya  komunikasi  dan  pengetahuan  terhadap  kemajemukan pada  umumnya  dan  keunikan  masing-masing  budaya  pada  khususnya  [24].  Jika kesepahaman  tercapai  maka  bukan  tidak  mungkin  sikap  toleransi  seperti  yang diharapkan akan terwujud dalam masyarakat yang multicultural dan plural [25]. Selain itu,  diskusi  kelompok  dengan  mencampurkan  yang  berbeda  dari  segi  suku  dan  etnis hingga  agama  dalam  proses  pembelajaran  di  kelas  merupakan  metode  yang  efektif untuk  membina  hubungan  komunikasi  yang  sehat  di  antara  siswa-siswa.  Kemudian, yang tidak kalah penting adalah ketika akan memulai pelajaran, guru memulai dengan membangkitkan rasa nasionalisme peserta didik melalui nyanyian lagu-lagu kebangsaan secara bersama-sama.
Ketiga, Materi. Pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  pendidikan  multiKultural di  sekolah  selaras  dengan  misi  pendidin  kewarganegaraan  yakni  untuk  mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat dan lain-lain, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas nasional sebagai prasyarat  bagi  kelangsungan  pembangunan.  Pendidikan  multicultural  bukan dimaksudkan  untuk  menghapus  diskrimansi  dalam  sector  pendidikan  seperti  yang terjadi  di  Amerika  Serikat  melainkan  sebaliknya  bertujuan  untuk  mempererat  dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan sosial yang ada dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberagaman dan  pluralitas  yang  hidup  di  Indonesia  [26].  Menurut  Suseno  pluralism  merupakan kesediaan  untuk  menjunjung  tinggi  pluralitas,  kesediaan  untuk  menerima  kenyataan dalam  masyarakat  bahwa  ada  cara  hidup,  budaya  dan  keyakinan  agama  yang  berbeda serta  kesediaan  untuk  hidup,  bergaul  dan  bekerja  sama  serta  membangun  negara bersama [27]. Tujuan utama penerapan pendekatan pendidikan multikultural di tingkat nasional  hendaknya  dititikberatkan  pada  pemahaman  dan  penghargaan  peserta  didik terhadap  budayanya  sendiri  dan  budaya  orang  lain,  mencakup  agama,  berlandaskan semboyan  bhinneka  tunggal  ika  serta  Pancasila.  Untuk  itu  maka  diperlukan  adanya penataan ulang dan penguatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), IPS, dan pendidikan agama  dengan  memasukkan  muatan  materi  keanekaragaman  nilai-budaya,  didukung oleh  penelitian  sosiologis  dan  antropologis  untuk  pendidikan.  kemajemukan  di
indonesia  yang  telah  mampu  hidup  berdampingan  secara  damai  merupakan  sebuah keunikan yang patut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia [28].
Menurut  Affandi Persoalan serius yang sering menggoda munculnya disintegrasi bangsa  adalah  soal  pemahaman  masyarakat  tentang  toleransi.  Dalam  banyak  kasus toleransi  digambarkan  sebagai  keharusan  mayoritas  memahami  keberadaan  minoritas [29].  Memahami  akan  adanya  pluralism  sebetulnya  masih  bisa  dipahami  sebagai toleransi. Tapi ketika toleransi dipaksakan agar mayoritas tidak melaksanakan hak dan kewajibannya  karena  demi  toleransi  terhadap  minoritas,  cepat  atau  lambat  toleransi seperti  ini  berubah  menjadi  kontraproduktif.  Berpedoman  kepada  pancasila  dan  UUD 1945  menjadi  semakin  penting.  Sebab  keduanya  secara  historis  telah  teruji  mampu menjembatani  berbagai  perbedaan  ,  termasuk  perbedaa  suku,  agama,  ras  dan  antar golongan  (SARA).  Dinamika  sosial  adalah  kelaziman  yang  tidak  harus  dihindari. (mengelola  konflik).  Kemajemukan  tersebut  tercipta  karena  dipersatukan  oleh  satu konsensus  nasional  yakni  Pancasila  [30],  [31].  Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam pancasila    menjadi  panduan  dalam  hidup  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. sangat  perlu  untuk  mengimplementasikan  nilai-nilai  Pancasila  pada  diri  siswa  dalam rangka meningkatkan  karakter dan  nilai moral  anak  negara. Moralitas dan  kepribadian adalah perbedaan nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia itu sendiri,  masyarakat,  lingkungan,  dan  negara  yang  dapat  diwujudkan  dalam  pikiran, perkataan,  tindakan,  sikap,  dan  emosi  berdasarkan  aturan  dan  norma  yang  telah ditetapkan [32]. Pancasila merupakan bagian integral dari materi pokok yang diajarkan dalam  pendidikan  kewarganegaraan  di  sekolah.  Inilah  inti  dari  pendidikan kewarganegaraan yakni membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik yakni warga  negara  yang  pancasilais.  Materi  pokok  ini  harus  senantiasa  ditekankan  bahkan diinfiltrasikan  setiap  materi  di  RPP,  walaupun  bukan  dalam  bentuk  satu  indikator tersendiri, melalui  keteladanan dan pemberian  contoh pada peserta  didik  dalam  setiap kehidupan  sudah  merupakan  hal  yang  baik  bagi  perkembangan  kognitif,  afektif  dan psikomotor peserta didik.

## KESIMPULAN
Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  pendidikan  multikultural  berperan menginternalisasikan nilai-nilai pancasila di tengah keberagaman suku bangsa sehingga mampu melahirkan masyarakat yang toleran bahkan menjadikan keberagaman sebagai potensi  dalam  memperkokoh  persatuan  dan  kesatuan  Indonesia.  Tujuan  utama penerapan  pendekatan  pendidikan  multikultural  di  tingkat  nasional  hendaknya dititikberatkan  pada  pemahaman  dan  penghargaan  peserta  didik  terhadap  budayanya sendiri  dan  budaya  orang  lain,  mencakup  agama,  berlandaskan  semboyan  bhinneka tunggal ika serta Pancasila. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan hadir sebagai salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  toleransi,  tenggang  rasa,  serta  persatuan  dan kesatuan ditengah kemajemukan tersebut. Melalui Pendidikan kewarganegaraan dengan tawaran konsep strategi, media, metode serta materi yang bertumpu pada kebhinnekaan dalam keikaan diharapkan makin memperkokoh semangat persatuan warga negara.

## PENGHARGAAN
Penulis  bertutur  kasih  yang  tinggi  kepada  pihak  yang  telah  berbagi  informasi, sehingga  dengan  informasi-informasi  tersebut  penulis  bisa  menyatukannya  menjadi sebuah  karya  yang  cacat  kesempurnaan  ini.  Selanjutnya  terimakasih  pula  kepada pengelola Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini yang telah menjadikan tulisan ini menjadi nyata dihadapan pembaca.

## REFERENSI
[1] A.  R.  Pratama,  S.  Sudrajat,  and  R.  Harini,  “Analisis  Ketersediaan  dan  Kebutuhan Beras di Indonesia Tahun 2018,” Media Komun. Geogr. , vol. 20, no. 2, p. 101, Dec. 2019, doi: 10.23887/mkg.v20i2.19256.
[2] H. Ahmad Eddison, Hambali, “Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Pancasila Pada Guru MGMP PPKn SMA / SMK,” JCES  J. Character Educ. Soc. , vol. 6, no. 1, pp.
2 – 10, 2023, doi: 10.31764/jces.v6i1.10556.
[3] H.  Hariyanti,  “Aktualisasi  Nilai -Nilai  Pancasila  Melalui  Kegiatan  Ekstrakurikuler Guna  Membangun Kecerdasan  Berideologi  Peserta  Didik  Di  Persekolahan,” J. Pendidik.  kewarganegaraan  Undiksha ,  vol.  10,  no.  2,  pp.  60 – 68,  2022,  doi: 10.23887/jpku.v10i2.46796.
[4] L. Agustriani et al. , “Sosialisasi Nilai -nilai Pancasila Melalui Permainan Kerjasama Tim kepada Anak- anak,” Bubungan Tinggi J. Pengabdi. Masy. , vol. 4, no. 1, p. 150, Apr. 2022, doi: 10.20527/btjpm.v4i1.4765.
[5] D. Darsono, “ Penetrasi Kapital dan Bangkitnya Nasionalisme Etnis di Indonesia ,” J. ILMU  Sos.  dan  ILMU  Polit. ,  vol.  1,  no.  2,  p.  61,  Dec.  2021,  doi: 10.30742/juispol.v1i2.1786.
[6] H. Hariyanti and G. C. Permady, “ Pengembangan Nilai Religious Peserta Didik ,” J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha , vol. 10, no. 3, pp. 285 – 294, 2022, [Online]. Available: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/52050
[7] S.  Fitriani,  “Keberagaman  dan  Toleransi  Antar  Umat  Beragama,” Anal.  J.  Stud. Keislam. , vol. 20, no. 2, pp. 179 – 192, Dec. 2020, doi: 10.24042/ajsk.v20i2.5489.
[8] B.  Zaman,  “Urgensi  pendidikan  karakter  yang  sesuai  dengan  falsa fah  bangsa ndonesia,” AL GHAZALI , J. Kaji. Pendidik. Islam dan Stud. Islam , vol. 2, no. 1, pp. 16 –
31, 2019, [Online].
Available: https://www.ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al_ghzali/article/view/101
[9] D. Sundawa and L. B. Wadu, “Implementasi Nilai K arakter Religius dalam Tradisi Bersih  Desa,” J.  Moral  Kemasyarakatan ,  vol.  6,  no.  2,  pp.  77 – 82,  Dec.  2021,  doi: 10.21067/jmk.v6i2.6488.
[10] M. A. Alaby, “Urgensi Nilai Pancasila pada Anak Usia Dini,” J. Teach. Educ. , vol. 4, no. 3, pp. 102 – 111, 2023, doi: 10.31004/jote.v4i3.12074.
[11] A.  Eddison,  H.  Hambali,  and  H.  Haryanti,  “Penguatan  Nilai -Nilai  Pancasila  Guna Membangun  Kecerdasan  Berideologi  Pada  Guru  Ppkn  SMA/SMK  Kota  Dumai,” J. Pendidik.  Kewarganegaraan  Undiksha ,  vol.  9,  no.  3,  pp.  993 – 1005,  2020,  doi: 10.23887/jpku.v9i3.40431.
[12]  G.  K.  Pakpahan,  I.  Salman,  A.  B.  Setyobekti,  I.  S.  Sumual,  and  A.  M.  Christi, “Internalisasi  nilai - nilai  Pancasila  dalam  upaya  mencegah  radikalisme,” KURIOS , vol. 7, no. 2, pp. 435 – 445, Oct. 2021, doi: 10.30995/kur.v7i2.351.
[13] V. Novaroza, H. Hambali, and H. Hariyanti, “Pengaruh Pembelajaran PKn terhadap Wawasan  Kebangsaan  Mahasiswa  Universitas  Riau,” J.  Educ. ,  vol.  5,  no.  3,  pp.
9370 – 9379, Feb. 2023, doi: 10.31004/joe.v5i3.1744.
[14] M.  A.  Alaby,  “ Membumikan  Nilai  Pancasila  pada  Generasi  Bangsa ,” Gema Wiralodra , vol.
10, no. 2, pp. 179 – 190, Nov. 2019, doi:
10.31943/gemawiralodra.v10i2.75.
[15] D. Anggraini, F. Fathari, J. W. Anggara, and M. D. Ardi Al Amin, “Pengamalan Nilai - Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial,” J. Inov. Ilmu Sos. dan Polit. , vol. 2, no. 1, p. 11, Apr. 2020, doi: 10.33474/jisop.v2i1.4945.
[16] W.  Theodore  and  S.  Sudarji,  “ Faktor-Faktor  Perilaku  Perundungan  pada  Pelajar Usia  Remaja  di  Jakarta ,” Psibernetika ,  vol.  12,  no.  2,  pp.  67 – 79,  Feb.  2020,  doi: 10.30813/psibernetika.v12i2.1745.
[17] S. W. Rahmawati, “Peran Iklim Sekolah terhadap Perundungan,” J. Psikol. , vol. 43, no. 2, p. 154, Jun. 2016, doi: 10.22146/jpsi.12480.
[18] Y. Pradana and K. Komalasari, “A ktualisasi Warga Global yang Humanis ,” Bhineka Tunggal Ika Kaji. Teor. dan Prakt. Pendidik. PKn , vol. 10, no. 1, pp. 1 – 11, May 2023, doi: 10.36706/jbti.v10i1.19938.
[19] R.  Raharjo,  “Analisis  Perkembangan  Kurikulum  PPKn:  Dari  Rentjana  Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020,” PKn Progresif J. Pemikir. dan Penelit. Kewarganegaraan , vol. 15, no. 1, p. 63, Jun. 2020, doi: 10.20961/pknp.v15i1.44901.
[20] A. Eddison, H. Hambali, and H. Hariyanti, “ Peranan Modal Sosial pada MGMP PPKN dalam  Membentuk  Kompetensi  Guru  di  Kota  Pekanbaru ,” Bhineka  Tunggal  Ika Kaji.  Teor.  dan  Prakt.  Pendidik.  PKn ,  vol.  8,  no.  2,  pp.  105 – 115,  Nov.  2021,  doi: 10.36706/jbti.v8i2.15606.
[21] S. R. Yanti, H. Hambali, and H. Hariyanti, “ Studi Perbandingan Pembentukan Civic Disposition  Antara  Siswa  Laki-Laki  dan  Perempuanpada  Pembelajaran  PKN  di SMP Negeri 2 Lirik ,” J. Kewarganegaraan , vol. 6, no. 4, pp. 6658 – 6668, 2022, doi: 10.31316/jk.v6i4.4226.
[22] S. Paranita, “ Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Generasi Z dalam Mewujudkan Good Citizenship di Perguruan Tinggi Islam ,” Civ. Educ. Soc. Sci. J. , vol. 4, no. 1, p. 35, Jun. 2022, doi: 10.32585/cessj.v4i1.2574.
[23] D.  R.  Hartadi,  D.  A.  Dewantoro,  and  A.  R.  Junaidi,  “Kesiapan  Sekolah  dalam Melaksanakan  Pendidikan  Inklusif  untuk  Anak  Berkebutuhan  Khusus  di  Sekolah Dasar,” J.  ORTOPEDAGOGIA ,  vol.  5,  no.  2,  p.  90,  Nov.  2019,  doi: 10.17977/um031v5i22019p90-95.
[24] A.  M.  A.  Shofa,  “Memaknai  kembali  multikulturalisme  Indonesia  dalam  bingkai pancasila,” JPK (Jurnal Pancasila  dan Kewarganegaraan) , vol. 1, no. 1, pp. 34 – 41, 2016, doi: 10.24269/v1.n1.2016.34-40.
[25] M.  A.  Ma`arif,  “Internalisasi  Nilai  Multikulutural  Dalam  Mengembangkan  Sikap Toleransi  (  Studi  Di  Di  Pesantren  Mahasiswa  Universitas  Islam  Malang),” Nazhruna  J.  Pendidik.  Islam ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  164 – 189,  Mar.  2019,  doi: 10.31538/nzh.v2i1.179.
[26] S.  Alim,  “Islam  ,  Multikulturalisme  ,  dan  Pancasila,” Dakwah  J.  Kaji.  Dakwah  dan Kemasyarakatan , vol. 23, no. 2, pp. 85 – 99, 2019, doi:
10.15408/dakwahv23i213938.
[27] Y. F. Ali, “ Upaya Tokoh Agama dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama ,” Untirta  Civ.  Educ.  J. ,  vol.  2,  no.  1,  Apr.  2017,  doi: 10.30870/ucej.v2i1.2804.
[28] D. Nurhidayah, E. S. Aisyah, and J. Nurjannah, “PKn dalam Kurikulum 2013,” JPPHK (Jurnal Pendidik. Polit. Huk. Dan Kewarganegaraan) , vol. 10, no. 1, pp. 1 – 13, 2020,
[Online]. Available: https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/937
[29] E.  Sutrisno,  “Aktualisasi  Moderasi  Beragama  di  Lembaga  Pendidikan,” J.  Bimas Islam , vol. 12, no. 2, pp. 323 – 348, Dec. 2019, doi: 10.37302/jbi.v12i2.113.
[30]  M.  Abror ,  “ Moderasi  Beragama  dalam  Bingkai  Toleransi ,” RUSYDIAH  J.  Pemikir. Islam , vol. 1, no. 2, pp. 137 – 148, Dec. 2020, doi: 10.35961/rsd.v1i2.174.
[31] D. L. Pitaloka, D. Dimyati, and E. Purwanta, “Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Toleransi pada Anak Usia Din i di Indonesia,” J. Obs.  J. Pendidik. Anak Usia Dini , vol. 5, no. 2, pp. 1696 – 1705, Jan. 2021, doi: 10.31004/obsesi.v5i2.972.
[32] S. P. Wanda , Nurjanah, Dr. Elan, M.Pd , dan Budi Rachman, “Menanamkan Nilai- Nilai Pancasila Pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi Abstrak,” JMECE J. Mod. Early Child.  Educ. ,  vol.  02,  no.  1,  p.  pp.15-19,  2022,  [Online].  Available: https://ejournal.stkipmodernngawi.ac.id/index.php/JMECE/article/view/509