Wahyudi, W. (2023) “Pengeluaran Pemerintah Provinsi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”, Sebatik, 27(2).
Submitted: 2023-09-17 Accepted: 2023-10-29 Published: 2023-12-15
ISSN: 1410-3737(p) 2621-069X(e) Open access article licensed under CC-BY
DOI:10.46984/sebatik.v27i2.2369
PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

## Wahyudi
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Tanjungpura, Pontianak Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi No.1, Pontianak, Kalimantan Barat, 78124 E-mail: wahyudi@ekonomi.untan.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  provinsi  untuk  pendidikan  dan  kesehatan serta  pengeluaran  untuk  infrastruktur  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia.  Data dalam  penelitian  ini  merupakan  data  kuantitatif  yakni  menggunakan  data  sekunder  yang  bersumber  dari  publikasi  resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data penelitin ini mencakup data 34 provinsi  di  Indonesia  dengan  rentang  waktu  sepanjang  tahun  2015  –  2019.  Adapun  alat  analisis  yang  digunakan  dengan menggunakan persamaan estimasi data panel. Model terbaik untuk  mengestimasi  hubungan antar  variabel penelitian  baik untuk  Persamaan  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  adalah Model  Fixed  Effect .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  provinsi  untuk  pendidikan  dan  kesehatan  maupun  pengeluaran  pemerintah untuk infratruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan maupun pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah provinsi untuk memfokuskan alokasi belanja pada pemenuhan  kebutuhan akan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur di  wilayah-wilayah tertinggal  yang  memiliki  potensi  sumber  daya  dalam  rangka  meningkatkan  perekonomian  dan  pendapatan  masyarakat sehingga pada giliran berikutnya akan  menurunkan ketimpangan pendapatan  masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini maka  dapat  direkomendasikan  kepada  pemerintah  untuk  menyeimbangkan  alokasi  dana  dengan  memfokuskan  alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan  infrastruktur) di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, peningkatan taraf hidup, dan pemerataan pendapatan masyarakat.
Kata  Kunci : pengeluaran  kesehatan,  pengeluaran  pendidikan,  pengeluaran  infrastruktur,  pertumbuhan  ekonomi, ketimpangan pendapatan, pemerintah provinsi
1. PENDAHULUAN Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang efektif pada berbagai sektor publik. Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi alokasi sumberdaya,  menstimulasi  perekonomian  untuk  tumbuh dan  berkembang  ke  arah  yang  lebih  baik,  dan  menjaga stabilitas  perekonomian  (Wahyudi,  2020).  Beberapa penelitian  menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  timbal balik  antara  pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan ekonomi (Loizides & Vamvoukas, 2005).
Pengeluaran  pemerintah  dibutuhkan  dalam  upaya pembentukan modal manusia. Di samping itu, pengeluaran pemerintah juga dibutuhkan untuk meningkatkan  akumulasi  modal,  menambah  modal  fisik seperti  infrastruktur  dasar,  yang  pada  gilirannya  dapat meningkatkan  output  perekonomian  (Rosen,  2014; Sukirno,  2013).  Selain  untuk  memacu  pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah juga diupayakan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Azwar,  2016).
Dengan  demikian,  pertumbuhan  ekonomi  diharapkan mampu mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan.
Masalah  kesenjangan  yang  menjadi  fokus  perhatian pembangunan  adalah  ketimpangan  pendapatan  antar golongan masyarakat. Istiqamah et.al. (2018) menemukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia justru  mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan. Tetapi penelitian Maurilla et.al. (2022) menemukan tidak terdapat  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan ketimpangan pendapatan. Dilihat dari faktor penyebabnya,  ketimpangan  pendapatan  di  negara berkembang  disebabkan  oleh  pertumbuhan  penduduk yang  tinggi  mengakibatkan  menurunnya  pendapatan  per kapita,  ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah, inflasi, dan persebaran investasi (Todaro & Smith, 2015). Sebagian  besar  pemerintahan  yang  modern  menerapkan kebijakan  fiskal  redistributif,  dimana  penghasilan  orang kaya dikenakan pajak dengan tarif yang tinggi, sehingga orang  miskin  dapat  merasakan  redistribusi  pendapatan (Hosea & Susilawati, 2023).
Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi pada awalnya  cenderung  menyebabkan  tingginya  tingkat kemiskinan  dan  ketidakmerataan  distribusi  pendapatan. Namun  bila  negara  tersebut  semakin  maju,  maka persoalan  kemiskinan  dan  ketimpangan  distribusi pendapatan akan menurun (an inverse U shaped patern).
Kuznets  menjelaskan  disparitas  dalam  pembagian pendapatan  cenderung  bertambah  besar  selama  tahap- tahap awal pembangunan. Pada tahap berikutnya, proses pembangunan  ekonomi  mengalami  kemerosotan  yang cukup  besar  dalam  pembagian  pendapatan,  yang kemudian  pada  tahap  berikutnya  berbalik  menuju  suatu pemerataan  yang  lebih  besar  dalam  pembagian pendapatan.
Pertumbuhan  ekonomi  nasional  menunjukkan  trend positif,  dan  rata-rata  tumbuh  sebesar  5,03%  per  tahun selama periode 2015-2019 (BPS, 2022). Berbeda dengan kondisi  nasional,  dalam  dua  tahun  terakhir  terdapat beberapa provinsi yang mengalami pelambatan pertumbuhan  ekonomi  dalam  dua  tahun  terakhir.  Secara nasional  ketimpangan  pendapatan  mengalami  sepanjang 2015  -  2017.  Pada  tahun  2015,  indeks  gini  Indonesia sebesar 0,402 dan turun menjadi 0,391 pada tahun 2017, kemudian  tahun  2019  turun  lagi  menjadi  0,382. Berbanding  terbalik  dengan  kondisi  nasional,  beberapa daerah justru menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan  pendapatan  dalam  dua  tahun  terakhir (2018-2019). Kenaikan indeks gini terjadi di 12 provinsi, dengan  peningkatan  tertinggi  di  Provinsi  Bali  dan  D.I. Yogyakarta,  sedangkan  terendah  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara (BPS, 2022).
Dalam  upaya  meningkatkan  akselerasi  pertumbuhan ekonomi  dan  mengatasi  ketimpangan  pendapatan, pengeluaran pemerintah  menjadi komponen penting dari instrumen  kebijakan  fiskal.  Hal  ini  sejalan  dengan beberapa  telaah  teoritis  yang  menyebutkan  bahwa pengeluaran  pemerintah  di  bidang  ekonomi  dan  sosial akan  berdampak  terhadap  tiga  hal,  yaitu  peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perbaikan distribusi pendapatan.
Sepanjang  2019  -  2021,  pengeluaran  pemerintah  di beberapa  provinsi  mengalami  peningkatan  dengan peningkatan  tertinggi  terjadi  di  Provinsi  DKI  Jakarta; Provinsi  Jawa  Timur,  Provinsi  Jawa  Barat,  dan  Provinsi Jawa  Tengah  (DJPK,  2022).  Dilihat  dari  sasarannya, pengeluaran  pemerintah  dibagi  dalam  2  kelompok. Pertama,  pengeluaran  pemerintah  yang  secara  langsung memberi kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia.  Sasaran  ini  dapat  diwujudkan  melalui pengeluaran  sektor  pendidikan  dan  kesehatan,  karena kedua  sektor  ini  menyangkut  kebutuhan  dasar  manusia. Kedua, pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan  kapasitas  produksi  dan  pertumbuhan ekonomi.  Untuk  mewujudkan  sasaran  ini,  pengeluaran pemerintah  umumnya  dialokasikan  untuk  membenahi infrastruktur.  (Berarzi,  &  Marzo,  2015;  Coady,  & Dizioli, 2017).
Abdullah  &  Rusdarti  (2017),  Muhammed  (2014), serta Olulu, dkk (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa  pengeluaran  pemerintah  di  negara  berkembang seperti  Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  Ethiopia, Nigeria,  maupun  negara  maju  di  Eropa  memiliki pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Penelitian  Ifa  &  Guetat  (2018)  di  Maroko  dan  studi  Al- Shatti (2014) di Yordania menemukan bahwa
pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan infrastruktur  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  PDB  per  kapita. Studi  oleh  Shahril  (2011)  di  Malaysia  mengungkapkan bahwa  pengeluaran  pemerintah  untuk  kesehatan  dan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya,  studi  Al-Shatti  (2014)  di  Yordania  serta Mudaki & Masaviru (2012) di Kenya menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan tidak  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Selanjutnya, Studi Wahyuni, dkk (2014) di Provinsi Bali menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kesenjangan  pendapatan, artinya  semakin  besar  pengeluaran  pemerintah  maka kesenjangan pendapatan juga semakin tinggi.
Menurut  Todaro  &  Smith  (2015),  faktor-faktor  yang menyebabkan  kesenjangan  distribusi  pendapatan  di negara  berkembang  adalah:  a)  pertumbuhan  penduduk yang  tinggi  mengakibatkan  menurunnya  pendapatan  per kapita, b) ketidakmerataan pembangunan antar daerah, c) inflasi,  dimana  pendapatan  uang  bertambah  tetapi  tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang, d) investasi.
Pengukuran  ketimpangan  pendapatan  umumnya menggunakan  parameter  koefisien  Gini  (IG).  Koefisien Gini (gini ratio) adalah parameter yang digunakan untuk mengukur  ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Sebagai ukuran ketimpangan agregat, koefisien Gini dimulai dari 0  s/d  1.  Umumnya  koefisien  Gini  pada  negara  yang derajat ketimpangan tinggi berkisar antara 0,50 s/d 0,70, sedangkan  untuk  negara  yang  distribusi  pendapatannya relatif merata angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disajikan, maka  menarik  untuk  dilakukan  penelitian  tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah provinsi  untuk sektor  pendidikan  dan  kesehatan  serta  pengeluaran pemerintah  provinsi  untuk  infrastruktur  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan    pengaruh pengeluaran  pemerintah  provinsi  untuk  pendidikan  dan kesehatan,  pengeluaran  pemerintah  provinsi  untuk infrastruktur,  serta  peretumbuhan  ekonomi  berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
Teori  Keynes  mengenai  pengeluaran  pemerintah dilatarbelakangi  gagasan  umum  bahwa  pengangguran yang  terjadi  secara  terus  menerus  disebabkan  oleh penurunan total investasi sektor swasta. Menurut Keynes (Muhammed,  2014),  pemerintah  dapat  mengurangi pengangguran  dengan  meningkatkan  total  pengeluaran dalam  perekonomian.  Keynes  beranggapan  bahwa
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
perluasan  belanja  pemerintah  dapat  mempercepat pertumbuhan  ekonomi.  Mengenai  hubungan  belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  yang relatif  tinggi  mendorong  peningkatan  permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  disebutkan tidak  menggunakan  data  lag,  padahal  sebagian  besar projek-projek  pemerintah  khususnya  projek  di  bidak pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur memerlukan waktu untuk dapat dirasakanmanfaatnya oleh masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitrian  ini  data untuk  variabel-variabel  tersebut  menggunakn  data  lag  1 tahun.

## 2. RUANG LINGKUP
Untuk  meningkatkan  pelayanan  pemerintah  kepada masyarakat, pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan  pada  sektor  publik  yang  bermanfaat  bagi pembangunan  sumber  daya  manusia  dan  peningkatan kualitas  hidup  masyarakat,  seperti  pendidikan  dan kesehatan. Investasi pemerintah pada kedua sektor publik tersebut  akan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  berikutnya  akan  memperbaiki  standar kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Penyediaan  infrastruktur  menjadi  syarat  utama  bagi proses  pembangunan.  Pengeluaran  pemerintah  untuk penyediaan infrastruktur diharapkan akan dapat menambah  kapasitas  produksi  dan  memberikan  efek multiplier dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur akan membuka daerah-daerah yang terisolasi,  mengurangi  biaya  produksi,  mendorong munculnya  pusat-pusat  aktivitas  ekonomi  baru  seperti industri  dan  pasar,  memperluas  kesempatan  kerja,  dan meningkatkan daya beli konsumen.
Di  negara  berkembang,  perhatian  terfokus  pada dilema  komplek  antara  pertumbuhan  versus  distribusi pendapatan.  Kedua-duanya  sama  penting,  namun  sulit diwujudkan  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Fenomena pertumbuhan  ekonomi  dengan  ketimpangan  pendapatan pertama kali diperkenalkan Kuznets (Kuncoro, 2010).
Distribusi pendapatan ( income distribution )
merupakan salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara/daerah. Pembangunan ekonomi  tidak  hanya  ditandai  oleh  peningkatan pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  adanya  pemerataan distribusi  pendapatan  yang  lebih  baik.  Distribusi pendapatan  yang  relatif  baik  ditandai  oleh  kondisi dimana  perbedaan  antara  golongan  masyarakat  dengan pendapatan  tinggi  dan  berpendapatan  rendah  yang  tidak terlalu menyolok dalam perekonomian.
Berdasarkan penjabaran tersebut maka menarik untuk dilakukan  penelitian  lebih  jauh  tentang  pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan serta pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan ketimpamngan  pendapatan.  Penelitian  ini  dimaksudkan
agar  dapat  berkontribusi  sebagai  bahan  acuan  bagi pemerintah  daerah  dalam  rangka  menentukan  langkah yang  potensial  serta  kebijakan  terkait  upaya-upaya peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  penurunan ketimpangan pendapatan.

## 3. BAHAN DAN METODE
Objek penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yakni terdiri atas 34 provinsi. Selengkapnya tentang  data  dan  metode  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam sub bab berikut.

## 3.1 Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa indikator  keuangan  (pengeluaran  pemerintah)  dan indikator  makroekonomi  (pertumbuhan  ekonomi  dan ketimpangan  pendapatan)  Pemerintah  Provinsi  di Indonesia.  Data  sekunder  yang  dipergunakan  tersebut bersifat runtut waktu ( time series ) sepanjang tahun 2015 - 2019.
Seluruh  data  tersebut  dikumpulkan  dengan  metode observasi  non  perilaku,  yaitu  dilakukan  dengan mengamati secara langsung dokumen maupun data yang tersedia. Sampel penelitian mencakup 34 provinsi (cross section). Adapun konsep analisis data menggunakan data panel  ( pooled  data ).  Data  panel  atau  panel  data  adalah gabungan dari data runtut waktu dan data antar individu. Dalam penelitian ini data variabel bebas berupa data lag (t-1)  dengan  pertimbangan  pengeluaran  yang  dilakukan oleh  pemerintah  baik  untuk  bidang  pendidikan  dan kesehatan  maupun  infrastruktur  tidak  dapat  dirasakan pengaruhnya secara langsung baik terhadap pertumbuhan ekonomi  maupun  ketimpangan  pendapatan.  Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa semua jenis pengeluaran  pemerintah  akan  mempengaruhi  variabel ekonomi lainnya setelah pengeluaran pemerintah tersebut berjalan minimal satu tahun.

## 3.2 Analisis Data
Alat  analisis  yang  digunakan  yaitu  regresi  linear berganda, dengan persamaan estimasi sebagai berikut: Model Regresi 1 : Gr it = α 0 + α 1 PPE it-1 + α 2 PPI it-1 + ε it ………………..  (1) Model Regresi 2 : IG it = β o + β 1 PPE it-1 + β 2 PPI it-1 + β 3 Gr it-1 + Ɛ it ….… (2)
Keterangan: Gr  =  Pertumbuhan Ekonomi IG  =  Gini Rasio β0  =  Konstanta β1; β2, β3 =  Koefisien
PPE  =    Pengeluaran  pemerintah  provinsi  untuk pendidikan dan kesehatan
PPI   =    Pengeluaran  pemerintah  provinsi  untuk infrastruktur
Ɛit   =  Tingkat kesalahan (error term)
i =  Silang tempat (cross section)
t =  Runtut waktu (time series)
t-1  =   Jeda waktu (time lag)
Pengujian  masing-masing  model  estimasi  regresi dilakukan  dengan  uji  model  terbaik  (CEM,  FEM,  dan REM),  uji  asumsi  klasik,  dan  uji  statistik  (uji signifikansi).

## 4. PEMBAHASAN
Penelitian  ini  mengkaji  pengaruh  pengeluaran pemerintah  provinsi  untuk  pendidikan  dan  kesehatan serta  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  provinsi  untuk infrastruktur  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan  model  regresi  data  panel,  selanjutnya dijelaskan  hubungan  dan  pengaruh  variabel  independen dan variabel dependen.

## 4.1 Hasil Estimasi Model Regresi-1
Pemilihan  model  estimasi  regresi  diperlukan  untuk mendapatkan  model  terbaik.  Pada  penelitian  ini, pemilihan  model  estimasi  regresi-1  menggunakan  uji Chow  dan  uji  Hausman,  yang  hasil  kedua  uji  tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Hasil Uji Pemilihan Model Estimasi Terbaik-
untuk Model 1 Uji Chow Uji Hausman F 2,204947 Chi square 6,467986 Prob 0,0009* 0,0417* Keputusan Fixed effect Fixed effect * sign pada α =5% Pengujian normalitas dengan melihat nilai probabilitas  Jarque-Bera  diperlukan  untuk  mengetahui apakah  data  tersebut  berdistribusi  normal  atau  tidak. Hasil uji normalitas model estimasi regresi-1 menunjukkan  nilai  probabilitas  Jarque-Bera  0,197699  > 0,05;  yang  berarti  data  penelitian  berdistribusi  normal. Selanjutnya,  untuk  uji  multikolinieritas  dilakukan  untuk mendeteksi  adanya  permasalahan  korelasi  antar  variabel bebas.  Berdasarkan  hasil  uji  masing-masing  variabel bebas yakni PPE dan PPI diketahui bahwa nilai dari χ 2 > 0,80;  sehingga  dapat  disimpulkan  model  estimasi  untuk regresi-1 bebas dari masalah multikolinieritas.
Adapun  uji  heteroskedastisitas  dilakukan  untuk menguji suatu model regresi yang terdapat ketidaksamaan  variance  residual  dari  suatu  pengamatan ke  pengamatan  lainnya.  Hasil  uji  menunjukkan  bahwa nilai  probabilitas  masing-masing  variabel  bebas  yakni PPE dan PPI  > α (0,05); dan dengan demikian  variabel PPE dan variabel PPI lolos dari masalah heteroskedastisitas.
Hasil  uji  regresi  data  panel  pada  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  model  fixed  effect.  Hasil pengujian  model estimasi regresi-1 disajikan  pada Tabel 2  berikut.  Nilai  koefisien  variabel  PPE  sebesar  0,2176; artinya  apabila  pengeluaran  pemerintah  provinsi  untuk
pendidikan  dan  kesehatan  meningkat  sebesar  1  Milyar Rupiah,  maka  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia meningkat sebesar 0,2176% ceteris paribus .
Tabel 2. Hasil Estimasi Model Regresi-1 Variabel Koefisien t-hitung Prob. C 5,386495 75,545423 0,0000 PPI 1 -1 0,217663 3,746222 0,0015 PPE t 2 -1 0,097555 2,366518 0,0294 R-squared 0,9206 Adjust Rsquared 0,8999 * sign α =5%
Nilai  koefisien  variabel  PPI  sebesar  0,0975;  artinya apabila pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur  meningkat  sebesar  1  Milyar  maka pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  meningkat  sebesar 0,0975%, ceteris paribus .
Nilai  probabilitas  PPE  adalah  0,0015  <  0,05.  Nilai tersebut  membuktikan  bahwa  pengeluaran  pemerintah provinsi  untuk  pendidikan  dan  kesehatan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  Sedangkan,  nilai  probabilitas  PPI  adalah 0,0294  <  0,05.  Nilai  tersebut  membuktikan  bahwa pengeluaran  pemerintah  provinsi  untuk  infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia.  Selanjutnya,  hasil  estimasi menunjukkan  bahwa  menunjukkan  bahwa  nilai  R² sebesar  0,920684  atau  92,06%.  Artinya  kemampuan variasi  variabel  pengeluaran  pemerintah  provinsi  untuk pendidikan dan kesehatan,  serta pengeluaran pemerintah provinsi  untuk  infrastruktur  dalam  menjelaskan  variasi variabel  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  sebesar 92,06%;  sedangkan  sisanya  7,94%  dijelaskan  oleh variabel lain di luar model.

## 4.2 Hasil Estimasi Model Regresi-2
Pemilihan model estimasi regresi-2 menggunakan uji Chow  dan  uji  Hausman,  yang  hasil  kedua  uji  tersebut ditsajikan pada Tabel 3.

## Tabel 3 Hasil Uji Pemilihan Model Estimasi Regresi- Terbaik untuk Model 2
Uji Chow Uji Hausman F 17,399612 Chi square 13,693128 Prob 0,0000* 0,0034* Keputusan Fixed effect Fixed effect * sign pada α =5%
Hasil  uji  normalitas  model  estimasi  regresi-2 menunjukkan  nilai  probabilitas  Jarque-Bera  0,193666  > 0,05;  yang  berarti  data  penelitian  berdistribusi  normal. Hasil uji multikolinieritas untuk masing-masing variabel bebas yakni PPE, PPI, dan Gr tidak ada nilainya > 0,80; sehingga  dapat  disimpulkan  model  estimasi  regresi-2 bebas dari masalah multikolinieritas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas  masing-masing  variabel  bebas  yakni  PPE,
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
PPI  dan  Gr    >  α  (0,05);  dan  dengan  demikian  variabel PPE,  variabel  PPI,  maupun  variabel  Gr  terbebas  dari masalah heteroskedastisitas.
Selanjutnya,  hasil  pengujian  model  fixed  effect  estimasi regresi-2 disajikan pada Tabel 4.

## Tabel 4 Hasil Model Estimasi Regresi-2
Variabel Koefisien Standar Deviasi t-hitung Prob. C 0,372181 0,005168 72,011380  0,0000 X 1 -1 -2,33E-09 5,43E-10 -4,290976  0,0000 X 2 -1 -4,89E-09 1,27E-09 -3,850393  0,0002 Y1 -0,000583 0,000495 -1,177777  0,2414 R-square 0,82543
* sign pada α =5%
Nilai  koefisien  variabel  PPE  sebesar  -0,000000002; artinya  apabila  pengeluaran  pemerintah  provinsi  untuk pendidikan dan kesehatan turun sebesar 1 Milyar Rupiah, maka  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  akan meningkat sebesar 0,000000002 dengan asumsi pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap.
Nilai  koefisien  variabel  PPI  sebesar  -0,000000004; artinya apabila pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur  turun  sebesar  1  Milyar  Rupiah  maka ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat sebesar 0,000000004  dengan  asumsi  pengeluaran  pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap ( ceteris paribus ). Nilai  koefisien  variabel  Gr  sebesar  -0,000583; artinya  apabila  pertumbuhan  ekonomi  turun  1  persen maka  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  meningkat sebesar  0,000583  poin  dengan  asumsi  pengeluaran pemerintah  provinsi  untuk  pendidikan  dan  kesehatan serta pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur dianggap tetap ( ceteris paribus ).
Nilai  probabilitas  PPE  adalah  0,0000  <  0,05.  Nilai tersebut  membuktikan  bahwa  pengeluaran  pemerintah provinsi  untuk  pendidikan  dan  kesehatan  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Nilai probabilitas PPI adalah 0,0294 < 0,05. Nilai tersebut membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah  provinsi  untuk  infrastruktur  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di  Indonesia.  Sedangkan  nilai  probabilitas  Gr  adalah 0,2414  <  0,05.  Nilai  tersebut  membuktikan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Selanjutnya, hasil estimasi untuk nilai R 2 menunjukkan  bahwa  nilai  R²  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  sebesar  0,825438  atau  82,54%.  Artinya kemampuan  variasi  variabel  pengeluaran  pemerintah provinsi  untuk  pendidikan  dan  kesehatan,  pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur, dan pertumbuhan  ekonomi  dalam  menjelaskan  variasi variabel  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  sebesar
82,54%;  sedangkan  sisanya  17,46%  dijelaskan  oleh variasi variabel lain di luar model penelitian.
4.3  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Provinsi Untuk Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
Pengeluaran  pemerintah  merupakan  instrumen  yang efektif untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian dan kesejahteraan  masyarakat.  Berbagai  penyediaan  barang dan  jasa  publik  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan merupakan  komponen  investasi  publik  yang  penting dalam rangka meningkatkan kesempatan pendidikan dan pelayanan  kesehatan  yang  merata  kepada  masyarakat, sehingga  sumber  daya  manusia  (SDM)  cerdas  dan  sehat semakin bertambah.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan tersebut  mencerminkan  komitmen  pemerintah  daerah untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  khususnya  untuk memperbaiki  akses  masyarakat  terhadap  pendidikan  dan perluasan layanan kesehatan  dalam upaya  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia.  Disamping itu,  peningkatan  proporsi  pengeluaran  pemerintah  untuk pendidikan  dan  kesehatan  sebagai  pemenuhan  standar dan  alokasi  belanja  untuk  mendukung  pelaksanaan urusan  wajib  layanan  dasar  yang  menjadi  kewajiban pemerintah daerah ( mandatory spending ).
Secara  empiris,  hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan studi yang dilakukan oleh Abdullah & Rusdarti (2017) di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan juga studi yang dilakukan oleh Kyissima, Pacific & Ramadhan (2017) di Tanzania,  serta  studi  Farooq  (2016)  di  Pakistan,  yang menemukan  bahwa  variabel  pengeluaran  pemerintah untuk sektor publik terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Selanjutnya,  temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Lahirushan & Gunsekara (2015)  mengungkapkan  bahwa  pengeluaran  publik  pada bidang  pendidikan  dan  kesehatan  memiliki  pengaruh positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada  beberapa negara di Asia.
Secara spesifik, hasil studi Kwendo & Muturi (2015), Al-Shatti  (2014)  di  Yordania,  dan  studi  Muhammed (2014)  di  Ethiopia,  menemukan  menemukan  bahwa pengeluaran  publik  untuk  kesehatan  memiliki  hubungan positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  studi lainnya  dilakukan  Gemmell,  dkk  (2012),  menemukan bahwa  pengeluaran  publik  untuk  pendidikan  memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.4  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Provinsi Untuk Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
Infrastruktur  memiliki  peran  strategis  dalam  proses pembangunan  yang  berorientasi  pada  peningkatan  daya saing  dan  percepatan  pertumbuhan  ekonomi.  Secara
mikro,  ketersediaan  infrastruktur  berpengaruh  terhadap pengurangan  biaya  produksi,  sedangkan  dalam  konteks ekonomi makro mempengaruhi peningkatan produktivitas modal. Tidak jarang pertumbuhan ekonomi yang  relatif  tinggi  dijumpai  pada  wilayah  dengan ketersediaan  infrastruktur  yang  relatif  memadai.  Untuk itu, diperlukan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan  penyediaan  infrastruktur  dasar  dalam upaya meningkatkan askselerasi pertumbuhan ekonomi.
Sejalan  dengan  deskripsi  di  atas,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  provinsi untuk infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Kondisi  riil  yang  menunjukkan terjadinya  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  provinsi untuk  infrastruktur  menunjukkan  bahwa  penyediaan infrastruktur  memiliki  peran  strategis  untuk  mendukung kelancaran  pencapaian  tujuan  pembangunan,  baik  di sektor pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan perekonomian  secara  umum.  Keberadaan  infrastruktur publik  (sarana  dan  prasarana  pendidikan  dan  kesehatan, infrastruktur dasar (jalan, pelabuhan, dermaga, perumahan/pemukiman,  sanitasi,  listrik,  dan  air  bersih) yang  memadai  akan  mendukung  aktivitas  sosial  dan ekonomi,  yang  pada  akhirnya  akan  mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hasil  penelitian  ini  secara  empiris  sejalan  dengan studi Kyissima, Pacific & Ramadhan (2017) di Tanzania, dan  studi  Torki  (2016)  di  Yordania,  yang  menunjukkan bahwa  pengeluaran  pemerintah  untuk  sektor  publik terutama  pada  bidang  infrastruktur  memiliki  dampak positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Termasuk  pula temuan  studi  Abdullah  &  Rusdarti  (2017)  di  Indonesia, Malaysia, dan Singapura, studi Jelilov & Musa (2016) di Nigeria,  dan  studi  Al-Shatti  (2014)  di  Yordania,  yang menemukan bahwa pengeluaran publik untuk infrastruktur  dan  fasilitas  publik  memiliki  pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Secara  spesifik,  hasil  studi  Lahirushan  &  Gunsekara (2015) di beberapa negara di Asia, studi yang dilakukan Kwendo  &  Muturi  (2015)  di beberapa  negara  di  Afrika, dan  studi  Gangal  &  Gupta  (2013)  di  India,  menemukan bahwa  pengeluaran  publik  untuk  infrastruktur  memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 4.5  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Provinsi
Untuk Pendidikan dan Kesehatan Terhadap

## Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.
Salah  satu  tujuan  pembangunan  ekonomi  adalah untuk  meningkatkan  pendapatan  per  kapita  dan mengurangi  ketimpangan  pendapatan  (income  disparity) antar kelompok pendapatan. Peningkatan pendapatan per kapita mencerminkan tahap perkembangan perekonomian  suatu  negara/daerah,  namun  peningkatan tersebut  belum  menjamin  distribusi  pendapatan  menjadi merata. Oleh karenanya,  diperlukan intervensi kebijakan untuk  mengatasi  ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi, diantaranya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah.
Peningkatan  pengeluaran  pemerintah  diharapkan dapat  memperbaiki  kualitas  sumber  daya  manusia, memperluas  kesempatan  kerja  dan  meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  untuk pendidikan  dan  kesehatan  berpengaruh  negatif  terhadap ketimpangan  pendapatan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa telah  terjadi  pemerataan  akses  fasilitas  layanan pendidikan dan kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat.
Dalam  ruang  lingkup  penelitian  empiris,  hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  studi  yang  dilakukan  oleh Jianu  (2018)  di  Uni  Eropa,  yang  menemukan  hubungan negatif  antara  pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan dan kesehatan dengan ketimpangan pendapatan.
Menurutnya,  peningkatan  1%  pengeluaran  pemerintah (dinyatakan  sebagai  bagian  dari  PDB)  untuk  pendidikan menyebabkan  penurunan  koefisien  Gini  sebesar  0,024 poin, sedangkan peningkatan 1% pengeluaran pemerintah  untuk  kesehatan  menyebabkan  penurunan koefisien Gini sebesar 0,019 poin. Telaah mendalam dari studi yang dilakukan Ifa & Guetat (2018) di Tunisia dan Maroko,  menemukan  bahwa  pengeluaran  pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan memiliki dampak positif terhadap pendapatan (PDB per kapita).
4.6  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Provinsi
Untuk Infrastruktur
Terhadap Ketimpangan

## Pendapatan di Indonesia.
Pengeluaran  pemerintah  dalam  upaya  penyediaan infrastruktur  dasar  yang  merata  tentunya  akan  semakin memperluas  akses  masyarakat  akan  dan  sarana  dan prasarana publik yang layak, memacu tumbuhnya sektor- sektor ekonomi produktif, memperluas kesempatan kerja, dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  dan mengatasi ketimpangan pendapatan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengeluaran pemerintah  untuk  infrastruktur  berpengaruh  negatif terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Hasil  penelitian  ini relevan  dengan  studi  yang  dilakukan  Ulu  (2018)  di  21 negara OECD, yang mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah  untuk  bidang  sosial  (pendidikan,  kesehatan, dan prasarana umum) positif mempengaruhi ketimpangan pendapatan, dimana ketimpangan pendapatan  menurun  pada  saat  pengeluaran  pemerintah untuk bidang sosial meningkat.
4.7  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu
indikator
keberhasilan pembangunan suatu
negara/daerah.  Upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercemin dari capaian pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi,  berarti  kesejahteraan  masyarakat  semakin meningkat.  Akan  tetapi  yang  diperlukan  tidak  hanya sebatas  angka  statistik  yang  menggambarkan  laju pertumbuhan,  namun  lebih  dititik-beratkan  pada  pihak mana  atau  siapa  yang  menciptakan  pertumbuhan
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
tersebut. Jika sebagian kecil masyarakat yang menikmati hasilnya,  maka  pertumbuhan  tidak  mampu  memperkecil ketimpangan pendapatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap ketimpangan  pendapatan.  Fakta  yang  mengungkapkan bahwa hubungan positif dan  negatif antara pertumbuhan ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya berdampak positif terhadap distribusi pendapatan.
Secara  empiris,  hasil  penelitian  ini  sesuai  studi  yang dilakukan  oleh  Huang,  dkk  (2015),  yang  menemukan bahwa  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan ketimpangan  pendapatan  dapat  berupa  hubungan  positif atau  negatif.  Di  beberapa  negara  berpendapatan  rendah ( low  income  developing  countries ),  terdapat  hubungan negatif antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.  Sebaliknya  di  beberapa  negara  dengan pendapatan  tinggi  ( high  income  developing  countries ), justru  ditemukan  terdapat  hubungan  positif  antara ketimpangan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Studi  Ali (2014) di Pakistan juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi  berdampak  negatif  terhadap  ketimpangan pendapatan.  Beberapa  hasil  studi  tersebut  memberikan bukti komparatif di beberapa negara tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan atau penekanan  pada  ketimpangan  pendapatan.  Tingkat ketimpangan  yang  tinggi  pada  tahap  awal  masa pembangunan  ekonomi  akan  menghambat  efektivitas pertumbuhan  ekonomi,  sementara  pada  awal  masa pertumbuhan ekonomi tertentu akan menjadikan ketimpangan pendapatan meningkat.

## 5. KESIMPULAN
Pengeluaran  pemerintah  pemerintah  provinsi  untuk pendidikan dan kesehatan maupun pengeluaran pemerintah  provinsi  untuk  pembagunan  infrastruktur memberikan  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah  provinsi  untuk  pendidikan  dan  kesehatan serta  untuk  infrastruktur  juga  memberikan  pengaruh negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia, sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

## 6. SARAN
Keterbatasan  penelitian  initerletak  pada  belum mempertimbangkan variabel perbedaan geografis wilayah  –  wilayah  di  Indonesia  yang  mana  terdapat wilayah – wilayah yang memiliki kondisi geografis yang tidak  mudah  seperti  pegunungan  dan  perbukitan  untuk dilakukan  pembangunan  infrastruktur  seperti  jalan  dan sarana publik lainnya. Untuk wilayah-wilayah seperti ini, tentu  saja  dengan  besaran  pengeluaran  provinsi,  baik untuk bidang pendidikan dan kesehatan serta pengeluaran  infrastruktur,  akan  memiliki  dampak  yang berbeda  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  provinsi dibandingkan  dengan  provinsi  dengan  kondisi  geografis
daratan.  Untuk  penelitian  berikutnya  disarankan  untuk dapat  membedakan  provinsi  dengan  wilayah  geografis yang  sebagian  besar  terdiri  atas  daratan,  perairan  (laut dan  sungai),  dan  pegunungan  atau  perbukitan.  Di samping  itu,  keterbatasan  penelitian  ini  juga  terletak pada  tidak  membedakan  pengeluaran  pendidikan  secara lebih  spesifik,  misalnya  pengeluaran  pendidikan  untuk memberikan  gaji  kepada  tenaga  guru  honorer  dan pengeluaran untuk pembangunan gedung-gedung sekolah.  Kedua  pengeluaran  ini  tentu  saja  akan memberikan  pengaruh  yang  bis  ajadi  berbeda  terhadap kesenjangan  pendapatan  masyarakat  meupun  tingket pertumbuhan ekonomi.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.A.,  &  Rusdarti  (2017).  The  Impact  of Government  Expenditure  on  Economic  Growth  in Indonesia,  Malaysia  and  Singapore.  Journal  of Economic Education. Vol. 6 (No.1).
Al-Shatti, A.S. (2014). The Impact of Public Expenditure on Economic Growth in Jordan. International Journal of Economics and Finance; Vol. 6 (No. 10)
Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YPKN.
Azwar,  A.  (2016).  Peran  Alokatif  Pemerintah  melalui Pengadaan  Barang/Jasa  dan  Pengaruhnya  Terhadap Perekonomian Indonesia. Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 20 No. 2, 149-167.
Berarzi,  N.,  &  Marzo,  F.  (2015).  The  Elasticity  of Poverty  with  Respect  to  Sectoral  Growth  in  Africa. Jornal Wiley Vol. 63, No 1.
Coady, D., & Dizioli, A. (2017). Income Inequality And Education  Revisited:  Persistence,  Endogeneity,  And Heterogeneity. IMF Working Paper, WP/17/126
Farooq,  N.  (2016).    Public  Expenditures  And  Economic Growth: A Case Study of Pakistan. American Journal of Social and Management Sciences, 7(2), 33-41.
Gangal, V.L.N., & Gupta, H. (2013). Public Expenditure And  Economic  Growth:  A  Case  Study  Of  India. Global Journal of Management and Business Studies, 3(2), 191-196.
Gemmell,  N.,  Kneller,  R.,  &  Sanz,  I.  (2012).  Does  The Composition Of Government Expenditure Matter For Economic  Growth?  World  Bank  Working  Paper
Series. Gujarati,  D.  N.,  &  Porter,  D.  C.  (2009).  Dasar-dasar ekonometrika  (basic  econometrics,  5th  ed.)  (Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, & Carlos Mangungsong,  Penterjemah).  Penerbit  Salemba Empat, Jakarta.
Huang, H. C. R., Fang, W., Miller, S. M.,  &  Yeh, C. C. (2015).  The  Effect  of  Growth  Volatility  on  Income Inequality. Economic Modelling, 45, 212–222.
Hosea, S. & Susilawati, N. (2023). Systematic Literature Review  Terhadap  Konsep  Optimal  Tax.  Sebatik, 27(1),
415-430.
https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2241 .
Ifa, A., & Guetat, I.  (2018).  Does public expenditure on education  promote  Tunisian  and  Moroccan  GDP  per capita? ARDL approach. The Journal of Finance and Data Science 4
Istiqamah,  S.  &  Rahmadi,  S.  (2018).  Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan  dan  kemiskinan  (studi  provinsi-provinsi di  Indonesia).  e-Jurnal  Perspektif  Ekonomi  dan Pembangunan Daerah Vol. 7. No. 3, 111 – 126. Jianu,  I.  (2018).  The  Impact  of  Government  Health  and Education  Expenditure  On  Income  Inequality  In European Union. Theoretical and Applied Economics. Special Issue, 121–134.
Jelilov,  G.,  &  Musa,  M.  (2016).  The  Impact  Of Government  Expenditure  On  Economic  Growth  In Nigeria.  Sacha  Journal  of  Policy  and  Strategic Studies, 5(1), 15-23.
Juanda,  B.  (2009).    Ekonometrika:  Pemodelan  dan Pendugaan. Institut Pertanian Bogor (IPB) Press. Kuncoro,  M.  (2010).  Masalah,  Kebijakan,  dan  Politik.
Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Kwendo,  C.M.,  &    Muturi,  W.  (2015).  The  Effect  Of Public  Expenditure  On  Economic  Growth  In  The East  African  Community.  Journal  of  Business Management and Economics,  3,  9-13.
Kyissima,  K.H.,  Pacific,  Y.K.T.,  &  Ramadhan,  A.A.
(2017).  Government  Expenditure  And  Economic Growth  In  Tanzania:  A  Time  Series  Analysis. International  Journal  of  Development  and  Economic Sustainability,  5 (1), 11-22.
Lahirushan,  K.  S.,  &  Gunasekara,  W.  V.  (2015).  The Impact  Of  Government  Expenditure  On  Economic Growth:  A  Study  Of  Asian  Countries.  International Journal of Social, Behavioural, Educational, Economic,  Business  and  Industrial  Engineering,  9 (9), 3152-3160.
Maurilla, A., Suriani, S., & Nasir, M. (2022). Do Poverty and  Economic  Growth  Matter  for  Income  Inequality
Reduction in Yogyakarta Province?. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol.23, No.2, 308 – 322. Mudaki,  J.    &  Masaviru,  W.  (2012)  Does  The Composition  of  Public  Expenditure  matter  to Economic  Growth  for  Kenya? Journal  of  Economics and  Sustainable Development.  3 (3).
Muhammed,  A.  (2014).  Government  Spending  for Economic Growth in Ethiopia. Journal of Economics and Sustainable Development. Vol.5, No.9.
Olulu,  R.M,  Erhieyovwe,  E.K,  &  Andrew,  U.  (2014). Government  Expenditures  and  Economic  Growth: The  Nigerian  Experience.  Mediterranean  Journal  of Social Sciences. Vol. 5 No 10
Rosen,  H.S.  (2014).  Public  Finance,  Tenth  Edition, Global  Edition,  The  McGraw-Hill  Series  in Economics.
Shahril, K. (2011). The Association between Government  Expenditure  and  Economic  Growth  in Malaysia. Ritsumeikan Asia Pacific University Sukirno,  S.  (2013).  Pengantar  Teori  Makroekonomi. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
Todaro,  M.P.,  &  Smith,  S.C.  (2015).  Economic Development.  12th  Edition.  United  Kingdom: Pearson Addison Weasley.
Torki,  M.  A.  (2016).  The  Impact  of  Government Expenditures  On  Economic  Growth  In  Jordan  1980- 2013. International Business Research, 9 (1), 99-105 Ulu,  M.I.  (2018).  The  Effect  of  Government  Social Spending  on  Income  Inequality  In  OECD:  A  Panel Data Analysis, (91104).
Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Prosiding Seminar Akademik  Tahunan  Ilmu  Ekonomi  dan  Studi Pembangunan 2020, 113-114.
Wahyuni,  I.G.,  Sukarsa,  M.  &  Yuliarmi,  N.  (2014). Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  dan  Investasi Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesenjangan Pendapatan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali.  E- Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis.  Universitas  Udayana