## Jurnal Legal

## LEGALITAS PENYITAAN TERHADAP DAUN KRATOM YANG BELUM DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
(Legality Seization Of Kratom Leaf That Has Not Been Prohibited By The Narcotics Law)
Anggi Dewinta Chairani Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta chairanianggi@gmail.com

## Abstrak
Kratom merupakan  tanaman  yang  mengandung  alkaloid  mitragynine  yang  dalam  dosis tinggi,  sehingga  mengakibatkan  efek  13  kali  lebih  kuat  dari  morfin,  dapat  menimbulkan adiksi,  depresi,  gangguan  pernapasan  hingga  kematian. UNODC  pada  tahun  2013, menggolongkan kratom sebagai New Psychoactive Subtances, kemudian Badan Pengawas Obat  dan  Makanan  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  tahun  2016  tentang  Pelarangan Penggunaan  Mitraguna  Speciosa  (kratom)  dalam  Obat  Tradisional  dan  Suplemen Makanan yang kemudian didukung oleh Badan Narkotika Nasional dengan menetapkan 5 tahun (2017-2022) masa transisi terhadap masyarakat yang masih memperjualbelikan dan menggunakan daun kratom agar bisa menyesuaikan terhadap larangan daun kratom pada tahun  2022.  Artinya  daun  kratom  masih  belum  dilarang  hingga  2022.  Tetapi  pada  14 oktober 2019 kepolisian Resor Palangka Raya melakukan penyitaan terhadap 12 ton daun kratom  kering.  Penelitian  ini  berusaha  meneliti  legalitas  penyitaan  12  ton  daun  kratom yang  dilakukan  Polres  Palangka  Raya  dan  mencari  tahu  dapatkah  kepolisian  melakukan penyitaan  terhadap  benda  yang  tidak  terikat  suatu  tindak  pidana.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normative,  mengumpulkan  data-data  sekunder dengan  menggunakan  studi  kepustakaan  dan  diteliti  dengan  pendekatan  wacana.  Hasil penelitian  ini  adalah  kepolisian  tidak  dapat  melakukan  penyitaan  terhadap  benda  yang tidak terikat oleh suatu tindak pidana. Sehingga penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian resor  palangkaraya  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  asas  legalitas.  Karena  hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai penyalahgunaan dan peredaran daun kratom.
Kata kunci: Kratom, penyitaan, legalitas

## Abstract
Kratom  is  a  plant  that  contains  the  alkaloid  mitragynine  in  high  doses,  resulting  in  an effect  13  times  stronger  than  morphine,  it  can  cause  addiction,  depression,  respiratory problems, and death. UNODC in 2013 classifies kratom as New Psychoactive Substances, then  the  Food  and  Drug  Administration  (BPOM)  issued  a  Circular  Number  2016 concerning  the  Prohibition  of  the  Use  of  Mitraguna  Speciosa  (kratom)  in  Traditional Medicines  and  Food  Supplements  which  was  later  supported  by  the  National  Narcotics Agency by establishing 5 years (2017-2022) the transition period for people who are still trading and using kratom leaves to be able to adjust to the ban on kratom leaves in 2022. This means that kratom leaves are still not banned until 2022. But on October 14, 2019, the  Palangka  Raya  Resort  police  confiscated  12  tons  of  dried  kratom  leaves.  This  study seeks  to  investigate  the  legality  of  the  confiscation  of  12  tons  of  kratom  leaves  by  the Palangka Raya Police and to  find out whether the police can confiscate objects  that are not  bound  by  a  criminal  act.  This  study  uses  a  normative  juridical  research  method, collects  secondary  data  using  a  literature  study,  and  is  examined  with  a  discourse approach. The result of this research is that the police cannot confiscate objects that are not  bound  by  a  criminal  act.  So  that  the  confiscation  carried  out  by  the  Palangka  Raya

## Jurnal Legal
Resort  Police  was  an  act  that  violated  the  principle  of  legality.  Because  until  now  there are no clear and detailed rules regarding the abuse and distribution of kratom leaves. Keyword: Kratom, Seizure, Legality.

## A. Pendahuluan
Indonesia memiliki  tanah  yang  subur karena  terletak  di  garis  ekuator  sehingga secara  otomatis  disinari  matahari  sepanjang  tahun,  membuat  tinggi  penguapan  yang akhirnya  menciptakan  curah  hujan  yang  tinggi  dan  sangat  baik  untuk  tumbuhan  tropis. Bukan hanya tanaman tropis yang cantik dan bermanfaat,  Indonesia juga menjadi tempat yang  dapat  ditanami  tanaman  yang  memiliki  khasiat  kurang  baik,  seperti  tanaman Cannabis  Sativa yang  menghasilkan  mariyuana  atau  ganja  dan Mitragyna  Speciosa atau dikenal dengan daun kratom.
Ganja memiliki 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan cannabinoid . Pada dasarnya  cannabinoid  diproduksi  tubuh  secara  alami  untuk  membantu  mengatur konsentrasi,  gerak  tubuh,  nafsu  makan,  hingga  rasa  sakit.  Namun  pada  ganja  sebagian senyawa  ini  sangatlah  kuat  dan  bisa  menyebabkan  berbagai  efek  kesehatan  serius  jika disalahgunakan. 1 Karena  efek  kesehatan  yang  serius  inilah  membuat  ganja  dan  tanaman Cannabis Sativa ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narotika sebagai  narkotika  golongan  1  yang  memiliki  hukuman  paling  berat  untuk penyalahgunanya.
Tanaman yang satu ini mungkin terdengar masih asing, tetapi Mitragyna Speciosa atau  Daun  Kratom  atau  daun  purik  atau  daun  ketum  merupakan  pohon  tropis  yang termasuk  dalam  family  kopi  di  Kalimantan  Barat  telah  lama  digunakan  sebagai  obat herbal penghilang rasa sakit. Di Kalimantan Barat, daun kratom dijadikan obat herbal dan dijual  secara  bebas,  bahkan  dijadikan  salah  satu  komoditi  unggulan  untuk  menambah pendapatan asli daerah karena harganya yang cukup tinggi yaitu Rp. 18.000 per kg. 2
Dalam  dosis  rendah  daun  kratom  dapat  memberikan  efek  stimulan,  seperti membuat  seseorang  merasa  lebih  banyak  energy,  lebih  waspada  dan  lebih  bahagia. 3 Namun  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  BNN  RI,  daun  kratom  memiliki  efek psikotropika  yang  bisa  mempengaruhi  mental  dan  perilaku  pemakainya  karena mengandung  alkaloid  mitragynine  yang  dalam  dosis  tinggi  dapat  memiliki  efek  sedative narkotika yaitu memiliki efek 13 kali lebih kuat dari morfin, sehingga dapat menimbulkan adiksi, depresi, gangguan pernapasan hingga kematian. 4
Karena kandungan yang dapat membahayakan pemakainya didukung dengan Surat Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01/07/MENKES/272/2017  tentang  Komite  Nasional Perubahan  Penggolongan  Narkotika  dan  Psikotropika  dan  surat  Kepala  Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.044.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang  pelarangan  penggunaan  Kratom  dalam  obat  tradisional  dan  suplemen  kesehatan, serta  surat  nomor  B/2985/X/KA/PL.02/2019/BNN  tentang  pernyataan  sikap  dukungan terhadap  keputusan  komite  nasional  penggolongan  narkotika  dan  psikotropika  yang mengklasifikasikan  bahwa  tanaman  kratom  sebagai  narkotika  golongan  1  yang  tidak diperbolehkan  dipergunakan  dalam  medis  atau  kesehatan  dengan  masa  transisi  5  tahun dari 2017 hingga 2022   bagi masyarakat untuk  merubah mata pencaharian dan tidak lagi membudidayakan  maupun  menjualbelikan  duan  kratom.  Meski  begitu,  belum  ada  aturan
1 Widya  Citra  Andini,  “Manfaat  Ganja  dalam  Dunia  Medis  Plus  Efeknya  untuk  Kesehatan  2 November  2020”,  <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>  diakses pada 19 februari 2021, 13.27 WIB.
2 Wishnu  Bagus  Prasetyo,  “BNN  Tegaskan  Daun  Kratom  Tetap  Dilarang,  10  Oktober  2020”, http://www.beritasatu.com,  diakses pada 19 Februari 2021.
3 Novi Sulistiawati, “Hati-hati! Meski bisa jadi obat, daun kratom borneo berpotensi disalahgunakan sebagai narkoba! 9 November 2020”, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara- medis/>, diakses pada 19 Februari 202, 13.51 WIB.
4 Wishnu Bagus Prasetyo, Loc Cit.

## Jurnal Legal
dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  ataupun  surat  keputusan  Kementerian Kesehatan  yang  menyatakan  bahwa  pemakai  daun  kratom  ataupun  penjualbeliannya dilarang.
Permasalahan  muncul  pada  19  oktober  2019  ketika  Polres  Palangka  Raya memberhentikan  kendaraan  yang  melebihi  kapasitas,  polisi  memeriksa  muatan  dan ditemukan  12  Ton  daun  kratom  yang  dibungkus  menggunakan  karung,  rencananya  daun kratom  ini  akan  diekspor  keluar  negeri.  Berdasarkan  hal  itu,  Polres  Palangka  Raya melakukan tes urin terhadap 3 (tiga) orang di dalam kendaraan truk tersebut, dan hasilnya 1 orang positif mengkonsumsi metamfetamin dan amfetamin. Kemudian polres Palangka Raya  melakukan  penangkapan  terhadap  1  orang  positif  metamfetamin  tersebut, melepaskan 2 orang dan mengembalikan truk, tetapi Polres Kota Palangkaraya melakukan penyitaan terhadap 12 ton daun kratom tersebut. 5
Kepolisian  berdalih  bahwa  penyitaan  dilaksanakan  berdasarkan  pengetahuan bahwa  daun  kratom  merupakan  daun  yang  digolongkan  sebagai  narkotika  golongan  I meskipun belum ada aturan secara rinci mengatur, Kepolisian Resor Kota Palangka Raya melakukan  koordinasi  dengan  BPOM  dan  BNN  setempat  untuk  melakukan  tes laboratorium  sebagai  acuan  dasar  untuk  membuktikan  daun  tersebut  berbagai  atau  tidak. Berdasarkan  pemeriksaan  BPOM  dan  BNN  yang  menyatakan  bahwa  daun  kratom mengandung  opioid,  alkaloid  mitraginin  dan  7-hydroxymitraginine  yang  memiliki  efek seperti  morfin  dan  heroin 6 sehingga  dengan  kata  lain  daun  tersebut  berbahaya,  meski begitu  hingga  saat  ini  belum  ada  berita  lanjutan  mengenai  pemusnahan  12  ton  daun kratom tersebut.
Permasalahan yang penulis maksud adalah apa landasan yang mendasari penyitaan daun  kratom  tersebut.  Secara  jelas  daun  kratom  belum  diatur  dalam  undang-undang sebagai  bahan  terlarang  atau  narkotika.  Penyitaan  merupakan  tindakan  hukum  dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang,  baik  barang  bergerak  maupun  barang  tidak  bergerak  yang  diduga  terkait  erat dengan  tindak  pidana  yang  sedang  terjadi. 7 Oleh  karena  itu,  harus  ada  indikasi  dugaan “tindak  pidana”  yang  terkait  dengan  barang  sitaan  tersebut,  dalam  hal  ini  daun  kratom seberat 12 ton. Sedangkan dalam kasus ini tidak ditemukan adanya tindak pidana karena daun kratom belum dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan.
Hukum  pidana  baik  materiil  maupun  formil  menganut  asas  legalitas. Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan   analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 8
Dalam  Peraturan  perundang-undangan  Asas  legalitas  tertulis  dalam  Pasal  1  ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:
“ Suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”
5 Tim  Detik News. “ Polisi sita 12 ton daun kratom  yang akan diekspor ke luar  negeri, 15 Oktober 2019”, <https://news.detik,com>, diakses pada 19 Februari 2021.
6 Adi  Renaldi,  “Polisi  di  Palangkaraya  Sita  12  Ton  paket  kratom  untuk  ekspor,  apa  ada  dasar hukumnya?”, <https://www.vice.com/id/article/d3a5ea/polisi-di-palangkayara-sita-12-ton-paket-kratom- untuk-ekspor-apa-ada-dasar-hukumnya-bnn-larangan-kratom-amerika-ekspor  ,  diakses  pada  19  Februari 2021
7 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif , (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 182.
8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum pidana , (Jakarta: Rineka Cipta,2008), hlm. 27.

## Jurnal Legal
Azas  legalitas  ini  menjadi  dasar  pembahasan  untuk  mencari  tahu  dan  meneliti landasan  hukum  yang  digunakan  Polresta  Palangka  Raya  dengan  melakukan  penyitaan terhadap 12 ton daun kratom tersebut sudah sesuai ataukah belum. Peneliti ingin mencari tahu  lebih  dalam  mengenai  penyitaan  dan  dasar  dari  penyitaan  terhadap  daun  kratom tersebut,  sehingga  penelitian  ini  akan  berjudul  “ LEGALITAS  PENYITAAN TERHADAP  DAUN  KRATOM  YANG  BELUM  DILARANG  OLEH  UNDANG- UNDANG NARKOTIKA ”.  Sehingga,  permasalahan  yang  diangkat  dalam  artikel  ini ialah:
1. Apakah kepolisian dapat melakukan penyitaan terhadap barang  yang tidak terikat pada suatu tindak pidana?
2. Apa  landasan  hukum  Kepolisian  Resor  Palangka  Raya  melakukan  penyitaan terhadap  12  Ton  Daun  Kratom  pada  tanggal  14  oktober  2019  berdasarkan  berita AntaraNews?

## B. Metodologi Penelitian
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  ( normative law  research )  menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa  produk  perilaku  hukum, misalnya  mengkaji  undang-undang.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan sebagai  norma  atau  kaidah  yang  belaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku setiap  orang. 9 Kemudian  sebagai  penelitian  hukum  normatif  maka  metode  pendekatan yang  diterapkan  untuk  membahas  permasalahan  penelitian  adalah  melalui  pendekatan perundangan-undangan  ( Statute  Approach ), pendekatan  konseptual  ( Analytical  and Conceptual  Approach ),  pendekatan  kasus  ( Case  Approach ),  dan pendekatan  filsafat ( Philosophy  Approach ).  Namun  demikian,  Penggunaan  metode  penelitian  yuridis normatif,  menurut  Johnny  Ibrahim,  memiliki  keuntungan  yaitu  adanya  kebolehan  dalam menggunakan  berbagai  model  pendekatan  penelitian. 10 Oleh  karena  itu,  Peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana ( discourse analysis ) dengan menggunakan data yang tersebar dalam beberapa sumber wacana baik yang berupa ungkapan-ungkapan pada media-media  online  dan  pandangan  para  ahli  hukum  yang  bertransformasi  dalam  bentuk penelitian-penelitian jurnal ilmiah. 11
Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan data primer. Adapun sumber data sekunder  berasal  dari  penelitian  kepustakaan (library  reserach) dan  sumber  data  primer berupa penelitian lapangan (field research) . Untuk sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan  dilakukan  terhadap  pelbagai  macam  sumber  bahan  hukum  yang  dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 12
a. Bahan hukum primer (primary resource atau authooritative records), yaitu sebagai berikut
(1). Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD
NRI 1945);
9 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2004), hlm. 52.
10 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (  Malang:  Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 300.
11 Endah  Triwulan,  Rocky  Marbun  Dan  Anggi  Dewinta  Dalam  Jurnal  Yang  Berjudul  Habituasi Anakronisme Penegakan Hukum Pidana Sebagai Argumentum Ad Verecundiam: Suatu Upaya Menghadang Upaya Hukum. 2021. Hlm. 34-35.
12 Ibid. , hlm. 13.Lihat pula Peter Mahmud Marzuku, Penelitian Ilmu…..Op.Cit ., hlm. 141.

## Jurnal Legal
(2). Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana  atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP);
(3). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
(4). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
b. Bahan  hukum  sekunder (secondary  resource atau not  authoritative records), berupa  bahan-bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  kejelasan terhadap    bahan  hukum  primer,  seperti  literatur,  hasil-hasil  penelitian, makalah-makalah  dalam  seminar,  artikel-artikel  berkaitan  dengan Penyitaan  yang dilakukan oleh Kepolisian, Badan Narkotika Nasional dan Pejabata Pegawai Negeri Sipil; dan
c. Bahan hukum tersier (tertiary resource), berupa bahan-bahan hukum  yang dapat  memberi  petunjuk  dan  kejelasan  terhadap  bahan  hukum  primer maupun  bahan  hukum  sekunder  seperti  berasal  dari  kamus/leksikon, ensiklopedia  dan  sebagainya  yang  terutama  berkaitan  dengan  dengan Penyitaan  yang dilakukan oleh Kepolisian, Badan Narkotika Nasional dan Pejabata Pegawai Negeri Sipil.
Data-data  dikumpulkan  dengan  teknik  studi  kepustakaan,  kemudian  data  tersebut dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

## C. Pembahasan
1. Orisinalitas Penulis
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Reza  Kharisma  Wibowo  yang membuat  skripsi  dengan  judul  Kandungan  Daun  Kratom  (Mitragyna  Speciosa) Sebagai Narkotika Jenis Baru pada Tahun 2017.
Dalam skripsinya, Reza Kharisma Wibowo membahas bahwa Jumlah New Psycoactive  Substance  (NPS)  yang  terus  bertambah  di  dunia  seiring  berjalannya waktu  membuat  narkotika  jenis  baru  perlahan-lahan  mulai  terdeteksi  oleh  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  yang  salah  satunya  adalah  kandungan  yang  ada  pada Daun  Kratom  (Mitragyna  Speciosa).  Oleh  BNN  dikategorikan  sebagai  NPS dikarenakan memiliki efek seperti morphin  yang tergolong narkotika  golongan 1. Reza  Kharisma  melakukan  penelitian  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif. Penting untuk dijabarkan dalam penulisan ini dikarenakan fakta bahwa kandungan dalan  Daun  Kratom  (Mitragyna  Speciosa)  setara  dengan  morphin  yang  oleh masyatakat  luas  hanya  mengetahuinya  sebagai  obat  tradisonal  meskipun  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  2  Tahun  2017  belum  dikategorikan  sebagai narkotika.  Oleh  karena  itu  bagi  yang  mengedarkannya  dalam  bentuk  obat tradisional maupun suplemen makanan dapat dikenakan ketentuan dalam Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  karena  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM) tidak memberikan izin edar terhadap produk tersebut.

## 2. Azas Legalitas
Asas legalitas adalah asas pertama dan utama dalam hukum pidana. Dalam KUHP  saat  ini,  asas  legalitas  diletakkan  Pada  Pasal  1  atau  pasal  pertama, memberikan  tanda  betapa  krusialnya  ketentuan  ini.  Asas  legalitas  sering digambarkan  dalam  adegium “dikatakan  tidak  ada  perbuatan,  yang  dapat dihukum  tanpa  peraturan  yang  mendahuluinya” .  Asas  Legalitas  secara  umum memberikan  batasan  terhadap  kekuasaan  Negara,  sehingga  Negara  tidak  secara

## Jurnal Legal
sewenang  wenang  dapat  menentukan  suatu  perbuatan  warga  Negara  adalah perbuatan pidana sehingga dapat dihukum. 13
Ajaran  asas  legalitas  ini  sering  dirujuk  sebagai nullum  delictum,  nulla poena sine praevia lege poenali , artinya: tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh  ketentuan  pidana  dalam  perundang-undangan.  Walaupun  menggunakan bahasa  Latin,  menurut  Jan  Remmelink,  asal-muasal  adagium  di  atas  bukanlah berasal  dari  hukum  Romawi  Kuno.  Akan  tetapi  dikembangkan  oleh  juris  dari Jerman yang bernama von Feuerbach, yang berarti dikembangkan pada abad ke-19 dan  oleh  karenanya  harus  dipandang  sebagai  ajaran  klasik.  Dalam  bukunya  yang berjudul  Lehrbuch  des  Peinlichen  Rechts  (1801),  Feuerbach  mengemukakan teorinya  mengenai  tekanan  jiwa  (Psychologische  Zwang  Theorie).  Feuerbach beranggapan  bahwa  suatu  ancaman  pidana  merupakan  usaha  preventif  terjadinya tindak  pidana.  Apabila  orang  telah  mengetahui  sebelumnya  bahwa  ia  diancam pidana  karena  melakukan  tindak  pidana,  diharapkan  akan  menekan  hasratnya untuk melakukan perbuatan tersebut. 14
Asas  legalitas  menghendaki  bahwa  ketentuan  yang  memuat  perbuatan dilarang harus dituliskan terlebih dahulu. Dalam tradisi sistem civil law, ada empat aspek  asas  legalitas  yang  diterapkan  secara  ketat,  yaitu:  Peraturan  perundang- undangan (law), retroaktivitas (retroactivity), lex certa, dan analogi. 15
1. Lex  Scripta. Dalam  tradisi  civil  law,  aspek  pertama  adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang ( statutory, law ) harus mengatur  mengenai  tingkah  laku  (perbuatan)  yang  dianggap  sebagai tindak  pidana.  Tanpa  undang-undang  yang  mengatur  mengenai perbuatan  yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana.
2. Lex  Certa Dalam  kaitannya  dengan  hukum  yang  tertulis,  pembuat undang-undang  (legislatif)  harus  merumuskan  secara  jelas  dan  rinci mengenai  perbuatan  yang  disebut  dengan  tindak  pidana  (kejahatan, crimes ).  Hal  inilah  yang  disebut  dengan  asas lex  certa atau bestimmtheitsgebot .  Pembuat  undang-undang  harus  mendefinisikan dengan  jelas  tanpa  samar-samar  ( nullum  crimen  sine  lege  stricta ), sehingga  tidak  ada  perumusan  yang  ambigu  mengenai  perbuatan  yang dilarang  dan  diberikan  sanksi.  Perumusan  yang  tidak  jelas  atau  terlalu rumit  hanya  akan  memunculkan  ketidakpastian  hukum  dan menghalangi  keberhasilan  upaya  penuntutan  (pidana)  karena  warga selalu  akan  dapat  membela  diri  bahwa  ketentuan-ketentuan  seperti  itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. 16
3. Non-retroaktif. Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  merumuskan  tindak  pidana  tidak  dapat diberlakukan  secara  surut  (retroaktif).  Pemberlakuan  secara  surut merupakan suatu kesewenang-wenangan, yang berarti pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undangundang
13 Institute For Criminal Justice Reform (icjr), “Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara dalam”, <https://icjr.or.id>, diakses pada 19 Februari 2021, 17.35 WIB.
14 M.  Karfawi,  “Asas  Legalitas  dalam  Usul  Rancangan  KUHP  (Baru)  dan  Masalah  masalahnya”, Jurnal Arena Hukum, Juli 1987, hlm 9-15. Lihat juga juga Moeljatno, Op.Cit., hlm. 25.
15 Roelof  H.  Heveman,  The  Legality  of  Adat  Criminal  Law  in  Modern  Indonesia,  (Jakarta:  Tata Nusa, 2002), hlm 50.
16 Jan  Remmelink,  Hukum  Pidana:  Komentar  Atas  Pasal-pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Pidanannya  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 358.

## Jurnal Legal
yang berlaku surut. Namun demikian, dalam prakteknya penerapan asas legalitas ini terdapat penyimpangan-penyimpangan. 17
4. Analogi.  Seperti  disebutkan  di  muka,  asas  legalitas  membatasi  secara rinci  dan  cermat  tindakan  apa  saja  yang  dapat  dipidana.  Namun demikian,  dalam  penerapannya,  ilmu  hukum  memberi  peluang  untuk dilakukan  interpretasi  terhadap  rumusan-rumusan  perbuatan  yang dilarang tersebut. 18 Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa metode atau  cara  penafsiran,  yaitu:  penafsiran  tata  bahasa  atau  gramatikal, penafsiran  logis,  penafsiran  sistematis,  penafsiran  historis,  penafsiran teleologis  atau sosiologis, penafsiran kebalikan, penafsiran membatasi, penafsiran  memperluas,  dan  penafsiran  analogi. 19 Dari  sekian  banyak metode  penafsiran  tersebut,  penafsiran  analogi  telah  menimbulkan perdebatan  di  antara  para  yuris  yang  terbagi  ke  dalam  dua  kubu, menerima  dan  menentang  penafsiran  analogi. 20 Secara  ringkas, penafsiran  analogi  adalah  apabila  terhadap  suatu  perbuatan  yang  pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan lainnya. 21

## 5. Penyitaan
Penanganan  suatu  perkara  pidana  mulai  dilakukan  oleh  penyidik  setelah menerima  laporan  dan  atau  pengaduan  dari  masyarakat  atau  diketahui  sendiri terjadinya  tindak  pidana,  kemudian  dituntut  oleh  penuntut  umum  dengan  jalan melimpahkan  perkara  tersebut  ke  pengadilan.  Selanjutnya,  hakim  melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak. 22
Dalam  proses  demi  mencari  tahu  barang  bukti  untuk  mendukung  laporan atau  aduan,  diperlukan  beberapa  upaya  paksa  yang  dilakukan  oleh  kepolisian. Salah satunya adalah penyitaan, Penyitaan berdasarkan Pasal 1 butir ke-16 KUHP, yang berbunyi:
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau  menyimpan  di  bawah  penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak, berwujud  atau  tidak  berwujud,  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam  penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”
Penyitaan  merupakan  tindakan  penyidik  dalam  rangka  kepentingan pembuktian, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum acara  Pidana  atau  yang  selanjutnya  disebut  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa penyidik  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang  salah  satunya  adalah melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Berdasarkan Pasal  38  ayat  (1)  dalam  melaksanakan  penyitaan,  penyidik  harus  ditegaskan dengan  adanya  surat  izin  ketua  pengadilan  negeri  setempat.  Dalam  ayat  (2) menyatakan  bahwa  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan  mendesak,  bilamana
17 Fajrimei A. Gofar, POSITION PAPER  ADVOKASI RUU KUHP SERI #1 “Asas Legalitas dalam RKUHP  2005” ,  <https://lama.elsam.or.id>,  (Jakarta:  ELSAM-Lembaga  studi  dan  Advokasi  Masyarakat, September 2005).
18 Di dalam ilmu hukum pidana mengenai penafsiran undang-undang hukum pidana merupakan hal yang  sangat  penting,  demikian  pula  bagi  para  penegak  hukum,  terutama  hakim.  Penafsiran  penting  juga untuk  kepastian  hukum.  Lihat:  Sofyan  Sastrawidjaja,  Hukum  Pidana:  Asas  Hukum  Pidana  Sampai  pada Peniadaan Pidana, (Bandung: Armica, 1995), hlm 67.
19 Ibid. hlm. 67-82.
20 Ibid . 21 Fajrimei A. Gofar, Op. Cit., hlm. 10.
22 Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana , (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), Hlm 14.

## Jurnal Legal
penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya  atas  benda  bergerak  dan  untuk  itu  wajib  segera  melaporkan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dalam hal keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat:
1. Dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
2. Atau  benda  dan  alat  yang  patut  diduga  telah  dipergunakan  untuk melakukan tindak pidana, 3. Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. 23
Tujuan  penyitaan  ini  guna  untuk  kepentingan  “pembuktian”,  terutama ditujukan  sebagai  barang  bukti  di  muka  sidang  peradilan.  Kemungkinan  besar tanpa  barang  bukti,  perkara  tidak  dapat  di  ajukan  ke  sidang  pengadilan.  Oleh karena  itu,  agar  suatu  perkara  lengkap  dengan  barang  bukti,  penyidik  melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan. 24
Dengan  melihat  ketentuan  yang  mengatur  tentang  penyitaan  di  dalam undang-undang  dibedakan  beberapa  bentuk  dan  tata  cara  penyitaan  menurut KUHAP, antara lain sebagai berikut:
a. Penyitaan biasa
Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan.  Selama  masih  mungkin  dan  tidak  ada  hal-hal  yang  luar  biasa  atau keadaan  yang  memerlukan  penyimpangan,  aturan  bentuk  dan  prosedur  biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa  atau  umum  adalah  Pertama,  harus  ada  surat  izin  penyitaan  dari  ketua pengadilan.  Kedua,  memperlihatkan  dan  menunjukkan  tanda  pengenal.  Ketiga, memperlihatkan  benda  yang  akan  disita.  Keempat,  dalam  melakukan  penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan. 25
b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak
Menurut  M.  Yahya  Harahap,  yang  dimaksud  dengan  keadaan  perlu  dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti  yang  perlu  segera  dilakukan  penyitaan,  atas  alasan  patut  dikhawatirkan bahwa  benda  atau  barang  bukti  itu  akan  segera  dilarikan  atau  dimusnahkan ataupun  dipindahkan  oleh  tersangka.  Adapun  tata  cara  penyitaannya  adalah sebagai  berikut  :  Pertama,  tanpa  surat  izin  dari  Ketua  Pengadilan.  Kedua,  hanya terbatas atas benda bergerak saja. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan. 26
c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan
Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda  yang pengangkutannya  atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan  telekomunikasi,  jawatan  atau  perusahaan  komunikasi  atau  pengankutan sepanjang  paket,  surat  atau  benda  tersebut  diperuntukkan  bagi  tersangka  atau berasal daripadanya, kemudian harus diberikan tanda penerimaan. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung“ menyita suatu benda dan alat  yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah  dipergunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  benda  lain  yang  dapat
23 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. kedelapan, ) hlm. 291
24 Ibid. Hlm. 261
25 Ibid, hlm. 266-268.
26 Ibid, hlm. 270.

## Jurnal Legal
digunakan  sebagai  barang  bukti.  Pada  ketentuan  Pasal  41  KUHAP,  pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau  surat  dan  benda-benda  pos  lainnya,  sehingga  terhadap  benda-benda  tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik. 27

## d. Penyitaan tidak langsung
Dalam  Pasal  42  KUHAP  memperkenalkan  bentuk  penyitaan  tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh  penyidik  dari  tangan  dan  kekuasaan  orang  yang  memegang  dan  menguasai benda  tersebut,  tetapi  penyidik  mengajak  yang  bersangkutan  untuk  menyerahkan sendiri  benda  yang  hendak  disita  dengan  sukarela.  Atas  dasar  pengertian  di  atas yang  dimaksud  dengan  penyitaan  tidak  langsung  adalah  tangan  dan  upaya  paksa penyidik  dalam  melakukan  penyitaan,  tidak  secara  langsung  dan  nyata  dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.
e. Penyitaan surat atau tulisan lain
Yang  dimaksud  dengan  surat  atau  tulisan  lain  pada  Pasal  43  KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang- undang, misalnya seorang notaris.
Objek  yang  dapat  dilakukan  penyitaan  adalah  benda  bergerak  atau  tidak bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud.  Objek  penyitaan  disebut  sebaga  benda sitaan. Benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat  penegak  hukum  yang  berwenang  guna  kepentingan  pembuktian  di  sidang pengadilan.  Dalam  pasal  39  KUHAP  menyatakan  dengan  tegas  apa  saja  objek yang  dapat  dikenakan  penyitaan:  (a)  benda  atau  tagihan  tersangka  atau  terdakwa yang seluruhkan atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak  pidana;  (b)  benda  yang  telah  dipergunakan  secara  langsung  untuk melakukan  tindak  pidana  atau  untuk  mempersiapkannya;  (c)  benda  yang dipergunakan  untuk  mnghalang-halangi  penyidikan  tidak  pidana;  (d)  benda  yang khusus  dibuat  atau  diperuntukkan  melakukan  tindak  pidana;  (e)  benda  lain  yang mempunyai  hubungan  langsung  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Tetapi, adakalanya  barang  yang  disita  bukan  milik  tersangka  melainkan  barang  yang dikuasainya  secara  melawan  hukum,  atau  memang  barang  tersangka  tetapi diperoleh  secara  melawan  hukum  atau  tanpa  ijin  yang  sah  menurut  perundang- undangan. 28
Bukan  hanya  itu,  sesuai  pasal  41  KUHAP  mengindikasikan  bahwa  paket, surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos  atau telekomunikasi, jawatan  atau perusahaan komunikasi  atau pengangkutan sepanjang paket, surat  atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau  yang berasal  dari  padanya.  Pasal  43  KUHAP  juga  membahas  bahwa  surat  atau  tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara.
Selanjutnya, menurut Yahya Harahap, setiap benda yang termasuk kategori benda yang sifatnya terlarang adalah:
a. Benda  terlarang,  seperti  senjata  api  tanpa  ijin,  bahan  peledak,  bahan kimia tertentu, dan lain-lain;
b. Benda  yang  dilarang  untuk  diedarkan,  seperti  narkotika,  buku  atau majalah porno, film porno, uang palsu dan lain-lain. 29
27 Ibid, hlm. 271-277.
28 Ibid, hlm. 261.
29 Ibid , hlm. 292.

## Jurnal Legal
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  penyitaan  dilakukan  oleh  penyidik berdasarkan KUHAP dan juga secara luas dilakukan terhadap tindak pidana-tindak pidana diluar KUHP, seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana kesehatan dan tindak pidana siber seperti pornografi atau prostitusi melalui online. Meski begitu, penyitaan tetapi didasari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama tidak diatur berbeda pada Undang-Undang Khusus tersebut.

## 6. Penyitaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
Sebelum  membahas  mengenai  penyitaan  yang  dilakukan  dalam pemberantasan  tindak  pidana  narkotika,  alangkah  lebih  baik  jika  kita  membahas sedikit mengenai narkotika. Narkotika adalah obat-obatan tertentu yang digunakan dalam  hal  medis,  yang  mengandung  zat-zat  berbahaya,  tetapi  juga  memiliki segudang  manfaat  di  bidang  medis,  meski  demikian,  zat  tersebut  memiliki  efek tersendiri.  Obat-obatan  yang dimaksud adalah sebagai  penyembuh  suatu  penyakit ataupun pencegahan terhadap suatu penyakit, namun  apabila disalahgunakan atau peruntukannya  tidak  sesuai  dengan  medis  maka  hal  tersebut  akan  sangat merugikan seseorang ataupun masyarakat pada umumnya. 30 Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika, Narkotika adalah:
“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri, dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” 31
Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  dan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  22  Tahun  2020  terdapat  beberapa  penggolongan  narkotika, yaitu:
1. Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  digunakan dalam  terapi,  serta  mempunyai  potensi  sangat  tinggi  mengakibatkan ketergantungan seperti opium , ganja, heroin, amfetamin, metamfetamin, etkatinon , tanaman KHAT dan lain-lain.
2. Sedangkan  Narkotika  Golongan  II  adalah  Narkotika  berkhasiat pengobatan  yang  bisa  digunakan  sebagai  pilihan  terakhir  dan  dapat digunakan dalam terapi/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti dekstromoramid,  metadon,  morfin,  petidin,  dihidroetorfin,  oripavin dan lain-lain.
3. Narkotika  Golongan  III  hanya  berbeda  dalam  potensi  ringan  dalam mengakibatkan ketergantungan seperti kodein, narkodein, buprenorfin dan lain-lain.
Pengertian penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian terus menerus dan berlebihan  tanpa  resep  dokter  yang  tidak  dimaksudkan  untuk  pengobatan,  namun untuk kesenangan dalam pengaruh obatnya yang berlebihan dan berlangsung terus menerus, hingga mengakibatkan kerusakan mental, sosial dan gangguan kesehatan yang  berkepanjangan  sudah  tentu  narkotika  sangat  buruk  sekali  akibatkan  jika disalahgunakan. 32 Narkotika  dan  penyalahgunaannya  sangatlah  penting  untuk ditumpas, karena menyasar masyarakat luas yang tidak memandang usia. Menurut
30 I Kadek Sudikma, I Ketut Sukadana. Proses Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika , (Denpasar: FH Universitas Warmadewa, Juli 2020) Hlm. 1-2.
31 Indonesia. Undang-Undang  tentang Narkotika , UU No. 35. LN No. LN. 2009/ No. 143, Tahun 2009 , TLN NO. 5062, Psl. 1 butir 1
32 I Kadek Sudika dan I Ketut Sukadana, Op. Cit. Hlm 2-3

## Jurnal Legal
data Badan Narkotika Nasional (BNN), pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang pada  tahun  2019.  Penyalahgunaan  narkoba  merupakan  masalah  global  yang mengakibatkan  dampak  buruk  di  berbagai  sektor  kehidupan  masyarakat,  yang meliputi  aspek  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  kehidupan  sosial,  dan keamanan. 33
Dalam  World  Drug  Report  UNODC  tahun  2020  tercatat  sekitar  269  juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (the third booklet of the World  Drugs Report, 2020).  UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia,  berdasarkan  data  Pusat  Laboratorium  BNN  sampai  dengan  saat  ini sebanyak  83  NPS  telah  berhasil  terdeteksi,  dimana  73  NPS  diantaranya  telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020. 34
Dengan  demikian  perlu  sanksi  tegas  dalam  rangka  pemberantasan penyalahgunaan  narkotika.  Kepolisian  Republik  Indonesia  bekerja  sama  dengan Badan  Narkotika  Nasional  dalam  rangka  pemberantasan  penyalahgunaan narkotika.  Selain  penyalahgunaan  yang  harus  diperhatikan,  penting  untuk dimusnahkan  adalah  zat-zat  narkotika  yang  membahayakan  generasi  penerus bangsa  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  penyitaan  dan  juga pemusnahan terhadap hasil penyitaan tersebut.
Pada  Pasal  86  Undang-Undang  35  Tahun  2009,  Penyidik  dalam pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  dapat  memperoleh  alat  bukti  selain sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  tentang  Hukum  Acara  Pidana. Kemudian  Pasal  87  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009,  Penyitaan  dalam Pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan cara:
(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang  melakukan  penyitaan  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  atau  yang  diduga Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  atau  yang  mengandung  Narkotika  dan Prekursor  Narkotika  wajib  melakukan  penyegelan  dan  membuat  berita  acara penyitaan  pada  hari  penyitaan  dilakukan,  yang  sekurang-kurangnya  memuat:  a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan,  dan  tahun  dilakukan  penyitaan;  c.  keterangan  mengenai  pemilik  atau  yang menguasai  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika;  dan  d.  tanda  tangan  dan  identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan  penyitaan  yang  dilakukannya  kepada  kepala  kejaksaan  negeri setempat  dalam  waktu  paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  sejak dilakukan  penyitaan  dan  tembusannya  disampaikan  kepada  ketua  pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Jika  diperhatikan,  penyitaan  yang  dilaksanakan  BNN  maupun  Kepolisian dalam  rangka  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  harus  patuh  pada  UU Narkotika  dan  juga  KUHAP,  hal  ini  disebabkan  bahwa  UU  narkotika  tidak mengatur secara rinci bahwa Penyitaan harus dilakukan dengan  adanya surat  izin dari Ketua Pengadilan setempat terlebih dahulu. Tetapi sesuai pasal 85 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, BNN dan Kepolisian sesuai KUHAP.
33 Koesworo Setiawan, “ Kemensos Teken MOU dengan BNN, UNODC dan Colombo Plan” ,
<https://kemensos.go.id>,  diakses pada 24 Februari 2021.
34 Biro Humas dan Protokol BNN, PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/, diakses pada 24 februari 2021.

## Jurnal Legal
Menurut KUHAP, sesuai pasal 38 ayat (1) dalam melaksanakan penyitaan, penyidik  harus  ditegaskan  dengan  adanya  surat  izin  ketua  pengadilan  negeri setempat. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak,  bilamana  penyidik  harus  segera  bertindak  dan  tidak  mungkin mendapatkan  surat  izin  terlebih  dahulu,  tanpa  mengurangi  ketentuan  Ayat  (1) penyidik  dapat  melakukan  penyitaan  hanya  atas  benda  bergerak  dan  untuk  itu wajib segera melaporkan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  guna memperoleh persetujuannya. Dalam hal keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung  menyita  suatu  benda  dan  alat.  Sehingga  dengan  demikian  PPNS,  BNN dan  Kepolisian  dalam  melakukan  penyitaan  harus  didahului  surat  izin  dari  Ketua Pengadilan.
UU Narkotika tidak mengatur mengenai  secara rinci  apa saja benda sitaan yang  dapat  dilakukan  penyitaan  oleh  penyidik,  tetapi  dapat  disimpulkan  bahwa benda sitaan yang dapat disita adalah:
a. Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 75 butir p):
b. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang  dapat  digunakan  dalam  pembuatan  Narkotika  yang  dibedakan  dalam  table (Pasal 75 butir p);
c. Harta  kekayaan  dan  harta  benda  yang  berasal  dan  diduga  berasal dari  hasil  tindak  pidana  narkotika  dan  prekusor  narkotika  dan  tindak  pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Penyitaan  terhadap  Daun  Kratom  yang  belum  secara  jelas  dilarang  oleh Undang-Undang
Kratom  atau  ketum  atau  Mitragyna  speciosa  Korth  merupakan  tanaman tropis  dari  famili  Rubiaceae  yang  berasal  dari  Asia  Tenggara  (Muang  Thai, Indonesia,  Malaysia,  Myanmar,  Filipina)  dan  Papua  Nugini. 35 Di  Indonesia tanaman  ini  banyak  tumbuh  di  Kalimantan.  Kini,  kratom  banyak  tersedia  di Amerika Serikat dan Eropa. Tanaman ini sering disalahgunakan dan dijual dalam bentuk  serbuk  atau  ekstrak  melalui  online  shop, diantaranya  dengan  nama  smoke shops. 36 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam World Drug Report tahun 2013, menggolongkan kratom sebagai New Psychoactive Subtances (NPS) dalam kelompok yang sama dengan khat. 37 Survei internet  yang dilakukan oleh European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) pada tahun 2008 dan 2011 mengungkapkan bahwa kratom merupakan suatu NPS yang paling banyak diperdagangkan. 38
Dalam dosis rendah daun kratom dapat memberikan efek stimulan, seperti membuat  seseorang  merasa  lebih  banyak  energi,  lebih  waspada  dan  lebih
35 Mariana  Raini,  “Kratom  (Mitragyna  speciosa  Korth):  Manfaat,  Efek  Samping  dan  Legalitas”, <https://media.neliti.com/media/publications/179334-ID-> ,    mengutip European  Monitoring  Centre  for Drugs  and  Drug  Addiction  (EMCDDA).  Kratom  (Mitragyna  speciosa)  drug  profile 8  Januari  2015 [Internet]. Available at: dari www.emcdda.europa.eu.
36 Mariana Raini. Op. Cit . mengutip Kratomguides. The kratom extract guide [Internet] 2015 [cited 2017 May 1]. Available at: kratomguides.com.
37 Mariana Raini. Op. Cit . mengutip United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). World Drug Report 2013 [Internet] 2013 [cited 2017 May 1]. Available at: https:// www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013.
38 Ibid.

## Jurnal Legal
bahagia. 39 Namun  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  BNN  RI,  daun  kratom memiliki  efek  psikotropika  yang  bisa  mempengaruhi  mental  dan  perilaku pemakainya  karena  mengandung  alkaloid  mitragynine  yang  dalam  dosis  tinggi dapat memiliki efek sedative narkotika yaitu memiliki efek 13 kali lebih kuat dari morfin, sehingga dapat menimbulkan adiksi, depresi, gangguan pernapasan hingga kematian. 40
UNODC  telah  menggolongkan  kratom  sebagai  NPS  yang  sama  dengan Khat,  sehingga  sudah  banyak  negara  tetangga  yang  melarang  penggunaan  dan peredaran  khat,  seperti  Malaysia,  Muaythai,  dan  Myanmar.  Sedangkan  Indonesia yang  merupakan  negara  pengekspor  kratom  dalam  skala  besar. 41 Masih  belum mengatur  secara  jelas  mengenai  penggolongan  kratom  sebagai  narkotika.  Dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  2  tahun  2017,  tentang  revisi  golongan narkotika,  khat  sudah  dimasukkan  sebagai  narkotika  tetapi  hinga  2020  kratom belum dianggap sebagai narkotika.
Kratom sudah  lama  dimanfaatkan  oleh sebagian  masyarakat  Indonesia sebagai 'obat ajaib' segala penyakit, mulai dari kecanduan opioid, penghilang rasa sakit,  hingga  mengatasi  kecemasan. 42 Tetapi  Badan  POM  telah  melarang penggunaan  kratom  sebagai  obat  tradisional  dan  suplemen  makanan  melalui Keputusan  Kepala  Badan  POM  Nomor  HK  00.05.23.3644  tahun  2004  tentang Ketentuan  Pokok  Pengawasan  Suplemen  Makanan  dan  Peraturan  Kepala  Badan POM  tahun  2005  Nomor  HK.00.05.41.1384  tentang  Kriteria  dan  Tata  Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka serta Surat Edaran  Nomor  HK.04.4.42.421.09.16.1740  tahun  2016  tentang  Pelarangan Penggunaan  Mitraguna  Speciosa  (kratom)  dalam  Obat  Tradisional  dan  Suplemen Makanan. 43
Karena  melihat  urgensi  aturan  mengenai  pelarangan  kratom  yang  sudah diatur  oleh  beberapa  negara  tetangga  dan  beberapa  negara  maju  lain,  BNN mengadakan  Focus  Group  Discussion  dengan  jajaran  FORKOMPIMDA Kalimantan  Barat  dan  Kabupaten  Kota  se  Kalimatan  Barat  yang  menyatakan bahwa: “Daun  kratom  ( Mitragyna  speciosa )  dilarang  total  digunakan  dalam suplemen  makanan  dan  obat  tradisional  mulai  2022  mendatang.  Kepala  Pusat Laboratorium  Narkotika  BNN,  Mufti  Djusnir  mengatakan,  pelarangan  tersebut mulai  berlaku  secara  menyeluruh  pada  2022  atau  lima  tahun  masa  transisi  pasca ditetapkannya tanaman kratom sebagai narkotika golongan I oleh Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika tahun 2017 silam. 44
Masa transisi  ini diperlukan agar masyarakat  yang sudah menjadikan jual- beli  kratom  atau  pembudidayaan  kratom  atau  yang  menggunakan  daun  kratom sebagai  obat  tradisional  menghentikan  perdagangan,  pembudidayaan  atau penggunaan.  Dengan  kata  lain,  masyarakat  yang  terdampak  akibat  kebijakan  ini sudah  menyiapkan  langkah-langkah  selama  lima  tahun  agar  ketika  kratom  sudah digolongkan sebagai narkotika, masyarakat tersebut tidak akan terjerat.
39 Novi  Sulistiawati,  “ Hati-hati!  Meski  bisa  jadi  obat,  daun  kratom  borneo  berpotensi disalahgunakan sebagai narkoba! 9 November 2020”, <https://hellosehat.com/herbal- alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>, diakses pada 19 februari 2021. 13.51 WIB.
40 Wishnu Bagus Prasetyo, Loc Cit.
41 Ibid, hal. 7.
42 CNN  Indonesia,  “Fakta  daun  kratom  tanaman  herbal  yang  dianggap  mirip  narkoba”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191019145025-255-440936/ , diakses pada 24 Februari 2021.
43 Badan Pengawas Obat dan Makanan,   Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 04.4.42.421.09.16.1740 tahun 2016.
44 Reiny  Dwinanda,  “BNN:  Daun  kratom  dilarang  total  mulai  2022”, <https://republika.co.id>, diakses pada 24 februari 2021.

## Jurnal Legal
Permasalahan  muncul  pada  tanggal  14  Oktober  2019,  dilansir  dari ANTARANEWS 45 ,  Kepolisian  Resor  Palanka  Raya,  Kalimantan  Tengah mengamankan  dua  truk  bermuatan  12  ton  daun  kratom  di  depan  pos  polisi Bundaran  Besar  Jalan  Ros  Sudarso.  Hal  ini  berawal  dari  kecurigaan  kepolisian yang  melihat  bahwa  truk  tersebut  melebih  kapasitas,  ketika  diperiksa  kepolisian menemukan  12  ton  daun  kratom  kering  yang  dibungkus  karung.  Kemudian kepolisian  memeriksa  1  orang  supir  dan  2  orang  kernet.  Mereka  menemukan  1 orang  kernet  positif  mengkonsumsi  ametamin  dan  metafetamin  berdasarkan  hasil tes  urin.  2  orang  yang  negative  tersebut  dilepaskan,    mengembalikan  truk  dan menyita 12 ton daun kratom tersebut.
Hal  ini  menjadi  masalah  ketika  kepolisian  memeriksa  ke  3  laboratoriun yaitu laboratoriun kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta BNN Kota Palangkaraya, mereka menemukan hasilnya adalah ditemukan bahan berbahaya. 46 Tetapi  hingga  saat  ini  penyalahgunaan  dan  peredaran  daun  kratom  masih  belum dilarang.  Sehingga  penting  untuk  dicari  tahu  apa  dasar  hukum  kepolisian melakukan  penyitaan  terhadap  12  ton  daun  kratom  tersebut  agar  tidak  ada kesewenang-wenangan dalam melakukan upaya paksa. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1)  KUHAP  melaksanakan  penyitaan,  penyidik  harus  ditegaskan  dengan  adanya surat  izin  ketua  pengadilan  negeri  setempat.  Dalam  ayat  (2)  menyatakan  bahwa dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan  mendesak,  bilamana  penyidik  harus  segera bertindak  dan  tidak  mungkin  mendapatkan  surat  izin  terlebih  dahulu,  tanpa mengurangi  ketentuan  Ayat  (1)  penyidik  dapat  melakukan  penyitaan  hanya  atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya, akan tetapi dalam memberikan izin Ketua Pengadilan harus memperhatikan benda yang akan dilakukan penyitaan. Karena kepolisian harus melihat dan menilai ada dasar kecurigaan benda tersebut adalah  benda  yang  merupakan  dapat  disita  dan  terdapat  pasal  yang  mengatur mengenai benda tersebut, sebagai dasar untuk dijadikan barang bukti.
Jika  diperhatikan  pada  peristiwa  penyitaan  12  ton  kratom  tersebut  terlihat bahwa  penyitaan  dilakukan  pada  saat  pemeriksaan  terhadap  dua  truk  yang kelebihan  muatan,  artinya  kepolisian  menangkap  seseorang  yang  kedapatan melanggar  suatu  aturan  atua  dengan  kata  lain  tertangkap  tangan.  Sehingga  sesuai dengan pasal 38 Ayat  (2) surat izin dari pengadilan dapat diajukan segera setelah kepolisian  melakukan  penyitaan.  Menurut  Yahya  Harahap,  penyitaan  dalam tertangkap  tangan  harus  dilakukan  terhadap  benda:  (a)  Dipergunakan  untuk melakukan  tindak  pidana,  (b)  Atau  benda  dan  alat  yang  patut  diduga  telah dipergunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana,  (c)  Atau  benda  lain  yang  dapat dipakai  sebagai  barang  bukti.  Dapat  dinilai  bahwa  dalam  kasus  penyitaan  12  ton kratom tersebut  tidak memenuhi  syarat  benda  yang dapat  disita dalam  tertangkap tangan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  daun  kratom  hingga  2021  tidak  diatur  sebagai narkotika  dan  persecutor  narkotika  atau  belum  dilarang  peredaran  dan penyalahgunaannya,  sehingga  supir  yang  membawa  12  ton  daun  kratom  tersebut tidak  bisa  disebut  membawa  benda  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  tindak pidana,  patut  diduga  untuk  melakukan  tindak  idana  maupun  benda  yang  dapat dipakai sebagai barang bukti.
Kemudian  Yahya  Harahap  juga  menjelaskan  bahwa  setiap  benda  yang termasuk  kategori  benda  yang  sifatnya  terlarang  yang  dapat  disita  adalah:  (a) Benda terlarang, seperti senjata api tanpa iin, bahan peledak, bahan kimia tertentu,
45 Antaranews , “ Polisi Palangka Raya sita 12 ton daun kratom”. https://www.antaranews.com/berita/1112248/.
46 Ibid.

## Jurnal Legal
dan  lain-lain;  (b)  Benda  yang  dilarang  untuk  diedarkan,  seperti  narkotika,  buku atau  majalah  porno,  film  porno,  uang  palsu  dan  lain-lain.  Jika  dikaitkan  dengan kasus  yang  diteliti,  daun  kratom  belum  digolongkan  sebagai  narkotika,  sehingga terhadap Daun Kratom tidak bisa dilakukan penyitaan.
Antara news mengutip pernyataan Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul Siregar  yang  menyatakan  bahwa  Ketiga  orang  yang  diperiksa,  1  orang  positif mengonsumsi amfetamin dan metamfetamin, sehingga 1 (satu) orang tersebut akan dilanjutkan kasusnya dalam proses penyidikan dan akan melakukan rehabilitasi di BNNK  Palangka  Raya.  Akan  tetapi  satu  orang  tersebut  dengan  penyitaan  12  ton daun  kratom  merupakan  permasalahan  terpisah  yang  tidak  bisa  dikaitkan. Penyitaan 12 ton daun kratom tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti terhadap satu  orang  positif  pengguna  amfetamin  tersebut,  karena  tidak  ada  bukti  yang menguatkan  bahwa  kernet  tersebut  menggunakan  daun  kratom  ataupun mengedarkan  daun  kratom  tersebut,  meskipun  kernet  tersebut  menggunakan  atau mengedarkan  daun  kratom,  kernet  tersebut  tidak  bisa  dijerat  dengan  Undang- Undang  manapun.  Sehingga  dengan  demikian  daun  kratom  tersebut  bukanlah barang  bukti  karena  tidak  ada  satu  hukum  yang  dilanggar  atau  tidak  terikat  oleh satu tindak pidana.
Berdasarkan  wawancara  kepolisian  dan  dilansir  dalam  berita  Vice.com 47 dan Antaranews 48 , kepolisian melakukan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan 3 instansi terkait yaitu laboratoriun kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta  BNN  Kota  Palangkaraya,  mereka  menemukan  hasilnya  adalah  ditemukan bahan  berbahaya.  Berdasarkan  hal  itu  kepolisian  melakukan  penyitaan  dan  akan dilakukan  pemusnahan.  Kemudian  dikuatkan  dengan  temuan  pada  skripsi  yang dibuat  oleh  Reza  Kharisma  Wibowo  menyatakan  bahwa  bentuk  obat  tradisional maupun  suplemen  makanan  berbahan  dasar  kratom  dapat  dikenakan  ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 karena Badan Pengawas Obat dan Makanan  (BPOM)  tidak  memberikan  izin  edar  terhadap  produk  tersebut.  Meski demikian,  UU  BPOM  tersebut  tidak  mengatur  secara  rinci  mengenai  kandungan kratom  adalah  kandungan  berbahaya  yang  tidak  memiliki  izin  edar.  Artinya, peneliti  berpendapat  bahwa  dasar  “berbahaya”  dan  UUBPOM  tidaklah  bisa digunakan untuk melakukan penyitaan terhadap 12 ton daun kratom.
Hukum pidana dan hukum  acara pidana  Indonesia menjunjung tinggi  azas legalitas. Azas legalitas terdiri dari 4 aspek yang harus dipenuhi yang pertama Lex Scripta aspek  pertama  adalah  penghukuman  harus  didasarkan  pada  undang- undang,  dengan  kata  lain  berdasarkan  hukum  yang  tertulis.  Sedangkan  jika dikaitkan dengan kasus penyitaan 12 ton daun kratom maka jelas tidak ada aturan yang  mengatur  mengenai  larangan  penyalahgunaan  atau  peredaran  daun  kratom. Aspek  kedua Lex  Certa Dalam  kaitannya  dengan  hukum  yang  tertulis,  pembuat undang-undang  (legislatif)  harus  merumuskan  secara  jelas  dan  rinci  mengenai perbuatan  yang  disebut  dengan  tindak  pidana  (kejahatan, crimes ),  aspek  ini  jelas dilanggar  karena  tidak  aturan  secara  jelas  dan  rinci  mengenai  larangan penyalahgunaan dan peredaran daun kratom, pada KUHP, KUHAP, UU Kesehatan maupun  UU  BPOM.  Aspek  ketiga Non-retroaktif. Asas  legalitas  menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan  yang merumuskan tindak pidana tidak  dapat  diberlakukan  secara  surut  (retroaktif).  Dan  aspek  terakhir  adalah Analogi,  azas legalitas mengharamkan penggunaan penafsiran analogi,  penafsiran analogi adalah apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak
47 Adi  Renaldi,  “ Polisi  di  Palangkayara  Sita  12  Ton  Paket  Kratom  Untuk  Ekspor,  Apa  Ada  Dasar Hukumnya?”, < https://www.vice.com/id/article/d3a5ea/>.
48 Antaranews , Op. Cit.

## Jurnal Legal
merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan lainnya. Sehingga jika dikaitkan dengan penyitaan 12 ton duan kratom tersebut, kepolisian berusaha  melakukan  “persamaan”  bentuk  dan  akibat  dari  daun  kratom  tersebut dengan ganja ataupun khat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan Kepolisian Palangka Raya menyalahi asas legalitas dalam melakukan penyitaan terhadap 12 ton daun kratom yang disita pada 14 oktober 2019. Dapat dipahami jika kepolisian dan pemerintah mengalami ketakutan  terhadap  adanya  zat  narkotika  baru  seperti  daun  kratom.  Kepolisian takut  kecolongan  jika  tidak  dilakukan  penyitaan,  daun  kratom  akan  semakin beredar  luas  dan  akan  merusak  generasi  penerus  bangsa.  Akan  tetapi,  Indonesia adalah  negara  hukum  yang  segala  sesuatunya  diatur  oleh  hukum.  Kratom  belum diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun, seharusnya kratom tersebut tidak disita atau dikembalikan kepada pemilik dengan diberikan pendidikan bahaya daun  kratom  sehingga  pemilik  daun  kratom  tersebut  akan  lebih  memahami bahayanya daun kratom. Kepolisian sebagai organ pertama dalam Sistem Peradilan Pidana yang Adil memiliki pekerjaan sulit sebagai pintu pertama jika terjadi suatu kejahatan maupun pelanggaran. Oleh karena itu kepolisian tidak boleh melakukan kesalahan ataupun kesewenang-wenangan.

## D Simpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimulkan bahwa:
1. Kepolisian tidak dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang tidak terikat pada  suatu  tindak  pidana.  Kepolisian  harus  mengetahui  atau  menduga  bahwa suatu  benda  merupakan  benda  yang  akan  dilakukan  untuk  melakukan  suatu tindak  pidana  atau  benda  tersebut  merupakan  hasil  dari  suatu  tindak  pidana, benda  tersebut  telah  dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak pidana  atau  untuk  mempersiapkannya,  benda  tersebut  dipergunakan  untuk menghalang-halangi  penyidikan  tidak  pidana,  benda  tersebut  khusus  dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Benda tersebut yang terdiri  dari  benda  terlarang  dan  benda  yang  dilarang  untuk  diedarkan. Penyitaan  dapat  dilakukan  dengan  cara  penyitaan  biasa,  penyitaan  dalam keadaan terpaksa, penyitaan dalam tertangkap tangan, penyitaan tidak langsung yang artinya terdaka sendiri yang meyerahkan barang bukti dan penyitaan surat atau tulisan lain.
2. Kepolisian dalam melakukan penyitaan terhadap 12 Ton Daun Kratom tanggal 14 Oktober 2019 tidak dilandasi oleh dasar hukum apapun. Karena hingga saat ini  penyalahgunaan  dan  peredaran  daun  kratom  belum  dilarang  oleh  aturan hukum  manapun.  Kepolisian  hanya  melakukan  penyitaan  berdasarkan  3  hasil laboratorium yang menyatakan bahwa daun kratom memiliki kandungan yang berbahaya  yang  akan  merusak  generasi  bangsa.  Meski  begitu,  3  hasil laboratorium  tersebut  tidak  bisa  dijadikan  landasan  hukum  dilakukannya penyitaan.

## Daftar Pustaka
Buku Afiah,  Ratna  Nurul, Barang  Bukti  dalam  Proses  Pidana ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  1988),
Hlm 14
Hartono, Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan  Progresif , (Jakarta: Sinar Grafika,2010).

## Jurnal Legal
Heveman, Roelof H. The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia, Tata Nusa, Jakarta, 2002.
Ibrahim,  Johnny, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (  Malang: Bayumedia Publishing, 2012).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum pidana , (Jakarta: Rineka Cipta,2008).
Muhammad,  Abdulkadir, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004).
Remmelink,  Jan, Hukum  Pidana:  Komentar  Atas  Pasal-pasal  Terpenting  dari  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Pidanannya  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana Indonesia , (Jakarta: PT Gramedia, 2003).
.
Sastrawidjaja,  Sofyan, Hukum  Pidana:  Asas  Hukum  Pidana  Sampai  pada  Peniadaan Pidana , (Bandung: Armica, 1995). Sudikma,  I  Kadek,  I  Ketut  Sukadana. Proses  Penyitaan  Barang  Bukti  dalam  Tindak Pidana Narkotika , (Denpasar: FH Universitas Warmadewa, Juli 2020). Yahya  Harahap,  Muhammad, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. kedelapan, ).

## Jurnal Ilmiah
Triwulandari,  Endah,  Rocky  Marbun  Dan  Anggi  Dewinta  Dalam  Jurnal  Yang  Berjudul Habituasi  Anakronisme  Penegakan  Hukum  Pidana  Sebagai  Argumentum  Ad Verecundiam: Suatu Upaya Menghadang Upaya Hukum. 2021.
Karfawi, Muhammad, “Asas Legalitas dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) dan Masalah masalahnya”, Jurnal Arena Hukum, Juli 1987.

## Internet
Andini, Widya Citra, “Manfaat Ganja dalam Dunia Medis Plus Efeknya untuk Kesehatan 2 November 2020”, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja- secara-medis/>. Antaranews , “Polisi Palangka Raya sita 12 ton daun kratom”.
https://www.antaranews.com/berita/1112248/.
Biro Humas dan Protokol BNN, PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; “Sikap BNN Tegas,  Wujudkan  Indonesia  Bebas  Dari  Narkoba”,  <https://bnn.go.id/press- release-akhir-tahun-2020/, diakses pada 24 februari 2021.
CNN  Indonesia,  “Fakta  daun  kratom  tanaman  herbal  yang  dianggap  mirip  narkoba”,
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191019145025-255-440936/. Dwinanda. Reiny,
“BNN: Daun kratom dilarang total mulai 2022”, <https://republika.co.id>/.
Institute  For  Criminal  Justice  Reform  (icjr),  “Ketentuan  Hukum  Yang  Hidup  Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara dalam”, <https://icjr.or.id>.
Prasetyo,  Wishnu  Bagus,    “BNN  Tegaskan  Daun  Kratom  Tetap  Dilarang,  10  Oktober 2020”, http://www.beritasatu.com.
Sulistiawati,  Novi,  “Hati-hati!  Meski  bisa  jadi  obat,  daun  kratom  borneo  berpotensi disalahgunakan sebagai narkoba! 9 November 2020”, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secaramedis/>.
Setiawan,  Koesworo,  “Kemensos  Teken  MOU  dengan  BNN,  UNODC  dan  Colombo Plan” , https://kemensos.go.id.
Tim Detik News. “Polisi sita 12 ton daun kratom yang akan diekspor ke luar negeri, 15 Oktober 2019”, <https://news.detik,com>.

## Jurnal Legal
Raini,  Mariana,  “Kratom  (Mitragyna  speciosa  Korth):  Manfaat,  Efek  Samping  dan Legalitas”,  <https://media.neliti.com/media/publications/179334-ID->,    mengutip European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Kratom (Mitragyna  speciosa)  drug  profile 8  Januari  2015  [Internet].  Available  at:  dari www.emcdda.europa.eu.
Renaldi, Adi, “Polisi di Palangkayara Sita 12 Ton Paket Kratom Untuk Ekspor, Apa Ada Dasar Hukumnya?”, <https://www.vice.com/id/article/d3a5ea/>.
Fajrimei A. Gofar, POSITION PAPER  ADVOKASI RUU KUHP SERI #1 “Asas Legalitas dalam  RKUHP  2005” ,  <https://lama.elsam.or.id>,  (Jakarta:  ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat, September 2005).

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang  tentang Narkotika , UU No. 35. LN No. LN. 2009/ No. 143,
Tahun 2009 , TLN NO. 5062.
Badan Pengawas Obat dan Makanan,  Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 04.4.42.421.09.16.1740 tahun 2016.

## BIODATA PENULIS:
Nama / Name : Anggi Dewinta Chairani, S.H., M.H NIDN : 0305089301 Tanggal Kelahiran / Date of Birth :  Bekasi, 5 Agustus 1993 Jenis Kelamin / Gender :  Perempuan Pendidikan Terakhir :  Magister IPK/ GPA :  3.61/4.00 Agama / Religion :  Islam Alamat / Address :  Jl. Sarikaya Raya No. 226 RT. 006/014 Depok jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat Handphone :  082111992029 Warga Negara / Nationality :  WNI Tinggi /Height dan Berat /Weight :  166cm, 58kg Email :  chairanianggi@gmail.com Riwayat Pendidikan / Educational Background Formal 2010-2014 : Universitas Pancasila, Fakultas Hukum 2014-2016 : Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Program Kekhususan Sistem dan Peradilan Pidana
Pengalaman mengajar/ Teaching Experience 2016 - sekarang : dosen tetap di Universitas Mpu Tantular. 2017 : Asisten Dosen untuk matakuliah Hukum Internasional di Universitas Pancasila 2019-2021 :  Asisten  Dosen  untuk  matakuliah  Hukum  Pidana,  Diklat  Kemahiran Hukum Pidana, Hukum Penitentier, Kapita Selekta Hukum Pidana. 2019 -sekarang :  Dosen  Tidak  Tetap  pada  Fakultas  Ilmu  Komunikasi  Universitas Pancasila. 2021 : Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.