## Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022
P - ISSN
: 2503-4413

## EVALUASI PPh FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
Oleh :
Miki Indika
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musi Rawas Program studi akuntansi Email: miki.unmura@gmail.com Anggia Syafitri Lathiifa Grenada Melania Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 The aim of this study is to see final income tax article 4 verse 2 on  construction  service  enterprise  in  PT  Innevo  Karya Andesindo Lubuk Linggau. This is descriptive qualittive study. Based on the result of this study, the calculation of final income tax  article  4  verse  2  on  construction  service  enterprise  in  PT Karya  Andesindo  Lubuk  Linggau  is  not  appropriated  with government  regulation  mumber  40  of  2009  and  financial minister regulation number 153/PMK-03/2009. At this case this company uses 3% tariff while the regulation states only 2% as small enterpise by multiplying tax value with based tariff (DPP) from  construction  Service  enterprise.  The  submission  of  final income tax article 4 verse 2 On Construction service enterprise in  PT  Innevo  Karya  Andesindo  Lubuk  Linggau  has  been punctual and appropriated with government regulation number 40  of  2009  and  financial  minister  regulation  number 153/PMK.03/2009.  In  submitting  financial  report  PT  Innevo Karya  Andesindo  Lubuk  Linggau  has  been  punctual  in accordance  to  government  regulation  number  40  of 2009 and financial  minister regulation  number 153/PMK.03/2009  about paid tax.
Keyword : Income tax, final income  tax  article  4 verse 2, implementing construction service

## 1. PENDAHULUAN
Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang      pribadi atau badan atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh dalam  suatu  tahun  pajak.  Penghasilan  yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium,  hadiah,  dan  yang  lainnya.  Pajak Penghasilan  final  atau  PPh  final  merupakan pajak  yang  dikenakan  Wajib  Pajak  (WP) menerima penghasilan. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh  final  adalah  pajak  penghasilan  atas  jenis penghasilan – penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final disini berarti bahwa  pemotongan  pajaknya  hanya  sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan  pajak  yang  tepat  waktu  dan pertimbangan lainnya.
Pajak  penghasilan  pasal  4  ayat  2  yang bersifat final ada berbagai pengenaan wajib pajak yang meliputi pajak penghasilan atas penghasilan berupa  bunga  atau  diskonto  obligasi,  pajak penghasilan  atas  usaha  jasa  konstruksi,  pajak penghasilan  atas  penghasilan  berupa  sewa  tanah atau  bangunan,  pajak  penghasilan  atas  hadiah undian, dan lain sebagainya.
Jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak sehingga wajib untuk  melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan  demi  peningkatan  sarana  dan prasarana.  Untuk  peraturan  pajak  atas  usaha  jasa konstruksi  ini  memiliki  aturan  khusus,  yaitu pengenaan  pajaknya  berbeda  dengan  pengenaan pajak yang biasa dikenakan pada wajib pajak badan lainnya. Peraturan  yang  mengatur  mengenai  pajak penghasilan  atas  usaha  jasa  konstruksi ini  dibahas
lebih  detail  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan  perubahan  dari  PMK  Nomor 187/PMK.03/2008
yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima  wajib  pajak  dari usaha  jasa  konstruksi dikenakan  pajak  dan penghasilannya  dipotong pajak  yang  bersifat  final  menurut  Undang  – Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2.
Usaha  jasa  konstruksi  meliputi  tiga kelompok yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana  konstruksi,  dan  jasa  pengawasan konstruksi.  Tarif  yang  dikenakan  untuk  pajak penghasilan  atas  usaha  jasa  konstruksi  ini berbeda-beda  ,  dilihat  menurut    kepemilikan rincian  klasifikasi  dan  kualifikasi  badan  usaha jasa pelaksana konstruksi. Untuk jasa pelaksana konstruksi,  tarifnya  ditentukan  berdasarkan tingkatan kewenangan kontraktor.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  usaha konstruksi  PT.  Innevo  Karya  Andesindo  kota Lubuklinggau. Berdasarkan tarif dan pengelompokkan  kualifikasi  pajak  penghasilan usaha  konstruksi,  PT.  Innevo  Karya  Andesindo bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, sebagai pelaksana  usaha  jasa  konstruksi  yang  memiliki Sertifikat  Badan  Usaha  (SBU)  yang  sudah menerapkan  pajak  dan  PT.  Innevo  Karya Andesindo  termasuk  dalam  kualifikasi  usaha menengah, yang dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3%.
Namun pada tiga proyek PT. Innevo Karya Andesindo pada tahun 2020 menurut pengelompokkan  kualifikasi  pajak  penghasilan pada tabel diatas PT. Karya Andesindo termasuk kualifikasi  kecil  yang  kompetensinya  RP. 600.000.000  –  Rp.  1.000.000.000,  untuk mengetahui  kompetensinya  pada  Surat  Perintah Pencairan  Dana  (SP2D)  dihitung  dengan rumus yaitu nilai kontrak pembayaran – PPN atas nilai kontrak tersebut dari usaha jasa konstruksi yang akan  dikenakan.  Untuk  proyek  1  pada Peningkatan  Jl.  Jajaran Baru  I  –  Kelingi  IV.C  – SP.4 Campursari terdapat kompetensinya sebesar Rp. 814.636.364,00. Untuk proyek 2 pada Kegiatan  Pembangunan/  Rehab  Ruang  Isolasi Tekanan Negatif terdapat kompetensinya sebesar Rp.  705.954.182,00.  Untuk  proyek  3  pada Retensi Peningkatan Jl. Jajaran Baru I – Kelingi IV.C – SP.4 Campursari terdapat kompetensinya sebesar Rp. 135.772.727,00 yang akan dikenakan
tarif pajak penghasilan 2%.
Nilai  pajak  penghasilan  bisa  dihitung menggunakan  tarif  pajak  yang  dikalikan  dengan Dasar Pengenaan Pajak ( nilai kontrak pembayaran – PPN  atas nilai  kontrak  tersebut)  dari  usaha  jasa konstruksi yang akan dikenakan. Dalam melakukan perhitungan  pada  PPh  pasal  4  ayat  2  PT.  Innevo Karya  Andesindo  masih  mengalami  kesalahan dalam  memperhitungkan  tarif  pajak,  hal  ini berdampak  bagi  PT.  Innevo  Karya  Andesindo sehingga  terjadi  kesalahan perhitungan  mengenai tarif pajak.
Sedangkan penyetoran PPh Final pasal 4 ayat 2  pengguna  jasa  sebagai pemotong  pajak,  maka penyetorannya  paling  lama  tanggal  10  bulan berikutnya  setelah  dilakukan  perhitungan  untuk pemotongan pajak, selanjutnya disetor ke kantor pos atau  bank  yang  telah  ditunjuk  oleh  Menteri Keuangan,  dan  penyetoran  dilakukan  dengan menggunakan bukti setoran atau surat setoran pajak. Untuk pelaporan penyetoran PPh Final pasal 4 ayat 2 dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat – lambatnya  tanggal  20  bulan  berikutnya  setelah bulan  pembayaran  dengan  SPT  masa.  Kemudian untuk wajib pajak badan wajib menyampaikan SPT Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Untuk  itu  penelitian  ini  akan  menganalisis mengenai  perhitungan,  penyetoran,  dan  pelaporan pajak penghasilan final berdasarkan pasal 4 ayat 2 atas  usaha  jasa  konstruksi pada  PT. Innevo  Karya Andesindo.

## 2. LANDASAN TEORI Definisi Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi
Berdasarkan  hukum  yang  mengatur  tentang pajak  atas  usaha jasa  konstruksi  tercantum  dalam Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  40 Tahun  2009 yang merupakan  perubahan  dari  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  51  Tahun  2008,  tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008. Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan Undang – Undang  Perpajakan  No.  36  Tahun 2008  tentang Pajak  Penghasilan  Pasal  4  ayat  2,  usaha  jasa konstruksi  ini  merupakan  objek  pajak  dimana penghasilannya dikenakan pajak bersifat final.
Dasar Hukum Pajak Penghasilan
Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi
Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotong  PPh  pasal  4  ayat  2  atas  penghasilan berupa  penghasilan  dari  usaha  jasa  konstruksi yaitu  :Pasal  4  ayat  2  Undang  –  Undang  Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2009,  Peraturan Menteri  Keuangan  No.  187/PMK.03/2008 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009.

## Ketentuan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi
Usaha  jasa  konstruksi  memiliki  aspek  – aspek  perpajakan salah satunya adalah pengenaan  pajak  penghasilan.  Pengertian kualifikasi  menurut  pasal  1  ayat  3  Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000, “Kualifikasi adalah  bagian  kegiatan  registrasi  untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi  menurut  tingkat  atau  kedalaman kompetensi  dan  kemampuan  usaha,  atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian  kerja  orang  perseorangan  di  bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi  dan  kemampuan  profesi  dan keahlian”,  sedangkan  klasifikasi  usaha  jasa konstruksi menurut pasal 8  Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000, terdiri dari:
1).  Klasifikasi  usaha  bersifat  umum  yang diberlakukan  kepada  badan  usaha  yang mempunyai kemampuan
untuk melaksanakan  satu  atau  lebih  bidang pekerjaan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  77  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun 2000;
2).  Klasifikasi  usaha  bersifat  spesial  yang diberlakukan kepada usaha orang
perseorangan  dan  atau  badan  usaha  yang mempunyai kemampuan hanya
melaksanakan  satu  sub  bidang  atau  satu bagian  sub  bidang  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  7  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
3).  Klasifikasi  usaha  perseorangan  yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha perseorangan yang mempunyai hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi
Berikut  tarif  pajak  penghasilan  final  pasal  4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi :
Tabel. Tarif Usaha Jasa Konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi
Bentuk Usaha Tarif Pelaksanaan Konstruksi 4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN Perencanaan dan pengawasan 6% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN Tabel. Tarif Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi Yang Memiliki Klasifikasi Bentuk Usaha Klasifikasi Usaha Tarif Pelaksanaan Konstruksi Kecil 2% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN Menengah dan besar 3%dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN Perencanaan dan pengawasan Kecil,Mene ngah,dan Besar 4% dari penerimaan pembayaran tidak  termasuk PPN

## Sumber : Pajak.go.id

## Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi
Dasar  Pengenaan  PPh  Pasal  4  ayat  2  atas  Jasa Konstruksi,  yaitu  :  Jumlah  pembayaran,  tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, jika dipotong oleh pemotong  pajak  dalam  hal  ini  bendahara  pemotong, Jumlah  penerimaan  pembayaran,  tidak  termasuk Pajak Pertambahan Nilai, jika penyedia jasa menyetor sendiri dalam hal ini perusahaan jasa konstruksi.

## Cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi
Nilai Pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi.
Pajak final pasal 4 ayat 2 =Tarif pajak x nilai termin pembayaran setelah dikurang potongan PPN atas nilai termin tersebut

## Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2008, Pajak Penghasilan  Final  Pasal  4  ayat  2  atas  usaha jasa konstruksi  apabila  pengguna  jasa  sebagai pemotong pajak, maka penyetorannya paling lama tanggal  10  bulan  berikutnya  setelah  dilakukan pemotongan  pajak  dan  tanggal  15  bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal ini penyedia jasa merupakan pemotong pajak. Pajak  penghasilan  pasal  4  ayat  2  yang  sudah dipotong  selanjutnya  disetor  ke  kantor  pos  atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan  penyetoran  dilakukan  dengan  menggunakan surat setoran pajak.
Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2008, batas pelaporan  pajak  penghasilan  pasal  4  ayat  2  atas usaha jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 bulan  berikutnya  setelah  pemotongan  pajak  atau bulan  penerimaan  pembayaran  atas  pembayaran atas jasa konstruksi. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2  atas  usaha  jasa  konstruksi  dilaporkan  langsung atau dikirim melalui pos tertulis. Apabila tanggal pelaporan  bertepatan  dengan  hari  libur  termasuk hari  Sabtu  atau  hari  libur  nasional,  maka pelaporannya  dapat  dilakukan  pada  hari  kerja berikutnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan  final  pasal  4  ayat  2  menggunakan formulir  SPT  masa  untuk  pajak  penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran  ke  kas  Negara  dan  disampaikan  ke Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  pengguna  jasa maupun  pemberi  jasa  sebagai  pemotong terdaftar.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  peneliti  gunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan pajak penghasilan final atas usaha jasa konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo
Kota Lubuklinggau menggunakan  berdasarkan  pasal  4  ayat  2  dan penelitian ini bertujuan mencari dan mengembangkan pengetahuan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari responden (objek penelitian) yaitu data dari hasil pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan pada saat wawancara  dengan  Direktur  PT.  Innevo Karya  Andesindo,  sedangkan  data  sekunder adalah data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian  seperti  gambaran  umum  instansi, struktur  organisasi,  data  berupa  Surat  Setoran Pajak,  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D), Faktur  Pajak  dan  data  yang  berkaitan  dengan Pajak  Penghasilan  Final  atas  usaha  jasa konstruksi  berdasarkan  Pasal  4  ayat  2.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi,  wawancara  dilakukan  dengan tujuan untuk  memperoleh  informasi  mengenai Pajak  Penghasilan  Final pada  PT. Innevo  Karya Andesindo Kota Lubuklinggau, dan dokumentasi dilakukan  dengan tujuan mengumpulkan dokumen  –  dokumen  yang  berkaitan  seperti, Surat  Setoran  Pajak  (SSP),  Surat  Perintah Pencairan  Dana  (SP2D), buku  –  buku  literatur, jurnal, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa  Konstruksi  pada  PT.  Innevo  Karya Andesindo
PT.  Innevo  Karya  Andesindo  merupakan perusahaan yang bergerak  sebagai  pelaksana  usaha jasa konstruksi dan memiliki rincian klasifikasi dan kualifikasi  badan  usaha  jasa  pelaksana  konstruksi sebagai  pengesahan  resmi  terhadap  tingkatan kemampuan usaha yang menyatakan klasifikasi dan kualifikasi  usaha.  Jadi,  dalam  menentukan  tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku,  perusahaan  hanya  mengacu  pada  rincian klasifikasi  dan  kualifikasi  badan  usaha  jasa pelaksana konstruksi yang dimiliki yang tertera pada
lampiran  5  milik  PT.  Innevo  Karya  Andesindo menunjukkan bahwa perusahaan ini masuk dalam kualifikasi usaha menengah yang dikenakan tarif pajak  sebesar  3%  dan  sudah  berdasarkan ketentuan  tarif  pajak  yang  berlaku.  Setelah menentukan tarif  pajak  PPh  Pasal  4  Ayat  2  atas usaha  jasa  konstruksi  yang  akan  dipakai untuk perhitungan  pajak,  maka  nilai  pajak  penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan nilai kontrak setelah dikurang potongan PPN dari usaha jasa konstruksi.
Setelah  melakukan  wawancara  kepada direktur  utama  PT.  Innevo  Karya  Andesindo Bapak  Kiki  Sanjaya  bahwasanya  perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa  konstruksi  ini  langsung  dipotong  oleh pengguna jasa yang telah ditentukan tarif yang sesuai  dengan  kualifikasi  pada  PT.  Innevo Karya Andesindo.
Pada proyek 1 terdapat pendapatan bruto sebesar  Rp.  896.100.000,00  dengan  PPN sebesar  Rp.  81.463.636,00  ,  Pendapatan Bruto Tidak  Termasuk  PPN  yang  didapat  dari perhitungan  pendapatan  bruto  dikurangi  PPN yaitu sebesar Rp. 814.636.364,00 , PPh Pasal 4 Ayat 2 didapat dari perhitungan Tarif pajak 3% dikali  dengan Pendapatan  Bruto  Tidak Termasuk PPN yaitu sebesar Rp. 24.439.091,00 dan  bendaharawan  sebagai  pemotong  pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi pada PT. Innevo  Karya  Andesindo  untuk  proyek  1 pendapatan neto  yang  didapat  perhitungan  dari pendapatan bruto dikurangi PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu sebesar Rp. 790.197.273,00 atas pekerjaan  Peningkatan  Jl.  Jajaran  Baru  I  – Kelingi IV.C – Sp. 4 Campursari. Pada proyek 2  terdapat  pendapatan  bruto  sebesar  Rp. 776.549.600,00  dengan  PPN  sebesar  Rp. 70.595.418,00  ,  Pendapatan  Bruto  Tidak Termasuk  PPN  yang  didapat  dari  perhitungan pendapatan bruto dikurangi PPN  yaitu sebesar Rp. 705.954.182,00 , PPh Pasal 4 Ayat 2 didapat dari perhitungan Tarif pajak  3%  dikali dengan Pendapatan  Bruto Tidak  Termasuk  PPN  yaitu sebesar  Rp.  21.178.625,00  dan  bendaharawan sebagai pemotong pajak penghasilan atas usaha jasa  konstruksi  pada  PT.  Innevo  Karya Andesindo  untuk  proyek  2  pendapatan  neto yang didapat perhitungan dari pendapatan bruto dikurangi  PPN  dan  PPh  Pasal  4  Ayat  2 yaitu sebesar  Rp.  684.775.557,00  atas  pekerjaan Pembangunan/Rehab  Ruang  Isolasi  Tekanan Negatif di RSUD Siti Aisyah. Dan pada proyek 3  terdapat  pendapatan  bruto  sebesar  Rp.
149.350.000,00 dengan PPN sebesar Rp. 13.577.273  ,  Pendapatan  Bruto  Tidak  Termasuk PPN  yang  didapat  dari  perhitungan  pendapatan bruto dikurangi PPN yaitu sebesar Rp. 135.772.727,00 , PPh Pasal 4 Ayat 2 didapat dari perhitungan  Tarif  pajak  3%  dikali  dengan Pendapatan  Bruto  Tidak  Termasuk  PPN  yaitu sebesar  Rp.  4.073.182,00  dan  bendaharawan sebagai  pemotong  pajak  penghasilan  atas  usaha jasa konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo. Untuk  proyek  3  pendapatan  neto  yang  didapat perhitungan dari pendapatan bruto dikurangi PPN dan  PPh  Pasal  4  Ayat  2  yaitu  sebesar  Rp. 131.699.545,00 atas pekerjaan Retensi Peningkatan Jl. Jajaran Baru I – Kelingi IV.C – Sp. 4  Campursari.  Setelah  disajikan  data  terkait perhitungan  PPh  pasal  4  ayat  2  yang  dilakukan menuut PT.Innevo Karya Andesindo untuk proyek pada tahun 2020 yang berjumlah 3 proyek.
Pengenaan  PPh  pasal  4  ayat  2  yang dilakukan  menurut  PT.Innevo  Karya  Andesindo menggunakan tarif sebesar 3% dalam perhitungannya  dan  diikuti  dengan  waktu penyetoran dan pelaporan yang berbeda disesuaikan  dengan  waktu  berjalannya  masing- masing proyek yang dijalankan.
Tabel.  Selisih  Perhitungan  Pajak Penghasilan  Final  Pasal  4  Ayat  2  Menurut PT. Innevo Karya Andesindo dan Peraturan Perpajakan.
Nama Proyek PPh Pasal 4 Ayat 2 Menurut PT. Innevo
Karya Andesindo PPh Pasal 4 Ayat 2 Menurut Peraturan
Perpajakan
Lebih Bayar Peningkatan Jl. Jajaran Baru I – Kelingi IV.C
– Sp. 4 Campursari Rp.24.439.091 Rp.16.292.727 Rp.8.146.364
Pembangu nan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan
Negatif di RSUD Siti Aisyah Rp.21.178.625 Rp.14.119.084 Rp.7.059.541
Retensi
Peningkata n Jl. Jajaran
Baru I –
Kelingi IV.C – Sp. 4 Campursari Rp.4.073.182 Rp.2.715.454
Rp.1.357.728
Adanya nominal lebih bayar tersebut didapat berdasarkan  kualifikasi  dan  klasifikasi  jasa konstruksi  sehingga  dapat  menentukan  tarif usaha jasa konstruksi, yang timbul akibat selisih antara perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 menurut PT.  Innevo  Karya  Andesindo  dan  Peraturan Perpajakan dapat dilakukan tindak lanjut, yakni pembetulan bukti potong dan pembetulan Surat Pemberitahuan  Tahunan,  Surat  Setoran  Pajak nya  tidak  dapat  dipindahbukukan,  namun dilakukan  permohonan  pengembalian  atas kelebihan  pembayaran  pajak  sesuai  PMK- 153/PMK.03/2009. Ada mekanisme yang dapat diterapkan  untuk  pengembalian  lebih  bayar. Dikutip  dari  situs  Direktorat  Jendral  Pajak, pertama melalui pemeriksaan yang diatur pada pasal 17B Ayat 1 UU KUP. Melalui mekanisme pemeriksaan  ini,  setelah  melaporkan  Surat Pemeritahuan  Tahunan  yang  berstatus  Lebih Bayar, wajib pajak harus mengajukan permohonan  untuk  restitusi  atas  kelebihan pembayaran  pajaknya.  Setelah  permohonan wajib  pajak  diterima  secara  lengkap,  maka Kantor  Pelayanan  Pajak  akan  melakukan pemeriksaan  atas  permohonan  yang  diajukan oleh  wajib  pajak. Jangka  waktu  pemeriksaaan atas  permohonan  restitusi  yang  diajukan  oleh wajib pajak adalah selama 12 bulan.
Penyetoran  PPh  Final Pasal 4  Ayat  2 atas Usaha Jasa Konstruksi
Penyetoran PPh pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa pelaksana  konstruksi pada  PT.  Innevo  Karya Andesinso selama tahun 2020 mulai dari bulan Mei sampai dengan Desember telah disetorkan ke kas negara  dengan  jumlah PPh pasal  4  ayat  2  yang  terutang. Penyetoran PPh pasal  4  ayat  2  dilakukan  sebelum  batas ketentuan berakhir.      yaitu  tanggal  10  bulan berikutnya. Bukti penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 dicantumkan dalam bentuk surat setor pajak (SSP)  dan  bukti  setor  pajak  (Kode  Brilling). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa pelaksana konstruksi telah sesuai dengan PMK 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan, penyetoran,  pelaporan,  dan  penatausahaan pajak penghasilan dari jasa konstruksi.

## Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha  Jasa Konstruksi
Pelaporan  PPh  pasal  4  Ayat  2  atas usaha  jasa pelaksana  konstruksi  pada  PT.  Innevo  Karya Andesindo  selama tahun  2020  mulai  dari  bulan Mei  sampai  dengan  Desember  telah  dilaporkan sebelum  batas  ketentuan  berakhir.  Pelaporan PPh  pasal 4  Ayat    2  atas  usaha  jasa  pelaksana konstruksi  pada  PT.  Innevo  Karya  Andesindo dilakukan  paling  lambat  tanggal  20  bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kota  Lubuklinggau. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa pelaksana  konstruksi  yang  dilakukan  oleh PT.Innevo Karya Andesindo telah sesuai dengan PMK  153/PMK.03/2009  tentang  pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari jasa konstruksi.
Jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  153./PMK.03/2009, maka penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat  2 atas usaha  jasa  konstruksi  yang  dilakukan  oleh PT.Innnevo  Karya  Andesindo  sudah  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tabel.  Analisis  Dalam  Penerapan  Pajak Penghasilan  Usaha  Jasa  Konstruksi  Pada Pada PT. Innevo Karya Andesindo Dengan Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku :
Uraian Peraturan Perpajakan yang  berlaku (PP  No.  40 Tahun 2009
dan PMK No 153/PMK.03/ 2009) PT. Innevo Karya Andesindo Sudah sesuai/Bel um sesuai Perhitungan PPh Final Pasal 4
Ayat  2  atas Usaha Jasa
Konstruksi
Berdasarkan kepemilikan SBU perusahaan yang  bergerak sebagai pelaksana  usaha jasa  konstruksi dan masuk
dalam kualifikasi  kecil maka dikenakan tarif pajak
sebesar 2%
Berdasarkan kepemilikan SBU  PT. Innevo Karya Andesindo merupakan perusahaan pelaksana konstruksi dengan kualifikasi bidang usaha menengah maka dalam pelaksanaan pekerjaannya dikenakan tarif 3%, namun ditemukan kesalahan dalam menentukan taruf pajak
Belum sesuai
dan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 terhadap usaha jasa konstruksi. Pada ketiga proyek tersebut dikenakan tarif sebesar 3 % Penyetoran PPh Final Pasal 4
Ayat  2  atas Usaha  Jasa Konstruksi Pajak penghasilan disetor sendiri oleh Pengguna Jasa ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukannya dalam perhitungan pemotongan pajak b. Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal  ini Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak
PT. Innovo Karya
Andesindo tidak melaksanakan kewajiban perpajakan karena penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan oleh bendaharawan atau pengguna jasa yang disetorkan tepat waktu sebelum tgl 10 bulan berikutnya
Sudah sesuai Pelaporan PPh Final Pasal 4
Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi Atas pelaksanaan jasa konstruksi pada tahun 2020 pengguna jasa bertindak sebagai pemotong pajak, oleh karena itu pelaporan pajak atau penerimaan pembayara n. Dan Atas pelaksanaan jasa konstruksi pada tahun 2020 pengguna jasa bertindak sebagai pemotong pajak, oleh  karena  itu pelaporan pajak Sudah sesuai
berdasarkan PMK No. 243/PMK.03/201 4
Tentang Surat
Pemberitahuan (SPT) bahwa
Wajib Pajak badan wajib menyampaikan
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
Dilihat  dari  tabel  analisis  diatas    bahwa  data mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak  penghasilan  final  pasal  4  ayat  2  atas  usaha jasa  konstruksi  yang  dilakukan  oleh  PT.  Innevo Karya  Andesindo  jika  dibandingkan  dengan Peraturan  Pemerintah  No.  40  Tahun  2009  dan Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia No.  153/PMK.03/2009,  maka  dapat  dikatakan dalam hal perhitungan pajak penghasilan final jasa konstruksi PT. Innevo Karya Andesindo masih ada yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan  pada  tiga  proyek  PT.  Innevo  Karya Andesindo pada tahun 2020 menurut pengelompokkan kualifikasi pajak penghasilan PT. Karya  Andesindo  termasuk  kualifikasi  kecil  yang kompetensinya  dibawah  Rp.  1.000.000.000,00, yang seharusnya dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat  2  atas  jasa  konstruksi  sebesar  2%.  Masih kurang  tepat  dalam  menentukan  tarif  pajak  dan perhitungan  pajak  penghasilan  atas  usaha  jasa konstruksi,  sehingga  perlu  dilakukan  proses  yang berkaitan  dengan  lebih  bayar.  Untuk  penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo  sudah  sesuai  dengan  peraturan perpajakan yang berlaku.

## 5. KESIMPULAN
Perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat  2  jasa  konstruksi  di  PT.  Innevo  Karya Andesindo belum sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, PT.  Innevo  Karya  Andesindo  menggunakan  tarif 3% dengan kualifikasi usaha menengah sedangkan  menurut  Peraturan  Perpajakan  yaitu 2%  dengan  kualifikasi  usaha  kecil.  Nilai  pajak penghasilan  dihitung  dengan  mengalikan  tarif dengan  Pendapatan  Bruto  Tidak  Termasuk  PPN dari  usaha  jasa  konstruksi.Penyetoran  PPh  Final Pasal  4  Ayat  2  atas  usaha  jasa  konstruksi  yang dilakukan  oleh  PT.Innnevo  Karya  Andesindo
dapat dikatakan sudah sesuai dengan  ketentuan yang  berlaku,  yakni  sudah  tepat  waktu  dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun  2009  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 153./PMK.03/2009.
Dalam  melaporkan  pajak  penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi  pada PT.  Innevo  Karya  Andesindo  telah  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  40  Tahun 2009  dan  PMK No.153/PMK.03/2009,  karena tidak adanya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan pajak penghasilan final pasal  4  ayat  2  yang  telah  dipotong  dan dibayarkan.

## 6. REFERENSI
Catur  Sasongko,  dkk.  Pengantar  Akuntansi  1. 2018.  Jakarta:  Salemba  Empat  Maalangga,  M. A., Warongan, J. D., & Walandouw. S. K. 2021. Analisis Penerapan
Akuntansi  PPh  Pasal  4  ayat  2  Atas  Jasa  Sewa Ruangan  Pada  Kantor  Pengelola  Megamall Manado.  Jurnal  LPPM  EkoSosBudKum.  199- 206
Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Edisi 2019. Bulak Sumur: ANDI Yogyakarta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Keuangan Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan  Peran  Masyarakat  Jasa  Konstruksi.  2000. Jakarta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Keuangan  Nomor  40  Tahun  2009  Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  Dari  Usaha  Jasa  Konstruksi.  2009.
Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri  Keuangan  187/PMK.03/2008  Tentang Tata  Cara  Pembayaran  dan  Penyetoran  Pajak. 2009. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). 2014. Jakarta
Ratuela,  H.  S.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Wangkar,  A. 2018.  Analisis  Penerapan  Pajak  Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada
PT. Realita Timur Perkasa. Jurnal Riset Akuntansi, 13(4):856-866
Siti  Resmi.  2011.  Perpajakan:  Teori  dan  Kasus. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat Subekti, Wibowo. 2020.  Pengertian  Akuntansi  Pajak.  WIBOWO PAJAK
Sugiyono.  2018.  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Yogyakarta: Alfabeta Suradi.  2009.  Akuntansi:  Pengantar  1.  Edisi pertama.  Yogyakarta:  Gava  Media  Undang  – Undang  Pajak  Penghasilan.  2017.  Jakarta:  Sinar Grafika
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang Pajak  Penghasilan.  2008.  Jakarta:  Direktorat Jendral Pajak V. Wiratna Sujarweni. 2020. Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami.
Yogyakarta: PUSTAKABARUPRES Waluyo.  2017.  Perpajakan  Indonesia.  Edisi  12. Jakarta:  Salemba  Empat  DDTCNews.  2021. New.ddtc.co.id (Online).
(https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-usaha-jasa- konstruksi-10293?page_y=1000 , diakses 25 Desember 2021)
Direktorat  Jendral  Pajak.  2021.  Pajak.go.id (Online). (https://pajak.go.id/id/pemotongan-pajak- penghasilan-pasal-4-ayat-2-1 , diakses 27
Desember 2021)