## KONSEP MASYARAKAT MADANI DALAM  ISLAM
M. Ihsan Dacholfany

## STAIN Jurai Siwo Metro
E-mail : mihsandacholfany@yahoo.com

## Abstrak
Islam  melahirkan  konsep  sempurna  dengan  menampilkan  lima  jaminan  dasar yang  diberikan  agama  kepada  warga  masyarakat,  baik  secara  perorangan  ataupun kelompok.  Pertama,  keselamatan  fisik  warga  masyarakat  dari  tindakan  fisik  di  luar ketentuan  hukum.  Kedua,  keselamatan  keya-kinan  agama  masing-masing,  tanpa  ada paksaan  untuk  berpindah  agama.  Ketiga,  keselamatan  keluarga  dan  keturunan. Keempat, keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum. Kelima, keselamatan  profesi  (intelektual).  Kelima  jaminan  dasar  tersebut  menampilkan universalitas  pandangan  hidup  atau  visi  transformatis  sosial  keagamaan  yang  utuh. Pemerintahan  dan  kehidupan  bermasyarakat  yang  berdasarkan  hukum,  persamaan derajat  dan  sikap  toleransi  adalah  unsur-unsur  utama  kemanusiaan.  Namun,  hal  itu sekedar  menyajikan  kerangka  teoritik.  Sehingga,  harus  diikuti  dengan  upaya pengorganisasian dan penerapannya di lingkungan sosial secara empiris.
Kata kunci : Agama, masyarakat, sipil, kemanusiaan, dan jaminan.
Abstract:
Islam bears perfect concept presented five elementary guarantee which given by religion to society citizen, either through individual or group.  First, safety of society citizen physical of physical action out off law. Both, safety of belief of each religion, without constraint to move the other religion. Third, safety of family and descent. Fourth, safety of goods and chattel ownership outside  law  procedure.  Fifth,  safety  of  profession  (intellectual).  The  fifth  elementary  guarantee present universal view of life or vision of transformation intact religious social. Goverment and society life which pursuant to law, equation of tolerance attitude and degree is human especial elements. But, that thing is merely presenting framework of theory. So that, it should be followed by the effort of organization applying in social environment by empiric.
Keywords : Religion, society, civil, human, and guarantee.

## A. Pendahuluan
Masyarakat  sipil  melingkupi  kehidupan  sosial  terorganisasi  yang  terbuka, sukarela,  lahir  secara  mandiri,  setidaknya  bersuadaya  secara  parsial,  otonom  dari negara  dan  terkait  dengan  tatatanan,  adapun  pengertian  secara  umum  adalaha
keteribatan  warga  negara  yang  bertindak  secara  kolektif  dalam  ruang  publik  tertentu untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat, pilihan dan ide mereka untuk bertuakar  informasi,  mencapai  sasaran  kolektif,  mengajukan  tuntutan  egara, memperbaiki struktur dan fungsi negara dan menuntut akuntabilitas pejabat negara.
Civic  society diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  sebutan masyarakat sipil atau masyarakat madani. Kata madani berasal dari kata Madinah, yaitu sebuah  kota  tempat  hijrah  Nabi  Muhammad  SAW.  Madinah  berasal  dari  kata “madaniyah ”  yang  berarti  peradaban,  oleh  karena  itu  masyarakat  madani  berarti masyarakat yang beradab.
Konsep  “Masyarakat  Madani”  merupakan  penerjemahan  atau  pengislaman konsep “ civil society ”. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini tahun 1995 adalah  Anwar  Ibrahim  dan  dikembangkan  di  Indonesia  oleh  Nurcholish  Madjid. Pemaknaan civil society sebagai Masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk Masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai  legitimasi  histories  ketidak  bersalahan  pembentukan civil  society dalam Masyarakat muslim modern.
Menurut Nafsir Alatas Masyarakat Madani berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari  dua  kata  yaitu musyarakah dan madinah. musyarakah yang  berarti  pergaulan  atau persekutuan  hidup  manusia,  dalam  bahasa  latin  masyarakat  di  sebut socius yang kemudian  berubah  bentuknya  menjadi  social  sedangkan  madinah  yang  berarti  kota, atau  “ tamaddun” yang  berarti  peradaban.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kehidupan masyarakat  yang  di  bina  Nabi  Muhammad  Saw  setelah  beliau  berhijrah  ke  Madinah yang penduduknya dari berbagai jenis etnis dan agama walaupun mayoritas beragama Islam.
Berdasarkan  asal-usul  pengertian  tersebut  maka  yang  di  maksud  Masyarakat  Madani ( civil  society )  adalah  masyarakat  yang  menjujung  tinggi  nilai-nilai  peradaban,  yaitu masyarakat yang meletakan prinsip-prinsip nilai dasar masyarakat yang harmonis dan seimbang.
Masyarakat  madani  adalah  sebuah  tatanan  masyarakat  sipil  ( civil  society )  yang mandiri dan demokratis, masyarakat madani lahir dari proses penyemaian demokrasi, hubungan  keduanya  ibarat  ikan  dengan  air,  bab  ini  membahas  tentang  masyarakat
madani  yang  umumnya  dikenal  dengan  istilah  masyarakat  sipil  ( civil  society), pengertiannya, ciri-cirinya, sejaraha pemikiran, karakter dan wacana masyarakat sipil di Barat dan di Indonesia serta unsur-unsur di dalamnya
Mayoritas    masyarakat    sekarang  ini  menginginkan  suatu  perubahan  dalam semua aspek kehidupan, yakni kehidupan yang memiliki suatu komunitas kemandirian aktifitas warga  masyarakatnya,  yang  berkembang  sesuai  dengan  potensi  budaya,  adat istiadat  dan  agama.  Dengan  mewujudkan  dan  memperlakukan  nilai-nilai  keadilan, kesetaraan, penegakan hukum, kemajemukan ( pluralisme ) serta perlindungan terhadap kaum minoritas.
Kondisi kehidupan seperti ini terlihat dalam konsep masyarakat sipil yang ada pada  zaman  Rasulullah.  Hal  ini  juga  merupakan  sebuah  tuntutan  dalam  al-Qur’an kepada  manusia,  untuk  memikirkan  merekonstruksi  suatu  masyarakat  ideal berdasarkan petunjuk al-Qur’an, maka kajian dalam tulisan ini akan membahas tentang pengertian  amasyarakat  sipil,  Agama  dan  bagaimana  Visi  Transformatif  Sosial  dan Pembentukan  Watak  Masyarakat,  sampai  bagaimana  usaha   terbentuknya  masyarakat sipil menurut konsep Islam.

## B. Agama dan Visi Transformatif Sosial
Pada  dasarnya,  agama  (Islam)  menampakkan  diri  dalam    berbagai  manifestasi penting dalam ajaran-ajarannya. Rangkaian ajaran yang meliputi berbagai aspek, seperti hukum (agama), keimanan  (tauhid),  etika  dan sikap hidup, menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan. Prinsip-prinsip, seperti persamaan derajat, perlindungan warga masyarakat dari kezaliman dan    kesewenang - wenangan,    penjagaan  hak-hak  mereka  yang  lemah  dan  tertindas,  jelas  menunjukkan kepeduliaan di atas 1 .
Dari  sini,  Islam  melahirkan  konsep  sempurna  dengan  menampilkan  lima jaminan dasar yang diberikan agama kepada warga masyarakat, baik secara perorangan ataupun kelompok. Pertama , keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan fisik di luar ketentuan hukum. Kedua , keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada
1 Abdurrahman Wahid, “ Univer-salisme Islam dan Kosmopolitanis-me Peradaban Islam”, dalam Budhy Munawar Rahman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah , (Jakarta, Paramadina, 1994), Cet. Ke-1, h. 545.
paksaan untuk berpindah agama. Ketiga , keselamatan keluarga dan keturunan. Keempat , keselamatan  harta  benda  dan  milik  pribadi  di  luar  prosedur  hukum. Kelima , keselamatan profesi ( intelektual ). 2
Hal  itu  mengharuskan  adanya  pemerintahan  berdasarkan  hukum,  dengan perlakuan  adil  kepada  semua  warga  masyarakat  tanpa  kecuali,  sesuai  dengan  hak masing-masing.  Hanya  dengan  penegakan  hukumlah  sebuah  masyarakat  mampu mengembangkan  wawasan  persamaan  hak  dan  derajat  antara  sesama  warganya. Sedangkan  kedua  jenis  persamaan  itulah  yang  menjamin  terwujudnya  keadilan  sosial dalam arti yang sebenarnya.
Secara  keseluruhan,  kelima  jaminan  dasar  tersebut  menampilkan  universalitas pandangan  hidup  atau  visi  transformatis  sosial  keagamaan  yang  utuh.  Pemerintahan dan kehidupan bermasyarkaat yang berdasarkan hukum, persamaan derajat dan sikap toleransi adalah unsur-unsur utama kemanusiaan. Namun, hal itu sekadar menyajikan kerangka  teoretik.  Sehingga,  harus  diikuti  dengan  upaya  pengorgani-sasian  dan penerapannya di lingkungan sosial secara empirik 3 .
Dalam  konteks  inilah,  umat  Islam  telah  memperkenalkan  konsep  masyarakat peradaban, masyarakat madani, atau civil society . Adalah Nabi Muhammad saw. sendiri yang memberikan teladan ke arah pembentukan masyarakat peradaban tersebut.
Setelah perjuangan di kota Makkah tidak menunjukkan hasil yang berarti, Allah telah menunjuk sebuah kota kecil, yang selanjutnya kita kenal dengan Madinah, untuk dijadikan basis perjuangan menuju masyarakat peradaban yang dicita-citakan. Di kota itu Nabi Muhammad saw.  meletakan dasar-dasar masyarakat madani yakni kebebasan. Untuk  meraih  kebebasan,  khususnya  di  bidang  agama,  ekonomi,  sosial  dan  politik, Nabi Muhammad saw. diijinkan untuk memperkuat diri dengan membangun kekuatan bersenjata untuk melawan musuh peradaban.
Hasil dari proses itu, dalam sepuluh tahun, beliau berhasil membangun sebuah tatanan  masyarakat  yang  berkeadilan,  terbuka  dan  demokratis  dengan  dilandasi ketaqwaan  dan  ketaatan  kepada  ajaran  Islam.  Salah  satu  yang  utama  dalam  tatanan masyarakat ini adalah pada penekanan pola komunikasi yang menyandarkan diri pada konsep egaliterian pada tataran horizontal dan konsep ketaqwaan pada tataran vertikal.
2 Ibid. , h. 546
3 Nurcholis Madjid, “ Cita-cita Politik Islam Era Reformasi ”, Makalah , Paramadina, 1999.
Nurcholis  Madjid  menyebut  dengan  semangat rabbaniyah sebagai  landasan  vertikal, sedangkan semangat insaniyah atau basyariah yang melandasi komunikasi horizontal.
Dalam hal ini, ada beberapa ajaran yang cukup relevan dalam mengem-bangkan misi  transformatif  sosial-kemasyarakatan  ataupun  pemberdayaan  masyarakat  di  era modern  saat  ini. Pertama ,  doktrin  tauhid  yang  mempercayai  adanya  Tuhan  yang transenden, yang wujud-Nya mengatasi alam raya, sekaligus merupakan Sang Pencipta alam semesta. Kedua , seruan kepada adanya tanggung jawab pribadi dari Tuhan melalui konsep  tauhid  yang  diajarkan  Nabi  kepada  manusia, Ketiga ,  adanya  devaluasi  radikal (penurunan nilai yang mendasar) terhadap semua struktur sosial yang ada, berhadapan antara  hubungan  Tuhan  dengan  manusia.  Sehingga  melahirkan  sikap  tidak  fanatik terhadap  suku  dan  kesukuan  menuju  kesatuan  rasa  dan  kesucian  jiwa  di  hadapan Tuhan, Keempat , adanya konsepsi tentang aturan politik ber-dasarkan partisipasi semua masya-rakat  yang  menerima  kebenaran  Islam,  dengan  etos  yang  menonjol  berupa keterlibatan  dalam  hidup  di  dunia  ini,  yang  aktif,  bermasyarkat  dan  berpolitik.  Hal inilah  yang  membuat  Islam  bersifat  fleksibel  dan  lebih  mudah  diterima  oleh  masya- rakat modern saat ini. 4
Dengan  demikian,  Islam  telah  memberi  ilham  kepada  pemeluknya  dalam  hal wawasan  tentang  masalah  sosial  politik.  Tetapi,  sejarah  menun-jukkan  bahwa  Islam memberi  ke-longgaran  besar  dalam  hal  bentuk  dan  pengaturan  teknis  masalah  sosial politik itu. Suatu bentuk formal kenegaraan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah legitimasi  politik  para  penguasanya.  Sebab,  yang  penting  adalah  isi  negara  itu dipandang  dari  sudut  beberapa  pertimbangan  prinsipil  dan  visi  Islam  tentang  etika sosial. 5
Apa  yang  dikehendaki  oleh  Islam  tentang  tananan  sosial  kemasyarakatan  dan politik  serta  pemerintahan  adalah  apa  yang  dikehendaki  oleh  ide-ide  masyarakat modern tentang negara dan pemerintahan itu, yang pokok pangkalnya, menurut istilah kontemporer, adalah egaliterianisme, demokrasi, partisi-pasi dan keadilan sosial.
Hal inilah yang terkandung dalam sistem sosial yang dibangun Nabi SAW, yaitu kesetaraan,  istiqomah,  mengutama-kan  partisipasi,  dan  demokratisasi.  Esensi  ini  jelas
4 Nurcholish Madjid, “ Agama dan Negara dalam Islam ”, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), op.cit. , h. 593. 5 Ibid. , h. 594.
memiliki ciri unggul dan tetap relavan dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda, tanpa mengusik kepentingan dan keyakinan kelompok minoritas.
Dalam  konteks  kekinian,  ada  beberapa  gejala  umum  yang  memiliki  korelasi antara  agama  dengan  visi  transformatif  sosial,  semisal  di  Indonesia. 6 Pertama , keberagamaan umat Islam Indonesia  menampilkan gejala  legalistik-formalistik. Dalam hal  ini,  agama  lebih  dipersepsikan  sebagai  seperangkat  preskripsi-preskripi  normatif yang  harus  dimanifestasikan  dalam  bentuk-bentuk  ritual.  Hal  ini  menjadikan  ibadah sebagai  tujuan,  bukan  jalan.  Sehingga,  Islam  kurang  dipahami  sebagai  seperangkat moral  etik  untuk  membebaskan  diri  dan  masyaraat  dari  belenggu  keterbelakangan, kebodohan,  kemiskinan  dan  sebagainya. Kedua ,  sebagai  akibat  dari  hal  di  atas,  umat Islam  menampilkan  gejala  individualistik-egoistik.  Dalam  hal  ini,  ibadah  yang dipersepsikan  sebagai  tujuan,  bukan  sebagai  jalan,  membawa  pelakunya  memikirkan keselamatan  diri  sendiri.  Dimensi  sosial  dari  ibadah  kurang  dihayati  dan  tidak termanifestasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hal ini misalnya, bisa dilihat pada intensitas ibadah ( mahdhah ) yang tinggi, tetapi kurang diikuti oleh tanggung jawab dan  partisipasi  sosial  ( muamalah )  yang  besar. Ketiga ,  pada  tataran  metodologi pemahaman  keagamaan,  keberagamaan  umat  Islam  di  Indonesia  juga  ditandai  oleh gejala skriptualistik yang kaku. Hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa Islam merupakan seperangkat norma yang terkandung dalam al-Quran dan Hadits.
Dengan kata lain, masuknya agama ke dalam wilayah politik akan menghadapi tantangan yang berat. Paling tidak ada tiga risiko besar yang akan terjadi. Pertama , risiko yang  bersifat  ke  dalam,  membuat  independensi  keagama-an  menjadi  hilang. Keagamaan  yang  semula  bertumpu  pada  kebebasan  iman,  lalu  tereduksikan  menjadi urusan birokrasi yang memiliki kecenderungan memaksa. Kedua , komunitas keagamaan pun  terpaksa  juga  ikut  tertundukkan  oleh  kepentingan  negara,  terutama  kalangan elitenya.  Ini  bisa  dilihat  dari  kecenderungan  agama  menjadi  legitimasi  politik. Ketiga , yang  bersifat  keluar,  campur  tangan  negara  pada  domain  keagamaan  ini  cenderung mendiskriminasikan  paham  keagamaan  yang  satu  atas  paham  keagamaan  yang  lain, menganakemaskan kelompok keagamaan yang satu sambil menganaktirikan kelompok
6 M.  Din  Syamsuddin,  “ Problem  Pembentukan  Masyarakat  Madani”, dalam  Firdaus Efendi (ed.), h. 273-275.
keagamaan  yang  lain.  Lalu  agama  terseret  ke  derajat  yang  rendah,  menjadi  faktor pemecah  belah.  Agama  yang  semestinya  menjadi  rahmat  berubah  menjadi  sumber fitnah.
Ketika agama sebagai isu privat muncul dalam wilayah publik maupun politik, ia  juga  cenderung  menjadi  garis  pemisah  antara  “kelompok  kami”  ( in  group )  dan “kelompok  mereka”  ( out  group ).  Hal  ini  membawa  akibat  lebih  jauh:  ke  dalam,  ia berfungsi merangkul; dan ke luar, ia berfungsi menyangkal.
Jika  ditarik  ke  dalam  wilayah  publik  maupun  politik,  kecenderungan  itu membawa  implikasi  yang  tidak  kalah  seriusnya.  Karena,  agama  yang  berwatak subyektif, tertutup dan “mutlak”, harus menangani masalah-masalah publik dan politik yang pada hakikatnya bersifat objektif, rasional dan terbuka.
Persoalannya adalah agama di Indonesia sudah menjadi isu publik, sekaligus isu politik, bahkan sejak negeri ini berdiri. Perdebatan sengit di Dewan Konstituante yang berlarutt-larut  soal  dasar  negara  merupakan  ekspresi  yang  sangat  nyata  mengenai kecenderungan menempatkan agama sebagai isu publik sekaligus isu politis.
Dan,  dalam  kadar  tertentu,  kecenderungan  ini  bersifat  permanen.  Hampir- hampir mustahil bagi  bangsa yang terkenal  religius ini  untuk melepaskan agama dari isu publik dan  kemudian meletakkannya hanya semata-mata sebagai  isu privat.  Islam sebagai agama mayoritas diyakini pemeluk-nya lebih dari sekadar sistem ritual.
Islam adalah sistem ajaran (agama) dan sekaligus sistem kekuasaan yang sudah menancap  kuat  dalam  memori  kolektif  umat  yang  terus  dipertahankan,  dipraktikkan, dan  direproduksi  secara  berkelanjutan.  Sehingga  akan  menjadi  sulit  bahkan  mustahil untuk menge-luarkan agama dari level kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Dari  sini,  hal  yang  perlu  dilakukan  selanjutnya  adalah  bagaimana mentranformasikan  etika  dan  moralitas  Islam  ke  dalam  proses  berbangsa  dan bernegara.  Hal  ini  jelas  menuntut  kesiapan  umat  Islam  itu  sendiri,  khususnya  kaum cendekiawan,  untuk  menggali  dan  meru-muskan  etika  dan  moralitas  dari  sumber- sumber Islam. Namun, langkah ini masih perlu diikuti oleh langkah berikutnya dalam bentuk peran politik yang signifikan.

## C. Agama dan Pembentukan Watak Masyarakat
Pertama  kali  Islam  datang,  bangsa  Arab  sedang  melewati  suatu  masa kejahiliyahan.  Seluruh  kehidupan  sosial  Arab  terjerumus  ke  dalam  kenistaan  dan pelanggaran-pelanggaran  sosial.  Penyembahan  berhala  dan  politeisme  merupakan tatanan sistem saat itu. Mabuk, judi dan zina bisa dikatakan merupakan perbuatan yang umum  bagi  bangsa  Arab.  Pembunuhan  bayi  perempuan  juga  menjadi trend yang digemari  bangsa  tersebut,  sementara  wanita  menjadi  kaum  yang  paling  rendah derajatnya di dalam masyarakat Arab. Dengan demikian, mereka bisa dikatakan tidak memiliki hak sosial dan hukum dalam masyarakat.
Pada  dasarnya,  prinsip-prinsip  dasar  masyarakat  madani  (islami)  sebagaimana di  ungkapkan  dalam  Al-Quran  dan  sunah  adalah  meliputi:1.  Persaudaraan,  2. Persamaan
3. Toleransi, 4. Amar ma’ruf-nahi munkar, 5. Musyawarah, 6. Keadilan,7. Keseimbangan
Allah  Swt  berfirman:  Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk manusia, menyuruh pada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada  Allah.  Sekiranya  ahli  kitab  beriman,  tentulah  itu  lebih  baik  bagi  mereka; diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS Ali Imran [3]: 110).
Dalam prinsip persaudaraan mengingatkan pada kejadian manusia yang berasal dari  sumber yang sama, baik laki-laki maupun perempuan (Q 49:10). Di  ayat tersebut dijelaskan Nabi Muhammad Saw seorang mukmin terhadap mukmin lainnyan laksana suatu bangunan yang unsur-unsurnya saling menguatkan. Hal ini berarati bahwa suatu masyarakat  harus  hidup  bergotong  royang,  tolong  menolong,  dan  saling  membantu. Dalam  prinsip  persamaan  menunjukan  bahwa  manusia  itu  sama,  perbedaan kebangsaan,  keturunan,  jenis  kelamin,  kekayaan  dan  jabatan,  tidak  mengubah  posisi seseorang  di  hadapan  Allah  Swt.  Perbedaan  seseorang  dengan  yang  lainnya  terletak pada  iman  dan  taqwa  (IMTAQ)nya  kepada  Allah  Swt.  Dalam  prinsip  kemerdekaan meliputi bidang agama, politik, dan ekonomi.
Lahirnya  Islam  ketika  itu,  jelas  menjadi  pelita  bagi  manusia  tertindas.  Islam berusaha  bangkit  dari  keadaan  tersebut  dan  melaksanakan  misi  kemanusiaannya  di tengah-tengah  adat  istiadat  dan  pemikiran-pemikiran  yang  berlaku.  Islam  memahami
benar  bahwa  masyarakat  Arab  harus  menghilangkan  ketidakadilan  sosial  dan  harus segera  menghapuskan  kelas-kelas  yang  memiliki  hak  istimewa  di  dalam  masya-rakat. Sebab,  dalam  perspektif  Islam,  tidak  ada  alasan  apa  pun  yang  membedakan  antara manusia yang satu dengan yang lainnya, hanya karena kelahirannya di dalam keluarga, suku bangsa atau marga tertentu. Oleh karena itu, Islam berusaha menegakkan ajaran persamaan di antara sesama manusia, di mana semua manusia memiliki hak-hak sosial dan  hukum  yang  sama.  Di  bawah  sistem  yang  dibawa  Islam,  seorang  budak  pun memiliki  hak  yang  sama  sebagai  anggota  masyarakat,  warga  negara  dan  sebagai manusia yang merdeka.
Bersamaan  dengan  penetapan  hak  manusia  untuk  memperoleh  kemerdekaan dengan tidak menyem-bah selain hanya kepada Sang Pencipta, Islam pada masa awal kenabian, menghadapi  suatu masya-rakat yang terpuruk oleh suatu sistem kelas yang menindas.  Hal  ini  tidak  lain  disebabkan  kuatnya  kaum  aristokrat  yang  memuja kedudukan  dan  kekayaannya,  memperbudak  para  tawanan  perang  dan  budak  yang dalam diri mereka tidak mengalir darah Arab asli.
Dari sinilah, terjadi praktek penindasan yang mengerikan dan merusak tatanan sosial atas dasar nilai dan tradisi lama yang terus dipertahankan. Bersamaan dengan itu, Nabi  Muhammad  SAW  tidak  henti-hentinya  berdakwah  secara  terbuka  dengan membacakan  ayat-ayat  al-Quran.  Sehingga  kaum  yang  tertindas  tersebut  mengerti bahwa  agama baru (Islam) itu merupakan tempat berlindung dari  petaka perbudakan yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan universal. 7
Dalam  hal  ini,  kunci  keberhasilan  Rasulullah  SAW  dalam  membangun masyarakat Islam yang menghormati hak-hak dasar kemanusiaan terletak pada prinsip tauhid yang diajarkannya. Prinsip inilah yang melandasi pembentukan masyarakat sipil generasi  muslim  awal.  Tauhid  adalah  ajaran  yang  paling  sentral  dan  esensial  dalam Islam. Ajaran tauhid yang diformu-lasikan lewat kalimat la ilaha illa Allah (tiada tuhan selain Allah) mempunyai implikasi bahwa seorang muslim hanya memutlakkan Allah Yang  Maha  Esa  sebagai  Sang  Pencipta,  sekaligus  menisbikan  semua  selain  Allah. Tauhid berarti komitmen manusia kepada Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup dan sumber nilai.
7 Aisyah Bintu Syati, Manusia dalam Perspektif al-Quran, (Terj.), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999 ), h. 62
Allah menjadi fokus dari seluruh rasa hormat dan syukur. Komitmen ini bersifat totalitas, utuh, positif dan kukuh. Karena itulah, segala cinta, ketaatan, pengabdian dan kepasarahannya  serta  kemauannya  untuk  menjalankan  kehendak-kehendak  Allah meru-pakan tujuan yang hendak dicapai-nya.
Dengan  prinsip  tauhid  ini,  umat  Islam  merasa  bebas  dan  merdeka,  karena mereka  menyadari  kedudukan  manusia  semuanya  sama  di hadapan Allah.  Tidak  ada seorang manusia atau suatu bangsa pun yang berhak mengklaim diri lebih dan merasa superior dari manusia atau bangsa lainnya. Itulah sebabnya, dakwah Rasulullah SAW di Mekkah  menda-pat  protes  keras  dan  tantangan    dari  kalangan  aristokrat  Quraisy. Paham  tauhid  yang  beliau  ajarkan  menjadi  sangat  berbahaya  bagi  kelangsungan hegemoni  mereka  dalam  masyarakat.  Prinsip  persamaan  ( musawah )  yang  menjadi konsekuensi logis dari ajaran tauhid sangat bertentangan dengan perilaku mereka yang selalu memeras, memperbudak dan meng-eksploitasi kaum yang lemah.
Sebaliknya,  ajaran  tauhid  yang  beliau  emban  mendapat  sambutan  hangat  dan antusias  dari  kelompok-kelompok  tertindas.  Paham  tauhid  membawa  mereka  pada posisi  yang lebih mulia dan  terhormat, karena mereka tidak merasa lebih rendah dari aristokrat  Mekkah.  Paham  ini  pulalah  yang  menempatkan  Bilal  ibn  Rabah,  seorang budak hitam, ke posisi mulia pada masa Rasulullah SAW. Dari sinilah, sesungguhnya Islam  secara teologis  telah  menghapus  sistem   perbudakan dengan melarang manusia beribadah kepada selain Allah SWT.
Hal  ini  mengingat,  Islam  memiliki  kepentingan  yang  besar  dalam membentuk watak masyarakat yang sehat, tertib dan teratur. Dalam hal ini, masyarakat yang  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  anggota  masyarakat  itu  sendiri.  Salah satunya,  adalah  bagaimana  menegakkan  aturan  hukum  di  tengah  masyarakat.  Dalam konteks  ini,  hukum  harus  menjadi  otoritas  penuh  atau  memiliki  kewenangan  untuk mengatur tata pergaulan anggota masyarakat, seba-gai ciri masyarakat sipil.
Hal  ini  pernah  dilakukan  oleh  Nabi  SAW  dalam  membangun  masyarakat Islam  awal  di  Madinah.  Ketika  itu,  hukum  benar-benar  memiliki  otoritas  dalam
mengatur  kehidupan  masyarakat  di  Madinah  dengan  melibatkan  segenap  kompo-nen masyarakat yang majemuk. 8
Piagam Madinah, yang meru-pakan konstitusi pertama dalam Islam, di satu sisi mempertahankan asas unifikasi hukum dalam sebuah masyarakat (negara), tetapi di sisi lain,  menjamin  eksistensi  pluralisme hukum  sesuai  dengan  tuntutan  masyarakat  yang mejamuk. Kalimat “ lil Yahudi dinuhum wa lil muslimina dinuhum ” ( bagi orang-orang Yahudi berlaku  agama  mereka  dan  bagi  orang-orang  muslim  berlaku  hukum  Islam ),  mengisyaratkan jaminan  kebebasan  mengamalkan  ajaran  agama  masing-masing,  termasuk  sistem hukumnya.
Dari sinilah, pembentukan watak masyarakat yang teratur dan tertib hukum benar-benar  dapat  terealisasi  secara  maksimal.  Hal  ini  disebabkan,  bukan  saja  teori hukum yang sesuai dengan fitrah manusia, tetapi juga penerapannya yang benar-benar konsisten. Konsistensi penerapan hukum yang dilakukan Nabi SAW, tidak semata-mata dalam bentuk instruksi semu yang disampaikan kepada seorang kepala negara kepada rakyatnya, tetapi sekaligus memelopori penegakan watak masyarakat yang taat hukum dan berkeadilan.
Ada  beberapa  bukti  kesungguhan  Nabi  SAW  dalam  hal  membentuk  watak masyarakat yang adil dan tanpa pandang bulu. Di antaranya, sebab turunnya ayat 65, surat  al-Nisa.  Allah  SWT  berfirman  yang  artinya “Maka  demi  Tuhanmu,  mereka  (pada hakikatnya)  tidak  ber-iman  hingga  mereka  menjadikan  kamu  hakim  terhadap  perkara  yang mereka  perselisihkan.  Kemudian  mereka  tidak  merasa  dalam  hati  mereka  sesuatu  keberatan terhadap  putusan yang  kamu  berikan,  dan mereka  menerima  dengan  sepenuh-nya ”. (Q.S.  al- Nisa : 65).
Dalam  salah  satu  riwayat,  ayat  ini  turun  berkenaan  dengan  Zubair  ibn Awwam  yang  bertengkar  dengan  Khatib  ibn  Abi  Balta’ah  tentang  air  (irigasi)  untuk kebun.  Nabi  saw  memutuskan  agar  kebun  yang  ada  di  hulu  diairi  lebih  dahulu kemudian  yang  dihilirnya.  (diriwayatkan  oleh  Ibnu  Abu  Hatim  yang  bersumber  dari Sa’id ibn al-Musayyab). 9
8 Muhammad  Amin  Suma,  “ Otoritas    Hukum  dalam  Masyarakat  Madani ”,  dalam  Firdaus Effendi (ed.), ... , h. 101-102.
9 Dalam  riwayat  lain,  disebutkan  bahwa  Zubair  mengadu  kepada  Nabi  SAW  tentang pertengkarannya dengan seseorang, Nabi SAW memutuskan bahw Zubairlah yang menang. Maka berkata orang  itu:  “Ia  memutuskan  demikian  karena  Zubair  itu  kerabatnya,  yaitu  anak  bibi  Nabi  SAW.”  Maka,
Hal tersebut mengisyaratkan betapa tegas sikap Nabi saw dalam melindungi hak seseorang, dalam kasus ini adalah orang Anshar, dan tidak ragu menghukum pihak yang  salah,  termasuk,  terhadap  saudaranya  sendiri,  yaitu  Zubair  ibn  Awwam. Penegakan kebenaran dan keadilan seperti ini, jelas sesuai dengan perintah Allah dalam surat al-Nisa: 135. Allah SWT berfirman yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah  adalah  Maha  Mengetahui  segala  apa  saja  yang  kamu  kerja-kan”. (Q.S.  al-Nisa: 135).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Islam  hanya  memerintahkan  kebenaran  dan keadilan,  tidak  harus  selamanya  berpihak  kepada  orang-orang  kecil  walau  salah sekalipun.  Tetapi  juga  tidak  berarti  membenarkan  keberpihkaan  kepada  orang-orang kaya.Itulah  sebabnya,  mengapa  Nabi  Muhammad  saw  ketika  menyatakan  ketidak- sukaannya  kepada  para  penegak  hukum  yang  pilih  kasih,  dengan  bersabda: “ sesungguhnya  kehancuran  (tatanan  sosial)  di  masa-masa  lampau  itu  terjadi,  disebabkan  jika yang  melakukan  pelanggaran  atau  tindakan  melawan  hukum  itu  orang-orang  terpandang, mereka membiarkan tidak menindak para pelakunya. Tetapi, jika yang melawan atau melanggar hukum itu orang-orang biasa (orang-orang kecil), mereka mengambil tindakan tegas .” 10
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  salah  satu  upaya  untuk  membentuk  watak masyarakat yang sehat dan teratur adalah dengan menempatkan supremasi hukum di tengah-tengah  masyarakat  secara  optimal.  Artinya,  salah  satu  tiang  pembentuk masyarakat  sipil  adalah  dengan  menjadikan  hukum  sebagai  otoritas  utama  dalam bermasyarakat dan bernegara. Tanpa hal ini, masyarakat sipil yang diinginkan mustahil terwujud. Sekiranya dipaksakan, keberadaan masyarakat sipil mustahil bertahan lama.
Bagaimanapun,  pembentukan  watak  masyarakat  yang  demokratis  tidak  bisa begitu  saja  mengabaikan  motivasi  keagamaan.  Bila  motivasi  kepentingan  politik  - ekonomi - budaya mampu mendorong prilaku dan kebijakan demokratik, maka ia akan semakin  kokoh  dan  langgeng  bila  ditopang  dengan  motivasi  keagamaan.  Motivasi
turunlah  yaat  di  atas  sebagai  penegasan  bahwa  seseorang  yang  eriman  hendaknya  tunduk  kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya. (diriwayatkan oleh Thabrani di dalam kitabnya “al-Kabir” dan al-Humaidi di dalam musnadnya yang bersumber dari Ummu Salamah). Lihat ibid ., h. 104 .
10 Ibid ., h. 106.
politik -ekonomi - budaya yang sekuler cenderung berjangka pendek dan rentan pecah. Sedangkan,  motivasi  agama  cenderung  memiliki  pengaruh  yang  mendalam,  berdaya dorong kuat dan bertahan lama. 11
Dengan  demikian,  peranan  agama  dalam  membentuk  watak  dan  prilaku masyarakat  jelas  sangat  besar.  Hal  ini  tidak  saja  didasarkan  pada  doktrin-doktrin ajarannya  yang  begitu  menyentuh  segala  aspek  kehidupan.  Tetapi,  juga  mengandung misi  kemanusiaan  universal  yang  sangat  relevan  untuk  konteks  kekinian.  Selain  itu, agama  juga  bisa  membawa  masyarakat  pada  kehidupan  yang  lebih  stabil  dalam menghadapi  berbagai  tantangan  modernitas  di  tengah  merebaknya  globalisme, termasuk di dalamnya persaingan hidup di berbagai bidang kehidupan.

## D. Masyarakat Sipil dan Masyarakat Madani
Secara  umum,  konsep  masyarakat  madani  tidak  terlalu  jauh  berbeda  dengan konsep  masyarakat  sipil,  yakni  berintikan  demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat.  Hanya saja,  jika  masyaraat  sipil  melulu  bicara  dalam  paradigma  politik,  konsep  masyarakat madani lebih berperspektif keagamaan. Sebenarnya, istilah masyarakat madani pertama kali  diperkenalkan  oleh  Anwar  Ibrahim  yang  dibawa  ke  Indonesia. 12 Mantan  Menteri Keuangan  Malaysia  itu  mengambil  dari  terjemahan  bahasa  Arab,  “ mujtama‟  madani ” yang  awalnya  diperkenalkan  oleh  seorang  ahli  sejarah  dan  peradaban  Islam  dari Malaysia,    Naquib  al-Attas.  Di  Indonesia  sendiri,  istilah  masyarakat  madani  pertama kali diperkenalkan oleh Nurcholish Madjid. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat  madani  banyak  diterima  oleh  cendekiawan  Indonesia,  terutama cendekiawan Muslim sebagai terjemahan civil society.
Dalam  konteks  inilah,  jika  ditinjau  dari  sudut  peralihan,  istilah  “masyarakat madani” sendiri jelas mempunyai kedekatan dengan istilah asalnya, yakni masyarakat sipil . Karena  itu,  wajar  kiranya  jika  kita  mensejajarkan  masyarakat  madani  dengan masyarakat  sipil  ( civil  society), meskipun  kedua  istilah  ini,  yaitu civil  society dan
11 Asrori  S.  Karni, Civil  Society  dan  Ummat;  Sintesa  Rumah  Demokrasi ,  (Jakarta:  Logos, 1999), h. 107
12 Para ahli politik Barat melahirkan istilah “ civil society” sebagai pengimbang dominasi negara. Sedang para ahli politik Indonesia lebih suka menggunakan istilah aslanya, civil society, terutama  kesulitan  mencarikan  istilah  yang  tepat.  Lihat  tulisan  Abdurrahman  Wahid  dalam artikelnya “ Islam dan Pemberdayaan Civil Society”, dalam Halawah (Juli 1998).
Masyarakat  Madani,  jelas  mempunyai  sisi  yang  berbeda . Masyarakat  sipil sendiri memiliki  keterikatan  historis  dengan  Barat,  sedangkan  masyarakat  madani  memiliki keterikatan historis dengan Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Namun, meskipun konteks  sejarah  lahirnya  berbeda,  nilai-nilai  kesetaraan,  keadilan,  partisipasi,  toleran, dan  supremasi  hukum  antara  keduanya  tetap  sebagai  prinsip  dasar  dalam  suatu komunitas yang beradab.

## 1. Terbentuknya Masyarakat Madani
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  berdasarkan  pernjelasan  sebelumnya masyararakat  sipil  hampir  sama  pengertiannya  dengan  masyarakat  madani,  maka sesuai  dengan  akar  katanya,  masyarakat  madani  diambil  dari  kata madaniyah, yang berarti  peradaban.  Dengan  demikian,  masyarakat  madani  adalah  masyarakat  yang beradab dan berkeadaban. Istilah masyarakat madani yang dipopulerkan oleh Naquib al-Attas ini merupakan terjemahan dari kosa kata bahasa Arab, mujtamaa madani , yang secara  etimologis  mempunyai  dua  arti. Pertama ,  "masyarakat  kota",  karena  madani adalah turunan dari kata bahasa Arab, madinah, yang berarti kota. Kedua , masyarakat yang  berperadaban,  karena  madani  adalah  juga  turunan  dari  kata  bahasa  Arab, tamaddun atau madaniyyah yang  berarti  peradaban  dalam  bahasa  Inggris  ini  dikenal sebagai civility atau civilization .  Maka  dari  nama  ini,  masyarakat  madani  bisa  berarti sama  dengan  civil society ,  yaitu  masyarakat  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai peradaban.
Menurut  sejarahnya,  setelah  13  tahun  Nabi  membangun  landasan  tauhid  sebagai fondasi dasar masyarakat (komunitas di Mekah), Allah memberinya petunjuk hijrah ke Yastrib.  Sesampainya  di  sana,  oleh  Nabi  SAW,  Yatsrib  diubah  namanya  menjadi Madinah, yang berarti kota. Karena itu, tindakan Nabi mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah  pada  hakikatnya  adalah  sebuah  pernyataan  niat  atau  proklamasi  bahwa bersama  umatnya  hendak  mendirikan  dan  membangun  masyarakat  yang  beradab. 13 Sebagai  tandingan  terhadap  masyarakat  jahiliyah  di  Mekah.  Di  sinilah  tonggak  awal Islam menata komunitas masyarakat yang maju dan beradab.
13 Nurcholish  Madjid,  “ Menuju  Masyarakat  Madani”, dalam Jurnal  Ulumul  Qur‟an ,  Edisi 2/VII/1996, h. 51.
Di  Madinah  itulah,  Nabi  Muhammad  SAW  bersama-sama  unsur  masyarakat Madinah  secara  konkret  meletakkan  dasar-dasar  masyarakat  madani  dengan merumuskan ketentuan hidup bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah, bahkan, dalam  dokumen  itu,  umat  manusia  untuk  pertama  kalinya  diperkenalkan  wawasan kebebasan, keadilan, partisipasi dan egalitarian.
Ketentuan ini  berlaku bagi semua unsur masyarakat tanpa membedakan agama, yang juga ikut terlibat dalam meru-muskan Piagam Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah diikutsertakan dalam merumuskan Piagam bersejarah itu. Dengan demikian, ada partisipasi dari seluruh komponen masyarakat Madani, itulah yang dilakukan Nabi selama sepuluh tahun di Madinah dengan mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis yang dijiwai oleh landasan iman dan takwa. 14
Inilah  dokumen  penting  yang  membuktikan  betapa  sangat  majunya  masyarakat yang  dibangun  kala  itu,  di  samping  juga  memberikan  penegasan  mengenai  kejelasan hukum  dan  konstitusi  sebuah  masyarakat.  Bahkan,  menurut  pendapat  Hamidullah, Piagam  Madinah  ini  adalah  konstitusi  tertulis  pertama  dalam  sejarah  manusia. Konstitusi ini secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil ( civil rights ) atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM), jauh  sebelum  Deklarasi  Kemerdekaan  Amerika  ( American  Declaration  of  Indepen-dence, 1776 ),  Revolusi  Perancis  (1789)  dan  Deklarasi  Universal  PBB  tentang  HAM  (1948) dikumandangkan. 15
Secara  formal,  Piagam  Madinah  mengatur  hubungan  sosial  antar  komponen masyarakat. Pertama , antar sesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu ummat walaupun  mereka  berbeda  suku. Kedua ,  hubungan  antara  komunitas  muslim  dengan non  muslim  didasarkan  pada  prinsp  bertetangga  baik,  saling  membantu  dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.
Akan tetapi,  secara umum, sebagaimana tercantum dalam teks, piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah secara lebih luas. Ada dua nilai dasar yang  tertuang  dalam  piagam  Madinah,  yang  menjadi  dasar  bagi  pendirian  sebuah negara Madinah kala itu. Pertama , prinsip kese-derajatan dan keadilan ( al-musawwah wa
14 Ibid.
15 Hamidullah, First Written Constitu-tions in the World , (Lahore: t.tp., 1958), hal. 245.
al-'adalah ). Kedua , inklusifisme atau keterbukaan. Kedua prinsip itu lalu dijabarkan dan ditanamkan  dalam  bentuk  beberapa  nilai  universal,  seperti  konsistensi  ( i'tidal ), keseimbangan ( tawazun ), moderat ( tawasut ) dan toleran ( tasamuh ).
Oleh sebab itu, dalam negeri Madinah saat itu, walaupun pendu-duknya heterogen (baik  dalam  arti  agama,  ras,  suku  dan  golongan-golongan)  kedudukannya  sama, masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan melaksanakan aktivitas dalam  bidang  sosial  ekonomi.  Setiap  pihak  mempunyai  kebebasan  yang  sama  untuk membela Madinah tempat tinggal mereka.
Semua  prinsip  dan  nilai  di  atas  menjadi  dasar  semua  aspek  kehidupan,  baik politik, ekonomi dan hukum masa itu, sehingga masyarakat madani yang diidealkan itu secara empiris pernah terwujud di muka bumi ini, bukan sekadar impian.
Dalam  konteks  inilah,  masyarakat  madinah  adalah  masyarakat  yang  beradab, masyarakat  yang  berprike-manusiaan,  dan  masyarakat  yang  memiliki  tatanan  yang dilandasi  oleh  nilai-nilai  Islam.  Inilah  yang  menjadi  keyakinan  bahwa  masyarakat  di Madinah adalah masyarakat yang ber tamaddun dan beradab, tidak saja sesama muslim, tetapi  dengan  non  muslim  pun,  mereka  dilindungi  dan  dipelihara.  Orang-orang  Israil Bani  Nadhir  dan  Bani  Qainua  sangat  dihormati  di  dalam  masyarakat  Madinah  yang dibangun  Nabi  Muhammad  saw.  Pergaulan  yang  amat  baik  dengan  kalangan  non muslim dibangun secara toleran dengan memiliki hak yang sama dengan orang-orang muslim. 16
Dengan  demikian,  pergaulan  antar-agama  di  dalam  satu  komunitas  masyarakat madani  adalah  pergaulan  yang  dilandasi  oleh  semangat  menghargai  dan  menjaga kesatuan  (integritas)  bersama,  tanpa  melanggar  hak  dan  kewajiban  bersama.  Inilah prinsip  masyarakat  madani  yang  dibangun  dengan  mengedepankan  komitmen  dan integritas bersama dalam membangun kesatuan umat yang maju.
Selain  itu,  dalam  masyarakat  Madinah,  Nabi  Muhammad  saw.  mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai saudaranya yang seiman sebagaimana mencintai diri sendiri.  Karena  itu,  orang-orang  muslim  di  Madinah  yang  memiliki  kelebihan  harta membagi  sebagian  hartanya  kepada  kaum  Muhajirin  yang  baru  datang  dari  Mekkah. Hal ini disebabkan kuatnya iman yang ditanamkan Nabi Muhammad saw..
16 Moeslim  Aboud  Alma’ani,  “Masyarakat  Madani  dan  Masyarakat  Madinah”,  dalam Firdaus Effendi (ed.),  h. 246.
Pengorbanan  yang  telah  diberikan  kaum  Anshor  ini  merupakan  komitmen  dasar mereka  dalam  beragama  yang  sejati.  Karena  itulah,  dalam  waktu  yang relatif  singkat, umat  Islam  di  Madinah  dapat  menjadi  komunitas  yang  solid  dan  kuat,  meskipun berbeda-beda suku yang saat itu rentan terhadap konflik, bahkan peperangan. 17
Demikian juga, kepada orang-orang Yatsrib yang telah beriman, Nabi Muhammad saw. mengadakan perjanjian ( bai‟at ) Aqabah dikala 73 orang laki-laki dan wanita datang haji  di  Mina.  Orang-orang    Yatsrib  yang  dibai’at  ini  menjadi  modal  dasar  bagi  Nabi Muhammad saw.  dan orang-orang Muhajirin dalam membentuk masyarakat madinah yang sejati.
Ikatan  bentuk  kesetiaan  kepada  Nabi  Muhammad  saw.  Nabi  Muhammad  saw. adalah wujud dari pembelaan terhadap Islam, dengan tetap menjaga loyalitas di tengah gelombang hasutan orang-orang musyrik yang menginginkan pudarnya kesatuan umat Islam. Inilah pentingnya kesatuan umat dalam suatu komunitas yang majemuk. 18
Dalam  konteks  ini,  secara  konseptual,  kesatuan  umat  telah  banyak  diintrodusir oleh al-Quran, seperti kata ummatan wahidah . Allah SWT berfirman yang artinya: “ Dan kami telah turunkan kepadamu al-Qur‟an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang  lain  itu;  maka  putuskanlah  perkara  mereka  dengan  meninggalkan  kebenaran  yang  telah datang kepadanya. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak  menguji  kamu  terhadap  pemberian-Nya  kepadamu,  maka  berlomba-lombalah  berbuat kebajikan.  Hanya  kepada  Allahlah  kembali  kepadamu  semuanya,  lalu  diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” . (Q.S. al-Maidah: 48).
Kemudian, juga kata khairu ummat, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: “Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  manusia,  menyuruh  kepada yang  ma’ruf,  dan  mencegah  dari  yang  munkar,  dan  beriman  kepada  Allah.sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S. Ali Imran:110). Inilah konsep Islam tentang masyarakat madani yang satu dan berkesatuan dalam barisan yang kuat. Semuanya berjalan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.
17 Ibid ., h. 246-247. 18 Ibid ., h. 247-248 .

## 2. Beberapa Titik Temu
Berbicara  mengenai  masyarakat  sipil,  tentu  kita  akan  mengacu  pula  pada masyarakat madani, karena biar bagaimana pun masyarakat madani merupakan contoh dan  langkah  konkrit  masa  Nabi  untuk  mewujudkan  harapan  masyarakat  sipil  masa kini. Bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani untuk pertama kalinya  dalam  sejarah  umat  manusia  merupakan  hasil  usaha  Nabi  Muhammad  saw. yaitu tindakan beliau yang mengganti kota Yatsrib menjadi Madinah. Dengan tindakan itu, Nabi Muhammad saw. telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam  membangun  masyarakat  madani,  yaitu  masyarakat  yang  berperadaban,  karena tunduk dan patuh kepada ajaran kepatuhan yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan  peraturan.  Masyarakat  madani  pada  hakikatnya  adalah  reformasi  total  terhadap masyarakat  tak  kenal  hukum,  seperti  Arab  Jahiliyah,  dan  terhadap  supremasi kekuasaan  pribadi  seorang  penguasa  yang  selama  itu  menjadi  pengertian  umum tentang negara.
Dasar-dasar  masyarakat  beradab  yang  diletakkan  Nabi  itu  kemudian dikembangkan  oleh al-Khulafa  al-Rasyidun ,  membentuk  pemerintahan  system kekhalifahan.  Sistem  itu  sendiri  dimulai  dengan  ijtihad  politik  Umar  bin  Khattab dengan  inisiatifnya  untuk  meng-angkat  Abu  Bakar  al-Shiddiq  sebagai  “Pengganti Rasul”.
Inisiatif  Umar  itu  memang  tidak  luput  dari  kecaman  sebagian  sahabat  Nabi dengan  tuduhan  sebagai  tindakan  ceroboh,  tapi  Umar  membelanya  sebagai  suatu tindakan  mendesak  untuk  menyelamatkan  masyarakat  Islam  yang  baru  tumbuh  dari bahaya  perpecahan  yang  sedang  mengancam.  Umar  dengan  penuh  keyakinan melakukan  inisiatif  itu  sebagai  kelanjutan  wujud  pelaksanaan  cita-cita  masyarakat madani yang diteladankan oleh Nabi Muhammad saw..
Hasilnya adalah suatu tatanan sosial-politik yang menurut Robert N. Bellah sangat modern, bahkan ia katakan terlalu modern oleh Mu’awiyah, meninggalkan pelaksanaan penuh  tatanan  Islam  itu  dan  kembali  ke  tatanan  pra-Islam. 19 Segi-segi  moder-nitas Madinah  itu  menurut  Robert  N.  Bellah  ialah.  “Tingkat  yang  tinggi  dalam  komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh jajaran anggota masyarakat,
19 Robert  N.  Bellah,  ed., “Beyond  Belief ”,  (New  York:  Harper  &  Row,  edisi  paperback, 1976), h. 150-151.
dan kecakapan pribadi yang dinilai atas dasar pertimbangan yang bersifat universal dan dilambangkan  dalam  percobaan  untuk  melembagakan  puncak  kepemimpinan  yang tidak  bersifat  keturunan” 20 Karena  itu,  kata  Bellah  lebih  lanjut,  Madinah  merupakan “Suatu model untuk bangunan masyarakat nasional modern yang lebih baik daripada yang  dapat  diimajinasikan”  dan  menjadi  “contoh  sebenarnya  bagi  nasionalisme partisipatoris yang egaliter”. 21
Yang  jelas,  wacana  masyarakat  madani  agaknya  memiliki  kesamaan  visi  dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya, konsep masyarakat madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad  saw.  sangat layak untuk dijadikan teladan. Hal ini  mengingat  masyarakat  kita,  khususnya  di  Indonesia  akhir-akhir  ini,  banyak menunjukkan  tiadanya  kesejatian  dan  ketulusan  dalam  mewujudkan  nilai-nilai bersama.  Misalnya;  berkenaan  dengan  persoalan  pluralisme,  masyarakat  kita  masih menunjukkan pemahaman yang kurang.
Dalam  hal  ini,  paham  kemaje-mukan  masyarakat  atau    pluralisme  tidak  cukup hanya  dengan  sikap  mengakui  dan  menerima  kenyataan  masyarakat  yang  majemuk. Tetapi, harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan itu sebagai sesuatu yang positif. Dari sini, konstruksi awal yang dibangun Nabi Muhammad saw. di  Madinah  adalah  cikal  bakal  dari  terbentuknya  masyarakat  sipil  yang  sejati.  Sebab, Nabi  mengajarkan  prisnip-prinsip  dasar  bermasyarakat  yang  menjunjung  tinggi  nilai- nilai keadilan, keadaban, musyawarah, kebenaran, keterbukaan, toleransi dan semangat membangun kerjasama sosial - religius antar -masyarakat.
Keteladanan  Nabi  Muhammad  saw.  dalam  membangun  masyarakat  Madinah, yang kemudian melahirkan konsep politik berupa negara Madinah, adalah konsep yang realistis  untuk  dikem-bangkan  di  tengah  masyarakat  Indonesia.  Dalam  hal  ini, bagaimana membangun masyarakat yang memiliki landasan tauhid (teologis) yang kuat di  tengah  masyarakat  yang  majemuk.  Fondasi  dasar  ini  diharapkan  dapat  menjadi landasan teologis - historis bagi terbentuknya masyarakat sipil di Indonesia.
20 Ibid.
21 Ibid.

## E. Konsep Masyarakat Sipil Menurut Islam
Masyarakat Madani  adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan, serta masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan  teknologi.  Itu  tadi  pengertian  umum  dari  masyarakat  madani,  berikut  ini  ada beberapa pengertian masyarakat madani menurut para ahli :
1. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  masyarakat  madani  adalah masyarakat  yang  menjunjung  tinggi  norma,  nilai-nilai,  dan  hukum  yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu.
2. Menurut  Syamsudin  Haris,  masyarakat  madani  adalah  suatu  lingkup  interaksi sosial  yang  berada  di  luar  pengaaruh  negara  dan  model  yang  tersusun  dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan  dan  berbagai  bentuk  lingkungan  komunikasi  antar  warga masyarakat.
3. Menurut  Nurcholis  Madjid,  masyarakat  madani  adalah  masyarakat  yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban dengan ciri antara  lain  :  egaliteran(kesederajatan),  menghargai  prestasi,  keterbukaan, toleransi dan musyawarah.
4. Menurut  Ernest  Gellner,  Civil  Society  atau  Masyarakat  Madani  merujuk  pada mayarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi Negara.
5. Menurut Cohen dan Arato, Civil Society atau Masyarakat Madani adalah suatu wilayah  interaksi  sosial  diantara  wilayah  ekonomi,  politik  dan  Negara  yang didalamnya  mencakup  semua  kelompok-kelompok  sosial  yang  bekerjasama membangun  ikatan-ikatan  sosial  diluar  lembaga  resmi,  menggalang  solidaritas kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama (public good).
6. Menurut Muhammad AS Hikam, Civil  Society atau Masyarakat Madani adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), keswadayaan (self- supporing),dan  kemandirian  yang  tinggi  berhadapan  dengan  negara,  dan
keterikatan  dengan  norma-norma  dan  nilai-nilai  hukum  yang  diikuti  oleh warganya.
7. Menurut  M.  Ryaas  Rasyid, Civil  Society  atau  Masyarakat  Madani adalah  suatu gagasan masyarakat yang mandiri yang dikonsepsikan sebagai jaringan-jaringan yang  produktif  dari  kelompok-kelompok  sosial  yang  mandiri,  perkumpulan- perkumpulan, serta lembaga-lembaga yang saling berhadapan dengan negara.
Istilah masyaakat madani itu sebenarnya merujuk pada masyarakat Islam yang pernah  dibangun  nabi  Muhammad  di  negeri  Madinah.  Perkataan  Madinah  dalam bahasa Arab dapat dipahami dari dua sudut pengertian. Pertama, secara konvensional kata  madinah  dapat  bermakna  sebagai  “kota”,  dan  kedua,  secara  kebahasaan  dapat berarti  “peradaban”;  mskipun  di  luar  ata  “ madaniyah” tersebut,  apa  yang  disebut peradaban juga berpadanan dengan kata “ tamaddun ” dan “ hadlarah”.
Sebelumnya,  apa  yang  dikenal  sebagai  kota  madinah  itu  adalah  daerah  yang bernama  Yatsrib.  Nabi-lah  yang  kemudian  mengubah  namanya  menjadi  Madinah, setelah hijrah ke kota itu. Perubahan nama Yatsrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah  sebuah  proklamasi  untuk  mendirikan  dan  membangun  masyarakat berperadaban di kota itu. Dasar-dasar masyarakat madani inilah, yang tertuang dalam sebuah  dokumen  “Piagam  Madinah”  yang  didalamnya  menyangkut  antara  lain wawasan  kebebasan,  terutama  di  bidang  agama  dan  ekonomi,  tanggung  jawab  social dan  politik,  serta  pertahanan,  secara  bersama  kota  Madinah-lah,  Nabi  membangun masyarakat  berperadaban  berlandaskan  ajaran  Islam,  masyarakat  yang  bertaqwa kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Semangat ketaqwaan yang dalam dimensi vertical untuk menjamin hidup manusia, agar tidak jatuh hina dan nista.
Penjelasan mengenai pengertian masyarakat madani sudah kita bahas, sekarang kita  bahas  ciri-ciri  dari  masyarakat  madani  itu  sendiri.  Setidaknya  ada  seepuluh  ciri masayarakat madani, yaitu:
1. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi.
2. Mempunyai peradaban yang tinggi ( beradab ).
3. Mengedepankan kesederajatan dan transparasi ( keterbukaan ).
4. Free public sphere (ruang publik yang bebas)
Ruang  publik  yang  diartikan  sebagai  wilayah  dimana  masyarakat  sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, warga negara  berhak  melakukan  kegiatan  secara  merdeka  dalam  menyampaikan pendapat,  berserikat,  berkumpul  serta  mempublikasikan  pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.
5. Demokratisasi
Menurut Neera Candoke, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional  masyarakat  yang  secara  ekspisit  mensyaratkan  tumbuhnya demokrasi.,  dalam  kerangka  ini  hanya  negara  demokratis  yang  mampu menjamin  masyarakat  madani.  Demokratisasi  dapat  terwujud  melalui penegakkan  pilar-pilar  demokrasi  yang  meliputi  :  1)  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  2)  Pers  yang  bebas  3)  Supremasi  hokum  4)  Perguruan Tinggi 5) Partai politik
6. Toleransi
Toleransi  adalah  kesediaan  individu  untuk  menerima  pandangan- pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang  dikembangkan  dalam  masyarakat  madani  untuk  menunjukan  sikap saling  menghargai  dan  menghormati  pendapat  serta  aktivitas  yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang lain yang berbeda.
7. Pluralisme
Pluralisme  adalah  sikap  mengakui  dan  menerima  kenyataan  disertai  sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat tuhan.
8. Keadilan Sosial (Social justice)
Keadilan  yang  dimaksud  adalah  keseimbangan  dan  pembagian  yang proporsional  antara  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  dan  negara  yang mencakup seluruh aspek kehidupan.
9. Partisipasi sosial
Partisipasi  sosial  yang  benar-benar  bersih  dari  rekayasa  merupakan  awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih
dapat  terjadi  apabila  tersedia  iklim  yang  memunkinkan  otonomi  individu terjaga.
10. Supermasi hukum
Penghargaan terhadap supermasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan, keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum.

## F. Masyarakat Sipil dan Konsep Ummat
Dalam  Islam,  makna civil  society banyak  diartikan  sebagai  ummat  atau masyarakat  madani.  Secara  umum  dalam  dunia  pemikiran  Islam,  makna civil  society lebih sering disepadankan dengan kata ummat karena beberapa hal. Pertama dilihat dari segi  arti,  ummat  paling  tidak  mengandung  tiga  arti:  (1)  suatu  golongan  manusia (jama’ah), (2) setiap kelompok manusia yang dinisbatkan kepada seorang Nabi, dan (3) setiap  generasi  manusia  sebagai  satu  umat.  Salah  satu  pemikir  Muslim  yang  konsen mengulas  konsep  ummat  adalah  Ali  Syariati.  Menurutnya,  konsep  ummat  memiliki keunggulan  muatan  makna,  yaitu  makna  kemanusiaan  yang  dinamis,  bukan  entitas beku  dan  statis.  Ummat  menurutnya  berasal  dari  kata  amma,  artinya  bermaksud  dan berniat keras. 22 Pengertian ini memuat tiga makna, yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan hati yang sadar. 23
Dalam  konteks  ini,  makna  ummat  memiliki  tiga  muatan. Pertama ,  konsep kebersamaan  dalam  arah  dan  tujuan. Kedua ,  konsep  gerakan  menuju  arah  dan  tujuan tersebut. Ketiga , konsep keharusan adanya pemimpin dan petunjuk kolektif.
Dengan  demikian,  konsep  ummat  berarti  “kumpulan  manusia,  di  mana  para anggotanya  memiliki  tujuan  yang  sama,  satu  sama  lain  bahu  membahu,  bergerak menuju cita-cita bersama, berdasarkan kepemimpinan bersama”. 24
Ummat  adalah  konsep  komperhensif  yang  mengandung  banyak  makna. Misalnya saja, pertama , bermakna binatang yang ada di bumi atau burung yang terbang
22 Ali Syariati, Ummat dan Imamah Suatu Tinjauan Sosiologis , (Bandung: Pustaka Hidayah, 1989), h. 50.
23 Ibid .  Lihat  pula  Ahmad  Warson  Munawwir,  Kamus  AL-Munawwir: Kamus  Arab Indonesia ,  (Surabaya:  Pustaka  Progressif,  1997),  h.  39.  Lihat  Pula  Louis  Ma’luf, al-Munjid  fi  al- Lughat wa al-„Alam , (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 17.
24 Ali Syariati, Ummat dan ., h. 52.
dengan  dua  sayapnya.  Allah  SWT  berfirman    yang  artinya:  “ Dan  tiadalah  binatang- binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun ”. (Q.S. al-An’am (6): 38).
Kedua ,  konsep  ummat  juga  bisa  bermakna  makhluk  jin,  sebagaimana  firman Allah SWT. yang artinya:
“Mereka  itulah  orang-orang  yang  telah  pasti  ketetapan  (azab)  atas  mereka  bersama umat-umat  yang  telah  berlalu  sebelum  mereka  dari  jin  dan  manusia.  Sesungguhnya  mereka adalah orang-orang yang merugi”. (Q.S. al-Ahqaf: 18).
Ketiga , ummat bisa bermakna waktu atau imam, sebagaimana firman Allah SWT: yang  rtinya: “Sesungguhnya  Ibrahim  adalah  seorang  iman  yang  dapat  dijadikan  teladan  lagi patuh  kepada  Allah  dan  hanif.  Dan  sekali-kali  bukanlah  dia  termasuk  orang-orang  yang mempersekutukan (Tuhan)” . (Q.S. al-Nahl: 120).
Keempat ,  ummat  bisa  bermakna  agama,  sebagaimana  firman  Allah  SWT  yang artinya: “Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku  adalah  Tuhanmu,  maka  sembahlah  Aku”. (Q.S.  al-Anbiya:  92).  Dan  firman-Nya  yang artinya: “ Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku”. (Q.S. al-Mukminun: 52).
Adapun,  penggunaan  kata  ummat  atau  umam  dalam  al-Quran  yang  khusus ditujukan  kepada  manusia  memiliki  beberapa  pengertian. Pertama ,  bermakna  setiap generasi yang kepada mereka diutus seorang Nabi atau Rasul. Misalnya saja, surat al- Nahl ayat 36. Allah SWT berfirman  yang artinya:
“ Dan  sesungguhnya  Kami  telah  mengutus  rasul  pada  tiap-tiap  umat  (untuk menyerukan). “Sesungguhnya Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu”, maka di antara umat  itu  ada  orang-orang  yang  diberi  petunjuk  oleh  Allah  dan  ada  pula  di  antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudah-an orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”. (Q.S. al-Nahl: 36).
Kedua ,  bermakna  golongan  manusia  yang  menganut  agama  tertentu,  seperti umat Yahudi, umat Nasrani dan umat Islam. Allah SWT berfirman yang artinya:
“Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  manusia,  menyuruh  kepada yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang- orang yang fasik”. (Q.S. Ali Imran: 110).
Ketiga ,  bermakna  seluruh  makhluk  manusia  sebagai  umat  yang  satu, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 213, yang artinya :
“Manusia  itu  adalah  umat  yang  satu.  (Setelah  timbul  perselisihan),  maka  Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia  tentang  perkara  yang  mereka  perselisihkan.  Tidaklah  berselisih  tentang  Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara merka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang  mereka  perselisihkan  itu  dengan  kehendak-Nya.  Dan  Allah  selalu  memberi petunjuk  orang  yang  dikehendaki-Nya  kepada  jalan  yang  lurus”. (Q.S.  al-Baqarah: 213).
Keempat ,  bermakna  bagian  dari  masyarakat  yang  mengemban  fungsi  tertentu, yaitu  menegakkan  kebaikan  dan  menghindari  kemungkaran.  Hal  ini  sebagaimana firman Allah SWT: yang artinya: “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru  kepada  kebajikan,  meyuruh  kepada  yang  makruf  dan  mencegah  dari  yang  munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran: 104).
Jadi ummat itu sendiri bisa diartikan sebagai masyarakat yang memiliki tujuan yang  sama,  satu  sama  lain  bahu  membahu,  bergerak  menuju  cita-cita  bersama, berdasarkan kepemim-pinan bersama. Dari sini, ummat merupakan sebuan entitas yang memiliki karakter etis, berupa kecendrungan kepada sifat-sifat utama.
Entitas itu memilki fungsi dan tugas profetik-transformatif, yakni menyeru-kan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam hal ini, ummat yang juga bisa diartikan sekelompok  tertentu  dalam  masyarakat,  bisa  berupa  organisasi,  pemerintah,  atau negara, sebagai bagian dari masyarakat.
Dalam,  Piagam  Madinah, 25 ummat  menjadi  prinsip  kunci  untuk  memahami komunitas  warga  madinah.  Konsep  inilah  yang  menjadi  perekat  utama  masyarakat Madinah  saat  itu.  Aplikasi  ummat  dalam  masyarkaat  madinah  sarat  dengan  visi  etis kehidupan  berma-syarakat,  seperti  toleransi,  solidaritas  sosial,  persamaan  dan sebagainya.  Ummat  juga  memiliki  fungsi  kontrol  untuk  menyeru  kebaikan  dan mencegah kemungkaran.
25 Teks  Piagam  Madinah  dan  terjemahan  Indonesianya  bisa  dilihat  dalam  bukunya Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1945;  Kajian  Perbandingan  tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk , (Jakarta: UI-Press, 1995), h. 47.
Ummat  merupakan  identitas  bersama  yang  menjadi  pijakan  kerja  sama antarberbagai  kelompok  sosial  dalam  konfigurasi  pluralistik.  Pasal  (1)  Piagam  ini menyatakan bahwa kaum muslim dan mukmin dari kalangan Quraisy dan Yatsrib serta orang yang mengikuti, bergabung dan berjuang bersama mereka adalah satu ummat. 26 Dengan  kata  lain,  pasal  ini  menyebutkan  ummat  secara  eksklusif  yang  didasari  oleh persamaan akidah, dan biasanya dibatasi hanya satu agama.
Sementara  pada  Pasal  (25),  ummat  lebih  diorientasikan  pada  makna  atau cakupan  yang  lebih  luas.  Dalam  hal  ini,  kesatuan  ummat  disatukan  oleh  kesamaan kemanusiaan  dan  kesamaan  kepentingan  sosial,  politik  dan  ekonomi. 27 Namun demikian, baik kaum muslim ataupun kaum Yahudi yang hidup bersama di Madinah memikul  tugas,  kewajiban  dan  hak  yang  sama.  Usaha  pembentukan  kesatuan  sosial berdasarkan  perekat  kemanusiaan  yang  melewati  batas  agama,  suku  dan  ras,  jelas merupakan terobosan politik dan kultur yang luar biasa pada masa itu.
Dengan  demikian,  ada  relevansi  yang  kuat  dan  mendasar  antara  wacana masyarakat sipil dengan konsep ummat yang tertuang dalam al-Quran. Prinsip-prinsip normatif  dalam  dalam  konsep  ummat,  seperti  kecenderungan  kepada  nilai  utama, semangat  amar  makruf  dan  nahi  munkar,  keadilan,  persamaan  dan  sebagainya, memiliki  ruang  yang  luas  dalam  wacana  masyarakat  sipil. 28 Sebaliknya,  gagasan- gagasan dasar masyarakat sipil, seperti  otonomi masyarakat, perimbangan kekuasaan, mekanisme  kontrol,  kedaulatan  rakyat,  partisipasi  politik,  pluralisme  dan  sebagainya, memiliki sinergi dengan konsep ummat. 29
Dari  sini,  kedua  gagasan  atau  konsep  tersebut  bisa  dikembangkan  secara simbiotik  dan  terpadu  untuk  mewujudkan  tatanan  bersama  kehi-dupan  negara  dan masyarakat  yang  adil, terbuka  dan  demokratis.  Misalnya  saja,  model  masyarakat  sipil ( civil  society )  di  Eropa  Timur,  bisa  menyumbangkan  strategi  demokrasi  di  bawah kungkungan penguasa totaliter. Sementara konsep ummat model negara madinah, bisa menu-turkan  pengalaman  demokratisasi  di  tengah  masyarakat  yang  penuh  konflik
26 Lihat Ibn Hisyam, Sirat al-Nabawiyah , (Mesir: Mustafa Bab al-Halabi), Jilid II, h. 147-150.
27 Ibid.
28 Asrori S. Karni, Civil Society... , h. 111.
29 Ibid. , h. 112
internal. 30 Di tingkat praktis, wacana masyarakat sipil bisa memberikan nuansa inklusif dan  otonom  bagi  penerapan  konsep  ummat  yang  berpotensi  eksklusif  itu.  Sementara konsep ummat bisa memberikan nuansa spiritual, transendental dan berperadaban bagi penerapan  konsep  masyarakat  sipil  yang  cenderung  sekuler  dan  berpotensi  tercabik- cabik oleh kepentingan materi-duniawi. 31
Pola  hubungan  antara  ummat  dengan  penguasanya  cukup  unik.  Prinsip  yang ditekankan atas ummat, menurut Thahir Azhari, adalah prinsip  ketaatan rakyat, bukan kedaulatan rakyat. 32 Kedua prinsip ini dalam praktiknya tidak bertentangan. Keduanya hanya  berbeda  titik  tekan.  Prinsip  kedaulatan  rakyat  lebih  mengedepankan  sisi  hak rakyat  sebagai  pemilik  kedaulatan.  Sedangkan,  prinsip  keataatan  rakyat  lebih mengedepankan sisi kewajiban rakyat untuk taat pada penguasa. Namun, ketaatan itu bukan mutlak tanpa batas. Rakyat wajib taat sepanjang pemerintahnya adil  dan tidak maksiat kepada Tuhan.  Konsekuensinya, rakyat berhak mengoreksi penguasa, bahkan memberhentikannya. Sebaliknya, penguasa yang berhak menikmati ketaatan rakyatnya itu, juga wajib menjamin kemaslahatan rakyat. 33
Bagaimanapun,  penjabaran  konsep  ummat,  sebagai  identitas  empirik  dalam kesatuan  sosial  politik  negara  madinah,  merupakan  implementasi  nilai-nilai  normatif dalam al-Quran. Hal ini mengingat pelopor penjabaran konsep tersebut adalah seorang utusan  Allah,  Muhammad  SAW.  Pancaran  nilai  Islam  dan  kepiawaian  Muhammad SAW itulah yang turut menyebabkan suksesnya pembentukan negara Madinah. Sebab, untuk menyatukan tatanan yang plural diperlukan seorang pemimpin yang berwibawa, profesional dan bisa memberi teladan.
Agaknya,  konsep  ummat  perlu  dikembangkan  dalam  khasanah  politik berbangsa  dan  bernegara  saat  ini.  Meskipun  gagasan-gagasan  kerakyatan  mulai dikembangkan,  tetapi  analisis  terhadap  konsep  ini  masih  belum  maksimal.  Padahal, konsep  ini  sangat  strategis  dijadikan  acuan  dalam  mengembangkan  sistem  politik negara,  khususnya  di  Indonesia.  Hal  ini  penting  guna  mengimbangi  dan
30 Ibid. , h. 113.
31 Ibid. 32 Lihat Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 119, 127-129.
33 Ibid
menyemarakkan  wacana  baru  dalam  kehidupan  berdemokrasi,  selain  wacana  masya- rakat  sipil  yang  akhir-akhir  ini  kian  marak  di  kawasan  dunia.  Dari  sinilah,  konsep ummat akan menjadi komponen penting dalam penguatan masyarakat sipil.

## G. Simpulan
Masyarakat  sipil  di  Indonesia  mengalami  penerjemahan  yang  berbeda-beda dengan  sudut  pandang  yang  berbeda  seperti  masyarakat  madani,  masyarakat  sipil, masyarakat kewarganegaraan, civil society.
Sebagai  kesatuan  sosial,  masyarakat  sipil  merupakan  kumpulan  manusia  yang secara  individual  mengejawantahkan  perilakunya  berdasarkan  moralitas  keagamaan, baik dalam proses intraksi antar individu maupun secara kolektif.
Masyarakat  sipil  menurut  Islam    adalah  sebuah  masyarakat  dimana  penegasan mengenai pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan agama adalah sebagai syarat mutlak dalam perkembangan dan pertumbuhannya.
Beradasarkan pentingnya moralitas agama itulah, tampaknya demokrasi bukanlah syarat  yang  mencukupi  untuk  membangun  masyarakat  madani.  Jika  masyarakat  sipil dipahami  sebagai  syarat  demokrasi,  maka  terbentuknya  institusi-institusi  sosial  yang otonom pada gilirannya hanya akan menjadi malapetaka berupa konflik-konflik sosial dan politik yang berbahaya, apabila setiap individu di dalamnya tidak bersedia saling menunjukkan toleransi, termasuk dalam hubungan antar agama, suku, asosiasi-asosiasi masyarakat  lainnya.  Disinilah  eksistensi  masyarakat  madani,  karena  itu,  perilakunya harus  mencerminkan  keberadaban.  Setiap  individu  dan  kelompok  dituntut  saling menghargai perbedaan, tanpa merusak integrasi kehidupan.

## REFERENSI
Bellah, Robert N. ed., Beyond Belief , (New York: Harper & Row, edisi paperback, 1976),
Hamidullah, First Written Constitu-tions in the World , (Lahore: t.tp., 1958),
Ibn, Hisyam, Sirat al-Nabawiyah , (Mesir: Mustafa Bab al-Halabi), Jilid II,
Karni,  Asrori  S., Civil  Society  dan  Ummat;  Sintesa  Rumah  Demokrasi ,  (Jakarta:  LOGOS, 1999),
Louis, Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughat wa al-„Alam , (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986),
Madjid, Nurcholis, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi , Makalah , Paramadina, 1999.
______, Agama dan Negara dalam Islam , dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.)
______, Menuju Masyarakat Madani , dalam Jurnal Ulumul Qur‟an , Edisi 2/VII/1996,
Moeslim, Aboud Alma’ani, Masyarakat  Madani dan  Masyarakat  Madinah ,  dalam  Firdaus Effendi (ed.),
Muhammad, Azhary Tahir, Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , (Jakarta: Bulan Bintang, 1991),
Munawwir,  Warson  Ahmad, Kamus  AL-Munawwir: Kamus  Arab  Indonesia ,  (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),
Suma,  Amin  Muhammad, Otoritas    Hukum  dalam  Masyarakat  Madani ,  dalam  Firdaus Effendi (ed.),
Syamsuddin,  M.  Din, Problem  Pembentukan  Masyarakat  Madani ,  dalam  Firdaus  Efendi (ed.),
Syariati, Ali, Ummat dan Imamah Suatu Tinjauan Sosiologis , (Bandung: Pustaka Hidayah, 1989),
Syati, Bintu Aisyah, Manusia dalam Perspektif al-Quran (Terj.), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999 ),
Wahid, Abdurrahman, Universalisme Islam dan Kosmopolitanis-me Peradaban Islam, dalam Budhy  Munawar  Rahman  (Ed.), Kontekstualisasi  Doktrin  Islam  dalam  Sejarah , (Jakarta, Paramadina, 1994),.