## RELEVANSI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS SOSIAL MASYARAKAT MODERN
Muh Ibnu Sholeh indocellular@gmail.com,muhibnusholehmpi@stai-mas.ac.id STAI Kh Muhammad Ali Shodiq Tulungagung
Received: 22 Mei 2023 Revised: 07 Juli 2023 Aproved: 15 Juli 2023

## Abstract
This study aims to examine the extent to which Islamic law is still relevant in  responding  to  social  problems  faced  by  modern  society.  identify  and analyze challenges that arise in implementing Islamic law in a pluralistic and diversified modern society, as well as seek appropriate solutions and approaches  to  overcome  differences  and  conflicts  that  may  arise. contribute  in  formulating  policies  and  practical  approaches  that  can promote the implementation of relevant and harmonious Islamic law. The method in this study uses a library research approach. This data analysis includes  data  collection,  reduction,  presentation,  and  drawing conclusions. From the research results Islamic law remains relevant in the social context of modern society, even though it is faced with a number of challenges  in  its  implementation.  Even  legal  plurality  and  different interpretations  can  obstacles,  Islamic  law  still  relevant  values  address contemporary  issues  faced  by  modern  society.  To  overcome  these challenges  it  necessary  to  make  collaborative  efforts  between  scholars, academics,  practitioners  and  other  stakeholders  in  developing  a consistent,  fair  and  relevant  approach  to  the  implementation  of  Islamic law  in  modern  society.  With  better  understanding,  a  collaborative approach,  and  proper  education,  the  relevance  of  Islamic  law  can  be maintained and implemented fairly in modern society
Keywords:  Relevance,  Challenges,  Implementation  of  Islamic  Law, Modern Society

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum Islam masih relevan  dalam  menanggapi  permasalahan  sosial  yang  dihadapi  oleh masyarakat  modern.  mengidentifikasi  dan  menganalisis  tantangan  yang muncul  dalam  mengimplementasikan  hukum  Islam  dalam  masyarakat modern  yang  pluralistik  dan  terdiversifikasi,  serta  mencari  solusi  dan pendekatan  yang  tepat  untuk  mengatasi  perbedaan  dan  konflik  yang mungkin  timbul.  memberikan  kontribusi  dalam  merumuskan  kebijakan dan pendekatan praktis yang dapat mempromosikan implementasi hukum Islam  yang  relevan  dan  harmonis.  Metode  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  penelitian  study  kepustakaan  (library
research).  Analisis  data  ini  meliputi  pengumpulan  data,  reduksi, penyajian,  dan  penyusunan  kesimpulan.  Dari  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  hukum  Islam  tetap  relevan  dalam  konteks  sosial masyarakat  modern,  meskipun  dihadapkan  pada  sejumlah  tantangan dalam  implementasinya.  Meskipun  pluralitas  hukum  dan  perbedaan interpretasi dapat menjadi hambatan, hukum Islam masih memiliki nilai- nilai  yang  relevan  untuk  menjawab  isu-isu  kontemporer  yang  dihadapi oleh  masyarakat  modern.  Untuk  mengatasi  tantangan    perlu  dilakukan upaya kolaboratif antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan pendekatan yang konsisten, adil,  dan  relevan  dalam  implementasi  hukum  Islam  dalam  masyarakat modern.  Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik,  pendekatan  kolaboratif, dan pendidikan yang tepat,  relevansi hukum  Islam dapat  dipertahankan dan diimplementasikan secara adil dalam masyarakat modern Kata  Kunci:  Relevansi,  Tantangan,  Implementasi  Hukum  Islam, Masyarakat Modern

## A. Pendahuluan
Pada era modern ini, ketika masyarakat dihadapkan pada beragam perubahan 1 sosial, politik, dan budaya, relevansi dan implementasi hukum Islam 2 menjadi isu penting  yang  perlu  ditinjau.  Hukum  Islam  memiliki  sejarah  panjang  sebagai landasan bagi  tatanan hukum  dalam masyarakat  Muslim. Namun,  dalam  konteks masyarakat  modern  yang  kompleks,  tantangan  dan  hambatan  dalam mengimplementasikan hukum Islam menjadi perhatian utama.
Relevansi  hukum  Islam  dalam  konteks  sosial  masyarakat  modern  memiliki signifikansi  yang  tidak  dapat  diabaikan.  Hukum  Islam  mencakup  berbagai  aspek kehidupan individu dan masyarakat, seperti perkawinan, waris, bisnis, dan keadilan sosial 3 .  Prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  berlandaskan  pada  keadilan, kemanusiaan,  dan  keseimbangan  sosial  masih  relevan  dalam  menghadapi  isu-isu kontemporer  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  modern,  seperti  hak  asasi  manusia,
1 Levina Yustitianingtyas, “Masyarakat Dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-Perubahan  Sosial  Dalam  Masyarakat  Internasional),” Perspektif 20,  no.  2  (May  27, 2015): 90, https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150.
2 Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia,” Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 6, no. 1 (June 14, 2021): 51–73, https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1245.
3 Mudassir Mudassir and Edi Gunawan, “Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 15, no. 2 (December 31, 2017), https://doi.org/10.30984/as.v15i2.477.
lingkungan hidup, dan teknologi informasi.
Dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern,  terdapat  tantangan  yang  perlu  diatasi.  Perubahan  sosial,  politik,  dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi pandangan dan interpretasi  terhadap  hukum  Islam 4 .  Nilai-nilai  dan  norma-norma  sosial  yang berkembang dalam masyarakat modern sering kali berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung  dalam  hukum  Islam.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  ketegangan  dan konflik dalam implementasi hukum Islam.
Pluralitas  hukum  dan  perbedaan  interpretasi  dalam  kalangan  ulama  juga menjadi tantangan dalam implementasi hukum Islam. Ulama memiliki perbedaan pendapat  dalam  memahami  dan  menerapkan  hukum  Islam 5 ,  baik  dalam  konteks teori  maupun  praktik.  Hal  ini  dapat  menghasilkan  keragaman  interpretasi  yang mempersulit pelaksanaan hukum Islam secara konsisten dan seragam.
Pengaruh  budaya  sekuler  dan  arus  globalisasi  juga  memberikan  tantangan tersendiri dalam implementasi hukum Islam. Budaya sekuler yang mengedepankan nilai-nilai individualisme dan konsumerisme 6 sering kali bertentangan dengan nilai- nilai  Islam  yang  menekankan  aspek  sosial  dan  keadilan 7 .  Di  sisi  lain,  arus globalisasi membawa pengaruh dari berbagai budaya dan sistem hukum, yang dapat mempengaruhi  pemahaman  dan  penerapan  hukum  Islam  dalam  masyarakat modern.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan kolaborasi antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dialog dan  partisipasi  aktif  menjadi  kunci  dalam  mencapai  solusi  yang  inklusif  dalam implementasi  hukum  Islam.  Pendidikan dan pemahaman  yang lebih baik  tentang hukum  Islam  dalam  masyarakat  modern  juga  diperlukan  untuk  memperkuat
4 Muhamad  Harfin  Zuhdi,  “Fundamentalisme  Dan  Upaya  Deradikalisasi  Pemahaman  Al- Qur’an Dan Hadis,” RELIGIA 13,
no. 1 (October 3, 2017), https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.176.
5 Andi  Herawati,  “Kompilasi  Hukum  Islam  (Khi)  Sebagai  Hasil  Ijtihad  Ulama  Indonesia,” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 (December 17, 2011): 321, https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340.
6 STIES Mitra Karya, “Pengembangan Pemasaran Dalam Ekonomi Syariah” 1, No. 1 (2020).
7 Muhammad  Fathrul  Quddus,  “Kritik  Konsumerisme  dalam  Etika  Konsumsi  Islam,” malia (terakreditasi) 13, no. 1 (December 28, 2021): 43–60, https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2771.
relevansi hukum Islam dan mengatasi perbedaan interpretasi.
Untuk  menghadapi  tantangan  implementasi  hukum  Islam  dalam  konteks sosial masyarakat modern, penting untuk memperhatikan konteks sosial dan politik yang  kompleks.  Perubahan  sosial  yang  cepat  dan  kompleksitas  struktur  politik dalam  masyarakat  modern 8 dapat  mempengaruhi  pemahaman  dan  penerapan hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pemahaman  yang  mendalam  tentang dinamika sosial  dan politik dalam masyarakat  modern agar implementasi hukum Islam dapat relevan dan efektif.
Pengaruh budaya sekuler dan arus globalisasi juga perlu diperhatikan. Budaya sekuler yang mendasarkan diri pada pemisahan agama dan negara 9 serta penekanan pada individualisme dapat menimbulkan konflik dalam implementasi hukum Islam yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, arus globalisasi membawa masuk  pengaruh  budaya  dan  sistem  hukum  yang  beragam,  yang  dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern.
Dalam  menghadapi  pluralitas  hukum  dan  perbedaan  interpretasi  dalam kalangan  ulama,  penting  untuk  mencari  kesepahaman  dan  menjalin  dialog  yang konstruktif.  Kolaborasi  antara  para  ulama,  akademisi,  praktisi,  dan  pemangku kepentingan 10 lainnya dapat membantu mencapai konsensus dan pemahaman yang lebih  baik  dalam  implementasi  hukum  Islam.  Melalui  dialog  yang  terbuka, perbedaan interpretasi dapat dipahami dan dipertimbangkan secara komprehensif.
Pengaruh media sosial dan opini publik juga berperan penting dalam persepsi terhadap  hukum  Islam 11 .  Media  sosial  menjadi  platform  yang  kuat  dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat terhadap hukum Islam. Oleh karena
8 Miftahur Rizik, Lias Hasibuan, and Kasful Anwar Us, “Pendidikan Masyarakat Modern dan Tradisional  dalam  Menghadapi  Perubahan  Sosial  dan  Modernisasi,” jurnal  literasologi 5,  no.  2 (2021).
9 Masykuri  Abdillah, “Hubungan  Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era  Reformasi,” AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah 13,  no.  2  (August  7,  2013), https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937.
10 Ahmad Zamakhsyari et al., “Elit Agama dan Gerakan Sosial pada Masyarakat Cirebon: Studi Kasus Jamiyah Waqiah Permata Hati” 5, no. 2 (2020).
11 Raden  Mas  Jerry  Indrawan,  “Dampak  Komunikasi  Politik  Dan  Opini  Publik  Terhadap Perilaku Masyarakat,” wacana 16, no. 2 (2017).
itu,  penting  untuk  melibatkan  media  sosial  secara  aktif  dalam  menyebarkan informasi  yang  akurat  dan  mempromosikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang hukum Islam.
Pada    konteks  isu-isu  kontemporer,  hukum  Islam  memiliki  kontribusi  yang penting 12 .  Hukum  Islam  dapat  memberikan  panduan  dan  prinsip-prinsip  yang relevan dalam menangani isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan teknologi  informasi.  Dalam  hal  hak  asasi  manusia,  hukum  Islam  mengakui kebebasan individu dengan batasan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks lingkungan  hidup,  hukum  Islam  mendorong  kewajiban  untuk  menjaga  alam  dan melindungi ekosistem. Dalam hal teknologi informasi, hukum Islam memberikan panduan tentang penggunaan teknologi dengan etika dan tanggung jawab.
Keberlanjutan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks masyarakat modern juga perlu diperhatikan 13 . Pendidikan yang baik tentang hukum Islam dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsipnya akan membantu menjaga keberlanjutan nilai-nilai  tersebut.  Selain itu, partisipasi  aktif dalam upaya implementasi hukum Islam dan dialog yang terus menerus dengan masyarakat akan membantu menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum Islam dalam masyarakat modern.
Perubahan  sosial,  politik,  dan  budaya  dalam  masyarakat  modern mempengaruhi  pemahaman  dan  penerapan  hukum  Islam 14 .  Pluralitas  hukum  dan perbedaan  interpretasi  dalam  kalangan  ulama  juga  menjadi  tantangan  yang  perlu diatasi.  Pengaruh  budaya  sekuler  dan  arus  globalisasi  turut  mempengaruhi implementasi hukum Islam. Selain itu, media sosial dan opini publik juga berperan dalam persepsi terhadap hukum Islam, sehingga penting untuk menjalin dialog yang konstruktif dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik.
Hukum  Islam  juga  memberikan  kontribusi  dalam  menangani  isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan teknologi informasi.
12 Ahmad  Zayyadi,  “Kontribusi  Turki  Dan  Mesir  Terhadap  Sejarah  Pembaruan  Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 2, no. 1 (June 1, 2020): 47, https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3115.
13 Awaludin Pimay and Fania Mutiara Savitri, “Dinamika dakwah Islam di era modern,” Jurnal Ilmu Dakwah 41, no. 1 (June 30, 2021): 43–55, https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847.
14 Hasan Bisri,  “Hukum Islam  dan Perubahan Sosial: Telaah atas Ijtihâd Fardi dan Jamâ’i,” TAJDID 26, no. 2 (October 12, 2019): 187, https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.314.
Nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial, dapat memberikan panduan dalam menangani isu-isu tersebut.
Di kehidupan masyarakat modern, penting untuk menjaga keberlanjutan nilai- nilai hukum Islam. Pendidikan yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam akan membantu memperkuat relevansinya. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat  dan  dialog  yang  inklusif  akan  membantu  menjaga  keberlanjutan  dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan yang ada
Implementasi  hukum  Islam  dalam  konteks  sosial  masyarakat  modern memerlukan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  dinamika  sosial,  politik,  dan budaya yang kompleks. Kolaborasi, dialog, pendidikan yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan upaya yang diperlukan untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan  hukum  Islam  dalam  menghadapi  tantangan  dalam  masyarakat modern.  Dengan  demikian,  hukum  Islam  dapat  tetap  menjadi  pedoman  yang relevan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat dalam era modern ini.

## B. Pembahasan
1) Kajian Teori

## Konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam
Konsep  dan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  merupakan  landasan  utama  dalam memahami sistem hukum Islam. Dalam ulasan ini, kita akan menjelajahi konsep dan prinsip-prinsip tersebut secara detail: Tauhid 15 : Tauhid adalah konsep dasar dalam agama Islam yang menegaskan keesaan Allah. Konsep ini juga memiliki implikasi  dalam  hukum  Islam.  Prinsip  tauhid  menuntut  penganut  Islam  untuk mentaati  perintah  Allah  dan  menjauhi  larangan-Nya  dalam  segala  aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum. Syariat 16 : Syariat adalah panduan hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Quran, Hadis (ucapan, perbuatan, dan
15 Saidul  Amin,  “Eksistensi Kajian Tauhid Dalam Keilmuan  Ushuluddin,” TAJDID : Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin 22, no. 1 (July 4, 2019): 71–83, https://doi.org/10.15548/tajdid.v22i1.282.
16 Muh. Yunan Putra, “Menaati Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang Menurut Syariat Islam,” SANGAJI:  Jurnal  Pemikiran  Syariah  dan  Hukum 4,  no.  1  (March  23,  2020):  19–42, https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.443.
persetujuan Nabi Muhammad), dan prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam  konsensus  para  ulama  (ijma')  dan  penalaran  analogi  (qiyas).  Syariat mencakup  aturan-aturan  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  Allah (hubungan vertikal) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (hubungan horizontal). Adl  (Keadilan) 17 :  Keadilan  adalah  prinsip  utama  dalam  hukum Islam.  Keadilan  menuntut  perlakuan  yang  adil  terhadap  semua  individu  tanpa memandang  status  sosial,  ras,  agama,  atau  jenis  kelamin.  Hukum  Islam menekankan perlakuan yang adil dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak individu dan kolektif. Maqasid al-Shariah 18
(Tujuan-tujuan  Syariat):  Maqasid  al-Shariah  adalah  konsep  yang  menekankan tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Tujuan-tujuan ini meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Hukum Islam harus mendorong tercapainya  tujuan-tujuan  ini,  sehingga  prinsip  keadilan  dan  kemaslahatan masyarakat dapat terwujud.Ijtihad 19 : Ijtihad adalah prinsip yang mengacu pada upaya  interpretasi  dan  penalaran  para  ulama  dalam  menghadapi  situasi  dan masalah  baru  yang  belum  diatur  secara  rinci  dalam  sumber-sumber  hukum Islam.  Ijtihad  memungkinkan  para  ulama  untuk  mengadopsi  dan mengembangkan hukum Islam sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.Taqlid dan Ittiba' 20 : Taqlid merujuk pada mengikuti pendapat ulama tertentu  dalam  memahami  dan  mengaplikasikan  hukum  Islam.  Sementara  itu, ittiba' mengacu pada mengikuti teladan Nabi Muhammad sebagai sumber utama pengamalan  hukum  Islam.  Konsep  taqlid  dan  ittiba'  berfungsi  untuk  menjaga konsistensi dan kontinuitas dalam penerapan hukum Islam.
Konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam ini merupakan fondasi yang kuat dalam
17 Eli Agustami, “Keadilan Dalam Perpekstif Al-Qur’an,” Jurnal Taushiah FAI-UISU 9, no. 2 (2019).
18 Adin  Fadilah,  “Komponen  Kebutuhan  Hidup  Dalam  Regulasi  Upah  Minimum  Perspektif Maqa>s}id Al-Shari>’Ah,” Muslim Heritage 1, no. 1 (March 11, 2016): 19, https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.380.
19 ahmad  Hanany  Naseh,  “Ijtihad  Dalam  Hukum  Islam,” Jurnal  An-Nûr, Vol.  IV,  No.  2, (Agustus 2012).
20 Dainori Dainori, “Kontroversi Pemikiran Hukum Ahmad Hassan Dalam Sejarah Pemikiran Hukum  Islam  di  Indonesia,” Jurnal  Kariman 7,  no.  1  (August  30,  2019):  141–60, https://doi.org/10.52185/kariman.v7i1.108.
memahami  dan  mengimplementasikan  hukum  Islam.  Mereka  membentuk landasan  moral  dan  etika  yang  mengarah  pada  prinsip-prinsip  keadilan, keseimbangan,  dan  kemaslahatan  masyarakat.  Pemahaman  yang  mendalam tentang  kon  sep  dan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  menjadi  kunci  dalam mengembangkan  sistem  hukum  yang  adil  dan  relevan  dalam  konteks  sosial masyarakat modern. Konsep-konsep tersebut memberikan kerangka kerja yang luas untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan individu dengan Allah hingga tata tertib sosial.
Sumber-sumber hukum Islam (Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, dll.)
Sumber-sumber hukum Islam merupakan dasar utama dalam mengembangkan  dan  menerapkan  hukum  Islam.  Berikut  ini  adalah penjelasan  detail  tentang  beberapa  sumber  hukum  Islam  yang  paling penting:  Al-Quran 21 :  Al-Quran  adalah  kitab  suci  umat  Muslim  yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Al- Quran  merupakan  sumber  utama  hukum  Islam  dan  berisi  petunjuk  Allah tentang  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  hukum,  etika, moralitas, dan kehidupan spiritual. Ayat-ayat Al-Quran dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran dan kewajiban dalam Islam. Hadis 22 : Hadis adalah kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad, yang merupakan sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al- Quran.  Hadis  mengandung  petunjuk  tambahan  dan  penjelasan  tentang implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama hadis melakukan  penelitian  dan  kritik  untuk  memverifikasi  keaslian  dan keabsahan hadis sebelum menggunakannya sebagai sumber hukum. Ijma' 23
(Konsensus  Para  Ulama):  Ijma'  merujuk  pada  kesepakatan  para  ulama Muslim  terkemuka  dalam  suatu  masalah  hukum  tertentu.  Ijma'  dianggap
21 Fatimah Purba, “Pendekatan dalam Studi Al-Quran: Studi tentang Metode dan Pendekatan Al-Quran,” Jurnal As-Salam, Vol.1, No. 2, (2016).
22 Munawir Muin, “Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab< Al-Wurud<,” ADDIN 7, no. 2 (2013).
23 Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’),” Journal of Islamic Studies 1, no. 2 (2021).
sebagai  sumber  hukum  Islam  yang  sah  karena  mencerminkan  pandangan dan  penafsiran  kolektif  dari  para  ulama  yang  terkemuka.  Ijma'  dapat digunakan  untuk  mengambil  keputusan  hukum  dalam  situasi  yang  belum diatur  secara  tegas  dalam  Al-Quran  atau  Hadis.  Qiyas 24 (Penalaran Analogi):  Qiyas  adalah  metode  penalaran  analogi  yang  digunakan  untuk mengaplikasikan  hukum  Islam  pada  situasi  yang  baru.  Prinsip  qiyas melibatkan membandingkan kasus yang tidak diatur dalam sumber-sumber hukum utama dengan kasus yang sudah diatur secara jelas dalam Al-Quran, Hadis,  atau  ijma'.  Dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  yang  mendasari hukum  yang  sudah  ada,  para  ulama  dapat  membuat  analogi  dan menghasilkan  keputusan  hukum  yang  relevan.  Ijtihad 25 :  Ijtihad  adalah upaya interpretasi hukum Islam oleh para ulama berdasarkan pengetahuan, pemahaman,  dan  penalaran  mereka.  Ijtihad  memungkinkan  ulama  untuk menghadapi situasi dan permasalahan baru yang belum diatur secara rinci dalam  sumber-sumber  hukum  Islam  yang  ada.  Dalam  melakukan  ijtihad, para ulama merujuk pada Al-Quran, Hadis, ijma', dan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ada.
Selain sumber-sumber utama di atas, ada juga sumber-sumber hukum Islam lainnya  seperti  istihsan  (preferensi  hukum  yang  masuk  akal),  maslahah mursalah  (kepentingan  umum),  dan  urf  (kebiasaan  yang  diakui  secara umum).  Namun,  Al-Quran,  Hadis,  ijma',  dan  qiyas  tetap  menjadi  sumber utama yang digunakan dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam.

## 2) Metode penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  study  kepustakaan  (library  research). Penelitian berbasis perpustakaan merupakan salah satu jenis dari penelitian yang mempelajari  karya  sastra. 26 dengan  melakukan  analisis  terhadap  studi  literatur
24 Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ Al-Ḥukm,” Mazahib 15, no. 1 (December 16, 2016), https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606.
25 Muhammad Nasir and Ahlul Badri, “Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh,” Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Volume IX, Nomor I (2019).
26 Kadir Sawarjuwono, T. A. P, “Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan
terkait relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern . Studi literatur diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, makalah seminar, dan publikasi terkait lainnya yang terkait dengan topik  penelitian.  Pada  tahap  awal  penelitian,  peneliti  menentukan  kata  kunci yang  relevan  dengan  topik  penelitian,  seperti  "  relevansi  hukum  islam  ", "tantangan  hukum  Islam",  "  implementasi  hukum  islam  ",  dan  "  masyarakat modern".  Kemudian,  peneliti  melakukan  pencarian  sumber-sumber  literatur terkait  menggunakan  database  online  seperti  Google  Scholar,  ResearchGate, Publish or Perish, WOS, Beliefe search engine dan JSTOR. Setelah memperoleh sumber-sumber  literatur  yang  relevan,  peneliti  melakukan  seleksi  dengan menggunakan  kriteria  inklusi  dan  eksklusi  tertentu.  Sumber  literatur  yang dianggap  relevan  dan  berkualitas  kemudian  dianalisis  dan  disintesis  oleh peneliti.  Data  yang  diperoleh  dari  studi  literatur  kemudian  dianalisis  secara deskriptif  melalui  pengelompokkan  tema-tema  utama  dan  sub-tema  terkait relevansi  dan  tantangan  implementasi  hukum  islam  dalam  konteks  sosial masyarakat    modern.Data  studi  literatur  dievaluasi  menggunakan  model kualitatif  interaktif.  Paradigma  analisis  data  ini  meliputi  pengumpulan  data, reduksi,  penyajian,  dan  penyusunan  kesimpulan 27 .  Hasil  analisis  kemudian dibahas  dan  disimpulkan  oleh  peneliti  untuk  memberikan  gambaran  yang komprehensif tentang relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern. Melalui pendekatan penelitian kepustakaan, peneliti  dapat  mengeksplorasi  dan  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  luas tentang  topik  penelitian  dengan  mengakses  sumber-sumber  literatur  terkait. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menemukan kelemahan dan kekuatan dari studi literatur yang ada dan membentuk kerangka pemikiran untuk penelitian lebih lanjut.

## 3) Hasil penelitian
(Sebuah Library Research),” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(1) (2004): 35–57.
27 Ahmad  Rijali,  “Analisis  Data  Kualitatif,” Alhadharah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah 17,  no.  33 (January 2, 2019): 81, https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

## Relevansi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern
Hukum  Islam  memiliki  relevansi  yang  signifikan  dalam  konteks  masyarakat modern. Meskipun hukum Islam telah ada sejak berabad-abad yang lalu, prinsip- prinsipnya tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hukum Islam  relevan  dalam  konteks  masyarakat  modern: Keunggulan  Nilai  Moral 28 : Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat dan mengajarkan nilai-nilai yang mendukung keadilan, keseimbangan, dan etika. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar moral bagi masyarakat modern dalam menghadapi isu-isu seperti  korupsi,  kejahatan,  kekerasan,  dan  diskriminasi. Keadilan  dan Kesetaraan 29 : Hukum Islam menekankan keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek  kehidupan.  Ini  mencakup  perlakuan  yang  adil  terhadap  individu  tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Dalam konteks masyarakat modern yang beragam, prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang. Perlindungan Hak Asasi Manusia 30 : Hukum Islam memberikan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif. Hukum Islam mengakui  dan  melindungi  hak-hak  individu  seperti  hak  atas  kebebasan beragama,  kebebasan  berpendapat,  hak  properti,  dan  hak  privasi.  Ini  sejalan dengan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  yang  diakui  secara  internasional. Adaptabilitas: Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang fleksibel 31 dan dapat diinterpretasikan  sesuai  dengan  perubahan  zaman  dan  kebutuhan  masyarakat. Prinsip ijtihad memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan sosial,  teknologi,  dan  ekonomi  dalam  masyarakat  modern. Kemaslahatan Masyarakat:  Hukum  Islam  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  kemaslahatan
28 Fadlil  Yani  Ainusyamsi  and  Husni  Husni,  “Perspektif  Al-Qur’an  tentang  Pembebasan Manusia melalui Pendidikan Akhlak,” Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 9, no. 1 (July 16, 2021): 51, https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1.670.
29 afifa  Rangkuti  And  Sh  M  Hum,  “Konsep  Keadilan  Dalam  Perspektif  Islam,” Jurnal Pendidikan Islam Vol.VI, No.1, (2017).
30 Bambang  Heri  Supriyanto,  “Penegakan  Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia,” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Vol . 2, No. 3, no. 3 (2014).
31 Moh  Khasan,  “Prinsip-Prinsip  Keadilan  Hukum  Dalam  Asas  Legalitas  Hukum  Pidana Islam,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 1 (May 29, 2017): 21, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133.
masyarakat  (maslahah)  yang  mengutamakan  kepentingan  umum 32 .  Hukum Islam  berupaya  mencapai  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan kepentingan kolektif, serta mendorong kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Spiritualitas  dan  Kehidupan  Beragama 33 :  Hukum  Islam  tidak  hanya  mengatur aspek  sosial  dan  ekonomi,  tetapi  juga  mengakui  pentingnya  dimensi  spiritual dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat modern yang sering kali terfokus pada  kemajuan  material,  hukum  Islam  memberikan  kerangka  kerja  yang seimbang antara kehidupan duniawi dan akhirat.
Relevansi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern tidak hanya terbatas pada masalah individu Muslim, tetapi juga dapat memberikan kontribusi dalam membangun  masyarakat  yang  adil,  harmonis,  dan  berkelanjutan.  Pentingnya penafsiran yang tepat dan konteksual dalam mengimplementasikan hukum Islam menjadi  kunci  untuk  memastikan  relevansi  dan  kebermanfaatan  yang  optimal dalam konteks masyarakat modern.

## Perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat modern
Perubahan  sosial,  politik,  dan  budaya  dalam  masyarakat  modern  telah memberikan  tantangan  dan  dampak  yang  signifikan  terhadap  implementasi hukum Islam. Berikut adalah beberapa aspek perubahan tersebut: Pluralitas dan Multikulturalisme 34 : Masyarakat modern sering kali diwarnai oleh keberagaman etnis,  agama,  budaya,  dan  pandangan  politik.  Pluralitas  ini  menuntut  adanya pendekatan  yang  inklusif  dalam  implementasi  hukum  Islam.  Penting  untuk memastikan bahwa hukum Islam diakui dan dihormati sebagai salah satu sistem hukum  yang  berlaku  dalam  kerangka  multikulturalisme  yang  menghargai kebebasan beragama dan kehidupan berdampingan  yang harmonis. Hak Asasi Manusia:  Konsep  hak  asasi  manusia  menjadi  fokus  utama  dalam  masyarakat modern.  Prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  yang  universal,  seperti  kebebasan
32 Siska  Lis  Sulistiani,  “Eksistensi  Filsafat  Hukum  Islam  Dalam  Pengembangan  Ekonomi Islam Indonesia,” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (January 31, 2018): 119–34, https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146.
33 Ghozali  Rusyid  Affandi  and  Dewanti  Ruparin  Diah,  “Religiusitas  Sebagai  Prediktor Terhadap Kesehatan Mental Studi Terhadap Pemeluk Agama Islam,” Jurnal Psikologi Volume 6, NO.1, (April 2011).
34 Siti Julaiha, “Internalisasi Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam,” Dinamika Ilmu Vol. 14. No 1 (June 1, 2014): 109–22, https://doi.org/10.21093/di.v14i1.11.
beragama,  kesetaraan  gender,  dan  kebebasan  berekspresi,  harus  diakomodasi dalam interpretasi dan implementasi hukum  Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam  perlu  diinterpretasikan  secara  kompatibel  dengan  standar  hak  asasi manusia  yang  diakui  secara  internasional. Perkembangan  Teknologi  dan  Ilmu Pengetahuan 35 :  Perkembangan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Aspek-aspek seperti bioetika,  teknologi  reproduksi,  dan  keamanan  siber  menuntut  penyesuaian hukum  Islam  agar  relevan  dalam  menghadapi  isu-isu  baru  yang  muncul. Interpretasi  dan  penerapan  hukum  Islam  perlu  mempertimbangkan  implikasi teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  dalam  kehidupan  manusia. Globalisasi  dan Perdagangan Internasional 36 : Globalisasi telah memperluas interaksi antarbudaya dan meningkatkan perdagangan internasional. Dalam konteks ini, hukum  Islam  perlu  menyesuaikan  diri  dengan  isu-isu  seperti  perdagangan internasional, hak-hak pekerja migran, dan keadilan ekonomi global. Implikasi sosial  dan  ekonomi  dari  globalisasi  harus  diakui  dan  dipertimbangkan  dalam implementasi  hukum  Islam. Perubahan  Politik  dan  Sistem  Pemerintahan 37 : Perubahan  politik  dan  sistem  pemerintahan  dalam  masyarakat  modern  dapat mempengaruhi  pelaksanaan  hukum  Islam.  Penting  untuk  memastikan  bahwa hukum Islam diterapkan secara adil dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan  sipil,  dan  akuntabilitas.  Integrasi  hukum  Islam  dalam  kerangka hukum  nasional  dan  kelembagaan  politik  menjadi  penting  dalam  memastikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.
Dalam  menghadapi  perubahan  sosial,  politik,  dan  budaya  dalam  masyarakat modern,  fleksibilitas  interpretasi  hukum  Islam,  dialog  antaragama,  partisipasi aktif  dari  para  ulama  dan  cendekiawan,  serta  kesadaran  akan  prinsip-prinsip keadilan  dan  kemanusiaan  menjadi  kunci  dalam  menangani  tantangan  dan
35 Yedi Purwanto, “Islam Mengutamakan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi,” Jurnal Sosioteknologi Edisi 22 (2011).
36 Nur Latifah, “Pendidikan Islam di Era Globalisasi,” PALAPA 5, no. 1 (May 5, 2017): 196– 208, https://doi.org/10.36088/palapa.v5i1.80.
37 Zulkarnen  Zulkarnen,  “Budaya  Struktur  Pemerintahan  Republik  Islam  Iran,” Jurnal  Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora 3, no. 1 (December 20, 2017): 1, https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.194.
menjaga  keberlanjutan  relevansi  hukum  Islam.  Berbagai  upaya  kolaboratif antara ulama, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memperbarui pemahaman hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam implementasi hukum Islam
Pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam implementasi hukum Islam merupakan  realitas  yang  ada  dalam  masyarakat  modern.  Hal  ini  dapat  terjadi karena adanya variasi dalam pemahaman, konteks sosial, budaya, dan tradisi di antara umat Muslim yang berbeda. Pluralitas Hukum Islam 38 : Terdapat beragam tradisi hukum Islam yang berkembang di berbagai wilayah dan kelompok etnis di seluruh dunia. Misalnya, terdapat perbedaan dalam praktek hukum keluarga, hukum  waris,  dan  hukum  pidana  di  antara  negara-negara  dengan  mayoritas penduduk  Muslim.  Pluralitas  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  hukum Islam tidak bersifat monolitik, tetapi dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya. Perbedaan Interpretasi 39 : Hukum Islam terdiri dari teks-teks yang  memerlukan  interpretasi  untuk  diterapkan  dalam  kehidupan  nyata.  Ada berbagai  sekolah  hukum  Islam  yang  berbeda,  seperti  Sunni,  Syiah,  Maliki, Hanafi, dan Hanbali, yang memiliki perbedaan interpretasi dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam pendekatan ulama dan cendekiawan hukum terkait isu-isu kontemporer yang belum diatur secara tegas dalam  sumber-sumber  hukum  utama. Konteks  Sosial  dan  Budaya 40 : Implementasi hukum Islam dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Setiap masyarakat memiliki kebiasaan, praktik, dan nilai-nilai  yang  berbeda,  yang  dapat  mempengaruhi  bagaimana  hukum  Islam diimplementasikan.  Misalnya,  implementasi  hukum  Islam  di  negara  dengan mayoritas Muslim mungkin berbeda dengan implementasinya di negara dengan populasi Muslim minoritas.
38 Rizal  Darwis,  “Hukum  Islam  Dalam  Multikulturalis  Pluralitas  di  indonesia,” zawiyah ; Jurnal Pemikiran Islam 3, no. 1 (2017).
39 Noor  Halimah  and  Yuli  Lailiyah  Mahmudah,  “Mazhab  Fiqih  Di  Indonesia:  Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam,” Journal Islamic Education 1 (2023).
40 Elan  Sumarna,  “Syariah  Islam  Dalam  Konteks  Perguliran  Sosial,  Politik,  Dan  Budaya,” Jurnal Sosioreligi 14 (2016).
Dalam  menghadapi  pluralitas  hukum  dan  perbedaan  interpretasi  dalam implementasi hukum Islam, penting untuk mempromosikan dialog, pemahaman saling menghormati, dan kerja sama antara ulama, cendekiawan, dan pemangku kepentingan  lainnya.  Pembaharuan  pemikiran  dan  pembaruan  interpretasi hukum  Islam juga perlu  dilakukan dengan mempertimbangkan  prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan relevansi kontekstual dalam masyarakat modern. Meskipun  terdapat  perbedaan  interpretasi,  penting  untuk  menghormati keragaman  dalam  pemahaman  hukum  Islam  selama  tidak  melanggar  prinsip- prinsip  dasar  Islam  dan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  yang  universal.  Dalam menghadapi  perbedaan  interpretasi,  diskusi  terbuka,  dialog,  dan  pemahaman yang  mendalam  terhadap  sumber-sumber  hukum  Islam  menjadi  kunci  untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas dan menghindari konflik yang tidak perlu. Pengaruh  budaya  sekuler  dan  arus  globalisasi  terhadap  implementasi hukum Islam
Pengaruh budaya sekuler dan arus globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Berikut adalah beberapa  aspek  pengaruh  tersebut: Perubahan  Nilai  dan  Pandangan 41 :  Budaya sekuler  dan  arus  globalisasi  sering  kali  membawa  perubahan  nilai  dan pandangan dalam masyarakat modern. Nilai-nilai sekuler seperti individualisme, konsumerisme, dan pluralisme dapat bertentangan dengan beberapa prinsip dan nilai  dalam  hukum  Islam.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  konflik  dalam implementasi  hukum  Islam,  terutama  dalam  konteks  isu-isu  sosial  dan  moral yang sensitif. Tantangan Terhadap Otoritas Agama 42 : Dalam masyarakat  yang terpengaruh  oleh  budaya  sekuler  dan  arus  globalisasi,  otoritas  agama  dalam implementasi  hukum  Islam  dapat  terancam.  Nilai-nilai  sekuler  seperti rasionalisme, ilmu pengetahuan, dan individualisme sering kali menjadi otoritas yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan daripada ajaran agama. Hal
41 Mohamad  Latief,  Amal  Fathullah  Zarkasyi,  and  Amir  Reza  Kusuma,  “Problem  Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq,” Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya 7 (2022).
42 Muhammad Parhan et al., “Sekularisme sebagai tantangan pendidikan Islam kontemporer,” ta’dibuna: jurnal pendidikan islam 11, no. 2 (2022).
ini dapat mengakibatkan penolakan atau penurunan kepatuhan terhadap hukum Islam  oleh  sebagian  masyarakat. Konflik  dengan  Hukum  Sekuler 43 :  Hukum sekuler  yang  berlaku  dalam  sistem  hukum  nasional  sering  kali  bertentangan dengan  hukum  Islam  dalam  beberapa  aspek.  Misalnya,  dalam  konteks  hukum keluarga,  hukum  Islam  dapat  memiliki  persyaratan  yang  berbeda  dalam  hal pernikahan,  perceraian,  dan  waris.  Konflik  antara  hukum  Islam  dan  hukum sekuler  dapat  menciptakan  ketegangan  dan  tantangan  dalam  implementasi hukum  Islam. Integrasi  Nilai  Global:  Arus  globalisasi  membawa  nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan gender. Dalam implementasi  hukum  Islam, terdapat  upaya untuk  mengintegrasikan nilai-nilai global  ini  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  untuk  memastikan  kesesuaian dengan standar internasional. Namun, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai global dengan interpretasi hukum Islam yang ada.
Penyimpangan  dan  Eksklusivisme:  Pengaruh  budaya  sekuler  dan  globalisasi juga  dapat  menyebabkan  adanya  penyimpangan  dan  ekstremisme  dalam interpretasi  dan  implementasi  hukum  Islam.  Beberapa  kelompok  mungkin memilih pendekatan eksklusif dan literal dalam menerapkan hukum Islam, yang dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat.
Dalam menghadapi pengaruh budaya sekuler dan arus globalisasi, penting untuk mencari titik keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum  Islam dan nilai-nilai universal yang diakui secara internasional. Diskusi, dialog, dan pendekatan yang inklusif dan kontekstual dalam interpretasi hukum Islam menjadi penting untuk menjaga relevansi dan kebermanfaatan hukum Islam dalam masyarakat modern yang terus berubah.

## Pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam kalangan ulama
Pluralitas  hukum  dan  perbedaan  interpretasi  dalam  kalangan  ulama 44 adalah
43 Bani  Syarif  Maula,  “Politik  Hukum  Dan  Upaya  Positivisasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia: Studi Tentang Konflik Hukum Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Peradilan Agama,” Jurnal Penelitian Agama 16, No. 1 (April 13, 2015): 29–49, Https://Doi.Org/10.24090/Jpa.V16i1.2015.Pp29-49.
44 Ali Maksum, Priyono Tri Febrianto, and Esa Nur Wahyuni, “Interpretation of Democracy, Pluralism  and  Tolerance  among  the  Young  Activists  of  Muhammadiyah  and  Nahdlatul  Ulama,” Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik 32, no. 3 (September 12, 2019): 275, https://doi.org/10.20473/mkp.V32I32019.275-289.
fenomena  yang umum terjadi  dalam lingkungan  hukum  Islam. Sebagai  tradisi hukum yang luas dan kompleks, hukum Islam mencakup berbagai perspektif dan pendekatan interpretatif. Berikut adalah beberapa aspek terkait dengan pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam kalangan ulama: Sumber dan Metode Interpretasi 45 : Ulama menggunakan berbagai sumber hukum Islam, seperti Al- Quran,  Hadis,  Ijma'  (konsensus),  Qiyas  (analogi),  dan  istislah  (maslahah mursalah),  dalam  upaya  mereka  untuk  memahami  hukum  Islam.  Perbedaan dalam  bobot,  interpretasi,  dan  penekanan  pada  sumber-sumber  ini  dapat menghasilkan  perbedaan  interpretasi  yang  signifikan  antara  ulama. Perbedaan Madzhab 46 :  Madzhab  dalam  hukum  Islam  merupakan  tradisi  hukum  yang didasarkan  pada  interpretasi  klasik  dan  warisan  pemikiran  ulama  terdahulu. Misalnya,  terdapat  empat  madzhab  utama  dalam  Sunni,  yaitu  Hanafi,  Maliki, Syafi'i,  dan  Hanbali.  Setiap  madzhab  memiliki  pendekatan  interpretatif  yang unik,  dan  perbedaan  dalam  masalah-masalah  hukum  tertentu  dapat  muncul antara  mereka. Pendekatan  Hermeneutik 47 :  Ulama  juga  dapat  memiliki pendekatan hermeneutik yang berbeda dalam memahami teks-teks hukum Islam. Pendekatan ini mencakup pemahaman tentang konteks sejarah, bahasa, budaya, dan  prinsip-prinsip  interpretatif  yang  digunakan  dalam  menafsirkan  teks. Perbedaan  dalam  pendekatan  hermeneutik  dapat  mempengaruhi  interpretasi hukum  Islam  yang  dihasilkan. Perkembangan  Kontemporer 48 :  Perkembangan kontemporer  dalam  masyarakat,  politik,  dan  ilmu  pengetahuan  sering  kali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang implementasi hukum Islam. Dalam menghadapi konteks baru ini, ulama dapat memberikan pendapat  yang berbeda  tentang  isu-isu  yang  belum  diatur  secara  tegas  dalam  sumber-sumber
45 Ridwan, Umar, and Ghafar, “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’).”
46 Nanang Abdillah, “Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan,” Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam 8, no. 1 (August 26, 2016): 20–38, https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20.
47 Arip  Purkon,  “Pendekatan  Hermeneutika  dalam  Kajian  Hukum  Islam,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 2 (August 7, 2013), https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.930.
48 Kudrat  Abdillah,  Maylissabet  Maylissabet,  and  M.  Taufiq,  “kontribusi  Bahtsul  Masail Pesantren Di Madura Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer,” Perada 2, no. 1 (june 28, 2019): 67–80, HTTPS://DOI.ORG/10.35961/Perada.V2I1.31.
hukum utama. Ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi oleh masyarakat modern.
Penting  untuk  diingat  bahwa  perbedaan  interpretasi  dalam  kalangan  ulama adalah  hasil  dari  keragaman  intelektual  dan  akademik  dalam  tradisi  hukum Islam.  Pluralitas  hukum  dan  perbedaan  interpretasi  dapat  memberikan  ruang untuk refleksi, diskusi, dan pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih komprehensif. Melalui dialog dan dialog antara ulama, pemangku kepentingan, dan  cendekiawan,  upaya  untuk  mencapai  kesepakatan  dan  pemahaman  yang lebih luas tentang hukum Islam dapat terwujud.

## Konteks sosial dan politik yang kompleks
Konteks  sosial  dan  politik  yang  kompleks  memainkan  peran  penting  dalam implementasi  hukum  Islam  dalam  masyarakat  modern.  Beberapa  faktor  yang mempengaruhi  konteks  tersebut  meliputi: Keragaman  Sosial  dan  Budaya 49 : Masyarakat modern seringkali ditandai oleh keragaman sosial dan budaya yang kompleks. Terdapat perbedaan dalam keyakinan, nilai, norma, dan praktik sosial di  antara  individu  dan  kelompok  dalam  masyarakat.  Konteks  ini  dapat mempengaruhi  cara  hukum  Islam  diimplementasikan  dan  diterima  dalam berbagai  konteks  lokal. Sistem  Hukum  Nasional 50 :  Setiap  negara  memiliki sistem hukum nasional yang berbeda, termasuk sistem hukum Islam di negara- negara  dengan  mayoritas  penduduk  Muslim.  Sistem  hukum  nasional  dapat memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  mengatur  implementasi  hukum  Islam, baik  melalui  hukum  keluarga,  hukum  pidana,  atau  bidang  hukum  lainnya. Konteks  politik  dan  hukum  nasional  juga  dapat  mempengaruhi  batasan  dan ruang lingkup implementasi hukum Islam. Isu Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia 51 :  Dalam  masyarakat  modern,  prinsip-prinsip  kewarganegaraan  dan hak asasi manusia sering kali menjadi aspek penting dalam membentuk konteks
49 Trini Diyani, “Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 6, no. 3 (November 9, 2019): 303–16, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13193.
50 Nur  Rohim  Yunus,  “Penerapan  Syariat  Islam  Terhadap  Peraturan  Daerah  Dalam  Sistem Hukum Nasional Indonesia,” Hunafa:JurnalStudiaIslamika 12, no. 2 (2015).
51 Kemala  Fakhira  Shandi,  Thoriq  Izzurahman,  and  Anisa  Nur  Paramita  Dewi,  “Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh,” De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2021).
sosial  dan  politik.  Konsep  kesetaraan,  kebebasan  beragama,  dan  perlindungan hak-hak  individu  dapat  mempengaruhi  implementasi  hukum  Islam  dan membatasi  penerapan  aspek-aspek  hukum  Islam  yang  dianggap  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  ini. Perubahan  Sosial  dan  Nilai-nilai  Modern 52 : Perubahan  sosial,  seperti  urbanisasi,  industrialisasi,  dan  kemajuan  teknologi, dapat  mempengaruhi  tatanan  sosial  dan  nilai-nilai  dalam  masyarakat  modern. Nilai-nilai  modern  seperti  individualisme,  kesetaraan  gender,  dan  kebebasan berekspresi  dapat  berinteraksi  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dan memunculkan tantangan dalam implementasinya.
Untuk  menghadapi  konteks  sosial  dan  politik  yang  kompleks,  penting  untuk memiliki pendekatan yang kontekstual dan inklusif dalam implementasi hukum Islam.  Pemahaman  yang  mendalam  tentang  dinamika  sosial  dan  politik  serta keterlibatan  pemangku  kepentingan,  termasuk  ulama,  cendekiawan,  dan masyarakat,  penting  untuk  mencari  solusi  yang  relevan  dan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat modern. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi hukum Islam  dalam  menghadapi  perubahan  sosial  dan  politik  juga  menjadi  faktor penting  dalam  mempertahankan  relevansi  dan  kebermanfaatan  hukum  Islam dalam konteks yang terus berkembang.

## Peran media sosial dan opini publik dalam persepsi terhadap hukum Islam
Peran media sosial dan opini publik memiliki pengaruh yang signifikan dalam persepsi terhadap hukum Islam. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hal ini: Penyebaran Informasi 53 : Media sosial memberikan platform yang luas bagi individu untuk berbagi informasi, termasuk tentang hukum Islam. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap hukum Islam, tergantung pada kualitas dan akurasi informasi  yang disampaikan. Konten yang tidak akurat, bias, atau kurang  kontekstual  dapat  menyebabkan  masyarakat  memiliki  persepsi  yang salah tentang hukum Islam. Membentuk Opini Publik 54 : Media sosial juga dapat
52 Islamy,  “Landasan  Filosofis  dan  Corak  Pendekatan  Abdurrahman  Wahid  Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia.”
53 Nur  Aksin,  “Pandangan  Islam  Terhadap  Pemanfaatan  Media  Sosial,” Jurnal  Informatika Upgris 2, no. 2 (December 30, 2016), https://doi.org/10.26877/jiu.v2i2.1262.
54 Paelani Setia and M. Taufiq Rahman, “Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya: Studi  Kasus  Hizbut  Tahrir  Indonesia,” FIKRAH 9,  no.  2  (December  22,  2021):  241,
membentuk opini publik tentang hukum Islam melalui diskusi online, posting, dan  komentar.  Opini  yang  terbentuk  di  media  sosial  dapat  mempengaruhi persepsi umum terhadap hukum Islam, terutama jika opini tersebut mendapatkan banyak dukungan atau menjadi viral. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dengan  pemahaman  yang  baik  tentang  hukum  Islam  dan  kehati-hatian  dalam menyampaikan  pendapat  sangat  penting. Efek  Filter  Bubble 55 :  Media  sosial sering  kali  menghadirkan  efek  filter  bubble,  yaitu  pengguna  hanya  terpapar dengan  pandangan  dan  opini  yang  sejalan  dengan  pandangan  mereka  sendiri. Hal  ini  dapat  menyebabkan  terciptanya  polarisasi  dan  ketidakpahaman  antara masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum Islam. Efek ini juga dapat mempengaruhi persepsi negatif atau positif terhadap hukum Islam, tergantung pada lingkaran sosial dan opini yang dimiliki oleh pengguna media sosial. Pengaruh  Berita  dan  Media  Massa:  Media  massa  memiliki  kekuatan dalam  membentuk  persepsi  masyarakat  terhadap  hukum  Islam.  Berita  yang dipublikasikan  melalui  media  massa,  baik  cetak  maupun  daring,  dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan melihat hukum Islam. Penting untuk  memperhatikan  keadilan,  keakuratan,  dan  keberagaman  dalam  cakupan berita tentang hukum Islam agar persepsi publik menjadi lebih objektif. Ruang Diskusi  Publik 56 :  Opini  publik  yang  terbentuk  melalui  media  sosial  dapat menciptakan ruang diskusi publik tentang hukum Islam. Diskusi ini bisa positif dalam hal mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam, atau  dapat  pula  memperkuat  persepsi  negatif  jika  tidak  disertai  dengan pemahaman yang mendalam dan respek terhadap keberagaman pandangan. Penting untuk menyadari bahwa media sosial dan opini publik hanyalah salah satu aspek dalam membentuk persepsi terhadap hukum Islam. Pendidikan yang baik, dialog yang konstruktif, dan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam sangat penting dalam membentuk persepsi  yang akurat dan menyeluruh
https://doi.org/10.21043/fikrah.v9i2.11603.
55 Subkhi Ridho, “Kelas Menengah Muslim Baru dan Kontestasi Wacana Pluralisme di Media Sosial,” Jurnal Pemikiran Sosiologi 4, no. 2 (November 6, 2017): 88, https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28582.
56 Muhamad  Mustaqim,  “Pergulatan  Pemikiran  Islam  Di  Ruang  Publik  Maya  (Analisis terhadap Tiga Website Organisasi Islam di Indonesia),” Jurnal Penelitian 7, no. 2 (2013).
tentang hukum Islam di antara masyarakat.

## Relevansi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Kontemporer
Kontribusi hukum Islam dalam menangani isu-isu kontemporer (misalnya, hak asasi  manusia,  lingkungan  hidup,  teknologi  informasi,  dll.) Hukum  Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam menangani isu-isu kontemporer yang meliputi  hak  asasi  manusia,  lingkungan  hidup,  teknologi  informasi,  dan  lain sebagainya.  Berikut  adalah  beberapa  contoh  kontribusi  hukum  Islam  dalam menangani  isu-isu  tersebut: Hak  Asasi  Manusia 57 :  Hukum  Islam  memiliki landasan yang kuat dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Prinsip-prinsip  seperti  keadilan,  kesetaraan,  dan  kebebasan  individu  yang terdapat dalam ajaran Islam dapat diterapkan dalam konteks hak asasi manusia. Misalnya,  hukum  Islam  mengakui  hak  atas  kehidupan,  kebebasan  beragama, hak-hak perempuan, dan hak-hak minoritas. Lingkungan Hidup 58 : Hukum Islam mendorong  pemeliharaan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup.  Konsep  seperti khalifah  (pengelola  bumi),  haram  (larangan)  terhadap  perusakan  lingkungan, dan keberlanjutan (tahayyul) mengajarkan pentingnya menjaga dan memelihara alam.  Prinsip-prinsip  ini  memberikan  dasar  untuk  mengembangkan  kebijakan dan  praktik  yang  berkelanjutan  dalam  menghadapi  isu-isu  lingkungan kontemporer. Teknologi  Informasi 59 :  Hukum  Islam  memiliki  ketentuan  dan prinsip yang dapat diadaptasi dalam mengatur penggunaan teknologi informasi. Misalnya, hukum Islam menekankan pentingnya privasi dan perlindungan data pribadi,  serta  mengatur  etika  penggunaan  media  sosial  dan  internet.  Hukum Islam juga mendorong adil dan transparan dalam perdagangan elektronik serta melarang  penyebaran  informasi  yang  salah  atau  fitnah. Ekonomi  dan Keuangan 60 : Hukum Islam memiliki kontribusi dalam mengembangkan prinsip- prinsip  ekonomi  dan  keuangan  yang  adil  dan  berkelanjutan.  Prinsip-prinsip
57 Nur  Asiah,  “Hak  Asasi  Manusia  Perspektif  Hukum  Islam,” Diktum:  Jurnal  Syariah  dan Hukum 15, no. 1 (January 9, 2018): 55–66, https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425.
58 Siti  Zulaikha,  “Pelestarian  Lingkungan  Hidup  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Undang- Undang,” Akademika, Vol. 19, No. 02, (2014).
59 Aksin, “Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial.”
60 Safrudin  Arif  Marah  Manunggal,  “Etika  Islam  Dalam  Manajemen  Keuangan,” Jurnal Hukum Islam 9, no. 1 (March 2, 2016), https://doi.org/10.28918/jhi.v9i1.586.
seperti larangan riba (bunga), zakat (sumbangan wajib), dan perdagangan yang adil  (muamalah)  dapat  membantu  mengatasi  isu-isu  ekonomi  dan  keuangan kontemporer  seperti  kesenjangan  ekonomi,  pengelolaan  keuangan  yang bertanggung  jawab,  dan  perdagangan  yang  adil. Etika  dalam  Teknologi 61 : Hukum  Islam  memberikan  pedoman  etika  yang  dapat  diterapkan  dalam perkembangan  teknologi  modern.  Misalnya,  prinsip-prinsip  seperti  keadilan, kejujuran,  dan  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan masyarakat dapat diterapkan dalam pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan keamanan siber.
Melalui  implementasi  hukum  Islam  yang  kontekstual  dan  pemahaman  yang mendalam, isu-isu kontemporer dapat ditangani dengan mengacu pada prinsip- prinsip  ajaran  Islam.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  memperhatikan  dialog antarbudaya,  kerjasama  antarlembaga,  dan  penelitian  yang  berkualitas  untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai dan efekt if dalam menghadapi isu-isu kontemporer  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  melibatkan  ulama, cendekiawan  Islam,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  dalam  diskusi  dan pengambilan  keputusan.  Dengan  demikian,  kontribusi  hukum  Islam  dalam menangani isu-isu kontemporer dapat menjadi relevan dan efektif.

## Keberlanjutan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks masyarakat modern
Keberlanjutan  nilai-nilai  hukum  Islam  dalam  konteks  masyarakat  modern menjadi isu penting dalam mempertahankan relevansi dan implementasi hukum Islam.  Berikut  adalah  beberapa  poin  yang  dapat  dijelaskan  terkait  dengan  hal tersebut: Kontekstualisasi  Nilai-nilai  Islam 62 :  Keberlanjutan  nilai-nilai  hukum Islam dalam masyarakat modern melibatkan kemampuan untuk mengkontekstualisasikan  ajaran  Islam  dengan  kondisi  dan  tantangan kontemporer. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ajaran Islam dan kemampuan untuk mengaplikasikannya secara relevan dalam
61 Soediro,  “Prinsip  Keamanan,  Privasi,  Dan  Etika  Dalam  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 2 (June 2018).
62 Syamsyir  Syamsyir,  “Kontekstualisasi  Nilai-Nilai  Islam  (Sebuah  Konsep  Umar  Bin Khattab),” Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani 5, no. 2 (October 7, 2019): 81–98, https://doi.org/10.47435/mimbar.v1i1.276.
konteks  sosial,  politik,  dan  budaya  yang  berubah. Interpretasi  dan  Ijtihad 63 : Keberlanjutan  nilai-nilai  hukum  Islam  juga  terkait  dengan  kesinambungan proses interpretasi dan ijtihad. Interpretasi hukum yang fleksibel dan kontekstual dapat  memungkinkan  hukum  Islam  tetap  relevan  dengan  perkembangan masyarakat  modern.  Ulama  dan  cendekiawan  Islam  memiliki  peran  penting dalam  mengembangkan  ijtihad  yang  responsif  terhadap  isu-isu  kontemporer, sehingga  nilai-nilai  hukum  Islam  dapat  tetap  berkelanjutan. Prinsip-Prinsip Universal 64 :  Hukum  Islam  memiliki  prinsip-prinsip  yang  universal  dan  dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan kebebasan individu memiliki relevansi yang terus berlanjut  dalam  menangani  isu-isu  kontemporer.  Dengan  memfokuskan  pada prinsip-prinsip  ini,  nilai-nilai  hukum  Islam  dapat  dipertahankan  dalam membangun  masyarakat  yang  adil  dan  berkelanjutan. Pendidikan  dan Kesadaran 65 :  Keberlanjutan  nilai-nilai  hukum  Islam  juga  terkait  dengan pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat.  Pendidikan  yang  baik  tentang  hukum Islam,  nilai-nilai  ajaran  Islam,  dan  relevansinya  dalam  konteks  masyarakat modern  dapat  membantu  masyarakat  memahami  dan  menginternalisasi  nilai- nilai  tersebut.  Kesadaran  akan  pentingnya  mempertahankan  dan  menerapkan nilai-nilai  hukum  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari  juga  merupakan  faktor penting  dalam  menjaga  keberlanjutan  nilai-nilai  tersebut. Dialog  dan Keterbukaan: Keberlanjutan nilai-nilai hukum Islam juga melibatkan dialog dan keterbukaan  terhadap  perubahan  dalam  masyarakat.  Masyarakat  modern cenderung  terpapar  dengan  berbagai  pengaruh  dan  pandangan  yang  beragam. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mendorong  dialog  antarbudaya,  dialog antaragama,  dan  dialog  antarumat  manusia  untuk  mempertahankan  nilai-nilai hukum  Islam  dan  menjaga  relevansinya  dalam  konteks  masyarakat  yang
63 Prawitra Thalib, Faizal Kurniawan, and Mohamad Nur Kholiq, “The Application Of Quranic Interpretation,  The  Sunna  And  Ijtihad  As  The  Source  Of  Islamic  Law,” Rechtidee 15,  no.  2 (December 4, 2020): 193–206, https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.7261.
64 Dedy Sumardi, “Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen,” Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 50 (2016).
65 Mawi Khusni Albar, “Pendidikan Ekologi-Sosial Dalam Prespektif Islam:,” Al-Tahrir 17, no. 2 (2017).
semakin kompleks.
Dengan  pendekatan  yang  kontekstual,  interpretasi  yang  bijaksana,  dan pendidikan  yang  baik,  nilai-nilai  hukum  Islam  dapat  terus  berlanjut  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  tantangan  masyarakat  modern.  Keberlanjutan  nilai- nilai ini merupakan refleksi dari kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dan memberikan  solusi  yang  relevan  dan  berkelanjutan  dalam  menghadapi  isu-isu kontemporer.  Melalui  kontekstualisasi,  interpretasi  yang  responsif,  dan  dialog yang  konstruktif,  nilai-nilai  hukum  Islam  dapat  terus  memberikan  arahan  etis dan  prinsip-prinsip  yang  relevan  dalam  menghadapi  perubahan  sosial,  politik, dan budaya.

## 4) Pembahasan
Kolaborasi  antara  para  ulama,  akademisi,  praktisi,  dan  pemangku kepentingan lainnya
Kolaborasi antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya  memainkan  peran  penting  dalam  menjaga  relevansi  dan  implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Berikut adalah beberapa poin yang  dapat  dijelaskan  terkait  dengan  hal  ini: Pertukaran  Pengetahuan  dan Pengalaman: Kolaborasi antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan  lainnya  memungkinkan  adanya  pertukaran  pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman terkait dengan implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Pertukaran ini dapat melibatkan diskusi, seminar, lokakarya, atau forum-forum lain yang memfasilitasi dialog antara para ahli dan praktisi. Komplementaritas  Keahlian:  Kolaborasi  ini  memungkinkan penggabungan keahlian dan pengetahuan dari berbagai bidang dan disiplin ilmu. Para ulama dapat memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam, sementara  akademisi  dan  praktisi  dapat  menyumbangkan  perspektif  dan metodologi  dari  bidang  studi  mereka  seperti  ilmu  sosial,  hukum,  psikologi, ekonomi, dan lain-lain. Hal ini memperkaya pemahaman dan penerapan hukum Islam  dalam  konteks  masyarakat  modern. Membangun  Konsensus  dan Kesepahaman:  Kolaborasi  ini  memungkinkan  terciptanya  konsensus  dan
kesepahaman  antara  berbagai  pihak  terkait  dalam  menghadapi  isu-isu kontemporer.  Diskusi  terbuka  dan  dialog  yang  konstruktif  dapat  membantu mengatasi  perbedaan  interpretasi  dan  mencapai  pemahaman  yang  lebih  luas tentang  implementasi  hukum  Islam.  Dalam  konteks  pluralitas  hukum  dan perbedaan interpretasi, kolaborasi ini memainkan peran penting dalam mencapai kesepakatan  yang  inklusif  dan  berkelanjutan. Pembangunan  Kapasitas: Kolaborasi  ini  juga  dapat  melibatkan  program  pelatihan,  pendidikan,  dan pembangunan  kapasitas  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan keterampilan  dalam  implementasi  hukum  Islam.  Para  ulama,  akademisi,  dan praktisi dapat saling memberikan dukungan dan bimbingan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Ini juga  membantu  dalam  pengembangan  pemikiran  dan  metodologi  baru  yang relevan  dengan  zaman. Pengaruh  yang  Lebih  Luas:  Kolaborasi  ini  dapat memberikan  pengaruh  yang  lebih  luas  dalam  masyarakat.  Dengan  melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan diterima oleh masyarakat. Melalui kerjasama yang erat, para ulama, akademisi, dan praktisi dapat berperan dalam  menyampaikan  pandangan  dan  pemahaman  hukum  Islam  kepada masyarakat secara luas melalui media, publikasi, atau kegiatan-kegiatan publik. Dengan  kolaborasi  yang  baik  antara  para  ulama,  akademisi,  praktisi,  dan pemangku  kepentingan  lainnya  dalam  implementasi  hukum  Islam,  kita  dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam menjaga relevansi dan responsivitas terhadap  isu-isu  kontemporer.  Kolaborasi  ini  memperluas  jangkauan pengetahuan,  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya,  dan  menghasilkan pemikiran yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat modern.
Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dalam masyarakat modern
Pendidikan  dan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  hukum  Islam  dalam masyarakat  modern  memainkan  peran  penting  dalam  menjaga  relevansi  dan implementasi yang efektif. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan
terkait  dengan  hal  ini: Pendidikan  Inklusif:  Penting  untuk  mengembangkan pendekatan  pendidikan  yang  inklusif  yang  mencakup  pemahaman  yang mendalam tentang hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Pendidikan Islam  yang  komprehensif  harus  menggabungkan  pemahaman  ajaran  Islam dengan  pengetahuan  kontemporer  dalam  bidang  sosial,  politik,  ekonomi,  dan budaya.  Hal  ini  akan  membantu  individu  memahami  relevansi  hukum  Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari dan tantangan kontemporer yang dihadapi. Dialog Antaragama dan Antarbudaya: Pendidikan tentang hukum Islam dalam masyarakat modern juga harus mendorong dialog antaragama dan antarbudaya. Ini  mencakup  membangun  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  nilai-nilai universal  yang  terkandung  dalam  hukum  Islam  dan  mengakui  persamaan  dan perbedaan dengan keyakinan dan budaya lainnya. Melalui dialog dan pertukaran pemikiran,  kita  dapat  memperkuat  toleransi,  saling  pengertian,  dan  kerjasama antar  komunitas  dalam  menghadapi  isu-isu  bersama. Pendekatan  Kontekstual: Pendidikan tentang hukum Islam dalam masyarakat modern harus mengadopsi pendekatan kontekstual.  Ini berarti memahami konteks sosial, politik, budaya, dan historis di mana hukum Islam diterapkan. Dengan memahami konteks ini, kita  dapat  menginterpretasikan  hukum  Islam  secara  relevan  dan  responsif terhadap  tantangan  yang  dihadapi  masyarakat  modern.  Pendidikan  harus menekankan  pada  pemahaman  kontekstual  dan  aplikasi  hukum  Islam  yang berdasarkan  prinsip-prinsip  keadilan,  kemanusiaan,  dan  kesejahteraan. Penelitian  dan  Studi  Ilmiah:  Penting  untuk  mendorong  penelitian  dan  studi ilmiah yang mendalam tentang hukum Islam dalam masyarakat modern. Melalui penelitian yang berkelanjutan, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang  bagaimana  hukum  Islam  dapat  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial, politik, dan budaya. Studi ilmiah juga membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang  dalam  implementasi  hukum  Islam  dan  mengembangkan  pendekatan yang  inovatif  untuk  menghadapinya. Pembangunan  Keterampilan:  Selain pemahaman teoritis, pendidikan tentang hukum Islam juga harus memperhatikan pembangunan keterampilan praktis yang relevan dengan masyarakat modern. Ini termasuk  kemampuan  berpikir  kritis,  keterampilan  komunikasi,  pemecahan
masalah, dan kepemimpinan yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara  aktif  dalam  masyarakat  dan  memberikan  kontribusi  positif  dalam penerapan hukum Islam.
Dengan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dalam masyarakat modern, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil dan  harmonis.  Pendidikan  yang  baik  akan  memberikan  kesadaran  yang  lebih besar  terhadap  nilai-nilai  hukum  Islam,  memperkuat  pemahaman  tentang prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan membantu individu dalam menerapkan hukum  Islam  secara  positif  dalam  kehidupan  sehari-hari. Pendidikan  tentang hukum  Islam  dalam  konteks  masyarakat  modern  juga  dapat  membantu mengatasi  stereotipe  negatif  atau  salah  paham  terkait  dengan  hukum  Islam. Dengan memberikan pemahaman yang akurat dan mendalam, masyarakat dapat menghargai  kontribusi  hukum  Islam  dalam  menangani  isu-isu  kontemporer, seperti  hak  asasi  manusia,  lingkungan  hidup,  teknologi  informasi,  dan  lain sebagainya.

## Dialog dan partisipasi aktif dalam mencapai solusi yang inklusif
Dialog  dan  partisipasi  aktif  memainkan  peran  penting  dalam  mencapai  solusi yang  inklusif  dalam  konteks  implementasi  hukum  Islam  dalam  masyarakat modern.  Berikut  adalah  beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam  dialog dan partisipasi aktif: Inklusivitas: Dialog harus melibatkan berbagai kelompok masyarakat  dengan  latar  belakang  yang  beragam,  termasuk  ulama,  akademisi, praktisi,  pemangku  kepentingan,  dan  masyarakat  umum.  Semua  pihak  harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka dan mendengarkan sudut pandang yang berbeda. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok membantu memperkaya  diskusi,  menghindari  dominasi  suara  yang  tunggal,  dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan mempertimbangkan kepentingan dan perspektif  yang  beragam. Pembangunan  Konsensus:  Dialog  harus  mendorong pembangunan konsensus di antara para pemangku kepentingan. Hal ini berarti mencari  titik  temu  di  antara  berbagai  pandangan  yang  ada  dan  mencapai kesepakatan bersama tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah implementasi hukum Islam  dalam  masyarakat  modern.  Pembangunan  konsensus
membutuhkan  komunikasi  yang  baik,  saling  pengertian,  dan  semangat kerjasama antara para peserta dialog. Menghormati Perbedaan Pendapat: Dialog harus  menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  terbuka  di  mana  perbedaan pendapat  dihormati.  Para  peserta  dialog  harus  bersedia  mendengarkan  dengan seksama, menghargai sudut pandang yang berbeda, dan menghindari sikap yang dogmatis  atau  otoriter.  Menghormati  perbedaan  pendapat  adalah  langkah penting  dalam  mencapai  solusi  yang  inklusif  dan  memperkuat  kesepahaman antar kelompok. Transparansi dan Akuntabilitas: Dialog harus didasarkan pada transparansi  dan  akuntabilitas.  Para  peserta  dialog  harus  membuka  informasi yang  relevan,  menyampaikan  pemikiran  dan  argumen  dengan  jujur,  dan bertanggung  jawab  atas  posisi  dan  tindakan  mereka.  Transparansi  dan akuntabilitas  menciptakan  kepercayaan  di  antara  para  peserta  dialog  dan masyarakat  luas,  serta  memastikan  bahwa  solusi  yang  dihasilkan  didasarkan pada  informasi  yang  jelas  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Implementasi Tindakan: Dialog harus menghasilkan tindakan nyata dan implementasi solusi yang disepakati. Hasil dari dialog harus diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk menerapkan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Tindakan ini  melibatkan  pembuatan  kebijakan,  pengembangan  program,  pelaksanaan regulasi, dan upaya nyata untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat modern.
Dialog  dan  partisipasi  aktif  merupakan  elemen  kunci  dalam  mencapai  solusi yang  inklusif  dalam  implementasi  hukum  Islam  dalam  masyarakat  modern. Melalui  inklusivitas,  pembangunan  konsensus,  menghormati  perbedaan pendapat,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  implementasi  t  indakan,  kita  dapat menciptakan  ruang  bagi  berbagai  suara  dan  perspektif  untuk  didengar  dan dihormati.  Hal  ini  memungkinkan  untuk  menghasilkan  solusi  yang  mewakili kepentingan dan nilai-nilai masyarakat secara lebih luas.

## Tantangan Implementasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern
Implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan utama adalah pluralitas hukum
dan  perbedaan  interpretasi  di  antara  para  ulama,  yang  dapat  menyebabkan ketidakpastian  dan  konflik  dalam  implementasi  hukum  Islam.  Konteks  sosial dan politik yang kompleks juga menjadi tantangan, karena masyarakat modern memiliki  struktur  sosial  dan  politik  yang  beragam,  yang  mempengaruhi implementasi  hukum  Islam  secara  konsisten  dan  adil.  Selain  itu,  pengaruh budaya  sekuler  dan  arus  globalisasi  dapat  menimbulkan  hambatan  dalam mengimplementasikan  hukum  Islam,  karena  terjadi  gesekan  antara  nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai modern yang lebih sekuler. Pengaruh media sosial dan opini publik juga memainkan peran penting dalam persepsi masyarakat terhadap hukum Islam, yang dapat mempengaruhi implementasinya.
Tantangan  utama  dalam  implementasi  hukum  Islam  di  masyarakat  modern adalah  pemahaman  yang  beragam  tentang  ajaran  Islam.  Terdapat  berbagai interpretasi  tentang  apa  yang  dikatakan  oleh  Al-Qur'an  dan  hadis,  yang mengakibatkan  perbedaan  pendapat  dalam  hal-hal  tertentu.  Hal  ini  dapat memunculkan  perdebatan  tentang  bagaimana  hukum  Islam  harus  diterapkan dalam konteks sosial yang beragam.
Terdapat  tantangan  dalam  menyesuaikan  hukum  Islam  dengan  sistem  hukum yang  ada  di  negara-negara  modern.  Sistem  hukum  Islam  didasarkan  pada prinsip-prinsip  syariah  yang  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk hukum pidana, keluarga, dan ekonomi. Namun, sistem hukum modern di banyak negara  didasarkan  pada  konstitusi  sekuler  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang berbeda.  Maka,  menyelaraskan  hukum  Islam  dengan  sistem  hukum  yang  ada menjadi tantangan yang kompleks.
Aspek kultural dan sosial juga mempengaruhi implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Nilai-nilai dan praktik-praktik tradisional yang ada dalam masyarakat dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, dalam  beberapa  masyarakat,  praktik  seperti  pernikahan  anak,  poligami,  atau hukuman  fisik  masih  dipraktikkan  secara  luas,  meskipun  dapat  menjadi kontroversial dalam konteks masyarakat modern.
Tantangan  lainnya  adalah  bagaimana  mengatasi  kesenjangan  antara  hukum Islam dan hak asasi manusia universal. Beberapa aspek dari hukum Islam, seperti
hukuman potong tangan atau hukuman rajam bagi pelaku zina, dapat dianggap melanggar  hak  asasi  manusia  dalam  pandangan  masyarakat  modern.  Mencari keseimbangan  antara  prinsip-prinsip  Islam  dan  hak  asasi  manusia  universal menjadi tugas yang rumit.
Tantangan  penting  lainnya  adalah  pendekatan  dalam  menyampaikan  hukum Islam kepada masyarakat modern. Dalam era digital dan globalisasi, informasi tersebar luas dan pendapat beragam dapat dengan mudah diakses. Oleh karena itu,  penting  untuk  menyampaikan  ajaran  Islam  dengan  cara  yang  relevan  dan komunikatif, agar masyarakat modern dapat memahami dan menerima hukum Islam tanpa merasa terasingkan atau dipaksa.
Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa negara telah mencoba menerapkan pendekatan  yang  lebih  kontekstual  dan  fleksibel  dalam  implementasi  hukum Islam. Beberapa negara telah mengadopsi hukum Islam dengan mengintegrasikannya  ke  dalam  sistem  hukum  nasional  mereka,  sambil mempertah hankan prinsip-prinsip hukum Islam yang fundamental.
Pendidikan  dan  pemahaman  masyarakat  juga  menjadi  faktor  penting  dalam implementasi  hukum  Islam  dalam  masyarakat  modern.  Pendidikan  yang  baik dan  menyeluruh  tentang  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dapat  membantu mengurangi miskonsepsi dan pemahaman yang salah tentang agama. Selain itu, dialog  antara  para  ulama  dan  masyarakat  juga  penting  dalam  menyampaikan pesan-pesan  hukum  Islam  yang  sesuai  dengan  konteks  sosial  dan  kebutuhan masyarakat modern.
Tantangan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern bukanlah sebuah permasalahan yang mudah diselesaikan. Diperlukan kerjasama yang  erat  antara  para  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  ulama, akademisi, dan masyarakat luas. Perdebatan dan diskusi terbuka perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat modern, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum Islam yang fundamental.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  implementasi  hukum  Islam  dalam  konteks masyarakat modern tidaklah bersifat homogen. Setiap negara memiliki konteks
sosial,  politik,  dan  budaya  yang  berbeda,  yang  dapat  mempengaruhi  cara implementasi  hukum  Islam  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  satu pendekatan yang cocok untuk semua negara atau masyarakat. Di era yang terus berkembang  ini,  tantangan  implementasi  hukum  Islam  dalam  konteks  sosial masyarakat  modern  terus  berubah  dan  berkembang.  Oleh  karena  itu,  penting untuk  terus  melakukan  evaluasi  dan  penyesuaian  agar  implementasi  hukum Islam dapat tetap relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan, diharapkan tantangan ini dapat diatasi dan implementasi hukum Islam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat modern dengan tetap menjaga integritas dan prinsip-prinsip agama

## C. Kesimpulan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  masih  relevan  dengan masyarakat  modern  meskipun  dihadapkan  pada  sejumlah  tantangan  dalam implementasinya.  Untuk  mengatasi  tantangan  tersebut  perlu  dilakukan  upaya kolaboratif  antara  para  ulama,  akademisi,  praktisi,  dan  pemangku  kepentingan lainnya dalam mengembangkan pendekatan yang konsisten, adil, dan relevan dalam implementasi  hukum  Islam  dalam  masyarakat  modern.  Diperlukan  pemahaman yang  lebih  mendalam  tentang  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dan  konteks  sosial masyarakat  modern,  serta  dialog  yang  terbuka  antara  berbagai  kelompok  dalam masyarakat  untuk  mencapai  pemahaman  bersama  dan  solusi  yang  lebih  inklusif. Perlu juga adanya pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dalam masyarakat modern. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan formal dan informal, termasuk pengajaran di lembaga pendidikan, seminar, diskusi publik,  dan  penerbitan  literatur  yang  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih holistik  tentang  hukum  Islam  dan  relevansinya  dalam  konteks  sosial  masyarakat modern.
Implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern adalah sebuah  tantangan  yang  kompleks.  Namun,  dengan  pemahaman  yang  lebih  baik, pendekatan kolaboratif,  dan pendidikan  yang tepat,  relevansi  hukum  Islam  dapat
dipertahankan  dan  diimplementasikan  secara  adil  dalam  masyarakat  modern. Penelitian  ini  memberikan  wawasan  yang  berharga  bagi  para  pemangku kepentingan  untuk  memahami  dan  mengatasi  tantangan  yang  dihadapi  dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Kudrat,  Maylissabet  Maylissabet,  and  M.  Taufiq.  “Kontribusi  Bahtsul Masail Pesantren Di Madura Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam  Kontemporer.” PERADA 2,  no.  1  (June  28,  2019):  67–80. https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.31.
Abdillah, Masykuri. “Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik  di  Era  Reformasi.” AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah 13,  no.  2 (August 7, 2013). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937.
Abdillah,  Nanang.  “Madzhab  Dan  Faktor  Penyebab  Terjadinya  Perbedaan.”
Fikroh:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pendidikan  Islam 8,  no.  1  (August  26, 2016): 20–38. https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20.
Affandi, Ghozali Rusyid, and Dewanti Ruparin Diah. “religiusitas sebagai prediktor terhadap kesehatan mental studi terhadap pemeluk agama islam.” Jurnal psikologi volume 6, NO.1, (April 2011).
Agustami, Eli. “Keadilan Dalam Perpekstif Al-Qur’an.” jurnal taushiah fai-uisu 9, no. 2 (2019).
Ainusyamsi,  Fadlil  Yani,  and  Husni  Husni.  “Perspektif  Al-Qur’an  tentang
Pembebasan  Manusia  melalui  Pendidikan  Akhlak.” Jurnal  Penelitian Pendidikan Islam 9, no. 1 (July 16, 2021):
51.
https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1.670.
Aksin,  Nur.  “Pandangan  Islam  Terhadap  Pemanfaatan  Media  Sosial.” Jurnal Informatika Upgris 2, no. 2 (December 30, 2016). https://doi.org/10.26877/jiu.v2i2.1262.
Albar,  Mawi  Khusni.  “Pendidikan  Ekologi-Sosial  Dalam  Prespektif  Islam:” Al- Tahrir 17, no. 2 (2017).
Amin, Saidul. “Eksistensi Kajian Tauhid Dalam Keilmuan Ushuluddin.” Tajdid : Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin 22, no. 1 (July 4, 2019): 71–83. https://doi.org/10.15548/tajdid.v22i1.282.
Asiah, Nur. “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam.” Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 15, no. 1 (January 9, 2018):
55–66.
https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425.
Bisri, Hasan. “Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Telaah atas Ijtihâd Fardi dan
Jamâ’i.” TAJDID 26, no. 2 (October 12, 2019): 187. https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.314.
Dainori, Dainori. “Kontroversi Pemikiran Hukum Ahmad Hassan Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.” Jurnal Kariman 7, no. 1 (August 30, 2019): 141–60. https://doi.org/10.52185/kariman.v7i1.108.
Darwis,  Rizal.  “Hukum  Islam  Dalam  Multikulturalis  Pluralitas  Di  Indonesia.” zawiyah ; Jurnal Pemikiran Islam 3, no. 1 (2017).
Diyani, Trini. “Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan.” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 6, no. 3 (November 9, 2019): 303–16. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13193.
Fadilah,  Adin.  “Komponen  Kebutuhan  Hidup  Dalam  Regulasi  Upah  Minimum Perspektif Maqa>s}id Al-Shari>’Ah.” Muslim Heritage 1, no. 1 (March 11, 2016): 19. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.380.
Fathrul  Quddus,  Muhammad.  “Kritik  Konsumerisme  dalam  Etika  Konsumsi Islam.” Malia  (Terakreditasi) 13,  no.  1  (December  28,  2021):  43–60. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2771.
Fuad,  Ahmad  Masfuful.  “Qiyas  Sebagai  Salah  Satu  Metode  Istinbāṭ  Al-Ḥukm.”
MAZAHIB 15, no. 1 (December 16, 2016).
https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606.
Halimah,  Noor,  and  Yuli  Lailiyah  Mahmudah.  “Mazhab  Fiqih  Di  Indonesia: Perbedaan  Pendapat  Konstruksi  Hukum  Islam.” Journal  Islamic Education 1 (2023).
Herawati,  Andi.  “Kompilasi  Hukum  Islam  (Khi)  Sebagai  Hasil  Ijtihad  Ulama Indonesia.” HUNAFA:  Jurnal  Studia  Islamika 8,  no.  2  (December  17, 2011): 321. https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340.
Indrawan,  Raden  Mas  Jerry.  “Dampak  Komunikasi  Politik  Dan  Opini  Publik Terhadap Perilaku Masyarakat.” wacana 16, no. 2 (2017).
Islamy, Athoillah. “Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang  Implementasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.” Al-Adalah:  Jurnal Hukum  dan  Politik  Islam 6,  no.  1  (June  14,  2021):  51–73. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1245.
Julaiha, Siti. “Internalisasi Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam.” Dinamika Ilmu Vol. 14. No 1 (June 1, 2014): 109–22.
https://doi.org/10.21093/di.v14i1.11.
Karya, STIES Mitra. “Pengembangan Pemasaran Dalam Ekonomi Syariah” 1, no.
1 (2020).
Khasan,  Moh.  “Prinsip-Prinsip  Keadilan  Hukum  Dalam  Asas  Legalitas  Hukum
Pidana  Islam.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 6, no. 1 (May 29, 2017): 21.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133.
Latief,  Mohamad,  Amal  Fathullah  Zarkasyi,  and  Amir  Reza  Kusuma.  “Problem Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq.” Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya 7 (2022).
Latifah,  Nur.  “Pendidikan  Islam  di  Era  Globalisasi.” PALAPA 5,  no.  1  (May  5, 2017): 196–208. https://doi.org/10.36088/palapa.v5i1.80.
Maksum,  Ali,  Priyono  Tri  Febrianto,  and  Esa  Nur  Wahyuni.  “Interpretation  of Democracy,  Pluralism  and  Tolerance  among  the  Young  Activists  of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama.” Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik 32, no. 3 (September
12, 2019): 275.
https://doi.org/10.20473/mkp.V32I32019.275-289.
Manunggal,  Safrudin  Arif  Marah.  “Etika  Islam  Dalam  Manajemen  Keuangan.”
Jurnal Hukum Islam
9, no. 1 (March 2, 2016). https://doi.org/10.28918/jhi.v9i1.586.
Maula,  Bani  Syarif.  “Politik  Hukum  Dan  Upaya  Positivisasi  Hukum  Islam  Di
Indonesia:  Studi  Tentang  Konflik  Hukum  Dalam  Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Peradilan Agama.” Jurnal Penelitian Agama 16, no. 1 (April 13, 2015): 29–49. https://doi.org/10.24090/jpa.v16i1.2015.pp29-49.
Mudassir,  Mudassir,  and  Edi  Gunawan.  “Karakteristik  dan  Pendekatan  Aspek Sosial Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 15, no. 2 (December 31, 2017). https://doi.org/10.30984/as.v15i2.477.
Muin, Munawir. “Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab< al-wurud<.”
Addin 7, no. 2 (2013).
Mustaqim,  Muhamad.  “Pergulatan  Pemikiran  Islam  Di  Ruang  Publik  Maya (Analisis terhadap Tiga Website Organisasi Islam di Indonesia).” Jurnal Penelitian 7, no. 2 (2013).
Naseh, Ahmad Hanany. “Ijtihad Dalam Hukum Islam.” Jurnal  An-Nûr, Vol.  IV, No. 2, (Agustus 2012).
Nasir, Muhammad, and Ahlul Badri. “Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh.” politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Volume IX, Nomor I (2019).
Parhan,  Muhammad,  Alifah  Hilmiyah,  Randis  Dwi  Nugraha  Bastiar,  and  Resa Wiyana.  “Sekularisme  sebagai  tantangan  pendidikan  Islam
kontemporer.” ta’dibuna: jurnal pendidikan islam 11, no. 2 (2022).
Pimay,  Awaludin,  and  Fania  Mutiara  Savitri.  “Dinamika  dakwah  Islam  di  era modern.” Jurnal  Ilmu  Dakwah 41,  no.  1  (June  30,  2021):  43–55. https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847.
Purba,  Fatimah.  “Pendekatan  dalam  Studi  Al-Quran:  Studi  tentang  Metode  dan Pendekatan Al-Quran.” Jurnal As-Salam, Vol.1, No. 2, (2016).
Purkon, Arip. “Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam.” AHKAM :
Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 2 (August 7, 2013). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.930.
Purwanto, Yedi. “Islam Mengutamakan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.” Jurnal Sosioteknologi Edisi 22 (2011).
Putra, Muh. Yunan. “Menaati Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang Menurut Syariat Islam.” Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 4, no. 1 (March 23, 2020): 19–42. https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.443.
Rangkuti,  Afifa,  and  SH  M  Hum.  “Konsep  Keadilan  Dalam  Perspektif  Islam.”
Jurnal Pendidikan Islam Vol.VI, No.1, (2017).
Ridho, Subkhi. “Kelas Menengah Muslim Baru dan Kontestasi Wacana Pluralisme di  Media  Sosial.” Jurnal  Pemikiran  Sosiologi 4,  no.  2  (November  6, 2017): 88. https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28582.
Ridwan,  Muannif,  M  Hasbi  Umar,  and  Abdul  Ghafar.  “Sumber-Sumber  Hukum Islam  Dan  Implementasinya  (Kajian  Deskriptif  Kualitatif  Tentang  Al- Qur’an, Sunnah, dan Ijma’).” Journal of Islamic Studies 1, no. 2 (2021).
Rijali,  Ahmad.  “Analisis  Data  Kualitatif.” Alhadharah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah 17, no. 33 (January 2, 2019): 81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
Rizik,  Miftahur,  Lias  Hasibuan,  and  Kasful  Anwar  Us.  “Pendidikan  Masyarakat Modern  dan  Tradisional  dalam  Menghadapi  Perubahan  Sosial  dan Modernisasi.” jurnal literasologi 5, no. 2 (2021).
Sawarjuwono, T., Kadir, A. P. “Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan  (Sebuah  Library  Research).” Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan, 5(1) (2004): 35–57.
Setia,  Paelani,  and  M.  Taufiq  Rahman.  “Kekhilafahan  Islam,  Globalisasi  dan Gerilya  Maya:  Studi  Kasus  Hizbut  Tahrir  Indonesia.” Fikrah 9,  no.  2 (December 22, 2021): 241. https://doi.org/10.21043/fikrah.v9i2.11603.
Shandi,  Kemala  Fakhira,  Thoriq  Izzurahman,  and  Anisa  Nur  Paramita  Dewi.
“Pandangan  Mahasiswa  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh.” De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2021).
Soediro. “Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.” Jurnal kosmik hukum vol. 18 No. 2 (June 2018).
Sulistiani,  Siska  Lis.  “Eksistensi  Filsafat  Hukum  Islam  Dalam  Pengembangan
Ekonomi Islam Indonesia.” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (January 31, 2018): 119–34.
https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146.
Sumardi, Dedy. “Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen.”
Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 50 (2016).
Sumarna,  Elan.  “Syariah  Islam  Dalam  Konteks  Perguliran  Sosial,  Politik,  Dan Budaya.” Jurnal sosioreligi 14 (2016).
Supriyanto,  Bambang  Heri.  “Penegakan  Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia.” Jurnal  Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Vol . 2, No. 3, no. 3 (2014).
Syamsyir,  Syamsyir.  “Kontekstualisasi  Nilai-Nilai  Islam  (Sebuah  Konsep  Umar Bin  Khattab).” Jurnal  Mimbar:  Media  Intelektual  Muslim  dan Bimbingan Rohani 5, no. 2 (October 7, 2019): 81–98. https://doi.org/10.47435/mimbar.v1i1.276.
Thalib, Prawitra, Faizal Kurniawan, and Mohamad Nur Kholiq. “The Application Of  Quranic  Interpretation,  The  Sunna  And  Ijtihad  As  The  Source  Of Islamic  Law.” Rechtidee 15,  no.  2  (December  4,  2020):  193–206. https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.7261.
Yunus, Nur Rohim. “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam
Sistem  Hukum  Nasional  Indonesia.” Hunafa:JurnalStudiaIslamika 12, no. 2 (2015).
Yustitianingtyas, Levina. “Masyarakat Dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis
Terhadap Perubahan-Perubahan Sosial Dalam Masyarakat
Internasional).” Perspektif 20,  no.  2  (May  27,  2015):  90. https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150.
Zamakhsyari,  Ahmad,  Dadang  Kahmad,  Afif  Muhammad,  and  Asep  Saeful Muhtadi.  “Elit  Agama  dan  Gerakan  Sosial  pada  Masyarakat  Cirebon: Studi Kasus Jamiyah Waqiah Permata Hati” 5, no. 2 (2020).
Zayyadi,  Ahmad.  “Kontribusi  Turki  Dan  Mesir  Terhadap  Sejarah  Pembaruan Hukum  Keluarga  Islam  Di  Indonesia.” Al-Manhaj:  Journal  of Indonesian  Islamic  Family  Law 2,  no.  1  (June  1,  2020):  47.
https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3115.
Zuhdi,  Muhamad  Harfin.  “Fundamentalisme  Dan  Upaya  Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an Dan Hadis.” Religia 13, no. 1 (October 3, 2017). https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.176.
Zulaikha,  Siti.  “Pelestarian  Lingkungan  Hidup  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Undang-Undang.” Akademika, Vol. 19, No. 02, (2014).
Zulkarnen,  Zulkarnen.  “Budaya  Struktur  Pemerintahan  Republik  Islam  Iran.” Jurnal  Al-Azhar  Indonesia  Seri  Humaniora 3,  no.  1  (December  20, 2017): 1. https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.194.