## KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023
Luthfiah Ramadhani 1) ; Citra Amalia 2) ; Dewi Sekar Ayuning Cahya 3) ; Dwi Ayu Kumala Sari 4) ; Nazhiifa Zalfa Dementieva 5) ; Ita Meilidia 6)
1) luthfiahramadanii@students.unnes.ac.id , Universitas Negeri Semarang
2) citraamalia@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang
3) dewisekaraync@students.unnes.ac.id , Universitas Negeri Semarang
4) dwiayukumalasari2807@students.unnes.ac.id , Universitas Negeri Semarang 5) nazhhifa@students.unnes.ac.id , Universitas Negeri Semarang
6) itameilidia15@students.unnes.ac.id , Universitas Negeri Semarang

## Abstract
Women and politics have become a subject of great public attention. Men's domination is already deeply rooted in all aspects of life, including in the political sphere. Politics is identical to all means of gaining power and it focuses on the domination of men in involving themselves in that power.In the writing of this article, the method of research used is descriptive qualitative or also referred to as describing qualitatively. Using data collection techniques that include interviews, observations, and documentation with a variety of literature. Using affirmative action theory, the theory of political presence, and the concept of structural and cultural barriers. The results of the research show that the  representation of women in the  DPRD  of Semarang City is only  18%.  The  structural inhibitory factors women in politics are small numbers, social capital, and political capital. Political presence of women members  of  the  DPRD  City  Semarang  by  understanding  and  fighting  issues  that  are  important  for  women voters.The representation of women in the township has not yet been declared in line with the policy of affirmation, as it has only reached 18%. The barriers are divided into two things: structural barriers and cultural barriers. The presence of women in the DPRD of Semarang City is to understand and fight issues that are important for women voters.

## Keywords: Politics, Women, Women’s Representation

## Abstrak
Perempuan dan politik menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik perhatian masyarakat awam. Dominasi kaum laki-laki sudah sangat mengakar pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada ranah politik. Politik identik dengan segala cara yang dilakukan untuk meraih kekuasaan dan hal tersebut berfokus pada dominasi kaum laki- laki  dalam  melibatkan  dirinya  pada  kekuasaan  tersebut.Dalam  penulisan  artikel  ini,  metode  penelitian  yang digunakan adalah descriptive qualitative atau disebut juga deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data  yang  meliputi  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  dengan  berbagai  literatur.  Menggunakan  teori affirmative  action, teori  kehadiran  politik,  dan  konsep  hambatan  struktural  dan  kultural.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya berjumlah 18%. Faktor penghambat struktural  perempuan  dalam  berpolitik  adalah  nomor  urut  kecil,  modal  sosial,  dan  modal  politik.  Faktor penghambat kultural perempuan dalam berpolitik yaitu budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat. politik kehadiran dari Perempuan Anggota DPRD Kota Semarang dengan memahami dan memperjuangkan isu- isu yang penting bagi pemilih perempuan.keterwakilan perempuan di dprd kota semarang dinyatakan belum sesuai dengan  kebijakan  afirmasi,  karena  hanya  tercapai  18%.  Hambatan  tersebut  dibedakan  menjadi  dua  hal  yaitu hambatan struktural dan hambatan kultural. Kehadiran perempuan dalam DPRD Kota Semarang tentunya untuk memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan.
Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Perempuan, Politik

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  mempunyai  ciri  khas  yaitu  adanya  keterlibatan peran masyarakat dalam perencanaan ataupun dalam partisipasi politik (Liando, 2016). Hal itu menunjukan bahwa semua warga negara Indonesia berhak ikut andil dalam kegiatan politik, dengan  secara  tidak  langsung  seperti  turut  serta  memilih  pemimpin  dalam  pemilu,  ataupun secara  langsung  seperti  turut  serta  dalam  suatu  partai  politik  sehingga  dapat  mempengaruhi kebijakan. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa  setiap  warga  negara  berhak  ikut  serta  dalam  pemerintahan  tanpa  membedakan  jenis kelamin.  Dari  pernyataan  tersebut,  sudah  seharusnya  partisipasi  politik  tidak  membedakan adanya  perbedaan  gender.  Namun  pada  realitanya,  perbedaan  gender  inilah  yang  menjadi
masalah  utama  dan  menjadi  masalah  yang  sangat  penting,  karena  masih  melekatnya ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan dalam mengikuti politik.
Perempuan  dan  politik  menjadi  suatu  pembahasan  yang  sangat  menarik  perhatian masyarakat  awam.  Dominasi  kaum  laki-laki  sudah  sangat  mengakar  pada  seluruh  aspek kehidupan,  termasuk  pada  ranah  politik.  Politik  identik  dengan  segala  cara  yang  dilakukan untuk  meraih  kekuasaan  dan  hal  tersebut  berfokus  pada  dominasi  kaum  laki-laki  dalam melibatkan dirinya pada kekuasaan tersebut. Peran gender laki-laki dianggap lebih penting dari adanya gender perempuan itu sendiri, sehingga menimbulkan adanya anggapan mengenai “ The Second Human Being ”. The Second Human Being mempunyai arti bahwa penempatan kaum perempuan dalam posisi kedua setelah prioritas laki-laki, sehinga perempuan dianggap hanya sebagai  pelengkap  dari  kepentingan  laki-laki.  Sulit  bagi  perempuan  untuk  maju  pada  ranah politik karena adanya diskriminasi gender tersebut (Nimrah dan Sakaria et al., 2015)
Dalam perkembangan kesetaraan gender pada politik di Indonesia, sudah menempuh dan menerapkan beberapa langkah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum  pada  Pasal  173  ayat  (2)  Huruf  e,  menyebutkan  bahwa  keterwakilan perempuan  pada  kepengurusan  partai  politik  tingkat  pusat  setidaknya  menyertakan  minimal sejumlah 30 persen (tiga puluh persen) untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau  DPRD  Kabupaten/Kota.  Dengan  adanya  aturan  tersebut  memberikan  kesempatan  bagi kaum  perempuan  untuk  turut  serta  masuk  ke  dalam  dunia  politik  dan  bersaing  dalam mendapatkan suara hati rakyat. Peran perempuan dan keterwakilannya akan sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan khususnya pada politik, karena selain perempuan merupakan makhluk  yang  lebih  teliti  dibandingkan  laki-laki,  hanya  perempuan  yang  mampu  mengerti terhadap pemenuhan hak kaum perempuan lainnya. Maka dari itu rumusan masalah dari artikel ilmiah  ini  ada  tiga,  yaitu  1)  Bagaimana  jumlah  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Kota Semarang, 2) Apa faktor pendukung dan penghambat perempuan selama berada di DPRD Kota Semarang, 3) Bagaimana peran perempuan anggota DPRD Kota Semarang dalam membawa kepentingan perempuan.

## KAJIAN PUSTAKA Landasan Teori Teori Affirmative Action
Teori Affirmative Action atau tindakan afirmatif adalah sebuah konsep yang mengacu pada kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, ataupun berpolitik bagi orang-orang yang kurang terwakili di berbagai bidang masyarakat. Hal ini berfokus pada demografi yang secara historis memiliki keterwakilan yang rendah dalam peran kepemimpinan dan profesional. Tindakan  afirmatif dimulai sebagai  upaya pemerintah untuk mengatasi dampak diskriminasi yang sudah berlangsung lama terhadap kelompok yang terpinggirkan  tersebut.  Keterwakilan  perempuan  pada  politik  dapat  dilihat  melalui  jumlah anggota pada lembaga legislatif. Menurut Hanna F Pitkin (Philips, 1995) berpendapat bahwa terdapat empat hal yang menjadi pilar dalam model representasinya, antara lain yang diwakili (representative), yang  diwakili  ( the  represented), kepentingan  yang  diwakili,  dan  konteks dalam politik. Keempat hal tersebut saling berhubungan satu sama lain.
Penerapan Teori Affirmative Action dalam bentuk kebijakan afirmatif kuota 30% bagi perempuan  dalam  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Semarang  memiliki beberapa  manfaat  signifikan,  seperti:  mendorong  keterwakilan  perempuan,  mengurangi ketidaksetaraan gender, dan meningkatkan representasi terhadap isu dan hak perempuan yang perlu diperjuangkan.
Teori Kehadiran Politik
Teori kehadiran politik oleh Anne Phillips (1995) memberikan pandangan yang kaya dan  kontekstual  terhadap  partisipasi  politik  perempuan.  Phillips  menekankan  bahwa keberadaan perempuan dalam arena politik tidak hanya sekadar jumlah atau representasi fisik, tetapi juga melibatkan pengakuan terhadap kepentingan, pengalaman, dan perspektif unik yang mereka  bawa.  Dalam  konteks  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  perempuan  anggota DPRD, teori ini dapat diaplikasikan dengan memerhatikan tidak hanya sejauh mana perempuan memiliki  peran  formal  dalam  keputusan  politik,  tetapi  juga  sejauh  mana  mereka  dapat memengaruhi agenda politik dan kebijakan.
Perempuan anggota DPRD, melalui kehadiran politik mereka dapat membawa aspek- aspek  unik  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Phillips  (1995)  menunjukkan  bahwa keberadaan perempuan dapat menciptakan perubahan dalam fokus agenda politik, mengingat pengalaman hidup dan kebutuhan perempuan mungkin berbeda dengan rekan-rekan laki-laki mereka. Oleh karena itu, melalui kehadiran politik perempuan, kebijakan-kebijakan yang lebih responsif  terhadap  isu-isu  gender  dan  masalah-masalah  yang  secara  khusus  mempengaruhi perempuan dapat muncul.
Selain  itu,  Phillips  (1995)  juga  menyoroti  pentingnya  memahami  kehadiran  politik perempuan sebagai langkah pertama untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam proses politik, bukan hanya sebagai simbol atau statistik, tetapi sebagai  agen yang memiliki pengaruh dan kekuatan, maka dapat tercipta lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil. Dengan demikian, analisis terhadap kegiatan-kegiatan perempuan anggota  DPRD  tidak  hanya  seharusnya  memperhatikan  peran  formal  mereka,  tetapi  juga dampak  substantif  yang  mereka  hasilkan  dalam  bentuk  kebijakan  dan  agenda  politik  yang mampu mencerminkan keberagaman masyarakat secara menyeluruh.

## Konsep Hambatan Struktural dan Hambatan Kultural Perempuan dalam Politik
Hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam politik dapat dilihat dari dua dimensi utama, yaitu hambatan struktural dan hambatan kultural. Hambatan struktural muncul akibat ketidaksetaraan  dalam  struktur  sosial  dan  politik  yang  ada.  Salah  satu  contoh  nyata  adalah minimnya representasi perempuan di dalam lembaga-lembaga politik dan eksekutif. Adanya gap  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  politik  cenderung  memberikan  kesempatan  yang  lebih terbatas bagi perempuan untuk mencapai posisi penting. Selain itu, hambatan struktural juga terwujud dalam kurangnya dukungan finansial dan jaringan politik bagi perempuan yang ingin terlibat aktif dalam politik.
Di sisi lain, hambatan kultural mencakup norma-norma sosial, nilai-nilai, dan stereotip gender  yang  masih  melekat  kuat  dalam  masyarakat.  Stereotip  yang  mengaitkan  peran perempuan  dengan  urusan  domestik  dan  merendahkan  kemampuan  kepemimpinan  mereka menjadi  penghalang  yang  signifikan.  Selain  itu,  budaya  patriarki  yang  masih  kental  dalam beberapa masyarakat dapat menciptakan ekspektasi bahwa perempuan seharusnya tidak terlalu ambisius dalam dunia politik. Hambatan kultural ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap  kemampuan  dan  legitimasi  perempuan  sebagai  pemimpin  politik.  Oleh  karena  itu, untuk  mengatasi  hambatan  ini,  diperlukan  perubahan  sikap  budaya  yang  lebih  inklusif  dan pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik.

## METODE
Kumpulan  informasi  yang  digunakan  di  dalam  mengambil  keputusan  dapat  disebut sebagai data (Kuncoro, 2009).  Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah descriptive qualitative atau disebut juga deskriptif kualitatif. Dipilihnya jenis metode penelitian ini bertujuan untuk menciptakan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual,  dan  akurat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki.  Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  menggambarkan  atau  mendeskripsikan  realitas  sesuai  dengan
konteksnya  dan  apa  adanya  (Yusuf,  2014).  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan data sekunder atau secondary data.
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penyusunan artikel ilmiah ini adalah menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dari  berbagai  literatur,  dokumentasi,  serta menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk  mendapatkan  informasi  melalui  tanya  jawab  secara  langsung  dengan  responden  atau informan  yang  memiliki  keterkaitan  secara  langsung  dengan  objek  studi  (Rahmadi,  2011). Sedangkan  observasi  merupakan  salah  satu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada konsep pengalaman yang dapat muncul secara tiba-tiba, yang mana hal tersebut berdasarkan pada  pada  gejala-gejala  umum,  kejadian  atau  fenomena  sosial,  pola-pola,  dan  tipe  perilaku tertentu (Hasanah, 2017).
Pengambilan  data  melalui  wawancara  dan  observasi  tersebut,  dalam  penelitian  ini dilakukan untuk mendapatkan data secara akurat dan faktual, yang kemudian dianalisis sesuai dengan  tujuan  penulisan  dalam  penelitian.  Observasi  tersebut  dilakukan  dengan  cara menganalisis beberapa kasus mengenai kasus serupa melalui pengambilan teori dalam beberapa kajian literatur, yang kemudian dikaitkan dengan pengambilan data dari hasil wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Semarang
Keterwakilan  perempuan  sebanyak  30%  dalam  pemilu  legislatif  adalah  upaya  untuk menciptakan  representasi  yang  lebih  seimbang  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  dalam lembaga  legislatif  seperti  parlemen  atau  dewan  perwakilan  rakyat.  Prinsip  utama  dibalik keterwakilan  perempuan  sebanyak  30%  adalah  mencapai  kesetaraan  gender  dalam  lembaga legislatif.  Dengan  memastikan  bahwa  setidaknya  30%  dari  anggota  legislatif  adalah perempuan,  diharapkan  bahwa  kepentingan,  isu,  dan  perspektif  perempuan  akan  lebih diperhatikan dan didengar.
Tabel 1. Anggota DPRD Kota Semarang
Fraksi Gender Anggota Perempuan Anggota Laki-Laki PDIP 5 anggota 14 anggota PAN-PSI 2 anggota 2 anggota DEMOKRAT 2 anggota 4 anggota GOLKAR-NASDEM  - 5 anggota GERINDRA - 6 anggota PKS - 6 anggota PKB - 4 anggota sumber: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (2023)
Dari anggota dewan yang berjumlah 50 orang seharusnya ada 15 anggota perempuan di dalamnya  supaya  memenuhi  syarat  kebijakan  afirmasi  30%,  namun  pada  DPRD  Kota Semarang hanya terdapat 9 anggota perempuan. Dengan kata lain, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya 18%. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif disebabkan  karena  sempitnya  kesempatan  yang  diberikan.  Partai  politik  sebenarnya  sudah mendukung dengan memberikan nomor urut kecil pada calon anggota perempuan, namun yang menjadi masalah adalah adanya hambatan dari partai itu sendiri yaitu adanya anggapan bahwa perempuan dalam segi pemikiran tidak praktis atau dalam hal ini dianggap lebih cerewet, pelit, dan  menyulitkan  lainnya.  Stereotip  gender  yang  berlaku  di  masyarakat  dapat  menghambat kemajuan perempuan dalam politik. Misalnya, perempuan sering dianggap kurang kompeten atau  tegas  dibandingkan  dengan  laki-laki,  dan  ini  dapat  mempengaruhi  persepsi  masyarakat
terhadap  kemampuan  perempuan  dalam  politik.  Calon  legislatif  perempuan  memang  bisa ditingkatkan,  namun  kurang  didukungnya  pencalonan  oleh  petinggi  partai  itu  membuat perempuan saat ini masih sedikit yang berkecimpung di dunia politik.
Selain itu, kurangnya caleg perempuan pada perwakilan partai di DPRD Kota Semarang yang disebutkan di  atas disebabkan oleh sedikitnya perempuan yang minat terhadap politik, karena  biasanya  menganggap  dunia  politik  terlalu  keras  dan  membutuhkan  modal  banyak. Kemudian  beberapa  perempuan  juga  sudah  pesimis  sejak  awal  untuk  dijadikan  anggota parlemen  sehingga  keterwakilan  perempuan  menjadi  lebih  sedikit  untuk  saat  ini.  Namun kurangnya kesempatan masih menjadi  faktor utama penghambat caleg perempuan. Jika saja kesempatan  dibuka  lebar  dan  dimudahkan  oleh  petinggi  partai,  maka  tidak  menutup kemungkinan keterwakilan perempuan akan terpenuhi sesuai kebijakan afirmasi yang ada.

## Faktor Penghambat Struktural dan Penghambat Kultural Perempuan dalam Politik Penghambat Struktural
Partai  politik  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam  pencalonan  perempuan  menjadi anggota  legislatif.  Kurangnya  kesempatan  yang  diberikan  oleh  partai  politik  dalam  proses seleksi dapat menghambat keterpilihan perempuan dalam pemilu. Proses seleksi dalam partai politik biasanya dilakukan oleh pemimpin atau ketua partai politik yang didominasi oleh laki- laki yang akhirnya membawa pengaruh pada struktur partai politik yang akan didominasi oleh laki-laki.   Hal  ini  mengakibatkan  anggota  perempuan  dalam  partai  politik  akan  sulit  untuk berkembang,  sehingga  apabila  anggota  perempuan  dari  partai  politik  ingin  maju  dalam pencalonan  legislatif  akan  kesulitan  untuk  mendapatkan  massa  untuk  memberikan  suaranya kepada calon legislatif perempuan.

## a) Penghambat Struktural
Faktor penghambat struktural bagi perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif ada beberapa hal yaitu, 1) Menempati nomor urut kecil. Nomor urut kecil yang didapatkan calon legislatif  perempuan  merupakan  sebuah  keuntungan  karena  dapat  memudahkan  dalam mendapatkan suara. 2) Modal sosial. Modal sosial didapatkan dari kegiatan yang dilakukan calon  legislatif  perempuan  yang  turut  aktif  dalam  lingkungan  sekitar.  3)  Modal  politik. Modal  politik  ini  didapatkan  calon  legislatif  perempuan  dari  partai  politik  yang menaunginya.

## b) Penghambat Kultural
Faktor penghambat terbesar perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif berasal dari budaya  patriarki  yang  masih  melekat  di  masyarakat.  Pola  pikir  masyarakat  yang beranggapan bahwa yang menjadi pemimpin sebaiknya laki-laki, sehingga hal ini membatasi perempuan untuk maju menjadi pemimpin di pemerintahan. Selain itu, terdapat juga faktor internal yang muncul dari dalam diri sendiri. Kebanyakan perempuan merasa ragu dengan kemampuan dirinya sendiri dan memiliki ketakutan-ketakutan ketika terjun ke dunia politik.

## Politik Kehadiran dari Perempuan Anggota DPRD Kota Semarang
Calon anggota parlemen perempuan dapat mengadopsi beberapa strategi yang spesifik untuk  meraih  suara  pemilih  perempuan.  Strategi  yang  bisa  dilakukan  salah  satunya  adalah mendengarkan  dan  mengikuti  kemauan  ataupun  kebutuhan  perempuan.  Anggota  parlemen perempuan  harus  memahami  dan  memperjuangkan  isu-isu  yang  penting  bagi  pemilih perempuan.  Hal  ini  mencakup  isu-isu  seperti  kesetaraan  gender,  kesehatan  reproduksi, perlindungan dari kekerasan gender, pekerjaan, dan perawatan anak. Dengan memahami dan mendorong isu-isu ini, mereka dapat memenangkan dukungan pemilih perempuan.
Mendengarkan dan berinteraksi secara aktif dengan pemilih perempuan adalah langkah penting. Salah satu program pemerintah saat ini yaitu pendampingan calon pengantin sampai menjadi  seorang  ibu  dengan  upaya  mengawal  agar  dapat  mewujudkan  keluarga  berkualitas. Pendampingan dengan cara pencatatan dan evaluasi mengenai pertanyaan. Dalam praktiknya,
diadakannya konsultasi pendampingan kepada ibu hamil dengan mengedukasi untuk mencegah adanya stunting, agar anak sehat dan kuat, kemudian kecerdasan otak yang harus diimbangi. Jika hal tersebut selalu dilaksanakan, maka dukungan terhadap caleg perempuan dari pemilih perempuan  juga  akan  semakin  meningkat  karena  terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat khususnya perempuan.
Anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang menjelaskan bahwa pihaknya sudah  berhasil  dalam  mengakomodasi  kepentingan  perempuan  yang  dapat  dibuktikan  lewat adanya diskusi perempuan per-kelurahan dan ada perwakilan per-RW yang membahas tentang masalah  yang  ada  disekitar  mulai  dari  kesehatan,  pendidikan,  pembangunan  jalan  hingga sampai pada adakah masalah kdrt di dalam sebuah rumah tangga. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Anak merupakan kegiatan yang telah terealisasi yang  dikenalkan  oleh  Ibu  Dyah  untuk  menyerap  berbagai  usulan  dari  masyarakat  terkait berbagai  macam  persoalan  yang  perlu  diatasi  dan  kegiatan  tersebut  saat  ini  telah  memiliki anggaran sekitar Rp. 25.000.000,-/tahun khusus untuk perempuan dari Pemerintah yang dapat digunakan untuk pelatihan dan sosialisasi.
Salah satu bentuk kebijakan yang telah dihasilkan adalah program kebijakan Sayang Perempuan dan Anak (Sang Puan) yang terselenggara di setiap Kelurahan Kota Semarang untuk mengakomodir kepentingan perempuan di level kelurahan dan menyerap aspirasi terkait usulan kegiatan  pelatihan  atau  sosialisasi  yang  ingin  diadakan.  Penyerapan  aspirasi  ini  dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun biasanya dilakukan pada bulan April, Agustus, dan Desember. Selain  itu  terdapat  beberapa  Peraturan  Daerah  seperti,  Perda  mengenai  pengaruh  kesamaan gender  yang  memperbolehkan  perempuan  untuk  bekerja  dan  tidak  ada  yang  membatasi. Kemudian  perda  mengenai  perlindungan  perempuan  agar  perempuan  mendapatkan  akses ekonomi yang sama dengan laki-laki ketika ingin mendirikan UMKM, dan program kebijakan tentang jaminan kesehatan seperti Universal Health Coverage (UHC) yang dapat memudahkan dan membantu perempuan dalam proses biaya persalinan maupun berobat gratis dengan hanya menggunakan KTP.

## PENUTUP Simpulan
Pemerintah  memberikan  kebijakan  afirmasi  kepada  perempuan  yaitu  dengan diberikannya kuota 30% untuk perempuan menduduki kursi di pemerintahan. Pada studi kasus di  DPRD  Kota  Semarang  keterwakilan  perempuan  sebanyak  30%  belum  dicapai  badan legislatif ini. Kenyataannya dari 50 anggota DPRD Kota semarang hanya terdapat 9 anggota perempuan di dalamnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan hanya berjalan 18%. Belum tercapainya keterwakilan tersebut disebabkan oleh kurangnya caleg perempuan pada setiap perwakilan partai yang maju di DPRD Kota Semarang.
Kurangnya  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Kota  Semarang  tentunya  tidak  jauh karena  adanya  hambatan  dalam  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  legislatif  .  Hambatan tersebut  dibedakan menjadi  dua hal  yaitu hambatan struktural  dan hambatan kultural.Faktor penghambat struktural perempuan dalam berpolitik adalah nomor urut kecil, modal sosial, dan modal politik. Faktor penghambat kultural perempuan dalam berpolitik yaitu budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat.
Kehadiran  perempuan  dalam  DPRD  Kota  Semarang  tentunya  untuk  memahami  dan memperjuangkan  isu-isu  yang  penting  bagi  pemilih  perempuan.  Ketika  sudah  mendapatkan suara  dan  duduk  di  kursi  parlemen  tentunya  anggota  legislatif  perempuan  harus mengakomodasi kepentingan perempuan dan membentuk kebijakan. Bentuk dari akomodasi kepentingan  perempuan  di  DPRD  Kota  Semarang  yaitu  melalui  diskusi  perempuan  per- kelurahan  dan  ada  perwakilan  per-RW  yang  membahas  tentang  masalah  yang  ada  disekitar
mulai dari kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan hingga sampai pada adakah masalah kdrt di  dalam  sebuah  rumah  tangga.  Selain  itu  bentuk  kebijakan  yang  telah  berhasil  diwujudkan yaitu  kebijakan  Sayang  Perempuan  dan  Anak  (Sang  Puan)  yang  terselenggara  di  setiap Kelurahan Kota Semarang untuk mengakomodir kepentingan perempuan di level kelurahan dan menyerap aspirasi terkait usulan kegiatan pelatihan atau sosialisasi yang ingin diadakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasanah,  H.  (2017).  TEKNIK-TEKNIK  OBSERVASI  (Sebuah  Alternatif  Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). At-Taqaddum , 8 (1). https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163
Kuncoro, M. (2009). Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Jakarta Erlangga. In Jakarta: Erlangga .
Liando,  D.  M.  (2016).  Pemilu  dan  Partisipasi  Politik  Masyarakat  (Studi  Pada  Pemilihan Anggota  Legislatif  Dan  Pemilihan  Presiden  Dan  Calon  Wakil  Presiden  Di  Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum , 3 (2), 14–28.
Nimrah dan Sakaria, S., Kunci, K., & Budaya Patriarki,  dan. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki  Dalam  Politik  (Studi  Kasus  Kegagalan  Caleg  Perempuan  Dalam  Pemilu Legislative 2014 ). The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 1 (2), 2407–9138. Philips, A. (1995). The Politics of Presence . Oxford University Press. Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Antasari Press .
Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta : prenada media group. In Jakarta : prenada media group.