## Kelengkapan Informed Consent Pada Pasien Operasi Hernia
Ditinjau Dari Aspek Hukum Di RSUD Wonogiri
Completion Of Informed Consent In Operating Patients Hernia Reviewed From The Legal Aspect In Wonogiri Hospital
Bekti Suharto 1 , Labib Muttaqin 1 , Niken Ambarwati 2
1 Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2 Poltekkes Bhakti Mulia bektisuharto@gmail.com , lm812@ums.ac.id , nikenambarwati4@gmail.com
Abstract  :  Approval  of  Medical  Action  (informed  consent)  is  an  agreement  given  by  the  patient  or immediate family after getting a full explanation of the Medical Actions to be performed on the patient. The information contained in the Medical Action Form (informed consent) must be clear and complete. This study aims to determine the completeness of filling the Medical Action Form (informed consent) in hernia  surgery  patients  in  terms  of  the  legal  aspects  of  the  Regional  General  Hospital  (RGH)  dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. This type of research is descriptive research using observation and interview methods, and using a retrospective approach. The results showed that of the 70 medical record documents in hernia surgery patients that had been analyzed were all incomplete. The highest incompleteness in the patient's identity reaches 100% and the lowest item in the type of information is the alternative items and risks there are 81.43% or 57 informed consent forms. This happens because of the weak coordination between the  medical records officer and other units, especially doctors and nurses.
Keyword: informed consent, legal aspects, health workers, patients.
Abstrak  : Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  (informed  consent)  merupakan  suatu  persetujuan  yang diberikan  oleh  pasien  atau  keluarga  terdekat  setelah  mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap mengenai  Tindakan  Kedokteran  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien.  Informasi  yang  terkandung dalam  Formulir  Tindakan  Kedokteran  (informed  consent)  harus  jelas  dan  lengkap.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan pengisian Formulir Tindakan Kedokteran (informed consent) pada  pasien  operasi  hernia  di  tinjau  dari  aspek  hukum  di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun  Sumarso Wonogiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, serta menggunakan pendekatan retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  dari  70  dokumen  rekam  medis  pada  pasien  operasi  hernia  yang  telah  dianalisis  seluruhnya belum  lengkap.  Ketidaklengkapan  tertinggi  pada  identitas  pasien  mencapai  100%  dan  item  terendah pada  jenis  informasi  yaitu  butir  alternatif  dan  risiko  terdapat  81,43%  atau  57  formulir  Persetujuan Tindakan  Kedokteran  (informed  consent).  Hal  ini  terjadi  karena  lemahnya  koordinasi  antara  petugas rekam medis dengan unit lain khususnya dokter dan perawat.
Keyword: informed consent, aspek hukum, tenaga kesehatan, pasien.

## I.  PENDAHUUAN
Berdasarkan  Permenkes  No.  147  tahun 2010  disebutkan  bahwa  Rumah  sakit  adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. Pengertian rumah sakit diatur oleh  Anggaran  Dasar  Perhimpunan  Rumah Sakit  Seluruh  Indonesia  (PERSI)  dalam  Bab  1 pasal  1,  yang  berbunyi  :  “Rumah  sakit  adalah suatu  sarana  dalam  mata  rantai  suatu  sistem kesehatan  nasional  yang  mengemban  tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat” (Triwibowo, 2013: 21).Rumah sakit adalah  suatu  sarana  yang  merupakan  bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang menjalankan  rawat  inap,    rawat    jalan,    dan
rehabilitasi,    berikut    dengan    segala penunjangnya.    Dengan  demikian,  rumah  sakit adalah  tempat  untuk  menyelenggarakan  salah satu  upaya  kesehatan,  yaitu  upaya  pelayanan kesehatan (Suharto, 2017 : 46).
Permenkes  RI  NO  269/MENKES/PER/III 2008  menjelaskan  bahwa  rekam  medis  adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas  pasien,  pemeriksaan,  pengobatan, tindakan  dan  pelayanan  lain  yang  telah diberikan  kepada  pasien.  Rekam  Medis  terdiri dari catatan-catatan data pasien yang dilakukan dalam  pelayanan  kesehatan.  Catatan-catatan tersebut  sangat  penting  dalam  pelayanan  bagi pasien karena dengan data yang lengkap dapat memberikan  informasi  dalam  menentukan keputusan, baik pengobatan dan tindakan medis (Departemen  Kesehatan  RI,  2006:  12).  Rekam
medis  yang  dibuat  oleh  sarana  pelayanan kesehatan  dengan  maksud  agar  mendapatkan bukti tertulis maupun terekam saat tenaga medis melakukan pengobatan kepada pasien, tindakan oleh  tenaga  kesehatan  kepada  pasien  yang mengandung  risiko  bagi  pasien  harus  ada persetujuan  tindakan  kedokteran  atau  informed consent merupakan hal penting bagi pasien dan bisa dijadikan bukti di pengadilan ketika tenaga medis melakukan malpraktek atau penyalahgunaan  persetujuan  tindakan  medis (Ardiansa dan Basri, 2014: 7).
Salah  satu  tujuan  rekam  medis  menurut PermenkesRINo.290/MENKES/PER/III/2008 yang  berkaitan  dengan  aspek  hukum  adalah informed  consentyakni  persetujuan  tindakan kedokteran  yang  diberikan  oleh  pasien  atau keluarga  terdekatnya  setelah  mendapatkan penjelasan  secara  lengkap  mengenai  tindakan kedokteran  yang  akan  dilakukan  terhadap pasien  tersebut.  Keadaan  informed  consent sangat  penting  artinya  bagi  pelaksanaan pelayanan kesehatan, adanya perjanjian kesehatan merupakan faktor penentu dan akan menumbuhkan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi seorang  dokter  atau  tenaga  kesehatan  untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan  kesehatan,  terutama  bila  dikaitkan dengan  kemungkinan  adanya  perselisihan antara pasien dengan dokter atau rumah sakit di kemudian har i(Ardiansa dan Basri, 2014: 7). Apabila informasi yang disampaikan dokter kepada pasien kurang jelas dan kurang lengkap sehingga  dampaknya  akan  mempengaruhi terhadap  tindakan  medis,  perawatan  dan operasi. Menurut Hendrik (2013: 112)Waktu dan rutinitas  seorang  dokter  akan mempengaruhi kualitas  dari  pemberi  informasi,  khususnya sebelum  tindakan  operasi  dilakukan,  sehingga menyebabkan persetujuan tindakan medis tidak berjalan dengan baik.Dalam hukum kedokteran dikenal adanya transaksi terapeutik yang berarti perjanjian  atau  persetujuan,  yaitu  perjanjian antara  dokter dengan  pasien berupa  hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban dari kedua belah  pihak.  Dalam  perjanjian  terapeutik dijelaskan bahwa dengan kedatangan pasien ke rumah  sakit  tempat  dokter  bekerja  dengan tujuan  untuk  memeriksa  kesehatannya  atau berobat, sudah dianggap terjadi perjanjian(Huffman, 1999: 54).
Mengingat  begitu  pentingnya  Informed Consent  sebagai  bukti  kelengkapan  lembar persetujuan  antara  pasien  dan  dokter,  maka menjadi pentinguntuk meneliti apakah implementasi  dari  informed  consent  sudah dilaksanakan  dengan  baik  atau  belum.  Untuk mengetahui  hal  tersebut,  peneliti  melakukan survey  awal  yang  dilakukan  di  RSUD  dr. Soediran Mangun Soemarso Wonogiri, yaitu dari
formulir pasien hernia. Hasil survey menemukan banyakanya lembar informed consent yang tidak lengkap,  hal  ini  akan  menjadi  masalah dikemudian hari apabila pasien tidak memahami penjelasan/informasi  yang  diberikan  dokter sebelum dokter melakukan tindakan medis pada pasien tersebut. Apabila dari lembaran tersebut tidak  diisi  dengan  lengkap,  maka  akan mengakibatkan  informasi  yang  di  dalam  rekam medis menjadi tidak tepat, tidak akurat dan tidak sah atau tidak legal.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  telah dilakukan  di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso  Wonogiri,  terdapat  permasalahan ketidak  lengkapan  pada  formulir  persetujuan tindakan  pada  kasus  hernia.  Jumlah  pasien penderita  kasus  hernia  sebanyak  232  dan peneliti  mengambil  sampel  dari  10  dokumen rekam medis, didapati hasil pengisian kelengkapan dokter pelaksana tindakan mencapai  100%  lengkap,  pemberi  informasi 80% lengkap, penerima informasi 80% lengkap, identitas  pasien  100%  lengkap,  jenis  informasi 90%  tidak  lengkap,  waktu  persetujuan  100% lengkap,  tanda  tangan  90%  lengkap.  Ketidak lengkapan  ini  disebabkan  karena  kurangnya ketelitian dan kesadaran PPA (petugas pemberi asuhan) seperti dokter, bidan, perawat, farmasi dan  nutrisi  dalam  pengisian  dokumen  rekam medis.  Untuk  itu  penulis  tertarik  untuk  meneliti tentang  “Kelengkapan Informed  Consent pada Pasien  Operasi Hernia di  Tinjau  dari  Aspek Hukum Di RSUD Wonogiri”.

## II.  METODE PENELITAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif yaitu  suatu  metode  penelitian  yang  dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau  deskriptif  tentang  suatu  keadaan  secara objektif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam pengambilan  data  dalam  penelitian  ini  adalah studi restrospektif, yaitu penelitian yang berusaha melihat kebelakang (backward looking), artinya pengumpulan data dimulai dari efek  akibat  yang  telah  terjadi(Bryman,  2008: 105). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini,  pertama  adalah  data  primer  data yang  diperoleh  secara  langsusng  melalui observasi dan wawancara dengan kepala rekam medis di RSUD dr. Soediran  Mangun  Sumarso Wonogiri. selain data primer, penelitian  ini juga menggunakan  data  skunder  seperti  dokumen atau arsip tentang penyelangaraan rumah sakit dan  rekam  medis  serta  buku  teks  maupun literatur  lain  yang  menunjang  penelitian  ini. Dalam  penelitian  ini  analisis  data  yang digunakan adalah analisis secara deskiptif, yaitu menggambarkan  atau  menguraikan  keadaan yang sebenarnya di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  Wonogiri mengenai pemenuhan
kelengkapan  Informed  Consent  pada  Pasien Operasi Hernia.

## III. HASIL PENELITIAN

## A.  Profil RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri
Sejarah  berdirinya  RSUD  dr.  Soediran Mangun  Sumarso  Kabupaten  Wonogiri  secara singkat dapat diuraikan bahwa sebelum dikelola oleh  Pemerintah  Kabupaten  yang  dulu  disebut Pemerintah  Swatantra,  RSUD  Wonogiri  adalah milik  Zending  dan  berlokasi  di  Kampung Sanggrahan,  Kabupaten Giripurwo,  Kecamatan Wonogiri.  Pada  akhir  tahun  1942  Kraton Mangkunegaran secara de facto ikut mengelola keberadaan  rumah  sakit  hingga  akhir  tahun 1950, yang selanjutnya pengelolaan
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah
Swatantra Tingkat II Wonogiri.
O leh karena lokasi di Kampung Sanggrahan  dalam  jangka  panjang  tidak memenuhi  persyaratan  untuk  pengembangan rumah  sakit,  berdasarkan  hasil  keputusan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong (DPRGR) dan Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat  II  Wonogiri  tahun  1955,  diputuskan mencari alternatif baru untuk lokasi rumahsakit. Pada  tahun  itu  juga,  lokasi  untuk  rumah  sakit telah  diperoleh  yaitu  di  Kampung  Joho  Lor, Kelurahan  Giriwono,  Kecamatan Wonogiri  atau di  Jalan  Achmad  Yani  Nomor  40  Wonogiri hingga sekarang.
Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan  publik  dibidang  kesehatan.  Salah satunya  adalah  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso  Kab.  Wonogiri.  Rumah  sakit  ini ditetapkan  izin  operasionalnya  oleh  Menteri Kesehatan  pada  tanggal  13  Januari  1956 sebagai rumah sakit tipe D. Seiring dan sejalan dengan perkembangan tuntutan publik terhadap peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  maka pembenahan pelayanan dilakukan dengan kerja keras  oleh  keluarga  besar  RSUD  dr.  Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri yang membawa  peningkatan  terhadap  tipe  rumah sakit menjadi tipe C pada tanggal 11 Juni 1983, kemudian  menjadi  Tipe  B  pada  tanggal  5  Juni 1996,  dan  berdasarkan  keputusan  Menkes  No. 544/Menkes/SK/IV/1996  menjadi  tipe  B  Non Pendidikan,  yang  menjadi  dasar  peningkatan kelas rumah sakit.
Tahun  1993  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri mendapat penghargaan
sebagai “Rumah Sakit Berpenampilan  Baik”  peringkat  III  Tingkat Nasional  untuk  kategori  rumah  sakit  tipe  C. Kemudian  tahun  1994  dr.  Soediran  Mangun Sumarso Kab. Wonogiri memperoleh penghargaan  dari  Organisasi  Kesehatan  Dunia
(WHO)  sebagai  Rumah  Sakit  Sayang  Bayi. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja  keuangan,  kinerja  manfaat,  dan  mutu pelayanan  kepada  masyarakat,  RSUD  dr.
Soediran Mangun Sumarso Kab.Wonogiri menetapkan pola pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan keputusan Bupati Wonogiri Nomor 313 Tahun 2010.
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri memiliki macam  produk  layanan  yang  terbagi  dalam berbagai instalasi. sistem dan kegiatan layanan utamanya  meliputi;  pelayanan  administrasi  dan manajemen  dan  pelayanan  rawat,  pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan khusus meliputi  perawatan  intensif  (icu,  picu, nicu),  perinatal  resiko  tinggi,  kamar  bersalin, isolasi dan intermediate care, pelayanan rekam medis  dan  sim-rs,  pelayanan  penunjang  medis dan non medis.

## B.  Proses Penggunaan Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed
Consent) pasien Operasi Hernia di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri.
Persetujuan  tindakan  kedokteran  adalah dokumen  penting  dalam  etika  pelayanan kesehatan  diselenggarakan  oleh  bagian  rekam medis(Rustiyanto,  2009:  121).  Pada  setiap rumah  sakit  memiliki  prosedur  dan  formulir persetujuan tindakan kedokteran yang berbeda- beda,  tetapi  harus  berkiblat  pada  ketentuan Permenkes 290/MENKES/PER/III/2008.
Penggunaan persetujuan tindakan kedokteran  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri telah diatur dalam Standar  Operasional  Prosedur.  Berdasarkan SOP,  persetujuan  tindakan  kedokteran  harus diawali  dengan  penjelasan  tindakan  yang  akan dilakukan  dan  memastikan  identitas  pasien sudah sesuai kemudian harus dipastikan bahwa pasien atau keluarga sudah memahami informasi  yang  disampaikan.  Pasien  atau keluarga
pasien dipersilakan
untuk bermusyawarah sebelum memberikan
keputusan selanjutnya formulir persetujuan atau penolakan  diberikan  kepada  pasien  atau keluarga pasien sesuai keputusan yang ada.
Pada pelaksanaannya pasien atau keluarga  pasien  diberikan  penjelasan  secara lisan  atau  tertulis  oleh  pihak  rumah  sakit. Pelaksanaan secara lisan atau tertulis oleh pihak rumah  sakit.  Pelaksanaan  tersebut  sesuai dengan perintahPermenkes No. 290/PER/II/2008  yang  menyebutkan  bahwa informed  consent  adalah  persetujuan  tindakan kedokteran  yang  diberikan  oleh  dokter  atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan  secara  lengkap  mengenai  tindakan kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan
dilakukan  terhadap  pasien.  Pada  definisi tersebut ditekankan adanya keharusan memberikan penjelasan secara lengkap mengenai  tindakan  yang  akan  dilakukan. Sehingga  persetujuan  yang  diberikan  oleh pasien tersebut benar-benar merupakan persetujuan yang bernalar.
Penjelasan  dapat  dilakukan  secara  lisan maupun  tertulis.  Akan  tetapi  pada  persetujuan tindakan kedokteran yang bersifat serius seperti hernia haruslah dalam bentuk tertulis. Kemudian keputusan persetujuan atau penolakan tindakan diserahkan  sepenuhnya  kepada  pasien  dan keluarga  pasien.  Hal  tersebut  sesuai  dengan hakikat fungsi informed consent yang menunjang hak asasi manusia untuk memilih(Suharto, 2017: 65).
Proses  pelaksanaan  persetujuan  tindakan kedokteran berawal dari pemberitahuan kepada pihak pasien mengenai keluhan ataupun kondisi yang dialami sebenarnya. Berdasarkan keterangan  dari  pasien  tersebut,  kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Pasien yang telah  di  vonis  untuk  dilakukan  operasi  hernia berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya,  diberikan  penjelasan  mengenai informasi medisnya
Setelah  pasien  dan  keluarga  diberikan penjelasan oleh dokter, pasien berhak menyetujui  atau  menolak  tindakan  kedokteran yang akan dilakukan. Apabila pasien menyetujui, maka tindakan kedokteran tersebut dilakukan,  tetapi  apabila  pasien  dan  keluarga menolak  dokter  akan  memberikan  penjelasan dan pengertian ulang kepada pasien dan pihak keluarga  apabila  tindakan  tersebut  tidak dilakukan akan beresiko terhadap keselamatannya. Apabila pasien tetap menolak tindakan  yang  akan  dilakukan,  maka  tindakan tidak akan dilakukan.
Pada  penelitian  ini  didapatkan  sampel sebanyak  70  DRM  pelaksanaan  persetujuan tindakan  kedokteran  pasien  operasi  hernia  di RSUD dr. Soediran Mangun
Sumarso Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil
penelitian pengamatan sample yang didapatkan tersebut diketahui alur pelaksanaan persetujuan tindakan  kedokteran  telah  sesuai  dengan  SOP yang  berlaku  di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.
Pembuatan  laporan  operasi  dilakukan  oleh dokter  penanggungjawab  pasien  (DPJP)  yang sering  disebut  sebagai  operator  dimulai  dari pengisian  diagnosa  pre  operasi  hingga  bukti atentifikasi  berupa  tanda  tangan  dan  nama dokter (operator). Hasil penelitian yang dilakukan  oleh  penulis  menunjukan  bahwa terdapat  item  yang  belum  terisi  lengkap,  yakni item pendarahan dengan presentase kelengkapan sebesar 9,88% yang berarti bahwa dari  82  formulir  yang  memiliki  kelengkapan rendah  diantaranya  item  macam  sayatan (13,49%) dan posisi penderita (17,20%).

## C.  Kelengkapan  Pengisian  Formulir
Tindakan  Kedokteran (Informed Consent) pada pasien Operasi Hernia di

## RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  peneliti lakukan, Formulir tindakan kedokteran (informed consent) di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso  Kabupaten  Wonogiri  masih terdapat kekosongan  pengisian  beberapa  item  yang belum  dilengkapi  seperti  tanda  tangan  dokter, tanda tangan pasien  yang bersangkutan, tanda tangan  para  saksi-saksi.  Ketidaklengkapan pengisian ini dapat berpengaruh pada informasi yang  kurang  akurat  apabila  formulir  Tindakan Kedokteran (Informed Consent) tersebut digunakan kembali mengingat formulir Tindakan Kedokteran  ( Informed  Consent) merupakan salah  satu  formulir  yang  penting.  Berikut  hasil kelengkapan  pengisian  Tindakan  Kedokteran (Informed Consent) pada pasien Operasi hernia di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun  Sumarso Kabupaten Wonogiri.
Tabel 1. Hasil kelengkapan pengisian formulir Tindakan Kedokteran (Informed Consent) pada pasien Operasi Hernia di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
Jumlah No Uraian Butir Lengkap  Presentase Tidak Presentase Lengkap 1 Dokter Pelaksana tindakan 67 95,71% 3 4,28% 2 Pemberi Informasi 67 95,71% 3 4,28% 3 Penerima Informasi 64 91,42% 6 8,67% 4 Identitas Nama 70 100% 0 0% Pasien Alamat 70 100% 0 0% Jenis Kelamin 70 100% 0 0% 5 Jenis Informasi Diagnosa 68 97,14% 2 2,85% Dasar Diagnosa 61 87,14% 9 12,85% Tindakan Kedokteran 60 85,72% 10 14,28% Indikasi Kedokteran 47 67,14% 23 32,85% Tata Cara 58 82,85% 12 17,14% Tujuan 42 60% 28 40% Resiko 55 78,57% 15 21,42% Komplikasi 58 82,85% 12 17,14% Prognosis 39 55,71% 31 44,28% Alternatif & resiko 13 18,57% 57 81,42% 6 Waktu Persetujuan Tanggal, bulan, tahun 57 81,42% 13 18,57% Jam 63 90% 7 10% 7 Penandatanganan Pembuat 69 98,57% 1 1,42% Pernyataan Dokter 69 98,57% 1 1,42% Pasien/Keluarga 70 100% 0 0% Saksi 1 60 85,71% 10 14,28% Saksi 2 55 78,57% 15 21,42%
Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa isian pada formulir informed consent yang tidak lengkap.  Ketidaklengkapan  pengisian informed  consent dipengaruhi beberapa  hal  baik  secara  teknik maupun  non  teknis.  Akan  tetapi  ketidaklengkapan informed  consent tersebut  tidak  menimbulkan kesalahpahaman antara pasien dan tenaga medis kesehatan yang berujung pada tuntunan hukum.

## IV. PEMBAHASAN
Berdasarkan  pengamatan  70  formulir informed consent pada pasien operasi hernia di kelengkapan  dan  ketidaklengkapan  pengisian pada formulir persetujuan tindakan kedokteran ( informed consent )  di  RSUD  dr.Soediran Mangun  Sumarso  Wonogiri  masih  ada  yang belum lengkap. Hanya terdapat 9 atau 12,85% formulir informed consent yang  lengkap  dan terdapat  61  atau  87,14%  formulir  informed consent  yang  tidak  lengkap.  Sehingga  banyak yang tidak lengkap dari pada lengkap. Dengan item  kelengkapan  tertinggi  terdapat  pada identitas  pasien  mencapai  100%  artinya  70
formulir lengkap semua dan item terendah pada jenis  informasi  yaitu  butir  alternatif  dan  resiko terdapat 81,43% atau 57 formulir. Hal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan MENKES RI No. 129/MENKES/SK/II/2008
yang menyebutkan bahwa informed consent memiliki standar kelengkapan dengan  persentase 100%.
Pada  formulir  informed  consent  pasien operasi  hernia  terdapat  item  tanggal,  waktu, nama dan tanda tangan pemberi informasi dan penerima  informasi  yang  tidak  diisi.  Jika  item pada informed consent lengkap  maka  aspek hukum  yang  ada  pada  lembar  tersebut  akan
kuat sehingga dapat digunakan untuk perlindungan  rumah  sakit,  dokter,  dan  pasien itu  sendiri.  Hal  tersebut  belum  sesuai  dengan PERMENKES RI No. 290/MENKES/PER/II/2009  pasal  9  ayat  2 bahwa penjelasan harus dicatat dan didokumentasikan  di  dalam  berkas  rekam medis  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  yang memberi  penjelasan  dengan  mencantumkan tanggal,  waktu,  nama  dan  tanda  tangan pemberi dan penerima informasi.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  Ardiansa  dan  Basri  (2014:  45) menyebut informed consent pada  hakikatnya adalah  suatu  kegiatan  atau  usaha  untuk menyampaikan  pesan  kesehatan  kepada masyarakat,  kelompok  dan  indvidu.  Sampel pada  penilitian  ini  adalah  31.  Dari  penderita yang  akan  dilakukan  tindakan  pembedahan operasi  hernia  10%  dilakukan  penundaan karena  peningkatan  keecemasan  54,8%  lebik baik dibandingkan tanpa informed consent. Dan pada  peneliti  ini informed  consent sangat penting  bagi  pasien  maupun  rumah  sakit  itu sendiri.  Presentase  untuk  kelengkapannya hanya 12,85% dan ketidaklengkapannya 87,14%  dari  sampel  70  DRM  pada  pasien Operasi hernia. Dokumen persetujuan tindakan
kedokteran merupakan salah satu alat komunikasi antara pasien atau keluarga pasien dengan dokter. Persetujuan tindakan kedokteran  memiliki  pengertian  lain  yaitu
Informed  consent yakni  persetujuan  yang diberikan oleh pasien (orang tua/wali/suami/istri/orang yang berhak
mewakilinya)  kepada  tenaga  kesehatan/dokter untuk  dilakukan  suatu  tindakan  medis  yang diperlukan  pasien  mengenai  tindakan  yang harus dilakukan (Komalawati, 2002: 21). Fungsi dari informed consent yaitu  untuk  melindungi pasien, tenaga kesehatan dan untuk perlindungan terhadap  instansi  pelayanan kesehatan jika di kemudian hari ada permasalahan  yang  timbul  setelah  dilakukan suatu tindakan/penolakan tindakan medis.
Informed consent memiliki kekuatan hukum  yang  dapat  dipertanggungjawabkan di meja  persidangan  jika  di  kemudian  hari  terjadi permasalahan  yang  timbul  (Guwandi,  2006: 54).  Hernia  merupakan  tindakan  kedokteran yang  dapat  menyebabkan  kecacatan  atau kematian sehingga persetujuan tindakan kedokteran. Oleh karenanya, hernia membutuhkan pernyataan tertulis dari pasien/keluarga pasien yang memiliki hak untuk mendapatkan  informasi  yang  cukup  atas tindakan  yang  dilakukan  kepada  pasien  mulai informed  consent sementara  dilihat  dari  sudut pandang dokter informed consent adalah salah
satu  kewajiban  dokter  untuk  memberikan informasi yang cukup kepadanya.
Sebagaimana  hakikat  fungsi informed consent yang  menjaga  hak  pasien  dan kewajiban  tenaga  medis.  Akhirnya  perlu disadari  bahwa informed  consent dapat melindungi  pasien  dan  tindakan  tenaga kesehatan/dokter
yang tidak
bertanggungjawab,  namun  juga  melindungi tenaga kesehatan/dokter dari tuntutan-tuntutan yang  tidak  proporsional  dari  pihak  pasien. Dengan kata lain, informed consent merupakan perwujudan  disiplin  dalam  hukum  kesehatan (Pabidang,  2004).Maka  SOP  yang  berlaku  di RSUD  Wonogiri  telah  mengikuti  hakikat tersebut.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya poin dalam SOP persetujuan tindakan kedokteran  yang  menyebutkan  “persilahkan pasien  dan  atau  keluarga  pasien  untuk berunding  s ebelum  memberikan  persetujuan”. Poin tersebut menegaskan bahwa pihak rumah sakit  menyadari  bahwa  suatu  tindakan  medis hernia memiliki resiko yang serius oleh karena itu  pemahaman  dan  pertimbangan  keluarga dan  pasien  sangat  penting.  Maka  informed consent  memberi  izin  atau  wewenang  kepada seseorang  untuk melakukan  suatu  pernyataan setuju atau izin oleh pasien yang dipahaminya dari tenaga kesehatan/dokter tentang penyakitnya.Fungsi  informed  consent  yang pada dasarnya juga memberikan perlindungan hukum  juga  telah  disadari  oleh  pihak  rumah sakit. Dibuktikan dengan adanya SOP yang sah dan  pelaksanaan  serta  administrasi  yang lengkap.
Menurut    Febrianti  dan  Sugiarti  (2019)  isi dari laporan operasi yang redapat dikategorikan sebagai  catatan  yang  penting  adalah  satu- satunya aspek yang hanya bisa disi oleh dokter, sedangkan perawat tidak bisa memiliki kewenagan  dalam  pengisian  catatan  penting tersebut,  sehingga  dokter  bertanggungjawab penuh  dalam  pengisian  aspek  tersbut.  Hal tersebut  dikarenakan  praktisi  yang  melakukan tindakan  penuh  atas  segala  sesuatu  yang terjadi  pada  saat  proses  operasi  adalah seorang  dokter  yang  sring  disebut  sebagai operator.  Aspek  catatan  penting  harus  diisi secara  lengkap,  karena  salah  satu  berkaitan dengan  pendokumentasian  pelayanan  yang dilakukan  kepada  pasien,  yaitu  dapat  menjadi bukti  bahwa  dokter  telah  melakukan  tindakan operasi sesuai dengan prosedur.

## V.  SIMPULAN
Alur pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran  ( informed  consent )  pada  pasien operasi  hernia  di  RSUD  dr.Soediran  Mangun Sumarso Wonogiri sudah sesuai dengan SOP, sehingga fungsi dari informed consent tersebut
memiliki  kekuatan  yang  sah  untuk  dapat melindungi pasien/keluarga pasien agar memperoleh  informasi  yang  sejalas  jelasnya atas  tindakan  yang  akan  dilakukan  serta melindungi  kewajiban  bagi  tenaga  kesehtan yaitu memberikan informasi yang jelas kepada pasien.  Namun  sayangnya,  Kelengkapan pengisian  formulir  informed  consent  pasien
operasi  hernia  di  RSUD  dr.Soediran  Mangun Sumarso  Wonogiri  masih  banyak  yang  belum lengkap, karena masih banyak item yang belum diisi atau dilengkapi. Ketidaklengkapan tersebut disebabkan lemahnya koordinasi antara petugas  rekam  medis  dengan  unit  lain khususnya dokter dan perawat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansa, dan Basri. 2014. Hubungan Informed
Consent  terhadap  kecemasan  pada Pasien  Pra  Operasi  Hernia  di  RSUD Salewangang  Maros.  Jurnal  Hukum Kesehatan. 4 (6). 18-37.
Bryman,  A.,  &  Bell,  E.  2008.  Social  research methods.  Don  Mills.  Ontario.  Canada: Oxford 442 University Press.
Departemen  Kesehatan  RI.  2006.  Pedoman Penyelenggaraan  dan  Prosedur  Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II.
Jakarta: Direktorat Jenderal Bina
Pelayanan Medik.
Febrianti, L.N dan Sugiarti. 2019. I Kelengkapan Pengisian Formulir Laporan  Operasi  Kasus  Bedah  Obgyn Sebagai  Alat  Bukti  Hukum  di  RSUd Ciamis Kabupaten Ciamis. 1 (1). 35-41. Guwandi,  J.  2006.  Informed  Consent  & Informed Refusal, Jakarta: Fak. Kedokteran UI.
Hendrik.  2013.  Etika&  Hukum  Kesehatan.
Jakarta: EGC
Huffman,  E.  K.  1999.  Health  Information Management  Edited  By  Jennifer  Cofer
Part II Of Translation By Erkadiur, Apikes Dharma Lanbaw: Padang. Komalawati, Veronika. 2002.Peranan Informed consent dalam Transaksi Terapeutik.Bandung: Citra Aditya Bakti. Pabidang, Siswanto. 2004. Pentingnya Informed  Consent”,  Tabloid  BIDI.  4  (1). 11-12.
Rustiyanto,  Ery.  2009.  Etika  Profesi  Perekam Medis  dan  Informasi  Kesehatan.
Yogyakarta:  Politeknik  Kesehatan  Permata Indonesia.
Suharto,  Bekti.  2017.  Dimensi  Hak  Asasi Manusia Dalam Politik Hukum Kesehatan  (Studi  Tentang  Hubungan Fungsional Antara Dokter, Pasien, Rumah Sakit). Yogyakarta: Genta Publishing. Wibowo, Cecep Tri. 2013. Kesehatan
Lingkungan  dan  K3.  Jakarta:  Graha  Ilmu Ampuh