= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung
1 Asep Hidayat, 2 Aris Munandar, 3 Armidiana
1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dr.asephi62@gmail.com
2 Institut Agama Islam Sukabumi; risris.munandar89@gmail.com
3 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sitijuliyani1@gmail.com

## Abstract
The  Parking  Tax  Revenue,  from  2013  to  2016,  experienced  ups  and  downs  and  less significant  increase,  especially  in  2015,  it  run  into  a  very  significant  decrease  from  the target.  This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  parking  management  policy  in buildings  and  parking  lots  in  Bandung.  The  Research  uses  a  qualitative  approach,  with descriptive  research  type.  Data  collection  techniques  used  are  in-depth  interviews  and literature  study.  The  determination  of  informants  in  this  study  was  carried  out  using  the purposive  technique.  To  analyze  the  data,  this  research  uses    qualitative  data  analysis, namely by searching and systematically compiling data obtained from interviews, field notes, and other materials.  The results of  this study indicate that the implementation  of  Peraturan Wali  Kota  No.  1005  of  2014  regarding  Parking  Lease  Prices  and  Technical  Guidelines  for Parking  Management  in  Buildings  and  Parking  Grounds  in  Bandung  City  has  not  been running optimally, because it has been seen from several factors that influence it.
Keywords : Public Policy, Policy Implementation, Parking Management, Bandung City.

## Pendahuluan
Kota  Bandung  merupakan  sebuah  kota  di  Indonesia  yang  berpenduduk  padat  dan tercatat  sebagai  daerah  yang  penduduknya  memiliki  sejumlah  kendaraan  baik  roda  dua maupun roda empat yang cukup tinggi. Hal tersebut tentu menjadikan alasan bahwa Bandung menjadi  salah  satu  kota  dengan  destinasi  liburan  tertinggi  di  Pulau  Jawa.  sehingga menyebabkan tingginya intensitas kendaraan keluar masuk di kota Bandung. Melihat potensi tersebut  Kota  Bandung  berpeluang  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  pajak parkir apabila dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan tersebut sebenarnya bisa merujuk pada  aturan  hukum  yang  berlaku  seperti  pada  PP  Nomor  65  Tahun  2001  tentang  Pajak Daerah.
Salah  satu  proses  penting  dalam  menilai  berhasil  tidaknya  suatu  kebijakan  publik ialah  implementasi  kebijakan.  Mazmanian  dalam  (Agustino,  2014)  membuat  definisi implementasi  kebijakan  sebagai  pelaksanaan  keputusan-keputusan  dalam  suatu  kerangka kebijakan,  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  instruksi  dan himbauan  yang  sifatnya  imperatif  atau  keputusan  badan  peradilan  lainnya.  Pada  dasarnya, keputusan tersebut  dimaksudkan untuk  menyentuh masalah yang ingin diatasi, menguraikan secara jelas dan lugas sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, serta memuat sejumlah usaha untuk  mengorganisir  dan  mengarahkan  proses  pelaksanaannya.  Van  Meter  dan  Van  Horn dalam  (Agustino,  2014)  menguraikan  definisi  implementasi  kebijakan  publik  sebagai sejumlah tindakan yang dijalankan baik itu secara individu maupun atau kelompok dari unsur pemerintah  dan  swasta  dalam  rangka  agar  tujuan-tujuan  yang  sebelumnya  telah  disepakati bersama  oleh  lembaga  dapat  tercapai.  Sedangkan  menurut  Rose  dalam  (Nawawi,  2009),
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
implementasi  kebijakan  publik  adalah  berbagai  macam  kegiatan  yang  akan  selalu  berkaitan dengan  segala  konsekuensi-konsekuensinya  yang  dilakukan  oleh  sejumlah  aktor  yang berkepentingan  sebagai  suatu  keputusan  bersama.  Implementasi  kebijakan  juga  sering dianggap  sebagai  bentuk  pengoprasionalisasian  aktivitas  yang  telah  diatur  dan  digariskan menurut  peraturan  hukum  sehingga  menjadi  suatu  konsensus  bersama  diantara  para pemangku  kepentingan  baik  secara  individu  aktor  maupun  organiasi  publik  atau  privat. (Wahab, 2012).
Menurut  Edward  III  (1985),  implementasi  kebijakan  dapat  dicapai  dengan  baik apabila terpenuhi beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut  diantaranya  adalah  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi. Pertama, yaitu faktor komunikasi, dimana terjadi proses atau aktivitas penyampaian informasi yang  berisikan  pesan  tertentu  kepada  pemangku  kebijakan  agar  mereka  mengetahui  dan memahami  apa  saja  yang  perlu  dipersiapkan  dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan.  Apabila hal  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka  tujuan  besar  dari  kebijakan  yang  diharapkan dapat tercapai. Kedua, yaitu sumber daya, dimana faktor ini meliputi beberapa aspek seperti ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, peralatan, perlengkapan, kewenangan dan informasi. Ketiga, yaitu disposisi, dimana faktor ini menjelaskan tentang suatu kehendak dan keinginan para pemangku kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara penuh tanggung jawab  sehingga  tujuan  kebijakan  untuk  baik  dan  ideal  itu  dapat  terwujud.  Keempat,  yaitu struktur  birokrasi,  dimana  dalam  untuk  menunjang  berhasilnya  suatu  pelaksanaan  kebijakan maka perlu ada sebuah mekanisme kerja yang jelas dalam rangka pengelolaan dan pengaturan kegiatan  terutama  yang  melibatkan  sejumlah  lembaga  atau  institusi  terkait.  Hal  ini  bisa diwujudkan dengan dibuatkannya sebuah Standard Operating Procedure (SOP) .
Pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 1005  tahun  2014  tentang  Harga  Sewa  Parkir  sebagai  suatu  kebijakan.  Kebijakan  tersebut kemudian  didukung  oleh  adanya  petunjuk  teknis  pengelolaan  perparkiran  yang  mengatur secara  lebih  spesifik  untuk  di  gedung  dan  pelataran  parkir  Kota  Bandung.  Secara  ideal, peraturan  ini  diharapkan  mampu  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  pajak parkir  dan  memperbaiki  pengelolaan  penyelenggaraan  tempat  parkir  di  Kota  Bandung semakin  tertata  baik  dan  rapih.  Ketersediaan  lahan  parkir  di  Kota  Bandung  belum  tertata dengan  baik  dan fasilitas  untuk  perparkiran  juga belum  memadai,  dan  hanya  sebagian  kecil gedung  penyedia  lahan  parkir  yang  memiliki  sistem  parkir  yang  baik.  Melihat  kondisi  Kota Bandung sebagai salah satu kota madya tentu ini menjadi salah satu pekerjaan rumah. Selain itu sumber daya manusia pengelola perparkiran di  Kota Bandung juga belum teratur dengan baik oleh pemerintah sebagai salah satu dampaknya ialah munculnya para juru parkir ilegal di setiap  ruas  jalan  sepanjang  pasar,  tempat-tempat  wisata,  supermarket  dan  di  berbagai  titik keramaian  di  Kota  Bandung.  Para  jukir  ilegal  ini  memungut  pajak  parkir  100%  untuk keuntungan sendiri.
Apabila melihat pada pelaksaan dari kebijakan tersebut, dapat dianggap masih belum berjalan dengan baik berdasarkan data dan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan  di lapangan  bahwa  masih ada beberapa ketidaksesuaian peraturan yang telah ditetapkan pemerintah terutama dalam Perwal No 1005 Tahun 2004 dengan realisasi di lapangan  diantaranya  yaitu  dalam  Bab  IV  pasal  4  harga  sewa  parkir  kendaraan  yang ditetapkan  di  tarif  lebih  tinggi  dari  peraturan  yaitu  untuk  kendaraan  roda  dua  paling  tinggi Rp.  1.500-,  per  jam  namun  realita  lapangan  yang  ditemukan  oleh  peneliti  terutama  di penyelenggaraan parkir Gasibu Kota Bandung, dalam karcis yang tertera ialah tarif Rp. 3000- , untuk kendaraan roda dua.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tingginya  angka  pelanggaran  parkir  liar  di  Kota  Bandung  terutama  yang  terjadi  di sepanjang Jalan Kosambi, Ujung Berung dan beberapa jalan utama di Kota Bandung banyak dijumpai  parkir  liar  di  trotoar  yang  seharusnya  dipergunakan  oleh  para  pejalan  kaki. Sepanjang  tahun  2016  tercatat  pelanggaran  parkir  liar  oleh  kendaraan  roda  empat  sebanyak 2.435  dan  pelanggaran  oleh  kendaraan  roda  dua  sebanyak  1.487  yang  ditertibkan  dalam patroli  oleh  tim  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung  (sumber:  Seksi  Penertiban  Dinas Perhubungan Kota Bandung) menunjukkan pengelolaan perparkiran di  kota Bandung belum berjalan dengan maksimal.
Meningkatnya penyedia sarana tempat parkir di Kota Bandung yang tidak membayar pajak  atau  tidak  tercatat  sebagai  wajib  pajak.  Berdasarkan  data  yang  peneliti  temukan  yaitu pada  tahun  2017  data  wajib  pajak  aktif  sebanyak  1581  dan  non  aktif  sebanyak  688tempat parkir  (sumber:  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  kota  Bandung).  Seharusnya  angka wajib  pajak  parkir  di  Kota  Bandung  lebih  dari  angka  tersebut  karena  banyaknya penyelenggara  penyedian  jasa  parkir  yang  di  temukan  di  sepanjang  pelantaran  jalan  atau gedung  di  kota  Bandung.  Dalam  Perwal  No  1005  tahun  2014  dalam  Bab  VI  Pasal  6 disebutkan bahwa penyelenggara perparkiran wajib memiliki IPTP (Izin Pengelolaan Tempat Parkir)  yang  berarti  mengantongi  izin  dan  tercatat  sebagai  wajib  pajak  parkir  dan  harus menyetorkan  pajak  parkir  sebesar  25%  dari  pendapatan  dari  parkir  setiap  bulannya  kepada pemerintahmelalui dinas yang telah ditunjuk.
Penyusunan  target  penerimaan  pajak  parkir  dari  tahun  ke  tahun  selalu  meningkat dikarenakan meningkatnya pula jumlah para wajib pajak yang ada di Kota Bandung. Apabila kita  mengacu  data  diatas  mengenai  realisasi  penerimaan  pajak  parkir  di  Kota  Bandung, Penerimaan  Pajak  Parkir  beberapa  tahun  kebelakang  yaitu  dari  tahun  2013  s/d  2016 mengalami  naik  turun  dan  peningkatan  yang  kurang  signifikan,  kemudian  pada  tahun  2015 penerimaan  Pajak  Parkir  mengalami  penurunan  yang  sangat  signifikan  dari  target.  Maka berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan tujuan  yaitu  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  pengelolaan  perparkiran  di  gedung dan pelataran parkir Kota Bandung.

## Metode Penelitian
Dalam  metode  penelitian  ini,  kualitatif  dipilih  sebagai  sebuah  pendekatan,  dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini ingin memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Bandung. Dalam rangka untuk mendapatkan data penelitian,  maka  peneliti  menggunakan  wawancara  mendalam  secara  terstuktur.  Dalam melakukan  wawancara  tersebut,  peneliti  kemudian  perlu  menentukan  sejumlah  informan, yang  dalam  hal  ini  memakai  teknik  sampel  purposive.  Ini  artinya  bahwa  peneliti  memilih sejumlah  informan  yang  secara  sengaja  dipilih  oleh  peneliti  dengan  tujuan  tertentu,  karena dianggap  memiliki  karakteristik  yang  berkaitan  langsung  dengan  proses  penelitian  ini sehingga  dapat  memperkaya  data  penelitian.  Selain  itu  penelitian  ini  menggunakan  studi kepustakaan,  yaitu  data  penelitian  yang  diperoleh  dari  studi  literatur  serta  tulisan  lain  yang berhubungan  dengan  penelitian.  Mengumpulkan  data  dengan  cara  mempelajari  buku-buku dan dokumen yang berhuubungan dengan pokok-pokok penelitian. Dalam menganalisis data, penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  kualitatif,  dimana  peneliti  memilah  dan  memilih serta menyusun data hasil dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya secara sistematis,  teratur,  dan  koheren.  Sehingga  dapat  mudah  dipahami,  dilakukan  dengan mengorganisasikan  data,  menjabarkannya  kedalam  unit-unit,  melakukan  sintesa,  menyusun kedalam  pola  mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari  dan  membuat  kesimpulan  yang dapat dicirikan kepada orang lain.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Hasil Dan Pembahasan
Pada  saat  ini,  pemerintah  sedang  gencar-gencarnya  menjadi  pusat  perhatian  publik yang  tentunya  berkaitan  dengan  kebijakan  publik.  Sementara  itu,  hal  yang  mengemuka  ke ranah  publik  diantaranya  kritik  bahwa  pemerintah  terlihat  tidak  bekerja  sehingga menimbulkan  opini  publik  bahwa  fungsi  pemerintah  dalam  hal  ini  terlihat  sangat  lemah karena  proses  dalam  melaksanakan  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  berjalan  dengan baik.  Fenomena  yang  terjadi  yaitu  pegawai  negeri  ada  yang  terlihat  bekerja  secara serampangan,  tidak  memberikan  pelayanan  yang  baik,  serta  dalam  melaksanakan  pekerjaan masih  kurang  efektif  dan  efisien.  Maka,  tanpa  adanya  implementasi  yang  efektif  apapun keputusan  yang  dibuat  oleh  pembuat  kebijakan  tidak  akan  menuai  keberhasilan  dalam pencapaiannya.
Apabila  dilihat  dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  lapangan  mengenai Implementasi Peraturan Walikota Bandung No 1005 Tahun 2014 Tentang Harga Sewa Parkir dan  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Perparkiran  di  Gedung  dan  Pelataran  Parkir  di  Kota Bandung  tersebut,  jika  dikaitkan  dengan  teori  yang  dimiliki  oleh  Edward III  yang  di  dalam teori  itu  terdapat  empat  dimensi  yaitu  Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi,  dan  Struktur Birokrasi  sebagaimana  keempat  dimensi  itu  merupakan  variabel  yang  tentunya  sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan suatu implementasi.
Maka  dari  itu,  dalam  proses  pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung terkait Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 Tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di  Gedung  dan  Pelataran  Parkir  di  Kota  Bandung  apabila  direlevansikan  dengan  teori  dari Edward III tersebut adalah sebagai berikut.

## 1. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  suatu  proses  dalam  penerimaan  dan  penyampiaan  berita sebagaimana  informasi  yang  dilakukan  oleh  seseorang  ke  orang  lain.  Salah  satu  kunci  agar implementasi  dalam  suatu  kebijakan  itu  dapat  berjalan  secara  efektif,  para  pelaksana kebijakan  sebagai  implementor  yang  bertanggungjawab  atas  berjalannya  suatu  keputusan perlu  mengetahui  apa  yang  dilakukan  para  pelaksana  yang  ada  di  lapangan.  Perintah  untuk melaksanakan kebijakan itu harus dapat disebarkan pada para pegawai lainnya yang tepat dan aturan  tersebut  harus  akurat,  konsisten  serta  jelas.  Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi tingkat  konsistensi  antara  lain  menyangkut  kerumitan  kebijakan  publik,  masalah-masalah yang  mengawali  program-program  baru  dan  banyaknya  ketidak  jelasan  tujuan. Ketidakkonsisten, seperti halnya kekaburan berasal dari semakin besarnya kepentingan yang bersaing  yang  berusaha  untuk  memengaruhi  implementasi  kebijakan.  Keadaan  seperti  itu akan mendorong kemungkinan perintah-perintah implementasi tidak konsisten.
Untuk dimensi komunikasi ini, pertama peneliti menanyakan apakah Perwal No 1005 Tahun  2014  tentang  Harga  Sewa  Parkir  dan  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Perparkiran  di Gedung  dan  Pelataran  Parkir  di  Kota  Bandung  sudah  jelas  dan  dapat  dimengerti,  berikut pernyataan dari Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung:
“ Sudah  sangat  jelas  dan  wajib  dipahami  oleh  seluruh  pegawai  yang menjalankan tugasnya terkait dengan Perwal ini. Bagi pegawai yang belum mengerti  akan  diadakan  pembinaan  terkait  implementasi  dari  perwal  ini agar  pelaksaan  berjalan  efektif  dan  efisien,  jadi  sangat  penting  untuk
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
memahami  perwal  ini.” (kamis,  4  April  2019  Pukul  09.00  di  BPPD  Kota Bandung).
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut  Kepala  Bidang  Perencanaan  dan  Penyuluhan  juga mengemukakan sebagai berikut:
“Kalau  menurut  saya  pribadi  Perwal  ini  sudah  jelas  dan  cukup  mudah dimengerti  terutama  oleh  pegawai  yang  langsung  berkerja  dalam pelaksaaan  Perwal  ini” (Kamis,  4  April  2019  Pukul  09.00  di  BPPD  Kota Bandung).
Kedua  peneliti  menanyakan  Apakah  pegawai  sudah  memahami  maksud  yang dikomunikasikan terkait implementasi perwal no 1005 tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir di Kota  Bandung.  Berikutpernyataan  yang  dikemukakan  oleh  Kepala  Badan  Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung:
“Kalau  pegawai  mah  harus,  apalagi  pengelola  parkir  tidak  boleh  tidak mengerti. Harus mengerti harus jelas dan bisa dibaca. Jika ada yang tidak dimengerti pegawai  wajib menanyakan kepada atasan tentang maksud dan tujuan  dari  sebuah  peraturan  dalam  hal  ini  yaitu  peraturan  walikota  no 1005  tahun  2014” (Kamis,  4  April  2019  Pukul  09.00  di  BPPD  Kota Bandung).
Demikian  pula  menurut  Kepala  Sub  Bidang  Data  dan  SistemInformasi  adalah sebagai berikut:
“Ya, sudah dapat dipahami dilihat dari lancarnya komunikasi yang terjadi dalam  pelaksaan  tugas” (Kamis,  4  April  2019 Pukul  09.00  di  BPPD  Kota Bandung).
Dari  hasil  wawancara  tersebut  maka  untuk  dimensi  komunikasi  dalam implementasi  kebijakan  Perwal  No  1005  Tahun  2014  tentang  Harga  Sewa  Parkir  dan Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Perparkiran  di  Gedung  dan  Pelataran  Parkir  di  Kota Bandung  sudah  terlaksana  dengan  baik  dimana  peraturan  tersebut  sudah  dapat  dan wajib dipahami oleh semua pegawai di BPPD kota Bandung.
Adapun  berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  dilapangan  bahwa  komunikasi  dalam implementasi  perwal  tersebut  sudah  jelas  dan  tidak  ada  masalah,  baik  dalam  pemahaman maksud  dan  tujuan  dari  perwal  tersebut  juga  komunikasi  dari  atasan  dan  bawahan  berjalan dengan baik karena  setiap elemen melakukan setiap pekerjaan itu sesuai  prosedur yang ada. Menurut  Edward  III  (1985)  bahwa  suatu  implementasi  yang  baik  itu  adanya  kejelasan,  jika kebijakan-kebijakan  diimplementasikan  sebagaimana  yang  diinginkan,  maka  petunjuk- petunjuk  pelaksana  tidak  hanya  harus  diterima  oleh  para  pelaksana  kebijakan,  tetapi  juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

## 2. Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  aspek  yang  tidak  kalah  pentingnya  dalam  proses implementasi suatu kebijakan karena suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
memadai, baik Sumber Daya Manusia (SDM) seperti staf yang merupakan sumber daya yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi  terkait kecukupan jumlah pegawai yang tersedia dan pegawai  yang berkompeten akan menunjang laju dari  organisasi  tersebut. Selain Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya  Peralatan seperti  penggunaan teknologi informasi yang sudah memadai dan mendukung dalam pelayanan pajak parkir. Kedua aspek tersebut  harus  diperhatikan  dalam  implementasi  kebijakan  dan  sasaran  program  pemerintah yang ingin dicapai  sebab tanpa kompetensi  yang dimiliki oleh para implementor, kebijakan cenderung tidak efektif sehingga akan berjalan dengan begitu lambat dan seadanya.
Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dilapangan terkait Sumber Daya Manusia  (SDM)  yang  ada  di  BPPD  Kota  Bandung  informan  yang  menduduki  jabatan sebagaiKepala  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung.  Peneliti  memberikan beberapa  pertanyaan  yaitu  pertama,  apakah  SDM  di  BPPD  sudah  kompeten  dalam implementasi  Perwal  No  1005  tahun  2014  tentang  Harga  Sewa  Parkir  dan  Petunjuk Teknis Pengelolaan  Perparkiran  di  Gedung  dan  Pelataran  Parkir  di  Kota  Bandung.  Berikut penyataannya:
“Menurut saya sudah, karena sebagian besar pegawai merupakan pegawai yang  telah  berkecimpung  cukup  lama  dalam  menjalani  pemungutan  pajak parkir di kota Bandung. Adapun pegawai baru akan mendapatkan pelatihan terlebih  dahulu  sebelum  terjun  ke  lapangan.” (Kamis,  4  April  2019  Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Sebagaimana pernyataan tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan Penyuluhan BPPD Kota Bandung juga menyatakan sebagai berikut:
“Menurut  kami  sudah,  karena  pegawai  sebelum  terjun  ke  lapangan diberikan pelatihan kelayakan agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik  dan  memiliki  kompetensi  sesuai  standar  pelaksanaan  tugas  dan fungsi.” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Kedua,  peneliti  menanyakan  bagaimana  pegawai  dalam  menjalankanTupoksinya. Berikut  pernyataan  yang  ungkapkan  oleh  Kepala  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah Kota Bandung:
“Ya  mereka  harus  menjalankan  sesuai  tupoksi,  outputnya  yaitu tercapainya  target  dan  tidak  boleh  banyak  komplain.    Setiap  pegawai wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi, tidak boleh melenceng sedikitpun dari tupoksi tersebut. Bagi pegawai yang kedapatan melenceng tidak  sesuai  prosedur  maka  akan  mendapatkan  tindak  lanjut  langkah pertama yaitu dengan memberikan surat tanda peringatan karena tupoksi ini bersifat wajib untuk diikuti bagi setiap pegawai” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Adapun berikut ini adalah pernyataan dari Sub Bidang Survey dan Data Wajib Pajak:
“Ya,  setiap  pegawai  memang  harus  diwajibkan  bekerja  berdasarkan tupoksi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  agar  efektivitas  dan  efisiensi kerja bisa berjalan secara optimal.” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Ketiga,  peneliti  menanyakan  Bagaimana  kewenangan  staf  yang  bertugas  dalam implementasi  Perwal  No  1005  tahun  2014  tentang  Harga  Sewa  Parkir  dan  Petunjuk Teknis
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir di Kota Bandung. Berikut  ini yang dikemukakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung:
“Oh  tidak  boleh  mengambil  kebijakan  sendiri,  yang  namanya  staf  itu hanya  melaksanakan  tugas  sesuai  tupoksi.  Tidak  memiliki  kewenangan dalam  mengambil  keputusan  harus  mengikuti  perintah  dari  atasan. ” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Sejalan dengan pendapat tersebut, Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Parkir juga mengemukakan sebagai berikut:
“Staf  hanya  menjalankan  tugas  berdasarkan  perintah  dan  tupoksi,  tidak memiliki  kewenangan  yang  spesial,  di  mana  staf  harus  patuh  dan  taat pada atasan” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Keempat , peneliti  menanyakan  Bagaimana  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang dimiliki  dalam  implementasi  Perwal  No  1005  Tahun  2014.  Adapun  berikut  ini  pernyataan dari Kepala BPPD Kota Bandung perihal pertanyaan tersebut:
“Teknologi  informasi  dalam  artian  mensukseskan  program  parkir  di antaranya  adalah  dengan  pemasangan  Taping  Blok  untuk  parkir-parkir besar.  Taping  blok  itu  adalah  alat  yang  dipasang  untuk  menyadap transaksi  parkir  yang  dilaksanakan  di  suatu  tempat  itu  berapa  jumlah parkir yang masuk dalam satu hari bisa tersadap oleh sistem kita. Adapun masalah  pelaporan  pajaknya  dalam  bidang  teknologi  mereka  tidak  perlu datang  ke BPPD cukup dengan membayar dengan menggunakan aplikasi E-Satria,  di  sana  ada  sistem  pelaporan  pajak  parkir  dan  pembayaran  itu langsung dilakukan di Bank Jabar.” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Sementara  itu,  berikut  yang  diungkapkan  oleh  Kepala  Bidang  Perencanaan  dan Penyuluhan:
“Sudah  cukup  baik,  dibuktikan  dengan  segala  input  dan  output  dalam pemungutan  pajak  parkir  sudah  menggunakan  sistem  komputerisasi  dan para  pegawai  kami  dituntut  untuk  mahir  dalam  menjalankan  berbagai aplikasi  layanan  pemungutan  pajak  parkir.” (Kamis,  4  April  2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Kelima , peneliti  menanyakan  bagaimana  pegawai  dalam  mempertanggung  jawabkan hasil  pekerjaannya  dalam  implementasi  Perwal  No  1005  tahun  2014  tentang  Harga  Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir di Kota Bandung. Berikut ini yang diungkapkan oleh Kepala BPPD Kota Bandung:
“Dalam  memepertanggungjawabkan  hasil  pekerjaannya  yaitu  melalui laporan  secara  berkala  dari  setiap  bidang  yang  melaksanakan pemungutan  pajak  parkir  baik  itu  petugas  di  kantor  maupun  petugas  di lapangan,  setiap  sub  bidang  memiliki  laporan  dan  wajib  disetorkan kepada  atasan.” (Kamis,  4  April  2019  Pukul  09.00  di  BPPD  Kota Bandung).
Selanjutya di bawah ini pendapat dari Kepala Sub Bidang Data dan Sistem Informasi:
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
“Di  sisni  pertanggungjawaban  hasil  pekerjaan  itu  berbentuk  laporan secara  berkala  yang  nantinya  puncak  dari  hasil  pertanggungjawaban akan  dilakukan  fdalam  LPJ  akhir  tahun  secara  keseluruhan.    Yang namanya pegawai ya wajib bertanggungjawab kepada atasan.” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Kelima , peneliti  menanyakan  Bagaimana  petugas  dalam  mengelola  potensi  parkir. Berikut ini yang diungkapkan oleh Kepala BPPD Kota Bandung:
“Petugas  wajib  melihat  potensi  parkir  yang  ada  di  kota  bandung  jika menemukan penyewaan tempat parkir yang belum mendaftarkan usahanya dalam  pajak  parkir  akan  diberikan  surat  peringatan  agar  segera mendaftarkan  menjadi  wajib  pajak  parkir  jika  tidak  maka  akan  dipaksa secara  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  di  Kota  Bandung.” (Kamis,  4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Sejalan dengan pendapat  tersebut, Kepala Sub Bidang Survey dan Data Wajib Pajak juga mengatakan hal serupa sebagai berikut:
“Petugas  dalam  artian  mengelola  ya  mereka  harus  senantiasa  potensi parkir  tersebut  diawasi  bagaimana  mereka  melihat  potensi  parkir  yang baru  maupun  yang  lama  dan  juga  harus  mengawasi  perkembangan  dari potensi  parkir  yang  ada.” (Kamis,  4  April  2019  Pukul  09.00  di  BPPD Kota Bandung).
Dari  hasil  wawancara  tersebut  maka  dapat  dikatakan  SDM  BPPD  Kota  Bandung dalam  melaksanakan  Perwal  Nomor  1005  Tahun  2014  sudah  kompeten,  yang  mana pegawainya telah diberikan posisi  sesuai  dengan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya yang  tentunya  hal  ini  akan  memudahkan  pegawai  tersebut  dalam  menjalankan  tupoksinya dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Kemudian  adanya  penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pajak parkir sudah cukup baik dengan adanya  peralatan  seperti  komputer  dan  aplikasi  e-satria  sehingga  memudahkan  dalam pemungutan  pajak  parkir,  pegawai  menjalankan  tugasnya  sesuai  tupoksinya  masing-masing dan mempertanggungjawabkan tugas yang telah dilaksanakannya dalam bentuk laporan.

## 3. Disposisi
Disposisi  mengandung  maksud  sebagai  sikap  para  penyelenggara  kebijakan. Disposisi  merupakan  hal  yang  krusial  dimana  para  pejabat  birokrasi  sebagai  implementor perlu  mengetahui  pengaruh-pengaruh  tertentu  pada  sikap  atau  tingkah  laku  mereka  dalam melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dalam  melaksanakan  setiap  kebijakan mereka harus memiliki karakter yang jujur, dapat berkomitmen dan demokratis karena ketiga karakter utama itulah yang harus dimiliki oleh para implementor.
Implementor  yang  dalam  dirinya  memiliki  karakter  jujur  dan  berkomitmen  tinggi akan senantiasa dapat memajukan organisasi yang dia naungi dan implementor yang seperti itu  dapat  bertahan  diantara  hambatan  yang  ada  dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan  dan program  yang  sedang  dijalankan.  Oleh  sebab  itu,  kejujurannya  dan  komitmennya  dapat mengarahkan  seorang  implementor  tersebut  untuk  tetap  teguh  berada  dalam  arah  program yang  telah  ditentukan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ada  sedangkan  sikap  demokratis  itu sebagai pelengkap, dimana dengan seorang implementor tersebut memiliki sikap demokratis itu akan meningkatkan kesan baik terhadap dirinya dihadapan anggotanya.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Terkait sikap pelaksana para pegawai yang terdapat di BPPD Kota Bandung, peneliti menanyakan Apakah perintah dari pimpiman berkaitan dengan implementasi Perwal No 1005 Tahun  2014  tentang  Harga  Sewa  Parkir  dan  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Perparkiran  di Gedung dan Pelataran Parkir di Kota Bandung dilaksanakan dengan baik. Adapun berikut ini jawaban dari Kepala BPPD Kota Bandung:
“Sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik  karena  pimpinan  memberikan instruksi dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua pegawai.” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Sementara  itu,  berikut  ini  yang  diungkapkan  oleh  Bidang  Perencanaan  dan Penyuluhan:
“Wajib  dilaksanakan  pegawai  dengan  sebaik-baiknya  karena  putusan pimpinan  wajib  diikuti  di  samping  mengikuti  tupoksi  yang  ada  apabila pegawai  tidak  melaksanakan  pekerjaan  dengan  baik  maka  pegawai tersebut  bisa di resign.”( Kamis, 4 April 2019 Pukul  09.00 di BPPD Kota Bandung).
Kedua,  peneliti  menanyakan  Apakah  perintah  yang  tertulis  dalam  disposisi  terkait perwal  no  1005  tahun  2014  tentang  Harga  Sewa  Parkir  dan  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir di Kota Bandung dapat dimengerti dan dipahami. Berikut pernyataan Kepala BPPD Kota Bandung:
“Pegawai sebelum melaksanakan tugasnya dan terjun ke lapangan harus membaca setiap perintah yang tertulis dan prosedur yang tidak tertulis itu semua dilatih dalam masa magang pegawai.”(K amis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Sejalan dengan pendapat tersebut, Kepala Sub Bidang Data dan Sistem Informasi juga mengatakan sebagai berikut:
“Ya,  wajib  hukumnya  setiap  pegawai  mematuhi perintah  dan  memahami perintah  baik  yang  tertulis  dalam  disposisi  maupun  periintahh  dalam bentuk lisan dari pimpinan atau dari atasan.” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Ketiga,  peneliti  menanyakan  bagaimana  cara  menyelesaikan  potensi  parkir  yang belum terdaftar, berikut ini pernyataan dari Kepala BPPD Kota Bandung:
“Cara  yang  utama  yaitu  dengan  menghimbau  melalui  iklan-iklan  atau spanduk-spanduk  agar  mereka  paham  kewajiban  membayar  parkir  jika belum  mendaftarkan  diri  maka  akan  dikeluarkan  surat  peringatan  dari atasan  dan  dilayangkan  kepada  wajib  pajak  yang  belum  mendaftarkan dirinya.” ( Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Selanjutnya berikut ini pernyataan dari Sub Bidang Data dan Sistem Informasi terkait penyelesaian potensi parkir yang belum terdaftar:
“Nah ini merupakan salah satu masalah yang terjadi dalam implementasi perwal ini karena masih banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan diri. Seejauh ini kami sudah melakukan penghimbauan kepada wajib pajak dan  memberikan  surat  peringatan  agar  segera  mendaftarkan  diri  namun
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
pada  kenyataannya  masih  banyak  dari  mereka  yanng  mengabaikan  surat tersebut.” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Keempat, peneliti menanyakan Strategi apa yang diterapkan untuk mengelola potensi parker, berikut pernyataan dari Kepala BPPD Kota Bandung:
“Strateginya tetap mengawasi tetap mengendalikan yang tadi yang belum mendaftarkan  diri    akan  kita  paksa  atau  kita  paksa  untuk  mendaftar  kita keluarkan  NPWP  kemudian  kita  hitung  potensinya  dan  kita  awasi  dan kendalikan  pendapatan  mereka  sehingga  tidak  sesuka  hatinya  tapi  sesuai dengan  potensi.”  (K amis,  4  April  2019  Pukul  09.00  di  BPPD  Kota Bandung).
Sementara itu, berikut ini adalah yang dikemukakan oleh kepala Sub Bidang Data dan Sistem Informasi:
“Menurut  kami  masih  menggunakan  strategi  lama  yaitu  pengendalian agar para wajib pajak sadar dan siuman sehingga sadar untuk membayar pajak.” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  disposisi  dari perwal ini belum berjalan dengan baik terutama dalam strategi yang dilakukan oleh pegawai BPPD  sendiri  dalam  menyerukan  pembayaran  pajak  parkir  kepada  masyarakat  juga  tidak adanya  pembaharuan  ide  yang  dapat  membuat  lebih  banyak  lagi  wajib  pajak  parkir, berdasarkan hasil wawancara diatas para petugas masih mengandalkan himbauan tertulis dan iklan-iklan  yang  kurang  massiv  dan  menarik.  Harusnya  ada  ide  terbaru  seperti  melakukan sebuah kebijakan yang menarik para wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya.
Dari hasil wawancara dan hasil penelitian lapangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  disposisi  dalam  implementasi  kebijakan  Perwal  Nomor  1005  tahun  2014itu  belum berjalan dengan baik, karena tidak adanya pembaharuan strategi yang dilakukan oleh pegawai BPPD Kota Bandung.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  menjadi  suatu  hal  yang  penting  dalam  mendukung  suksesnya implementasi  kebijakan.  Struktur  birokrasi  ini  merupakan  suatu  susunan  yang  berada  di dalam  organisasi  pemerintahan  sehingga  mereka  melaksanakan  kebijakan  dan  tentunya memiliki  pengaruh  penting  pada  implementasi  tersebut.  Terdapat  dua  karakteristik  yang utama  dalam  birokrasi  yaitu  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  sebagai  tanggapan  pihak internal  terhadap  waktu  yang  terbatas  dan  keinginan  para  pelaksana  untuk  keseragaman dalam bekerja. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik itu dapat mencantumkan suatu kerangka kerja yang sukup jelas, mudah dipahami sehingga tidak berbelit-belit dan sistematis maka  dengan  terpenuhinya  seluruh  aspek  tersebut  dalam  Standar  Operasional  Prosedur (SOP),  akan  menjadi  acuan  dalam  bekerjanya  para  pelaksana  kebijakan.  Karakteristik selanjutnya yaitu fragmentasi yang berasal dari tekanan-tekanan di luar unit birokrasi seperti, komite legislatif dan kelompok kepentingan.
Untuk  dimensi  struktur  birokrasi  ini, pertama peneliti  menanyakan  Apakah  stuktur yang ada sudah mencukupi. Berikut pernyataan dari Kepala BPPD Kota Bandung:
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
“Menurut saya belum ya, karena ada 1500 wajib pajak yang terdaftar dan hanya dikelola oleh 7 orang pegawai pajak parkir.” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Selanjutnya  berikut  ini  pernyataan  dari  Bidang  Perencanaan  dan  Penyuluhan  BPPD Kota Bandung:
“Kurang  perlu  penambahan  pegawai  lagi  atau  upgrade  sistem  ke  yang lebih  baik  sehingga  tidak  terjadi  penumpukan  pekerjaan  oleh  pegawai.” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Kedua, peneliti menanyakan Bagaimana pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya. Berikut yang dikemukakan oleh Kepala BPPD Kota Bandung:
“Pemimpin  menjalankan  sesuai  peraturan,,  peran  dan  tugasnya.  Sudah cukup  baik  dalam  mengawasi  pegawai  atau  stafnya." (Kamis,  4  April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Selanjutnya berikut ini yang dikemukakan oleh oleh Kepala Sub Bidang Survey dan Data Wajib Pajak:
“Saya  pribadi  menyukai  gaya  kepemimpinan  pemimpin  saat  ini  di  mana beliau  tidak  bersikap  seperti  atasan  tapi  menjadi  partner  untuk  setiap pegawainya  dan  tegas  dalam  mengambil  keputusan.” (Kamis,  4  April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Ketiga, peneliti  menanyakan  Bagaimana  pemimpin  dalam  mengambil  keputusan terkait perwal no 1005 tahun 2014 di Kota Bandung. Berikur pernyataan dari Kepala BPPD Kota Bandung:
“Saya  pribadi  mengambil  keputusan  itu  sesuai  dengan  peraturan  jika belum  tercantum  dalam  peraturan  maka  saya  akan  bermusyawarah terlebih  dahulu.” (Kamis,  4  April  2019  Pukul  09.00  di  BPPD  Kota Bandung).
Sementara  itu,  berikut  ini  yang  dikemukakan  oleh  Sub  Bidang  Data  dan  Sistem Informasi:
“Kadang  ketika  permasalahan  lapangan  yang  tidak  terdapat  dalam aturan,  pemimpin  melakukan  musyawarah  untuk  mengambil  keputusan dan saya sangat menyukai itu.” (kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Keempat, peneliti  menanyakan  Apakah  dalam  melaksanakan  tugas  sudah  sesuai dengan tupoksi. Berikut ini adalah pernyataan dari Kepala BPPD Kota Bandung:
“Harus  sesuai  tupoksi  karena  semuanya  ada  SOP  nya,  jika  keluar  dari SOP  maka  akan  terjadi  masalah  atau  hambatan.  Jangankan  oleh  aparat hukum  oleh  masyarakat  pun  akan  mendapatkan  komplain.” (Kamis,  4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Sejalan dengan  pendapat  tersebut, Kepala Sub Bidang Survey dan Data Wajib Pajak juga mengatakan sebagai berikut:
“Wajib  dong,  karena  jika  tidak  sesuai  SOP  pegawai  akan  mendapatkan teguran  ari  pengawas  begitu  juga  dengan  pemimpin  akan  mendapat teguran dari pengawas.” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Kelima, peneliti  menanyakan  Bagaimana  tanggapan  bawahan  terhadap  putusan atasan. Berikut sebagaimana jawaban dari Kepala BPPD Kota bandung:
“Kalau tanggapan mau tidak mau harus mengikuti atasan, namun atasan dalam  mengabil  setiap  putusan  harus  berdasarkan  fakta  dan  bukti  yang sesuai  dengan aturan yang berlaku dan tidak semenqa-mena. Pasti harus nurut  karena itu adalah  konsekuensi  sebagai  bawahan terhadap atasan.” (Kamis, 4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Sementara  itu,  berikut  ini  yang  diungkapkan  oleh  kepala  Bidang  Perencanaan  dan Penyuluhan:
“Setiap bawahan harus mengikuti putusan atasan selagi putusan tersebut diambil  sesuai  peraturan  dan  tidak  ada  yang  melanggar  namun  jika putusan  tersebut  melanggar  maka  akan  dikenakan  sanksi.” (Kamis,  4 April 2019 Pukul 09.00 di BPPD Kota Bandung).
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  maka  untuk  dimensi  struktur  birokrasi  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  struktur  birokrasi  di  BPPD  Kota  Bandung  dalam  implementasi kebijakan  Perwal  Nomor  1005  tahun  2014  belum  berjalan  baik  karena  masih  kurangnya pegawai  yang  mengelola  pemunguatan  pajak  parkir  dan  dibutuhkan  penambahan  pegawai lebih  banyak  lagi.  Namun  dalam  sikap  dan  hubungan  antara  pemimpin  dan  bawahan  sudah berjalan dengan baik.
Selanjutnya dalam proses implementasi Peraturan Walikota Bandung No 1005 Tahun 2014  Tentang  Harga Sewa  Parkir  dan  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Perparkiran  di  Gedung dan Pelataran Parkir di Kota Bandung ini terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pencapaiannya. Berikut beberapa kendala yang dihadapinya:

## 1. Sumber Daya
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan,  penulis  mendapatkan  bahwa  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  dimiliki  oleh  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung untuk  petugas  jumlahnya  masih  kurang  memadai  berdasarkan  data  dan  stuktur  birokrasi hanya  ada  7  orang  pegawai  yang  mengelola  1.500  wajib  parkir  yang  aktif  sementara seharusnya  memiliki  lebih  banyak  pegawai  agar  pencapaian  pendapatan  dari  sektor  parkir lebih optimal.
Sumber  daya  lainnya  yaitu  terkait  sumber  daya  IT  masih  kurang  memadai  karena masyarakat  kota  Bandung  saat  ini  adalah  masyarakat  yang  melek  teknologi  sehingga menuntut  pemerintah  terutama  BPPD  Kota  Bandung  untuk  memiliki  sistem  IT  yang  lebih baik juga dalam sistem penghimbauan pada masyarakat untuk sadar membayar pajak.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## 2. Kesadaran publik yang masih kurang terhadap pajak parkir
Khususnya di wilayah Kota Bandung sepanjang jalan protokol dan di pusat keramaian masih  kurangnya  kesadaran  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  terhadap  pajak  parkir.  Banyak masyarakat  yang  memiliki  penyediaan  lahan  parkir  yang  memungut  bayaran  namun  tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak parkir. Hal inilah yang menyebabkan munculnya para juru parkir ilegal  yang memungut bayaran 100% masuk kantong  pribadi padahal  jika diolah oleh pemerintah dengan baik akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir.
3. Kurang  Aktifnya  pemerintah  dalam  mengkampanyekanmasyarakat  untuk  sadar membayar pajak parkir
Hal  ini  dilihat  dari  tidak  adanya  pembaharuan  strategi  yang  dilakukan  oleh  BPPD Kota  Bandung  untuk  menarik  masyarakat  yang  menyediakan  lahan  parkir  yang  memungut bayaran sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara.

## Simpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  peneliti  dapat  menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Perwal No 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir di Kota Bandung  belum  berjalan  optimal.  Hal  ini  dilihat  dari  beberapa  faktor.  Pertama  untuk komunikasi  sudah  terlaksana  dengan  baik  dimana  peraturan  tersebut  sudah  dapat  dan  wajib dipahami  oleh  semua  pegawai  di  BPPD  Kota  Bandung.  Kedua  untuk  sumber  daya  sudah kompeten,  yang  mana  pegawainya  telah  diberikan  posisi  sesuai  dengan  pengalaman  dan keahlian  yang  dimilikinya  yang  tentunya  hal  ini  akan  memudahkan  pegawai  tersebut  dalam menjalankan  tupoksinya  dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan. Kemudian  adanya  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  pelayanan  pajak parkir  sudah  cukup  baik.  Ketiga  untuk  disposisi  belum  berjalan  dengan  baik,  karena  tidak adanya  pembaharuan  strategi  yang  dilakukan  oleh  pegawai  BPPD  Kota  Bandung.  Keempat untuk  struktur  birokrasi  belum  berjalan  baik  karena  masih  kurangnya  pegawai  yang mengelola pemunguatan pajak parkir dan dibutuhkan penambahan pegawai lebih banyak lagi. Namun  dalam  sikap  dan  hubungan  antara  pemimpin  dan  bawahan  sudah  berjalan  dengan baik.

## Referensi
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta, Bandung.
Anggara, S. (2012). Perbandingan Administrasi Negara . Bandung: Pustaka Setia.
Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Pustaka Setia.
Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
Islami.  (2009). Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta:  Bumi  Aksara, Jakarta.
Moenir, H.A.S. (1998). Manajemen Pelayanan Publik , Jakarta: Bina Aksara.
Moleong, L. (2006). Meteologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Nawawi, I.  (2009). PublicPolicy (Analisis, Strategi  Advokasi  Teori  dan Praktek). Surabaya: PMN.
Nugroho, R. (2014) . Public Policy .  Jakarta: Elek Media Komputindo
Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Perwal  No  1005  tahun  2014  tentang  harga  sewa  parkir  dan  petunjuk  teknis  pengelolaan perparkiran di gedung dan pelataran parkir di kota Bandung.
Siagian, S.P. (2008). Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya . Jakarta: Bumi Aksara.
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Subarsono, A.G. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suyanto,  B.  (2005). Metode  Penelitian  Sosial  Berbagai  Alterntif  Pendekatan. Jakarta: Prenada.
Suyanto. (2013). Metode Penelitian Sosial Berbagai Alterntif Pendekatan. Jakarta: Prenada.
Thoha,  M.  (2015). Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara. Raja  Grafindo Persada , Jakarta.
Wahab, S.A. (2008). Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Wahab, S.A. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press.
Winarno,  B.  (2004). Kebijakan  Publik:  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus  (Edisi  dan  Revisi Terbaru). Yogyakarta: CAPS.
Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: MNC.