## MEMBANGUN HUBUNGAN ANTARA UMMAT DAN KEKUASAAN; KONSEP NEGARA DALAM PIAGAM MADINAH
Muhammad Nur Murdan, M.Th.I Dosen STAIN Majene nure1mandary @stainmajene.ac.id
Haiwannisa (Mahasiswi Prodi IAT STAIN Majene)
Abstrak
Term  ummat  adalah  isu  yang  sangat  relevan  untuk  dikaji  dalam menjawab  berbagai  fenomena  bernegara,  karena  ia  mendeskripsikan tentang  persfektif    dien  Islam  atas  konsep  berwarga  negara  dalam pemerintahan  dan  kekuasaan.  Diskursus  tentang  usaha  dalam membangun hubunganyang dinamis antaraummat dan kekuasaan di era modern  saat  ini  senantiasa  menemukan  jalan  yang  terjal  nan  berliku. Perbedaan  haluan  dan  cara  pandang  (worldview)  dalam  komponen- komponen  di  antara  keduanya  terkadang  menjadi  dinding  pemisah yang tak berpangkal dan senantiasa dibenturkan antara satu sama lain. Hadirnya  berbagai  macam  format  kekuasaan  dan  bagaimana pemerintahan  itu  diatur  namun  tidak  hadir  sebagai  representasi kepentingan masyarakat bisa dipastikan eksistensinya akan senantiasa berbenturan  dengan  komunitas  masyarakat  yang  dibawahinya,  akan timbul  sikap  pro  dan  kontra,  antara  pendukung  dan  opisisi  terhadap kekuasaan  yang  berlaku.  Konsep  tentang  hubungan  antar  masyarakat yang  secara  sederhana  disebut  ummat,  dengan  pemangku  kebijakan dan kekuasan telah dirumuskan secara sistematis dalam goresan emas sejarah  Islam  pada  sebuah  dokumen  kontstruktif  terhadap  landasan dasar  roda  pemerintahan  yaitu  Piagam  Madinah.  Gagasan-gagasan didalamnya berisi pemikiran yang telah melampaui jamannya, dimana tersusun  didalamnya  langkah-langkah  strategis  yang  mengakomodir dan  menjawab  tantangan  terhadap  Nabi  Muhammad  Saw  dalam membentuk system pemerintahan dan  kewarganegaraan yang modern, di  tengah  masyarakat  Madinah  yang  sangat  kompleks  dan  plural. Melihat  fenomena  tersebut  diatas,  maka  penulis  mencoba  menggali nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Piagam  Madinah,  dalam  usaha membangun  hubungan  antara  ummat  dan  kekuasaan  dalam  konsep bernegara.
Kata  Kunci  :  Ummat,  Piagam  Madinah,  Kekuasaan,  Masyarakat, Negara
Pendahuluan
Keterlibatan  umat  dalam    urusan    kekuasaan  dan  kenegaraan  dalam pandangan  Syaikhul  Islam  Ibnu  Taimiyyah  adalah  tugas  rohani  yang  tak terpisahkan dari ibadah umat Islam dalam percaturan kenegaraan. Keterlibatnya akan sangat menentukan nasib umat secara keseluruhan, melalui penentuan  arah kebijaksanaan negara menuju masyarakat " baldah thoyyibah wa rabbun ghafur".
Ketaatan  dan  kepatuhan  umat  terhadap  imam/pemimpinnya,  serta  keadilan seorang  imam/pemimpin  dalam  menjalankan  rotasi  pemerintahannya  adalah merupakan  hubungan  dua  arah  antara  umat  dan  kekuasaan,  sehingga  tercipta lingkungan kenegaraan yang kondusif, memberi rasa aman dan kedamaian dalam bingkai keberagaman sosial.
Pada intinya, negara biasanya mendefinisikan otoritasnya sebagai aliansi untuk  hidup  bersama-sama,  yang  memanifestasikan  eksistensi  manusia  sebagai makhluk  individu  ataupun  sebagai  makhluk  sosial.  Oleh  karena  itu,  hakekat kehadiran negaea dan kekuasaan adalah dengan terwujudnya hubungan horizontal dan  hubungan  mutual  simbiosis  antara  manusia  dengan  manusia  lain  dalam rangka  mencapai  sebuah  tujuan  bersama.  Karena  itu,  negara  dan  manusia memiliki  hubungan  sebab  akibat  secara  langsung,  karena  manusia  baik  secara individu ataupun berkelompok adalah pendiri negara itu sendiri 1 .
Kekuasaan  dianggap  sebagai  spot  yang  sangat  vital  dalam  dunia perpolitikan.  Perdebatan  demi  perdebatan  yang  lahir  dalam  ilmu  politik senantiasa  dibumbui  dengan  aroma  perebutan  kekuasaan  dan  kepentingan. Kekuasaan  dipandang  sebagai  jalan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Dalam defenisi  operasionalnya,  Kekuasaan  adalah  kewenangan  yang  didapatkan  oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan  yang  diberikan,kewenangan  tidak  boleh  dijalankan  melebihi
1 Daulay,  Hamdan,  Dkk, Pancasila  dan  Kewarganegaraan, (Yogyakarta:  UIN SUKA, 2005), h. 7
kewenangan  yang  diperoleh  atau  kemampuan  seseorang  atau  kelompok  untuk mempengaruhi  tingkah  laku  orang  atau  kelompok  lain  sesuai  dengan  keinginan dari pelaku 2 .
Secara  umum,  eksistensi  kekuasaan  senantiasa  tergantung  pada kekuatan  pendapat  penduduknya,yang  dalam  hal  ini  terjalinnya  kerjasama  dan saling menolong antara kedua elemen tersebut. Hubungan keduanya seperti organ tubuh  manusia.  Tujuan  inihanya  akan  tercapai  jika  para  anggotanya  bergerak dinamis  selaras  dengan  anggota  tubuh  yang  lainnya.  Dimana  tingkat  persatuan spritual  semacam  ini  menentukankemajuan  dan  kemunduran.  Oleh  karena kewajiban  pemegang  kendali  kekuasaan  adalah  memikirkan  kondsi  ummat  dan mengabdikan diri dalam menjaga keseimbangan sosial di bawah kekuasaannya 3 . Hal  yang  menarik  untuk  dikaji  dan  didiskusikan  lebih  jauh  akan hubungan  yang  berkesinambungan  antara  umat  dan  kekuasaan,  bagaimana meramu  dengan baik jalinan mutual-simbiosis atau hubungan timbal balik yang saling  memberi  keuntungan  antara  ummat  dan  otoritas  penguasa  atau pemerintah.  Sehingga  cita-cita  luhur  dalam  menciptakan  persatuan  ummat  dan berkeadilan sosial dapat terwujud. Namun sangat disayangkanmelihat fenomena yang  dihadapi  dalam  realita  bertolak  belakang  dengan  prinsip-prinsip  yang digariskan,  yang  melahirkan  ketimpangan  dan  ketidak  seimbangan  diantara keduanya,  sebagaimana  kritikan  Nurcholis  Madjid – tokoh  Islam  Reformis- Modernis — yang menyatakan bahwa :
“ Tindakan  yang  paling  mungkin  melanggar  keadilan  ialah  tindakan menggunakan  kekuasaan,  kekuasaan  adalah amanat  yang  lebih  penting untuk  diawasi.  Karena  di  antara  semua fasilitas dan  kemudahan  dalam hidup ini, yang paling mudah disalahgunakan ialah kekuasaan 4 ”
Berbicara  tentang  kecenderungan  naluriah  setiap  orang,  dalam interaksinya  pada  kelompok  mana  pun,  yang  juga  hidup  berdampingan  dengan
2 Kartono, Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan. (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 16
3 Antony  Black, Pemikiran  Poltik  Islam:  dari  Masa  Nabi  Hingga  Masa  Kini, terjemahandari The  Histori  of  Islamic  Political  Though:  from  the  Prophet  to  the  Present  oleh Abdullah Alidan Mariana Ariestyawati (Jakarta: PT.Searambi Ilmu Semesta, 2006), h. 287.
4 Nurcholis  Madjid, Pesan-pesan  Takwa:  Kumpulan  Khutbah  Jumat  di  Paramadina (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 43-44
kelompok  yang  lain,  pastinya  perlu  memiliki  norma  atau  aturan.  Atas  dasar norma  atau  aturan  tersebut,  hak-hak  mereka  dijamin  tanpa  mengabaikan kewajiban  mereka.  Kebebasan  mereka  tidak  akan  pernah  terganggu  tanpa mengganggu  kebebasan  orang  lain,  dan  dengan  menjaga  dan  menjamin keharmonisan sosial pemerintahan yang dijunjung tinggi secara bersama.
John Stuart Mill dalam on liberty menuliskan bahwa sifat sejati manusia bukanlah  laksana  mesin  yang  hanya  diatur  dan  memperoleh  perintah  dari tuannya,  tetapi  ia  bagaikan  sebuah  pohon  yang  senantiasa  tumbuh  dan berkembang  dalam  berbagai  aspek  sesuai  kecenderungan  yang  berada disekitarnya 5 .  Kesepakatan  sosial  yang  terjadi  antara  masing-masing  individu serta kehadiran lembaga kekuasaan dinilai menjadi point penting untuk menjalin sebuah tata-sosial kehidupan masyarakat yang dengan perjanjian itu tercipta rasa aman  dan  menumbuhkan  rasa  berkomitmen.  Seperti  dalam  bahasa  Rousseau 6 “kontrak  sosial”  yang  disepakati  oleh  seluruh  entitas  dalam  satu  ruang lingkup komunitas.
Upaya  membangun  masyarakat  yang  berperadaban  dengan  menjunjung tinggi nilai kebersamaan di atas perbedaan,  ternyata sudah dipelopori lebih dulu baik  secara  teori  dan  praktik  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  jauh  sebelum  dunia mengenal  konsepsi  negara  konstitusi.  Dalam  teori  maupun  praktik,  Nabi  tidak hanya menempati suatu posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber rujukan spiritual  undang-undang  ketuhanan  yang  bersumber  pada  wahyu al- Qur’an , namun  sekaligus  juga  pemimpin  pemerintahan  yang  pertama.  Kerangka  kerja konstitusional pemerintahan ini terungkap dalam sebuah dokumen terkenal yaitu Piagam Madinah 7 , yang dikenal sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia 8 .
5 Human nature is not a machine to be built after a model, and set to do exactly the work prescribed for it, but a tree, which requires to grow and develop it self on all sedes, according to the  tendency  of  the  inward  forces  which  make  it  a  living  thing.  John  Stuart  Mill,  On  Liberty (London: John W.Parker and Son), h. 107
6 Jean Jacques Rousseau, Kontrak Sosial, terj. Sumardjo (Jakarta: Erlangga, 1986).
7 Para  ahli  sejarah,  menyebut  naskah  politik  yang  dibuat  Muhammad  SAW  itu  dengan nama  yang  bermacam- macam.  W.  Montgemery  Watt  menamainya  “ The  Constitution  of Madina ”.  R.A.  Nicholson  “ Charter “,  Majid  Khaduri  “ Treaty ”.  Philip  K.  Hitti  “ Agreement ”. Zainal Abidin Ahmad dengan “ Piagam ”. “ Al-shahifah ” adalah nama yang disebut dalam naskah itu  sendiri,  tertulis  sebanyak  delapan  kali.  Selain  nama  itu,  di  dalam  naskah,  tertulis  sebutan
Dalam  pandangan  para  ahli  sejarah,  Piagam  Madinah  adalah  naskah otentik yang  lahir dari peradaban Islam  dan  tidakdiragukan keasliannya.  Dalam aspek  sosiologis,  piagam  tersebut  merupakanantisipasi  dan  jawaban  terhadap realitas  sosial  masyarakat  Madinah  pada  saatitu.  Secara  umum,  naskah  Piagam Madinah  mengatur  kehidupan  bersosial  penduduk  Madinah.  Melihat  kondisi masyarakat  Yastrib  kala  itu  sangat  heterogen,  kedudukanmereka  adalah  sama, masing-masing  memiliki  kebebasan  untuk  memelukagama  yang  mereka  yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial politik dan ekonomi 9 .
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penulis  mencoba  mengetengahkan dalam  tulisan  ini  tentang  bagaimanakah  hubungan  yang  baik  dan  ideal  antara umat  dan  kekuasaan,  dalam  persfektif  Islam  dengan  merujuk  pada  konsep bernegara dalam Piagam Madinah.

## Konsep Ummah
Al- Qur’an  menyebutkan  kata ummah  sebanyak  64  kali  yang  terdapat dalam  24 surat. Dalam  frekuensi  tersebut, ummahmemiliki beberapa pengertian
“ Kitab ”  dua  kali.  Kata Treaty  dan  Agreement  menunjuk  kepada  isi  naskah.  Kata  Charter  dan piagam  lebih  menunjukkan  kepada  surat  resmi  yang  berisi  pernyataan  tentang  suatu  hal.  Kata Constitution menunjuk kepada kedudukan naskah itu sebagai dokumen resmi yang berisi pokok- pokok kenegaraan. Kata Shahifa semakna dengan Charter dan piagam. Dalam pada itu kata Kitab lebih  menunjukkan  kepada  tulisan  (tentang  suatu  hal).  Ismatullah  dalam  bukunya Gagasan Pemerintahan  Modern  dalam  Konstitusi  Madinah,  menyebutnya  denga n  “Konstitusi  Madinah”. Lihat  Dedy  Ismatullah, Gagasan  Pemerintahan  Modern  dalam  Konstitusi  Madinah,  (Bandung: Atadbir dan Sahifa, 2006), h. 74.
8 Penyebutan konstitusi tertulis pertama di dunia ini bukan tanpa dasar. Sebab konstitusi Aristoteles  Athena  yang  ditulis  pada  papirus,  ditemukan  oleh  seorang  misionaris  Amerika  di Mesir  baru  pada  tahun  1890  dan  diterbitkan  pada  tahun  1891,  itupun  tidak  dianggap  sebuah konstitusi. Tulisan-tulisan hukum lainnya pada perilaku masyarakat kuno telah ditemukan, tetapi tidak  dapat  digambarkan  sebagai  konstitusi.  Sementara  itu,  sejarahnya  konstitusi  Amerika Serikat baru disusun beberapa tahun setelah pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat (AS) yang ditandatangani  pada  tahun  1776.Itupun  mengalami  banyak  perubahan  (amandemen).Namun “Piagam  Madinah”  ( Madinah  Charter)  adalah  konstitusi  tertulis  pertama  mendahului  Magna Carta, yang berarti Piagam Besar, disepakati di Runnymede, Surrey pada tahun 1215. Landasan bagi konstitusi Inggris ini pula yang menjadi rujukan Amerika membuat konstitusi yang selama ini dianggap oleh Barat sebagai “dokumen penting dari dunia Barat” dan menjadi rujukan/model banyak negara di dunia. Kehadiran “Piagam Madinah” nyaris 6 abad mendahului Magna Charta, dan hampir 12 abad mendahului Konstitusi Amerika Serikat ataupun Prancis. Lihat  Elkhairati, Piagam Madinah dan Spiritnya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, (Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Stain Curup Vol. 4, No. 1, 2019) h. 51
9 Muhammad Husain Haikal, H}aya>tu Muhammad (Kairo: Darul Ma’arif, 1993) . h. 16
yang  beragam,  seperti  berarti  bangsa,  masyarakat  atau  kelompok  masyarakat, agama atau kelompok keagamaan, waktu atau jangka waktu, juga pemimpin atau sinonim dengan imam 10 .
Menurut Quraish Shihab, ummah berasal dari kata amma – yaummu yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani.Karenanya muncul kata umm berarti ibu  dan  imam  berartipemimpin,  karena  keduanya  menjadi  teladan, tumpuanpandangan, dan harapan anggota masyarakat 11 .
Penjelasan umum para ahli menyatakan bahwa term ummah mempunyai tiga pemahaman, yaitu: ‘gerakan’, ‘tujuan’ dan ‘ketetapan hati yang sadar’. Kata amma pada mulanya mencakup arti ‘kemajuan’, maka secara substansial kata ini memperlihatkan  kosa  kata  yang  memiliki  pemahaman,  diantaranya;  usaha, gerakan,  kemajuan  dan  tujuan.  Selain  pengertian  diatas,  ada  juga  para  ahli menyatakan,  bahwa  pada  awalnya  kata ummah  berarti  orang-orang  yang bermaksud  untuk  mengikuti  seorang  pimpinan  ( imam),  hukum  ( syari’ah ),  dan jalan  ( manhaj).  Dari  perkataan  dasar  Ummah  ini  pula  menurut  para  ahli memunculkan dua konsep, yaitu mengenai masyarakat dan agama. Kedua konsep ini  sering  dipergunakan  dengan  digabungkan  sehingga  muncul  pengertian masyarakat keagamaan 12 .
Konseptentang ummahsecara  kontekstual  tidak  selalu  berkonotasi religius.  Setidaknya  terdapat  makna  religius  dan  makna  sosial  yang  didasarkan pada  fakta,  dimana  al- Qur’ansendiri  menggunakannya  dengan  berbagai kandungan  maknayang  berbeda. Ummah  dapat  bermakna  waktu,  pola  atau metode,atau  juga  bermakna  komunitas.  Komunitas  tersebut  dimaknaisebagai sebuah komunitas agama secara umum (atau bagian darisebuah agama) dimana ia juga  menggambarkan  beberapakomunitas.  Sekarang  istilah  tersebut  dimaknai dengan  komunitas  Islam  semata.  Karena  diyakini  memiliki  kandungan  makna
10 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  al- Qur’an ,  (Bandung:  Penerbit  Mizan, cet.  3,  1996),  h. 43
11 M. Quraish Shihab, ibid, h. 325
12 Rohimin, Mengembangkan Politik Berwatak Kerakyatan; Studi Elaborasi Normatif- Historis TerhadapKonsep Ummah Dalam Al-Quran, (Bengkulu, Jurnal Nuansa IAIN Bengkulu Vol. VIII, No. 2, Desember 2015) h. 99
religius  daripada  makna  sosio-historis 13 .Adapun Ummah,  bukanlah  bagian  dari kebudayaan  Islam  secara  partikuler,  oleh  karena  di  satusisi  selalu  menunjukkan adanya pengaruh kuat budaya Arab. Halyang lebih memungkinkan adalah ummah merupakan  rumpunkebudayaan  masyarakat  Muslim  di  berbagai  tempat  yang salingmemberikan keharmonisan dan bersifat saling melengkapi 14 .
Redaksi  ummat  dalam  literasi  Bahasa  Indonesia,  banyak  mengalami perluasan  makna  dan  fungsi,  kata  ummat  bukan hanya  disematkan  untuk  Islam saja,  tapi  disandingkan  juga  untuk  agama  atau  entitas  sebuah  komunitas  yang lainnya  seperti  Ummat  Kristiani,  Ummat  Katholik,  Ummat  Hindu,  Ummat Budha,  dan  sebagainya  yang  tidak  menutup  kemungkinan  seandainya  muncul agama baru akan meluas lagi padanannya. Ummahdalam pandangan para peneliti Barat  memiliki  karakter  yang  berbeda  dengan  istilah  lainnya,  ia  tidak  sebatas bangsa, suku, atau etnis. Armstrong berpendapat bahwa:
“The  ummah  has  sacramental  importance,  as  a  'sign'  that  God  has blessed  this  endeavour  to  redeem  humanity  from  oppression  and injustice; its political health holds much the same place in a Muslim's spirituality  as  a  particular  theological  option  (Catholic,  Protestant, Methodist, Baptist) in the life of a Christian. 15 ”
W.  Montgomery  Watt  dalam  bukunya Muhammad  at  Madina  (1956,
1972)  banyak  membahas  tentang ummah,  iamemakai  istilah  community untukmendampingi ummah,  walaupun  setelah  itu  ia  berusaha  tegaskanbahwa ummah
“ In some ways, it was like a federation of nomadic clans orvtribes. It was bound together by their solemn agreement with one another.” 16
13 Nazih Ayyubi, Political Islam : Religion and Politics in Arab World(USA and Canada
: Routledge, 1993), h. 18.
14 Zayad, Abd. Rahman, Konsep Ummah dalam al- Qur’an; Seb uah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara Bangsa (Yogyakarta, Religi: Jurnal Studi Islam UIN Sunan Kalijaga, Volume 6, Nomor 1, April 2015), h. 5
15 Karen  Amstrong ,  “ A  History  of  God ”,  http://esnips.com/web/ebooks4u,  h.  84. Sebagaimana  dikutip  Kashogi,  Luqman  Rico, Konsep  Ummah  dalam  Piagam  Madinah,
(Yogyakarta, In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia UIN Sunan Kalijaga, Vol.2, No.1, 2012), h. 100
16 W. Montgomery Watt, Muhammad Prophet and Statesman, (OxfordUniversity Press,
1969), h. 94.
Dalam  pandangan  Watt,  secara  definisi  istilah community  sendiri mengalami  kerancuanyang  serius,  hampir  seratus  ilmuan  sosial  yang mendefinisikannya dengan defenisi yang berbeda-beda 17 .
Berangkat dari fenomena inilah, ‘Ali Syari’ati tertarik untuk membahas istilah ummah  secara  sosiologis  dan  epistemologis.  Sudah  tentu  ia  bukan membahas  istilah ummah  itu  lantaran  Montgomery  Watt,  melainkan  dalam rangka menjelaskan aspek penting dal am ideologi syi’ah, yaitu kehar usan adanya imamah  dalam  ummah,  dalam  bukunya  al-Ummah  wa  al-Imamah.  Analisis Montgomery  Watt  tentang ummah hanyalah  dijadikan  titik  tolak  oleh Syari’ati,
karena  Montgomery  Watt  mengajukan  pertanyaan  ilmiah  yang  tepat  dalam memulai suatu diskusi ilmiah, seperti diuraikan kembali oleh Syari’ati, yaitu,
“ Sesungguhnya  manusia,  sepanjang  sejarah  dan  di  bumi  manapun, hidup  berkelompok.  Maka,  apakah  nama  yang  diberikan  kepada kelompok  manusia  ini,  yang  mereka  buat  dan  di  dalamnya  mereka hidup? 18 ”
Selanjutnya,
“Sesu ngguhnya, nama yang dibataskan untuk suatu kelompok dapat mengungkapkan  pandangan  kelompok  itu,  gambarannya  tentang hidup  bermasyarakat  dan  diketahuinya  secara  jelas,  mengapa manusia berkelompok. 19 ”
Ketika membahas istilah "ummah", Ali Syari'ati merasa perlu berbicara dalam  konteks  dan  ruang  lingkup  pemahaman  umum  tentang  istilah  standar seperti negara, orang, ras, massa, dan kelas (sosial). Umat  menggantikan semua kata-kata ini. Umat Syariah berisi pemahaman baru. Itu berasal dari kata amma, yang berarti "berniat" dan "menuju". Ini juga terkait dengan kata "amama", yang yang  merupakan  lawan  kata  dari  "wara ’a "  atau  "khalf",  "amam"  berarti  "di depan" sedang  “wara’a  atau  khalaf”  berarti  “di  belakang” . Ali  Syari’ati
17 Adam Kuper & Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, terj. HarisMunandar dkk. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 145.
18 Evand  Abrahamian, Radical  Islam:  The  Iranian  Mojahedin  (London:  I.B.  Taurus,
1989), h. 120-121
19 Evand Abrahamian, h. 120-121
selanjutnya  menggambarkan  tiga  makna  dari  kata  ummah  tersebut  yaitu  : gerakan, tujuan dan tekad. 20 .
Kata amma  sendiri,  menccakup  pemaknaan  dari  kata  taqaddum  yang berarti  kemajuan  ( improvement),  sehingga Ali  Syari’ati  sekali  lagi menarik kesimpulan  dalam  4  artian  di  kata  tersebut,  yaitu:  ikhtiar,  gerakan,  kemajuan, dan tujuan.
“ Islam  tidak  menganggap  hubungan  darah,  tanah,  perkumpulan  atau kesamaan tujuan, pekerjaan dan alat produksi, ras, indikator sosial, jalan hidup,  sebagai  ikatan  dasar  yang  suci  antara  individu-individu manusia. 21 ”
Cakupan Pengertian Ummah Dalam Piagam Madinah
Konsep  normatif Ummah  memiliki  makna  dialektik  tersendiri  ketika menghadapi  realitas  dan  entitas Ummah  pada  tataran  empiris.  Jika  pada  level normatif, ummah dapat dipadankan pada dataran makna dari usrah, qaryah, dan jama’ah , maka pada level empiris, ummah terdiri dari berbagai kelas sosial yang cenderung saling bertentangan. Konsep ummah baik secara normatif dan empiris tidak  boleh  dipisahkan,  persfektif  keduanya  haruslah  dipadukan 22 .  Dalam pandangan  Kontowijoyo,  perlu  adanya  objektivikasi  konsep ummah  normatif, misalnya,  dengan  menjabarkan  pada  stratifikasi  sosial  mana ummah  secara empirik  berada,  kemudian  dilakukan  pembelaan  dan  pembinaan;  selanjutnya perlu subjektivikasi bahwa pada struktur empirik manapun kita berada, kita tetap satu kesatuan sosial dengan cita-cita normatif yang sama 23 .
Menurut  Aswab  Mahasin  yang  dikutip  oleh  Masduki  dalam Civil Society: Mencari Titik Temu antara Islam dan Barat, bahwa para sarjana muslim saat  ini,  sangat  perlu  untuk  meramu  dan  menafsirkan  kembali  konsep ummah yang  akhir-akhir  ini  hanya  dipahami  dalam  makna  yang  sangat  sempit  dan khusus.  Saatnya  istilah ummah  dapat  diperluas  tidak  hanya  dipahami  sebagai
20 Raharjo, M. Dawam, Ensiklopedi al- Qur’an , (Jakarta: Paramadina, cet. 2, 2002). h. 53 21 Ali Syari’ati, On The Sociology of Islam, (Berkeley, Calif: Mizan Press, 1979), hlm. 17
22 Rohimin, op.cit., h. 100
23 Asrori  S.  Karni, Sivil  Soci ety  &  Ummah  Sintesa  Diskursif  “Rumah”  Demokrasi , (Jakarta, Logos, 1999), h. 58.
masyarakat  Islam  saja, tetapi  juga  dengan  suatu ide  universal  kemanusiaan  dan konteks sosio-historis yang dialami oleh Nabi Muhammad Saw dan masyarakat Madinah, melalui piagam Madinahnya, yang pada gilirannya akan mengahasilkan pembentukan konsensus dalam situasi dan kondisi yang lebih luas lagi 24 .
Dokumen politik pertama dalam rentang sejarah penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad Saw, yang menjadi pionir  menggunakan terma ummah adalah Piagam Madinah. Eksistensi Piagam  Madinah sebagaimana diakui  oleh William Montgomery  Watt  sebagai  otentik 25 .  Ia  juga  menekankan  dalam  pernyataannya bahwa dokumen bersejarah tersebut merupakan sumber pemikiran yang menjadi tonggak dan pondasi awal berdirinya Negara Islam secara konstitusional. Seperti yang  dikatakan  oleh  Robert  N.  Bellah,  negara  Madinah  yang  dibangun  dan dipimpin  oleh  Nabi  adalah  sebuah  model  hubungan antara  manusia,  agama  dan Islam.  Eksperimen  Madinah  menunjukkan  kepada  manusia  contoh  yang  akrab dengan tatanan sosial dan politik yang didesentralisasi. Ini berarti bahwa otoritas atau kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu sisi seperti konsep kenegaraan dan kekuasaan  yang  diktator,  tetapi  terkonsentrasi  pada  msyarakat  secara keseluruhan melalui perundingan dan tatanan kehidupan yang konstitusional. Ini berarti  bahwa  sumber  otoritas  dan  kekuasaan  tidak  terletak  pada  keinginan pribadi  dan  keputusan  lisan  semata,  tetapi  harus  juga  dicapai  dalam  sebuah dokumen yang tertulis, di mana tercatat di dalamnya prinsip umum yang dicita- citakan. 26 .
Dalam  Piagam  Madinah,  makna  dan  ruang  lingkup  ummah  digunakan dalam dua model dengan klausul yang berbeda. Yang pertama, digunakan untuk menunjukan  komunitas  yang  seagama  seperti  penyebutan  umat  Islam,  umat
24 Mahasin,  Aswab,  Menyemai  Kultur  Demokrasi  (Jakarta:  LP3ES,2000),  Cet.  I., lih Masduki, Civil Society: Mencari Titik Temu antara Islam dan Barat, (Jurnal al-Qalam, Vol. 24
No. 2, 200), h. 168
25 W.  Montgomery  Watt,  Muhammad  at  Medina  (London  :  Oxford  University  Press, 1972), h. 225
26 Sebagaimana  dikutip  oleh  Nurcholish  Madjid.  Selanjutnya  lihatNurcholish  Madjid, Agama  dan  Negara dalam  Islam  Telaah  atasFiqh  Siyasi Sunni dalam  Budhy  Munawar Rahman (ed.)  Kontektualisasi  Doktrin  Islam  dalam  Sejarah,  (Jakarta:  Paramadina,  1995),  h.  588.  Lihat juga Zayad, Abd. Rahman, Konsep Ummah dalam al- Qur’an; Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara Bangsa (Yogyakarta, Religi: Jurnal Studi Islam UIN Sunan Kalijaga, Volume 6, Nomor 1, April 2015), h. 11
Yahudi  dan  sejenisnya.  Yang  kedua,  digunakan  untuk  menunjukan  kelompok yang  pluralistik  dan  terdiri  atas  berbagai  agama,  ras,  dan  suku  akan  tetapi terdapat di dalam satu kesatuan politik. Seperti yang kita ketahui bersama, warga Madinah  terbagi  dalam  tiga  kelompok  sosial.  Pertama,  kaum  Muslimu>n  yang terdiri atas kaum Muha>jiri>n dan kaum Ans}a>r sebagai penduduk mayoritas. Kedua Kaum  Musyrik  Arab.  Dan  yang  ketiga  adalah  Kaum  Yahudi  yang  terdiri  atas klan  kecil  yakni Banu  Qainuqa’,  Bani  Naz}i>r  dan  banu  Qurayz|ah  sebagai penduduk minoritas 27
Kata ummah  secara  emplisit  terulang  sebanyak  2  kali  dalam  Piagam Madinah,  dalam  pasal  2  dan  pasal  25.  Akan  tetapi,  jangkauan  dari  rumusan tersebut terdistribusi ke pasal-pasal selanjutnya, yaitu:
Pasal 1:
"Ini  adalah  naskah  perjanjian  dari  Muhammad  Nabi  dan  Rasul Allah,  mewakili  pihak  kaum  yang  Beriman  dan  memeluk  Islam, yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yastrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka serta yang berjuang bersama mereka."
Pasal 2:
"Mereka adalah yang satu dihadapan kelompok manusia lain."
Pasal 25:
"Kaum  Yahudi  Bani  'Auf  bersama  dengan  warga  yang  beriman adalah  satu  umah.  Kedua  belah  pihak,  kaum  Yahudi  dan  kaum Muslimin,  bebas  memeluk  agama  masing-masing.  Demikian  pula halnya dengan sekutu dan diri mereka sendiri. Bila diantara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hal ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya.
Pasal 26:
"Bagi  kaum  Yahudi  Bani  Najjar  berlaku  ketentuan  sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf."
Pasal 27:
"Bagi  kaum  Yahudi  Bani  Harits,  berlaku  ketentuan  sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf."
Pasal 28:
27 J. Suyuthi  Pulungan,Prinsip-prinsip  Pemerintahan  Dalam  Piagam  Madinah  ditinjau dariPandanganal- Qur’an (Jakarta : Gramedia Press, 1996), h. 26.
"Bagi  kaum  Yahudi  Bani  Sa'idah  berlaku  ketentuan  sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf."
Pasal 29: "Bagi  kaum  Yahudi  Bani  Jusyam  berlaku  ketentuan  sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf."
Pasal 30: "Bagi kaum Yahudi Bani 'Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf."
Pasal 31:
"Bagi  Yahudi  Bani  Tsa'labah  berlaku  ketentuan sebagaimana  yang berlaku  bagi  kaum  Yahudi  Bani  "Auf,  kecuali  orang  yang melakukan  aniaya  dan  dosa  (dalam  hubungan  ini)  maka  akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya."
Pasal 32:
"Bagi  warga  Jafnah,  sebagaimana  anggota  Bani  Tsa'labah,  berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah."
Pasal 33:
"Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan sesungguhnya yang kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa."
Pasal 34:
"Sekutu/hamba  sahaya  Bani  Tsa'labah  berlaku  ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani Tsa'labah itu sendiri."
Pasal 35:
"Kelompok-kelompok  keturunan  Yahudi  berlaku  ketentuan  sama sebagaimana yang berlaku bagi Kaum Yahudi itu sendiri."
Pasal 37:
"Kaum  Yahudi  dan  kaum  Muslimin  membiayai  pihaknya  masing- masing.  Kedua  belah  pihak  akan  membela  satu  dengan  yang  lain dalam  menghadapi  pihak  yang  memerangi  kelompok-kelompok masyarakat  yang  menyetujui  piagam  ini.  Kedua  belah  pihak  juga saling memberikan saran dan nasehat dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa."
Pasal 44: "Semua  warga  akan  saling  bahu  membahu  dalam  menghadapi agresor (pihak lain) yang melancarkan serangan terhadap Yastrib."
Pasal 46: "Kaum  Yahudi  Bani  'Aus,  sekutu/hamba  sahaya  dan  diri  mereka masing-masing  mempunyai  hak  dan  kewajiban  sebagaimana kelompok-kelompok  lain  yang  menyetujui  piagam  ini,  dengan perlakuan  yang  baik  dan  sesuai  dengan  semestinya  dari  perjanjian ini.  Sesungguhnya  kebajikan  ini  berbeda  dengan  perbuatan  dosa. Setiap  orang  harus  bertanggung  jawab  atas  setiap  perbuatan  yang dilakukannya.  Dan  Allah  memperhatikan  isi  perjanjian  ini,  dan membenarkannya."
Pasal 47:
"Sesungguhnya  perjanjian  ini  tidak  membela  orang-orang  yang berbuat  aniaya  dan  dosa.  Setiap  orang  dijamin  keamanannya,  baik sedang berada di luar Madinah maupun sedang berada di Madinah, kecuali  orang  yang  berbuat  aniaya  dan  dosa.  Dan  sesungguhnya Allah  pelindung  orang  yang  berbuat  kebajikan  dan  menghindari keburukan (bersikap taqwa). Muhammad Rasulullah SAW."
Mengutip  pernyataan  A. Syafi’i  Ma’arif,  bahwasanya  konsepsi ummah yang ditawarkan oleh Rasulullah Saw kepada penduduk Yatsrib kala itu, menjadi prinsip  kunci  untuk  memahami  realita  komunitas  sosial  yang  sangat  plural  dan kompleks. Konsep inilah yang menjadi perekat utama masyarakat Madinah yang dibangun di kemudian hari. Penerapan konsep Ummah di Madinah sarat dengan etika  kehidupan  bermasyarakat,  seperti  toleransi,  solidaritas  sosial, egalitarianisme,  ketaatan  pada  norma  dan  prinsip,  keterbukaan,  partisipasi, kesalehan,  dan  lain  sebagainya; Ummah  juga  diberi  fungsi  kontrol  dalam menegakkan amal shalih, amar ma’ruf dan nahi mungkar 28 .
Dalam  sistem  kekuasaan  yang  diperankan  oleh  Rasulullah  dan  para sahabat dengan konsep ummah-nya ini, lahirlah kesadaran mutual simbiosis atau prinsip  saling  memberi  manfaat  atau  hubungan  timbal-balik,  di  mana  rakyat mempunyai  konsekuensi  untuk  menaati  pemimpinnya  sepanjang  pemerintahan berjalan adil dan tidak maksiat kepada Allah Swt., dan rakyat juga diberi mimbar yang  seluas-luasnya  untuk  memberi  kritik  membangun  bahkan  meminta  untuk berhenti  bila  pemimpin  atau  pemegang  kekuasaan  telah  jauh  menyimpang  dari
28 Maarif,  A.  Syafi`i,  Islam  dan  Politik  di  Indonesia  pada  Masa  Demokrasi  Terpimpin (1959-1965),  (Yogyakarta:  Suka  Press,  1988) lih  Karni,  Asrori  S,  Civil  Society  &  Ummah, (Jakarta : Logos, 1999), h. 66
jalan  kebenaran,  lalai  dan  mengabaikan  hak-hak  dan  kewajibannya  kepada rakyat.  Di  sisi  lain,  penguasa  yang  memiliki  hak  untuk  ditaati  oleh  rakyatnya memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  kepentingan  rakyat.  Keberadaan Muhammad sebagai pemimpin dan pembawa risalah kenabian sekaligus, semakin memperkuat  posisi  kepemimpinannya  dan  semakin  dihormati  oleh  masyarakat Madinah.
Pangkat  dan  jabatan  yang  diperoleh  oleh  Nabi  tersebut,  tidaklah membuatnya jumawa,  dan  bersikap  otoriter  kepada  bawahannya,  akan  tetapi malah  ia  memanfaatkan  sepenuhnya  kekuasaannya  untuk  membangun  suasana politik  yang  transparan  dan  terbuka, agar rakyatnya  memiliki  kesadaran  politik dan  daya  kritis  yang  lebih  tinggi.  Singkatnya, Ummah  dan  penguasa  dapat bekerja  sama  secara  proporsional  dan  harmonis,  tetapi  saling  mengkritik  untuk bersama-sama  mewujudkan  demokrasi  yang  damai,  adil,  terbuka,  dan  tatanan yang beradab.
Dengan demikian ide-ide modern yang muncul di kemudian hari, seperti kewarganegaraan,  kedaulatan  rakyat,  persamaan  di  depan  hukum,  kontrol  atas kekuasaan, prinsip musyawarah, keterbukaan partisipasi, keadilan dan sejenisnya pada dasarnya lebih dulu  telah direalisasikan oleh Nabi Muhammad Saw., yang telah  diletakkan  sebagai  prinasip  dasar  negara  Madinah.  Konsep  masyarakat madani yang seperti inilah yang menjadi dasar akan sebuah cita-sita terwujudnya masyarakat  berperadaban  yang  saling  menghargai  dan  menghormati  antar kepentingan yang kompleks.

## Kekuasaan dan Penguasa
Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga mereka mengikuti  kehendaknya,  dapat  disebut  bahwa  orang  tersebut  mempunyai pengaruh  terhadap  orang  lain.  Pengaruh  inilah  yang  selanjutnya  kita  sebut sebagai kekuasaan atau otoritas. Dalam  konteks ini, istilah kekuasaan mengacu pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau partai politik, sedangkan  kewenangan  mengacu  pada  kekuasaan  seseorang  atau  sekelompok
orang  yang  didukung  atau  disetujui  oleh  masyarakat.  Max  Weber  mengartikan kekuasaan sebagai sebuah kemampuan untuk membuat orang lain mau menerima dan melakukan apa yang menjadi kemauan kita walau mungkin hal tersebut tidak disetujui,  bahkan  ditentang 29 .  Dalam  hubungan  dengan  penguasan  dan kepemimpinan,  Kartini  Kartono  mengatakan  bahwa  kepemimpinan  harus dikaitkan  dengan  tiga  hal  penting  yaitu  kekuasaan,  kewibawaan,  dan kemampuan 30 .
Politik  sebagai  sebuah  kekuasaan  yang  dimiliki  manusia,  dalam pandangan  seorang  muslim  pada  adalah  hak  milik  Tuhan  semata  sebagai  Maha Pemilik  atas  segala  kekuasaan  yang  ada  ( Maalikul-mulk).  Manusia  hanya  akan mendapatkan  percikan  dari  tetesan  air  dan  kekuatan  dari  Tuhannya.  Pemikiran politik  yang  terilhami  oleh  konsep  teologi  yang  seperti  ini  akan  menghasilkan religiusitas  dalam  membangun  budaya  dan  tradsi  berpolitik.  Keyakinan  agama dalam  politik  akan  mencerahkan  politik  kerakyatan  dan  menjadi  cerminan kehidupan.  Mengakui  kekuasaan  sebagai  kekuasaan  Tuhan  akan  membawa kekuatan  politik  terbimbing  yang  mengantarkannya  kepada  kemuliaan  di kemudian hari.
Dalam mengatur hak dan kewenangan seorang penguasa atau pemimpin negara atas permasalahan yang dibawahinya, Piagam Madinah hadir sebagai alat legitimasi  kedudukan  Nabi  Muhammad  sebagai  kepala  Negara  dan  pemegang kebijakan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 42 yang berbunyi :
Bila  terjadi  suatu  peristiwa  atau  perselisihan  di  antara  pendukung Piagam  ini,  yang  dikhawatirkan  menimbulkan  bahaya,  diserahkan penyelesaiannya  menurut  (ketentuan)  Allah  'azza  wa  jalla,  dan (keputusan)  Muhammad  SAW.  Sesungguhnya  Allah  paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini
29 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 297
30 Kartono, Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan, h. 19
Menurut Al-Mawardi mengenai kewajiban-kewajiban seorang pemimpin Negara yang dalam penjelasannya merinci masalah-masalah umum yang menjadi kekuasaannya dalam sepuluh macam kategori 31 , :
1. Menjaga prinsip-prinsip agama ( hifz}u al-din) yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu. Kekuasaan inilah yang membedakan kepala  negara  Islam  dengan  kepala  negara  manapun  dari  negara demokrasi  di  dunia  ini,  yang  semata-mata  hanya  memimpin  masalah- masalah  duniawi.  Khalifah  sebagai  kepala  Negara  berkewajiban melindungi  agama  dari  segala  gangguan.  Bukan  hanya  terhadap  salah satu agama yang menjadi asas negara, tetapi semua agama yang dianut rakyat  harus  mendapat  perlindungan  yang  sama.  Perlindungan  dalam tingkatan pasif adalah memberi kebebasan bagi agama-agama itu untuk hidup  dan  berkembang  dengan  sebaik-baiknya.  Dan  dalam  sifat  aktif adalah memberi bantua moril dan materiil.
2. Mengepalai  kekuasaan  pemerintahan  ( tanfizu  al-Ahkam).  Dengan kekuasaan  ini  kepala  negara  aalah  merupakan  intansi  tertinggi  dan kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan.
3. Melindungi  berjalannya  hukum  dan  Undang-undang  ( Himayatu  al- Baidha). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi seluruh hak-hal rakyat yang  harus  dihormati,  sehingga  rakyat  bebas  merdeka  mencari penghidupannya  dan  menjaga  kewibawaan  pemerintah  sehingga  dapat mengatur  kehidupan  umat,  membuat  suasana  aman,  tertib  serta menjamin keselamatan jiwa dan harta bendanya.
4. Menetapkan undang-undang ( Iqamatul al-Hudud), salah satunya dengan menegakan  supremasi  hukum,  agar  dapat  memelihara  hukum-hukum dari  usaha-usaha  pelanggaran  dan  menjaga  hak-hak  umat  dari  tindakan perusakan dan destruktif.
5. Mengepalai  seluruh  angkatan  perang  ( Tahzhinu  as-Tsugur),  mencegah timbulnya kerusuhan-kerusuhan di tengah masyarakat dengan kekuatan,
31 Suyuthi  Pulungan, Fiqih  Siyasah  Ajaran  Sejarah  dan  Pemikiran,  (Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1994), h. 260
sehingga  tidak  sampai  ada  permusuhan  (Agresi)  terhadap  kehormatan atau sampai menumpahkan darah.
6. Menyatakan keadaan perang atau bahaya, kalau negara terancam bahaya dari  luar  karena  serbuan  musuh  atau  dari  dalam  karena  perbuatan pengacau.
7. Mengawasi pemungutan iuran negara ( Jibayatu al-fai wa al-S}adaqah)
8. Memberikan anugerah dan pangkat kehormatan ( Taqdiru al- ‘At}aya )
9. Mengangkat  pegawai-pegawai  sipil  dan  militer  ( Istikfau  al-umana), mencari  orang-orang  yang  jujur  dan  amanat  dalam  menjalankan  tugas- tugas  dan  pengaturan  harta  yang  dipercayakan  kepada  mereka,  agar pekerjaan-pekerjaan  tersebut  ditangani  secara  profesional  dan  harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur.
10. Mencampuri  pemerintahan  (Mubasyaratu  al-umuri  binafsih)  selalu memperhatikan  dan  mengikuti  perkembangan  serta  segala  problemnya agar dapat dijadikan pegangan umat dengan baik.
Seorang  penguasa  atau  pemimpin,  disamping  memiliki  kewajiban  atas umat, ia juga mempunyai hak yang menjadi kewajiban rakyat untuk menaatinya. Imam  Al-Mawardi  menerangkan  dalam  bukunya al-ahka>m  al-Sult}aniyyah  akan hak-hak tersebut, diantaranya :
1. Ditaati segalah perintahnya oleh seluruh rakyat
2. Dibantu dengan sekuat tenaga oleh rakyat dalam cita-cita dan pekerjaan pemerinahannya. 32
Sudah  menjadi  keyakinan  bagi  setiap  individu  muslim,  bahwa  dalam pandangan teologi Islam, kekuasaan politik sesungguhnya adalah sebuah anugrah dari  Allah  Swt  kepada  manusia.  Penganugerahan  ini  dilakukan  melalui  satu ikatan perjanjian dan ikatan ini terjalin antara seorang hamba sebagai pemegang kekuasaan  politik  duniawi  dengan  Allah  Swt,  di  satu  pihak  dan  dengan
32 Zainal  Abidin  Ahmad, Konsepsi  Negara  Bermoral  Menurut  Al-Ghazali,  (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 206
masyarakatnya  di  pihak  lain.  Perjanjian  dengan  Allah  ini  kemudian  dinamai dalam  al- Quran  dengan  (‘ahd/ دهع ),  sedangkan  perjanjian  dengan  anggota masyarakat dinamai dengan pengakuan atau pengukuhan (bai’at/ عيب ة ). Perjanjian ini,  baik  antara  penguasa  dengan  masyarakat,  maupun  antara  dia  dengan Tuhannya  merupakan  amanat  yang  senantiasa  dipegang  teguh.  Oleh  karena  itu, tidaklah  mengherankan  jika  kemudian,  al- Qur’an mengisyaratkan  perintah  taat kepada penguasa ( ulil amr) didahului oleh perintah menunaikanamanah tersebut, setelah  perintah  taat  kepada 33 ,  disebabkan  besarnya  tanggungjawab  yang diemban  oleh  pemangku  kekuasaan  dan  kebijakan  pemerintahan  di  hadapan Tuhannya.
Legitimasi Umat
Salah satu sumber kekuasaan yang dibutuhkan oleh pemerintahan adalah legitimasi.  Legitimasi  berarti  suatu  aturan  yang  menyangkut  keabsahan  atau mengandung  pengakuan  secara  formal  dan  merupakan  kualitas  otoritas  yang dianggap  benar  atau  sah.  Kata  legitimasi  identik  dengan  munculnya  kata-kata seperti  legalitas,  legal  dan  legitim.  Oleh  karena  itu,  secara  sederhana,  legalitas adalah  kesesuaian  perilaku  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (peraturan  perundang- undangan  formal,  moral,  adat  dan  sosial  yang  ditetapkan  undang-undang  sejak lama). 34
Sistem  kekuasaan  akanbertahan  lama  apabila  ia  secara  keseluruhan mendapatkan  dukungan,  seperti  penerimaan  dan  pengakuan  dari  masyarakat.
33 Lihat  Q.S.  an- Nisa’/4  :  58  dan  59,  “ Sesungguhnya  Allahmenyuruh  kamu menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhakmenerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila menetapkanhukum di antara manusia supaya kamu menetapkan denganadil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknyakepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Maha melihat ”, “ Hai orang-orang yang beriman,taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil  amri  di  antarakamu.  kemudian  jika  kamu  berlainan  Pendapat  tentang  sesuatu,Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada  Allahdan  hari  kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)dan  lebih  baik akibatnya ”.  Dari  penjelasan  kedua  ayat ini  dapatdipahami  sebagai  prinsip-prinsip  pokok  yang menghimpunkanajaran Islamtentang kekuasaan dan pemerintahan.
34 Eman Hermawan, Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik Dan Nalar, (Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa, 2001), h. 6
Dengan  demikian, legal  standing  atau  legitimasi  sangat  dibutuhkan  untuk meneguhkan  komponen-komponen  system  perpolitikan  yang  ada.  Manurut Easton,  ada  tiga  objek  dalam  sistem  politik  yang  membutuhkan  legitimasi, sehingga  sistem  politik  tidak  hanya  berkelanjutan,  tetapi  juga  mampu mentransformasikan kebutuhan menjadi kebijakan umum. Tiga objek legitimasi itu adalah: komunitas politik, rezim dan pemerintahan 35 .
Berbicara  legitimasi  adalah  berbicara  tentang  tingkat  penerimaan terhadap sebuah sistem kekuasaan. Legitimasi juga bisa difahami sebagai bentuk kontrak  sosial  kepentingan.  Artinya  seberapa  jauh  pemenuhan  kepentingan didapat oleh suatu komunitas dan seberapa jauh dukungan yang harus diberikan kepada  suatu  sistem  atau  rezim.  Dari  peta  ini,  legitimasi  di  sini  akhirnya berbicara  dukungan  secara  penuh  ( fully  support)  atau  dukungan  secara  parsial ( partially support) 36 .
Dalam  menjelaskan  bagaimana  seharusnya  hubungan  antara  penguasa dengan  rakyat,  Ibnu  Taimiyah  mengemukakan  gagasan  bahwa  kekhalifahan berarti bahwa otoritas pengaturan berada di tangan masyarakat, bukan di tangan seorang khalifah, karena seluruh anggota masyarakat dianggap sebagai khalifah . Untuk  membangun  kemaslahatan  umat,  maka  diperlukan  kerjasama  yang  padu antara ruler  (pemerintah)  dan  ruled  (anggota  masyarakat).  Pandangan  ini berkaitan  dengan  firman  Allah  SWT.  dalam  QS.  An-Nuur  [24]  :  55 37 ,  yang terjemahannya berbunyi :
“Dan Allah telah berjanji kepada orang -orang yang beriman di antara kamu  dan  mengerjakan  amal-amal  yang  saleh  bahwa  Dia  sungguh- sungguh  akan  menjadikan  mereka  berkuasa  dimuka  bumi, sebagaimana  Dia  telah  menjadikan  orang-orang  sebelum  mereka berkuasa,  dan  sungguh  Dia  akan  meneguhkan  bagi  mereka  agama yang  telah  diridhai-Nya  untuk  mereka,  dan  Dia  benar-benar  akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi
35 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 93
36 Ali  As-Salus, Imamah  dan  Khalifah  dalam  Tinjauan  Syar’I ,  (Jakarta:  Gema  Insani Press, 1997), h. 16
37 Said Abdul Azhim, Ibnu Taymiyah, al-Tajdidi al-Salafiy wa al- da’wat al -Ishlahiyah, diterjemahkan  oleh  Faisal  Saleh  dan  Khoerul  Amru  Taman  dengan  judul  ‘Ibnu  Taimiyah  : Pembaharuan Salafi & Dakwah Reformasi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, cetakan pertama), h. 104-108
aman  sentausa.  mereka  tetap  menyembahku-Ku  dengan  tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap)  kafir  sesudah  (janji)  itu,  Maka  mereka  Itulah  orang-orang yang fasik.”
Karena adanya tradisi syura dalam sistem pemerintahan Islam, maka ada yang  menginterpretasikan  bahwa  demokrasi  yang  dianut  dalam  Islam  adalah demokrasi parlementer  modern 38 .  Ada  juga  yang  menyebutnya  dengan representative democracy 39 , karena Nabi bermusyawarah dengan sahabat tertentu saja tetapi memiliki pengaruh dalam lingkungan masyarakatnya. Ada juga yang menyebutnya  demokrasi teokratik 40 ,  karena  didasarkan  atas  hukum  Islam  dan dilaksanakan oleh kaum Muslim serta non-muslim yang menjadi ahlu dzimmah 41
Oleh sebab itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Piagam Madinah yang merupakan hasil kesepakatan antara umat Islam dengan kaum Yahudi pada masa  klasik  dahulu  telah  mempraktikkan  konsep  keterbukaan,  asas  pemenuhan kepentingan  bersama  dalam  keberagaman,  sebagaimana  praktik  demokrasi modern saat ini. Umat Islam yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar diwakili  oleh  Rasulullah  Saw.  dengan  penduduk non  muslim  dan  kaum  Yahudi Madinah  yang  diwakili  oleh  pemuka-pemukanya  menyepakati  sebuah  dokumen yang disusun oleh Rasulullah SAW.
Kebebasan Berpendapat ( Checks and Balances)
Dalam  pandangan  Islam,  Tuhan  menciptakan  umat  manusia  yang memiliki berbagai perbedaan. Karenanya, berbeda pendapat adalah sesuatu yang
38 Gudrun  Kramer,  ‘Debat  Mutakhir  Islam  dan  Demokrasi:  Antara  Yang  T eknis  dan Prinsipil’,  dalam  Bernard  Lewis, Islam  Liberalisme  Demokrasi;  Membangun  Sinerji  Warisan Sejarah,  Doktrin  dan  Konteks  Global ,  penerjemah  dan  editor  oleh  Mun’im  A.  Sirry,  (Jakarta:
Paramadina, 2002), h. 108
39 Bernard Lewis, Op.Cit., h. 123
40 Bernard Lewis, Op.Cit. h. 181
41 Secara terminologi, ahlu dzimmah adalah mereka yang masuk ke dalam golongan non- muslim sebagai pemilik perjanjian, pemilik tanggungan dan pemilik jaminan yang disebut dalam hukum fiqh Islam sebagai orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Swt. dan Rasul-Nya serta  kaum  muslimin,  untuk  hidup  dengan  aman  dan  tentram  di  bawah  perlindungan  Islam,  di dalam  lingkungan  masyarakat  Islam. Lih  Abdul  Aziz  Dahlan,  Ensiklopedia  Hukum  Islam,
(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 3, 1996), h. 202
manusiawi, absah, dan bahkan bermanfaat bagi umat manusia dan kaum Muslim, asalkan perbedaan itu diletakkan dalam bingkai keimanan dan persamaan.
Setiap orang memiliki status yang sama di hadapan Allah. Setiap orang dapat mengekspresikan pendapat dan gagasannya.   Sebuah  buku  yang  ditulis oleh  Rose  Wilder  Lane berjudul  “ Islam  and  the  Discovery  of  Freedom ”, menyebutkan bahwa sebenarnya orang-orang Eropa banyak mempelajari nilai dan pentingnya kebebasan berpendapat dari kaum Muslim 42 .
Di dunia Islam, para penguasa ( umara’ ) dan ulama (masjid) adalah dua entitas  yang  berbeda  yang  beroperasi  secara  independen.  Orang-orang  Eropa memutuskan untuk memberlakukan hal yang sama terhadap raja-raja mereka dan ingin agar hal itu dapat pula direalisasikan dalam kehidupan keseharian mereka, yakni  kaisar  memiliki  otoritas  sendiri  dan  pihak  gereja  pun  memiliki  otoritas sendiri.  Dalam  pandangan  mereka,  independensi  ini  perlu  diterapkan  dalam sistem pemerintahan, sehingga raja tidak melakukan kesewenang-wenangan atas nama agama atau Tuhan. Hal itu didasarkan pada realitas sosial mereka pada saat itu, di mana penguasa mereka terlalu dekat dan terikat dengan gereja 43 .
Dalam sistem pemerintahan pada masa awal periodesasi khilafah Islam telah  dimulai  proses  pemilihan  dalam  mengangkat  seorang  khalifah.  Padahal, proses  pemilihan  merupakan  aktualisasi  paling  penting  dari  kebebasan berpendapat, di mana setiap individu berhak untuk menyampaikan aspirasi atau pilihan-pilihan politiknya. Secara sepintas, mungkin pada masa awal Islam tidak ada sistem pemilihan. Namun, jika dikaji secara mendalam pemilihan Abu Bakar selaku  khalifah  Islam  pertama  sesudah  Nabi,  sesungguhnya  telah  melalui  suatu proses pemilihan 44 .
Dalam  konteks  pemerintahan  Indonesia,  kebebasan  berpendapat bagi ummat Islam di negeri ini, sejak periode merebut kemerdekaan, hingga pada babak baru periode Reformasi pasca tumbangnya orde lama, telah mendapatkan mimbar  yang  seluas-luasnya  dalam  menyampaikan  sunbangsih  perjuangan,
42 Usman Jasad, Sinergi Khilafah dan Demokrasi, (Makassar: dalam Jurnal Tabligh edisi XXIV, Desember 2011), h. 192
43 Usman Jasad, h. 192
44 Usman Jasad, h. 193
masukan dan kritik terhadap roda pemerintahan dan pembangunan, yang diwakili oleh corong-corong organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah. Seperti  NU  misalnya,  yang  dalam  fakta  sejarah  telah  memberikan  kontribusi dalam  menegakkan  dan  mengukuhkan  kedaulatan nation-state  Indonesia,  baik berupa masukan, saran dan kritikan terhadap pemerintahan sejak didirikannya di tahun 1926 45 .
Penutup
Pembicaraan tentang  hubungan  anatara  umat,  kekuasaan  dan  penguasa menjadi sesuatu yang sangat urgent disaat kita diperhadapkan akan polemik dan realitas politik saat ini, dimana para penampuk kekuasaan hampir di semua level telah  ternodai  marwahnya  sebagai  orang  yang  dianugrahi  oleh  Tuhan  untuk menjadi  pemegang  amanah ummah,  dengan  praktik  politik  kapitalis,  oligharki serta janji-janji manis yang tidak kunjung ditepati, terjadinya krisis kepercayaan oleh  karena  hubungan  yang  renggang antara  penguasa  dan masyarat,  salah  satu faktornya  adalah  ketimpangan  hukum  dan  ketidaadilan  sosial  yang  dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Keadaan ini pada gilirannya menjadi penyebab terjadinya degradasi, keterpurukan moral dan pergesaran akan nilai-nilai budaya yang  dijunjung  tinggi  dalam  masyarakat  khususnya  dalam  hal  kepemimpinan. Ketika penguasa menjalankan amanahnya berupa kekuasaan atas rakyat, mereka harus mencoba membangun hubungan yang mendekatkan mereka dengan rakyat. Oleh karena tanpa rakyat itu sendri, pada hakekatnya para penguasa tidaklah bisa berbuat apa-apa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrahamian, Evand, Radical Islam: The Iranian Mojahedin, London: I.B. Taurus, 1989.
45 Usman,  Muh.  Ilham,  Nahdlatul  Ulama  dan  Kedaulatan  Nation-State  Indonesia, (Makassar:  dalam  Jurnal  Al-Adyan,  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan  Agama  Makassar, Volume 5 Nomor 2 2018), h. 168
Adam  Kuper  &  Jessica  Kuper, Ensiklopedi  Ilmu-Ilmu  Sosial,  terj. HarisMunandar dkk. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
Ali Syari’ati, On The Sociology of Islam, Berkeley, Calif: Mizan Press, 1979.
Asrori S. Karni, C ivil Society & Ummah Sintesa Diskursif “Rumah” De mokrasi, Jakarta, Logos, 1999.
As-Salus, Ali, Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar’I , Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Ayyubi,  Nazih, Political  Islam:  Religion  and  Politics  in  Arab  World,  USA  and Canada: Routledge, 1993.
Black,  Antony, Pemikiran  Poltik  Islam:  dari  Masa  Nabi  Hingga  Masa  Kini, terjemahandari The Histori of Islamic Political Though: from the Prophet to  the  Present  oleh  Abdullah  Alidan  Mariana  Ariestyawati,  Jakarta: PT.Searambi Ilmu Semesta, 2006.
Budiarjo,Miriam, Dasar-dasar  Ilmu  Politik,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama,2008.
Dahlan,  Abdul  Aziz, Ensiklopedia  Hukum  Islam,  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, Jilid 3, 1996.
Daulay,  Hamdan,  Dkk, Pancasila  dan  Kewarganegaraan, Yogyakarta:  UIN SUKA, 2005.
Elkhairati, Piagam Madinah dan Spiritnya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Stain Curup Vol. 4, No. 1, 2019.
Haikal,Muhammad Husain, H}aya>tu Muhammad, Kairo: Darul Ma’arif, 1993 .
Hermawan,  Eman, Politik  Membela  Yang  Benar:  Teori,  Kritik  Dan  Nalar, Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa, 2001.
Ismatullah,  Dedy, Gagasan  Pemerintahan  Modern  dalam  Konstitusi  Madinah, Bandung: Atadbir dan Sahifa, 2006
Jasad,Usman, Sinergi  Khilafah  dan  Demokrasi,  Makassar:  dalam  Jurnal  Tabligh edisi XXIV, Desember 2011.
Karni, Asrori S, Civil Society & Ummah, Jakarta : Logos, 1999.
Kartono, Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: Rajawali, 1982.
Kashogi, Luqman Rico, Konsep Ummah dalam Piagam Madinah, Yogyakarta: In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia UIN Sunan Kalijaga, Vol.2, No.1, 2012.
Kramer, Gudrun, Debat Mutakhir Islam dan Demokrasi: Antara Yang Teknis dan Prinsipil,  dalam  Bernard  Lewis,  Islam  Liberalisme  Demokrasi; Membangun  Sinerji  Warisan  Sejarah,  Doktrin  dan  Konteks  Global, penerjemah dan editor oleh Mun’im A. Sirry, Jakarta: Paramadina, 2002 .
Maarif, A. Syafi`i, Islam dan Politik  di Indonesia pada Masa
DemokrasiTerpimpin(1959-1965), Yogyakarta: Suka Press, 1988.
Madjid,  Nurcholis, Pesan-pesan  Takwa:  Kumpulan  Khutbah  Jumat  di Paramadina, Jakarta: Paramadina, 2000.
_______________, Agama dan Negara dalam Islam Telaah atasFiqh Siyasi Sunni dalam  Budhy  Munawar  Rahman  (ed.)  Kontektualisasi  Doktrin  Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995.
Mahasin, Aswab, Menyemai Kultur Demokrasi, Jakarta: LP3ES,2000.
Masduki, Civil  Society:  Mencari  Titik  Temu  antara Islam  dan  Barat,  Jurnal al- Qalam, Vol. 24 No. 2, 2008.
Mill , John Stuart, On Liberty, London: John W.Parker and Son, 1859.
Pulungan,J.Suyuthi, Prinsip-prinsip  Pemerintahan  Dalam  Piagam  Madinah ditinjau dariPandanganal- Qur’an , Jakarta: Gramedia Press, 1996.
Raharjo, M. Dawam, Ensiklopedi al- Qur’an , Jakarta: Paramadina, cet. 2, 2002.
Rohimin, Mengembangkan  Politik  Berwatak  Kerakyatan;  Studi  Elaborasi Normatif-Historis TerhadapKonsep Ummah Dalam Al-Quran, Bengkulu, Jurnal Nuansa IAIN Bengkulu Vol. VIII, No. 2, Desember, 2015.
Rousseau,Jean Jacques, Kontrak Sosial, terj. Sumardjo, Jakarta: Erlangga, 1986.
Said,  Abdul  Azhim,  Ibnu  Taymiyah, al-Tajdidi  al-Salafiy  wa  al- da’wat  al - Ishlahiyah,  diterjemahkan  oleh  Faisal  Saleh  dan  Khoerul  Amru  Taman dengan judul ‘Ibnu Taimiyah : Pembaharuan Salafi & Dakwah Reformasi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
Shihab, M. Quraish, Wawasan al- Qur’an , Bandung: Penerbit Mizan, cet. 3, 1996.
Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2009.
Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994), h. 260
Usman,  Muh.  Ilham, Nahdlatul  Ulama  dan  Kedaulatan  Nation-State  Indonesia, Makassar:  dalam  Jurnal  Al-Adyan,  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan Agama Makassar, Volume 5 Nomor 2, 2018.
Watt, W. Montgomery, Muhammad at Medina, London: Oxford University Press, 1972.
Watt,  W.  Montgomery, Muhammad  Prophet  and  Statesman,  OxfordUniversity Press, 1969.
Zainal Abidin, Ahmad, Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al-Ghazali, Jakarta:
Bulan Bintang, 1971.
Zayad,  Abd. Rahman, Konsep Ummah dalam al- Qur’an; Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara Bangsa, Yogyakarta: Religi, Jurnal Studi Islam UIN Sunan Kalijaga, Volume 6, Nomor 1 April, 2015.