KAJIAN  ULANG  MANAJEMEN  PENGADAAN JASA PEKERJAAN  KONSTRUKSI

## Gatot Nursetyo

## Abstrak
Pengadaan  barang  dan  jasa  (procurement)  dalam  proyek  konstruksi  dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain : pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan  langsung  dan  penunjukkan  langsung.  Proses  pengadaan  barang/jasa  dalam proyek  konstruksi  yang  menggunakan  sistem  pelelangan  dapat  dibedakan  menjadi  dua macam,  yaitu  :  pelelangan  pasca  kualifikasi  dan  pelelangan  prakualifikasi.  Dalam pelelangan  pasca  kualifikasi,  semua  penyedia  jasa  yang  memenuhi  syarat  dapat  ikut dalam  pelelangan;  sedangkan  dalam  pelelangan  Prakualifikasi  yang  diijinkan  ikut adalah penyedia barang / jasa yang lulus kualifikasi diundang oleh pengguna jasa (klien konstruksi).
Pengguna  jasa  /  klien  konstruksi  seharusnya  mempunyai  kriteria  penilaian  yang lebih  baik  dalam  memilih  kontraktor,  di  samping  pertimbangan  wajarnya  harga penawaran  yang  diajukan  kontraktor  peserta  tender.  Jika  kriteria-kriteria  tersebut  dapat diidentifikasi  dan  tingkat  kepentingan  masing-masing  kriteria  tersebut  diketahui,  maka pengembangan model ( framework) pemilihan kontraktor yang objektif dapat dijembatani. Pengguna jasa selanjutnya dapat menerapkan metode pemilihan kontraktor yang obyektif untuk  mendapatkan  penyedia  jasa  /  kontraktor  yang  sesuai  dengan  proyek  yang ditawarkan.
Pemilihan  kontraktor  merupakan  salah  satu  tahapan  penting  yang  menentukan keberhasilan  proyek  konstruksi.  Karena  itu  dalam  tahap  prakualifikasi  untuk  memilih kontraktor, seharusnya terdapat faktor kriteria seleksi yang lebih baik; di samping faktor harga penawaran yang diajukan kontraktor. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi faktor- faktor yang dianggap penting bagi pengguna jasa /  klien proyek konstruksi dalam proses pemilihan kontraktor yang meliputi : faktor kemampuan peralatan, kemampuan personil, keuangan,  pengalaman  kerja,  catatan  kegagalan,  penerapan  asuransi  dan  keselamatan kerja.
Kata kunci : pemilihan kontraktor, penawaran, prakualifikasi.
1. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  antara  lain dapat diwujudkan melalui upaya mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya jasa pekerjaan konstruksi secara mantap, peningkatan  keandalan  dan  daya  saing jasa konstruksi nasional, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi.
Dengan kemampuan jasa konstruksi
nasional  diharapkan  dapat  terwujud peningkatan penggunaan barang dan jasa produksi  nasional,  sehingga  mampu mendukung    upaya    peningkatan penerimaan dan penghematan penggunaan devisa Negara, serta mendukung  perluasan  lapangan  usaha dan  kesempatan  kerja.  Faktor  kunci dalam  pengembangan  jasa  pekerjaan konstruksi  nasional  adalah  peningkatan kemampuan  usaha,  terwujudnya  tertib
penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi, serta  peningkatan  peran  masyarakat secara  aktif    dan  mandiri  dalam melaksanakan kedua upaya tersebut.
Peningkatan  kemampuan  usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efisiensi  usaha.  Sedangkan  terwujudnya tertib penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi  dapat  dicapai  antara  lain melalui  pemenuhan  hak  dan  kewajiban dan  adanya  kesetaraan  kedudukan  para pihak  terkait.  Salah  satu  asas  dalam Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999 tentang  Jasa  Konstruksi  yang  menjiwai Peraturan  Pemerintah  ini  adalah  asas kemitraan  yang  saling  menguntungkan. Dengan  asas  tersebut  dapat  diwujudkan keterkaitan  yang  makin  erat  dalam  satu kesatuan  yang  efisien  dan  efektif  antar penyedia jasa. Kemitraan yang demikian sekaligus  berarti  memberikan  peluang usaha yang semakin besar tanpa mengabaikan kaidah-kaidah efisiensi dan efektivitas serta kemanfaatan. Di samping  asas  kemitraan,  asas  lain  yang cukup penting dan mendasar adalah asas keamanan dan keselamatan demi kepentingan  masyarakat,  bangsa    dan negara.  Keamanan  dan  keselamatan  ini perlu  dilihat,  baik  dalam  persyaratan usaha  maupun  persyaratan  kemampuan profesional  agar  berkembang  pengusaha yang profesioanal yang mampu
mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan menghasilkan bangunan yang berkualitas. Keamanan  dan  keselamatan  masih berlanjut pada tahapan pasca penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi. Dalam rangka menghapuskan inefisiensi, monopoli, praktek-praktek korupsi, kolusi  dan  nepotisme  dalam  kegiatan jasa  konstruksi,  telah  dirumuskan  asas keterbukaan  secara  lebih  rinci  dalam
pengaturan yang diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan dalam  kegiatan  jasa  konstruksi  yang bernuansa  tersedianya  kesempatan  atau peluang yang adil bagi masyarakat untuk berperan  serta  dalam  penyelenggaraan pekerjaan  jasa  konstruksi,  persaingan yang  sehat  antar  para  penyedia  jasa, kesetaraan  kedudukan  antara  pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan  akan  peraturan  perundang- undangan. Dalam menghadapi kompetisi internasional, maka yang harus ditempuh yakni mewujudkan kemampuan profesionalisme  dan  daya  saing  usaha jasa  konstruksi  yang  sejajar  dengan pelaku-pelaku  di  pasar  internasional. Dari  sisi  dunia  usaha  jasa  konstruksi diharapkan  tumbuh  kesadaran  akan peningkatan kemampuan usaha, keahlian dan  ketrampilan  melalui  penataan  dan upaya-upaya  yang  mandiri.  Sedangkan pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pemberdayaan dan regulasi  ataupun  memanfaatkan  proyek- proyek  pemerintah  sebagai  wahana untuk  meningkatkan  kemampuan  usaha, ketrampilan dan keahlian kerja.
Rangkaian kegiatan dari perencanaan  pengadaan,  pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi sampai dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam  hubungannya  dengan  manajemen maka  disebut  sebagai  “Manajemen Pengadaan  Jasa  Pekerjaan  Konstruksi” (Suteja, 2011). Dalam rangka menghindari  berbagai  penyimpangan dalam  proses  pelaksanaan  pengadaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan berdasarkan sistem pengadaan pekerjaan konstruksi melalui beberapa tahap evaluasi  dokumen  penawaran  terhadap administratif,  teknik,  harga  penawaran, dokumen  kualifikasi  dan  pembuktian kualifikasi.

## 2.    TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengadaan  Barang / Jasa dengan Sistem Pelelangan
Keppres  No.  80  Tahun  2003  untuk proses  pemilihan  kontraktor  metode pelelangan dengan prakualifikasi.
Holt,dkk  (1995),  menyatakan  bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian  klien  konstruksi  di  Inggris meliputi  :  (1)  organisasi  kontraktor,  (2) kondisi finansial kontraktor,
(3)
manajemen  sumber  daya  kontraktor,  (4) pengalaman  kerja,  (5)  kinerja  pada pekerjaan  yang  lalu,  (6)  spesifikasi proyek  yang  dikerjakan,  (7)  spesifikasi lainnya. Dipohusodo
(1996),
menyebutkan  bahwa  faktor-faktor  yang dinilai  oleh  klien  proyek  konstruksi dalam memilih kontraktor melalui sistem pelelangan adalah faktor : organisasi dan perencanaan  lapangan  (10%),  personel (15%), peralatan dan instalasi konstruksi utama  (15%),  pengalaman  (30%),  dan faktor kondisi finansial (30%).
Apri  Setiawan  (Tugas  Akhir,
UGM, 2003). “Tinjauan Sistem Pelelangan Terbatas Pada Proyek Pengendalian  Banjir  Wilayah  Jawa Selatan”. Prosedur pelaksanaan
pelelangan  terbatas  yang  dilaksanakan oleh  Proyek  Pengendalian  Banjir  dan Pengamanan  Pantai  Serayu-Bogowoto untuk pekerjaan  normalisasi  sungai tipar paket-1  meliputi  urutan  proses  sebagai berikut : prakualifikasi, penetapan rekanan, undangan pelelangan, penjelasan pekerjaan, ( aanwijzing ), berita acara penjelasan risalah pekerjaan, penyampaian dokumen penawaran,
evaluasi  penawaran,  berita  acara  hasil pelelangan, penetapan pemenang
pelelangan.  Penyedia  barang  atau  jasa yaitu  kontraktor  yang  berhak  mengkuti pelelangan terbatas pada proyek pengendalian  banjir  dan  pengamanan pantai Serayu-Bogowoto adalah
kontraktor  yang  memiliki  kecakapan, kemampuan,  baik  dari  segi  teknis  atau hasil  pekerjaan  maupun  dari  segi bonafiditas,  serta  termasuk  kontraktor yang  memiliki  kualifikasi  golongan besar  (B)  dan  telah  lolos  prakualifikasi. Jenis  kontrak  yang  dipakai  dalam pelelangan  terbatas  ini  adalah  kontrak harga  satuan  ( unit  price )  dengan  harga penawarannya adalah  harga koreksi  atau harga  penawaran  asli.  Evaluasi  terhadap semua  penawaran  yang  masuk  dianggap sah, apabila meliputi : evaluasi administrasi,evaluasi teknis, dan evaluasi harga.
Edy  Sutrisno  dan    Timur  Wibowo (Tugas  Akhir,  UII,  2001).  “Proses Penentuan  Kontraktor  Pemenang  Lelang pada  Proyek  Peningkatan  Jalan  dan Penggantian  Jembatan  Propinsi  Jawa Tengah  (Pada  Proyek  Peningkatan  Jalan Wangon-Batas  Jawa  Barat)”.  Menurut Edy sutrisno dan Timur Wibowo (2001), proses  pemilihan  kontraktor  sebenarnya tidak  terlalu  mudah  kalau  benar-benar ingin  objektif,  sebab  yang  dilihat bukanlah  “nama  besar”  dari  kontraktor tersebut  karena  “nama  besar”  bukanlah jaminan  kelancaran  dari  pekerjaan  yang akan  dihadapi.  Kadang  panitia  lelang terpukau oleh kebesaran nama dari suatu perusahaan  tersebut.  Metode  penelitian yang dipakai dalam penelitian  ini adalah metode  sampling.  Kesimpulan  dari penelitian ini adalah pelaksanaan pelelangan  pada  proyek  peningkatan jalan dan penggantian  jembatan  Propinsi Jawa  Tengah  (pada  proyek  peningkatan jalan  Wangon-Batas  Jawa  Barat)  secara garis besar sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan  pengadaan  barang  /  jasa  di lingkungan departemen permukiman dan prasarana  wilayah,  kecuali  pada  saat pelaksanaan evaluasi teknis. Pada penelitian  ini  proses  pelelangan  yang digunakan sebagai sampel hanya 1 (satu)
proyek, sehingga informasi yang didapatkan  tentang  proses  penentuan kontraktor pemenang lelang kurang valid dan  masih  menggunakan  peraturan- peraturan  lama.  Oleh  sebab  itu  penulis mencoba  menambah  sampel  dalam penelitian  yaitu  5  (lima)  sampel  proyek pada  proyek-proyek  jalan  dan  jembatan. Peraturan-peraturan  yang  dipakai  juga menggunakan  peraturan-peraturan  dan dilakukan di Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Yuliano  (Tugas  Akhir,  UGM, 1997).  “Persyaratan  Dokumen  Lelang dan Pembuatan Kontrak Internasional Di Bawah  Departemen  Pekerjaan  Umum”. Pembangunan sarana dan prasarana  fisik dirasakan  sangat  pesat  berkembang  dari tahun  ke  tahun.  Hal  ini  menarik  minat tidak  saja  kontraktor  lokal  akan  tetapi juga  kontraktor  asing  untuk  ikut  serta berkompetensi  memperebutkan  proyek- proyek  tersebut.  Apabila  menerima bantuan  dana  dari  lembaga  asing  yang mempunyai  syarat-syarat  tertentu  harus mengacu  pada  Keppres  No.  16  Tahun 1994.  Dalam  persyaratan  dokumen lelang dan pembuatan kontrak internasional dibawah Departemen Pekerjaan  Umum  pada  prinsipnya  sama dengan  pembuatan  dokumen  lelang  dan dokumen kontrak nasional, pebedaannya
proses pelelangan dan pembuatan kontrak internasional memerlukan prosedur  yang  lebih  detail  dalam  hal persyaratan dokumen prakualifikasi daripada prosedur  lelang dan pembuatan kontrak  nasional,  sehingga  waktu  yang dibutuhkan  juga  relatif  lebih  lama. Dalam  menghadapi  persaingan  global,
diperlukan penguasaan bahasa internasional dan penampilan ( performance ) dari sumber daya Indonesia.
3.       PEMILIHAN  METODE

## PENILAIAN  KUALIFIKASI PENGADAAN
a. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta
pemenuhan  persyaratan  tertentu lainnya dari penyedia.
b. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2  (dua)  cara  yaitu  prakualifikasi atau pascakualifikasi.
c. Prakualifikasi  merupakan  proses penilaian
kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
d. Prakualifikasi  dilaksanakan  untuk pengadaan sebagai berikut :
1) pemilihan penyedia yang bersifat kompleks melalui
Pelelangan umum;
2) pemilihan penyedia yang menggunakan Pelelangan Ter- batas; dan 3) pemilihan penyedia yang menggunakan Penunjukkan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.
e.    Proses        prakualifikasi        meng- hasilkan daftar calon penyedia.
f.    Pascakualifikasi    merupakan   pro- ses  penilaian  kualifikasi  setelah pemasukan penawaran.
g.  Pascakualifikasi      dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut :
1) pemilihan  penyedia  melalui Pelelangan Umum kecuali untuk pekerjaan kompleks; dan 2) pemilihan penyedia yang menggunakan Pemilihan Langsung. h.  Dilarang            menambah            per- syaratan kualifikasi yang :
1) bertujuan diskriminatif; dan
2) menghambat  dan  membatasi keikut  sertaan  calon  penyedia
dari luar provinsi / kabupaten / kota  / lokasi pengadaan. i.  ULP    /    pejabat    pengadaan    wajib
menyederhanakan proses kualifikasi dengan meminta penyedia mengisi formulir kualifikasi  dan  tidak  meminta seluruh dokumen  yang disyaratkan kecuali  pada  tahap  pembuktian kualifikasi.

## 4.       PEMILIHAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
a.  ULP  memilih  satu  dari  dua metode  penyampaian  dokumen pengadaan, yaitu :
1)  Metode satu sampul Metode satu sampul digunakan  untuk  pengadaan yang  bersifat  sederhana  dan spesifikasi  teknisnya  jelas atau pengadaan dengan standar  harga  yang  telah ditetapkan  pemerintah  atau pengadaan  yang  spesifikasi teknis  atau  volumenya  dapat dinyatakan secara jelas dalam  dokumen  pengadaan. Sebagai  contoh  :  pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan pada umumnya. 2)  Metode dua tahap Metode  dua  tahap  digunakan untuk pengadaan berkaitan dengan :
a) pekerjaan  bersifat  kom- pleks;
b) tercapainya  /  pemenuhan
kriteria  kinerja  tertentu dari  keseluruhan  sistem termasuk pertimbangan kemudahan atau kemudahan  atau  efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatan- nya; dan c) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan  teknologi  yang berbeda.  Sebagai  contoh  : rancang  bangun  rekayasa dan  pembangkit  tenaga listrik. b.  Pada        prinsipnya        pengadaan menggunakan metode penyampaian dokumen satu sampul.

## 5.      PEMILIHAN METODE EVALUASI
5.1.   Kriteria dan Tata Cara Evaluasi.
1) Kriteria  dan  tata  cara  evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan  kriteria  dan  tata cara  evaluasi  dapat  dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan pe-
nawaran.
2) ULP / Pejabat pengadaan tidak diperbolehkan menambah, me- ngurangi  atau  mengubah  isi dokumen  pengadaan  setelah batas akhir pemasukan
penawaran ( post bidding ).
3) Peserta  tidak  diperbolehkan menambah,  mengurangi  atau mengubah  penawaran  setelah batas akhir pemasukan
penawaran ( post bidding ).
4) Dalam mengevaluasi pe-
nawaran, ULP / pejabat pengadaan  berpedoman  pada kriteria  dan  tata  cara  evaluasi yang
ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Bila
terdapat  hal-hal  yang  kurang
jelas  dalam  suatu  penawaran, ULP  /  pejabat  pengadaan dapat  melakukan  klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, peserta hanya diminta  untuk  menjelaskan hal-hal  yang  menurut  ULP  / pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. 5) Pengertian  /  batasan  tentang substansi  penawaran  harus dicantumkan dengan jelas dalam  dokumen  pengadaan dan  dijelaskan  kepada  peserta pada waktu pemberian penjelasan. 6) Untuk hal-hal tertentu, peserta dapat diminta konfirmasi untuk  membuat  pernyataan kesang-gupannya  (  misalnya  : apabila  masa  berlaku  surat penawaran  telah  habis,  maka peserta  diminta  konfirmasi mengenai kesang-gupannya
untuk melaksanakan pekerjaan tersebut  berdasarkan  harga yang ditawarkannya).
7) Dalam  evaluasi  penawaran harga:
a) HPS merupakan acuan untuk  menilai  kewajaran harga  terhadap  penawaran yang masuk; b) Nilai  total  HPS  merupakan batas  tertinggi  penawaran yang sah; dan
c) Penerapan  preferensi  harga penggunaan produksi dalam negri dilakukan untuk menentukan  harga  evaluasi akhir guna menetapkan
urutan calon pemenang.
5.2.    ULP      memilih    metode  evaluasi yang paling tepat untuk pengadaan yaitu :
1. Metode evaluasi sistem gugur.
Evaluasi  penawaran  dengan  sistem gugur  dapat  dilakukan  untuk  hampir seluruh  pengadaan  dengan  urutan proses sebagai berikut : a.  Evaluasi Administrasi
1) Evaluasi administrasi di-
lakukan  terhadap  penawaran yang tidak terlambat.
2) Evaluasi administrasi di- lakukan terhadap ke-lengkapan dan keabsahan syarat administrasi  yang  ditetapkan dalam  dokumen  pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan atau diubah).
3) Evaluasi  administrasi  meng- hasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi  syarat  administrasi atau  tidak  memenuhi  syarat adminis-trasi.
b. Evaluasi Teknis
1) Evaluasi teknis dilakukan
terhadap penawaran yang dinyatakan  memenuhi  per- syaratan administrasi.
2) Evaluasi teknis dilakukan
terhadap  pemenuhan  syarat teknis  yang  ditetapkan  dalam dokumen  pengadaan  (tidak dikurangi, ditambah dan / atau diubah).
3) Bila menggunakan nilai ambang  batas  lulus,  evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan  penilaian  (skor) terhadap  unsur-unsur  teknis sesuai  dengan  kriteria  yang ditetapkan  dalam  dokumen pengadaan.
4) Hasil  evaluasi  teknis  meng- hasilkan dua kesimpulan, yaitu
memenuhi  syarat  teknis  atau tidak memenuhi syarat teknis.
c. Evaluasi harga 1) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang  dinyatakan  memenuhi syarat administrasi dan teknis. 2) Berdasarkan  hasil  evaluasi harga,  ULP  membuat  daftar urutan penawaran yang dimulai  dari  urutan  harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang.
2.  Metode evaluasi sistem nilai. Evaluasi  penawaran  dengan  sistem nilai  digunakan  untuk  pengadaan kompleks  yang  memperhitungkan keunggulan  teknis  sepadan  dengan harganya, mengingat penawaran
harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Urutan proses penilaian  dengan  sistem  ini  adalah sebagai berikut : a. Evaluasi administrasi 1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap pe-nawaran yang tidak terlambat. 2) Evaluasi administrasi di- lakukan  terhadap  kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi  yang  ditetapkan dalam  dokumen  pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan atau diubah). 3) Evaluasi  administrasi  meng- hasilkan dua kesimpulan, yaitu : memenuhi syarat administrasi
atau  tidak  memenuhi  syarat adminis-trasi.
b. Evaluasi Teknis dan Harga.
1) Evaluasi  tenis  dan  harga dilakukan terhadap penawaran-
penawaran  yang  dinyatakan memenuhi per-syaratan administrasi, dengan memberikan  penilaian  (skor) terhadap  unsur-unsur  teknis dan  harga  penawaran  sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
2) Besaran  bobot  harga  antara 70%  (tujuh  puluh  perseratus) sampai  90%  (sembilan  puluh perseratus)  dari  total  bobot keseluruhan.
3) Bila menggunakan nilai ambang  batas  lulus,  hal  ini harus dicantumkan dalam dokumen  pengadaan.  ULP membuat  daftar  urutan  yang dimulai  dari  penawaran  harga terendah untuk semua penawaran  yang  memperoleh nilai  di  atas  atau  sama  dengan nilai ambang batas lulus.
4) Rincian  unsur  dan  sub  unsur beserta besara bobot teknis dan harga,  tata  cara,  kriteria  serta formula perhitungan harus dijelaskan  dan  dicantumkam dalam  doku-men  Pengadaan sebagai ULP untuk melakukan evaluasi penawaran.
5) Berdasarkan hasil evaluasi harga,  ULP  membuat  daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran yang  memiliki  nilai  bobot teknis dan harga tertinggi.
6) ULP menetapkan calon
pemenang  berdasarkan  urutan penawaran  yang  mempunyai nilai  bobot  teknis  dan  harga tertinggi.
3.      Metode    evaluasi    sistem    penilaian biaya selama umur ekonomis
Evaluasi  penawaran  dengan  sistem penilaian  biaya  selama  umur  ekonomis
dilakukan untuk pengadaan yang memperhitungkan  faktor-faktor  :  umur ekonomis,  harga,  serta  biaya  operasi  dan pemeliharaan,  dalam  jangka  waktu operasi tertentu.  Urutan  proses  penilaian  dengan sistem nilai ini adalah sebagai berikut :
a. Evaluasi Administrasi
1) Evaluasi  administrasi  dilakukan terhadap  penawaran  yang  tidak terlambat.
2) Evaluasi  administrasi  dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan  syarat  administrasi yang  ditetapkan  dalam  dokumen pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan atau diubah). 3) Evaluasi administrasi menghasilkan  dua  kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi. b. Evaluasi teknis 1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawara yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. 2) Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang  ditetapkan  dalam  dokumen pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan atau diubah).
3) Bila  menggunakan  nilai  ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukan  dengan  memberikan penilaian  (skor)  terhadap  unsur- unsur teknis sesuai dengan kriteria yang  ditetapkan  dalam  dokumen pengadaan.
4) Hasil evaluasi teknis menghasilka dua kesimpulan, yaitu : memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.
c. Evaluasi harga
1) Evaluasi  harga  hanya  dilakukan terhadap penawaran yang
dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis. 2) Unsur  harga  yang  dinilai  telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 3) Unsur harga tersebut dikonversikan  ke  dalam  mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional. 4) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut,  ULP  membuat  daftar urutan  yang  dimulai  dari  urutan harga evaluasi terendah.
5) Berdasarkan  hasil  evaluasi  harga, ULP  membuat  daftar  urutan penawaran  yang  dimulai  dari urutan  harga  evaluasi  terendah dan mengusulkan penawar dengan  harga  evaluasi  terendah yang  responsif  sebagai  calon pemenang.
6) Biaya-biaya  yang  dihitung  dalam evaluasi,  kecuali  harga  harga penawaran  yang  terkoneksi,  tidak dimasukkan  dalam  harga  kontrak (hanya  berfungsi  sebagai  alat pembanding saja).
5.3. Pada  prinsipnya  pelelangan  untuk pengadaan  menggunakan  metode evaluasi sistem gugur.
5.4. Khusus untuk penunjukkan langsung  dan  pengadaan  langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan  menggunakan  metode evaluasi sistem gugur .

## 6.     KESIMPULAN  DAN SARAN
6. 1. Kesimpulan
1. Pengadaan barang / jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang  /  jasa  yang  terjangkau  dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada pelayanan publik.
2. Karena  masing-masing  subdinas mempunyai  karakteristik  pekerjaan
/  proyek  konstruksi  yang  ditangani oleh masing-masing subdinas,
maka memerlukan kualifikasi kemampuan kontraktor yang
berbeda pula.
3. Aplikasi  model  penilaian  yang memadai, dapat memberikan kemudahan  bagi  masing-masing subdinas dalam memberikan penilaian, ketika mengadakan proses  pengadaan  jasa  pekerjaan konstruksi melalui sistem pelelangan secara prakualifikasi. 6.2.      Saran Disarankan untuk melakukan penelitian  lebih  lanjut    pada  kondisi  / tuntutan  dalam  dunia  konstruksi  yang semakin maju, sehingga sangat dimungkinkan tindakan-tindakan yang diambil  untuk  mendapatkan  kontraktor yang berkualitas dapat lebih bervariasi dari yang ada saat ini.

## 7.     DAFTAR PUSTAKA
---------,  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Keppres  No.  80  Tahun  2003,
tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi  Pemerintah, BP  Panca Usaha, Jakarta, 2003 ---------,  1999,  Undang-undang  RI  No.  18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi , Citra Umbara, Bandung. ---------,  1999,  Undang-undang  RI  No.  15
Tahun  1999  tentang Larangan
Praktek  Monopoli  dan  Usaha Tidak Sehat. ---------, 2000, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. ---------,  2010,  Keputusan  Presiden  RI  No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. ---------, 2004, Keputusan Mentri Permukiman dan Prasarana Wilayah  No.  257/KPTS/M/2004
tentang Standard  dan  Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Apri  Setiawan,  2003, Tinjauan  Sisstem Pelelangan Terbatas Pada Proyek Pengendalian Banjir
Wilayah  Jawa  Selatan, Tugas
Akhir UGM, Yogyakarta.
Edy  Sutrisno,  Timur  Wibowo,  2001,
Proses  Penentuan  Kontraktor Pemenang  Lelang  Pada  Proyek Peningkatan Jalan dan
Penggantian  Jembatan  Propinsi Jawa  Tengah  (Pada  Proyek Peningkatan  Jalan  Wangon- Batas  Jawa  Barat) ,  Tugas  Akhir UII, Yogyakarta. Faizal,  2004, Strategi  Kontraktor  dalam Memenangkan Pelelangan Proyek  Jalan  Tol  Di  Jakarta pada  PT.  Jasa  Marga ,  Tugas Akhir, UII.
Yuliano,  1997, Persyaratan  Dokumen Lelang Dan Pembuatan Kontrak Internasional Di Bawah
Departemen  Pekerjaan  Umum , Tugas Akhir UGM, Yogyakarta.
Biodata Penulis : Gatot Nursetyo, Alumni (S1) Teknik Sipil Universitas  Janabadra  Yogyakarta  (1996). Pasca  Sarjana  (S2)  Progam  Magister Teknik  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta (2000). Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas  Teknik  UTP  Surakarta  (1999  – sekarang).