Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa  hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober
Pelindung :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penasehat :  Direktur Jenderal Imigrasi Pembina :  Kepala BPSDM Hukum dan HAM Penanggung Jawab :  Direktur Politeknik Imigrasi Redaktur :  Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mitra Bestari :  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H.
Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A. Editor Pelaksana :  Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A. Alih Bahasa :  Mila Rosmaya, S.S., M.Hum. Design Grafis :  Wilonotomo, S.Kom., M.Si. Sekretaris Redaksi :  Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

## Alamat Redaksi
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

## DAFTAR ISI
4. Problematika  Pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat  Bagi  Warga  Negara
Asing dan Mekanisme Pengawasannya (Rasona S. Akbar) …………………
Hal 40 - 48

## KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kehadirat  Allah  Subhanahu  Wa  Ta’ala  atas  segala  nikmat,  rahmat,  karunia  dan perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  Tim  Redaksi  untuk  menyelesaikan  penerbitan  jurnal  ini. Shalawat  serta  salam  semoga  selalu  tercurahkan  kepada  Uswatun  Hasanah,  Nabi  Muhammad Shallallahu  ‘alaihi  Wa  sallam,  beserta  keluarga,  sahabat  yang  telah  menyampaikan  ajaran  tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.
Untuk  pertama  kalinya,  Politeknik  Imigrasi  menerbitkan  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigasian (JIKK)  dalam  Volume  1  Nomor  1  Agustus  2018.  JIKK  merupakan  media  ilmiah  yang  diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.
Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah  berupa  hasil  penetlitian  /  pemikiran  ilmiah  dari  berbagai  kalangan  keimigrasian.  Tema  yang dibahas  meliputi:  persoalan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Laut  dan  Udara,  Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia,  Penerbitan  Paspor  RI,  Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  serta  Manajemen  dan Pengembangan SDM Keimigrasian.
Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan  hukum  regulasi  dan  non  regulasi  berupa  kebijakan  dalam  pengembangan  hukum  dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.
Kami  menyampaikan  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  memberikan  kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.
Salam Takzim,
Depok,  Oktober 2018
Tim Redaksi

## PROBLEMATIKA PELAKSANAAN  PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA NEGARA ASING DAN MEKANISME PENGAWASANNYA

## (PROBLEMATICS OF REQUIRED LIBERATION OF FOREIGN CITIZENS AND ITS SUPERVISORY MECHANISMS)

## Rasona Sunara Akbar
Dosen Tetap Poltekim
rasona@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai satu-satunya aturan main dalam bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Untuk  membatasi  kebebasan  yang  merupakan  hak  asasi manusia  timbullah  aturan-aturan  hukum  yang  bertujuan  mengatur  ketertiban  masyarakat,  salah satunya adalah hukum pidana, yang merupakan hukum sanksi.
Pidana penjara di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan pemasyarakatan adalah salah satu dari  sekian  sanksi  yang  bertujuan  untuk  menimbulkan  rasa  derita  pada  terpidana  karena  hilangnya kemerdekaan  bergerak,  membimbing  terpidana  agar  bertobat,  mendidik  supaya  ia  menjadi  seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Salah satu produk dari Pemasyarakatan dalam mewujudkan  hal  tersebut  adalah  melalui  Pembebasan  Bersyarat,  yang  tidak  hanya  berlaku  bagi warga  negera  Indonesia  tapi  juga  bagi  warga  negara  asing.  Imigrasi  selaku  aparatur  negara  yang menangani Orang Asing baik itu terkait lalu lintas maupun pengawasaanya selama berada di wilayah Indonesia tidak bisa lepas tangan terkait permasalahan pembebasan bersyarat bagi narapidana warga negara asing khusunya dalam masalah izin tinggal dan pelaksanaan pengawasannya.
penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat dan pengawasannya  bagi  warga  negara  asing  dinilai  masih  kurang  efektif  karena  tidak  sesuai  dengan prinsip selective  policy .  Selain  itu  terkait  koordinasi  yang  dilakukan  antara  Keimigrasian  dan Pemasyarakatan  dalam  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  terhadap  orang  asing  hanya  sebatas pemenuhan syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi warga negara asing (bersifat administratif), namun  berkenaan  dengan  pelaksanaan  pengawasannya  belum  adanya  koordinasi  yang  jelas  dimana masing-masing institusi hanya menjalankan tugas dan fungsinya secara sendiri-sendiri.
Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, dan Pengawasan Warga Negara Asing

## ABSTRACT
Indonesia is a country that places law as the only rule to play in society, nation and state. To limit  freedom  which  is  a  human  right,  legal  rules  arise  which  aim  to  regulate  public  order,  one  of which is criminal law, which is a sanction law.
Prison sentences in Indonesia, better known as correctional services, are one of the sanctions that  aim  to  create  a  sense  of  suffering  for  the  convicted  person  for  losing  freedom  of  movement,
guiding  convicts  to  repentance,  educating  him  to  become  a  useful  member  of  Indonesian  socialist society. One of the products of Corrections in realizing this is through parole, which is not only valid for Indonesian citizens but also for foreign nationals. Immigration as a state apparatus that handles foreigners  both  related  to  traffic  and  its  supervision  while  in  the  Indonesian  territory  cannot  be separated from the issue of parole for foreign inmates, especially in matters of residence permit and supervision.
The author concludes that the mechanism for the implementation of Conditional Exemption and its supervision for foreign nationals is still considered ineffective because it is not in accordance with the principle of selective policy. In addition, the coordination carried out between Immigration and  Correctional  Services  in  the  provision  of  parole  to  foreigners  is  only  limited  to  fulfilling  the conditions  for  the  provision  of  parole  for  foreign  citizens  (administrative),  but  regarding  the implementation  of  supervision  there  is  no  clear  coordination  where  each  institution  only  runs individual duties and functions.

## Keywords: Parole, and Supervision of Foreign Citizens

## DASAR PEMIKIRAN :
1. Indonesia  merupakan  negara  hukum yang menganut kedaulatan atau supremasi hukum, dimana hukum memiliki  kekuasaan  tertinggi  dalam suatu  negara.  Dan  segala  tingkah  laku seseorang  (WNI  maupun  WNA)  dalam masyarakat  harus  berdasarkan  pada hukum  yang  berlaku,  supaya  tercapai keadilan dan kemakmuran. Untuk tercapainya keadilan harus ada
keserasian antara kebebasan dan ketertiban.  Namun  untuk  membatasi kebebasan  yang  merupakan  hak  asasi manusia  timbullah  aturan-aturan  hukum yang  bertujuan  mengatur  ketertiban masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana, yang merupakan hukum sanksi, 1 dimana  melalui  hukumnya  mencoba memberi  penekanan  terhadap  pelaku tindak pidana dengan penjatuhan sanksi berupa  pemidanaan  ( straf ).  Secara eksplisit,  pidana  adalah  salah  satu  dari sekian  sanksi  yang  bertujuan  untuk menengakkan berlakunya nilai-nilai dan
1 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana
Dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.71.
norma hukum dalam masyarakat.
2. Dengan dikeluarkannya Peraturan
Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  69 Tahun  2015  tentang  Bebas  Visa Kunjungan  yang  diberikan  untuk  45 Negara,  kemudian  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2016    tentang  Bebas  Visa  Kunjungan yang  diberikan  untuk  169  Negara. Keluarnya  peraturan  tersebut  selain memberikan efek positif juga memberikan  efek  negatif  bagi  negara, yaitu  dengan  banyaknya  orang  asing yang  melanggar  peraturan  Hukum Keimigrasian yang berlaku.
3. Pidana  merupakan  suatu  reaksi  atas delik, pembalasan ( revenge ) yang berwujud  nestapa  yang  dengan  sengaja ditimpakan  oleh  negara  pada  pelaku tindak pidana. Perihal masalah “pemasyarakatan”,  Sahardjo,  dalam pidato  penerimaan  gelar  doktor  honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas  Indonesia  tanggal  5  Juli 1963,  beliau  memberikan  rumusan  dari tujuan  pidana  penjara  yaitu  disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan
bergerak,  membimbing  terpidana  agar
bertobat,  mendidik  supaya  ia  menjadi seorang  anggota  masyarakat  sosialis indonesia yang berguna 2 .
4. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari  sistem  yang  terintegrasi  terhadap hukum  yang  berlaku  di  Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari
Hukum  Administrasi  Negara.  Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan  administrasi  negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk menjamin
kemanfaatan  dan  melindungi  berbagai kepentingan  nasional  diantaranya  tata layanan  dan  tata  pengawasan  orang yang  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia  sebagaimana  yang  ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 3
5. Hukum  keimigrasian  mengacu  pada Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  sebagai  sumber  hukum materil  dan  hukum  formil  landasan yuridis  penegakan  hukum.  Muara  dari penegakan  hukum  itu  adalah  dengan adanya
ancaman berupa sanksi.Sebagaimana  dalam  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian,  terdapat  dua  sanksi  yaitu sanksi  administratif  yang  diatur  dalam Pasal  75  sampai  dengan  80,  dan  sanksi pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  113 sampai dengan Pasal 136.
6. Pembebasan bersayarat mengacu kepada Peraturan  pemasayarakatan  Undang-
2 Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana , (Bandung: P.T. Alumni 1986), hlm.73.
3 M.  Iman  Santoso, Perspektif  Imigrasi  dalam Pembangunan  Ekonomi  dan  Ketahanan
Nasional , (UI Press, 2004).
Undang No 12/1995 4 tentang Pemasyarakatan  dan  Permenkumham No. 3 tahun 2018 5 , dimana Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari program pembinaan untuk mengintegrasikan  Narapidan  ke  dalam kehidupan masyarakat setelah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## PEMBAHASAN :
Pidana  penjara  merupakan  salah  satu jenis  pidana  yang  terdapat  dalam  sistem hukum  pidana  di  Indonesia.  Sehubungan dengan  pidana  penjara  sebagai  salah  satu bentuk pidana, Barda Nawai Arief mengemukakan bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling  sering  digunakan  sebagai  sarana  untuk menanggulangi  masalah  kejahatan.  Pidana penjara  merupakan  primadona  dalam  sistem sanksi  yang  paling  sering  dijatuhkan  oleh hakim  dalam  memutus  perkara 6 dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi yang lain, yang juga dikenal dalam peraturan hukum Indonesia.
Di Indonesia sistem pemenjaraan lebih dikenal dengan pemasyarakatan, sistem Pemasyarakatan  di  Indonesia  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  Pasal  1  angka  1 pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan
4 Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan’, 1995 <www.bphn.go.id>.
5 Peraturan Menteri Kehutanan and others,
‘Berita Negara’, 2008, 1–26.
6 Muhammad Mustofa, Sistem Pemasyarakatan yang Pas , www.google.com,  diakses  pada  tanggal 20 April 2016
Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana. Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut merubah  paradigma  sistem  penjara  yang identik  dengan  penjeraan  atau  menimbulan efek jera terhadap pelaku, menjadi memasyarakatkan  atau  dengan  kata  lain mengantarkan  pelaku  pidana  untuk  dapat meningkatkan  kualitas  hidup  agar  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang baik  dan  bertanggung  jawab.  Menurut Muhammad Mustofa:
“Lembaga  pemasyarakatan  dimata masyarakat  saat  ini  masih  dipandang berfungsi  sebagai  tempat  membatasi ruang  gerak  orang  yang  dijatuhi hukuman  pidana  penjara.  Oleh  karena itu masyarakat umum lebih mengenalnya  sebagai  penjara  dari pada lembaga pemasyarakatan. Fungsi kepenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk  memastikan  bahwa  terpidana penjara tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukumannya.  Dengan  kata  lain fungsi  pemenjaraan  terpidana  penjara merupakan  strategi  untuk  membuat agar  terpidana  penjara  tidak  mampu melakukan  pelanggaran  hukum,  atau dalam konsep penologi disebut incapacitation.” 7 7 Muhammad Mustofa, Sistem Pemasyarakatan Yang Pas , www.google.com,  diakses  pada  tanggal 20 April 2016
Pembebasan Bersyarat merupakan salah  satu  bagian  dari  program  pembinaan dalam  sistem  pemasyarakatan,  yang  juga merupakan hak setiap warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan,  baik  itu  warga  negara Indonesia  maupun  warga  negara  asing  yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Warga  negara  asing  yang  menjalani pidana  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  juga berhak atas pemberian Pembebasan Bersyarat. Hal ini tentu saja sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat dalam pemberian  Pembebasan  Bersyarat  tersebut. Untuk  syaratnya  pun  sama  dengan  warga negara  Indonesia,  yang  membedakan  adalah mereka juga harus melengkapi dokumen surat jaminan  tidak  melarikan  diri  dan  akan mentaati  persyaratan  yang  telah  ditentukan dari  Kedutaan  Besar/Konsulat  Negara  dan keluarga  atau  orang  atau  koorporasi  yang bertanggung  jawab  atas  keberadaan  dan kegiatan  mereka  selama  berada  di  wilayah Indonesia,  surat  keterangan  dari  Direktur Jenderal  Imigrasi  atau  pejabat  imigrasi  yang dirunjuk  yang  menyatakan  bahwa  yang bersangkutan  dibebaskan  dari  kewajiban memiliki  izin  tinggal  dan  surat  keterangan tidak  terdaftar  dalam red  notice dan  jaringan kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya dari Sekretariat NBC-Interpol Indonesia.
Selama menjalani
Pembebasan
Bersyarat  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan, warga negara asing tersebut tidak diperkenankan  keluar  dari  wilayah  Indonesia, hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  16  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang  Keimigrasian,  yaitu  bahwa  pejabat imigrasi juga berwenang menolak orang asing untuk  keluar  Wilayah  Indonesia  dalam  hal orang  asing  tersebut  masih  mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan.  Kewajiban sebagaimana  maksud  pasal  tersebut  salah satunya  keharusan  melakukan  wajib  lapor terkait hukuman pidana yang dijalaninya.
Dalam  menguji  efektifitas  pemberian Pembebasan  Bersyarat  bagi  Warga  Negara Asing,  kita  dapat  lihat  dari  beberapa  aspek, yaitu:
1. Aspek tugas dan fungsi lembaga.
Dalam  pemberian  Pembebasan Bersyarat  bagi  warga  negara  asing,  ada beberapa  lembaga  yang  memiliki  peran, yakni  Pemasyarakatan,  Keimigrasian  dan Kedutaan  Besar/Konsulat  Negara.  Ketiga lembaga  ini  harus  saling  berkoordinasi dalam  rangka  pemberian  Pembebesan Bersyarat  bagi  warga  negara  asing,
dimana Pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan berperan dalam
pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat  itu sendiri,  Keimigrasian  berperan  dalam membebaskan  yang  bersangkutan  dari kewajiban  memiliki  izin  tinggal  selama berada di wilayah Indonesia dalam rangka menjalani  Pembebasan  Bersyarat  dan Kedutaan Besar menjamin warga negaranya  tidak  melarikan  diri  dan  akan mentaati persyaratan yang ditentukan.
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi perhatian  dan  mungkin  tanda  tanya  pada ketiga  lembaga  tersebut  diatas  dalam melakukan koordinasi 8 , diantaranya :
a. Masih kurangnya koordinasi tentang  pelaksanaan  Pembebasan
Bersyarat  bagi  warga  negara asing;
b. Pada  saat  warga  negara  asing  di berikan  Pembebasan  Bersyarat. Direktorat Jenderal 8 Yuris  W.  Susanto,  “Analisis  Pemberian Pembebasan  Bersyarat  bagi  WNA”:  KKP (Tangerang : DIKPIM 2015), hal 55.
Pemasyarakatan berasumsi bahwa warga  negara  asing  tersebut  di bawah  pengawasannya.  Namun sampai  saat  ini,  apakah  ada penjelasan bahwa Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  masuk dalam kategori lembaga lain yang memiliki  wewenang  pencegahan dalam peraturan Keimigrasian?.
c. Siapakah yang melaksanakan pengawasan  pada  saat  orang warga  negara  asing  diberikan Pembebasan  Bersyarat?.  Karena sampai  saat  ini  belum  ada  nota kesepahaman antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur  Jenderal  Imigrasi  terkait pengawasan  terhadap  orang  asing yang diberikan Pembebasan Bersyarat.
d. Berkaitan dengan kurangnya koordinasi antara Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  dengan Kedutaan Besar, bagaimana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memperoleh surat  jaminan  dari  Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal, sedangkan dalam perjanjian internasional  bahwa  negara  (yang bersangkutan) tidak dapat menjamin keberadaan seseorang. e. Dalam syarat Pembebasan Bersyarat  bagi  warga  negara asing,  penjamin  hanya  menjamin yang bersangkutan tidak melarikan diri, mentaati persyaratan pemberian Pembebasan Bersyarat dan bertanggung jawan atas keberadan dan  kegiatan  narapidana  tersebut selama berada di Wilayah
Imdonesia.  Tapi  mereka  tidak bertanggung jawab atas
kelangsungan  hidup  orang  asing
tersebut selama berada di Wilayah
Indonesia.
2.  Aspek Program Pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat bagian dari sistem Pemasyarakatan  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Pasal  15, Peraturan Pemerintah
dan secara teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri
Hukum  dan  HAM  RI  beserta  peraturan perubahannya.
Dari sudut pandang Pemasyarakatan,  pembinaan  lebih  efektif dilakukan jika di luar Lembaga
Pemasyarakatan. Disamping itu,
masyarakat  juga  dapat  berperan  aktif dalam  rangka  membina  para  warga binaan  pemasyarakatan  tersebut  agar dapat  diterima  kembali  di  tengah-tengah masyarakat.  Sedangkan  menurut  sudut pandang  Keimigrasian,  menurut  prinsip selective  policy bahwa  hanya  mereka
(Warga Negara Asing) yang menguntungkan  dan  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan yang dapat berada di wilayah Indonesia.
Jika mengacu pada prinsip selective policy bahwa hanya orang asing yang  memberikan  manfaat  serta  tidak membahayakan  keamanan  dan  ketertiban umum  diperbolehkan  masuk  dan  berada di  Wilayah  Indonesia.  Namun  jika ditinjau  dari  kaca  mata  Keimigrasian, orang  asing  yang  diberikan  Pembebasan Bersyarat adalah mereka terbukti bersalah dan  tidak  lagi  bermanfaat  bagi  Indonesia serta  masih  memungkinkan  berpotensi mengganggu  keamanan  dan  ketertiban umum selama berada di Wilayah
Indonesia 3.  Aspek ketentuan dan peraturan
Saat ini dasar hukum dan pelaksanaan dalam pemberian
Pembebasan  Bersyarat  sudah  sesuai
dengan  peraturan  yang  berlaku.  Namun bagi warga negara asing, aturan yang ada saat ini hanya sebatas mengatur mengenai pensyaratan  suatu  Pembebasan  Bersyarat itu  dapat  di  berikan,  namun  belum  ada aturan  mengenai  bagaimana  Pembebasan Bersyarat  tersebut  dilaksanakan.  Karena ada  beberapa  hal  yang  menjadi  kendala 9 , diantaranya :
a. Berkaitan  dengan  peratuan  tentang kewajiban cegah bagi warga negara asing yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat;
b. Standar  operasional  pengawasan terhadap  warga  negara  asing  yang menjalani  Pembebasan  Bersyarat;
dan
c. Belum  adanya  nota  kesepahaman atau MoU ( Memorandum of Understanding )  antara  Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai proses Pembebasan Bersyarat dan pelaksanaannya;
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas, bahwa  Pembebasan  Bersyarat  bagi  warga negara  asing  merupakan  lingkup  kerja  dari Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  melalui Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan,  namun  karena  hal  ini menyangkut  orang  asing  maka  di  perlukan peran serta Direktorat Jenderal Imigrasi, tidak hanya menyangkut pemenuhan syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, namun juga terhadap pengawasannya.
Dalam klausul Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang pembebasan  kewajiban  kepemilikan  izin tinggal  bagi  narapidana  warga  negara  asing dalam rangka Pembebasan Bersyarat,
menetapkan bahwa:
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
bertanggung jawab terhadap keberadaan orang  asing  tersebut  selama  menjani Pembebasan Bersyarat;
2. Lembaga Pemasyarakatan ditunjuk berkoordinasi  dengan  Kantor  Imigrasi setempat  untuk  pelaksanaan  pemberian pembebasan dari kewajiban kepemilikan izin  tinggal  dalam  rangka  Pembebasan Bersyarat dimaksud;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat memberitahukan kepada Kepala  Kantor  Imigrasi  terkait  apabila terjadi permindahan wilayah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat; dan 4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat menyerahkan orang asing yang diberikan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat apabila  Pembebasan  Bersyarat  telah berakhir.
Dari  keterangan  di  atas,  dapat  kita ambil  garis  lurus  bahwa  Direktorat  Jenderal Imigrasi mengeluarkan surat keputusan pembebasan  kewajiban  kepemilikan  izin tinggal  dalam  rangka  Pembebasan  Bersyarat dan  menyerahkan  seluruhnya  pengawasan terhadap orang asing tersebut kepada Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  melalui  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Balai  Pemasyarakatan. Hal  demikian  merupakan  salah  satu  upaya koordinasi  yang  diharapkan  terjalin  antara Pemasyarakatan kepada Imigrasi.
Namun  pada  penerapannya,  belum adanya  tindakan  atau  upaya  dalam  rangka pemenuhan  hal  tersebut.  Umumnya  hal tersebut  justru  datang  dari  ikitad  baik  warga negara  asing  yang  menjalani  Pembebasan Bersyarat  itu  sendiri.  Mereka  berinisiatif datang  ke  Kantor  Imigrasi  dalam  rangka mengurus  mutasi/perubahan  alamat,  baik  itu datang secara langsung atau melalui penjaminnya dalam hal ini Kedutaan Besar/Konsulat  Negara  atau  keluarga  atau
orang atau korporasi.
Dalam  kaitannya  dengan  pengawasan terhadap pemberian dan pelaksanaan Pembebasan  Bersyarat  bagi  waga  negara asing, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan Keimigrasian adalah dengan:
1. Memberikan  surat  keputusan  tentang Pembebasan  Kewajiban  Kepemilikan Izin  Tinggal  bagi  Narapidana  Warga Negara Asing dalam Rangka Pembebesan  Bersyarat  oleh  Direktur Jenderal Imigrasi; 2. Memberikan surat persetujuan mutasi/perubahan alamat dan memasukan  data  perubahan  tersebut  ke dalam  Sistem  Informasi  Manajemen
Keimigrasian;
3. Melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian  (TAK)  berupa  deportasi dan penangkalan; dan
4. Melakukan  koordinasi  antar  instansi dan/atau  lembaga  pemerintah  terkait dengan pengawasan Keimigrasian.
Dalam  Pasal  16  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian, Pejabat Imigrasi juga berwenang  menolak  orang  asing  untuk  keluar Wilayah  Indonesia  dalam  hal  orang  asing tersebut  masih  mempunyai  kewajiban  di Indonesia  yang  harus  diselesaikan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Kewajiban  dimaksud  dalam  kajian ini  adalah  adanya  keharusan  bagi  warga negara  asing  yang  diberikan  Pembebasan Bersyarat  untuk  tetap  berada  di  Wilayah Indonesia  melaksanakan  kewajiban  berupa wajib  lapor  kepada  Balai  Pemasyarakatan yang mana hal ini merupakan salah satu syarat pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat  selama menjalani masa Pembebasan Bersyaratnya.
Koordinasi  antara  Direktorat  Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Jenderal
Pemsyarakatan adalah bentuk koordinasi yang bersifat  ekstern  diagonal,  yang  artinya
hubungan  antar  institusi  sejajar  yang  berbeda bidang  namun  saling  berkaitan.  Koordinasi tersebut    bertujuan  sebagai  suatu  usaha  kerja sama  antara  badan,  instansi,  unit  dalam pelaksanaan  tugas-tugas  tertentu  sehingga terdapat  saling  mengisi,  membantu  dan melengkapi  agar  tercipta  keharmonisan  dan keselarasan  seluruh  kegiatan  untuk  mencapai tujuan  yang  diharapkan,  sehingga  beban  tiap bagian menjadi serasi, selaras dan seimbang.

## KESIMPULAN :
Ada  beberapa  poin  yang  dapat  saya simpulkan terkait dengan pelaksanaan
Pembebasan Bersyarat dan mekanisme pengawasannya bagi Orang Asing : 1. Pemberian dan
pelaksanaan
Pembebasan  Bersyarat  terhadap  orang asing masih hanya bersifat administratif,
dalam  artian  hanya  sebatas  pemenuhan syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi warga negara asing.
2. Berkenaan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi warga negara asing, belum bisa dilaksanakan  secara  efektif  dimana masing-masing institusi hanya menjalankan tugas dan fungsinya secara sendiri-sendiri  tanpa  berkoordinasi  satu sama lain.
3. Belum  adanya  MoU (Memorandum  of
Understanding ) antara Direktur Jenderal
Pemasyarakatan dengan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai pelaksanaan pengawasan  bersama  dan  klausul  pada surat  keputusan  pembebasan  kewajiban kepemilikan izin tinggal bagi narapidana  warga  negara  asing  dalam rangka  Pembebasan  Bersyarat  yang melimpahkan  tanggung  jawab  terhadap keberadaan  orang  asing  tersebut  selama menjalani Pembebasan Bersyarat, permindahan wilayah pelaksanaan
Pembebasan  Bersyarat    dan  berkenaan
dengan  penyerahkan  orang  asing  yang diberikan Pembebasan Bersyarat kepada
Kepala Kantor Imigrasi setempat apabila  Pembebasan  Bersyarat  telah berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA :
Buku-buku:
Bakhri, Syaiful. Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia . Yogyakarta: Total Media, 2009
Hamzah,  Andi. Bunga  Rampai  Hukum  Pidana Dan  Acara  Pidana. Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1986
Saleh,  Roeslan. Dari  Lembaran  Kepustakaan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 1988 Santoso,  M.  Iman. Perspektif  Imigrasi  dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional .Depok: UI Press, 2004 Sfahriful,  Abdullah. Memperkenalkan  Hukum Keimigrasian. Jakarta; Grafika Indonesia, 2005
Siagian, Sondang P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Bumi Aksara, 2008
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung:P.T. Alumni. 1986
Jurnal :
Wibowo, Yuris, Analisis Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana  Warga  Negara  Asing. Kertas Kerja Perorangan tidak diterbitkan.  Tangerang  :  DIKPIM, 2015
Peraturan Perundang-undangan:
Indonesia.  Undang-Undang  Dasar  Republik
Indonesia  Tahun  1945  Amandemen ke IV _______. Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan,Nomor  12  Tahun 1995 _______. Undang-Undang Tentang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 _______.  Peraturan  Pemerintah  Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Nomor 31 tahun 1999 _______.  Peraturan  Pemerintah  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian.Nomor 31 Tahun 2013 _______. Peraturan Presiden Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 69  Tahun  2015  tentang  Bebas  Visa Kunjungan _______. Peraturan Presiden Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa Kunjungan _______. Peraturan Presiden Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 03  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengujungi Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat
_______.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia
Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas, dan  Cuti  Bersyarat.  Nomor  21  tahun 2013
_______.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Tentang  Prosedur
Teknis  Pemberian,  Permanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin  Tinggal  Terbatas,  dan  Izin Tinggal  Tetap  Serta  Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal. Nomor 27 tahun 2014 Internet: “Kewarganegaraan,” http://simp lenews05.blogspot.co.id/2014 /09/ penjelasan –kewarganegaraan - dalam- arti.html#ixzz43wiKNYah.
15 Maret 2016
Muhammad Mustofa, Sistem Pemasyarakatan yang  Pas , www.google.com  20  Juli
2016

## BIODATA PENULIS
Biodatanya belum ada ini

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah  terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya  tulis  Imiah  hasil  Penelitian di  bidang  dan  tinjauan  keimigrasian  yang  belum  pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Redaksi  menerima  naskah/karya  ilmiah  bidang  Keimigrasian  dari  dalam  dan  luar  lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah  Tulisan  dapat  berupa  :  Artikel  hasil  Penelitian  (penelitian  empiris  maupun  penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)  di  bidang  Kajian  Keimigrasian,  baik  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia   atau  bahasa  Inggris,  dikirim  dalam  bentuk soft file melalui e-mail menggunakan  program  aplikasi office MS-Word atau  dalam  bentuk print- out (hard copy) yang dikirimkan ke alamat redaksi dan di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : Judul; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa  Indonesia  mengunakan  huruf  kapital   12  untuk  bahasa  Indonesia,   judul  bahasa  inggris mengunakan huruf kecil Times New Roman 11.5. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan  jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font Times New Roman 11.5.

## Sistematika Penulisan:

## A.   NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

## ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam dua bahasa,  Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata  (10-30  baris/  satu  (1)  paragraf)  diketik  menggunakan  huruf Times  New  Roman ; font  11.5 italic ; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode  (metode  penelitian  yang  digunakan,  di  antaranya  meliputi  jenis  penelitian,  lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi  Kesimpulan  dan  saran.  Kesimpulan  dan  saran  ditulis  dalam  bentuk  uraian  bukan  dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh..... Hamzah.  Andi,  Bantuan  Hukum  suatu  Tinjauan  Yuridis. Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983 .

## B.   NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

## JUDUL AKTUAL
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## NAMA PENULIS
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

## ABSTRAK
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## KATA KUNCI
Mengandung  yang  di  indekskan  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  Inggris  minimal  3  kata maksimal 5 kata.

## PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 .

## C.   PERSYARATAN LAINNYA:
1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11.5 ;  antara  10-20  halaman;  Ukuran  margin  kanan,  kiri,  atas  dan  bawah  2.25  cm;  di print- out atau soft-copy ;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi  tulisan  di  luar  tanggungjawab  redaksi.  Dan  redaksi  berhak  mengedit  redaksional  tanpa merubah arti;
5. Naskah  yang  belum  memenuhi  syarat  akan  dikonfirmasikan  atau  dikembalikan  untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan wajib dikirim melalui  email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi  terkait  Karya  Tulis  Ilmiah  yang  diusulkan  dapat  menghubungi  redaksi   Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
Selanjutnya, Naskah yang di print-out dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada  :

## Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com