## FORMULASI IDE PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
Aristo Evandy A.Barlian 1 , Barda Nawawi Arief 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ena_feriana@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Substansi  Buku  1  Kuhp  saat  ini  merupakan  pedoman  induk  dalam  sistem  pemidanaan  di Indonesia,  namun  pedoman  dalam  perumusan  pidana  saat  ini  hanya  terpaku  pada  ketentuan  adanya tindak pidana dan kesalahan tanpa memasukan tujuan dan asas dari pemidanaan.Oleh karena itu hukum pidana  saat  ini  dirasa kaku  dan  tidak  berkemanusiaan  dalam  aplikasinya  pada  kasus-kasus  kecil  yang dipandang memerlukan keadilan sosial. Rumusan sistem induk yang tidak memilki tujuan dan asas dalam pedoman  pemidanaan  tidak akan  melahirkan hukum  yang  efektif, saat  ini  telah  hadir  sebuah  ide  yaitu Rechterlijk  Pardon sebagai salah  satu  konsep  dalam  pembaharuan  pidana  yang  telah  digunakan  oleh pelbagai  negara  yang  menerapkan  civil  law  sistem. Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  ide Rechterlijk Pardon dalam tahap formulasi dan aplikasi yang ada pada saat ini dan dalam formulasi sistem induk  pidana  yang  akan  datang  di  Indonesia. Metode  pendekatan  yang  digunakan  penulis  adalah penelitian hukum kualitatif normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statute appproach), pendekatan  konseptual (conceptual  approach), Pendekatan  kasus (case  approach) dan  pendekatan perbandingan (comparative  approach). Analisis  kualitatif  normatif  terhadap  data  yang  disajikan  secara kuantitatif, berpijak pada analisis deskriptif dan prediktif. Hasil analisa pada penelitian ini ditemukannya 6 (enam) pasal yang berkaitan dengan nilai permaafan dalam formulasi kuhp saat ini namun bukanlah nilai permaafan  yang  murni  dan  ditemukannya 5 (lima) aplikasi  peradilan  pidana  yang  telah  memiliki  nilai permaafan namun masih belum dapat diterapkan dengan baik karena tidak adanya formulasi permaafan dalam  pidana  saat  ini. Diformulasikannya  ide  permaafan  hakim  “Rechterlijk  Pardon”  dengan memasukannya tujuan dan asas pemidanaan dalam syarat pemidanaan yaitu pada Pasal 55, 56 dan 72 RUU KUHP 2015, nantinya akan menjadikan sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang dapat lebih  integral,  fleksible, humanis,  progress  dan  nasionalis. Disarankan  kepada anggota Parlemen untuk dapat  membuat  dan  melegitimasi  rancangan  perumusan  sistem  hukum  pidana  yang  telah  ada  sampai sekarang. Mereformasi  sistem  hukum  pidana  merupakan  bagian  penting  dalam  perkembangan  sistem peradilan pidana di masa depan. sistem peradilan pidana sangat membutuhkan reformasi yang signifikan seperti  masuknya  tujuan  dan asas hukum  pidana  sehingga  terwujudnya  sistem  peradilan  pidana  yang efektif di Indonesia.
Kata Kunci : Formulasi Sistem Pemidanaan; Ide Permaafan Hakim; Pembaharuan Hukum
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. Pendahuluan
Kebijakan  formulasi  dalam  perumusan sistem pemidanaan materiil di Indonesia pada saat ini  (Kuhp/WvS)  berasal  dari  warisan  jajahan belanda  yang  penyusunannya  lebih  berorientasi pada  pelaku  tindak  pidana.Nilai  filosofi  yang menjadi  latar  belakang  disusunnya Kuhp/WvS adalah individualism dan liberalism yang  diilhami oleh  aliran  klassik/neo  klassik  yang  berorientasi pada  perbuatan  dan  pelaku  tindak  pidana. Ketentuan  perundang-undangan hukum  pidana materiil  di  Indonesia  tidak  dapat  dipisah-lepaskan dengan  “Ketentuan  Induk”  dari    Kuhp/WvS dan ketentuan UU pidana diluar Kuhp. 3
Saat  ini  sedang  disusun  Konsep  KUHP Baru  yang  bertujuan  menggantikan  KUHP/WvS karena  ide/konsep  dasar  pemikiran,  nilai  filosofi dalam  masa  penyusunannya,  sudah  tidak  sesuai lagi  dengan  ide/konsep  dasar  pemikiran,  nilai filosofi  yang  disusun  dalam  Konsep.  Ide/konsep dasar  pemikiran,  nilai  filosofi  disusunnya  Konsep adalah  Pancasila  yang  jalinan  ide  dalam  setiap silanya    mencerminkan  Nilai  Ketuhanan,  Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan.
Dalam  konsep  terdapat  Pembaharuan  ide yang  merupakan  kebijakan  formulasi  dan  salah satunya  adalah  “ide  permaafan  oleh  hakim”  ide
3 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2012, hlm.1- 2.
tersebut  merupakan  terobosan  hukum  baru  yang diatur  dalam  konsep.Ide  tersebut  lebih  memiliki cakupan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dan  nilai hukum  nasional  yang  lebih  berorientasi  pada  nilai Pancasila.  Saat  ini  KUHP/  Wvs  sama  sekali  tidak mengatur  adanya  ketentuan  umum  mengenai dapatnya  dilakukan  permaafan  oleh  hakim. Akibatnya  banyak  kasus-kasus  kecil  seperti pencurian kakao, sandal, semangka dijatuhi pidana yang  tidak  sesuai,  bahkan  bertentangan  dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. 4 Permaafan  oleh  hakim  juga  dikenal sebagai Rechterlijk  pardon, non  imposing  of penalty, Judicial  Pardon atau dispensa  de  pena. Diberbagai negara, dalam hal tertentu hakim dapat untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana.  Gagasan  mengenai  permaafan hakim dalam Konsep RUU KUHP merupakan nilai hukum  terbaru  yang  merupakan  reformasi  dari kekakuan  sistem  pemidanaan  dalam  KUHP/Wvs. Sistem  pemidanaan  dalam  KUHP  mensyaratkan bahwa  pidana  dapat  dijatuhkan  apabila  terpenuhi syarat adanaya perbuatan dan kesalahan. Dengan bertumpu  pada  dua  syarat  tersebut  maka pemidanaan  dalam  KUHP  dirasakan  sangat  kaku dan  tidak  progress  dalam  menyelesaikan
4 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas,Semarang, hlm.10.
problematika
penegakan hukum dalam pembaharuan hukum nasional. 5
Berdasar  pada  uraian  dalam  “latar belakang”  di  atas,  maka  penulisan  ini  hendak menganalisis  tentang  “Formulasi  ide  Permafaan Hakim  (Rechterlijk  Pardon)  dalam  Pembaharuan Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia”  untuk memberikan  kebebasan  kepada  hakim  dalam memutus  perkara-perkara  yang  semestinya  dapat diselesaikan  dan  didamaikan  secara  cepat  oleh hakim,  serta  memperluas  kewenangan  hakim dalam mencari dan menggali keadilan yang hakiki berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian hukum kualitatif normatif. Dalam penelitian  hukum  normatif digunakan  beberapa pendekatan, yaitu  pendekatan  perundang- undangan (statute  approach), pendekatan konseptual (conceptual  approach), Pendekatan kasus (case  approach) dan  pendekatan perbandingan (comparative approach.) 6 .
Penggunaan  metode  analisis  kualitatif  normatif  ini sangat  berkaitan  dengan  permasalahan  yang dibahas  dalam  pendekatan  perbandingan  dan
5 Barda  Nawawi   Arief, Masalah   Penegakan   Hukum   dan Kebijakan   Penanggulangan Kejahatan. Program Magister Ilmu Hukum Undip,.hlm. 79.
6 Johnny  Ibrahim, 2005.Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm.444.
pendekatan  kasus.Analisis  kualitatif  normatif terhadap  data  yang  disajikan  secara  kuantitatif, berpijak pada analisis deskriptif dan prediktif.

## C. Pembahasan
1. Kebijakan  Formulasi  Hukum  pidana  saat  ini yang berorientasi pada nilai permaafan.
Dalam meninjau adanya permaafan hakim pada  substansi  Kuhp  saat  ini  beberapa  pasal dibawah menunjukan  adanya  kemungkinan permaafan  dari  hakim,  namun dapat  diketahui apakah  pasal-pasal  diatas  memang  telah memenuhi  unsur  dari  nilai  permaafan  yang sesungguhnya yang dapat memberi pedoman bagi hakim melakukan permaafan.
No Kebijakan Formulasi Pidana Ringan Nilai Peramaafan Kelemahan Hukuman Hasil 1. KUHP/WvS Pasal 14a ayat (1). 7 Terhadap pidana satu tahun penjara atau kurungan. Hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani, Apabila syarat percobaan tidak terpenuhi terpidana tetap akan dipenjara dan menjalani hukuman. Tidak ada nilai permaafan hakim dalam ketentuan pidana percobaan atau pidana bersyarat. 2 KUHP/WvS Pasal 40 8 Terhadap larangan memasukan barang bagi anak dibawah umur. Diserahkan kembali tanpa pidana apapun. Hakim dapat untuk tetap memberi hukuman pidana perampasan bagi anak. Tidak ada nilai permaafan hakim dalam pidana perampasan bagi anak. 3 UU pidana Khusus diluar KUHP No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal
70. 9 Terhadap ringannya perbuatan dan keadaan pribadi Anak
Hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana. Hakim dapat untuk tetap memberikan hukuman “Tindakan” bagi anak. Tidak ada nilai permaafan hakim dalam pidana tindakan bagi anak. 4 KUHP /WvS Pasal 82. 10 Terhadap hukuman pelanggaran yang dapat dibayar dengan denda. Apabila denda telah dibayar, kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus. Bukan hakim pengadilan yang memiliki kewenangan mendamaikan melainkan lembaga Afkoop diluar pengadilan, selain itu adanya denda maksimum yang bercirikan adanya permaafan atau perdamaian bersyarat. Tidak ada nilai permaafan hakim dalam pemberian pidana denda maksimum. 5. KUHP/WvS, Pasal 44-51. 11 Terhadap hukuman yang memiliki alasan pemaaf. Apabila memiliki unsur “adanya alasan pemaaf” maka hakim dapat menilai dengan memutuskan untuk menghapus dan mengurangi pidana. Apabila tidak ada unsur ”adanya alasan pemaaf” maka pidana tetap dijalankan dengan alasan “tiada maaf bagimu”. Tidak ada nilai permaafan, karena dalam rumusan hakim seharusnya tetap dapat memaafkan sekalipun tiada alasan pemaaf sekalipun. 6. KUHP/WvS Pasal 33a dan UU No. 22 Tahun 2002. 12 Terhadap hukuman penjara yang ditetapkan, paling rendah 2 tahun.
Diberikannya penghapusan pelaksanaan pidana oleh Presiden. Terdapat kelemahan dari fungsi pengadilan khususnya kewenangan hakim dalam memberi maaf. Tidak ada nilai permaafan bagi hakim dalam Grasi yang diberikan Presiden.
7 KUHP/WvS  Pasal  14A  ayat  (1)  tentang  Ketentuan  pidana  percobaan  atau  pidana  bersyarat    dikutip  pada  25  Juni  2016 pk.09.00 wib.
8 KUHP/WvS Pasal 40 tentang pelanggaran terhadap anak dibawah umur pada 25 Juni 2016  pk.09.00 wib.
9 Undang-undang No.11 Tahun 2011 tentang sistem peradilan anak pada Pasal 70, dikutip pada 25 Juni 2016  pk.09.00 wib.
10 KUHP/WvS Pasal 82 tentang Pelanggaran yang diancam denda, dikutip pada 25 Juni 2016 pk.09.00 wib.
11 KUHP/WvS Pasal 44-51 tentang alasan pemaaf umur pada 25 Juni 2016 pk.09.00 wib.
12 KUHP/WvS Pasal 33A tentang Permohonan kepada Presiden dikutip pada 25 Juni 2016 pk.09.00 wib.
13 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/PID/1976/TIM.
14 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/PID/1983/PT Mdn.
15 Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML
16 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No.46/PID/78/UT/WANITA.
No. Kasus Masalah Dakwaan Nilai Permaafan Putusan Hasil 1. Ibu Meneria 13 Meminjamkan uang ke rekan-rekannya untuk menafkahi anak- anaknya. Didakwa hukuman 1 tahun karena  melakukan kejahatan membuka bank gelap tanpa izin sesuai UU perbankan.
Dinilai bersalah dan melawan hukum, tetapi tidak ada motif dan tujuan melakukan pidana, orientasi hakim disini sudah melihat pemidanaan dari perbuatan ke pelaku tindak pidana. Lepas Tidak ada nilai permaafan hakim dalam putusan Lepas. 2. Juan 14 Perkelahian Didakwa telah melakukan Penganiayaan. Hakim banding mengupayakan perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban secara adat dan agama dengan mengutip al-Baqarah: 178. Percobaan Tidak ada nilai permaafan hakim dalam putusan percobaan. 3. Boni (16 Th )
15 Kelalaian mengendarai motor yang meng- akibatkan kematian. Didakwa 6 bulan penjara dan denda, karena kelalaian yang menimbulkan kematian.
Hakim menawarkan perdamaian kepada keluarga korban dengan menimbang usia boni dan melihat usaha boni untuk menyelamatkan korban saat kecelakaan terjadi. Percobaan Tidak ada nilai permaafan hakim dalam putusan percobaan. 4. Aal (15 Th ) Mencuri sepasang sandal. Didakwa pencurian pada sandal pegawai Polisi. Hakim menimbang adanya kesadaran anak untuk mengakui kesalahannya dan menimbang pengaruh pidana pada masa depan pelaku. Tindakan pengembalian kepada orangtua Tidak ada nilai permaafan hakim dalam hukuman Tindakan. 5. Ellya Dado 16 Perselisihan akibat dari kendaraan Ellya Dado yang dirusak Mendakwa Ellya Dado selama 2 minggu penjara dengan percobaan 1 bulan karena telah mengancam dan menghina korban.
Hakim menimbang telah tercapai kesepakatan damai antar pihak dengan memperbaiki kerusakan kendaraan yang berarti tidak ada kejahatan yang dapat dihukum pidana lagi. Hakim menjunjung tinggi kedamaian dari pada perselisihan yang berterusan. Lepas Bukanlah nilai permaafan hakim dalam putusan
Lepas.
33
Dapat  ditarik  sebuah pemikiran bahwa dalam  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  saat  ini baik  dari  Kuhp/WvS  dan  Undang-undang  Khusus diluar Kuhp masih belum memilki dan memasukan secara eksplisit dan jelas ide permaafan hakim bagi pidana yang dipandang ringan dan dipandang tidak perlu  dipidanakan.  Dapat  dikatakan  kebijakan formulasi  hukum  pidana  saat  ini  tidak  ada  nilai permaafan secara murni dari hakim, hukum pidana saat  ini  masih  menggunakan  asas  hukum  yang kaku “Tiada maaf bagimu” sehingga seakan pidana penjara  adalah  obat  terakhir  untuk para  pesalah yang  melakukan  tindak  pidana  sesuai  Kuhp/WvS yang  sangat  bercorak  liberalis.  Nilai  kemanusiaan yang  tertuang  dalam  Pancasila  tidak  tercermin dalam  Kuhp  milik  belanda  yang  saat  ini  kita gunakan.
2. Aplikasi  nilai  permaafan  hakim  dalam penerapan peradilan pidana di Indonesia.
Peradilan pidana saat ini banyak memutus kasus  yang  dipandang  oleh  masyarakat  hanya berpihak  pada  kalangan  atas  tapi  tidak berprikemanusiaan pada kalangan bawah.Pandangan  umum  dari  masyarakat  bahwa hukum  saat  ini  tajam  kebawah  namun  tumpul keatas telah dirasa dalam beberapa putusan yang tidak  layak  untuk  dipersidangkan  dan  bahkan seharusnya dapat diselesaikan dengan perdamaian.Dampak  dari  tidak  adanya  pedoman
dan  asas  hukum  pidana  yang  lebih  menjunjung perdamaian  dan  kemanusiaan  menghasilkan putusan  pidana yangdapat  menganggu  rasa keadilan  dan  menimbulkan  ketidakpercayaan  dari masyarakat terhadap peradilan hukum di Indonesia. Pada  saat  ini  ada  beberapa  putusan  peradilan pidana  yang  dipandang  telah  memiliki  nilai permaafan seperti :
Dapat ditarik  sebuah  pandangan bahwa pada saat ini tidak ada aplikasi permaafan dalam penerapan peradilan pidana di Indonesia.Walapun sudah  ada  beberapa  putusan  dan  pertimbangan hakim  yang  cendrung  memilki  nilai  permaafan namun,  permaafan  tidak  dapat  dilakukan  oleh hakim  karena  tidak  ada  landasan  hukum  untuk menjatuhkan  permaafan  dalam  Kuhap  yang  ada hanya  Pidana,  Bebas,  dan  Lepas.Hal  ini  juga terkait  pada  pedoman  pemidanaan  yang  menjadi induk  hukum  pidana  seperti  Kuhp  yang seharusnya  dimasukan  ide  permaafan  pada pedoman Kuhp Indonesia sehingga seluruh sistem pemidanaan  baik  materil  dan  formil  dapat menerapkan  permaafan  guna  kedamaian  dalam sistem pemidanaannya.

## 3.  Formulasi  Ide  Permaafan  Hakim  dalam  RUU KUHP 2015.
Ruu  Kuhp dibentuk  untuk  menyesuaikan hukum pidana warisan belanda (Kuhp), yang pada harapan besar dapat direformasi ke hukum pidana
34
nasional  yang  sesuai  dengan  nilai  pancasila  dan keperluan  masyarakat.Reformasi  hukum  terletak pada aturan umum yang meliputi tujuan, pedoman dan  pemidanaan  sesuai  dengan  nilai-nilai kebangsaan. Salah  satu  ide  besar  dalam pembentukan  konsep  ini  adalah  ide  permaafan hakim yang bersifat individual.Ide permaafan hakim yang bersifat individual ini memilki nilai ketuhanan, kemanusiaan  dan  kemasyarakatan  sesuai  dengan jiwa kabangsaan (Pancasila).
Konsep Permaafan dalam Ruu Kuhp 2015 diimbangi  dengan  ide  inividualistik  yang  mana bahwa  vonis  hakim juga  bertitik  tolak  kepada aspek  tujuan  pemidanaan  yang  bertolak  pada model  sistem  peradilan  pidana  yang  mengacu kepada “daad-dader  strafrecht” yaitu  model keseimbangan  kepentingan  yang  memperhatikan pelbagai kepentingan, meliputi kepentingan negara, kepentingan  individu,  kepentingan  pelaku  tindak pidana,  dan  kepentingan  korban  kejahatan, sehingga  arah  yang  dicapai  akan  menghasilkan tujuan  yang  memberikan  kedamaian  dan kesejahteraan  bagi  setiap  elemen  yang  ada. Permaafan  hakim  dalam  pembaharuan  pidana merupakan  salah  satu  bentuk  dari  ide individualisasi  pidana  yang  memperhatikan  setiap kepentingan  termasuk  kepentingan  pelaku,  oleh karena  itu  ide  permaafan  hakim  juga  disebut sebagai  “permaafan  individual”  dalam  pidana Indonesia.
Ide  individualisasi  pidana  ini  mengandung beberapa karakteristik seperti pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi atau perorangan (asas personal), kemudian pidana hanya dapat diberikan kepada  orang  yang  bersalah  (asas  culpabilitas), selain  itu  pidana  harus  disesuaikan  dengan karakteristik  dan  kondisi  pelaku,  yang  berarti  ada kelonggaran  bagi  hakim  untuk  memilih  sanksi pidana  dan  harus  ada  kemungkinan  untuk memodifikasi pidana  berupa  penyesuaian  dalam pelaksanaannya. 17
3.1  Pasal  55  dan 56  Ruu  Kuhp  2015  sebagai Tujuan dan Pedoman dalam Permaafan Hakim
Dalam Ruu Kuhp 2015 tujuan pemidanaan terdapat  pada  ketentuan  umum  Pasal  55  dan pedoman  pemidanaan  dalam  ketentuan  umum Pasal  56  untuk  hakim  dapat  memaafkan  pelaku tindak  pidana  yang  dipandang  dapat  dimaafkan meskipun jelas bersalah. RUU KUHP 2015 Bab III bagian  kesatu  tentang  tujuan  pemidanaan  dalam pasal 55 ayat 1 menyatakan pemidanaan bertujuan : 18
a. Mencegah  dilakukannya    tindak    pidana dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan  terpidana  dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
17 Lawrence M. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 26
18 Rancangan undang-undang Kuhp 2015, Pasal 55 ayat 1.
c. Menyelesaikan  konflik  yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa damai dalam masyarakat
d. Membebaskan  rasa  bersalah  pada terpidana.
Dalam ketentuan tujuan pemidanaan diatas menjelaskan  bahwa  pemidanaan  memilki  tujuan yang  mulia  dengan  mencegah  pidana  demi pengayoman masyarakat.Pemidanaan juga bertujuan membina terpidana untuk menjadi orang baik  dan  berguna  serta  pemidanaan  bertugas menyelesaikan  konflik,  memulihkan  kesimbangan dan  jugamendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat.Tujuan dari pidana diatas mengandung nilai kemasyarakatan yang sesuai dengan karakter bangsa  Indonesia  (Pancasila),  selain  itu  tujuan diatas  lebih  integratif  dengan  lebih  berorientasi pada pelaku tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana.  Pasal  55  ayat  2  juga  tidak  kalah  penting dalam  merekonstruksi  tujuan  pemidanaan  karena disebutkan bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk  menderitakan  dan  merendahkan  martabat manusia”, 19 hal  ini  menunjukan  bahwa  tujuan pemidanaan  dalam  Kuhp  yang  akan  datang  akan sangat  berkemanusiaan  dan  memungkinkan adanya permaafan oleh hakim.
Selain dari tujuan pemidanaan yang dapat memungkinkan  permaafan  oleh  hakim,  dalam
19 Rancangan undang-undang Kuhp 2015, Pasal 55 ayat 2.
pedoman  pemidanaan  yang  akan  datang  jelas menunjukan  formulasi  pemaafan  dalam  substansi rumusannya.  Dalam  Ruu  Kuhp  2015  pada pedoman pemidanaan pasal 56 ayat 1 menyatakan dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: 20
a. kesalahan pembuat tindak pidana;
b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c. sikap batin pembuat tindak pidana;
d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
e. cara melakukan tindak pidana;
f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;  dan/atau
k. pandangan  masyarakat  terhadap  tindak pidana yang dilakukan.
Dengan  adanya  pedoman  pemidanaan pada  ayat  1  pasal  56  Ruu  Kuhp  diatas,  dapat memungkinkan  hakim  dalam  sistem  pemidanaan yang  akan  datang  untuk  dapat  lebih  melihat orientasi  kasus  pidana  pada  pelaku  tindak  pidana tidak hanya pada perbuatanya saja yang melawan undang-undang  dan  dapat  memberi  kebebasan pada  hakim  untuk  menilai  pelaku  bahkan  dapat memberikan  permaafan  bagi  pelaku  tidak  pidana. Pedoman pemidanaan diatas dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya
20 Rancangan undang-undang Kuhp 2015, Pasal 56 ayat 1.
36
untuk  menemukan  keadilan  dan  tidak  hanya terpaku pada kepastian undang-undang.
Dalam pedoman pemidanaan pasal 56 ayat 2  Ruu  Kuhp  menyatakan  “Ringannya    perbuatan, keadaan  pribadi  pembuat,  atau  keadaan  pada waktu  dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi kemudian,  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan untuk tidak  menjatuhkan  pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. 21 Dengan dasar ini maka  hakim  di  masa  mendatangakan  memiliki Legal standinguntuk dapat memaafkan orang yang nyata-nyata  melakukan  tindak  pidana  dengan alasan  keadaan  pribadi  si  pembuat  dan pertimbangan kemanusiaan.
Ketentuan  pengampunan  oleh  hakim tersebut  tidak  ada  dalam  Kuhp  saat  ini.Pasal  56 ayat  2  Ruu  Kuhp  2015  ini  seakan  menegaskan sebuah  kemungkinan  yang  dapat  menyimpulkan bahwa dengan berpegang pada tujuan pemidanaan pada  pasal  55  dan  mengacu  pada  pedoman pemidanaan  yang  berorientasi  pada pelaku  dalam pasal 56(1), maka sistem pemidanaan di Indonesia nantinya  akan  dapat  memaafkan  pelaku  pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan segi kemanusiaan.
Pengaturan  ini  memberikan  kemungkinan bagi  hakim  untuk  tidak  melanjutkan  penjatuhan
21 Rancangan undang-undang Kuhp 2015, Pasal 56 ayat 2.
hukuman  pidana  pada terdakwa  meskipun  telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang ringan dan tidak serius, apabila hakim menganggap patut berhubungan  dengan  kecilnya  arti  perbuatan, kepribadian  pelaku  atau  keadaan-keadaan  pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia  menunjukkan  keteladanan,  hakim  dapat menentukan  di  dalam  putusan  bahwa  tidak  ada pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkandengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. 22 Meskipun  telah  memilki  ketentuan peramaafan dalam pedoman pemidanaan, terdapat beberapa  poin  pembatasan  agar  majelis  hakim dapat menjatuhkan putusan berupa pardon yaitu :
1. ringanya perbuatan.
2. ringannya keadaan pribadi pembuat.
3. ringannya  keadaan  pada  waktu dilakukan perbuatan, atau yang terjadi kemudian.
4. dengan memperhatikan dan mempertimbangakan segi keadilan dan kemanusiaan.
Dengan  ketentuan  diatas  hakim  diberi wewenang untuk dapat memberikan maaf, apabila hakim  merasa  pemberian  pidana  akan  mengusik keadilan  dan  kemanusian,  apabila  hakim  merasa bahwa  ada  pertentangan  antara  kepastian  hukum dan  keadilan,  maka  hakim  dapat  memilki keleluasaan untuk tetap membela pada keadilan.
22 Andi  Zainal  Abidin  dan  Andi  Hamzah, Pengantar  Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hal 170-171.
Asas  permaafan  hakim  atau  disebut rechterlijk  pardon/judicial  pardon dalam  pedoman pemidanaan dilatarbelakangi oleh falsafah ide atau pokok pemikiran untuk menghindari kekakuan/absolutisme  dalam  sistem  pemidanaan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, selain itu melihat pada kondisi muatan penjara yang tidak dapat  menampung  karena  seakan  penjara merupakan obat satu-satunya bagi terpidana.Hal ini merupakan  bentuk  koreksi  judisial  terhadap  asas legalitas (judicial corrective to the legality principle) yang  tidak  sesuai  dengan  pengimplementasian atau  pengintegrasian  nilai  atau  paradigma  dalam Pancasila.
Pengimplementasian  atau  pengintegrasian tujuan  pemidanaan  yang  bernilaikan  pancasila  ke dalam  syarat  pemidanaan  merupakan  bentuk pembaharuan  konsep  agar  hakim  dalam memberikan  permaafan/pengampunan  harus mempertimbangkan  tujuan  pemidanaan  dengan menyediakan klep/katup pengaman (veiligheidsklep) atau pintu darurat (noodeur) dalam pemidanaan, artinya meskipun konsekuensi negara hukum  civil  law  yang  menjunjung  tinggi  kepastian dalam  implementasi  legalitas  namun,  ada alternative  opsional  dalam  penerapan  yang memperbolehkan suatu permaafan dalam keadaan penting atau yang menyangkut keadilan umum.
Pemafaan  merupakan  suatu  bentuk pengampunan/pembebasan  dari  kesalahan  yang
dilakukan seseorang, sebagai bentuk pengampunan  maka  dengan  adanya  pemaafan seseorang  yang  bersalah  tidak  perlu  dijatuhi hukuman  atau  tidak  perlu  merasakan  hukuman terlebih  lagi  pada  hukuman  penjara  yang seharusnya  menjadi  pilihan  terakhir  dalam paradigma  alternatif  pidana,  pemberian  maaf dicantumkan dalam putusan hakim, dan tetap harus dinyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti  melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Pada  prinsipnya,  Kuhp  tidak  mengatur tentang  pemaafan  oleh  hakim.Hal  ini  terjadi disebabkan  karena  Kuhp  sendiri  merupakan sebuah  sistem  pemidanaan  substantif  yang  kaku dan bertolak dari tiga masalah hukum pidana, yaitu tindak  pidana  (strafbaarfeit), kesalahan  (schuld), dan  pidana  (straf/punishment/poena). 23 Dalam skema pemidanaan akan terlihat seperti :
Pidana = Tindak pidana + Kesalahan (Pertanggungjawaban pidana)
Dalam  pola  formulasi  atau  model Kuhp/WvS di atas, tidak tergambar adanya variable tujuan  pemidanaan,  kerana  tidak  dirumuskan secara  eksplisit  adanya  tujuan  dalam  Kuhp, sehingga  terkesan  “tujuan”  berada  diluar  sistem dan  jelas  banyak  dihiraukan  atau  dilupakan  oleh penegak hukum. Dengan model demikian, seolah-
23 Tim  Penyusun RKUHP  Naskah  Akademis  RKUHP.,  hlm. 18..  Sebagaiman  dikutip  dari  Barda  Nawawi, Tujuan  dan Pedoman  Dalam  Konsep  RUU  KUHP termuat  dalam Mardjono  Reksodiputro (Pengabdian  Seoarang  Guru  Besar Pidana).,(Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007)., hlm. 63.
38
olah  dasar  pembenaran  atau  justifikasi  adanya pidana  hanya  terletak  pada  unsur  tindak  pidana sebagai  syarat  objektif  atau  dasar  pembenar  dan unsur  kesalahan  sebagai  syarat  subjektif  atau dasar pemaaf. 24
Pandangan  bahwa  pidana  sebagai konsekuensi  absolut  yang  harus  ada  terwujud apabila kedua syarat tersebut telah terbukti, namun hakim  seharusnya  dapat  melihat  suatu  kesalahan yang  dapat  diberi  maaf  atau  tidak  perlu  dipidana demi  keadilan,  hal  tersebut  pun  sulit  diterapkan karena  model  Kuhp  saat  ini  yang  absolut/kaku membuat  ide  permaafan  tidak  mendapat  tempat dan sukar diterima tanpa ada formulasi yang jelas. Kerangka  berpikir  seperti  ini  memberikan  suatu legitimasi bahwa Kuhp/WvS saat ini bersifat “model kepastian”  yang  kaku. 25 Model  kepastian  hukum menurut  penulis  adalah  bentuk  jati  diri/wujud  dari konsekuensi  adanya    negara  hukum  yang menjalankan  hukum  atau  aturan  yang  dikodifikasi sebagai  jaminan  kejelasan  dengan  diakuinya sebuah aturan hukum pada saat suatu hukum akan dijalankan,  karena  tanpa  kejelasan  dari  kepastian hukum yang dikodifikasi maka hukum akan menjadi tidak jelas dan tidak dapat dijalankan dengan baik.
24 Barda Nawawi, Tujuan dan Pedoman Dalam Konsep RUU KUHP 2012 hlm.63 25 Saur  menyebutnya  sebagai  “trias  hukum  pidana” (berupa sifat  melwan  hukum,  kesalahan,  dan  pidana)  dan  Pecker menyebutnya  sebagai  “the  three  concept” atau  “the  three basic  problems”(berupa Offence,  guilt,  dan punishment)” Herbert  L.  Packer, the  Limits  of  The  Criminal  Sanction, ( Stanford: Stanford University Press, 1968).,hlm.17
Ruu  Kuhp  kedepannya  harus  tetap mendasari dari sifat “model kepastian” karena telah menjadi  konsekuensi  logis  sebagai  negara  hukum agar  hukum  dapat  dijalankan  dengan  jelas  dan tegas, akan tetapi sifatnya yang saat ini kaku harus dirubah  atau  disesuaikan  menjadi  fleksibel  dan sejalan  dengan  keadilan  sosial.  Menurut  penulis, katup/alternative  pengaman  yang  ditunjukan  pada hukum  pidana  yang  kaku  saat  ini  sebenarnya ditunjukkan  untuk  menjawab  kasus-kasus  yang sebenarnya  tidak  layak  untuk  diteruskan  atau dijatuhkan  suatu  pemidanaan  meskipun  telah terbukti bersalah.
Oleh karenanya, masalah tujuan dan asas pemidanaan yang cendrung diharamkan pada Kuhp saat  ini,  sebaiknya  diatur  secara  ekspilsit  dalam Ruu Kuhp mengingat perannya yang sentral dalam suatu  sistem  peradilan pidana,  khususunya  dalam hal  permaafan  hakim.  Dengan adanya penegasan norma “tujuan pemidanaan” dalam Kuhp yang akan datang  (seperti  pada  pasal  55  Ruu  Kuhp  2015) maka skema pemidanaan akan terlihat seperti pada gambar dibawah :

## Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan + Tujuan Pidana
Asas Legalitas + Asas Culpabilitas
Dengan  gambar  diatas  apabila  diterapkan secara eksplisit pada Kuhp yang akan datang maka tujuan  pidana  menjadi  syarat  berlakunya  suatu
39
pemidanaan.  Hal  ini  juga  menegaskan  bahwa pelaku yang dimaafkan dan tidak dipidana (seperti pada  pasal  56  (2)  Ruu  Khup  2015) akan mempunyai tempat yang lebih jelas dengan adanya rumusan  “tujuan”  dalam  sistem  induk  sehingga peradilan  pidana  yang  akan  datang  akan  lebih sesuai  dengan  cita-cita  bangsa.  Dengan  adanya tujuan dalam pemidanaan jelas akan menciptakan karakter  hakim  yang  lebih  menahan  nafsu  untuk memenjarakan  dan  akan  lebih  mewujudkan efektivitas  pemidanaan  dengan  memperhatikan nilai-nilai  integral,  progessivitas  dan  individual pelaku sesuai dengan sistem hukum nasional yaitu Pancasila.
Dengan  demikian,  ide  pemaafan  hakim yang dilengkapi pedoman dan  tujuan dalam sistem induk  akan  mungkin  dapat  dilaksanakan  oleh Majelis  Hakim.  Dengan  dimasukkannya  variabel tujuan di dalam syarat pemidanaan maka menurut konsep  RKUHP  yang  akan  datang,  dasar pembenaran  atau  justifikasi  dari  adanya pemidanaan,  tidak  hanya  pada  “tindak  pidana” (syarat  objektif/legalitas)  dan  “kesalahan”  (syarat subjektif/culpabilitas), tetapi juga pada “tujuan/pedoman pemidanaan”.
Dengan  mengingat  “tujuan  dan  pedoman pemidanaan”  maka  dalam  kondisi  tertentu  hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak  menjatuhkan  pidana  atau  tindakan  apapun
(non  imposing  of  a  penalty), 26 walaupun  “tindak pidana”  dan  “kesalahan”  telah  terbukti.  Dengan adanya  pedoman  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana maka pengadilan akan menjadi lebih berkemanusiaan,  dapat  dikatakan  bahwa  secara konseptual  telah  ada  pergeseran  yang  saat  ini bersifat kaku/absolut akan berubah menjadi model keseimbangan yang fleksibel. 27
Setiap  sistem  seharusnya memilki  sebuah tujuan yang pasti, dan sebuah sistem hukum harus memilki  tujuan,  maka  dikatakan  apabila  sistem hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  sebuah sistem  ia  harus  menjadi  sistem  yang  bertujuan (purposive system). 28 Agar terwujudnya keterjalinan sistem,  maka  tujuan  pemidanaan  seharusnya dirumuskan  secara  eksplisit  di  dalam  Kuhp  yang akan  datang  seperti  yang  tergambar  dalam  Ruu Kuhp  2015  yang  saat  ini  merupakan  rancangan konsep  terbaru.  Dalam  pembaharuan  sistem tersebut dimaksudkan agar rumusan yang eksplisit
26 non imposing of penalty adalah dimana seoarang terdakwa terbukti  bersalah,  tetapi  tidak  dijatuhkan  pemidanaan  oleh Majelis  Hakim.  Pengertian  dari non  imposing  of  penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de penamempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan,  namun  tidak  menjatuhkan  pemidanaan. Walaupun  pemaknaan  secara  filosofis  dari non  imposing  of penalty belum  tentu  didasarkan  oleh  konsepsi  pemaafan hakim  (bisa  didasarkan  hanya  dari  permasalahan  penjara pendek,  tetapi  ketiganya  mempunyai  maksud  yang  sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun terdakwa terbukti). 27 Marcus Priyo Gunarto, Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang  Hukum  Pidana, Jurnal  Mimbar  Hukum  UGM,  Volume  24  Nomor  1  Februari 2012, hlm 86-96.
28 Anthony  Allot, The  Limits  of  Low,  Butterwoth  &  Co.  Ltd, London, 1980,hlm.28
40
itu  tetap  dilaksanakan  dan  tidak  dilupakan, terutama  untuk  menegaskan  bahwa  tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan. Dengan adanya penegasan tersebut, maka posisi tujuan dan asas pedoman pemidanaan dalam  persyaratan  pemidanaan  dapat  terwujud kearah yang lebih baik.

## 3.2  Pasal  72  Ruu  Kuhp  2015  sebagai  Asas Permaafan dalam Pelaksanan Pidana
Selanjutnya  pada  buku  I  bagian  kedua dalam  paragraf  kedua  Ruu  Kuhp  2015  tepatnya pada  pasal  72  tentang  pidana  penjara  yang  juga telah memasukan pedoman pidana yang berkaitan dengan  ide  permaafan  atau  tidak  dijatuhkannya pidana  jika  dijumpai  hal-hal  yang  terdapat  pada ketentuan formulasi pasal 72 ayat 1 Ruu Kuhp 2015 seperti : 29
(1) Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan  Pasal  56, pidana  penjara  sejauh mungkin  tidak  dijatuhkan,  jika  dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:
a. terdakwa    berusia  di  bawah  18  (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
b. terdakwa  baru  pertama  kali  melakukan tindak pidana;
c. kerugian  dan  penderitaan  korban  tidak terlalu besar;
d. terdakwa  telah  membayar  ganti  kerugian kepada korban;
29 Rancangan undang-undang Kuhp 2015, Pasal 72 ayat 1..
e. terdakwa  tidak  mengetahui  bahwa  tindak pidana  yang  dilakukan  akan  menimbulkan kerugian yang besar;
f. tindak    pidana    terjadi    karena    hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
g. korban    tindak    pidana  mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
h. tindak  pidana  tersebut  merupakan akibat dari  suatu  keadaan  yang  tidak  mungkin terulang lagi;
i. kepribadian  dan  perilaku  terdakwa meyakinkan  bahwa  ia  tidak  akan melakukan tindak pidana yang lain;
j. pidana    penjara    akan    menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
k. pembinaan  yang  bersifat  non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
n. terjadi karena kealpaan.
Pada  ketentuan  formulasi  diatas menjelaskan  bahwa  ide  permaafan  telah  lebih ditekankan pada proses pemidanaan dalam bentuk jenis-jenis  pidana  yang  terperinci  seperti  dalam huruf a sampai n dalam pasal 72 (1) Ruu Kuhp ini. Ketentuan  pasal  72(1)  ini  seakan  memberi perluasan  makna  permaafan  bagi  hakim  dalam kewenangan barunya selain ter-eksplisit pada pasal 55 sebagai tujuan dan pasal 56 sebagai pedoman, hakim  ditekankan  kembali  untuk  dapat  tidak menjatuhkan pidana dalam pasal 72 (1), sehingga hakim dapat lebih memprioritaskan permaafan yang
cenderung memiliki nilai perdamaian bagi keadilan dan  kemanusiaan yang  dicintai  oleh  masyarakat pada umumnya.
Pasal 72 ayai 1 telah menjawab persoalan hukum  pidana  yang  selama  ini  dipandang  oleh masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh peradilan yang  cendrung  absolut/kaku  tidak  memihak  pada masyarakat  kecil  dan  tidak  sesuai  dengan  hati nurani  masyarakat.  Namun,  Ketentuan  pasal  ini menurut  penulis  memberi  keharusan  bagi  hakim untuk tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56  agar  bentuk  permaafan  yang  dihasilkan memang sesuai dan pantas untuk dimaafkan oleh hakim.  Artinya tidaklah  menjadi  kelemahan  bagi peradilan  untuk  memafkam  kasus-kasus  dengan mudah  tetapi  mengharuskan  hakim  dapat  jeli melihat  fenomena  hukum  yang  benar-benar mengusik  keadilan  yang  hidup  di  masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 72 ini.
Dalam  Pasal  72 ayat  2  kembali menekankan  dengan  menjelaskan  batas  dan kualifikasi  pidana  dengan  sangat  tegas  bahwa “Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak  berlaku  bagi  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  penjara  di  atas  5  (lima)tahun  atau diancam  dengan pidana  minimum  khusus  atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan
atau  merugikan  masyarakat  atau  merugikan keuangan atau perekonomian negara”. 30
Menurut  penulis  dalam  hal  ini  perancang konsep  menunjukan  bahwa  permaafan  juga  tidak dapat  dengan  mudah  diputuskan  oleh  sembarang kasus,  adanya  spesifikasi  khusus  dalam  formulasi yang  tertuang  pada  pasal  72  ayat  2  menurut penulis hal inimenunjukan bahwa permaafan hanya berlaku  pada  kasus-kasus  tertentu  yang  memang dipandang perlu (sesuai pasal 72(1) bagi keadilan masyarakat  dan  kepentingan  umum/negara. Dengan  ter-eksplisitnya  ketentuan-ketentuan formulasi  mengenai  ide  permaafan  oleh  hakim dalam  Ruu  Kuhp  yang  baru  ini  maka  permaafan dapat  dijalankan  dalam  sistem  peradilan  secara integral dengan baik tanpa merusak nilai kepastian dalam berhukum.
Hadirnya  ketentuan  formulasi  tentang pembatasan pidana pada pasal 72 Ruu Kuhp 2015 adalah  sebuah  asas  baru  dalam  rancangan undang-undang  pidana  yang  disusun  selama  ini. Dimasukannya  pedoman  untuk  tidak  menjatuhkan pidana  dalam  pasal  ini  menunjukan  pemikiran  si pembuat  konsep  bahwa  hukuman  penjara  seakan menjadi suatu hal yang wajib dalam hukum pidana, hampir  seluruh  ketentuan  undang-undang  yang berunsur  pidana  mengenakan  hukuman  penjara dalam tiap delik dan sanksinya dengan perumusan
42
tunggal tanpa ada alternative dan solusi lain untuk menyelesaikannya..
Masalah-masalah  pada  kasus-kasus  kecil yang  salah  satunya  seperti  pencurian  termasuk yang  ramai  memenuhi  penjara  dan  tidak  dapat diselesaikan. Penjara  seakan  satu-satunya  jalan untuk membasmi kejahatandi bumi pertiwi, dan hal ini  dirasai  sangat  kaku  dan  sangat  imperative, sedangkan muatan penjara sangatlah terbatas hal ini  lah  yang  menjadi  landasan  bahwa  ada  yang salah dalam sistem perumusan pidana saat ini dan perlu ada rekonstruksi secara fundamental.
Pedoman  yang  dituangkan  pada  pasal  72 ini  juga  mengandung  2  asas  yang  sangat  akrab dengan  ide  permaafan  hakim  dan  tidak  hanya berpusat  pada  hukuman penjara.Kedua asas atau prinsip yang dapat dijabarkan dalam muatan pasal 72  ini  menurut  Barda  Nawawi  dalam  kuliah umumnya  juga  mengandung  asas  penghematan (parsimony  principle) dan  asas  menahan  diri (restraint  principle).  Kedua  asas  ini  lebih  pada pengaturan dari kebiasaan aparat penegak hukum yang  cendrung  menghukum,  pada  asas penghematan  mengandung  arti  aparat  penegak hukum  tidak  dapat  mengobral  sanksi  penjara semaunya,  khususnya  hakim  yang  harus mempertimbangkan banyak hal termasuk alternatif sanksi  lain  seperti  permaafan  sebelum menjatuhkan  pidana  penjara,  asas  ini  menjadi pedoman  agar  hakim  mengurangi  hasrat  untuk
memenjarakan  orang.  Jangan  sampai  semua pelaku tindak pidana dari semua jenis pidana harus berujung  ke  penjara  karena  penjara  seharusnya adalah hukuman terakhir (last resort).
Pada  kandungan  asas  kedua  yaitu  asas menahan  diri  yang  bermakna  aparat  penegak hukum  khususnya  hakim  harus  berhati-hati menggunakan  hukuman  penjara. Secara  teoritis, hukuman  penjara  bisa  berdampak  positif  seperti menimbulkan  efek  jera  dan  mengurangi  potensi kejahatan  yang  dilakukan  pelaku,  namun dapatjugaberdampak  negatif  kalau  dipakai sembarangan  dan  terkesan  memaksakan kehendak.Dengan  kedua  kandungan  asas  yang terdapat  pada  pasal  72  ini  menurut  penulis, permaafan menjadi salah satu alternative wayatau problem solvingdalam mengurangi dan menyeleksi hukuman penjara.
Dalam penjatuhan pidana, menurut penulis hukuman yang bersifat penderitaan seperti penjara harus  diposisikan  sebagai  alternatif  yang  dapat dipakai jika tidak ada hukuman yang lebih baik dan bijaksana  untuk  di putus.Dalam  pemberian  pidana upaya  pertama  ialah  memberi  dan  membawa kesadaran  kepada  si  terhukum, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis  seperti aspek  psikologis  terdakwa,  sosial ekonomis,  agamis,  aspek  filsafat  humanis,  aspek keadilan  korban  dan  masyarakat,  aspek policy/filsafat  pemidanaan,  aspek  disparitas
pemidanaan,dan lain sebagainya maka hendaknya vonis  diharapkan  memenuhi  seluruh  dimensi keadilan.
Secara menyeluruh dengan adanya tujuan dan  pedoman  dalam  Kuhp  yang  akan  datang, putusan  hakim  yang  akan  datang  juga  dapat mempertimbangkan  aspek  bersifat  yuridis, sosiologis  dan  filosofis  sehingga  keadilan  yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan  adalah  keadilan  dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice. Dengan  formulasi  baru  dalam  Ruu  Kuhp 2015  ini  diharapkan  ide  permaafan  hakim  dapat memulihkan  segala  kerusakan  yang  terjadi  akibat pidana dan menjadi cermin pemidanaan yang lebih berkemanusiaan  sesuai  dengan  wujud  falsafah Pancasila,  serta dapat  dilaksanakan  dengan  baik sesuai dengan tujuan dari hukum pidana.

## D. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  analisis kajian  pada  pembahasan  penelitian  ini ditemukannya  6  (enam)  Pasal  yang  berkaitan dengan nilai permaafan dalam formulasi KUHP dan UU  diluar  KUHP  saat  ini,  namun  bukanlah  nilai permaafan yang murni dapat dimaafkan oleh hakim dan  ditemukannya  5  (lima)  aplikasi  penerapan putusan peradilan pidana yang telah memiliki nilai
permaafan,  namun  masih  belum  dapat  diterapkan dengan baik karena formulasi hukum saat ini masih sangat  kaku/indvidualistik.    Hasil  penelitian menemukan  bahwa  baik  dari  tahap  formulasi  dan aplikasi hukum pidana saat ini adalah tidak memiliki nilai  permaafan  dari  hakim.  Diformulasikannya  ide permaafan  hakim  “Rechterlijk  Pardon”  dengan memasukannya  tujuan  dan  asas  pemidanaan dalam syarat pemidanaan yaitu pada Pasal 55, 56 dan  72  RUU  KUHP  2015,  yang nantinya  akan menjadikan sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang yang lebih integral, fleksible, humanis, progress dan nasionalis.

## 2. Saran
Demi  mewujudkan  pidana  yang  lebih berketuhanan, berkemanusiaan dan berkemasyarakatan  sesuai  dengan  nilai  hukum nasional  yaitu  Pancasila, disarankan  kepada  para legislator sebagai wakil rakyat untuk memperbaharui sistem induk pidana (KUHP) yang saat  ini  dirasa  kaku  dan  tidak  memiliki  nilai permaafan dalam formulasinya, dengan memasukan  tujuan  dan  asas  pemidanaan  dalam formulasi  KUHP  yang  akan  datang  maka  ide permaafan  yang  merupakan  terobosan  hukum dalam  mencari  keadilan  masyarakat  Indonesia dapat  diwujudkan  secara  nyata,  DPR harus dapat melihat  keperluan  hukum  pidana  pada saat  ini, yang  memerlukan  pembaharuan  signifikan  untuk
44
tercapainya  sistem  peradilan  pidana  yang  lebih efektif  di  Indonesia. Dengan  adanya  tujuan  dalam konsep  pemidanaan  akan menciptakan  karakter hakim  yang  lebih  menahan  nafsu  untuk memenjarakan  dan  akan  lebih  mewujudkan efektivitas  pemidanaan  dengan  memperhatikan nilai-nilai  integral,  progessivitas  dan  individual pelaku sesuai dengan sistem hukum nasional yaitu Pancasila.

## Daftar Pustaka
Abidin  Andi  Zainal  dan  Andi  Hamzah,  2010,
Pengantar Dalam  Hukum  Pidana
Indonesia, Jakarta:Yarsif Watampone.
Arief.  Barda  Nawawi.  2015, Ilmu  Hukum  Pidana
Integralistik,Semarang: Pustaka Magister.
..................., .2014, Masalah penegakan Hukum
dan Kebijakan Pidana, Jakarta: Kencana.
..................., 2012, RUU  KUHP  Baru  sebuah rekonstruksi  pidana  Indonesia, Semarang: UNDIP.
..................., 2011, Pendekatan  keilmuan  dan Religius dalam Reformasi Penegakan Pidana Indonesia, Semarang: UNDIP.

## Ibrahim.Johnny,2005, Teori  dan  Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif, Surabaya:
Bayumedia Publishing.
Muladi,  1990. Proyeksi  Hukum  Pidana  Materiil
Indonesia  Di  Masa  Datang, Bandung:
Alumni.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Penerbit Alumni.
Priyo  Gunarto  Marcus,2012. Asas  Keseimbangan Dalam  Konsep  Rancangan Undang- Undang  Kitab  Undang  Hukum  Pidana, Jurnal  Mimbar  Hukum  UGM,  Volume  24 Nomor 1.

## Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan UU Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang No 22 tahun 2002 Tentang Pengampunan Presiden (Grasi).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/Wvs). Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. Naskah Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2015.