## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra

## ANALISIS KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA BARAT
Nur Sholekhatun Nisa 1 , Palupi Lindiasari Samputra 2
1 Mahasiswa Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia 2 Pengajar Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia Korespondensi Penulis: nur.sholekhatun@ui.ac.id, palupi.ls@ui.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  measure  the  level  of  educational  inequality  by  using  the  Gini  Ratio Coefficient, comparing the level of educational inequality, and analyze the factors determining educational inequality between regions in West Papua Province, Indonesia. This study uses a correlational descriptive analysis based on panel data for the 2013-2018 period obtained from the Directorate General of the Central Statistics Agency of West Papua Province. Data were analyzed with the Gini Ratio Index and Lorenz Curve as a measure of the level of inequality based on the Average School Length and School Length Expectations for the past six years in the  West  Papua  Province.  The  results  of  the  Gini  Ratio  Index  show  that  the  level  of educational inequality in West Papua Province is relatively low with the results of the Average Gini Index of School Length 0.110 and the Expectations of School Length 0.047. The results show  that  the  Gini  coefficient  number  is  getting  smaller  each  year  which  indicates  the increasingly  even  distribution  of  education  in  the  province  of  West  Papua.  However, education disparities between regions in West Papua still occur, Sorong City is the area with the  highest  average  school  length  and  long  school  expectations  compared  to  other  regions. Some  recommendations  for  reducing  educational  inequality  between  regions  in  West  Papua are  increasing  the  availability  of  school  especially  in  new  areas  of  expansion  and  remote areas such as Sorong City, reducing the high cost of education and conducting socialization to the community about the importance for children to complete nine-year basic education.

## Keywords: Educational Inequality, West Papua, Gini Ratio Index, Lorenz Curve

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  ketimpangan  pendidikan  dengan menggunakan  Koefisien  Gini  Ratio,  membandingkan  tingkat  ketimpangan  pendidikan,  serta menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketimpangan  pendidikan  antar  wilayah  di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif korelasional berdasarkan  data  panel  periode  2013-2018  yang  diperoleh  dari  Direktorat  Jenderal  Badan Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  Barat.  Data  dianalisis  dengan  Indeks  Gini  Ratio  dan  Kurva Lorenz  sebagai  ukuran tingkat ketimpangan  berdasarkan  data  Rata-Rata  Lama  Sekolah dan Harapan  Lama  Sekolah  selama  enam  tahun  terakhir  di  Provinsi  Papua  Barat.  Hasil  dari Indeks  Gini  Ratio  menunjukan  tingkat  ketimpangan  pendidikan  di  Provinsi  Papua  Barat tergolong  rendah  dengan  hasil  Indeks  Gini  Rata-Rata  Lama  Sekolah  0,110 dan  Harapan Lama Sekolah 0,047. Hasil, menunjukan angka koefisien Gini setiap tahunnya semakin kecil yang  mengindikasikan  semakin  meratanya  distribusi  pendidikan  di  Provinsi  Papua  Barat.

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
Namun,  ketimpangan  pendidikan  antar  wilayah  di  Papua  Barat  masih  terjadi,  Kota  Sorong menjadi  daerah  dengan  Rata-Rata  Lama  Sekolah  dan  Harapan  Lama  Sekolah  tertinggi dibanding daerah-daerah lainnya. Untuk mengurangi ketimpangan Pendidikan antar wilayah, pemerintah  Provinsi  Papua  Barat  hendaknya  meningkatkan  tingkat  ketersediaan  sekolah terutama  di  daerah-daerah  baru  pemekaran  dan  terpencil  seperti  Kota  Sorong,  mengurangi tingginya  biaya  pendidikan  dan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai pentingnya bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
Kata Kunci : Ketimpangan Pendidikan, Papua Barat, Indeks Gini Ratio, Kurva Lorenz

## PENDAHULUAN
Indeks  Pembangunan Manusia merupakan  Indikator untuk  mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Semakin tinggi angka skornya, maka semakin tinggi kualitas  hidup  masyarakat  dalam  suatu  daerah  maupun  negara  tersebut.  Indeks Pembangunan Manusia digolongkan menjadi empat kelompok; sangat tinggi (>80), tinggi (80>70),  sedang  (70>60),  dan  rendah  (60>).  Tiga  dimensi  yang  menopang  IPM  adalah, umur  panjang  dan  hidup  sehat,  pengetahuan,  dan  standar  hidup  layak  (Rochmi,  2018). Indeks  Pembangunan  Manusia  diukur  untuk  menilai  kualitas  pembangunan  manusia  di suatu  daerah  berdasarkan  tiga  indikator  yaitu  ekonomi,  Pendidikan  dan  Kesehatan (Kharisma et al., 2020).
Di  Indonesia,  data  BPS  Tahun  2018  menyebutkan  bahwa  Indeks  Pembangunan Manusia  terendah  di  Indonesia  yaitu  oleh  provinsi  Papua  (60,06).  Disusul  Papua  Barat (63,74),  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  (64,39),  Sulawesi  Barat  (65,1),  dan  Kalimantan Barat (66,98).

## Gambar 1 Provinsi dengan IPM Terendah di Indonesia pada Tahun 2018
Sumber : Data BPS Tahun 2019 (data diolah)

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
Gambar 1 menunjukan bahwa Provinsi Papua Barat menjadi provinsi kedua dengan IPM terendah di Indonesia pada tahun 2018 setelah Provinsi Papua. Pemerintah pusat terus mengupayakan  realisasi  peningkatan  kesejahteraan  pada  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat dengan  mengalokasikan  anggaran  dan  dana  melalui  otonomi  khusus.  Isnadi  dan  Fikriah pernah  meneliti  mengenai  dampak  Dana  Otonomi  Khusus  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Provinsi  Aceh  dengan  hasil  dana  otonomi  khusus  tidak  memiliki  kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan IPM (Isnadi & Fikriah, 2019).

## Gambar 2 Perkembangan IPM Provinsi Papua Barat Tahun 2012 - 2018
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat Tahun 2019
Berdasarkan  data  BPS  Tahun  2018  menyebut  bahwa  dalam  kurun  waktu  tujuh tahun  terakhir  angka  Indeks  Pembangunan  Manusia  khususnya  di  Provinsi  Papua  Barat terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2018, IPM Papua Barat mencapai level 63,74 atau meningkat sebesar 0.75 poin dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 62,99. Dari tahun 2012 sampai 2018, IPM Papua Barat masih di bawah IPM nasional.
Di Papua Barat, permasalahan bidang kesehatan dan pendapatan terus dikaji untuk menemukan solusi terbaik dalam peningkatan dua hal tersebut. Data Badan Pusat Statistik Papua  Barat  tahun  2018  menyebut  Angka  Harapan  Hidup  Papua  Barat  sebagai  indikator Indeks Kesehatan mencapai angka 65.55 dan angka Perkembangan Pengeluaran per Kapita mencapai 7.816,00. Capaian tersebut juga mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang tergambar dalam Gambar 3 dan Gambar 4.

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
Gambar 3
Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Papua Barat Tahun 2012 - 2018
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat Tahun 2019

## Gambar 4
Perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi

## Papua Barat (Ribu Rupiah) Tahun 2012 - 2018
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat Tahun 2019
Dalam  bidang  pendidikan  di  Papua  Barat,  capaian  pembangunan  manusia  masih memerlukan  penelitian  dan  pengkajian  lebih  lanjut  terutama  pada  faktor-faktor  yang berpengaruh dalam perhitungan Indeks Pendidikan. Tingkat dan kualitas pendidikan sangat menentukan arah pertumbuhan semua bangsa termasuk bangsa Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia, masih terdapat ketimpangan dalam bidang pendidikan. Khususnya di daerah- daerah tertinggal yang belum mendapatkan akses infrastruktur dasar (Saputra et al., 2015) . Tentunya  hal  ini  menyulitkan  untuk  mewujudkan  tujuan  pemerataan  pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Bab  IV  Bagian  1  pasal  5  yang  salah  satunya menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  mendapat  kesempatan  meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (Depdiknas, 2003) .

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
Todaro  dan  Smith  menyatakan  bahwa  sumber  ketimpangan  bukan  hanya  berasal dari  distribusi  pendapatan  tetapi  juga  dari  pendidikan.  Oleh  karena  itu  pendidikan merupakan  tujuan  pembangunan  yang  mendasar  (Tambuna,  2013) . Pendidikan  juga merupakan  faktor  penting  dalam  investasi  sumber  daya  manusia.  Oleh  karenanya, pemerintah  berupaya  mewujudkan  pembangunan  yang  lebih  berimbang  melalui desentralisasi  pemerintahan  serta  dibarengi  kerja  sama  langsung  pemerintah  pusat  dan daerah (Vickerman, 2015) .
Langkah nyata penerapan desentralisasi di Provinsi Papua dan Papua Barat, dimulai dengan  UU  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Papua.  UU  ini  kemudian diubah  dengan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2008.  Selanjutnya,  Instruksi  Presiden  Nomor  5 Tahun  2007  tentang  Percepatan  Pembangunan  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat.  Sebagai salah  satu  langkah  bagi  penerapan  Inpres  tersebut,  dibentuklah  Unit  Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) (Bappenas, 2013).
Otonomi  Khusus  Papua/Papua  Barat  mengamanatkan  pemerintah  Provinsi Papua/Papua  Barat  agar  memenuhi  kebutuhan  hak  dasar  utama,  yaitu  bidang  pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pembedayaan ekonomi (Karath, 2015) . Dana Otonomi Khusus untuk  Papua  Barat  telah  mulai  disalurkan  sejak  2008.  Pada  2014  mendapat  dana  otsus Rp2,05  triliun.  Angka  tersebut  meningkat  hingga  2018  menjadi  Rp2,4  triliun  (Badan Kebijakan Fiskal, 2019). Namun angka tersebut tidak dapat menjamin keberhasilan penuh tujuan dari adanya dana otonomi khusus untuk memajukan pembangunan di Papua Barat, terutama dalam bidang pendidikan.
Provinsi  Papua  Barat  dahulu  bernama  Provinsi  Irian  Jaya  Barat  yang  merupakan pemekaran dari Provinsi Irian Jaya yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999 dan kemudian mengalami perubahan nama menjadi Papua Barat berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007. Jumlah kabupaten/kota Papua Barat saat ini terdiri dari 13 Kabupaten yaitu Fakfak, Manokwari, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kaimana, Raja Ampat,  Sorong  Selatan,  Teluk  Bintuni  dan  Teluk  Wondama,  Tambrauw,  Kabupaten Maybrat,  (Raafi’i  et  al.,  2018)  serta  Kabupaten  Pegunungan  Arfak  dan  Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan hasil pemekaran terbaru.
Indikator  dalam  mengukur  capaian  Indeks  Pendikan  pada  IPM  di  Provinsi  Papua Barat  diperoleh  dari  gabungan  angka  Rata-Rata  Lama  Sekolah,  Angka  Melek  Huruf  dan angka  Harapan  Lama  Sekolah.  Data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
Papua  Barat  menunjukan  Papua  Barat  dari  tahun  2013  –  2018  menunjukkan  hasil  yang variatif.
Penelitian  mengenai  ketimpangan  pendapatan  antar  kabupaten/kota  di  Provinsi Papua  Barat  dilakukan  oleh  Kambu  dan  Wahyu  (2011)  dengan  hasil  yang  menunjukkan bahwa  setiap  tahunnya  tingkat  ketimpangan  di  Provinsi  Papua  Barat  cenderung  menurun dengan ketimpangan rata-rata 0,46. Sedangkan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dilakukan  oleh  Mansim  dan  Kuncoro  (2011)  yang  menunjukkan  bahwa  laju  ekonomi  di Papua  Barat  signifikan  dan  positif  dipengaruhi  oleh  derajat  desentralisasi  fiskal, khususnya, Dana Otonomi Khusus.
Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat juga  pernah  diteliti  oleh  Farid  (2014).  Hasilnya  meskipun  secara  keseluruhan   tingkat pertumbuhan ekonomi di semua Kabupaten/Kota terjadi fluktuasi selama tahun 2006-2011, secara  rata-rata  pertumbuhan  ekonominya  relatif  merata  sebesar  6,09%  pertahun.  Hal tersebut  tidak  berarti  tidak  terjadi  kesenjangan  pertumbuhan  antar  kabupaten/kota, kenyataannya  terjadi  kesenjangan  di  kabupaten  Fak-fak  sebesar  0,18  selama  tahun  2006- 2011.
Pada  Tahun  2018,  Raafi’i  et  al.  (2018)  memperoleh  hasil  penelitian  mengenai pembangunan  antarwilayah  di  Provisi  Papua  Barat  yang  menunjukkan  bahwa  pemerintah Papua  Barat  melakukan  pembagian  wilayah  menjadi  tiga  wilayah  pengembangan  (WP) sebagai upaya untuk meminimalisasi ketimpangan antarwilayah di Papua Barat dan hal itu tersebut dinilai efektif dalam membantu proses pembangunan di Papua Barat karena setiap wilayah pengembangan memiliki karakteristik  yang  berbeda  satu  sama  lain.
Penelitian  mengenai  ketimpangan  antar  kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua  Barat telah  dilakukan  oleh  Kambu  dan  Wahyu  (2011)  yang  meneliti  tentang  ketimpangan pendapatan, Mansim dan Kuncoro (2011) yang meneliti tentang pertumbuhan ekonomi dan Raafi’i  et  al.  (2018)  yang  meneliti  faktor-faktor  yang  berpengaruh  positif  terhadap ketimpangan.  Penelitian  ketimpangan  Pendidikan  yang  pernah  dilakukan  diluar  Provinsi Papua  Barat  diantaranya  penelitian  oleh  Bustomi  (2012)  yang  meneliti  mengenai  faktor- faktor  yang  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  Pendidikan  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Sedangkat  penelitian  mengenai  ketimpangan  pendidikan  antar  wilayah  di  Provinsi  Papua Barat belum pernah dilakukan sebelumnya.

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
Berdasarkan  data  dan  penjelasan  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengukur tingkat  ketimpangan pendidikan  antar wilayah di  Provinsi  Papua Barat  dengan menggunakan  Koefisien  Gini  Ratio,  membandingkan  tingkat  ketimpangan  pendidikan antar  wilayah  di  Provinsi  Papua  Barat  dan  menganalisis  faktor  ketimpangan  pendidikan antar wilayah di Provinsi Papua Barat dengan mengacu pada hasil penelitian sebelumnya.

## TINJAUAN LITERATUR

## Definisi Pendidikan
Dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan disebutkan sebagai usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya  dan  masyarakat  (Abd  Majid,  2014).  Pendidikan menjadi  hal  yang  sangat  krusial  bagian  setiap  orang.  Pemerintah  bahkan  telah mencanangkan  berbagai  program  wajib  sekolah.  Bahkan  pentingnya  pendidikan  juga terlihat  dari  besarnya  APBN  yang  disediakan  oleh  pemerintah  untuk  bidang  pendidikan sebesar 20%. Menurut  Modouw menyebutkan bahwa pada prinsipnya terdapat  tiga aspek di  dalam  istilah  pendidikan  yang  saling  mengisi  yaitu  usaha  sadar  dan  terencana, memengaruhi  atau  menciptakan  lingkungan  yang  menunjang  pembelajaran,  serta perubahan dan kemampuan diri (Modouw, 2013).
Pendidikan  menjadi  indikator  utama  dalam  pembangunan  sumber  daya  manusia (SDM) yang berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan daerah dan nasional. Pendidikan juga merupakan salah satu  indikator kemajuan suatu bangsa karena berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat  yang makmur dan sejahtera (Pribadi, 2015).
Sukirno  menjelaskan  bahwa  pendidikan  merupakan  satu  investasi  yang  sangat berguna  untuk  pembangunan  ekonomi.  Di  satu  pihak  untuk  memperoleh  pendidikan diperlukan  waktu  dan  uang.  Pada  masa  selanjutnya  setelah  pendidikan  diperoleh, masyarakat  dan  individu  akan  memperoleh  manfaat.  Individu  yang  memperoleh pendidikan  tinggi  cenderung  memperoleh  pendapatan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
dengan  tidak  berpendidikan.  Semakin  tinggi  pendidikan,  semakin  tinggi  pula  pendapatan yang  diperoleh.  Peningkatan  dalam  pendidikan  memberi  beberapa  manfaat  dalam mengurangi  tingkat  kemiskinan  dan  sekaligus  dapat  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi (Sukirno, 2004).

## Ketimpangan Pendidikan
Ketimpangan  pendidikan  merupakan  kondisi  ketidakmerataan  lulusan  pendidikan dari  penduduk  di  suatu  daerah.  Ukuran  ketimpangan  pendidikan  adalah  indeks  Gini pendidikan  yang  mengukur  rasio  rata-rata  capain  tahun  sekolah  dari  semua  penduduk. Indeks  Gini  Pendidikan  memiliki  koefisien  berkisar  antara  0  hingga  1.  Semakin  rendah indeks koefisien, semakin baik tingkat kemerataan capaian pendidikan, dan semakin tinggi indeks  koefisien,  menunjukkan  terjadinya  ketidakmerataan  atau  ketimpangan  pendidikan. Kategori  ketimpangan  sesuai  dengan  Indeks  Gini  Pendidikan  (Todaro  &  Smith,  2006) yaitu (1) indeks 0,71 ke atas adalah wilayah dengan ketimpangan sangat tinggi, (2) indeks 0,5-0,70  adalah  wilayah  dengan  ketimpangan  tinggi,  (3)  indeks  0,36-0,49  adalah  wilayah dengan  ketim-pangan  sedang,  (4)  indeks  0,21-0,35  adalah  wilayah  dengan  ketimpangan rendah, dan (5) indeks 0,20 ke bawah adalah  wilayah dengan ketimpangan sangat  rendah (Sholikhah et al., 2014).

## METODE PENELITIAN

## Koefisien Gini dan Kurva Lorenz
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  analisis  deskriptif korelasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi pustaka  karena  penelitian  ini  memanfaatkan  data  sekunder  yang  diambil  dari  data  Badan Pusat  Statistik  Papua  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan  data  panel  ( panel  pooled  data ) yaitu dengan menggabungkan data times series tahun 2013-2018 (t = 6) dengan data cross section (kabupaten/kota) di wilayah Provinsi Papua Barat. Dengan alat untuk menghitung ketimpangan  pendidikan  menggunakan  persamaan  Indeks  Gini  Pendidikan  yang dikembangkan oleh Thomas. Analisis yang digunakan adalah metode Koefisien Gini (Gini Ratio), terutama untuk menghitung tingkat  ketimpangan. Rumus angka Gini  Ratio adalah sebagai berikut:

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
K : banyaknya kelas/kelompok
Fi : proporsi jumlah kumulatif kelas ke – i Yi : proporsi jumlah pendapatan kumulatif kelas ke – i
Koefisien  Gini,  adalah  parameter  yang  digunakan  untuk  mengukur  ketimpangan distribusi pendapatan yang bernilai antara 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas  area  antara  Kurva  Lorenz  dengan  garis  kemerataan  sempurna.  Semakin  kecil  nilai koefisien  Gini,  mengindikasikan  semakin  meratanya  distribusi  pendapatan,  sebaliknya semakin  besar  nilai  koefisien  Gini  mengindikasikan  distribusi  yang  semakin  timpang (senjang) antar kelompok penerima pendapatan. Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini menurut Todaro dalam Putri et al (2015)  adalah: lebih dari 0,5 adalah  tingkat  ketimpangan  tinggi;  antara  0,35  -  0,5  adalah  tingkat  ketimpangan  sedang, kurang dari 0,35 adalah tingkat ketimpangan rendah.
Kurva  Lorenz merupakan cara untuk  mengkaji distribusi  suatu pendapatan. Kurva Lorenz  dapat  diperlihatkan  sebuah  hubungan  rasio  Gini  dengan  distribusi  pendapatan secara  visual  pandang.  Semakin  kecil  luas  daerah,  rasio  Gini  juga  semakin  kecil,
interpretasinya adalah distribusi pendapatan semakin merata, demikian sebaliknya.

## Gambar 5 Rasio Gini dan Kurva Lorenz
Dengan  kata  lain,  semakin  dekat  kurva  Lorenz  dengan  garis  diagonal,  rasio  Gini makin kecil maka distribusi semakin merata (Mariska, 2019). Dalam penelitian ini, Indeks Gini  Pendidikan,  merupakan  angka  antara  0  dan  1  yang  mencerminkan  ketimpangan

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
pendidikan.  Semakin  mendekati  angka  0,  ketimpangan  pendidikan  semakin  rendah. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, ketimpangan pendidikan semakin tinggi.

## Dimensi Pendidikan
Baik angka Harapan Lama Sekolah (HLS) maupun angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),  keduanya  dihitung  menggunakan  data  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas) KOR.  Dalam  penghitungan  nilai  angka  Harapan  Lama  Sekolah,  digunakan  variabel penduduk  berusia  7  tahun  ke  atas.  Sedangkan  dalam  penghitungan  nilai  angka  Rata-Rata Lama  Sekolah,  digunakan  variabel  penduduk  berusia  25  tahun  ke  atas.  Kedua  indikator Indeks  Pendidikan  ini  dimunculkan  dengan  harapan  dapat  mencerminkan  tingkat pendidikan / pengetahuan, dimana angka Harapan Lama Sekolah menggambarkan kondisi pembangunan  sistem  pendidikan  di  berbagai  jenjang  yang  ditunjukkan  dalam  bentuk lamanya  pendidikan  (dalam  tahun)  yang  diharapkan  dapat  dicapai  oleh  setiap  anak. Sedangkan  cerminan  angka  Rata-Rata  Lama  Sekolah  merupakan  gambaran  terhadap keterampilan  yang  dimiliki  penduduk.  Untuk  menghitung  Indeks  Harapan  Lama  Sekolah menggunakan rumus berikut:
dimana, HLS  yaitu  harapan  lama  sekolah  pada  tahun  ke-t,  HLSmin  yaitu  harapan  lama sekolah minimum = 0 tahun, dan HLSmaks  adalah harapan lama sekolah maksimum = 18 tahun.
Sedangkan  untuk  menghitung  Indeks  Rata-Rata  Lama  Sekolah  menggunakan rumus berikut:
dimana, RLS  adalah  rata-rata  lama  sekolah  pada  tahun  ke-t,    RLSmin  adalah  rata-rata lama sekolah minimum = 0 tahun, dan RLSmaks adalah rata-rata lama sekolah maksimum = 18 tahun. Langkah terakhir setelah mendapatkan nilai Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah adalah menghitung Indeks Pengetahuan dengan rumus:

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Tingkat Ketimpangan Pendidikan Dengan Menggunakan Gini Ratio
Dalam  menganalisis  ketimpangan  pendidikan  di  Provinsi  Papua  Barat,  penulis menggunakan  data  Rata-Rata  Lama  Sekolah  dan  Harapan  Lama  Sekolah  yang  diperoleh dari  Data  BPS  Papua  Barat  dalam  rentang  waktu  2013  hingga  2018  (6  tahun).  Data tersebut  kemudian  dianalisis  secara  kuantitatif  deskriptif  serta  diolah  dengan  Koefisien Gini  sebagai  parameter  yang  digunakan  untuk  mengukur  ketimpangan  distribusi pendapatan yang bernilai antara 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas area antara Kurva Lorenz dengan garis kemerataan sempurna.
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  data  panel  Rata-Rata  Lama  Sekolah  dan Harapan Lama Sekolah didapatkan hasil Indeks Gini Ratio berikut:
T abel 1 Hasil Indeks Gini Harapan Lama Sekolah Tahun 2013-2018
Tabel 2
Hasil Indeks Gini Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013-2018
No. Tahun Harapan Lama Sekolah Area A Indeks Gini 1 2013 11,71 2,55 0,051 2 2014 11,87 2,42 0,048 3 2015 11,96 2,44 0,049 4 2016 12,11 2,39 0,048 4 2017 12,29 2,24 0,045 6 2018 12,43 1,91 0,038 Rata-Rata 12,06 2,33 0,047
No. Tahun Rata-Rata Lama Sekolah Area A Indeks Gini 1 2013 6,89 5,71 0,114 2 2014 7,00 5,69 0,114 3 2015 7,07 5,54 0,111 4 2016 7,17 5,49 0,110 4 2017 7,23 5,40 0,108 6 2018 7,36 5,15 0,108 Rata-Rata 7,12 5,50 0,110

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
Dari  hasil  olah  data  Indeks  Gini  Ratio  pada  Data  BPS  Rata-Rata  Lama  Sekolah untuk  mengetahui  ketimpangan  pendidikan  di  Papua  Barat  diperoleh  nilai  rata-rata  Gini Provinsi Papua Barat dari tahun 2013 sampai 2018 adalah  0,110 yang menunjukan masih adanya  ketimpangan  Pendidikan.  Sesuai  ketentuan  bahwa  Kategori  ketimpangan  sesuai dengan  Indeks  Gini  Pendidikan  yaitu  jika  indeks  0,20  ke  bawah  adalah  wilayah  dengan ketimpangan  sangat  rendah.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ketimpangan  pendidikan  di Papua Barat tergolong rendah.

## Gambar 6 Indek Gini dan Kurva Lorenz Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013 – 2018
Hasil  data  Indeks  Gini  setiap  tahun  menunjukkan  penurunan  angka  yang  artinya kualitas  pendidikan  semakin  membaik  dan  merata  karena  angka  ketimpangan  pendidikan semakin  menurun.  Sedangkan  dari  hasil  olah  data  Indeks  Gini  Ratio  pada  Data  BPS Harapan Lama Sekolah untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendidikan di Papua Barat diperoleh  nilai  rata-rata  Gini  Provinsi  Papua  Barat  dari  tahun  2013  sampai  2018  adalah

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
0,047 yang  menunjukan  masih  sangat  rendahnya  ketimpangan  Pendidikan.  Nilai  indeks 0,20  ke  bawah  dikategorikan  sebagai  wilayah  dengan  ketimpangan  sangat  rendah.  Maka, baik pada Rata-Rata Lama Sekolah maupun Harapan Lama Sekolah, Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan kualitas setiap tahunnya. Garis lengkung Area A dan Indeks Gini pada Kurva Lorenz semakin kecil.

## Gambar 7

## Indek Gini dan Kurva Lorenz Harapan Lama Sekolah Tahun 2013 - 2018
Setiap  tahun  grafik  yang  terbentuk  semakin  menunjukan  kualitas  yang  semakin baik  dan  mengalami  peningkatan.  Dilihat  dari  dua  indikator  tersebut,  Pemerintah  Daerah Provinsi Papua Barat berhasil meningkatkan kualitas dan mampu menangani dengan baik ketimpangan  yang  terjadi.  Sayangnya,  dari  kedua  data  tersebut  masih  adanya  gap  yang tinggi pada kondisi pendidikan antar wilayah di Papua Barat yang masih belum merata.

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra

## Analisis Perbandingan Tingkat Ketimpangan Pendidikan Antar Wilayah Di Provinsi Papua Barat
Berdasarkan perhitungan Kurva  Lorenz dan  Indeks Gini  Ratio, Indeks Pendidikan di  Provinsi  Papua  Barat  dari  tahun  2013  hingga  2018  menunjukkan  kenaikan  secara berkala.  Hal  tersebut  menjadi  bukti  adanya  keseriusan  pemerintah  dalam  upaya memperbaiki  angka  ketimpangan  pendidikan  di  Papua  Barat.  Sayangnya,  meski  angka keseluruhan  dari  perhitungan  Indeks  Gini  Ratio  menghasilkan  kurva  yang  terus menyempit, namun ketimpangan pendidikan antar wilayah masih terjadi.
Berdasarkan  data  BPS  Papua  Barat  tahun  2018,  Rata-rata  Lama  Sekolah  Provinsi Papua Barat adalah 7.27 dan angka Harapan Lama Sekolah mencapai angka 12.53 dengan angka  IPM  di  tahun  2018  sebesar  63.74  (BPS  Papua  Barat,  2018).  Data  dari  tahun  2013 hingga  tahun  2018  menunjukkan  angka  rata-rata  lama  sekolah  di  Kota  Sorong  selalu unggul  di  antara  seluruh  wilayah  Papua  Barat  dengan  capaian  angka  >  10.  Sedangkan Kabupaten  Tambrauw  dan  Kabupaten  Pegunungan  Arfak  merupakan  dua  kabupaten  di Papua Barat dengan capaian angka rata-rata lama sekolah terendah dengan angka > 5.
Demikian juga dengan data  yang diperoleh dari indikator Harapan  Lama  Sekolah, Kota Sorong dalam enam tahun terakhir memperoleh angka di atas 13 atau di atas rata-rata tahunan. Sedangkan Kabupaten Teluk Wondama menjadi kabupaten dengan harapan lama sekolah terendah. Angka yang diperoleh pada Harapan Lama Sekolah Indeks Pendidikan di 13  Kabupaten  Papua  Barat  lebih  signifikan  dan  berbeda  tipis  antar  satu  daerah  dengan lainnya,  sedangkan  Rata-rata  Lama  Sekolah  pada  antar  Kabupaten  di  Papua  Barat  lebih variatif angkanya dengan perbedaan dari satu daerah ke daerah lain yang terpaut jauh. Kota Sorong menjadi daerah dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah tertinggi. Sedangkan  Kabupaten  Tambrauw  dan  Kabupaten  Pegunungan  Arfak  merupakan  dua kabupaten di Papua Barat dengan capaian angka terendah.

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra

## Tabel 3

## Data Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2013 – 2018
Sumber: Badan Pusat Stastik Provinsi Papua Barat 2020
Baik  Rata-Rata  Lama  Sekolah  maupun  Harapan  Lama  Sekolah  pada  masing- masing kabupaten di Provinsi Barat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan kualitas pendidikan  dengan  melihat  nilai  rata-rata  lama  sekolah  dan  harapan  lama  sekolah  yang semakin  bertambah.  Meski  kenaikan  angka  tidak  terlalu  tinggi  namun  hampir  selama periode  2013  –  2018  tidak  ada  daerah  yang  mengalami  penurunan  kualitas.  Hal  tersebut diyakini karena pengaplikasian alokasi anggaran  pemerintah daerah  yang  semakin  merata dengan  pengelolaan  yang  baik  pada  setiap  wilayah.  Selain  itu  Indeks  Pendidikan  yang dihasilkan  dari  indeks  komponen  Rata-Rata  Lama  Sekolah  dan  Harapan  Lama  Sekolah juga  dipengaruhi  secara  langsung  oleh  tingkat  partisipasi  sekolah,  terutama  oleh  angka partisipasi  murni  pada  masing-masing  jenjang  pendidikan  formal.  Secara  tidak  langsung, dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  seperti  jumlah  dan  kualitas  tenaga  pengajar  dan  mutu kurikulum pengajar.
Dari  Indeks  Gini  pendidikan  13  kabupaten  di  provinsi  Papua  Barat  pada  periode tahun 2013 –  2018 ditemukan bahwa ketimpangan pencapaian pendidikan di  kebanyakan Provinsi  Papua  Barat  telah  menurun  selama  enam  tahun  terakhir.  Setiap  tahunnya mengalami kenaikan kualitas pendidikan dibuktikan dengan angka Gini yang juga semakin mengecil.  Peningkatan  juga  terlihat  jelas  pada  Kurva  Lorenz  pendidikan  dimana  Area  A pada kurva semakin mengecil pada tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2013.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fakfak 7,97 8,09 8,12 8,22 8,27 8,51 Kaimana 7,36 7,61 7,65 7,83 7,9 8,09 Teluk Wondama 6,43 6,5 6,52 6,57 6,67 6,75 Teluk Bintuni 7,28 7,44 7,45 7,57 7,62 7,77 Manokwari 7,58 7,7 7,75 7,85 7,92 8,04 Sorong Selatan 6,64 6,75 6,84 6,95 7,01 7,15 Sorong 7,06 7,14 7,46 7,57 7,61 7,83 Raja Ampat 7,16 7,32 7,39 7,53 7,57 7,63 Tambrauw 4,4 4,53 4,61 4,7 4,81 4,94 Maybrat 5,92 5,96 6,22 6,33 6,43 6,53 Manokwari Selatan 6,12 6,2 6,21 6,32 6,37 6,48 Pegunungan Arfak 4,79 4,85 4,86 4,9 4,91 4,97 Kota Sorong 10,82 10,86 10,87 10,91 10,92 10,93 Kabupaten/Kota [Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fakfak 13,17 13,25 13,26 13,51 13,76 13,85 Kaimana 11,02 11,19 11,23 11,46 11,59 11,76 Teluk Wondama 9,97 10,26 10,33 10,48 10,81 11,05 Teluk Bintuni 10,94 11,21 11,3 11,62 11,7 11,94 Manokwari 12,96 13,15 13,38 13,51 13,54 13,63 Sorong Selatan 11,33 11,52 11,71 11,93 12,28 12,56 Sorong 12,35 12,38 12,6 12,81 13,05 13,21 Raja Ampat 11,2 11,34 11,44 11,65 11,79 11,8 Tambrauw 10,46 10,73 10,8 10,89 11,2 11,32 Maybrat 11,92 12,11 12,21 12,31 12,53 12,67 Manokwari Selatan 12,13 12,18 12,19 12,2 12,27 12,32 Pegunungan Arfak 11 11,05 11,06 11,07 11,27 11,33 Kota Sorong 13,76 13,95 13,99 14 14,01 14,21 Kabupaten/Kota [Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra

## Analisis Faktor Ketimpangan Pendidikan Antar Wilayah Di Provinsi Papua Barat
Indeks  Pembangunan  Manusia  atau  IPM  menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dengan pengukuran aspek ketiganya  yaitu dinilai dari Pendapatan, Kesehatan, dan  Pendidikan.  Tahun  2018,  Papua  Barat  masuk  dalam  kategori  lima  provinsi  dengan nilai  IPM  terendah di  Indonesia. Data  BPS Tahun 2019  IPM Provinsi  Papua Barat  setiap tahunnya mengalami kenaikan nilai meski tidak signifikan.

## Gambar 9 Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat Tahun 2010 - 2019
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Tahun 2019. Data diolah
Meski  angka  IPM  Provinsi  Barat  terus  menunjukkan  perkembangan  yang  baik setiap tahunnya secara keseluruhan, namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan  antar  wilayah  masih  terjadi  di  setiap  daerah  di  Provinsi  Barat  yang dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor.  Beberapa  faktor  yang  diduga  mempengaruhi ketimpangan  antar  wilayah  adalah:  geografi,  sejarah,  politik,  kebijakan  pemerintah, adminsitrasi,  sosial  budaya  dan  ekonomi  (Rustiadi  et  al.,  2011).  Ketimpangan  antar wilayah terjadi juga pada pengeluaran per kapita per bulan dan indeks gini. Pengeluaran di atas rata-rata Provinsi Papua Barat terjadi di Kota Sorong Rp 1,448,834.00, Teluk Bintuni Rp 1,068,660.00, dan Manokwari Rp 945,437.00.  Indeks  gini  Teluk  Bintuni  sebesar 0,32 menggambarkan pemerataan yang lebih baik dibanding kota Sorong dan Manokwari yang memiliki indeks gini lebih dari 0,4. (Rustiadi et al., 2011)
Hasil  penelitian  Raafi’i  et  al.  (2018)  yang  diperoleh  dari  hasil  pengolahan  data regresi  data  panel  menggunakan pooled  effect model  GLS  ( cross–section  weight ),

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
diketahui  bahwa  faktor-faktor  yang  berpengaruh  positif  (meningkatkan)  terhadap ketimpangan adalah panjang jalan, rata-rata pengeluaran per kapita, tidak adanya kota, dan wilayah kesukuan. Sedangkan yang berpengaruh negatif adalah tidak adanya DOB.
Dalam  upaya  menghadapi  ketimpangan  antar  wilayah,  Pemerintah  Provinsi  Papua Barat  melakukan  klasifikasi  atau  dengan  pembangunan  berbasis  wilayah.  Pembangunan berbasis wilayah bertujuan meminimalisasi ketimpangan antarwilayah. Pemerintah Daerah Papua Barat membagi wilayahnya menjadi tiga wilayah pengembangan (WP) yang terdiri dari  beberapa  kabupaten/kota.  Wilayah  pengembangan  tersebut  adalah  (1)  Teluk  Bintuni, Manokwari,  dan  Teluk  Wondama;  (2)  Maybrat,  Raja  Ampat,  Kabupaten  Sorong,  Kota Sorong,  Sorong  Selatan,  dan  Tambrauw;  (3)  Fakfak  dan  Kaimana.  Setiap  wilayah pengembangan    memiliki    karakteristik    yang    berbeda    satu    sama    lain.    Perbedaan tersebut  diantaranya,  tipologi  daerah  (pesisir  pantai  dan  gunung),  jumlah  penduduk  (di bawah  50  ribu  jiwa,  50–100  ribu  jiwa  dan  di  atas  100  ribu  jiwa),  status  administrasi (kabupaten lama dan daerah otonomi baru) (Raafi’i, 2018).
Selain  pembangunan  berbasis  wilayah,  langkah  pemerintah  dalam  menghadapi ketimpangan  antar  wilayah  adalah  penyerahan  kewenangan  fiskal  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah atau disebut sebagau Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal berpengaruh  positif  dan  signifikan  secara  statistik  terhadap  ketimpangan  wilayah  antar kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat (Mansim dan Kuncoro, 2011)
Kota Sorong yang sejak dulu dikenal sebagai pintu masuk ke Papua serta memiliki beberapa  industri  pengolahan  SDA  seperti  perikanan  dan  kehutanan  telah  lama berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi sejak jaman Irian Jaya hingga Papua Barat. Kepadatan  penduduk  kota  Sorong  248  jiwa  per  kilometer,  merupakan  tertinggi  di  Papua Barat. Manokawri dan Kota Sorong (sebelumnya Kabupaten Sorong) sejak dahulu dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi yang berkembang pesat yang tunjang pelabuhan laut dan bandara yang disinggahi pesawat berbadan lebar. Kedua daerah ini kemudian berkembang menjadi  kota.  Perbedaaan  pengeluaran  antara  kedua  daerah  ini  dengan  daerah  lainnya  di intra  WP  sesuai  dengan  Putri  dan  Dartanto  (2016)  yang  menyatakan  terjadi  peningkatan pendapatan populasi  di  perkotaan  yang membuat  semakin divergennya pendapatan antara masyarakat  perkotaan  dan  pedesaan.  Salah  satu  penyebab  perbedaan  pengeluaran  per kapita  masyarakat  di  perkotaan  dan  perdesaan  adalah  tingkat  pendidikan  kepala  keluarga

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
yang  rendah  (Putri  dan  Dartanto  2016).  Kemudahan  fasilitas  pendidikan  dan  pelatihan  di kota memberikan pengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat (Raafi’i et al., 2018).
Dari  beberapa  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hal pendidikan,  faktor  yang  mempengaruhi  ketimpangan  pendidikan  antar  wilayah  di antaranya  masih  rendahnya  rata-rata  lama  sekolah  penduduk  di  beberapa  daerah  pada Provinsi  Papua  Barat  yang  erat  kaitannya  dengan  masih  rendahnya  tingkat  keberlanjutan siswa  ke  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi  atau  rendahnya  angka  partisipasi  murni pendidikan  menengah  atas  dan  pendidikan  tinggi.  Pada  kasus  perbedaan  angka  rata-rata lama  sekolah  yang  tinggi  antara  Kota  Sorong  dan  daerah  Pegunungan  Arfak  dan Tambrauw,  letak  geografis  daerah  diduga  sebagai  penyebab  utama.  Kota  sorong  yang merupakan sentra dari kota Papua Barat jelas mendapatkan akses dan insfrakstuktur  yang lebih  mumpuni  dibandingkan  daerah  Tambrauw  dan  Pegunungan  Arfak  dimana  masih terbatasnya berbagai sarana dan insfrastruktur pendidikan.
Selain  itu  faktor  lain  sebagai  penyebab  ketimpangan  pendidikan  antar  wilayah  di Provinsi  Papua  Barat  antara  lain  rendahnya  tingkat  ketersediaan  sekolah  (selain  sekolah dasar) di  daerah-daerah,  mahalnya proses memasuki  sekolah baru  yang lebih  tinggi,  serta tuntutan  sebagian  orang  tua  agar  anaknya  membantu  bekerja  sebelum  menyelesaikan pendidikan dasar (BPS Provinsi Papua Barat, 2019).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan data selama enam tahun terakhir 2013 – 2018, dari dua indikator dan pendekatan  Indeks  Pendidikan  IPM  yaitu  angka  Rata-Rata  Lama  Sekolah  dan  Harapan Lama  Sekolah  di  Provinsi  Barat  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Hasil  dari  Indeks  Gini Ratio  Provinsi  Papua  Barat  tahun  2013  -  2018  menunjukan  tingkat  ketimpangan pendidikan  di  Provinsi  Papua  Barat  tergolong  Rendah  dengan  hasil  Indeks  Gini perhitungan  Rata-Rata  Lama  Sekolah  0,110  dan  hasil  perhitungan  Gini  Harapan  Lama Sekolah di angka 0,047.
Hasil  penelitian  juga  menunjukan  angka  koefisien  Gini  setiap  tahunnya  semakin kecil  yang  mengindikasikan  semakin  meratanya  distribusi  pendidikan  di  Provinsi  Papua Barat.  Namun,  ketimpangan pendidikan  antar wilayah di  Papua Barat  masih  terjadi, Kota Sorong  menjadi  daerah  dengan  rata-rata  lama  sekolah  tertinggi.  Sedangkan  Kabupaten Tambrauw  dan  Kabupaten  Pegunungan  Arfak  merupakan  dua  kabupaten  di  Papua  Barat

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
dengan  capaian  angka  rata-rata  lama  sekolah  dan  harapan  lama  sekolah  terendah. Peningkatan juga terlihat jelas pada Kurva Lorenz pendidikan dimana Area A pada kurva semakin mengecil pada tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2013.
Berdasarkan hasil pembahasan, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat juga  diharapkan  dapat  terus  memaksimalkan  desentralisasi  fiskal  untuk  melakukan fungsinya  secara  efektif  dan  efisien.  Memerhatikan  beberapa  penyebab  dari  terjadinya ketimpangan  pendidikan  di  Papua  Barat,  antara  lain  rendahnya  tingkat  ketersediaan sekolah  (selain  sekolah  dasar)  di  daerah-daerah  terutama  daerah  baru  pemekaran  dan daerah  terpencil,  mengatasi  biaya  proses  pendidikan  yang  dinilai  menghambat  karena terlalu  tinggi,  serta  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  pentingnya  anak  untuk menyelesaikan pendidikan dasar wajib sembilan tahun.
Penelitian  ini  masih  memiliki  keterbatasan  yang  diharapkan  dapat  dilanjutkan dalam  penelitian  selanjutnya  yaitu  keterbatasan  jumlah  data  panel  dan  faktor-faktor  yang berpengaruh  terhadap  ketimpangan  sehingga  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat mengisi gap dalam penelitian ini dengan mencari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan  pendidikan  antar  wilayah  di  Provinsi  Papua  Barat  serta  menggunakan  data panel dengan rentang waktu lebih lama. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti  pengaruh  dana  otonomi  khusus  bidang  pendidikan  terhadap  ketimpangan pendidikan di Provinsi Papua Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bustomi,  M.  J.  F.  (2012).  Ketimpangan  Pendidikan  Antar  Kabupaten/Kota  dan Implikasinya  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Economics  Development  Analysis Journal , 1 (2), 1-10.
Farid, Z. (2014). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Antar Kabupaten/Kota di  Provinsi  Papua  Barat  Tahun  2006-2011. (Doctoral  dissertation,  University  of Muhammadiyah Malang).
Isnadi,  N.,  &  Fikriah,  F.  (2019).  Dampak  Dana  Otonomi  Khusus  Terhadap  Tingkat Pertumbuhan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan , 4 (1), 29-37.
Kambu,  T.,  &  Wahyu  Widayat,  M.  E.  (2011). Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Ketimpangan Distribusi  Pendapatan  Antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua  Barat  (Pasca Pemekaran Tahun 2004-2009). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
Karath, M. (2015). Accelerating the Development for the Welfare Community in the Land of Papua. Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences , 3 (3), 30-43.
Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi  Dana  Otonomi  Khusus  Bidang  Pendidikan  Dan  Kesehatan  Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. Journal Publicuho , 3 (1), 1-20.
Majid,  M.  S.  A.  (2014).  Analisis  tingkat  pendidikan  dan  kemiskinan  di  Aceh. Jurnal Pencerahan , 8 (1), 15-37.
Mansim,  N.,  &  Kuncoro,  M.  (2011). Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Kabupaten/Kota  di Provinsi Papua Barat. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Mariska, Yomi. (2019). Studi Kesimetrisan Kurva Lorenz Yang Dimodifikasi Serta Teknik Komputasinya Terhadap Data Pengamatan Dua Dimensi . Universitas Lampung. Modouw,  James.  (2013), Pendidikan  dan  Peradaban  Papua,  Suatu  Tinjauan  Kritis Transformasi Sosial , Bajawa Press Yogyakarta.
Pribadi,  R.  E.  (2015).  Implementasi  sustainable  development  goals  (SDGs)  dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Papua. E-Journal  Ilmu  Hubungan Internasional, 5(3) , 917-923 .
Putri,  A.  D.,  &  Dartanto,  T.  (2016).  Dekomposisi  Perubahan  Ketimpangan  di  Indonesia Tahun 2005-2014. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan , 8 (1), 72-91.
Putri,  Y.  E.,  Amar,  S., &  Aimon,  H.  (2015) .  Analisis  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Pendapatan  di  Indonesia. Jurnal  Kajian Ekonomi , 3(6), 1-18.
Raafi’i,  A.,  Hakim,  D.  B.,  &  Putri,  E.  I.  K.  (2018).  Ketimpangan  Pembangunan Antarwilayah  Pengembangan  di  Provinsi  Papua  Barat. Journal  of  Regional  and Rural Development Planning , 2 (3), 244-257.
Rustiadi,  E.,  Saefulhakim,  S.,  &  Panuju,  D.  R.  2011. Perencanaan  dan  Pengembangan Wilayah . Cetakan Ketiga. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Saputra,  D.,  Syechalad,  M.  N.,  &  Nasir,  M.  (2015).  Analisis  Ketimpangan  Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah , 3 (2), 1-9.
Sholikhah,  N.,  Suratman,  B.,  Soesatyo,  Y.,  &  Soejoto,  A.  (2014).  Analisis  Faktor  yang Mempengaruhi  Ketimpangan  Pendidikan. Jurnal  Ilmu  Pendidikan,  Jilid , 20 ,  176- 182.
Tambuna,  S.  (2013). Analisis  Ketimpangan  Pendidikan  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau . Bogor: Institut Pertanian Bogor.

## Analisis Ketimpangan Pendidikan ...

## Nur Sholekhatun Nisa, Palupi Lindiasari Samputra
Sukirno, S. (2004). Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi . Jakarta: Erlangga
Vickerman, R. (2015). High-speed rail and regional development: the case of intermediate stations. Journal of Transport Geography , 42 , 157-165.
Lainnya:
Badan Kebijakan  Fiskal.  (2019). Kajian Efektivitas Implementasi Dana  Otonomi Khusus . Diakses  pada  13  Maret  2020.  Retrieved  from  https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw- konten-view.asp?id=2019091709450632855111.
Badan  Pusat  Statistik.  (2019). Indeks  Pembangunan  Manusia  Menurut  Provinsi  [Metode Baru], 2010-2019 . Diakses pada 12 Maret 2020. Retrieved from https://www.bps.go.id/dynamictable/2020/02/18/1772/indeks-pembangunan- manusia-menurut-provinsi-metode-baru-2010-2019.html.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  Barat.  (2019).  [Metode  Baru]  Indeks  Pembangunan Manusia  Menurut  Kabupaten/Kota,  2010-2019.  Diakses  pada  12  Maret  2020. Retrieved  from  https://papuabarat.bps.go.id/dynamictable/2016/12/04/20/-metode- baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-2010-2019.html.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  Barat.  (2019). Indeks  Pembangunan  Manusia Provinsi  Papua  Barat  2018 .  Papua  Barat:  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua Barat.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  Barat.  (2020). Harapan  Lama  Sekolah  Menurut Provinsi [Metode Baru], 2010-2019 . Diakses pada 14 Maret 2020. Retrieved from https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/04/16/1299/harapan-lama-sekolah- menurut-provinsi-metode-baru-2010-2019.html.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  Barat.  (2020). Rata-rata  Lama  Sekolah  Menurut Provinsi [Metode Baru], 2010-2019 . Diakses pada 14 Maret 2020. Retrieved from https://www.bps.go.id/dynamictable/2020/02/18/1773/rata-rata-lama-sekolah- menurut-provinsi-metode-baru-2010-2019.html.
Bappenas.  (2013). Siaran  Pers  Pada  Acara  Pembukaan  Rapat  Koordinasi  Khusus Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (P4b) Tahun 2013. Jakarta: Bappenas.
Depdiknas.  (2003).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
Rochmi, Muhammad Nur. (2018). Naik Tinggi Nilai IPM Papua Tetap Tertinggal. Diakses pada 10 Febrauri 2020. https://beritagar.id/artikel/berita/naik-tinggi-nilai-ipm- papua-tetap-tertinggal