al-
al- dad:
'Aqd rabi,
III,

## Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif
Filsafat IImu Hukum

## Oleh :Ratnasari Fajariya Abidin
Dosen Prodi IImu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan KaJijaga Yogyakarta.
Email: ratnasupomo@yahoo.co.id

## Abstak
Manusia  adalah  makhluk  yang  paling  sempurna. Manusia  diberi  kesempurnaan  akal  pikiran  daripada  makhluk hidup  yang  lain.  Oleh  sebab  itu  manusia  seharusnya  lebih bijak dalam  menyikapi  berbagai persoalan yang terjadi  dalam lingkup kehidupannya.Lingkungan hidup adalah anugerah Allah SWT yang  sangat  besar  manfaatnya  bagi  kelangsungan  hidup manusia,  oleh  karena  itu  wajib  dilestarikan  dan  dikembangkan kemampuannya agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini,  semua itu demi kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Penegakan hukum lingkungan  selama ini dirasakan  masih  amat jauh  dari  sasaran.Hal  ini  disebabkan  masih  belum  tegasnya negara sebagai regulator hukum dalam bidang lingkungan untuk menegakkan  hukum  lingkungan.Negara  masih  dipengaruhi oleh  kepentingan  kapitalis  yang  berkedok  Perusahaan  swasta baik  swasta  dalam  negeri  maupun  perusahaan  swasta  asing demi  keuntungan  pribadi  maupun  oknum  pejabat  negara yang mengatasnamakan  kepentingan  rakyat.  Oleh  karena  itu,  dalam tulisan  ini  akan  mencari  di  celah  mana,  kira-kira  penegakan hukum  lingkungan  ini  akan  memberi  keadilan  bagi  semua pihak,  terutama masyarakat yang selama ini  banyak merasakan dampak negatif dari pembangunan yang banyak mengeksploitasi lingkungan hidup mereka.
Key word:  lingkungan hidup, filsafat dan hukum

## Az-Zarqa'
Vol.  4, No.1, Juni 2012 Jurnaillukum 13151115 Islam 57
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum

## A.  Pendahuluan
Lingkungan hidup adalah anugerah Allah SWT yang sangat besar manfaatnya bagi  kelangsungan hidup manusia, oleh  karena  itu  wajib  dilestarikan  dan  dikembangkan kemampuannya  agar  dapat  menjadi  sumber  penunjang hidup bagi manusia dan makhluk lainnya yang  ada di  muka bumi  ini,  semua  itu  demi  kelangsungan  dan  meningkatkan kualitas  hidup  mereka.Cara  untuk  mendukung  peningkatan kesejahteraan  adalah  dengan  menggalakkan  pembangunan di  segala  bidang.  Efek  negatif  dari  pembangunan  sering menimbulkan  hal  yang  tidak  terduga  terhadap  lingkungan alam dan sosial.
Pembangunan  digalakkan  dengan  menggali  dan mengeksplorasi  sumber  daya  alam  tanpa  memperdulikan lingkungan,  sehingga  menyebabkan  memburuknya  kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah.Pengelolaan pembangunan  yang  diperkirakan  mempunyai  dampak terhadap  lingkungan  dipersyaratkan  untuk  memperhatikan lingkungan hidup.
Pasal15Undang-UndangNomor4tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang  menetapkan  :  bahwa  Baku  MutuLingkungan  diatur dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian Baku mutu Lingkungan merupakan instrument yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.  Adanya aktifitas  atau kegiatan  produksi  yang  tidak  sesuai  dengan  Baku  Mutu Lingkungan  yang  ada,  berarti  telah  teIj adi  pelanggaran terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku .. Dengan  demikian Baku mutu Lingkungan merupakan instrument yang penting dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.Adanya  aktifitas  atau
58 Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012 Junl<llllukUll1 BISIlIS Isl,ltll
B. kokP ~ IIIIiIIll
lam
yang USIa, gkan uang uka .tkan atan unan enng ngan dan likan ndisi laan . pak tikan tang idup iiatur ikian nting atau utu ,aran ikian ting atau
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam
Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
kegiatan  produksi  yang  tidak  sesuai  dengan  Baku  Mutu Lingkungan  yang  ada,  berarti  telah  teJjadi  pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.Pada tingkat tertentu, jika  teJjadi  pencemaran  lingkungan,  maka  hal  tersebut dapat diklasifikasikan se bagai  suatu tindak pidana terhadap lingkungan hidup.Apabila teJjadi tindak pidana,  maka dapat diproses secara hukum ke pengadilan. I
Penegakan  hukum  lingkungan  selama  ini  dirasakan masih amat jauh dari sasaran.Hal ini disebabkan masih belum tegasnya  negara  sebagai  regulator  hukum  dalam  bidang lingkungan  untuk  menegakkan  hukum  lingkungan.Negara masih dipengaruhi oleh kepentingan kapitalis yang berkedok Perusahaan  swasta  baik  swasta  dalam  negeri  maupun perusahaan  swasta  asing  demi  keuntungan  pribadi  maupun oknum pejabat negara yang  mengatasnamakan  kepentingan rakyat .
Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini  akan  mencari  di celah mana, kira-kira penegakan hukum lingkungan ini akan memberi  keadilan  bagi  semua  pihak,  terutama  masyarakat yang  selama  ini  banyak  merasakan  dampak  negatif  dari pembangunan  yang  banyak  mengeksploitasi  lingkungan hidup mereka.
B.  Hukum,  IImu  Hukum, Teori  Hukum  dan  Filsafat  IImu Hukum
Manusia  adalah  makhluk  yang  paling  sempurna. Manusia diberi kesempurnaan akal pikiran daripada makhluk hidup  yang  lain.  Oleh  sebab  itu  manusia  seharusnya  lebih bijak  dalam  menyikapi  berbagai  persoalan  yang  teJjadi
I Undang-Undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Po- kok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Az-Zarqa'
Vol.  4, No.1, Juni 2012
Jurnailluku1ll B1S111!j  [sltlm
59
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu  Hukum
dalam  lingkup  kehidupannya.Filsafat adalah ibu dari  segala ilmu.Semua ilmu pada dasamya bersumber dari ilmu filsafat. Sebelum  membahas  tentang  filsafat  ilmu  hukum,  terlebih dahulu akan diuraikan tentang hukum, ilmu hukum dan teori hukum.
Hukum  menurut  Roberto  M.  Unger  adalah  setiap pola interaksi  yang  muncul  berulang-ulang  diantara banyak individu  dan  kelompok,  diikuti  pengakuan  yang  relatif eksplisit  dari  kelompok  dan  individu  terse but  bahwa  pola- pola  interaksi  demikian  memunculkan  ekspektasi  perilaku timbal balik yang hams dipenuhi.'
Lawrence M. Friedman mengemukakan pendapat lain tentang  hukum,  bahwa  hukum  adalah  apa yang  dikerjakan oleh  para  pengacara  dan  institusi  hukum,  maka  sebuah masyarakat tanpa para pengacara atau para profesionallainnya dan  tanpa  institusi  hukum  akan  berarti  sebuah  masyarakat tanpa hukum. 3
Hukum adalah tata aturan yang dibuat oleh penguasa yang  berwenang  untuk  mengatur  masyarakat,  apabila  ada pelanggaran  maka  akan  diikuti  dengan  sanksi  yang  sudah ditetapkan.Hans  Kelsen  mengemukakan  tentang  tatanan hukum, antara lain:
1.  Hukum adalah sebuah tata perilaku manusia.
2.  Hukum merupakan sebuah tatanan pemaksa.
3.  Hukum  sebagai  tatanan  pemaksa  normatif;  komunitas hukum dan geng perampok. 4
2 Roberto  M.  Unger, Teori  Hukum  kritis  (Posisi Hukum  dalam  ma- syarakat Modern), (Nusa Media: Bandung, 2010), him. 63.
3  Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum,  Perspektif Jlmu  Sosial,
(Nusa Media: Bandung, 2009), him. 7.
4 Hans Kelsen, Teor; Hukum  Mumi (Dasar-dasar llmu Hukum Nor- matif), (Nusa Media: Bandung, 2008),  him. 34-56.
60 Az.Zarqa' Vo!'  4, No.1, Juni 2012 IUrlMI  Ilukulll BISIlIS  Is[,llll
J Teoret karta, A2 IIlIIIliII
lam egala safat. lebih teori etiap yak elatif pola- 'Iaku tlain 'akan 'buah nnya akat uasa ada 'udah tanan itas ma-
'asial,
Nor-
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fi/safat Ilmu Hukum
Hukum bekerja dengan cara memancangi  perbuatan seseorang  atau  hubungan  antara  orang-orang  dalarn masyarakat.  Untuk  keperluan  pemancangan  tersebut,  maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalarn berbagai fungsinya, yaitu:
1.  Pembuatan  norma-norma,  baik  yang  memberikan peruntukan  maupun  yang  menentukan  hubungan  antara orang dengan orang.
2.  Penyelesaian sengketa-sengketa.
3.  Menjamin  kelangsungan  kehidupan  masyarakat,  yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.'
Dengan  demikian,  hukum  digolongkan  sebagai sarana  untuk  melakukan  kontrol  sosial,  yaitu  suatu  proses mempengaruhi  orang-orang  untuk  bertingkah  laku  sesuai dengan  harapan  masyarakat.  Pengontrolan  oleh  hukum  itu dijalankan  dengan  berbagai  cara  dan  melalui  pembentukan badan-badan  yang  dibutuhkan.  Dalarn  hubungan  ini,  maka hukum  bisa  disebut  sebagai  suatu  sarana  untuk  melakukan kontrol sosial yang bersifat formal. 6
Sebagai  sarana  kontrol  sosial,  maka  hukum membutuhkan  peran  serta  masyarakat  maupun  kerja  dari aparat  hukum,  di  sini  mewakili  negara,  yang  bertanggung jawab dan sesuai dengan koridor aturan yang ada.I1mu hukum menurut Satjipto Rahardjo bisa diartikan sebagai berikut :
1.  Pengetahuan mengenai masalah yang bersifat surgawi dan manusiawi,  pengetahuan  mengenai  apa  yang  benar  dan yang tidak benar.
5 Sa~ipto Rahardjo, Hukum  dan  Perubahan Sosial,  (Sualu  Tinjauan Teoretis  serlo Pengalaman-pengalaman di  Indonesia), (Genta Publishing:  Ja- karta, 2009), hIm.  Ill.
6 Ibid., hIm  12.

## Az-Zarqa'
Vol.  4, No.1, Juni 2012 61
Jurnalllukul11  BISI11S Isi:lJl1

## Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Da/am
2.  Ilmu yang formal tentang hukum positif.
3.  Sintesis ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum.
4.  Penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita dan  teknik-teknik  hukum  dengan  menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin di  luar hukum yang mutakhir.
5.  Nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum,  suatu  penyelidikan yang  bersifat abstrak,  umum dan  teoretis,  yang  berusaha  untuk mengungkapkan asas- asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum.
6.  Sekedar hukum dalam seginya yang paling umum.  Setiap usaha  untuk  mengembalikan  suatu  kasus  kepada  suatu peraturan adalah kegiatan ilmu hukum.
7.  Menyangkut pemikiran mengenai hukum atas dasar yang paling luas.
8.  Suatu  diskusi  teoretis  yang  umum  mengenai  hukum dan  asas-asasnya,  sebagai  lawan  dari  studi  mengenai peraturan-peraturan hukum yang konkrit.
9.  Pencarian ke arah konsep-konsep yang tuntas yang mampu untuk memberikan ekespresi yang penuh arti bagi semua cabang ilmu hukum.
10.  Pengetahuan  tentang  hukum  dalam  segala  bentuk  dan manifestasinya.
II. Meliputi hal-hal yang filsafati, sosiologis, historis maupun komponen-komponen analitis dari teori hukum.
12. Setiap pemikiran yang teliti dan berbobot mengenai semua tingkat kehidupan hukum,  asal pemikiran itu menjangkau ke  luar  batas  pemecahan  terhadap  suatu  problem  yang konkret.  Jadi  ilmu  hukum  meliputi  semua  macam generalisasi  yang  jujur  dan  dipikirkan  masak-masak  di
62 Az-Zarqa' Vol.  4,  No.1, Juni 2012 hlllhll11ukum [~IS1l1S bl.l1ll
1996J Bagh ung, j k -
am
.urn. 'nna, an luar aJan .urn sas- tiap uatu ang urn :;:.enal .pu mua dan upun 'mua gkau yang cam
k di
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
bidang hukum.'
B. Arief  Sidharta  berpendapat babwa  ilmu hukurn  adalah  ilmu  yang  menghimpun,  memaparkan, menginterpretasi  dan  mensistematisasi  hukurn  positif yang berlaku di suatu masyarakat atau negara tertentu, yakni sistem konseptual  aturan hukurn  dan putusan hukurn yang bagian- bagiannya dipositifkan oleh pengemban kewenangan hukurn dalam masyarakat atau negara tersebut.  Jadi ilmu hukurn itu selalu bersifat nasional (ilmu hukurn nasional).8
Setelab memabami tentang  ilmu hukurn,  maka perlu dipabami  juga  apakab  teori  hukurn  itu  dan  apa  kaitannya dengan  i1mu  hukurn  dan  filsafat  ilmu  hukurn.Teori  hukum menurut Bruggink adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan- aturan  hukurn  dan  putusan-putusan  hukum,  dan  sistem tersebut untuk sebagian yang terpenting dipositifkan.'
Bruggink juga berpendapat  babwa teori  hukurn  bisa dilihat  sebagai  produk  (hasil  kegiatan  teoretik  di  bidang hukurn)  dan  sebagai  proses  (perhatian  diarabkan  pada kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoretik bidang hukurn,  tidak  pada hasil-hasil  kegiatan itu). Hubungannya dengan  filsafat  hukurn  adalab  babwa filsafat hukurn  mewujudkan  melandaskan  bagi  keseluruhan  teori hukum.1O
Marx berpendapat bahwa sebaiknya hukum melayani
7 Satjito Rahardjo, Jlmu  Hukum,  (PT.  Citra Aditya Bakti:  Bandung,
1996), him.  10-12.
8 B.  Arief Sidharta, Ref/eksi tentang Struktur  Jlmu  Hukum  (Bah  IV
Bagian A), (Mandar Maju:  Bandung, 2000), him.  134-135.
9 Bruggink, Ref/eksi tentang Hukum,  (PT.  Citra Aditya Bakli:  Band- ung,  1996), him.  159-160.
10 Ibid.,  him.  162.
Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012 63
Ul nn Ullin IS1liS  S  am
produksi  sebagai  wujud  kerja  manusia (proletar)  mengolah alam  dan yang  harus  dihargaUadi  hukum  mesti  dipandang sebagai  alat  mengorganisir  produksi  dan  konsumsi.Dalam konteks  Marx,  keberpihakan  hukum  harus  jelas,  yaitu kepada  mereka  yang  secara  sosial  ekonomi  tidak  memiliki modal.Hukum bukan produk bagi kaum kapitalis yang serba menguasai,  yang  mengasingkan  manusia  dari  kerjanya, melainkan mesti berpihak kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan kapital. 11
lelas  bahwa  hukum  seharusnya  bersandar  pada kepentingan  masyarakat  umum,  terutama  masyarakat yang  lemah  secara  so sial  ekonomi,  tetapi  faktanya,  hukum yang  dalam  teori  selalu  memberikan  pembelaan  terhadap kepentingan  masyarakat  bawah,  dalam  praktek  selalu  tidak berpihak kepada masyarakat bawah.
Filsafat  atau  disebut  ilmu  filsafat  mempunyai beberapa cabang ilmu utama.Cabang ilmu utama dari filsafat adalah  ontology,  epistimologi,  aksiologi  (tentang  nilai), dan  moral  (etika).Ontologi  (metafisika)  membahas  tentang hakekat  mendasar  atas  keberadaan  sesuatu.  Epistimologi membahas  pengetahuan  yang  diperoleh  manusia,  misalnya mengenai  asalnya (sumber)  dari  mana sajakah  pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia itu dan bagaimanakah susunan pengetahuan  yang  sudah  diperoleh  manusia.  Ilmu  tentang nilai  atau  aksiologi  adalah  bagian  dari  filsafat  yang  khusus membahas mengenai hakikat nilai berkaitan dengan sesuatu. Sedangkan filsafat  moral  membahas  nilai  berkaitan dengan tingkah laku manusia dimana nilai disini mencakup baik dan
II  Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum (dari klasik sampai pastmodern- isme), (Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2011), hIm. 22.
64 Az-Zarqa'
Vol.  4, No.1, Juni 2012
JUflMlllukUI11  BIS!1!:'  b!mn
Pre
Pre
gya
am .olah ang lam aitu iliki erba ya, iliki ada akat urn dap idak yai afat 'lai), tang logi lnya uan uan an tang usus atu. gan
dan 'ern-
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
buruk serta benar dan salah. 12
Filsafat  memiliki  obyek  bahasan  yang  sangat  luas, meliputi semuahal yang dapat dijangkauoleh pikiran manusia, dan  berusaha  memaknai  dunia  dalam  hal  makna.IJFilsafat artinya cinta akan kebijaksanaan, yakni kebijaksanaan hidup. Namun filsafat dalam arti teknis bukan segala kebijaksanaan hidup,  melainkan  hanya  kebijaksanaan  hidup  berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional.Maka dongeng, kisah-kisah, walaupun bijaksana, tidak tergolong filsafat. 14
Bahwa filsafat merupakan suatu kebijaksanaan hidup berarti, bahwa apa yang dipikirkan dalam filsafat adalah hidup sebagai  keseluruhan  pengalaman  dan  pengertian.  Dengan kata lain, obyek filsafat bersifat universal, mencakup segala- galanya  yang  ditemui  manusia.  Maka  dari  itu  memikirkan sesuatu hal secara filsafati ialah mencari apa yang sebenarnya dari  hal  itu  dengan  memandangnya  dalam  cakrawala yang paling luas, yakni segala yang ada.
Metode  yang  khas  bagi  suatu  pemikiran  filsafat ialah  refleksi  atas  pengalaman-pengalaman dan pengertian- pengertian  tentang  sesuatu  hal  dalam  cakrawala  yang universal.Lagipula diminta suatu pengolahan pikiran  secara ilmiah yakni metodis dan sistematis.Karenanya filsafat dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan intelektual, yang metodis dan sistematis, guna melalui jalan refleksi menangkap makna yang  hakiki  keseluruhan  yang  ada  dan  gejala-gejala  yang
12 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum,  (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2006),  hIm.  I.
13  Abdul  Ghofur  Anshori, Filsafat  Hukum  Kewarisan  [slam,  (UII Press: Yogyakarta, 2005), hIm.  3. 14  Dr. Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Pustaka Filsafat Kanisius: Yo- gyakarta,  1991), hIm.  18.
Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012 65
Jllll1<l1  I !UkUlll B1SiliS Islam
termasuk keseluruhan itu. lS
Berfilsafat  adalah  berpikir  radikal,  radix  artinya akar,  sehingga berpikir radikal  artinya sampai ke akar suatu masalah, mendalam sampai ke akar-akarnya, bahkanmelewati batas-batas fisik yang ada, memasuki medan pengembaraan diluar sesuatu yang fisik. l6
Dari  pengertian filsafat  di  atas,  dapat ditarik benang merah  bahwa filsafat  mensyaratkan empat sikap batin yang mendukung komunikasi yang efektif, yaitu:
I.  Keberanian untuk menguji secara kritis  hal-hal yang kita
yakini.
2.  Kesediaan  untuk  mengajukan  hipotesis-hipotesis  tentatif dan memberikan tanggapan awalterhadap suatu pernyataan filsafat.
3.  Tekad  untuk  menempatkan  upaya  mencari  kebenaran  di atas kepuasan karena "menang" atau kekecewaan  karena "kalah" dalam perdebatan.
4.  Kemampuan  untuk  memisahkan  kepribadian  seseorang dari materi diskusiY
Memperlajari  ilmu  filsafan  filsafat  akan  memberi pondasi  bagi  pembelajaran  ilmu  yang  lain,  diantaranya adalah  filsafat  hukum. Filsafat  hukum  adalah  sebagai "metateori dari teori hukum" ingin memberi penjelasan yang tidak  bermaksud  mengacaukan  pemahaman mengenai  teori hukum,  melainkan melihatnya dari  sisi  konsep  atau sesuatu yang  lebih  dalam  daripada  sekedar  pernyataan-pernyataan. Filsafat hukum tidak menganggap diri lebih hebat dari teori
15 Ibid, hIm.  19.
16  Musa Asy,ari, Filsafat  Islam,  Sunnah  Nabi  dalam  Berfikir, Cet. ke-3, (LESFI: Yogyakarta), hIm. 3.
17 Mark B. Woodhouse, Berfilsafat : Sebuah Langkah Awal, (Kanisius: Yogyakarta, 2000), hIm.  57.
66 Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni  2012
Jurtull ! [ukutll l~lS111S lsl,ml
(PT.
am my a uatu wati aan nang yang kita tatif taan di 'ena rang beri 'anya agal yang teori uatu taan.
teori
,  Cet.
isius:
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam
Perspektif Filsafat flmu Hukum
hukurn,  melainkan  menempatkan  dirinya  sendiri  hanya sebagai philosophical foundation  yang  tidak  dapat dilarang supaya tidak boleh berkomentar apa pun tentang hukurn itu. Dengan kata lain, teori hukurn tidak akan pemah bisa beJjalan sendirian tanpa  "diganggu"  oleh  filsafat  hukurn.  Demikian pula dogmatika hukurn (tegasnya hukurn positif yang diajari dan  dipelajari)  akan  mengalami  kekeringan  filosofis  ketika hanya  sekedar rules  and  logic  tanpa  mau berdamai  dengan serangan-serangan dari mereka yang antipositivisme.18
Filsafat  hukurn  menurut  Pumadi  Purbacaraka  dan Soerjono  Soekanto  yang  dikutip  dalam  buku  Lili  Rasjidi adalah  perenungan  dan  perumusan  nilai-nilai,  kecuali  itu filsafat hukurn j ugamencakup penyerasiannilai -nilai misalnya penyerasian  antara  ketertiban  dan  ketenteraman,  antara kebendaan  dengan  keakhlakan,  dan  antara  kelanggengan! konservatisme dengan pembaharuan.
Selain itu dikutip juga pendapat Mahadi bahwa filsafat hukurn ialah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu di  bidang  hukum secara mendalam  sampai  ke  akar- akamya  secara  sistematis. 19 Pada dasamya,  inti  pembahasan dari filsafat hukum adalah :
1.  Filsafat  hukurn  merupakan  cabang  dari  filsafat,  yaitu filsafat etika atau moral.
2.  Obyek  pembahasannya  ialah  tentang  hakekat  atau  inti yang sedalam-dalanmya daripada hukum.
3.  Merupakan  suatu  cabang  ilmu  yang  mempelajari  lebih lanjut  setiap  hal  yang  tidak  dapat  dijawab  oleh cabang
18  Hyronimus Rhiti, hIm, 25.
19  Lili  Rasjidi, Dasar-dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum, Cet.  ke-5,
(PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007), hIm. 2.
Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni  2012
Jurnal  IlukLllll
BlSl11S Islam 67

## Ratnasari F. A  : Penegalwn Hukum Lingkungan Hidup Dalam
Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
ilmu hukum. 20
Obyek pembahasan filsafat hukum dalam makalah W. Friedmann,  yang  dikutip  oleh  Lili  Rasjidi,  mengemukakan bahwa  obyek  filsafat  hukum  tidak  hanya  masalah  tujuan hukum  saja,  tetapi  setiap  permasalahan  yang  mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu  pemecahan.  Filsafat  hukum  sekarang  bukan  lagi filsafat  hukumnya  para  ahli  filsafat  seperti  di  masa-masa lampau, melainkan buah pemikiran para ahli hukum (teoretisi maupun  praktisi)  yang  dalam  tugas  sehari-harinya  banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat. 21
Oleh  karena  itulah,  pengetahuan  mengenai  filsafat hukum  harus  dikuasai  oleh  para  ahli  hukum  baik  teoretisi maupun praktisi yang tugasnya banyak bersinggungan dengan masalah-masalah  kemasyarakatan  yang  membutuhkan penyelesaian yang adil. Penyelesaian masalah tanpa dilandasi pemikiran filosofis,  akan menjadi dangkal dan mengabaikan rasa keadilan.
Roscoe  Pound  mengemukakan  beberapa  masalah yang  menjadi  obyek  pembahasan  filsafat  hukum,  dikutip oleh Lili Rasjidi, yaitu:
I.  Hubungan hukum dengan kekuasaan
2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya
3.  Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang
4.  Apa sebabnya orang menaati hukum
5.  Masalah pertanggungjawaban
6.  Masalah hak milik
7.  Masalah kontrak
20 Ibid., hIm.  8.
21 Ibid., hIm.  13.
68 Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012
lurna!  [[U"Ut11  13lsnts  Islam
c.
A: -
'am
thw. akan IJuan iasar ukan lagi masa retisi nyak osial safat retisi ngan hkan ldasi likan salah kutip g

## Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam
Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
8.  Masalah  peranan  hukum  sebagai  saran  pembaharuan masyarakat. 22
Obyek  pembahasan  filsafat  hukum  tersebut  harus dipahami  dan  menjadi  modal  bagi  siapapun  pemangku kebijakan  maupun  pelaku  kebijakan  di  negara  ini,  agar masyarakat adil sejahtera bisa tercapai.

## C.  Hukum Lingkungan di Indonesia
Lingkungan  hidup  adalah  tempat  di  mana  manusia hidup, berupa tanah, air dan udara. Lingkungan hidup sangat dibutuhkan  oleh  manusia dalam  peramlYa  sebagai  makhluk hidup dan makhluk sosial.Lingkungan hidup adalah anugerah dari  Allah  SWT  kepada  umat-Nya  yang  harus  digunakan, dijaga  dan  dilestarikan  dengan  sebaik  mungkin  agar  tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup  lainnya agar  kehidupan  seluruh  makhluk  di  alam  ini dapat berkualitas.
Manusia hidup membutuhkan pemenuhan kebutuhan, baik  kebutuhan  yang  bersifat  primer,  sekunder  dan  tersier. Zaman  modem  sudah  merubah  sifat  kebutuhan  manusia, yang  tadinya  hanya  sebagai  kebutuhan  pelengkap,  menjadi kebutuhan yang  bersifat primer,  sehingga  manusia semakin lama  menjadi  rakus  dan  menghalalkan  segala  cara  asalkan kebutuhannya  terpenuhi.  Hal  yang  paling  membahayakan apabila  sifat  rakus  ini  menjangkiti  aparat  negara,  yang notebene  mewakili  negara  dalam  melayani  rakyatnya. Mereka tidak akan menjadi  aparat yang bijak dan membela kepentingan rakyat banyak, akan tetapi membela siapa yang bisa memberi keuntungan materi banyak untuk mewujudkan
22 Ibid.,  him. 14.
Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012 69
JUf!1di ! lul-um BISlllS Islam
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
kepentingan hedonisnya.
Hukum  lingkungan  adalah  hukum  yang  mengatur tatanan lingkungan (Iingkungan hidup),  di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di  dalanmya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di  mana  manusia berada  dan  mempengaruhi  kelangsungan hidup  serta  kesejahteraan  manusia  dan  jasad-jasad  hidup lainnya.Hukum  lingkungan  modem  lebih  berorientasi  pada lingkungan,  akan  tetapi  hukum  lingkungan  klasik  lebih berorientasi pada penggunaan lingkungan.
Hukum  lingkungan  merupakan  instrumen  yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usahanegaraatauhukum pemerintahan.Oleh karenaitu, dalam pelaksanaannya  aparat  pemerintah  perlu  memperhatikan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" .Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.
Dasar  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  negara  kita diaturdalampasal33 UUD 1945 ayat 1,2 dan3 yang berbunyi
1.  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar atas asas kekeluargaan.
2.  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  dan  menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3.  Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung eli dalanmya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 23
23  UUD  1945 Pasal33.
70 Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012 [uma! [[UkUlll  [!lsnlS Is1<1111
A ..
lam 19atur gan ya ang gan idup pada lebih idis kum urn tata alam tikan uuan pang kita unyi dasar uasai
g di
ntuk

## Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
Selain  pengaturan  di  atas,  Sejak  tanggal  3  Oktober 2009, Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelo1aan Lingkungan  Hidup  telah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku  lagi,  yang  kemudian  digantikan  dengan  hadimya Undang-Undang  No.  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Undang-undang ini terdiri  dari  17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Perbedaan  mendasar antara Undang-undang No.  23  tahun  1997 dengan Undang- undang No. 32 tahun 2009 ini adalah adanya penguatan yang terdapat  Undang-undang  terbaru  ini  tentang  prinsip-prinsip perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang didasarkan  pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam  setiap  proses  perumusan  dan  penerapan  instrumen pencegahan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup  serta  penanggulangan  dan  penegakan  hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi,  partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.
Beberapa poin penting dalam UU No.  32 tahun 2009 tentang Pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:
1.  Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup
2.  Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah
3.  Penguatan pada upaya pengendalian Iingkungan hidup
4.  Penguatan  instrumen  pencegahan  pencemaran  dan/  atau kerusakan  lingkungan  hidup,  yang  meliputi  instrumen kajian lingkungan hidup  strategis,  tata ruang,  baku mutu lingkungan  hidup,  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup,  amdal,  upaya pengelolaan lingkungan hidup,  dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen

## Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012
71
Jurnailluklim B151l1S  Islam
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam
Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
ekonomi  lingkungan  hidup,  peraturan  perundang- undangan  berbasis  lingkungan  hidup,  anggaran  berbasis lingkungan  hidup,  analisis  resiko  lingkungan  hidup,  dan instrumen  lain  yang  sesuai  denganperkembangan  ihnu pengetahuan dan teknologi.
5.  Pendayagunaan pengendalian.
perizinan sebagai 6.  Pendayagunaan pendekatan ekosistem. instrumen 7.  Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global.
8.  Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak- hak  masyarakat  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.
9.  Penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana secara lebih jelas.
10. Penguatan  kelembagaan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsive
11.  Penguatan  kewenangan  pejabat  pengawas  lingkungan hidup  dan  penyidik  pegawai  negeri  sipil  lingkungan hidup.24
Pengelolaan hukum lingkungan hams memperhatikan instrumen tersebut di atas.
D.  Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif
Filsafat IImu Hukum
Kegemerlapan  harta  benda  dan  kekuasaan  duniawi, telah  memperdayakan  manusia,  seolah  dengan  harta  benda dan kekuasaan itu segala kebahagiaan bisa diraihnya.Hukum
24 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pen- gelolaan Lingkungan Hidup.
72 Az-Zarqa' Vo!'  4, No.1, Juni 2012 lurn.t!  1 lukum l31SIlIS ["(,lin
Solus No:
Masll
m
ang-
aSlS dan Imu en paSl asi, ak- laan cara laan gan gan -ikan ktif awi, nda urn
. Pen-
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fi/sa/at Ilmu Hukum
sakral  dan  nilai-mla.i  ideal  yang  berasal  dari  ajaran  agama, tidak  lagi  berguna  baginya,  bahkan  dipandang  sebaga.i penghalang  terhadap  kebebasan.Hukum  yang  mereka inginkan adalah hukum yang mampu memberikan kebebasan dirinya sebagai individu dalam rangka menggapai kebutuhan duniawi,  tanpa  harus  mempertimbangkan praduga filosofis yang  berasal  dari  ajaran  agama.Imlah  yang  disebut  dengan hukum sekuler.Kebebasan individu selalu diagung-agungkan di  atas segalanya. Keinginan setiap individu akan kebebasan yang  mutlak  itulah  yang  pada  akhirnya  melahirkan  paham liberalisme. 2S
Selain  itu  paham  liberalisme  juga  didukung  oleh hilangnya  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam  pergaulan  hidup manusia. "Penyilit utama  di  abad  manusia  adalah  tiadanya nila.i-nilai  ...  keadaan ini jauh lebih gawat dari yang pernah terj adi  dalam  sej arah  umat  manusia;  dan  ...  sesuatu  dapat dilakukan dengan usaha umat manusia sendiri". 26
Hal  ini  dikemukakan  oleh  Frank  G.  Goble  dalam bukunya  Mazhab  Ketiga,  dari  pendapatnya  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  kebobrokan  moral  yang  terjadi  dalam setiap  segi  kehldupan  manusia,  terutama  di  bidang  hukum adalah  karena  hilangnya  nilai-nilai  kemanusiaan  itu sendiri.  Manusia  saling  menerkam  manusia  lain  hanya demi  kepentingan  duniawi  dan  kepuasan  materi,  tanpa mempertimbangkan nilai moral,agama dan kemanusiaan.
Hukum  yang  ideal  adalah  hukum  yang  responsif, bukan  terbuka  atau  adaptif,  untuk  menunjukkan  suatu
25  Sudjito, Penegakan  Hukum:  Akar  Permasalahan  dan  Alternatif Solusinya,  dalam  Mimbar  Hukum,  majalah  berkala  Fakultas  Hukum  UGM, No :431II12003, Yogyakarta, 2003, him.  7.
26 Frank G.  Goble, Mazhab  Ketiga,  Psikologi Humanistik Abraham Maslow,  (Kanisius: Yogyakarta,  1987), him.  149.

## Az-Zarqa'
Vol. 4, No.1, Juni 2012 73
JlImal ! lukutn  13IS111S  islam
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam
Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
kapasitas  beradaptasi  yang  bertanggungjawab,  dan  dengan demikian  adaptasi  yang  selektif  dan  tidak  serampangan. Suatu  institusi  yang  responsif  mempertabankan  secara kuat  hal-hal  yang  esensial  bagi  integritasnya  sembari  tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungarmya.Lembaga  responsif  menganggap  tekanan- tekanan sosial sebagai surnber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri.2'
Negara (dan hukum modem)adalab sebuab konstruksi rasional  yang  dibangun  di  atas  puing-puing  tatanan  yang lama.Negara diorganisir  secara  spasial  dengan  struktur  dan pembagian  kerja  rasional.Bangunan  atau  organisasi  sosial yang  demikian  itu  menjawab  tantangan  zaman  waktu  itu, yaitu  suatu  perkembangan  cara-cara  produksi  baru  yang teknologis-industrialis  dan  kapitalistis  serta  ramifikasi politiknya.Tatanan  lama  yang  melayani  sistem  ekonomi dan politik pra-industri  harus  minggir untuk  memberi jalan kepada kehadiran negara modem. Negara kemudian menjadi organisasi  dan  kekuatan yang  hegemonial,  sesudab berhasil menyingkirkan  pusat-pusat  kekuasaan  "asli",  yang  dibabat habis  demi  memunculkan  konsep  kedaulatan  negara.  Sejak saat  itu  satu-satunya  kekuasaan  yang  ada  dalam  suatu wilayab tertentu adalab negara. Apabila masih ada kekuasaan lain  di  dalam  wilayahnya,  maka  itu  semata-mata  atas  izin negara  itulab.  Sekalian  fungsi-fungsi  yang  ada  juga  harus ditransformer  menjadi  kelengkapan  negara,  seperti  hukurn negara,  pengadilan  negara,  polisi  negara  dan  pemerintaban negara.Birokrasi dan birokratisme muncul. 28
27  Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum  Responsi[, (Nusa Me- dia: Bandung, 2007), him.  87.
28  Satjipto  Rahardjo, Hukum  dalam  Jagat  Ketertiban,  (UK!  Press: Jakarta, 2006), him.  109.
74 Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012
JUIlUlIllukulll Bl~lllS b1,Hll
A: -
am gan gan. cara tetap lam an- atan ksi ang dan osial itu, ang lkasi ami alan U adi hasil 'abat ejak uatu saan lzm arus urn an Me-
ress:
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
Undang-undang  No.  32  tahun  2009  memberikan pengaturan  adanya  pejabat  yang  mempunyai  tugas  sebagai pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  (PPLH)  dan  penyidik pegawai  negeri  sipil  (PNS),  dan  menjadikannya  sebagai jabatan fungsional.
Aspek pengawasan dan penegakan hukum,  meliputi :  pengaturan  sanksi  yang  tegas  (pidana  dan  perdata)  bagi pelanggaran  terhadap  baku  mutu,  melanggar  AMDAL (termasuk  pejabat  yang  menerbitkan  izin  tanpa  AMDAL atau  UKL-UPL),  pelanggaran  dan  penyebaran  produk rekayasa  genetika  tanpa  hak,  pengelola  limbah  B3  tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan. Pengawasan dan penegakan hukumnya dilakukan oleh pejabat di atas.
Penegakan  hukum  lingkungan  seyogyanya  tanpa mengabaikan  eksistensi  masyarakat  hukum  adat.  Ada beberapa  persyaratan  yuridis  bagi  eksistensi  masyarakat hukum adat antara lain:
1. Pemerintah  negara  seharusnya  lebih  dahulu  melakukan reposisi mengenai kedudukan mereka berhadapan dengan hukum adat.
2.  Menyadari  bahwa masyarakat lokal  dan dan hukum adat adalah bagian dari tubuh negara, adalah darah daging dari negara itu  sendiri.  Maka posisi negara disarankan  untuk tidak  antagonis,  tetapi  protagonist  pada  saat  dihadapkan kepada  masyarakat  local  dengan  sekalian  hukumnya. Pemerintah  tidak  datang  untuk  mengatur,  seolah-olah paling tahu apa yang paling baik bagi  rakyat.  Disarankan untuk  meninggalkan  model "father  know  best"  dan
menggantikannya dengan "people know best".
Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012 75
Jurnnlllukulll BIStllS Islam

## Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
3.  Memang  pemerintahan  negara  memiliki  hak  istimewa untuk  mengatur  dan  mencampuri  masyarakat.  Dlarn konteks  sosio-antropologis  Indonesia,  hak  tersebut sebaiknya ditundukkan kepada semangat turut merasakan (empathy), memperdulikan (concern) serta menjaga (care) terhadap  bagaimana  masyarakat  setempat  menerima hukum adat mereka dan hukum lokal mereka. Memerintah negara dan bangsa yang begini majemuk tidak bisa hanya dengan otak, tetapi lebih dengan hati nurani.
4.  Sebaiknya pengetahuan kita tentang hukum adat diperkaya denganhukum lokal, sebagai suatu tipe tersendiri (distinct). Hukum  adat  sudah  memperoleh  pemaharnan  yang  lebih seksama,  sejak  ia  berusia  ratusan  tahun.  Ia  adalah  tipe hukum  yang  beranyaman  erat  dengan  adat,  nilai-nilai setempat dan agarna.
5.  Para  penjaga  dan  perawat  hukum  Indonesia  hendaknya bisa  memperbaiki  kesalahan  yang  dilakukan  di  masa lalu,  yaitu  telah  "membiarkanhukum  adat  dimakan  oleh hukum  negara  (baca  :  hukurn  modern)".  Di  berbagai tempat,  hukum  adat  telah  menunjukkan  kemarnpuan untuk mengorganisir  masyarakatnya secara baik,  kendati Indonesia  menggunakan  hukum  modern  untuk  seluruh wilayahnya.  Orang  Bali  akan  merasa  tidak  bahagia, apabila  hukum  adatnya  rusak  dan  arnbruk,  kendati  ada hukurn negara. 29
Teori hak -hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan  bagi  suatu  sistem  hukum  yang  dianggap  superior ketimbanghukumnasional suatunegara, yaitunormahakasasi manusia  internasional.  Narnun  demikian,  kemunculannya
291bid, hIm.  117.
76 Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012
IUf11d!  I !ukmn [~IS!1lS Islam
(PUS ~ -
dam mewa Dlam 'sebut sakan :care) enma rintah ~anya rkaya finet). lebih 1 tipe -nilai lknya masa .oleh bagai 'puan 'ndati lurub mgla, i  ada lpkan enor asasl mnya
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam
Perspektif Filsafat flmu Hukum
sebagai  norma  intemasional  yang  berlaku  di  setiap  negara membuatnya  tidak  sepenuhnya  lagi  sama  dengan  konsep awalnya  sebagai  hak-hak  kodrati.  Substansi  hak-hak  yang terkandung  di  dalanmya  juga  telah  melampaui  substansi hak-hak  yang  terkandung  dalam  hak  kodrati  (sebagaimana yang  diajukan  John Locke).Kandungan hak dalam  gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak- hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial  dan  budaya.Bahkan  belakangan  ini  substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak  "baru" yang disebut "hak-hak  solidaritas".Dalam  konteks  keseluruhan  inilah seharusnya makna hak asasi manusia dipahami dewasa ini. 30
Hak-hak  sipil,  politik dan ekonomi  dalam hak asasi kadang menimbulkan konflik, apalagi bila sudah berhadapan dengan pengelolaan lingkungan  hidup.Konflik antara bisnis dan hak-hak asasi manusia itu bisa menajam karena memang secara  bisnis  implementasi  hak-hak  asasi  manusia  bisa membesarkan  anggaran  dan  beban  sosial  lainnya  sehingga daya  saing  merosot.Tetapi  jika  dikaji  secara  mendalam sebetulnya ada hubungan  kepentingan  antar  bisnis  dan  hak asasi manusia yang pada ujungnya bermuara pada peningkatan kualitas kesejahteraan manusia (human dignity).
Pemyataan mengenai "hak-hak asasi" bagaimanapun mencakup pula hal-hal di dalam dan di  balik sasaran bisnis, sementara  "bisnis"  mengkover  banyak  hal  yang  berkaitan dengan welfare yang tidak selamanya dikategorikan sebagai hak-hak  asasi  manusia.Sesungguhnya,  keduanya  bisa berkonflik.  Beberapa  implementasi hak  asasi  manusia akan menghambat tujuan  bisnis,  dan  sebaliknya  dalam  berbisnis
30  Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia  Universitas  Islam  Indonesia (PUSHAM Ull), Hukum  HakAsasi Manusia, Yogyakarta, 2010, hIm.  14.

## Az.Zarqa'
VoL  4, No.1, Juni 2012 JUrJMI ! luku!l1  8151115  Islmn
77
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektij Filsafat Ilmu Hukum
beberapa hak asasi manusia bisa dilanggar.
Namun demikian,  jika dilihat  dalam jangka panjang kelangsungan dan perkembangan bisnis juga akan tertolong jika imlementasi  hak  asasi  manusia  itu  dilaksanakan.  Bisa disimpulkan  bahwa  implementasi  hak  asasi  manusia  itu merupakan "sabuk pengaman" dari  masa depan bisnis.  Jadi inilah elemen ongkos yang  meski  dipikul  oleh bisnis  sebab bukanlah rasa aman dan damai merupakan pre-requisite dari bisnis.
Bisa ditambahkan pula, nantinya akan muncul gagasan akan  perlunya human rights  impact  assessment  bagi  setiap kegiatan  bisnis.  Artinya,  bisnis  yang  potensial  melanggar hak  asasi  manusia akan semakin tidak punya tempat dalam mekanisme pasar lokal maupun global. 3 !
Hukum  Indonesia  yang  masuk  dalam  kategori hukum  modem  itu  ternyata  tidak  dapat  menyelesaikan persoalan-persoalan hukum  yang muneul  dan dihadapi  oleh masyarakat.  Dengan  mendasarkan  apa  yang  dikemukakan oleh Santos,  ketidakmampuan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah  itu  berkaitan  dengan  ketidakseimbangan pilar  penyangga  modernism.  Pilar  regulasi  mengalami ketidakseimbangan  pada  prinsip  negara  dan  prinsip  pasar dibandingkan  dengan  prinsip  komunitas.Prinsip  negara yang  di  dalamnya terkandung  kekuasaan pemerintah terlalu dominan  berkuasa  dan  prinsip  pasar  yang  didorong  maju melalui  konglomerasi  yang  didukung  oleh  birokrasi.Prinsip negara  dan  prinsip  pasar  berpadu  menjadi  satu,  sehingga mereka  yang  memiliki  kekuasaan  (dalam  hal  ini  penguasa atau  pejabat)  juga terjun  ke  dalam  bisnis.  Dua  prinsip  itu
31 Ibid., hIm. 78.
78 Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012 lunh\[  I !ukUn1 [~ISnlS Islam
E. Mim hIm .. Gra
am ~ang long Bisa itu Jadi ebab dari asan etiap ggar alam gon ikan oleh akan ·kan ngan lami 'asar gara 'rlalu maJu lllS1P ngga ,uasa
'p  itu

## Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam
Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
maju  ke  depan,  sedangkan  prinsip  komunitas  ditinggalkan sehingga  masyarakat  sering  menjadi  korban  dari  kredo modemitas. 32
Betapa  kuatnya  negara  dan  betapa  lemahnya masyarakat (strong state,  weak society).Di sinilah ironisnya, pada  dirinya,  negara  potensial  sebagai  pelindung  paling kuat dari hak asasi manusia, tetapi secara bersamaan potensi sebagai pelanggar terbesar hak asasi  manusia juga ada pada negara.Kelima  pilar  pendukung  tegaknya  hak  asasi  antara lain:
1.  Lembaga peradilan  yang  betul-betul  mandiri  dan  tidak memihak
2. Profesi hukum yang mandiri
3.  Kebebasan pers
4.  DPR yang kuat
5.  LSM. 3 3
Kelima  pilar  inilah  yang  harus  kita  perkuat,  agar penegakan  hukum  lingkungan  yang  berbasis  hak  asasi manusia bisa dilaksanakan.

## E.  Kesimpulan
Pengetahuan  mengenai  filsafat  ilmu  hukum  harus dikuasai oleh para ahli hukum baik teoretisi maupun praktisi yang  tugasnya  banyak  bersinggungan  dengan  masalah- masalah  kemasyarakatan  yang  membutuhkan  penyelesaian yang  adil.  Penyelesaian  masalah  tanpa  dilandasi  pemikiran filosofis,  akan me~adi dangkal  dan  mengabaikan  rasa
32  Sudjito, Dimensi Moralitas  dalam  Sosiologi Hukum  di  Indonesia, Mimbar Hukum,  majalah  berkala Fakultas  Hukum  UGM,  Yogyakarta,  2004, him.  2.
33  Todung  Mulya  Lubis, Jalan  Panjang  Hak  Asasi  Manusia, (PT. Gramedia Pustaka Utama:  Jakarta, 2005), him.  197.
Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012
luma!  I lukulll BISIllS !slam
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
keadilan.
Hukum  lingkungan  merupakan  instrumen  yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usahanegaraatauhukum pemerintahan.Olehkarenaitu, dalam pelaksanaannya  aparat  pemerintah  perlu  memperhatikan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" .Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.
Penegakan hukum  lingkungan tidak lepas dari peran serta pejabat yang mempunyai tugas sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pegawai negeri sipil (PNS),  dan  menjadikannya  sebagai  jabatan  fungsional  di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Selain  itu  penerapan  sanksi  yang  tegas,  yang  dilaksanakan oleh aparat penegak hukum memegang peranan yang sangat penting  pula.Untuk  menjadi  pejabat  fungsional  dan  aparat penegak  hukum  yang  tangguh,  bekerja  professional,  dan sesuai dengan aturan, maka pejabat yang berkecimpung haros mengerti tentang  landasan filosofis  pengelolaan lingkungan hidup.Disinilah  hakekat  filsafat  ilmu  hukum  memegang peranan sangat penting.

## F.  Daftar Pus taka
Abdul  Ghofur  Anshori,  Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam, UII  Press, Yogyakarta, 2005.
Abdul  Ghofur  Anshori,  Filsafat  Hukum,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (Bah
80 Az-Zarqa' Vol. 4, No.1, Juni 2012
It!! nat  I !ukulll [3lsnts bl,11l1
am ridis kurn .urn tata alam ikan ~uan pang eran was sipil 1 di dup. akan ngat mat dan laruS gan ang
'lam,
ada
13ab
Ratnasari F. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam
Perspektif Filsafat llmu Hukum
IV Bagian A), Mandar Maju, Bandung, 2000.
Bruggink, Rejleksi tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  1996.
Frank  G.  Goble, Mazhab  Ketiga,  Psikologi  Humanistik Abraham Maslow, Kanisius,  1987. Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatij), Nusa Media, Bandung, 2008.
Hyronimus  Rhiti, Filsafat  Hukum  (dari  klasik  sampai postmodernisme) , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011. Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum,  Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009. Lili  Rasjidi, Dasar-dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum, PI. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Mark  B.  Woodhouse, Berfilsafat  :  Sebuah  Langkah  Awal,
Kanisius, Yogyakarta, 2000.
Musa Asy,ari, Filsafat  Islam,  Sunnah  Nabi  dalam  Berfikir,
LESFI, Yogyakarta,  1995.
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas  Islam Indonesia (PUSHAM  UII),  Hukurn  Hak  Asasi  Manusia, Yogyakarta, 2010.
Roberto M. Unger, Teori Hukum kritis (Posisi Hukum dalam masyarakat  Modern), Nusa  Media,  Bandung,
2010.
Satjito  Rahardjo, llmu  Hukum, PI. Citra  Aditya  Bakti, Bandung,  1996.
Satjipto  Rahardjo, Hukum  dalam  Jagat  Ketertiban, UK! Press, Jakarta, 2006.
Satjipto  Rahardjo, Hukum  dan  Perubahan  Sosial,  (Suatu Tinjauan  Teoretis  serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia), Genta Publishing, 2009.
Sudjito, Penegakan  Hukum:  Akar  Permasalahan  dan Alternatif  Solusinya, dalam  Mimbar  Hukum, majalah  berkala  Fakultas  Hukurn  UGM,  No:  43/ II12003, Yogyakarta, 2003.
Sudjito, Dimensi  Moralitas  dalam  Sosiologi  Hukum  di
Indonesia, Mimbar  Hukum,  majalah  berkala
Az-Zarqa' Vol.  4, No.1, Juni 2012 81
JUllld[ Ilukulll BISIlIS Islam
Ratnasari Fa. A  : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2004. Theo  Huijbers,  Filsafat  Hukum,  Pustaka Filsafat,  Kanisius, Yogyakarta,  1991.
Todung  Mulya  Lubis,  Jalan  Panjang  Hak Asasi  Manusia, PI. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
Undang-undang Dasar 1945. Undang-Undang  No.  4  tahun  1982  tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Pengeiolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang  No.  23  tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang  No.  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
82 Az-Zarqa' Vol. 4, No.1, Juni 2012
lUrthllllukutll 1~lsl1l~ Islam
D A me, Mi za le ini ele un
pe pe be po. ini Sy, ad,
dib tid, ba, Isl, urn mis, iba, eko.
din ma