## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN MELALUI DIGITAL PAYMENT SYSTEM DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Herman Brahmana 1 , Fadhilah Ramadhani 2 , Elisabet Hana Agatha Sitorus 3 , Alendra 4 Universitas Prima Indonesia 1,2,3
Universitas Adiwangsa Jambi 4
Alamat: Jl. Sampul, No.3, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
E-mail: brahmanarandal@gmail.com

## Abstrak
Untuk  mewujudkan  pembayaran  melalui  digital  payment  system  yang  lebih  menjamin  transaksi elektronik secara aman bagi kepentingan semua pihak yang terlibat, maka digital payment system harus mencerminkan keamanan. Pembayaran secara online memerlukan tingkat kepercayaan dan keamanan yang tinggi di antara pelaku transaksi. Ketentuan mengenai digital payment system tidak diatur secara khusus dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana perspektif hukum perdata jika terjadinya keterlambatan dalam transaksi melalui digital payment system.

## Abstract
To realize payments through a digital payment system that ensures safe electronic transactions for the benefit of all parties involved, the digital payment system must reflect security. Online payments require a high level of trust and security between transaction actors. Provisions regarding digital payment systems are not specifically regulated in Indonesian laws and regulations. Therefore, what is the zcivil law perspective if there is a delay in transactions via a digital payment system.

## Kata kunci : Digital Payment System, Hukum Perdata

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  internet  dan  teknologi  menimbulkan  terbentuknya  dunia  baru yang lazim disebut dunia maya. Globalisasi sesungguhnya telah berjalan di dunia maya yang  mengaitkan  seluruh  komunitas  digital.  Dari  semua  aspek  kehidupan  manusia yang  terkena  dampak  kehadiran  internet  dan  teknologi,  sektor  bisnis  dan  sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang paling merasakannya.
Dalam menerapkan konsep E-Business ,  peranan aplikasi sangatlah penting dan krusial.  Beragamnya  kebutuhan  untuk  melayani  pelanggan  memaksa  perusahaan untuk  membeli  dan  mengembangkan  berbagai  aplikasi  bisnis  maupun  teknis. Sehubungan dengan hal tersebut, memiliki arsitektur aplikasi E-Business yang andal akan  sangat  menentukan  kinerja  perusahaan  dalam  menghasilkan  produk  dan  jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Contoh dari perwujudan aplikasi E-Business adalah Financial Technology ( fintech ).
Digital Payment System merupakan salah satu jenis aktivitas pembayaran dengan basis Financial Technology ( fintech ). Digital Payment System adalah solusi pembayaran yang  dilakukan  secara  digital  atau  menggunakan  aplikasi  internet, Digital  Payment System membuat  model  bisnis  berubah  dari  konvensional  menjadi  modern,  yang awalnya  saat  melakukan  aktivitas  pembayaran  harus  secara  langsung  berhadapan
muka dan membawa sejumlah uang cash , kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan  melakukan  pembayaran  yang  dapat  dilakukan  dalam  hitungan  detik  saja. Digital Payment System sangat  berkembang pesat di kalangan masyarakat Indonesia karena Digital Payment  System memberikan pelayanan yang mudah, praktis, efisien, nyaman dan ekonomis. Contoh dari Digital Payment System adalah Livin by Mandiri, BRImo by BRI (Bank Rakyat Indonesia), Shopee Pay by Shopee, Gopay by Gojek, Dana dan PDS (Pegadaian Digital Service) by PT. Pegadaian.
Digital  Payment  System muncul  karena  perkembangan  zaman  dan  perubahan gaya  hidup  masyarakat  yang  semakin  meningkat.  Masyarakat  saat  ini  didominasi dengan  menggunakan  teknologi  yang  praktis  dan  mudah.  Dengan  adanya Digital Payment System , permasalahan dalam pembayaran atau transaksi jual-beli yang tidak sempat  ke bank / ATM untuk  mentransfer  dana  dapat  diselesaikan. Digtal  Payment System membantu  transaksi  jual-beli  dan  sistem  pembayaran  menjadi  efisien  dan ekonomis  namun  tetap  efektif.  Kehadiran Financial  Technology ( fintech )  memiliki manfaat :
1. Menawarkan Kemudahan Layanan Finansial
Keuntungan  pertama  yang  bisa  dirasakan  sebagai  pengguna fintech adalah kemudahan layanan keuangan. Dulu, untuk membayar tagihan ke tempat pembayaran, Sekarang, proses pembayaran menjadi jauh lebih mudah, hanya dengan menggunakan aplikasi di ponsel saja dengan mudah tanpa harus keluar rumah.

## 2. Memudahkan Pelaku Usaha Mendapatkan Modal
Tidak  semua  lapisan  masyarakat  dapat  mengakses  layanan bank .  Bagi mereka yang tinggal di pelosok atau termasuk golongan menengah ke bawah yang aksesnya serba  terbatas  tentu  kesulitan  jika  ingin  mendapatkan  modal  dari bank .  Kini,  para pelaku usaha bisa mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah melalui fintech .

## 3. Mendukung Inklusi Keuangan
Inklusi  keuangan  merupakan  hak  setiap  orang  untuk  bisa  mengakses  layanan penuh  lembaga  keuangan  secara  tepat  waktu,  informatif,  dan  dengan  biaya  rendah. Namun, tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih rendah   yakni   49%   sementara target      nasional      adalah      75%.  Hadirnya fintech mampu  membantu  negara  untuk mencapai  target  tersebut.  Dengan  adanya fintech ,  masyarakat  bisa  mengakses berbagai layanan keuangan selama terhubung dengan jaringan internet.  Dampak dari inklusi keuangan yang baik adalah mampu meningkatkan performa sektor ekonomi nasional.

## 4. Memberikan Opsi Pinjaman Dengan Bunga Rendah
Seringkali  orang  terjerat  dengan  rentenir  yang  memberikan  pinjaman  dengan bunga  tinggi.  Hadirnya fintech memberi  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih bersahabat. Meski begitu, sebaiknya
pilihlah fintech yang legalitas hukumnya jelas dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam  transaksi  pembayaran  dengan  menggunakan Digital  Payment  System juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan yang sering  terjadi saat  transaksi menggunakan Digital Payment System adalah keterlambatan masuknya dana kepada kreditur.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji permasalahan- permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana konsep wanprestasi dalam KUHPerdata.
2. Apa saja  jenis-jenis  pembayaran  digital  melalui Financial  Technology ( fintech ).
3. Apakah  keterlambatan  pembayaran  digital  melalui fintech dapat  disebut wanprestasi menurut kitab KUHPerdata.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana wanprestasi dalam KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja  jenis-jenis pembayaran digital melalui Financial Technology ( fintech ).
3. Untuk  mengetahui  apakah  keterlambatan  pembayaran  digital  melalui fintech dapat disebut wanprestasi menurut kitab KUHPerdata.

## D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :
1. Secara Teoritis
Bahwa  secara  teoritis  hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat dalam  perkembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  dibidang  ilmu  hukum perdata  sekaligus  memberikan  pengetahuan  hukum  bagi  para  akademis, penulis,  dan  mahasiswa  hukum  terkait  keterlambatan  pembayaran  melalui Digital Payment System dari perspektif hukum perdata.

## 2. Secara Praktis
Bahwa  secara  praktis  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  bagi masyarakat dan pemilik usaha yang menggunakan pembayaran digital melalui Digital  Payment  System agar  lebih  berhati-hati  dalam  menggunakan  aplikasi tersebut.

## 2. METODE PELAKSANAAN

## A. Kerangka Teori dan Konsepsi
Bahwa adapun kerangka teori dan konsepsi dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Kerangka Teori
Pada  penelitian  ini,  kerangka  teori  yang  digunakan  adalah  teori  kepastian hukum. Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Secara  normatif,  kepastian  hukum  diartikan  sebagai sebuah  peraturan  perundang- undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk  dapat membuat seorang individu mengetahui  apa  perbuatan  yang  boleh  serta  tidak  boleh  dilakukan.  Sementara pengertian  yang  kedua  adalah  keamanan hukum  untuk  seorang  individu  dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.
Teori  kepastian  hukum  yang  dimaksud  dari  penelitian  ini  adalah  setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya.

## 2. Kerangka Konsepsi
Kerangka  konsep  penelitian  merupakan  suatu  cara  yang  digunakan  untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2018, p. 83). Digital Payment System merupakan salah satu perwujudan dari Financial Technology ( fintech ). Digital  Payment  System merupakan  alat  pembayaran  dengan menggunakan  aplikasi internet. Dalam menggunakan Digital Payment System untuk melakukan pembayaran digital sering terjadinya keterlambatan masuknya dana yang telah  dikirim  oleh  debitur.  Wanprestasi  merupakan  keadaan  salah  satu  pihak berprestasi buruk karena kelalaian.

## B. Jenis Penelitian
Bahwa jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam proses pengumpulan datanya berdasarkan  bahan  hukum,  dengan  cara  menganalisis teori-teori,  konsep-konsep, asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-  undangan  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.
Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah  metode  penelitian  berupa kepustakaan dimana penulis menggunakan literatur berupa buku-buku, mempelajari peraturan undang-undang dan dokumen lain berupa laporan penelitian terdahulu.

## C. Jenis Data dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  Sekunder.  Data  sekunder  yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

## D. Teknik Pengumpulan Data

## 1. Wawancara
Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dua orang atau lebih yang terjadi antara  pewawancara dan narasumber dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi.

## 2. Observasi
Observasi merupakan kegiatan mengamati atau memperhatikan suatu objek dan fenomena  secara  langsung,  kemudian  mencatat  kejadian  atau  fakta  dengan tujuan  memperoleh  informasi-informasi  dan  data  yang  dibutuhkan  untuk penelitian.

## 3. Studi Kepustakaan
Studi  kepustakaan  merupakan  kegiatan  untuk  memperoleh  informasi  dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, tulisan, karya ilmiah, dan referensi yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

## E. Analisis Data
Bahwa metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis wacana. Analisis wacana  merupakan  analisis  yang  berfokus  pada  konteks  sosial  dimana  terjadi komunikasi antara peneliti dan responden terjadi. Analisis wacana digunakan untuk menganalisis interaksi dengan orang-orang.
Peneliti akan menganalisis bagaimana interaksi pengguna  dalam menggunakan pembayaran digital melalui Digital Payment System .

## 3. H ASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Wanprestasi Dalam KUHPerdata
Prestasi  atau  dikenal  juga  dengan  istilah  kontraprestasi  adalah  bagian  dari pelaksanaan perikatan, Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Di dalam perikatan, ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Dalam pasal 1234 KUHPerdata prestasi dibedakan atas :
1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.
Sementara  itu,  wanprestasi  adalah  istilah  yang  diambil  dari  bahasa  Belanda wanprestatie dengan  arti  tidak  dipenuhinya  prestasi  atau  kewajiban  dalam  suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan.
Dalam  pasal  1238  KUHPerdata  wanprestasi  adalah  kondisi  di  mana  debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Secara  umum,  adapun  pengertian  wanprestasi  adalah  tindakan  yang  tidak melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau ingkar janji.
Dalam pasal 1238 KUHPerdata terdapat 3 (tiga) kualifikasi wanprestasi :
1. Tidak melaksanakan prestasi/pekerjaan apapun sama sekali; Tidak melaksanakan prestasi/pekerjaan  apapun  sama  sekali  adalah  penyelewangan  dengan  sesuatu yang  sudah  disepakati.  Ketika  kedua  pihak sudah  membuat  kesepakatan  namun salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan tersebut.
2. Melaksanakan  prestasi  namun  tidak  sesuai  dengan  diperjanjikan;  Melaksanakan prestasi  namun  tidak  sesuai  dengan  diperjanjikan  adalah salah  satu  pihak melaksanakan  kewajiban  namun  tidak  sesuai  dengan diperjanjikan.  Hal  tersebut dapat  merugikan  salah  satu  pihak  karena kewajiban  tidak  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.
3. Melaksanakan prestasi namun terlambat. Melaksanakan prestasi namun terlambat adalah salah satu pihak melakukan janji namun terlambat. Salah satu pihak yang berjanji melaksanakan perjanjian di luar batas  waktu yang telah disepakati. Walaupun kewajiban terpenuhi, tetapi hal ini merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.
Akibat  yang  timbul  dari  wanprestasi  adalah  keharusan  atau  kemestian  bagi debitur  membayar “ganti rugi/ schadevergoeding ”. Atau dengan  adanya  wanprestasi oleh  salah  satu  pihak, pihak yang lainnya  dapat  menuntut “pembatalan perjanjian”. Seperti yang dapat kita lihat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No.  70HK/Sip/1972  :  apabila  salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual – beli. Sebab dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban “tidak tepat waktu” atau “tak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak kreditur. Ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi, pasal 1243 KUHPerdata telah memberikan  pengaturannya  yang  merupakan  peraturan  prinsipil  mengenai  ganti kerugian dalam hal tidak dipenuhi perikatan.
Dalam  pasal  1246  KUHPerdata  ganti  rugi  yang  dapat  dituntut  oleh  kreditur kepada debitur adalah biaya, rugi, dan bunga atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan  yang  sedianya  dapat  diperoleh  oleh  kreditur  tanpa  mengurangi pengecualian  dan  perubahan. Pasal  1239  KUHPerdata  dikatakan  ”  Tiap  perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga,  bila  debitur  tidak  memenuhi kewajibannya”.
Biaya adalah semua pengeluaran atau perongkosan nyata yang telah dikeluarkan oleh  satu  pihak.Rugi  adalah  kerugian  atas  kerusakan  barang-barang  milik  kreditur yang diakibat  kelalaian debitur. Dan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian hilangnya keuntungan yang sudah diperhitungkan oleh kreditur sebelumnya.
Dalam Pasal 1246  B.W ( Burgerlijk Wetboek ) pergantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur adalah :
- Kerugian yang dialami kreditur;
- Dan  keuntungan  yang  akan  kreditur  peroleh  seandainya  perjanjian tersebut terpenuhi.
B. Jenis-Jenis Pembayaran Digital Melalui Financial Technology
Yang  menjadi  jenis  pembayaran  digital  melalui Financial  Technology ( fintech ):

## 1. Crowdfunding
Crowdfunding atau   penggalangan   dana   merupakan   salah   satu model fintech yang  sedang  populer  di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia.  Dengan  adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohya adalah penggalangan dana untuk membangun Pesawat R80 yang didesain oleh BJ Habibie. Contoh start-up fintech dengan  model crowdfunding yang  kini  tengah  populer  di  Indonesia adalah KitaBisa.com.
2. Microfinancing
Microfinancing adalah  salah  satu  layanan fintech yang  menyediakan  layanan keuangan  bagi  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah  untuk  membantu  kehidupan dan  keuangan  mereka  sehari-hari.  Banyak  masyarakat  dari  kalangan  menengah  ke bawah  tidak  memiliki  akses  ke  institusi  perbankan,  sehingga  mereka  mengalami kesulitan untuk  mendapatkan modal usaha. Microfinancing berusaha menjembatani permasalahan  tersebut  dengan  menyalurkan  secara  langsung  modal  usaha  dari pemberi  pinjaman  kepada  calon  peminjam.  Sistem  bisnis  dirancang  agar return bernilai      kompetitif      bagi      pemberi      pinjaman,      namun  tetap attainable bagi peminjamnya.  Salah  satu startup yang  bergerak  dalam  bidang microfinancing ini adalah amartha yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online.
3. P2P Lending Service
P2P Lending Service adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah  secara  langsung  antara  kreditur/ lender (pemberi  pinjaman)  dan debitur/ borrower (penerima  pinjaman)  berbasis  teknologi  informasi. Fintech lending disebut  sebagai  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi (LPMUBTI). Jenis  ini  dikenal  sebagai Fintech untuk  peminjaman  uang. Dengan Fintech ini, konsumen yang ingin meminjam uang dipermudah karena tidak memiliki proses yang lama dan berbelit-belit seperti bank konvensional. Salah satu contoh  dari Fintech yang  bergerak  dalam  bidang  peminjaman  uang  ini  adalah AwanTunai, sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah.
4. Market Comparison
Dengan fintech ini, dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai  penyedia  jasa  keuangan. Fintech juga  dapat  berfungsi  sebagai  perencana
finansial. Dengan bantuan fintech , penggunanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.
5. Digital Payment System
Fintech ini bergerak  di  bidang  penyediaan  layanan  berupa  pembayaran semua tagihan  seperti  pulsa  &  pascabayar,  kartu  kredit,  atau  token  listrik  PLN.  Salah  satu contoh fintech yang bergerak dalam digital payment sistem ini adalah Payfazz yang berbasis  keagenan  untuk  membantu  masyarakat  Indonesia,  terutama  mereka  yang tidak memiliki akses ke bank , untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya.

## C. Keterlambatan Pembayaran Digital Melalui  Digital Payment  System Menurut Kitab KUHPerdata
Saat  melakukan  pembayaran  dengan  menggunakan digital  payment  system sering terjadinya keterlambatan.
Seperti yang pernah dialami oleh masyarakat berinisial IM yang merupakan salah satu pengguna digital payment system yaitu aplikasi bernama OVO. Ia mengatakan : “Saya pernah  ingin  membeli  paket  internet  XL  di  store  aplikasi  XL  senilai Rp50.000  dan  ingin  membayar  menggunakan  aplikasi  OVO.  Saat  saya  tekan  pilihan dengan OVO di store XL tersebut dan saya ketik senilai Rp.50.000, saldo/uang saya di OVO  sudah  terpotong  sebesar  Rp.  50.000.  Namun,  di  aplikasi  store  XL  tersebut dinyatakan transaksi gagal dan paket internet saya tidak masuk dikarenakan jaringan internet yang kurang baik. Namun tidak sampai 1x24 jam saldo/uang saya kembali ke aplikasi OVO saya.”
Keterlambatan tersebut sering disebabkan adanya  gangguan jaringan internet atau  bisa  juga  disebabkan  aplikasi  pembayaran  digital  tersebut  sedang  mengalami kerusakan/error.  Pengertian  terlambat  dalam  pasal  1238  KUHPerdata  selain transaksinya sudah terjadi harus disertai juga somasi agar dikatakan wanprestasi.
Keterlambatan  yang  terjadi  karena  gangguan  jaringan  bukan  merupakan wanprestasi. Karena hal ini sudah di buktikan dengan status terkirim dengan sudah munculnya tampilan terkirim pada aplikasi. Dapat dikatakan wanprestasi bila mana pada  debitur  (aplikasi)  tidak  tertera  tampilan  terkirim  dan  harus  disertai  dengan somasi. Sehingga terlambat dalam pembayaran digital dengan menggunakan financial technology bukan merupakan wanprestasi karena kalau tidak disertai somasi.

## 4. KESIMPULAN
A. Kesimpulan
1. Wanprestasi menurut konsep perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari  perikatan  sendiri,  yaitu  bila  perikatan  ini  mengakibatkan  debitur  harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan tidak melakukan prestasi sama sekali.
2. enis-jenis  pembayaran  digital  melalui financial  technology adalah crowdfunding , microfinancing , P2P lending service , market comparison , dan digital payment system .
3. Keterlambatan dalam digital payment  system dapat  dinyatakan wanprestasi jika
pihak  kreditur  terlebih  dahulu  melakukan  somasi.  Keterlambatan  yang  terjadi karena  gangguan  jaringan  bukan  merupakan  wanprestasi  karena  hal  ini  harus dibuktikan  dengan  tampilan  terkirim  pada aplikasi.  Dapat  dikatakan  wanprestasi bila  mana  debitur  (aplikasi)  tidak  tertera  tampilan  terkirim  dan  harus  disertai dengan somasi.

## B. Saran
Disarankan kepada pengguna aplikasi pembayaran digital sebelum melakukan pembayaran menggunakan fintech lebih diperhatikan jaringan pada SIM ( Subscriber Identity Module ) card pada handphone atau aplikasi yang akan dipakai dalam keadaan baik atau tidak agar tidak terjadi keterlambatan masuknya dana yang telah dikirimkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. (2013). Kontingen LKS DIY Juara III Pada LKS Tingkat
Nasional XXI. Diakses dari http://www.dikpora.jogjaprov.go.id/dinas_v4/?view=v_berita&id_sub=294 9. pada tanggal 12 Juni 2014, jam 13.10 WIB.
E-Business & E-Commerce ,  Yogyakarta,  CV  Andi  Offset,  2021 Segi-Segi  Hukum  Perjanjian, Bandung, Penerbit Alumni, 1986.
Firdaus,  Z.  Z.  (2012).  Pengaruh  Unit  Produksi,  Pengalaman  Prakerin  dan  Dukungan  Keluarga terhadap  Kesiapan  Kerja  Siswa  SMK.  Jurnal  Pendidikan  Vokasi,  3(2),  397–409. https://doi.org/10.21831/jpv.v2i3.1045
Fitriani,  R.  A.,  Serah,  Y.  A.,  Dami,  D.,  Aprilia,  A.  S.,  &  Apriyandi,  U.  P.  (2022).  Sosialisasi Pencegahan  Perkawinan  Anak  Desa  Twi  Mentibar  Menuju  Desa  Sadar  Hukum. GERVASI:
Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat, 6(2), 511–518.
https://doi.org/10.31571/gervasi.v6i2.3535
Hasanah, U. (2018). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan  Agama  Kisaran).  Journal  of  Science  and  Social  Research1(1),  13–18. https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v1i1.90
Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya  Penyadaran  Pemahaman  Hukum  Tentang  Usia  Minimum  Pernikahan.  Jurnal Pengabdian  Hukum  Indonesia  (Indonesian  Journal  of  Legal  Community  Engagement) JPHI, 3(2), 206– 218. https://doi.org/10.15294/JPHI.V3I2.44685
Inayati,  I.  N.  (2015).  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur  Dalam  Perspektif  Hukum,  Ham  Dan Kesehatan.
Jurnal Bidan
“Midwife
Journal,” 1(1), 46–56,
http://jurnal.ibijabar.org/perkawinan-anak-di-bawaumurdalamperspektif-hukum-ham- dan-kesehatan/
Jannah,  U.  S.  F.  (2012).  Pernikahan  Dini  dan  Implikasinya  terhadap  Kehidupan  Keluarga  pada Masyarakat  Madura  (Perspektif  Hukum  dan  Gender).  Egalita :  Jurnal  Kesetaraan  Dan Keadilan Gender, 7(1), 83–101. https://doi.org/10.18860/EGALITA.V0I0.2113
Julijanto,  M.  (2015).  Dampak  Pernikahan  Dini  dan  Problematika  Hukumnya.  Jurnal  Pendidikan Ilmu Sosial., 25(1), 6272. https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek voor Indonesie )
M.Yahya  Harahap  S.H,  Segi-Segi  Hukum  Perjanjian,  hlm.60-61https://www.unsrat.ac.id/buku- kuhperdata-iii-tentang-perikatan/