How to cite:
Abdul Hamid (2024)  Fenomena Dispensasi Kawin Anak di Kabupaten Banjar (Studi Kasus Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/Pdt.P/2023/PA. Mtp), (06) 05,
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X

## FENOMENA  DISPENSASI  KAWIN  ANAK  DI  KABUPATEN  BANJAR  (STUDI KASUS PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
MARTAPURA NOMOR 58/PDT.P/2023/PA. MTP)

## Abdul Hamid
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia Email: pdaha812@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  alasan-alasan  dari  pemohon  dispensasi  kawin dari  pertanyaan-pertanyaan  di  persidangan,  yang  didapatkan  dari  penetapan  yang  sudah berkekuatan  hukum  tetap.  Maraknya  dispensasi  kawin  di  Kabupaten  Banjar  merupakan  hal yang  memprihatinkan  disaat  pemerintah  daerah  sedang  gencar-gencarnya  mengatasi perkawinan  anak.  Secara  metodologis,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis-normatif yang  meneliti  hanya  data  hukum  primer  saja.  Data  dikumpulkan  dengan  menginvestigasi penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mtp, yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dan  wawancara  kepada  hakim.  Penetapan  tersebut didapatkan  dari  direktori  putusan  Mahkamah  Agung  RI.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  perkara-perkara  dispensasi  kawin  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  Martapura  Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mtp, beralasan takut melakukan zina sebagai dasar permohonan. Sehingga prase  “mendesak”  dalam  PERMA  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Perkara  Dispensasi  Kawin,  menjadi  sumir  dan  kehilangan  maknanya.  Hakim  Pengadilan Agama  Martapura  juga  mengindikasikan  bahwa  kepentingan  anak  menjadi  poin  penting pertimbangan. Sehingga terjadi dua hal yang saling bertetangan, kepentingan anak agar tidak terjerumus  zina,  atau  kepentingan  anak  dari  sisi  wajib  belajar,  psikologi,  kesehatan reproduksi.
Kata kunci : Dispensasi Kawin, Alasan, Pengadilan Agama

## Abstract
This article aims to describe the reasons for the petitioner's marriage dispensation from the questions  at  trial,  obtained  from  a  determination  that  has  the  force  of  law.  The  rise  of marriage  dispensation  in  Banjar  Regency  is  a  matter  of  concern  at  a  time  when  the  local government  is  intensively  addressing  child  marriage.  Methodologically,  this  research  is  a juridical-normative research accompanied by interviews with judges. The data was collected by investigating the determination of marriage dispensation at the Martapura Religious Court Number 58/Pdt.P/2023/PA. Mtp, which has the force of law remains. The determination was obtained from the directory of decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The  results  of  this  study  show  that  marriage  dispensation  cases  are  submitted  to  the Martapura  Religious  Court  Number  58/Pdt.P/2023/PA.  Mtp,  reasoned  fear  of  committing adultery as the basis of the petition. So that the "urgent" prase in PERMA Number 15 of 2019
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 05, Mei 2024
concerning  Guidelines  for  Adjudicating  Marriage  Dispensation  Cases,  becomes  sumir  and loses  its  meaning.  The  judges  of  the  Martapura  Religious  Court  also  indicated  that  the interests of children are an important point of consideration. So that two things occur that are interdicted, the interests of children so as not to fall into adultery, or the interests of children in terms of compulsory education, psychology, reproductive health.
Keywords: Marriage Dispensation, Reasons, Religious Courts

## PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang melibatkan perjanjian antara dua individu  untuk  membentuk  ikatan  yang  sah  dan  sah  secara  hukum.  Namun,  dalam  beberapa situasi  tertentu,  ada  kasus-kasus  di  mana  seseorang  dapat  memohon  dispensasi  kawin. Dispensasi  kawin adalah izin khusus  yang diberikan kepada individu  yang ingin menikah di bawah kondisi atau persyaratan yang tidak biasa atau tidak umum.
Dalam  siaran  Persnya,  Nomor:  B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023,  Kementrian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia,  menyatakan  bahwa perkawinan  anak  di  Indonesia  sudah  mengkhawatirkan.    PUSKAPA-UI  melakukan  kajian cepat  untuk  menguraikan  masalah  masih  adanya  dispensasi  perkawinan  dan  dikabulkannya dispensasi  kawin  karena  faktor  anaknya  sudah  hamil  terlebih  dahulu.  Dari  225  putusan, sebanyak  34%  dikarenakan  faktor  kehamilan.  Ada  4  masalah  yang  melatarbelakangi kehamilan  anak  yang  akhirya  mendorong  perkawinan  anak  adalah  (1)  kesulitan  hidup  di keluarga rentan dan tidak memiliki kapasitas pengasuhan yang baik; (2) anak tidak mendapat dukungan  positif  dari  keluarga,  komunitas  dan  kelompok  sebaya;  (3)  anak  tidak  memilki kemampuan  untuk  menimbang  risiko  kehamilan;  dan  (4)  anak  memandang  perkawinan sebagai cara untuk menikmati masa remaja.
Baik  dalam  UU  Perkawinan  maupun  UU  Perlindungan  Anak,  tidak  tertera  sanksi  jika terjadi  pernikahan  di  bawah  umur  ini.  Anak  dan  sekaligus  orang  tua  yang  jelas-jelas  dalam UU  Perlindungan  Anak  wajib  mencegah  terjadinya  perkawinan,  tidak  dibebankan  apa-apa. Ditambah  lagi  dengan  sering  dijumpainya  pejabat  pencatat  akta  nikah  yang  menuakan  atau mengatrol umur.
Dispensasi kawin dapat diminta atas berbagai alasan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada,  perbedaan  usia,  ketidaksetaraan  keagamaan,  atau  pengecualian  terhadap  persyaratan hukum  tertentu.  Izin  semacam  ini  biasanya  dikeluarkan  oleh  otoritas  keagamaan  atau pengadilan dan bergantung pada kasus-kasus individual yang diajukan oleh para pemohon.
Pada  tahun  2018,  Wijayadi  melakukan  penelitian  yang  berkesimpulan  bahwa pengadilan  agama  dapat  memberikan  izin  untuk  melakukan  pernikahan  di  bawah  usia minimal  tersebut  dengan  alasan-alasan  tertentu,  yaitu  dengan  mempertimbangkan kemaslahatan.  Pertimbangan  ini  muncul  karena  jika  pernikahan  tidak  segera  dilangsungkan, dikhawatirkan  akan  terjadi  pelanggaran  terhadap  norma  agama  dan  peraturan  yang  berlaku. Dispensasi  perkawinan  di  bawah  umur  ini  diharapkan  dapat  memiliki  dampak  positif  yaitu membantu kedua calon mempelai untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum.  Namun,  ada  juga  aspek  negatifnya,  seperti  kurangnya  kematangan  mental  dan  usia yang tidak memadai bagi kedua calon mempelai (Wijayadi, 2008).
Hampir  sama  dengan  penelitian  Wijayadi,  Sari  (2011),  menemukan  bahwa  tidak  ada aturan  hukum  yang  jelas  yang  mengatur  tentang  batas  umur  pernikahan,  sehingga  hakim memiliki  kewenangan  untuk  menetapkannya  dalam  putusannya.  Tentu  temuan  ini  menjadi sangat  janggal,  manakala  UU  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  sudah memberikan  batasan  tentang  hal  tersebut.  Simpulan  kedua  dari  Wijayadi  adalah  banyaknya pelaku nikah di bawah umur yang menikah diluar Pengadilan Agama dan disahkan oleh KUA setempat.  Simpulan  ini  tentu  tidak  tepat,  karena  fungsi  pengadilan  agama  bukan  untuk menikahkan.  Alasan  bahwa  pelaku  tersebut  membuat  kartu  penduduk  dengan  memanipulasi umur yang bersangkutan. Masih  menurut  Wijayadi  bahwa hakim memutuskan mengabulkan nikah di bawah umur karena calon mempelai wanita hamil duluan (Sari, 2011).
Pada akhir tahun 2019, terbitlah UU Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan pertama  atas  UU  Nomor  1  Tahun  1974,  yang  mengatur  tentang  batasan  umur  minimal menikah  yaitu  19  tahun  untuk  kedua  calon  mempelai.  Ilma  (2020)  menyebutkan  bahwa setelah  revisi  Undang-Undang  Perkawinan,  terjadi  peningkatan  signifikan  dalam  jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini terjadi karena peningkatan batas usia pernikahan bagi wanita menjadi 19 tahun (Ilma, 2020). Perubahan regulasi tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah  perkawinan  anak  yang  mendesak  di  Indonesia.  Namun,  sayangnya,  peningkatan permohonan  dispensasi  tidak  diikuti  dengan  aturan  yang  ketat,  sehingga  sebagian  besar permohonan  tersebut  dikabulkan  oleh  hakim.  Baik  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 maupun  PERMA  No.  5 Tahun  2019  memiliki  celah  hukum  yang  memungkinkan  dispensasi kawin diberikan dengan alasan apa pun. Dengan kata lain, praktik perkawinan di bawah umur setelah  revisi  Undang-Undang  Perkawinan  kemungkinan  akan  terus  terjadi  jika  aturan  yang ada  tidak  membatasi  alasan  di  balik  permohonan  dispensasi  kawin.  Oleh  karena  itu, diperlukan  aturan  yang  jelas  mengenai  dispensasi  yang  mencantumkan  alasan  pokok  yang dapat  diajukan  oleh  pihak-pihak  terkait  dan  yang  dapat  disetujui  oleh  hakim.  Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalkan praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.
(Suryanti  &  Rudy,  2021),  menunjukkan  UU  16/2019  belum  dapat  mencegah perkawinan  anak  (Suryanti  &  Rudy,  2021).  Pengadilan  yang  diharapkan  sebagai  upaya terakhir  dalam  pencegahan  perkawinan  anak,  namun  pada  akhirnya  gagal  menjalankan fungsinya.  Minimnya  keberanian  hakim  dalam  upaya  penemuan  hukum  menyebabkan penetapan  hakim  lebih  mengutamakan  kemanfaatan  hukum,  namun  hakim  lalai  untuk mempertimbangkan  dampak  negatif  dari  perkawinan  anak  sehingga  mayoritas  permohonan dispensasi  kawin  dikabulkan.  Urgensi  standarisasi  regulasi  dispensasi  kawin  dan  perlunya pengesahan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama yang mengatur sanksi pidana dan sanksi denda  bagi  pelaku  perkawinan  anak  dan  pihak  yang  melangsungkan  perkawinan  anak tersebut.  Tuntutan  peran  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  upaya  pencegahan perkawinan  anak  perlu  dimaksimalkaan,  sehingga  masyarakat  dapat  patuh  dan  taat  pada hukum  guna  menghindari  dampak  perkawinan  anak  yang  akan  banyak  merugikan  anak. Terlepas  dari  peran  berbagai  pihak,  maka  peran  orang  tua  adalah  peran  yang  utama  untuk mencegah  terjadinya  perkawinan  anak  dalam  upaya  perlindungan  anak  sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2002 jo UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak.
Fadhli  and  Warman  (2021),  mengambil  lokus  penelitian  di  Pengadilan  Agama Batusangkar, yang berkesimpulan bahwa perkara-perkara permohonan dispensasi kawin tahun 2017-2018 di PA Batusangkar berisi alasan ‘khawatiran orang tua’ sebagai dasar permohonan (Fadhli  &  Warman,  2016).  Perkara-perkara  yang  dikabulkan  dengan  dalih  tersebut  sering tidak  merepresentasikan  kejadian  atau  peristiwa  yang  mendesak  untuk  menikah.  Hakim  PA Batusangkar  meyakini  bahwa  setiap  penetapan  hukum  yang  dihasilkan  pada  saat  itu  relevan dengan  keterangan  yang  diberikan  oleh  para  pemohon,  meskipun  hakim  tidak  dengan  jelas mendengar  fakta-fakta  yang  mendorong  para  litigant  tersebut.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga mengindikasikan  bahwa  setelah  keberadaan  aturan  yang  baru,  para  hakim  PA  Batusangkar tampaknya  terdorong  lebih  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sebagai  poin pertimbangan. Ini berkonsekuensi pada permohonan-permohonan yang dikabulkan jadi lebih mengetat  pada  kasus-kasus  yang  dianggap  mendesak  kemudian  dihakimi  sesuai  dengan kepentingan terbaik bagi anak.
Berkaitan  dengan  maraknya  dispensasi  kawin,  Wahyudi  and  Prastiwi  (2022), memandang  bahwa  negara  semestinya  melindungi  kepentingan  hukum  anak.  Sebagai hasilnya, praktik kuasa negara terhadap seksualitas (episteme kekuasaan politik), tampak kuat dipengaruhi  episteme  lapis  pertama  (agama)  (Wahyudi  &  Prastiwi,  2022).  Pada  level masyarakat,  berbagai  sebab  pengajuan  dispensasi  kawin  seperti  kemiskinan,  rendahnya pendidikan, serta tradisi, dilegitimasi  pengaruh tafsir agama yang membolehkan perkawinan anak.  Gayut  dengan  kondisi  masyarakat,  pemerintah  yang  idealnya  menjadi  perintang perkawinan  anak  justru  mengabulkan  mayoritas  pengajuan  dispensasi  kawin.  Kuatnya episteme  lapis  pertama  juga  tergambar  pada  pertimbangan  hakim  yang  mengabulkan dispensasi kawin. Harus diakui bahwa pemerintah telah turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah  perkawinan  anak.  Sebagai  solusi,  DPR  RI  melalui  fungsi  pengawasan  dapat mendorong pemerintah mengimplementasikan perspektif gender dalam strategi nasional yang telah dicanangkan, serta mendorong pemerintah memperbanyak jumlah hakim perempuan di pengadilan agama.
Melanjutkan  penelitian  dari  peneliti  sebelumnya,  Chintyauti,  Setianto  and  Dantes (2022),  mengambil  setting  tempat  di  Pengadilan  Agama  Singaraja,  berkesimpulan  bahwa Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dimana  bertujuan  untuk  mengurangi  terjadinya  perkawinan dibawah  umur,  namun  pada  kenyataan  masih  terdapat  perkara  permohonan  dispensasi perkawinan  dibawah  umur  masuk  di  Pengadilan  Agama  Singaraja  (Chintyauti,  Setianto,  & Dantes, 2022).
Menurut  Ikawati  and  Anisa  (2023),  pandemi  COVID-19  juga  membuat  meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Ikawati dan Anisa menyebutkan bahwa alasan  calon  mempelai  mengajukan  dispensasi  nikah  antara  lain  kenakalan  remaja  (seks bebas),  hamil  di  luar  nikah,  perjodohan,  ekonomi  rendah,  dan  dorongan  tradisi  adat (marlojong)  (Fitriah,  Quthny,  &  Syafi’i,  2023).  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi peningkatan  permintaan  dispensasi  perkawinan  dengan  memperkuat  peran  dan  kerjasama antara Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan masyarakat (keluarga).
Fitriah,  Quthny  and  Syafi’i  (2023),  fakta  di  lapangan  masih  terjadi  kontradiksi  antara diyani  dan  qadhai  dalam  masalah  umur  pernikahan  ini.  Kematangan  usia  merupakan  salah satu  aspek  terpenting  yang  harus  dipertimbangkan  sebelum  melangsungkan  pernikahan (Fitriah et al., 2023). Dalam UU No. 16/ 2019 yang merupakan revisi dari UUP No. 1/ 1974 telah  dijelaskan  bahwa  yang  boleh  melangsungkan  pernikahan  adalah  mereka  yang  telah berusia 19 tahun baik  laki-laki ataupun perempuan. Sehingga bisa disimpulkan laki-laki dan perempuan  di  bawah  usia  tersebut  tidak  bisa  melangsungkan  pernikahan  kecuali  dengan mengajukan izin ke pengadilan berupa dispensasi nikah. Dispensasi nikah tersebut adalah izin menikah  yang  diberikan  oleh  pengadilan  kepada  calon  pengantin  yang  belum  memenuhi standar minimum usia menikah yang diatur dalam UU No. 16/ 2019 yaitu 19 tahun. Menurut hukum  islam,  pertimbangan  hakim  adalah  berlandaskan  metode  ijtihad  maslahah  mursalah yaitu  dengan  menimbang  mana  yang  lebih  besar  antara  manfaat  dan  mudhorot  setelah penetapan dispensasi nikah.
Putra  and  Yunanto  (2023),  menyebutkan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  anak  di bawah  umur  sebagai  pemohon  dispensasi  perkawinan  setelah  revisi  UU  Perkawinan  belum maksimal  karena  masih  ada  kekosongan  hukum,  maka  perlu  dibuat  aturan  tertulis  dari pemerintah yang dapat menjamin kepastian hukum. Upaya yang dapat dilakukan hakim untuk menentukan  perkara  semacam  ini  adalah  hakim  melakukan  penemuan  hukum  dengan  tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Lingkungan  dan  wilayah  tentu  memiliki  pengaruh  atas  permohonan  dispensasi  kawin. Haryanto  (2012)  di  daerah  Cempaka  Banjarbaru  Kalimantan  Selatan,  yang  memiliki fenomena  menikah  di  bawah  umur  di  masyarakatnya.  Beberapa  faktor  yang  mendorong mereka  untuk  menikah  adalah  determinis  pada  pemahaman  agama,  melimpahnya  kekayaan alam,  kurangnya  kesadaran  akan  pendidikan,  toleransi  terhadap  aturan  penyimpangan, perkembangan teknologi media sosial, dan keakraban pola Cempaka (Haryanto, 2012). Motif yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka di bawah umur, antara lain, adalah  untuk  mempertahankan  bahwa  anak-anak  menyimpang  dari  pergaulan  mereka  dari ajaran  agama,  untuk  menyembunyikan  rasa  malu  mereka  jika  putri  mereka  sudah  hamil sebelum menikah, dan motif ekonomi untuk membantu meringankan beban keluarga.
Masih  berkaitan  dengan  pembahasan  tentang  wilayah  Kalimantan  Selatan  Kumari  and Kurdi  (2020),  menyimpulkan  bahwa  pernikahan  ada  nilai-nilai  Banjar  yang  menjadi  dasar perkawinan  anak  diberikan  3  nilai  utama,  yaitu  nilai  kerukunan,  nilai  ekonomi  dan  nilai agama,  yang  semuanya  saling  berkaitan  dalam  menentukan  cara  perkawinan  anak.  Upaya pencapaian nilai belum dilakukan secara optimal. Ketiga, umumnya pendamping perkawinan anak  tidak  mendapatkan  bantuan  yang  tidak  penting  untuk  mengubah  budaya  perkawinan anak (Kumari & Kurdi, 2020).
Menggunakan  penelitian  observasional  dengan  rancangan cross  sectional  study. Populasi adalah seluruh wanita usia subur yang sudah menikah di Kecamatan Kertak Hanyar Tahun  2013  berjumlah  229  orang.  Sampel  dalam  penelitian  berjumlah  102  orang.  Teknik Sampling  Sampling  menggunakan Sistematic  Sampling .  Analisis  menggunakan  analisis univariat, analisis  bivariat dilakukan dengan Uji Chi Square Rafidah, Barkinah and Yuliastuti (2015),  meneliti  bahwa  didapatkan  umur  menikah  responden  sebagian  besar  kurang  dari  20
tahun 55 orang (53,9%). Pendidikan responden sebagian besar berpendidikan dasar 57 orang (55,9%)  dan  ada  hubungan  yang  bermakna  antara  pendidikan  responden  dengan  pernikahan usia dini (Rafidah, Barkinah, & Yuliastuti, 2015). Persepsi responden sebagian besar baik 68 orang  (66,7%)  dan  ada  hubungan  yang  bermakna  antara  persepsi  responden  dengan pernikahan  usia  dini  p=0,014  Ekonomi  keluarga  responden  sebagian  termasuk  kategori kurang 57 orang (55,9%) dan ada hubungan yang bermakna antara ekonomi keluarga dengan pernikahan  usia  dini  p=0,000.  Pendidikan  orangtua  sebagian  besar  berpendidikan  dasar  57 orang  (55,9%)  dan  ada  hubungan  yang  bermakna  antara  pendidikan  orangtua  dengan pernikahan usia dini p=0,000. Persepsi orangtua sebagian besar kurang  72 orang (70,6%) dan ada hubungan yang bermakna antara persepsi orangtua dengan pernikahan usia dini p=0,024. Pekerjaan orangtua sebagian besar termasuk kategori tidak bekerja 66 orang (64,7%) dan ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan orangtua dengan pernikahan usia dini p=0,000.
Dari  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  bertemakan  dispensasi  kawin,  belum  ada yang  mengulas  tentang  satu  perkara  dispensasi  kawin  yang  dipadukan  dari  penganalisisan pertimbangan  hakim  dan  juga  wawancara  dengan  hakimnya.  Sebagaimana  dalam  laporan tahunan  Pengadilan  Agama  Martapura  dalam  tahun  2020-2022  telah  menerima  perkara dispensasi  kawin  sebanyak  506  perkara.  Dari  506  perkara  tersebut  ada  486  perkara  yang dikabulkan, ada 3 perkara yang ditolak, 15 perkara dicabut.
Dari  jumlah  tersebut  penulis  akan  meneliti  satu  perkara  Dispensasi  Kawin  dengan Nomor  Perkara  58/Pdt.P/2023/PA.  Mtp,  untuk  mengkaji  bagaimana  alasan  permohonan dispensasi  kawin,  perdebatan  dalam  persidangan,  dan  bagaimana  pertanyaan-pertanyaan hakim kepada pihak dan saksi apakah sudah mencerminkan tentang situasi darurat/mendesak, atau hanya sekedar alasan agar dapat diterima oleh hakim.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitis  yurudis  normative  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan.  Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis kasus  perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mtp yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mendalam untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor yang terlibat dalam kasus dispensasi kawin tersebut.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  dokumen-dokumen  terkait perkara, seperti putusan pengadilan, berita-berita terkait, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan.  Analisis  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  dan  mengkategorikan  informasi  yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.
Metode  analisis  yang  digunakan  meliputi  analisis  isi  ( content  analysis )  untuk memahami  argumen  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  terkait  dalam  kasus  dispensasi  kawin. Selain  itu,  analisis  kualitatif  juga  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  pola-pola  dan  temuan- temuan yang muncul dari dokumen-dokumen tersebut.
Selama  proses  penelitian,  perhatian  khusus  diberikan  pada  aspek  etis.  Identitas  pihak- pihak  terkait  dan  informasi  yang  bersifat  pribadi  dijaga  keMartapurasiaannya  dan  hanya digunakan  untuk  tujuan  penelitian.  Peneliti  juga  mengikuti  panduan  etika  penelitian  dan memperoleh izin yang diperlukan untuk mengakses dokumen-dokumen yang relevan.
Metodologi ini dirancang untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kasus dispensasi  kawin  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Dengan  menggunakan  analisis  dokumen yang  teliti  dan  pendekatan  kualitatif,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  wawasan yang  berharga  tentang  isu-isu  yang  terkait  dengan  dispensasi  kawin  dalam  konteks  kasus perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mtp.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Kabupaten Banjar dan Perkara Dispensasi Kawin
Kabupaten  Banjar adalah  salah  satu  kabupaten  di  provinsi  Kalimantan  Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Banjar terletak di Martapura, Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah  ±4.668,50  Km2  dan  berpenduduk  sebanyak  506.839  jiwa.  Kabupaten  Banjar termasuk dalam calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula.
Perkara  Pengadilan  Agama  Martapura,  selama  tahun  2020-2022  menerima  perkara dispensasi  kawin  sebanyak  506  perkara,  dan  hampir  100%  beralsanan  untuk  menghindari zina, data perkara dispensasi kawin tersebut sebagaimana berikut :
Tabel 1 Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura No Tahun Jumlah Dikabulkan Ditolak Dicabut Proses Gugur 1 2020 229 223 2 4 0 0 2 2021 174 166 0 6 0 2 3 2022 103 97 1 5 0 0 Jumlah   506 486 3 15 0 2

## Sumber: Data diolah penulis
Dalam  masyarakat  Banjar,  ulama  atau  tuan  guru  merupakan  panutan  utama  dalam melaksanakan hukum Islam. Dalam persoalan nikah sirri, talak, umur dalam pernikahan sudah menjadi  maklum  bahwa  masyarakat  Kabupaten  Banjar  lebih  cenderung  mengikuti  pendapat ulama  dan  tuan  guru  dalam  persoalan  pernikahan  dini.  Sedangkan  sebagai  kepanjangan tangan  negara,  Pengadilan  Agama  Martapura  harus  menjalankan  regulasi  yang  dibuat  oleh negara untuk mencapai kemaslahatan yang lain.
Pada  Pasal  1  angka  (5)  Perma  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan  Dispensasi  Kawin  disebutkan  bahwa  dispensasi  kawin  adalah  pemberian  izin kawin  oleh  pengadilan  kepada  calon  suami/istri  yang  belum  berusia  19  tahun  untuk melangsungkan  perkawinan.  Pemberian  dispensasi  kawin  ini  ditujukan  untuk  kepentingan terbaik  anak,  yang  mempertimbangkan  kepastian  perlindungan,  pengasuhan,  kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Pada Pasal 2 Perma 15 Tahun 2019 tersebut disebutkan tentang asas, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan  atas  pendapat  anak,  pernghargaan  atas  harkat  dan  martabat  manusia,  non- diskriminasi,  keseteraan  gender,  persamaan  di  depan  hukum,  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian hukum.
Hakim  harus  memberikan  penasihatan  tentang  kemungkinan  berhentinya  Pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belumsiapnya organ reproduksi  anak, dampak ekonomi, social, psikologi bagi  anak, dan potensi  perselisihan dan
kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Ketika  hakim  tidak  memberikan  nasihat  sebagaimana tersebut, maka penetapan batal demi hukum.
Di  banyak  masyarakat  lebih  mengikuti  pendapat  ulama  fikih  dibandingkan  dengan aturan  negara.  Karena  konflik  diyani  dan  qadhai,  selalu  terjadi  ketika  menegakkan  hukum tentang  perkawinan  di  bawah  umur  ini.  Perkawinan  di  bawah  umur  bisa  terjadi  secara  legal dan juga illegal. Legal dalam artian, perkawinan tersebut melalui proses dispensasi kawin dari pengadilan  yang  berwenang.  Ilegal  dalam  artian  perkawinan  tersebut  dilangsungkan  secara sirri dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
Pendapat-pendapat  ulama  dalam  permasalahan  umur  minimal  menikah  ini,  juga didasarkan  dari  pendapat  ulama-ulama  pengarang  kitab  fikih  klasik.  Seperti  yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu:
ًاطورش اهنذإ ريغب ةريبكلا وأ ةريغصلا بلأا جيوزت يفو ةحلصملا دوجو ريغصلا جيوزت يف ةيعفاشلا طرتشا كلذكو اهلثم  رهمب  اهجوزي  نأ  )ثلاثلا(  ءفك  نم  اهجوزي  نأ  )يناثلا(  ةرهاظ  ةوادع  اهنيبو  هنيب  نوكي  لاأ  )لولأا(  :يه  ةعبس هترشاعمب  ررضتت  نمب  اهجوزي  لاأ  )سداسلا(  رهملاب  ًارسعم  جوزلا  نوكي  لاأ  )سماخلا(  دلبلا  دقن  نم  نوكي  نأ  )عبارلا( يف ضرغ اهلو يخارتلا ىلع جحلا نوكل اهعنمي دق جوزلا نإف جحلا اهيلع بجو دق نوكي لاأ )عباسلا( مره خيشو ىمعأك
.ةدحاو نم رثكأ ريغصلا جوزي نأ زوجيو ،اهتءارب ليجعت
Imam  Assyafi'i  berpendapat  bahwa  perkawinan  anak  yang  masih  kecil  itu diperbolehkan seperti pendapat abu hanifah, tetapi yang berhak menikahkan hanya ayah dan kakeknya,  bila  ayah  dan  kakek  tidak  ada  tidak  bisa  pindah  pada  wali  lainnya  (Al-Zuhaily, 1984).
نهتدعف ،متبترا نإ مكئاسن نم ضيحملا نم نسئي يئلالاو( :ىلاعت هلوق يف ـ رهشأ ةثلاث يهو ـ ةريغصلا ةدع نايب :قلاطلا( )نضحي مل يئلالاو رهشأ ةثلاث 4 / 65
لاو ،ةسئايلاك رهشأ ةثلاثب ضحت مل يتلا ةريغصلا ةدع ددح ىلاعت هنإف ) اهل نذإ لاو قلطتو جوزت اهنأ ىلع صنلا لدف ،قارفو جاوز دعب لاإ ةدعلا نوكت
Batasan anak kecil adalah 3 bulan. Namun ada juga ulama yang membatasi pernikahan hanya boleh dilakukan setelah anak baligh, sebagaimana pendapat dari Ibnu Syubramah (Al- Zuhaily, 1984).
لا لجرلا نلأ ؛ةفرحو بسنك ةءافكلا يف ةربتعملا )لاصخلا يقابب هئفاكت لا نم( ريغصلا جوزي نأ بلأل )زوجيو( دقف ؛يعرذلأا كلذ يف عزان نإو ،انه ةضورلاو حرشلا ملاك هاضتقا امك غلب اذإ رايخلا تبثي معن .هئفاكت لا نم شارتفاب رّيعي هنلأ ؛كلذ حصي لا :يناثلاو .غلب اذإ رايخلا هـلف هانححصو هئفاكت لا نم ريغصلا جوز ولو :لااق ثيح رايخلا لوأ هب احرص ةطبغ هيف نوكي لا دق
Para ulama' dari empat madzhab sepakat mengenai kebolehannya perkawinan anak laki- laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil pula, apabila akadnya di lakukan oleh  walinya.tetapi  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  keadaan  walinya.  Boleh  bapak menikahkan  anaknya  yang  masih  kecil  dengan  orang  yang  tidak  kufu'  /  sepadan  dengan beberapa hal; seperti nasab, dan pekerjaan, dan baginya boleh memilih apa meneruskan atau tidak jika dia sudah balig, ini pendapat ashoh (al-Khuthi, 2016).
Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  perkawinan  anak-anak  boleh  setiap  wali,  baik  yang dekat maupun yang jauh dapat jadi wali anak perempuan yang msh kecil dengan anak lelaki yang  juga  masih  kecil,  wali  ayah  atau  kakek  lebih  diutamakan,  karena  akadnya  berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa, dan apabila akadnya dilakukan bukan  ayah  dan  kakeknya  misalnya  saudaranya  atau  pamannya  maka  kedua  anak  tersebut harus memilih untuk terus atau membatalkan perkawinan setelah dewasa.
Ketika  seseorang  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin,  beberapa  pertimbangan serius  harus  dipertimbangkan.  Pertama-tama,  aspek  hukum  dan  sosial  dari  dispensasi  harus diperhatikan. Pihak yang memberikan dispensasi harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku  atau  melanggar  prinsip-prinsip  moral  dan etika yang diakui secara luas dalam masyarakat.
Selanjutnya, implikasi sosial dan psikologis bagi individu yang mengajukan dispensasi kawin juga perlu diperhitungkan. Misalnya, jika seorang remaja ingin menikah di bawah usia yang  dianggap  terlalu  muda  menurut  hukum,  pertanyaan  muncul  tentang  kesiapan  mereka secara emosional dan mental untuk menjalani pernikahan. Implikasi ini juga dapat berdampak pada kesejahteraan dan perkembangan sosial mereka.
Di sisi  lain, ada juga kasus  di  mana dispensasi  kawin dapat  menjadi  jalan keluar yang wajar  dalam  konteks  tertentu.  Misalnya,  dalam  beberapa  agama,  ada  perbedaan  dalam keyakinan  dan  praktik  keagamaan  antara  pasangan  yang  ingin  menikah.  Dispensasi  kawin dalam kasus seperti itu dapat memberikan peluang bagi pasangan untuk menjalani pernikahan sesuai  dengan  keyakinan  mereka  tanpa  merusak  prinsip-prinsip  yang  dipegang  teguh  oleh agama masing-masing.
Namun,  penting  untuk  memastikan  bahwa  pemberian  dispensasi  kawin  tidak disalahgunakan  atau  dieksploitasi.  Otoritas  yang  bertanggung  jawab  harus  melibatkan pertimbangan  yang  cermat  dalam  mengeluarkan  dispensasi  tersebut  dan  memastikan  bahwa keputusan tersebut diambil dengan kepentingan terbaik individu yang terlibat.

## Anotasi Putusan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mtp
Permohonan ini diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai perempuan yang masih di  bawah usia minimal  perkawinan. Umur anak yang bersangkutan yang  hendak dinikahkan adalah 18 tahun 3 bulan, memiliki pekerjaan sebagai  karyawan toko,  berpendidikan terakhir sekolah  dasar.  Alasan  dari  Para  Pemohon  adalah  syarat-syarat  untuk  melaksanakan pernikahan  tersebut  baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  telah  terpenuhi  kecuali  syarat  usia  bagi  anak  para  Pemohon  belum mencapai  umur  19  tahun  dan  karenanya  maka  maksud  tersebut  telah  ditolak  oleh  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Astambul,  Kabupaten  Banjar,  dengan  surat  Nomor 062/Kua.17.03.02/kp.02.03/02/2023  tanggal  01  Februari  2023,  juga  antara  anak  para Pemohon  dengan  calon  suami  anak  para  Pemohon  telah  menjalin  hubungan  asmara  selama kurang  lebih  4  bulan  dan  hubungan  keduanya  sudah  semakin  erat  karena  calon  suami  anak para  Pemohon,  karena  jarang  rumah  berdekatan  sehingga  calon  suami  anak  para  Pemohon sering  datang  ke  rumah  para  Pemohon  untuk  mengajak  jalan  bersama  anak  para  Pemohon, oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan,  untuk  menghindari  terjadinya  fitnah  dan  perbuatan  yang  tidak  diinginkan  serta dilarang  oleh  ketentuan  Hukum  Islam.  Alasan  berikutnya  adalah  antara  anak  para  Pemohon dan  calon  suaminya  tersebut  tidak  ada  larangan  untuk  melakukan  pernikahan.  Calon  suami dari  anak  Pemohon  bekerja  sebagai  karyawan  toko  yang  memiliki  gaji  perbulan  sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Pada  saat  persidangan  tersebut,  Para  Pemohon  mempertahankan  dalil  permohonannya tersebut.  Anak  dari  Para  Pemohon,  manakala  ditanya  oleh  hakim,  bahwa  alasan  dispensasi kawin  ini  diajukan  adalah  karena  hubungannya  dengan  calon  suaminya  sudah  sedemikian eratnya dan kami ingin mengindari penilaian buruk dari lingkungan sekitar atas kebersamaan kami  tersebut.  Anak  Para  Pemohon  menyetujui  untuk  menikah  calon  suaminya  karena memang  sudah  saling  mencintai  keduanya  telah  berta’arruf  selama  kurang  lebih  4  (empat) bulan.  Keinginan  menikah  inipun  menurut  dari  anak  Pemohon,  bahwa  tidak  ada  hubungan darah  serta  tidak  ada  hubungan  lain  yang  menghalangi  perkawinan.  Sedangkan  dari keterangan  calon  suami  anak  tersebut,  bahwa  yang  bersangkutan  berkeinginan  menikah dengan  anak  Para  Pemohon,  karena  dasar  suka  sama  suka  dan  tidak  ada  paksaan  dari  pihak manapun  dan  juga  tidak  ada  unsur  transaksional  atau  jual  beli.  Calon  suami  anak  Para Pemohon  tersebut  sanggup  membimbing,  mengarahkan  serta  membantu  calon  istrinya  agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.
Setelah kedua calon pasangan diperiksa secara terpisah, selanjutnya orang tua dari calon suami  dimintai  keterangan  oleh  hakim.  Kedua  orang  tua  calon  suami  menyatakan  bahwa calon  suami  dari  anak  Para  Pemohon,  telah  mapan  dan  cukup  umur  mampu  menjadi  imam bagi  calon  isterinya,  dan  telah  memberikan  nasehat  kepada  anak  saya,  namun  hubungan keduanya  sudah  terlalu  dekat,  sehingga  orang  tua  sangat  khawatir  jika  dibiarkan  tidak menikah  mereka  akan  melanggar  aturan  agama.  Juga  memberikan  pernyataan  bahwa  kedua calon  mempelai  tidak  ada  halangan  pernikahan  dan  tidak  dipaksa  oleh  siapapun.  Mereka sanggup memberikan bantuan dan bimbingan untuk anak saya apabila telah menikah dengan calon isterinya, baik support secara materiil ataupun immaterial.
Selanjutnya Hakim memeriksa, bukti surat yang ajukan oleh Para Pemohon, yaitu Kartu Tanda  Penduduk  Para  Pemohon,  Kutipan  Akta  Nikah  Para  Pemohon,  Kartu  Keluarga  Para Pemohon,  Kartu Keluarga Calon  Besan, Akta Kelahiran Anak Para Pemohon,  Kutipan Akta Kelahiran  Calon  Suami  Pemohon,  Ijazah  terakhir  Anak  Para  Pemohon,  Surat  Penolakan Pernikahan  dari  KUA  setempat,  Surat  Keterangan  Sehat  Anak  Para  Pemohon,  Surat Keterangan Sehat Calon Suami Anak Pemohon, dan Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin.
Dalam  hal  ini,  ada  Hakim  yang  memeriksa  saksi  dari  Para  Pemohon  namun  ada  juga yang tidak menggunakan saksi dalam memeriksa perkara dispensasi kawin ini. Pada perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mtp, Hakim tidak memeriksa saksi untuk pertimbangannya. Dalam mempertimbangkan penetapannya, Hakim dalam perkara ini:
Menimbang ,  bahwa  sesuai  dengan  Qaidah  Ushul  Fiqh  yang  diambil  alih  sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:
ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملإا فرصت (al-FÂDÂNÎ, 1981)
Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”
Menimbang , bahwa oleh karena anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah  lama  saling  mencintai  dan  sudah  bergaul  akrab  serta  keduanya  telah  sepakat  akan melanjutkan  ke  jenjang  perkawinan  (membina  rumah  tangga),  keduanya  tidak  bisa dipisahkan,  maka  untuk  menghindari  persangkaan  dalam  masyarakat  yang  negatif  dan kemungkinan  terjadinya  pelanggaran  hukum  syar’i  yang  lebih  jauh  serta  mafsadat  dan
mudharat  yang  lebih  besar  dari  pada  keduanya,  maka  keduanya  perlu  segera  untuk dinikahkan;
Menimbang ,  bahwa  sejalan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka  Hakim  berpendapat sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:
حلاصملا بلج نم ىلوأ دسافملا أرد
Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";
Dan dalil dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 210 sebagai berikut: ةهاركلا عم ذئنيح اهؤطوو هريغ وا ىنازلا ءاوس انزلا نم لماحلا حاكن زوجيو Artinya:  “ Mengawini  wanita  yang  hamil  karena  zina  itu  diperbolehkan,  baik  bagi pezinanya  sendiri  atau  bukan,  tetapi  menggaulinya  seketika  itu  hukumnya  makruh; (Buku, 2015)
Menimbang , bahwa Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 354 sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:
اـهب هل مكحو مكاحلا  اهـعمس  ةـنيب  ىعدملا  عم  ناك  نإـف ( Amin, 2019)
Artinya: “Apabila  Para  Pemohon  mempunyai  bukti/saksi,  maka  hakim  menerima permohonannya”;
Menimbang ,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  tersebut  di  atas, maka Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat bahwa tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Para  Pemohon  di  dalam  persidangan,  sehingga  Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak perempuan kandung Para Pemohon tersebut yang bernama untuk menikah dengan calon.
Dari  anotasi  perkara  tersebut,  terlihat  bahwa  hakim  tidak  memberikan  penasihatan tentang  pendidikan,  sebagaimana  bunyi  Pasal  12    Perma  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Pedoman  Pemeriksaan  Perkara  Dispensasi  Kawin,  dimana  Hakim  harus  memberikan penasihatan  tentang  kemungkinan  berhentinya  Pendidikan  bagi  anak,  keberlanjutan  anak dalam  menempuh  wajib  belajar  12  tahun,  belumsiapnya  organ  reproduksi  anak,  dampak ekonomi,  social,  psikologi  bagi  anak,  dan  potensi  perselisihan  dan  kekerasan  dalam  rumah tangga. Ketika hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana tersebut, maka penetapan batal demi  hukum.  Namun  apakah  ketika  hanya  salah  satu  penasihatan  tidak  dilakukan menjadikannya  batal  demi  hukum  atau  penasihatan  dalam  arti  global  saja.  Ini  menjadi perhatian bersama, bahwa
Dalam  perkara  dispensasi  kawin,  para  Pemohon  adalah  orang  tua  yang  hendak  akan menikahkan anaknya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena masih belum cukup umur, hal ini berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  dikatakan bahwa  “Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 (Sembilan belas) tahun”. Terhadap penolakan tersebut dalam pasal 2 selanjutnya memberikan solusi  atau  jalan  keluar  bagi  orang  tua  yang  hendak  akan  menikahkan  anaknya  dan  belum mencapai  umur  19  tahun,  sebagaimana  bunyi  pasal  “Dalam  hal  terjadi  penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak
disertai  bukti-bukti  pendukung”.  Perkara  permohonan  dispensasi  kawin  disebabkan  calon mempelai  belum  cukup  umur  menurut  Undang-Undang,  tentunya  akan  berakibat  adanya penetapan pengadilan atas permohonan para pemohon, baik orang tua calon mempelai wanita maupun  orang  tua  calon  mempelai  pria.  Penetapan  hakim  pengadilan  tentunya  berdasarkan terhadap  apa  yang  dituntut,  namun  penetapan  tersebut  tidak  seluruhnya  dapat  dikabulkan tetapi  bisa  jadi  perkara  tersebut  dicabut  oleh  pihak  setelah  mendapatkan  penasihatan  dari hakim,  atau  bisa  jadi  hakim  menolaknya  dan  bisa  jadi  pula  dikabulkan,  tergantung  pada pemeriksaan  dan  pertimbangan  hakim.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  tahun  2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sangat besar kegunaannya oleh  hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  sebelum  menjatuhkan  penetapannya,  sebab dalam  Perma  tersebut  memuat  (a)  asas  dan  tujuan,  (b)  Ruang  lingkup  dan  persyaratan administrasi, (c) Pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, (d) Upaya hukum, dan (e) Klasifikasi hakim.
Dalam menerapkan pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, hakim sudah tanya jawab kepada calon mempelai untuk mengetahui apakah dipaksa atau tidak dalam keinginan untuk  menikah  tersebut,  apakah  telah  siap  untuk  menjadi  istri  atau  suami  yang  bertanggung jawab,  siap  menjadi  orang  tua,  siap  menghadapi  persoalan  rumah  tangga  yang  akan  muncul dan pasti akan terjadi di kehidupan rumah tangga mereka.
Dalam  wawancara  penulis  terhadap  hakim  yang  memeriksa  dan  mengabulkan  perkara tersebut menyampaikan bahwa “hal yang harus digaris bawahi dalam bunyi pasal 15 tersebut adalah kata dapat, yang bisa jadi bermakna harus tetapi bisa jadi bermakna tidak harus untuk diikuti,  atau  tidak  ada  kewajiban  untuk  diikuti  dan  bisa  ditinggalkan.  Selain  itu  pula  oleh hakim tersebut menyampaikan bahwa dari seluruh isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun  2019  tersebut,yang  tidak  dimasukan  dalam  pertimbangannyahanya  pasal  15  huruf  (c) yakni “Menyarankan agar anak didampingi pendamping” dan (d)“Meminta rekomendasi dari psikolog  atau  dokter/bidan,  pekerja  social  professional,  tenaga  kesejahteraan  sosial,  pusat pelayanan  terpadu  perlindungan  perempuan  dan  anak  (P2TP2A),  komisi  perlindungan  anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)”.
Dalam prinsipnya, peraturan yang mengatur perkawinan di bawah batas usia sebenarnya tidak  diinginkan.  Namun,  lembaga  peradilan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili permohonan  dispensasi  nikah  dihadapkan  pada  dua  pertimbangan  yang  saling  bertentangan. Pertimbangan  pertama  adalah  dampak  negatif  dari  menikah  pada  usia  muda,  sedangkan pertimbangan  kedua  adalah  dampak  negatif  jika  permohonan  dispensasi  ditolak.  Dalam kebanyakan  kasus,  hakim  cenderung  mengabulkan  permohonan  dispensasi  dengan mempertimbangkan bahwa dampak negatif akibat  penolakan dispensasi  lebih besar daripada dampak  negatif  dari  perkawinan  di  bawah  usia.  Penolakan  permohonan  tersebut  berpotensi merusak keturunan dan juga mengancam kehormatan kedua calon pengantin.
Hakim mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan mendesak, seperti jika seorang pria  dan  wanita  telah  terlibat  dalam  hubungan  yang  berlanjut  dan  ada  kekhawatiran  akan tindakan  zina.  Selain  itu,  jika  anak  pemohon  telah  hamil,  bahkan  menurut  hukum  adat,  jika mereka telah mencapai tempat imam, maka segera menikah menjadi penting. Selain itu, kedua belah pihak telah menyatakan kesiapan mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan, yang
dikuatkan  oleh  bukti  yang  cukup.  Pertimbangan  ini  didasarkan  pada  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  5  Tahun  2019.  Meskipun  menurut  penulis,  keputusan  hakim  Pengadilan Agama  Martapura  yang  mengabulkan  permohonan  dispensasi  pada  kasus  tahun  2021  sudah sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019,  namun  ada  berbagai interpretasi  yang  berbeda  dalam  memahami  konsep  mendesak  yang  terkait  dengan  pasal  15 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019.  Oleh  karena  itu,  penulis  menemukan bahwa  pada  tahun  2022,  ada  surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Peradilan  Agama Nomor  2449/DjA/HM.00/4/2022  tanggal  22  April  2022  tentang  Koordinasi  dan  Perjanjian Kerjasama  Dinas  Kesehatan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mencapai  keseragaman  pendapat  oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi  kawin sesuai  dengan pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.
Ketika  permohonan  dispensasi  ditolak,  pertimbangannya  adalah  jika  pihak  pemohon dianggap  tidak  dapat  membuktikan  alasan  mendesak  yang  mereka  kemukakan.  Selain  itu, hakim  juga  harus  mempertimbangkan  keadaan  anak  secara  fisik  dan  mental,  kesiapan  anak untuk menikah, adanya unsur paksaan dalam rencana pernikahan mereka, serta perlindungan dan  kepentingan  terbaik  anak  sesuai  dengan  pasal  14  hingga  pasal  16  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.
Permohonan  tersebut  ditolak  ketika  pihak  pemohon  dianggap  tidak  mampu membuktikan  alasan  mendesak  yang  mereka  kemukakan.  Selain  itu,  hakim  juga  harus memperhatikan dengan seksama kondisi fisik dan mental anak, mempertimbangkan kesiapan anak  untuk  menikah,  memeriksa  adanya  unsur  paksaan  dalam  rencana  pernikahan  mereka, serta  memprioritaskan  perlindungan  dan  kepentingan  terbaik  anak  sesuai  dengan  pasal  14 hingga pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.
Sementara itu, permohonan yang dikabulkan, hakim memberikan pertimbangan bahwa jika antara pemohon dan calon suami sudah memiliki hubungan yang dekat, bahkan jika anak pemohon  telah  hamil  duluan,  maka  jika  mereka  tidak  segera  menikah,  ada  kemungkinan terjadi perbuatan perzinaan yang berkelanjutan. Keduanya juga telah menyatakan kemampuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.
Selain  itu,  hakim  juga  mempertimbangkan  dalil-dalil  dari  Al-Qur'an,  Hadis,  pendapat ulama,  dan  Qaidah  Fiqh  yang  kemudian  dijadikan  pendapat  hakim.  Pertimbangan  hakim Pengadilan  Agama  Martapura  berdasarkan  alasan  mendesak,  baik  dalam  kasus  yang dikabulkan  maupun  ditolak,  tidak  melanggar  PERMA  No.  5  Tahun  2019  dan  sesuai  dengan peraturan tersebut. Meskipun terdapat pasal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim, namun pasal tersebut bersifat opsional karena menggunakan kata "dapat" dalam pasal 15  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  tahun  2019.  Namun,  dengan  beragamnya interpretasi  terkait  konsep  mendesak  yang  terkait  dengan  pasal  15  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pada tahun 2022, terdapat  surat  edaran yang dikeluarkan oleh Badan  Peradilan  Agama  Nomor  2449/DjA/HM.00/4/2022  tanggal  22  April  2022  tentang Koordinasi  dan Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan. Hal  ini bertujuan  untuk  menyatukan pendapat  hakim  dalam  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  dispensasi  kawin  sesuai dengan pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

## KESIMPULAN
Dispensasi  kawin  menjadi  masalah  tidak  hanya  di  Kabupaten  Banjar  Kalimantan Selatan  saja,  namun  sudah  menjadi  masalah  nasional.  Perdebatan  antara  qadhai  dan  diyani tentang  batas  usia  minimal  serta  pernikahan  di  bawah  tangan  yang  dianut  oleh  masyarakat. Dari  dalil-dalil  yang  digunakan  untuk  menetapkan  hukum  sebagaimana  terlihat  dalam mempertimbangan  penetapan  perkara  permohonan  dispensasi  kawin,  hakim  Pengadilan Agama Martapura berkeyakinan bahwa maslahah akan tercapai apabila anak dikawinkan akan tercipta  kerusakan  yang  lain.  Tentu  alasan  mafsadat  yang  akan  tercipta  akibat  penolakan tersebut  mesti  diuraikan  dalam  pertimbangan  hukumnya,  karena  akan  menjadi  pertanyaan mafsadat wahmiah yang telah banyak di buktikan dalam penelitian sudah terbukti juga, seperti cacat  lahir,  kematian  ibu  dan  anak,  perceraian,  KDRT,  dan  lain-lain  yang  diakibatkan  dari pernikahan  dini.  Sehingga  benar-benar  dapat  memberikan  keyakinan  kepada  masyarakat bahwa maslahah yang dicapai dengan memberikan izin dispensasi kawin lebih besar daripada mafsadat yang dapat dihindari.

## BIBLIOGRAFI
al-FÂDÂNÎ, M. (1981). Yâsîn b. M.’Îsâ, Al-’iqd Al-Farîd. Surabaya: Dâr Al-Saqqâf, 1401. al-Khuthi, Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad. (2016). Mughni al-Muhtaj  Ila Ma’rifat Ma’ani al-Fazd al-Munhaj Jilid 1.
Al-Zuhaily, W. (1984). Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu Damaskus: Dar al-Fikr. Amin,  Muhammad  Nur.  (2019).  IMPLIKASI  QIRÂ’ÂT  DALAM  PENAFSIRAN  SURAT
AR-RAHMÂN (Studi Tafsir Rûh al-Ma’âni). UIN Raden Intan Lampung.
Buku, B. (2015). A. Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Al-Amin, 3(1).
Chintyauti, Livia Annisa, Setianto, Muhamad Jodi, & Dantes, Komang Febrinayanti. (2022). Peran  Pengadilan  Agama  Singaraja  Terhadap  Pemberian  Dispensasi  Perkawinan  Anak Dibawah  Umur  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 31–46.
Fadhli, Ashabul, & Warman, Arifki Budia. (2016). ‘Alasan Khawatir’pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar. Islamic Studies, 54(1), 95–121. Fitriah,  Nur  Izah,  Quthny,  Abu  Yazid  Adnan,  &  Syafi’i,  Imam.  (2023).  DISPENSASI NIKAH  PASCA  TERBIT  UU  NO.  16  TAHUN  2019  DI  PENGADILAN  AGAMA PROBOLINGGO. Jurnal Asy-Syukriyyah, 24(1), 15–30.
Haryanto, Joko Tri. (2012). Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur. Jurnal Analisa, 19(1), 1– 14.
Ilma, Mughniatul. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2(2), 133–166.
Kumari, Fatrawati, &  Kurdi,  Muqarramah Sulaiman. (2020). Pernikahan anak di  kalimantan selatan:  perspektif  nilai  banjar.  Gender  Equality:  International  Journal  of  Child  and Gender Studies, 6(1), 61–78.
Rafidah,  Rafidah,  Barkinah,  Tut,  &  Yuliastuti,  Erni.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Pernikahan  Usia  Dini  Di  Kabupaten  Banjar  Tahun  2014.  Jurnal  Skala Kesehatan, 6(1).
Sari,  Nurmilah.  (2011).  Dispensasi  nikah  dibawah  umur  (study  kasus  di  Pengadilan  Agama Tangerang Tahun 2009-2010.
Suryanti,  Irma,  &  Rudy,  Dewa  Gde.  (2021).  Disfungsi  Dispensasi  Kawin  dalam  Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10(2), 782–794.
Wahyudi,  Tri  Hendra,  &  Prastiwi,  Juwita  Hayyuning.  (2022).  Seksualitas  dan  Negara: Permasalahan  Dispensasi  Perkawinan  Anak  di  Indonesia.  Aspirasi:  Jurnal  Masalah- Masalah Sosial, 13, 205–255.
Wijayadi, Tri. (2008). Dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur (studi kasus di pengadilan agama Surakarta).

## Copyright holder:
Abdul Hamid (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: