Jurnal Ilmiah Komunikasi

## MAKNA

## ISSN : 2087-2461
Inovasi Digital Public Relations Pada
Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang dalam Meningkatkan Citra Agus Triyono agustriyono7@gmail.com 119-126 Eksistensi Buruh Dalam Komunikasi Bipartit (Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh dan Pengusaha Secara Ideal di Kota Kretek) Muhammad Zakki Mubarok 127-139
Implementasi Konsep Diri Pada Kelompok Gemes (Gemuk Menawan Semarang)
Kajian Teoritis Psikologi Komunikasi tentang Konsep Diri Pada Kelompok Gemes (Gemuk Menawan Semarang) Genta Maghvira 140-149 Representasi Perempuan dalam Film Cinta Suci Zahrana Urip Mulyadi 150-158
Kapitalisme, Budaya Dunia, Internasionalisasi Bahasa dan Nilai-Nilai Islam Pada Tayangan Periklanan Anak di Media Televisi Dalam Perspektif Bidang Kreatif
Industri Periklanan Dian Marhaeni Kurdaningsih marhaeni@unissula.ac.id 159-172
Paparan Media Promosi Kesehatan Dengan Pengetahuan Pencegahan Infeksi
Bagi Pengunjung Rumah Sakit Besar Tirto Husodo e-mail : besarundip4@gmail.com Puspa Run Canti 173-177 Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih (Telaah teoritis dan konsep implementasinya) Hariyani nhyani812@gmail.com 178-193

## PENANGGUNG JAWAB
Dekan FIKOM Trimanah, M.Si.
Sekretaris Dekan Dian Marhaeni K, M.Si
Ketua Penyunting Made Dwi Adnjani, M.Si
Sekretaris Mubarok, M.Si
Bendahara
Umi Hidayah, S.H.
Dewan Penyunting Trimanah, M.Si Edi Ismoyo, M.Si Suharyoso, S.Sos
Seksi Usaha Endang Winarsih, S.Sos
Sirkulasi dan Distribusi Novi, S.Sos
Alamat Redaksi
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Po. Box 1054/SM Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 ext. 448/ 449 Fax. (024) 6582455 email : jurnalfikom@yahoo.com

## EKSISTENSI BURUH DALAM KOMUNIKASI BIPARTIT (Upaya Membangun Kemitraan Antara
Buruh dan Pengusaha Secara Ideal di Kota Kretek)

## Muhammad Zakki Mubarok
Mahasiswa MIKOM UNDIP Angk. V

## Abstract
The industrial relations led to disputes, particularly between employers and workers. This is due to differences in perception between the two sides. Before the dispute widened, the internal communication in the company is required. In the labor, such communication commonly called a  bipartite  negotiations.  Negotiations  involving  the  employer,  even  the  management  or  his representative, with the workers, even it unions or representatives.
Kudus as an industrial city, has not seen any volatility in labor disputes that lead to anarchy. However, that does not mean escape from the clash at all. The question is whether bipartite communications with all its mechanisms have actually executed in the labor segment in Kudus. So the extent to which the workers understand the rules in bipartite negotiations.
The  method  in  this  study  using  a  phenomenological  approach,  aiming  to  obtain  a  full picture of the problems that occur between employers and workers. The results in this study indicate that communication between employers and employees is almost no constraints except the factor of labor education levels are low. It then may present barriers to understanding the conditional relations, cultural and functional, although the true communication goes smoothly.
Keywords: communication, bipartite negotiations, industrial relations, industrial disputes

## Abstrak
Hubungan industrial rentan memunculkan perselisihan, terutama antara pihak pengusaha dan buruh. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan persepsi di antara kedua belah pihak. Sebelum  perselisihan  tersebut  melabar,  maka  dibutuhkan  komunikasi  di  tingkat  internal perusahaan. Dalam perburuhan komunikasi tersebut biasa disebut dengan perundingan bipartit. Perundingan  yang  melibatkan  pihak  pengusaha,  bisa  manajemen  atau  yang  mewakilinya, dengan pihak buruh, bisa serikat pekerja atau yang mewakilinya.
Kudus sebagai kota industri, selama ini tidak terlihat adanya gejolak perselisihan dalam perburuhan yang mengarah kepada tindakan anarkis. Namun demikian bukan berarti lepas dari persilisihan sama sekali. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah komunikasi bipartit dengan segala mekanismenya telah betul-betul dijalankan dalam dunia perburuhan di Kudus. Lantas sejauh manakah para buruh memahami peraturan dalam perundingan bipartit.
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  fenomenologi,  bertujuan  untuk memperoleh  gambaran  secara  utuh  mengenai  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di antara  pengusaha  dan  buruh.  Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  komunikasi  di antara pengusaha dan buruh hampir tidak ada kendala kecuali faktor tingkat pendidikan buruh yang rendah. Hal tersebut kemudian dapat menimbulkan hambatan dalam memahami hubungan kondisional, cultural dan fungsional, meskipun sejatinya komunikasi berjalan lancar.
Kata Kunci :   komunikasi, perundingan bipartit, hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial
(Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh dan Pengusaha Secara Ideal di Kota Kretek)
Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 6 no. 2, Agustus 2015-Januari 2016

## Pendahuluan
Dalam  sebuah  hubungan  industrial rentan  memunculkan  permasalahan  dan bahkan  perselisihan  antara  pihak  manajemen dan  buruh.  Permasalahan  ini  sering  terjadi karena perbedaan persepsi antar kedua belah pihak.  Sebelum  permasalahan  itu  meluas, maka  dibutuhkan  komunikasi  di  tingkat internal  untuk  merundingkan  permasalahan itu yang melibatkan kedua belah pihak. Dalam dunia  peburuhan,  istilah  perundingan  ini disebut  bipartit.
Komunikasi bipartit secara umum telah diterapkan  di  berbagai  industri  (perusahaan) yang  ada  di  Kudus.  Komunikasi  yang  baik akan  menghasilkan  sebuah  kemitraan  yang kokoh di antara kedua belah pihak (pengusaha dan  buruh).  Demikian  pula  sebaliknya apabila  komunikasi  yang  terjadi  tidak  baik maka  akan  terjadi  demo  buruh  (Hafsah, 1999) diantaranya demo yang dilakukan oleh buruh  PT  Armada  Mekar  Jaya  (MAJ)  yang berada di Jalan Diponegoro No 107, Tambun Selatan,  Kabupaten  Bekasi.    Sebanyak  150 pekerja,  menuntut  pihak  perusahaan  lantaran melakukan  pemutusan  hak  kerja  (PHK) sepihak.  (Antara  News,  5  Nopember  2015).
Hal  serupa  dilakukan  oleh  sekitar 500  buruh  yang  tergabung  dalam  Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu-Gabungan Serikat  Buruh  Independen  (SBGTS-GSBI) PT  Megariamas  Sentosa.  Mereka  menuntut pemerintah  mengambil  tindakan  tegas terhadap  perusahaan  yang  mempekerjakan mereka karena mangkir memberikan tunjangan  hari  raya  (THR).  (Antara  News,  9 September  2015).
Negara ini sebenarnya telah merumuskan dan  menetapkan  sistem  ekonomi  termasuk
hubungan  antara  pengusaha  dan  buruh.  Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi  nasional”.
Pada  penjelasan  Pasal  33  Ayat  (1) menyebutkan  produksi  dilakukan  oleh  semua untuk  semua  untuk  membangun  kemakmuran bersama,  bukan  orang  perorang.  Tersirat makna  bahwa  pada  hakikatnya  perusahaan adalah  usaha  bersama  antara  pengusaha sebagai  pemilik  modal  dan  teknologi  dengan pekerja  atau  buruh  yang  menjalankan  dan mengembangkan modal dan teknologi dengan tenaga, pikiran dan kemampuan yang dimiliki pengusaha  dan  pekerja  sama-sama  bekerja sesuai fungsi dan peran masing-masing dengan satu  tekad  dan  tujuan,  yaitu  keuntungan perusahaan  dan  kesejahteraan  bersama.
Hakikat  itu  sejalan  dan  senafas dengan  jiwa  dan  semangat  gotong  royong sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Dasar  1945  yang  menjadi  modal  sosial terbesar  untuk  membangun  perekonomian bangsa  Indonesia.  Buruh  bukanlah  ‘pelayan pengusaha’  melainkan  ‘mitra  yang  setara dengan  pengusaha’  dalam  membangun perekonomian Indonesia (Jehani, 2007), tidak terkecuali  di  Kota  Kudus.
Meskipun  berjuluk  Kota  Kretrek,  di Kudus tidak hanya memiliki perusahaan rokok saja, namun Kudus juga memiliki perusahaan besar  selain  perusahaan  rokok.  Beberapa perusahaan besar yang berskala nasional dan memiliki  banyak  tenaga  kerja,  diantaranya:
No. Nama Perusahaan Alamat 1 PT. NOJORONO TOBACO INTERNASIONAL Jln. Jend. Sudirman No. 86 B - Kudus 2 PT. DJARUM Jln. Jend Ahmad Yani No 28 - Kudus 3 PT. Pura Barutama Jl. AKBP Agil Kusumadya No. 203, Kudus 4 PT. Pura Nusapersada Jl. AKBP Agil Kusumadya Km. 4 , Kudus 5 PR Sukun Jl. Raya PR Sukun No. 1-2 RT02 RW06, Gondosari, Gebog, Jawa Tengah 59354, Indonesia 6 PT.MUBAROKFOOD CIPTA DELICIA Jl. Sunan Muria 33 Kudus 7 Polytron Kudus Jalan KH.R.Asnawi P.O. Box 126 Kudus
Adapun  perusahaan  Industri  menurut kecamatan  jumlah  tenaga  kerja  berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh BPS Kudus
jumlah  tenaga  kerja  sebagai  mana  tabel berikut:
Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang

## Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2013
Kecamatan District Besar/ Big Sedang/ Medium Usaha Business Tenaga Kerja Labour Usaha Business Tenaga Kerja Labour (1) (2) (3) (4) (5) 1. Kaliwungu 17 25.035 14 661 2. Kota 12 17.704 28 1.001 3. Jati 15 18.072 11 393 4. Undaan 0 0 7 221 5. Mejobo 5 4.254 8 262 6. Jekulo 9 8.637 4 151 7. Bae 11 10.044 8 375 8. Gebog 14 11.407 15 518 9. Dawe 0 0 3 155 2013 83 95.153 98 3.737 2012 86 94.744 91 3.888 Jumlah 2011 79 92.529 87 3.584 2010 80 92.506 89 3.962 2009 81 92.551 98 4.005
Sumber : Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kabupaten Kudus
Source : BPS-Statistics of Kudus Tentu tidak mudah mengelola hubungan buruh dengan perusahaan agar selalu harmonis. Pengusaha  harus  memberikan  kebebasan kepada buruh untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan  pendapat  melalui  saluran  yang seharusnya  (Nurachmad,  2009).  Pekerja  di Kota  Kudus  juga  telah  menjadi  anggota  pada serikat  pekerja  yang  ada  di  Indonesia,  serikat pekerja  tersebut  di  antaranya  :
1.  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh Indonesia  =  KSPSI  (hasil  Munas)  Ketua Umum:  Syukur  Sarto  Jl.  Raya  Pasar Minggu  Km.  17,  no.  9,  Jakarta  Selatan 12740 021-7974359 / 021-7988212 / 021- 7974361.  Email:  syukurst@centrin.net.id 2.  Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Reformasi = FSPSI Reformasi Ketua : H.
Muhammad Rodja Jl. Elang Mas I, C5/17,
Perumahan Tanjung Emas, Tanjung Barat
3.  Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia = FSBDSI Ketua : Abdoel Azis Riambo  Jl.  Raya  Kebon  Jeruk  no.  4,  RT
002 RW 13, Kel. Palmerah, Rawabelong, Jakarta  Barat  11480  021-5438615  /  021- 5438615 4.  Serikat Buruh Sejahtera Indonesia = SBSI Ketua: Muchtar Pakpahan Ds. Jeungging Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten  021-5993047  021-5993048  021- 599  3053.  Email:  sbsi@pacific.net.id 5.  Sarekat  Buruh  Muslimin  Indonesia = SARBUMUSI Ketua: H. Sutanto Martoprasono  Jl.  H.  Soleh  II  no.  22A, Kel.  Sukabumi  Selatan,  Kebon  Jeruk,
Jakarta Barat 11560 021-53670238 / 021- 53671692
(Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh dan Pengusaha Secara Ideal di Kota Kretek)

## 6.  Persaudaraan Pekerja Muslimin Indonesia
=  PPMI  Ketua:  Eggi  Sudjana  Jl.  Tebet
Dalam  IV  i  no.  33, Tebet,  Jakarta  12810 021-8353315  /  021-8353316.  Email: info@ppmi.or.id
7.  Gabungan  Serikat  Pekerja  Merdeka Indonesia GASPERMINDO Ketua: Moh. Jumhur Hidayat Jl. Budi no. 3A, Cawang
III,  Dewi  Sartika,  Jakarta  Timur  021- 8091128  /  021-8091128 8.  Gabungan Serikat Buruh Industri Indoensia = GASBIINDO Ketua: H. Agus Sudono  Jl.  Tebet  Barat  Dalam  Raya  no.
15,  Jakarta  Selatan  12810  021-8353631 021-8353632  /  021-8290289.  Email: gasbiindo@wowmail.com
9.  Asosiasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  = ASPEK  Indonesia  Ketua:  Jenal  Kaludin Jl.Tebet  Dalam  III/29,  Jakarta  Selatan 12810  021-8303040  /  021-8308309  / 8305132  021-8308310.  Email:  aspek@ link.net.id
Dengan  kemitraan  yang  terjalin baik  antara  buruh  dan  pengusaha,  gejolak ataupun  konflik  antara  pengusaha  dan  buruh tidak akan terjadi (Tjandra, 2003). Banyak di daerah lain yang menerapkan hal yang sama, tetapi  hasilnya  sering  menyisakan  gejolak perburuhan yang berakhir dengan demonstrasi yang  bersifat  anarkis.  Perburuhan  di  Kudus, kendati  jumlah  tenaga  kerja  (buruh)  yang terserap di sektor industri sangat besar (lebih dari  250.000  pekerja/buruh)  (BPS  Kudus), namun masalah perburuhan di kota kretek ini nyaris  tidak  pernah  terdengar,  kecuali  hanya riak-riak  kecil  yang  tidak  berpengaruh  pada kondusivitas  daerah.
Bila dibandingkan dengan perselisihan hubungan  industrial  di  kota-kota  lain  yang terkesan  sering  mengalami  kebuntuan tentunya  merupakan  sesuatu  yang  menarik untuk dikaji. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan  akan  terjadi  gesekan-gesekan pada  tingkat  perusahaan  di  kemudian  hari, misalnya  terkait  UMR  ataupun  UMK  yang tergolong  rendah  dan  tidak  sesuai  KHL menurut  buruh  dan  perwakilannya,  namun sebaliknya  menurut  para  pengusaha.  Dari sinilah kemudian komunikasi yang terjalin di
tingkat  perusahaan  akan  dikaji.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan  pendekatan  fenomenologi, lebih  tepatnya  yaitu  fenomenologi  persepsi, dengan mempercayai bahwa suatu kebenaran bisa  didapatkan  dari  sudut  pandang  yang berbeda-beda,  tidak  hanya  membatasi fenomenologi  pada  obyektifitas  namun subyektifitas  juga  mengambil  perannya (Kuswara,  2005).    Buruh  beserta  pihaknya mempunyai  pengalaman  tentang  peranan komunikasi  antara  mereka  dengan  pihak pengusaha  atau  perusahaan  dalam  kurun waktu  tertentu.  Hal  ini  bertujuan  untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di antara  kedua  belah  pihak.
Dalam  penelitian  ini  akan  dipelajari materi-materi mengenai komunikasi organisasi maupun norma-norma yang berlaku dalam  sebuah  hubungan  perindustrian,  juga mekanisme  penyelesaian  dalam  perselisihan hubungan  industrial.  Penelitian  ini  juga akan  mempelajari  bagaimana  komunikasi mengambil peran penting dalam aspek-aspek empiris  dari  proses  ataupun  mekanisme penyelesaian  PHI  di  lapangan.
Selanjutnya  proses  dalam  penelitian fenomenologi  terdiri  dari  3  tahap,  yaitu pralapangan, lapangan, dan deskripsi. (Mudjiyanto  dan  Kenda,  2011:  67-68). Tahap pralapangan,  dimana  peran  peneliti  lebih dominan,  artinya  peneliti  secara  total  masuk dalam permasalahan disamping tetap berempati dan  menghargai  ungkapan  informan  pada fenomena  yang  diteliti.  Ini  merupakan  proses dimana  peneliti  mulai  tahu  tetang  fenomena yang  digambarkan  informan.  Peneliti  bersifat alami  tanpa  mempengaruhi  informan.
Berikutnya  dalam  tahap  lapangan, peneliti  harus  mengidentifikasi  intisari fenomena  tentang  bagaimana  persepsi  buruh tentang  kebijakan-kebijakan  perusahan  atas kebutuhan mereka berdasarkan data-data yang diperoleh dari informan. Pada tahap ini peneliti melakukan  identifikasi  dengan  sangat  teliti dan cermat untuk memperoleh keakuratan dan
kemurnian  hasil  sesuai  dengan  pengalaman informan.
Tahap  deskripsi merupakan  tahap terakhir  dari  fenomenologi  deskriptif.  Pada tahap  ini  peneliti  membuat  narasi  yang luas  dan  mendalam  mengenai  fenomena yang  diteliti.  Deskripsi  bertujuan  untuk mengkomunikasikan arti komunikasi
bipartit  dalam  membangun  kemitraan  sesuai pandangan informan. Ketiga langkah tersebut merupakan  satu  kesatuan  dalam  pemahaman arti  dan  makna  menggunakan  pendekatan fenomenologi  deskriptif  dan  pelaksanaannya dilakukan  secara  berurutan.
Pembahasan Bipartit sebagaimana dikatakan Bimoprasetio adalah sebuah forum penyelesaian  internal  antara  pengusaha dan  pekerja.  Forum  ini  akan  mengacu  pada forum  komunikasi,  konsultasi  dan  membuat pertimbangan  yang  matang  tentang  persoalan yang  berkaitan  dengan  hubungan  industrial, yang  anggotanya  terdiri  dari  para  pengusaha dan  para  pekerja  atau  organisasi  pekerja (buruh)  ataupun  perwakilan  yang  dibentuk buruh.  (Bimoprasetio.  http://strategihukum. net/kiat-sukses-pengusaha-berunding-bipartit- alam-perselisihan-hubungan-industrial. 25
Maret  2014).
Bipartit  adalah  sebuah  lembaga  yang wajib  dimiliki  oleh  setiap  perusahaan  yang mempekerjakan  (minimal)  50  orang  buruh atau  lebih.    Lembaga  ini  juga  merupakan forum  komunikasi  dan  konsultasi  serta sebagai  lembaga  penyelesaian  perselisihan perburuhan  mengenai  hal  ketenagakerjaan  di perusahaan antara perusahaan atau perwakilan buruh  dan  majikan.
Lingkup penyelesaian hubungan industrial melalui bipartit mencakup keempat jenis  perselisihan,  yakni  perselisihan  hak, perselisihan  kepentingan,  perselisihan  PHK, dan  perselisihan  antara  pekerja  atau  serikat buruh  dalam  suatu  perusahaan.  (Tjandra, 2003:  28).
Inti  dari  hubungan  bipartit  adalah musyawarah  untuk  mencapai  mufakat,  atau dalam istilah lain disebut penyelesaian masalah
secara  kekeluargaan.  Bipartit  merupakan mandatory  rules yang  wajib  ditempuh  oleh para pihak yang berselisih sebelum melangkah ke  proses  berikutnya.  Hal  ini  berdasarkan sistem  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  di  Indonesia.
Kewajiban  itu  diatur  dalam  Pasal 3  ayat  1  UU  No.  2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:  “Perselisihan  hubungan  industrial wajib  diupayakan  penyelesaiannya  terlebih dahulu  melalui  perundingan  bipartit  secara musyawarah  untuk  mencapai  mufakat”.
Lembaga  bipartit  sebagai  wadah komunikasi  dalam  hubungan  industrial  pun bukan  tanpa  masalah.  Undang-undang  atau peraturan  pelaksanaan  di  forum  ini  sering kali  dipandang  hanya  menguntungkan  pihak manajemen perusahaan (majikan). Peraturan- peraturan  di  dalamnya  tidak  memberikan keterangan  yang  banyak  tentang  apa  yang harus dicakup oleh komunikasi dan konsultasi tersebut  (Winarko,  2010).
Peraturan pelaksanaan hanya menentukan  bahwa  lembaga  kerjasama bipartit berfungsi “sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara pengusaha dan  wakil  serikat  pekerja/serikat  buruh  atau pekerja/buruh  pada  tingkat  perusahaan…”
(KEPMENAKERTRANS 255/MEN/2003
Pasal 2). Ini berarti tidak ada keterangan yang jelas mengenai isu apa yang boleh dibahas dan yang  tidak  boleh  dibahas.
Jadi  dalam  hal  ini  dipandang  sangat penting bagi serikat pekerja untuk menentukan ketentuan-ketentuan dasar di dalam pertemuan-pertemuan  forum  bipartit  tentang masalah apa yang boleh dibahas secara terbuka dan masalah apa yang hanya akan dibahas di dalam  perjanjian  kerja  bersama.
Beberapa  penelitian  dan  hasilnya  di bawah  ini  menunjukkan  bahwa  perundingan bipartit  ada  kalanya  berjalan  mulus  dan  bisa juga  terhambat,
(Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh dan Pengusaha Secara Ideal di Kota Kretek)
No. Penelitian Oleh Temuan Masalah Hasil 1 Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tim BPHN dibawah pimpinan Suherman Toha, SH., MH., APU adanya upaya pemerintah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya perselisihan hubungan industrial, namun belum optimal sesuai tuntutan masyarakat industrial UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian PHI terlalu formal, khususnya bagi pihak buruk dalam menghadapi mekanisme hukum di pengadilan berdampak kepada sulitnya untuk mewujudkan keadilan dalam penyelesaian hubungan industrial 2 Penelitian tentang Hubungan Industrial di Jabodetabek, Bandung dan Surabaya Pada Era Kebebasan Berserikat
Tim Peneliti SMERU dibawah kordinator Sri Kusumastuti Rahayu isu-isu yang berkaitan di luar upah menunjukkan bahwa aspek-aspek hubungan industrial telah berfungsi lebih mulus ketimbang yang mungkin diharapkan di tingkat perusahaan kebijakan dan peraturan perundangan pemerintah yang mempengarui kehidupan ekonomi pekerja atau buruh, khususnya yang terkait dengan isu upah memberikan kontribusi terhadap munculnya aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi pekerja/ buruh Kebanyakan perselisihan dapat di selesaikan pada tingkat dialog bipartit, belum sampai kepada dialog tripartit. Menunjukkan bahwa dalam konteks hubungan bipartit, kedua belah pihak mulai menemukan titik terang, namun begitu mereka yang berselisih mengaku masih dalam proses tahap belajar dalam menemukan metode negosiasi yang baik. 3 Penelitian tentang Pelaksanaan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial Dalam Melindungi
Kepentingan Pekerja/Buruh Ariani Arifin penyelesaian PHI secara bipartit dan mediasi telah terlaksana secara optimal sehingga mampu melindungi kepentingan pihak pekerja/buruh pengadilan hubungan industrial belum terlaksana secara optimal, karena masih banyak perselisihan pemutusan hubungan kerja yang penyelesaiannya lebih dari 50 hari dan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari standar biaya yang telah ditetapkan Faktor penghambat penyelesaian PHI: terputusnya komunikasi,
keterbatasan informasi, kurangnya kesadaran akan masalah yang dihadapi, sumber daya manusia pada pengadilan hubungan industrial, pikiran tentang menang atau kalah, proses perundingan yang panjang, domisili pihak pengusaha.
Faktor pendukung penyelesaian PHI: mediator yang kredibel (terpercaya), memiliki kepercayaan diri ( self confidence ),
menguasai substansi materi dan menguasai teknik komunikasi
No. Penelitian Oleh Temuan Masalah Hasil 4 Tesis dengan judul Pengaruh Lembaga Kerja Sama Bipartit Dan Peraturan Perusahaan Terhadap
Hubungan Industrial Di Citic Seram Energy Limited Wahyu Tri Winarko Lembaga Kerja Sama Bipartit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Hubungan Industrial yakni sebesar 74 %. Hasil regresi sederhana juga menunjukkan bahwa hubungan salah satu indikator Lembaga Kerja Sama Bipartit bahwa lembaga tersebut dapat segera menindaklanjuti hasil konsultasi dengan para pekerja, terlihat memiliki pengaruh yang cukup besar. Apabila hal ini dikaitkan dengan hasil distribusi frekuensi dimana terdapat persepsi dari sebagian besar responden (sebanyak 41 orang atau 53.9 %) yang menginginkan respon yang segera dari Lembaga Kerja Sama Bipartit Forum komunikasi bipartit belum pro aktif dalam mensikapi atau memberikan solusi dalam perselisihan hubungan industrial di perusahaan ini. Ini di dapat dari hasil jumlah responden yang menyatakan bahwa forum itu belum terlalu aktif lebih banyak daripada yang menyatakan sudah aktif.
Teori Social Exchange Thibault dan Kelley tentang rewards, costs, outcomes dan level of comparisons.
Melalui keempat hal ini, perilaku organisasi antara pengusaha dan pekerja dapat digambarkan.
Disamping  fungsinya  sebagai  kota penghubung, Kota Kudus termasuk kota yang ramai,  karena  sebagaimana  diketahui,  Kudus adalah  terhitung  kota  Industri.  Dilihat  dari jenis  industrinya,  terdapat  tiga  jenis  industri andalan  daerah  ini,  yaitu  industri  tembakau, industri percetakan, penerbitan dan kertas, dan industri  makanan  dan  minuman.
Diantara berbagai jenis industri di daerah ini,  industri  tembakau/rokok  merupakan salah  satu  industri  yang  berperan  signifikan. Peran  industri  rokok  yang  cukup  signifikan
tercermin juga dalam realisasi ekspor daerah ini. Kontribusi ekspor rokok kretek mencapai 31,09  persen  dari  keseluruhan  nilai  ekspor daerah  ini.  (http://jatengprov.go.id/id/profil/ kabupaten-kudus.  1  Januari  2016)
Diakui  atau  tidak,  sektor  industri  rokok telah  mewarnai  dinamika  masyarakat  Kota Kretek  selama  bertahun-tahun.  Meskipun banyak sektor baru yang kini mulai berkembang dan  dapat  dibanggakan  kemajuannya,  belum ada  yang  dapat  menggantikan  posisi  rokok dalam  memberikan  kontribusi.
Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 6 no. 2, Agustus 2015-Januari 2016

## Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus
Pada bulan Juni 2016 Kudus mengalami inflasi  sebesar  0,25  persen,  lebih  tinggi  dari bulan  sebelumnya  yang  mengalami  inflasi sebesar  0,16  persen.  Inflasi  yang  terjadi  di Kudus  pada  bulan  Juni  ini  lebih  rendah  dari
inflasi yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah dan  Nasional  yang  masing-masing  terjadi inflasi  sebesar  0,43  persen,  0,41  persen  dan 0,66 persen. Berikut data perusahaan industri dan  nilai  produksi  di  Kabupaten  Kudus  :
Banyaknya Seluruh Perusahaan Industri dan
Nilai Produksi di Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2014
Kecamatan District 2013 2014 Perusahaan/ Unit Usaha Company / Business Unit Nilai Produksi ( Juta Rp ) Production Value (Million Rp) Perusahaan/ Unit Usaha Company / Business Unit Nilai Produksi ( Juta Rp ) Production Value (Million Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1. Kaliwungu 1.830 6.620.537,17 1.848 6.686.742,54 2. Kota 2.159 31.617.568,52 2.180 31.933.744,21 3. Jati 1.575 78.934.740,14 1.591 79.724.087,54 4. Undaan 472 588.177,94 477 594.059,72 5. Mejobo 1.804 677.037,38 1.822 683.807,75 6. Jekulo 1.065 1.019.608,57 1.076 1.029.804,66 7. Bae 1.270 7.833.021,43 1.283 7.911.351,64 8. Gebog 1.237 3.334.080,76 1.249 3.367.421,57 9. Dawe 1.398 1.628.979,07 1.412 1.645.268,86 Jumlah 12.810 132.253.750,98 12.938 133.576.288,49
Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus
Adapun jumlah tenaga kerja berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh BPS Kudus jumlah tenaga kerja menunjukan penambahan
angka  tenaga  kerja  dari  tahun  2013  –  2014, sebagai mana tabel berikut :
Banyaknya Seluruh Perusahaan Industri dan
Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2014
Kecamatan District 2013 2014 Perusahaan/ Unit Usaha Company / Business Unit Tenaga Kerja Labour Perusahaan/ Unit Usaha Company / Business Unit Tenaga Kerja Labour (1) (2) (3) (4) (5) 1. Kaliwungu 1.830 13.314 1.848 13.447 2. Kota 2.159 137.213 2.180 138.585 3. Jati 1.575 27.768 1.591 28.046 4. Undaan 472 2.028 477 2.049 5. Mejobo 1.804 4.606 1.822 4.652 6. Jekulo 1.065 5.518 1.076 5.574 7. Bae 1.270 30.555 1.283 30.861 8. Gebog 1.237 20.224 1.249 20.426 9. Dawe 1.398 6.336 1.412 6.399 Jumlah/ Total 12.810 247.562 12.938 250.039
Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus
Banyaknya Pencari Kerja yang Mendaftar di Disnaker menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Kudus, 2015 Bulan Month Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat AK Tamat PT L P L P L P
L P L P Januari/ January 0 7 6 15
121
90 5 7 21 28 Februari/ February 1 7 4 27 80 72
3 12 21 8 Maret/ March 0 6 22 42
119 106 2 3 17 18 April/ April 1 10 12 57
96 84
1 3 19 27 Mei/ Mei 2 6 16 51
274
312
2 10 16 23 Juni/ June 1 3 6 19
247 304 3 5 16 13 Juli/ July 0 5 13 24
250 224 2 4 18 22 Agustus/ August 1 9 15 56
392
435
2 12 34 39 September/ September 0 10 7 34
173 174 4 3 14 32 Oktober/ October 0 12 8 31
162 157 4 14 24 45 November/ November 0 21
8 25 182
152 6 13 31 71
Desember/ December 2 18
3 7 137 127
10 13 28 29 2015 8 114 120 388 2 233 2 237 44 99 259 355 2014 13 57 111 218 2 097 2 019 59 118 297 537 Jumlah   2013 7 105 124 368 2 744 2 691 2 236 402 707 1103 Total     2012 14 101 122 364 3 457 3 536 125 291 530 713 2011 11 91 119 374 3 940 4 126 105 213 249 322
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus.
(Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh dan Pengusaha Secara Ideal di Kota Kretek)
Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Kabupaten Kudus, 2005-2015 (Rupiah ) Tahun KHL UMK 2005 655.476,00 650.000,00 2006 684.679,06 672.500,00 2007 764.064,69 750.694,00 2008 786.910,00 775.000,00 2009 852.736,00 840.000,00 2010 889.568,52 889.000,00 2011 1.004.157,00 990.000,00 2012 1.183.447,99 1.150.000,00 2013 1.183.447,99 1.150.000,00 2014 1.183.447,99 1.380.000,00 2015 1.183.447,99 1.608.200,00
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus.
Adapun serikat pekerja Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut: 1.  Serikat Pekerja RTMM (Rokok Tembakau Makanan  dan  Minuman) Ketua : Andreas Hoa, Jumlah Pekerja : 99.924 2.  Serikat  Pekerja  TSK  (Tekstil,  Sandang konveksi/garmen) Ketua : Jasri Jumlah Pekerja : 2139 3.  Serikat Pekerja TI (Transportasi) Ketua : Daru Handoyo,SH.MH Jumlah Pekerja : 2801 4.  Serikat Pekerja NIBA (Niaga dan Perbankan) Ketua : Drs.Ahmad Fikri Jumlah Pekerja : 481 5.  Serikat  Pekerja  FARKES  (Farmasi  dan Kesehatan) Ketua : A.Fadlan.A.Md.Kep Jumlah Pekerja : 305 6.  Serikat Pekerja LEM (Listrik Electro) Ketua : Khariri,SH.MH Jumlah Pekerja    : 2150 7.  Serikat Pekerja PAR (Pariwisata) Ketua : M.Yusrul Jumlah Pekerja   : 87 8.  Serikat Pekerja PPP (Perkebunan, Pertanian, Pertanian) Ketua : Edi Subagyo Jumlah Pekerja     : 182 9.  Serikat Pekerja KAHUT (Kehutanan) Ketua : Kamludin Jumlah Pekerja : 498 10. Serikat Pekerja SPBU (Pom Bensin) Ketua : M.Faizin,S.Ag., S.Pd Jumlah Pekerja : 64 11. Serikat  Pekerja  PKSI  (Pendidik  dan Kependidikan) Ketua : Bin Subiyanto M Jumlah Pekerja     : 187 Secara umum pengusaha menghendaki untuk mengendalikan biaya produksi termasuk biaya untuk pekerja ( personnel cost ) sesuai  dengan  kemampuan  dan  budget  yang dialokasikan, sementara serikat pekerja/buruh menghendaki  kenaikan  upah  dan  perbaikan kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya semaksimal  mungkin.  Di  sisi  lain,  sejatinya kedua  pihak  juga  mempunyai  kepentingan yang  sama  yakni  tumbuh  kembangnya dan  sukses  yang  optimal  usaha  perusahaan (Wiyono  dan  Hakim,  2009).
Organisasi  yang  dibutuhkan  buruh adalah  serikat  buruh,  tetapi  kenyataannya banyak buruh tidak menyadari bahwa Serikat Pekerja  adalah  hak  yang  melekat  bagi  buruh ( Worker Rights is Human Rights ) seperti yang tercantum  dalam  Deklarasi  Universal  Hak Asazi Manusia Pasal 23: ayat (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pekerjaan yang  adil  dan  menguntungkan  serta  berhak atas  perlindungan  akan  pengganguran;  ayat (2)  Setiap  orang  tanpa  diskriminasi,  berhak atas  pengupahan  yang  sama  untuk  pekerjaan yang  sama;  ayat  (3)  Setiap  orang  yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan
menguntungkan,  yang  memberikan  jaminan kehidupan  yang  bermartabat  baik  dirinya sendiri  maupun  keluarganya,  dan  jika  perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya; ayat  (4)  Setiap  orang  berhak  mendirikan dan  memasuki  serikat-serikat  pekerja  untuk melindungi  kepentingannya.
Beberapa  buruh  mengungkapkan bahwa  suara  perorangan  kecil  kemungkinan untuk  didengarkan,  maka  dari  itu  mereka para buruh mengajukan diri menjadi anggota serikat  buruh.  Pun  demikian  adanya  serikat pekerja  mampu  memperjuangkan  adanya Perjanjian  Kerja  Bersama  yang  jelas  seperti berapa  upah  yang  akan  diterima,  bagaimana jam  kerja,  bagaimana  perlindungan  yang diberikan  oleh  perusahaan,  memperjuangkan pengaturan  golongan  karyawan,  dll.
Serikat  pekerja  yang  berada  pada perusahaan  di  Kudus  berdasarkan  hasil wawancara di atas diketahui telah diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang oleh perusahaan. Hampir  tidak  ada  kendala  komunikasi  antara pengurus  dengan  perusahaan.  Perusahaan senantiasa  membuka  pintu  dialog  dan komunikasi  untuk  menyelesaikan  beragam persoalan  yang  menyangkut  pekerja  atau karyawan. Situasi yang positif ini tak lepas dari faktor usia organisasi serikat pekerja itu sendiri.
Seperti  terlihat  pada  hasil  di  atas, serikat  pekerja  terlibat  dalam  pengambilan keputusan  yang  krusial  khususnya  terhadap penentuan  imbalan  ekonomis  maupun  non- ekonomis.  Ini  terlihat  dari  isu-isu  yang ditangani,  mulai  dari  penyusunan  Perjanjian Kerja Bersama (PKB) hingga masalah sensitif seperti  PHK  karyawan.
Tujuan  hubungan  Industrial  adalah pengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional ikut mewujutkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial.
Untuk mencapai tujuan tersebut harus diciptakan ketenangan, ketertiban, kegairahan kerja  serta  ketenangan  usaha,  meningkatkan
kesejahteraan  pekerja  serta  derajatnya sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  sebagai manusia. Kesepakatan kerja bersama sebagai realisasi  dari  konsep  hubungan  Industrial maka tujuannya mengacu pada tujuan konsep hubungan  Industrial.
Serikat  Pekerja  sebagai  wakil  buruh di  Kudus  melihat  pentingnya  kegiatan  ini, sehingga masalah hubungan industrial mendapat perhatian khusus dalam penanganannya, karena berpengaruh  besar  terhadap  kelangsungan proses  produksi  yang  terjadi  di  perusahaan.

## Pemahaman buruh Terhadap Peraturan dalam Forum Bipartit
Dalam  perjalanannya,  forum  bipartit belum  sepenuhnya  dipahami  oleh  para buruh.  Yang  mereka  ketahui  adalah  apabila mereka mendapat masalah dalam perselisihan hubungan  industrial,  ada  tempat  yang mereka  tuju  untuk  mengadukan  perselisihan tersebut.  Mereka  tahu  melalui  lembaga  itu, dapat  mengutarakan  usul  dan  harapan  yang diinginkan.  Padahal  lebih  dari  itu  forum bipartit  mampu  bernegosiasi  mengenai  apa yang  seharusnya  menjadi  hak-hak  serta kewajiban-kewajiban  pengusaha  dan  buruh.
Hambatan Komunikasi Buruh dan Pengusaha Dalam Membangun kemitraan Hambatan  dalam  komunikasi  buruh dan pengusaha dalam membangun kemitraan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu: 1.  Hambatan Kondisional
Hambatan  kondisional  dari  sisi  buruh timbul  karena  keadaan  buruh  memiliki tingkat  pendidikannya  relatif  rendah yaitu  ada  yang  tidak  tamat  SD  ditambah lagi  dengan  mayoritas  buruh  yang ada  tidak  memiliki  ketrampilan  yang memadai  sehingga  memiliki  posisi  tawar yang  bagus  kepada  perusahaan.  Hal  ini menimbulkan  anggapan  dalam  pihak pengusaha bahwa buruh adalah kelompok orang  yang  membutuhkan  pekerjaan untuk mendapatkan upah dari pengusaha, karena kondisi ini buruh kondisinya masih memprihatinkan.

## 2.  Hambatan Kultural
Kultur  yang  ada  saat  ini  adalah  perilaku pemilik  modal  yang  kurang  menerima kehadiran  Serikat  Pekerja  di  perusahaan sebab  dianggap  momok  bagi  perusahaan karena  akan  melahirkan  banyak  tuntutan yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan.
Pengusaha akhirnya memanfaatkan kondisi buruh. Kondisi buruh yang bahwa mayoritas pendidikan pekerja rendah akhirnya  memicu  pengusaha  untuk memenuhi  syarat  pembentukan  serikat pekerja  yang  dibidani  oleh  manajemen.
3.  Hambatan Fungsional
Keadaan organisasi ketenagakerjaan dalam menjalankan mekanisme organisasi, termasuk  pengelolaan  organisasi  serta tata kerjanya masih dalam tahap mencari, menyesuaikan  dan  dibenahi.

## Simpulan
Berdasarkan pengalaman buruh, kondisi  buruh  di  Kudus  tidak  mengalami perubahan yang cukup berarti. Buruh masih dihadapkan pada persoalan pemenuhan hak- hak  normatif  yang  belum  sesuai  dengan harapan  mereka.  Selain  itu,  buruh  juga dihadapkan  pada  persoalan  kepastian  status mereka.  Pemberlakuan  sistem  kontrak  di perusahaan-perusahaan  banyak  merugikan buruh,  karena  posisi  mereka  dalam  sistem kontrak  tersebut  sangat  lemah  dan  rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun buruh tidak banyak menuntut karena menurut  mereka  itu  lebih  baik  daripada mereka tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan.
Serikat  buruh  yang  diharapkan mampu  memperjuangkan  hak-hak  buruh, informan menyatakan bahwa mereka belum mampu  menjalankan  perannya  secara optimal  karena  tidak  cukup  memiliki kekuatan  tawar  menawar  ( bargaining power )  yang  memadai  ketika  berhadapan dengan  pengusaha.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  relasi yang  ada  antara  Serikat  Pekerja  dengan Pengusaha  adalah  relasi  kuasa  yang  tidak setara.  Serikat  buruh  terkesan  sekadar
ada,  para  pengurus  serikat  buruh  sebatas menyampaikan  usulan,  namun  keputusan tetap  berada  ditangan  pengusaha.  Para pengurus  juga  cenderung  mencari  posisi aman agar keberadaan mereka sebagai bagian dari  perusahaan  tetap  terjaga.  Mereka  pada akhirnya  lebih  memilih  bersikap  pasif  dan tidak  terlalu  membela  kepentingan  buruh. Itulah  akhirnya  banyak  buruh  menyebutkan bahwa  Serikat  Pekerja  yang  ada  hanya boneka  permainan  pengusaha.

## Daftar Pustaka
Hafsah, Mohammad Jafar. (1999). Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Jehani, Libertus. (2007). Hak-Hak Pekerja Bila diPHK. Jakarta: Demedia Pustaka. Kuswara Engkus. (2005). Tradisi Fenomenologi pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah pengalaman akademis. Jurnal Mediator  Vol.7  No.1  Juni  2006
Terakreditasi  Dirjen  Dikti  SK  No.56/ D I K T I / K e p / 2 0 0 5 .
Mudjiyanto,  Bambang  dan  Kenda  N.  2011. “Metode Fenomenologi Sebagai Salah Satu  Metodologi  Penelitian  Kualitatif dalam  Komunikologi”,    Jurnal Penelitian  Komunikasi  dan  Opini Publik.  (diakses  25  Maret  2014) Nurachmad,  Muh.  (2009).  Tanya  Jawab Seputar  Hak-Hak  Tenaga  Kerja Kontrak  (Outsourcing).    Jakarta:
Visimedia.
Tjandra, Surya. (2003). UU Ketenagakerjaan dalam  Konteks  Gejala  Informalisasi Hubungan Kerja dalam UUK: Legalisasi  “Perbudakan  Modern”?
Jurnal  Analisis  Sosial,  Vol.  8.  No.  3
Desember  2003
Winarko,  Wahyu  Tri.  (2010).  Pengaruh
Lembaga  Kerja  Sama  Bipartit  Dan Peraturan Perusahaan Terhadap Hubungan  Industrial  Di  Citic  Seram Energy  Limited.  Tesis.  Universitas
Indonesia
Wiyono dan Abdul Hakim. (2009). Pengaruh Gaya  Kepemimpinan,  Motivasi  dan Kemitraan  Serta  Kepuasan  Kerja Terhadap  Kinerja  Pegawai,  Jurnal Riset Bisnis Indonesia Vol. 5 1 Januari 2009.  Semarang:  MM  UNISSULA http://strategihukum.net/kiat-sukses- pengusaha-berunding-bipartit-alam- perselisihan-hubungan-industrial.  25 Maret  2014 http://jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten- kudus. 1 Januari 2016