## AGRISOCIONOMICS
Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
ISSN 2580-0566                 EISSN 2621-9778 http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisocionomics
4(1): 192-205, Mei 2020

## KONSOLIDASI LAHAN PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN PETANI
( Farm Land Consolidation to Increase Farmer's Production, Productivity and Income )
Titik Ekowati, Edy Prasetyo, Bambang Trisetyo Eddy Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto 50275, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia Email: tiekowati@yahoo.co.id
Diterima 13 Januari 2020, disetujui 27 Mei 2020

## ABSTRAK
Kelembagaan pengelolaan lahan pertanian dalam hal konsolidasi dan program pertanian korporasi adalah   pengelolaan   lahan   pertanian   terutama   sawah   untuk   memenuhi   skala   pertanian   optimal   yang dikelola   oleh   kelompok   tani   dan   untuk   mendapatkan   nilai   bagi   petani.   Penelitian   bertujuan   untuk mengembangkan kelembagaan petani dengan konsolidasi lahan dan pendekatan pertanian perusahaan. Metode survei digunakan untuk penelitian. Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari dan Desa Dukuh, Kabupaten   Mojolaban   ditentukan   untuk   lokasi   penelitian   dengan   metode   purposive   berdasarkan keberadaan konsolidasi lahan pertanian. Simple random sampling digunakan untuk mendapatkan 40 responden yang bergabung dalam program konsolidasi lahan dan 40 reponden yang tidak tergabung dalam konsolidasi  lahan. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 28 ha sawah   terintegrasi   dengan   program   4   kelompok   tani.   Implementasi   program   menjawab   kelangkaan lahan, tenaga kerja dan dapat mengelola faktor-faktor produksi. Dampak dari program tersebut adalah peningkatan produksi dan produktivitas padi, efisiensi biaya produksi sebesar Rp 374.643,56/ha/musim, meningkatkan penggunaan peralatan pertanian, menciptakan peluang kerja, terutama bagi perempuan untuk menyiapkan  bibit dan meningkatkan pendapatan petani Rp 3.185.241.56/ha/musim.
Kata kunci: konsolidasi lahan, padi, pendapatan, produksi, produktivitas

## ABSTRACT
Farm land management institutional in term of consolidation and corporate farming programs are the management of farm land especially wet rice field to fulfill the optimum farm scale that manage by farmer ’s   group   and   to   get   the   value   for   farmers.   Research   was   aimed   to   develop   the   farmer’s institutional   by   land   consolidation   and   corporate   farming   approach.   Survey   method   was   used   for research.   Dalangan   Village,   Tawangsari   District   and   Dukuh   Village,   Mojolaban   District   were determined for research location by purposive method based on the farm land consolidation. Simple random sampling was used to get  4 0 respondents who joined the farm land consolidation and 40 respondents who were not joined with farm landconsolidation . Data were analyzed by descriptively. Result of research showed that 28 ha wet rice field was integrated to the program of 4 farmer’s groups. The implementation of program answered the scarcity of land, labor and it can be easily to manage the production factors. The impact of the programs were increasing paddy production, productivity, cost production   effiecientcy   by   IDR 374.643,56 /ha/period   increasing   the   usage   of   farm   equipment,   the created of the opportunity for employment, especially for women, to create the seedling and increasing the income of IDR 3.185.241.56 /ha/period.
Keywords: farm land consolidation, income, paddy, production, productivity

## PENDAHULUAN
Kabupaten Sukoharjo memiliki luas areal sawah 20.814 ha yang lebih sempit (2,099%) dibandingkan luas sawah di kabupaten lain di Provinsi   Jawa   Tengah.   Namun   demikian, tingkat produktivitas padi paling tinggi (75,26 ku/ha)   dibandingkan   produktivitas   padi   di Jawa   Tengah   (60,99   ku/ha)   (BPS,   2016). Produktivitas   padi   tersebut   sesungguhnya masih   dapat   ditingkatkan   hingga   mendekati potensinya,   namun   berbagai   permasalahan muncul   seiring   dengan   munculnya   berbagai kepentingan   dan   kondisi   perubahan sumberdaya alam.
Kegiatan usahatani padi umumnya masih banyak mengalami permasalahan dan kendala antara   lain:   bunga   modal   yang   tinggi, pemakaian   pupuk   yang   tidak   sesuai, kurangnya   suplai   air,   serangan   hama   tikus karena   terbatasnya   luas   panen,   kekurangan tenaga   kerja   untuk   pengolahan   tanah   dan panen, alih fungsi lahan dari padi ke tanaman lahan   bahkan   perumahan,   insentif   rendah. Suryana et al . (2009) mengungkapkan bahwa beberapa   permasalahan   yang   berkaitan dengan usahatani padi sawah antara lain : (a) kepemilikan lahan usahatani yang relatif kecil dan tersebar dan bahkan cenderung mengecil karena   adanya   proses   fragmentasi   lahan sebagai   akibat   dari   sistem/pola   warisan,   (b) terjadinya   alih   fungsi   lahan   sawah   untuk penggunaan   lainnya   sebagai   akibat perkembangan   perekonomian   daerah   baik untuk pariwisata, perumahan maupun sektor lainnya, (c) keterbatasan debit air irigasi pada beberapa   wilayah,   terutama   pada   musim kemarau   yang   disebabkan   oleh   persaingan dalam penggunaan air irigasi, (d) keterbatasan tenaga kerja terutama pada saat panen raya, sehingga   kebutuhan   tenaga   kerja   umumnya berasal   dari   luar   daerah,   (e)   keterbatasan modal usahatani, sehingga produktivitas yang dicapai   masih   dibawah   produktivitas potensialnya   dan   (f)   tingkat   serangan   hama penyakit   yang   masih   cenderung   tinggi   dan beragam   antar   wilayah   dan   antar   musim tanam   seperti   wereng   coklat,   penggerek batang,   tungro   dan   tikus.   Dalam   praktek
usahatani,   walaupun   petani   telah   memiliki pengalaman   panjang   dalam   berusahatani, namun   petani   tidak   selalu   dapat   mencapai tingkat   efisiensi   dan   produktivitas   seperti yang diharapkan.
Kendala ini dapat diatasi apabila sistem kelembagaan usaha tani padi
ditransformasikan   menjadi   kelembagaan konsolidasi   lahan,   kelembagaan   korporasi ( corporate   farming )   dan   pertanian   modern. Dimana   petani   dihimpun   dalam   suatu kelompok   untuk   melakukan   usaha   secara bersama-sama   dengan   tujuan   untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari usahatani padi. Lahan petani, dengan variasi tingkat kesuburan dan variasi luas  pemilikan   serta  kontribusi  tenaga  kerja dapat   merupakan   saham  atau profit  sharing secara proporsional. Margin keuntungan yang diperoleh,   setelah   diperhitungkan   dari produtivitas   lahan   disekitar   usaha, didistribusikan   secara   proporsional   antara petani,   pemilik   modal   dan   pengelola korporasi.   Hal   ini   sesuai   dengan   pendapat Rajae et   al .   (2012)   dan   Hiironen   dan Riekkinen   (2016)   bahwa   konsolidasi   lahan memberikan  hasil  yang  dapat  meningkatkan produksi   dan   profitabilitas   dan   menurunkan biaya   produksi   pada   usahatani.   Secara individu   nampaknya   sulit   bagi   petani   padi untuk beranjak dari lingkaran kemiskinannya tanpa   melakukan   konsolidasi   dalam pengelolaan   usahatani.   Dengan   melakukan konsolidasi dalam pengelolaan dengan sistem corporate   farming diharapkan   permasalahan petani   padi   baik   dalam   hal   permodalan, pemasaran maupun pengelolaan dapat diatasi.
Pengertian kelembagaan sebagai pranata dapat dikenali melalui unsur-unsurnya, seperti aturan   main,   hak   dan   kewajiban,   batas yurisdiksi atau ikatan dan sangsi. Selanjutnya, kelembagaan   dalam   pengertian   organisasi, disamping   keempat   unsur   tersebut   juga dicirikan   terdapatnya   struktur   organisasi, tujuan yang jelas, mempunyai partisipan dan mempunyai   teknologi   serta   sumberdaya. (Hermanto,   2007).   Hasil   dari   kajian   dapat dirumuskan   langkah-langkah   untuk membangun   kelembagaan   konsolidasi   lahan
dan corporate   farming dan   mengatasi kendala-kendala   dalam   membangun kelembagaan   dengan   sistem corporate farming .   Sasaran corporate   farming adalah mewujudkan   usahatani   yang   mandiri, berkesinambungan   untuk   mencapai   efisien usahatani   padi   melalui   konsolidasi   lahan (Prakoso, 2000).
Permasalahan yang dihadapi pada sektor pertanian   khususnya   komoditas   padi   antara lain   persentase   jumlah   tenaga   kerja   yang semakin   menurun   karena   rendahnya pendapatan   petani,   semakin   berkurangnya lahan pertanian dan terfragmentasi. Mengacu dari   hal   tersebut,   maka   pemecahan   yang dilakukan   antara   lain   bantuan   stimulan   alat mesin
pertanian, pendampingan pemberdayaan   pada   kelompok   tani   untuk memanfaatkan alat pertanian dan konsolidasi lahan   pertanian   dan corporate   farming. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan   untuk   mengkaji   kelembagaan konsolidasi   lahan   petani   dan   menganalisis pendapatan petani.

## METODE PENELITIAN
Penelitian   dilakukan   dengan   metode survey,   yakni   metode   penelitian   dengan mengambil sampel dari populasi. Pendekatan dasar adalah metode deskriptif analitis untuk mendapatkan   gambaran   keadaan   daerah kajian   secara   sistematis,   faktual   dan   akurat mengenai   fakta,   sifat   dan   hubungan   antara fenomena yang diteliti (Nasir, 1988).
Purposive ditetapkan   untuk   penentuan lokasi   penelitian   berdasarkan   potensi   yang didasarkan atas luas tanam dan produksi padi dan   keberadaan   konsolidasi   lahan   di Kabupaten   Sukoharjo.   Dari   sampel   lokasi kabupaten, ditentukan Kecamatan Tawangsari dengan   Desa   Dalangan   dan   Kecamatan Mojolaban   dengan   Desa   Dukuh   sebagai sampel   desa,   dengan   dasar   mewakili   desa dengan keberadaan konsolidasi lahan dan non konsolidasi   lahan.   Petani   sampel   adalah petani   yang   tergabung   dalam   konsolidasi lahan dan petani yang tidak tergabung dalam konsolidasi   lahan.   Jumlah   sampel   petani
sampel   masing-masing   sebanyak   40   petani yang   tergabung   dalam   kelembagaan   petani dan   40   petani   yang   tidak   tergabung   dalam kelembagaan lahan. Dasar penentuan jumlah sampel   untuk   masing-masing   kelompok adalah   masing-masing   kelompok   dapat dikatakan homogen pada penerapan usahatani karena   tidak   ada   perbedaan   teknologi   yang digunakan.   Data   dianalisis   secara   deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Sukoharjo   mempunyai   23.000   ha   sawah lestari   dengan   produksi   gabah   kering   giling 339.000 ton pada tahun 2016. Jumlah gabah mengalami kenaikan 135 ton dibanding tahun 2015   dan   harapannya   tahun   2017   akan meningkat.   Penduduk   Kabupaten   Sukoharjo berjumlah   871.397   jiwa   dengan   penduduk laki-laki   431.686   dan   perempuan   439.711 jiwa.  Mata pencaharian penduduk mayoritas sebagai petani.  Sektor pertanian mempunyai peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan.   Oleh   karena   itu   produktivitas pertanian khususnya padi merupakan hal yang mendapat   perhatian   khusus.     Hal   tersebut ditunjang dengan kegiatan konsolidasi lahan dan corporate farming.
Responden petani 80% berusia produktif dengan   lama   bertani   rata-rata   12   tahun   dan penguasaan lahan 0,45 ha. Suatu kondisi yang menggambarkan   bahwa   usaha   pertanian masih memberikan harapan untuk kehidupan. Kondisi   tersebut   terjadi   juga   di   Rwanda bahwa   lebih   dari   80%   penduduk   tinggal   di pedesaan dengan penghidupan pada pertanian lahan   sempit.   Kebijakan   yang   diterapkan berkaitan   dengan   penggunaan   lahan   adalah kebijakan   konsolidasi   sebagai   kunci transformasi   pertanian   (Dusengemungu, 2013).

## Kelembagaan Petani
Kelembagaan petani merupakan aktivitas yang   didasarkan   atas   kepentingan   bersama dalam   berusahatani   dengan   memperhatikan aspek   sosial,   ekonomi   dan   sumberdaya.   Di
samping   itu,   dalam   pelaksanaan   fungsi kelembagaan   tidak   lepas   dari   jalinan kerjasama   antar   petani,   pihak   lain   dan pemerintah.   Kelembagaan   petani   di   Desa Dalangan,   Tawangsari   dan   Desa   Dukuh, Mojolaban sudah berjalan dengan baik yang ditunjukkan   dari   aktivitas   di   kedua   desa tersebut.   Bentuk   kelembagaan   petani   yang sudah   berjalan   berupa   Gabungan   Kelompok Tani   (GAPOKTAN)   dan   dari   kedua   desa tersebut   masing-masing   mempunyai kerakteristik yang tidak sama. Gapoktan Tani Mandiri berada di Desa Dalangan Tawangsari yang   mempunyai   prestasi   Juara   Nasional   1 Tahun 2016 dengan keunggulan produktivitas padi sedangkan Gapoktan Tunas Harapan dari Desa Dukuh Mojolaban merupakan Gapoktan dengan spesfikasi pengadaan bibit padi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Hermanto   2007   bahwa   penerapan   dari pendekatan   kelembagaan   petani   adalah terselenggaranya   kebijakan   publik   sektor pertanian yang efektif. Pada keadaan tersebut, seluruh   stakeholder   berperan   secara   efektif dilindungi   oleh   suatu   sistem   yang   kaya insentif.   Aparatur pemerintah bekerja secara profesional   didukung   dengan   manajemen publik   yang   transparan   dan   partisipatif. Sektor   swasta   berperan   aktif   menemukan peluang dan merealisasikan potensi ekonomi menjadi   keuntungan   dan   pertumbuhan. Sementara aspirasi masyarakat dan sebagain besar   petani   terakomodasi   melalui   metode pemecahan   masalah   yang   rasional.   Sebagai akibatnya,   harapan   mengalirnya   investasi akan   menjadi   kenyataan   untuk   mendukung program pembangunan pertanian, pengentasan   kemiskinan   dan   mengurangi kesenjangan.   Investasi   dalam   aspek   sosial, ekonomi,   manusia   dan   sumberdaya   alam diperlukan   dalam   rangka   mendukung pembangunan sektor pertanian berkelanjutan. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Anantanyu (2011).
Berjalannya   mekanisme   kelembagaan yang efektif menuntut adanya kesatuan sistem antara   yang   anggota   dalam   kelembagaan tersebut. Ketidakharmonisan dalam dinamika kelembagaan dapat menyebabkan
ketidakpastian   keberlanjutan   kelembagaan. Keberlanjutan   kelembagaan   diperlukan kesungguhan,   kejujuran,   dan   kearifan   untuk menghargai aturan kelembagaan dan kontrak dalam rangka mengembangkan perekonomian sekaligus   meningkatkan   modal   social   di dalamnya.
Pengembangan dari dinamika
kelembagaan   pertanian   dapat   mewujudkan corporate   farming .   Implementasi corporate strategy dapat   berupa   merger   atau   akuisasi maupun   kerjasama   antar   usaha   petani   dan kelompok. Kelembagaan Corporate Farming dipandang   sesuai   dalam   menghadapi perubahan   lingkungan   strategis   sektor pertanian   karena   produsen   selain   mampu merespon perubahan permintaan dengan mutu tertentu,   juga   mampu   menciptakan   biaya terendah dari produk yang dihasilkan. Bertitik tolak   dari   pemikiran   tersebut,   maka pendekatan   model   kelompok   sehamparan   di Tawangsari   dan   Mojolaban   merupakan keputusan   dalam   melaksanakan   kegiatan usaha.

## Konsolidasi   Lahan   dan   Corporate Farming
Kelembagaan   petani   yang   berkaitan dengan   peningkatan   produksi   yang   secara intensif   dilakukan   oleh   pemerintah   adalah pengembangan kelembagaan pada komoditas padi.   Dengan   pertimbangan   bahwa kelembagaan pada komoditas padi merupakan basis   untuk   merancang   kelembagaan konsolidasi lahan dan Corporate Farming ke arah   pemberdayaan   petani   kecil. Pengembangan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan   aliran   teknologi   dan   modal sebagai   faktor   peningkatan   produktivitas melalui   pengembangan delivery   system . Delivery   systems tersebut   diharapkan   juga mampu menjamin arus balik yaitu pemasaran hasil   pertanian   ke   luar   untuk   wilayah pertanian.   Pengembangan   kelembagaan dilaksanakan   berdasarkan   paradigma pentingnya delivery   systems untuk meningkatkan   produktivitas   sekaligus mentransformasikan   pertanian   tradisonal menjadi   pertanian   maju   yang   progresif.
Keadaan yang sama terjadi di Chengdu City bahwa   rumahtangga   petani   seyogyanya respek   terhadap   konsolidasi   lahan   supaya kondisi   sosial   dan   manfaat   ekonomi   dapat terjaga   dan   tingkat   kepuasan   dalam pengelolaan   lahan   dapat   diraih   (Shui et   al ., 2014).
Konsolidasi   lahan   bertujuan   sebagai aturan   tentang   luas   lahan   dan   perencanaan penggunaan   lahan   khususnya   pada   lahan pertanian,   sebagai   proses   untuk merencanakan terpencarnya atau fragmentasi kepemilikan lahan kedalam pola aturan lahan yang sesuai untuk aktivitas usahatani dengan sarana   prasarana   seperti   fasilitas   umum (Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development   of   Kosovo,   2010). Kelembagaan ini bukan hal yang baru dalam pengembangan   daerah   pedesaan   (Winarso, 2016)   karena   sudah   diketahui   sejak pertengahan abad, seperti yang disampaikan Vitikainen   (2004)   bahwa   awal   konsolidasi lahan   ada   di   Denmark   pada   1750   sebagai bagian dari upaya pola sosial.  Disamping itu, konsolidasi   tanah   merupakan   metode pengadaan   tanah   yang   sekaligus   menjadi instrumen   penataan   ruang   yang   partisipatif dan terpadu (Nurlinda, 2010)
Keikutsertaan petani di daerah penelitian dalam Konsolidasi Lahan dimulai tahun 2015. Konsolidasi   Lahan   ini   sebenarnya   adalah bagian   dari   Program   Pertanian   Modern   dan Corporate Farming yang dirintis sejak tahun 2014.   Program   tersebut   menerapkan mekanisasi   pertanian   dan   memberikan bantuan   alat-alat   pertanian   seperti   traktor pengolah   lahan,   mesin   tanam   dan   mesin panen,   juga   menjual   bibit   padi   dan   pupuk organik,   serta   menyediakan   tenaga   operator mesin.   Bagi   petani   yang   ikut   sejak   awal program,  ketika penelitian dilakukan mereka sudah menerapkan program pertanian modern pada musim tanam ke tujuh.
Dasar   konsolidasi   lahan   adalah   letak sehamparan lahan. Satu unit konsolidasi lahan idealnya mencakup 100 ha sawah. Total lahan seluruh   anggota   gapoktan   sekitar   170   ha. Pada   saat   ini,   disebabkan   karena   beberapa kekurangan   terutama   peralatan,     gapoktan
baru   dapat   menyelanggarakan   konsolidasi lahan   seluas   70   ha   sawah   dari   sejumlah sekitar 200 petani.
Penetapan   hamparan   lahan   ini   menjadi salah   satu   alasan   dalam   keputusan   petani untuk   ikut   atau   tidak   ikut   dalam   program corporate   farming.   Bagi   beberapa   petani, terutama   yang   sudah   bergabung   sejak program   Konsolidasi   Lahan   ketika   program ini   dibentuk   pertama   kali,   alasan   utamanya adalah   karena   letak   lahannya   yang   berada pada   posisi   dimana   hamparan   program Konsolidasi   Lahan   direncanakan.   Sehingga keikutsertaan petani sifatnya pasif. Beberapa petani   lain   keikutsertaannya   juga   bersifat pasif,   yaitu   karena   diajak   teman,   diajak kelompok dan rasa sungkan untuk menolak. Beberapa   petani   bergabung   dengan Konsolidasi Lahan karena program itu adalah program   pemerintah,     dan   percaya   bahwa program   pemerintah   tersebut   baik   dalam mengusahakan kepentingan petani.
Petani-petani   yang   bergabung   dalam Konsolidasi   Lahan   pada   tahun   2015   dan selanjutnya,   umumnya   mempunyai   alasan yang   lebih   rasional   dikaitkan   dengan kemudahan   dan   pelayanan   yang   diperoleh dengan penyelenggaraan Konsolidasi Lahan, atau dikaitkan dengan efisiensi, peningkatan produksi dan penerimaan usaha tani.  Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jin et   al .,   2017  dan   Huang et   al .,  2017   bahwa konsolidasi lahan adalah cara atau titik masuk pengembangan   perdesaan   dan   sebuah   hal yang   penting   untuk   meningkatkan produktivitas,   kapasitas   dan   meminimkan konflik lahan. Kebijakan konsolidasi lahan di China   dirancang   dengan   maksud   untuk mengantisipasi   kehilangan   lahan   pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan area lahan dan meningkatkan produktivitas.
Beberapa   sumber   di   daerah   penelitian, terutama   para   pengurus   gapoktan,   sudah menyadari   akan   kelebihan   dan   keuntungan penyelenggaraan   konsolidasi   lahan.   Namun menurut   mereka,   konsep   konsolidasi   lahan sulit untuk diterapkan di desa ini, karena dua alasan.   Pertama,   karena   kepemilikan   lahan oleh petani di desa ini sudah sangat sempit,
sehingga   untuk   mengumpulkan   hamparan yang   ideal   untuk   konsolidasi   seluas   100 hektar akan melibatkan banyak petani dengan aspirasi yang mungkin berbeda-beda. Kedua, karena   banyak   petani   di   desa   ini   yang statusnya   hanya   penggarap   lahan,   pemilik lahan yang sebenarnya berada di luar desa ini. Hal   ini   menyulitkan   koordinasi   untuk terlaksananya konsolidasi lahan.
Petani   di   wilayah   Tawangsari   dan Mojolaban, Sukoharjo, umumnya menghadapi kesulitan langkanya tenaga kerja upahan untuk mengerjakan usaha tani. Pada musim   panen   tidak   jarang   mereka mendatangkan   tenaga   kerja   dari   luar kabupaten   (dari   Kabupaten   Grobogan)   dan dari luar propinsi (Kabupaten Pacitan). Bagi pemilik   lahan   yang   mempunyai   kesibukan atau mata pencaharian lain di luar usaha tani, terbentuknya corporate   farming dengan program   konsolidasi   lahan   dirasa   sangat membantu   dan   memudahkan   urusan   karena petani dapat mempercayakan kegiatan usaha taninya   pada corporate   farming . Sebagaimana   dikatakan   oleh   salah   satu responden   bahwa corporate   farming lebih menjanjikan   karena   produksi   dapat meningkat, serempak dan terkoordinasi mulai dari   pengolahan   lahan   sampai   pasca   panen. Hal   tersebut   didukung   responden   lain   yang menambahkan   bahwa   dengan   bergabung dengan corporate   farming maka   petani mendapatkan   pengetahuan   dan   informasi baru.
Corporate Farming adalah suatu bentuk kerjasama   ekonomi   dari   sekelompok   petani dengan   orientasi   agribisnis   melalui konsolidasi   lahan   sehamparan   dengan   tetap menjamin   kepemilikan   lahan   pada   masing- masing   petani,   sehingga   efisiensi   usaha, standarisasi   mutu,   efektivitas   serta   efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya dapat dicapai. Proses menuju konsolidasi lahan ini berjalan   apabila   petani   dengan   pemilikan lahan   sempit   mempunyai   kesempatan, kemampuan dan kemauan mencari alternatif pekerjaan   lain   ( off-farm dan nonfarm )   yang memberikan kesejahteraan lebih baik. Proses tersebut   dilakukan   secara   bertahap   sesuai
kemampuan   petani   dan   perkembangan lingkungan   di   wilayah   yang   bersangkutan. Tujuan   jangka   panjang   pengembangan corporate farming adalah mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan   berkesinambungan   melalui   pengelolaan lahan   secara   korporasi.   Pendekatan   dalam pengembangannya   adalah   pembangunan pedesaan berbasis pada pemanfaatan peluang sumberdaya   dan   kelembagaan   masyarakat secara optimal.
Pelaksanaan program corporate farming di Desa Dalangan seluas 28 ha yang dikelola oleh   4   kelompok   tani.   Keuntungan   yang diperoleh   dari   anggota   kelompok   tani mengikuti corporate farming yaitu :
Pelaksanaan   program corporate   farming di Desa   Dalangan   seluas   28   ha   yang   dikelola oleh   4   kelompok   tani.   Keuntungan   yang diperoleh   dari   anggota   kelompok   tani mengikuti corporate farming yaitu :
1) Pengolahan   lahan   yang   cepat.   Hal   ini menjawab   masalah   kelangkaan   tenaga kerja. Selama ini tenaga kerja berasal dari luar   daerah,   seperti   Grobogan,   Demak dan pacitan.
2) Penamanan   dapat   dilakukan   secara serentak mudah mengatur pengairan dan pencegahan serangan hama,
3) Lebih   efisien   dalam   penggunaan   sarana produksi,
4) Menyerap   tenaga   kerja   perempuan (membuat   persemaian).   Untuk   petani yang membutuhkan kerja oleh corporate farming akan   dipekerjakan   di   tanahnya sendiri.
Hal   tersebut   sesuai   dengan   pendapat Prakoso,   2000   bahwa   tujuan   penerapan corporate   farming ini   adalah   untuk mewujudkan pertanian yang mandiri, berdaya saing,   dan   berkesinambungan   melalui pengelolaan   usahatani   secara   korporasi. Prinsip pengembangan corporate farming ini adalah   membangun   keterpaduan   dan kemadirian   dalam   pengambilan   keputusan bersama   dalam   mengelolah   sumber   daya untuk   meningkatkan   pendapatan   dan kesejahteraann petani.  Mekanismenya, usaha tani   kecil   yang   bergabung   dalam   model
konsolidasi ataupun corporate farming dalam suatu   hamparan/wilayah   dikelola   dengan sistem   management   pertanian   yang   baik, seperti menagement mekanisasi, varietas yang sama, treatment teknologi yang sama, sistem panen yang baik dan pengelolaan pasca panen yang   baik.     Pada   umumnya corporate menunjukkan   pada   konsep   organik masyarakat   yang   didalamnya   tidak   ada konflik kepentingan yang mendasar di antara berbagai kalangan, karena mereka merupakan bagian   dari   kesatuan   organ   yang   sama (Tupawana dan Enoch, 2002).
Dasar   pemikiran   penting corporate farming ini adalah secara mikro menerapkan azas e conomies  of  scale yaitu  semakin  luas pengelolaan usaha semakin efisien biayanya, yang mencakup pengelolaan tanaman, biaya sarana produksi, biaya transportasi dan biaya pemasaran   hasil   usahatani   padi   (Aprini, 2015 ) .   Di   samping   itu   dengan corporate farming akan   dapat   diperoleh   kemudahan dalam   hal   akses   informasi,   akses   modal, bergaining poistion dalam pasar. Pelaksanaan corporate farming dapat dilaksanakan dengan pendekatan corporate strategy (CS). Inti dari pendekatan corporate strategy adalah adanya satu   keputusan   dalam   satu   kelompok   usaha mulai   dari   kegiatan   pendukung   ( support activities )  maupun   kegiatan  utama  ( primary activities )   .   Corporate   strategy   ini   sedang dikaji penerapannya pada kegiatan usahatani berlahan sempit melalui inovasi kelembagaan Corporate   Farming .   Perbedaan corporate farming dengan group farming terletak pada pengambilan   keputusan.   Dalam corporate farming keputusan   berada   dalam   satu kesatuan,   sedangkan   dalam   group   farming berada   pada   masing-masing   individu   dalam group   yang   bersangkutan.   Kelembagaan corporate   farming dipandang   sesuai   dalam menghadapi   perubahan   lingkungan   strategis sektor   pertanian   karena   produsen   selain mampu   merespon   perubahan   permintaan dengan   mutu   tertentu,   juga   mampu menciptakan biaya terendah dari produk yang bersangkutan melalui kepentingan keuntungan ekonomi internal dan eksternal.
Menurut Asmani (2013) sistem korporasi
adalah   konsolidasi   kegiatan   usahatani   yang dilakukan   oleh   petani   dengan   penerapan prinsip-prinsip   manajemen   sebagai   suatu perusahaan   milik   petani   untuk   mencapai efektivitas,   efisiensi   dan   berkelanjutan. Dalam corporate   farming ini   menyatukan modal   petani   yang   dikelolah   dengan perencanaan, pengorganisasian, semangat dan pengawasan   sehingga   produktivitas meningkat,   pendapatan   tinggi   dan kesejahteraan petani meningkat.
Penerapan   pertanian   korporasi   yang dikelola   oleh   kelompok   atau   Gapoktan diyakini   dapat   meningkatkan   efisiensi   dan efektivitas   usaha   tani.   Lahan-lahan   sempit (0,25 hektar) yang dimiliki petani disatukan jadi hamparan lahan pertanian yang lebih luas (lebih   dari   50   ha)   melalui   suatu   perjanjian kerja   sama   yang   pengelolaannya   kemudian diserahkan   ke   Kelompok/Gapoktan.   Dengan hamparan usaha tani yang relatif luas diyakini dapat   memudahkan   penerapan   sistem pertanian   modern   dan   penggunaan   mesin- mesin pertanian: mulai dari pengolahan tanah, tanam   hingga   panen.   Selain   itu, Kelompok/Gapoktan   dapat   dengan   mudah mendapatkan   akses   pendanaan   dari   bank- bank komersial (Rahmi, 2017).
Upaya   untuk   menarik   minat   petani, corporate   farming melakukan   pendekatan dengan   berbagai   cara,   terutama   adalah sosialisasi   melalui   gapoktan.   Didalam sosialisasi tersebut digambarkan kekuatan dan keuntungan   sistem corporate   farming dibanding   dengan   sistem   konvensional. Dengan   menggambarkan   perbandingan tersebut diharapkan petani lebih termotivasi, apalagi   dalam   pelaksanaannya   dilakukan melalui pendekatan pertanian modern.
Modernisasi   pertanian   khususnya   pada usahatani   padi   menjadi   sebuah   keniscayaan karena akan membuat usahatani padi menjadi lebih   efisien,   produktivitas   meningkat   dan berjung   pada   kesejahteraan   petani.   Hal   ini akan terjadi efisiensi waktu dan tenaga kerja. Hal ini senada dengan Deininger et al . (2014) dan   Boonchom et   al .   (2017)   bahwa modernisasi   pertanian   berkaitan   dengan mekanisasi   dilakukan   karena   adanya
kelangkaan   tenaga   kerja.  Arah   modernisasi harus   terus   didorong   mengingat   munculnya industrialisasi di daerah pusat produksi padi, selain   memberikan   efek   positif   berupa penyerapan tenaga kerja, ternyata berdampak semakin   berkurangnya   tenaga   kerja   bidang pertanian. Hal tersebut terjadi karena tenaga kerja   muda   lebih   senang   kerja   di   pabrik karena   pendapatan   dapat   diharapkan   setiap bulan.   BPS   (2016)   menunjukkan   bahwa tenaga   kerja   sektor   pertanian   tahun   2010- 2013 minus 2,2% yaitu dari 38,7 juta menjadi 36,6 juta.
Sosialisasi   Program   Pertanian   Modern dilakukan   melalui   kelompok-kelompok   tani, yang   tergabung   dalam   satu   gapoktan   yaitu Gapoktan   Tani   Mandiri   dan   Tani   Maju. Penggarapan   lahan   pertanian   tidak   lagi menggunakan   alat   manual,   tetapi   sudah menggunakan   mesin   pertanian.     Selama   ini petani   kesulitan   mencari   tenaga   kerja, khususnya   pada   musim   tanam.   Sebagain besar   tenaga   kerja   tanam   berasal   dari   luar desa.   Bahkan   untuk   bisa   tanam   harus   antri mendapatkan   tenaga   kerja.   Mesin   pertanian digunakan   untuk   mempersiapkan   lahan tanam,   menanam   padi   dan   memanen   padi. Saat ini Gapoktan Tani Mandiri mempunyai 4 traktor  roda  empat,   dua  traktor   roda  dua,  7 unit   transplanter,   771   unit   tray   atau   kotak tanam   dan   satu   mesin   panen   atau   combine harvester. Luas lahan petani yang tergabung dalam Gapoktan seluas 170 ha dengan 100 ha dikelola dengan manajemen modern farming dan   70   ha   dikelola   secara   konvensional. Kegiatan   tersebut   dimulai   Tahun   2014   dan sudah berlangsung selama 7 musim tanam.
Manajemen Gapoktan memiliki kegiatan Usaha   Pelayanan   Jasa  Alat   (UPJA).   Usaha Pengelolaan Jasa Alat dilakukan agar petani anggota   dan   juga   non   anggota   dapat meminjam   atau   memanfaatkan   jasa   UPJA dalam melayani peminjaman dan penggunaan peralatan   usahatani   yaitu   berupa   traktor, cangkul, rice   transplanter , power   thresher , seedling   tray .   Usaha   Pengelolaan   Jasa  Alat juga   menyediakan   operator   untuk   alat-alat tersebut,   yang   sebelumnya   sudah   dilatih mengoperasikan alat-alat modern tersebut. Di
samping   menyediakan   alat,   UPJA   juga menyediakan benih dan pupuk. Benih sudah siap   untuk   ditanam   dihargai   Rp   7.000,-   per tray,   sedangkan   pupuk   kandang   seharga   Rp 12.000,- per karung isi kurang lebih 20 kg. Anggota gapoktan yang meminjam alat lebih hemat   Rp100.000   dibanding   kelompok   lain. Penggunaan   mesin   tanam   ternyata   juga memunculkan   usaha   baru   yaitu   jasa persemaian   pada   tray.   Puluhan   ibu   Desa Dalangan   menjadi   buruh   semai   dengan pendapatan   Rp   130.000   untuk   persemaian padi per hektar dan bisa diselesaikan 1 hari dengan pemeliharaan 14 hari. Bagi sebagian besar   petani   pengguna   peralatan   tersebut, dirasakan   bahwa   jumlah   peralatan   yang disediakan   masih   kurang   jumlahnya,   karena pada   musim   tanam   serentak   petani   harus menunggu   giliran   untuk   mendapatkan. Khusus   untuk   tray   penyemaian   benih, kekurangannya   masih   cukup   banyak. Beberapa   petani   menyiasati   keadaan   ini dengan membuat tray tiruan.
Pertanian modern dinilai menjadi solusi efektif   untuk   menwujudkan   swasembada pangan   dalam   kondisi   lahan   sawah,   daya dukung irigasi dan sumberdaya manusia yang semakin   menurun.   Inovasi   penerapan teknologi,   dan   pengendalian   organisme pengganggu   tanaman   terbukti   dapat meningkatkan   produktivitas   sekaligus menurunkan biaya produksi. Klaster pertanian modern   merupakan   model   pemberdayaan kelompok   dengan   rekayasa   sosial,   ekonomi dan   teknologi   dan   rekayasa   nilai   tambah dengan   tujuan   kesejahteraan   petani   dan ketahanan pangan. Praktik pertanian modern ini dirasakan oleh petani memudahkan dalam berusaha   tani.   Pada   praktik   ini   pengolahan lahan sampai panen dapat dilakukan dengan serentak.   Sebelumnya,   petani   sering   harus saling   menunggu   karena   kekurangan   tenaga kerja. Pengadaan peralatan atau mesin untuk usahatani   padi   juga   memudahkan   urusan petani.   Beberapa   petani   menyarankan   untuk meninjau   kembali   tentang   pembagian tanggungjawab antara corporate farming dan individu anggota, sehingga tidak terjadi ada anggota   yang   merasa   dirugikan,   sementara
yang lain sangat diuntungkan.
Para   anggota   kelompok   ini   mengikuti program  pertanian  modern  dengan  beberapa alasan,   yakni   :   1)   terutama   adalah   karena petani   mempunyai   harapan   usahatani     yang dilakukan   lebih   efisien,   hasilnya   akan   lebih baik   dan   mengurangi   biaya   karena   adanya koordinasi dari gapoktan. 2) Alasan yang lain adalah karena ikut serta seperti anggota yang lain,   sehingga   petani   dapat   belajar   untuk memecahkan   masalah   yang   dihadapi.   3) Kebutuhan   benih   dapat   dicukupi   oleh gapoktan, karena ketua gapoktan merupakan penangkar benih. Petani bebas memilih benih, termasuk yang dari gapoktan yang terdiri dari benih   gapoktan   dan   benih   dari   ketua kelompok secara pribadi. 4) Pemasaran hasil diserahkan   kepada   masing-masing   petani, tidak   ada   keterlibatan   kelompok   dalam pemasaran   hasil.   Biasanya   petani   menjual padi   dengan   sistem   tebasan,   yaitu mengundang   tengkulak   untuk   membeli   padi yang   sudah   saatnya   panen   di   sawah,   petani mendapat uang secara kontan dari padi yang dijual.   Beberapa   petani   memanen   sendiri padi, menjual gabah kering atau beras secara bertahap apabila butuh uang.

## Petani Non Anggota Konsolidasi Lahan
Sebagian   petani   yang   tidak   bergabung dengan   corporate   farming   ternyata   pernah bergabung   pada   musim-musim   tanam sebelumnya.   1)   Petani   mengundurkan   diri dari corporate farming karena kendala yang belum   dapat   dipecahkan   oleh   corporate. Kendala  berkaitan dengan system pengairan, lahan   yang   paling   rendah   akan   mendapat limpahan   air,   sedangkan   yang   paling   atas kekurangan air bahkan sampai kekeringan. 2) Kebanyakan   yang   keluar   dari   corporate adalah   yang   mempunyai   lahan   bagian   atas, karena masalah kekurangan air masih menjadi tanggungjawab   peserta,   bukannya   corporate. 3)   Petani   yang   belum   pernah   bergabung dengan corporate, mempunyai alasan karena letak   geografis   lahan   yang   diliki   berada   di luar   skema   konsolidasi   lahan   yang diselenggarakan   oleh   gapoktan.   Walaupun tidak   menjadi   anggota,   petani   masih   dapat
menggunakan fasilitas peralatan modern dari corporate   dengan   cara   menyewa   dan membayar operator.

## Faktor Pendukung Penerapan Konsolidasi
Lahan dan Corporate Farming Konsolidasi   lahan   dan Corporate Farming mengkombinasikan rekayasa sosial, ekonomi,   teknologi   dan   nilai   tambah. Rekayasa   sosial   dilakukan   dengan mengetahui   secara   empiris   dan   studi   kasus mengenai   kondisi   pertanian   pedesaan. Rekayasa   ekonomi   dilakukan   dengan pengembangan   akses   permodalan   untuk pengadaan saprodi dan akses pasar. Rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan pencapaian teknologi   yang   biasa   digunakan   petani. Terakhir,   rekayasa   nilai   tambah   dilakukan melalui   pengembangan   usaha off-farm dari produk   primer   menjadi   produk   sekunder. Ketiga   rekayasa   tersebut   harus   dikoordinasi secara vertikal dan horizontal sehingga akan melibatkan   banyak   pihak   yang   diwadahi dalam   satu   kemitraan.   Sekelompok   petani padi   yang   sudah   dibentuk   dari   beberapa kepala keluarga harus secara aktif mengelola perencanaan on-farm (produk   primer)   dan off-farm (produk   sekunder)   dengan   aset seperti   lahan   pertanian   dan   teknologi   yang digunakan.   Sementara   pemerintah   bertindak sebagai fasilitator sekaligus katalisator dalam kegiatan   perencanaan,   penyusunan   strategi usaha,   introduksi   teknologi   terapan   spesifik lokasi yang efisien, pengadaan modal, saprodi serta fasilitator dalam proses pemasaran hasil.
Petani   di   yang   tergabung   dalam kelembagaan   lahan   mempunyai   ikatan   yang kuat.   Pertemuan   yang   dijadwalkan   setiap bulan selalu dihadiri oleh anggota. Program pertanian   modern   disosialisasikan   melalui kelompok oleh penyuluh pertanian. Gapoktan di   desa   penelitian   mengadakan   rapat   rutin setiap   bulan.   Setiap   anggota   kelompok   tani mempunyai kesempatan untuk menggunakan fasilitas   berupa   peminjaman   alat   pertanian dan pembelian sarana produksi yaitu bibit dan pupuk.   Para   petani   merasa   mendapatkan banyak informasi pada setiap pertemuan, baik mengenai   pengaturan   berorganisasi   atau
bekerja sama maupun tentang hal-hal teknis usahatani.   Pertemuan   tersebut   juga   dihadiri oleh   pejabat   di   tingkat   desa   maupun kecamatan.   Kondisi   serupa   terjadi   di Denmark (Vitikainen, 2004) bahwa prosedur konsolidasi   lahan   digunakan   sebagai   contoh pendekatan   dasar   persetujuan.   Teknik transaksi,   teknik   perencanaan   dan   insentif sebagai acuan teori modal sosial Manfaat   yang   diperoleh   anggota   yang tergabung   dalam   kelembagaan   lahan   dan pertanian modern antara lain bibit padi dapat ditanam dengan mesin tanam pada umur 14 hari dari persemaian. Sehingga anakan batang padi bisa lebih banyak dan produksipun lebih banyak.   Pembibitan   tidak   dilakukan   dengan menyebar benih di sawah, tetapi dilakukan di rumah petani. Bibit padi bila ditanam secara manual biasanya pada umur 36 hari sehingga ketika   tanam,   anak   batang   padi   tidak sebanyak pada umur 14 hari. Pembibitan juga menjadi usaha sendiri bagi kelompok tani dan menghasilkan   keuntungan.   Salah   satu   hal yang   tidak   diduga   dalam   ujicoba menggunakan   mesin   tanam   adalah   anakan tanaman   lebih   banyak   dan   mempercepat waktu   panen   dibanding   menggunakan   cara tradisional.   Jumlah   rumpun   padi   yang ditanam dengan mesin dapat mencapai 40-60, sementara   cara   tradisional   hanya   sekitar   25 rumpun, sehingga produksi juga nak sekitar 1,5   ton.ha.   Kedalaman   tanam   benih   dengan proses   tanam   mesin   lebih   dangkal   sehingga anakan   atau   rumpun   lebih   banyak.   Mesin tanam   mampu   mempertahankan   akar   lebih baik   sehingga   lebih   cepat   beradapatasi   dan pertumbuhan lebih cepat. Penggunaan mesin dapat   dilakukan   tanam   lebih   serentak sehingga   penanggulangan   organism pengganggu tanaman dapat lebih efektif.
Kendala   Penerapan   Konsolidasi   Lahan dan Corporate Farming Petani   padi   jika   berusahatani   secara individu   terus   berada   di   pihak   yang   lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha   tani   dengan   luas   garapan   kecil   dan terpencar   serta   kepemilikan   modal   yang rendah. Tetapi untuk menyatukan skala usaha
yang   kecil   ini   dalam   suatu   organisasi   yang solid   (konsolidasi   lahan   dan corporate farming )   bukanlah   pekerjaan   yang   mudah. Karena untuk penerapan lembaga tersebut ada beberapa kendala yaitu : tidak seluruh petani padi   ini   mau   mempercayakan   pengelolaan usahataninya   kepada   model   kelembagaan. Oleh karena itu,  perlu pengertian petani akan kelembagaan   petani   maka   dari   itu   perlu adanya sosialisasi kepada petani padi, belum adanya   persepsi   yang   sama   antar   anggota dalam   kelembagaan   petani   harus   diadakan pembinaan untuk menyatukan persepsi petani padi, tidak tersedianya dukungan dana awal harus  ada  kerjasama   atau  kemitraan  dengan pemerintah maupun swasta, dan petani tidak memiliki   keinginan   dan   keberanian   yang cukup kuat untuk mencoba menerapkan hasil penyuluhan. Hal ini disebabkan ketidaksiapan petani   untuk   menanggung   resiko   atas   hasil penerapan   tersebut.   Dengan   model konsolidasi   lahan   diharapkan   dapat mengurangi ketidakinginan dan ketidakberanian   petani   dalam   menerapkan hasil   penyuluhan.   Oleh   karena   itu   perlunya peran   pemerintah,   swasta   dan   perguruan tinggi untuk pembinaan, dana, pelatihan dan monitoring   untuk   keberhasilan   penerapan kelembagaan   petani. Hal   tersebut disampaikan   juga   oleh   Rejaei et   al .   (2012) bahwa   kesadaran   petani   terhadap   konsep konsolidasi   lahan   menjadi   penting   untuk partisipasi dan dibutuhkan informasi tentang manfaat program konsolidasi lahan.
Salah   satu   kendala   penanaman   serentak 170 ha adalah keterbatasan jumlah tray atau kotak persemaian  yang hanya tersedia  2500 kotak.   Padahal   untuk   tanam   170   ha   butuh 10.00 kotak dengan tiga mesin tanam. Mesin tanam   bisa   bekerja   jika   beih   disemai   pada tray,   sehingga   keterbatasan   tray   membuat proses   penanaman   harus   menunggu   tray kosong   diisi   kembali   benih   baru   dan menunggu   15   hari.   Beberapa   kendala   lain yang dirasakan oleh anggota kelompok adalah kenyataan   bahwa   lahan   sawah   mempunyai kemiringan   yang   walaupun   tidak   terlalu terlihat,   tetapi   jika   beberapa   petak   petani digabungkan   menjadi   satu   dengan
menghilangkan   pematang   di   dalamnya   akan menjadi kendala dalam distribusi air. Keadaan ini   membuat   petani   yang   letak   lahannya   di atas tidak mendapatkan air yang cukup, yang kadang   harus   mengusahakan   sendiri   dengan menyewa pompa air untuk menaikkan air dari sungai, yang akan menambah biaya produksi individual.

## Pendapatan usahatani Padi
Produksi   usahatani   padi   yang   diperoleh petani   yang   tergabung   dalam   kelembagaan lahan dan non kelembagaan memberikan hasil yang   berbeda.   Hasil   usahatani   padi   selama setahun dengan 3 kali musim tanam diketahui bahwa   terdapat   perbedaan   pada   biaya operasional,   produksi,   produktivitas   dan pendapatan.     Perbedaan   biaya   operasional sebesar   Rp   170.844,9,-   dan   perbedaan produksi   sebesar   763,6   kg/ha/musim   atau
2,29 ton/ha/3 kali tanam.
Jika   dicermati   dari   hasil   produksi   dan pengeluaran   usahatani   padi,   maka   harga pokok   produksi   dari   kedua   petani   pada kelembagaan dan non kelembagaan masing- masing   Rp   992,06/kg   dan   Rp   1.113,9/kg. Hasil produksi gabah dijual dengan harga Rp 4.015/kg.   Dari   hasilproduksi   berarti   petani yang   tergabung   dalam   kelembagaan   lahan mendapat   hasil   yang   lebih   efisien   daripada petani   yang   tidak   tergabung   dalam kelembagaan   lahan.     Dengan   demikian pendapatan   yang   diperoleh   petani   yang tergabung   dalam   kelembagaan   lahan pertanian   lebih   besar   dibandingkan   dengan pendapatan   petani   yang   tidak   tergabung dalam   kelembagaan,   masing   –   masing   Rp 28.719.219.8/ha/musim dan Rp
25.534.050,24/ha/musim,   jika   dicermati terdapat   perbedaan   pendapatan   Rp
Tabel 1. Analisis Usahatani Padi antara Konsolidasi dan Non Konsolidasi  Lahan
Keterangan Konsolidasi Lahan Non Konsolidasi Lahan Jumlah/ha Rp/ha Jumlah/ha Rp/ha Biaya tetap - Penyusutan 185.938,75 145.567,70 - Iuran air 94.864,49 360.732,9 - Sewa lahan 3.246.679,00 3.334.272,00 - Pajak 155.043,80 135.605,53 Biaya tidak tetap - Benih 40,75 431.222,61 38,31 382.165,19 - Pupuk Urea 210,50 399.945,79 190,90 372.966,10 - Pupuk SP3 174,75 367.586,62 168,50 343.158,67 - Pupuk NPK 210,10 498.277,36 208,70 437.996.60 - Pupuk Kandang 145,42 83.699,38 155,50 93.928.22 - Herbisida 30.075,40 52.076,75 - Pestisida 600.405,00 540.452,10 - Tenaga kerja 3.330.800,00 3.600.260,00 Jumlah pengeluaran 9.424.538,20 9.799.181,76 Penerimaan 9.500,00 38.143.830,00 8.800,00 35.333.232.00 Harga Gabah per kg : - Rp 4.015,14/kg Pendapatan (Rp) 28.719.291.8 25.534.050,24 Profitabilitas (%) 304,73 260,57
3.185.241,56/ha/musim. Sedangkan penguasaan   lahan   petani   yang   tergabung dalam konsolidasi lahan adalah 0,45 ha dan Non Konsolidasi lahan adalah 0,44 ha, oleh karena   itu   pendapatan   yang   diperoleh berdasarkan luas penguasaan masing-masing adalah   Rp   12.924.973,8/musim   dan   Rp 11.248.480,28/musim dan terdapat perbedaan Rp 1.676.493,52/musim.
Kegiatan   pencabutan   benih,   penanaman dan panen merupakan kegiatan dimana pada kelompok   petani   yang   tergabung   dalam konsolidasi   lahan   dapat   menghemat   biaya operasional.   Hal   ini   terjadi   karena   pada manajemen
kelembagaan sudah menggunakan   peralatan   untuk   penanaman dan   pemanenan   sehingga   sehingga   dapat menghemat   biaya   demikian   juga   untuk pembenihan   sudah   menggunakan   tray   yang tidak membutuhkan biaya pencabutan benih.
Hasil perhitungan produksi, produktivitas dan pendapatan menunjukkan bahwa dengan pendekatan   konsolidasi   lahan   dapat meningkatkan   hasil.   Hal   ini   didukung   dari hasil studi Jin and Deininger (2009), Rajae et al . (2012) dan Hiironen dan Riekkinen (2016) bahwa   konsolidasi   lahan   memberikan   hasil yang   dapat   meningkatkan   produksi   dan profitabilitas dan menurunkan biaya produksi pada   usahatani.   Hasil   uji   beda   profitabilitas diketahui ada perbedaan dengan probabilitas 0,035.   Hal   tersebut   menunjukkan   bahwa kemampuan   menghasilkan   keuntungan   dari biaya   produksi   pada   usahatani   padi   yang dikeluarkan   petani   yang   tergabung   dalam konsolidasi   lahan   lebih   menguntungkan dibandingkan dengan profitabilitas usahatani padi pada petani yang tidak tergabung dalam konsolidasi lahan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Pelaksanaan program kelembagaan lahan petani   melalui   konsolidasi   lahan   dapat menjawab   keterbatasan   lahan,   tenaga kerja   dan   pengelolaan   faktor   produksi lebih   mudah   dilaksanakan.   Pemanfaatan peralatan   pertanian   dapat   memberikan
peluang   kerja   bagi   ibu   rumahtangga dalam   hal   perbenihan   padi.   Pelaksanaan program   konsolidasi   lahan   memberikan peningkatan produksi 700 kg (7,37%)
2. Terdapat   perbedaan   pendapatan   Rp 3.185.241,56/ha/musim, anatara usahatani padi pada program konsolidasi lahan dan non   konsolidasi   lahan,   dengan profitabilitas   usahatani   pada   program konsolidasi   lahan   lebih   tinggi dibandingkan   dengan   non   konsolidasi lahan.

## Saran
1. Kelembagaan   konsolidasi   lahan   yang sudah   berjalan   supaya   tetap   dapat berlanjut,   karena   manfaat   yang   diterima petani   baik   dari   sisi   kelembagaan, produksi dan pendapatan.
2. Sosialisasi   program   konsolidasi   lahan tetap dilakukan supaya petani paham dan mau bergabung pada program tersebut.
3. Perlu   kesiapan   pengadaan   tray   untuk mendukung program perbibitan, sehingga penanaman dapat dilakukan serentak dan efisien
4. Perlu   dilakukan   perataan   lahan   supaya pengairan   pada   lahan   rendah   tidak tergenang air.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada   kesempatan   ini   penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi   Sesuai   dengan   Kontrak   Penelitian Tahun Anggaran 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Anantanyu,   S.   2011.   Kelembagaan   petani: peran   dan   strategi   pengembangan kapasitasnya. SEPA 7(2): 102 – 109. ISSN : 1829-9946.
Aprini,   N.   2015.   Kajian   penerapan kelembagaan corporate farming pada
usahatani   padi   ekosistem   pasang surut Di Kabupaten Ogan Komering Ilir   Provinsi   Sumatera   Selatan. Prosiding .   Seminar   Nasional   Lahan Suboptimal   2015.   Palembang   08-09 Oktober 2015 ISBN: 979-587-580-9
Asmani. N. 2013. Pengelolaan sumber daya alam lestarai melalui usaha pertanian pangan sistem korporasi (sustainable corporate   farming) dalam   rangka REDD. Prosiding . Seminar Nasional. PERHEPI.
Boonchom,   W.,     K.   Piewthongngam,   P. Polpinit   dan   P.   Chatavithee.   2017. Land   consolidation   of   small-scale farms   in   preparation   for   a   cane harvester. Computers and Electronics in Agriculture 142: 59–69
BPS. 2016. Jawa Tengah Dalam Angka 2016.
Badan Pusat Statistik.
Deininger, K., S. Jin, F. Xia dan J. Huang. 2014.   Moving   off   the   farm:   land institutions   to   facilitate   structural transformation   and   agricultural productivity   growth   in   China.  World Development 59: 505–520,
Dusengemungu,   L.   2013.     Farm   land   use consolidation-a home grown solution for   food   security   in   Rwanda. https://www.researchgate.net/publicati on/267533132
Jin, S.  dan  K. Deininger. 2009. Land rental markets   in   the   process   of   rural structural transformation: productivity and   equity   impacts   from   China. Journal   of   Comparative   Economics 37: 629–646.
Jin, X., Y. Shao, Z. Zhang, L.M. Resler, J.B. Campbell,   G.   Chen   dan   Y.   Zhou. 2017.   The   evaluation   of   land consolidation   policy   in   improving agricultural productivity in China. Sci
Rep.  7: 2792.  doi:     10.1038/s41598- 017-03026-y.
Haldrup, N.O.   2015. Agreement based land consolidation – In perspective of new modes   of   governance.     Land   Use Policy 46: 163-177
Hermanto R. 2007. Rancangan kelembagaan tani dalam implementasi prima tani di Sumatera  Selatan.  Analisis Kebijakan Pertanian 5(2): 110-125
Huang, Q., M. Li, Z Chen dan F. Li. 2017. Land   consolidation:   an   approach   for sustainable   development   in   Rural China   Ambio.     40(1):   93–95.     doi: 10.1007/s13280-010-0087-3
Hiironen,   J.,     dan   K.   Riekkinen.   2016. Agricultural   impacts   and   profitability of   land   consolidations.   Land   Use Policy 55: 309–317
Ministry   of  Agriculture,   Forestry   dan   Rural Development of Kosovo. 2010. Land Consolidation Strategy 2010 – 2020.
Nasir,   M.   1988.  Metode   Penelitian.   Jakarta. Ghalia Indonesia.
Nurlinda, I. 2010. Metode konsolidasi tanah untuk   pengadaan   tanah   yang partisipasif   dan   penataan   ruang   yang terpadu.   Jurnal   Hukum   2(18):   161   – 174
Prakoso,   M.   2000.   Upaya   Pengembangan
Corporate Farming. Jakarta. Departemen Pertanian. Rachman,   B.   2012.   Insentif   Ekonomi   dan Aspek Kelembagaan untuk
Mendukung   Implementasi   Undang- Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan   Berkelanjutan.   Pusat  Analisis Sosial   dan   Ekonomi   dan Pengembangan   Pertanian.   Badan Penelitian   dan   Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
Rahmi,   L.   2017.   Menakar   Model   Pertanian Korporasi. Bogor. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian.
Rejaei, N., A. Jamshidi, M. Teimouri dan K. Roosta. 2012. Farmer participation in land consolidation projects in Iran: the case   of   Shirvan   and   Chardavol   City. African   Journal   of   Agricultural Research 7(5): 684-689
Shui, W., J. Bai, S. Zhang dan Y. Chen. 2014. Analysis of the influencing factors on resettled   farmer’s   satisfaction   under the   policy   of   the   balance   between urban construction land increasing and rural   construction   land   decreasing:   a case study of China’s Xinjin County in Chengdu City. Sustainability 6: 8522- 8535; doi:10.3390/su6128522
Suryana  A.,   S.   Mardianto,   K.   Kariyasa   dan I.P. Wardhana. 2009. Kedudukan Padi Dalam Perekonomian Indonesia dalam Padi, Inovasi Teknologi dan Ketahanan Pangan. Buku 1. Jakarta. Balai Besar
Penelitian   Tanaman   Padi.   Badan Penelitian   dan   Pengembangan Pertanian. Hal 7- 31.
Tupawana,   P.S.   dan   Enoch   M.   2002. Corporate   Farming.   Bandung. Himpunan  Kerukunan  Tani  Indonesia (HKTI) Jawa Barat.
Winarso,   H.,   I.   Dharmapatni   dan   M.   Chen. 2016.   Community empowerment for succesful   land   consolidation   case studies:   Banda   Aceh   And   Denpasar, Indonesia.     Paper   Prepared   For Presentation At The “2016 World Bank Conference   On   Land   And   Poverty” The   World   Bank   -   Washington   DC, March 14-18, 2016
Vitikainen,  A.   2004.   An   overview   of   land consolidation   in   Europe.   Nordic
Journal of Surveying and Real Estate

## Research 1