Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri,  Jalan  Ir.  Soekarno  Desa  No.KM  20,  Cibeusi,  Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363.
Email: almaarif@ipdn.ac.id.

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.6, No. 1, 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10071
Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana
Alma’arif 1 dan Megandaru W. Kawuryan 2
1 Jurusan Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
2 Jurusan Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Dikirimkan: 8 Januari 2020 Direvisi: 9 Februari 2021 Diterbitkan: 25 Maret 2021
Pendahuluan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) hanya dapat berlangsung dalam sebuah negara dengan  sistem  demokrasi.  Terdapat  prinsip  utama  dalam  sistem  politik  demokrasi sebuah negara sebagaimana diungkapkan oleh Surbakti dkk yaitu 1) pemerintahan oleh partai mayoritas; 2) budaya demokrasi sebagai perilaku Warga Negara; 3) jaminan hak kebebasan Warga Negara; 4) participatory democracy; 5) sistem memilih dan mengganti penyelenggara Negara; 6) rule of law; 7) check and balances separation of power; 8) Pemerintah dan oposisi yang efektif; 9) sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi; dan 10) korelasi pemilu serentak dengan multipartai sederhana sebagai penguatan sistem presidensial dalam paham konstitusionalisme (Ramlan Surbakti, 2014;

## INTISARI
Sejak 2015, pemilihan kepala daerah serentak dilakukan untuk memilih gubernur dan walikota/ bupati yang akan mengakhiri pekerjaannya. DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintah daerah pada  tahun  2017  juga  melakukan  pilkada  serentak  dan  berakhir  pada  tahun  2022. Permasalahan  yang  muncul  ketika  kewajiban  regulasi  tentang  pilkada,  presiden  dan  wakil presiden dilakukan serentak pada tahun 2024. Antara tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, berdasarkan  peraturan  tersebut,  Gubernur  DKI  Jakarta  akan  diisi  oleh  gubernur  sementara yang diangkat oleh pemerintah pusat. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh gubernur sementara untuk mengurus Provinsi DKI Jakarta tentunya akan menimbulkan persoalan yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan alasan, dampak dan akibat jika Gubernur  DKI  Jakarta  diisi  oleh  gubernur  sementara  dan  berusaha  memberikan  solusi  dan alternatif dari permasalahan tersebut. Paradigma pragmatis dengan desain penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pilkada di DKI sebaiknya dilakukan  pada  tahun  2022  untuk  menghindari  waktu  kepemimpinan  pejabat  pelaksana gubernur yang panjang.

## KATA KUNCI
pemilihan kepala daerah serentak; penjabat kepala daerah; pemerintahan daerah
Ramlan Surbakti, Supriyanto, & Asy’ari, 2011). Sementara Gaffar dikutip oleh Subhan menekankan  5  (lima)  indikator  sistem  pemilu  yang  ideal  diantaranya  1)  pelaksanaan pemilu bersifat praktis dan konkrit; 2) peraturan perundang-undangan haruslah tuntas; 3) demokrasi dalam sistem pemilu secara implisit dapat dilakukan secara adil dan jujur serta  pemilu  yang  berkualitas;  4)  keluaran  (output)  pemilu  harus  berkualitas  dan kompetitif  serta  akuntabilitas  tinggi;  5)  derajat  keterwakilan  dengan  perimbangan antara  pusat  dan  daerah  (Subhan,  2006).  Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka  sistem pemilu legislatif dan sistem pemilu presiden dan wakil presiden oleh Surbakti terbagi memiliki cara sendiri-sendiri seperti sistem proporsional, sistem mayotarian, dan sistem semi-proporsional (Surbakti et al., 2011).
Terkait dengan pilkada serentak atau dalam istilah umum disebut sebagai pemilu konkuren (concurrent election). Pemilu konkuren merupakan “… elections held to elect several democratic institutions at once at the same time. These types of elections include executive and legislative elections at various levels in the country concerned, stretching from national, regional, to local level election s” (Meinke, 2008; Samuels, 2000). Tampak pada kutipan tersebut adanya penggabungan antara pemilihan eksekutif dan legislatif, bukan hanya pada tingkat nasional, melainkan gabungan antara pemilu nasional dan lokal (Baldini, 2002; Cross, 1996). Terminologi serentak dalam konteks pemilihan umum adalah keserentakan terkait waktu pelaksanaan (Solihah, 2018). Keserentakan pemilu nasional  dan  lokal  yang  akan  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  2024  oleh  Marwi  akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan mengingat akan terdapat defisit pegawai yang akan menjadi penjabat sementara (Marwi, 2016). Selain itu, dikatakan pula bahwa penjabat kepala daerah memiliki kendala sosiologis berupa kurangnya dukungan DPRD dan pejabat eselon II dalam setiap kebijakan yang akan diambil (Iskandar, 2013; Marwi, 2016).
Lebih  lanjut,  Wijayanti  dan  Purwaningsih  mengatakan  bahwa  pemilu  serentak merupakan  sebuah  alternatif  dalam  sistem  politik  sebuah  negara  dengan  beberapa keuntungan dalam mengatasi permasalahan yang dialami negara demokrasi selama ini. Keuntungan keseretakan pemilu secara rinci dapat disimak berikut ini:
…(1)  memfasilitasi  munculnya  penyederhanaan  sistem  kepartaian,  melalui  pemberian insentif bagi partai politik untuk membangun budaya dan pelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan (aliansi, koalisi dan gabungan/merger); (2) mendorong pembentukan parlemen  yang  lebih  efektif;  (3)  menjadi  dasar  bagi  terealisasinya  sistem  pemerintahan presidensialisme  yang  kuat  dan  stabil;  (4)  menciptakan  ruang  bagi  munculnya  fokus  isu dalam pemilu, mana yang merupakan isu nasional dan isu lokal; (5) menciptakan sistem pemilihan yang sederhana, waktu yang singkat, sekaligus biaya murah baik dalam pemilihan legislatif  dan  pemilihan  presiden;  (6)  membuka  ruang  partisipasi  bagi  menguatnya preferensi dan strategi rakyat (voters) pada pemilu berdasarkan isu lokal maupun nasional; (7)  agar  tujuan  diatas  dapat  terealisasi  dengan  efektif,  maka  sistem  pemilu  presiden mayoritas bersyarat merupakan pilihan utama (Wijayanti & Purwaningsih, 2015).
Disisi  lain,  kekhawatiran  akan  pemilu  serentak  diungkapkan  oleh  Hanan  yang mengatakan bahwa pemilu serentak belum tentu akan berdampak pada kuatnya sistem presidensial  yang  multipartai  (Hanan,  2016).  Pertimbangan  kombinasi  sistem  pemilu plurality dan majority run off (MRO) yang harus diperhatikan . Dampak pemilu serentak bila yang dikombinasikan adalah pemilu eksekutif dan legislatif dimana beberapa negara Amerika latin yang mempraktekkan hal tersebut berhasil dengan sistem pemilu presiden yang plurality sementara  pemilihan  legislatif  secara  serentak  sehingga  menghasilkan penyedehanaan  sistem  kepartaian.  Keberhasilan  ini  mensyaratkan  jumlah  kandidat presiden  yang  bertarung,  jika  kandidat  presiden  banyak,  maka  dapat  berdampak reduktif dari sistem plurality terhadap sistem kepartaian legislatif cenderung memudar (Solihah,  2018).  Sehingga  keterkaitan  antara  keserantakan  pemilu  presiden  dan legislative dengan sistem pemilu yang plurality dan MRO dapat disimak pada matriks Jones berikut ini:

## Tabel 1 Sistem Pemilu dan Dukungan Legislatif: Dua Sistem Utama
Sistem Pemilihan Presiden Waktu Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak ( concurrent ) Terpisah ( Non-Conurrent ) Plurality 1. Tingkat multipartai rendah; 2. Keterkaitan yang tinggi antara pilpres dan pileg 1. Tingkat multipartai tinggi; 2. Tak ada kaitan antara pilpres dan pileg Majority Run Off 1. Tingkat multipartai moderat hingga tinggi; 2. Keterkaitan yang tinggi antara pilpres dan pileg 1. Tingkat multipartai sangat tinggi; 2. Tak ada keterkaitan antara pilpres dan pileg Sumber : (Hanan, 2016).
Jika melihat tabel tersebut, dengan memperhatikan kondisi kepartaian dan jumlah rata-rata  daerah  pemilihan  (dapil),  kemungkinan  pemilu  serentak  yang  terjadi  di Indonesia adalah sistem plurality dengan pemilu serentak antara pilpres dan pileg. Hal ini  akan  memunculkan  multipartai  yang  relatif  rendah  dengan  alasan  bahwa kemungkinan kandidat presiden yang bertarung itu sedikit sehingga akan didukung oleh beberapa partai politik yang ada. Solihah mengutip Duverger mengatakan bahwa sistem plurality menghasilkan  sedikit  kandidat  presiden  karena  mengabaikan  kandidat  lain yang  tidak  kompetitif  sehingga  partai  politik  dapat  berkoalisi  dan  fokus  mendukung salah  satu  kandidat  presiden  (Solihah,  2018).  Sementara  dalam  sistem  MRO,  dalam sistem presidensial, berpotensi berdampak “ inflationary ” terhadap jumlah partai (S N Wijayanti & Purwaningsih, 2015). Partai dan kandidat akan bertarung bagaimana untuk maju ke putaran kedua karena jika tidak ada kandidat yang dominan, maka kandidat
yang  memperoleh  sepertiga  dari  suara  kemungkinan  dapat  maju  ke  putaran  kedua, sehingga minimal terdapat tiga kandidat. Oleh sebab itu, jika sistem MRO dalam Pilpres diserentakkan  dengan  Pileg,  maka  kemungkinan  setiap  partai  dapat  mencalonkan kandidatnya masing-masing.
Penelitian ini menggunakan paradigma pragmatis dimana pendekatan ini berfokus pada permasalahan (problem-oriented) terkait penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta  apabila  dipimpin  oleh  seorang  Penjabat  Sementara  (pjs)  dengan  desain penelitian  kualitatif.  Sementara  desain  penelitian  kualitatif  digunakan  dalam  teknik pengumpulan  data  dan  analisis  data.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode wawancara  dan  studi  kepustakaan.  Wawancara  dilakukan  kepada  beberapa  aktor, dengan  menggunakan  teknik criterion-based  selection ,  diantaranya  Kepala  Biro Pemerintahan  Provinsi  DKI  Jakarta,  Asisten  Pemerintahan  Provinsi  DKI  Jakarta,  dan Direktur Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri.

## Permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  14/PPU-XI/2013  terhadap  ujian  beberapa pasal pada Undang Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden No. 42 Tahun 2008 merupakan awal pelaksanaan pemilu serentak antara Pilpres dan Pileg secara  bersamaan  mulai  tahun  2019  dan  selanjutnya.  Salah  satu  pertimbangan  MK memutuskan untuk dilakukan pemilu serentak adalah calon presiden harus melakukan negosiasi  kepada  beberapa  Partai  Politik  yang  berdampak  pada  bargaining  antara presiden  terpilih  dengan  partai  politik  dalam  berlangsung  selama  sebuah  rezim berkuasa. Dengan kata lain, dalam sistem presidensial, Presiden sangat bergantung pada partai politik yang berakibat tereduksinya posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.  Senada  dengan  alasan  MK,  Prasetyoningsih  berpendapat  bahwa  (1) pemilu  yang  tidak  serentak  justru  tidak  memperkuat  sistem  presidensial;  (2)  pemilu serentak  merupakan  amanat  konstitusi;  (3)  pemilu  serentak  akan  mengarah  pada efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pemilihan  umum,  serta  hak  warga  negara untuk  memilih  secara  cerdas,  sehingga  hal  ini  lebih  efisien  dan  ekonomis (Prasetyoningsih, 2014). Selain itu, temuan Surbakti terhadap pemilu tahun 2009 dan 2014  menjadi  pertimbangan  tersendiri  terhadap  dilaksanakannya  pemilu  serentak. Adapun temuan kelemahan pemilu tahun 2009 dan 2014 disebutkan sebagai berikut:
…(1) DPT bermasalah; (2) kualitas hasil pemilu tidak efektif; (3) penilaian kinerja terhadap wakil rakyat tidak efektif; (4) terbatasnya partisipasi politik; (5) representasi tidak terarah; (6) pelayanan kurang maksimal; (7) kompleksitas sistem pemilu; (8) penentuan calon tidak melibatkan warga negara masuk dalam partai politik; (9) menurunnya pengawasan; dan (10) sistem konversi suara yang tidak terarah(Surbakti et al., 2011).
Dengan  adanya  pemilu  serentak,  diharapkan  terciptanya  efisiensi  pelaksanaan pemilu  sekaligus  disertai  dengan  efektivitas  pelaksanaan  pemilu.  Sementara  Solihah memberikan  sinyalemen  bahwa  pemilu  serentak  perlu  dilakukan  penyesuaian  sistem pemilu untuk menghasilkan kualitas pemilu yang baik dan menghindari kondisi pemilu yang lebih buruk dari pemilu 2009 dan 2014 (Solihah, 2018). Kondisi yang terjadi pada pemilu  serentak  tahun  2019  yang  berlangsung  dalam  rangka  memilih  presiden  dan anggota  legislatif  secara  bersamaan  sepertinya  menjadi  evidensi  empirik  terhadap pernyataan  Solihah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikasi.  Pertama,  pemilihan presiden dan anggota legislatif yang dilakukan bersamaan pada tahun 2019 cenderung mendegradasi  perhatian  masyarakat  umum  terhadap  profil  anggota  legislatif.  Hal  ini dikarenakan,  masyarakat  berfokus  untuk  pemilihan  presiden.  Kesempatan  pemilih untuk mengenal calon legislatif menjadi sesuatu yang seolah-olah tidak penting. Selain itu, kontrol publik terhadap segala tindakan anggota legislatif berupa politik uang dan lain-lain akan berkurang. Kedua, pemilu serentak yang dilakukan selama satu hari yakni pada tanggal 17 April 2019 dapat dikatakan kompleks dan berat mengakibatkan beban penyelenggara  pemilu  dan  pemilih.  Sebagaimana  dilansir  oleh  CNN  Indonesia  dalam situs resminya, mengutip KPU, petugas KPPS yang meninggal sebanyak 440 orang dan yang sakit sekitar 3.788 orang. Selain petugas KPPS korban juga berasal dari polisi yang mengawas pelaksanaan pemilu yang terhitung sebanyak 22 orang yang meninggal dunia (Ferza & Aulia, 2020).
Ketiga,  Pemutakhiran  data  pemilu  tetap  yang  diamanatkan  selesai  pada September 2018 ternyata selesai lima hari lebih awal. Namun masalah terjadi ketika pemutakhiran data pemilih tetap perbaikan yang terlambat hampir 21 (dua puluh satu) hari  dari  hari  yang  ditetapkan.  Masalah  utamanya  adalah  negara  tampak  kelabakan dalam mengurutkan dapat pemilih secara komprehensif. Hal ini ditandai dengan adanya data penduduk yang tidak sinkron antara KPU dan Kemendagri, belum lagi terkait dapat pemilih  ganda,  meninggal,  dan  pindah  domisili.  Muara  dari  permasalahan  ini  adalah keterlambatan dalam distribusi logistic pemilu dimana terdapat beberapa daerah yang harus melakukan pemilihan 1-5 hari setelah tanggal 17 April 2019. Selain itu, terdapat beberapa  daerah  yang  harus  melakukan  pemungutan  suara  ulang  dan  pemungutan suara lanjutan.
Tabel 2. Jumlah PSL dan PSU pada 10 Provinsi Tertinggi
Provinsi Jumlah TPS Provinsi Jumlah TPS PSL PSU PSL PSU 1 2 3 4 5 6 Sumatera Barat 0 72 D.I. Yogyakarta 0 21 Sulawesi Utara 147 51 Sumatera Utara 147 20 Sulawesi Selatan 0 51 Papua 805 0 NTT 0 44 Sumatera Selatan 488 0
Sulawesi Tengah 391 43 Jambi 33 0 Sulawesi Tenggara 0 39 Kalimantan Timur 29 0 Jawa Tengah 0 26 Maluku 24 0 Riau 84 24 Banten 21 0 Jawa Barat 12 0 Sumber : Bawaslu, 2019.
Keempat, meskipun berdampak tidak langsung, sinkronisasi pembangunan yang disebutkan oleh Bappenas akan berjalan efektif jika dilakukan pemilu serentak. Hal ini kemudian  tidak  menjadi  nyata  mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur perencanaan pembangunan daerah yang berasal dari Undang Undang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Daerah  tidak  didesain  untuk  sinergi  dengan  pemilu serentak. Jika disimulasikan, pada tahun 2024, ketika pemilihan seluruhnya dilakukan serentak, maka akan berdampak pada terhambatnya pembangunan yang ada di daerah. Berdasarkan  Undang  undang  SPPN  dan  turunannya,  ketika  Presiden  terpilih menetapkan  RPJMN  dan  RKP  pada  satu  tahun  anggaran,  minimal  6  (enam)  bulan lamanya  pemerintah  daerah  baru  dapat  menyusun  RPJMD  dan  RKPD  nya.  Sehingga terdapat  minimal  6  bulan  keterlambatan  dalam  perencanaan  pembangunan.  Kelima, meskipun  kemungkinan  terjadinya  kecil,  instabilitas  politik  dan  keamanan.  Ketika dilakukan  pemilihan  umum  presiden,  legislatif  dan  daerah  serentak,  maka dikhawatirkan mudah terjadi chaos dalam masyakarakat jika terdapat pihak yang tidak puas. Instabilitas politik dan kemanan yang dimaksud adalah ketika pemiliha presiden dan  kepala  daerah  yang  berlangsung,  maka  akan  mengakibatkan  kekosongan kepemimpinan  strategik  level  lokal  dan  daerah.  Kepemimpinan  strategik  menjadi kosong mengingat hanya diisi oleh pejabat pelaksana tugas (PLT) yang terbatas dalam mengambil keputusan strategis pemerintahan.

## Penjabat Sementara Gubernur dan Konsekuensinya
Status Daerah Khusus Jakarta disebabkan karena posisinya sebagai Ibukota Negara Indonesia. Beberapa kontruksi kekhususan Jakarta dapat dilihat dari kedudukan provinsi sebagai Ibukota Negara. Dalam rangka kehususan tersebut, Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas,  hak,  kewajiban  dan  tanggungjawab  tertentu  dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada Undang Undang Kekhususan Jakarta Nomor 29 Tahun 2007, Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (8) yang meliputi kewenangan yang didelegasikan,  dekonsentrasikan,  ditugaspembantuankan,  dan  kewenangan  khusus yaitu penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang 1) tata ruang, sumber daya alam,  dan  lingkungan  hidup;  2)  pengendalian  penduduk  dan  permukiman;  3) transportasi;  4)  industry  dan  perdagangan;  dan  5)  pariwisata.  Selain  hal  diatas, kekhususan DKI Jakarta tampak pada susunan pemerintahannya yang berbeda dengan provinsi  lain.  Kota  yang  berada  di  wilayah  DKI  menjadi  wilayah  administratif/tidak otonom.  DPRD  tidak  terbentuk  dan  digantikan  dengan  dewan  kota  yang  tugasnya membantu walikota administratif.
Jika dikaitkan dengan Pilkada serentak, DKI Jakarta telah melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2015 dan berakhir masa jabatan gubernur pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan  DKI  Jakarta  sebagai  daerah  khusus  tidak  memiliki  kekhususan  dalam penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  (Vide  pasal  2  UU  29/2007  yang  berbunyi: “Provinsi  DKI  Jakarta  diatur  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang  diatur  sendiri  dalam  Undang-Undang  ini”).  Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, DKI Jakarta akan melaksanakan pemilihan serentak bersama dengan pemilihan Presiden, DPR/DPD, DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota pada tahun 2024. Sesuai dengan aturan, terdapat  masa  menunggu  keserentakan  pilkada  Jakarta  selama  2  (dua)  tahun  (2022- 2024)  dimana  kepemimpinannya  harus  dijabat  oleh  Pejabat  Pelaksana  Tugas  (PLT) Gubernur  DKI  dari  I  (Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Madya)  pemerintah  dan  pemerintah daerah.  Sebagaimana  diketahui  bersama,  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan,  PLT  tidak  memiliki  kewenangan  sama  dengan  pejabat  defenitif.  Selain, perbedaan  legitimasi,  PLT  hanya  dapat  melaksanaan  tugas-tugas  keseharian  pejabat pelaksana tugas. Untuk lebih jelasnya, kewenangan PLT dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 3. Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas
Undang Undang
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Surat Ka BKN No. K.26.30/V.20.3/99 Permenkum HAM No.1 Tahun 2014 Permendagri No. 74 tahun 2016 (bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2003) 1 2 3 4 Pasal 34 Ayat (2) Plh atau Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
a. Menetapkan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; b. Menetapkan kenaikan gaji berkala; c. Menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara; d. Menetapkan surat penugasan pegawai; e. Menyampaikan usul mutase kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan f. Memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi JPT,
izin tidak masuk kerja.
Kewenangan sama dengan pejabat yang berhalangan kecuali 5 (lima) aspek yaitu:
a.
Kebijakan yang bersifat substansial yang berdampak pada anggaran; b. Menetapkan keputusan yang bersifat substansial; c. Menjatuhkan hukuman disiplin; d. Memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai; e. Mengambil kebijakan yang mengikat lainnya.
a. Diperbolehkan menandatangani Perda APBD; b. Melakukan Penggantian atau pengisian pejabat setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
Sumber : diolah penulis dari berbagai sumber, 2020.
Tampak pada tabel diatas, kewenangan seorang Plt kepala daerah secara umum hanya  meliputi  kewenangan  administrative  tanpa  adanya  kewenangan  eksekusi, terlebih  pada  bidang-bidang  yang  berkaitan  dengan  perubahan  status  hukum penggunaan  anggaran,  pembangunan  dan  kepegawaian.  Disisi  lain,  sebagai  sebuah Ibukota Negara, Provinsi DKI Jakarta setiap hari akan berhadapan dengan setidaknya 5 (lima)  isu  utama,  yaitu  pemerintahan,  sosial  masyarakat,  ekonomi,  kepegawaian, kewenangan  khusus. Aspek  pemerintahan ,  sebagaimana  diakui  oleh  pakar pemerintahan daerah bahwa status Plt jika dibandingkan dengan Pejabat defenitif (hasil pemilu)  sangat  berbeda  dalam  aspek  legitimasi  masyarakat.  Plt  sebagaimana  diatur merupakan pejabat Pimpinan Tinggi Madya (eselon I) diangkat oleh presiden atas usul Menteri Dalam Negeri sementara pejabat defenitif merupakan hasil pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat DKI Jakarta. Sementara disisi lain, pemerintah DKI sangat produktif dengan menghasilkan produk hukum yang sangat banyak dalam satu tahun dimana setidaknya terdapat 50 peraturan daerah, 200an peraturan gubernur dan 1000an  keputusan  gubernur  setiap  tahun.  Jika  aspek  produktivitas  DKI  dalam menghasilkan produk hukum dihadapkan dengan aspek legitimasi yang dimiliki oleh Plt gubernur, sebagaimana pengakuan kalangan biro pemerintahan DKI Jakarat, diprediksi mengalami penurunan produktivitas produk hukum daerah. Hal ini diakibatkan potensi resistensi yang dilakukan oleh anggota DPRD. Secara rinci diungkapkan sebagai berikut:
…gubernur  DKI  dipilih  oleh  warga  DKI  sehingga  legitimasinya  kuat.  Sementara  Plt  tidak. Akibatnya,  masyarakat  DKI  secara  umum  maupun  DPRD  sebagai  perwakilan  masyarakat akan  mempertanyakan  kondisi  tersebut.  Gubernur  DKI  terpilih  saja  masih  mendapatkan resistensi dan protes dari masyarakat dan DPRD dalam hal menghasilkan kebijakan, apalagi dengan Plt yang tidak dipilih oleh masyarakat.
Hal  ini  sebagaimana  diungkapkapkan  oleh  Micozzi  dalam  hasil  penelitiannya bahwa pemilihan kepala daerah bertujuan untuk melahirkan profil kepala daerah yang terlegitimasi.  Dengan  legitimasi  itu,  diharapkan  kebijakan  yang  dikeluarkan  dapat terlegitimasi juga baik secara langsung oleh masyarakat maupun tidak langsung melalui dewan daerah (Micozzi, 2013). Selain legitimasi, beban kerja Plt Gubernur akan berlipat ganda  mengingat  Plt  Gubernur  DKI  akan  tetap  menjadi  pejabat  di  instansi  asalnya. Akibatnya,  terdapat  dual  office  yang  memiliki  pekerjaan  yang  sama-sama  penting. Sebagai  contoh,  Pj.  Gubernur  DKI  (SS)  berkantor  sebagai  Pj  Gubernur  DKI  pada  pagi hingga sore hari sementara sebagai Dirjen Otonomi Daerah berkantor sejak sore hingga tengah  malam  atau  sebaliknya.  Ditambah  lagi  dengan  status  Plt  yang  tidak  memiliki wakil Gubernur menjadi salah satu faktor yang menambah beban kerja Plt Gubernur. Aspek sosial masyarakat misalnya, setiap tahun setelah libur tahun baru dan lebaran, arus urbanisasi ke DKI Jakarta setiap tahun mencapai 500 ribu – 1 juta jiwa. Hal ini yang mengakibatkan  tingkat  pengangguran  di  Ibukota  naik.  Selain  itu,  Jakarta  dihadapkan dengan persoalan banjir dan kemacetan setiap tahun. Semua aspek sosial masyarakat
yang disebutkan menjadi mustahil untuk dibenahi jika selama kurun waktu 2 (dua) tahun DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Plt. Aspek kepegawaian, Gubernur sebagai Pejabat Pembina  Kepegawaian  (PPK)  di  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  berhak  melakukan  rotasi, mutase pegawai termasuk dengan promosi pegawai. Sehingga akhir masa bakti sumber daya manusia aparatur sipil negara DKI Jakarta pada rentang waktu 2 (dua) tahun akan terjadi  sekitar  ratusan  pegawai.  Jika  hal  itu  terjadi  Plt,  maka  yang  terjadi  adalah kekosongan suatu jabatan tertentu dan formasi pegawai harus menjadi pertimbangan untuk  segera  dilakukan  (Saksono,  2014;  Santoso,  2016).  Meskipun  sekretaris  daerah sebagai pejabat yang berwenang dapat melaksanakan hal tersebut, tentu saja terdapat beberapa  pertimbangan  eksternal  dan  internal  yang  seyogyanya  diputuskan  oleh Gubernur. Selain itu, DKI Jakarta selalu terkait dengan tunjangan tinggi yang diikuti oleh tingginya penilaian terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai. Seorang gubernur dapat menandatangani hukuman disiplin pegawai mulai dari hukuman disiplin ringan hingga pada hukuman disiplin berat yakni pemecatan. Terkait dengan hal tersebut, kasus Pj Gubernur DKI pada saat itu yakni Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (SS) sebagaimana diakui oleh kalangan biro pemerintahan DKI tidak berani menandatangani penjatuhan hukuman disiplin pegawai. Secara rinci dikatakan sebagai berikut:
…kasus Pj. Gubernur DKI pada saat itu yakni SS tidak berani menandatangani penjatuhan hukuman  disiplin  pegawai.  Hal  ini  dikarenakan  Gubernur  BTP  sangat  ketat  dalam kedisiplinan  pegawai  dengan  menandatangani  setidaknya  200  hukuman  setiap  tahun. Dikhawatirkan jika hal ini terjadi pada Plt kedepan selama 2 (dua) tahun, maka akan terjadi degradasi kedisiplinan pegawai yang drastis akibat pengawasan yang tidak maksimal.
Aspek  Ekonomi  dan  Pembangunan,  DKI  Jakarta  merupakan  pusat  ekonomi nasional dengan sekitar 70 persen keuangan berputar. Status tersebut didukung dengan besarnya nominal APBD Provinsi DKI Jakarta sekitar hampir 80 triliun. Besarnya APBD tersebut  memberikan  inisiatif  gubernur  DKI  untuk  melakukan  penerbitan  obligasi daerah  untuk  mempercepat  pembangunan  infrastruktur  daerah  melalui  pembiayaan alternatif. Pemerintah DKI menyiapkan banyak proyek yang berpotensi dibiayai melalui obligasi  daerah  seperti  Pulo  Gebang,  Pemabngunan  Rumah  Susun,  dan Financial Management Assessment (FMA). Untuk mengelola setiap kegiatan yang berhubungan dengan  obligasi  daerah,  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  menyiapkan  Unit  Pengelola Keuangan untuk mengelola obligasi daerah. Dengan demikian kepala daerah berperan penting  dalam  penerbitan  obligasi  daerah.  Jika  dijabat  oleh  Plt,  kalangan  pakar mengatakan bahwa Plt tidak berani untuk menerbitkan obligasi daerah mengingat jika terdapat kesalahan atau konflik kedepan maka yang dicari adalah Plt atau pejabat yang menerbitkan obligasi daerah.
Selain  penerbitan  obligasi,  eksistensi  Plt  juga  sangat  berkaitan  dengan  proyek pembangunan yang sifatnya multiyear. Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa proyek yang sifatnya multiyear seperti MRT, LRT, Air Bersih dan Pembangunan 7 (tujuh) ITF.
Sebagai contoh, pembangunan MRT tahap II yang diawali dengan adanya loan antara Pemerintah Provinsi DKI dengan Jepang. Proses tersebut diawali dengan penandatangan Pakta Integritas dan Komitmen keberlanjutan pembangunan. Pada saat itu, Pemerintah DKI  Jakarta  bukan  hanya  sebagai  daerah  otonom,  melainkan  juga  memiliki  entitas sebagai badan hukum. Konsekuensinya adalah apabila terdapat kesalahan atau gugatan beberapa tahun kedepan, maka yang akan dipanggil adalah pejabat yang melakukan perjanjian.  Sehingga  sangat  riskan  jika  dalam  aspek  pembangunan  strategis  loan dilakukan  oleh  Plt,  bukan  oleh  pejabat  defenitif.  Hasil  penelitian  lain  menunjukkan bahwa  kepala  daerah  dengan  hasil  pemilihan  (bukan  diangkat  secara  administrative) lebih  efektif  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  publik  tingkat  akar  rumput (Gaebler & Roesel, 2019).
Hal  ini  menjadi  perhatian  serius  mengingat  akhir-akhir  ini  terdapat  wacana pemindahan Ibukota Negara. Meskipun hal tersebut masih membutuhkan waktu yang lama,  kewenangan  khusus  yang  melekat  di  Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara membutuhkan  sentuhan  tangan  Gubernur  untuk  melakukan  eksekusi.  Hal  ini dikarenakan  setiap  aspek  yang  dikhususkan  berkaitan  dengan  penggunaan  anggaran dan  perubahan  perencanaan  pembangunan.  Penyusunan  RTRW  DKI  Jakarta, Pengendalian Penduduk dan Permukiman, Sumber Daya Alam adalah kewenangan yang sangat  riskan  jika  Plt  dibiarkan  menjabat  selama  2  (dua)  tahun  menunggu  pilkada serentak. Selain itu, aspek ekonomi dimana sebagian besar finansial negara berada di DKI Jakarta. Menjadi menarik ketika wacana pemindahan Ibukota Negara bergulir.
Jika Ibukota dipindahkan, maka status kekhususan yang melekat kepada Jakarta akan hilang sebagaimana diungkapkan oleh Marpaung dikutip Jaweng bahwa “…status kekhususan Jakarta lahir dalam konteks alasan khusus sebagai Ibukota, dan kewenangan khusus  merupakan  manifestasi  alasan  khusus  tersebut  dalam  pemerintahan.  Lebih lanjut,  kewenangan  khusus  lalu  menjadi  dasar  pembentukan  kelembagaan  khusus, pendanaan khusus, dan segala elemen-elemen lain yang juga bersifat khusus”  (Jaweng, 2012). Dengan dasar kutipan tersebut, dapat dikatakan bahwa jika Ibukota berpindah, maka  kewenangan  khusus  DKI  Jakarta  akan  hilang.  Disisi  lain,  perlu  diingat  kembali, Jakarta selain sebagai pusat pemerintahan, juga sebagai pusat bisnis (alasan mengapa keuangan sebagian besar berada di Jakarta). Jika Pusat Pemerintahan berpindah, maka belum tentu akan memindahkan pusat bisnisnya. Praktek banyak pada negara-negara maju yang membedakan pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya seperti Springfield & Chicago; Putrajaya & Kuala Lumpur; Melbourne & Canberra; dll . Oleh sebab itu, sekitar 4  (empat)  isu  yang  melekat  pada  Jakarta,  hanya  kewenangan  khusus  yang  “hilang” menurut Undang Undang 29 Tahun 2007. Sehingga pekerjaan rumah dalam mengelola Jakarta  tetap  membutuhkan  eksekusi,  baik  finansial  dan  sumber  daya  lainnya,  yang hanya dimiliki oleh seorang Gubernur.

## Penutup
Terlepas  dari  wacana  pemindahan  Ibukota  Negara  yang  menghilangkan  status kekhususan dengan segala konsekuensinya, Jakarta tetap menjadi kota sibuk dengan hiruk pikuk didalamnya. Penjabat pelaksana dengan kewenangan yang terbatas akan sulit  untuk  mengelola  pemerintahan  DKI  Jakarta  ditambah  dengan  legitimasi  yang terbatas. Solusinya adalah dengan tetap melakukan Pilkada pada tahun 2022. Hal ini dapat dilakukan dengan menyisipkan klausul diperbolehkannya Jakarta sebagai daerah khusus untuk melaksanakan pilkada pada revisi Undang Undang Ibukota Jakarta (Pasal 2  Undang  Undang  No.  29  Tahun  2007).  Jika  diasumsikan  semua  daerah  memiliki kekhawatiran yang sama terhadap terbatasnya kewenangan Plt, maka dapat ditempuh jalur revisi Undang Undang Pilkada. Namun, hal ini mungkin lebih sulit untuk terealisasi mengingat butuh waktu yang lama untuk berdiskusi dan berdebat dengan kalangan DPR dengan  segala  kepentingannya.  Lebih  radikal  lagi,  mungkin  menguntungkan  kepala daerah lainnya, adalah dengan memperpanjang masa bakti kepala daerah 2 (dua) tahun lagi dengan alasan efisiensi anggaran pilkada yang tentu saja akan berhadapan dengan beberapa  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Jakarta  sampai  saat  ini  sebagai daerah khusus Ibukota Negara membutuhkan kewenangan penuh untuk menjalankan roda pemerintahannya. Hal itu hanya akan terwujud jika dipimpin oleh pejabat yang sebenarnya dan legitimated .

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara khusus Biro Pemerintahan DKI Jakarta yang telah mendukung penelitian ini. Selain itu, ucapan  terima  kasih  kami  haturkan  kepada  Kementerian  Dalam  Negeri,  dan  Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Baldini,  G.  (2002).  The  Direct  Election  of  Mayors:  an  Assessment  of  The  Institutional Reform Following The Italian Municipal Elections of 2001. Journal of Modern Italian Studies , 7 (3), 364–379.
Bawaslu.go.id.  (2019).  Upaya  Cepat  Bawaslu  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilu.  Retrieved  from  https://bawaslu.go.id/id/berita/upaya-cepat-bawaslu- dalam-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu
Cross, W. (1996). Direct election of provincial party leaders in Canada, 1985-1995: the end  of  the  leadership  convention? Canadian  Journal  of  Political  Science/Revue Canadienne de Science Politique , 295–315. Ferza,  R.,  &  Aulia,  N.  F.  (2020).  2018  Simultaneous  Regional  Head  Elections:  Political Dowry  and  Policy  Implication. Jurnal  Bina  Praja:  Journal  of  Home  Affairs
Governance , 12 (1), 11–20.
Gaebler,  S.,  &  Roesel,  F.  (2019).  Do  direct  elections  matter?  Quasi-experimental evidence from Germany. International Tax and Public Finance , 26 (6), 1416–1445.
Hanan,  D.  (2016).  Memperkuat  Presidensialisme  Multipartai  di  Indonesia:  Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian. Jurnal Universitas Paramadina , 13 , 1451–1475.
Iskandar, H. (2013). Kewenangan Penjabat Bupati dalam Melaksanakan Mutasi Pegawai. Jurnal Hukum Administrasi Negara .
Jaweng, R. N. E. (2012). Analisis Kewenangan Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam  Konteks  Desentralisasi  di  Indonesia.  Tesis,  Program  Pascasarjana  Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
Marwi, A. (2016). Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan  Pemerintahan  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintahan  Kota Mataram). Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan , 4 (3),  538. https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.340
Meinke,  S.  R.  (2008).  Institutional  Change  and  the  Electoral  Revisiting  the  Effects  of Direct Election. Political Research Quarterly , 61 (3), 445–457.
Micozzi, J. P. (2013). Does electoral accountability make a difference? Direct elections, career ambition, and legislative performance in the Argentine Senate. The Journal of Politics , 75 (1), 137–149.
Prasetyoningsih,  N.  (2014).  Dampak  Pemilihan  Umum  Serentak  bagi  Pembangunan Demokrasi  Indonesia. Jurnal  Media  Hukum , 21 (2),  241–263.  Retrieved  from http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/1190/1251
Saksono, H. (2014). ASN Milenial: Transformasi Birokrasi Menuju Humanokrasi (Studi Kasus Pemda Kabupaten Wajo). Prosidingfrima.Stembi.Ac.Id , 1 (1), 362–367. Samuels,  D.  (2000).  Concurrent  elections,  discordant  results:  presidentialism, federalism, and governance in Brazil. Comparative Politics , 1–20. Santoso, C. W. B. (2016). Participation and Neutrality of State Civil Apparatus in Direct Regional Election: Surabaya City Case. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance , 8 (1), 69–81.
Solihah,  R.  (2018).  Peluang  dan  Tantangan  Pemilu  Serentak  2019  dalam  Perspektif Politik. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 73–88.
Subhan, H. (2006). Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol. Jurnal Konstitusi , 3 (4), 3057. Surbakti,  R.  (2014). Merancang  Sistem  Politik  Demokratis  Menuju  Pemerintahan Presidensial yang Efektif . Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy’ari, H. (2011). Merancang Sistem Politik Demokratis Merancang  Sistem  Politik  Demokratis  Menuju  Pemerintahan  Presidensial  yang Efektif .  Jakarta:  Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan.  Retrieved  from https://www.google.co.id/search?rlz=1C1CHBF_enID793ID793&ei=QsZMW5GjF4f 0rQGNhJ6ADg&q=Merancang+sistem+politik+demokratis%3A+menuju+pemerint ahan+presidensial+yang+efektif&oq=Merancang+sistem+politik+demokratis%3A+ menuju+pemerintahan+presidensial+yang+efekt
Wijayanti,  S.  N.,  &  Purwaningsih,  T.  (2015).  Laporan  Akhir  Tahun  Pertama  Penelitian Hibah  Bersaing:  Desain  Pemilihan  Umum  Nasional  Serentak  dalam  Perspektif
Hukum dan Politik. Yogyakarta. Repos. Umy. Ac. Id/Bitstream/Handle/123456789/2227/Laporan  Akhir  Desain  Pemilihan  Umum Nas. Serentak Dalam Perspekt. Huk. Dan Polit. Pdf .

## Tentang Penulis
Alma’arif adalah Dosen pada Program Studi Manajemen Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulis memiliki area riset terkait dengan tema Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah.
Megandaru W. Kawuryan adalah Dosen dan Ketua Program Studi Teknologi Terapan Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulis memiliki area riset terkait dengan tema Komunikasi Pemerintahan dan Gerakan Sosial Media.