## EKSISTENSI KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DAN MEMPERBENAH UNTUKMEMPERERAT HUBUNGAN ANTAR NEGARA
Hartana, I Komang Surya Wibawa
Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : hartana_palm@yahoo.com, surya.wibawa.2@undiksha.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  secara  jelas  mengenai  apa  yang  dimaksud  eksistensi Organisasi  Internasional,  mengetahui  pentingnya  peran  kedudukan  hukum  organisasi internasional itu sendiri, serta untuk mengetahui implementasi dari kolaborasi melalui hubungan kerjasama  antar  Negara.  Hasil  pembahasan  dari  jurnal  ini  menunjukan  bahwa  Hukum Organisasi Internasional merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan antar organisasi- organisasi  serta  Negara  Internasional.  Himpunan  organisasi  internasional  ini  sangat beraneka ragam yakni terdapat organisasi ASEAN, PBB, APEC, WTO, NATO dan lain sebagainya yang memiliki  peran  masing-masing  dalam  mempertahankan  Negara  dari  permasalahan internasional. Kasus diskriminasi yang paling tertinggi di dunia adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.
Kata Kunci : Organisasi Internasional , Kekerasan Seksual , Eksistensi

## Abstract
This  article  aims  to  find  out  clearly  about  what  is  meant  by  the  existence  of  international organizations,  to  know  the  importance  of  the  role  of  the  legal  position  of  international organizations  themselves,  and  to  find  out  the  implementation  of  collaboration  through cooperative relations between countries. The results of the discussion of this journal show that International  Organizational  Law  is  a  legal  regulation  that  regulates  relations  between organizations  and  international  countries.  The  set  of  international  organizations  is  very diverse,namely  there  are  ASEAN,  UN,  APEC,  WTO,  NATO  and  so  on,  which  have  their respective roles in defending  the country from international  problems. The highest  cases  of discriminationin the world are cases of sexual violence against women.
Keywords : International Organizations, Sexual Violence, Existence

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  hukum,  yang  tentunya  menjadikan  hukum  sebagai sistempenting  dalam  pelaksanaan  rangkaian  kekuasaan  dan  kelembagaan  Negara.  Dimana, hukum  sering  dikatakan  dengan  seperangkat  aturan  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia dalambermasyarakat  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan,  ketentraman,  dan kenyamanan  dalam  kehidupan.  Namun,  dalam  hal  ini  hukum  berkolaborasi  dengan  unsur organisasi  internasional  yakni  dengan  bentuk  kesepakatan  bersama  antar  Negara  melalui suatuinstrument pokok yang mengatur prinsip dan tujuan, tugas dan fungsi, hukumnya, hak dan kewajiban  para  anggota,  dan  sebagainya  daro  organisasi  tersebut.  Sehingga  dalam suatuOrganisasi  Internasional  tentu  terdapat  adanya  landasan  hukum  yang  akan  diterapkan dan berlaku sebagai  Hukum  Internasional. Disamping itu, Organisasi  Internasional sebagai produkHukum  Internasional  pastinya  memiliki  beberapa  keterikatan  sebagai  wadah  untuk menghimpun Negara di kancah Internasional.
Perkembangan  dunia  yang  ditandai  dengan  kemajuan  diberbagai  bidang  tentu meningkatkan  intensitas  hubungan  antar  Negara.  Dengan  ini,  sejalan  akan  peningkatan hubungan  antar  Negara  yang  direalisasikan  dengan  bentuk  kolaborasi  Internasional  dalam berbagai  bidang.  Keterlibatan  Indonesia  dalam  kerjasama  Internasional  ini  merupakan perwujudan  tujuan  Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia  yang  tercantum  pada  Alinea  4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  «Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untukmemajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan  ,  perdamaian  abadi,  dan keadilan  sosial».  Dengan  ini  Negara  dapat  membentuk  relasi  yang  luas  untuk  mendukung segala  aspek  aktivitasyang  dapat  memulihkan  dan  meningkatkan  sumber  daya  di  masing- masing Negara serta memperat hubungan antar Negara.
Seperti  halnya  pada  jaminan  ekonomi  global  untuk  menjamin  perdagangan internasional ini dapat berjalan dengan lancar diperlukan World Trade Organization sebagai aturan perdagangan global yang mampu memfasilitasi aktivitas ekonomi. Sehingga dengan hubungan  internasional  ini  dapat  menciptakan  hubungan  yang  harmonis  serta  mempererat jalinan kerjasama antar Negara dan organisasi-organisasi Internasional lainnya sebagai forum maupun alat untuk mewujudkan kepentingan bersama sesuai tujuan organisasi. Dikarenakan masih banyaknya peluang yang dapat dilaksanakan baik dari bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEK, dan lain sebagainya dalam memajukan suatu Negara. 1
Kasus kekerasan seksual pada perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusiayang kerap terjadi di dunia dalam kehidupan. Pelanggaran hak asasi perempuan pada dasarnya,ini adalah  kejahatan  yang  dimulai  dengan  pelecehan  kekuasaan  atau  kekuatan  dari  orang  lain. Hal ini menjadi suatu kecemasan bagi masyarakat di berbagai dunia, termasuk juga negara- negara  maju.  Kekerasan  seksual  dapat  terjadi  dimana  saja  tanpa  memandang  gender. Permasalahan penegakan HAM tidak dapat diselesaikan di tingkat internasional terlepas dari campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa . Kekerasan seksual pada wanita dalam sepuluh tahun terakhir dikira-kirakan terjadi sekitar satu dari empat wanita di seluruh dunia pernah menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Kejahatan  kekerasan  seksual  ini  dapat  menimbulkan bahaya terhadap tiga aspek dalam hidup korban, seperti aspek psikis, aspek fisik, dan aspek sosial.  Pengaruh  kekerasan  fisik  terhadap  perempuan  dapat  berupa  kehamilan  tidak diharapkanhingga merusak bagian tubuh tertentu.secara psikologis, tindak kekerasan seksual dapat menimbulkan berupa trauma, gangguan mental dan kecemasan berlebihan. Untuk aspek
sosial yang didapatkan oleh korban dapat berupa pengasingan, pengucilan terhadap korban, serta mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan.
Definisi kekerasan seksual itu sendiri ialah perlakuan mengintimidasi atau pemaksaan yang  mempunyai  sifat  seksual  dan  adanya  kesepakatan  imbalan yang  tidak dikehendaki atau  tidak  berhak  sebagai  bayaran  atas  bantuan  seksual.  Kekerasan  seksual  mencakup serangkaian tindakan mulai dari pelanggaran ringan hingga pelecehan atau serangan seksual. Permasalahan penegakan HAM tidak dapat diselesaikan di tingkat internasional terpisah dari intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa . PBB mempunyai kontribusi dan tugas yang paling istimewa terhadap  meneruskan  penjagaan   dan pemuliaan  terhadap  HAM  di   dunia. PBB didirikan  pada  tahun  1919  dengan  berlandaskan  Perjanjian  Versailles  dengan  mempunyai tujuan  memperkenalkan  bentuk  kerjasama  internasional  untuk  menuju  perdamaian  dan keamanan dunia. 2

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  artikel  ini  yakni  menerapkan  literatur  kepustakaan  dan studi dokumen sebagai  metode.  Informasi  yang  dikumpiulkan dengan metode kajian pustaka yang  bersumber  dari  buku,  referensi,  hasil  penelitian,  artikel,  serta  jurnal  yang  berkaitan. Sehingga  artikel  ini  menjabarkan  mengenai  Eksistensi  Kedudukan  Hukum  Organisasi Internasional  Terhadap  Korban  Pelecehan  Seksual  Dan  Memperbenah  Untuk  Mempererat Hubungan Antar Negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Eksistensi Organisasi Internasional
Eksistensi dalam organisasi internasional ini dikenal dengan arti keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahan suatu hal. Yang dalam konsep keamanan tidak hanya terbatas  pada  Negara  namun  berlaku  untuk  umum.  Mengingat,  bahwa  ancaman  dapat  hadir kepada  siapa  saja  dan  kapan  saja  tanpa  melihat  Negara.  Seperti  yang  terjadi  dalam human security yang bersifat universal ini di waspadai serta menjadi peran penting dalam Perserikatan Bnagsa-Bangsa  (PBB)  untuk  memberantas  segala  bentuk  ancaman  yang  berisafat  universal dalam  bentuk human  security yang  dapat  mengancam  keamanan  nasional Negara  hingga mencapai  lingkup  global  juga.  Dengan  ini  adanya  peran  organisasi  internasional  ini  dapat mennciptakan  kerjasama  dan  mencegah  pertikaian  sesama  anggota  ataupun  antar  anggota organisasi. Serta  dapat  menjadi sarana untuk  perundingan dan menghasilkan  keputusan  yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak.
Hal  ini  tentu  memiliki  peranan  yang  cukup  besar,  yang  memiliki  aspek  dinamis. Keberadaan organisasi internasional bertujuan untuk mempertahankan aturan-aturan agar dapat berjalan  dengan  tertib  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dan  sebagai  wadah  hubungan  antar bangsa dan Negara tentunya agar kepentingan masing-masing Negara terjamin dalam hubungan internasional.  Pada  dasarnya  organisasi  internasional  ini  berupaya  agar  hubungan- hubungan antar Negara dapat terjalin dengan persahabatan dan tidak mengharapkan adanya persengketaan. Dengan itu keterlibatan anggota organisasi dalam mewujudkan perdamaian dunia diwujudkan dengan mengirimkan pasukan penjaga yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sehingga  adanya  keberadaan  organisasi  internasional  ini  sangat  memiliki  pengaruh besar  dalam  kemajuan  suatu  Negara,  dalam  hal  menjalin  hubungan  kerjasamaantar  Negara untuk mempererat serta menciptakan hubungan kekeluargaan antarnegara. Yang memiliki nilai positif  untuk  saling  membantu  serta  mencapai  tujuanbersama  sesuai  tujuan  Negara  masing- masing. Dan tentunya untuk menghindari serta meminimalisir ancaman konflik dari luar dengan
ini akan saling menguntungkan karenasudah terjalinnya hubungan kerjasama. Hubungan antar Negara prinsipnya bagaimanasuatu organisasi dapat untuk lebih menjamin pencapaian tujuan bersama namun sesuaidengan tujuan masing-masing negaranya dalam membentuk kolaborasi untuk  lebih  mendekatkan  serta  membentuk  ikatan  rasa  kekeluargaan  secara internasional  di seluruhdunia.

## Kedudukan Hukum Organisasi Internasional terhadap Korban Kekerasan Seksual
Kejadian kekerasan dalam berkehidupan sehari-hari terus kedapatan di ranah domestik Urusan rumah tangga, dan juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerjadan berkisar pada kekerasan  fisik  untuk  sanksi  sosial  atau  secara  psikologis.  Munculnyakekerasan kepada perempuan terkait dengan gagasan budaya atau taksir dominan, sifatkonfigurasi sosial, dan jejak hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Pada  Pasal  1  Deklarasi  PBB  mengenai  kekerasan terhadap  perempuan  atau  disebut  dengan violence  against  women kekerasan  terhadap perempuan  itu  merupakan  perbuatan  yang  didasari dengan  adanya  perbedaan kelamin  yang dapat  mengakibatkan  penderitaan  terhadap  korban  (perempuan)  berupa  fisik,  seksual,  dan psikologis dimana ada ancaman yang mengancam, pemaksaan secara sesuka hati baik di depan khalayak  umum  maupun  dalam  kehidupan  pribadi.  Berbicara  tentang  kekerasan terhadap perempuan, United Nations Women (UN Women ) menjabarkan bahwa perilaku kekerasan fisik dan  seksualterhadap  perempuan  sudah  mencapai  tingkatan  epidemi,  dan  sudah memengaruhi lebihdari sepertiga perempuan secara umum.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh UN Women , ada sekitar 35% perempuan di dunia  pernah  menjadi  korban  kekerasan  seksual  yang  pelakunya  sendiri  adalah  pasangannya dan  ada  yang  bukan  dari  pasangannya.  Besarnya  angka  kekerasanseksual,  perlu diadakan penelitian lebih lanjut. UN Women dalam mengemban tugasnya, memiliki lima tujuan utama yang wajib dilaksanakan, adapun lima tujuannyatersebut adalah:
1. Menumbuhkan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan
3. Mengikutsertakan  perempuan  disetiap  proses  kegiatan  keamanan danperdamaian
4. Menumbuhkan  nilai  pendidikan  dan  pemberdayaan  ekonomi  pada  kaum perempuan
5. Mengusahakan persamaan gender yang asli pada kaum perempuan
UN Women sebagai  anggota  badan  PBB,  mempunyai  tugas  penting  untuk menyebarluaskan  perihal  mengenai  persamaan  gender  dan  memberantas  kekerasan  seksual terhadap  perempuan  di  berbagai  bagian  dari  dunia,  utamanya  kepada  negara  yang  memiliki tingkat  diskriminasi  gender  yang  besar.  UN Women inni  merupakan  lembaga  organisasi internasional  yang  tertinggi  di  dunia.  UN  Women  berupaya  untuk  mengurangi  kekerasan terhadap perempuan dan memenuhi hak-hak kaum perempuan dengan cara mengimplementasikan  serangkaian  program  seperti  pemberdayaan  perempuan,  pendidikan untuk perempuan serta beberapa program lainnya kepadasemua negara anggota PBB.
UN Women dalam  mengimplementasikan  praktek  mengurangi  kekerasan  seksual terhadap perempuan harus berdasarkan pedoman Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination  Against  Women (CEDAW)  pada  tahun  1993.  Usaha  ini  dilakukan  oleh  UN Women dengan  menggunakan  cara  menyatukan  negara-negara  di  dunia  untuk  mendorong program  antar  pemerintah  lewat General  Assembly dan  CSW . UN Women juga  berupaya
menekan  angka  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dengan  menggunakan  program pemerintah  dan  juga  komunitas  internasional  yang  mempunyai  tujuan  usaha  tersebut  dapat diterapkan. Adapun programnya bernama SafeCities Free of Violence Agains Women and Girls yang sudah dilaksanakan di negara seperti Mesir, India, Ekuador, dan beberapa negara lainnya. Program  ini  bertujuan  untuk  menumbuhkan  rasa  aman  terhadap  perempuan  dan  mengurangi tindakan krimanalisasi terhadap perempuan.
UN Women dalam  prakteknya,  yaitu  di  negara  India  yang  dimana  masih  menganut sistem  kasta  dalam  kehidupan  sehari-harinya  harus  mampu  memperkuatkan  wewenang perempuan  untuk  memajukan  keseteraan  gender  yang  merupakan  prioritas  nasional  maupun internasional. Perempuan di India  yang memiliki kasta rendah biasanya melakukan pekerjaan yang  dikenal  dengan  sebutan  3D,  yaitu  tenaga  ( dirty ),  berbahaya( dangerous ),  dan  pekerjaan yang  membuat  nama  perempuan  menjadi  rendah  ( demeaning ).  Hal  inilah  yang  menjadikan perempuan  di  India  mendapatkan  perilaku  yang  kurang  baik  dan  mengacu  pada  tindakan kekerasan.  Dengan  berdasarkan  kejadiantersebut  UN Women yang  merupakan  organisasi internasional membantu pemerintah India untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memengaruhi  kebijakan  Pemerintah  India  dengan  menggunakan  strategi  seperti membuat Undang-Undang dab menolong perempuan India untuk menggali terus keterampilan  sehingga mampu  melampaui  keterampilan  kerja.  Pemerintah  India  beserta  UN Women memberikan lembaga pelatihan untuk menolong perempuan menghasilkan kerjaan yang berkualitas.
Kemudian, UN Women sebagai mediator juga memberikan fasilitas terhadap perempuan untuk  dapat  ikut  serta  secara  aktif  dalam  politik  dan  dapat  bebas  berpendapat  menyuarakan pendapat  mereka  melalui  forum-forum  antara  perempuan  maupun  laki-laki.  Selanjutnya,  UN Women juga memberikan peluang untuk menciptakan suasana perempuan yang lebih baik dan membangun  keamanan  yang  lebihluas  lagi  yaitu  dengan  memberikan  pelatihan  kepolisian Wanita untuk mencegahterjadinya kekerasan seksual di India.
Tidak hanya UN Women terdapat juga perjanjian internasional yang menaungi hak asasi perempuan  pertama  di  dunia  yang  bernama  CEDAW.  CEDAW  yang  terdapat  dalam  pasal pertama, mengutarakan bahwa adanya keseimbangan perserupaan hak antara laki-laki maupun perempuan  di  lingkup  publik.  CEDAW,  instrumen  hak  asasi  manusia  kovenan  Internasional adalah perjanjian hak asasi manusia internasionalsecara ekslusif mengurus hak- hak perempuan. Dalam konvensi ini berisi dasar hak asasimanusia,  norma  dan  standar  perilaku dan  kewajiban negara para peserta  yang menghadiri kongres ini menyetujui  hal ini. CEDAW menyampaikan pemahamantentang  diskriminasi  perempuan  sebagai  pemisahan,  pengasingan atau  kekangan dibuatatas  dasar  jenis  kelamin  yang  mempunyai  hasil  perbuatan  atau  haluan  kurangi  atau hilangkan pemastian, kegembiraan, atau pencapaian perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka,  atas  dasar  hak  yang  sama.  Konvensi  CEDAW  dikatakan  sebagai  sesuatu  yang  baru untuk perihal perlindungan terhadap perempuan yang tidak hanya dipakai sekiranya pemastian secara hukum, kendatipun sebagai usaha untuk mengalihkan tingkah laku masyarakat agar tidak turut campur dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
Piagam PBB mempunyai tujuan  yang dimana dalam penerapan CEDAW harus sesuai dengan hal tersebut, yaitu mengenai kepercayaan terhadap HAM, harkat dan martabat terhadap setiap diri manusia dan adanya keseteraan hak laki-laki dan perempuan.  Peralihan  kewajiban secara tradisional antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat memang harus diperlukan untuk dapat mewujudkan kesepadanan yang penuh antara laki-laki dan perempuan, yakni  pengakuan  atas  hak-  hak  asasi  perempuan  secara  adil  dan  setara.  Pada tanggal  18 Desember 1979 Majelis Umum PBB sudah menjejaki sebuah agenda mengenai Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan.  Dengan  disetujuinya  perjanjian  ini
menjadikan  ujung  dari  usaha  internasional  dalam  bidang  perempuan  yang bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  dan  memperkenalkan  hak-hak  asasi  perempuan  di dunia.  Dalam CEDAW  terdapat  3  (tiga)  teori  yang  digunakan,  yaitu  prinsip  non  diskriminasi, kewajiban negara, dan prinsip persamaan substantif. Prinsip ini didefinisikan sebagai landasan atau dasar supaya hak asasi perempuan dapat dijaminkan dengan baik.CEDAW juga mempunyai  prinsip bahwa  mewujudkan  segala  unsur-unsur  seperti  penghormatan,  perlindungan,  kemajuan,  dan memenuhi segala hak asasi manusia. Kemudian juga mempunyai prinsip mengenai keseteraan dalam berbagai kesempatan guna memberikan fungsi yang besar untuk kaum perempuan yang belum beruntung untuk mendapatkan kesejahteraan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Eksistensi  dalam  organisasi  internasional  ini  dikenal  dengan  arti  keberadaan  aturan atau  hukum  yang  mengakibatkan  perubahan  suatu  hal.  Yang  dalam  konsep  keamanan  tidak hanya  terbatas  pada  Negara  namun  berlaku  untuk  umum.  Mengingat,  bahwa  ancaman  dapat hadir kepada siapa saja dan kapan saja tanpa melihat Negara. Seperti yang terjadi dalam human security yang bersifat universal ini di waspadai serta menjadi peran penting dalam Perserikatan Bnagsa-Bangsa  untuk  memberantas  segala  bentuk  ancaman  yang  berisafat  universal  dalam bentuk  human  security  yang  dapat  mengancam  keamanan  nasional  Negara  hingga  mencapai lingkup global juga. Dengan ini adanya peran organisasi internasional ini dapat mennciptakan kerjasama dan mencegah pertikaian sesama anggota ataupun antar anggota organisasi.Kejadian kekerasan  dalam  berkehidupan  sehari-hari  terus  kedapatan  di  ranah domestik  Urusan  rumah tangga, dan juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja dan berkisar pada kekerasan fisik untuk  sanksi  sosial  atau  secara  psikologis.  Munculnya  kekerasan kepada  perempuan  terkait dengan gagasan budaya atau taksir dominan, sifat konfigurasi sosial, dan jejak hubungan antara laki-laki  dan  perempuan.UN  Women  sebagai  anggota  badan  PBB, mempunyai  tugas  penting untuk  menyebarluaskan  perihal  mengenai  persamaan  gender  dan  memberantas  kekerasan seksual  terhadap  perempuan  di  berbagai  bagian  dari  dunia,  utamanya kepada  negara  yang memiliki  tingkat  diskriminasi  gender  yang  besar.  UN  Women  inni  merupakan  lembaga organisasi  internasional  yang  tertinggi  di  dunia.  UN  Women  berupaya  untuk  mengurangi kekerasan  terhadap  perempuan  dan  memenuhi  hak-hak  kaum  perempuan  dengan  cara mengimplementasikan  serangkaian  program  seperti  pemberdayaan  perempuan,  pendidikan untuk  perempuan  serta  beberapa  program  lainnya  kepada  semua  negara  anggota  PBB.UN Women  dalam  mengimplementasikan  praktek  mengurangi  kekerasan  seksual  terhadap perempuan  harus  berdasarkan  pedoman  Convention  of  the  Elimination  of  All  Forms of Discrimination Against Women pada tahun 1993. Usaha ini dilakukan oleh UN Women dengan menggunakan  cara  menyatukan  negara-negara  di  dunia  untuk  mendorong  program  antar pemerintah  lewat  General  Assembly  dan  CSW.  UN  Women  juga  berupaya  menekan  angka kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dengan  menggunakan  program  pemerintah  dan juga komunitas  internasional  yang  mempunyai  tujuan  usaha  tersebut  dapat  diterapkan.  Adapun programnya  bernama  Safe  Cities  Free  of  Violence  Agains  Women  and  Girls  yang  sudah dilaksanakan di negara seperti Mesir, India, Ekuador, dan beberapa negara lainnya. Program ini bertujuan  untuk  menumbuhkan  rasa  aman  terhadap  perempuan  dan  mengurangi  tindakan krimanalisasi terhadap perempuan.UN Women dalam prakteknya,  yaitu di negara  India  yang dimana  masih  menganut  sistem  kasta  dalam  kehidupan  sehari-harinya  harus  mampu memperkuatkan wewenang perempuan untuk memajukan keseteraan  gender  yang merupakan prioritas nasional maupun internasional.

## Saran
Dengan  adanya  hal  ini  dapat  menjadi  dasar  terhadap  pencapaian  pembentukan hubungan harmonis antarnegara untuk mencapai  tujuan bersama  yang memiliki letigimasi yang kuat  pada  masyarakat  internasional.  Dengan  tercapainya  kebenaran  hukum  dan  kewajiban internasional  pada  kolaborasi  yang  dijalankan  antarnegara.  Serta  dalam  pelindungan  dalam pelecehanseksual di setiap negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Billie  Wright  Dziech  dan  Linda  Weiner, The  Lecherous  Professor:  Sexual  Harassmenton Campus Estudiente Law Journal .
Elfia Farida, 2011, Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Dicrimination  Against  Women  (CEDAW)  di  Indonesia ,  Fakultas  Hukum, Universitas Diponogoro, Semarang, hlm. 446.

## Hartana,  H.  (2017).  PROSES  MEMBENTUK  PERUSAHAAN  BARU  DALAM  PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. Perspektif , 22 (2), 142-165.
Hartana,  H.  (2017).  Proses  Merger  dan  Joint  Venture  Digunakan  dalam  Ekspansi  Perusahaan  Group dalam  Sektor  Pertambangan  Batubara. Pandecta  Research  Law  Journal , 12 (2),  111- 134.
Hartana,  H.  (2020).  IMPLICATION  OF  GROUP  COMPANY  EXPANSION  TO  MONOPOLY PRCTICE  AND  UNFAIR  BUSINESS  COMPETITION  (Study  Case:  Coal  Mining
Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company  Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from  Indonesian  Laws  and  Regulations. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 7 (2), 520-526.
Hartana,  H.  (2022).  PENGATURAN  PEMBATASAN  EKSPANSI  PERUSAHAAN  GROUP  DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO.  40  TAHUN  2007  TENTANG  PERSEROAN  TERBATAS. Jurnal
Industry). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 161-175.
Itsric. (2021). Kaitan Hubungan Internasional pada Pertumbuhan Ekonomi.
Karmila Abdjul, L.  M.  (2020).  Upaya  Perlindungan  Organisasi  Amnesty  Internasioal  .
Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 233-243.
Mahadi.  (  2016).  Majalah  Hukum  dan  Ilmu-Ilmu  Sosial  . Kelompok  Studi  Hukum  dan Masyarakat Fakultas Hukum USU , (p. Volume XXV).
Penggolongan      Organisasi     Internasional .     (n.d.). Retrieved Desember20,2022,from https://repository.unikom.ac.id/31097/1/Microsoft%2 0Word%20-%20BAB-I.pdf
Ramadhan,  N.  2021. Peran  UN  Women  Dalam  Memberantas  Kekerasan  Seksual  di  Ruang Publik di Indonesia Periode 2016-2019, hlm. 5.
Ramadhan,  N.  2021. Peran  UN  Women  Dalam  Memberantas  Kekerasan  Seksual  di  Ruang Noviyanti. 2021. Peran  UN  Women dan Pemerintah India Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual di India Periode 2015-2017. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah )
Yolanda, M. (2020). Organisasi Internasional. PT. Citra Intrans Selaras.