TAZKIR:  Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 06  No. 2 Desember 2020

## Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang
Mengakibatkan Matinya Orang)
Seva Maya Sari* 1 , Toguan Rambe 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1 , Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2
Email : sevamayasari@uinsu.ac.id 1 ;  toguanrambe4@gmail.com 2

## Abstract
Errors in criminal law studies are known in two forms, namely errors based  on  the  element  of  intent  (dolus)  and  errors  based  on  the element  of  starvation  (culpa).  Negligence  (Culpa  offense)  which  the perpetrator  did  not  want.  Cases  related  to  Delik  Culpa  where  a person,  due  to  his  negligence,  committed  a  criminal  act,  was  often committed by the community. This case is not uncommon and there are still pros and cons in the field of law. There are many examples of cases  where  due  to  their  negligence  other  people  died.  As  the explanation  of  article  359  of  the  Criminal  Code  in  the  positive criminal  law  for  the  criminal  offender  (offense  Culpa),  even  though his  negligence  has  taken  the  life  of  another  person,  he  is  still convicted. It is known that the Islamic Criminal Law (Fiqh Jinayah), there  is  a  classification  of  criminal  acts  and  sanctions,  negligence  in murder  (fi  qatli  al  khata  ')  is  someone  who  commits  an  act accidentally,  but  by  reason  of  this  action  it  can  result  in  the  loss  of another  person's  life.  The  penalty  for  errant  murder  is  almost  the same as for deliberate murder, namely the basic punishment of diyat and  kafarat,  and  the  substitute  punishment  is  ta'zir  and  fasting  and there  are  additional  penalties,  namely  deprivation  of  inheritance rights and revocation of the right to receive a will.
Keywords : Culpa, KUHP, Jinayah

## Abstrak
Kesalahan dalam kajian hukum pidana, dikenal dengan dua bentuk, yaitu  kesalahan  didasari  unsur  kesengajaan  (dolus)  dan  kesalahan didasari  karena  adanya  unsur  kelapaan  (culpa).  kelalaian  (delik Culpa) yang tidak dikehendaki pelaku.Kasus yang berkaitan dengan Delik  Culpa  dimana  seorang  karena  kealpaanya  melakukan  sebuah tindak pidana, tidak jarang dilakukan oleh masyarakat. Kasus ini tak jarang  pula  masih  sering  masih  pro  dan  kontra    dibidang  hukum. Banyak  contoh  kasus  yang  karena  kealpaan  mengakibatkan  orang lain  meninggal.  Sebagaiamana  penjelasan  pasal    359  KUHP  dalam
Vol. 06  No. 2  Desember  2020
hukum pidana positif pelaku pidana (delik Culpa) meskipun karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain maka tetap dipidana. Diketahui  bahwasannya  hukum  Pidana  Islam  (Fiqh  Jinayah),  ada klasifikasi  tindak  pidana  dan  sanksinya,  kealpaan  dalam pembunuhan  (fi  qatli  al  khata’)  ialah  seseorang  yang  melakukan suatu  perbuatan  tanpa  sengaja,  akan  tetapi  dengan  sebab perbuatannya itu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hukuman  bagi  pembunuhan  tersalah  hampir  sama  dengan pembunuhan  menyerupai  sengaja  yaitu  hukuman  pokok  diyat  dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah ta ‟ zir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.
Kata Kunci ; Culpa, KUHP, Jinayah

## PENDAHULUAN
Kesalahan dalam kajian hukum pidana, dikenal dengan dua bentuk, yaitu kesalahan  didasari  unsur  kesengajaan  dan  kesalahan  didasari  karena  adanya unsur  kelapaan.  Suatu  tindak  pidana  dapat  terjadi  tidak  hanya  karena  adanya kesengajaan dari pelaku ( delik Dolus) yang memang dikehendaki, namun juga suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kelapaan atau kelalaian (delik Culpa) yang tidak dikehendaki pelaku.
Kasus  yang  berkaitan  dengan  Delik  Culpa  dimana  seorang  karena kealpaanya  melakukan  sebuah  tindak  pidana,  tidak  jarang  dilakukan  oleh masyarakat.  Kasus  ini  tak  jarang  pula  masih  sering  masih  pro  dan  kontra dibidang  hukum.    Banyak  contoh  kasus  yang  karena  kealpaan  mengakibatkan orang  lain  meninggal.  Misalnya  ,  seseorang  yang  sedang  mengendarai  mobil karena ia lalai mengantuk ataupun kurang teliti memeriksa kendaraan sehingga rem  blong  mengakibatkan  kecelakaan  atau  menabrak  orang  lain,  orang  tua ataupun  pengasuh  yang  lalai  mengawasi  dan  mengasuh  anak  sehingga kehilangan  nyawa.  Ibu  rumah  tangga  yang  lalai  mematikan  kompor  sehingga menyebabkan kebakaran dan mengakibatkan kematian.  Dan masih banyak lagi contoh  kasus  yang  diakibatkan  karena  kealpaan  dan  kelalaian  yang mengakibatkan orang meninggal.
Meskipun kealpaan atau kelalaian hal yang manusiawi, tidak sengaja dan tidak  dikehendaki  oleh    pelaku,  namun  apabila  sudah  sampai  melukai  atau mengakibatkan  orang  lain  meninggal,  maka  tidak  bisa  dimaklumi.  Peristiwa
Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah … Sefa Maya Sari, Toguan Rambe │ 251
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031
tersebut tetap harus ditindaklanjuti secara hukum, agar kedepanya lebih berhati- hati dan tidak menjadikan unsur kealpaan untuk terhindar dari hukuman.
Didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  di  Indonesia seseorang  dapat  dipidan  meskipun  karena  lalai  ataupun  kealpaannya menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain.sebagaimana  diatur  dalam  pasal  359 KHUP “ Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya ) menyebabkan orang lain  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana kurungan paling lama satu tahun”.
Penjelasan  pasal  359  KUHP  dalam  kajian  Hukum  Pidana  positif meskipun  karena  kealpaanya  (delik  Culpa)  seseorang  itu  telah  menghilangkan nyawa orang lain maka tetap dipidana. Bagaimana dengan kajian hukum pidana Islam  (Fiqh  Jinayah)  meninjau  permasalahan  delik  culpa  ini.  Diketahui bahwasannya  dalam  kajian  fiqh  jinayah,  ada  klasifikasi  tindak  pidana  dan sanksinya, diantaranya adalah qishash. Qishash dalam bahasa arab disebut Qotl artinya pembunuhan dan yang sinonimya (amat) artinya mematikan. bagaimana pertanggung jawaban dan sanksi delik culpa dalam kajian Fiqh Jinayah. sehingga pelaku  tindak  pidana  meskipun  karena  kelalaiannya  menghilangkan  nyawa orang lain dapat di hukum sesuai perbuatannya.
Peneliti  merasa  perlu  mengkaji  delik  culpa  dalam  kajian  fiqh Jinayah,  karena  permasalahan  ini  tentu  menarik  dikarenakan  sering  terjadi dimasyarakat  tanpa  disadari  namun  berdampak  besar  terhadap  nyawa seseorang  dan  memiliki  subnagsi  untuk  penerapan  hukum  pidana  ditengah masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat aman dan tentram.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research )  yang bersifat deskriptif analisis (Sugiono, 2008, p. 72).  Adapun analisis disini adalah analisis  dalam  pengertian    normatif  yaitu  meneliti  kejelasan  bagaimana  delik Culpa  dalam  kajian  Fiqh  Jinayah . Pendekatan penelitian  ini  digunakan  cara komprehensif  dengan  tiga  pendekatan  sekaligus  yaitu;  pendekatan  normative, yurudis  dan  komparatif  (Hidayat,  2020,  p.  17;  Ravena  &  Kristian,  2017,  p.  59). Pendekatan  normative  dalam  penelitian  ini  berguna  untuk  mengkaji  berbagai ketentuan-ketentuan terkait delik culpa (kealpaan) yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, baik berupa ayat-ayat al-quran dan hadis maupun dalam kiba- kitab  induk  tentang  jarimah  ataupun  buku-buku  yang  terkait  hukum  pidana
Vol. 06  No. 2  Desember  2020
yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian  (Faisar,  2010,  p.  52).  Disamping  itu, pendekatan  normatif  ini  berguna  untuk  mengkaji  ketentuan-ketentuan  hukum pidana  di  Indonesia  (KUHP)  tentang  sanksi  dan  pertanggungjawaban  terkait pelaku delik culpa.
Pendekatan  kedua  yaitu  pendekatan  yuridis.  Pendekatan  ini  menurut banyak  kalangan  ilmuan  disebut  juga  sebagai  pendekatan  hukum.  Dalam penelitian  ini,  pendekatan  yuridis  dipergunakan  untuk  mengkaji  ketentuan hukum  yang  termaktub  dalam  pasal  359  KUHP  mengenai  makna  delik  culpa. Sementara  itu,  pendekatan  komparatif  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk mengkaji  makna  dan  penindakan  terhadap  pengemis  dari  dua  perspektif  yang berbeda,  yaitu  perspektif  Fiqh  Jinayah  (Hukum  Pidana  Isalam)  dan  Hukum Pidana  (KUHP).  Instrumen  yang  digunakan  sebagai  alat  pembanding  dalam penelitian ini adalah pertanggung jawaban dan kriteria delik culpa

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Delik Culpa dalam Kajian Hukum Pidana

## Delik
Delik  berasal  dari  Bahasa  latin  yaitu  delickt,  delicta  atau  delictum (Samosir,  2020;  Yuana,  2020).  Hingga  saat  ini  istilah  delik  secara  teknis  yuridis dikalangan  sarjana  hukum  belum  ditemukan  persamaan  dan  pengukuannya dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan delik dalam Bahasa Belanda disebut dengan Strafbaarfeit  yang  sering  digunakan  oleh  sarjana  hukum,  diantaranya menerjemahkan  dengan  perbuatan  pidana,  pelanggaran  pidana,  ataupun perbuatan  yang  dapat  dihukum  dan  lain  sebagainya  (Bahri,  2020;  Sihotang, 2020).  Dikarenakan  belum  ada  terjemahan  resmi  Wetboek  van  Strafrecht  untuk istilah dari bahasa Belanda kebahasa Indonesia. Banyak sarjana hukum berbeda- beda  memaknainya  namun  dapat  disimpulkan  bahwa  delik  merupakan perbuatan  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang  dikarenakan  perbuatan  yang merugikan kepentingan umum dan pelakukanya dikenai sanksi (Pidana).

## Unsur Delik
Menurut  pandangan  monitis  merumuskan  bahwa:  Semua  unsur  pidana adalah sama dengan syarat pemidanaan orang yang melakukan peristiwa pidana dengan  memperhatikan  semua  unsur  peristiwa  pidana.”  Adapun  dalam pandangan  monitis  unsur-unsur  delik  tersebut  (Farid,  1983,  p.  47)  adalah  :  a)
Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah … Sefa Maya Sari, Toguan Rambe │ 253
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031
mencocoki  rumusan  delik;  b)  adanya  sifat  melawan  hukum;  c)  tidak  ada  dasar pemaaf;  d)  adanya  kesalahan  yang  meliputi  dolus  dan  culpa.  Sedangkan menurut  aliran  dualistis  (Farid,  1983,  p.  47)  :  a)  Perbuatan  itu  mencocoki rumusan  delik  (Undang-Undang);    b)  Perbuatan  itu  melawan  hukum,  c)  Tidak dasar pembenar. Aliran ini memisahkan unsur delik yakni unsur pembuatan dan unsur  perbuatan.  Unsur  pembuatan  meliputi:  a)  Kesalahan  yang  terdiri  dari dolus  dan  culpa,  b)  Dapat  dipertanggungjawabkan,  c)  Tidak  ada  alas  pemaaf. Sedangkan  Unsur  perbuatan  meliputi:  a)  Perbuatan  itu  harus  mencocoki rumusan  delik;  b)  Perbuatan  itu  harus  melawan  hukum;  c)  Tidak  ada  alasan pembenar (Gunawan, 2020; Rahim, 2019).
Pemisahan    unsur  pembuat  dan  perbuatan  sifatnya  tidak  prinsipil, namun  hanya teknik  bagi  hakim  dalam  upaya untuk  menemukan  syarat-syarat pemidanaan  dan  dalam  penyelidikan  untuk  menentukan  ada  tidaknya  delik. Kemudian  ketika  hakim  akan  menetapkan  putusannya  maka  unsur  tersebut disatukan  kembali,  maka  sebab  itu  aliran  ini  disebut  juga  sebagai  aliran monodualistis.

## Kesalahan
Setiap  orang  dianggap  mengetahui  dan  mengerti  akan  adanya  Undang- undang  serta  peraturan  yang  berlaku,  sehingga  setiap  orang  yang  mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak dapat beralasan bahwa ia tidak mengetahui  atau  mengerti  akan  adanya  suatu  perarturan  ataupun  undang- undang  dengan  ancaman  hukuman  tentang  perbuatan  yang  telah  dilakukan. Adanya  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  belum  cukup  untuk menjatuhkan  pidana  terhadap  orang  tersebut.  Namun  masih  disyaratkan pembuat itu dapat dipersalahkan (dipertanggung jawabkan ) atas perbuatannya.
Maka  untuk  memidana  seseorang  harus  memiliki  dua  unsur,  yaitu:  a) pembuat  harus  melawan  hukum;  b).  harus  ada  kesalahan.  Dalam  kajian  ilmu hukum  pidana  ,  kesalahan  dapat  diklasifikasikan  atas  beberapa  macam,  antara lain:
1. Dolus
Rusli  Effendy  (1989,  p.  80),  Dolus  atau  sengaja  menurut  Memorie  Van Teolicting  (Risalah  penjelasan  Undang-undang)  berarti  si  pembuat  harus menghendaki perbuatannya, apa yang dilakukannya dan harus mengertahui apa  yang  dilakukannya  (menghendaki  dan  menginsyafi  suatu  tindakan
Vol. 06  No. 2  Desember  2020
beserta  akibatnya).  Kata  sengaja  dalam  Undang-undang  meliputi  semua perkataan  dibelakangnya,  termasuk  didalamnya  akibat  dari  tindak  pidana. Dalam  hal  ini  terdapat  dua  teori,  yaitu  ; pertama ,  teori  membayangkan (Voortellings Theory ) dari Frank, mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat  di  hendaki,  sedangkan  suatu  akibat  hanya  dapat  dibayangkan. Kedua , teori  kemauan  (wills  theory)  dari  Von  Hippel  dan  Simons,  bahwa  dikatakn sengaja  itu  apabila  ada  akibat  yang  memang  dikendaki  dan  dibayangkan sebagai tujuan
2. Culpa
Istilah  kealpaan  ini  disebut  “schuld”  atau  “culpa”  yang  dalam  Bahasa Indonesia  diterjemahkan  dengan  “kesalahan”.  Tetapi  maksudnya  dalam  arti sempit  sebagai  suatu  macam  kesalahan  yang  sipelaku  tindak  pidana  tidak seperti  kesengajaan,  yaitu  kurang  hati-hati  sehingga  membuat  yang  tidak disengaja  terjadi.  Penjelasan  tentang  apa  yang  dimaksud  “culpa”  ada  dalam Memory  van  Toelichthing  (MvT)  sewaktu  Menteri  Kehakiman  Belanda mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dimana  dalam pengajuan  rancangan  itu  terdapat  penjelasan  mengenai  apa  yang  dimaksud denga  “kelalaian”  adalah:  a)  Kekurangan  pemikiran  yang  diperlukan;  b) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan; c) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.
Culpa  telah  ditafsirkan    dalam  ilmu  pengetahuan  dan  yurispudensi sebagai “een tekortaan voorzienigheid” atau “eenmanco aan voorzichtigheid’ yang  berarti  “suatu  kekurangan  untuk  melihat  jauh  kedepan  tentang kemungkinan  timbulnya  akibat-akibat’  atau  “suatu  kekurangan  akan  sikap berhati-hati”  untuk  menyebutkan  pengertian  yang  sama  dengan  “kekurang hati-hatian” “kurangnya perhatian”.
Delik  culpa  sering  disebut  dengan  culpose  delicten  yaitu  :”  tindak- tindak  pidana  yang  berunsur  culpa  atau  kurang  hati-hati.  Namun hukumannya  tidak  seberat  seperti  hukuman  bagi  doleose  delicten,  yaitu tindak pidana yang didasari kesengajaan.
Contoh  delik  Culpa  :    pasal  359  KUHP  “Barang  siapa  karena  salahnya (kealpaannya)  menyebabkan  matinya  orang  dihukum  penjara  selama- lamanya  lima  tahun  atau  kurungan  selama-lamanya  satu  tahun.  Pasal  188 KUHP “barang siapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran peletusan atau  banjir,  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  lima  tahun
Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah … Sefa Maya Sari, Toguan Rambe │ 255
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031
atau  hukuman  kurungan  selama-lamanya  satu  tahun  atau  hukuman  denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- jika terjadi bahaya kepada orang lain atau jika berakibat matinya seseorang.”
Delik culpa yang berdiri sendiri, seperti Pasal-pasal 188. 231 ayat (4), 232 ayat (3), 334, 359, 360, 409, 426 ayat (2), 427 ayat (2), 477 ayat (2) KUHPidana (vide di atas) juga sering disebut sebagai delict culpoos yang sesungguhnya, yaitu  delik-delik  yang  dirumuskan  dengan  perbuatan  kealpaan  yang menimbulkan suatu akibat tertentu.
Lain halnya dalam menghadapi delict culpoos yang tidak sesungguhnya (delict pro parte dolus pro parte culpa), seperti Pasal-pasal 283, 287, 288, 290, 292, 293, 418, 480, 483, dan 484 KUHPidana. Di situ dipakai unsur “diketahui” atau “sepatutnya harus diduga” sehingga apabila salah satu dari bagian unsur tersebut sudah terpenuhi,cukup untuk menjatuhkan pidana delict-dolus yang salah satu unsurnya diculpakan.
Culpa  dibedakan  menjadikan  culpa  levissima  dan  culpa  lata.  Culpa levissima atau lichtste schuld, artinya adalah kealpaan yang ringan,sedangkan culpa late atau merkelijke schuld, grove schuld artinya adalah kealpaan berat.
Culpa  levissima,  para  ahli  menyatakan  bahwa  culpa  ini  ditemukan dalam  jenis  kejahatan,  oleh  karena  sifatnya  yang  ringan,  namun  dapat didalam  hal  pelanggaran  dari  buku  III  KUHP,  sebaliknya  ada  juga  yang berpandangan  bahwa  culpa  levissima  oleh  undang-undang  tidak diperhatikan  sehingga  tidak  diancam  pidana.  Sedangkan  bagi  culpa  lata dipandang  tersimpul  didalam  kejahatan  karena  kealpaan.  Jelaslah  bahwa kealpaan  untuk  pengertian  biasa  (sehari-hari)  tidak  sama  dengan kealpaanmenurut hukum pidana.
Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena  kesengajaan  adalah  berupa  suatu  keadaan  batin  yang  tegas  dari seorang  pelaku.  Lain  halnya  dengan  kurang  berhati-hati  yang  sifatnya bertingkat-tingkat.  Ada  orang  yang  dalam  melakukan  sesuatu  pekerjaan sangat berhati-hati, ada juga yang tidak berhati-hati, ada juga kurang berhati- hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan. Menurut Memorie van Toelichting  atau  risalah penjelasan  UndangUndang,  culpa  itu  terletak  antara sengaja dan kebetulan, Effendy (1989, p. 85) Jurisprudensi
Vol. 06  No. 2  Desember  2020
menginterprestasikan culpa sebagai”kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati”.
Sebagaimana telah dikemukakan tentang pengertian delik kulpa di atas, yakni  delik  yang  di  dalamnya  terdapat  unsur  kurang  kehati-hatian,  maka culpa lata tersebut mempunyai corak tersendiri.
Farid  (1983,  p.  228)  menyimpulkan  bahwa  pembuat  Undang-Undang mengakui  corak  dari  culpa  lata  yaitu:    a).  Culpa  lata  yang  diinsyafi  atau disadari(Bewuste Schuld) Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, tapi timbul juga masalah;  b).  Culpa  lata  yang  tidak  disadari  (Onbewuste  schuld)  Si  pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan  diancam  dengan  hukuman  oleh  Undang-undang,  sedangkan  ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul.
Pembagian  kealpaan  (culpa)  tidak  dijumpai  dalam  KUHP,  namun dalam  ilmu  pengetahuan  dikenal  kealpaan  yang  disadari  (bewuste  schuld). Bewuste  schuld  sulit  dibedakan  dengan  voorwaardelijk  opzet,  disebabkan keduanya  dapat  digambarkan  sebagai  seorang  pembuat  delik  yang  telah membayangkan akibat dari apa yang akan terjadi.namun demikian akibatnya tetap dapat timbul juga. Pada  onbewuste schuld terhadap si pembuat dalam berbuat  tidak  membayangkan  akibat  yang  timbul,  padahal  seharusnya  ia membayangkannya.
Maka  demikian  terjadinya  kealpaan,  yang  dapat  terjadi  sedemikian beratnya sehingga mirip dengan kesengajaan, akan tetapi dapat pula kealpaan terjadi  sedemikian  ringannya  sehingga  tidak  mudah  dibedakan  dengan peristiwa  biasa  yang  kebetulan,  yang  perlu  atay  tidaknya  dalam  pandangan yuridis.

## Delik Culpa dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

## Pembunuhan dalam kajian Hukum Pidana Islam.
Tindak  pidana  pembunuhan  dalam  hukum  pidana  Islam  termasuk kedalam    katagori  jarimah  qisash  dan  diyat.  Dalam  bahasa  arab,  pembunuhan disebut  (qotl)  yang  sinonimya  (amat)  artinya  mematikan.  Para  ulama  memiliki definisi  yang  berbeda-beda,  namun  kesimpulanya  tetap  sama  yaitu  tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.
Berbagai  ulama ‟ yang  mendefinisikan  pembunuhan  dengan  suatu perbuatan  manusia  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  orang  lain.  Yang
Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah … Sefa Maya Sari, Toguan Rambe │ 257
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031
pertama adalah didefiniskan oleh Wahbah Al-Zuhayliy yang mengutip pendapat Khatib  Syarbini  sebagai  berikut  ”Pembunuhan  adalah  perbuatan  yang menghilangkan  atau  mencabut  nyawa  seseorang”,  Selain  itu  Abdul  Qadir  Al- Audah  menerangkan  bahwa  pembunuhan  adalah  perbuatan  seseorang  yang menghilangkan  kehidupan,  yang  berarti  menghilangkan  jiwa  anak  adam  oleh perbuatan anak adam yang lain (Audah, 1987, p. 177).
Dari  berbagai  pengertian-pengertian  dapat  ditarik  kesipulan  bahwa pembunuhan merupakan perbuatan meghilangkan nyawa orang lain yang dapat dilihat dari berbagai aspek tinjaun hukum.
Tidak  semua  perbuatan  kejam  terhadap  jiwa  membawa  konsekuensi untuk  dihukum  qishas.  Karena,  diantara  perbuatan  kejam  tersebut  ada  yang sengaja dilakukan, ada yang menyerupai sengaja  dilakukan, adakalanya karena kesalahan,  dan  ada  kalanya  diluar  semua  itu.  Jarimah  qishas  dan  diyat  pada dasarnya  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  pebunuhan  dan  penganiayaan.  Para fuqahapun membagi pembunuhan menjadi bermacam-macam dan berbesa-beda sesuai dengan cara pandang masing-masing, namun semua jika dilihat dari segi sifat perbuatan pelaku, pembunuhan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Pembunuhan  disengaja  (amd),  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  dengan  maksud  menghilangkan  nyawa  orang  lain  dengan menggunakan alat  yang  dianggap  dapat  untuk membunuh.  Sedangka  unsur dari  pembunuhan  disengaja  yaitu  korban  yang  dibunuh  adalah  manusia hidup,  dan  kematian  adalah  hasil  dari  perbuatan  pelaku,  kemudian  pelaku tersebut menghendaki pula terjadinya kematian.
Pembunuhan  disengaja  dalam  hukum  Islam  termasuk  perbuatan  dosa besar  dan  tindak  pidana  paling  jahat.  Terhadap  pelaku  pembunuhan  yang disengaja,  pihak  keluarga  korban  dapat  memberikan  salah  satu  dari  tiga pilihan  hukuan,  yaitu  qishas,  diyat  atau  pihak  keluarga  memaafkannya apakah  tanpa  atau  dengan  syarat.  Pembunuhan  disengaja  juga  akan membawa  akibat  selain  dari  tiga  hukuman  tersebut,  yaitu  dosa  besar  dan terhalang dari hak waris dan menerima wasiat
2. Pembunuhan  semi  sengaja  (Syibuk  Amd),  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan oleh  seorang  dengan  sengaja  namun  tidak  ada  niat  dalam  diri  pelaku  untuk membunuh  atau  meghilangkan  nyawa.  Unsur-unsur  pembunuhan  semi sengaja  ini  adalah  adanya  perbuatan  pelaku  yang  mengakibatkan  kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan. Dan kematian adalah akibat dari tindakannya tersebut.
Vol. 06  No. 2  Desember  2020
Dalam  hal  ini  hukumannya  tidak  seperti  pembunuhan  sengaja  karena pelaku  tidak  berniat  membunuh.  Hukuman  pokok  dari  pembunuhan  semi sengaja  selain  dosa  karena  ia  telah  membunuh  seseorang  yang  darahnya diharamkan Allah dialirkan, kecuali karena haq ( Alasan syari ‟ ) adalah diyat dan  kafarat,  dan  hukuman  penggantinya  adalah  ta ‟ zir  dan  puasa  dan  ada hukuman  tambahan  yaitu  pencabutan  hak  mewaris  dan  pencabutan  hak menerima wasiat
3. Pembunuhan  tidak  disengaja  (khata’),  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan seseorang  dengan  tidak  ada  unsur  kesengajaan  yang  mengakibatkan hilangnya nyawa  orang lain.  Unsur-unsur  dari  pembunuhan jenis  ini  adalah adanya  perbuatan  yang  mengakibatkan  matinya  korban,  perbuatan  tersebut karena kesalahan pelaku, atau antara perbuatan kelitu. Dan kematian korban terdapat  sebab  akibat.  Hukuman  bagi  pembunuhan  tersalah  hampir  sama dengan  pembunuhan  menyerupai  sengaja  yaitu  hukuman  pokok  diyat  dan kafarat,  dan  hukuman  penggantinya  adalah  ta ‟ zir  dan  puasa  dan  ada hukuman  tambahan  yaitu  pencabutan  hak  mewaris  dan  pencabutan  hak menerima wasiat.
Adapun  unsur  kedua,  pada  prinsipnya  kesalahan  itulah  yang  sebagai pembeda  antara  pembunuhan  karena  kesalahan  dengan  pembunuhan lainnya. Tidak ada sanksi terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sanksi hanya  dijatuhkan,  apabila  memang  menimbulkan  kemadharatan  bagi  orang lain. Ukuran kesalahan dalam syariat Islam adanya kelalaian kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa. Maka, kesalahan tersebut dapat terjadi karena  kelalaian  dan  mengakibatkan  kemadharatan  atau  menghilangkan nyawa orang lain.
Unsur  ketiga,  yaitu  adanya  hubunga  sebab  akibat  antara  perbuatan kesalahan dengan keatian, maksudnya adalah matinya korban merupakan akibat dari kesalahan pelaku.
Pasal  359  KUHP  tentang  Kealpaan  yang  Mengakibatkan  Hilangnya  Nyawa

## Orang Lain dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)
Berbeda  dengan  kealpaan  yang  dimaksud  dalam  KUHP  yang  secara definisi  telah  dikemukakan  oleh  penulis  menurut  redaksi  dan  sesuai  dengan sumbernya.  Disini  kealpaan  yang  dimaksudkan  dalam  pidana  Islam  adalah dengan istilah “khata”.
Definisi Khata (kealpaan) dalam kitab al ahkam al Sulthaniyah karangan imam al Mawardi, dijelaskan bahwa maksud Khata adalah suatu perbuatan yang
Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah … Sefa Maya Sari, Toguan Rambe │ 259
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031
menyebabkan meninggalnya orang lain dengan tidak adanya unsur kesengajaan, maka dari itu perbuatan tersebut tidak dikenai sanksi (Al-Mawardi, 1978, p. 232).
Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah dalam kitabnya Tasyri’ al Jina’I al  Islami  menyebutkan  bahwa  definisi  khata  (kealpaan)  adalah  seorang  yang melakukan  suatu  perbuatan  tanpa  adanya  maksud  untuk  melakukan pembunuhan  terhadap  seseorang  tersebut,  akan  tetapi  karena  perbuatannya tersebut mengakibatkan matinya orang lain (Audah, 1987, p. 7).
Dari  dua  definisi  diatas  dapat  dirumuskan,  bahwa  kealpaan pembunuhan  (fi  qatli  al  khata)  adalah  seseorang  yang  melakukan  perbuatan tanpa  senagaja,  namun  akibat  perbuatannya  tersebut  mengakibatkan  hilangnya nyawa orang lain.
Jadi,  yang  menjadi  perhatian  fuqaha  didalam  pembunuhan  karena kealpaan  (khata’)  adalah  unsurnya,  yakni  sudah  tentu  unsur  yang  terdapat dalam pembunuhan ini tidak adanya unsur  kesengajaan. Hanya karena dengan kurang  hati-hati,  sehingga  perbuatan  itu  mengakibatkan  orang  lain  meninggal. Unsur  inilah  yang  paling  mendasari  untuk  membedakan  dengan  bentuk pembunuhansenga ataupun semi sengaja.
Dalam  menentukan  apakah  pelaku  tindak  pidana  karena  kesalahan dibebani pertanggung jawaban atau tidak. Para fuqaha menetapkan dua kaidah sebagai berikut : pertama :  Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak  lain  dikenakan  pertanggung  jawaban  atas  pelakunya  apabila  kerugian tersebut  dengan  jalan  hati-hati  dan  tidak  lalai.  Apabila  kerugian  tersebut  tidak mungkin  dihindari  secara  mutlak,  pelaku  perbuatan  itu  tidak  dibebani pertanggungjawaban; Kedua . Apabila perbuatan itu tidak di benarkan oleh syara’ dan dilakukan tanpa alasan yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui  batas  tanpa  alasan,  dan  akibat  yang  timbul  darinya  dikenakan pertanggung  jawaban  dari  pelakunya,  baik  akibat  tersebut  mungkin  bisa dihindari atau tidak.  (Jaih Mubarok, 2004, p. 17)
Dalam  hukum  positif  telah  dijelaskan  secara  jelas  sanksi  pembunuhan tidak disengaja (kelalaiannya) yang diatur dalam KUHP pasal 359 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun.”
Ancaman-ancaman  pidana  yang  ditentukan  dalam  pasal  359  KUHP Diatas  itu  telah  diperberat,  diperberatnya  ancaman  pidana  dalam  pasal  359
Vol. 06  No. 2  Desember  2020
KUHP  mempunyai  arti  yang  penting  dalam  hukum  acara  pidana,  karena  jika sebelum ancaman pidana tersebut diperberat, orang yang karena salahnya telah menyebabkan  meninggalnya  orang  lain  itu  tidak  dapat  dikenakan  penahanan. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP itu juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga pelakunya dapat dikenakan penahanan.
Dari  pasal  359  KUHP  dapat  diketahui  ketentuan  pidana  yang  diatur, bahwa  meninggalnya  sesorang  itu  Undang-undang  telah  mensyaratkan  adanya unsur  schuld  atau  culpa  pada  diri  pelaku.  Meskipun  Undang-undang  sendiri tidak  memberikan  oenjelasan  tentang  apa  yang  sebenarnya  dimaksud  dengan schuld  atau  culpa  tersebut.  Namun  didalam  Memorie  Van  Toelicthing  hanya sedikit mendapat penjelasan mengenai arti dari culpa yang mengatakan bahwa: Schuld atau culpa itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan.
Sanksi  pembunuhan  tidak  sengaja  dalam  hukum  Islam, Pertama . Hukuman  diyat.  Diyat  merupakan  sejumlah  harta  yang  dibebankan  kepada pelaku  untuk  keluarga  (aqilah)  korban  sebagai  pengganti  hukuman.  Meskipun bersifat  hukuman,  namun  diyat  merupakan  harta  yang  diberikan  kepada keluarga korban bukan kepada negara. Hukuman pembunuhan tidak disengaja tidak wajib qishas, hanya wajib membayar denda (diyat) yang ringan . Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka  membayarnya  dengan  diangsur  dalam  tiga  tahun,  tiap-tiap  tahun keluarga tersebut harus membayar sepertiganya (Rasjid, 2012, p. 430).
Sanksi diyat ini lebih terlihat mirip seperti ganti rugi, apalagi besar denda tersebut  dapat  berbeda  beda  menurut  kejahatan  yang  dilakukan  pelaku (Sinulingga  &  Sugiharto,  2020).  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  diyat  adalah campuran  hukuman  dan  ganti  rugi  bersama-sama.  Dikatakan  diyat  sebagai hukuman  karena  diyat  merupakan  balasa  bagi  perbuatan  jarimah.  Jika  korban memaafkan,  maka  diyat  tersebut  diganti  hukuman  takzir.  Dikatakan  diyat sebagai  ganti  rugi,  karena  diyat  diterima  seluruhnya  oleh  korban  atau keluarganya dan apabila ia merelakannya, diyat tidak bisa dijatuhkan.
Menurut  kaidah  yang  berlaku,seseorang  yang  berbuat  harus  dibebani pertanggung  jawaban  atas  apa  yang  telah  dilakukannya.  Dengan  demikian, orang  lain  yang  tidak  melakukan  atau  turut  melakukan  tindak  pidana,  tidak dikenakan  hukuman  karena  perbuatan  orang  lain.  Apabila  semua  anggota
Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah … Sefa Maya Sari, Toguan Rambe │ 261
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031
keluarga  pelaku  bahwa  mereka  akan  dibebani  diyat,  mereka  dapat  melakukan upaya  dan  langkah-langkah  untuk  menghentikan  tindak  pidana  pembunuhan yang  akan  dilakukan  oleh  seorang  anggota  keluarganya,  dan  mengarahkan mereka  ke  jalssan  yang  baik  dan  lurus  sesuai  dengan  apa  yang  diajarkan  oleh agama Islam
Kedua, hukuman  kifarat:  hukuman  kifarat  untuk  pembunuhan  karena kealpaan  merupakan  hukuman  pokok  (Haq,  2020).  Jenisnya  seperti  telah dikemukakan dalam pembicaraan mengenai syibul amd, adalah memerdekakan hamba  yang  mukmin.  Apabila  hamba  tidak  diperoleh,maka  hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut.
Kifarat  disamping  sebagai  sebuah  hukuman,  kifarat  juga  merupakan ibadah. Oleh sebab itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnyakepada harta milik pelaku  dan  tidak  dibantu  oleh  orang  lain.  Para  fuqaha  sepakat,  bahwa  untuk pembunuhan  tidak  sengaja  wajib  hukumnya  kifarat,  karena  dari  segi  keadaan pelaku tidak mempuyai niat atau sengaja membunuh korban.
Ketiga, hukuman pengganti ; Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena  kesalahan  atau  kelalaian  yaitu,  puasa  dua  bulan  berturut-turut  sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh (Mentari, 2020).
Keempat , hukuman tambahan : untuk pelaku tindak pidana pembunuhan karena  tidak  sengaja  adalah  penghapusan  dari  hak  waris  dan  wasiat.  Akan tetapi,  dalam  masalah  ini,  seperti  telah  dikemukakan  dalam  hukuman pembunuhan  sengaja  tidak  ada  kesepakatan  dikalangan  fuqaha  (Harefa,  2019; Ihsan,  2019).  Menurut  ulama,  pembunuhan  karena  kelalaian  tetap  dikenakan hukuman  tambahan  karena  pembunuhan  ini  termasuk  pembunuhan  yang melawan  hukum.  Dengan  demikian,  walaupun  pembunuhan  terjadi  karena kesalahan,  penghapusan  hak  waris  dan  wasiat  tetap  diterapkan  sebagai shukuman tambahan kepada pelaku.
Suatu  perbuatan  dianggap  jarimah  apabila  merugikan  tata  aturan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaan dengan pertimbangan- pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam kehidupan masyarakat, sebab  dengan  larangan-larangan  saja  tidak  cukup.  Meskipun  hukuman  itu dirasakan  kejam  bagi  sipelaku,  namun  hukuman  itu  sangat  diperlukan,  karena dapat  menciptakan  ketentraman,  dan  kedamaian  dalam  masyarakat,  karena
Vol. 06  No. 2  Desember  2020
dasar  pelanggaran  suatu  perbuatan  itu  adalah  pemeliharaan  kepentingan masyarakat itu sendiri.
Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjaaban pidana apabila  memenuhi  syarat  adaya  perbuatan  yang  dilarang,  dilakukan  atas kehendaknya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuataya tersebut. Keliru  dapat  menghapuskan  pidana,  tetapi  tidak  bagi  tindak  pidana  jinayah. Dalam  tindak  pidana,  telah  ditentukan  syariat  bahwa  bagi  pelakujinayah  harus dijatuhi  sanksi,  meskipun  perbuatannya  dilakukan  karena  keliru  atau  salah. Dengan kata lain unsur kekeliruan dapat menghapuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana selain jinayat, karena hapusnya unsur kesengajaan.

## KESIMPULAN
Kesalahan dalam kajian hukum pidana, dikenal dengan dua bentuk, yaitu kesalahan  didasari  unsur  kesengajaan  dan  kesalahan  didasari  karena  adanya unsur  kelapaan.  Suatu  tindak  pidana  dapat  terjadi  tidak  hanya  karena  adanya kesengajaan dari pelaku ( delik Dolus) yang memang dikehendaki, namun juga suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kelapaan atau kelalaian (delik Culpa) yang tidak dikehendaki pelaku.
Kasus  yang  berkaitan  dengan  Delik  Culpa  dimana  seorang  karena kealpaanya  melakukan  sebuah  tindak  pidana,  tidak  jarang  dilakukan  oleh masyarakat.  Kasus  ini  tak  jarang  pula  masih  sering  masih  pro  dan  kontra dibidang  hukum.    Banyak  contoh  kasus  yang  karena  kealpaan  mengakibatkan orang lain meninggal.
Sebagaiamana penjelasan pasal  359 KUHP dalam hukum pidana positif pelaku  pidana  (delik  Culpa)  meskipun  karena  kelalaiannya  menghilangkan nyawa orang lain maka tetap dipidana. Diketahui bahwasannya  hukum Pidana Islam  (Fiqh  Jinayah),  ada  klasifikasi  tindak  pidana  dan  sanksinya,  kealpaan dalam  pembunuhan  (fi  qatli  al  khata’)  ialah  seseorang  yang  melakukan  suatu perbuatan  tanpa  sengaja,  akan  tetapi  dengan  sebab  perbuatannya  itu  dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai  sengaja  yaitu  hukuman  pokok  diyat  dan  kafarat,  dan  hukuman penggantinya  adalah  ta ‟ zir  dan  puasa  dan  ada  hukuman  tambahan  yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.
Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah … Sefa Maya Sari, Toguan Rambe │ 263
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Mawardi. (1978). Al-Ahkam al-Sultaniyah . Musthofa al-halabi.
Audah, Abd. al-Qadir. (1987). Al-Tasyri’ al-Jina’I al-Islami . Dar alMuassasah.
Bahri,  N.  C.  D.  S.  dan  S. (2020). Tinjauan  Yuridis atas  Gugurnya  Hak  untuk  Menuntut Pidana  Menurut  Undang-Undang  Hukum. LEGALITAS , 5 (1),  86–112. https://doi.org/10.31293/lg.v5i1.4743
Effendy, R. (1989). Asas-asas Hukum Pidana Bagian I . Lappen.
Farid, A. Z. A. (1983). Hukum Pembuktian Perdata . Karya Kencana.
Gunawan,  I.  (2020).  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan  Menyalahgunakan  Wewenang Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi  Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 19 (2), 165–185.
Haq,  I.  (2020).  Prison  in  Review  of  Islamic  Criminal  Law:  Between  Human  and Deterrent  Effects. Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam , 4 (1), 132–150. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6683
Harefa,  S.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Di  Indonesia  Melaui Hukum  Pidana  Positif  Dan  Hukum  Pidana  Islam. University  Of  Bengkulu  Law Journal , 4 (1), 35–58. https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58
Hidayat,  Y.  (2020). Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia .  Prenada Media. https://books.google.co.id/books?id=W4P1DwAAQBAJ
Ihsan,  K.  (2019).  Penganiayaan  Berat  Sebagai  Penghalang  Waris  (Analisis  Pasal  173  A Kompilasi  Hukum  Islam. Attanwir :  Jurnal  Keislaman  Dan  Pendidikan , 10 (2), 65–82.
Mentari,  B.  M.  R.  (2020).  Saksi  Pidana  Pembunuhan  Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Dengan  Hukum  Islam. Al-Ishlah :  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 23 (1), 1–38. https://doi.org/10.33096/aijih.v23i1.33
Rahim,  A.  J.  (2019).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Penyelesaian  Pidana  Menurut  Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. Jurnal Hukum Responsif , 7 (2), 84–99.
Rasjid, S. (2012). Fiqih Islam . Sinar Baru Algensindo.
Ravena, D., & Kristian. (2017). Kebijakan Kriminal: [Criminal Policy] . Prenada Media. https://books.google.co.id/books?id=C9bFDwAAQBAJ
Samosir, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi. Logika :  Jurnal  Penelitian  Universitas  Kuningan , 11 (02),  87–94. https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.3122
Vol. 06  No. 2  Desember  2020
Sihotang,  P.  H.  (2020).  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  Menurut  Peraturan  Kapolri Dalam  Mewujudkan  Restorative  Justice  (Studi  Di  Polresta  Deli  Serdang). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum , 1 (2), 107–120.
Sinulingga,  R.,  &  Sugiharto,  R.  (2020).  Studi  Komparasi  Sanksi  Pidana  Pembunuhan dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan  Hukum  Islam dalam  Rangka  Pembaharuan  Hukum  Pidana. Sultan  Agung  Fundamental Research Journal , 1 (1), 31–43.
Sugiono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Yuana,  A.  P.  (2020).  Penanganan  Anak  yang  berhadapan  dengan  Hukum  berdasarkan Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) , 1 (1), 886–899.