## RISET & JURNAL AKUNTANSI
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.203 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Estu Mulya Sukodadi Lamongan
Sutri Handayani sutrihandayani99@gmail.com Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan

## Abstrak
Koperasi  simpan  pinjam  merupakan  jenis  usaha  yang  sangat  mengandalkan kepercayaan masyarakat untuk menunjang perkembangan dan kelangsungan usahanya. Masalah  yang  hendak  dicari  jawabannya  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban pada laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Estu Mulyayang sesuai dengan SAK ETAP.Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan berdasarkan KSP Estu Mulya sebesar Rp 2.750.300.790,- sedangkan pendapatan berdasarkan SAK ETAP diakui sebesar Rp 3.300.361.000,- hasil ini diperoleh dari pendapatan bunga dikalikan 10% dan dikalikan dengan jumlah bulan dalam satu periode.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  mengumpulkan  data  mengenai subyek penelitian untuk memahami latar belakang dari KSP Estu Mulya, menganalisis perlakuan akuntansi dalam menyusun pendapatan dan beban dengan basis SAK ETAP, menulis  laporan  hasil  penelitian,  dan  menarik  kesimpulan  terhadap  rumusan  masalah dan  memberikan saran  pengembangan implementasi hasil  penelitian. Kesimpulan  dari penelitian ini adalah pengakuan pendapatan belum sesuai dengan SAK ETAP,sedangkan untuk pengakuan beban sudah sesuai.
Kata kunci : perlakuan akuntansi, pendapatan, beban
I. PENDAHULUAN
Pembangunan  yang  dilaksanakan bangsa  Indonesia  merupakan  wujud  dari usaha  untuk  mencapai  tujuan  nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercermin dalam Undang – Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa  “Perekonomian  disusun  sebagai usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan”.  Dalam  penjelasan  Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang  sesuai  dengan  pasal  tersebut  adalah
koperasi.  Koperasi  sebagai  suatu  sistem yang  turut  serta  mewarnai  kehidupan perekonomian  Indonesia  telah  memiliki legalitas  tersendiri  yang  tertuang  dalam Undang- Undang No.25 tahun 1992.
Koperasi merupakan organisasi yang terbuka,  terutama  bagi  para  anggotanya. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan  pada  penguatan  dan  perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia  terutama  pengurus,  pengelola  dan

## RISET  JURNAL AKUNTANSI
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.203 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
anggotanya  berakhlak  mulia,  termasuk kewirausahaan  profesionalisme  koperasi, sehingga  dengan  kinerja  yang  makin  sehat, kompetitif  dan  mandiri,  koperasi  mampu menjadi  bangun  usaha  utama  dalam perekonomian.
Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki  peranan  penting.  Berkembangnya Koperasi sebagai usaha masyarakat mampu memperkuat  dirinya  sebagai  badan  usaha yang  tangguh  dan  mandiri.  Koperasi  juga berlandaskan pada prinsip-prinsip Koperasi, sekaligus  gerakan  ekonomi  rakyat  yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Tetapi  pada  kenyataannya,  koperasi yang disebut-sebut sebagai sokoguru perekonomian  nasional,  ternyata  belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia.  Selain  itu,  kekurangan  yang dihadapi  koperasi  terutama  adalah  akibat keterbatasan  sumberdaya  yang  meliputi manajerial,  modal  akses  kredit  yang  tidak merata  maupun  adanya  pembatasan  kredit, perencanaan, administrasi dan sumber daya manusia.
Dengan adanya keterbatasan- keterbatasan tersebut, koperasi akan memberikan peluang perbaikan yang begitu luas.  Perbaikan  ini  diharapkan  untuk mengembangkan  koperasi  menjadi  maju, mandiri,  dan  berakar  dalam  masyarakat. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah dalam bidang manajerial untuk menciptakan koperasi  sebagai  badan  usaha  yang  efisien, efektif,  dan  ekonomis.  Dalam  hal  ini, akuntansi dapat berperan untuk memberikan perbaikan dalam bidang manajerial.
Berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun  2012,  Koperasi  adalah  badan  hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan  hukum  Koperasi,dengan  pemisahan
kekayaan  para  anggotanya  sebagai  modal untuk  menjalankan  usaha,  yang  memenuhi aspirasi  dan  kebutuhan  bersama  di  bidang ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan nilai dan prinsip koperasi.
Muhammad  Khafid,  dkk.  (2010) mengatakan bahwa, untuk mencapai tujuan- tujuan koperasi, maka pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan benar dan profesional.  Salah  satu  tolak  ukur  koperasi yang sehat adalah koperasi yang melakukan pengelolaan  keuangan  yang  benar.  Sebagai sebuah lembaga ekonomi yang menghasilkan suatu laporan keuangan maka masalah  akuntansi  koperasi  merupakan salah  satu  masalah  penting  yang  ada  di koperasi.
Menurut  Rudianto  (2010),  koperasi simpan  pinjam  adalah  koperasi  yang  hanya menjalankan satu usaha yaitu penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat.
Penyusunan laporan keuangan koperasi  hendaknya  berpedoman  pada standar  akuntansi  keuangan  untuk  entitas tanpa  akuntabilitas  publik.  SAK  ETAP terpisah dari SAK besar dimana SAK ETAP dalam pedoman penyusunan laporan keuangan dibuat lebih sederhana. Selain itu diterbitkannya SAK ETAP sendiri bertujuan untuk  memudahkan  pengusaha  kecil  atau menengah untuk menyusun laporan keuangan  sendiri  sehingga  dapat  berguna bagi intern atau untuk mendapatkan dana.
Menurut Achmad Ramadhani (2010),  dalam  beberapa  hal  SAK  ETAP memberikan  banyak  kemudahan  untuk perusahaan  dibandingkan  dengan  PSAK dengan  ketentuan  pelaporan  yang  lebih kompleks.  Latar belakang disusunnya SAK ETAP  yang  terpisah  dari  PSAK  adalah karena PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan)  yang  mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) terlalu kompleks jika diterapkan oleh usaha  kecil  di  Indonesia.  Maka  dari  itu

## RISET  JURNAL AKUNTANSI
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.203 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
diperlukan standar yang lebih sederhana dan memudahkan usaha kecil dalam penyusunan laporan keuangan.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana perlakuan akuntansi atas pendapatan  dan  beban  pada  laporan keuangan  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam Estu  Mulya  yang  sesuai  dengan  SAK ETAP?

## II. KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Mardiasmo  (  2008  :  1  ) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan,  peringkasan,  dan  pelaporan transaksi-transaksi
keuangan
suatu
organisasi  dengan  cara-cara  tertentu  yang sistematis, serta penafsiran terhadap hasilnya.
Menurut  Mardiasmo  (2008  :  43) pendapatan  adalah  peningkatan  jumlah aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan,  yang  timbul  dari  penyerahan barang / jasa atau kegiatan usaha  yang lain didalam  satu  periode  akuntansi.  Tidak termasuk  dalam  pengertian  pendapatan adalah  peningkatan  aktiva  atau  penurunan kewajiban  perusahaan  yang  timbul  dari pembelian  harta,  investasi  oleh  pemilik diperolehnya pinjaman, dan koreksi laba/rugi periode yang lalu.
IAI (2013 : 6 ) menjelaskan tentang pendapatan  adalah  suatu  penghasilan  yang timbul  dalam  pelaksanaan  aktivitas  entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda  seperti  penjualan,  imbalan,  bunga, deviden, royalti dan sewa.
Beban merupakan konsep arus yang menggambarkan  perubahan  yang  tidak menguntungkan  sumber  daya  perusahaan. Beban  timbul  akibat  adanya  aktivitas perusahaan  yang  biasanya  terbentuk  pada arus  kas  atas  berkurangnya  aset  seperti  kas dan  setara  kas,  persediaan  serta  aset  tetap. Definisi  beban  berkaitan  dengan  kerugian, karena  beban  merupakan  arus  keluar  harta
atau timbulnya hutang atau keduanya selama satu periode sebagai akibat dari penyerahan atau  produksi  barang,  pemberian  jasa, aktivitas  yang  mendatangkan  keuntungan lainnya yang merupakan operasi utama satu entitas. Karakteristik utama beban terjadi di dalam  proses  pembentukan  pendapatan (Suwardjono, 2006).
Menurut  Mardiasmo  (  2008  :  44  )
beban  adalah  pengorbanan  ekonomis  yang diperlukan  untuk  memperoleh  barang  atau jasa.  Pengorbanan  ekonomis  tersebut  dapat berupa pengurangan aktiva atau pertambahnya utang dan modal perusahaan.

## III. METODE PENELITIAN
Metode  Pengumpulan  Data,  Jenis Data  adalah  Data  Sekunder  (Data  yang dicatat  dari  obyek  penelitian  buku  bacaan atau  yang  berhubungan  dengan  masalah yang  akan  dibahas  peneliti  dalam  sebuah penelitiannya  dalam  penyusunan  data)  dan Data  Primer  (Data  yang  diperoleh  dari penelitian  dan  diolah  oleh  peneliti  dengan cara  wawancara.  Seperti  data  populasi, sejarah  perusahaan  dan  struktur  organisasi perusahaan ).
Sedangkan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Data  kualitatif dan  Data  kuantitatif,  adapun  pengertiannya adalah  Data  Kualitatif    (  Data  tersebut berupa  keadaan  dan  gambaran  umum koperasi serta hasil konfirmasi dari pengurus koperasi  yang  menjadi  obyek  penelitian  ), dan Data Kuantitatif  ( Data berupa laporan keuangan  yang  meliputi  laporan  keuangan sisa  hasil  usaha,  laporan  arus  kas,  laporan promosi ekonomi anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan ).
Dilihat  dari  rumusan  masalah  dan tujuan  penelitian,  penelitian  ini  tergolong penelitian  deskriptif  kualitatif  dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  perlakuan  akuntansi  atas

## RISET  JURNAL AKUNTANSI
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.203 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
pendapatan dan beban berbasis SAK ETAP yang  ada  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam. Dengan  menggunakan  metode  deskriptif yang  merupakan  penyajian  dari  data  yang didapatkan  sebagai  hasil  penelitian  dengan memberikan gambaran menurut apa adanya sesuai  dengan  kenyataan  pada  waktu mengadakan penelitian.
Hasil penelitian selanjutnya dibandingkan  dengan  kriteria-kriteria  yang digunakan,  dalam  hal  ini  SAK  ETAP mengenai  akuntansi  perkoperasian  serta dianalisis  dan  diolah  untuk  mendapatkan pemecahan dan kesimpulan sehingga mampu memberikan saran-saran dan pertimbangan  demi  perbaikan  koperasi tersebut  dikemudian  hari.  Metode  Analisis Data yang digunakan adalah mengumpulkan data  mengenai  subyek  penelitian  untuk memahami  latar  belakang  dari  Koperasi Simpan  Pinjam  Estu  Mulya  Sukodadi Lamongan, menganalisis perlakuan akuntansi dalam menyusun pendapatan dan beban  dengan  basis  SAK  ETAP,  menulis laporan  hasil  penelitian,  dan  menarik kesimpulan  terhadap  rumusan  masalah  dan memberikan saran pengembangan implementasi hasil penelitian.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Standar  Akuntansi  untuk  Koperasi Simpan Pinjam “ Estu Mulya “ berdasarkan Buletin  Teknis  6  yang  ditetapkan  oleh Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  ( DSAK  )  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  11 Agustus  2011  menyatakan  bahwa  entitas yang  memenuhi  syarat  untuk  menerapkan SAK  ETAP  adalah  entitas  yang  tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum    bagi  pengguna  eksternal.  Hal  ini kembali  diatur  dan  dijelaskan  pada  Bab  1 SAK ETAP tentang ruang lingkup. Berdasarkan ketetapan ini, dapat
disimpulkan  bahwa  ada  dua  syarat  penting bagi  suatu  entitas  agar  dapat  menjadikan SAK ETAP sebagai standar akuntansi yang diterapkan  dalam  laporan  keuangan  yang akan disajikan, yaitu mengenai akuntabilitas publik  dan  tujuan  penerbitan  laporan keuangan.
Koperasi  Simpan  Pinjam  “  Estu Mulya  “  yang  berdiri  pada  tahun  1997 menjalankan  kegiatan  intermediasi  dana dengan  mengumpulkan  dana  dari  seluruh anggota  koperasi  dalam  bentuk  tabungan maupun  investasi  berjangka  untuk  kembali didistribusikan kepada anggota yang membutuhkan  dana  pinjaman.  Berdasarkan hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  KSP    “  Estu Mulya “ memiliki akuntabilitas publik yang signifikan karena juga belum mendaftarkan diri  sebagai  perusahaan  publik.  Sehingga KSP  “  Estu  Mulya  “  hanya  bertanggung jawab  atas  dana  anggota  –  anggotanya. Untuk  pendapatan  sesuai  dengan  paragraf 2.36 SAK ETAP dijelaskan bahwa pengakuan  penghasilan  merupakan  akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban yang merupakan komponen Neraca.
Penghasilan  diakui  dalam  laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah  terjadi  dan  dapat  diukur  secara  andal. Dalam  penyajian  Koperasi  “  Estu  Mulya  “ membagi  pendapatan  menjadi  lebih  rinci berdasarkan  jenis  jasa  yang  diberikan. Perincian ini diperbolehkan oleh SAK ETAP sesuai  dengan  pernyataan  paragraf  5.4 karena  penyajian  rincian  ini  memberikan informasi yang relevan untuk lebih memahami  kinerja  koperasi  dalam  peride tersebut.
Sedangkan  untuk  beban  menurut SAK  ETAP  paragraf  5.6,  beban  haruslah diklasifikasikan  lebih  lanjut  berdasarkan

## RISET  JURNAL AKUNTANSI
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.203 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
sifat  atau  fungsi  beban.  Akan  tetapi,  dalam paragraf 5.8 disebutkan bahwa entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan  kerja.  Hal  ini  telah  diterapkan dengan baik oleh Koperasi “ Estu Mulya “. Koperasi “ Estu Mulya “ mengklasifikasikan beban  menurut  fungsinya  dan  kemudian memberikan informasi lebih lanjut mengenai sifat beban melalui subklasifikasi pada masing – masing beban menurut fungsi tersebut.
Pengakuan dan pengukuran pendapatan  bunga  pinjaman  pada  KSP  “ Estu  Mulya  “  belum  sesuai  dengan  SAK ETAP.  Pendapatan  bunga  pinjaman  pada Koperasi  Simpan  Pinjam  “Estu  Mulya” tahun  2014  yaitu  diakui  sebesar  Rp 2.750.300.790,-  pengukuran  pendapatan bunga  pinjaman  pada  Koperasi  Simpan Pinjam “ Estu Mulya “ ditetapkan 10 % dari pinjaman yang diberikan.
Berikut  adalah  rumus  penghitungan berdasarkan SAK ETAP :
Penghitungan
pendapatan berdasarkan  koperasi  adalah  pendapatan dikalikan  dengan  prosentase  bunga  sebesar 10  %.  Sedangkan  jika  disesuaikan  dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas  Publik  (  SAK  ETAP  ) pendapatan  bunga    pinjaman  diakui  secara akrual,  dimana  pencatatan  bunga  pinjaman kedalam  rekening  pendapatan  pada  saat jatuh  waktu  sebesar  persentase  yang ditetapkan  dari  jumlah  pinjaman  yang diberikan  dikalikan  dengan  jumlah  bulan dalam satu periode, maka hasilnya menjadi
Rp 3.300.361.000,- Pengakuan dan pengukuran  pendapatan  provisi  dan  biaya administrasi  yang  diterapkan  KSP  “  Estu Mulya “ belum sesuai SAK ETAP.
Pendapatan  jasa  administrasi  yang terdiri dari pendapatan provisi dan pendapatan  dari  biaya  transaksi  atas  jasa pinjaman yang diberikan. Berdasarkan AD / ART koperasi  pendapatan jasa administrasi yang  diterapkan  oleh  KSP  “  Estu  Mulya  “ ditetapkan 15 % dari jumlah pinjaman yaitu 10  %  untuk  pendapatan  provisi  dan  5  % untuk  biaya  transaksi.  Pendapatan  jasa administrasi pada KSP “ Estu Mulya “ diakui pada  saat  realisasi  kredit  dan  tidak diamortisasi  yang  dinilai  sebesar  Rp 438.774.000,-.
Sedangkan  menurut  SAK  ETAP pendapatan  provisi  diakui  pada  saat pinjaman  diberikan  yang  ditangguhkan terlebih  dahulu  kemudian  diamortisasi secara  sistematis  sesuai  dengan  jangka waktu  kredit,  sehingga  pada  koperasi  ini pendapatan provisi setelah dihitung berdasarkan  SAK  ETAP  menjadi  Rp 36.564.500,-.
Untuk  pengakuan  dan  pengukuran beban bunga simpanan yang diterapkan oleh KSP  “  Estu  Mulya  “  sudah  sesuai  dengan SAK  ETAP.  Beban  bunga  simpanan  pada KSP  “  Estu  Mulya  “  diakui  sesuai  dengan periode  waktu  jatuh  temponya,  artinya beban  bunga  atas  simpanan  untuk  bulan desember sudah diakui dan langsung dicatat sebagai  penambah  simpanan  anggota  yang bersangkutan melalui jurnal umum ataupun jurnal penyesuaian. Beban bunga simpanan sukarela  dinilai  sebesar  Rp  214.214.450,- beban  bunga  simpanan  berjangka  dinilai sebesar  Rp  825.778.500,-  beban  bunga simpanan  berjenjang  dinilai  sebesar  Rp 5.450.000,-  dan  beban  bunga  simpanan saham  dinilai  sebesar  Rp  780.500.095,-.
Pendapatan Bunga x persentase (%) x jumlah bulan dalam satu periode

## RISET  JURNAL AKUNTANSI
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.203
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Pengakuan dan pengukuran beban
operasional  yang  diterapkan  KSP  “  Estu Mulya  “  sudah  sesuai  dengan  SAK  ETAP. Beban operasional lainnya pada KSP  “ Estu Mulya “ diakui sebesar jumlah yang menjadi kewajiban koperasi. Beban personalia yaitu berkaitan  dengan  pemberian  imbalan  kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya yang dinilai sebesar Rp 450.704.273,- beban administrasi dan umum dinilai  sebesar  Rp  386.287.489,-  beban penyusutan  aktiva  tetap  dinilai  sebesar  Rp 62.300.773,-.
Pengakuan  dan  pengukuran  beban non-operasional  lainnya  pada  KSP  “  Estu Mulya “  sudah sesuai dengan SAK ETAP. Beban non-operasional lainnya pada KSP “ Estu  Mulya  “  diakui  pada  saat  terjadinya, diukur sebesar jumlah yang harus diselesaikan  koperasi  yang  dinilai  sebesar Rp 3.500.707,-.
Beban pajak sesuai perhitungan SAK ETAP  adalah  sebesar  Rp.  448.278.900,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan  pph  badan  sesuai  dengan  Tarif Pajak  PPh  Badan  untuk  Tahun  Pajak  2013 berdasarkan  Pasal  17  dan  Pasal  31  E
Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, ditetapkan 25 % dari penghasilan  kena  pajak,  dan  untuk  entitas dengan  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp 50.000.000.000  akan  mendapat  fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen.
Sedangkan Penghitungan Pajak penghasilan  yang  terhutang  pada  koperasi adalah :
= 50 % x 25 % x Rp 3.586.231.528 ,-
= 12,5 % x Rp 3.586.231.528,-
= Rp 448.278.900,-

## V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pada koperasi  belum  sepenuhnya  menggunakan PSAK  ETAP  ,  dilihat  dari  pengakuan pendapatan  yang  ternyata  belum  diakui secara akrual, tetapi untuk pengakuan beban pada  koperasi  ini  semuanya  sudah  sesuai dengan SAK ETAP.

## 5.2. SARAN
Untuk Koperasiagar melakukan penerapan  standar  akuntansi  entitas  tanpa akuntanbilitas  publik (SAK  ETAP)  sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi.  Khususnya  pada  pengakuan pendapatan  yang  ada  pada  Laporan  Sisa Hasil Usaha ( SHU ). Hal ini dilakukan agar laporan  keuangan  jelas  dan  memberikan informasi penuh terhadap kondisi keuangan koperasi.Sedangkan untuk Peneliti Selanjutnyaharus  lebih  memahami  apa  itu SAK  ETAP  dan  bagaimana  perlakuannya serta  penerapannya  pada  koperasi,  agar dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang sesuai dengan judul yang anda buat.

## DAFTAR PUSTAKA
IAI.(2013). SAK  ETAP . Cetakan  Ketiga.
Ikatan Akuntansi Indonesia.
Khafid,  Muhammad,  dkk.  (2010). Analisis PSAK  No.  27  Tentang  Akuntansi Perkoperasian dan Pengaruhnya terhadap  Kesehatan  Usaha  pada KPRI . Dalam Jurnal Dinamika Akuntansi, 2(1): h:37-45. Mardiasmo.(2008). Akuntansi Keuangan
Dasar . Edisi  Ketiga.  Cetakan  Kedua. Yogyakarta : Anggota IKAPI. Ramdhani, Achmad. (2015). Analisis Penerapan  PSAK  No.46  Terhadap

## RISET  JURNAL AKUNTANSI
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.203 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Penyajian  Laporan  Keuangan  pada PT. Mitra Tritunggal Abadi , http://repository.unhas.ac.id/handle/1 23456789/125
Rudianto.(2010). Akuntansi Koperasi ,
Erlangga: Jakarta.
Suwardjono.(2006). Teori  Akuntansi .  Edisi Ketiga. Cetakan  Kedua. Yogyakarta  :
Fakultas Ekonomika Universitas
Gadjah Mada. UUD Republik Indonesia, Nomer 17 Tahun
2012 Tentang Perkoperasian.
UUD Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun
1992 Tentang Perkoperasian.
UUD  (1945)  Pasal  33. Nasionalisasikan Sumber  Daya  Alam  Indonesia  Demi Kesejahteraan  Bangsa .  01  Maret 2019.