225

## PeraN BaNk SyarIah Dalam PeNyaluraN DaNa BagI uSaha mIkro kecIl DaN meNeNgah (umkm)
Zamroni STAIN Samarinda
Email: zamroni7502@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang peranan lembaga perbankan syariah dalam  rangka  mendukung  perekonomian  Indonesia.  Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan  Menengah  (UMKM)  memberikan  bukti  komitmen  bank syariah  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  rakyat.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Dalam menganalisis  data,  peneliti  menggunakan  metode  triangulasi, triangulasi data dengan teori dan membandingkan data diamati dengan  wawancara.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pembiayaan  syariah  diarahkan  menuju  pembiayaan  dengan prinsip  bagi  hasil  yang  menekankan  pola  hubungan  kemitraan antara  pihak  bank  dan  nasabah.  Prinsip  bagi  hasil  dapat dilakukan dalam empat  akad, yaitu  mudharabah,  musyarakah, muzara’ah, dan  musaqah.
Kata kunci : pembiayaan, bank, pemberdayaan.

## Abstract
THE ROLE OF SHARIA BANKING IN MSMEs FINANCE. This article discusses about the role of Islamic banking institution to support Indonesian economy. The financial portions transmitted to the micro business sector (Small and Medium Enterprises MSMEs) proves  the  commitment  of  shari’ah  banking  in  economic
empowerment. This study applies descriptive-qualitative approach. Data are analyzed through triangulation method, comparing data with theory, and the result of interview. Result of this study shows that syariah finance is conducted in accordance with the principle of profit sharing emphasizing on bank and customer’s partnership. Profit sharing may be conducted in four agreements: mudharabah, musyarakah, muzara’ah and musaqah.
Keywords : finance, bank, empowerment.
Pendahuluan a.
Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan bukti komitmen bank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Bank syariah belum berperan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  berkeadilan.  Kesenjangan  ini dikarenakan masih kecilnya share bank syariah di dalam dunia usaha perbankan  nasional.  Hadirnya  perbankan  syariah  di  Indonesia adalah dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia.
Ascarya (2011) menyatakan bahwa ekonomi dalam Islam adalah  ilmu  yang  mempelajari  segala  perilaku  manusia  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian  dan  kesejahteraan  dunia  akhirat).  Perilaku  manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua  hal  tersebut  berinteraksi  dengan  porsinya  masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Akibatnya masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat.
Fokus  utama  bank  syariah  adalah  penyaluran  modal  ke sektor UMKM yang notabene membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau  mereka.  Mengapa  sektor  UMKM  perlu  penyaluran modal  Sektor  UMKM  nasional  dikenal  memiliki  karakteristik positif  seperti  sektor  yang  menyerap  tenaga  kerja  yang  besar, mengakomodasi  peran  masyarakat  miskin  dan  dominan  dalam
227
Peran Bank Syari’ah dalam Penyaluran Dana...
struktur  ekonomi . Sektor  UMKM  merupakan  denyut  nadi  bagi perekonomian umat.
Keterbatasan  modal  akan  menyebabkan  ruang  gerak UMKM  semakin  sempit,  misalnya  mengalami    kesulitan  dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan  dari  konsumen.  Bila  hal  tersebut  tidak  teratasi  maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.
Pemberian  kredit  atau  permodalan  modal  kepada  pelaku UMKM, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal  tersebut  digunakan  menjadi  modal  kerja.  Jika  kredit  tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan diversifikasi usaha, maka  akan  meningkatkan  kesempatan  kerja,  yang  pada  akhirnya akan menambah volume usaha juga. Pertambahan volume usaha tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan bagi UKM maupun tenaga kerja  yang bekerja pada perusahaan tersebut.
Pemerintah  sebagai  pemegang  kebijakan  diharapkan mendukung  perkembangan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM). Selain itu lembaga keuangan yang ada dapat mendukung dan  membantu  mengatasi  permasalahan  permodalan  yang merupakan permasalahan umum dihadapi oleh mereka.
Munculnya  keraguan  di  tengah  masyarakat  mengenai keabsahan bunga pada bank-bank konvesional yang ada di Indonesia, serta keinginan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam untuk menghindari riba menjadi salah satu alasan dikembangkannya bank syariah di Indonesia. Alasan lainnya yaitu ingin diterapkannya perbankan  berbasis  syariah  Islam  yang  dipercaya  mempunyai banyak keuntungan dan di percaya kehalalannya.

## Pembahasan B.
Posisi  perbankan  syariah  yang  semakin  mapan  dan terus    berkembang  membuktikan  bahwa  perbankan  syariah banyak  dipercaya  oleh  banyak  umat  dan  cocok  dengan  sistem perekonomian  Indonesia.  Perkembangan  eksistensi  perbankan syariah dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bank syariah yang

## Zamroni
beroperasi  maupun  perkembangan  teknologi  dan  produk  bank syariah di Indonesia yang cukup signifikan.

## Prinsip Perbankan 1. Syariah
Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam kegiatan  perbankan  (penyimpanan  dana  dan/atau  pembiayaan kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya)  berdasarkan  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  yang memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah. Bank  Syariah  adalah  Bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).
Ada beberapa karakteristik esensial yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu :
Fungsi dan kegiatan bank mekanisme dan objek usahanya
1. adalah  intermediasi,  manager  investasi,  investor,  sosial, jasa keuangan Prinsip dasar operasinya adalah antiriba dan antimaysir;
2. Prioritas  pelayanan  berupa  tidak  bebas  nilai  (prinsip
3. syariah Islam), uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi dan bagi hasil, jual beli, sewa Orientasi pada kepentingan publik
4. Bentuk  berupa  tujuan  sosial-ekonomi  Islam  dan
5. keuntungan; Evaluasi  nasabah  pada  bidang  bank  konvensional.  bank
6. pembangunan, bank universal atau multi-porpose Hubungan  nasabah:  lebih  hati-hati  karena  partisipasi
7. dalam risiko
Sumber  likuiditas  Jangka  Pendek  :  erat  sebagai  mitra
8. usaha; Pinjaman yang diberikan terbatas
9. Lembaga  Penyelesaian  sengketa  komersial  dan 10. nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
229
Risiko usaha dapat diselesaikan di pengadilan dan Badan 11.

## Arbitrase Syariah Nasional
Struktur  Organisasi  Pengawas  dihadapi  bersama  antara
12. bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran dan tidak mungkin terjadi negative spread Investasi  oleh  Dewan  Komisaris,  Dewan  Pengawas 13. Syariah dan Dewan Syariah Nasional dan Pelayanan yang diberikan harus bersifat halal.
14.
Bank  syariah  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan perbankannya  dengan  prinsip  syariah  (hukum  Islam),  bank  ini menghimpun dana dengan tidak memberikan imbalan bunga dan dalam pinjaman tidak dipungut bunga. Sistem yang mendasarinya yaitu  larangan  agama  Islam  untuk  tidak  memungut  maupun meminjamkan  dengan  bunga  atau  yang  sering  disebut  riba. Dalam  melaksanakan  tujuannya  bank  syariah  menganut  prinsip- prinsip  berikut:
Prinsip
1. murabahah Prinsip 2. mud } arabah Prinsip 3. musyarakah Prinsip 4. wadiah Prinsip
5. ijarah
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan atau bagi hasil. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank  prinsip  syariah  dasar  hukumnya  adalah  Al  Qur’an  dan Sunnah  Rosul.  Bank  berdasarkan  prinsip  syariah  mengharamkan penggunaan  harga  produknya  dengan  bunga  tertentu.  Bagi  bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.
Prinsip  pada  perbankan  konvensional  hanya  terdapat satu  prinsip  yaitu  bunga,  hal  ini  berbeda  dengan  bank  syariah dimana terdapat beberapa pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan  kebutuhan  nasabah,  yaitu  prinsip  bagi  hasil,  prinsip  jual

## Zamroni
beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Bagi hasil merupakan prinsip yang  tepat  diperuntukkan  bagi  pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil dan  menengah  (UMKM).  Secara  umum  prinsip  bagi  hasil  dapat dilakukan  dalam  empat    akad,  yaitu mud } arabah,    musyarakah, muzara’ah ,  dan musaqah .  Namun  dalam  praktiknya  akad  yang banyak dipakai adalah mud } arabah dan musyarakah .
Burhanuddin  (2011),  pembiayaan  dengan  akad mud } - arabah dan musyarakah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini karena pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil  keuntungan (profit sharing). Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan ( profit sharing ), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (loss sharing) . Kerugian pada  pembiayaan  dengan  akad mud } arabah akan  ditanggung sepenuhnya  oleh  bank,  kecuali  bila  nasabah  melakukan  kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian.
Kerugian  pada  pembiayaan  dengan    akad musyarakah akan  dihitung  sesuai  dengan  porsi  modal  masing-masing  pihak, yaitu pihak bank dan nasabah. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (loss sharing ) ini, maka kedua pihak yaitu pihak nasabah dan  pihak  bank  akan  berusaha  untuk  menghindari  terjadinya kerugian  tersebut.  Mereka  akan  bekerja  sama  guna  menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, nasabah akan bekerja keras dalam mengembangkan  usahanya,  di  sisi  lain  pihak  bank  memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.
Pertumbuhan Volume dan Struktur usaha Perbankan

## 2. Syariah
Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir, sampai dengan bulan Oktober 2012 (yoy) cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh ± 37% sehingga total asetnya menjadi Rp.174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%, yoy) dan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06%).
Sektor  UMKM  merupakan  sektor  yang  penting  dalam menggerakkan perekonomian nasional. Terlihat dari sumbangannya
terhadap  PDB  nasional  yang  telah  mencapai  56,5%.  Keunggulan UMKM  sebagai  sektor  domestik  yang  mampu  menggerakkan perekonomian nasional adalah karena ketergantungannya yang kuat terhadap muatan lokal. Unit usaha UMKM menggunakan sumber daya  dalam  negeri  baik  sumber  daya  manusia,  bahan  baku  dan peralatan  sehingga  UMKM  tidak  tergantung  pada  ekspor.  Selain itu, hasil produksi sektor UMKM lebih ditujukan untuk memenuhi pangsa  pasar  dalam  negeri,  sehingga  tidak  tergantung  kepada kondisi perekonomian negara lain. Oleh karena itu, sektor inilah yang paling tahan terhadap ancaman krisis global beberapa waktu yang lalu. (Bank Indonesia: Outlook Perbankan Syariah 2013).
mekanisme Penyaluran Dana kepada umkm
3.
Capra (2000) berpendapat bahwa Sistem  perbankan  Islam, seperti  halnya  aspek-aspek  lain  dari  pandangan  hidup Islam, merupakan  sarana  pendukung  untuk  mewujudkan  tujuan  dari sistem  sosial  dan ekonomi  Islam. Beberapa  tujuan  dan  fungsi penting  yang  diharapkan  dari  sistem perbankan Islam adalah: Kemakmuran  ekonomi  yang  meluas  dengan  tingkat
1. kerja  yang  penuh  dan tingkat pertumbuhan  ekonomi yang optimum (economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth);
Keadilan    sosial-ekonomi    dan    distribusi    pendapatan
2. dan  kekayaan  yang merata (socio-economic  justice  and equitable  distribution  of  income  and wealth);
Stabilitas    nilai    uang    untuk    memungkinkan    alat 3. tukar  tersebut  menjadi  suatu unit  perhitungan  yang terpercaya,  standar  pembayaran  yang  adil  dan  nilai simpan yang stabil (stability in the value of money); Mobilisasi  dan  investasi tabungan  bagi  pembangunan
4. ekonomi    dengan    cara-cara    tertentu    yang    menjamin bahwa  pihak-pihak  yang  berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil 5.
(mobilisation of savings);

## Zamroni
Pelayanan  efektif  atas  semua  jasa-jasa  yang  biasanya 6. diharapkan    dari    sistem  perbankan (effective  other services).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dibedakan  batasan  mengenai kekayaan  bersih  dari  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah,  yaitu kriteria  Usaha  Mikro  adalah  memiliki  kekayaan  bersih  paling banyak  Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah),  kriteria Usaha  Kecil  adalah  adalah  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak  Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  sedangkan kriteria  Usaha  Menengah  adalah  memiliki  kekayaan  bersih  lebih dari  Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
Penyaluran  dana  masih  didominasi  piutang  Murabahah sebesar Rp.80,95 triliun atau 59,71% diikuti pembiayaan Musyarakah yang  sebesar  Rp.25,21  triliun  (18,59%)  dan  pembiayaan Mud } arabah sebesar Rp.11,44 triliun (8,44%), dan piutang Qars } sebesar Rp.11,19  triliun  (8,25%).  Sebesar  80,85%  dari  total  penyaluran dana  perbankan  syariah  atau  Rp.135,58  triliun  diinvestasikan  ke dalam aktivitas pembiayaan.
Penyaluran dana yang sering terjadi selama ini, yakni dengan praktik akad mud } arabah dan musyarakah . Oleh karena itu dibawah ini dijelaskan mekanisme produk dan akad penyaluran dana bank syariah pada akad mud } arabah dan musyarakah . mekanisme Produk dan akad Pembiayaan Berdasarkan 4.

## Prinsip Bagi hasil
Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini menempatkan bank sebagai pihak penyandang dana.  Untuk  itu  bank  berhak  atas  kontraprestasi  berupa  bagi hasil  sebesar  nisbah  terhadap  pendapatan  atau  keuntungan  yang diperoleh oleh pemilik usaha (mud } arib) , sedangkan apabila bank hanya  bertindak  sebagai  penghubung  antara  pengusaha  dan nasabah, ia berhak atas kontraprestasi berupa fee (Anshori, 2007).
Peran Bank Syari’ah dalam Penyaluran Dana...
Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa:
“Yang dimaksud dengan akad mud } arabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mud } arib , atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”.
Secara  umum  pembiayaan mud } arabah perbankan  syariah dikategorikan  menjadi  dua  bagaian  besar  yaitu:  pertama, mud } arabah mutlaqah  adalah  investasi tidak terkait bukan merupakan kewajiban  atau  ekuitas  bank  karena  bank  tidak  berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila tidak kerugian pengelolaan dana  yang  bukan  disebabkan  kelalaian  atau  kesalahan  bank. (Mudrajad K. dan Suhardjono, 2002)
Bagi  hasil mud } arabah mutlaqah  dapat  menggunakan dua  metode,  yaitu profit  sharing atau revenue  sharing .  Jika  bank menggunakan profit sharing dan usaha mengalami kerugian maka seluruh  kerugian  ditanggung  oleh    shahibul  maal  kecuali  jika ditemukan kelalaian bank sebagai mud } arib seperti tidak dipenuhinya akad.  Jika  bank  menggunakan revenue  sharing maka s } ahibul  māl tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dalam kondisi aset lebih kecil dari kewajiban (Rivai, 2006).
Kedua, mud } arabah muqayyadah    adalah    apabila  Bank bertindak  sebagai  agen  dalam  penyaluran  dana mud } arabah muqayyadah  dan bank tidak menanggung resiko maka pelaporan tidak dilakukan dalam neraca tetapi di dalam laporan perubahan investasi  terikat.  Sedangkan  dana  yang  diterima  dan  belum disalurkan  diakui  sebagai  titipan  apabila  bank  bertindak  sebagai agen dalam penyaluran dana mud } arabah muqayyadah  tetapi bank menanggung  resiko  atas  penyaluran  dana  tersebut  maka  bank bertindak  sebagai mud } arib dan  pelaporannya  dilakukan  dalam neraca sebesar porsi yang ditanggung oleh bank.  (Mudrajad K. dan Suhardjono, 2002).

## Zamroni
Berkaitan dengan ketentuan umum pembiayaan mud } arabah , fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut: Pembiayaan 1. mud } arabah adalah  pembiayaan  yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
Dalam pembiayaan ini LKS sebagai 2. s } ahibul māl (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mud } arib atau pengelola usaha.
Jangka  waktu  usaha,  tata  cara  pengembalian  dana,
3. dan  pembagian  keuntungan  ditentukan  berdasarkan kesepakatan  kedua  belah  pihak  (LKS  dengan pengusaha).
Mud 4. } arib boleh  melakukan  berbagai  macam  usaha  yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS  tidak  ikut  serta  dalam  manajemen  perusahaan atau  proyek,  tetapi  mempunyai  hak  untuk  melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas
5. dalam bentuk tunai dan bukan piutang. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian
6. akibat mud } arabah ,  kecuali  jika mud } arib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
Pada  prinsipnya,  dalam  pembiayaan
7. mud } arabah tidak ada  jaminan.  Namun,  agar mud } arib tidak  melakukan penyimpangan,  LKS  dapat  meminta  jaminan  dari mud } arib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mud } arib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kriteria  pengusaha,  prosedur  pembiayaan,  dan
8. mekanisme  pembagian  keuntungan  diatur  oleh  LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
Biaya operasional dibebankan kepada 9. mud } arib .
Dalam  hal  penyandang  dana  (LKS)  tidak  melakukan 10. kewajiban  atau  melakukan  pelanggaran  terhadap kesepakatan, mud } arib berhak  mendapat  ganti  rugi  atau biaya yang telah dikeluarkan.
Beberapa  permasalahan  yang  dihadapai  sehingga mud } arabah menjadi kurang berkembang, diidentifikasikan antara lain sebagai berikut (Humayon A. Dar and John R. Presley, 2001):
Pertama,  kontrak profit  loss sharing dikaitkan  dengan agency  problems manakala  seorang  pengusaha  tidak  mempunyai insentif  untuk  memberikan  usaha  tetapi  mempunyai  insentif untuk melaporkan profit yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan  pribadi  dari manager .  Argumen  ini  berdasarkan  ide bahwa  pihak-pihak  pada  transaksi  bisnis  akan  melalaikan  jika mereka dikompensasi kurang dari kontribusi marginal pada proses produksi,  dan  manakala  ini  terjadi  pada  kasus profit  loss  sharing , kaum kapitalis ragu-ragu untuk berinvestasi berdasarkan basis profit loss sharing . Sebagai contoh X meminjam uang pada bank syariah ABC kemudian ia melaporkan keuntungannya pada laporan laba rugi  yang  usahanya  lebih  rendah.  Sehingga,  tingkat profit-loss sharing yang diberikan kepada bank lebih rendah. Kedua,  kontrak profit  loss  sharing membutuhkan  jaminan agar  dapat  berfungsi  secara  efisien.  Sedikitnya  jaminan  hak property pada kontrak profit loss sharing menyebabkan kegagalan adopsi  karena  tidak  ada  aturan  yang  melandasi.  Pada  praktiknya di  Indonesia,  jaminan  hak  property  atas profit-loss sharing belum diatur dengan tegas dan jelas.
Ketiga, perbankan Islam menawarkan risiko yang lebih kecil dari  pembiayaan  dibandingkan  dengan  perbankan  konvensional. Hal  ini  berdasarkan  konsep mud } arabah dan  musharakah  yang dianutnya. Tetapi seringkali pelaksanaannya manajemen asset dari mud } arabah dan musharakah tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Idealnya, dana pada perbankan syariah disalurkan melalui kegiatan investasi  pada  aset  riil.  Tetapi  pada  kenyataannya  di  Indonesia, pengelolaan  aset  pada  perbankan  syariah  masih  terpusat  pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

## Zamroni
Keempat,  batasan  peran  investor  pada  manajemen  dan dikotomi  struktur  keuangan  dari  kontrak profit  loss    sharing menimbulkan ketidak partisipasian. Mereka tidak berbagi kontrak berdasarkan partisipasi pengambilan keputusan. Disatu sisi terlihat hanya pihak manajemen yang mengelola dana sedangkan investor hanya menikmati hasilnya.
Kelima,  pembiayaan  ekuitas  tidak  tepat  bagi  pembiayaan proyek  jangka  pendek  manakala  dihadapkan  pada  tingkat  risiko yang tinggi (efek diversifikasi waktu pada ekuitas). Pada kasus di Indonesia, dimana banyak pengelolaan dana perbankan syariah yang disalurkan melalui sertifikat wadiah bank Indonesia, menimbulkan risiko yang tinggi jika pembiayaan tersebut berjangka pendek dan lebih berisiko lagi jika bank syariah menyalurkan pengelolaan dana melalui Jakarta Islamic Index.
Menurut  Muljawan  (2001),  bahwa  Potensi  masalah yang  timbul  dalam  pelaksanaan mud } arabah agar  dapat  teratasi kelemahannya dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
Peningkatan kualitas preferensi 1. Mud } arib dalam menerima amanah dan shahibul mal. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak seperti 2. penyusunan kontrak yang lebih terperinci dan pemakaian benchmarking . Penerapan standar akuntansi yang memadai.
3.
Dibawah  ini  adalah  gambar  skema mud } arabah yang dilakukan oleh Nasabah  ( Mud } arib ) dengan Bank ( s } ahibul māl ).
gambar 1 Skema Mud } arabah Sumber : Antonio, 1999
237

## Peran Bank Syari’ah dalam Penyaluran Dana...
Produk dan akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip

## 5.
musyarakah
Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan yang dimaksud musyarakah adalah:
“Akad  kerjasama  di  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan  kerugian  ditanggung  sesuai  dengan  porsi  dana  masing- masing”.
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/ DPbs tanggal 17 Maret 2008 kembali diatur hal yang sama mengenai persyaratan paling kurang dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad musyarakah , sebagai berikut: Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra
1. usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah  bertindak  sebagai  pengelola  usaha  dan  bank 2. sebesar mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti  melakukan review ,  meminta  bukti-bukti  dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Bank  wajib  menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai
3. karakteristik  produk  pembiayaan  atas  dasar  akad musyarakah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia  mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
Bank  wajib  melakukan  analisis  atas  permohonan
4. pembiayaan  atas  dasar  akad musyarakah dari  nasabah yang  antara  lain  aspek  personal  berupa  analisis  atas karakter (character) dan aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan prospek usaha (condition).

## Zamroni
Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan 5. dalam bentuk nisbah yang disepakati.
Nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati  tidak  dapat  diubah 6. sepanjang  jangka  waktu  investasi,  kecuali  atas  dasar kesepakatan para pihak.
Pembiayaan atas dasar akad 7. musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
Dalam  hal  pembiayaan  atas  dasar  akad 8. musyarakah diberikan  dalam  bentuk  uang  harus  dinyatakan  secara jelas jumlahnya.
Dalam  hal  pembiayaan  atas  dasar  akad
9. musyarakah diberikan  dalam  bentuk  barang,  maka  barang  tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam
10. bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar musyarakah .
Jangka  waktu  pembiayaan  atas  dasar  akad 11. musyarakah , pengembalian  dana,  dan  pembagian  hasil  usaha ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  bank  dan nasabah.
Pengembalian  pembiayaan  atas  dasar  akad 12. musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah .
Pembagian hasil saham berdasarkan laporan hasil usaha
13. nasabah  berdasarkan  bukti  pendukung  yang  dapat dipertanggung jawabkan dan
Bank  dan  nasabah  menanggung  kerugian  secara
14. proposional menurut porsi modal masing-masing.

## c. Simpulan
Meningkatnya  animo  masyarakat  terhadap  bank  syariah khususnya  dalam  penyaluran  dana  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM),  menunjukan  betapa  pentingnya  kehadiran bank syariah. Selain itu trend yang mulai berfikir untuk menerapkan pola hidup yang sesuai dengan syariah Islam, begitu juga dalam hal perekonomian. Sehingga ketika bank syariah mulai berkembang dan masyarakat dapat mengakses dengan mudah berbagai produk atau fasilitasnya,  maka  dengan  kesadaran  sendiri  mulai  memindahkan transaksi dana kususnya meminjam ke bank syariah.
Bank syariah sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan uang (pemodal/penabung) dan pihak yang kekurangan modal. Praktek pembiayaan syariah diarahkan menuju pembiayaan dengan  prinsip  bagi  hasil  yang  menekankan  pola  hubungan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Prinsip bagi hasil dapat dilakukan  dalam  empat    akad,  yaitu mud } arabah , musyarakah , muzara’ah ,  dan musaqah .  Namun  dalam  praktiknya  akad  yang banyak dipakai adalah mud } arabah dan musyarakah .

## DaFTar PuSTaKA
Anshori. Abdul Ghofur. (2003). Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi  dan  Institusionalisasi .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press. Ascarya.  (2011). Akad  &  Produk  Bank Syariah.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Bank  Indonesia.  (2005). Kodifikasi  Produk  Perbankan Syariah, Jakarta: Bank Indonesia.
Bank Indonesia: Outlook Perbankan Syariah 2013
Burhanuddin  S.  (2011). Hukum  Bisnis Syariah.  Yogyakarta:  UII Press.
Capra, M.  Umer.  (2000). “Sistem Moneter  Islam”. Edisi  terjemah, Jakarta:  Gema  Insani  Press  &  Tazkia Cendekia. Dar,  Humayon  A.  and  John  R.  Presley.  (2001). Lack  of  Profit Loss  Sharing  in  Islamic  Banking:  Management  and  Control Imbalances. Loughborough University.
Karim,  Adiwarman  A.  (2008). Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  Dan Keuangan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Muljawan, Dadang. (2001), Bank Syariah , Filosofi dan Operasi, Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia . Rachmadi, Usman. (2009). Produk dan ahad perbankan syariah di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti. Rivai,  Veithzal  and  Andria  Permata  Veithzal.  (2006) Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan  Praktis  Mahasiswa,  Bankir  dan  Nasabah .  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah