e-ISSN: 2686-4924, p-ISSN 2686-5246 DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2 Received: 24 Okober 2022, Revised: 7 November 2022, Publish: 29 November 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga: Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi dan Faktor Individual
Cris Kuntadi 1 , Galih Cheria Puspita 2
1) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id
2) Politeknik STIA LAN, email: galih.puspita08@gmail.com
*Corresponding Author : Cris Kuntadi 1
Abstrak : Artikel ini mereviu faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian/Lembaga sebagai variabel dependen terhadap Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan  Organisasi  dan  Faktor  Individual  sebagai  variabel  independen.  Artikel  ini merupakan literature  review yang  menunjukkan  adanya  pengaruh  variabel  Sistem Pengukuran  Kinerja,  Dukungan  Organisasi,  dan  Faktor  Individual  terhadap  Kinerja Pelaksanaan  Anggaran  pada  Kementerian/Lembaga.  Terdapat  fenomena isomorfisme yang mungkin  muncul  dan  dapat  mempengaruhi  organisasi  maupun  individu  dalam  mencapai sasaran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga.
Kata  Kunci: Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran,  Sistem  Pengukuran  Kinerja,  Dukungan Organisasi dan Faktor Individual

## PENDAHULUAN
Hingga  saat  ini,  Administrasi  Publik  mengalami  perubahan  dan  pembaharuan  dari waktu  ke  waktu  sesuai  dengan  tantangan  yang  dihadapi.  Proses  pengelolaan  negara  yang tidak  sesuai  harapan  atau  bahkan  dianggap  gagal  telah  mendorong  terjadinya  pergeseran paradigma. Old Public Administration (OPA) menggambarkan pemerintahan yang kaku dan sentralistik,  dimana  pemerintah  memiliki  kewenangan  penuh  dalam  membuat  kebijakan sehingga  mengindikasikan  adanya  kebijakan  yang  menguntungkan  pemerintah  saja  tetapi tidak  dapat  mensejahterakan  masyarakat  umum.  Banyaknya  kritik  terhadap  OPA menyebabkan  terjadinya  pergeseran  tata  kelola  birokrasi  menuju  menuju New  Public Management (NPM),  merupakan  model  manajemen  sektor  publik  yang  fleksibel  dan  lebih mengakomodasi  pasar.  Salah  satu  aspek  penting  yang  menjadi  perhatian  dalam  paradigma baru ini yaitu adanya standar kinerja dan ukuran kinerja.
Sistem  pengukuran  kinerja  di  Indonesia  dikenal  dengan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP).  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  7  Tahun  1999  merupakan peraturan  perundangan  pertama  yang  mengatur  sistem  pelaporan  kinerja  pemerintahan  di
Indonesia.  Dalam  Peraturan  ini,  Presiden  mengintruksikan  antara  lain  kepada  para  Menteri untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut diwujudkan dengan menyampaikan Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  kepada  Presiden.  Dalam  kerangka Penganggaran  Berbasis  Kinerja,  penyerapan  anggaran  bukan  lagi  merupakan  target  kinerja. Salah  satu  komponen  struktur  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  yaitu  Indikator  Kinerja  yang meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.   Kinerja birokrasi tidak lagi semata- mata  diukur  hanya  berdasarkan  penyerapan  anggaran,  namun  atas  anggaran  yang  dikelola dituntut untuk memberikan dampak yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
Untuk mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada tahun  2018  telah  ditetapkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  195/PMK.05/2018  tentang Monitoring  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Kementerian/Lembaga,  sebagai upaya  untuk  menjaga  kredibilitas,  akuntabilitas  dan  sustainabilitas  APBN.  Sesuai  amanat dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2013  sebagaimana  diubah  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2018,  ketentuan  ini  dibuat  sebagai  wujud  pelaksanaan  fungsi Manajemen Keuangan Negara serta ada tuntutan dan ekspektasi publik yang semakin tinggi atas pengelolaan keuangan dan belanja yang efisien, efektif dan ekonomis. Beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain:
1. Meningkatkan  kualitas  kinerja  pelaksanaan  anggaran  Kementerian/Lembaga  dengan mewujudkan  pelaksanaan  anggaran  yang  efektif,  efisien,  sesuai  rencana,  serta  taar  pada aturan/regulasi/kebijakan.
2. Menjamin pencapaian output pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga yang optimal, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Mewujudkan pengelolaan APBN yang kredibel melalui manajemen kas pemerintah yang terkendali.
4. Membangun  ketersediaan  ruang  fiskal  yang  memadai  bagi  pendanaan  program-program prioritas  pemerintah  melalui  penyempurnaan  produk  perencanaan  dan  pelaksanaan anggaran.
Sebagai tools atau  alat  ukur  yang  digunakan  untuk  memperbaiki  kualitas  pengelolaan keuangan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA),  merupakan  salah  satu  bentuk  informasi  kinerja  yang  dapat  digunakan  oleh Kementerian/Lembaga untuk mengambil keputusan guna perbaikan kinerja Kementerian/Lembaga.  Berdasarkan  sumber  data  Kementerian  Keuangan,  berikut  data Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran periode 2018 s.d. 2021:
Tabel 1: Capaian IKPA Nasional Tahun 2018 -2021 NO ASPEK 2018 2019 2020 2021 1 Kesesuaian dengan Perencanaan 95,71 94,92 91,80 80,80 2 Efektivitas Pelaksanaan Anggaran 97,53 98,34 98,10 96,90 3 Efisiensi Pelaksanaan Anggaran 92,10 89,13 89,10 91,20 4 Kepatuhan terhadap Regulasi 88,55 89,27 89,20 91,40 NILAI IKPA 93,11 93,49 93,60 93,30
Berdasarkan  kondisi  tersebut  diatas,  tata  kelola  keuangan  pemerintah  yang  salah satunya  tercermin  melalui  capaian  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  Kementerian/Lembaga menunjukkan  hasil  yang  baik  dan  sudah  cukup  optimal.  Melalui  artikel  ini,  penulis  ingin membahas seberapa jauh pengaruh faktor Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi, serta Faktor Individual terhadap capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah  yang  akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:
1. Apakah Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian/Lembaga?
2. Apakah Dukungan Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian/Lembaga?
3. Apakah  Faktor  Individual  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  pada Kementerian/Lembaga?
Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, maka tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  Sistem  Pengukuran  Kinerja  berpengaruh  terhadap  Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian/Lembaga?
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  Dukungan  Organisasi  berpengaruh  terhadap  Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian/Lembaga?
3. Untuk mengetahui pengaruh Faktor Individual berpengaruh terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian/Lembaga?

## KAJIAN PUSTAKA
Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan  atau  kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi  organisasi  yang dituangkan  melalui  perencanaan  strategis  suatu  organisasi  (Moeheriono,  2012).  Kinerja sektor  publik  dapat  dikategorikan  ke  dalam  dua  kelompok,  yaitu  kinerja  dalam  proses perumusan  anggaran  dan  perencanaan  program,  serta  kinerja  pelaksanaan  anggaran  dan implementasi program (World Bank, 2014). Menurut Kementerian Keuangan (2018), Kinerja Pelaksanaan  Anggaran  menggambarkan  aspek  kesesuaian  antara  perencanaan  dengan pelaksanaan,  efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  anggaran,  serta  kepatuhan  terhadap regulasi. Efektivitas pelaksanaan anggaran tercapai apabila tujuan/ sasaran program, kegiatan, output  belanja  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  pelaksanaan anggaran  pada  Kementerian/Lembaga,  unit  eselon  I,  dan/atau  Satuan  Kerja  secara  akurat. Efisiensi  penggunaan  anggaran  menggambarkan  tercapainya  tujuan/  sasaran  program, kegiatan,  output  belanja  yang  telah  ditetapkan  pada  Kementerian  Negara/Lembaga,  unit eselon  I,  dan/  atau  Satuan  Kerja  dengan  penggunaan  input  yang  seminimal  mungkin. Sementara pelaksanaan anggaran  dan pengelolaan keuangan yang  dilaksanakan secara tertib dan  taat  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  pada  tingkat  Kementerian/Lembaga,  unit  eselon  I, dan/atau Satuan Kerja menunjukkan wujud Kepatuhan terhadap regulasi. Perubahan perilaku dalam  pengelolaan  keuangan  terlihat  dari  pelaksanaan  anggaran  sesuai  perencanaan, efektivitas  dan  efisiensi  dalam  melaksanakan  kegiatan,  dan  menjadikan  regulasisebagai dasar menjalankan   aktivitas   keuangan.   (Buana   dan Widiatmoko, 2019).

## Sistem Pengukuran Kinerja (X 1 )
Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer  publik  dalam  menilai  pencapaian  suatu  strategi  melalui  alat  ukur  finansial  dan nonfinansial  (Mardiasmo,  2002).  Sistem  Pengukuran  Kinerja  adalah  alat  yang  digunakan untuk  mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  dalam  menyampaikan  informasi  tentang efektivitas  atau  kegagalan  program  atau  kegiatan  sebuah  organisasi  (Ammons,  2001,  dalam Dimitrijevska‐Markoski,  2019). Sistem  pengukuran  kinerja  merupakan  salah  satu  alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan adanya mekanisme reward dan punishment (Mardiasmo, 2002). Tata cara pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga  diatur  oleh  melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  02/PMK.02/2021.  Penelitian  Dimitrijevska,  Markoski  &  French  (2019)  mengatakan
bahwa  bahwa  kecukupan  desain  sistem  pengukuran  kinerja  memiliki  dampak  positif  yang signifikan  terhadap  penggunaan  informasi  kinerja.  Cavalluzzo  dan  Ittner  (2004)  juga menemukan bahwa pengembangan sistem pengukuran kinerja berhubungan positif signifikan terhadap  penggunaan  informasi  kinerja  baik  oleh  manajer  yang  terlibat  langsung  dengan aktivitas/kegiatan  maupun  level  diatasnya.  Informasi  kinerja  yang  dimanfaatkan  secara optimal dapat berpengaruh terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga.

## Dukungan Organisasi (X2)
Komitmen  organisasi  dibangun  atas  dasar  kepercayaan  pekerja  atas  nilai-nilai organisasi,  kerelaan  pekerja  membantu  mewujudkan  tujuan  organisasi  dan  loyalitas  untuk tetap  menjadi  anggota  organisasi  (Kuntadi,  2022).  Budaya  baik  yang  tertanam  dalam  suatu organisasi  akan  mengarahkan  perilaku  para  pegawai  untuk  melaksanakan  tugasnya  secara profesional  sehingga  dapat  mengoptimalkan  kinerja  organisasi.  Komitmen  manajemen merupakan  prasyarat  penting  bagi  keberhasilan  manajemen  untuk  peningkatan  mutu  dan kinerja.  Selain  itu  merupakan  faktor  pendorong  untuk  memotivasi  karyawan  agar  berupaya meningkatkan  kualitas  proses  yang  berkesinambungan  (Nasution,  2021).  Pegawai  yang merasa bahwa organisasi ditempatnya bekerja memberikan dukungan, menghargai hasil kerja dan  peduli  akan  kesejahteraan  pegawai,  maka  pegawai  akan  cenderung  lebih  berkomitmen terhadap organisasinya (Rhoades dan Eisenberger, 2002).

## Faktor Individual (X3)
Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pencapaian kinerja organisasi. Setiap  individu  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  menjalankan  setiap  aktivitas  organisasi sehingga  potensi  tersebut  harus  dapat  dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  agar  mampu memberikan  output  dan  kinerja  yang  optimal.  Menurut  Hasibuan  (2018),  faktor  yang  dapat mempengaruhi  kinerja  individu,  antara  lain  kemampuan  intelektualitas,  disiplin  kerja, pengalaman kerja, kepuasan kerja, latar belakang pendidikan dan motivasi pegawai. Kinerja individu  berpengaruh  terhadap  kinerja  organisasi.  Berdasarkan  pandangan  isomorfisme normatif,  semakin  berkualitas  karakteristik  individual  pegawai,  maka  semakin  profesional mereka dalam bekerja guna mencapai tujuan organisasi (Santoso, 2021). Dimitrijevska (2019) menggunakan 5 (lima) indikator sebagai variabel faktor individual yaitu pengetahuan teknis, keterampilan,  pelatihan,  pengalaman,  dan  motivasi  pelayanan  publik.  Organisasi  didukung oleh  sekelompok  individu  yang  berada  didalamnya,  sehingga  pecapaian  kinerja  organisasi akan bergantung pada kualitas atau kompetensi dari individu yang berada di dalam organisasi tersebut.  Penggunaan  informasi  kinerja  tidak  hanya  bergantung  pada  aspek  teknis  sistem pengukuran  kinerja  tetapi  juga  tergantung  pada  individu  yang  menggunakan  informasi  ini (Van de Walle dan Van Dooren, 2010).

## Teori Institusional
Teori  institusional  adalah  sebuah  teori  sosial  yang  berfokus  pada  pengembangan pandangan  sosiologis  kelembagaan,  cara  mereka  berinteraksi,  dan  dampak  dari  pengaruh lingkungan  dimana  institusi  tersebut  berada  (Scott,  1987).  Teori  Institusional  menyebutkan bahwa  perusahaan  dalam  lingkungan  tertentu  cenderung  terstruktur  dan  serupa  dengan perusahaan  yang  telah  mapan.  Artinya,  sebagian  besar  perusahaan  yang  berada  dalam lingkungan yang sama, cenderung memiliki karakteristik yang serupa (DiMaggio and Powell, 1983).  Istilah  yang  dapat  menggambarkan  proses  karakteristik  yang  serupa  (homogenisasi) ini  adalah  isomorfisme.  Terdapat  3  (tiga)  macam  mekanisme  terjadinya  perubahan isomorfisme kelembagaan yang dapat  diidentifikasi,  yaitu isomorfisme koersif, isomorfisme mimetik, dan isomorfisme normatif (DiMaggio and Powell, 1983). Tekanan koersif mungkin dirasakan  sebagai  paksaan,  bujukan,  atau  ajakan  untuk  mematuhi  sebuah  tindakan  tertentu
yang  biasanya  diatur  oleh  regulasi  pemerintah  melalui  penerapan  penghargaan  dan  sanksi (Scott,  2008).  Tekanan  mimetik  terjadi  ketika  sebuah  teknologi  dalam  organisasi  tidak dipahami  dengan  baik,  ketika  tujuan  organisasi  masih  ambigu,  atau  ketika  lingkungan eksternal  membentuk  ketidakpastian  simbolis  (DiMaggio  and  Powell,  1983).  Sedangkan tekanan  normatif  yang  terutama  bersumber  dari  aspek  profesionalisme,  perwujudan  sebuah nilai  dan  norma,  serta  tanggung  jawab  dan  kewajiban  sosial  (Scott,  2008).  Ketiga  tekanan isomorfik  inilah  yang  biasa  memengaruhi  perilaku  individu  dalam  bekerja  dan  bertindak dalam sebuah organisasi pemerintahan. Gudono (2014) mengemukakan bahwa paksaan atau tekanan  dari  suatu  peraturan  atas  suatu  pelaksanaan  mekanisme  kerja  dapat  menimbulkan masalah  berupa  ketaatan  semu  oleh  instansi  yang  dituntut.  Sihaloho  dan  Halim  (2005) menyarankan  agar  sebelum  instansi  pemerintah  menjalankan  suatu  sistem  pengukuran kinerja,  maka  perlu  untuk  memperhatikan  beberapa  faktor  internal  organisasi  agar menghindari informasi hasil pengukuran kinerja menjadi informasi yang tidak termanfaatkan atau  agar  pelaksanaan  sistem  pengukuran  kinerja  tersebut  tidak  dilakukan  hanya  sebatas pemenuhan tuntutan tertib administratif saja.

## Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  menggambarkan  hubungan  antara  variabel  independen  terhadap variabel dependen. Artikel ini menguraikan pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi  dan  Faktor  Individual  terhadap  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  pada Kementerian/Lembaga.  Berdasarkan rumusan masalah, pembahasan pengaruh antar variabel yang diperoleh dari literatur jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan terkait variabel yang dianalisis, maka diperoleh kerangka berpikir sebagai berikut:
Sumber: Gambar riset Gambar 1. Kerangka Konseptual
Berdasarkan  kerangka  konseptual  diatas,  maka  dibuat  hipotesis  dalam  penelitian sebagai berikut:
H1:Sistem  Pengukuran  Kinerja  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  pada Kementerian/Lembaga.
H2:Dukungan  Organisasi  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  pada Kementerian/Lembaga.
H3:Faktor  Individual  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  pada Kementerian/Lembaga

## Penelitian Terdahulu
Tabel 2: Penelitian Terdahulu yang Relevan No Penulis (tahun) Hasil Riset terdahulu Persamaan dengan artikel ini Perbedaan dengan artikel ini 1 Cris Kuntadi (2022) Tekanan Eksternal, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia Meneliti pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Penganggaran Meneliti pengaruh Tekanan Eksternal dan Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Penganggaran 2 Sapto Dwi Nurdyanto (2022) Kepatuhan dan pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan APBN Satuan Kerja lingkup pembayaran KPPN Mamuju Meneliti pengaruh kepatuhan dan pemahaman peraturan terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran 3 Agus Bayu Santoso (2021) Sistem Pengukuran Kinerja, Faktor Individual dan Institusionalisasi Pengukuran Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga lingkup pembayaran KPPN Metro Lampung, sedangkan Dukungan Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga lingkup pembayaran KPPN Metro Lampung. Terdapat fenomena isomorfisme koersif dan normatif yang memperngaruhi faktor individual/perilaku pegawai. Meneliti pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi dan Faktor Individual terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menggunakan variabel Penggunaan Informasi Kinerja sebagai variabel mediasi. Perbedaan lainnya pada penelitian ini tidak melakukan pengujian. 4 Egi Dwi Purnomo (2021) Pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja lingkup Provinsi Kalimantan Barat Meneliti pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan menggunakan variabel independen yang berbeda 5 Sodikin (2021) Aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aspek efektivitas pelaksanaan anggaran yang dapat mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada 31 (tiga puluh satu) Satker di Bandung Raya telah berjalan dengan baik. Meneliti IKPA dari aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta aspek efektivitas pelaksanaan anggaran. 6 Lesmana Chandra Buana dan Nanang Widiatmoko (2019) Kepatuhan Satker (Pertanggungjawaban, Efektivitas, Efisiensi, dan Anggaran) berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyaluran Dukungan Anggaran Binoplast Meneliti pengaruh Kepatuhan Satker terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah  tinjauan pustaka (literature review ) dengan mengkaji teori dan pengaruh antar variabel dari jurnal dan buku, baik secara offline maupun online yang  bersumber  antara  lain  dari Google  Scholar,  Proquest, dan Mendeley .  Dari berbagai  literatur  yang  relevan  tersebut,  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  pola narasi  yang  bertujuan  memperluas  pengetahuan  dan  wawasan  mengenai  kondisi  Kinerja Pelaksanaan  Anggaran  Kementerian/Lembaga,  serta  membantu  pembaca  untuk  memahami lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian/Lembaga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara,  disebutkan  bahwa  Keuangan  Negara  dikelola  secara  tertib,  taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan.  Dalam  pengelolaan  keuangan negara,  Menteri  Keuangan  bertindak  sebagai  pengelola  fiskal  dan  memiliki  tugas  sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) atau Chief Financial Officer sedangkan Menteri/Pimpinan Lembaga  bertindak  sebagai  pengguna  anggaran  atau  sebagai Chief  Operational  Officer . Tentunya pemisahan kewenangan antara Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga ini harus diikuti dengan mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu peran dan tugas Menteri Keuangan selaku BUN adalah menetapkan kebijakan dan pedoman  pelaksanaan  anggaran  negara  yang  termuat  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN)  untuk  memastikan  bahwa  APBN  dapat  dikelola  dengan  baik  dalam mewujudkan  tujuan  bernegara  sesuai  UUD  1945.  Hadirnya  peran  Menteri  Keuangan  dalam pelaksanaan  anggaran  kemudian  diwujudkan  dalam  kewenangan  pemantauan  dan  evaluasi atas  pelaksanaan  anggaran,  dan  melalui  pendekatan  penganggaran  berbasis  kinerja  serta menetapkan  prinsip value  for  money ,  maka  setiap  rupiah  anggaran  yang  dialokasikan  harus mampu  mewujudkan  sasaran  program  dan  kegiatan  yang  telah  direncanakan  dalam  wujud ketercapaian output maupun outcome Kementerian/Lembaga.  Oleh  sebab  itu  aktivitas monitoring dan  evaluasi  (monev)  dalam  implementasi  kebijakan  anggaran  menjadi  sangat penting  untuk  mencapai value  for  money belanja  pemerintah  agar  anggaran  tersebut  dapat digunakan secara tepat guna, efektif dan efisien.
Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  menggambarkan  ketercapaian  atas  proses  pelaksanaan anggaran dilihat dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi  pelaksanaan  anggaran,  dan  kepatuhan  terhadap  regulasi,  serta  diukur  berdasarkan indikator  yang  telah  ditetapkan  melalui  suatu  alat  ukur  yaitu  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Faktor Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi maupun Faktor Individual merupakan hal yang penting dalam pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga.

## Sistem Pengukuran Kinerja
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  monev  pelaksanaan  anggaran,  baik  Menteri  Keuangan selaku  BUN  maupun  Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku  Pengguna  Anggaran,  tentunya diperlukan mekanisme, alat atau perangkat monev yang efektif dan efisien, mudah dipahami, mudah  digunakan  dan  menjadi  sumber  data  dan  informasi  yang  kredibel  dalam mengidentifikasi  kendala-kendala  teknis  di  dalam  pelaksanaan  anggaran.  Dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  APBN,  Dirjen Perbendaharaan  Kementerian  Keuangan  telah  menginisiasi  terbitnya  Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja  Kementerian/Lembaga.  Mengacu  pada  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan Nomor  Per-5/PB/2022  tentang  Petunjuk  Teknis  Penilaian  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran  (IKPA)  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Kementerian/Lembaga,  IKPA  meliputi  3 (tiga)  aspek  dengan  8  (delapan)  indikator  yang  meliputi  :  (1)Aspek  Kualitas  Perencanaan Anggaran  (Revisi  DIPA  dan  Halaman  III  DIPA),  (2)Aspek  Kualitas  Pelaksanaan  Anggaran (Penyerapan  Anggaran,  Belanja  Kontraktual,  Penyelesaian  Tagihan,  Pengelolaan  Uang Persediaan  dan  Tambahan  Uang  Persediaan,  Dispensasi  Surat  Perintah  Membayar),  dan  (3) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output).
Informasi  mengenai  IKPA  relatif  mudah  diakses  oleh  seluruh  Satuan  Kerja  secara online melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau OMSPAN  (berdasarkan  Surat  Direktur  Pelaksanaan  Anggaran  Nomor  :  S-4547/PB.2/2018) sehingga setiap saat Satuan Kerja dapat memantau kinerja dalam proses pelaksanaan program dan  kegiatan  yang  tertuang  dalam  DIPA  yang  menjadi  kewenangan  dan  tanggung  jawab mereka.  Sejak  kemunculan  IKPA  pada  tahun  2018,  telah  dilakukan    reformulasi  indikator sebanyak  2(dua)  kali  yaitu  pada  tahun  2020  dan  2022.  Reformulasi  ini  mengindikasikan terjadinya  perubahan  paradigma  penilaian  kinerja  pelaksanaan  anggaran  yang  sebelumnya fokus  pada  peningkatan  tata  kelola  pelaksanaan  anggaran  menjadi  fokus  pada  peningkatan kualitas  belanja  yang  didukung  oleh  akselerasi  belanja  dan  capaian  output  agar  mampu berkontribusi  optimal  dalam  membentuk outcome perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat. Kelayakan desain suatu Sistem Pengukuran Kinerja merupakan hal yang penting dalam  mencapai  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran.  Sistem  yang  mudah  diakses,  mudah digunakan  serta  ketersediaan  informasi  kinerja  yang  mudah  dipahami  dan  dianalisis  akan mendorong Satuan Kerja untuk  menggunakan informasi  tersebut  dalam melakukan  kegiatan monev dan upaya-upaya perbaikan demi ketercapaian kinerja yang semakin baik kedepannya. Hasil  pengujian  Santoso  (2021),  sistem  pengukuran  kinerja  berpengaruh  positif  signifikan baik  terhadap  penggunaan  informasi  kinerja  Satuan  Kerja  (langsung)  maupun  terhadap Kinerja Satuan Kerja (tidak langsung). Penelitian ini sejalan dengan penelitian  Dimitrijevska (2019)  yang  mengatakan  bahwa  Sistem  Pengukuran  Kinerja  yang  memadai  memiliki pengaruh  positif  terhadap  penggunaan  informasi  kinerja,  dan  selanjutnya  mempengaruhi kinerja organisasi.

## Dukungan Organisasi
Komitmen  dan  dukungan  pimpinan  merupakan  hal  yang  penting  dalam  ketercapaian Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  Satuan  Kerja.  Pemimpin  yang  memiliki  komitmen  tinggi terhadap  target  kinerja,  akan  menaruh  perhatian  besar  pada  rangkaian  proses  pencapaian kinerja,  peduli  terhadap    potensi  permasalahan  yang  mungkin  timbul  maupun  upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan. Pegawai perlu mendapatkan dukungan dari pimpinan dalam bentuk  pengembangan  potensi  pegawai,  pengawasan,  rapat  koordinasi,  serta  diskusi  untuk mengoptimalkan  capaian  kinerja  pelaksanaan  anggaran  pada  lingkup  kerjanya.  Pemimpin selayaknya  bersifat  terbuka  dan  responsif  terhadap  kritik,  saran  atau  masukan  yang disampaikan oleh timnya. Penelitian yang dilakukan Akbar (2012) menemukan bukti bahwa terdapat  hubungan  positif  yang  kuat  antara  komitmen  manajemen  sebagai  bentuk  dukungan organisasi terhadap penggunaan indikator kinerja di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan Yang & Hsleh (2007) menemukan bukti bahwa dukungan organisasi adalah penentu terpenting dari efektivitas pengukuran kinerja organisasi sektor publik di Taiwan.

## Faktor Individual
Sumber  daya  manusia,  dalam  hal  ini  para  pengelola  keuangan  Satuan  Kerja,  harus memiliki pengetahuan teknis termasuk pemahaman terhadap peraturan dan perkembangannya
yang  sangat  dinamis  untuk  dapat  memahami  dan  mencerna  informasi  kinerja  yang  tertuang pada  Aplikasi  OMSPAN,  serta  mengambil  langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  dalam upaya  perbaikan  untuk  mencapai  kinerja  terbaik  terkait  proses  pelaksanaan  anggaran  di masing-masing Satuan Kerja. Menurut hasil penelitian oleh Santoso (2021), faktor individual berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penggunaan  informasi  kinerja  pada  Satuan  Kerja Kementerian/Lembaga  lingkup  pembayaran  KPPN  Metro.  Djakaria  (2019)  menyimpulkan bahwa  faktor  individu  berpengaruh  terhafap  kinerja  KPPN  Waingapu.  Selaras  dengan penelitian  Akbar  (2012) bahwa  pengetahuan  teknis  (sebagai  salah  satu  komponen  faktor individual) juga memiliki hubungan positif dengan penggunaan informasi kinerja manajerial dan efektivitas pengukuran kinerja.

## Fenomena Isomorfisme
Perlu  menjadi  perhatian  atas  capaian  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  pada Kementerian/Lembaga  dapat  dipengaruhi  oleh  tekanan  isomorfisme,  baik  dalam  bentuk isomorfisme  koersif  dan  normatif.  Kementerian/Lembaga  secara  konsisten  berupaya mematuhi  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  terkait kegiatan  monev  atas  pelaksanaan  anggaran  belanja  pada  Kementerian/Lembaga  maupun mengenai sanksi dan penghargaan atas kinerja yang dicapai. Keinginan untuk patuh terhadap aturan  baku  formal,  menghindari  sanksi  mapun  surat  teguran,  serta  upaya  meraih penghargaan  yang  diselenggarakan  pada  berbagai  tingkatan  dapat  mendorong  kemungkinan munculnya  fenomena  isomorfisme  koersif.  Paksaan  atau  tekanan  dari  suatu  peraturan  atas suatu pelaksanaan mekanisme kerja dapat menimbulkan masalah berupa ketaatan semu oleh instansi  yang  dituntut  (Gudono,  2014).  Selain  isomorfisme  koersif,  peneliti  juga  menduga adanya  kemungkinan  timbulnya  fenomena  isomorfisme  normatif,  yang  terutama  bersumber dari  aspek  profesionalisme,  perwujudan  sebuah  nilai  dan  norma,  serta  tanggung  jawab  dan kewajiban  sosial  (Scott,  2008).  Pelatihan  dan  bimbingan  teknis  terkait  peningkatan kompetensi  pegawai,  sertifikasi  dalam  jabatan  tertentu,  serta  komitmen  dan  profesionalisme pimpinan  dalam  menempatkan  capaian  kinerja  pelaksanaan  anggaran  sebagai  salah  satu prioritas  Satuan  Kerja  dapat  menjadi  pemicu  munculnya  tekanan  normatif.  Kewenangan manajer  dalam  pengambilan  keputusan  demi  kemajuan  atau  perbaikan  organisasi  akan mendorong munculnya fenomena ismorfisme normatif (Primarisanti & Akbar, 2015).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan artikel dan teori yang relevan, serta pembahasan, maka dapat dirumuskan bahwa:
1. Sistem  Pengukuran  Kinerja  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  pada Kementerian/Lembaga.
2. Dukungan  Organisasi  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  pada Kementerian/Lembaga.
3. Faktor  Individual  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  pada Kementerian/Lembaga.
Terdapat  kemungkinan  munculnya  tekanan  isomorfisme  (koersif,  mimetik  dan normatif) yang dapat mempengaruhi organisasi maupun individu dalam ketercapaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian/Lembaga.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  saran  pada  artikel  ini  adalah  bahwa  masih terdapat  faktor  lain  yang  mempengaruhi  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  pada Kementerian/Lembaga  selain  faktor  Sistem  Pengukuran  Kinerja,  Dukungan  Organisasi,  dan
Faktor  Individual,  antara  lain  faktor  Institusionalisasi  Pengukuran  Kinerja,  Tekanan Eksternal,  serta  Pemahaman  Sistem  dan  Prosedur  Pengelolaan  Keuangan,  yang  dapat mempengaruhi  capaian  Kinerja.    Artikel  ini  memiliki  banyak  keterbatasan  karena  hanya berdasarkan  narasi  kajian  literatur  yang  tidak  sistematis.  Pembaca  harus  berhati-hati  dalam menarik  kesimpulan,  terutama  untuk  tujuan  generalisasi.  Oleh  karena  itu  masih  diperlukan kajian  lebih  lanjut  untuk  mencari  faktor-faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian/Lembaga.

## BIBLIOGRAPHY
Akbar, R., R. Pilcher, and B. Perrin. 2012. Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government. Pacific Accounting Review (PAR), Vol. 24 (3), p. 262-291.
Buana, Lesmana Chandra dan Nanang Widiatmoko. 2019. Pengaruh Kepatuhan Satker Pada Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  (IKPA)  Terhadap  Penyaluran  Dukungan Anggaran Binopslat.
C.Kuntadi. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penganggaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia.
Dimitrijevska-Markoski,  Tamara.  2019.  The  Impact  of  Performance  Measurement  And Performance Information Use on Municipal and County Performance. PAQ, Vol. 43 No. 1, (2019).
Gudono. 2014. Teori Organisasi Edisi 3. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Hasibuan, M. S. P. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Mardiasmo. 2002. Akuntasi sektor publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Offset.
Moeheriono.  2012.  Pengukuran  Kinerja  Berbasis  Kompetensi.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Nasution,  Mimin  Sundari.  2021.  Komitmen  Manajemen  Pada  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah.
Nurdyanto,  Sapto  Dwi.  2022.  Pengaruh  Kepatuhan  Dan  Pemahaman  Peraturan  Terhadap Kualitas Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran APBN Satker Mitra Kerja KPPN Mamuju.
Purnomo,  Dwi  Egi.  2021.  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Di Provinsi Kalimantan Barat.
Putra,  H.S.  2006.  Pengaruh  Faktor-Faktor  Teknis  dan  Organisasi  terhadap  Pengembangan Pengukuran  Kinerja  pada  Akuntabilitas  Kinerja  dan  Penggunaan  Informasi  Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Empiris di Propinsi DIY. Tesis, Magister Akuntansi, UGM.
Primarisanti,  H.,  and  R.  Akbar.  2015.  Factors  Influencing  the  Success  of  Performance Measurement:  Evidence  from  Local  Government.  Journal  of  Indonesian  Economy  & Business (JIEB), Vol.30, 56-71.
Santoso,  Agus  Bayu.  2021.  Penggunaan  Informasi  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.
Sodikin, 2021. Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran menggunakan IKPA.
World Bank. 2014. Public Sector Performance. BRIEF.
https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/public-sector-performance