Etika Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah
Bima Sujendra 1 , Nahot Tua Parlindungan Sihaloho 2
1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Corresponding Author: nahotsihaloho@fisip.untan.ac.id
Keyword: Government Ethics; Civil Servant; Public Service; Covid-19;
Abstract: This  study  conducted  a  study  of  the  Ethics  of  Local  Government Apparatuses  in  Population  Administration  Services  at  the  Mempawah  Regency Population and Civil Registration Office during the Covid 19 Period. The formulation of the problem in this study is how the ethics of local government officials in the service of making Electronic ID cards at the Population and Registration Office Civil Society  of  Mempawah  Regency  during the  Covid  19  period.  The  research  method used  by  researchers  is  a  qualitative  approach,  with  data  collection  techniques through observation, interview documentation. The theory used to analyze in this research is the Indicators of State Administration Ethics according to Surjadi, which consists of Honesty, Fairness, Obedience to Rules, Responsibility, and Fairness. The results showed that the Honesty aspect was good; this was seen from the absence of illegal  levies  and  did  not  cover  up  the  complaints  obtained  from  the  community related to being unsatisfactory in providing services. The justice aspect is not good because there is still discrimination in providing services to the community. Aspects of Obeying the Rules are still not good; this can be seen from the apparatus that does not obey the regulations, namely the discipline of working hours. Aspects of Fairness and Property are still not good, and this can be seen from the lack of friendliness of the  apparatus in  serving the  public  who  ask  questions related  to  information  on making and taking Electronic ID cards. The advice given by the researcher is that the  Disdukcapil  of  Mempawah  Regency  is  expected  to  increase  awareness  to  be ethical in providing services by making SOPs related to being ethical in providing services during the covid 19 periods.

## PENDAHULUAN
Pelayanan  merupakan  salah  satu  tugas  aparatur  pemerintahan  selaku penyelenggara  pelayanan  publik  yang  ditujukan  untuk  membantu  masyarakat  dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik  ditetapkan  bahwa  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan ketentuan  hukum  bagi  seluruh  warga  negara  dan  penghuni  properti,  pelayanan administrasi.  atau  layanan  yang  disediakan  oleh  penyedia  layanan  publik.  Aparatur pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  dituntut  untuk melayani  dengan  cepat,  tepat,  murah,  aman,  berkeadilan,  dan  akuntabel.  Organisasi pemerintahan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  atau  berhubungan  dengan masyarakat,  yang  berfungsi  sebagai  pemberi  layanan  secara  langsung  kepada masyarakat. Aparatur Pemerintah selaku penyedia pelayanan publik pun terus dituntut untuk  bertanggungjaawab  dan  berusaha  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## KEMUDI: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580 https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01 .3481
Volume :6 Issue: 1, Agust us 2021| Hal : 27-36
Aparat  pemerintah  yang  bertugas  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian pelayanan yang berkualitas akan dapat tercapai sehingga membuat  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  menjadi  tinggi.  Salah satu faktor yang menyebabkan kurang baiknya pelayanan  publik pada saat ini adalah masih kurangnya etika sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat yang  berkaitan  dengan  perilaku  dan  tindakan  aparatur  pemerintah  yang  dianggap kurang  responsif  dengan  kebutuhan  masyarakat,  dan  juga  sikap  yang  kurang  ramah dalam pelayanan. Bagi Aparatur pemerintah, nilai-nilai etik yang harus diaktualisasikan dalam sikap/perilakunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pasal  4  undang-undang  tersebut  terdapat  nilai-nilai  dasar  yang  teridir  dari Profesional,  Tidak  Berpihak,  Memelihara  Dan  Menjunjung  Tinggi  Standar  Etika  Yang Luhur,  Dapat  Mempertanggungjawabkan  Tindakan  Dan  Kinerjanya  Kepada  Publik, Memberikan Layanan Kepada Publik Secara Jujur, Tanggap, Cepat, Tepat, Akurat, Serta Santun, Nilai-nilai dasar tersebut diarahkan dan dijaga dengan norma etik yang berupa kode etik Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terdapat dalam pasal 5 ayat (2) agar dapat  bersikap/berperilaku  etis  seperti  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  jujur, bertanggungjawab,  dan  berintegritas  tinggi  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  melayani  dengan  sikap  hormat,  sopan,  dan  tanpa  tekanan, memegang teguh nilai dasar ASN (Aparatur Sipil Negara), serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Pada pasal 3 ayat  (1)  dan  (2)  dijelaskan  sebagai  berikut  bahwa  (1)  Dokumen  kependudukan  yang ditingkatkan  kualitas  pelayanannya  paling  sedikit  KK,  KTP-el,  Akta  Kelahiran,  Akta Perkawinan,  Akta  Kematian;  dan  Surat  Keterangan  Pindah.  Penerbitan  dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh  petugas  pelayanan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten/Kota. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19  Tahun  2018  Tentang  Peningkatan  Kualitas  Layanan  Administrasi  Kependudukan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil memiliki tugas pokok dan fungsi:
1. Perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis  di  bidang  pendaftaran  penduduk, pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan,  kerja  sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
2. Pelaksanan  evaluasi  dan  pelaporan  serta  administrasi  di  bidang  pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama,  pemanfaatan  data  dan  dokumen  kependudukan  serta  inovasi  pelayanan administrasi kependudukan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
4. Pelaksanaan  tugas  pembantuan  dari  pemerintah  dan  pemerintah  provinsi  yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah merupakan salah satu  instansi  pemerintah  yang  wajib  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada masyarakatnya.  Bentuk  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  diberikan  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah adalah berupa pembuatan Kartu  Keluarga  (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Akta  Kelahiran,  Perkawinan,  dan Kematian. Semenjak munculnya virus corona (Covid 19) dalam pelayanan administrasi kependudukan  khususnya  dalam  pembuatan  KTP  Elektronik  pemerintah  Kabupaten Mempawah  mendapat  keluhan  dari  masyarakat  dalam  memberikan  pelayanan. Berdasarkan  hasil  Survei  peneliti  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Mempawah  pada  masa  Covid  19  ini,  terlihat  lambatnya  pembuatan  KTP Elektorinik. Masyarakat mengeluhkan pelayanan pembuatan KTP Elektorinik yang dirasa lambat  pada  saat  covid  19  ini,  padahal  masyarakat  sangat  membutuhkan  KTP  untuk melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bantuan pemerintah yang akan disalurkan  pada  masa  covid  19.  Masyarakat  mengeluhkan  lamanya  pelayanan  KTP Elektornik tersebut, dimana semenjak adanya virus corona pelayanan hanya melayani maksimal 30 orang perhari.
Peneliti  melihat  penyebab  lambatnya  pelayanan  yang  diberikan  disebabkan  oleh diterapkannya protocol kesehatan dan juga jam operasional baru. Selain itu keterbatasan jumlah  aparatur  dan  kurang  disiplinnya  aparatur  yang  ada  Di  Disdukcapil  Kabupaten Mempawah dalam bekerja. Ada pegawai yang datang bekerja tidak tepat waktu, seperti datang bekerja di atas jam 09:00 WIB bahkan ada yang datang bekerja di atas jam 10:00 WIB,  padahal  jam  kerja  pelayanan  pada  masa  Covid  19  Di  Kantor  Dinas  Dukcapil Kabupaten Mempawah dimulai dari jam 09:00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB. Hal ini tentu berdampak pada melambatnya pelayanan yang diberikan mengingat banyaknya masyarakat yang harus menunggu dan mengantri untuk mendapatkan pelayanan.
Salah satu warga dari Desa Sungai Kunyit Laut yang mengeluhkan, susahnya  mau membuat KTP Elektronik yang sudah satu minggu lebih namun tak kunjung jadi. Bliau menjelaskan  berdasarkan  informasi  dari  pihak  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah sudah bisa di ambil sekitar tiga sampai dengan tujuh hari, namun pada waktu yang sudah ditentukan KTP Elektronik tersebut juga tak kunjung jadi. Bliau mengungkapkan bahwa dirinya telah sebanyak tiga kali bolak balik ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk menanyakan. Selain itu bliau juga mengungkapkan sikap pegawai yang tidak ramah kepadanya saat ditanya kapan  untuk  bisa  mengambil  KTP  Elektroniknya,  Pegawai  tersebut  menjawab  dengan intonasi tinggi dan mimik wajah yang tidak mengenakkan.
Pelayanan yang berkualitas perlu didukung  dengan sikap dan perilaku yang baik dari  aparat  pemerintah  pemberi  layanan.  Untuk  itu  dalam  memberikan  sebuah pelayanan  aparat  pemerintah  memerlukan  etika  sebagai  dasar  dan  pedoman  dalam bertindak.  Etika  pemerintahan  diperuntukan  bagi  para  aparatrur  pemerintah  yang dituntut  untuk  mematuhi  nilai  dan  moral  yang  berlaku  sesuai  dengan  tugas  dan tanggungjawabnya.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  di  paparkan  oleh  peneliti diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Etika Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan  Jenis penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini  adalah  Di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah.  Alasan  memilih  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah  adalah  adanya  keluhan masyarakat setempat terkait dengan sikap aparatur yang kurang ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan KTP Elektronik pada masa covid  19.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas  Disdukcapil  Kabupaten
Mempawah,  Kepala  Bagian  Pendaftaran  Penduduk  (Dafduk)  Disdukcapil  Kabupaten Mempawah,  2  (dua)  Staf/pegawai  yang  bekerja  pada  bidang  pelayanan  penduduk Disdukcapil  Kabupaten  Mempawah,  2  (orang)  Security  Disdukcapil  Kabupaten Mempawah dan 5 (lima) masyarakat yang menerima pelayanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kejujuran
Kejujuran mengacu pada aspek karakter, moralitas dan mewakili sifat positif dan berbudi  luhur  seperti  integritas,  kejujuran  dan  keterbukaan,  termasuk  keterbukaan perilaku,  dan  berjalan  seiring  dengan  tidak  adanya  kebohongan,  kecurangan, perselingkuhan.  Kejujuran  juga  berarti  untuk  dapat  dipercaya,  adil,  tulus,  dan  setia. Kejujuran merupakan keiklasan pegawai untuk mengerjakan setiap tugas yang menjadi tanggung  jawabnya  dan  tidak  melakukan  penyimpangan  di  dalam  pelaksanaannya (Kumorotomo,  2018,  407).  Maka  kejujuran  seorang  aparatur  dapat  dilihat  dari ketulusannya  saat  melaksanakan  tugas  dalam  memberikan  pelayanan  kepada msayarakat  yang  sesuai  dengan  standar  pelayanan,  tepat,  dan  benar  tanpa  ada penyimpangan. Untuk itu penting bagi aparatur mengetahui dan memahami etika dalam pelayanan public terkait dengan kejujuran ini, karena kejujuran merupakan bagian dari etika aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan.
Aparatur  Sipil  Negara  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Mempawah dalam bekerja sudah baik dan sesuai dengan tupoksi masing-masing, tidak ada  penyalahgunaan  wewenang  pada  pelaksanaan  tugas-tugasnya.  Namun  terkait dengan durasi waktu dan kebijakan gratis didalam pembuatan KTP yang katanya sudah ditempel  didepan,  tidak  ditemukan,  sedangkan  yang  ditemukan  hanya  persyaratan terkait  dengan  pelayanan  administrasi  kependudukan  Di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah  yang  di  tempel  di  papan  informasi.  Selain  itu juga,  terkait  dengan  transparansi  seperti  yang  diungkapkan  oleh  kepala  dinas  masih belum  transparansi  karena  informasi  yang  diberikan  oleh  aparat  kepada  masyarakat belum  jelas  dan  kurangnya  keterbukaan  aparatur  terhadap  akses  data  mengenai pelayanan yang ada di kantor. Salah satu bentuknya adalah ketika diminta data, hanya data  yang  sudah  dikonsolidasikan  yang  diperbolehkan  untuk  dilihat  atau  diketeahui, yaitu  sudah  dalam  bentuk  laporan  tahunan,  bukan  data  pelayanan  seperti  rekap  per bulan atau persemester.
Adanya ketidak sesuain informasi yang di dapatkan dari pihak masyarakat dengan pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah.  Dari pengamatan  dilapangan,  memang  terdapat  beberapa  orang  yang  masuk  untuk  tanpa memiliki nomor antrian dan juga tidak menemukan informasi terkain dengan perubahan jam  operasional  di  papan  informasi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Mempawah.  Informasi  tersebut  ternyata  di  tempelkan  di  pintu  kantor, dimana informasi tersebut tidak terlihat pada saat pintu dibuka. Aparatur dalam bekerja sudah  cukup  baik,  namun  dalam  pelaksanaan  pelayanan  pembuatan  KTP  Elektronik memang  tidak  semua  masyarakat  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan.  Beberapa masyarakat ada yang tidak puas terhadap sikap yang ditunjukan oleh aparatur, terutama berkaitan dengan sikap yang kurang ramah saat memberikan pelayanan.
Kepala  Dinas  dan  Kabid  Dafduk  pada  Disdukcapil  Kabupaten  Mempawah  terkait sikap perilaku aparatur mengakui bahwa memang ada keluhan terkait sikap yang kurang ramah dari aparaturnya dalam pelayanan. Hal ini disebabkan oleh minimnya penerapan aparatur  terhadap  etika  pelayanan  publik  yang  dikarenakan  kurangnya  kesadaran aparatur untuk bersikap etis dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat seperti bersikap ramah, sopan, dan santun. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  Kabupaten  Mempawah  mengungkapkan  bahwa  salah  satu  upaya  yang  dilakukan untuk  meningkatkan  kesadaran  aparatur  terhadap  etika  pelayanan  adalah  pada  saat pelaksanaan  rapat  staf.  Dengan  demikian,  telah  ada  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah  dalam  meningkatkan kesadaran aparatur terkait sikap perilaku dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk tindakan yang dilakukan dalam  menanggapi  beberapa  keluhan  dari  masyarakat  mengenai  perilaku  aparatur. Meskipun  terdapat  aparatur  yang  bersikap  kurang  ramah,  namun  berdasarkan pengamatan  peneliti  Di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Mempawah dapat dikatakan bahwa tidak semua aparatur bersikap kurang ramah dalam melaksanakan pelayanan kepada masayarakat. Pada saat peneliti meminta data untuk penelitian ini, mereka sangat ramah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pun bersedia untuk saya wawancarai dan juga mengintruksikan kepada stafnya untuk memabantu saya mencarikan data yang peneliti butuhkan.

## Keadilan
Keadilan adalah kondisi kebenaran moral yang ideal tentang sesuatu, baik itu benda maupun orang. Keadilan pada dasarnya keinginan untuk memberikan apa yang menjadi hak  orang  lain  tanpa  ada  perbedaan  di  dalam  pelaksanaannya,  Adler  (dalam Kumorotomo,  2018,  40).  Aparatur  harus  bersikap  netral  dalam  melayani  setiap masyarakat  yang  datang  ke  kantor  tanpa  membedakan  kelas  social,  gender,  suku,  ras maupun  agama  di  dalam  memberikan  pelayanan.  Dalam  hal  kaitannya  dengan administrasi kependudukan khususnya pembuatan KTP elektronik. Dalam hal keadilan dalam  pelayanan  pembuatan  KTP  Elektronik  memang  setiap  masyarakatnya  memiliki persepsi  yang  berbeda-beda.  Beberapa  masyarakat  berkata  adil  dalam  hal  pelayanan yang berkaitan dengan nomor antrian, menurut mereka aparatur melayani sesuai nomor antrian  yang  diberikan,  tetapi  yang  tidak  mendapatkan  nomor  antrian  mengatakan kurang adil. Dalam melaksanakan pekerjaan tentunya ada pengawasan yang dilakukan oleh  atasan  kepada  aparatur  yang  berada  dibawahnya  yang  memberikan  pelayanan langsung kepada masyarakat.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah  bahwa  ada pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah  selaku  atasan  yang bertanggung jawab pada bidang Dafduk terutama pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf  yang  berada  dibawahnya,  bidang  Dafduk  sendiri  merupakan  bagian  yang bertanggung jawab atas penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik pada administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Mempawah. Kemudian dari hasil  pengamatan  peneliti  juga  menemukan  adanya  aparatur  yang  memberikan pelayanan yang berbeda kepada salah satu masyarakat yang yang tidak memiliki nomor antrian,  tetapi  bisa  masuk  kedalam.  Setelah  peneliti  telusuri  ternyata  orang  tersebut merupakan salah satu keluarga oknum pegawai disana.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah  harusnya berlaku adil di dalam pemenuhan suatu hak masyarakat dalam pelayanan yang berupa hasil pekerjaan dari tugas yang dilaksanakan oleh aparatur sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam bekerja. Dalam hal kaitannya dengan pelayanan  administrasi  kependudukan  pembuatan  KTP  elektronik,  tepat  janji  berarti aparatur harus memberikan hasil pekerjaannya kepada masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini tentu sedikit banyak akan berdampak pada kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparatur  pemerintah  dalam  bekerja,  apabila  yang
dibutuhkan  terpenuhi  maka  menimbulkan  kepuasan  bagi  masyarakat,  tetapi  apabila sebaliknya  justru  akan  mengakibatkan  ketidakpuasan  terhadap  pelayanan  yang diberikan.  Terkait  dengan  tepat  janji  memang  masih  belum  baik  karena  aparaturnya belum mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan tepat waktu sesuai dengan apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait pembuatan KTP Elektronik, sehingga ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut.
Selain itu, ada ketidaksesuaian antara  waktu yang sudah ditentukan pihak Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah  untuk  pengambilan  KTP Elektronik. Proses pembuatannya melebihi batas waktu yang sudah di informasikan oleh pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah.  Hal  ini dikarenakan  aparatur  tidak  bisa  memberikan  kepastian  waktu  penyelesaian  kepada masyarakat dalam pelayanan. Dengan demikian dapat di lihat aparatur kurang mampu memberikan  kepastian  waktu  dalam  menyelesaikan  tugas-tugasnya  terkait  dengan pembuatan KTP Elektonik. Hal ini disebakan oleh ketidaksesuaian antara waktu yang di informasikan ke masyarakat pada saat proses pelayanan pembuatan KTP Elektronik. Hal berdampak pada kurangnya kepuasan masyarakat  terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Ketidakpastian waktu dalam pelayanan berkaitan dengan nilai efisiensi aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya,  pada  nilai  efisiensi  sesuatu  dapat  dikatakan  baik  (etis)  jika  birokrat publik menjalankan tugas dan kewenangannya secara efisien.
Ketidakmampuan  aparatur  untuk  menepati  janji  kepada  masyarakat  dalam memberikan kepastian waktu pelayanan disebabkan oleh keterbatasan jumlah aparatur yang  bekerja  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah. Keterbatasan  aparatur  dalam  bekerja  merupakan  salah  satu  kendala  bagi  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk melayani masyarakat secara cepat. Dengan keadaan aparatur yang minim tentu untuk melaksanakan pekerjaan agar  dapat  mencapai  target  harus  ada  cara  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala- kendala  yang  ada.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas- tugasnya yaitu dengan melakukan lembur. Meskipun pada kenyataannya berdasarkan hasil pengamatan peneliti tidak semua aparatur melakukan pekerjaan lembur karena ada beberapa aparatur yang pulang kerja lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan kantor.
Selain  lembur  adalah  dengan  membawa  pulang  pekerjaan  yang  bisa  dikerjakan dirumah. Dengan jumlah aparatur yang minim tentu sangat berpengaruh terhadap hasil dan kecepatan dalam bekerja, selain kewalahan karena harus mengerjakan banyak tugas yang harus ditangani, hasil yang diperoleh juga tidak sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Meskipun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah telah berusaha memberikan pelayanan yang cukup maksimal meski kurang memuaskan masyarakat yang dikarenakan jumlah aparatur yang tersedia masih terbatas atau kurang.

## Taat Aturan
Taat  memiliki  arti  tidak  berlaku  curang,  aturan  adalah  tindakan  atau  perbuatan yang  harus  dijalankan.  Taat  pada  aturan  adalah  sikap  atau  tindakan  yang  mematuhi aturan yang telah dibuat. Ketaatan pada dasarnya kesanggupan pegawai untuk mengikuti dan  melaksanakan  setiap  peraturan  yang  ada  dan  tidak  melakukan  perbuatan  yang menyalahi aturan yang berlaku atau menyimpang dari pada suatu peraturan yang telah ditetapkan  (Kumorotomo,  2018,  406).  Aparatur  tidak  bisa  berbuat  semaunya  atau sewenang-wenang tanpa mengikuti peraturan yang ada. Sebab sudah menjadi tanggung
jawabnya menaati setiap peraturan yang berlaku dalam perundang-undangan maupun kedinasan.  Namun  pada  kantor  Disdukcapil  Kabupaten  Mempawah  berdasarkan  hasil pengamatan  peneliti  ada  beberapa  pegawai  yang  kurang  taat  terhadap  aturan,  salah satunya aturan mengenai kedisiplinan dalam bekerja.
Hasil penelitian lapangan, terlihat kondisi ruangan Ruang Staf Bidang Pendaftaran Penduduk  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah  masih kosong  pada  saat  jam  sudah  menunjukan  pukul  09:24  WIB,  padahal  jam  kerja  kantor dimulai pukul 09:00 WIB. Dari hasil pengamatan peneliti Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah  ada  aparatur  yang  datang  bekerja  tidak  tepat waktu, hal ini mengidentifikasikan bahwa aparatur kurang disiplin dalam bekerja pada saat jam kerja. Hasil wawancara, pengamatan dan Dokumentasi yang telah di paparkan diatas  dapat  dilihat  terjadi  kekosongan  dalam  ruang  kerja  aparatur,  pada  gambar tersebut tidak ada aparatur yang berada di dalam ruangan pada saat jam pelayanan yang seharusnya  telah  dimulai.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  Aparatur  Di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tidak disiplin pada waktu datang bekerja.
Aparatur  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah menyampaikan akan ada sanksi yang diterima atas ketidakdisiplinan di dalam bekerja. Kenyataanya dari hasil pengamatan langsung peneliti dilapangan, masih ditemukan staf pegawai yang datang tidak sesuai dengan jam operasional pelayanan. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan karena dapat mengganggu proses percepatan dalam pelayanan yang akan  menyebabkan  lambatnya  pelaksanaan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Disiplin sendiri  merupakan  salah  satu  norma  etik  di  dalam  pemerintahan  yang  harus diaplikasikan oleh aparatur dalam tugasnya yaitu pelayanan. Apabila tidak diterapkan dengan baik maka telah melanggar salah satu bentuk nilai-nilai dasar kode etik Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam bersikap/berperilaku etis.

## Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk  susila  dan  tinggi  rendahnya  akhlak  yang  dimilikinya.  Terkait  rasa  tanggung jawab,  manusia  melandasi  anggapannya  dengan  mengakui  kenyataan  bahwa  manusia dalam hubungan yang sempit dan luas memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasanya baik dan menunjang eksistensi dirinya. Tanggung jawab kemudian berkembang bukan hanya pada tataran personal, tetapi selalu dikaitkan dengan hubungan dengan orang lain. Tanggung jawab merupakan kesanggupan pegawai untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan sesuai waktu yang ditargetkan  serta  menerima  segala  akibat  atau  beban  dari  keputusan  yang  dibuatnya (Kumorotomo,  2018,  406).  Aparatur  harus  memiliki  ketekunan  dalam  bekerja melaksanakan tugas-tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mampu berkomitmen  untuk  bisa  memberikan  kepastian  waktu  dalam  pelayanan  kepada masyarakat.    Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah menerapkan atau melaksanakan pekerjaan dengan tetap berpegang pada peraturan yang berlaku, karena peraturan merupakan dasar hukum bagi setiap instansi manapun dalam melakukan pekerjaan yang diembankan kepada para birokrat selaku ASN sebagai bentuk tugasnya dalam melayani masyarakat.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah  melakukan kerjasama  antara  bidang  yang  1  (satu)  dengan  bidang  lainnya  untuk  sama-sama menyelesaikan  pekerjaan  yang  merupakan  tanggung  jawab  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Kerjasama antar berbagai bidang yang ada di dalamnya ini dari hasil pengamatan peneliti Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mempawah aparaturnya bekerja secara merangkap ke berbagai bidang dan tidak terpaku pada satu bidang saja, misalnya pada bidang Dafduk aparatur tersebut juga diminta  untuk  membantu  pada  bidang  Sipil  atau  pun  bidang  SIAK  (Sistem  Informasi Administrasi  Kependuddukan)  atau  sebaliknya  dari  bidang  lain  merangkap  ke  bidang Dafduk,  hal  ini  dikarenakan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Mempawah memiliki keterbatasan jumlah aparatur SDM (Sumber Daya Manusia).
Dari  Sudut  pandang  masyarakat  dapat  dikatakan  aparatur  masih  belum sepenuhnya  mampu  menyelesaikan  tugas  sesuai  target  yang  ditentukan,  sehingga pelayanan  menjadi  sedikit  lambat  dan  menyebabkan  timbulnya  kesan  kurang bertanggung  jawab  dalam  bekerja.  Aparatur  Di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Mempawah  kurang  memenuhi  tanggung  jawabnya  sebagai  pelaksana dan  pemberi  pelayanan  kepada  masyarakat  karena  belum  mampu  memberikan kepastian  waktu  dalam  pelayanan  dan  informasi  yang  jelas  kepada  masyarakat. Masyarakat  tentu  perlu  mengetahui  atau  memperoleh  informasi  secara  jelas,  apakah hasil  dari  tugas  yang  dikerjakan  sudah  selesai  atau  belum  dan  sedang  dalam  proses. Dengan  memperoleh  informasi  yang  jelas  tentu  masyarakat  merasa  puas  dan  tidak membuang banyak waktu hanya untuk mengurus hal yang sama secara berkali-kali.
Dari  hasil  penelitian  memang  terdapat  beberapa  aparatur  yang  mudah  sedikit emosional pada saat masyarakat bertanya. Hal ini dapat dilihat dari mimik wajah atau intonasi  suara  saat  menjawab  masyarakat.  Sebagai  seorang  birokrat  yang  bertugas melayani masyarakat, aparatur sudah seharusnya memenuhi tanggung jawabnya dalam bekerja dengan bersikap cepat tanggap dan tidak mudah marah (emosional) pada saat masyarakat  bertanya.  Tanggung  jawab  yang  baik  tidak  hanya  di  lihat  bagaimana pekerjaan dapat terselesaikan sesuai target waktu yang di tentukan saja, tetapi juga bisa dilihat  bagaimana  sikap/perilaku  yang  di  tunjukan  pada  saat  melayani  masyarakat. Melayani  dengan  sopan  dan  santun  juga  merupakan  bagian  dari  tugas  ASN  sebagai pelayan  masyarakat,  dimana  hal  tersebut  sudah  tertera  dengan  jelas  dalam  Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). Hal ini tentu berkaitan dengan sikap perilaku etis aparatur dalam menjaga nilai-nilai dasar kode etik Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara).

## Kewajaran dan Kepatutan
Kewajaran  merupakan  persamaan  dalam  memberikan  hak  kepada  stakeholder sesuai dengan peraturan yang ditetapkan (Pasolong, 2017, 260). Dalam melaksanakan tugasnya  sebagai  pelayan  masyarakat,  aparatur  sudah  seharusnya  menunjukan  sikap wajar maupun patut pada saat memberikan pelayanan. Dengan menerapkan sikap wajar dan patut tentu akan mendapatkan respon yang positif dan memberikan rasa puas bagi masyarakat  setelah  memperoleh  pelayanan.  Namun  Di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, terkait dengan kewajaran dan kepatutan sikap aparatur  masih  dikatakan  kurang  baik  karena  ada  beberapa  aparatur  yang  kurang menunjukan  keramahan  dalam  melayani  masyarakat.  Padahal  masyarakat  berhak memperoleh  perlakuan  sikap  yang  baik  melalui  pelayanan  yang  di  dapatkan.  Dapat dilihat  bahwa  saat  melaksanakan  tugasnya  aparatur  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah  belum  bisa  menunjukan  kewajaran  atau kepatutannya dalam bersikap perilaku yang baik dalam melayani masyarakat, khususnya dalam pembuatan KTP Elekronik. Dimana aparatur melayani dengan sikap yang cuek dan mimik  wajah  yang  di  sedap  dipandang,  sehingga  pelayanan  menjadi  kurang  nyaman. Kewajaran yang dimaksud adalah keramahan dalam pelayanan, masyarakat tentu berhak memperoleh pelayanan yang baik dan juga kepuasan melalui jasa yang diperolehnya baik itu jasa bersifat fisik maupun yang nonfisik.
Terkait  dengan  Kewajaran  dan  kepatutan  dalam  bersikap/perilaku,  aparatur  Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah masih belum baik. Hal ini di sebabkan kurangnya kerahamahan aparatur dalam melayani masyarakat. Peneliti melihat, penyebab dari kurang ramah tersebut dapat dilihat dari mimik wajah, intonasi suara,  dan  cara  mereka  melayani  yang  berbeda-beda.  Dalam  memberikan  pelayanan tentu penting bagi aparatur untuk memperhatikan sikapnya saat melayani masyarakat. Kurangnya kesadaran pada diri aparatur untuk menerapkan sikap etis dalam menjaga nilai-nilai  dasar  yang  terdapat  pada  kode  etik  ASN  (Aparatur  Sipil  Negara)  yang seharusnya menjadi pedoman bagi aparatur dalam bersikap/perilaku saat melaksanakan tugas-tugasnya, menyebabkan penerapan etika dalam pelayanan oleh aparatur terlihat minim pada praktek pelayanannya. Pelayanan dengan sikap yang ramah dan sopan akan memberikan  kepuasan  dan  menimbulkan  tingkat  kepercayaan  yang  baik  kepada aparatur pemerintah dari masyarakat.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian mengenai Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan pembuatan KTP  Elektronik  Di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah yang dilihat dari kejujuran, keadilan, tepat janji, taat aturan, tanggungjawab, kewajaran dan kepatutan dalam pelayanan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kejujuran  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pelayanan  Pembuatan  KTP  Elektronik  di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Pada Masa Covid  19  dalam  bekerja  sudah  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya penyalahgunaan wewenang di dalam pelaksanaan tugas seperti melakukan pungutan liar  dan  tidak  menutup-nutupi  adanya  keluhan  yang  didapatkan  dari  masyarakat terkait sikap yang kurang memuaskan dalam memberikan pelayanan.
2. Keadilan  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pelayanan  Pembuatan  KTP  Elektronik  di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Pada Masa Covid 19 belum baik karena informasi tentang kartu tanda penduduk yang diberikan kurang  jelas  dan  adanya  perbedaan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Selain  itu  aparatur  belum  mampu  menyelesaikan  tugas  dengan  tepat waktu sesuai dengan yang sudah dijanjikan.
3. Taat Aturan Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Pada Masa Covid 19 masih belum baik, hal ini dapat dilihat dari adanya aparatur yang kurang menaati peraturan yaitu terkait disiplin jam kerja.
4. Tanggung jawab Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mempawah  Pada Masa Covid 19 belum baik di karenakan belum mampu memberikan kepastian waktu dalam pelayanan dan informasi yang jelas kepada masyarakat.
5. Kewajaran dan Kepatutan Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Mempawah  Pada  Masa  Covid  19  masih  belum  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari kurangnya kerahamahan aparatur dalam melayani masyarakat yang bertanya terkait dengan pembuatan KTP Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayley, D. H. (2001). Democratizing the police abroad: What to do and how to do it (Vol. 3). US Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice. Indradi, S. S. (2010). Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik. Malang: YPN, CV Sofa Mandiri dan Indonesia Print .
Inu,  S.  K.  (2011).  Etika  Pemerintahan:  Dari  Keseimbangan  Good  Governance  Dengan Clean  Government  Sampai  Pada  State  of  The  Art  Ilmu  Pemerintahan  Dalam Mengubah Pemerintah Biadan Menjadi Pemerintah Beradab.
Martini,  R.  (2010).  Politisasi  birokrasi  di  Indonesia. POLITIKA  Jurnal  Ilmu  Politik MIP , 1 (1), 67-74.
Wahyudi, K. (1992). Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . Nurdin,  M.  S.  (2017). Etika  Pemerintahan:  Norma,  Konsep,  dan  Praktek  bagi Penyelenggara Pemerintahan . Lintang Rasi Aksara Books.
Harbani, P. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2018  Tentang Peningkatan Kualitas layanan Administrasi Kependudukan.
Rohman, A. A., & Arif, S. (2008). Reformasi pelayanan publik . Averroes Press. Santosa, P. (2008). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Djam’an Satori, A. K. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta . Sinambela,  L.  Poltak,  dkk,  2011. Reformasi  Pelayanan  Publik,  Teori,  Kebijakan  dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta . Sufianto, D. (2016). Etika pemerintahan di Indonesia . Alfabeta.
Sumaryadi, I. N.,  Indraatmaja,  A. B.,  &  Hutabarat, N. E. (2010). Sosiologi  pemerintahan: dari  perspektif  pelayanan,  pemberdayaan,  interaksi,  dan  sistem  kepemimpinan pemerintahan Indonesia . Ghalia Indonesia.
Surjadi. (2009). Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik . Refika Aditama. Duha, T. (2018). Perilaku organisasi . Deepublish. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara