Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3356-3365 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1678

## Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia
1) Budi Hermawan Bangun*, 2) Erwin, 3) Fatma Muthia Kinanti, 4) Ria Wulandari, 5) Ibrahim Sagio, 6) Muhammad Rafi Darajati
1) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
2,3,4,5,6) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia Email Corresponding: fatmamuthia@hukum.untan.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Data Pribadi Hak Privasi Hak Asasi Manusia Data  pribadi  menjadi  hak  privasi  seseorang  yang  wajib  dilindungi  dari  berbagai  aspek kehidupan.  Konsep  perlindungan  data  mengisyaratkan  bahwa  individu  memiliki  hak  untuk menentukan  apakah  mereka  akan  membagi  atau  bertukar  data  pribadi  mereka  atau  tidak.
Hakikat  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  ialah  menjaga  eksistensi  martabat manusia  melalui  keseimbangan,  termasuk  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan kepentingan umum. UU Perlindungan Data Pribadi merupakan upaya negara untuk memenuhi hak  privasi  warganya.  Desa  Mekarsari  Kabupaten  Kubu  Raya,  sebagai  Desa  Konstitusi, menjadi tempat implementasi sosialisasi  peningkatan pemahaman perlindungan data pribadi sebagai  bagian  dari  HAM  yang  dijamin  dan  diatur  oleh  Kontitusi  (UUD  1945).  Metode kegiatan  yang  akan dipergunakan dalam kegiatan  ini  adalah  penyampaian  materi  sosialisasi serta  dialog  interaktif  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum.Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang dilakukan,  kegiatan  sosialisasi  tentang  perlindungan  data  pribadi  sebagai  bagian  dari  HAM yang khususnya di Desa Mekarsari, Kabupaten Kubu Raya, yang telah diakui sebagai Desa Konstitusi  telah  berhasil  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  mengenai  pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM.

## ABSTRACT
Keywords: Personal Data Privacy Rights Human Rights
Personal data is a person's right to privacy which must be protected in various aspects of life. The concept of data protection implies that individuals have the right to determine whether or not they will share or exchange their personal data. The essence of fulfilling and protecting human  rights  is  to  maintain  the  existence  of  human  dignity  through  balance,  including  a balance  between  individual  interests  and  the  public interest.  The  Personal  Data  Protection Law is the state's effort to fulfill the privacy rights of its citizens. Mekarsari Village, Kubu Raya Regency, as a Constitution Village, is a place for implementing socialization to increase understanding of personal data protection as part of human rights guaranteed and regulated by the Constitution (1945 Constitution). The activity method that will be used in this activity is the delivery of socialization material and interactive dialogue in the form of legal education. Based on the results of the evaluation carried out, the socialization activity regarding personal data protection as part of human rights, especially in Mekarsari Village, Kubu Raya Regency, has been recognized as Constitution Village has succeeded in increasing public understanding of the importance of protecting personal data as part of human rights.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Peningkatan kemajuan dalam inovasi data dan korespondensi di mana jaringan internet menjadi bagiannya berkembang  dengan  sangat  cepat  dan  semakin  penting  artinya  bagi  masyarakat.  Pemanfaatannya  pun  telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan (Sanusi 2005). Saat menggunakan aplikasi berbasis internet, informasi berupa data pribadi menjadi acuan.
Konsep  perlindungan  data  sering  diperlakukan  sebagai  bagian  dari  perlindungan  hak-hak  privasi  atau pribadi.  Di  Indonesia,  perlindungan  hak-hak  pribadi  telah  ditetapkan  dalam  Pasal  28G  ayat  (1)  Undang-
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3356-3365 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1678
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pada  pasal  tersebut,  mengasumsikan  hak  pribadi adalah hak milik, tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi seharusnya juga termasuk hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi yang mana berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang (Kusnadi & Wijaya 2021). Dengan ditetapkan perlindungannya dalam konstitusi, maka hak-hak hak pribadi ini menjadi salah satu hak dasar (fundamental rights) yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali (Greenleaf 2014).
Pentingnya perlindungan hak-hak pribadi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) adalah berkaitan bahwa  perlindungan  terhadap  hak-hak  ini  akan  meningkatkan  nilai-nilai  kemanusiaan,  meningkatkan hubungan  antara  individu  dan  masyarakatnya,  meningkatkan  kemandirian  atau  otonomi  untuk  melakukan kontrol  dan  mendapatkan  kepantasan,  serta  meningkatkan  toleransi  dan  menjauhkan  dari  perlakuan diskriminasi  serta  membatasi  kekuasaan  pemerintah  (Budhijanto  2010). Perlindungan data  juga  merupakan hak  asasi  manusia  yang  fundamental,  sejumlah  negara  telah  mengakui  perlindungan  data  sebagai  hak konstitusional  atau  dalam  bentuk “habeas  data” yakni  hak  seseorang  untuk  mendapatkan  pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya (Niffari 2020).
Berdasarkan  hukum  dan  kesepakatan  internasional,  negara  adalah  pihak  yang  memikul  tanggung  jawab utama  atas  pengakuan,  perlindungan  dan  pemenuhan  HAM.  Demikian  pula  posisi  Indonesia  dalam perlindungan  data  pribadi  sebagai  bagian  dari  HAM  telah  jelas  sebagaimana  tertuang  dalam  konsideran Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  mempunyai  tanggung  jawab  moral  dan hukum.  Negara  yang  memiliki  kekuasaan  penuh  untuk  mengatur  dan  menciptakan  peraturan,  adanya  hak privasi  sebagai  batasan  dalam  pengaturan  dan  sebagai  penyeimbang  ketentuan-ketentuan  yang  diciptakan. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Indonesia  bertanggung  jawab  untuk  menerapkan  ketentuan-ketentuan internasional dan menerjemahkannya ke dalam prinsip-prinsip positif yang membuat komitmen positif kepada warganya (Tsamara 2021).
Dalam  tataran  hukum  internasional,  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  atas  hak-hak pribadi  telah  diatur  dalam  Pasal  19  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  maupun  Pasal  19  Kovenan Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  (Cavelty  &  Kavanagh  dalam  Wagner,  dkk  2019).  Pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi dan kebebasan dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga telah diperkuat secara internasional termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di antaranya  melalui  Resolusi  Dewan  HAM 20/8  tanggal  5  Juli  2012 dan 26/13  tanggal 26  Juni 2014  tentang Promosi, Perlindungan dan Penikmatan Hak Asasi Manusia di Internet, Resolusi Majelis Umum PBB 68/167 tanggal  18  Desember  2013 dan 69/166  tanggal  18 Desember  2014  tentang  Hak  Privasi  di  Era  Digital  serta Resolusi  Majelis  Umum  PBB  73/266  tanggal  22  Desember  2018  tentang  Penghormatan  Hak  Asasi  dan Kebebasan Dasar Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Djafar, dkk 2019).
Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak  privasi  mencakup  hak  menentukan  memberikan  atau  tidak  memberikan  data  pribadi.  Data  pribadi merupakan  suatu  aset  atau  komoditas  bernilai  ekonomi  tinggi  (Makarim  2003).  Isu  mengenai  pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan kasus- kasus  pelanggaran  data  pribadi  di  ruang  siber.  Perusahaan  seperti  Google,  Gojek,  dan  Grab  tidak  hanya menyediakan  layanan  bagi  pengguna  mereka  namun  juga  mengumpulkan  data  pribadi  penggunanya. Tidak hanya  perusahaan,  tetapi  individu  dan  pemerintahan  juga  bisa  mengumpulkan  data  pribadi (theconversation.com).
Selama beberapa tahun terakhir, pengaturan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (yang  telah  direvisi  melalui  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2016).  Kemudian  pada  tingkat peraturan  teknis  pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2017 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berhubungan dengan keamanan data pribadi pada  aktivitas  transaksi  elektronik,  seperti  penyalahgunaan  data.  Pada  tanggal  17  Oktober  2020  telah diundangkan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  diharapkan menjadi  payung  hukum  yang  kuat  bagi  tata  kelola  dan  perlindungan  data  personal  warga  negara  dan  para penyelenggara pemerintahan. UU Perlindungan Data Pribadi ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas  perlindungan  diri  pribadi  dan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  serta  menjamin  pengakuan  dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3356-3365 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1678
Dengan  masih  relatif  barunya  UU  Perlindungan  Data  Pribadi  maka  dirasakan  perlu  upaya  untuk mensosialisasikan secara tepat sasaran dan efektif agar masyarakat memahami apa isi dari UU  Perlindungan Data Pribadi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan memberikan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi  sebagai  bagian  dari  HAM.  Sehingga  diharapkan  penilitiaan  ini  dapat  mengetahui  bagaimana  upaya yang  dapat  dilakukan  mengefektifkan  dan  memberi  serta  memperluas  pemahaman  mengenai  perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM dalam kerangka UU Perlindungan Data Pribadi.

## II. MASALAH
Kegiatan  Sosialisasi  Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia  dilaksanakan dalam  bagian  dari  rangkaian  kegiatan  “Penguatan  Hak-Hak  Konstitusional  dalam  Kerangka  Hak  Asasi Manusia” oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di Kantor Desa Mekar Sari,  Kecamatan  Sungai  Raya,  Kabupaten  Kubu  Raya  pada  tanggal  22  Agustus  2023.  Peserta  kegiatan sosialisasi  ini  adalah  dari  warga  masyarakat  dan  perangkat  Desa  Mekar  Sari,  Kecamatan  Sungai  Raya, Kabupaten Kubu Raya. Desa Mekarsari telah dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi RI,  sehingga  diharapkan  dapat  menjadi  Desa  Percontohan  terkait  pemenuhan  perlindungan  data  pribadi sebagai bagian dari HAM. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dihadiri oleh 70 orang peserta. Dapat terlihat lokasi seperti berikut:
Berdasarkan analisis situasi yang tergambar di lokasi penelitian dan dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
Bagaimana  upaya  yang  dapat  dilakukan  mengefektifkan  dan  memberi  serta  memperluas  pemahaman mengenai perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM dalam kerangka UU Perlindungan Data Pribadi?

## III. METODE
Metode kegiatan yang akan dipergunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi sosialisasi serta dialog interaktif dalam bentuk penyuluhan hukum.
Sasaran dari pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah masyarakat di daerah-daerah yang rentan dengan penyalahgunaan  data  pribadi , dalam  hal  ini  khususnya  adalah  masyarakat  di  Desa  Mekar  Sari, Kecamatan Sungai  Raya,  Kabupaten  Kubu  Raya serta  pemerintah  daerah  dan  instansi-instansi  yang  terkait  dengan pengambil  kebijakan  dan  penegak  hukum.  Desa  Mekar  Sari  dipilih  sebagai  lokasi  dari  kegiatan  ini  karena merupakan  desa  ini  telah  ditetapkan  sebagai  salah  satu  Desa  Konstitusi  oleh  Mahkamah  Konstitusi  pada tanggal  13  November  2022.  Dengan  status  sebagai  Desa  Konstitusi  tersebut  Desa  Mekar  Sari  diharapkan menjadi role  model dari  perangkat  terkecil  dalam  struktur  pemerintahan  negara  dalam  rangka  tegaknya konstitusi  dan  ideologi  negara  termasuk  dalam  hal  ini  perlindungan data  pribadi  sebagai  bagian  dari  HAM yang dijamin dan diatur oleh Kontitusi (UUD 1945) .
Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi digambarkan dalam bagan di bawah ini:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3356-3365 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1678

## Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  publik  diharapkan  dapat  berperan  besar  kepada  pengembangan  internet  di Indonesia sehingga dapat direalisasikan dengan sebaik baiknya. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yaitu ius  constituendum, yang  memiliki  pengertian  secara  umum  yaitu  undang-undang  yang  diharapkan  sebagai perangkat  hukum  yang  mengakomodir  tuntutan  perkembangan  teknologi  serta  antisipasi  terhadap permasalahan-permasalahan  yang  bisa  ditimbulkan,  termasuk  dampak  negatif  penyalahgunaan  internet  dan ruang  siber  dengan  berbagai  alasan  yang  dapat  menimbulkan  korban  baik  itu  kerugian  materi  mapun  non materi.
Perlindungan atas data pribadi berkaitan dengan konsep privasi yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia  yang  penting  untuk  mendorong  kebebasan  politik,  spiritual  dan  hal  lainnya  yang  bersifat  privat (Rumlus & Hartadi, 2020). Privasi adalah hak penuh dari seseorang dan pemenuhannya tidak didasarkan pada hak  orang  lain.  Seseorang  berhak  untuk  tidak  membagikan  semua  informasi  pribadinya  dalam  kehidupan sosialnya (Priscyllia, 2019).
Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan,  alamat,  dan  kedudukan  dalam  keluarga  (Mahira,  dkk.,  2020).  Data  pribadi  menjadi  hak  privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa  individu  memiliki  hak  untuk  menentukan  apakah  mereka  akan  membagi  atau  bertukar  data  pribadi mereka  atau  tidak.  Selain  itu,  individu  juga  memiliki  hak  untuk  menentukan  syarat-syarat  pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut (Kusnadi & Wijaya, 2021).
Hakikat pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia ialah menjaga eksistensi martabat manusia melalui keseimbangan,  termasuk  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan  umum.  Hak  asasi manusia dapat dimaknai dalam dua pengertian dasar yaitu yang pertama sebagai hak-hak moral yang berasal dari nilai-nilai kemanusiaan untuk menjamin martabat setiap manusia, dan yang kedua adalah sebagai hak-hak menurut  hukum  yang  dibuat  sesuai  dengan  proses  pembentukan  hukum  itu  sendiri,  baik  secara  nasional maupun internasional (Mutiara & Maulana).
UU Perlindungan Data Pribadi merupakan upaya negara untuk memenuhi hak privasi warganya. Dengan adanya  sistem  perlindungan  atas  data  pribadi  akan  memberikan  kepercayaan  dari  tiap  individu  untuk menyediakan  data  pribadinya  guna  berbagai  kepentingan  masyarakat  yang  lebih  besar  tanpa  khawatir disalahgunakan  atau  melanggar  hak  pribadinya.  Dengan  demikian  akan  terdapat  keseimbangan  antara  hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara.
Dalam  tataran  implementasi,  UU  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  masih  berusia  relatif  baru  ini  masih banyak  menghadapi  tantangan  untuk  berjalan  secara  efektif.  Tantangan  tersebut  dapat  berasal  dari  aspek substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum.  Dari  aspek  substansi  hukum  yaitu  berkaitan  dengan
•Survey awal di lokasi
•Identifikasi Isu •Persiapan teknis pelaksanaan
Persiapan •Koordinasi dengan pihak terkait •Pelaksanaan Sosialisasi  di lokasi

## Pelaksanaan
• Penyusunan Laporan
Akhir
Evaluasi dan
Pelaporan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3356-3365 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1678
sinkronisasi  dengan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  sementara  dari  aspek  struktur  hukum berkaitan  dengan  memastikan  pelaksanaan  dan  pengawasannya  berjalan  dengan  benar.  Dari  aspek  budaya hukum tantangan yang dihadapi dalam mencapai efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi adalah bagaimana respon  masyarakat  terutama  dalam  menafsirkan  berbagai  kepentingan  yang  diatur  dalam  UU  Perlindungan Data Pribadi yang masih sangat umum, serta masih banyaknya badan hukum, pelaku usaha, masyarakat awam yang belum mengetahui pengaturan dan implikasi dari UU Perlindungan Data Pribadi ini. .
Kegiatan  Sosialisasi  Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia  dilaksanakan dalam  bagian  dari  rangkaian  kegiatan  “Penguatan  Hak-Hak  Konstitusional  dalam  Kerangka  Hak  Asasi Manusia” oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di Kantor Desa Mekar Sari, Kecamatan  Sungai  Raya,  Kabupaten  Kubu  Raya  pada  tanggal  22  Agustus  2023.  Peserta  kegiatan sosialisasi  ini  adalah  dari  warga  masyarakat  dan  perangkat  Desa  Mekar  Sari, Kecamatan  Sungai  Raya, Kabupaten Kubu Raya. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dihadiri oleh 70 orang peserta.
Bentuk kegiatan sosialisasi diisi dengan pemaparan materi dan dialog interaktif dengan para peserta serta diakhiri dengan pemberian doorprize kepada para peserta. Adapun materi sosialisasi adalah sebagai berikut:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3356-3365 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1678
Gambar 2. Materi Sosialisasi
Dokumentasi kegiatan pada hari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
Gambar 3. Dialog Interaktif dengan Peserta Sosialisasi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3356-3365 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1678
Gambar 4. Penyerahan Doorprize Bagi Peserta Sosialisasi
Gambar 5. Foto Bersama Peserta Sosialisasi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3356-3365 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1678

## Gambar 6. Penyampaian Materi Sosialisasi
Kegiatan  terlaksana  lancar  dan  peserta  terlihat  antusiasi  dalam  mendengarkan  materi  sosialisasi  serta berpartisipasi dalam sesi dialog interaktif. Setelah pemberian materi, peserta juga diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemahaman peserta mengenai perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM. Hasil kuesioner digambarkan dalam bagan berikut ini:
Gambar 7. Hasil Survey Peserta Untuk Mengetahui Pemahaman Awal Mengenai Data Pribadi
80% 20% Apakah Saudara/i mengetahui apa itu data pribadi? Tahu
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3356-3365 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1678
Gambar 8. Hasil Survey Peserta Untuk Mengetahui Pemahaman Awal Mengenai Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari HAM
Bagan 9. Hasil Survey Peserta Untuk Mengetahui Manfaat Sosialisasi Bagi Peningkatan Pemahaman Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari HAM

## V. KESIMPULAN
Bahwa pengetahuan dan pemahaman serta pentingnya perlindungan data pribadi di kalangan masyarakat dapat  dikategorikan  masih  kurang.  Sebagian  masyarakat  masih  kurang  memahami  arti  dari  perlindungan  data pribadi sebagai bagian dari hak privasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Masih ada masyarakat yang  kurang  menyadari  bahwa  penyebarluasan  data  pribadi  baik  data  pribadi  dirinya  sendiri,  anggota keluarganya ataupun orang lain secara serampangan dan jaminan keamanan dari pengendali data pribadi dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil.
Sosialisasi tentang perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM yang khususnya di Desa Mekarsari, Kabupaten Kubu Raya, yang telah diakui sebagai Desa Konstitusi telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM.
Kegiatan  sosialisasi  yang  telah  terlaksana  perlu  dikembangkan  dan  dilanjutkan  untuk dapat  memastikan jangkauan  dan  manfaat  yang  lebih  luas.  Untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terkait  perlindungan data pribadi, disarankan untuk terus menyebarkan sosialisasi ini ke wilayah-wilayah lainnya agar masyarakat memiliki  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  pentingnya  perlindungan  terhadap  data  pribadi  dan memahami bahwa data pribadi merupakan privasi yang merupakan bagian dari hak asasi yang mereka miliki.
Selain  perguruan  tinggi,  diharapkan  pihak-pihak  lain  sepperti  organisasi  masyarakat,  lembaga  swadaya masyarakat dan terutama pemerintah diharapkan juga turut memberikan dan memperkuat pemahaman kepada
54% 46%
Apakah Saudara/i sebelumnya mengetahui bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari HAM? Tahu Tidak Tahu 30% 46% 20% 4% 0% Apakah materi sosialisasi meningkatkan pemahaman anda mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagai
bagian dari HAM? Sangat paham Cukup paham Paham Kurang paham Sangat tidak paham
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3356-3365 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1678
masyarakat  mengenai  pentingnya  perlindungan  data  pribadi  sebagai  bagian  dari  HAM  dengan  tujuan memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional bagi seluruh warga masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Budhijanto,  D.,  (2010), Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran  dan  Teknologi  Informasi:  Regulasi  dan Konvergensi, Bandung: Refika Aditama. Djafar,  W.,  Setianti,  L.  &  Karunian,  A.Y.,  (2019), Mengembangkan  Pendekatan  Berbasis  HAM  Dalam Kebijakan Keamanan Siber: Mencari Distingsi Kemanan dan Kejahatan Siber, Jakarta: ELSAM dan Privacy International.
Greenleaf, G., (2014), Asian Data Privacy Laws: Trade and Human Rights Perspectives, Croydon: Oxford University Press.
http://theconversation.com/indonesia-sangat-memerlukan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-92607
Kusnadi, S.A. & Wijaya, A.U., (2021), “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, Jurnal Al- Wasath, 2 (1), 19-32.
Mahira, D.F.F., Yovita, E. & Azizah, L.N., (2020), “Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, Legislatif, 3 (2), 287-302. Makarim, E., (2003), Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
Mutiara, U. & Maulana, R., (2020), “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi”, Indonesian Journal of Law and Policies Studies, 1 (1), 43-55. Niffari, H., (2020), “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)”, Jurnal Yuridis, 7 (1), 105-119.
Priscyllia, F., (2019), “Perlindungan Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, Jatiswara, 34 (3), 239- 249.
Rumlus,  M.H.  &  Hartadi,  H.,  (2020),  “Kebijakan  Penanggulangan  Pencurian  Data  Pribadi  Dalam  Media Elektronik”, Jurnal HAM, 11 (2), 285-299. Sanusi, M.A., (2005), Hukum dan Teknologi Informasi, Jakarta: Kemas Buku.
Tsamara, N., (2021), “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara”, Jurnal Suara Hukum, 3 (1), 53-85. Wagner, B., Kettemann, M.C.& Vieth, K. (eds.), (2019), Research Handbook on Human Rights and Digital Technology: Global Politics, Law and International Relations, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing.