Tanggung Jawab Dan Etika profesi  Dokter  Daram Bidang Hukum
Oleh: Mas'ud Idris

## Abstract
The increasing  of public knowredge about raw and height of rights and obligations  awareness  every  citizen mikes hearth p"rronnni *uit tZk, "o* when  doing health  service to pubric.  Hearth persoiner  must obey regisration applied,  that  later doesn't get demandfrom p)tr"rt in the  event ojuniesirable situation.
Medical  conceived of a profession  that is a activity that gives service and  containing two element  namely: Firstly, Applies  a"knowridgp  set that systematically strttctured,to certain proble:ms. second, probleis has big relevance in the relationship with publicfundamental values.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Ftika,  profesi,  Dokter,  Hukum.
tanggal 28 Oktober 1983, dengan maksud untuk  lebih  nyata mewujudkan kesungguhan dan keseluruhan  ilmu kedokteran.
Pada jaman yang kian berkembang ini telah banyak  terjadi berbagai macam kasus yang memperburuk nama baik dokter. Beberapa di antaranya mungkin dikarenakan oleh sikap dan periiaku seorang dokter  dalam  menghadapi dan melayani  pasiennya. Oleh karena itu, dalam bertugas dan bekerja, seorang dokter memerlukan  suatu etika untuk menjalankan profesinya. Agar dapat tercapai suatu  keserasian, kecocokan dan komunikasi yang baik antara dokter  dengan  pasien dan lingkungannya.
Hakikat praktik kedokteran dalam pengertian luas adalah perwujudan  idealisme dan spirit Pendahuluan
Sejak perwujudan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui adanya beberapa sifat mendasar yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana yaitu kemurnian niat, kesanggupan kerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah dan sosial  yang tidak diragukan. Etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norrna etik yang mengatur  hubungan manusia umumnya,  dan memiliki azas-azasnya dalam filsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus menerus. ! Di Indonesia azas-azas  itu adalah Pancasila  sebagai  landasan idiil dan Undang-unadang Dasar lg45 sebagai landasan strukturil. Tanpa mengurang makna  dan arti sesungguhnya dari  Kode Etik Kedokteran Indonesia yang telah menjadi keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 434IMEN.KES/SK/X1983
pengabdian seorang dokter, sebagaimana diikrarkan  dalam sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia. Dengan adanya organisasi
IDI,
mudah-mudahan dapat meningkatkan harkat,  martabat dan kehormatan profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan  dan teknologi  kedokteran serta meningkatkan status kesehatan masyarakat.
Saat ini profesi kedokteran  dan pelayanan kesehatan telah menjadi sasaran kritik dan sorotan  media  massa, terutama setelah adanya kasus-kasus yang melibatkan  hubungan antara dokter dan pasien.  Paling segar  dalam ingatan kita saat ini adalah  kasus Prita Mulyasari. Prita harus mendekam dalam  penjara akibat e-mail kepada teman-temannya  yang  berisikan keluh kesahnya tentang pengalamannya di Rumah Sakit Omni tersebar luas di dunia  maya.  Kasus Prita menunjukkan hubungan antara  dokter dan pasien yang kurang  lancar dan komunikasi yang  kurang  baik sehingga menimbulkan  kesalahpahaman pasien terhadap dokter yang  menanganlnya.
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang  hukum dan tingginya kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara membuat tenaga kesehatan harus berhati-hati ketika melakukan pelayanan  kesehatan kepada masyarakat.  Tenaga kesehatan harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku,  agar di kemudian hari tidak mendapatkan tuntutan dari pihak pasien apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Bahkan tenaga kesehatan (dokter  /dokter gigi, bidan, perawat dll) akan mendapatkan hak perlindungan hukum apabila telah men-jalankan profesi sesuai dengan peraturan  yang  berlaku.
Sungguh malang nasib para dokter yang menjalankan  profesinya yang  mulia. Di satu sisi profesi  ini bukan pelaku usaha karena  tujuannya bukanlah untuk  mencari keuntungan semata. Profesi ini hanya memperoleh "penghargaan" atas upayanya dalam menyembuhkan  pasien. Namun disisi lain ada resiko besar yang  dihadapinya apabila dalam usahanya untuk menyembuhkan  pasien. Entah karena takdir atau karena kelalaiannya (human error)- Apalagi, bila tindakannya tersebut dinilai tergolong malpraktek medik, sehingga dia harus  menghadapi tuntutan, baik  perdata atau  pidana.
Tentunya hal ini menirnbulkan ketakutan tersendiri bagi para dokter dalam menjalankan profesinya, mengingat mereka adalah manusia biasa yang bisa berbuat  salah.  Dokter hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan pasien, tapi tidak bisa menjanjikan
kesembuhannya. Apabila dokter dituntut baik secara  perdata maupun pidana, maka untuk menyelesaikannya perlu diadakan  pemeriksaan perkara lebih lanjut di pengadilan. Dampaknya tentu  saja dapat  merusak citra dan nama baik dokter sebagai profesi yang luhur dan mulia, yang tidak semata- mata hanya  mencari keuntungan, terutama bersifat kemanusiaan dan sosial.
Pengertian, Hak Dan Dokter Pada dasarnya
Kewajiban
hukum kedokteran merupakan terjemahan  dari bahasa Inggris  medical law, yang diterjemahkan pada  bahasa sebenarnya adalah hukum medis. Hukum kedokteran  merupakan bagian dari
hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis atau praktik yang dilakukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa salah satu obyek dari hukum kesehatan adalah hukum kedokteran. Hukum kedokteran  merupakan pengertian sempit dari hukum kesehatan. Menurut Wila Chandrawila Supriadi (2001:  7), hukurn kedokteran adalah  kumpulan  peraturan yang mengatur kesehatan individu, termasuk pengaturan tentang hubungan rumah sakit dengan dokter, rumah sakit dengan pasien, dan dokter dengan pasien. Sementara menurut Sajipto Rahardjo dalam Amri  Amir (1997: L0), hukum kedokteran adalah peraturan- peraturan dan keputusan-keputusan hukum yang mengatur pengelolaan praktik kedokteran.
Pada  dasarnya yang termasuk dalam  hak dokter terdiri dari: Pertama, hak untuk menolak melaksanakan tindakan medik karena secara profesional  tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Kedua, hak untuk menolak suatu tindakan medik yang menurut suara hatinya tidak baik. Ketiga, hak untuk mengakhiri  hubungan  dengan seorang pasien jika seorang dokter menilai bahwa kerja sama dengan  pasien tidak ada lagi gunanya. Misalnya dokter menganjurkan  pengobatan yang perlu dan wajib dilaksanakan oleh pasien, tapi pasien berkali-kali tidak mengikutinya  sebagian maupun keseluruhaanya  tanpa memperhatikan suatu penyesalan.  Terhadap kejadian ini maka dokter yang bersangkutan memberikan rujukan kepada dokter yang lain. Keempat, hak atas privacy. Pasien harus menghargai dan
menghormati hal yang menyangkut privacy  dokter, misalnya jangan memperluas hal yang sangat pribadi dari dokter yang  diketahui sewaktu mendapatkan  pengobatan. Kelima, hak atas informasi/pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yangtidak puas terhadapnya. Jika pasien tidak puas dan ingin mengajukan keluhan, maka dokter mempunyai hak agar pasien tersebut bicara dahulu dengannya sebelum mengambil langkah lain misalnya melaporkan kepada lkatan Dokter Indonesia (lDI) atau mengajukan gugatan perdata  atau tuntutan  pidana.  Keenam, hak atas balas jasa. Hak ini sesuai dengan persetujuan terapeutik di mana dari piliak pasien di samping memiliki hak pasien, memiliki kewajiban juga untuk memberikan suatu honor kepada dokter. Kewajiban pasien ini merupakan salah satu hak dari dokter.
Ketujuh, hak atas pemberian  penjelasan lengkap oleh pasien  tentang penyakit yang dideritanya.  Misalnya agar dokter dapat  mendiagnosa  dengan baik pasien pula harus bekerjasama sebaik mungkin. Kedelapan, hak untuk membela diri. Kesembilan, hak memilih pasien. Hak ini sama sekali tidak merupakan hak mutlak. Lingkungan sosial  merupakan  hal  yang mempengaruhi hak ini. Kesepuluh,  hak untuk memberikan  keterangan tentang pasien dipengadilan.
Sementara yang termasuk dalam kewajiban  seorang dokter dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok yakni sebagai berikut: Pertiama, kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan. Terhadap  kewajiban ini, dokter harus
99 memperhatikan kepentingan
masyarakat yang  menonjol dan bukan kepentingan pasien saja. Kedua, kewajiban yang berhubungan dengan hak pasien. Termasuk kewajiban profesi seorang dokter untuk selalu memperhatikan dan menghormati semua hak pasien. Ketiga,  kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi  kedokteran dan kewajiban yang timbul dari standar profesi kedokteran.
Etika Profesi Dokter Dalam  ensiklopedi Indonesia (1984)  dijelaskan  bahwa etika berasal dari bahasa Inggris ethics yang mengandung arti  ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya  manusia hiduP dalam  masyarakat,  mengenai:  Pertama, apa yang baik dan apa yang buruk.
Kedua, segala  ucapan harus senantiasa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tentang perikeadaan hidup dalam  arti kata seluas-luasnya. Pada  dasarnya etika mempunyai fungsi yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang  membingunkan.  Disini terlihat bahwa etika adalah  pemikiran sitematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya  secara  langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendalam dan kritis (Magnis Susenoo 1991: l5).
Sementara profesi daPat dimaknai  sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.  Profesi dalam kamus  ensiklopedi  Indonesia (1984), dijelaskan sebagai tugas kegiatan seseorang yang mengerjakan sesuatu,
bukan  hanya kesenangan  saja, tetapi merupakan mata pencaharian.
Dengan kata lain profesi  terdiri dari orang-orang yang rnemiliki keahlian  khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih  baik  bila di bandingkan  dengan  warga masyarakat lain pada  umumnya. Pengertian lain sebuah profesi adalah  sebuahjabatan di mana  orang yang menyandangnya mempunyai  pengetahuan khusus yang di perolehnya melalui pelatihan
(training) dan  pengalaman.
Dengan demikian dapat dikatakan profesi merupakan suatu pekerjaan  pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang keilmuan tertentu, yallg pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan  hidup dan pelaksanaannya terikat  pada nilai- nilai  etika tertentu. Sementara pengertian etika profesi  sendiri adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap  masyarakat  dengan  ketertiban penuh dan keahlian sebagai  pelayanan dalam  rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap  masyarakat.
Adapun ciri profesi terdiri dari:
Pertama,  suatu bidang  yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas. Kedua, suatu teknis inteletual. Ketiga, penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praksis.  Keempat, suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Kelima, beberapa standar dan pernyataan  tentang etika  yang dapat diselenggarakan. Keenam, kemampuan memberi  kepemirnpinan  pada profesi sendiri. Ketujuh, asosiasi dari anggota-
anggota profesi yang medadi suatu kelompok  yang  akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antaranggota. Kedelapan,  pengakuan sebagai profesi. Kesembilan, perhatian yang profesional  terhadap penggunaan  yang beftanggung jawab dari pekerjaan profesi. Kesepuluh,  hubungan erat dengan profesi lain (Budi Santoso, t9e2).
Untuk melaksanakan  profesi secara baik, dituntut  moralitas yang tinggi  dari pelakunya. Menurut Magnii Suseno, (1991:  75) tiga ciri moralitas yang tinggi itu yakni: Pertama, berani berbuat  dengan  bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.  Kedua, sadar akan  kewajiban. Ketiga, memiliki idealisme  yang tinggi. Untuk menegakkan etika, setiap profesi memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan.  Prinsip-prinsip itu umumnya  dicantumkan  dalam kode etik profesi yang bersangkutan. Di Indonesia, kode etik suatu profesi biasanya disusun oleh wakil-wakil yang duduk  dalam asosiasi profesi  itu sendiri. Untuk profesi yang umum, paling  tidak ada dua prinsip  yang wajib ditegakan yaitu: Pertama, prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab. Kedua, hormat terhadap hak-hak orang lain.
Kode etik tersebut  harus benar- benar ditegakkan,  karena merupakan kontrol pelaksanaan nilai-nilai yang dimuat  dalam kode etik itu sendiri. Tujuan dari hal ini adalah untuk membuat nilai-nilai  luhur profesi, benar-benar dipatuhi dan diterapkan. Harus ada proses kontekstualisasi kode eteik dengan dinamika sosial. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesiorral  tertulis
yang secara tegas menyatakan apayang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.
Kode etik menyatakan  perbuatan apa yang  benar  atau salah,  perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.
Tujuan kode  etik agar profesional  memberikan jasa sebaik- baiknya kepada  pemakai atau nasabahnya. Adanya  kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan  ketaatan naluriah yang telah bersatu  dengan pikiran, jiwa dan perilaku  tenaga profesional. Jadi ketaatan itu terbentuk dari masing- masing orang  bukan  karena paksaan. Dengan demikian tenaga  profesional merasa bila dia  melanggar  kode etiknya sendiri maka profesinya akan rusak  dan yang rugi adalah dia sendiri.
Sebagai suatu profesi, ilmu kedokteran  diharapkan dapat menghasilkan  dokter yang menguasai ilmu teori dan praktik kedokteran beserta perilaku  dan etika  yang mulia pula. Dengan adanya hal tersebut diharapkan kelak para calon dokter akan menjadi dokter yang beretika mulia, bertanggungjawab dan taat pada hukum  yang  berlaku.
Dengan demikian etika kedokteran dapat dialtikan sebagai kewajiban berdasarkan  akhlak/moial yang  menentukan praktek kedokteran. Dewasa ini etka kedokteran merupakan masalah penting menyangkut keprihatinan yang berkembang dalam
masyarakat.
Masyarakat mempertanyakan kepada siapa  mereke meminta pertanggungf  awaban
Untuk Ikatan  Dokter Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran. Bila seorang dokter dianggap melanggar kode etik tersebut, maka dia akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia,  bukannya oleh pengadilan
Kode  etik kedokteran
Indonesia ditetapkan  dalam Keputusan
Menteri Kesehatan No 434lMen. Kes/SKDU1983  tentang Kode etik Kedokteran  lndonesia. Kode etik kedokteran  menyangkut dua hal yang harus diperhatikan:  Pertama, etik jabatan  kedokteran yaitu menyangkut masalah yang  berkaitan  dengan sikap dokter, terhadap teman  sejawat, para pembantunya, masyarakat, dan pemerintah. Kedua, etik asuhan kedokteran merupakan etik kedokteran untuk pedoman  kehidupan sehari-hari yaitu mengenai sikap tindakan seorang dokter  terhadap  penderita  yang menjadi tanggung jawabnya.
Suatu tindakan medik seorang dokter sesuai  dengan standar profesi kedokteran, jika dilakukan secara teliti sesuai ukuran medik,  sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan  rata- rata dibanding dengan dokter dari kategori medik  yang sama dengan sarana upaya yang memenuhi perbandingan yang waJar
(proporsional)  dibanding dengan tujuan konkrit tindalcan medik tersebut (Christiawan,  2003: 17).
Adapun yang dimaksudkan dengan standar profesi  ialah pedoman atau cata yang  baku yang harus dipergunakan  sebagai petunjuk dalam menjalankan tindakan  medik  rnenurut ukuran tertentu yang  didasarkan pada ilmu dan pengalarnan. Tidaklah rnudah
untuk rnenentukan ukuran rnengenai standar profesi. Seorang  dokter yang menyimpang dari standar profesi kedokteran, jika dapat dibuktikan bahwa dokter itu telah melakukan sebagai berikut: Pertama, telah menyimpang dari standar profesi kedokteran. Kedua, memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian  berat. Ketiga, tindakan itu memenuhi akibat yang serius, fatal- maka dokter tersebut  telah melakukan malpraktek dan melanggar Pasal359 dan 360 KUHP. Bagaimana melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI) dengan cara: Pelaksanaan profesi harus menghayati serta mengamalkan isi KEKI, maka dengan kepatuhan dan ketaatan menyangkut masalah  pengetahuan, pengakuan dan penghargaan  terl-radap isi KEKI, salah satu ..fuktor yang mempengaruhi ketaatan  seorang pengemban profesi ditentukan oleh  jangka waktu penanaman nilai-nilai KEKI, yaitu panjang  atau pendeknya jangka  waktu dalam  usaha-usaha dalam menanamkan itu dilakukan  dan diharapkan memberi hasil,  oleh karena  ketaatan  pada KEKI dikontrol atas dan oleh dirinya sendiri. Dalam Pedoman Penegakkan Disiplin Kedokteran tahun 2008 seorang dokter dapat dikategorikan melakukan bentuk pelanggaran disiplin kedokteran apabila tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada  pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran.
Kedokteran disebut sebagai suatu profesi yaitu suatu pekerjaan yang bersifat memberikan pelayanan
dan _yang mengandung dua unsur yakni: peftama, - Menerapkan seperangkat  pengetahuan yang tersusun secara sistematis  terhadap problematis lerhadap  problema_problema  tertentu Kedua, problema_problema tersebut mempunyai relevansi yang besar  dalam hubungannya  dengan niLi_nilai vans drpandang pokok dalam  masyarakai. Menurut  petunjuk praktek Kedokteran {ang Baik (DEPKES, 2008)  komunikasi yang baik antara dokter pasien terkait dengan hak untuk mendapatkan informaii meliputi: Pertama, Mendengarkan  t"fufrrn, menggali  informasi,  dan menghormati pandangan sefta kepercayaan pasien yang berkaitan dengan keluhannya. Kedua, Memberikan  informasi V"rrg diminta atau yang diperlukan t"ntun! kondisi, diagnosis, teripi dan p.ognori! paslen, serta rencana perawatannya dengan cara yang bijak dan Oanasa yang dimengerti  pasien. Termasuk
informasi -tentang tujuan p"ngoUuf*, pilih_an obat yang dibe;ika;, ";;; pemberian serta  pengaturan dosis obaq dan kemungkinan efek samping oUui Ilng mungkin terjadi. Ketiga, Memberikan  informasi  tentang pas[n serta tindakan kedokteran yang dilakukan  kepada keluarganya, r.i.lufi mendapat  persetujuan  pasien. Keempat,
Ji\, . seorang pasien *.ngulu-i KeJadran yang  tidak  diharapkan selama dalam perawatin dokter, aokt", yar! bersangkutan atau p"narggrr.lu*u6 pelayanan  kedokteran 6lt<a-te4aai  ai sarana pelayanan kesehatan) harus menjelaskan  keadaan yang terjadi akibat jangka  pendek atau paijang "dan rencana tindakan kedokteran yurg  uku, dilakukan.  secara jujur dan lJngkap sefta memberikan empati.
Dalam  setiap tindakan kedokteran yang dilakukan, d"ki;; harus mendapat persetujuan pasien karena  pada  prinsipnyu yurg 6".h;k memberika  persetujuan din p-enolakan tindakan  medis adalah pu.i"n ,unn bersangkutan. Untuk itu aotte. liu.uf melakukan  pemeriksaan secara  teliti, serta menyampaikan ."n"unu pemeriksaan lebih lanjut termasuk resiko yang  mungkin ierjadi .""u* JuJur,  transparan dan komunikatif. Dokter .harus yankin bahwa pasi"n mengerti apa yang disamiaikan sehingga pasien  dalam memberikan persetujuan  tanpa  adanya  paksaan atau tekanan.

## Malpraktek  Dokter
_
Malpraktik dalam bahasa Inggris adalah  malpractice yan; berpengeftian yakni iuatu tind;k;; hati-hati dari seseorang dalam menjalankan  profesinya, bahwa dalam ykySn  dari tingkah  laku  yang ku.ang hati-hati itu tidak kita tlmu"i  aalari hukum melainkan terletak pad; lelentual seorang hakim atau ;uri. Bahwa timbulnya Malpraktik  beniula ketika pada hubungan antara pasien dengan dokter,  dalam hubungan  ini yang memberikan dasar terdipatnya hak  dan kewajiban  antara kedua belah pihak. Dalam transaksi terapeutik dokter harus  menggunakan  tepanaaian maupun  keilmuan yang dimilikinya dalam melakukan  perawatan seorang pasien dan kewajiban  pasien  untuf membayar honorarium dan  sebagainya, dengan adanya kelalaian aom"i*i6ui hubungan yang  telah terjadi Aapat menyebabkan kerugian pasien. Apa yang dimaksud malpraktek secara umum kita dengan jumpai
dalam Pasal 11 UU No.6 tahun 1963 tentang  Tenaga Kesehatan, yaitu:
Pertama, melalaikan kewajiban. Kedu4 melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seseorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah  sebagai tenaga kesehatan. Ketiga, mengabaikan sesuatu yang seharusnya  dilakukan oleh tenaga kesehatan. Keempat, melanggar  sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan  undang-undang  ini. Masih belum  cukup jelas rumusan malpraktek tersebut di atas, karena terlalu umum.
Pada hakekatnya  rnalpraktek merupakan  kegagalan  dalam hal dokter menjalankan  profesinya. Tidak setiap kegagalan rnerupakan malpraktek, tetapi hanyalah  kegagalan sebagai akibat kesalahan dalam menjalankan profesi  medik yang tidak sesuai  dengan standar profesi medik. Malpraktek mengandung dua unsur pokok, yaitu bahwa dokter gagal dalam  menjalankan kewajibannya, dan  bahwa kegagalan itu mengakibatkan luka atau  kerugian.
Malpraktek  disebabkan karena kurang berhati-hatinya atau lalainya dokter dalam menjalankan tugasnya. Tetapi tidak mustahil disebabkan karena kurang profesionalnya atau kurang cakapnya dokter yang bersangkutan. Ini menyebabkan pelayanan kesbhatan menjadi tidak bermutu. Tuntutan atau gugatan berdasarkan malpraktek tidak lain disebabkan oleh tuntutan akan pelayanan  kesehatan  yang bermutu.
Belum  lama berselang PN Jakarta  Selatan juga mengabulkan gugatan  malpraktik yang rnenyebabkan  pasien meninggal dunia.
Hal ini menunjukan kepada kita semua bahwa semua tindakan dokter atau Rumah Sakit yang tidak didasarkan prinsip kehatihatian atau tidak memperhatikan standar profesi dapat mengakibatkan  kerugiaan  kepada pihak pasien. Sementara  pengetahuan  pasien j,rga semakin tinggi terhadap hak- haknya dalam pelayanan kesehatan, tidak menutup  kemingkinan  timbulnya sengketa  atau tuntutan  hak.
Tanggung Jawab Dokter Di Bidang Hukum Salah satu bagian dari pemeliharaan kesehatan adalah pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan  kesehatan difokuskan pada pelayanan  kesehatan individu dengan tentunya tidak melupakan pelayanan kesehatan masyarakat.
Hubungan antara pasien dan dokter dalam bidang perneliharaan kesehatan individu  adalah hubungan yang unik, sebab selalu menyangkut hubungan  antara  pasien di satu  pihak yang dalam keadaan sakit dan awam mengenai penyakit dengan tenaga keseliatan yng sehat dan pakar dalam bidangnya.  Pada mulanya antara  pasien dan dokter  terbentuk  hubungan medik, dalam  hubungan medik ini kedudukan pasien dan dokter tidak seimbang (Supriadi, 2A0l:26).
Pada  setiap  hubungan antara dokter dan pasien, terjadi interaksi yaitu hubungan timbal  balik dan dalam interaksi  sosial itu terjadi kontak dan komunikasi  antara  pasien  dan dokter. Dokter berperan  sebagai penyembuh, dan pasien berposisi sebagai orang
yang rnembutuhkan penyembuhan.
bantuan
Hubungan sosial dan moral antara dokter dan pasien  dapat  juga menimbulkan  hubungan hukum yang selalu menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dokter menjadi kewajiban  pasien, dan hak pasien menjadi  kewajiban  dokter. Keadaan ini yang  menyebabkan  kedudukan dokter dan  pasien  pada  kedudukan yang sama dan sederajat. Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan  dalam jasa pemberian  pelayanan kesehatan. Terdapat  hubungan antara subyek hukum dalam lingkungan perdata. Layaknya  hubungan pemberian jasa yang menjadi  hak dan kewajiban yang timbal balik dari penerimajasa.
Hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan perikatan atau perjanjian.  Apapun dasar dari perikatan antara dokter dan pasien, selalu menimbulkan hak  dan kewajiban yang sama, karena dokter dalam melakukan pekerjaannya selalu berlandaskan kepada  apa yang  dikenal sebagai standar profesi  dokter, yaitu pedoman dokter untuk menjalankan profesional dengan baik.
Pada  hubungan hukum antara dokter dan pasien, maka hampir semuanya terbentuk  perikatan  ikhtiar, jarang  sekali  dokter berjanji memberikan  hasil tertentu, sebab  setiap tindakan medik, sekecil apapun tindakan medik itu selalu menimbulkan resiko,  yang kadang-kadang tidk dapat diprediksi sedikitpun. Kalau  terjadi perbuatan melawan hukum, dalam arti dokter melakukan  kesalahan/kelalaian, tetapi kesalahan/kelalaian tidak menimbulkan kerugian, maka dokter yang melakukan kesalahan/kelalaian tidak perlu bertanggung jawab secara hukum
kepada pasien,  dalam arti tidak perlu membayar ganti kerugian kepada pasien (Supriadi, 2001 : 33).
Hukum menentukan bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu tindakan kesalahan/kelalaian  dokter ada  atau tidak. Sementara yang dapat menentukan itu hanyalah pengadilan, dalam hal hakim.
Pada hakekatnya  ukuran yang dipakai untuk menentukan atau meminta tanggung jawab hukum kepada dokter adalah  apabila telah terjadi pelanggaran terhadap standar (ukuran)  profesi  dokter.  Hukum positif belum menentukan tentang standar profesi kesehatan. Hal ini menyebabkan dasar hukum untuk menentukan tenaga kesehatan telah melanggar hukum, adalah doktrin hukum kesehatan.
Seorang dokter sebagai tenagan kesehatan  ang tidak melakukan pekerjaan  sesuai  dengan standar profesi kedokteran dan tidak sesuai prosedur tindakan medik, dikatakan telah melakukan kesalahan/kelalaian. Kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter sebagai tenaga kesehatan dapat dituntut secara pidana, kalau memenuhi unsur-unsur pidan, juga dapat digugat ganti rugi secara perdata dalam hal pasien menderita kerugian.
Dalam tindak pidana medis pertanggungkawaban  pidananya harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan diagnosa  atau kesalahan  cara pengobatan  atau perawatan.  Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana dapat dilakukan apabila  memenuhi beberapa syarat. Dalam praktek pelaksanaan pelayanan  kesehatan oleh tenaga
kesehatan maupun fasilitas sarana pelayanan kesehatan, pertanggung jawaban pidananya dilakukan secara perorangan, baik secara sendiri-sendiri, maupun  secara  bersama.
Kesalahan  dalam tindak pidana medis pada umumnya terjadi karena kelalaian yang  dilakukan oleh dokter. Dalam hal ini dapat terjadi karena dokter melakukan  sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan  atau  tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam hukum pidana, penentuan atas kesalahan seseorang didasarkan pada hal-hal berikut: Pertama, keadaan bathin yang melakukan,  dalam hal ini disyaratkan bahwa disadari atau tidak perbuatan pelaku dilarang oleh undang-undang.
Kedua, adanya  hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan.
Ukuran kesalahan dalam pelaksanaan tugas profesi dokter berupa kelalian dalam hukum pidana adalah kelalaian besar bukan  kelalaian kecil. Penentuan tentang ada atau tidaknya  kelalaian  dalam pelaksanaan pelayanan medis harus dilihat  dari luar yakni bagaimana  seharusnya  dokter melakukan tindakan medis dengan ukuran sikap dan tindakan yang dilakukan oleh dokter dalam  situasi  dan kondisi yang sama serta dengan kemampuan qedis dan kecermatan yang sama.  Penentuan  secara normatif tentang ada  tidaknya kelalaian atas tindakan medis  yang  dilakukan oleh dokter harus ditinjau secara  cermat  dan diteliti kasus  per kasus.
Sementara prinsip yang dianut dalam hukum  perdata  sebagai hukum privat  adalah  barang siapa menimbulkan  kerugian pada orang lain
harus  memberikan ganti rugi. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian terapeutik, timbulnya hubungan  hukum antara dokter  dengan pasien menurut Guwandi (20A4: 55)adalah sebagai berikut: Pertama, berdasarkan perjanjian (ius contractu),dalam  hal ini perjanjian  terapeutik dilakukan secara sukarela  berdasarkan kehendak bebas antara dokter dengan pasien. Kedua, berdasarkan hukum (itts delicto), prinsip yang dianut adalah barang siapa menimbulkan  kerugian pada orarrg lain harus memberikan ganti  kerugian yang ditimbulkan tersebut. Menurut van  der M,jn sebagaimana dikutip Guwandi  (2004: 51) ada tiga unsur  dalam pertanggung jawaban  secara perdata, yakni:
Pertama, adanya kelalaian yang dapat dipersalahkan. Kedua, adanya kerugian. Ketiga, adanya hubungan kausal.
Pada umumnya ada  dua bentuk
pertanggungjawaban  dokter di bidang hukum perdata, yaitu pertanggungiawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi (yaitu perbuatan tidak memenuhi prestasi  atau memenuhi prestasi  secara tidak  baik)  dan, Kedua, pertanggungjawaban  disebabkan oleh perbuatan  melanggar hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi.
Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip  oleh Safitri (2005:
74), unsur-unsur melawan  hukum dari perbuatan  melawan liukum jika dihubungkan dengan pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata acialah sebagai berikut: Pertama, apakah perlvatan
yang diberikan oleh dokter cukup layak. Dalam  hal ini standar  perawatan yang diberikan oleh pelaksanaan kesehatan dinilai apakah  sesuai  dengan yang diharapkan. Kedua, apakah terdapat  pelanggaran kewajiban.  Untuk membuktikan  telah terjadi pelanggaran tgfadap standar perawatan  yang ielah diberikan kepada seorang pasien, diperlukan kesaksian ahli dari seorang 9o_kbl yang  mengerti. Ketiga, apakaf, kelalaian itu benar-benar merupakan penyebab cedera.  Keempat, adanya kerugian. Bila dapat dibuktikan bahwa kelalaian  merupakan penyebab  cedera, maka  pasien  berhak  mendapatkan ganti rugi.
Dalam  hukum perdata dokter juga dapat mempertanggungiawabkan atas perbuatan yang  dilakukan oleh orang lain yang posisinya sebagai bawahannya. Hal ini sesuai deng-an yang diatur Pasal 1367 ayat (3) KU[IPerdata yang menyatakan majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk  mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian  yang ditimbulka; oleh pelayan-pelayan atau bawahan_ bawahan  mereka dalam melakukan
tahun  1999 tentang perlindungan
Konsumen. Jika dihubungkan dengan proses produksi di dunia usaha,  maka hubungan antara dokter dengan  pasien merupakan  hubungan  antara produsen dan konsumen.  Mengingat sifat khas dalam  dalam perjanjian  terapeutik yaitu bergerak dalam bidang pemberianjasa pelayanan  kesehatan yang tidak pasti hasilnya, maka sebagai konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan, pasien berhak untuk menuntut dokter atas kerugian  yang ditimbulkan  akibat kesalahan yang dilakukan  oleh dokter berdasarkan konsumen.
UU perlindungan
pekerjaan di mana orang-orang  ini dipakainya.
Dalam
bidang hukum
Pada akhimya tanggung jawab dokter dalam UU pra[t* -6okter sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 UU  No 29 tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran yang menentukan apa.bila terjadi kesalahan yang melibatkan  pelayanan  kesehatan  oleii 99k"i maka pengaduan diajukan pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran  Indonesia. pengaduan berhubungan  dengan  kesalahan dalam pelaksanaan tugas dokter ditentukan dalam  Pasal 66 ayat (1) UU No 29 tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap  orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada fetya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
Langkah  yang  dapat dilakukan berhubungan dengan kesalahan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter  terhadap pasien sesuai dengan UU Praktik  Kedokteran adalah sebagai berikut: Pertama, pengaduan perlindungan  konsumen, tanggung jawab dokter, dapat ainuUungtan dengan  kakekat pasien yang dupat diketegorikan  sebagai pengguna  jasa yang diberikan oleh tenaga kesehjtan. Selanjutnya dokter dikategorikan sebagai pelaku usaha di bidang jasa, yaitu jasa  dalam  pelayanan kesehatan. Hubungan antara  konsumen dengan pelaku usaha diatur dalarn UU N; S
dapat dilakukan oleh setiap orang, yaitu orang yang secara langsung mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas  tindakan  dokter atau dokter gigi yang  menjalankan  praktik kedokteran, termasuk  korporasi yang dirugikan kepentingannya. Kedua, pengaduan ditujukan  kepada Ketua Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia secara terulis, namun apabila  pihak pengadu tidak dapat mengajukan  pengaduan secara tertulis, maka pengaduan dapat dilakukan  secara lisan. Ketiga, pengajuan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran dapat dilakukan bersamaan dengan penuntutan hukum secara pidana maupun digugat secara perdata ke pengadilan.

## Penutup
Pada dasarnya  tanggung jawab dan etika profesi dokter sudah  diatur dalam peraturan perundang-undang yang mengatur tentang kedokteran dan kode etik dari  dokter  itu sendiri. Dalam
hal etika, maka apa yang dilakukan oleh seorang dokter dalarn  memberikan pelayanan kesehatan harus memperhatikan kode etik dari dokter itu sendiri  yang sesuai dengan standar profesi itu sendiri.
Dalam hal tanggungjawab dokter  dalam  hukum pidana
berhubungan dengan perbuatan melawan  hukum  dalam bidang  hukum pidana  yang  berupa kelalaian, menipu paslen, kandungan/aborsi, menggugurkan membocorkan rahasia rnedis pasien, dan lain sebagainya. Sementara tanggung jarvab dokter dalam hukum perdata berhubungan dengan wanprestasil ingkar janji dan  berhubungan dengan perbuatan  melarvan hukum di bidang hukurn perdata  sesuai  dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu ada tanggungjawab dokter dalam bidang perlindungan  konsumen  dan tanggung jawab dokter  menurut undang-undang praktik kedokteran itu sendiri.
Daftar Pustaka
Amir, Amir, 1997' Bun-ga Rampai  Hukum Kesehatan.widya  Medika. Jakarta Christiawan, Rio, 2003, Aipek nit r* Kesehatan: " Oaiam (Jpaya Medis Trasplantasi organ Tubuh, cetakan pertama. Universitas  Atma Jaya
^ Yogyakarta.  yogyakarta Guwandi' J, 2004' uy?i Medik (Medicat Law). Barai  penerbit Fakurtas Kedokteran Universitas Indonesia. J akarta Poerbakwatja, Soegard4 19g4,  Ens iklop iii Indones ia,Cunung  Agung. safitri, Hariyani, 2005, sengke* liniit, Arternati-iun)niuroion perserisihan Antara Dgkter Dengan pasien.  Diadit Ueaia. J;karta Santosos, Budi, Lgg2, tttibilVihr gtrs Dan Kekuasaan {Jtopis. Kanisisus. Yogyakarta Supriadi, wila chandrawira,  200r,  Hukum Kedokteran  cetakan pertama.
Mandar -
Maju. Bandung.
r vr ra'r*' rYr.r[r4r
Suseno, Frans Magnis, lggt, ttrka Dasar, Masarah-Masarah pokok Firsafat Moral, Edisi kedua, Cetakan  Keempat.  Ku, i. i;;; yJryakarta Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 teniang  Kesehatan undang-Undang  Nomor g tahun 1999 tentang perrindungan Konsumen undang-undang  Nomor  29 tahun2004  teitang praktik Kedokteran