## PENDAHULUAN
Inisiatif mewujudkan Kota Hijau memiliki makna strategis karena dilatarbelakangi oleh be- berapa faktor, antara lain pertumbuhan kota yang begitu cepat dan berimplikasi terhadap timbulnya berbagai permasalahan perkotaan seperti; kema- cetan, banjir, permukiman kumuh, kesenjangan sosial dan berkurangnya luasan ruang terbuka hijau. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Penataan Ruang, mendorong terwujudnya kota hijau sebagai metafora dari kota berkelan- jutan yang berlandaskan penerapan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini berlandaskan pada UU No. 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 2 tentang Penataan Ruang yaitu terse- dianya Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 persen dari luas wilayah Kota.
Misi kota hijau atau green city sebenarnya tidak hanya sekedar ‘menghijaukan’ kota. Lebih dari itu, kota hijau dengan visinya yang lebih luas dan komprehensif, yaitu kota yang ramah ling- kungan. Ada empat atribut untuk mewujudkan kota hijau, yaituperencanaan dan perancangan kota ( green planning and design ), pemba-

## PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM MEWUJUDKAN GREEN CITY

## M. Fajar Anugerah, Sujianto, dan Adlin
FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Implementation Coordination in Making Geen City . Initiative green city embodies has strategic significance because it was motivated by several factors, including the rapid growth of cities and the implications for the emergence of a variety of urban problems such as traffic congestion, floods, slums, social inequality and reduced area of   green open space. There are four attributes to realize the green city of Green Planning and Design, Green Open Space, Green Waste, Green Transportation. The method used in this study is a qualitative research method. Based on the results of this research is that the functions of planning and organizing the management functions of local government in the implementation of coordination in realizing green city of Pekanbaru significantly affect its implementation. This is because in the planning function realizing green planning and design in planning the environmental documents for the initiators or business owners they are still viewed as a burden (in terms of both budget and implementation), not as an obligation to manage the environment and poor law enforcement effort/activities that do not prepare and implement environmental documents. In the monitored object embodies a green open space is still focused on vital objects without seeing other objects as objects to monitor road that focus on the way the protocol/parent and offices that focus on office close to the center of government. organizing coordination function Environment Agency is still lacking coordination in the delivery of test equipment to realize the integrated transport emissions or green transportation.
Abstrak: Pelaksanaan Koordinasi dalam Mewujudkan Green City. Inisiatif green city mewujudkan memiliki makna strategis karena didorong oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan yang cepat dari kota dan implikasi bagi munculnya berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, banjir, kumuh, kesenjangan sosial dan daerah berkurang dari ruang terbuka hijau. Ada empat atribut mewujudkan kota hijau, yakni Perencanaan dan Desain Hijau, Ruang Terbuka Hijau, Limbah Hijau, dan Transportasi Hijau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pe- nelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa fungsi perencanaan dan pe- ngorganisasian fungsi manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan koordinasi dalam me- wujudkan kota hijau Pekanbaru signifikan mempengaruhi pelaksanaannya. Ini adalah karena dalam fungsi perencanaan mewujudkan perencanaan hijau dan desain dalam perencanaan dokumen lingkungan untuk pemrakarsa atau pemilik usaha mereka masih dilihat sebagai beban (baik dari segi anggaran dan pelaksanaan), bukan sebagai kewajiban untuk mengelola lingkungan dan miskin penegakan hukum usaha/kegiatan yang tidak mempersiapkan dan melaksanakan dokumen ling- kungan. Dalam objek dipantau mewujudkan ruang terbuka hijau masih terfokus pada obyek vital tanpa melihat benda-benda lain sebagai objek untuk memantau jalan yang fokus pada jalan protokol/ induk dan kantor yang fokus pada kantor dekat dengan pusat pemerintahan. Pengorganisasian fungsi koordinasi Badan Lingkungan Hidup masih kurang koordinasi dalam pengiriman alat uji emisi mewujudkan transportasi terpadu atau transportasi hijau.
Kata Kunci: koordinasi, green city , manajemen pemerintah
ngunan ruang terbuka hijau ( green open space ), pengurangan dan pengolahan sampah ( green waste ), dan pengembangan sistem transportasi berkelanjutan ( green transportation ).
Kota Pekanbaru terus berbenah untuk me- wujudkan Green City  itu sendiri walaupun Kota Pekanbaru sudah sembilan kali mendapatkan pe- nghargaan sebagai kota sehat/bersih (ADIPURA). Jauh disini dalam artian yaitu masih ada beberapa kekurangan dalam pengelolaan lingkungan hidup menuju kota berbasis green city . Fenomena per- masalahan perkotaan saat ini yang di hadapi Kota Pekanbaru adalah kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), timbulan sampah dan transportasi berkelanjutan, dengan begitu Kota Pekanbaru menjadi semakin panas dan berdebu, menum- puknya sampah, dan lain-lain. 3 Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pe- kanbaru dapat dilihat pada tabel 1.1 menerang- kan 6.817,42 ha atau 126.452 km 2 ,± 20 persen dari luas administrasi Kota Pekanbaru. Penge- lolaan sampah merupakan aspek penting dalam mengurangi jumlah sampah yang ada di suatu Kota/ Kabupaten. Berdasarkan tabel 1.2 bahwa sampah meningkat tiap tahunnya. Timbulan sam- pah terbanyak ada di Kecamatan Tampan hingga mencapai 373 m 3 / hari, sehingga perlu perhatian khusus untuk pengelolaan sampah dimasa yang akan datang dan begitu juga kecamatan lainnya. Dari aspek transportasi yang ada di Kota Pekan- baru melihat meningkatnya volume kendaraan yang ada di Kota Pekanbaru setiap tahunnya me- ningkat. Fakta di lapangan menunjukan bahwa per-sentase pengguna transportasi umum hanya se-kitar 21% terhadap jumlah total kendaraan ber-motor, kemudian frekuensi kawasan bebas ken-daraan yang hanya 4-6 jam per minggunya.
Suatu manajemen pemerintahan yang baik dan benar, pemerintah jangan hanya sebagai penjaga malam yang mementingkan ketertiban tetapi lupa pada ketentraman, yang hanya ber- kuasa tapi tidak mampu melayani. Dapat disadari bahwa apakah kita akan mengorbankan terlalu banyak anasir etis guna efesiensi, atau apakah kita sebaliknya mengorbankan efisiensi guna me- menuhi kebutuhan etis. 6 Koordinasi adalah su- sunan yang teratur dari usaha kelompok, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar
tujuan bersama. Teknik koordinasi dengan pen- dekatan proses manajemen pemerintahan daerah, yaitu koordinasi dalam perencanaan, koordinasi dalam pengorganisasian, koordinasi dalam staf- fing , koordinasi dalam pelaksanaan dan koor- dinasi dalam pengawasan.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data des- kriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang- orang yang diteliti. Instansi terkait yang diteliti yakni Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan yang mena- ngani dan bertanggung jawab mengenai Pelaksa- naan Koordinasi dalam Mewujudkan Green City Kota Pekanbaru. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; Data primer, yaitu data yang di- peroleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara. Dilakukan untuk mengetahui fakta langsung mengenai bagaimana pelaksanaan koordinasi Badan Lingkungan Hidup dengan instansi lain dalam mewujudkan Green City. Adapun yang menjadi data primer dalam penulisan meliputi : Teks wawancara dan informasi mengenai penelitian tersebut. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari doku- mentasi-dokumentasi, media massa atau ketera- ngan sumber-sumber lainnya yang dapat menun- jang objek yang sedang diteliti, seperti dokumen- tasi data Ruang Terbuka Hijau, data timbulan sampah yang ada di Kota Pekanbaru, data volume kendaraan yang ada di Kota Pekanbaru, arsip, dan keterangan-keterangan lain lain yang berhu- bungan dengan masalah penelitian yang diguna- kan sebagai pelengkap dan pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat beragam teknik koordinasi, be- berapa diantara teknik koordinasi yang dapat diaplikasikan dalam organisasi kepemerintahan adalah teknik koordinasi dengan pendekatan manajemen. Variabel tersebut adalah Koordinasi
dalam perencanaan, koordinasi dalam peng- organisasian, koordinasi dalam pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengawasan.

## Koordinasi dalam Perencanaan
Koordinasi dalam perencanaan mewujud- kan green planning and design merupakan per- wujudan rencana tata ruang dan rancang kota yang berbasis lingkungan hidup untuk membang- kitkan kepedulian masyarakat dan mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota dalam perwujudan kota hijau. Dokumen RKL-RPL merupakan salah satu upaya untuk mengelola dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan rencana pembangunan sejak mulai tahap pra konstruksi, konstruksi hingga operasional yang didalamnya termasuk mengenai pemenuhan terhadap ruang terbuka hijau, Badan Lingkungan Hidup berkoordinasi bersama de- ngan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan agar RTH dari publik area dan privat area dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap jumlah RTH yang ada.
Koordinasi dalam perencanaan mewujud- kan green open space merupakan indikator paling utama dalam konsep green city itu sendiri, dimana proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap wilayahnya sebesar 30% untuk wi- layah kota. Badan Lingkungan Hidup melalui kegiatan koordinasi penilaian kota Adipura yang didalamnya banyak terdapat aspek ruang ter- buka hijau, perencanaan taman keanekaragaman hayati dan sekolah adiwiyata. Sedangkan untuk sektor privat melalui program kampung iklim (PROKLIM). Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH Badan Lingkungan Hidup ber- koordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Perta- manan, Kecamatan, Dinas Pendidikan, untuk perguruan tinggi berkoordinasi dengan Univer- sitas Riau. Namun dalam objek pantau penilaian terhadap ruang terbuka hijau dapat dilihat bahwa sebaran objek pantau terhadap ruang terbuka hijau khususnya jalan dan perkantoran masih terfokus pada jalan-jalan protokol/induk dan per- kantoran yang berada di pusat pemerintahan.
Koordinasi dalam perencanaan mewujud- kan green waste adalah pengurangan dan pe-
ngolahan sampah ( green waste ) dengan me- nerapkan zero waste indikatornya pendaur ula- ngan limbah dengan cara 3R. Melalui bank sampah, rumah kompos dan TPS 3R yang di- miliki Pemerintah Kota Pekanbaru dibawah tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dengan menggunakan prinsip 3R diatas yang diharapkan bisa mengurangi pasokan sampah yang akan dibuang ke TPA. BLH Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan DKP Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R, selain itu juga diperlukan koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak, baik antar SKPD maupun antara Pemerintah dan masyarakat guna menyatukan arah dalam rangka pengelolaan sampah.
Koordinasi dalam perencanaan green transportation , melalui Badan Lingkungan Hi- dup berupaya mengaplikasikan program peme- rintah yang berkenaan dengan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan sosialiasi secara terus menerus tentang emisi gas buang kendaraan bermotor dan melalui kegiatan kamis bersih tanpa polusi asap (KASIH PAPA). Untuk uji emisi Badan lingkungan Hidup berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Pusat Pengelolaan Ekoregion Wilayah Sumatera dan Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Pekanbaru. Program kasih- papa berkoordinasi dengan BKD dan Satpol PP Kota Pekanbaru.

## Koordinasi dalam Pengorganisasian
Koordinasi dalam pengorganisasian me- wujudkan green planning and design, BLH Kota Pekanbaru melalui Bidang Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) melakukan pembagian kelompok atau tim dalam melak- sanakan tugas, yaitu pertama Komisi Penilai AM- DAL Kota Pekanbaru yang terdiri dari kepala- kepala SKPD, Pakar, LSM dan Masyarakat, kedua Tim Teknis Penilai AMDAL Kota Pekan- baru yang terdiri dari instansi-instansi pemerintah maupun dari unsur perguruan tinggi yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya dalam konteks memiliki kualifikasi keahlian, ketiga Sekretariat Komisi Penilai AM- DAL Kota Pekanbaru yang terdiri dari internal BLH.
Koordinasi dalam Pengorganisasian  me- wujudkan green open space , untuk pengorgani- sasian mewujudkan green open space Badan Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap perencanaan yang telah ditetap- kan sehinga tidak menimbulkan masalah pada proses pelaksanaan nantinya, yaitu dengan mem- buat surat keputusan tim teknis yang didalamnya terdapat tugas dan fungsi masing-masing sehingga tujuan terwujudnya amanah dari UU No 26 Tahun 2007 dapat dilakukan secara maksimal. Seperti koordinasi dengan SKPD yaitu penang- gung jawab objek pantau adipura, untuk sekolah adiwiyata ada tim teknis adiwiyata, untuk proklim ada tim teknis proklim yang mana setiap tim tek- nis terdiri dari instansi-instansi teknis dibidangnya masing-masing.
Koordinasi dalam pengorganisasian me- wujudkan green waste , untuk pengorganisasian green waste yaitu koordinasi dalam pengelolaan Bank Sampah dengan konsep 3R, BLH mem- berikan tanggung jawab kepada kepala bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingku- ngan bersama dengan kepala sub bidang pe- ngendalian kerusakan lingkungan, staf dan tenaga harian lepas (THL) yang bertugas sebagai pena- nggung jawab di masing-masing Bank Sampah, kemudian dari instansi lain, yaitu Kecamatan dan Kelurahan.
Koordinasi dalam pengorganisasian green transportation . Koordinasi dalam pengorgani- sasian uji emisi ini sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pe- kanbaru Nomor : Kpts.800/BLH/V/2015/76 tentang tim teknis kegiatan uji emisi yang diketuai oleh kepala BLH dan dikoordinator oleh kepala bidang kepala bidang pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah B3 bersama dengan instansi terkait yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, beserta dengan petugas lapangan yang berasal dari BLH, PPE Wilayah Sumatera, Dinas Perhubungan, Satlantas Polresta Kota Pekanbaru dan Tenaga Harian Lepas (THL). jumlah alat uji emisi dalam mewujudkan green transportation ada 4 unit, dengan jumlah alat uji emisi yang ada saat ini serta dengan pe- nyelenggaraan kegiatan yang hanya satu kali da- lam satu tahun serta keterbatasan operator alat
dari Dinas Perhubungan ini jelas tidak akan mem- berikan hasil yang maksimal, apalagi ditambah dengan volume kendaraan setiap tahunnya se- makin meningkat.

## Koordinasi dalam Pelaksanaan
Koordinasi dalam pelaksanaan green planning and design , dalam pelaksanaan/ penggerakan dalam mewujudkan green planning and design meliputi pemberian arahan dari pe- mimpin kepada perangkat  untuk mengatur segala kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan peren- canaan pembangunan yang ramah lingkungan. kepala Badan Lingkungan Hidup memimpin sidang KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan berdasarkan penilaian hasil ka- jian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL- RPL kepada Walikota Pekanbaru. Untuk peni- laian dokumen AMDAL dari tahun 2012-2015 sebanyak 10 usaha/kegiatan, sedangkan do- kumen UKL-UPL sebanyak 207 usaha/ke- giatan. Dalam pelaksanaannya terdapat bebe- rapa faktor yang menjadi hambatan terhadap kurang optimalnya pelaksanaan dokumen ling- kungan hidup yaitu dokumen lingkungan hidup dan  implementasinya  oleh  pemrakarasa  masih dipandang  sebagai beban (baik dari segi ang- garan maupun implementasinya), bukan sebagai kewajiban untuk mengelola lingkungan hidup.
Koordinasi dalam pelaksanaan green open space , pada saat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan mewujudkan ruang terbuka hijau, Badan Lingkungan Hidup melaku- kan  komunikasi yang baik guna menciptakan koordinasi yang baik pula antara Badan Ling- kungan Hidup dengan setiap instansi yang me- laksanakan tehadap perannya masing-masing yaitu dengan cara secara vertikal dan horizontal. Dimana pada pelaksanaan vertikal Badan Ling- kungan Hidup memberikan pengarahan tentang pelaksanaan ruang terbuka hijau sesuai dengan struktur organisasi yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, sedangkan pelaksanaan secara horizontal Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru melakukan pengarahan pelaksanaan dengan instansi lain. Hasilnya sam- pai dengan tahun 2015 Kota Pekanbaru telah mendapatkan 9 kali penghargaan Kota Adipura,
116 Sekolah Adiwiyata yang terdiri dari Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri, 6 Kampung Iklim
Koordinasi dalam pelaksanaan green waste , dalam koordinasi pelaksanaan mewujud- kan green waste Badan Lingkungan Hidup menjalin kerja sama dengan pengurus bank sam- pah yang tidak lain merupakan tenaga harian lepas yang dibiayai oleh Badan Lingkungan Hidup melalaui APBD Kota Pekanbaru dalam menge- lola bank sampah. Kemudian selain berkoor- dinasi dengan internal BLH juga melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah dalam pe- laksanaan bank sampah skala sekolah, rumah kompos dan TPS dalam program sekolah adi- wiyata. sampai dengan tahun 2015 pelaksanaan pengolahan sampah di 5 lokasi wajib meliputi permukiman, pasar, perkantoran, sekolah dan TPA dengan rincian : 19 perumahan dengan jenis pemanfaatan sampahnya pemilihan, pengom- posan, pemanfaatan sampah plastik menjadi kerajinan tas dan keperluan rumah tangga lain- nya, 3 pasar dengan pemanfaatan sampahnya melalui pemilihan dan pengomposan, 9 perkan- toran pemerintah, 54 sekolah dengan peman- faatan sampahnya  pemilahan, pengomposan dan pemanfaatan sampah organik menjadi hiasan, kerajinan tas dll, 6 puskesmas, pengomposan di Hutan Kota Ronggo warsito dan TPA Muara Fajar.
Koordinasi dalam pelaksanaan green transportation , untuk pelaksanaan kegiatan uji emisi dan program kasihpapa Badan Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan internal BLH itu sendiri dan instansi pemerintah dan non peme- rintah. Seperti pelaksanaan kegiatan uji emisi BLH berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Bengkel Toyota Agung Automall, dan THL BLH Kota Pekanbaru. kegiatan uji emisi dan program kasihpapa Badan Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan internal BLH itu sendiri dan instansi pemerintah dan non pemerintah. Seperti pelaksanaan kegiatan uji emisi BLH berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Bengkel Toyota Agung Automall, dan THL BLH Kota Pekan- baru. Selanjutnya koordinasi dalam pelaksanaan program pembatasan jam berkendara atau kamis bersih tanpa polusi asap Badan Lingkungan
hidup berkoordinasi dengan Badan Kepega- waian Daerah Kota Pekanbaru sebagai pemberi sanksi tegas terhadap pegawai yang tidak me- laksanakan instruksi Walikota Nomor 4 tahun 2014 tentang Hari Kamis Bersih Tanpa Polusi Asap Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru.

## Koordinasi dalam Pengawasan
Pertama , koordinasi dalam pengawasan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau green planing and design di- lakukan koordinasi pengawasan tergantung dari dampak apa yang ditimbulkan dalam proses pembangunan. Dalam melakukan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pemba- ngunan melibatkan instansi teknis yang mempu- nyai keahlian dibidangnya masing-masing. Pengawasan juga dapat dilihat dari dokumen AMDAL yang dibuat oleh pemrakarsa mulai dari pengawasan tahap pra kontruksi, kontruksi dan operasional.
Kedua , koordinasi pengawasan dalam me- wujudkan ruang terbuka hijau atau green open space dilakukan melalui pemantauan oleh tim independen yang dibentuk melalui Surat Keputu- san Badan Lingkungan Hidup Nomor: Kpts 800/ BLH/PK-PL/68 tentang Pembentukan Tim Independen Kota Pekanbaru Tahun 2015. Untuk keanggotaan tim independen ini BLH berkoor- dinasi dengan instansi pemerintahan yaitu BLH Provinsi Riau, dari perguruan tinggi yaitu dari Universitas Islam Riau dan dengan pihak media yaitu wartawan riau pos.
Ketiga , koordinasi dalam pengawasan me- wujudkan mewujudkan pengurangan dan pengo- lahan sampah atau green waste . Koordinasi dilakukan dengan tiga cara yaitu koordinasi pengawasan bank sampah, rumah kompos dan TPS 3R. Untuk pengawasan bank sampah dan TPS 3R, pengawasan koordinasi dilakukan dengan internal Badan Lingkungan Hidup, pen- gawasan rumah kompos berkoordinasi dengan DKP.
Keempat , koordinasi dalam pengawasan mewujudkan pengembangan transportasi ber- kelanjutan atau green transportation. Dalam pelaksanaan tentu ada pengawasan yang ber-
guna agar pelaksanaan berjalan sesuai target ya- ng diinginkan. Koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan uji emisi dilakukan oleh bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bersama dengan perwakilan PPE Wilayah Sumatera di Pekanbaru.
Sedangkan Koordinasi dalam pengawasan Kamis Bersih Tanpa Polusi Asap dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum di Pemerintah Kota Pekanbaru yang ber- tugas mengawasi jalannya program ini di lingku- ngan perkantoran walikota, sedangkan untuk dilingkungan dinas atau badan pengawasan di- lakukan oleh Kepala SKPD masing-masing sesuai didalam Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2014. Namun dalam koordinasi dalam pengawasan KASIHPAPA yang mem- berikan hambatan terwujudnya tujuan program tersebut yaitu masih belum efektifnya pengawa- san terhadap program ini dapat dilihat dari masih banyaknya kendaraan yang parkir didalam ling- kungan kantor walikota pada hari Kamis.

## SIMPULAN
Pelaksanaan koordinasi dalam mewujud- kan green city Kota Pekanbaru adalah dengan proses koordinasi dalam perencanaan, koordi- nasi dalam pengorganisasian, koordinasi dalam pelaksanaan dan koordinasi dalam pengawasan. Namun didalam pelaksanaannya masih belum optimal dan masih menemukan beberapa ham- batan-hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja Pemerintahan Daerah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengorgani- sasian dan pengawasan merupakan fungsi mana- jemen pemerintahan daerah dalam pelaksanaan koordinasi mewujudkan green city Kota Pe- kanbaru yang signifikan mempengaruhi pelak- sanaannya. Hal ini dikarenakan dalam fungsi pelaksanaan mewujudkan green planning and design dalam hal pelaksana dokumen lingkungan hidup bagi para pemrakarsa atau pemilik usaha masih masih  dipandang sebagai beban (baik dari segi anggaran maupun implementasinya), bukan sebagai kewajiban untuk mengelola lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum terhadap
usaha/kegiatan yang tidak menyusun dan me- ngimplementasikan dokumen lingkungan hidup.
Dalam perencanaan yang menjadi objek pantau mewujudkan ruang terbuka hijau masih terfokus pada objek-objek vital tanpa melihat objek lainnya yang berada jauh dari pusat kota, seperti objek pantau jalan yang fokus pada jalan protokol/induk dan perkantoran yang fokus pada perkantoran yang dekat dengan pusat peme- rintahan. Satpol PP yang merupakan pengawas yang berada di pusat pemerintahan masih lemah pengawasannya terhadap program KASIH- PAPA. Dalam fungsi koordinasi pengorgani- sasian Badan Lingkungan Hidup masih kurang berkoordinasi dalam hal penyediaan alat uji emisi mewujudkan transportasi terpadu atau green transportation .

## DAFTAR RUJUKAN
Dharma Setyawan Salam, 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan Djam’an, MA dan Aan Komariah. 2012.
Metode Penelitian Kualitatif . Bandung:
Alpabeta
Dwi Suryadi Nugroho, Strategi Peningkatan Kualitas Empat Atribut Green City di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung , Bandung: Universitas Islam Bandung Inu Kencana Syafiie, 2008. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT Perca Kementerian Pekerjaan Umum, 2011. Buku Panduan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) . Jakarta Pandji. Santosa, 2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung:Refika Aditama Rahardjo Adisasmita, 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu Rushayati, SB. 2012. Model Kota Hijau di Kabupaten Bandung Jawa Barat. Disertasi SP PSL IPB Bogor Surjadi, 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama Tutut Subadyo, 2013. Rekayasa Infrastruktur hijau Perkotaan Untuk Pembangunan Green City Dikota Malang. Malang: Universitas Merdeka