Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 13, No. 1 Juli 2021, pp. 50-58 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## PERAN REGULATOR TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) SAAT PANDEMI COVID-19 di INDONESIA
John Fery Sonoto *
Universitas Hein Namotemo *e-mail: johnsonotounhena@yahoo.com
Abstract DiPublikasi: 01/07/2021 https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.50-58
A business entity should consider going concern in preparing its financial statements if there are events that are significant after the  reporting  period  that  could  threaten  the  going  concern  of  the  business  in  the  future. Entities  should  use  their  judgment  on whether  the  Covid-19  pandemic  may  affect  the  entity's  business  continuity  taking  into  account  all  relevant  facts  and information. The Financial Services Authority (OJK) together with the Indonesian Institute of Accountants (IAI) as the authorized institution to provide a positive signal for the continuity of the entity's business, through adjustments to PSAK 68 concerning the measurement of fair value of securities and PSAK 71 concerning calculation of reserves. This article proves that the government, in this case the OJK and IAI, has the authority to choose the accounting standards to apply.
Keywords: Reporting Period, Adjustment of PSAK 68 and PSAK 71, Fair Value, loss view

## Abstrak
Entitas bisnis harus mempertimbangkan kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan jika terdapat peristiwa setelah periode  pelaporan  yang  sangat  signifikan  sehingga  dapat  mengancam  kelangsungan  usaha  di  masa  depan.  Entitas  harus menggunakan  pertimbangannya  apakah  pandemi  Covid-19  dapat  memengaruhi  kelangsungan  usaha  entitas  dengan mempertimbangkan semua fakta dan informasi yang relevan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)  sebagai  lembaga  berwenang  memberikan  signal  positif  bagi  kelangsungan  usaha  entitas,  melalui  penyesuaian  PSAK  68 mengenai  pengukuran  nilai  wajar  surat  berharga  dan  PSAK  71  mengenai  penghitungan  pencadangan.  Artikel  ini  membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini OJK dan IAI berwenang memilih standar akuntansi yang akan diberlakukan. Kata Kunci : Periode Pelaporan, Penyesuaian PSAK 68 dan PSAK 71, Fair Value, pencandangan kerugian

## I. PENDAHULUAN
Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)  telah  mengakibatkan  siklus  ekonomi  dunia mengalami  guncangan  hebat.  Krisis  moneter  pada Tahun  1997  dan  melambatnya  ekonomi  Amerika tahun  2007  menjadi  pembanding  terhadap  iklim ekonomi  Indonesia  masa  pandemi  Covid19. Covid19  di  Indonesi  pertama  kali  pada  2  Maret 2020,  terinfeksi  kepada  2  (dua)  warga  negara Indonesia  yang  berdomisili  di  Depok  oleh  warga Jepang. (Indonesia.go.id).
Sejak  temuan  kasus  Covid-19  pertama  di Indonesia  itu  disampaikan  langsung  oleh  Presiden Joko  Widodo,  Senin  2/3/2020,  di  Jakarta (Indonesia.go.id)  hingga April 2020, sektor-sektor ekonomi Indonesia ikut terdampak, diantaranya:
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
menyatakan  bahwa  kredit  dalam bentuk  valuta  asing  (valas)  sektor
swasta  mengalami  peningkatan.  Data OJK  menunjukkan  per  Maret  2020 pertumbuhan  kredit  valas  meningkat 16,54  persen  secara  year  on  year (yoy).  Sejalan  dengan  itu,  pada  Maret 2020, OJK mencatat terjadi pelemahan rupiah hingga di kisaran Rp16.367 per dolar AS. Pada Maret 2020 pertumbuhan  kredit  berdenominasi rupiah mengalami tren menurun hanya pada  kisaran  6,32  persen  yoy.  Namun secara  total  kredit  terjadi  tren  naik mulai  Februari  ke  Maret  2020 pertumbuhannya  7,95  persen  yoy.
(tirto.id)
2. Indeks  PMI  Manufaktur  ( Purchasing Managers’  Index )   adalah  indikator ekonomi yang mencerminkan
keyakinan  para  manajer  bisnis  di sektor manufaktur, sehingga berdampak  di  pasar  saham  dan  pasar forex. Kinerja manufaktur berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada kuartal I-2020 periode Februari tercatat 45,64 %  sedangkan  kuartal  II-2020  periode Maret  2020  berada  pada  kisaran 45,3%. Memperhatikan pertumbuhannya menujukkan penurunan  bahka  berada  pada  fase kontraksi. (contan.co.id dan katadata.co.id) 3. Sebanyak  1.139  hotel  telah  tutup  dan 1.174 hotel tutup dengan mengenakan cuti  atau  PHK  terhadap  karyawannya. (smol.id)
4. Terdapat  kurang  lebih  1,2  juta karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan.
5. Sebanyak  18.300  penerbangan  di  15 bandara  milik  PT  Angkasa  Pura  I (Persero)  dibatalkan  dengan  periode pembatalan  terjadi  mulai  Januari hingga Maret 2020. (tempo.co),
6. Indeks  harga  konsumen  pada  triwulan I-2020  per  Januari  104,33,  Februari
104,62,  Maret  104,72  sementara Inflasi  per  januari  0,39,  februari  0,28 dan Maret 0,10 (bps.go.id.) Direktur Pelaksana Dana Moneter
Internasional  ( International  Monetary  Fund/  IMF ) Kristalina  Georgieva    dan  Ketua  Komite  Moneter dan Keuangan Internasional ( International Monetary and Financial Committee/IMFC ) Lesetja Kganyago  menyatakan  bahwa,  pandemi  virus corona  (Covid-19)  merupakan  situasi  yang  belum pernah  terjadi  sebelumnya  di  mana  pandemi kesehatan  global  telah  berubah  menjadi  krisis ekonomi dan keuangan. (republika.co.id) Demi  penyelamatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  atas  gejolak  sosial,  ekonomi,  pertahanan dan keamanan, Negara hadir memberikan kepastian stabilitas  kepada  seluruh  warga  bangsa  sehingga Presiden  Joko  Widodo  mengumumkan  sembilan kebijkan nasional, yakni:
Pertama , Gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
(APBD).
Kedua ,  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  untuk  mengalokasikan  ulang  anggarannya untuk  mempercepat  pengentasan  dampak  corona, baik  dari  sisi  kesehatan  dan  ekonomi.  Langkah tersebut  sesuai  dengan  Instruksi  Presiden  (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Refocussing Kegiatan,  Realokasi  Anggaran  serta  Pengadaan Barang  dan  Jasa  dalam  rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Ketiga ,  Pemerintah  pusat  serta  pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah.
Keempat ,  Program  Padat  Karya  Tunai diperbanyak  dan  dilipatgandakan,  dengan  catatan harus  diikuti  dengan  kepatuhan  terhadap  protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain. Khususnya  tentang program Padat Karya  Tunai  di  beberapa  kementerian,  seperti Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  (PUPR),  Kementerian  Perhubungan, Kementerian  Pertanian,  dan  Kementerian  Kelautan dan Perikanan.
Kelima ,  Pemerintah  memberikan  tambahan sebesar  Rp  50.000  pada  pemegang  kartu  sembako murah  selama  enam  bulan.  Dengan  demikian, peserta kartu sembako akan menerima Rp 200.000 per keluarga per bulan. Untuk menjalankan alokasi tambahan kartu sembako ini, pemerintah menganggarkan biaya Rp 4,56 triliun.
Keenam ,  mempercepat  impelemntasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK,  pekerja  kehilangan  penghasilan,  dan penugusaha  mikro  yang  kehilangan  pasar  dan omzetnya.  Masyarakat  yang  terdampak  diharapkan tersebut  dapat  meningkatkan  kompetensi  dan kulitasnya melalui pelatihan kartu pra kerja. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp 10 triliun untuk kartu pra kerja.
Ketujuh , pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh  wajib  pajak  (WP)  karyawan  di  industri
pengolahan.  Alokasi  anggaran  yang  disediakan mencapai Rp 8,6 triliun.
Kedelapan ,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Relaksasi  tersebut  berupa  penurunuan  bunga  dan penundaan  cicilan  selama  setahun,  baik  dari perbankan  dan  industri  keuangan  non  bank.  Selain itu,  penangguhan  cicilan  selama  setahun  juga berlaku  bagi  ojek,  supir  taksi  dan  nelayan  yang memiliki  cicilan  kendaraan.  Pihak  perbankan  dan keuangan  non  bank  untuk  tidak  mengejar  para debitur.
Kesembilan , masyarakat berpenghasilan rendah  yang  melakukan  kredit  kepemilikan  rumah (KPR)  bersubsidi,  akan  diberikan  stimulus. Pemerintah memberikan subsidi bunga hingga masa angsuran  10  tahun.  Jika  bunga  di  atas  5  persen, maka  selisih  bunga  dibayar  pemerintah.  Selain  itu, ada  juga  bantuan  pemberian  subsidi  uang  muka bagi  kredit  rumah  bersubsidi,  dengan  alokasi anggaran  yang  disiapkan  mencapai  Rp  1,5  triliun. (Kompas.com)
Poin  kedelapan  dari  kesembilan  kebijakan nasional  diatas,  menunjukkan  bahwa  sektor  jasa keuangan  ikut  terpengaruh  sehingga  menimbulkan
ketidakpastian ekonomi global dan domestik secara signifikan.  Konsekuensi  ekonomi  yang  tidak  stabil sangat  mempangaruhi  standar  akuntansi  dengan demikian produktivitas Emiten, Perusahaan Publik, dan Auditor ikut terganggu (Wolk, Harry I., James L.  Dodd,  n.d.).  Standar  yang  dipublikasikan  oleh otoritas akuntansi dalam hal ini di Indonesia adalah OJK,  pada  umumnya  memberikan  alternatif  pilhan level metode akuntansi, yaitu  1) Otoritas akuntansi berwenang  memilih  standar  akuntansi  yang  akan diberlakukan,  dan  2)  Manajemen  organisasi berwenang  memilih  metode  akuntansi  yang  akan digunakan dalam organisasinya. (Baridwan, 2000)
Masa  pandemi  Covid19  OJK  bersama  Dewan Standar  Akuntansi  Keuangan  –  Ikatan  Akuntansi Indonesia  (DSAK  –  IAI)  melaksanakan  fungsinya sebagai  regulator,  nampaknya  tidak  memberikan pilihan  atas  ke-2  (kedua)    level  metode  akuntansi seperti yang di bahas oleh Baridwan, 2000. Namun OJK  berwenang  memilih  standar  akuntansi  yang akan diberlakukan.
Oleh karenanya penulis tertarik membahasnya melalui  tulisan  ini,  sehingga  penulis  memberikan topik  makalah  ini  yaitu  ” PERAN  REGULATOR TERHADAP
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) SAAT PANDEMI COVID- 19 di INDONESIA.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN Industri Perbank di Indonesia
Salah satu yang terdampak langsung Covid-19 yaitu  industri  perbankan.  Perbankan  adalah  salah satu  industri  yang  mampu  mempengaruhi  secara signifikan  kondisi  perekonomian  suatu  negara. Bank  berfungsi  sebagai  badan  usaha  untuk menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk  lainnya  dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.  OJK
mengakategorikan dalam kegiatannya, bank terbagi atas  4  (empat)  kategori,  yakni  Bank  Umum,  Bank Swasta  Nasional,  Bank  Pembangunan  Daerah  dan Kantor Cabang yang Berkedudukan di Luar Negeri.
Menarik bagi penulis untuk menunjukkan data statistik OJK tentang pertumbuhan bank umum dan bank perkreditan per desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020. Pada tabel 2 (dua) dapat dilihat pertumbuhan tersebut.
Tabel 1.
Pertumbuhan Bank Umum dan Bank Perkreditan di Indonesia
Keterangan Tahun 2019 Tahun 2020 Desemb er Janu ari Febru ari Jumlah Bank Bank Umum 110 110 110 Bank Perkreditan 1.545 1.542 1.542

## Data Olahan: Sumber  ojk.go.id
Data  diatas  menunjukkan  terjadi  penurunan jumlah  Bank  Perkreditan  Rakyat  pada  tahun  2020 sebanyak  3  bank.  Sementara  Bank  Umum  tetap pada  angka  110.  Namun  pada  keterangan  tentang jumlah  kantor  diseluruh  Indonesia,  kedua  kategori bank  tersebut  mengalami  penurunan.  Bank  Umum berkurang  2  kantor  dibanding  bulan  sebelumnya dan  kembali  berkurang  drastis  sebanyak  38  kantor per  Februari  2020.  Sementara  Bank  Perkreditan Rakyat berkurang 25 kantor dari bulan sebelumnya dan  kembali  berkurang  drastis  sebanyak  34  kantor per  Februari  2020.  Penulis  berpendapat  bahwa terjadi  penutupan  kantor  Bank  Umum  di  beberapa daerah  di  Indonesia.  Sementara  untuk  Bank Perkreditan  Rakyat  mengalami  penutupan  induk banknya  diikuti  dengan  penutupan  kantornya  di beberapa  daerah  di  Indonesia.  Hal-hal  seperti  ini menjadi perhatian serius karena cukup mengganggu produktivitas  usaha  serta  taraf  kejesahteraan masyarakat Indonesia.

## Kegiatan Usaha Perbankan
Bank  Indonesia  melalui  Peraturan  Nomor  14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum  pada  Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1 mendefiniskan  beberapa  hal  penting  termasuk kredit  dan  cadangan  kerugian  penurunan  nilai, yaitu:
Nomor 5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam  antara  Bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian bunga, termasuk:
a. cerukan  ( overdraft ),  yaitu  saldo  negatif pada  rekening  giro  nasabah  yang  tidak  dapat dibayar lunas pada akhir hari;
b. pengambilalihan  tagihan  dalam  rangka kegiatan anjak piutang; dan
c. pengambilalihan  atau  pembelian  kredit dari pihak lain.
Nomor  20. Cadangan  Kerugian  Penurunan Nilai yang untuk selanjutnya disebut CKPN, adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan  setelah  penurunan  nilai  kurang  dari  nilai tercatat awal.
Hasil penelitian membuktikan bahwa pembentukan  beban  CKPN  berpengaruh  terhadap pendapatan  dan  kinerja  keuangan.  Hal  ini mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah wajib untuk membentuk beban CKPN untuk meminimalisir  risiko  dari  kemungkinan  terjadinya impairment. (Suhartini dan Anwar, 2016) Penelitian tentang Pengaruh Risiko Usaha Dan Good  Corporate  Governance  Terhadap  Skor Kesehatan  Bank  Pada  Bank  Umum  Swasta Nasional  Devisa,  hasilnya  menunjukkan  bahwa variabel NPL, CKPN atas Kredit, IRR, PDN, LDR, IPR,  BOPO,  FBIR  dan  GCG  secara  bersama-sama memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  skor kesehatan  bank.  Dengan  kata  lain  risiko  kredit, risiko pasar, risiko likuditas, risiko operasional dan GCG  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap skor  kesehatan  bank  sebesar  26,9  persen (Damayanti, D D dan Chaniago, Herizon, 2014)

## Standar Akuntansi Keuangan
Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  adalah Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK) dan  Interpretasi  Standar  Akuntansi  Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan  Indonesia  (DSAK  IAI)  dan  Dewan Standar  Syariah  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (DSAS IAI)  serta  peraturan  regulator  pasar  modal  untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.
Efektif  1  Januari  2015  yang  berlaku  di Indonesia  secara  garis  besar  akan  konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS)  yang  berlaku  efektif  1  Januari 2014.  DSAK  IAI  telah  berhasil  meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini  merupakan  suatu  bentuk  komitmen  Indonesia melalui  DSAK  IAI  dalam  memainkan  perannya
Rakyat

## Jumlah Kantor
Bank Umum 31.127 31.12 5 31.087 Bank Perkreditan Rakyat 5.939 5.964 5.930
selaku  satu-satunya  anggota  G20  di  kawasan  Asia Tenggara. (iaiglobal.or.id)
SAK yang efektif per 1 Januari 2020 sebanyak 43  PSAK  termasuk  di  dalamnya  adalah  PSAK  8 tentang Peristiwa Setelah Periode Pelaporan, PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar dan 71 tentang Instrumen Keuangan.

## PSAK 8: Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
DSAK  dan  IAI  menyampaikan  kepada  OJK bahwa  Covid-19  akan  memberikan  dampak signifikan  terhadap  Peristiwa  Setelah  Periode Pelaporan (PSPP).  Berikut adalah rilis IAI tentang PSAK 8:
PSAK 8 paragraf 03 mendefinisikan peristiwa penyesuai  setelah  periode  pelaporan  ( adjusting events )  sebagai  peristiwa  yang  memberikan  bukti atas  adanya  kondisi  pada  akhir  periode  pelaporan. Sedangkan  peristiwa  nonpenyesuai  setelah  periode pelaporan  ( non-adjusting  events )  mengindikasikan kondisi yang timbul setelah periode pelaporan.
Memperhatikan  fakta-fakta  berdasarkan  lini masa  ( timeline )  yang  telah  terjadi,  DSAK  IAI memandang  bahwa  penyebaran  Covid-19  di Indonesia  bukanlah  peristiwa  penyesuai  yang memengaruhi  penyajian  jumlah  yang  diakui  di laporan  keuangan  2019.  Entitas  harus  memastikan bahwa pengukuran aset dan liabilitas mencerminkan  kondisi  yang  ada  pada  tanggal pelaporan keuangan.
Namun  demikian,  PSAK  8  paragraf  14  juga meminta  entitas  mempertimbangkan  asumsi kelangsungan  usaha  dalam  penyusunan  laporan keuangan  jika  entitas  meyakini  bahwa  terdapat peristiwa  setelah  periode  pelaporan  yang  sangat signifikan sehingga dapat mengancam kelangsungan  usaha  di  masa  depan.  Entitas  harus menggunakan  pertimbangannya  apakah  pandemi Covid-19  dapat  memengaruhi  kelangsungan  usaha entitas dengan mempertimbangkan semua fakta dan informasi yang relevan, termasuk program-program relaksasi yang diberikan pemerintah. (iaiglobal.or.id)
Gambaran  penjelasan  diatas  menjadi  panduan bagi  pemangku  kepentingan  terhadap  pengukuran dan  pengungkapan  istrumen  laporan  keuangan dalam  rangka  mempertahankan  kualitas  reliabilitas dan komparabilitas laporan keuangan entititas.
Memperhatikan panduan DSAK dan IAI, OJK sebagai  regulator  akuntansi  di  Indonesia  pada  15 April  2020  mengeluarkan  panduan  penyusunan laporan  keuangan  terutama  dalam  menerapkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  71  mengenai  penghitungan  pencadangan dan  PSAK  68  mengenai  pengukuran  nilai  wajar surat berharga.

## PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar
Tahun 2020 menjadi momentum bagi Akuntan Indonesia  untuk  mendapat  pengakuan  secara maksimal  dari  komunitas  internasional.  Salah  satu kekuatan akuntan Indonesia karena telah mengadopsi Internasional  Financial  Reporting Standards -(IFRS)  merupakan  standar  akuntansi internasional,  yang  interpretasi  dan  kerangka  kerja dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan diadopsi  oleh  IASB  (International  Acounting Standar Board). ( Wolk et al , 2008) Financial Accointing StandardsB oard (FASB) mengeluarkanS
FASN No. 157 tentang
"Pengukuran-Fair Value," yang bertujuan mendefinisikan  nilai  wajar,  membangun  suatu rerangka  untuk  mengukur  nilai  wajar,  dan memperluas pengungkapan  tentang  pengukuran  nilai  wajar (FASB, 2006).
SFAS  No.l57, Fair  value  measuremenents digunakan  untuk  aset  dan  kewajiban  tertentu. Pengukuran  ini  mengasumsikan  bahwa  aset  dan kewajiban dipertukarkan pada suatu transaksi wajar antara  pelaku  pasar  ketika  menjual  aset  atau menyelesaikan kewajiban pada tanggal pengukuran. Teknik  penilaian  yang  digunakankan  dengan  3 (tiga) pendekatan, sebagai berikut:
1. Pendekatan Pasar Pendekatan  ini  menggunakan  harga  dan informasi  relevan  lainnya  yang  dihasilkan  oleh transaksi  pasar  yang  melibatkan  aset  dan kewajiaban yang sejenis atau dapat dibandingkan.
2. Pendekatan Pendapatan Pendekatan  ini  menggunakan  teknik  penilaian dengan  mengkonversi  nilai  masa  depan  ke  dalam nilai  sekarang.  Alat  analisis  yang  dapat  digunakan adalah teknik  present  value; option  pricing  models seperti  formula Black-scholes-Merton ,  model binomial,  dan  metode multiperiod  excess  earnings untuk mengukur nilai wajar aset tak berwujud.
3. Pendekatan Biaya
Pendekatan  ini  berdasarkan  pada  jumlah  yang
sekarang  dapat  diperoleh  untuk  mengganti kapasitas  aset  (atau  seringkali  mengarah  pada current replacement cost ).
Untuk  meningkatkan  komparabilitas  dan konsistensi  dalam  pengukuran  ini,  SFAS  No.  157 menyediakan  hirarki  nilai  wajar  (Wolk,  Harry  I., James  L.  Dodd,  n.d.)  Hirarki  nilai  wajar memprioritaskan  pada  input  untuk  mengukur  nilai wajar ke dalam tiga tingkatan. Tiga tingkatan dalam hirarki pengukuran nilai wajar adalah:
1. Level 1
Tingkatan  ini  merupakan  harga  kuotasi  (tidak disesuaikan) untuk aset dan  kewajiban sejenis yang dilaporkan  entitas  yang  memiliki  kemampuan mengakses  pasar  aktif  pada  tanggal  pengukuran (FASB,  2006).  Tingkat  ini  mengidentifikasi prioritas  tertinggi  untuk  input  yang  digunakan dalam pengukuran nilai wajar. Kualitas input sangat optimal, yaitu inputnya observable atau berdasarkan pada  data  pasar  yang  diperoleh  dari  sumber independen  dari  entitas  pelaporan.  Input  juga diperoleh dari pasar aktif ketika hargak uotasis iapd ant  ersediau  ntuk  digunakan  (Campbell et  al ., 2008).
2. Level 2 Input pada tingkat ini merupakan kuotasi harga lainnya  yang  termasuk  dalam  level  l  yang  dapat diobservasi  untuk  aset  dan  kewajiban,  baik langsung  maupun  tidak  langsung.  Jika  aset  atau kewajiban  berada  pada  suatu  perjanjian  khusus, input  pada  level  ini  harus  dapat  diobservasi  untuk aset dan kewajiban yang penuh secara substansinya. Pada level ini mencakup:
a. Harga  kuotasi  untuk  aset  dan  kewajiban sejenis dalam pasar alkif;
b. Harga  kuotasi  untuk  aset  dan kewajiban  sejenis  dalam  pasar  yang  tidak  aktif dapat  dikatakan  bahwa  hanya  terdapat  beberapa transaksi  aset  dan  kewajiban.  Jika  harga  tidak diperbaharui,  atau  harga  beragam    substansial sepanjang  waktu  atau  di  antara  pelaku  pasar,  atau dalam kondisi sedikit informasi yang dipublikasi;
c. Input selain harga kuotasi dapat di observasi untuk aset dan kewajiban;
d. Input diturunkan dari data pasar yang dapat diobservasi dengan hubungan ( FASB, 2006).
3.
Level 3
Pada  level  ini,  input  tidak  dapat  diobservasi untuk  aset  dan  kewajiban.  Input  yang  tidak  dapat diobservasi  dapat  dikembangkan  dari  informasi terbaik  yang  tersedia  dalam  suatu  kondisi,  dan
mungkin  mencakup  data  entitas  pelalporan  itu sendiri (FASB, 2006).
OJK  memberikan  panduannya  bagi  industri perbankan  dalam  menerapkan  PSAK  68  terhadap surat  berharga  karena  tingginya  volatilitas  dan penurunan  signifikan  volume  transaksi  di  bursa efek yang mempengaruhi pertimbangan bank dalam menentukan nilai wajar surat berharga.
Panduan  kepada  bank  yang  diberikan  oleh OJK:
a. Menunda  penilaian  yang  mengacu  pada harga pasar ( mark to market ) untuk SUN dan surat- surat  berharga  lain  yang  diterbitkan  Pemerintah termasuk  surat  berharga  Bank  Indonesia  selama enam  bulan.  Selama  masa  penundaan,  perbankan dapat  menggunakan  harga  kuotasian  tanggal  31 Maret  2020  untuk  penilaian  surat-surat  berharga tersebut,
b. Menuda  penilaian  yang  mengacu pada harga pasar ( mark to market ) untuk surat-surat berharga  lain  selama  enam  bulan  sepanjang meyakini  kinerja  penerbit  surat-surat  berharga tersebut dinilai baik sesuai kriteria yang ditetapkan. Selama  masa  penundaan,  perbankan  dapat menggunakan  harga  kuotasian  tanggal  31  Maret 2020  untuk  penilaian  surat-surat  berharga  tersebut. Apabil dianggap kinerja penerbit surat berharga itu tidak atau kurang baik, maka bank dapat melakukan penilaian  berdasarkan  model  sendiri  dengan menggunakan  berbagai  asumsi,  antara  lain  suku bunga, credit  spread ,  risiko  kredit  penerbit  dan sebagainya.
c. Melakukan pengungkapan yang menjelaskan perbedaan  perlakukan  akuntansi  yang  mengacu pada  panduan  OJK  dengan  standar  akuntansi sebagaimana dipersyaratkan PSAK 68. (iaiglobar.or.id)
Akuntansi  nilai  wajar  dianggap  telah berkontribusi  dapat  membantu    meningkatkan solvabilitas  perbankan  saat  krisis  keuangan  2008. (Laux,  2010)  Oleh  karena  itu  Entitas  untuk memperhatikan  kondisi  pasar,  karena  kunci  utama pengukuran  nilai  wajar  adalah  kondisi  pasar  aktif dan  tidak  aktif.  Dalam  kondisi  pasar  aktif, informasi yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas relevan,  reliabel,  dapat  dibandingkan  dan konsistensi.
Komparabilitas terganggu karena kemungkinan penggunaan teknik penilaian estimasi input  yang  berbeda  namun  tetap  dapat  memenuhi
kualitas  konsistensi  dengan  adanya  pengungkapan. Pengukuran  ini  juga  dapat  menyebabkan  nilai  aset menurun  dalam  kondisi  pasar  tidak  aktif  sehingga perlu  pertimbangan  cost  and  benefit  serta materialitas  dalam  pertimbangan  pengambilan keputusan (Sonoto, 2010). Relevansi dan keandalan, tampaknya intuitif dan masuk akal, pada kenyataannya  tidak  dapat  didefinisikan  secara independen  karena  dapat  berubah  sewaktu-waktu. Kemungkinan  besar  para  sejarawan  masa  depan dapat  berefleksi  pada  titik  tertinggi  idealisme  nilai wajar  sebagai  sebuah  episode  yang  menarik  di sebagian  besar  pengembangan  pelaporan  keuangan yang pragmatis. (Power, Michael. 2010)

## PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN
IAI  memberikan  klarifikasi  dan  panduan dalam mempertimbangkan apakah pandemi Covid- 19  dapat  memengaruhi  penghitungan  kerugian kredit  ekspektasian  (KKE)  atau expected  credit loss (ECL) pada tanggal penerapan awal PSAK 71 pada 1 Januari 2020.
PSAK  71  paragraf  5.5.17  poin  (c) mensyaratkan  entitas  mengukur  KKE  dengan  cara yang  mencerminkan  informasi  yang  wajar  dan terdukung ( reasonable and supportable information )  yang  tersedia  tanpa  biaya  atau  upaya berlebihan  ( without  undue  cost  or  effort )  pada tanggal  pelaporan  mengenai  peristiwa  masa  lalu, kondisi  kini  dan  perkiraan  kondisi  ekonomi  masa depan.
Mempertimbangkan  fakta  bahwa  pengetahuan dan  informasi  mengenai  pandemi  Covid-19  di Indonesia tidak tersedia pada tanggal 31 Desember 2019,  maka  entitas  tidak  dapat  menggunakan informasi  ini  dalam  mengukur  KKE,  termasuk memasukkan  informasi  tersebut  ke  dalam  skenario pemodelan  sesuai  estimasi  probabilitas  tertimbang pada  tanggal  penerapan  awal  PSAK  71  (yaitu  1 Januari 2020).
OJK  meminta  kepada  kepada  perbankan, untuk:
a. Mematuhi  dan  melaksanakan  POJK  Nomor 11/POJK.03/2020 dan secara produktif mengidentifikasi  debitur-debitur  yang  selama  ini berkinerja  baik  namun  menurun  kinerjanya  karena terdampak Covid- 19.
b. Menerapkan  skema  restrukturisasi mengacu  pada  hasil  asesmen  yang  akurat disesuaikan  profil  debitur  dengan  jangka  waktu selama-lamanya  satu  tahun  dan  hanya  diberikan
pada  debitur-debitur  yang  benar-benar  terdampak Covid -19.
c. Menggolongkan debitur-debitur yang mendapatkan  skema  restrukturisasi  dalam stage  1 dan tidak diperlukan tambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
d. Melakukan identifikasi dan monitoring  secara  berkelanjutan  serta  berjagajaga untuk tetap melakukan pembentukan CKPN apabila debitur-debitur  yang  telah  mendapatkan  fasilitas restrukturisasi  tersebut  berkinerja  baik  pada awalnya,  diperkirakan  menurun  karena  terdampak Covid  -19  dan  tidak  dapat  pulih  pasca- restrukturisasi  atau  dampak  Covid  berakhir (iaiglobal.or.id)
IAI menyatakan bahwa penghitungan Kerugian  Kredit  Ekspektasian ( KKE)  pada  tahun 2020,  terutama  dikaitkan  dengan  beberapa kebijakan  relaksasi  yang  dikeluarkan  oleh otoritas/pemerintah.
PSAK  71  menjabarkan  kerangka  kerja  dalam penentuan jumlah KKE yang harus diakui. Dengan pendekatan yang umumnya digunakan, pada setiap tanggal  pelaporan  keuangan,  IAI  memberikan pedoman kepada entitas cara mengukur:
a. penyisihan  KKE  12  bulan  (yang  dalam praktiknya sering disebut sebagai berada dalam stage 1)  untuk  suatu  instrumen  keuangan, yakni risiko kerugian selama 12 bulan ke depan jika risiko  kredit  instrumen  keuangan  tidak  meningkat secara  signifikan  sejak  pengakuan  awal  [PSAK  71 paragraf 5.5.5]; atau
b. penyisihan  KKE  sepanjang  umur ( lifetime ),  yakni  risiko  kerugian  sepanjang  sisa umur  ekspektasian  instrumen  keuangan,  jika  risiko kredit  instrumen  keuangan  tersebut  meningkat secara  signifikan  sejak  pengakuan  awal  [PSAK  71 paragraf 5.5.3].
Dengan  demikian,  PSAK  71  mensyaratkan bahwa  KKE  sepanjang  umur  diakui  jika  terdapat Peningkatan  Signifikan  Dalam  Risiko  Kredit (PSRK)  atau significant  increase  in  credit risk (SICR)  pada  suatu  instrumen  keuangan. Penilaian  atas  PSRK  mensyaratkan  entitas  untuk menilai  perubahan  risiko  gagal  bayar  ( risk  of default ) yang timbul selama umur ekspektasian dari suatu  instrumen  keuangan  [PSAK  71  paragraf 5.5.9].
Dalam  menilai  apakah  telah  terjadi  PSRK maupun dalam mengukur KKE, entitas mempertimbangkan  seluruh  informasi  yang  wajar dan  terdukung  termasuk  informasi  masa  depan [PSAK  71  paragraf  5.5.9].  Informasi  yang  wajar dan  terdukung  merupakan  informasi  yang  secara andal  tersedia  pada  tanggal  pelaporan  keuangan yang  diperoleh  tanpa  membutuhkan  biaya  atau upaya  yang  berlebihan,  termasuk  informasi mengenai peristiwa  masa  lalu,  kondisi  saat  ini  dan perkiraan  kondisi  ekonomi  masa  depan  [PSAK  71 paragraf  PP5.5.49],  dan  pertimbangan  yang dilakukan  dalam  mengukur  KKE  [PSAK  71 paragraf PP5.5.50].
Namun  demikian,  PSAK  71  tidak  mengatur batas  yang  tegas  ataupun  memberikan  pendekatan mekanistik  tertentu  dalam  menentukan  kapan kerugian  sepanjang  umur  harus  diakui.  PSAK  71 juga  tidak  menentukan  faktor-faktor  yang  harus dipertimbangkan  oleh  entitas  dalam  menyusun skenario masa depan pada saat mengestimasi KKE. Oleh karena itu, beberapa asumsi yang sebelumnya digunakan  entitas  pada  saat  pertama  kali menerapkan model KKE (sebelum pandemi Covid- 19),  atau  yang  telah  diterapkan  sebelumnya  dalam hal  entitas  melakukan  penerapan  dini  PSAK  71, mungkin  tidak  lagi  relevan  untuk  kondisi  saat  ini (pada  masa  pandemi  Covid-19).  Entitas  perlu meninjau  kembali  metodologi  atau  model  KKE yang digunakan, dan mempertimbangkan informasi wajar  dan  terdukung  yang  tersedia  pada  tanggal pelaporan  dalam  mengukur  KKE.  Sebagai  contoh, kebijakan  pemberian  jeda  pembayaran  baik  atas pokok  maupun  bunga  kepada  suatu cluster debitur atau  instrumen  keuangan,  misalnya  karena pertimbangan  tertentu  atau  mengikuti  arahan kebijakan otoritas, tidak secara otomatis menghasilkan  anggapan  bahwa  seluruh  instrumen keuangan  tersebut  mengalami  peningkatan  risiko kredit yang signifikan.
Dalam  menilai  kondisi  masa  depan,  entitas mempertimbangkan  berbagai  informasi  relevan yang tersedia, termasuk misalnya dampak Covid-19 dan kebijakan yang dikeluarkan otoritas/pemerintah untuk  mendukung  dan  memitigasi  dampak penyebaran  Covid-19  pada  perekonomian.  Dalam kondisi normal, penjadwalan ulang atau restrukturisasi piutang yang dilakukan oleh pemberi pinjaman  (misalnya,  bank  dan  lembaga  keuangan lainnya) mengindikasikan adanya PSRK dan diikuti
dengan  pembentukan  penyisihan  KKE  sepanjang umur.  Debitur  yang  bisnisnya  terkena  dampak signifikan  dari  pandemi  Covid-19  mungkin  saja akan  berhasil  pulih  dalam  masa  krisis  pandemi Covid-19  berkat  kebijakan-kebijakan  relaksasi otoritas/pemerintah.  Sebaliknya  mungkin  saja debitur yang bahkan sudah menerima fasilitas jeda pembayaran  atau  restrukturisasi  dari  pandemi Covid-19  tetap  saja  tidak  dapat  bertahan  dan mengalami  gagal  bayar  setelah  pandemi  Covid-19 berakhir.  Entitas  perlu  melakukan  identifikasi  dan penilaian,  dan  menggunakan  pertimbangan  dalam menilai  apakah  debitur  yang  terdampak  Covid-19 dapat  kembali  pulih  dan  memenuhi  kewajiban kontraktualnya  setelah  berakhirnya  jangka  waktu restrukturisasi, sehingga tidak terjadi PSRK selama sisa umur ekspektasian dari piutang.
Entitas  diingatkan  bahwa  pengukuran  KKE berdasarkan PSAK 71 mengharuskan entitas untuk memperhitungkan  dampak  nilai  waktu  dari  uang [PSAK  71  paragraf.  5.5.17  (b)].  Misalnya, peningkatan  KKE  tetap  akan  terjadi  bahkan  ketika entitas  mengharapkan  adanya  pembayaran  penuh atas pinjaman, namun terjadi penundaan pembayaran pinjaman dan bunga tidak diperhitungkan selama masa penangguhan pembayaran.  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya kerugian dalam nilai kini dari arus kas. (iaiglobal.or.id)

## Teori Regulasi
Formula  pasar  persaingan  sempurna  merujuk pada pasar efisien yakni tercipta interaksi yang aktif antara  pemangku  kepentingan.  Kondisi  tersebut diharapkan  oleh  neoleb  dan  kapitalis,  namun  tidak selamanya  ekonomi  akan  stabil  sehingga  pasar tidak  selamanya  berada  pada  kondisi  persainagan sempurna,  jikalau  tidak  ada  regulasi,  tujuan  sosial tidak bisa tercapai. (Wolk et al , 2017)
Meskipun  demikian  asumsi  pasar  efisen terbukti berperan penting dalam pengaturan standar. Alasan  konseptual  dan  praktis  asumsi  efisiensi pasar  secara  khusus  ketika  merancang  GAAP dengan  asumsi  inefisiensi  pasar,  maka  tidak  jelas akan  mengarah  pada  keadaan  keseimbangan efisiensi pasar. (Kothari et al , 2010) Standar  teori  regulasi  'kepentingan  publik' didasarkan pada dua  asumsi. Pertama , pasar sering gagal  karena  masalah  monopoli  atau  eksternalitas. Kedua, pemerintah dianggap mampu
memperbaikinya  kegagalan  pasar  melalui  regulasi. Namun  tidak  jarang  kepentingan  publik  menjadi landasan  regulasi  bagi  ekonomi  publik  modern. (Shleifer. A,  2005)
Karakteristik  krisis  ekonomi  dapat  berupa krisis  likuiditas,  krisis  keuangan  dan  munculnya model  kapitalisme  baru.  Pemerintah  harus memikirkan kebijakan investasi, kebijakan
pendanaan,  dan  kebijakan  kredit  komersial.  Jika pemerintah  gagal  menciptakan  regulasinya  krisis perbankan  akan  berubah  menjadi  krisis  hutang negara.  Investor  akan  mengubah  objek  kegiatan dengan  menjual  aset  untuk  menutupi  kredit  bank, berbagai  kontak  kembali  dinegosiasikan  ulang, mengurangi  biaya  operasional,  karena  tujuannya hanyalah: bertahan hidup dalam kondisi krisis.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN
Uraian ditas memberikan kesimpulan bahwa:
1) Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)  merupakan  situasi  yang  belum  pernah terjadi  sebelumnya  di  mana  pandemi kesehatan global telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan.
2) Dewan  Standar  Ikatan  Akuntan  Indonesia- Ikatan  Akuntan  Indonesia  (DSAK-IAI)  dan Dewan  Standar  Syariah  Ikatan  Akuntan Indonesia  (DSAS-IAI)  telah  berperan  aktif melakukan evaluasi atas praktik akuntansi
3) Presiden Joko Widodo menunjukkan kepiawaiannya  mempimpin  bangsa  dengan mengambil langkah strategis melalui pendaktan  stategis  usaha  yang  berpihak kepada pelaku usaha.
4) Langkah  inovasi  OJK  sebagai  regulator menerbitkan ketentuan
penyesuaian
penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 mengenai penghitungan pencadangan  dan  PSAK  68  mengenai pengukuran  nilai  wajar  surat  berharga merupakan    antisipasi  dan  keberpihakan negara terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.
5) Saat  pandemi  Covid-19,  Teori  akuntansi menunjukkan eksistensinya sebagai ilmu yang tidak  sekedar  mendiskusikan  angka-angka laba-rugi,  atau  sekedar  memposting  debet- kredit,  angka-angka  yang  rigid  tanpa  nyawa, namun  terbukti  teori  akuntansi  telah menunjukkan pengaruhnya terhadap kehidupan  sosial  ekonomi  yang  menjadi kebutuhan utama manusia di zaman ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Laux,  C.  and  C.  L.  (2010).  Did  Fair-Value  Accounting Contribute  to  the  Financial  Crisis? Journal  of  Economic Perspectives , 24 (1), 93–118.
Wolk,  Harry  I.,  James  L.  Dodd,    dan  J.  J.  R.  (n.d.).  No
TitleAccounting  Theory:  Conceptual  Issues  in  a  Political and Economic Environment. SAGE.