## AKUNTANSI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Azkia Nurul Mufti Nur Hanafiah a *, Dea Saliha Rizka b , Pupung Purnamasari c
a Universitas Islam Bandung, Indonesia
b Universitas Islam Bandung, Indonesia
c Universitas Islam Bandung, Indonesia *saliharizkadea@gmail.com
Diterima : Juni 2021. Disetujui : Oktober 2021. Dipublikasi : November 2021

## ABSTRACT
Transparency  international  Indonesia  (TII)  releases  an  ipk  (the  corruption perceptions  index) or  cpi  (global  perception  index)  of  the  year  2020  undergoes  an  initial  85  decline  to  102.  We  are interested in analyzing forensic accountability in the corruption crimes effort. In this analysis we use qualitative methods to collect data done by the method of library research. By using other fraud or support  articles  on  fraud  in  the  realm  of  corruption.  The  results  of  the  analysis  indicate  that  the forensic  accounting  is  influential  in  detecting  fraud  primarily  the  fraud  of  the  corruption  crime. Hence it required a forensic accountant with skills and knowledge of accounting, law, investigation, who  could  expose  a  fraud  of  major  corruption  so  as  to  find  evidence  which  would  eventually  be brought to justice and can be used as the basis for judicial decision making.
Keywords: forensic accounting; fraud; criminal corruption.

## ABSTRAK
Transparency  International Indonesia (TII)  merilis  IPK  (Indeks  Persepsi  korupsi)  atau    CPI (corruption  perception  index) Indonesia  tahun  2020    mengalami  penurunan  peringkat  yang awalnya  85  menjadi  102.  Dikarenakan  hal  tersebut  kami  tertarik  untuk  menganalisis  “Akuntasi Forensik  dalam  Upaya  Tindak  Pidana  Korupsi”.  Dalam  analisis  ini  kami  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  metode library  research .  Dengan menggunakan jurnal atau artikel pendukung lainnya mengenai fraud dalam hal korupsi. Hasil dari analisis  menunjukkan  bahwa  akuntansi  forensik  berpengaruh  dalam  mendeteksi  fraud  terutama tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan Akuntan Forensik yang memiliki keterampilan dan pengetahuan mengenai  akuntansi,  hukum,  investigasi,  yang  dapat  mengungkapakan  suatu  fraud terutama  korupsi  sehingga  dapat  menemukan  bukti  yang  nantinya  bukti  tersebut  akan  di  bawa  ke pengadilan dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan di pengadilan.
Kata Kunci: akuntansi forensik; fraud; tindak pidana korupsi.

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  tindakan  yang sangat  tidak  menguntungkan  banyak  orang
karena  hanya  menguntungkan  pihak  yang menyalahgunakan korupsi
tersebut.
Korupsi  sendiri  merupakan  suatu  bagian dari  Fraud  atau  yang  sering  kita  kenal
Volume 16, Nomor 2, November 2021 105 – 113 http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak ISSN: 1907-9958 (Print)  2385-9246 (Online)
Azkia N. M. N. H., Dea S. R., Pupung P./ Jurnal Akuntansi Volume 16 Nomor 2 November 2021 Hal. 105– 113
dalam  istilah  akuntansi  yaitu  kecurangan. Fraud  ini  sangat  merugikan  baik  itu  untuk negara maupun masyarakat terutama menyebabkan kerugian finansil.
Korupsi merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
dengan menyelewengkan  kekuasaan  mereka  untuk dapat  mendapatkan  keuntungan  yang bersifat  pribadi  yang  bisa  disebut  sebagai tindakan  kejahatan  yang  tidak  biasa. Tindakan  korupsi  terjadi  mungkin  disetiap negara  di  dunia  bukan  hanya  di  Indonesia. Namun,  tindak  korupsi  di  Indonesia merupakan  salah  satu  kasus  yang  masih sangat  besar  dan  belum  dapat  banyak  di minimalisir oleh pemerintah. Tindak korupsi  ini  tidak  hanya  terjadi  di pemerintah  pusat  saja  namun  juga  di pemerintah  daerah  bahkan  daerah  kecil sekalipun.
Menurut  pusat  edukasi  anti  korupsi dijelaskan  jika  kasus  korupsi  di  Indonesia rata-rata  terdapat  166  kasus  korupsi dengan  223  terdakwa  setiap  tahunnya. Angka  ini  masih  merepresentasikan kasus  korupsi  yang  dapat  diketahui  atau yang  tercatat  saja  ,  meskipun  kasus korupsi  di  Indonesia  mungkin  melebihi itu  karena  tidak  dapat  tercatat.  Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, terdapat  1.298  terdakwa  kasus  korupsi  di Indonesia  sepanjang  tahun  2020.  Akibat tindak  pidana  korupsi  ICW  melaporkan kerugian  negara  mencapai  hingga  Rp  56,7 (https://nasional.kompas.com, 2021).
Transparency  International Indonesia (TII) merilis IPK (Indeks Persepsi korupsi) atau    CPI (  corruption  perception  index)
Indonesia tahun 2020  berada pada skor 37 turun 3 poin dari yang awalnya berada pada skor 40, penurunan IPK tersebut mengakibatkan  rangkinng  Indonesia  turun cukup  signifikan  yang  awalnya  pada  tahun 2019 ada di posisi 85 menjadi ke posisi 102 dari  180  negara.  Adapun  indikator  indeks persepsi  korupsi  yang  menyebabkan  skor Indonesia  menjadi  turun  seperti  ekonomi, investasi,  kemudahan  berusaha,  integritas politik dan kualitas demokrasi.
Kajian TI Indonesia juga telah menyebutkan bahwa korupsi mengakibatkan terjadinya pergeseran alokasi  anggaran  layanan  publik  yang esensial.  Banyak  negara  dengan  tingkat korupsi  yang  tinggi,  cenderung  akan mengeluarkan  uang  lebih  sedikit  untuk bidang
kesehatan (https://www.voaindonesia.com/ 2021). Karena besarnya kerugian yang dialami  negara  setiap  tahunnya  KPK  atau yang kita kenal dengan Komisi Pemberantasan  Korupsi  mencari  berbagai cara  untuk  dapat  menanggulangi  kasus tindak  korupsi  yang  semakin  tahun semakin  marak.  Bahkan  karena  besarnya kerugian negara KPK juga membentuk unit forensikatau yang dikenal dengan akuntansi forensik untuk meningkatkan kinerja dalam meneliti  sejumlah  kasus  korupsi  yang terjadi  di  Indonesia.  akuntansi  forensic  ini diharapkan  dapat  membantu  pemulihan aset yang berkaitan dengan sejumlah kasus korupsi  yang  ditangani  KPK.  Pemulihan aset juga diharapkan akan menjadi semakin mudah (https://www.cnnindonesia.com/, 2019). Akuntansi  forensic  sendiri  merupakan pihak yang dapat menggunakan
pengetahuanya mengenai akuntansi,
hukum, investigasi, yang dapat mengungkapakan  suatu  fraud  terutama korupsi  sehingga  dapat  menemukan  bukti yang  nantinya  bukti  tersebut  akan  di  bawa ke pengadilan jika dibutuhkan
(Yulistianingsih  et  al.,  2020).  Berkaitan dengan  permasalahan  korupsi  tersebut Akuntan forensic diharapkan dapat meberikan  bukti    memadai  atas  analisis- analisis  akuntansi  yang  diberikannya  yang nantinya akan dijadikan sebagai pengambil keputusan .Adanya peran akuntansi forensic  ini  diharapkan  dapat  memberikan sedikit  celah  dan  memperbaiki  citra Indonesia.
Artikel  ini  disusun  dengan  tujuan untuk mengetahui peranan akuntansi forensic  dalam  kasus  tindak  korupsi. Kajian  dilakukan  untuk  dapat  menjawab begaimana  peran  akuntansi  forensic  baik
Azkia N. M. N. H., Dea S. R., Pupung P./ Jurnal Akuntansi Volume 16 Nomor 2 November 2021 Hal. 105– 113
itu dalam mendeteksi hingga mencegahnya dalam  kasus  fraud  yaitu  tindak  korupsi yang selama ini terjadi.

## Fraud
Secara  umum  Fraud  dapat  diartikan sebuah  tindakan  kriminal  menggunakan metode-metode  yang  tidak  jujur  untuk mengambil  keuntungan  dari  orang  lain (Merriam-Webster Online Dicionary).
Sedangkan secara khusus, fraud merupakan sebuah  tindakan  untuk  mencurangi  atau mendapat manfaat program layanan kesehatan dengan cara yang tidak sepantasnya. Menurut Association of Certified  Fraud  Examiners (ACFE),  fraud adalah  tindakan  penipuan  atau  kekeliruan yang  dibuat  oleh  seseorang  atau  badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut  dapat  mengakibatkan  beberapa manfaat  yang  tidak  baik  kepada  individu atau  entitas.  Menurut  pendapat  lain  fraud atau  kecurangan  adalah  suatu  tindakan yang  disengaja  oleh  satu  individu  atau lebih  dalam  manajemen  atau  pihak  yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan  penggunaan  tipu  muslihat untuk  memperoleh  satu  keuntungan  secara tidak  adil  atau  melanggar  hukum  (IAPI, 2013).  Kondisi  yang  dapat  menyebabkan terjadinya  kecurangan  digambarkan  dalam segitiga  kecurangan  ( fraud  triangle )  yang terdiri  dari  insentif  /  tekanan,  kesempatan, dan  sikap  (Arens  et.  All,  2011:  375). Gambar  1  .  Segitiga  Kecurangan  (The Fraud Triangle)
Sumber  :  Arens  et.  All  .  2011.  Jasa  Audit dan Assurance. Jakarta : Salemba Empat.

## Jenis Jenis Fraud
Menurut The  Association  of  Certified Fraud  Examiners (ACFE)  merupakan organisasi  profesional  bergerak  di  bidang pemeriksa an atas kecurangan mengklasifikasikan fraud (kecurangan)
dalam  tiga  tingkatan  yang  disebut  Fraud Tree,  yaitu  sebagai  berikut  (Djasri  et  al., 2016):
a.    Penyimpangan  terhadap  aset  ( Asset Misappropriation )
Penyimpangan  atas  aset  adalah  suatu tindakan    penyalahgunaan/pencurian  aset atau  harta  perusahaan  atau  dari  pihak  lain. Penyimpangan  terhadap  asset  adalah  fraud yang sangat mudah untuk terdeteksi  karena mempunyai sifat tangible atau biasa disebut dengan define  value yang  memiliki  arti dapat dihitung atau diukur.
b. Pernyataan palsu ( Fraudulent Statement ) Pernyataan palsu adalah sebuah tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  atau eksekutif  suatu  perusahaan  atau  instansi pemerintah untuk menutupi sebuah  kondisi keuangan    dengan  melakukan  rekayasa keuangan  ( financial  engineering )  dalam penyajian  laporan  keuangannya  untuk memperoleh  suatu  keuntungan    yang biasanya  disebut  dengan  istilah window dressing .  Contoh  tindakan  fraudulent statement :
1) Melakukan pemalsuan atas bukti transaksi
2) Mengakui  suatu  transaksi  tidak  sesuai dari yang seharusnya,
3) Tidak  konsisten  dalam  menerapkan metode  akuntansi  tertentu  dengan tujuan untuk menaikan atau menurunkan laba 4) Menerapkan  metode  pangakuan  aset sehingga  aset  menjadi  terlihat  lebih besar dibandingkan dengan yang sebenernya. 5) Menerapkan metode pangakuan liabilitas  yang  mengakibatkan  liabiliats menjadi terlihat lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.
c. Korupsi ( Corruption )
Korupsi  merupakan  fraud  yang  paling sulit dideteksi karena biasanya menyangkut
kerja  sama  dengan  pihak  lain  seperti  suap dan  korupsi,  dan  korupsi  juga  merupakan jenis  yang  yang    banyak  terjadi  di  Negara berkembang  dengan    hukum  yang  lemah dan  tidak  adanya  kesadaran  terhadap  tata kelola yang baik sehingga masih dipertanyakan faktor integritasnya.
Kebanyakan  korupsi  sulit  untuk  terdeteksi dikarenakan  para  pihak  yang  bekerja  sama saling  menikmati  keuntungan  (simbiosis mutualisme). Yang disebut sebagai korupsi diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik  kepentingan  ( conflict  of interest ),  penyuapan  ( bribery ),  penerimaan yang  tidak  sah/illegal  (illegal  gratuities), dan pemerasan ekonomi ( economic extortion ).
Menurut  Albrecht  (2012),  ada  lima klasifikasi untu fraud yaitu:
1) Employee embezzlement atau occupational fraud merupakan pencurian yang dilakukan secara langsung  ataupun  tidak  langsung  oleh karyawan  kepada  perusahaan/  suatu entitas.
2) Management fraud terjadi ketika manajemen  puncak  memberikan  suatu informasi  yang  bias  didalam  laporan keuangan.
3) Investment  scams yaitu  melakukan suatu  kebohongan  investasi  dengan cara menanam modal.
4) Vendor fraud diakibatkan oleh perusahaan  mengeluarkan  tarif  yang mahal dalam  pengiriman barang.
5) Customer  fraud dapat  terjadi  ketika pelanggan  melakukan  penipuan  kepada penjual  supaya  mendapatkan  sesuatu yang lebih dari seharusnya.

## Tindak Pidana Korupsi
Tindak  pidana  korupsi  berasal  dari  2 suku kata yaitu Tindak Pidana dan Korupsi. Lalu  secara  yuridis-formal  tindak  pidana korupsi terkandung didalam Bab II tentang tindak  pidana  korupsi,  ketentuan  pasal  2 sampai  20,  Bab  III  tentang  tindak  pidana lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang    sesuai  dan  terkandung  dalam
ketentuan  pasal  21  sampai  24  UU  PTPK. Ada  7  jenis  tindak  pidana  korupsi  yang telah  disederhanakan  dari  yang  awalnya berjumlah 30 diantaranya:
1. Merugikan
keuangan
Negara Tercantum dalam pasal 1 angka 15 UU No  15  tahun  2006  mengenai    Badan Pemerksa Keuangan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,  surat  berharga,  dan  barang,  yang nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik sengaja ataupun yang tidak disengaja.
2. Penyuapan  dapat  terjadi  ketika  seorang atau  lebih  melakukan  tindakan  dengan cara  memberikan  uang,  barang  atau bentuk lain sebagai bentuk balasan oleh pemberi  suap  kepada  penerima  suap dengan  tujuan  untuk  mengubah  sikap penerima  atas  kepentingan/minat  si pemberi.
3. Penggelapan  dalam  jabatan  adalah seseoranga  atau  lebih  dengan  sengaja atau  melawan  hukum  mendapatkan sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian yang  dimiliki  orang  lain, tapi  yang  ada dalam otoritas bukan karena jabatan.
4. Pemerasan melakukan pemaksaan terhadapa  orang  lain  agara  mereka menyerahkan  barang  atau  uang  dan sebagainya  dengan  cara  memberikan ancaman .
5. Perbuatan curang adalah sebuah tindakan yang tidak jujur yang dilakukan  seseorang  yang  dampat  dari tindakan  tersebut  dapat  merugikan kepentingan orang lain.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah    keadaan  dimana  terdapat sebuah  konflik  kepentingan  seseorang yang  menggunakan  kedudukan  dan wewenang  yang  dimiliki  (baik  sengaja maupun  tidak)  untuk  kepentingan pribadi,  keluarga,  atau  golongannya sehingga tugas yang telah diamanahkan tidak dilaksanakan dengan cara obyektif dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian.
7. Gratifikasi  menurut  Undang  Undang Nomor.  20  tahun  2001,  pasal  12b  ayat
(1) dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan  pemberian  yang  biasanya berbentuk  seperti  pemberian  uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman uang,  tiket  untuk  perjalanan,  fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobata, dan masih banyak lagi.
Dasar  Hukum  yang  menjadi  patokan dalam menerapkaan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:
1) Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  No.  11  Tahun  1998  tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
2) UU  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  No. 8 Tahun 2010
3) UU  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi No. 46 Tahun 2009
4) UU  tentang  Ratifikasi  UNCLC  2003 No. 7 Tahun 2006
5) UU  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Korupsi No. 30 Tahun 2002
6) UU  tentang  Pemerintahan  yang  Bersih dari KKN No. 28 Tahun 1999
7) Instruksi Presidententang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014  No. 2 Tahun 2014
8) Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013 No. 1 Tahun 2013 9) Instruksi  Presiden  tentang  Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi 2012 – 2025  No. 56 Tahun 2012 10) Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 11) No.  17  Tahun  2011  Instruksi  Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi  No. 5 Thn 2004
12) Peraturan  Pemerintah  tentang  Peran Aktif Masyarakat No. 71 Thn 2000

## Akuntansi Forensik
Akuntan  forensic  sangat  berkaitan dengan  fraud.  Dalam  hal  ini,  akuntan forensic merujuk melalui pandangan komprehensif  dari  penyelidikan  fraud
sehingga  mencegah  penipuan  dan  dapat menganalisis  control  antifraud  (Singleton, 2010). Akuntan forensic merupakan sebuah peneraan dari auditing yang dapat membantu  permasalahan  hukum  untuk penyelesaian  hukum  di  dalam  maupun  di luar pengadilan (Tuanakotta, 2010). Akuntan  forensic  dapat  memebrikan  suatu analisis yang dapat digunakan di pengadilan  sebagai  basis  diskusiserta resolusi  dipengadilan.  Penerapan  akuntansi dalam  akuntansi  forensik  disertai  dengan bukti  memadai  untuk  dapat  dijadkan sebagai  acuan  pengambilan  keputusan    di pengadilan (Hasriyanti, 2019).
Akuntansi forensik di Amerika disebut  sebagai  Akuntan  Forensik  atau Auditor Forensik, atau pemeriksa kecurangan atau fraud bersertifikat ( Certified Fraud Examiners) yang
tergabung  dalam Association  of  Certified Fraud Examiners (ACFE) (Khersiat, 2018).  Mereka  yang  berprofesi  sebagai akuntan  forensic  harus  memiliki  keahlian di  bidang  akuntansi,  hukum,  audit  yang bertujuan untuk dapat membuktikan adanya  suatu  tindakan fraud dengan memiliki sertifikat CFE. Sebuah fraud yang terjadi  dalam  penyelidikan  akan  menjadi bagian dari akuntansi forensic.
Seorang  akuntan  forensik  harus  dapat memiliki  keterampilan  dan  pengatahuan mengenai  bagaiman  siklus  fraud,  terutama resolusi  hukum.  Singelton  et  al  (2010) menyatakan  mereka  yang  membutuhkan akuntansi forensic adalah sebagai berikut:
1) Investigasi pada perusahaan
2) Dukungan litigasi
3) Masalah pidana
4) Klaim Asuransi
5) Pemerintah/ Peraturan/ Kepatuhan
Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika akuntansi forensic merupakan mereka yang dapat menyediakan  suatu  analisis  yang  dapat digunakan sebagai bukti ataupun perdepatan  dalam  diskusi  di  pengadilan. Analisis  yang  diberikan  oleh  akuntansi forensic juga dapat dijadikan sebagai suatu acuan  dalam  pengambilan  keputusan  di
Azkia N. M. N. H., Dea S. R., Pupung P./ Jurnal Akuntansi Volume 16 Nomor 2 November 2021 Hal. 105– 113
pengadilan  baik  di  luar  pengdilan  maupun didalam pengadilan.

## Fungsi Akuntan Forensik
Fungsi akuntansi forensik menekankan pada  tiga  hal  utama  yaitu  litigasi, investigasi, serta penyelesaian suatu sengketa.  Dalam  litigasi  ini  diharapkan dapat menunjukan suatu fakta permasalahan  yang  sedanga  berlangsung atau  tertunda  dimana  akuntansi  forensic harus  dapat  menghitung  kerugian  yang diakibatkan  pihak  yang  terlibat  dalam sengketa  hukum  dan  menyelesaikannya dengan menjadi seorang saksi ahli. Seorang akuntansi  forensik  dalam  hal  investigasi harus  dapat  megurangsi  risiko  kerugian  di masa  yang  akan  datang  dengan  cara memberikan  rekomendasi  yang  harus dilakukan selama proses invetigasi berlangsung. Penyelesaian sengketa merupakan  sebuah  tindakan  penyelidikan baik  secara  litigasi  maupun  nonlitigasi. Akuntan  forensic  juga  sangat  berperan daam hal ini untuk melakukan penyelesaikan  dalam  proses  pengadilan (Lidyah,2016)
Akuntan forensic memiliki peran yang lebih  dibandingkan  Auditor  Fraud  di  TKP. Dalam    bidang  keahlian  akuntabilitas forensik  tidak  hanya  dalam  akuntansi  dan audit tetapi juga dalam investigasi kriminal,  wawancara,  penulisan  laporan, dan  bersaksisebagai  saksi  ahli.  Akuntan forensic  harusdapat  memiliki  sikap  dan professional  yang  baik  sebagi  seorang komunikator  karena  keterliabatn  akuntan forensic hampir selalu reaktif (Singleton et al,2010).

## Tugas Akuntan Forensik
Akuntan  forensik  bertugas  untuk mengumpulkan  bukti  untuk  mengetahui keabsahan transaksi akuntansi yang
kompleks. Akuntan forensik dapat memberikan pendapat hukum dalam pengadilan  karena  mempunyai  bukti. Akuntansi  forensik  adalah  penggunaan keahlian di bidang akuntansi, audit, hukum yang dipadu dengan kemampuan
investigatif  untuk  memecahkan  suatu masalah  atau  sengketa  keuangan  atau dugaan  kecurangan  sehingga  akhirnya diputuskan oleh pengadilan/arbitrase/tempat penyelesaian perkara  lainnya.  Kasus  korupsi  pada dasarnya  adalah  sengketa  keuangan  antara negara dengan warganya yang secara resmi telah ditunjuak untuk mengelola pemerintahan.  Sengketa  tersebut  harus diselidiki  kebenarannya  oleh  lembaga negara  seperti  KPK  dan  di  putuskan  oleh hakim dalam pengadilan (Prabowo,2015).
Secara umun akuntansi forensic memiliki  2  bagian  tugas  yaitu  pada  jasa penyelidikan  dan  jasa  litigasi.  Dalam  jasa penyelidikan  akuntan  forensik  bertugas yang  mengarah  pada  pemeriksaan  seperti penipuan.  Akuntan  forensik  harus  dapat mendeteksi,
mencegah serta mengendalikan  penipuan.  Dalam  jasa litigasi akuntan forensic bertugas mengidentiifkasi  suatu  kesaksian  daru suatu pemriksaan penipuan serta memecahkan isu-isu evaluasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  di  gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif  dengan  pengumpulan  data  yang dilakukan dengan metode library research . Dengan  menggunakan  jurnal  atau  artikel pendukung  lainnya  mengenai  fraud  dalam hal  korupsi.  Data  kemudian  dianalisis  dan di  pahami  sehingga  dapat  mengetahui gambaran  peran  akuntansi  forensik  pada tindak korupsi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dengan  metode  dokumentasi dengan  sumber  dari  data  sekunder,  seperti jurnal,  artikel,  buku,  serta  referensi  lain yang  terait  dengan  objek  yang  dianalis yaitu korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akuntan  Forensik  dalam  Mendeteksi
Korupsi
Korupsi yang sangat sulit dikendalikan membuat pemerintah mencari berbagai cara
Azkia N. M. N. H., Dea S. R., Pupung P./ Jurnal Akuntansi Volume 16 Nomor 2 November 2021 Hal. 105– 113
untuk  mendeteksi  kasus  korupsi  tersebut. Salah  satu  cara  pemerintah  terutama  KPK adalah dengan membentuk akuntan forensic. Seorang akuntan forensik tentunya memiliki kemampuan keterampilan  dan  pengetahuan  bagaimana mendeteksi  kasus  fraud  terutama  korupsi. Dalam penelItian yang dilakukan Yulistianingsih  et  al.  (2020)  berpendapat jika  Akuntan  Forensik  memiliki  pengaruh dalam  mendeteksi  fraud  korupsi.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan Ihulhaq et al. (2019) yang menyatakan jika Akuntansi  Forensik  berpengaruh  positif signifikan  terhadap    pendeteksian  fraud. Pendeteksian fraud terutama  korupsi  ini dialkuakan  agar  dapat  lebih  membantu organisasi  dalam  menjalankan  tujuannya dengan  sehat  tanpa  ada  praktik  –  praktik kecurangan dalam organisasi atau perusahaan  tersebut.  Pendeteksian  korupsi yangdilakukan  yaitu  dengan  melakukan investigasi dan kemudian  melakukan investigasi  pidana  untuk  mengetahui  motif dari korupsi tersebut.
Akuntan forensik juga dapat membantu  pihak  –  pihak  penting  dalam pengumpulan bukti – bukti dan penyelesaian  kasus  –  kasus  hukum  dengan mencari bukti yang nantinya akan di proses di  pengadilan.  Akuntan  forensik  memiliki hak  untuk  melakukan  pemeriksaan  dengan melakukan procedural audit untuk mendeteksi apakah ada suatu tindakan yang mencurigakan  dalam  suatu  organisasi (Lidyah, 2016). Seperti tujuan dibentuknya akuntansi forensic hal ini diharpakan dapat mepermudah  KPK  dan  Lembaga  lainnya untuk  dapat  menghempas  tuntas  kasus  – kasus  korupsi  yang  saat  ini  marak  di Indonesia serta dapat memberikan kontribusinya untuk mengungkap, mencegah terulangnya kebali kasus – kasus tersebut.
Akuntansi  Forensik  dalam  Mencegah Korupsi
Lembaga Komisi Pemberantasan
Korupsi  membentuk  Akuntan  Forensik yang diharapkan dapat mencegah maraknya
kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia. Kasus  Fraud  terutama  korupsi    semakin tahun  semakin  banyak  saja. Transparency International Indonesia  (TII)  merilis  IPK  ( Indeks  Persepsi  korupsi  )  atau    CPI  ( corruption  perception  index)  Indonesia pada tahun 2020  berada pada skor 37 turun 3 poin dari yang awalnya berada pada skor 40.  Meskipun  Indeks  Persepsi  Korupsi turun, namun kasus korupsi di Indonesia ini masih  terbilang  cukup  tinggi  di  abnding negara  Asia  lainnya.  Maka  dari  itu Indonesia  sendiri  peru  utnuk  menerapkan upaya  pencegahan  anti  fraud  terutama korupsi.
Akuntan forensik memiliki peran yang cukup  penting  untuk  mencegah  kasus korupsi  (fraud)  di  Indonesia.  Akuntan Forensik memiliki kehalian dalam merencanakan  upaya  pencegahan  kasus korupsi yang bersofat perventif. Strategi ini harus  dibuat  dan  dilaksanakan  dengan mengarahkan  berbagai  hal  –  hal  yang menjadi  sebab  timbulknya  praktik  korupsi. Saat suatu kasus korupsi tridentifikasi oleh akuntan  forensic  maka  akuntan  forensik harus  membuat  upaya  preventif    sehingga dapat menimalisis kasus tersebut (Tuasikal, 2017).  Untuk  dapat  membuat  upaya penegahan korupsi tersebut, akuntan forensik  harus  dapat  mengenali  faktor- faktor    penyeba  terjadinay  suau  fraud korupsi  tersebut  seperti  fraud  perluasan dari  Teori Fraud  Triangle (Yulistianingsi, et  al.,  2020).    Maka  dari  itu  seorang akuntan forensik harus memiliki pegatahuan  yang  sangat  banyak  baik  itu dam bidang akuntan terutam fraud, hukum, serta  bidang  yang  berkaitan  yang  akan membantu dalam proses pencegahan tersebut. Menurut  Mulyadi  dan  Nawawi  (2020) dalam penelitiannya memberikan pengungkapan jika akuntan forensik berpenagruh  positif  terhadap  pencegahan fraud.  Peran  akuntan  forensik  sangat penting  untuk  pengungkapan  kasus    fraud termasuk  korupsi.  Akuntan  forensik  dalam setiap  tindakannya  selalu  efektif  dalam menyiapkan  setiap  alat  bukti  tindak
kejahatan  korupsi  dan  memberikan  cara untuk  melakukan  pencegahan  korupsi (Tuasikal,  2017).  Saat  ini  KPK  terus memcoba memberikan yang terbaik dengan membentuk Akuntan Forensik untuk mencegah dan memnimalisis kasus korupsi di  Indonesia  meskipun  Indonesia  sendiri belum dapat memberikan seorang  Akuntan Forensik yang sangat kompeten di bandingkan  dengan  negara  lain.  Akuntan forensic diharpakan dapat lebih baik lagi di Indonesia agar dapat emmberikan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik lagi aman dan bebas dari korupsi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan  mengenai  “Akuntasi  Forensik dalam  Upaya  Tindak  Pidana  Korupsi” maka  dapat  diambil  kesimpulan  korupsi merupakan suatu tindakan fraud yang tidak bisa  dibiarkan  terus  begitu  saja.  Tindak korupsi  hanya  menguntungkan  kepada pihak  yang  terlibat  saja  dan  sangat merugikan  masyarakat  maupun  negara. Maka dari itu diperlukan Akuntan Forensik yang memiliki keterampilan dan pengetahuan  mengenai  akuntansi,  hukum, investigasi,  yang  dapat  mengungkapakan suatu  fraud  terutama  korupsi  sehingga dapat  menemukan  bukti  yang  nantinya bukti  tersebut  akan  di  bawa  ke  pengadilan dan  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  dalam pnegambilan keputusan di pengadilan.
Akuntan  Forensik  memiliki  peran yang cukup penting untuk mencegah kasus korupsi  (fraud)  di  Indonesia.  Akuntan Forensik memiliki kehalian dalam merencanakan  dan  mendeteksi  hingga mencegah upaya pencegahan kasus korupsi yang  bersifat  perventif.  Untuk  dapat membuat upaya pencegahan korupsi tersebut,  akuntan  forensic  harus  dapat mengenali faktor- faktor penyeba
terjadinay  suau  fraud  korupsi  tersebut seperti  fraud  perluasan  dari  Teori Fraud Triangle .
Pembentukan  akuntansi  forensik  ini sangat berpengaruh dalam mendeteksi, dan mencegah  terjadinya  kasus  fraud  treutama
korupsi.  Akuntansi  forensik  memiliki  2 bagian  tugas  yaitu  jasa  penyelidikan, dimana  akuntan  forensik  bertugas  yang mengarah pada pemeriksaan seperti penipuan  dan  dapat  mendeteksi, mencegah serta  mengendalikan  penipuan.  Dalam  jasa litigasi akuntan forensik bertugas mengidentiifkasi  suatu  kesaksian  daru suatu pemriksaan penipuan serta memecahkan isu-isu evaluasi.
Akuntan  Forensik  sangat  berperan penting  untuk  pencegahan  fraud  yang terjadi  teruama  pada  kasus  korupsi.  Di Indonesia sendiri Akuntan Forensik memang  masih  belum  sangat  kompeten. Maka  dari  itu  diperlukan  banyak  pelatihan terutama bagi auditor untuk mengembangkan lebih baik lagi keahliannya terutama dalam bidang investigasi dan hukum. Dibentuknya Akuntan  Forensik  ini  diharapkan  dapat mencegah dan juga dapat mendeteksi kasus – kasus farud lainnya dan dapat membantu pemerintahan  dari  berbagai  kasus  tersebut dari  bukti  –  bukti  yang  telah  dihasilkan untuk  membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik, aman dan bebas korupsi.

## REFERENSI
Djasri,  H.,  Rahma,  P.  A.,  &  Hasri,  E.  T.
(2016).  Korupsi  Dalam  Pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional:  Kajian  Besarnya  Potensi
Dan Sistem Albrecht,  W.  Steve  et  all  (2012).  Fraud Examination. South Western: Cengege Learning E-Book
Arens  et  al  (2011).  Jasa  Audit  dan Assurance,  Alih  bahasa  Amir  Abdul Jusuf Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
.
Institut  Akuntan  Publik  Pemerintahan (2013)."  Standar  Profesional  Akuntan Publik: Standar Audit 240 dan Standar Audit 540. Jakarta : Salemba Empat.
Madrim,  Sasmito  (2021).  Sama,  Skor Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia dan Gambia tersedia di,
https://www.voaindonesia.com/a/sama -skor-indeks-persepsi-korupsi- indonesia-dan-gambia/5756699.html
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2019). Modul Materi Tindak Pidana Korupsi
tersedia di https://aclc.kpk.go.id/wp- content/uploads/2019/07/Modul- tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf
Pengendalian  Fraud. Integritas , 2 (1),  113– 133. https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/jurn al-integritas-volume-02-nomor-1- tahun-2016/jurnal-integritas-volume- 02-nomor-1-tahun-2016 - 06.pdf
Inspektorat Jendral.(2016). Benturan
Kepentingan, tersedia di
https://itjen.dephub.go.id/2016/08/02/ benturan-kepentingan/
Guritno,  T.  (2021).  ICW:  Sepanjang  2020 Ada  1.298  Terdakwa  Kasus  Korupsi,
Kerugian  Negara  Rp  56,7  Triliun,
tersedia di https://nasional.kompas.com/read/202 1/04/09/18483491/icw-sepanjang-
2020-ada-1298-terdakwa-kasus- korupsi-kerugian-negara-rp-567 [09/04/2021].
Hasriyanti,  H.  (2019). Akutansi  Forensik Dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi . 5 (1), 1–7.
Ihulhaq, N., Sukarmanto, E., & Purnamasari,  P.  (2019).  Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pendeteksian Fraud. Prosiding  Akuntansi , 5 (2), 309–317.
Khersiat,  O.  M.  (2018).  The  Role  of  the Forensic  Accountant  in  the  Detection of Tax  Fraud in  Financial Statements:
A  Survey  Study  in  the  Jordanian
Accounting  and  Auditing  Offices  and
Firms. International Journal of Economics  and  Finance , 10 (5),  145. https://doi.org/10.5539/ijef.v10n5p145
Lidyah,  R.  (2016). Korupsi  dan  Akuntansi
Forensik . 2 (2).
Mulyadi,  R.,  &  Nawawi,  M.  (2020).
Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi,  Profesionalisme  terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Banten). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa , Vol.13 No. (2), Hal. 272-294.
Prabowo,  A.  (2015).  Keahlian  Akuntan Forensik  dan  Pendidikan  Akuntansi Forensik di Indonesia. Integritas , 1 (1), 111–135.
Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010).
Fraud Auditing and Forensic Accounting  Fourth  Edition .  United State  of  America:  John  Willey  & Sons, inc.
Tuanakotta,  T.  M.  (2010). Akuntansi Forensik dan AuditorInvestigatif (Edisi  ke  2).  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI). Tuasikal,  H.  (2017).  Akutansi  Forensik Dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Justisi , 6 (2).
https://doi.org/10.33506/js.v5i1.537 Wicaksono,  A.  (2019).  KPK  Bentuk  Unit Akuntansi  Forensik  untuk  Awasi Aliran Uang, tersedia di
https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20190807183404-12-419290/kpk- bentuk-unit-akuntansi-forensik-untuk- awasi-aliran-uang [08/08/2019].
Yulistianingsih,  A.  R.  D.,  Hadi,  F., Nurhabiba,  &  Suhartono.  (2020). Peranan  Akuntan  Forensik  Dalam Mengatasi  Fraud  Dan  Korupsi  Di Lembaga
Pemerintahan. Islamic
Accounting and Finance Review , 1 (2),
135–146.