## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER ( SOFTWARE ) DI PERTOKOAN RIMO DENPASAR.
I Gede Ari Krisnanta Permana, Ratna Artha Windari, Dewa Gede Sudika Mangku
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.
E-mail : {krisnanta.permana,ratnawindari,dewamangku}@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Karya  Cipta  Program  Komputer  ( Software )  di  Pertokoan  Rimo  Denpasar,  (2)  Akibat Hukum  Terhadap  Pelaku  Pelanggaran  Karya  Cipta  Program  Komputer  ( Software )  di Pertokoan  Rimo  Denpasar.  Teknik  penentuan  sampel  penelitian  ini  menggunakan snowball  sampling .  Subjek  penelitian  ini  adalah  Pelaku  Usaha,  Konsumen/Pengguna program komputer ( software ), Polresta Denpasar dan objek penelitian ini adalah program komputer ( software ) bajakan, serta lokasi penelitian di Pertokoan Rimo Denpasar. Jenis Penelitian  ini  dengan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  studi  dokumen,  teknik  wawancara (interview )  dan teknik  observasi.  Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan, (1) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran karya cipta  dibidang  program  komputer  ( software )  adalah  faktor  ekonomi  dimana  semakin tinggi  tingkat  kebutuhan  konsumen  akan  suatu  produk  maka  semakin  banyak  pula tingkat ketersediaan produk, selain itu pelanggaran program komputer ( software ) ini juga dipengaruhi  oleh  struktur  hukum  yang  memiliki  kewenangan  dalam  hal  menangani pelanggaran terhadap hak cipta. (2) Akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran karya cipta  program  komputer  ( software )  dikaji  berdasarkan  pasal  113  ayat  (3)  Undang- Undang Hak Cipta dimana pelaku pembajakan program komputer ( software ) dikenakan pidana  4  (empat)  tahun  penjara  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  akan  tetapi  belum  terlaksana  dengan  baik sehinga  program  komputer  ( software )  bajakan  masih  sangat  banyak  diperjual  belikan dan  struktur  hukum  dalam  hal  ini  POLRESTA  Denpasar  belum  mampu  untuk melaksanakan ketentuan tentang hak cipta dengan baik karena hak cipta terkait dengan program komputer ( software ) merupakan delik aduan yang mana harus ada aduan dari masayarakat yang merasa dirugikan.
Kata Kunci : Pertokoan Rimo Denpasar, Hak Cipta, Program Komputer ( software ) bajakan, Struktur Hukum.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  (1)  The  factors  that  make  the  violation  of  copyright  of computer program (software) happen. (2)The law effect to the offenders of copyright of computer program (software) at Rimo Denpasar. The sampling technique of this research is snowball sampling. The subjects of this research are Business Executors, Software / users of computer program (software), Polresta Denpasar and the object of this research is the pirated of computer program (software), and research location of this research at Rimo Denpasar. The type of this research is empirical juridical approach. Data collection techniques  that  used  in  this  research  are  document  study  techniques,  interview techniques (interviews) and observation techniques. The data collected were analyzed by descriptive qualitative. The result of this research showed (1)  Factors  behind  the  occurrence  of  copyright  violation  in  the  field  of  computer programs (software) is an economic factor where the higher level of consumer demand for  a  product,  then  the  more  the  level  of  product.  Besides,  the  violations  of  computer programs (software)is also affected by the law structure that the authority has in terms of handling  violations  of  copyright.  (2)  The  law  consequences  of  computer  software program  (software)  actors  are  reviewed  based  on  Article  113  paragraph  (3)  Copyright Law where the perpetrators of piracy computer program (criminal software) 4 (four) years imprisonment and / or maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah, but that is not be able to execute properly so there are still so many pirated computer programas (software)and  the  law  structure  in  this  case  POLRESTA  Denpasar  can  not  be  able  to implement the  provisions  on  copyright  properly  because  the  copyright  associated  with the  computer  program  (software)  is  a  complaint  which  complaint  there  must  be complaints from people who feel harmed.
Key Words: Rimo Denpasar Stores, Copyright, Pirated Computers Program (software), Law Structure

## PENDAHULUAN
Dari  tahun  ke  tahun  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  kian pesat digunakan, yang mana pemanfaatannya dapat diamati di masyarakat  hingga  saat  ini.  Salah  satu contoh  pemanfaatan  teknologi  informasi dan komunikasi ada pada beberapa produk elektronik  yang  telah  beredar  saat  ini  di masyarakat salah satunya adalah komputer.  Komputer  berasal  dari  bahasa latin computare yang  mengandung  arti menghitung.  Komputer  adalah  suatu  alat yang  mampu  melakukan  tugas  seperti menerima  dan  memproses input data sesuai dengan programnya serta menyimpan  perintah –perintah  dan  hasil dari  pengolahan,  serta  menyediakan output dalam  bentuk  suatu  informasi (Jogiyanto H.M, 1989 : 3).
Pada umumnya bagi para mahasiswa,  komputer  merupakan  alat penunjang  yang  berperan  penting  dalam perkuliahan khususnya dalam hal mengerjakan tugas –tugas, mencari informasi yang ada di internet dan
membuat  kebutuhan  lain  seperti  desain, edit  vidio,  edit foto.  Mengingat  pentingnya peran  komputer  dikalangan  mahasiswa dapat  diasumsikan  bahwa  hampir  semua mahasiswa  memiliki  perangkat  komputer, namun demikian sangat mungkin pula ada beberapa kalangan mahasiswa yang tidak memiliki perangkat komputer.
Kemungkinan diatas justru menjadi peluang  bisnis  bagi  para  pelaku  usaha yang  mulai  membuka  usaha  di  bidang penyewaan komputer. Hal ini dapat diamati dilapangan  secara  langsung,  seperti  di seputaran lingkungan Universitas
Pendidikan  Ganesha  yang  mana  mulai banyak  bermunculan  tempat-  tempat penyewaan komputer sebagaimana dimaksud diatas. Untuk  membuka  usaha  penyewaan komputer
pelaku usaha tentu membutuhkan  perangkat  komputer,  yang mana  perangkat  komputer  dibeli  dari pelaku usaha penjual perangkat komputer. Berdasarkan  hasil obeservasi  di  6  (enam) pelaku usaha yang menyewakan
komputer di seputaran lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha diketahui bahwa  keseluruhan  dari  pelaku  usaha tersebut  membeli  perangkat  komputer  di pertokoan  Rimo  Denpasar.  Pertokoan Rimo  Denpasar adalah  sebuah pertokoan yang  ada  di  kawasan  Denpasar  dengan keunggulan menjual segala bentuk barang elektronik yang berkaitan dengan komputer atau  bisa  disebut  sebagai  pusat  dari penjualan  komputer  terlengkap  di-Bali yang  beralamat  di  Jalan  Diponegoro  136 Denpasar-Bali.  Adapun  yang  melatar belakangi  dibelinya  komputer  tersebut  di Pertokoan Rimo Denpasar adalah sebagai berikut :
1.  Ada banyak pilihan merek;
2.  Asecoris yang banyak;
3.  Harga Software terjangkau;
4.  Menyediakan Purna Jual;
5.  Melayani pembayaran secara
angsuran;
Beranjak dari informasi yang diberikan oleh pelaku usaha yang menyewakan komputer sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka berdasarkan hasil observasi  yang  dilakukan  di  Pertokoan Rimo  Denpasar,  para  pelaku  usaha membenarkan  alasan-  alasan  tersebut. Selain membenarkan alasan-alasan sebagaimana  dimaksud  diatas,  diperoleh informasi  tambahan  bahwa  ada  dua  jenis komputer  yang  dijual  di  Pertokoan  Rimo Denpasar.  Jenis  yang  pertama  adalah Komputer Build-Up ,  yakni  komputer  yang keseluruhan perangkat kerasnya ( hardware )  dibuat  dan  dirakit  oleh  salah satu produsen pembuat  komputer.  Jenis yang  kedua  adalah  Komputer  Rakitan yakni  komputer  yang  semua  perangkat kerasnya ( hardware ) berasal dari berbagai merek dan dirakit oleh toko komputer yang menjual komputer rakitan tersebut.
Perangkat komputer yang terdiri dari beberapa  gabungan  komponen  berupa hardware belum  mampu  dioperasionalkan tanpa adanya dukungan software . Software adalah  program  komputer  yang berisi perintah-perintah atau intruksi untuk melaksanakan suatu proses pada hardware. Adapun  beberapa software penting yang harus ada untuk dapat
mengoperasionalkan seperangkat komputer adalah :
1.  Operating system
2.  Application software
Pada umumnya dikenal 2 (dua) jenis software yakni software  original (asli)  dan software bajakan. Software asli  adalah software yang  dipasang  atau  di instal di dalam  komputer  dengan  sebuah  CD  atau DVD  tanpa  menggunakan keygen , serial number , crack ataupun generator keygen . Software bajakan  adalah software asli dengan  kondisi  yang  sudah  dirubah komponennya  agar  dapat  dipakai  atau digunakan tanpa melakukan sebuah transaksi  pembayaran.  Berdasarkan  hasil observasi, adapun software yang dipasang pada  komputer  yang  diperjual  belikan  di pertokoan Rimo Denpasar adalah beragam. Pada komputer Buil-Up dipasang software asli,  alasannya  adalah  bahwa untuk  menciptakan  unsur  keaslian  dalam komputer  yang  dibuat  selain  itu  mampu bertahan  dengan  waktu  yang  lama  tanpa adanya  gangguan  seperti  pemberitahuan memasukkan serial  number dan software not responding (macet) dan lebih aman dari gangguan virus yang  masuk  kedalam sistem komputer. Sedangkan pada komputer  rakitan  cenderung  dipasang software bajakan,  dengan  alasan  utama bahwa software bajakan  lebih  murah  bila dibandingan dengan software original (asli) hal  ini  diharapan  mampu  menekan  biaya produksi  perangkat  komputer  serendah mungkin sehingga tercapai prinsip ekonomi yakni mendapatkan  barang dengan harga yang murah dengan kualitas yang memadai.
Berbicara tentang software dari sudut pandang  studi  keilmuan  dibidang  hukum khususnya hukum Hak Kekayaan
Intelektual  (selanjutnya  disingkat  HKI) maka software (program komputer)
diberikan perlindungan hukum
berdasarkan  ketentuan  yang  ada  didalam Undang –Undang  Nomor.  28  tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya  disingkat UU  Hak  Cipta).  Berdasarkan  ketentuan Pasal. 40 ayat (1) UU Hak Cipta, ditentukan bahwa  program  komputer  merupakan ciptaan  dibidang  ilmu  pengetahuan  yang dilindungi.  Selanjutnya
berdasarkan  ketentuan  Pasal. 40 ayat  (3) UU Hak Cipta dinyatakan bahwa, “ Pelindungan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  termasuk pelindungan  terhadap  ciptaan  yang  tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut”. Ketentuan tersebut memberi arti bahwa  program  komputer  mendapatkan perlindungan hak cipta setelah diwujudkan dalam bentuk nyata meski belum dilakukan pengumuman.
Beranjak     dari    adanya  peredaran software bajakan  sebagaimana    telah diuraikan diawal yang tentunya dimulai dari adanya proses pembajakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, maka hal  tersebut     mengindikasikan    bahwa masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta dibidang program komputer yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut diperkuat dari data laporan Bussines Alliance (BSA) dan International Data Corporation (IDC) dalam Annual Global Software Privacy Study 2015 , dimana Indonesia masuk ke dalam Negara terbersar ke-10 di dunia dalam tingkat pembajakan software yang mencapai 85 % (delapan puluh lima persen). Pelanggaran tersebut tentu akan sangat merugikan     pihak     pencipta mengingat bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang menadung dua macam hak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal. 4 UU Hak Cipta, yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi. (http://migasnet04david078.blogspos.com/ 2015/05/indonesia-pembajak-software- urutan10.html).Kondisi seperti ini sangat berpengaruh    terhadap     perkembangan software yang ada di Indonesia karena pembajakan  dapat    mematikan    kreasi karya cipta dibidang industri software .
Beranjak   dari     kondisi    yang   demikian, maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAL CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA       CIPTA PROGRAM KOMPUTER ( SOFTWARE ) DI PERTOKOAN RIMO DENPASAR” .
METODE PENELITIAN
Berdasarkan fokus masalah
penelitian  yang  di fokuskan di  atas,  maka penelitian ini secara metodologis menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris (Zainuddin, 2013:30).  Dengan  rasionalitas untuk mengkaji kesenjangan dari kententuan  Undang-Undang  No.28  tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait mengenai perlindungan software dengan software bajakan  yang  beredar  di  Pertokoan  Rimo Denpasar.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini akan  dimulai  dari  obervasi  awal  untuk menentukan  urgensi  masalah,  melakukan wawancara, studi dokumen, memfokuskan data  dan  mendeskripsikan  data  sesuai dengan alur penelitian  kualitatif.  Deskriptif analisis yakni penyajian dengan menggambarkan  aspek-aspek  tertentu yang  berkaitan  dengan  masalah  dan kemudian  di  analisa  untuk  mendapatkan kebenaran  serta  berusaha  memahami kebenaran tersebut dengan memperhatikan  fenomena  hukum  yang ada di masyarakat (Zainuddin, 2013:6).
Apabila  keseluruhan  data  yang diperoleh  baik  dari  data  primer  maupun data sekunder sudah terkumpul, data-data tersebut dianalisis melalui proses pengolah,  pemisahan,  pengelompokan, serta  memadukan  sejumlah  data  yang telah  dikumpulkan.  Data-data  yang  ada dihubungkan satu sama lainnya, dilakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam  situasi  sosial,  kemudian  dilakukan suatu penafsiran. Setelah dilakukan analisa  secara  kualitatif,  selanjutnya  data disajikan  secara  deskriptif  kualitatif  dan sistematis  guna  mendapatkan  kesimpulan sebagai akhir dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
HKI  merupakan  hak  atas  suatu benda  atau  hak  kebendaan  maka  hak tersebut tidak terlepas dari harta kekayaan. Salah  satu  kajian  HKI  adalah  terkait mengenai  Hak  Cipta  dimana  hak  cipta disini  mengandung  2  (dua)  macam  hak yakni  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Hak Moral  adalah  hak  yang  melekat  pada  diri pencipta  sedangkan  hak  ekonomi  adalah hak untuk mengumumkan ( right to publish atau  right  to  perform) dan  hak  untuk memperbanyak (right to copy atau mechanical right) ciptaan. Hak yang paling

## e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No.1 Tahun 2018)
sering  dilanggar  dalam  hak  cipta  adalah hak  ekonomi  dimana  sering  kali  terjadi penggunaan  karya  berhak  cipta  yang melanggar  hak  eksklusif  pemegang  hak cipta. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28  tahun  2014  pelanggaran  hak  cipta dikenal  sebagai  pembajakan.Pembajakan adalah  Penggandaan  ciptaan  dan/atau produk  Hak  Terkait  secara  tidak  sah  dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud  secara  luas  untuk  memperoleh keuntungan  ekonomi.  Sesuai  dengan Pasal  34  Undang-Undang  No.  19  tahun 2016 pembaharuan Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik, pembajak adalah setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk  digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki. Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  pokok  utama pembajakan  adalah software komputer yang  dijual  di  Pertokoan  Rimo  Denpasar. Pertokoan Rimo Denpasar adalah sebuah pertokoan  yang  menjual  segala  bentuk barang  elektronik  yang  berkaitan  dengan komputer  atau  bisa  disebut  sebagai penjual komputer dan accecoris komputer terlengkap dibali, dari keunggulan penjualan  elektronik  yang  dijual  disana maka  tak  heran  adapun  oknum  yang menjual  barang  baik  perangkat  lunak ataupun perangkat keras yang berhubungan  dengan  komputer  dengan tidak  menghiraukan  keorisinalitasan  atau keaslian  dari  barang  tersebut  salah satunya adalah software bajakan. Sebenarnya  pembajakan software yang beredar dipertokoan Rimo Denpasar sudah jelas  melanggar  ketentuan  yang  berlaku yaitu  Undang-Undang  No.  28  tahun  2014 tentang  Hak  Cipta atau bisa  disebut  tidak benar, dari ketidak benaran tersebut timbul sebuah  masalah  yang  terjadi  dimana masalah  tersebut  adalah  kensenjangan antara das  sollen dengan das  sein atau bisa  disebut  dengan  kesenjangan  antara peraturan  perundang-  undngan  yang mengatur  mengenai  perlindungan  hak cipta program komputer ( software ) dengan kejadian yang ada dilapangan.
Dari  penelitian  dilapangan  yang sudah  dilakukan  tepatnya  dipertokoan Rimo  Denpasar  mengai software bajakan adapun  data  yang  diperoleh  adalah permasalahan mengnai pelanggaran karya cipta  yang  ber-hak  cipta  seperti  program komputer ( software ) sangat banyak hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dilapangan  dimana  dari  200  (dua  ratus) penjual  komputer  yang  ada  dipertokoan Rimo Denpasar, 60% (enam puluh persen) diantaranya  atau  80  (delapan  puluh) penjual  komputer  menyatakan  bahwa mereka  menjual software copyan  atau bajakan dengan menginstalkan ke komputer  yang  dibeli  oleh  konsumen maupun software yang dibeli langsung oleh konsumen. Tanggapan masyarakat terkait software bajakan  yang  beredar  sangat beragam  ada  pihak-pihak  yang  merasa diuntungkan  dan  ada  pihak  yang  merasa dirugikan.  Pihak  pertama  yang  mendapat keuntungan  dari  produk  bajakan  adalah para  pembajak.  Secara  ekonomis  pelaku pembajakan software mendapatkan keuntungan yang paling banyak dan besar, karena  tanpa  bersusah  payah  dapat menjual karya orang lain. Dengan adanya pembajakan software, produsen  atau perusahaan  pembuat software secara otomatis akan mengalami kerugian karena secara  langsung  keuntungan  dari  produk yang dibuat dalam hal ini adalah software menurun, penyebab menurunnya keuntungan perusahaan pembuat software adalah  karena  penjualan  produk software yang  kalah  bersaing  dipasaran  dengan software bajakan yang beredar dimasayarakat,  dan  ketika  keuntungan perusahaan  dari  produk  yang  dibuat menurun  maka  penghasilan  perushaan pembuat software akan ikut melemah dan berakibat  pada  bangkrutnya  perushaan tersebut (Gautama, 1995 : 11).
Sementara  jika  dilihat  dari  sisi konsumen terkait software bajakan beragam, ada yang merasa dirugikan dan ada yang merasa diuntungkan. Konsumen yang  dirugikan  adalah  konsumen  yang membeli  dengan  harga software asli ( original ) tetapi pada kenyataanya mendapatkan software
bajakan. Sedangkan konsumen yang diuntungkan
adalah  konsumen  yang  memang  secara sadar menghendaki atau membeli software bajakan. Meskipun demikian banyak sekali kerugian yang diakibatkan ketika menggunakan software bajakan,  Berikut merupakan
beberapa kerugian menggunakan software bajakan : potensi terkena virus dan  sejenisnya  lebih  besar, tidak support  update terbaru,  mudah mengalami heng  atau crash ,  mudah  kena blacklist, dikenali  oleh antivirus sebagai virus ,  tidak ada garansi, banyak fitur  non- aktif .
Secara umum berdasarkan penelitian  yang  didapatkan  di  Pertokoan
Rimo  Denpasar,  penyebab  terjadinya tindak  pelanggaran  karya  cipta  program komputer ( software ) adalah sebagai berikut :
1. Faktor  ekonomi,  pada  dasarnya memang  keinginan  untuk  mencari keuntungan financial secara  cepat dan menggabaikan kepentingan para pencipta  dan  pemegang  hak  cipta. Begitu  juga  dengan  harga  yang terjangkau  bagi  masyarakat  dimana harga sebuah software bajakan dapat dibeli dengan harga berkisar anataraRp.50.000.00,-  (lima  puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah). 2. Faktor substansi Hukum,  pada dasarnya  ketentuan  yang  berlaku yaitu  Undang-Undang  No.  28  tahun 2014  tentang  hak  cipta  masih menggunakan  delik  aduan,  yang mana  delik  aduan  yang  dimagsud adalah  diadukan  oleh  pencipta  atau pihak  yang  merasa  dirugikan  akan tetapi hal tersebut sebenarnya sangat  merugikan  pencipta  karena umumnya pembajakan software yang dilakukan adalah pembajakan software umum  seperti  : Microsoft, Adobe, Antivirus dan lain sebgainya, yang  memang  penciptanya  bukan dari Indonesia sehingga mereka tidak mengetahui  ada  pembajakan  yang dilakukan atas software yang diciptakan.
3. Faktor Struktur Hukum, pada dasarnya  struktur  hukum  tidak  akan bisa bergerak tanpa  adanya
substansi hukum yang mana substansi  hukum  yang  dimagsud masih  menggunakan  delik  aduan sehingga  pihak  dari  struktur  hukum dalam  hal  ini  kepolisian  harus menunggu pengaduan pihak pencipta yang merasa dirugikan agar bisa menjalankan aturan hukum yang berlaku  selain  itu  tidak  adanya ketentuan  yang  dibuat  oleh  pihak kepolisian  dalam hal  ini  POLRESTA Denpasar untuk melaksanakan sidak berkaitan  dengan  pelanggaran  hak cipta  khususnya  program  komputer ( software ) bajakan.
4. Faktor  Budaya  Hukum  Masyarakat, terkait  budaya  hukum  masyarakat khususnya pelaku usaha dan konsumen tekait perlindungan
terhadap hak cipta software ditengah maraknya  pelanggaran  yang  terjadi di  Pertokoan  Rimo  Denpasar  maka berdasarkan  hasil  penelitian  dapat diketahui  bahwa  budaya  hukum masyarakat  dalam  hal  ini  masih lemah. Hal tersebut dikarenakan hal – hal sebagai berikut :
1. Pemahaman  konsumen  tentang keberadaan Undang-Undang No.  28  tahun  2014  tentang  hak cipta yang memberikan perlindungan  terhadap  karya cipta software.
- Ada  konsumen  yang  sama sekali tidak mengetahui
adanya aturan mengenai perlindungan hak cipta khususnya perlindungan terhadap software.
- Ada konsumen yang sekedar mengetahui  adanya  aturan mengenai  perlindungan  hak cipta akan tetapi tetap menggunakan
software bajakan dengan alasan mahalnya software asli,  dan mudahnya mendapatkan software bajakan tanpa menunggu berhari-hari.
2.  Pemahaman pelaku usaha tentang  keberadaan  Undang-
Undang No. 28 tahun  2014
tentang hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta software. - Ada pelaku usaha yang sama sekali tidak mengetahui  adanya  aturan mengenai  perlindungan  hak cipta khususnya perlindungan terhadap software. Disamping itu menurut pelaku usaha permintaan  akan software bajakan  ini  sangat  tinggi  bila dibandingkan dengan software asli. - Ada  pelaku  usaha  yang sekedar  mengetahui  adanya aturan mengenai perlindungan  hak  cipta  akan tetapi  tetap  menjual software bajakan dengan alasan menurut pelaku usaha permintaan  akan software bajakan  ini  sangat  tinggi  bila dibandingkan dengan software alsi. Jadi secara umum faktor yang  timbul akibat kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang illegal
yang  masih  sangat  tinggi  dan kesadaran masyarakat terhadap barang  asli  yang  tidak illegal yang masih  sangat  lemah.  Masyarakat hanya  mementingkan  harga  yang murah dan dapat dinikmati  kegunaan dari software bajakan  tersebut. Masyarakat  kurang  mendapatkan informasi  bahwa  barang  bajakan tersebut tidak boleh beredar, dan bila mengedarkan    akan  terkena  sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Penggunaan  CD-RW  dan  DVD-RW pada PC (komputer) hingga alat yang saat ini  popular  yaitu hardisk dan flashdisk membuat  kasus  pembajakan software semakin  marak  dilakukan  dimasyarakat. Kemampuan  alat  ini  untuk  menciptakan software lebih banyak dimanfataatkan oleh pengguna komputer untuk menggandakan software dengan mudah tanpa mengurangi kualitas  produknya.  Bahkan  produk  hasil penggandaanya
akan berfungsi sama seperti software yang asli.  Selain  mengakibatkan  kerugian  pada perusahaan  komputer  yang  menciptakan software, pembajakan juga mengakibatkan pelanggaran  hak  cipta.  Memang  tidak dapat dipungkiri bahwa semakin meluasnya penggunaan teknologi komputer  untuk  kantor  maupun  pribadi memungkinkan  setiap  individu  di  seluruh dunia untuk menggandakan software tanpa diketahui  oleh  pemilik  hak  cipta  sehingga pembajakan software sulit  untuk  diawasi dan  ditindak.  Namun  sejauh  ini  berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah untuk melindungi property intellectual hasil inovasi mereka dari pembajakan.
Pemerintah  mengeluarkan  aturan hukum  berkaitan  dengan  Undang-Undang No.  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta mengenai tata cara perlindungan program komputer  ( software ),  berbagai  bentuk pembajakan  serta  sanksi  bagi  pelaku pembajakan  program  komputer  ( software ) serta aturan aturan lain yang mengatur dan berkaitan  dengan  perlindungan  program komputer  ( software ).  Dalam  ketentuan umum pasal 1 angka  9
Undang-Undang  No.  28  tahun  2014 tentang  Hak  Cipta,  “Program  Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema,  atau  dalam  bentuk  apapun  yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan  fungsi  tertentu  atau  untuk mencapai hasil tertentu”.
Undang-Undang  No.  28  tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  menentukan  bahwa Program Komputer ( software ) mendapatkan  perlindungan  hukum  yang sama  dengan  karya  cipta  lainnya.  Hal  ini dapat dilihat pada pasal 40 ayat (1) huruf s, menyatakan  bahwa  program  komputer merupakan  salah  satu  ciptaan  yang dilindungi. Jadi perlindungan hukum terhadap  program  komputer  ( software ) juga  lahir  secara  otomatis  ketika  program tersebut diciptakan.
Terhadap
perlindungan karya cipta atas perlindungan program komputer ( software ) perlu diketengahkan  bahwa  perlindungan  karya atas  program  komputer  ( software )  bukan atas  judul  program  komputer  ( software ) tersebut.

## e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No.1 Tahun 2018)
Judul  atau  bentuk  penamaan-penamaan lainnya  bukan  merupakan  perhatian  dari system  hukum  Hak  Cipta,  melainkan lapangan  hukum  Merek.  Hak  cipta  tidak memberikan  Pemegang  Hak  Cipta  atas program komputer ( software ) hak monopoli terhadap bagaimana cara program komputer  ( software )  tersebut  bekerja, tetapi  hukum  hak  cipta  memberikan  hak bagi  pemegang  hak  cipta  atas  program komputer  untuk  melarang  pihak  lain  yang meniru,  menjiplak  ekspresi  dari  instruksi atas  program  komputer  ( software )  yang dapat  diaplikasikan  dalam  perangkat komputer  tersebut  (Margono,  2003  :  69). Pemegang  hak  atas  program  komputer ( software )  mempunyai  beberapa  hak ekslusif diantaranya :
1. Hak  untuk  memperbanyak  program komputer  ( software )  dalam  sebuah bentuk  material  (hak  ini  termasuk menggandakan  program  komputer ( software )  tersebut  dalam harddisk atau flashdisk dari  sebuah komputer,
menulis atau  mencatatkan kode sumber dari program komputer ( software )).
2. Hak  untuk  mengumumkan  program komputer  ( software )  (hal  ini  berarti
membuat
program komputer ( software )  telah  diumumkan  kepada publik di indonesia).
3. Membuat adaptasi dari program (hal ini berarti membuat sebuah versi  lain dari program tersebut, seperti membuat  versi  Bahasa  lain,  kode atau  notasi  dari  program  komputer ( software ) tersebut).
Jangka waktu perlindungan program komputer  ( software )  didalam  Undang- Undang  Hak  Cipta  pasal  59  ayat  (1) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama  kali  diumumkan.  Pelanggaran terhadap  hak  cipta  program  komputer ( software ) dapat dikenakan tuntutan secara pidana  ataupun  perdata.  Didalam  pasal  9 ayat (1) huruf b Undang- Undang hak Cipta menyebutkan bahwa  pemegang  hak cipta yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan  penggandaan  ciptaan  dalam segala  bentuknya  termasuk  program komputer ( software ) dan ketika itu dilanggar  maka  Dalam  Undang-  Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak
Cipta  telah  mengatur  mengenai  sanksi pidana  bagi  pelanggar  hak  cipta  program komputer  ( software )  yang dijelaskan pada pasal  113  ayat  (3)  yang  menjelaskan bahwa  “Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf  g  untuk Penggunaan  Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”.
Disamping  itu  ketentuan  pidana  lain yang mengatur terkait perlindungan program  komputer  ( software )  adalah Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016 pembaharuan atas Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat (3) “Setiap orang yang snegaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer  dan  atau  system  elektronik dengan  cara  apapun  dengan  melanggar, menerobos,  melampaui,  atau  menjebol system  pengaman  (cracking,  hacking, illegal access).  Ancaman pidana  pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  30 ayat  3  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  8  (delapan)  dan  atau  denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus  juta  rupiah),  pasal  32  “  (1)  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan  hukum  dengan  cara  apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan
transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan  hukum  dengan  cara  apa  pun memindahkan  atau  mentransfer  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak  berhak.  (3)  Terhadap  perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang bersifat rahasia menjadi
dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data  yang  tidak  sebagaimana  mestinya. Dipidana  dengan  ketentuan  pasal  48  (1) Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2)  Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32 ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  9  (sembilan)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  32 ayat  (3)  dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp5. 000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah).” Pasal 33  “Setiap orang  yang sengaja  dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu system elektronik dan atau  mengakibatkan  system  elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar
rupiah).”,  Pasal  34  “Setiap  orang  yang sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan  atau  memiliki,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar  rupiah)”,  Pasal  35  “Setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau melawan  hukum  melakukan  manipulasi, penciptaan, perubahan,  penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen  elektronik  dengan  tujuan  agar informasi  elektronik  dan  atau  dokumen elektronik  tersebut  seolah-olah  data  yang otentik  ( Phising =penipuan  situs)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00  (dua  belas  miliar rupiah).”
Dari  aturan  yang  sudah  dipaparkan dapat dianalisis bahwa  pembajakan
sebenarnya tidak disarankan dan kegiatan pembajakan  melanggar  ketentuan  hak cipta  yang  sudah  diatur  dalam  ketentuan perundang-undangan  hal  tersebut  juga terdapat  sanksi  hukum  baik  kurungan maupun  denda  secara  tegas  dan  tertulis, akan tetapi ketentuan dan sanksi tersebut tidak dilakasanakan sesuai dengan aturan oleh  para  pelaku  usaha,  konsumen ataupun  penegak  hukum.  Dari  hasil penelitian yang dilaukan dipertokoan Rimo Denpasar  dan  konsumen  yang  pernah membeli  barang  di  Pertokoan  Rimo Denpasar  hal  tersebut  terbukti.  Dari  hasil wawancara  yang  dilakukan  dilapangan untuk  pemesanan  sebuah  komputer  akan langsung  diberikan  program  ( software ) yang dikehendaki oleh pemesan komputer tersebut. Software yang  di install tersebut bukanlah software yang  asli,  melainkan software bajakan  yang  di install melalui perantara hardware /  perangkat  keras
( harddisk ).
Selain  itu  dari  hasil  penelitian  kepada pelaku usaha yang memiliki toko komputer dipertokoan  Rimo  Denpasar  80  (delapan puluh)  pelaku  usaha  mejual software bajakan  dan  mengakui  bahwa software bajakan  lebih  banyak  yang  meminati  dari pada software asli  yang  dijual.  Selain  itu harga software bajakan  yang  dijual terjangkau  dan  sangat  murah  sesuai dengan  ekonomi  masyarakat,  sebagai contoh software  Windows  10  Home yang asli harganya bisa mencapai US$ 199 atau setara dengan Rp. 2.900.000.00,- (dua juta sembilan ratus rupiah) sedangkan software bajakan  dapat  dibeli  dengan  harga Rp.100.000.00,- (seratur ribu rupiah). Jadi apabila  pembeli  tidak  meminta software asli maka pembeli akan diberikan software bajakan  dengan  harga  yang  murah  dan kualitas  yang  hampir  sama  dibandingkan dengan software aslinya. Jika ditinjau dari penegakan hukum perlindungan hak cipta dibidang  program  komputer  ( software ) sudah sangat jelas terdapat dalam pasal 40 Undang-Undang  No.  28  tahun  2014 tentang hak cipta bahwa salah satu ciptaan yang dilindungi adalah program komputer, hal tersebut diperkuat oleh pihak kepolisian dalam  hal  ini  POLRESTA  Denpasar  yang menyatakan bahwa aturan
baku terkait dengan perlindungan hak cipta khususnya  program  komputer  sudah sangat  jelas  terdapat  di  dalam  Undang- Undang No. 28 tahun 2014 sehingga acuan utama ketika terjadi pelanggaran mengenai Hak  Cipta  khususnya  program  komputer adalah Undang-undang tersebut, semestinya  dari  aturan  hukum  sudah sangat  jelas  bahwa  program  komputer ( software ) dilindungi. Ketika terjadi sebuah pelanggaran    terkait  dengan  hak  cipta dibidang  program  komputer  dalam  hal  ini software bajakan  yang  dijual  dipertokoan Rimo Denpasar pihak kepolisian seharusnya sesekali mengadakan sweeping atau  sidak  ataupun  menyita software bajakan  tersebut,  akan  tetapi berbeda dengan keterangan pelaku usaha yang  menjual  produk  di  pertokoan  Rimo Denpasar sweeping petugas  kepolisian terkait  dengan  perlindungan software bajakan  di  Pertokoan  Rimo  Denpasar sangat  jarang  terjadi  dan  bahkan  tidak pernah dilakukan tindakan. Pada umumnya software
bajakan dan keberadaan  pembajak  tidak  tersentuh hukum,  banyak  para  pedagang  produk atau software bajakan  dengan  leluasa menjual  produk  tersebut  secara  terbuka. Lemahnya pengawasan dari aparat penegak  hukum  (dalam  hal  ini  kepolisian) dan  peraturan  perundang-  undangan mengenai hak cipta yang masih menggunakan  delik  aduan  menyebabkan perlindungan hak cipta dibidang perlindungan program komputer ( software ) dan  pembajakan software yang  ada dimasyarakat khususnya dipertokoan Rimo Denpasar marak dilakukan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan, sebagai berikut :
1.  Adapun
faktor-faktor yang melatarbelakangi
terjadinya pelanggaran  tersebut  yakni  bahwa sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat,  faktor  substansi  hukum yang masih menggunakan delik aduan, faktor  struktur  hukum  yang  kurang makasimal dalam  menjalankan
substansi  karena  adanya  delik  aduan dan faktor kesadaran masyarakat yang sangat  kurang  mengenai  perlindungan program komputer ( software ).
2.  Secara substansi perlindungan
terhadap  hak  cipta  di  bidang  program komputer  ( software )  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat
Undang-Undang Hak Cipta) sebagaimana dengan tegas dirumuskan dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 huruf S dan sanksinya pada pasal 113 ayat (3) Undang-Undang  Hak  Cipta.  Namun demikian dalam
pengimplementasiannya ketentuan tersebut  seakan  tidak  diperhatikan  dan justru diabaikan oleh pelaku usaha yang memperjual  belikan  program  komputer ( software )  komputer  bajakan.  Sejalan dengan  hal  tersebut  adapun  ketentuan Undang-Undang  No  28  tahun  2014 tentang  hak  cipta  belum  sepenuhnya dapat  diterapkan  oleh  struktur  hukum (POLRESTA  Denpasar)  yang  dilatar belakangi oleh karena pelanggaran hak cipta  adalah  merupakan  delik  aduan yang mana artinya bahwa pelanggaran tersebut  hanya  bisa  ditindak  apabila adanya laporan dari masyarakat dan/atau pihak yang merasa dirugikan.
Saran-saran  yang  dapat  diberikan untuk permasalahan diatas adalah sebagai berikut:
1.  Saran kepada pemerintah untuk mengkaji ulang terkait mengenai aturan UU Hak Cipta yang masih menggunakan  delik  aduan  dengan mennganti  menggunakan  delik  laporan atapun  delik  lain  agar  nantinya  tidak terjadi  atau  meminimalisir  pelanggaran hak cipta khususnya mengenai program komputer ( software ) bajakan.
2.  Mengingat  bahwa  tingkat  pelanggaran terhadap  hak  cipta  yang  terjadi  di pertokoan rimo denpasar sangat tinggi, maka  dalam  hal  ini  sudah  seharusnya menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat untuk  turut serta melakukan  pengawasan  baik  secara langsung maupun tidak langsung terhadap  eksistensi dari
peredaran program komputer ( software ) bajakan,  dalam  artian  bahwa  ada kerjasama  antara  masyarakat  dan aparat  penegak  hukum  terkait  upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta, adapun  kerja  sama  yang  dimaksud dalam  hal  ini  adalah  dalam  bentuk kesediaan masyarakat untuk
melaporkan dan/atau mengadukan setiap  tindakan  yang  mengarah  pada pelanggaran hak cipta.
3.  Bagi sekala Internasional BSA ( Business Software Alliance) untuk lebih sering  memberikan  pemahaman  baik secara  tertulis  di social  media maupun website yang  mudah  diakses  oleh
masyarakat dan presentasi di masyarakat untuk mempromosikan basic  software  open  source sebagai langkah untuk mengurangi pembajakan khususnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Ali,  Zainuddin,  2013,  Metode  Penelitian Hukum,  edisi-1,  cetakan  ke-4, Sinar Grafika, Jakarta.
Friedman,M,Lawrence,  1969, The  Legal System: Social Scince Perspektif , Russel Soge Foundation, New York. Gautama,  Sudargo,  1989,  Perkembangan Arbitrase  Dagang  Indonesia, Eresco, Bandung. Jogiyanto, H.M, 1989, Pengenalan Komputer, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Andi offset, Yogyakarta. Margono,  Suyud,  2003,  Hukum  dan Perlindungan  Hak  Cipta,  CV. Novinda Pustaka Mandiri, Jakarta. Saidin,  OK,  2015,  Aspek  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual  Property  Rights), PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan :
Indonesian  Civil  Code  Burgelijk  Wetbook Voor Indonesia (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata), Terjemahan  Ali  Afandi,  1984, Gajah Mada, Yogyakarta. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta,  Lembaran  Negara Nomor 5599. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Undang-  Undang Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tmabhan  Lembaran  Negara Nomor. 4843. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian
Sengketa,  Lembaran  Negara
Nomor 138.
Internet :
Susanto, David, 2009, “Indonesia
Pembajak Software Urutan 10 Dunia”, 28 September 2017, http://migasnet04david078.blo gspos.com/2015/05/indonesia- pembajak-software- urutan10.html.
www.wipo.int/sme/en/documents/guides/.2
006 .