Hal: 143-156

## ANALISIS KEBUTUHAN INFORMASI BAGI PENYUSUNAN RENCANA RESOLUSI KONFLIK DI TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) PULAU PIEH, INDONESIA
Analysis of Information Needs for the Preparation of Conflict Resolution Plans in Pieh Island Aquatic Tourism Park (TWP)
Oleh:
Delfitri Yanti 1 , Darmawan 1 *, M. Fedi A. Sondita 1
1 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680. delfitri_yanti@apps.ipb.ac.id ; darmawan@apps.ipb.ac.id ;
mfasondita@apps.ipb.ac.id .
* Korespondensi : darmawan@apps.ipb.ac.id
Diterima: 18 November 2022; Direvisi: 12 Juli 2023; Disetujui: 18 Juli 2023

## ABSTRACT
The difference in fishing gear between traditional and modern fishermen triggers conflicts; for the sustainability of the Pieh Island Marine Tourism Park (TWP) area, efforts are needed to prepare an efficient conflict resolution plan by considering relevant data and information. The study aims to identify conflicts in the Pieh Island TWP area, identify data and information needs to develop conflict resolution,  analyze  the  availability  of  management  data  in  the  Pieh  Island  TWP,  and  provide recommendations  for  data  and  information  collection.  The  research  was  conducted  in  the  form  of field observations and structured interviews through several questions that have been systematically prepared, as well as focus group discussions (FGDs) with the managers of the Work Unit (Satker) who are directly responsible to the Pekanbaru National Marine Protected Area Workshop (LKKPN Pekanbaru) as the Technical Implementation Unit of the TWP National Marine Protected Area Pieh Island.  The  results  of  the  study  are  qualitative  and  quantitative  data  through  descriptive  and comparative  methods  in  the  form  of  identification  of  the  type/nature  of  conflict  in  TWP,  data  and information  needed  in  the  preparation  of  conflict  resolution,  data  and  information  that  is  already available  and  that  must  be  collected,  the  ability  of  managers  to  support  technically  but  financially need  additional  funds,  and  appropriate  conflict  resolution  as  well  as  some  descriptions  of recommendations for collecting data and information in TWP.
Keywords:  information needs, management plan, conflict resolution.

## ABSTRAK
Perbedaan alat tangkap antara nelayan tradisional dan nelayan modern memicu konflik, untuk keberlanjutan  kawasan  Taman  Wisata  Perairan  (TWP)  Pulau  Pieh  diperlukan  upaya  penyusunan rencana resolusi konflik yang efisien dengan mempertimbangkan data dan informasi yang relevan. Tujuan  penelitian  adalah  mengidentifikasi  konflik  di  kawasan  TWP  Pulau  Pieh,  mengidentifikasi kebutuhan  data  dan  informasi  untuk  menyusun  resolusi  konflik,  menganalisis  ketersediaan  data pengelola  di  TWP  Pulau  Pieh,  dan  memberikan  rekomendasi  pengumpulan  data  dan  informasi. Penelitian  dilakukan  dalam  bentuk  observasi  lapang  dan  wawancara  terstruktur  melalui  beberapa pertanyaan  yang  telah  disusun  secara  sistematis  serta focus  group  discussion (FGD)  dengan pengelola  Satuan  Kerja  (Satker)  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Loka  Kawasan Konservasi  Perairan  Nasional  Pekanbaru  (LKKPN  Pekanbaru)  sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional TWP Pulau Pieh. Hasil penelitian berupa data kualitatif dan
kuantitatif  melalui  metode  deskriptif  dan  komparatif  berupa  identifikasi  jenis/sifat  konflik  di  TWP, kebutuhan  data dan informasi dalam penyusunan resolusi konflik, data dan  informasi yang sudah tersedia  dan  yang  harus  dikumpulkan,  kemampuan  pengelola  secara  teknis  mendukung  namun secara  finansial  perlu  adanya  penambahan  dana,  dan  resolusi  konflik  yang  tepat  serta  beberapa uraian rekomendasi pengumpulan data dan informasi di TWP.
Kata kunci: kebutuhan informasi, rencana pengelolaan, resolusi konflik.

## PENDAHULUAN
Perairan Nasional Taman Wisata
Perairan Pulau Pieh dan laut sekitarnya (TWP Pulau Pieh) merupakan  satu kawasan konservasi  laut  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Taman  Wisata  ini  meliputi  wilayah  perairan seluas 39.900 ha di sekitar Pulau Bando, Pulau Pieh,  Pulau  Air,  Pulau  Toran,  dan  Pulau Pandan (Bahri 2019;  Sutono  dan Lubis 2018; Yustinaningrum  2017).  Sesuai  Keputusan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia Nomor 38/Kepmen-KP/2004 tentang  Rencana  Pengelolaan  dan  Zonasi Taman  Wisata  Perairan  Pulau  Pieh  dan  laut sekitarnya  di  Provinsi  Sumatera  Barat  Tahun 2014  (KKP  2014a),  TWP  Pulau  Pieh  dikelola oleh  Loka  Kawasan  Konservasi  Perairan Nasional  (LKKPN)  Pekanbaru.  Sebagai  Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT-KKPN), LKKPN Pekanbaru membentuk  Satuan Kerja (Satker) yang  bertanggungjawab  kepada  Kepala  Loka KKPN Pekanbaru.
Sesuai  dengan  Peraturan  Direktur Jenderal  Kelautan,  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil  Nomor  11/PER-DJKP3K/2014  (KKP 2014b) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana  Teknis  Pemanfaatan  Kawasan Konservasi  Perairan,  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  TWP  Pulau  Pieh  dikelola  berdasarkan pembagian  zonasi  seperti  zona  inti,  zona pemanfaatan,  zona  perikanan  berkelanjutan serta  zona-zona  lainnya.  Zona  perikanan berkelanjutan seluas 37.974,72 hektar menjadi daerah  penangkapan  ikan  nelayan  Kota Padang,  Kota  Pariaman,  dan  Kabupaten Padang  Pariaman.  Di  kawasan  ini  sebagian nelayan  memasang  rumpon  untuk  memu- dahkan  mereka  menangkap  ikan.  Saat  ini penangkapan  ikan  menggunakan  kapal  kayu berukuran panjang rata-rata 9 sampai 12 meter dengan  lebar  1  sampai  3  meter.  Namun ternyata  ada  konflik  antar  nelayan  yang menangkap  ikan  di  kawasan  tersebut.  Molina dan  Frapolli  (2020)  menyebutkan  bahwa konflik di wilayah konservasi perairan cenderung meningkat sejalan dengan mening-
katnya  jumlah  wilayah  konservasi  perairan  di dunia. Konflik di kawasan konservasi seringkali terjadi  antara  antara  pihak  pengelola  dengan masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  atau  yang memanfaatkan  kawasan  konservasi  tersebut (Maiwa et al. 2018; Molina dan Frapolli 2020;
Prayitno 2020; Said et al. 2018; Senoaji et al.
2020).
Media massa Newswire-Bisnis.com pada  tanggal  1  Agustus  2019  melaporkan terjadinya  konflik  antara  kelompok  nelayan yang  diduga  mengoperasikan  pukat  harimau atau trawl dengan kelompok nelayan tradisional  yang  menggunakan  alat  tangkap lainnya  (Leonard  2019;  Setiawan  2019). Nelayan tradisional mengeluhkan hasil tangkapan  mereka  yang  berkurang  akibat beroperasinya pukat harimau tersebut. Mereka mengajukan  protes  kepada  Kementerian Kelautan dan Perikanan agar menindak tegas pengguna  pukat  harimau  karena  meng- gunakan  alat  tangkap  yang  dilarang  dan beroperasi  di  perairan  hanya  500  meter  dari tepi  pantai  (Setiawan  2019).  Konflik  tersebut muncul kepermukaan sejak tahun 2017 ketika satu unit kapal pukat harimau dibakar nelayan tradisional. Namun rupanya, kejadian itu tidak memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku sehingga  praktik  tersebut  terus  berlangsung. Nampaknya konflik yang timbul di TWP Pulau Pieh  adalah  konflik  antar  pengguna  kawasan atau  antar  nelayan.  Kejadian  yang  memang sering  terjadi  baik  di  dalam  maupun  di  luar kawasan konservasi perairan (Arief et al. 2020;
Devlin et  al. 2022;  Hastuty et  al. 2015;
Winarwati  dan  Hasanah  2016;  Rusmilyansari dan  Mahreda  2019)  yang  disebabkan  karena perebutan  daerah  penangkapan  ataupun karena perbedaan penggunaan alat tangkap.
Konflik antar nelayan di TWP Pulau Pieh perlu ditangani secara sistematis dan menyeluruh  sebagai  bagian  dari  pengelolaan perikanan.  Penyusunan  program  resolusi konflik  memerlukan  persiapan  yang  meliputi pengetahuan  rinci  tentang  pihak-pihak  yang terlibat,  penyebab  konflik,  kerugian  yang ditimbulkan,  pandangan  pihak-pihak  yang berkonflik,  status  perkembangan  konflik,  dan
upaya  penanganan  sebelumnya  (Arief et  al . 2020; Yustinaningrum 2017; Darmawan dan Haluan 2003).  Konflik  tersebut  menye- babkan ketegangan antara kelompok nelayan dengan  jenis  alat  tangkap  yang  berbeda, perpecahan  masyarakat,  kerusakan  ling- kungan,  bangunan,  dan  habitat  sumberdaya, serta  terjadinya  tangkap  berlebih.  Laporan juga mengonfirmasi kerusakan ekosistem laut, hambatan  ekonomi  bagi  nelayan,  korban luka/jiwa,  berkurangnya  kepercayaan  masya- rakat  terhadap  pemerintah,  dan  perubahan nilai  budaya.  Oleh  karena  itu,  penyelesaian konflik antar nelayan di TWP Pulau Pieh harus dilakukan  segera  untuk  mencegah  kegagalan upaya  pengelolaan  berkelanjutan  di  kawasan tersebut  (Arief et al .  2020;  Devlin et  al .  2022; Karisma et al . 2018; Spijkers et al . 2018).
Penyusunan
dokumen Rencana Resolusi  Konflik  membutuhkan  data  dan informasi yang relevan dan terkini, yang terkait dengan  sifat  dan  jenis  konflik  yang  muncul. Tanpa  data  dan  informasi  tersebut,  analisis dan  langkah-langkah  aksi  yang  efektif  tidak dapat ditentukan oleh LKKPN. Data yang salah dapat  menghasilkan  rencana  yang  tidak relevan dan tidak mampu mengatasi masalah dengan baik. Karena setiap kawasan perairan memiliki  karakteristik  yang  berbeda  baik  dari segi biofisik maupun sosial-ekonomi, jenis data yang  dibutuhkan  untuk  menyusun  rencana resolusi  konflik  juga  akan  berbeda  di  setiap daerah (Agung et al . 2016).
Penyusunan  Rencana  Resolusi  Konflik yang  baik,  Pengelola  TWP  perlu  memiliki kemampuan  dalam  mengidentifikasi  dan mengumpulkan  jenis  data/informasi  yang diperlukan  serta  menganalisisnya.  Tanpa data/informasi  yang  baik,  Rencana  Resolusi Konflik  tidak  dapat  disusun  dengan  baik. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dan  informasi  yang  spesifik  untuk  menyusun Rencana  Resolusi  Konflik  di  zona  perikanan berkelanjutan.  Identifikasi  kebutuhan  data tersebut dibandingkan dengan data yang telah dimiliki oleh pengelola TWP Pulau Pieh untuk mengetahui jenis data yang masih kurang atau perlu  dikumpulkan  dan  dilengkapi.  Penelitian ini  juga  akan  memperhatikan  kapasitas pengelola  dalam  mengumpulkan  data  yang belum ada. Temuan tersebut akan membantu Satuan  Kerja  (Satker)  dalam  membuat rencana  kegiatan  pengumpulan  data  yang lebih  baik,  termasuk  perencanaan  kebutuhan tenaga,  peralatan,  dan  dana  yang  diperlukan (Arief et al. 2020; Rusmilyansari dan Mahreda 2019).

## METODE
Lingkup  penelitian  adalah  identifikasi jenis  data  dan  informasi  spesifik  yang diperlukan untuk menyusun dokumen Rencana  Resolusi  konflik  antar  nelayan  di zona  perikanan  berkelanjutan  TWP  Pulau Pieh.    Subjek  penelitian  adalah  pengelola Satker  LKKPN  Pekanbaru  yang  berjumlah  8 orang PNS dan 8 orang Non-PNS. Wawancara langsung dengan nelayan yang terlibat dalam konflik  tidak  dapat  dilakukan  karena  pene- rapan Lockdown Pandemi Covid-19, sehingga data  terkait  nelayan  menggunakan  data sekunder  yang  telah  dikumpulkan  oleh pengelola  Satker  (setiap  melakukan  patroli kawasan  TWP  Pulau  Pieh).  Sifat  data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  bersifat kualitatif  dan  kuantitatif.    Data  dan  informasi dikumpulkan  dengan  metode  wawancara, focus  group  discussion (FGD),  dan  observasi lapang saat peraturan pandemi masih memungkinkan
Informasi/data yang dibutuhkan meliputi identifikasi pihak-pihak yang berkonflik, penyebab  konflik,  kerugian  akibat  konflik, upaya  penyelesaian  konflik  yang  ada,  data yang  dimiliki  oleh  Satker  terkait  konflik, kapasitas  dan  kompetensi  anggota  Satker, serta rencana kerja dan biaya Satker.
Pengumpulan  data  lapangan  dilakukan pada bulan Maret sampai April 2020 terhadap pengelola  Satker  TWP  Pulau  Pieh  di  kantor jalan  Bandung  No  12  Astratek,  Ulak  Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. TWP Pulau  Pieh  sendiri  berada  sekitar  10-30  km dari pesisir Kabupaten Pariaman (Gambar 1).
Identifikasi  jenis  atau  sifat  dari  konflik yang  terjadi  di  analisis  secara  deskriptif berdasarkan informasi yang diperoleh.
Informasi  berupa  pihak-pihak  yang  terlibat dalam konflik, penyebab konflik, kerugian yang timbul  akibat  konflik,  tanggapan  pihak-pihak yang berkonflik, status perkembangan konflik, disintesis  untuk  mengidentifikasi  sifat  konflik yang  terjadi  antar  nelayan  di  kawasan  TWP Pulau Pieh.
Analisis  jenis  data  dan  informasi  untuk menyusun  rencana  resolusi  konflik  perikanan yang  digunakan  dimulai  dengan  mengacu pada bentuk rumusan pendekatan konflik yang tepat  dan  efektif.  Selanjutnya  dilakukan analisis  deskriptif  dan  komparatif  yang  lebih mendalam  tentang  kebutuhan  jenis  data  dan informasi  yang  diperlukan  untuk  rekomendasi dalam  penanganan  konflik  perikanan  antar nelayan di TWP Pulau Pieh.¨
Gambar 1 Peta lokasi penelitian. TWP Pulau Pieh Sumatera Barat.
Analisis  jenis  data  dan  informasi  yang sudah  dimiliki  dan  data/informasi  yang  masih diperlukan  dalam  menyusun  rencana  teknis resolusi  konflik  perikanan  antar  nelayan  di zona  perikanan  berkelanjutan  di  TWP  Pulau Pieh  dilakukan  dengan membandingkan ketersediaan  data  dan  informasi  yang  telah dimiliki oleh pengelola TWP dengan identifikasi kebutuhan data dan informasi untuk melakukan  resolusi  penanganan  konflik  antar nelayan  yang  paling  tepat  dan  efektif. Ketersediaan data dalam penelitian ini menga- cu pada tersedia atau belum tersedianya data dan informasi yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Pengujian kemampuan ( feasibility ) pengelola dalam pengumpulan jenis data dan informasi di TWP Pulau Pieh dilakukan dalam dua (2) tahapan, yaitu kemampuan teknis, dan kemampuan  finansial.  Kemampuan  teknis dalam  pengumpulan  jenis  data  dan  informasi dilakukan  secara  kualitatif  deskriptif,  dengan mempertimbangkan  kemampuan  staf  Satker TWP  untuk  mengumpulkan  sendiri  data  dan informasi  atau  membutuhkan  bantuan  tenaga ahli.  Kemampuan  finansial  dalam  pengum- pulan  jenis  data  dan  informasi  oleh  Satker  di TWP Pulau Pieh dilakukan dengan menentukan  kemampuan  finansial  untuk melakukan  pengumpulan  data  dan  informasi untuk  menyusun  rencana  teknis  resolusi konflik.
Analisis  rumusan  pendekatan  resolusi konfik  antar  nelayan  yang  digunakan  dimulai dari  mendefinisikan  bentuk-bentuk  rumusan
pengelolaan konflik yang disusun berdasarkan pendekatan konsep Ubbe (2011). Berdasarkan acuan tersebut dilakukan penyesuaian tahapan  penyelesaian  konflik  yang  tepat  dan efektif  diterapkan  sesuai  dengan  jenis/sifat konflik  yang  terjadi  di  kawasan  TWP  Pulau Pieh.
Rekomendasi jenis data/informasi yang harus dikumpulkan oleh Pengelola TWP untuk dapat  menyusun  rencana  resolusi  konflik perikanan  antar  nelayan  di  kawasan  TWP diberikan  disesuaikan  dengan  kemampuan pengelola dalam mengumpulkan data/ informasi  yang  belum  tersedia  dan  dapat menjadi  salah  satu  bahan  pertimbangan  bagi Pengelola TWP untuk melakukan penyusunan rumusan  resolusi  konflik  perikanan  antar nelayan.

## HASIL

## Identifikasi jenis/sifat konflik
Pengelola  TWP  sudah  mengidentifikasi empat  kelompok  nelayan  berdasarkan  jenis alat  tangkap,  yaitu  kelompok  nelayan  bagan, kelompok nelayan payang, kelompok nelayan pancing,  dan  kelompok  nelayan  rawai. Berdasarkan  tingkat  teknologinya,  nelayan tersebut  dapat  dibedakan  menjadi  kelompok nelayan  tradisional  (terdiri  dari  nelayan pancing  dan  nelayan  rawai)  dan  kelompok nelayan  modern  (terdiri  dari  nelayan  bagan dan  nelayan  payang).  Konflik  yang  terjadi  di dalam kawasan khususnya di zona perikanan berkelanjutan  yaitu  konflik  diantara  kedua
kelompok  tersebut  yaitu  antara  nelayan tradisional  dan  nelayan  modern.  Fokus penelitian ini adalah konflik di antara kelompok nelayan  tradisional  dan  kelompok  nelayan modern.
Pengelola  TWP  menerima  laporan  dari nelayan  tradisional  bahwa  nelayan  modern melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan  dan  modifikasi  alat  tangkap  dengan dampak  berupa  kerugian  nelayan  tradisional berupa  penurunan  hasil  tangkapan.  Bahkan ada beberapa kasus, nelayan modern beroperasi  di  zona  inti  TWP.  Nelayan  bagan dilaporkan  menggunakan  bagan  dengan bahan jaring bermata-jaring kurang dari 1 inci). Nelayan  payang  dilaporkan  menggunakan bahan jaring dengan mesh size kurang dari 0,5 inci) dengan cara ditarik seperti trawl .
Pengelola  TWP  menyatakan  bahwa saat  melakukan  pengawasan,  tidak  mene- mukan  atau  menjumpai  pelanggaran  atau nelayan  modern  yang  beroperasi.  Namun ternyata  konflik  telah  terjadi  di  kawasan tersebut. Muspawi (2014) menyatakan bahwa proses  terjadinya  konflik  bersifat  dinamis dimana  konflik  berpotensi  muncul  kembali bahkan  dapat  berkembang  menjadi  lebih parah  jika  dibiarkan.  Mengingat  nelayan modern  juga  dilaporkan  melakukan  aktivitas penangkapan di zona inti kawasan TWP, maka hal ini tentu akan berdampak pada ketersediaan  sumberdaya  kawasan  serta upaya  perlindungan  biota  di  zona  inti  akan gagal dan bahkan terancam punah.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  konflik antar  nelayan  di  TWP  Pulau  Pieh  terjadi karena  adanya  kecemburuan  sosial  antar kelompok nelayan karena perbedaan jenis alat tangkap  yang  digunakan  sehingga  terjadi dominasi penangkapan oleh nelayan modern. Ini adalah konflik kelas yang disebabkan  oleh kesenjangan  teknologi  penangkapan  ikan. Intensitas  konflik  ini  tergolong  tinggi  seiring dengan  konflik  cara  produksi/alat  tangkap (Annisa et  al. 2009,  Kinseng  2007,  Kobesi et
al. 2019,  Mahmud et  al. 2016).  Umumnya konflik ini disebabkan oleh perbedaan teknologi  alat  tangkap  diantara  sesama nelayan yang merugikan salah satu pihak yang berkonflik saat memanfaatkan wilayah tangkapan  yang  sama.  Dapat  disimpulkan bahwa  jenis/sifat  konflik  yang  terjadi  di  TWP Pulau Pieh saat ini adalah konflik antar nelayan yang disebabkan adanya perbedaan teknologi alat  tangkap  yang  beroperasi  di  daerah penangkapan  ikan  yang  sama.  Konflik  yang terjadi  bukan    antara  nelayan  dengan pengelola kawasan. Berikut ini adalah identifikasi jenis/sifat konflik tersebut (Tabel 1).

## Identifikasi jenis data dan informasi spesifik yang dibutuhkan untuk menyusun rencana resolusi konflik
Berdasarkan  acuan  tentang  bentuk- bentuk  penanganan  konflik  yang  dikemukan Ubbe  (2011)  maka  bentuk  penangan  yang paling  tepat  dan  efektif  diterapkan  yaitu campuran/komprehensif. Untuk dapat menyusun rencana resolusi konflik perikanan, terutama  dengan  pendekatan  campuran/ komprehensif, Pengelola TWP akan membutuhkan  sejumlah  data  dan  informasi yang  relevan  diperlukan.  Arfani  (2005) mengatakan bahwa untuk melakukan pengelolaan  konflik  perlu  diketahui  sumber kemunculan,  dan  pemicu  konflik  itu  sendiri. Mempertimbangan kebutuhan Pengelola TWP untuk  menangani  konflik  perikanan  yang terjadi di dalam Kawasan TWP,  jenis informasi yang  diperlukannya  paling  sedikit  harus mencakup  (1)  karakteristik  nelayan  yang berkonflik,  (2)  penyebab  konflik,  (3)  dampak konflik,  (3)  kekuatan  pihak  berkonflik,  (4) kekuatan  Pengelola  TWP,  (5)  peluang  yang ada  untuk  menyelesaikan  konflik,  (6)  upaya penanganan  konflik  yang  pernah  dilakukan dan evaluasinya, (7)  peraturan dan ketentuan yang diperlukan untuk mendukung penerapan penanganan  konflik.  Berikut  ini  adalah  hasil penilaian terhadap ketersediaan data/ informasi tersebut (Tabel 2).

## Tabel 1 Jenis dan Sifat Konflik
No Akar konflik Tipe konflik Intensitas konflik Sifat konflik Sasaran manajemen konflik Strategi 1 Dominasi Daerah Penangkapan Ikan oleh Nelayan Modern Konflik Antar Kelas Sosial Terbuka Struktural Sosialisasi dan penegakan hukum Persuasi dan Pentaatan hukum pengaturan lokasi Daerah Penangkapan 2 Penggunan Alat Penangkapan tidak sesuai spesifikasi SNI Konflik Antar Kelas Sosial Terbuka Struktural Sosialisasi dan pemberantasan Alat Penangkapan yang merusak lingkungan Persuasi, Pemantauan dan Penegakan hukum
Tabel 2  Jenis data dan informasi latar belakang tentang konflik yang diperlukan untuk menyusun rencana penanganan konflik perikanan di TWP
Jenis data Penjelasan Karakteristik nelayan yang berkonflik Karakter atau watak yang berpengaruh terhadap pemikiran dan perilaku dari pihak-pihak yang berkonflik Faktor penyebab konflik Suatu keadaan yang menjadi asal muasal/latar belakang terjadinya konflik Dampak konflik Segala bentuk akibat yang timbul dengan adanya konflik Kekuatan pihak berkonflik Kemampuan yang dimiliki pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan suatu tindakan Kekuatan Pengelola TWP Kemampuan yang dimiliki Pegelola TWP untuk melakukan suatu tindakan Peluang yang ada untuk menyelesaikan konflik Ketersediaan kemungkinan penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan baik Upaya penanganan konflik yang pernah dilakukan dan evaluasinya Segala bentuk kebijakan/program yang telah dilakukan untuk mengatasi konflik dan bentuk penilaian atas kebijakan/program yang telah dilakukan tersebut Peraturan dan ketentuan yang diperlukan untuk mendukung penerapan penanganan konflik. Landasan dan patokan yang dapat mengikat pihak-pihak yang berkonflik untuk mematuhi segala bentuk ketentuan yang berlaku
Berikut ini adalah penjelasan dari setiap jenis  data/informasi  Tabel  2.  Ciri  khas  dari nelayan suatu daerah merupakan karakteristik yang bisa berbeda antara daerah satu dengan lainnya.  Oleh  sebab  itu  tiap  upaya  untuk memahami  persoalan  nelayan,  diperlukan informasi  mengenai  karakteristiknya  (Budi 2015,  Fitri  dan  Najmi  2021,  Sriyono et  al.
2021). Data dan informasi tentang karakteristik nelayan  yang  dimaksud  mencakup  data  asal usul,  usia,  tingkat  pendidikan,  lama  penga- laman  menjadi  nelayan,  jenis  kapal  dan  alat tangkap  yang  digunakan,  status  kepemilikan kapal dan alat tangkap, tata nilai yang dianut, dan lokasi penangkapan. Informasi/data tersebut diperlukan agar Pengelola TWP dapat mengetahui  secara  tepat siapakah  kelompok- kelompok  yang  berkonflik  tersebut.  Data  dan informasi tentang pengenalan terhadap pihak- pihak  yang  berkonflik  tersebut  menyesuaikan dengan karakteristik pihak yang berkonflik.
Penyebab  konflik  merupakan  akar pemicu  terjadinya  konflik  seperti  hubungan sosial, ekonomi, politik, status sosial, kekuasaan,  dan  lain  sebagainya  (Setiadi  dan Kolip 2010). informasi seperti identifikasi lokasi terjadinya konflik, siapa saja pihak yang terlibat konflik,  dan  jenis  konflik  yang  terjadi  dapat digunakan untuk menentukan faktor penyebab konflik.  Analisis  lebih  dalam  terhadap  hal  ini dapat memberikan kepastian asal muasal atau latar  belakang  terjadinya  konflik,  sehingga bentuk penanganan konflik dapat disesuaikan dengan faktor penyebab terjadinya konflik,
Dampak  adalah  suatu  kemungkinan yang  mendatangkan  akibat  atau  sebab  yang membuat  terjadinya  sesuatu,  baik  positif maupun  negatif  (Fitratullah  2014).  Dampak
dari  konflik  antar  nelayan  di  TWP  bersifat negatif. Untuk itu diperlukan data dan informasi berupa  data  kerusakan  fisik/alat  tangkap, kerugian  finansial,  dan  korban  luka  atau bahkan  korban  jiwa.  Data  tersebut  diperlukan untuk mengetahui kondisi ada sebelum konflik, saat  konflik  berlangsung,  dan  setelah  konflik, sehingga  Pengelola  TWP  dapat  melakukan tindakan  guna  mencegah  atau  meminimalisir kerusakan terjadi.
Informasi  mengenai  kekuatan  pihak yang  berkonflik  diperlukan  untuk  mengetahui kemampuan  yang  dimiliki  pihak-pihak  yang berkonflik  tersebut  untuk  melanjutkan  atau menghentikan  konflik.  Kekuatan  yang  dimiliki merupakan  pertimbangan  kemampuan  pihak- pihak  yang  terlibat  konflik  apakah  memiliki kemampuan yang lebih besar dari pihak lawan atau  lebih  baik  mengalah  dalam  konflik (Fitratullah  2014).  Data  dan  informasi  yang dimaksud seperti status nelayan yang berkonflik, kemampuan nelayan terkait dengan ketersediaan dana, teknologi, dan waktu yang dimiliki  untuk  meneruskan  konflik.  Dengan adanya  informasi  terkait  dengan  kekuatan pihak-pihak yang berkonflik tersebut Pengelola TWP dapat melakukan antisipasi dan pendekatan  sehingga  dapat  menekan  dan mengurangi kekuatan dari pihak-pihak tersebut  untuk  melakukan  konflik  bahkan sampai  pada  penghentian  konflik  itu  sendiri. Pemahaman  terhadap  hal  tersebut  akan dibandingkan  dengan  tingkat  kemampuan yang  dimiliki  Pegelola  TWP  untuk  bertindak efektif  sesuai  dengan  ketersediaan  dana, waktu, dan kompetensiPengelola TWP sendiri.
Informasi  mengenai  peluang  yang  ada untuk  menyelesaikan  konflik  bertujuan  untuk
mengetahui  ketersediaan  dan  kemungkinan penyelesaian konflik. Data dan informasi yang dimaksud  seperti  perhitungan  biaya,  tenaga, waktu,  dan  kemampuan  pengelola  untuk melakukan  pengelolaan  seefektif  mungkin untuk meminimalisir kesalahan dalam penanganan konflik. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan penyelesaian konflik tidak akan menjadi gagal.
Penanganan atau resolusi konflik merupakan  suatu  penciptaan  solusi  peme- cahan  konflik  yang  menguntungkan  dan  bisa diterima  semua  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  konflik  (Fitratullah  2014).  Informasi  ini diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kebijakan atau program yang pernah atau telah dilakukan. Tingkat keberhasilan  penanganan,  kelebihan  atau kekurangan  dari  upay  yang  pernah  dilakukan sebelumnya  perlu  dianalisis  agar  Pengelola TWP  bisa menetapkan apakah  program yang ada  dilanjutkan  atau  harus  diganti  program pendekatan baru.
Peraturan  dan  ketentuan  konflik  dapat diartikan  sebagai  suatu  fungsi  yang  memiliki sifat  lebih  memaksa  dan  mempertahankan asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat (Ubbe 2011). Informasi mengenai peraturan  dan  ketentuan  konflik  diperlukan untuk  mendukung  penerapan  penanganan konflik  diperlukan  agar  penanganan  konflik yang dilakukan memiliki landasan dan patokan yang  mengikat  pihak-pihak  yang  berkonflik tersebut  serta  mematuhi  segala  bentuk ketentuan yang berlaku di kawasan TWP. Data dan  informasi  yang  dimaksud  mencakup kumpulan peraturan dan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum untuk mengikat dan  memaksa  nelayan  yang  berkonflik  agar menghentikan konflik.
Berdasarkan  paparan  identifikasi  infor- masi  latar  belakang  konflik  pada  (Tabel  2), maka  pengelompokan  kebutuhan  data  dan informasi untuk masing-masing tahapan penangan  konflik  secara  campuran/kompre- hensif disajikan dalam (Tabel 3) berikut.

## Analisis ketersediaan jenis data dan informasi spesifik yang diperlukan
Pengelola  TWP  mempunyai  sejumlah data  dan  informasi  yang  dapat  digunakan untuk menyusun Rencana
Teknis Pemanfaatan untuk Penangkapan Ikan. Namun data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan  untuk  menyusun  rencana  resolusi konflik  perikanan  yang  terjadi  di  kalangan nelayan TWP. Tabel 4 menunjukkan komparasi  antara  data  yang  dibutuhkan
dengan  yang  sudah  dimiiliki  oleh  Pengelola TWP.
Pengelola  TWP  mengetahui  bahwa nelayan  berasal  dari  4  Kabupaten  (Padang, Pasaman,  Pariaman, dan  Padang  Pariaman), 15  Kecamatan  (Air  Bangis,  Koto  Tangah, Padang Barat, Lubuk Begalung, Ulakan Tapis, Ulakan  Tapalis,  Pasar  Ulakan,  Padang, Ketapang, Marunggi, Kampung Baru, Kampung Tengah, Sigadondong, Lohong, dan Sunur),  serta  12  Desa  (Purus,  Muaro  Lasak, Pasir Jambak, Taluk, Marunggi, Ulak  Karang, Muaro  Padang,  Pasia  Sabalah,  Gates, Sebrang  Pengalangan,  Pasie  Nantigo,  dan Pasai  simpang.  Namun  diduga  nelayan  dari Sumatera  Utara  juga  melakukan  aktivitas penangkapan  di  kawasan  TWP.  Kondisi kawasan  yang  terbuka,  keadaan  pulau-pulau yang  tidak  berpenghuni  serta  tidak  ada dermaga khusus kapal-kapal ikan menyebabkan  pendataan  nelayan  menjadi tantangan tersendiri.
Daerah  penangkapan  nelayan  di  TWP menyebar  secara  merata  di  zona  perikanan berkelanjutan untuk semua jenis alat tangkap. Pendataan  terakhir  tahun  2015  mencatat adanya  4  jenis  alat  tangkap,  yaitu  bagan, payang, pancing, dan rawai. Namun tingkatan teknologinya  tidak  setara  sehingga  saat  ini menimbulkan konflik.
Informasi  mengenai  musim  penang- kapan  nelayan  belum  sepenuhnya  diketahui untuk  ke  empat  jenis  alat  tangkap  yang beroperasi.  Namun  data  lokasi  singgah  dan beristirahat  nelayan  sudah  tersedia  karena terkait  dengan  perizinan  dari  pengelola  untuk memasuki  lima  pulau  (Pulau  Bando,  Pulau Pieh,  Pulau  Air,  Pulau  Toran,  dan  Pulau Pandan).  Sementara  itu  terkait  dengan  data yang lebih rinci tentang spesifikasi alat tangkap nelayan  yang  berlindung,  beristirahat  atau singgah,  dan  beroperasi  belum  dilakukan pendataan,  terutama  di  tiga  pulau  kosong (Pulau Pieh, Pulau Air, dan Pulau Toran) yang tidak  memiliki  petugas  yang  ditempatkan khusus  disana.    Akan  tetapi,  di  Pulau  Bando dan Pulau Pandan pernah dilakukan pendataan  asal  nelayan  yang  berlindung maupun  beroperasi  oleh  enumerator  pulau yang tugas utamanya adalah mendata penyu. Di  Pulau  Bando  sering  dijadikan  tempat berlindung,  beristirahat  atau  singgah  oleh nelayan  dari  Taluak  dan  Sungai  Limau sedangkan di Pulau Pandan oleh nelayan dari Purus. Dengan kurangnya pendataan nelayan yang singgah atau beristirahat tersebut, maka dapat  menjadi  salah  satu  pemicu  terjadinya konflik  antar  nelayan,  hal  ini  dapat  memicu terjadinya  pemanfaatan  kawasan  secara
bebas  serta  tanpa  memperhatikan  aktivitas yang dapat berpengaruh pada kerusakan biota yang terdapat di kawasan.
Pendidikan  terakhir  nelayan,  kemam- puan nelayan dalam menerima dan menerapkan informasi serta kemauan nelayan untuk bekerja sama dalam mengelola kawasan belum  pernah  dilakukan.  Oleh  karena  itu, setiap  kali  pengelola  melakukan  sosialisasi kepada  nelayan  sering  ditemui  beberapa kendala  diantaranya  seperti  adanya  keluhan dari  Pengelola  Satker  bahwa  nelayan  yang hadir dalam acara sosialisasi berbeda dengan nelayan yang ditemui saat monitoring kawasan TWP.  Dengan  demikian,  upaya  sosialisasi yang  dilakukan  pengelola  dapat  dikatakan menjadi  kurang  efektif,  karena  target  nelayan pengguna  yang  seharusnya  mendapatkan sosialisasi  tentang  kawasan  TWP  belum terjangkau  sesuai dengan  tujuan  yang seharusnya.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya penjangkauan  nelayan  pengguna  kawasan sehingga  membutuhkan  data  dan  informasi tentang nelayan, tujuannya ialah agar pengelola dapat menetapkan bentuk sosialisasi  yang  paling  efektif  diterapkan kepada nelayan pengguna kawasan TWP.
Ketersediaan data dan informasi tentang  spesifikasi  ukuran  alat  tangkap  yang digunakan  nelayan  pernah  didata  di  tahun 2015,  namun  sampai  sekarang  belum  ada pembaharuan data. Adapun data dan informasi terkait dengan ukuran kapal penangkapan  belum  pernah  dikumpulkan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar  armada  penangkapan  berupa  perahu terbuka  dengan  mesin.  Namun  karena  tidak ada  yang  terdaftar  ataupun  diukur  untuk mendapatkan pas kecil,  maka tidak ada yang memiliki  Bukti  Pencatatan  Kapal  Perikanan (BPKP).  Sehingga  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi  tidak  dapat  menerbitkan Tanda  Daftar  Kegiatan  Penangkapan  Ikan (TDKPI).  Padahal  salah  satu  syarat  untuk melakukan  penangkapan  ikan  di  Kawasan Konservasi  Perairan  Nasional  adalah  kapal ikan berukuran maksimal 10 (sepuluh) GT dan memiliki  TDKPI.  Namun  hasil  pemantauan Satker  di  TWP,  terdapat  sekitar  9  (sembilan) kapal yang diperkirakan memiliki ukuran lebih besar  dari  10  GT  (akibat  praktik markdown ). Hal ini tentunya dapat mengakibatkan terjadinya  penangkapan  secara  berlebihan ( overfishing )  dan  juga  potensi  konflik  dengan kapal-kapal yang lebih kecil.
Tabel 3 Identifikasi kebutuhan data dan informasi dengan penanganan secara koersif
Kegiatan Penjelasan Kegiatan Kebutuhan data dan informasi Keterangan Data Penjangkauan Melakukan penjangkau kawasan yang menjadi lokasi penangkapan dan data nelayan pengguna kawasan TWP • asal nelayan • daerah penangkapan
• jenis alat tangkap
• hasil tangkapan
• musim penangkapan • lokasi -tempat singgah dan beristirahat -penangkapan tiap masing- masing alat tangkap Untuk mengetahui data pengguna kawasan TWP dan secara khusus mengetahui latarbelakang dari pihak-pihak yang berkonflik Pembinaan Melakukan pembimbingan secara mental agar membangun pemikiran, sikap dan tindakan yang pro pada keberlanjutan kawasan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di kawasan konservasi TWP • pendidikan terakhir nelayan • kemampuan nelayan dalam menerima informasi
• kemampuan nelayan untuk menerapkan informasi yang diterima
• kemauan nelayan dalam
bekerja sama untuk mengelola kawasan Mengetahui bentuk dan jenis pembinaan yang paling efektif diterapkan kepada nelayan TWP Penertiban Mengatur penegakkan aturan dan larangan yang terdapat di kawasan terhadap nelayan yang tidak sesuai dengan ketentuan agar dapat mewujudkan ketertiban kepada semua pengguna kawasan TWP
• pendataan spesifikasi alat tangkapan
-ukuran alat tangkap -ukuran kapal penangkapan
• pendataan hasil tangkapan
- jenis ikan
- ukuran bobot ikan
- ukuran panjang ikan Sebagai dasar penetapan pihak yang bersalah atau tidak sesuai dengan acuan SNI Pelimpahan Melakukan pelimpahan wewenang kepada badan hukum yang memiliki kewenangan agar melakukan tindakan hukum terhadap nelayan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
• Data perbandingan antara ketentuan spesifikasi alat penangkapan sesuai SNI dengan data di lapang (yang digunakan oleh nelayan pengguna TWP)
Sebagai bukti data pelanggaran yang dilakukan nelayan TWP

## Tabel 5 Ketelusuran dari ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh Pengelola TWP
Kebutuhan data dan informasi Ketersediaan data dan informasi Keterangan data dan informasi Asal nelayan ✓ Pendataan hanya dilakukan kepada beberapa nelayan yang pernah ditemui, belum menyeluruh pada pengguna kawasan (di data setiap melakukan monitoring) Daerah penangkapan ✓ Dibedakan berdasarkan sistem zonasi Jenis alat tangkap ✓ Terdapat 4 jenis API yang beroperasi di tahun 2015 (belum ada pembaharuan data) Hasil tangkapan ✓ Pendataan pernah dilakukan di tahun 2015 (belum ada pembaharuan data) Musim penangkapan ✓ Pendataan belum rinci untuk masing-masing API Lokasi singgah dan beristirahat (masing-masing API) ✓ Di ke 5 pulau diizinkan untuk singgah dan beristirahat, namun belum dilakukan pendataan dan pengaturan lokasi untuk masing-masing API Pendidikan terakhir nelayan X Pendataan belum pernah dilakukan Kemampuan nelayan dalam menerima informasi X Belum pernah ada penjajagan Kemampuan nelayan untuk menerapkan informasi yang diterima X Belum pernah ada penjajagan Kemauan nelayan dalam bekerja sama untuk mengelola kawasan X Belum pernah ada penjajagan Spesifikasi alat tangkapan -ukuran alat tangkap -ukuran kapal penangkapan ✓ X Pendataan spesifikasi alat tangkap pernah dilakukan di tahun 2015 (belum ada pembaharuan data), sedangkan spesifikasi kapal penangkapan belum pernah dilakukan pendataan Hasil tangkapan - jenis ikan - ukuran bobot ikan
- ukuran panjang ikan
✓ ✓ X Pendataan jenis dan bobot ikan pernah dilakukan di tahun 2015 (belum ada pembaharuan data), sedangkan pendataan panjang ikan belum pernah dilakukan Analisis kemampuan
teknis dan finansial pengelola TWP
Pengujian kemampuan Pengelola TWP dalam  mengumpulkan  data  dan  informasi yang belum tersedia di TWP Pulau Pieh dan laut sekitarnya dilakukan melalui dua tahapan,  yaitu  pengujian  kelayakan  secara teknis  dan  pengujian  kelayakan  secara finansial.
1.  Kemampuan teknis
Hasil pengamatan dan diskusi menunjukkan bahwa jumlah staf sebanyak 16 orang,  dengan  rincian  8  orang  PNS  dan  8 orang  Non  PNS  dapat  dikatakan  mampu melakukan pengumpulan data/informasi yang belum  tersedia  di  kawasan  TWP.  Analisis terhadap  latar  belakang  pendidikan  dan pengalaman sudah sesuai dengan kebutuhan yaitu sarjana kelautan, perikanan, dan biologi, serta  perencanaan  wilayah  kota  dan  teknik. Namun  nampaknya  waktu  yang  dialokasikan untuk  mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan belum mencukupi.  Hal ini disebabkan karena pemikiran  mengenai  perlunya  menyusun
rencana  resolusi  konflik  belum  terpro- gramkan. Sehingga waktu pengumpulan data yang  dibutuhkan  belum  direncanakan  dan petugas sibuk melakukan pekerjaan- pekerjaan  yang  sudah  terprogram  sebelum- nya. Namun demikian sekiranya hal ini sudah menjadi  program,  maka  dengan  jumlah  dan keahlian yang sudah memadai, alokasi waktu pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan baik.
2.  Kemampuan finansial
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Pengelola  TWP,  dikatakan  bahwa  sumber pendanaan untuk melakukan aktivitas pengelolaan  di  TWP  sampai  saat  ini  hanya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Anggaran dana tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring  kawasan  dan  kegiatan  lainnya. Sehingga  sejauh  ini,  anggaran  yang  secara khusus  dialokasi  untuk  kegiatan  pengum- pulan data/informasi yang belum tersedia dan belum dilakukan, karena anggaran dana yang tersedia telah dialokasikan untuk kegiatan lain
seperti kegiatan monitoring kawasan. Disamping  itu  juga  intensitas  kegiatan monitoring  yang  harus  dilakukan  belum maksimal  karena  ketersediaan  dana  yang terbatas.  Nampaknya  juga  tidak  ada  upaya untuk  bekerjasama  dengan  Pemerintah Daerah padahal pengelolaan kawasan konservasi  perarian  sangat  membutuhkan kolaborasi  antar  lembaga  atau  institusi  agar lebih berhasil (Belanger et al. 2020).

## PEMBAHASAN
Ada  beberapa  pilihan  atau  opsi  cara menangani  konflik  nelayan  yang  terjadi  di dalam  kawasan  TWP.  Jika  diurutkan  dari kategori pendekatan non-formal hingga formal, pilihan tersebut menurut Ubbe (2011) dan  Winarwati  dan  Hasanah  (2016)  adalah: (1)  perdamaian  di  antara  nelayan  yang berkonflik  (konsiliasi),  (2)  melibatkan  pihak ketiga yang akan berperan sebagai perantara di antara pihak yang berkonflik (mediasi), (3) mengajukan  perkara  konflik  ke  pengadilan (arbitrasi),  (4)  memaksakan  kekuatan  atau kekuasaan terhadap pihak-pihak yang berkonflik  (koersif),  dan  (5)  menerapkan pengurangan  ketegangan  di  antara  pihak yang berkonflik karena tidak ada kepastiansiapa yang bisa menang atau kalah (détente).
Sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  Pengelola  TWP memiliki  otoritas  dan  kekuatan  hukum  untuk menghentikan  konflik.  Oleh  karena  itu, Pengelola TWP Pulau Pieh perlu menerapkan pendekatan-pendekatan  resolusi  penanga- nan konflik secara bertahap berupa campuran/komprehensif  yang  dimulai  dari konsiliasi,  mediasi,  koersif  dan  juga  bahkan arbitrasi.  Penanganan  bertahap  ini  mulai dilakukan  dengan  pendekatan  yang  lebih mendalam.
Penanganan dengan pendekatan secara  bertahap  ditujukan  untuk  dapat melakukan  pendekatan  secara  tindakan psikologis  sampai  pada  tindakan  tegasyang dimulai  dari  pendekatan  konsiliasi,  mediasi, koersif  dan  juga  bahkan  arbitrasi  agar  dapat memaksa  pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk menyetujui  peraturan  dan  larangan  yang disusun  oleh  pengelola  kawasan  TWP  yang mengacu  pada  peraturan  dan  perundang- undangan tentang tujuan serta target pembentukan  kawasan  konservasi  TWP Pulau Pieh dan laut sekitarnya (Winarwati dan Hasanah 2016). Berdasarkan urgensi kawasan sebagai salah satu kawasan konser- vasi yang berkelanjutan, maka segala bentuk
pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  nelayan pengguna  kawasan  harus  segera  ditindak lebih tegas. Tindakan tegas dapat diterapkan dalam penanganan konflik dengan campuran/ komprehensif yang dilakukan secara bertahap.  Oleh  karena  itu,  pengelola  TWP harus melakukan rumusan pendekatan resolusi konflik secara bertahap agar penerapan  peraturan  dan  pelarangan  yang disusun  menjadi  terlaksana  serta  tujuan keberlanjutan dapat tercapai.
Penerapan  penanganan  campuran/ komprehensif tepat dilakukan di TWP dengan mempertimbangkan  beberapa  alasan  berikut yaitu:  1)  adanya  pelanggaran  penggunaan alat  tangkap  atau  metode  yang  tidak  boleh digunakan  di  dalam    kawasan  TWP,  yaitu penggunaan  alat tangkap  bagan  perahu  dan modifikasi ukuran mesh size jaring bagan dan payang  yang  tidak  sesuai  SNI  (Standar Nasional Indonesia), 2) praktek yang mengabaikan  prinsip  pemanfaatan  berkelan- jutan  seperti  adanya  indikasi  kecenderungan mulai  mengalami  tangkap  lebih  ( overfhising ) dengan indikator banyaknya tertangkap bibit- bibit  ikan  seperti  anakan  tongkol,  tuna, ataupun  kerapu,  3)  keefektifan  dan  efisiensi penanganan,  dan  4)  status  pihak  yang berkonflik  sebagai  pemanfaat  kawasan  yang harus  mematuhi  peraturan  yang  berlaku  di dalam kawasan.
Penerapan  penanganan  campuran/ komprehensif  yang  dilakukan  secara  berta- hap kepada kelompok nelayan tradisional dan kelompok  nelayan  modern  dimulai  dari pertama, melakukan  konsiliasi  dan  mediasi. Berupa negosiasi, penjangkauan dan pembinaan  untuk  mendorong  terjadinya konsiliasi  ataupun  mediasi  diantara  pihak yang  berkonflik  dengan  harapan  akan mempengaruhi  pihak-pihak  yang  berkonflik untuk menghentikan konfliknya dan menyadari  letak  kesalahan  yang  telah dilakukan, bentuk tindakan nyata yang dapat dilakukan  oleh  pengelola  seperti  pada  saat Pengelola  TWP  dengan  bidang  kajian pengelolaan analisis monitoring dan pelaporan  serta  bidang  kajian  pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli pertama setiap melakukan  aktivitas  monitoring  di  kawasan perlu juga  melakukan sosialisasi pemahaman dan  pembinaan  kepada  semua  nelayan pengguna kawasan yang ditemui di TWP, baik itu nelayan modern maupun nelayan tradisional  tentang  aturan,  larangan,  dan hukuman  yang  berlaku  dalam  melakukan aktivitas pemanfaatan kawasan TWP. Kegiatan  ini efektif diterapkan dengan  tujuan penjangkauan  semua  nelayan  pengguna
kawasan  agar  mengetahui  aturan  dan larangan  di  kawasan  TWP.  Jika  ditemukan nelayan  sedang  dalam  kondisi  berkonflik maka  pengelola  tersebut  harus  melakukan upaya  pendekatan  dengan  mengajak  kedua belah pihak yang berkonflik (nelayan modern dan nelayan tradisional) untuk mau melakukan  konsiliasi  agar  permasalahan tidak  menjadi  semakin  besar.  Jika  kedua belah  pihak  tetap  tidak  mau  secara  inisiatif melakukan  konsiliasi,  maka  perlu  adanya peran dari pengelola sebagai media perantara untuk mengajak kedua belah pihak agar mau melakukan  mediasi.  Pendekatan  pertama  ini harus  dilakukan  secara  terus  menerus  dan akan  membutuhkan  kesiapan  waktu  dan tenaga  dari  pihak  pengelola  agar  tujuan pengelolaan  dan  resolusi  konflik  dapat berjalan sesuai dengan harapan.
Kedua, jika  pendekatan  pertama  tidak berhasil,  maka  bentuk  pemaksaan  (koersif) kepada  pihak  yang  berkonflik  dilakukan secara  fisik  yang  disertai  dengan  melakukan arbitrasi.  Paksaan  fisik  ini  dapat  diwujudkan dengan  cara  penertiban  dan  penegakan hukum  konvensional  dengan  tindak  lanjut berupa  penyitaan,  pemberian  denda  dan sanksi lain. Bentuk tindakan nyata yang dapat dilakukan  oleh  pengelola  seperti  pada  saat Pengelola  TWP  bagian  analisis  monitoring dan  pelaporan  setiap  melakukan  kegiatan monitoring  kawasan  dan  menemukan  ada nelayan yang melakukan aktivitas pemanfaatan  kawasan  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  baik  itu nelayan modern maupun nelayan tradisional, maka  Pengelola  TWP  perlu  memastikan benar  adanya  telah  terjadi  pelanggaran  dan mengumpulkan  bukti  pelanggaran  tersebut. Selanjutnya  pengelola  melaporkan  kepada pengawas perikanan yang terdiri dari koodinasi  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) Angkatan  Laut,  Polairud  (Polisi  Air  dan Udara),  dan  Bakamla  (Badan  Keamanan Laut),  sehingga  penindakan  secara  hukum dapat  dilakukan  (Winarwati  dan  Hasanah 2016)  berupa  penyitaan,  pemberian  denda dan  sanksi  lainnya  sesuai  dengan  bentuk kesalahan yang  dilakukan.  Pendekatan dengan  cara  kedua  ini  dibandingkan  dengan pendekatan pertama jauh memerlukan koordinasi  yang  lebih  baik  antar  pengelola dan penegak hukum.
Berdasarkan  identifikasi  kebutuhan data dan informasi yang seharusnya dikumpulkan  oleh  pengelola  untuk  dapat menyusun rencana resolusi/penanganan konflik  perikanan  di  kalangan  nelayan  TWP, rekomendasi  yang  dapat  diberikan  kepada
pengelola  kawasan  TWP  adalah  sebagai berikut:
1.  Data  dan  informasi  tentang  karakteristik nelayan  dan  spesifikasi  unit  penang- kapan ikan yang memanfaatkan kawasan  TWP  perlu  lebih  rinci  dan termutakhirkan dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten/Kota  dan  Provinsi,  meman- faatkan  para  penyuluh  perikanan,  baik yang  berstatus  PNS  maupun  Non  PNS, serta tenaga ahli perikanan tangkap.
2.  Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi berpartisipasi dalam mensosiali- sasikan  keberadaan  dan  fungsi  TWP Pulau  Pieh  kepada  masyarakat  nelayan sehingga  konflik  tidak  terjadi  di  dalam kawasan tersebut.
Keterbatasan  sumberdaya  (dana  dan tenaga) untuk pemantauan, pengawasan kawasan  TWP  dan  pengumpulan  data dapat  dicoba  diatasi  melalui  program kerja  sama  dengan  pihak-pihak  swasta dan  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM),  baik  dari  dalam  maupun  luar negeri.  Mengandalkan  sumber  dana konvensional  seperti  dana  pemerintah ataupun  sumbangan  masyarakat/donor sudah  tidak  efektif  lagi  di  masa  men- datang.  Menurut  studi  Bohorquez et  al .
(2022),  pengelolaan  wilayah  konservasi perairan  sebaiknya  mulai  mengem- bangkan  mekanisme  pendanaan  baru dan inovatif.

## KESIMPULAN
Konflik  antar  nelayan  dalam  kawasan TWP khusus di zona perikanan berkelanjutan terjadi  ketika  nelayan  dengan  alat  tangkap yang berbeda jenis dan teknologi bersaing di daerah penangkapan ikan yang sama. Untuk menangani  konflik  ini,  telah  dilakukan  iden- tifikasi  kebutuhan  data  dan  informasi  yang diperlukan untuk dapat merumuskan rencana resolusi  konflik  antar  nelayan.  Kebutuhan tersebut  telah  disesuaikan  dengan  cara penanganan  yang  paling  efektif  kawa- san TWP.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa jenis  data  dan  informasi  yang  diperlukan dalam  pengelolaan  TWP  Pulau  Pieh  secara umum sudah tersedia, namun perlu dilakukan pembaharuan  agar  tetap  valid  dan  terkini. Pengelola  TWP  memiliki  jumlah  staf  yang memadai  dan  kapasitas  yang  diperlukan untuk  mengumpulkan  data/informasi  dan
merencanakan  resolusi  konflik.  Namun, perhitungan yang lebih rinci diperlukan untuk menentukan  waktu  dan  anggaran  yang dibutuhkan agar dapat direncanakan dengan baik.
Resolusi  konflik  antar  nelayan  yang paling  tepat  dilakukan  adalah  dengan pendekatan  campuran/komprehensif  secara bertahap.  Pendekatan  ini  mencakup  tahap persuasi,  konsiliasi,  dan  mediasi  sebagai langkah awal. Jika pendekatan tersebut tidak berhasil,  maka  langkah  pemaksaan  (koersif) melalui  proses  penegakan  hukum  perlu dilakukan.
Rekomendasi  untuk  Satker  TWP Pulau  Pieh  mencakup  tiga  hal.  Pertama, melibatkan pemerintah kabupaten/kota/ provinsi  dan  tenaga  penyuluh  perikanan dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan rencana resolusi/penanganan  konflik  perikanan  di kawasan  TWP  Pulau  Pieh  dan  sekitarnya.
Kedua,  bekerjasama  dengan  pemerintah kabupaten/kota/provinsi  untuk  mensosialisa- sikan  tujuan  dan  keberadaan  kawasan  TWP Pieh.  Ketiga,  menjalin  kerja  sama  dengan berbagai pihak untuk mendukung implementasi  pengawasan  dan  pemantauan penggunaan  kawasan  TWP  Pulau  Pieh, sebagai  kompensasi  terhadap  keterbatasan sumber  daya  dalam  pengelolaan  kawa- san  tersebut.

## SARAN
Saran
dalam penelitian adalah perlunya  pengelola  TWP  Pulau  Pieh  (Satker dan  LKKPN  Pekanbaru)  segera  mengagen- dakan  program  resolusi  konflik  di  dalam kawasan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih disampaikan pada LKKPN  Pekanbaru  yang  telah  memberi  izin untuk  melakukan  penelitian  di  kawasan konservasi  TWP  Pulau  Pieh.  Terimakasih juga  disampaikan  kepada  Pegawai  dan  Staf Satuan Kerja wilayah kerja TWP Pulau Pieh di Padang yang telah bersedia menjadi responden dan membantu dalam pengumpulan  data  dan  informasi  selama penelitian ini. Tidak lupa terima kasih kepada reviewer  yang  telah  memberikan  saran konstruktif  dan  semua  pihak  yang  telah membantu  dalam  mewujudkan  karya  ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  MF,  Hakim  A,  Setiono,  Sarmintohaji, Koeshendrajana  S,  Muawanah  U, Adhuri D, Alimi T, Darmawan, Abdul H. 2016. Pedoman  Pemanfaatan  Zona Perikanan Berkelanjutan Kawasan Konservasi  Perairan  untuk  Kegiatan Penangkapan  Ikan  oleh  Masyarakat Lokal dan Tradisional Melalui Program Kemitraan . Jakarta. KKP.
Annisa L, Satria A, Kinseng RA. 2009. Konflik Nelayan di Jawa Timur. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan . 3(1): 113-124.
Arfani  RN.  2005.  Governance  sebagai Pengelolaan Konflik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . 8(3): 309-330.
Arief  AA,  Agusanty  H,  Mustafa  MD.  2020. Fishermen  Conflict  and  the  Resolution for Using Fisheries Resources Utilization  at  Selayar  Islands,  South Sulawesi. ECSOFiM  (Economic  and Social of Fisheries and Marine Journal ).
7(2): 228-238.
Bahri  AS.  2019.  Strategi  Pengembangan
Kawasan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya  Sebagai  Taman  Wisata Perairan  (TWP)  di  Sumatera  Barat. Sadar  Wisata:  Jurnal  Pariwisata .  2(2): 109-121.
Belanger  M,  Speir  C,  Blachard  F,  Brooks  K, Butler  JRA,  Crosson  S,  Fonner  R, Gourguet  S,  Holland  DS,  Kuikka  S, Gallic  B,  Lent  R,  Libecap  GD,  Lipton DW,  Nayak  PK,  Reid  D,  Scemama  P, Stephenson R, Thebaud O, Young JC. 2020.  Addressing  Marine  and  Coastal Governance Conflicts at the Interface of Multiple  Sectors  and  Jurisdictions. Frontiers  in  Marine  Science .  7:  1-21. https://doi.org/10.3389/fmars.2020.544 440
Bohorquez  JJ,  Dvarskas  A,  Jacquet  J, Sumaila UR, Nye J, Pikitch EK.  2022. A New Tool to Evaluate, Improve, and Sustain Marine Protected Area Financing  Built  on  a  Comprehensive Review  of  Finance  Sources  and Instruments. Frontiers in Marine Science . 8: 1-16. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.742 846
Budi  S.  2015.  Identifikasi  Karakteristik Nelayan  Perikanan Tangkap dan
Persepsinya Terhadap Peran Lembaga Hukom Adat Laot di Kota Lhokseumawe  (Studi  Kasus:  Nelayan Perikanan Tangkap Gampong Pusong). Acta Aquatica. 2(2): 79-82.
Darmawan,  Haluan  J.  2003.  Reorientasi Kebijakan  Trawl,  Peluang,  Tantangan dan  Pengembangannya  di  Indonesia. Di  dalam:  Darmawan,  Wahyu  RI. Diskusi  Nasional  Pengelolaan  Trawl : 2003 Oktober 25: Bogor, hlm 72.
Devlin C, Glaser SM, Lambert JE, Villegas C. 2022. The Causes and Consequences of Fisheries Conflict Around the Horn of Africa. Journal  of  Peace  Research . 59(6): 890-902.
Fitratullah MH. 2014. Implementasi Manajemen Konflik dalam Menemukan
Solusi  Perbedaan  Pendapat  (Belajar dari Kisah Nabi Musa dan Khidir dalam Surat  Al  Kahfi  Ayat  60-82) [thesis]. Malang:  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Fitri W, Najmi.
2021. Perkembangan Teknologi  Penangkapan  Ikan  dan
Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Nelayan Muara  Kandis  Kecamatan  Linggo  Sari Baganti  Kabupaten  Pesisir  Selatan tahun 2011-2018. Galanggang
Sejarah . 3(3): 13-23.
Hastuty R, Adrianto L, Yonvitner. 2015. Kajian Manfaat  Kawasan  Konservasi  Bagi Perikanan yang Berkelanjutan di Pesisir  Timur  Pulau  Weh. Jurnal Teknologi  Perikanan  dan  Kelautan . 6(1): 105-116.
Karisma  P,  Fatmariza,  Fatimah  S,  Ikhsan  R.
2018.  Konflik  Alat  Tangkap  Ikan  di Desa  Teluk  Pambang  Kabupaten Bengkalis. Jurnal Sosiologi Pendidikan
Humanis. 2(2): 98-109.
[KKP]. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014a.  Keputusan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor  38/Kepmen-KP/2014  tentang
Rencana  Pengelolaan  dan  Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut  sekitarnya  di  Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2014. Jakarta: KKP
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2014b.  Peraturan  Direktur  Jenderal
Kelautan,  Pesisir  dan  Pulau-Pulau
Kecil  Nomor  11/PER-DJKP3K/2014 tentang  Pedoman  Teknis  Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan
Kawasan  Konservasi  Perairan,  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: KKP.
Kinseng  RA.  2007.  Konflik  Konflik  Sumber Daya  Alam  di  Kalangan  Nelayan  di Indonesia. Sodality:  Jurnal  Sosiologi Pedesaan . 1(1): 87-104.
Kobesi P, Kinseng RA, Sunito S. 2019. Kelas dan  Potensi  Konflik  Nelayan  di  Kota Kupang  (Studi  Kasus  Nelayan  di Kecamatan  Kota  Lima  Kota  Kupang Nusa  Tenggara  Timur). Jurnal  Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan . 9(2):
157-170.
Leonard  L.  2019.  Pemrov  Sumbar  Siap Tindak Tegas Nelayan
yang Menggunakan  Alat  Tangkap  Ilegal. ( https://sumatra.bisnis.com/read/20190 801/533/1131376/pemprov-sumbar- siap-tindak-tegas-nelayan-yang- menggunakan-alat-tangkap-ilegal , diakses 1 Januari 2019).
Mahmud  A,  Satria  A,  Kinseng  RA.  2016. Teritorialisasi  dan  Konflik  Nelayan  di Taman  Nasional  Bali  Barat. Jurnal
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan . 11(1): 45-54.
Maiwa  A,  Umar  S,  Golar,  Rahman  A.  2018. Resolusi  Konflik  dalam  Pengelolaan Taman  Nasional  Lore  Lindu. Jurnal Warta Rimba . 6(2): 47-54.
Molina  AC,  Frapolli  EG.  2020.  Untangling
Worldwide Conflicts in Marine Protected Areas: Five Lessons from the
Five Continents. Marine Policy . 121: 1-
9 .
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.1 04185 Muspawi M. 2014. Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi). Jurnal
Penelitian Universitas  Jambi  Seri  Humaniora . 16(2): 41-46.
Prayitno  DE.  2020.  Kemitraan  Konservasi Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan
Konservasi di Indonesia. Jurnal Hukum  Lingkungan  Indonesia .  6(2): 184-209.
Rusmilyansari,  Mahreda  ES.  2019.  Resolusi Konflik  Nelayan  di  Perairan  Teritorial
Kabupaten Kotabaru. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI) . 11(2): 89- 99.
Said  A,  MacMillan  D,  Campbell  B.  2018. Crossroads at Sea: Escalating Conflict in  a  Marine  Protected  Area  in  Malta.
Estuarine Coastal  and  Shelf  Science . 208: 52-60.
Senoaji  G,  Anwar  G,  Hidayat  MF,  Iskandar.
2020.  Tipologi  dan  Resolusi  Konflik
Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau  Baai  di  Kota  Bengkulu.
Jurnal  Ilmu  Lingkungan .  18(2):  323- 332.
Setiadi  EM,  Usman  K.  2010.  Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana
Setiawan  T.  2019. Nelayan  Pesisir  Selatan Desak KKP Usir Kapal Pukat . Tagar.Id.
Spijkers J, Morrison TH, Blasiak R, Cumming GS,  Osborne  M,  Watson  J,  Österblom H.  2018. Marine  Fisheries  and  Future Ocean  Conflict . Fish  and  Fisheries.
19(5): 798-806. Sriyono,  Dewi  SR,  Handayani  P.  2021. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Era New Realiti
Melalui  Model  Pembiayaan  Inklusif: Prespektif  Al  Mudharobah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam . 7(01): 81-89.
Sutono  DHS,  Lubis  SB.  2018.  Terumbu Karang  Taman  Wisata  Perairan  Pulau Pieh  Sumatera  Barat. Jurnal  Airaha . 5(2): 70-76.
Ubbe  A.  2011. Laporan  Pengkajian  Hukum tentang Mekanisme
Penanganan
Konflik  Sosial.  Jakart a  (ID):  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum dan HAM RI.
Winarwati  I,  Hasanah  U.  2016.  Conflict Between Fishermen in Madura: Causes and Solutions. Jurnal Dinamika Hukum . 16(2): 141-147.
Yustinaningrum  D.  2017.  Pengembangan Wisata  Bahari  di  Taman  Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya. Agrika:  Jurnal  Ilmu-ilmu Pertanian .  11(1): 96-111.