## ANOMALI TEORI STRUKTURASI PADA MEDIA ONLINE (KASUS KEPATUHAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA)
Algooth Putranto Bina Sarana Informatika DKI Jakarta algootp.pao@bsi.ac.id
Arsa Widitiarsa Utoyo Universitas Bina Nusantara DKI Jakarta Arsa _w@binus.ac.id
Santi Delliana Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis Jakarta Timur Anastasia.santi@kalbis.ac.id
Abstrak: Teori strukturasi diperkenalkan oleh Anthony Giddens menjelaskan sistem sosial dibangun dan dilanggengkan dalam ruang dan waktu melalui hubungan timbal balik antara pelaku dan struktur. Melalui teori ini Giddens mencoba mencari jalan tengah dari pandangan dominan pada struktur dan pandangan human agency. Para aktor melakukan aktivitas berulang dalam mereproduksi struktur. Aktor atau agen ialah orang-orang yang secara berkesinambungan mengalami suatu persitiwa dalam kehidupan (Giddens 1979, 55). Sedangkan struktur didefinisikan sebagai aturan ( rules ) dan sumber daya (resource) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Munculnya tindak pelanggaran Hak Cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya, kuantitas maupun kualitas oleh media merupakan anomali dari praktik strukturasi akibat aktor yang melakukan aktivitas berulang dalam struktur justru mendukung pelanggaran tersebut. Penelitian ini
menggunakan kerangka analisis teori strukturasi yang dikembangkan oleh Antony Giddens dan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu merupakan studi dokumen, yakni dengan menggunakan sumber data sekunder berupa peraturah-peraturan, perundang- undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka terhadap pelanggaran hak cipta dalam konten yang diproduksi oleh media massa online. Kata Kunci: Teori strukturasi, hukum, pelanggaran hak cipta, Undang- Undang Hak Cipta.

## PENDAHULUAN
Industri media dijalankan oleh individu-individu atau human actor untuk melanggengkan industrinya, namun individu-individu tersebut tidak akan mela- kukan aktifitas profesinya secara optimal tanpa diberikan kebebasan dan batasan yang mengatur aktifitas mereka. Menurut Giddens (1984), posisi individu tersebut diberikan oleh struktur yang disebut enabling and constraining . Tidak seperti profesi lain, profesi media khususnya profesi jurnalis meru- pakan profesi terbuka. Artinya untuk menjadi seorang profesional di bidang itu dapat dilakukan tanpa melalui pendidikan tertentu. Sehingga bermacam latar belakang jenis pendidikan bisa memasuki profesi ini, sepanjang mereka memiliki kompetensi yang disaratkan oleh media tempat mereka bekerja atau diterima dan diakui keahliannya oleh asosiasi media tersebut.
Sebagai profesi terbuka dalam menghadapi struktur guna menjalankan proses yang memungkinkan ( enabling ) tentu terdapat hal yang membatasi ( constraining ), kemampuannya akan dipengaruhi realitas keprofesiannya. Struktur dalam industri media khususnya media online dipengaruhi teknologi komunikasi dan informasi, terutama sejak berkembangnya internet. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses produksi berita, kemungkinan dilakukan dalam beberapa lokus, yaitu dalam praktek komunikasi antarsumber berita dengan reporter, komunikasi antar reporter dengan dengan ruang redaksi, dan dalam proses di ruang redaksi hingga ketika distribusi bahan berita dilakukan dimana terdapat ketergantungan terhadap lokus internet sebagai pendukung seluruh proses produksi sampai penyajiannya.
Penggunaan internet sebagai platform memiliki keunikan dibanding dengan media massa (konvensional-seperti radio, televisi dan surat kabar) yang direflek - sikan oleh karakter teknologi informasi dan komunikasi. Media baru atau juga disebut media online, meniadakan unsur periodesitas penerbitan atau penyiaran.
Penyampaian berita disampaikan dalam waktu seketika. Kemungkinan perbedaan waktu hanya karena faktor teknis saat pengung- kapan dan pengunggahan dalam media tersebut. Demikian juga karakteristik ruang yang tersedia dan karateristik pembaca akan memerlukan tuntutan jurna- lisme tersendiri. Selain itu teknologi komunikasi dan informasi bukan hanya sebagai enabler dalam proses produks tetapi juga menjadi platform distribusi konten ke khalayaknya.
Tom Van Hout and Geert Jacob mengategorikan penelitian mengenai produksi berita online sejak tahun 2000, dalam lima topik, yaitu kontek historis dan lingkungan pasar, proses inovasi, perubahan dalam praktek junalistik, tantangan untuk membangun dinamika professional, peranan user dalam mengembangkan konten. Penelitian ini akan memokuskan pada masalah SDM di media online, sehingga dalam kategori Hout dan Jacob, terkait dengan tantangan untuk memba- ngun dinamika profesi.
Menurut Deuze, dan Pulussen (dalam Mitchelstein 2009, 571), berdasarkan survei online di Nederland dan Belgia, mereka percaya bahwa profesi jurnalisme berkembang sebagai tipe baru jurnalisme berdasarkan pada premis ide adanya kecepatan, kedekatan, hypertext dan multimedia dan yang melebihi peranan jurna- lisme tradisonal seperti gate keeping dan agenda setting yang menjadi kurang penting.
Pada sisi lain, profesi jurnalisme media online dihadapkan pada tantangan kesadaran terhadap hak cipta. 1 Menariknya, pelanggaran terhadap hak cipta secara sadar dilakukan oleh media massa di Indonesia.
Setidaknya terdapat dua perasaan yang dialami penulis ketika melihat kehi- dupan kakek kami, Ernest Julius Magenda ditulis oleh sebuah media siber ternama Tirto.id pada 12 Juli 2017. 2 Perasaan pertama tentu saja bangga meski nama mendiang ditulis salah dan perasaan kedua adalah kaget karena foto yang digu- nakan sebagai ilustrasi ternyata diambil dari laman facebook keluarga Magenda tanpa ijin oleh redaksi.
Penulis lalu menuliskan hal tersebut dalam kolom komentar artikel perihal
1 Kasus pembajakan hak cipta di Indonesia terhitung tinggi. Lembaga pengawasan dari Amerika Serikat yakni USTR (United States Trade Representative) hingga tahun 2016 menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar keempat di dunia dalam hal tingginya angka pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).Dalam laporan USTR yang dirilis April 2019, Indonesia masih masuk daftar tersebut.
2 https://tirto.id/mayor-jenderal-magenda-dan-penculik-para-jenderal-cso3
penggunaan foto keluarga tanpa ijin, yang ditanggapi secara pribadi oleh tim Tirto dengan mengirimkan pesan melalui facebook messenger pada 1 Agustus 2017 dan mengaku pihak Tirto mengaku lalai meminta ijin.
Artinya kelalaian dilakukan hampir dua pekan sejak artikel pertama kali muncul. Hingga tulisan ini disusun sumber foto bagi artikel tersebut belum ada, sementara sumber foto bagi ilustrasi masih tertulis ditulis ‘dihimpun tim riset tirto.id’. Persoalan penggunaan konten media sosial oleh media massa yang bero - rientasi ekonomi tidak sekali terjadi dan mungkin menimpa banyak pihak. Namun hanya sedikit yang memilih melakukan proses penuntutan hukum.
Salah satu kasus paling marak yang menimpa media daring adalah ketika pencipta lagu burung camar sekaligus fotografer senior, Aryono Huboyo Djati geram lantaran potret sineas, Tino Saroengallo, hasil jepretannya ditayangkan di sejumlah media daring. 3
Berawal dari kabar wafatnya Tino pada Jumat, 27 Juli 2018 ketika Aryono mengunggah potret mendiang Tino Saroengallo di akun instagram pribadinya, matajeli, untuk mengirimkan doa bagi sang sahabat. Dalam potretnya, Tino terse- nyum lebar dan tampak bahagia. Mengenakan jaket merah serta kacamata, ia tak memandang ke arah kamera sehingga menghasilkan sebuah potret candid . Diren- canakan, potret yang dibidik tahun 2016 tersebut atas permintaan Tino sendiri digunakan untuk buku yang tengah dipersiapkannya.
Seperti halnya yang dialami penulis yang terlambat menyadari penggunaan foto tanpa ijin oleh media daring tersebut, Aryono baru mengetahui adanya “pencurian” karyanya oleh sejumlah media daring pada 31 Juli 2018 atau lima hari, setelah ia melakukan pencarian kata kunci Tino Saroengallo melalui mesin pencari Google.
Kesembilan media kemudian disomasi Aryono melalui kuasa hukumnya Paulus  Irawan,  SH  dari  Law  Office  Pangka  &  Syndicate  diantaranya  Grid.id, Tribunnews.com, Detik.com, Merdeka.com, MedCom.id MetroTVnews.com, MataMata.com, Poliklitik.com, dan KapanLagi.com. 4
Pengacara Aryono, Paulus Irawan menuturkan penggunaan foto dari hasil karya kliennya tanpa izin telah melanggar pasal 112 dan 113 ayat 2 dan 3 Undang-
3 https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/08/09/aryono-djati-tak-terima-foto- tino-saroenggalo-diterbitkan-di-sejumlah-media-ini-penjelasannya
4 http://www.wartabuana.com/news/fotografer-kondang-tuntut-9-media-dewan-pers- coba-mediasi/
undang (UU) 28/2014 tentang Hak Kekakayaan Intelektual (HAKI), dengan denda maksimal Rp 1 miliar. 5
Dalam proses pengaduan tersebut ke Dewan Pers, setelah dilakukan klarifi - kasi kepada para pihak pada 25 September 2018, di Sekretariat Dewan Pers maka Dewan Pers menilai Pemuatan foto Tino Saroengallo tersebut untuk kepentingan umum dan tidak ditemukan itikad buruk dari media. Pemuatan foto tersebut semata-mata dilakukan untuk melengkapi pemberitaan yang berisi apresiasi dan simpati kepada almarhum sebagai budayawan dan sutradara yang banyak berp- restasi
Meski demikian, media siber yang dipersoalkan dinilai melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak profesional dengan memuat foto tanpa seizin pemegang hak cipta atau pemiliknya yaitu Aryono Huboyo Djati. 6
Kasus berikutnya terjadi menimpa pewarta foto lepas Jefri Tarigan yang karya fotonya digunakan tanpa izin oleh PT. Tribun Digital Online atau Tribun- news.com .Kasus ini berjalan cukup lama karena terjadi sejak 2016. Status Jefri sebagai jurnalis lepas dalam artian koresponden, kontributor, atau Stringer belum banyak dibahas dalam literatur jurnalisme di Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan tidak dikenalnya istilah itu dalam undang-undang yang mengaturnya. Dalam sejumlah literatur tentang jurnalistik, pembahasan tentang koresponden hingga kini belummendapat tempat sama sekali. 7
Saat itu, Tribunnews.com memuat karya Jefri, foto Arya Permana, remaja asal Karawang, Jawa Barat, yang menderita obesitas.Awalnya, Jefri mengajukan kebe- ratan kepada redaksi Tribunnews.com pada 2018 didampingi LBH Pers. Langkah ini ditempuhnya setelah pada 2016, tak lama setelah pemuatan foto Arya Permana, surat yang dilayangkannya ke redaksi Tribunnews tidak mendapat tanggapan. Karena tak ada tanggapan, saya hubungi LBH Pers. Lalu LBH Pers menyampaikan surat ke Tribunnews pertengahan 2018,” kata dia.
Setelah itu, Jefri, LBH Pers, dan pihak Tribunnews melakukan dua kali perte- muan membahas pemakaian foto karya Jefri dalam berita Tribunnews.com . Seba- gaimana kesepakatan tersebut, selanjutnya pihak Jefri Tarigan mengirimkan surat
5 Ibid.,
6 Etika. Dewan Pers Terkini: Delapan Media Siber Diadukan Terkait Pemuatan Foto . Edisi September 2018, 8.
7 Rana Fitriawan Akbari, ‘Eksistensi Kontributor dan Koresponden: Potret Buram Media Massa Indonesia’.proceeding  dalam Comicos , 2014.
dan berkas berisi sejumlah indikator pelanggaran yang dilakukan Tribunnews .Jefri menyebut ketentuan indikator pelanggaran itu berdasarkan ketentuan menurut Dewan Pers, yang lalu disampaikan kepada pihak Tribunnews . 8
Jefri mencatat foto-foto karyanya yang dimuat di Tribunnews cukup banyak, sehingga dia terdorong untuk melakukan gugatan demi membuat efek jera. Sedi- kitnya terdapat sepuluh foto. Selain foto Arya, ada empat materi foto karya Jefri lainnya yang digugat.
Foto-foto Jefri meliputi potret Tyo, seorang difabel yang lahir tanpa kaki dan tangan di Tasikmalaya, Jawa Barat; perempuan “manusia kayu” di Jawa Tengah; pria yang hidup bersama buaya di rumahnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah; serta gadis 24 tahun pengidap sindrom Turner di Nanggroe Aceh Darussalam sehingga bermuka seperti bayi, berbeda jauh dari kondisi perempuan normal seumurannya. Jefri mengungkapkan, kelima materi foto itu bahkan masih tercantum dalam artikel-artikel berita.
Didampingi kuasa hukumnya dari LBH Pers, Gading Yonggar Ditya gugatan Jefri didaftarkan sebagai gugatan perdata. Gugatan menyangkut kerugian secara materi akibat Tribunnews tak meminta izin pemuatan. Gugatan nominal materi ini meliputi materi yang bisa dinilai dengan angka, seperti anggaran produksi foto atau peliputan dan keuntungan dari iklan yang diperoleh media daring Tribunnews . Petitum kasus dengan nomor perkara 23/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst tersebut adalah: Pertama , mengabulkan gugatan Penggugat (Jefri) untuk seluruhnya; Kedua , menyatakan Tergugat (Tribunnews) telah melakukan pelanggaran atas karya cipta milik Penggugat; Ketiga , menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 4.890.440.000,00 (Terbilang: Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat; Keempat , menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per harinya jika Tergugat tidak melaksanakan putusan; Kelima , menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. 9
Pada kenyataannya, hingga pembacaan vonis 17 Oktober 2019, majelis hakim menilai kasus tersebut sebagai NO, atau kurang gugatan.Hal ini didasarkan pada gugatan Jefri hanya dilayangkan kepada PT Tribun Digital Online sebagai badan
8 https://www.alinea.id/media/pencatutan-foto-tanpa-izin-dan-minimnya-edukasi-insan- media-b1Xoo9ohR
9 http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara
hukum dari situs www.Tribunnews.com. Sementara karya Jefri juga dimuat di Tribunnews.com , berita itu juga dipublika- sikan di jaringan Tribun online di beberapa daerah, seperti Tribun Pekanbaru dan Tribun Jogja yang masing-masing Tribun daerah memiliki badan hukum sendiri. Selain itu, dari sekitar 20 pemberitaan yang digugat, hanya menyangkut satu pemberitaan, yaitu tentang Arya Permana saja. 10
Deni Syahrial Simorangkir, kuasa hukum Tribunnews , mengklaim terdapat kesalahan Jefri selaku penggugat atau error in persona . Argumentasi yang menjadi dasar klaim tersebut adalah, redaksi Tribunnews mengambil foto milik Jefri dari artikel laman daring berbasis di luar negeri, Dailymail.co.uk . Dalam artikel Daily Mail berjudul “The world's fattest boy who weighs 192 kilos at the age of  10 - and his parents are putting him on a crash diet because he's so overweight they can't find clothes to fit him” yang dialihbahasakan oleh Tribunnews, foto karya Jefri hanya diberi kredit Caters News Agency. 11
Berdasarkan argumentasi itu, Deni mengklaim perilaku Tribunnew s tak bisa dikategorikan melanggar hak cipta. Menurutnya, perilaku Tribunnews tersebut hanyalah "Mencuplik materi foto secara benar dengan bersumber dari media atau kantor berita lain."

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan kerangka analisis teori strukturasi yang dikem- bangkan oleh Antony Giddens, sebagai teori jalan tengah dari teoritisi yang meng- unggulkan kekuatan struktur dan teoritisi yang mengunggulkan kekuatan indi- vidu.Sebagai implikasi metodologisnya, Giddens sendiri menolak objektivisme dan naturalistik dan menerima postempirist dan antipostivisme.Namun demi- kian, dalam kenyataannya sebagai seorang yang menganut pendekatan kritisme interpretative, Giddens menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hermentika tidak dapat lagi diubah.
Karsten dan Jones menyimpulkan bahwa bagi Giddens, semua jenis peneli- tian sosial bisa digunakan tergatung pada level analisis, detil studi, setting sosial yang khusus apapun jenis data yang akan diambil dan teknik analisis yang akan
10 Interview 3 Desember 2019 oleh Rossy Angelina Patricia Reinhart, FIABIKOM Unika Atma Jaya
11 https://www.suara.com/news/2019/10/14/090645/foto-dipakai-tribunnews-pfi-jakarta- berharap-jefri-tarigan-menang-gugatan
digunakan. Fokus penelitian ini pada aktor dalam proses produksi berita media online yang berbasis internet.
Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan karya jurnalistik yang terindikasi melakukan pelanggaran untuk kemudian melakukan analisa pelang- garan sesuai aturan yang berlaku dan melakukan wawancara terhadap informan baik dari internal media yang maupun pihak pengadu yang merupakan pekerja lepas media.
Dari keseluruhan hal tersebut akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang ( statue approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif  ( compatafive approach ) dan pendekatan konsep- tual ( conceptual approach ).
Dalam hal analisa kasus, digunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statue approach ).Pendekatan undang-undang ( statue approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk menelaah unsur filosofis adanya suatu peraturan perun - dang-undangan tertentu yang kemudian dapat disimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.

## 1.   Jenis dan Sumber Data
Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku- buku, literatur, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, bahan-bahan dari internet, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder.Data sekunder pada dasarnya dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
a.   Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perun- dang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perun- dang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun
yang penulis gunakan dalam bahan hukum primer adalah: 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2.  Undang-Undang lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
b.   Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar- komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain buku-buku yang terkait dalam pene- litian ini, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2.   Pengumpulan dan Pengolahan Data
Teknik pengumpulan data adalah dengan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan terhadap masalah yang dibahas.Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpresta- sikan hukum yang berlaku.Metode pengumpulan data ini berguna untuk menda- patkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berka- itan dengan hal-hal yang perlu diteliti.
Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut :
a)  Editing, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diper- oleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
b)  Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.
c)  Meng-sistemasikan, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.

## 3.   Analisis Data
Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah diru- muskan dalam rumusan masalah.Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis baik menggunakan pena- laran induksi, deduksi, maupun abduksi.Dalam penelitian ini penulis menggu-
nakan analisis data kualitatif, yaitu menginterprestasikan data hukum yang berhu- bungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian diana- lisis sesuai dengan hukum yang berlaku.Setelah menyelesaikan tahap pengum- pulan data, maka diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori untuk kemudian dihubungkan dengan teori guna pengambilan kesimpulan.

## LANDASAN TEORI
Sebagaimana Gidden jelaskan sistem sosial dibangun dan dilanggengkan dalam ruang dan waktu melalui hubungan timbal balik antara pelaku dan struktur (Giddes 1979, 69, 81).Keterkaitan tersebut disebut teori strukturasi, dimana melalui teori ini Giddens mencoba mencari jalan tengah dari pandangan dominan pada struktur dan pandangan human agency.Para aktor melakukan aktivitas beru- lang dalam mereproduksi struktur.Aktor atau agen ialah orang-orang yang secara berkesinambungan mengalami suatu persitiwa dalam kehidupan (Giddens 1979, 55).
Sedangkan struktur (Giddens 1979, 65) didefinisikan sebagai aturan (rules) dan sumber daya (resource) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Sifat struktur adalah mengatasi waktu dan ruang (timeless and spaceless) serta maya (virtual), sehingga bisa diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi.
Dalam penelitian ini, struktur yang dimaksud ialah aturan dan sumber daya yang direfeksikan oleh sistem produksi berita multiplatform , dan aktor yang dimaksud ialah para jurnalis atau wartawan yang terlibat dalam proses produksi berita. Fokus studi ialah pada aktor dalam menjalankan praktek jurnalisnya dalam menghadapi aturan dan sumber daya dari sistem teknologi informasi dalam proses produksi berita tersebut.
Menurut Gidden, struktur tidak terbatas mengarahkan tindakan aktor tetapi- juga memberikan fasilitas yang memungkinkan aktor memiliki pengaruh (Giddens 1984). Jurnalis sebagai aktor, melakukan praktek profesionalismenya disamping berdasarkankompetensi keras (hard competency) dalam peliputan, pelaporan dan penulisan berita baik untuk platform tradisonal maupun online, juga memerlukan kompetensi lunak (soft competencies) berupakesadaran dan sikap yang direflek - sikan oleh karakter teknologi informasi dan komunikasi. MenurutHall (2001, 85, 86) jurnalis online memiliki tangguang jawab pengo- rganisasian, produksi penyiaraninteraktif, menjangkau liputan dunia. Melakukan proses produksi di web dan multimedia memerlukankeahlian produksi multi-
media memerlukan keahlian dalam menulis yang baik dan copy-editing.Selain itu, dalam menjalankan sistem produksi berita yang diciptakan perusahaan diper- lukanadanya dukungan jurnalis terhadap struktur yang berlaku, memerlukan kompetensi dasar (basic competency) yang dalam hal ini akan digunakan pemi- kiran Giddens tentang peranan aktor yangtindakannya didasarkan pada kesadaran diskursif  dan kesadaran praktis serta motif  motif  kognitif(Giddens 2010, 12). Dalam hal pelanggaran hak cipta yang dilakukan media dengan jurnalisme sebagai aktor dari struktur industri media, diperlukan usaha-usaha penanggu- langan baik dengan cara preventif (pencegahan) sebelum terjadinya tindak pidana HKI atau melalui tindakan represif (tindakan oleh aparatur penegak hukum) sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana HKI, akan tetapi kedua usaha di atas tidaklah semata dilakukan oleh pihak kepolisian akan tetapi peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan, ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan ( for the public as a whole ).
Di atas telah di uraikan secara sepintas bahwa hukuman atas tindak pidana yang dilakukan atau ditujukan terhadap pribadi orang yang melalukan pelanggaran pidana terhadap HKI.Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana terhadap pribadi orang yang melalukan pelanggaran pidana terhadap HKI ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang tearatur. Ada 3 (tiga) teori dasar diadakannya hukuman terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana HKI, yakni :
1. Teori Imbalan ( Absolute/Vergeldingstheorie )
Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya ( vergelding ) si pelaku juga harus diberi penderitaan.
2. Teori Maksud atau Tujuan ( Relatieve/Doeltheorie )
Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni untuk memperbaiki ketidakpuasan masya- rakat sebagai akibat kejahatan itu.Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah ( Prevensi ) keja- hatan. Terdapat perbedaan dalam hal prevensi , yakni:
•  Ada  yang  berpendapat  agar  prevensi  ditunjukan  kepada  umum  yang disebut prevensi umum ( Algemene Preventie ). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan ( Eksekusi ) hukuman.
•  Ada yang berpendapat agar prevensi ditunjukan kepada orang yang mela- kukan kejahatan itu ( Speciale Preventie ).
Kemudian, muncul teori Relatif  Modern yang antara lain diutarakan Frans von Lizzt, van Hamei, dan D. Simons. Mereka mengutarakan bahwa untuk menjamin ketertiban negara menentukan peraturan yang mengandung larangan dan keharusan.Peraturan dimaksud untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat membatasi hak   perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tentram.Untuk itu negara menjamin agar peraturan-peraturan itu senanstiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman pada pelanggarnya.
3.  Teori Gabungan ( Verenigingstheorie ).
Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas.Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib
hukuman dalam masyarakat dan mem-
perbaiki pribadi si penjahat.
Dengan menelaah teori-teori yang telah dikemukan di atas dapat disim- pulkan, bahwa tujuan pemidanaan adalah:
•  Menjerakan penjahat,
•  Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat.
•  Memperbaiki pribadi si penjahat.
Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana.

## PEMBAHASAN
Struktur media online relatif  sama dengan media konvensional. Meski demikian, menurut sifat media onlineyang interaktif  sebagaimana dikemukakan Bruner dalam Zu (2009), aktifitas jurnalisme media online membutuhkan kompe - tensilunak atau soft competence sikap kerja cepat, terbuka untuk melakukan banyak tugas ( multitasking ) yang tidak terikat dalam rutinitas yang homogen serta menem- patkan diri menjadi jurnalis sebagaibagian dari jejaring sosial. Di luar kekhususan tersebut, struktur dan proses kerja media online amatlah identik dengan media konvensional yang tersusun dari:
a.  Pengelolaan input
Setiap pagi redaktur menyelenggarakan rapat yang dipimpin oleh koordi- ator liputan (Korlip) atau asistennya. Tahap perencanaan ini merupakan integrasi awal dalam upaya mengisi informasiuntuk keseluruhan media yang tersedia, yang
fokusnya lebih utama pada perencanan liputan mediacetak, dan untuk media lain menyesuaikan.
Tahapan perencaaan dihadiri oleh anggota redaktur dariberbagai bidang antara lain yaitu politik, ekonomi, olahraga, hukum, hiburan. Untuk media online, tidak dilakukan perancangan khusus apa yang akan menjadi prioritas isinya, para reporter sudah bisamenyesuaikan karakteristik format media online, yang hanya merupakan berita singkat yang belumdigali secara mendalam.
Wartawan baik atas dasar penugasan redaktur maupun atas dasar inisiatif sendiri melakukantugas liputan, dan dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh alat komunikasi smartphone untukmengiriman berita kepada redaktur dan terka- dang juga menggunakan laptop. Mereka mengirim bahan berita sesuai dengan format media online yaitu lebih singkat dan padat.
Pengiriman berita untuk media online, cenderung mengikuti prosesper- kembangan isu atau peristiwa yang terjadi. Setiap saat terjadinya perkembangan, mereka langsung melaporkan informasi. Jadi tidak menunggu selesai peristiwanya atau semua pandangan nara sumber dikemukakan. Penyampaianya bisa dilakukan secara bertahap.
b. Pengelolaan Output
Hasil liputan wartawan dikelola dalam rapat budgeting, biasanya diselengga- rakan setiap sore hari bertujuan menerima bahan berita dari para reporter untuk dilakukan pengaturan bahan berita manayang akan dimuat dan ditempatkan di mana.
Rapat dipimpin oleh kordinator liputan (korlip) atau sistennya. Semua reporter mengirim bahan berita dalam bentuk media milis (disebut basket), melalui wahana ini keseluruhan redakturmemilih bahan berita untuk diunggah ( upload ). Melihat cara kerjanya, sebuah artikel ataupun berita pada media online agar dapat diunggah memerlukan proses yang diatur mengikuti struktur yang ada. Proses ini dilakukan secara runtut demi menjaga mutu dan meminimalisir kesa- lahan.
Meski demikian dalam kasus industri media, tuntutan kecepatan menye- babkan kerja jurnalisme untuk memproduksi berita kadang cenderung terburu- buru dalam menyajikan fakta, data –terkadang bahkan fatal– atau menyajikan berita yang tidak etis dan relevan bagi publik. 12
12 http://www.remotivi.or.id/amatan/202/Problem-Etika-dalam-Jurnalisme-Daring
Terkait kecepatan yang menjadi tuntutan media online, salah satu yang menjadi praktik serius adalah pelanggaran hak cipta yang dalam kondisi tertentu berujung pada gugatan hukum yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk ekonomi.
Dalam kasus kantor berita Agence France-Presse (AFP) vs Daniel Morel (seorang fotografer Haiti) misalnya. Ketika itu, AFP menggunakan foto gempa Haiti yang diambil dari laman Twitter Daniel Morel untuk disebarkan ke berbagai jaring- annya. Alhasil, Morel menggugat AFP atas pelanggaran hak cipta dan berhasil memperoleh kompensasi senilai USD 1, 2 juta. 13
Untuk di Indonesia, pengaturan media daring mengacu pada pedoman pemberitaan media siber yang telah dikeluarkan Dewan Pers pada 2012. Pada poin 7 pedoman media siber, disebutkan bahwa media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU Hak Cipta sebelumnya yaitu UU No. 19 Tahun 2002.
Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif  (Bekraf), Ari Juliano Gema, mengungkapkan bahwa konsep hak cipta di Indonesia tanpa didaf- tarkanpun tetap dilindungi. Fotografi, kata Ari, masuk dalam kategori hak cipta (Vide: Pasal 40 UU 28/2014) yang oleh karenanya mendapatkan perlindungan secara otomatis sekalipun tak pernah didaftarkan. 14
Pengertian hak cipta disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif  setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan pera- turan perundang-undangan.
Selanjutnya beberapa hal yang terkait dengan fotografi dalam Pasal 1 ayat (10) UU No. 28 Tahun 2014: Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Untuk karya fotografi dengan objek manusia ini memiliki perlindungan hak cipta khusus yang akan kita bahas selanjutnya, karena terkait dengan fotografer maupun model yang di dalam foto tersebut.
Masuknya  karya  cipta  fotografi  ke  dalam  perlindungan  hak  cipta  sendiri
13 https://www.reuters.com/article/us-media-copyright-twitter/photographer-wins-1-2- million-from-companies-that-took-pictures-off-twitter-idUSBRE9AL16F20131122
14 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6a2b9b3b506/kenali-batasan- pelanggaran-hak-cipta-dalam-karya-fotografi/
diatur lewat pasal 40 ayat (1) huruf  k dan l. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  termasuk  karya  fotografi  dan  potret. Dapat diartikan, ketika foto diproduksi seketika itu juga memiliki perlindungan hak cipta yang tentunya dijamin Undang-undang Republik Indonesia. Selain hak cipta yang diatur, negara juga mengatur hak moral dan hak ekonomi yang melekat kepada pemilik hak cipta tersebut, ataupun siapa saja yang memiliki ijin untuk memegang hak cipta dari suatu ciptaan.
Hak moral disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf  a: … merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Cipta- annya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. meng- ubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Hak moral melekat abadi atau tak ada batasan waktu yang diatur dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Sedangkan untuk hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 dan memiliki jangka waktu berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.Penegasan ini dimaksudkan pada peman- faatan komersial dari karya cipta tersebut yang dalam pembahasan ini adalah karya foto.
Media massa, dalam hal ini memiliki tujuan komersial ketika melakukan penggunaan foto tanpa ijin secara jelas melakukan pelanggaran hak cipta dalam hal ini hak moral dan hak ekonomi pemilik foto. Akan tetapi, kultur hukum atau kesadaran hukum masyarakatnya yang masih kurang. 15

## FAKTOR YANG MENYEBABKAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA
Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang hak cipta memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta.Danpak
15 Sri Rahayu, Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Skripsi, (Universitas Negeri Semarang, 2017)
dari kegiatan tindak pidana tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum.Dalam bidang sosial budaya danpak yang timbul dari semangkin meluasnya pembajakan tersebut begitu ragam.
Bagi para pelaku tindak pidana atau para pembajak, keadaan yang berlarut- larut tanpa ada tindakan akan semangkin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang.
Ismail Saleh, bahwa ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus pembajakan merupakan satu penyebab tingginya pembajakan. Tindak pidana hak cipta dari delik biasa menjadi delik aduan (klach delict) akan menambah meningkat peluang bagi pelaku tindak pidana hak cipta untuk melakukan dengan cara-cara prontal karena tanpa adanya aduan terhadap tindak pidana hak cipta dari si pencipta tentunya pihak yang berwenang tidak akan melakukan tindakan. Dengan kata lain faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta adalah, karena peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang tidak kecil dan masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pembajakan belum mampu menangkal si pembajak untuk menjadi jera.
Selain faktor di atas ada juga faktor lain yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana terhadap Hak Cipta yakni asumsi masyarakat kita pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan Undang-Undang Hak Cipta, masyarakat masih memandang Hak Cipta sebagai milik bersama ( res communis ) sedangkan UUHC memandang sebagai milik perseporangan ( res nullius ). Perbedaan pandangan ini yang merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta dimasyarakat.
Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang pandangannya masih di latar belakangi oleh pemikiran masyarakat Hukum Adat yaitu keber- samaan, dengan memandang Hak Cipta sebagai milik bersama.Sebuah ciptaan yang dibuat oleh seseorang Hak Ciptanya dimiliki secara bersama.Siapapun boleh meniru ciptaaan kapan saja, dimana saja, dan diapakan saja tidak ada masalah. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, membawa akibat suatu perbuatan sudah merupakan tindak pidana Hak Cipta dari sudut UUHC, tetapi masyarakat kita memandang perbuatan tersebut bukan sebagai tindak pidana perlu di hukum.

## SANKSI TINDAK PIDANA HAK CIPTA
Mengenai sanksi terhadap tindak pidana hak cipta, baik Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dipandang belum mampu berperan untuk menangkal pembajak atau pelaku-pelaku tindak pidana hak cipta dengan berbagai jenis dan bentuk modus operandinya.
Seperti tim IKAPI sudah kewalahan menghadapi para pembajak buku, dari asosiasi yang berkepentingan erat dengan hak cipta, umpanya di bidang musik (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, Asosiasi Perekan Nasional Indonesia, Paguyuban Artis Pencipta Pemusik Rekaman Indonesia dibidang Film, maupun dibidang Komputer Program pada mengeluh menghadapi gejolaknya pelaku- pelaku tindak pidana Hak Cipta yang sudah dalam taraf  membahayakan meng- ancam kreativitas pencipta.
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan.Itu artinya tidak dapat ditutut kecuali atas pengaduan dari si pemegang Hak Cipta.Hal tersebut mengandung konotasi bahwa delik aduan seolah-olah orientasinya hanyalah untuk melindungi perseo- rangan saja atau kepentingan pemegang hak cipta yang dirugikan.
Lain hal dengan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah kejahatan “ dus , bukan delik aduan tapi merupakan delik biasa. Artinya kepentingan umum seka- ligus kepentingan si pemegang Hak Cipta akan terlindungi.
Penambahan pasal lain berkenaan dengan undang-undang yang lama yang berkenaan dengan sanksi tindak pidananya tercantum pada Pasal 73 ayat (1) berbunyi “Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait, serta alat- alat lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan”.

## UPAYA PENYELESAIAN KASUS-KASUS TINDAK PIDANA HAK CIPTA
Pada umumnya awal dari timbulnya kasus-kasus tindak pidana terdapat pelanggaran hak seseorang pada sebuah cipta dilindungi Hak Cipta. Sebagaimana diketahui Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta untuk mengumunkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi lisensi kepada pihak lain. Kasus tindak pidana Hak Cipta terjadi apabila ada sese- orang melakukan pengumuman atau perbanyakan sebuah ciptaan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan hal tersebut didasarkan untuk kepen- tingan komersial.
Tindak pidana Hak Cipta tidak berlaku bagi pelaku yang beritikad baik memperoleh ciptaan semata-mata untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk suatu kegiatan komersial atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komer- sial (Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Oleh sebab itu hal yang dominan diperhatikan pada kasus tindak pidana berupa kepentingan komersial. Pada umumnya memang pihak yang melakukan tindak pidana Hak Cipta dilatarbelakangi pada persoalan ekonomi di dalam melakukan perbuatannya karena tujuannya dengan perbuatannya itu yang bersangkutan akan memperoleh keuntungan yang tidak wajar.
Dalam kasus media massa berbasis online, kasus yang dialami penulis, Aryono dan Jefri Tarigan ada dalam dimensi yang sama yakni pelanggaran hak cipta yang menguntungkan pelaku pembajak dalam hal ini media online yang menggunakan karya tanya mencantumkan sumber asal sementara pelaku memperoleh keun- tungan melalui pembaca (klik) tanpa harus membayar biaya produksi seperti biaya royalti.
Meski demikian dalam kasus media melakukan pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan melalui jalur hukum maupun mediasi yang tersedia.Penye- lesaian secara pidana dan penyelesaian secara perdata dapat terjadi kemungkinan memperoleh putusan yang berbeda, misalnya pelakunya dibebaskan di pengadilan pidana sedangkan di pengadilan perdata pelakunya dinyatakan terbukti melanggar Hak Cipta, atau sebaliknya.

## PENUTUP
Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa media online dengan tuntutan kecepatan tetap membutuhkan kontrol produksi akhir demi menghindari pelanggaran hak cipta baik yang dilakukan secara sengaja, lalai atau karena tidak berusaha memahami hukum yang ada. Dalam mengha- dapi permasalahan yang dijumpai terhadap melia pelaku tindak pidana Hak Cipta dibutuhkan upaya preventif  dari pihak media dalam memahami peraturan yang berlaku. Kemudian diperlukan penerapan sanksi yang tegas dan berani dari aparat penegak hukum kendati dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 120 menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Sehingga kepentingan atau hak dari Pencipta atau pemegangnya akan mendapatkan perlakuan dan perlindungan atas Hak Cipta secara lebih baik. Terhadap pandangan masyarakat yang masih memandang Hak Cipta sebagai milik bersama memang menghambat pelaksanaan hukum tertulis
tentang Hak Cipta karena pandangannya yang bertolak belakang tentunya dica- rikan jalan keluar untuk itu harus mengubah pola sikap dari res communis menjadi res nullius untuk Hak Cipta dan HKI pada umumnya. Selanjutnya, harus ada kemauan politik dari pemerintah, juga ada kemauan dari masyarakat kita sendiri, bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang Hak Cipta dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Giddens, Anthony. Central Problems in Social Theory; Actions, Structure and Contradictions Analysis. Bekerly and Los Angeles: University California Press, 1986. Giddens, Anthony. Problema Utama dalam Teori Sosial, Aksi Sruktur dan Kontradisi dalam Analisis Social . Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Giddens, Anthony. Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Trans. Maufur dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Hall, Jim. Online Journalism- Critical Primer. London: Pluto Pers, 2001. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .Yogyakarta: Pustaka Mahardika,
2015.
Kasten, H., and M John Rewiew. Structuration Theory and Informations System, Reseach Paper in Managemet Studies. Cambridge: Cambridge University, 2003. Margono, Suyud. Hukum Hak Cipta Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Maru Hutagalung, Sophar. Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan.
Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
Soerodibrotoi, R. Soenarto. KUHP dan KUHAP .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1994.
Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
Supramono, Gatot. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya . Jakarta: Rineka Cipta,
2010.
Zhu, Zian-Hua. ‘The Ecology of  Online Newspaper; the Case of  China’ in Media Culture Society . London: Sage Publication, 2002.