## JURNAL WIDYA BHUMI

## MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH TANAH ANTARA HAK GUNA USAHA DAN HAK MILIK
Muhammad Rizaldi 1 , Dian Aries Mujiburohman 2 *, Dwi Wulan Pujiriyani 2
1 Alumni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta * Koresponden email: esamujiburohman@stpn.ac.id

## ABSTRACT
One big problem that needs to be fixed is the growing number of land cases. It could slow down current development projects if it is not handled properly. This research aims to conduct an in-depth analysis of HGU (Hak Guna Usaha) land disputes and property rights in Mendala Village, Ogan Komering Ulu Regency,  as well as identify the most  appropriate and relevant  alternative solutions. The research method used is qualitative research with descriptive methods. The research results show that there are  various  settlement  models  that  have  been  proposed,  but  mediation  appears  to  be  the  most important option. This approach has the potential to achieve a solution that benefits both parties, reduces  costs,  and  avoids  the  risk  of  future  problems.  Apart  from  mediation,  other  alternative solutions such as compensation, re-determination of land boundaries, exclusion of enclaved land, or exclusion of new land are options worth considering. A company's decision to choose mediation is based on consideration of financial and time constraints that  may arise in  the course of litigation. Apart from that, understanding the social relations that have been established with the community is also an important factor in achieving the process of resolving disputes between the company and the community.
Keywords : Cultivation Rights, Mediation, Land Disputes, Overlapping Land

## INTISARI
Salah satu permasalahan besar yang perlu diperbaiki adalah meningkatnya kasus pertanahan. Hal ini dapat memperlambat proyek pembangunan yang ada jika tidak ditangani dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap sengketa tanah HGU (Hak Guna Usaha) dan hak  milik  di  Desa  Mendala,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu,  serta  mengidentifikasi  alternatif penyelesaian  yang  paling  tepat  dan  relevan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  menujukan  bahwa  terdapat  berbagai  model penyelesaian  yang  telah  diajukan,  namun  mediasi  tampak  menjadi  opsi  yang  paling  diutamakan. Pendekatan  ini  memiliki  potensi  untuk  mencapai  solusi  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak, mengurangi  biaya,  dan  menghindari  risiko  masalah  di  masa  depan.  Selain  mediasi,  alternatif penyelesaian lain seperti ganti rugi, penetapan ulang batas tanah, pengeluaran lahan enklave, atau pembebasan  lahan  baru  menjadi  opsi  yang  layak  dipertimbangkan.  Keputusan  perusahaan  untuk memilih mediasi didasarkan pada pertimbangan kendala finansial dan waktu yang mungkin  timbul dalam  jalur  litigasi.  Selain  itu,  pemahaman  terhadap  hubungan  sosial  yang  telah  terjalin  dengan masyarakat  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  mengarahkan  proses  penyelesaian  sengketa pertanahan antara Perusahaan dan masyarakat.
Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Mediasi, Sengketa Tanah, Tumpang Tindih Tanah

## A. Pendahuluan
Tanah  memiliki  nilai  yang  mendalam  dari  berbagai  perspektif,  meliputi  aspek ekonomi, politik, militer, etnografi, dan psikologi (Irawan & Junarto, 2022; Syarief, 2014). Tanah sebagai instrumen utama untuk pembangunan nasional (Danendra & Mujiburohman,  2022),  sebagai  tempat  tinggal,  tempat  bekerja,  lingkungan  untuk membesarkan keluarga, dan tempat pelaksanaan ritual keagamaan, tanah memiliki
Vol 3, No. 2
Oct 2023 Received
Aug 25 th , 2023
Accepted Sep 28 th , 2023
Published Oct 31 th , 2023
peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Ishaya dkk., 2021; Sukmawati, 2022). Namun, adanya keterbatasan tanah menyebabkan munculnya konflik yang berkaitan  dengan  hak  kepemilikan  atas  tanah,  karena  kompleksitas  isu  tanah memiliki  peran  krusial  dalam  mendukung  kelangsungan  hidup,  mengakibatkan individu bersedia mempertaruhkan segala hal, guna meraih dan mempertahankan klaim hak atas penguasaan tanah (Earlene & Djaja, 2023; Tauchid, 2009).
Sengketa tanah dapat timbul akibat sejumlah faktor, meliputi ketidaklengkapkan  peraturan,  inkonsistensi  regulasi,  kurangnya  responsivitas pejabat  pertanahan,  data  pertanahan  yang  tidak  tepat,  tidak  akurat,  atau  tidak lengkap,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dalam  penanganan  sengketa  tanah, kesalahan dalam transaksi tanah, dan juga kelalaian dari pihak-pihak tertentu yang mengajukan  hak  atas  tanah  (Mudjiono,  2007;  Pane,  2022).  Dalam  konteks  ini, sejumlah  langkah  telah  diambil  guna  meredakan  kompleksitas  permasalahan sengketa  tanah  (Supadno  &  Junarto,  2022).  Usaha  ini  mencakup  proses  litigasi melalui  sistem  peradilan,  serta  metode  non-litigasi  seperti  negosiasi,  mediasi, arbitrase,  dan  konsiliasi.  Namun,  hingga  kini  prevalensi  sengketa  tersebut  belum menunjukkan  penurunan  yang  signifikan.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  pemikiran yang  inovatif  untuk  mengatasi  tantangan  sengketa  pertanahan  yang  terus mengalami peningkatan serta lambat dalam penyelesaiannya.
Dalam  penelitian  ini,  fokus  utama  tertuju  pada  sengketa  pertanahan  yang melibatkan  PT.  Perkebunan  Mitra  Ogan  dan  masyarakat  setempat,  yaitu  kasus tumpang tindih antara klaim kepemilikan dan penguasaan lahan yang dihadapi oleh masyarakat.  Perusahaan  ini  beroperasi  di  wilayah  Desa  Mendala,  Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Meskipun PT. Perkebunan Mitra Ogan mengklaim memiliki hak atas lahan seluas 818,64 Ha melalui Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 di Desa Mendala, namun pada kenyataannya terdapat tumpang tindih dengan klaim  lahan  masyarakat  yang  berbatasan  langsung  dengan  lahan  HGU  milik perusahaan  tersebut.  Masyarakat  mengklaim  bahwa  telah  menguasai  lahan tersebut  sejak  lama.  Bukti  atas  klaim  ini  dapat  ditemukan  dalam  tindakan  warga untuk  mengajukan  pengajuan  pembaruan  status  hak  atas  lahan  melalui  Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2016.
Berdasarkan  hasil  pencarian  kepustakaan  yang  telah  dilakukan,  ditemukan sejumlah  penelitian  yang  mengulas  sengketa  pertanahan  antara  masyarakat  dan perusahaan serta usaha-upaya penyelesaiannya. Sebagai contoh, dalam kajian oleh Artamevia  &  Sumanto  (2022),  Penelitian  mengungkap  bahwa  masalah  tumpang tindih  sertifikat  muncul  karena  proses  pendaftaran  tanah  masih  dilakukan  secara manual  tanpa  bantuan  sistem  komputerisasi  dan  tanpa  penggunaan  peta pendaftaran  tanah.  Kondisi  ini  berakibat  pada  ketidakakuratan  informasi  yang diberikan oleh aparat desa kepada petugas pendaftaran tanah di lapangan. Julianti (2021) menekankan pentingnya penyelidikan yang cermat terhadap data yuridis dan data fisik lahan untuk memverifikasi keabsahan informasi kepemilikan tanah, serta mengumumkannya kepada masyarakat. Anggriawan dkk (2021) dan Widarbo (2021) mengungkap  bahwa  konflik  timbul  akibat  perbedaan  kebutuhan  lahan  antara
masyarakat dan pemegang HGU. Kementerian ATR/BPN berperan sebagai mediator dan negosiator, dengan menunda proses perpanjangan HGU serta mengalokasikan sebagian  lahan  kepada  masyarakat.  Pendekatan  ini  terbukti  relatif  efektif  dan memberikan rasa aman kepada pemilik tanah.
Penelitian  Darmika  dkk  (2022)  menjelaskan  bahwa  konflik  pertanahan  timbul ketika kewenangan negara dalam kepemilikan tanah berbenturan dengan Hak Asasi warga  negara,  terutama  dalam  konteks  hak  milik  individu  dan  hak  komunal. Menurut Nurdin (2018), akar masalah dalam kasus pertanahan secara umum adalah tumpang tindih peraturan, regulasi yang kurang memadai, hambatan dalam proses peradilan, birokrasi kompleks, nilai ekonomi yang tinggi, kesadaran masyarakat yang meningkat,  serta  pertambahan  penduduk  pada  sumber  daya  tanah  yang  tetap. Sementara  itu,  akar  konflik  secara  spesifik  sering  terkait  dengan  perselisihan mengenai hasil keputusan pengadilan yang tidak diterima oleh salah satu pihak.
Berdasarkan telaah literatur sebelumnya, belum ditemukan kajian yang secara menyeluruh  mengulas  sejarah  perolehan  hak  yang  mengalami  konflik  serta rangkaian peristiwa tumpang tindih kepemilikan hak tersebut. Mengambil titik pijak dari  celah  ini,  penelitian  ini  menciptakan  kontribusi  baru  dengan  melakukan pelacakan  kronologi  perolehan  hak  serta  kejadian  tumpang  tindih  antara kepemilikan  tanah  hak  milik  masyarakat  dan  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  milik  PT. Perkebunan  Mitra  Ogan.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk mengidentifikasi strategi yang dapat diambil untuk menuntaskan sengketa hak atas tanah yang muncul akibat tumpang tindih ini.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah daripada  sekadar  menggeneralisasikannya  (Rusandi  &  Muhammad  Rusli,  2021). Dalam  konteks  studi  kasus  ini,  penelitian  menganalisis  kronologi  peristiwa  dalam kasus  sengketa  tumpang  tindih  tanah  serta  mengidentifikasi  dampak  yang  timbul sebagai akibat dari permasalahan ini. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memetakan beragam alternatif solusi yang dapat diupayakan oleh berbagai pihak guna menyelesaikan masalah tersebut, dengan mempertimbangkan kapasitas dan keterlibatan  berbagai  pihak,  terutama  pihak  perusahaan  yang  terlibat  dalam sengketa ini
Penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diambil dari dokumen-dokumen hak kepemilikan dan literatur seperti karya ilmiah serta  informasi  dari  lembaga  terkait.  Data  yang  terhimpun  akan  melalui  proses reduksi,  pengelompokan,  dan  analisis  deskriptif  kualitatif  untuk  menghasilkan informasi  yang  mendukung  pemetaan  alternatif  solusi.  Penelitian  ini  dilakukan  di wilayah perkebunan kelapa sawit PT Perkebunan Mitra Ogan, yang terletak di Desa Mendala,  Kecamatan  Peninjauan,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  (OKU),  Provinsi Sumatera Selatan.
C. Hasil dan Pembahasan
C1.  Tinjauan Sengketa dan Hak Guna Usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Hak  Guna  Usaha  (HGU)  merupakan  suatu  hak  yang  diberikan  oleh  negara kepada  individu  atau  badan  hukum  dengan  tujuan  khusus  untuk  mengusahakan tanah dalam batas waktu yang telah ditetapkan, terutama untuk keperluan di bidang pertanian,  perikanan,  dan  peternakan.  Para  pemegang  HGU  memikul  tanggung jawab  yang  penting  untuk  secara  aktif  memanfaatkan,  mengelola,  dan  merawat tanah yang telah diperoleh. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa pemegang  HGU  memiliki  larangan  untuk  meninggalkan  tanah  tanpa  melakukan pemeliharaan yang memadai, karena tindakan tersebut berpotensi berujung pada pencabutan hak tersebut. Penetapan HGU yang diberikan oleh pemerintah tercatat dalam  sebuah  keputusan  pemberian  hak  yang  resmi,  serta  dicatat  secara  resmi dalam bentuk sertifikat HGU.
Pemberian HGU menimbulkan tanggung jawab yang diatur sesuai dengan surat keputusan  yang  memberikan  hak  tersebut.  Meskipun  sertifikat  berfungsi  sebagai tanda bukti, kekuatannya tidak selalu mutlak dalam kerangka hukum tanah nasional (Bustaman  &  Agustiana,  2022;  Murni  &  Sulaiman,  2022;  Wulansari  dkk.,  2021), sehingga  berpotensi  menjadi  subjek  gugatan.  Oleh  karena  itu,  guna  menjamin kepastian  hukum,  pemegang  hak  memiliki  kewajiban  untuk  membuktikan kepemilikan, karena pemilik langsung mampu memvalidasi hak atas tanah. Sertifikat menjadi  bukti  konkret  mengenai  kepemilikan  tanah  dan  pihak  yang  memiliki  hak atasnya. Melalui sertifikat, pemilik memiliki kebebasan untuk memanfaatkan tanah sesuai  peruntukannya  dan  menjalankan  transaksi  hukum,  dengan  catatan  tidak melanggar peraturan yang berlaku. Bila terjadi masalah seperti tumpang tindih hak, sertifikat ganda, atau kesalahan lokasi tanah, hal ini dianggap sebagai pelanggaran administratif. Solusi yang diambil melibatkan rekonstruksi ulang informasi mengenai tanah  berdasarkan  prosedur  yang  diatur  oleh  peraturan  pemerintah  dan  regulasi yang berlaku (Alfons & Mujiburohman, 2021).
Banyak  pemegang  HGU  yang  mengabaikan  tanggung  jawab,  yang  pada gilirannya menyebabkan timbulnya sengketa. Salah satu contohnya adalah tumpang tindih hak, yang juga terjadi pada kasus HGU No. 1 di Desa Mendala Kabupaten Ogan Komering  Ulu.  Jumlah  kasus  pertanahan  yang  ditangani  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  dalam  kurun  waktu  7  tahun  terakhir  (2016-2022) tercatat sebanyak 24 kasus (Kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa Kantor  Pertanahan  Kabupaten  OKU,  Tahun  2023).  Dari  keseluruhan  jumlah  kasus tersebut, 62% sudah selesai dan sisanya 38% masih dalam proses penanganan atau belum selesai. Apabila dilihat dari jenis kasus pertanahan, sejumlah 67% termasuk dalam  kategori  sengketa  dan  33%  termasuk  dalam  kategori  perkara  sedangkan untuk kasus yang konflik belum ada ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Persentase kasus pertanahan di Kabupaten OKU dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Persentase Kasus Pertanahan di Kab. Ogan Komering Ulu Sumber: Resume Pemetaan Kasus Pertanahan Kantor BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2022
Sementara  itu,  jika  dilihat  dari  perspektif  objeknya,  masalah  pertanahan  di Kabupaten OKU bisa dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu kasus Hak Guna Usaha (HGU), kasus Hak Milik, dan kasus Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam hal persentase, kasus  hak  milik  memiliki  jumlah  lebih  besar  dibandingkan  dengan  kasus  sengketa HGU dan HGB, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.
Gambar 2. Persentase Kasus Pertanahan Berdasarkan Jenis Hak Sumber: Resume Pemetaan Kasus Pertanahan Kantor BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2022
Sebagai  sebuah  perusahaan  yang  bergerak  dalam  sektor  agroindustri, Perusahaan  Perkebunan  (PTP)  MO  hingga  saat  ini  memiliki  fokus  usaha  pada komoditi tanaman Kelapa Sawit dan Karet. Meskipun demikian, di antara keduanya, jenis tanaman kelapa sawit secara signifikan mendominasi aktivitas perusahaan. PTP MO  telah  mengembangkan  komoditi  ini  di  berbagai  lokasi  perkebunan,  yang tersebar di dua wilayah utama, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Musi  Banyuasin,  keduanya  terletak  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Bagi  informasi lebih  detail  mengenai  persebaran  luas  perkebunan  yang  telah  ditingkatkan
Sengketa 67% Konflik 0% Perkara 33%
8% 5% 87% HGB HGU Hak Milik
statusnya menjadi Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan, tersedia pada Gambar 6 yang disajikan.
Gambar 3. Sebaran Lahan HGU PT Perkebunan Mitra Ogan Sumber: Data Analisis Tim Pengamanan Aset PTP Mitra Ogan Tahun 2023.
Di samping memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang tersebar luas di Kabupaten OKU dan Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan juga memiliki beberapa lahan yang saat ini  masih  memiliki  hak  atasnya  dalam  bentuk  Areal  Penggunaan  Lain  (APL),  serta beberapa lagi yang masih berlokasi di wilayah hutan dan belum ditingkatkan menjadi HGU. Lahan-lahan ini digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya di sektor agroindustri dengan menanam komoditas kelapa sawit dan karet. Rincikan jumlah luasan lahan yang merupakan APL dan lahan yang masih berada di wilayah hutan dapat ditemukan pada Tabel 1.
Tabel 5. Tabel Lahan Non HGU PT Perkebunan Mitra Ogan
Selain  mengelola  perkebunan  kelapa  sawit,  perusahaan  ini  juga  memiliki  dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berlokasi di Desa Karang Dapo dan Desa Bindu. PKS adalah  sektor  penting  dalam  industri  pertanian  di  Indonesia,  yang  fokus  pada pengolahan bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk menghasilkan produk  utama  berupa Crude  Palm  Oil (CPO)  dan  Inti  Kelapa  Sawit  (IKS),  yang berfungsi sebagai produk setengah jadi atau bahan baku untuk industri hilir. Tujuan PKS  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  adalah  untuk  memproses  hasil  panen  dari perkebunan inti perusahaan dan hasil panen dari kebun plasma yang dikelola oleh masyarakat.
No Kebun Luas Non HGU (Ha) APL TMKH Kws. Hutan Jumlah 1 Peninjauan Inti 1.428,44 1.338,26 1.566,69 4.333,39 2 Musi Banyuasin 4.173,59 - - 4.173,59 3 Semidang Aji 1.333,39 - - 1.333,39 Jumlah 6.935,42 1.338,26 1.566,69 9.840,37
Sumber: Data Tim Pengamanan Aset PTP Mitra Ogan Tahun 2023

## C2.  Kronologi Tumpang Tindih Tanah
Dalam  ranah  agroindustri,  PT  Perkebunan  Mitra  Ogan  telah  menjalankan operasinya  dengan  fokus  pada  komoditi  utama,  yakni  Kelapa  Sawit  dan  Karet. Meskipun keduanya diusahakan, Kelapa Sawit menjadi komoditi yang mendominasi upaya  perusahaan.  Pengembangan  komoditi  ini  juga  merambah  ke  wilayah perkebunan  yang  beragam,  termasuk  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  dan Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.
Sejalan  dengan  itu,  Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1986  mengenai Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat membuka peluang akses  bagi  petani  ke  sumber  ekonomi,  seperti  kebun  kelapa  sawit.  Dengan berlandaskan  instruksi  ini,  terbentuklah  konsep  Pengembangan  Perkebunan  Inti Rakyat Transmigrasi (PIR Trans), yang melibatkan kerja sama dengan perusahaan inti yang  dimiliki  oleh  negara.  Tujuan  dari  program  inovatif  ini  adalah  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  pola  kemitraan  yang  berkelanjutan  antara perusahaan  dan  petani  peserta  di  sektor  perkebunan  kelapa  sawit  (Wawancara dengan Kepala Bagian Umum dan Aset PT Perkebunan Mitra Ogan pada tahun 2023.
PT Perkebunan Mitra Ogan berkolaborasi dengan masyarakat dalam proyek PIR Trans  mendapatkan  izin  mengelola  lahan  seluas  ±  12.000  Ha  di  Kabupaten  Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim untuk perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR Trans. Lahan yang dimohonkan oleh perusahaan seluas 4.095,66 Ha berada. Sebagian  lahan  (1.582,62  Ha)  merupakan  tanah  negara  (Areal  Penggunaan  Lain), sedangkan  sisanya  (2.513,04  Ha)  adalah  bekas  kawasan  hutan  yang  dilepaskan kepada negara sebagian kelompok hutan produksi Sungai Ogan seluas 9.265 Ha.
Pada 11 Oktober 1994, Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera Selatan  mencatat  bahwa  tanah  yang  diajukan  telah  dikelola  oleh  PT  Perkebunan Mitra  Ogan  dengan  tanaman  kelapa  sawit.  Permohonan  ini  tidak  menemui keberatan dan tidak ada pihak lain yang memiliki klaim atas tanah yang dimohonkan. Berdasarkan ini, Panitia B menyimpulkan bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat untuk diberikan HGU atas tanah seluas 4.095,66 Ha. Berdasarkan hal tersebut, pada 1 Juli 1996, Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  Provinsi  Sumatera  Selatan  dalam  surat  Nomor  540.1/5627/26  tidak keberatan memberikan HGU kepada PT Perkebunan Mitra Ogan atas tanah seluas 4.095,66 Ha. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  mengeluarkan  SK  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 45/HGU/BPN/96 yang memberikan HGU kepada PT Perkebunan Mitra Ogan untuk tanah di Kabupaten tersebu
Pada  sisi  lain,  kepemilikan  masyarakat  timbul  dari  pendaftaran  awal  dalam implementasi  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  (PRONA)  pada  tahun  2016.  Desa Mendala  terpilih  sebagai  salah  satu  lokasi  PRONA  untuk  mendukung  penerbitan sertifikat lahan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh PT Perkebunan Mitra  Ogan.  Faktanya,  Desa  Mendala  mencatat  jumlah  sertifikat  lahan  yang  lebih
tinggi/banyak dibandingkan desa-desa lain yang juga terlibat dalam PRONA. Konflik tumpang  tindih  muncul  akibat  adanya  kesalahan  prosedur  dalam  pengukuran bidang  tanah  yang  mengabaikan  prinsip  kontradiktur  delimitasi  dan  potensi penggunaan lahan HGU yang tidak optimal oleh pemegang hak.  Padahal menurut Supriyanti  dkk.  (2023),  penerapan  asas  ini  mampu  meminimalkan  konflik  hukum atas  garis  batas  bidang  tanah.  Kurangnya  langkah  digitalisasi  Peta  Bidang  Tanah (PBT)  tahun  2016  menjadi  penyebab  ketidakmampuan  dalam  mendeteksi  lokasi HGU, mengakibatkan tumpang tindih bidang tanah yang mengawali sengketa antara pemegang HGU dan hak kepemilikan masyarakat.
Keberadaan tumpang tindih antara hak tanah diketahui oleh pihak perusahaan saat dilaksanakannya permohonan digitalisasi peta bidang tanah HGU. Dalam proses digitalisasi, terungkap bahwa terdapat 8 bidang hak milik dan 2 bidang lahan yang dimiliki  oleh  PT  Pertamina  yang  secara  geografis  berada  di  atas  areal  HGU  yang dimiliki oleh perusahaan. Detail bidang tanah yang tumpang tindih disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Daftar Hak Milik di Atas HGU 01 Mendala No  Nama NIB Luas Tanah (Ha) Luas Overlap 1 NA 04017 1,00 0,1863 2 P 04016 1,00 0,0213 3 M 04438 1,97 0,4104 4 AA 04437 1,86 0,0647 5 M 04439 1,99 0,0092 6 ME 04022 1,43 1,1974 7 K 04436 1,54 0,1626 8 IA 04429 0,70 0,16 9 P 04515 2,42 0,9476 10 P 04518 2,72 0,7394 Jumlah 16,63 3,8989 Sumber: Data Sekunder, 2023
Perspektif  perusahaan  mengindikasikan  bahwa  permasalahan  yang  muncul pada  hak  kepemilikan  ini  sesungguhnya  muncul  karena  absennya  partisipasi perusahaan  dalam  proses  pengukuran  lahan  yang  berkaitan  dengan  penerbitan sertifikat hak milik yang berbatasan dengan lahan masyarakat. Dalam pandangan ini, perusahaan menganggap hak kepemilikan yang saat ini dipegang oleh masyarakat sebagai  hasil  dari  tindakan  administratif  yang  cacat  secara  hukum,  serta  tidak mematuhi  asas  kontradiktur  delimitasi.  Asas  ini  mengamanatkan  pemegang  hak tanah untuk mempertimbangkan penempatan, penetapan, dan pemeliharaan batas tanah  berdasarkan  kesepakatan  dan  persetujuan  dari  pihak  terkait,  termasuk pemilik  lahan  yang  berbatasan  secara  langsung  (Mujiburohman,  2018;  Synthia  & Iswantoro, 2020).
Pandangan yang berbeda dari Kepala Desa Mendala, yang memandang bahwa konflik yang muncul mencerminkan kelalaian dari pihak perusahaan. Permasalahan tumpang tindih tanah yang muncul menunjukkan bahwa perusahaan tidak berhasil
memelihara tanda batas dan mengoptimalkan pengelolaan lahan yang dimilikinya, karena  hanya memusatkan penggunaan lahan di bagian tengah kebun sebagai lahan produktif, sementara bagian pinggirannya ditumbuhi oleh rumput liar yang cukup lebat. Tidak hanya itu, tanda batas yang samar di lapangan juga turut berkontribusi terhadap  masyarakat  mengklaim  sejauh  mana  luas  tanah  yang  dimiliki.  Maka masyarakat  menolak  melepaskan  hak  atasnya  kepada  perusahaan  dan  lebih  suka mengelolanya sendiri.

## C3.  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  sistem  peradilan  sering  kali menghadapi tantangan signifikan, seperti kompleksitas birokrasi, waktu dan biaya (Hajati  dkk.,  2014;  Mahardika  dkk.,  2022;  Mukmin  &  Pranata,  2020).  Di  sisi  lain, penyelesaian sengketa melalui peradilan tidak menjamin adanya kepastian hukum, kadang  kala putusannya  menimbulkan  masalah baru.   Oleh  karena  itu,  salah  satu opsi  alternatif  yang  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  pertanahan adalah  melalui  mediasi,  baik  mediasi  melalui  Kantor  Pertanahan  maupun  melalui peradilan. Mediasi di kantor pertanahan untuk menghindari penumpukan perkara di peradilan (Putri Septiani & Ratna M.S., 2022; Sahnan dkk., 2019). Selain biaya yang lebih terjangkau dan proses yang lebih cepat dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi,  jika  mediasi  memenuhi  kesepakatan  oleh  para  pihak,  hal  ini  akan memberikan  jaminan  kepastian  hukum  yang  lebih  kokoh  daripada  melalui  proses peradilan.
Penyelesaian  sengketa  pertanahan  merupakan  suatu  rangkaian  langkah  dan mekanisme yang dirancang untuk mengatasi perselisihan yang timbul seputar hak kepemilikan atau pemanfaatan lahan. Model-model dalam penyelesaian sengketa pertanahan  mencakup  berbagai  pendekatan,  di  antaranya  negosiasi,  mediasi, arbitrasi,  penyelesaian  melalui  pengadilan,  rekonsiliasi,  serta  penyelesaian berdasarkan norma dan lembaga adat yang berlaku dalam suatu komunitas. Pilihan model  penyelesaian  tergantung  pada  kompleksitas  dan  tingkat  konflik  dari  kasus yang bersangkutan, serta regulasi hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, kombinasi dari beberapa model penyelesaian juga dapat diterapkan untuk mencapai solusi yang lebih baik.
Hingga saat ini, penyelesaian sengketa antara PT Perkebunan Mitra Ogan dan masyarakat masih tertunda. Pihak yang terkena dampak, baik perusahaan maupun warga  dengan  objek  lahan  di  atas  HGU  perusahaan,  belum  mengambil  langkah- langkah tindakan litigasi karena dianggap biaya dan waktu penyelesaiannya sangat besar. Langkah mediasi adalah pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan, karena dapat mencakup kepentingan kedua pihak yang bersengketa, yakni  PT  Perkebunan  Mitra  Ogan  dan  Masyarakat.  Mediasi,  sebuah  pendekatan dalam  penyelesaian  sengketa,  melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral  sebagai penengah.  Tujuannya  adalah  membantu  pihak-pihak  yang  bersengketa  mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Boboy dkk., 2020; Hasbi, 2020).
Langkah  mediasi  adalah  pendekatan  yang  sangat  tepat  untuk  menyelesaikan permasalahan  antara  PT  Perkebunan  Mitra  Ogan  dan  Masyarakat,  karena  ini
Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik
mencakup  kepentingan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Dalam  mediasi, kesepakatan  yang  dihasilkan  merupakan  hasil  penengahan  dari  mediator,  yang mencerminkan kompromi dari kedua belah pihak. Berbeda dengan jalur litigasi, yang berfokus pada menentukan pihak yang benar dan yang salah, mediasi mendorong solusi " win-win solution " di mana kesepakatan yang dicapai bermanfaat bagi semua pihak.  Selain  itu,  mediasi  juga  mengurangi  biaya  secara  signifikan,  bahkan  bisa menjadi  tanpa  biaya,  dan  tidak  berpotensi  menimbulkan  masalah  di  masa mendatang.
Kasus  tumpang  tindih  ini  belum  ada  upaya  mediasi  atau  pendekatan penyelesaian  lain  yang  telah  diimplementasikan  dalam  konteks  kasus  tumpang tindih  ini.  Oleh  karena  itu,  belum  ada  tindakan  nyata  yang  telah  diambil  untuk mengatasi permasalahan ini. Namun ada beberapa alternatif penyelesaian yang bisa dipertimbangkan:
a) Memberikan ganti rugi atas tanah SHM yang berada di atas HGU Salah  satu  alternatif  yang  dijelaskan  adalah  penggunaan  ganti  rugi  lahan kepada  masyarakat.  Perusahaan  telah  melakukan  komunikasi  dengan masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik  yang tumpang tindih dengan HGU  perusahaan.  Masyarakat  bersedia  untuk  melepaskan  SHM  dengan syarat  mendapatkan  ganti  rugi  yang  sesuai  dengan  Pedoman  Tarif  Nilai Ganti  Kerugian  atas  Pemakaian  Tanah  dan  Pembebasan  Tanam  Tumbuh dan Bangunan di atasnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera  Selatan  Nomor  40  Tahun  2017.  Namun,  jika  mengacu  pada peraturan  tersebut,  biaya  yang  akan  dikeluarkan  oleh  perusahaan diperkirakan  akan  sangat  tinggi.  Perhitungan  biaya  dimulai  dengan  nilai Pokok  Kelapa  Sawit  sebesar  Rp.1.084.703  per  pohon.  Dalam  satu  hektar dihitung maksimum 130 pohon, sehingga total biaya ganti rugi pokok sawit untuk  satu  hektar  adalah  sebesar  Rp.564.560.000.  Nilai  ini  belum memperhitungkan biaya perubahan sertifikat.
b) Melakukan penetapan ulang batas tanah Hak Milik
Proyeksi  penyelesaian  melalui  penetapan  ulang  batas  lahan  hak  milik masyarakat  pada  dasarnya  melibatkan  biaya  yang  rendah.  Biaya pengukuran pengembalian batas untuk area seluas kurang lebih 16 hektar diperkirakan sekitar Rp.21.300.000 berdasarkan simulasi biaya dari aplikasi Survey Tanahku.  Namun, langkah ini harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang memiliki hak kepemilikan, dan ini menjadi landasan bagi Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pengukuran dan pemulihan batas lahan.  Meskipun  demikian,  proyeksi  penyelesaian  ini  ditolak  oleh masyarakat,  karena  menganggap  bahwa  lahan  tersebut  merupakan kepemilikan sah dan telah diwariskan turun-temurun.
c) Mengeluarkan lahan SHM yang masuk dalam areal HGU (Enklave) Pilihan  solusi  enklave  untuk  masalah  lahan  HGU  tidak  melibatkan  biaya yang  signifikan,  bahkan  terbukti  lebih  ekonomis  dibandingkan  dengan alternatif penyelesaian lain. Meski begitu, mengingat PT Perkebunan Mitra
Ogan berada di bawah kendali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan saham mayoritas oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (70%) dan  PT  Perkebunan  Nusantara  III  (30%),  proses  ini  akan  memerlukan persetujuan dari para pemegang saham serta Kementerian BUMN. Proses ini  mungkin  memakan  waktu  yang  cukup  lama,  dan  juga  perlu  diingat bahwa  Negara  tidak  akan  melepaskan  asetnya  tanpa  pertimbangan mengenai pemasukan yang sesuai.
d) Pembebasan lahan baru sebagai pengganti
Pendekatan  penyelesaian  terakhir  adalah  melalui  pembebasan  lahan kosong  sebagai  alternatif  pengganti.  Dalam  skenario  ini,  perusahaan diarahkan  untuk  mencari  lahan  yang  tidak  memiliki  tanaman  tumbuh  di atasnya,  mengingat  bahwa  nilai  lahan  kosong  cenderung  lebih  rendah dibandingkan  dengan  lahan  yang  sudah  ditanami  meskipun  belum menghasilkan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan, dan kemungkinan besar ini dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari masyarakat. Nilai tanah kosong yang tidak ditanami lokasi tersebut  sekitar  50-60  juta,  jadi  biaya  yang  dikeluarkan  sekitar  Rp. 240.000.000 untuk 4 hektar lahan pengganti.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kabag  Umum  dan  Aset  PT  Perkebunan Mitra  Ogan  (2023)  mengungkapkan  bahwa  pilihan  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  merupakan  opsi  utama  perusahaan.  Ini  didasarkan  pada  alasan-alasan berikut:
a) Mengingat  perusahaan  sedang  dalam  proses  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  dan  kondisi  keuangan  yang  tidak  mendukung untuk  menanggung  biaya  persidangan,  perusahaan  berpendapat  bahwa pendekatan non litigasi lebih layak diambil.
b) Jalur  litigasi  atau  pengajuan  sengketa  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara memerlukan  waktu  lama  hingga  putusan  final.  Hal  ini  akan  menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan modal yang dibutuhkan dalam waktu dekat.
c) Sejalan dengan poin 1 dan 2, perusahaan lebih mengedepankan mediasi, meminta klarifikasi dari Kantor Pertanahan setempat, dan berkomunikasi dengan pemegang sertifikat hak milik (SHM) untuk mencapai kesepakatan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Meskipun  menghadapi  tantangan,  perusahaan  tetap  mempertimbangkan hubungan sosial yang telah terjalin dengan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Dengan  dampak  yang  belum  pasti  dari  keputusan  pengadilan,  perusahaan berpendapat bahwa jalur litigasi saat ini bukan solusi terbaik.

## D. Kesimpulan
HGU  adalah  hak  yang  diberikan  oleh  Negara  untuk  mengusahakan  tanah  di pertanian, perikanan, dan peternakan dalam batas waktu tertentu. Pemegang HGU wajib  mengelola  dan  merawat  tanah,  dengan  larangan  mengabaikan  perawatan
Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik
untuk  menghindari  pencabutan  hak.  Meski  demikian,  banyak  pemegang  HGU mengabaikan  tanggung  jawab  ini,  menyebabkan  sengketa  seperti  tumpang  tindih hak, termasuk kasus HGU No. 1 di Desa Mendala, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam  tujuh  tahun  terakhir,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu menangani 24 kasus, sebagian besar telah selesai (62%) dan sisanya dalam proses (38%). Dari jenis kasus, 67% sengketa dan 33% perkara. Kasus tanah di Kabupaten OKU  terbagi  menjadi  HGU,  Hak  Milik,  dan  Hak  Guna  Bangunan  (HGB),  dengan persentase  sengketa  hak  milik  lebih  tinggi.  Perusahaan  di  wilayah  ini  fokus  pada kelapa  sawit  dan  karet, dengan  sejumlah  lahan ditingkatkan  status  menjadi  HGU. Perusahaan juga mengelola dua PKS yang mengolah TBS menjadi CPO dan IKS. Meski sektor  ini  penting,  sengketa tanah  tetap  menjadi  perhatian  utama  karena  banyak kasus belum terselesaikan.
PT  Perkebunan  Mitra  Ogan  telah  beroperasi  di  sektor  agroindustri  dengan penekanan  pada  komoditi  utama,  yakni  Kelapa  Sawit  dan  Karet.  Meskipun  PT Perkebunan  Mitra  Ogan  memiliki  izin  mengelola  lahan  dalam  proyek  PIR  Trans, muncul  konflik  hak  kepemilikan  dengan  masyarakat  terutama  karena  potensi kesalahan prosedur dalam pengukuran tanah dan tumpang tindih penggunaan lahan HGU.  Perspektif  perusahaan  menyoroti  absennya  partisipasi  perusahaan  dalam proses pengukuran dan merujuk pada asas kontradiktur delimitasi dalam peraturan pertanahan.  Kepala  Desa  Mendala,  di  sisi  lain,  mengkritik  kelalaian  perusahaan dalam menjaga tanda batas dan pengelolaan lahan. Pandangan ini berdampak pada perbedaan  klaim  hak  kepemilikan.  Masyarakat  enggan  melepaskan  haknya  atas lahan yang dianggap sebagai sumber mata pencaharian utama, dan lebih memilih mengelolanya sendiri.
Dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan,  ada  beragam  model  dan pendekatan yang dapat digunakan, seperti negosiasi, mediasi, arbitrasi, pengadilan, rekonsiliasi,  dan  norma  serta  lembaga  adat.  Pemilihan  model  penyelesaian tergantung  pada  kompleksitas  kasus  dan  regulasi  hukum  yang  berlaku.  Dalam konteks konflik antara PT Perkebunan Mitra Ogan dan masyarakat terkait tumpang tindih  lahan,  mediasi  menjadi  pilihan  utama.  Pendekatan  ini  memungkinkan mencakup  kepentingan  kedua  pihak  dan  mendorong  solusi  " win-win  solution ". Mediasi juga mengurangi biaya dan risiko masalah di masa depan. Walaupun belum ada  langkah  mediasi  yang  diambil,  alternatif  penyelesaian  seperti  ganti  rugi, penetapan ulang batas lahan, pengeluaran lahan enklave, atau pembebasan lahan baru  dapat  dipertimbangkan.  Keputusan  perusahaan  untuk  memilih  mediasi didasarkan pada kendala keuangan dan waktu dalam jalur litigasi, serta penghargaan terhadap hubungan sosial yang telah terjalin dengan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Alfons, A., & Mujiburohman, D. A. (2021). Penerbitan dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas  Tanah  Karena  Cacat  Administrasi. Jurnal  Ilmu  Hukum , 10 (2),  277 – 288. https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8095
Anggriawan,  R.  P.,  Sutaryono,  S.,  &  Salim,  M.  N.  (2021).  Penyelesaian  Konflik Penguasaan  Tanah  HGU  dengan  Masyarakat  di  Bengkulu  Utara. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan , 1 (1), 29 – 41. https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.2
Artamevia, A., & Sumanto, L. (2022). Sengketa Penerbitan Sertipikat Hak Milik di Atas Tanah  Hak  Guna  Usaha. Reformasi  Hukum  Trisakti , 3 (2),  178 – 187. https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13447
Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui  Mediasi  Berdasarkan  Teori  Dean  G.Pruitt  dan  Jeffrey  Z.Rubin. NOTARIUS , 13 (2), 803 – 818. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168
Bustaman, B., & Agustiana, A. (2022). Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah  Dalam  Bukti  Kepemilikan  Hak. Jurnal  Justice  Aswaja , 1 (1),  12-20. http://journal.unucirebon.ac.id/index.php/juc/article/view/314
Danendra,  M.  R.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2022).  Pembentukan  Bank  Tanah:
Merencanakan  Ketersediaan  Tanah  untuk  Percepatan  Pembangunan  di Indonesia. Widya Bhumi , 2 (1), 1 – 20. https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.18
Darmika,  P.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2022).  Upaya  Penyelesaian Sengketa  Tanah  Melalui  Mediasi  Sebagai  Jalur  Alternatif. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 10 (3), 327-336. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/60834
Earlene,  F.,  &  Djaja,  B.  (2023).  Implikasi  kebijakan  reforma  agraria  terhadap ketidaksetaraan  kepemilikan  tanah  melalui  lensa  hak  asasi  manusia. Tunas Agraria , 6 (2), 152 – 170. https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223
Hajati,  S.,  Sekarmadji,  A.,  &  Winarsi,  S.  (2014).  Model  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan  Melalui  Mediasi  Berkepastian  Hukum. Jurnal  Dinamika  Hukum , 14 (1), 36 – 48. https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/275
Hasbi,  H.  (2020).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Melalui  Proses Mediasi  di  Badan  Pertanahan  Kota  Makassar. PLENO  JURE , 9 (1),  36 – 46. https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.299 Irawan,  Y.,  &  Junarto,  R.  (2022).  Persepsi  dan  Minat  Masyarakat  Pesisir  Terhadap Sertipikat Tanah. Widya Bhumi , 2 (2), 104 – 122.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.44
Ishaya, N. S., Budhiawan, H., & Widarbo, K. (2021). Implementasi Hak Servituut pada
Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kabupaten  Bekasi. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan , 1 (1), 1 – 16.
https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.6
Julianti, R. (2021). Peran kantor pertanahan nasional mengenai tumpang tindih hak kepemilkan atas tanah di kota Jakarta Utara. Bachelor’s Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .
Mudjiono,  M.  (2007).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  di  Indonesia Melalui  Revitalisasi  Fungsi  Badan  Peradilan. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM , 14 (3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art6
Mujiburohman, D.  A.  (2018).  Potensi Permasalahan  Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap  (PTSL). BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan , 4 (1),  88 – 101. https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217
Mukmin, A., & Pranata, A. (2020). Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan. Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum , 12 (2). https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.1014
Murni, C. S., & Sulaiman, S. (2022). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum , 8 (2). Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. Jurnal Hukum Positum , 3 (2). https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897
Pane,  F.  R.  (2022).  Legalization  of  Land  and  Peatland  Policy  in  Riau. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan , 2 (1), 24 – 42. https://doi.org/10.31292/mj.v2i1.25
Putri Septiani, D. A., & Ratna M.S., E. (2022). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan  di  Luar  Pengadilan  Melalui  Proses  Mediasi. Notarius , 15 (1). https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052
Rusandi,  &  Muhammad  Rusli.  (2021).  Merancang  Penelitian  Kualitatif Dasar/Deskriptif  dan  Studi  Kasus. Al-Ubudiyah:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Studi Islam , 2 (1). https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18
Sahnan, S., Arba, M., & Suhartana, L. W. P. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum Dan Keadilan , 7 (3). https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.714
Supriyanti, T., Ardhi, A. A., & Mahasari, J. (2023). Pengaturan dan Penerapan Asas Contradictoire  Delimitatie  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kebumen. Widya Bhumi , 3 (1), 46-61. https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.39
Mahardika,  S.,  Risnawati,  &  Khuzairi,  A.  (2022).  Penyelesaiaan  Sengketa  Tanah Melalui  Mediasi  Non  Litigasi. Jurnal  Rechten :  Riset  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia , 4 (1). https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.73
Sukmawati,  P.  D.  (2022).  Hukum  Agraria  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis , 2 (2), 89 – 102.
Supadno,  S.,  &  Junarto,  R.  (2022).  Mengatasi  permasalahan  pertanahan  dengan gotong  royong  dan  mengangkat  ekonomi  kerakyatan  dengan  sertipikasi tanah. Tunas Agraria , 5 (3), 268-285. https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193 Syarief,  E.  (2014).  Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus Pertanahan. In Kepustakaan Populer Gramedia .
Synthia, S., & Iswantoro, I. (2020). Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 8 (2).
https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132
Tauchid,  M.  (2009).  Masalah  Agraria  sebagai  Masalah  Penghidupan  dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. In STPN Press .
Widarbo,  K.  (2021).  Problematika  Reforma  Agraria  pada  Tanah  Redistribusi  Bekas
HGU Tratak, Batang. Widya Bhumi , 1 (1), 25-38.
https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.7
Wulansari,  H.,  Junarto,  R.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2021).  Mewujudkan  Sistem Pendaftaran  Tanah  Publikasi  Positif. Riau  Law  Journal , 5 (1),  61 – 74. https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7875