## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian dari Istri yang Murtad Menurut Hukum Islam

## Syaddan Dintara Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan syaddandintaralbs@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
Provisions  for  Child  Custody  Based  on  the  Compilation  of  Islamic  Law  are Muslim, mature, healthy in mind, trustworthy, single, able to educate children. rights and authority for those (women) who are apostates (non-Muslims) to take care of children. This  study  aims  to  find  out  more  about  child  custody  provisions  based  on  Islamic  law compilations and child custody due to divorce due to apostasy from a wife according to Islamic  law  compilations  using  normative  methods  that  collect  and  analyze  data  in order  to  obtain  a  clear  picture  of  the  issues  being  discussed  writing,  with  the  aim  of describing or describing the  occurrence of a problem in a systematic, factual and also accurate manner and in order to get the truth in the process of perfecting this writing. KHI. Islamic law.
Keywords : Child Custody, Divorce, Apostate Wives.

## ABSTRAK
Ketentuan  Hak  Asuh  Anak  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam adalah  islam,  baligh,  sehat  akalnya,  dapat  dipercaya,  belum  menikah, mampu mendidik anak.Tidak ada hadanah bagi orang non muslim dan mensyaratkan wanita yang pelaksana hadanah (asuh anak) ialah harus muslim, dan tidak ada hak  dan  kewenagan  bagi  mereka  (wanita)  yang  murtad  (non  muslim)  untuk mengasuh  anak.  Penelitian  ini  bertujuan  guna  mengetahui  lebih  lanjut  akan ketentuan  hak  asuh anak berdasarkam  kompilasi  hukum  islam  dan  hak  asuh anak  akibat  perceraian  karena  murtad  dari  seorang  istri  menurut  kompilasi hukum  islam  dengan  menggunakan  metode  normatif  yang  mengumpulkan serta menganalisis data sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah  yang  menjadi  bahasan  karya  tulis,  dengan  tujuan  untuk  melukiskan atau  menggambarkan  kejadian  suatu  masalah  secara  sistematis,  faktual  dan juga akurat serta guna mendapatkan kebenaran dalam proses penyempurnaan penulisan  ini.Hasil  penelitian  menunjukkan  bagaimana  ketentuan  hak  asuh anak berdasarkam kompilasi hukum islam dan hak asuh anak dari perceraian karena murtad menurut kompilasi hukum islam.
Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Perceraian, Istri Murtad.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Islam  telah  membuat  aturan  mengenai  hadhanah,  yaitu  hak  mengasuh dan  merawat  anak  yang  belum  dapat  mengurus  dirinya  sendiri  sampai mencapai  usia  tamyîz.  Hak  asuh  anak  ini  jatuh  kepada  ibu  sampai  anak mencapai  usia  tamyîz.  Di  usia  tamyîz  ini  anak  dapat  memilih  untuk  ikut  ibu atau ayahnya.
Didalam  muslim  jika  terjadi  perceraian  antara  suami  dan  istri, sedangkan  istri  nya  murtad,  maka  secara  otomatis  anak-anak  harus  diasuh oleh orang tuanya yang beragama Islam. Demikian juga hak hadanah menjadi gugur  dari  pihak  yang  kuat  karena  adanya  upaya  untuk  mempengaruhi  anak agar  keluar  dari  agama  islam.  Dalam  kondisi  demikian,  yang  paling menentukan adalah hasil kebijaksanaan hakim untuk menetapkan pihak siapa yang  akan  melakukan  hadanah  terhadap  anak  adalah  pihak  dimana  anak menjadi  terjamin  keselamatan  agamanya.  Artinya,  anak  tidak  lagi  diberi  hak pilih  apakah  ia  ikut  ayahnya  atau  ibunya.  Hak  pilih  baru  dapat  disetujui  jika tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.
Banyak  terjadi  permasalahan  hidup  yang  selalu  terikat  oleh  hukum untuk mencocokkan dengan perkembangan  zaman.  Banyaknya  keluarga  yang beda agama memiliki permasalahan yang ada, dalam keluarga tidak semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam sebuah ikatan pernikahan, dalam  keluarga  sering  terjadi  pertikaian  yang  terjadi  jika  nantinya  berujung pada  perceraian  yang  secara  tidak  langsung  anak  menjadi    korban  akibat perceraian  orang  tua.  Ketika  membahas  tentang  anak  sebagai  korban perceraian,  hal  ini  tidak  bisa  terlepas  dari  kewajiban  orang  tua  memelihara atau mengasuh anak (hadhanah).
Nah  bagaimana  jika  ketentuan  hak  asuh  anak  berdasarkan  kompilasi hukum islam? dan bagaimana hak asuh anak dari perceraian karena murtad menurut kompilasi hukum islam? untuk menjawabnya dalam hal ini penulis akan mengkaji terkait dengan kedudukan hak  asuh  anak  pasca  terjadinya  perceraian  dari  istri  yang  murtad  menurut hukum islam.

## I. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut,maka rumusan masalah dalam pe nulisan ini adalah:

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
A. Bagaimana  Ketentuan  Hak  Asuh  Anak  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum Islam ?
B. Bagaimana  Hak  Asuh  Anak  Dari  Perceraian  Karena  Murtad  Menurut Kompilasi Hukum Islam ?

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan    dalam  penyusunan  artikel  ilmiah  ini  adalah dengan  metode  normatif.  Metode  normatif  (Prof.  Dr.  Johnny  Ibrahim,  2018) yaitu  dengan  mengumpulkan  serta  menganalisis  data  untuk  memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang menjadi subjek artikel dengan tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan persitiwa, kejadian atau masalah secara sistematis, faktual  serta  akurat  dan  juga  guna mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam proses penyempurnaan penulisan artikel ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Ketentuan Hak Asuh Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Dalam  Kompilasi hukum  Islam  (KHI)   Pasal  105  biasanya  Pengadilan
akan memberikan hak asuh pengurusan
dan pemeliharaan kepada ibu jika anak masih  dibawah  umur  (belum  12 tahun),  setelah berusia 12 tahun diberikan kebebasan  memilih  untuk  diasuh oleh ayah atau ibunya.
hadhanah  merupakan  suatu  hak  untuk  memelihara  anak  kecil,  baik laki-laki  maupun  perempaun  atau  yang  kurang  sehat  akalnya  jadi  tidak termasuk  di  sini  pemeliharaan  terhadap  anak  yang  telah  dewasa  dan  sehat akalnya. (Al-Jamal, 1981)
Perceraian  bukan  hanya  bencana  bagi  pasangan  suami  istri,  namun juga merupakan malapetaka bagi fisik dan pisikis anak anak mereka. Peristiwa perce  raian,  apapun  alasannya  merupakan  sesuatu  yang  sangat  berdampak negatif bagi anak di mana pada saat itu, anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang  sekaligus  dari  kedua  orangtuanya.  Padahal,  merasakan  kasih  sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak Bentuk  kasih sayang  orang  tua  itu diwujudkan  dalam  pengasuhan  yang baik  (hadhanah)  Menurut  para  fuqaha,  hadhanah  adalah  hak  untuk memelihara  anak  kecil,  baik  laki-laki  maupun  perempaun  atau  yang  kurang sehat  akalnya  jadi  tidak  termasuk  di  sini  pemeliharaan  terhadap  anak  yang telah dewasa dan sehat akalnya.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   205-212   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3324
Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah (Uwaidah, 1998)
bilamana  terjadi  perceraian,  maka  orang  yang  paling  berhak  mengasuh  dan memelihara  anak-anaknya  adalah  ibunya  yang  secara  emosional  lebih  sabar dibandingkan ayahnya.
Namun  dalam  hadhanah,  Agama  Islam  memberikan  syarat-syarat kepada  pengasuh  yaitu  Orang  yang  akan  mengasuh  anak  disyaratkan mempunyai  kafa’ah  atau  martabat  yang  sepadan  dengan  kedudukan  si  anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa’ah mencakup beberapa ketentuan tersebut, tidak ada maka gugurlah haknya  untuk  mengasuh  anak.  Ketentuan  Hak  Asuh  Anak  Berdasarkam Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah:
a. Islam (Sahrani, 2010)
b. Baligh,  anak-anak  yang  belum  baligh  walaupun  bisa  membedakan  hal yang baik dan  yang buruk, maka tetap membutuhkan orang yang dapat mengendalikan urusannya dan mengasuhnya.
c. Sehat  akalnya,  pengasuhan  anak  tidak  boleh  diserahkan  kepada  orang gila dikarenakan mereka tidak mampu mengatur diri mereka sendiri oleh karena itu pengasuhan anak harus diserahkan kepada orang yang sehat akalnya.
d. Dapat  dipercaya,  perempuan  yang  fasik  (yang  tidak  taat),  dalam  hal  ini perempuan  yang  tidak  memegang  amanah  dengan  baik,  serta  tidak memiliki  budi  pekerti  yang  baik,  maka  ia  tidak  dapat  dipercaya  untuk mengurus  dan  mengasuh  anak  kecil.  Jika  tidak  anak  tersebut  dapat dipengaruhi oleh sang pengasuh.
e. belum  menikah,  jika  ia  telah  mennikah  maka  haknya  untuk  mengasuh anak akan gugur, nah ini berdasarkan hadist, Rasuaallah saw bersabda:
“engkau  lebih  berhak  mengasuhnya  selama  engkau  belum  menikah”
(Sabbiq, 2017)
f. Mampu mendidik anak (Al-Hamdani, 1989),Pengasuhan anak tidak boleh diserahkan  kepada  orang  buta  ataupun  orang  yang  memiliki  penyakit yang  menular,  dan  lumpuh.  Maka  dikhawatirkan  sang  anak  tadi akan menjadi terlantar dan kemungkinan sang anak tidak mendapat pen didikan yang memadai bagi perkembangannya.
Dalam  proses  pemeliharaan  anak  dari  kecil  sampai  baligh  ada  dua istilah  yang  berdekatan  maksudnya  yaitu  kata  hadhin  dan  kata  wali,  hadhin atau  hadhinah  adalah  istilah  yang  dipakai  bagi  seseorang  yang  melakukan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
tugas  hadhanah  yaitu  tugas  menjaga  dan  mengasuh  atau  mendidik  bayi  atau anak  kecil  sejak  lahir  sampai  bisa  secara  sederhana  makan  sendiri  dan berpakaian  sendiri  dan  bisa  membedakan  yang  berbahaya  bagi  dirinya.  Bila diukur dengan umur, sampai umur 7 atau 8 tahun. Pada masa sebelum umur tersebut,  pada  umumnya  seorang  anak  belum  bisa  mengatur  dirinya  dan belum bisa secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya baginya. (Zein, 2004)
Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, oleh karena itu, Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan  hak-hak  anak;  kedua  pembinaan  sepanjang  pertumbuhannya.  Dalam konteks  kehidupan  modern  yang  ditandai  globalisasi  dalam  semua  aspek kehidupan  manusia,  pemeliharaan  anak  perlu  dipahami  secara  lebih  leluasa dan  menyeluruh.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  orang  tua  tidak  hanya memperioritaskan  kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban  materiil  si anak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi,  maka  si  anak  kemungkinan  besar  akan  mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka diluar rumah. (Yafie, 1997)

## B. Hak  Asuh  Anak  Dari  Perceraian  Karena  Murtad  Menurut Kompilasi Hukum Islam
(Syafi’iyah  dan  Hanabilah)    tidak  ada  hadanah  bagi  orang  non  muslim dan  mensyaratkan  wanita  yang  pelaksana  hadanah  (asuh  anak)  ialah  harus muslim,  dan tidak ada hak dan kewenagan bagi mereka  (wanita) yang murtad (non muslim) untuk mengasuh anak. Allah Swt berfirman;
ࣖ Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang beriman,” (QS. An-nisa [4]: 141).
Karena jika diserahkan kepada non muslim ditakutkan akan mempengaruhi sang anak, karena pengasuh akan mendidik anak sesuai dengan ajaran agamanya. Dan itu dapat membahayakan sih anak dalam urusan agama. Seperti Terjemahan Rasuallah Saw: “Setiap anak dilahirkan  dalam  keadaan  fitrah  (mengimani  keesaan  Allah),.  Hanya  saja, (terkadang)  kedua  orang  tua  menjadikannya  beragama  Yahudi,  Nasrani,  atau Majusi.”

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Demi melindungi anak dari ajaran yang selain agama islam, maka anak harus memilih orang tua yang berada dijalan yang benar, walaupun sang anak lebih  memilih  sang  ibu  yang  non  muslim,  karena  lebih  baik  jalan  yang  benar untuk dunia dan akhirat dibanding dengan senang-senang hanya didunia.
Diceritakan  dari  gurunya  Ibnu  Taimiyah: bahwa  dua  orang  tua memperebutkan anak di depan hakim, hakim menyuruh anak memilih sehingga si  anak  memilih  bapaknya,  sang  ibu  bertanya  apa  sebab  anak  lebih  memilih bapaknya,  maka  hakim  bertanya  kepada  si  anak  yang  menjawab;  ibuku mengirimku  setiap  hari  ke  juru  tulis  dan  ahli  fiqh  yang  keduanya  suka memukulku,  sementara  bapakku  membiarkanku  bermain  bersama  teman- temanku.  Lantas  hakim  memutus  hadlanah  untuk  ibunya. Jadi  hakim  lebih mementingkan kemaslahatan sang anak, untuk dunia dan juga akhirat, tujuan kebahagiaan anak tidak akan wujud pada orang kafir, tidak dapat dipercaya dia tidak akan mempengaruhi dan merusak agamanya.
Menurut al- ‘Imrany ia berpandangan  hadist  ini  tidak  begitu  dikenal dikalangan periwayat hadist, jikapun benar maka mestilah Nabi sudah tahu si anak bakal memilih bapaknya makanya Nabi menyuruhnya memilih, jadi hadis ini khusus untuk si anak tidak dalam kasus yang lain.
Menurut  al-Istakhri,  ibu kafir  zimmi  lebih  berhak atas  anak daripada bapaknya yang muslim sampai anak berusia 7 tahun, setelah itu bapak berhak, begitu  juga  anak  kafir  zimmi  dalam  hadlanah  sama  seperti  anak  muslim,  ibu lebik berhak atasnya. Tetapi jika si anak menyifatkan dirinya sebagai muslim maka    ia  direbut  dari  orang  kafir  zimmi  benar  atau  pun  tidak  Islamnya. (Bintania)
Sementara  itu  menurut  sebagian  ulama  (Hanafiyah  dan  Malikiyah, Ibnu  Qasim  dan  Bu  Tsur)  tidak  mensyaratkan  wanita  pelaksana  hadlanah (asuh  anak)  harus  muslim,  boleh-boleh  saja  jika  wanita  itu  tidak murtad/pemuluk agama lain. di dalam sebuah riwayat Abu Dawud dan Nasa’i disebutkan bahwa Rafi’ bin sunnan memeluk islam, sedangkan istrinya enggan masuk  islam,  lalu  si  istri  datang  kepada  Rasuallah  Saw.  seraya  berkata  “Ya Rasuallah,  ini  adalah  putriku”.  Sedangkan  putrinya  sudah  disapih.  Kemudian Rafi’    berkata,  “Tidak  wahai  Rasuallah,  ini  adalah  putriku.”  Lalu  Rasuallah berdoa, “Ya  allah,  berilah  petunjuk kepada  anak  perempuan  ini.” (Al-Asqalani, 2015) Kemudian si anak tadi serta merta berpaling kepada ayahnya, lalu sang ayah membawanya. (Sabbiq, 2017)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
“Riwayat  dari  Abdul  Hamid  ibn  Salamah  dari  bapaknya,  bahwa  ia berkata: Bapakku  masuk  Islam  tetapi  ibuku  enggan,  aku  masih  anak  kecil, keduanya memperebutkanku pada Nabi, Nabi berkata: hai anak pergilah kepada siapa kau kehendaki dari keduanya, jika kau mau kepada bapakmu dan jika kau mau  kepada  ibumu,  maka  aku  menuju  ibuku,  melihatku  begitu  ku  dengar  ia berkata, ya Allah...tunjukilah dia, aku lantas berbalik ke bapakku dan duduk di pangkunya.”
Tetapi  Hanafiyah  dan  Malikiyah  berbeda  pendapat  mengenai  masa berakhirnya hadlanah wanita non-muslim, menurut Hanafiyah sampai si anak berakal  dalam  agama  di  umur  balighnya  yaitu  7  tahun  atau  bila  nampak indikasi  membahayakan  agamanya  seperti  si  wanita  non-muslim  mulai mengajarkan agamanya atau mengajak anak ke rumah ibadahnya atau kembali minum  khamr,  memakan  daging  babi  dan  ini  lah  yang  dipegang  dalam peradilan  Mesir.  Sementara  menurut  Malikiyah  hak  hadlanah  wanita  non- muslim terus berlangsung hingga berakhirnya masa hadlanah menurut syarak, tetapi  ia  dilarang  memberi  anaknya  minum  khamr  dan  makan  babi,  jika  kita khawatir ia akan melakukan itu maka ditunjuk seorang muslim yang diberi hak mengawasi si anak dari kerusakan.

## V. KESIMPULAN
1. Dalam pembahasan bagian pertama mengenai ketentuan hak asuh anak berdasarkan  kompilasi  hukum  islam,  maka  dapat  disimpulkan    berdasarkan Kompilasi  hukum  Islam  (KHI)  Pasal  105  biasanya  Pengadilan  akan memberikan  hak  asuh  pengurusan  dan  pemeliharaan  kepada  ibu.  jika  anak masih  dibawah  umur  (belum  12  tahun),  setelah  berusia  12  tahun  diberikan kebebasan  memilih  untuk  diasuh  oleh  ayah  atau  ibunya.  Agama  Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh yaitu Orang yang akan mengasuh anak  disyaratka  nmempunyai  kafa’ah  atau  martabat  yang  sepadan  dengan kedudukan sianak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak.
Ketentuan  Hak  Asuh  Anak  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam tersebut adalah, islam, baligh, sehat akalnya, dapat dipercaya, belum menikah, mampu mendidik anak.
2. Dalam  pembahsan  bagian  kedua  mengenai  hak  asuh  anak  dari perceraian  karena  murtad  menurut  kompilasi  hukum  islam,  maka  dapat disimpulkan  bahwasannya  tidak  ada  hadanah  bagi  orang  non  muslim  dan mensyaratkan  wanita  yang  pelaksana  hadanah  (asuh  anak)  ialah  harus muslim, dan tidak ada hak dan kewenagan bagi mereka (wanita) yang murtad (non muslim) untuk mengasuh anak.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Al-hafizh  Ibnu  Hajar Al-Asqalani, Bulughul  Maram, 2015. Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar.
Al-Hamdani, Risalah  Nikah  Hukum  Perkawinan  Islam, 1989.  Jakarta:  Pustaka Amani.
Ali  Yafie,  Teologi  Sosial  Telaah  Kritis  terhadap  Persoalan  Agama  dan Kemanusian, 1997. Yogyakarta: LKPSM.
Aris  Bintania, Hak  Asuh  (Hadlanah) Isteri  Murtad  Menurut  Hukum Positif Dan Hukum  Islam. Pekanbaru:  Dosen  Fak.  Syariah  dan  Ilmu  Hukum  UIN Suska Riau.
Ibrahim  Muhammad  Al-Jamal,  Fiqh  Al-  Mar’ah,  Penerjamah  Anshori  Umar Sitanggal, dkk, 1981. Semarang: Asy Syifa.
Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum normatif daan Empiris , 2018. Depok: Prenadamedia Group Muhammad  Sayyid  Sabbiq, Fiqih  Sunnah, 2017.  Jakarta:  PT  Pustaka  Abdi Bangsa.
Satria  Efendi  M.  Zein,  Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer, 2004. Jakarta: Kencana.
Syaikh  Kamil  Muhammad  Uwaidah,  Fiqh  Wanita,  Pen:  M.  Abdul  Ghaffar  E.M, 1998. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1998.
Tihami  dan  Sohari  Sahrani,  Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap, Cetakan Ke-2,, 2010. Jakarta: PT Raja Grafindo.