INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6870-6884 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Konflik Tenurial Hutan Berdasarkan Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi  Kabupaten Pulang Pisau
Maulida Indira 1 ✉ , Vera Amelia 2 , R. M. Sukarna 3 , Theresia Susi 4 , Moch. Anwar 5 , Untung Darung 6
(1) Mahasiswa Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan,
Universitas Palangka Raya
(2) (2), (3), (4), (5), (6) Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya
Email: maulidaindira@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
MAULIDA INDIRA “Analisis Konflik Tenurial Hutan berdasarkan Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau.” (Dibimbing oleh Vera Amelia dan Raden M Sukarna). Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perubahan  tutupan  lahan  tahun  2012  dan  2022  dan  kerapatan vegetasi  di  KSA/KPA  Bukit  Rawi.  Menganalisis  permasalahan  tenurial  di  KSA/KPA  Bukit  Rawi berdasarkan Opened Area yang ada pada peta tutupan lahan tahun 2022. Serta mengkaji keterkaitan antara perubahan tutupan lahan dengan permasalahan tenurial di KSA/KPA Bukit Rawi. Penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya metode NDVI untuk menganalisis tutupan lahan dan tingkat  kerapatan  vegetasi,  dan  metode  tumpangsusun  (overlay)  untuk  menganalisa  perubahan tutupan lahan konflik tenurial yang terjadi di KSA/KPA Bukit Rawi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan tutupan lahan yang dominan adalah perubahan jenis tutupan hutan rawa sekunder yang berubah menjadi area terbuka dan semak belukar, yang menandakan bahwa telah terjadi degradasi lahan. Hasil grondcheck di lapangan pada lokasi opened area ditemukan indikasi konflik tenurial pada 16 (enam belas) titik terdiri dari tambang pasir, kebun sawit, kuburan, kolam, kebun karet dan lapangan latih tembak SPN. Berdasarkan analisis tutupan lahan, konflik tenurial hanya memiliki sedikit kontribusi pada  terjadinya  degradasi  hutan  yaitu  sebesar  2,05  %  dari  keseluruhan  luas  KSA/KPA  Bukit  Rawi. Adapun penyebab terbesar degradasi hutan di KSA/KPA Bukit Rawi adalah kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015.
Kata kunci: Konflik Tenurial Hutan, Penutupan Lahan, KSA/KPA Bukit Rawi
Abstract
MAULIDA INDIRA "Analysis of Forest Tenure Conflicts based on Land Cover Change in KSA/KPA Bukit Rawi, Pulang Pisau Regency." (supervised by Vera Amelia and Raden M Sukarna). The study aims to analyze land cover change in 2012 and 2022 and vegetation density in KSA/KPA Bukit Rawi. Analyzing tenure  problems  based  on Opened  Areas  in  the  2022  land  cover  map. As  well  as  examining  the relationship between land cover change and tenure problems in KSA/KPA Bukit Rawi. This study uses several methods including the NDVI method to analyze land cover and vegetation density, and the overlay method to analyze changes in land cover tenure conflicts that occur in KSA/KPA Bukit Rawi. The  results  showed that the  dominant  land  cover  change  was  a  change  in  the  type  of  secondary swamp forest cover that turned into Opened Areas and shrubs, which indicates that land degradation has occurred. Grondcheck results in the field at the opened area location found indications of tenure conflicts at 16 (sixteen) points consisting of sand mines, oil palm plantations, cemeteries, ponds, rubber plantations  and  SPN  shooting  training  fields. Based  on  land  cover  analysis,  tenure  conflicts  only contribute  slightly  to  forest  degradation,  amounting  to  2.05%  of  the  total  area  of  KSA/KPA  Bukit Rawi. The biggest cause of forest degradation in KSA/KPA Bukit Rawi is the forest fires that occurred in 2015.
Keywords: Forest Tenure Conflict, Land Cover, KSA/KPA Bukit Rawi

## PENDAHULUAN
KSA/KPA Bukit Rawi ditunjuk oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor  SK.  529/Menhut-II/2012  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Menteri  Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 ha (lima belas juta tiga ratus ribu hektar) sebagai kawasan  hutan,  dengan  luas  10.608,43  Hektar.  Penunjukan  KSA/KPA  Bukit  Rawi  ini menimbulkan  adanya  konflik  tenurial  dikarenakan  adanya  sebagian  masyarakat  yang berkebun  dan  mengklaim  sebagian  wilayah  KSA/KPA  Bukit  Rawi  sebagai  milik  mereka. Evaluasi  Kesesuaian  Fungsi  (EKF)  telah  dilakukan  namun  sampai  dengan  saat  ini  fungsi kawasan  belum  ditetapkan.  Hal  ini  menyebabkan  pengakuan  lahan  dan  kegiatan pengelolaan di dalam kawasan oleh masyarakat makin meluas. Batas kawasan yang sangat dekat  dengan  pemukiman  masyarakat  memberikan  akses  yang  mudah  bagi  masyarakat untuk memasuki kawasan. Konflik tenurial hutan disebabkan karna terbatasnya sumberdaya hutan,  sementara  kebutuhan  masyarakatnya    terus    meningkat.    Bertambahnya  jumlah penduduk sejalan dengan  berbagai kepentingan yang  berbeda atas sumberdaya hutan yang sama  akan  menyebabkan  perubahan kondisi kawasan dan perubahan sosial,  budaya, ekonomi dan  lingkungan sekitar kawasan.
Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3)  hurup  a  telah  menentukan  bahwa  setiap  orang  dilarang  mengerjakan  dan  atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Penjelasan pasal di atas  dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  mengerjakan  kawasan  hutan  adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya yang dimaksud dengan  menggunakan  kawasan  hutan  adalah  memanfaatkan  kawasan  hutan  tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, perkemahan, atau penggunaan  kawasan  hutan  yang  tidak  sesuai  dengan  izin  yang  diberikan;  dan  yang dimaksud  dengan  menduduki  kawasan  hutan  adalah  kawasan  hutan  adalah  menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya.
Ketergantungan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam memanfaatkan hasil hutan tidak  seluruhnya  dipayungi  oleh  aturan  hukum  yang  ada.  Masyarakat  banyak  yang mengolah  lahan  hutan  secara  illegal.  Tindakan  yang  dilakukan  masyarakat  dengan memanfaatkan  lahan  di  dalam  kawasan  konservasi  sebagai  ladang/kebun,  pertanian, pemukiman dan tempat usaha secara tidak sah merupakan tindakan penyerobotan kawasan hutan, sehingga menimbulkan konflik dengan pengelola kawasan.
untuk menyelesaikan konflik tenurial di KSA/KPA Bukit Rawi perlu diketahui seberapa besar luas wilayah yang terbuka akibat penggunaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan  melihat  bagaimana  penutupan  lahannya.  Hasil  dari  penelitian  ini  nantinya diharapkan dapat menjadi  bahan masukan  bagi  pengelola kawasan dalam  penyelesaian konflik tenurial yang terjadi di KSA/KPA Bukit Rawi. Diharapkan dengan adanya penyelesaian konflik tenurial di KSA/KPA Bukit Rawi maka pengelolaan kawasan dapat berjalan dengan baik dengan tetap memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.
Tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik tenurial berdasarkan perubahan tutupan lahan tahun 2012 dan 2022 di KSA/KPA Bukit Rawi

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian akan dilaksanakan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Secara  geografis  KSA/KPA  Bukit  Rawi    terletak  di  posisi 113°56’52,41”–114°2’15,72” BT dan 01°58’5,67” - 02°7’11,69”LS
Alat Alat yang digunakan dalam penelitian disajikan dalam tabel 3, dibawah ini :
Tabel 3. Alat Penelitian No Alat Kegunaan 1.
2. 3. 4. 5.
Laptop Printer Software ArcGis 10.1 Software ENVI Drone Mengolah data dan membuat hasil analisis tesis Mencetak hasil analisis Aplikasi mengolah data tutupan
lahan
Aplikasi mengolah data citra landsat
Mengambil gambar/foto udara
untuk verifikasi tutupan lahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Citra Landsat Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012 dan 2022.
2. RBI Kabupaten Pulang Pisau
3. Tutupan Lahan Tahun 2012 dan Tahun 2022
2. Data digital batas wilayah KSA/KPA Bukit Rawi

## 2.1.1. Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan data untuk mengkaji kondisi penutupan lahan di KSA/KPA Bukit Rawi dilakukan dengan melakukan interpretasi Citra landsat. Data penutupan diperoleh dari hasil interpretasi  citra  dilakukan  pengecekan  kebenaran  dengan  kondisi  riil  lapangan  dengan observasi lapangan untuk mengetahui perhitungan tingkat ketelitian hasil penafsiran. Data foto udara diperoleh dengan menggunakan drone di lokasi yang akan dilakukan verifikasi.

## 3.5.1. Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  melalui  mendatangi  instansi  terkait  untuk memperoleh  data.  Instansi  yang  menjadi  sumber  data  sekunder  BPKH  Wilayah    XXI Palangka Raya, Balai KSDA Kalimantan Tengah dan  Kantor Desa sekitar KSA/KPA Bukit Rawi serta instansi terkait lainnya.

## 3.8.1. Analisis data kerapatan dan tutupan lahan Tahun 2022
Analisis  konflik  tenurial  hutan  berdasarkan  perubahan  tutupan  lahan  di  KSA/KPA Bukit  Rawi  Kabupaten  Pulang  Pisau  dilakukan  dengan  menggunakan  beberapa  metode diantaranya  metode  NDVI  untuk  menganalisis  tutupan  lahan  dan  tingkat  kerapatan vegetasi, dan metode tumpangsusun (overlay) untuk menganalisa perubahan tutupan lahan konflik tenurial yang terjadi di KSA/KPA Bukit Rawi.
3.8.2.Analisis Perubahan tutupan lahan
Proses analisis perubahan tutupan lahan dilakukan dengan membandingkan peta penutupan lahan tahun 2012 dan 2022 dengan menggunakan teknik overlay. Teknik ini dapat dilakukan pada aplikasi pengolahan citra menggunakan menu intersect. Klasifikasi dilakukan dengan metode delineasi pada layar monitor (digitasi on-screen), sesuai kunci interpretasi dan sistem klasifikasi. Hasil dari klasifikasi ini berupa peta tutupan lahan.

## 3.8.3.Analisis Konflik Tenurial
Analisis  konflik  tenurial  dilakukan  dalam  dua  tahap  yaitu  analisia  spasial  dan groundcheck lapangan. Metode yang digunakan dalam analisis spasial konflik tenurial di kawasan  konservasi  adalah  metode  tumpangsusun  ( overlay),  yaitu  suatu  proses  analisis yang menggabungkan informasi dari beberapa layer data yang berbeda untuk menjawab suatu  konflik.  Metode  tumpangsusun  ( overlay)  dengan  menggabungkan  informasi  dari beberapa jenis data dan membandingkannya satu sama lain atas dasar informasi keruangan adalah konsep dasar analisis spasial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah KSA/KPA Bukit Rawi
Menurut data yang diperoleh KSA/KPA Bukit Rawi merupakan eks kawasan hutan produksi yang terdiri dari 3 perusahaan HPH , yaitu  PT. Gempita Kalteng,  PT. Sehati Rungan (1989) dan  PT. Sipo Jaya (1980-1981)
Data valid tentang kapan berakhirnya ijin pinjam pakai ketiga perusaahan ini tidak diperoleh. Penulis telah mencari informasi ke Dinas Kehutanan Provinsi namun informasi terkait PT. Gempita Kalteng, PT. Sehati Rungan dan PT. Sipo Jaya sudah tidak ada karena perijinan sudah berakhir lebih dari 10 tahun. Menurut masyarakat sekitar kawasan KSA/KPA Bukit Rawi bahwa ketiga HPH ini aktif sampai pada tahun 1990an.
Berdasarkan Peta TGHK Kalteng tahun 2009, status kawasan ini terdiri dari Hutan Produksi  Yang  Dapat  Dikonversi  (HPK)  seluas  2.523,79  Ha  dan  Hutan  Produksi  seluas 8.8085,32 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-
II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor.
759/KPTS/UM/10/1982  tentang  Penunjukkan  Areal  Hutan  di  Wilayah  Propinsi  Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 HA (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu hektar) Sebagai Kawasan Hutan maka kawasan ini ditetapkan sebagai KSA/KPA Bukit Rawi dengan luas 10.608,43 Ha.
Pada  tahun  2019  Balai  KSDA  Kalimantan  Telah  melakukan  kegiatan  evaluasi kesesuaian  fungsi  di  KSA/KPA  Bukit  Rawi,  Evaluasi  Kesesuaian  Fungsi  KSA/KPA adalah serangkaian  kegiatan  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  kondisi  kawasan  untuk diketahui  kesesuaiannya  dengan  kriteria  kawasan  dan  tujuan  pengelolaannya.  Hasil  dari kegiatan ini merekomendasikan fungsi kawasan sebagai Taman Wisata Alam (TWA). Saat ini masih menunggu penetapan fungsi pengelolaan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Penataan batas kawasan konservasi dilakukan oleh BPKH XXI Palangka Raya pada tahun 2021 dengan status sudah temu gelang. Temu gelang adalah kondisi dimana batas suatu  kawasan/kelompok  hutan  telah  membentuk  poligon  tertutup  yang  dapat  berupa kombinasi hasil tata batas kawasan hutan dengan batas lainnya berupa hasil tata batas izin pemanfaatan  hutan  dan  izin  penggunaan  kawasan  hutan,  batas  wilayah  administrasi pemerintahan, batas negara, dan batas lainnya berupa batas alam dan batas virtual yang dapat  digambarkan  pada  peta  dengan  pemanfaatan  citra  dan  pendekatan  koordinat geografis.
Berdasarkan peta tutupan lahan KSA/KPA Bukit Rawi tahun 2012 terdapat  6 (enam) jenis tutupan lahan yaitu belukar, perumahan, Opened Area, hutan rawa sekunder, belukar rawa dan rawa. Data tutupan lahan tahun 2012 tersaji pada gambar 7 dan tabel 7 berikut
ini :
Gambar 7. Peta tutupan lahan KSA/KPA Bukit Rawi Tahun 2012 (Sumber : KLHK, 2012 )
Penutupan lahan tahun 2012 didominasi oleh penutupan lahan hutan rawa sekunder sebesar 7.299,11 ha (68,80 %), yang diikuti dengan belukar rawa sebesar 1.985,02 ha (18,71 %), Belukar sebesar 525,96 ha (4,96 %), Area  Terbuka sebesar 519,48 ha (4,90 %), Rawa sebesar 145,48 Ha (1,37 %) dan pemukiman sebesar 133,39 ha (1,26 %).
Tabel 7. Luas Tutupan Lahan KSA/KPA Bukit Rawi Tahun 2012
(sumber :hasil analisis)
Berdasarkan peta tutupan lahan KSA/KPA Bukit Rawi tahun 2022 terdapat perubahan kondisi tutupan lahan dimana pada tahun ini berdasarkan peta tutupan lahan terdapat 4 (empat) tutupan lahan yaitu belukar, area terbuka, hutan rawa sekunder dan semak belukar. Data tutupan lahan tahun 2022 tersaji pada gambar  8 dan tabel 8 berikut ini :
Gambar 8. Peta Tutupan Lahan KSA/KPA Bukit Rawi Tahun 2022 (Sumber : KLHK, 2022)
Tutupan lahan KSA/KPA Bukit Rawi pada tahun 2022 didominasi oleh belukar rawa yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 5.850,36 ha (55,15 %), diikuti dengan tutupan hutan rawa sekunder yang mengalami penurunan luasan menjadi 3.826,21 ha (51%), Belukar sebesar 80,80 Ha (7,58 %) dan area terbuka menjadi sebesar 128,07 ha (1,21%).
No. Tutupan Lahan Luas (Ha) % 1 Belukar 525.96 4.96 2 Pemukiman 133.39 1.26 3 Terbuka 519.48 4.90 4 Hutan Rawa Sekunder 7,299.11 68.80 5 Belukar Rawa 1,985.02 18.71 6 Rawa 145.48 1.37 TOTAL 10,608.43 100.00
(Sumber: hasil analisis tahun 2023)
Analisis  perubahan  tutupan  lahan  KSA/KPA  Bukit  Rawi  menggunakan  metode perbandingan data tutupan lahan tahun 2012 (tahun penunjukan kawasan) dengan data tutupan lahan pada tahun 2022, atau 10 (sepuluh) tahun setelah penujukan kawasan. Analisis perubahan tutupan lahan KSA/KPA Bukit Rawi pada tahun 2012 dan 2022 dilakukan dengan menggunakan  metode  tumpang  susun.  Selanjutnya  diolah  dengan  aplikasi  pengolahan peta menggunakan menu intersect. Hasil analisis perubahan tutupan lahan KSA/KPA Bukit Rawi pada tahun 2012 dan 2022 tersaji dalam tabel 9 di bawah ini.

## Tabel 9. Perubahan Luasan Tutupan Lahan Tahun 2012 dan 2022
(Sumber: hasil analisis tahun 2023)
Hasil analisis perubahan luasan penutupan lahan KSA/KPA Bukit Rawi pada tahun 2012 dan 2022 pada tabel 9  adalah sebagai berikut :
a. Tahun 2012 luas tutupan lahan belukar adalah seluas 525,96 ha, kemudian pada tahun 2022 kelas tutupan lahan belukar menjadi seluas 473,28 ha dan sisanya berubah menjadi belukar rawa dengan luas 52,68 ha.
b. Tahun 2012 luas tutupan lahan pemukiman adalah seluas 133,39 ha, kemudian pada tahun 2022 berubah menjadi belukar dengan luas 133,39 ha.
c. Tahun 2012 luas tutupan lahan terbuka adalah seluas 519,48 ha, kemudian pada tahun 2022  berubah  menjadi  belukar    rawa  seluas  322,35  ha  dan  sisanya  berubah  menjadi belukar dengan luas 197,13 ha.
d. Tahun 2012 luas tutupan lahan hutan rawa sekunder adalah seluas 7.299,11 ha, kemudian
No. Tutupan Lahan Luas (Ha) % 1 Belukar 803.80 7.58 2 Terbuka 128.07 1.21 3 Hutan Rawa Sekunder 3,826.21 36.07 4 Belukar Rawa 5,850.36 55.15 10,608.43 100.00 TOTAL Belukar Terbuka Hutan Rawa Sekunder Belukar Rawa TOTAL Luas (Ha) Belukar 473.28 52.68 525.96 Pemukiman 133.39 133.39 Terbuka 197.13 322.35 519.48 Hutan Rawa Sekunder 128.07 3,826.21 3,344.83 7,299.11 Belukar Rawa 1,985.02 1,985.02 Rawa 145.48 145.48 TOTAL Luas (Ha) 803.80 128.07 3,826.21 5,850.36 10,608.43 TAHUN 2012
TAHUN 2022
pada tahun 2022 berubah menjadi belukar  rawa seluas 3.344,83 ha, hutan rawa sekunder seluas 3826,21 ha dan sisanya berubah menjadi lahan terbuka dengan luas 128,07 ha.
e. Jika dibandingkan tutupan lahan tahun 2012 dengan tahun 2022, tutupan lahan belukar rawa tidak mengalami perubahan kelas dengan luas  yang sama yaitu  1.985,02 ha.
f. Jika dibandingkan tutupan lahan tahun 2012 dengan tahun 2022, tutupan lahan rawa tidak mengalami perubahan kelas dengan luas  yang sama yaitu  145,48 ha.
Perubahan  tutupan  lahan  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya pembukaan lahan pertanian, kegiatan perkebunan, perluasan pemukiman, dan kebakaran hutan. Selain itu kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh aktivitas masyarakat dalam pembukaan lahan ladang, sehingga dapat menyebabkan perubahan tutupan lahan. Dari tutupan hutan primer atau hutan sekunder menjadi area terbuka maupun semak belukar. Tutupan  lahan  hutan  rawa  sekunder  mempunyai  kecenderungan  dan  kerentanan  untuk mengalami kebakaran hutan dibandingkan dengan hutan primer.
Konflik yang terkait dengan penguasaan lahan dan sumber daya alam disebut konflik tenurial (Sylviani dan Hakim, 2014). Analisis konflik tenurial dilakukan dalam dua tahap yaitu analisis spasial dan groundcheck lapangan. Metode yang digunakan dalam analisis spasial konflik  tenurial  di  kawasan  konservasi  adalah  metode  tumpangsusun.  Metode tumpangsusun  dengan  menggabungkan  informasi  dari  beberapa  jenis  data  dan membandingkannya satu sama lain atas dasar informasi keruangan adalah konsep dasar analisis spasial.
Analisis  spasial  tenurial  KSA/KPA  Bukit  Rawi    dilakukan  dengan  menumpang susunkan data tutupan lahan tahun 2022 dan citra landsat tahun 2022. Selanjutna dilakukan analisis  dan  digitasi  peta  yang  terindikasi Opened  Area.  Opened  area  merupakan  area terbuka yang terjadi akibat aktivitas manusia yang bersifat illegal (PIKA, 2019). Hasil analisis opened area dapat dilihat pada gambar 12 di bawah ini.
Gambar 12. Peta Opened Area KSA/KPA Bukit Rawi Tahun 2022
Berdasarkan  peta opened  area  diatas  maka  dilakukan  Groundcheck  dilapangan untuk memastikan kesesuaian peta dengan kondisi di lapangan
No Koordinat Hasil Groundcheck Status Kepemilikan X Y 1. 113,975364 - 1,988169 Tambang Pasir Perusahaan 2. 113,972946 - 1,990358 Kebun sawit Masyarakat/Pribadi 3. 113,968405 - 1,994337 Kebun sawit Masyarakat/Pribadi 4. 113,94892 - 2,039431 Kolam Masyarakat/Pribadi 5. 113,950552 - 2,039918 Kuburan Desa Sigi 6. 113,951190 - 2,040480 Kandang ayam Masyarakat/Pribadi 7. 113,951981 - 2,040587 Kandang ayam Masyarakat/Pribadi 8. 113,952925 - 2,040465 Kandang ayam Masyarakat/Pribadi 9. 113,952620 - 2,039796 Kolam Masyarakat/Pribadi 10 113,962519 - 2,048666 Kandang ayam Masyarakat/Pribadi 11. 113,964478 - 2,049243 Kandang ayam Masyarakat/Pribadi 12. 113,956558 - 2,047485 Kandang ayam Masyarakat/Pribadi 13. 113,958911 - 2,049842 Kandang ayam Masyarakat/Pribadi 14. 113,955774 - 2,049813 Kandang ayam Masyarakat/Pribadi 15 113,956094 - 2,078060 Lap.Latih Tembak SPN Instansi Pemerintah
16. 113,967442
2,109983 Kebun Sawit Masyarakat/Pribadi 17. 113,994998 - 2,104738 Kebun Karet Pribadi
Hasil grondcheck di lapangan menemukan indikasi konflik tenurial pada 17 (tujuh belas) titik koordinat terdiri dari tambang pasir, kebun sawit, kuburan, kolam, kebun karet dan lapangan latih tembak SPN. Kondisi penggunaan ini merupakan ekosistem buatan yang menunjukkan  telah  terjadi  konflik  tenurial  pada  KSA/KPA  Bukit  Rawi.    Konfik  tenurial kawasan hutan menunujukkan adanya benturan dalam penguasaan lahan dan sumber daya dalam  kawasan  hutan,  adanya  konflik  pengelola  hutan  dengan  masyarakat  yang menggunakan  kawasan  hutan  untuk  pemukiman,  jalan  dan  kebun  (Dassir,  2008). Berdasarkan hasil analisis dan groundcheck dilapangan maka diperoleh hasil peta indikatif tenurial KSA/KPA Bukit Rawi pada gambar 13 di bawah ini :
Gambar 13. Peta Indikatif Tenurial KSA/KPA Bukit Rawi Tahun 2022 (sumber : Hasil analisis tahun 2023)
Dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar diperoleh informasi terkait status kepemilikan tanah di dalam KSA/KPA Bukit Rawi. Beberapa diantaranya adalah milik pribadi seperti kandang ayam, kolam dan kebun. Kepemilikan lahan pribadi dimiliki berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, namun saat ini pihak desa tidak lagi mengeluarkan SKT yang lokasinya di dalam KSA/KPA Bukit Rawi. Kepemilikan
lahan  untuk  penggunaan  lapangan  latih  tembak  SPN  adalah  milik  Kepolisian  Daerah Kalimantan Tengah yang diperoleh dari hibah pemerintah provinsi. Namun sebagian lokasi latih  tembak  ini  masuk  ke  dalam  wilayah  KSA/KPA  Bukit  Rawi.  Pengelolaan  lahan  untuk kuburan masyarakat dikelola oleh desa dalam hal ini pemerintahan Desa Sigi.

## Analisis tenurial berdasarkan tutupan lahan
Penutupan lahan tahun 2012 didominasi oleh penutupan lahan hutan rawa sekunder sebesar  7.299,11  ha  atau  sebesar  68,80  %  dari  luas  KSA/KPA  Bukit  Rawi.  Tutupan  lahan KSA/KPA  Bukit  Rawi  pada  tahun  2022  didominasi  oleh  belukar  rawa  yang  mengalami peningkatan  menjadi  sebesar  5.850,36  ha  (55,15  %),  diikuti  dengan  tutupan  hutan  rawa sekunder yang mengalami penurunan luasan menjadi 3.826,21 ha (51%). Penurunan luas hutan sekuder pada tahun 2022 menunjukan adanya  degradasi hutan  di  KSA/KPA Bukit Rawi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  indikasi  adanya  konflik  tenurial  di  dalam kawasan.
Selain konflik tenurial, degradasi di KSA/KPA Bukit Rawi disebabkan oleh beberapa faktor  diantaranya  kebakaran  hutan.  Berdasarkan  data  kejadian  kebakaran  di  kawasan konservasi Balai KSDA Kalimantan Tengah tahu 2015,  Kebakaran hutan terjadi di KSA/KPA Bukit  Rawi  menyebabkan  kerusakan  lahan  terbakar  seluas  1.379,3  Ha.  Lokasi  kebakaran berada di wilayah hutan rawa sekunder yang sebagian besar lapiasan tanahnya memiliki gambut tipis.
Analisis opened area KSA/KPA Bukit Rawi  dilakukan dengan menumpang susunkan data tutupan lahan tahun 2022 dan citra landsat 8 tahun 2022, hasil analisis dan digitasi peta yang terindikasi Opened Area seluas 218,02 Ha. Untuk memastikan indikasi tenurial maka dilakukan grondcheck ke lapangan dimana ditemukan adanya indikasi konflik tenurial pada 17 (tujuh belas) titik koordinat terdiri dari tambang pasir, kebun sawit, kuburan, kolam, kebun karet dan lapangan latih tembak SPN.
Jika  dibandingkan  antara  luas  degradasi  pada  tutupan  lahan  dan  penurunan kerapatan  vegetasi  dengan  luas opened  area    yang  terindikasi  tenurial,  maka  indikasi konflik  tenurial  hanya  memiliki  sedikit  kontribusi  pada  perubahan  tutupan  lahan  yaitu sebesar 2,05  % dari keseluruhan luas KSA/KPA Bukit Rawi. Penyebab terbesar degradasi hutan di KSA/KPA Bukit Rawi adalah kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  olah  data  dan  analisis  tutupan  lahan,  kerapatan  vegetasi  dan  indikasi tenurial diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
a. Perubahan tutupan lahan yang dominan adalah perubahan jenis tutupan hutan rawa sekunder yang berubah menjadi area terbuka dan semak belukar, yang menandakan bahwa telah terjadi degradasi lahan dari tutupan lahan kategori hutan menjadi tutupan lahan  kategori  non  hutan.  Perubahan  pemukiman,  area  terbuka  dan  rawa  menjadi belukar  dan  semak  belukar  mengindikasikan  terjadinya  reforestasi  atau  indikasi  akan terbentuknya hutan kembali menjadi hutan rawa sekunder.
b. Hasil grondcheck  di  lapangan  pada  lokasi  opened  area  seluas  218,02  Ha  ditemukan indikasi konflik tenurial pada 16 (enam belas) titik koordinat terdiri dari tambang pasir, kebun  sawit,  kuburan,  kolam,  kebun  karet  dan  lapangan  latih  tembak  SPN.  Kondisi penggunaan ini merupakan ekosistem buatan yang menunjukkan telah terjadi konflik tenurial pada KSA/KPA Bukit Rawi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aneng, R. J., Barkey, R. A., & Salam, M. (2021). Analysis of Tenurial Conflict of the Bunaken National Park (A Case Study of Mantehage Island). Jurnal Wasian, 8(1), 47-57.
Akhirullah, M. A., & Bakti, B. (2019). Konflik Tenurial Antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan Dengan Masyarakat Setempat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 3(3), 372-387.
Arifin    Nuzula,  E.R.,  dan  Ratri,  M.,  D.  (2018).  Identifikasi  Tutupan  lahan  Kota  Samarinda Dengan Memanfaatkan Citra Satelit Landsat-8  Dan  Algoritma NDVI. Elipsoida, Vol. 01(02), 79 – 84.
Butler, K. (2013, July 24). Band Combinations For Landsat 8. Dipetik Maret 21           2022, dari http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/07/24/band-combinations-for-landsat-8/
Baja, S., Neswati, R., & Arif, S. (2019). Using Geospatial Information Technology for Regional Assessment of Food Crop Land in South Sulawesi. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 279(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/279/1/012009
Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Kalteng,  2019,  Laporan  Evaluasi  Kesesuaian  Fungsi KSA/KPA Bukit Rawi, Palangka Raya: BKSDA Kalteng.
Dassir, M., 2008. Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 3(1):1-10.
Fuad, F. dan Maskanah, S. 2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Pustaka LATIN. Bogor.
Jensen, J.R., 2005, Introductory Digital Image Processing : A Remote Sensing Perspective,
Third Edition, Pearson Education, Inc., United States of America.
Kelautan dan Perikanan, K. (2019). Tabel Jumlah Dan Luas Kawasan Konservasi Perairan Di Indonesia Tahun 2015 - 2019. 2019.
Kriswoyo, K., Pello, J., & Kaho, L. M. R. (2019). Peranan Tiga Pilar Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bumi Lestari Journal Of Environment, 19(1), 36. Https://Doi.Org/10.24843/Blje.2019.V19.I01.P05
KSDAE. (2015). Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia. KSDAE, 53(9).
Kusuma, B. A., Purwadi, & Marcos, H. (2021). Pelatihan Klasifikasi Tutupan Lahan Sebagai Teknologi Penginderaan Jarak Jauh untuk Pemantauan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banyumas. Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ), 2.
Landgrebe, D.A. (2003). Signal theory methods in multispectral remote sensing (Vol. 24). John Wiley & Sons.
Lillesand T.M, W.R. Kiefer. (1997). Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Prahasta, 2008 dalam Waas, 2010
Lapan(2022 Maret 20), dipetik Maret 21 dari http://inderaja-catalog.lapan.go.id/
Menklhk (2012). Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 ha (lima belas juta tiga ratus ribu hektar) sebagai kawasan hutan
Prayogo, T., & Mineral, T. S. (2007). Aplikasi sig untuk memahami fenomena tutupan lahan dengan citra satelit. 8(2), 137 – 142.
Purwadhi, S. H. (2001). Interpretasi citra digital. Jakarta: Grasindo.
Republik Indonesia (2011). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang  Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam  Dan  Kawasan  Pelestarian  Alam. Government of Indonesia, 2.
Safitri, M.A, Muhshi,M.A., Muhajir,M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., Nagara, dan Santoso,  H.  (2011).  Menuju  kepastian  dan  keadilan  tenurial  (Edisi  revisi).  Epistema Institute. Jakarta.
Salim,  H.  L.,  Afi  Ati,  R.  N.,  &  Kepel,  T.  L.  (2018).  Pemetaan  Dinamika  Hutan  Mangrove Menggunakan Drone Dan Penginderaan Jauh Di P. Rambut, Kepulauan Seribu. Jurnal Kelautan Nasional, 13(2), 89 – 98. Https://Doi.Org/10.15578/Jkn.V13i2.6639
Sampurno, R., & Thoriq, A. (2016). Klasifikasi Tutupan Lahan Menggunakan Citra Landsat 8 Operational Land Imager (Oli) Di Kabupaten Sumedang. Jurnal Teknotan, 10(2), 61 – 70.
https://doi.org/10.24198/jt.vol10n2.9
Senoaji, G., Hidayat, M.  F., & Iskandar, I. Resolusi Konflik Tenurial Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Hutan Lindung Rimbo Donok Kabupaten Kepahiyang (The Tenurial Conflicts Resolution of Utilization of Forest Areas in Protected Forests Rimbo Donok Kepahiang District). Jurnal Manusia dan Lingkungan, 26(1), 28-35.
Sugandi, D. D., Si, M., & Sugito, N. T. (2008), HAND OUT Sistem Informasi Geografis (SIG). Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung
Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
Sylviani dan Hakim, I. 2014. Analisis Tenurial dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Studi Kasus KPH Gedong Wani Provinsi Lampung. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Hutan, 11 (4) : 309-322.
Tika Pabundu. 2005. Metode Penelitian Geografi. Jakarta:PT Bumi Pustaka
Thoha, A, S., Saharjo, B, H., Boer, R., and Ardiansyah, M. 2019. Characteristics and causes of forest  and  land  fires  in  Kapuas  District,  Central  Kalimantan  Province,  Indonesia. Biodiversitas, 20, 110-117.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan.  (1999). Jakarta: Sekretariat Negara.
Wang, S. X., Shang, M., Zhou, Y., Liu, W. L., Wang, F., & Wang, L. T. (2017). Resources and environmental carrying  capacity using  RS  and GIS. Polish Journal of Environmental Studies, 26(6), 2793 – 2800. https://doi.org/10.15244/pjoes/70927