## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 22, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI BANK KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

## Oleh :
Muhammad Zuhirsyan (muhammadzuhirsyan@polmed.ac.id.) Nurlinda (nurlinda@polmed.ac.id,) Irwan Musriza(irwanharahap@polmed.ac.id) Supaino (supaino@polmed.ac.id.)

## Abstract
This  paper  aims  to  analyze  the  problem  of collecting  zakat  funds  in  the  management  of contemporary zakat funds through conventional  banks  from  the  perspective  of muamalah  fiqh.  This  research  is  a  field  study with data collection methods in research using observation  observations  with  data  analysis used  using  descriptive  analysis  based  on  the analysis of muamalah fiqh principles regarding contemporary zakat fundraising. The results of the  study  show  that  empowering  Islamic banking in collecting and even managing it is a necessity  that  zakat  managers  must  provide Islamic  bank  accounts  in  an  effort  to  collect zakat  funds,  this  is  an  effort  to  ensure  that  all transactions carried out are in accordance with Islamic sharia coredor. However, conventional banking accounts are also needed in the field, so  sharia  banking  accounts  must  be  a  top priority.
Keywords: Zakat, Conventional Banks,
Jurisprudence, Muamalah

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis permasalahan  penghimpunan  dana  zakat dalam  pengelolaan  dana  zakat  kontemporer melalui  bank  konvensional  dalam  perspektif fikih muamalah.  Penelitian ini merupakan studi lapangan  dengan  metode  pengumpulan  data pada penelitian menggunakan observasi pengamatan dengan analisis data yang dipakai menggunakan  deskriptif  berdasarkan  analisis kaidah
fikih
muamalah mengenai penghimpunan  dana  zakat  kontemporer.  Hasil penelitian
menunjukkan pemberdayaan perbankan syariah dalam penghimpunan dan
bahkan pengelolaan merupakan suatu keniscayaan
pengelola zakat harus menyediakan  rekening  bank  syariah  dalam upaya  penghimpunan  dana  zakat,  hal  ini sebagai  suatu  upaya  memastikan  segala transaksi yang dilakukan sesuai dengan koredor syariah  Islam.  Namun  di  lapangan  dibutuhkan juga  rekening  perbankan  konvensional,  maka sejatinya  rekening  perbankan  syariah  harus menjadi prioritas utama.
Kata  Kunci:  Zakat,  Bank  Konvensional,  Fikih, Muamalah

## A.  Pendahuluan
Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang bersifat syumul dan komprehensif, dimana segala perbuatan diatur yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi setiap penganutnya.
Sebagaimana  yang  jamak  diketahui  Islam bukan  hanya  sekedar  tentang  ibadah,  namun Islam  juga  mengatur  muamalah  dan  akhlak sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan di dunia,  demi  meraih  kebahagiaan  di  dunia maupun di akhirat.
Dalam  perjalanannya,  setiap  manusia senantiasa  terkait  dengan  interaksi  sesama, baik  dalam  bidang  bisnis  maupun  interaksi sosial  lainnya.  Dalam  hal  ini,  semuanya  juga harus  berada  dalam  koredor  syariah  yang pengejawantahannya diatur dalam fikih muamalah yang sudah digagas oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer.
Salah  satu  hal  yang  terkait  dengan interaksi  sesama  adalah  bidang  zakat  yang menjadi  pilar  penyambung  kesalehan  social antara  orang-orang  yang  memiliki  kemampuan dengan  mereka  yang  memiliki  keterbatasan finansial  dan  layak  mendapatkan  bantuan.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Bidang  zakat  ini  di  masa  sekarang  ini merupakan  penopang  kebangkitan  ekonomi ummat,  yang  banyak  dilirik  potensi  dan pengelolaannya oleh berbagai pihak. Lembaga pengelolaan zakat modern yang marak belakangan  ini,  bertujuan  untuk  menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas modern  yang  sesuai  dengan  perkembangan zaman.
Lembaga  pengelola  zakat  baik  dalam bentuk  BAZ  maupun  LAZ  sudah  banyak ditemukan  di  berbagai  wilayah  perkotaan  dan sangat  mudah  bagi  umat  untuk  menjaungkau berbagai  fasilitas  pengelolaan  zakat  yang mereka  tawarkan.  Para  pengelola  juga  telah mempersiapkan berbagai fasilitas yang bertujuan untuk
memudahkan
umat melaksanakan  kewajibannya  membayarkan zakat.
Dalam  pengelolaannya,  tidak  jarang dana-dana  zakat  ini  dihimpun  melalui  jasa layanan  perbankan  konvensional  yang  secara kasat mata hal ini tampak kurang sesuai karena sistem keuangan Islam sudah memiliki perbankan  syariah  yang  juga  menjadi  harapan besar umat sekalugus solusi untuk membesarkan  umat  dan  juga  sekaligus  ajaran Islam itu sendiri.

## B.  Fikih Muamalah Dalam Pespektif Keilmuan
Fikih  Muamalah  merupakan kalimah Idhafi (kata majemuk) yang terdiri dari fiqh dan muamalah .  Fikih  secara  bahasa,  artinya al-
1 Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, (Maktabah Syamilah, 2005), Jld. XIII, h. 522
2 Wahbah  Zuhailiy, Al-Fiqh  Al-Islami  Wa
fahmu, yaitu  pemahaman  yang  mendalam. Dalam bukunya, Ibnu Manzhur menegaskan,
هفرشو هتدايسل نيدلا ملع ىلع بلغو هل مهفلاو ءيشلاب ملعلا هقفلا
....ملعلا عاونأ رئاس ىلع هلضفو يتوُأ لاقي مهفلا لصلأا يف هقفلاو
نيدلا يف اوهقفتيل لجو زع الله لاق هيف امهف يأ نيدلا يف اًهقف نلاف همِّ لع  مهللا  لاقف  سابع  نبلإ  يبنلا  اعدو  الله  هب  ءاملع  ونوكيل  يأ
ُهءاعد الله باجتساف هانعمو هليوأت ُهْمِّهف يأ ليوأتلا يف هْه قفو نيدلا مز يف سانلا ملعأ نم ناكو ىلاعت الله باتكب هنا . ىنعمب اهقف َهِّقَفو
ُهَمَّلع هَهَقْفَأو هَهَّقَفو ُهَمِّلَع َئيشلا هقفو.......املع ملع . 1
Fikih  berarti    ilmu  (pengetahuan)  tentang sesuatu  dan  memahaminya.  Pada  umumnya terkait  pengetahuan  asalah  agama  sebab keunggulan  dan  kemuliannya  dari  berbagai jenis  keilmuan  lainnya.  Fiqih  pada  dasarnya artinya  adalah  paham.  Dikatakan,  “Si  Fulan diberi  fikih  dalam  bidang  agama.  Allah berfirman, “Agar mereka mencari pemahaman mengenai  agama,”  yaitu  maksudnya  agar mereka  memahaminya  dengan  baik.  Nabi Muhammad  pernah  mendoakan  Ibnu  Abbas, “Ya  Allah  ajarilah  dia  ilmu  agama  dan  berilah pemahaman  mengenai  ta’wil.  Allah  kemudian mengabulkan  doa  beliau  dan  akhirnya  Ibnu Abbas menjadi salah seorang yang memahami ilmu Alquran di masanya. Kemudian, kata “  َهِّقَفو اهقف”  artinya  adalah  “ املع  ملع”  dan  “ َئيشلا  هقفو” artinya adalah mengetahui sesuatu dan “هَهَّقَفو”
artinya adalah “ هَهَقْفَأ ُهَمَّلع ”.
Secara istilah fikih adalah,
ةلدلأا  نم  ةطبنتسملا  ةيلمعلا  ةيعرشلا  ماكحلأاب  ملعلا  وه  هقفلا
.ةيليصفتلا
“Fikih  adalah  ilmu  yang  berkaitan  dengan hukum-hukum  yang  bersifat  amaliah  yang disimpulkan dari dalil- dalil yang terperinci”. 2 Maksud  dari  ilmu  disini  adalah  paham dan termasuk bagian dari syariat Islam adalah
Adillatuhu ,  Jld.  1,  Jld.  3.  (Damaskus:  Da  al-Fikr. 2004). h.16

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
semua  arahan  Allah  yang  mengandung perintah  wajib  kepada  seorang  mukallaf  agar dia  melaksanakannya  atau  sesuatu  yang haram  agar  dia  menjauhinya,  atau  anjuran, makruh, mubah atau arahan yang mengandung  sesuatu  yang  berkaitan  dengan sesuatu yang lain sehingga ia menjadi sebab, syarat  atau  penghalang.  Sebagai  contoh condongnya  matahari  ke  arah  barat  menjadi sebab  kewajiban  shalat  bagi  semua  yang memenuhi  syarat  wajib  shalat.  Kesucian pakaian, badan dan tempat shalat menjadikan sebagai  syarat  sah  dan  diterimanya  shalat  di sisi  Allah  apabila  berbagai  syarat  yang  lain telah terpenuhi.
Adapun yang dimaksud dengan musthanbathah yaitu  yang  diambil  dengan jalan  ijtihad  dan  perenungan  mendalam terhadap  dalil  yang  ada.  Adapun  yang dimaksud  dengan  dalil-dalil  yang  terperinci yaitu  semua  yang  ada  di  dalam  Alquran  dan Sunnah,  baik  ayat  maupun  hadis  secara khusus  tentang  hukum  tersebut.  Seperti contohnya  ayat  terkait  kewajiban  shalat  dan larangan melakukan zina. Melalui perenungan mendalam,  dapat  diketahui  bahwa  shalat  itu hukumnya wajib dan zina itu hukumnya haram. Alquran  dan  Sunnah  merupakan  dua  sumber hukum  yang  paling  asasi  di  dalam  syariat Islam, kemudian dilanjutkan dengan ijma’ dan qiyas di dalam menetapkan hukum dua perkara dengan  tetap  bersandar  kepada  dalil  Alquran dan Sunnah. 3
3 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nizam al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 5 4 Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifaha al-Alfazh, (Digital
Ditemukan  juga  definisi  yang  senada namun menggunakan istilah lain. Definisi yang dimaksud ini adalah,
ةلدلأا  نم  ةبستكملا  ةيلمعلا  ةيعرشلا  ماكحلأاب  ملعلا  وه  هقفلا
.ةيليصفتلا
4
“Fikih  adalah  ilmu  yang  berkaitan  dengan hukum-hukum  yang  bersifat  amaliah  yang digali dari dalil- dalil yang terperinci”.
Bedanya  sedikit  disini  adalah,  pada definisi diatas menggunakan istilah al- muktasabah, sedangkan pada definisi sebelumnya  istilah  yang  digunakan  adalah al- muntanbithah . Fikih pada
mulanya berarti pengetahuan  keagamaan  yang  mencakup seluruh  ajaran  agama,  baik  berupa  akidah akhlak  maupun  amaliah  (ibadah),  yakni  sama dengan  arti  Syariah  Islamiyah.  Namun  pada perkembangan  selanjutnya,  fikih  diartikan sebagai  bagian  dari  Syariah  Islamiyah  yaitu pengetahuan  tentang  hukum-hukum  syariah Islamiyah  yang  berkaitan  dengan  perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalik-dalil terperinci. 5
Masih  banyak  definisi  fikih  lainnya yang  dikemukakan  para  ulama.  Ada  yang mendefinisikannya  sebagai  himpunan  dalil yang  mendasari  ketentuan  hukum  Islam.  Ada juga  yang  menekankan  bahwa  fikih  adalah hukum  syariah  yang  diambil  dari  dalilnya. Namun demikian pendapat yang menarik untuk dikaji  adalah  pernyataan  Imam  Haramain bahwa  fikih  merupakan  pengetahuan  hukum syara’  dengan  jalan  ijtihad.  Demikian  juga pendapat  Al-Amidi  bahwa  yang  dimaksud
Librari, al-Maktabah al-Syamilah, 2005), Jld. 1, h.
18
5 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah ,
(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  pengetahuan  hukum  dalam  fikih adalah melalui kajian dan penalaran. Pengetahuan hukum yang tidak melalui ijtihad, tetapi bersifat dharuri, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram dan masalah- masalah qath’i lain tidak termasuk fikih. 6
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  fikih bersifat ijtihadi atau zhanni. Pada perkembangan  selanjutnya,  istilah  fikih  sering dirangaikan  dengan  kata  al-Islami  sehingga terangkai al-Fiqh al-Islami yang sering diterjemahkan  hukum  Islam  yang  memiliki cakupan  sangat  luas.  Pada  perkembangan selanjutnya,  para  ulama  fikih  membagi  fikih menjadi  beberapa  bidang,  salah  satunya  di antaranya adalah fikih muamalah. 7
Adapun objek pembahasan fikih adalah  perbuatan  mukallaf  yang  berdasarkan Alquran  dan  hadis. 8 Tujuan  dari  fiqih  adalah penerapan  berbagai  hukum  syariah  pada perbuatan  dan  ucapan  manusia.  Dengan demikian,  ilmu  fiqih  merupakan  rujukan seorang  hakim  dalam  keputusannya,  rujukan seorang  mufti  dalam  fatwanya,  serta  rujukan seorang  mukallaf  untuk  dapat  mengetahui hukum- hukum syara’ yang berkenaan dengan ucapan  dan  perbuatan  yang  muncul  dari dirinya. 9
Fikih  Islam  mengatur  seluruh  aspek hidup  baik  yang  berkaitan  dengan  individu, keluarga, masyarakat atau yang berhubungan dengan negara dan hubungan bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang
6 Ibid , h. 14 7 Ibid 8 Ahmad Hamid Salamah Sab’I, Mudharat fi Fiqhi al-Muamalah, (Kairo, Dar al-Bayan lith Thaba’ah wa al-Nasyr, 2002), h. 3 9 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih , (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2010), h. 16
tujuan  akhirnya  adalah  untuk  membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Ulama fikih membagi ilmu dikih kepada dua bagian besar.:
Pertama,  fikih  ibadah,  yaitu  hukum syariat  yang  mengatur  hubungan  antara individu  dengan  Rabbnya,  menjelaskan  apa yang  menjadi  kewajibannya  kepada  Allah berupa  amal  (perbuatan)  seperti  mendirikan shalat  dan  puasa  atau  meninggalkan  yang haram  seperti  memakan  bangkai  dan  daging babi.
Kedua,  muamalah  yaitu  hukum  yang mengatur  hubungan  antara  satu  individu dengan  individu  lain,  atau  antara  individu dengan  negara  Islam,  atau  hubungan  antara negara Islam dengan negara yang lain. Seluruh aturan  ini  bertujuan  untuk  menjaga  hak-hak manusia,  merealisasikan  kemaslahatan  dan menjauhkan  segala  kemudharatan  yang  akan terjadi atau akan menimpa mereka. 10
Sementara
menurut etimologi, muamalah  secara  bahasa  merupakan  jamak dari  muamalah  yang  berarti mufa’alah  fi  al- a’mal (saling  melakukan  pekerjaan)  atau ta’amul ma’a  al-ghair (saling  bekerja  dengan orang  lain). 11 Kata  muamalah  adalah  bentuk masdar  dari  kata ‘amala ( لماع  )  yang  artinya adalah  saling  bertindak,  saling  berbuat  dan saling beramal. 12
Kata-kata mufa’alah menghendaki saling  bekerja  antara  dua  pihak  atau  lebih dalam melakukan suatu perbuatan, saling jual
10 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nizam al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam, h. 6
11 Muhammad Utsman Syahir, al- Mu’amalat  al-Maliyah  al-Mu’ashirah ,  (Jordania: Dar an-Nafais, 1992), h. 10
12 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah , h. 15

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
beli  dan  sejenisnya,  sedangkan  pengertian muamalah secara istilah adalah;
.ةيوايندلا مهنوئس يف سانلا تافرصتب ةقلعتملا ماكحلأا 13 “Hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam urusan keduniawian”.
Menurut  istilah  definisi  muamalah dapat  dibagi  menjadi  dua  macam:  yaitu pengertian  muamalah  dalam  arti  luas  dan muamlah  dalam  arti  sempit.  Adapun  definisi diatas  termasuk  dalam  definisi  luas,  dimana cakupan  muamalah  dalam  pengertian  ini meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  di dunia,  meliputi  persoalan  bisnis,  keluarga, politik  dan  kenegaraan,  perdata  maupun pidana. Dalam definisi luas lainnya, para ulama memberikan definisi sebagai berikut;
1.  Al-Dimyati mengemukakan
bahwa muamalah  adalah:
اببس نوكيل يويندلا ليصحتلا اهنم دوصقملا يتلا تلاماعملا
يورخلأل
14
Muamalat  yang  maksudnya  di  antaranya menghasilkan duniawi untuk meraih sebab kesuksesan ukhrawi. 2.   Muhammad Ustman Syabir mengemukakan, muamalah ialah
ايندلا يف سانلا لماعتل ةمظنملا ةيعرشلا ماكحلأا 15
Hukum-hukum  syariat  yang  mengatur hubungan manusia di dunia.
3.  Muhammad  Yusuf  Musa  mendefinisikan, mualamah adalah peraturan-peraturan
Allah  yang  diikuti  dan  ditaati  dalam  hidup
13 3 Abd as-Satar Fathullah Sa’id, Al-
Muamalat Fi al-Islam (Makkah al-Mukarramah: Rabithah Alam al-Islami-Idarah al-Kitab al-Islami, t.th), hl. 12.
14 Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syad ad-Dimyati, Hasyiyah lanat Thalibin ‘ala hilli alfadzh fath al-mu’in lisyarah qurata a’yun, (Beirut: Daru al-Fikr, tt), Jld. 3, h. 2 15 Muhammad Utsman Syahir, ibid
bermasyarakat
untuk
menjaga
kepentingan manusia. 16
4.  Fikih  muamalah  adalah  kumpulan  hukum yang  ditetapkan  demi  terciptanya  rasa aman,  tegaknya  undang-undang  dalam negara  atau  masyarakat  Islam,  juga  demi terwujudnya  keadilan  dan  persamaan antara  individu  di  dalam  komunitas  atau masyarakat  ini  dengan  cara  menjaga wilayah  yang  terlarang  yang  lebih  utama untuk  dijaga  dan  dilestarikan  dan  ini  tidak menghilangkan  makna  taat  kepada  allah dan  menjaga  hak-Nya  dan  siapa  yang meninggalkan  hal  in  dianggap  bermaksiat kepada Allah dan melalaikan hak-Nya. 17
5.  Muamalah  adalah  segala  peraturan  yang diciptakan  Allah  untuk  mengatur  hubungan manusia  dengan  manusia  dalam  hidup  dan kehidupan. 18
Menurut  Muhammad  Usman  Syabir, para  ulama  mengkhususkan  muamalah  itu pada hukum-hukum yang berhubungan dengan kebendaan. Dalam hal ini, para ulama membagi  fikih  itu  kepada  fikih  ibadah, muamalah, munakahat,  uqubah . Sementara muamalah  itu  khusus  berhubungan  dengan harta.  Berdasarkan  pengertian  ini  Muhammad Usman  Syabir  menjelaskan  bahwa  fikih muamalah adalah :
دوقعلا  ةطساوب  سانلا  نيب  عفانملاو  لاوملأا  لدابت  مظني  ملع
تامازتللإاو
19
16 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah,
(bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15
17 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nizam al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam, h. 6
18 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah : Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 2 19 Muhammad Utsman Syahir, al- Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah, h. 10

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“Ilmu  yang  mengatur  tukar  menukar  barang dan jasa antara sesama manusia dengan cara perantara akad dan keharusan (perjanjian).” .
Pengertian  fikih  muamalah  dalam  arti khusus  ini  hanya  membahas  hubungan manusia  dengan  sesama  manusia  masalah kebendaan.
Sebagaimana dikemukakan Hasbi Ash-Shiddiqy
fikih muamalah adalah merupakan  hukum-hukum  yang  mengatur hubungan manusisa dengan sesama manusia dalam  masalah maliyah dan huquq (hak-hak kebendaan). 20
Muamalah  itu  meliputi  lima  aspek,  yaitu pertukaran  harta,  pernikahan,  perselisihan, amanah,  dan  harta  warisan.  Sesuai  dengan pengertian  muamlah  dalam  arti  luas  di  atas, cakupan  muamalah  sangat  luas  meliputi seluruh  aspek  kehidupan  manusia  di  dunia, seperti  persoalan  bisnis,  keluarga,  politik, kenegaraan,  perdata,  dan  pidana.  Ini  berarti muamalah  dalam  kajian  ilmu  fikih  sangat  erat hubungannya dengan fikih-fikih lain. Hubungan manusia  dengan  sesama  manusia  dalam masalah  bisnis  dan  perdagangan  dibahas dalam fiqh  muamalah. Hubungan  manusia dengan  dengan  sesama  manusia  dalam masalah hidup berumah tangga dibahas dalam fiqh munakahat dan hubungan manusia dalam masalah  harta  warisan  dibahas  dalam fiqh mawaris. Sedangkan  hubungan  manusia sesama manusia tentang sangsi dan hukuman bila terjadi pelanggaran yang dibahas oleh fiqh jinayah serta  hubungan  manusia  dengan
20 Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 3
21 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor
sesama manusia tentang hidup berbangsa dan bernegara yang dibahas oleh fiqh siyasah . 21

## C.  Prinsip Muamalah Dalam Islam
Agar  kegiatan  muamalah  seseorang sejalan  dengan  ketentuan  agama.  Ia  harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang  harus  dipenuhi dalam  melakukan aktivitas  yang  berkaitan  dengan  hak-hak kebendaan  dengan  sesama  manusia.  Hal-hal yang  menjadi  prinsip  dalam  bermuamalah adalah: 22

## 1.  Mubah
Prinsip  dasar  dalam  setiap  bentuk muamalah  dalam  Islam  adalah  mubah  atau boleh.  Setiap  akad  muamalah  yang  dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya  adalah  boleh  selama  tidak  ada  dalil yang menyatakan keharamnya. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih:
اهميرحت ىلع ليلدلا لدي ىتح ةحابلإا ءايشلأا يف لصلأا “Pada  dasarnya  segala  sesuatu  itu  hukumnya mubah  sampai  ada  dalil  yang  menyatakan keharamannya”.
Yang  dimaksud  dengan  dalil  pada  kaidah  ini adalah dalil yang bersumber dari nash dan dalil atau qarinah (tanda  atau  indikasi)  yang  ada pada akad, seperti firman Allah,
اَب ِّ رلا َم َّرَح َو َعْيَبْلا ُ َّاللَّ َّلَحَأ َو
.....Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah: 275) Kaidah  diatas  kerap  dijadikan  dasar  terhadap berbagai  perkembangan  transaksi  muamalah
Keuangan Syariah , (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2016), h. 4
22 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah , h. 4-9

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terkini yang sama sekali belum ditemukan pada masa  Rasulullah,  sahabat  dan  ulama  salaf, sehingga  poin  yang  harus  ditemukan  pada transaksi  tersebut  adalah  ketersinggungan transaksi  tersebut  pada  berbagai  bentuk keharaman  yang  sifatnya  sudah  tsabit  dari sumber  hukum  Islam,  baik  itu  Alquran,  hadis maupun lainnya.
Karena  itu,  seluruh  bentuk  jual  beli yang  memenuhi  rukun  dan  syarat  dibolehkan dalam  Islam.  Namun,  bila  ada  karinah  atau indikasi  yang  mengarah  kepada  bentuk  yang terlarang, misalnya ada unsur tipuan maka jual beli itu menjadi terlarang.
Pada  ayat  diatas,  Allah  sudah  secara jelas  membedakan  antara  jual  beli  dan  riba, sehingga  secara  umum  bisa  ditemukan langsung  perbedaan  tersebut  oleh  kita. Namun, dalam perinciannya dibutuhkan berbagai pengalaman dan ketrampilan tertentu mengingat  pembahasan  tentang  riba  dan  jual beli juga cukup mendalam.

## 2.  Halal
Dalam  melakukan  muamalah,  benda yanga  akan  ditransaksikan  harus  suci  zatnya sesuai dengan firman-Nya,
َنوُن ِّم ْؤُم ِّهِّب ْمُتْنَأ يِّذَّلا َ َّاللَّ اوُقَّتا َو اًبِّ يَط  ًلً َلاَح ُ َّاللَّ ُمُكَق َز َر اَّمِّم اوُلُك َو Makanlah  olehnmu  sesuatu  yang  ada  di  bumi yang  halal  lagi  baik,  dan  bertakwalah  kepada Allah yang dengan-Nya kamu beriman. (QS Al- Maidah: 88)
Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung  pengertian  bahwa  zat  pada benda  yang  ditransaksikan  harus  halal  dan cara  memperoleh  benda  tersebut  harus dengan  cara  yang  halal  pula.  Dengan
23 Imam Mustofa, Fikih Muamalah Kontemporer , (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
demikian, Islam tidak membenarkan seseorang  melakukan  muamalah  terhadap benda  yang  haram  secara  zatnya,  seperti bangkai  dan  tidak  dibenarkan  melakukan muamalah  terhadap  benda  yang  diperoleh dengan  cara  yang  tidak  sah,  seperti  jual  beli barang hasil curian, ciplakan dan sebagainya.
Dalam suatu kaidah disebutkan,
لحلا تلاماعملا يف طورشلا يف لصلأا
Hukum  asli  terkait  syarat-syarat  di  dalam muamalah adalah halal.
Prinsip kaidah ini memberikan
kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan  model  dalam  muamalah, baik  akad  maupun  produknya.  Umat  Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu  dalam  bertransaksi,  namun  jangan sampai  kebebasan  tersebut  dapat  merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. 23 Setidaknya  ada  dua  macam    syarat yang  ada  dalam  muamalah  dalam  konteks bisnis atau transaksi, yaitu syaarat umum dan syarat  khusus.  Syarat  umum  di  sini  adalah syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh para ahli  fikih  dalam  kajian  fikih  muamalah  yang bersumber  dari  Alquran  dan  Alsunnah. Sementara  syarat  khusus  adalah  syarat  yang dibuat  dan  disepakati  oleh  para  pihak  yang terlibat  dalam  suatu  transaksi.  Umat  Islam diberi  kebebasan  dalam  membuat  syarat khusus  ini,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan kaidah dan ketentuan syara’. Sebagai contoh syarat khusus adalah misalnya ada dua orang  yang  bertransaksi  jual  beli  satu  unit mobil, sang pembeli mau melanjutkan pembelian dengan syarat mobil tersebut harus dicuci  terlebih  dahulu  oleh  penjual  sebelum

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diserahkan, atau dia mensyaratkan
pembayaran dengan transfer. Syarat semacam  ini  diberbolehkan  karena  tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah umum dalam jual beli. 24

## 3.  Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah
Dalam  Islam  prinsip  yang  berlaku adalah  melakukan  transaksi  harus  sesuai dengan  apa  yang  diatur  dalam  syariat  dan peraturan pemerintah. Transakasi yang dilakukan  dengan  cara  melawan  hukum  yang berlaku  atau  bertentangan  dengan  ketentuan syariat  dipandang  tidak  sah.  Hal  ini  sesuai dengan firman-Nya,
ْمُكْنِّم  ِّرْمَ ْلأا يِّلوُأ َو َلوُس َّرلا اوُعيِّطَأ َو َ َّاللَّ اوُعيِّطَأ اوُنَماَء َنيِّذَّلا اَهُّيَأاَي Hai  orang  yang  beriman  taatilah  Allah  dan  Rasul serta para Pemimpinmu. (QS An-Nisa:  59)
Maksud  dari  ayat  di  atas  adalah  setiap muamalah yang dilakukan harus mematuhi dan mentaati  ketentuan  yang  ada  dalam  Alquran dan  hadis,  Ijmak  ulama  serta  peraturan pemerintah.  Dengan  dasar  prinsip  ini,  segala transaksi  yang  membawa  ke  arah  positif  atau kebaikan  dapat  dibenarkan  selama  tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebaliknya,  setiap  transaksi  yang  membawa ke  arah  negatif  atau  merugikan  para  pihak dilarang  oleh  syriat.  Begitu  juga  dengan muamalah  yang  dilakukan  harus  dapat merealisasikan tujuan syariat,
yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan dalam kehidupan manusia.
Mengenai ini, ada kaidah fikih yang menyatakan,
24 Ibid , h. 13
25 Ali Haidar, Duraru al-Hukkam (Syarh
َفَلا ِّخْلا ُعَف ْرَي َو ٌما َزْلِّا  ِّمِّكاَحْلا ُمْكُح
“Keputusan  pemerintah  itu  mengikat  (wajib dipatuhi) dan akan menyelesaikan perselisihan pendapat”.
Dengan kata lain, ketetapan pemerintah  sifatnya  adalah  mengikat  bagi warga masyarakat.
Kemudian  pada  jilid  kedua  buku “Duraru  al-Hukkam”  yang  merupakan Syarh (penjelasan)  buku  Majallatul  Ahkam  tepatnya pada  Pasal  927  berikut  menarik  untuk  kita cermati karena terkait dengan izin pemerintah pada aktifitas jual beli,
سيل دحلأ سولجلا يف قيرطلا ماعلا عيبلل ءارررشلاو عررضوو ءيررش هيف هثادحإو لاب نذإ يلوأ رملأا اذإو لعف نمرضيف رررضلا
رارسخلاو يذلا دلوت نم كلذ لعفلا . 25
Tidak  ada  seorangpun  yang  boleh  duduk  di jalanan  umum  untuk  melakukan  aktifitas  jual- beli dan meletakkan sesuatu di atasnya tanpa ada  izin  pemerintah  setempat.  Apabila  ada yang  melakukan,  maka  dia  dikenakan  ganti rugi atas bahaya atau kerugian yang ditimbulkannya.

## 4.  Asas Manfaat
Benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan  secara  langsung,  seperti  buah- buahan,  maupun  tidak  langsung,  sepeti  bibit tanaman.  Jadi,  tidak  dibenarkan  melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan  kesia-siaan  pada  para  pihak yang berakad, karena muamalah dalam Islam, harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk  kesia-siaan.  Kesia-siaan  itu  termasuk sikap  mubazir  dan  orang  yang  melakukan tindakan  mubazir  termasuk  saudara  setan,
Majallah al-Ahkam ), (Riyadh: Daru Alim al-Kutub, 2003), Jld. 2,  h. 623

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sesuai dengan firman Allah,
ا ًروُفَك ِّهِّ ب َرِّل ُناَطْيَّشلا َناَك َو  ِّنيِّطاَيَّشلا َنا َوْخِّإ اوُناَك َني ِّرِّ ذَبُمْلا َّنِّإ
Sesungguhnya  orang-orang  yang  menyia-nyiakan harta  itu  adalah  saudara  setan  dan  setan ituterhadap tuhannya ingkar. (QS Al-Isra: 27) Prinsip  ini  dilahirkan  dari  ajaran  Islam  yang melarang seseorang melakukan tindakan yang merugikan  diri  sendiri  maupun  orang  lain. Membuang-buang  harta  atau  merusak  harta, tidak  hanya  merugikan  diri  sendiri  juga  bisa merugikan orang lain

## 5.  Asas Maslahat
Prinsip  ini  sejalan  dengan  tujuan syariat ( maqashid al-syariah )
yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan  pada  setiap  transaksi  yang dilakukan. Sesuai dengan kaidah:
حلاصملا بلج نم ىلوأ دسافملا ءرد
“Menolak  segala  bentuk  kemudaratan  lebih diutamakan daripada menarik manfaat”.
Bila  dalam  suatu  perkara  terkumpul  mudarat dan  maslahat,  menolak  kemudaratan  harus diutamakan  karena  akibat  dari  kemudaratan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar  daripada  mengambil  sedikit  manfaat. Misalnya, jual beli minuman keras dan jual beli lotre  harus  dilarang  dengan  ketat  karena dampak  negatif  yang  ditimbulkan  lebih  besar daripada tingkat kemaslahatannya.Asas faedah  untuk  kehidupan  pribadi  maupun masyarakat.
6.  Asas Kerelaan
Dalam Islam, setiap akad atau transaksi  yang  dilakukan  dengan  sesama manusia  harus  dilakukan  atas  dasar  suka sama  suka  atau  kerelaan.  Hal  ini  dilakukan agar  dalam  setiap  transakasi  tidak  terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak  atau  pihak  lain,  sesuai  dengan  firman-
Nya,
َنوُكَت   ْنَأ   َّلًِّإ ِّلِّطاَبْلاِّب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت  َلً اوُنَماَء َنيِّذَّلا اَهُّيَأاَي ْمُكْنِّم  ٍضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِّت
wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang  tidak  sah  kecuali  melalui  perdagangan yang  saling  suka  sama  suka  di  antara  kalian. (QS An-Nisa: 29)
‘An  taradin pada  prinsip  ini  mengandung makna  bahwa  transaksi  muamalah  yang dilakukan adalah atas kemauan dan pemikiran sendiri, bukan  atas dasar  paksaan orang lain. Secara hukum kerelaan atau suka sama suka merupakan  persoalan  batiniah  dan  tidak  bisa dibuktikan karena sulit untuk mengukur sejauh mana  seseorang  itu  rela  terhadap  transaksi yang  dilakukannya  atau  tidak.  Prinsip  ‘an taradin  dimanifestasikan  melalui  akad,  yaitu ijab  dan  qabul  atau  dalam  bentuk mua’athah , yaitu  saling  memberi  atara  para  pihak  yang melakukan transaksi tanfa lafal ijab dan qabul, seperti  yang  berlaku  di  pasar  swalayan  pada saat ini.
Suatu  akad  harus  berdasarkan  kepada kerelaan dan kehendak kedua belah pihak. Ini berarti  bahwa  akad  yang  dilaksanakan  atas dasar  intimidasi  dan  tekanan  dari  salah  satu pihak  atau  pihak  lain  dianggap  tidak  sah.  Hal ini berdasarkan kepada kaidah-kaidah:
اهسفنأ ىلع هابجوا ام وه اهبجومو نيدقاعتملا ىضر دقعلا يف لصلأا
دقاعتلاب
“dasar  dari  akad  adalah  kerelaan  kedua  belah pihak yang berakad dan hasil izin pemiliknya”.
لً هنذإ لاب ريغلا كلم يف فرصتي نأ دحلأ زوجي
“seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta orang lain tanpa izin pemiliknya”.
Dari  bentuk  kerelaan  yang  dilahirkan  dalam akad yang dilakukan dalam aktivitas muamalah akan melahirkan rasa keadilan yang

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berimbang  bagi  sesama.  Seseorang  tidak dibenarkan melakukan transakasi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilan hak orang lain tanpa izin.
7. Niat
Niat  merupakan  sesuatu  yang  sangat menentukan nilai suatu perbuatan, hadis nabi: “Al-Qamah  ibn  Waqash  al-Laits  berkata  saya mendengar  Umar  ibn  al-Khatab  r.a.  yang berdiri  di  atas  mimbar  mengatakan  saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda:
“sesungguhnya  amal  perbuatan  tergantung niat,  dan  setiap  perbuatan  itu  akan  dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan, barangsiapa yang berhijrah karena dunia atau perempuan  yang  akan  dinikahinya  maka hijrahnya  itu  sesuai  dengan  hijrah  yang diniatkannya”.
Niat  disyariatkan  dalam  Islam  adalah  untuk membedakan  antara  perbuatan  yang  bernilai ibadah dengan perbuatan yang  hanya semata kebiasaan  atau  rutinitas. 15 Baik  dan  buruknya hasil  dan  transaksi  tergantung  pada  niat seseorang  karena  niat  merupakan  tolak  ukur untuk  membedakan  ikhlas  atau  tidaknya seseorang.  Kalau  seseorang  melakukan  jual beli atau transakasi lainnya dengan niat karena Allah  maka  perbuatan  yang  dilakukannya  itu akan bernilai ibadah di sisi-Nya.

## 8.  Asas Tolong-Menolong
Manusia  merupakan  makhluk  sosial yang  senantiasa  membutuhkan  manusia  lain dalam  rangka  memenuhi  segala  kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup  tolong  menolong  dengan  sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sesuai  dengan  salah  satu  ayat  di  dalam Alquran,
ِّنا َوْدُعْلا َو  ِّمْثِّ ْلإا ىَلَع اوُن َواَعَت  َلً َو ى َوْقَّتلا َو  ِّ رِّبْلا ىَلَع اوُن َواَعَت َو
Saling bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian saling  bertolong-menolong  dalam  dosa  dan permusuhan. (QS Al-Maidah: 2)
Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong-menolong di dalamnya.  Misalnya,  pada  transaksi jual  beli,  pada  dasarnya  jika  akad dilakukan  dengan  sebaik-sebaiknya maka  di  dalmnya  sudah  ada  bentuk aplikasi  tolong  menolong  dengan sesama  manusia.  Seorang  penjual membutuhkan  uang  dari  pembeli, demikian juga seorang pembeli membutuhkan  barang  dari  penjual. Secara tidak langsung masing-masing pihak  telah  menolong  satu  sama lainnya  melalui  akad  jual  beli.  Penjual mendapatkan uang yang dibutuhkannya,  sedangkan  pembeli mendapatkan barang yang
dibutuhkannya  pula.  Inilah  bentuk ta’awun yang  disyariatkan  dalam transaksi muamalah.

## D.  Pemberdayaan Pengelolaan Zakat Kontemporer
Sebagai  bagian  dari  bagian  filantropi Islam,  zakat  merupakan  salah  satu  solusi problematika  perekonomian  yang  tercatat dalam  sejarah  ampuh  dalam  memperbaiki keadaan  kesejangan  ekonomi  umat.  Dalam berbagai  buku  sejarah  disebutkan,  masa pemerintahan  khalifah  Umar  bin  Abdul  Azis ditemukan  suatu  realitas  kemandirian  umat yang  berasal  dari  pemberdayaan  zakat  ini kemudian pada akhirnya melahirkan komunitas masyarakat  yang  sejahtera,  sehingga  tidak ditemukan  pada  saat  itu  orang  yang  berkenan menerima zakat.
Setelah  Indoneisa  dilanda  pandemi Covid19,  zakat  harus  harus  mampu  menjadi penopang ekonomi masyarakat Indonesia, yang tidak sedikit dari mereka rapuh akibat serangan dan  hantaman  pandemi  ini.  Pemerintah  juga telah  menggalakkan  membangun  filantropi  ini, paling  tidak  ini  bersumber  dari  keyakinan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
potensi  ini  bisa  membantu  pemulihan  ekonomi di NKRI.
Melihat  jumlah  penduduk  muslim  di Indonesia  yang  besar,  maka  perkembangan ekonomi syariah termasuk perihal zakat sebagai bagian  dari  upaya  mendorong  percepatan pemulihan  ekonomi  sangat  berpotensi  untuk diterapkan  di berbagai lini kehidupan. Zakagt ini sejatinya  dapat  dioptimalisasikan  agar  dapat dipergunakan untuk secara efektif mengerakkan perekonomian,  membantu  pemulihan  ekonomi nasional,  mengurangi  kesenjangan  sekaligus mengentaskan  kemiskinan.  Hal  ini  sekaligus menegaskan  Islam  telah  menghadirkan  solusi pengentasan  kemiskinan  yang  benar-benar harus  diberikan  atensi  besar,  sekaligus  dalam pengelolannya  tidak  melenceng  dari  koredor ajaran fikih muamalah Islam.
Dalam  UU  No.  38  Tahun  1999  dinyatakan, bahwa  “Pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksaan, dan  pengawasan  terhadap  pengumpulan  dan pendistribusian  serta  pendayagunaan  zakat”. Sedangkan  yang  berwenang  untuk  mengelola zakat  adalh  badan  Amil  Zakat  (BAZ)  yang dibentuk  oleh  pemerintah  dan  lembaga  Amil Zakat  (LAZ)  bentukan  masyarakat.  Dari  sini institusi  pengelola  dana  zakat  paling  tidak mampu memenuhi beberapa hal di antaranya;
1.  Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua  pihak  yang  bertindak  mengerjakan yang  berkaitan  dengan  pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran  harta  zakat.  Mereka  diangkat oleh  pemerintah  dan  memperoleh  izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah  yang  berwenang  atau  oleh masyarakat  Islam  untuk  memungut  dan
membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.
2.  Tugas-tugas  yang  dipercayakan  kepada
Amil  Zakat  ada  ynag  bersifat  pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok  dan  kepempinan)  yang  harus memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan oleh  para  ulama  fikih,  antara  lain  muslim, laki-laki,  jujur,  mengetahui  hukum  zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang beleh diserahkan  kepada  orang  yang  hanya memenuhi  sebagian  syarat-syarat  di  atas, seperti  akuntansi,  penyimpanan,  dan perawatan  aset  yang  dimiliki  lembaga pengelola zakat dan lain-lain.
3.  Para  pengurus  zakat  berhak  mendapat bagian  zakat  dari  kuota  oleh  pihak  yang mengangkat  mereka  dengan  catatan bagian  tersebut  tidak  melebihi  dari  upah yang  pantas  walaupun  mereka  bukan orang kafir dengan penekanan supaya total gaji  para  amil  dan  biaya  administrasi  itu tidak  lebih  dari  seperdelapan  zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan  mengangkat  pegawai  dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga  uang  zakat  dapat  disalurkan kepada mustahik lain.
4.  Para  amil  zakat  tidak  diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau barang.
5.  Memperlengkapi  gedung  dan  administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan  yang  diperlukan  bila  tidak  dapat dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan  lain,  maka  dapat  diambil  dari kuota  amil  sekedarnya  dengan  catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung
dengan pengumpulan,

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penyimpanan  dan  penyaluran  zakat  atau berhubungan dengan peningkatan zakat.
6.  Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat
berkewajiban melaksanakan pengawasan  untuk  meneladani  sunnah Nabi SAW., seorang amil zakat harus jujur dan  bertanggung  jawab  terhadap  harta zakat  yang  ada  di  tanngannya  dan bertanggung  jawab  mengganti  kerusakan yang  terjadi  akibat  kecerobohan  dan kelalaiannya.
7.  Para petugas zakat seharusnya
mempunyai etika keislaman secara umum, seperti  penyantunan  dan  ramah  kepada para  wajib  zakat  dan  selalu  mendoakan mereka begitu juga terhadap para mustahik,  dapat  menjelaskan  kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial
serta menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik. 26

## E.  Penghimpunan Dana Zakat Melalui
Bank Konvensional Dalam Pespektif Fikih Muamalah
Dalam Mu’jam al-Maqayis fi al-Lughah, zakat  memiliki  akar  kata  yang  mengacu  pada makna al-Namaa dan al-Ziyadah yang  berarti pertumbuhan dan pertambahan. 27 Menurutnya, hal  ini  bukannya  tidak  memiliki  alasan,  karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh  dan  bertambah,  baik  dalam  bentuk nyata di dunia maupun di akhirat.
26 Arif Mufraini, Akutansi dan Manajemen Zakat ,
(Jakarta: Kencana, 2006), h. 190
27 Ahmad bin Faris, Mu’jam al-Maqayis fi al-
Lughah. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 454 28 Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab. Jld. 3. (Kairo: Dar al-Ma’arif, tt.), h. 1849
Sedangkan  menurut  Ibnu  Manzhur 28 , zakat  juga  mengandung  makna  asal al-Shalah yang  berarti  kebaikan  serta al-Tathhir yang berarti penyucian .
Menurut  Sya’rawi, 29 Zakat  adalah ungkapan bagi suatu ketentuan yang dikeluarkan  dari  suatu  harta  dan  badan  dalam bentuk  yang  berbeda-beda.  Zakat  menurut etimologi  adalah  suci,  tumbuh,  berkah,  dan pujian. Zakat harta adalah pembersih terhadap harta  itu,  sehingga  turun  berkah  padanya. Adapun Zakat fitrah adalah pembersih terhadap badan yang menunaikannya.
Secara terminologi, banyak para ulama mengemukakan  definisi  zakat  yang  sifatnya bervariasi.  Namun,  kesemuanya  mengarah kepada  makna  dan  substansi  yang  sama.  Di dalam al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu ,  Zuhailiy menyebutkan, secara umum zakat adalah, 30
لارررملا يررف بجي قح “Hak  tertentu  yang  terdapat  dalam  harta seseorang.”
Al-Qardhawi mendefinisikannya dengan, 31
نيقحتسملل الله اهضرف ىتلا لاملا نم ةردقررملا ةصحلا “Bagian  tertentu  dari  harta  yang  diwajibkan Allah swt., untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.”
Kegiatan  penghimpunan  dana  zakat masuk  sebagai  salah  satu  bagian  besar  dari pengelolaan  zakat.  Dalam  kegiatan  utama pengelolaan dana zakat diawal dari penghimpunan  dana  zakat.  Secara  umum pengelolaan  dapat  diidentifikasikan  sebagai kemampuan  atas  ketrampilan  memperoleh sesuatu  hasil  dalm  rangka  pencapaian  tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dan orang yang  mengatur  tata  laksana  kegiatan  orang-
29 Mutawalli  Sya’rawi, Mausu’ah  Fiqhi  al-Zakah, (Kairo: Maktabah al-Taufeqiyah, 2005), h. 6
30 Wahbah  Zuhaili, Fiqhu  al-Islami  wa  Adillatuhu,
Jld. 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 1788 31 Yusuf al-Qardawi, Fiqh al-Zakah, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1991),  h. 37

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
orang  yang  terlibat  pencapaian  tujuan  itu disebut manajer (pimpinan, ketua, kepala)..
Aspek pengelolaan atau manajemen dalam hal    ini  menyangkut  fungsi-fungsi  pengelolaan atau manajemen itu sendiri seperti: 32
1. Planning (Perencanaan)  yang  merupakan penentuan  sasaran  yang  ingin  dicapai, tindakan  yang  harus  dilakukan,  bentuk organisasi  yang  tepat  untuk  mencapainya dan  orang-orang yang  bertanggung jawab terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  akan dilakukan.
Dalam hal ini, pengelola zakat harus benar- benar  menetapkan  berbagai  rencana pengelolaan  yang  akan  dilakukan  yang dimulai dari penghimpunan sampai dengan distribusi  zakat.  Berbagai  fasilitas  yang dibutuhkan  dalam  penghimpunan  perlu untuk dibahas dan digagas sebaik mungkin agar  operasional  penghimpunan  dana zakat bisa lebih baik. Para pengelola perlu untuk  memetakan  potensi  muakki  yang akan berkontrubusi membayarkan kewajiban  zakat  mereka,  ditambah  lagi fasilitas  perbankan  yang  tersedia  dalam operasional penghimpunan. 2.  Organizing (Pengorganisasian). Pengorganisasian adalah membagi
pekerjaan  yang  telah  ditetapkan  kepada anggota  organisasi  sehingga  pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar
masing-masing melaksanakan  tugasnya  dengan  tanggung jawab.  Untuk  mengatur  urutan  proses berjalalnnya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan
32 M. Yayat Herujito, Dasar-Dasar Manajemen ,
hubungan kerja antar unit. Pengorganisasian adalah penetapan
struktur  peran  melalui  penentuan  berbagai aktivitas  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya,
pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang,
serta pengkoordinasian  hubungan  wewenang dan informasi dalam struktur organisasi.
Dalam hal ini pengelola zakat harus benar- benar  menempatkan the  right  man  in  the rigt  place ,  dimana  orang  yang  memadai secara  keilmnuan  di  bidang  syariah  dapat diberdayakan  semaksimal  mungkin  guna memastikan operasional pengelolaan dilaksanakan  sesuai  dengan  koredor syariah.
3.  Actuating (Pelaksanaan). Penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan
anggotanya untuk
melakkukan  pekerjaan  secara  efektif  dan efisien  berdasarkan  perencanaan  dan pembagian  tugas.  Untuk  menggerakkan para anggotanya diperlukan tindakan motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau
peningkatan pelaksanan.
Dalam  pelaksanaannya  pengelola  zakat harus  benar-benar  dapat  memastikan semua  pelaksanaan  operasional  sesuai dengan aturan syariah.
4. Controling (Pengawasan)
Pengawasan  dan  pengendalian  dilakukan agar  aktivitas  organisasi  berjalan  sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi  deviasi  (penyimpangan),  maka
(Jakarta: PT. Grasindo, 2012), h. 18

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
manajer  segera  memberikan  peringatan untuk meluruskan kembali langkah- langkah  agar  sesuai  dengan  apa  yang telah direncanakan.
Pengawasan  adalah  upaya  sistematis untuk  menetapkan  kinerja  standar  pada perencanaan,  merancang  sistem  umpan  balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan mengukur signifikansi penyimpangan bila  terjadi  penyimpangan,  serta  mengambil tindakan  perbaikan  untuk  menjamin  bahwa semua  sumber  daya  telah  digunakan  seefektif dan  seefisien  mungkin  guna  mencapai  tujuan organisasi.
Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan.  Dalam  Undang-Undang  (UU)
No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa
“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, dan  pengawasan  terhadap  pengumpulan  dan pendistribusian  serta  pendayagunaan  zakat”. Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.
Penghelolaan  dana  zakat  meruapakn sesuatu  yang  bersifat  mubah  dan  dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sesuai prinsip  muamalah,  dimana  setiap  lembaga pengelola  zakat  harus  dilaksanakan  sesuai aturan  syariat  dan  pemerintah  yang  ada  dan berlaku  dan  harus  benar-benar  memastikan proses kehalalan dalam berbagai interaksi yang dilakkukan  di  dalanya.  Pengelolaan  zakat  juga harus  mengedepankan  unsur  kemaslahatan dan terdapat manfaat besar bagi semua pihak.
33 Arif Mufraini, Akutansi dan Manajemen Zakat ,
Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip- prinsip good  organization  governance (tata kelola  organisai  yang  baik).  Pertama,  amanah. Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  islam  yang bicara  tentang  kemasyarakatan.  Kewajiban berzakat  bagi  para  muzaki  memiliki  landasan syar’i  yang  kuat  dan  jelas.  Firman  Allah. “ Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka, dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan  dan menyucikan  mereka,  dan  berdoalah  untuk mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu  menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar  lagi  Maha  Mengetahui”  ( at-taubah (9):103). Kedua, transparan. Transparan di sini diartikan  sebagai  suatu  Kewajiban  LAZ/BAZ selaku  amil  untuk  mempertanggung  jawabkan tugasnya  kepada  publik  baik  kepada  para muzaki,  mustahik,  maupun stakeholder lainnya.
Bentuk  transparasi  ini  dapat  dilakukan  melalui publikasi  laporan  media  cetak, Auditale oleh akuntan publik, dan lain-lain. Ketiga, profesional yang dicirikan dengan bekerja full-time, memiliki kompentensi,  amanah,  jujur,  leadership,  jiwa entrepreneurship, dan lain-lain. Dengan pengelolaaan yang profesional, amanah muzaki tertunaikan. Mustahik diberdayakan. 33
Realitas  yang  jamak  ditemukan,  tidak sedikit  lembaga  zakat  menyampaikan  promosi dan sosialisasi pengelolaan zakat kepada pihak masyarakat,  dengan  harapan  masyarakat berkenan  menyisihkan  dana  zakatnya  ke lembaga  tersebut  untuk  kemudian  disalurkan kepada  mereka  yang  membutuhkan.  Tidak jarang  dari  lembaga  ini  menjadikan  bank konvensional  sebagai  tempat  penghimpunan dana zakat, meskipun sekarang ini bank syariah

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sudah sangat mudah ditemukan terlebih pasca merger  3  (tiga)  bank  syariah  ke  dalam  satu wadah lembaga bank syariah.
Dilihat dari sudut fikih muamalah, tentu bank  konvensional  masih  berkutat  dengan ribawi. Allah berfirman,
اَب ِّ رلا َم َّرَح َو َعْيَبْلا ُ َّاللَّ َّلَحَأ َو
.....Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah: 275)
Terkait  ini  kaidah  fikih  muamalah menyatakan,
اهميرحت ىلع ليلدلا لدي ىتح ةحابلإا ءايشلأا يف لصلأا
“Pada  dasarnya  segala  sesuatu  itu  hukumnya mubah  sampai  ada  dalil  yang  menyatakan keharamannya”.
Yang  dimaksud  dengan  dalil  pada  kaidah  ini adalah dalil yang bersumber dari nash dan dalil atau qarinah (tanda  atau  indikasi)  yang  ada pada akad, seperti firman Allah.
Kaidah  diatas  kerap  dijadikan  dasar  terhadap berbagai  perkembangan  transaksi  muamalah terkini yang sama sekali belum ditemukan pada masa  Rasulullah,  sahabat  dan  ulama  salaf, sehingga  poin  yang  harus  ditemukan  pada transaksi  tersebut  adalah  ketersinggungan transaksi  tersebut  pada  berbagai  bentuk keharaman  yang  sifatnya  sudah  tsabit  dari sumber  hukum  Islam,  baik  itu  Alquran,  hadis maupun lainnya.
Tentu dana-dana zakat yang masuk ke dalam  perbankan  konvensional  menjadi  suatu hal  patut  dihindari  karena  rentan  dengan masalah yang bisa ditimbulkan dalam perspektif fikih,  sehingga  sangat  layak  diberdayakan perbankan  syariah  untuk  penghimpunan  dana zakat.  Terlebih  di  masa  sekarang  ini  fasilitas bank  syariah  pasca  merger  3  bank  syariah sudah bisa dan mudah dimanfaatkan.
Sekarang  ini,  memberdayakan  fasilitas perbankan  syariah  yang  bebas  riba  adalah suatu  keniscayaan,  mengingat  ummat  sudah memiliki  solusi  perbankan  yang  bebas  dari ribawi.  Hal  ini  mengharuskan  masyarakat memanfatkan  fasilitas  ini  dalam  berbagai interaksi yang ada agar terhindar dari transaksi ribawi.  Termasuk  juga  dengan  lembaga pengelola  zakat  yang  harus  memaksimalkan pemanfaatan  pelayanan  perbankan  syariah dalam kegiatan penghimpunan dana zakat.
Sudah  barang  tentu  pengelola  zakat harus  menyediakan  rekening  bank  syariah dalam upaya penghimpunan dana zakat, hal ini sebagai  suatu  upaya  memastikan  segala transaksi yang dilakukan sesuai dengan koredor syariah Islam. Jika di lapangan dibutuhkan juga rekening perbankan konvensional, maka sejatinya  rekening  perbankan  syariah  harus menjadi prioritas utama.
Masyarakat  sebagai  muzakki  juga harus  benar-benar  melaksanakan  perintah zakat  in  secara  utuh  dengan  memastikan proses pengelolaan  dana zakat sesuai  dengan ajaran  Islam,  baik  dari  penghimpunan  sampai pendistribusiannya. Tentunya hal ini harus terus dilakukan  edukasi  dan  sosialisasi  secara komprehensif dan menyeluruh agar masyarakat bisa benar-benar menjalankan berbagai interaksi  bisnis  atau  keuangan  tetap  berada dalam koredor syariah.
Di  lapangan  boleh  jadi,  fasilitas  bank syariah  belum  memadai  dan  terjangkau  oleh umat,  maka  dalam  hal  ini  pemanfaatan  bank konvensional  masih  bisa  dilakukan.  Namun tentunya hal ini harus benar-benar dapat diambil suatu  pengecualian  bagi  mereka  yang  sulit untuk  menemukan  fasilitas  perbankan  syariah

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam penghimpunan dana zakat. Suatu kaidah menyatakan,
ةجاحلا دق تلزن ةلزنم ،ةرورضلا ةماع تناك وأ ةصاخ
“Suatu  kebutuhan  terkadang  bisa  naik menempati  posisi  dharurat,  baik  kebutuhan umum maupun khusus”
Dalam hal ini terkadang di suatu tempat, sangat  sukar  ditemukan  perbankan  syariah, sehingga bank
konvensional
dapat diberdayakan  dengan  alasan  hajat  yang  bisa saja  sudah  masuk  dalam  kategori  darurat. Namun, sejatinya muzaki yang memiliki dana di bank  konvensional  dapat  tetap  memilih  opsi rekening  perbankan  syariah  yang  dimiliki lembaga zakat dalam pembayaran dana zakat.

## F.  Penutup
Sebagai  salah  satu  filantrofi  dalam Islam,  zakat  merupakan  potensi  yang  harus dimaksimalkan  dan  dapat  dijadikan  penopang kebangkitan ekonomi
ummat. Dalam pengelolannya,  lembaga  zakat  yang  tentu memiliki  kemaslahatan  besar  bagi  umat, pengelolaan  zakat  juga  dituntut  harus  sesuai dengan koredor syariah dan aturan pemerintah serta berbagai prinsip muamalah lainnya.
Dalam  proses  penghimpunan  dana zakat,  pihak  pengelola  harus  memastikan kegiatan  dan  transaksi  di  dalamnya  sesuai dengan  aturan  syariah.  Dengan  demikian pemberdayaan perbankan syariah dalam penghimpunan dan bahkan pengelolaan merupakan suatu keniscayaan. Pengelola zakat harus  menyediakan  rekening  bank  syariah dalam upaya penghimpunan dana zakat, hal ini sebagai  suatu  upaya  memastikan  segala transaksi yang dilakukan sesuai dengan koredor syariah  Islam.  Namun  di  lapangan  dibutuhkan juga  rekening  perbankan  konvensional,  maka
sejatinya  rekening  perbankan  syariah  harus menjadi prioritas utama.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Daftar Bacaan
Ad-Dimyati,  Abu  Bakar  bin  Sayyid  Muhammad Syad. tt. Hasyiyah lanat Thalibin ‘ala hilli  alfadzh  fath  al- mu’in  lisyarah qurata a’yun. Beirut: Daru al-Fikr
Al-Qardawi, Yusuf. 1991. Fiqh al-Zakah. Beirut: Mu’assasah al-Risalah
Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. 2005.
Mughni  al- Muhtaj  Ila  Ma’rifaha  al-
Alfazh. Jld.  1.  Digital  Librari,  al-
Maktabah al-Syamilah.
Ash-Shiddiqy, Hasbi.  1974. Pengantar  Fiqh
Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. Nizam al- Muamalat  fi  al-Fiqh  al-Islam, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah Faris, Ahmad bin. 1998. Mu’jam al-Maqayis fi al-
Lughah. Beirut: Dar al-Fikr
Herujito, Yayat M. 2012. Dasar-Dasar
Manajemen . Jakarta: PT. Grasindo Manzhur,  Ibnu.  2005. Lisan  al-Arab. Maktabah Syamilah. Jld. XIII Mufraini,  Arif.  2012. Akutansi  dan  Manajemen
Zakat . Jakarta: Kencana
Mustofa, Imam. 2016. Fikih Muamalah
Kontemporer . Jakarta: RajaGrafindo
Persada Khalaf, Abdul  Wahab.  2010. Ilmu  Ushul  Fiqih .
Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah Rozalinda. 2016. Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan  Implementasinya  Pada  Sektor
Keuangan Syariah . Jakarta:
RajaGrafindo Persada
Sa’id, Abd as-Satar Fathullah.  t.th . Al-Muamalat Fi al-Islam (Makkah  al-Mukarramah:
Rabithah  Alam  al-Islami-Idarah  al- Kitab al-Islami Sab’i, Ahmad Hamid Salamah. 2002. Mudharat
fi  Fiqhi  al-Muamalah. Kairo,  Dar  al- Bayan lith Thaba’ah wa al-Nasyr Syafi’i,  Rachmat.  2001. Fiqih  Muamalah .
Bandung: Pustaka Setia Syahir,  Muhammad  Utsman.  1992.
al- Mu’amalat al-Maliyah al- Mu’ashirah . Jordania: Dar an-
Suhendi, Hendi. 2002. Fikih Muamalah :
Membahas Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada Haidar, Ali. 2003. Duraru al-Hukkam (Syarh Majallah al-Ahkam ). Riyadh: Daru Alim al- Kutub Sya’rawi, Mutawalli. 2005. Mausu’ah Fiqhi al- Zakah. Kairo: Maktabah al-Taufeqiyah Zuhaili,  Wahbah.  2004. Fiqhu  al-Islami  wa Adillatuhu. Jld. 3. Damaskus: Da al-Fikr