## Penerapan Diversi Pada Penyidikan Perkara Anak

## Application of Diversion in Investigating Child Cases
Ari Saputra
ari_27394@yahoo.com
Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang
Info Artikel
Abstrak
Kata Kunci: Diversi; Anak.
Keywords: Diversion; Child..
DOI: https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2052
Instrument diversi yang diterapkan di masyarakat  selain  memberikan  manfaat,  akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga terdapat kelemahannya.  Dalam  sistem  peradilan  pidana anak,  tentunya  anak  mendapat  kekhususan mengenai  penyidiknya.  Bahwa  yang  berhak menyidik  anak  adalah  penyidik  yang  memiliki pengalaman  dan  dedikasinya  untuk  anak,  sebab diversi tersebut tidak semudah yang dibayangkan  dalam  pelaksanaannya  khususnya di  daerah-daerah  terpencil.  Adapun  yang menjadi fokus dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimanakah kebijakan penerapan diversi pada penyidikan  perkara  anak  dan  apa  dampak  atau akibat hukum diversi dalam rangka memberikan hak-hak  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Metode  yang  di  gunakan  dalam  penulisan  ini adalah metode dengan pendekatan secara yuridis normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  dapat  diketahui  bahwa efektivitas  kebijakan  diversi  penyidik  dalam rangka  menyelamatkan  masa  depan  anak  pada kenyataannya dilapangan masih jauh kata efektif karena  tidaklah  mudah  untuk  melaksanakan diversi  tersebut.  Fakta  dilapangan  bahwa pelaksanaan  diversi  masih  memiliki  kendala
Submitted: Mar 16, 2020; Reviewed: Mar 31, 2020; Accepted: Apr 20, 2020

## I US P OENALE
Volume 1 Issue 1, January–June 2020: pp.1-12. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip P-ISSN: 2723-2638 E-ISSN: 2745-9314
teknis  seperti  kesulitan  korban  menandatangani kesepakatan  perdamaian  sebagai  salah  satu syarat non yuridis yang selama ini dipersyaratkan dalam diversi, sehingga pelaksanaan diversi gagal dilakukan. Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang diversi, hal ini  berpotensi  menimbulkan public  complain dari masyarakat, dan dampak atau akibat hukum diversi  yakni  dapat  menghindari  stigmatisasi buruk  terhadap  anak  dan  mampu  memberikan penyelesaian  alternatif  berupa  pengesampingan hukuman pidana karena secara fungsinya diversi memberikan win-win  solution .  Berdasarkan uraian  diatas  maka  yang  menjadi  saran  penulis adalah:  Sebaiknya  Polri  lebih  mengefektifkan perannya  dalam  melaksanakan  upaya  diversi kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum sehingga  citra  penegakan  hukum  polri  tidak mengutamakan  penghukuman  semata  akan tetapi lebih mencari win-win solution bagi anak. Sebaiknya  pihak  korban  menghilangkan  sikap egosentris  dan  dendam  kepada  pihak  tersangka anak  sehingga  agar  pelaksanaan  diversi  dapat terwujud dengan baik.

## Abstract
Inversion  instrument  that  is  applied  in  the community in addition to providing benefits, but does not rule out there are also weaknesses. So far, diversion policies are still very little carried out  in  the  regions  even  though  diversion  is mandatory.  In  the  juvenile  justice  system,  of course,  children  get  specificity  about  the investigator.  Whereas  those  who  have  the  right to  investigate  children  are  investigators  who have  experience  and  dedication  for  children, because the diversion is not as easy as imagined in  its  implementation,  especially  in  remote areas. As for the focus in writing this journal is how the policy of application of diversion in the investigation  of  cases  of  children  and  what  the impact or consequences of diversion in order to provide the rights of children who are in conflict with the law. The method used in this paper is a method  with  a  juridical  approach  to  Empirical and Normative Juridical. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the effectiveness  of  the  policy  of  diversion  of investigators  in  order  to  save  the  future  of children is actually far from effective in the field
because  it  is  not  easy  to  implement  the diversion.  The  facts  on  the  ground  that  the implementation  of  diversion  still  has  technical constraints  such  as  the  difficulty  of  victims signing  a  peace  agreement  as  one  of  the  non- juridical  conditions  that  has  been  required  in the  diversion,  so  that  the  implementation  of  the diversion  failed  to  do.  Lack  of  understanding from  the  public  about  diversion,  this  has  the potential  to  cause  public  complaints  from  the public, and the impact or legal consequences of diversion  that  can  avoid  bad  stigmatization  of children  and  be  able  to  provide  alternative solutions  in  the  form  of  criminal  penalties because the function of diversion is to provide a win-win  solution.  Based  on  the  description above, the writer's suggestion is: It is better for the  National  Police  to  be  more  effective  in carrying out diversionary efforts to children who are  dealing  with  the  law  so  that  the  image  of police  law  enforcement  does  not  prioritize punishment  alone  but  rather  seeks  a  win-win solution  for  children.  The  victim  should eliminate  the  egocentric  and  vengeful  attitude towards  the  suspect  child  so  that  the  diversion can be carried out properly.

## A. Pendahuluan
Pada  dasarnya  hukum  adalah  pencerminan  dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak akan ditentukan oleh  HAM yang terkandung dan juga  diatur  atau  dijamin  dalam  hukum  tersebut.  Hukum  tidak  akan  lagi  dilihat  sebagai cerminan  dari  kekuasaan  semata-mata,  namun  juga  harus  mencerminkan  perlindungan terhadap  hak-hak  para  warga  negara. 1 Faktor  yang  mempengaruhi  anak  melakukan  tindak pidana  biasanya  adalah  faktor  lingkungan  dan  pengaruh  budaya  buruk  yang  sedang  marak berasimilasi  dalam  tata  kehidupan  saat  ini  turut  mempengaruhi  anak  menjadi  pelaku kejahatan.  Dalam  menyikapi  anak  yang  terlibat  kasus  kejahatan  tidak  bisa  sembarangan memberikan sanksi pidana terhadap anak tersebut diperlukan pendekatan khusus  yakni yang dikenal bernama restorative justice system . 2
Melihat kondisi sifat yang khas pada  anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  wajib  disidangkan  di  pengadilan  anak  yang  berada dilingkungan  peradilan  umum.  Munculnya Restorative  Justice karena  proses  pidana  belum memberikan  keadilan  pada  korban. Restorative  Justice menempatkan  sebuah  kejahatan sebagai  suatu  gejala  yang  menjadi  bagian  tindakan  sosial  dan  bukan  sekedar  pelanggaran hukum  pidana  atau  kejahatan  yang  dipandang  sebagai  perusak  hubungan  sosial. 3 Proses
1 Eka  Intan  Putri,  “Begal  Anak;  Pemenuhan  Hak  dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  A  Bandar  Lampung”, Jurnal Cepalo, 2 (2), (2018).
2 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1
3 Reyner  Timothy  Danielt,  “Penerapan  Restorative  Justice  Terhadap  Tindak  Pidana  Anak  Pencurian  Oleh  Anak  Di  Bawah Umur.” Jurnal Lex Et Societatis . Vol. Ii. No. 6 (2014). hlm. 16.
peradilan  perkara  anak  sejak  ditangkap,  ditahan,  dan  diadili  pembinaannya  wajib  dilakukan oleh  pejabat  khusus  yang  memahami  masalah  anak. 4 Keadilan  dalam Restorative adalah istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam system peradilan pidana yang lebih focus  pada  korban  dan  masyarakat,  dibandingkan  dengan  memidana  pelaku. 5 Tujuan dibentuknya  instrument restorative  justice  system tidak  lain  adalah  guna  memberikan penyelesaian secara non penal tanpa menggunakan hukuman dan sanksi pidana terhadap anak, yang  mana  penyelesaian  melalui  instrument restorative  justice  system ini  adalah  salah  satu bentuk  penyelesaian  yang  efektif  tanpa  harus  melibatkan  aparat  penegak  hukum  yang  jelas akan  mempengaruhi  psikologis  anak  ketika  berhadapan  dengan  hukum. 6 Prinsip  utama pelaksanaan  konsep  diversi  ialah  pendekatan  persuasif  atau  pendekatan  non  penal  dan memberikan kesempatan kepada sesorang untuk memperbaiki kesalahan. 7
Penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  anak  melalui  instrument restorative  justice system ,  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  dan  perlindungan  terhadap  masa  depan  anak. Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  dalam  peraturan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  yang menyatakan  bahwa  “Sistem  peradilan  pidana  bagi  anak  atau  remaja  akan  mengutamakan kesejahteraan  remaja  dan  memastikan  bahwa  reaksi  apapun  terhadap  pelanggar-pelanggar hukum  berusia  remaja  akan  selalu  sepadan  dengan  keadaan-keadaan  baik  pada  pelanggar- pelanggar hukum maupun pelanggaran hukumnya.”
Bentuk perwujudan restorative justice system yang dikenal dengan diversi tidak lain adalah untuk  menjaga  dan  melindungi  harkat  dan  martabat  anak.  dari  pengaruh  buruk  stigmatisasi hukum yang nantinya membuat masa depan anak tersebut terganggu akibat dari pelaksanaan hukum  itu  sendiri.  Penjara  bukanlah  sarana  yang  tepat  untuk  memberikan  sanksi  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. 8 Restorative  justice merupakan  suatu  proses  diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu  bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban  untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik  dengan  melibatkan  korban,  pelaku,  dan  masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menenteramkan  hati  yang  tidak  berdasarkan  pembalasan. 9 Pendekatan Restorative  Justice merupakan  suatu  paradigma  yang  dapat  dipakai  sebagai bingkai  dari  strategi  penanganan  perkara  pidana  yang  bertujuan  menjawab  ketidakpuasan bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini yang sedang terjadi. 10
Diversi merupakan proses melimpahkan anak  pelaku  tindak pidana dari sistem peradilan pidana  kepada  sistem  informal  seperti  mengembalikan  kepada  lembaga  social  masyarakat, baik pemerintah negara maupun non pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari efek  negative  terhadap  jiwa  dan  perkembangan  anak. 11 Bentuk-bentuk  hasil  kesepakatan diversi  antara  lain  dapat  berupa  perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti  kerugian,  penyerahan kembali  kepada  orang  tua/wali,  keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga
4 Teguh Prasetyo, “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” Jurnal Refleksi Hukum. Vol. 1. No. 9 (2015).
5 I Tajudin & Nella Sumika Putri, “Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhanh Putusan.” Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum. Vol. 2. No. 1 (2015).
6 Mayasari, Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak ”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 1.
7 Randy Pradityo, “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 5. No. 3 (2016).
8 Setya  Wahyudi, Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Anak  di  Indonesia ,  Genta  Publising, Yogyakarta, 2011 hlm. 2.
9 Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, “Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang Ri Number 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan . Vol. 2. No. 6 (2016)
10 Ulang  Mangun  Sosiawan,  “Perspektif  Restorative  Justice  Sebagai  Wujud  Perlindungan  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 16. No. 4 (2016).hlm. 426.
11 Made Ayu Citra Maya Sari, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” Udayana Master Law Journal. Vol. 2. No. 1 (2013).
pendidikan atau  LPKS  paling  lama  3  (tiga)  bulan,  pelayanan  masyarakat. 12 Guna  menjawab seluruh  permasalahan  dan  tantangan  tersebut,  yakni  ditempuh  dengan  menggunakan pendekatan restorative justice system yang dilaksanakan dengan cara mekanisme diversi. Cara tersebut menjadi prioritas dalam menyelesaikan perkara anak. 13 Untuk memecahkan masalah dan  memikirkan  bagaimana  mengatasi  akibat  pada  masa  yang  akan  datang.  Proses  ini  pada dasarnya  dilakukan  melalui  diskresi  (kebijakan)  dan  diversi  (pengalihan  dari  proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). 14 Pemberian perlakuan  khusus  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  fisik  serta  mental  anak  sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran  peristiwa  yang  diajukan  kepadanya. 15 Restorative  Justice terwujud  ketika perdamaian dan rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat terwujud atau dipulihkan, 16 perdamaian  dan  rekonsialiasi  selaras  dengan  budaya  masyarakat  Indoensia  yang  lebih mengedepankan  musyawarah  yang  menjadi  ciri  khas  bangsa  Indonesia  dalam  menghadapi suatu permasalahan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menguraikan pasal demi pasal mengenai perlindungan anak yang  pada  pokoknya  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  dan  melindungi  hak-hak  anak. 17 Perlindungan  hukum  terhadap  anak  menjadi  masalah  serius  yang  harus  dicarikan  jalan keluarnya  mengingat  anak  menjadi  aset  bangsa  yang  harus  mendapat  perlindungan  secara komperhensif. 18 Berbicara mengenai perlindungan terhadap anak memang menyangkut aspek yang  sangat  luas  dikarenakan  terdapat  beberapa elemen  krusial mengingat  masa  depan  anak adalah  hal  yang  sangat  penting. 19 Pendapat  yang  pro  terhadap  pelaksanaan  diversi  adalah mengingat hukum pidana formal dirasa tidak efektif untuk memberikan efek jera kepada anak yang  berhadapan  dengan  hukum.  Mengingat  sanksi  hukuman  hanya  memberikan  cap  buruk dan  kriminal  dimata  masyarakat.  Pendapat  yang  kontra  terhadap  diversi  yakni  dengan berbagai  Pertama,  dikuatirkan  tidak  memberikan  efek  jera  dan  menjadi  dalih  agar  bisa terlepas dari jeratan hukum karena adanya kebijakan diversi, jika anak salah memaknai maka hal  tersebut  akan  menambah  daftar  panjang  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di Indonesia.Seperti  contoh  kasus  anak  dilakukan  diversi  yakni  dengan  atas  nama  Terdakwa Reza  Fernando dan Riko Aprian  yang mana dalam hal ini mereka berdua diduga melakukan tindak  pidana  pencurian  dalam  Pasal  363,  365  KUHP  yang  mana  majelis  hakim melakukan penetapan terhadap keduanya yang masing-masing dengan nomor Putusan Nomor 07/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Kot dan 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Kot., akan tetapi setelah dilakukan diversi dua tahun kemudian anak tersebut melakukan tindak pidana yang sama ( recidivies ). sehingga penerapan diversi pun tidak berpengaruh apa-apa dan tidak memberikan efek kesadaran.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  jurnal dengan judul “Kebijakan Penerapan Diversi Pada Penyidikan Perkara Anak”.
12 Alex Andreas, Toria Pujiono & Nur Rochaeti, “Implementasi  Restorative Justice Dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diponegoro Law Journal. Vol. 5. No. 3 (2016).
13 Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 25.
14 Renita Dharma Pratiwi, Moch. Ardi, & Rosdiana, “Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak.” Jurnal Lex Suprema . Vol. 1. No. 2 (109).hlm. 5.
15 Pangestika  Rizki  Utami,  “Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice  Sebagai  Pergeseran  Tanggung  Jawab  Pidana  Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi. Vol. 1 No. 1 (2018). Hlm. 99.
16 Iwan  Hertanto,  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Ringan  Oleh  Polri  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice  (Studi  Di Wilayah Hukum Polres Cilacap).” Jurnal Idea Hukum. Vol. 4. No. 1 (2018). hlm 898
17 Muhadar,  Abdullah,  Husni  Thamrin, Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Cv  Putra  Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 74.
18 Ibid , hlm. 76.
19 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak , Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:
1) Bagaimanakah kebijakan penerapan diversi pada penyidikan perkara anak ?
2) Bagaimankah dampak  atau akibat hukum diversi rangka memberikan hak-hak anak  yang berhadapan dengan hukum ?

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Kebijakan Penerapan Diversi Pada Penyidikan Perkara Anak
Menurut  pandangan restroative  justice, penagnanan  kejahatan  yang  terjadi  tidak  hanya menjadi  tanggung  jawab  negara  akan  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab  masyarakat. Oleh karena itu, konsep restorative justice di bnagun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun  kerugian  yang  ditangung  oleh  masyarakat. 20 Penerapan  diversi  dilakukan  dengan proses  yang  sangat  selektif  dengan  melihat  pertimbangan  yang  cermat.  Adapun  berbagai syarat  dalam  pelaksanaan  diversi  yang  mengacu  pada  Undang-undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Tentunya terdapat berbagai kategori tindak pidana  yang tidak dapat dilakukan diversi. mencakup hal berikut:
1) Melihat usia pelaku
Syarat  penting  usia  menjadi  hal  penting  yang  harus  diperhatikan.  Usia  menjadi  standar tolak  ukur  untuk  dapat  dilakukan  diversi  terhadap  anak.  Penggolongan  usia  anak  wajib diperhatikan  oleh  penegak  hukum  hal  ini  bukan  saja  menyangkut  syarat  dan  ketentuan  di undang-undang  akan  tetapi  turut  mempengaruhi  psikologi  anak  dalam  melakukan  tindak pidana,  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  3  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Dengan  dasar  hukum  yang  menyatakan  bahwa penanganan  kasus  yang  melibatkan  anak  di  bawah    umur    harus    menerapkan    tindakan diversi.  Penerapan  diversi  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  terbaik  dalam  penerapan  hukum bagi anak yang terlibat dalam kasus  tindak  pidana. 21
2) Mengakui Kesalahan dan Bersedia Untuk Dilakukan Diversi
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  sedianya  harus  kooperatif  dalam  memberikan pernyataan  bersalahnya  di  depan  penegak  hukum  dan  juga  korban.  Hal  tersebut  menjadi syarat  bahwa  sedianya  anak  harus  membuat  penyataan  bersalah  dan  kesediannya  untuk dilakukan diversi. Pentingnya pengakuan kejujuran dari anak yang melakukan tindak pidana tersebut  menunjukan  bahwa  upaya  diversi  ini  bukan  hanya  formalitas  yang  harus  dipenuhi semata,  karena  upaya  diversi  tersebut  adalah  wujud  penyelesaian  masalah  melalui  pola kekeluargaan  sehingga  nantinya  terdapat  titik  penyelesaian  yang  terbaik  untuk  menjamin masa depan anak.
3) Adanya Kesepakatan dan Keikhlasan dari Pihak Korban
Korban  menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  adalah  orang  yang  mengalami  penderitaan,  fisik,  mental,
20 Irma  Cahyaningtyas,  “  Pembinaan  ANAKA  Pidana  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Dalam  Presfektif  restotarive justice.” Jurnal Notaris. Vol. 8. No 2 (2015).
21 Pendi  Wibison,    "Penerapan  Tindakan  Diversi  Dalam  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana  Terhadap  Tersangka  Anak  Di Polres Sukoharjo (Studi Kasus An. Ricky Hernawan),”
accessed July 8, 2020, http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/108/66.hlm. 1718
dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu tindak  pidana. 22 Korban  merupakan pihak  yang  dirugikan  oleh  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Korban  secara  materil memang sangat dirugikan akibat dari adanya suatu tindak pidana  yang dilaukan oleh pelaku tersebut.  Hal  inilah  yang  menjadi  point  penting  untuk  dapat  diterimanya  proses  diversi tersebut,  tidak  menutup  kemungkinan  korban  akan  melakukan  tindakan  balas  dendam  dan enggan  memaafkan  korban,  maka  syarat  diversi  tersebut  memang  harus  sedianya memperhatikan  aspek  dari  keikhlasan  korban  untuk  memaafkan  pelaku,  maka  dengan memperhatikan hal tersebut persetujuan dari pihak korban memang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut, dengan adanya persetujuan dari pihak korban tentunya akan  mempermudah  proses  diversi  itu  sendiri  sehingga  para  pihak  tidak  ada  yang  dirugikan dalam hal ini.
Dikaji  dari  teori  efektivitas  hukum,  berdasarkan  penelitian  ini  akan  menguraikan  satu persatu efektivitas hukumnya:
1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
Faktor  hukumnya  berarti  peneliti  melihat  tidak  ada  yang  perlu  diperdebatkan  berkenaan dengan undang-undangnya dikarenakan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak justru sangat  membantu  dalam  menyelamatkan  masa  depan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum karena ada instrument diversi 2) Faktor penegak hukum
Menurut  peneliti  apabila  dilihat  faktor  penegak  hukumnya  memang  peneliti  melihat  di daerah-daerah terpencil memang sangat sulit menemukan penyidik anak mengingat penyidik yang  melakukan  penyidikan  anak  haruslah  penyidik  yang  berpengalaman  dalam  hal melakukan  penyidikan  khususnya  mengenai  pemeriksaan  anak  karena  di  daerah  terpencil sendiri  memang  sangat  sedikit  sekali  SDM  yang  menguasai  pemeriksaan  terhadap  anak. Alhasil pemeriksaan anak pun digabung menjadi satu dalam pemeriksaan tingkat dewasa.
3) Faktor sarana atau fasilitas
Menurut peneliti apabila dilihat dari faktor sarana dan fasilitas bahwa di dapati khususnya di  polsek  tidak  terdapat  unit  Divisi  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  sehingga  terjadi penumpukan perkara di Polres terkait masalah anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sehingga secara fasilitas belum memadai di tingkat tataran polsek sehingga tidak efektif untuk dilaksanakan.
4) Faktor masyarakat
Masyarakat  belum  bisa  menerima  instrument  diversi  khsuusnya  bagi  korban  sehingga ketika  pihak  korban  dan  pelaku  ketika  hendak  berdamai  pihak  korban  enggan  melakukan Kesepakatan  kepada    pihak  Tersangka.  Seringkali  terjadi  kendala  teknis  ketika  penyidik menilai  bahwa  perkara  yang  ditangani  dapat  dilakukan  Diskresi,  tetapi  antara  pihak  korban dengan  pihak  tersangka  belum  ada  suatu  kesepakatan  perdamaian  sebagai  salah  satu  syarat non yuridis yang selama ini dipersyaratkan dalam diversi.
Dalam  pelaksanaan  Ganti  Rugi  terhadap korban,  sering  kali  penentuan  kesepakatan  ganti rugi  tidak  dapat  disanggupi  oleh  pihak  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  padahal  pada prinsipnya bahwa terlaksananya diversi sangat di pengaruhi oleh kesediaan pihak anak yang berhadapan  dengan  hukum,  untuk  memberi  ganti  rugi  kepada  pihak  korban  dan  hal  ini tidaklah mudah, sehingga menyebabkan ketidak efektifan dalam pelaksanaanya.Ditambah lagi masyarakat menilai kebijakan diversi ini sangat memberatkan khususnya bagi pihak korban. Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang diversi, hal ini akan berpotensi menimbulkan public complain dari masyarakat.
22 Miszuarty  Putri,  “Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana   Sebagai  Bentuk  Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017,” Soumatera Law Review 2, no. 1 (May 1, 2019): 115–34, https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3567.g1347.hlm. 118.
5) Faktor kebudayaan
Hukum  dan  kebudayaan  memiliki  kausalitas  sebagai  fungsi  kontrol  terhadap  masyarakat, hal  ini  berarti  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  non  hukum  seperti:  nilai,  sikap, dan  pandangan  masyarakat  yang  biasa  disebut  dengan  kultur/budaya  hukum. 23 Penerapan konsep  Diversi  banyak  disalah  artikan  sehingga  ditakutkan  akan  menjadi  celah  bagi  pelaku kejahatan  yang  mempergunakan  anak  sebagai  subyek  pelaku  kejahatan.  Dikhawatirkan dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahu  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak ini jumlah anak pelaku tindak pidana semakin meningkat karena tidak khawatir dikenai sanksi hukuman penjara karena adanya kebijakan diversi, jika anak salah memaknai maka hal tersebut akan menambah daftar panjang anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.
Seperti  contoh  kasus  anak  dilakukan  diversi  yakni  dengan  atas  nama  Terdakwa  Reza Fernando dan Riko Aprian yang mana dalam hal ini mereka berdua diduga melakukan tindak pidana  pencurian  dalam  Pasal  363,  365  KUHP  yang  mana  majelis  hakim  melakukan penetapan terhadap keduanya yang masing-masing dengan nomor Putusan Nomor 07/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Kot dan 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Kot., akan tetapi setelah dilakukan diversi dua tahun kemudian anak tersebut melakukan tindak pidana yang sama ( recidivies ). sehingga terhadap pelaksanaannya menjadi tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera
2. Dampak  atau  Akibat  Hukum  Diversi  Rangka  Memberikan  Hak-Hak  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum
Sebagai konsekuensinya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak  yang  menganut  konsep  diversi  bagi  anak    memiliki dampak/akibat  hukum  menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan,  sehingga dapat  menghindari  stigmatisasi  buruk  dari  kesan  pelaku  kriminal.  Sebagai  wujud  untuk menghilangkan  stigmatisasi  anak  dari  citra  buruk  karena  memperoleh  hukuman.  untuk  itu pemerintah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak hal ini sebagai wujud penerapan konsep restoratif justice yang mana konsep ini penting  untuk  menyelamatkan  masa  depan  anak.  Sebagai  wujud  implementasinya  adalah dibentuk program diversi hal ini sangat berguna bagi anak yang melakukan tindak pidana agar terhindar  dari  pengaruh  buruk  penjara  yang  justru  akan  mengabaikan  hak-hak  anak  yang dijamin oleh undang-undang.
Efek dari dilakukannya diversi ini tentunya memberikan keuntungan bagi masa depan anak dan  juga  tentunya  hak  anak  akan  menjadi  terlindungi  secara  hukum.  kemudian  dapat meneruskan  masa  depannya,  terhindar  dari  pengaruh  buruk  baik  secara  materil  dan  moril akibat  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  tersebut.  Pengesampingan  sanksi  pidana  tersebut bukan semata-mata anak kebal dengan hukum (imunitas) tentunya hal tersebut adalah persepsi yang  salah  karena  diversi  tersebut  sebagai  wujud  penyelesaian  masalah  dengan  cara  non litigasi  dengan  mempertemukan  kedua  belah  pihak  antara  pelaku  dan  korban  guna  mencari jalan keluar untuk melakukan mediasi demi kepentingan bersama.
Sebagaimana dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai  tindakan  pemerintah  yang  bersifat preventif  dan  represif  yang  mana  perlindungan  keduanya  tersebut  dimaksudkan  untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. 24
Berdasarkan penelitian yang peneliti temui diversi cukup memberikan dampak yang positif bagi  anak  khususnya  terhadap  jiwa,  perlindungan  dan  masa  depannya  hal  ini  dikarenakan konsep ini lebih dititik beratkan pengembalian kerugian baik secara materil maupun imateril,
23 Yusi  Permatasari,  Yuwono  Prianto.  “Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Praktik  Paranormal Sebagai Tindak Pidana .” Jurnal Hukum Adigama . Vol. 2. No. 2 (2019).
24 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.
dan  juga  menekan  angka over  capacity penjara.  Penerapan  diversi  ini  memberikan pemahaman  juga  tentunya  kepada  masyarakat  mengingat  kualifikasi  tindak  pidana  dibagi dalam  dua  kategori  yakni  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa    tentunya sanksinya  harus  ditanggulangi  dengan  cara  menerapkan  sanksi  pidana  dan  kedua  adalah tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  yang  disebut  kenakalan  remaja  tentunya  sanksinya tidak  dapat  dikenakan  sanksi  pidana,  tetapi  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  restoratif justice dengan cara melalui program diversi.

## D. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  penulis  menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kebijakan  penerapan  diversi  pada  penyidikan  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memiliki pengaruh besar dalam memberikan solusi bagi anak yang yang berhadapan dengan hukum pelaksanaanya  dilapanganpun  masih  jauh  kata  efektif  karena  tidaklah  mudah  untuk melaksanakan diversi tersebut kenyataannya dilapangan bahwa pelaksanaan diversi masih memiliki  kendala  teknis  seperti  enggannya  korban  menandatangani  kesepakatan perdamaian  sebagai  salah  satu  syarat  non  yuridis  yang  selama  ini  dipersyaratkan  dalam diversi,  sehingga  pelaksanaan  Diversi  gagal  dilakukan.  dan  juga  kurangnya  pemahaman dari  masyarakat  tentang  Diversi,  hal  ini  akan  berpotensi  menimbulkan  public  complain dari masyarakat.
2. Dampak/akibat hukum diversi rangka memberikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum  Sebagai  konsekuensinya  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Sistem Peradilan Anak yang menganut konsep diversi bagi anak memiliki dampak/akibat hukum memberikan  alternatif penyelesaian yang baik diluar pemidanaan sehingga menghilangkan stigmatisasi buruk perilaku kriminal terhadap diri anak.

## Daftar Pustaka
A. Buku.
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1 , Kencana, Jakarta, 2010.
Dwidja  Priyatno, Wajah  Hukum  Pidana  Asas  dan  Perkembangan ,  Gratama  Publishing,  Bekasi, 2012.
Mayasari, Implementasi  Diversi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak ”,  Skripsi,  Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
Muhadar,  Abdullah,  Husni  Thamrin, Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan Pidana , Cv Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009. Nandang  Sambas, Pembaruan  Sistem  Pemidanaan Anak  di  Indonesia ,  Graha  Ilmu,  Yogyakarta, 2010.
Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia ,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2011.
Phillipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia,  PT.  Bina  Ilmu,  Surabaya: 1987.
Setya  Wahyudi, Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Anak  di Indonesia , Genta Publising, Yogyakarta, 2011. Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, PT.  Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2008.
Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum , Bina Cipta, Bandung, 1983. Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak , Mandar Maju, Bandung, 2009.
B. Jurnal Alex  Andreas,  T.  P.  (2016).  Implementasi  Restorative  Justice  Dalam  UU  No  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Diponegoro  Law  Journal.  Vol.  5.  No.  3. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12899/12502.
Danielt,  R.  T.  (2014).  Penerapan  Restorative  Justice  Terhadap  Tindak  Pidana  Anak  Pencurian Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur. Jurnal  Lex  Et  Societatis.  Vol.  II.  No.  6 ,  16. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5364/4872.
Hertanto,  I.  (2018).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Ringan  Oleh  Polri  Melalui  Pendekatan Restorative Justice (Studi Di Wilayah Hukum Polres Cilacap) . Jurnal Idea Hukum. Vol. 4. No. 1 , 898. http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/71/pdf_20. http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2018.4.1.71.
Lukman, D. R. (2016). Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang Ri Number 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan. Vol.
2. No. 6. http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/207/181 http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i7.207 . Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 5. No. 3 . http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/25. http://dx.doi.org/10.25216/JHP.5.3.2016.319-330.
Prasetyo,  T.  (2015).  Penerapan  Diversi  Terhadap  Tindak  Pidana  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan
Pidana Anak. Jurnal Refleksi Hukum. Vol. 1. No. 9. https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/432/291. https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14. Putri, E. I. (2018). Begal Anak; Pemenuhan Hak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung. Jurnal Cepalo, 2 (2) . https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1764/1480.
https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764.
Putri,  I.  T.  (2015).  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas  Melalui  Pendekatan  Restorative Justice  Sebagai  Dasar  Penghentian  Penyidikan  dan  Perwujudan  Asas  Keadilan  dalam Penjatuhanh Putusan. Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum. Vol. 2. No. 1 . http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7178/3345. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a9. Renita  Dharma  Pratiwi,  M.  A.  (2019).  Kendala  Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice  Dalam Perkara Tindak Pidana Anak. Jurnal Lex Suprema. Vol. 1. No. 2 , 5. https://jurnal.law.uniba- bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/208/pdf.
Sari, M. A. (2013). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Udayana Master Law  Journal.  Vol.  2.  No.  1 .  https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/4439/3359. https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p05.
Sosiawan, U. M. (2016). Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan  Dengan  Hukum. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure.  Vol.  16.  No.  4 ,  426. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/197/60. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.425-438.
Utami,  P.  R.  (2018).  Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice  Sebagai  Pergeseran  Tanggung Jawab  Pidana  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  . Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Konstitusi. Vol. 1 No. 1 , 99.
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1691/1268.
Yusi Permatasari, Y. P. (2019). Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Paranormal  Sebagai  Tindak  Pidana. Jurnal  Hukum  Adigama.  Vol.  2.  No.  2. https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2282/1334.
http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2282.
Putri,  Miszuarty.  “Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana Sebagai  Bentuk  Pembaruan  Hukum  Pidana  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2017.” Soumatera  Law  Review 2,  no.  1,  May  1,  2019:  115–34. https://www.neliti.com/publications/284750/pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-yang-menjadi- korban-tindak-pidana-sebagai-bentuk https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3567.g1347.
Pendi Wibison. “Penerapan Tindakan Diversi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Tersangka Anak Di Polres Sukoharjo (Studi Kasus An. Ricky Hernawan).” Accessed July 8, 2020. https://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/108/66. http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/108/66.
C. Undang-udang
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983  Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP.
Peraturan Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.