## PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
Syanti Dewi
Widyasari Nataherwin E-mail: syantid@fe.untar.ac.id
Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  tax  incentives,  tax  rates,  tax  sanctions  and  tax  services  on taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic. The Corona outbreak is a  national disaster that affects  national  economic  stability  and  community  productivity.  So  that  the  government  provides incentives and tax relaxation to all taxpayers in Indonesia. This study aims to determine how aware or obedient  the  public  is  in  paying  and  reporting  taxes  during  a  pandemic.  This  is  because  economic growth is strongly influenced by interest rates and production factors in the form of investment and the availability  of  quality  human  resources.  This  research  is  a  research  with  the  latest  issues,  and  is addressed to all individual taxpayers and special regional of DKI Jakarta. The number of respondents was 63 people, and the results of the study stated that tax incentives and tax services had no effect and tax rates and tax sanctions had a positive effect on compliance.
Keywords: Incentives, Tariff, Sanctions, Tax Services, Taxpayer Compliance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan  pelayanan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  selama  masa  pandemi Covid-19 . Wabah  Corona  merupakan  bencana  nasional  yang  mempengaruhi  stabilitas  ekonomi nasional  dan  produktivitas  masyarakat.  Sehingga  pemerintah  memberikan  insentif  dan relaksasi  pajak  kepada  seluruh  wajib  pajak  di  Indonesia.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk mengetahui seberapa sadar atau patuh masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak selama masa pandemi. Karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan faktor-faktor produksi berupa investasi dan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  isu  yang  terbaru,  dan  ditujukan kepada  seluruh  wajib  pajak  perorangan  dan  badan  khusus  daerah  DKI  Jakarta.  Jumlah responden  sebanyak  63  orang,  dan  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  insentif  pajak  dan pelayanan pajak tidak berpengaruh dan  variabel tarif pajak dan  sanksi pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan .
Kata kunci: Insentif, Tarif, Sanksi, Pelayanan, dan Kepatuhan

## PENDAHULUAN
Pandemi  virus  corona  atau  Covid-19  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap perekonomian  global,  termasuk  pula  sektor  perpajakan.  Seberapa  lama  pandemi  ini berlangsung  dan  seberapa  dalam  dampaknya  bagi  aktivitas  sosial  dan  ekonomi,  yang menentukan  masa  depan  sektor  perpajakan  di  Indonesia.  Sebagai  akibatnya,  penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan  berbagai  upaya  Pemerintah  untuk  melakukan  penyelamatan  kesehatan  dan perekonomian  nasional,  dengan  focus  pada  belanja  untuk  kesehatan,  jaring  pengaman sosial (social  safety  net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat  yang  terdampak.  Pemerintah  dan  lembaga  terkait  perlu  segera  mengambil kebijakan  dan  langkah-langkah  luar  biasa  dalam  rangka  penyelamatan  perekonomian nasional  dan  stabilitas  sistem  keuangan  melalui  berbagai  kebijakan  relaksasi  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  untuk memperkuat  berbagai  lembaga  dalam  sektor  keuangan.  Sektor  perekonomian  sangat mengkhawatikan,  ditengah-tengah  dampak  wabah  corona.  Sehingga  pada  bulan  bulan Maret dan April menjadi sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Sebagaimana yang diatur  dalam  Undang-Undang  Kententuan  Umum  dan  Perpajakan,  batas  akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Orang Pribadi, adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan untuk wajib pajak Badan yaitu akhir bulan  keempat  tahun  pajak  berikutnya.  Namun,  bagaimana  si  wajib  pajak  mampu membayar pajak di tengah ketidakstabilan ekonomi selama pandemi.
Saat  ini,  pemerintah  sedang  membutuhkan  dana  yang  sangat  besar  untuk penanggulanan virus covid-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun, di sisi lain kondisi  perekonomian  sedang  lumpuh,  sehingga  sangat  tidak  bijaksana  apabila  negara masih  harus  membebani  masyarakat  untuk  membayar  pajak.  Oleh  karena  dampak  yang ditimbulkan  virus  covid-19  sangat  besar,  pemerintah  mengeluarkan  sejumlah  kebijakan fiskal  yang  salah  satunya  yaitu  pemberian  insentif  pajak.  Insentif  pajak  saat  ini,  lebih mengarah pada  fungi regulasi  dengan tujuan  membantu menggerakan roda perekonomian Indonesia.  Akhirnya  pada  bulan  Maret  2020,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020  memberikan  insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek  pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yakni objek pajaknya atas impor, pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar. Peraturan tersebut mulai  berlaku  1  April 2020. Hampir semua orang  ingin  berada didalam  rumah  agar  aman  dari  penularan  Covid-19.  Industri  pariwisata  mengalami penurunan,  seperti  biro  perjalanan,  perhotelan,  dan  restoran  di  tempat  wisata.  Adanya Perpu  No.  1,  adanya  penurunan  tarif  pajak  yaitu  tarif  Pajak  Penghasilan  Badan  yang semula 25%, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan  yang berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat  memperoleh tarif 3%  lebih rendah dari tarif  umum  PPh  Badan.  Jadi,  tarif  PPh  wajib  pajak  Badan  Go  Public  sebesar  19%  untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022. Dengan adanya penurunan tarif,  maka  akan  dilakukan  penelitian  untuk  menguji  pengaruh  insentif  pajak  dan  tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pendemi ini.
Direktorat  Jenderal  Pajak,  juga  mengumumkan  bahwa  batas  pelaporan  dan pembayaran SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang semula tanggal 31 Maret 2020, menjadi  30  April  2020.  Sedangkan  untuk  batas  pelaporan  SPT  Masa  PPh
Potongan/Pungutan Februari 2020 mundur sampai dengan tanggal 30 April 2020. Adanya pengunduran  batas  waktu  pembayaran  dan  pelaporan,  wajib  pajak  masih  menunda  atau menunggak  pembayaran  pajak  serta  pelaporan.  Pemerintah  juga  mengeluarkan  kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Dalam kebijakan  itu  disebutkan  bahwa  tujuannya  ialah  untuk  meringankan  beban  dan  dampak social  ekonomi  bagj  Wajib  Pajak  yang  terdampak  Covid-19.  Kebijakan  ini  berisikan tentang  beberapa  penghapusan  sanksi  administrasi  atas  keterlambatan  pelaporan  dan pembayaran  pajak.  Kebijakan  ini  bisa  disebut  sebagai  tax  relief.  Kebijakan  keringanan pajak  untuk  menanggulangi  bencana  biasa  dikenal  dengan  istilah  Tax  Relief  on  National Disaster.  Penelitian  ini  menguji  apakah  sanksi  pajak  yang  dihapus  bisa  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran dan pelaporan.
Selama  pandami  corona,  Direktorat  Jenderal  Pajak  mengimbau  seluruh  wajib  pajak untuk  melaksanakan  kewajiban  pembayaran  dan  pelaporan  pajak  secara  online  karena seluruh  kantor  pelayanan  pajak  seluruh  Indonesia tutup  sementara  waktu  guna  mencegah penyebaran  virus  Corona  ini.  Dalam  mengurus  pelaporan  dan  pembayaran  melalui www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan mitra Pajak seperti OnlinePajak. Guna  mempermudah  kepatuhan  pajak  selama  masa  pendemi  ini,  dalam  mengurus  pajak bisa  dilakukan  secara  online  melalui  OnlinePajak.  Selain  itu, tetap  dapat  membuat  faktur pajak  atas  transaksi  perusahaan  selama  bekerja  di  rumah  dengan  menggunakan  fitur  e- Faktur,  maupun  menghitung  gaji  karyawan  di  OnlinePajak.  Dalam  penelitian  ini, diperlukan pengujian apakah pelayanan pajak secara online bisa mempengaruhi kepatuhan wajib  pajak.  Pemerintah  memperpanjang  batas  waktu  pemanfaatan  insentif  pajak  bagi industri  yang  terkena  dampak  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  hingga  akhir  masa pajak Desember 2020 dari yang sebelumnya hanya berlaku sampai masa pajak September 2020.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  nomor 86/PMK.03/2020.  Perluasan  insentif  ini  dilakukan  supaya  peran  insentif  yang  diberikan tidak  lagi  untuk  sekedar  memitigasi  dampak  pandemi  terhadap  sejumlah  kegiatan ekonomi.  Tetapi  lebih  dari  perluasan  relaksasi  dilakukan  sebagai  bagian  dari  program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

## LANDASAN TEORI

## Insentif Pajak
Sebuah  penawaran  dari  pemerintah,  melalui  manfaat  pajak,  dalam  suatu  kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Menurut  Winardi  (2011),  pemajakan  dengan  tujuan  memberikan  rangsangan  atau keringanan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja,  tetapi  melainkan  memberikan  dorongan  ke  arah  perkembangan  ekonomi,  dalam bidang tertentu.  Erly Suandy (2006), insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk  yaitu  :  (a)  Pengecualian  dari  pengenaan  pajak;  (b)  Pengurangan  dasar  pengenaan pajak;  (c)  Pengurangan  tarif  pajak;  (d)  Penangguhan  pajak.  Insentif  pajak  dalam  bentuk pengecualian  dari  pengenaan  pajak  merupakan  bentuk  insentif  yang  paling  banyak digunakan.  Jenis  insentif  ini  memberikan  hak  kepada  wajib  pajak  agar  tidak  dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Insentif pajak dalam
bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan.  Jenis  insentif  ini  memberikan  hak  kepada  wajib  pajak  agar  tidak  dikenakan pajak  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  ditentukan  oleh  pemerintah.  Namun  diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal ini perlu diperhatikan adalah  sampai  seberapa  lama  pembebasan  pajak  ini  diberikan  dan  sampai  seberapa  lama investasi yang dapat memberikan hasil. Contohnya adalah tax holiday atau tax exemption. Jenis  insentif  yang  kedua  berupa  pengurangan  dasar  pengenaan  pajak.  Jenis  insentif  ini biasanya  diberikan  dalam  bentuk  berbagai  macam  biaya  yang  dapat  dikurangkan  dari penghasilan  kena  pajak.  Pada  umumnya  biaya  yang  dapat  menjadi  pengurang  boleh dikurangkan  lebih  dari  nilai  yang  seharusnya.  Jenis  insentif  ini,  dapat  ditemui  dalam bentuk  double  deduction,  investment  allowances,  dan  loss  carry  forwards.    Jenis  isentif yang  ketiga  adalah  berupa  pengurangan  tarif  pajak  dari  tarif  yang  berlaku  umum  ke  tarif khusus  yang  diatur  oleh  pemerintah.  Insentif  ini  paling  sering  ditemui  dalam  pajak penghasilan. Contohnya pengurangan tarif corporate income tax atau tarif witholding tax. Jenis  insentif  yang  terakhir  adalah  penangguhan  pajak.  Jenis  ini,  diberikan  kepada  wajib pajak  sehingga  pembayar  pajak  dapat  menunda  pembayaran  pajak  hingga  suatu  waktu tertentu.
Sedangkan  selama  pandemi  ini,  pemerintah  memberikan  insentif  berupa  pengurangan tarif  pajak  yaitu  corporate  income  tax  (Pajak  Penghasilan  Badan),  serta  insentif  Pajak Penghasilan  pasal  21  ditanggung  oleh  pemerintah  selama  masa  pajak  April  2020  sampai dengan  Masa  Pajak  September  2020.  Pemberian  ini  diberikan  di  tengah  wabah  corona yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia.  Tujuannya  dimaksudkan  untuk  memulihkan  penerimaan  pajak  dan  supaya seluruh  wajib  pajak  tidak  menunggak  atau  menghindari    pajak.    Latief  dkk  (2020), mengungkapkan  bahwa  keringanan  pajak  di  Arkansas  berpotensi  membuat  negara  lebih makmur.  Argumen  ini  mengasumsikan  bahwa  insentif  keuangan  benar-benar  menjadi faktor penentu untuk semua perusahaan. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa insentif pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Kepatuhan  wajib  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan.

## Tarif Pajak
Menurut  Economic deterrence theory (EDT) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi  olehfaktor-faktor  yang  menentukan  manfaat  dan  biaya  untuk  melakukan penghindaran  pajak.  Faktor-faktor  tersebut  antara  lain  tarif  pajak  dan  probabilitas  bahwa penghindaran  pajak  akan  terdeteksi  akan  menyebabkan  denda  (Latief  dkk,  2020).  Tarif pajak  merupakan  dasar  pengenaan  pajak  atas  objek  pajak  yang  menjadi  tanggung  jawab wajib  pajak.  Biasanya  tarif  pajak  berupa  persentase  yang  sudah  ditentukan  oleh pemerintah.  Menurut  Zulma  (2020),  tarif  pajak  disusun  berdasarkan  pertimbangan  atas kelangsungan usaha wajib pajak khususnya pada sektor UMKM, dimana sering ditemukan UMKM  yang  masih  dalam  tahap  berkembang  dengan  kondisi  keuangan  yang  labil, sehingga tarifnya tidak boleh memberatkan dan pencapaian optimal serta berasas keadilan. Permatasari  (2013),  mengungkapkan  bahwa  indikator  dalam  mengukur tarif  pajak  adalah
prinsip  kemampuan  dalam  membayar  pajak;  kemampuan  dalam  membayar  pajak;  tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.
Mas'ud et al. (2014) mengungkapkan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan tingkat  kepatuhan  pajak  pada  sektor  UMKM,  karena  dapat  mengganggu  arus  kas  dari usaha kecil dan menengah, sehingga sector ini diberikan tarif yang lebih rendah sehingga perputaran  modal,  serta  perkembangan  usahanya  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancer. Namun, kenyataannya rendahnya tarif yang diberikan kepada wajib pajak tidak menjamin bahwa  tingkat  kepatuhan  pajak  akan  meningkat.  Sehingga  perlu  sanksi  pajak  yang  tegas untuk  menindak  siapapun  yang  tidak  patuh.  Seidu  et  al.  (2015)  mengungkapkan  bahwa faktor  penyebab  gagal  bayar  pajak  pada  sektor  UMKM  di  Ghana  karena  tingginya  tarif pajak  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Ghana  yang  menyebabkan  banyak  UMKM  tidak patuh  pajak.  Tarif  pajak  menjadi  persoalan  yang  penting  dan    serius,  apabila  tidak dipertimbangkan  dengan  baik,  banyak  wajib  pajak  di  beberapa  Negara  yang  merasa keberatan  untuk  membayar  pajak  karena  tarif  pajak  yang  tinggi,  sehingga  banyak  yang tidak  ingin  membayar  pajak  bahkan  berusaha  untuk  menghindari  pajak  (Zulma,  G.W.M, 2020).  Tarif  pajak  disusun  dengan  segala  macam  pertimbangan  terhadap  kelangsungan usaha  dan  dilihat  dari  sektor  ekonomi  dan  keuangan.  Apalagi  sejak  adanya  pandemi  ini, maka akan diteliti, apakah ada pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa covid-19. Sedangkan  menurut  Zulma, G.W.M (2020), tarif pajak tidak  berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak karena dalam  masa pandemi  covid-19,  mengungkapkan bahwa  pemerintah  cukup  banyak  memberikan  keringanan  tarif    kepada  wajib  pajak UMKM  dikarenakan  kondisi  tidak  normal,  sehingga  banyak  yang  terlambat  melaporkan pajak  atau  menunggak  pajak  karena  terimbas  dari  dampak  ekonomi  pada  masa  pandemi covid-19.  Untuk  penelitian  ini,  peneliti  akan  membahas  pengaruh  tarif  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  terutama  karyawan  perusahaan  dan  pengusaha  di Jakarta.

## Sanksi Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  sebenarnya  sangat  terkait  dengan  persepsinya  dalam  menilai pajak  itu  sendiri,  sehingga  cara  pandang  dan  pemahaman  dapat  berbeda-beda  tentang kegiatan perpajakan Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu sanksi  perpajakan,  penegakan  hukum,  perlakuan  perpajakan  yang  adil  dan  penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel. Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana  mereka mencoba  menginterpretasikan  beberapa informasi  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  tentang  sanksi  perpajakan.  Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa kurungan  (Paramaduhita  dan  Mustikasari,  2018).  Menurut  Moravec  dan  Radyan  (2016), ada  dua  jenis  sanksi  pajak  yaitu  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana.  Sanksi administratif  biasanya  berupa  denda  dan  kenaikan  tarif  sedangkan  sanksi  pidana  dapat berupa  hukuman  penjara  akibat  pelanggaran  peraturan  perpajakan.  Swistak  (2016) menemukan  bahwa  sanksi  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak  jika  sanksi  yang ditegakkan  dianggap  adil  dan  dapat  diterima  oleh  wajib  pajak.  Namun,  sebaliknya,  jika
sanksi  itu  dianggap  menindas,  maka  cenderung  akan  menimbulkan  perlawanan  dan menurunkan kepatuhan pajak.
Menurut  Hutagaol  et  al.  (2007)  dalam  Paramaduhita  dan  Mustikasari  (2018)  bahwa hasil  penelitian  dikatakan  bahwa  jumlah  pendapatan,  sanksi  pajak,  penegakan  hukum, perlakuan  perpajakan  yang  adil,  persepsi  penggunaan  uang  pajak  secara  transparansi  dan akuntabilitas,  serta  database  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Persepsi  wajib pajak  tentang  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  yang  bukan  karyawan  di  KPP  Pratama  Surabaya  Rungkut,  dan  untuk  persepsi wajib  pajak  tentang  sanksi  pajak,  penegakan  hukum,  perlakuan  perpajakan  dan penggunaan  uang  pajak  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  kepatuhan  WPOP  bukan karyawan  di  KPP  Pratama  Surabaya  Rungkut  (Paramaduhita  dan  Mustikasari,  2018). Sedangkan  menurut  Zulma  (2020),  sanksi  pajak  menjadi  instrumen  tambahan  dalam meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Sehingga  penting  bagi  perumus  kebijakan  untuk menentukan  bentuk dan sifat sanksi  yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak  pada  suatu  negara.  Sanksi  pajak  harus  mempertimbangkan  sejauh  mana  aturan  itu dapat mempengaruhi terhadap perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi  ditegakkan  sebagai  konsekuensi  bagi  pelanggar  pajak.    Rusyidi  dan  Nurhikmah (2018)  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  atas  variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi  pajak  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  sehingga  adanya pengenaan  sanksi  pajak  dapat  meningkatkan  kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban  wajib pajak  dalam  perpajakan.  Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  pengujian  sejauh  mana  sanksi pajak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan si wajib pajak selama pandemi ini.

## Pelayanan Pajak
Petugas  pajak  dalam  melayani  dan  membantu  wajib  pajak  dalam  memenuhi  segala kewajiban  perpajakan  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  serta  kualitas yang diharapkan sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak tepat  waktu.  Pratama  dan  Mulyani  (2019)  mengungkapkan  bahwa  kualitas  pelayanan petugas  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Kottler  dan Keller  (2008:54)  dalam  Heriyah  (2020)  mengungkapkan  bahwa  ada  lima  dimensi  yang digunakan  sebagai  ukuran  kualitas  pelayanan,  adapun  lima  dimensi  kualitas  layanan tersebut, adalah keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), kepastian / jaminan (assurance), empati (empathy),  berwujud/bukti  fisik (tangible). Petugas pajak atau fiskus dalam  memberikan pelayanan, harus  memiliki keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan  pengalaman  (experience)  dalam  kebijakan  perpajakan,  administrasi  pajak,  dan peraturan perpajakan.
Heriyah  (2020),  mengungkapkan  bahwa  pelayanan  fiskus  yang  prima  memberikan pengaruh  positif  kepada  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Antika,  et  al.  (2020),  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  pelayanan  yang  diterima  maka wajib  pajak  akan  semakin  patuh.  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  petugas  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori atribusi dalam variabel
kualitas  pelayanan  petugas  pajak  ini  mengkombinasikan  kekuatan  internal  dan  eksternal. Tetapi  selama  pandemi  ini,  kantor  pelayanan  pajak  banyak  yang  tutup  sementara,  tidak dapat melayani wajib pajak dalam  melaporkan pajak serta  administrasi perpajakan. Maka peneliti akan meneliti apakah ada pengaruh positif variable pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan adalah sesuatu yang dapat dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dari waktu ke  waktu,  dan  wajib  pajak  diharapkan  perlahan  menyadari  pentingnya  peran  perpajakan bagi  suatu  negara.  Pemerintah  telah  melakukan  beberapa  langkah  yang  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaporkan  pajaknya,  sebagai  bagian  dalam pembentukan  basis  data  yang  valid  antara  lain  menciptakan  pelayanan  publik  yang profesional,  mengelola  uang  pajak  secara  adil  dan  transparan,  serta  membuat  peraturan perpajakan  yang  mudah  dipahami  wajib  pajak,  dan  meningkatkan  tindakan  dalam penegakan  hukum  jika  wajib  pajak  tidak  patuh.    Indonesia  menganut  sistem  self assessment,  agar  sistem  ini  berjalan  dengan  efektif  dan  lancer  maka  sudah  selayaknya kepercayaan  tersebut  diimbangi  dengan  upaya  penegakan  hukum  dan  pengawasan  yang ketat atas kepatuhan wajib pajak  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rusyidi dan Nurhikmah, 2018). Zulma (2020), mengatakan bahwa  masalah kepatuhan pajak telah menjadi  fenomena  yang  sering  terjadi  baik  pada  negara  maju  maupun  berkembang. Kepatuhan pajak dapat  diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak dapat  mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Bagi Tahar dan Rachman (2014), mengungkapkan kepatuhan pajak adalah upaya tanggung jawab wajib pajak kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai  kegiatan  pemenuhan  kewajiban  dan  hak  perpajakannya.  Kepatuhan  perpajakan harus dilakukan sesuai kesadaran dari masing-masing wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam  UU  dan  peraturan  perpajakan.  Upaya  ini  dilakukan  sebaga  salah  satu  wujud  nyata pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara terutama  dalam sektor perpajakan. Selama  masa  pandemi  ini,  peneliti  mencoba  meneliti  masalah  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pemberian insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak.

## Hipotesis
H1:  Insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  selama  masa pandemi.
H2: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi. H3:  Sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  selama  masa pandemi.
H4:  Pelayanan  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  selama  masa pandemi

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif,  dimana  data bersumber  dari  data  primer.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung
melalui  kuesioner  atau  wawancara  dengan  nara  sumber.  Responden  kuesioner  diminta untuk memberikan pendapatnya terhadap indikator yang terkait dengan variabel yang diuji. Responden  menyatakan  tingkat  persetujuannya  terhadap  pernyataan  berdasarkan  lima pilihan skala berdasarkan skala likert. Skala likert merupakan ukuran penilaian berjenjang. Hasil  pengumpulan  data  dari  kuesioner  akan  dilakukan  tahap  pengolahan  data  dengan menggunakan tiga jenis analisa metode statistik. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  di wilayah DKI Jakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Metode pemilihan sampel menggunakan  purposive  sampling,  yaitu  kriteria  sampel  yang  dipilih  adalah  wajib  pajak yang  harus  memiliki  NPWP  dan  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP wilayah  DKI  Jakarta.  Terdapat  63  (enam  puluh  tiga)  responden  yang  memenuhi  kriteria penelitian,  diperoleh  mayoritas  yang  berpartisipasi  dalam  penelitian  ini  adalah  para responden  yang  berjenis  kelamin  wanita  dengan  jumlah  sebanyak  35  orang  (55,56%). Kemudian  sisanya  diikuti  oleh  para  responden  yang  berjenis  kelamin  wanita  dengan jumlah  sebanyak  28  orang  (44,44%).  Sedangkan  mayoritas  yang  berpartisipasi  dalam penelitian  ini adalah para responden  yang berdomisili di  Jakarta Barat  yakni  sebanyak 36 orang  (57,14%).  Kemudian  diikuti  oleh  responden  yang  berdomisili  di  Jakarta  Selatan yakni  sebanyak  11  orang  (17,46%).  Selanjutnya  diikuti  responden  yang  berdomisili  di Jakarta Pusat yakni sebanyak 7 orang (11,11%). Lebih lanjut diikuti oleh responden yang berdomisili di  Jakarta Timur  yakni sebanyak 5 orang (7,94%) dan di  Jakarta Utara yakni sebanyak 4 orang (6,35%).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Validitas penelitian ini diukur menggunakan program olah data SmartPLS versi 3 di mana program  tersebut  memiliki  dua  kriteria  validitas,  yakni  validitas  konvergen  dan  validitas diskriminan.  Adapun  hasil  analisis  validitas  dengan  menggunakan  63  responden  yang mana  jika  lolos uji  maka akan dilakukan pengujian selanjutnya,  yakni analisis reliabilitas data.

## Hasil Uji Validitas Konvergen
1. Validitas Konvergen Berdasarkan Nilai Outer Loadings
Outer Loadings pada Indikator Insentif Pajak Kode Indikator Nilai Outer Loadings Keterangan Insentif Pajak X1.1 0,905 Valid X1.2 0,875 Valid Sumber: Hasil Olah Data pada Software SmartPLS 3.3.2
Berdasarkan  hasil  kalkulasi,  disimpulkan  bahwa  kedelapan  indikator/pernyataan  yang digunakan oleh variabel insentif pajak adalah valid secara validitas konvergen karena tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai outer loadings > 0,5.
Outer Loadings pada Indikator Tarif Pajak
Kode Indikator Nilai Outer Loadings Keterangan Tarif Pajak X2.1 0,951 Valid X2.2 0,890 Valid X2.3 0,871 Valid Sumber: Hasil Olah Data pada Software SmartPLS 3.3.2
Berdasarkan  hasil  kalkulasi,  disimpulkan  bahwa  kesembilan  indikator/pernyataan  yang digunakan  oleh  variabel  tarif  pajak  adalah  valid  secara  validitas  konvergen  karena  tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai outer loadings > 0,5.
Outer Loadings pada Indikator Sanksi Pajak Kode Indikator Nilai Outer Loadings Keterangan Sanksi Pajak X3.1 0,811 Valid X3.2 0,894 Valid X3.3 0,941 Valid Sumber: Hasil Olah Data pada Software SmartPLS 3.3.2
Berdasarkan  hasil  kalkulasi,  disimpulkan  bahwa  kelima  indikator/pernyataan  yang digunakan  oleh  variabel  sanksi  pajak  adalah  valid  secara  validitas  konvergen  karena  tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai outer loadings > 0,5.
Outer Loadings pada Indikator Pelayanan Pajak Kode Indikator Nilai Outer Loadings Keterangan Pelayanan Pajak X4.1 0,859 Valid X4.2 0,823 Valid X4.3 0,846 Valid X4.4 0,881 Valid X4.5 0,835 Valid Sumber: Hasil Olah Data pada Software SmartPLS 3.3.2
Berdasarkan  hasil  kalkulasi,  disimpulkan  bahwa  kelima  indikator/pernyataan  yang digunakan  oleh  variabel  pelayanan  pajak  adalah  valid  secara  validitas  konvergen  karena tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai outer loadings > 0,5.
Tabel 5.5 Outer Loadings pada Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Kode Indikator
Nilai Outer Loadings Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak Y1.1 0,932 Valid Y1.2 0,891 Valid Y1.3 0,779 Valid Sumber: Hasil Olah Data pada Software SmartPLS 3.3.2
Berdasarkan  hasil  kalkulasi,  disimpulkan  bahwa  kelima  indikator/pernyataan  yang digunakan  oleh  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  valid  secara  validitas  konvergen karena tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai outer loadings > 0,5.
2. Validitas Konvergen Berdasarkan Nilai Average Variance Extracted (AVE)
Tabel 5.6 Hasil Average Variance Extracted (AVE) Variabel AVE Keterangan Insentif pajak (X1) 0,793 Valid Tarif pajak (X2) 0,818 Valid Sanksi pajak (X3) 0,781 Valid Pelayanan pajak (X4) 0,721 Valid Kepatuhan wajib pajak (Y) 0,756 Valid Sumber: Hasil Olah Data pada Software SmartPLS 3.3.2
Berdasarkan  hasil  kalkulasi,  disimpulkan  bahwa  seluruh  indikator/pernyataan  yang digunakan  oleh  variabel  laten  penelitian:  insentif  pajak,  tariff  pajak,  sanksi  pajak, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah valid secara validitas konvergen karena tiap nilai AVE pada masing-masing variabel memiliki nilai > 0,5.

## 3. Validitas Diskriminan Berdasarkan Nilai Cross Loadings
Tabel 5.7 Hasil Cross Loadings Kode Insentif Pajak Tarif Pajak Sanksi Pajak Pelayanan Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Keterangan X1.1 0,905 0,589 0,654 0,798 0,653 Valid X1.2 0,875 0,496 0,414 0,725 0,575 Valid X2.1 0,601 0,951 0,647 0,679 0,683 Valid X2.2 0,606 0,890 0,594 0,667 0,685 Valid X2.3 0,425 0,871 0,407 0,507 0,510 Valid X3.1 0,641 0,486 0,811 0,762 0,649 Valid X3.2 0,474 0,567 0,894 0,531 0,639 Valid X3.3 0,498 0,588 0,941 0,639 0,687 Valid X4.1 0,883 0,644 0,724 0,859 0,712 Valid X4.2 0,787 0,595 0,561 0,823 0,676 Valid X4.3 0,690 0,597 0,612 0,846 0,569 Valid X4.4 0,623 0,562 0,649 0,881 0,643 Valid X4.5 0,620 0,530 0,535 0,835 0,576 Valid Y1.1 0,584 0,630 0,721 0,613 0,932 Valid Y1.2 0,627 0,734 0,683 0,672 0,891 Valid Y1.3 0,599 0,440 0,526 0,694 0,779 Valid
Sumber: Hasil Olah Data pada Software SmartPLS 3.3.2
Berdasarkan  hasil  kalkulasi,  maka  disimpulkan  bahwa  seluruh  indikator  yang  digunakan oleh varabel insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak  adalah  valid  secara  validitas  diskriminan  karena  tiap  indikator  yang  digunakan menghasilkan  nilai  outer  loading  tertinggi  pada  variabel  nya  sendiri  dibandingkan  outer loading pada variabel lain.
Nilai Cronbach’s Alpha Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Insentif pajak (X1) 0,739 Reliabel Tarif pajak (X2) 0,889 Reliabel Sanksi pajak (X3) 0,857 Reliabel Pelayanan pajak (X4) 0,903 Reliabel Kepatuhan wajib pajak (Y) 0,836 Reliabel Sumber: Hasil Olah Data pada Software SmartPLS 3.3.2
Berdasarkan  hasil  kalkulasi  disimpulkan  bahwa  seluruh  indikator  yang  digunakan  oleh variabel laten penelitian adalah reliabel karena menghasilkan nilai cronbach’s alpha > 0,6.
Nilai Composite Reliability Variabel Composite Reliability Keterangan Insentif pajak (X1) 0,884 Reliabel Tarif pajak (X2) 0,931 Reliabel Sanksi pajak (X3) 0,914 Reliabel Pelayanan pajak (X4) 0,928 Reliabel Kepatuhan wajib pajak (Y) 0,902 Reliabel Sumber: Hasil Olah Data pada Software SmartPLS 3.0
Berdasarkan  hasil  kalkulasi  disimpulkan  bahwa  seluruh  indikator  yang  digunakan  oleh variabel  laten penelitian adalah reliabel karena  menghasilkan nilai composite reliability > 0,6.  Maka  disimpulkan  seluruh  data  yang  terdapat  pada  penelitian  ini  adalah  lolos  uji validitas  dan  reliabilitas,  di  mana  seluruh  indikator  yang  digunakan  dapat  mengukur variabel  latennya  masing-masing,  maka  pengujian  dapat  dilanjutkan  ke  tahap  berikutnya, yakni:  hasil  nilai  koefisien  determinasi,  q-square,  f-square, Goodness  of  Fit (GoF), Path Coefficients , dan Hasil Uji hipotesis.
Nilai Koefisien Determinasi (R 2 ) Variabel R-Square Adjusted Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,673 Sumber: Hasil olah data pada Software SmartPLS 3.0
Nilai  R- Square  Adjusted /  koefisien  determinasi  adalah  sebesar  0,673  di  mana  hal  ini menunjukkan  bahwa  proporsi  variabel  independen  dalam  mempengaruhi  variabel dependen  adalah  sebesar  67,3%.  Hasil  intepretasi  dari  nilai  tersebut  menyatakan  bahwa sebesar  67,3%  variabel  dependen,  yakni:  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  dipengaruhi  dari variabel  independen  yang  digunakan  secara  bersama-sama,  yakni:  insentif  pajak,  tarif pajak,  sanksi  pajak  dan  pelayanna  pajak.  Kemudian  sisanya  sebesar  32,7%  variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel  independen  lainnya  yang  mana keempat
variabel  independen  tergolong  prediktor  yang  bersifat  sedang/moderat  dalam mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.
Nilai Predictive Relevance (Q 2 ) Variabel SSO SSE Q2 (= 1-SSE/SSO) Insentif pajak (X1) 126,000 126,000 Tarif pajak (X2) 189,000 189,000 Sanksi pajak (X3) 189,000 189,000 Pelayanan pajak (X4) 315,000 315,000 Kepatuhan wajib pajak (Y) 189,000 104,744 0,446
Sumber: Hasil olah data pada Software SmartPLS 3.0
Dapat  disimpulkan  bahwa  konstruk  penelitian  yang  digunakan  memiliki predictive relevance karena  menghasilkan  nilai q-square =  0,446 > 0. Kemudian relevansi prediktif yang dihasilkan adalah tergolong dalam kategori “ high effect size ” karena > 0,35. Sehingga konstruk penelitian baik untuk digunakan dalam mengukur fenomena penelitian.
Tabel 3.12 Nilai Effect Size (f 2 ) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Insentif pajak (X1) 0,027 Tarif pajak (X2) 0,108 Sanksi pajak (X3) 0,188 Pelayanan pajak (X4) 0,015 Kepatuhan wajib pajak (Y) - Sumber: Hasil olah data pada Software SmartPLS 3.0
Nilai  f 2 pada  masing-masing  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  adalah sebesar 0,027 untuk variabel dukungan insentif pajak (X 1 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), yang artinya insentif pajak memiliki efek yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian  nilai  f 2 sebesar 0,108 untuk variabel tarif pajak (X 2 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y),  artinya  tarif  pajak  memiliki  efek  yang  kecil  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Selanjutnya  nilai  f 2 sebesar  0,188  untuk  variabel  sanksi  pajak  (X 3 )  terhadap  kepatuhan wajib pajak (Y), artinya sanksi pajak memiliki efek yang sedang terhadap kepatuhan wajib pajak.  Lebih  lanjut  nilai  f 2 sebesar  0,015  untuk  variabel  pelayanan  pajak  (X4)  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  (Y),  artinya  pelayanan  pajak  tidak  memiliki  efek  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Goodness of Fit (GoF)
Pengujian  ini  adalah  dengan  melihat  nilai  pada Goodness  of  Fit (GoF).    Tenenhaus  dkk. (2005)  menyatakan  GoF  adalah  kalkulasi  yang  dilakukan  untuk  memberikan  solusi terhadap  pemasalahan  pada  validasi  atas  model  penelitian  /  konstruk  yang  telah  dibuat dalam  penelitian.  Dimana  GoF  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  layak  model penelitian yang telah dibentuk untuk digunakan dalam sebuah penelitian. Perhitungan pada GoF dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut ini:
Nilai  GoF  disimpulkan  berdasarka  tiga  kriteria,  yakni:  untuk  nilai  0,1  maka  tingkat kelayakan pada konstruk adalah kecil, sedangkan untuk nilai 0,25 maka tingkat kelayakan pada konstruk sedang, lebih lanjut untuk nilai 0,36 maka tingkat kelayakan pada konstruk adalah besar.
Hasil rata-rata pada Nilai Average Variance Extracted (AVE)
Variabel Average Variance Extracted (AVE) Insentif pajak (X1) 0,793 Tarif pajak (X2) 0,818 Sanksi pajak (X3) 0,781 Pelayanan pajak (X4) 0,721 Kepatuhan wajib pajak (Y) 0,756 0,7738 Sumber: Hasil olah data pada Software SmartPLS 3.
GoF = √𝟎, 𝟕𝟕𝟑𝟖 𝑿 𝟎, 𝟔𝟕𝟑 = 0,7216
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diketahui besarnya Goodness of Fit (GoF) adalah sebesar 0,7216 > 0,36 maka tingkat kesesuaian / kelayakan diantara model pengukuran dan model struktural pada penelitian ini adalah “besar”.

## Path Coefficients
Nilai path  coefficient berfungsi untuk mengetahui  hubungan antar variabel penelitian dan tingkat  signifikansi  dalam  pengujian  hipotesis. Path  coefficient ditandai  dengan  nilai original  sample dengan  rentang  nilai  diantara  -1  hingga  +1  yang  dinyatakan  bahwa variabel  mempunyai  pengaruh/hubungan  yang  bersifat  negatif  pada  nilai  (dari  bawah  0 hingga maksimum -1) dan pengaruh/hubungan yang bersifat positif pada (nilai dari atas 0 hingga maksimum 1).

## Hasil Path Coefficient
Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen Path Coefficients Insentif pajak (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,177 Tarif pajak (X2) 0,260 Sanksi pajak (X3) 0,361 Pelayanan pajak (X4) 0,158 Sumber: Hasil olah data pada Software SmartPLS 3.
Berdasarkan  tabel  ini,  bahwa  nilai path  coefficient pada  variabel  independen,  yakni: insentif  pajak  (X1) , tarif  pajak  (X2),  sanksi  pajak  (X3)  dan  pelayanan  pajak  (X4)  adalah positif  terhadap  variabel  dependen,  yakni:  kepatuhan  wajib  pajak  karena  berada  di  atas angka 0. Sehingga pengaruh yang terjadi bersifat positif.

## Hasil Uji Hipotesis
Pada penelitian ini, menggunakan taraf signifikansi / tingkat kesalahan yang dapat ditolerir (α) sebesar 0,05 atau 5% dan menggunakan pengujian 1 arah, dimana memakai prosedur
one-tailed karena hipotesis sudah diberikan arah positif dan negatif. Oleh karena itu, batas minimum  ( cut-off  value )  yang  digunakan  di  dalam  pengujian  hipotesis  ini  adalah  sebesar 1,645.  Adapun  pada  pengujian  hipotesis  ini  terdapat  dua  kriteria  untuk  mengambil kesimpulan, dengan uraian sebagai berikut ini:
a. Keputusan  bahwa  hipotesis  penelitian  yang  telah  dirumuskan  adalah  “ditolak”  ketika nilai t-statistik yang terdapat setelah dilakukan kalkulasi adalah kurang dari batas ( cut- off  value )  yang  telah  ditentukan,  yakni  sebesar  1,645  (t- statistics <  1,645)  dan  tidak signifikan bila (p values > 0,05).
b. Keputusan bahwa hipotesis penelitian yang telah dirumuskan adalah “diterima” ketika nilai t-statistik yang terdapat setelah dilakukan kalkulasi adalah lebih dari batas ( cut-off value )  yang telah ditentukan,  yakni  sebesar 1,645 (t- statistics > 1,645) dan signifikan bila (p values < 0,05).
Tabel 3.15 Hasil Uji Hipotesis Penelitian Kode Hipotesis Original Sample t statistics p values Kesimpulan H1 Insentif pajak → Kepatuhan wajib pajak 0,177 0,996 0,160 Ditolak H2 Tarif pajak → Kepatuhan wajib pajak 0,260 1,949 0,026 Tidak Ditolak H3 Sanksi pajak → Kepatuhan wajib pajak 0,361 2,668 0,004 Tidak Ditolak H4 Pelayanan pajak → Kepatuhan wajib pajak 0,158 0,879 0,190 Ditolak
Sumber: Hasil olah data pada Software SmartPLS 3.

## PEMBAHASAN
Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  insentif  pajak  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  ditolak  karena  meskipun  menghasilkan  nilai original  sample positif 0,117 > 0  yang  menyatakan prediksi positif, tetapi  nilai t-statistik 0,996 <  1,645  serta  nilai  p-values 0,160 >  0,05  yang  artinya  prediksi  bersifat  tidak signifikan.  Sehingga  diperoleh  kesimpulan  bahwa  berdasarkan  hasil  kalkulasi  dengan metode bootstrapping ,  diketahui  bahwa  hipotesis  yang  terjadi  bersifat  positif  dan  tidak signifikan.  Maka  disimpulkan  hipotesis  pertama  ditolak.  Hipotesis  pertama  berpengaruh positif  tetapi  tidak  signifikan,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  insentif  pajak  yang diberikan  pemerintah  selama  pandemi,  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan waji  pajak.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  insentif  pajak  hanya  diberikan  dari  bulan  April sampai dengan Desember 2020, dan untuk tahun 2021, akankah diberikan insentif lagi dari pemerintah. Sedangkan dengan adanya pandemi ini, perekenomian kita semakin menurun, dengan  adanya  pemberian  insentif,  dimana  hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  serta  kepatuhan  wajib  pajak.  Tetapi  belum  tentu  sejalan  dengan  mulus dan  lancar,  karena  ada  kendala  seperti  menurunnya  daya  beli,  serta  perubahan  pola spending-saving dalam  masyarakat  dalam  menghadapi  pandemi  ini.    Apabila  daya  beli menurun,  maka permintaa  juga  menurun. Selain  itu dampak terberat  adanya Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  berbagai  daerah,  yang  mengakibatkan  penghasilan  dari masyarakat berpenghasilan menengah dan menengah ke bawah menurun, dan juga adanya pemutusan  hubungan  kerja  dari  beberapa  perusahaan.  Sehingga  dapat  dibuktikan  bahwa
pemberian  insentif  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  selama pandemi.
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  tarif  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  adalah  tidak  ditolak  karena  menghasilkan  nilai original  sample positif 0,260 > 0 yang menyatakan prediksi positif, dan nilai t-statistik 1,949 > 1,645 serta nilai  p-values  0,026  <  0,05  yang  artinya  prediksi  bersifat  signifikan.  Sehingga  diperoleh kesimpulan  bahwa  berdasarkan  hasil  kalkulasi  dengan  metode bootstrapping ,  diketahui bahwa  jika  variabel  tarif  pajak  naik  sebesar  satu-satuan  dan  variabel  independen  lainnya dianggap  tetap  maka  akan  meningkatkan  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,260. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ketika  tarif  pajak  menurun  maka  akan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya perubahan penurunan tarif pajak Pajak Penghasilan (PPh)  Badan  untuk  tahun  2020,  2021  dan  2022  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  maka variabel  tarif  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Penurunan  tarif  pajak  memberikan  kemampuan  wajib  pajak  untuk  membayar  dan melaporkan pajak secara tepat waktu.
Hipotesis  ketiga  menyatakan  sanksi  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  adalah  tidak  ditolak  karena  menghasilkan  nilai original  sample positif 0,361 > 0 yang menyatakan prediksi positif, dan nilai t-statistik 2,668 > 1,645 serta nilai  p-values  0,004  <  0,05  yang  artinya  prediksi  bersifat  signifikan.  Sehingga  diperoleh kesimpulan  bahwa  berdasarkan  hasil  kalkulasi  dengan  metode bootstrapping ,  diketahui bahwa jika variabel sanksi pajak naik sebesar satu-satuan dan variabel independen lainnya dianggap  tetap  maka  akan  meningkatkan  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,361. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya  sanksi pajak  maka akan meningkatkan kepatuhan wajib  pajak.  Adanya  sanksi  pajak  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  dalam bidang  perpajakan,  dan  wajib  pajak  dapat  mematuhi  kewajibannya,  Apabila  tidak mematuhinya,  mengakibatkan  biaya  pajak  yang  dikeluarkan  lebih  banyak  daripada  yang seharusnya.
Hipotesis  keempat  menyatakan  bahwa  pelayanan  pajak  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  ditolak  karena  meskipun  menghasilkan  nilai original  sample positif 0,158 > 0  yang  menyatakan prediksi positif, tetapi  nilai t-statistik 0,879 <  1,645  serta  nilai  p-values 0,190 >  0,05  yang  artinya  prediksi  bersifat  tidak signifikan.  Sehingga  diperoleh  kesimpulan  bahwa  berdasarkan  hasil  kalkulasi  dengan metode bootstrapping ,  diketahui  bahwa  hipotesis  yang  terjadi  bersifat  positif  dan  tidak signifikan.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  pelayanan  pajak,  tidak  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  hal  membayar  dan  melaporkan  secara  tepat waktu selama pandemi. Hal  ini  menyebabkan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar,  banyak  kantor  pajak  yang  tutup,  dan  mengurangi  pegawai  pajak  yang  bekerja  di kantor  pajak,  melainkan  bekerja  dari  rumah.  Sehingga  layanan  administrasi  pajak  dapat melalui  email,  telepon,  dan  twitter.  Sedangkan  untuk  pelaksanaan  pelaporan  surat pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan dilakukan secara online selama pandemi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kebijakan  insentif  pajak  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  warganya,  hanya sepanjang tahun 2020 selama pandemi  berlangsung, dan untuk tahun ke depannya  belum rancangan  atau  peraturan  baru  mengenai  pemberian  fasilitas  perpajakan  lagi.  Hal  inilah yang  membuat  variable  insentif  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak
dalam  bidang  perpajakan.  Adanya  insentif  pajak,  daya  beli  beli  masyarakat  juga berkurang,  karena  penghasilan  warganya  juga  berkurang,  banyak  pula  pengganguran karena  adanya  pemutusan  hubungan  kerja  serta  pengurangan  pewagai  yang  bekerja  dari rumah. Sehingga penghasilan  yang  mereka terima banyak  yang dipotong dari perusahaan tempat  mereka  bekerja.  Sedangkan  untuk  variabel  tarif  pajak  dan  sanksi  pajak  dapat berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan,  Hal  ini  disebabkan  adanya  penurunan  tarif pajak dari pemerintah dan adanya penghapusan sanksi administrasi selama pandemi, dapat meningkatkan kepatuhan pajak setiap bulannya.
Selama pandemi, banyak pegawai pajak yang bekerja dari rumah, pelayanan pajak selama PSBB  banyak  yang  ditutup,  sehingga  untuk  pembayaran  dan  pelaporan  dilakukan  secara online. Tetapi semua  ini  banyak kendala seperti adanya  jaringan  internet yang tidak  baik, dan  tidak  banyak  pegawai  pajak  yang  datang  ke  kantor,  sehingga  untuk  pelayanan administrasi  banyak  yang  tertunda.  Hal  ini  membuat  variabel  pelayanan  pajak  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Saran
a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  seperti  motivasi  wajib  pajak,  tingkat  ekonomi wajib pajak, sikap wajib pajak.
b. Penelitian  berikutnya  disarankan  dapat  dilakukan  dengan  studi  kasus  di  luar  Jakarta, seperti daerah Bogor, Tangerang, Bekasi dan Tangerang.
c. Penelitian  selanjutnya  disarankan  variabel-variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan dengan situasi selama pandemi dan sesudah pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bryan A. Garner, Black Law Dictionaray, Eight Edition, Thomson West, USA, 2004, hlm. 502.
Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 18.
Hutagaol,  J.,  Winarno,  W.W.  and  Pradipta,  A.  (2007),  “Strategies  to  increase  taxpayer compliance”, Jurnal Akuntabilitas, Vol. 6 No. 2, pp. 186-193 (in Bahasa).
Kottler, Philip dan Keller, Kevin Lane, 2008, Manajemen Pemasaran : PT Macanan Jaya Cemerlang.
Latief,  Zakaria  dan  Mapparenta.  (2020).  Pengaruh  Kepercayaan  Kepada  Pemerintah, Kebijakan  Insentif  Pajak  dan  Manfaat  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Center of Economic Student Journal. Vol. 3 No. 3 (2020): Juli.
Moravec,  L.  and  Radvan,  M.  (2016).  Surcharges  and  penalties  in  tax  law.  In  book: Surcharges and Penalties  in Tax Law (pp.24)Edition:  1.Chapter: Chapter 14: Czech RepublicPublisher: Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation.
Mas’ud,  A.,  Aliyu,  A.  A.  and  Gambo,  E.  M.  J.  (2014).  Tax  rate  and  tax  compliance  in Africa. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, 2(3), 22-30.
Pratama, Rexy Anugerah dan Erly Mulyani. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan  Biaya  Kepatuhan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1 No. 3, hal. 1293- 1306.
Paramaduhita  and  Mustikasari.  (2018).  Non-employee  individual  taxpayer  compliance (Relationship with income and perception of taxpayer). Asian Journal of Accounting Research,Vol. 3 No. 1, 2018,pp. 112-122, Emerald Publishing Limited, 2443-4175, DOI 10.1108/AJAR-06-2018-0007.
Selvi dan Ramdhan. (2020). Kajian  Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak  Virus  Corona  di  Indonesia  Tahun  2019.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Vol 3 , No. 1, Juni 2020, pp. 96 – 100.
Tahar,  Afrizal  dan  Arnain  Kartika  Rachman.  2014.  Pengaruh  Faktor  Internal  dan  Faktor Eksternal  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Journal  of  Accounting  and  Investment Vol. 15 No. 1, hal. 56-67.
Zulma  G.W.M.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Administrasi  Pajak,  Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di  Indonesia.  Journal  of  Economics  and  Business,  4(2),  September  2020,  288-294. ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i2.170.
https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-pajak
https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja- dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all .
https://money.kompas.com/read/2020/05/18/223948426/pandemi-covid-19-bagaimana- sektor-perpajakan?page=all .
https://analisis.kontan.co.id/news/mengkaji-insentif-pajak-atas-covid-19opini ,