## TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM

## TERHADAP KEDUDUKAN JAMINAN KEBENDAAN DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH

## Ahmad Fathorrozi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rozyacademia@gmail.com
Abstract :  This  article  is  the  result  of  a  qualitative  research  that  aims  to identified how Islamic economic law reviews the position of material security in  Islamic  banking  transactions.  Based  on  the  results  of  this  study,  it  can  be concluded that the existence of sharia guarantees and the rule of law, especially in daily economic and business activities is an absolute requirement (condition sine  qua  non).  The  legal  principles  of  sharia  guarantees  will  serve  as  ethical guidelines, foundations, and guidelines as well as touchstones for validating the rule of law regarding sharia guarantees. The position of material guarantees in Islamic  banking  transactions  is  a  benchmark  to  determine  the  ability  of customers to fulfill their obligations, but it is only allowed so that there is no negligence in the responsibilities that exist with the customer so that from this it can create a trust between the customer and the bank . Keywords : Islamic Economic Law, Material Guarantee, Sharia Banking
Abstrak :  Artikel  ini  merupakan  hasil  dari  penelitian  kualitatif  dengan  tujuan untuk  mengidentifikasi  bagaimana  tinjauan  hukum  ekonomi  islam  terhadap kedudukan  jaminan  kebendaan  dalam  transaksi  perbankan  syariah. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah keberadaan  jaminan  syariah  dan  aturan  hukumnya  terutama  dalam  kegiatan ekonomi dan bisnis sehari-hari merupakan syarat mutlak ( condition sine qua non ). Prinsip  hukum  jaminan  syariah  berperan  sebagai  tuntunan  etis,  landasan,  dan pedoman  serta  batu  uji  untuk  memvalidasi  aturan  hukum  tentang  jaminan syariah.  Kedudukan  jaminan  kebendaan  dalam  transaksi  perbankan  syariah merupakan  sebuah  tolak  ukur  untuk  mengetahui  kemampuan  nasabah  untuk menunaikan kewajibannya namun hanya saja diperbolehkan agar tidak adanya sebuah  kelalaian  dalam  tanggung  jawab  yang  ada  pada  nasabah  sehingga  dari hal tersebut dapat menimbulkan sebuah kepercayaan antara nasabah dan pihak bank.
Kata Kunci : Hukum Ekonomi Islam, Jaminan Kebendaan, Perbankan Syariah

## Pendahuluan
Pemikiran  mengenai  bidang  hukum  telah  mengalami  perkembangan seiring  dengan  perkembangan  pembangunan  ekonomi  nasional  negara. Perkembangan  pembangunan  ekonomi  ini  sejalan  dengan  peningkatan hubungan  ekonomi  lintas  negara.  Hubungan  tersebut  dapat  berupa perdagangan internasional, perbankan, dan aliran modal asing lainnya. Dengan demikian,  semakin  banyak  transaksi  perdagangan  (kegiatan  ekonomi)  yang dilakukan,  semakin  diperlukan  pula  sarana  hukum  untuk  mengatur  hal tersebut. 1
Sistem  hukum  di  bidang  ekonomi  tak  hanya  berdasarkan  ketentuan pada  hukum  perdata  (KUHPerdata)  dan  hukum  dagang  (KUHD),  melainkan juga  harus  disesuaikan  dengan  perkembangan  hukum  dalam  kehidupan ekonomi yang dilakukan secara internasional serta disesuaikan dengan hukum Islam,  khususnya  hukum  ekonomi  Islam.  Hal  ini  di  dasarkan  pada  prinsip- prinsip  yang  diturunkan  dari  hukum  Islam  berupa  Al-Qur’an  dan  As-sunah sebagai pedoman bagi manusia untuk berperilaku. 2
Lembaga  perbankan  menjadi  salah  satu  lembaga  keuangan  yang memiliki  nilai  strategis  dalam  kehidupan  perekonomian  negara.  Lembaga tersebut berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana ( surplus of funds ) dengan pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana ( lack of funds ).  Dengan  begitu,  lembaga  perbankan  bergerak  dalam  memberikan pinjaman,  gadai,  dan  berbagai  layanan  lainnya,  dan  lembaga  perbankan memberikan  pelayanan  mengenai  kebutuhan  pembiayaan  dan  melancarkan mekanisme sistem pembayaran sebagai faktor ekonomi.
Seiring  berjalannya  waktu  dan  pengetahuan,  masyarakat  Indonesia menyadari  bahwa  keuntungan  dari  operasi  Bank  Konvensional  berasal  dari bunga kredit yang digunakan dari dana tabungan masyarakat dan dipinjamkan kembali kepada mereka yang membutuhkan dengan tambahan bunga. Dengan kata lain, keuntungan Bank Konvensional berasal dari kredit yang dipinjamkan pada  masyarakat  yang  membutuhkan  dana. 3 Berbeda  dengan  bank  syariah, prinsip  yang  diterapkan  oleh  bank  syariah  adalah  meniadakan  sistem  bunga, baik  dalam  hal  investasi  maupun  pasar  uang  antar  bank.  Praktik  dan  sistem bebas bunga lebih mudah diterapkan secara terpadu. 4
1 Faisal, Modul Hukum Ekonomi Islam (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 4.
2 Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah (Yogyakarta: Safiria Insani Press 2008), 35.
3 Muhammad  Ananda  Salahuddin  Al  Ayyubi  Basmalah, Analisis  Yuridis  Kedudukan  Jaminan  Hak Tanggungan Dalam Perspektif Bisinis Syariah , Thesis UIN Sunan KaliJaga, 2014
4 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari'ah:  Deskripsi  dan  Ilustrasi (Yogyakarta:  Ekonsia, 2004), 3.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  NO:  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan Mu ḍ ārabah ( Qiradh )  pada  bagian  pertama  yakni  Ketentuan Pembiayaan  poin  ke-7,  tercantum  bahwa  pada  prinsip  pembiayaan Mu ḍ ārabah tidak  terdapat  jaminan,  sebagai  upaya  agar  tidak  terjadi  penyimpangan, Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  dapat  meminta  jaminan  dari mu ḍ arib atau pihak  ketiga.  Jaminan  yang  diminta  tersebut  hanya  dapat  dicairkan  apabila mu ḍ arib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 5
Praktisi  ekonomi  islam  dalam  operasionalnya  harus  mematuhi  fatwa yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI.  Fatwa  DSN-MUI  dapat  mengikat  secara hukum  karena  fatwa  tersebut  juga  disahkan  oleh  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI).  PBI  di  Indonesia  kedudukannya  setara  dengan  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  menteri,  keduanya  sama-sama  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.  Sebuah  fatwa  menyediakan  jawaban  bahkan  solusi  dari permasalahan  yang  sedang  dihadapi,  oleh  sebab  itu  fatwa  dapat  diposisikan sebagai  sebuah  institusi  dalam  hukum  islam.  Fatwa  memiliki  peran  yang penting  dalam  perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia,  bahkan  pada umumnya umat Islam beracuan pada fatwa. 6
Dasar  konsep  dari  Bank  Syariah  ialah  tidak  memperbolehkan  adanya jaminan,  namun  dalam  praktiknya  yang  kerap  ditemui  adalah  masih  terdapat jaminan.  Praktik  tersebut  didasari  dengan  Fatwa  DSN-MUI  yakni  meskipun pada  prinsip  dasarnya  bank  syariah  tidak  ada  jaminan,  namun  dalam  fatwa tersebut  juga  memperbolehkan  LKS  meminta  jaminan  dengan  tujuan  untuk mencegah mu ḍ arib atau pihak ketiga (debitur) tidak melakukan penyimpangan.
Keberadaan prinsip hukum menjadi syarat mutlak ( condition sine qua non ) terhadap adanya jaminan syariah, terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis pada  kehidupan  sehari-hari.  Prinsip  hukum  jaminan  syariah  berperan  sebagai tuntunan etis, landasan, dan pedoman serta batu uji untuk memvalidasi aturan hukum  tentang  jaminan  syariah.  Hingga  saat  ini  masih  ditemukan permasalahan mengenai prinsip hukum jaminan syariah ( al-rahn ), permasalahan tersebut  dikarenakan  kitab  fiqih  yang  sulit  diperoleh  sebagai  sumber  rujukan prinsip hukum Jaminan Syariah. 7
5 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah (Qiradh)
6 Wardah  Yuspin, Aspek  Hukum  dan  Kelembagaan  Perbankan  Syariah (Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2016), 21.
7 Noor  Hafidah,  Kajian  Prinsip  Hukum  Jaminan  Syariah  Dalam  Kerangka  Sistem  Hukum  Syariah, Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2, (July, 2013), 2.
Jaminan  yang  digunakan  oleh  perbankan  pada  umumnya  adalah jaminan yang bersifat  kebendaan,  yakni  jaminan  yang  berupa hak  mutlak  atas suatu benda. Suatu benda yang dimaksud ialah benda yang memiliki beberapa ciri,  diantaranya  yaitu  memiliki  hubungan  langsung  antara  benda  dengan debitur,  dapat  dipertahankan  olah  siapapun,  selalu  mengikuti  bendanya  dan dapat  diperalihkan.  Pada  KUHPerdata  pasal  506,  507,  dan  508  memuat jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. 8
Jika  dilihat  secara  yuridis  formal,  tidak  ditemukan  ketidaksesuaian antara  kegiatan  pembiayaan  syariah  dengan  undang-undang.  Namun  jika dianalisis lebih lanjut dalam konteks syariah tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan.  Dalam  konteks  syariah,  pembiayaan  syariah  yang  merupakan akad dan menjadi bagian dari perikatan syariah harus dikaitkan dengan jaminan syariah.  Namun  dalam  tata  hukum  yang  ada,  jaminan  yang  sesuai  dengan syariah  hanya  melekat  dalam  akad-akad  yang  sudah  diatur  dalam  UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah , Murābah } ah , rahn , dan akad-akad yang di dalamnya terdapat kebolehan menyertakan jaminan.
Dengan  demikian,  pembiayaan  dalam  perbankan  syariah  masih memberlakukan  sistem  jaminan  sebagaimana  yang  ada  dalam  bank konvensional.  Hal  ini  karena  jaminan  syariah  tidak  diatur  secara  terpisah  dan belum  memiliki  landasan  hukum  yang  detail  dalam  peraturan  perbankan syariah.  Maka,  permasalahan  ini  harus  segera  diselesaikan.  Berdasarkan permasalahan  yang  diuraikan  di  atas,  jelas  terdapat  ketimpangan  hukum  yang berkaitan  dengan  jaminan  syariah.  Oleh  sebab  itu,  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  yang  berjudul  “Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Islam Terhadap  Kedudukan  Jaminan  Kebendaan  Dalam  Transaksi  Perbankan Syariah”.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  menggunakan  model  penelitian  yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian berfokus pada mengaji penerapan kaidah atau  norma  dalam  konsep  hukum  positif  ( legis  positivis) . 9 Konsep  tersebut memiliki  pandangan  mengenai  hukum  yakni  hukum  identik  dengan  norma- norma  yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga  atau  pejabat  yang
8 Sony Harsono, Sambutan Menteri Agaria/Kepala BPN Pada Seminar Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, 1996), 33.
9 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 294.
berwenang.  Konsepsi  tersebut  juga  berpandangan  mengenai  hukum  sebagai sistem  normatif  yang  memiliki  sifat  mandiri,  tertutup  dan  terlepas  dari kehidupan masyarakat yang nyata. 10
Data  yang  dibutuhkan  pada  penelitian  ini  dikumpulkan  secara  studi pustaka (library  research) ,  yakni  mengumpulkan  data  dengan  mencari  dan menelaah bahan pustaka seperti hasil penelitian terdahulu, majalah atau buletin ilmiah, bacaan literatur, jurnal ilmiah, dan lain-lain). Kemudian data yang telah diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif. 11 Data  yang  diperoleh  dikorelasi  untuk memperoleh  gambaran  mengenai  jaminan  kebendaan  dalam  transaksi  bisnis konvensional dan syariah. Hasil analisis korelatif tersebut akan ditarik ke dalam pembahasan  yang  lebih  khusus  mengenai  implementasi  dalam  jaminan kebendaan syariah.

## Hasil dan Pembahasan Konsep Jaminan
Jaminan tidak lepas dari kaitannya tentang pinjam meminjam. Jaminan merupakan  agunan  atas  pinjaman  yang  diterima.  Jaminan  merupakan  suatu perikatan  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman  yang  menjanjikan sejumlah  harta  digunakan  untuk  melunasi  pinjaman  sesuai  ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika terjadi kemacetan atau ketidaksesuaian pembayaran  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan. 12 Dapat  dikatakan  bahwa jaminan  menjadi  aset  yang  dijanjikan  oleh  pihak  peminjam  kepada  pihak pemberi  pinjaman  apabila  mereka  tidak  dapat  mengembalikan  pinjaman tersebut.
Dalam  analisis  pembiayaan,  jaminan  menjadi  salah  satu  unsur  yang berperan.  KUHPerdata  memuat  bahwa  jaminan  adalah  bagian  dari  prinsip hukum  jaminan  dalam  utang  piutang  yang  terjadi  di  masyarakat. 13 Jaminan dapat  diartikan  sebagai  pengalihan  tanggung  jawab  seseorang  (yang  dijamin) dengan  berpegang  pada  tanggung  jawab  orang  lain  (pinjaman).  Jaminan menjadi  salah  satu  cara  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  pemberi  pinjaman tidak  akan  dihilangkan  dan  menghindarkan  diri  dari  memakan  harta  dengan cara yang bathil. 14
10 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 13-14.
11 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet.1 (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), 22.
12 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: Djambatan, 1997), 75.
13 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 144.
14 Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syari’ah (Yoyakarta:  Akademi  Manajemen  Perusahaan YKPN, 2005), 131.
Berdasarkan  KUHPerdata  pasal  1131,  jaminan  digolongkan  menjadi dua  yakni  umum  dan  khusus.  Jaminan  umum  didefinisikan  sebagai  segala kebendaan milik peminjam yang menjadi jaminan bagi perikatan perseorangan baik  yang  bergerak  atau  tidak  bergerak,  sudah  tersedia  atau  tersedia  masih  di kemudian hari. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul akibat sebuah  perjanjian.  Lembaga  jaminan  khusus  terdiri  dari  pegadaian,  fiducia, hipotek  dan  hak  tanggungan.  Adanya  jaminan  khusus  ini  dikarenakan  yang meminjamkan dana belum merasa cukup atas jaminan umum yang diagunkan.
Jaminan  merupakan  sesuatu  yang  digunakan  nasabah  sebagai  agunan terhadap  pembiayaan  yang  diterima  nasabah  tersebut.  Pihak  bank  melakukan penilaian  terhadap  jaminan  yang  diberikan  oleh  nasabah,  agar  bank  dapat mengetahui  besar  risiko  dari  kewajiban  finansial  nasabah  kepada  bank. Penilaian tersebut meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.  Jaminan  sendiri  digolongkan  menjadi  dua,  yaitu  jaminan  bergerak dan jaminan tidak bergerak. Contoh dari jaminan bergerak yaitu jaminan yang dapat  bergerak  seperti  kendaraan  bermotor  dan  lain-lain,  sedangkan  contoh dari  jaminan  tidak  bergerak  yaitu  jaminan  yang  tidak  dapat  bergerak  seperti bangunan  rumah,  tanah  kosong,  sawah,  ladang  dan  lain-lain.  Jenis  jaminan yang  dominan  diterima  oleh  bank  adalah  jaminan  bergerak  dapat  berupa kendaraan bermotor atau surat-surat dari kendaraan tersebut. Pihak bank lebih sering  memperoleh  jaminan  tersebut  dibanding  dengan  sertifikat  tanah  atau bangunan,  karena  melihat  latar  belakang  dari  nasabah  yang  bertempat  tinggal di  perkotaan  yang  padat  penduduk  dan  bangunan-bangunan  besar,  sehingga kemungkinan  kecil  ditemukan  nasabah  yang  memberikan  jaminan  berupa sertifikat dari tanah kosong. 15
Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank dimaksudkan untuk meyakinkan pihak bank bahwa pembiayaan yang diberi oleh pihak bank akan  dilunasi  sesuai  dengan  perjanjian  awal.  Guna  meyakinkan  pihak  bank, maka  sesuatu  yang  digunakan  sebagai  jaminan  harus  memenuhi  berbagai persyaratan  yang  telah  ditetapkan  yaitu  secara  hukum  yuridis  dan  ekonomis. Syarat  hukum  yuridis  yang  dimaksud  ialah  jaminan  harus  berwujud  nyata, jaminan tersebut harus milik nasabah itu sendiri dengan dibuktikan surat-surat kepemilikannya.  Apabila  jaminan  berupa  barang  yang  dikuasakan,  maka pemilik asli dari barang tersebut juga harus menandatangani akad. Syarat yang lainnya  yaitu  jaminan  tidak  sedang  dalam  proses  pengadilan,  tidak  dalam
15 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal , Islamic Financial Management (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 663.
keadaan  sengketa,  dan  bukan  merupakan  barang  yang  terkena  proyek pemerintah. 16

## Jaminan dalam Islam
Jaminan  atau  agunan  merupakan  salah  satu  bentuk  kekayaan  nasabah untuk meyakinkan pihak bank syariah ketika meminjam uang di bank. Jaminan menjadi  salah  satu  tolak  ukur  untuk  mengetahui  kemampuan  nasabah  untuk menunaikan  kewajibannya.  Pemerintah  membuat  regulasi  dalam  Undang- Undang  No  21  Tahun  2008  yang  intinya  apabila  bank  syariah  tidak  memiliki jaminan  apapun  dari  nasabah  debitur,  maka  pihak  bank  syariah  tidak  bisa menuntut  kewajiban  nasabah  debitur  apabila  melakukan  tindakan  yang  moral yang  menyebabkan Non  Performing  Financing (NPF)  terhadap  pihak  bank syariah.  Selain  itu,  jaminan  menjadi  salah  satu  syarat  pencairan  dana  yang hendak  dipinjam  nasabah  debitur.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 ayat (2). Maka dari itu, dengan  adanya  jaminan  dapat  melindungi  (proteksi)  kedua  pihak  dimana dijadikan  pijakan  bank  syariah  dan  bentuk  komitmen  nasabah  debitur  untuk menunaikan  kewajibannya.  Apabila  nasabah  melanggar  perjanjian  yang  telah disepakati,  maka  pihak  bank  syariah  sewaktu-waktu  dapat  mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur. Esensi jaminan juga memberikan motivasi  dan  dorongan  agar  nasabah  debitur  dapat  mengelola  usahanya sehingga  menghasilkan  laba  guna  menebus  dan  menjaga  hartanya  yang dijadikan agunan di bank syariah 17 .
Pada prinsip bank syariah yang melakukan kegiatan pembiayaan melalui akad musyārakah .  Implementasi  Undang-Undang  Pasal  23  Perbankan  Syariah terhadap  jaminan  berbeda.  Perbedaannya  terletak  pada  akad musyārakah yang mana  perjanjian  kerja  antara  kedua  belah  pihak  (nasabah  dengan  pihak  bank syariah)  atas  asas  kepercayaan.  Harta musyārakah merupakan  harta  bersama antara  pihak  bank  syariah  dengan debitur untuk mengelolanya  bersama-sama. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, harta dalam konsep akad musyārakah merupakan  harta  bersama  untuk  dikelola  dengan  sebaik-baiknya.  Dalam  akad musyārakah ,  dana  yang  dikeluarkan  dari  bank  syariah  bukanlah  hutang  yang harus dikembalikan pihak nasabah. Nasabah sebagai pihak yang amanah tidak diperkenankan  untuk  melakukan  hal  yang  dapat  menimbulkan  ruginya  usaha dalam musyārakah .  Usaha  bersama  dalam  konsep  akad musyārakah apabila
16 Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), 110.
17 Maulana,  Jaminan  dalam  Pembiayaan  pada  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  (Analisis  Jaminan Pembiayaan Musyārakah dan Mu ḍ ārabah). Jurnal Islam Futura . Vol. 14 No.1 (Agustus, 2014), 74.
mendapat keuntungan (uang yang didapatkan dari kelebihan modal awal) maka keuntungan tersebut dibagi rata untuk kedua belah pihak, begitupun sebaliknya jika usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama. Maka  dari  itu,  apapun  hasil  dari  usahanya  baik  untung  maupun  rugi  harus ditanggung secara bersama. Salah satu prinsip islam mengatakan bahwa disana dibalik  pekerjaan  atau  usaha  ada  risiko  yang  harus  siap  ditanggung.  Allah berfirman dalam  surat  An-Nissa  ayat  29,  yang  artinya  “Hai  orang-orang  yang beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka  sama  suka di antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu,  sesungguhnya  Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Maka dari itu, nasabah diwajibkan untuk amanah  dalam  mengelola  harta  dan  menjalankan  perniagaan  sebaik-baiknya untuk memperoleh keuntungan bersama.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  apabila  pihak  bank  syariah menghendaki  jaminan  kepada  nasabah  sebagai  syarat  peminjaman  dana  maka akad musyārakah tersebut  batal.  Penyelesaian  permasalahan  tersebut  diatur dalam  Fatwa  DSN  No.  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Musyārakah ,  yakni  prinsip  dasar  pembiayaan musyārakah tidak  mengadakan jaminan,  namun  untuk  menghindarkan  nasabah  melakukan  penyimpangan terhadap  kesepakatan,  maka  LKS  diperbolehkan  untuk  meminta  jaminan. 18 Pada  fatwa  tersebut  dikatakan  secara  jelas  bahwa  jaminan  yang  diminta  oleh pihak bank syariah dimaksudkan agar nasabah tidak melakukan penyimpangan dari  kesepakatan.  Dengan  kata  lain,  jaminan  tersebut  tidak  digunakan  untuk menjamin pengembalian modal pokok yang telah diberikan.
Dengan  begitu,  pihak  bank  syariah  hanya  dapat  mencairkan  jaminan apabila  nasabah  terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap  kesepakatan  dalam akad. Jika terjadi kerugian sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan dana beserta  bagi  hasilnya,  maka  pihak  bank  tidak  diperbolehkan  untuk  menjual benda  jaminan  tersebut  secara  langsung  sebagai  pengganti  pelunasan  dana. Mengenai  permasalahan  tersebut,  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  oleh pihak  bank  syariah yaitu  menelusuri  faktor  penyebab  terjadinya kerugian. Jika kerugian tersebut terjadi karena risiko dari usaha dan bukan karena kesalahan dari pihak nasabah, maka benda yang menjadi jaminan tidak dapat dijual oleh pihak  bank  syariah  sebagai  pelunasan.  Jaminan  dapat  dijual  oleh  pihak  bank syariah apabila kerugian terjadi karena kesalahan atau kelalaian pihak nasabah.
18 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
Dikarenakan  dalam  prinsip  dasar  akad musyārakah tidak  mengadakan jaminan dan kalau pun pihak bank syariah mengadakan jaminan sekadar untuk menjamin  pihak  nasabah  agar  tidak  melakukan  penyimpangan  terhadap kesepakatan, maka sebelum melaksanakan pembiayaan musyārakah bank syariah pihak  bank  syariah  harus  mengaji  lebih  dalam  mengenai  watak,  modal, kemampuan,  serta  prospek  usaha  dari  calon  nasabah.  Dengan  melakukan kajian tersebut, nantinya bank syariah akan mendapat mitra dapat dipercaya.

## Perbankan syariah
Lembaga perbankan adalah jantung dari sistem keuangan saat ini. Bank merupakan  entitas  keuangan  dengan  fungsi  utama  yang  dimiliki  adalah mengumpulkan  uang  dari  pihak-pihak  yang  memiliki  keuangan  ekstra,  yang selanjutnya  dibagikan  kepada  orang  yang  memerlukan  uang  tunai  dengan jangka waktu tertentu. Kemampuan bank untuk mencari dana seperti tabungan atau  deposito  penting  untuk  pertumbuhannya.  Terdapat  dua  jenis  bank  yang ditemukan  di  Indonesia  yakni  bank  syariah  dan  bank  konvensional.  Bank konvensional  merupakan  bank  yang  memiliki  sistem  menggunakan  bunga untuk mendapatkan keuntungan dari operasinya. Bank konvensional didirikan sebelum bank syariah. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang mengikuti dan  didirikan di atas sistem ekonomi syariah.  Bank syariah  muncul dari  sekelompok  bankir  muslim  yang  bertujuan  untuk  menampung  masukan dari  pihak  yang  membutuhkan  layanan  transaksi  keuangan  dengan  tawaran disesuaikan norma dan prinsip syariah Islam. 19
Perbankan  syariah  merupakan  mediator  dalam  menyalurkan  uang  dari masyarakat kepada masyarakat, oleh sebab itu bank syariah memerlukan suatu konsep  dalam  operasionalnya,  lebih khusus  pada  pembiayaan  syariah. 20 Selain itu,  bank  syariah  juga  merupakan  lembaga  keuangan  yang  memiliki  sistem operasionalnya  mengandalkan  konsep  bagi  hasil.  Perbankan  syariah  memiliki peran  strategis di Indonesia,  mengingat  masyarakat Indonesia mayoritas umat muslim  dan  tidak  sedikit  dari  mereka  menginginkan  keberadaan  bank  syariah dalam aktivitas keuangannya.
Umat  muslim  di  Indonesia  memiliki  kecenderungan  untuk menggunakan  bank  syariah  dibanding  bank  konvensional.  Kecenderungan tersebut dikarenakan umat muslim di Indonesia ingin menghindari adanya riba
19 A. Marimin , Romdhoni, dan Fitria. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , Vol 1 No. 2 (Juli, 2015), 78.
20 Ritonga  &  Sinaga.Peran  Perbankan  Syariah  Terhadap  UMKM  Selama  Pandemi  Covid-19  (Studi Kasus  Bank  Syariah  Indonesia  KC  Medan). At-Tawassuth  Jurnal  Ekonomi  Islam .  Vol.  6  No.  2 (Desember, 2021), 242.
yang haram hukumnya. Pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya oleh bank  syariah  disesuaikan  dengan  syariat  Islam. 21 Hal  itu  merupakan  amanat dari  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan terhadap syariah ( syraiah compliance ).
Selain  itu,  bank  syariah  memiliki  kekhususan  karakteristik  yang  tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Dalam operasionalnya bank  syariah  harus  meninggalkan  praktik-praktik  yang  di  dalamnya  terdapat unsur syariat, seperti gharar, riba, maisir, ikhtikar, risywah, tadlis, dan lain-lain yang diharamkan  oleh  nash.  Kekhususan  tersebut  tertuang  dalam  konsideran  butir (c)  UU  perbankan  syariah,  sehingga  tidak  heran  jika  ditemukan  banyak perbedaan akad atau kontrak antara bank konvensional dan bank syariah. Jadi, bank  syariah  memerlukan  inovasi-inovasi  khusus  yang  berbeda  dari  bank konvensional agar mampu bersaing dalam memajukan perekonomian nasional.

## Produk-Produk Perbankan Syariah yang menggunakan Jaminan
1. Mu ḍ ārabah
Mu ḍ ārabah diartikan  sebagai  kesepakatan  antara  pemilik  modal
( sahibul mal ) dengan pekerja untuk menyertakan modalnya sebagai investasi, kemudian  keuntungan  yang  didapatkan  adalah  milik  bersama  dan  dibagi berdasarkan  kesepakatan  bersama.  Pembiayaan mu ḍ ārabah dalam  konteks perbankan  diartikan  sebagai  akad  antara  pihak  bank  sebagai  pemilik  dana ( sahibul  maal )  dan  nasabah  sebagai  pengelola  dana  ( mu ḍ arib )  untuk melaksanakan kegiatan usaha bersama-sama dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan  atau  kerugian, profit  and  loss  sharing )  sesuai  kesepakatan  awal.
Berdasarkan  pembiayaan Mudharabah ,  prinsip  kepercayaan  (amanah) menjadi  dasar  hubungan  antara  bank  dengan  nasabah.  Artinya, mu ḍ arib diberi  kepercayaan  untuk  mengelola  modal.  Apabila  terdapat  kerusakan, kemusnahan, atau kerugian mu ḍ arib tidak akan dikenakan ganti rugi asalkan kerugian  yang  terjadi  tersebut  tidak  disebabkan  karena  kelalaian, kecerobohan,  atau  tindakan mu ḍ arib yang  melanggar  syarat  dalam perjanjian. 22
Praktik  yang  ditemukan  di  lapangan  adalah  pada  umumnya  bank- bank syariah meminta berbagai bentuk jaminan dari mu ḍ arib sendiri maupun dari pihak ketiga. Tetapi pihak bank juga menegaskan bahwa jaminan yang
21 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 30.
22 Al-Kasani, Bada’i al -Shana’i fi Tartib al -Syara’i, Jilid VIII (Kairo: tnp, 1996), 360.
diminta  oleh  bank  bukan  sebagai  bentuk  pengembalian  modal,  melainkan untuk  memastikan  bahwa mu ḍ arib memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan kontrak.  Pada  UU  No.  10  tahun  1998  menjadi  penguat  pemberlakuan praktik  pengadaan  jaminan  tersebut  untuk  pembiayaan mu ḍ ārabah. Praktik jaminan juga diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui lembaga Dewan Syari’ah Nasional. 23
Seluruh  institusi  perbankan  syariah  maupun  konvensional menjadikan  jaminan  sebagai  sebuah  keharusan.  Dalam  pembiayaan mu ḍ ārabah pada  perbankan  syariah , pengadaan  jaminan  mutlak  adanya  dan tidak  dapat  dihindari.  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  jaminan  tersebut, seluruh  lembaga  perbankan  syariah  berjalan  berdasarkan  aturan  Bank Indonesia.  Aturan  tersebut  menyatakan  bahwa  jaminan  yang  diberikan besarnya  125%  dari  modal  yang  dipinjamkan  oleh  pihak  bank.  Apabila angsuran  modal  tidak  dapat  dilunasi  oleh mu ḍ arib dan  juga  tidak  dapat memberikan  laba,  maka  bank  memiliki  hak  untuk  mengambil  alih  proyek usaha.  Sedangkan  apabila  terjadi  kerugian  yang  sangat  besar,  maka  pihak bank memiliki hak untuk mengambil uang jaminan yang telah dikuasai. 24
2. Murābah } ah
Murābah } ah merupakan  akad  jual  beli  dengan  konsep  fiqh  muamalah yang  banyak  digunakan  oleh  bank  syariah.  Banyak  bank  syariah  yang berminat  menggunakan  akad murābah } ah karena  melihat  dari  keamanan  dan risiko  yang  ditimbulkan  lebih  minim  daripada  akad Mudharabah dan musyārakah bagi bank syariah. Akad murābah } ah memiliki spesifikasi tertentu. Dalam  akad murābah } ah terdapat  keharusan  penjual  untuk  menyampaikan dengan jujur kepada pembeli mengenai harga semula dan keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Dalam menentukan keuntungan juga harus didasari kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Hal  tersebut  menjadi  spesifikasi  tertentu yang membedakan murābah } ah dengan akad jual beli lainnya.
Perihal  jaminan,  pihak  bank  akan  memberikan  pembiayaan  dengan jumlah yang lebih kecil dari jaminan yang diberikan. Namun jika pihak yang membutuhkan dana tersebut dianggap mampu untuk mengembalikan dana, tak  jarang  juga  pihak  bank  akan  memberikan  pembiayaan  dengan  jumlah yang  sama  besar  atau  bahkan  lebih  besar  dari  jumlah  nilai  jaminan  yang diberikan. Selain itu, pihak bank juga dapat memberikan pembiayaan tanpa
23 Ichwan Syam dkk, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional , (Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2003), 45.
24 Faridatuz  Zakiyah,  Luqman  Nur  Hisam,  Jaminan  dalam  Pembiayaan  Mudharabah  (Studi  Kasus Perbankan Syariah di Indonesia) , Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2 (September, 2018), 202.
meminta  jaminan  apa  pun  jika  pihak  peminjam  dirasa  mampu mengembalikan  dana.  Hal  tersebut  didasari  oleh  faktor  kepercayaan  dalam pembiayaan.  Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  menyertakan  jaminan  dalam perjanjian murābah } ah mutlak  adanya  agar  nasabah  dapat  melakukan pembelian  barang  dengan  mengangsur  dan  tidak  menyimpang  dari kesepakatan  awal.  Jaminan  yang  diberikan  menempatkan  pembeli  untuk bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama. 25
3. Ijarah
Ijarah merupakan  suatu  bentuk  muamalat  yang  melibatkan  pihak orang  yang  menyewakan  ( mu’ajir) dengan  orang  yang  menyewa  ( musta’jir ) untuk  mengambil  manfaatnya  dengan  penggantian  yang  telah  ditentukan oleh  syara’  tanpa  diakhiri  dengan  kepemilikan. Berdasarkan  istilah  dalam hukum  islam,  sesuatu  yang  diakadkan  untuk  diambil  manfaatnya  disebut ajran atau ujrah . 26
Ijarah dalam fatwa DSN diartikan sebagai akad pemindahan manfaat atas  suatu  barang  atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran sewa/upah.  Akad  ini  tanpa  disertai  pemindahan  kepemilikan  barang tersebut. Artinya dalam melakukan akad ijarah hanya pemindahan hak guna saja  tanpa  perubahan  kepemilikan  dari  orang  yang  menyewakan  kepada orang yang menyewa. 27 Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, ijarah diartikan  sebagai  pembiayaan  dengan  prinsip  sewa  untuk  memperoleh  jasa dengan  ketentuan  mengenai  keuntungan  bank  ditentukan  di  awal  dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.
Ijarah menjadi  akad  guna  menjual  manfaat  yang  dilakukan  oleh seseorang  dengan  orang  lain  yang  berdasarkan  ketentuan  syariat  Islam. Konsep  pembiayaan ijarah berbeda  dengan  konsep  kredit  yang  dilakukan bank konvensional. Pembiayaan ijarah menjadi pendorong bagi sektor usaha karena  memiliki  keistimewaan  yang  tidak  dimiliki  oleh  jenis  pembiayaan syariah  lainnya.  Keistimewaan  yang  dimaksud  ialah  pengusaha  tidak  perlu memiliki  barang  modal  terlebih  dahulu  untuk  memulai  kegiatan  usahanya, pengusaha  cukup  menyewa  lembaga  keuangan  syariah.  Pembiayaan  sewa dilakukan  dalam  rentang  waktu  36  bulan  dari  tanggal  akad  ditandatangani. Selama  masa  penyewaan  nasabah  perlu  mengikatkan  diri  dengan  bank, dengan cara menyerahkan barang sebagai jaminan. Dalam Fatwa DSN No.
25 Nurma Khusna Khanifa Jaminan Akad  Murabahah  di Lembaga Keuangan  Syariah Kajian Hukum Perdata, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 2 (Desember 2015), 14.
26 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3 (Bandung: PT Al Ma’arif, 1987), 7.
27 Adiwarman Karim, Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 138.
09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan ijarah tidak  menyebutkan bahwa  dalam  akad  tersebut  mengadakan  jaminan.  Namun  dikarenakan penyaluran dana yang dilakukan pihak bank syariah berlandaskan pada akad
ijarah , maka bank syariah mengacu pada UU Perbankan Syariah pasal 23. 28 UU Perbankan Syariah pasal 23 menegaskan bahwa bank diwajibkan untuk menilai watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha calon nasabah.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pihak bank  harus  sangat  memperhatikan  kelayakan  penyaluran  dana  dan  sudah menerapkan jaminan berupa sebidang tanah.
4. Musyārakah
Musyārakah merupakan  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih untuk membuat suatu usaha dimana setiap pihak berkontribusi dana dengan kesepakatan  mengenai  untung  dan  risiko  yang  dihasilkan  akan  ditanggung bersama. 29 Berdasarkan  akad musyārakah ,  keuntungan yang  diperoleh  harus dikuantifikasikan dengan benar dan jelas agar terhindar dari perbedaan serta sengketa  saat  alokasi  keuntungan  atau  penghentian musyārakah .  Pada  awal kerjasama tidak ditentukan jumlah keuntungan bagi seorang mitra, sehingga seluruh  keuntungan  harus  dibagikan  kepada  masing-masing  mitra  secara proporsional  sesuai  dengan  ketentuan  pada  sistem  pembagian  keuntungan dalam  akad.  Apabila ditemukan  pembagian  keuntungan yang diterima  oleh seorang  mitra  melebihi  jumlah  tertentu  atau  persentase  itu  diberikan kepadanya,  maka  mitra  tersebut  dapat  mengusulkan.  Apabila  terjadi kerugian  modal,  maka  kerugian  tersebut  di  bagi  berdasarkan  persentase modal masing-masing. 30
Fatwa  DSN  No.  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan musyārakah menentukan bahwa tidak ada jaminan dalam prinsip pembiayaan musyārakah .  Guna  menghindari  dari  penyimpangan,  lembaga  keuangan syariah  dapat  meminta  jaminan.  Pada  fatwa  tersebut  dikatakan  secara  jelas bahwa  jaminan  yang  diminta  oleh  pihak  bank  syariah  dimaksudkan  agar nasabah tidak melakukan penyimpangan dari kesepakatan. Dengan kata lain, jaminan  tersebut  tidak  digunakan  untuk  menjamin  pengembalian  modal pokok yang telah diberikan.
Pihak bank syariah hanya dapat mencairkan jaminan apabila nasabah terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap  kesepakatan  dalam  akad.  Jika
28 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: IKAPI, 2012), 214.
29 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 74.
30 Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia, Konsep,  Produk  Dan  Implementasi Operasional Bank Syariah (Jakarta: Djambatan, 2002), 181.
terjadi kerugian sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan dana beserta bagi  hasilnya,  maka  pihak  bank  tidak  diperbolehkan  untuk  menjual  benda jaminan  tersebut  secara  langsung  sebagai  pengganti  pelunasan  dana. Mengenai  permasalahan  tersebut,  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  oleh pihak  bank  syariah  yaitu  menelusuri  faktor  penyebab  terjadinya  kerugian. Jika  kerugian  tersebut  terjadi  karena  risiko  dari  usaha  dan  bukan  karena kesalahan  dari  pihak  nasabah,  maka  benda  yang  menjadi  jaminan  tidak dapat dijual oleh pihak bank syariah sebagai pelunasan. Jaminan dapat dijual oleh  pihak  bank  syariah  apabila  kerugian  terjadi  karena  kesalahan  atau kelalaian pihak nasabah. 31

## Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Islam  Terhadap  Kedudukan  Jaminan Kebendaan Dalam Transaksi Perbankan Syariah
Dalam  hukum  ekonomi  Islam,  kedudukan  jaminan  sendiri  merupakan sebuah tolak ukur untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk menunaikan kewajibannya.  Sebagai  bukti  keseriusan  nasabah  dalam  proses  peminjaman yang  dilakukan  oleh  nasabah,  jaminan  juga  dijadikan  sebagai  salah  satu  syarat pencairan dana pinjaman. Sehingga dapat di artikan bahwa jaminan bagi pihak bank  lebih  ditujukan  sebagai  upaya  untuk  melindungi  dana  masyarakat  yang dikelola  oleh  bank,  selain  itu  juga  ditujukan  untuk  melindungi  kelangsungan bisnis perbankan. Sedangkan bagi pihak lain yaitu nasabah, memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya.
Fatwa  DSN-MUI  No.7  tentang  Jaminan,  menjelaskan  bahwa  eksekusi barang jaminan hanya dapat dilakukan jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja,  lalai  dan  menyalahi  perjanjian.  Maka  dapat  diartikan  bahwa  dalam perbankan  syariah  jaminan  digunakan  sebagai  alternatif  terakhir  setelah  usaha nasabah  dianggap  tidak  dapat  ditolong,  sehingga  alternatifnya  adalah  jaminan akan  diambil  alih  pihak  bank  untuk  memperoleh  kembali  modal  yang  telah dicairkan dalam pembiayaan nasabah. 32
Perihal yang melatarbelakangi adanya jaminan pada pembiayaan di bank syariah  adalah  dikarenakan  banyak  nasabah  yang  tidak  mampu  memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, sehingga berdampak pula pada banyak  kegiatan  pembiayaan  oleh  bank  syariah  yang  menjadi  tidak  berjalan dengan  lancar.  Adapun  upaya  yang  harus  dilakukan  pihak  bank  untuk
31 Danang Wahyu Muhammad, Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 33 No. 3 (2014), 285.
32 Euis Amalia, M.Taufiqi dan Dwi Nuraini I, Konsep dan Mekanisme Bank Syariah (Jakarta: FSSH UIN Syahid, 2007), 29.
mencegah  permasalahan  tersebut,  maka  dalam  proses  transaksi  bank  syariah mensyaratkan  jaminan  kepada  nasabah  yang  ingin  mengajukan  pembiayaan. Hal  tersebut  dilakukan  agar  bank  syariah  memperoleh  kepastian  dari  nasabah serta  dapat  menjamin  pemenuhan  kewajiban  oleh  nasabah.  Namun,  jika nasabah  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  maka  diberlakukan  tindakan pemberian sanksi kepada nasabah.
Pada dasarnya Undang-Undang Perbankan Syariah tidak menempatkan jaminan  sebagai  sesuatu yang utama.  Artinya, jaminan tidak  mutlak harus ada pada  saat  dibuatnya  suatu  perikatan  syariah  yang  berbentuk  pembiayaan. Jaminan hanya sebatas alternatif yang menjadi salah satu aspek penilaian pada saat  Bank  Syariah  atau  UUS  akan  menyalurkan  dananya.  Bank  Syariah  atau UUS  wajib  mempunyai  keyakinan  atas  kelayakan  penyaluran  dana  sehingga dana yang telah disalurkan akan dapat dibayar oleh nasabah penerima fasilitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  menegaskan,  bahwa untuk  mendapatkan  keyakinan  kelayakan  penyaluran  dana,  Bank  Syariah  atau UUS wajib melakukan penilaian terhadap agunan yang disertakan.
Selain  merujuk  kepada  undang-undang  perbankan,  alangkah  lebih baiknya  jika  ditelusuri  menggunakan  prinsip-prinsip  dalam  hukum  ekonomi syariah. Melihat eksistensi jaminan dalam pembiayaan syariah semakin banyak diterapkan  di  berbagai  lembaga  keuangan,  maka  perlu  kiranya  keberadaannya benar-benar  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Mungkin  dalam  undang-undang perbankan  syariah  sudah  banyak  dijelaskan  mengenai  keberadaan  jaminan, namun  hal  itu  hanya  terlalu  terbatas  (sumir).  Artinya,  tidak  ada  aturan  atau undang-undang  turunan  yang  mengatur  eksekusi  barang  jaminan  dalam perbankan syariah.
Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, keberadaan barang jaminan diperbolehkan  selama  tidak  merugikan  kedua  belah  pihak.  Tentunya  hal  ini sudah  dibahas  sejak  awal  terjadinya  transaksi  (akad),  dengan  dalil  yang mengatakan  bahwa  “pada  dasarnya  segala  bentuk  transaksi  (akad)  dalam muamalah itu di perbolehkan, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkan”. Hal ini  menjadi  jelas,  bahwa  keberadaan  jaminan  dalam  perbankan  syariah diperbolehkan, sebagai bentuk kehati-hatian kedua belah pihak dalam menjaga hartanya ( hifdz al-mal ).
Keberadaan jaminan secara tidak langsung adalah untuk menjaga harta kedua  belah  pihak,  baik  nasabah  ataupun  bank  syariah.  Selanjutnya implementasi  keberadaan  jaminan  harus  benar-benar  melihat  aspek  keadilan. Artinya,  jika  pada  akhirnya  nasabah  benar-benar  tidak  bisa  melaksanakan
kewajibannya untuk melunasi hutangnya, barang jaminan yang akan di eksekusi oleh bank syariah harus memiliki nilai yang sama dengan tanggungan nasabah. Jika nilai dari jaminan tersebut melebihi dari tanggungannya, maka bank wajib untuk  mengembalikan  kelebihan  tersebut.  Sebaliknya,  jika  nilai  jaminan ternyata  kurang,  pihak  bank  boleh  meminta  untuk  kekurangan  dari  hutang nasabah.
Melihat  pemaparan  di  atas,  dasar  pemikiran  mengenai  eksistensi jaminan  di  perbankan  syariah  dapat  dikatakan  bahwa  ketentuan  hukum  yang membahas  mengenai  jaminan  di  perbankan  syariah  hanya  sebatas  mengatur perikatannya (akad) terutama dalam pembiayaan. Seharusnya jaminan di dalam aturan  hukum  nasional,  setidaknya  terdiri  dari  dua  unsur  penting,  yaitu mengenai  perikatan  (akad)  dan  jaminan  syariah  ( rahn )  yang  berdiri  sendiri. Sehingga  keberadaan  jaminan  yang  ada  dalam  undang-undang  perbankan memiliki karakter khusus yang berbeda dengan jaminan di bank konvensional. Bukan hanya dari bentuk jaminannya, tetapi juga dari mekanisme akad sampai eksekusi barang jaminannya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  paparan  di  atas,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah jaminan  diberikan  kepada  bank  syariah  bukan  atas  dasar  kewajiban  namun hanya  sebatas  alternatif,  sebagai  bentuk  kehati-hatian  dari  kedua  belah  pihak. Hal  ini  sebagai  bentuk  usaha  dalam  menjaga  harta  kedua  belah  pihak,  dalam tujuan  syariah  disebut  sebagai hifdz  al-mal .  Selain  itu  keberadaan  jaminan  di perbankan  syariah  masih  terkesan  konsep  yang  general,  ini  bisa  dilihat  dari produk-produk  perbankan  yang  di  dalamnya  menyertakan  jaminan.  Sehingga jaminan  ini  hanya  sebatas  akad  pelengkap  dalam  sebuah  produk  perbankan syariah. Seharusnya eksistensi jaminan syariah dapat diatur lebih spesifik dalam fatwa  ataupun  undang-undang  perbankan,  dengan  begitu  eksistensi rahn (jaminan) memiliki karakter khusus, bukan hanya dari bentuk jaminannya saja tetapi juga mekanisme eksekusi barang jaminan syariah.

## Daftar Pustaka
Al-Kasani. Bada’i al -Shana’i fi Tartib al -Syara’i. Jilid VIII. Kairo: tnp. 1996.
Amalia,  Euis,  M.  Taufiqi  dan  Dwi  Nuraini  I. Konsep  dan  Mekanisme  Bank Syariah . Jakarta: FSSH UIN Syahid. 2007. Ascarya. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada. 2008.
Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
Asiyah, Binti Nur. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah . Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
Basmalah,  Muhammad  Ananda  Salahuddin  Al  Ayyubi. Analisis  Yuridis Kedudukan  Jaminan  Hak  Tanggungan  Dalam  Perspektif  Bisinis  Syariah . Thesis UIN Sunan KaliJaga. 2014
Faisal. Modul Hukum Ekonomi Islam. Lhokseumawe: Unimal Press. 2015. Hafidah,  Noor.  Kajian  Prinsip  Hukum  Jaminan  Syariah  Dalam  Kerangka Sistem Hukum Syariah. Jurnal Hukum . Vol. 6. No. 2.. July. 2013.
Harsono,  Sony.  Sambutan  Menteri  Agaria/Kepala  BPN  Pada  Seminar Hak Tanggungan  Atas  Tanah  dan  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  dengan  Tanah . Bandung: Fakultas Hukum UNPAD. 1996.
Hasibuan, Malayu. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta:Citra Aditya Bakti.2001. Ibrahim,  Johny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
Karim, Adiwarman. Analisis Fiqh dan Keuangan . Jakarta: Rajawali Press. 2001. Khanifa,  Nurma  Khusna.  Jaminan  Akad  Murabahah  di  Lembaga  Keuangan Syariah  Kajian  Hukum  Perdata. Jurnal  Ekonomi  Islam. Vol.  7  No.  2. Desember 2015.
Mamudji,  Sri.  et  al.. Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Cet.1 . Jakarta: Fakultas Hukum UI. 2005.
Marimin, A., Romdhoni dan Fitria. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam . Vol 1 No. 2 Juli 2015.
Maulana.  Jaminan  dalam  Pembiayaan  pada  Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah dan Mu ḍ ārabah). Jurnal Islam Futura . Vol. 14 No.1 Agustus 2014.
Muhammad,  Danang  Wahyu.  Kedudukan  Jaminan  dalam  Akad  Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah. Jurnal Hukum Bisnis. Vol.33 No.3. 2014. Muhammad. Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syari’ah .  Yoyakarta:  Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005.
Muttaqien,  Dadan. Aspek  Legal  Lembaga  Keuangan  Syari’ah .  Yogyakarta:  Safiria Insani Press 2008.
Ritonga  &  Sinaga.  Peran  Perbankan  Syariah  Terhadap  UMKM  Selama Pandemi  Covid-19.  Studi  Kasus  Bank  Syariah  Indonesia  Kc  Medan). At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam . Vol. 6 No. 2 Desember 2021. Rivai,  Veithzal  dan  Andria  Permata  Veithzal .  Islamic  Financial  Management . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah 3 . Bandung: PT Al Ma’arif. 1987. Soemitro,  Ronny  Hanitijo. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
Sudarsono,  Heri. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari'ah:  Deskripsi  dan  Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonsia. 2004.
Supramono, Gatot. Perbankan dan Masalah Kredit . Jakarta: Djambatan. 1997.
Syam,  Ichwan,  dkk. Himpunan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional ..  Jakarta:  DSN-
MUI dan BI. 2003.
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia. Konsep. Produk  Dan  Implementasi  Operasional  Bank  Syariah .  Jakarta:  Djambatan. 2002.
Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah . Jakarta: IKAPI. 2012. Yuspin, Wardah. Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah . Yogyakarta: Genta Publishing. 2016.
Zakiyah,  Faridatuz.  Luqman  Nur  Hisam.  Jaminan  dalam  Pembiayaan Mudharabah .  Studi  Kasus  Perbankan  Syariah  di  Indonesia) .  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1 No. 2 September 2018.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang Mudharabah ( Qiradh ).
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  08/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Pembiayaan Musyarakah.