## Hak Atas Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia
( Right of Water in Indonesian Constitution and its Managements )

## WIWIK HARJANTI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp:0541-7095092. Email: Wiwikharjanti8@gmail.com

## ABSTRACT
Arrangement and protection for rights of water in constitution of the state become importance because water represent basic rights for all human being which is obliged to protected and fulfilled by state to its citizen. Form of the comittmen of state in arrangement and protection of rights of water can be seen from basic values in the arrangement of rights of the water in constitution, especially on Pasal 33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  and  also  its  management  which  arranged  in  UU  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air  as implementation of UUD NRI 1945
Key words : hak atas air (rights of water ), pengelolaan dan pengaturan air ( water management and arrangement )

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Air  adalah  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia,  baik  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya atau  untuk  sebagian  masyarakat  tertentu  sebagai  bentuk  penghormatan  terhadap  leluhur  dan kepercayaannya.  Krisis  air  akan  menimbulkan  potensi  konflik  di  tingkatan  masyarakat,  karena  air merupakan  barang  publik  yang  jumlahnya  terbatas,  di  samping  memiliki  makna  sakralitas  bagi golongan  tertentu.  Sehingga  perlu  pengaturan  yang  dapat  menjamin  hak  atas  air  bagi  seluruh masyarakat.
Meningkatnya  permintaan  akan  air  di  tengah-tengah  kelangkaan  air  telah  menjadikan perusahaan-perusahaan  besar  (swasta)  menanamkan  usahanya  di  bidang  ini.  Masuknya  perusahaan- perusahaan  besar  dalam  pengelolaan  air  akan  menguntungkan  pemilik  modal  yang  berorientasi mencari keuntungan sebesar-besarnya akan membahayakan keberadaan masyarakat kecil. Bank Dunia memperkirakan  potensi  pasar  air  senilai  1  Trilyun  Dollar  AS. 1 Hal  ini  menjadikan  bisnis  air  sebagai industri paling menguntungkan bagi para investor. 2
Potensi  pasar  air  yang  besar  telah  menjadikan  bank  dunia  melirik  Indonesia  untuk menginvestasikan modalnya dalam hal penataan ulang peraturan akan air. Hal ini terlihat dari adanya peran  bank  dunia  yang  begitu  signifikan  dalam  hal  pengesahan  UU  Nomor  7  Tahun  2004  tentang Sumber  Daya  Air  yang  memakan  waktu  lama  karena  adanya  tarik  menarik  kepentingan  berbagai pihak.
Dalam  konteks  negara  Indonesia,  arti  penting  air  sebagai  kebutuhan  dasar  manusia  yang membutuhkan jaminan akses  bagi seluruh rakyat sangat disadari oleh para founding fathers di negeri ini.  Hal  ini  terlihat  dari  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  NRI  1945)  yang  berbunyi  “  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Sifat  air  yang memiliki  jumlah  air  yang  terbatas  sedangkan  jumlah  penduduk  yang  terus  meningkat  membutuhkan keseriusan  pemerintah  dalam  penanganannya,  baik  masalah  peruntukan,  penggunaan  dan pengaturannya  akan  air  yang  terus  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  dan penggunaannya yang beranekaragam.

## B. Perumusan Masalah
Untuk  melihat  jaminan  hak  atas  air  sebagai  hak  asasi  sosial  dalam  konteks  Indonesia, beberapa hal yang menurut penulis perlu untuk di bahas dalam tulisan ini antara lain:
1 Maude Barlow dalam Vandhana Shiva, Water Wars: Privatisasi Profit dan Polusi, Insist Press, Yogyakarta, 2003, cet. Pertama, hlm.100.
2 Fortune dalam Vandhana Shiva, Ibid.
1. Nilai-nilai  apakah  yang  melandasi  pemikiran  lahirnya  pengaturan  akan  air  seperti  yang  tertuang dalam Konstitusi Negara Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945?
2. Bagaimana  semangat  pengelolaan  air  yang  terdapat  dalam  UU  Nomor  7  Tahun  2004  Tentang Sumber  Daya  Air?  Hal  ini  perlu  ditegaskan  untuk  untuk  melihat  sejauh  mana  pemerintah mengatur  dan  menggunakan  kekayaan  alam  nasional  dalam  kerangka  untuk  mewujudkan kesejahteraan rakyat selama ini.

## PEMBAHASAN
A. Landasan Pemikiran Pengaturan Mengenai Air dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945
Negara  merupakan  organisasi  yang  diadakan  oleh  satu  atau  beberapa  bangsa  yang berdiam  dalam  suatu  wilayah  tertentu;  untuk  memelihara  hukum  yang  berlaku  di  kalangan mereka,  membela  kepentingan  dan  kesejahteraan  bersama  terhadap  serangan  dari  luar  dan menyelenggarakan  cita-cita  kemakmuran  bersama,  baik  di  lapangan  kerohanian  maupun  materi 3 . Negara  yang  demokrasi  pada  dasarnya  memperjuangkan  realisasi  kepentingan  umum  atau res republica 4 . Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik lebih lanjut harus memantapkan isi republik menurut hakekat pengertian asalnya, yaitu res republica yang artinya untuk kepentingan umum. Sesuai dengan  makna res  republica , penyelenggara negara harus  selalu berorientasi pada kepentingan umum. 5
Keberadaan suatu konstitusi dalam suatu negara dimaksudkan sebagai aturan main dalam proses  penyelenggaraan  negara.  Ketentuan  mengenai  jaminan  hak  atas  air  bagi  seluruh  rakyat Indonesia ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Penguasaan negara atas air sebagai kekayaan  alam  yang  bersifat  nasional  untuk  pemenuhan  kesejahteraan  rakyat.  Pemenuhan kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagai  suatu  manifestasi  perjuangan  Bangsa  Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan yang telah menciptakan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Sehingga diharapkan penderitaan itu berakhir dan kewajiban bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sebagai konsekuensi kesepakatan seluruh rakyat Indonesia untuk mendirikan negara yang  bernama  Indonesia. 6 Jaminan  hak  atas  air  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  merupakan  bentuk kesejahteraan tersebut.
Jaminan  hak  atas  air  merupakan  penjelmaan  dari  pemenuhan  hak  asasi  masyarakat Indonesia  yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD  NRI 1945. Hak  menguasai Negara dalam bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  merupakan  bentuk  hak  asasi  sosial, 7 yang menuntut campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat itu sendiri. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memiliki tujuan yang mulia  dalam  memberikan  kesejahteraan  pada  rakyat  akan  menjadi  pepesan  kosong  ketika  tidak diikuti oleh semangat dan keinginan yang kuat untuk mewujudkannya.
Hak  atas  air  merupakan  hak  asasi  yang  bukan  datang  dari  negara,  konteks  ekologis tertentu  dari  eksistensi  manusialah  yang  memunculkan  hak  atas  air. 8 Oleh  karena  itu,  masuknya negara dalam pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD  NRI  1945  merupakan  bentuk  perlindungan  hak-hak  asasi  tersebut  agar  dapat  terjaga  dan terjamin  bagi  seluruh  rakyat,  yang  tidak  dapat  dihilangkan  oleh  siapapun,  karena  hak  atas  air merupakan  hak  yang  bersifat  kodrati.  Sehingga  jelas  bahwa  air  sebagai  kebutuhan  manusia
3 Ensiklopesi Indonesia, Jilid 4, Van Hoeve, Jakarta, hlm.2348.
4 Sri  Soemantri  dan  Bintan  R.  Saragih, Ketatanegaraan  Indonesia  dalam  Kehidupan  Politik  Indonesia  30  Tahun  ke UUD NRI 1945 , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Cet. Pertama, hlm 101.
5 Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 34.
6 Menurut  C.F.  Strong  Demokrasi  merupakan  sistem  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  kesepakatan  rakyat.  Dan dalam  sistem  pemerintahan  yang  berdasarkan  pada  kesepakatan  rakyat  menurut  F.  Sugeng  Istanto,  terkandung pengertian bahwa sistem pemerintahan itu ditujukan untuk melindungi hak-hak rakyat, yang diantaranya adalah hak asasi manusia. (F. Sugeng Istanto, Undang-undang Dasar dan Jaminan Hak Asasi Manusia , Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, hlm.1.
7 Hak-hak rakyat dalam UUD NRI 1945 menurut F. Sugeng Istanto mencakup hak-hak asasi klasik dan hak-hak asasi sosial.  Yang  dimaksud  dengan  hak-hak  asasi  klasik  adalah  hak-hak  asasi  yang  menuntut  kebebasan  dari  campur tangan pemerintah agar pemerintah tidak berbuat yang sewenang-wenang.  Adapun yang dimaksud dengan hak-hak asasi sosial adalah hak-hak asasi yang justru menuntut campur tangan pemerintah.
8 Vandhana Shiva, Water Wars…, loc. cit . hlm. 23.
merupakan  hak  yang  harus  dipenuhi  oleh  Negara  sebagai  bentuk  pengakuan  terhadap  hak  untuk hidup  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  secara  filosofis sebagai penjelmaan Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana air sebagai  salah  satu  kekayaan  nasional  yang  merupakan  kebutuhan  kebutuhan  rakyat  dikuasai negara dalam kerangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penegasan  hak  atas  air  dalam  suatu  konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan  di bawahnya adalah dalam kerangka untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, yang mana ini adalah  suatu  bentuk  pembatasan  terhadap  manusia  itu  sendiri  dalam  memanfaatkan  air  hanya untuk  kepentingan  pribadi  dan  atau  kepentingan  kelompok  tertentu  dengan  tidak  memperhatikan kepentingan  orang  lain,  sehingga  dengan  adanya  pengaturan  tersebut  akan  melahirkan  keadilan untuk  seluruh  rakyat  tanpa  adanya  diskriminasi  dan  monopoli  oleh  seseorang  atau  kelompok tertentu saja. 9
Dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 pengaturan tentang bumi, air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  sebagai  suatu  kekayaan  nasional  harus  berimplikasi  terhadap kesejahteraan  sosial.  Hak  menguasai  negara  terhadap  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  seperti  yang ditegaskan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUPA  bukan  dalam  artian  dimiliki,  akan  tetapi  dalam pengertian  memberi  kewenangan  kepada  Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  dari  bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi: 10
1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
2. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
3. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan  perbatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Hak  menguasai  negara  tersebut  adalah  untuk  melancarkan  pengurusan,  penggunaan kekayaan nasional. 11 Hal tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi kekayaan alam itu sendiri.  Sehingga  sangat  jelas  hak  menguasai  negara  tersebut  ada  dalam  rangka  menciptakan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sesuai  dengan  amanat  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat 12 . Keadilan sosial menurut Natonagoro adalah: “suatu  prinsip  bahwa  di  dalam  lapangan  sosial  dan  ekonomi  ada  kesamaan,  disamping kesamaan  politik.  Di  dalam lapangan  sosial dan ekonomi  ada kebebasan dan kekuasaan perseorangan  dalam  keseimbangan  dengan  sifat  manusia  sebagai  makhluk  sosial,  untuk mengusahakan  dan  memenuhi  kebutuhan  hidup,  yang  sesuai  dengan  sifat-sifat  mutlak daripada manusia sebagai individu. Karena bebas hidup berarti berhak untuk hidup, dan berhak untuk hidup berarti menerima apa yang menjadi kebutuhannya, bukan karena ada hasil usahanya, akan tetapi hak kebutuhan dalam arti yang mutlak daripada manusia. Hak untuk  hidup,  yang  harus  dilaksanakan,  hanya  dapat  dilaksanakan  kalau  dipenuhi kebutuhan  yang  diperlukan  untuk  melangsungkan  hidupnya  dan  kebutuhan  ini merupakan hak” 13
Landasan pemikiran lahirnya Pasal 33 UUD NRI 1945 tidak terlepas dari nilai-nilai yang terdapat  dalam  masyarakat  itu  sendiri,  seperti  tolong  menolong  dan  usaha  bersama  yang
9 Menurut JJ Rouseau, terdapat keadilan mutlak, alami dan suci seperti nalar kita. Namun, keadilan itu tidak memiliki kekuatan  karena  manusia  korup.  Jadi  keadilan  konvensional  yang  dirumuskan  oleh  undang-undang  yang  harus menggantikannya.  JJ.  Rouseau, Perihal  Kontrak  Sosial  atau  Prinsip-prinsip  Hukum  Politik ,  Alih  Bahasa:  Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, Dian Rakyat, 1989, Cet. Pertama, hlm. 38.
10 Lihat penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
11 Imam Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogjakarta, 1990, Cet. Ketiga, hlm. 37.
12 Menurut Muh. Yamin, kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan Negara Indonesia Merdeka adalah pada ringkasannya keadilan masyarakat atau keadilan sosial (Risalah Sidang BPUPKI, PPKI, Sekretariat Negara RI, 1995, hlm. 28. Sedangkan keadilan sosial menurut Soekarno adalah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur,  bernbahagia  untuk  semua  orang,  tidak  ada  penghinaan,  tidak  ada  penindasan,  tidak  ada  penghisapan. Soekarno, Tjamkan Pantjasila: Pancasila Dasar Falsafah Negara , Yayasan Kepada Bangsaku, 2001, hlm. 170.
13 Natonegoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara , Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1974, Cet Keempat, hlm. 37-38.
membedakannya dengan paham kapitalisme 14 yang justru menegasikan nilai-nilai tersebut. Karena paham kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi dengan mengandalkan modal dan alat produksinya hanyalah  untuk  mencari  keuntungan  sebesar-besarnya  dengan  tidak  memperhatikan  kepentingan masyarakat  yang  lemah.  Karena  dalam  paham  kapitalisme  kepemilikan  modal  dan  alat  produksi hanya  dimiliki  segelintir  orang  saja.  Dalam  konteks  negara  Indonesia,  dalam  hal  pengelolaan sesuatu  yang  menjadi  hajat  hidup  orang  banyak  harus  dikuasai  seperti  yang  disebutkan  dalam Pasal  33  ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  dalam  kerangka  keadilan  sosial.  Hal  ini  untuk  mencegah terjadinya  monopoli  oleh  seseorang  atau  segelintir  orang  saja  sehingga  peranan  negara  dalam menguasai  kekayaan nasional untuk  memberikan jaminan terhadap seluruh rakyat  yang berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat.
Neoliberalisme  sebagai  perkembangan  mutakhir  dari  kapitalisme  biasanya  dipakai sebutan  bagi  beberapa  ciri  khusus  kebijakan  ekonomi  seperti  privatisasi,  deregulasi  dan liberalisasi. 15 Jantung  gagasan  ekonomi  politik  neoliberal  adalah  argument  bahwa  pertumbuhan ekonomi  akan  optimal  jika  lalu  lintas  barang/jasa/modal  tidak  dikontrol  oleh  regulasi  apapun. Optimalisasi  tersebut  juga  akan  maksimal  jika  barang,  modal  jasa,  dimiliki/dikuasai  oleh  orang perorangan  yang  akan  menggerakkannya  untuk  tujuan  laba  maksimal  bagi  pribadi.  Bila  dalam neoliberalisme  klasik  kepemilikann  privat  masih  dianggap  mempunyai  tugas  sosial  untuk mensejahterakan  seluruh  rakyat,  dalam  neoliberalisme private  property menjadi  keramat,  tanpa peran sosial apapun juga kecuali untuk akumulasi laba privat. 16
Menengok  pokok  pendirian  paham  neoliberalisme  di  atas  sangat  bertentangan  dengan nilai dan falsafah negara Indonesia. Karena jelas dalam sejarah lahirnya Pasal 33 UUD NRI 1945 ditegaskan  peranan  pemerintah  secara  aktif  dalam  hal-hal  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang banyak yang salah satunya adalah air. Peranan pemerintah disini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan  sosial.  Hal  ini  untuk  mencegah  monopoli  oleh  segelintir  orang  atau  kelompok  tertentu yang dapat melahirkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Air sebagai barang publik merupakan tanggung  jawab  negara  untuk  menjamin  perolehan  dan  pemenuhannya  sebagai  konsekuensi penguasaan air oleh negara sebagai kekayaan bangsa Indonesisa.
Selain  hal  itu,  dalam  paham  neoliberalisme  sangat  terlihat  penegasian  nilai-nilai ketuhanan,  hal  ini  terlihat  dari  pengagungan  manusia  sebagai  individual  dan  tidak  berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan, suatu pertentangan yang mendasar terhadap nilai-nilai yang ada  pada  masyarakat  Indonesia.  Bagi  masyarakat  Indonesia  sendiri  hubungan  antara  Tuhan, manusia  dan  air  merupakan  suatu  yang  tak  terpisahkan.  Penegasan  akan  hal  ini  terlihat  dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yaitu, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha Esa  adalah  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  bangsa  Indonesia  dan  merupakan  kekayaan  nasional. Dalam  pengembanan  amanah  tersebut  kepada  bangsa  Indonesia,  maka  pengelolaannya  haruslah ditujukan bagi pembangunan  masyarakat Indonesia  yang  makmur dan  sejahtera. Pada titik inilah makna  penting  campur  tangan  negara  dalam  pengelolaan  segala  sumber  daya  alam  dibutuhkan dalam  rangka  memberi  jaminan  hak  untuk  memperoleh  hasil  darinya  yang  merupakan  hak  asasi seluruh rakyat Indonesia.
Keterkaitan  hak  penguasaan  negara  dengan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban Negara: 17
1. segala  bentuk  pemanfaatan  (bumi  dan  air)  serta  hasil  yang  didapat  (kekayaan  alam),  harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,
14 Dalam bidang ekonomi  kapitalisme  menurakan unsur dimana unsur material dan  faktor-faktor produksi (tanah dan modal)  berada  dalam  tangan  swasta  dan  motivasi  terpenting  dalam  berproduksi  semata-  mata  untuk  mencari keuntungan  sebanyak-banyaknya.  (Ensiklopedi  Indonesia,  Van  Hoeve,  Jakarta,  hlm.  1659).  Dari  segi  proses, kapitalisme  adalah  sistem  ekonomi  yang  hanya  mengakui  satu  hukum:  hukum  tawar-menawar  di  pasar.  Jadi kapitalisme adalah ekonomi yang bebas, bebas bebas dari berbagai pembatasan dari penguasa dan raja (orang boleh menjual barang di pasar manapun), bebas dari pembatasan-pembatasan tenaga kerja, yang menentukan semata-mata hanya  keuntungan  yang  akan  diperoleh,  Franz  Magins  Suseno, Pemikiran  Karl  Marx:  Dari  Sosialisme  Utopis  ke Perselisihan Revisionisme , Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2000, Cet Keempat, hlm. 163-164.
15 B.  Herry  Priyono,  Dalam  Pusaran  Neoliberalisme,  dalam  Buku Neoliberalisme (Editor:  I.  Wibowo,  Francis Wahono), Cindelaras, Jogjakarta, 2003, Cet. Pertama, hlm. 47.
16 Ibid , hlm. 59.
17 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan , UII Press, Yogyakarta, 2004, Cet. Pertama, hlm. 17.
2. melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan  berbagai  kekayaan  alam  tertentu  yang  dapat  dihasilan  secara  langsung  atau  dinikmati langsung oleh rakyat,
3. mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak memiliki kesempatan atau akan hilang kesempatannya dalam menikmati kekayaan alam.
Oleh  karena  itu,  sistem  ekonomi  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Indonesia  menurut
Mohammad Hatta adalah sistem sosialisme kooperatif yang kemudian dituangkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Sistem sosialisme kooperatif mengandung tiga unsur penting, yaitu: (1) cita-cita sosialisme barat yang mengemukakan perikemanusiaan dengan pelaksanaan demokrasi mengenai demokrasi  politik,  (2)  ajaran  islam  yang  mengemukakan  dasar-dasar  keadilan  dan  persaudaraan serta  penilaian  yang  tinggi  kepada  manusia  pribadi  sebagai  makhluk  Allah,  (3)  gotong-royong sebagai pembawaan masyarakat Indonesia yang asli. 18
Dari  unsur-unsur  penting  di  atas,  terlihat  bahwa  pengelolaan  air  sebagai  salah  satu kekayaan nasional  yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sangat bersandar pada nilai-nilai  yang  hidup  dalam  Bangsa  Indonesia,  seperti  nilai  religius  dan  nilai  gotong-royong. Akan tetapi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan sedang membangun tidak menutup diri juga terhadap nilai-nilai yang dapat menunjang dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yaitu dalam bentuk pengadopsian cita-cita sosialisme barat dengan tetap memperhatikan dan  mempertahankan  nilai  dan  falsafah  bangsa  Indonesia.  Yang  terpenting  adalah  bagaimana nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  kita  selalu  menjadi  acuan  utama  dalam  proses pengambilan kebijakan sehingga melahirkan kebijakan yang populis dan partisipatif.

## B. Semangat Pengelolaan Air yang Terdapat Dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Air  sebagai  kebutuhan  yang  vital  bagi  kehidupan  masyarakat  membutuhkan  pengaturan dalam  hal  peruntukan  dan  penggunaannya  sehingga  diharapkan  pemanfaatan  air  bisa  dilakukan secara optimal. Hal ini tidak terlepas dari sifat air yang bersifat terbatas yang dapat menimbulkan keresahan  dan  konflik  dalam  masyarakat  ketika  jaminan  atas  air  tidak  diatur  secara  sungguh- sungguh.
Pengaturan  tentang  air  bukanlah  sesuatu  yang  baru.  Hal  ini  bahkan  telah  dimulai  sejak Indonesia  belum  merdeka,  terbukti  dengan  diadakannya  ketentuan  khusus  air  dalam Ordonantie tanggal 26 September 1936 STB 1936 No 489 tentang Algemeen Waterreeglement yang mengatur tentang  perairan  umum,  pemakaian  perairan  dan  pembuatan  bangunan  berdasarkan  ijin,  tentang kewajiban istimewa dalam soal pengairan dan lain-lain dengan peraturan pelaksanaannya di dalam Vordening tanggal  4  Oktober  1937  STB  1937  Nomor  559  tentang Algemen  Water  Baheers Verondening. 19
Lahirnya TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 menegaskan kembali arti penting sumber daya alam sebagai suatu kekayaan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Ketetapan ini  mengamanatkan pengelolaan  secara optimal  sebagai bentuk rasa syukur kita  atas  kekayaan  alam  yang  diberikan  oleh  Tuhan.  Hal  ini  untuk  mewujudkan  cita-cita  luhur yang  terdapat  dalam  pembukaan  UUD  NRI  1945  yang  menuntut  keseriusan  komitmen  politik pemerintah dalam mewujudkannya.
Kelahiran UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang begitu panjang tidak terlepas  dari  substansi  UU  yang  memberi  kelonggaran  terhadap  modal  asing  dalam  melakukan pengelolaan  terhadap  sumber  daya  air.  Hal  ini  juga  tidak  terlepas  dari  kebutuhan  pemerintah terhadap  lembaga-lembaga  donor  dalam  hal  pengucuran  dana  bantuan  untuk  menghadapi  krisis yang  dihadapi  bangsa  Indonesia,  dimana  salah  satu  syarat  peminjaman  dalam  kesepakatan pemerintah dan Dana Moneter Internasional (IMF) yaitu adanya penyesuaian struktural ( structural adjustment ).  Ketika  nota  kesepahaman  antara  RI-IMF  ditandatangani,  ada  sejumlah  persyaratan yang  dikaitkan  dengan  SDA  dan  lingkungan  hidup,  diantaranya  berkaitan  langsung  dengan konglomerasi  dan  pengaturan  perdagangan.  Di  samping  itu  ada  bank  dunia  juga  memberikan
18 Ibid , hlm. 13.
19 Abdurrahman , Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan , Alumni, Bandung, hlm. 135.
syarat bagi pinjaman yang langsung berkaitan dengan pengelolaan hutan daan sumber daya alam lain. 20
Adapun penyesuaian struktural adalah suatu proses dan pengukuran perubahan struktural secara  sistematis,  berupa  pembaharuan  kebijakan  nasional  yang  mencakup  aspek  reformasi ekonomi,  reformasi  desentralisasi,  pembaharuan  peraturan  perundang-undangan,  pembaharuan organisasi  pemerintah,  pengembangan  kapasitas  tingkat  lokal,  regional  maupun  nasional 21 .  Di Indonesia  kebijakan  ini  dituangkan  dalam  50  butir  yang  terdiri  dari  aspek  fiskal,  moneter  dan restrukturisasi  perbankan,  perdagangan,  investasi  dan  deregulasi,  privatisasi  BUMN,  serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 22
Dalam  laporan  hasil  studi  bank  dunia  tentang  sumber  daya  air  di  Indonesia  tahun  1997 menyimpulkan  bahwa  Indonesia  perlu  segera  mengadakan  perubahan  dalam  pendekatan,  cara pandang  dan  implementasi  pengelolaan  sumber  daya  air.  Beberapa  perubahan  itu  adalah  dari penyediaan air untuk pertanian, kealokasi air yang lebih merata bagi sektor-sektor lain; dari fokus pada  pendekatan  pasokan  ( supply  approach )  ke  pendekatan  pengelolaan  permintaan  ( demand management )  dan  pendekatan  pasokan  secara  seimbang.  Selanjutnya  juga  disarankan  agar  bank dunia tidak memberikan bantuan lebih lanjut untuk sektor sumber daya air dan irigasi kecuali ada upaya melakukan reformasi sektor ini. 23
Rekomendasi tersebut tertuang dalam program restrukturisasi kebijakan sumber daya air, atau  WATSAL  ( Water  Resources  Sector  Adjustment  Loan ).  Program  ini  dikaitkan  dengan pinjaman  penyesuaian  struktural  bersifat quick disburse (cepat  cair)  untuk  mengatasi  neraca pembayaran Indonesia akibat krisis moneter pada tahun 1997 24 .
Beberapa persoalan yang muncul dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air  berkaitan  dengan  keterlibatan  pihak  swasta  dalam  proses  pengelolaannya.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  pergeseran  makna  air  yang  sebelumnya  merupakan  barang  publik  berubah  menjadi komoditas  yang  lebih  mementingkan  aspek  ekonomi  yang  akhirnya  berorientasi  pada  mencari keuntungan.  Pergeseran  makna  ini  terlihat  dalam  pengaturan  mengenai  hak  guna  usaha  air  yang dapat diberikan kepada swasta yang tampak dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 UU  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air.  Demikian  pula  halnya  dengan  peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum  (SPAM).  Ruang  masuk  swasta  dalam  pengelolaan  air  sangat  besar.  Hal  ini  antara  lain terlihat dalam Pasal 37 ayat (3), yaitu “dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksudkan dalam  ayat  (2)  tidak  dapat  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  pelayanan  SPAM  di  wilayah pelayanannya,  BUMN  atau  BUMD  atas  persetujuan  dewan  pengawas/komisaris  dapat mengikutsertakan  koperasi,  badan  usaha  swasta  dan  atau  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  di wilayah pelayanannya”.
Selain  itu,  Pasal  64  ayat  (1)  PP  Nomor  16  Tahun  2005  tentang  SPAM  ini  juga menyebutkan  bahwa  badan  usaha  swasta  dan  koperasi  dapat  berperan  serta  dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMN/BUMD. Selanjutnya pada ayat (3) pasal yang sama  juga  disebutkan  pelibatan  koperasi  dan  badan  usaha  swasta  dilakukan  berdasarkan  prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan.
Semangat privatisasi dengan pelibatan swasta dalam pengelolaan air minum dalam PP ini seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  37  ayat  (3),  Pasal  64  ayat  (1),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  sangat bertolak  belakang  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  37  ayat  (1)  PP  Nomor  16  Tahun 2005  tentang  SPAM  ini,  ditegaskan  bahwa  “pengembangan  SPAM  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  atau  pemerintah  daerah  dalam  menjamin  hak  setiap  orang  dalam  mendapatkan  air minum  bagi  kebutuhan  pokok  minimal  sehari-hari  guna  memenuhi  kehidupan  yang  sehat,  besih dan  produktif  sesuai  dengan  peraturan  perundangan”.  Beberapa  ketentuan  dalam  PP  di  atas memperlihatkan  bahwa  pemerintah  ingin  melepaskan  diri  dari  tanggung  jawab  secara  mutak
20 Hariadi Kartodiharjo dan Hira Djamtani, 2006, Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia , Equinoq Publishing, Jakarta, hlm. 30.
21 Mugabe dkk dalam Hariadi Kartodiharjo dan Hira Djamtani, Ibid.
22 Ibid.
23 World Bank, 1999, dalam Hariadi Kartodiharjo dan Hira Djamtani, Ibid , hlm. 36.
24 Ibid .
terhadap  penyediaan  air  minum  untuk  rakyatnya  dengan  memberikan  ruang  luas  kepada  swasta dalam  pengelolaan  air  minum  dengan  membangun  kemitraan  dengan  swasta  dan  dalam pengembangan  penyediaan  air  minum.  Hal  ini  sekali  lagi  tentu  akan  mengubah  makna  air  yang sebelumnya  barang  publik  yang  pemenuhannya  merupakan  kewajiban  pemerintah  menjadi  air sebagai komoditas ekonomi dimana hanya orang-orang tertentulah yang dapat mengaksesnya.
Oleh  karena  itu,  air  sebagai  suatu  kekayaan  alam  yang  sangat  vital  bagi  rakyat  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sudah  lama  disadari  oleh  para  pendiri  bangsa  ini,  sehingga pengusahaannya haruslah dilakukan oleh negara dengan memberikan akses bagi seluruh rakyat.
Konstitusi  negara  Indonesia  pada  dasarnya  tidak  menutup  partisipasi  swasta  dalam penyelenggaraan  cabang-cabang  produksi  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak,  termasuk dalam penyelenggaraan air minum. Namun partisipasi swasta tersebut tidak boleh menghilangkan makna penguasaan oleh Negara. Partisipasi swasta dapat dilakukan dalam kerangka kerjasama dan dalam  tahapan  penyelenggaraan  yang  tidak  menghambat  negara  dalam  penyelenggaraan  air minum  tersebut.  Batasan  inilah  yang  tidak  dijelaskan  dalam  UU  Nomor  7  Tahun  2004  tentang Sumber Daya Air, sehingga memungkinkan ruang bagi privatisasi air. Jika demikian yang terjadi, maka  hal tersebut sangat bertentangan dengan  mandat UUD NRI 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 yang  menegaskan bahwa cabang-cabang produksi  yang penting bagi Negara dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  Negara.  Oleh  karena  itu  pelibatan pihak  swasta  tetap  dimungkinkan  sepanjang  bersifat  kerjasama  dan  bertanggungjawab  kepada pemerintah.  Hal  ini  untuk  tetap  memberikan  jaminan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  seluruh rakyat.
Oleh  karenanya,  dalam  perspektif  hukum  kritis,  perubahan  UU  Nomor  11  Tahun  1974 tentang  Perairan,  mengindikasikan  adanya  tekanan-tekanan  aktor  globalisasi  dalam  melegalkan privatisasi  di  Indonesia.  Dalam  menghadapi  tekanan  aktor-aktor  tersebut,  ternyata  pemerintah tidak berdaya. Sebagai akibatnya,  hak atas air dalam konteks HAM disebut sebagai hak dasar ( a fundamental  right ),  menjadi  tak  terlindungi  dan  sulit  untuk  dipenuhi.  Untuk  mensikapi  hukum sumber daya air yang kapitalistik, bertentangan dengan HAM dan keadilan, diperlukan kecerdasan dan  kreativitas,  yakni  dengan  meninggalkan  pola  pikir  positivistik  dan  berganti  ke  pola  pikir substantif,  serta  mengacu  pada  filosofi  dan  nilai-nilai  yang  berpihak  pada  kepentingan  bangsa sendiri. 25
Oleh karena itu menjadi semakin jelas bahwa kelahiran UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber  Daya  Air  sangat  dipengaruhi  oleh  lembaga-lembaga  donor  sebagai  salah  satu  kekuatan global untuk meluluskan proses privatisasi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari jumlah air yang semakin hari semakin terbatas jumlanya yang akhirnya menempatkan air sebagai komoditas yang sangat menguntungkan untuk diperdagangkan.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Negara sebagai pengelola air merupakan wujud hak menguasai yang terdapat dalam Pasal 33 ayat  (3)  UUD  NRI  1945  dan  merupakan  bentuk  perlindungan  hak-hak  asasi  tersebut  agar dapat  terjaga  dan  terjamin  bagi  seluruh  rakyat.  Dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945 pengaturan tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai suatu kekayaan  nasional  harus  berimplikasi  terhadap  kesejahteraan  sosial.  Pengelolaan  air  sebagai salah  satu  kekayaan  nasional  yang  terdapat  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  sangat bersandar pada nilai-nilai yang hidup dalam Bangsa Indonesia, seperti nilai religius dan nilai gotong-royong.
2. Pengaturan  mengenai  pengelolaan  air  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang Sumber Daya Air berkaitan dengan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaannya. Hal ini tidak terlepas dari pergeseran makna air yang sebelumnya merupakan barang publik berubah  menjadi  komoditas  yang  lebih  mementingkan  aspek  ekonomi  yang  akhirnya berorientasi pada mencari keuntungan yang ternyatakan dalam  pengaturan akan adanya hak guna usaha air.
25 Sudjito, Studi Hukum Kritis terhadap Privatisasi Air dalam Kerangka Hak Asasi Manusia , hlm. 1.

## B. Saran
1. Sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai dan falsafah sendiri, sudah seharusnya segala proses penentuan  kebijakan  harus  berakar  pada  nilai-nilai  dan  falsafah  bangsa  sendiri  sehingga melahirkan  kebijakan  yang  populis  dan  aspiratif,  karena  sesuai  dengan  karakter  budaya masyarakat kita sendiri yang sarat dengan nilai-nilai Ketuhanan, gotong royong, kekeluargaan dan tolong-menolong.
2. Untuk  mensikapi  hukum  sumber  daya  air  yang  kapitalistik,  bertentangan  dengan  HAM  dan keadilan,  diperlukan  kecerdasan  dan  kreativitas,  yakni  dengan  meninggalkan  pola  pikir positivistik  dan  berganti  ke  pola  pikir  substantif,  serta  mengacu  pada  filosofi  dan  nilai-nilai yang berpihak pada kepentingan bangsa sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Abdurrahman ,  1979, Ketentuan-ketentuan  Pokok  tentang  Masalah  Agraria,  Kehutanan,  Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan , Alumni, Bandung.
Kartodiharjo,  Hariadi  dan  Djamtani,  Hira ,  2006, Politik  Lingkungan  dan  Kekuasaan  di  Indonesia , Equinoq Publishing, Jakarta.
Natonagoro , 1974, Pancasila Dasar Falsafah Negara , Pantjuran Tudjuh, Jakarta. Rouseau,  J.J. ,  1989, Perihal  Kontrak  Sosial  atau  Prinsip-prinsip  Hukum  Politik, Alih  Bahasa:  Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, Dian Rakyat.
Saleng, Abrar , 2004, Hukum Pertambangan , UII Press, Yogyakarta. Shiva, Vandhana , 2003, Water Wars: Privatisasi, Profit dan Polusi , Insist Press, Yogyakarta. Soekarno , 2001, Tjamkan Pantja Sila: Pancasila Dasar Falsafah Negara , Yayasan Kepada Bangsaku. Soemantri,  Sri  dan  Saragih,  Bintan  R ,  1993, Ketatanegaraan  Indonesia  dalam  Kehidupan  Politik Indonesia 30 Tahun Kembali ke UUD NRI 1945 , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Soetiknjo, Imam , 1990, Politik Agraria Nasional , Gadjah Mada University Press, Jogjakarta. Suseno, Franz Magnis , 2000, Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisonism e, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
Wahjono, Padmo , 1984, Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta. Wibowo, I dan Wahono, Francis , 2003, Neoliberalisme , Cindelaras, Jogjakarta.
B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang  Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

## C. Dokumen dan Artikel
Risalah Sidang BUPKI, PPKI , 1995, edisi III, Sekretariat Negara, Jakarta. Istanto,  F.  Sugeng ,  1998, Undang-undang  Dasar  dan  Jaminan  Hak  Asasi  Manusia ,  Jurnal  Mimbar Hukum, Fakultas Hukum, UGM.
Siregar, P. Raja , PP Air Minum Muluskan Privatisasi, Harian Koran Tempo, tanggal 15 Juli 2005. Sudjito, Studi Hukum Kritis Terhadap Privatisasi Air Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia.