## Gorontalo Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## PENYELESAIAN PELANGGARAN PRAKTIK POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DESA TALANG PANJANG KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA (PERBUP SELUMA NOMOR 21 TAHUN 2019)
Benny Chandra Putra Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia septianbenny620@gmail.com
Natangsa Surbakti Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia natangsasurbakti@gmail.com

## Abstrak
Pemilihan kepala desa adalah sebuah pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih  kepala desa yang  bersifat langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil yang  disahkan  oleh  hukum  yang  berlaku.  Kejadian-kejadian  pelanggaran  dalam pemilihan  kepala  desa  sering  terjadi  pada  masa  kampanye  seperti  money  politics. Kegiatan money politics (politik uang) banyak dilakukan oleh calon kandidat dan tim pendukung  guna  meraup  suara  sebanyak  mungkin  dari  masyarakat.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  proses  penyelesaian  pelanggaran  yang  terjadi  dalam pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019. Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  empiris.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  wawancara  dan  observasi.  Dari  hasil  penelitian menggambarkan  bahwa  penyelesaian  pelanggaran  praktik  politik  uang  dalam pemilihan Kepala Desa Talang Panjang tidak dapat terselesaikan sesuai aturan yang berlaku dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil maupun materil .
Kata Kunci : Politik Uang, Perbup Seluma, Penyelesaian pelanggaran

## Abstract
The  election  of  village  heads  is  an  exercise  of  popular  sovereignty  in  the  context  of electing village heads which are direct, general, free, secret, honest and fair which are legalized by applicable law. Incidents of violations in village head elections often occur during campaign periods such as money politics.  Money politics  activities  are mostly carried out by prospective candidates and support teams in order to get as many votes as  possible  from  the  public.  This  study  aims  to  determine  the  process  of  resolving violations that occurred in the village head election based on Seluma Regent Regulation Number  21  of  2019.  This  research  is  a  type  of  empirical  research.  Data  collection techniques  in  this  study  using  interviews  and  observation.  The  results  of  the  study illustrate that the settlement of violations of money politics practices in the election of the  Talang  Panjang  Village  Head  cannot  be  resolved  according  to  the  applicable regulations due to the non-fulfillment of formal and material requirements.
Keywords: Money Politics, Seluma Regent Regulation, Settlement of violations

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan  kepala  desa  (Pilkades)  merupakan  suatu  pemilihan  yang  dipilih langsung  oleh  warga  desa  yang  bertujuan  untuk  menentukan  siapa  yang  akan menjadi pemimpin di desa yang mereka tempati, yang mana nantinya kepala desa terpilih akan dilantik oleh bupati dan disahkan oleh hukum yang berlaku (Faridhi et  al.,  2022).  Pemilihan  kepala  desa  (Pilkades)  merupakan  bagian  dari  proses kegiatan  politik  untuk  memperkuat  partisipasi  masyarakat  dan  juga  sangat membantu masyarakat desa karena merupakan wadah untuk mereka berdemokrasi. Hal ini telah dituangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa (Asmawi et al., 2021).
Rangkaian  pemilihan  kepala  desa  diatur  menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan peraturan pelaksananya serta peraturan terkait.  Kepala  desa  dipilih  langsung  oleh  penduduk  desa.  Pemilihan  kepala  desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Roby, 2022). Uraian lebih lanjut  mengenai  pemilihan  kepala  desa  kemudian  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa (PP 43/2014)  sebagaimana  yang  telah  diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  (PP  47/2015)  dan  diubah  untuk  kedua  kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 41 ayat (1) PP 47/2015 mengatur  bahwa  pemilihan  kepala  desa  dilaksanakan  melalui  tahap  persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan (Manullang et al., 2020).
Dalam  pemilihan  kepala  desa  (Pilkades)  banyak  kejadian  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  calon  kandidat  maupun  tim  pendukung  diantaranya  adalah money politics. Money politics (politik uang) adalah pertukaran uang
dengan  posisi/kebijakan/keputusan  politik  yang  mengatasnamakan  kepentingan rakyat  tetapi  sesungguhnya  demi  kepentingan  pribadi/kelompok  (Nabila  Amrie, 2020).  Politik  uang  adalah  suatu  upaya  mempengaruhi  orang  lain  (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses  politik  dan  kekuasaan  serta  tindakan  membagi-bagikan  uang,  baik  milik pribadi  atau  kelompok  untuk  mempengaruhi  suara  pemilih  (Rahawarin,  2022). Politik  Uang  dapat  diartikan  sebagai  upaya  mempengaruhi  perilaku  orang  lain dengan menggunakan  imbalan  tertentu  (Vigo  et  al.,  2021).  Ada yang  mengartikan politik  uang sebagai  tindakan  jual  beli suara  pada  proses  politik  dan  kekuasaan. Tindakan itu bisa  terjadi  dalam jangkauan yang lebar,  dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara (Mawardi & Nizar, 2021).
Politik  uang  merupakan  bentuk  pelanggaran  kampanye  yang  umumnya dilakukan  simpatisan,  kader  atau  bahkan  calon  kandidat  yang  akan  mengikuti pemilihan kepala desa (Yunus et al., 2021). Praktik politik uang dilakukan dengan cara  pemberian  berbentuk  uang,  sembako  antara  lain  beras,  minyak  dan  gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk calon kandidat, seperti yang dilakukan calon kandidat Kepala Desa Talang Panjang (Yulianti, 2022).
Mungkin kebanyakan orang menganggap politik uang suatu hal yang biasa saja yang mungkin tidak menimbulkan dampak apapun, tetapi dalam kenyataannya  setelah  dikaji  bahwa  politik  uang  sangat  mempengaruhi  daya  pilih masyarakat  terhadap  para  calon  dalam  pilkades  (Warouw,  2023).  Politik  uang seharusnya  tidak  dijalankan  sarana  dalam  menyukseskan  pemilihan  umum  baik ditingkat  desa,  kabupaten,  propinsi  dan  nasional,  seharusnya  para  calon  wakil rakyat bisa membuktikan bagaimana dedikasinya sebagai calon wakil rakyat (Asnawi & Mulyana, 2018).
Politik uang merupakan sebuah pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam  pasal  523  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (3)  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat  pemungutan  suara.  Politik  uang  akan  menimbulkan  dampak  negatif  yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat, karena kekuasaan yang semestinya diberikan  melalui suatu  pemilihan  telah  dibeli  dengan uang (Kusuma et al., 2020). Dampaknya pembangunan menjadi tidak  lancar  dan    sarana  yang  dibutuhkan masyarakat  sulit  untuk  terpenuhi. Sehingga masyarakat seharusnya berpikir dua kali jika menerima uang dari para  kandidat  yang  menginginkan  dirinya  agar  bisa terpilih  (Riwanto et al.,
2019). Politik uang tidak hanya terjadi pada pemilihan Kepala Daerah dan DPR saja, namun  Politik  uang  juga  sering  terjadi  dalam  pemilihan  Kepala  Desa.  Seperti pelanggaran politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Talang Panjang (Ulum, 2021).
Pelanggaran politik uang yang terjadi di desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu terjadi pada saat sebelum pemilihan dilakukan sekitar pukul 04:30 WIB pada hari pemilihan yang dilakukan oleh salah satu tim pendukung dari  kandidat, kejadian tersebut diketahui  salah  satu  warga yang  merupakan  keluarga  dari  calon  kandidat
yang  lain  dan  langsung  dilaporkan  kepada  panitia  pemilihan  kepala  desa. Pelanggaran tersebut terjadi pada tahun 2019 dalam pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.
Dengan   uraian   diatas   penulis   mengkaji   mengenai   penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Talang Panjang Kceamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu berdasarkan Perbup Seluma Nomor 21 Tahun  2019 tentang petunjuk pelaksanaan  pemilihan  kepala desa  serentak di wilayah  Kabupaten  Seluma,  penulis  menggunakan  Peraturan  Bupati  Seluma dikarenakan  Pemilihan  Kepala  Desa  tidak  termasuk  dalam  rezim  UU  Pemilu sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  No  7  Tahun  2017  Tentang  pemilihan  umum atau kegiatan pemilihan kepala desa tidak termasuk dalam kegiatan Pemilu.
Rumusan   Masalah   yaitu   Bagaimana   penyelesaian   perkara   terkait dengan pelanggaran praktik politik uang yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Talang  Panjang  Kecamatan  Ilir  Talo  Kabupaten  Seluma  Propinsi  Bengkulu berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 ?
Tujuan Penulisan Untuk mengetahui proses penyelesaian pelanggaran politik uang  yang  terjadi  dalam  pemilihan  Kepala  Desa  Talang  panjang Kecamatan Ilir Talo  Kabupaten  Seluma  Propinsi  Bengkulu  berdasarkan  Perbup  Seluma  No  21 Tahun 2019.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  sebagai jenis  penelitian  empiris yaitu penelitian dengan adanya  data-data  lapangan  sebagai  sumber  utama,  seperti  hasil  wawancara  dan observasi. Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di  dalam  suatu  masyarakat,  badan  hukum  atau badan  pemerintah  (Adil,
2020).  Penelitian  empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan ketentuan  hukum  normatif  yang  berlaku  atau  dengan  kata  lain  penelitian yang  dilakukan  terhadap  keadaan  yang  sebenarnya  atau  keadaan  nyata (Affandi & Affandi, 2020).
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengkaji  mengenai  penyelesaian  kasus  praktik politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu berdasarkan Perbup Seluma Nomor 21 Tahun  2019  Tentang  Petunjuk  pelaksanaan  Pemilihan  kepala  Desa  Serentak  di Wilayah Kabupaten Seluma.

## 3. PEMBAHASAN
Perbup  Seluma    Nomor  21  Tahun  2019  mengenai  tentang  petunjuk pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  serentak  di  wilayah  Kabupaten  Seluma.  Pada Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdapat dibagian tahapan pencalonan menjelaskan  bahwa  calon  kepala  desa  pada  saat  melakukan  kampanye  dilarang untuk  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada  peserta kampanye. Jikalau ada calon kepala desa yang    melanggar    peraturan     tersebut mereka   akan   mendapat   sanksi
sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  yang  berlaku  (Herdiana  &  Wiradirja, 2022).
Namun pada pemilihan kepala desa di desa Talang Panjang ada laporan yang mengatakan  bahwa  salah  satu  calon  kandidat  kepala  desa  Talang  Panjang melakukan  pelanggaran  praktik  politik  uang  yang  terjadi  pada  saat  tahapan kampanye. Adapun proses penyelesaiannya sebagaimana yang diatur dalam Perbup Seluma No 21 Tahun 2019 sebagai berikut:
Proses Penyelesaian Praktik money politic (Politik Uang)
A. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan kepala desa
Panitia  pemilihan  kepala  desa  Talang  Panjang  bekerja  sama  dengan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selain menyelenggarakan pemilihan kepala  desa  juga memiliki  tugas   dan   wewenang  untuk  menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  untuk  dilaporkan  kepada  instansi Pemberdayaan masyarakat Desa (PMD). Sesuai ketentuan yang ada, maka sengketa berupa  praktik money  politik (politik  uang)  tidak  dapat  diselesaikan  oleh penyelenggara  pemilihan  kepala  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) melainkan  oleh  dinas  Pemberdayaan  masyarakat  Desa  (PMD)  (Sugiharto,  2021). Dengan demikian panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD tidak berwenang untuk melakukan  pemutusan  perkara  mengenai  praktik  politik  uang  dalam  pemilihan kepala desa, jadi panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD hanya menerima laporan adanya tindakan praktik politik uang dan kemudian melanjutkannya kepada pihak kecamatan dan diteruskan ke pihak Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Dalam  penyelesaian  temuan  praktik  politik  uang  sebagaimana  telah disebutkan  di  atas  bahwa  penyelesaian  temuan  tindakan  praktik  politik  uang pemilihan  kepala  desa  Talang  Panjang  tahun  2019  sebagai  berikut,  penyelesaian temuan tindakan praktik politik uang dengan dimulainya laporan yang diterima oleh panitia  pemilihan  kepala  desa  dan  dilanjutkan  dengan  BPD  dari  pelapor  yang berkewarganegaraan  Indonesia  khususnya  warga  desa  Talang  Panjang  yang mempunyai  hak  pilih  ataupun  jenis  temuan  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan pemilihan Kepala Desa berdasarkan temuan yang ada (Liwun, 2021). Prinsip dasar dalam pelaksanaan  tugas dan  wewenang panitia pemilihan kepala desa dan BPD, dalam  menerima  laporan  praktik  politik  uang  sama  halnya  dengan  laporan pelanggaran pemilihan lainnya adalah:
1)  Panitia  dan  BPD  menerima  laporan  pelanggaran  terkait  dengan pemilihan kepala desa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2)  Panitia dan BPD mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran  pemilihan  kepala  desa  berdasarkan  tempat  terjadinya pelanggaran yang dilaporkan.
3)  Laporan   pelanggaran   pemilihan   kepala   desa   yang   disampaikan kepada panitia dan BPD kemudian diteruskan kepada pihak kecamatan dan diteruskan kepada dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
Data yang diperoleh dan laporan yang masuk ke panitia pemilihan kepala desa  Talang  Panjang  terkait  dengan  praktik  politik  uang  meliputi  1  (satu) kasus, setelah panitia pemilihan kepala desa menerima laporan berupa praktik politik uang maka panitia pemilihan kepala desa melaporkan tentang  adanya  laporan  tersebut kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Panitia  pemilihan  Kepala  Desa  dan BPD dalam menangani laporan tersebut hanya mempunyai waktu 3 hari dari mulai laporan  tersebut  diterima,  dan  apabila  panitia  dan  BPD  memerlukan  keterangan tambahan dari si pelapor maka waktu penanganannya ditambah 2 hari, adapun isi laporan  tersebut  disampaikan  secara  tertulis  sekurang-kurangnya  memuat  nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, serta uraian kejadian (Hermana & Jaya, 2021).
Laporan  yang  masuk  haruslah  jelas  dan  memenuhi  syarat  formil maupun materil, adapun syarat formil dalam sebuah laporan meliputi:
1)  Pihak yang berhak melapor, dalam hal ini adalah warga Desa Talang Panjang yang mempunyai  hak  pilih  atau yang menemukan berupa temuan pelanggaran dalam pemilihan tersebut.
2)  Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu paling  lama  7  hari  dari  dimulai  terjadinya  penemuan  pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa.
3)  Keabsahan  laporan  dugaan  pelanggaran  pemilihan  kepala  desa, meliputi kesesuaian  tanda  tangan  dalam  formulir  laporan  dugaan  pelanggaran pemilihan Kepala Desa dengan kartu identitas.
4)  Tanggal dan waktu pelaporan harus ada dan jelas. Mengenai   syarat    materil    dalam   laporan    pelanggaran    pemilihan
Kepala  Desa  meliputi,  identitas  pelapor,  nama  dan  alamat terlapor,  peristiwa  dan uraian  kejadian,  waktu  dan  tempat  peristiwa,  saksi-saksi  yang  mengetahui,  dan barang  bukti  yang  mungkin  diketahui  (Fathurokhman,
2022).
Jika  dalam  laporan  hanya  syarat  formil  yang  tidak  terpenuhi  dalam artian  syarat  materilnya  lengkap,  maka  masih  memungkinkan  untuk ditindaklanjuti,  dan  menjadi  informasi  awal  adanya  dugaan  pelanggaran  praktik politik uang yang ditindaklanjuti sebagai temuan oleh panitia pemilihan kepala desa Talang  Panjang  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Apabila  dalam  laporan terdapat  syarat  materiil  yang  tidak  terpenuhi,  seperti  nama  dan  alamat  terlapor, peristiwa dan uraian kejadian serta waktu dan tempat  peristiwa terjadi  yang tidak ada atau tidak jelas atau tidak ada saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut serta  tidak  ada  barang  bukti,  maka  laporan  tersebut  akan  sulit  untuk ditindaklanjuti.
B. Penanganan Kasus money politic (politik uang)
Dalam proses pembuktian  praktik politik uang pada  masa  kampanye hingga menjelang hari pemilihan, pada kenyataannya sangat sulit untuk dibuktikan apakah calon  tertentu  atau  tim  pendukung  yang  melakukan  praktik  politik  uang.    Dari laporan  yang  masuk  terkait  dengan  politik  uang  tidak  ada  kasus  yang  berhasil dibuktikan  sebagai  bagian  dari  pelanggaran  dalam  pemilihan.  Kesulitan  untuk membuktikan  apakah  suatu  kejadian  merupakan    pelanggaran    kampananye pemilihan  atau  tidak  diawali  oleh
beberapa hal terkait dengan masalah penindakan politik uang  (Ferianto Bili, 2019).
Permasalahan dalam penindakan politik uang salah satunya adalah kesulitan untuk  menjerat  pelaku  politik  uang,  baik  pihak  yang  membagi-  bagikan uang/barang  maupun  pihak  yang  memberi  perintah  dan  menyuplai  uang/barang kepada  perantara  untuk  dibagikan  kepada  warga.  Mekanisme  praktik  pemberian uang atau materi lainnya tidak secara langsung diberikan  oleh  calon  kepala  desa atau tim pendukung kepada pemilih yang mengarah pada praktik politik uang.   Ada mekanisme  pelibatan  orang  lain  atau  perantara  di  luar  tim  pendukung  dalam memberikan uang atau imbalan lain kepada calon pemilih (Kartabrata, 2022).
Perantara  bisa  dari  individu  atau  kelompok  masyarakat  yang  tidak  terdaftar sebagai  tim  pendukung.  Perantara  yang  dilibatkan  dalam  praktik  politik  uang biasanya  memiliki  massa  di  tingkat  bawah  dan  memiliki  kedekatan  dengan masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  jerat  tuduhan  politik  uang. Meskipun secara yuridis para calon kepala desa relatif aman dari jerat hukum jika terjadi  praktik  politik  uang.  Pada  masa  kampanye,  pelaku politik uang yang bisa dijerat adalah pelaksana kampanye pemilihan kepala desa. Pada masa hari tenang, pelaku politik uang yang bisa  dijerat  adalah  pelaksana,  peserta  dan/atau  petugas kampanye pemilihan kepala desa. Pada hari pemilihan, setiap orang yang melakukan politik  uang  bisa  dijerat,  termasuk  peserta  pemilihan  kepala  desa.  Pembedaan subjek  hukum  pelaku  politik  uang  membuka  celah  regulasi  untuk  dimanfaatkan oleh calon kepala desa agar mereka bisa lolos dari jerat hukum.
Teknik yang sering digunakan oleh calon kepala desa untuk melakukan politik uang tanpa terkena jerat regulasi adalah dengan menggunakan perantara di luar  tim  pendukung.  Pada  masa  kampanye,  pelaksana  kampanye  sering menggunakan perpanjangan tangan di luar tim kampanye untuk melakukan praktik politik uang. Para calon kepala desa biasanya menghindari untuk mendistribusikan bantuan  kepada  warga.  Mereka  juga  menghindari  untuk  menggunakan  tim pendukung untuk mendistribusikan bantuan kepada warga (Turnip et al., 2021).
Para  calon  umumnya  menggunakan  perantara-perantara  lain  di  luar  tim pendukung  yang  bertugas  untuk  mendistribusikan  bantuan-bantuan  tersebut kepada  warga.  Modus  pertama  yang  dilakukan  para  perantara adalah dengan cara  membagikan  sembako  atau  memberikan  bantuan  lainnya  secara  langsung kepada  calon  pemilih.  Modus  yang  kedua  adalah  pemberian  uang  oleh  pihak perantara  kepada  calon  pemilih  dengan  tujuan  mengarahkan  pilihan  ke  calon tertentu. Modus  yang ketiga melakukan  pertemuan kecil dengan masyarakat yang kemudian akan membagikan uang yang dilakukan  oleh  pihak ketiga.   Modus  dan praktik  politik uang  tersebut pada  umumnya  dilakukan  dengan  bantuan  pihak di luar tim pendukung yang disebut sebagai perantara (Josviranto, 2022).
Calon  tertentu  atau  tim  pendukung  membagikan  uang  atau  materi lainnya lewat perantara, sedangkan calon kepala desa melakukan kampanye sesuai dengan  aturan  pemilihan  kepala  desa  tanpa  melakukan  pelanggaran  kampanye. Ketika ditemukan pelanggaran kampanye, maka calon atau tim kampanye  tertentu akan  dengan  mudah  menghindar  dengan  mengatakan
bahwa  mereka  tidak  melakukan  praktik  politik  uang  karena  yang  melakukannya adalah  orang  lain  yang  tidak    memiliki  keterikatan  dengan  calon  (Hermawan  & Sundary, 2022).
Dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  kepala  desa  Talang  Panjang  tahun 2019,  Panitia  pemilihan  Kepala  Desa  dan  BPD  dalam  menangani  pelanggaran pemilihan  kepala  desa  khususnya  praktik  politik  uang,  banyak  mengalami hambatan yang ditemui adapun hambatannya  adalah sebagai berikut.
Pertama,  tidak  terpenuhinya  syarat  formil  dan  materiil  suatu  laporan terkait  praktik  politik  uang  pemilihan  kepala  desa,  yang  mengakibatkan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa Talang Panjang, BPD beserta dari pihak kecamatan  kesulitan  untuk  menindaklanjuti  suatu  laporan,  mengenai  syarat materiil salah satunya mencari saksi-saksi itu sangat sulit dilakukan oleh panitia penyelenggara dan BPD karena panitia pemilihan kepala desa dan BPD sendiri tidak memiliki  upaya  paksa  untuk  memanggil  saksi-  saksi  sehingga  hasil  kajiannya kurang lengkap (Hajar Abra, 2020).
Kedua,  Regulasi  dalam  Perbup  Seluma  tahun  2019  memungkinkan adanya manipulasi terhadap terjadinya praktik politik uang, misalnya praktik politik uang yang dilakukan pada masa kampanye, jika dilihat mengenai  definisi  kampanye yang  terdapat  dalam  Perbup  Seluma  Tahun 2019  tentang  petunjuk  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  serentak  di wilayah  Kabupaten  Seluma,  kampanye  pemilihan  kepala  desa  adalah  kegiatan peserta pemilihan kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilihan kepala desa (Nurullah & Din, 2019). Dari definisi tersebut maka unsur kampanye bersifat  kumulatif,  dengan  demikian  satu saja  unsur  tidak  terpenuhi  tidak  bisa  digunakan  untuk  menjerat  adanya  dugaan pelanggaran  pemilihan  kepala  desa.  Dalam  kasus  praktik  politik  uang  untuk menghindari sanksi yang berlaku, peserta pemilihan maupun calon kandidat pada saat menyerahkan uang dan/atau barang kepada masyarakat/pemilih tanpa disertai penyampaian visi, misi atau tidak mengeluarkan kalimat ajakan untuk memilih.
Ketiga, tidak adanya saksi karena orang yang mengetahui kejadian tidak berani bersaksi akibat adanya intimidasi, sementara panitia penyelenggara dan BPD tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melindungi  saksi.  Ketiadaan  saksi  ini  menjadi hambatan terbesar dalam menegakan aturan terhadap praktik politik uang, dugaan pealnggaran  pemilihan  kepala  desa  baru  bisa  ditindaklanjuti  minimal  jika  ada  2 (dua)  orang  saksi.  Ketidaksediaan  warga  untuk  menjadi  saksi  atas  terjadinya pelanggaran  tersebut  antara  lain  disamping  fakta  pada  umumnya  partisipasi masyarakat masih sangat rendah, pada saat yang sama yang mengetahui kejadian atas praktik politik uang tersebut adalah para pihak yang terlibat.
Pelaporan  pelanggaran  pemillihan  kepala  desa  masuk  dalam  ranah  kerja lembaga  panitia  pemilihan  kepala  desa  dan  BPD,  dikarenakan  pada  pemilihan kepala  desa  tidak  ada  badan  khusus  yang  mengawasi  kegiatan  pemilihan  kepala desa seperti panwaslu, bawaslu dan lain sebagainya dikarenakan pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam ranah Pemilihan Umum (Pemilu). Pelaporan pelanggaran pemilihan kepala desa oleh pelapor diteruskan  ke  panitia  pemilihan  kepala  desa, kemudian  panitia  pemilihan
kepala  desa  menyampaikan  kepada  BPD,  dan  kemudian  akan  menindaklanjuti laporan  pelanggaran  yang  masuk.  Hasil  tindak  lanjut  laporan  tersebut  akan disimpulkan  apakah  merupakan  pelanggaran  dalam  pemilihan  kepala  desa  yang mencakup  praktik  politik  uang,  atau  bukan  merupakan  pelanggaran  dalam pemilihan kepala desa (Hajar Abra, 2020).
Dalam  kasus  politik  uang  yang  penulis  teliti  yaitu  mengenai  praktik politik  uang  yang  terjadi  dalam  pemilihan  Kepala  Desa  Talang  Panjang  dalam pemilihan  serentak  pada  tahun  2019  lalu,  yang  mana  laporan  diterima  Panitia Pemilihan Kepala Desa  Talang Panjang  dan  BPD mengenai laporan praktik politik uang menunjukkan adanya laporan yang masuk sebanyak 1 (satu) kasus. Namun, kasus  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  beserta  tidak  adanya bukti-bukti  yang  kuat  dan  saksi-saksi  yang  melihat  kejadian  tersebut  sehingga kasus tersebut tidak dapat terselesaikan dan tidak menemukan titik terangnya. Dan pada  akhrnya  dugaan  praktik  politik  uang  dalam  pemilihan  kepala  desa  Talang Panjang yang dilakukan salah satu calon kepala desa hanya berlalu begitu saja.

## 4. PENUTUP
Proses penyelesaian dugaan praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala  desa  Talang  Panjang  pada  tahun  2019  tidak  dapat  terselesaikan  karena permasalahan  tersebut  tidak  mencukupi  syarat  formil  dan  juga  materil  sehingga kasus  tersebut  tidak  terselesaikan  menurut  hukum  yang  berlaku.  Dalam menindaklanjuti terjadinya dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Talang panjang Kecamatan  Ilir Talo Kabupaten  Seluma  apabila  syarat-syarat  serta  bukti yang cukup maka proses penyelesaiannya berdasarkan Perbup Seluma No 21 Tahun 2019  akan  di  Diskualifikasi  dikarenakan  tidak  ada  aturan  yang  kuat  mengenai pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam ranah Pemilihan Umum (Pemilu) maka dalam penyelesaian dugaan praktik politik uang pemilihan Kepala Desa Talang Panjang tidak bisa di pidana.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adil,  M.  M.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pelanggaran  Pemilihan  Umum Legislatif Di Indonesia. Lex Administratum , 8 (1).
Affandi,  H.,  &  Affandi,  N.  K.  (2020).  Evaluasi  Pemilihan  Kepala  Daerah Serentak 2020 Di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat. Proceeding Of Conference On Law And Social Studies , 50 – 69.
Asmawi,  M.,  Amiludin,  A.,  &  Sofwan,  E.  (2021).  Strategi  Badan  Pengawas  Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. Indonesian Journal Of Law And Policy Studies , 2 (1), 28. Https://Doi.Org/10.31000/Ijlp.V2i1.4296
Asnawi, A., & Mulyana, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana  Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  Dan  Walikota. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 4 (2), 138. Https://Doi.Org/10.35194/Jhmj.V4i2.467
Faridhi, A., Yandra, A., & Fahmi, S. (2022). Model Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang
Pemilihan   Kepala   Daerah   Tahun   2020. Joels:   Journal   Of   Election   And Leadership , 3 (1), 7 – 17. Https://Doi.Org/10.31849/Joels.V3i1.8396
Fathurokhman,  F.  (2022).  Hipokrisi  Parlemen  Dalam  Formulasi  Tindak  Pidana Politik  Uang  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah. Veritas  Et  Justitia , 8 (1),  25 – 48. Https://Doi.Org/10.25123/Vej.V8i1.4408
Ferianto  Bili,  B.  (2019). Money  Politic  (Vote  Buying)  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa (Studi  Kasus  Deskriptif-Kualitatif  Pemilihan  Kepala  Desa  Tahun  2011  Di  Desa Dannga  Mangu,  Kecamatan  Wewewa  Timur,  Kab.  Sumba  Barat  Daya,  Nusa Tenggara Timur) . Http://Repo.Apmd.Ac.Id/Id/Eprint/335
Hajar Abra, E. (2020). Ius Contituendum Penegakan Hukum Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau , 2 (1), 1 – 17. Https://Doi.Org/10.55108/Jbk.V2i1.229
Herdiana, A., & Wiradirja, I. R. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) , 3 (1), 12 – 36.
Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 6 (2), 248 – 266.
Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.29300/Imr.V6i2.4939
Hermawan, M. J. H., & Sundary, R. I. (2022). Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala  Desa  Dihubungkan  Dengan  Asas  Jujur  Dan  Adil  Dalam  Pemilihan Umum. Bandung  Conference  Series:  Law  Studies , 2 (2),  1043 – 1050. Https://Doi.Org/10.29313/Bcsls.V2i2.2556
Josviranto, M. (2022). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum  Pada Pemilu Serentak  Tahun  2024. Jurnal  Pendidikan  Tambusai , 6 (2),  14275 – 14280. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31004/Jptam.V6i2.4695
Kartabrata, A. (2022). Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) \  Dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi  Secara Terstruktur,  Sistematis Dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jurnal Keadilan Pemilu ,
1 (3), 1 – 18. Https://Doi.Org/10.55108/Jkp.V1i3.158
Kusuma,  L.  S.  T.,  Zulhadi,  Z.,  Junaidi,  J.,  &  Subandi,  A.  (2020).  Peran  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  Dalam  Penegakan  Hukum  Pemilu  (Studi Penanganan  Pelanggaran  Pemilu  Pada  Sentra  Gakkumdu  Provinsi  Nusa Tenggara Barat). Jurnal Ulul Albab , 23 (2), 110 – 116. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31764/Jua.V23i2.1733
Liwun,  A.  F.  (2021). Analisis  Hukum  Penerapan  Asas  Kesamaan  Dan  Kepastian Pelanggaran Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut  Undang-Undang  Pemilihan  Umum  Dan  Undang-Undang  Pemilihan Kepala Daerah . Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Http://E-
Journal.Uajy.Ac.Id/Id/Eprint/24614
Manullang, S. O., Wardani, M., Alam, S. N., & Saliro, S. Sudono. (2020). Pemilihan Kepala  Desa  Serentak  2019  Di  Indonesia:  Implementasi  Dan  Tantangan.
Legalitas: Jurnal Hukum , 12 (2), 231.
Https://Doi.Org/10.33087/Legalitas.V12i2.211
Mawardi, I., & Nizar, M. (2021). Keadilan Pemilu: Politik Uang, Antara Tindak Pidana Dan Pelanggaran Administrasi . Nusamedia.
Nabila Amrie, A. (2020). Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di  Desa  Anti  Politik  Uang  Kabupaten  Kebumen  Perspektif  Teori Al-Hisbah . Iain Purwokerto.
Https://Doi.Org/Http://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/Id/Eprint/8755
Nurullah,  R.,  &  Din,  M.  (2019).  Jangka  Waktu  Penyidikan  Tindak  Pidana  Money Politic  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Gayo  Lues. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 3 (3), 398 – 411.
Rahawarin,  Z.  A.  (2022). Dinamika  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah . Pustaka Pelajar.
Riwanto,  A.,  Achmad,  A.,  Suranto,  S.,  Firdaus,  S.  U.,  &  Wahyuni,  S.  (2019). Membangun  Model  Desa  Anti  Politik  Uang  Sebagai  Strategi  Bawaslu  Dalam Mencegah    Pilkada   Curang. Masalah-Masalah    Hukum , 50 (3),    279 – 289. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.50.3.2021.279-289
Roby,  R.  (2022). Penyelesaian  Pelanggaran  Pemilihan  Kepala  Daerah  Oleh  Badan Pengawas  Pemilu  Perspektif  Fiqih  Siyasah  Dusturiyah  (Studi  Kasus  Pilkada Serentak  2020  Di  Kota  Bengkulu)  Tahun  Ajaran  2021/2022. Uin  Fatmawati Sukarno Bengkulu. Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/Id/Eprint/9587
Sugiharto, I. (2021). Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya . Penerbit Nem.
Turnip, E. L. S., Paskarina, C., & Manan, F. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada  Kampanye   Pemilihan   Kepala   Daerah. Perspektif , 10 (1),   120 – 127. Https://Doi.Org/10.31289/Perspektif.V10i1.4137
Ulum,  M.  B.  (2021).  Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Indonesia  Setelah  Reformasi: Kesinambungan  Dan  Perubahan. Undang:  Jurnal  Hukum , 4 (2),  309 – 343. Https://Doi.Org/10.22437/Ujh.4.2.309-343
Vigo,  V.,  Baharuddin,  B.,  &  Todingbua,  M.  A.  (2021).  Efektivitas  Fungsi  Bawaslu Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  Di  Kabupaten  Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Paulus Journal Of Management Research , 1 (1), 41 – 48.
Warouw,  C.  C.  (2023).  Tinjauan  Yuridis  Pelanggaran  Yang  Bersifat  Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Lex Privatum , 11 (1).
Yulianti, G. (2022). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018= The  Efforts  Of  The Wajo  District General  Election  Supervisory Agency  (Bawaslu) On  Money  Political  Practices  In  The  2018  Regi .  Universitas  Hasanuddin. Http://Repository.Unhas.Ac.Id:443/Id/Eprint/24042
Yunus, M., Damrus, D., Sari, P. K., & Aulia, E. (2021). Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Aceh Barat. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan , 5 (1).
Https://Doi.Org/10.35308/Jic.V5i1.3091