E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 204

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Efektivitas Undang-Undang...(Fajaruddin) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Fajaruddin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapt. Mukhtar Basri Nomor 3, Medan – Sumatera Utara
Email: fajaruddin@umsu.ac.id

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan  untuk  hak-hak  konsumen.  Di  antara  perlindungan  ini  adalah  perlunya  label halal pada setiap produk makanan dan minuman. Pelanggaran label halal adalah kesalahan yang  dilakukan  oleh  bisnis  terhadap  dimasukkannya  label  halal  dalam  penerbitan  produk dan  layanan.  Bahkan  masih  banyak  produk  makanan  dan  minuman  yang  menggunakan bahan-bahan tidak sah, atau dengan kata lain masih banyak produk makanan dan minuman yang  masih  dalam  krisis  akibat  halal.  Undang-Undang  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  adalah  penyempurnaan  hukum  yang  sebelumnya  mengatur  perlunya peleburan  halal.  Undang-undang  ini  diharapkan  menjadi  aturan  yang  lebih  sempurna dalam melindungi konsumen dari produk terlarang.
Kata Kunci: Efektivitas, Jaminan, Produk, Halal, Konsumen

## Abstract
Law  No.  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection  provides  protection  for consumer  rights.  Among  these  protections  is  the  necessity  of  halal  labels  on  every  food and beverage product. Violation of halal labeling is a mistake made by businesses against the  inclusion  of  halal  labels  in  the  publishing  of  products  and  services.  In  fact there  are still many food and beverage products that use illegitimate ingredients, or in other words there are still many food and beverage products that are still in crisis from halal. The Law No.  33  of  2014  Concerning  Halal  Product  Guarantee  Law  is  a  refinement  of  the  law which  previously  regulated  the  necessity  for  halal  smelting.  This  law  is  expected  to  be  a more perfect rule in protecting consumers from illicit products.

## Keywords: Effectiveness, Guarantees, Product, Halal, Consument

## PENDAHULUAN
Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  jaminan  produk halal, ternyata telah ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang produk halal yaitu; Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan  pasal  30  ayat  2  huruf  e menyebutkan:
(2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 205

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
1. nama produk
2. daftar bahan yang digunakan
3. berat bersih atau isi bersih
4. nama dan alamat pihak yang memperoduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
5. keterangan tentang halal.
6. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.
Kemudian  pada  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2012  mempertegas  dan memperbanyak ketentuan yag mengatur tentang pangan halal maupun dalam ketentuan yang menyatakan „tidak bertentangan dengan agama‟. Perlindungan bagi konsumen sudah tampak pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan  dan  dilanjutkan  oleh  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  yang  menunjukkan  secara  politik  hukum pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat mengonsumsi pangan yang halal.
Lalu  dalam  Undang-Undang    Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen bertujuan  untuk  melindungi  konsumen  dari  produk-produk  yang  sudah  dinyatakan  halal dalam  bentuk  label  halal.  Kemudian  diperkuat  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Prosedur  pengurusan  lebel  halal  telah  memiliki peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Seiring dengan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan adanya  pencantuman  lebel  halal,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan Produk  Halal,  maka  secara  khusus  makalah  ini  ingin  menelaah  ulang  apakah  efektif pelaksanaan jaminan halal kaitannya dengan perlindungan konsumen.
Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  memberikan perlindungan  hak-hak  konsumen.  Diantara  perlindungan  tersebut  adalah  adanya  keharusan lebel halal pada setiap produk makanan maupun minuman. Pelanggaran lebelisasi halal adalah kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  terhadap  pencantuman  lebel  halal  dalam penerbitan  suatu  produk  dan  jasa.  Bahkan  terindikasi  masih  banyak  produk  makanan  dan minuman  yang  menggunakan  bahan  haram,  atau  dengan  kata  lain  masih  banyak  produk makanan dan minuman yang masih krisis dari halal.
Pada  sisi  lain  sebenarnya  LPPPOM  Majelis  Ulama  telah  membuat  sejumlah  aturan berupa  prosedur  bagi  perusahaan  yang  ingin  memperoleh  sertifikat  halal  LPPOM  MUI.  Hal ini  untuk  memudahkan  pelaku  usaha  untuk  mendapat  sertifikat  halal.  Adapun  pelaku  usaha atau  perusahaan  yang  ingin  memperoleh sertifikat  halal  tersebut,  baik  industri  makanan  dan minuman.
Namun dalam kenyataan ada saja masih beberapa produk makanan dan minuman yang tidak  memiliki  label  halal.  Sepertinya  walaupun  sudah  ada  undang-undang  perlindungan konsumen ternyata masih ada ditemukan produk  yang tidak ada lebel halal diperjualbelikan. Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah disahkan tahun 2014, dalam rangka untuk lebih terjaminnya  produk  makanan  maupun  minuman  yang  dikonsumsi  oleh  umat  Islam.  Namun apakah Undang-Undang tersebut telah efektif sebagai perlindungan bagi konsumen.Maka ini
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 206

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Efektivitas Undang-Undang...(Fajaruddin) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
yang  akan  disampaikan  dalam makalah ini.  melalui  analisis efektifitas  jaminan  produk  halal terhadap perlindungan konsumen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  seluruh  upaya  untuk  mencari  dan  menemukan  jawaban  yang benar  ( right  answer )  dan/atau  jawaban  yang  tidak  sekali-kali  keliru  ( true  answer )  mengenai suatu  permasalahan,  untuk  menjawab  segala  macam  permasalahan  hukum  diperlukan  hasil penelitian  yang  cermat  dan  sahih  untuk  menjelaskan  dan  menjawab  permasalahan  yang  ada (Zainudin Ali, 2011, h.  18).
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( normative  law research ),  yaitu  penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek,  yaitu aspek  teori,  sejarah,  filosofi,  perbandingan,  struktur  dan  komposisi,  lingkup  dan  materi, konsistensi,  penjelasan  umum  pasal  demi  pasal,  formalitas  dan  kekuatan  mengikat  suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya  (Abdulkadir  Muhammad,  2004,  h.  120).  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengkaji  perlindungan  hukum  konsumen  bagi  umat  muslim  yang  ada  di  Indonesia  terkait dengan jaminan produk halal.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Efektivitas
Peraturan perundang-udangan baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penagak hukum dapat melaksanakannya  secara  konsisten  dan  tanpa  membedakan  antara  masyarakat  yang  satu dengan  yang  lainnya.  Semua  orang  dipandang  sama  di  hadapan  hukum (equality  before the  law). Namun  peraturan  perundangan  tersebut  sering  dilanggar,  sehingga  aturan  tidak efektif.  Bisa  jadi  ketidakefektivan  sebuah  undang-undang  disebabkan:  Karena  Undang- undang-nya  kabur  atau  tidak  jelas,  2.  Aparat  yang  tidak  konsisten,  3.Aparat  dan  atau masyarakat  tidak  mendukung  pelaksanaan  undang-undang  tersebut.  Apabila  undang- undang  tersebut  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  undang-undang  itu  dikatakan  efektif. Dikatakan  efektif  karena  bunyi  undang-undangnya  jelas  dan  tidak  perlu  adanya penafsiran,  aparatnya  menegakkan  hukum  secara  konsisten  dan  masyarakat  yang  terkena aturan  sangat  mendukungnya.  Maka  teori  yang  menganalisis  tentang  hal  ini  disebut  teori efektivitas hukum Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, h. 301).
Istilah  teori  efektivitas  hukum  berasal  dari  terjemahan  bahasa  Inggris  ,  yaitu effektiveness  of  the  legal  theory ,  bahasa  Belanda  disebut  dengan effectiviteit  van  de juridische  theorie ,  bahasa  Jermannya,  yaitu wirksamkeitt  der  rechtlichen  theorie. Salim HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapam  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi, (Salim HS  & Erlies Septiana Nurbani, 2017, h.  301) . Hens  Kelsen  memberikkan defenisi tentang efektivitas hukum adalah:
Apakah  orang-orang  pada  kenyataannya  berbuat  menurut  suatu  cara  untuk
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 207

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Efektivitas Undang-Undang...(Fajaruddin) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
mengindari  sanksi  yang  diancamkan  oleh  norma  hukum  atau  bukan,  dan  apakah sanksi  tersebut  benar-benar  dilaksanakan  bila  syaratnya  terpenuhi  atau  tidak terpenuhi.
Konsep  efektivitas  dalam  defenisi  yang  dikemukakan  oleh  Hens  Kalsen  difokuskan pada  subjek  dan  sanksi.  Subjek  yang  melaksanakannya,  yaitu  orang-orang  atau  badan hukum.  Orang-orang  tersebut  harus melaksanakan  hukum  sesuai  dengan  bunyinya  norma hukum.  Bagi  orang-orang  yang  dikenai  sanksi  hukum,  maka  sanksi  hukum  benar-benar dilaksanakan atau tidak.
Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum adalah:
Hukum  akan  menjadi  efektif  jika  tujuan  keberadaan  dan  penerapannya  dapat mencegah  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  diinginkan  dapat  menghilangkan kekacauan.  Hukum  yang  efektif  secara  umum  dapat  membuat  apa  yang  dirancang dapat  diwujudkan.  Jika  suatu  kegagalan,  maka  kemungkinan  terjadi  pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam  suasana  baru  yang  berbeda,  hukum  akan  sanggup  menyelesaikannya  (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, h. 301).
Konsep Anthony  Allot tentang  efektivitas  hukum  difokuskan  pada  perwujudannya. Hukum  yang  efektif  secara  umum  dapat  membuat  apa  yang  dirancang  dapat  diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan mengungkapkan dan menganalisis kedua pendapat  di  atas  maka  teori  efektivitas  hukum  adalah  “Teori  yang  mengkaji  dan menganalisis  tentang  keberhasilan,  kegagalan  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapannya.”
Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi :
a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya.
c. Faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  (Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  2017,  h. 303).
Keberhasilan  di  dalam  pelaksanaan  hukum  adalah  bahwa  hukum  yang  dibuat  itu telah  tercapai  maksudnya.  Maksud  dari  norma  hukum  adalah  mengatur  kepentingan manusia.  Apabila  norma  hukum  itu  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat  maupun penegak  hukum,  maka  pelaksanaan  hukum  itu  dikatakan  efektif  atau  berhasil  di  dalam imlementasinya.  Hal  ini,  dapat  dilihat  di  dalam  masyarakat  yang  telah  secara  sadar mebaikot makanan dan minuman yang tidak  mencantumkan label halal.
Kegagalan  di  dalam  pelaksanaan  hukum  adalah  bahwa  ketentuan-ketentuan  hukum yang  telah  ditetapkan  tidak  mencapai  maksudnya  atau  tidak  berhasil  di  dalam implementasinya.  Hal ini dapat dicontohkan bahwa setiap produk makanan dan minuman yang diproduksi belum semuanya mencantumkan lebel halal.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  adalah  hal-hal  yang  ikut  menyebabkan  atau berpengarih  di  dalam  pelaksanaan  dan  penerapan  hukum  tersebut.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi dapat dikaji dari:
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 208

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
a. Aspek keberhasilannya, dan
b. Aspek kegagalannya.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  itu,  meliputi  substansi  hukum, struktur,  kultur,  dan  fasilitasnya.  Norma  huku  dikatakan  berhasil  atau  efektif  apabila norma  itu  ditaati  dan  dilaksanakan  masyarakat  maupun  aparatur  penegak  hukum  itu sendiri.  Hal  ini,  dapat  dicontohkan  pelaksanaan  hukum  yang  berhasil  yaitu  pelaku  usaha telah  mendaftarkan  dan  mencantumkan  label  halal  pada  produk  makanan  dan  minuman yang mereka produksi.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kegagalan  di  dalam  pelaksanaan  hukum  adalah karena  norma  hukum  yang  kabur  atau  tidak  jelas,  aparatur  hukum  yang  korup,  atau masyarakat  yang  tidak  sadar  atau  taat  pada  hukum  atau  fasilitas  yang  tersedia  untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

## Pangan Haram Dalam Islam
Salah  satu  prinsip ajaran  Islam  yang  berhubungan  dengan  kebendaan  adalah  bahwa segala  macam  benda  yang  diciptakan  Allah  di  alam  semesta  ini  dibolehkan  untuk dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Para ulama mendasarkan ketetapan bahwa segala sesuatu  itu  asalnya  mubah,  dibolehkan dengan  dalil  sejumlah  ayat-ayat  al-Quran.  Prinsip yang  disebut  :  ةحابلاا  ءايشلأا  ىف  لصلأا    ini  menyangkut  hubungan  kebendaan  dengan  segala macam  bentuk  perbuatan  manusia  yang  tidak  termasuk  urusan  ibadah,  yakni  yang  biasa diidtilahkan dengan adat atau muamalah.
Di  dalam  masalah  muamalah,prinsipnya  adalah  segala  sesuatu  pada  dasarnya  tidak haram,  tidak  terikat,  kecuali  memang  syari‟  yakni  pembuat  syariat  sendiri  (Allah  SWT), telah  dijelaskan  keharamannya,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  al-Quran  surat  al-An‟am ayat 119 yang artinya:
Mengapa  kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya  Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain)  dengan  hawa  nafsu  mereka tanpa  pengetahuan.  Sesungguhnya  Tuhanmu,  Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
Maka dalam urusan muamalah, segala urusan pada dasarnya adalah boleh, tidak satupun yang terlarang kecuali memang telah diharamkan.Urusan makanan-minum, pemilihan pangan, pengelolaan  pangan,  danlain-lain,  manusia  tidak  diberi  penjelasan  yang  sangat  detail  seperti dalam  urusan  ibadah.  Petunjuk  dan  dalil-dalil  yang  berkenaan  dengan  urusan  muamalah datamg dalam bentuk prinsip atau petunjuk umum.
Hal  ini  dapat  dipahami  karena  cabang-cabang  dari  urusan  selain  ibadah  (selain  ritus) tidak  terhingga  banyaknya,  senantiasa  berubah  dan  berkembang  seiring  dengan  dunamika perkembangan  peradaban  manusia.  Sebagaimana  dinyatakan  Abdul  Halim  Uways,  Allah sebagai  pembuat  hukum  ( syari’ )  tidak  menetapkan  hukum  secara  taken  for  granted  dalam
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 209

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Efektivitas Undang-Undang...(Fajaruddin) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
segenap hal. Bahkan Allah membiarkan adanya suatu wilayah yang luas tanpa terikat dengan nas. Tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan, kemudahan, dan rahmat bagi makhluk- Nya (Abdul Halim Uways, 1998, h. 122-133).
Pangan  manusia  dapat  dibedakan  atas  dua  golongan  besar,  nabati  damn  hewani  yang masing-masing menghimpun sangat banyak jenis dan macam sumber pangan. Ribuan, bahkan jutaan spesies tumbuhan dan hewan yang berada di alam yang telah tersedia sebagai sumber pangan yang dibutuhkan manusia. Untuk mengenali dan membedakan pangan halal dari yang haram,  serta  mengetahui  batas-batasnya  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  dan  RasulNya sebagaimana  dinyatakan  dalam  nas-nas  al-Quran  dan  as-Sunnah,  yaitu;  (Wawan  Junaidi, 2006, h. 61)
a. Pangan yang diharamkan nas al-Quran
1) Bangkai
2) Darah
3) Daging Babi
4) Sembelihan Sesaji
5) Khamar
b. Pangan yang diharamkan as-Sunnah
1) Binatang Buas Bertaring dan Burung Bercengkram
2) Himar Keledai dan Kuda
3) Ular, Burung Gagak, Kelabang dan Tikus
c. Alasan Keharaman
1) Membahayakan
2) Menjijikkan
3) Memabukkan

## Jaminan Produk Halal
Jaminan  produk  halal  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen, menyatkan bahwa pelaku usaha dilarang memperoduksi dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi secara  halal,  sebagaimana  pernyataan  “halal”  yang  dicantumkan  dalam  label  (Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Pasal  8  ayat  1  huruf    h). Peraturan  perundangan  lainnya  juga  memepertegas  pentingnya  pencantuman  label  halal tercantum  di  dalam  Unddang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  yang  pada bab VII tentang Keamanan Pangan, bagian kedelapan yang berjudul Jaminan Produk Halal bagi  yang dipersyaratkan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Bab VII Bagian  Kedelapan),  dan  menentukan  bahwa  pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan melalui:
a. Penetapan target  pencapaian  angka  konsumsi  pangan  per  kapita  per-tahun  sesuai dengan angka kecukupan gizi.
b. Menyediakan  pangan  yang  beragam,  bergizi  seimbang,  aman  dan  tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, dan,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 210

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
c. Pengembangan  pengetahuan  dan  kemampuan  masyarakat  dalam  pola  konsumsi pangan  yang  beragam,  bergizi  seimbang,  bermutu  dan  aman  (Pasal  95  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).
Oleh  sebab  itu  sebagai  kewajiban  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah dalam  rangka  meningkatkan  pemebuhan  kuantitas  dan  kualitas  konsumsi  pangan  yang beragan,  bergizi  seimbang,  aman  dan  tidak  bertentangan  dengan  agama,  keyakinan  dan budaya dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, merupakan salah satu ketentuan yang pada frasa „tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan” menjadikan kewajiaban  pencantuman  label  halal  dikenakan  pada  pangan,  yang  kemudian  dalam Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  lebih  diperjelas  dan  dipertegas  kewajiban pencantuman label halal (Abdurrahman Konoras, 2017, h.1-2).
Sebelum  dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  Pangan  ketentuan  yang  mewajibkan pencantuman label  halal  sebenarnya  sudah  diatur  di  dalam  peraturan  yang  rendah  derajat hukumnya seperti pada keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama nomor 427/MENKES/SKB/VIII/1985  dan  Nomor  68  Tahun  1985  tentang  tulisan  „halal‟  pada lebel makanan, tertanggal 12 Agustus 1985 yang pada Pasal 2 menyatakan produsen yang mencantumkan  tulisam  „halal‟  pada  label/penandaan  makanan  produknya  bertanggung jawab  terhadap  halalnya  makanan  tersebut  bagi  pemeluk  agama  Islam.  Datur  pula  pada Pasal  3  bahwa  produsen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2  Keputusan  Bersama  ini berkewajiban  menyampaikan  laporan  kepada  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia dengan  mencantumkan  keterangan  tentang  proses  pengolahan  dan  komposisi  bahan  yang digunakan.
Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk halal pada dasarnya sudah mulai dirintis oleh  sejumlah  ketentuan  sebelumnya,  baik  dalam  derajat  dan/atau  level  yang  rendah seperti  Keputusan  Bersama  Menteri  Kesehatan  dan  Menteri  Agama,  kemudian tercantum pada  pasal  8  ayat  1  huruf  h  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, serta dalam sejumlah pasal  Undang-Undang Pangan  tersebut adalah sejumlah ketentuan  peraturan  perundangan  yang  telah  mengadopsi  salah  satu  bagian  dari prinsip/tujuan syari’ah yang  bertujuan  memelihara  keselamatan  agama  ( hifzu  ad-Din ), jiwa  ( hifzu  an-Nafs ),  akal  ( hifzu  al-Aqal ),  keturunan  ( hifzu  an-Nasab )  dan  harta  benda ( hifzu al-Mal ). Pencantuman label halal adalah bagian penting sebagai jaminan hukum dan perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  sekaligus  sebagai  bentuk  kepastian  hukum  yang memiliki urgensi penting.
Persoalan  kehalalan  suatu  produk  adalah  suatu  hal  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar karena  menyangkut  prinsip  penting  dan  mendasar  yaitu  prinsip syari’ah mengenai berbagai  produk  makanan,  minuman,  obat-obatan  maupun  kosmetika.    Kehadiran  hukum memberikan  perlindungan  ( to  protect )  terhadap  konsumen  sebagaimana  diusung  oleh substansi    Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  sekaligus  juga  dapat  menjamin kepastian  hukum,  bahwa  hubungan  hukum  antara  produsen  dan  konsumen  sama-sama
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 211

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Efektivitas Undang-Undang...(Fajaruddin) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
diikat  dan  didasarkan  pada  aturan  hukum  yakni  dengan  penerapan  lebelisasi  halal  pada produk Abdurrahman Konoras, 2017, h. 3).

## Perlindungan Konsumen Dalam Islam
Sebelum Islam datang, Mekkah telah menjadi perhatian kabilah jazirah Arab, hal ini karena  perhatian  tertuju  kepada  Ka‟bah  dan  suku  Quraisy    yang  juga  tinggal  dan berdomisili di Mekkah. Suku Quraisy merupakan penjaga Ka‟bah  yang merupaka tempat suci  bagi  bangsa  Arab.  Suku  Quraisy  telah  mendapatkan  keuntungan  yang  sangat  besar atas  status  mereka  sebagai  pemelihara  Ka‟bah,  begitu  juga  dalam  perdagangan. Perdagangan bagi suku Quraisy dan bangsa Arab umumnya merupakan fakta yang terjadi sebagai  akibat  dari  tandus  dan  gersangnya  wilayah  Arab,  sehingga  sektor  prtanian  bukan menjadi pilihan utama bagi bangsa Arab (Jusmaliani, 2008, h. 47).
Keuntungan  suku  Quraisy  tersebut  dipetik  dalam  skala  yang  lebih  besar,  yakni terjalinnya  hubungan  politik  ekonomi  dan  perdagangan  yang  lebih  luas.  Hal  ini  buktikan denga  terbitnya  perizinan  perjalanan  dan  jaminan  keamanan  berdagang  ( aylaf )  bagi  suku Quraisy dari penguasa negara-negara tetangga, pada waktu itu adalah Iraq, Syiria, Yaman, dan Etiopia (Afzalul Rahman, 2000, h. 8).  Karena itu pula, Mekkah dianggap sebagai ibu kota  seluruh  Jazirah  Arab,  dan  juga  dipandang  sebagai  pusat  perdagangan  Jazirah  Arab (Muhammad Husein Haekal, 1984, h. 33).
Keberhasilan  bangsa  Quraisy  dalam  perdagangan  bukan  tanpa  alasan,  dalam  The Wealth  of  Nations,  Adam  Smith  menceritakan  bahwa  ketika  para  pedagang  muslim  akan memasuki suatu kota untuk berjualan, mereka akan mengundang orang-orang yang lewat, termasuk  orang  miskin,  untuk  makan  bersama.  Mereka  makan  bersama  dan  bersila, memulai  makan  dengan  ucapan  Bismillah  dan  mengakhirinya  dengan  alhamdulillah. Demikianlah kiat para pedagang muslim memelihara kepentingan bisnisnya, yakni dengan bermurah hati dan sambutan yang hangat (Afzalul Rahman, 2000, h.  13).
Secara  historis,  bahwa  sejarah  perlindungan  konsumen  dalam  Islam  telah  dimulai dari  masa  Muhammad  sebelum  diangkat  menjadi  Rasulullah,  beliau  membawa  dagangan Khadijah  binti  Khuwailid  dengan  mendapat  upah.  Walaupun  tidak  banyak  ditemukan tentang perlindungan konsumen dari praktek perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW,  namun  dapat  ditemukan  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  dari  praktek perdagangan  yang  beliau  lakukan.  Kejujuran,  keadilan,  dan  integritas  Rasulullah  SAW. tidak diragukan oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan  kemampuannya  dalam  memperdagangkan  barang  dagangan  Khadijah.  Karena kejujuran dan prestasinya tersebut, Rasulullah berhasil menjual barang dagangan Khadijah dengan mendapat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain.
Setelah  Muhammad  diangkat  menjadi  Rasulullah,  konsumen  juga  menndapat perhatian  dalam  ajaran  Islam,  baik  dalam  al-Quran  maupun  dalam  hadis.  Perdagangan yang adil dan jujur menurut al-Quran adalah perdagangan yang tidak menzalimi  dan tidak pula  dizalimi.  Sebagaimana  tercantum  dalam  al-Quran  surat  al-Baqarah  ayat  279  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 212

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Efektivitas Undang-Undang...(Fajaruddin) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
artinya “Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.
Sekilas  ayat  di  atas  sepertinya  tidak  ada  kaitannya  dengan  perlindungan  konsumen namun jika dicermati potongan ayat tersebut mengkisahkan tentang persolan harta tidak boleh saling  menzolimi  atau  menganiaya  antara  pelaku  usaha    dan  konsumen.  Maksudnya penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen (Zulham, 2013, h. 41).
Rasulullah  mencontohkan  bahwa  perdagangan  dalam  Islam  haruslah  dilandasi  dengan etika  dan  nilai-nilai  yang  menjunjung  tinggi  kejujuran  dan  keadilan  bisnis.  Rasulullah berdagang  secara  adil,  jujur  dan  meletakkan  dasar-dasar  mekanisme  pasar,  termasuk  dalam hal transaksi perdagangan kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas (an tarodhin) , tanpa ada campur tangan, intervensi  dan paksaan dalam harga.
Jika  pasar  dalam  keadaan  tidak  sehat,  di  mana  terjadi  penipuan,  penimbunan,  atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga yang berujung pada kerugian konsumen. Maka  menrut  Ibnu  Taimiyah  pemerintah  wajib  melakukan  regulasi  harga  pada  tingkat  yang adil  antara  produsen  dan  konsumen  tanpa  ada  pihak  yang  dirugikan  atau  dieksploitasi  oleh pihak lain (Ikhwan Hamdani, 2003, h. 28 ) .
Setelah  Rasulullah  hijrah  ke  Madinah,  berbagai  prinsip  ekonomi  yang  tidak  adil  dan mengarah kepada zholim telah dihapus serta dilarang melakukannya. Seperti penahanan stok, spekulasi,  pembatalan  informasi  penting  tentang  produk,  penjualan  dengan  sumpah  palsu, atau  informasi  menyesatkan.  Praktik-praktik  pedagangan  yang  dilarang  Rasulullah  SAW diantaranya: (Pelarangan ini terdapat dalam surat al-Muthaffifin: 1-6).
a. Talaqqi  Rukban yaitu  mencegat  pedagang  yang  membawa  barang  dari  tempat produksi  sebelum  sampai  ke  pasar.  Rasulullah  melarang  tindakan  ini    agar  dapat menghindari ketidaktahuan konsumen atau produsen tentang harga barang.
b. Gisyah yaitu  menyembunyikan  cacat  barang  yang  dijual,  bisa  juga  dengan mencampurkan  produk  cacat  ke  dalam  barang  yang  berkualitas  tinggi,  sehingga konsumen  akan  mengalami  kesulitan  untuk  mengetahui  secara  tepat  kualitasbarang yang diperdagangkan , dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk barang yang cacat atau kualitas buruk.
c. Perdagangan  Najasy  yaitu  praktik  perdagangan  di  mana  seseorang  berpura-pura sebagai  pembeli  yang  menawar  tinggi  harga  barang  disertai  pujian  kualitas  secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
d. Produk  haram  yaitu  memperdagangkan  barang-barang  yang  telah  dilarang  dan diharamkan  oleh al-Quran dan as-Sunnah (Pelarangan  ini  terdapat  dalam QS . al- Baqarah :  173,  al-Maidah:  3,  al-An‟am:  145,  an-Nahal:  115).    Hal  ini  tentunya membahayakan bagi konsumen baik secara jasmaniah maupun rohaniah.
e. Riba  yaitu  pengambilan  tambahan  dalam  transaksi jual  beli maupun  simpan  pinjam yang  berlangsung  secara zholim dan  bertentangan  dengan  prinsip  muamalat  secara islami.  (Pelarangan  ini  terdapat  dalam  surat  al-Baqarah:  275,  276,  278,  279,  Ali Imran: 130, ar- Rum : 39)
f. Tathfif ,  ialah  tindakan  yang  mengurangi  timbangan  atau  takaran  barang  yang  akan dijual, tentu saja praktik dagang seperti ini sangat merugikan konsumen.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 213

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Efektivitas Undang-Undang...(Fajaruddin) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
Praktik  perdagangan  yang  disebutkan  di  atas  tampak  bahwa  dalam  Islam  Rasulullah mengajarkan  adanya  nilai-nilai  perlindungan  hak-hak  konsumen.  Walaupun  pada  saat  itu termonologi  “konsumen”  belum  dikenal  seperti  saat  ini.  Bahkan  sebelum  Barat  dan  dunia modern  mengatur  perlindungan  konsumen,  Islam  telah  meletakkan  prinsip-prinsip  dasar perlindungan  konsumen.  Namun  perlindungan  konsumen  yang  diajarkan  oleh  Rasulullah belum terinci seperti sekarang ini.

## Efektifitas Jaminan Produk Halal Sebagai Perlindungan Konsumen
Lahirnya  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  tentunya  mema,bah  kuatnya perlindungan  konsumen  terutama  bagi  orang  Islam.  Hal  ini  nampak  dari  fenomena bangkitnya  kesadaran  umat  Islam  dalam  mengkonsumsi  berbagai  produk  halal  yang diperdagangkan.  Walaupun  hal  ini  sebenarnya  sudah  mulai  dirintis  di  dalam  bentuk ketentuan hukum yang rendah seperti Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama  Nomor  427/MenKes/SKB/VIII/1985  dan  Menteri  Agama  Nomor  68  Tahun  19 85 tentang Pencantuman Tulisan „halal‟ pada lebel makanan yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 1985 yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa produsen yang mencantumkan tulisan „halal‟  pada  lebel/penandaan  makanan  produknya  bertanggungjawab  terhadap  halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.
Keputusan  bersama  Menteri  tersebut  selanjutnya  menjadi  bagian  yang  diadopsi dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan  sebagai  peraturan perundangan  yang  menentukan  kewajiban  mencantumkan  lebel  mengenai  keterangan halalsebagai  bagian  dari  ketentuan  lebel  dan  iklan  pangan.  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1996  tentang  Pangan      bersama  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  merupakan  peraturan  perundangan-undangan  yang mempelopori ketentuan produk jaminan halal, yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1996  tentang  Pangan    diganti  dengan  UUP  2012  lebih  jelas  dan  tegas  mengatur tentang Jaminan Produk Halal bagi yang dipersyaratkan.
Selanjutnya  peraturan  perundangan  tersebut  disempurnakan  dengan  diudangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal yang merupakan peraturan perundangan  yag  lebih  komprehensif  dan  integral  yang  secara  khusus  mengatur  tentang jaminan produk halal di Indonesia sebagai konsekwensinya dalam prinsip hukum dikenal prinsip “ Lex posterior derogate legi periori ”, bahwa aturan yang baru mengesamapingkan aturan hukum yang lama.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal mengatur keseluruhan aspek baik dari proses, prosedural, kelembagaan maupun pertanggungjawaban pidananya. Jaminan  Produk  Halal  sebagai  perlindungan  bagi  konsumen  muslim  dalam  penerapannya di Indonesia, adalah sebagai dari perkembangan dalam penerapan sertifikasi produk ha lal yang  tidak  terpisahkan  dari  bangkitnya  kesadaran  pemeluk  agama  Islam    terhadap pentingnya mengonsumsi produk-produk halal yang kecendrungannya belum secara tegas ditanggapi oleh pemerintah dan pelaku usaha sebagai faktor penting dalam pengembangan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 214

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
bisnis baik secara nasional maupun internasional.
Kehadiran  Undang-Undang    Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Halal, selayaknya  akan  lebih  menjamin  perlindungan  konsumen  terutama  terhadap  produk makanan  dan  minuman  yang  dikemas.  Hal  ini  disebutkan  bahwa  dalam  pengajuan permohonan Sertifikasi Halal harus dilengkapi dengan:
a. Para pelaku usaha
b. Nama dan jenis produk
c. Daftar produk dan bahan yang digunakan, dan
d. Proses pengolahan produk.
Penerapan  Jaminan  Produk  Halal  menjadi  sebuah  pembelajaran  bagi  para  produsen untuk  mengefektikan  pencantuman  lebel  halal  atas  amanah  Undang-Undang  tersebut. Karena  hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  persaingan  untuk  merebut  pangsa  pasar  ekspor komoditas.  Prospek  ekspor  pangan  Indonesia  pada  dasarnya  telah  mulai  tercakup pemenuhan standarisasi yang ditentukan oleh negara-negara lainnya yabg dimulai dengan penerapan  sertifikasi  Halal,  pemenuhan  standar  higienis  dan  lain  sebagainya.Tekanan dunia internasional terhadap isu halal cukup kuat, advokasi pemerintah dinilai tidak cukup kuat  dapat  menghadapi  berbagai  ancaman  pihak  luar  menyangkut  isu  halal  sebagai hambatan  perdagangan.  Ancaman  dapat  berupa  pengaduan  pada  lembaga-lembaga perdagangan  dunia  seperti  WTO  dan  lain-lain.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  perlu meningkatkan  kemampuan  Jaminan  Produk  Halal.  Jika  tidak  dilakukan  maka  kondisi  ini akan  menyebabkan  melemahnya  tingkat  kompetisi  Indonesia  secara  Internasional, mengingat  negara  lain  lebihmengakomodir  kepentingan  bisnis  Internasional  dalam menjalankan  standar  sertifikasi  halalnya  (Dwi  Purnomo  dalam  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) dalam Persepektif Hukum dan Perundang-Undangan, 2012, h. 337).
Penerapan  sertifikasi  Halal  berdasarkan  Undang-Undang  Nonor  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Halal  belum  sepenuhnya  efektif,  walaupun  ketentuan  tersebut  harus ditempatkan  sebagai  ketentuan  puncak  dari  ketentuan  sebelumnya,  yang  dimulai  dari peraturan yang terendah.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Halal  masih membutuhkan  waktu  mengingat  ketentuan  tersebut  mengamanatkan  sejumlah  peraturan pelaksanannnya  harus  terbentuk  dalam  rentang  waktu  dua,  sampai  dengan  lima tahunmendatang,  yang  berarti  secara  efektif  akan  mulai  berlaku  tahun  2019.  Penundaan beberapa  peraturan  pelaksananya  tidak  sampai  menunda  pelaksanaannya  mengingat keseluruhan  peraturan  pelaksananya    harus  terwujud  pada  tahun  2019.      Implementasi akan  diharapkan  lebih  efektif  jika  dilakukan  oleh  negara/pemerintah,  yang  mana kepentingan  konsumen  jauh  lebih  luas  dan  lebih  besar  akan  terlindungi  (Abdurrahman Konoras, 2017, h. 100).
Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal  disebutkan  bahwa  tugas  dan  fungsi  MUI  melalui  LPPOM  –MUI  telah  diambil  alih oleh  Badan  Pemerintah.  Badan  Pemerintah  yang  dibentuk  dan  bertanggungjawab  kepada
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 215

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Efektivitas Undang-Undang...(Fajaruddin) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
pemerintah. Konsekwensi Badan Pemerintah Jaminan Produk Halal (BPJH) sebagai salah satu penyelenggara jaminan produk halal. Sedangkan MUI hanya menjadi mitra kerja dari BPJH,  mengeluarkan  Auditor  Halal  dan  lain-lainnya.Pengambilalihan  penyelenggara sertifikasi  halal  dengan  berlakunya  undang-undang  tersebut  konsekwensi  dari  kewajiban pemerintah  untuk  melindungi  hak-hak  konsumen  warga  negaranya.  Hal  ini  juga  dapat dipahami  bahwa  kehadiran  dari  Jaminan  Produk  Halal  adalah  upaya  postifikasi  hukum Islam  di  Indonesia  yang  harus  dimaknai  dengan  prinsip-prinsip  utamanya  yakni mewujudkan pembawa rahmat bagi semuanya ( rahmatan lilalamiin ).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Teori efektifisita adalah mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dalam  pelaksanaan  dan  penerapannya. Di dalam Islam adanya ayat al-Quran  yang mengatur masalah makanan yang haram dan yang halal bertujuan  untuk  kemaslahatan  umat  Islam  itu  sendiri,  sebagaimana  yang  tertera  dalam tujuan  hukum  Islam  ( دصاقم )ةيعرشلا ) . Hukum  perlindungan  konsumen  sudah  memberikan aturan tentang keharusan mencantumkan label halal, agar terjamin hak-hak konsumen dan agar  terhindar  makanan  yang  haram . Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  merupakan penyempurnaan  undang-undang  yang  sebelumnya  tentang  pengaturan  keharusan  ada pelebelan  halal.  Undang  ini  diharapkan  aturan  yang  lebih  sempurna  dalam  melindungi konsumen  dari  produk  haram.  Kelebihan  dari  undang-undang  ini  adalah  pemerintah sebagai Badan Penjaminan produk halal.

## Saran
Kepastian  hukum  bagi  konsumen  terkait  dengan  kehalalan  suatu  produk  haruslah diberikan  kepada  masyarakat  khususnya  bagi  umat  Muslim.  Bagi  umat  Muslim  makanan bukan saja harus menyehatkan akan tetapi juga haruslah yang baik terkait dengan asal usul makanan  tersebut.  Kepastian  hukum  tersebut  ada  pada  aturan-aturan  yang  dibuat  oleh pemerintah  yang  bukan  hanya  sekedar  aturan  tanpa  pelaksanaan  yang  tidak  jelas. Pelaksanaan  itulah  yang  menjadi  penting  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  bagi  setiap  konsumen  yang  menginginkan  kehalalan  suatu  produk makanan.  Oleh  karena itu,  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  konsumen  atas halal-nya  suatu  produk  makanan  harus  menjadi  prioritas  pemerintah  apalagi  dalam pelaksanaan aturan-ataurannya.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 216

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Efektivitas Undang-Undang...(Fajaruddin) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 204-216
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainudin. (2011). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Haekal, Muhammad Husein. (1984). Sejarah Hidup Muhammad . Jakarta: Tintamas.
Hamdani,  Ikhwan.  (2003). Sistem  Pasar,  Pengawasan  Ekonomi  (Hisbah)  dalam  Persepektif Ekonomi Islam. Jakarta: Nur Insani.
Junaidi,  Wawan.  (2006). Rekonsepsi  Al-Istihalah  dan  Implikasinya  Terhadap  Hala-Haram Bahan  Pangan  Dengan  Pendekatan  Ilmu  Kimia .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Departemen Agama RI.
Jusmaliani. (2008). Bisnis Berbasis Syari’ah . Jakarta: Bumi Aksara.
Konoras,  Abdurrahman.  (2017). Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia  Perspektif  Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Majelis Ulama Indonesia.  (2012). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Persepektif Hukum  dan  Perundang-Undangan .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementrian Agama Republik Indonesia.
Muhammad, Abdulkadir.  (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . PT. Citra Aditya.
Rahman, Afzalul. (2000). Muhammad Sebagai Seorang Pedagang. Jakarta: Swarna Bhumi. Shabiri, Abul Futuh. (2017). Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi . Jakarta: Pustaka Al-Kausar. Sidik,  H.  Salim.,  &  Nurbani,  Erlies  Septiana.  (2017). Penerapam  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Undang-Undang Nomor   7 Tahun 1996.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Uways, Abdul Halim. (1998). Fikih Statis-Dinamis (terjemahan Zarkasyi Chumaidy, dari Al- Fiqh al-Islamiy Bayn at-Taqawwur wa as-Sabat ). Bandung: Pustaka Hidayah. Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Pranadamedia Group.