Vol. 4, no. 1 (2023), pp. 29-46, doi: 10.15575/as.v2i2.14327

## HAK WARIS BAGI AHLI WARIS DI BAWAH PENGAMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Erkham Maskuri 1 1 Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
*Correspondence: erkhammaskuri@gmail.com
ثحبلا ةصلاخ ةعيرشلا بجوبم
لا ،ةيملاسلإا ةثرولا عتمتي عيزوت في ةلماك قوقبح ةياصولل نوعضالخا
عُي منهلأ ،ثايرلما لذل .مهثايرم ميظنت وأ ةرادإ ىلع انًوناق نيرداق يرغ نوبرت حماستلا برتعي ،ك ةلاح في ،كلذ عمو .حيحص لكشب ثايرلما ةرادإ نامضلو ثايرلما في مهقوقح ةياملح يارورض ،نيزجتلمحا ةثرولا يصولا نأ نم دكأتلا مهلما نم ءادأ ىلع رداقو ةقثلبا ريدج صخش وه
ذإ .حيحص لكشب متهابجاو رولل رئاسخ في كلذ ببستي دقف ،ةقثلبا ريدج يرغ ليولا ناك ا ةث متهابجاوب ينفرشلما مايق نامضل لاعف ةباقرو ةبقارم ماظن دوجو مهلما نم ،كلذل .ةياصولا تتح ساردلا هذه فدته .حيحص لكشب عضو ةنراقم ةيفيك ةفرعم لىإ ة ةثرولبا ةياصولا تتح ةثرولا
ةساردلا هذه مدختست .نيرخلآا
نم تنًايبلا عجم ءانثأ .يعون جهنم عم يفصو ثبح جهنم أ للاخ ةصاخو ، ةيبتكم تنًايب لكش ىلع ثحبلا تنًايب نوكت .بيتكلما ثحبلا بولس او ،ةراتخلما ،ةياصولا تتح ةثرولبا ةقلعتلما بتكلا انب .اايفصو ةمدقلماو ،ةلللمح
،ثحبلا ىلع اء نوعتمتي ةياصولل ينعضالخا صاخشلأا نأ رهظُي
ةرادإ في نكلو ، نيرخلآا ةثرولا ةلاح سفنب
للاخ نم مهثايرم ءايصولأا ةيحاتفلما تاملكلا :

## ةيملاسلإا ةعيرشلا ،ةياصولا تتح ،ةثرو
Abstrak
Dalam hukum Islam, ahli waris di bawah pengampuan tidak memiliki hak  penuh  dalam  pembagian  warisan,  karena  mereka  dianggap  tidak  cakap hukum untuk mengelola atau mengatur warisan mereka sendiri. Oleh karena itu, pengampuan dianggap perlu untuk melindungi hak-hak mereka atas warisan dan untuk memastikan bahwa warisan tersebut dikelola dengan baik. Namun, dalam kasus  ahli  waris  di  bawah  pengampuan,  penting  untuk  memastikan  bahwa

## Erkham Maskuri
Hak Waris Bagi Ahli Waris Di Bawah Pengampuan Dalam Perspektif …
pengampu  adalah  orang  yang  amanah  dan  mampu  menjalankan  tugasnya dengan baik. Jika pengampu tidak amanah, maka dapat menyebabkan kerugian bagi ahli waris di bawah pengampuan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem  pengawasan  dan  kontrol  yang  efektif  untuk  memastikan  bahwa pengampu  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  kedudukan  ahli  waris  di  bawah  pengampuan dibandingankan  dengan  ahli  waris  lain.    Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Sedangkan  pengumpulan data melalui metode studi pustaka ( library research ). Data penelitian berupa data kepustakaan  terutama  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  ahli  waris  dibawah pengampuan  dipilih,  dianalisis  dan  disajikan  secara  deskriptif.  Berdasarkan penelitian  menunukkan  bahwa  orang  yang  di  bawah  pengampuan berkedudukan  sama  dengan  ahli  waris  lainnya,  tetapi  dalam  mengelola  harta warisannya melalui pengampu.
Kata kunci : Ahli Waris, Pengampuan, Hukum Islam
Pendahuluan
Hukum  Islam  meliputi  semua  aspek  di  kehidupan  manusia  dalam kehidupan  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Dapat  berupa  sanksi  yang  dapat langsung  dirasakan  di  dunia,  maupun  dijatuhkan  secara  individu  di  akhirat. Hukum  Islam  mengatur  tentang  hukum  ibadah  ( hablum-minallah )  dan  hukum muamalah  ( hablum-minannaas ).  Diantara  hukum  hubungan  manusia  dengan manusia  yaitu  seperti  tentang  hukum  dan  ketentuan-ketentuan  waris. 1 Hukum dan ketentuan waris dalam Islam diatur secara tegas oleh sumber hukum yang paling penting yaitu Al- Qur’an dan hadits. Yangmana semua muslim diwajibkan untuk melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan dan menjauhi yang menjadi larangan-Nya meskipun zaman sudah berkembang. 2
Sejalan  dengan  perkembangan  zaman,  kehidupan  manusia  tentunya menemui banyak permasalahan yang tidak sederhana atau rumit baik secara fisik ataupun  non  fisik.  Dimana  penyebab  ikatan  diantara  sesama  orang  pun memberikan pengaruh atas adanya suatu persoalan ini, yang berarti bertambah luas  interaksi  manusia  sampai-sampai  masalah  yang  dimiliki  juga  akan  lebih beragam.  Meskipun  manusia  adalah  sebagai  makhluk  sosial  yang  saling berinteraksi, namun setiap manusia mempunyai masalah masing-masing. Setiap permasalahan  itu  ada  yang  diselesaikan  atau  dipecahkan  secara  kekeluargaan atau  dengan  jalan  yang  damai,  tetapi  juga  ada  permasalahan  yang  perlu diselesaikan dengan campur tangan hukum 2 seperti Pengadilan Agama maupun
1 Istiqomah. dkk, Hukum Waris Islam , (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm.1-2 2 Muhammad Lutfi, “ Pembagian Harta Waris bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam  dan  Hukum  Positif  (Analisis  Putusan  Perkara  No.  94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL) ,”  Skripsi sarjana UIN Syarif Hidayatullah (2012), hlm. 1.
Pengadilan  Negeri  untuk  menemukan  jalan  keluar  dari  suatu  permasalahan tersebut.  Adapun  yang  menjadi  permasalahan  dalam  pembahasan  ini  yaitu mengenai pembagian warisan. 3
Pembagian  warisan  yaitu  pembagian  harta  dari  seseorang  yang  telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup berlandaskan pada ketentuan- ketentuan  hukum  waris  di  Indonesia  yang  berlaku  secara  sah.  Diantaranya seperti hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Segala hukum  yang  diterapkan  pada  pembagian  warisan  memiliki  tujuan  yaitu  agar harta  warisan  bisa  terbagi  secara  adil  berdasarkan  ketentuan  bagian  masing- masing penerima waris. Hal ini bertujuan agar tidak terdapat perselisihan yang menimbulkan  terganggunya  hubungan  kekeluargaan  antara  ahli  waris. 4 Dalam pembagian harta warisan, terdapat bagian-bagian yang sudah ditetapkan kepada beberapa ahli waris yang dapat menerima harta warisan. 5
Beberapah  ahli  waris  yang  dimaksud  terdiri  dari  anak  laki-laki,  anak perempuan,  ada  juga  bagian  ibu,  ayah,  saudara  laki-laki,  saudara  perempuan, saudara kandung, saudara seibu, atau yang lainnya. Termasuk pada seorang ahli waris  yang  belum baligh ,  ahli  waris  yang  mengalami  sakit  baik  secara  fisik maupun  mental,  bahkan  yang  memiliki  kelainan  jiwa.  Terkhusus  untuk  ahli waris yang belum baligh , pembagian harta waris bisa dibagikan kepada walinya, bisa  orang  tuanya  atau  kerabatnya  yang  dijadikan  sebagai  wali.  Yang  menjadi persoalan adalah  kepada siapakah harta waris bagi ahli waris yang mengalami sakit  baik  secara  fisik  maupun  mental,  atau  bahkan  memiliki  kelainan  jiwa  ini pembagian  harta  waris  bisa  dibagikan?.    Pertanyaan  ini  muncul,  karena seringkali    terjadi  di  masyarakat  awam,  bahwa  orang  yang  sakit  baik  fisik maupun  mentalnya  tidak  mendapatkan  bagian  warisan,  atau  dengan  kata  lain, tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang semestinya. Kemudian bagaimana agar harta waris dari ahli waris yang mengalami sakit baik secara fisik maupun mental, atau bahkan memiliki kelainan jiwa ini terjaga atau agar hartanya tidak dikuasai oleh orang lain secara tidak sah, meskipun oleh saudaranya sendiri. 6
Dengan  memandang  pentingnya  hal-hal  yang  berhubungan  dengan pengampu  atau  pengampuan,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  bagaimana pembagian  warisan  pada  ahli  waris  yang  berada  di  bawah  pengampuan,  maka akan  dijelaskan  mengenai  pengampu  baik  hak  dan  kewajibannya,
3 R.  Setiawan,  Dini  Destiani Siti  Fatimah,  “Perancangan  Sistem  Pakar  Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara’id),” Jurnal Algoritma , Vol. 9. No. 1, (2012).
4 Ria Rahmawati, & Nene ng Uswatun Khasanah, “Strategi CMS (Centre For Mawarits Studies) UNIDA Gontor dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawarist di Kelarga Muslim”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan , (2019).hlm.1.
5 Muhammad Lutfi, “ Pembagian Harta Waris bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam  dan  Hukum  Positif  (Analisis  Putusan  Perkara  No.  94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL) ,”  Skripsi sarjana UIN Syarif Hidayatullah, (2012), hlm. 1.
6 Rahmat Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat ,” Jurnal AlHukama : The Indonesian Journal of Islamic family Law , Vol. 4. No. 2, (2014).

## Erkham Maskuri
Hak Waris Bagi Ahli Waris Di Bawah Pengampuan Dalam Perspektif …
tanggungjawabnya,  siapa  saja  yang  dapat  menjadi  pengampu  dan  berakhirnya pengampuan.  Selain  itu,  juga  mengkaji  mengenai  bagaimana  jika  pengampu tidak amanah menjalankan tugasnya.

## Metodologi
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  suatu  fenomena  atau kejadian  secara  detail  dan  menyeluruh,  sehingga  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  deskriptif.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena  data  yang dikumpulkan  berupa  kata-kata  atau  gambaran  deskriptif  tentang  pengampuan dan  pembagian  warisan  pada  ahli  waris  di  bawah  pengampuan.  Penggunaan metode  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman  yang lebih  dalam  tentang  hak  waris  bagi  ahli  waris  di  bawah  pengampuan  dan bagaimana  pembagian  warisanya.  Melalui  metode  pengumpulan  data  seperti library  research ,  yaitu  data  penelitian  diperoleh  dari  data  kepustakaan  terutama buku-buku  dan  jurnal-jurnal  yang  berkaitan  dengan  ahli  waris  dibawah pengampuan  dipilih,  dianalisis  dan  disajikan  secara  deskriptif,  sehingga mendapatkan  gambaran  yang  lebih  rinci  dan  memadai  tentang  topik  yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Hak  Waris  Bagi  Ahli  Waris  Di  Bawah  Pengampuan  Dalam  Perspektif Hukum Islam
Dalam  pembagian  hak  waris,  disyaratkan  pewaris  haruslah  sudah meninggal,  dan  orang  yang  mendapatkan  warisan  atau  ahli  waris  harus  dalam keadaan hidup ketika meninggalnya pewaris, 7 serta tidak ada penghalang secara penuh untuk mendapatkan hak waris tersebut. Seorang pewaris yang meninggal dunia  tentu  meninggalkan  harta  kekayaan yang  disebut  sebagai  harta  warisan. 8 Setiap  meninggalnya  seorang  pewaris  sudah  barang  tentu  dapat  melahirkan suatu akibat hukum dari harta yang ditinggalkannya, yaitu mengenai siapa yang akan  memperoleh  atau  mewarisi  harta  tersebut.  Akibat  hukum  adalah  akibat yang ditimbulkan setelah melakukan atau melaksanakan tindakan perbuatan dari subjek hukum yaitu orang atau badan hukum. 9 Seorang yang meninggal dunia dan  meninggalkan  hartanya  disebut  sebagai  pewaris.  Sedangkan  orang  yang menerima  atau  mendapatkan  bagian  harta  warisan  disebut  sebagai  ahli  waris yang  berarti  dengan  sendirinya  dapat  melakukan  perbuatan  hukum. 11 Namun
7 N. P. Deli, “ Pengampuan Anak Cacat Mental dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam (Analisis  Putusan  Perkara:  81/Pdt.  P/2014/Pn.  sda)  Tentang  Permohon an  Pengampuan,” Disertasi doktor UIN Raden Fatah (2019), hlm.23.
8 Fitria  Dewi  Navisa,  “Keduduk an  Perlindungan  Hukum  Penyandang  Disabilitas dalam Pewarisan,” Jurnal Arena Hukum , Vol. 15, No. 2, (Agustus 2022). hlm. 308.
9 Marwan  Mas, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  (Bogor  :  Ghalia  Indonesia,
2003), hlm. 39.
demikian, tidak semua ahli waris bisa secara langsung mendapatkan bagian hak warisnya,  dimana  apabila  seorang  ahli  waris  merupakan  orang  yang  belum dewasa,  maka  pelaksanaan  pembagian  hak  warisnya  dapat  diserahkan  kepada kepada  walinya.  Sedangkan  pembagian  warisan  kepada  seseorang  yang  telah dewasa, namun karena terdapat sebab khusus seperti sakit jiwa, lemah akal, sakit keras dan perilaku tabdzir (pemborosan), maka pembagian warisan tersebut juga tidak  langsung  diserahkan  kepada  mereka,  tetapi  dapat  diserahkan  kepada pengampu.
Allah  SWT  tidak  memperbolehkan  pemberian  wewenang  atau kekuasaan bagi orang-orang yang sakit jiwa, lemah akal, sakit keras dan perilaku tabdzir untuk  mengelola  hak  miliknya,  termasuk  mengelola  hartanya  secara mandiri.  Hal  ini  dikarenakan  harta  merupakan  salah  satu  pokok  kehidupan, sehingga  harus  dikelola  dengan  baik  dan  benar.  Atau  dapat  diartikan  bahwa tegaknya  kehidupan  orang-orang  adalah  dengan  hartanya.  Mengenai  hal  ini maka  hukum  penangguhan  (pemberian  harta)  dibedakan  menjadi  berbagai bentuk.  Baik  dari  penangguhan  untuk  anak-anak  yaitu  karena  belum  dapat mempertanggungjawabkan  perkataannya  maupun  penangguhan  bagi  orang- orang yang sakit kejiwaannya dikarenakan lemahnya akal sehingga tidak mampu mengelola hartanya. 10
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dalam  melindungi  harta  orang  yang berada  di  bawah  pengampuan  dibutuhkan  seorang  pengampu  yang  bertugas untuk  melindungi  atau  menjaga  diri  dan  harta  orang  yang  berada  di  bawah pengampuannya. 13 Dan  pengampu  juga  yang  akan  mengganti  kerugian  jika memang  terdapat  kesalahan  dare  pengampu  sendiri.  Pengampu  di  sini  yaitu sebagai  perwalian  atas  seseorang  yang  sudah  dewasa  namun  karena  terdapat sebab seperti sakit fisik maupun mental atau jiwa, terlalu boros, lemah akal dan sakit keras, maka seseorang yang telah dewasa tersebut membutuhkan perwalian yang disebut sebagai pengampu.
Pengampu adalah orang yang bertanggung jawab bagi orang yang tidak mampu untuk mengurus kekayaan dan kepentingannya secara hukum. Keadaan dimana  seseorang  yang  tidak  mampu  menangani  urusannya  dan  berada  di bawah  tanggung  jawab  pengampu  yaitu  disebut  pengampuan 11 .  Pengampuan disebut  juga  dengan curatele yang  berarti  yaitu  kondisi  dimana  seseorang  yang karena  watak  pribadinya  lantas  dianggap  tidak  cakap  hukum  atau  tidak  cakap dalam bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pengampuan adalah pemberian hak milik  dan  kepentingan  atau  keperluan  seseorang  oleh  orang  lain  atau  suatu pihak  yang  telah  ditunjuk  oleh  pengadilan  dikarenakan  orang  tersebut mengalami ganguan jiwa atau boros. 15
10 Elsa  Dwi.  dkk,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Ahli  Wari s  Berkebutuhan  Khusus Menurut Hukum Islam”, Jurnal Hukum Perdata, Vol. 1. No.4, (2018). hlm. 370 11 Azhar,  Zulfachry.  "Kedudukan  Pengampu  Dalam  Mengelola  Bagian  Warisan  Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental." PhD diss., 2022.

## Erkham Maskuri
Orang yang dibawah pengampuan dalam Hukum Islam disebut Mahjur yang  secara  bahasa  berarti  terlarang,  terdinding,  tercegah  dan  terhalang  yang berasal  dari  kata al-hijr . 16 Sedangkan Mahjur menurut syara’ dapat  diartikan sebagai  berikut; Pertama ,  menurut  Idris  Ahmad Mahjur adalah  seseorang  yang terlarang dalam mengendalikan harta bendanya dikarenakan beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan. Dapat diartikan bahwa seseorang  yang  di  bawah  pengampuan  adalah  dilarang  bertindak  atau melakukan  sesuatu  dalam  rangka  mengendalikan  hartanya 12 ; kedua, menurut Muhammad  as-Syarbini  al-Khatib, mahjur adalah alman’u  minat tasharrufatilmaliyyati (pencegahan  untuk  pengelolaan  harta) 13 .  Dengan  demikian dapat dipahami bahwa seorang di bawah pengampuan adalah orang yang tidak diperbolehkan dalam mengelola harta secara mandiri; ketiga , menurut Sulaiman Rasyid al-hijr adalah  melarang  atau  menahan  seseorang  dari  membelanjakan hartanya,  dan  yang  berhak  melarangnya  ialah  wali  atau  hakim (qadhi).  Mahjud adalah seorang  di  bawah  pengampuan  adalah  orang  yang  tidak  diperbolehkan dalam  bertindak  menggunakan  hartanya  untuk  belanja  atau  membelanjakan hartanya. 14
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  seorang pengampu  adalah  orang  yang  harus  mampu  mengemban  tanggung  jawab  atas dirinya  sendiri  mapupun  atas  semua  hal  yang  berhubungan  atau  berkaitan dengan orang dibawah pengampuan, 15 seperti bisa melakukan manajemen atas harta  kekayaan  orang  yang  dibawah  pengampuannya.    Manajemen  yang dimaksud adalah meliputi pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan atau yang  lainnya,  sehingga  jika  terdapat  kelalaian  ataupun  kesalahan  dalam pelaksanaan tugasnya itu, maka seorang pengampu bisa dituntut secara hukum 16 . Oleh sebab itulah seorang yang ingin menjadi pengampu haruslah memenuhi beberapa  syarat.  Adapun  syarat  guna  menjadi  seorang  pengampu  yaitu  wajib memenuhi  standar  atau  persyaratan  yang  telah  ditentukan  atau  diatur  dalam hukum  Islam.  Hal  ini  didasari  karena  pengampuan  pada  hakikatnya  ditujukan untuk  melindungi  pihak  yang  tidak  cakap,  dengan  melakukan  pengurusan
12 Hussain,  Rosnani,  Md  Yazid  Ahmad,  and  Noorsafuan  Che  Noh.  "Tadbir  Urus Harta  Kanak-kanak  Menurut  Perspektif  Syarak  (Child  Property  Management  According  to Islamic Perspective)." BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e- ISSN: 2600-9080) 3, no. 1 (2020): 145-156.
13 Amar,  Arafat  Mursyid.  "Penetapan  Pemungutan  Tarif  Retribusi  Pada  Nyak-Nyak Pedagang  Kaki  Lima  Menurut  Konsep  Al- Ḥ ajr  (Studi  Kasus  Pada  Pasar  Peunayong  Banda Aceh)." PhD diss., UIN AR-RANIRY, 2021.
14 Widhayanti,  Nurul,  Febrian  Febrian,  and  Meria  Utama.  "Pengurusan  Hak  Waris Bagi  Ahli  Waris  Yang  Cacat  Mental  (Studi  Perbandingan  Hukum  Islam,  KUH  Perdata,  dan Hukum Adat )’." PhD diss., Univer sity of Sriwijaya, 2016. 15 Azhar,  Zulfachry ,  “ Kedudukan  Pengampu  dalam  Mengelola  Bagian  Warisan  Ahli  Waris yang  Mengalami  keterbelakangan  mental ,”  Skripsi  sarjana  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara, (2022)., hlm.47.
16 Ibid ., hlm. 47.
pribadi dan harta kekayaan pihak tersebut.  Pengampuan dalam Islam biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang terdekat seperti ayah, ibu, kakek, nenek, atau  saudara  kandung.  Namun,  jika  tidak  ada  anggota  keluarga  yang  mampu melakukan  pengampuan,  maka  bisa  dilakukan  oleh  wali  yang  ditunjuk  oleh pengadilan  atau  pihak  yang  berwenang. 17 Dalam  melakukan  pengampuan, pengampu harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Mereka harus memastikan  bahwa kepentingan dan hak-hak pihak yang diwakilinya  dilindungi  dengan  baik,  termasuk  dalam  hal  pengelolaan  harta kekayaan  dan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  seperti  makan,  minum,  perawatan kesehatan,  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu,  dalam  melakukan  pengampuan, pengampu juga harus mempertimbangkan kepentingan dan harapan pihak yang diwakilinya,  serta  memastikan  bahwa  keputusan  dan  tindakan  yang  diambil selalu dalam batas-batas hukum syariah Islam dan tidak merugikan pihak yang diwakilinya. 18 Pengampu  disebut  juga  sebagai  kurator 19 yang  berarti  orang  yang memiliki hak dan kewajiban setelah adanya keputusan oleh hakim bahwa dirinya menjadi pengampu, yaitu setelah mengikuti saksi-saksi yang sudah didatangkan dengan  cara  yang  valid  guna  memberikan  informasi  yang  berkenaan  dan berhubungan  terkait  pengampuan.  Adapun  hak  dan  kewajiban  seorang pengampu  yaitu  yang  berkaitan  dengan  kepengurusan  kepentingan  terhadap harta  kekayaan  orang  yang  dibawah  pengampuan  tersebut.  Adapun kewajibannya  yaitu  menjaga  atau  mengatur  harta  kekayaan  orang  yang  berada dibawah pengampuan tersebut. Maksudnya yaitu berkewajiban melakukan apa- apa  yang  diperuntukkan  bagi  kepentingan  orang  yang  berada  dibawah pengampuan tersebut. 20 Adapun orang yang berada di bawah pengampuan bisa disebut  juga  dengan curandus yang  dapat  diartikan  sebagai  orang  yang  tidak cakap  melakukan  perbuatan  dengan  sendiri.  Cakap  berarti  mengerti  atau mengetahui  mengenai  sesuatu  yang  dilakukan  ataupun  yang  tidak  dilakukan serta diketahui apa dampak atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dapat membimbing  apa  yang  diperbuatnya  serta  mampu  mempertanggungjawabkan perbutannya. 21
17 Muhammad Lutf i, “ Pembagian Harta Waris bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam  dan  Hukum  Positif  (Analisis  Putusan  Perkara  No.  94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL) ,”  Skripsi sarjana UIN Syarif Hidayatullah, (2012), hlm. 38.
18 N. P. Deli, “ Pengampuan Anak Cacat Mental dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam (Analisis  Putusan  Perkara:  81/Pdt.  P/2014/Pn.  sda)  Tentang  Permohonan  Pengampuan”, Disertasi doktor UIN Raden Fatah, (2019), hlm.9.
19 Sapulete  Antoni,  Ihza, Pengurusan  Hak  Waris  Bagi  Ahli  Waris  Cacat  mental, Skripsi sarjana Universitas 17 agustus 1945 Surabaya, (2022).
20 Azhar,  Zulfachry ,  “ Kedudukan  Pengampu  dalam  Mengelola  Bagian  Warisan  Ahli  Waris yang  Mengalami  keterbelakangan  mental ,”  Skripsi  sarjana  Universitas  Muha mmadiyah  Sumatera Utara, (2022). hlm.19.
21 Fitr ia  Dewi  Navisa,  “Kedudukan  Perlindungan  Hukum  Penyandang  Disabilitas dalam Pewarisan,” Jurnal Arena Hukum , Vol. 15, No. 2 (Agustus 2022). hlm. 313.

## Erkham Maskuri
Hak Waris Bagi Ahli Waris Di Bawah Pengampuan Dalam Perspektif …
Yang  termasuk  pada curandus ini  yaitu  : 22 pertama, seorang  yang  belum cukup  umur,  yaitu  seorang  yang  masih  berumur  dibawah  18  tahun  atau  yang belum pernah menikah. Kedua , Orang yang sudah cukup umur namun di bawah pengampuan yaitu seperti: karena tidak sehat akalnya, orang yang kurang sehat dengan  ingatannya,  orang  yang  terganggu  jiwanya,  karena  pemboros  ( tabdzir) yaitu  orang  yang  menghambur-hamburkan  hartanya  dengan  tanpa  batasan, kurang  cerdas  pikirannya  sehingga  menyebabkan  dirinya  tidak  mampu mengurus  suatu  kepentingan,  keterbelakangan  mental  dengan  ditandai  adanya gangguan perkembangan otak dengan IQ (intelligence quotient) dibawah rata-rata atau  di  bawah  normal  dan  penyandang  disabilitas  atau  sakit  fisiknya, Ketiga, Orang  yang  dihalangi  dan  dilarang  oleh  Undang-Undang  untuk  memenuhi suatu perbuatan hukum tertentu. 23
Untuk  menjaga  hak-hak  orang  yang  di  bawah  pengampuan  maka dibutuhkan adanya pengampu. Pengajuan pengampuan biasanya diajukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan langsung atau hubungan dengan individu yang  membutuhkan  pengampuan.  Namun,  aturan  yang  mengatur  pengajuan pengampuan dapat berbeda-beda di setiap negara. Berikut ini adalah beberapa contoh pihak yang mungkin berhak untuk mengajukan pengampuan:
Pertama,  keluarga  dekat:  keluarga  dekat  seperti  orang  tua,  anak,  atau saudara  kandung  dapat  mengajukan  pengampuan  jika  individu  tersebut  tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri. Keluarga yang dimaskud adalah Pertama, Keluarga  sedarah  dari  seseorang  yang  berada  dibawah  pengampuan  tersebut; seperti ayah, ibu, kakak dan lain-lain; Kedua, keluarga sedarah dalam garis lurus keatas  dan  kesamping,  garis  lurus  keatas  seperti  ayah,  ibu,  kakek,  nenek,  garis lurus  kesamping  seperti  saudara  seibu,  saudara  kandung,  dan  lain-lain; Ketiga, suami atau isteri dari seseorang yang berada dibawah pengampuan tersebut 24 . Kedua, wali khusus: wali khusus adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus individu yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri 25 . Ketiga, organisasi kesejahteraan sosial: organisasi kesejahteraan sosial atau lembaga amal dapat mengajukan pengampuan jika individu tersebut membutuhkan bantuan dan perhatian khusus.
22 N. P. Deli, “ Pengampuan Anak Cacat Mental dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam (Analisis  Putusan  Perka ra:  81/Pdt.  P/2014/Pn.  sda)  Tentang  Permohonan  Pengampuan,” Disertasi doktor UIN Raden Fatah, (2019), hlm.16.
23 M.  H  Batubara,  “Analisis  Kedudukan  Hukum  Bagi  Ahli  Waris  Penderita  Cacat Mental  dalam  Pembagian  Harta  Warisan  (Studi  Kasus:  Penetapan  No.  51/PDT.  P/2014/PA. MDN),” (2019).
24 Justika, "Pengampuan  Adalah:  Simak  pengertian  dan  Syarat  Pengampunan", diakses  dari https://blog.justika.com/lainnya/pengampuan-adalah/, pada tangggal 23 Desember 2022 pukul
21.13
25 Shenti  Agustin,  Bona Hidayat,  “Implementas i  Pelaksanaan  Hibah  dalam  Peralihan Hak  Atas  Tanah  Untuk  Anak  dan  orang  yang  Dibawah  Pengampuan  di  Batam,  Indonesia,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9. No. 1, (2021).
Keempat, petugas penegak hukum: petugas penegak hukum seperti polisi atau kejaksaan dapat mengajukan pengampuan jika individu tersebut mengalami kekerasan atau eksploitasi 26 . Kelima, dokter: dokter dapat mengajukan pengampuan jika individu tersebut tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena alasan medis.
Keenam, teman dekat: teman dekat atau tetangga yang dekat dengan individu yang membutuhkan pengampuan juga dapat mengajukan pengampuan jika mereka melihat bahwa individu tersebut membutuhkan bantuan.
Disamping  terdapat  pihak  yang  berhak  dalam  mengajukan  seorang pengampu  bagi  orang  yang  di  bawah  pengampuan,  juga  terdapat  pihak  yang berhak mengawasi seorang pengampu dalam pengampuan terhadap orang yang diampunya yaitu Balai Harta Peninggalan  (BHP). 27 Balai Harta Peninggalan ini berwenang  untuk  melakukan  pencatatan  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh curandus ,  melakukan  penaksiran  guna  untuk  mengambil  upah,  berwenang memberikan  persetujuan  atas  penjualan  harta  benda curandus ,  serta  menerima laporan  hasil  dari  penghitungan  pengeluaran  dan  pertanggungjawaban pengampu  pada  akhir  pengurusannya  pada  seorang curandus atau  pihak  yang diampunya. 28 Mengenai  pertanggungjawaban  pengampu  pada  akhir  pengurusannya pada curandus atau pihak yang diampunya, tentunya sebelum seorang pengampu dicabut  sebagai  kurator,  maka  pasti  terdapt  sebab-sebab  yang  mengakibatkan pengampuan  tersebut  harus  berakhir.  Dimana  dalam  hukum  Islam,  status pengampuan ( al-hijr ) dapat berakhir jika dalam kondisi sebagai berikut: (1) Anak tersebut  yang  awalnya  kecil  kemudian  menjadi  sudah baligh dan  berakal 29 ,  (2) Orang tersebut yang awalnya bodoh kemudian sudah menjadi cerdas dan sadar, (3)  Orang  pelalu  pemborosaan  ( tabdzir )  yang  kemudian  sudah  mulai menghemat, (4) Orang gila yang kemudian telah menjadi orang yang waras, (5) Orang yang sedang sakit kritis kemudian telah sembuh kembali, (6) Orang yang bangkrut  sudah  bebas  dari  status  hukum  pengampuan  ketika  setelah  atau
26 Riri  Mela,  Lomika  S iregar.  “ Curatele  (Pengampuan),  (Suatu  Analisis  Atas  Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel dan Nomor
100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel),” Skripsi sarjana Universitas Indonesia, (2009), hlm.21
27 Azhar,  Zulfachry ,  “Kedudukan  Pen gampu  dalam  Mengelola  Bagian  Warisan  Ahli Waris  y ang  Mengalami  keterbelakangan  mental,”  Skripsi  sarjana  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara, (2022). hlm.
28 N. P. Deli, “ Pengampuan Anak Cacat Mental dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam (Analisis  Putusan  Perkara:  81/Pdt.  P/2014/Pn.  sda)  Tentang  Per mohonan  Pengampuan,” Disertasi doktor UIN Raden Fatah, (2019), hlm.12 29 Miftakhul Khaera, “ Kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata),” Skripsi sarjana IAIN Bone (2020), hlm. 51

## Erkham Maskuri
sesudah  dia  melunasi  hutang-hutangnya 30 .    Selain  sebab-sebab  di  atas, pengampuan  juga  dapat  berakhir  karena  alasan-alasan  yaitu  seperti Curandus meninggal dunia ataupun mendapatkan hukuman mati; dan kurator meninggal dunia.
Dengan  demikian,  mengenai  berakhirnya  pengurusan  kurator  pada curandus atau  pihak  yang  diampunya.  Pengampuan  dapat  berakhir  melalui prosedur  awal  penetapan  pengampuan,  yaitu  jika  pengampuan  ( al-hijr ) 31 ditentukan dan ditetapkan oleh hakim maka pencabutannya juga harus melalui ketetapan hakim. Hal ini dilakukan guna agar mempunyai kekuatan hukum atau kepastian. 32 Sedangkan  jika  pengampuan  berada  di  bawah  perwalian  hingga seorang  wali  sendiri  yang  berwenang  atas  memperhitungkan  pembatalan seorang  pengampuan  tersebut  atau  anak-anak  yang  belum  dewasa  itu  tidak diperbolehkan  dimintakan  pengampu  karena  mereka  tetap  berada  di  bawah tanggungjawab perwalian yang masih hidup. 33
Kedudukan Ahli Waris Di Bawah Pengampuan Pada hakikatnya seorang yang mempunyai gangguan fisik maupun jiwa tidak secara langsung haknya sebagai ahli waris hilang, hanya saja membutuhkan seseorang  untuk  membantunya  dalam  mengurus  hak  miliknya  tersebut  seperti dalam mengelola harta kekayaannya yang didapatkan dari pembagian warisan. 34 Adapun kedudukan orang yang berada di bawah pengampuan menurut hukum Islam tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 & 2. Di dalam pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  anak  yang  sudah  berusia  21  tahun  dan  tidak memiliki  gangguan  fisik  atau  mental  serta  belum  menikah  dapat  diwakili  oleh orang tuanya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.  Ini  menunjukkan  bahwa  dalam  hukum  Islam,  seseorang  yang memiliki  keterbatasan  fisik  atau  mental  atau  telah  menikah  pada  dasarnya dianggap sudah cukup dewasa dan mandiri untuk melakukan tindakan hukum tanpa  bantuan  dari  orang  tua  atau  pengampu 35 .  Berdasarkan  isi  pasal  tersebut
30 Muhammad Lutf i, “ Pembagian Harta Waris bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam  dan  Hukum  Positif  (Analisis  Putusan  Perkara  No.  94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL) ,”  Skripsi sarjana UIN Syarif Hidayatullah, (2012), hlm. 43.
31 D.  Permana,  “Polemik  Ke setaraan  Warisan  di  Tunisia  (1956- 2016),” Jurnal Muamaluta , Vol. 9. No. 2, (2017).
32 Miftakhul Khaera, “ Kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata)”, Skripsi sarjana IAIN Bone (2020), hlm. 51. 33 Larasati, Larasati. "Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Karena Pewarisan." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
34 Azhar,  Zulfachry ,  “ Kedudukan  Pengampu  dalam  Mengelola  Bagian  Warisan  Ahli  Waris yang  Mengalami  keterbelakangan  mental ,”  Sk ripsi  sarjana  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara, (2022). hlm. 36.
35 Harahap,  Mhd.  "Batas  Kedewasaan  Anak  untuk  Cakap  Hukum  dalam  Perspektif Peraturan di Indonesia." JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies 1, no. 1 (2020).
dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  perbuatan-perbuatan  yang  dilaksanakan  oleh anak  di  bawah  umur  tidak  dianggap  legal  berdasarkan  hukum,  dikarenakan dipandang tidak cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, maka  diperlukan adanya  pengampu  ( curator )  sebagai  walinya  yang  mempunyai  hak  untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut 36 . Adapun  mengenai  seseorang  yang  telah  dewasa  namun  di  bawah pengampuan  seperti  keterbelakangan  mental  ataupun  penyandang  disabilitas, maka mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum mereka tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: Mendapatkan perlakuan yang sepadan  di  pandangan  hukum.  Diterima  sebagai  subjek  hukum  atau  yang dikenai  hak  dan  kewajiban  atas  sesuatu.  Menguasai  dan  dapat  mewarisi  baik harta  yang  bergerak  maupun  harta  yang  tidak  bergerak.  Mengendalikan permasalahan finansial atau keuangan atau memilih dan menetapkan orang guna mewakili  kepentingan  dalam  suatu  urusan  finansial  atau  keuangan. Mendapatkan  jalan  masuk  terhadap  suatu  pelayanan  jasa  perbankan  maupun non-perbankan.  Mendapatkan  penyiapan  keterkaitan  atau  aksesibilitas  dalam pelayanan  daripada  sebuah  peradilan.  Mendapatkan  perlindungan  dari  semua tekanan,  kekerasan,  penganiayaan,  diskriminasi,  serta  perampasan  dan  atau pengambilalihan hak milik orang lain. Memilih dan menunjuk atau menetapkan orang  untuk  mewakili  urusan  kepentingannya  dalam  hal  keperdataan  baik  di dalam maupun di luar pengadilan. Dan dijaga hak kekayaan intelektualnya. Hak-hak  tersebut  bertujuan  untuk  menjamin  kesetaraan  hak  dan perlindungan  hukum  bagi  penyandang  disabilitas,  serta  mengakui  bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya. Melalui perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan  merata  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  serta  dihargai  dan  diakui keberadaannya dalam masyarakat. 37 Berdasarkan isi pasal tersebut pada Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  penyandang  disabilitas  tersebut  dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak waris dan dapat mewarisi baik  harta  bergerak  maupun  harta  yang  tidak  bergerak, 38 sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  seorang  ahli  waris  penyandang  disabilitas  atau  ahli  waris yang  berada  di  bawah  seorang  pengampu  mempunyai  kedudukan  yang  sama dengan ahli waris lainnya. Artinya ahli waris di bawah pengampuan masih tetap
36 M.  M.  S.  Gulo,  E.  N.  Butarbutar,  &  K.  Samosir,  “Pengelolaan  Harta  Kekayaan Orang Di Bawah Pengampuan Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan,” Fiat Iustitia: Jurnal Hukum , (2022). 37 N. P. Deli, “ Pengampuan Anak Cacat Mental dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam (Analisis  Putusan  Perkara:  81/Pdt.  P/2014/Pn.  sda)  Tentang  Permohonan  Pengampuan,” Disertasi doktoral UIN Raden Fatah, 2019), hlm.39.
38 A. Purnomosidi, “Konsep Perlindungan Hak Konstitus ional Penyandang Disabilitas di Indonesia,” Refleksi hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1. No. 2, (2017).

## Erkham Maskuri
Hak Waris Bagi Ahli Waris Di Bawah Pengampuan Dalam Perspektif …
mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dalam  hal  untuk  mendapatkan warisan  sama  seperti  orang  yang  normal  pada  umumnya.  Sedangkan  untuk menanggung  adanya  kejelasan  hukum  terhadap  orang  yang  berada  di  bawah pengampuan dalam suatu penerapan pembagian warisan, maka dapat diajukan permintaan pemutusan pengadilan agar dapat melakukan proses peralihan harta warisan  yang  sesuai  dengan  ketentuannya. 39 Pengajuan  permintaan  ke pengadilan  ini  dapat  dilakukan  oleh  orang  tua/wali  dari  orang  yang  di  bawah pengampuan. Setelah terdapat putusan pengadilan, maka yang orang di bawah pengampuan dapat menerima harta warisan dengan diwakilkan kepada kurator. Pembagian  harta  waris  bagi  orang  yang  berada  di  bawah  pengampuan diatur dalam hukum Islam dan dapat disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Di sini, akan dijelaskan mengenai cara pembagian harta waris menurut hukum Islam. Jika seorang yang berada di bawah pengampuan meninggal  dunia,  maka  harta  warisnya  akan  dibagi  sesuai  dengan  aturan  waris yang  berlaku  dalam  hukum  Islam.  Aturan  waris  dalam  hukum  Islam  diatur dalam  Kitab  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  berdasarkan  al-Quran  dan Hadis 40 .  Dalam  aturan  waris  Islam,  terdapat  terdapat  beberapa  kategori  ahli waris  yang  memiliki  hak atas  harta  warisan.  Ahli waris  ini  dibagi  menjadi dua kategori,  yaitu  ahli  waris dzawil  arham dan  ahli  waris dzawil  faraid 41 .  Ahli  waris dzawil arham adalah keluarga dekat si mayat, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan si mayat seperti anak, cucu, orang tua, dan saudara kandung. Sedangkan ahli waris dzawil faraid adalah kelompok ahli waris yang ditentukan berdasarkan keturunan dan jarak kekerabatan dengan si mayat.  Dalam  hukum  waris  Islam,  pembagian  warisan  dilakukan  secara proporsional berdasarkan nisbah yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Pembagian warisan  diawali  dengan  pembayaran  hutang-hutang  si  mayat  dan  biaya-biaya pemakaman. Setelah itu, harta warisan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan 42 . Bagi  orang  yang  di  bawah  pengampuan,  pengampu  akan  bertindak sebagai wakil atau pengurus harta waris yang diwariskan kepada ahli waris yang berhak  menerima  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Apabila  orang  yang  berada  di bawah pengampuan memiliki keturunan,  maka keturunan tersebut berhak atas
39 Agustini  Shenti  &  Hidayat.  Bona,  “Implementasi  Pelaksanaan  Hibah  dalam Pperalihan  Hak  Atas  Tanak  Untuk  Anak  dan  Orang  di  Bawah  Pengampuan  di  Batam, In donesia”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , Vol. 9, No. 1, (2021). hlm.111
40 Hamzawi, Adib. "Al urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." INOVATIF:
Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan 4, no. 1 (2018), hlm. 1-27. 41 Ritonga,  Raja,  and  Martua  Nasution.  "Penentuan  Status  Ahli  Waris  Melalui Hubungan  Nasab;  Analisis  Kewarisan  Kakek  Dan  Nenek." Al  Yasini:  Jurnal  Keislaman,  Sosial, hukum dan Pendidikan 7, no. 2 (2022), hlm.188-188. 42 Nurjannah,  Nurjannah.  "Pembagian  Warisan  Sebelum  Pewaris  Meninggal  Dunia pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.
seluruh harta waris yang ditinggalkan. Namun, jika orang yang berada di bawah pengampuan tidak memiliki keturunan, maka ahli waris akan dibagi menjadi dua bagian,  yaitu  ahli  waris  dari  pihak  ayah  dan  ahli  waris  dari  pihak  ibu 43 . Pembagian  tersebut  akan  tergantung  dari  siapa  yang  masih  hidup  di  antara kelompok  ahli  waris  tersebut.  Jika  ahli  waris  yang  hidup  hanya  berasal  dari pihak ayah, maka pembagian harta waris adalah sebagai berikut: Anak laki-laki mendapatkan  bagian  dua kali  lebih  besar  dari  anak  perempuan.  Jika  tidak ada anak,  maka  ayah  mendapatkan  sepertiga  dari  harta  waris.  Jika  tidak  ada  ayah, maka  saudara  kandung  laki-laki  mendapatkan  dua  kali  lipat  dari  saudara kandung perempuan.
Sedangkan jika ahli waris yang hidup hanya berasal dari pihak ibu, maka pembagian  harta  waris  adalah  sebagai  berikut:  Anak  laki-laki  dan  perempuan mendapatkan  bagian  yang  sama.  Jika  tidak  ada  anak,  maka  ibu  mendapatkan sepertiga dari harta waris. Jika tidak ada ibu, maka saudara kandung laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama.

## Langkah Yang Ditenpuh Jika Pengampu Tidak Amanah
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  memang  tidak  disebutkan  secara rinci terkait kewajiban-kewajiban pengampu, akan tetapi di dalam Pasal 110 ayat (1)  sampai  dengan  (4)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  disebutkan  beberapa kewajiban  seorang  wali.  Berikut  adalah  penjelasan  mengenai  kewajiban  wali yang diatur dalam pasal tersebut:
Pasal  110  ayat  (1)  KHI  menyatakan  bahwa  wali  memiliki  kewajiban untuk  menjaga,  memelihara,  dan  membesarkan  anak  asuhnya  secara baik dan benar.
Pasal  110  ayat  (2)  KHI  menyatakan  bahwa  wali  harus  memastikan bahwa anak asuhnya mendapatkan pendidikan agama Islam yang cukup dan memadai.
Pasal  110  ayat  (3)  KHI  menyatakan  bahwa  wali  harus  mengawasi perilaku  anak  asuhnya  dan  memberikan  nasihat  serta  arahan  yang diperlukan.
Pasal 110 ayat (4) KHI menyatakan bahwa wali bertanggung jawab atas harta anak asuhnya dan harus memastikan bahwa harta tersebut dikelola dengan baik dan benar.
Pasal  tersebut  mengatur  tentang  kewajiban  wali  terhadap  anak  yang berada  di  bawah  perwalihannya,  yaitu  mengurus  diri  dan  harta  anak, memberikan  bimbingan  agama,  pendidikan  dan  keterampilan,  tidak  memaksa atau merepotkan anak, serta bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang muncul  karena  kesalahan  atau  kelalaiannya.  Wali  juga  harus  melakukan
43 Wati,  Rahmi  Ria,  and  Nurlaili  Elly.  "Perlindungan  hukum  bagi  ahli  waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam." Pactum Law Journal 1, no. 04 (2018), hlm. 362-375.

## Erkham Maskuri
Hak Waris Bagi Ahli Waris Di Bawah Pengampuan Dalam Perspektif …
pencatatan perubahan terhadap harta anak yang diampunya. Selain kewajiban- kewajiban  tersebut,  dalam  KHI  juga  diatur  mengenai  hak-hak  wali,  batasan- batasan perwalian, serta tata cara pengangkatan wali dan pengaturan perwalian. Semua  aturan  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  dan keamanan  bagi  anak  asuh  dan  memastikan  bahwa  perwalian  dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keamanan sesuai dengan ajaran Islam 44 . Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  terdapat  ketentuan  yang mengatur  mengenai  pencabutan  hak  pengampu  atau  perwalian  jika  pengampu tersebut  tidak  amanah  dalam  menjalankan  tugasnya  atau  melakukan  tindakan yang  merugikan  orang  yang  diampunya  .  Pasal  109  KHI  mengatur  bahwa pengadilan  agama  dapat  mencabut  hak  menjadi  wali  seseorang  atau  badan hukum  dengan  mengalihkannya  kepada  pihak  yang  lain  atas  permintaan saudaranya  melalui  musyawarah  di  dalam  keluarga,  atau  melalui  putusan pengadilan jika terjadi sengketa. Selain itu, jika pengampu melakukan tindakan yang  merugikan  orang  yang  diampunya,  misalnya  dengan  menggunakan  harta milik  orang  tersebut  tanpa  izin  atau  menjual  harta  milik  tersebut  tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka pengampu tersebut harus mengganti kerugian yang  dialami  oleh  orang  yang  diampunya.  Ganti  rugi  ini  dapat  diselesaikan  di dalam  atau  di  luar  pengadilan,  tergantung  kesepakatan  kedua  belah  pihak. Dalam  Islam,  perwalian  atau  pengampuan  diberikan  untuk  melindungi  dan memperhatikan  kepentingan  orang  yang  diampu,  termasuk  dalam  hal pengelolaan  harta  kekayaannya.  Oleh  karena  itu,  jika  seorang  pengampu  tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau melakukan tindakan yang merugikan orang  yang  diampunya,  maka  haknya  sebagai  pengampu  dapat  dicabut  dan  ia harus  bertanggung  jawab  atas  tindakannya  tersebut.  Namun  sebelum mengambil  tindakan,  pastikan  untuk  memastikan  bahwa  tuduhan  atau kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pengampu  benar-benar  terjadi  dan  ada  bukti yang cukup untuk mendukungnya 45 . Diantara tindakan tidak bertanggungjawab dan tidak amanah yang dapat dilakukan  oleh  seorang  pengampu  dalam  menjalankan  tugasnya  adalah:  tidak dapat menjaga harta dari orang yang diampunya, seperti harta yang rusak atau hilang, tidak menjalankan tugasnya atau mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan  ketentuan  tugasnya,  seperti  tidak  melaporkan  secara  berkala  tentang kondisi  harta  yang  diampunya,  melakukan  tindakan  pidana  atau  perbuatan melawan  hukum,  seperti  menggelapkan  harta  dari  orang  yang  diampunya  dan menggunakan harta dari seseorang yang diampunya untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan uang dari harta warisan untuk kepentingan pribadi.
44 Utami,  Nurul  Fadila,  and  Septi  Indrawati.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak dalam  Perwalian  dan  Tanggung  Jawab  Seorang  Wali." Amnesti  Jurnal  Hukum 4,  no.  1  (2022), hlm. 62-70.
45 Kudubun, Tirsa. "Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak." Lex et Societatis 2, no. 6 (2014).
Jika seorang pengampu tidak dapat dipercayai atau tidak amanah, maka berikut  adalah  beberapa  tindakan  yang  dapat  diambil:  laporkan  ke  pihak berwenang; jika pengampu melakukan tindakan ilegal atau melanggar kode etik atau hukum, langkah pertama yang harus diambil adalah melaporkan ke pihak berwenang  seperti  polisi  atau  institusi  terkait.  Laporkan  ke  atasan;  Jika pengampu tidak menjalankan tugas dengan baik, tidak adil atau tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, Anda bisa melaporkannya ke atasan atau pihak yang  bertanggung  jawab.  Cari  bantuan  dari  pihak  lain;  jika  Anda  merasa kesulitan untuk melaporkan ke pihak berwenang atau atasan, Anda bisa mencari bantuan  dari  organisasi  atau  lembaga  terkait  untuk  membantu  menangani masalah ini. Ajukan keluhan secara resmi; bila terdapat mekanisme pengaduan resmi  yang  tersedia,  Anda  bisa  mengajukan  keluhan  secara  tertulis  dan mengikuti  prosedur  yang  telah  ditentukan.  Pindah  pengampu;  jika  tidak  ada upaya  yang  berhasil,  maka  Anda  bisa  meminta  untuk  mengganti  pengampu dengan yang lebih amanah atau memilih untuk belajar secara mandiri 46 .

## Kesimpulan
Ahli  waris yang  mengalami  sakit  baik secara  fisik maupun  mental  atau memiliki kelainan jiwa membutuhkan seorang pengampu untuk melindungi dan mengelola  harta  mereka.  Dalam  hukum  Islam,  status  hukum  ahli  waris  yang berada  di  bawah  pengampuan  adalah  tetap  memiliki  hak  waris  tanpa  ada halangan. Namun, pengelolaan harta warisan dilakukan melalui pengampu yang telah ditetapkan. Jika seorang pengampu tidak amanah atau tidak menjalankan tugasnya  dengan  baik,  maka  dapat  dilakukan  upaya  untuk  menghapus  hak pengampuan  atau  perwalian  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui pengadilan  agama  dengan  mengajukan  permintaan  penghapusan  pengampuan atau  perwalian  dan  mengalihkannya  kepada  pihak  lain  atas  permintaan  atau musyawarah  dalam  keluarga  jika  tidak  melalui  perantara  putusan  pengadilan. Pengadilan  agama  akan  mempertimbangkan  permintaan  tersebut  dan memberikan putusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
Daftar Pustaka A. Purnomosidi, “Konsep  Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabi litas di Indonesia, ” Refleksi hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1. No. 2, (2017). Agustini  Shenti  &  Hidayat.  Bona, “Implementasi  Pelaksanaan  Hibah  dalam Pperalihan Hak Atas Tanak Untuk Anak dan Orang di Bawah Pengampuan di Batam, Indonesia” , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , Vol. 9, No. 1, (2021): 111
46 losando,  diko.  "Hak  Waris  Bagi  Kaum  Safih  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam."  Phd Diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

## Erkham Maskuri
Hak Waris Bagi Ahli Waris Di Bawah Pengampuan Dalam Perspektif …
Amar,  Arafat  Mursyid. "Penetapan  Pemungutan  Tarif  Retribusi  Pada  Nyak-Nyak Pedagang  Kaki  Lima  Menurut  Konsep  Al- Ḥ ajr  (Studi  Kasus  Pada  Pasar Peunayong Banda Aceh)." PhD diss., UIN AR-RANIRY, 2021. Azhar, Zulfachry. Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental. PhD diss., 2022. D.  Permana, “Polemik  Keseta raan  Warisan  di  Tunisia  (1956-2016), ” Jurnal Muamaluta , Vol. 9. No. 2, (2017). Elsa Dwi. dkk, “ Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Islam”, Jurnal Hukum Perdata, Vol. 1. No.4, (2018): 370 Fitria Dewi Navisa, “Kedudukan Per lindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pewarisan,” Jurnal A rena Hukum , Vol. 15, No. 2, (Agustus 2022): 308. Hamzawi,  Adib. "Al-urf  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia."  INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan 4, no. 1 (2018): 1-27. Harahap,  Mhd. "Batas  Kedewasaan  Anak  untuk  Cakap  Hukum  dalam  Perspektif Peraturan  di  Indonesia."  JGSIMS:  Journal  of  Gender  and  Social  Inclusion  in Muslim Societies 1, no. 1 (2020).
Hussain, Rosnani, Md Yazid Ahmad, and Noorsafuan Che Noh . "Tadbir Urus Harta Kanak-kanak Menurut Perspektif Syarak (Child Property Management According  to  Islamic  Perspective)." BITARA  International  Journal  of Civilizational  Studies  and  Human  Sciences  (e-ISSN:  2600-9080) 3,  no.  1 (2020): 145-156.
Istiqomah.  dkk, Hukum  Waris  Islam ,  Malang  :  CV.  Literasi  Nusantara  Abadi,
2022 Justika, "Pengampuan  Adalah:  Simak  pengertian  dan  Syarat  Pengampunan", diakses dari  https://blog.justika.com/lainnya/pengampuan-adalah/,  pada tangggal 23 Desember 2022 pukul 21.13 Kudubun,  Tirsa. Penetapan  Pengadilan  Mengenai  Penunjukan  Wali  Anak.  Lex  et Societatis 2, no. 6, 2014. Larasati, Larasati. Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak  Karena  Pewarisan .  PhD  diss.,  Universitas  Islam  Sultan  Agung, 2022.
losando, diko. Hak Waris Bagi Kaum Safih Ditinjau Dari Hukum Islam. Phd Diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. M. H Batubara, “Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Pende rita Cacat Mental dalam  Pembagian  Harta  Warisan  (Studi  Kasus:  Penetapan  No.  51/PDT. P/2014/PA. MDN),” 2019
M.  M.  S.  Gulo,  E.  N.  Butarbutar,  &  K.  Samosir, “Pengelolaan  Harta  Kekay aan Orang  Di  Bawah  Pengampuan  Oleh  Balai  Harta  Peninggalan  Kota  Medan, ” Fiat Iustitia: Jurnal Hukum , (2022). Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , (Bogor : Ghalia Indonesia,
2003): 39
Miftakhul Khaera, Kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa)  (Menurut  Hukum  Islam  dan  KUHPerdata), Skripsi  sarjana  IAIN Bone (2020)
N. P. Deli, Pengampuan Anak Cacat Mental dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam  (Analisis  Putusan  Perkara:  81/Pdt.  P/2014/Pn.  sda)  Tentang Permohonan Pengampuan, Disertasi doktor UIN Raden Fatah (2019) Nurjannah,  Nurjannah. Pembagian  Warisan  Sebelum Pewaris  Meninggal  Dunia pada Masyarakat  Adat  Bulukumba  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba). PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012. R.  Setiawan,  Dini  Destiani  Siti  Fatimah, “Perancangan  Sistem  Pakar  Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara’id),” Jurnal Algoritma , Vol. 9. No. 1, (2012).
Rahmat Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif H ukum Islam dan Hukum Adat,” Jurnal AlHukama : The Indonesian Journal of Islamic family Law , Vol. 4. No. 2, (2014).
Ria  Rahmawati,  &  Neneng  Uswatun  Khasanah, “S trategi  CMS  (Centre  For Mawarits  Studies)  UNIDA  Gontor  dalam  Implementasi  Pembagian  Harta Waris Menurut Ilmu Mawarist di Kelarga Muslim”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan , (2019): 1. Riri  Mela,  Lomika  Siregar. Curatele  (Pengampuan),  (Suatu  Analisis  Atas  Penetapan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel  dan Nomor  100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel), Skripsi  sarjana  Universitas Indonesia, 2009 Ritonga,  Raja,  and  Martua  Nasution .  "Penentuan  Status  Ahli  Waris  Melalui Hubungan Nasab; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek." Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan 7, no. 2 (2022): 188-188. Sapulete Antoni, Ihza, Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat mental, Skripsi sarjana Universitas 17 agustus 1945 Surabaya, 2022 Shenti  Agustin,  Bona  Hidayat, “Implementasi  Pelaksanaan  Hibah  dalam  Peralihan Hak  Atas  Tanah  Untuk  Anak  dan  orang  yang  Dibawah  Pengampuan  di Batam,  Indonesia,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha, Vol.  9. No. 1, (2021). Utami, Nurul Fadila, and Septi Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali." Amnesti Jurnal Hukum 4, no. 1 (2022): 62-70. Wati,  Rahmi  Ria,  and  Nurlaili  Elly .  "Perlindungan  hukum  bagi  ahli  waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam." Pactum Law Journal 1, no.
04 (2018): 362-375.
Widhayanti,  Nurul,  Febrian  Febrian,  and  Meria  Utama .  Pengurusan  Hak  Waris Bagi  Ahli  Waris  Yang  Cacat  Mental  (Studi  Perbandingan  Hukum  Islam, KUH  Perdata,  dan  Hukum  Adat)’. PhD  diss.,  University  of  Sriwijaya, 2016

## Erkham Maskuri
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).