Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6685

## Akuntabilitas Efisiensi Dana Desa dalam Pembangunan Insfratuktur Desa Silumajang Tahun 2022
Izzatul Zannah 1) , Yenni Samri Juliati Nasution 2) , Arnida Wahyuni Lubis 3)
1) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
1) izzasiregar003@gmail.com
2) yenni.samri@uinsu.ac.id
3) arnidawahyunilubis@uinsu.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas efisiensi pengalihan serta pendistribusian dana desa dalam  pengelolaan pembangunan insfratruktur desa. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini bertempatan di kantor Desa, Desa Silumajang Kecamatan Na. IX-X Kabupaten LabuhanBatu Utara tahun berjalan 2022, Sumatera Utara. Sebagai analisis  data,  hasil penelitian  menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal pengelolaan dana desa di desa Silumajang  sudah baik, namun  yang  harus  ada  sosialisasi  secara  terbuka  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  silumajang  kepada masyarakat  desa  agar  masyarakat  mengetahui  pengelolaan  alokasi  dana  desa  yang  akan  dikelola  untuk pembangunan  desa,  agar  masyarakat  juga  bisa  berperan  aktif  dalam  pembangunan  desa.  pemerintah  desa mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten pada tahap pelaksanaan. Laporan realisasi sudah baik,dan terstruktur dan sudah transfaran. Tahap pelaporan  pertanggungjawaban dana desa perlu disempurnakan baik secara teknis maupun administratif. Salah satu kendala dalam pengelolaan Dana Desa adalah pengumpulan dan pelaporan pertanggungjawaban efesiensi rincian realisasi belanja.
Kata kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Insfratruktur

## Abstract
This research aims to explain the accountability of village fund efficiency transfer and distribution in managing infrastructure development. This research method is a qualitative method with a descriptive research design. The location of this research is at the Village office, Silumajang Village, Na District. IX-X North LabuhanBatu Regency for the current year 2022, North Sumatra. As a data analysis, the research results show that vertical accountability for managing village funds in Silumajang village is good, but there must be open socialization carried  out  by  the  Silumajang  Village  Government  to  the  village  community  so  that  the  community  knows about the management of village fund allocations that will be managed for village development, so that the community can also play an active role in village development. Village governments follow Regency Regional Regulations  at  the  implementation  stage.  The  realization  report  is  good,  structured  and  transparent.  The village fund accountability reporting stage needs to be refined both technically and administratively. One of the  obstacles  in  managing  Village  Funds  is  collecting  and  reporting  accountability  detailed  efficiency  of expenditur realization.
Keywords: Accountability, Village Funds, Infrastructure
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6685

## 1. PENDAHULUAN
Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang di peruntukan untuk desa, yang disalurkan dengan  APBD  yang  di  distribusikan  untuk  mendanai  semua  aktivitas  pemerintahan,aktivitas  pembangunan serta pembinaan masyarakat desa. Dana desa berbeda dengan alokasi dana desa ,dibedakan dengan asal dana tersebut.
Prinsip akuntabilitas merupakan hal yang harus ada dalam pemerintahan, baik itu pemerintahan besar maupun  pemerintahan  yang  lebih  kecil  seperti  pemerintahan  desa  (Desi  Katriana  Panjaitan,  2023)  Peran akuntansi pemerintahan sangat krusial dalam pengelolaan keuangan publik dalam konteks Good Governance, mencakup  keuangan  dari  tingkat  pusat  hingga  daerah,  termasuk  desa.  Sebagaimana  prinsip-prinsip  dalam akuntansi pemerintahan, seperti akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, bukan hanya menjadi tanggung jawab  pemerintah  pusat,  tetapi  juga  daerah,  termasuk  desa.  Prinsip-prinsip  akuntansi  pemerintahan,  seperti akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  publik,  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  pusat,  tetapi  juga  daerah,  termasuk  desa.  Desa,  sebagai  unsur  terkecil  dalam  tata  administrasi pemerintahan, memiliki tanggung jawab dalam menerapkan asas tanggung jawab dengan memenuhi kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa, dan oleh kabupaten/kota.
Menurut ( Hailudin, 2021) Dana Desa sebagai salah satu bentuk pengeluaran pemerintah memiliki tujuan untuk  membiayai  kebutuhan  dan  keperluan  pemerintahan  di  tingkat  desa.  Penerapan  prinsip  akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan seluruh kegiatan, hingga setelah kegiatan selesai, sehingga pengelolaan ADD dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran Alokasi Dana  Desa  (ADD)  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  merupakan  salah  satu  bentuk  desentralisasi  yang mendorong good governance, karena mendekatkan negara kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya memacu akuntabilitas dan transparansi.
Akuntansi Pemerintahan dapat diartikan sebagai aktivitas penyediaan informasi keuangan pemerintah melalui proses pencatatan, pengklasifikasi, dan pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan.
Akuntansi pemerintahan memegang peran kunci dalam mengelola keuangan publik guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk tingkat pusat, daerah, dan desa. Dalam konteks akuntansi publik, tanggung jawab  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  fiskal  tidak  hanya  terletak  pada  pemerintah  pusat,  tetapi  juga melibatkan  partisipasi  masyarakat  lokal  seperti  desa. Untuk memastikan  prinsip akuntabilitas  terwujud dan dana  desa  dimanfaatkan  dengan  baik,  proses  penyaluran  dana  desa  harus  memenuhi  kriteria  tertentu  yang diterapkan oleh pemerintah desa dan kabupaten/kota sebagai pengguna dana desa   (Gimon et al., 2018). Oleh karena  itu,  pemerintah  desa  perlu  mengimplementasikan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  tata pemerintahannya,  di  mana  seluruh  tahap  akhir  pelaksanaan  pemerintahan  desa  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam  konteks pengelolaan  keuangan  desa,  pemerintah  desa  diwajibkan  untuk  menyusun  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Dokumen ini terbentuk melalui rangkaian siklus pengelolaan keuangan desa, dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, melibatkan tahap  pelaksanaan  dan  penatausahaan,  hingga  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan keuangan desa.
Desa,  sebagai  unit  organisasi  pemerintah  yang  berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat,  memiliki peran  strategis  (Wida  et  al.,  2017).  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  dana  yang  disediakan  oleh  pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Dana ini bertujuan untuk mendukung berbagai sektor di masyarakat, memfasilitasi kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Selain  itu,  Alokasi  Dana  Desa juga  bertujuan  untuk  mempermudah  pemerintah  dalam  melaksanakan  kegiatan  tersebut,  khususnya  dalam mencapai pemerataan dalam penataan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa, terutama  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  harus  dilakukan  dengan  internal contol  dan  sistem akuntansi  yang baik  agar laporan  keuangan  yang  dihasilkan memiliki  kualitas  dan  dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
Menurut penelitian (Mutmainah & Faizin, 2023.) , Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan  desa  yang  berasal  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah,  yang  diterima  oleh kabupaten/kota secara proposional, minimal 10% untuk desa. Otonomi desa, termasuk melalui pemberdayaan
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6685
industri  kreatif  masyarakat  desa,  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  efektif  dalam  meningkatkan swadaya gotong royong dan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam  kerangka  sistem  pemerintahan  saat  ini,  peran  dan  strategisnya  pembangunan  desa  menjadi sangat  signifikan  dalam  konteks  Pembangunan  Nasional  dan  Pembangunan  Daerah.  Pembangunan  desa memiliki unsur pemerataan pembangunan yang langsung dirasakan oleh sebagian besar penduduk pedesaan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti yang diutarakan oleh  (Alfiani & Estiningrum, 2021),  pemerintah  desa  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyusun  laporan  keuangan  tahunan  yang disampaikan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) setiap tahun. Kegiatan dalam tata kelola keuangan desa, yang  diatur  oleh  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014,  dimulai  dari  tahap  perencanaan,  penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga tahap pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
Desa  dianggap  sebagai  subsistem  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  memberikan  desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya  (Faradhiba et al., 2018). Kebijakan pembentukan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan  desentralisasi keuangan  yang  mendukung  desa  untuk  mandiri.  Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  diarahkan  untuk mencapai  efisiensi  pelayanan  dan  produk  pemda  bagi  kepentingan  publik  di  wilayahnya.  Keadaan  ini memberikan peluang untuk munculnya kompetisi antar daerah yang mendorong efisiensi.
Dalam konteks pengeluaran kas, prosedur yang baik sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan menjadi sangat penting (Bani Zamzami, 2021). Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan dasar nyata bagi otonomi desa secara praktis, bukan  hanya  sebatas  normatif.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  keuangan  desa  mencakup  seluruh  rangkaian kegiatan,  mulai  dari  perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan  pertanggungjawaban,  hingga pengawasan keseluruhan pengelolaan tersebut.
Desa dapat menghasilkan pendapatan dari beberapa sumber, antara lain Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil  Pajak  Daerah,  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten/Kota.  Selain  itu,  desa  juga  mendapatkan  bagian  dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Infrastruktur yang kokoh dan kuat dianggap sebagai kunci kesuksesan, sebuah konsep yang sering kita dengar  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Istilah  infrastruktur  biasanya  terkait  dengan  bangunan,  fasilitas,  dan segala sesuatu yang terkait dengan pembangunan. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) diakui sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mewujudkan pembangunan tersebut (Sarah Simbolon dkk et al., 2021). Keberhasilan pembangunan desa, menurut mereka, tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar keterlibatan masyarakat sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan melalui strategi manajemen yang sesuai.
Pentingnya pembangunan berkelanjutan di suatu daerah disorot, dengan menggarisbawahi pentingnya memiliki  penduduk  berkualitas.  Penduduk  yang  berkualitas  dianggap  sebagai  komponen  kunci  yang memungkinkan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dapat  dilakukan  dengan  baik,  tepat,  efisien,  dan  maksimal, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Pandangan  mengenai  efisiensi  yang  disampaikan  oleh  (Halim,  2001)  dapat  dinyatakan  sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan. Untuk mengukur efisiensi, dapat  digunakan  metode  perbandingan  antara  biaya  aktual  dengan  biaya  standar  yang  telah  ditetapkan sebelumnya,  seperti  anggaran.  Dengan  konsep  ini,  efisiensi  dapat  diartikan  sebagai  hubungan  antara  hasil produksi dan input yang digunakan.
Otonomi  daerah  diharapkan  dapat  menjadi  pendorong  peningkatan  efisiensi,  efektivitas,  dan akuntabilitas  dalam  sektor  publik  Indonesia.  Dengan  adanya  otonomi,  daerah  diharapkan  dapat  mencari alternatif  sumber  pembiayaan  pembangunan  tanpa  mengurangi  harapan  akan  bantuan  dan  dukungan  dari Pemerintah Pusat. Pengelolaan dana publik diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.  Menurut  (Handoko  (1995), efisiensi  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  untuk  menyelesaikan suatu tugas dengan tepat, yang melibatkan perbandingan antara hasil yang dihasilkan ( outpu t) dengan sumber daya yang digunakan ( input ).
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6685
Untuk mencapai efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penting untuk memperhatikan hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah, dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman yang dimiliki oleh suatu daerah. Efisiensi diukur sebagai rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Desa, yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, sesuai dengan prinsip ekonomi. Oleh karena itu, tingkat efisiensi akan lebih tinggi jika biaya yang dikeluarkan untuk mencapai penerimaan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga dapat  meningkatkan  realisasi  penerimaan  tanpa  menambah  beban  biaya  secara  signifikan.  Efisiensi,  dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai upaya untuk mengoptimalkan kombinasi penggunaan input guna mencapai tingkat output tertentu dengan biaya minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input yang telah diberikan.Untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan dana desa, pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan prioritas alokasi dana desa guna mendukung program pembangunan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Menurut  Sadu  Wasistiono  (Salim,  2021),  keuangan  menjadi  faktor esensial dalam mendukung otonomi desa, sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Penting bagi perangkat desa untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penanganan  dana  desa,  guna  memastikan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  dan  mencegah  potensi penyalahgunaan anggaran. Risiko penyelewengan anggaran dalam implementasi kebijakan dana desa menjadi tinggi apabila tata kelola dan kontrol yang ketat tidak seimbang.
Dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan  kualitas  hidup,  serta  penanggulangan  kemiskinan.  Sementara  itu,  penggunaan  dana  untuk pemberdayaan  masyarakat  desa  ditujukan  untuk  meningkatkan  kapasitas  warga  dalam  pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, dan perluasan wilayah ekonomi individu maupun kelompok masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini mencakup berbagai bidang, seperti infrastruktur kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Agar dana desa digunakan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, perangkat desa perlu menjalankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan  dana,  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  dan  menghindari  potensi penyalahgunaan anggaran.
Selanjutnya, dapat kita perhatikan dari penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan” oleh (Rosdya Priyanti, Syafruddin, dan Binar Dwiyanto Pamungkas, 2023), mengungkapkan bahwa alokasi dana desa untuk pembangunan saluran irigasi di Desa Seteluk memberikan manfaat signifikan bagi sektor pertanian, mengingat mayoritas penduduk desa tersebut berprofesi sebagai petani. Irigasi menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan pasokan air yang cukup  untuk  pertanian,  memungkinkan  distribusi  air  ke  lahan  pertanian  menjadi  lebih  efisien,  mengurangi risiko keterlambatan distribusi air, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
Temuan penelitian ini sesuai dengan teori Mosher (Pangalo et al., 2020) yang menekankan pentingnya pendapatan  sebagai  aspek  utama  dalam  kesejahteraan.  Dengan  ketersediaan  dana  desa,  berbagai  aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat.
Selain memberikan dampak positif pada pendapatan masyarakat, penyaluran dana desa juga terbukti mampu  meningkatkan  tingkat  pendidikan  masyarakat,  sesuai  dengan  teori  Todaro  dan  Smith  (2021). Penyaluran dana desa oleh pemerintah desa, khususnya di Desa Seteluk, mendukung peningkatan pendidikan dengan pembangunan sarana pendidikan dan sekolah, termasuk pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia  dini  (PAUD).  Tingkat  pendidikan  yang  meningkat  di  Desa  Seteluk  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi positif dalam perkembangan desa.
Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Ali  Khadlirin,  et  al.,  2021)  di  Desa  Tegalarum,  Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan Dana Desa sebesar 95,57%, memenuhi kriteria efisiensi. Meskipun berlokasi berbeda, keduanya menemukan bahwa penggunaan dana desa umumnya efisien.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Moleong (2017:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai upaya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian,
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6685
seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi menggunakan kata-kata  dan  bahasa,  di  dalam  konteks  alamiah  khusus,  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah. Pendekatan  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif,  dengan  pengumpulan  data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
Penulis melakukan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengambil laporan keuangan Desa  Silumajang,  Kecamatan  Na.IX-X,  Kabupaten  Labuhan  Batu  Utara  sebagai  objek  penelitian.  Data diperoleh langsung dari kantor kepala desa dengan izin kepala desa, menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara pada perangkat desa terkait. Beberapa langkah yang diambil dalam penelitian ini antara lain:
1. Analisis rencana Alokasi Dana Desa (ADD) Silumajang dengan menggunakan dokumen seperti APBDes dan daftar hadir musyawarah desa.
2. Analisis pelaksanaan ADD di kantor desa Silumajang, Kecamatan Na.IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan merujuk pada laporan realisasi anggaran, banner, dan spanduk sebagai sumber informasi.
3. Analisis Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Silumajang, Kecamatan Na.IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan memanfaatkan data dari Laporan SPJ dan Laporan Realisasi Anggaran.
4. Analisis pertanggungjawaban alokasi dana desa.
5. Penyusunan  simpulan mengenai  hasil  penelitian  di  Desa  Silumajang,  Kecamatan  Na.IX-X,  Kabupaten Labuhan Batu Utara.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  mekanisme  akuntabilitas  dalam  penyajian  laporan  pengelolaan  dana  desa,  berdasarkan analisis  data  di  Desa  Silumajang,  Kecamatan  Na.  IX-X,  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  pada  tahun  2022, melibatkan  informasi  berikut:  Pendapatan  Desa,  Realisasi  Belanja  Desa,  Realisasi  Pembiayaan  Desa,  serta rincian realisasi belanja desa.
Sehubungan dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, perangkat desa telah mengadakan rapat internal dengan tema "Musyawarah Pembangunan Desa". Rapat ini dihadiri oleh berbagai perangkat desa dan melibatkan partisipasi masyarakat. Berikut adalah daftar hadir untuk musyawarah pembangunan desa:
Tabel 1. Daftar Hadir Musyawarah Desa Tentang musyawarah pembangunan desa,
Desa Silumajang Kecamatan Na. IX-X  tahun 2022 No Nama Jabatan 1 Julpian Munthe Kepala Desa 2 Maksum ritonga LPM 3 Ali munthe Ketua BPD 4 m. parlaungan munthe Babinsa 07/AKB 5 Apriadi Matondang Sekdes 6 Arif Marjuki PLD 7 Pangeran. P BPD 8 Hasnan ritonga BPD 9 Kaharuddin Kadus Pulo Godang 10 Sopian Kadus pirlok 11 S. pahutar Bpd 12 Saipullah Kadus panduan 13 Hendra tua Kadus pulo hopur 14 Indra purnama Kadus silumajang 15 Nasrullah aziz Bpd 16 Mahasiswa KKN 16 orang 17 Ratina suminar Anggota BPD 18 Patma munthe Staff 19 Suaida ritonga Kaur Keuangan 20 Mirnawati sagala Kaur Kasi Pelayanan 21 Inatul zamroh sip Staff Operator 22 Zailani areta Staff Operator
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech
DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6685
23 Kurnia sari rit Staff operator 24 Baginda aslan sir Kasi Kesra 25 Ahmad idris munthe Wakil Ketua BPD 26 Atas munthe Kadus montong 27 Sahnawi ritonga Anggota Bpd 28 Najarullah munthe Anggota bpd 29 Suleman Kadus padang mahondang Jumlah
Sumber : Pemerintah Desa Silumajang
Informasi  yang  diperoleh  peneliti  dari  narasumber  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2022,  telah dilakukan Musyawarah yang membahas perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Silumajang,  Kecamatan  Na  IX-X,  Kabupaten  Labuhan  Batu  Utara.  Musyawarah  tersebut  dihadiri  oleh sejumlah pihak, termasuk kepala desa, staf desa, BPD beserta anggotanya, kaur, kadus, PLD, LPM, Babinsa, dan mahasiswa KKN dari UNIMED.
Dalam kerangka penelitian ini, peneliti juga memperoleh informasi melalui Data Laporan Realisasi Pelaksanaan "Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa" Pemerintah Desa Silumajang, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, pada Tahun Anggaran 2022.
Tabel 2. Pendapatan Desa
PENDAPATAN DAN JASA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH/KURANG (Rp) - Pendapatan Asli Desa - Hasil Usaha Desa - - - - - - - Pendapatan Transfer - Dana desa - Bagis  hasil  pajak dan retribusi - Alokasi dana desa 2.179.800.000 1.283.479.000 59.310.000 837.011.000 2.179.800.000 1.283.479.000 59.310.000 835.345.008 1.665.992. - - 1.665.992. - Pendapatan lain-lain - Pengembalian belanja tahun sebelumnya - Bunga bank 2.500.000 - 2.500.000 450.610 - 450.610 2.049.390 - 2.049.390 Jumlah Pendapatan 2.178.584.618 2.178.584.618 3.715.382
Pada  tabel  2  ini  menunjukkan  laporan  pendapatan  desa  pada  tahun  2022.  Anggaran  pendapatan transfer berjumlah Rp. 2.179.800.000 dan realisasi nya berjumlah Rp. 2.179.800.000,. Dengan dana desa yang di peroleh berjumlah Rp. 1.283.479.000 dan realisasinya Rp. 1.283.479.000. bBgis hasil pajak dan retribusi yang  diperoleh  Rp  59.310.000dengan  realisi  anggaran  yang  sama.  Alokasi dana  desa  Rp  837.011.000,  dan realisasi nya Rp 837.011.000,. sedangkan pendapatan lain-lain dan belanja sebelumnya senilai Rp 2.500.000 dengan perhitunagn realisasi yang sama.
Tabel 3. Realisasi Belanja Desa URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH/KURANG (Rp) Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa 846.078.654 836.834.020 9.224.634
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6685
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 458.836.500 433.836.000 25.000.500 Bidang Pembinaan Masyarakat 44.312.052 44.312.052 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat 208.760.000 203.760.000 5.000.000 Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak 675.939.003 675.939.003 - JUMLAH BELANJA 2.233.962.209 2.194.701.075 39.225.134 SURPLUS/(DEFESIT) (51.626.209) (16.116.457) (35.509.752)
Tabel 3 ini menunjukkan laporan realisasi belanja desa yang di peroleh dari pemerintahan desa dengan tahun anggaran 2022. Adapan bidang penyelenngaraan desa dengan anggaran sebesar Rp 846.078.654 dengan realisai  sebesar  Rp  836.834.020.  Bidang  pelaksasaan  dengan  anggaran  Rp  458.836.500,  jumlah  dana  yang terealisasikan  Rp  433.836.000.  untuk  bidang  embinaan  masyarakat  anggaran  dan  realisi  dengan  nilai  yang sama Rp 44.312.052,. dengan anggaran lanjutan sesuai dengan isi tabel 3 diatas.
Tabel 4. Realisasi Pembiayaan Desa URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH/KURANG (Rp) - Penerimaan Pembiayaan - SILPA Tahun Sebelumnya 51.626.209 51.626.209 51.626.209 51.626.209 - - - Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Desa - - - - - - JUMLAH PEMBIAYAAN 51.626.209.00 51.626.209.00 - SILPA/SILPA THN BERJALAN - (35.509.752.00) (35.509.752.00)
Dari tabel 4, diperoleh data  Realisasi Pembiayaan desa. Yang mana penerimaan pembiayandan silpa tahun sebelumnya anggaran dan realisi nya bernilai sama dengan nominal Rp 51.626.209,. Sedangkan jumlah pembiayaan yang keluar senilai Rp 51.626.209.00.

## Tabel 5. Rincian Realisasi Belanja
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH/KURANG (Rp) - Penyelenggaraan belanja siltap,tunjangan  dan  penye. Operasional desa - Penghasilan  tetap  dan tunjangan kepala desa - Penghasilan  tetap  dan tunjangan aparat desa
- Jaminan  sosial  kepala desa dan perangkat desa - Penyediaan operasional pemerintah desa - Penyediaan tunjangan BPD - Penyediaan operasional BPD 777.015.241,00 45.920.400,00 332.046.200,00 7.175.244,00 318.763.897,00 66.000.000,00 7.109.500,00 14.589.413,00 769.929.997,00 45.920.400,00 332.046.200,00 - 318.853.897,00 66.000.000,00 7.109.500,00 12.450.500,00 7.085.244,00 - - 7.175.244,00 90.000,00 - - 2.139.390,00
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech
DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6685
- Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa - Tata praja pemerintah,perencanaan,dan keuangan - Dukungan  pelaksanaan  & sosial  pilkades,penyaringan dan  penjaringan  perangkat desa 54.474.000,00 52.274.000,00 54.474.000,00 52.274.000,00 - -

## BIDANG PELAKSANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA
- Sub Bidang pendidikan
- Sub bidang kesehatan
- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang - Sub  bidang  perhubungan komunikasi dan informasi 32.200.000,00 113.380.000,00 311.656.500,00 1.600.000,00 7.200.000,00 113.380.000,00 311.656.500,00 1.600.000,00 25.000.000,00 - 500,00 -

## BIDANG KESEHATAN DAN KEMASYARAKATAN
- Sub  bidang  kebudayaan  dan keagamaan
- Sub bidang kepemudaan dan olahraga - Sub  bidang  kelembagaan masyarakat - Pembinaan PKK 21.645.000,00 9.593.852,00 13.073.200,00 13.073.200,00 21.645.000,00 9.593.852,00 13.073.200,00 13.073.200,00 - - - - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - Sub  bidang  kelautan  dan perikanan
- Sub  bidang  pertanian  dan
peternakan - Sub bidang peningkatan aparatur desa - Sub  bidang  pemberdayaan perempuan 15.200.000,00 71.000.000,00 42.160.000,00 75.400.000,00 15.200.000,00 71.000.000,00 42.160.000,00 75.400.000,00 - - 5.000.000,00 -

## BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
- Sub  bidang  penanggulangan bencana - Sub bidang keadaan mendesak 27.939.003,00 648.000.000,00 27.939.003,00 648.000.000,00 - -
Dari  tabel  5  diatas  diperoleh  rincian  Realisasi  belanja  desa  tahun  2022.  Dengan  catatan  bidang penyelenggaraan  pemerintah,Bidang  pelaksanaan  dan  pembangunan  desa,  Bidang  Kesehatan  dan Kemasyarakatan,Bidang  pemberdayaan  Masyarakat,dan  catatan  terakhir  ialah  bidang  penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Dengan rincian anggaran serta realisasi seperti pada tabel 5.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Silumajang, Kecamatan  Na.IX-X,  Kabupaten  Labuhan  Batu  Utara,  sudah  berdasarkan  prinsip  dan  tanggung  jawab, meskipun  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan ketentuan  yang berlaku.  Oleh  karena  itu,  diperlukan perbaikan yang signifikan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data RAB Desa, pemasukan yang diterima oleh Desa Silumajang pada dasarnya sudah memenuhi beberapa persyaratan terkait penerimaan dan pengelolaan dana desa. Dalam konteks penelitian, beberapa saran telah diidentifikasi. Pertama,
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6685
Pemerintah Desa Silumajang perlu melakukan sosialisasi terbuka kepada masyarakat desa untuk memastikan pemahaman mereka mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa. Ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Keterlibatan langsung pemerintah desa dalam musyawarah desa juga perlu diperkuat, bukan hanya dihadiri oleh staf dan jajaran desa. Pendataan harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam pengelolaan alokasi dana desa, sementara pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan, memberikan kewenangan dan hak kepada  mereka  untuk  memberikan  masukan  mengenai  prioritas  pembangunan  desa.  Pengelolaan  anggaran perlu dilakukan secara disiplin dan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada saat melakukan observasi langsung, dapat dilihat bahwa alokasi dana desa di Desa Silumajang sangat efektif. Hal ini terlihat dari berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan rabat beton di setiap dusun, pembuatan PDAM, bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, pembangunan jembatan yang menghubungkan antar dusun, dan berbagai proyek lainnya yang tidak  dapat  secara  rinci  dijabarkan  oleh  peneliti.  Pengelolaan  anggaran  oleh  pemerintah  desa  terlihat  telah mengenai  sasaran  yang  tepat,  dengan  tujuan  untuk  menghindari  terjadinya  kecurigaan  dan  ketimpangan  di antara masyarakat desa.

## 5. PENUTUP
Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  Dana  desa  Desa  Silumajang,  Kecamatan  Na.IX-X,  Kabupaten LabuhanBatu,  telah  menunjukkan  kinerja  yang  baik,  tetapi  dalam  pengelolaan  Dana  Desa, pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal harus dapat dijelaskan. Tahap perencanaan program Dana Desa  (DD)  di  desa  tersebut  telah  mengadopsi  konsep  pembangunan  partisipatif  masyarakat  desa  secara bertahap. Pelaksanaan program Dana Desa (DD) di Desa Silumajang dilakukan secara swakelola sesuai dengan Peraturan Bupati LabuhanBatu Utara. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban program Dana Desa (DD) di Desa Silumajang, baik dari segi teknis maupun administrasi, sudah berjalan dengan baik. Namun, menurut peneliti, perangkat desa sebaiknya melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah yang diadakan. Karena menurut  peneliti  keluhan  masyarakatlah  yang  patut  didengarkan  untuk  perubahan  dan  mengetahui  kemana arah pembangunan yang sepatutnya dilakukan.
Keterbatasan penelitian ini melibatkan hanya satu desa dan satu tahun anggaran. Oleh karena itu, untuk penelitian  selanjutnya,  diharapkan  mencakup  area  yang  lebih  luas,  seperti  dua  tahun  anggaran  atau  satu kecamatan, untuk perbandingan yang lebih baik. Saran dari penelitian ini adalah pertama, Pemerintah Desa Silumajang  sebaiknya  memastikan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  secara  baik,  baik  secara  vertikal maupun horizontal, agar mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Kedua, transparansi dalam pengelolaan Dana Desa  harus  ditingkatkan,  memungkinkan  partisipasi  masyarakat  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan kegiatan sepanjang tahun. Ketiga, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan pengendalian  fisik,  teknis,  dan  administratif,  serta  meningkatkan  pelaporan  dan  akuntabilitas.  Keempat, memberikan  bimbingan  dan  pelatihan  pengelolaan  Dana  Desa  untuk  mengatasi  kekurangan  pemahaman, keterampilan, dan keahlian staf desa, serta mengatasi masalah pelaksanaan program Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi , 9 (2), 222-229. Mutmainah, I., & Faizin, A. (2023). Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Industri Kecil
Menengah Masyarakat Desa. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara , 4 (1), 304-312.
Desi Katriana Panjaitan, M. K. (2023). Analisis pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam upaya optimalisasi Dana Desa (studi kasus pada desa pantis Kecamatan pahai julu Kabupaten Tapanuli Utara). Ekonomi Bisnis Manjemen dan Akuntansi (EBMA) , 1200-1209.
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6685
Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi , 7 (07). Gimon, H. P., Tinangon, J. J., & Affandi, D. (2018). Analisis sistem akuntansi pelaksanaan APBDes pada pemerintah  desa  Kopandakan  I  Kecamatan  Kotamobagu  Selatan  Kota  Kotamobagu. Going  Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 13 (02).
Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan , 3 (1), 1-9.
Halim,  A.,  &  Iqbal,  M.  (2019). Pengelolaan  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Hidayah, M. N., & Sayidah, N. (2019). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penompo. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan , 3 (1), 117-124.
Maulya, P., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa BLT pada Masa  Pandemi  Covid-19  Tahun  2020  Desa  Jaharun  B. AKUA:  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan , 2 (2), 143-152 . https://journal.yp3a.org/index.php/akua/article/view/1601 Pangalo, T., Rotinsulu, D.C., & Tumangkeng, S.Y.L. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana  Desa  Terhadap Tingkat  Kesejahteraan  Masayakat  di  Kecamatan  Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , Vol. 20(3): 110-125.
Panjaitan, D. K., Rokan, M. K., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan  Pahae  Julu  Kabupaten  Tapanuli  Utara). Ekonomi  Bisnis  Manajemen  dan  Akuntansi (EBMA) , 4 (1), 1200-1209. https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4337 Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM  AKUNTANSI  KEUANGAN  DESA  DALAM  RANGKA  MENINGKATAN  KINERJA PEMERINTAH DESA SIBITO. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) , 7 (3), 95-111. https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/3307
Priyanti, R., Syafruddin, & Pamungkas, B. D. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa  dalam  Pembangunan  Ekonomi  Pedesaan .  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis ,  11(2),  190-201.  http://e- journallppmunsa.ac.id/index.php/jebSululing,  S.,  Ode,  H.,  &  Sono,  M.  G.  (2018,  October).  Analisis Laporan  Keuangan  Desa.  In Conference  on  Innovation  and  Application  of  Science  and  Technology (CIASTECH) (Vol. 1, No. 1, pp. 1-10).
Sambas, Y., Sudiarti, S., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pematang Sei Baru Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Desa  Pematang  Sei  Baru  Kecamatan  Tanjung  Balai Kabupaten Asahan Tahun 2018–2020). Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) , 4 (5), 5000-5012. https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1907
Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Jurnal
Kewarganegaraan , 5 (2),
295-302. https://pdfs.semanticscholar.org/1488/bf097c4c84f03c05fa9d7eab4f9b8190f0fb.pdf Siregar, M. S. (2022). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa untuk Kepuasan Masyarakat di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan). http://repository.uinsu.ac.id/20230/
Todaro,  M.P.,  &  Smith,  S.C.  (2021). Pembangunan  Ekonomi (Edisi  11).  Jakarta:Erlangga.
Zamzami, B. (2021). ANALISIS PENGELUARAN KAS PADA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI CV.
BUDI KARYA TEKNOLOGI. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi , 1 (3), 34-43.