Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## ANALISIS KEWAJIBAN KEPESERTAAN SISTEM BPJS KESEHATAN
Shella Virgina Umma Al Asyari 1 , Budiarsih 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: shellaasyari@gmail.com, budiarsih@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Jaminan Kesehatan Nasional adalah salah satu kebijakan pemerintah di bidang kesehatan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi  seluruh warga negara Indonesia, BPJS merupakan satu satunya lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan tujuan dari JKN  , sehingga  masyarakat wajib  menjadi peserta BPJS melalui regulasi yang diamanatkan oleh pemerintah namun dalam  implementasi kewajban tersebut banyak mengalami tantantangan  atau masalah , Atas dasar hal tersebut penelitan ini memberikan  fokus  kepada Bagamanakah Problematika Kewajiban  kepesertaan  BPJS  Kesehatan    dari  perpektif      keadilan.  Metode  yang  digunakan  adalah metode  analisis,  jenis  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan meneliti  bahan  hukum sekunder, juga menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual,  yang  mana  nantinya  akan  memeberikan  rekomendasi  sebagai    bahan  masukan  untuk revisi UU atau sistem  kesehatan.Hasil penelitian  menemukan  bahwa  pada masyarakat miskin yang tidak bisa mendaftarkan dirinya menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan, jaminan kesehatan dari negara untuk masyarakat masih ditemukan ketimpangannya. Masalah administrasi dan layanan kesehatan yang diberikan, adanya sistem manajemen yang tidak linier dengan kebutuhan masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang diterima masyarakat.
Kata Kunci : Jaminan Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Keadilan

## Abstract
The  National  Health  Insurance  is  a  government  policy  in  the  health  sector  that  aims  to  realize  the provision of proper health insurance for all people. In Indonesia, BPJS is the only institution designated to  carry  out  the  goals  of  JKN,  so  that  people  are  required  to  become  BPJS  participants  through regulations mandated by the government but  in the implementation of these obligations  there are many challenges or problems. On this basis, this research focuses on. How is the problem of BPJS Health membership obligations from the perspective of justice. The method used is the method of analysis, this type is normative legal research conducted to examine secondary legal materials, also using the approach  method,  namely  the  statute  approach  and  the  conceptual  approach,  which  will  provide recommendations as input material for revising laws or the health system. The results of the study found that among the poor who could not register themselves as BPJS Kesehatan members, health insurance from the state for the community was still found to be inequitable. Administrative problems and health services provided, the existence of a management system that is not linear with the needs of the community has the potential to cause injustice that is accepted by the community.
Keywords : Health Insurance, Human Rights, Justice

## PENDAHULUAN
Sebagaimana kita  ketahui   bahwa  kesehatan merupakan kebutuhan manusia untuk hidup  sehingga  masyarakat  memerlukan  jaminan  dan  pelayanan  kesehatan  yang diselenggarakan  oleh  sistem  kesehatan  yang  dikelola  oleh  pemerintah,  kesehatan mempunyai  peran  besar  dalam  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  di  Indonesia.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Kesehatan  paling  terjamin  dengan  pelayanan  yang  optimal  dan  pada  akhirnya  derajat kesehatan tercapai dalam keadaan sejahtera, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat pula jiwa yang sehat. Menurut World Health Organization (WHO) tahun 1957, sejalan dengan  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  memberikan pengertian kesehatan adalah sebagai berikut: keadaan sejahtera jasmani, rohani, rohani, sosial  yang  utuh  tidak          hanya  bebas  dari  penyakit,  kecacatan  dan  kelemahan  . Penyelenggaraan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Didalam sistem Kesehatan Nasional terdapat pendukung yang harus  diteliti  dan  dijaidkan  sebagai  tumpuan  dasar  menjalankan  sistem  kesehatan tersebut yaitu Manajemen Kesehatan.  Manajemen kesehatan adalah proses atau cara pencapaian  tujuan  pembangunan  kesehatan  melalui  pengelolaan  upaya  kesehatan, pembangunan  kesehatan,  pembiayaan  kesehatan, sumber  daya  manusia  kesehatan, sediaan  farmasi,  alat  kesehatan,  manajemen,  informasi  dan  regulasi kesehatan serta pemberdayaan  masyarakat.  Sistem  kesehatan  nasional  dalam  penyusunan  SKN  ini dimaksudkan  untuk  menyesuaikan  SKN  internal  agar  dapat  dijadikan  dasar,  arah  dan pedoman  pelaksanaan  pembangunan  kesehatan  oleh  masyarakat,  swasta  dan pemerintah. Penyusunan SKN ini terdiri dari :
1. Upaya  kesehatan :  Permasalahan  kesehatan  muncul  dari  upaya  kesehatan  yang  belum terselenggara  menyeluruh  di  masyarakat  dan  berkesinambungan.  Penyelenggaraan  upaya kesehatan ini masih terlihat  kurang. Akan tetapi, upaya kesehatan jika tidak didukung oleh sistem yang baik maka upaya kesehatan ini tidak menyelenggarakan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.  Upaya  kesehatan  seharusnya  bisa  dilaksanakan  dengan  adanya  sistem yang berjalan seimbang dnegan adanya tenaga kerja medis, obat-obatan yang memadai dan fasilitas rumah sakit yang standar
2. Pembiayaan  Kesehatan :  Pembiayaan  kesehatan  di  Indonesia  yang  selama  ini  berjalan dnegan  jaminan  asuransi  kesehatan  berupa  BPJS  Kesehatan.  Jaminan  kesehatan  ini berdasarkan asas gotong royong sehingga prosesnya dengan cara iuran yang dibayarkan oleh rakyat  dan  untuk  memenuhi  persyaratan  maka  setiap  warga  harus  mendaftarkan  dirinya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
sebagai  peserta  BPJS  Kesehatan  yang  mana  iuran  dibayarkan  setiap  bulannya,  sehingga proses alur dana BPJS ini adalah untuk diputar membiayai orang yang sakit dan sesuai apa yang sudah dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas sesuai kelas yang didapat di kartu BPJS Kesehatan setiap individu. Wujud pembiayaan kesehatan ini didalam sistem BPJS Kesheatan pemerintah  bergerak  untuk  memberikan  bantuan  kepada  orang  miskin  dan  anak  yatim  . Semua itu sudah menjadi tanggung jawab negara dalam mendapatkan fasilitas kesehatan dan dana  kesehatan.   Masih ditemukan fakta  masalah  BPJS  Kesehatan  yang mana pembiayaan pemerintah  malah  menurun  sehingga  iuran  BPJS  Kesehatan  bagi  peserta  yang  menerima bantuan  pemerintah  itu  dipotong  oleh  pemerintah,  dikarenakan  negara  mengalami  defisit keuangan  didalam  program  BPJS  tersebut.  Maka,  implementasi  BPJS  Kesehatan  ini  yang mewajibkan warga negaranya utamanya negara Indonesia ini untuk memiliki BPJS Kesehatan adalah sesuatu hal yang kotradiktif dengan aturan yang ada. Sebab negara indonesia ini yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan warga negaranya melalui hak hidup, hak pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal sebab masih ditemukan banyak permasalahan.
3. Sumberdaya Obat : Berbagai obat-obatan yang sudah disediakan oleh rumah sakit untuk fasilitas pasien yang seharusnya sesuai dengan diagnosa dan obat yang diterima perlu adanya pemantauan  khusus  dari  Industri  Farmasi  sehingga  pengawasan  akan  produk  dallam  obat tersebut  layak  atau  tidak  layak  untuk  dikonsumsi  ini  bisa  berjalan  baik  dan  guna  yang mensehatkan  pasien.  Hanya  dalam  hal  ini  pengawasan  dalam  produk  obat  perlu  tindkaan yang tegas.
4. Pemberdayaan Masyarakat : Pemberdayan masyarakat ini sebagai penunjang akan sistem kesehatan nasional.Pemberdayaan masyarakat ini sebagai pembangun kesehatan di Inonesia terlepas partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang berkewajiban untuk  mendaftarkan  dirinya  didalam  asuransi  BPJS  Kesehatan  maka  sebagai  ganti  nya masyarakat  mendapatkan  jaminan  kesehatan  yang  layak  dijamin  oleh  negara.  Yang  mana sudah  ada  legalitas  didalam  asuransi  tersebut  sehingga  jika  ditemukan  kontradiksi  antara pelaksanaan  dengan  aturan  yang  mengikat  sudah  menjadi  tanggung  jawab  negara  dalam menyelenggarakan  jaminan  kesehatan  menjadi  lebih  baik  lagi.  Maka  dibutuhkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  memberikan  hak  berpendapat  dan mengambil keputusan tentang kesehatan masih di laksanakan secara terbatas.
Urgensi  sistem  kesehatan  ini  diselenggarakan  melalui  pelayanan  kesehatan  yang berbasis  lembaga  yaitu  BPJS  Kesehatan  yang  dilandasi  oleh  prinsip,  bahwa  setiap  orang berhak  atas  pelayanan  kesehatan  sehingga  dapat  hidup  secara  layak  dan  bermartabat, sehingga menuju masyarakat indonesia yang sejahtera, adil dan makmur sesuai tujuan dan cita – cita  bangsa  indonesia.  Adapun  sistem  kesehatan  nasional  yang  diselenggarakan  di negara indonesia ini mengandung pengertian pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh  semua  komponen  bangsa  indonesia  secara  terpadu  dan  saling  mendukung  guna menjamin  tercapainya  derajat  kesehatan  masyrakat  yang  setinggi-tingginya.  Namun demikian,  permasalahan  kesehatan  yang  terus  berkembang  menuntut  SKN  menjadi  suatu tatanan yang kuat dalam pembangunan kesehatan. Penguatan SKN harus mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat baik dalam kondisi normal dan kondisi tidak normal. Sistem kesehatan  bukan  hanya  seperangkat  lembaga  yang  mengatur  dan  membiayai  pelayanan, tetapi juga mencakup sekelompok organisasi yang memberikan masukan terhadap pelayanan kesehatan, terutama sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan pengetahuan teknologi. Sistem  kesehatan  di  Indonesia  dikelola  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS). Pembiayaan  kesehatan  tersebut  harus  kuat,  stabil,  dan  selalu  berkesinambungan  untuk menjamin  terselenggaranya  kecukupan  (adequacy),  pemerataan  (equity),  efisiensi (efficiency),  dan  efektifitas  (effectiveness)  pembiayaan  kesehatan  itu  sendiri.  Hal  yang penting  dalam  pembiayaan  kesehatan  adalah  cara  memanfaatkan  biaya  tersebut  secara efektif  dan  efisien  dari  aspek  ekonomi  dan  sosial  serta  dapat  di  nikmati  oleh  seluruh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, syarat pokok dalam pembiayaan kesehatan haruslah saling berkesinambungan.
Pada tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan telah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.  Bagi  pekerja  yang  mengikuti  program  JPK  (Jaminan  Kesehatan)  PT  Jamsostek (Persero) akan dialihkan ke BPJS Kesehatan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  juga  mengatur  bahwa  Jaminan  Sosial  Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  akan  diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan  yang pelaksanaannya akan dimulai pada 1 Januari 2014.  Bahwa, untuk menjamin kesuksesan dan keberhasilan program BPJS Kesehatan ini negara melalui regulasi menetapkan kepesertaan wajib bagi seluruh masyarakat sebagai mana pasal 14 UU BPJS bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Terkait UU BPJS adanya masalah yang membuat sistem kesehatan nasional  ini  menjadi  monopoli  di  dalam  implementasinya.  Sistem  kesehatann  yang menjalankan  jaminan  kesehatan  sebagai  upaya  mewujudkan  kesehatan  di  masyarakat Indonesia  ini  mengalami  penurunan.  Peran  aktif  masyarakat  terkait  kewajiban  BPJS Kesehatan  ini  juga  mengalami  penurunan  sebab  masalah  yang  muncul  didalam  program asuransi  BPJS  Kesehatan  tersebut.  Alasan  penguat  yang  menjadikan  adanya  aturan  yang mengikat  atas  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  masyarakat  indonesia  ini  yang  menjadi sorotan  publik  dikarenakan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  yang  sudah menyatakan  bahwa  menjamin  kesejahteraan  sosial  dan  kesehatan  warga  negara  sebagai tanggung jawab penuh pemerintah untuk warga negaranya. Akan tetapi dengan kewajiban yang  harus  ditunaikan  masyarakat  tersebut  mengalami  problematika  akan  tidak  adanya kebebasan dalam memilih asuransi kesehatan yang dimiliki oleh warga negara. Pada bagian, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berperan layaknya insurance company (perusahaan asuransi). Didalam Pasal 19 ayat (1) UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan, “Pemberi  Kerja  wajib  memungut  Iuran  yang  menjadi  beban  Peserta  dari  Pekerjanya  dan menyetorkannya  kepada  BPJS”.  Pasal  19  ayat  (2)  menjelaskan,  “Pemberi  Kerja  wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”.Pasal 19 ayat (3)  menyatakan,  “Peserta  yang  bukan  Pekerja  dan  bukan  penerima  Bantuan  Iuran  wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kep ada BPJS”. Pasal 19 ayat (4) menyatakan, “Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada  BPJS”.  Model  social  security ini  yang  dilaksanakan  seluruh  Indonesia  berlandaskan asas  ekuitas  dan  social  insurance(asuransi  social).  Penulis  menjelaskan  jika  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berhak memungut, mengelola dana, dan menjatuhkan sanksi kepada peserta yang tidak membayar premi. Tidak hanya itu, Badan Penyelenggara Jaminan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sosial  berwenang  mengelola  dana  sosial  security  untuk  tujuan  menanamkan  modal.  Pada penelitian sebelumnya bahwa dijelaskan  konsep ini jelas memperlihatkan kuatnya pengaruh neo-liberalisme dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sistem jaminan sosial nasional yang berdasarkan  pembayaran  premi  ternyata  telah  digugat  konstitusionalitasnya.  Sebab, pembayaran iuran yang diwajibkan terhadap seluruh rakyat agar memperoleh social security dinilai mencederai hak konstitusional rakyat Indonesia. Rakyat yang keberatan model social insurance tersebut, kemudian mengajukan uji materiil UU Sistem Jaminan Sosial Nasional ke peradilan  yang  dikenal  dengan  Mahkamah  Konstitusi.  Keberadaan  penyelenggara  jaminan sosial  hanya  akan  mengeksploitasi  rakyat  disebabkan  kewajiban  untuk  melakukan pembayaran  premi  jaminan  sosial  melalui  institusi  tersebut.  Program  social  security  yang diselenggarakan pemerintah  tersebut telah mengubah makna social security dengan social insurance . Kedua konsep tersebut jelas berbeda. Jaminan sosial adalah perlindungan negara terhadap  rakyatnya  dalam  rangka  menunaikan  hajat  hidup  pokok  yang  layak.  Sedangkan social insuranceadalah asuransi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melayani social security untuk setiap warga negara. Model sistem jaminan sosial nasional mestinya mengedepankan konsep  keadilan  sosial.  Konsep  yang  dilandasi  perlakuan  yang  adil  kepada  segenap  warga negara  tanpa  ada  pengecualian.  Keadilan  sosial  merupakan  kebaikan  utama  dalam masyarakat. (Budiarsih, n.d.)
Didalam sistem jaminan sosial BPJS Kesehatan terdapat prinsip yang menganut gotong royong  di  jelaskan  didalam  pelayanan  BPJS  ini  sangat  tidak  memungkinkan  jika  terus diterapkan di negara Indonesia dikarenakan prinsip tersebut memunculkan ketidakadilan di kalangan  masyarakat,  hal  tersebut  masih  jauh  dari  kata  adil  dan  negara  tidak  menjadikan kewajibannya sebagai tanggung jawab seutuhnya atas jaminan kesehatan warga negaranya. Masyarakat yang utamanya mengeluhkan didalam biaya pelayanan kesehatan pada kondisi tertentu juga sangat mahal, misalnya pelayanan di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan canggih (operasi dan tindakan khusus lain). Kondisi darurat dan keadaan sakit jangka panjang yang  tidak  akan  mampu  ditanggung  pembiayaannya  oleh  masyarakat  umum.  Bahwa  tidak semua penyakit dan layanan medis dapat dijangkau semua dengan asuransi BPJS Kesehatan tersebut, itulah yang membuat masyarakat merasa tidak dijamin oleh negara atas kesehatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
yang  sudah  menjadi  jaminan  negara  untuk  warga  negara.  Bagaimana  dengan  adanya  BPJS Kesehatan  tersebut  tidak  merumitkan  warga  negara  akan  biaya,  negara  masih  bisa seharusnya dalam menggunakan alokasi dana jaminan kesehatan melalui pemungutan hasil pajak yang diterima negara, akan tetapi hal tersebut masih belum bisa di implementasikan di negara  indonesia,  konsep  kebijakan  asuransi  tersebut  sudah  di  implementasikan  di  negara asing.  Asuransi  kesehatan  ( health  insurance )  sebenarya  merupakan  salah  satu  mekanisme pengendalian  biaya  kesehatan,  sesuai  dengan  anjuran  yang  diterapkan  oleh  pemerintah. Tetapi  jika  diterapkan  secara  tidak  tepat  sebagaimana  yang  lazim  ditemukan  pada  bentuk yang  konvensional  1  ( third  party  sistem )  dengan  sistem  mengganti  biaya  ( reimbursement ) justru akan mendorong naiknya biaya kesehatan.
Pembiayaan  kesehatan  di  Indonesia  diatur  dalam  UU  no  36  tahun  2009  bab  XV  tentang Pembiayaan Kesehatan pasal 170 ayat 1 - 3 yang berbunyi (Budiarsih, n.d.) :
(1) “Pembiayaan  kesehatan  yang  berkesinambungan  dengan  jumlah  yang  mencukupi, teralokasi  secara  adil,  dan  termanfaatkan  secara  berhasil  guna  dan  berdaya  guna untuk  menjamin  terselenggaranya  pembangunan  kesehatan  agar  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi- tingginya”
(2) “Unsur -unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan”
(3) “Sumber  pembiayaan  kesehatan  berasal  dari  Pemerintah,  pemerintah  daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain”
Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  1948  Artikel  25  ayat  1,  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak untuk  memperoleh  suatu  standar  kehidupan  yang  layak  demi  kesehatan  dan kesejahteraannya  beserta  keluarganya  yang  tercakup  di  dalam  pangan,  sandang,  papan  , pelayanan  kesehatan  dan  pelayanan  sosial  lainnya,  hal  ini  sejalan  dengan  Pemerintah Republik  Indonesia  yang  pada  tahun  1960  telah  mengundangkan  Undang  Undang  Pokok Kesehatan Nomor 9 tahun 1960 (yang kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 23 tahun  1992,  yang  kemudian  diperbaharui  dengan  Undang  Undang  Nomor  36 tahun  2009), yang  menyatakan  bahwa  rakyat  berhak  memperoleh  derajat  kesehatan  yang  setinggi- tingginya.  Sitem  yang  digunakan  didalam  upaya  mewujudkan  derajat  kesehatan  didalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
naungan  SKN  maka  sesuai  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2012  tentang  Sistem Kesehatan Nasional, ada subsitem upaya kesehatan. Subsitem upaya kesehatan merupakan kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Tingkat upaya kesehtaan tedapat tiga tingkataan yaitu tingkat pertama (primer), tingkat kedua (sekunder), dan tingkat ketiga (tersier). Dalam subsitem upaya kesehatan unsur yang ada pada subsistem tersebut berupa fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  memadai,  sumber,  tenaga  kesehatan  serta  informasi kesehatan  yang  terjangkau,  Pembinaan  sistem  manajemen  untuk  menjamin  standa  dan mutunya. Tujuan sistem kesehatan di Indonesia ini adalah implimentasi dari pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Menunjukkan  Sistem kesehatan di setiap negara sangat bervariasi, tapi memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang  setinggi-tingginya.  Setiap  negara  maju  maupun  negara  berkembang  mempunyai kelebihan  dan  kelemahan  masing-masing  dari  setiap  sistem  kesehatan  yang  diterapkan. Sistem kesehatan yang lampau hingga kini disetiap negara mengalami perubahan yang lebih baik.  Setiap  pemerintahan  negara  berkembang  maupun  negara  maju  berusaha  untuk  bisa mengcover  asuransi  kesehatan  bagi  masyarakatnya.  Sistem  pembiayaan  kesehatan  ditiap negara juga berbeda, hal ini dikarenakan disetiap negara mempunyai perbedaan karakteristik penduduk, pemasukan negara, ekonomi, dan geografis yang sangat berpengaruh.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Merupakan penelitian hukum bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun berbagai doktrin hukum yang bisa digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengutip  dari  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Lebih  lanjut pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Sistem Kesehatan di Indonesia
Kesehatan  adalah  kebutuhan  insan  yang  sangat  penting.  Di  dalam  kegiatan  insan  yang selalu  membutuhkan  energi  kunci  utama  nya  adalah  sehat  di  dalam  jiwa  dan  raga  insan. Semua kebutuhan didalam kehidupan insan akan tercukupi bilamana kesehatan yang lebih utama  mendapatkan  jaminan.  Negara  yang  sudah  memberikan  hak  dan  kewajiban  untuk menjamin warga negaranya terkait jaminan kesehatan adalah prioritas bagi setiap insan di negara.  Wajar  apabila  negara  memberikan  jaminan  sesuai  porsi  dan  kebutuhan  warga negaranya. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan hak martabat kesehatan warga negara, negara  sudah  mempunyai  kewajiban  dan  menurunkan  aturan  untuk  mengikat  warga negaranya  terkait  dengan  kesehatan  dan  jaminan  kesehatan  yang  negara  berikan  kepada warganya.  .  Negara  indonesia  ini  yang  termasuk  didalam  negara  berkembang  yang  mana sistem kesehatan nasional masih berbeda sistem kesehatan di negara maju lebih bagus dna handla  dalamm  manjemen  kesehatannya.  Akan  tetapi  letak  geografis  yang  berbeda  ini menjadi  faktor  pembeda  diantara  sistem  kesehatan  negara  maju  dan  berkembang.  Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia sudah mampu memberikan peningkatan secara bertahap, namun masih diperlukan cara percepatan dari tahun ke tahun untuk mencapai indikator atau nilai  derajat  kesehatan  bagi  warga  negara  indonesia.  Salah  satu  sistem  kesehatan  yang disleenggarakan  di  Indonesia  ini  mengalami  problematika  terkait  aturan  yang  mengikat sehingga faktor yang muncul dari luar bisa mempengaruhi kerja sistem kesehatan tersebut. Kekurangan yang masih di ragukan oleh masyarakat indonesia adalah jaminan kesehatan yang didapat  belum  bisa  merata  dna  dirasakan  oleh  masyarakat  yang    berkebutuhan  khusus, sehingga  perlu  kajian  ulang  dan  evaluasi  setiap  tahunnya  terkait  kerja  sistem  kesehatan nasional tersebut hingga bisa mencapai ketertinggalan dari negara lain.
Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 Artikel 25 ayat 1, bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh  suatu  standar  kehidupan  yang  layak  demi  kesehatan  dan  kesejahteraannya beserta Keluarganya yang tercakup di dalam pangan, sandang, papan , pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya, hal ini sejalan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang pada tahun 1960 telah mengundangkan Undang Undang Pokok Kesehatan Nomor 9 tahun 1960
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
(yang  kemudian  diganti  dengan  Undang  Undang  Nomor  23  tahun  1992,  yang  kemudian diperbaharui  dengan  Undang  Undang  Nomor  36  tahun  2009),  yang  menyatakan  rakyat berhak  memperoleh  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya.  Sitem  yang  digunakan didalam upaya mewujudkan derajat kesehatan didalam naungan SKN maka sesuai Peraturan Presiden  Nomor  72  Tahun  2012  tentang  Sistem  Kesehatan  Nasional,  ada  subsitem  upaya kesehatan.  Subsitem  upaya  kesehatan  merupakan  kegiatan  untuk  mewujudkan  derajat kesehatan  masyarakat.  Tingkat  upaya  kesehtaan  tedapat  tiga  tingkataan  yaitu  tingkat pertama  (primer),  tingkat  kedua  (sekunder),  dan  tingkat  ketiga  (tersier).  Dalam  subsitem upaya  kesehatan  unsur  yang  ada  pada  subsistem  tersebut  berupa  fasilitas  pelayanan ksehatan  yang  memadai,  sumber,  tenaga  kesehatan  serta  informasi  kesehatan  yang terjangkau,  Pembinaan  sistem  manajemen  untuk  menjamin  standar  dan  mutunya.  Tujuan sistem  kesehatan  di  Indonesia  ini  adalah  implimentasi  dari  pembangunan  kesehatan  oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis berhasil guna  dan  berdaya  guna,  sehingga  terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi- tingginya(Hidayat, n.d.). Menunjukkan Sistem kesehatan di setiap negara sangat bervariasi, tapi memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang  setinggi-tingginya.  Setiap  negara  maju  maupun  negara  berkembang  mempunyai kelebihan  dan  kelemahan  masing-masing  dari  setiap  sistem  kesehatan  yang  diterapkan. Sistem kesehatan yang lampau hingga kini disetiap negara mengalami perubahan yang lebih baik.  Setiap  pemerintahan  negara  berkembang  maupun  negara  maju  berusaha  untuk  bisa mengcover  asuransi  kesehatan  bagi  masyarakatnya.  Sistem  pembiayaan  kesehatan  ditiap negara juga berbeda, hal ini dikarenakan disetiap negara mempunyai perbedaan karakteristik penduduk, pemasukan negara, ekonomi, dan geografis yang sangat berpengaruh.
Mengenai  jaminan  kesehatan  yang  diberikan  negara  untuk  warga  negaranya  yaitu termaktub  didalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan bahwa setiap orang atau warga negara berhak atas jaminan sosial  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  dan  meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Selain itu, terdapat didalam Undang-Undang BPJS Kesehatan Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menyebutkan  bahwa  “Setiap  orang,  termasuk  orang  asing  yan g  bekerja  paling  singkat  6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial, pada pasal 14 ini memberi makna setiap orang baik anak-anak maupun dewasa, orang miskin, atau orang kaya semuanya wajib mengikuti program jaminan sosial kesehatan di BPJS. Didalam hukum positif di  Indonesia  negara  telah  menjamin  kesehatan  warga  negaranya  dan  bertanggung  jawab memberikan layanan kesehatan yang layak di jelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3). Di sisi lain, Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada BPJS. Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Lebih lanjut, Pasal 14 UU BPJS berbunyi, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

## Hakekat Keadilan
Hakekat keadilan di rumuskan dari pengertian keadilan yang berasal dari kata adil yaitu artinya tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Didalam mengatur tidak memihak pada satu pihak  dengan  menjatuhkan  pihak  lainnya.  Keadilan  adalah  suatu  tindakan  yang  menjadi tindakan dasar manusia. Didalam literatur ilmu hukum bahwa konsep keadilan mempunyai macam  pengertian  sesuai  dengan  teori-teori  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli.  Penulis mengutip  teori  yang  salah  satu  nya  dikemukakan  oleh  ahli  Tourtoulon  yang  menegaskan bahwa “ lex injusta no n est lex” yaitu huku, yang tidak adil bukanlah hukum.  Pengertian ini menjelaskan bahwa nilai  keadilan ini  melekat pad  atujuan nuku.  Aturan dibentuk  untuk di jalankan  dnegan  sebenar-benarnya.  Ide  keadilan  ini  dicerminkan  sesuatu  yang  menentang dilakukannya sanksi yang kejam, melarang hukuman unutk kedua kalinya pada satu kesalahan yang sama. Masalah keadilan sudah menjaid plemik didalam pembentukan aturan hukum di negara  indonesia  ini,  bahwa  sukar  dalam  menjelaskan  bagaimana  keadilan  ini  bisa  di wujudkan dan apabila ditemukan jawabnnya maka akan terdapat jawaban yang bermacam- macam. Hakekat keadilan yang dimaksud adalah penilaian terhadap suatu sistem atau norma atau tindakan dnegan mengkajinya dari suatu norma. Jadi didalam hal ini terdapat dua pihak yang terlibat untuk dikenai tindakan tersebut. Pihak penguasa sebagai pihak yang mengatur
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
sistem dan pihak masyarakat sebagai pihak yang diatur dan menjalankan bertindaknya dalam negara diatur  oleh  ketentuan hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat dan  bernegara,  apa yang  menjadi  kepentingan  bersama,  akan  mudah  dicapai  apabila  masyarakat  dapat  ditata menurut  cita-cita  keadilan.  Keadilan  menuntut  agar  semua  orang  diperlakukan  sama, keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. permasalahan bagaimana menentukan  apakah hukum  itu  adil  atau  tidak, tidak diukur  dari  kriteria  obyektif  keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Maka hakekat keadilan yang dibahas  dalam  penelitian  ini  mengenai  hakekat  keadilan  didalam  jaminan  kesehatan  yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bidnag Kesehatan. Yang mana menimbulkan pertanyaan dan masalah, sejauh mana negara memberikan kesejahteraan dan hak  jaminan  kesehatan  kepada  warga  negaranya  dengan  adanya  asuransi  kewajiban kepesertaan  BPJS  Kesehatan  dilandasi  teori  keadilan  tersebut.  Dengan  demikian  dapat  di pecahkan masalah tersebut dengan analisis yang penulis kemukakan didalam penelitian ini. Bahwa program BPJS Kesehatan ini yang berbasis asuransi kesehatan maka sudah seharusnya juga memperhatikan keadaan seluruh masyarakat dengan mencapai keadilan yang merata. Walaupun  sudah  termaktub  demikian,  jelas  Indonesia  masih  banyak  memiliki  pekerjaan rumah  yang  harus  diselesaikan  dalam  pelayanan  kesehatan,  disamping  keterbatasan  yang dimiliki  oleh  pemerintah,  mereka  juga  harus  tetap  selalu  mengevaluasi  agar  kedepannya pelayanan  keseharan  melalui  BPJS  kesehatan  yang  diberikan  dari  pemerintah  untuk masyarakat  dapat  dilaksanakan  dan  dirasakan  keadilannya  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Dilihat dari segi prinsip keadilan sesuai dengan tiga tujuan pokok hukum, maka pengertian keadilan menurut Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan merupakan “ distributive justice ”, yaitu memperlakukan  yang  sama  dengan  yang  sama  dan  memperlakukan  yang  tidak  sama dengan yang tidak sama.
Keadilan  yang  dimaksud  disini  adalah  dengan  memperlakukan  secara  proporsional ( commutative  justice )  dan  adanya  pemulihan  jika  digunakan  pada  tuntutan  ganti  kerugian ( remedial justice ). Keadilan yang sesuai dengan prinsip dasar hukum dapat dikatakan sepadan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dengan keseimbangan (balance), kepatutan ( equity ) dan kewajaran ( proportionity )(Maharani Putri et al., 2019). Prinsip keadilan adalah memberikan setiap orang atau subjek hukum apa yang menjadi haknya. Pemaksaan kehendak akibat kekosongan dasar kebijakan sejak awal, berakibat pada hilangnya unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang tidak proporsional karena  tidak  sesuai  dengan  standar  profesi,  kebebasan  dan  nilai  ekonomi,  sehingga  dapat disebut  sebagai  cidera  hukum  pada  pelaksanaan  JKN-BPJS.  Sistem  Hukum  JKN  dapat dikatakan  belum  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  kaidah  dan  tujuan  hukum  belum  bisa diimplementasikan secara konkrit
Mengenai sistem kesehatan nasional ini berbasis lembaga yaitu BPJS maka sebaiknya disusun dengan memperhatikan empat pendekatan revitalisasi  pelayanan kesehatan dasar yang meliputi:
1. Cakupan pelayanan kesehatan yang merata dan adil
2. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak pada rakyat
3. Kebijakan pembangunan kesehatan

## 4. Kepemimpinan

## Analisis  Hakekat  Kewajiban  Kepesrtaan  BPJS Kesehatan
Jaminan kesehatan yang di gunakan di Indonesia ini melalui badan hukum yang diberikan tanggung  jawab  dari  pemerintah  untuk  rakyat.  sebagaimana  implementasi  jaminan kesehatan yang dilaksnaakan di Indonesia ini adalah BPJS yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pembahasan didalam penelitian ini menitikberatkan pada BPJS bidang Kesehatan. BPJS Kesehatan yang diatur didalam Undang-Undang BPJS pada Pasal 14 UU BPJS menyebutkan “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial” . Jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS ini bersistem pada iuran masyarakat yang setiap bulannya dibayarkan guna untuk menunjang pelayanan kesehatan yang diberikan untuk setiap individu. Pada sistem jaminan kesehatan ini bekerja menggunakan sistem administrasi dengan menggunakan pendaftaran setiap individu melalui  sistem  online  ataupun  offline  yang  menggunakan  identitas  diri  yaitu  KTP/KK  dari masing-masing individu untuk memproses sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan yang berbasis sistem jaminan sosial untuk masyarakat. Kepesertaan BPJS Kesehatan ini mengundang banyak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
konflik  dari  sudut  pandang  masyarakat  awam  yang  tidak  seutuhnya  mengetahui  tentang aturan, tata cara, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tersebut. Timbulnya  konflik  tersebut  membuat  masyarakat  menjadi  kurang  adanya  partisipasi  lanjut terkait Kepesertaan BPJS padahal, sesuai aturan yang ada di UU BPJS semua warga negara Indonesia atau warga asing yang bekerja di Indonesia selam 6 bulan maka wajib dirinya untuk mendaftarkan  kedalam  peserta  BPJS  Kesehatan.  Namun,  ketika  sistem  jaminan  sosial tersebut  tidak  berjalan  linear  dengan  kebutuhan  masyarakat  maka  aturan  yang  mengikat tentang BPJS Kesehatan ini akan menimbulkan konflik didalam masyarakat itu sendiri. Sebagai masyarakat  awam  yang  tidak  mengetahui  akan  hal  jaminan  Kesehatan  maka  seyogyanya pemerintah  mensamaratakan  atau  memberi  keluasan  kebebasan  akan  adanya  Sistem Asuransi  Kesehatan  yang  dimiliki  setiap  warga  negaranya,  sebab  dengan  membebaskan warga negaranya maka pemerintah sudah memberikan hak kebebasan dan hak berpendapat kepada warga negaranya. Terlepas dari itu semua pemerintah juga tetap memantau derajat kesehatan yang ada disetiap wilayah, kota ataupun pedesaan, guna menunjang bagaimana implementasi jaminan sosial Kesehatan yang sudah di selenggarakan BPJS ini terselenggara dengan rata dan berdasarkan keadilan.
Tanpa mengurangi hak dan kewajiban warga negara sebagai penerima jaminan kesehatan pemerintah  sudah  bertanggung  jawab  atas  jaminan  kesehatan  untuk  warga  negaranya, bagaimanapun  kondisi  warga  negara  nya  negara  akan  memberikan  jaminan  bahwa  ketika warga negaranya mengalami sakit atau emergency kesehatan yang dibutuhkan itu akan bisa langsung dilakukan oleh negara. Sebab hak hidup di setiap warga negara itu harus dijunjung tinggi.  Dengan  menjunjung  tinggi  hak  hidup  dan  martabat  warga  negara  maka  negara  itu sudah  mengakui  bahwa  hak  hidup  didalam  setiap  warga  negaranya  itu  hal  penting. Mengangkat dari kasus yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan ini yaitu adanya seorang  Kepala  Desa  di  kota  Ponorogo  yang  tidak  melakukan  tanggung  jawabnya  atas warganya yaitu memberikan sosialisasi Tentang BPJS Kesehatan pada masyarakat desa dan juga  membantu  penyaluran  dan  aiuran  BPJS  yang  di  tanggungjawabkan  atas  Kepala  Desa tersebut yang berakhir dengan tidak adanya tanggung jawab kepala desa untuk membantu penyaluran  iuran  BPJS  Kesehatan  di  warga  desanya,  selain  itu  terdapat  kasus  penolakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pasien  BPJS  dan  kasus  penolakan  asuransi  swasta  dikarenakan  tidak  mempunyai  BPJS sehingga  asuransi  kesehatan  yang  dipakai  oleh  warga  adalah  asuransi  swasta  lainnya. Akhirnya,  terjadi  penunggakkan  iuran  BPJS  Kesehatan  yang  mana  iuran  tersebut  harusnya berjalan  setiap  bulannya  akan  tetapi  tidak  berjalan.  Iuran  masyarakat  desa  tersebut  tidak terbayarkan  sehingga  ketika  BPJS  Kesehatan msyarakat  tidak  bisa  dipakai,  dan terjadi  juga penolakan pasien BPJS pada Rumah Sakit swasta dikarenakan sebab penyakit yang di tangani dan harus mendapatkan emergency itu adalah tergolong penyakit umum bukan BPJS, bahkan dengan  adanya  warga  yang  lebih  diuntungkan  dengan  asuransi  swasta  lainnya  yaitu contohnya asuransi Prudential maka dengan asuransi yang individu tersebut miliki berharap bisa  menjamin  kesehatannya  ketika  individu  tersebut  sakit  dan  membutuhkan  pelayanan kesehatan gratis, akan tetapi ketika diterapkan asuransi selain BPJS Kesehatan maka itu tidak bisa dipakai untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
Mengutip  dari  kasus  tersebut  sehingga  Pengelolaan  sistem  jaminan  sosial  yang    linier dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat diwajibkan dengan catatan bahwa sistem mampu  bekerja  dengan  baik.  Namun  demikian,  apabila  penyelenggaraan  sistem  jaminan sosial, dalam hal ini di bidang kesehatan tidak mampu linier sebagaimana disebutkan diatas maka  kondisi  ini  berpotensi  menimbulkan  konflik  di  masyarakat  terkait  keadilan  yang diterapkan oleh sistem dan pemerintah belum sampai menyentuh kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan perbandingan antara fakta di lapangan dengan adanya masalah didalam sistem asuransi BPJS Kesehatan ini maka penulis telah menuliskan permasalahan yang ada didalam BPJS  Kesehatan  bahwa  terjadi  perbedaan  sistem  pengobatan  dan  pelayanan  peserta  BPJS Kesehatan  dibanding  dengan  pasien  umum,  saat  ini  kasus  yang  muncul  berbeda  lagi. Beberapa pasien yang belum pulih dipulangkan pihak Rumah Sakit dengan alasan kuota BPJS penuh. Ketimpangan norma yang mengatur tentang asuransi BPJS Kesehatan ini yang menjadi polemik  di  masyarakat.  Faktanya  pelayanan  BPJS  yang  terjadi  masalah  hanya  saja  karena kesalahan rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan dengan optimal agar pasien yang menggunakan BPJS tersebut bisa dipenuhi hak nya dan bisa menwujudkan derajat kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya.  Penyelenggara  BPJS  yang  sudah  memberikan  jaminan kepada masyarakat  maka  akan merasa  tidak  ada  keadilan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
peserta  BPJS  Kesehatan  tersebut,  keadilan  yang  harusnya  di  laksanakan  oleh  sistem  dan kewenangan  pemerintah dalam  mengatur  sistem  kesehatan nasional  ini  dipandnag  kurang oleh  masyarakat  akhirnya  timbul  tidak  adanya  partisipasi  dan  kesadaran  akan  kesehatan masyarakat tersebut turun.
Berikut  adalah  perbandingan  kelebihan  dan  kekurangan  antara  JKN  dengan  asuransi swasta(Budiarsih, n.d.) :
Jenis Perbandingan JKN Asuransi Swasta Biaya iuran Minmum 42.000 perbulan Mulai dari 350.000 perbulan Limit Tidak ada plafon Ada plafon Masa proteksi Seumur hidup Jnagka  waktu  perlindungan tertentu Manfaat Rafat  jalan,  rawta  inap,  layanan optik, kehamilan Ada asuransi yang mensyaratkan  premi  lebih tinggi untuk rawat jalan Layanan Prosedur berjenjang Tanpa prosedur berjenjang Wilayah Nasional Internasional Penyakit yang ditanggung Penyakit kritis ditanggung Tidak  menanggung  penyakit kritis Pilihan Rumah Sakit Sistem Berjenjang Kebebasan  memilih  rumah sakit Claim Tidak bisa claim Bisa claim Nilai Investasi Tidak ada keuntungan Menggabungkan asuransi dan investasi
Tabel 1.1 Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara JKN dengan asuransi swasta
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dalam kehidupan bernegara, sarana pelayanan kesehatan dan adanya dukungan finansial agar kebutuhan kesehatan masyarakat ini terpenuhi merupakan suatu tanggug jawab negara dalam mengimplementasikan  jaminan kesehatan. Sebagai pendukung didalam pemenuhan jaminan kesehatan pemerintah seharusnya bisa terus mengevaluasi akan adanya kewajiban kepesertaan  BPJS  didalam  setiap polemik  yang    muncul di  masyarakat. Penulis  mengambil keputusan jika keadaan yang tidak bisa dipungkiri adanya unjuk rasa dari masyarakat yang terkait dengan ketimpangan sosial adanya polemik peserta BPJS Kesehatan ini maka dengan perbandingan yang dituliskan oleh penulis  sesuai faktanya bahwa warga negara indonesia masih ditemukan yang mempunyai sekaligus berpartisipasi aktif dengan asuransi Kesehatan selain BPJS Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk warga negara indonesia dan bersifat wajib. Faktanya, juga masih  banyak warga yang memiliki asuransi swasta seperti prudential dan manulife. Gambaran tersebut cukup dapat digunakan untuk argumen bahwa asuransi  BPJS  Kesehatan  yang  bersifat  kepesertaannnya  itu  wajib  sehingga  menimbulkan masalah di dalam implementasinya maka setidaknya negara sudah bertanggung jawab penuh mengingat hak dan kewajiban warga negara yang harus dipenuhi oleh negara.
Utamanya hak warga negara yang harus di junjung tinggi dan dijamin oleh negara. Tanpa adanya  asuransi  yang  mengikat  dan  kurang  optimalnya  kerja  sistem  kesehatan  tersebut. Memanfaatkan peluang yang ada untuk bekerjasama antara fasilitas kesehatan pemerintah dan  swasta  dengan  lembaga  penyelenggara  jaminan  kesehatan  di  bawah  pengawasan pemerintah  yang  kuat  secara  komprehensif.  Selain  itu,  kesehatan  yang  sudah  menjadi kebutuhan insan maka kriteria Rumah Sakit akan pelayanan yang terpadu dan optimal tanpa adanya perbedaan pelayanan yang menonjol disetiap pasiennya, seharusnya sudah menjadi tujuan utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Bukan hanya dengan bekerja  sama  Pelayanan  BPJS  Kesehatan  maka  Rumah  Sakit  bertindak  sewenang  -wenang dibawah  pengaturan  pemerintah  tanpa  adanya  pengawasan  lebih  lanjut.  Sehingga permasalahan muncul dan masyarakat tidak dijamin akan haknya.
Peraturan  Presiden  No  82  Tahun  2018  menyatakan  bahwa  kepesertaan  jaminan Kesehatan terbagi menjadi dua yaitu Peserta PBI Jaminan kesehatan. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
orang  tidak  mampu  sebagai  peserta  program  Jaminan  Kesehatan  dan  Bukan  PBI  Jaminan Kesehatan.  Akan  tetapi  melihat  perbandingan  dengan  negara  lain  yaitu  negara  Australia Sistem jaminan sosial di Australia dimulai dengan sistem negara kesejahteraan dimana negara menanggung segala beban sosial seperti bantuan sosial bagi lansia (semacam uang pensiun). Sejak didirikannya Australia tahun 1901 , Australia menjalankan sistem jaminan sosialnya melalui program bantuan sosial (pilar pertama dalam sistem Australia). Sampai dengan awal tahun  70an,  penduduk  yang  memasuki  usia  pensiun  dan  memiliki  penghasilan  dan  aset  di bawah jumlah tertentu mendapat uang pensiun otomatis dari pemerintah. Karena sifatnya bantuan  sosial,  maka  tidak  semua  penduduk  berhak  mendapatkan  dana  pemerintah  yang dikumpulkan  dari  pajak  umum  ( general  tax  revenue ).  Oleh  karenanya  pemerintah mengembangkan instrumen seleksi, means test untuk menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial hari tua.
Sedangkan  jaminan  kesehatan  sudah  menjadi  hak  setiap  penduduk  yang  pendanaanya dibiayai dari dana pajak. Penelitian sebelumnya bahwa menjelaskan baru pada tahun 1973 dirasakan  perlunya  mengembangkan  asuransi  kesehatan  wajib  dan  pada  tahun  1983 dirasakan  perlunya  asuransi  hari  tua  wajib.  Praktek  jaminan  sosial  dengan  sistem  asuransi wajib atau asuransi sosial baru diterapkan sepenuhnya sejak tahun 1992 yang pada waktu itu, sekitar 40% pekerja memiliki asuransi hari tua. Pada tahun 2001, dengan program asuransi sosial, maka sudah 97% pekerja tetap telah menjadi peserta. Pada tahun 2001, 65% penduduk lansia  menerima  pensiun  (Age  Pension)  dari  sistem  asuransi  wajib  yang  dikenal  dengan superannuation.
Pengelolaan jaminan sosial wajib dikelola oleh Pemerintah Federal dan berada di bawah koordinasi  Menteri  Keuangan  dan  Administrasi,  kecuali  untuk  angkatan  bersenjata  yang berada di bawah koordinasi Departemen Urusan Veteran. Investasi dana jaminan sosial (non kesehatan) dikelola oleh lembaga swasta pengelola dana yang berada di bawah pengawasan Departemen  Keuangan.  Sedangkan  untuk  asuransi  kesehatan  program  jaminan  sosial kesehatan  ( Medicare )  dikelola  oleh  satu  lembaga  yang  bersifat  independen  dan  tunggal bersekala  nasional  dibawah  supervisi  ( Health  Insurance  Commissioner  HIC )  didalam koordinasi  Departemen  Kesehatan  dan  Pelayanan  Orang  Tua.  Program  asuransi  kesehatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tidak  membedakan  kelompok  pekerjaan  karena  semua  pegawai  swasta  atau  pemerintah menjadi  peserta  Medicare  yang  dikelola  HIC.  Pegawai  swasta  yang  ingin  mendapatkan pelayanan  lebih  baik  dapat  mendaftarkan  diri  pada  asuransi  keseahatan  swasta  dibawah koordinasi Medibank Private Insurance (MPI).
Bagi  negara  yang  ingin  mengimplementasikan  sistem  Jaminan  kesehatan  sedikitnya memberikan  faktor  pendukung  agar  permasalahan  sesuai  fakta  di  lapangan  akan  bisa menurun seusai data penulis maka faktor mendukungnya yaitu :
1. Efesiensi  sistem  kesehatan  yang  dikelola  dengan  baik  mampu  memenuhi kebutuhan insan melalui penyelenggaraan asuransi BPJS Keshetan
2. Memberikan  pemantauan  kondisi  kesehatan  dengan  cara  digital  yang diselenggarakan oleh rumah sakit
3. Kemudahan  dalam  menyiapkan  sistem  pendanaan  kesehatan  agar  semua masyarakat  baik  masyarakat  kalangan  atas  atau  bawah  tidak  kesulitan  dalam menggunakan pelayanan kesehatan
4. Ketersediaan obat-obatan dan alat medis yang layak
5. Kapasitas  tenaga  kesehatan  yang  berkompeten  sehingga  layanan  untuk  pasien berjalan dengan optimal
6. Melakukan  sosialisai  intens  dengan  adanya  faktor  sosial  yang  mempengaruhi kesehatan masyarakat.
Sesuai  apa  yang  sudah  dijelaskan  diatas,  maka  pembebasan  bersyarat  didalam  asuransi kesehatan di negara ini juga perlu di tegakkan, warga negara yang mampu dan warga negara yang tidak mampu bahkan hanya saja dengan asuransi kesehatan warga tidak bisa memiliki, maka  dengan  adanya  kebijakan  kebebasan  bersyarat  tanpa  adanya  aturan  mengikat  inilah alasan utama penulis membuat analisis akan kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan untuk menunjukkan perbandingan fakta dan norma yang berlaku, sudah seimbang atau masih terus terjadi  masalah  di  dalam  kekaburan  norma  tersebut.  Terjadi  pengalihan  tanggung  jawab negara  kepada  individu  atau  rakyat  melalui  iuran  yang  dibayarkan  langsung,  atau  melalui pemberi  kerja  bagi  karyawan  swasta,  atau  oleh  negara  bagi  pegawai  negeri.  Negara membayar iuran program jaminan sosial bagi yang miskin. Pengalihan tanggung jawab negara
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kepada  individu  dalam  masalah  jaminan  sosial  juga  bisa  dilihat  dari  penjelasan  undang- undang  tersebut  tentang  prinsip  gotong-royong  yaitu  Peserta  yang  mampu  (membantu) kepada  peserta  yang  kurang  mampu  dalam  bentuk  kepesertaan  wajib  bagi  seluruh  rakyat peserta  yang  berisiko  rendah  membantu  yang  berisiko  tinggi  dan  peserta  yang  sehat membantu yang sakit. Jadi, jelas undang-undang ini justru ingin melepaskan tanggung jawab negara  terhadap  jaminan  sosial  atau  kesehatan.  Prinsip  yang  terkandung  dalam  BPJS Kesehatan  adalah  gotong  royong dan  layanan  keuangan  (jaminan uang,  atau  layanan  yang dibebankan dari mandat atau pemerintah) yang menjadi hak peserta.  Prinsip jaminan BPJS lainnya yaitu Portable artinya selalu dibawa, selalu mengikuti peserta. Karena pada prinsipnya peserta  harus  selalu  selamat (security) kapanpun  dan  dimanapun  berada  dalam  wilayah hukum  Indonesia.  Jaminan  Sosial  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  secara  terus menerus  sampai  peserta  meninggal  dunia.  Peserta  yang  berpindah  pekerjaan  atau  pindah tempat  tinggal  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus  selalu  menerima manfaat pada saat terjadinya risiko yang menjadi pemicu, syarat untuk menerima manfaat. Ketika orang sakit, sakit merupakan pemicu untuk mendapatkan hak atas jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
Pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, transportasi yang semakin lancar di Nusantara, serta ekspansi bisnis pemerintah dan swasta di seluruh Nusantara menyebabkan perpindahan penduduk  yang  semakin  sering.  Untuk  menjamin  kesinambungan  jaminan,  dimanapun penduduknya  berada,  prinsip  ini  menuntut  penyelenggaraan  jaminan  sosial  di  tingkat nasional. Prinsip ini juga diterapkan oleh banyak negara di dunia. Berdasarkan penjelasan ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pemerintahan eksklusif oleh pemerintah daerah bertentangan  dengan  UUD  45  (MK,  2005).  Karena  jika  jaminan  sosial  diselenggarakan  di daerah  eksklusif,  maka  ketika  peserta  pindah  ke  daerah  lain,  kemungkinan  untuk  waktu tertentu hak atas jaminan akan dicabut.

## KESIMPULAN
Urgensi  sistem  kesehatan  yang  sangat  di  harapkan  oleh  masyarakat  dari  pemerintah sebagai  penyelenggara  jaminan  kesehatan  ini  menjadi  sorotan  masyarakat,  jaminan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kesehatan  yang  di  selenggarakan  pemerintah  menjadi  hak  masyarakat  dan  kewajiban pemerintah  untuk  memenuhi  hak  hidup  dan  hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang layak  untuk  masyarakat.  Faktor-faktor  pendorong  seperti,  kemudahan  dalam  menyiapkan sistem  pendanaan  kesehatan  agar  semua  masyarakat  baik  masyarakat  kalangan  atas  atau bawah tidak kesulitan dalam menggunakan pelayanan kesehatan, kebebasan bersyarat dalam memiliki asuransi kesehatan demi menghindari konflik dan problematika sistem kesehatan tersebut,  karena  yang  paling  rentan  untuk  dirugikan  adalah  masyarakat.  Dengan  adanya banyak kebijakan pemerintah dan aturan yang mengikat sehingga masyarakat kurang adanya partisipasi  bahkan  penolakan,  mogok  dalam  pembayaran  iuran  asuransi  BPJS  Kesehatan tersebut. Sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Dalam pelaksanaannya Negara juga dituntut untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  UUD  1945  untuk  bertanggungjawab  atas  penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Mengingat kewajiban negara  dalam  memberikan  layanan  kesehatan  kepada  masyarakat  dengan  tanpa  dipungut biaya adalah keinginan masyarakat utamanya masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang  kurang  mampu  atau  miskin.  Maka  demi  perlindungan  kesehatan  yang  didapatkan masyarakat  miskin,  seharusnya  pemerintah  sudah  menjunjung  tinggi  derajat  kesehatan masyarakat melalui program BPJS Kesehatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang sebagai hukum  positif  yang  mengikat.  Karena  sejauh  ini  terdapat  masalah  didalam  implementasi kepesertaan BPJS Kesehatan sehingga negara dan warga negara sangat membutuhkan timbal balik  antara  aturan  dan  implementasi  pemerintah  dalam  mengatur  dan  evaluasi  setiap bulannya.  Demikian  diperlukannya  adanya  satu  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  secara  bebas  bersyarat  mengenai  kepesertaan  asuransi  kesehatan  di    negara Indonesia. Disimpulkan juga dalam tinjauan perspektif keadilan bahwa didalam teori keadilan sudah termaktub, Keadilan diartikan sebagai kebaikan, dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai  menjadi  tujuan  yang  disepakati  bersama  oleh  anggota  masyarakat  serta  diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal,  sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Putri, P. M., & Murdi, P. B. (2019). Pelayanan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional sebagai  program  badan  penyelenggara  jaminan  sosial  kesehatan.  Jurnal  Wacana Hukum, 25(80), 10-33061.
Setyawan,  F.  E.  B.  (2017).  Analisis  Penerapan  Pelayanan  Kesehatan  Dengan  Pendekatan Dokter  Keluarga  Pada  Masyarakat  Daerah  Aliran  Sunga  Brantas  Di  Kota  Malang Berdasarkan Swot Analisis. Saintika Medika, 13(2), 69-75.
Putri  Ririn  Noviyanti..  (2019).  Perbandingan  Sistem  Kesehatan  di  Negara  Berkembang  dan Negara  Maju  Mahasiswa  Program  Studi  Magister  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat Universitas Sriwijaya.
Thabrany, H. (2009). Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional: Sebuah Policy Paper dalam Analisis Kesesuaian Tujuan dan Struktur BPJS. Universitas Indonesia, 1-47.
Nasution,  B.  J.  (2016).  Kajian  Filosofis  tentang  Hukum  dan  Keadilan  dari  Pemikiran  Klasik Sampai Pemikiran Modern. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 247-274. Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D. (2020). Hukum dan Sistem Pembiayaan Kesehatan, Surabaya, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sinar Grafika Undang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang kepesertaan BPJS KesehatanKonvensi Universal Declaration of Human Right https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/ .
BPJS Kesehatan,
https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2015
/311/Kepuasan-Peserta-BPJS-Kesehatan-Capai-81. (diakses 21 November 2019)