Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 6, No 1, June 2018 (36-49)
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa
Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi ISSN 2302-6383 (print)   ISSN 2502-1648 (online)
EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN
Agustinus Pas 1 * , Badrun Kartowagiran 1
1 Universitas Negeri Yogyakarta
1 Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia
* Corresponding Author. Email: imanuel.igcp@gmail.com,

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan  untuk:  (1)  mendeskripsikan  implementasi  Perda  No  6  Tahun  2011 Tentang  Perlindungan  Anak  yang  Hidup  di  Jalan  oleh  Dinas  Sosial  DIY;  (2)  mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak jalanan; (3) dan mendeskripsikan solusi  dalam  mengatasi  hambatan  yang  ditemukan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  evaluasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan model evaluasi kesenjangan. Responden penelitian terdiri atas staf perlindungan anak, pengasuh Rumah Perlindungan Sosial dan Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak,  dan  anak  jalanan.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara,  observasi,  kuesioner,  dan  dokumentasi.  Keabsahan  data  kualitatif  menggunakan  uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Validitas instrumen menggunakan validitas  isi,  dan  estimasi  reliabilitas  angket  menggunakan  Cronbach  Alpha  dengan  koefisien sebesar 0,75. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah  memenuhi  hak  dan  kebutuhan  anak  jalanan  dengan  baik,  kecuali  pemenuhan  hak identitas. Tugas  Dinas  Sosial  selanjutnya  adalah  memenuhi  hak  identitas  anak  jalanan  melalui  kerjasama yang berkelanjutan dengan semua pihak terkait.
Kata kunci : perlindungan, pemenuhan hak dan kebutuhan, anak jalanan.

## AN EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2011 ABOUT STREET CHILDREN PROTECTION

## Abstract
This research aims to: (1) describe the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2011  about  Street  Children  Protection  (the  fulfillment  of  children  rights)  was  realized  by  Social Office of DIY, (2) describe the obstacles found by the Social Office of DIY in fulfill the rights and the needs of street children, (3) and to describe the solution to overcome the obstacles found. This was an  evaluation  research  that  used  quantitative  and  quantitative  descriptive  approach  with  the discrepancy  evaluation  model.  The  respondents  in  this  research  consisted  of  the  staff  of  street children protection, caretakers in social protection houses and child social welfare institutions, and street  children.  Data  collection  was  done  through  interviews,  observation,  questionnaire  and documentation.  The  validity  and  reliability  of  qualitative  data  was  measured  through  credibility, transfer-ability,  dependability,  and  confirm-ability  testing.  Research  instrument  validity  was measured through content validity and the testing of questionnaire instrument is through Cronbach Alpha with a coefficient of 0.75. The results of this research show that the rights and needs of street children has fulfill well by Social Office, except in fulfilling the right of identity. The next task of the Social Office is to fulfill the rights of the street children’s identity through ongoing collaboration with all relevant agencies.
Keywords: protection, fulfillment of rights and needs, street children

## PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula masalah sosial yang dihadapi manusia. Masalah sosial dapat dipahami seba- gai  kondisi  yang  terlahir  dari  sebuah  keadaan masyarakat yang tidak ideal. Dengan kata lain, kunci masalah sosial terletak pada kondisi yang tidak diharapkan, dan oleh sebab itu diperlukan upaya  untuk  melakukan  perbaikan  dan  peru- bahan (Soetomo, 2013, p. 9). Anak jalanan me- rupakan salah satu contoh masalah sosial yang hadir bersamaan dengan persoalan sosial lain- nya dalam realitas perkembangan zaman. Anak jalanan atau yang secara eufemistis terkadang disebut sebagai anak yang mandiri sesungguh- nya  adalah  anak-anak  yang  terisolasi  secara sosial (Nugroho, 2004, p. 17). Menurut laporan hasil  pemutakhiran  data  anak  jalanan  yang dilakukan oleh DINSOS DIY tahun 2014, jum- lah  anak  jalanan  di  DIY  sebanyak  220  anak yang  terdiri  dari  73,  64%  laki-laki/162  anak dan 26, 36 % perempuan/58 anak. Latar bela- kang munculnya anak jalanan disebabkan me- lalui beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, kurangnya  perhatian  orang  tua,  situasi  rumah yang  tidak  kondusif  bagi  anak,  eksploitasi, mencari teman, dan berbagai alasan lainnya.
Eksploitatif,  rentan  dengan  berbagai kekerasan, dan marginal (Rafi, Ali, & Aslam, 2012, p. 1) adalah istilah-istilah yang kemudian terbilang  relevan  dalam  merepresentasikan kondisi  dan  kehidupan  mereka.  Eksploitatif karena mereka memiliki posisi tawar-menawar yang  sangat  lemah  dan  cenderung  menjadi objek  perlakuan  yang  sewenang-wenang  dari ulah  preman  atau  oknum  aparat  yang  kurang bertanggung  jawab.  Rentan  dengan  berbagai kekerasan  fisik  dan  mental,  karena  tidak  me- miliki  perlindungan,  pengawasan  dan  arahan dari orang tua atau yang lebih dewasa (Boakye- Boaten, 2016). Adapun disebut marginal kare- na  mereka  melakukan  pekerjaan  yang  tidak jelas  jenjang  kariernya,  kurang  dihargai,  dan tidak  menjanjikan  prospek  atau  perubahan  ke arah masa depan yang lebih baik. Berdasarkan hasil pengamatan dan kajian di lapangan, peng- amat sosial, dan pemerhati masalah anak jalan- an, Surbakti dkk (Suyanto, 2010, p. 186) mem- bedakan anak jalanan ke dalam tiga kelompok yakni; children  on  the  street,  children  of  the street , dan children from families of the street. Children  on  the  street, adalah  anak- anak yang mempunyai kegiatan ekonomi seba-
gai pekerja anak di jalan, namun masih mem- punyai hubungan yang kuat dengan orang tua. Mereka  bertugas  untuk  membantu  memper- kuat  ekonomi  keluarga  karena  beban  atau  te- kanan  kemiskinan  yang  tidak  dapat  diselesai- kan  sendiri  oleh  orang  tua. Children  of  the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi pe- nuh di jalanan, baik secara sosial, maupun eko- nomi.  Banyak  di  antara  mereka  adalah  anak- anak yang karena suatu sebab seperti kekeras- an, kurangnya perhatian dan kasih sayang, lari atau  pergi  dari  rumah.  Sedangkan Children from  families  of  the  street, adalah  anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalan- an. Salah satu ciri penting dari anak-anak da- lam kategori ini adalah kehadirannya di jalanan sejak usia bay, atau bahkan sejak masih dalam kandungan. Kategori ini sangat mudah ditemui di bebagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang  rel  kereta  api,  taman  dan  berbagai tempat umum lainnya (Lusk, 1989, p. 5).
Sebagai salah satu masalah sosial, isu tentang anak jalanan memang belum sepopuler isu  mengenai  kemiskinan.  Walaupun  demiki- an,  akhir-akhir  ini  sejak  situasi  krisis  mulai merambah ke beberapa wilayah, kesadaran dan perhatian  terhadap  anak  jalanan  semakin  me- ningkat.  Mengenai  hal  ini  Bapak  Subakir, Koordinator anak jalanan di Dinas Sosial DIY (Wawancara: 02 Mei 2016) menyetujui bahwa keberadaan  anak  jalanan  tidak  lagi  dipahami sebagai kasus yang insidental atau sementara, tetapi telah dipandang dan diakui sebagai feno- mena  sosial  yang  membutuhkan  perhatian yang serius dari berbagai pihak, baik dari pe- merintah,  lembaga-lembaga  sosial,  dan  tentu- nya  masyarakat  pada  umumnya,  sebagaimana diakui. Di samping itu, sebagai kondisi sosial yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, sejatinya menjadi dorongan bagi setiap orang, kelompok masyarakat,  lembaga  sosial,  dan  tentunya  pe- merintah  untuk  mengubah  dan  memperbaiki- nya (Soetomo, 2013, p. 21). Agar lebih berdaya guna,  upaya  untuk  melakukan  perubahan  dan perbaikan tersebut perlu dilandasi dengan ana- lisis  yang  mendalam  ( diagnosis )  demi  mem- peroleh informasi dan pemahaman yang akurat tentang  kondisi  dan  latar  belakang  yang  me- nyebabkan munculnya anak jalanan. Lebih dari itu mengatasi persoalan anak jalanan membu- tuhkan  sebuah  komitmen  yang  benar-benar serius yang kemudian diwujudkan dalam prog- ram aksi bersama yang lebih konkrit dan kon-

## 38 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
tekstual sebagaimana diungkapkan oleh koor- dinator anak jalanan Dinas Sosial DIY, Bapak Subakir  (Wawancara  02  Mei  2016).  Upaya- upaya itu terangkum dalam suatu pembangun- an  yang  disebut  pembangunan  kesejahteraan sosial.
Pembangunan  kesejahteraan  sosial tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerin- tah,  akan  tetapi  menjadi  tanggung  jawab  ber- sama  masyarakat.  Masyarakat  akan  bertindak sebagai pelaksana utama, sedangkan pemerin- tah  akan  menetapkan  regulasi  atau  peraturan serta mekanisme untuk menangani anak jalan- an.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  Undang- undang Dasar 1945, negara harus bertanggung jawab  mewujudkan  kesejahteraan,  dan  diper- tegas  dengan  lahirnya  Undang-undang  nomor 11  tahun  2009  (Presiden  Republik  Indonesia, 2009) tentang kesejahteraan sosial dimana pe- merintah memiliki mandat yang lebih kuat da- ripada masyarakat maupun dunia usaha dalam penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  (pasal 24).
Mewujudkan  amanat  Undang-undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor  11 Ta- hun 2009, pemerintah Daerah Istimewah Yog- yakarta mengeluarkan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah Peraturan Daerah Provin- si DIY No 6 tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Tujuan dari Perda ini adalah untuk menggerakan seluruh masya- rakat, lembaga sosial, dan lembaga pemerintah yang  terkait  untuk  bekerja  sama  dalam  me- nangani anak yang hidup di jalan, yang adalah amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa, yang  dalam  dirinya  melekat  hak-hak  untuk memperoleh  kehidupan  yang  layak  sebagai- mana anak pada umumnya (Pemerintah Daerah Provinsi  DIY,  2011).  Terpenuhinya  hak-hak anak  secara  memadai  dapat  menjamin  terwu- judnya  kondisi  fisik,  psikis,  dan  sosial  yang wajar serta selanjutnya mendukung  kesehatan pertumbuhan dan perkembangan anak (Sitompul & Retnowati, 2014, p. 2).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meng- evaluasi  implementasi  Perda  Nomor  6  Tahun 2011  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  DIY sebagai lembaga Negara yang berfungsi untuk melakukan  usaha  kesejahteraan  sosial  dalam tugas  dan  tanggung  jawab  pelayanannya.  Fo- kus evalusinya terletak pada upaya pemenuhan hak-hak dan kebutuhan anak jalanan. Diharap- kan penelitian ini dapat bermanfaat dalam me- mahami realitas anak jalanan sehingga mampu
menemukan  solusi  yang  lebih  baik  dalam menangani anak jalanan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  eva- luasi  dengan  menggunakan  pendekatan  des- kriptif kualitatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan  deskriptif kuan- titatif.  Model  evaluasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  model  evaluasi Discre- pancy (kesenjangan) yang dikembangkan oleh Malcom  Provus.  Model  evaluasi  kesenjangan berangkat  dari  asumsi  bahwa  untuk  menge- tahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan  antara  apa  yang  seharusnya dan  diharapkan  terjadi  ( standar )  dengan  apa yang sebenarnya terjadi ( performance ) sehing- ga  dapat  diketahui  ada  tidaknya  kesenjangan ( discrepancy )  antara  keduanya.  Dengan  kata lain, model evaluasi ini digunakan oleh peneliti untuk  mengukur  besarnya  kesenjangan  antara Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2011 ( standar) dengan  upaya  pemenuhan  hak-hak dan kebutuhan anak jalanan oleh Dinas Sosial DIY (performance) .
Penelitian  evaluasi  ini  dilakukan  di Dinas Sosial DIY sebagai lembaga pemerintah yang mengimplementasikan Perda No 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di  Jalan.  Selain  dinas  sosial,  peneliti  juga mengambil data di RPS (Rumah Perlindungan Sosial), dan pada enam LKSA (Lembaga Ke- sejahteraan Sosal Anak) sebagai lembaga ope- rasional  yang  bekerjasama  dengan  Dinas  So- sial dalam upaya memenuhi hak-hak dan kebu- tuhan anak jalanan. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 2 Mei hingga 11 Juni 2016. Dalam tenggang waktu ini, peneliti turun ke lapangan setiap hari untuk mengumpulkan data baik me- lalui  wawancara,  observasi,  maupun  melalui aktifitas penelitian lainnya.
Dalam  penelitian  ini  responden  di- ambil  secara purposive baik  responden  yang berada  di  dinas sosial,  RPS  dan  LKSA,  mau- pun  anak  jalanan.  Reponden  yang  diambil terdiri  dari  3  orang  staf  seksi  perlindungan anak jalanan pada Dinas Sosial, 2 orang peng- asuh di RPS dan 13 reponden yang dipilih dari enam LKSA. Untuk memperdalam hasil pene- litian,  peneliti  juga  mewawancarai  4  orang anak  jalanan,  2  orang  yang  berada  di  LKSA dan  2  orang  anak  jalanan yang  beraktifitas  di perempatan lampu merah Sagan.
Data  yang  dibutuhkan  dalam  peneli- tian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, yakni;  observasi,  wawancara, angket,  dan  do- kumentasi.  Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen pengumpulan data yang utama (teknik peneli- tian  kualitatif),  dan  intrumen  pembantu  yang terdiri  dari  pedoman  observasi  berupa check list ,  pedoman  wawancara,  angket  dan  doku- men-dokumen. Observasi dilakukan untuk me- lihat  secara  langsung  proses  dan  mekanisme pemenuhan  hak  dan  kebutuhan  anak  jalanan. Responden  yang  diwawancarai  terdiri  dari  10 orang, yakni: Bapak Subakir (Koordinator Anak Jalanan);  Ibu  Lilis  Sulistiyowati  (Staf  Seksi Perlindungan  Anak);  Ibu  Retno  Trihandayani (Pengasuh RPS); Bapak Yosua Lapudooh (Ke- tua  Rumah  Impian);  Ibu  Berlin  Tandirerung (Pengasuh Rumah Impian); dan Mba Sri Yuni Shobiyati  (Pengasuh  Anak  Mandiri).  Peneliti juga mewawancarai 4 orang anak jalanan, yak- ni; Agus (LKSA Anak Mandiri); Lintang Pra- sasti  (LKSA  Rumah  Impian);  Ambar  dan Dadang (Anak Jalanan Lampu Merah Sagan). Angket digunakan untuk mengetahui informasi mengenai komponen input, proses dan produk yang  dibagikan  kepada  13  orang  pengasuh  di LKSA.  Butir-butir  pertanyaan  berjumlah  35 butir yang terdiri dari 10 butir pada komponen input, 11 butir pada komponen proses, dan 14 butir pada komponen produk. Skala pengukur- an dalam setiap butir pertanyaan menggunakan skala Likert dengan 4 kategori jawaban yakni: Sangat  Baik/Sangat  Setuju,  Baik/Setuju,  Cu- kup  Baik/Cukup  Setuju, Kurang  Baik/Kurang Setuju.  Teknik  dokumentasi  digunakan  untuk mengumpulkan sejumlah informasi, yakni Per- da Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Daerah  Istimewah  Yogyakarta  Nomor  31  Ta- hun 2013 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan  Hak  Anak  yang  Hidup  di  Jalan, Laporan Hasil Pemutakhiran data PMKS (Pe- nyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial)  dan PSKS  (Potensi  dan  Sumber  Kesejahteraan Sosial)  Tahun  2014  (Pemerintah  Daerah  Pro- vinsi DIY, 2014), dan foto-foto.
Validitas  instrumen  menggunakan validitas isi (content validity). Instrumen yang diukur validitas isinya adalah lembar observasi lembar  wawancara,  dan  angket  (Kuesioner). Dalam membuktikan validitas isi pada angket, peneliti  menggunakan  validitas  tampang.  Hal ini  dilakukan  karena  jumlah  responden  lebih seidikit dari jumlah butir yang digunakan. Uji
validitas isi dilakukan dengan metode validasi ahli  atau experts  judgement. Estimasi  reliabi- litas instrumen angket menggunakan pendekat- an  konsistensi  internal.  Teknik  pengestimasi- annya menggunakan formula Cronbach Alpha, estimasi reliabilitasnya adalah ≥ 0,7. Dari hasil perhitungan  diketahui  bahwa  nilai  reliabilitas setiap  komponen  evaluasi  yang  diukur  lebih besar dari standar yang telah ditetapkan yakni 0,7 sehingga memenuhi kriteria reliabilitas alat pengumpul data.
Tabel 1. Ringkasan Hasil Perhitungan
Reliabilitas Angket No  Komponen Cronbach Alpha Reliabilitas Evaluasi Input 1 SDM 0,781 Reliabel 2 Disposisi Implentor 0,810 Reliabel 3 Sarana dan prasarana 0,831 Reliabel 4 Sumber Daya Finansial 0,883 Reliabel Evaluasi Proses 5 Respons Implementor 0,730 Reliabel 6 Perencanaan dan Waktu Pelaksanaan 0,815 Reliabel 7 Strategi 0,901 Reliabel Evaluasi Produk 8 Pemenuhan Hak Identitas 0,772 Reliabel 9 Pemenuhan Hak Pengasuhan 0,817 Reliabel 10  Pemenuhan Hak Pendidikan 0,712 Reliabel 11  Pemenuhan Hak Kesehatan 0,867 Reliabel 12  Pemenuhan Hak Kebutuhan Dasar 0,867 Reliabel
Keabsahan  data  kualitatif  dilakukan melalui  beberapa  pengujian,  yakni  uji  kredi- bilitas,  transferabilitas,  dependabilitas,  dan konfirmabilitas.  Uji  kredibilitas  dibuktikan memelalui  beberapa  teknik,  yakni  observasi partisipatoris, triangulasi, dan penggunaan ba- han refrensi. Observasi partisipatoris dilakukan untuk menciptakan kedekatan dengan respon- den  di  Dinas  Sosial,  RPS,  LKSA,  dan  anak jalanan.  Teknik  triangulasi  yang  digunakan
adalah  triangulasi  sumber  (Koordinator  anak jalanan,  staf  penanganan  anak  jalanan,  peng- asuh  di  RPS  dan  LKSA,  dan  anak  jalanan), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dok- umentasi,  dan  angket),  dan  triangulasi  waktu (wawancara  dan  observasi  dilakukan  pada waktu  dan  tempat  yang  berbeda).  Untuk  me- nyempurnakan  dan  memperkuat  uji  kredibili- tas,  peneliti  menggunakan  kamera  dan  alat perekam  wawancara  sebagai  bahan  refrensi, yakni  untuk  merekam  wawancara  dan  untuk mengabaikan  gambar-gambar  yang  dibutuh- kan.  Uji  transferabilitas  dilakukan  dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk laporan  yang  sistematis,  jelas,  terperinci,  dan dapat  dipercaya.  Uji  dependabilitas  dilakukan dengan  mengaudit  seluruh  proses  penelitian. Audit  dimulai  dengan  menentukan  masalah/ fokus, memasuki lapangan, menentukan sum- ber  data,  melakukan  analisis  data,  melakukan uji keabsahan data, dan membuat kesimpulan. Pengujian  konfirmabilitas  dilakukan  sebagai bentuk  transparansi  peneliti  untuk  mengung- kapkan  secara  terbuka  tentang  proses  peneli- tian sehingga memungkinkan pihak lain untuk memberikan penilaian terhadap hasil peneliti- an  ini.  Langkah  yang  diambil  oleh  peneliti adalah  melakukan  konsultasi  dengan  peneliti ahli  dan  mempublikasikan hasil  penelitian  ini dalam Jurnal.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dan  deskriptif  kuantitatif.  Data  dari  hasil  wa- wancara, observasi dan dokumentasi dianalisis secara  kualitatif  yakni;  reduksi  data, display data,  dan  dilajutkan  dengan  pengambilan  ke- simpulan. Data yang diperoleh melalui angket dianalisis dengan cara kuantitatif untuk meng- hitung presentase jawaban responden dan jum- lah  responden  pada  setiap  kategori  jawaban yang  diberikan.  Hitungan  data  kuantitatif  di- bantu dengan menggunakan program SPSS.21.
Kriteria  keberhasilan  yang  digunakan dalam  penelitian  evaluasi  ini  dikembangkan berdasarkan kajian teori implementasi kebijak- an  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  seperti  sumber  daya manusia  dan finasial,  ketersediaan  sarana  dan prasana  pendukung,  disposisi  implementor, respons implementor, perencanaan, pelaksana- an  serta  strategi  yang  digunakan,  dan  dari Peraturan  Daerah  No  6  Tahun  2011  tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan yang meliputi  pemenuhan  hak  identitas,  hak  peng-
asuhan,  hak  pendidikan,  hak  kesehatan,  dan hak atas kebutuhan dasar.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi Input
Evaluasi  input  dilakukan  untuk  me- ngetahui  sejauh  mana  tingkat  kesiapan  dinas sosial dalam memenuhi hak-hak dan kebutuh- an anak jalanan sesuai dengan Peraturan Dae- rah Nomor 6 Tahun 2011. Komponen-kompo- nen  input  yang  dievaluasi terdiri  dari  Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya  Finansial,  dan  Disposisi  Implementor. Data  dan  informasi  terkait  komponen  input diperoleh melalui wawancara, observasi, doku- mentasi, dan angket.

## SDM (Sumber Daya Manusia)
Evaluasi pada komponen SDM dilaku- kan  terhadap  6  staf  yang  bekerja  pada  dinas sosial, 2  pengasuh pada Rumah Perlindungan Sosial (RPS) dan 13 pengasuh anak jalanan di 6  LKSA  (Lembaga  Kesejahteraan  Sosial Anak). Keenam staf yang bekerja pada bagian seksi perlindungan anak terdiri dari satu tenaga Magister Administrasi dan lima tenaga sarjana yang terdiri dari tiga Sarjana Sosial, satu Sar- jana  Pendidikan  (Bimbingan  dan  Konseling), dan satu Sarjana Sains. Dua pengasuh di RPS berlatar belakang pendidikan sarjana dan dip- loma. Sedangkan pengasuh yang mendampingi anak  jalanan  di  6  LKSA  terdiri  dari  pekerja sosial yang berlatar belakang pendidikan sarja- na dengan pengalaman kerja di atas lima tahun. Koordinator  anak  jalanan  Bapak  Subakir  me- ngakui  ketersediaan  SDM  yang  baik  dan berkualitas sangat mempengaruhi upaya peme- nuhan hak dan kebutuhan anak jalanan (Bapak Subakir:  Wawancara  11  Mei  2016).  Terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kualitas SDM  dalam  memberi  perlindungan  dan  m- emenuhi hak-hak dan kebutuhan anak jalanan. Faktor-faktor  tersebut  meliputi  faktor  peng- alaman kerja, faktor kemampuan dalam mema- hami watak dan karakter anak jalanan, kemam- puan dalam merangkul, kemampuan mencipta- kan  rasa  nyaman,  dan  kemampuan  dalam membangun komunikasi yang efektif pada saat melayani dan memenuhi hak-hak dan kebutuh- an anak jalanan. Berdasarkan data yang diha- silkan melalui wawancara dan observasi, dinas sosial  secara  keseluruhan  telah  menyediakan
SDM  yang  baik  dan  berkualitas  dalam  me- menuhi  hak-hak  dan  kebutuhan  anak  jalanan. Hasil  wawancara  dan  observasi  didukung dengan  hasil  analisis  angket  dimana  dari  13 responden  sebanyak  84,6  %  atau  jawaban  11 responden yang berada pada kategori baik atau memiliki  kualitas  sumber  daya  manusia  yang baik. Angka ini sekaligus menunjukan bahwa Dinas Sosial memiliki sumber daya yang baik dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak jalanan. Dinas sosial mengakui, kualitas sum- ber daya manusia yang ada sangat dipengaruhi oleh lamanya pengalaman kerja dan tingginya komitmen yang dimiliki dalam memenuhi hak- hak dan kebutuhan anak jalanan.

## Disposisi Implementor
Evaluasi  untuk  mengetahui  disposisi implementor  dilakukan  terhadap  6  orang  staf yang bekerja pada dinas sosial, 2 orang peng- asuh  pada  Rumah  Perlindungan  Sosial  (RPS) dan 13 pengasuh anak jalanan di 6 LKSA yang bekerja sama dengan dinas sosial dalam upaya memberi  perlindungan  sosial  kepada  anak  ja- lanan.  Komponen  disposisi  implementor  me- lingkupi kejujuran, komitmen dan sifat demo- kratis  (kemampuan  dalam  membangun  kerja sama dengan pihak lain). Hasil wawancara dan observasi  menunjukan  bahwa,  kejujuran,  ko- mitmen dan sifat demokratis (kemampuan da- lam membangun kerjasama dengan pihak lain) dibangun  berdasarkan  harapan  dan  keinginan yang  kuat  untuk  mengatasi  persoalan  anak jalanan, sebagaimana diungkapkan Bapak Su- bakir, koordinator perlindungan anak jalanan.
Memang  kita  harus  memiliki  sikap yang jujur, komitmen yang mendalam, dan  memiliki  kemampuan  untuk  be- kerja  sama  dalam  menangani  anak jalanan. Komitmen yang dibangun ber- sama  tersebut  mengarahkan  pandang- an  kita  seutuhnya  pada  anak  yang dalam  kualifikasi  tertentu  disebut  se- bagai  pandangan  yang  bersifat  pro- festik  terhadap  anak  (Wawancara:  11 Mei 2016).
Hasil  wawancara,  dan  observasi  ke- mudian didukung dengan hasil analisis angket. Hasil analisis angket menunjukkan bahwa, dari 13 responden sebanyak 69,2% atau jawaban 9 responden menunjukan kategori baik atau me- miliki  tingkat  kejujuran,  komitmen  dan  ke-
mampuan  bekerjasama  yang  baik.  Kejujuran, komitmen  dan sifat demokratis dibangun ber- dasarkan  harapan  dan  keinginan  yang  kuat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi anak jalanan.

## Sarana dan Prasarana
Informasi tentang ketersediaan sarana dan  prasarana  diperoleh  melalui  wawancara, observasi,  dokumentasi.  Responden  yang  di- wawancarai  adalah  Bapak  Subakir,  koordina- tor  penanganan  anak  jalanan.  Observasi  difo- kuskan pada ketersediaan sarana dan prasarana di  RPS,  LKSA  Rumah  Impian,  dan  LKSA Anak  Mandiri.  Perlengkapan  sarana  dan  pra- sarana yang disediakan oleh dinas sosial sudah dikatakan  baik  sebagaimana  yang  terlihat melalui  observasi  dan.  Sarana  dan  prasarana yang disediakan di RPS terdiri dari tiga kamar tidur  yakni  satu  untuk  laki-laki,  satu  untuk wanita  dan  satu  ruangan  antara  untuk  anak jalanan  yang  berkebutuhan  khusus.  Di  setiap ruangan  tidur  terdiri  dari,  satu  kamar  mandi dan toilet, dua tempat tidur besar dan berting- kat, satu buah meja, tiga buah kursi, dua buah lemari  dan  satu  buah  kipas  angin.  RPS  juga menyediakan  kamar  makan  berukuran  luas yang  dilengkapi  dengan  meja  panjang  dan belasan kursi. Terdapat satu dapur umum untuk memasak.  Sedangkan  tempat  penampung  air terdiri  dari  enam  buah  viber  berukuran  besar. RPS  juga  menyediakan  halaman  yang  sangat luas sebagai tempat bermain anak. Sedangkan untuk trasnportasi (antar-jemput anak) disedia- kan satu mobil mini bus. Untuk kenyamanan, RPS  menyediakan  dua  pos  satpam  yakni  di pintu  masuk  dan  di  antara  kamar  tidur  dan kamar  makan  anak  jalanan.  Rumah  tersebut juga  dikelilingi  dengan  tembok  setinggi  dua meter di bagian depan dan tiga meter di bagian belakang. Sedangkan untuk LKSA lainnya se- perti rumah singgah, panti dan shelter, bantuan sarana  dan  prasarana  diberikan  dinas  sosial dalam bentuk bantuan finansial sebagai danan operasional  kelembagaan  yang  digunakan  se- suai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Seca- ra umum sarana dan prasarana yang disediakan oleh dinas sosial sudah dikatakan baik.

## Sumber Daya Finanansial
Informasi  tentang  ketersediaan  sum- ber  daya  finansial  diperoleh  melalui  wawan- cara, observasi, dokumentasi dan angket. Infor-

## 42 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
masi yang diperoleh melalui wawancara men- jelaskan  bahwa  sumber  daya  finasnsial  yang digunakan dinas sosial dalam  memenuhi hak- hak  dan  kebutuhan  anak  jalanan  berasal  dari APBD  dan  APBN  (Bapak  Subakir:  Wawan- cara  11  Mei  2016).  Besarnya  jumlah  asupan dana  dari  APBD  dalam  setahun  sebesar Rp517.329.200  (Lima  ratus  tujuh  belas  juta, tiga  ratus  dua  puluh  sembilan  ribu,  dua  ratus rupiah). APBD juga menyediakan dana opera- sional  untuk  setiap  LKSA  yang  tergabung dalam  tim  dengan  dinas  sosial  sebesar Rp85.000.000/tahun  (Delapan  puluh  lima juta).  Sedangkan  dana  dari  APBN  sebesar Rp324.000.000/tahun  (Tiga  ratus  dua  puluh empat  juta/tahun).  Dana  yang  berasal  dari APBN  ini  disalurkan  melalui  rekening  anak. Secara  keseluruhan  dana  yang  digunakan untuk  menangani  anak  jalanan  kurang  lebih sebesar Rp. 926.329.200/tahun (Sembilan ratus dua  puluh  enam  juta,  tiga  ratus  dua  puluh sembilan  ribu,  dua  ratus  rupiah/tahun).  Dinas sosial mengakui besarnya sumber daya finan- sial yang dimiliki sudah mampu memenuhi hak dan kebutuhan anak jalanan dengan baik. Hal ini juga diakui oleh pengasuh anak jalanan di RPS  dan  LKSA  yang  dapat  dilihat  melalui hasil  analisis  angket.  Hasil  analisis  angket menunjukan, dari 13 responden sebanyak 38,5 %  atau  jawaban  5  responden    berada  pada kategori  sangat  baik,  30,8  %  atau  jawaban  4 responden berada pada kategori baik.

## Evaluasi Proses
Evaluasi  proses  pada  penelitian  ini terdiri  dari  tiga  komponen  yakni  komponen strategi,  perencanaan  dan wakru  pelaksanaan, dan  respons  implementor.  Ketiga  komponen ini  sangat  menentukan  tingkat  kesuksesan dinas  sosial  dalam  memenuhi  hak-hak  dan kebutuhan  anak  jalanan.  Data  dan  informasi terkait komponen input diperoleh melalui wa- wancara, observasi, dokumentasi, dan angket. Responden yang diwawancarai terdiri dari dua orang,  yakni  Bapak  Subakir  (Koordinator Perlindungan Anak Jalanan) dan Ibu Sri Yuni Shobiyati (Pengasuh LKSA Anak Mandiri).
Evaluasi  untuk  mengetahui  respons implementor dilakukan terhadap 2 orang peng- asuh  pada  Rumah  Perlindungan  Sosial  (RPS) dan 11 pengasuh anak jalanan di 6 LKSA yang bekerja sama dengan dinas sosial dalam upaya memberi  perlindungan  sosial  kepada  anak  ja- lanan.  Komponen  respons  implementor  me-
lingkupi  ketegasan,  keseriusan,  dan  perasaan senang  yag  ditunjukan  pengasuh  pada  waktu menangani anak jalanan. Respons implementor dapat  dilihat  melalui  tingginya  tingkat  parti- sipasi  staf  dan  pengasuh  anak  jalanan  dalam mengikuti  sidang  atau  rapat  mengenai  anak jalanan (Observasi: 12 Mei 2016). Wujud ke- seriusan  juga  ditunjukan  dengan  kehadiran mereka yang selalu tepat waktu pada berbagai kegiatan sebagaimana yang diakui oleh Bapak Subakir.
Terus  terang,  teman-teman  itu  komit- mennya  sangat  tinggi.  Saya  yakin  di- nas sosial tidak mungkin dapat melak- sanakan  tugasnya  dengan  baik  tanpa bantuan  dan  komitmen  dari  teman-te- man  di  lapangan.  Salah  satu  contoh komitmen  teman-teman  adalah  ketika melakukan  koordinasi  penjangkauan. Kita tidak perlu pakai undangan resmi, cukup  dengan  WA.  Semuanya  datang tepat  waktu  (Wawancara  11  Mei 2016).
Keseriusan  dalam  menangani  anak jalanan  kemudian  diwujudnyatakan  melalui penjangkauan.  Para  staf  yang  bekerja  di  la- pangan  menunjukan  komitmennya  dengan menjalankan  tugasnya  dalam  situasi  dan  kon- disi  apapun.  Hasil  wawancara  dan  observasi didukung  dengan  analisis  angket  dimana  dari 13 responden sebanyak 69,2 % atau jawaban 9 responden  berada  pada  kategori  baik  atau menjalankan tugasnya tegas, serius dan senang hati.
Berdasarkan hasil analisis data melalui wawancara  dan  observasi,  upaya  pemenuhan hak-hak dan kebutuhan anak jalanan oleh dinas sosial telah dilaksanakan sesuai dengan target, waktu, dan perencanaan yang telah dibuat. Ha- sil wawancara dan observasi didukung dengan analisis  angket  dimana  dari  13  responden sebanyak  76,9  %  atau  jawaban  10  responden berada pada kategori baik, yakni telah meme- nuhi  hak  dan  kebutuhan  anak  jalanan  dengan baik sesuai dengan target, waktu dan perenca- naan yang telah dibuat.

## Perencanaan dan Waktu Pelaksanaan
Target  utama  dinas  sosial  dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6  tahun  2011 adalah  bebas  anak jalanan  pada tahun  2016.  Berdasarkan  hasil  observasi  di lapangan,  target  ini  dapat  dikatakan  tercapai
setelah berkaca pada jumlah anak jalanan yang semakin  berkurang  baik  anak  jalanan  yang beraktifitas  di  lampu  merah  ataupun  anak jalanan  yang  beraktifitas  pada  tempat-tempat umum  lainnya.  Berkurangnya  jumlah  anak jalanan  di  jalan    merupakan  indikasi  bahwa dinas  sosial  bersama  LKSA  telah  menangani anak jalanan dengan baik, setidaknya ada bukti bahwa anak jalanan tidak lagi sering terlihat di jalanan.  Kalaupun  masih  ada  satu  atau  dua anak  yang  beraktifitas  di  jalan,  hal  itu  dapat dipahami  mengingat  besarnya  daya  tarik  kota Yogyakarta  sebagai  daerah  yang  selalu  di- datangi  oleh anak-anak  dari  berbagai  wilayah yang berbeda.

## Strategi
Berdasarkan hasil analisis data melalui wawancara  dan  observasi,  upaya  pemenuhan hak-hak dan kebutuhan anak jalanan oleh dinas sosial telah dilaksanakan sesuai dengan strategi dan mekanisme yang jelas. strategi yang telah dibuat.  Hasil  wawancara  dan  observasi  didu- kung  dengan  analisis  angket  dimana  dari  13 responden  sebanyak  61,5  %  atau  jawaban  8 responden berada pada kategori baik atau telah memenuhi  hak  dan  kebutuhan  anak  jalanan dengan baik dan efektif sesuai dengan cara dan mekanisme  yang  tepat.  Strategi  dan  mekanis- me  khusus  yang  dipakai  dinas  sosial  adalah dengan  melakukan  kerjasama  yang  baik  dan produktif  bersama  pihak-pihak  yang  terkait. Sedangkan  dalam  tataran  operasionalnya,  da- lam  memenuhi  hak-hak  dan  kebutuhan  anak jalanan, dinas sosial bersama lembaga-lemba- ga terkait akan meningkatkan jadwal penjang- kauan  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan assesmen.  Awal  mula  diimplemntasikannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, pen- jangkauan  dilakukan  sebulan  sekali.  Setelah setahun berjalan strategi ini tidak memberikan hasil  yang  maksimal.  Hal  inilah  yang  kemu- dian  mendorong  dinas  sosial  bersama  LKSA untuk mengubah strategi penjangkauan menja- di satu sampai tiga kali dalam seminggu. De- ngan  demikian  jumlah  penjangkauan  yang dilakukan  dinas  sosial  bersama  LKSA  dalam satu bulan adalah enam belas kali. Strategi ini kemudian  berdampak  dengan  semakin  berku- rangnya anak yang beraktifitas di jalan. Setelah melakukan  penjangkaun,  langkah  selanjutnya adalah  melakukan  assesmen  terhadap  anak jalanan  yang  berhasil  diajak  ke  RPS  dan
LKSA. Assesmen dilakukan untuk bisa meng- etahui  identitas,  kondisi  dan  kebutuhan  anak. Hasil  assesmen  membantu  dinas  sosial  bersa- ma  LKSA  dalam  memenuhi  hak-hak  dan kebutuan anak jalanan.

## Evaluasi Produk
Komponen-komponen  pada  bagian produk  yang  dievaluasi  pada  penelitian  ini terdiri dari pemenuhan hak-hak dan kebutuhan anak jalanan. Hak-hak dan kebutuhan tersebut antara lain; pemenuhan hak identitas, pemenu- han hak atas pengasuhan, pemenuhan hak ke- sehatan,  pemenuhan  hak  pendidikan,  dan  pe- menuhan hak atas kebutuhan dasar.

## Pemenuhan Hak Identitas
Berdasarkan data yang dihasilkan me- lalui  wawancara  dan  observasi  menunjukan bahwa, upaya pemenuhan hak indentitas anak jalanan oleh dinas sosial DIY masih dikategori- kan  cukup  atau  belum  dilaksanakan  dengan baik  dan  maksimal.  Hasil  wawancara  dan observasi  ini  didukung  dengan  hasil  analisis angket dimana dari 13 responden hanya 15,4 % atau  jawaban  2  responden  yang  berada  pada kategori  baik  atau  telah  memenuhi  hak  iden- titas anak jalanan dengan baik. Sebaliknya ter- dapat 10 responden atau 76,9% jawaban repon- den  masih  berada  pada  kategori  cukup  baik. Dengan  demikian  pemenuhan  hak  identitas anak jalanan belum terpenuhi dengan baik.
Rendahnya  ketercapaian  pemenuhan hak  identitas  tidak  secara  lugas  menunjukan kegagalan  dinas  sosial  dalam  memenuhi  hak identitas  anak  jalanan.  Data  dan  realitas  di lapangan  menunjukan  bahwa  pemenuhan  hak identitas  adalah  bagian  tersulit  yang  ditemui oleh dinas sosial bersama LKSA dalam upaya memenuhi  hak  dan  kebutuhan  anak  jalanan. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa hal: Pertama, tujuan  utama  dinas  sosial  bersama LKSA  dalam  menangani  dan  mendampingi anak  jalanan  adalah  untuk  mengembalikan anak  kepada  keluarga  sebagai  pengasuh  ter- baik. Dinas sosial bersama LKSA pada tempat pertama  berperan  untuk  memfasilitasi  agar anak  jalanan  bisa  dikembalikan  ke  keluarga dan  daerah  asal  mereka.  Kedua, tidak  ada satupun anak yang mengantongi identitas legal seperti akta pencatatan sipil. Ketika melakukan penjangkauan  terhadap  anak  jalanan,  kondisi awal anak jalanan belum jelas khususnya me-

## 44 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
ngenai asal usul, keluarga dan usia anak. Pada waktu dijangkau anak jalanan kerapkali mem- berikan  nama  yang  bukan  nama  sebenarnya. Penelusuran  asal  usul  anak  dilakukan  oleh dinas  sosial  bersama  LKSA  setelah informasi yang  diberikan  dianggap  benar  dan  meyakin- kan. Ketiga, usia anak jalanan rata-rata masih di  bawah  17  tahun.  Usia  anak  yang  pada umumnya  masih  di  bawah  17  tahun  menutup kemungkinan bagi dinas sosial bersama LKSA untuk dapat mengurus KTP anak jalanan. Hal ini dikarenakan aturan kepemilikan KTP hanya untuk warga yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah.

## Pemenuhan Hak atas Pengasuhan
Berdasarkan data yang dihasilkan me- lalui  wawancara  dan  observasi,  upaya  peme- nuhan  hak  anak  jalanan  atas  pengasuhan dikategorikan  baik  atau  telah  dilaksanakan dengan  baik.  Hasil  wawancara  dan  observasi ini  didukung  dengan  hasil  analisis  angket  di- mana dari 13 responden sebanyak 46,2 % atau 6 responden menjawab baik. Sisanya,  38,5 % atau  5  responden  menjawab  cukup  baik  dan 15,4  %  atau  2  responden  menjawab  kurang baik. Data-data ini sekaligus menunjukan bah- wa  upaya  pemenuhan  hak  pengasuhan  anak jalanan  dikategorikan  baik  atau  terimplemen- tasi dengan baik.
Tujuan utama dalam pengasuhan ada- lah  mengembalikan  anak  ke  keluarga  dan daerah asal anak. Hal ini dikarenakan sentrali- tas peran dan tanggung jawab keluarga sebagai pengasuh  terbaik  bagi  setiap  anak.  Keluarga sebagai tempat asal anak selalu menjadi target dinas  sosial  bersama  LKSA  dalam  mengem- balikan anak setelah melakukan assesmen dan mengetahui  asal  usul  dan  identitas  anak.  Ada beberapa  mekanisme  yang  harus  dilewati. Pertama, menghubungi pedukuhan, lurah serta RT  dan  RW  setempat.  Hasil  penelusuran  ke tingkat  kelurahan,  RT  dan  RW  membantu untuk memastikan tempat tinggal anak. Kedua, mengembalikan  anak  jalanan  ke  keluarga. Apabila  ada  anak  jalanan  yang  tidak  bisa  di- kembalikan  ke  keluarga  karena  belum  ada keluarga yang mengakuinya, maka pengasuhan anak  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  dinas sosial bersama LKSA sampai ada yang meng- adopsi atau anak tumbuh dewasa. Dalam kait- annya dengan pengasuhan yang dilakukan oleh lembaga,  dinas  sosial  akan  bekerjasama  de- ngan lembaga penanganan dan pendampingan
anak seperti panti dan pesantren. Lembaga yang dipilih  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  dan kebutuhan  anak.  Jadi,  selama  diasuh  di  panti dan  di  pesantren,  dinas  sosial  tetap  berperan sebagai  pengasuh  dan  bertanggung  jawab un- tuk memenuhi hak dan kebutuhan anak jalanan.

## Pemenuhan Hak Pendidikan
Berdasarkan data yang dihasilkan me- lalui  wawancara  dan  observasi,  upaya  peme- nuhan hak anak jalanan atas pendidikan dikate- gorikan  baik.  Hasil  wawancara  dan  observasi ini  didukung  dengan  hasil  analisis  angket mengenai  upaya  pemenuhan  hak  pendidikan anak  jalanan,  dimana  dari  13  responden  se- banyak  46,2  %  atau  6  responden  menjawab baik.  Sisanya,  30,8 %  atau  4  responden  men- jawab sangat baik dan 23,1 % atau 3 responden menjawab  cukup  baik.  Dapat  disimpulkan dinas  sosial  dan  LKSA  telah  memenuhi  hak pendidikan anak jalanan dengan baik.
Hak  pendidikan  anak  jalanan  diper- oleh  melalui  pendidikan  layanan  khusus  atau pendidikan  kejar  paket.  Pendidikan  layanan khusus  tersebut  diselenggarakan  oleh  LKSA. Setiap  LKSA  yang  menyelenggarakan  pendi- dikan  layanan  khusus  memiliki  program  ke- lompok belajar bersama. Kelompok belajar ber- sama ini dilakukan tiga kali dalam seminggu, yakni  hari  senin,  rabu  dan  jumat  pada  pukul tiga  sampai  pukul  lima  sore.  Dalam  memper- lancar aktivitas belajar, LKSA telah menyedia- kan  perpustakaan  (foto  dilampirkan)  yang  di- lengkapi  dengan  berbagai  buku  bacaan.  Se- dangkan  untuk  target  jalur  pendidikan  formal cukup sulit disebabkan latar belakang usia dan kondisi  anak  jalanan  itu  sendiri.  Contohnya anak  jalanan  yang  berusia  belasan  tahun  tapi belum  melewati  jalur  Sekolah  Dasar  tidak mungkin  mengikuti  jalur  pendidikan  formal. Selain  itu  kondisi  anak  yang  sudah  terbiasa dengan kehidupan jalan yang vulgar dan tanpa aturan memberi ketidaknyamanan kepada anak yang  lainnya  di  sekolah.  Label  anak  jalanan terkadang  mengganggu  siswa-siswi  yang lainnya.

## Pemenuhan Hak Kesehatan
Sehat  adalah  kondisi  yang  harus dimiliki  oleh  semua  manusia, tidak  terkecuali anak jalanan. Pemenuhan hak kesehatan meli- puti  upaya  promotif,  preventif,  kuratif  dan rehabilitatif. Berdasarkan data yang dihasilkan
melalui  wawancara  dan  observasi,  upaya  pe- menuhan  hak  anak  jalanan  atas  kesehatan sudah dilakukan dengan sangat baik oleh dinas sosial  bersama  LKSA.  Hasil  wawancara  dan observasi  ini  didukung  dengan  hasil  analisis angket  dimana  dari  13  responden  sebanyak 46,2  %  atau  6  responden  menjawab  sangat baik. Sisanya, 30,8 % atau 4 responden menja- wab baik dan 23,1 % atau 3 responden menja- wab  cukup  baik.  Data-data  ini  sekaligus  me- nunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak kese- hatan  anak  jalanan  dikategorikan  sangat  baik atau terimplementasi dengan sangat maksimal.
Dinas sosial  mengakui  bahwa,  peme- nuhan  hak  kesehatan  termasuk  dalam  upaya pemenuhan  hak  anak  yang  tidak  terlalu  sulit dilakukan.  Kemudahan  tersebut  dikarenakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peratur- an Daerah Nomor 6 Tahun 2011 yang memberi wewenang  kepada  pemerintah,  baik  pemerin- tah pusat maupun pemerintah daerah dan/atau pemerintah kota untuk memberi jaminan biaya pengobatan  bagi  anak  jalanan  yang  sakit. Rekomendasi kebebasan biaya dijadikan seba- gai  jaminan  kesehatan  pengganti  jamkessos. Surat  rekomendasi  tersebut  dialamatkan  ke- pada Gubernur. Dengan adanya surat rekomen- dasi, setiap anak jalanan yang sakit dan terdaf- tar di dinas sosial dan LKSA akan dibiayai oleh pemerintah  daerah.  Di  samping  berbagai  ke- mudahan pembiayaan, informasi yang didapat- kan dari anak jalanan melalui wawancara juga mengatakan  bahwa  anak  jalanan  tidak  terlalu sering  mengalami  gangguan  kesehatan.  Sakit yang  dialami  anak  jalanan  mumnya  hanya sebatas  flu  dan  batuk  pilek.  Oleh  karena  itu, pelayanan  kesehatan  bagi  anak  jalanan  yang sakit bisa dilayani di LKSA dengan memberi- kan obat yang direkomendasikan dokter sambil memperhatikan  makanan  dan  waktu  istrahat. Walaupun demikian situasi tersebut tidak me- ngurangi  keseriusan  pengasuh  untuk  mempe- rhatikan dan menjaga anak jalanan yang sakit.

## Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Dasar
Pemenuhan hak atas kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Dinas  sosial  bersama  LKSA  memiliki  tugas dan tanggung jawab dalam memperhatikan pe- menuhan hak dan kebutuhan dasar anak jalan- an.  Berdasarkan  data  yang  dihasilkan  melalui wawancara  dan  observasi,  upaya  pemenuhan kebutuhan  dasar  anak  jalanan  dikategorikan
baik. Hasil wawancara dan observasi ini didu- kung dengan hasil analisis angket dimana dari 13 responden sebanyak 69,2 % atau 9 respon- den  menjawab  baik.  Sisanya,  23,1  %  atau  3 responden  menjawab  sangat  baik  dan  7,7% atau 1 responden menjawab cukup baik. Peme- nuhan  kebutuhan  dasar  itu  sendiri  dibagi  ke dalam  tiga  kelompok  yakni;  makanan  dan minuman, pakayan dan tempat tinggal.
Pertama, pemenuhan  kebutuhan  akan makanan  dan  minuman  (pangan).  Dalam  me- menuhi kebutuhan akan makanan dan minum- an,  dinas  sosial  menyediakan  dana  sebesar Rp.170.000.000  (seratus  tujuh  puluh  juta rupiah). Dana sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk me- menuhi kebutuhan gizi anak jalanan yang ada di  LKSA.  Sebaliknya,  untuk  pemenuhan  gizi bagi anak jalanan yang belum tinggal di LKSA, dinas  sosial  akan  memberikan  bantuan  satu- tiga juta rupiah dalam setahun. Di samping itu, untuk  anak  jalanan  yang  sudah  ada  di  RPS, pemenuhan gizinya akan diperhatikan oleh staf yang ada di RPS. Berdasarkan hasil observasi ketersediaan  makanan  dan  minuman  di  RPS dikatakan  baik  karena  menu  makanan  harian anak jalanan selalu dilengkapi dengan lauknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemenuhan ke- butuhan  makanan  dan  minuman  sudah  terpe- nuhi dengan baik.
Kedua,  pemenuhan  kebutuhan  akan pakaian (sandang). Pemenuhan kebutuhan akan pakaian untuk anak jalanan di RPS dan LKSA sudah  dikategorikan  baik.  Kebutuhan  akan pakaian seperti baju, celana, sandal dan sepatu sudah  disediakan  dengan  baik.  Pakaian  untuk anak jalanan di RPS dan LKSA sudah terjamin, mulai dari baju, celana, dan sepatu. Jenis pakai- an  yang  disediakan  terdiri  dari  pakaian  kerja dan  pakaian  khusus.  Jenis  pakaian  yang  ter- masuk  dalam  kategori  pakaian  khusus  adalah celana  dalam,  singlet,  atau  kolor.  Sedangkan yang dikategorikan dalam pakaian kerja adalah pakaian resmi harian. Khusus untuk perempu- an, RPS dan LKSA menyediakan pakaian khu- sus  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kebu- tuhan  perempuan  termasuk  softex.  Jadi  anak diperlakukan  sebagaimana  anak-anak  pada umumnya, sesuai dengan kebutuhannya.
Ketiga, pemenuhan kebututuhan akan tempat tinggal. Berdasarkan hasil observasi di RPS  dan  LKSA,  tempat  tinggal  yang  diguna- kan untuk anak jalanan sudah dikatan baik dan layak. Terdapat rumah sebagai tempat tinggal

## 46 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
yang nyaman untuk anak jalanan. Juga disedia- kan  tempat  tidur  beserta  kasurnya  sesuai  de- ngan  kebutuhan  anak.  LKSA  dan  RPS  juga menyediakan kamar mandi dan WC permanen, ruangan  tamu  serta  hal-hal  yang  dibutuhkan selayaknya  sebuah  rumah. Di  samping  itu, LKSA dan RPS juga sudah menyediakan tem- pat tidur dan kasur cadangan untuk anak-anak yang  baru.  Singkatnya  untuk  kondisi  tempat tinggal anak jalanan sudah dikatakan baik.

## Mekanisme Pemenuhan Hak-hak dan Kebutuhan Anak Jalanan
Mekanisme  yang  digunakan  dalam upaya  pemenuhan  hak  identitas  anak  jalanan terdiri dari tiga langkah yakni assesmen, iden- tifikasi,  dan  klarifikasi.  Assesmen  dilakukan untuk  mengetahui  identitas  dan  kebutuhan anak.  Assesmen  dilanjutkan  dengan  identifi- kasi. Identifikasi bertujuan untuk memperjelas indentitas anak berdasarkan laporan yang dibe- rikan anak. Apabila identitas anak sudah jelas, langkah selanjutnya adalah melakukan klarifi- kasi  dengan  orang  tua  atau  keluarga  dekat, menghubungi  RT,  RW,  Pedukuhan  dan  Ke- lurahan  setempat.  Apabila  keluarga  dan  insti- tusi-institusi  yang  telah  dihubungi  mengakui kebenaran indentitas dan segala informasi yang diberikan  anak,  maka  mekanisme  selanjutnya adalah  mengembalikan  anak  ke  keluarga  dan daerah  asalnnya  sehingga  dapat  mengurus kartu keluarga dan kartu indetitas anak.
Mekanisme yang dilakukan oleh dinas sosial  dalam  memenuhi  hak  atas  pengasuhan disesuaikan  dengan  jenis  pengasuhan  yang diberikan. Upaya pengasuhan yang diperjuang- kan  oleh  dinas  sosial  bersama  LKSA  adalah pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga dekat. Dalam mengembalikan anak ke keluarga, dinas sosial pertama-tama akan mela- kukan  assesmen  terhadap  anak  untuk  dapat menggali informasi yang tepat tentang keluar- ga dan asal usul anak. Informasi yang diperoleh melalui  assesmen  akan  diklarifikasi  dengan menghubungi  keluarga  dan  instansi  terkait  di daerah asal anak. Langkah selanjutnya adalah melakukan reunifikasi yakni  dengan  meng- undang  keluarga  ke  dinas  sosial  atau  dengan mengembalikan anak ke keluarga yang memi- liki kendala secara finansial. Khusus bagi anak jalanan  yang  bertemu  dengan  keluarganya akan  dialihkan  kepada  pengasuhan  alternatif atau  pengasuhan  kelembagaan.  Mekanisme yang  dilakukan  adalah  bekerjasama  dengan
lembaga penanganan dan pendampingan anak seperti panti dan pesantren. Lembaga yang di- pilih disesuaikan dengan kondisi dan kebutuh- an anak. Selama diasuh di panti dan pesantren, dinas  sosial  tetap  berperan  sebagai  pengasuh dan  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  hak dan kebutuhan anak.
Mekanisme  yang  digunakan  dalam memenuhi hak pendidikan anak jalanan adalah melalui  pendidikan  layanan  khusus  atau  pen- didikan  kejar  paket.  Pendidikan  layanan khusus tersebut diselenggarakan oleh beberapa LKSA. Setiap LKSA yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus memiliki program kelompok  belajar  bersama.  Kelompok  belajar bersama ini dilakukan tiga kali dalam seming- gu, yakni hari senin, rabu dan jumat pada pukul tiga  sampai  pukul  lima  sore.  Dalam  memper- lancar aktivitas belajar, LKSA telah menyedia- kan  perpustakaan  yang  dilengkapi  dengan berbagai buku bacaan.
Mekanisme pemenuhan hak kesehatan anak  jalanan  dibagi  ke  dalam  dua  bentuk  pe- layanan yakni pelayanan kesehatan pada ting- kat dasar dan pelayanan kesehatan pada tingkat rujukan. Pelayanan kesehatan pada tingkat da- sar diberikan melalui puskesmas dan jejaring- annya. Pelayanan pada tingkat dasar ini diper- untukan  bagai  anak  jalanan  yang  mengalami gangguan kesehatan pada tingkat dasar seperti demam, batuk atau pilek. Selanjutnya pelayan- an  kesehatan  anak  akan  dilakukan  di  LKSA oleh  pengasuh  yakni  dengan  memperhatikan makan,  jam  istirahat  dan  keteraturan  dalam mengkonsumsi obat sebagaimana yang direko- mendasikan  oleh  puskesmas.  Pelayanan  pada tingkat  rujukan  diberikan  kepada  anak  yang mengalami gangguan kesehatan serius, terma- suk  dalam  hal  ini  adalah  anak  yang  akan  di- operasi. Pada tingkat rujukan pelayanan diberi- kan melalui rumah sakit umum milik pemerin- tah, pemerintah daerah, dan swasta sesuai de- ngan surat rekomendasi dari puskesmas. Biaya kesehatan  untuk  anak  jalanan  yang  masih berada  di  bawah  pengasuhan  LKSA  atau  dari akan ditanggung oleh pemerintah melalui surat rekomendasi  yang  diajukan  oleh  dinas  sosial sebagai pengganti jamkessos.
Mekanisme  dalam  memenuhi  kebu- tuhan dasar anak jalanan diberikan melalui RPS dan LKSA untuk anak yang belum dikembali- kan  ke  orang  tua  atau  keluarga  pengganti. Tugas  RPS  dan  LKSA  adalah  memenuhi  ke- butuhan dasar anak seperti pakayan, makanan
dan minuman, serta tempat tinggal yang bersih dan nyaman. Sedangkan untuk anak yang telah dikembalikan  ke  keluarga,  pemenuhan  kebu- tuhan  dasarnya  diberikan  melalui  bantuan langsung  tunai  sebesar  dua  sampai  tiga  juta rupiah  kepada  anak  dalam  setahun.  Bantuan langsung  tunai  diawali  dengan  membentuk TRC (Team Reaksi Cepat) sebagai pemenuhan tanggap  darurat.  TRC  ini  menangani  kasus- kasus khusus seperti anak dari orang tua yang benar-benar  tidak  mampu.  Bantuan  tersebut dilanjuti  dengan  pendampingan  khusus  yakni untuk  membimbing  anak  agar  dapat  meng- gunakan dana tersebut dengan baik dan benar.

## Hambatan-hambatan dalam Memenuhi Hak-hak dan Kebutuhan Anak Jalanan dan Solusinya
Hambatan dalam memenuhi hak iden- titas anak jalanan disebabkan dua faktor yakni anak yang disabilitas (bisu dan tuli) dan anak yang  tidak  jujur.  Dinas  Sosial  dan  LKSA mengalami kesulitan untuk menanyakan iden- titas,  keluarga,  dan  daerah  asal  anak.  Usaha yang  dilakukan  oleh  dinas  sosial  dan  LKSA untuk  berkomunikasi  dengan  anak  jalanan yang disabilitas adalah dengan  mendatangkan tenaga  ahli  untuk  menerjemahkan  informasi yang  diberikan  anak.  Informasimasi  yang  di- peroleh dari anak jalanan akan diklarifikasi de- ngan pihak keluarga dan lembaga terkait (RT, RW, Kelurahan dan Pedukuhan) untuk meng- ecek  kebenarannya.  Selain  anak  jalanan  yang disabilitas, anak jalanan yang tidak jujur kerap- kali memberikan kesulitan tersendiri bagi dinas sosial  dan  pengasuh  dalam  upaya  memenuhi hak identitasnya. Umumnya, ketika baru perta- ma kali diasuh dari jalan, anak jalanan biasanya memberikan  informasi-informasi  yang  tidak tepat  ketika  ditanyai  mengenai  identitasnya. Meningkatkan  kesabaran  adalah  cara  terbaik dalam  menangani  anak  jalanan  yang  tidak jujur.  Membutuhkan  waktu  dua  hingga  tiga hari  untuk  bisa  meyakinkan  anak  akan  tujuan baik yang sedang diusahakan oleh dinas sosial dan pengasuh. Setelah merasa nyaman barulah anak  jalanan  tersebut  memberikan  informasi yang jelas mengenai nama dan daerah asalnya.
Hambatan  utama  dalam  melakukan pengasuhan adalah mengembalikan anak jalan- an  ke  keluarga  sebagai  pengasuh  utama.    Hal ini  dikarenakan  adanya  penolakan  dari  dalam diri anak untuk dikembalikan ke keluarga. Ka- tegori  anak  jalanan  seperti  ini  kebanyakan
berasal  dari  keluarga broken  home dan  kelu- arga  yang  kurang  mampu.  Rumah  menjadi tempat yang tidak menarik lagi bagi anak, aki- batnya anak tidak lagi punya keinginan untuk kembali  ke  rumah.  Masalah  sesuangguhnya bukan terletak pada anak tetapi pada orang tua atau keluarga yang tidak mampu menciptakan situasi  yang  nyaman  dalam  keluarga.  Meng- atasi persoalan ini, dinas sosial bersama LKSA melakukan  pendekatan  langsung  dengan  ke- luarga untuk sesegera mungkin mengatasi ma- salah dalam rumah sehingga tidak mengorban- kan  anak.  Di  samping  itu  keluarga  juga  akan diberi  peringatan  yakni  mencabut  hak  asuh anak apabila masih membiarkan anak turun ke jalan.  Sedangkan  usaha  lainnya  adalah  mem- berikan  sanksi  administratif  berupa  perintah mengikuti program pembinaan bagi orang tua anak. Usaha ini memang tidak selalu memberi- kan  hasil  yang  maksimal,  sebab  mengubah mindset  orang  tua  lebih  sulit  daripada  meng- ubah  mindset  anak  jalanan  itu  sendiri.  Me- ngembalikan  anak  jalanan  dari  keluarga  yang kurang mampu juga cukup sulit. Hal ini dikare- nakan peralihan tugas yang dilakukan anak di jalan sebagai sumber keuangan bagi keluarga. Solusi  yang  dilakukan  adalah  memberikan bantuan langsung tunai sebesar dua hingga tiga jutah  dalam  setahun.  Dinas  juga  memberikan bimbingan  dan  bantuan  usaha  kecil  menegah yang  disertai  dengan  program  pendampingan dan bimbingan bagi anak dan keluarganya.
Hak  pendidikan  yang  diberikan  ke- pada anak jalanan pada umumnya diselengga- rakan melalui pendidikan layanan khusus atau kejar paket. Permasalahan atau hambatan yang seringkali dihadapi pengasuh dalam mengupa- yakan  pendidikan  layanan  khusus  ini  adalah meningkatkan  komitmen  dan  motivasi  anak untuk belajar dan mengikuti jadwal yang telah dibuat. Menghadapi  keadaan  anak jalanan se- perti  ini  para  pengasuh  menggunakan  pende- katan  khusus  yakni  menghabiskan  lebih  ba- nyak  waktu  bersama  anak  jalanan.  Semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama mere- ka, semakin mereka yakin akan niat baik para pengasuh dalam menolong mereka. Keakraban dan  rasa  nyaman  yang  anak  jalanan  miliki memberi  ruang  kepada  para  pengasuh  untuk membuka mindset mereka sehingga bisa diajak untuk belajar.
Hambatan yang dialami dalam meme- nuhi hak kesehatan anak jalanan umumnya ber- asal  dari  kondisi  internal  anak  jalanan  seperti
sulitnya  menjaga  kebersihan  diri,  kebersihan lingkungan,  pola  makan  dan  waktu  istrahat yang teratur. Dalam banyak situasi anak jalan- an  masih  terbiasa  dengan  kehidupan  di  jalan yang kotor dan tidak teratur. Demikainpun hal- nya dengan anak jalanan pria yang masih susah menghentikan kebiasaan merokok. Solusi yang dilakukan  pengasuh  adalah  dengan  bersikap tegas  dan  konsisten  dengan  aturan  yang  telah dibuat. Setiap anak yang tidak mengikuti atur- an akan ditegur dan diberi sanksi untuk mem- bersihkan  rumah.  Selain  itu,  pengasuh  juga berusaha untuk menggunakan pendekatan yang persuasif yakni dengan menjalin kedekatan de- ngan anak jalanan. Kedekatan memberi ruang kepada  pengasuh  untuk  bisa  mengintervensi kehidupan anak jalanan.
Sebagaimana  anak  pada  umumnya, anak jalanan juga memiliki kebutuhan khsusus baik untuk makanan dan minuman. Di sisi lain yang namanya dapur umum dengan sendirinya bersifat umum. Di dapur umum, semua menu- nya  dimasak  sesuai  dengan  menu  yang  sudah dijadwalkan  secara  terperinci.  Mengatasi  ma- salah ini, maka menu juga harus diatur sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau ada anak yang berkebutuhan  khusus  maka  akan  dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan ham- batan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  akan  tem- pat tinggal  terletak  pada  masalah  pemelihara- an.  Kesulitan  terbesar  dinas  sosial  bersama LKSA adalah menyadarkan anak jalanan untuk bisa  menjaga  fasilitas  yang  ada  dengan  baik. Dalam banyak kesempatan anak jalanan dapat dengan  mudah  merusak  fasilitas  yang  ada. Mengatasi  persoalan  seperti  ini,  dinas  sosial bersama  LKSA  telah  menyediakan  beberapa fasilitas  cadangan  seperti,  tempat  tidur,  meja, kursi, lemari dan juga kasur. Di samping untuk mengganti yang rusak, fasilitas cadangan juga disediakan  untuk  mengatasi  kelebihan  anak yang akan diasuh di LKSA.

## SIMPULAN
Hasil  evaluasi  implementasi  Perda Nomor 6 Tahun 2011 menunjukkan pemenuh- an hak dan kebutuhan anak jalanan yang telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Sosial DIY. Hasil evalusi ini terbukti dengan tidak ditemu- kannya kesenjangan yang besar antara program dan ketentuan yang dibuat pemerintah melalui Perda Nomor 6 Tahun 2011 ( standar ) dengan upaya  pemenuhan  hak  dan  kebutuhan  anak jalanan  ( performance )  yang  diupayakan  oleh
dinas sosial bersama LKSA. Hal ini dapat ter- lihat  jelas  pada  hasil  evaluasi  produk  seperti pemenuhan  hak  pendidikan,  kesehatan,  peng- asuhan  dan  kebutuhan  dasar  telah  dilakukan dengan  maksimal  sehingga  menunjukan  hasil yang  baik.  Pada  hasil  evaluasi  produk,  hanya bagian  pemenuhan  hak  identitas  yang  belum memberikan  hasil  yang  maksimal  atau  masih berada  pada  kategori  cukup  baik.  Walaupun demikian, upaya pemenuhan hak dan kebutuh- an  anak  jalanan  tidak  terlepas  dari  berbagai hambatan.  Hambatan-hambatan  yang  ditemui pada  dasarnya  berasal  dari  kondisi  dan  latar belakang anak jalanan itu sendiri. Terdapat tiga hambatan  utama  yang  dialami  oleh  Dinas Sosial  dalam  menangani  anak  jalanan.  Ham- batan-hamabatan tersebut antara lain: (1) Anak jalanan  yang  disabilitas/cacat  fisik.  Hal  ini dikarenakan pola komunikasi yang tidak efek- tif  antara  anak  dan  pengasuh.  Usaha  yang dilakukan oleh dinas sosial adalah mendatang- kan  tenaga  ahli.  Tenaga  ahli  yang  diundang akan  membantu  menerjemahkan  setiap  infor- masi  yang  diberikan  anak  jalanan;  (2)  Anak jalanan  yang  tidak jujur dengan  asal  usul  dan identitas  asli  mereka.  Bersabar  dan  bersikap rendah  hati  adalah  cara  yang  dilakukan  oleh Dinas  Sosial  ketika  berhadapan  dengan  anak yang tidak jujur. Anak jalanan akan memberi- kan  identitas  yang  benar  ketika  sudah  merasa nyaman  dan  mulai  yakin  dengan  tujuan  baik yang  dilakukan  pengasuh;  (3)  Anak  jalanan yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khu- sus  di  sini  lebih  kepada  kebutuhan  akan  ma- kanan. RPS dan LKSA biasanya menyediakan jenis  makanan  yang  sama  untuk  semua  anak jalanan. Pada kenyataannya ada beberapa anak jalanan yang memiliki masalah dengan makan- an tententu (pantang). Dengan demikian Dinas Sosial bersama LKSA dan RPS harus menye- diakan  makanan  khusus  untuk  anak  jalanan yang berkebutuhan khusus.
Berdasarkan  hasil  temuan  data  dan informasi selama penelitian, peneliti menemu- kan tiga saran penting yang akan mejadi bahan pertimbangan  dinas  sosial  dalam  memenuhi hak dan kebutuhan anak jalanan. Beberapa sa- ran  yang  perlu dipertimbangkan  tersebut  ada- lah  sebagai  berikut: Pertama. Memisahkan tempat  anak  jalanan  dengan  penyandang  ke- sejahteraan  sosial  lainnya.  Hal  ini  membantu memudahkan  pengasuh  dalam  memenuhi  hak dan kebutuhna anak jalanan. Dengan ditempat- kannya  anak  jalanan  pada  tempat  yang  terpi-
sah, perhatian dinas sosial kepada anak jalanan menjadi terfokus, sehingga assesmen yang di- berikan  kepada  anak  jalanan  menjadi  lebih efektif. Kedua. Sebelum dikembalikan ke kelu- arga  atau  orang  tua,  dinas sosial  harus  benar- benar memastikan anak jalanan dalam keadaan siap untuk dikembalikan. Mengembalikan anak sebelum mendapatkan bimbingan yag menda- lam  membuka  kemungkinan  bagi  anak  untuk kembali  ke  jalan.  Hal  ini  dikarenakan  belum adanya bimbingan atau pengarahan mendalam yang  memberi  kesadaran  kepada  anak  untuk tidak lagi kembali ke jalan. Sebab pada kenya- taannya, banyak anak yang kembali ke jalanan setelah dikembalikan ke orang tua atau daerah asalnya. Ketiga. Bimbingan  terhadap  anak jalanan  di  RPS  dan  LKSA  minimal  3  bulan sebelum dikembalikan ke orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA
Boakye-Boaten, A. (2016). Surviving in the streets; the story of a street girl from Ghana. International Journal of Humanities AndSocial Science , 1 (18).
Lusk, M. W. (1989). Street children programs in Latin America. The Journal of Sociology & Social Welfare , 16 (1).
Nugroho, R. (2004). Kebijakan sosial untuk negara berkembang . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Peraturan
Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan (2011).
Pemerintah Daerah Provinsi DIY. (2014).
Laporan hasil pemutakhiran data PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dan PSKS (potensi dan sumber kesejahteraan sosial) Tahun 2014 .
Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(2009).
Rafi, S., Ali, M., & Aslam, M. A. (2012). The problem of street children: case study of Sargodha City. American International Journal of Contemporary Research ,
2 (2). Retrieved from http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_2 _No_2_February_2012/23.pdf
Sitompul, N., & Retnowati, T. H. (2014). Evaluasi program penjangkauan anak jalanan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Jurnal Evaluasi Pendidikan , 2 (1).
Soetomo. (2013). Masalah sosial dan upaya pencegahannya . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Suyanto, B. (2010). Masalah sosial anak . Jakarta: Media Kencana Group.