Novitalia dkk, Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Halaman 24-34

## KREDIBILITAS MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN
MK NOMOR: 90/PUU-XXI/2023
Novitalia 1, Khairani Hasibuan, 2 Budi Aspani 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail : novitalia7777@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail :khairani.hsb1989@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail : budiaspani@unpal.ac.id

## Abstract
Constitutional  Court  Decision  Number  90/PUU-XXI/2023  was  decided,  relating  to  the requirement  that  presidential  and  vice  presidential  candidates  be  at  least  40  years  old.  The basis  for  the  lawsuit  is  based  on  Law  no.  7  of  2017  concerning  General  Elections  as  a material test and juridical basis for the age of presidential and vice presidential candidates. There  were  many  pros  and  cons  regarding  the  results  of  the  decision,  resulting  in  various reactions from the public who felt they were not satisfied with the results of the decision. So the  problem  of  this  research  is,  how  is  the  credibility  of  the  Constitutional  Court  after  the Constitutional  Court  decision  Number  90/PUU-XXI/2023  in  terms  of  the  judge's  decision making  technique,  using  normative  juridical  methods,  with  the  research  results  that  the credibility  of  the  Constitutional  Court  after  the  Constitutional  Court  decision  Number 90/PUU-XXI/2023 is reviewed The judge's decision-making techniques reduce public trust in the Constitutional Court as an independent state institution. As for Decision Number 90/PUU- XXI/2023,  the  Constitutional  Court  judges  prioritized  syllogism  techniques  and  paid  less attention  to  analytical  and  equatable  techniques  so  that  the  credibility  of  the  Constitutional Court as an independent public institution experienced a decline in credibility in the eyes of the public.
Keywords:  Constitutional  Court  decisions;  Decision  making  technique;,  Judges'  Code  of Ethics
Abstra k
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  berkaitan  dengan  adanya gugatan  persyaratan  terhadap  calon  presiden  dan  wakil  presiden  berusia  minimal  40 tahun. Landasan gugatan bedasarkan pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai uji materi dan landasan yuridis terhadap usia calon presiden dan wakil presiden.  Banyaknya  pro  dan  kontra  yang  terjadi  atas  hasil  putusan  tersebut  maka muncul  berbagaimacam  reaksi  dari  masyarakat  yang  merasa  tidak  cukup  puas    atas hasil  keputusan  tersebut. Maka  permasalahan  penelitian  ini,  bagaimana  kredibilitas MK  pasca  putusan  MK  Nomor  90/PUU-XXI/2023  ditinjau  dari  teknik  pengambilan keputusan  hakim,  dengan  metode  normatif  yuridis,  dengan  hasil  penelitian  bahwa kredibilitas  MK  pasca  putusan  MK  Nomor  90/PUU-XXI/2023  ditinjau  dari  teknik pengambilan  keputusan  hakim  menurunkan  kepercayaan  publik  terhadap  Mahkamah Kostitusi  selaku  lembaga  independent  Negara.  Adapun  Putusan  Nomor  90/PUU- XXI/2023,  hakim  MK  lebih  mengedepankan  teknik  silogisme  dan  kurang memperhatikan teknik  secara  analitis dan equatabel sehingga kredibiltas MK selaku lemaga publik yang independent mengalami penurunan kredibilitas di mata publik. Kata Kunci : Putusan MK; Teknik Pengambilan putusan; Kode Etik Hakim
Novitalia dkk, Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Halaman 24-34

## PENDAHULUAN
Mahkamah  Konstitusi  (MK) merupakan  lembaga  negara  senior dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia dan menjalankan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD 1945), pelaku kekuasaan kehakiman  dalam  melaksanakan  tugas, fungsi  dan  wewenangnya,  digunakan prinsip  kemandirian  dan  imparsialitas. Tujuan  terbentuknya  lembaga  ini sebagai  upaya  untuk  mewujudkan negara  hukum  yang  demokratis  sesuai dengan  UUD  1945  sedangkan  dari sudut  pandang  politik,  Mahkamah Konstitusi  dipahami  sebagai  sebuah ikhtiar  dari  perwujudan  mekanisme chek and balaces antar lembaga negara.
Secara  teoritis  MK  berfungsi    untuk menguji  suatu  produk  hukum  apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-  Undang  Dasar  1945.  Hal  ini dikarenakan berkembang pesatnya perlembagaan  negara  yang  semakin kompleks yang berpotensi menimbulkan  berbagaimacam  konflik antar lembaga negara, untuk mengatasi hal  tersebut  maka  dibutuhkan  lembaga khusus yaitu Mahkama Konstitusi yang dibentuk pada tahun 2013 dan
mempunyai kewenangan untuk mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir yang putusannya bersifat final.
Seperti pada permasalahan yang terjadi  belakangan  ini  dimana  ada beberapa  kelompok  masyarakat/  Partai Politik  yang  mengajukan  gugatan  ke MK  mengenai  idealnya  usian  calon presiden  dan  wakil  presiden  yang mengakibatkan terjadinya berbagaimacam  reaksi  dari  masyarakat dan tokoh masyarakat ada yang pro dan kontra  terhadap  permasalahan  tersebut hal ini menjadi polemik di masyarakat. Pengajuan pertama datang dari seorang mahasiswa  Unsa  yang  bernama  Almas Tsaibbirru  Re  A  yang  menggugat terkait  persyarata  calon  presiden  dan wakil  presiden  berusia  minimal  40 tahun.    Dasar  hukum  gugatan  tersebut mengacu  pada  UU  No.  7  tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  sebagai  uji materi  dan  landasan  yuridis  terhadap usia calon presiden dan wakil presiden. Kelompok  lain  yang  juga  merasa keberatan  dan  ikut  serta  mengajukan gugatan  yaitu  ada  tiga  kelompok masyarakat  Ariyanto,  Rahayu  Fatika Sari, dan Rio Saputro yang diberi kuasa kepada  Alinasi  98.  Dalam  gugatannya tidak  hanya  membahas    usia  calon presiden  dan  wakil  presiden  saja  akan
Novitalia dkk, Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Halaman 24-34
tetapi  juga  menambahkan  mengenai syarat calon presiden yang tidak pernah cedera  hukum  akibat  pelanggaran  Hak Asasi Manusia (HAM).
Hasil  dari  gugatan  tersebut ketua MK Anwar Usman dalam sidang terbuka  untuk  umum  menyatakan bahwa  usia  maksimal  Calon  Presiden 70  tahun  dan  seluruh  gugatan  para penggugat  tersebut  ditolak,  karena bertentangan  dengan  hak  konstitusi. Berkenaan  dengan  pembatasan  usia calon  presiden  dan  calon  wakil presiden  diatur  pada  Undang-Undang Pemilu  Nomor.  7  Tahun  2017  yang berbunyi;  Persyaratan  menjadi  calon Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh)  tahun.  Yang  artinya  dengan penolakan  MK  tersebut  terhadap  batas usia  maksimal  70  tahun  dan  minimal 40 tahun bedasarkan Pasal 169 huruf q tidak  ada  ketentuan  batas  maksimal calon Presiden. Melalui  perkara nomor 90/PUU-XXI/2023  amar  putusan  MK menyatakan  bahwa  Pasal  169  huruf  q Undang-Undang Pemilu calon presiden/wakil  presiden  berusia  paling rendah  40  (empat  puluh)  tahun  atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk  pemilihan  kepala  daerah,  itu
artinya  batas  usia  capres  dan  cawapres minimal  berusia  40  (empat  puluh) Tahun.  Hal  ini  yang  mengakibatkan perdebatan dalam masyarakat mengenai  hasil  putusan  tersebut,  ketua MK  Anwar  Usman  yang  dinilai  tidak relevan dengan Undang-Undang Pemilu  serta  dikaitkan  dengan  kode etik profesi hakim karena ikut menanganin kasus ini mengingat Anwar  Usman  adalah  paman  dari Calon  Wakil  Presiden  tersebut  yaitu Gibran Raka Bumiraka sebagai keponakan.  Hal  ini  dianggap  telah melanggar  kode  etik  sebagai  hakim karena  tidak  boleh  seorang  hakim mengadili  sesorang  yang  posisinya masih  ada  hubungan  keluarga.  Ada dalil  yang  menjelaskannya  yaitu tuh nemo  yudex  in  kausasua dalil  ini  telah disampaikan  oleh  Bapak  Mahfud  MD. Maka  dari  itu  seharusnya    ketuan  MK memundurkan  diri  untuk  ikut  dalam menyelesaikan  permasalahan  ini  agar tidak  terjadinya  benturan  kepentingan dalam mengambil putusan dikhawatirkan  tidak  profesinal  dan tidak  adil.  Selain  itu  apakah  menjadi kewenangan  MK  untuk  mengubah  isi pasal  dalam  uu  tersebut,  karena  bukan ranah  MK  untuk  membuat  atau merevisi undang-udang hal ini
Novitalia dkk, Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Halaman 24-34
merupakan  kewenang  DPR  bersama pemerintah yang disebut Legal Policy.
Banyaknya pro dan kontra yang terjadi atas hasil putusan tersebut maka muncul  berbagaimacam  reaksi  dari masyarakat  yang  merasa  tidak  cukup puas  atas hasil keputusan tersebut. Hal ini terlihat dari sejumlah pihak membuat  laporan  pelanggaran  kode etik  yang  dilakukan  oleh  Ketua  MK Anwar  Usman  ke  Majelis  Kehormatan Mahkama Konstitusi (MKMK) yang di pimpin  oleh  Ketua  MKMK  Jimly Asshiddique yang didampingi oleh dua anggota MKMK lainnya yaitu Wahiduddin Adams dan Bintan Siragih. Kewenangan  MKMK  sudah  diatur dalam  peraturan  MK  nomor  1  tahun 2023  bahwa  kewenangan  MKMK untuk  menjaga  kehormatan,  keluhuran dan kode etik perilaku hakim.
Kewenangan MKMK ini hanya sebatas mengenai  perilaku  hakim  saja  yang melanggar  kode  etik  namun  dalam permasalahan  mengenai  batas  usia capres  dan  cawapres  yang  telah diputuskan MK  lembaga MKMK tidak dapat  membatalkan  putusan  tersebut karena  putusan  tersebut  sudah  bersifat final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum yang  tetap.  Adanya  permasalahan tersebut menjadi latar belakang
permasalahan yang   perlu untuk  kajian dan  dibahas  lebih  lanjut  mengingat kredibiltas Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia,  rumusan  masalah pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana kredibilitas  MK  pasca  putusan  MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari teknik pengambilan keputusan hakim.

## I. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode normatif yuridis, adapun penelitian  normatif  yakni  penelitian dengan membahas norma dan kepustakaan dengan penyajian penelitian  secara  kualitatif  dengan pendekatan yuridis.

## II. PEMBAHASAN
Ketentuan  Pasal  24C  ayat  (1) UUD’45 mengatur
mengenai kewenangan MK menyatakan :
1) Mengadili  pada  tingkat  pertama dan  terakhir  yang  putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2) Memutuskan
sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang Dasar;
Novitalia dkk, Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Halaman 24-34
3) Memutus pembubaran partai politik;
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Selain empat kewenangan tersebut MK juga mempunyai kewajiban konstitusional yaitu memberikan putusan  atas  pendapat  DPR    mengenai dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden dan/atau wakil presiden dalam ketentuan  Pasal  7B  UUD  NRI  Tahun 1945. 1 Fungsi  MK  sebagai  lembaga tinggi  negara    adalah  untuk  mengawal konstitusi (the  guardians  of  the constitution) . Lembaga pengawal konstitusi,  MK  berfungsi  sebagai penafsir  konstitusi,  serta  pengawal demokrasi (the  guardian  and  the  sole interpreter of the constitutions, as well as  the  guardian  of  the  process  of democrazitation), bahkan  MK  juga merupakan  lembaga  perlindungan  hak konstitusi  warga  negara (the  protector of citizein rights) dan perlindungan hak asasi  manusia (the  protector  of  human rights) 2 .    Kewenagan  MK  dalam sistem  peradilan  di  Indonesia  meliputi
1 Sitabuana  Herning  Tundjung, Hukum  tata negara  Indonesia (Jakarta:  Konstitusi  Press (Konpress), 2020).
2 Jimly Asshiddieq, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafikas, 2012).
peradilan  umum,  militer,  agama,  dan tata usaha negara.
Pada  pembahasan  diawal  tadi MK  diberikan  kewenangan  untuk mengadili  di  tingkat  pertama  dan terakhir maka putusannya bersifat final hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  24  tahun  2003  pada  Pasal  10 ayat (1), maka secara otomatis putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak  di  putuskan  dan  tidak  ada  lagi upaya hukum selanjutnya karena bersifat  final  dan  wajib  dipatuhi. Dalam  pengambilan  putusan  para pemegang  kekuasaan  kehakiman  harus merdeka yang artinya bebas dari segala bentuk  intervensi  siapapun,  selain  itu hakim wajib untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang diputuskan dengan menerima segala  konsekuensinya  dan  berfokus pada penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi atau di  tumpangin  dengan kepentingan . Hal ini perlu di diperjelas sebagai  salah  satu  langka preventif guna menghindari konflik  di kalangan pemegang  kekuasaan  kehakiman  baik dari dalam maupun dari luar. Kemerdekaan  bagi  para  hakim  telah mendapatkan  jaminan,  hal  ini  diatur dalam  ketentuan  Pasal  24  ayat  (1) UUD 45 kekuasaan kehakiman
Novitalia dkk, Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Halaman 24-34
merupakan  kekuasaan  yang  merdeka dalam  penyelenggaraan  peradilan  yang bertujuan untuk  penegakan hukum  dan
keadilan sebagai indepedensi konstitutional (constitutional indepedence) dan telah
diimplementasikan  dalam  UU  No.  48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  Selanjutnya  pada  Pasal  1 ayat  (1)  UU  No.  48  tahun  2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang bertujuan supaya terselenggaranya negara hukum di Indonesia. Selanjutnya  pada  Pasal  3  ayat  (1)  dan (2) UUD NRI 1945 dalam menjalankan tugas  dan  fungsinya  hakim  dan  hakim konstitusi    berkewajiban  menjaga kemandirian  peradilan.  Segala  campur tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945. 3 Diberikannya berbagaimacam  kewenangan  dan  hak istimewa  bagi  para  hakim,  maka seyogyanya  sebagai  seorang  hakim patutnya  memiliki  kredibilitas  dan
3 Asro  M,  “Kewenangan  Mahkama  Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Adliya , Vol. 11 No. 2, 2017:  154.
integritas yang mempuni sebagai pejabat  yang  melaksanakan  kekuasaan kehakiman.
Kriteria tersebut patutnya dimiliki  oleh  setiap  hakim  agar  tiap putusan yang di ambil dapat dilaksanakan  secara  adil.  Sepatutnya sebagai  seorang  hakim  harus  dapat menjaminkan keadilan bagi para pencari  keadilan  agar  terciptanya kepastian  dan  kemanfaatan  hukum. Oleh karena itu sebagai  seorang hakim dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung  jawab  hakim  dengan  sebaik- baiknya  sesuai  aturan  hukum  yang berlaku. Selain sebagai penegak keadilan  seorang hakim harus bersikap dan  berprilaku  yang  baik  dengan didasari  pada  prinsip  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  karena  profesi  seorang hakim dipandang mulia sebagai “wakil Tuhan”  di  dunia.  Oleh  karena  itu seorang  hakim  harus  mampu  bersikap adil,  bijaksana  dan  jujur  dalam berprilaku  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaan masing-masing.
Peneggakan  prinsip    tersebut  dalam pelaksanaanya maka dibutuhkan adanya aturan khusus untuk mengaturnya  yaitu  kode  etik  perilaku hakim terutama hakim konstitusi.
Novitalia dkk, Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Halaman 24-34
Pada  tanggal  17  Oktober  2005 merupakan  awal  mula  terbentuknya Kode  Etik  dan  Perilaku  Hakim    dan penetapanya  pada  tanggal  1  Desember 2006, hal ini tertuang pada bunyi Pasal 1  angka  (1)    Peraturan  Mahkama
Konstitusi
No. 90/PMK/2006
mengenai Pemberlakuan Deklarasi
Kode  Etik dan  Perilaku  Hakim Konstitusi.  Tujuan  dari  aturan  tersebut adalah  untuk  menjaga  dan  memelihara serta  meningkatkan    integritas  hakim konstitusi  oleh  sebab  itu  diperlukan adanya aturan khusus yang mengaturnya.  Sebagai  seorang  hakim harus memiliki kewibawaan, bermartabat dan dapat dipercaya dalam menjalankan  fungsi  judisialnya,  maka dari itu hakim konstitusi harus memenuhi  beberapa  prinsip  kode  etik sebagai seorang hakim, yaitu; Indepedensi hakim konstitusi merupakan syarat pertama untuk mewujudkan  negara  hukum  agar  dapat ditegakan  keadilan  secara  independen. kedua  sebagai  seorang  hakim  harus menegakkan  prinsip  ketidakberpihakan terhadap  pihak  manapun  bersikap netral  disertai  penghayatan  mengenai pentingnya  antara  keseimbangan  dan kepentingan.  Selain  itu  juga  sebagai seorang  hakim  tidak  dibenarkan  untuk
memberikan  komentar  –  komentarnya secara terbuka dihadapan publik terkait dengan  perkara  yang  sedang  diperiksa atau yang akan diputusnya. Apabila hal itu  terjadi  itu  artinya  hakim  tersebut telah melakukan  pelanggaran kode etik sebagai seorang hakim. Dimana sepantasnya  sebagai  seorang  hakim harus  dapat  menyimpan  rahasia  sebaik mungkin  dan  bersikap  profesional. Namun ada pengecualian hakim diperbolehkan  untuk  berkomentar  atau memberikan  penjelasan  terkait  dengan putusannya.  Ketiga,  prinsip  integritas merupakan cerminan kepribadian setiap hakim untuk menjalankan tugasnya  secara  jujur,  setia,  tulus  dan profesional  sesuai  dengan  profesinya. Keempat,  prinsip  kepantasan  dan kesopanan merupakan norma kesusilaan  yang  dapat  terlihat  dari kepribadian  hakim  konstitusi  dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Hal ini menghadirkan  rasa hormat,  wibawaan,  dan  kepercayaan, sedangkan kesopanan merupakan perilaku menghormati dan tidak merendahkan  orang  lain  baik  secara lisan  maupun  tulisan.  Kelima  prinsip kesetaraan,  menjamin  perilaku  yang sama (equal  treatment), kepada  setiap manusia bedasarkan kemanusiaan yang
Novitalia dkk, Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Halaman 24-34
adil  dan  beradab  tanpa  diskirminasi. Keenam,  prinsip  cakap  dan  seksama merupakan  prasyaratan  yang  krusial dalam  pelaksanaan  peradilan  yang terpercaya.  Ketujuh,  prinsip  kearifan dan  bijaksana  hakim  konstitusi  harus bersikap,  bertindak  sesuai  dengan norma hukum dan norma lainnya.
Teknik  pengambilan  putusan oleh  hakim,  hakim  sebagai  pemegang kekuasaan  merdeka,  menurut  Abdul Manan bahwa ada tiga teknik pengambilan putusan yakni; 4
a) Analitis
Teknik  analitis  sebagai  metode yuridis  geometris,    saat  Hakim menggunakan  metode  ini  berarti hakim  harus  memahami  hukum acara secara lengkap, menggunakan pendekatan  secara  deduktif,  bagian dalam  pertimbangan  hukumnya Hakim  memahami  permasalahan secara real dan akurat, lalu disusun pertanyaan  berkaitan  akan  hal tersebut  serta  mempertimbangkan alat  bukti.  Metode  ini  dalam putusannya harus memiliki
4 Abdul  Manan,  “Penemuan  hukum  oleh Hakim  dalam  praktek  hukum  acara  di Peradilan Agama,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2, 2013:190-198.
penjelasan  hukum  acara  secara lengkap.

## b) Equatabel
Teknik  equatabel  sebai  metode yang  dilihat  dari  segi  kosmistis yang  dikembangkan  dari  prinsip keadilan.    Isu  pokok  perkara menjadi alat utama yang dipertimbangkan,  didukung  alat bukti,  kemudian  jika  alat  bukti telah diuji kebenarannya, alat bukti merupakan  peristiwa  konkrit,  dan diambil rule nya /hukumnya.
c) Silogisme
Teknik  silogisme  yakni  teknik penalaran induktif, dari yang umum kemudian    yang  khusus.  Dasar logika  yang  digunakan  dalam Teknik  silogisme,  bahwa  Hakim mengambil kesimpulan dari primise mayor (peraturan hukumnya), primise minor (yakni peristiwanya).
Silogisme  sebagai  teknik  yang paling sederhana dalam teknik yang digunakan dalam pengambilan putusan. Teknik ini sering digunakan oleh para Hakim, bahwa logika  dan  rasio  memiliki  tempat yang istimewa. Jika ada kekurangan undang-undang dilengkapi  dengan  menggunakan
Novitalia dkk, Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Halaman 24-34
logika  dan  rasio,  hati  nurani,  dan pertimbangan akal budi mansuia.
Teknik  pengambilan putusan di atas,  bahwasa  selain  menggunakan teknik  pengambilan  putusan  juga adanya  proses  pengambilan  putusan oleh  para  Hakim    yang  harus  melalui tahapan yakni;
5
Perumusan masalah/pokok sengketa, Pengumpulan data dalam proses pembuktian, Analisa data untuk menemukan fakta, Penentuan  hukum  dan  penerapannya, Pengambilan putusan
Adapun  pengambilan  putusan bahwasanya  berdasarkan  3  (tiga)  jenis teknik  pengambilan  keputusan  oleh hakim  bahwa  dalam  pengambilan Putusan    Nomor  90/PUU-XXI/2023, dalam  putusan  ini  hakim  kurang memperhatikan  aspek  pengambilan keputusan  secara  teknis  analitis  dan silogisme karena secara analitis Teknik pengambilan  keputusan  analitis  harus memperhatikan betul keilmiahan putusan hakim dan bahwasanya Teknik analitis  bahwa  hakim  harus  benar- benar mempertimbangkan dasar turidis
pertimbangan hakim dalam memeberikan
suatu putusan.
Mengingat bahwa Putusan MK Nomor
5 Abdul Manan
90/PUU-XXI/2023 ini merupakan pengujian undang-undang sangat krusial  sekali  bahwa  segala  aspeknya tidak bertentangan dengan hukum yang superior  dalam  hal  ini  berarti  materi yang diuji dalam pemberian putusannya  apakah  uji  materil  tersebut bertentangan  atau  tidak  dengan  UUD 1945.  Melihat  berdasarkan  fakta  yang ada berdasarkan putusan yang diputuskan oleh hakim MK tidak sesuai dengan  Pasal  3  ayat  (1)  dan  (2)  UUD 1945, sebagaimana dalam penerapannya  sebagai  seorang  hakim konstitusi  dalam  menjalankan  fungsi dan  tugasnya  harus  menggunakan prinsip  kemandirian  peradilan.  Segala bentuk  intervensi  dari  pihak  manapun sepatutnya untuk tidak ikut mencampuri dan mempengaruhi terhadap putusan peradilan, pengecualian  dalam  hal  yang  telah diatur  Undang-Undang  Dasar  1945. Kenyataannya  putusan  ini  dipengaruhi oleh  pihak  di  luar  pengadilan  dan menyebabkan kegaduhan publik.
Bahwasanya pengambilan putusan hakim konstitusi akan mengucapkan  amar  putusannya  dalam sidang  terbuka  untuk  umum  sesuai pada  Undang-undang  48  tahun  2009 Pasal  13  ayat  (2)  tentang  Kekuasaan
Novitalia dkk, Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Halaman 24-34
Kehakiman.  Peranan  seorang  hakim dalam mengambil suatu keputusan  dan menyelesaikan  sengketa  merupakan peranan  sentral  bagi  seorang  hakim. Dimana setiap keputusan yang diambil harus berkualitas dan mampu mengkoordir,  esensi dari suatu produk hukum  pada  dasarnya  haru  bertujuan untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan  kemanfaatan.  Maka  dari  itu  dalam pengambilan  keputusan  maka  seorang hakim harus dapat menganalisis hukum dengan baik dan benar dengan melakukan  argumentasi  yang  objektif dan rasional sesuai dengan perlengkapan alat bukti yang sah secara hukum.  Apabila  seorang  hakim  dalam mengambil  keputusan  belum  lengkap dan tidak seksama dalam mempertimbangkan alat-alat bukti maka  putusan  tersebut  dianggap  tidak cukup lengkap dalam mempertimbangkan hukum atau disebut dengan (onvoldoende
gemotiveerd) maka  putusan  tersebut bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.  Sebagai  Hakim dinilai perlu untuk dapat merujuk/menimbang  segala  hal  pokok dalam  penetapan  suatu  putusan,  hakim diharpkan tidak bertumpu pada undang-undang  saja  namun  harus
mempertimbangkan dari sumber- sumber  lainnya  seperti;  yurisprudensi, kebiasaan,  trakta  /perjanjian,  doktrin atau pendapat para ahli hukum lainnya.

## III. KESIMPULAN
Bahwa  kredibilitas  MK  pasca putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 ditinjau dari teknik pengambilan keputusan hakim menurunkan kepercayaan publik terhadap  Mahkamah  Kostitusi  selaku lembaga independent Negara. Pengambilan  keputusan  oleh  hakim terdiri  dari  tiga  jenis  yakni  analitis, equatabel dan silogisme, adapun Putusan  Nomor  90/PUU-XXI/2023, hakim  MK  lebih  mengedepankan Teknik silogisme dan kurang memperhatikan  teknik  secara  analitis dan equatabel sehingga  kredibiltas MK  selaku  lemaga  publik  yang independent mengalami penurunan kredibilitas di mata publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, “Penemuan hukum oleh Hakim  dalam  praktek  hukum acara  di  Peradilan  Agama,” Jurnal  Hukum  dan  Peradilan, Vol. 2 No. 2, 2013:190-198.
Novitalia dkk, Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Halaman 24-34
Asro  M,  “Kewenangan  Mahkama
Konstitusi Dalam Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,” Adliya ,
Vol. 11 No. 2, 2017:  154. Jimly  Asshiddieq, Perkembangan  &
Konsolidasi  Lembaga  Negara Pasca  Reformasi, Jakarta:  Sinar
Grafikas, 2012.
Putusan Mahkamah Konstitusi:
90/PUU-XXI/2023
Sitabuana  Herning  Tundjung, Hukum
tata  negara  Indonesia (Jakarta:
Konstitusi Press, Konpress),
2020.