## METODE IJTIHAD HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA

## Nurdin Juddah
Pengadilan Tinggi Agama Palu Jalan Prof. M. Yamin No. 36 Palu-Sulawesi Tengah
Abstrak : The Qur'an is the revelation of Allah bestowed upon His people through  His  last  Prophet  Muhammad.  As  the  revelation  of  God  that serves all the rules and guidelines of life for  human  beings, the Qur'an has, in nature, flexibility to understand its content  and can accomodate both textual or contextual ijtihad. In the case of settlement in courtroom, the  judges  are  authorized  to  perform  ijtihad  and  to  enforce  the  laws without  neglecting  the  sublime  divine  revelation.  From  the  above background,  the  author  firmly  believes  that  the  ijtihad  method  of  the fuqaha (jurists) and that of the hukama (judges) in finding legal bases is a significant subject for research. Therefore, the author is trying to explore the concept of ijtihad and the methods applied by the judges in deciding the  cases  by  referring  to  the  cases  filed  in  the  Religious  High  Court  of South  Sulawesi.  The  research  result  shows  that  in  interpreting  the provisions  of  the  applied  legislation,  the  judges  in  the  Religious  High Court  in  Makassar  employ  grammatical,  sociological,  historical,  and existensive  methods.  The  steps  for  the  High  Cort  judges  to  accept  and decide  the  case  and  during  the  appeal  are,  first  to  refer  to  the  existing legislation when they deem it right to the case. The judges, then, are keen to interpret the legislation, when its articles are less concerned with the case  by  applying  the  interpretation  methods  properly  and  commonly applied against legislations. They, then, perfom ijtihad when the existing legislations  and  their  interpretation  are  not  rightly  applicable  to  decide the  cases.    In  general,  the  method  of  ijtihad  applied  by  judges  in Religious  High  Court  of  South  Sulawesi  is istislahiy  tatbiqi (considering public interest and its applicability).
Al-Qur‟an  merupakan  wahyu  Allah  yang  diturunkan  kepada  umat- Nya melalui perantaraan Nabi Muhammad saw. Sebagai wahyu Allah yang  menyajikan  segala  aturan  dan  pedoman  hidup  bagi  umat manusia,  Al-Qur‟an  memiliki  sifat  fleksibilitas  di  mana  pemahaman kandungannya  dapat  ditarik  melalui  ijtihad  secara  tekstual  maupun kontekstual.  Dalam  hal  penyelesaian  perkara  di  pengadilan,  yang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan ijtihad adalah para hakim dengan  tidak  meninggalkan  nilai  luhur  wahyu  ilahi.  Dari  latar belakang  di  atas,  penulis  beranggapan  bahwa  metode  ijtihad  fuqaha dan metode ijtihad seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  untuk  dikaji.  Oleh  karena itu, penulis berusaha menggali konsep ijtihad dan metode-metode yang
dipergunakan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  dengan  merujuk pada  kasus-kasus  yang  diajukan  pada  Pengadilan  Tinggi  Agama Makassar  Sulawesi  Selatan.  Dari  penelitian  yang  dilakukan,  penulis menemukan  bahwa  dalam  menafsirkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  para  hakim  di  Pengadilan  Tinggi Agama  Makassar  menggunakan  beberapa  metode,  antara  lain: gramatikal,  sosiologis,  historikal,  dan  eksistensif.  Adapun  langkah- langkah  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama  ketika menerima  kasus  atau  perkara  banding  yaitu  menerapkan  aturan perundang-undangan  apabila  dianggap  sudah  tepat  terhadap perkara/sengketa yang diadilinya. Melakukan  penafsiran (interpretasi dan  konstruksi)  terhadap  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  ada,  apabila  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang- undangan tersebut kurang mengena, dengan memakai metode-metode penafsiran  yang  biasa  dipakai  dalam  menafsirkan  peraturan perundang-undangan.  Melakukan  ijtihad  dengan  metode-metode ijtihad yang ada, apabila peristiwa kongkret itu tidak didapati di dalam peraturan  perundang-undangan  dan  tidak  dapat  pula  dilakukan penafsiran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Jadi secara  umum  metode  ijtihad  yang  ditempuh  oleh  hakim  pada  PTA Makassar Sulawesi Selatan adalah ijtihad istislahiy yang sifatnya tatbiqi .
Keywords: Ijtihad,  Hakim, Istishlahi , Tathbiqi, Perkara,  Pengadilan Tinggi Agama

## I. Pendahuluan
Al-Qur‟an sebagai wahyu, mukjizat, dan kitab terakhir diturunkan Allah Swt.  kepada  Nabi  dan  Rasul-Nya.  memiliki  prinsip  syariat  yang  organik, dengan  metode  pendekatan  hukum  yang  tidak  dogmatik.  Oleh  karena  itu, peluang  untuk  menumbuhkan  semangat  aktual  dalam  syariat  sangat  terbuka untuk  segala  zaman.  Fleksibilitas  yang  diberikan  Allah  SWT  berupa  peluang untuk  memberikan  pemahaman  terhadap  ayat-ayat  Al-Qur‟an,  dalam  hal  ini kesempatan  untuk  melakukan  ijtihad  terhadap  nash  baik  secara  textual maupun kontekstual.
Sumber  hukum  kedua  setelah  Al-Qur‟an  adalah  hadis.  Al-Qur‟an  yang bersifat  absolut  dalam  Islam  adalah  keseluruhan  ajaran  dasar  yang  terdapat dalam  Al-Qur‟an  dan  hadis  mutawatir.  Ajaran  yang  dapat  diperbaharui  atau dirumuskan  ulang  adalah  ajaran  yang  tidak  absolut  yakni  yang  bersifat temporer.
Di  Indonesia,  salah  seorang  yang  mempunyai  peran  dalam  menetapkan hukum  dan  melakukan  ijtihad  fikih  adalah  hakim  pada  peradilan  agama. Karenanya, pemerintah wajib mengangkat hakim untuk menegakkan hukum di kalangan  masyarakat.  Dalam  mengadili,  tentunya  seorang  hakim  harus berlandaskan  pada  wahyu  Allah.  Hal  ini  sesuai  dengan  firman  -Nya  dalam
surah an-Nisa (4): 105 yang berbunyi: Terjemahnya
"Sesungguhnya  Kami  telah  menurunkan  kitab  kepadamu  dengan membawa  kebenaran,  supaya  kamu  mengadili  antara  manusia  dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang  (orang  yang  tidak  bersalah)  karena  (membela)  orang-orang yang khianat.”
Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka  peran  hakim  berpedoman  pada peraturan  perundang-undangan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  ia  dituntut memiliki pengetahuan yang lebih untuk menemukan hukum ketika persoalan yang diperhadapkan kepadanya tidak secara gamblang menunjuk pada aturan yang dimaksud. Hal ini sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan dilengkapi dengan Undang-Undang RI  No.  3  Tahun  2006  dan  selanjutnya  diubah  dan  dilengkapi  lagi  dengan Undang-Undang  RI  No.50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  yang berbunyi:  Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  dan  memutus suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  atau  kurang jelas, melainkan wajib memaksa dan memutusnya.
Di  samping  itu,  pada  bab  IV,  pasal  28  ayat  (1)  UU  RI  No.  4  tahun  2004 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan kewajiban hakim yang berbunyi : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Berdasarkan bunyi ayat pertama tersebut, dilakukanlah usaha penemuan hukum.  Hal  ini  memerlukan  usaha  yang  sungguh-sungguh  dan  kerja  keras. Data  sementara  di  lapangan  menunjukkan  banyak  kasus  di  tingkat  pertama memiliki  keputusan  yang  berbeda  dengan  keputusan  pada  tingkat  banding demikian pula berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari latar belakang di atas, penulis beranggapan bahwa metode ijtihad fuqaha dan  metode  ijtihad  seorang  hakim  dalam  melakukan  penemuan  hukum merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  untuk  dikaji.  Oleh  karena  itu, penulis  berusaha  menggali  konsep  ijtihad  dan  metode-metode  yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara dengan merujuk pada kasus- kasus  yang  diajukan  pada  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar  Sulawesi Selatan.

## II. Seputar tentang Metode Ijtihad dan Hakim

## a. Ijtihad
Ijtihad  menurut  Al-Amidi  adalah  "mencurahkan  segenap  kemampuan dalam mencari hukum- hukum syari yang bersifat dzanni, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.”
Defisi tersebut di atas memberi pemahaman kepada kita, bahwa lapangan ijtihad  hanya  terbatas  pada  mengeluarkan  hukum  syara'  yang  berada  dalam peringkat  zanni.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  hasil  ijtihad  dari seorang mujtahid adalah relatif, tidak mutlak benar atau salah. Sedangkan Al-
Gazali  memaknainya  sebagai  “pencurahan  kemampuan  seorang  mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syara.”
Pada  dasamya  ajaran  Islam  dapat  dibedakan  menjadi  dua  kelompok. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut. Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif.  Termasuk  kelompok  ajaran  ini  ialah  ajaran  Islam  yang  dihasilkan  dari proses  ijtihad. 9 Upaya  untuk  menjadikan  Al-Qur‟an  sebagai  tuntunan  hidup sangat  tergantung  pada  upaya  untuk  memahaminya.  Upaya  yang  sungguh- sungguh hanya dapat dilakukan, jika manusia mempergunakan akalnya. Oleh karena  itu,  Al-Qur‟an  sangat  menganjurkan  adanya  penggunaan  akal  dalam memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini,  hal  ini  terulang  dalam  Al-Qur‟an  sebanyak  16  kali 10 dalam  berbagai konteksnya.  Olehnya  itu,  Al-Qur‟an  memberikan  kedudukan  yang  tinggi kepada  para  ulama,  cendekiawan  dan  ahli istinbath serta  memerintahkan manusia merujuk kepada mereka. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa' (4): 59 : Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya) dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat tentang  sesuatu  maka  kembalikanlah  la  kepada  Allah  (Al-Qur‟an)  dan Rasul (sunnahnya), jika karnu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian,  yang  demikian  itu  lebih  utama  bagimu  dan  lebih  baik akibatnya.”
Untuk masa kini, mematuhi keputusan yuridis dan perundang-undangan yang sejalan dengan dasar-dasar pengambilan hukum Islam dan diberlakukan dengan sah oleh pemerintah tergolong sebagai bagian dari ketaatan kepada ulil amri.  Tidak  hanya  itu,  dalam  sebuah  riwayat  dinyatakan  bahwa  ijtihad  yang dihasilkan  oleh  seorang  mujtahid  sebagai  bagian  dari  tugas  ulil  amri.  Bila hasilnya  benar  maka  ia  mendapatkan  dua  pahala  dan  jika  salah  baginya  satu pahala. Hadis tersebut selengkapnya berbunyi:
"Diriwayatkan dari „Amr bin „Ash bahwasanya ia telah mendengar Rasul saw.  bersabda  'jika  seorang  hakim  memutuskan/  menghakimi  (perkara) lalu ia berijtihad kemudian (ijtihadnya) benar maka baginya dua pahala, namun  jika  ia  menghakimi  lalu  berijtihad  dan  (ijtihadnya)  salah  maka baginya satu pahala."
Metode  ijtihad  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini  adalah  sistem pelaksanaan  ijtihad  yang  meliputi  prosedur  kajian  hukum  untuk  melahirkan pemikiran-pemikiran  fikih,  baik  berupa  analisa  kebahasaan  maupun  analisa nalar.  Pendapat  yang  menerangkan  pembagian  ijtihad  menurut  bentuk  dan metodenya  ini  amat  bervariasi.  Metode  ijtihad  menurut  Wahbah  al-Zuhaily ditinjau dari segi pembentukannya terbagi kepada tiga macam:
a. Ijtihad Bayaniy.
b. Ijtihad Qiyasiy Ta‟liliy
c. Ijtihad Istislahiy 13
Sementara  itu,  metode  ijtihad  ditinjau  dari  segi  pelaksanaannya  terbagi
kepada tiga bentuk pula yaitu:
a. Ijtihad Intiqa'i (Tarjih)
b. Ijtihad Insyai
c. Metode Komparatif atau gabungan dari metode ijtihad intiqa„i dan insya'i.
Metode  ijtihad  ditinjau  dari  segi  penerapannya  terhadap  nash  terbagi pada dua bentuk yaitu:
a. Ijtihad Istislahiy
b. Ijtihad Tatbiqiy

## b. Hakim
Dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama pasal 1 layat 1, dijelaskan bahwa: (1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Untuk dapat melakukan ijtihad ada  banyak  persyaratan  berat  yang  disebutkan  oleh  para  ulama.  Namun  di negara Indonesia, seorang hakim sarjana syariah yang menguasai hukum Islam khususnya  sekitar  ahwal  syakhsiyyah  maka  ia  dianggap  oleh  pemerintah sebagai orang yang telah mampu berijtihad dalam permasalahan hukum Islam yang menjadi kewenangannya. Hal ini dikarenakan seorang hakim tidak boleh menangguhkan  perkara  yang  dihadapkan  kepadanya.  melainkan  hams memulusnya  dalam  bentuk  ijtihad  jama  demi  kemaslahatan  pihak  yang berperkara  agar  tidak  berlarut-larut  dan  jaminan  kepastian  hukum  dapat tercapai.  Walaupun  pada  akhiraya  usaha  banding  ataupun  kasasi  dilakukan, namun setiap hakim mulai dan tingkat pertama telah diberi kewenangan oleh pemerintah  untuk  melaksanakan  putusan  dalam  bentuk  hukum  yang sebenarnya.
Tugas  seorang  hakim  adalah  memberikan  putusan  terhadap  segala persoalan/masalah  yang  dihadapkan  kepadanya.  Oleh  karena  itu,  hakim memiliki  prinsip  untuk  tidak  menolak  perkara  yang  ada  sebagaimana  diatur dalam pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Di  sisi  lain,  para  hakim  dituntut  untuk  senantiasa  menemukan  hukum terhadap  persoalan  yang  diajukan  kepadanya.  Maka  dibutuhkan  kreatifitas hakim  dalam  menemukan  hukum  terhadap  permasalahan  yang  ada  namun tidak  secara  tegas  diatur  dalam  undang-undang.  Di  sinilah  hakim  akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menemukan hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya.
Tuntutan  ini  menjadi  sebuah  indikator  bahwa  hakim  tidak  selalu  harus terikat  secara  harfiah  pada  peraturan-peraturan  yang  ada.  Ia  dapat menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar.

## III. Profil Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan
Pengadilan  Tinggi  Agama  merupakan  sebuah  lembaga  peradilan  di Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota propinsi sebagai pengadilan  tingkat  banding.  Pengadilan  Tinggi  Agama  memiliki  tugas  dan wewenang  untuk  mengadili  perkara  yang  menjadi  kewenangan  Peradilan Agama  dalam  tingkat  banding. 18 Selain  itu,  Pengadilan  Tinggi  Agama  juga
berwewenang  untuk  mengadili  sengketa  kewenangan  antar  Peradilan  Agama di  daerah  hukumnya.  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar  Sulawesi  Selatan mewilayahi 24 Pengadilan Agama.
a. Jenis Kasus pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan
Tabel pertama dan kedua memberikan gambaran bahwa kasus terbanyak yang  masuk  pada  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar  adalah  perkara  cerai gugat  sejumlah  37  kasus  dan  yang  berhasil  diputus  dari  perkara  tersebut sejumlah  29  kasus.  Menyusul  perkara  cerai  talak  36  buah  dan  telah  diputus sebanyak  32  kasus.  Selanjutnya,  masalah  kewarisan  yang  telah  diterima menempati  urutan  ketiga  dengan  jumlah  31  kasus  dan  berhasil  diputus sejumlah 32 ditambah dengan tunggakan satu buah kasus yang belum sempat terselesaikan tahun sebelumnya.

## b. Analisis Putusan Perkara
Langkah  pengambilan  dan  penemuan  hukum  oleh  hakim  Pengadilan Tinggi  Agama  Makassar  didasarkan  pada  pemahaman  nash  dalam  konteks maqashid  syariah -nya,  sesuai  dengan  kemaslahatan  umum,  dan  dinamika masyarakat.  Adapun  pemahaman  nash  dalam  konteks maqashid  syariah -nya dapat terlihat pada contoh putusan nomor 8/Pdt.G/2007/PA. Mks. tertanggal 22 Pebruari 2006. Pengadilan Tinggi  Agama dalam memutus perkara tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:
“Menimbang  bahwa  kekecewaan  termohon/terbanding  bukan  hanya perlakuan pemohon/pembanding sebagai  suami tetapi dari mertua (orangtua pemohon)  dan  ipar  (sepupu  pemohon)  yang  tinggal  bersama  juga  tidak memperlakukan  dengan  baik,  orang  tua  pemohon  sering  mencaci  maki  dan mempengaruhi termohon/terbanding untuk melakukan aborsi dan membujuk untuk masuk agama Hindu namun termohon tetap bertahan.”
Dalam  kasus  tersebut,  Pengadilan  Tinggi  Agama  memutuskan  untuk menceraikan pemohon dan termohon karena pertimbangan hifzuddin (menjaga agama) dan menghindari aborsi.
Contoh putusan yang mendasarkan pada pemahaman nash sesuai dengan kemaslahatan  umum  terlihat  pada  putusan  nomor  167  Pdt.G/2006/PA. tertanggal 3 Juli 2006.
"Menimbang  bahwa  keberatan  pembanding  tentang  tindakan  tergugat rekonvensi menjual obyek gugatan untuk keperluan nafkah keluarga tanpa izin penggugat  rekonvensi  tidak  dapat  dibenarkan,  menurut  yurisprudensi  MA Tanggal  20  November  1975  No.  306  K/Sip/1973  suami  istri  meminjam  uang untuk  kepentingan  keluarga  atau  membeli  keperluan  sehari-hari  tidak  perlu persetujuan dari pihak lain sesuai asas yang mengatakan bahwa harta bersama dalam  perkawinan  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  pelunasan  setiap kepentingan keluarga.
"Menimbang bahwa yang diakui oleh tergugat rekonvesi dalam jawaban rekonvensi sebagai berikut obyek nomor f,3,4.5,7,9JO dan 12 demikian juga isi rumah point al sampai dd dan point 3a sampai ff.
Membina bahwa point 2, point 7 (setoran mobil Ts), 14 point 15 (setoran
mobil  Suzuki)  dipergunakan  untuk  kebutuhan  keluarga  sejak  penggugat rekonvensi bepergian.
Menimbang  bahwa  obyek  point  10  telah  dijual  untuk  kebutuhan keluarga."
Dalam  kasus  tersebut,  Pengadilan  Tinggi  Agama  dalam  mengambil putusan  bersandar  pada  kemaslahatan.  Hakim  menilai  harta  bersama  yang dijual  untuk  keperluan  anak  dan  istri  tidak  dihitung  lagi  dalam  penetapan harta bersama atau dianggap telah habis dipakai bersama.

## IV. Metode Ijtihad Hakim dalam Penemuan Hukum dan Aplikasinya pada PTA Makassar Sulawesi Selatan
Adapun langkah yang ditempuh oleh para hakim PTA Makassar Sulawesi Selatan dalam penyelesaian perkara sebagai berikut:
1. Apabila  materi  ketentuan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  perkara  telah  ada  dan  telah  jelas,  maka  hakim  menerapkan ketentuan tcrsebut;
2. Namun  apabila  materi  ketentuan  dari  aturan  perundang-undangan  yang mcngatur  perkara  ada  namun  tidak  atau  kurang  jelas,  maka  hakim  yang bersangkutan  melakukan  interpretasi  atas  pasal  dari  peraturan  perundang- undangan tersebut.
3. Bilamana  belum  diketemukan  ketentuan  dari  peraturan  perundang- undangan  untuk  perkara  tertentu,  maka  usaha  yang  ditempuh  oleh  hakim yang  bersangkutan  adalah  mengisi  kekosongan  hukum  dengan  melakukan ijtihad. 19 Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan  ijtihad tatbiqi yaitu  mengambil pendapat ulama fikih yang dianggap relevan untuk menyelesaikan perkara yang  tidak  memiliki  sumber  sama  sekali  dalam  aturan  perundang- undangan.  Bila  permasalahan  tersebut  tidak  dapat  diatasi  dengan  ijtihad tatbiqi , maka hakim akan melakukan  ijtihad istinbathi yang sifatnya kolektif (jama'i)
Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang diperiksa, hakim  akan  menggunakan  sumber  hukum  tertulis  sebagaimana  yang disebutkan  sebelumnya.  Jika  tidak  diketemukan,  maka  ia  mencarinya  dengan menggunakan  metode  interpretasi  dan  konstruksi.  Bentuk-bentuk  interpretasi tersebut antara lain:
1. Interpretasi gramatikal  (grammatikale interpretatie)  merupakan interpretasi bahasa  dengan  menggunakan  metode  obyektif.  Metode  interpretasi gramatikal  merupakan  cara  penafsiran  atau  penjelasan  yang  paling sederhana  dibandingkan  dengan  penafsiran  yang  lain.  Metode  interpretasi ini biasa juga disebut dengan metode obyektif.
2. Interpretasi  sistematis  (logis)  yaitu  menafsirkan  peraturan  perundang- undangan  dengan  menghubungkannya  dengan  peraturan  perundang- undangan  lain  atau  dengan  keseluruhan  sebagai  satu  kesatuan  dan  tidak boleh  menyimpang  atau  keluar  dan  sistem  perundang-undangan  (sistem hukum).
3. Inlerpretasi  historis,  penafsiran  makna  undang-undang  menurut  terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya (terbentuknya), meliputi penafsiran menurut  sejarah  hukumn} r a  (rechtshisiorisch)  dan  penafsiran  menurut sejarah terjadinya undang-undang (wetshistorisch/penafsiran subyektif).
Aplikasinya  terlihat  pada  putusan  yang  bertanggal  31  Agustus  2006 Nomor  315/Pdt.G/2006/PA.Mks  (Hakim  yang  menanganinya  :  Drs.  H.  M. Thahir Hasan (ketua majelis), Dra. Hj. Zainab. SH. dan Drs. M. Ridwan Jongke (selaku hakim anggota).
Dalam  menganalisis  kasus  tersebut,  hakim  tidak  hanya  menggunakan data-data  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  yang  berperkara,  tetapi  juga mempertimbangkan  fakta  persidangan.  Dalam  arti  bahwa  hakim,  di  samping menganalisis  sejarah  kasusnya,  juga  menganalisis  proses  terjadinya  peristivva atau perkara yang dihadapi.
Selain  itu,  hakim  dalam  melakukan  penafsiran  suatu  materi  peraturan perundang-undangan  terhadap  perkara  yang  dihadapkan  padanya,  harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu: materi peraturan perundang-undangan yang diterapkan  oleh  hakim  tersebut.  Tempat  dimana  perkara  yang  dihadapkan pada  hakim  tersebut  terjadi.  Zaman  perkara  yang  dihadapkan  pada  hakim tersebut terjadi. Selanjutnya. langkah pengambilan dan penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar didasarkan pada 3 hal yaitu:
1) Memahami nash dalam konteks maqashid syari'ah -nya.
Contoh  Kasus  dalam  Putusan  tanggal  22  Pebruari  2006  Nomor 8/Pdt.G/2007/PA.Mks. (Drs. H. M. Thahir Hasan (ketua majelis), Dra. Hj. Zainab, SH. dan Drs. M. Ridwan Jongke (selaku hakim anggota).
Dalam  kasus  tersebut,  Pengadilan  Tinggi  Agama  memutuskan  untuk menerima permohonan banding pembanding (dalam hal ini suami) karena pertimbangan hifzuddin (menjaga agama) dan menghindari aborsi.
2) Memahami nash sesuai dengan kemaslahatan umum. Contoh  dalam  kasus  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya.  Pengadilan Tinggi  Agama  dalam  mengambil  keputusan  senantiasa  bersandar  pada kemaslahatan.  Dalam  kasus  di  atas,  hakim  memlai  harta  bersama  yang dijual  untuk  keperluan  anak  dan  isteri  tidak  dapat  dihitung  lagi  dalam penetapan harta bersama, atau dianggap telah habis dipakai bersama.
3) Memahami nash sesuai dengan dinamika masyarakat
Dalam  kasus  yang  menjadi  sampel,  PTA  dalam  memutus  perkara menyesuaikannya  dengan  dinamika  yang  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat.  Sehingga  dalam  putusannya  tentang  nafkah  disesuaikan dengan  harga  sandang,  pangan,  dan  kebutuhan  lainnya  pada  saat  kasus tersebut diputus.
Dengan  demikian,  metode  ijtihad  yang  diterapkan  secara  umum  oleh hakim agama dan ditinjau dari segi penerapannya terhadap nash yaitu ijtihad tatbiqiy .  Adapun  dalam  pengambilan  putusan,  para  hakim  agama  senantiasa melaksanakannya secara jama'i (kolektif).
Demikian pula meiode ijtihad dari segi pembentukannya meliputi ijtihad
bayani ta’liliy , istislahiy . Metode ijtihad qiyasi sebagai bentuk ijtihad ta'liliy yang berlaku  dalam  lingkup  peradilan  agama  dapat  dilihat  pada  aturan  harta bersama pada perkawinan di Indonesia yang disamakan dengan syirkah abdan . Sedangkan ijtihad istislahiy dengan dasar pertimbangan maslahat dapat telihat dalam aturan pencatatan perkawinan atau pemberlakuan wasiat wajibah dalam pembagian harta warisan.
Adapun metode ijtihad dari segi pelaksanaannya baik tarjih atau intiqa'i , insya'i dan metode penggabungan intiqa'i insya’i telah dilaksanakan oleh hakim pada  peradilan  agama.  Hal  ini  terjadi  ketika  seorang  hakim  agama  memilih doktrin  atau  pendapat  salah  seorang  ulama  fikih  tertentu  di  antara  beberapa pendapat  yang  ada,  karena  pertimbangan  relevansinya  yang  kuat  dengan maslahat,  situasi  dan  kondisi  masyarakat  Indonesia  maka  dilaksanakanlah ijtihad  dengan  mengambil  konklusi  yang  belum  pernah  dikeluarkan  oleh ulama fikih sebelumnya.

## V. Penutup
Sebagai  penutup  dari  pembahasan  ini,  maka  penulis  menyimpulkan bahwa  ijtihad  menurut  konsep  Al-Qur‟an  senantiasa  dikembalikan  kepada Allah,  Rasul-nya,  dan ulil  amri ,  yang  mana  dalam  hal  ini  adalah  fuqaha  atau ulama  yang  sanggup  melaksanakannya  atau  hakim  yang  telah  dibentuk  oleh suatu  pemerintahanan  dan  diberikan  kepercayaan  kepada  mereka  untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Sedangkan konsep  ijtihad  menurut  hadis  ialah  menggunakan  ra'yu  terhadap  masalah- masalah yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur‟an dan hadis dengan ganjaran pahala bagi pelaku ijtihad tersebut.
Ijtihad  sebagai  usaha  maksimal  seorang  mujtahid  dalam  memperoleh ketentuan-ketentuan  hukum  yang  bersifat zanni memiliki  berbagai  macam metode.  Aplikasi  metode  ijtihad  fuqaha  tersebut  ada  yang  berbentuk bayani , ta'liliy yang meliputi qiyas dan istihsan , serta ada pula yang berbentuk istislahiy . Adapun metode ijtihad ditinjau dari segi pelaksanaannya terbagi pada intiqa'i , insya’i ,  dan  perpaduan  keduanya.  Sedangkan  metode  ijtihad  fuqaha  ditinjau dari segi penerapannya terhadap nash ada yang berbentuk istinbatiy dan tatbiqi . Pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  para  fuqaha  disandarkan  pada sumber hukum Islam, yaitu  Al-Qur‟an, hadis, ijma' dan qiyas , istihsan , istishab , maslahah mursalah , qaul sahabi , sadduz zarai' , syar'u man qablana , dan 'urf . Secara  umum  perkara  terbanyak  yang  diterima  oleh  PTA  Makassar  Sul- Sel  adalah,  cerai  gugat,  cerai  talak,  menyusul  masalah  kewarisan.  Beberapa metode  penafsiran  (interpretasi)  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku yang digunakan oleh para hakim di Pengadilan Tinggi Agama Makassar antara lain: gramatikal, sosiologis, historikal, eksistensif, dan lain sebagainya. Dari beberapa uraian di atas, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) metode  atau  langkah  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama  ketika menerima  kasus  atau  perkara  banding,  yaitu  menerapkan  aturan  perundang- undangan,  apabila  dianggap  sudah  tepat  terhadap  perkara/sengketa  yang diadilinya. Melakukan penafsiran (interpretasi dan konstruksi) terhadap pasal-
pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  apabila  pasal-pasal  dari peraturan  perundang-undangan  tersebut  kurang  mengena,  dengan  memakai metode-metode  penafsiran  yang  biasa  dipakai  dalam  menafsirkan  peraturan perundang-undangan.  Melakukan  ijtihad  dengan  metode-metode  ijtihad  yang ada,  apabila  peristiwa  kongkret  itu  tidak  didapati  di  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  tidak  dapat  pula  dilakukan  penafsiran  terhadap peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Jadi  secara  umum  metode  ijtihad yang ditempuh oleh hakim pada PTA Makassar Sulawesi Selatan adalah ijtihad istislahiy yang sifatnya tatbiqi .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  Abd  al-Azis  bin.  Adillah. al-Tasyri'  al-Mukhtalafi .  al-Ijtibad  bill Riyadh: t.p., 1399H.
Abdurrahman,  Abd  al-Hatdm. Mabahis  al-Illah  fi  al-Qiyas  'inda  al-Usuliyyin . Beirut: Dar al-Basyar al-Islamiyah, 1986.
Abu Rayyah, Muhammad. Adw'a 'Al-Sunnah al-Muhammadiyah . Cet. 11: Mesir: Dar al-Ma'arif, tth.
Abubakar, Al-Yasa. "Fiqhi Islam dan Rekayasa Sosial,” dalam Ari Anshari dan Slamet Warsidi (ed.). Fiqhi Indonesia dalam Tantangan. Surakarta: FIA-UMS, 1991.
Ahmad,  Amrullah,  dkk.  (ed.). Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional: Mengenang  75  Tahun  Prof.  Dr.  H.  Bustanul  Arifin .  Jakarta:  Gema Insani Press, 19%.
Al-Ansary, Zakaria. Gayah al-Wujuh . Singapura: Haramayn, t.th.
Ali, Ahmad. Menguak Tabir Hukum . Cet. I: Jakarta: Chandra Pratama. 1996.
Ali,  Muhammad  Daud. Hukum  Islam , Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia . Get. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.
Al-Qur‟an al-Karim
Amin. Ahmad. Fajr aJ-Islam . Cct. XI. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1975.
Arbijoto, Kebebasan  Hakim  (Refleksi  terhadap  Manusia  sebagai  Homo  Relegiosus) . Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2000.
As'ad.  Mudassir  Roci,  Ahmad,  ct.  al., Wawancara .  Pengadilan  Tinggi  Agama Makassar, tanggal 14 Oktober 2008.
Ashfahani, Al-Ragib al. Mufradat Al-Qur'an . Cet.I; Beirut: Dar al-Fikri. 1392 H.
Asqalaniy,  Ibnu  Hajar  al-. Bulugh  al-Maram  min  Adillat  al-Ahkam .  Jeddah:  al- Haramain. t.th.
Asygar, Umar Sulaiman al-. Tarikh al-Fiqh al-lslami . Amman: Dar al-Nafis. 1991.
Badran. Abu al-'Ainain. Al-Svan 'nil al-Islamiyah . Mcsir: t.p., 1972.
Halawi. Muhammad Abdul Azis al-. Fatawa wa Aqdhiyah Amiril Mu'minin ‘Umar ibn al-Khattab . Kairo: Maktabah al-Qur 'an. 1986.