HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 109-116. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.50229

## HEGEMONI POLITIK-EKONOMI DI KERINCI PADA MASA HINDIA-BELANDA 1903-1942
Selvi Nurtinta Mardi, Zulqayyim, Nopriyasman 1 1 Kajian Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas (UNAND)

## Correspondence Author: zulqayyimpiliang@gmail.com

## Abstract
Kerinci is an area far from the coast and location in the interior of Bukit Barisan, so it has difficult travel route for foreigbers to enter. However, the people of Kerinci still make contact with outsiders. The contact occurred when the Kerinci community itself left the area with the main purpose of conducting trade transaction. In 1903 the Dutch began to enter how the Kerinci Ekonomi are and fully controlled the Kerinci area in 1904. This articel attempts to explain how the Kerinci people faced the political-politocal hegemony by the Dutch East India Government carried out in this area in 1903-1942. This articel uses historical methods, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The articele belongs to the political- economic history. This research shows that there is a response from people of Kerinci in facing the Dutch Colonial Government (the Depati Parbo War and the resistance of the Kerinci clerics). In addition, the emergence of new trade routes used by the people of Kerinci to avoid trade routes controlled by the Dutch. Inaddation, there were new trade commodities brought by the Dutch East Indies Government, such as tea in the Kayu Aro area and Kayu Manis in Bukit Barisan, and the establishment of a school in Kerinci.
Keywords: Coffie; New Trade Line; Rice; Tea.

## Abstrak
Kerinci merupakan wilayah yang jauh dari pantai dan berada di pedalaman Bukit Barisan, sehigga memiliki rute perjalanan yang sulit untuk dimasuki oleh orang asing. Meskipun demikian masyarakat Kerinci tetap melakukan kontak dengan masyarakat luar. Kontak tersebut terjadi ketika masyarakat Kerinci sendiri yang keluar dari daerahnya dengan tujuan utama melakukan transaksi perdagangan. Pada tahun 1903 Belanda mulai memasuki wilayah Kerinci dan menguasai sepenuhnya wilayah ini pada tahun 1904. Artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana masyarakat Kerinci dalam menghadapi hegemoni politik- ekonomi oleh Pemerintahan Hindia-Belanda yang dilakukan di daerah ini pada tahun 1903-1942. Artikel ini menggunakan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan adanya respons dari masyarakat Kerinci dalam menghadapi pemerintahan Hindia Belanda, seperti terjadinya perang antara masyarakat Kerinci dengan Pemerintahan Hindia-Belanda seperti adanya perang Depati Parbo dan perlawanan para ulama Kerinci. Selain itu munculnya jalur dagang baru yang digunakan oleh masyarakat Kerinci untuk menghindari jalur dagang yang telah dikuasai oleh Belanda. Pengaruh lain dari Kolonialisme Belanda adalah adanya komoditas dagang baru yang dibawa oleh Pemerintah Hindia-Belanda, seperti teh yang berada di daerah Kayu Aro dan Kayu Manis di sekitar Bukit Barisan, dan berdirinya sekolah di Kerinci.
Kata Kunci : Kopi; Padi; Teh; Jalur dagang Baru.
To cite this article: Mardi, S. N., Zulqayyim., Nopriyasman. (2022). Hegemoni politik-ekonomi di kerinci pada masa hindia belanda 1903-1942 . HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 5 (2), 109-116. https://doi.org/10.17509/historia.
v5i2.50229
Naskah diterima : 29 Agustus 2022 , Naskah direvisi : 20 Oktober 2022 , Naskah disetujui : 30 Oktober 2022
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## Hegemoni Politik-Ekonomi di Kerinci Pada Masa Hindia-Belanda 1904-1942
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya akan alam dan budayanya. Negara ini bukanlah sekedar komunitas politik melainkan matrelisasi kongkrit dari proses sejarah yang memiliki berbagai unsur dalam proses pembentukannya. Proses tersebut seperti aktivitas kebudayaan dan kolonialisme (Purwanto, 2019). Salah satu wilayah yang memiliki kekayaan alam dan budayanya adalah Kerinci.
Kerinci di kelilingi oleh perbukitan dan pegunungan, yaitu Bukit Barisan, Gunung Kerinci (3.805 mdpl), Gunung Tujuh (2.604 mdpl), Gunung Raya (2.543 mdpl), Gunung Kunyit (2.151 mdpl), dan Gunung Patah Sembilan (2.836 mdpl), sehingga daerah ini juga disebut dengan daerah “Atap Sumatra”. Kerinci merupakan wilayah pedalaman Sumatra yang subur, dengan komoditas utamnya, yaitu padi dan kopi. Selain itu, daerah ini juga kaya akan hasil hutan seperti rotan, getah partja, jeletung, buah-buahan, gula aren, hewan seperti kerbau dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi Belanda untuk menguasai Kerinci ( De Indisce Mercuur, April 1919). Saat berhasil memasuki wilayah Kerinci Belanda membawa komoditas teh dan mendirikan perkebunan diwilayah ini (Heinspeter Znoj, 1998).
Kerinci sebelum dimasuki oleh Belanda telah memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan adat dan masyarakat menaati hukum adat yang ada di daerah ini. Pemerintahan adat di Kerinci terdiri dari tiga periode, yaitu periode Pemerintahan Pemuncak (tidak diketahui kapan dimulainya), periode Sugindo (sejak zaman Hindu-Budha), dan periode Depati/ mendapo (sejak abad 13 M, namun tidak diketahu pasti kapan dimulainya). Saat Pemerintah Hindia-Belanda berhasil menguasai Kerinci, pemerintahan tradisional Kerinci tidak dihilangkan dan para pemimpin adat dipaksa menuruti sistem dan nilai-nilai yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda (Iskandar, 1984). Kerinci merupakan salah satu daerah yang lebih lambat dijajah oleh Belanda. Sampai awal abad ke 20 Kerinci belum disentuh oleh Kolonial Belanda, bahkan tidak pernah dikuasai kerajaan-kerajaan di Nusantara, daerah ini tetap merdeka dan memiliki pemerintahannya sendiri (Resink, 2012). Hal ini disebabkan letak geografis daerah Kerinci yang berada pada pedalaman dan dikelilingi oleh Bukit Barisan sehingga sulit bagi orang luar untuk memasukinya. Jika masyarakat Kerinci ingin melakukan kontak dengan orang luar, maka mereka sendiri yang akan keluar dari daerahnya. Selain itu alasan yang paling utama Belanda lebih lambat memasuki Kerinci adalah kondisi jalan menuju Kerinci yang sulit dilalui, karena curam, bertebing dan sangat jauh dari pesisir pantai (Aken, 1936). Pada tahun 1903 Belanda meminta bantuan Bengkulu
(Sultan Rusli) untuk meyakinkan masyarakat Kerinci menerima kedatangan Belanda. Namun masyarakat Kerinci tetap melakukan perlawanan terhadap kedatangan Belanda sayangnya Belanda dapat menaklukkan Kerinci dan mulai menguasai Kerinci pada tahun 1904. Setelah berhasil menguasai Kerinci Belanda mulai mengatur jalannya pemerintahan dan perdagangan di Kerinci dan Belanda menguasai rute atau jalur perdagangan masyarakat Kerinci. Sehingga Masyarakat Kerinci mencari jalur alternatif baru untuk berhubungan dengan Pantai Barat dan Timur Sumatra.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah memiliki empat tahapan, yaitu: pertama , pengumpulan data dari masa lalu yang sesaui dengan penelitian ini. Kedua, proses mengkritik/verifikasi dan menganalisis sumber tersebut. Ketiga, menginterpretasikan tulisan atau memahami sumber kemudian menafsirkan sumber-sumber yang telah didapat. Keempat , historiografi atau penyajian dari data tersebut dalam bentuk penulisan karya sejarah (Gottschalk, 2008).
Heuristik atau pengumpulan sumber dalam penelitian ini terdiri sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang sezaman dengan penelitian ini. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung yang berkaitan dengan penelitian ini (Kuntowijoyo, 2018). Pengumpulan sumber yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu: koran; De Indische Mercuur , yang menjelaskan tentang kelangkaan beras di Kerinci. Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant , mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Kerinci, Jambi, Bangko dan sekitarnya. Buku; J. Tideman, Djambi , (Tideman J., 1938) ia menjelaskan tentang kehidupan politik pemeritntahan Kerinci dan rute perdagangan tradisional, J.W.J Wellan, Zuid Sumatra Economisch Overzicht terbit tahun 1932, (Wellan J.W.J., 1932) ia menjelaskan tentang kegiatan ekonomi dan jalur sungai di sekitar Jambi dan salah satu jalurnya merupakan jalur Sungai Batang Merao di Kerinci, P. J. Veth, Midden Sumatra terbit tahun 1892, (Veth P.J., 1882) yang penelitiannya berisi tentang pertanian, linguistik dan Etnografi di Sumatra dan khususnya di Kerinci, Assisten Resident; S. Bouman, 1963, Memorie van Overgave der Residentie Korintji Tahun 1852-1962, “ Nota betrefende het district Korintji ” yang berisi tentang data statistik wilayah Kerinci dll.,
Setelah melakukan pengumpulan data, maka akan dilanjutkan dengan kritik terhadap sumber yang telah didapatkan, baik sumber lisan ataupun tulisan. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 109-116. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.50229
intern. kritik ekstern menganalisis otensitas sumber atau keaslian sumber. Sedangkan kritik intern merupakan proses seleksi data dengan menyelidiki keaslian atau ketepatan sumber yang didapatkan tentang Respons Masyrakat Kerinci Terhadap Kebijakan Politik-Ekonomi Hindia Belanda di Kerinci 1903-1942 (Abdurahman, 2007). Tahap selanjutnya setelah sumber dikritik adalah melakukan interpretasi. Tahap ini adalah tahap pemahaman terhadap data dan fakta sejarah. Tahap ini bertujuan untuk menafsirkan sumber sehingga mudah dipahami dalam bahasa yang umum. Interpretasi terhadap sumber dengan menganalisa dan mengelompokkan data berdasarkan objek yang sesuai dengan penelitian ini. Setelah itu merangkai atau menghubungkan data dari informasi yang telah didapatkan (Kuntowijoyo, 2018). Tahap terakhir dari metode sejarah merupakan historiografi. Tahap ini ialah tahap penulisan atau penyajian data dan informasi yang telah didapatkan dalam bentuk karya sejarah. Penulisan karya sejarah ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal hingga akhir (Gottschalk, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pendudukan Kerinci oleh Kolonial Belanda
Belanda mulai memasuki Kerinci dengan niat untuk mengusai wilayahnya pada 1903. Belanda meminta bantuan kepada Sultan Rusli (Raja Bengkulu) untuk mengirim lima pucuk surat melalui saudagar Kerinci di Tapan, yakni Haji Bagindo Sutan dan Haji Abdurrahim dari Rawang, Haji Budin dan Haji Muhammad Dayat dari Sungai Penuh, serta Haji Muhammad Rasyid dari Semurup. Isi surat tersebut untuk memberitahukan rakyat Kerinci bahwa Belanda akan segera masuk ke Alam Kerinci dan supaya rakyat Kerinci tidak melawan, serta bersikap biasa saja. Selanjutnya tentara Belanda berhasil masuk ke Alam Kerinci dan bermarkas di Rawang. Kedatangan Belanda ini menyebabkan terjadinya peperangan di Kerinci. Namun rakyat Kerinci mengelami kekalahan atas perang tersebut dan pada tahun 1904 Pemerintahan Kolonial Belanda berhasil melakukan intervensi politik terhadap daerah Kerinci, dan memasukkan wilayah Kerinci kedalam Keresidenan Jambi yang dibentuk pada tahun 1906. Kerinci menjadi bagian dalam wilayah Keresidenan Jambi tersebut. Pada tahun 1922 Kerinci dipisahkan dari Jambi dan dimasukan ke dalam wilayah keresidenan Sumatra Barat. Kerinci menjadi bagian dari Afdeeling Painan/Pesisir Selatan. (Buddingh de Voogt J. G., 1936). Berikut merupakan struktur Pemerintahan Hindia-Belanda di Kerinci:

## Struktur Pemerintahan Kerinci Pada Masa Jambi di
Kerinci 1906-1921
Residen Jambi Controleur Afdeeling Asisten Controleur Kepala Desa Bandar Dagang Depati Rio Asisten Residen
Berdasarkan bagan tersebut Pemerintahan Hindia- Belanda mempertahankan pengaruh pemimpin tradisional  sebagai penghubung antara Pemerintah Hindia-Belanda dengan masyarakat Kerinci. Para pemimpin adat dipaksa beradaptasi dengan perubahan politik yang ditetapkan Belanda serta nilai-nilainya (Jan, 1928).
Setiap masyarakat yang terjajah pasti menentang penjajah dan menginginkan kemerdekaan begitu juga halnya dengan masyarakat Kerinci. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Kerinci tentu tidak diinginkan oleh masyarakatnya. Perasaan tidak senang dan terkekang yang dirasakan oleh masyarakat Kerinci karena penjajahan tentu semakin menanamkan semangat dan cita-cita untuk meraih kemerdekaan. Oleh sebab itu tidak mengherankan bangkitnya semangat perlawanan dalam menentang penjajahan di daerah Kerinci muncul. Baik oleh organisasi yang tersusun ataupun oleh suatu kelompok atau golongan yang dipandang kuat (Aman, 2014).
Pada tahun 1906, terjadi pergerakan melawan Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Haji Oemar yang merupakan seorang ulama dari kota Jambi, beliau berhasil menggalang kekuatan dari beberapa dusun di Kerinci. Sulak di bawah komando Haji Soetan Imam (tokoh ulama daerah Sulak) mengirim beberapa hulubalang dan perbekalan. Namun, mereka kalah saat pertempuran di Pengasi, sehingga Oemar terpaksa mundur ke Tanah Tumbuh melalui Pungut. Akibat membantu perjuangan Oemar banyak dusun yang didenda membayar kerbau dan ribuan gulden kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Selain itu terdapat juga perang yang terjadi di daerah Rawang. Perang ini dipimpin oleh Ki Marakabeh dari Semurup, ia mengajak para pemuda Semurup untuk menyerang Belanda di Rawang. Namun sayangnya Belanda mengetahui rencana serangan tersebut dan terlebih dulu mengintai pasukan Ki Marakabeh. Saat

## Hegemoni Politik-Ekonomi di Kerinci Pada Masa Hindia-Belanda 1904-1942
pasukan Ki Marakabeh mulai memasuki daerah Rawang Belanda tidak segan langsung melepaskan tembakan terhadap mereka, sehingga Ki Marakabah dan rekannya mengalami kegagalan dan mundur kembali ke Semurup (Iskandar, 1984).
Pada tahun 1916 Pemerintah Hindia-Belanda mendapatkan kabar bahwa telah terjadi perang di wilayah Muara Tembesi. Perlawanan rakyat juga telah menyebar ke daerah Bangko. Inspektur Bangko telah mengirim telegram ke Batavia yang isinya; “Beberapa langkah pertahanan telah diambil, semuanya masih bagus di sini saya “meminta penguatan untuk daerah Kerinci””. Situasi daerah Jambi makin kritis dan ada laporan bahwa inspektur Muaro Tembesi telah dibunuh. Dikhawatirkan akan terjadi serangan malam ke Muaro Bungo ( Tilburgsche Courant Dagblad van het Zuiden , September 1916). Pertempuran tersebut dilakukan oleh S.I (Serikat Islam) yang berada di kota Jambi bersama dengan pemuda Jambi (Rasyid, 2008). Berdasarkan laporan tersebut Pemerintah Belanda mengatur pertemuan antar sarikat Belanda yang menentang para pemeluk Islam dan kelompok yang melakukan perlawanan yang merupakan masyarakat asli. Pada bulan Agustus, masyarakat yang melakukan serangan pada benteng Muaratebo. Pada insiden tersebut dilaporkan kelompok perlawanan tersebut dipukul mundur dan meninggalkan 20 orang mati ( Delftsche Courant Nieuwsblad voor Delft en Delfland , September 1916). Insiden Pertempuran antara masyarakat yang melakukan perlawanan dengan Belanda meninggalkan lima puluh orang mati dan dijatuhi hukuman mati. Namun tidak dikatakan siapa pemimpin dalam perang tersebut. ( Eindhovensch Dagblad , September 1916). Perlawanan lainnya dipimpin oleh Depati Parbo, ia melakukannya secara gerilya. Depati Parbo mengumpulkan pasukan dan mengajak para pemuda Kerinci untuk berlatih silat, dan melakukan persiapan untuk menghadapi Belanda. Saat persiapan dianggap selesai, Depati parbo dengan para pemuda Kerinci mulai melakukan perlawanan dan peperangan terhadap Belanda. Perang yang terjadi di hampir seluruh Kerinci menyebabkan Belanda kewalahan. Depati Parbo melakukan pergerakan yang tersembunyi sehingga sulit untuk ditangkap oleh Belanda. Saat malam hari Depati Parbo bergerak secara diam-diam dan membunuh serdadu Belanda yang sedang berjaga-jaga di pos penjagaan. Namun Belanda tidak diam saja, Belanda menahan istri Depati Parbo dan mengancam Depati Parbo untuk menyerah kepada Belanda, jika ia tidak menyerah Belanda akan membunuh keluarganya. Depati Parbo berusaha melakukan perundingan dengan Belanda, namun ia akhirnya tertangkap dan diasingkan
ke Ternate pada tahun 1905 oleh Pemerintah Belanda (Iskandar, 1984).
Setelah berhasil menguasai Kerinci Belanda mulai campur tangan dalam semua urusan pemerintahan ini. Kerinci dipisahkan dari Jambi pada tahun 1922, sebagai gantinya subdivisi Wilayah Kerinci ditambahkan ke Pantai Barat Sumatera oleh Pemerintah Kolonia Belanda. Kerinci Tengah, Kerinci Hulu dan Kerinci Hilir, yang terakhir di daerah Balai Selasa, Kambang dan Indrapura, oleh karena itu Kerinci telah diperluas dan mencakup Indrapura. Penduduk asli daerah tersebut diharuskan tunduk terhadap yurisprudensi Pemerintah Hindia- Belanda, dalam hal ini Dewan daerah Padang (Painan) (Buddingh de Vought, 1936).

## 2.   Politik Ekonomi Pemerintahan Kolonial Belanda di Kerinci
Penduduk asli Kerinci dalam usaha mencari nafkah dan untuk meyambung kehidupannya, telah terkonsentrasi pada pertanian yang berada di sekitar dataran rendah, dilereng gunung dan perbukitan. Prioritas utama pertanian yang mengelilingi dataran ini, yaitu padi dan kopi. Budidaya padi pada daerah Kerinci dilakukan oleh hampir seluruh penduduk (Tellings, 1939).
Metode yang biasa diterapkan pertama-tama, butiran beras direndam beberapa hari, lalu dibungkus dengan daun pisang raja, setelah menjadi pra-kecambah di tempatkan pada tempat yang teduh selama beberapa hari, dan kemudian menaburnya di persemaian basah. Budidaya padi paling umum adalah saat bibit berusia berminggu-minggu transplantasi lagi dalam tandan sebanyak 40-50 tanpa daun. Pada usia 40-60 hari, biasanya pada usia 45 hari padi akan siap untuk ditanam, namun tergantung pada sawah untuk bersiap ditanami padi. Bibit padi ditransplantasikan, diberi sejenis pupuk jika bibit terlalu tua dan tidak diberi pupuk jika bibit terlalu muda. Bibit akan terus dipantau pertumbuhannya dan dilakukan perawatan serta pencegahan jika pertumbuhan gulma dan kekurangan air. Area persawahan di Kerinci dapat dibedakan atas dua macam, yaitu sawah dangkal biasa yang terletak disekitar danau Kerinci, dan sawah berawa yang biasanya lebih dalam terdapat pada daerah Kayu Aro yang terletak dibawah Bukit Barisan ( De Indische Mescuur, Juni 1918). Produksi padi di Kerinci sebanyak 50 sampai 90 pikul gabah perlumbung padi. Rata-rata hasil produksi sebanyak 40 hingga 50 pikul perlahan sawah. Pada keadaan normal masyarakat Kerinci pertahun bisa memproduksi sekitar 13.000 X 20 pikul = 260.000 pikul padi. Hal tersebut jika yang dikonsumsi 3 pikul perkapita
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 109-116. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.50229
pertahun, dengan jumlah penduduk 69.000 jiwa pada saat itu, jika dikalikan maka 69.000 X 3 pikul = 207.000 pikul kebutuhan padi masyarakat Kerinci pertahunnya (Wulf A., 1931).
Pada tahun 1920 pemerintahan Kolonial Belanda mulai kehabisan stok beras untuk para buruh perkebunan mereka. Masyarakat saat itu menyimpan stok beras mereka sendiri selama mungkin, dan orang merasa lebih menyukai menanam padi hanya untuk persediaan kebutuhan mereka sendiri. Hal itu hanya menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi pasar, mereka beranggapan jika menimbun padi akan menimbulkan harga beras menjadi tinggi di pasar (Smits, 1927).
Belanda harus memberi makan banyak buruh namun disisi lain terdapat kelangkaan beras. Kelangkaan ini juga disebabkan oleh ekspor beras yang dilakukan Kolonial Belanda secara besar-besaran dan menyebabkan masyarakat menyembunyikan beras untuk makanannya sendiri sehingga terjadi kelangkaan beras. Pemerintah Belanda berusaha mengatasi kelangkaan beras. Upaya yang dilakukan Pemerintah Hindia-Belanda, yaitu membatasi ekspor beras keluar dan mulai mengutamakan kebutuhan beras untuk buruh kebun. Pemerintahan kolonial Belanda menetapkan bahwa para pekerja harus diberikan sebanyak 15 kg beras perbulan sebagai upah. Jika pemilik kebun tidak mampu memberi upah buruh, buruh diperbolehkan untuk pindah bekerja ditempat atau kebun lain. Namun hal ini menjadi perdebatan diantara para Tuan Tanah karena merasa tidak adil jika harus memenuhi kebutuhan para buruh dengan cara seperti itu ( De Indische Mescuur, April 1921).
Pemerintah Kolonial Belanda harus segera mengatasi permasalahan ini, namun Inspektorat ketenagakerjaan menolak adanya pemindahan tenaga buruh dan mereka menolak untuk mengubah aturan kontrak atau perjanjian antara buruh dan pemilik kebun. Masalah ini menjadi semakim sulit, namun pemerintah hanya bisa menyelesaikannya secara mediasi. Mediasi ini dilakukan oleh D.P.V. ( Deli Planters Vereeniging) dan A.V.R.O.S.
( Algemeene Vereeniging Van Rubberplanters Ter Oostkust Van Sumatra ). Berdasarkan mediasi yang telah dilakukan dua asosiasi tersebut telah dibatasi bahkan dikecualikan atau menghentikan ekspor beras, baik keluar negeri maupun keluar daerah, dan mengutamakan kebutuhan beras untuk masyarakat daerah setempat dan para buruh. Selain itu pemerintah mulai memperluas lahan persawahan tiap daerah untuk memenuhi kebutuhan beras ekspor ( De Indische Mescuur , April 1921). Adapun tentang komoditas kopi, hasil rata-rata kopi di Kerinci perlahan pertanian per tahun adalah 10 pikul, maka dihitung menurut angka ekspor 48.000
pikul di sebagian kecil lahan pertanian atau kebun kopi menghasilkan 5.000 pikul kopi. Sementara terdapat 5.000 konstruksi kebun yang belum mendapatkan hasil, mengingat pada tahun 1926 masyarakat telah dimintai pajak pertanian. Kerinci telah melakukan perluasan lahan pertanian perkebunan kopi 23.000. Seluas 16.100 ha area terbangun, atau 4,3% dari luas dataran Kerinci. Hal ini memang masih merupakan bagian kecil dari keseluruhan lahan di daerah Kerinci (Smits, 1927). Pembudidayaan Kopi sangat mempengaruhi budidaya tanaman lain. Budidaya tembakau bahkan tidak terlalu penting. Hasil yang buruk menyebabkan harga tembakau berada dititik terendah. Kayu manis juga sudah tidak diperhatikan lagi, semenjak harganya menurun drastis. Namun, perkebunan kayu manis masih dapat ditemukan pada daerah dataran bagian selatan Kerinci. Selain itu, terdapat juga budidaya kentang, bawang bombay, dan kubis. Kentang ditanam lebih banyak di bagian utara di lereng Gunung Kerinci. Kubis yang dibudidayakan di daerah Lolo, tetapi hasilnya tidak begitu menguntungkan di pasar Jujun Kerinci ( De Indische Mercur, Oktober 1927). Masyarakat Kerinci berfokus terhadap perkebunan kopi, namun kemampuan mereka masih dikatakan sederhana, dilakukan dengan cara tradisional dengan kepemimpinan seorang ahli, yang sekaligus menyediakan area penjualan untuk produk tersebut. Namun demikian, Kerinci telah berhasil mengekspor komoditasnya hingga ke Amerika melalui pelabuhan Padang (D e Indische Mercuur , April 1912). Tenaga kerja yang masih sedikit menyebabkan Kerinci kesulitan dalam memperluas lahan kebun kopinya. Menurut sistem perusahaan pertanian kecil akan membayar upah yang sangat kecil bagi pekerjanya. Upah pekerja untuk 100 depa adalah ƒ60,- dengan rincian ƒ15,- per lahan dengan makanan; upah harian adalah ƒ1,- - ƒ1,50,-, biaya pembukaan lahan hutan sekitar ƒ120,- plus beras 30 pacul untuk 100 depa. Namun kenyataannya para pekerja tidak dibayar oleh para pemilik perkebunan, dan biasanya hanya sistem tolong menolong antara pemilik kebun dan pekerja. Namun sistem tolong menolong ini tidak adil karena tidak ada upah bagi para pekerja ( De Indische Mercuur , April 1912). Biasanya dalam pengerjaan pembukaan lahan dilakukan sekitar 15-25 orang. Wanita dan anak perempuan yang berusia 12 tahun akan diberikan pekerjaan yang lebih ringan. Tenaga kerja untuk perkebunan kopi sangatlah kurang dan sayangnya pemilik kebun kesulitan menemuka tenaga kerja tambahan. Pendapatan Perkapita rata-rata saat itu ƒ0,19 konstruksi sawah dan ƒ0,14 konstruksi kebun kopi.

## Hegemoni Politik-Ekonomi di Kerinci Pada Masa Hindia-Belanda 1904-1942
Artinya pendapatan sawah sedikit lebih menguntungkan dibandingkan dengan kopi dan menyebabkan kurangnya minat pekerja untuk perkebunan kopi (Smits, 1927). Selanjutnya Pemerintah Hindia-Belanda telah membuka perusahaan N.V. Handelsvereeniging “Amsterdam” pada tahun 1929 di Kerinci atas pembudidayaan perkebunan teh. Perusahaan dan perkebunan ini tepatnya berada di kaki Gunung Kerinci yaitu daerah Kayu Aro. Perusahaan teh lainnya, yaitu berada di Sako Dua. Perusahaan perkebunan tersebut juga menginginkan Kerinci bagian utara untuk memperluas lahan perkebunan mereka (Tellings, 1939). Pengelolaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda hanya untuk memenuhi kepentingan pengusaha perkebunan, sehingga para tenaga kerja dan petani tidak mendapatkan kesejahteraan apapun. Para pengusaha hanya menginginkan tanah yang bagus dan tenaga kerja yang murah untuk membuat Pemerintah Kolonial Belanda mendapatkan lebih banyak keuntungan (Smits, 1927). Kepentingan para pengusaha hanya untuk mendapatkan keuntungan, menyebabkan kebijakan kesejahteraan pekerja tidak terlaksana ( De Sumatra Post, Juni 1918). Sementara itu, pada tahun 1900an, Pemerintah Kolonial Belanda mengadakan sebuah sistem simpan pinjam seperti Bank yang dikelola oleh Pemerintahan Kolonial Belanda dan penduduk asli dapat melakukan aktivitas simpan pinjam pada bank tersebut. Namun, hal ini hanya bertujuan untuk memonopoli uang penduduk. Bank tersebut tidak bertahan lama mengingat penduduk yang sudah mulai tidak mempercayai pemerintahan Belanda dalam mengelola uang mereka ( De Preanger- Bode Ochtend en Avonblad , Juli 1913). Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1900an sudah mengeluarkan Undang-undang perlindungan pekerja. Namun, tidak memberi pengaruh terhadap kesejahteraan buruh dan petani. Peraturan mengenai kesejahteraan pekerja tidak diterapkan, sebaliknya para pengusaha tidak memperdulikan peraturan tersebut dan memperlakukan pekerja jauh dari keadilan bagi para pekerja. Tindakan pemerintah yang adil harus menjadi tindakan yang terlaksana, namun bagian dari kebijakan kesejahteraan tidak dilaksanakan ( De Sumatra Post, Juni 1918).
Sementara itu, di desa masih banyak kendala kekuasaan Pemerintahan Desa disalahgunakan sesuai dengan keinginan Kolonial Belanda. Para pengusaha bersikap sewenang-wenang dan mereka menyalahgunakan kekuasaan terhadap para pekerja dan petani  ( Het Nieuws van den Dag , Juni 1909). Meskipun Pemerintah Hindia-Belanda tidak memperdulikan kesejahteraan para pekerja, disisi lain Belanda membangun sekolah di Kerinci. Pada tahun
1910 Belanda membuka sekolah percobaan, yaitu sekolah rakyat di daerah Seleman Kerinci. Sejak saat itu sekolah terus berkembang (Tellings, 1939).
Kebijakan Belanda yang membangun sekolah di Kerinci merupakan bagian dari Kebijakan Politik Etis. Kebijakan ini berasal dari keinginan kaum liberal Belanda sebagai bentuk balas budi atas semua keuntungan yang diperoleh oleh Belanda dari negeri jajahannya. Pelaksanaan pendidikan yang diterapkan di Hindia- Belanda termasuk didalamnya wilayah Kerinci memiliki kurikulum berbahasa Belanda. Hal ini bertujuan untuk menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah (Aken, 1936).

## 3.  Jalur Perdagangan Kerinci : Darat dan Sungai
Jalur Perdagangan di Kerinci dibagi menjadi dua, yaitu jalur dagang yang telah dikuasai Hindia-Belanda dan jalur dagang alternatif masyarakat Kerinci. Jalur dagang yang telah dikuasai oleh Belanda, yaitu Jalur Sungai, dan Jalur darat/jalan setapak. Jalur sungai dari Danau Kerinci terus ke Batang Merangin, melewati Bangko, yaitu Batang Masumai kemudian melewati Batang Tembesi terus ke Batang Hari hingga sampai ke kota Jambi. Jalur darat atau jalan setapak menuju ke Pantai Barat Sumatra dari Kerinci terus ke Muara Labuh hingga sampai ke Padang, atau melalui Tapan, ke Muara Sakai menuju Painan. Jalan dari Pondok Tinggi ke menuju Bengkulu melewati daerah Tapan, terus ke Lunang sampai ke Muko-muko Bengkulu (Asnan, 2016). Kendala dalam menggunakan jalur transportasi sungai, yaitu terjadi bencana alam seperti banjir. Perbedaan antara ketinggian air terendah dan tertinggi sungai saat adanya banjir bisa mencapai 16 kaki (5-3 M). Pada saat air menjadi surut pada musim kemarau, pelayaran menyusuri sungai menggunakan perahu mengalami banyak kesulitan. Muara yang berawa tidak terbebas dari banjir, terlebih lagi rintangan pelayaran. Seperti, medan bergelombang atau berbukit, yang memanjang dibeberapa bagian di sekitar lembah sungai (Van Hasselt, 1905). Sistem jalan dibagi menjadi jalan utama, jalan lalu lintas, jalan gerobak, jalan kuda dan jalan setapak (Beekman, 1929).
Masyarakat Kerinci berusaha menghindari jalur dagang yang telah dikuasai Hindia-Belanda mereka mencari jalur alternatif baru. Hal ini mereka lakukan agar dapat menghindari pembayaran pajak kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Jalur tersebut diantaranya dari Danau Kerinci terdapat beberapa anak Sungai yang salah satunya mengarah ke Batang Tabir, hingga sampai ke Rantau Panjang yang berdekatan dengan kota Jambi. Selain itu terdapat juga sungai yang mengarah ke Batang Tebo (Joustra, 1923).
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 109-116. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.50229
Selain jalur sungai terdapat juga jalan setapak yang dapat digunakan oleh masyarakat Kerinci. Jalan tersebut, yaitu:
a.  jalan yang melewati sekitar Danau Kerinci kemudian mengarah ke Lempur terus menuju daerah Air Dikit yang berdekatan dengan daerah Muko-muko. b.  Jalan yang berdekatan dengan Jambi dengan melalui Pulau Sangkar sampai ke Temiai atau melalui daerah Lempur kemudian terus menuju Pangkalan Jambu atau menuju daerah Birun, atau langsung menuju daerah Dusun Tuo terus menuju daearah Muara Siau dan menuju daerah Mesumai.
c.  Terdapat juga jalan setapak dari Pondok Tinggi mengarah ke Batang Tebo.
d.  Jalan melewati daerah Lempur terus menuju Tanjung Agung, Tanjung Kasri, Rantau Kermas, Koto Tegoh, Dusun Baru, Beringin Tinggi, Batin Pengembang, sampai ke Air Rawas atau dari Beringin Tinggi terus menuju Batang Asai, Batang Limun dan sampai di Palembang (Znoj, 1998).
Sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kerinci merupakan anak-anak Sungai Batang Tembesi. Daerah aliran sungai Batang Merangin dapat dilayari dengan perahu hingga jarak yang sangat jauh, dan cabang- cabangnya lagi dilalui oleh perahu kecil. Sedangkan jalan desa di Kerinci hanya dihubungkan oleh jalan-jalan setapak yang masih kecil. Terdapat dua jalur pada jalan setapak di daerah Kerinci. Pertama , jalan setapak untuk penduduk. Kedua , jalan setapak untuk ternak seperti sapi dan kerbau. Jalan tersebut mengarah ke Bengkulu, dan Indrapura hingga ke Padang. Pada daerah Kerinci saat itu jarang ditemui kuda. Sehingga, penduduk saat itu membawa jangkai sebagai alat angkut mereka. Jangkai adalah tas punggung yang terbuat dari anyaman rotan dan diberikan tali sebagai sandangan dikepala dan dikedua lengan tangan ( De Telegraaf , Juli 1903). Jalan di Kerinci yang dapat dilalui penduduk untuk keluar daerah, yaitu dari Sungai Penuh, Sanggaran Agung, Bangko (dan terus ke Sarolangun dan Muara Tembesi). Jalan setapak dari daerah Sijunjung, melewati Takung dan Sungai Dareh bercabang ke Muaro Bungo sampai di Muara Tembesi. Jalan dari Sijunjung ke Taluk Kuantan, dan seterusnya melewati Muara Lembu ke Gunung Sahilan (di Kampar Kiri) dan lebih jauh ke Utara, hingga sampai di jalan utama jauh dari pantai, dan terus menuju daerah Balai Salasa (pasar Selasa, bagian dari nagari yang disebut Palangai). Indrapura (sampai dimana jalan beraspal) dulunya adalah salah satu kerajaan utama Pantai Barat Sumatra, daerah ini berkembang karena membudidayakan lada (Joustra, 1923).

## SIMPULAN
Kerinci merupakan wilayah yang tertutup secara geografis, sehingga sulit untuk dimasuki oleh orang asing. Meskipun demikian masyarakat Kerinci tetap melakukan kontak dengan masyarakat luar. Kontak tersebut terjadi ketika masyarakat Kerinci sendiri yang keluar dari daerahnya dengan tujuan utamanya melakukan transaksi perdagangan.
Daerah Kerinci memiliki komoditas pertanian, yaitu padi dan kopi. Selain itu, hutan daerah ini menghasilkan, seperti kayu rotan, getah, dan sebagainya. Oleh karena itu Belanda yang sudah menguasai sebagian besar wilayah Sumatra juga inigin menguasai Kerinci. Pemerintahan Hindia Belanda menemukan cara untuk memasuki dan menguasai Kerinci, yaitu dengan meminta bantuan Bengkulu. Pada tahun 1903 Pemerintah Hindia Belanda berhasil meyakinkan bahwa kedatangan Belanda ke Kerinci adalah dengan maksud baik. Namun masyarakat Kerinci tetap tidak dapat menerima kedatangan Belanda tersebut. Sehingga terjadi peperangan antara masyarakat Kerinci dan pasukan Belanda. Pada tahun 1904 Belanda mulai mengatur urusan politik dan ekonomi masyarakat Kerinci.
Pemerintah Hindia-Belanda juga mulai menguasai komoditas dagang Kerinci, yaitu padi dan kopi. Selain itu Belanda juga mengembangkan perkebunan teh sebagai komoditas perdagangan baru di Kerinci. Perkebunan teh ini diusahakan oleh perusahaan Belanda. Komoditas dagang  yang dikuasai oleh Belanda itu dibawa ke Pantai Timur Sumatra melaui jalur Sungai dan Pantai Barat melalui jalur darat. Baik jalur darat maupun jalur sungai ini dikuasai oleh Belanda sebagai jalur perdagangan dari Kerinci ke Pantai Barat Sumatra maupun ke Pantai Timur Sumatra.
Meskipun Pemerintah Belanda melakukan eksploitasi terhadap komoditas dagang tersebut, masyarakat Kerinci tetap masih menguasai komoditas padi dan kopi. Masyarakat Kerinci menimbun padi, hal ini mereka lakukan agar terjadi kelangkaan perdagangan komoditas padi, menunggu sampai harga padi naik. Pada saat itu mereka menjual padi ke pantai Timur ataupun Pantai Barat Sumatra. Mereka membawa komoditas padi melalui jalur lain yang berbeda dari jalur yang telah dikuasai Belanda. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemeriksaan dan pajak oleh Pemerintah Belanda.
Komoditas dagang Kerinci pada saat sekarang ini adalah padi, kopi, teh dan kulit manis. Empat komoditas dagang tersebut tumbuh karena kondisi geografis Kerinci yang merupakan daerah dataran tinggi yang cukup air, ditambah lagi berada di kaki Gunung Kerinci yang sampai sekarang masih aktif. Sehingga tanah di sekitar

## Hegemoni Politik-Ekonomi di Kerinci Pada Masa Hindia-Belanda 1904-1942
wilayah Kerinci sangat subur untuk ditanami keempat komoditas dagang tersebut. Padi, kopi dan kulit manis merupakan komoditas dagang utama Kerinci yang telah mensejahterakan masyarakat Kerinci. Sedangkan teh sampai saat sekarang ini masih dikuasai oleh perusahaan, yaitu PTP 6 Nusantara.
Daerah Kerinci meskipun terisolir namun masyarakatnya telah memikirkan ekonomi pasar, dengan menjual surplus perdagangan. Masuknya Belanda tidak meningkatkan perekonomian Kerinci, Belanda hanya mendapatkan keuntungan. Masyarakat Kerinci sendirilah yang mengembangkan pertaniannya. Masyarakat Kerinci mampu mengembangkan tanaman padi, kopi dan kulit manis hingga bertahan sampai saat ini, dan menjadikat ketiga komoditas dagang tersebut menjadi yang utama di Kerinci. Meskipun demikian Belanda juga melakukan politik Etis dan membangun sekolah di Kerinci. Hal ini dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai politik balas budi kepada masyarakat Kerinci, karena Belanda telah mengeksploitasi Komoditas dagang Kerinci.

## REFERENSI
Abdurahman. (2007). Sistem Politik Indonesia . Graha Ilmu . Aman. (2014). Indonesia dari kolonialisme sampai nasionalisme . Pujangga Press. Asnan, G. (2016) Sungai dan sejarah Sumatra. Ombak. Iskandar, Z. (1984). Tambo sakti alam kerinci.
Departemen P Dan K. Beekman, A. A. (1929). Tijdschrift van het koninklijk nederlandsch aardrijkskundig genootschap. Boekhandel En Drukkerij Vookukkk E. J. Beill. Blink, H. (1929). Tijdschrift voor economische geographie; orgaan der nederlandsche vereeniging voor economische geographie. B. J. Swart ‘s-Clravenliage. Buddingh de Voogt, J. G. (1936). Indisch tijdschrift van het recht, orgaan der nederlandsch indische juristen- vereeniging. Gedrukt bij Visser. 615. 610.
De Gouvernements rubberplantage Slootwijk. 1912,
April 30. De Indische Mercur . Djambi. 1909, Juni 18. Het Nieuws van den Dag . Gottschalk, L. (1986). Mengerti sejarah . UI Press. Hendel nijverheid en stand del kultures in djambi in Mei en Juni 1918. 1918, November 29. De Indiche Mercuur .
Inlanders als Debiteuren en Crediteuren. 1918, June 16 De Sumatra Post . Jan, J. (1928). De godsdienstige rechtspraak in Nederlandsch Indië, staatsrechtelijk beschouwd. Drukkerij a Vros. 28.
Joustra, M. (1923) Minangkabau, Overzich van Land, Geschiedenis en Volk. Martinus Nijhoff. 9-10. Kerintji als Kultuurland. 1912, April 30. De Indische Mercuur . Kuntowijoyo. (2018). Pengantar ilmu sejarah . Tiara Wacana.
Maatschappij Tot Exploitatie Der Vereenigde Majang- Landen. 1927, Oktober 09. De Indische Mercuur. Nederlandsch-Indie Onlustenin Djambi. 1916, September 7. Eindhovensch Dagblad . Onlusten in Djambi. 1916, September 7. Tilburgsche Courant Dagblad van het Zuiden . Onze Koloniën, Onlusten in Djambi. 1916, September 7 Delftsche Courant Nieuwsblad voor Delft en Delfland . Opgave van de Residentie Djambi over September 1918. 1919, April 18. De Indische Mercuur. Purwanto, B. (2019). perspektif historis kesadaran kebangsaan dan kemerdekaan indonesia berdimensi kebudayaan. Historia: Jurnal Pendidikan dan Peneliti Sejarah, 2 (2), 125-134. DOI: https//doi. rog/10.17509/historia.v2i2.16636.
Rasyid, F.A. (2008). Politik Islam dan Demokrasi di Indonesia. Historia: Jurnal Pendidikan dan Peneliti Sejarah, 9 (2). Resink, G.J. (2012). Bukan 350 tahun indonesia dijajah . Komunitas Bambu.
Smits, M. B. (1927) Landbouw tijdschrift der vereeniging van landbouwconsulenten in nederlandsch indie.
Bibliotheek der Landbouwgeschool. Tellings, P.A. (1939). Encyclopaedie van naderlandsch indie tweede druk. Martinus Nijhoff. Tideman, J. (1938). Djambi . De Bussy. Van Aken, A Ph. (1936). Nota betrefende het district Korintji . Van Hasselt, A. L. (1905) Tijdschrift van het aardrijkskundig genootschap. Boekhandel En Drukkerij Vookukkk. E. J. Beill. Veth, P. J. (ed. 2). (1882) Midden sumatra, reizen en onderzoekingen der sumatra-expeditie uitgerust door het aardrijkskundig genootschap. E. J. Brill. vi. Volkseredietwezen. 1913, July 11. De Preanger-Bode Ochtend en Avonblad. . Wellan, J.W.J. (1932). Zuid sumatra economisch overzicht. H. Veenman en Zonen. Wulf, A. (1931) Landbouw tijdschrift der vereeniging van landbouwconsulenten in nederlandsch indie. Archipel Drukkerij Buitenzor.
Znoj, H. (1998) . Sons versus nephews: a highland jambi alliance at war with the british east india company, ca. 1800 . Jurnal Indonesia, ( 65), 97-121 . http://links. jstor.org/