## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia

## DISCRETIONARY ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES PASCA IMPLEMENTASI PSAK 71 DI INDONESIA PADA KELOMPOK BANK BERDASARKAN MODAL INTI (KBMI)
Widya Rizki Eka Putri 1a , Elizabeth Sugiarto Dermawan 2b 1,2 Pendidikan Profesi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia widya.126221061@stu.untar.ac.id a , elizabethsugiarto@fe.untar.ac.id b

## INFO ARTIKEL
Dikumpulkan: 17 Juni 2023;
Diterima: 11 Juli 2023; Terbit: 28 Juli 2023;

## ABSTRACT
This  study  aims  to  provide  empirical  evidence  of  differences  in  Discretionary Allowance for Impairment Losses pre and post of implementation of PSAK 71 in banks in  Indonesia  and  differences  in  banking  Discretionary  Allowance  for  Impairment Losses in each Bank Group based on Core Capital (KBMI). The per-KBMI category can show specific characteristics towards the sustainability of banking operations. There is  no  research  that  examines  the  differences  in  Discretionary  Allowance  for Impairment Losses in each category of Bank based on KBMI, so there are no specific results on the Bank's response to the implementation of PSAK 71. This study found significant differences in Discretionary Allowance for Impairment Losses before and after  the  implementation  of  PSAK  71  in  each  Bank  Group  based  on  Core  Capital (KBMI).  The  implementation  of  PSAK  71  encourages  earlier  and  more  precise recognition of credit losses, considering credit risk that is more comprehensive so that it  requires  the  Bank's  management  to  establish  a  reserve  fund  (Allowance  for Impairment  Losses).  In  the  process  of  forming  this  reserve  fund,  the  professional judgment of the management is getting higher so that the opportunity to carry out earnings  management  is  getting  bigger.  Significant  differences  in  Discretionary Allowance for Impairment Losses were also found between Bank Groups based on Core Capital (KBMI) after the implementation of PSAK 71. Banks that are at the middle level (KBMI 2 and KBMI 3) and lower levels (KBMI 1) face greater pressure to maintain their  credibility  when  the  Financial  Services  Authority  Regulation  Number  12 /POJK.03/2021 was issued, while the value of Discretionary Allowance for Impairment Losses at Bank KBMI 4 shows the lowest value of all KBMI.
Keywords: Discretionary Allowance for impairment losses, Allowance for impairment losses, PSAK 71, IFRS 9.
Volume 28 Number 2, Juli 2023, pp. 183-192 http://doi.org/10.23960/jak.v28i2.1838

## Corresponding author:
Widya Rizki Eka Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia Email : widya.126221061@stu.untar.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris perbedaan Discretionary Allowance for Impairment Losses sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan di Indonesia serta perbedaan Discretionary Allowance for Impairment
Losses perbankan  pada  setiap  Kelompok  Bank  berdasarkan  Modal  Inti  (KBMI). Kategori  per-KBMI  dapat  menunjukkan  karakteristik  spesifik  dalam  menuju keberlanjutan  operasional  perbankan.  Belum  adanya  penelitian  yang  mengkaji perbedaan Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses pada  setiap  kategori Bank  berdasarkan  KBMI  sehingga  belum  ada  hasil  spesifik  atas  respon  Bank terhadap implementasi PSAK 71. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Terdapat perbedaan yang signifikan Discretionary Allowance for Impairment Losses sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI).  Implementasi PSAK 71 mendorong pengakuan kerugian kredit secara lebih  awal  dan  lebih  tepat,  dengan  mempertimbangkan  risiko  kredit  yang  lebih komprehensif sehingga mengharuskan pihak manajemen Bank membentuk dana cadangan (Allowance  for  Impairment  Losses). Dalam  proses  pembentukan  dana cadangan  ini, professional  judgement dari  pihak  manajemen  semakin  tinggi sehingga  peluang  untuk  melakukan earnings  management semakin  besar. Perbedaan Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses yang  signifikan  juga ditemukan  antar  Kelompok  Bank  berdasarkan  Modal  Inti  (KBMI)  setelah implementasi PSAK 71. Bank yang berada pada level menengah (KBMI 2 dan KBMI 3)  dan  level  bawah  (KBMI  1)  menghadapi  tekanan  yang  lebih  besar  untuk mempertahankan kredibilitasnya saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021  diterbitkan,  sedangkan  nilai Discretionary  Allowance  for Impairment  Losses pada  Bank  KBMI  4  menunjukkan  nilai  terendah  dari keseluruhan KBMI.
Kata  Kunci: Discretionary  Allowance  for  impairment  losses,  Allowance  for impairment losses , PSAK 71, IFRS 9

## A. PENDAHULUAN
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 merupakan peraturan tentang Konsolidasi Bank Umum yang mengelompokkan Bank berdasarkan modal inti. Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) sama seperti Bank Umum berdasarkan Kelompok Usaha (BUKU), namun untuk besaran modal inti tiap kelasnya berbeda. Tujuan  dikeluarkannya peraturan  ini  adalah  untuk  mendorong  perbankan  agar  lebih berdaya saing, adaptif  dan kontributif bagi perekonomian nasional, serta mendorong industri perbankan mencapai level skala ekonomi yang lebih  tinggi.  Sistem  BUKU  memberi  keterbatasan  kepada  Bank  dalam  daftar  BUKU  1  dan  BUKU  2  yang  hanya mencakup  wilayah  nasional.  Layanan  yang  dapat  diberikan  terbatas  sehingga  memperkecil  peluang  untuk meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan Bank yang berada dalam BUKU 3 dan BUKU 4.  Bank yang terdaftar dalam BUKU 1 dibatasi dalam membuat produk digital. Hal ini sangat berdampak terutama pada masa pandemi Covid 19 dimana terjadi perubahan peta bisnis Bank ke arah digitalisasi. Pengelompokan Bank dengan KBMI dibagi menjadi empat yaitu:  KBMI  1  adalah kelompok  Bank yang  memiliki  modal inti kurang dari  Rp6 triliun,  KBMI  2 memiliki  modal  inti  Rp6  triliun-Rp14  triliun,  KBMI  3  untuk  Rp14  triliun-Rp70  triliun,  dan  KBMI  4  untuk  Bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun. Bank yang tidak mampu memenuhi modal inti sesuai dalam POJK Nomor 12 /POJK.03/2021 sampai dengan akhir tahun 2022 akan berubah status menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Oleh  karena  itu  pengelompokan  Bank  dengan  KBMI  dapat  menunjukkan  karakteristik  spesifik  dalam  menuju keberlanjutan operasional perbankan.
Perubahan peraturan yang diterbitkan oleh OJK memotivasi pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja dan  menambah  modal  inti  agar  dapat  mempertahankan  posisi  Bank  dalam  KBMI.  Salah  satu  tantangan  bagi manajemen perbankan yang harus dihadapi adalah adanya perubahan standar akuntansi keuangan dari PSAK 55 menjadi PSAK 71. Perubahan ini menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam hal pembentukan Allowance for impairment  losses (AFIL) Dalam  PSAK  55  pembentukan Allowance  for  impairment  losses menggunakan  metode Incurred Loss dimana AFIL diakui ketika nilainya telah mengalami penurunan. Perhitungan ini bersifat backward looking ,  yaitu  kewajiban  cadangan  timbul  setelah  suatu  peristiwa  terjadi  atau  terdapat  bukti  objektif  yang menunjukkan  bahwa  debitur  memiliki  risiko  gagal  bayar,  seperti  terlambat  membayar  cicilan  kredit  (Yusdika, 2021). Jumlah pencadangan yang dialokasikan berdasarkan metode incurred loss dinilai terlalu kecil karena apabila terjadi krisis ekonomi global prinsip tersebut menyebabkan perilaku pencadangan piutang kerugian kredit menjadi prosiklikal terhadap siklus bisnis (Arifullah, 2021).
Perbedaan mendasar antara PSAK 55 dan PSAK 71 dalam hal perhitungan Allowance for impairment losses adalah pada  PSAK  71  diberlakukan  metode Expected Credit Loss yang bersifat forward-looking .  Metode tersebut memperhitungkan  kemungkinan  adanya  penurunan  nilai  di  masa  mendatang  akibat  perubahan  ekonomi  yang berdampak pada risiko kredit. Metode Expected Credit Loss mulai diperhitungkan pada saat pemberian kredit diawal ( early recognition) tanpa harus menunggu adanya kerugian/penurunan nilai (Arifullah, 2021). Adanya perbedaan ini  akan  memberikan  dampak  pada  penentuan  nilai AFIL perbankan.  Husni  et.al  (2022)  menemukan  bahwa implementasi PSAK 71 memberikan dampak signifikan pada laba perbankan BUMN. Metode Expected Credit Loss dalam  PSAK  71  tetap  membutuhkan professional  judgement manager  dalam  menentukan AFIL sehingga  hal  ini memperbesar kesempatan manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba melalui Allowance for impairment losses . Unsur professional judgement manager dalam penentuan AFIL perbankan menimbulkan bagian discretionary di dalamnya. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa manager Bank dapat memanfaatkan pembentukan Allowance for Impairment Losses untuk mencapai target laba dan tujuan tertentu lainnya (Moyer, 1990; Scholes et al., 1990; Collins et al., 1995).
Adanya tekanan bagi pihak manajemen untuk mempertahankan kredibilitas Bank dan menambah modal inti guna mempertahankan status Bank dalam KBMI bertepatan dengan pemberlakuan PSAK 71 pada perbankan yang mengharuskan Bank membentuk dana AFIL yang lebih besar. Pembentukan AFIL yang memerlukan professional judgement manager  memungkinkan  peningkatan  nilai Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses pasca implementasi PSAK 71. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait Allowance for Impairment Losses karena item  ini  juga  terkait  dengan  pengawasan  mikro-prudensial  regulator  Bank  serta  keinformatifan  pengungkapan akuntansi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pembuat standar akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Apakah  terdapat  perbedaan Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses pada  setiap  kategori  Bank sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 di Indonesia?
2. Apakah  terdapat  perbedaan Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses pada  setiap  kategori  Bank menurut KBMI?
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris perbedaan Discretionary Allowance for Impairment Losses sebelum  dan  setelah  implementasi  PSAK  71  pada  perbankan  di  Indonesia  serta  perbedaan Discretionary Allowance  for  Impairment Losses perbankan pada setiap  Kelompok  Bank  berdasarkan Modal  Inti  (KBMI)  karena kategori per-KBMI dapat menunjukkan karakteristik spesifik dalam menuju keberlanjutan operasional perbankan. Belum  adanya  penelitian  yang  mengkaji  perbedaan Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses pada  setiap kategori Bank berdasarkan KBMI sehingga belum ada hasil spesifik atas respon Bank terhadap implementasi PSAK 71. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa: Pertama, salah satu pertimbangan bagi dewan standar akuntansi untuk menerbitkan standar akuntansi yang bersifat preventif terhadap manipulasi laba pada perbankan. Kedua, kontribusi bukti empiris bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengevaluasi kebijakan perubahan pengelompokan Bank di Indonesia berdasarkan modal inti.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Agency Theory
Agency  Theory merupakan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Jensen  &  Meckling  pada  tahun  1976.  Teori  yang menjelaskan  hubungan  kontraktual  antara principal selaku  pemilik  dan  agen  sebagai  manajer.  Manajemen merupakan  pihak  yang  didelegasikan  oleh  pemegang  saham  untuk  mengelola  dan  bekerja  demi  kepentingan pemegang saham. Masalah keagenan terjadi ketika adanya asimetri informasi yang memungkinkan muncul adanya konflik  kepentingan  antara  principal  dan  agen.  Agen  yang  memiliki  informasi  lebih  atas  perusahaan  memiliki peluang untuk bertindak oportunis demi keuntungan pribadinya. Literatur manajemen laba dan modal menekankan masalah keagenan yang muncul dari asimetri informasi antara Bank, investor ekuitas dan regulator yang memiliki implikasi  untuk  pelaporan  keuangan  dan  ketentuan  kerugian  pinjaman  (Beatty  dan  Liao,  2011;  Bushman  dan Williams, 2012)

## Allowance for Impairment Losses
Ozili  dan  Outa  (2017)  mengemukakan  bahwa Allowance  for  Impairment  Losses  (AFIL) merupakan  akrual diskresioner  yang  tersedia  bagi  manajer  Bank  secara  signifikan,  karena AFIL berdampak  langsung  pada  margin bunga  Bank  sehingga  mempengaruhi  pendapatan  secara  keseluruhan.  Keberadaan  unsur discretionary  accrual dalam nilai Allowance for Impairment Losses menjadikan nilai discretionary Allowance for Impairment Losses (DAFIL) sebagai dasar pengukuran manajemen laba pada perbankan. AFIL sejauh ini merupakan akrual paling kritis yang disesuaikan oleh Bank (Kanagaratnam et al. 2003; Beatty dan Liao 2014) dan umumnya memiliki hubungan yang kuat terhadap laba bersih dan modal ekuitas (Healy dan Wahlen 1999). Penentuan nilainya yang sangat tergantung pada  penilaian  manajer, AFIL dapat  mencerminkan  asimetri  informasi.  Pengembangan  model  pengukuran manajemen  laba  melalui AFIL pada  industri  perbankan  telah  banyak  dilakukan  oleh  peneliti  terdahulu.  Model berbasis specific  accruals, yaitu  pendekatan  yang  menghitung  akrual  sebagai  proksi  manajemen  laba  dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu dikembangkan oleh Beaver dan Engel (1996), Beneish (1997), Beaver dan Mc Nichols (1998) serta Kanagaretnam et al. (2004). Seiring berkembangnya zaman dan perubahan iklim ekonomi dunia, model pengukuran manajemen laba melalui Allowance for Impairment Losses juga  mengalami  perkembangan.  Model  yang  dikembangkan  oleh  Beatty  dan  Liao  (2014)  memasukkan  ukuran perusahaan, perubahan Gross Domestic Product (GDP) serta perubahan persentase unemployee pada suatu negara ke  dalam model pengukurannya.  Model  ini bertujuan  untuk  memisahkan Allowance for Impairment Losses yang mencerminkan  kinerja  fundamental  Bank  yang  normal  dengan  lebih  baik  dari Discretionary  Allowance  for Impairment Losses yang disebabkan oleh kebijaksanaan manajerial. Porsi AFIL yang tidak dapat dijelaskan (DAFIL) mencerminkan tingkat manajemen laba pada perbankan. Semakin tinggi nilai DAFIL maka semakin tinggi tingkat manajemen laba yang terjadi.

## Pengembangan Hipotesis
Perubahan  sistem  penglemopokan  Bank  Umum  yang  sebelumnya  berdasarkan  kelompok  usaha  menjadi berdasarkan modal inti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 menjadi tantangan besar bagi perbankan. Pengelompokan Bank Umum berdasarkan modal inti mensyaratkan Bank memiliki modal inti yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Upaya Bank dalam menambah modal inti dapat dilakukan melalui penerbitan saham baru, menggelar right issue maupun Intial Public Offering . Dalam upaya ini, Bank akan berusaha
untuk  menunjukkan  kinerja  terbaiknya.  Pemberlakuan  PSAK  71  yang  mengharuskan  pembentukan  dana AFIL berdasarkan Expected Credit Loss dapat menjadi celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba melalui pembentukan Allowance for Impairement Loses .
Ng et al. (2020) dan Jin et al. (2016), meneliti dampak kebijakan pada AFIL dan menemukan bahwa Bank menyisihkan AFIL yang lebih tinggi pada saat ketidakpastian kebijakan yang lebih tinggi. Asimetri informasi yang disebabkan  oleh  meningkatnya  ketidakpastian  terkait  kebijakan  ekonomi,  akan  direspon  oleh  Bank  dengan mengantisipasi  peningkatan  gagal  bayar  dan  menetapkan  banyak  akrual AFIL (Chi  dan  Li,  2017;  Bushman  dan Williams,  2015).  Penelitian yang  dilakukan oleh Putri  (2017)  menemukan  bahwa terdapat perbedaan  signifikan AFIL sebelum dan setelah implementasi standar akuntansi adopsi IFRS pada perbankan Indonesia, selain itu AFIL dibuktikan  berpengaruh  negative  terhadap  laba  setelah  implementasi  PSAK  71  Putri,  et  al  (2022).  Puspita  et.al (2022)  menemukan  bahwa interestbased  income mampu  bertahan  pada  masa  pandemi.  Hal  ini  memperkuat motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba demi mempertahankan status Bank dalam KBMI melalui celah AFIL karena  turunnya status  Bank  akan mempengaruhi pendapatan  Bank akibat perbedaan  layanan yang  dapat diberikan dalam setiap kategori KBMI. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:
Ha1:  Terdapat  perbedaan  signifikan Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses sebelum  dan  setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 1 Ha2:  Terdapat  perbedaan  signifikan Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses sebelum  dan  setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 2 Ha3:  Terdapat  perbedaan  signifikan Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses sebelum  dan  setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 3 Ha4:  Terdapat  perbedaan  signifikan Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses sebelum  dan  setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 4
Pengelompokan Bank berdasarkan modal inti mencerminkan keberlanjutan operasional Bank dimasa yang akan  datang.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Husni  et.al  (2022)  menemukan  bahwa  implementasi  PSAK  71 memberikan dampak yang berbeda pada Bank BUMN. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rizal dan Shauki (2019)  menemukan  bahwa  terjadi  kenaikan  nilai  AFIL  sehingga  mempengaruhi  modal  pada  bank early  adopter PSAK  71.  Witjaksono (2017)  menemukan  bahwa implementasi  PSAK  71 berpengaruh  terhadap penurunan CAR pada  bank  dalam  kategori  BUKU  2.  Perbedaan  modal  inti  Bank  dapat  mempengaruhi  kesiapan  Bank  dalam merespon implementasi PSAK 71. Bank yang sebelumnya terdaftar pada BUKU 1 dan 2 akan berusaha menunjukkan kinerja yang baik untuk mendapatkan tambahan modal inti sehingga dapat mempertahankan posisinya pada saat sistem  pengelompokan  KBMI  diberlakukan.  Sedangkan  Bank  yang  sebelumnya  berada  dalam  BUKU  3  dan  4 cenderung  lebih  siap  dalam  menghadapi  perubahan  standar  sehingga  dapat  memungkinkan  untuk  melakukan antisipasi  awal.  Situasi  ini  dapat  menyebabkan  perbedaan  respon  Bank  dalam  pemanfaatan AFIL pada  setiap kategori. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:
Ha5: Terdapat perbedaan signifikan Discretionary Allowance for Impairment Losses pada setiap kategori KBMI.

## C. METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Sampel dari penilitian ini adalah seluruh Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2021. Data keuangan diperoleh dari Annual Report Bank yang dipublikasikan. Selanjutnya penglompokan sampel Bank berdasarkan modal inti dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel  1 . Pengelompokan Bank berdasarkan Modal Inti Kelompok Modal Inti Jumlah KBMI 1 < 1 Triliun 24 KBMI 2 6 – 14 Triliun 6 KBMI 3 14 – 70 Triliun 6 KBMI 4 70 Triliun < 4 Total Sampel 40 Toal Tahun amatan 4

## Operasional Variabel
Pengukuran  variabel Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses sebagai  proksi  dari earnings management dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Beatty dan Liao (2014). Model ini bertujuan  untuk  memisahkan Allowance  for  Impairment  Losses yang  normal  dengan  lebih  baik,  sehingga  dapat memisahkan kinerja fundamental Bank dari Discretionary Allowance for Impairment Losses yang disebabkan oleh kebijaksanaan  manajerial.  Model  ini  sangat  sesuai  dengan  situasi  ekonomi  saat  ini  dimana  periode  penelitian dilakukan pada saat pandemi Covid 19 yang mengakibatkan krisis ekonomi di Indonesia dan meningkatkan potensi gagal bayar atas kredit. Oleh karena itu beberapa faktor baru masuk dalam pengukuran model. Model pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
AFIL t = α+ β1 ΔNPL t+1 + β2 NPL t + β3 ΔNPL t-1 + β4 ΔNPL t-2 + β5 SIZE t + β6 ΔLOAN t + β7 CO + ε t Keterangan : AFIL t
=  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang tahun t dibagi Total Loan tahun t ΔNPL t+1 = Non Performing Loan tahun t dengan t+1 dibagi Total Loan tahun t NPLt = Non  Performing Loan (kredit  yang  bermasalah) tahun  t. Kredit  yang  bermasalah  terdiri  terdiri  dari kredit  yang  diberikan  yang  berdasarkan  tingkat  kolektibilitasnya  digolongkan  menjadi  (a)  dalam perhatian khusus, (b) kurang lancar, (c) diragukan, dan (d) macet dibagi Total Loan tahun t ΔNPLt -1 =  Selisih Non Performing Loan tahun t dengan t-1 dibagi Total Loan tahun t ΔNPLt -2 =  Selisih Non Performing Loan tahun t dengan t-2 dibagi Total Loan tahun t
SIZEt =  Ln Total Asset ΔLOANt =  Selisih Total Loan tahun t dengan t-1 dibagi total Loan tahun t CO
= Charge Off (penghapusan piutang) tahun t Total Loan tahun t
Pengujian hipotesis pertama hingga hipotesis keempat dalam penelitian ini menggunankan paired sample t test untuk menguji perbedaan Discretionary Allowance for Impairment Losses sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada setiap kategori bank dalam KBMI. Sedangkan hipotesis kelima diuji menggunakan pengujian One Way ANOVA untuk melihat perbedaan Discretionary Allowance for Impairment Losses pada setiap kategori bank dalam KBMI. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang dilakukan pada awal periode implementasi PSAK 71 dan POJK Nomor 12 /POJK.03/2021 sehingga data yang tersedia masih terbatas. Oleh karena itu sebagai permulaan untuk  memvalidasi  teori  yang  ada,  pengambilan  keputusan  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  nilai signifikasnsi  10%  untuk  memperluas  peluang  menemukan  perbedaan Discretionary  Allowance  for  Impairment Losses sebelum  dan  setelah  implementasi  PSAK  71  pada  setiap  kategori  bank  dalam  KBMI  dan  perbedaan Discretionary Allowance for Impairment Losses pada setiap kategori bank dalam KBMI.

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Distribusi  data  terhadap  komponen  pengukuran Allowance  for  Impairment  Losses serta  hasil  perhitungan Discretionary Allowance for Impairment Losses atas seluruh kelompok Bank selama tahun 2018 – 2021 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. Statistik Deskriptif Bank Group AFIL NPLt+1 NPLt NPLt-1 NPLt-2 size Δ LOANt CO DAFIL KBMI 1 Min -.55 -13.02 ,00 -,62 -19.32 27,49 -55.08 ,00 -,10 Max ,03 , 12 ,22 ,15 , 14 35,13 5.06 1.00 ,07 Means -.0356 -,1344 .0385 -.0046 -,2031 30.2280 -,5689 .0546 -.0050 KBMI 2 Min -.09 -,04 ,01 -,04 -.05 31.02 -,28 -,03 -,03 Max ,00 ,04 ,08 ,04 ,05 32.89 ,52 ,25 ,00 Means -.0281 ,0003 .0280 ,0031 ,0064 31.9883 .0704 .0258 -.0094 KBMI 3 Min -,07 -,02 ,01 ,01 -,02 32.06 -,15 ,00 -,02 Max -.01 ,02 ,05 ,05 ,03 33.55 ,20 , 12 ,02 Means -.0347 -,0005 ,0286 ,0286 ,0025 32.9312 ,0311 .0396 ,0059 KBMI 4 Min -.09 -,03 ,00 -,02 -.01 27,44 -,02 ,00 -,02 Max -,02 ,03 ,04 ,03 ,03 35.08 ,92 ,09 ,02 Means -.0505 ,0038 ,0229 ,0085 ,0110 32.9688 ,1324 .0370 ,0028 Sumber: Data diolah (2022)
Data di atas menunjukkan bahwa nilai tertinggi Allowance for Impairment Loses berada pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 4 (KBMI 4). Bank dengan portofolio kredit yang lebih berisiko cenderung memiliki tingkat
Allowance for Impairement Loses yang lebih tinggi. Selain itu, Bank yang termasuk dalam KBMI 4 memiliki Kebijakan pengelolaan  risiko  yang  konservatif:  Beberapa  bank  menerapkan  kebijakan  pengelolaan  risiko  yang  lebih konservatif  dengan  mengalokasikan  jumlah  yang  lebih  besar  untuk Allowance  for  Impairement  Loses karena cenderung  mengadopsi  pendekatan  kehati-hatian  dalam  menilai  risiko  kredit  dan  memperhitungkan  potensi kerugian secara lebih luas, sehingga meningkatkan nilai Allowance for Impairement Loses.
Rata – rata nilai NPL tertinggi terjadi pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI 1) hal ini dapat disebabkan oleh risiko kredit yang berbeda, setiap Bank memiliki profil risiko kredit yang berbeda tergantung pada portofolio peminjamnya. Beberapa bank mungkin memiliki portofolio kredit yang lebih berisiko akibat pengelolaan risiko yang kurang efektif, Bank yang memiliki pengelolaan risiko yang kurang efektif atau kebijakan pemberian pinjaman  yang  longgar  mungkin  memiliki  tingkat NPL yang  lebih  tinggi.  Jika  dibandingkan  kelompok  bank berdasarkan modal inti lainnya, Bank yang tergolong kelompok KBMI 1 memiliki kapasitas modal yang lebih rendah, Bank  dengan  modal  inti  yang  lebih  rendah  cenderung  memiliki  ketersediaan  modal  yang  lebih  terbatas  untuk menangani  aset  bermasalah  atau NPL .  Dalam  situasi  ini,  tingkat NPL bank  dapat  menjadi  lebih  tinggi  karena keterbatasan kemampuan bank untuk menangani kerugian kredit yang timbul.
Selisih nilai Loan (Δ LOAN) juga terjadi pada Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI 1). Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan pemberian pinjaman yang berbeda, terutama dalam hal risiko yang diterima dan ukuran kredit yang diberikan. Bank yang lebih agresif dalam memberikan pinjaman dengan risiko yang lebih tinggi akan cenderung memiliki loan yang lebih tinggi. Sementara itu, bank yang lebih konservatif dalam pemberian pinjaman atau menerapkan standar kredit yang lebih ketat akan memiliki loan yang lebih rendah.
Nilai Charge Off tertinggi berada  pada  kelompok  Bank  berdasarkan Modal  Inti  1  (KBMI  1).  Hal  ini  sejalan dengan Nilai selisih Loan dan NonPerforming Loan yang juga terjadi pada Bank KBMI 1. Jika Bank memiliki portofolio kredit  dengan kualitas yang  buruk,  seperti  tingkat non-performing  loans (NPL) yang  tinggi,  maka  kemungkinan tingkat loan charge off juga akan tinggi. Loan charge off terjadi ketika bank mengakui bahwa suatu pinjaman tidak dapat  direalisasikan  atau  tidak  mungkin  dilunasi  sepenuhnya.  Faktor-faktor seperti  ketidakmampuan peminjam untuk membayar pinjaman, kegagalan usaha, atau perubahan kondisi ekonomi yang merugikan dapat menyebabkan peningkatan loan charge off .
Berdasarkan data di atas, nilai Discretionary Allowance For Impairement Loses terjadi pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2) setelah itu nilai tertinggi terjadi pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 3 (KBMI 3). Hal ini menunjukkan bahwa adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 yang mengelompokkan  Bank  berdasarkan  modal  inti  memotivasi  pihak  manajemen  untuk  melakukan  tindakan manajemen  laba  melalui  pembentukan Allowance  for  Impairement  Loses guna  mempertahankan  performa  Bank sehingga dapat menarik minat investor yang nantinya akan menambah modal inti Bank. Selain itu keinginan untuk mempertahankan  posisi  Bank  dalam  pengelompokan  Bank  berdasarkan  modal  inti  juga  diindikasikan  sebagai penyebab Nilai Discretionary Allowance for Impairement Loses tertinggi terjadi pada Bank KBMI menengah yaitu KBMI 2 dan KBMI 3.

## Hasil dan Pembahasan
Terdapat  perbedaan  signifikan Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses sebelum  dan  setelah implementasi PSAK 71 pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti.
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  pada  tingkat  signifikansi  10%  pada  penelitian  ini,  diperoleh  hasil bahwa seluruh hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Discretionary Allowance for Impairment Losses sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 di setiap kategori Bank. Hasil Uji statistik hipotesis ditunjukkan pada tabel berikut ini
Tabel 3. Hasil Uji t No Hipotesis t Tabel t Hitung Sig 1 Ha1: Terdapat perbedaan signifikan Discretionary Allowance for Impairment Losses sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 1 1.29 1.858 .069 2 Ha2: Terpdapat perbedaan signifikan Discretionary Allowance for Impairment Losses sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 2 1.318 2.132 .056 3 Ha3: Terdapat perbedaan signifikan Discretionary Allowance for Impairment Losses sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 3 1.318 1.848 .092 4 Ha4: Terdapat perbedaan signifikan Discretionary Allowance for Impairment Losses sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 4 1.337 4.862 .002
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada Discretionary Allowance for Impairment Losses sebelum dan setelah impelementasi PSAK 71 pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). Hasil ini menunjukkan bahwa Ha1, Ha2, Ha3 dan Ha4 diterima. Hal ini dapat disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  seperti  perubahan  metode  perhitungan,  Implementasi  PSAK  71  memberikan pedoman yang lebih rinci tentang bagaimana bank harus menghitung Allowance for Impairment Losses . Sebelumnya, bank mungkin menggunakan metode yang berbeda atau kurang terstandarisasi dalam menentukan Allowance for Impairment  Losses .  Implementasi  PSAK  71  dapat  menyebabkan  perubahan  dalam  metode  perhitungan  yang digunakan, termasuk faktor-faktor seperti penilaian risiko kredit, kualitas portofolio kredit, dan kondisi ekonomi yang  harus  dipertimbangkan.  Perubahan  ini  dapat  menyebabkan  perbedaan Allowance  for  Impairment  Losses sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71.
Selain  itu,  peningkatan  kualitas  pengakuan  kerugian  kredit  pada  PSAK  71  mengharuskan  bank  untuk mengakui  kerugian  kredit  dengan  lebih  tepat  waktu  dan  memadai.  Standar  tersebut  mendorong  bank  untuk melakukan penilaian risiko kredit yang lebih akurat, menggunakan data historis dan informasi aktual yang relevan, serta mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan regulasi. Implementasi PSAK  71  dapat  menghasilkan  peningkatan  dalam  pengakuan  kerugian  kredit,  yang  pada  gilirannya  dapat mempengaruhi  nilai Allowance  for  Impairment  Losses .  PSAK  71  juga  merupakan  penyesuaian  terhadap  praktik internasional, PSAK 71 didasarkan pada standar internasional, terutama International Financial Reporting Standard 9  (IFRS  9).  Implementasi  PSAK  71  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesesuaian  akuntansi  bank  Indonesia  dengan praktik  internasional.  Oleh  karena  itu,  perbedaan Allowance  for  Impairment  Losses sebelum  dan  setelah implementasi PSAK 71 dapat mencerminkan penyesuaian bank Indonesia terhadap praktik internasional yang lebih ketat dan terstandarisasi dalam mengakui dan mengalokasikan kerugian kredit.
Faktor lain yang dapat menyebabkan perbedaan Allowance for Impairment Losses adalah perubahan kondisi ekonomi dan risiko kredit. Selain perubahan akuntansi, perbedaan Allowance for Impairment Losses sebelum dan setelah  implementasi  PSAK  71  juga  dapat  tercermin  dalam  perubahan  kondisi  ekonomi  dan  risiko  kredit  yang dihadapi  oleh  bank.  PSAK  71  mendorong  pengakuan  kerugian  kredit  secara  lebih  awal  dan  lebih  tepat,  dengan mempertimbangkan  risiko  kredit  yang  lebih  komprehensif.  Jika  kondisi  ekonomi  memburuk  atau  risiko  kredit meningkat setelah implementasi PSAK 71, bank mungkin perlu mengalokasikan Allowance for Impairment Losses yang lebih tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian yang lebih besar.
Dalam  kombinasi,  faktor-faktor  di  atas  dapat  menyebabkan  perbedaan Allowance  for  Impairment  Losses (AFIL) sebelum  dan  setelah  implementasi  PSAK  71.  Implementasi  PSAK  71  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas informasi  keuangan  dan  pengakuan  risiko  kredit  bank,  serta  memastikan  bahwa  alokasi  kerugian  kredit  yang memadai dilakukan. Namun tingginya kebutuhan professional judgment dalam penentuan Allowance for Impairment Losses oleh pihak manajemen Bank dapat menjadi celah bagi pihak manajemen untuk melakukan tindakan earnings management melalui pembentukan Allowance for Impairment Losses. Kondisi ini tercermin pada nilai Discretionary Allowance for Impairment Losses yang berbeda secara signifikan sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71 pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI).
Terdapat perbedaan signifikan Discretionary Allowance for Impairment Losses pada setiap kategori KBMI Pengujian  hipotesis  kelima  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  varians (ANOVA) untuk  menguji perbedaan  rerata Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses antar  Kelompok  Bank  Berdasarkan  Modal  Inti (KBMI). Hasil pengujian hipotesis pada tingkat signifikansi 10% menunjukan bahwa nilai F hitung > dari F tabel yaitu 2,578 >  2.119  dengan  nilai  signifikansi  0,056.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  rerata Discretionary Allowance for Impairment Losses antar KBMI seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4. Hasil Uji ANOVA Hipotesis F Tabel F Hitung Sig Ha5: Terdapat perbedaan signifikan Discretionary Allowance for Impairment Losses pada setiap kategori KBMI 2.119 2.578 .056

## Sumber: Data diolah (2022)
Perbedaan Discretionary Allowance for Impairment Losses antar KBMI dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti  kualitas  asset,  kualitas  aset  bank  terutama  portofolio  kredit,  dapat  berbeda  antara  kelompok  bank berdasarkan modal inti. Bank dengan modal inti yang lebih besar mungkin memiliki portofolio kredit yang lebih berkualitas  atau  lebih  rendah  risiko  kredit.  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  risiko  kredit,  alokasi Allowance  for Impairment  Losses dan  performa  keuangan  bank  secara  keseluruhan.  Selain  itu,  modal  inti  bank  dapat
mempengaruhi struktur pembiayaan bank, termasuk rasio utang terhadap ekuitas. Bank dengan modal inti yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak akses ke pembiayaan eksternal atau dapat mengandalkan pembiayaan internal yang  lebih  kuat.  Ini  dapat  mempengaruhi  kemampuan  bank  untuk  mengelola risiko,  pertumbuhan,  dan kinerja  keuangan  secara  keseluruhan.  Kelompok  bank  berdasarkan  modal  inti  yang  berbeda  dapat  menghadapi tantangan yang berbeda dalam mempertahankan keberlanjutan modal dan stabilitas keuangan. Bank dengan modal inti yang lebih kecil mungkin menghadapi risiko modal yang lebih besar dan mungkin perlu mengambil langkah- langkah  untuk  memperkuat  modal.  Sebaliknya,  bank  dengan modal  inti yang  lebih  besar  mungkin  lebih  mampu memenuhi persyaratan modal yang diberlakukan oleh otoritas pengawas.
Situasi ini menyebabkan perbedaan Discretionary Allowance for Impairment Losses yang terjadi pada masing – masing kelompok Bank. Bank yang berada pada level menengah (KBMI 2 dan KBMI 3) dan level bawah (KBMI 1) menghadapi  tekanan  yang  lebih  besar  untuk  mempertahankan  kredibilitasnya  saat  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 diterbitkan. Bank akan berusaha memenuhi ekspektasi pasar terhadap kinerja keuangannya  dalam  upaya  untuk  menunjukkan  kinerja  yang  lebih  baik.  Laporan  keuangan  yang  menunjukkan kinerja  yang  lebih  baik  dapat  mempengaruhi  harga  saham  bank.  Bank  dapat  melakukan earnings  management melalui pembentukan Allowance for Impairment Losses untuk menciptakan kesan kinerja yang lebih positif, yang dapat  meningkatkan  harga  saham  sebagai  upaya  meningkatkan  modal  inti  Bank.  Sedangkan  nilai Discretionary Allowance  for  Impairment  Losses pada  Bank  KBMI  4  menunjukkan  nilai  terendah  dari  keseluruhan  KBMI.  Bank dengan modal inti yang lebih besar cenderung memiliki ukuran dan skala operasional yang lebih besar. Hal ini dapat memberikan keuntungan dalam hal diversifikasi portofolio, akses ke sumber daya yang lebih besar, dan potensi pendapatan  yang  lebih  tinggi  sehingga  motivasi  manajemen  untuk  melakukan earnings  management melalui pembentukan Allowance for Impairment Losses semakin rendah.
Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan industri juga dapat berperan dalam perbedaan Discretionary Allowance for Impairment Losses antara kelompok bank. Perubahan dalam kondisi ekonomi dapat mempengaruhi nilai Allowance  for  Impairment  Losses pada  bank.  Jika  bank  beroperasi  di  lingkungan  ekonomi  yang  tidak  stabil seperti saat pandemic covid, Bank – Bank dengan portofolio kredit yang terdampak saat pandemic akan membentuk dana cadangan yang lebih besar. Hal ini juga akan memperbesar peluang terjadinya earnings management karena tingginya professional  judgement dari  pihak  manajemen  dalam  pembentukan  dana  cadangan.  Perbedaan Discretionary Allowance for Impairment Losses pada kelompok bank berdasarkan modal inti dapat dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor-faktor di atas. Setiap bank memiliki profil risiko yang berbeda, kebijakan pengelolaan risiko yang  berbeda,  serta  respon  terhadap  kondisi  ekonomi  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu,  tingkat Discretionary Allowance for Impairment Losses yang lebih tinggi pada kelompok bank tertentu dapat mencerminkan kebijakan internal bank tersebut dan kondisi kredit yang dihadapinya.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  bukti  empiris  atas  perbedaan Discretionary  Allowance  for Impairment  Losses sebelum  dan  setelah  implementasi  PSAK  71  di  Indonesia  pada  setiap  Kelompok  Bank berdasarkan  Modal  Inti  (KBMI) serta  perbedaan Discretionary  Allowance for  Impairment  Losses antar  Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan Discretionary Allowance for Impairment Losses sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI).  Implementasi PSAK 71 mendorong pengakuan kerugian kredit secara lebih awal dan lebih tepat, dengan mempertimbangkan risiko kredit yang lebih komprehensif sehingga mengharuskan pihak manajemen Bank membentuk dana cadangan (Allowance for Impairment Losses). Dalam proses pembentukan dana cadangan ini, professional judgement dari pihak manajemen semakin tinggi sehingga peluang untuk melakukan earnings management semakin besar.
Perbedaan  yang  signifikan  juga  ditemukan  pada Discretionary  Allowance  for  Impairment  Losses antar Kelompok  Bank  berdasarkan  Modal  Inti  (KBMI)  setelah  implementasi  PSAK  71.  Bank  yang  berada  pada  level menengah  (KBMI  2  dan  KBMI  3)  dan  level  bawah  (KBMI  1)  menghadapi  tekanan  yang  lebih  besar  untuk mempertahankan  kredibilitasnya  saat  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  12  /POJK.03/2021  diterbitkan, sedangkan nilai Discretionary Allowance for Impairment Losses pada Bank KBMI 4 menunjukkan nilai terendah dari keseluruhan KBMI. Bank dengan modal inti yang lebih besar cenderung memiliki ukuran dan skala operasional yang lebih besar sehingga dapat memberikan keuntungan dalam hal diversifikasi portofolio, akses ke sumber daya yang lebih besar,  dan potensi pendapatan  yang  lebih  tinggi  sehingga motivasi  manajemen  untuk  melakukan earnings management melalui pembentukan Allowance for Impairment Losses semakin rendah.
Penelitian ini belum melibatkan faktor eksternal dalam pengukuran Discretionary Allowance for Impairment Losses sehingga  komponen  pengukuran  hanya  bersumber  dari  internal  Bank,  selain  itu  sebagian  dari  periode penelitian dilakukan pada masa pandemi sehingga hasil yang ditemukan memungkinkan untuk dipengaruhi faktor lain.
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  melibatkan  faktor  eksternal  dalam  pengukuran discretionary allowance for impairment losses sehingga nilai yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan unsur discretionary dalam pembentukan allowance for impairment losses. Peneiltian selanjutnya juga dapat dilakukan diluar masa pandemic untuk memporoleh hasil yang lebih akurat .

## REFERENSI
Arifullah,  M.  N.  (2021).  Pencadangan  Piutang  Pada  Perusahaan  Sub-Sektor  Perbankan  Di  Indonesia:  Implementasi Penerapan PSAK 71. Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, 1-2.
Beatty AL, Liao S (2014) Financial accounting in the banking industry: a review of the empirical literature. J Account Econ 58:339 – 383
Beaver  WH,  Engel  EE  (1996)  Discretionary  behavior  with  respect  to  allowances  for  loan  losses  and  the  behavior  of security prices. J Account Econ 22:177 – 206 Beaver,  W.  H.,  &  McNichols,  M.  F.  (1998).  The  characteristics  and  valuation  of  loss  reserves  of  property  casualty insurers. Review of Accounting Studies , 3 , 73-95.
Beaver, William.Hand E.E. Engel. 1996. “Discretionary behavior with respect to allowance for loan losses and the behavior of security prices”. Journal of Accounting and Economics. Vol.22
Beneish,  M.  D.  (1997).  Detecting  GAAP  violation:  Implications  for  assessing  earnings  management  among  firms  with extreme financial performance. Journal of accounting and public policy , 16 (3), 271-309.
Bushman,  R.  M.,  &  Williams,  C.  D.  (2015).  Delayed  expected  loss  recognition  and  the  risk  profile  of  banks. Journal  of Accounting Research , 53 (3), 511-553.
Bushman, R., and C. Williams. 2012. Accounting discretion, loan loss provisioning, and discipline of banks’ risk -taking. Journal of Accounting & Economics 54, 1-18.
Chi, Q., & Li, W. (2017). Economic policy uncertainty, credit risks and banks’ lending decisions: Evidence from Chinese commercial banks. China journal of accounting research , 10 (1), 33-50.
Collins, J., D. Shackelford, and J. Wahlen. 1995. Bank Differences in the Coordination of Regulatory Capital, Earnings, and Taxes. Journal of Accounting Research 33, 263-291
Healy PM, Wahlen JM (1999) A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Account Horiz 13:365 – 383
Husni, M., Apriliani, W. A., & Idayu, R. (2022). Analisis Penerapan Psak 71 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai: Pada Perusahaan Sektor Perbankan Bumn Yang Terdaftar i BEI. Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan , 2 (1), 62-81.
Jensen,  Michael  C.  dan  William  Meckling.  1976.  “Theory  of  the  Firm,Managerial  Behavior,  Agency,  and  Ownership Structure”. Journal of Financial Economics3 (4):305 -360.
Jensen,  Michael  C.  dan  William  Meckling.  1976.  “Theory  of  the  Firm,Managerial  Behavior,  Agency,  and  Ownership Structure”. Journal of Financial Economics3 (4):305 -360.
Jin, J., Kanagaretnam, K., & Lobo, G. J. (2016). Discretion in bank loan loss allowance, risk taking and earnings management. Accounting & Finance
Kanagaretnam  K,  Lobo  GJ,  Mathieu  R  (2003)  Managerial  incentives  for  income  smoothing  through  bank  loan  loss provisions. Rev Quant Finance Accoun 1:63 – 80
Kanagaretnam, K., G. Lobo, D. Yang. 2004. Joint tests of signaling and income smoothing through bank loan loss provisions. Contemporary Accounting Research 21, 843-884.
Moyer, S. E. (1990). Capital adequacy ratio regulations and accounting choices in commercial banks. Journal of accounting and economics , 13 (2), 123-154.
Ng,  J.,  Saffar,  W.,  &  Zhang,  J.  J.  (2020).  Policy  uncertainty and  loan  loss  provisions  in  the  banking  industry.  Review  of Accounting Studies, 1-52.
Ozili, P. K., & Outa, E. (2017). Bank loan loss provisions research/ : A review. Borsa Istanbul Review, 17(3), 144 – 163.
Puspita, M., Oktavia, R., & Putri, W. R. E. (2022). The Pandemic Impact on Interest Based Income by Category of Commercial Banks in Indonesian. Asian Journal of Economics, Business and Accounting , 22 (14), 43-53.
Putri,  W.  R.  E.  (2017).  Analisis  Kualitas  Laba  Sebelum  dan  Sesudah  Diterapkan  SAK  Adopsi  IFRS  di  Indonesia  dan Implikasinya terhadap Reaksi Investor. Jurnal Akuntansi dan keuangan , 22 (2), 107.
Rakastina  Putri,  H.,  Oktavia,  R.,  &  Rizki  Eka  Putri,  W.  (2022).  The  Changes  in  Accounting  Standard:  Their  Impact  of Implementation Allowance Impairment Losses. Asian Journal of Economics, Business and Accounting , 22 (8), 30-41. Rizal, P. A, dan Shauki, R. E. 2019. Motif dan Kendala Bank Melakukan Penerapan Dini PSAK 71 Terhadap CKPN Kredit. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 16, No. 1, h. 83-107.
Scholes, M. S., Wilson, G. P., & Wolfson, M. A. (1990). Tax planning, regulatory capital planning, and financial reporting strategy for commercial banks. The Review of Financial Studies , 3 (4), 625-650.
Tran, D.V., Hassan, M.K. & Houston, R. Discretionary loan loss provision behavior in the US banking industry. Rev Quant Finan Acc 55 , 605 – 645 (2020)
Witjaksono, Armanto. 2017. Dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit. Jurnal Online Insan Akuntan. Vol.2, No.1
Yusdika, A. I. (2021). Penerapan PSAK 71 pada Bidang Keuangan Perbankan Selama Pandemi COVID-19. Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis, 402-416.