## Upaya pembentukan karakter kepemimpinan lintas budaya dalam membangun kemampuan resolusi konflik generasi milennial
(Studi kasus pada mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang)
Aris Riswandi Sanusi a, 1* , Bunyamin Maftuh b, 2 , Elly Malihah c, 3
a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
1 arissanusi@upi.edu*; 2 bunyaminmaftuh@upi.edu; 3 ellyms@upi.edu *korespondensi penulis
Informasi artikel

## ABSTRAK
Diterima: 18 Juni 2020 Disetujui: 3 Oktober 2020
Kata kunci:
Kepemimpinan Lintas Budaya Resolusi Konflik Konflik  merupakan  suatu  keniscayaan  dalam  kehidupan  masyarakat  sehingga menuntut  mahasiswa  untuk  memiliki  karakter  kepemimpinan  lintas  budaya  dan kemampuan resolusi konflik sebagai upaya mengelola konflik menjadi suatu kekuatan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Universitas Buana  Perjuangan  dalam  membentuk  kemampuan  resolusi  konflik  mahasiswa. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara pada dosen dan mahasiswa, observasi,  dan  studi  literatur.  Hasil  yang  ditemukan  yaitu  upaya  yang  dilakukan Universitas  Buana  Perjuangakan  Karawang  dalam  membentuk  karakter kepemimpinan lintas budaya dan kemampuan resolusi konflik mahasiswa dilakukan dengan  cara  pelembagaan  melalui  orientasi  pegawai  dan  mahasiswa,  pembentukan satuan  pengawas  internal  dan  lembaga  penyelesaian  konflik,  serta  upaya  edukatif yang  dilakukan  melalui  kolaborasi  pelatihan  kepemimpinan,  Pendidikan Kewarganegaraan, dan Jatidiri Bangsa. Melalui upaya-upaya tersebut tercipta suasana kondusif yang tercermin dalam interaksi akademik yang tertib dan solutif.

## ABSTRACT
Received: 18 Jun 2020
Accepted:
3 Oct 2020

## Keywords:
Cross Cultural Leadership Conflict Resolution Conflict is a necessity in people's lives so it requires students to have cross-cultural leadership  character  and  conflict  resolution  ability  as  an  effort  to  manage  conflict into a nation's strength. This study aims to to find out the efforts made by the Buana Perjuangan University in shaping student conflict resolution  abilities. This research was  conducted  using  a  qualitative  approach  and  descriptive  method  by  collecting data  through  interviews  with  lecturers  and  students,  observation,  and  literature studies. The results found were the efforts made by the Buana Perjuangan University in  forming  cross-cultural  leadership  character  and  the  ability  of  student  conflict resolution  carried  out  by  institutionalization  through  employee  and  student orientation,  the  formation  of  internal  supervisory  units  and  conflict  resolution institutions,  as  well  as  educational  efforts  undertaken  through  collaborative leadership  training  ,  Citizenship  Education,  and  National  Identity.  The  impact creates a conducive atmosphere which is reflected in orderly and solution academic interactions.
Copyright © 2020 (Aris Riswandi Sanusi, Bunyamin Maftuh & Elly Malihah). All Right Reserved
How to Cite: Sanusi,  A.  R.,  Maftuh,  B.  &  Malihah,  E.  (2020).  Upaya  pembentukan  karakter  kepemimpinan lintas  budaya  dalam  membangun  kemampuan  resolusi  konflik  generasi  milenial . Jurnal  Ilmiah Mimbar Demokrasi , 20(1), 28-37. DOI: 10.21009/jimd.v20i1.15661
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International  License . Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal holds the copyright.

## Pendahuluan
Globalisasi  dewasa  ini  menjadi  sebuah kemajuan  sekaligus  tantangan  yang  harus
dihadapi  seluruh  masyarakat  dunia.  Arus informasi  dan  komunikasi  yang  berkembang pesat  tidak  terkecuali  berdampak  pada

## Vol. 20 No. 1 Tahun 2020 | Hal. 28 – 37
pergeseran  nilai.  Pergeseran  nilai  tersebut disebabkan  oleh  tekanan  yang  diberikan globalisasi  dalam  seluruh  aspek  kehidupan kebangsaan,  seperti  ekonomi,  sosial  budaya, hukum, dan politik. Kekuatan utama globalisasi, yang  meliputi  saling  ketergantungan  ekonomi, semakin  pentingnya  organisasi  politik  dan ekonomi  internasional,  dan  peningkatan  migrasi yang  cepat  adalah  kenyataan  yang  telah menyebabkan  komunitas  akademik  di  bidang kajian  kewarganegaran  menyerukan  interpretasi kewarganegaraan yang lebih global (Banks, 2004; Barbule  &  Torres,  2000;  castle,  2004,  Heater, 2000,  Morais  &  Ogden,  2011,  Oxfam,  2006, Rapoport, 2010). Perkembangan globalisasi yang begitu  pesat  ini  membuka  mata  manusia  untuk melihat  segala  bentuk  perbedaan  yang  ada  di dunia  ini  baik  perbedaan  ras,  agama,  etnis, budaya,  dan  gender.  Hal  ini  serta  merta membawa  dampak  pada  pergeseran  nilai manusia  yang  membeda-bedakan  dengan manusia  lainnya.  Perbedaan-perbedaan  ini seyogyanya  tidak  bisa  dikatakan  hierarkis  atau dengan kata lain tidak bisa diklasifikasikan secara vertikal.  Mengingat  perbedaan  inilah  yang menopang kehidupan manusia di dunia.
Tak  terlepas  juga  bagi  Indonesia  sebagai negara  berkembang  menjadi  salah  satu  tujuan dari  dampak  yang  dihasilkan  oleh  globalisasi. Globalisasi  dewasa  ini  menjadi  sebuah  tuntutan yang harus dihadapi seluruh warga negara dunia. Pesatnya  arus  informasi  dan  komunikasi berdampak pada pergeseran peran warga negara yang  menuntut  untuk  semakin  dewasa  dalam menyikapinya.  Pergeseran  peran  warga  negara disebabkan  oleh  tekanan  yang  diberikan globalisasi  dalam  seluruh  aspek  kehidupan kebangsaan,  seperti  ekonomi,  sosial  budaya, hukum,  dan  politik.  Terlebih,  Indonesia merupakan  suatu  bangsa  yang  memiliki karakteristik masyarakat majemuk dibangun atas keragamana  suku  bangsa,  ras,  agama,  termasuk sistem  sosial  budaya.    Layaknya  diungkapkan Wilodati  (2010,  hlm.157)  bahwa  “Bangsa Indonesia  adalah  bangsa  yang  plural  atau majemuk  dengan  keragaman  suku,  agama,  dan budaya”.  Mengingat  karakteristik  bangsa Indonesia yang majemuk diperlukan suatu sikap yang dapat mengakomodasi perbedaan sehingga dapat mencakup semua golongan. Wajib adanya sikap  toleransi,  saling  menghormati  serta  hidup saling berdampingan ( koeksistensi ) antar golongan dan  budaya  demi  tercapainya  kehidupan  yang harmonis dan damai. Hefner (Budimansyah dan
Suryadi,  2008,  hlm.28)  “m engilustrasikan Indonesia  memiliki  warisan  dan  tantangan pluralisme budaya ( cultural pluralism ) secara lebih mencolok  sehingga  dipandang  sebagai  “ lokus klasik ”  bagi  bentukan  baru  “masyarakat majemuk”  ( plural  society )”.  Selanjutnya  Nasikun (Budimansyah  dan  Suryadi,  2008  hlm.28) mengungkapkan “bahwa kemajemukan masyarakat  Indonesia  paling  tidak  dapat  dilihat dari  dua  cirinya  yang  unik, pertama secara horizontal  ia  ditandai  oleh  kenyataan  adanya kesatuan-kesatuan  sosial  berdasarkan  perbedaan suku  bangsa,  agama,  adat,  serta  perbedaan kedaerahan,  dan kedua secara  vertikal  ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan  atas  dan  lapisan  bawah  yang  cukup tajam”.
Karakteristik  kemajemukan  masyarakat Indonesia  dapat  kita  pandang  dalam  dua  sudut pandang yaitu dalam sisi kekayaan dan di sisi lain sebagai  tantangan  timbulnya  permasalahan dampak  dari  perbedaan.  Sebagai  sebuah khazanah  kekayaan  bangsa,  kemajemukan bangsa Indonesia menjadi sebuah kekuatan bagi Indonesia  dalam  menjalani  pergaulan  global yang  berdampak  pada  tidak  mudahnya  bangsa Indonesia  dalam  menerima  perubahan  budaya. Namun  sisi  lain  yang  tidak  bisa  kita  lupakan terletak  pada  peluang  terjadinya  konflik horizontal antar budaya yang hidup di Indonesia. Soebadio (Ruyadi dalam Wilodati, 2010 hlm.157- 158)  memberikan  gambaran  kemajemukan masyarakat  Indonesia  sebagai  sebuah  potensi dan  sekaligus  sebagai  permasalahan  sebagai berikut.
(1) Indonesia  berupa  kepulauan  yang  luas sekali, lebih dari 5.000 km dari ujung Barat keujung  Timur  dan  hampir  2.000  km  dari ujung  Utara  keujung  Selatan.  Hal  itu  kita ketahui  semua.  Namun,  di  setiap  daerah, pulau  atau  di dalam  perbatasan  suatu  suku bangsa,  halaman  itu  tidak  selalu  disadari. Memang  kebanyakan  orang  tampak  sulit sekali  membayangkan  betapa  luasnya Negara  Indonesia  ini  yang  dengan  politik Wawasan  Nusantara  sekarang  meliputi wilayah 5 juta km 2 secara sah.
(2) Dalam  wilayah  seluas  itu,  jumlah  pulaunya 13.977  walau  hanya  sekitar  6.000  yang dihuni.  Penduduk  dalam  pulau-pulau  itu beranekaragam,  berbahasa  lebih  dari  300 dialek,  malahan  di  antaranya  ada  bahasa mandiri,  sedangkan  adat  istiadatnya  atau budaya  setempatnya  beraneka  variasi  pula.
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
VOL.20, NO.1, OKTOBER 2020
UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER KEPEMIMPINAN LINTAS BUDAYA DALAM MEMBANGUN KEMAMPUAN RESOLUSI KONFLIK GENERASI MILENIAL Aris Riswandi Sanusi 1 , Bunyamin Maftuh 2 , Elly Malihah 3
Hal. 28-37
Hal itupun diketahui umum. Namun, dalam hal  ini  juga  tidak  disadari  oleh  setiap kelompok atau individu secara perorangan.
(3) Keanekaragaman  bahasa  dan  kebudayaan setempat  itu  akhirnya  memiliki  dasar  yang sama,  dalam  arti  berasal  dari  rumpun bahasa dan jenis budaya yang sama. Hal itu ditemukan  dalam  penelitian  sosial  budaya yang secara mendalam dimulai oleh sarjana- sarjana  asing  pada  abad  ke-19.  Masalah dasar bahasa dan budaya yang sama itupun kita ketahui secara umum sejak cukup lama. Tetapi,  sekali  lagi,  hal  itu  juga  tidak selamanya  disadari  sepenuhnya  oleh  kita. Seperti  juga  lambang  negara,  Bhineka Tunggal Ika, yang mencerminkan kesadaran akan  keanekaragaman  dengan  dasar  yang sama  itu  dan  yang  terpampang  dimana- mana,  akhirnya  juga  tidak  setiap  waktu diperdalami  maknanya,  apalagi  dijadikan patokan hidup.
Sejalan dengan pendapat di atas Manan dan Ju  Lan  (2011,  hlm.2)  mengungkapkan  bahwa “kemiskinan,  korupsi,  lemahnya  ketahanan budaya,  dan  juga  konflik  antaretnik  dan  konflik yang mengatasnamakan agama yang marak sejak era  reformasi  merupakan  tantangan  yang  secara langsung  atau  tidak  langsung  memengaruhi kadar  nasionalisme  Indonesia  di  kalangan rakyatnya”.  Latar  belak ang  budaya  bangsa  yang beraneka  ragam  memunculkan  kecenderungan konflik  yang  melanda  bangsa  lebih  besar dilatarbelakangi  oleh  rendahnya  kesadaran budaya  bangsa  sehingga  penyelesaian  konflik pun harus didasarkan pada pendekatan budaya.
Berangkat dari pandangan tersebut, peluang konflik  akan  menjadi  momok  bagi  bangsa  yang besar  ini.  Perlu  adanya  sikap  preventif  untuk setidaknya  mencegah  konflik  ini  terjadi  di kemudian  hari.  Oleh  karena  itu,  langkah  yang harus  dilakukan  bangsa  ini  adalah  melakukan edukasi  yang  komprehensif  dan  kontinu  dari pada  setiap  golongan  terlebih  pada  mahasiswa sebagai  kalangan  pemuda  yang  cenderung  lupa akan budaya bangsa dan semakin rentan tergerus jati  dirinya.  Hal  ini  didasarkan  pada  peran pemuda  seperti  yang  dimuat  dalam  UU  RI  No. 40  tahun  2009  tentang  Kepemudaan  yang berbunyi  pemuda  berperan  aktif    sebagai kekuatan  moral,  kontrol  sosial,  dan  agen perubahan  dalam  segala  aspek  pembangunan nasional.  Begitu  pun  didasari  atas  karakteristik pemuda seperti pada UU RI No. 40 tahun 2009 tentang  kepemudaan  pasal  6  yaitu  “memiliki
semangat  kejuangan,  kesukarelaan,  tanggung jawab,  dan  ksatria,  serta  memiliki  sifat  kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik” .
Mengingat  pemuda  sebagai  ujung  tombak perjuangan  bangsa,  maka  sudah  selayaknya generasi  muda  dipersiapkan  menjadi  pemuda yang  mampu  menjalankan  perannya  sesuai amanat  konstitusi  kepemudaan.  Windari  (2013, hlm. 10-11) berpendapat:
"Sikap  kritis,  idealis,  inovatif,  solider,  dan semangat  juang  tinggi  merupakan  potensi yang  dimiliki  pemuda.  Sehingga  dengan adanya  organisasi  pemuda,  sikap  positif  ini akan  mendorong  kegiatan  positif  untuk nantinya  akan  mampu  menciptakan  generasi penerus  bangsa  yang  memegang  jabatan tinggi menggantikan pemimpin lama ataupun seniornya."
Permasalahan konflik budaya dan rendahnya  kesadaran  generasi  milenial  terhadap implementasi  jati  diri  bangsa  saat  ini  menuntut perlu  adanya  upaya  edukatif  sebagai  upaya mempersiapkan  generasi  muda  yang  memiki karakter  kepemimpinan  lintas  budaya  yang memiliki  kemampuan  komunikasi  antarbudaya. Sitaram  (Budimansyah  dan  Suryadi,  2008,  hlm. 165)  mendefinisikan  komunikasi  antarbudaya sebagai  seni  untuk  memahami  dan  saling mengerti  antara  khalayak  yang  berbeda kebudayaan.  Komunikasi  antarbudaya  menjadi suatu  kebutuhan  bagi  mahasiswa  sebagai generasi  milenial  yang  disiapkan  untuk  menjadi pemimpin  yang  memiliki  kemampuan  resolusi konflik.  Kepemimpinan  inilah  yang  dimaknai sebagai pemimpin lintas budaya.

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  metode  deskriptif.  Penggunaan  metode ini  didasarkan  pada  harapan  peneliti  yang menginginkan data lapangan dari kondisi sumber data  dalam  keadaan  natural,  sehingga  peneliti dapat  menemukan  data  yang  bersifat  natural. Melalui  pendekatan  kualitatif  pula  diharapkan mendapatkan  informasi  mendalam  dalam  upaya pembentukan  karakter  kepemimpinan  lintas budaya mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pengumpulan data dalam penelitian  ini  di  lakukan  dengan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Pengolahan  data dilakukan  melalui  tiga  tahap,  yaitu  reduksi  data, penyajian dan penarikan kesimpulan .

## Vol. 20 No. 1 Tahun 2020 | Hal. 28 – 37

## Hasil dan pembahasan
Manajemen  Konflik  di  Universitas  Buana Perjuangan Karawang
Hasil  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan  dari  beberapa  informan  mahasiswa ketika  dihadapkan  pada  konflik  cenderung memilih  dua  pilihan  yaitu  menghindari maupun negosiasi.  Hal  ini  senada  dengan  pandangan Mankunegara (Muspawi, 2014) yang mengatakan strategi  penyelesaian  konflik  melalui  a) menghindar,  b)  mengakomodasi,  c)  kompetisi,
d)  negosiasi,  dan  e)  kolaborasi.  Memang  tidak bisa  menyalahkan  sistem  pendidikan  dari kampus  ini  mengingat  tingkat  kemapanan pendidikan belum tercapai. Namun peneliti juga menemukan  mekanisme  penyelesaian  konflik yang dilakukan mahasiswa melalui mediasi antar sejawat.  Entah  dari  mana  kemampuan  tersebut didapatkan  oleh  beberapa  mahasiswa  tersebut. Namun,  melihat  temuan  ini  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  pendidikan  resolusi konflik  pada  jenjang  pendidikan  sebelumnya belum  mampu  diimplementasikan  secara maksimal  oleh  mahasiswa  dalam  lingkup kehidupan  kampus  dan  belum  didapatkan  oleh mahasiswa  secara  umum  pada  jenjang pendidikan  sebelumnya.  Hal  ini  memberikan penguatan  pada  asumsi  di  atas  bahwa pendidikan  kita  belum  memiliki instrumen  yang jelas  dalam  kurikulum  pendidikan  Indonesia. Juga  semakin  terkikisnya  perilaku  sosial ke  arah individual  sebagai  dampak  dari  teknologi menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi sistem  pendidikan  kita.  Kembali  lagi,  jika  kita ingat  kembali  potensi  konflik  horizontal  pada bangsa  Indonesia  secara  umum,  maka  sudah seharusnya pendidikan kita juga menitikberatkan pada  pembentukan  kompetensi  resolusi  konflik bagi  generasi  muda  agar  mampu  mengelola konflik menjadi hal yang positif.
Menyikapi hal demikian, Universitas Buana Perjuangan  Karawang  melakukan  langkah sebagai  upaya  manajemen  konflik  melalui orientasi  pegawai  dan  mahasiswa  sebagai  upaya preventif,  pengawasan  dan  kontrol  lembaga melalui  sistem  pengawas  internal  (SPI),  dan pembentukan  pengadilan  penyelesaian  konflik mahasiswa  maupun  pegawai.  Program  orientasi pegawai  menjadi  langkah  awal  yang  dilakukan lembaga  untuk  mempertemukan  seluruh pegawai  agar  memiliki  keterikatan  emosional antar sesama pegawai sehingga dapat meminimalisir  terjadi  konflik  antar  pegawai. Harapannya  pegawai  mampu  memberikan
contoh  keteladanan  kepada  mahasiswa.  Begitu pun  sama  halnya  dengan  program  orientasi mahasiswa  diarahkan  sebagai sarana  pengenalan mahasiswa  dengan  asumsi  yang  sama  untuk memperkuat emosi antar mahasiswa.
Dalam sistem pengelolaan kampus, lembaga  membentuk  sistem  pengawas  internal (SPI)  dan  lembaga  penyelesaian  konflik.  SPI bertindak  sebagai  pengawas  segala  tindak  laku pegawai dan mahasiswa. Lembaga ini menghimpun segala tindak laku civitas akademik termasuk  segala  tindakan  yang  menjurus  pada terjadinya  konflik.  Adapun  jika  ditemukan konflik  baik  pegawai  maupun  yang  tidak  bisa diselesaikan  secara  mandiri  akan  dibawa  ke lembaga  penyelesai  konflik  atau  diistilahkan sebagai pengadilan  yang  dibentuk  oleh  program studi  Ilmu  Hukum.  Pada  tahap  ini,  proses mediasi dilakukan bahkan memiliki kewenangan pengambilan  keputusan  penyelesaian  konflik yang  kemudian  direkomendasikan  untuk ditindaklanjuti  oleh  rektorat.  Pada  dasarnya, manajemen  konflik  di  lingkungan  Universitas Buana  Perjuangan  Karawang  sedang  dalam tahap  pengembangan,  namun  melalui  program dan  lembaga-lembaga  tersebut  menjadi  langkah awal  implementasi  manajemen  konflik  dan meminimalisir  konflik  yang  semakin  besar  jika tidak  diselesaikan.  Namun,  program  dan lembaga ini masih  belum bisa efektif mengingat banyak  pula  konflik  antar  mahasiswa  maupun pegawai  di  luar  jangkauannya.  Oleh  karena  itu perlu  adanya  tindakan  yang  lebih  masif  sebagai upaya  manajemen  konflik  yaitu  melalui pembelajaran.
Upaya  Edukatif  Membentuk  Karakter Kepemimpinan  Lintas  Budaya  sebagai Langkah Membangun
Kemampuan
Resolusi Konflik Mahasiswa Upaya  edukatif  dalam  pembentukan kompetensi  resolusi  konflik  pada  mahasiswa sebagai  generasi  milenial  merupakan  langkah penting  yang  cakupan  lebih  masif  dan komprehensif.  Upaya  edukatif  ini  biasa  disebut sebagai  pendidikan  resolusi  konflik  menjadi kewajiban yang harus diberikan oleh penyelenggara  pendidikan  baik  tingkat  sekolah maupun  perguruan  tinggi  selain  adanya pelembagaan  manajemen  konflik.  Pasir  (2013, hlm. 183) menyebutkan bahwa:
Pendidikan  resolusi  konflik  ini  menjadi sangat  penting  paling  tidak  untuk  tiga  hal. Pertama ,  manusia  secara  alamiah  adalah
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
VOL.20, NO.1, OKTOBER 2020
UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER KEPEMIMPINAN LINTAS BUDAYA DALAM MEMBANGUN KEMAMPUAN RESOLUSI KONFLIK GENERASI MILENIAL Aris Riswandi Sanusi 1 , Bunyamin Maftuh 2 , Elly Malihah 3
Hal. 28-37
makhluk  yang  senantiasa  belajar  dari  apa yang  ditangkap  oleh  indra  mereka sepanjang  hidupnya.  Sebut  saja:  karakter, emosi,  kemampuan  memecahkan  masalah, dan  kemampuan  mengurai  masalah  adalah hasil dari belajar atau yang diajarkan. Kedua , pendidikan resolusi konflik adalah medium yang  paling  memungkinkan  untuk  belajar resolusi konflik sebagai sebuah keterampilan;  memiliki  metode  yang  jelas dan  terstruktur  serta  dapat  diaplikasikan.
Ketiga , institusi pendidikan adalah salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam membentuk karakter kemanusiaan.
Hal  ini  memberikan  penguatan  bahwa pendidikan  resolusi  konflik  menjadi  bagian penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan kita maknai  sebagai  upaya  membentuk  pemahaman konseptual  dan  kemampuan  tindakan  peserta didik  agar  mampu  menjadi  manusia  seutuhnya. Manusia  seutuhnya  dalam  pandangan  agama yaitu  sebagai khalifah di  muka  bumi  yang menjauhkan  kehidupan  dari  kehancuran  dan mencapai  kemaslahatan.  Begitu  pula  dalam pandangan  budaya,  manusia  menjadi  penjaga martabat  dan  melestarikan  nilai  kehidupan. Kedua  pandangan  ini menjadi dasar  pentingnya pendidikan  resolusi  konflik  mengingat  segala bentuk konflik yang terjadi akan mengarah pada kerusakan dan mencederai tugas manusia.
Langkah  yang  ditawarkan  sebagai  upaya membangun  kompetensi  resolusi  konflik  yaitu melalui  pembentukan  karakter  kepemimpinan lintas budaya. Hal ini didasarkan pada fenomena konflik yang mendera bangsa ini kecenderungan lebih besar jika dilatarbelakangi oleh permasalahan  budaya.  Hal  ini  menuntut penyelesaian  konflik  yang  mendasarkan  pada pendekatan  budaya.  Permasalahan  ini menuntut setiap  orang  memiliki  kemampuan  manajerial yang  mampu  mengedepankan  budaya  sebagai dasar  resolusi  konflik.    Konstruksi  konflik budaya  menuntut  para  generasi  muda  memiliki karakter kepemimpinan lintas budaya. Akiga dan  Lowe  (2004,  hlm.  2)  mendefinisikan kepemimpinan lintas budaya sebagai berikut. the  ability  of  an  individual  (the  leader)  to intentionally and unequally influence and motivate members of a culturally different group toward the achievement of a valued outcome by appealing to the shared  knowledge  and  meaning  systems  of  that culturally different group.
Pentingnya  karakater  kepemimpinan  lintas budaya pada mahasiswa sebagai generasi milenial dibutuhkan  agar  mampu  menyikapi  perbedaan kebudayaan  bangsa  secara  lebih  dewasa. Karakteristik  kepemimpinan  lintas  budaya memiliki  tujuan  dalam  membentuk  mahasiswa menjadi  manusia  antarbudaya  yang  mampu bertindak  sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya. Budimansyah  dan  Suryadi  (2008,  hlm.  175) memandang manusia antarbudaya memperlihatkan sikap agak etnosentris dan lebih menghargai  perbedaan  budaya  dengan  perasaan dan  perilaku  yang  toleran  dan  bisa  memadukan perbedaan-perbedaan. Karakteristik bangsa yang majemuk  cenderung  memperlihatkan  perilaku etnosentris  dan  etnonasionalis  yang  dapat berdampak pada perpecahan.
Pentingnya  pendidikan  resolusi  konflik dihadapkan  pada  tantangan  posisi  yang  masih sebatas hidden  curriculum sehingga  belum mengikat  dalam  seluruh  mata  pelajaran. Begitupun  pada  jenjang  perguruan  tinggi  hanya beberapa  di  antaranya  yang  menjadikannya sebagai  mata  kuliah.  Hal  ini  berdampak  pada efektivitas  pembelajaran  dan  hasil  yang diharapkan.  Mengingat  pentingnya  menghadapi fenomena  konflik  di  Indonesia  sudah  saatnya perlu  adanya  pembenahan  kurikulum  untuk merevitalisasi pendidikan resolusi konflik. Memang  bukan  suatu  keharusan  menjadi mata pelajaran maupun mata kuliah inti, namun perlu  adanya  komitmen  dari  para  ilmuwan  dan akademisi untuk memfokuskan pada pendidikan resolusi  konflik  ini.  Crawford  dan  Bodine (Pangabean,  2018)  menyebutkan  bahwa  dalam manajemen  konflik  berbasis  sekolah  setidaknya ada  empat  model  yaitu  kurikulum  proses, mediasi,  kelas  yang  damai,  dan  sekolah  yang damai.  Model kurikulum  proses menitikberatkan pada  penyediaan  waktu  khusus  dalam  mata pelajaran atau mata kuliah. Model program mediasi memberikan  program  kepada  siswa  atau mahasiswa  pilihan  yang  dipersiapkan  menjadi mediator dan negosiator. Model kelas yang damai dilakukan  melalui  pengintegrasian  dalam kegiatan  atau  manajemen  kelas  seperti kerjasama, peer  mediation, maupun  kontroversi akademik.  Dan  model sekolah  yang  damai memberlakukan program resolusi konflik secara menyeluruh  pada  warga  sekolah  atau  perguruan tinggi.  Setidaknya  keempat  model  ini  menjadi pilihan  selain  adanya  pembenahan  kurikulum yang  menempatkan  pendidikan  resolusi  konflik sebagai indeed curriculum.

## Vol. 20 No. 1 Tahun 2020 | Hal. 28 – 37
Adapun upaya edukatif yang
diselenggarakan  Universitas  Buana  Perjuangan Karawang dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya setidaknya ada dua program baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler  yang  keduanya  memiliki  kaitan erat  dan  berkesinambungan  yaitu  pelatihan kepemimpinan  dan  model  kelas  damai  yang diintegrasikan  dalam  mata  kuliah  Pendidikan Kewarganegaraan  dan  mata  kuliah  Jatidiri Bangsa.  Model  pelatihan  kepemimpinan  ini terbagi  atas  dua  program  yaitu  pelatihan  yang dilaksanakan secara militer oleh TNI dan latihan kepemimpinan  organisasi.  Peserta  dari  program ini  diikuti  oleh  seluruh  mahasiswa  tingkat  awal. Program  ini  ditujukan  untuk  membentuk karakter kepemimpinan mahasiswa dan pemahaman  tentang  kepemimpinan  manajamen organisasi. Harapan dari program ini mahasiswa memiliki  sikap  kepemimpinan  yang  bercirikan disiplin,  berani,  dan  tangguh  serta  memiliki kecerdasan  emosional  dalam  lingkungan  sosial. Melalui  pelatihan  kepemimpinan,  mahasiswa diharapkan  memiliki  kemampuan  seperti  yang diungkap Siagian (2010, hlm. 4) sebagai berikut.
1) Memahami sepenuhnya berbagai faktor- faktor  yang  merupakan  kekuatan  bagi organisasi.
2) Mengenali  secara  tepat  berbagai bentuk kelemahan yang terdapat dalam organisasi.
3) Memanfaatkan  berbagai  peluang  yang mungkin timbul.
4) Menghilangkan berbagai bentuk ancaman yang dapat menjadi
penghalang  bagi keberhasilan  organisasi mencapi tujuan dan berbagai sasarannya.
5) Memiliki  sifat  yang  proaktif  dan antisipatif  terhadap  perubahan  yang pasti  selalu  terjadi,  baik  karena  faktor- faktor  intern  maupun  karena  tuntutan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
6) Mendorong  para  bawahan  sehingga bekerja dengan tingkat efisiensi, efektifitas,  dan  produktifitas  yang mendorong keberhasilan usaha.
7) Menciptakan  cara  dan  iklim  kerja  yang mendukung  wawasan  kebersamaan dalam usaha pencapaian tujuan.
Adapun  dalam  aspek  intrakurikuler,  upaya edukatif  yang  dilakukan  yaitu  melalui  model
kelas  damai  yang  terintegrasikan  dalam Pendidikan  Kewarganegaraan  dan  Jatidiri Bangsa.  Mengikuti  kurikulum  yang  telah ditetapkan  oleh  Belmawa  Dikti,  pembentukan kompetensi resolusi konflik diintegrasikan dalam project  citizen yang  mengangkat  permasalahan sosial dan mendiskusikan solusi yang disarankan. Proyek  ini  memberikan  peluang  kepada mahasiswa  secara  berkelompok  untuk  terjun  ke lapangan  dan  mendalami masalah  permasalahan konflik  sosial  budaya  yang  ada  di  tengah masyarakat.  Selanjutnya  dilakukan  penyusunan laporan  dan  mempresentasikan  di  depan  kelas. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi alternatif yang  dapat  diterapkan  pada  permasalahan masyarakat  tersebut.  Rivai  dan  Mulyana  (2013, hlm.  280)  menggambarkan  dikotomi  tentang konflik seperti berikut.

## Tabel 1 Cara Memilih Konflik
Negatif Positif Penghamburan tenaga Menurunkan semangat kerja Memilah-milahkan kelompok dan anggotanya Mempertajam perbedaan
Merusak kerja sama
Menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan Mengurangi produktivitas Permasalahan yang ada menjadi terbuka dan jelas Memperbaiki kualitas pemecahan masalah
Meningkatkan keterlibatan para anggota
Memberikan kesempatan berkomunikasi secara spontan Menciptakan pertumbuhan dan penguatan hubungan Meningkatkan produktivitas
Sumber: Rivai dan Mulyana. 2013.
Selanjutnya, Rivai dan Mulyana (2013, hlm. 280)  menyebutkan  akibat  kedua  cara  pandang tersebut, lahirlah dua pandangan tentang konflik yaitu  pendapat  yang  berhaluan  tradisional  dan pendapat  yang  berhaluan  modern  yang  masing memiliki  argumentasi  serta  ciri-ciri  tersendiri. Pandangan  tradisional  memandang  bahwa konflik  merupakan  hal  yang  tidak  baik,  tidak perlu  terjadi,  dan  harus  dipecahkan.  Sedangkan pandangan modern memandang konflik merupakan  hal  yang  baik  yang  tak  bisa dihindarkan  dan  merupakan  langkah  evaluasi menuju  perbaikan  dan  kemajuan  organisasi. Menyikapi  realitas  konflik  ini,  generasi  muda diharapkan  mampu  menjadi  kalangan  yang memiliki  pandangan  modern  terhadap  konflik. Tantangan  bagi  bangsa  Indonesia  adalah mentransformasikan  kesadaran  baru  kepada suatu  identitas  baru  yang  bernama  identitas nasional  dengan  implikasi  psikologis  yang menyenangkan  (Mardiansyah,  2001,  Hlm.  307;
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
VOL.20, NO.1, OKTOBER 2020
UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER KEPEMIMPINAN LINTAS BUDAYA DALAM MEMBANGUN KEMAMPUAN RESOLUSI KONFLIK GENERASI MILENIAL Aris Riswandi Sanusi 1 , Bunyamin Maftuh 2 , Elly Malihah 3
Hal. 28-37
Barni,  2019).  Mahasiswa  diarahkan  memiliki kompetensi  resolusi  konflik  sehingga  mampu menjadikannya  sebagai  upaya  memajukan bangsa.
Sedangkan,  melalui  mata  kuliah  Jatidiri Bangsa  mahasiswa  secara  berkelompok  masing- masing diarahkan untuk mendalami budaya dari setiap provinsi di Indonesia melalui outing class di Taman  Mini  Indonesia  Indah.  Setiap  kelompok mengunjungi  anjungan  provinsi  sesuai  dengan penugasan untuk mendalami seluk beluk budaya provinsi tersebut. Hasilnya kemudian dipresentasikan  di  depan  kelas  dalam  bentuk model  dan  media.  Melalui  program  ini, mahasiswa dituntut memiliki kecerdasan budaya agar  menjadi  sosok  yang  mampu  mengelola konflik. Wibowo (2011, hlm. 357) mengatakan:
Manajer  memerlukan knowledge atau pengetahuan  tentang  budaya  dan  dasar fundamental  interaksi  antarbudaya.  Hal  ini berarti  mengetahui  apa  makna  budaya  itu, bagaimana budaya bervariasi, dan bagaimana budaya mempengaruhi perilaku.
Manajer cerdas budaya perlu mempraktikan mindfullness,
sesuatu
kemampuan memberikan  perhatian  dalam  cara  yang reflektif  dan  kreatif  memberikan  isyarat dalam situasi lintas budaya.
Dengan  adanya  pemahaman  dan kecerdasan  budaya,  menjadi  bekal  bagi mahasiswa-mahasiswa untuk memahami karakteristik  budaya  yang  hidup  di  masyarakat. Sebagai  seorang  pemimpin  yang  hidup  dalam budaya  yang  beragam,  kecerdasan  budaya menjadi  keniscayaan  yang  harus  dimiliki. Kecerdasan  ini  menjadi  modal  utama  dalam menjaga  budaya  dan  penyelesaian  konflik melalui  pendekatan  budaya.  David  C.  Thomas dan Kerr Inkson (Wibowo, 2011, hlm. 360-361) mengemukakan bahwa pemimpin cerdas budaya mengetahui  dan  dapat  melakukan  hal  sebagai berikut.
1) Kepemimpinan  untuk  sebagian  besar berada  dalam  pikiran follower atau pengikut.
2) Beberapa  karakteristik  pemimpin  yang dicari  pengikut  adalah  mereka  yang mempunyai:  (a)  visi  kelompok  atau organisasi, (b) kemampuan mengomunikasikan  visi  kepada  orang lain,  (c)  keterampilan  mengorganisasi pengikut  mencapai  visi.  Namun, perilaku yang mengindikasikan
karakteristik  tersebut  berbeda  di  antara budaya yang berbeda.
3) Dimensi  kepemimpinan  berorientasi task (tugas)  dan relationship (hubungan) muncul  di  setiap  budaya.  Namun, perilaku  yang  mengindikasi  berorientasi task daripada relationship adalah  spesifik untuk budaya yang berbeda.
4) Beberapa pengikut lebih perlu pemimpin  yang  mempunyai  dimensi sejalan  daripada  lainnya.  Faktor  seperti norma organisasi dan tingkat pendidikan pengikut  dapat  bertindak  sebagai pengganti kepemimpinan.
5) Berusaha  meniru  perilaku  pemimpin pada  budaya  pengikut  adalah  seperti pedang  bermata  dua.  Beberapa  adopsi perilaku ini akan mendapatkan penerimaan  pemimpin  oleh  pengikut, tetapi terlalu banyak dapat diinterpretasikan    sebagai  tidak  tulus atau bahkan bersifat menyakitkan.
Pemimpin  yang  memiliki  kecerdasan budaya  tidak  memaksakan  budaya  pada kebudayaan  lain.  Dalam  artian  mampu menempatkan diri pada kondisi budaya tertentu dalam mengambil sikap. Begitu pula, keragaman budaya  dijadikan  suatu  kekuatan  dalam membangun  organisasi.  Adapun  Luthans (Puspitasari, dkk. 2014, hlm. 3) mengungkapkan “tiga faktor yang mempengaruhi kepemimpinan lintas  budaya,  yaitu  nilai-nilai  pribadi,  latar belakang pemimpin dan kemampuan interpersonal”.  Nilai  pribadi  berkaitan  dengan karakter  yang  dimiliki  pemimpin  dalam mengambil  sikap.  Hal  ini  ditenggarai  oleh  latar belakang  pendidikan  yang  dijalani  pemimpin sehingga  memiliki  kemampuan  interpersonal dalam  memimpin  budaya  yang  berbeda.  Hal ini menjadi penting bagi seorang pemimpin, dengan memahami budaya berdampak pada pengambilan keputusan yang bijak pula.
Hal  terpenting  dari  ketiga  program  di  atas adalah  kontinuitas  program  yang  membentuk pemahaman  mahasiswa  tentang  kepemimpinan dan  budaya  serta  konflik  dalam  masyarakat. Kolaborasi program inilah yang diarahkan untuk membentuk  karakter  kepemimpinan  lintas budaya  dimana  mahasiswa  telah  menjalani program  latihan  kepemimpinan,  pemahaman konflik,  dan  budaya.  Perlu  disampaikan  bahwa seluruh  program  ini  termasuk  kategori  wajib diikuti dengan konsekuensi mengulang jika tidak lulus melalui program-program tersebut. Melalui

## Vol. 20 No. 1 Tahun 2020 | Hal. 28 – 37
program-program  tersebut,  baik  disadari maupun  tidak,  merupakan  proses  pembentukan karakter  kepemimpinan  lintas  budaya  dengan harapan mahasiswa mampu memahami fenomena  konflik  serta  mampu  mengelola konflik. Dengan terbentuknya karakter kepemimpinan  lintas  budaya,  mahasiswa diharapkan mampu menjadi sosok sentral dalam pemecahan  berbagai  konflik  di  tengah masyarakatnya.  Lumbanraja  (2018.  Hlm.  73) menyebutkan  terdapat  tiga  tipe  manajer  jika dihubungkan  dengan  kondisi  suatu  budaya, yaitu:
•  Manajer  dala m monoactive  culture akan memperlihatkan dan mengutamakan kemampuan  teknis,  senantiasa  berdasarkan fakta  dan  logika  dan  tidak  berdasarkan perasaan dan emosi.
•  Manajer  dalam polyactive  culture jauh  lebih terbuka,  mendasarkan  pada  kemampuan persuasif,  menggunakan  kekuatan  karakter mereka  sebagai  insentif.  Mereka  sering menunjukkan  komunikasi  secara  terbuka dengan  orang  dan  mau  memberikan waktunya  kepada  para  bawahan  mereka untuk  mengembangkan  hubungan  yang lebih baik.
•  Manajer  dalam reactive  culture juga berorientasi kepada bawahan, tetapi mereka mengelola dengan
mempergunakan peralatan  ilmu  pengetahuan,  sabar  dan menggunakan  sistem  pengawasan  yang tenang.
Untuk  itu,  mahasiswa  sebagai  pemimpin lintas budaya juga perlu mengembangkan cultural intelligence ( CQ )  dengan  baik,  yang  terdiri  dari  4 aspek  yakni metacognitive (kesadaran), cognitive (pengetahuan), motivational (motivasi),  dan behavioral (perilaku).  Keempat  aspek  tersebut diasah  secara  mandiri  dan  sangat  bermanfaat dalam  menciptakan  kenyamanan  bekerja  dalam kondisi kebudayaan  yang  berbeda  (Subroto  dan Mas’ud,  2016  hlm.  1 0).  Melalui  pemahaman budaya,  mahasiswa  sudah  dipastikan  memiliki kemampuan  komunikasi  lintas  budaya  seperti diungkap  Sitaram  (Budimansyah  dan  Suryadi, 2008, hlm. 165) yang mendefinisikan komunikasi antarbudaya  sebagai  seni  untuk  memahami  dan saling  mengerti  antara  khalayak  yang  berbeda kebudayaan.  Begitu  pula  Samovar,  dkk.  (2010, hlm. 13) menyebutkan:
"Komunikasi  antarbudaya  terjadi  ketika anggota  dari  satu  budaya  tertentu
memberikan  pesan  kepada  anggota  dari budaya  yang  lain.  Lebih  tepatnya, komunikasi antarbudaya melibatkan interaksi  antara  orang-orang  yang  persepsi budaya  dan  sistem  simbolnya  cukup berbeda dalam suatu komunikasi."
Komunikasi antarbudaya menjadi jembatan penghubung  demi  terciptanya  keseimbangan dalam kehidupan bernegara. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi budaya yang  biasanya  menjadi  salah  satu  penyebab terjadinya  konflik  dalam  organisasi.  Persepsi warga negara dipastikan berbeda-beda bergantung  pada  pengalaman  dan  visualisasi setiap  warga  negara.  Begitu  pula  budaya  sangat mempengaruhi  persepsi  budaya  pada  setiap warga  negara.    Mulyana  dan  Rakhmat  (2010, hlm.  24)  berkeyakinan  bahwa  “komunikasi antarbudaya  akan  lebih  dapat  dipahami  sebagai perbedaan  dalam  mempersepsi  objek-objek sosial  dan  kejadian- kejadian”.    Akiga  dan  Lowe (2004,  hlm.  2)  mengungkapkan  bahwa  hal  yang membedakan  kepemimpinan  lintas  budaya dengan  kepemimpinan  tradisional  terletak  pada perbedaan  budaya  yang  dihadapi,  serta mempertimbangkan perbedaan budaya yang ada dalam proses kepemimpinan.
Melalui  upaya  edukatif  mahasiswa  mampu menjadi  pemimpin  lintas  budaya  yang diharapkan  mampu  meminimalisisr  peluang konflik yang bisa terjadi pada bangsa Indonesia. Dinamika  sosial  budaya  Indonesia  tidak  akan terlepas  dari  konflik  yang  terus  menghantuinya. Konflik  horizontal  pada  dasarnya  merupakan suatu  yang  tidak  dihilangkan  dari  lingkungan yang  beragam,  namun  bukan  berarti  konflik  ini selamanya  akan  berdampak  negatif.  Dalam pandangan  Malisi  (2014,  hlm.  54)  keragaman budaya yang seringkali menimbulkan kekacauan, apabila dikelola dengan  baik dan didukung oleh kepemimpinan yang tepat, akan menjadi sebuah kekuatan.  Pada  dasarnya  konflik  adalah  sifat alamiah  yang  pasti  sering  terjadi.  Hal  tersebut mendorong  perlunya  manajemen  konflik  yang mampu  mengambil  sisi  positif  konflik.  Dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  berbangsa terdapat  kecenderungan  bahwa  masyarakat Indonesia  telah  terkotak-kotak  dalam  berbagai kepentingan baik etnik, agama, ideologi, maupun kelompok. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi  bahkan  menghambat  proses integrasi dan
pembangunan nasional (Lemhannas,  2012,  Hlm.  110).  Pemimpin  lintas
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
VOL.20, NO.1, OKTOBER 2020
UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER KEPEMIMPINAN LINTAS BUDAYA DALAM MEMBANGUN KEMAMPUAN RESOLUSI KONFLIK GENERASI MILENIAL Aris Riswandi Sanusi 1 , Bunyamin Maftuh 2 , Elly Malihah 3
Hal. 28-37
budaya  diharapkan  mampu  mengelola  konflik dan  berperan  aktif  dalam  meminimalisir  konflik yang  pasti  terjadi  di  Indonesia.  Kompetensi komunikasi  lintas  budaya  dalam  aspek sensitivitas  budaya  tergambar  dari  keterbukaan dan  relaksasi  sosial,  kesadaran  tinggi  pada budaya  sendiri  dan  identitas  budaya  pihak  lain (Elizabeth, hlm. 102).

## Simpulan
Mahasiswa  merupakan  bagian  generasi milenial  yang  tidak  lepas  dari  tantangan globalisasi.  Dampak  globalisasi  tidak  serta membawa  dampak  positif  namun  juga berdampak  pada  terbukanya  peluang  konflik budaya  pada  masyarakat  Indonesia  yang majemuk.  Perlu  adanya  upaya  membentuk karakter  kepemimpinan  lintas  budaya  pada mahasiswa  dalam  membangun  kemampuan resolusi  konflik  demi  menjawab  permasalahan konflik yang mendera bangsa Indonesia. Adapun upaya  yang  dilakukan  Universitas  Buana Perjuangan  Karawang  dalam  membentuk karakter  kepemimpinan  lintas  budaya  dan kemampuan  resolusi  konflik  melalui  upaya pelembagaan  dan  upaya  edukatif.  Kedua  upaya tersebut saling keterkaitan yang berkesinambungan dalam memaksimalkan perannya  membentuk  karakter  kepemimpinan lintas  budaya  dan  kemampuan  resolusi  konflik mahasiswa.  Perlu  adanya  pengembangan  yang lebih  lanjut  dari  kedua  program  tersebut  baik memaksimalkan peran lembaga maupun pengembangan  kapasitas  pendidik  untuk  terus menjawab tantangan zaman mengingat perkembangan  zaman  yang  semakin  pesat  dan dinamis.

## Referensi
Akiga, dan Kevin B. Lowe. (2004). Encyclopedia of Leadership:  Cross-Cultural  Leadership .  SAGE Reference Online.
Banks,  J.  A.  (2004). Introduction:  Democratic citizenship  education  in  multicultural  societies. In J. A. Banks (Ed.), Diversity and citizenship education: Global perspectives (pp. 17 – 48). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Barbules,  N.  C.,  &  Torres,  C.  A.  (2000). Globalization and education: An introduction . In N.  C.  Barbules  &  C.  A.  Torres  (Eds.), Globalization  and  Education:  Critical Perspectives  (pp.  1 – 27).  New  York,  NY: Routledge.
Barni,  M.  (2019).  Tantangan  Pendidikan  di  Era Milenial. Jurnal Transformatif , 3 (1). Hlm. 99 - 116 Budimansyah, D. & Suryadi, K. (2008). PKn dan Masyarakat  Multikultural .  Bandung:  Prodi PKn SPs UPI. Castle,  S.  (2004). Migration,  citizenship,  and education. In J. A. Banks (Ed.), Diversity and citizenship  education:  Global  perspectives. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Elizabeth, M. (2012). Kompetensi komunikasi lintas budaya dalam aspek sensitivitas budaya tergambar dari keterbukaan dan relaksasi sosial, kesadaran tinggi  pada  budaya  sendiri  dan  identitas  budaya pihak  lain. Universitas  Indonesia.  Tesis: Tidak diterbitkan.
Heater,  D.  (2000).  Does  cosmopolitan  thinking have  a  future? Review  of  International  Studies, 26(5),
79 – 197. https://doi.org/10.1017/S0260210500001
790 Lan,  T.  J.  dan  Manan,  M.  A.  (eds).  (2011). Nasionalisme  dan  Ketahanan  Budaya  di Indonesia:  Sebuah  Tantangan .  Jakarta:  Obor Indonesia.
Lemhannas.  (2012).  Memperkokoh  Nilai-Nilai Pancasila. Jurnal  Kajian  Lemhannas  RI Edisi 14. Hlm. 97-121.
Lumbanraja,  P.  (2008).  Tantangan  Bagi Kepemimpinan  Lintas  Budaya. Jurnal Manajemen Bisnis . 1 (2). Hlm. 69 – 77 Malisi,  A.  S.  (2014). Kepemimpinan  Pendidikan
Perspektif Lintas Budaya.
Jurnal Kepemimpinan  Pendidikan  Islam  Multikultural. 2 (2). Hlm.2014.
Mardiansyah,  A.  (2001).  Negara  Bangsa  dan Konflik  Etnis:  Nasionalisme  vs  Etno- Nasionalisme. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik. 4 (3). Hlm. 289-316).
Morais,  D.  B.,  &  Ogden,  A.  C.  (2011).  Initial development  and  validation  of  the  global citizenship  scale. Journal  of  Studies  in International  Education ,  15(5),  445 – 466. https://doi.org/10.1177/10283153103753 08
Mulyana,  D.  &  Rakhmat,  J.  (2010). Komunikasi Antarbudaya  Panduan  Berkomunikasi  dengan Orang-Orang  Berbeda  Budaya. Bandung. Remaja Rosdakarya.
Muspawi,  M.  (2014).  Manajemen  Konflik (Upaya  Penyelesaian  Konflik  dalam Organisasi). Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora . 16 (2). Hlm. 41-46. Oxfam.  (2006). Education  for  global  citizenship:  A guide for schools . Oxfam GB.

## Vol. 20 No. 1 Tahun 2020 | Hal. 28 – 37
Pangabean, R. (2018). Institusionalisasi
Manajemen  Konflik  Berbasi  sekolah. Sukma Jurnal Pendidik. 1 (1). Hlm. 197-218 Pasir,  S.  (2013).  Pendidikan  Resolusi  Konflik Berbasis Al- Qur’an. Jurnal  Pendidikan  Islam. 7 (2). Hlm. 181-210
Puspitasari,  I.  Dkk.  (2014).  Analisis  Gaya kepemimpinan  lintas  budaya  ekspatriat (studi  penelitian  pada  PT.  Haier  Sales Indonesia Jakarta Utara). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) . 8 (1). Hlm. 1 – 10.
Rapoport,  A.  (2010).  We  cannot  teach  what  we don’t  know:  Indiana  teachers  talk  about global  citizenship  education. Education,
Citizenship  and  Social  Justice ,  5(3),  179 – 190. https://doi.org/10.1177/17461979103822 56 Rivai,  V.  &  Mulyana,  D.  (2013). Kepemimpinan dan  Perilaku  Organisasi. Jakarta:  Rajawali Pers. Samovar,  L.  dkk.  (2010). Komunikasi  Lintas Budaya  (Communication  Between  Culture). Jakarta: Salemba Humanika. Siagian, S. (2010). Teori & Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta. Subroto,  S.  dan  Mas’ud,  F.  (2016).  Peran
Cultural Intelligence (Cq) Dalam
Kepemimpinan Lintas Budaya. Diponegoro Journal of Management. 5 (4). Hlm. 1-12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan Wibowo.  (2011). Budaya  Organisasi  Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Wilodati.  (2010).  Unity  and  National  Harmony dalam  Bingkai  Bhineka  Tunggal Ika .  Jurnal Sekretariat Negara RI No. 16. Hlm. 150-173.
Windari, G.N. 2013. Organisasi pemuda sebagai wahana  kaderisasi  pemimpin  bangsa  yang berjiwa  Pancasila. Jurnal  Jurusan  Pendidikan Kewarganegaraan . 1 (3). Hlm. 1 – 15.