Yinyang Vol. 15 Hlm. 1-148 No. 1 e-ISSN: 2548-5385 Januari-Juni 2020
Strategi pemberdayaan berbasis vocational skill pada perempuan miskin di perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia)

## Nikodemus Niko
Partisipasi politik buruh perempuan: analisis terhadap keterlibatan buruh perempuan dalam serikat pekerja kimia, energi dan pertambangan - serikat pekerja seluruh
Indonesia / SP KEP-SPSI

## Suryani, Ana Sabhana Azmy
Perbedaan perkembangan moral anak laki-laki dan anak perempuan pada usia Sekolah Dasar (analisis psikologi perkembangan)
Aswatun Hasanah
Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan Hemnel Fitriawati, Zainuddin
Ambigiuitas tafsir feminis di indonesia: antara wacana teks dan wacana feminis atas ayat penciptaan manusia
Mahbub Ghozali
Sensitifitas gender dalam pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai pendidikan multikultural di SD al-Irsyad al-Islamiyah 01 Purwokerto
Ahmad Sahnan
Peran keluarga sebagai tempat pertama sosialisasi budi pekerti Jawa bagi anak dalam mengantisipasi degradasi nilai-nilai moral
Amirotun Sholikhah
Layanan pendidikan pada siswa hiperaktif: studi kasus 2 siswa kelas V MI Ma'arif NU 1 Ajibarang Wetan kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas
Reno Rezita Aprilia
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k
Vol. 15 No. 1, Januari-Juni 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
i
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## Daftar Isi
Strategi pemberdayaan berbaSiS vocational skill pada perempuan miSkin di perbataSan entikong (indoneSia- malaySia)
Nikodemus Niko .................................................................................................... 1
partiSipaSi politik buruh perempuan: analiSiS terhadap keterlibatan buruh perempuan dalam Serikat pekerja kimia, energi dan pertambangan - Serikat pekerja Seluruh indoneSia / Sp kep-SpSi Suryani, Ana Sabhana Azmy .............................................................................. 19 perbedaan perkembangan moral anak laki-laki dan anak perempuan pada uSia Sekolah daSar (analiSiS pSikologi perkembangan)
Aswatun Hasanah ................................................................................................ 41
talak dalam perSpektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan
Hemnel Fitriawati, Zainuddin ........................................................................... 59
ambigiuitaS tafSir feminiS di indoneSia: antara wacana tekS dan wacana feminiS ataS ayat penciptaan manuSia Mahbub Ghozali ................................................................................................... 75

## Yinyang
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
SenSitifitaS gender dalam pembelajaran pai berbaSiS nilai-nilai pendidikan multikultural di Sd al-irSyad al-iSlamiyah 01 purwokerto
Ahmad Sahnan ...................................................................................................... 95 peran keluarga Sebagai tempat pertama SoSialiSaSi budi pekerti jawa bagi anak dalam mengantiSipaSi degradaSi nilai-nilai moral
Amirotun Sholikhah ............................................................................................. 111
layanan pendidikan pada SiSwa hiperaktif: Studi kaSuS 2 SiSwa kelaS V mi ma’arif nu 1 ajibarang wetan kecamatan ajibarang kabupaten banyumaS
Reno Rezita Aprilia ............................................................................................. 127
59
Nikodemus Niko
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan
Hemnel Fitriawati, Zainuddin
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
Email: hemnelfitriawati1981@gmail.com, zainuddin@iainbatusangkar.ac.id
Submitted : 2020-02-08 Revision : 2020-04-13 Reviewed : 2020-03-17 Published : 2020-06-10
Abstract: This study examines divorce in the perspective of fiqh, gender, and protection of women. The background of this research is the emergence of an understanding of some Islamic societies regarding the use of divorce rights in breaking a marriage bond. The assumption that divorce is the husband’s authoritarian right has resulted in the arbitrary treatment of the husband in bringing divorce to his wife. So that it is against gender equality and protection of women. This study aims to clarify about divorce in terms of the perspective of fiqh, gender and women’s protection. This research uses library research with a qualitative form. Data is collected through articles contained in journals, books and other library materials which are then narrated. The results found that divorce in the perspective of fiqh is regulated by verses of the Koran  which implies that divorce cannot be used arbitrarily. Divorce in a gender perspective is interpreted as equal rights between a husband and wife in filing for divorce, such as khuluk and fasakh. While divorce in the perspective of protecting women can be known by analyzing the many verses of the Koran that give a signal relating to the protection of women in the case of divorce .
Keywords: divorce; fiqh; gender; women protection
Abstrak: Studi ini mengkaji tentang talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan.  Latar  belakang  penelitian  ini  adalah  munculnya  pemahaman  sebagian masyarakat Islam terhadap penggunaan hak talak dalam memutuskan sebuah ikatan pernikahan.  Anggapan  bahwa  talak  merupakan  hak  otoriter  suami  mengakibatkan munculnya perlakuan semena-mena suami dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Sehingga  bertentangan  dengan  kesetaraan  gender  dan  perlindungan  perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi tentang Talak ditinjau dari perspektif fikih, gender  dan  perlindungan  perempuan.  Penelitian  ini  menggunakan  library  research
[e-ISSN: 2548-5385] [p-ISSN: 1907-2791] https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i1. 3584
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k I Y
Terakreditasi SINTA 4
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
dengan bentuk kualitatif. Data dikumpulkan melalui artikel yang terdapat dalam jurnal, buku-buku dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang kemudian dinarasikan. Hasil penelitian  menemukan  bahwa  talak  dalam  perspektif  fikih  diatur  oleh  ayat-ayat Al- Quran (nash) yang mengisyaratkan bahwa talak tidak bisa digunakan semena-mena. Talak dalam perspektif gender diartikan sebagai persamaan hak antara seorang suami dan istri dalam pengajuan perceraian, seperti khuluk dan fasakh. Sementara talak alam perspektif perlindungan perempuan  dapat diketahui dengan menganalisa banyaknya ayat-ayat  Al-Qur’an  yang  memberikan  isyarat  berkaitan  dengan  perlindungan perempuan dalam hal perceraian.
Kata Kunci: Talak; Fikih; Gender; Perlindungan perempuan

## PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan aqad luhur dan suci, menjadi sebab sahnya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mencapai keluarga harmonis, penuh dengan kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni (Sudarsono, 1991). Adapun tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, saling toleransi, dan melengkapi antara satu pihak dengan pihak lainnya, dalam hal ini adalah suami dan istri (Sudarsono, 1991). Karena itu perceraian atau talak menjadi suatu hal yang halal, namun sangat dibenci Allah Swt. Dalam Islam, talak mubah untuk dilakukan sebagai jalan terakhir dari penyelesaian permasalahan rumah tangga, ketika tidak ditemukan lagi solusi untuk mempertahankan sebuah ikatan perkawinan (Nasution et al., 2018).
Cerai talak artinya melepaskan ikatan perkawinan dengan meniadakan hak dan kewajiban antara seorang suami dan seorang istri (Ali, 2009). Dalam perspektif  fikih, cerai talak merupakan ucapan dengan kata-kata yang jelas untuk menunjukkan berakhirnya sebuah pernikahan. Sayyid Sabiq sebagaimana dikutib oleh Fikri dkk dalam penelitiannya menyebutkan bahwa cerai talak adalah upaya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri (Fikri, Saidah, Aris, 2019). Banyak mudharrat dan dampak buruk setelah jatuhnya talak , disamping dapat merusak hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan permusuhan dari keluarga pihak suami dan istri, juga berdampak pada perkembangan moral sibuah hati dari sebuah perkawinan. Dengan demikian, talak bukan merupakan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah perkawinan, tetapi dapat menjadi pemicu munculnya konflik baru yang berkepanjangan.
Al Ghandur menyatakan bahwa banyak kitab-kitab fikih klasik yang menyatakan bahwa putusnya sebuah perkawinan yang disebabkan talak berada
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
di tangan laki-laki (Al-Ghandur, 1967). Secara logis, dapat dipahami bahwa sang suami memiliki hak dan dipandang sah menceraikan istrinya dengan cara mereka sendiri, baik dengan lafaz sharih (jelas), sindiran, melalui surat, atau berwakil. Jika sang suami sudah melafazkan kata talak tersebut maka sang istri dengan segala konsekuensinya harus menerima segala akibatnya (Asmuni, 2016) . Berkenaan dengan hal ini, Islam memberikan hak talak kepada kaum laki-laki karena mereka memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Seperti firman Allah yang tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

## “ Laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan”
Firman Allah Swt di atas memiliki maksud bahwasanya kepemimpinan seorang laki-laki terhadap kaum perempuan, bukanlah karena mereka lebih unggul, namun karena laki-laki memiliki lebih banyak kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga dibandingkan dengan kaum perempuan. Kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga atau keluarga merupakan tanggung jawab yang harua diemban dan diamanahkan kepadanya, bukan berarti kepemimpinan dalam sifat diktator, menang sendiri atau diskriminasi yang dapat mengurangi nilai-nilai kesetaraan yang turun bersamanya. Namun, pemahaman terhadap ayat ini sering dilakukan secara struktural, tanpa mengkaji secara mutlak dan dalam. Sehingga banyak kaum laki- laki yang bertindak semena-mena dalam hal talak terhadap istrinya. Hanya karena hal sepele sebagian laki-laki muslim bertindak semena-mena dalam mentalak istrinya. Dengan alasan bahwa hak talak sepenuhnya berada di tangan mereka dan laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga, sehingga setiap keputusan berada di tangan suami. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan kesetaraan gender yang baru-baru ini di dengung-dengungkan. Dan bahkan akan sangat bertolak belakang dengan perlindungan terhadap perempuan. Karena kenyataan ini akan sangat merugikan pihak perempuan yang harus menanggung segala akibat dari perceraian dengan suaminya.
Pemahaman sebagian masyarakat laki-laki Islam yang masih ambigu dalam penjatuhan talak ini adalah sangat urgen untuk dikaji, sehingga tidak membenturkan antara fikih, gender dan perlindungan perempuan. Permasalahan yang diajukan diharapkan dapat memberikan pencerahan sebagai klarifikasi dalam menyelesaikan problematika talak yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Indonesia sehingga
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y
talak dapat dipahami secara mutlak dan mendalam dan tidak adalagi oknum yang menjatuhkan talak kepada isrtinya dengan semena-mena.

## Talak dalam perspektif fikih
Talak adalah menghilangkan ikatan sebuah hubungan perkawinan sehingga sang isrti tidak lagi halal bagi sang suami, kecuali jika suami melakukan rujuk atau kembali lagi kepada mantan istrinya (Jarir, 2018). Konsepsi talak dalam fikih ada dua macam: Thalaq Raji’ yaitu suami memiliki hak untuk rujuk dengan istrinya, dan Thalaq Ba’in yaitu meniadakan hak rujuk. Akibat hukum dari Thalaq Ba’in Sugra yaitu harus adanya akad nikah baru, seandainya mantan suami berniat untuk kembali rujuk kepada mantan istri (Fikri, Saidah, Aris, 2019).
Thalaq Raji’i , yaitu talak  satu atau dua yang dijatuhkan oleh sang suami kepada sang istri. Menurut Wahbah Al-Zuhayli yang dikutib oleh Jamhuri dkk dalam Samarah mengatakan bahwa suami masih bisa rujuk dan kembali kepada mantan istrinya tanpa harus adanya akad yang baru selama sang istri masih dalam masa iddah (Jamhuri & Izzudin Juliara, 2017). Ketentuan ini di dasarkan kepada firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228-229, yang berbunyi:
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujikanya dalam masa menenti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan teteapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya kuatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT Jika kamu kuatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Baqarah ayat 228-229)
Ayat di atas menjelaskan berkaitan dengan Talak Raj’i ( Talak satu)  atau Talak dua,  maka sang mantan suami diperbolehkan untuk rujuk kembali kepada mantan istrinya sebelum habis masa iddah, tanpa harus membayar mahar dan akad nikah yang baru (Ermawati, 2017). Ayat tersebut juga menjelaskan bahwasanya istri yang tertalak boleh untuk dirujuki selama masa iddah selama sang suami tidak memiliki nita untuk menyakiti sang mantan istri. Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah mengemukakan bahwa haram hukumnya bagi sang suami (yang mentalak istri ) melakukan hubungan dengan istri dalam masa iddah sebelum adanya kepastian rujuk. Hal ini disebabkan karena dengan adanya talak , seluruh hubungan antara suami dan istri menjadi terputus. Namun menurut pandangan Hanafiyyah dan Hanabilah, suami diperbolehkan watha’ (menggauli) istrinya dalam masa iddah sebagai pertanda bahwa suami telah rujuk dengan istrinya (Hoyir, 2014). Hukum asal talak dalam fikih adalah makruh, namun dapat berubah menjadi wajib, haram, dan mubah dengan alasan-alasan tertentu. Wajib jika Talak merupakan pilihan terbaik dalam mengakhiri pertikaian antara suami dengan istri. Haram jika dilakukan bukan karena tuntutan yang dibenarkan dan akan melahirkan kerusakan bagi kedua belah pihak suami maupun istri. Mubah jika menunjukkan hal-hal yang tidak dapat ditolerir, seperti istri melakukan selingkuh (Afandi, 2014).
Merujuk pada hukum asal Talak yang merupakan hak suami berarti talak sah kapan dan di mana saja. Para fuqaha berpendapat bahwa Talak harus disertai niat.
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y Terakreditasi SINTA 4
Imam Hanafi, Syafi’I, dan Imam Ahmad bin Hambali, mengatakan bahwa seorang suami yang mengucapkan talak memerlukan niat atau petunjuk dari keadaan. Sementara itu, Imam Maliki berpendapat bahwa suami dalam menjatuhkan talak , cukup dengan ucapan, tanpa dengan niat. Penyataaan talak oleh suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam yang telah terfomulasi di berbagai pemikiran fuqaha dianggap sah, telah putus hubungan perkawinan antara suami  dan istri (Rezeki, n.d.). Dalam perspektif fikih, talak yang diucapkan suami dalam keadaan sadar atau tidak sadar kepada istrinya dianggap sah (Hidayat, 2018). Maksudnya selama pernikahan, suami harus menahan dirinya mengeluarkan kata-kata yang mengarah dengan talak. Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambali dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa cerai Talak sah dengan disertai niat dan selama tidak bersama dengan niat berarti talak itu tidak sah.
Semua fuqaha memberikan elaborasi terhadap Talak dari segi waktu suami mengucapkannya, yaitu Thalaq Sunni dan Thalaq Bid’i. Thalaq Sunni adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri sesuai dengan tuntunan sunnah, misalnya: istri ditalak namun pernah digauli. Thalaq Bi’i merupakan talak yang diucapkan suami tetapi bertentangan dengan tuntunan sunnah, misalnya: talak yang diucapkan ketika istri sedang haid dan pernah digauli. Selanjutnya, talak yang bukan  kategori Thalaq sunni dan Thalaq Bid’i yaitu talak yang diucapkan suami namun belum pernah menggauli istrinya, istri belum pernah menstruasi, dan istri dalam keadaan masih hamil (Syar’i, 2015). Talak yang diucapkan secara shar’i atau tidak, terdiri dari dua yaitu: pertama, Thalaq shari yaitu mengucapkan kata-kata yang jelas, tegas, dan dapat dimengerti bahwa maksudnya perceraian, hukumnya sah dengan sendirinya ketika dinyatakan dalam keadaan sadar dan bukan paksaan. Kedua, Thalaq kinayah yaitu ucapan dengan kata-kata sindiran, samar-samar, dan kata yang diucapkan bermaksud cerai atau sebaliknya (Syar’i, 2015).
Pemahaman talak dalam fikih dipandang sah ketika rukun dan syarat telah dipenuhi suami. Talak telah dianggap jatuh dan sah ketika suami mengucapkan kepada istri baik sengaja maupun tidak disengaja. Akibat hukum dari Thalaq Raji’i, suami masih dibebani kewajiban untuk menafkahi istrinya selama belum habis masa iddah, karena perempuan itu masih berstatus istrinya. Bahkan, bekas istri yang ditalak masih boleh bersolek, berdandan dan tinggal satu atap dengan bekas suaminya. Suami masih berhak rujuk dan apabila suami bercampur dengan bekas istrinya, berarti tindakan itu mengindikasi suami merujuki bekas istrinya.
Dalam Al-Qur’an penjatuhan talak sangat ketat misalnya, harus di dahului dengan syiqaq ataupun nusyuz bahkan harus mengutus para hakam dalam
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
proses pendamaian suami-isteri pada penyelesaian permasalahan rumah tangga. Bahkan Q.S An-Nisa ayat 34-35 menjelaskan bahwa jika isteri melakukan nusyuz sekalipun tidak dibenarkan bagi suami untuk menjatuhkan talak , akan tetapi harus menasehati istrinya, meninggalkan istri dari tempat tidur, atau memukul dengan tidak menyakitinya (Hunawa, 2018), yang berbunyi:
“ Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu kuatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari- cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu kuatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S An-Nisa: 34-35)
Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an menghalalkan talak dengan syarat dan ketentuan tertentu. Walaupun talak terletak di tangan suami, namun tidak bisa digunakan dengan semena-mena. Jika suami menempuh inisiatif talak , maka harus memperhatikan kondisi sang istri, agar masa iddah tidak
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
semakin panjang. Kemudian Q.S At-Thalaq ayat 1-2 juga mengisyarat bahwasanya sebuah perceraian harus disaksikan sehingga hak masing-masing pihak suami maupun istri dapat terlindungi dengan baik.
”Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapiiddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah SWT Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah SWT dan barangsiapa yang melaanggar hukum-hukum Allah SWT, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah SWT mengedakan sesudah itu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S At- Talak ayat 1-2).
Berdasarkan ayat di atas,  dapat disimpulkan betapa besar penghargaan Allah terhadap perempuan dalam penjatuhan talak . Suami tidak dibenarkan bertindak semena-mena terhadap istrinya dalam menjatuhkan talak . Hal itu bertujuan untuk
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
membatasi hak suami sehingga derajat perempuan terangkat dan terlindungi dengan baik (Huda, 2019). Kenyataan ini mengindikasikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan setara, sehingga suatu pihak tidak boleh menzalimi pihak lainnya. Dengan demikian Al-Qur’an telah berusaha mengangkat derajat perempuan dengan setinggi-tingginya, bahkan disejajarkan dengan laki-laki, kecuali dengan beberapa hal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak laki-laki dan perempuan relatif seimbang dengan pengecualian.

## Talak dalam perspektif  gender
Gender merupakan kontruksi sosial dan konsep kultural masyarakat yang dapat berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat lain, dan dari kelas tertentu ke kelas lainnya (Zubeir, 2012). Gender berkaitan dengan konsep yang menunjukkan perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional seseorang yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui lingkungan social, dan psikologis, termasuk historis dan budaya (Suhra, 2013). Gender lebih menekankan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Konsep kultural tersebut berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat dan bukan menuntut biologis yang sifatnya kodrati dan permanen (Hajir Mutawakkil, 2014).
Menurut hemat penulis, antara laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, sedangkan perbedaan yang disinyalir dalam Al-Qur’an tidak bisa dipandang sebagai sebuah perbedaan yang mutlak sehingga pihak laki-laki lebih baik dan jauh lebih unggul dari perempuan, namun semua itu adalah pengecualiaan dan kekhususan yang dimiliki pihak laki-laki. Dengan demikian kelebihan yang dimiliki masing-masing pihak bersifat fungsional bukan struktural (Argumen kesetaraan gender - Perspektif Al-Quran: satu ulasan, 2006) biological differences make\\ npossible for love between the two to blossom (mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:
” Dan mereka (perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengna kewajibannya dengan cara yang patut. Tetapi para suami melebihi kelebihan atas mereka.”
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y Terakreditasi SINTA 4
Kelebihan yang dimaksud dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 tersebut di atas bukanlah mengandung arti bahwa laki-laki lebih sempurna di bandingkan dengan perempuan sehingga dia dapat mengatur dan bertindak otoriter terhadap istrinya. Akan tetapi kelebihan tersebut diartikan sebagai tanggung jawab laki-laki lebih besar  daripada perempuan, baik terhadap keselamatan dan kesejahteraan keluarga (Rahman, 2016). Sebagaimana juga termaktub dalam Q.S An-Nisa ayat 34 pada uraian sebelumnya. Ayat  kepemimpinan laki-laki atas perempuan di atas turun bersamaan dengan ayat tentang kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Bahkan ayat kesetaraan tersebut, diuraikan sebelumnya dan disambung dengna  huruf athaf wawu” yang menunjukkan makna ma’iyyah (kebersamaan). Dengan demikian antara kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan kesetaraan antara keduanya merupakan dua hal yang saling melengkapi, bukan bertentangan seperti pemahaman sebagian masyarakat Islam sehingga menjadikan konsep kepemimpinan laki-laki berkurang kedudukannya dari konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an. Dengan demikian Al-Qur’an telah berusaha mengangkat derajat perempuan dengan setinggi-tingginya bahkan disejajarkan dengna laki-laki, kecuali dalam beberapa hal. Oleh karena itu, hak laki-laki dan perempuan relatif seimbang dengan pengecualian-pengecualian tertentu.
Hal lain, para fukaha mengelompokkan bentuk perceraian kepada dua macam, yaitu: thalaq dan fasakh (Mazlan Bin Abd. Manan, 2010) , meskipun dalam pembahasan fikih terdapat beberapa bentuk perceraian seperti khuluk, lian, ila’, lian, zihar, syiqaq, dan nusyuz , akan tetapi semua bentuk ini diklarifikasi kepada Thalaq dan Fasakh . Sementara ulama kontemporer seperti Muhammad Salam Madkur  yang dikutib oleh Jarir dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Talak merupakan inisiatif suami, khuluk inisitaif suami-istri, dan inisiatif pihak ketiga ( fasakh) melalui pengadilan dibolehkan atas gugatan suami sebagaimana boleh atas gugatan istri (Jarir, 2018).
Talak dalam perspektif gender juga dapat dilihat dalam hukum di Indonesia, hak bercerai telah menjadi hak kedua belah pihak, bahkan dalam praktik persoalan perceraian yang dilakukan seorang istri hanya sekedar membayar uang iwadh Rp 10.000,- sebagai tebusan terhadap talak suami. Seorang istri dapat menggugat muth’ah, yang besarnya sesuai dengan kemampuan suami. Jika suami orang berada, maka biaya muth’ah juga besar (Annas, 2017).
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4

## Talak dalam perspektif  perlindungan perempuan
Talak dalam perspektif perlindungan perempuan dapat dilihat dari hak mantan istri yang diceraikan suaminya. Hak yang diterima istri tidak tergantung lama masa iddah- nya, namun pada jenis perceraian yang dialami. Seorang istri yang diceraikan suami dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu: istri yang di Thalaq raji’i, menerima hak penuh dari mantan suami seperti dalam ikatan pernikahan, baik dalam bentuk makanan, kiswah (pakaian) dan tempat tinggal. Pendapat ini disepakati oleh para ulama (Mufliha Wijayati, 2012).
Kedua, istri yang di thalak ba’in, baik ba’in suqra maupun ba’in kubra, dan dia dalam kondisi hamil, maka dalam hal ini ulama sepakat bahwa istri punya ha katas nafkah dan fasilitas tempat tinggal, sebagaimana terdapat dalam Q.S At-Thalaq ayat 6. Menurut Wahbah Al Zuhayli, sebagaimana dikutip oleh Erwin Hikmatiar, Thalaq ba’in yang disebabkan oleh fasakh karena adanya aib tidak mendatangkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya dalam masa iddah, karena dengan fasakh perkawinan sudah berakhir selama-lamanya. Ulama berbeda pandangan berkaitan dengan perceraian yang disebabkan fasakh dan istri tidak hamil. Pendapat pertama, diantaranya Umar dan anaknya, Ibn Mas’ud, Ibn Abbas, Imam Malik, Imam Al Syafi’i, dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas fasilitas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah dari mantan suami. Pendapat kedua dari Ali, Ibn Abbas, Jabir, Atha’, Thawus, dan Dawud Al-Zhahiri, dan pendapat yang umum di kalangan ulama Hanabilah, mengatakan bahwa mantan istri tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Alasannya adalah karena perkawinan telah putus sama sekali dan tidak ada pula kehamilan yang mesti dibiayai suami. Pandangan ini diperkuat oleh Atsar Sahabi dari Fatimah bin Qais sebagaimana yang dikutib oleh Suadi yang mengatakan bahwa: “Tidak ada nafkah bagimu kecuali bila kamu hamil.” Sedangkan pendapat ketiga dari Abu Hanifah, Al-Tsawri, Al-Hasan, Ibn Syubrumah, yang berpendapat bahwa istri mempunyai hak atas nafkah dan fasilitas tempat tinggal (Suadi, 2018)terutama dalam perkara perceraian dan pengasuhan anak. Peradilan Agama berwenang mengadili sengketa di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi Syariah. Perkara-perkara yang termasuk dalam hukum keluarga seperti perceraian, gugatan nafkah, hak asuh anak, nafkah anak, dan perkara-perkara yang merupakan akibat perceraian, banyak bersentuhan dengan hak-hak perempuan dan anak. Dalam penegakan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak, Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menekankan lembaga peradilan lebih memerhatikan aspek perlindungan hak-hak
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
perempuan dan anak dalam memutus perkara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach.
Ketiga, hak yang diperoleh oleh istri yang kemtian suami. Apabila istri hamil, maka ulama sepakat bahwa mantan istri mempunyai hak atas nafkah dan fasilitas tempat tinggal, namun terdapat perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan kondisi istri yang tidak hamil. Imam Malik, Al-Syafi’i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam masa iddah kematian istri berhak atas fasilitas tempat tinggal. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan berpegang kepada keumuman Q.S Al-Baqarah ayat 180 yang menjelaskan bahwa istri ber iddah di rumah suaminya. Sebagahian ulama lainnya: Imam Ahmad berpandangan bahwa dalam masa iddah kematian suami dengan kondisi tidak hamil, seorang istri tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah SWT menentukan peninggalan dalam bentuk harta warisan (Suadi, 2018)terutama dalam perkara perceraian dan pengasuhan anak. Peradilan Agama berwenang mengadili sengketa di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi Syariah. Perkara-perkara yang termasuk dalam hukum keluarga seperti perceraian, gugatan nafkah, hak asuh anak, nafkah anak, dan perkara-perkara yang merupakan akibat perceraian, banyak bersentuhan dengan hak-hak perempuan dan anak. Dalam penegakan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak, Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menekankan lembaga peradilan lebih memerhatikan aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam memutus perkara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach. Berdasarkan pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah lebih menonjolkan keberpihakan kepada perempuan, hal ini diketahui dari pendapat beliau yang mengemukakan bahwa setiap bentuk perceraian bekas suami harus tetap memberikan nafkah selama bekas istrinya menjalani iddah .
Talak dalam perspektif perlindungan perempuan juga dapat dilihat dari pandangan tentang konsep Talak itu sendiri . Sebagaimana dalam Q.S At-Thalaq ayat 1-2 dan Q.S An-Nisa ayat 34-35 yang diuraikan sebelumnya bahwa Al-Qur’an terkesan mempersulit Talak dengan tujuan agar suami tidak semena-mena terhadap perempuan.
Di Indonesia, menurut pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri). Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 65 Undang-undang   nomor 7 tahun 1989 dan pasal 129 KHI, yang menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi di depan sidang pengadilan setelah usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil. Bahkan pasal 130 KHI mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan dan keputusan tersebut, dapat dimintai upaya hukum banding dan kasasi (Michael, 2017).
Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa suami tidak bisa semaunya menceraikan istri, meskipun memiliki hak talak . Ketentuan undang-undang tidak menarik hak talak dari suami, namun pelaksanaannya dibatasi dan diawasi hukum perundangan demi kemaslahan umat. Yaitu dengan meminta izin kepada Negara melalui Pengadilan Agama. Izin tersebut diperoleh setelah melalui proses pemeriksaan, bahkan dalam ketentuan pasal 70 ayat 6 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 131 ayat 4 KHI terdapat pembatasan izin perceraian yaitu dengan jangka waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak . Jika dalam masa tenggang waktu 6 bulan suami belum mengikrarkan talak nya di siding pengadilan secara sah atau patut, maka izin yang diberikan pengadilan menjadi gugur sehingga suami istri tersebut  dianggap belum cerai. Ketentuan pasal 70 ayat 6 tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum negara terhadap perempuan supaya seorang istri jangan sampai terkatung-katung akibat keputusan atau sikap suami yang cenderung ingin menambah penderitaan dan mempersulit urusan mantan istrinya untuk menikah dengan laki-laki lain (Kamsi, 2012).

## Simpulan
Talak dalam perspektif fikih dipandang sah ketika rukun dan syarat telah dipenuhi suami. Walaupun talak terletak di tangan suami, namun tidak bisa digunakan dengan semena-mena. Q.S At-Thalaq ayat 1-2 dan Q.S An-Nisa ayat 34- 35 mengisyaratkan berbagai ketentuan berkaitan dengan permasalahan talak. Talak dalam perspektif gender diartikan sebagai persamaan hak antara seorang suami dan istri dalam mengajukan perceraian. Khuluk merupakan perceraian atas inisiatif suami atau isteri, dan inisiatif pihak ketiga ( fasakh) melalui pengadilan dibolehkan atas gugatan suami sebagaimana diperbolehkan atas gugatan istri. Sementara Talak dalam perspektif perlindungan perempuan dapat dilihat dari hak mantan istri yang diceraikan suaminya, aturan Allah Swt dalam Q.S An-Nisa ayat 34-35 dan Q.S At-
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Thalaq ayat 1-2 yang mengisyaratkan bahwa talak tidak boleh dilakukan semena- mena oleh kaum laki-laki sehingga hak perempuan terlidungi.

## Daftar pustaka
Afandi, M. (2014). Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW . Al-Ahwal, 7, 193–194.
Al-Ghandur, A. (1967). al-Talak Fi al-Syari’ati al-Islamiyati Wa al-Qanun (I). Mesir:
Dar al- Ma’arif.
Ali, Z. (2009). Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Annas, S. (2017). Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama) . Al- Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10 (1), 1. https://doi.org/10.14421/ ahwal.2017.10101
Argumen kesetaraan gender-Perspektif Al-Qur’an: satu ulasan . (2006). Sari: Jurnal Alam Dan Tamadun Melayu. Asmuni. (2016). Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam . Jurnal Warta, (2), 1829–7463. Retrieved from https://id.answers.yahoo. com/
Ermawati, E. (2017). Study Naskah Tentang Talak Dalam Kitab Tafsir Ma’alim Al-Tanzil Karya Al-Baghawi . Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin. https://doi. org/10.30631/tjd.v16i1.54 Fikri , Saidah , Aris, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia . Al Ulum, 19(1), 151–170.
Hajir Mutawakkil, M. (2014). Keadilan Islam dalam Persoalan Gender . Kalimah,
12(1), 67–89.
Hidayat, R. E. (2018). Pendapat Imam Mazhab tentang Hak Istri Iddah Talak Bain dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia . Istinbath,
1.15, 145–156.
Hoyir, A. (2014). Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khuluk Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia . Asy-Syari’ah. https://doi. org/10.15575/as.v16i2.635
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
Huda, N. (2019). Epistemologi Penafsiran Ayat ‘Seribu Dinar’ (at-Talak [65]: 2-3) : Studi Komparasi Abdurra’uf as-Singkili dan M. Quraish Shihab . Medina-Te : Jurnal Studi Islam. https://doi.org/10.19109/ medinate.v15i1.3260 Hunawa, R. (2018). Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’ [4]: 34) . Potret Pemikiran. https://doi.org/10.30984/pp. v22i1.758
Jamhuri, J., & Izzudin Juliara, I. J. (2017). Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i) . Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam . https://doi.org/ 10.22373/sjhk.
v1i1.1581
Jarir, A. (2018). Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia . Al-Ahkam. https://doi.org/10.32678/ajh.v14i2.1489
Kamsi. (2012). Hukum Perkawinan Islam Dan Adat Di Indonesia . Asy-Syir’ah. Mazlan Bin Abd. Manan. (2010). Kesalahan-Kesalahan Matrimoni Dalam Kes Perceraian Di Luar Mahkamah Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah : Kajian Di
Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan . Ekp . Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Mimbar Keadilan. https://doi.org/ 10.30996/
mk.v0i0.2195
Mufliha Wijayati. (2012). Perempuan Dalam Persidangan KAsus Perceraian . TAPIS
Jurnal Penelitian Ilmiah.
Nasution, R. H., Sekolah, D., Agama, T., Tebing, I., Deli, T., Pendahuluan, A., & Talak, B. D. H. (2018). Talak Menurut Hukum Islam . III (2), 707–716.
Rahman, F. (2016). Tafsir Saintifik Thanthawi Jauhari atas Surat Al-Fatihah . Hikmah Journal of Islamic Studies.
Rezeki, S. S. (n.d.). Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Islam .
Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision . Jurnal Hukum Dan Peradilan. https://doi.org/10.25216/ jhp.7.3.2018.353-374 Sudarsono. (1991). Hukum Perkawinan National . Jakarta: Renika Cipta.
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam . Al-Ulum (Gorontalo). Syar’i, M. (2015). Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan. Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 14.
Zubeir, R. (2012). Gender Dalam Perspektif Islam . An Nisa´a.