## Wajah Hukum

## Asas Proporsional dan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Waralaba

## Adam Deva, Rosmidah
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi Correspondence: adamdeva@yahoo.com
Abstrak. Tujuan Penelitian mengetahui dan menganalisis urgensi asas proporsional dan asas itikad baik dalam perjanjian  waralaba,  perlindungan  hukum  serta  minimalisir  masalah.  Permasalahan  bagaimana  urgensi  asas proporsional dan asas  itikad  baik dalam perjanjian  waralaba, kemudian asas proporsional  dan asas  itikad  baik dalam perjanjian waralaba dapat menjadi solusi dalam meminimalisir masalah yang ditimbulkan oleh perjanjian waralaba  dan  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak.metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif.  Penelitian  ini  berdasarkan  pada  teori  perjanjian,  teori  keadilan,  asas  proporsional  dalam perjanjian,  perlindungan  hukum.  Isu  hukum  terjadinya  kekaburan  norma,bahwa  berdasarkan  peraturan pemerintah  nomor  42  tahun  2007  tentang  waralaba  telah  memuat  aturan  mengenai  klausul  yang  ada  dalam perjanjian dengan jelas sebanyak 11 klausul yang wajib ada akan tetapi dalam pelaksanaan nya perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan permasalahan dikemudian hari. hasil penelitian menunjukkan bahwa(1)asas proporsional dan itikad baik merupakan satu kesatuan dalam satu sistem check  and  balance yang  bertugas  untuk  mendorong  terciptanya  hubungan  hukum  dalam  kontrak  yang proporsional.(2)  asas  itikad  baik  dan  asas  proporsional  pada  perjanjian  waralaba,  memiliki  fungsi  dalam mencegah kerugian  yang di  alami oleh pihak dalam perjanjian  dan  mampu  meminimalisir permasalahan  yang akan ditimbulkan sebelum perjanjian,saat perjanjian,dan sesudah perjanjian.
Kata Kunci : Asas Proprosional, Asas Itikad Baik, Perjanjian Waralaba
Abstract. The purpose of the study to determine and analyze the urgency of the principle of proportionality and the  principle  of  good  faith  in  the  franchise  agreement,  legal  protection  and  minimization  of  problems.  The problem  of  how  the  urgency  of  the  proportional  principle  and  the  principle  of  good  faith  in  the  franchise agreement, then the proportional principle and the principle of good faith in the franchise agreement can be a solution  in  minimizing  the  problems  posed  by  the  franchise  agreement  and  legal  protection  of  the  parties.the method  used  in  this  study  is  juridical  normative.  This  research  is  based  on  treaty  theory,  justice  theory, proportional principle in Treaty, legal protection. Legal issues the occurrence of ambiguity of norms, that based on Government Regulation No. 42 of 2007 on franchise has contained rules regarding clauses in the agreement clearly  as  many  as  11  clauses  that  must  exist  but  in  the  implementation  of  the  standard  agreement  is  an agreement made by one of the parties, causing problems in the future. the results showed that (1) the principle of proportionality and good faith is a unity in a system of checks and balances whose task is to encourage the creation  of  legal  relations  in  a  proportional  contract.(2) the  principle  of  good  faith  and  the  principle  of proportionality in  making  a franchise agreement, can prevent  losses that  will  be experienced by other parties and is able to minimize the problems that will be caused before the agreement,at the time of the agreement,and after the agreement.

## Keywords : Proprosional Principle, Good Faith Principle, Franchise Agreement

## PENDAHULUAN
Dalam hal pertumbuhan perekonomian suatu negara, sektor waralaba sama pentingnya dengan sektor  lainnya.  Waralaba,  pada  intinya,  adalah  model  bisnis  untuk  mengiklankan  jenis  produk  atau layanan tertentu. Penyelenggaraan Waralaba (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019) mengatur  mengenai  penyelenggaraan  waralaba  di  Indonesia.  penyelenggaraan  usaha  waralaba  oleh Para  Pihak  sesuai  dengan  ketentuan  Perjanjian  Waralaba.  Perjanjian  antara  pewaralaba  dan  pemberi waralaba harus didasarkan pada keadilan dan rasa proporsional jika  semua pihak ingin mendapatkan keuntungan  dari  perusahaan  waralaba.  Perjanjian  waralaba  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip dasar selera dan moralitas.
Perjanjian  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  suatu  hal  hukum  menjadi  dasar berdirinya  perusahaan  waralaba.  Perjanjian  dan  kontrak  sangat  penting  bagi  kelangsungan  hidup manusia karena memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan dukungan orang lain ketika mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Ketika mengandalkan bantuan orang lain untuk
mencapai  suatu  tujuan,  penting  untuk  memiliki  kontrak  yang  mengikat  secara  hukum  untuk memastikan kepentingan semua orang terlindungi dan perselisihan dapat dihindari di masa depan.
Ada kemungkinan salah satu pihak menderita kerugian finansial dan tekanan emosional sebagai akibatnya,  oleh  karena  itu,  demi  kepentingan  terbaik  semua  pihak,  adakan  perjanjian  tertulis  yang menguraikan  tanggung  jawab  dan  hak  setiap  orang  dalam  situasi  seperti  ini.  Perbuatan  mengikatkan diri  kepada  orang  lain  dengan  suatu  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata  (sehingga disebut KUH Perdata). Persyaratan perjanjian waralaba yang mengatur pelaksanaan operasi waralaba sangat penting bagi keberhasilan waralaba dan penerima waralaba. Karena undang-undang mengakui perjanjian  sebagai  suatu  bentuk  perwujudan  yang  mempunyai  kepastian  hukum,  maka  adat  istiadat menetapkan bahwa semua perjanjian harus dibuat secara tertulis agar dapat memanfaatkan kekuasaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan menjamin bahwa semua pihak dilindungi. 1
Pelaksanaan hak dan pemenuhan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan perjanjian bergantung  pada  pihak  lain.  Sebaliknya,  perjanjian  waralaba  biasanya  merupakan  dokumen  standar. Perjanjian  baku  adalah  perjanjian  yang  syarat-syaratnya  dibuat  secara  sepihak  oleh  salah  satu  pihak yang  berkepentingan  dan  pihak  lainnya  tidak  terlibat  dalam  proses  penulisan  dan  perundingan.  Sifat ketentuan  perjanjian  yang  sepihak  menjadikan  hal  ini  sering  terjadi  dalam  dunia  bisnis  waralaba. 2 Penerima  Waralaba  harus  mengikuti  semua  peraturan  dan  pedoman  Pemberi  Waralaba,  misalnya. Perjanjian bank memiliki bahasa  yang membebaskan bank dari tanggung jawab atas segala kerugian finansial  yang  mungkin  menimpa  nasabah  sebagai  akibat  langsung  dari  kegiatan  bank  itu  sendiri. Perjanjian  jual  beli  dapat  memuat  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  barang  yang  diperoleh  adalah bersifat final dan tidak dapat dikembalikan atau ditukar.
Ketentuan di atas bersifat khas karena lebih menguntungkan salah satu pihak dibandingkan pihak lain dalam hal penekanan atau ruang lingkupnya. Klausul eksonerasi adalah suatu ketentuan dalam suatu  kontrak  yang  membebaskan  salah  satu  pihak  dari  tanggung  jawab  atas  kerugian  yang diakibatkan  oleh  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  pihak  lain sehubungan dengan perjanjian tersebut. 3
Meskipun  prinsip-prinsip  hukum  berbeda  dengan  norma-norma  hukum,  mustahil  untuk memahami  dan  menerapkan  seperangkat  norma-norma  hukum  tanpa  terlebih  dahulu  memahami prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar prinsip-prinsip tersebut. Berbeda dengan penerapan konsep hukum  secara  tidak  langsung,  penerapan  norma  hukum  secara  langsung  pada  kejadian  nyata dimungkinkan.  Pertama,  mencari  dan  mengidentifikasi  ciri-ciri  umum  dalam  norma-norma  tertentu, dalam arti mencari kesejajaran yang terdapat dalam peraturan yang bersangkutan, untuk menentukan di mana prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan.
Dalam kebanyakan kasus, perubahan dalam masyarakat akan menyebabkan pergeseran standar hukum,  yang  pada  gilirannya  dapat  menyebabkan  perubahan  prinsip-prinsip  hukum.  Faktor  spasial dan temporal berkontribusi terhadap perubahan pada akhirnya. Di sisi lain, ada beberapa asas hukum yang berlaku  secara menyeluruh, seperti asas lex specialis derogat legi  generalis, dan asas lain  yang berlaku  lebih  sempit,  seperti  asas  konsensus  dalam  hukum  perdata.  Tentu  saja,  keberadaan  prinsip proporsionalitas tidak dapat dipahami secara terpisah dari kaitannya dengan prinsip-prinsip lain yang lebih  mendasar  dalam  hukum  kontrak,  seperti  hak  untuk  mengadakan  kontrak  secara  bebas, pentingnya  mencapai  kesepakatan  melalui  negosiasi  daripada  paksaan,  pentingnya  menghormati otonomi  pihak  lain,  dan  pentingnya  bertindak  dengan  itikad  baik.  Memahami  bagaimana  konsep proporsionalitas  berhubungan  dengan  prinsip-prinsip  lain  dalam  suatu  perjanjian  memerlukan interpretasi  terhadap  topik  ini.  Konsep-konsep  hukum  yang  mendasari  suatu  perjanjian  tidak  saling eksklusif;  sebaliknya,  mereka  mungkin  dan  memang  berinteraksi  satu  sama  lain  dalam  berbagai konteks.
Mengingat  hal  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip-prinsip  tersebut  tidak  berjalan  secara independen  satu  sama  lain,  melainkan  melingkupi  dan  melengkapi  adanya  suatu  perjanjian,  dengan keseimbangan  antara  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian  merupakan  konsep  dasar  yang  tidak
1 Al-Qarano,  R.  P.  ,2021,  Asas  Proporsionalitas  Kontrak  Standar  Pada  Perjanjian  Waralaba.  Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia , 2(1), 1-12.
2 Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  Dan  Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia ,Institut Bankir Indonesia ,Jakarta, 1993, hlm. 193-239
3 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , Bandung, Alumni, 2018, hlm 47
dapat diatur meskipun ada. mengurangi yurisdiksi prinsip kebebasan berkontrak. Selain itu, para pihak dalam  kontrak  harus  mengakui  dan  menghargai  hak  hukum  satu  sama  lain.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  evolusi  asas  kebebasan  berkontrak  menyebabkan  adanya  ketimpangan  dalam peralihan  hak  dan  kewajiban  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lain  yang  terikat  oleh  suatu  perjanjian, yang kemudian dibatasi oleh berbagai pengaturan yang bersifat memaksa. proporsionalitas. 4
Bermula dari uraian mengenai asas kebebasan berkontrak, asas itkad baik, asas konsensualisme, asas  daya  ikat  kontrak  ( pacta  sunt  servanda) ,  semestinya  dalam  melaksanakan  aktivitas  usahanya pengelola  bisnis  tidak  boleh  merugikan  pihak  lainnya  yang  terikat  pada  perjanjian,  serta  tidak mendayagunakan  kecerobohan  dan  ketidaktahuan  dari  pihak  lain  dalam  memperoleh  keuntungan untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, perjanjian bukan hanya penetapan kata-kata yang dirumuskan pada setiap klausul-klausul yang berada dalam perjanjian oleh para pihak saja. Meskipun demikian, aturan hukum kontrak dapat ditentukan oleh para pihak sendiri. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak, itikad  baik,  konsensualisme,  kontrak  mengikat  ( pacta  sunt  servanda ),  dan  proporsionalitas mempunyai  keahlian  untuk  bekerja  dalam  mencapai  kesepakatan  yang  dimaksud  jika  esensinya diperhatikan  sesuai  dengan  fungsi  “ check  and  balance”. Sebagai  suatu  sistem,  perjanjian  dibuat berdasarkan  kebijaksanaan  pihak-pihak  yang  terlibat;  hal  ini  mencakup  segala  sesuatu  mulai  dari pokok bahasan dan struktur perjanjian hingga cara pengalihan hak dan tanggung jawab dari satu pihak ke  pihak  lain,  yang  ditentukan  oleh  kekuasaan  relatif  dari  pihak-pihak  yang  terlibat.  Terdapat keterkaitan  langsung  antara  kaidah  hukum  kontrak  dengan  kedudukan  konsep  proporsionalitas  yang merupakan  suatu  asas  tersendiri  yang  setara  dengan  asas-asas  dasar  hukum  kontrak  lainnya.  Sesuai dengan hakikat dan tujuan konsep proporsionalitas dalam suatu kontrak, demikianlah adanya.
Salah  satu  konsep  hukum  kontrak  yang  paling  terkenal  dan  diterima  secara  luas  di  Indonesia adalah  otonomi  kontrak.  Prinsip  kebebasan  berkontrak  memungkinkan  para  pihak  untuk menegosiasikan syarat-syarat perjanjian mereka, dengan batasan bahwa ketentuan-ketentuannya tidak bertentangan  dengan  kebijakan  publik  dan  moral  yang  baik. 5 Dapat  diartikan  bahwa  kebebasan berkontrak yang diberikan bukanlah kebebasan tanpa batas dan kebablasan. Ada beberapa norma yang membatasi  kebebasan  kontrak  dalam  berbagai  cara.  Undang-undang  legislatif  dan  keputusan pengadilan berkontribusi pada pembatasan kebebasan kontrak.
Hak  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pihak  terhadap  pihak  lain  harus  dibagi  secara  adil berdasarkan  perjanjian.  Untuk  memastikan  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dimanfaatkan,  perjanjian harus  didasarkan  pada  prinsip  itikad  baik  dan  proporsionalitas.  Salah  satu  alasan  kenapa  sangat diperlukan asas proporsional dan asas itikad baik adalah karena perjanjian waralaba adalah salah satu dari bentuk perjanjian baku.
Salah  satu  pihak  dalam  suatu  perjanjian  dapat  menyusun (boilerplate )  kontrak  secara keseluruhan,  sehingga  pihak  lainnya  hanya  mempunyai  sedikit  atau  tidak  ada  ruang  untuk menegosiasikan  syarat-syarat  perjanjian  sebelum  penandatanganan.  Dalam  kasus  seperti  ini,  pihak lain  dalam  kontrak  mungkin  tidak  memiliki  suara  dalam  penyusunan  kontrak  dan  mungkin  terikat pada ketentuan perjanjian seperti yang tertulis. 6
Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  mengatur  tentang  syarat-syarat sahnya  suatu  perjanjian,  dan  perjanjian  usaha  yang  baik  adalah  yang  mampu  menerapkan  asas proporsionalitas  dan  itikad  baik.  Beberapa  ketentuan  dalam  perjanjian  waralaba,  seperti  mengenai produktivitas  dalam  menghasilkan  keuntungan  dan  masa  berlakunya  perusahaan  waralaba,  perlu mendapat  penekanan  yang  besar.  Kontrak  perusahaan  waralaba  yang  ditulis  dengan  baik  tentu  saja akan  mengikuti  konvensi  yang  menjadi  landasan  kuat  untuk  menulis  perjanjian  tersebut.  Selain  itu, jelas  bahwa  Anda  dapat  mencegah  perselisihan  atau  kesulitan  hukum  di  masa  depan  antara  kedua pihak  dalam  perusahaan  waralaba  dengan  membuat  perjanjian  yang  baik  dan  tepat.  Dalam Pembentukan  usaha  waralaba (Franchise) terpenting  mengenai  perjanjian  mestinya  menciptakan
4 Ibid, hlm 20
5 Claudia, J., & Urbanisasi, U. ,2023. Tinjauan Yuridis Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif  Di Indonesia. Law, Development And Justice Review, 6(2), 94-110.
6 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis) ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2007,  hlm. 24
kepastian  hukum  dan  konservasi  hukum. 7 Notaris  memegang  peranan  penting  dalam  pembentukan kontrak,  memberikan  kontribusi  terhadap  pengembangan  kepastian  hukum  dan  keselamatan masyarakat. Sepanjang kewenangan pengesahan akta tidak secara khusus diperuntukkan bagi pejabat umum  lainnya,  maka  notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  wewenang  untuk  membuat  akta autentik. 8
Kepastian  dan  perlindungan  hukum  diwujudkan  dalam  akta  otentik  yang  menjadi  alat  bukti yang tidak dapat disangkal di muka pengadilan. Ada tiga jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan  keaslian  suatu  akta:  alat  bukti  luar,  alat  bukti  formil,  dan  alat  bukti  materiil. 9 Padahal sepanjang  para  pihak  saling  sepakat  dan  berpegang  teguh  untuk  melaksanakan  kewajiban  dan  hak yang tercantum dalam akta tersebut, maka bentuk akta tidak menjadi masalah, apakah akta itu dibuat di  bawah  tangan  atau  akta  otentik  yang  dibuat  di  hadapan  notaris,  sebagian  besar  pengelola  usaha waralaba  masih  membuat  perjanjian  waralaba  tanpa  campur  tangan  pejabat  publik  yang  berwenang yaitu Notaris atau yang sering disebut dengan perjanjian di bawah tangan. 10
Perjanjian  waralaba  harus  diaktakan.  Dalam  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  hukum, Notaris memegang peranan penting karena  kepiawaiannya dalam membuat akta yang sah. Akta juga menjadi  bukti  bahwa  hak  dan  tanggung  jawab  telah  dilaksanakan  antara  dua  pihak  menurut  hukum. Perlindungan  hukum  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba  dapat diberikan  dengan  meminta  notaris  membuat  akta  perjanjian  waralaba  atas  nama  pelaku  usaha. Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba,  waralaba adalah  hak  eksklusif  seseorang  atau  badan  hukum  untuk  menggunakan  sistem  usaha  yang  sudah mapan  untuk  menjual  produk  atau  jasa  yang  telah  menunjukkan  keberhasilan  di  pasar.  Pasal  ini memberikan kesan bahwa waralaba adalah suatu perjanjian antara dua pihak, baik perusahaan maupun orang,  dimana  penerima  waralaba  memperoleh  hak  yang  sah  untuk  memanfaatkan  proses  bisnis pemberi  waralaba.  Dalam  jangka  waktu  tertentu,  franchisor  memberi  wewenang  kepada franchisee untuk  mendistribusikan  produk  dan/atau  jasa franchisor atas  nama  dan  merek  franchisee  sendiri. 11 Penerima  waralaba  wajib  menjalankan  usahanya  sesuai  dengan  kebijakan  dan  prosedur  yang  telah ditetapkan  pemberi  waralaba  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  kerja  sama  waralaba.  Dengan demikian, harus  adanya sebuah perjanjian tertulis jika ingin melakukan bisnis  waralaba antara calon pemegang  waralaba  dengan  pemilik  waralaba  dengan  membuat  sebuah  perjanjian  yang  tertulis  yang disepakati  dan  harus  dijalankan  dan  harus  dipatuhi  bersama  oleh  kedua  pihak  agar  tidak  timbul adanya  kesalahpahaman/wanprestasi  di  kemudian  hari  yang  biasa  dikenal  dengan  sebutan  kontrak. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contracts . 12
Pasal  1313  KUHPerdata  mendefinisikan  perjanjian  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dilakukan oleh  dua  pihak  atau  lebih  yang  mengikatkan  diri  pada  orang  atau  beberapa  orang  lain.  Berdasarkan penjelasan singkat yang diberikan, jelas bahwa kontrak memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan  jangka  panjang  dari  setiap  kerjasama  waralaba  antara  para  pihak,  baik  itu  dua  badan hukum  yang  terpisah,  satu  badan  hukum  dan  satu  badan  hukum,  satu  badan  hukum  dan  satu  badan hukum lainnya. badan hukum, atau dua orang perseorangan. 13
Namun dalam pengelolaannya, tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya akan terjadi wanprestasi.  Beberapa  Contoh  putusan  salah  satunya    pada  putusan  yang  penulis  temukan  dengan kode  entri  putusan  2297  K/Pdt/2012  ini  dimana  sebuah  perusahaan  waralaba  yang  bernama  Odiva sebagai  tergugat  dan  selaku  pemberi  waralaba  melakukan  wanprestasi  terhadap  Matio  sihombing
7 Benia, E. 2022. Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Padjadjaran Law Review, 10(2).
8 Sembiring,  Nita  Sari.  Kewenangan  Notaris  Dalam  Status  Tersangka  Menjalankan  Tugas  Sebagai Pejabat  Umum  Membuat  Akta  Otentik  Dalam Jurnal  Hukum  Magister  Kenotariatan ,  2009,  Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara
9 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Cet. V, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1999, hlm 55-59
10 R. Subekti, Hukum Pembuktian , Cet. Xvi, Padya Paramita, Jakarta, 2007, hlm 25
11 Mohamad, A. R., & Urbanisasi, U. 2023. Pandangan Hukum mengenai Perjanjian Bisnis Waralaba di Indonesia. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(4), 3430-3436.
12 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa , Kencana Pramedia Grup. Jakarta, 2014,   hlm 85.
13 Salim, Hukum Kontrak; Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. 4, Sinar Grafika. Jakarta, 2006, hlm 25.
selaku  penerima  waralaba.  Pemilik  waralaba,  PT.  Waralaba  Tarra,  dan  penerima  waralaba,  Matio Sihombing, mengadakan perjanjian unit waralaba untuk perusahaan waralaba "odiva" pada tanggal 21 Juli 2003. Usaha waralaba berpusat di Depok, Tanjung Duren.
Penggugat  meluncurkan  usahanya  pada  tanggal  24  Juli  2003,  dan  pada  tahun  pertama  ia mendapatkan  klien  berkat  promosi  yang  dijalankannya.  Penggugat  telah  kehilangan  uang  secara konsisten  sejak  tahun  kedua  dan  ketiga,  dan  juga  harus  membayar  biaya  operasional  seperti  biaya manajemen,  biaya  iuran,  sewa,  utilitas,  dan  banyak  lagi.  Sebagaimana  di  dalam  pasal  22  perjanjian waralaba bahwa pemberi waralaba tidak menjamin kesuksesan dan keberhasilan usaha.
Oleh  karena  itu  menurut  pemberi  waralaba  penerima  waralaba  akan  menanggung  sepenuhnya setiap  kerugian  atau  pura-pura  tidak  tahu  bahwa  setiap  resiko  dan  atau  kegagalan  ditanggung sepenuhnya  oleh  penerima  waralaba  sepanjang  pemberi  waralaba  telah  melaksanakan  kewajibannya dengan baik. Pasal 3 huruf b perjanjian waralaba menyatakan bahwa yang dikatakan waralaba adalah salah  satu  manfaat  yang  terbukti,  dan  Pasal  5  huruf  k  perjanjian  waralaba  memuat  tata  cara perpanjangan, pengakhiran, dan pengakhiran perjanjian, tidak ada satupun yang khusus. diatur dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007. Karena banyak pemberi waralaba yang melakukan bisnis waralaba hanya untuk menguntung diri saja, tanpa mengikuti aturan yang ada. Akan tetapi dalam sisi perlindungan bagi penerima waralaba sangatlah lemah karena kontrak waralaba merupakan take it or leave it.
Penulis akan menggunakan konteks di atas untuk mengembangkan isu-isu berikut: 1. Apakah perjanjian waralaba telah memenuhi asas proporsional dan asas itikad baik?
2. Bagaimana asas proporsional dan asas itikad baik dalam perjanjian waralaba dapat menjadi solusi dalam meminimalisir masalah yang ditimbulkan oleh perjanjian waralaba?

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Pada  Penelitian  tentang  asas  proporsional  dan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  waralaba menerapkan  pendekatan  bagi  menyederhakan  dalam  pelaksanaan  penelitian.  Adapun  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  perundang-undangan  ( statue  approach ), konseptual (conseptual approach) , kasus (case approach) .
Pendekatan  perundang-undangan  merupakan  suatu  metode  penafsiran  teks  undang- undang. 14 Pengertian ahli hukum dapat dibedah dengan menggunakan metode konseptual. Metode kasus merupakan strategi penelitian untuk memahami bagaimana hukum benar-benar diterapkan di dunia nyata.
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  yuridis normatif,  khususnya  tinjauan  literatur  berdasarkan  norma  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan  yang  relevan,  dengan  fokus  khusus  pada  prinsip  proporsionalitas  dan  itikad  baik  yang berkaitan dengan perjanjian waralaba.
2. Rancangan kegiatan
Penelitian  tentang  prinsip  proporsionalitas  dan  itikad  baik  dalam  perjanjian  waralaba  ini menjadi  bahan  perencanaan  dan  pelaksanaan  penelitian  yang  berlangsung  selama  bulan  Februari. Merencanakan  tindakan  untuk  memaksimalkan  kualitas  penelitian  dan  pengaruhnya  terhadap pembaca.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Menganalisis  syarat-syarat perjanjian  waralaba ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait,  maka  fokus  penelitian  ini  adalah  pada  asas  proporsionalitas  dan  itikad  baik.  Sedangkan fokus penelitian ini adalah pada konsep proporsionalitas dan asas itikad baik yang tercermin dalam ketentuan KUH Perdata dan pembatasan peraturan perundang-undangan khusus waralaba.
4. Bahan dan Alat Utama
Dalam  penelitian,  sangatlah  penting  untuk  memiliki  akses  terhadap  sumber  daya  yang menyederhanakan  penyelidikan  isu  utama.  Para  peneliti  dalam  penelitian  ini  memanfaatkan berbagai  sumber.  Oleh  karena  itu,  sumber  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  dikonsultasikan dalam penelitian ini.
14 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 87.
a. Bahan hukum primer Dokumen hukum primer adalah norma hukum tertulis resmi yang berlaku dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42  Tahun  2007  yang  mengatur  tentang  waralaba  menjadi  sumber  hukum  utama  dalam penelitian ini.
b. Bahan hukum sekunder
Informasi  mengenai  teori  dan  ajaran  para  ahli  terkadang  terdapat  dalam  teks-teks  hukum sekunder.  Buku,  majalah,  dan  artikel  online  merupakan  contoh  bagus  dari  sumber  hukum sekunder. Buku-buku mengenai peraturan perundang-undangan mengenai asas proporsionalitas dan  itikad  baik  dalam  perjanjian  waralaba  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  sekunder  dalam penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier
Sumber  daya  hukum  tersier  merupakan  sumber  daya  pelengkap.  Sumber  daya  hukum  tersier, seperti situs web, dapat digunakan untuk melengkapi sumber daya hukum primer atau sekunder ketika  mencari  informasi  lebih  lanjut.  Peneliti  dalam  penelitian  ini  kemudian  berkonsultasi dengan  sumber  hukum  tersier  dengan  mencari  pertanyaan  proporsionalitas  dan  itikad  baik dalam perjanjian waralaba di internet.
5. Tempat
Investigasi terhadap suatu permasalahan yang pasti timbul di suatu wilayah tertentu. Dengan memberikan  mempertimbangkan  persoalan-persoalan  tersebut  dan  menghubungkannya  dengan peraturan  perundang-undangan  terkait,  maka  kajian  ini  berfokus  pada  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia sebagai landasan analisisnya.
6. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian,  metode  pengumpulan  data  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  yang diajukan  oleh  konsep  penelitian.  Data  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  analisis  dokumen terhadap  berbagai  dokumen  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Studi  ini mengkaji  permasalahan  utama  prinsip  proporsionalitas  dan  standar  itikad  baik  dalam  perjanjian waralaba  melalui  kacamata  analisis  hukum  normatif.  Hal  ini  terkait  dengan  literatur  mengenai konsep proporsionalitas dan prinsip itikad baik dalam kontrak waralaba.
7. Teknik analisis
Sesuai  dengan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  yang  digunakan  di  sini,  pendekatan kualitatif  digunakan  dalam  analisis  data;  secara  khusus,  peneliti  di  sini  menggunakan  deskripsi data  pada  tingkat  kalimat  untuk  menyajikannya  dengan  cara  yang  mudah  dipahami  dan ditafsirkan. 15

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Asas Proporsional Dan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Waralaba
Saat  terlibat  dalam  tindakan  komersial,  pemahaman  dan  pemahaman  tentang  perjanjian  yang relevan  sangatlah  penting.  Perjanjian  sering  kali  dibuat  setelah  kegiatan  bisnis  dan  kemudian dituangkan  secara  tertulis.  Sudah  dipahami  sejak  awal  proses  pembentukan  kesepakatan  bahwa  ini bukanlah  tugas  yang  mudah.  Perdagangan  dan  pertukaran  janji  selanjutnya  diperlukan  dalam  setiap transaksi  komersial  jika  para  pihak  ingin  mencapai  tujuan  masing-masing.  Agar  perjanjian  dapat ditegakkan  dan  mematuhi  semua  undang-undang  yang  relevan,  perjanjian  tersebut  harus  dirancang secara  adil  dan  mencakup  pengamanan  untuk  memastikan  bahwa  kepentingan  semua  orang terlindungi.  Perjanjian  di  dunia  yang  maju  secara  ekonomi  saat  ini  harus  efisien  dan  mudah beradaptasi,  dengan  standar  yang  ketat  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  proses  hak  dan kewajiban perdagangan. Hal ini serupa dengan kesepakatan franchisor-franchisee, dimana franchisor- franchisee akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sedangkan franchisor-franchisee memiliki kerugian yang lebih sedikit. Oleh karena itu, pertukaran kepentingan yang adil bagi para pihak dapat diwujudkan  melalui  konsep  proporsionalitas  dan  asas  kepercayaan  dalam  suatu  perjanjian.  Oleh karena  itu,  sangat  relevan  untuk  mengkaji  prinsip  proporsionalitas  dan  itikad  baik  dalam  perjanjian dengan  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  pentingnya  keadilan  dalam  hubungan  kontrak.  Oleh karena  itu,  “asas  itikad  baik  harus  menjadi  dasar  bagi  hubungan  dan  perjanjian  kontrak  untuk
15 Ishaq, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 73.
menjamin  kelancaran perjanjian,” dan “analisis  keadilan dalam perjanjian bisnis harus memasukkan konsep  persamaan  hak  dalam  pertukaran.  baik  prestasi  maupun  prestasi  tandingan,”  sebagaimana dipahami sebelumnya dalam konteks keadilan komutatif dan keadilan distributif. 16
Hukum  kontrak  didasarkan  pada  sejumlah  gagasan  umum.  Buku  III  KUHPerdata  memuat beberapa  asas  penting  antara  lain  asas  kebebasan  berkontrak,  asas  konsensualisme,  asas  Pacta  Sunt Servanda,  asas  itikad  baik,  dan  asas  proporsionalitas,  yang  kesemuanya  dikurangi  dengan  prinsip kebebasan  berkontrak.  Agus  Yudha  Hernoko  berpendapat  bahwa  gagasan  proporsionalitas, sebagaimana  didefinisikan,  merupakan  landasan  yang  lebih  baik  untuk  memperdagangkan  hak  dan kewajiban dalam kontrak dibandingkan dengan prinsip keseimbangan yang lebih samar-samar.
Konsep  proporsionalitas  dapat  disimpulkan  dari  sifat  dan  kemampuan  fungsionalnya,  dan menawarkan  pandangan  holistik.  Menurut  "Pengantar  Hukum  Kontrak"  oleh  P.S.  Atijah,  gagasan proporsionalitas  penting  karena  kontrak  menjadi  landasan  perdagangan  yang  adil  dalam  dunia komersial.  P.S.  Atijah  berpendapat,  pertukaran  yang  adil  terjadi  ketika  dua  orang  bertemu  dalam sistem  pasar  untuk  memperdagangkan  barang  atau  jasa  sesuai  dengan  keinginannya  masing-masing. Sistem ini merupakan fondasi yang mendasari gagasan  “ freedom of choice in exchange  - freedom of contract ”. 17
Sesuai  dengan  Agus  Yudho  Hernoko,  “asas  yang  melandasi  atau  mendasari  pengukuran  hak dan kewajiban para pihak menurut proporsi atau bagiannya dalam keseluruhan proses kontrak” itulah yang  dimaksud  dengan  konsep  proporsionalitas.  Gagasan  proporsionalitas  mengandaikan  bahwa alokasi  hak  dan  kewajiban  terjadi  di  seluruh  proses  kemitraan  kontraktual,  dari  awal  hingga  akhir (pra-kontraktual, kontraktual, dan pasca-kontraktual).
Prinsip proporsional mengutamakan pertimbangan sifat hubungan dan tujuan orang-orang yang terlibat  (seperti  menjaga  perdamaian  dan  kesetaraan). 18 Kepercayaan  yang  baik  terhadap  waralaba juga  penting  karena  adanya  hubungan  kontraktual  antara  pemberi  waralaba  dan  penerima  waralaba. Dengan  waralaba,  investor  dan  pemilik  perusahaan  bekerja  sama  untuk  mengelola  perusahaan,  dan kesuksesan perusahaan pada akhirnya bergantung pada pemilik perusahaan. Ketika dua pihak sepakat untuk  bekerja  sama,  mereka  mengadakan  kemitraan  kontrak  berdasarkan  serangkaian  ketentuan, kriteria, dan komitmen sukarela.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1338  Ayat  (1)  KUHPerdata.  Padahal  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  tidak  memuat  asas proporsionalitas dan itikad baik. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak menguntungkan dan tidak memberikan  keadilan  kepada  Waralaba  jika  Penerima  Waralaba  berada  dalam  posisi  untuk bernegosiasi dan Pemberi Waralaba mengambil keuntungan darinya. 19
Pasal  1320  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  sah  dan  mengikat  apabila  para pihak  cakap,  perjanjian  itu  mempunyai  obyek,  dan  sesuai  dengan  hukum,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum.  Dengan  adanya  persyaratan  tersebut,  maka  prinsip  proporsionalitas  dan  itikad  baik  sangat penting dalam suatu perjanjian waralaba. Sayangnya, masih banyak pewaralaba yang tidak mematuhi hukum sehingga sulit menjamin keamanan dan keadilan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  dengan  jelas  menjelaskan  apa  saja  syarat-syarat yang ditetapkan dalam waralaba:
1. Nama dan alamat para pihak
2. Jenis hak kekayaan intelektual
3. Kegiatan usaha
4. Hak dan kewajiban para pihak
5. Bantuan  fasilitas,  bimbingan  operasional,  pelatihan,  dan  pemasaran  yang  diberikan  pemberi waralaba kepada penerima waralaba
6. Wilayah usaha
16 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsional  Dalam  Kontrak  Komersial , Kencana Prenada Media , Jakarta, 2010, hlm.87 17 Ibid hlm 132 18 Ibid . hlm.132.
19 Avianissa, D. F., & Priyono, E. A. (2023). Konsekuensi Yuridis Disharmoni Perjanjian Baku Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati Dengan Regulasi Franchise Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 5(1), 29-46
7. Jangka waktu perjanjian
8. Tata cara pembayaran imbalan
9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris
10. Penyelesaian sengketa 11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian
Pasal tersebut mencontohkan konsep proporsionalitas dan itikad baik. Prinsip prinsip ini secara kolektif  merupakan  komponen  integral  dalam  sistem  checks  and  balances,  yang  bertujuan  untuk mendorong  terciptanya  hubungan  hukum  yang  adil  dalam  kontrak.  Oleh  karena  itu,  prinsip-prinsip tersebut,  bersama  dengan  prinsip  proporsionalitas  dan  itikad  baik,  merupakan  unsur  yang  tidak terpisahkan dan berkontribusi terhadap tercapainya kesepakatan kontrak yang adil. Asas proporsional tidak berarti  keseimbangan, melainkan menjadi landasan bagi  hubungan  timbal balik antara hak dan kewajiban, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Prinsip itikad baik juga menjadi landasan bagi pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  mencapai  kesepakatan  dengan  niat  yang  tulus,  karena  perjanjian standar dapat menunjukkan tanda-tanda perilaku curang atau berpotensi merugikan pihak lain.

## Asas  Proporsional  Dan  Asas  Itikad  Baik  Dalam  Perjanjian  Waralaba  Solusi  Dalam Meminimalisir Masalah Yang Ditimbulkan Oleh Perjanjian Waralaba
Perjanjian  waralaba  menimbulkan  permasalahan  karena  merupakan  perjanjian  standar  yang dapat  menimbulkan  kesalahpahaman.  Perjanjian  waralaba  merupakan  hasil  perundingan  tinggi rendahnya  antara  pemberi  waralaba  dan  penerima  waralaba,  serta  mencakup  kepentingan  pemberi waralaba.  Untuk  menjamin  keadilan  kontrak,  prinsip  proporsionalitas  dan  itikad  baik  sangat  penting dalam  perjanjian  waralaba.  Sebagai  bentuk  kewajiban,  gagasan  itikad  baik  dalam  perjanjian  pra- waralaba  mengharuskan  para  pihak  untuk  bernegosiasi  dan  melaksanakan  perjanjian  dengan  itikad baik.  Tidak  dapat  diterima  untuk  menggunakan  itikad  buruk  selama  negosiasi  atau  penyusunan kontrak.  Ini adalah kebutuhan standar untuk koneksi apa pun yang tidak memiliki perjanjian formal. Bernegosiasi  tanpa  niat  yang  sungguh-sungguh  untuk  mengadakan  suatu  kontrak,  menyalahgunakan hak  istimewa  untuk  menghalangi  perundingan,  mengadakan  suatu  perjanjian  tanpa  maksud  untuk melaksanakannya,  tidak  mengungkapkan  fakta-fakta  material,  dan  memanfaatkan  lemahnya  posisi tawar  para  pihak  merupakan  contoh-contoh  itikad  buruk.  dalam  negosiasi  dan  penyusunan  kontrak, seperti yang dijelaskan oleh Robert S. Summer. 20
Perlunya menginformasikan  atau menjelaskan dan menilai fakta-fakta penting bagi para pihak terkait  permasalahan  yang  dibicarakan  merupakan  contoh  konsep  proporsionalitas  dan  itikad  baik pada  tahap  pra-perjanjian.  Menurut  keputusan  HogeRaad,  kedua  belah  pihak  dalam  perundingan wajib  bertindak  dengan  itikad  baik,  pihak  pertama  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menyelidiki ( onderzoekplicht ) dan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk menginformasikan atau menjelaskan ( mededelingsplicht ). Gagasan culpa in contrahendo yang dikemukakan oleh pakar hukum terkemuka Jerman  Rudolf  von  Jhering  mengharuskan  hakim  untuk  mempertimbangkan  dengan  itikad  baik terhadap  tanggung  jawab  para  pihak  dalam  suatu  kontrak.  Teori  culpa  in  contrahendo  menyatakan bahwa  siapa  pun  yang  menyebabkan  kesalahan  harus  memberikan  kompensasi  kepada  korban  atas segala kerugian yang diakibatkannya.
Kerugian  yang  dimaksud  di  sini  adalah  kerugian  yang  dialami  oleh  salah  satu  pihak  akibat keputusan  pihak  lain  yang  menghentikan  atau  menghentikan  pembahasan  sebelum  selesainya pembicaraan.  Perjanjian  Komersial  Internasional  UNDROIT  mengakui  gagasan  bahwa  negosiator harus  selalu  bertindak  dengan  itikad  baik.  Ruang  lingkup  konsep  itikad  baik  sejak  negosiasi ditetapkan  sebagai  prinsip  yang  cukup  mendasar  dalam  prinsip  UNIDROIT.  Pasal  2.15  mengatur aturan larangan melakukan diskusi dengan itikad buruk:
1. A party is j-ee to negotiatie and is not liable for failureti reach an aggrement.
2. However, a party  who negotiates or breaks  of negotiations in bad faith is liable for the  losses  to the other party.
3. It is bad faith, in particular, for a party to enter intoor continue negotiations when intending not to reach an agreement with the other party.
20 Ridwan Khairandy. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004, hlm 250-25 1
Sejak  awal  perundingan,  konsep  kewajiban  hukum  didasarkan  pada  prinsip  UNIDROIT. Berikut adalah beberapa pedoman umum yang perlu diingat selama negosiasi: a. Kebebasan negosiasi.
b. Tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad buruk
c. Tanggung jawab atas pembatalan negosiasi dengan itikad Setiap orang bebas melakukan negosiasi dan  memutuskan  syarat  syarat  yang  dinegosiasikan.  Namun  demikian,  negosiasi  tersebut  tidak boleh bertentangan dengan prinsip itikad baik dan transaksi jujur yang diatur dalam pasal 1.7
Untuk  menghindari moral  hazard ,  dimana  pelaku  usaha  dilarang  memberikan  informasi  yang menyesatkan  dan  melanggar  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  masing- masing  pihak  pada  tahap  pra-perjanjian  melakukan  negosiasi  secara  jujur  dan  terbuka  dengan  pihak lain, tanpa adanya kewajiban untuk mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh. diperoleh dari perjanjian yang dibatalkan.
Sebagai  konsekuensinya,  kerugian  yang  diderita  akibat  diskusi  yang  tidak  jujur  atau  tidak beritikad  baik  harus  diberi  kompensasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  itikad  baik  yang  tercantum dalam  pra-perjanjian.  Pada  saat  ini,  kedua  belah  pihak  mempunyai  tanggung  jawab,  termasuk kewajiban  pemilik  waralaba  untuk  mengungkapkan  semua  fakta  penting  yang  berkaitan  dengan perjanjian  melalui  demonstrasi  dan  penyediaan.  Selanjutnya,  sebelum  menandatangani,  pewaralaba harus  melakukan  peninjauan  menyeluruh  terhadap  semua  informasi  yang  relevan.  Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan berbeda-beda pada setiap waralaba.
Karena sebagian besar perjanjian waralaba dibuat dalam bentuk perjanjian baku, maka pemberi waralaba  sudah  mempersiapkannya  terlebih  dahulu,  sehingga  itikad  baik  dalam  pelaksanaannya menjadi  penting  karena  berfungsi  untuk  mengekang  dan  membatasi  perilaku  pemberi  waralaba, dimana  pemberi  waralaba  mempunyai  kebebasan  untuk  mewujudkan  dan  melaksanakan kepentingannya. Untuk memulainya, perjanjian waralaba memiliki syarat-syaratnya. Yang tidak kalah pentingnya  adalah  gagasan  proporsionalitas,  yang  menjadi  dasar  transaksi  antara franchisor dan franchisee . Dalam suatu kontrak, kepentingan masing-masing pihak harus dijaga melalui perundingan dengan itikad baik dan konsep proporsionalitas.
Sebagai  imbalan  atas  hak  untuk  memperoleh  manfaat  dari  kontrak  dan  kewajiban  untuk mengambil  semua  langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  tujuan  kontrak  tercapai,  para pihak  dalam  kontrak  mempunyai  kewajiban  untuk  bertindak  dengan  cara  yang  tidak  merusak  satu sama lain. 21
Perjanjian  waralaba  dapat  membantu  mengurangi  kerugian  bagi  semua  pihak  yang  terlibat dengan  berpegang  pada  prinsip  itikad  baik  dan  proporsionalitas.  Sebagaimana  diketahui,  potensi keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak  dalam  suatu  perjanjian  terletak  pada  adanya  itikad  baik  dalam hukum.  Ketika  hak  dan  tanggung  jawab  para  pihak  dalam  suatu  kontrak  menjadi  kacau  karena ketidakjelasan  atau  kesunyian,  maka  itikad  baik  berperan  sebagai  pelengkap.  Selanjutnya  landasan hak dan kewajiban berdagang sesuai dengan bagiannya adalah gagasan proporsionalitas. Oleh karena itu, kedua konsep ini merupakan suatu pendekatan untuk mengurangi potensi konflik dalam perjanjian waralaba.

## SIMPULAN
Asas-asas  tersebut,  bersama  dengan  asas  proporsionalitas  dan  itikad  baik,  menjadi  satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka terciptanya suatu kontrak yang adil, karena merupakan satu  kesatuan  dalam  sistem checks and balances yang  bertugas  mendorong  terciptanya  hubungan hukum secara proporsional. kontrak.
Menggunakan  prinsip  itikad  baik  dan  proporsionalitas  saat  menegosiasikan  persyaratan perjanjian  waralaba  membantu  mengurangi  kemungkinan  timbulnya  perselisihan  sebelum,  selama, dan  setelah  kontrak  ditandatangani.  Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  prinsip  itikad  baik  dan proporsionalitas  dalam  undang-undang  menjamin  kedua  belah  pihak  dapat  memperoleh  sesuatu  dari kontrak  mereka.  Dalam  kasus  ketidakpastian  atau  keheningan  dalam  suatu  kontrak,  itikad  baik berfungsi sebagai pelengkap untuk memperjelas hak dan tanggung jawab para pihak.
21 Ibid, hlm 92

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Agus  Yudha  Hernoko,  2013, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris , Cet. V,Gelora Aksara Pratama, Jakarta. Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung. Mariam Darus Badrulzaman, 2018, Aneka Hukum Bisnis , Alumni, Bandung. Munir  Fuady,  2007, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis) ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung,
R. Subekti,2007, Hukum Pembuktian , Cet. Xvi, Padya Paramita, Jakarta. Salim, 2006, Hukum Kontrak; Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. 4, Sinar Grafika. Jakarta.
H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis   dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sri Gambir Melati Hatta, 2000, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama ;Pandangan  Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia , Alumni ,Bandung.
Suharnoko, 2014, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa , Kencana Pramedia Grup. Jakarta. Sutan  Remy  Sjahdeini,1993, Kebebasan  Berkontrak  Dan  Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi  Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia ,Institut Bankir Indonesia ,Jakarta.

## Jurnal
Al-Qarano,  R.  P.,2021,  Asas  Proporsionalitas  Kontrak  Standar  Pada  Perjanjian  Waralaba.  Glosains:
Jurnal Sains Global Indonesia , 2(1), 1-12.
Avianissa,  D.  F.,  &  Priyono,  E.  A.  2023.  Konsekuensi  Yuridis  Disharmoni  Perjanjian  Baku  Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati Dengan Regulasi Franchise Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 5(1), 29-46
Benia, E. 2022. Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Padjadjaran  Law  Review, 10(2).
Claudia, J., & Urbanisasi, U. ,2023. Tinjauan Yuridis Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Law, Development And Justice Review , 6(2), 94-110
Mohamad, A. R., & Urbanisasi, U. 2023. Pandangan Hukum mengenai Perjanjian Bisnis  Waralaba  di Indonesia. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(4), 3430- 3436. Ridwan Khairandy, 2004, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak , Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana ,Jakarta
Sembiring,  Nita  Sari.  Kewenangan  Notaris  Dalam  Status  Tersangka  Menjalankan  Tugas  Sebagai Pejabat  Umum  Membuat  Akta  Otentik  Dalam Jurnal  Hukum  Magister  Kenotariatan ,  2009, Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara
Simbolon,  Priyono,  &  Hendrawati,  2016,  Penerapan  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Perjanjian Waralaba Masaji Fried Chicken, Diponegoro Law Journal , Vol 5

## Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba