Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

## Fraud pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Perpekstif: Kompetensi Auditor Internal dengan Pendekatan Fenomenologi
Zulfadli Yusuf 1* , Andi Nurwanah 2 , Ratna Sari 3
Universitas Muslim Indonesia 1,2,3
zulfadliucuf@gmail.com , andi.nurwanah@umi.ac.id , ratna.sari@umi.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  competence  of  the  Internal  Auditor  with  a  phenomenological approach  to  preventing  and  detecting  fraud  in  the  JKN  program  at  RSUD  Andi  Makkasau Parepare. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach to the Internal Supervisory  Unit  at  Andi  Makkasau  Hospital  Parepare  by  using  documentation  and  interviews with SPI, Internal Verifiers, and Koder. The researcher uses the internal auditor core competency framework  compiled  by  The  Institute  of  Internal  Auditors  (IIA)  to  analyze  descriptively  with Epoche, phenomenological reduction, imaginative variation, and draw conclusions on the ability to  prevent  and  detect  JKN  program  fraud.  The  results  showed  that  the  Internal  Auditor  of  SPI RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  in  preventing  and  detecting  fraud  has  not  yet  been  tested  for quality  because  the  competencies that  have been  mastered  have  not  been  utilized  properly.  The Internal Auditor of SPI is still running other programs as the Healthcare Incentive Verification Team  during  the  pandemic.  In  practice,  indications  of  fraud  in  the  JKN  program  are  primarily disclosed by Internal Verifiers and Coders. However, the Fraud Team has not followed up on this because they feel they have never found a fraud case that disrupted health services.
Keywords : Fraud, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kompetensi  Auditor Internal.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance di Indonesia diharapkan dapat mengatasi kompleksitas persoalan pelayanan publik. Permendagri No. 79 Tahun 2018  tentang  BLUD  menyatakan  bahwa  status  BLUD  sebagai  sistem  yang  diterapkan  oleh  unit pelaksana  teknis  dinas/badan  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang mempunyai  fleksibilitas  dalam  pola  pengelolaan  keuangan  sebagai  pengecualian  dari  ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya (Saikhu & Sugiharto, 2017).
Salah satu SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah Rumah Sakit Umum  Daerah  (RSUD)  yang  diharapkan  dapat  menciptakan  praktik  bisnis  yang  sehat berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan  dan  berdaya  saing  guna  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini sejalan  dengan  UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  Paragraf  11  Pasal  29B  yang menyebutkan bahwa setiap Rumah Sakit berkewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  1684/Menkes/Per/XII/2005  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Rumah  Sakit,  maka  dipandang  perlu  membentuk  keberadaan  suatu Satuan  Pengawasan  Internal.  Tujuan  pokok  dari  suatu  pemeriksaan  internal  adalah  membantu agar para anggota organisasi dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan optimal. Hal  ini  didukung  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit harus dilakukan audit. Dengan demikian, peran Auditor Internal di Rumah Sakit menjadi semakin penting dalam upaya mencegah terjadinya fraud (Agiwahyuanto et al., 2016).
Audit  internal  berperan  penting  dalam  mendeteksi  fraud  di  dalam  organisasi  karena  mereka memiliki  tanggung  jawab  penting  dalam  tugas  monitor  dan  investigasi  (Adisasmito,  2016). Apabila  fraud  tidak  terdeteksi,  artinya  Auditor  Internal  tidak  mengantisipasi  fraud  dengan melakukan  jenis  pengujian  tertentu  (Bishop,  2004).  Pemeriksa  harus  memperoleh  pemahaman
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
tentang  pengendalian  yang  terkait  dengan  risiko  fraud.  Auditor  Internal  dituntut  memiliki predikasi  yaitu  kemampuan  akal  sehat,  profesional,  dan  memiliki  tingkat  kehati-hatian,  untuk yakin  bahwa  fraud  telah,  sedang  atau  akan  terjadi  (Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara, 2007).  Auditor  Internal  memerlukan  tingkat  pengetahuan  teoretis  dan  pengalaman  praktis  yang unggul  untuk  membantu  mengetahui  kemungkinan  skema  dan  skenario  fraud  secara  spesifik  di organisasi serta dapat mengenali gejala-gejala (symptoms atau red flags) kemungkinan terjadinya skema fraud(Albrecht et al., 2012; Bierstaker et al., 2006; Petraşcu & Tieanu, 2014).
Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  diselenggarakan  oleh  badan  khusus,  yaitu Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan.  Program  JKN  mulai  efektif diberlakukan  oleh  pemerintah  pusat  pada  1  Januari  2014.  Program  tersebut  menerapkan  sistem asuransi  kesehatan  yang  kemudian  dibayarkan  sesuai  dengan  standar  tarif  yang  ditetapkan pemerintah.  Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2021 Tentang  Pedoman  Indonesian  Case  Base  Groups  (Ina-CBG)  dalam  Pelaksanaan  Jaminan Kesehatan Nasional, pembayaran klaim JKN diatur dalam sistem aplikasi INA-CBGs (Indonesia Case  Base  Groups)  (Ikhwan  et  al.,  2021).  Sistem  INA-CBG  merupakan  salah  satu  instrumen penting  dalam  pengajuan  dan  pembayaran  klaim  pembayaran  pelayanan  kesehatan  yang  telah dilaksanakan  oleh  FKRTL  yang  telah  bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan.  Penghitungan  tarif INA-CBG berbasis pada data costing dan data koding rumah sakit. Tarif yang dibebankan kepada pasien  disesuaikan  dengan  rekomendasi  WHO,  yaitu  International  Classification  of  Diseases (ICD). Sistem tersebut memuat seluruh pelayanan kesehatan yang akan diterima pasien dan besar tarif  pengobatan  yang  dibutuhkan  sampai  pasien  tersebut  dinyatakan  sembuh  atau  selama  satu periode di rawat di rumah sakit (Agiwahyuanto et al., 2020).
Tabel 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 No Keterangan Jumlah Kasus Nilai Kerugian Negara 1. Dana Desa 154 Rp233,3 miliar 2. Pemerintahan 50 Rp115,9 miliar 3. Pendidikan 44 Rp58,1 miliar 4. Transportasi 40 Rp500,6 miliar 5. Sosial Kemasyarakatan 34 Rp180,2 miliar 6. Perbankan 32 Rp1.441 miliar 7. Kesehatan 23 Rp59,3 miliar 8. Pertanahan 21 Rp2.555 miliar 9. Pengairan 20 Rp30,6 miliar 10.  Perdagangan 13 Rp259,8 miliar
Sumber: antikorupsi.org
Data  yang  didapatkan  dari  ICW  menyebutkan  bahwa  pada  sektor  kesehatan  nilai  kerugian negara  yang  diakibatkan  oleh  tindak  korupsi  mencapai  Rp59,3  miliar  pada  tahun  2021.  Sistem INA-CBG  sebagai  metode  pembayaran  kepada  FKRTL  dalam  pelaksanaan  JKN  bertujuan mengendalikan  biaya  kesehatan  dan  mendorong  pelayanan  kesehatan  tetap  bermutu  sesuai standar. Data yang dilansir KPK dalam (Djasri et al., 2016) menjelaskan, sejak diberlakukannya JKN  telah  ditemukan  175.774  potensi  fraud  yang  terdeteksi  atas  klaim  rumah  sakit  sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Rp440 M.
Februari  2018,  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW)  telah  mengemukakan  Operasi  Tangkap Tangan  (OTT)  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  terhadap  Bupati  Jombang  (Alim,  2022). Terungkap  Pelaksana  Tugas  (Plt)  Kepala  Dinas  Kesehatan  (Kadinkes)  mengumpulkan  kutipan dana  kapitasi  34  puskesmas  di  Kabupaten  Jombang  dan  kemudian  menggunakannya  untuk menyuap  Bupati  Jombang.  Catatan  Akhir  Tahun  Agenda  Pemberantasan  Korupsi  2019  ICW menyebutkan  bahwa  Adanya  nama  yang  timpang-tindih,  belum  terdaftarnya  semua  rakyat Indonesia  dalam  data  kependudukan  pemerintah,  bahkan  fleksibilitas  kategori  miskin  dan  tidak, menyebabkan  anggaran  yang  dikeluarkan  tidak  tepat  sasaran,  bahkan  banyak  kasus penyalahgunaan anggaran tersebut seperti korupsi dana kapitasi. Selain itu, Catatan Akhir Tahun Agenda Pemberantasan Korupsi 2020 ICW menyoroti transparansi pengelolaan program Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  oleh  BPJS  Kesehatan  atas  hasil  audit  Badan  Pengawasan  Keuangan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
dan Pembangunan (BPKP) yang tidak terbuka, distribusi jenis dan jumlah alat material kesehatan seperti  APD,  masker,  hazmat  set,  mesin  PCR,  ditemukan  gap  yang  sangat  timpang  antara kebutuhan dan realisasi. Akibatnya pada awal-awal pandemi, ada 61 tenaga kesehatan yang gugur karena kekurangan alat material kesehatan. Pandemi Covid-19 telah menciptakan ekosistem yang menguntungkan  bagi  para  pelaku  fraud.  Berdasarkan  laporan  Association  of  Certified  Fraud Examiners (ACFE) dan Grant Thornton berjudul the next normal: Preparing for a post-Pandemic fraud  landscape,  lebih  dari  setengah  organisasi  (51%)  yang  disurvei  pada  bulan  Maret  hingga April  2021  mengaku  telah  mendeteksi  lebih  banyak  kasus  fraud  dari  biasanya  sejak  awal pandemi. Pandemi telah menciptakan ketidakpastian dan ketidakpastian membuka peluang besar fraud terjadi.
Berdasarkan  fenomena  tersebut  untuk  menjamin  agar  pelayanan  kesehatan  diselenggarakan secara  cost-effective,  rasional,  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  Peserta,  serta  untuk  menjamin kesinambungan  program  Jaminan  Kesehatan,  maka  perlu  diselenggarakan  upaya  kendali  mutu dan  kendali  biaya.  Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018  tentang Jaminan  Kesehatan,  telah  memberikan  definisi  Kecurangan  (Fraud)  dalam  program  Jaminan Kesehatan  yaitu  tindakan  yang  dilakukan  dengan  sengaja,  untuk  mendapatkan  keuntungan finansial  dari  program  Jaminan  Kesehatan  dalam  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  melalui perbuatan  curang  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kecurangan (Fraud)  serta  Pengenaan  Sanksi  Administrasi  Terhadap  Kecurangan  (Fraud)  dalam  Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  merupakan  salah satu  Rumah  Sakit  milik  pemerintah  Kota Parepare dengan klasifikasi utama tipe B. Sejalan dengan perkembangan RSUD Andi Makkasau Kota  Parepare  sebagai  salah  satu  rumah  sakit  rujukan  di  Propinsi  Sulawesi  Selatan,  maka  pada tanggal 7 Mei 2009, RSUD  Andi Makkasau Kota Parepare dinaikkan statusnya  menjadi Rumah Sakit  Tipe  B  Non  Pendidikan  dan  pada  tanggal  3  November  2010,  RSUD  A.  Makkasau  Kota Parepare  resmi  menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK- BLUD) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Parepare Nomor 475 Tahun 2010 Tanggal 3 November  2010.  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  sudah  terdaftar  sebagai  FKRTL  yang memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien  JKN  di  beberapa  Kabupaten  seperti  Pinrang, Barru, Sidrap, dan Soppeng.
Auditor  Internal  harus  memperhatikan  risiko  signifikan  yang  dapat  mempengaruhi pencapaian  tujuan,  kelancaran  operasional,  atau  penggunaan  sumber  daya.  Meskipun  prosedur asurans  telah  dilaksanakan  dengan  kecermatan  profesional,  tetap  tidak  menjamin  seluruh  risiko signifikan  dapat  teridentifikasi  (AAIPI,  2021).  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Djordjevic  & Đukić  (2016),  (2016)  dan  Hassink  (2018)  bahwa  permasalahan  yang  mendasar  yaitu  berkaitan dengan  kenyataan  bahwa  Auditor  Internal  tidak  benar-benar  memahami  risiko  fraud,  tidak sepenuhnya kompeten, ataupun alasan tertentu sehingga tidak mampu berkontribusi pada aktivitas pencegahan  dan  pendeteksian  fraud.  Oleh  karena  itu,  menjadi  hal  penting  bagi  auditor  untuk menjalankan  perannya  dalam  mecegah  perilaku  etis  dan  bertindak  sebagai  anti-fraud  control (Naheem,  2016;  Westhausen,  2017).  Program  penjaminan  dan  peningkatan  kualitas  dirancang untuk memungkinkan dilakukannya evaluasi kesesuaian pelaksanaan Pengawasan Intern terhadap standar,  dan  penerapan  Kode  Etik  oleh  auditor.  Melalui  kegiatan  seperti  keanggotaan  dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan dan pelatihan auditor, konferensi, seminar, kursus- kursus,  program  pelatihan  di  kantor  sendiri,  dan  partisipasi  dalam  proyek  penelitian  yang memiliki substansi di bidang pengawasan. Atas kondisi tersebut The Institute of Internal Auditors menyusun  kerangka  kerja  kompetensi  audit  internal  untuk  memberikan  ukuran  mutu  minimal dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan pengawasan Intern yang bernilai tambah,  menetapkan  dasar  untuk  mengevaluasi  kinerja,  mendorong  peningkatan  proses  dan operasional  organisasi  (Yuhertiana,  2021).  Pemaparan  ini  dibuat  sebagai  dasar  untuk menggunakan  kerangka  kompetensi  inti  Auditor  Internal  yang  dikembangkan  oleh  IIA  untuk membantu  dalam  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Strategi  koheren  dilakukan  melalui  strategi peningkatan pengetahuan, kompetensi dan pelayanan konsultasi, dan hukum serta regulasi (Saleh, 2016).
Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjelaskan  pentingnya  kompetensi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
Auditor  Internal  sesuai  standar  dalam  tindakan-tindakan  Kecurangan  (fraud)  dalam  Jaminan Kesehatan  agar  segenap  pihak  yang  terlibat  dalam  satu  rangkaian  proses  Jaminan  Kesehatan dapat  menghindari  tindakan  Kecurangan  (fraud)  dan  kerugian  Dana  Jaminan  Sosial  Nasional akibat  Kecurangan  (fraud)  bisa  dicegah  sehingga  dapat  menjaga  keberlangsungan  program Jaminan Kesehatan.

## STUDI LITERATUR

## Teori Fraud Pentagon
Teori  fraud  pentagon  merupakan  peluasan  dari  teori  fraud  triangle  yang  sebelumnya dikemukakan oleh Cressey dan teori fraud diamond yang sebelumnya dikemukakan oleh (Wolfe &  Hermanson,  2004).  Teori  fraud  pentagon  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  penyebab  fraud dengan  menambahkan  satu  elemen  fraud  lainnya  yaitu  arogansi  (arrogance)  (Herviana,  2017). Sehingga  Crowe  (2014)  menyatakan  bahwa  terdapat  5  faktor  utama  yang  dapat  mendorong seseorang  untuk  melakukan  tindakan  fraud  yaitu  pressure  (tekanan),  opportunity  (kesempatan), rationalization (rasionalisasi), competence (kompetensi) dan arrogance (arrogansi).

## Definisi Kompetensi
Standar  umum  pertama  (SA  seksi  210  dalam  SPAP  2011)  menyebutkan  bahwa  audit  harus dilaksanakan  oleh  seorang  atau  lebih  yang  memiliki  keahlian  dan  pelatihan  teknis  yang  cukup sebagai  auditor.  Menurut  Aprilia  (2021),  kompetensi  adalah  suatu  kemampuan,  keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Menurut  Agoes  (2017)  mendefinisikan  kompetensi  sebagai  keharusan  bagi  auditor  untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikut pendidikan profesional yang berkelanjutan. Sedangkan  menurut  Mulyadi  (2014),  kompetensi  menunjukkan  terdapatnya  pencapaian  dan pemeliharaan  sesuatu  tingkatan  pemahaman  dan  pengetahuan  yang  memungkinkan  seseorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.

## Definisi Auditor Internal
Auditor  Internal  merupakan  seseorang  yang  bekerja  dalam  suatu  perusahaan  yang  bertugas untuk  melakukan  aktivitas  pemeriksaan.  Auditor  Internal  memiliki  peran  penting  dalam keberlangsungan  pengawasan  intern  perusahaan.  Auditor  Internal  menurut  Hidayati  (2019), adalah  auditor  yang  bekerja  dalam  perusahaan  (perusahaan  negara  maupun  swasta)  yang  tugas pokoknya  adalah  menentukan  apakah  kebijakan  dan  prosedur  yang  ditetapkan  oleh  manajemen puncak  telah  dipatuhi,  menentukan  efisiensi  dan  efektivitas  prosedur  kegiatan  organisasi  serta menentukan  keandalan  informasi  yang  dihasilkan  oleh  berbagai  bagian  operasi.  Definisi  Audit Internal  menurut  Agoes  (2017)  menjelaskan  bahwa  internal  audit  (pemeriksaan  intern)  adalah Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  bagian  internal  audit  perusahaan,  terhadap  laporan  keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan  manajemen puncak  yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi  yang  berlaku.  Definisi  Audit  Internal  menurut  Hiro  Tugiman  (2014)  menyatakan  bahwa Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

## Kompetensi Auditor Internal
Menurut  Purnama  Putra  (2018),  salah  satu  kemampuan  yang  menunjang  auditor  dalam mendeteksi kecurangan adalah kompetensi. Kompetensi Auditor Internal adalah sebuah hubungan cara-cara setiap auditor memaanfaatkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman. Sholehah (2020) menyatakan  bahwa  semakin  baiknya  kompetensi  dan  independensi  auditor,  semakin  bagus  pula kualitas  audit  yang  dihasilakan.  Auditor  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan  tugas  audit  harus senantiasa  meningkatkan  pengetahuan  yang  telah  dimiliki  agar  penerapan  pengetahuan  dapat maksimal dalam praktiknya.

## Standar Audit Internal IIA
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
Audit internal diselenggarakan pada berbagai lingkungan hukum dan budaya; untuk berbagai organisasi  yang  memiliki  beraneka  ragam  tujuan,  ukuran,  kompleksitas,  dan  struktur;  dan  oleh berbagai  pihak,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  organisasi.  Walaupun  perbedaan  dapat mempengaruhi  praktik  audit  internal  pada  setiap  lingkungannya,  kesesuaian  terhadap  Standar Internasional  Praktik  Profesional  Audit  Internal  dari  IIA  (selanjutnya  disebut  “Standar”) merupakan hal yang esensial dalam pemenuhan tanggung jawab audit internal dan aktivitas audit internal. Standar terdiri dari dua kelompok utama: Standar Atribut dan Standar Kinerja. Standar Atribut  mengatur  atribut  organisasi  dan  individu  yang  melaksanakan  audit  internal.  Standar Kinerja mengatur sifat audit internal dan menyediakan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa audit  internal  tersebut.  Standar  Atribut  dan  Standar  Kinerja  diterapkan  pada  seluruh  jenis  jasa audit internal (Naheem, 2016).

## Definisi Fraud
Fraud  banyak  dikemukakan  oleh  beberapa  ahli.  Menurut  The  Institute  of  Internal  Auditors, setiap  tindakan  ilegal  yang  bercirikan  penipuan,  penyembunyian,  atau  penyalahgunaan kepercayaan  (Herviana,  2017).  Tindakan  tersebut tidak terbatas  pada  ancaman  atau  pelanggaran dalam  bentuk  kekuatan  fisik  saja.  Kecurangan  dapat  dilakukan  oleh  pihak-pihak  dan  organisasi untuk mendapatkan uang, aset, atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian atas jasa atau untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode  kualitatif  adalah  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  atau prilaku yang dapat diamati. Alasan digunakan pendekatan ini yaitu data yang akan diungkapkan adalah  dalam  bentuk  pendapat,  pandangan,  komentar,  kritik,  alasan  dan  lain  sebagainya. Penelitian ini bertempat di RSUD Andi Makkasau Parepare yang beralamat di Jl. Nurussamawati No.9, Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Data penelitian yang dikumpulkan  berupa  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  berupa  hasil  wawancara  yang dilakukan ke narasumber RSUD Andi Makkasau Parepare. Data sekunder berupa dokumen yang berkaitan  dengan  kerangka  kerja  kompetensi  inti  Auditor  Internal  IIA,  struktur  organisasi,  dan dokumen-dokumen  lain,  seperti  visi  dan  misi  organisasi,  pedoman  pelayanan  rumah  sakit,  dan pedoman pengorganisasian.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan Peneliti dalam penelitian ini dengan mengunjungi secara langsung objek penelitian, yakni RSUD Andi Makkasau Parepare. Metode yang digunakan yaitu  metode  dokumentasi  dan  wawancara  kepada  Satuan  Pengawas  Internal  (SPI),  Verifikator Internal,  dan  Koder.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  fenomenologi,  Lichtman  (2014) menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif  meliputi  studi  tentang  kondisi  sesungguhnya  suatu subyek  penelitian  untuk  menjelaskan  fenomena.  Menurut  Willig  (2013)  metode  fenomenologi untuk  memperoleh  pemahaman  melibatkan  tiga  fase  perenungan  yang  berbeda  yaitu:  1) Epoche merupakan  fase  yang  membutuhkan  penangguhan  praanggapan  dan  asumsi,  penilaian  dan interpretasi  untuk  memungkinkan  sudut  pandang  peneliti  menyadari  sepenuhnya  apa  yang sebenarnya  dihadapkan.  2)  Reduksi  fenomenologi  merupakan  fase  yang  menggambarkan fenomena  yang  muncul  dengan  sendirinya  kepada  peneliti  dalam  totalitasnya.  Ini  termasuk karakteristik  fisik  seperti  bentuk,  ukuran,  warna  dan  struktur,  serta  pengalaman  seperti  pikiran dan  perasaan  yang  muncul  dalam  kesadaran  saat  peneliti  memperhatikan  fenomena  tersebut. Melalui  reduksi  fenomenologis,  peneliti  mengidentifikasi  konstituen  dari  pengalaman  tentang fenomena yang dialami. Dengan kata lain, menjadi sadar akan apa yang membuat pengalaman itu seperti apa adanya. 3) Variasi imajinatif merupakan fase yang melibatkan upaya untuk mengakses komponen  struktural  dari  fenomena  tersebut.  Tujuan  dari  variasi  imajinatif  adalah  untuk mengidentifikasi  kondisi  yang  terkait  dengan  fenomena  dan  tanpanya  tidak  akan  seperti  apa adanya.  Ini  bisa  melibatkan  waktu,  ruang  atau  hubungan  sosial.  Akhirnya,  deskripsi tekstur  dan struktural diintegrasikan untuk sampai pada pemahaman tentang esensi fenomena.

## HASIL
Hasil penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
Ketua  SPI,  Sekretaris  SPI,  Anggota  Verikator  Internal,  Koordinator  Koding  Rawat  Inap  dan Rawat  Jalan  sebagai  narasumber.  Hasil  wawancara  berkaitan  dengan  Fraud  pada  Program Jaminan Kesehatan Nasional Perpekstif: Kompetensi Auditor Internal disajikan pada tabel 2.

## Tabel 1. Daftar Narasumber Wawancara
No Nama Jabatan Waktu Wawancara Lama Wawancara Kode Narasumber 1. ML Ketua SPI 13 Juli 2021 00:30:26 KSPI-2 2. AT Sekretaris SPI 13 Juli 2021 00:35:09 SSPI-2 3. HT Anggota Verikator Internal 13 Juli 2021 00:47:49 AVI-1 4. AA Koordinator Koding 13 Juli 2021 00:27:37 PJCMC-1

## Pemahaman Narasumber Tentang Teori Kompetensi
Pelaksanaan Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan harus dikelola dengan sehat.  Hal  ini  didukung  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
Auditor  Internal  bersama-sama  Verifikator  Internal  dan  Koder  RSUD  Andi  Makkasau Parepare  telah  memahami  pentingnya  kompetensi.  Hal  itu  diungkapkan  narasumber  dalam penelitian ini.
“Kompetensi  auditor  yang  diakui  dengan  dibuktikan  adanya  sertifikasi  kompetensi auditor  untuk  meyakinkan  bagian  yang  diperiksa  bahwa  hasil  pemeriksaan  sesuai dengan standar.” (N1-20)
“Kompetensi  yang  profesional  sangat  diperlukan  dalam  melakukan  pemeriksaan. Kenapa saya mengatakan demikian karena dengan adanya kompetensi yang profesional maka  auditor  akan  menerapkan  etika  audit  dalam  melaksanakan  setiap  kegiatannya.” (N2-21)
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Auditor Internal diperlukan Piagam Internal Audit  (Internal  Audit  Charter)  yang  merupakan  pernyataan  tujuan,  wewenang,  dan  tanggung jawab  dari  Auditor  Internal  dalam  memberikan  jasanya  di  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare. Piagam Internal Audit juga  merupakan salah satu tolak ukur untuk  menilai efektifitas pelaksaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Auditor Internal terhadap standar audit yang berlaku.
Tim  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan  pengawasan  dan  pengendalian  internal  sesuai  SK Direktur  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  Nomor  22  Tahun  2022  merupakan  mutasi  karyawan dari  bidang  lain,  bukan  rekrutmen  murni.  Hal  itu  diungkapkan  narasumber  dalam  wawancara berikut.
“Kami sebenarnya melihat dari kebutuhan program SPI. Kalau secara sistem rekrutmen belum  ada.  Misalnya  kita  butuh  audit  ini,  ya  kita  butuh  tenaga  seperti  ini  karena  terus terang  kami  di  sini  berbagai  macam  basic  pendidikan.  Saya  sendiri  perawat,  sekretaris apoteker, anggota hukum yang masih rangkap jabatan.” (N1-4)
Namun  Auditor  Internal  memahami  bahwa  pengalaman  dan  belajar  dari  tahap  demi  tahup dapat  membantu  penugasan  audit  mereka.  Hal  itu  diungkapkan  narasumber  dalam  wawancara berikut.
“Saya sudah mau 4 tahun jadi SPI. Pertamanya memang merangkap. Murninya sekitar 3 tahun,  dari  2019.  Kendalanya,  pada  saat  permintaan  data.  Di  situ  lama  baru  ada. Akhirnya program yang dikerjakan tidak tepat waktu. Ya, karena teman ji. Kalau orang luar data cepat ji.” (N1-6)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
“Saya  baru  purna  bakti  tahun  ini.  Selama  3  tahun  saya  merangkap.  Butuh  perjuangan sampai bisa dilepas farmasi. Supaya bisa fokus. Kalau sekarang tidak merangkap mi...” (N2-4)
Berdasarkan  analisis  terhadap  perspektif  teori  kompetensi  dengan  transkripsi  wawancara Auditor  Internal  SPI  diperoleh  kesimpulan  bahwa  penyelesaian  tugas  audit  di  RSUD  Andi Makkasau  Parepare  mengalami  kendala  akibat  ketidaksesuaian  kompetensi.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan kerja keras dan kerja sama yang baik untuk mewujudkan Good Corporate Governance dan  Good  Clinical  Governance.  Penugasan  harus  dilaksanakan  dengan  menggunakan keahlian/kecakapan dan kecermatan profesional (due professional care).

## Etika Profesional
Auditor  Internal  perlu  untuk  mempromosikan  dan  menerapkan  etika  profesional  untuk meyakinkan  bahwa  tugas  dan  tanggung  jawabnya  memiliki  mutu.  Hal  itu  diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.
“Budaya  berakhlak,  dengan  bekerja  sesuai  dengan  kode  etika  dan  aturan-aturan  yg berlaku akan berhubungan atau mempengaruhi pekerjaan.” (N1-21)
“Berorientasi  pada  Pelayanan  Akuntabel,  Kompeten,  Harmonis,  Loyal,  Adaptif, Kolaboratif  pastinya  budaya  organisasi/kerja  ini  sangat  mempengaruhi  karena  setiap elemennya  sangat  berkaitan  erat  dengan  etika  auditor  yang  selama  ini  harus  kami terapkan dalam melaksanakan tugas audit.” (N2-11)
Di  sisi  lain  tugas  dan  tanggung  jawab  Verifikator  Internal  dan  Koder  saling  mempengaruhi dan membantu peran Auditor Internal SPI dalam mengimplementasikan PMK No. 16 Tahun 2019 Tentang  Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  dalam  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  pada Sistem Jaminan Sosial Nasional di RSUD Andi Makkasau Parepare. Hal itu didukung narasumber dalam wawancara berikut.
“Budaya  organisasi  merupakan  salah  satu  hal  yg  sedikit  banyak  dapat  mempengaruhi pekerjaan,  budaya  organisasi  yg  baik  akan  semakin  mendukung  pekerjaan  sebagai verifikator  internal.  Budaya  organisasi  yg  tidak  baik  bisa  saja  mengganggu  atau menghambat  pekerjaan,  namun  dengan  integritas  dan  visi  yang  jelas,  didukung  dengan pengetahuan  dan  kompetensi,  maka  pekerjaan  sebagai  verifikator  internal  tetap  dapat dijalankan dengan baik.” (N3-39)
Pernyataan  yang disampaikan oleh narasumber juga didukung dokumen Keputusan Direktur Tentang  Pencegahan  Fraud  yang  terdapat  pada  lampiran  7a.  Keputusan  tersebut  memberikan kejelasan  tentang  upaya  pencegahan  kecurangan  (fraud)  di  lingkungan  RSUD  Andi  Makkasau Parepare oleh masing-masing penanggung jawab sesuai etika profesional.

## Manajemen Audit Internal
Dengan melaksanakan kompetensi ini, Auditor Internal SPI RSUD Andi Makkasau Parepare dapat  memperkenalkan  nilai-nilai  fungsi  Audit  Internal  ke  seluruh  organisasi  sehingga  dapat memberikan dampak yang baik. Hal itu didukung narasumber dalam wawancara berikut.
“…Kendalanya, kalau minta data. Tetap ada tapi lambat. Kadang telat satu hari karena mungkin  ketersibukan  teman-teman  sehingga  nanti  harus  diingatkan  lagi  baru  mereka kumpul datanya.” (N2-4)
“Awalnya dikira cari-cari kesalahan. Sekarang malah jadi tempat curhat. Jadi penengah ketika ada masalah.” (N2-18)
Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Audit Internal SPI di
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare mulai dirasakan manfaatnya.

## Pemahaman Kerangka Praktik Profesional
Kerangka  praktik  profesional  menjadi  hal  yang  sangat  prinsip  dalam  melaksanakan  Praktik Profesional  Audit  Internal,  mempertahankan  kondisi  bebas  dari  situasi  yang  dapat  mengancam kemampuan aktivitas dan tanggung jawabnya secara tidak memihak.
Audit Internal SPI di lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare dalam menyusun pedoman pelaksanaan  audit  sudah  mengadopsi  Kerangka  Kerja  Praktik  Profesional  Internasional menurut The  Institute  of  Internal  Auditors  serta  peraturan-peraturan  dalam  negeri  terkait  fraud  pada program JKN. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.
“Terkait dengan tugasnya ditetapkan dalam audit chartered. audit chartered itu ditanda tangani  oleh  direktur  dan  dewas.  Itu  semua  terkait  dengan  kedudukan  SPI,  tugas  SPI, wewenang  SPI.  Kita  diwajibkan  membuat  program  tahunan.  Itulah  yang  jadi  dasar melakukan  audit  seperti  pengawasan  terkait  aset,  melihat  persediaan  RS, ketenagakerjaan,  keuangan.  Sejauh  ini,  kami  di  SPI  banyak  berfokus  di  risiko-risiko tinggi  yang  kira-kira  terjadi  fraud  di  RS  seperti  pengadaan  barang  dan  jasa,  farmasi, logistik.” (N1-1)
Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa Audit Internal SPI di lingkungan RSUD Andi  Makkasau  Parepare  telah  memiliki  pemahaman  tentang  kerangka  praktik  profesional  yang telah disesuaikan berdasarkan unit usaha organisasi melalui piagam audit internal yang disetujui oleh Ketua Dewan Pengawas dan disahkan oleh Direktur RSUD  Andi Makkasau Parepare pada tanggal 9 Januari 2020.

## Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Upaya Pengendalian
Dalam  upaya  tata  kelola,  risiko,  dan  upaya  pengendalian  Auditor  Internal  RSUD  Andi Makkasau  Parepare  melakukan  sosialisasi,  evaluasi,  dan  pengembangan  yang  positif  agar  fraud khususnya fraud di JKN dapat dicegah dan dideteksi lebih awal. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.
“ Ditempel di depan pintu kayak Stop Gratifikasi. Ada juga kami buka pengaduan terkait dengan fraud.” (N1-10)
“Begitu  pulang  dari  pelatihan  kita  langsung  melapor.  Ada  juga  kan  namanya  laporan perjalanan  dinas  tentang  rencana  tindak  lanjutnya  apa  kami  sampaikan  langsung  ke pimpinan. Nanti pimpinan yang sampaikan/umumkan.” (N2-3)
Jika  dilihat  pada  program  kerja  yang  disusun  dalam  dua  tahun  terakhir.  Upaya  tata  kelola, risiko,  dan  upaya  pengendalian  Auditor  Internal  RSUD  SPI  Andi  Makkasau  Parepare  belum optimal.  Dari  6  enam  program  program  kerja  yang  disusun  di  tahun  2020,  masih  diprogram kembali  di  tahun  2021.  Hal  itu  didukung  dengan  dokumen  Program  Kerja  SPI  RSUD  Andi Makkasau  Tahun  2020  yang  terdapat  pada  lampiran  7c  dan  Program  Kerja  SPI  RSUD  Andi Makkasau Tahun 2021 yang terdapat pada lampiran 7d.
Berdasarkan  wawancara  dan  dokumen  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kemampuan Auditor  Internal  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  belum  optimal.  Tata  kelola,  risiko,  dan  upaya pengendalian perlu dievaluasi kembali agar ke depannya bisa fokus ke program yang baru.

## Ketajaman Bisnis
Pemahaman  yang kuat tentang bisnis bagi Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare akan memberikan nilai kontribusi yang besar dalam mencegah kemungkinan terjadinya fraud. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.
“Kalau menolak pasien tidak ada ji. Aman di sini. Karena belum pernah ji ada informasi kalau  pasien  ditolak,  kemudian  terlayani  ji  juga  sesuai  dengan  haknya.  Kalau  ditolak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
pasti ramai mi lagi di medsos...” (N2-9)
Kontribusi  yang  baik  juga  diberikan  Rekam  Medik  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab atas  Klaim  JKN  dalam  mempertajam  bisnis  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare.  Hal  itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.
“Banyak sih. Klaimnya makin meningkat. Dari sisi pengklaiman sekarang lebih tertata sejak  2020.  Kemudian  kasus-kasus  pembahasan  pending  dan  sebagainya  Dokter  jadi tahu gitukan. Apanya aja nih yang ditunda pembayarannya. Kalau kasus pending bukan cuman  dari  sisi  kodingnya  tapi  dari  sisi  PMK  No.  26,  Permenkes  No.  5  tentang  PPK Klinis bagi Dokter.” (N4-10)
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman  bisnis  Auditor Internal  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  sudah  baik.  Meskipun  masih  ada  kendala  akan  tetapi upaya memberikan pelayanan harus prima. Bagaimanapun kesehatan pasien nomor satu.

## Komunikasi
Pemeriksa  harus  membangun  komunikasi  yang  efisien  dan  efektif  di  seluruh  proses pemeriksaan,  supaya  proses  pemeriksaan  berjalan  dengan  lancar  dan  hasil  pemeriksaan  dapat dimengerti  dan  ditindaklanjuti  oleh  pihak  yang  bertanggung  jawab  dan/atau  pemangku kepentingan  terkait.  Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  penting  bagi  Auditor  Internal  RSUD  Andi Makkasau  Parepare  memiliki  kemampuan  komunikasi  agar  prosedur  pemeriksaan  yang dilaksanakan  dapat  terpenuhi.  Tetapi  terkadang,  di  lapangan  tidak  menunjukkan  kondisi  yang sesuai  harapan  penugasan.  Auditor  Internal  dianggap  mencari  kesalahan  dari  prosedur  yang mungkin dilakukan Auditee. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.
“…Kendalanya, kalau minta data. Tetap ada tapi lambat. Kadang telat satu hari karena mungkin  ketersibukan  teman-teman  sehingga  nanti  harus  diingatkan  lagi  baru  mereka kumpul datanya.” (N2-4)
Komunikasi  yang  baik  juga  diberikan  pihak  Rekam  Medik  dalam  upaya  mencegah  dan mendeteksi  fraud  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare.  Hal  itu  diungkapkan  narasumber  dalam wawancara berikut.
“Pada  saat  kami  verifikasi  kemudian  kita  menemukan  oh  ternyata  ada  tindakan  yang tidak terkode tapi ada diagnosa kami biasaya pakai pesan kek sticky note dan sebagainya pesan singkat atau bisa juga pake kertas isinya pesan singkat saja cek koding disgnosis ini  misal  ada  tindakananya  tapi  tidak  ada  terkoding.  Biasa  juga  secara  lisan  langsung disampaikan.” (N3-13)
Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi Auditor Internal  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  sudah  baik.  Auditor  Internal  berhasil  meyakinkan auditee bahwa pemeriksaan dilakukan untuk kebaikan bersama. Kehadiran Auditor Internal juga memberi dampak  yang positif bagi Rekam Medik dalam upaya mencegah dan mendeteksi fraud RSUD Andi Makkasau Parepare.

## Persuasi dan Kolaborasi
Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare perlu menjalin persuasi dan kolabarasi antar sesama  dan  pihak  manajemen  dengan  baik.  Hal  itu  diungkapkan  narasumber  dalam  wawancara berikut.
“Berorientasi  pada  Pelayanan  Akuntabel,  Kompeten,  Harmonis,  Loyal,  Adaptif, Kolaboratif  pastinya  budaya  organisasi/kerja  ini  sangat  mempengaruhi  karena  setiap elemennya  sangat  berkaitan  erat  dengan  etika  auditor  yang  selama  ini  harus  kami terapkan dalam melaksanakan tugas audit.” (N2-22)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
Auditor  Internal  berupaya  mewujudkan  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  sebagai  pelaksana pelayanan  publik  yang  bebas  dari  korupsi,  fraud,  gratifikasi,  dan  benturan  kepentingan. Pernyataan  yang disampaikan oleh narasumber dia atas juga didukung oleh dokumen Keputusan Direktur Tentang Pencegahan Fraud yang terdapat pada lampiran 7e.
Berdasarkan  wawancara  dan  dokumen  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Auditor  Internal RSUD Andi Makkasau Parepare memahami pentingnya persuasi dan kolaborasi. Dukungan dari Direktur  dan  jajarannya  menjadi  tambahan  semangat  untuk  mewujudkan  lingkungan  kerja  yang solid.

## Pemikiran Kritis
Aktivitas  audit  internal  memberi  nilai  tambah  kepada  organisasi  (dan  para  pemangku kepentingannya)  pada  saat  memberikan  asurans  yang  objektif  dan  relevan,  serta  memberi kontribusi  pada  peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  proses  tata  kelola,  manajemen  risiko,  dan pengendalian.  Dengan  pemikiran  kritis,  audit  internal  dapat  mendorong  nilai  bisnis  dan memberikan hasil yang optimal. Hal tersebut diperlukan Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare  agar  celah  atau  potensi  fraud,  pelemahan  independensi  atau  objektivitas  terhadap pemeriksaan  dapat  dicegah  lebih  awal.  Hal  itu  diungkapkan  narasumber  dalam  wawancara berikut.
“Kalau  tidak  efektif  yah,  biasanya  kan  ada  verifikasi  JKN  dari  BPJS.  Artinya  sudah  2 kali verifikasi, dari RS dan BPJS. Jadi misalnya ada dicurigai ketidak sesuaian. Mereka pengembalian,  kenapa  begini  kenapa  begitu  sehingga  klaim  pada  akhirnya  di  pending. BPJS  juga  tidak  semata-mata  langsung  dia  terima  saja.  Jadi  untuk  risiko  fraud  sih lumayan,  ketat  memang  pencegahannya.  Jadi  yang  dianggap  efektif  itu  ketika  klaimnya layak oleh BPJS.” (N1-15)
Pemikiran kritis juga diberikan pihak Rekam Medik dalam upaya mencegah dan mendeteksi fraud  pada  program  JKN  di  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare.  Hal  itu  diungkapkan  narasumber dalam wawancara berikut.
“Kadang  secara  medis  bisa  ditentukan  diagnosa  A  tapi  secara  administrasi  aturan penunjangnya  harus  mendukung  ini  kalau  ndak  sampai  begini  ndak  bisa.  Contohnya tipes, tipes itu ada tes widal namanya secara medis yah ada beberapa tipe yang diperiksa kalau misalnya ada yang sudah mencapai 1/320 itu sudah mendukung tipes apalagi ada klinisnya misalnya demam, sudah 1 minggu, itu sudah mendukung. Berarti berdasarkan aturan yang ada dia harus salah satu titer yang disebutkan titer O itu yang harus 1/320, kalau  tidak  sampai  itu  ndak  bisa  di  moding  titer  tapi  bagi  dokter  itu  sudah  termaksud tipes.” (N3-27)
“Nah  berbicara  solusi  ya  tadi  mungkin  perlu  ini  pengkajian  kembali  mengenai  aturan koding diagnosa, tapi itu secara nasional mungkin. Misalnya dia ada beberapa kriteria penggunaan  diagnosis,  misalnya  ada  2  atau  3  memenuhi  itu  sudah  bisa  diagnosis. Seperti itu ndak harus dipatok harus titer O-nya segini kalau titer H-nya yang begitu, kan jadinya  beda.  Mankanya  case  by  case  ada  orang  yang  sudah  datang  sudah  mium  obat sebelumnya  jadi  bisa  saja  hasi  labnya  tidak  mendukung  tapi  klinisnya  mendukung. Sebetulnya semua berkas kami periksa mulai dari gejala medis, kemudian pengkodingan bahkan  laporan  tindakan  kemudian  sampai  rincian  rincian  biaya  rumah  sakit  pun  kita lihat juga,  jadi  semua  dilihat  sesuai tidak. Misalnya  diresume  tertulis  ada  terapi  A  kita cari di rincian tapi ada tidak.” (N3-28)
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Auditor  Internal  RSUD  Andi Makkasau  Parepare  telah  menunjukkan  pemikiran  kritis  melalui  kontribusi  pada  peningkatan efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

## Pelaksanaan Audit Internal
Auditor  Internal  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  dalam  melaksanakan  penugasan  mengacu pada Piagam Audit Internal, Pedoman Mekanisme Layanan Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Program Kerja Satuan Pengawas Internal (SPI) yang telah disetujui Direktur. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.
“Pedoman secara umum ji. Untuk pencegahan fraud ada sendiri khusus SK-nya sesuai kebutuhannya program...” (N2-5)
“Terkait dengan tugasnya ditetapkan dalam audit chartered. audit chartered itu ditanda tangani  oleh  direktur  dan  dewas.  Itu  semua  terkait  dengan  kedudukan  SPI,  tugas  SPI, wewenang  SPI.  Kita  diwajibkan  membuat  program  tahunan.  Itulah  yang  jadi  dasar melakukan  audit  seperti  pengawasan  terkait  aset,  melihat  persediaan  RS, ketenagakerjaan,  keuangan.  Sejauh  ini,  kami  di  SPI  banyak  berfokus  di  risiko-risiko tinggi  yang  kira-kira  terjadi  fraud  di  RS  seperti  pengadaan  barang  dan  jasa,  farmasi, logistik.” (N1-1)
Salah  satu  program  yang  bermanfaat  adalah  ketika  Auditor  Internal  RSUD  Andi  Makkasau Parepare  bekerjasama  dengan  BPKP  Perwakilan  Sul-Sel  yang  dampaknya  memberikan kesimpulan dan rekomendasi terkait Diagnostic Assessment Penerapan Fraud Control Plan (PCP). Tentunya  laporan  ini  akan  memberikan  perbaikan  dalam  mewujudkan  tata  kelola  RS  yang Profesional dan Transparan. Hal itu diungkapkan oleh narasumber dalam transkripsi wawancara di  bawah  ini  dan  didukung  dokumen  Laporan  Diagnostic  Assessment  Penerapan  (PCP)  yang terdapat pada lampiran 7f.
“…Kami pernah juga bekerja sama dengan BPKP untuk identifikasi risiko...” (N1-5)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumen  yang  telah  ditunjukkan  sebelumnya, mengindikasikan  bahwa  Auditor  Internal  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  memiliki  semangat, kredibilitas dengan patuh kepada SOP serta peraturan yang melandasi penugasan audit.

## Perbaikan dan Inovasi
Hasil evaluasi perlu didukung dengan adanya tindak lanjut seperti pelatihan dan penyuluhan terkait perubahan regulasi dan pedoman pemeriksaan. Dukungan dari pihak manajemen  Auditor Internal  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  dan  Inspektorat  Kota  Parepare  menjadi  motivasi tersendiri bagi Auditor Internal. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.
“Begitu  pulang  dari  pelatihan  kita  langsung  melapor.  Ada  juga  kan  namanya  laporan perjalanan  dinas  tentang  rencana  tindak  lanjutnya  apa  kami  sampaikan  langsung  ke pimpinan. Nanti pimpinan yang sampaikan/umumkan.” (N2-3)
“…Kalo Inspektorat pernah.” (N2-20)
“…Kami juga aktif mencari-cari untuk pengembangan diri.” (N1-5)
“Kalau  rencananya  saya  di  BPKP.  Pak  Mustari  (Ketua  SPI)  kan  baru-baru  sudah  di PAIRSI (Persetuan Auditor Internal Rumah Sakit Indonesia). Karena setiap tahun ada ji. Tergantung kemampuan rumah sakit. (N2-8)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkam bahwa Auditor Internal RSUD Andi Makkasau  Parepare  menunjukkan  komitmen  dalam  penciptaan  inovasi  melalui  pengembangan kompetensi Auditor Internal.
Fraud  pada  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Perpekstif:  Kompetensi  Auditor Internal  dengan  Pendekatan  Fenomenologi  (Studi  Kasus  di  RSUD  Andi  Makkasau
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

## Parepare)
Berdasarkan  pengungkapan  narasumber  dalam  wawancara  dan  dokumen  dapat  disimpulkan bahwa  secara  keseluruhan  Auditor  Internal  di  Auditor  Internal  SPI  RSUD  Andi  Makkasau Parepare  memiliki  kompetensi  yang  cukup  dan  memadai  yang  perlu  untuk  dikembangkan  dan dievaluasi  untuk  mencapai  Visi  dan  Misi  Organisasi.  Berikut  transkripsi  wawancara  dengan narasumber mengenai perspektif terhadap indikasi fraud pada program JKN.
“…biasanya kan ada verifikasi JKN dari BPJS. Artinya sudah 2 kali verifikasi, dari RS dan BPJS. Jadi misalnya ada dicurigai ketidak sesuaian. Mereka pengembalian, kenapa begini kenapa begitu sehingga klaim pada akhirnya di pending. BPJS juga tidak semata- mata  langsung  dia  terima  saja.  Jadi  untuk  risiko  fraud  sih  lumayan,  ketat  memang pencegahannya. Jadi yang dianggap efektif itu ketika klaimnya layak oleh BPJS.”  (N1- 15)
Meskipun  pihak  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  memiliki  mekanisme  audit  investigasi. Namun,  hal  tersebut  belum  ditindaklanjuti  oleh  tim  fraud  karena  merasa  belum  pernah menemukan  kasus  fraud  yang  menyebabkan  terganggunya  pelayanan  kesehatan.  Mekanisme pencegahan  dan  penyelesaian  fraud  didukung  dalam  dokumen  Mekanisme  Pencegahan  Fraud yang terdapat pada lampiran 7g dan Mekanisme Penyelesaian Fraud yang terdapat pada lampiran 7h.
Berdasarkan  hasil  tersebut,  Auditor  Internal  SPI  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  telah menunjukan pemahaman dan upaya mengenai pencegahan dan pendeteksian fraud yang berkaitan dengan program JKN. Peneliti menyimpulkan bahwa Auditor Internal SPI RSUD Andi Makkasau Parepare  dan  Tim  fraud  belum  siap  melaksanakan  prosedur  audit  yang  berkaitan  dengan mekanisme  pencegahan  dan  pendeteksian  fraud  khususnya  program  JKN.  Hal  ini  diungkapkan dan dibuktikan dalam hasil wawancara dan dokumentasi, Auditor Internal SPI masih menjalankan program lain sebagai Tim Verifikator Insentif Nakes semasa pandemi. Tambahan beban kerja dan fokus  ke  program  tersebut  menjadi  kendala  yang  membuat  program  kerja  utama  yang direncanakan tidak berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa Auditor Internal SPI kurang menguasai kompetensi tata kelola, manajemen risiko, dan upaya pengendalian.  Oleh karena itu, kemampuan Auditor  Internal  SPI  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  dan  Tim  Fraud  dalam  mencegah  dan mendeteksi  fraud  pada  program  JKN  masih  belum  teruji  kualitasnya  karena  kompetensi  inti menurut The Institute of Internal Auditors  yang telah dikuasai belum dimanfaatkan dengan baik sesuai  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  16 Tahun 2019.

## PEMBAHASAN

## Analisis terhadap Perspektif Teori Kompetensi
Audit  internal  berperan  penting  dalam  mendeteksi  fraud  di  dalam  organisasi  karena  mereka memiliki tanggung jawab penting dalam tugas monitor dan investigasi (Aresteria, 2018). Apabila fraud tidak terdeteksi, artinya Auditor Internal tidak mengantisipasi fraud dengan melakukan jenis pengujian tertentu (Bishop, 2004). Oleh karena itu, Auditor Internal dituntut memiliki kompetensi sebagai  kemampuan  individu  untuk  melakukan  pekerjaan  atau  tugas  yang  meliputi  seperangkat pengetahuan,  keterampilan,  dan  perilaku  yang  ditentukan  oleh  profesi  tertentu  (Klamut,  2018). Lee  (2009)  berpendapat  bahwa  hasil  audit  harus  independen,  objektif,  dan  dapat dipertanggungjawabkan  sehingga  memberikan  tingkat  assurance  yang  tinggi  bagi  manajemen organisasi sebagai pemakai informasi laporan internal agar keputusan yang diambil tepat sasaran. The  Institute  of  Internal  Auditors  menyusun  kerangka  kerja  kompetensi  audit  internal  untuk memberikan  ukuran  mutu  minimal  dalam  melaksanakan  dan  meningkatkan  berbagai  bentuk layanan  pengawasan  Intern  (Naheem,  2016).  Kerangka  tersebut  digunakan  untuk  menganalisis penggunaan  sepuluh  keahlian  yaitu  Etika  profesional,  Manajemen  audit  internal,  Pemahaman Kerangka  Praktik  Profesional,  Tata  kelola,  manajemen  risiko,  dan  upaya  pengendalian, Ketajaman  bisnis,  Komunikasi,  Persuasi  dan  kolaborasi,  Berpikir  kritis,  Pelaksanaan  audit internal,  dan  Peningkatan  dan  inovasi  yang  dimana  harus  dimiliki  oleh  Auditor  Internal  dalam mencegah dan mendeteksi fraud program JKN.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

## Etika Profesional
Audit internal harus menyadari adanya tanggung jawab pada publik, pada klien, pada sesama rekan praktisi, dan pimpinan, termasuk perilaku  yang terhormat, bahkan jika hal tersebut berarti harus  melakukan  pengorbanan  atas  kepentingan  pribadi  (Arens  et al.,  2016).    Berdasarkan  hasil wawancara  yang  diungkapkan  narasumber  bahwa  hasil  koding  yang  dilakukan  oleh  Koder  akan diverifikasi  lagi  oleh  Verifikator  Internal  sebelum  diajukan  ke  BPJS  sehingga  potensi  pending dapat dicegah atau diminimalisir sekecil mungkin. Pihak manajemen juga berupaya bekerja sama memperbaiki  dan  memenuhi  atas  klaim  pending  yang  terjadi  untuk  diajukan  kembali  sehingga klaim dapat diterima oleh BPJS. Selain itu, narasumber juga mengungkapkan bagaimana mereka memahami dan menaati budaya organisasi dalam menjalankan tugasnya. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa auditor internal, verfikator internal, dan koder telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan norma/aturan yang berlaku kepada manajemen dan pihak klien.

## Manajemen Audit Internal
The  Institute  of  Internal  Auditors  dalam  perencanaan  dan  manajemen  strategis  organisasi menyebutkan  5  level  pengetahuan  terapan  yang  dimiliki  Auditor  Internal  yaitu  mampu mengevaluasi  struktur  tata  kelola  organisasi  dan  dampak  atas  struktur  dan  budaya  organisasi terhadap  keseluruhan  lingkungan  pengendalian  dan  strategi  manajemen  risiko,  mampu menganalisis proses perencanaan strategis organisasi, mampu mengevaluasi ukuran kinerja yang digunakan  oleh  organisasi,  mampu  mengevaluasi  perilaku  organisasi  dan  teknik  manajemen kinerja,  mampu  mengevaluasi  efektivitas  manajemen  dalam  memimpin  dan  membangun komitmen organisasi, dan  mampu  mengevaluasi risiko dan pengendalian  yang berkaitan dengan proses-proses  bisnis  organisasi  (Sudarmanto  et  al.,  2022).  Aktivitas  audit  internal  dapat memperoleh  informasi  untuk  mendukung  penilaian  tersebut  dari  berbagai  penugasan.  Hasil berbagai  penugasan  tersebut,  apabila  dilihat  secara  bersamaan,  akan  memberikan  pemahaman proses manajemen risiko organisasi dan efektivitasnya. Bila disederhanakan, proses perencanaan dan  manajemen  strategis  organisasi  dipantau  melalui  aktivitas  manajemen  yang  berkelanjutan, evaluasi  terpisah,  atau  keduanya.  Peran  Auditor  Internal  dalam  mengevaluasi  risiko  bisnis  dan manajemen  yang  terjadi  di  lapangan  dibuktikan  dalam  hasil  wawancara  narasumber  bahwa Auditor  Internal  berhasil  mengurangi  kerugian  Rumah  Sakit  dengan  mengubah  pembagian presentasi  jasa  dan  sarana  setelah  mengevaluasi  hasil  temuan  lapangan  yang  merugikan  Rumah Sakit. Auditor Internal juga mampu  mengubah persepsi dan  memberi keyakinan bahwa aktifitas Auditor  Internal  mampu  memberikan  dampak  yang  positif  bukan  mencari-cari  kesalahan  yang memberi dampak yang negatif bagi manajemen.

## Pemahaman Kerangka Praktik Profesional
Tujuan,  kewenangan, dan  tanggung  jawab  aktivitas  audit internal harus  didefinisikan secara formal dalam suatu piagam audit internal, dan harus sesuai dengan Misi Audit Internal dan unsur- unsur  yang  diwajibkan  dalam  Kerangka  Kerja  Praktik  Profesional  seperti  Prinsip-prinsip  Pokok untuk Praktik Profesional Audit Internal, Kode Etik, Standar dan Definisi Audit Internal. Kepala Audit Internal (KAI) harus mengkaji secara periodik piagam audit internal dan menyampaikannya kepada  Manajemen  Senior  dan  Dewan  untuk  memperoleh  persetujuan.    Kerangka  praktik profesional menguraikan beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh profesi Auditor Internal yaitu independensi dan objektivitas, kecakapan dan kecermatan profesional, dan program asurans dan  peningkatan  kualitas.  Penilaian  berkala  dilakukan  untuk  mengevaluasi  kesesuaian  terhadap Kode Etik, dan Standar. Pengetahuan memadai tentang praktik audit internal mensyaratkan paling tidak  adanya  pemahaman  atas  seluruh  elemen  dalam  Kerangka  Kerja  Praktik  Profesional Internasional.  Dengan  adanya  kompetensi  tersebut,  Auditor  Internal  akan  mudah  menyesuaikan dengan  dinamika  yang  kompleks.  Hasil  wawancara  yang  terungkap  menunjukkan  bahwa  pihak Direktur  dan  Dewan  Pengawas  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  telah  mendukung  program Auditor  Internal  dan  membuat  piagam  audit  internal  sebagai  landasan  dalam  pelaksanaan  tugas dan  tanggung  jawab  Auditor  Internal.  Sehingga,  pemahaman  Auditor  Internal  mengenai Kerangka  Kerja  Praktik  Profesional  telah  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  The  Institute  of Internal Auditors.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

## Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Upaya Pengendalian
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  diungkapkan  narasumber  bahwa  tata  kelola  telah berupaya  dilakukan  oleh  manajemen  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  dengan  membentuk  SPI sebagai  upaya  memberi  arah  kepada  manajemen,  memberikan  wewenang  kepada  manajemen untuk bertindak dan mengawasi hasil temuannya. Manajemen risiko dan upaya pengendalian juga telah dilakukan pihak manajemen yakni semasa pandemi telah dibentuk Tim Verifikator Insentif Nakes  yang  di  dalamnya  terdapat  Auditor  Internal.  Di  sisi  lain,  program  utama  belum  berjalan akan  tetapi  program  baru  sudah  dijalankan  lebih  dulu.  Hal  inilah  yang  membuat  program  kerja Auditor Internal menjadi terhambat.

## Ketajaman Bisnis
Ketajaman  bisnis  adalah  kecepatan  dalam  memahami  serta  dapat  menetukan  situasi  atau kondisi dalam bisnis. Orang yang memiliki ketajaman bisnis dapat memperoleh informasi penting tentang  situasi,  fokus  pada  tujuan  utama  bisnis,  memilih  tindakan  yang  tepat  dan  memulai rencana implementasi dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. Ketajaman bisnis merupakan kompetensi  yang  harus  dimiliki  Audit  internal  dengan  menunjukkan  pemahaman  tentang  jenis- jenis  pelayanan  dan  pemanfaatannya,  tata  kelola  manajemen  dan  pengendalian  risiko,  serta budaya  organisasi  dengan  harapan  dapat  memberikan  saran  atau  rekomendasi  untuk  mencapai visi dan misi organisasi keduanya (Sudarmanto et al., 2022). Adanya pemahaman dan kesadaran tentang  ketajaman  bisnis  dapat  meningkatkan  pendapatan  dan  mengurangi  klaim-klaim  pending Rumah  Sakit.  Hal  tersebut  telah  ditegaskan  oleh  narasumber  dalam  wawancara.  Selain  itu, manajemen  Rumah  Sakit  berkomitmen  memberikan  pelayanan  prima  sekalipun  terkadang  ada klaim yang ditanggung Rumah Sakit karena pemberian obatnya diluar formularium nasional. Hal inilah  yang  menjadi  salah  satu  kendala  karena  tidak  semua  obat  yang  dibutuhkan  ada  dalam formularium nasional. Serta, Auditor Internal juga menampik adanya rujukan semu seperti yang disebutkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 lampiran Bab II.C2.

## Komunikasi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan  pesan  atau  berita  antara  dua  orang  atau  lebih  sehingga  pesan  yang  dimaksud  dapat dipahami. Komunikasi dapat berupa lisan maupun tulisan. Dengan adanya komunikasi yang jelas maka pihak auditee mudah memahami proses pemeriksaan. Data-data dan bukti yang diperlukan sesuai  rencana  pemeriksaan  dapat  dipenuhi  guna  menghasilkan  informasi  yang  cukup,  handal, relevan  dan  bermanfaat.  Komunikasi  antar  bidang  organisasi  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  sejalan dengan  pengungkapan  hasil  wawancara  narasumber bahwa  kehadiran  Auditor  Internal  sudah  pelan-pelan  mulai  dirasakan  manfaatnya.  Selain  itu, komunikasi Verifikator Internal dengan Koder, Koder dengan Dokter Penanggung Jawab Pasien, dan  Verifikator Internal  dengan  Dokter  Penanggung  Jawab  Pasien  juga  baik  seperti  komunikasi kelengkapan resume klaim, tulisan dokter yang sulit dibaca, salah koding diagnosa, dan tindakan yang belum terkoding.

## Persuasi dan Kolaborasi
Persuasi  adalah  proses  yang  bertujuan  guna  mengubah  sikap  ataupun  perilaku  orang  lain dalam  sebuah  peristiwa,  ide,  ataupun  objek  lainnya  melalui  bahasa  verbal  atau  nonverbal  yang didalamnya  tersirat  informasi,  perasaan  dan  penalaran  (Maulana  &  Gumelar,  2013).  Persuasi berarti  memiliki  sifat  saling  membantu  penugasan  dan  organisasi,  dan  tertuju  pada  upaya perbaikan  yang  diperlukan.  Sedangkan  kolaborasi  adalah  keterlibatan  bersama  dalam  upaya terkoordinasi  untuk  memecahkan  masalah  secara  bersama-sama.  Interaksi  kolaboratif  ditandai dengan  tujuan  bersama,  struktur  yang  simeteris  dengan  negosiasi  tingkat  tinggi  melalui intertivitas  dan  adanya  saling  ketergantungan  (Lai,  2015).  Kemampuan  persuasi  dan  kolaborasi perlu  dimiliki  Auditor  Internal.  Hal  tersebut  diperlukan  agar  laporan  yang  disampaikan  Auditor Internal dapat adil, tidak memihak, tidak berat sebelah, dan merupakan hasil dari pemikiran adil dan  seimbang  atas  seluruh  fakta  dan  keadaan  yang  relevan.  Persuasi  dan  kolaborasi  dalam pemeriksaan  sangat  penting  agar  dapat  memastikan  hasil  penugasan/pelaporan.  Auditor  Internal
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
telah  melakukan  persuasi  dan  kolaborasi  dalam  upaya  mencegah  dan  mendeteksi  fraud.  Hal tersebut  telah  ditegaskan  oleh  narasumber  dalam  wawancara  yang  dimana  telah  dibuatkan  surat keputusan  oleh  Direktur  Rumah  Sakit.  Pihak  Direktur  Rumah  Sakit  sangat  mendukung  segala bentuk  tindakan  yang  memberi  dampak  perbaikan  selama  di  lingkungan  Rumah  Sakit  dan bersama-sama  mencegah  dan  mendeteksi  fraud  yang  terjadi  tanpa  pengecualian.  Namun  dalam wawancara lebih lanjut dengan narasumber, aktifitas Tim Fraud belum efektif karena konsentrasi Tim yang dibentuk teralihkan dengan kondisi yang terjadi selama pandemi Covid-19.

## Pemikiran Kritis
Berpikir  kritis  berarti  memiliki  sikap  skeptisisme  profesional.  Menurut  (Peraturan  Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Standar  Pemeriksaan Keuangan  Negara,  2007)  sikap  skeptisisme  profesional  berarti  Pemeriksa  membuat  penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama  pemeriksaan.  Dengan  berpikir  kritis  maka  kontribusi  pada  peningkatan  efektivitas  dan efisiensi  proses  tata  kelola,  manajemen  risiko,  dan  pengendalian  bisnis  dapat  terwujud.  Auditor Internal, Verifikator Internal, dan Koder mesti berupaya memahami kompetensi pemikiran kritis. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  diungkapkan  Auditor  Internal  bahwa  efektif  atau  tidaknya klaim  dapat  dilihat  dari  jumlah  klaim  pending  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  dari  BPJS. Besarnya  klaim  pending  beberapa  disebabkan  karena  ketidakcukupan  dan  ketidaktepatan  bukti yang  dikoding.  Sedangkan  pemikiran  kritis  yang  diungkapkan  oleh  Verifikator  Internal  adalah perlunya  pengkajian  terkait  koding  diagnosa  yang  ada  di  INA-CBG  yang  kadang  berbeda  di lapangan. Kasus seperti inilah yang sering membuat klaim pending menjadi banyak. Di satu sisi, Koder  mengungkapkan  apa  yang  sudah  dicapai  masih  terdapat  kekurangan  dan  tentunya diimbangi dengan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan.

## Pelaksanaan Audit Internal
Pelaksanaan penugasan Auditor Internal berarti mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi,  dan  mendokumentasikan  informasi  yang  memadai  untuk  mencapai  tujuan penugasan. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai, handal, relevan, dan  berguna  serta  mendasarkan  kesimpulan  dan  hasil  penugasannya  pada  analisis  dan  evaluasi yang  sesuai  (Yuhertiana,  2021).  Dalam  penugasan  Auditor  Internal,  mereka  harus  cermat  dan pandai  mengidentifikasi  area  mana  saja  yang  diperlukan  perbaikan,  atau  membantu merampingkan  proses  untuk  berjalan  lebih  baik,  lebih  cepat  atau  lebih  efisien.  Auditor  Internal telah berupaya melaksanakan Audit Internal melalui persuasi dan kolaborasi di lingkungan RSUD Andi  Makkasau  Parepare  akan  tetapi  program  kerja  utama  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya karena kondisi pandemi dan teralihkan oleh beban kerja baru berdasarkan intruksi PMK. Hal ini sesuai  dengan  yang  diungkapkan  narasumber  dalam  wawancara,  hal  ini  pula  yang  membuat Auditor Internal belum memprogramkan pemeriksaan terkait pencegahan dan pendeteksian fraud pada program jaminan kesehatan nasional.

## Perbaikan dan Inovasi
Menurut  Van  de  Ven  (2020),  inovasi  adalah  pengembangan  dan  implementasi  gagasan- gagasan  baru  oleh  orang  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  dilakukan  dengan  berbagai aktivitas transaksi  di  dalam  tatanan  organisasi  tertentu.  Program  asuransi  dan  peningkatan  kualitas dirancang  untuk  memungkinkan  dilakukannya  evaluasi  kesesuaian  aktivitas  audit  internal terhadap Standar, dan evaluasi penerapan Kode Etik oleh Auditor Internal. Kepala Audit Internal semestinya  mendorong  pengawasan  Dewan  dalam  program  asurans  dan  peningkatan  tersebut. Penilaian eksternal dapat dilakukan melalui penilaian eksternal menyeluruh, atau penilaian sendiri (self-assessment) dengan validasi eksternal yang independen. Asesor eksternal harus memberikan kesimpulan  mengenai  kesuaian  dengan  Kode  Etik  dan  Standar,  namun  demikian  asesmen eksternal  juga  dapat  mencakup  komentar-komentar  operasional  atau  strategis  (Djordjevic  & Đukić,  2016).  Auditor  internal  dalam  melaksanakan  perannya  terlebih  dulu  meningkatkan kompetensi  dan  memahami  standar  serta  aturan-aturan  yang  berlaku.  Program  tersebut  guna menilai  efisiensi  dan  efektivitas  aktivitas  audit  internal  serta  mengidentifikasi  peluang peningkatannya.  Hasil  wawancara  yang  diungkapkan  oleh  narasumber  menunjukkan  bahwa
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
Auditor Internal giat melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi demi memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya.

## Fraud  pada  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Perpekstif:  Kompetensi  Auditor Internal dengan Pendekatan Fenomenologi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 pada BAB II telah menguraikan 16 jenis kecurangan oleh pemberi pelayanan kesehatan di FKRTL. Oleh sebab itu, RSUD Andi Makkasau Parepare memerlukan Auditor Internal yang memiliki kompetensi untuk memahami aktivitas saat ini,  tren,  dan  permasalahan-permasalahan  yang  berkembang  untuk  menghasilkan  saran  dan rekomendasi  yang  relevan.  Berdasarkan  sepuluh  keahlian  yang  harus  dikuasai  Auditor  Internal menurut  The  Institute  of  Internal  Auditors  yaitu  etika  profesional,  manajemen  audit  internal, pemahaman kerangka praktik profesional, tata kelola, manajemen risiko, dan upaya pengendalian, ketajaman bisnis, komunikasi, persuasi dan kolaborasi, berpikir kritis, pelaksanaan audit internal, dan  peningkatan  dan  inovasi  dalam  mencegah  dan  mendeteksi  fraud.  Hasil  wawancara  yang diungkapkan narasumber dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang paling dikuasai oleh Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare adalah kompetensi komunikasi. Auditor Internal RSUD Andi  Makkasau  Parepare  bisa  menggunakan  komunikasi  yang  baik  untuk  mengubah  dan membangun  sikap  untuk  memecahkan  masalah  secara  bersama-sama  seperti  yang  termaktub dalam  kompetensi  persuasi  dan  kolaborasi.  Kompetensi  tersebut  sejalan  dengan  kompetensi ketajaman  bisnis  dimana  informasi  penting  dapat  didsikusikan  dengan  memahami  situasi,  fokus pada tujuan utama bisnis, memilih tindakan yang tepat dan memulai rencana implementasi dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan.
Kompetensi  yang  kurang  dikuasai  oleh  Auditor  Internal  RSUD  Andi  Makkasau  Parepare adalah  kompetensi  tata  kelola,  manajemen  risiko,  dan  upaya  pengendalian.  Auditor  Internal RSUD  Andi  Makkasau  Parepare  tidak  mampu  melaksanakan  program  kerja  utama  dengan maksimal.  Arah  strategi  dan  tata  kelola  yang  direncanakan  tidak  mampu  diatasi  dengan  adanya masalah baru yang hadir. Kekurangan personel dan kompetensi personel menjadi kendala upaya pengendalian  dimana  Auditor  Internal  merangkap  jabatan  di  program  kerja  lain.  Berdasarkan hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Auditor  Internal  telah menerima  hasil  temuan  pemeriksaan  Auditor  Eksternal  sebagai  bagian  dari  program  tambahan dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  (Rahmawati,  2021). Kemampuan  Auditor  Internal  RSUD  Andi Makkasau  Parepare  dan  Tim  Fraud  dalam  mencegah dan mendeteksi fraud pada program JKN masih belum teruji kualitasnya karena kompetensi inti menurut The Institute of Internal Auditors yang telah dikuasai belum dimanfaatkan dengan baik. Belum  adanya  sistem  rekrutmen  yang  dibuat  sehingga  terjadi  kesenjangan  kompetensi  yang dikuasai Auditor Internal SPI RSUD Andi Makkasau Parepare. Hal ini didukung oleh penelitian Aprilia (2021) bahwa kompetensi Auditor Internal belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala  dihadapi  oleh  Auditor  Internal  SPI  RS  Bethesda  Yogyakarta  yaitu  kesenjangan kompetensi yang dikuasai Ketua SPI dan Staf SPI.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  yang  mengacu  pada  masalah  dan  tujuan penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa:  1)  Kompetensi  Auditor  Internal  SPI  RSUD  Andi Makkasau  Parepare  dalam  mencegah  dan  mendeteksi  fraud  pada  program  JKN  masih  belum teruji  kualitasnya  karena  kompetensi  inti  menurut  The  Institute  of  Internal  Auditors  yang  telah dikuasai belum dimanfaatkan dengan baik. Auditor Internal SPI masih menjalankan program lain dan  sebagai  Tim  Verifikator  Insentif  Nakes  semasa  pandemi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Auditor Internal SPI kurang menguasai kompetensi tata kelola, risiko, dan upaya pengendalian. 2) Belum ada sistem rekrutmen yang dibuat sehingga terjadi kesenjangan kompetensi yang dikuasai Auditor Internal SPI RSUD Andi Makkasau Parepare. Perekrutan dilakukan atas dasar kebutuhan Tim.  Dari  3  personil  yang  dibentuk  tidak  satupun  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan akuntansi.  Sekalipun  demikian,  personil  aktif  melakukan  pelatihan  dan  pengembangan kompetensi.  Serta  berupaya  mengemban  penugasan  yang  berindikasi  fraud.  3)  Indikasi  fraud program  JKN  lebih  banyak  diungkapkan  oleh  Verifikator  Internal  dan  Koder.  Namun,  hal tersebut  belum  ditindaklanjuti  oleh  Tim  Fraud  karena  merasa  belum  pernah  menemukan  kasus
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
fraud  yang  menyebabkan  terganggunya  pelayanan  kesehatan.  Kasus  yang  ditemukan  masih sebatas temuan yang masih bisa diselesaikan, bukan karena adanya unsur kesengajaan.

## REFERENSI
Adisasmito, W. (2016). Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Triangle Dalam Kebijakan Pencegahan Fraud  Terhadap  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  RSUP  Nasional  Cipto Mangunkusumo.
Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia , 1 (2). http://dx.doi.org/10.7454/eki.v1i2.1871
Agiwahyuanto,  F.,  Sudiro,  S.,  &  Hartini,  I.  (2016).  Upaya  Pencegahan  Perbedaan  Diagnosis Klinis  Dan  Diagnosis  Asuransi  Dengan  Diberlakukan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  Dalam  Pelayanan  Bpjs  Kesehatan  Studi  Di  Rsud  Kota  Semarang. Jurnal Manajemen  Kesehatan  Indonesia , 4 (2),  84–90. https://doi.org/10.14710/jmki.4.2.2016.84- 90
Agiwahyuanto,  F.,  Widianawati,  E.,  Wulan,  W.  R.,  &  Putri,  R.  B.  (2020).  Tarif  Rumah  Sakit dengan  Tarif  Ina-CBGs  Pasien  Rawat  Inap. HIGEIA  (Journal  of  Public  Health  Research and Development) , 4 (4), 520–532. https://orcid.org/0000-0002-0094-4269 Agoes, S. (2017). Auditing (Petujuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Pubik) Buku 1;
Ed. 5.
Albrecht,  W.  S.,  Albrecht,  C.  O.,  Albrecht,  C.  C.,  &  Zimbelman,  M.  F.  (2012).  Fraud Examination (Fourth Edi). USA: South-Western . Alim,  S.  (2022).  Analisis  Al-Maslahah  Al-Mursalah  terhadap  Peran  Komisi  Pemberantasan Korupsi  dalam  Melakukan  Operasi  Tangkap  Tangan  menurut  undang-undang  Nomor  30 Tahun  2002  tentang  komisi  pemberantasan  korupsi.  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/52172/
Aprilia,  K.  N.  (2021).  Analisis  Kompetensi  Auditor  Internal  Terhadap  Kemampuan  Mencegah Dan  Mendeteksi  Fraud  Dalam  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (Studi  Kasus  di Rumah  Sakit  Bethesda  Yogyakarta). Accounting  and  Business  Information  Systems Journal , 9 (2). https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/65895 Arens,  A.  A.,  Elder,  R.  J.,  Beasley,  M.  S.,  &  Hogan,  C.  E.  (2016).  Auditing  and  assurance services. Auditing and Assurance Services .
Aresteria,  M.  (2018).  Peran  Audit  Internal  Dalam  Pencegahan  Fraud  di  Perguruan  Tinggi: Literature  Review. Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  Dan  Manajemen  Bisnis , 6 (1),  45–53. https://103.209.1.42/index.php/JAEMB/article/view/810
Bierstaker, J. L., Brody, R. G., & Pacini, C. (2006). Accountants’ Perceptions Regarding Fraud
Detection And Prevention Methods. Managerial Auditing Journal . https://doi.org/10.1108/02686900610667283
Bishop,  T.  J.  F.  (2004).  Preventing,  Deterring,  And  Detecting  Fraud:  What  Works  And  What Doesn’t. Journal of Investment Compliance . https://doi.org/10.1108/15285810410636073 Crowe, H. (2014). Putting The Freud In Fraud: Why The Fraud Triangle Is No Longer Enough. IN Howart, Crowe .
Djasri,  H.,  Rahma,  P.  A.,  &  Hasri,  E.  T.  (2016).  Korupsi  dalam  Pelayanan  Kesehatan  di  Era Jaminan  Kesehatan  Nasional:  Kajian  Besarnya  Potensi  dan  Sistem  Pengendalian  Fraud. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 2 (1), 113–133. https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.127 Djordjevic, M., & Đukić, T. (2016). Contribution of Internal Audit in the Fight Against Fraud.
Facta Universitatis.
Series: Economics and Organization , 297–309. http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/1333
Hassink,  H.,  Meuwissen,  R.,  &  Bollen,  L.  (2018).  Fraud  Detection,  Redress  and  Reporting  by Auditors. Managerial Auditing Journal . https://doi.org/10.1108/02686901011080044 Herviana,  E.  (2017).  Fraudulent  Financial  Reporting:  Pengujian  Teori  Fraud  Pentagon  Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016.  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41104
Hidayati,  B.  (2019).  Analisis  Kompetensi  Auditor  Internal  Terhadap  Kemampuan  Pendeteksian
Fraud. Universitas Gadjah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/178635
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
Hiro, T. (2014). Pandangan Baru Internal Auditing. Kanisius: Yogyakarta .
Ikhwan, K., Erina, L., & Effendi, S. (2021). Evaluasi Pelayanan Pasien Bpjs Rawat Inap di Rsud Raden Mattaher Provinsi Jambi. Sriwijaya University. https://repository.unsri.ac.id/58209/ Indonesia, A. A. I. P. (2021). Standar Audit Intern Pemerintah. Jakarta: Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia .
Indonesia, B. P. K. R. (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2017
tentang
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. https://www.academia.edu/download/61394908/Peraturan-BPK-Nomor-1-Tahun- 201720191201-126642-114to47.pdf
Klamut, E. (2018). Internal Audit Tool For Minimizing The Risk Of Fraud. E-Finanse , 14 (1), 49. https://sciendo.com/downloadpdf/journals/fiqf/14/1/article-
p49.pdf?pdfJsInlineViewToken=1094603950&inlineView=true
Lai, E. R. (2015). Collaboration: A literature review. Pearson Publisher. Retrieved November , 11 , 2016. https://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/Collaboration-Review.pdf Lee, M., Haron, H., Ismail, I., Che Haat, M. H., Zaini, N., & Ying, T. S. (2009). Principles and Contemporary Issues in Internal Auditing . Kuala Lumpur: McGraw Hill (M) Sdn. Bhd.
Lichtman, M. (2014). A Detailed Examination of Common Approaches. Qualitative Research for the Social Sciences , 97–134.
Maulana,  H.,  &  Gumelar,  G.  (2013).  Psikologi  Komunikasi  dan  Persuasi. Jakarta:  Akademia Permata , 113 . Mulyadi. (2014). Auditing 1. 6thed. In Jakarta: Salemba Empat. Naheem, M. A. (2016). Internal Audit Function and AML Compliance: The Globalisation of The Internal  Audit  Function. Journal  of  Money  Laundering  Control , 19 (4),  459–469. https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2015-0020
Petraşcu, D., & Tieanu, A. (2014). The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection.
Procedia  Economics  and  Finance , 16 ,  489–497. https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(14)00829-6
Purnama  Putra,  E.  (2018).  Pengaruh  Skeptisme  Profesional,  Kompetensi,  Independensi  Dan Profesionalisme  Auditor  Terhadap  Kemampuan  Auditor  Dalam  Mendeteksi  Kecurangan (Studi  Empiris  Kantor  Akuntan  Publik  di  DKI  Jakarta ) .  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta. http://repository.stei.ac.id/id/eprint/6843 Rahmawati, S. (2021). Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia . Saikhu,  S.,  &  Sugiharto,  J.  (2017).  Analisis  Faktor–Faktor  Yang  Mempengaruhi  Potensi Terjadinya  Fraud  Klaim  Pada  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  RSUD  Dr.  H Soewondo Kendal. Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/53808/
Saleh, M. M. A. (2016).  The Barriers Which Face Auditing Profession and Their Impact on the Quality of the Jordanian Auditor’s Report. https://core.ac.uk/download/pdf/234631867.pdf Sholehah,  N.  L.  H.,  &  Mohamad,  S.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  dan  Independensi  Auditor terhadap  Kualitas  Audit:  (Studi  Kasus  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Gorontalo). Journal  of Technopreneurship on Economics and Business Review , 1 (2), 110–119. https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.44
Sudarmanto, E., Kuswandi, S., Rahmawati, I., Krisnawati, L., Krisnawati, A., Peranginangin, A. M.,  Widijanto,  H.,  Yendrianof,  D.,  Arfandi,  S.  N.,  &  Purba,  B.  (2022). Audit  Internal . Yayasan Kita Menulis.
Van  de  Ven,  A.  H.,  Angle,  H.  L.,  &  Poole,  M.  S.  (2020). Research  on  the  management  of innovation: The Minnesota studies . Oxford University Press on Demand. Westhausen,  H.-U.  (2017).  The  Escalating  Relevance  Of  Internal  Auditing  As  Anti-Fraud Control. Journal of Financial Crime . https://doi.org/10.1108/JFC-06-2016-0041 Willig,  C.  (2013). EBOOK:  Introducing  Qualitative  Research  In  Psychology .  McGraw-hill education (UK).
Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud .
Yuhertiana,  I.  (2021).  Peran  Audit  Internal  dalam  mencegah  fraud  di  tengah  wabah  covid-19 (Study  Empiris  RSUD  Dr.  Soetomo  Surabaya). Jurnal  Proaksi , 8 (2),  547–560. https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1989