Volume 2 Issue 02
July 2020
JALREV 2 (2) 2020
ISSN Print:    2654-9266 ISSN Online: 2656-0461

## Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
“Evidence of Abusing Authority in Criminal Procurement Corruption of Goods and Services”
Ahmad Rustan Syamsuddin 1
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia. E-mail: ahmadrustan.law@gmail.com

## Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci: Korupsi;
Pembuktian; Penyalahgunaan Wewenang.
Cara  Mengutip (APA Citation Style):
Syamsuddin, Ahmad Rustan. (2020). “Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkawa  Tindak  Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa”. Jambura  Law,  JALREV 2 (2): 161-181
Korupsi  pada  sektor  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah kasusnya maupun dari segi nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Korupsi dalam proses pengadaan  barang  dan  jasa  pada  umumnya  terjadi  karena  adanya penyalahgunaan  wewenang  dari  penyelenggara  negara  yang  terlibat dalam  proses  pengadaan  mulai  dari  perencanaan  sampai  pada diterimanya barang dan jasa oleh Penggguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada umumnya terpidana kasus korupsi pada sektor pengadaan didakwa dengan menggunakan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Salah  satu unsur yang wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan adalah unsur penyalahgunaan wewenang disamping unsur yang lain juga perlu  dibuktikan  khususnya  berkenaan  dengan  unsur  adanya  kerugian negara  secara  nyata.  Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan, terdapat  disharmonisasi  perundang-undangan  terkait  kompetensi  dan prosedur pembuktian penyalahgunaan wewenang.
© 2020 – Syamsuddin, Ahmad Rustam Under the license CC BY-SA 4.0

## 1.    Pendahuluan
Tujuan  bernegara  salah  satunya  adalah  mewujudkan  kesejahteraan  umum. 1 Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) menjelaskan bahwa” ... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa 2 ,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan keadilan sosial” 3 kita dapat memahami bahwa Indonesia diarahkan untuk menjadi negara yang sejahtera (welfare state) . Walfare state 4 atau yang lazim disebut sebagai negara  kesejahteraan  merupakan  gagasan  ideal  bagaimana  suatu  negara  diberikan kekuasaan  yang  besar  untuk  menyejahterakan  warga  negaranya.  Implementasinya, negara  dituntut  untuk  melakukan  percepatan  pembangunan  nasional  yang berdasarkan pada konsep Negara demokrasi konstitusional ( constitutional democratie
1 M. Darin Arif Mu’allifin. (2016)”. “Hubungan Konstitusi Dengan Tugas Dan Fungsi Negara”. Jurnal AHKAM , 4 (1): 166
2 Oman Sukmana. (2016). “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan ( Welfare State )”. Jurnal Sosial Politik (Sospol) , 2 (1): 104
3 Fence  M.  Wantu  dan  Ahmad.  (2019).  “Mekanisme  Koordinasi  dan  Singkronisasi  Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif”. Jurnal AHKAM, 15 (2):  69-70
4 Oman Sukmana. Op Cit. Hlm. 104

## Article Info

## Abstract
Keywords : Corruption;
Evidence; Abusing Authority.
How to cite (APA Citation Style): Syamsuddin, Ahmad
Rustan. (2020). “ Evidence of  Abusing  Authority  in Criminal
Procurement Corruption  of  Goods  and Services” . Jambura  Law, JALREV 2 (2): 161-181
Corruption in the procurement sector of government goods and services has increased from year to year both in terms of the number of cases and in terms of  the  value  of  the  state  losses  incurred.  Corruption  in  the  process  of procurement  of  goods  and  services  generally  occurs  due  to  abuse  of authority  from  state  administrators  involved  in  the  procurement  process from planning to receipt of goods and services by the Budget User (PA) or the  Budget  User  Authority.  Generally,  convicted  of  corruption  case  in  the procurement sector was charged using Article 3 in conjunction with Article 18 paragraph (1) letter b of Republic Indonesian Law at Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Acts as amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments Republic Indonesian  Law  at  Number  31  of  1999  concerning  Eradication  of Corruption. One of the elements that must be proven by the Public Prosecutor at  the  trial  is  the  element  of  abusing  authority  in  addition  to  the  other elements also need to be proven, especially with regard to the element of real statelosses. With the enactment of Republic Indonesian Law at Number 30 of  2014  concerning  Government  Administration,  there  is  a  dishamony  of legislation  related  to  competence  and  procedure  for  proving  the  abusing authority.
state ) 5 dalam  rangka  pemenuhan  layanan  publik yang  berkualitas  dengan  berbagai kebijakan  yang  dijalankan  oleh  organ  negara.  Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  mengacu  pada  instrument  hukum administrasi sebagai tolok ukur keabsahannya.
Pembangunan  merupakan  langkah  strategis  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional tersebut, baik itu pembangunan manusianya, maupun pembangunan fisiknya. Dalam implementasinya,  terhadap  pembangunan  fisik  berupa  pengadaan  sarana  dan prasarana, tentu harus diimbangi dengan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik, tetapi  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  bukan  bertujuan  untuk menghasilkan barang/jasa yang profit oriented , melainkan lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik service). Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa dalam upayanya setiap saat guna meningkatkan pelayanan publik. 6
Pengadaan barang/jasa juga merupakan sarana mewujudkan visi dan misi pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk didalamnya pemerintah desa. Kegiatan ini menjadi  sangat  penting  dalam  rangka  menyerap  anggaran  yang  telah  ditetapkan pemerintah  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  Anggran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi,  maupun  APBD  Kabupaten/Kota, serta  APBDes.  Realisasi  anggaran  melalui  belanja  barang  dan  belanja  modal (investasi)/belanja  langsung,  yang  pelaksanaannya  dilakukan  melalui  pengadaan barang/jasa  dari  tahun  ke  tahun  umumnya  selalu  meningkat 7 .  Berdasarkan  Pasal  3 ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia    Nomor  :  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara mengatur bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan  perundang-undangan,  efesien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  dapat bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
5 Ahmad dan Novendri M. Nggilu. (2019). “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution”. Jurnal Konstitusi , 16 (4): 798
6 Eman  Suparman.  (2014).  “Aspek  Hukum  Perdata  dalam  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  pada  Rancangan  Undang-  undang  TentangPengadaan  Barang/Jasa”.  Makalah  pada Seminar  Pembahasan  Teknis  Mengenai  Masukan  untuk  Naskah  Akademis  RUU  Pengadaan dikaitkan  dengan  Hukum  Perdata  dan  Tipikor;  Diselenggarakan  oleh  Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI; Jakarta, Kamis, 20 November 2014.
7 Kemenkeu. “Pengumuman Realisasi APBN”. Dilansir dari www.kemenkeu.go.id,
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa  selama ini banyak menimbulkan persoalan dimulai  sejak  perencanaan  hingga  serah  terima  pekerjaan.  Tidak  sedikit  pelaku pengadaan  telah  terjerat  dengan  kasus  korupsi  termasuk  pengadaan  pada  tingkat pemerintahan desa. Pada umumnya, pelaku dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf  b  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8
Berdasarkan  data  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pada  tiga  tahun  terakhir (2017-2019) kasus korupsi pada sektor pengadaan yang ditangani oleh KPK sebanyak 35 perkara yang menempati urutan kedua dan kasus penyuapan berada pada urutan pertama dengan jumlah kasus sebanyak 220 perkara. 9 .  Data ini menunjukkan bahwa, sektor pengadaan barang/ jasa merupakan area yang rawan terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi pada setiap tahapan mulai dari perencanaan (identifikasi kebutuhan), persiapan, dan tahap pelaksanaan (sampai pada tahap serah terima pekerjaan).
Salah satu perkara kasus pengadaan yang menjadi obyek kajian penulis adalah perkara Hady  Wintani,  SE,  Sekretaris  Camat  Maro  Sebo  Ulu,  Batanghari  telah  divonis  oleh majelis  hakim  Tipikor  Jambi  berdasarkan  Putusan  Nomor  46/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Jmb 10 dalam  kasus  pengadaan  jaringan  internet  di  Kecamatan  Maro Sebo Ulu tahun anggaran 2017. Dalam amar putusannya, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No  20  tahun  2001  tentang  perubahan  atas  UU  No  31  tahun  1999  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam amar putusan dinyatakan :
8 Iriyanto Tiranda , et al . (2019). “Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan ”. Jambura Law Review , JALREV 1 (2): 123
9 Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  “Data  Statistik  Penindakan  KPK”.  Dilansir  dari www.kpk.go.id , diakses pada tanggal 31 Desember 2019).
10 Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dilansir dari www.putusan.mahkamahagung.go.id
"Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  Hady  Wintany,  S.E.,  oleh  karena  itu dengan  pidana  penjara  selama  1  tahun,  serta  denda  sejumlah  Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan”.
“Menghukum  Terdakwa  Hady  Wintani,  S.E.,  untuk  membayar  Uang  Pengganti sejumlah  Rp.20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti tersebut, maka dipidana selama 1(satu) bulan”
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkewajiban membuktian pasal yang didakwakan yakni Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Unsur yang wajib dibuktikan adalah :
a. setiap orang,
b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
Pada  penelitian  ini,  penulis  menfokuskan  pada  pembuktian  penyalahgunaan wewenang  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  kepada  Terdakwa  Hady Wintany, SE. dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UU  AP)  yang  didalamnya mengatur  legalitas  tindakan  dari  aspek  wewenang,  syarat/prosedur,  substansi  agar terciptnya  suatu  mekanisme  “Tranparansi ” . 11 Oleh  karenanya,  pada  penelitian  ini menawarkan konsep hukum terkait prosedur pembuktian penyalahgunaan wewenang dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  pegadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang melibatkan pejabat publik.

## 2.    Rumusan Masalah
Sesuai dengan uraian pada pendahuluan tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  prosedur  pembuktian  penyalahgunaan  wewenang
11 Nuvazria  Achir.  (2020).  “Anotasi  Normatif  Terhadap  Peraturan  Daerah  Tentang  Transparansi”. Jambura Law Review , JALREV 2 (1): 98
setelah  berlakunya    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

## 3. Metode
Mencermati  isu  hukum  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini,  maka  dapatlah  dipastikan bahwa penelitian termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan  menggunakan 2 (dua)  metode  pendekatan  untuk  menjawab  permasalahan  sesuai  dengan  rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu: 12 Pendekatan perundang-undangan ( statute approach dan Pendekatan kasus ( case approach) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb.

## 4.   Sumber dan Cara Memeperoleh Kewenangan
Istilah  wewenang  atau  kewenangan  disejajarkan  dengan “authority” dalam  Bahasa Inggris  dan “bevoegdheid” dalam  Bahasa  Belanda. Authority dalam  Black  S  Law Dictionary diartikan sebagai legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties 13 (Kewenangan atau wewenang merupakan kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan  hukum  dalam  lingkup  melaksanakan  kewajiban  publik) . Phillipus  M.  Hadjon menguraikan bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan komformitas hukum. Komponen  pengaruh  ialah  bahwa  penggunaan  wewenang    dimaksudkan  untuk mengendaikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewennag itu selalu  harus  dapat  ditunjuk  dasar  hukumnya.  Komponen  konformitas  mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu) 14 .
Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas (legaliteitbeginsel atau het  beginsel  van  wetmatigheid  van  bestuur), maka  berdasarkan  prinsip  ini  tersirat
12 Peter Mahmud Marzuki. (2014). “Penelitian Hukum, Edisi Revisi”. Jakarta:  Prenadamedia Group. hlm. 136-158.
13 Henry Campbell Black. (1910).  “ Black‟S Law Dictionary” , Second Edition, ST Paul: West Publishing, hlm. 133
14 Phillipus  M.  Hadjon.  (1997).  “Tentang  Wewenang ”. Yuridika  No.  5  &  6  Tahun  XII,  September- Desember. hlm. 1
bahwa  wewenang  pemerintahan  “berasal  dari  peraturan  perundang-undangan” 15 , artinya  sumber  wewenang  bagi  pemerintah  adalah  peraturan  perundang-undangan yang  pada  dasarnya  “pembentukan  peraturan  perundang-undangan  untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  memenuhi  rasa  keadilan”. 16 Secara  teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada  atribusi  terjadi  pemberian  wewenang  pemerintahan  yang  baru  oleh  suatu ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Disini  dilahirkan  atau  diciptakan suatu wewenang baru 17 . Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah  ada  oleh  Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha  Negara  yang  telah  memperoleh wewenang  pemerintahan  secara  atributif  kepada  Badan  atau  jabatan  Tata  Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang 18 .
Mengenai  atribusi,  delegasi  dan  mandat  ini  H.D.  Van  Wijk/Willem  Konijnenbelt mengemukakan sebagai berikut :
a. Atributie : toekenning van een besturesbevoegheid door een wetgever aan een besturursorgaan, (atribusi  adalah  pemberian  wewenang  pemerintah  oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah).
b. Delegatie  :  overdracht  van  een  het  ene  bestuursorgaan  aan  een  ander, (delegasi  adalah  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  dari  suatu  organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
c. Mandaat  :  een  bestuursorgaan  laat  zijn  bevoegheid  names hem  uitoefenen door  een  ander, (mandat  terjadi  ketika  organ  pemerintahan  mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya). 19
Dalam  kaitan  dengan  konsep  atribusi,  delegasi,  mandat  itu  dinyatakan  oleh  J.G. Brouwer dan A.E. Schilder 20 , bahwa;
a. With  atribution,  power  is  granted  to  an  administrative  authority  by  an independent legislative body.The power is initial (originair), which is to say
15 Muhaimin. (2019). “ Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 19 (2): 193
16 Taufik  H.  Simatupang.  (2019).  “Mendudukkan  Konsep  Executive  Review  Dalam  Sistem  Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 19 (2): 218.
17 Ridwan HR. (2011). “Hukum Administrasi Negara ”. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 101.
18 Ibid, hlm. 91 19 Ibid, hlm. 102 20 Brouwer.J.G dan Schilder . (1998) .  “A Survey of Dutch Administrative Law ” Nijmegen: Ars Aequi Libri. Hlm. 16-18. dalam Tatiek Sri Djatmiati. (2004).  “Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia”. hlm. 65.
that  is  not  derived  from  a  previously  existing  power.The  legislative  body creates independent and previously non-existent powers and assigns them to an authority .
b. Delegations  are  the  tansfer  of  an  acquired  attribution  of  power  from  one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power in its own name.
c. With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body (mandataris) to make decisions or take action in its name.
Penjelasan  lebih  lanjut  menurut  J.G.  Brouwer  dalam  Tatiek  Sri  Djatmiati 21 pada atribusi,  kewenangan  diberikan  kepada  suatu  badan  legislatif  yang  independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten. Delegasi ditransfer dari kewenanagan  atribusi  dari  satu  badan  administrasi  yang  satu  kepada  yang  lainnya, sehingga  delegator  (badan  yang  telah  memberikan  kewenangan)  dapat  menguji kewenangan tersebut atas namanya.
Pada mandat tidak  terdapat  suatu  transfer  kewenangan,  tetapi  pemberi  mandat ( mondous )  memberikan  kewenangan  pada  badan  yang  lain  ( mandataris )  untuk membuat  suatu  keputusan  atau  mengambil  satu  tindakan  atas  namanya.  Terdapat perbedaan  yang  mendasar  antara  kewenangana  atribusi  dan  delegasi. Pada  atribusi kewenangan  yang  siap  ditransfer,  tidak  demikian  dengan  delegasi.  Dalam  kaitan dengan  asas  legalitas  kewenangan  tidak  dapat  didelegasikan  secara  besar-besaran, akan  tetapi  hanya  mungkin  dibawah  kondisi  bahwa  peraturan  hukum  menentukan mengenai kemungkinan delegasi. 22
Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur (UU AP) bahwa Kewenangan diperoleh melalui Atribusi,  Delegasi,  dan/atau  Mandat.  Selanjutnya  pada  Pasal  12  ayat  (1)  UU  AP mengatur  bahwa  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  memperoleh  Wewenang melalui Atribusi apabila:
21 Tatiek Sri Djatmiati. (2004).  Disertasi: “Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia. Surabaya: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga.  hlm. 65.
22 Ibid.
a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  yang  perlu  digaris  bawahi  adalah  syarat kewenangan  melalui  atribusi  jika  kewenangan  tersebut  sebelumnya  telah  diatur melalui  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945) dan/atau  undang-undang.  Selanjutnya,  Pasal  12  ayat  (2)  UU  AP  mengatur  bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
Pasal  12  ayat  (3)  UU  AP  menentukan  bahwa  kewenangan  Atribusi  tidak  dapat didelegasikan,  kecuali  diatur  di  dalam  (UUD 1945)   dan/atau  undang-undang.  Pada Pasal  13  ayat  (2)  UU  AP  mengatur  bahwa  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
a. diberikan  oleh  Badan/Pejabat  Pemerintahan  kepada  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
b. ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  dan/atau Peraturan Daerah; dan
c. merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan.  (Pasal  13  ayat  3).  Dalam  hal  ketentuan  peraturan  perundang-undangan menentukan  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  dapat  mensubdelegasikan  Tindakan  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  memberikan  Delegasi  dapat menggunakan  sendiri  Wewenang  yang  telah  diberikan  melalui  Delegasi,  kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 13 ayat 5). Dalam  hal  pelaksanaan  Wewenang  berdasarkan  Delegasi  menimbulkan ketidakefektifan  penyelenggaraan  pemerintahan,  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang  yang  telah  didelegasikan  (Pasal  13  ayat  6).  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  yang  memperoleh  Wewenang  melalui  Delegasi,  tanggung  jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila,
a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dapat  memberikan  Mandat  kepada  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  lain  yang  menjadi  bawahannya,  kecuali  ditentukan lain  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi  Mandat.  Berdasarkan  Pasal  14  ayat  (7)  UU  AP  mengatur  bahwa  :  Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh kewenangan melalui mandat tidak berwenang  mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  bersifat  strategis  yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan
alokasi anggaran”. Selanjutnya, pelimpahan wewenang melalui mandat mensyaratkan pejabat yang menyerahkan kewenangan harus dalam kondisi berhalangan sementara atau berhalangan tetap yang wujudnya melalui pelaksana tugas atau pelaksana harian yang otoritasnya hanya melaksanakan tugas rutin saja.
Apabila dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Hady Wintani, SE yang menggunakan kedudukannya untuk terlibat secara langsung dalam pengadaan barang/jasa  di  tingkat  desa,  tidak  terdapat  sumber  kewenangan  yang  tepat  untuk melegalisasi  tindakannya  baik  secara  atribusi,  delegasi,  maupun  mandat.  Sehingga tepatlah dikatakan bahwa tindakan yang tanpa didasarkan pada peraturan perundang- undangan  merupakan  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  yang  muaranya  tenteu saja  adalah  tindakan/perbuatan  yang  “melawan  hukum”,  adanya  kesalahan  dan adanya  kerugian  yang  ditimbulkan. 23 Tindakan  tersebut  kembali  menamba  daftar panjang Indeks Persepsi Korupsi negara Indonesia yang belum kunjung membaik. 24

## 5. Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang
Menurur  J.  H.  Nieuwenhuis 25 ,  tanggung  gugat  timbul  karena  adanya  perbuatan melanggar hukum (onrehmatige daad) dan merupakan penyebab (oorzaak) timbulnya kerugian. Sedangkan pelakunya bersalah (schuld), maka orang itu harus bertanggung gugat  atas  kerugian  tersebut.  Tanggung  gugat  menurut  Agus  Yuda  Hernoko  adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau resiko. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Y. Sogar Simammora bahwa tanggung gugat  tidak  hanya  berupa  ganti  kerugian,  namun  juga  pemulihan  kepada  keadaan semula 26 .
Instrumen  hukum  yang  utama  untuk  mewujudkan  pemerintah  yang  bersih  adalah hukum  administrasi.  Peran  hukum  administrasilah  yang  diharapkan  mampu mencegah  maladministrsi,  karena  hal  ini  berkaitan  dengan  penggunaan  wewenang, oleh  karena  itu  pemahaman  hukum  administrasi  dan  pembangunan  hukum
23 Teresia  Din.  (2019).  “Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Terindikasi  Tindak Pidana”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 19 (2):174
24 Idul  Rishan.  (2019).  “Batas  Konstitusional  Penggunaan  Hak  Angket  terhadap  Komisi Pemberantasan Korupsi”. Jurnal Konstitusi , 16 (3): 646
25 J.  H.  Nieuwenhuis.  (1985).    “ Hoofdstuken  verbintenissenrecht”, terjemahan  Djasadin  Saragih,
Surabaya. hlm. 118
26 Siti Kotijah. (2011). “Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batu bara”. Jurnal Yuridika 26 (3): 10.
administrasi mutlak diperlukan. Kenyataan menunjukkan saat ini masih sangat minim dan banyak yang salah mengartikan hukum administrasi. Penanganan maldministrasi serta penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi masih fokus pada aspek hukum pidana, dan sedikit sekali perhatian terhadap hukum administrasi 27 . Padahal sanksi  administrasi  merupakan  konsekuensi  negatif  dari  pelanggaran  terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal. Sanksi administrasi adalah salah  satu  jenis  sanksi  hukum,  yang  ditetapkan  untuk  memastikan  penghormatan terhadap ketentuan hukum. 28
Tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan baik yang  disengaja  maupun  akibat  kelalaian  yang  menimbulkan  kerugian  Negara  dapat diselesaikan  melaui  mekanisme  administrasi  sebelum  dilakukan  tuntutan  secara pidana. Hal ini penting dilakukan untuk pemulihan kerugian keuangan Negara tanpa proses  pidana  yang  membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar  mulai  dari  biaya penyelidikan  dan  penyidikan,  penuntutan,    proses  peradilan,  sampai  pada pemidanaan.
Dalam  perkara  tindak  pidana  dikenal  asas ultimum  remedium merupakan  istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan hukuman yang merupakan sanksi  pamungkas  (terakhir)  dalam  penegakan  hukum 29 . Demikian  halnya dikemukakan  oleh  Didik  Endro  Purwoleksono  bahwa  makna Ultimum  remedium, hukum  pidana  atau  sanksi  pidana  dipergunakan  manakala  sanksi-sanksi  yang  lain sudah  tidak  berdaya.  Dengan  perkataan  lain,  dalam  suatu  undang-undang  sanksi pidana  dicantumkan  sebagai  sanksi  yang  terakhir,  setelah  sanksi  perdata,  maupun sanksi administratif 30 . Doktrin ultimum remedium berarti bahwa penggunaan hukum pidana  hanya  dapat  dilakukan  apabila  instrumen  hukum  lain  seperti  hukum
27 Philipus M.Hadjon. (2011).  “Kisi-kisi Hukum Administrasi Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi” , dalam Buku Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.  hlm. 20
28 Fauzi Syam, et. al . (2019). “Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Peradilan Administrasi”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 19 (1): 52. Lihat juga  dalam  Sri  Nur  Hari  Susanto.  (2019).  “Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi:  Suatu Pendekatan Komparasi,” Adminitrative Law & Governance Journal , 2 (1): 126–142
29 Sudikno Mertokusumo. (2019). “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” . Jakarta: Liberty. hlm. 128
30 Didik Endro Purwoleksono. (2016).  “Hukum Pidana ”. Surabaya: Airlangga University Press.  hlm.
administrasi atau hukum perdata tidak efektif. 31 Perkataan ultimum remedium untuk pertama kali dipergunakan oleh Menteri kehakiman belanda yaitu Mr. Modderman di depan parlemen negeri Belanda untuk menjawab pertanyaan salah seorang anggota parlemen yaitu Mr. Mckay, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar  hukum  mengenai  perlunya  suatu  penjatuhan  hukuman  bagi  seseorang  yang telah melakukan suatu pelanggaran 32
Dalam  perkara  Hady  Wintani,  SE    ,  penulis  tidak  melihat  ada  upaya  untuk menyelesaikan  perkara  ini  baik  dari  aspek  administrasi  maupun  perdata.  Tindakan yang dilakukan oleh Hady Wintani, SE dalam kedudukannya sebagai sekretaris camat pada Kecamatan Maro Sebo Ulu berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.23/  23  /  BPKSDMD  tanggal  03  Februari  2017  tentang  pengangkatan  kembali (pengukuhan)  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  jabatan  administrator  dilingkungan pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari  yang  merangkap  sebagai  ketua  Tim  Evaluasi berdasarkan Keputusan Camat Maro Sebo Ulu Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES dalam  Wilayah  Kecamatan  Maro  Sebo  Ulu  tahun  2017  apabila  ditinjau  dari  teori kewenangan  maka  tindakan  terdakwa  yang  memerintahkan  kepada  masing-masing Kepala Desa  dalam Wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu untuk memasukkan anggaran pengadaan jaringan internet dalam APBDes senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas  juta rupiah)  merupakan  tindakan  melampaui  kewenangan  yang  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan.  Terdakwa  juga  terlibat  secara  langsung  untuk melakukan  pengadaan  barang/jasa  yang  diluar  kewenangannya  serta  melakukan pengadaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan berupa jaringan internet yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.
Tindakan  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  17  ayat  (1)  UU  AP  bahwa  :  “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan”. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1) huruf c diatur bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
31 Beby  Suryani  Fithri.  (2017).  “Asas Ultimum  Remedium Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak”. Jurnal Mercatoria , 10 (1): 83
32 Mas Putra Zenno Januarsyah. (2017). “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011 ”. Jurnal Yudisial, 10 (3): 267
huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Pada Pasal 19 ayat (1) UU AP mengatur bahwa “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  17  ayat  (2)  huruf  a  dan  Pasal  18  ayat  (1)  serta  Keputusan  dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji  dan  ada  Putusan  Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap”.  Berdasarkan ketentuan  tersebut,  menghendaki  agar  ada  pengujian  secara  khusus  melalui pengadilan  terkait  sah  atau  tidaknya  tindakan  yang  dilakukan  oleh  badan/pejabat karena adanya penyalahgunaan wewenang.
Selanjutnya pada Pasal 20 UU AP mengatur bahwa :
(1) Pengawasan  terhadap  larangan  penyalahgunaan  Wewenang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  dan  Pasal  18  dilakukan  oleh  aparat  pengawasan intern pemerintah.
(2) Hasil  pengawasan  aparat  pengawasan  intern  pemerintah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. tidak terdapat kesalahan;
b. terdapat kesalahan administratif; atau
c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
(3) Jika  hasil  pengawasan  aparat  intern  pemerintah  berupa  terdapat  kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut  dalam  bentuk  penyempurnaan  administrasi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jika  hasil  pengawasan  aparat  intern  pemerintah  berupa  terdapat  kesalahan administratif  yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  diputuskan  dan diterbitkannya hasil pengawasan.
(5) Pengembalian  kerugian  negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) dibebankan  kepada  Badan  Pemerintahan,  apabila  kesalahan  administratif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  c  terjadi  bukan  karena  adanya unsur penyalahgunaan Wewenang
(6) Pengembalian  kerugian  negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) dibebankan  kepada  Pejabat  Pemerintahan,  apabila  kesalahan  administratif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  c  terjadi  karena  adanya  unsur penyalahgunaan Wewenang.
Substansi  yang  diatur  dalam  Pasal  20  UU  AP  tersebut  di  atas  merupakan  upaya administrasi yang dapat dilakukan untuk pembuktian penyalagunaan wewenang serta
prosedur  pengawasan  terkait  adanya  penyalahgunaan  wewenang  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Terdapat  atribusi  kewenangan  kepada  Aparat Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP)  untuk  menguji  keabsahan  tindakan  aparatur pemerintah. Jika APIP menemukan adanya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian  keuangan  negara  maka  prosedur  pertama  yang  perlu  dilakukan  adalah rekomendasi  kepada  pejabat  yang  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  untuk melakukan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  paling  lama  10  (sepuluh)  hari kerja  terhitung  sejak  diputuskan  dan  diterbitkannya  hasil  pengawasan.    Dalam praktiknya,  memungkinkan  badan/pejabat  yang  diduga  melakukan  penyalahgunaan wewenang  menolak  rekomendasi  yang  dihasilkan  oleh  APIP  dengan  berbagai argumentasi  hukum  yang  dibangun.  Maka  prosedur  selanjutnya  adalah  pembuktian penyalahgunaan wewenang melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Berdasarkan Pasal 21 UU AP mengatur bahwa:
(1) Pengadilan  berwenang  menerima,  memeriksa,  dan  memutuskan  ada  atau tidak  ada  unsur  penyalahgunaan  Wewenang  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Pemerintahan.
(2) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dapat  mengajukan  permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
(3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  pembuktian  penyalagunaan  wewenang merupakan kompetensi absolud peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka unsur  tindak  pidana  korupsi  pada  Pasal  3  UU  No.  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa :
“Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan ,  kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Unsur Pasal ini khususnya unsur penyalahgunaan wewenang tidak berdiri sendiri lagi setelah  berlakunya  Pasal  21  UU  AP.  Akan  tetapi,  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara Negara tersebut melalui  PTUN  kemudian  dapat  diproses  lebih  lanjut  melalui  peradilan  Tipikor, sehingga dalam hal terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan keputusan/tindakan, menjadi  pelanggaran  administrasi  yang  konsekuensinya  keputusan  TUN  tersebut dapat  dibatalkan  atau  menjadi  obyek  sengketa  TUN.  Yang  menjadi  wewenang Pengadilan  TUN  adalah  sengketa  terkait  keputusan (beschikking) yang  bersifat konkret,  individual  dan  final 33 .  Gugatan  diajukan  secara  tertulis  atas  keputusan tersebut  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dengan  atau  tanpa  disertai tuntutan  ganti  rugi  atau  rehabilitasi,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  53  Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, terakhir UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
1) Seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa  kepentingannya dirugikan oleh suatu Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada  pengadilan yang  berwenang  yang  berisi  tuntutan agar  Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.
2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) adalah:
a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  bertentangan  dengan  peraturan perundang undangan yang berlaku. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku jika:
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
2. Bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan perundang-undanganyang bersifat material/substansial.
3. Dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.
b. Penyalahgunaan wewenang Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  pada  waktu    mengeluarkan keputusan  Tata  Usaha  Negara menggunakan  wewenangnya  untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
c. Berbuat sewenang-wenang
33 Ahmad Sukarja. (2014).  “Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah ”. Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm. 243.
Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan  itu,  seharusnya  tidak  sampai  pada  pengambilan  atau  tidak pengambilan keputusan tersebut.
Penegakan hukum tidak hanya dilihat dari apa yang telah diputus oleh hakim, akan tetapi  bagaiman  penegakan  hukum  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  dan batas-batas  kewenangan  oleh  aparatur  penegak  hukum.  Prosedur  hukum  yang dimaksud adalah penerapan asas ultimum remedium dimana pemidanaan merupakan prosedur  terakhir  dari  penegakan  hukum  setelah  upaya  administrasi  dan  upaya perdata telah dilakukan. Abdul latif 34 mengemukakan bahwa penegakan hukum dan keadilan  tidak  boleh  dilakukan  hanya  dengan  pendekatan  dari  segi  represif (penindakan)  belaka,  karena  penegakan  hukum  dan  keadilan  sesungguhnya  juga meliputi upaya  preventif  (pencegahan)  tidak  terjadinya  pelanggaran  hukum  berupa sewenang-wenang dalam negara hukum.
Upaya adminitrasi ini penting dilakukan agar nilai-nilai keadilan untuk semua pihak dapat  dirasakan.  Dalam  kasus  Hady  Wintani,  SE,  sesuai  dengan  hasil  pembuktian  di pengadilan, nilai kerugian negara setelah dikembalikan oleh terdakwa tersisa sebesar Rp.  20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  sementara  biaya  yang  dikeluarkan  negara untuk  melakukan  proses  hukum  mulai  dari  tahap  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan,  sampai  pada  biaya  yang  harus  dikeluarkan  negara  ketika  ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan pidananya tentu jauh lebih besar dari kerugian negara akibat perbuatan terdakwa. Sehingga upaya penegakan hukum untuk  memulihkan  kerugian  negara  justru  jauh  lebih  besar  disbanding  kerugian negara  yang  ditimbulkan  dari  pelaku  kejahatan.  Realitas  ini  menunjukkan  asas kemanfaatan yang menjadi salah satu tujuan hukum tidak tercapai.
Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah, kedudukan terdakwa sebagai Aparatur Sipil  Negara.  Berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  No.  5  Tahun  2004 tentang  Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa PNS dapat diberhentikan  tidak dengan hormat apabila terbukti  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan
34 H.  Abdul  Latif.  (2014).  “Hukum  Administrasi  Dalam  Praktik  Tindak  Pidana  Korupsi ”. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 174-175
yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Hal ini tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mengatur bahwa : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum  penjara  atau  kurungan  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum.
Disisi  lain  dijelaskan  kembali  pada  Pasal  250  huruf  b  dan  Pasal  252  Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut :

## Pasal 250
PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana kejahatan  Jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang ada  hubungannya  dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

## Pasal 252
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal  251  ditetapkan  terhitung  mulai  akhir  bulan  sejak  putusan  pengadilan  atas perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  terpidana  kasus  penyalahgunaan  wewenang atau kejahatan yang ada kaitannya dengan jabatan bagi penyelenggara negara apabila pengadilan memutus telah terbukti melakukan kejahatan penyalahgunaan wewenang, berapapun  vonisnya  tidak  dapat  menghindarkan  diri  dari  sanksi  administrasi pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai  ASN.  Hal  ini  menunjukkan  adanya penghukuman  berlapis  yang  akan  dihadapi  oleh  terpidana  selain  sanksi  pidana penjara,  pidana  denda,  pidana  pengganti,  maka  terpidana  juga  akan  berhadapan dengan  sanksi  administrasi  berupa  pemberhentian  sebagai  ASN.  Sehingga  model pembuktian penyalahgunaan wewenang antara UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 30 Tahun 2014 perlu harmonisasi dengan prioritas pada UU No. 30 Tahun 2014. Hal ini  sejalan  dengan  asas lex  posteriori  derogat  legi  priori agar  terwujud  prosedur penegakan hukum yang adil.

## 6.    Kesimpulan
Pembuktian penyalahgunaan wewenang setelah berlakunya Pasal 21 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan merupakan  kompetensi  absolud  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Sehingga  Pengadilan Tipikor tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara khusus berkaitan dengan dakwaan Pasal penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dengan  demikian perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb atas nama terpidana Hady Wintani, SE disimpulkan mengalami cacat wewenang mengadili serta bertentangan dengan asas ultimum  remidium. Prosedur  pembuktian  penyalahgunaan  wewenang  seharusnya dimulai dengan upaya administrasi melalui pengawasan APIP. Jika hasil pengawasan APIP tidak dapat dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pembuktian penyalahgunaan wewenang dan dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi jika terdapat kerugian bagi para  pihak.  Selain  itu,  upaya  gugatan  perdata  juga  salah  satu  alternatif  yang  dapat digunakan bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat TUN sebelum dilakukan pemidanaan.

## Referensi
Achir,  Nuvazria.  (2020).  “Anotasi  Normatif  Terhadap  Peraturan  Daerah  Tentang Transparansi”. Jambura Law Review , JALREV 2 (1).
Ahmad dan Nggilu, Novendri M. (2019). “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui  Pelibatan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Prinsip  the  Guardian  of  the Constitution.” Jurnal Konstitusi , 16 (4).
Black, Henry Campbell. (1910). “ Black’S Law Dictionary” , Second Edition, ST Paul: West Publishing.
Din, Teresia. (2019). “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 19 (2).
Djatmiati,  Tatiek  Sri.  (2004).  “Prinsip  Izin  Usaha  Industri  di  Indonesia” . Disertasi Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Fithri,  Beby  Suryani.  (2017).    “Asas Ultimum  Remedium Terhadap  Anak  Yang Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam  Rangka  Perlindungan  Anak” .  Jurnal Mercatoria, 10 (1).
Hari  Susanto,  Sri  Nur.  (2019).  “Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi:  Suatu Pendekatan Komparasi”. Adminitrative Law & Governance Journal , 2 (1).
HR, Ridwan (2011). “ Hukum Administrasi Negara ”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Januarsyah, Mas Putra Zenno. (2017). “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011)” . Jurnal Yudisial, 10 (3).
Kotijah,  Siti.  (2011).  “Tanggung  Gugat  Hukum  Perusahaan  Akibat  Pengelolaan Pertambangan Batu bara” . Jurnal Yuridika, 26 (3).
Latif, H. Abdul. (2014). “Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi”. Jakarta : Prenada Media Group.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2016).  “Penelitian  Hukum ”  Edisi  Revisi .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Mertokusumo,  Sudikmo.  (2009).  “Penemuan  Hukum  Sebuah  Penganta ”. Jakarta:
Liberty.
M. Hadjon, Phillipus. (1997). “Tentang Wewenang” . Jurnal Yuridika, 11 (5-6).
--------------------, (2011). “Kisi-kisi Hukum Administrasi Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi ” Dalam  Buku  Hukum  Administrasi  Dan  Tindak  Pidana  Korupsi , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Muhaimin.  (2019).  “Restoratif  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 19 (2).
Mu’allifin,  M.  Darin  Arif.  (2016).  “Hubungan  Konstitusi  Dengan  Tugas  Dan  Fungsi Negara”. Jurnal AHKAM , 4 (1).
Nieuwenhuis,  J.H,  (1985).  “ Hoofdstuken  verbintenissenrecht”, terjemahan  Djasadin Saragih. Surabaya.
Purwoleksono, Didik Endro. (2014). “Hukum Pidana ”. Surabaya: Airlangga University Press.
Rishan, Idul. (2019). “Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”. Jurnal Konstitusi , 16 (3).
Syam,  Fauzi. et.  al .  (2019).  “Pengujian  Keputusan  Pemberhentian  Tidak  Dengan Hormat  Sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Peradilan  Administrasi”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 19 (1).
Simatupang, Taufik H. (2019). “Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 19 (2).
Sukmana,  Oman.  2016.  Konsep  dan  Desain  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State). Jurnal Sosial Politik (Sospol) . 2 (1)
Suparman,  Eman,  [2014].  “Aspek  Hukum  Perdata  dalam  Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  pada  RancanganUndang-  undangTentangPengadaan Barang/Jasa.  Makalah  pada  Seminar  Pembahasan  Teknis  Mengenai  Masukan untuk Naskah Akademis RUU Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tipikor”.  Diselenggarakan  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI; Jakarta, Kamis, 20 November 2014.
Sukarja, Ahmad. [2014]. “Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah ”. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Tiranda,  Iriyanto ,  et  al .  (2019).  “Konsep  Ideal  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi  Pungutan  Liar  Berdasarkan  Asas  Peradilan ”.  Jambura  Law  Review , JALREV 1 (2).
Wantu,  Fence  M.  dan  Ahmad.  (2019).  “Mekanisme  Koordinasi  dan  Singkronisasi Lembaga  Kementerian  Negara:  Suatu  Praksis  Menuju  Kabinet  Yang  Efektif”. Jurnal AHKAM. Volume 15 (2).