## PERAN BEI DALAM MELINDUNGI INVESTOR PASAR MODAL TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA
Muhammad Azmi azmimamba@student.uns.ac.id Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Dona Budi Kharisma donabudikharisma@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This study examines the role of the Indonesia Stock Exchange on capital market investors regarding the bankruptcy of a public company. This research uses normative-empirical legal research methods with descriptive and prescriptive forms. The results show that the legal protection of capital market investors by the Indonesia Stock Exchange can be done with the principle of disclosure to investors and monitoring of financial reports, annual reports, and other periodic reports.
Keywords: Bankrupt, Investor, Legal Protection

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang peran Bursa Efek Indonesia terhadap investor pasar modal mengenai kepailitan perusahaan terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya perlindungan hukum investor pasar modal oleh Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip keterbukaan kepada para investor dan pantauan mengenai Laporan keuangan, Laporan tahunan, dan Laporan berkala lainnya.
Kata kunci: Pailit, Investor, Perlindungan Hukum.

## A. Pendahuluan
Pasar modal sebagai salah satu sarana pembangunan nasional saat ini telah berkembang pesat dan keberadaannya menjadi salah satu alternatif pembiayaan dalam pembangunan nasional. Mengingat besarnya kebutuhan dana dalam negeri untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, keberadaan pasar modal diharapkan dapat menghimpun dana yang bersumber baik dari luar maupun dalam negeri yang bersumber dari masyarakat Indonesia .
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah meruntuhkan pondasi perekonomian nasional . Untuk mengatasi krisis tersebut salah satu upaya pemerintah adalah dengan meningkatkan jumlah investasi di Indonesia. Investasi ini diprioritaskan pada jenis investasi berdasarkan ekuitas (equity based investment) seperti penanaman modal asing dalam bentuk Foreign Direct Investment (Investasi Langsung) dan investasi melalui pasar modal dalam bentuk portofolio investment (investasi portofolio) (Bagus Sujatmiko dan Anita Afriana, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No. 2, 2015 : 251-252).
Pasar modal memiliki fungsi sebagai sarana pembiayaan yang mempertemukan investor sebagai pihak yang memiliki dana lebih dengan emiten yakni pihak yang sedang memerlukan dana. Objek yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual beli di pasar modal adalah berupa surat berharga yang sering disebut efek. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk selanjutnya disingkat dengan UUPM menyatakan bahwa yang dimaksud efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derevatif dari efek.
Para pemodal atau investor berupaya menanamkan modalnya pada perusahaan terbuka yang memiliki prospek bagus. Perusahaan terbuka mendapatkan modal dari para investor untuk kemudian digunakan sebagai pembiayaan perusahaannya agar tetap berjalan. Satu hal yang sangat ditakutkan

## Peran BEI dalam Melindungi Investor Pasar Modal
oleh investor untuk membeli saham perusahaan terbuka adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap investor perusahaan terbuka jika mengalami pailit dan bahkan sampai pada keadaan dilikuidasi. Tidak sedikit investor yang dirugikan akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap perusahaan terbuka yang dipailitkan.
Berdasarkan buku pedoman investasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia salah satu pertimbangan investor dalam berinvestasi harus memperhatikan Resiko likuiditas yang diartikan sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan. (Pengantar Investasi saham pasar modal, http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/saham.aspx diakses pada 1 April 2018 pada 21.30 WIB.).
Akibat adanya gugatan pailit berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi investor. Sampai dengan saat ini pengaturan terhadap perlindungan investor atau pemegang saham publik masih kurang memadai. Banyaknya pengaturan dan rezim hukum yang terlibat dalam peristiwa kepailitan perusahaan memunculkan ketidakpastian hukum bagi perlindungan investor. Mengingat gagalnya regulator untuk mengamati perkembangan yang terjadi atau kurang cepatnya beradaptasi dengan perkembangan yang cepat, dapat mengakibatkan ditinggalkannya pasar modal di Indonesia oleh para investor.
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tulisan ini penulis akan membahas bagaimana upaya perlindungan hukum investor pasar modal oleh Bursa Efek Indonesia.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif- empiris. Pada penelitian normatif-empiris, disisi normatif yang akan diteliti adalah menggunakan data sekunder yaitu mengkaji dan mengumpulkan bahan-bahan dari studi dokumen serta dari sisi empiris, yang diteliti pada awalnya adalah dengan melakukan penelitian data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006 : 52). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian data primer di lapangan yaitu di Bursa Efek Indonesia Jakarta dan Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2006 : 32).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bursa Efek didirikan oleh perseroan yang telah mendapat izin dari Bapepam. Bursa Efek adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli efek (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995). Penyelenggaraan Bursa efek dilakukan atas izin usaha dari Bapepam dan diawasi oleh Bapepam (Tavinayati, S.H., M.H & Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., 2009 : 16). Adapun fungsi dari Bursa Efek adalah sebagai berikut:
1)  menyediakan sarana perdagangan;
2)  membuat aturan di bursa.
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberi kewenangan Bursa Efek sebagai lembaga Self Regulatory Organization (SRO), yakni untuk mengeluarkan dan menegakan peraturan yang ada kaitannya dengan pencatatan efek, keanggotaan bursa, dan perdagangan efek. Ketentuan yang dikeluarkan mempunyai kekuatan untuk ditaati oleh anggota bursa efek dan emiten yang sahamnya tercatat di bursa. Semua aturan yang dikeluarkan Bursa Efek harus atas persetujuan Bapepam sebagai otoritas pengawas;
3)  menyediakan informasi pasar;
4)  memberikan pelayanan kepada anggota bursa, emiten, dan public (Najib A. Gisymar, 1999:22). Bursa efek di Indonesia pada mulanya memiliki dua tempat, yakni Bursa Efek Jakarta (memperdagangkan instrument saham/equity dan obligasi/utang) dan Bursa Efek Surabaya (memperdagangkan instrument memperdagangkan instrument saham/equity dan obligasi/utang). PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) secara resmi bergabung pada tanggal 1 Desember 2007. Nama kedua bursa itu digantikan dengan entitas baru bernama PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) yang perdagangan efek pertamanya dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2007 (Andi Suruji, 2007:1).
Peran Bursa Efek Indonesia dalam pasar modal adalah sebagai fasilitator perdagangan Efek, Hal ini termasuk dalam menyediakan semua sarana perdagangan efek, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, melakukan pencatatan terhadap semua instrumen efek, mengupayakan likuiditas instrumen investasi efek, dan menyebarluaskan informasi bursa (transparansi).
Selain sebagai fasilitator, peran Bursa Efek Indonesia dalam pasar modal adalah Sebagai Otoritas yang Mengontrol jalannya transaksi, Hal ini termasuk melakukan pemantauan kegiatan transaksi efek, mencegah praktik manipulasi harga yang tidak wajar, yang dilarang oleh Undang- undang (Termasuk Insider Trading dan lain-lain), melakukan pembekuan perdagangan/suspend untuk emiten saham yang melanggar ketentuan bursa efek serta melakukan pencabutan atas efek/ delisting sesuai dengan aturan yang berlaku.
Peran Bursa Efek Indonesia lainnya adalah menyeleksi perusahaan berdasarkan syarat ketentuan perusahaan terbuka yaitu perusahaan tersebut harus berbentuk badan hukum, perusahaan tersebut memiliki modal minimal 3 milyar rupiah, perusahaan tersebut memiliki setidaknya 300 pemegang saham, dan perusahaan tersebut tidak pernah dinyatakan pailit sebelumnya.
Sejalan dengan peran BEI yang sudah disebutkan oleh penulis sebelumnya, terdapat beberapa upaya BEI untuk melindungi investor pasar modal,yaitu:

## 1.  Prinsip Keterbukaan
Investor pasar modal tentunya memerlukan jaminan keamanan atas penyertaan modalnya pada perusahaan terbuka. Oleh sebab itu, perlindungan kepada investor publik mulai diatur secara formal sejak dikeluarkannya Kepres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) beserta peraturan pelaksanaannya memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik secara lebih besar. Hal ini dapat dilihat pada prinsip transparansi atau keterbukaan, wajar, dan efisien dalam UUPM beserta aturan-aturan pelaksanaannya (Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 hal 101-102).
Dalam perusahaan terbuka, prinsip disclosure (keterbukaan) sangat diutamakan, karena perusahaan terbuka memiliki atau menghimpun dana dari masyarakat yang mana harus terdapat transparansi di dalamnya agar para investor tidak ragu dalam berinvestasi. Perusahaan terbuka wajib mengungkapkan informasi apapun yang penting melalui laporan berkala serta laporan keuangan kepada para pemegang saham maupun laporan-laporan lainnya kepada Ojk, Bursa Efek, serta kepada masyarakat.
Upaya perlindungan hukum dari Bursa Efek Indonesia terhadap investor pasar modal dalam proses kepailitan pada perusahaan terbuka adalah melalui Prinsip Keterbukaan. Hal ini dapat dilihat pada Keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004.
Pasar modal di negara manapun tidak lepas dari kecurangan, baik penipuan atau manipulasi. Trik dalam melakukan perdagangan memang banyak sekali ragam dan caranya. Celakanya adakalanya trik-trik tersebut tidak terakomodasi oleh otoritas sehingga dapat merugikan investor sebagai konsumen di pasar modal. Tindakan kecurangan di pasar modal pada umumnya dibagi menjadi bentuk manipulasi pasar dan penipuan. Manipulasi pasar dapat mengakibatkan perubahan harga saham yang dianggap semu atau tidak wajar, sedangkan penipuan mengakibatkan informasi atau keadaan yang sebenarnya tidak tersampaikan kepada investor (Bagus Sujatmiko dan Anita Afriana, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No. 2, 2015 : 262).
Transparansi atau keterbukaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat investor. Dari segi substansial, transparansi memampukan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu pasar modal dikatakan fair dan
efisien apabila semua pemodal memperoleh informasi dalam waktu yang bersamaan disertai kualitas informasi yang sama ( equal treatment dalam akses informasi). Dari sisi yuridis, transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan. Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan mengenai keterbukaan atau transparansi ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi dalam perusahaan publik. Karena apabila investor tidak merasa mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, maka hampir dipastikan arus investasi melalui pasar modal akan kecil, kalau tidak mau dikatakan tidak ada. Perlindungan hukum tersebut sangat diperlukan untuk mencapai terbentuknya pasar modal yang fair, teratur, dan efisien. Bentuk perlindungan hukum tersebut memiliki dua bentuk. Bentuk pertama adalah dengan memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan dan penegakannya. Jaminan keterbukaan informasi akan memberikan pedoman bagi calon investor atau pemegang saham untuk mengambil keputusan. Kualitas informasi akan terjaga jika keterbukaan bisa dijamin (M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004: 227).

## 2.  Dana Perlindungan Pemodal
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal, OJK mengatur mengenai kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal atau investor dari hilangnya aset pemodal. Untuk menyelenggarakan peraturan tersebut, maka OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 Tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
Dana Perlindungan Pemodal merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia. Pemodal menghadapi berbagai macam risiko pada saat mereka menginvestasikan dananya pada surat berharga atau efek dengan demikian diperlukan suatu perlindungan hukum agar pemodal tidak dirugikan oleh kecurangan atau kesalahan dari pihaklain,dalam hal ini kustodian.
DPP diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang merupakan perseroan yang telah mendapatkan ijin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP, dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund).
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia didirikan sebagai perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui SK nomor: AHU-64709.AH.01.01.Tahun 2012 Tentang Badan Hukum Perseroan pada tanggal 18 Desember 2012. Syarat Pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan :
1.  Dibukakan sub rekening efek pada KSEI oleh Kustodian;
2.  Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (SID) dari KSEI;
3.  Menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada Kustodian.
Pemodal yang asetnya tidak mendapatkan perlindungan :
1.  Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab asset pemodal hilang;
2.  Pemodal yang merupakan pemegang saham yang terkendali, direktur, komisaris, atau penjabat satu tingkat di bawah direktur custodian;
3.  Pemodal merupakan afiliasi dari kedua pihak di atas.
Pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan peraturan OJK Nomor VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
Penulis perlu menekankan disini bahwa penggantian kerugian atas hilangnya aset pemodal diatas tidak disebabkan oleh kerugian investasi yang dialami oleh pemodal. Perlindungan Hukum terhadap pemodal menjadi salah satu perhatian yang selalu dikedepankan oleh Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Pengawas Pasar Modal, oleh karena itu pada tanggal 28 Desember 2012 Bapepam-LK mengeluarkan Peraturan VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) berdasarkan keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-715/BL/2012 dan
Peraturan VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) berdasarkan keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:KEP 716/BL/2012. Pada tanggal 11 September 2013, OJK telah menerbitkan izin usaha PDPP kepada PTP3IEI sebagaimana Keputusan Dewan Komisioner Otoritas JasaKeuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Izin Usaha).
Dengan telah diterbitkannya Izin Usaha tersebut, selanjutnya PT P3IEI telah resmi bertindak selaku PDPP yang berwenang untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal (DPP), sebagaimana ketentuan Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh P3IEI hanya akan diberikan kepada pemodal yang merupakan nasabah dari PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan bank kustodian.
Selanjutnya Dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-46/D.04/2015 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian yang menggantikan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-70/D.04/2013 dalam rangka pembayaran ganti rugi pemodal menggunakan dana perlindungan pemodal dengan besaran ganti rugi yang diberikan kepada pemodal yang kehilangan asetnya di pasar modal maksimal sebesar 100 Juta Rupiah sedangkan untuk Kustodian sebesar maksimal 50 Miliar Rupiah.

## 3.   Laporan Berkala
Bursa Efek Indonesia mewajibkan setiap perusahaan untuk membuat laporan berkala sebagai bentuk upaya transparansi kepada investor pasar modal. Terkait dengan Laporan Berkala, mengacu kepada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07- 2004 bahwa terdapat 3 jenis laporan berkala meliputi :
1.  Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala ke Bursa yang meliputi:
a)  Laporan Keuangan tahunan;
b)  Laporan Keuangan Interim.
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, wajib disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Bapepam (sekarang OJK) Nomor VIII.G.7. Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten, meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
a) Neraca;
b)  Laporan Laba Rugi;
c)  Laporan Perubahan Ekuitas;
d)  Laporan Arus Kas;
e)  laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya; dan
f)  Catatan Atas Laporan Keuangan. Jika laporan keuangan tidak meliputi semua komponen Laporan Keuangan di atas, maka Bursa menganggap Perusahaan Tercatat belum melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang dimaksud dalam Peraturan ini dan tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan dengan batas waktu sebagaimana yang ditetapkan.
2.  Laporan Tahunan Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan ke Bursa Laporan Tahunan ( Annual Report ) sesuai dengan Peratuan Bapepam (sekarang OJK) Nomor: VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Jika Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Tahunan ( Annual Report ) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir maka Perusahaan Tercatat tersebut tidak wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Auditan.

## 3.  Laporan Berkala Lainnya
Bagi Perusahaan Tercatat yang bergerak di bidang pertambangan yang melakukan aktivitas eksplorasi untuk mengetahui adanya cadangan sumber daya alam lainnya dalam rangka pengembangan usaha wajib menyampaikan laporan bulanan tentang aktivitas eksplorasi, termasuk besarnya biaya yang dikeluarkan, pihak yang melakukan eksplorasi, metode pengujian dan pemilihan areal pengujian yang diterapkan, dan hasil aktivitas tersebut sampai dengan masa ekplorasi selesai. Laporan dimaksud wajib disampaikan ke Bursa selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, juga berlaku bagi Perusahaan Tercatat yang memiliki dan mengendalikan anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan laporan kepada Bursa mengenai penggunaan hasil penawaran umum setiap 3 (tiga) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan Bapepam(sekarang OJK) Nomor: X.K.4. Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus, dan realisasi untuk masing- masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

## D. Kesimpulan
Upaya perlindungan hukum investor pasar modal oleh Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip keterbukaan (Disclosure) yang ada pada pasar modal. Hal ini dapat dilihat pada Keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan terbuka sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004. Upaya yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap kepailitan perusahaan terbuka dapat melalui pantauan mengenai Laporan keuangan, Laporan tahunan, dan Laporan berkala lainnya serta terdapat Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 Tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

## E. Saran
Bursa Efek Indonesia yang didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan Efek di pasar modal Indonesia seharusnya dapat memperluas tugas dan wewenangnya yang bukan bersifat perantara saja, tetapi mencangkup pengawasan yang teratur, wajar dan efisien serta dapat memaksimalkan upaya perlindungan hukum agar investor mendapatkan dukungan yang kuat dan aman untuk berinvestasi di pasar modal.