Implikasi Prinsip Most Favoured Nation terhadap Pengaturan Tarif Impor Di Indonesia
Dony Yusra Pebrianto 1
Fakultas Hukum Universitas Jambi Jalan  Jambi-Muara Bulian Email: dony_yusra@unja.ac.id

## Abstrak
Keberadaan  liberalisasi  perdagangan  dihadapkan  dengan  fakta  bahwa  persaingan negara-negara dalam perdagangan khususnya dalam hal ini ekspor dan impor kian terasa  sangat  pesat.  Keberadaan  instrument  hukum  internasional  yang  tertuang secara  umum  dalam  General  Agreement  on  Tariff  and  Trade  (GATT)  menjadi poin penting dalam konsepsi pengaturan perdagangan internasional bagi Negara- negara  peserta  GATT  yang  tergabung  di  dalam  World  Trade  Organization (WTO). Sehingga prinsip-prinsip tersebut melekat pula dalam penyusunan konsep hukum  nasional  bagi  negara-negara  yang  telah  meratifikasi  GATT.  Indonesia salah satu  negara  yang telah meratifikasi GATT tentunya terikat dengan  prinsip- prinsip  tersebut  yang  salah  satunya  adalah  prinsip  Most  Favoured  Nation  yang berimplikasi  kepada  pengaturan  tarif  impor  di  Indonesia.  Sehingga  proteksi terhadap  komoditi  lokal  tertutup  kemungkinannya  sekalipun  sebatas  untuk menjaga kelangsungan produksi nasional.
Keyword : GATT/WTO, Most Favoured Nation

## Abstract
The existence of trade liberalization are faced with the fact that competition in the trade  of  countries  particularly  in  this  export  and  import  kian  feels  very  rapidly. The  existence  of  instruments  of  international  law  contained  in  the  General Agreement  on  the  set  fee  and  Trade  (GATT)  becomes  an  important  point  in  the conception  of  international  trade  arrangements  for  States  parties  who  joined GATT in the World Trade Organization (WTO). So the principles inherent in the preparation  of  the  concept  of  a  national  law  for  countries  that  have  ratified GATT. Indonesia one of the countries that have ratified GATT would of course be bound by those principles, one of which is the principle of Most Favoured Nation tariff  arrangements  that  implicates  to  import  in  Indonesia.  So  the  protection  of local  commodities  closed  chances  though  limited  to  keep  the  continuity  of  the national production.
Keyword: GATT/WTO, Most Favoured Nation

## PENDAHULUAN
Perkembangan  pesat  dunia  saat  ini  kian  terasa  dengan  semakin meningkatnya  interaksi  antar  negara  dalam  pemenuhan  kebutuhan  antara  satu negara  dengan  negara  lainnya.  Perdagangan  internasional  juga  mengalami kemajuan yang kian pesat seiring dengan perkembangan dunia dewasa ini. Betapa tidak,  arus  barang,  tenaga  kerja,  jasa  maupun  modal  antara  satu  Negara  dengan negara  yang  lain  kian  terasa  berkembang.  Kegian-kegiatan  tersebut  dapat  terjadi baik  melalui  kegiatan  ekspor  impor,  investasi,  perdagangan  jasa,  lisensi  dan waralaba  ( license  and  franchise ),  hak  atas  kekayaan  intelektual;  atau  kegiatan-
1 Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
kegiatan  bisnis  lainnya  yang  terkait  dengan  perdagangan  internasional,  seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya. 2
General  Agreement  on  Tariff  And  Trade/  World  Trade  Organization (GATT/WTO)  merupakan  pengaturan  pelaksanaan  perdagangan  internasional bagi  seluruh  anggota  GATT/WTO.  Pengaturannya  adalah  melalui  persetujuan Perundingan  Putaran  Uruguay  ( Uruguay  Round )  yang  berakhir  di  Marrakesh (Maroko)  tanggal  15  April  1994.  Namun  sebenarnya  GATT/WTO  telah mengalami  perjalanan  panjang  yakni  semenjak  Tahun  1940-an.  Ketentuan  ini mulai diformulasikan pada Tahun 1947 melalui perundingan GATT 1947. 3
Di dalam ketantuan GATT/WTO ada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pelaksanaan  perdagangan  internasional.  Terkait  mengenai  Prinsip-Prinsip Perjanjian Internasional dalam hal perdagangan internasional dalam GATT/WTO tersebut diatas, yang menjadi prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip Minimum Standard;
2. Standard of identical treatment;
3. Standard of national treatment;
4. Most-favoured-nation treatment;
5. Standard of the open door;
6. Standard of preferentialtreatment;
7. Standard of equitable treatments. 4
Sebagaimana disebutkan di atas, Prinsip Most Favoured Nation (selanjutnya disebut  MFN)  merupakan  salah  satu  prinsip  di  dalam  pelaksanaan  perdagangan internasional. Menurut hemat penulis prinsip ini merupakan prinsip yang teramat penting  di  dalam  pelaksanaan  perdagangan  internasional,  bahkan  prinsip  ini menjadi suatu prinsip dasar dari WTO sehingga menjadi suatu prinsip mutlak. Hal ini senada dengan pendapat Rashhed Khalid et.al yang menyatakan:
The  most  important  and  fundamental  principle  of  the  WTO  is  non- discriminatory  treatment  or,  to  be  legally  precise,  most  favored  nation ( MFN )  treatment.  What  it  means  is  simply  that  any  advantage,  favor, privilege,  or  immunity  granted  by  one  WTO  member  to  another  has  to  be granted immediately and unconditionally to all other members. 5
Prinsip  ini  adalah  prinsip  yang  paling  dasar  dalam  GATT.  Prinsip  ini menyatakan  bahwa  suatu  kebijakan  perdagangan  harus  dilaksanakan  atas  dasar nondiskriminatif .    Menurut  Prinsip  ini,  semua  negara  anggota  terikat  untuk memberikan  negara-negara  lainnya  perlakuan  yang  sama  dalam  pelaksanaan  dan kebijakan impor dan ekspor yang menyangkut biaya-biaya lainnya.
2 Lihat Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional , Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.  1,  Bandingkan  juga  dengan  Muhammad  Sood, Penerapan Tarif Impor Berdasarkan Ketentuangatt- Wto, Afta Dan Perundang-Undangan Indonesia(The Aplication Of Import  Tariff According  To The Rule Of GATT-WTO, Afta And Indonesian Legislations , Makalah, hlm. 2.
3 Lihat  Rasheed  Khalid,  et.al, The  World  Trade  Organization  and  Developing  Countries , The Opec Fund For International Development, Austria, 1999, hlm. 1.
4 Lihat Hata Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO, Aspek Hukum dan Non-Hukum , Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 53.
5 Rasheed  Khalid,  et.al, The  World  Trade  Organization  and  Developing  Countries ,  The Opec Fund For International Development, Austria, 1999, hlm. 13. Periksa juga Olivier Long, Law and  its  Limitations  in  the  GATT  Multilateral  Trade  System .  Martinos  Nijhoff  Publishers,  1987 hlm.  8-11.  Dikutip  dari  Huala  Adolf, Hukum  Perdagangan  Internasional  –Persetujuan  umum Mengenai Tarif dan Perdagangan , Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 19.
Dari  pendapat  di  atas  dinyatakan  bahwa  prinsip  yang  paling  penting  dan mendasar dari WTO adalah Prinsip non-diskriminasi atau yang lebih spesifik lagi adalah  Prinsip  MFN.  Yang  dimaksud  dengan  Prinsip  ini  sebenarnya  sangat sederhana,  yakni  adanya  suatu  perlakuan  yang  sama  atas  sesama  negara  anggota GATT/WTO  dalam  pelaksanaan  perdagangan  internasional,  termasuk  di dalamnya  terhadap  pengaturan  tarif  impor,  yang  mana  setiap  setiap  negara anggota    GATT/WTO  harus  memberikan  perlakuan  yang  sama  terhadap  sesama anggota GATT/WTO, termasuk terhadap pengenaan tarif impor.
Pertanyaan  besar  yang  timbul  adalah  sanggupkah  produksi  dalam  negeri bersaing dengan produk-produk impor dari luar negeri, tentunya membuat pelaku produksi  nasional  khususnya  dan  masyarakat  Indonesia  umumnya  cukup  cemas jika  prinsip  GATT/WTO  khususnya  Prinsip  MFN tersebut  di  berlakukan  di Indonesia.  Prinsip  MFN menyatakan  bahwa  setiap  Negara  diberlakukan  sama dalam proses perdagangan internasional, termasuk terhadap tarif impor, sehingga menutup kemungkinan Indonesia untuk melakukan hambatan tarif.
Di  satu  sisi  ada  Prinsip-Prinsip  GATT/WTO  yang  dalam  hal  ini  adalah Prinsip  MFN harus  ditegakkan  sebagai  implikasi  terhadap  Ratifikasi  Indonesia terhadap GATT/WTO, dan di lain pihak ada juga kepentingan nasional yang harus dilindungi  dan  dipertahankan.  Selain  itu  terkait  pengaturan  tarif  imporpun mengalami  permasalahan,  yakni  terjadi  pembedaan  tarif  impor  berdasarkan Perjanjian Internasional yang tentunya melanggar Prinsip MFN.
Hal  ini  tentunya  sangat  beralasan,  mengingat  pada  ketentuan  GATT/WTO tarif  impor  dilakukan  penurunan  hingga  30%.  Hal  tersebut  senada  dengan perundang-undangan Indonesia. Tapi tidak begitu halnya dengan ketentuan AFTA yang  menyatakan  tarif  import  adalah  sebesar  0-5%.  Hal  tersebut  tentunya  dapat dipelajari bahwa ada wacana untuk menghapus tarif impor, atau dengan kata lain membebaskan  tarif  impor  itu  sendiri.  Selain  itu  dalam  harmonisasi  hukum  juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional, khususnya produksi nasional.
Penerapan  Prinsip  MFN  justru  menjadi  permasalahan  dikala  terjadi  jurang pemisah antara Negara kaya dan  negara terbelakang (miskin). Bisa jadi produksi nasional akan lumpuh jika Prinsip ini diterapkan secara sepenuhnya. Oleh karena itu  penetapan  tarif  impor  menjadi  permasalahan  yang  ditelaah.  Penetapan  tarif impor  yang  tidak  memikirkan  kepentingan  nasional  bisa  jadi  berdampak  kepada produk  lokal,  karena  hal  ini  menimbulkan  problematika  tersendiri,  mampukah produk  lokal  bersaing  dengan  produk  impor  yang  kualitas  dan  harganya cenderung lebih menguntungkan.
Fakta hukum yang terlihat jelas adalah tidak boleh ada pembedaan terhadap negara-negara dalam proses perdagangan internasional yang dalam hal ini adalah semua konsekuensi tarif yang diperjanjikan. Ketentuan ini diatur di dalam  Pasal I ayat (1) GATT yang berbunyi:
With  respect  to  custom  duties  and  charges  and  any  kind  imposed  on  or  in connection with importation or exportation or imposed or the international transfer  of  payment  for  imports  and  exports,  and  with  respect  to  all  rules and  formalities  in  connection  with  importation  and  exportation;  and  with respect  to  all  matters  referred  to  paragraph  2  and  4  of  Article  III,  any advantage,  favour,  privilege,  or  immunity  granted  by  contracting,  party  to any  product  originating  in  or  destined  for  any  other  country  shall  be accorded immediately and unconditionally to like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.
Maksud  dari  prinsip  ini  adalah  apabila  suatu  negara  pertama  (pengimpor) memberikan  kemudahan  atau  fasilitas  perdagangan  internasional  kepada  negara kedua (pengekspor), maka kemudahan serupa harus pula diberikan kepada negara ketiga,  keempat,  dan  seterusnya  (pengekspor  lainya).  Dengan  kata  lain,  suatu negara  yang  memberikan  keuntungan  kepada  negara  yang  satu,  wajib menyebarluaskan keuntungan yang serupa kepada negara lainnya, asalkan negara- negara  tersebut  sama-sama  berada  dalam  satu free  trade  area (FTA),  misalnya antara sesama negara-negara anggota AFTA, dan produk diimpor tersebut adalah barang yang serupa.
Namun  hal  ini  menimbulkan  persoalan  hukum  terhadap  kebijakan Indonesia  dalam  menetapkan  tarif  impor  karena  timbul  banyaknya  pengecualian terhadap  tarif  impor.  Menurut  ketentuan  GATT/WTO  pada  putaran  Uruguay Round  yang  melahirkan  GATT  pada  Tahun  1944  menetapkan  pengurangan  tarif impor hingga 30%, selanjutnya Indonesia melalui Undang-undang No. 17 Tahun 2006  Tentang  Kepabean  pada  Pasal  12  Ayat  (1)  yang  menetapkan  tarif  impor setinggi-tingginya  40  %  dengan  pengecualian  terhadap  perjanjian-Perjanjian Internasional. AFTA sebagai salah satu Perjanjian Internasional menetapkan tarif impor secara bertahap. Yakni pada Tahun 2003 60% Produk dengan Tarif Impor 0%, Tahun 2007 80% produk dengan Tarif Impor 0%, dan pada tahun 2010 100% produk dengan tarif impor 0%. 6
Secara  faktual  pengaturan  tarif  impor  di  Indonesia  melalui  undang-undang kepabean  jelas  bertentangan  dengan  pengaturan  tarif  impor  secara  umum  yakni pengaturan  di  dalam  GATT/WTO  serta  pengaturan  AFTA.  Mengenai  Prinsip MFN juga  terjadi  inkonsistensi  terhadap  Perjanjian  Internasional  justru bertentangan dengan Prinsip non-diskrimantif yang idealnya GATT/WTO sebagai Prinsip  umum  internasional  harusnya  berlaku  secara  internasional  (universal), sehingga  implikasinya  Negara-negara  menjadi  tidak  bisa  mengatur  secara  tegas tarif  impor  karena  bertentangan  dengan  pengecualian-pengecualian  yang tercantum dalam GATT/WTO serta perundang-undangan Indonesia yang lagi-lagi bertentangan  dengan  Prinsip  MFN.  Sehingga  konsep free  trade justru membingungkan  pengaturan  arah  konsep  pembangunan  ekonomi  nasional,  yakni pengaturan  langkah  proteksi  ekonomi  nasional  melalui  aspek  yuridis,  salah satunya penetapan tarif impor di Indonesia melalui regulasi peraturan perundang- undangan Indonesia tentang penetapan tarif impor.
Wajar  halnya  jika  Hikmahanto  Juwana 7 menyatakan  dalam  pidato pengukuhan  dirinya  sebagai  guru  besar  tetap  dalam  Hukum  Internasional  di Universitas  Indonesia  bahwa  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia cenderung  memproteksi  diri  melalui  aturan-aturan  perundang-undangan  guna melindungi  produksi  tanah  air.  Hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  undang-undang kepabean  Indonesia  yang  menetapkan  tarif  impor  sebesar  40%  terhadap  barang- barang impor yang masuk ke Indonesia. Hal ini bertujuan agar biaya impor yang tinggi tentunya akan menaikkan harga jual barang-barang impor sehingga barang- barang  produksi  lokal  menjadi  siap  bersaing  di  kancah  perdagangan  nasional. Namun  itu  semua  menjadi  pisau  yang  tak  sanggup  untuk  dikeluarkan  dari
6 Tim  Tarif  Departemen  Keuangan  Republik Indonesia ,  Badan  Kebijakan  Fiskal  Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. Diakses melalui www.tarif.depkeu.go.id/others/?hi=AFTA.
7 Lihat  Hikmahanto  Juwana, Hukum  Internasional  Dalam  Konflik  Ekonomi  Negara Berkembang dan Negara Maju , Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok 10 November 2001.
sarungnya  dikala  Negara-negara  maju  menawarkan  program Free  Trade (Perdagangan  Bebas).  Sebagaimana  kita  ketahui  berdasarkan  Konvensi  Wina Tahun  1969  pada  Atikel  29  menyatakan  konsekuensi  keikutsertaan  suatu  negara dalam  suatu  Perjanjian  Internasional  yang  langsung  mengikat  negara  tersebut terhadap  Perjanjian  Internasional  yang  diikuti  tersebut.  Sehingga  mau  tidak  mau regulasi  hukum  nasional  harus  tunduk  kepada  regulasi  hukum  internasional tersebut.
Namun  yang  menjadi  persoalan  besar  adalah  pengaturan  kepabean Indonesia  terutama  mengenai  tarif  impor  melalui  Pasal  13  Ayat  1  Bagian  a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang  Kepabean berbunyi:  Barang impor yang  dikenakan  tarif  Bea  Masuk  berdasarkan  perjanjian  atau  kesepakatan internasional.  Permasalahannya  adalah  regulasi  perjanjian perdagangan internasional memiliki pengaturan tarif impor yang berbeda. Sehingga akan terjadi perbedaan  tarif  impor  barang  terhadap  Negara  yang  mengikuti  perjanjian perdagangan  internasional  tersebut  dengan  Negara  yang  tidak  mengikuti Perjanjian  Internasional  tersebut.  Sehingga  akan  terjadi  pertentangan  pengaturan antara konsekuensi Prinsip MFN dengan konsekuensi Indonesia untuk mengikuti suatu  ketetapan  perjanjian  perdagangan  internasional.  Selain  itu  inkonsistensi regulasi  perundangan  kepabean  juga  menimbulkan  kebimbangan  hukum.  Pada Pasal  12  Undang-Undang  No  17  Tahun  2006  Tentang  Kepabeanan  menyatakan bahwa  barang  masuk  dipungut  tarif  impor  setinggi-tingginya  40%.  Kalimat setinggi-tingginya  membuka  peluang  pelanggaran  Prinsip MFN karena  Undang- Undang ini tidak menegaskan secara tegas jumlah tarif impor tersebut, ditambah lagi  tarif  impor  bisa  disesuaikan  dengan  Perjanjian  Internasional.  Perlu  dikaji lebih lanjut adalah tentang implikasi prinsip MFN terhadap pengaturan tarif impor di Indonesia dengan diratifikasinya GATT/WTO?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implikasi Ratifikasi Terhadap Sistem Hukum Nasional
Hukum  internasional  merupakan  suatu  hukum  yang  berlaku  secara internasional  dan  keberlakuannya  tersebut  mengikat  para  pihak  yang  terikat dengan  Perjanjian  Internasional.  Sehingga  ada  suatu  konsep  mengenai keberlakuan  kaidah  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional.  Dalam  hal keberlakuan  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional  Peter  Malanczuk mengistilahkannya dengan istilah ” Municipal Law ”. 8
Dalam  teorinya,  dalam  hal  keberlakuan  hukum  internasional  ke  dalam hukum nasional lebih lanjut Peter Malanczuk menyatakan:
There are two basic theories, with a number of variations in the literature, on  the  relationship  between  international  and  domestic  law.  The  first doctrine  is  called  the  dualist  (or  pluralist)  view,  and  assumes  that international  law  and  municipal  law  are two  separate legal  systems  which exist independently of each other. The central question then is whether one system is superior to the other. The second doctrine, called the monist view, has  a  unitary  perception  of  the  ‘law’  and  understands  both  international and  municipal  law  as  forming  part  of  one  and  the  same  legal  order.  The most  radical  version  of the  monist  approach  was  formulated  by  Kelsen.  In
8 Lihat  Peter  Malanczuk, Akehurst’s  Modern  Introduction  To  International  Law:  Seventh Revised Edition , Routledge, New York, 1997, hlm. 63.
his view, the ultimate source of the validity of all law derived from a basic rule  (‘Grundnorm’)  of  international  law.  Kelsen’s  theory  led  to  the conclusion that all rules of international law were supreme over municipal law,  that  a  municipal  law  inconsistent  with  international  law  was automatically null and void and that rules of international law were directly applicable in the domestic sphere of states. 9
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  rumusan  mengenai  Perjanjian Internasional  dalam  arti  luas  didefinisikan  sebagai  ”Perjanjian  yang  diadakan antara  anggota  masyarakat  bangsa-bangsa  yang  bertujuan  untuk  mengakibatkan akibat-akibat  hukum  tertentu”. 10 Dari  definisi  singkat  tersebut  dapat  diambil beberapa hal tentang Perjanjian Internasional, yakni:
1. Perjanjian  Internasional  merupakan  perjanjian  yang  dibentuk  oleh  bangsa- bangsa  di  dunia,  dalam  artian  ini  bisa  disimpulkan  bahwa  Perjanjian Internasional bermuatan hukum publik, hal ini dikarenakan pihak yang terlibat adalah  bangsa-bangsa  bukan  individu  ( person ).  Sehingga  perikatan  ataupun bentuk  perjanjian  lain  yang  mengikat  pihak  orang-orang  perseorangan merupakan  cangkupan  hukum  perdata  internasional, 11 dengan  kata  lain  dapat disimpulkan pula bahwa hukum internasional yang dimaksudkan adalah hukum internasional  publik,  bukanlah  hukum  internasional  privat  (hukum  perdata internasional).
2. Perjanjian  Internasional  tersebut  menimbulkan  akibat  hukum  yang  mengikat para pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut. Dengan kata lain dalam hal ini  Prinsip pacta  sunt  servada menjadi  dasar  keberlakuan  di  dalam  Perjanjian Internasional.
Menurut Van Apeldoorn di dalam bukunya  yang berjudul Inleiding Tot De Van  Het  Nederlandse  Recht (Pengantar  Ilmu  Hukum),  kekuatan  mengikat Perjanjian  Internasional  dapat  dibedakan  dengan  mengikatnya  Undang-undang. Menurutnya  kekuatan  mengikat  Undang-undang  adalah  tidak  bersyarat,  hal  ini bermakna  bahwa  Undang-undang  mengikat  dengan  terlepas  dari  kehendak  para pihak  yang  takluk  kepada  Undang-undang  tersebut.  Sedangkan  sebaliknya Perjanjian  Internasional justru  mengikat berdasarkan  kehendak apara  pihak  yang dalam  hal  ini  negara-negara  yang  membuat  Perjanjian  Internasional  tersebut. Dengan kata lain Perjanjian Internasional mengikat berdasarkan kehendak negara- negara yang membuat Perjanjian Internasional tersebut. 12
Namun,  secara  fungsionalnya  menurut  Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra  dari segi hukum internasional dapat dibagi kedalam dua golongan yakni:
1. Treaty  Contract ,  menurut  golongan  ini  Perjanjian  Internasional  merupakan suatu  kontrak  yang  dalam  hukum  perdata  kontrak  ini  akan  menimbulkan  hak dan  kewajiban  antara  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian  itu  saja. Ketentuan  ini  sama  halnya  dengan  pengaturan  di  dalam  1338  KUHP  perdata yang  mengatur  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Suatu  perjanjian  tidak  dapat
9 Ibid .
10 Yudha  Bhakti  ardhiwisastra, Hukum  Internasional:  Bunga  Rampai ,  Alumni,  Bandung, 2003, hlm. 107.
11 Periksa R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Internasional , Sumur, Bandung, 1979, hlm. 7.
12 Lihat  L.  J  Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum  (Inleiding  Tot  De  Studie  Van  Het Nederlandse Recht) , Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 367.
ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Selanjutnya mengenai mengikatnya Perjanjian KUHP perdata mengaturnya  di  dalam  mengatur  suatu  perjanjian  hanya  berlaku  antara  pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi  kepada pihak- pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur di dalam Pasal 1317.
Berdasarkan  ketentuan  yang  dimaksudkan  diatas,  dapat  dilihat  bahwa dalam  posisinya  sebagai Treaty  Contracts Perjanjian  Internasional  hanya mengikat  para  pihak  yang  berkaitan  langsung  dengan  Perjanjian  Internasional tersebut.  Dan  Perjanjian  Internasional  tersebut  merupakan    undang-undang bagi  segenap  pihak  yang  membuatnya.  Namun  Perjanjian  Internasional tersebut  tidak  bisa  merugikan  pihak  ketiga  bahkan  tidak  bisa  mendatangkan keuntungan bagi pihak ketiga.
2. Law  making  treaties ,  menurut  penggolongan  ini  Perjanjian  Internasional merupakan  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  secara  keseluruhan  bagi masyarakat  internasional.  Dengan  kata  lain,  menurut  penggolongan  ini Perjanjian  Internasional  menjadi  suatu  ketentuan  Universal  bagi  masyarakat internasional. 13
Menurut  Penulis,  penafsiran  yang  merasiokan  Perjanjian  Internasional dengan  merujuk  kepada  Hukum  Perdata  khususnya  KUHPerdata  adalah  tidak tepat.  Hal  ini  berdasarkan  kepada  pendapat  Penulis  sebelumnya  bahwa  pada hakikatnya  Perjanjian  Internasional  tersebut  merupakan  lapangan  hukum publik,  sedangkan  dalam  konsep  privat  ia  merupakan  bagian  dari  lapangan hukum perdata internasional.
Namun  Penulis  sependapat  bahwa  berdasarkan  segi  fungsional  atau mengikatnya suatu perjanjian internasional menurut Penulis terbagi atas:
1. Perjanjian yang keberlakuannya terbatas kepada para pihak yang membuatnya. Perjanjian  ini  bisa  berupa  perjanjian multilateral (perjanjian  yang  disepakati oleh  lebih  dari  dua  negara),  perjanjian bilateral (perjanjian  yang  dibuat  oleh dua  negara),  perjanjian territorial (perjanjian  yang  dibuat  oleh  negara-negara yang  berada  di  dalam  suatu  kawasan  tertentu),  serta  perjanjian  dalam lingkup organisasi internasional.
2. Perjanjian  Internasional  yang  berlaku  secara  universal  di  dalam  masyarakat internasional.  Misalnya United  Nations  Convention  on  The  Law  of  The  Sea (UNCLOS)  Tahun  1982  yang  labih  dikenal  dengan  Konvensi  Hukum  Laut Internasional.
Perjanjian  Internasional  sendiri  telah  diatur  melalui  Konvensi  Wina  1969.
Konvensi  wina  1969  Tentang  Hukum  Perjanjian  yang  telah  dikodifikasikan merupakan  pengaturan  yuridis  tentang  Perjanjian  Internasional.  Pihak  yang mengkodifikasinya  adalah International  Law  Comission (ILC)  yang  merupakan badan yang ditunjuk oleh PBB.
Dalam  pengaturannya,  apabila  suatu  negara  telah  meratifikasi  suatu Perjanjian  Internasional,  maka  perjnajian  internasional  tersebut  akan  berlaku  di wilayah negara yang tertikat tersebut secara keseluruhan territorialnya. Ketentuan ini diatur pada Article 29 Konvensi Wina 1969 yang mengatur: ” Unless different
13 Lihat Yudha Bhakti Ardhiwirasastra, Loc. Cit.
intention  appears  from  the  treaty  or  it  otherwise  established,  a  treatyis  binding upon each party in respect of its entire territory ”.
Dengan  kata  lain,  suatu  Perjanjian  Internasional  berlaku  di  dalam  suatu negara  secara  keseluruhan.  Hal  ini  dikarenakan  sebelumnya  timbul  perbedaan pendapat  mengenai  territorial  berlakunya  Perjanjian  Internasional  di  dalam  suatu negara  yang  telah  meratifikasi  suatu  Perjanjian  Internasional.  Dasar  pernyataan bahwa  Perjanjian  Internasional  yang  telah  diratifikasi  tersebut  berlaku  secara keseluruhan di dalam territorial suatu negara yaitu:
1. Walaupun  secara  internasional  suatu  negara  bertanggung  jawab  baik  atas wilayah  induknya  maupun  wilayah-wilayah  jenis  lainnya,  tetapi  secara domestik atau nasional, boleh jadi menurut konstitusi atau hukum nasionalnya, wilayah-wilayah  itu  memiliki  status  yang  berbeda  dengan  wilayah  induk  dari negara  itu  sendiri.  Dengan  kata  lain,  mungkin  saja  secara  nasional  wilayah- wilayah tersebut memiliki hak dan kewajiban atau tanggung jawab yang tidak sama  dengan  wilayah  yang  lainnya,  meskipun  negara  yang  bersangkutan bertanggung jawab secara internasional atas wilayah-wilayah tersebut.
2. Wilayah-wilayah  yang  bukan  wilayah  induk  secara  politis  relatif  lebih  cepat berubah statusnya , suatu waktu akan menjadi negara merdeka atau berpindah menjadi bagian wilayah negara lain, ataupun dari wilayah jajahan diubah oleh negara  itu  sendiri  menjadi  wilayah  seberang  lautan,  dan  lain  sebagainya, dibandingkan  dengan  wilayah  negara  induknya  yang  relatif  lebih  stabil  dan ajeg dalam jangka waktu yang relatif lama.
3. Sesuai  dengan  Prinsip  kedaulatan  negara,  maka  negara  itulah  yang  berhak menentukan sendiri tentang apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. 14
Berkaitan dengan berlakunya kaidah hukum internasional ke dalam hukum nasional menurut Mochtar kusumaatmadja, Indonesia bukanlah suatu negara yang yang menganut teori transformasi dalam konsep keberlakuan hukum internasional ke  dalam  hukum  nasional.  Teori transformasi yaitu  suatu  teori  yang mentransformasikan  terlebih  dahulu  ketentuan  hukum  internasional  ke  dalam peraturan  perundang-undangan  nasional  sebelum  ia  berlaku  sebagai  ketentuan hukum  nasional.  Di  sisi  lain  Indonesia  juga  dianggap  tidak  menganut  sistem in korporasi dalam  keberlakuan  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional.
Sistem  ini  dianut  Inggris  dan  Amerika  serikat,  dimana  menurut  teori  ini,  hukum internasional  dianggap  merupakan  bagian  dari  hukum  negara,  selain  itu  teori  ini menyatakan  bahwa  hukum  internasional  juga  secara  otomatis  berlaku  sebagai hukum negara sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan nasional Inggris  dan  Amerika  Serikat.  Di  Indonesia,  negara    langsung  terkait  terhadap konvensi  atau  perjanjian  yang  telah  disahkan,  tanpa  terlebih  dahulu  membuat undang-undang  pelaksananya.  Namun  untuk  beberapa  hal  mutlak  diperlukan undang-undang sendiri. 15
Menurut hemat Penulis, ada suatu kerancuan penganutan teori keberlakuan Hukum  Internasional  di  Indonesia.  Dimana  Indonesia  kembali  menjalani  peran sebagai  negara  yang  ”Abstain  sistem”  dalam  menganut  suatu  sistem.  Hal  ini
14 I Wayan Pathiana, Op. Cit , hlm. 267.
15 Lihat  Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar  Hukum  Internasional ,  Bina  Cipta,  Bandung, 2003, hlm. 68
semakin  memperkuat  citra  Indonesia  sebagai  negara  yang  tidak  konsisten  dalam menganut suatu sistem secara tegas. 16

## Implikasi Prinsip MFN Terhadap Pengaturan Tarif Impor di Indonesia.
Berkaitan  dengan  ratifikiasi  GATT/WTO  Indonesia  telah  meratifikasinya melalui  Undang-undang  No.  7  Tahun  1994.  Implikasinya  adalah  sebagaimana yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  apabila  suatu  negara  telah  mengikatkan dirinya    kepada  suatu  Perjanjian  Internasional,  maka  implikasinya  adalah  negara tersebut  harus  mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  di  dalam  perjanjian tersebut.  Begitu  juga  implikasi  Ratifikasi  GATT/WTO  oleh  Indonesia  yang mengharuskan Indonesia untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam GATT/WTO,  salah  satunya  keterikatan  terhadap  Prinsip  MFN  yang  menurut Penulis  merupakan  salah  satu  Prinsip  penting  di  dalam  GATT/WTO.  Hal  ini senada  dengan  pendapat  Rashhed  Khalid  di  dalam  buku  mereka  yang  berjudul The  World  Trade  Organizations  and  Developing  Coountries .  Meraka menyatakan:
The  most  important  and  fundamental  principle  of  the  WTO  is  non- discriminatory  treatment  or,  to  be  legally  precise,  most  favored  nation ( MFN )  treatment.  What  it  means  is  simply  that  any  advantage,  favor, privilege,  or  immunity  granted  by  one  WTO  member  to  another  has  to  be granted immediately and unconditionally to all other members. 17
Dari  pendapat  di  atas  mereka  menyatakan  bahwa  Prinsip  yang  paling penting dan mendasar dari WTO adalah Prinsip non-diskriminasi atau yang lebih spesifik lagi adalah Prinsip MFN 18 . Yang dimaksud dengan Prinsip ini sebenarnya sangat  sederhana,  yakni  adanya  suatu  perlakuan  yang  sama  atas  sesama  Negara anggota  GATT/WTO dalam pelaksanaan perdagangan internasional, termasuk di dalamnya  terhadap  pengaturan  tarif  impor,  yang  mana  setiap  setiap  Negara anggota  GATT/WTO harus menerapkan tarif impor yang sama terhadap sesama anggota GATT/WTO.
Dalam  konsepnya,  ratifikasi  menimbulkan  akibat  hukum  yakni  indonesia harus  terikat  kepada  ketentuan  suatu  Perjanjian  Internasional.  Prinsip  MFN mengharuskan  Indonesia  untuk  menerapkan  tarif  impor  yang  sama  terhadap semua Negara anggota GATT/WTO terlepas itu dari Negara maju maupun Negara berkembang.
Di  dalam  konteks  perdagangan  bebas  juga  semakin  membuka  peredaran barang  dan  jasa  bahkan  modal.  Sehingga  wacana  non-hambatan  terutama  di bidang  tarif  di  dalam  konteks  impor.  Berkaitan  dengan  perdagangan  bebas  Ade Maman Suherman mengungkapkan:
Perdagangan Internasional yang didasarkan pada Prinsip perdagangan bebas selalu  menggunakan  indikator-indikator  ekonomi  yang  berorientasi  kepada efisiensi,  transparansi,  dan  persaingan  secara  terbuka  antar  pelaku  usaha
16 Inkonsistensi  Indonesia  juga  terlihat  pada  sistem  hukum  di  Indonesia  yang  dianut Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  di  satu  sisi  Indonesia  menganut  sistem Rechstaat ,  namun  di  sisi sistem Rule  of  law juga  memiliki  tempat  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Bahkam  belakangan sistem Hukum Islam/ iIslamic law system juga mulai berkembang dalam sistem hukum Indonesia.
17 Rasheed Khalid, et.al, Op. Cit. , hlm. 13.
18 Seperti  yang telah dikemukakan  sebelumnya  bahwa prinsip  non diskriminasi terdiri dari prinsip  kedaulatan  Negara  ( national  treatment )  dan  prinsip Most  Favoured  Nation .  Dengan  kata lain prinsip Most Favoured Nation merupakan salah satu bagian dari prinsip non-diskriminasi.
yang  bersifat  lintas  Negara.  Institusi  yang  dianggap  paling  valid  tidak  lain adalah pasar untuk mengendalikan supply and demand dan bagaimana agar tidak terjadi distorsi pasar. Bahkan intervensi pemerintah dianggap sebagai suatu yang tidak ekonomikal. 19
Dari  pendapat  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  suatu  perdagangan  internasional mendasari  Prinsip-Prinsipnya  kepada  Prinsip  perdagangan  bebas  ( freetrade ). Namun  menurut  Penulis  pernyataan  Ade  Maman  Suherman bahwa  intervensi pemerintah dianggap suatu tindakan yang tidak ekonomikal adalah ”sangat” tidak tepat.  Menurut  Penulis  justru  Pemerintah  memegang  peranan  penting  dalam penyelenggaraan  perdagangan  bebas  terutama  untuk  menjaga  kelangsungan produksi Nasional.
Kembali kepada Implikasi Prinsip MFN terhadap pengaturan tarif impor di Indonesia,  sebagaimana  dengan  yang  diuraikan  sebelumnya  bahwa  implikasi suatu  ratifikasi  adalah  suatu  negara  menjadi  terikat  dengan  ketentuan  Perjanjian Internasional yang diratifikasi tersebut. Begitu juga dengan ratifikasi GATT/WTO yang  membuat  Indonesia  menjadi  terikat  secara  hukum  dengan  ketentuan GATT/WTO  termasuk  keterikatan terhadap  Prinsip-Prinsip  yang  diatur  di  dalam GATT/WTO yang salah satunya adalah Prinsip MFN.
Berdasarkan konsep ratifikasi yang di bahas pada pembahasan sebelumnya sangatlah  jelas  apabila  dikaitkan  dengan  pengaturan  tarif impor,  Indonesia  harus membuat suatu pengaturan tarif Impor yang berlaku bagi seluruh negara anggota GATT/WTO.  Namun  dilihat  dari  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  implikasi  ini justru  menimbulkan  kerugian  yang  sangat  besar  terutama  terhadap  kelangsungan produksi lokal.
Kenyataan  yang  dapat  dilihat  di  pasaran  adalah  meningkatnya  jumlah barang-barang  impor  di  pasaran  terutama  terhadap  hasil  pertanian. 20 Salah  satu hasil  pertanian  unggulan  Indonesia  adalah  beras.  Namun    pada  kenyataannya beras yang menjadi primadona di pasaran adalah beras impor yang paling banyak diimpor  dari  Vietnam.  Bahkan  BULOG  sendiri  yang  seharusnya  sebagai  wadah penyaluran  beras  hasil  produksi  lokal  malah  sebaliknya  memanfaatkan  produk impor. Begitu juga terhadap hasil-hasil pertanian lain yang justru mendominasi di pasaran  adalah  produk-produk  impor.  Hal  ini  didasari  kepada  alasan-alasan sebagai berikut:
1. Harga  barang-barang  impor  cenderung  lebih  murah,  sehingga  permintaan terhadap  barang-barang  impor  cenderung  meningkat  karena  larisnya  barang- barang impor tersebut di pasaran.
2. Kualitas  barang-barang  impor  dianggap  lebih  bagus  dibandingkan  produk lokal.  Hal  ini  dikarenakan  produk-produk  impor  tersebut  dikembangkan dengan teknologi yang modern dan tentunya low cost .
Implikasinya ini justru merugikan negara-negara berkembang yang tentunya menjadi  lahan  empuk  bagi  eksportir  asing  untuk  mengeksporkan  hasil-hasil produksi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun Indonesia sebagai bagian  dari  negara  berkembang  justru  kesulitan  untuk  melakukan  tindakan  dari
19 Ade  Maman  Suherman, Perdagangan  Bebas  (free  trade)  Dalam  Perpektif  Keadilan Internasional. Jurnal  Hukum  Internasional  (Indonesian  Journal  of  International  Law)  FHUI, Volume 5 Nomor 2, Januari 2008, hlm. 251.
20 Titik  tolak  ini  Penulis  ambil  mengingat  Indonesia  sebagai  Negara  agraris  dan  sektor pertanian menjadi aspek penting dalam perekonomian masyarakat.
segi  hukum  untuk  membentuk  hambatan bagi  produk-produk  negara  maju  untuk memproteksi produksi lokal terutama dengan melakukan hambatan tarif.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  Hikmahanto  Juwana  menyatakan bahwa  Di  dalam  konsep  perdagangan  bebas  selalu  terjadi  tarik  ulur  kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Di sati sisi negara berkembang justru ingin  menciptakan  hambatan  tarif  guna  menjaga  kelangsungan  produksi  lokal. Justru  sebaliknya,  negara  maju  justru  ingin  menghapuskan  hambatan-hambatan tersebut dengan ”dalih” perdagangan bebas. 21
Hambatan yang dimaksudkan di atas salah satunya adalah melalui hambatan tarif,  yakni  melalui  tarif  impor.  Namun  Indonesia  menjadi  tidak  berdaya  karena indonesia  sendiri  terikat  dengan  ketentuan  GATT/WTO  yang  salah  satu Prinsipnya adalah Prinsip MFN. Sehingga terlihat jelas bagaimana Indonesia tidak bisa bertindak terlalu jauh untuk membentuk suatu hambatan tarif.
Namun  dari  sisi  daya  saing  tentunya  hal  ini  menjadi  suatu  persoalan  yang sangat  besar,  terutama  jarak  kemampuan  daya  saing  antara  negara  maju  dan negara  berkembang.  Apalagi  mengingat  dari  landasan  filosofis  lahirnya GATT/WTO justru untuk meminimalisisr konflik antar negara yang salah satunya adalah  konflik  kepentingan  negara  maju  dan  negara  berkembang.  Hal  ini dikarenakan  di  dalam  perdagangan  Internasional antara  negara  yang  satu  dengan negara  yang  lain  kerap  mengalami  bentrokan  dan  perselisihan-perselisihan.  Hal ini  kemudian  mendasari  lahirnya  GATT/WTO  untuk  menyelesaikan  persoalan- persoalan tersebut. 22
Di dalam perkembangannya ini disadari sehingga melahirkan suatu konsep yang membedakan sistem yang berlaku bagi negara maju dan negara berkembang. Konsep  ini  dinamakan Special  and  Differential  Treatment  in  Favour  of  Least Developing  Countries (Kesepakatan  Tentang  Perlakuan  Khusus  dan  Pembedaan Terhadap Negara-negara Berkembang).
Secara  Umum,  Langkah  pencegahan  (pengamanan)  dalam  S&D  dapat diklasifikasikan  ke  dalam  lima  bagian,  yakni:  kebijakan  terhadap  Tindakan pencegahan  (pengamanan)  keuntungan  perdagangan  dalam  menembus  akses pasar,  pengamanan  terhadap  keinginan  anggota  WTO  untuk  melindungi kepentingan  Negara  berkembang.  Perlindungan  terhadap  kebolehan  untuk memberikan  kelonggaran  kepada  pemerintah  Negara  berkemabang  untuk menetapkan aturan perdagangan, memberikan kesempatan transisi jangka panjang kepada  Negara  berkembang  dalam  menerapkan  ketentuan  GATT/WTO, perlindungan terhadap bantuan teknikal. 23
Namun  jika  dikembalikan  kepada  realita  ratifikasi  GATT/WTO  dimana dalam  hal  ini  Indonesia  harus  mengikuti  Prinsip  MFN  di  dalam  pelaksanaan perdagangan  Internasional  agaknya  kehadiran  S&D  menjadi  ter”mentahkan”. Betapa  tidak,  pada  kenyataannya  sekarang  ini  tarif  impor  di  Indonesia  justru kembali kepada perjanjian terhadap komoditi tertentu.
Namun  menurut  hemat  Penulis,  S&D  pun  belum  menjadi  suatu  langkah strategis  yang  efektif  dalam  menjembatani  antara  Negara  maju  dan  Negara berkembang  di  dalam  perdagangan  internasional.  Hal  ini  semakin  menimbulkan
21 Pendapat ini disampaikannya di dalam Pidato Pengukuhan Guru Besarnya Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 10 November 2011.
22 Lihat  Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis:  Menata  Bisnis  Modern  di  Era  Global , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 306.
23 Lihat bagian Introduction S&D
polemik jika  dilihat  dari implikasi  Prinsip  MFN  terhadap  pengaturan  tarif impor di Indonesia. Hal ini dikarenakan:
1. S&D  belum  memberikan  klasifikasi  yang  jelas  tentang  Negara  maju  dan Negara  berkembang.  Di  dalam  pengaturan  S&D  seharusnya  memberikan klasifikasi tentang kriteria Negara-negara yang dianggap sebagai Negara maju dan  klasifikasi  Negara  yang  dipandang  sebagai  Negara  berkembang.  Namun menurut  Penulis  hal  ini  memang  sulit  mengingat  sulitnya  untuk  menentukan batasan  dan  tolok  ukur  untuk  menentukan  Negara  maju  maupun  Negara berkembang.  Implikasinya  adalah  Prinsip  MFN  berada  di  tengah  pusaran keberlakuan  yang  sulit  untuk  diterapkan  terutama  terhadap  pengaturan  tarif impor.  Kalaupun  tarif  Impor  akan  diberlakukan  secara  general,  namun bagaimana pertimbangan terhadap pertimbangan terhadap S&D. sedangkan di satu  pihak  S&D  memberikan  kebebasan  kepada  Negara  berkembang  untuk membentuk  hambatan  tarif,  sedangkan  Prinsip  MFN  tidak  menghendaki  hal tersebut.  Sehingga  S&D  justru  semakin  membingungkan  pengaturan  tarif Impor khususnya pengaturan tarif impor di Indonesia.
2. Prinsip  MFN  yang  diharapkan  menjadi  jembatan  pemersatu  dalam  konteks GATT/WTO  pada  proses  perdagangan  internasional  justru  semakin mempertegas jarak antara Negara maju dengan Negara berkembang. Di dalam pengaturan tarif impor antara Negara maju dengan Negara berkembang sejauh ini menurut Penulis justru semakin menguntungkan Negara-negara maju yang komoditi ekspornya cenderung lebih berkualitas dibandingkan komoditi ekspor Negara berkembang yang secara pengalaman jauh lebih tertinggal dari Negara maju. Sedangkan di sisi lain GATT/WTO melalui Prinsip MFN menginginkan adanya  perlakuan  yang  sama  terhadap  komoditi  impor  khususnya  terhadap penetapan  tarif  Impor.  Dengan  rendahnya  tarif  Impor 24 justru  mengancam komoditi  produksi  lokal  Negara  berkembang  karena  dengan  rendahnya  tarif impor  semakin  mempermurah  harga  barang-barang  impor.  Berdasarkan  atas hal  tersebut  maka  lahirlah  S&D.  Namun  S&D  justru  semakin  menjadi  jurang pemisah antara Negara maju dengan Negara berkembang. Betapa tidak, dengan adanya  Negara  maju  dengan  Negara  maju  dengan  Negara  berkembang  akan melahirkan konsep pemikiran bahwa dalam lingkungan pergaulan internasional khususnya  dalam  perdagangan  Internasional  terdapat  Negara  kelas  satu  dan Negara kelas dua.
Berdasarkan  ulasan  di  atas,  berkaitan  dengan solving  problem implikasi Prinsip  MFN  terhadap  pengaturan  tarif  Impor  di  Indonesia  dengan  melahirkan merujuk  kepada  S&D  justru  semakin  membingungkan  dalam  penetapan pengaturan  tarif  impor.  Dengan  kata  lain,  Penulis  menyimpulkan  bahwa  S&D belumlah menjadi suatu formulasi yang mampu menjembatani dan menjadi sarana penyelesaian  masalah  terhadap  pengaturan  tarif  impor  khususnya  di  Indonesia. Bahkan sebaliknya S&D semakin memperkuat garis kebingungan.

## SIMPULAN
Implikasi  ratifikasi  suatu  perjanjian  internasional  menjadikan  suatu  negara terikat  dengan  segala  ketentuan  yang  diratifikasi  tersebut.  Begitu  juga  dengan implikasi  ratifikasi  GATT/WTO  oleh  Indonesia  yang  menjadikan  Indonesia
24 Tarif  Impor  yang  dianjurkan  oleh  GATT/WTO  adalah  dengan  penurunan  sebesar  30% terhadap tarif Impor. Lihat Ringkasan Keputusan Uruguay Round.
terikat  dengan  ketentuan-ketentuan  GATT/WTO,  salah  satunya  adalah  prinsip Most  Favoured  Nation .  Implikasi  prinsip Most  Favoured  Nation mengharuskan Indonesia untuk menetapkan tarif impor yang sama kepada seluruh Negara-negara anggota GATT/WTO. Namun hal ini berdampak terhadap lahirnya suatu ancaman terhadap  kelangsungan  produksi  lokal  disebabkan  Indonesia  tidak  bisa  lagi ataupun tertutup kemungkinan untuk melakukan suatu penetapan hambatan tarif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Maman  Suherman, Perdagangan  Bebas  (free  trade)  Dalam  Perpektif Keadilan Internasional. Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law) FHUI, Volume 5 Nomor 2, Januari 2008.
Hata Perdagangan  Internasional  Dalam  Sistem  GATT  Dan  WTO,  Aspek  Hukum dan Non-Hukum , Refika Aditama, Bandung, 2006. Hikmahanto  Juwana, Hukum  Internasional  Dalam  Konflik  Ekonomi  Negara Berkembang  dan  Negara  Maju ,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap Hukum  Internasional  Pada  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia Depok 10 November 2001.
Huala  Adolf, Hukum  Perdagangan  Internasional  –Persetujuan  umum  Mengenai Tarif dan Perdagangan , Iblam, Jakarta, 2005.
L.  J  Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum  (Inleiding  Tot  De  Studie  Van  Het Nederlandse Recht) , Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , Bina Cipta, Bandung, 2003.
Muhammad  Sood, Hukum  Perdagangan  Internasional ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2011
_____________, Penerapan  Tarif  Impor  Berdasarkan  Ketentuangatt-Wto,  Afta  Dan Perundang-Undangan Indonesia(The Aplication Of Import Tariff According To The Rule Of GATT-WTO, Afta And Indonesian Legislations , Makalah Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis:  Menata  Bisnis  Modern  di  Era  Global , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
Olivier  Long, Law  and  its  Limitations  in  the  GATT  Multilateral  Trade  System . Martinos Nijhoff Publishers, 1987.
Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction To International Law: Seventh Revised Edition , Routledge, New York, 1997.
R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Internasional , Sumur, Bandung, 1979, hlm. 7.
Rasheed Khalid, et.al, The World Trade Organization and Developing Countries , The Opec Fund For International Development, Austria, 1999.
Yudha  Bhakti  ardhiwisastra, Hukum  Internasional:  Bunga  Rampai ,  Alumni, Bandung, 2003.