Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 214-219| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2362.214-219

## KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN KAWASAN BANDAR UDARA
Ni Wayan Lusiana Sari, Desak Gde Dwi Arini, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Keselamatan  dan  keamanan  penerbangan  adalah  tanggung  jawab  kita  bersama.  Adanya accident dan incident disebabkan oleh permainan layang-layang atau permainan lain sejenis dapat mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan mesin dan melemahkan tingkat compliance. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Bandar Udara  I  Gusti  Ngurah  Rai  adalah  ruang  udara,  darat  dan  perairan  dengan  radius  15  Km  dari  landasan  pacu Bandar  Udara  I  Gusti  Ngurah  Rai.  Pesawat  yang  di  terbangkan  SYD  -  DPS  sempat  tidak  diperbolehkan mendarat karena adanya layang-layang di dekat ujung Runway 27 sehingga pesawat saya harus berputar-putar. Tujuan  Penelitian  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pengaturan  kawasan  dan  kewenangan  pemerintah daerah dalam mengendalikan pembangunan kawasan Bandar udara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif,  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  dengan  mempelajari  dan  menelaah  teori-teori  konsep-konsep, serta  peraturan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan.  Hasil  penelitian  menunjukan  Pengaturan  Kawasan Keselamatan  Operasi  Penerbangan  Bandar  Udara,  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  tentang keamanan  dan  keselamatan  penerbangan  Pasal  Penerbangan  yang  menentukan  bahwa  penyelenggara  bandar udara  wajib  menjaga  lingkungan  bandar  udara  guna  menghindari  terjadinya  gangguan  yang  memperlambat penerbangan.  Kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  mengendalikan  kawasan  penerbangan  ialah menyelenggarakan tata ruang di daerahnya  dengan  tetap  memahami  hak  yang  dimiliki orang sesuai ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci : Kawasan; Keselamatan Penerbangan; Kewenangan Perda

## Abstract
Aviation safety and security is our shared responsibility. Accidents and incidents caused by kite games or other similar games can result in casualties, machine damage and weaken the level of compliance. I Gusti Ngurah Rai Airport Flight Operational Safety Area is air, land and water space with a radius of 15 km from the runway at I Gusti Ngurah Rai Airport. The plane that was flown by SYD  - DPS was not allowed to land because of a kite near the end of Runway 27 so that my plane had to spin around. The research objective is to study and analyze regional  arrangements  and  the  authority  of  local  governments  in  controlling  the  development  of  the  airport area.  This  research  uses  a  normative  type  of  research,  by  examining  library  materials  by  studying  and examining theories of concepts, as well as regulations relating to problems. The results showed that the Airport Flight  Operations  Safety  Zone  Arrangement  was  stipulated  based  on  the  Government  Regulation  on  aviation security  and  safety,  which  stipulates  that  airport  operators  are  obliged  to  protect  the  airport  environment  in order  to  avoid  disturbances  that  slow  down  flights.  The  authority  of  a  regional government  in  controlling  the flight  area  is  to  organize  spatial  planning  in  its  area  while  still  understanding  the  rights  that  people  have  in accordance with applicable regulations.
Keywords: Region; Aviation Safety; Local Regulation

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  saat  ini  sudah  menduduki  kategori  nomor  satu  terbaik  dalam  standar  penerbangan  terkait standar  keselamatan  dan  keamanan  ( Direktoral  Jenderal  Perhubungan  Udara,  2020 ).  Keamanan  dan keselamatan  penerbangan  adalah  tanggung  jawab  masyarakat.  Adanya accident dan incident dikarenakan  bermain  layangan  atau  permainan  lain  yang  dapat  mengganggu  dan  mengakibatkan adanya  bahaya,  memperlambat  dan  melemahkan  tingkat  pemenuhan  Bandar  Udara  di  Bali  dimata dunia Internasional. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)  Bandar Udara di Bali adalah ruang udara, darat dan perairan dengan radius 15 Km dari landasan pacu Bandar Udara di Bali.
Sebagai  penerbang  ancaman  yang  paling  utama  keselamatan  penerbangan  bukanlah  permasalahan cuaca, tetapi benda-benda asing yang ada  di ruang  udara  termasuk burung, layang-layang, laser  dan sejenisnya.  Pesawat  yang  di  terbangkan  SYD-DPS  sempat  tidak  diperbolehkan  mendarat  karena adanya  layang-layang  di  dekat  ujung runway 27  sehingga  pesawat  harus  berputar-putar.  Tindakan yang  diambil Airport  Security Department bersama pihak TNI AU dan Kepolisian Kawasan Udara melakukan  koordinasi  terhadap  perseorangan  atau  kelompok  pemilik  layang-layang  di  sekitar  area KKOP Bandar Udara yang dapat mengancam keselamatan penerbangan (Berita Bali: diakses Tanggal 1 April 2019).
Keberadaannya  yang  demikian  perlu  mendapat  perhatian  terutama  terkait  dengan  pengendalian bangunan-bangunan  yang  mulai  tumbuh  dan  berkembang  di  sekitar  Bandar  Udara,  sehingga  tidak menjadikannya  rawan  terhadap  keselamatan  penerbangan  yang  mendarat  maupun  lepas  landas. Bangunan-bangunan  maupun  benda  tumbuh  di  dalam  Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  atau  yang  menyalahi  ketinggian  maksimum  maupun  konstruksi sebagaimana  diatur  dalam  Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan  sangat  berbahaya  terhadap keselamatan  penerbangan  baik  bagi  masyarakat  pengguna  jasa  penerbangan  sendiri,  maupun masyarakat  yang  berdomisili  di  wilayah  Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan  serta  dapat menghambat lajunya pembangunan perekonomian daerah yang bersangkutan.
Kajian-kajian  tentang  pembangunan  kawasan  bandar  udara  telah  sering  diluncurkan. Yusuf (2012) mengkaji tentang pelimpahan kewenangan perizinan bidang penerbangan ke Otoritas Bandar Udara Ngurah Rai-Bali. Winaya & A.L.W (2016 ) melakukan penelitian tentang pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, selanjutnya Pedhiena (2011) melakukan penelitian yang mengkaji tentang kewenangan kantor Otoritas Bandar Udara.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  tentang  rawannya  keselamatan  penerbangan  yang  akan mendarat  maupun  lepas  landas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  tentang kawasan dan keselamatan penerbangandi Bandar Udara, yang selanjutnya akan ditulis dalam bentuk karya  ilmiah  dengan  judul  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mengendalikan  Pembangunan Kawasan Bandar Udara.

## II. METODE PENELITIAN
Tujuan Penelitian ini adalah mencari taraf sinkronisasi, penemuan hukum/  azas  hukum,  inventarisasi aturan,  dan  analisis  aturan  ( Soemitro  &  Hanitijo,  1982 ).  Dalam  mengumpulkan  bahan  hukum  di dalam  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen.  Pendeskripsian  dilakukan  untuk  menentukan  isi  atau makna  bahan  hukum  disesuaikan  dengan  topik  permasalahan  yang  ada  dan  diuraikan  untuk mendapatkan  penjelasan  yang  sistematis.  Dari  bahan  hukum  yang  sudah  terkumpul  dan  diuraikan untuk  mendapatkan  penjelasan  yang  sistematis.  Kemudian  dilakukan  analisis  yang  menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Kawasan dan Keselamatan Penerbangan
Seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan proses produksi barang dan  jasa  dapat  dikembalikan pada  masing-masing  sila  dari  Pancasila  sebagai satu kesatuan. Sebagai penyelenggara jasa angkutan udara, maskapai penerbangan harus berlandaskan kepada Pancasila, yang adil dan beradab, adil dalam kaitannya  dengan  kemanusiaan,  yaitu  adil  terhadap  diri  sendiri,  terhadap  sesama  manusia  dan terhadap  Tuhannya,  atas  dasar  inilah  hubungan  antara  maskapai  penerbangan  tidak  hanya  sebatas penyelenggara  jasa  namun  juga berkaitan dengan  akibat  dari  penyelenggaraan  jasa tersebut  harus di pertangggung jawabkan ( Udiana, 2016 ).
KUH  Perdata  ini  tanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan  harus  memenuhi  unsur-unsur  ada kesalahan,  ada  kerugian,  yang  membuktikan  adalah  korban  yang  menderita  kerugian,  kedudukan tergugat dengan penggugat sama tinggi dalam arti saling dapat membuktikan, apabila terbukti terjadi kesalahan maka jumlah ganti unlimitedliability ( Winaya & A.L.W, 2016 ).
Jadi,  apabila  penumpang  merasa  dirugikan  selama  penerbangan  oleh  maskapai  penerbangan, ia dapat menuntut ganti kerugian hanya jika dapat membuktikan bahwa maskapai penerbangan tersebut melakukan  kesalahan.  Bila  tidak  dapat  membuktikan  unsur  kesalahan  dari  maskapai  penerbangan, maka penumpang tidak akan mendapat ganti kerugian.
Perlindungan  Hukum  terdiri  dari  2  suku  kata  yaitu:  Perlindungan  dan  Hukum  dimana perlindungan tersebut menurut hukum  dan undang-undang yang berlaku. Pada hakekatnya tidak ada orang  yang  salah  100%  dan  tidak  ada  orang  yang  benar  100%.  Apabila  seseorang  dituduh  bersalah maka  orang  tersebut  harus  diperiksa  dan  diadili  sesuai  dengan  hukum  dan  undang-undang  yang berlaku.  Sedangkan,  hukum  adalah  himpunan  peraturan  yangditetapkan  yang  berwenang  yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat tersebut (Muchsin, 2003 ).
Menurut  penjelasan  Undang-Undang  Penerbangan  yang  disebut  dengan  kelayakan  ekonomis adalah kelaikan yang dinilai akan menambah keuntungan secara materil bagi pembangunan wilayah, yang  disebut  dengan  kelayakan  teknis  pembangunan  adalah  kelaikan  yang  berdasarkan  fisik kesesuaian  dalam  topografi,  meteorologi  dan  geofisika,  serta  daya  dukung  lepas  landas.  Kelayakan pengoperasian  adalah  kelayakan  yang  dinilai  melalui  jenis  pesawat,  faktor  cuaca,  penghambat,  tata ruang udara, sistem navigasi penerbangan, sistem pendaratan dan lepas landas.
Jadi  mendirikan,  mengubah  atau  melestarikan  bangunan,  serta  menanam  atau  memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan. Kecuali, terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan  bangunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  mendapat  persetujuan  Menteri, dan  memenuhi  ketentuan  syarat.  Keselamatan  dan  keamanan  berperan  penting  dan  strategis  dalam penyelenggaraan  penerbangan  sehingga  penyelenggaraannya  diawasi  oleh  Pemerintah  dalam  satu kesatuan  sistem  pelayanan  keamanan  dan  keselamatan  penerbangan  sipil.  Setiap  penyelenggara bandara wajib memiliki setifikat operasi bandar udara yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.
Fasilitas  penerbangan  yang  dimaksud  antara  lain  meliputi  peralatan  pendaratan,  peralatan berkomunikasi,  peralatan  cuaca,  area  landasan  ( runway ),  penghubungan  area  landasan, apron dan terminal.  Menurut  Kepmenhub  tentang  batas-batas  Keselamatan  Operasi  penerbangan  di  Sekitar Bandar Udara, dimana sudah ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas penghalang untuk landasan dengan pendekatan presisi kategori III yang sudah menjadi konvensi internasional mengenai kebandarudaraan.  Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan.  Dengan  demikian  penting  untuk diperhatikan  mengenai  lingkungan  di  sekitar  bandara,  sehingga  mendukung  kegiatan  Operasi bandar  udara,  karena  tanggung  jawab  terhadap  penumpang  yang  wajib  dilakukan  oleh  perusahaan penerbangan yang jelas diatur pada Undang-Undang tentang penerbangan dan diatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Menteri tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Pada peraturan tersebut menyebutkan  bahwa  tanggung  jawab  perusahaan  penerbangan  terhadap  penumpang  wajib dilaksanakan sebagai syarat untuk menjalankan pengangkutan udara

## Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pembangunan Kawasan Bandar Udara
Dalam matrik hanya diuraikan sedikit tentang Sub Penerbangan yaitu: Urusan Pemerintah Pusat adalah:  Pengaturan,  pengendalian  dan  pengawasan  kegiatan  penerbangan,  sedangkan  pada  Urusan Pemerintah  Provinsi;  kosong,  berarti  tidak  ada  urusan  yang  diserahkan  kepada Pemerintah  Provinsi, sedangkan  untuk  Daerah  Kabupaten/Kota  hanya  mengenai  Penerbitan  izin  mendirikan  bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
Dengan  demikian  kewenangan  yang  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah  menurut  ini  sangat kecil, yaitu hanya untuk Daerah Kabupaten/Kota, dan itupun hanya untuk penertiban izin mendirikan bangunan  tempat  pendaratan  dan  lepas  landas  helikopter  saja,  bukan  untuk  lingkungan  kepentingan bandar  udara.  Pendaratan  dan  lepas  landas  helikopter  sendiri  tidak  selalu  di  sebuah  bandar  udara, sangat  dimungkinkan  helikopter  mendarat  di  luar  bandar  udara,  misalnya  di  sebuah  kapal, pegunungan, pantai, tanah lapang, hanya cukup dengan pengaturan dan pengamanan tertentu saja  di tempat  pendaratan.  Dalam  praktek  pelaksanaan  kewenangan  dimaksud  hampir  tidak  pernah ditemukan di lapangan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa urusan pengaturan, pengendalian dan pengawasan  kegiatan  penerbangan  sipil  tidak  diserahkan  menjadi  urusan  Daerah.  Jadi  dalam pemerintahan  Daerah  tidak  ada penyerahan  urusan  atau  ketentuan  yang  dengan tegas  terkait  dengan kewenangan  dan  kewajiban  Pemerintah  Daerah  atas  Tatanan  Kebandarudaraan  terutama  terhadap pengendalian daerah lingkungan kepentingan bandara udara.
Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  diwajibkan  untuk  mengendalikan  daerah  lingkungan kepentingan bandar udara, artinya Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan
mengendalikan  pembangunan,  benda-benda,  serta  kegiatan  masyarakat  di  daerah  lingkungan kepentingan bandar udara yaitu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
Dalam  hal  ini  tentu  sesuai  ketentuan  yang  diatur  dalam  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan  guna  melindungi  keamanan  dan  keselamatan  saat  di  pesawat  serta  dalam  rangka pembangunan  bandar  udara.  Selanjutnya  sesuai  pelaksanaannya  kewenangan  dimaksud  Pemerintah Daerah  diwajibkan  menetapkan  rencana  rinci  tata  ruang  di  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan.
Lebih  lanjut  diatur  bahwa  termasuk  dalam  penyelenggaraan  tata  ruang dimaksud yaitu; untuk daerah  provinsi  adalah  penataan  ruang  wilayah  provinsi,  dalam  pelaksanaannya  antara  lain pengendalian  pemanfaatan  ruang  wilayah  provinsi  dan  penataan  ruang  kawasan  strategis  provinsi; untuk daerah Kabupaten/Kota adalah penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaannya antara  lain  pengendalian  pemanfaatan  ruang  wilayah  Kabupaten/Kota,  dan  penataan  ruang  kawasan strategis  Kabupaten/Kota.  Dalam  ketentuan  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang telah  tertuang  dalam  bagian  di  atas,  tidak  ada  ketentuan  yang  dengan  tegas  terkait  dengan kewenangan  dan  kewajiban  Pemerintah  Daerah  atas  Tatanan  kebandar  udaraan  terutama  terhadap pengendalian  daerah  lingkungan  kepentingan  bandar  udara,  khususnya  mengenai  Keselamatan Penerbangan.  Berdasarkan  Undang-Undang  tentang  Penerbangan,  dibentuk  Otoritas  Bandar  Udara untuk  satu  atau  beberapa  bandar  udara,  dalam  rangka  pembinaan  kegiatan  penerbangan  di  bandar udara.  Otoritas  Bandar  Udara  merupakan  unit  pelaksana  teknis  di  lingkungan  Kementerian Perhubungan  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Menteri  Perhubungan  melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Ditetapkan bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai kewenangan  untuk  mengatur,  mengendalikan,  dan  mengawasi,  penggunaan  Kawasan  Keselamatan Operasi  Penerbangan,  Daerah  Lingkungan  Kerja  Bandar  Udara  (DLKr),  serta  Daerah  Lingkungan Kepentingan  Bandar  Udara (DLKp).
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara sebagaimana yang  dilakukan  secara koordinatif  sebelumnya  disebabkan  oleh  karena  sudah  tidak  mempunyai  kewenangan  lagi  dalam rangka menerbitkan rekomendasi atas ketinggian bangunan/gedung pada bandar udara walaupun data dan  peta  tentang  Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan  telah  dimiliki  dan  terintegrasikan  di dalam Geographic Information System.
Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan khususnya  terhadap  ketinggian bangunan,  benda  tumbuh  serta  tata  guna  lahan  di  Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan bandar  udara,  Otoritas  Bandar  Udara  wajib  berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Daerah  setempat. Selanjutnya  rekomendasi  atas  ketinggian  bangunan/gedung  serta  benda  tumbuh  di  Kawasan Keselamatan  Operasi  Penerbangan  dikeluarkan  oleh  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara  setelah memperoleh hasil kajian teknis dari Otoritas Bandar Udara.
Prosedur  penerbitan  rekomendasi  ketinggian  gedung/bangunan  pada  Kawasan  Keselamatan Operasi Penerbangan, sebagai berikut: Pemohon mengajukan kepada Kantor Otoritas Bandar Udara, untuk yang di Kabupaten/Kota kepada kantor Wilayah Otoritas Bandar Udara di Provinsi, dilakukan peninjauan,  pengukuran,  dan  pengkajian  atas  bangunan  yang  diajukan  oleh  Kantor  Otoritas  Bandar Udara, selanjutnya hasil kajian teknis dilaporkan ke Direktur jenderal Perhubungan Udara, diteruskan kepada  Direktorat  Bandar  Udara  untuk  dievaluasi  secara  teknis,  hasil  evaluasi  tersebut  dilaporkan dibuatkan konsep surat rekomendasi atas ketinggian gedung/bangunan yang diizinkan, untuk ditanda tangani  oleh  Direktur  Jenderal  perhubungan  Udara,  apabila  hasil  evaluasi  dan  konsep  rekomendasi disetujui,  akan  diteruskan  kepada  Pemohon,  tetapi  apabila  tidak  disetujui  maka  hasil  kajian  akan dikembalikan  kepada  Kantor  Wilayah  Otoritas  Bandar  Udara,  untuk  diadakan  proses  ulang.  Setelah rekomendasi diterbitkan dan diberikan kepada pemohon, selanjutnya pemohon wajib meneruskan lagi kepada Pemerintah Daerah setempat.
Sesudah  efektifnya  kantor  Otoritas  Bandar  Udara  dan  berlakunya  Undang-Undang  tentang Pemerintahan  Daerah, Dinas  Perhubungan permohonan rekomendasi ketinggian gedung/bangunan di Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan  Bandar  Udara  sebagaimana  yang  dilakukan  secara koordinatif sebelumnya  karena sudah tidak  mempunyai  kewenangan  lagi dalam  rangka  menerbitkan rekomendasi  atas  ketinggian  bangunan/  gedung  pada  bandar  udara  walaupun  data  dan  peta  tentang Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan  telah  dimiliki  dan  terintegrasikan  di  dalam  Geographic Information System.
Dalam pelaksanaan ketentuan yang terkait dengan pengaturan dan pengendalian pembangunan di bandara, yaitu:
a. Pemahaman  atas  pentingnya  pengaturan  dan  pengendalian  pembangunan  dan  benda  tumbuh  di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, baik di kalangan petugas terkait maupun masyarakat sendiri masih rendah.
b. Belum  ada  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Rinci  Tata  Ruang  di  Kawasan  Keselamatan Operasi Penerbangan, sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang tentang Penerbangan. Sehingga  secara  Operasi  belum  ada  kepastian  yang  lebih  detail  dan  sanksi  yang  tegas  serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  tersebut  di  atas  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengaturan  Kawasan  dan  Keselamatan  Penerbangan,  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  tentang  keamanan  dan  keselamatan  penerbangan  yang  menentukan  bahwa pengembangan  bandar  udara  wajib  melestarikan  kawasan  bandar  udara  guna  menghindari terjadinya:  1)  Gangguan  hewan  di  kawasan  kerja bandar  udara;  2)  Gangguan  terhadap sanitasi dan  higienenitas;  3)  Gangguan  suara;  dan  4)  Gangguan  lainnya  yang  mengakibatkan  bahaya keselamatan dan keamanan.
2. Kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  mengendalikan  Kawasan  penerbangan,  untuk menyelenggarakan  penataan  ruang  di  daerahnya  dengan  tetap  menghormati  hak  yang  dimiliki orang  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pemerintah  daerah  provinsi  adalah penataan  ruang  wilayah  provinsi,  dalam  pelaksanaannya  antara  lain  pengendalian  pemanfaatan ruang  wilayah  provinsi  dan  penataan  ruang  kawasan  strategis  provinsi;  untuk  daerah Kabupaten/Kota adalah penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota, dalam  pelaksanaannya  antara lain  pengendalian  pemanfaatan  ruang  wilayah  Kabupaten/Kota,  dan  penataan  ruang  kawasan strategis Kabupaten/Kota.

## Saran
Beberapa saran yang diberikan dari hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
1. Pemda  wajib  mengendalikan  wilayah  dan  lingkungan  bandara,  untuk  maksud  tersebut  Pemda wajib  menentukan  rencana  tata  ruang  kawasan  di  sekitar  bandara.  Undang-Undang  tentang Pemerintahan Daerah disarankan juga menetapkan secara tegas menyangkut penyerahan urusan kepada  daerah  provinsi  mengenai  pengendalian  pembangunan  dan  benda  tumbuh  di  daerah lingkungan  kepentingan  bandar  udara,  atau  di  dalam  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan.  Dalam  hal  ini  bukan  hanya  penerbitan  izin  mendirikan  bangunan  tempat pendaratan  dan  lepas  landas  helicopter saja. Dengan demikian bandar udara akan lebih mampu berperan optimal dalam memajukan perekonomian baik di  daerah maupun untuk  nasional pada umumnya.
2. Untuk menjamin Kawasan keselamatan penerbangan di Bandara, disarankan Pemda membentuk Peraturan  Daerah  tentang  Kawasan  Keselamatan  Operasi  Bandar  Udara.  Dalam  hal  ini  lebih diharapkan  Peraturan  Daerah  Provinsi,  agar  jangkauannya  lebih  luas,  bisa  berlaku  untuk beberapa  bandar  udara  di Provinsi  yang  bersangkautan.  Peraturan  Daerah  dimaksud  hendaknya mengatur  materi  lebih  detail  menyangkut  pengaturan  dan  pengendalian  bandar  udara  dan mencantumkan  sanksi  yang  tegas  baik  sanksi  administratif  maupun  sanksi  pidana  bagi  yang melanggar ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktoral Jenderal  Perhubungan  Udara. (2020). Standar  Keselamatan  dan  Keamanan  Penerbangan Meningkat, Indonesia Percaya Diri jadi Anggota Dewan ICAO Periode 2016-2019 . Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Muchsin. (2003). Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Investor di Indonesia . UNS.
Pedhiena,  G.  (2011).  Kewenangan  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara. DIH,  Jurnal  Ilmu  Hukum , 7 (13),
21–34.
Soemitro, & Hanitijo, R. (1982). Metodologi Penelitian Hukum Ghalia Indonesi . Ghalia Indonesia. Udiana,  M.  (2016). Kedudukan  Dan  Kewenangan  PengadilanHubungan  Industrial .  Udayana University Press.
Winaya,  I.  B.  G.,  &  A.L.W,  L.  T.  (2016).  Pengaturan  Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan. Law Reform , 12 (1), 17.
Yusuf, M. (2012). Pelimpahan Kewenangan Perizinan Bidang Penerbangan ke Otoritas Bandar Udara Ngurah Rai. Jurnal Penelitian Perhubungan Udara WARTA ARDHIA , 38 (1), 17–28.