## Dinamika Bank Syari’ah dalam Percaturan Perekonomian dan Hukum di Indonesia

## Udiyo Basuki
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta udiyobee@gmail.com
Abstrak
Perbankan  merupakan  lembaga  keuangan  yang  sangat penting  dalam  menjalankan  kegiatan  perekonomian.  Bagi perekonomian  modern,  perbankan  memudahkan  pertukaran dan  membantu  pembentukan  modal  dan  produksi  berskala massal.  Demikian  juga  perbankan  syariah,  pertumbuhan  dan perkembangannya  yang  pesat,  pada  gilirannya  diharapkan dapat  berperan  memberi  kontribusi  positif  terhadap pembangunan  perekonomian  Indonesia.  Dimensi  hukum  atas keberadaan  Bank  Syari’ah  ini  menjadi  penting,  selain  sebagai dasar  normatif-materiil, maka  dewasa  ini  terutama  untuk mengantisipasi  adanya  sengketa  ekonomi  syari’ah,  khususnya dalam kasus perbankan. Penyelesaian melalui jalur litigasi dan non  litigasi  bisa  menjadi  pilihan  sesuai  kasus  maupun kebutuhan.
Kata kunci: Bank Syariah, Bunga (Riba), Perekonomian, Penyelesaian  Sengketa
Pendahuluan
Ekonomi  merupakan  suatu  bagian  hidup  manusia  yang boleh  disebut  paling  krusial.  Urusan  kesejahteraan  manusia dalam  kehidupannya  bergantung  pada  kebutuhan  ekonominya. Hal  ini  tak  terbantahkan  oleh  apapun  termasuk  agama,  bahwa kesejahteraan  adalah  hal  yang  utama.  Manusia  dalam menjalankan  kehidupan  ekonominya  tidak  terlepas  dari kedudukannya  sebagai  makhluk  sosial  atau zoon politicon sehingga  dalam  kondisi  ini  tabrakan antar  kepentingan  sangat mungkin  terjadi. 1 Kondisi  seperti  ini  membuat  hukum  sebagai
1 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia , (Jakarta:  Balai  Pustaka,  2013),  hlm.  29.  Riduan  Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 13. JD Sihombing
Udiyo Basuki: Dinamika Bank Syari’ah dalam…
290
keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, mutlak dibutuhkan.
2
Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal  artinya  bersifat  umum,  dan komprehensif artinya  mencakup  seluruh  bidang  kehidupan, 3 termasuk  di  dalamnya  bidang  ibadah  dan  mu'amalah.  Sistem mu'amalah dalam Islam adalah meliputi berbagai  aspek  ajaran, yaitu  mulai  dari  persoalan  hak  atau  hukum (the  right) sampai kepada  urusan  lembaga  keuangan.  Salah  satu  dari  lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Islam adalah Bank Syariah.
Perbankan bagi perekonomian modern telah memudahkan pertukaran  dan  membantu  pembentukan  modal  dan produksi  yang berskala  massal  yang  tiada  taranya  dalam sejarah  umat  manusia. 4 Demikian  juga  perbankan  syari'ah dalam  peranannya  dapat  memberikan  kontribusi  yang  positif terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia. 5
Tidak  disangsikan  lagi  bahwa  bank  merupakan lembaga keuangan  yang  sangat  penting  dalam menjalankan  kegiatan perekonomian  dan  perdagangan. Masyarakat  banyak  menaruh  harapan  kepada  bank  untuk menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi perusahaan, badan-badan  pemerintah  dan  swasta,  maupun  perorangan. Bank  juga  diharapkan  dapat  melakukan  kegiatan perkreditan  dan berbagai  jasa  keuangan  yang  dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.  Dengan  memberikan  kredit  kepada  beberapa sektor perekonomian, bank diharapkan dapat melancarkan arus barang  dan  jasa  dari  produsen  kepada  konsumen.  Bank
Purwoatmodjo  dkk, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  (Surakarta:  FH  UNS,  1990), hlm. 17.
2 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar , (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 40.
3 Muhammad, Manajemen  Bank  Syari’ah ,  (Yogyakarta:  UPP  AMP YKPN, 2001), hlm.1-3.
4 Karnaen  Purwaatmadja, Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam ,
(Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1992), hlm. 7.
5 Yeni  Mafiah  dan  Udiyo  Basuki,  “Seputar  Bunga  dan  Bank  Syariah serta  Relevansinya  dengan  Perekonomian  Indonesia:  Perspektif  Hukum Islam”, dalam Jurnal Kosmik Hukum Vol. 4 No. 2 Juni 2004, hlm. 96.
merupakan  pemasok  dan  sebagian  besar  uang  yang dipergunakan  sebagai  alat  tukar  atau  alat pembayaran sehingga  diharapkan  dapat  mendukung  berjalannya mekanisme kebijakan moneter. 6
Sudah  merupakan  pendapat  umum  bahwa  suatu  negara tidak  mungkin  dapat  berkembang  tanpa  keberadaan  bank. Melihat urgensitas perbankan  tersebut,  semestinya  para  ahli ekonomi  muslim  mencari alternatif  lain  perbankan konvensional,  yang  di  dalamnya  terkandung unsur  bunga sebagai  instrumen  utamanya,  yang  secara  jelas  berarti  riba. Sedangkan  hukum  Islam  secara  tegas  menyatakan  bahwa  riba haram hukumnya. Di sisi lain bank syariah (bank tanpa bunga dengan  sistem bagi  hasil  sesuai  syari'ah)  banyak  mendapat sorotan  dari  berbagai kalangan  dan  juga  dapat  dijadikan alternatif terbaik dari perbankan konvensional.

## A.Historisitas Bank Syariah: dari Dunia ke Indonesia
Gagasan  mengenai  bank  yang  menggunakan  sistem  bagi hasil  telah  muncul  sejak  lama,  ditandai  dengan  banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah,  misalnya  Anwar  Qureshi  (1946),  Naiem  Siddiqi  (1948) dan  Mahmud  Ahmad  (1952).  Kemudian  uraian  yang  lebih terperinci  tentang  gagasan  itu  ditulis  oleh  Maududi  (1961). Demikian  juga  tulisan-tulisan  Muhammad  Hamidullah  yang ditulis  tahun  1944,  1955,  1957  dan  1962,  bisa  dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam. 7
Sejarah  perkembangan  bank  syariah  modern  tercatat  di Pakistan  dan  Malaysia  sekitar  tahun  1940,  yaitu  upaya
6 Thomas  Suyatno, Kelembagaan  Perbankan ,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka  Utama,  1994),  hlm.  11. Dalam  realitasnya,  perbankan  di  Indonesia telah  membuktikan  peranannya  dalam  ikut  serta  membangun  ekonomi nasional,  mempunyai andil  yang  besar  hingga  terjadinya  krisis  ekonomi pada  tahun  1997, dimana  waktu  itu  terjadi  malapetaka  perbankan nasional  dengan dilikuidasinya 16 bank dan setelah itu menyusul 10 Bank Beku  Operasi (BBO),  kemudian  5  bank  dikuasai  pemerintah  (BTO  atau Bank  Take Over) dan  40  bank  berada  di  bawah  pengawasan  Badan Penyehatan Perbankan  Nasional  (BPPN),  dalam  Mingguan  Berita  Ekonomi dan Bisnis Warta Ekonomi, No. 19/X/28 September 1998, hlm. 17.
7 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2005), hlm. 28.
Udiyo Basuki: Dinamika Bank Syari’ah dalam…
292
pengelolaan  dana  jamaah  haji  secara  non- konvensional. 8 Rintisan lainnya adalah tahun 1963 dengan didirikannya sebuah bank sosial, Mit Ghamr Lokal Saving Bank di Mesir, merupakan bank pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. 9 Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah  di  tingkat  internasional,  muncul  dalam  konferensi negara-negara  Islam  sedunia,  di  Kuala  Lumpur  Malaysiapada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti 19 negara peserta. 10
Sebagai  sebuah  kebijakan  publik,  kebijakan  tentang perbankan  Islam  di  Indonesia,  tidak  terlepas  dari  pengaruh kondisi  dan  arah  politik  yang  berkembang  pada  saat  kebijakan itu diambil. Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia termasuk terlambat  dalam  merespon  berdirinya  perbankan  syariah  di berbagai  negara.  Bahkan  Malaysia  telah  berhasil  mendirikan Bank  Islam  berskala  internasional,  Dar  al-Mal  al-Islam  (DMI) pada  tahun  1981.  Atau  negara-negara  Arab,  sejak  awal  dekade 1970-an sudah mulai merintis perbankan Islam. Padahal dalam berbagai  forum  ekonomi  dunia  Islam,  Indonesia  sering  terlibat di dalamnya. 11
Gagasan  untuk  mendirikan  bank  syariah  di  Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini  dibicarakan  pada  seminar  nasional  Hubungan  Indonesia- Timur  Tengah.  Pada  1974  dan  pada  tahun  1976  dalam  seminar internasional  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Studi  Ilmu- ilmu  Kemasyarakatan  (LSIK)  dan  Yayasan  Bhineka  Tunggal Ika. 12
8 Muh. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , (Jakarta:
Gema Insani Press, 2001), hlm. 18.
9 John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern , (Jakarta: Mizan, 2001), hlm. 261.
10 Muh.  Zuhri, Riba  dalam  al-Qur’an  dan  Masalah  Perbankan , (Jakarta: Raja Graffindo Persada), hlm. 159.
11 Pujiyono, Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank Syariah di Indonesia , (Solo: Smart Media, 2013), hlm. 30-31.
12 Muh.  Dawam  Rahardjo, Islam  dan  Transformasi  Sosial  Ekonomi , (Jakarta: Lembaga Agama Dan Filsafat, 1999), hlm. 405. Tetapi jika dilihat ke belakang sesungguhnya sesungguhnya masyarakat Indonesia sudah mengenal ekonomi  syariah  bahkan  jauh  sebelum  sistem  kapitalis  dikenal  bangssejaka Indonesia,  yaitu  dengan  praktik  bagi  hasil  antara  petani  penggarap  dan pemilik  lahan.  Dalam  perkembangannya  bahkan  memiliki  peran  secara nasional,  terbukti  dengan  didirikannya  Syarikat  Dagang  Islam  pada  tahun 1909. Neni Sri Imaniyati, “Eksistensi BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai
Akhirnya  gagasan  mengenai  bank  syariah  itu  muncul  lagi sejak  tahun  1988,  di  saat  pemerintah  mengeluarkan  paket kebijakan  Oktober  (Pakto)  yang  berisi  liberalisasi  industri perbankan.  Para  ulama  pada  waktu  itu  berusaha  untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan  bunga  sebesar  0%.  Setelah  adanya  rekomendasi dari  lokakarya  ulama  tentang  bunga  bank  dan  perbanka  di Cisarua,  Bogor  tanggal  19-22  Agustus  1990,  yang  kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, di bentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. 13
Bank  Muamalat  Indonesia  lahir  sebagai  hasil  kerja  tim Perbankan  MUI  tersebut  di  atas.  Akte  pendirian  PT  Bank Muamalat  Indonesia  ditandatangani  pada  tanggal  1  Nopember 1991.  Pada  saat  akte  penditian  ini  terkumpul  komitmen pembelian  saham  sebanyak  Rp  84  miliar.  Pada  tanggal  3 Nopember  1991,  dalam  acara  silaturahmi  Presiden  di  Istana Bogor,  dapat  dipenuhi  dengan  total  komitmen  modal  disetor awal  sebesar  Rp  106.126.382.000,-.  Dana  tersebut  berasal  dari presiden  dan  wakil  presiden,  sepuluh  menteri  Kabinet Pembangunan  V,  juga  Yayasan Amal  Bakti  Muslim  Pancasila, Yayasan  Dakab,  Supersemar,  Dharmais,  Purna  Bhakti  Pertiwi, PT  PAL,  dan  PT  Pindad.  Selanjutnya,  Yayasan  Dana  Dakwah Pembangunan  ditetapkan  sebagai  yayasan  penopang  bank syariah.  Dengan  terkumpulnya  modal  awal  tersebut,  pada tanggal  1  Mei  1992,  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  mulai beroperasi. 14
Dengan disahkannya  Undang-Undang    Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan,  perbankan  bagi  hasil  diakomodasi. Dalam  UU  tersebut,  Pasal  13  ayat  (c)  menyatakan  bahwa  salah satu  usaha  Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR)  menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
Lembega  Keuangan  Syariah  di  Indonesia”  dalam  Joni  Emerson  dkk  (ed.), Perspektif  Hukum  Bisnis  Indonesia  pada  Era  Globalisasi  Ekonomi, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 238.
13 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah... , hlm. 31.
14 Ibid.
Udiyo Basuki: Dinamika Bank Syari’ah dalam…

## 294
Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992  telah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah    Nomor  72 Tahun  1992  tentang  Bank  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  dan diundangkan  pada  tanggal  30  Oktober  1992  dalam  lembaran negara  Republik  Indonesia  No.119  Tahun  1992. 15 Demi menjalankan  perannya,  prinsip  bagi  hasil  kemudian  dijabarkan dalam S.E. BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.
Kemudian pada tahun 1998, terbit Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalamnya terdapat berbagai perubahan  yang  memberikan  peluang  yang  lebih  besar  bagi pengembangan perbankan syariah. Terakhir, adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin mendinamisasi perkembangan bank syariah di tanah air.

## B.Bank Syari'ah, Bunga dan Riba dalam Perspektif 1. Pro-Kontra Unsur Bunga dalam Bank Syari’ah
Dilihat  dari  namanya,  sudah  jelas bahwa bank syari'ah adalah sebuah bank yang menggunakan prinsip Islam. Namun rasanya harus ada upaya meluruskan pemahaman dari sebagian orang  yang  mengatakan  bahwa,  bank  syariah  dengan  bank konvensional  itu  sama  saja.  Mereka  beranggapan  demikian karena melihat  dari  sisi  tujuan  akhir  kedua  bank  tersebut. Diakui  atau  tidak, pada  dasarnya  baik  bank  syari'ah maupun  bank  konvensional mempunyai tujuan akhir yang sama,  yaitu  untuk  mencari  keuntungan yang  sebanyak- banyaknya.  Karena  juga,  kedua  bank  tersebut  lebih memprioritaskan  memberikan  bantuan  kepada  mereka  yang mempunyai kemampuan (managerial skill) menurut bank. Jadi,  sementara  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  bank syari'ah  dan  bank  konvensional  itu  sama  bukan  karena  dalam bank  syari'ah  juga  terdapat  unsur  bunga,  melainkan  karena alasan  seperti  dimaksud  di  atas. Meskipun  demikian, bank syari'ah dalam operasionalnya tetap mempunyai perbedaan yang sangat  mendasar  dari  bank  konvensional.  Perbedaan  tersebut akan  terlihat  secara  nyata  dengan  membandingkan produk- produk yang ditawarkan oleh kedua bank tersebut.
Bank konvensional dalam
aktivitasnya, baik
15 Ibid.
penghimpunan dana  maupun  dalam  rangka  penyaluran dananya,  memberikan  dan mengenakan  imbalan  berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam prosentase tertentu dari dana  untuk  suatu  periode  tertentu  (biasanya  ditetapkan pertahun  dalam  persen).  Sedangkan  bank  syari'ah  dalam aktivitasnya,  baik  penghimpunan  dana  maupun  dalam  rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari`ah yaitu jual beli dan bagi hasil.
Para  pendukung  bank  Islam  mengakui  bahwa  kegiatan yang  dilakukan  bank  konvensional  telah  memberi  banyak  jasa bagi kegiatan ekonomi yang amat luas. Karena itu istilah-istilah atau  nama-nama  yang  dipergunakan  oleh  bank  Islam disesuaikan  dengan  istilah  yang  sudah  mapan  dalam  bank konvensional.  Rekening  Giro (Current Account) dan  Tabungan (Saving  Account) disebut al-wadi’ah, Tabungan  Berjangka (Investment Account) disebut al-mudharabah, Penyertaan Saham (Equity  Participation) disebut al-syirkah, Usaha Patungan (Joint Venture/placement) disebut al-musyarakah fi  al  arbah, Pembelian Dengan  Penyerahan  Kemudian (Sale on future delivery) disebut al-bai' bi al-salam, Leasing disebut al-ijarah,  Letter  of  Credit  (100%  deposit) disebut al-wakalah,
Bank Garansi (Letter of Bank Guarantee) disebut al-kafalah . 16 Jawaban atas persoalan samakah  antara  bunga  dengan riba, akan lebih rinci apabila dikembalikan kepada  pandangan tentang adanya kesamaan antara praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis. Kesamaan itu sulit dibantah,  apalagi  secara  nyata  aplikasi  sistem  bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan madharatnya daripada manfaatnya. Kemadharatan sistem bunga sehingga dikategorikan  sebagai  riba,  karena  ada  unsur  yang  dilarang menurut  agama  atau  menyebabkan  kesengsaraan  secara ekonomi  bagi  pihak  yang  melakukan  peminjaman  dengan bunga. 17 Secara  substansial  tak  ada  beda  antara  bunga  dan  riba. Seperti  yang  dikemukakan  tokoh-tokoh  klasik  ekonomi,  Adam Smith  dan  Ricardo  misalnya,  keduanya  merupakan  ganti  rugi
16 Muh. Zuhri, Riba dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 155-156.
17 Muhammad, Manajemen  Bank  Syari’ah ,  (Yogyakarta:  UPP  AMP YKPN, 2002), hlm. 61.
Udiyo Basuki: Dinamika Bank Syari’ah dalam…
296
atau  tambahan  biaya  dari  uang  yang  dipinjamkan.  Bunga  dan riba  ibarat  dua  sisi  mata  uang.  Dalam  bahasa  Indonesia, tambahan biaya atau ganti rugi itu disebut bunga . Dalam bahasa Inggris disebut interest . Sementara al-Qur`an menyebutnya riba. Bedanya  hanya  cara  pendekatan.  Bunga  dikemas sophisticate sedangkan  tuntunan  lapangan  mengharuskan  riba  dikelola tradisional .  Karena  beda  pendekatan,  tak  mungkin  bank mengganti istilah tingkat suku bunga dengan tingkat suku riba. Kesannya amat kasar. 18
Dari  segi  peminjaman,  bunga  juga  tampak  memberatkan. Pada  umumnya  bunga  diartikan  sebagai  biaya  yang  dikenakan kepada  peminjam  uang,  atau  imbalan  yang  diberikan  kepada penyimpan,  yang  besarnya  telah  ditentukan  di  muka  dalam bentuk prosentase.
Islam  melarang  riba  (bunga)  karena  al-Qur`an melarangnya.
Secara  ilmiah,  ekonomi  Islam  mencoba memberikan  jawabannya.  Ekonomi  Islam  melihat  fungsi  uang hanya sebagai alat tukar. Uang bukan benda yang memiliki nilai intrinsik  yang  melekat  pada  ujudnya. Oleh  karena  itu,  ekonomi Islam  melihat  bahwa  uang  tak  mungkin  menghasilkan  sesuatu yang produktif dari dirinya sendiri, berupa bunga. 19
Larangan riba muncul dalam al-Qur'an  pada  empat kali penurunan  wahyu  yang  berbeda-beda.  Yang pertama (ar- Ruum:  39),  diturunkan  di  Mekah,  menegaskan  bahwa  bunga akan  menjauhkan keberkahan  Allah  dalam  kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda. Kedua (an-Nisaa':  161),  diturunkan pada  masa  permulaan periode Madinah, mengutuk dengan keras praktik riba, seirama dengan  larangannya  pada  kitab-kitab  terdahulu.  Pada  tahap kedua  ini,  al-Qur'an  mengajarkan  orang  yang  mengambil  riba dengan  mereka  yang  mengambil kekayaan  orang  lain  secara tidak  benar  dan  mengancam  kedua  pihak  dengan  siksa  Allah yang amat pedih. Wahyu ketiga (Ali Imran: 130-132), diturunkan pada  kira-kira  tahun  kedua  atau ketiga Hijriah,  menyerukan kaum  muslimin  untuk  menjauhi  riba  jika mereka menghendaki  kesejahteraan  yang  diinginkan  (dalam  pengertian
18 Hertanto Widodo dkk, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil , (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 19.
19 Hamid  Basyaib  dan  Mursyidi  Prihantono, Bank  Tanpa  Bunga , (Yoyakarta: Mitra Gama Widya, 1993), hlm. 83.
Islam yang sebenarnya). Wahyu keempat (al-Baqarah: 275- 281), diturunkan  menjelang  selesainya  misi  Rasulullah  SAW, mengutuk  keras  mereka  yang  mengambil  riba,  dan  menuntut kaum  muslimin  agar menghapuskan  seluruh hutang- piutang  yang  mengandung  riba, menyerukan  mereka  agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.
Rasulullah  SAW  juga  mengutuk,  dengan  menggunakan kata-kata  yang  sangat  terang,  bukan  saja  mereka  yang mengambil riba, tetapi juga mereka yang memberikan riba dan para  penulis  yang  menuliskan  transaksi  atau  saksinya.  Bahkan, Beliau  menyamakan  dosa  orang  yang mengambil  riba  dengan dosa  orang  yang  melakukan  zina  36  kali  lipat atau  setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri. 20
Bank  Syari'ah  identik  dengan  bank  tanpa  bunga.  Bank syari'ah  dalam  operasionalnya  menggunakan  prinsip bagi  hasil (profit  and  loss sharing).
Bagi  hasil  itulah  yang membedakannya dengan bank konvensional  yang menggunakan  bunga  bank.  Dalam  dunia  perbankan di Indonesia  penggunaan  bunga  bank  yang  pada  masa dulu diperbolehkan,  untuk  saat  ini  sudah  tidak  relevan  lagi, karena  saat  ini  di Indonesia  sudah  berdiri bank-bank syari'ah sehingga keadaan tidak terpaksa (dharurat) lagi. Sidang  ijtima'  komisi  fatwa  MUI  pada  tanggal  14-16 Desember  2003  memutuskan  bahwa  bunga  bank  adalah  riba, dan  riba  hukumnya  haram. Fatwa  MUI  ini  telah diprediksikan tidak akan berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, karena peredaran uang bank syari'ah di Indonesia hanya  beberapa  person  saja  dibandingkan  dengan  peredaran uang di bank konvensional. Mungkin terjadi pergeseran ekonomi akibat  fatwa  MUI  itu,  tetapi  fatwa itu  tidak  akan  mengganggu perekonomian di Indonesia.
Memang,  untuk  sampai  pada  kehidupan  ekonomi  yang bebas bunga  tidak  semudah  membalikkan  telapak tangan, karena itu dibutuhkan kerja keras dengan waktu yang tak terbatas. Ekonomi bebas bunga memang bukan utopia. Pada akhirnya,  harapan  akan  bebas  bunga  atau  tetap  berada  dalam jerat  bunga,  pilihannya  tinggal  bergantung  pada  kesungguhan
20 Umer  Chapra, Sistem  Moneter  Islam, (Jakarta:  Gema  Insani  Press,
2000), hlm. 21.
Udiyo Basuki: Dinamika Bank Syari’ah dalam…
298
dan dedikasi umat Islam sendiri.

## 2. Dampak Positif Dihapuskannya Bunga
Sebagai  ganti  dihilangkannya  bunga  pada  bank Islam, diperkenalkan  sistem  bagi  hasil  yang  disebut musyarakah (partnership), yakni kerja sama usaha bisnis yang dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih; giradh  (dormant partnership), sebuah  kerja  sama  antara  kedua  pihak  di  mana pemilik  modal  memberikan  dananya  kepada  suatu  usaha patungan yang  keuntungannya  dibagi  diantara  para investor. 21
Dengan  dihapuskannya  sistem  bunga  dan  digantikannya dengan sistem  bagi  hasil,  maka  apabila  bank  Islam  telah berkembang dalam jumlah yang cukup berarti diperkirakan perekonomian  akan  dapat tumbuh  dengan  pesat  dengan dampak inflasi yang rendah. 22
Dengan  dihapusnyaa  bunga  dan  melalui  fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil (al-mudharabah dan al-musyarakah), maka masyarakat mempunyai kesempatan yang  luas  untuk  berusaha  sehingga  menumbuhkan  ladang- ladang  usaha  baru.  Berkembangnya  ladang-ladang  usaha  baru akan  membuka  lebih  banyak  lagi  kesempatan untuk meningkatkan  pendapatan  perkapita  penduduk  yang pada gilirannya  akan  meningkatkan  produksi  dan pertumbuhan ekonomi. 23
Hapusnya bunga berarti juga hapusnya dorongan inflasi yang di akibatkan oleh digeserkannya biaya bunga bank kepada nasabah  yang  pada  gilirannya  akan  menggeserkannya  pula kepada  harga  jual  barang  atau  jasa.  Ditambah  dengan penggunaan  fasilitas  pembiayaan  investasi  yang  meningkatkan produksi serta fasilitas pembiayaan perdagangan (al-murabahah
dan al-ba'iu  bi  tsaman  ajil) yang  memperlancar  dan mempercepat  arus  barang,  penyebab  inflasi  baik  yang disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat (demand pull Inflation) maupun yang disebabkan oleh dorongan naiknya
21 Abdurrahman I. Doi, Shariah:The Islamic Law , (Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 1991), hlm. 364-367.
22 Karnaen  Purwaatmadja, Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: Kencana,1992), hlm. 49.
23 Ibid.
299
harga karena kelangkaan (cost push inflation) dapat dikurangi. 24 Praktik-praktik  ekonomi  yang  dilarang,  akan  tetap  dapat berjalan apabila umat Islam tidak menjalankan secara istiqomah terhadap  konsep bank  bagi  basil  atau  bank  syari'ah.  Oleh karena  itu,  kehadiran  bank syari'ah  dalam  percaturan perekonomian nasional amat menjadi penting. Dengan kata lain relevansi  bank  syari'ah  dengan  perekonomian Indonesia  yang sedang  membangun  sangat  tinggi  dan  jauh  lebih  tinggi dari bank konvensional. Sehingga tumbuh dan berkembangnya bank syari'ah  di  Indonesia,  dalam  rangka  memperkecil  terjadinya praktik  riba,  seharusnya  tidak  semata-mata  bersifat  emosional tetapi  lebih  banyak bersifat  rasional  dan  konsepsional untuk  membantu  upaya pembangunan.  Sebab  dengan jumlah bank syari'ah yang cukup berarti dan dioperasionalkan dengan  baik  akan  mampu  mendukung  upaya  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi,  pemerataan  pembangunan  dan  hasil- hasilnya, serta stabilitas nasional yang mantap. 25

## C. Peran Bank Syari'ah dalam Perekonomian
Bank  Islam  atau  bank  syari'ah  adalah  lembaga  keuangan yang usaha  pokoknya  memberikan  pembiayaan  dan  jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan  dengan  prinsip  syari'at Islam.  Dengan  kata  lain  bank syari'ah  yang  biasa  disebut dengan  bank  tanpa  bunga,  adalah  lembaga keuangan  atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis.
26
Perbankan syari'ah dalam dikenal sebagai Islamic Banking atau  juga  disebut  dengan Interest  Free  Banking. Pengistilahan dengan  menggunakan  kata Islamic tidak  dapat  dilepaskan  dari asal  usul  sistem  perbankan  syari'ah  itu  sendiri.  Bank  syari'ah pada  awalnya  dikembangkan  sebagai  suatu  respon  dari kelompok  ekonomi  dan  praktisi  perbankan  muslim  yang berupaya  mengakomodasi  desakan  dari  berbagai  pihak  yang menginginkan  agar  tersedia  jasa  transaksi keuangan  yang dilaksanakan  sejalan  dengan  nilai  moral  dan  prinsip-prinsip
24 Ibid.
25 Muhammad, Manajemen  Bank  Syariah ...hlm.  61.  Muhammad,
Sistem  dan  Prosedur  Operasional  Bank  Syariah, (Yogyakarta:  UII  Press, 2000), hlm. 66.
26 Muhammad, Manajemen Bank Syariah ...hlm. 13.
Udiyo Basuki: Dinamika Bank Syari’ah dalam…
300
syari'ah  Islam.  Utamanya  adalah  berkaitan  dengan  pelarangan praktek  riba,  kegiatan maisir (spekulasi)  dan gharar (ketidakjelasan). 27
Dewasa  ini  perekonomian  Indonesia  telah  menuju pada globalisasi  penuh,  sehingga  perekonomian  terbuka sangat menjiwai perilaku bank di Indonesia. Apabila perbankan secara  internasional  telah  memilih  sistem  bunga,  maka keberadaan sistem bank tanpa bunga secara makro akan sangat bertentangan  dengan  kondisi  perekonomian  tertutup,  atau dalam  kondisi  perekonomian  terbuka  bila semua  lembaga keuangan menganut sistem tanpa bunga juga. 28
Gagasan  mendirikan  bank  Islam  muncul  dari  rasa  tidak puas terhadap  pelaksanaan  konsep  ekonomi  modern  yang dianggap  tidak berhasil mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi.  Di  dunia  Islam, termasuk  Indonesia,  masih  terasa adanya  kesenjangan  sosial  yang  makin  lebar  antara  yang berpunya  dan  tak  berpunya,  dan  terjadinya  eksploitasi  mereka yang  memiliki  modal  dan  keterampilan  terhadap  lapisan  sosial yang tidak memiliki modal dan keterampilan itu. 29
Secara  ideal,  aturan  hukum  Islam  di  bidang  ekonomi bermaksud untuk  mewujudkan  keadilan  ekonomi,  pemerataan, dan  tidak  adanya kesenjangan  ekonomi  serta  hilangnya eksploitasi  lapisan  berpunya terhadap  lapisan  tak  punya. Diharamkannya  riba  dalam  hukum  Islam  karena  praktik semacam  itu  merupakan  eksploitasi  manusia  atas  sesama manusia.  Prinsip  ini  pula  yang  dijadikan  acuan  dalam menghapus praktik bunga pada bank Islam . 30
Perkembangan bank syariah dari waktu ke waktu semakin menunjukkan  peningkatan  yang  pesat.  Selain  dari  jumlah nasabah  yang terus  bertambah,  jumlah capital  Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK/FDR), dana pembiayaan UKM,  bahkan  bagi  hasil  yang diterima  deposan  bank  syari'ah dapat  mengalahkan  atau  mengungguli bank  konvensional. Oleh  karena  itu  bank  syari'ah  diharapkan  dapat menjadi solusi  teraman  bagi  perekonomian  umat  Islam  pada  khususnya
27 Ibid.
28 Hamid Basyaib dan Mursyidi Prihantono, Bank Tanpa Bunga ..., hlm.
99. 29 Sudirman  Tebba  (Ed.), Perkembangan  Mutakhir  Hukum  Islam  di Asia Tenggara , terj. Hendro Prasetyo, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 15.
30 Ibid .
maupun  dapat  menciptakan  suasana  yang  kondusif  bagi perekonomian negara.
Suatu  kemajuan  yang  cukup  menggembirakan,  menjelang abad  XX  terjadi  kebangkitan  umat  Islam  dalam  segala  aspek. Dalam  sistem keuangan,  berkembang  pemikiran-pemikiran yang  mengarah  pada reorientasi  sistem  keuangan,  yaitu dengan  menghapuskan  instrumen  utamanya  `bunga'.  Usaha tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  mencapai  kesesuaian  dalam melaksanakan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam  yang  mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.
Keberadaan  perbankan  Islam  di  Indonesia  telah mendapatkan  pijakan  kokoh  setelah  lahirnya  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  yang  direvisi  melalui  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  yang  dengan  tegas mengakui  keberadaan  dan  berfungsinya Bank  Bagi  Hasil  atau Bank  Islam.  Dengan  demikian,  bank  ini  adalah yang beroperasi  dengan  prinsip  bagi  hasil.  Bagi  hasil  adalah  prinsip muamalah  berdasarkan  syari'ah  dalam  melakukan  kegiatan usaha bank. 31
Peran  perbankan  syari'ah  terhadap  sektor  riil  sangat besar karena  memang  perbankan  syari'ah  inti  bisnisnya  ke sektor  riil.  Tetapi  kemampuan  perbankan  syari'ah  dalam menyalurkan  pembiayaan  bentuk mudharabah masih  kecil. Mudharabah itu  masih  seperti  tabir  psikologis  antara  banker dengan mudharib (pengelola dana), padahal inti dari perbankan Islam  adalah  dalam  hal mudharabah (bagi  hasil), murabahah (jual  beli)  justru  mestinya  sampingan.  Tetapi  kondisi  di Indonesia terbalik,  hal  itu  karena  memang  kondisi  perbankan syari'ah  belum mernungkinkan  untuk  itu,  jadi  terpaksa  agar profit  menarik  atau  bagi hasil  yang  bagus, murabahah dulu dikerjakan.

## D.Dimensi Hukum Perbankan Syari’ah: PenyelesaianSengketa 1. Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Melalui
Non-Litigasi Secara umum penyelesaian sengketa dapat dikelompokkan dalam dua upaya yaitu litigasi dan nonlitigasi. Berdasarkan Pasal 58  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa  proses  penyelesaian  sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara yaitu melalui
31 Muhammad, Manajemen Bank Syariah ,...hlm. 15.
Udiyo Basuki: Dinamika Bank Syari’ah dalam…

## 302
arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Selanjutnya Pasal  59  undang-undang  ini  memberi  dasar  hukum  bagi arbitrase dan Pasal 60 menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dapat dilakukan  melalui  upaya  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun prosedur beracara dalam arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam undang-undang sebagaimana ditunjuk Pasal 61 undang-undang ini. Pasal  58  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 secara jelas  menyebutkan  bahwa  sengketa  perdata  dapat  juga diselesaikan  di  luar  pengadilan  negara.  Kata-kata  “sengketa perdata”  dalam  pasal  tersebut  jelas  sekali  juga  mengakomodasi sengketa  ekonomi  syariah maupun  perbankan  syari’ah  sebagai bagian sengketa perdata sebagaimana Pasal 49 huruf i Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  yang  dilanjutkan  dalam penjelasannya.  Kemudian  kata-kata  “pengadilan  negara”  dalam pasal tersebut dapat merujuk pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 juntco Pasal  25  ayat  (1)  dan  (3)  Undang-Undang Nomor  48 Tahun  2009. Pasal  tersebut  menyebutkan  bahwa  sistem kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Dari  sana  tampak  jelas bahwa Peradilan Agama adalah bagian dari peradilan negara. 32 Selanjutnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: 33 Pertama dengan  cara  arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian  suatu  sengketa perdata  di luar pengadilan yang didasarkan    pada  perjanjian    arbitrase  yang    dibuat    secara tertulis    oleh    para  pihak  yang  bersengketa.  Arbitrase  yang
32 Rimdan, Kekuasaan  Kehakiman  Pasca-Amandemen  Konstitusi , (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 23.
33 A.  Mukti  Arto, Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia:  Kajian  Historis,  Filosofis,  Ideologis,  Yuridis,  Futuristis, Pragmatis , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 184.
dimaksud dalam  ketentuan  ini  termasuk juga arbitrase syariah. Adapun dalam  perspektif  Islam,  arbitrase  dapat  dipadankan dengan  istilah    “tahkim”.  Secara  umum,  tahkim  memiliki pengertian yang sama dengan  arbitrase  yang  dikenal  dewasa ini    yakni    pengangkatan  seseorang    atau    lebih    sebagai    wasit oleh    dua    orang    yang    berselisih  atau    lebih,    guna menyelesaikan  perselisihan  mereka  secara  damai, orang yang menyelesaikan  disebut  dengan  “hakam”.  Dalam  arbitrase,  para pihak  memilih  sendiri  pihak  yang  bertindak sebagai  hakim  dan hukum yang diterapkan.
Adapun  produk  hukum  dari  arbitrase  berupa  putusan arbitrase.  Putusan    arbitrase    bersifat    final    dan    mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak.  Putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila para    pihak    tidak    melaksanakan    putusan  arbitrase    secara sukarela,    maka  putusan    dilaksanakan  berdasarkan    perintah ketua pengadilan negeri atas  permohonan  salah  satu  pihak yang  bersengketa.  Sedangkan  arbitrase  syariah  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah lebih merujuk kepada Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  sebagai representasi  dari  eksistensi  MUI  yang  putusannya  sama  halnya dengan  arbitrase  secara  umum.  Badan    Arbitrase    Syariah Nasional    (Basyarnas)    adalah  lembaga    hakam    (arbitrase syariah)  satu-satunya  di  Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang  timbul  dalam  bidang perdagangan,  keuangan,  industri, jasa dan lain-lain. 34
Dasar  hukum  keberadaan  Basyarnas  sendiri  sejauh  ini masih  belum  kokoh  padahal  sesungguhnya  Basyarnas berhubungan nasab dengan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dapat bernaung dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah khususnya  sebelum  putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012. Basyarnas  sendiri  masih  berdasar  pada  SK  Dewan  Pimpinan MUI  No.  Kep-09/MUI/XII/2003  tanggal  24  Desember 2003 tentang  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional.  Adapun  ketentuan- ketentuan prosedur beracara dalam arbitrase dapat dibaca lebih detail  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang
34 A. Mukti Arto, Peradilan
Agama dalam Sistem Ketatanegaraan... hlm. 186.
Udiyo Basuki: Dinamika Bank Syari’ah dalam…
304
Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  beberapa fatwa DSN-MUI tentang arbitrase syariah. 35
Kedua dengan  cara  alternatif  penyelesaian  sengketa. Alternatif    penyelesaian    sengketa    merupakan    lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui prosedur yang    disepakati    para    pihak,    yakni    penyelesaian  di    luar pengadilan    dengan    cara    konsultasi,    negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berbeda halnya dengan arbitrase, alternatif  penyelesaian  sengketa  melahirkan  produk  hukum berupa  kesepakatan  tertulis  yang  selanjutnya  bersifat  final  dan mengikat  para  pihak  untuk  dilaksanakan  dengan  itikad  baik. Selain  itu  juga  wajib  didaftarkan  di Pengadilan Negeri dalam waktu  paling  lama  tiga  puluh  hari  sejak  penandatanganan  dan wajib  selesai  dilaksanakan dalam  waktu  paling  lama  tiga  puluh hari  sejak  pendaftaran.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  ini ditujukan untuk penyelesaian sengketa secara damai, atau win- win solution . 36

## 2. Penyelesaian  Sengketa Perbankan Syariah  Melalui
Litigasi Pasal  49  huruf  i  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 secara jelas menentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,  dan menyelesaikan perkara di tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang  ekonomi  syariah.  Berdasarkan  penjelasan  huruf  i  pasal tersebut terdapat sebelas bagian mulai dari bank syariah sampai bisnis  syariah.  Penegasan  sebelas (11) bidang  tersebut  tidak bersifat limitatif melainkan penegasan bidang-bidang di luar itu masih  belum  secara  eksplisit,  sehingga  masalahnya  adalah apakah  pengadilan  agama  berwenang  mengadilinya.  Penjelasan pasal tersebut juga memperluas cakupan kewenangan peradilan agama  terkait  pemaknaan  subjek  hukum  yang  mengatakan “antara orang-orang yang beragama Islam”. 37
Penjelasan  tersebut  berbunyi  “Yang  dimaksud  dengan antara  orang-orang  yang  beragama  Islam adalah  termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan
35 Ibid ., hlm. 187.
36 Ibid ., hlm. 190.
37 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan  Masalah-masalah  yang  Praktis ,  (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2006), hlm. 24.
diri  dengan  sukarela  kepada  hukum  Islam  mengenai  hal-hal yang  menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama  sesuai  dengan ketentuan Pasal ini”. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa  yang  tunduk  dan  dapat  ditundukkan  ke  dalam kewenangan  lingkungan  peradilan  agama  tidak  lagi  terbatas pada  mereka  (person/badan  hukum)  yang  beragama  Islam melainkan  juga  termasuk  mereka  yang  beragama  lain (nonmuslim), yang menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum  Islam  dalam  hal  yang  menjadi  kewenangan  lingkungan peradilan agama. 38 Seorang atau badan hukum itu dalam hal ini dianggap  menundukkan  diri  terhadap  hukum  Islam  apabila  ia melakukan  kegiatan  usaha  di  bidang  ekonomi  yang  didasarkan prinsip syariah. 39
Berdasar  paparan  di atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama saat ini tidak  lagi  hanya  terbatas  pada  sengketa  yang  terjadi  diantara orang Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara  orang  Islam  dengan  non-Islam  atau  antar  orang  non- Islam  dengan  lembaga  (institusi  Islam),  dan  bahkan  termasuk juga  sengketa  antara  sesama  orang  non-Islam  sekalipun sepanjang  sengketa  tersebut  termasuk  dalam  ruang  lingkup bidang-bidang  yang  menjadi  kewenangan  lingkungan  peradilan agama  sebagaimana  tersebut  dalam Pasal  49  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 40
Selain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat juga aturan  yang  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  di  pengadilan  agama, yaitu Pasal  55  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan:
(1) Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam    hal    para    pihak    telah    memperjanjikan penyelesaian sengketa  selain  sebagaimana  dimaksud
38 Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  (Jakarta:Rajawali Press, 2008), hlm. 22.
39 Ibid .
40 Sugihanto,  “Kompetensi  Pengadilan  Agama  di  Bidang  Ekonomi Syariah”, Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, hlm. 20.
Udiyo Basuki: Dinamika Bank Syari’ah dalam…
306
pada  ayat  (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
Berdasarkan  ayat-ayat  di  atas  secara  jelas  bahwa penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  adalah  kewenangan absolut  pengadilan  agama.  Selanjutnya  dalam  hal  jangkauan kewenangan  lingkungan  peradilan  agama  dalam  menyelesaikan sengketa  ekonomi  (perbankan)  syariah  harus  tunduk  pula  pada ayat (2). Ayat (2) ini sesungguhnya menunjukkan pada ada atau tidaknya klausula arbitrase. Apabila dalam akad usaha ekonomi syariah  yang  dilakukan  terdapat  klausula  arbitrase  sebelumnya maka  hal  tersebut  menjadi  undang-undang  bagi  para  pihak, tentunya  klausula  arbitrase  yang  dimaksud  adalah  klausula arbitrase  yang  sah.  Konsekuensi  yuridis  keberadaan  klausula arbitrase  ini  adalah  penyelesaian  sengketa  harus  dilakukan melalui forum arbitrase sesuai isi akad tersebut.
41
Terlepas dari adanya klausula arbitrase, pengadilan agama dalam proses  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah menggunakan  hukum  acara  perdata  sebagaimana  hukum  acara perdata  yang  berlaku  pada  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dan tentunya tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah. 42 Dengan  demikian dalam  peradilan  agama  dalam  menangani  perkara-perkara dalam bidang ekonomi syariah umumnya dan perbankan syariah khususnya,  sejak  dari  tahap  awal  pemeriksaan  hingga  akhir putusan  dijatuhkan,  secara  garis  besar  berlaku  ketentuan- ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  RBg  (Recht  Reglement Buitengewesten), HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement), Rv (Reglemen  op de  Rechtsvordering),  KUHPerdata,  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang  Nomor  49 Tahun  2009 tentang  Peradilan Umum,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Mahkamah  Agung,  serta  beberapa  peraturan  lain  yang  terkait
41 Wawan Kurniawan, “Reformasi Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum  Islam  di  Indonesia”, Disertasi Program  Pascasarjana  UIN  Sunan Gunung  Djati  Bandung,  2012,  hlm.  35.  Wawan  Kurniawan, Periodisasi Perkembangan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Rajawali,2012),    hlm.
35. 42 Ahmad Zainal Fanani, Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik , (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 211.
307
dengan itu. 43

## 3. Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012
Keberadaan MK sejak satu dekade terakhir sebagai bagian dari  lembaga  pelaksana  sistem  kekuasaan  kehakiman  yang sejajar  kedudukannya  dengan  Mahkamah  Agung  telah memberikan banyak perubahan sistem hukum di Indonesia, tak terkecuali  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait ekonomi  syariah  dan  dalam  hal  ini  adalah  perbankan  syariah. Sebagaimana permohonan  uji  materil Undang-Undang Nomor 21  Tahun   2008  tentang  Perbankan  Syariah   yaitu Pasal   55 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  yang  mengatur  tentang  penyelesaian sengketa  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28D  ayat (1)  kemudian  melahirkan  putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012 dengan amar putusan:
Mengadili, Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
1.1 Penjelasan Pasal 55  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  94, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4867) bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2 Penjelasan Pasal 55  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008  Nomor  94, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4867)  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat;
2. Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak  permohonan  Pemohon  untuk  selain  dan selebihnya.
Sebelum  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah,  penyelesaian  sengketa pada  umumnya  dilakukan  dengan  cara  arbitrase  melalui lembaga  arbitrase  syariah  yaitu  Badan  Arbitrase  Muamalah Indonesia  (BAMUI)  yang  kemudian  disebut  Badan  Arbitrase
43 Ibid.
Udiyo Basuki: Dinamika Bank Syari’ah dalam…

## 308
Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini tidak lain karena  rata-rata akad    (perjanjian)    antara    Bank    Syariah  dengan    nasabahnya selalu    mencantumkan arbitration clause dan    biasanya apapun    putusan    dari    Basyarnas    ini bersifat final dan
binding atau sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri. 44 Wacana  hukum  baru terjadi  setelah  diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  atas Undang-undang    Nomor    7 Tahun    1989    tentang    Peradilan Agama. 45 Kemunculan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tampak  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  perkara-perkara ekonomi  syariah  merupakan  kewenangan  absolut  lingkungan peradilan  agama  sesuai Pasal  49  huruf  i  termasuk  perbankan syariah. Kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2008  secara  jelas  memunculkan dispute  settlement option (pilihan  penyelesaian  sengketa), 46 antara  litigasi  dengan litigasi  atau  litigasi  dengan  nonlitigasi  yang  termasuk  di dalamnya  boleh  dilakukan  pada  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan  umum.  Maka  di  sini  sesungguhnya  menunjukkan dilema  tentang  pemisahan  kewenangan  absolut  lingkungan peradilan  yakni  terkait  keberadaan  dua  lingkungan  peradilan dengan  kewenangan  absolut  yang  berbeda  yaitu  lingkungan peradilan  umum  dan  lingkungan  peradilan  agama.  Hal  inilah kemudian  yang  dijawab  oleh  putusan  MK  Nomor  93/PUU- X/2012  yang sesungguhnya sama sekali  masih  menyisakan dilema tersendiri.
47
Hal  ini  memiliki  konsekuensi  yaitu  apakah  keberadaan putusan  MK  ini  dapat  menjadi  dasar  hukum  bagi  pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menolak menyelesaiakan  perkara  ekonomi  syariah  yang  diajukan kepadanya  apabila  tertuang  dalam  akad  perjanjian  sebelum sengketa ekonomi tersebut terjadi. Hal ini mungkin saja terjadi
44 Muhammad  Iqbal, Hukum  Islam  Indonesia  Modern:  Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia , (Jakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 12. 45 Ibid. 46 Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3  Tahun  2006:  Sejarah,  Kedudukan  dan  Kewenangan, (Yogyakarta:  UII Press, 2007), hlm. 20.
47 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , (Jakarta: Prenada, 2012), hlm. 13.
karena  subjek  sengketa  ekonomi  syariah  sebagaimana dipaparkan dalam uraian sebelumnya tidak terbatas orang Islam saja,  melainkan  bagi  siapa  saja  yang  tunduk  atau  mengikatkan diri secara sukarela kepada hukum Islam/prinsip syariah. Maka dalam  hal  ini  kedudukan  akad  menjadi  posisi  krusial  yang menjadi sentral persoalan. 48
Terkait  posisi  sentral  akad  dalam  persoalan  di  atas  maka kejelasan  kedudukan  akad  dalam  suatu  transakasi  sangatlah penting. Akad  ialah  suatu  perjanjian  yang  dilandasi  dengan konsensus (kesepakatan)  antara   dua   pihak  atau  lebih   yang mengikat    kedua    belah    pihak  tersebut    dan    menimbulkan akibat    hukum    bagi    pihak-pihak    yang    melakukan  perjanjian tersebut  serta  bagi  objek  yang  diperjanjikannya. 49 Akad    dalam kajian  hukum  perdata  sering  dipersamakan  dengan perikatan atau    perjanjian    dan  pengaturannya  terdapat  dalam  Buku  III Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata    ( Burgerlijk    Wetboek ) yang    berbicara  mengenai    perikatan    ( Van    Verbintenissen ). 50 Para  pakar  sepakat  bahwa,  khusus    dalam    kajian    hukum perikatan  undang-undang  dan  perjanjian  sama  kedudukannya sebagai sumber perikatan. 51
Akad  dalam  kedudukannya  sebagimana  dikemukakan  di atas,  mutlak  ditinjau  pembuatannya.  Dalam  pembuatan  akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Pada posisi  inilah  akad  dalam  pengertian  perjanjian    tertulis    yang tidak  bertentangan dengan  prinsip  syariah  dan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  tidak  boleh  bertentangan dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006.  Dengan  kata lain, penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  khususnya perbankan  syariah  jika  melalui  litigasi  maka  yang  harus berwenang  adalah  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan agama.  Adapun  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum tidak  berwenang  sama  sekali.  Hal  inilah  yang  sesungguhnya menjadi esensial permohonan untuk uji materil muatan Pasal 55 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
48 Ibid .
49 Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia ..., hlm. 15.
50 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia , (Jakarta: Prenada, 2010), hlm. 5.
51 Subekti, Hukum Perjanjian , (Yogyakarta: Intermedia, 2006), hlm. 5.
Udiyo Basuki: Dinamika Bank Syari’ah dalam…
310
Adapun  mengenai  kepastian  hukum,  secara  otomatis tercapai  apabila  dalam  pembuatan  akad  tidak  bertentangan dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006.  Maka  secara tidak  langsung  keberadaan  putusan  MK  tersebut  memperjelas persoalan  sentral  akad  sebagi  titik  permasalahan  dan  dengan sendirinya menunjukkan kepastian hukum.

## E. Penutup
Bank syari'ah kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Perkembangan  perbankan  syari'ah  yang  pesat  serta  pelajaran yang  diberikan  oleh  krisis  keuangan  yang  terjadi  pada  tahun 1997,  telah memunculkan  harapan  baru  dari  sebagian masyarakat  bahwa pengembangan  ekonomi  syari'ah merupakan  suatu  solusi  bagi peningkatan  ketahanan ekonomi nasional, disamping untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Dikeluarkannya  fatwa MUI  yang  menegaskan bahwa bunga  sama  dengan  riba  dan  riba  itu  bagaimanapun jenisnya tetap haram hukumnya, maka diharapkan umat Islam dapat  menerapkan perekonomian  yang  bebas  bunga. Meskipun demikian perekonomian bebas bunga hanya akan berhasil  bila  diyakini  dan  berasal  dari masyarakat  itu sendiri, bukan ditentukan oleh pihak lain.
Relevansi  bank  syari'ah  terhadap  perekonomian Indonesia sebagai  negara  yang  sedang  membangun  sangat tinggi.  Hal  ini  dapat dilihat  secara  nyata  dalam perkembangannya,  bank  syari'ah  mendapat  kepercayaan  dari masyarakat luas terutama umat Islam. Dari sisi hukum, sengketa yang mungkin lahir dalam kegiatan ekonomi syariah, khususnya perbankan  syari’ah,  setelah  mandatnya  diperluas  maka penyelesaiannya dilakukan dalam lingkungan Peradilan Agama. Wallahu’alam bishawab.

## Daftar Pustaka
Anshori,  Abdul  Ghofur, Peradilan  Agama  di  Indonesia  Pasca UU  No.  3  Tahun  2006:  Sejarah,  Kedudukan  dan Kewenangan, Yogyakarta: UII Press, 2007. Antonio,  Muh.  Syafi’i, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik , Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
311
Arto, A. Mukti, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia:  Kajian  Historis,  Filosofis,  Ideologis,  Yuridis, Futuristis, Pragmatis , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Basyaib,  Hamid  dan  Mursyidi  Prihantono, Bank  Tanpa  Bunga , Yoyakarta: Mitra Gama Widya, 1993.
Bisri,  Cik  Hasan, Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  Jakarta: Rajawali Press, 2008.
Chapra,  Umer, Sistem  Moneter  Islam, Jakarta:  Gema  Insani Press, 2000.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  Al-Qur’an  dan Terjemahnya, Jakarta: Depag, 1995. Djazuli,  A., Kaidah-kaidah  Fiqh:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam dalam  Menyelesaikan  Masalah-masalah  yang  Praktis , Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
Doi, Abdurrahman I., Shariah:The Islamic Law , Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 1991. Emerson,  Joni  dkk  (ed.), Perspektif  Hukum  Bisnis  Indonesia pada  Era  Globalisasi  Ekonomi, Yogyakarta:  Genta  Press,
2007.
Esposito,  John  L., Ensiklopedi  Oxford  Dunia  Islam  Modern , Jakarta: Mizan, 2001.
Fanani, Ahmad Zainal, Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik , Bandung: Mandar Maju, 2012.
Iqbal, Muhammad, Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran  dari  Fiqh  Klasik  ke  Fiqh  Indonesia ,  Jakarta: Graha Ilmu, 2012. Kansil,  C.S.T., Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2013. Kurniawan,  Wawan,  “Reformasi  Hukum  Kewarisan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012.
Kurniawan,  Wawan, Periodisasi  Perkembangan  Hukum  Islam di Indonesia , Jakarta: Rajawali, 2012. Mafiah,  Yeni  dan  Udiyo  Basuki,  “Seputar  Bunga  dan  Bank Syariah  serta  Relevansinya  dengan  Perekonomian Indonesia: Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Kosmik Hukum Vol. 4 No. 2 Juni 2004. Manan,  Abdul, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , Jakarta: Prenada, 2012.
Udiyo Basuki: Dinamika Bank Syari’ah dalam…
312
Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2008. Mingguan  Berita  Ekonomi  dan  Bisnis Warta Ekonomi, No. 19/X/28 September 1998.
Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah , Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002. Muhammad, Sistem  dan  Prosedur  Operasional  Bank  Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2000. Pujiyono, Eksistensi  Model  Penyelesaian  Sengketa  antara Nasabah  dan  Bank  Syariah  di  Indonesia ,  Solo:  Smart Media, 2013.
Purwaatmadja,  Karnaen, Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam , Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1992.
Purwaatmadja, Karnaen, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana,1992.
Purwoatmodjo,  JD  Sihombing    dkk, Pengantar  Ilmu  Hukum , Surakarta: FH UNS, 1990.
Rahardjo,  Handri, Hukum  Perjanjian  di  Indonesia ,  Jakarta: Prenada, 2010. Rahardjo,  Muh.  Dawam, Islam  dan  Transformasi  Sosial Ekonomi , Jakarta: Lembaga Agama Dan Filsafat, 1999. Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi , Jakarta: Kencana, 2013.
Subekti, Hukum Perjanjian , Yogyakarta: Intermedia, 2006. Sudarsono,  Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah: Deskripsi  dan  Ilustrasi, Yogyakarta:  Ekonisia  FE  UII,
2005.
Sugihanto,  “Kompetensi  Pengadilan  Agama  di  Bidang  Ekonomi Syariah”, Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011. Suyatno, Thomas, Kelembagaan Perbankan , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Syahrani,  Riduan, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991.
Tebba, Sudirman (Ed.), Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara , terj. Hendro Prasetyo, Bandung: Mizan,
1993.
Widodo, Hertanto dkk, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil , Bandung: Mizan, 1999.
313
Zuhri,  Muh., Riba  dalam  al-Qur’an  dan  Masalah  Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008    tentang  Perbankan
Syariah
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah
Agung
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  Undang-Undang-Undang  Nomor  49  Tahun
2009 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama