## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 8 No. 1   Januari – Maret 2023:   12 - 22
https://online-journal.unja.ac.id/jaku
RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk: 11 Juli 2023 Artikel Diterima: 31 Juli 2023

## THE ROLE OF WHISTLEBLOWING IN FRAUD PREVENTION MANAGEMENT
VILLAGE FUNDS IN JAMBI PROVINCE
PERAN WHISTLEBLOWING DALAM PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN
DANA DESA   DI PROVINSI JAMBI
Oleh:
Iskandar Sam 1) , Ratih Kusumastuti* 2) , Derist Touriano 3)
1&2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi - Indonesia
3) Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu dan Teknik Komputer, Universitas Adiwangsa Jambi, Jambi - Indonesia
Email:  Iskandar_sam@unja.ac.id 1) ,  ratihkusumastuti@unja.ac.id* 2) , dtouriano@unaja.ac.id
* Korespondensi

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  provide  empirical  evidence  regarding  the  role  of  whistleblowing  in preventing fraud in the management of Village Funds. This research is a quantitative descriptive study. Source of data used in this research is primary data. Data collection was carried out using a survey method in the form of a questionnaire. The population in this study are villages that receive Village Funds spread across 9 districts in Jambi Province. The sample used in this study used a purposive sampling technique in 18 villages spread over 9 regencies in  Jambi  Province.  data  analysis  using  Structural  Equation  Modeling  (SEM).  The  results  of  the  study  prove  that Whistleblowing has a significant positive effect on Fraud Prevention. Then, Financial Reporting Compliance has a positive  effect  on  Fraud  Prevention.  The  results  of  the  Moderation  Test  prove  that  Morality  is  not  a  moderating variable for the whistleblowing relationship with Fraud Prevention.
Keywords:   Internal  Control  System,  Financial  Reporting  Compliance,  Organizational  Ethical  Culture,  Morality Whistleblowing, Fraud.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan memberikan bukti empiris mengenai peran whistleblowing dalam pencegahan fraud pengelolaan  Dana  Desa.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Sumber  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei berupa kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah desa-desa yang menerima Dana Desa yang tersebar pada 9 Kabupaten di Provinsi Jambi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling sebanyak 18 desa yang tersebar pada 9 Kabupaten di Provinsi Jambi . analisis data dengan menggunakan Structural Equation  Modeling  (SEM). Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  Whistleblowing  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  Pencegahan  Fraud.  Kemudian,  Ketaatan  Pelaporan  Keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  Pencegahan Fraud.  Hasil  Pengujian  Moderasi  membuktikan  bahwa  Moralitas  bukan  sebagai  variabel  pemoderasi  hubungan whistleblowing  terhadap  Pencegahan  Fraud,  Hasil  Pengujian  Moderasi  Moralitas  terbukti  sebagai  pemoderasi hubungan ketaatan pelapora keuangan terhadap Pencegahan Fraud.
Kata  kunci:  Sistem  Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan  Keuangan, Budaya Etis Organisasi,
Whistleblowing Moralitas, Fraud.

## 1.   PENDAHULUAN
Dana Desa merupakan wujud kebijakan pemerintah  yang  dilaksanakan  secara  swakelola menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal yang diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Dana Desa digunakan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan  desa,  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat, dimana dana  ini  bersumber dari  APBN  yang  diperuntukan  untuk  desa  yang ditransfer  melalui  APBD  kabupaten atau kota.
Dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  desa,  Pemerintah  mengalokasikan Dana  Desa,  melalui  mekanisme  transfer  kepada Kabupaten/Kota.  Berdasarkan  alokasi  dana  tersebut, maka  tiap  Kabupaten/Kota  mengalokasikannya  kepada setiap  desa  dengan  bebarapa  pertimbangan  yaitu  yang pertama  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk (30%),  luas wilayah  (20%),  dan  angka  kemiskinan (50%).
Pengelolaan  Dana  Desa  diatur  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  Dana  Desa  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  114  Tentang  Pembangunan  desa  yang tercantum  dalam  pasal  71  ayat  1,  dikatakan  Bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban Desa.  Hak  dan  kewajiban  tersebut  menimbulkan pendapatan,  belanja,  pembiayaan  yang  perlu  diatur dalam  pengelolaan  keuangan  desa yang  baik. Sebagaimana  fungsinya  desa  merupakan  tolok  ukur pertama  dalam  melihat  kemajuan  suatu  negara, Seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan  desa  hanya  terbatas  pada  perintah pemerintah  pusat  ataupun  daerah.  Adanya  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  desa  mulai memperlihatkan  bahwa  pemerintah  telah  memberikan perhatiannya kepada desa.
Pengelolaan Dana Desa harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip  tata  kelola  demi  terwujudnya  good governance  pemerintahan  Desa,  yaitu  dengan  prinsip tata kelola  yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan  dengan  tertib.  Pada  akhir  -  akhir  ini  fraud merupakan isu yang menarik untuk dibahas yang terjadi baik dilingkup swasta maupun pemerintahan.
Association of Certified Fraud
Examiners menggolongkan fraud dalam tiga jenis, yaitu kecurangan dalam  laporan  keuangan,  penyalahgunaan  aset  dan korupsi  Surjandari  dan  Martaningtyas  (2015).  Praktik korupsi  merupakan  salah  satu  jenis  fraud  yang  sering terjadi  di  sektor  pemerintahan.  Korupsi  berasal  dari bahasa  latin, Corruptio Corrumpere  yang artinya busuk, rusak,  menggoyahkan,  memutarbalik  atau  menyogok. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  tingkat korupsi  yang  tinggi.  Dihimpun  dari  Indonesian Corruption  Watch  (ICW)  menjelaskan  bahwa  terdapat 482 kasus korupsi di Indonesia yang terjadi selama tahun
2016  dengan  total  kerugian  negara  sebesar  Rp.  1,47 Triluin  (Indonesian  Corruption  Watch  2017)”. “Transparansi  Internasional  dalam  surveynya  tahun 2016  juga  menunjukkan  bahwa  Indonesia  menempati peringkat  90  dari  176  negara  yang  diukur  tingkat korupsinya dengan skor 37 (Transparency International 2016).  Di  himpun  dari  kompas.com  menunjukan  data Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang  2015-2018  terdapat  252  kasus  korupsi anggaran desa. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015 tercatat sebanyak 22 kasus korupsi. kemudian  meningkat pada tahun berikutnya dengan 48 kasus,  jumlah  ini  bertambah  hingga  hampir  dua  kali lipatnya pada tahun 2017-2018, yakni sebanyak 98 dan 96 kasus. Dari data tersebut sebanyak 214 Kepala Desa terjerat kasus korupsi sepanjang tahun 2015-2018. Pada tahun  2015  sebanyak  15  Kepala  Desa  terjerat  kasus korupsi Dana Desa. Angka ini terus meningkat pada tiga tahun  berikutnya  dimana  terjadi  peningkatan  sebanyak 61 Kepala Desa pada tahun 2016, kemudian pada tahun berikutnya meningkat menjadi 66 Kepala Desa dan pada tahun 2018  meningkat  menjadi  88  Kepala  Desa  yang terjerat kasus korupsi Dana Desa.
Reformasi  dibidang  keuangan  negara  telah dilaksanakan melalui paket Undang-Undang yang terdiri dari  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  Undang-  undang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara. Ketiganya  merupakan  landasan  dan  pedoman  agar keuangan negara dapat dikelola secara tertib, ekonomis, efisien,  efektif,  transparan  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang nomor 28  tahun  2009  mengamanatkan  untuk  mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  bebas  dan  bersih  dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Fraud adalah  kebohongan,  ketidakbenaran  yang dilakukan  sengaja  dalam  mengelola  dan  melaporkan kekayaan guna mencari keuntungan bagi seseorang atau sekelompok  orang. Fraud bagian  sebuah  pelanggaran yang  sering  terjadi  dan  dilakukan  secara  sadar  oleh sejumlah  orang  untuk  kepentingannya  sendiri  dan merugikan orang lain.
Berbagai  penelitian  sebelumnya  di  Indonesia menunjukan hasil yang berbeda - beda mengenai faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  dana  desa terkait pencegahan fraud . Seperti penelitian Wonar et al (2018) menunjukkan hasil variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa terkait  pencegahan fraud .  Sementara  Wijayanti  dan Hanafi (2018) dalam penelitiannya tentang Pencegahan Fraud Pada  Pemerintahan  Desa,  menunjukan  bahwa sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap pengecegahan fraud pada  pemerintah  desa.  Hal  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan  Saputra  (2017)  melakukan  penelitian  tentang Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa,
menunjukan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  dan kompetensi  aparatur  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  Dana  Desa.  Hasil  tersebut memperjelas  bahwa  pengendalian  intern  bukan  hanya mempengaruhi  laporan  keuangan  yang  reliable  juga menunjukkan  bahwa  pengendalian  seharusnya  efektif untuk semua operasi dalam pengelolaan keuangan desa.
Bernardin  dan  Imas  (2019)  menyatakan  bahwa “adanya  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara whistleblowing terhadap  pencegahan fraud ,  hal  ini berarti  bahwa  pengaruh whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam  interval  yang  tinggi  yakni sebesar  69,4%.  ketika whistleblowing di  suatu  instansi meningkat,  maka  pencegahan  fraud  diprediksikan  akan mengalami  peningkatan”.  Saputra  (2019)  dalam penelitiannya Whistleblowing  and  Tri  Hita Karana  to Prevent Village Fund Fraud in Bali menyatakan bahwa whistleblowing tidak  berpengaruh terhadap pencegahan fraud sedangkan  variabel  budaya  Tri  Hita  Karana berpengaruh terhadap  pencegahan fraud Dana  Desa. Adanya kesenjangan hasil dari beberapa penelitian pada variabel whistleblowing membuat peneliti tertarik untuk menambahkan variabel whistleblowing dalam penelitian ini.
Provinsi  Jambi  terdiri  dari  9  kabupaten,  2  kota madya,  141  kecamatan, 163  kelurahan  dan 1.399 desa, Fenomena  Pengelolaan  Dana  Desa  yang  terjadi  di wilayah  Provinsi  Jambi  sebagai  contoh  kasus  di Kabupaten  Muaro  Jambi  hasil  dari  pemeriksaan Inspektorat Muaro Jambi yang ada diwilayah Kabupaten Muaro  Jambi  mengenai  tata  kelola  dana  desa.  Hal  ini disampaikan oleh Kepala  Inspektorat  Kabupaten  Muaro Jambi,  Budi  Hartono  “dari  150  desa  yang  ada  di Kabupaten  Muaro  Jambi,  sudah  ada  140  desa  yang dalam  proses  audit  terhadap  penggunaan  Dana  Desa tahun  anggaran  2018,  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan dari  140  desa  terdapat  penyimpangan  yang  ditemukan pada  32  desa  di  Muaro  jambi.  Temuan  penyimpangan Dana Desa  tersebut bersifat administrasi dan pembangunan fisik.
Kasus  dugaan  korupsi  yang  dihimpun,  Kejaksaan Negeri Bungo menangani empat kasus terkait dana desa di  wilayah  kabupaten  bungo  yaitu:  kasus  Rio  (Kepala Desa)  Dusun  sungai  tembang  terkait  jembatan  tanah bekali karena pengelolaan dana desa yang menyimpang, kasus  Rio (Kepala Desa) Dusun rambah, Dusun Tanah Periuk  diberhentikan  karena  penyelewengan  dana  desa dan kepala desa dusun lubuk tenam yang mengundurkan diri juga akibat penyelewengan dana desa.
Kejaksaan  Negeri  Muaro  Jambi  melakukan pemeriksaan  dan penahanan  terhadap  Marzuki  Kepala Desa  Kasang  Lopak  Alai  Kecamatan  Kumpe  Ulu Kabupaten Muaro Jambi.  Mantan  Kepala Desa Kasang Lopak Alai, Marzuki di duga telah melakukan berbagai penyimpangan  penggunaan  Dana  Desa  tahun  anggaran 2016-2017 diantaranya  pengerjaan proyek fiktif dugaan mark  up pekerjaan  dan  kekurangan  volume  dalam pelaksaan  kegiatan sehingga  mengakibatkan  kerugian negara sebesar Rp. 516.305.813.
Berdasarkan  fenomena  dan  kasus  yang  telah diuraikan,  maka  peneliti  melakukan  penelitian  terkait Peran Whistleblowing dalam  Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Sembilan Kabupaten Provinsi Jambi.
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  memberikan  bukti empiris  pengaruh whistleblowing terhadap  pencegahan fraud pengelolaan  Dana  Desa  di  9  Kabupaten  Provinsi Jambi , Untuk  memberikan  bukti  empiris  pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa di 9 Kabupaten Provinsi Jambi , Untuk memberikan bukti empiris moralitas memoderasi whistleblowing terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana  Desa  di  9  Kabupaten  Provinsi  Jambi . Untuk memberikan  bukti  empiris  moralitas  memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa di 9 Kabupaten Provinsi Jambi.

## 2.   TINJAUAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1.   Teori Utama
2.1.1.   Teori Fraud Triangle
Teori Fraud Triangle pertama kali dikembangkan oleh Donald  Cressey  dalam  Tuanakotta (2010).  Tiga  elemen dalam  teori Fraud  Triangel terdiri  dari:  tekanan  atau motif, peluang dan rasionalisasi. Cressey menyimpulkan bahwa  individu  melakukan  kecurangan  ketika  ada  tiga faktor,  yang  pertama  kebutuhan  finansial,  kedua kesempatan  yang  dirasakan  untuk  keuntungan,  ketiga yaitu  pembenaran  pribadi  atas  tindakan  itu  untuk  diri mereka  sendiri  (Rasionalisasi).  Dalam  perkembangan selanjutnya  hipotesis  ini  lebih  dikenal  sebagai Fraud Triangle atau segitiga fraud ,
2.1.2. Whistleblowing
Whistleblowing adalah suatu sistem pengungkapan tindakan  pelanggaran  atau  pengungkapan  perbuatan yang  melawan  hukum  atau  perbuatan  lain  yang  dapat merugikan  organisasi  maupun  pemangku  kepentingan (Semendawai dkk. 2011). Dalam melakukan pengawasan  pelanggaran  pada  internal  perusahaan, dibuatlah suatu sistem pelaporan pelanggaran ( whistleblowing ).  Sistem  ini  dibuat  sebagai  salah  satu upaya  agar  siapapun  dapat  melaporkan  kejahatan  yang terjadi di internal perusahaan.
Whistleblowing ini dapat mencegah kerugian yang akan  diderita  perusahaan,  serta  untuk  menyelamatkan perusahaan.  Sistem  ini  selanjutnya  disesuaikan  dengan aturan perusahaan masing-masing dan diharapkan dapat memberikan  manfaat  bagi  peningkatan  pelaksanaan corporate governance (Semendawai, dkk.2011). Whistleblowing dapat  digunakan  oleh  siapapun  selama 24  jam/7hari  dan  dilengkapi  dengan  interviewer  yang handal.  Dalam  pelaporannya, whistleblower dapat menggunakan saluran komunikasi langsung atau khusus kepada  orang  yang  berwenang,  seperti  pemimpin eksekutif  dan  dewan  komisaris.  Pelaporan  ini  dapat
dilakukan  melalui  saluran  komunikasi  seperti  nomor telepon,  hotline  khusus  dan  email.  Saluran  komunikasi pelaporan ini perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar  sistem  pelaporan  berjalan  efektif  dan  efisien (Semendawai, dkk.2011).
Dari  beberapa  definisi  yang  telah  diuraikan tersebut,  diambil  kesimpulan  bahwa whistleblowing system merupakan  “suatu  sistem pelaporan  kecurangan oleh  pihak  dalam  perusahaan  maupun  pihak  luar perusahaan  yang  merugikan  organisasi  maupun pemangku kepentingan yang dilakukan olehkaryawannya  sendiri  maupun  pimpinannya  kepada pimpinan  organisasi  lain  maupun  lembaga  yang berwenang”.
2.1.3.   Moralitas
Menurut  Bertens  (1993)  moralitas  (dari  kata  sifat latin moralis) mempunyai arti  yang pada dasarnya sama dengan  moral.  Moralitas  adalah  sifat  moral  atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Moralitas  pimpinan  merupakan  sifat  moral  pimpinan yang  berkaitan  dengan  keputusan  baik  dan  keputusan buruk atas asas dan nilai kehidupan.
Harry  Krishna  Mulia  et  al  (2017)  memaparkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi  perilaku  etis  mereka.  Orang  yang mempunyai  level  penalaran  moral  yang  rendah berperilaku  berbeda  dengan  orang  yang  memiliki  level penalaran  moral  yang  tinggi  di saat mereka menghadapi dilema  etika,  seseorang  yang  memiliki  level  penalaran yang  tinggi  maka  individu  tersebut  semakin  mungkin untuk melakukan hal yang benar. Model  Kohlberg yang dipaparkan  dalam  Harry  Krishna  Mulia  et  al.  (2017) merupakan  salah  satu  teori  perkembangan  moral  yang banyak  digunakan  dalam  penelitian  etika.  Kohlberg (1969)  menyatakan  bahwa  ada  tiga  tahapan  dalam perkembangan  moral,  yaitu  tahapan  pra-  konvensional, tahapan konvensional dan tahapan pasca-konvensional. Individu  akan  melakukan  suatu  tindakan  karena  takut terhadap  hukum/peraturan  yang  ada  jika  berada  pada tahapan  yang  paling  rendah  (pra-konvensional).  Selain itu individu pada level moral ini juga akan memandang kepentingan  pribadinya  sebagai  hal  yang  utama  dalam melakukan suatu tindakan, Pada  tahap kedua (konvensional), individu akan mendasarkan tindakannya pada persetujuan teman-teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang ada di masyarakat. Pada tahap tertinggi  (pasca-konvensional),  individu  mendasari tindakannya dengan memperhatikan  kepentingan orang lain  dan  berdasarkan  tindakannya  pada  hukum-hukum universal.

## 2.2.   Pengembangan Hipotesis
Menurut  Widiyarta  et  al  (2017)  Hubungan  antara whistleblowing terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan  Dana  Desa  adalah  semakin  tinggi whistleblowing maka akan berdampak pada meningkatnya  pencegahan fraud dalam  pengelolaan
Dana  Desa  di  Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini  tentu mendukung  teori-teori  dari  literatur  yang  telah dipaparkan  sebelumnya.  Salah  satu  upaya  yang  dapat mencegah  terjadinya  kecurangan  adalah  dengan melakukan  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran,  tindakan  illegal  atau  tindakan  tidak bermoral  kepada  pihak  di  dalam  maupun  di  luar organisasi  atau  dikenal  dengan  upaya whistleblowing . Sistem  ini  merupakan  wadah  atau  saluran  bagi whistleblower untuk  mengungkap  dan  melaporkan tindak  kecurangan.  Tujuan dari  dilakukan  upaya pelaporan  ini  yaitu  untuk  mendeteksi,  meminimalisir dan  menghilangkan  kecurangan  yang  dilakukan  oleh pihak internal organisasi.
H1 : Whistleblowing berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa.
Menurut  Wonar  et  al  (2018)  ketaatan  pelaporan keuangan  dapat  mencegah fraud ,  semakin  taat aparatur  desa  dalam  melaporkan  keuangannya maka  semakin  tinggi  pula  pengaruhnya  terhadap pencegahan  fraud.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Oktaviani et al (2017) yang menyatakan bahwa implementasi  pengelolaan  dan  penatausahaan keuangan  desa  berpengaruh  terhadap  kelancaran administrasi pemerintah desa, yaitu mempermudah poses  realisasi  atau  pencairan  dana  tahap berikutnya,  pencegahan fraud dapat  dicegah dengan  semakin  taatnya  aparatur  desa  dalam membuat pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
H2 :   Ketaatan  pelaporan  keuangan  berpengaruh  positif terhadap  pencegahan fraud pengelolaan  Dana Desa.
Edwar et al (2019) dalam penelitiannya menjelaskan  bahwa  setiap  terjadi  peningkatan whistleblowing jika  didukung  dengan  kenaikan moralitas  diprediksi  akan  menaikan  pencegahan fraud.  moral  didefinisikan  sebagai  suatu  sikap mental  yang  dimiliki  oleh  seseorang  dalam melakukan  suatu  tindakan  baik  dalam  bekerja maupun dalam berloyalitas dalam suatu kelompok. Moralitas dapat  diukur  dari  penalaran  moral  yang didasarkan  atas  imbalan,  berbuat  baik,  menyadari suatu  kewajibannya,  penalaran  moral  didasarkan atas  hukum  dan  melaksanakan  kegiatan  sesuai dengan  kondisi  yang  sebenarnya.  Menurut  Dewi (2017)  kecurangan  akuntansi  akan  lebih  tinggi dilakukan oleh individu dengan level moral rendah disbanding  individu  yang  memiliki  level  moral tinggi,  hasil penelitian  ini  membuktikan apa  yang ada  dalam  hirarki  tahap  perkembangan  moral Kohlberg.  Semakin  tinggi  tahapan  moralitas individu  (tahapan  post-  konvensional),  semakin individu  tersebut  memperhatikan  kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individunya,  semakin  tinggi  level  moral  individu,
semakin ia berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan  melakukan  kecurangan  akuntansi yang akan merugikan banyak pihak.
H3 :  Moralitas      memoderasi      hubungan      antara whistleblowing dengan      pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa.
Hasil penelitian dari Kurniawan (2013)
menyatakan bahwa moralitas seseorang
berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  tindakan kecurangan  dalam  laporan  keuangan,  artinya semakin  rendahnya  moralitas  dari  aparatur pemerintah  maka  kecurangan  akan  semakin meningkat.  Liyanarachi  (2009)  memaparkan bahwa  level  penalaran  moral  individu  akan mempengaruhi  perilaku  etis  mereka,  Orang  yang mempunyai  level  penalaran  moral  yang  rendah berperilaku  berbeda  dengan  orang  yang  memiliki level  penalaran  moral  yang  tinggi  di  saat  mereka menghadapi  dilema  etika,  Semakin  tinggi  level penalaran moral seseorang, maka individu tersebut
semakin  mungkin  untuk  melakukan  „hal  yang benar‟,  Individu  akan  melakukan  suatu  tindakan karena  takut  terhadap  hukum/peraturan  yang  ada jika  berada  pada  tahapan  yang  paling  rendah (prakonvensional)”. Selain itu kepentingan pribadi merupakan  hal  yang  utama  bagi  individu  untuk melakukan suatu tindakan.
H4 :   Moralitas  memoderasi  hubungan  antara  ketaatan pelaporan  keuangan  dengan  pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
Objek  penelitian  ini  adalah whistleblowing , ketaatan  pelaporan  keuangan,  moralitas, pencegahan fraud pengelolaan  Dana Desa  di  9  Kabupaten  Provinsi Jambi.
Sumber: Data diolah peneliti, 2020

## Gambar 1. Model Penelitian
Populasi pada penelitian ini adalah desa-desa yang menerima Dana Desa di Provinsi Jambi yang berjumlah 1.399 desa yang tersebar pada 9 Kabupaten di Provinsi Jambi  pada  tahun  2020.  Ukuran  sampel  menjadi pertimbangan  penting  untuk  mendapatkan  jumlah sampel  yang  representatif.  Jumlah  sampel  yang diperlukan dengan estimasi maximum likelihood  yaitu antara  200-400  (Ghozali,  2011).  Selain  itu,  jumlah sampel  minimum  yang  disyaratkan  untuk  penelitian yang  menggunakan  analisis  data  dengan  model persamaan struktural yaitu 5 (lima) atau 10 kali jumlah indikator  penelitian  (Hair  Jr.  et  al.,  2010). Pada penelitian ini terdapat 43 indikator penelitian x 5 = 215, jadi minimum sample dalam penelitian ini adalah 215.
Berdasarkan sumber pengumpulan data, penelitian ini  menggunakan data primer  yang diperoleh  langsung dari  responden  dengan  menggunakan  metode  survey melalui  kuisioner  yang  diberikan  secara  langsung kepada  responden.  Teknik  analisis  data  penelitian  ini menggunakan SEM (Warp PLS).
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari;
1. Variabel Dependen
Variabel  dependen  pada  penelitian  ini  adalah pencegahan  fraud.  Menurut  Atmadja  (2017) pencegahan fraud merupakan usaha untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab akan terjadinya  suatu  perbuatan  curang  dan  akan  lebih mudah  daripada  mengatasi  apabila  kecurangan sudah terjadi. Variabel pencegahan fraud menggunakan  konsep  kuesioner  yang  digunakan Wonar et al (2018)
2. Variabel Independen Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini  adalah  whistleblowing  dan  ketaatan  laporan keuangan.
a. Whistleblowing Mark Zimbelman (2012) program
whistleblowing  yang  baik  dapat  menjadi  alat yang  sangat  efektif  dalam  mendeteksi  dan mencegah  kecurangan.  Hasil  penelitian  yang  di
lakukan  oleh  Titaheluw  (2011),  menunjukkan bahwa  sistem whistleblowing merupakan  salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya  kecurangan.  Varibael  ini  diukur dengan  instrument  dari  KNKG,  (2008)  yang terdiri  dari  tiga  dimensi  yaitu:  (1)  aspek struktural,  (2)  aspek  operasional  dan  (3)  aspek perawatan.
b.  Ketaatan Pelaporan Keuangan Variabel  Ketaatan  Pelaporan  Keuangan  di  ukur dengan  instrument  dari  penelitian  Wonar  et  al (2018)  yang  mencakup  empat  empat  dimensi yaitu:  (1)  transparansi,  (2)  akuntable,  (3) partisipatif dan (4) tertib administrasi. Skala yang digunkan adalah skala likert 7 Point.
3. Variabel Moderasi Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  moralitas.  Menurut  Kurniawan  (2013) moralitas adalah sebuah perbuatan atau tingkah laku baik atau buruk. Moral atau tingkah laku juga akan menjadi  faktor  pemicu  kecurangan.  Kecurangan
dalam  suatu  perusahaan  atau  lembaga  dipengaruhi oleh para karyawan yang bekerja.

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.   Karakteristik
Responden Penyebaran

## Kuesioner
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa,  Kepala  Seksi pada 72 Desa di 9 Kabupaten Provinsi Jambi. Kuesioner disebarkan  kepada  responden  disertai  dengan  surat pengantar  permohonan  melakukan  penelitian  dan penjelasan mengenai tujuan penelitian. Setiap responden menjawab 43 item pertanyaan yang terdiri dari 11 item mengenai  ketaatan  pelaporan  keuangan,  8  item mengenai whistleblowing ,  12  item  mengenai   moralitas dan  12  item  mengenai  pencegahan fraud .  Ringkasan jumlah  pengiriman  dan  pengembalian  kuesioner  yang menginformasikan tentang tingkat pengembalian kuesioner dijelaskan dalam tabel berikut ini.
Tabel 1. Rincian Pengembalian Kuesioner Penyebaran Kuesioner Jumlah Kuesioner yang disebar 72 desa 288 responden Kuesioner yang Kembali 241 Kuesioner yang tidak Kembali 47 Kuesioner yang dapat diolah 241 Kueisoner yang tidak dapat diolah 0 Tingkat pengembalian kuesioner 84%
Sumber: Data diolah, 2020
Berdasarkan  Tabel  1,  tingkat  pengembalian kuesioner  dari  72  desa  adalah  sebanyak  241  kuesioner (84%) dari total kuesioner yang disebarkan.

## 4.2.   Analisis SEM PLS Pengujian Full Model
Analisis  SEM  PLS  dilakukan  dalam  satu  tahapan permodelan.  Full  model  yang  melibatkan  kelima variabel penelitian, yaitu:
a.   Variabel  Pencegahan  Fraud  sebagai  variabel endogen.
b.   Variabel  Whistleblowing  dan  Ketaatan  Pelaporan Keuangan  sebagai variabel eksogen.
c.   Variabel Moralitas sebagai variabel moderasi.
Ternyata  dari  hasil  pengukuran  terhadap  model menunjukkan  hasil  bahwa  secara  keseluruhan,  model menunjukkan  kelayakan  sebagai  sebuah  model.  Nilai Average  Path  Coefficient , Average  R-squared dan Average  adjusted  R-squared menunjukkan  nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa  model  penelitian  ini  adalah  layak.  Berikutnya, Average  block  VIF dan Average  full  collinearity  VIF menunjukkan  skor  kurang  dari  3,3  yang  berarti  bahwa model  penelitian  ini  juga  layak.  Selanjutnya  skor Tenenhaus GoF menunjukkan skor lebih besar dari 0,36 yang  berarti  bahwa  model  penelitian  ini  masih  tetap layak.  Hasil Symson’s  paradox  ratio , R-squared contribution ratio dan Statistical suppression ratio juga mengindikasikan bahwa model penelitian ini layak. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 2 berikut ini. Tabel 2. Pengukuran Model Uji / Parameter Nilai Batasan Simpulan Average Path Coefficient (APC) Full Model 0.300 (p=0,002) P<0,05 Model fit Average R-squared (ARS) Full Model 0.696 (p<0,001) P<0,05 Model fit Average adjusted R-squared (AARS) Full Model 0.678 (p<0,001) P<0,05 Model fit
Average block VIF (AVIF) Full Model 1.269 Ideal<3,3 Model fit Average full collinearity VIF (AFVIF) Full Model 2.333 Ideal<3,3 Model fit Tenenhaus GoF (GoF) Full Model 0.480 Besar >0,36 Model fit Symson’s paradox ratio (SPR) Full Model 0.750 Ideal=1 Model fit R-squared contribution ratio (RSCR) Full Model 0.981 Ideal=1 Model fit Statistical suppression ratio (SSR) Full Model 1,000 Diterima jika >0,7 Model fit Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR) Full Model 1,000 Diterima jika >0,7 Model fit Sumber: Hasil olah data WarpPLS (2020) Kemudian  dari  Gambar  1.  dan  tabel  2.  yang merupakan  luaran  WarpPLS  diperoleh  hasil  bahwa Whistleblowing (Whistle) berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan Fraud (FRAUD) dengan estimasi  koefisien  0.247  dan  tingkat  signifikansi  di bawah  0,01.  Kemudian,  Ketaatan  Pelaporan  Keuangan (CFR)  berpengaruh  positif  terhadap  Pencegahan  Fraud (FRAUD) dengan  estimasi koefisien sebesar 0.628 dan tingkat signifikansi dibawah 0,001.
Berikutnya, Pengujian Moderasi Morality*whistle berpengaruh  Negatif  terhadap  Pencegahan  Fraud (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar -0.049 dan tingkat signifikansi sebesar 0.337. Kemudian, Pengujian Moderasi  Morality*CFR  berpengaruh  Positif  terhadap Pencegahan Fraud (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar -0.276 dan tingkat signifikansi sebesar 0.006.

## Sumber: Hasil olah data WarpPLS (2020)
Gambar 2. Output WarpPLS 6.0 Full Model
Tabel 3. Output Pengujian Full Model
Jalur Coefficients ρ-Value Whistle   FRAUD 0.247 0.013 CFR  FRAUD 0.628 <0.001 Morality*whistle    FRAUD -0.049 0.337 Morality*CFR   FRAUD 0.276 0.006 Rule of Thumb p-value <0,05 R² Q² Full collinearity VIF Morality 0.696 0.724 1.416
Sumber: Hasil olah data WarpPLS (2020)

## 4.3.   Analisis Pembahasan
4.3.1.   Pengaruh Whistleblowing terhadap  Pencegahan
Fraud pengelolaan Dana Desa.
Hipotesis 1 menyatakan bahwa H1:
Whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan  Dana  Desa.  Hasil  uji statistik  menunjukan  bahwa whistleblowing (Whistle) berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Pencegahan Fraud  (FRAUD)  dengan  estimasi  koefisien  0.247  dan tingkat  signifikansi  di  bawah  0,01  terbukti  bahwa  H1 diterima,  hal  ini  dapat  diartikan  semakin  tinggi penerapan  sistem whistleblowing maka  akan  semakin rendah  kemungkinan  terjadinya tindak fraud . Sehingga dapat  simpulkan  variabel whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.
Salah satu upaya yang dapat  mencegah terjadinya kecurangan  adalah  dengan  melakukan  pelaporan  yang dilakukan  oleh  anggota  organisasi  (aktif  maupun  non- aktif)  mengenai  pelanggaran,  tindakan  illegal  atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di  luar  organisasi  atau  dikenal  dengan  upaya whistleblowing .  Sistem  ini  merupakan  wadah  atau saluran  bagi whistleblower untuk  mengungkap  dan melaporkan  tindak  kecurangan.  Tujuan  dari  dilakukan upaya pelaporan ini yaitu untuk mendeteksi, meminimalisir  dan  menghilangkan  kecurangan  yang dilakukan oleh pihak internal organisasi.
Sistem whistleblowing telah  diterapkan  pada beberapa  desa  di  Provinsi Jambi.  Sistem  ini  dijalankan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya penyimpangan  pengelolaan  dana  desa.  Para  perangkat desa turut mengawasi pelaksananaan kegiatan program dana  desa  terutama  pada  pembangunan  infrastruktur. Dengan  diterapkanya  sistem whistleblowing ini pelaksana tugas kegiatan dana desa akan lebih waspada dan  hati-hati  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  dan enggan  untuk  melakukan  penyimpangan  karena  setiap kegiatan selalu diawasi oleh perangkat lain.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Suastawan,  Sujana  &  Sulindawati  (2017) menyatakan bahwa, variabel whistleblowing berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pencegahan fraud.  Menurut  KNKG  (2008) whistleblowing system minimal  harus  terdiri  dari  tiga  aspek  yaitu  aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan. Pada hasil penelitian ini, terbukti bahwa aparatur paham akan ketiga aspek tersebut yang kemudian dapat mempengaruhi  mereka  untuk  enggan  melakukan tindakan fraud dan  melaporkan  tindakan fraud yang terjadi jika mereka mengetahuinya.
4.3.2.   Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud
Hipotesis  2  menyatakan  bahwa H2 :  Ketaatan pelaporan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa.
Hasil  uji  statistik  menunjukan  ketaatan  pelaporan keuangan (CFR) berpengaruh positif terhadap
Pencegahan Fraud (FRAUD) dengan estimasi koefisien  sebesar  0.628  dan  tingkat  signifikansi dibawah  0,001.  maka  terbukti  H2  diterima,  sehingga variabel  ketaatan  pelaporan  keuangan  berpengaruh positif  terhadap  pencegahan fraud. Dengan  kata  lain, semakin  taat  aparatur  dalam  melakukan  pelaporan keuangan desa maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya fraud. Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitiann yang  dilakukan  oleh  Oktaviani,  Nyoman  &  Atmadja (2017)  yang menyatakan bahwa implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap kelancaran administrasi pemerintah  desa,  yaitu  mempermudah  proses  realisasi atau pencairan dana tahap berikutnya. Dengan kata lain, pencegahan fraud dapat dicegah dengan semakin taatnya aparatur desa dalam membuat pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Laporan keuangan  desa  yang  wajib  dilaporkan  oleh  pemerintah desa  menurut  Permendagri  Nomor  113  tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  buku  kas umum,  buku  kas  pembantu  pajak,  buku  bank,  dan Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  Pengelolaan keuangan  desa  harus  menggunakan  asas  transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Pengelolaan  keuangan  desa  pada  desa  desa  di Provinsi  Jambi  telah  mengikuti  peraturan  Permendagri Nomor  113  tahun  2014.  Segala  tahapan  keuangan dimulai dari penyusunan rencana anggaran biaya hingga tahap  pelaporan  pertanggungajawaban  telah  mengikuti standar  dan  waktu  yang  telah  ditetapkan  peraturan. Terutama  sejak  diterapkan  aplikasi  sistem  keuangan desa  (siskeudes)  dalam  pengelolaan  keuangan  desa, yang  sangat  membantu  aparatur  desa  dalam melakukan pelaporan  keuangan  desa,  dimana  dengan  aplikasi  ini pelaporan  keuangan  desa  dapat  dilakukan  dengan mudah,  tepat  waktu  dan  efisien.  Dengan  adanya sisekudes  pemerintah  desa  dituntut  agar  dapat melakukan  pelaporan  keuangan  yang  tepat  waktu  dan sesuai dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan. Aplikasi  ini  dikembangkan  oleh  Badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dengan  tujuan memudahkan  dalam  hal  pengawasan  dan  evaluasi penggunaan  dana  desa  sehingga  mencegah  terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan.
Pengelolaan  keuangan  desa  pada  desa  desa  di Provinsi  Jambi  masih  terdapat  beberapa  kendala,  salah satunya  yaitu  masalah  penyusunan  rencanan  anggaran biaya  pembangunan  infrastruktur  kegiatan  dana  desa. Permasalahan terjadi akibat standar satuan harga barang material  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah Kabupaten  dengan  harga  satuan  barang  material dibawah standar harga di daerah, hal ini disebabkan oleh kondisi  lingkungan  serta  geografis  beberapa  desa  yang sebagian  besar  berada  di  wilayah  pedalaman  dan
seberang  sungai  dengan  tanpa  jembatan  penghubung sehingga  akomodasi  untuk  mencapai  desa  tersebut cukup sulit yang mengakibatkan harga jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasaran. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang serius dimana akan  berpotensi terjadinya penyimpangan  dokumen atau  administrasi  laporan keuangan  pemerintah  desa  meskipun  pemerintah  desa telah  melaksanakan  pelaporan  keuangan  sesuai  dengan pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan.
4.3.3.   Pengaruh Moralitas Terhadap Hubungan
Whistleblwoing dengan Pencegahan Fraud.
Hipotesis 3      menyatakan      bahwa H3: Moralitas      memoderasi      hubungan      antara whistleblowing dengan  pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa.
Hasil  uji  statistik  diperoleh  Pengujian  Moderasi Morality*whistle berpengaruh Negatif terhadap Pencegahan Fraud (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar  -0.049  dan  tingkat  signifikansi  sebesar 0.337.sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  adanya interaksi  antara  moralitas  dengan whistleblowing yang artinya moralitas tidak mampu memoderasi whistleblowing terhadap pencegahan fraud.
Kohlberg (1969) menyatakan prinsip moral bukan merupakan  aturan  untuk  suatu  tindakan,  tetapi merupakan alasan suatu tindakan. Struktur utama moral adalah  keadilan  dan  moral  pada  dasarnya  dipandang sebagai konflik mengenai hal  yang baik di satu sisi dan hal buruk di sisi lain. Konflik tersebut merupakan suatu keadaan yang harus diselesaikan antara dua kepentingan, yaitu antara kepentingan diri dan orang lain, atau antara hak dan kewajiban.
Pada desa desa yang diteliti, motivasi aparatur desa melakukan  sistem whistleblowing didasarkan  oleh kepentingan  individu.  Persaingan  dunia  kerja  dan kecemburuan  sosial  mendorong  aparatur  lain  untuk melakukan  pengawasan  dan  pelaporan  terhadap penyelenggaraan  kegiatan  dana  desa.  Dengan  cara  ini menimbulkan  kesempatan  bagi  aparatur  lain  untuk melengserkan jabatan pelaksana tugas penyelenggaraan kegiatan  dana  desa,  sehingga  memberikan  kesempatan pada aparatur lain untuk menggantikan posisi pelaksana tugas kegiatan dana desa. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip moral yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana  alasan  tindakan  sistem whistleblowing yang dilakukan  bukanlah  berdasarkan  nilai-nilai  etis  dan kepentingan  orang  banyak,  melainkan  berdasarkan kepentingan pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moralitas tidak dapat memperkuat hubungan whistleblowing terhadap pencegahan fraud.
4.3.4.   Pengaruh Moralitas Terhadap Hubungan Ketaatan Pelaporan Keuangan dengan Pencegahan Fraud
Hipotesis  4  menyatakan  bahwa H4 :  Moralitas memoderasi  hubungan  antara  ketaatan  pelaporan keuangan  dengan  pencegahan fraud pengelolaan  Dana Desa.
Hasil  penelitian  diperoleh  Pengujian  Moderasi Morality*CFR berpengaruh Positif terhadap Pencegahan Fraud (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar -0.276 dan tingkat signifikansi sebesar 0.006. hal ini  dapat  diartikan  bahwa  semakin  tinggi  ketaatan pelaporan keuangan disertai semakin tingginya moralitas maka  akan  meningkatkan  pencegahan fraud .  Sehingga dapat disimpulkan bahwa moralitas mampu memoderasi ketaatan  pelaporan  keuangan  terhadap  pencegahan fraud.
Penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  yang dilakukan oleh Wonar, Falah  & Pangayow (2018) yang mengatakan bahwa moral dari aparatur pemerintah desa tidak  mendukung  ketaatan  aparatur  dalam  pelaporan keuangan sehingga dapat mencegah terjadinya fraud.
Pada teori perkembangan  moral dijelaskan  bahwa melalui  pertimbangan  moral  aturan  akuntansi  dibuat diharapkan akan memberikan pedoman dalam melakukan  ketaatan  aturan  akuntansi  dengan  baik  dan benar  sehingga  mengurangi  adanya  kecurangan akuntansi. Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  pengelolaan  keuangan  desa  yang  merupakan pedoman  atau  aturan  akuntansi  yang  harus  di  taati  dan dipatuhi oleh aparatur desa dalam melakukan pengelolan hingga  pelaporan  keuangan  desa.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  moralitas  mendorong  individu atau aparatur  untuk  taat  dalam  melakukan  pelaporan keuangan,  dengan  kata  lain  moralitas  mampu memperkuat  hubungan  antara  ketaatan  pelapoan keuangan terhadap pencegahan fraud.

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.   Simpulan
Whistleblowing  (Whistle)  berpengaruh  positif signifikan terhadap Pencegahan Fraud (FRAUD) dengan estimasi  koefisien  0.247  dan  tingkat  signifikansi  di bawah  0,01.  Kemudian,  Ketaatan  Pelaporan  Keuangan (CFR)  berpengaruh  positif  terhadap  Pencegahan  Fraud (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar  0.628 dan tingkat signifikansi dibawah 0,001.
Berikutnya, Pengujian Moderasi Morality*whistle berpengaruh  Negatif  terhadap  Pencegahan  Fraud (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar -0.049 dan tingkat signifikansi sebesar 0.337. Kemudian, Pengujian Moderasi  Morality*CFR  berpengaruh  Positif  terhadap Pencegahan Fraud (FRAUD) dengan estimasi koefisien sebesar -0.276 dan tingkat signifikansi sebesar 0.006.

## 5.2.   Saran
a.   Pemerintah  desa  perlu  memberikan  pendidikan  dan pelatihan moralitas dan etika kepada seluruh aparatur desa dengan harapan kegiatan ini mampu memberikan  pemahaman  penalaran  moral  yang tinggi  sehingga seluruh tindakan dan kegiatan  yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa berdasarkan nilai-nilai etis yang ada pada individu sebagai upaya dari langkah awal mencegah terjadinya fraud.
b.   Pemerintah  Kabupaten  di  Provinsi  Jambi  perlu melakukan revisi standar harga satuan bahan sebagai pedoman  desa  menyusun  rencana  anggaran  biaya pembangunan  infrastruktur  kegiatan  dana  desa. Penyesuaian harga ini haruslah berpedoman dengan kondisi  lingkungan  dan  geografis  agar  tidak  terjadi selisih harga dengan standar harga satuan yang telah ditetapkan  sehingga  tidak  berpotensi  terjadinya penyimpangan dalam hal administrasi
c.   Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk meneliti  variabel-variabel  lain  diluar  variabel  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini atau  dengan menambah variabel mediasi atau moderasi.

## DAFTAR REFERENSI
Atmadja,  A.  T.,  &  Saputra,  A.  K.  2017.  Pencegahan Fraud dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 1 , 7. https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02
Dewi, G. A. K. R. S. 2017. Pengaruh Moralitas Individu Dan  Pengendalian  Internal  Pada  Kecurangan Akuntansi  (Studi  Eksperimen  pada  Pemerintah Daerah  Provinsi  Bali). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi , 1 (1), 77–92. https://doi.org/10.23887/jia.v1i1.9984
Edwar,  D.,  Bernardin,  Y.,  &  Solihat,  I.  2019.  Internal whistleblowing  sebagai  upaya  pencegahan  fraud dengan moralitas sebagai pemoderasi. Jurnal Sain Manajemen, Vol.1 No.1 Agustus  2019 , 1 (1), 107–
119.
Ghozali.  2011.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan Program SPSS. Jurnal Ilmiah Universitas Pandanaran . https://doi.org/10.1177/107049659800700202
Hair J.F., et al. 2010.Multivariate Data Analysis.Seventh Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Harry  Krishna  Mulia,  M.,  Febrianto,  R.,  &  Kartika,  R.
2017. Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian  Internal  terhadap  Kecurangan: Sebuah  Studi  Eksperimental. Jurnal  Akuntansi Dan Investasi , 18 (2), 198–208.
https://doi.org/10.18196/jai.180283
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  2016.  Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen.
In Yogyakarta : Penerbit BPFE.
KNKG.  2008.  Good  Public  Governance  Indonesia. Good  Public  Governance  Pedoman  Umum Indonesia . https://doi.org/10.1021/ic035198d
Kurniawan, G. 2013. Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan  Keuangan  (Studi  Empiris  pada  SKPD  di Kota Solok). Jurnal Akuntansi , 1 (3). http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/art icle/view/714/471
Kompas.  2019.  Sepanjang  2015-2018  ICW  catat  252 Korupsi di Desa. Melalui https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/16
3922565/sepanjang-2015-2018-icw-catat- ada-252- kasus-korupsi-di-desa?page=all
Mulyadi.  2016.  Sistem  Informasi  Akuntansi.  Edisi  ke- empat. In Salemba Empat .
Oktaviani,  I. A.  A.,  Nyoman, T. H.,  &  Atmadja,  A. T. 2017.  Pengaruh  Praktik  Akuntabilitas, Conflict of Interest  Dan  Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di Kabupaten Buleleng. E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2), 1–10.
Puspasari, N., & Suwardi, E. 2012. Pengaruh  moralitas individu  dan  pengendalian  internal  terhadap kecenderungan  akuntansi :  studi  eksperimen  pada konteks  pemerintahan  daerah. Jurnal  FEB  UGM . https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809551- 5.00004-7
Saputra,  K.  A.  K.  2019.  Whistleblowing  and  Tri  Hita Karana  to  Prevent  Village  Fund  Fraud  in  Bali. International  Journal  of  Religious  and  Cultural Studies , 1 (2), Press-Press.
Suastawan, I. M. D. P., Sujana, E., & Sulindawati, N. luh G.  2017.  Pengaruh  budaya  organisasi,  proactive fraud audit, dan whistleblowing terhadap pencegahan  kecurangan  dalam pengelolaan  dana bos. E-Journal S1 Ak Univ. Pendidikan Ganesha .
Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif  dan  R  &  D.Bandung:Alfabeta. Metode Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R  & D.Bandung:Alfabeta.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Sujarweni,  v.  wiranata.  2015.  Akuntansi  Desa. Akuntansi  Desa  Adalah  Pencatatan  Dari  Proses Transaksi  yang  Terjadi  di  Desa,  Dibuktikan dengan Nota-Nota Kemudian Dilakukan Pencatatan  dan  Pelaporan  Keuangan  Sehingga Akan  Menghasilkan  Informasi  Dalam  Bentuk Laporan Keuangan yang dapat Digunakan.
Surjandari,  D.  A.,  &  Martaningtyas,  I.  2015.  An
Empirical  Study:  The  Effect  of  Performance Incentives, Internal Control System, Organizational  Culture,  on  Fraud  of  Indonesia Government  Officer. Mediterranean  Journal  of Social Sciences . https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s5p71
Tribun.  2019.  Inspektorat  Muaro  Jambi  Temukan Penyimpangan  Pengelolaan  Dana  Desa.  Melalui https://jambi.tribunnews.com/2019/07/07/inspekto rat-muaro-jambi-temukan-penyimpangan- pengelolaan-dana-desa-audit-dilakukan.
Tribun.  2019.  Buat  Negara  Rugi  Rp516  Juta  Kepala Desa Kasang Lopak Alai Divonis 4 Tahun. Melalui https://jambi.tribunnews.com/2019/12/11/buat- negara-rugi-rp516-juta-kepala-desa- kasang-
lopak-alai-divonis-4-tahun. Tuanakotta,  T.  M.  2010.  Akuntansi  Forensik  &  Audit Investigatif. In Edisi 2 . https://doi.org/10.1016/j.clay.2015.06.031
Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. 2017.
Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem
Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). E- Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha , 8 (2), 1–12.
Wijayanti,  P.,  &  Hanafi,  R.  2018.  Pencegahan  fraud Pada  pemerintahan  desa. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 9 (2), 331–345.
Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. 2018. Pengaruh Kompetensi  Aparatur  Desa,  Ketaatan  Pelaporan Keuangan  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dengan  Moral Sensitivity  Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal Akuntansi,  Audit  &  Aset , 1 (November),  63–89. http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933
Zimbelman, M. F., Albrecht, C. C., Albrecth, W. S., & Albrecth, C. O. 2014. Akuntansi Forensik
(Forensic Accounting). In Salemba .
------  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Dana Desa
------ PP No. 60 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
------ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
------ UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
------  UU  No.  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara
------  UU  No.  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan Negara
------ UU No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara  yang  Bebas,  Bersih  dari Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme