## ANALISIS KONTRIBUSI HASIL PERIKANAN LAUT TERHADAP KESEJAHTERAAN PARA NELAYAN DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN
Abid Muhtarom Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Beberapa  sumber  daya  alam  di  wilayah  pesisir  dan  lautan  telah  mengalami over  exploitasi.  Sumberdaya  perikanan  laut  baru  dimanfaatkan  sekitar  63,49%  dari total  potensi  lestarinya,  namun  di  beberapa  kawasan  perairan  beberapa  stok sumberdaya ikan telah mengalami kondisi tangkap lebih (over fishing).
Penelitian  ini  tergolong  sebagai  penelitian  terapan  (applied  research)  yang diaplikasikan  pada  bidang  perikanan.  Menurut  Kuncoro  (2004),  penelitian  terapan merupakan  penelitian  yang  menyangkut  aplikasi  teori  untuk  memecahkan  masalah tertentu.
Kontribusi  hasil  perikanan  laut  terhadap  kesejahteraan  para  nelayan  dan masyarakat  di  Kabupaten  Lamongan. Meningkatnya  jumlah  produktifitas  perikanan memberikan  pengaruh  positif  bagi  masyarakat  khususnya  nelayan  dalam  pemenuhan kebutuhannya.  Hal  itu  tercermin  dari  banyaknya  UMKM  Olahan  Ikandi  kecamatan Brondong  dan  kecamatan  Paciran  sebanyak  456  UMKM  dari  total  UMKM  olahan ikan  di  kabupaten  Lamongan  sebanyak  683  UMKM  atau  67%  UMKM  olahan  ikan berada  di  pesisir  pantai  utara.  Beberapa  produk  olahan  hasil  laut  adalah  ikan  asap, tepung ikan, abon, petis, terasi, pindang, bakso, dan kupas rajungan.
Kata  kunci :  kontribusi  hasil  perikanan  laut  dan  kesejahteraan  para  nelayan  dan masyarakat

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  potensi  sumber daya  perikanan  yang  sangat  besar  baik dari segi kuantitas
maupun keanekaragamannya. Potensi lestari
( maximum sustainable yield / MSY ) sumber daya perikanan tangkap diperkirakan  sebesar  6,4  juta  tonper tahun.  Sedangkan  potensi  yang  dapat dimanfaatkan  ( allowable  catch )  sebesar
80%  dari  MSY  yaitu  5,12  juta  ton  per tahun.    Namun  demikian,  telah  terjadi ketidakseimbangan  tingkat  pemanfaatan sumber  daya  perikanan  antar  kawasan dan antar jenis sumber daya. Di sebagian wilayah telah terjadi gejala tangkap lebih ( overfishing )  seperti  di  Laut  Jawa  dan Selat  Malaka,  sedangkan  di  sebagian besar wilayah timur tingkat pemanfaatannya masih di bawah potensi lestari.
Beberapa  sumber  daya  alam  di wilayah pesisir dan lautan telah mengalami over  exploitasi. Sumberdaya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 63,49%  dari  total  potensi  lestarinya, namun  di  beberapa  kawasan  perairan beberapa  stok  sumberdaya  ikan  telah mengalami  kondisi  tangkap  lebih  ( over fishing ).  Jenis  stok  sumberdaya  ikan yang  telah  mengalami over  fishing adalah  jenis  udang  dan  ikan  karang konsumsi.  Udang  (hampir  mengalami over fishing di seluruh perairan Indonesia,  kecuali  Laut  Sulawesi,  Laut Arafura  dan  Samudera  Pasifik,  serta Samudera Hindia); ikan karang konsumsi  (mengalami over  fishing di perairan  Selat  Malaka,  Laut  Jawa,  Laut Arafura,  dan  Samudera  Hindia);  ikan demersal  (mengalami over  fishing di perairan  Selat  Malaka,  Selat  Makasar, dan Laut Laut Banda); ikan pelagis kecil (mengalami over fishing di perairan Laut Jawa  dan  Laut  Banda);  ikan  pelagis besar  (mengalami over  fishing di perairan  Selat  Malaka  dan  Laut  Jawa). Kondisi over  fishing ini  tidak  hanya disebabkan  karena  tingkat  penangkapan yang melampaui potensi lestari sumberdaya perikanan, tetapi juga disebabkan  karena  kualitas  lingkungan laut sebagai habitat hidup ikan
mengalami  penurunan  atau  kerusakan akibat pencemaran dan terjadinya degradasi fisik ekosistem perairan sebagai  tempat  pemijahan,  asuhan,  dan mencari makan bagi sebagian besar biota laut tropis.
Belum  optimalnya  produksi  yang dihasilkan oleh sektor perikanan disebabkan karena rendahnya produktifitas  nelayan  dalam  kegiatan perikanan
tangkap. Rendahnya produktifitas  nelayan  disebabkan  karena sebagian  besar  nelayan  merupakan nelayan  tradisional  dengan  teknologi penangkapan  yang  tradisional  pula, sehingga  kapasitas  tangkapnya  rendah. Terjadinya ketimpangan tingkat pemanfaatan  stok  ikan  antar  kawasan perairan laut. Di satu pihak terdapatkawasan  yang  mengalami over fishing seperti  Selat  Malaka,  Pantai Utara  Jawa,  Selat  Bali,  dan  Selatan Sulawesi,  dan  sebaliknya  masih  banyak kawasan perairan yang tingkat pemanfaatannya  belum  optimal.  Selain itu,  telah  terjadi  kerusakan  lingkungan ekosistem  laut  seperti  ekosistem  hutan mangrove,  terumbu  karang,  dan  padang lamun, dimana ketiga ekosistem tersebut digunakan  sebagai  tempat  (habitat)  ikan dan  organisme  laut  lainnya  berpijah,
mencari  makan,  atau  membesarkan  diri ( nursery ground ).
Berdasarkan  hasil  kajian  Badan Riset  Kelautan  dan  Perikanan  (BRKP) bekerjasama  dengan  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  potensi sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan  sebesar  6,410  juta  ton  per tahun,  yang terdiri  dari  perairan wilayah laut  teritorial  sekitar  4,625  juta  ton  per tahun  dan  perairan  ZEEI  sekitar  1,785 juta  ton  per  tahun.  Namun  demikian, karena  manajemen  perikanan  menganut azas kehatian-hatian ( precautionary approach ),  maka  Pemerintah  telah metetapkan  Jumlah  Tangkapan  yang Diperbolehkan  (JTB)yaitu  sebesar  80  % dari potensi tersebut atau sebesar 5,1 juta ton  per  tahun.  Selain  potensi  tersebut, Indonesia  juga  memiliki  peluang  untuk memanfaatkan  potensi  sumberdaya  ikan yang  ada  di  laut  lepas  ( high  seas ).
Tingkat  pemanfaatan  sumberdaya  ikan dari  laut  telah  mencapai  sekitar  70  % dari potensi lestari atau dengan produksi sebesar 4,5 juta ton. Tingkat pemanfaatan tersebut selain masih terbatas  juga  belum  merata  di  seluruh wilayah  perairan,  bahkan  beberapa  jenis ikan di perairan-perairan tertentu utamanya  perairan  pantai  (<  12  mil) sudah  intensif  dan  menunjukkan  status
“lebih  tangkap”  ( overfishing ) , seperti  di Laut Jawa dan Selat Malaka.
Selain  itu  menurut  Akhmad  Solihin mengungkapkan  bahwa  permasalahan kelautan dan  perikanan Indonesia sangat kompleks.  Lebih  dari  itu,  permasalahan tersebut  bersifat  klasik  yang  diwariskan dari tahun ke tahun, sehingga ibarat dosa turun  temurun.  Adapun  permasalahan klasik yang terjadi di dunia kelautan dan perikanan,  di  antaranya  adalah  sebagai berikut:
Pertama,  lemahnya  data  perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga  saat  ini,  data  perikanan  tangkap Indonesia diperoleh dari pendaratan hasil tangkapan.
Padahal tidak bisa
dipungkiri bahwa tempat-tempat pendataan  ikan  (Tempat  Pelelangan Ikan/TPI)  di  beberapa  daerah  hampir tidak  ada  atau  keberadaannya  tidak merata. Kalau pun ada, fungsi  TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat  nelayan  terjebak  permainan tengkulak.  Dengan  demikian,  TPI  yang juga berfungsi sebagai pencatat pendaratan ikan tidak berperan sebagaimana  mestinya.  Selain  itu,  pihak pengusaha  yang  mendaratkan  ikannya juga  kerap  memberikan  data  yang  tidak sebenarnya  alias  di  bawah  data  hasil tangkapan  yang  diperoleh.  Lemahnya
data  perikanan  tersebut  akan  berdampak pada  biasnya  kebijakan  yang  akan dikeluarkan  atau  diputuskan.  Misalnya saja, di  suatu daerah tidak memiliki TPI (Tempat  Pelelangan  Ikan),  sementara perizinan penangkapan ikan terus
dikeluarkan. Akibatnya adalah overfishing dan  kemiskinan  nelayan yang  disertai  konflik  di  wilayah  laut tersebut,  baik  konflik  kelas  sosial, konflik fishing  ground ,  maupun  konflik identitas (primordial). Lebih  dari  itu, lemahnya data perikanan tangkap tersebut  berdampak  pada  rawannya hubungan  dagang  internasional,  karena akuntabilitas  dan  akuratibilitas  data harus dilandasi oleh bukti ilmiah terbaik ( the best scientific evidence ) sebagaimana  yang  dituangkan  Pasal  61 UNCLOS  1982. Ketentuan internasional lainnya  yang  mensyaratkan  bukti  ilmiah terbaik,  di  antaranya  yaitu Code  of Conduct  for  Responsible  Fisheries (CCRF 1995), dan International Plan of Action-Illegal  Unreported  Unregulated Fishing (IPOA-IUU  1999).  Berdasarkan ketentuan  perikanan  internasional  itu, lemahnya data perikanan dapat mengakibatkan kerawanan dalam perdagangan  perikanan  Indonesia  di pasar  internasional.  Namun  demikian, masalah lemahnya data perikanan
Indonesia  mulai  mendapatkan  perhatian pemerintah pada Undang-undang Perikanan  yang  baru  disahkan,  yaitu pada  Bab  VI  tentang  Sistem  Informasi Data Statistik Perikanan.
Kedua, kemiskinan masyarakat nelayan.  Sebagaimana  kita  ketahui bersama,  bahwa  masyarakat  nelayan Indonesia hingga saat  ini  masih terjebak dalam  lingkaran  kemiskinan  ( vicious circle ). Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan  di  Indonesia,  sekitar  16,2  juta nelayan  di  Indonesia  atau  sekitar  44 persen  dari  jumlah  nelayan  yang mencapai  37  juta  jiwa  hidup  dibawah ambang kemiskinan. Kesejahteraan nelayan  hanya  di  angan-angan  saja. Mereka  seolahmendapat  perlakuan  yang berbeda dibanding nasib petani (Adhitya, 2009).
Panjang  pantai  81.290km  beserta kekayaan sumberdaya alamnya, semestinya dapat mensejahterakan masyarakat  pesisir,  khususnya  nelayan. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya,  semakin  panjang  pantai maka  semakin  banyak  penduduk  miskin di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan, wilayah  pesisir  dan  pantai  Indonesia merupakan tempat atau kantung-kantung kemiskinan  masyarakat  nelayan.  Secara teoritis,  ada  tiga  hal  yang  menjadi
penyebab  utama  kemiskinan  nelayan, yaitu alamiah (kondisi lingkungan sumberdaya), kultural (budaya), danstruktural
(keberpihakan pemerintah).  Dari  ketiga  penyebab  itu, masalah  struktural  merupakan  faktor penting  dan  paling  dominan,  sehingga sangat  diperlukan  kebijakan  pemerintah yang berpihak pada kehidupan masyarakat  nelayan,  khususnya  nelayan kecil  (tradisional).  Dengan  demikian, kontinuitas  keberpihakan  pemerintah yang  diejawantahkan  dengan  program- program  pemberdayaan  harus  tetap digalakkan  sesuai  Bab  IX  Undang- undang Perikanan. Tentu  saja, kebijakan yang ditujukan pada masyarakat nelayan harus  disesuaikan  dengan  karakteristik masyarakat
serta
karakteristik sumberdaya geografisnya.
Sebagian besar nelayan yang tergolong  miskin  merupakan  nelayan artisanal  yang  memiliki  keterbatasan kapasitas  penangkapan  baik  penguasaan teknologi, metode penangkapan, maupun permodalan.  Masalah  kemiskinan  juga disebabkan adanya ketimpangan pemanfaatan  sumber  daya  ikan.  Di  satu sisi,  ada  daerah  yang  padat  tangkap dengan jumlah nelayan besar terutama di Pantura  Jawa.  Di  sisi  lain  ada  daerah yang  masih  potential  namun  jumlah
nelayannyasedikit  seperti  di  Papua, Maluku,  NTT  dan  Ternate.  Masalah struktural  yang  dihadapi  nelayan  makin ditambah  dengan  persoalan  kultural seperti  gaya  hidup  yang  tidak  produktif dan  tidak  efisien.  Secara  alami  ada interaksi  yang  sangat  kuat  antara ketersediaan  sumber  daya  ikan,  jumlah, perilaku,  dan  kapasitas  nelayan  serta ekonomi  dari  hasil  usaha  penangkapan. Oleh  karena  itu,  kemiskinan  nelayan harus  dipandang  sebagai  suatu  sistem yang memiliki komponen saling berinteraksi. Dengan demikian
pendekatan  yang  paling  tepat  dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan  pendekatan  kesisteman  (Zaim, 2009).
Ketiga,  lemahnya  armada  perikanan tangkap  nasional.  Berbagai  sumber menyebutkan  bahwa  dari  7.000  kapal ikan  yang  beroperasi  di  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia  (ZEEI),  sekitar  70 persen  di  antaranya  merupakan  milik asing.  Selain  itu,  armada  perikanan tangkap Indonesia sebagian besar memiliki produktivitas yang amat rendah yaitu hanya 8 ton/kapal/tahun.
Keempat, permasalahan illegal fishing (pencurian  ikan)  dan  lemahnya penegakan hukum yang telah menghilangkan potensi ekspor perikanan
Indonesia  sebesar  4  miliar  dolar  AS. Selain  merugikan  negara, illegal  fishing juga  merugikan  nelayan  tradisional karena mereka menggunakan alat tangkap  jenis trawl yang  menyebabkan kerusakan lingkungan laut yang berujung  pada  penciptaan  rendahnya pendapatan nelayan.
Kelima,  pelayanan  perizinan  usaha perikanan  yang  berbelit-belit  dan  syarat dengan  pungutan  liar.  Seperti  yang diberitakan Majalah Samudera (Edisi 19, Oktober  2004)  disebutkan  bahwa  total besaran  biaya  tambahan  yang  harus dikeluarkan  untuk  setiap  pembuatan perizinan  kapal  asing  agar  bisa  keluar cepat  harus  mengeluarkan  uang  berkisar Rp.40 juta sampai Rp.100 juta tergantung  dari  jenis  alat  tangkap  yang digunakan, daerah tangkapan, dan jumlah  kapal  yang  diurus.  Dengan demikian, sudah dapat dipastikan miliaran  rupiah  uang  siluman  yang
berkeliaran sejak
dikeluarkannya
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.46/Men/2001 tentang
Pendaftaran  Ulang  Perizinan  Usaha Penangkapan Ikan. Padahal, izin itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 16 hari tanpa  biaya  tambahan  sesuai  Pasal  9 Kepmenlutkan No.10 Tahun 2003
tentang  Perizinan  Usaha  Penangkapan Ikan (Dahuri, 2005).
Yang  tidak  kalah  penting  adalah ancaman  potensi  kelautan  Indonesia, dimana  kita  ketahui  bahwa  bangsa Indonesia  adalah  bangsa  yang  memiliki keanekaragaman  hayati  baik  di  darat maupun  di  lautan.  Indonesia  memiliki 17.508  pulau-pulau  kecil  yang  tersebar di  seluruh  wilayah  Indonesia,  selain pulau-pulau  besar  yang  telah  dikenal sebelumnya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia  sebagai  Negara  Kepulauan. Dari jumlah tersebut, 10.160 buah pulau telah  disurvei  dan  diverifikasi.  Potensi Kelautan  Indonesia  yang  besar  telah memberikan  sumbangan  devisa  sebesar US  $  2,6  miliar  (2008).  Jumlah  tersebut lebih  baik  dari  tahun  2007  yang  hanya US$  2,3  miliar  saja.  Potensi  kelauatan dan  perikanan  Indonesia  mencapai  70 persen  dari  wilayah  NKRI  secara keseluruhan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Masyarakat Nelayan
Masyarakat  merupakan  komunitas yang mendiami wilayah tertentu. Masyarakat  adalah  sekelompok  manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan  serta  memiliki  nilai-nilai dan  kepercayaan  yang  kuat  untuk
mencapai tujuan dalam hidupnya. Menurut  Hassan  Sadly,  masyarakat dipahami  sebagai  suatu  golongan  besar atau  kecil  yang  terdiri  dari  beberapa manusia  yang  dengan  atau  karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh  mempengaruhi  satu  sama  lain. Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu  yang  di  dalamnya terdapat norma-norma  yang harus dijaga dan  dijalankan.  Nelayan  dapat  diartikan sebagai orang yang hasil mata pencaharian  utamanya  berasal  dari menangkap  ikan  di  laut.  Nelayan  di dalam  Ensiklopedi  Indonesia  dinyatakan sebagai  orang-orang  yang  secara  aktif melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan, baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  sebagai  mata  pencahariannya. Nelayan  merupakan  suatu  pekerjaan menangkap  ikan  di  laut  yang  dilakukan oleh  seseorang.  Kebanyakan  orang  yang bekerja sebagai nelayan adalah masyarakat yang tinggal di desa pesisir.
Nelayan dikategorikan sebagai
seseorang
yang
pekerjaannya
menangkap  ikan  dengan  menggunakan alat  tangkap  yang  sederhana,  mulai  dari pancing,  jala  dan  jaring,  bagan,  bubu sampai dengan perahu  atau jukung  yang dilengkapi  dengan  alat  tangkap  ikan. Namun dalam perkembangannya
nelayan dapat pula dikategorikan sebagai seorang  yang  profesinya  menangkap ikan  dengan  alat  yang  lebih  modern berupa  kapal  ikan  beserta  peralatan tangkapnya yang sekarang dikenal sebagai  anak  buah  kapal  (ABK).  Di samping itu juga nelayan dapat diartikan sebagai  petani  ikan  yang  melakukan budidaya  ikan  di  tambak  dan  keramba- keramba di pantai.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  sebagai penelitian  terapan  ( applied  research ) yang diaplikasikan pada bidang perikanan.  Menurut  Kuncoro  (2004), penelitian  terapan  merupakan  penelitian yang  menyangkut  aplikasi  teori  untuk memecahkan  masalah  tertentu.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  melakukan  studi  literatur  dan studi  lapangan  serta  melakukan  FGD. Sedangkan  data  yang  dikumpulkan adalah  data  kuantitatif  dan  kualitatif yang  terkait  dengan  hasil  perikanan  laut di Kabupaten Lamongan.

## 4. PEMBAHASAN
Untuk mengatasi berbagai
permasalahan  dan  isu-isu  yang  mucul dalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir dan  laut  ini,  dibutuhkan  suatu  model
pengelolaan yang  kolaboratif yang
memadukan  antara  unsur  masyarakat pengguna
(kelompok nelayan,
pengusaha perikanan, dll) dan pemerintah  yang  dikenal  dengan Co- management yang  menghindari  peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir dan  laut  sehingga  pembiasaan  aspirasi pada  satu  pihak  dapat  dieliminasi. Melalui model ini, pengelolaan
sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan dengan menyatukan
lembaga-lembaga terkait terutama masyarakat dan pemerintah serta stakeholder  lainnya  dalam  setiap  proses pengelolaan  sumberdaya,  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan dan pengawasan. Pembagian tanggungjawab  dan  wewenang  antar stakehoder dapat  terjadi  dalam  berbagai pola, tergantung kemampuan dan kesiapan  sumberdaya  manusia  dan institusi  yang  ada  di  masing-masing daerah. Susuna dalam model pengelolaan ini bukanlah sebuah struktur legal  yang statis terhdap hak dan aturan, melainkan  sebuah  proses  yang  dinamis dalam  menciptakan  sebuah  struktur lembaga yang baru.
Dalam  jangka  panjang,  pelaksanaan Co-management ini diyakini akan
memberikan  perubahan-perubahan  ke arah yang lebih baik yaitu:
 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
sumberdaya  pesisir  dan  laut  dalam menunjang kehidupan.
 Meningkatkan kemampuanmasyarakat, sehingga mampu  berperan  serta  dalam  setiap tahapanpengelolaan secara terpadu.
 Meningkatkan pendapatan masyarakat  dengan  bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Keberhasilan  pengelolaan  dengan model Co-management ini sangat dipengaruhi  oleh  kemauan  pemerintah untuk  mendesentralisasikan  tanggung jawab dan wewenang daalm pengelolaan kepada nelayan dan stakeholder  lainnya.  Oleh  karena Co- management membutuhkan  dukungan secara  legal  maupun  finansial  seperti formulasi  kebijakan  yang  mendukung ke  arah Co-management, mengijinkan dan mendukung nelayan dan masyarakat pesisir untuk mengelola dan melakukan  restrukturisasi  peran  para pelaku pengelolaan
perikanan.
Pengelolaan Co-management
menggabungkan antara pengelolaan
sumberdaya  yang  sentralistis  yang selama  ini  banyak  dilakukan  oleh pemerintah ( government based management ) dengan pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat (community based
management). Hirarki  tertinggi  berada pada tataran hubungan saling kerjasama ( cooperation ),  baru  kemudian  pada hubungan consultative dan advisory .
Hubungan  kerjasama  yang  dilakukan dapat mencakup kerjasama antar sektor, antar  wilayah,  serta  antar  aktor  yang terlibat.
1. Kerjasama Lintas Sektor
Pada  kawasan  pesisir,  tidak  hanya sektor  perikanan  yang  berperan besar.  Sektor-sekor  lainnya  pun memiliki  peranan  besar  karena saling terkait untuk dapat memecahkan  permasalahan  yang ada.  Misalnya  saja  yang  berkaitan dengan  perekonomian  masyarakat pesisir,  sektor  industri  dan  jasa menjadi sektor yang memiliki
kontribusi besar dalam pengembangan usaha produktif
masyarakat  yang  berkaitan  dengan kelestarian  lingkungan  juga  tidak lepas dari peran serta dan keterlibatan  sektor  industri  dimana biasanya limbah industri dibuang ke
perairan.  Infrastruktur  pendukung juga  menjadi  hal  penting  untuk dapat  mengembangkan  wilayah  dan menjaga  kelestarian lingkungan. Untuk  itu,  kerjasama  lintas  sektor sangat  perlu  diperhatikan  karena masing-masing sektor memiliki kepentingannya sendiri-sendiri.
Masing-masing  sektor  harus  saling mendukung. Peran pemerintah daerah  dalam  hal  ini  sangat  besar agar terjadi sinergi  yang baik dalam pengembangan setiap sektor, sehingga  tidak  ada  yang  saling merugikan.
2. Kerjasama Antar wilayah
Kawasan pesisir pada dasarnya tidak dapat  dibatasi  secara  administratif. Berkaitan  dengan  hal  ini,  maka wilayah  yang  termasuk  dalam  suatu kawasan  (adanya  homogenitas  baik secara  ekologis  maupun  ekonomis) haruslah  saling  bekerjasama  untuk meminimalisir  konflik  kepentingan. Kerjasama  antar  wilayah  dapat digalang melalui pembentukan forum kerjasama atau forum komunikasi antar pemerintah daerah yang  memiliki  kawasan  pesisir  dan laut untuk  mengantisipasi  sejak dini timbulnya  perkembangan  terburuk seperti konflik antar nelayan.
Kesepakatan  dan  penetapan  norma- norma  kolektif  tentang  pemanfaatan sumberdaya  lokal  sesuai  dengan semangat  otonomi  daerah  harus disosialisasikan  secara  luas  dan benar  kepada  masyarakat  nelayan agar  mereka  memiliki  cara  pandang yang sama.
3. Kerjasama Antar
Aktor ( stakeholders ) Upaya  pengurangan  kesenjangan sektoral dan daerah jelas memerlukan  strategi  khusus  bagi penanganan  secara  komprehensif dan  berkesinambungan.  Untuk  itu, diperlukan  adanya  kebijakan  dari
Pemerintah Pusat untuk menjembatani persoalan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut, melalui mekanisme kerjasama antar aktor ( stakehokders ) yang melibatkan unsur-unsur masyarakat  (kelompok  nelayan), pihak  swasta/pengusaha  perikanan ( Private  Sector ),  dan  pemerintah ( Government ).  Sebagai  anak  bangsa yang  prihatin  melihat  kondisi  yang menjadi potret buram dalam pengelolaan  kawasan  pesisir  dan laut yang belum memberikan kesejahteraan  bagi  masyarakatnya tersebut,  maka  diperlukan  perhatian
yang serius berupa terobosan pemikiran  bagi  upaya  percepatan pembangunan  dan  pengembangan ekonomi lokal yangmelibatkan partispasi  masyarakat  dalam  proses dan  pelaksanaan  pengelolaannya. Upaya  penanggulangan  kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut yang berintikan suatu paradigma  baru,  dimana  inisiatif pembangunan  daerah  tidak  lagi digulirkan dari pusat, namun merupakan  inisiatif  lokal  (daerah)
untuk memutuskan langkah-
langkahyang terbaik dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan  kawasan  dan  rencana aksi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki.
Salah  satu  hambatan  dalam  usaha perikanan tangkap adalah masalah pengurusan perizinan yang masih berbelit/panjang  dan  kompleks  dengan biaya  (baik  resmi  maupun  tidak  resmi) yang  relatif  agak  tinggi.  Nelayan berharap  agar  pengurusan  perizinan dapat lebih disederhanakan dengan biaya yang  wajar.  Masalah  perizinan  ini memang sudah bersifat klasik bagi usaha perikanantangkap.  Bila  dibandingkan dengan  berbagai  negara  berkembang lainnya,  secara  umum  Indonesia  masih
termasuk  salah  satu  negara  yang  belum efisien dalam masalah pengurusan perizinan usaha, termasuk usaha perikanan  tangkap.  Apalagi  dalam  era otonomi  daerah  sekarang  ini,  tidak sedikit  Pemerintah  Daerah  yang  telah memposisikan  perizinan  usaha  sebagai sumber  untuk  pemasukan  pendapatan asli  daerah  (PAD).  Sebab,  mengurus perizinan  usaha  sebagai  sumber  PAD sama  saja  dengan  tindakan  mengambil pajak atas investasi. Padahal, semestinya yang  menjadi  objek  pajak  bukanlah modal  usaha,  tetapi  hasil  dari  usahanya. Hal  ini,  tentu  menjadi  beban  tambahan biaya  produksi  yang  harus  ditanggung oleh  nelayan,  yang  pada  akhirnya  juga akan  mengurangi  pendapatan  yang diperoleh  nelayan.  Di  Indonesia  dikenal beberapa  macam  surat  izin  yang  terkait dengan usaha perikanan tangkap,
diantaranya  yang  paling  umum  adalah Surat  Izin  Usaha  Perikanan  (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Namun,  proses  atau  prosedur  perizinan usaha  perikanan  tangkap,  utamanya untuk  skala  usaha  menengah  ke  bawah (kapal  berukuran  <  30  GT),  hingga  kini belum standar dan transparan prosedurnya untuk semua daerah, apalagi  di  era  otonomi  daerah  saat  ini,
dimana  tidak  sedikit  pemerintah  daerah memposisikan  perizinan  sebagai  sumber pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Dengan prosedur  perizinan  usaha  yang  belum standar  dan  transparan,  cenderung  dapat menimbulkan  biaya-biaya  tidak  resmi atau  pungutan  liar.  Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan  Atas  UU  Nomor  31  Tahun 2004  tentang  Perikanan  menyebutkan bahwa  nelayan  Kecil  adalah  orang  yang mata pencahariannya melakukan penangkapan  ikan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakankapal  perikanan  berukuran paling  besar  5  (lima)  grosston  (GT). Sehingga  nelayan  kecil  bebas  dari pungutan dan tidak perlu mengurus SIPI (Surat  Izin  Penangkapan  Ikan)  dan SIPKI  (Surat  Izin  Kapal  Pengangkut Ikan).
One  Vilage  One  Product (Ovop) dirintis  oleh  Prof.  Morihiko  Hiramatsu yang saat itu menjabat sebagai GubernurOita,  Jepang   tepatnya  pada 1980.  Lantas   konsep  ini  berkembang atau  diduplikat  oleh  negara-negara ASEAN diantaranya Malaysia, Philipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Thailand), negara-negara di Asia
Selatan,   Afrika,  Eropa  Timur  ,  dan Amerika  Selatan.   Dalam  sepuluh  tahun
terakhir,  Ovop  terus  dikembangkan hampir  seluruh  negara  di  dunia,  dan produk-produknya   mendapat   respon cukup  besar   dari  buyers  di  setiap negara.  Konsep  Ovop  sendiri  adalah mengutamakan produk unik yang terdapat  pada  daerah,  bahkan  produk tersebut  menjadi  ikon  atau  lambang daerah  tersebut.   Keunikan  tersebut menyangkut  kultur  budaya,  lingkungan, bahan  baku,  pengerjaan,  dan  proses produksinya.  Jadi  produk  Ovop  adalah produk  suatu  daerah  dengan  keunikan yang  tidak  dimiliki  daerah  lain.  Karena keunikannya  dan  proses  produksinya yang langka, sehingga akan memberikan nilai tambah produk tersebut.
Selanjutnya daerah Ovop menjadi menarik,  dan  bisa  dijadikan  tujuan wisata bagi turis asing. Tentu ini menjadi peluang  bisnis  baru,  yang  juga  akan memberikan  kontribusi  bagi  daerah tersebut.
Ovopdi
Indonesia umumnya
adalah  IKM  yang  konsisten  menjalin kerjasama dengan perusahaan- perusahaan  BUMN  (Badan  Usaha  Milik Negara)  dan  terus  mendapat  bimbingan serta  aneka  bantuan  dari   pemerintah. Hal  ini  berkaitan  demgan  produk  yang dihasilkan  mewakili  identitas  daerah bahkan negara. Dimana produk-
produknya mencerminkan keunikan suatu daerah atau desa. Dengan keunggulan  yang  dimiliki,  maka  produk tersebut  dapat  meningkatkan  pendaptan bagi  daerahnya,  melaluji  kunjungan turis,  membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan  ketrampilan  SDM.  Di Indonesia  terdapat  sekitar  74.000  desa yang  memiliki  keunikan  atau  ciri  khas. Dimana  mayoritas  atau  sekitar  65% penduduknya  masih  tergolong  miskin, berpendapatan  rendah  dan  mayoritas desa-desa tersebut eksis disektor pertanian  dan  nelayan.  Dengan  kultur tersebut,  sangat  potensial  dikembangkan Ovop.
Seperti  halnya  produk  pangan lainnya,  produk  perikanan  dipandang penting  untuk  mendapatkan  sentuhan konsep  Ovop  guna.  Beberapa  daerah  di Indonesia telah dikenal sebagai penghasil  setidaknya  satu  jenis  produk khas  berbahan  baku  ikan.  Produk  ikan Nilam (Singaparna, Tasikmalaya), Amplang Ikan (Tanah Bumbu- Kalimantan Selatan), olahan telur Torani (Majene,  Sulbar),  Teri  (Maringgai, Lampung),  Ikan  Pari  (Tanjung  Jabung Barat, Jambi), Kerupuk Udang (Sindang, lndramayu), Selai Patin (Kampar, Riau), cakalang fufu (Bitung, Sulut) merupakan beberapa  contoh  produk  khas  daerah
yang  dapat  dikembangkan.  Kunci  utama
kesuksesan pengembangan OVOP produk perikanan terletak pada pengenalan karakter produk serta motivasi subyek pelaksananya.
Kementerian Perindustrian merealisasikan  Gerakan  OVOP  mulai tahun  2008  agar  IKM/UKM  dapat berkembang  dan  masuk  ke  pasaran produk  yang  Iebih  luas.  Langkah  ini disusun  bersama-sama  dengan  unsur pemerintah terkait lainnya seperti Kementerian  Perdagangan,  Kementerian
Koperasi  dan  UKM,  Deptan,  Bappenas,
BPPT, Menko Perekonomian, Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (DKP).  Depperin  telah  memetakan beberapa  sentra  pengembangan  pada  80 kabupaten  yang  secara  infrastruktur lebih siap seperti di di Jawa, Bali, NTB, Sumatera  Utara  dan  Sumatera  Barat. Sirup  markisa  dari  Gowa,  rumput  laut (Sumbawa),  batik  (Pekalongan),  mebel kayu (Sumedang), kerajinan kulit (Magetan), tas (Sidoarjo) adalah beberapa contoh produk dan daerah yang yang  telah  dipetakan.  Dana  senilai  Rp 58,2  miliar  akan  dikucurkan  terutama untuk  peralatankerjadan  pelatihan.Syarat produk  yang  dapat  direkomendasikan dalam pengembangan Ovop menyangkut homogenitas  produk, lokasi,  akses jalan,
tata ruang serta komitmen Pemda.Pengusulan  daerah  yang  berniat mengembangkanOvop  akan  dilakukan dengan mekanisme bottom up . Depperin selanjutnya  akan  menyeleksi  lokasi tersebut  menggunakan  beberapa  kriteria seperti  keunikan  khas  budaya  dan keaslian  lokal/originalitas,  mutu  dan tampilan  produk,  potensi  pasar  yang terbuka di dalam dan di luar negeri serta kontinuitas  dan  konsistensi  produksi yang didukung sumber daya lokal.

## 5. PENUTUP
Kontribusi  hasil  perikanan  laut terhadap  kesejahteraan  para  nelayan dan masyarakat di
Kabupaten
Lamongan. Meningkatnya jumlah produktifitas  perikanan  memberikan pengaruh positif bagi masyarakat khususnya  nelayan  dalam  pemenuhan kebutuhannya.  Hal  itu  tercermin  dari banyaknya  UMKM  Olahan  Ikandi kecamatan  Brondong  dan  kecamatan Paciran sebanyak 456 UMKM dari total UMKM  olahan  ikan  di  kabupaten Lamongan  sebanyak  683  UMKM  atau 67%  UMKM  olahan  ikan  berada  di pesisir  pantai  utara.  Beberapa  produk olahan  hasil  laut  adalah  ikan  asap, tepung ikan, abon, petis, terasi, pindang, bakso, dan kupas rajungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Satria.  2002. Pengantar  Sosiologi Masyarakat  Pesisir .  Jakarta:  PT.
Pustaka Cidesindo.
Bagong Suyanto & Karnaji. 2005. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika
Pembangunantak  berpihak  kepada rakyat  miskin. Surabaya:  Airlangga University Press.
Csirke,  J.  1988.  Small  Shoalding  Fish
Stock.  In  J.A  Gulland,  ed.  Fish Population  Dynamic,  2nd  John Willy and Sons, Chechester
Dahuri, R. 2001. Menggali Potensi Kelautan danPerikanan dalam Rangka PemulihanEkonomi Menuju  Bangsa  Indonesiayang Maju, Makmur dan Berkeadilan. Makalah  pada  acara temu  akrab  CivaFPi,tanggal  25 Agustus2001.Bogor.
Dahuri,  R.  2002. Modul  Sosialisasi  dan
Orientasi  Penataan  Ruang  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil. S.l.  :
Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Provinsi Jawa Timur. 2014. Statistik
Perikanan Tangkap Provinsi Jawa
Timur Tahun 2013. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. 2013. Laporan  Tahunan  Bidang
Perikanan Budidaya.
Direktorat  Jenderal  Perikanan Budidaya,
2012. Statistik Ekspor Hasil Perikanan tahun 2014. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Kelautan  dan  Perikanan  Dalam  Angka tahun 2015. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor  Kep.  18/Men/2011  tentang
Pedoman Umum Minapolitan.
Kusnadi.  2006.  Filosofi  Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir. Bandung,
Humaniora.
Lamongan Dalam Angka. 2015.
Lubis, Ernani. 2012. Pelabuhan Perikanan. Bogor. IPB Press.
Ma'ruf,  W.F.  &  Agus  H.P.  Perikanan
Laut Melalui Penerapan UU 32/2004. Makalah  Semiloka "Konsep  PembangunanPerikanan
dan  Kelautan  Propinsi Jawa Tengah dalam rangka Implementasi UU 32/2004". Semarang: 25-27 Maret. Murachman.  1987. Pengetahuan  Hasil- hasil Perikanan.
Fakultas
Perikanan  Universitas  Brawijaya. Malang.
Pemerintah Kabupaten Lamongan. 2015.
Gambaran Umum Kabupaten
Lamongan.
Peraturan  Bupati  Lamongan  Nomor  33 Tahun  2013  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Izin  Usaha  Perikanan di Kabupaten Lamongan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan Nomor  2  Tahun  2010  tentang Kepelabuhan di Kabupaten
Lamongan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan Nomor  19  Tahun  2010  tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan
Nomor  27  Tahun  2010  tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan
Nomor  15  Tahun  2011  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031.
Sadly, H. 1980. Sosiologi untu masyarakat Indonesia. Jakarta: PT.
Pembangunan.
Supriharyono.  2000. The  Problem  of Coastal  And  Marine  Resources Management in  Indonesia. Journal of  Coastal  Development  Vol  4
No.1, October 2000 P: 41-49. Sukmadinata,N.S. 2005. Metode Penelitian  Penelitian. Cetakan  ke
7. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Sadly, H. 1980. Sosiologi untu masyarakat  Indonesia. Jakarta:
PT. Pembangunan.