Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710

## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah
Menggunakan Teori Fraud Triangle
Gilang Satryo Wicaksono 1 , Tri Jatmiko Wahyu Prabowo 2
Universitas Diponegoro,Indonesia gilangsatryowicaksono@mail.com , trijatmikoprabowo@lecturer.undip.ac.id *Penulis Korespondensi Diajukan : 25 Januari 2022 Disetujui : 1 Februari 2022
Dipublikasi : 2 Februari 2022

## ABSTRACT
Cases of corruption that occur are increasing in Indonesia from year to year, including in local government. Various efforts have been made to prevent corruption, but there are still many cases of corruption in local governments in Central Java. The fraud triangle theory is used to find out the causes of corruption, which consist of pressure, opportunity, and rationalization. This study aims to analyze the factors causing corruption in local governments in Central Java using the fraud triangle theory which is proxied using the variables of regional financial performance, regional income,  regional  capital  expenditures,  internal  audit  capabilities,  audit  opinions,  and  regional personnel expenditures. This study uses quantitative methods and purposive sampling method using secondary data. The sample in this study is the district/city level local government in Central Java Province for the 2015 – 2019 period, which has a corruption case and has been decided by a first- level court, has been audited by the BPK, has an APIP Capability assessment, and has complete LKPD. The method of data analysis in this study used SPSS with logistic regression method. The results of this study indicate that regional financial performance, regional income, and internal audit  capabilities  have  no  effect  on  corruption,  regional  capital  expenditures  and  regional personnel expenditures have a significant positive effect on corruption, and audit opinion has a significant negative effect on corruption.
Keywords:  Corruption,  Fraud  Triangle,  Regional  Financial  Performance,  Regional  Income, Central Java

## PENDAHULUAN
Fraud dapat ditemukan di area swasta dan publik. Istilah fraud dicirikan sebagai pemerasan atau penipuan di bidang moneter. Fraud dapat dilakukan dari internal maupun eksternal dalam suatu organisasi untuk meraup keuntungan terhadap diri sendiri atau kelompok yang berakibat kerugian terhadap lain pihak (ACFE, 2016). Berdasarkan riset yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, pada tahun 2019 total kerugian akibat fraud mencapai Rp. 873.430.000.000 dengan kasus fraud sebanyak 239 kasus. Korupsi adalah salah satu jenis dari fraud yang paling tinggi dilakukan berupa persentase 64,4%, disusul oleh penyalahgunaan aset dengan persentase 28,9% dan fraudulent statement 6,7% (ACFE Indonesia, 2020)
Korupsi adalah tindakan yang destruktif dan masih terjadi di Indonesia.  Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi, Salah satunya lemahnya pengawasan pada belanja modal daerah bisa  menjadi  salah  satu factor.  Adanya  intervensi  dari  pihak  lain  seperti  pengusaha  atau  vendor kepada  kepala  daerah  atau  pejabat  terkait  agar  tender  dimenangkan  oleh  pengusaha  tersebut kemudian  harga  barang/jasa  dinaikkan  dan  selisihnya  dibagi-bagikan,  menjadi  salah  satu  celah terjadinya korupsi yang terjadi di badan pemerintah yang melakukan penganggaran.
Lemahnya  pengawasan  dan  kurangnya  kepuasan  pegawai  pemerintahan  akan  gajinya  juga menjadi faktor penyebab korupsi. Lembaga yang paling terdampak adalah instansi pemerintah, baik
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710
di pusat maupun di daerah akibat korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Provinsi Jawa Tengah sendiri berada pada urutan dua dalam hal banyaknya penindakan kasus korupsi berdasarkan Provinsi yaitu sebanyak 30 kasus, satu tingkat dibawah Provinsi Jawa Timur dengan banyaknya kasus  42.  Sebagai  upaya  pencegahan  korupsi,  pemerintah  telah  menetapkan  peraturan  dan membentuk  berbagai  lembaga  yang  bertugas  untuk  mencegah,  mengawasi,  dan  menindak terjadinya korupsi di pemerintahan untuk melindungi aset negara.
Banyak  teori  yang  dikembangkan  untuk  mencegah  terjadinya  korupsi,  salah  satunya  yaitu fraud triangle. Teori ini menyatakan fraud dapat terjadi oleh tiga faktor, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Beberapa penelitian menggunakan teori fraud triangle untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadi korupsi diberbagai sektor berdasarkan rasio keuangan dan penilaian terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  beberapa  penelitian  menggunakan  metode  riset melalui kuesioner guna menemukan dan mengetahui kaitannya terhadap faktor yang menyebabkan tindakan korupsi berdasarkan persepsi pegawai. Tetapi kelemahan dari metode tersebut adalah bisa saja  jawaban  dari  responden  tidak  mencerminkan  keadaan  yang  sebenarnya.  Dari  beberapa penelitian, diketemukan perbedaan proksi yang dipergunakan guna pengukuran variabel dan hasil penelitian mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dengan menggunakan teori fraud triangle. Karena kinerja pemerintah tidak bisa diukur sama dengan cara mengukur kinerja swasta.
Penelitian dari Maria & Gudono (2017) menggunakan rasio-rasio keuangan untuk mengukur faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  korupsi  di  pemerintahan  daerah,  yaitu  dengan menggunakan  variabel  efisiensi  keuangan  daerah,  Kinerja  Keuangan  Daerah,  solvabilitas keuangan, dan kemandirian daerah.
Selain  itu,  penelitian  yang  menggunakan  penilaian  yang  telah  dilakukan  pemerintah  untuk mengukur faktor yang menyebabkan korupsi di pemerintah daerah dan karakteristik daerah masing- masing,  seperti  penelitian  Muhtar,  Sutaryo,  &  Sriyanto  (2018)  yang  menggunakan  variabel akuntabilitas  kinerja,  kemampuan  audit  internal,  dan  belanja  pegawai  daerah,  Isnadiva  dan Haryanto  (2021)  yang  menggunakan  variabel  opini  audit,  dan  Maria  et  al  (2019)  yang menggunakan kompleksitas daerah dan ukuran daerah.
Peneliti mencoba untuk  menemukan dan  mengetahui kaitannya faktor yang  mengakibatkan korupsi berdasarkan rasio-rasio keuangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penilaian yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah. Atas dasar uraian yang telah peneliti sampaikan pada pembahasan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti berkaitan  dengan  judul  “Analisa  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Korupsi  pada  Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle”.

## STUDI LITERATUR
Teori Fraud Triangle
Fraud triangle memberikan sebuah kerangka yang berguna bagi organisasi atau perusahaan untuk menganalisa kerentanan atau kekurangan organisasi terhadap fraud. Teori ini menunjukkan bahwa  seseorang  akan  melakukan fraud saat  ada  permasalahan  keuangan  yang  tidak  dapat diselesaikan secara bersama sama (tekanan), yakin dan tahu bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan  cara  tersembunyi  menggunakan  pekerjaan  atau  jabatan  yang  dimilikinya  (peluang),  dan merubah pemikiran dari konsep orang yang diberi tanggung jawab untuk memegang aset menjadi konsep sebagai pemakai dari aset yang diamanahkan (rasionalisasi) (Tickner & Button, 2021).
Banyak  dari  pelaku  tindakan  fraud  mengetahui  dan menyadari  tindakan  yang  dilakukan  itu merupakan  tindakan  yang  illegal,  namun  para  pelaku  fraud  memunculkan  pemikiran  bahwa tindakan  yang  dilakukan  tersebut  merupakan  suatu  hal  yang  wajar.  Maka,  Cressey mengelompokkan tiga faktor utama penyebab terjadinya fraud, yakni tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization).

## Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Korupsi pada Pemerintahan Daerah
Penilaian Kinerja Keuangan Daerah dilakukan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam  mengelola  keuangan  wilayah  daerahnya.  Kinerja  Keuangan  Daerah  diukur  menggunakan rasio-rasio  keuangan  berdasarkan  realisasi  dari  APBD.  Belanja  daerah  dilakukan  untuk
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710
memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dana dari belanja daerah berasal dari Pendapatan daerah.
Suhardjanto et al (2020) menemukan kinerja keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi.  Semakin  baik  nilai  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  maka  semakin  kecil  tingkat korupsi.  Sebaliknya,  semakin  buruk  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  maka  semakin  besar tingkat korupsinya.
H1: Kinerja keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia

## Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Korupsi pada Pemerintahan Daerah
Penilaian Kinerja Keuangan Daerah dilakukan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam  mengelola  keuangan  wilayah  daerahnya.  Kinerja  Keuangan  Daerah  diukur  menggunakan rasio-rasio  keuangan  berdasarkan  realisasi  dari  APBD.  Belanja  daerah  dilakukan  untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dana dari belanja daerah berasal dari Pendapatan daerah.
Suhardjanto et al (2020) menemukan kinerja keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi.  Semakin  baik  nilai  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  maka  semakin  kecil  tingkat korupsi.  Sebaliknya,  semakin  buruk  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  maka  semakin  besar tingkat korupsinya.
H1: Kinerja keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia

## Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Korupsi di Pemerintahan Daerah
Penelitian  Maria et  al., (2018)  menemukan  bahwa  Pendapatan  daerah  adalah  faktor  yang menekan  adanya fraud pada  pemerintah  daerah.  Saat  Pendapatan  daerah  tinggi  namun  realisasi belanjanya rendah maka  memungkinkan pemerintah daerah mengalami surplus. Kondisi surplus menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki anggaran yang tidak terserap sehingga pelayanan kepada  masyarakat  menjadi  kurang  optimal.  Selain  itu,  kondisi  surplus  juga  dapat  mengganggu program-program  pemerintah  daerah  pada  periode  berikutnya  karena  pemerintah  daerah  yang memiliki  surplus  memiliki  kewajiban  untuk  mengembalikan  dana  tersebut  ke  kas  negara  dan sebagai  konsekuensinya  maka  pengajuan  anggaran  periode  selanjutnya  tidak  boleh  melebihi realisasinya,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Perdirjen  Perbendaharaan  No.  1  Tahun  2013. Sehingga,  kondisi  tersebut  berdampak  pada  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  korupsi  dan membelanjakan  surplus  dengan  membuat  kebijakan  digunakan  untuk  keuntungan  pribadi  atau untuk kelompok tertentu di lingkungan pemerintah daerah, dan bukan untuk preferensi publik.
H2:  Pendapatan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  korupsi  pada  pemerintah  daerah  di Indonesia

## Pengaruh Belanja Modal Daerah terhadap korupsi di Pemerintahan Daerah
Mauro (1998) dalam Maria et al (2019 ) menemukan pelaku korupsi pada pemerintahan daerah bisa  dengan  mudah  melakukan  dan  menyembunyikan  tindakan  korupsi  pada  kegiatan  belanja modal.  Pengusaha  sering  kali  mempengaruhi  pejabat  daerah  dan/atau  kepala  daerah  untuk  ikut campur dalam proses pengadaan belanja modal agar tender dimenangkan oleh pengusaha tersebut kemudian harga barang/jasa dinaikkan atau biasa disebut mark up , dan selisihnya dibagi-bagikan. Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang untuk melakukan korupsi berbekal informasi dan keahlian yang dimiliki tanpa diketahui orang lain.
Penelitian  oleh  Maria et  al. ,  (2019)  dan  Rahmasari  &  Setiawan  (2021)  menemukan  bahwa belanja  modal  berpengaruh  positif  terhadap  peluang  untuk  melakukan  korupsi pada  pemerintah daerah. Peluang untuk melakukan korupsi semakin tinggi jika pemerintah daerah memiliki dana untuk belanja modal yang besar.
H3: Belanja Modal Daerah berpengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710

## Pengaruh Kemampuan Audit Internal Terhadap Korupsi Pada Pemerintahan Daerah
Penilaian  Pengendalian  internal  yang  lemah  pada  pemerintah  bisa  menimbulkan  pemikiran dari pegawai pemerintah bahwa terdapat peluang untuk melakukan korupsi. Pengendalian internal yang  tidak  efektif  bisa  menyebabkan  peluang  bagi  pelaku  untuk  melakukan  tindakan  korupsi, menyembunyikannya,  dan  menghindari  adanya  temuan  dan  hukumannya  (Muhtar et  al .,  2018). Untuk  mencegah  hal  tersebut  maka  pengawasan  pada  pemerintah  daerah  sangat  penting  untuk memastikan  pengendalian  internal  berjalan  dengan  efektif,  sehingga  bisa  mencegah  terjadinya korupsi. Pengawasan pada pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan BPKP sebagai audit  internal  pemerintah,  yang  dapat  melaporkan  adanya  peluang  untuk  melakukan  korupsi sehingga  dari  laporan  tersebut  pemerintah  dapat  mencegah  terjadinya  korupsi  dengan menghilangkan peluang tersebut.
Muhtar et al (2018) dan Rahmasari & Setiawan (2021) menemukan kapabilitas audit internal berpengaruh negatif terhadap korupsi.
H4:  Kemampuan  Audit  Internal  berpengaruh  negative  terhadap  korupsi  pada  pemerintah daerah di Indonesia

## Pengaruh Opini Audit terhadap Korupsi
BPK  yang  dalam  hal  ini  menjadi  auditor  adalah  instansi  yang  bertugas  mencegah  adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Opini terhadap laporan keuangan seharusnya menunjukkan bahwa  informasi  dalam  laporan  keuangan  benar  dan  reliabel.  Terjadinya  penyimpangan  dalam bentuk korupsi pada suatu instansi pemerintah menunjukkan bahwa data keuangan pada laporan keuangan instansi tersebut tidak reliabel.
Terdapat empat opini yang dikeluarkan oleh BPK, yaitu WTP, WDP, TW, dan TMP. Laporan keuangan yang beropini WTP berarti telah disusun sesuai SAP, melalui sistem dan prosedur yang baik  termasuk  pelaksanaan  kegiatan  dan  pengelolaan  keuangan,  pencatatan,  dan  penatausahaan bukti-bukti transaksi. Disamping itu, dengan opini WTP, kehandalan SPI entitas yang bersangkutan telah  berjalan  dengan  baik  sehingga  tujuan  SPI  telah  tercapai  berupa  efektivitas  dan  efisiensi pelaksanaan  kegiatan  dan  pengelolaan  keuangan,  pengamanan  aset  serta  ketaatan  terhadap ketentuan  perundangan.  Hal  ini  mempersempit  peluang  bagi  pegawai  pemerintahan  untuk melakukan korupsi (Rahmatullah, 2020).
Penelitian  oleh  Hikam  et  al.,  (2020)  menunjukan  opini  audit  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap fraud pada pemerintah daerah. Semakin baik nilai opini audit yang diberikan maka semakin rendah fraud yang dilakukan, dan begitu juga sebaliknya. Semakin buruk opini audit yang diberikan maka semakin tinggi fraud yang dilakukan.
H5: Opini audit berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia

## Belanja Pegawai Daerah terhadap Korupsi
Pegawai menerima gaji atau kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah mengenai pengupahan merupakan salah satu bentuk rasionalisasi untuk membenarkan tindakan korupsi yang dilakukan. Pegawai pemerintahan yang bergaji rendah dengan tanggung jawab dan beban kerja yang besar akan menuntut gaji yang lebih secara informal bahkan  dengan  tindakan  yang  ilegal.  Pegawai  pemerintahan  tidak  bisa  meminta  kenaikan  gaji secara  terang-terangan  karena  gaji  pegawai  pemerintahan  telah  diatur  dalam  undang-undang berdasarkan golongan dan lama masa kerja. Karena hal tersebut maka pegawai pemerintahan yang tidak  puas  dengan  gajinya  karena  merasa  beban  kerjanya  tidak  sebanding  dengan  gajinya  bisa memicu  pegawai  untuk  melakukan  tindakan  korupsi.  Sebaliknya,  tingkat  gaji  yang  lebih  tinggi membuat inspirasi untuk tidak melakukan praktik korupsi karena pegawai merasa puas dengan gaji ya lebih tinggi.
Muhtar  et  al  (2018)  menemukan  belanja  pegawai  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap korupsi.
H6: Belanja pegawai daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710

## Kerangka Pemikiran
Kerangka  penelitian  menggambarkan  metode  pengujian  hipotesis  serta  hubungan  masing- masing variabel, dan hal tersebut ditampilkan pada gambar 1.
Gambar 1. Kerangka Penelitian Sumber: (Hikam et al., 2020; Isnadiva & Haryanto, 2021; Maria & Gudono, 2017; Maria et al., 2018, 2019; Muhtar et al., 2018; Nuruddinia & Rahmawati, 2021; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017; Rahmasari & Setiawan, 2021)

## METODE
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen

## Korupsi
Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu instansi yang bisa membuat rugi ekonomi dan keuangan negara (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017). Korupsi diukur dengan menggunakan skala nominal variabel dummy yakni dengan memberikan angka 0 untuk  daerah  yang  tidak  terdapat  kasus  korupsi  dan  angka  1  untuk  daerah  yang  terdapat  kasus korupsi  dan  telah  mencapai  putusan  pada  pengadilan  tingkat  pertama  masing-masing  daerah, seperti pada penelitian Maria & Gudono (2017), Nuruddinia & Rahmawati (2021), dan Maria & Halim  (2021).  Data  mengenai  daerah  yang  memiliki  kasus  korupsi  diperoleh  melalui  website direktori  putusan  Mahkamah  Agung.  Pada  penelitian  ini  variabel  korupsi  dilambangkan  dengan KOR.

## Variabel Independen

## Kinerja Keuangan Daerah
Kemampuan  pemerintah  daerah  menggunakan  anggaran  jika  dibandingkan  dengan Pendapatan  (Maria et  al .,  2018).  Penghitungan  kinerja  keuangan  daerah  dengan  rumus  seperti berikut:

## 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
Pendapatan Daerah
Kemampuan daerah untuk mengolah potensi dari daerahnya (Maria et al, 2018). Pendapatan daerah diukur dengan rumus sebagai berikut:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710

## 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = ln (𝑃𝐴𝐷)

## Kemampuan Audit Internal
Kemampuan auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi unsur kapasitas, kewenangan,  dan  kompetensi.  Kemampuan  audit  internal  diukur  menggunakan  penilaian Kapabilitas APIP yang berbasis IACM yang dinilai menggunakan skala ordinal 1 sampai 5, dimana: 1  =  𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙, 2  =  𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒, 3  =  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑, 4  =  𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑑, dan 5  = 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑛𝑔

## Kinerja Opini Audit
Kemampuan  pemerintah  daerah  menggunakan  anggaran  jika  dibandingkan  dengan Pendapatan  (Maria et  al .,  2018).  Penghitungan  kinerja  keuangan  daerah  dengan  rumus  seperti berikut:

## 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

## Kinerja Keuangan Daerah
Kemampuan  pemerintah  daerah  menggunakan  anggaran  jika  dibandingkan  dengan Pendapatan  (Maria et  al .,  2018).  Penghitungan  kinerja  keuangan  daerah  dengan  rumus  seperti berikut:

## 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
Kinerja Keuangan Daerah
Kemampuan  pemerintah  daerah  menggunakan  anggaran  jika  dibandingkan  dengan Pendapatan  (Maria et  al .,  2018).  Penghitungan  kinerja  keuangan  daerah  dengan  rumus  seperti berikut:

## 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

## Populasi dan Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini  yaitu  pemerintah  daerah  tingkat  kabupaten/kota  dan  daerah Provinsi  pada  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  berjumlah  35  pada  tahun  anggaran  2015  –  2019. Sistematika pengambilan sampel memakai purposive sampling . Sampel pada penelitian ini yaitu pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 – 2019 yang  terdapat  kasus  korupsi  dan  telah  diputuskan  pengadilan  tingkat  pertama  masing-masing daerah,  telah  diaudit  oleh BPK,  memiliki  penilaian Kapabilitas  APIP  oleh  BPKP,  dan  memiliki kelengkapan  LKPD  yang  meliputi  rincian  realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Data  yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu dari laporan keuangan wilayah daerah dari BPS, opini audit  dari  BPK,  putusan  Mahkamah  Agung,  dan  LKJIP  BPKP  yang  diperoleh  melalui website masing-masing instansi.

## Metode Analisis dan Uji Hipotesis
Metode analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa statistik deskriptif dan pengujian hipotesis  menggunakan  analisa  regresi  logistik  dengan  program  IBM  SPSS  Statistics  versi  26. Adapun persamaan regresi logistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 𝐾𝑂𝑅 = 𝐵0 + 𝐵1𝐾𝐾𝐷 + 𝐵2𝑃𝐴𝐷 + 𝐵3𝐵𝑀 + 𝐵4𝐾𝐴𝐼 + 𝐵5𝑂𝐴 + 𝐵6𝐵𝑃 + 𝑒
Dimana: B0 = Konstanta B = Koefisien Variabel KOR = Korupsi KKD = Kinerja Keuangan Daerah PAD = Pendapatan Daerah BM = Belanja Modal KAI = Kemampuan Audit Internal OA = Opini Audit
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710
BP = Belanja Pegawai Daerah e = Error

## HASIL
Tabel 1. Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif
Sumber: Data yang diolah Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut:
a) Variabel Korupsi (KOR) memiliki nilai rara-rata senilai 0,46, dengan nilai terkecil sebesar 0  dan  nilai  terbesar  sebesar  1.  Variabel  korupsi  memiliki  persebaran  data  atau  standar deviasi sebesar 0,500.
b) Variabel Pendapatan Daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata senilai 19,54883, dengan nilai terkecil  sebesar  18,214  dan  nilai  terbesar  sebesar  21,775.  Variabel  Pendapatan  daerah memiliki persebaran data sebesar 0,535401.
c) Variabel  Belanja  Modal  Daerah  (BM)  memiliki  nilai  rata-rata  senilai  19,65365,  dengan nilai  terkecil  18,537  dan  nilai  terbesar  21,713.  Variabel  belanja  modal  daerah  memiliki persebaran data sebesar 0,468662.
d) Variabel Kemampuan  Audit  Internal (KAI)  memiliki nilai  rata-rata  senilai  2,18, dengan nilai terkecil 1 dan nilai terbesar 3. Variabel kemampuan audit internal memiliki standar deviasi sebesar 0,796.
e) Variabel  Opini  Audit  (OA)  memiliki  nilai  rata-rata  senilai  0,86,  dengan  nilai  terkecil sebesar  0  dan  nilai  terbesar  sebesar  1.  Variabel  opini  audit  mempunyai  persebaran  data sebesar 0,346.
f) Variabel  Belanja  Pegawai  Daerah  (BP)  memiliki  nilai  rata-rata  senilai  0,47375,  dengan nilai  terkecil  sebesar  0,340  dan  nilai  terbesar  sebesar  1,144.  Variabel  belanja  pegawai daerah memiliki persebaran data sebesar 0,094934.

## Overall Fit Model
Overal fit model dihitung dengan cara membandingkan nilai antar - 2 LogL pada model awal atau block 0 dengan -2 LogL pada model akhir atau block 1 .
Tabel 2. Iteration History Block 0
Sumber: Data yang diolah
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710
Sumber: Data yang diolah
Tabel  2  merupakan  model awal  atau  block  0  yaitu  model  sebelum  variabel  independen dimasukan.  Nilai  -2LogL  pada  model  awal  atau  block  0  adalah  sebesar  199,846.  Hal  ini menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, yang artinya hanya konstanta saja yang fit dengan data.
Sedangkan  pada  tabel  3  merupakan  model  akhir  block  1  yaitu  model  setelah  variabel independen dimasukkan. Nilai -2LogL pada model akhir atau block 1 adalah sebesar 177,404. Dari hasil kedua model, terjadi penurunan nilai -2LogL dari model awal ke model akhir sebesar 22,442. Nilai  -2LogL  yang  berkurang  berarti  ditambahkannya  variabel  independen  kedalam  model  bisa memperbaiki model fit dan menunjukan model regresi yang baik atau model yang di hipotesiskan fit dengan data, maka dengan demikian hipotesis nol diterima.

## Koefisien Determinasi
Tabel 4. Model Summary

## Sumber: Data yang diolah
Pada tabel 4 di atas menunjukkan nilai Nagelkerke R 2 senilai 0,192. Hal ini berarti variabel dependen  korupsi  dijelaskan  oleh  variabel-variabel  independen  kinerja  keuangan  daerah, Pendapatan  daerah,  belanja  modal  daerah,  kemampuan  audit  internal,  opini  audit,  dan  belanja pegawai daerah sebesar 0,192 atau 19,2%. Sisanya sebesar 80,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

## Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test
Tabel 5. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 5, hasil uji Hosmer and Lemeshow goodneess of fit Test memiliki nilai χ 2 sebesar 5,197 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,736. Nilai signifikansi yang diperoleh > dari 0,05, sehingga hipotesis nol diterima.

## Analisa Regresi Logistik
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710
Tabel 6. Regresi Logistik

## Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel di atas, model persamaan regresi logistik pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

## 𝐾𝑂𝑅 =   −23,024 + 1,806𝐾𝐾𝐷 − 0,676𝑃𝐴𝐷 + 1,769𝐵𝑀 − 0,256𝐾𝐴𝐼 − 1,238𝑂𝐴 + 6,305𝐵𝑃
+ 𝑒
Nilai odds  ratio dapat  dilihat  pada tabel  6 pada  kolom  Exp(B).  Interpretasi  dari odds  ratio adalah sebagai berikut:
1. Jika Kinerja Keuangan Daerah bertambah 1 maka kecenderungan korupsi menjadi 6,085 kali lipat.
2. Jika Pendapatan daerah bertambah 1 maka kecenderungan korupsi menjadi 0,509 kali lipat.
3. Jika belanja modal daerah bertambah 1 maka kecenderungan korupsi menjadi 5,866 kali lipat.
4. Jika kemampuan audit internal bertambah 1 maka kecenderungan korupsi menjadi 0,774 kali lipat.
5. Jika opini audit bertambah 1 maka kecenderungan korupsi menjadi 0,290 kali lipat.
6. Jika belanja pegawai daerah bertambah 1 maka kecenderungan korupsi menjadi 547,416 kali lipat.

## PEMBAHASAN
Tabel 7 . Uji Hipotesis Hipotesis Hubungan Hasil Keterangan H1 Kinerja  keuangan  daerah  berpengaruh negatif terhadap korupsi Tidak berpengaruh Tidak terbukti H2 Pendapatan  daerah  berpengaruh  positif terhadap korupsi Tidak berpengaruh Tidak terbukti H3 Belanja  modal  daerah  berpengaruh  positif terhadap korupsi Berpengaruh positif Terbukti H4 Kemampuan  audit  internal  berpengaruh negatif terhadap korupsi Tidak berpengaruh Tidak terbukti H5 Opini  audit  berpengaruh  negatif  terhadap korupsi Berpengaruh negatif Terbukti H6 Belanja  pegawai  daerah  berpengaruh negatif terhadap Berpengaruh positif Tidak terbukti
Sumber: Disusun oleh penulis.
Berdasarkan  tabel  diatas,  pengujian  hipotesis  pertama  yang  menunjukkan  bahwa  hipotesis ditolak. Hal ini mengacu pada hasil uji T yang menunjukkan bahwa Kinerja keuangan daerah berpengaruh  negatif  terhadap  korupsi yang  memiliki  koefisien  regresi  positif  sebesar  1,806 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,566  yang  lebih  besar  dari  0,05.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  penelitian  oleh  Maria  et  al.,  (2018)  yang  hasilnya  Kinerja  Keuangan  Daerah  tidak berpengaruh  terhadap  korupsi.  Kinerja  keuangan  daerah  tidak  bisa  menjelaskan  korupsi  yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710
terjadi di pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil pada penelitian ini, kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah masih belum cukup efisien sehingga bisa menimbulkan terjadinya korupsi.
Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hal ini mengacu pada hasil uji T yang menunjukkan bahwa Pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap korupsi yang menunjukkan variabel Pendapatan daerah memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,676 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,150  yang  lebih  besar  dari  0,05.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan penelitian dari Muhtar et al., (2018) bahwa Pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap korupsi  di  pemerintahan  daerah.  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  Pendapatan daerah  dari  potensi  daerahnya  untuk  pelaksanaan  kegiatan  pemerintah  tidak  mempengaruhi pegawai  pemerintahan  dalam  melakukan  tindakan  korupsi.  Selain  itu,  jika  pemerintah  daerah mengalami  surplus,  sisa  Pendapatan  yang  tidak  digunakan  akan  ditransfer  ke  pemerintah  pusat. Berdasarkan hasil pada penelitian ini, pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki rentan  pendapatan  yang  bervariasi  sehingga  tidak  bisa  menjadi  tolak  ukur  terhadap  terjadinya korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.
Pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa  hipotesis  kedua  diterima.  Hal  ini  mengacu pada hasil uji T yang menunjukkan bahwa Belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap korupsi yang  menunjukkan  variabel  belanja  modal  daerah  memiliki  koefisien  regresi  positif sebesar 1,769 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Maria  et  al.,  (2019)  dan  Rahmasari  &  Setiawan  (2021)  yang menemukan belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintahan daerah. Mitra  terkait  dalam  belanja  modal  seperti  pengusaha  bisa  mempengaruhi  kepada  daerah  atau pejabat daerah terkait dalam proses pengadaan belanja modal daerah. Kepada daerah atau pejabat daerah  terkait  bisa  mengambil  peluang  ini  untuk  melakukan  tindakan  korupsi  karena  memiliki kewenangan dalam proses pengadaan belanja modal. Belanja modal daerah merupakan kegiatan yang rutin dilakukan pemerintah daerah karena sudah disusun anggarannya tiap periode, sehingga peluang untuk melakukan tindakan korupsi pada proses pengadaan belanja modal ini bisa saja terus dilakukan.  Korupsi  yang  melibatkan  banyak  orang  dalam  proses  pengadaan  belanja  modal membuat korupsi sulit dideteksi oleh auditor.
Pengujian  hipotesis  keempat  menunjukkan  bahwa  hipotesis  ditolak.  Hal  ini  mengacu  pada hasil uji T yang menunjukkan bahwa Kemampuan audit internal berpengaruh negatif terhadap korupsi yang menunjukkan variabel kemampuan audit internal memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,256 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,346 yang lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini  sejalan  dengan  temuan  Muhtar  et  al.,  (2018)  dan  Rahmasari  dan  Setiawan  (2021)  bahwa kemampuan  audit  internal  tidak  berpengaruh  terhadap  korupsi  pada  pemerintahan  daerah. Kemampuan audit internal mencerminkan sistem pengendalian internal untuk mencegah peluang terjadinya  korupsi.  Auditor  tidak  bisa  melaporkan  kasus  korupsi  yang  sedang  terjadi  tetapi  bisa melaporkan  adanya  indikasi  peluang  untuk  melakukan  korupsi,  sehingga  membutuhkan  waktu sampai kasus korupsi benar-benar terungkap. Hal tersebut dikarenakan fungsi utama auditor bukan sebagai  pengontrol  tetapi  sebagai  mitra  strategis  bagi  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan keuangan,  tata  kelola,  manajemen  risiko,  pengendalian  internal,  dan  memastikan  efisiensi, efektivitas, dan nilai ekonomi program, tidak hanya pada pencegahan tindakan korupsi saja.
Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima diterima. Hal ini mengacu pada hasil uji T yang menunjukkan bahwa Opini audit berpengaruh negatif terhadap korupsi yang  menunjukkan bahwa variabel opini audit memiliki koefisien regresi negatif sebesar  -1,238 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,047  yang  lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan temuan Hikam et al., (2020) yang  menemukan opini audit berpengaruh negatif terhadap korupsi. Dari hasil tersebut memperlihatkan bahwa BPK telah efektif mencegah peluang tindakan korupsi  melalui  pemberian  rekomendasi  perbaikan  dan  sanksi  atas  setiap  temuan  kelemahan pengendalian atau temuan ketidaktaatan terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan rekomendasi tersebut, BPK juga memantau proses perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan wilayah daerah yang transparan dan akuntabel. Tren opini audit yang dilakukan oleh BPK atas pemeriksaan LKPD juga memperlihatkan  peningkatan  yang  menunjukkan  bahwa  LKPD  masing-masing  daerah  telah melaporkan  laporan  keuangannya  dengan  tepat  dan sesuai  dengan  standar akuntansi pemerintah
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710
yang  telah  ditetapkan,  sehingga  semakin  sedikit  adanya  temuan  kecurangan  dan  kesalahan penyajian laporan keuangan yang mengarah kepada tindakan korupsi.
Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis keenam diterima. Hal ini mengacu pada  hasil  uji  T  yang  menunjukkan  bahwa Belanja  pegawai  daerah  berpengaruh  negatif terhadap korupsi yang menunjukkan variabel belanja pegawai daerah memiliki koefisien regresi positif  sebesar  6,305  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  0,038  yang  lebih  kecil  dari 0,05.  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  oleh  Rahayuningtyas  dan  Setyaningrum  (2017)  yang menemukan  tingkat  gaji  pegawai  pemerintahan  berpengaruh  terhadap  korupsi  di  pemerintahan daerah.
Korupsi disebabkan oleh sifat rakus, meski gaji yang diterima besar, pegawai pemerintahan tetap  memiliki  motivasi  untuk  meningkatkan  hartanya  melalui  perbuatan  korupsi.  Terbukti beberapa  kepala  daerah  dan  anggota  dewan  legislatif  yang  memiliki  gaji  yang  tinggi  tetap  saja melakukan  tindak  korupsi  di  beberapa  daerah.  Misalnya  pemerintah  daerah  sedang  melakukan program percepatan sehingga pegawai pemerintahan harus bekerja ekstra melebihi jam kerja dan deskripsi pekerjaannya namun tidak diberikan insentif atas pekerjaannya. Hal tersebut bisa memicu untuk merasionalisasikan tindakan untuk melakukan korupsi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  korupsi.  Variabel  Opini  Audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap korupsi, sedangkan variable Kinerja Keuangan Daerah,  Pendapatan  Daerah,  Kemampuan  Audit  Internal  tidak  berpengaruh  signifikan  pada korupsi,
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini  menggunakan  variabel  dummy  untuk mengukur  variabel  korupsi  berdasarkan  putusan  kasus  korupsi  pada  pengadilan  tingkat  pertama masing-masing  daerah  yang  telah  tercatat  pada  Mahkamah  Agung  (MA).  Hal  ini  tidak  bisa mencerminkan  secara  spesifik  berapa  kerugian  negara  akibat  korupsi  dan  jumlah  kasus  korupsi pada masing-masing daerah. Kemudian, terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak memiliki kelengkapan data yaitu penilaian Kapabilitas APIP sehingga tidak diikutsertakan pada analisa data. Selanjutnya,  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  Pemerintah  Daerah  tingkat  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak bisa meneliti faktor-faktor yang menyebabkan korupsi secara keseluruhan.
Saran  pada  penelitian  ini  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  perbaikan  dan meningkatkan  kualitas  serta  ketepatan  waktu  untuk  pelaporan  penilaian  terhadap  pemerintah daerah  oleh  BPKP  dan  BPK  agar  informasi  yang  didapatkan  berguna  untuk  mendeteksi  dan mencegah  tindakan  korupsi.  Selanjutnya,  pemerintah  daerah  dapat  lebih  mengoptimalkan  dan produktif dalam menggunakan anggaran belanja modal agar pemerintah daerah dapat memenuhi perbaikan dan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pemerintah daerah yang melayani dan mensejahterakan  masyarakat.  Terakhir,  pemerintah  daerah  harus  memperbaiki  dan  memastikan manajemen  kompensasi  pegawai  yang  diintegrasikan  dengan  kinerja  pegawai  dan  kepatuhan terhadap peraturan, kode etik, dan moral pegawai.
Saran  untuk  penelitian  mendatang  untuk  menggunakan  rasio-rasio  keuangan  lain  untuk mengukur faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, menggunakan penilaian-penilaian lain  terhadap  pemerintah  daerah  untuk  mengukur  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya korupsi, menggunakan pengukuran lain untuk mengukur variabel korupsi seperti jumlah kerugian akibat korupsi atau jumlah kasus korupsi yang terjadi, melakukan penelitian mengenai korupsi pada pemerintah  daerah  di  wilayah  lain,  pemerintah  daerah  tingkat  daerah  Provinsi,  atau  instansi pemerintah lain.

## REFERENSI
Abdullahi,  R.,  &  Mansor,  N.  (2018).  Fraud  prevention  initiatives  in  the  Nigerian  public  sector: understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory.
Journal of Financial Crime , 25 (2). ACFE. (2014). Fraud Examiners Manual (ACFE, Ed.). Austin.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710
ACFE. (2016). Report To the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2016 Global Fraud Study. Association of Certified Fraud Examiners . ACFE Indonesia. (2020). Survei Fraud Indonesia . Jakarta. Alamsyah, W. (2021). Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020 . Jakarta.
Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination (4th ed.). Mason: South-Western.
Arifianto,  A.  (2001).  Corruption  in  Indonesia:  Causes,  history,  impacts,  and  possible  cures. Braindeis University , 1–26.
Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan  daerah  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat  (studi  empiris  pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi , 3 (1). Fitri,  F.,  &  Nadirsyah.  (2020).  Pengaruh  Tekanan  (Pressure),  Kesempatan  (Opportunity), Rasionalisasi  (Rationalization),  dan  Kapabilitas  (Capability)  terhadap  Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Aceh dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 5 (1), 69–84. Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  25 (9th  ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat  Korupsi Pemerintah  Daerah (Studi Empiris  pada  Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi , 11 (1).
Hikam, S., Yunieta, & Rizkarmen, M. (2020). Audit Opinion and Fraud in Local Government: Case of  Indonesia. BISNIS  &  BIROKRASI:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Dan  Organisas , 27 (3). https://doi.org/10.20476/jbb.v27i3.12108
Hormati, G. A., & Pesudo, D. A. A. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, dan Kemampuan terhadap Kecenderungan Aparatur Sipil Negara dalam Melakukan Kecurangan Akuntansi Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondoow Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 9 (2), 172–190.
Irman, M., & Suryati. (2014). The Infulence of Internal Control System Weakness, Incompliance Towards Laws and Regulation, The Previous Year’s Audit Opinion and The Age of The Local Government Against Acceptance of an Audit Opinion In The Local Government/Riau Province In 2011-2014. KURS , 2 (2), 197–209.
Isnadiva,  S.  M.,  &  Haryanto.  (2021).  Hasil  Pemeriksaan  dan  Kasus  Korupsi  pada  Pemerintah Daerah  Studi  pada  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia  Tahun  2015-2018. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Keuangan , 9 (1), 83–100. LSI.  (2021). Tantangan  Reformasi  Birokrasi:  Persepsi  Korupsi,  Demokrasi,  dan  Intoleransi  di Kalangan PNS . Jakarta. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Maria, E., & Gudono. (2017). Empirical test of fraud triangle theory on local government (evidence from Indonesia). International Journal of Applied Business and Economic Research , 15 (4). Maria, E., & Halim, A. (2021). E-government dan korupsi: studi di pemerintah daerah, indonesia dari perspektif teori keagenan. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 5 (1), 40–58.
Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2018). Eksplorasi Faktor Tekanan untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah Indonesia. Jurnal Akuntansi Publik , 1 (1).
Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Eksplorasi Kesempatan untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah, Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 16 (1). Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesian local government: Study on triangle fraud theory. International Journal of Business and Society , 19 (2).
Nuruddinia, M., & Rahmawati, I. P. (2021). Fraud Triangle dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi , 12 (1), 110–124.
Olken,  B.  A.  (2007).  Monitoring  corruption:  Evidence  from  a  field  experiment  in  Indonesia.
Journal of Political Economy , 115 (2), 200–249.
Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government terhadap korupsi. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 1 (4), 431–450.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710
Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2021). The Determinants of Frauds in Local Governments. Jurnal Dinamika Akuntansi , 13 (1), 37–50. Rahmatullah. (2020). WTP dan Korupsi . Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (7th ed.). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud:  The  effectiveness  of  the  fraud  triangle  and  SAS  No.  99. Advances  in  Financial Econimics , 13 . Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Suhardjanto, D., Djuminah, & Agustiningsih, S. W. (2020). Regional Financial Performance, Audit Findings, and Corruption Levels in Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 20 (1), 81–90. Suryandadi, N. P. E., Wahyuni, M. A., & Julianto, I. P. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi  (Triangle)  dan  Efektivitas  Penerapan  Pngendalian  Internal  terhadap  Tindak Kecurangan  (Fraud)  (Studi  PADA  LDP  Se-Kecamatan  Negara). JIMAT  (Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha , 10 (1).
Susanto, E. (2019). Korupsi Proyek Jembatan Rp 90 Juta, ASN di Magelang Ditangkap. Retrieved from  detikNews  website:  https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4520381/korupsi- proyek-jembatan-rp-90-juta-asn-di-magelang-ditangkap
Syaefudin,  A.  (2021).  Seorang  ASN  Dinas  PU  Rembang  Jadi  Tersangka  Korupsi  Proyek  Jalan.
Retrieved from detikNews website: https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d- 5344417/seorang-asn-dinas-pu-rembang-jadi-tersangka-korupsi-proyek-jalan
Tickner, P., & Button, M. (2021). Deconstructing the Origins of Cressey’s Fraud Triangle. Journal of Financial Crimes . Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index 2020 . Berlin. Wiwoho,  L.  H.  (2016).  Korupsi  Pembangunan  Kolam  Retensi,  Kepala  Dinas  Divonis  14  Bulan
Penjara. Retrieved from Kompas.com website: https://regional.kompas.com/read/2016/03/10/15151791/Korupsi.Pembangunan.Kolam.Ret ensi.Kepala.Dinas.Divonis.14.Bulan.Penjara