## STATUS HUKUM MoU ANTARA RI DENGAN GAM DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

## Muhammad Ihsan
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Email: Ihsanibnarmia@gmail.com

## Abstract
The  agreement  between  the  government  of  Indonesia  and  GAM  so called  MoU  Helsinki  last  one  decade,  but  when  it  was  signed  in Helsinki  at  Agust  fifteenth,  2005,  that  was  questioned  by  people about  the  statue,  in  Vienna  Convention  on  the law  of  treaties  1969, the treaty making by the states parties, but the statue of GAM are not distinct on international law. The statue of MoU, could be answer of GAM  statue.  Beside,  many  points  in  MoU  that  indicate  about  self- goverment,  in  the  system  of  government  of  Indonesia,  practices special autonomy or regional autonomy. MoU becomes a problem in constitutional law of Indonesia. because of MoU is like a constitution and  the  source  of  law  for  Aceh.  Based  on  the  explanation,  this research  will  analyze  of  statue  of  MoU  Helsinki  between  the government  of  Indonesia  and  the  Free  Aceh  Movement  on internasional  and  national  law.  This  research  use  the  normatif  law research by conceptual approach and statute approach. MoU Helsinki as  inspired  source’s  of  Aceh’s  government  because  of  Aceh  is  the special region.
Keywords: Status Hukum, Memorandum of Understanding, GAM, Hukum Internasional, Hukum Nasional

## A. PENDAHULUAN
erakan  perlawanan  di  Aceh,  memiliki  sejarah  panjang,  mulai dari perlawanan terhadap kolonial Belanda hingga perlawanan kepada  pemerintah  pusat.  Munculnya  gerakan  perlawanan, tentunya  karena  ada  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya. Lahirnya G
DI/TII  di  Aceh  disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah  pusat  untuk meleburkan  provinsi  Aceh  ke  dalam  provinsi  Sumatera  Utara  pada tanggal  8  Agustus  1950 1 .  Kebijakan  ini menimbulkan  ketidakpuasan masyarakat  Aceh,  karena  Aceh  akan  dikontrol  oleh  orang-orang  Batak yang beragama Kristen di Medan sebagai Ibu kota dari Sumatera Utara, yang akan membuat berbagai implikasi politik dan ekonomi 2 .
Perlawanan  DI/TII  di  Aceh  berakhir  dengan  ditetapkannya  Aceh sebagai  daerah  istimewa  pada  tahun  1959.  Penetapan  tersebut  melalui keputusan  Wakil  perdana  menteri  RI  yaitu  J.Leimena  tentang  pokok- pokok  Pemerintahan  Daerah,  namun  berakhirnya  konflik  antara  Aceh dan  Pemerintah  Pusat,  tidak  mengakhiri  pelabelan  pemerintah  pusat terhadap  perlawanan  Daud  Beureueh  sebagai  gerakan  separatis 3 . Tujuh belas  tahun  setelah  penetapan  status  Aceh  sebagai  daerah  Istimewa, tepatnya  pada  tanggal  4  Desember  1976,  Hasan  Tiro  memproklamirkan kemerdekaan  Aceh  sekaligus  mendirikan  organisasi  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM). Pemicu diproklamirkannnya kemerdekaan Aceh adalah eksploitasi  atas  kekayaan  alam  Aceh pada  era  pemerintahan  Soeharto, dimana  minyak  bumi  dan  gas  alam  di  kelola  oleh Exxon  Mobil  Oil Indonesia  yang  menimbulkan  sentimen  daerah,  bahwa  semua hasil kekayaan  Aceh  di  kirim  ke  Jakarta 4 ,  bahkan  Hasan  Tiro  pernah mengatakan  Aceh  seharusnya  memiliki  keuntungan  dari  sumber  daya alamnya  seperti  Brunei  Darussalam 5 . Lahirnya  GAM,  mendapat dukungan dari tokoh-tokoh DI/TII yang kecewa dengan upaya integrasi
1 Irine Hiraswari Gayatri, Tarik Ulur ke Indonesiaan dan keAcehan, dalam Firman Noor  (ed), Nasionalisme,  Demokrasi  dan  Sentimen  Premodial  di  Indonesia, LIPI  Press, Jakarta, 2008, hlm.43-46.
2 Aspinall Edward, “Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesia Rule,” in Verandah of Violence. ed by Antony Reid. (Singapore: Singapore University Press, 2006) hlm 152
3 Ibid, hlm 46
4 Robert  W.  Hefner, Civil  Islam:  Muslim  and  Democratization  in  Indonesia (Princeton: Princeton University Press, 2000), hlm 58 5 Anthony  Bebbington, Institutional  Pathway  to  Equity:  addressing  inequality traps, World Bank, Washington D.C, 2008, hlm 204
yang  dilakukan  oleh  Soekarno,  bahkan  mereka  menyebut  Mohammad Hasan Tiro sebagai Wali Negara terakhir 6 .
Pemberontakan  oleh  GAM,  berhasil  membawa  pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk melakukan perundingan damai, meskipun pernah terjadi operasi militer secara besar-besaran di Aceh atau dikenal dengan  darurat militer. Pada  tahun  1999 7 , untuk  pertama  kalinya  GAM dan pemerintah RI melakukan perundingan damai yang di mediasi oleh Henry  Dunan  Center (HDC)  dan  hasil  dari  perundingan  ini  adalah Joint Understanding  on  Humanitarian  Pause yang  dikenal  dengan  Jeda Kemanusiaan. Akan tetapi perjanjian ini berakhir dengan kegagalan.
Pada tanggal 9 Desember tahun 2002 di Jenewa, pemerintah RI dan GAM, menandatangani Cessation  of  Hostilities Framework  Agreement (CoHA). Perjanjian ini berakhir dengan status darurat militer di Aceh dan pemerintah  Indonesia  ingin  menghancurkan  GAM  untuk  sekali  dan selamanya 8 . Perjanjian yang terakhir yaitu MoU yang ditandatangani di Helsinki  pada  15  Agustus  2005.  Banyak  pihak  yang  mengkritisi  terkait dengan  substansi MoU,  kritikan  tersebut  dikarenakan  dua  alasan: pertama;  ada  beberapa  ketentuan  MoU  yang  dianggap  bertentangan dengan  pertaturan  perundang-undangan  yang  saat  ini  berlaku  di Indonesia,  termasuk  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945.  Kedua; ada sebagian  ketentuan MoU  yang  terlalu  sederhana  dan  kabur perumusannya,  sehingga  penafsirannya  cenderung  dikaburkan  oleh pihak-pihak yang bertujuan untuk membuat Negara dalam Negara 9 .
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  penelitian  ini akan  menganalisis  status  hukum  MoU  antara  Pemerintah  RI  dengan GAM  dalam perspektif hukum internasional dan nasional
6 M. Isa Sulaiman, Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2000, hlm. 16-17
7 Kira  Kay, The  New  Humanitarianisme, the  Henri  Dunan  Center  and  The  Aceh Peace Negotiation, wws Case Study, 2003
8 Aspinall Edward, The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?, East West Center, Washington, 2005
9 Aulia Asep Ralla, MoU Helsinki di Mata UUD 1945, www.kabarindonesia.com, 13 Mei 2009. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2012

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud 10 , penelitian hukum adalah  suatu proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum yang  dihadapi. Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  menghasilkan argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam menyelesaikan  masalah yang  dihadapi.  Sesuai  permasalahan  yang diambil  oleh  peneliti,  maka  metode  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  normatif.  Merujuk  dari  Peter  Mahmud, penelitian  ini akan menjelaskan  atau  menganalisis  terkait dengan  kedudukan  hukum  MoU antara  pemerintah  RI  dengan  GAM  berkenaan  dengan  otonomi  khusus Aceh
Sehubungan  dengan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif,  maka  ada  beberapa  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  Analisis  menggunakan  penafsiran hukum secara sistematis dengan metode deskriptif analitis.

## C. PEMBAHASAN
Untuk menentukan status hukum MoU dalam hukum internasional dan  nasional,  maka  perlu  dikaji  terlebih  dahulu  terkait  dengan  status GAM  dalam  hukum  internasional,  karena  kejelasan  status  GAM  akan menentukan status MoU.

## GAM sebagai Insurgent
Pemberontak dalam perang sipil telah lama diakui dalam hukum in ternasional  sebagai  subyek  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  karena mereka  menguasai  wilayah  tertentu  dan  mungkin  menjadi  pemerintah baru yang efektif dari sebuah Negara. Hal ini di refleksikan dalam Pasal
10 Merujuk  dari  pendapat  Jan  Gijssels  dan  Mark  van  Hoecke  dalam  Peter Muhamad  Marzuki,  2005, Penelitian  Hukum,  Cetakan  ke-7,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2005), hal. 35
14  dan  15  dari  Komisi  hukum  Internasional  PBB  dalam Pasal tentang pertanggung  jawaban  Negara.  Berdasarkan Pasal tersebut,  selama pemerintah  lama  masih  berkuasa,  tindakan  kesalahan  dari  sebuah gerakan pemberontakan yang didirikan di wilayah Negara tersebut tidak akan  dianggap  sebagai  tindakan  Negara  yang  berdasarkan  hukum internasional (melibatkan tanggung jawab Negara lain untuk itu). Namun akan  dianggap  sebagai  tindakan  Negara  itu  dalam  arti  retroaktif  jika gerakan pemberontakan menjadi pemerintah baru 11 .
Hukum internasional mengatur tentang pengakuan terhadap kaum pemberontak, berbagai istilah terhadap kaum pemberontak dalam konsep hukum  internasional,  yaitu: rebellion,  insurgent, dan belligerent. Ketiga kelompok tersebut, menurut Andrew Clapham diposisikan sesuai dengan tingkat kontrol atas wilayah dan pengakuan oleh pemerintah 12 .
Pietro  Verri  menyatakan  bahwa  apa  yang  dinamakan  dengan kelompok insurrection adalah suatu terminologi, sebagaimana ulasannya sebagai berikut:
The  term  usually  applied to  a  violent  collective  movement  by  a  high proportion of the inhabitants of a territory, who take up arms in rebellion against  the  government.  The  rebellion  may  develop  into  a  non international armed conflict, but if it does not reach that is more commonly called a riot. The term is also commonly applied to open, intense operation against an invader or an alien occupying power, carried on in all parts of a territory by its inhabitants (whether or not they are organized) 13 .
Berdasarkan  pengertian  yang  di  katakan  oleh  Pietro  Verri,  maka istilah insurgent menunjukkan  kepada  adanya  perlawanan  kolektif  oleh sekelompok  orang  bersenjata  dalam  suatu  Negara  yang  dilakukan  oleh sebagian  besar  penduduk  wilayah  tersebut,  namun  tingkat
11 Peter  Malanczuk, Akehurst’s  Modern  Introduction  to  International  Law , Routledge, Seventh : revised edition London, 1997, hlm 104
12 Andrew  Clapham, Kewajiban  HAM  aktor-aktor  non-negara  dalam  Situasi Konflik,  international  review  of  the  red  cross,  volume  88  number  863  September  2006, hlm 2 13 Pietro  Verri, the  dictionary  of  international  law  of  armed  conflict, ICRC, Geneva, 1992, hlm 60
perlawanannya  tidak  terlalu  signifikan,  hingga  dapat  berkembang menjadi  sengketa  bersenjata  non-internasional.  Dalam  artian  bahwa insurgent pada  hakekatnya  masih  lebih  rendah  di  bandingkan  gerakan pemberontak dan akan lebih mudah di atasi oleh pemerintah dari Negara yang berwenang.
Dalam Pasal 13 ayat (2) Konvensi Jenewa I tentang Perlakuan bagi keadaan  terluka  dan  sakit  untuk  angkatan  bersenjata  di  darat  dan Konvensi  Jenewa II  1949 tentang  Perlakuan  bagi  keadaan  terluka  dan sakit  serta  kapal  karam  bagi  anggota  angkatan  bersenjata di  Laut dan Pasal 4A ayat (2) Konvensi Jenewa III 1949, menggunakan istilah organized resistance  movement atau  gerakan  perlawanan  yang  terorganisir,
perbedaannya  dengan levee  en  masse adalah  tempat  di  mana  mereka berasal dan strukturnya. Pietro Vierri juga menyebutkan istilah lain yaitu rebellion. Vierri mengatakan bahwa: The preambul to United Nations 1948/2, uses word in affirming that it is essential, if a man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected be the rule of law 14 .
Pernyataa  Vierri  menunjukkan  bahwa  lahirnya rebellion dikarenakan  adanya  sistem  pemerintahan  Negara  yang  otoriter  dan adanya  pelanggaran-pelanggaran  hak  asasi  manusia,  namun  tidak disebutkan apakah pelanggaran hak asasi manusia ini akan menimbulkan hasrat  untuk  memisahkan  diri  dari  pemerintah  yang  sah.  Pada hakekatnya terdapat kesamaan antara istilah insurgent dan rebellion, yaitu adanya  suatu  keinginan  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap pemerintah  yang  sah  di  mana  penduduk  yang  melakukan  perlawanan tersebut berdomisili.
Istilah yang terakhir adalah belligerent , secara harfiah dari istilah ini yang  berarti  pihak  yang  bersengketa  yang  mengacu  pada  pengertian senjata  internasional  akan  tetapi  istilah  ini  juga  digunakan  untuk menyatakan  suatu  gerakan  pemberontakan  atau insurgency ,  Vierri mengatakan :
14 Ibid, hlm 95
To obtain the quality of belligerent it is necessary to process at thr very last international  personality  and  to  the  subject  also  to  a  special  branch  of international  law,  namely  the  law  of  armed  conflict.  The  quality  of belligerent  may  also  be  attributed  to  the  insurgent  who  in  acivil  war exercise de facto control of a part of the territory of the state, because third states are in touch with them to protect their own interest or because it is in the interest of the legitimate government to recognize the insurgents as belligerent, so as to require other states to respect neutrality 15 .
Penjelasan  dari  Vierri  sangat  jelas  bahwa  suatu  gerakan pemberontakan bisa juga disebut belligerent , hanya saja di khususkan bagi kelompok insurgency yang telah memiliki personalitas internasional. Hal ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  intensitas  dan  ketaatan  kelompok insurgency yang  ingin  mendapatkan  status belligerency , harus  diberikan oleh  Negara  yang  diberontakinya. Untuk  mendapatkan  status  sebagai belligerent, kelompok  pemberontak  harus  memenuhi  beberapa persyaratan,  sebagaimana  dalam Pasal 1  Hague  Regulation tentang hukum  dan  kebiasaan  perang  di  darat menyebutkan bahwa: the  laws, rights and duties of war apply not only armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:
1. To be commanded by a person responsible for his subordinates;
2. To have a fixed distinctive amblem recognizable at a distance;
3. To carry arm openly and;
4. To conduct their operation in accordance with the laws and costum war
Persyaratan-persyaratan di atas dianggap sebagai syarat klasik dan persyaratan  yang  tercantum  dalam  hague  regulations  tersebut  adalah merupakan  persyaratan  yang  sudah  dianggap  sebagai  suatu  kebiasaan internasional. Syarat ini menjadi ciri utama para aktor atau pelaku dalam suatu sengketa bersenjata, terlepas dari apakah sengketa tersebut bersifat internasional  atau  non  internasional,  oleh  karena  itu  berikut  akan dikemukakan mengenai apakah GAM telah memiliki kapabilitas sebagai suatu pihak dalam bersengketa atau pengakuan sebagai belligerent :
15 Ibid, hlm 25
1. Pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahan
Struktur  organisasi  GAM  dibagi  menjadi  pucuk  pimpinan  di pengasingan dan kepemimpinan tingkat menengah, tentara, anggota, dan dukungan  basis  di  Aceh.    GAM  menganggap bahwa  mereka    sebagai wakil  sah  satu-satunya  rakyat  Aceh  untuk  mendirikan  lembaga pemerintah.  Kabinet  pertama,  didirikan  oleh  Hasan  di  Tiro  selama  di Aceh 1976-1979, terdiri sebagai berikut 16 : Teungku Hasan Tiro :Wali  negara,  menteri  pertahana n, dan komandan tertinggi Dr Muchtar Hasbi :Wakil  presiden,  menteri  urusan Internal Tengku Muhamad Usman Lampoih Awe :Menteri Keuangan Tengku Haji Iljas Leube :Menteri Kehakiman Dr Husaini M. Hasan :Menteri Pendidikan dan informasi Dr Zaini Abdullah :Menteri Kesehatan Dr Zubir Mahmud :Menteri Sosial Dr Asnawi Ali :Menteri  pekerjaan  umum  dan Industri Amir Ishak :Menteri komunikasi Amir Mahmud Rasyid :Menteri Perdagangan Malik Mahmud :Menteri Negara
Struktur  tersebut  menjelaskan  bahwa  Teungku  Hasan  Tiro merupakan  pimpinan  dari  GAM  dan  bertanggung  jawab  terhadap  apa yang  dilakukan  oleh  bawahannya.  Oleh  karena  itu  syarat  adanya pimpinan yang bertanggung jawab terhadap bawahannya terpenuhi bagi GAM.
2. Menggunakan identitas yang jelas Sebagai  sebuah  gerakan,  identitas  merupakan  hal  yang  sangat penting  sebagai  bentuk  dari  ciri  dan  pembeda  dengan  gerakan-gerakan yang  lain.  GAM  sebagai  sebuah  gerakan  mempunyai  cirri  khas  dan identitas, hal ini ditunjukkan melalui penggunaan seragam dan bendera. Dalam beberapa publikasi foto menunjukkan bahwa anggota GAM tidak
16 Kristen E Schulze, The Free Aceh Movement (GAM), anatomy of the separatist organizations, East-West Center, Washington DC, 2004, hlm 10
hanya berasal dari kaum laki-laki saja akan tetapi kaum perempuan juga menjadi bagian dari GAM yang dikenal dengan istilah inoeng Bale (Janda). GAM  juga  menggunakan  seragam  doreng  hijau,  topi  baret,  namun terkadang  GAM  tidak  menggunakan  seragam  pada  waktu  operasi militernya 17 .
Penggunaan  seragam  terhadap  suatu  pihak  yang  terlibat  dalam persengketaan diatur dalam Hague regulations tahun 1907 dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : “to have a fixed a distinctive emblem recognizable  at  distance” .  Lambang  pembeda  sebagai  sinyal  yang membedakan  kelompok  tersebut  dengan  kelompok  yang  lainnya  dalam suatu  sengketa  bersenjata,  dalam  komentar  konvensi,  dijelaskan  bahwa tidak ada persyaratan penggunaan lambang pembeda harus di umumkan kepada  pihak  musuh,  sesuai  dengan  mandate  konvensi: there  is  no requirement that the distinctive sign must be notified, as several delegation on the  1949  diplomatic  conference  would  have  wished. Mengacu  kepada ketentuan-ketentuan  yang  ada  dan  data-data  yang  diperoleh  mengenai seragam dan lambang pembeda, maka dapat dikatakan GAM termasuk ke  dalam  gerakan  yang  mempunyai  identitas,  karena  GAM menggunakan  seragam  dan  lambang  pembeda dalam  bentuk  bendera GAM.
3. Menggunakan senjata secara terbuka Berkaitan dengan menggunakan senjata secara terbuka, pada awal
pembentukannya GAM melakukan pembelian senjata dan
menggunakannya  secara  terbuka,  dalam  melakukan  operasi-operasi misalnya GAM sering sekali membawa senjata dengan jenis AK-47 atau M-16 18 . Senjata yang dimiliki oleh GAM di dapatkan dari hasil jaringan yang  dibangun  dengan tentara.  Senjata  diselundupkan  oleh  pendukung yang  melepaskan  kewarganegaraannya  di  Malaysia  dan  Singapura  atau di order secara langsung dari para pedagang di wilayah tersebut.
17 www.militaryphotose.netforums/showthread.php?89453-GAM-Free-Aceh- Movement-(RIP), diakses pada 14 Oktober 2013
18 Arlina  Permanasari,  Analisis  Yuridis  Status Hukum  Gerakan  Aceh  Merdeka Menurut Hukum Humaniter. Jurnal hukum humaniter: Vol.3 No.4, hlm 819

## 4. Patuh kepada hukum dan kebiasaan perang
Dalam  komentar  Konvensi  Jenewa  1949  disebutkan  bahwa:  “ they may  not  attack  civilians  or  disarmed  person  and  must,  in  all  their  operation, respect the principle of honour and loyalty as they expect their enemies to do”. dalam  konvensi  ini  memberikan  indikasi  bahwa  para  pihak,  termasuk gerakan  pemberontakan  harus  melindungi  rakyat  dalam  setiap operasinya,  sebagai  bentuk  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  kebiasaan berperang. Menurut Arlina permanasari konvensi ini juga sudah diterima sebagai hukum kebiasaan Internasional yang harus di hormati  oleh para pihak, termasuk kelompok-kelompok gerilyawan 19 .
Pemberontakan  yang  dilakukan  oleh  GAM  menurut  data  yang  di peroleh oleh  Kirsten  Schulze  melalui  wawancara  tertutup  dengan  salah satu  kontraktor, bahwa  GAM pernah  melakukan  beberapa  penculikan, sebagai contoh pada tahun 2001 GAM menculik seorang eksekutif senior PT Arun dan meminta tebusan $500,000, pada akhir agustus 2001, enam orang anggota ocean silver diculik oleh GAM dengan tebusan $ 33,000, jika permintaan  tebusan  tidak  diberikan,  maka  akan  ditembak,  selain  itu GAM  memberikan  tekanan  kepada  para  pegawai  pemerintah  berupa pemaksaan untuk menyerahkan sejumlah uang 20 .
Berdasarkan ketentuan hukum humaniter, maka untuk persyaratan ini, GAM  tidak  bisa  ditetapkan  sebagai belligerent ,  karena  pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  terhadap  masyarakat  sipil.  Penyerangan GAM  tergelong  tidak  efektif,  karena  strategi  yang  di  bangun  dalam operasi mereka adalah strategi defensif, jika GAM memperoleh informasi bahwa  markas  akan  diserang,  maka  GAM  akan  menyerang  dan menyergap,  menembak  dan  lari.  Penyerangan  secara  frontal  tidak  bisa dilakukan,  karena  GAM  hanya dilengkapi  dengan  persenjataan Kalashinikovs dan M-16 21 .
Pendapat  Schuman  yang  menyatakan  bahwa: insurrection  usually refers to movements smaller in scope and purpose than those describe by the other
19 Ibid 20 Kirsten  E  Schulze, The  free  Aceh  Movement  (GAM):  anatomy  of  a  separatist organization. Op.cit hlm 27
21 Ibid, hlm 40
terms ,  memberikan  penjelasan  bahwa  GAM  digolongkan  dalam kelompok insurgent 22 ,  karena  GAM  hanya  bergerak  di  ruang lingkup daerah  dan  wilayah  yang  kecil.  Selain  itu  tidak  ada  pengakuan  dari Indonesia  terhadap  GAM,  apalagi  pengakuan  Negara ketiga,  bahkan Indonesia  hanya menyebutkan  GAM  sebagai  Gerakan  Pengacau Keamanan.

## Status Hukum MoU antara Pemerintah RI dengan GAM dalam Hukum Internasional.
Tahapan  dalam  membuat  suatu  perjanjian  internasional  diatur dalam Bab II konvensi wina 1969 yang mengatur tentang pembuatan dan berlakunya  suatu  perjanjian  internasional. Pasal 6  menegaskan  bahwa setiap negara memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Kapasitas  yang  dimaksud  dalam  konteks  ini  adalah  melalui  proses negosiasi  untuk  membuat  perjanjian  internasional.  Proses  negosiasi adalah  tahap  pertama  yang  dilakukan  oleh  utusan  resmi  dari  negara- negara yang bersangkutan 23 .
Dasar  hukum  dari  konvensi  Wina  1969,  menegaskan  bahwa tahapan-tahapan  dalam  pembuatan  perjanjian  internasional,  menjadi parameter,    perjanjian  tersebut  dikategorikan  sebagai  perjanjian internasional  dan  negosiasi  adalah  tahapan  pertama,  dimana  masing- masing  pihak  mengutus  utusan  guna  menegosiasikan  objek  dalam perjanjian.    Proses  negosiasi  dalam  perjanjian  Helsinki  (MoU),  terjadi sebanyak  lima  putaran  antara  wakil  dari  pemerintah  RI  dan  wakil  dari GAM, negosiasi di mulai dari bulan Januari hingga bulan Juli 2005 24 .
Negosiasi  dimulai  dengan  penjajakan  untuk  membicarakan  status masa  depan  Aceh,  pemerintah  tidak  siap  dengan  penawaran  melebihi
22 S. Tasrif, Pengakuan Internasional dalam Teori dan Praktek, PT. Media Karya,
Jakarta, Cet-1,1966, hlm 87
23 Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional (pengertian, status hukum dan ratifikasi),  PT Alumni, Bandung, 2011, hlm 67
24 Putaran pertama pada bulan Januari, putaran kedua pada bulan Februari, putaran ketiga pada bulan April, putaran keempat pada bulan Juni, putaran kelima pada bulan Juli, dalam Edward Aspinall, The Helsinki Agreement: A more promising Basis for Peace in Aceh, East West Center, Washngton, 2005
dari  otonomi  khusus,  sedangkan  GAM  menekankan  pada  gencatan senjata 25 . Pada putaran kedua GAM bersedia mengkompromikan tentang kemerdekaan,  dengan  mengisyaratkan  bentuk  pemerintahan self- governance dengan komitmen dari pemerintah untuk mengatur keamanan dan monitoring dari dunia internasional 26 . Pada putaran ketiga, Ahtisaari membuka pertemuan dengan agenda ekonomi (facilitation of integration) . Juga  mengangkat  isu  mengenai  menjaga  keamanan  agar  rakyat  Aceh bebas  dari  tekanan.  Mengevaluasi  bagaimana  perilaku  polisi  dan  TNI. Juga  untuk  dibahas  bagaimana  fungsi  anggota polisi  dan  TNI  yang organik  dalam  menjaga  keamanan.  Ahatisaari  mengajukan  agenda selanjutnya untuk membahas masalah dekomisi 27 .
Dalam  putaran  keempat  dibahas  mengenai  pembentukan  misi pengawasan  oleh  Uni  Eropa  Putaran  kelima  sempat  mengalami  jalan buntu  dan  perundingan  hampir  terancam  bubar  tetapi  akhirnya  bisa diatasi oleh Martti Ahtisaari. Ahtisaari pertama, putaran kelima, diawali dengan  pertemuan  antara  Ahtisaari  dengan  delegasi  Indonesia,  MA meminta  agar  perundingan  bisa  dimulai  denga  draft  MOU.  Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan kedua delegasi, MA memberikan kesempatan  kedua  belah  pihak  untuk  mengungkapkan  beberapa pernyataan sikap dari para ketua delegasi. Kemudian dilanjutkan dengan membahas draft MOU, mulai dengan istilah Pemerintahan Aceh dan juga partisipasi  GAM  dalam  politik,  Hari  kedua,  kembali  membahas  draft akhir MoU, dan mengangkat agenda mengenai kewenangan pemerintah pusat. Kemudian dilanjutkan dengan agenda partisipasi politik.
Tahapan selanjutnya adalah penandatanganan, menurut penjelasan Pasal 6  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  perjanjian Internasional,  penandatanganan  merupakan  tahap  akhir  dalam perundingan  bilateral  untuk  melegalisasi  suatu  naskah  perjanjian
25 Damien Kingsbury. “ Peace in Aceh: A personal Account of the Helsinki Peace Process. ” , Equinox Publishing Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 27-30
26 Ibid, hlm 33
27 Hamid  Awaluddin, Damai  di  Aceh,  Catatan  Perdamaian  RI-GAM di  Helsinki, CSIS, Jakarta, 2008
internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 28 . Penjelasan tersebut  juga  di  lalui  dalam  proses  perjanjian  MoU,  tiga  setengah  jam setelah  pembicaraan  perdamaian  berakhir,  Hamid  Awaluddin mengirimkan  fax  berupa  proposal  ke  Jakarta  untuk  mendapatkan persetujuan  dari  Presiden  SBY. Crisis  Management  Initiative (CMI) pada akhirnya  mengeluarkan  naskah  perjanjian  dengan  memasukkan  poin partai politik lokal dan perjanjian tersebut dikonfirmasi setelah Presiden Yudhoyono menyetujui teks. Pada tanggal 15 Agustus 2005, pihak GAM dan  Pemerintah  RI,  kembali  ke  Helsinki  untuk  menandatangani perjanjian, yang kemudian disebut dengan Memorandum of Understanding
(MoU) 29 .
Tahap  selanjutnya  adalah  ratifikasi,  menurut Pasal 2  (1)  Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional, ratifikasi adalah:
“Ratification,  acception, approval  and  accession  mean  in  each  case  the international act so named whereby a state estabilishes on the international plane its consent to be bound by a treaty”.
Definisi  hukum  internasional  terkait  ratifikasi  erat  kaitannya dengan  bagaimana  suatu  negara  mengikatkan  diri  terhadap  suatu perjanjian.  Selain  itu  perkembangan  ratifikasi  telah  beriteraksi  dengan prosedur nasional ketatanegaraan, oleh karena itu ratifikasi dibagi dalam dua  prosedur  yaitu  prosedur  internal  dan  prosedur  eksternal.  Prosedur internal  merupakan  masalah  ketatanegaraan,  dalam  kaitannya  dengan hukum  Indonesia  yang  mengatur  kewenangan  eksekutif  dan  legislatif dalam  perjanjian internasional  serta  mengatur  produk  hukum  apa  yang harus dikeluarkan untuk menjadi dasar bagi hukum Indonesia.
Prosedur  internal  merupakan  masalah  ketatanegaraan,  dalam kaitannya  dengan  hukum  Indonesia  yang  mengatur  kewenangan eksekutif  dan  legislatif  dalam  perjanjian  internasional  serta  mengatur produk  hukum  apa  yang  harus  dikeluarkan  untuk  menjadi  dasar  bagi hukum Indonesia. Dalam Bab III Pasal 9 ayat (1) UU No 24 Tahun 2000
28 Damos  Dumoli  Agusman, Hukum  Perjanjian  Internasional  (Kajian  Teori  dan Praktik Indonesia), Op.cit, hlm 44
29 Damien Kingsbury, A Mechanism to End Conflict in Aceh, (Journal of Security Challenges, 2005, Volume 1 Number 1), hlm 87
yang  menyatakan: pengesahan  perjanjian  internasional  oleh  pemerintah  RI dilakukan  sepanjang  dipersyaratkan  oleh  perjanjian  internasional  tersebut  dan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan  undang-undang  atau  keppres .  Sedangkan  ratifikasi  perspektif prosedur  eksternal  maka  ratifikasi  perjanjian  sebagaimana  definisi menurut  konvensi  wina  1969  yang  validitasnya  di  atur  oleh hukum internasional.
Ketatanegaraan  Indonesia  mensyaratkan  ratifikasi  dilakukan melalui  undang-undang  atau  keppres,  akan  tetapi  terkait  dengan  MoU antara pemerintah RI dan GAM, pemerintah Indonesia tidak meratifikasi MoU tersebut dan pelaksanaan terhadap MoU hanya di nyatakan melalui INPRES  Nomor  15  Tahun  2005  tentang  pelaksanaan  nota  kesepahaman antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka. Instruksi Presiden menurut Jimly Asshiddiqie disebut sebagai policy rules atau beleidregels yang  merupakan  bentuk  dari  peraturan  kebijakan  yang tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  peraturan  perundang- undangan seperti biasa 30 .
Konsep  tentang  INPRES  tersebut  menjelaskan  bahwa  INPRES bukanlah Undang-undang ataupun Keppres, sehingga syarat pengesahan terhadap perjanjian internasional untuk MoU antara RI dan GAM tidak terpenuhi,  sehingga  MoU  dalam  konteks  ini  bukanlah  perjanjian internasional,  karena  INPRES  hanyalah  disebut  sebagai  “rules”  bukan “regulation”  atau  “legislation”  sehingga  lebih  tepat  disebut aturan kebijakan 31 .
MoU  merupakan  salah  satu  dari nomenclature dalam  perjanjian internasional,  Berkenaan  dengan  MoU  antara  RI  dan  GAM  merupakan bagian  dari  konsep  hukum  perjanjian  internasional,  law  treaty  dalam proses  pembuatannya,  harus  mematuhi  kaidah-kaidah  yang  bersumber dari  konvensi  wina  tahun  1969.  Adapun  prinsip-prinsip  utama  yang harus  diterapkan  adalah  kehadiran  kedua  belah  pihak  sebagai  Subyek hukum  internasional,  dilakukan  oleh  kepala  Negara,  Menteri  Luar
30 Jimly  Asshiddiqie, Perihal  Undang-undang, Konstitusi  Press,  Jakarta,  2006, hlm 20 31 Ibid, hlm 391
Negeri,  Duta  Besar  atau  Konsul  Jenderal  dan  wakil-wakil  diplomatik lainnya yang memiliki kewenangan penuh, kewenangannya antara lain, negosiasi,  accesi,  adapsi,  penandatanganan  dan  ratifikasi.  Konsekuensi penandatanganan    yang  dilakukan  adalah  mengikat  para  pihak  ( so  be bound ) dan menimbulkan tanggung jawab hukum 32 .
Perjanjian  internasional  memiliki  unsur-unsur,yaitu  kata  sepakat, subyek-subyek  hukum,  berbentuk  tertulis,  objek  tertentu  dan  tunduk pada  atau  diatur  oleh  hukum  internasional.  Unsur-unsur  tersebut,  jika dikaitkan  dengan  MoU  antara  pemerintah  RI  dan  GAM,  hampir  semua unsur  yang  ada  terpenuhi.  Misalnya  unsur  kata  sepakat,  dalam pembukaan MoU, baik pihak RI maupun GAM telah menyepakati MoU, sebagaimana  pembukaannya  yang  menyebutkan: “Untuk  maksud  ini Pemerintah  RI  dan  GAM  menyepakati  hal-hal  berikut ”.  Kalimat  ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak telah menyatakan sepakat.
Bentuk dari MoU antara RI dan GAM adalah tertulis dan teks asli berbahasa  Inggris,  selain  itu  objek  yang  disepakati  adalah penyelenggaraan pemerintah di Aceh, Hak Asasi Manusia, Amnesti dan Reintegrasi,  pengaturan  keamanan,  pembentukan  AMM  dan penyelesaian perselisihan.
Pemerintah  RI  dan  beberapa  pakar  hukum  mengatakan  bahwa MoU antara pemerintah RI dan GAM bukanlah perjanjian internasional, dengan  beberapa  alasan bahwa  pemerintah  RI  hanya  mengirim  pejabat setingkat menteri yang tidak memiliki kapasitas untuk mewakili Negara untuk  menandatangani  perjanjian  internasional,  karena  dalam Pasal 7 konvensi  wina  1969  tentang  perjanjian  internasional  yang  kemudian  di adopsi dalam Pasal 7  UU  No  24  Tahun  2000  tentang  perjanjian internasional  bahwa  yang  mewakili  Indonesia  dalam  suatu  perjanjian internasional  diperlukan  surat  kuasa,  kecuali  presiden  dan  menteri  luar negeri,  selain  itu  pemerintah  menganggap  bahwa  perundingan  dengan GAM hanyalah masalah dalam negeri.
Indikasi lain yang menunjukkan bahwa MoU merupakan perjanjian internasional.  Dalam Pasal 7  konvensi  wina  tentang  perjanjian
32 Jawahirthanthowi.wordpress.com/2009/09/15.Kewajiban  Moral  Dalam  MoU
Helsinky
internasional,  mengatur  bahwa  selain  kepala  Negara,  kepala pemerintahan,  menteri  luar  negeri  dan  kepala  perwakilan  diplomatik hanya  dapat  dianggap  mewakili  Negara  dengan  sah,  apabila  dapat menunjukkan  surat  kuasa,  kecuali  jika  dari  semula  peserta  konferensi sudah  menentukan  bahwa  surat  kuasa  tidak  diperlukan.  Menurut Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum  internasional  dewasa  ini  juga memungkinkan  seseorang  yang  tidak  memiliki  surat  kuasa  penuh, mewakili  suatu  Negara,  dengan  syarat  tindakan  yang  dilakukan  orang tersebut  disahkan  oleh  pihak  yang  berwenang  dari  Negara  yang bersangkutan 33 .  Ketentuan  tersebut  merupakan  sebuah  antisipasi  untuk menjaga dan memastikan agar orang yang mengikuti perjanjian tersebut mengatasnamaka Negara yang diwakilinya.
Dalam  praktek  penandatanganan  MoU  antara  RI  dan  GAM, pemerintah RI hanya mengutus menteri yaitu Hamid Awaluddin selaku Menteri Hukum dan HAM. Meskipun dalam kapasitasnya bukan sebagai menteri luar negeri, namun dalam isi MoU tertulis “signed in triplicate in Helsinky,  Finland  on  the  15  of  August  in  the  year  2005.  On  behalf  of  the government of the Republic of Indonesia, on behalf of the free Aceh movement . Dengan  demikian  MoU  menjelaskan  bahwa  keberadaan  Hamid Awaluddin  jelas  bukan  atas  nama  pribadi  akan  tetapi  atas  nama pemerintahan Republik Indonesia.
Unsur-unsur perjanjian internasional dalam pembuatan MoU yang tidak terpenuhi  adalah  para  pihak  yang  menandatangani  bukanlah subyek-subyek  hukum  internasional,  dalam  hal  ini  GAM,  karena  status GAM bukanlah sebagai entitas internasional atau belligerent, maka MoU bukanlah perjanjian Internasional, akan tetapi merupakan preagreement.

## Status hukum MoU antara RI dan GAM dalam hukum nasional
Undang-undang  yang  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945,  bisa dilakukan judicial review , karena sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi  dalam  Undang-undang  tentang  perubahan  atas  Undang- undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 1 ayat
33 Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar  Hukum  Internasional,  Bandung  : Bina Cipta, 1990, hlm 89-90
(3) a  yang  menyatakan: “pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  NRI Tahun  1945”. Namun terkait  pengujian  terhadap  MoU  yang  pernah diwacanakan  untuk  di  uji  materil,  Jimly  Assidiqie  berpendapat  bahwa MoU  tidak  dapat  di  uji  materiil  karena  belum  menjadi  produk  hukum, akan  tetapi  apabila  butir-butir  MoU  telah  dituangkan  dalam  undang- undang,  apabila  ada  yang  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945,  maka menjadi  kewenangan  MK untuk  menguji 34 .  Butir-butir  MoU  telah  di tuangkan dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (untuk selanjutnya disebut UUPA), namun secara substansi tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena secara umum mengatur kewenangan pemerintah Aceh dalam melaksanakan otonomi khusus.
Berkenaan  dengan  otonomi  khusus  Aceh  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945 Pasal 18  B  ayat (1) yang  menyatakan: Negara  mengakui  dan menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  besifat  khusus  dan istimewa  yang  diatur  dengan  undang-undang .    Menurut  Jimly  Assiddiqie, MoU bukanlah sumber hukum dan tidak mengikat secara hukum, tetapi bisa  dipahami  sebagai  bagian  dari Pasal 18B  ayat (1) tersebut  tentang keistimewaan, sehingga penerapannya dalam UUPA di Aceh, hal itu bisa dijadikan  sebagai  sumber  inspirasi  yang  tidak  mengikat  secara  hukum tetapi membimbing secara moral dan politik 35 .
Sumber inspirasi yang dimaksud adalah sebagai sumber pemikiran ataupun  ide  dalam  rangka  membuat  kebijakan-kebijakan  atau  aturan- aturan yang di buat oleh para pejabat di Aceh dengan bimbingan moral dan  politik.  Moral  yang  dimaksud  adalah  moral  secara  relativistik- kontekstual, yang sifatnya tergantung kultur masyarakat Aceh. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan syari’at Islam di Aceh.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  konsep  syarat-syarat  untuk  di  akui  sebagai  subyek hukum  internasional  atau  entitas  hukum  internasional,  maka  GAM
34 www.suarakarya-online , Kesepakatan RI-GAM, MK : Tak Bisa di Uji Materiil, Jum’at 19 Agustus 2005, diakses pada 22 Oktober 2013
35 Wawancara  melalui Tanya Jawab di Blog Prof. Jimly  Asshiddiqie, 31 Oktober 2012
bukanlah  setingkat belligerent, akan  tetapi  masih setingkat insurgent , karena  dilihat  dari  penyerangan  yang  tidak  efektif  dan  banyak pelanggaran-pelanggaran humanitarian  law  in  arm  conflict misalnya pelanggaran  HAM. Status  GAM  yang  tidak  termasuk  sebagai  subyek hukum  internasional,  maka  MoU  bukanlah perjanjian  internasional  dan dalam ketatanegaraan  Indonesia,  MoU  adalah  sebagai  bentuk keistimewaan  Aceh,  oleh  karena  itu sesuai  dengan  ketemtuan  sumber hukum  sebagaimana  diatur  dalam    Undang-undang  nomor  12  Tahun 2011  tentang  Peraturan  Perundang-undangan,  maka  MoU  bukanlah sebagai sumber  hukum nasional serta  tidak  termasuk  ke  dalam  tata hirarki  urutan  perundang-undangan.  MoU  hanya  sebagai  sumber inspirasi untuk membuat kebijakan-kebijakan di daerah Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
Agusman, Damos  Dumoli, 2010, Hukum  Perjanjian  Internasional  Kajian Teori dan Praktek Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung
Asshiddiqie , Jimly, 2006, Perihal Undang-undang, Konstitusi Press, Jakarta Awaluddin, Hamid,  2008, Damai  di  Aceh,  Catatan  Perdamaian  RI-GAM  di Helsinki , CSIS, Jakarta
Edward, Aspinall 2005, The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh? , East West Center, Washington
Hefner , Robert  W,  2000, Civil  Islam:  Muslim  and  Democratization  in Indonesia, Princeton University Press, Pinceton
Kay, Kira, 2003, The New Humanitarianisme, the Henri Dunan Center and The Aceh Peace Negotiation, wws Case Study
Kingsbury, Damien, 2006, “ Peace in Aceh: A personal Account of the Helsinki Peace Process. ” ,Equinox Publishing Indonesia,  Jakarta
Kusumaatmadja ,Mochtar,  1990, Pengantar  Hukum  Internasional ,  Bina Cipta, Bandung
Malanczuk ,Peter, 1997, Akehurst’s Modern Introduction to International Law ,
Routledge, Seventh : revised edition London
Marzuki, Peter Muhamad, 2005, Penelitian Hukum , Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Noor, Firman(ed), 2008, Nasionalisme, Demokrasi dan Sentimen Premodial di
Indonesia, LIPI Press, Jakarta
Pratomo, Eddy,  2011, Hukum  Perjanjian  Internasional  (pengertian,  status hukum dan ratifikasi) ,  PT Alumni, Bandung
Reid, Antony, 2006, Verandah of Violenc e, Singapore University Press, Singapore
Schulze, Kristen  E,  2004, The  Free  Aceh  Movement  (GAM),  anatomy  of  the separatist organizations , East-West Center, Washington DC
Sulaiman , M. Isa, 2000, Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan,
Pustaka Al-Kausar, Jakarta
Tasrif ,S, 1966, Pengakuan Internasional dalam Teori dan Praktek , PT. Media Karya, Jakarta, Cet-1
Verri ,Pietro, 1992, the dictionary of international law of armed conflict, ICRC,
Geneva
Jurnal Andrew Clapham, Kewajiban  HAM  aktor-aktor  non-negara  dalam  Situasi Konflik , ,  international  review  of  the  red  cross,  volume  88  number 863,2006
Arlina  Permanasari ,  Analisis  Yuridis  Status  Hukum  Gerakan  Aceh  Merdeka Menurut  Hukum  Humaniter .  Jurnal  hukum  humaniter: Vol.3  No.4, 2007
Damien  Kingsbury, A  Mechanism  to  End  Conflict  in  Aceh ,  Journal  of Security  Challenges, Volume 1 Number 1, 2005

## Internet
Aulia  Asep  Ralla, MoU  Helsinki  di  Mata  UUD  1945, www.kabarindonesia.com,  13  Mei  2009.  Diakses  pada  tanggal  10 Oktober 2012
www.militaryphotose.netforums/showthread.php?89453-GAM-Free- Aceh-Movement-(RIP), diakses pada 14 Oktober 2013
Jawahirthanthowi.wordpress.com/2009/09/15. Kewajiban  Moral  Dalam MoU Helsinky , diakses pada 14 Oktober 2013 www.suarakarya-online, Kesepakatan  RI-GAM,  MK  :  Tak  Bisa  di  Uji Materiil , Jum’at 19 Agustus 2005, diakses pada 22 Oktober 2013
http://www.jimly.com/tanyajawab, diakses 31 Oktober 2012