## KASUS CERAI GUGAT PADA ISTRI BERPENDIDIKAN TINGGI
Oleh: Sun Choirol Ummah, M.SI.

## (Unit MKU Universitas Negeri Yogyakarta)

## Abstrak
Tingkat  pendidikan  yang  rendah  dan  komitmen  keluarga  yang  rapuh, seringkali  memicu  berbagai  konflik  dalam  rumah  tangga,  utamanya  terhadap perempuan.  Banyaknya  perempuan  berpendidikan  tinggi  dewasa  ini,  tidak  hanya membanggakan perempuan sendiri sebagai pelaku pendidikan, namun merambah pada lingkungan  keluarga,  lembaga  pendidikan,  para  pemerhati  kesetaraan  gender  hingga pemegang  kebijakan  pendidikan  di  tingkat  daerah  maupun  nasional.  Berbekal pendidikan tinggi, perempuan lebih memiliki akses yang luas di ranah publik.  Banyak sekali  perempuan  telah  mampu  bersaing  di  hampir  seluruh  lini  pekerjaan,  sehingga kebijakan  pemerintah  pun  kini  mulai  bergeser,  tidak  hanya  mengacu  pada  kebijakan maskulinitas, walaupun berbagai bias masih saja ditemukan. Tingkat pendidikan yang tinggi, karir yang mapan, dan kesejahteraan yang terjamin merupakan tapakan sinergis dalam  menata  sebuah  kehidupan  rumah  tangga.  Namun,  di  pihak  lain  pendidikan tinggi yang dimiliki istri, justru menjadi bumerang terhadap meningkatnya kasus cerai gugat. Hal ini ditengarai akibat pengaruh  budaya modern, kemandirian ekonomi istri, kejelian  istri  menangkap  permasalahan  keluarga,  dan  keberaniannya  menyuarakan hak-haknya.
Kata kunci: pendidikan tinggi, kesetaraan gender, cerai gugat.

## Pendahuluan
Pendidikan  sejatinya  merupakan  bagian  dari  kehidupan  manusia  dan  bersifat universal. Pendidikan berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat dan dilaksanakan di lingkungan keluarga maupun di masyarakat dengan bantuan orang lain maupun secara mandiri. Pada masyarakat yang paling sederhana pun berlangsung  proses pendidikan. Kemajuan  di  bidang  pendidikan  terkait  dengan  perkembangan  kehidupan  manusia. Dalam  masyarakat  yang  telah  maju,  taraf  pendidikan  anggotanya  lebih  tinggi dibanding masyarakat tradisional (Sri Emi Yuli Suprihatin, 2008: 81).
Secara  kodrati  manusia  memiliki  hak  untuk  mengatur,  membangun,  dan mengarahkan  destininya  sendiri.  Potensi  itu  pada  dasarnya  adalah  untuk ditumbuhkembangkan  melalui cultural  struggle manusia  secara  terus  menerus,  baik secara  individual  maupun  sosial. Cultural  struggle itu  tidak  lain  adalah  pendidikan (Freire,  1984:  4).  Di  kalangan  masyarakat  modern,  dorongan  mengatur  kehidupan
untuk masa depannya jelas nampak pada kesadarannya memeroleh keterampilan atau jejang pendidikan yang lebih tinggi.
Jenjang  pendidikan  tinggi  seperti  dalam  Undang-Undang  RI  No.  20  Tahun 2003,  merupakan  jenjang  setelah  pendidikan  menengah  yang  mencakup  program pendidikan  diploma,  sarjana,  magister,  spesialis,  dan  doktor  yang  diselenggarakan oleh  perguruan  tinggi.  Jenjang  pendidikan  ini  adalah  lintas  jenis  kelamin,  tingkat ekonomi,  ras,  dan  sebagainya.  Pandangan    bahwa  pendidikan  tinggi  hanya  pantas dikenyam  kaum  Adam,  menjadi  bergeser  bahwa  kaum  Hawa  pun  berhak menikmatinya.  Pandangan  seperti  inilah  yang  senantiasa  dihidupkan  sampai  saat  ini karena kesetaraan dalam pendidikan disinyalir dapat mengurangi berbagai upaya yang merendahkan perempuan seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe (pelabelan yang merendahkan  perempuan),  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  maupun  beban  kerja yang tidak berimbang.
Daerah Istimewa  Yogyakarta, yang kental sekali  dengan sebutan  sebagai  kota pelajar,  memiliki tidak kurang  dari  140 perguruan tinggi,  baik negeri  maupun swasta lengkap  dengan  variasi  jenjang  pendidikannya.  Sebut  saja  misalnya  Universitas Negeri  Yogyakarta  (UNY),  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM),  Universitas  Islam Negeri  (UIN)  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta (UMY),  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta  (UAJY),  Universitas  Pembangunan Nasional  (UPN)  Veteran,  Universitas  Kristen  Duta  Wacana  (UKDW),  dan  masih banyak  lagi  perguruan  tinggi  lainnya,  tidak  terkecuali  sekolah  tinggi  dan  akademi seperti  Amikom,  STIPARY,  dan  AMPTA.  Maraknya  perguruan  tinggi  yang  ada  di Yogyakarta  ini  sudah  barang  tentu  memberikan  perubahan  yang  besar  terhadap  pola hidup  masyarakatnya.  Perubahan  itu  dapat  dilihat  tidak  hanya  pada  semakin meningkatnya  perekonomian,  namun  juga  meningkatnya  kualitas  hidup,  pola  pikir, maupun  akses  informasi  masyarakatnya  terhadap  pendidikan  tinggi.  Tumbuhnya kesadaran  ini  didukung  pula  oleh  pandangan  bahwa  untuk  mengejar  tuntutan  hidup yang semakin tinggi itu salah satu caranya pemenuhannya melewati jalur pendidikan.
Jenjang  pendidikan  tinggi  yang  diperoleh  seseorang  meniscayakan  dirinya lebih  mampu  menghadapi  problema  hidup,  lebih  bertanggung  jawab,  dan  lebih visioner  dibandingkan dengan  seseorang  yang hanya  lulus pendidikan dasar atau pun
pendidikan  menengah.  Oleh  karena  itu,  dalam  memulai  rajutan  keluarga,  seorang calon  suami  akan  sangat  berbangga  hati  bilamana  mendapatkan  calon  istri  yang berpendidikan  tinggi,  begitu  pula  sebaliknya  dengan  calon  istri  akan  merasa  mantap hatinya bila mendapatkan calon suami seorang yang berpendidikan tinggi pula. Tidak jarang  gelar-gelar  pendidikan  tinggi  yang  mereka  banggakan  ini  mereka  sematkan dalam  undangan  pernikahan.  Harapan  lain  yang  diinginkan  keduanya  adalah  dengan pendidikan yang setara tentunya akan menjadikan mereka mempunyai pola pikir yang minimal juga setara (Nasution, 2003: 48).
Di  antara  pasangan  suami  istri  berpendidikan  tinggi,  banyak  sekali  yang mampu  memertahankan  perkawinan  mereka,  bahkan  mampu  mengukir  prestasi kesarjanaan  dalam  rentang  usia  perkawinan  mereka.  Mereka  mampu  mengatur keseimbangan  emosi  dan  kebutuhan  hidup  demi  menjaga  kelestarian  perkawinan mereka.  Namun,  di  satu  sisi  ternyata  hal  tersebut  tidak  merata  dialami  para  sarjana lainnya.  Mengutip  data  dari  Pengadilan  Agama  Sleman,  perceraian  yang  terjadi justeru  didominasi  kasus  cerai  gugat  daripada  cerai  talak.  Pada  tahun    2007  saja, jumlah  cerai  talak  36  perkara  dan  cerai  gugat  71  perkara,  pada  tahun  2008,  jumlah cerai  talak  42  perkara  dan  cerai  gugat  73  perkara,  sedang  pada  tahun  2009  jumlah cerai talak 17 perkara dan cerai gugat  84 perkara.  Sedangkan bila dilihat dari tingkat pendidikan  tinggi  penggugat,  pada  tahun  2007  sebanyak  23  gugatan,  tahun  2008 sebanyak 25 gugatan, dan pada tahun 2009 sebanyak 33 gugatan. Data yang ada juga menunjukkan  bahwa  mayoritas  istri  yang  mengajukan  gugatannya  telah  memiliki kemandirian  ekonomi,  baik  sebagai  karyawan,  guru,  dosen,  walaupun  juga  dijumpai status  istri  sebagai  ibu  rumah  tangga  yang  dalam  kenyataannya  memiliki  indekos, maupun  pemilik  warung  makan,  dan  sebagian  kecil  yang  masih  berstatus  sebagai mahasiswa.  Bila  dicermati  lebih  lanjut,  perceraian  banyak  terjadi  pada  kisaran  lima hingga  dua  puluh  tahun  masa  perkawinan.  Faktor  penyebab  terbanyak  adalah  tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga (Ummah, 2010: 87-89).
Melihat data di atas, tulisan ini bermaksud menelusuri permasalahan mengapa banyak  sekali  istri  berpendidikan  tinggi  melakukan  cerai  gugat.  Begitu  juga,  apakah pendidikan tinggi yang diperoleh istri belum cukup digunakan sebagai bekal menjaga kelestarian keluarganya.

## Kesetaraan Pendidikan
Saat  ini  akses  dan  partisipasi  perempuan  dalam  pendidikan  masih  tersisih dibanding laki-laki. Tahun 2004 saja, di Jawa Tengah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Semarang (PSW UNNES) dan PSW UNS Surakarta  menemukan  bahwa  angka  melek  huruf  perempuan  di  sana  hanya  84,85%, sedang  laki-laki  mencapai  92,63%.  Namun  harus  diakui  bahwa  jumlah  perempuan yang telah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi pada masa sekarang tentu lebih banyak daripada masa 70-80-an (Ainurrafiq dan Fahmi Arif, 2008: 1).
Seiring dengan terbukanya kesempatan itu terbentang pula harapan dan angan- angan  yang  mungkin  diraih.  Sebagian  perempuan telah  bercita-cita  bekerja  di  kantor dan  meniti  karir,  bekerja  di  bidang  manufaktur, entertainment,  enterpreneurship, bidang  pertanian,  peternakan  dan  perikanan,  di  bidang  kepariwisataan,  serta  peluang kerja  lainnya,  sebagian  tidak  ingin  terikat  oleh  ruang  dan  waktu  di  belakang  meja, sebagian ingin menjadi ibu rumah tangga yang berwawasan luas dalam mendidik anak dan  berkeluarga,  sebagian  lagi  tidak  memaksakan  diri  harus  ini  atau  itu  tetapi  lebih tergantung pada situasi yang ada (Ainurrafiq dan Fahmi Arif, 2008, 2).
Sejatinya  peran  perempuan  dalam  pembangunan  juga  masih  sering  diabaikan terutama  di  negara-negara  berkembang.  Posisinya  dalam  pembangunan  masih  sering di  bawah  laki-laki.  Pemberdayaan  perempuan  diharapkan  akan  meningkatkan kemandiriannya. Kemandirian yang dimiliki oleh seorang perempuan, misalnya dalam bidang  ekonomi  dapat  meningkatkan  pendapatan  rumah  tangganya,  dan  secara  tidak langsung meningkatkan income percapita suatu daerah (Eni Zuhni Khayati, 2008: 30).
Perempuan  berpendidikan  dan  memiliki  kemandirian  ekonomi  akan  lebih memiliki  akses  informasi  yang  lebih  baik  daripada  perempuan  yang  tidak  sempat menambah  ilmu  pengetahuan  dan  mengembangkan  diri  serta  wawasannya  baik melalui  pelatihan  program-program  pemberdayaan  perempuan  atau  kegiatan  lainnya karena  disibukkan  dengan  berbagai  pekerjaan,  mulai  dari  pekerjaan  rumah  tangga yang tidak ada habis-habisnya, merawat dan mengasuh anak dari bangun tidur sampai anak  tidur  kembali,  melayani  suami,  dan  kesibukan  yang  lainnya.  Kesibukan  yang sangat  padat  dan  masalah  ekonomi  inilah  yang  menjauhkan  perempuan  dari  sumber-
sumber  informasi  yang  sesungguhnya  sangat  penting  bagi  kemandirian  dirinya  (Eni Zuhni Khayati, 2008: 32-33).
Sesungguhnya  bila  dicermati  dalil  naqli  atau  teks-teks  ( nash )  yang  ada,  hak yang  paling  penting  yang  diberikan  Islam  kepada  perempuan  justru  adalah  hak pendidikan.  Dalam  hal  ini,  jika  dilihat  kembali  sejarah  pra-Islam,  kultur  dan  budaya masyarakat  jahiliyahlah  yang  ingin  didekonstruksi  oleh  Islam.  Islam  datang memberikan  penghargaan  dan  kesempatan  kepada  perempuan  untuk  mendapatkan pengetahuan yang sama dengan laki-laki. Sebab dalam Islam kemuliaan bukan diukur pada  banyaknya  harta,  atau  ukuran  fisik  dan  kepantasan  publik,  tetapi  justru  diukur berdasarkan  tingkat  ketakwaan  dan  kapasitas  keilmuannya.  Allah  swt.  berfirman dalam QS. Al-Mujadilah (58): 11.
”Hai  orang-orang  beriman  apabila  kamu  dikatakan  kepadamu:  "Berlapang- lapanglah  dalam  majlis",  maka  lapangkanlah  niscaya  Allah  akan  memberi kelapangan  untukmu.  Dan  apabila  dikatakan:  "Berdirilah  kamu",  maka berdirilah,  niscaya  Allah  akan  meninggikan  orang-orang  yang  beriman  di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu  kerjakan.”  (QS.  Al-Mujadilah  [58]: 11).
Hal  senada  ditegaskan  kembali  oleh  Nabi  saw.  dengan  menyatakan  bahwa hanya dengan menuntut ilmulah kebodohan akan sirna, dan cara melawan kebodohan itu  adalah  dengan  membuka  selebar-lebarnya  peluang  menuntut  ilmu.  Beliau  juga menyatakan  bahwa  menuntut  ilmu  pada  konteks  ini  menjadi  sebuah  kewajiban  yang harus  dilaksanakan  oleh  umatnya,  tanpa  perbedaan  jenis  kelamin.  Dalam  salah  satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah saw. menegaskan: ”Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan” (HR. Ibnu Majah, tt: hadis no. 3808).
Islam  mendukung  pendidikan  perempuan  dalam  wilayah  agama  maupun sosial.  Islam  tidak  mengenal  prioritas  bagi  laki-laki  di  atas  perempuan  sehubungan dengan  hak  pendidikan.  Laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  didukung  untuk memeroleh  pendidikan.  Semua  ayat  Alquran  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  dan yang  menganjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan pun ditunjukkan secara  setara baik kepada laki-laki maupun perempuan.
Dalam  hal  pencapaian  prestasi,  Allah  menegaskan  dalam  QS.  An-Nahl  (16): 97, “Barangsiapa  yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam  keadaan  beriman,  maka  sesungguhnya  akan  Kami  berikan  kepadanya kehidupan  yang  baik  dan  sesungguhnya  akan  Kami  beri  balasan  kepada  mereka dengan  pahala  yang  lebih  baik  dari  apa  yang  telah  mereka  kerjakan.” Ditekankan dalam  ayat  ini  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  dalam  Islam  mendapat  pahala  yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.
Selain  itu,  menurut  ayat  di  atas  dapat  diuraikan  lebih  lanjut  pada  pencapaian prestasi  seorang  hamba  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  dibedakan. Seperti  dalam  firman  Allah  swt.  QS.  Ali  Imran  (3):  195, ”Maka  Tuhan  mereka memperkenankan  permohonannya  (dengan  berfirman):  ”Sesungguhnya  Aku  tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di  antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.”
Maksud  dari ayat di atas adalah sebagaimana laki-laki  yang berasal dari laki- laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. Dalam pandangan Nasaruddin Umar, ayat di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan  yang  ideal  dan  memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik bidang spiritual maupun urusan karier profesional tidak mesti diambil alih oleh satu jenis kelamin saja, akan tetapi bisa dicapai oleh dua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan (Nasaruddin Umar, 2002: 23).
Di sisi yang sama persamaan hak antara lelaki dan perempuan tercermin dalam persamaan  nilai  kemanusiaan  dan  persamaan  hak  sosialnya,  persamaan  dalam tanggung  jawab  dan  balasannya,  yakni  persamaan  yang  didasarkan  kepada  berbagai sisinya  yang terpadu  dalam  asalnya, kesatuan tujuannya,  dan perhitungan kelak pada hari  kiamat  (Hibbah  Rauf  Izzat,  1997:  50).  Dalam  konteks  negara,  taksatu  pun perundang-undangan  secara  tekstual  di  negeri  ini  yang  bisa  dituduh  sebagai  sumber diskriminasi,  bahkan  sejak  awal  negara  melakukan  ratifikasi  Konvensi  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  menjadi  UU  No.  7  Tahun  1984 (Mustaghfiroh Rahayu, 2007: 29).
Perempuan sebenarnya memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam keluarga  dan  masyarakat.  Sayangnya  banyak  yang  tidak  bisa  memainkan  peran  dan fungsinya  dengan  baik  karena  faktor  kemiskinan  dan  salah  satu  penyebab  utama terjadinya  kemiskinan  ini  adalah  rendahnya  tingkat  pendidikan  perempuan.  Oleh karena  itu,  ada  dua  aspek  yang  menjadi  kunci  utama  untuk  lebih  memberdayakan perempuan,  yaitu  pendidikan  dan  ekonomi.  Kebijakan  dalam  bidang  pendidikan  dan ekonomi bagi perempuan ini sangat perlu diperhatikan sebab jika ekonomi perempuan itu  kuat,  peran  mereka  dalam  keluarga  maupun  masyarakat  juga  akan  kuat.  Begitu pula dengan pendidikannya, apabila perempuan  memiliki pengetahuan  yang  luas dan tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  peran  mereka  secara  mikro  dalam  keluarga  akan tinggi, bahkan peran sosial perempuan dalam masyarakat juga tinggi.
Pada  tingkat  keluarga  sebagai  unit  dasar  dalam  membentuk  masyarakat, persepsi  yang  tidak  sama  antar  anggota  keluarga  dapat  menimbulkan  kesenjangan antara  fakta  dan  harapan  dalam  mewujudkan  keluarga  yang  aman  tenteram  bahagia sejahtera  yang  dapat  menimbulkan  banyak  konflik  dalam  keluarga  itu  sendiri, sehingga dapat  pula  mengancam ketahanan keluarga. Yang perlu diperhatikan adalah konflik  ekonomi  dan  nilai-nilai  dalam  keluarga  karena  dapat  merapuhkan  institusi keluarga  serta  menimbulkan  gejolak  sosial  yang  tidak  diinginkan.  Untuk  mencegah konflik-konflik  tersebut  maka  peranan  pendidikan  bagi  perempuan  sangat  membantu untuk mengatasi masalah dan konflik-konflik tersebut (Eni Zuhni Khayati, 2008: 20).

## Faktor Penyebab Cerai Gugat
Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan galizhan. Namun, di sisi lain esensi perkawinan menyangkut  pula  unsur  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  adalah  suatu ibadah.  Sebagai mitsaqan  galizhan, ikatan  perkawinan  mempunyai  tujuan  untuk membentuk  terwujudnya  hubungan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal  ini ditegaskan  Allah  swt. dalam  QS. al-Nisa’ (4): 21 yang artinya: “Bagaimana kamu  akan  mengambilnya  kembali,  padahal  sebagian  kamu  telah  bergaul (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami-isteri.  Dan  mereka  (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
Langgengnya ikatan perkawinan bukan saja merupakan keinginan setiap suami istri, namun hal itu juga dikehendaki oleh Islam. Akad nikah yang diadakan bertujuan untuk mewujudkan perkawinan selamanya, agar suami istri dapat membentuk sebuah keluarga  sebagai  tempat  berlindung  dan  menikmati  kasih  sayang  dan  kebahagiaan serta tempat  memelihara dan  mendidik anak-anaknya.  Oleh karena  itu,  keutuhan dan keharmonisan rumah tangga hendaknya selalu dijaga dan dilestarikan agar perkawinan bisa langgeng .
Sudah  merupakan  sebagian  dari  sifat  manusia  sekalipun  dia  telah  mencapai segenap  prestasi  dan  peningkatan  keilmuannya,  namun  kelemahannya  sebagai manusia  tetap  lebih  menonjol.  Karena  itu,  dalam  kehidupan  manusia  ada  saat-saat ketika  tidak  mungkin  baginya  untuk  melanjutkan  hubungan  yang  akrab  dengan istrinya  dan  sebaliknya.  Keadaan  ini  tentu  saja  berpengaruh  terhadap  keharmonisan dan  keutuhan  dalam  rumah  tangga.  Akan  tetapi,  setiap  permasalahan  yang  muncul selalu  diiringi  dengan  solusi-solusi  yang  dapat  dicari  dan  dipecahkan  tergantung bagaiman individu yang bersangkutan menyikapi dan berusaha menyelesaikannya.
Masalah-masalah  yang  timbul  dalam  perkawinan  yang  dapat  beresiko  kepada perceraian,  dapat  diselesaikan  dengan  kemauan  kedua  belah  pihak  suami  istri  untuk mengadakan musyawarah, apabila usaha ini tidak berhasil maka suami istri hendaknya melakukan  usaha  yang  lain  misalnya  dengan  meminta  bantuan  orang  lain  untuk membantu  menyelesaikan  permasalahan  yang  mereka  hadapi.  Dalam  melakukan usaha ini setiap pihak hendaknya melakukannya dengan sabar dan berhati-hati, namun apabila  semua  usaha  telah  dilakukan  dan  tidak  mampu  membuahkan  hasil  maka perceraian  dapat  dijadikan  solusi  terakhir.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari persoalan yang ada agar tidak menjadi persoalan yang lebih besar lagi.
Dalam  hal  perceraian,  Alquran  tidak  memberikan  ketentuan  yang mengharuskan  suami  untuk  mengemukakan  alasan  untuk  menjatuhkan  talak  kepada istrinya,  demikian  pula  sebaliknya  (M.  Jamil  Latief,  1985:  43).  Apabila  istri  merasa haknya  terabaikan  atau  istri  menderita  tekanan  lahir  batin  dalam  kehidupan  rumah tangga  atau  istri  tertekan  jiwanya  atau  istri  ditelantarkan  nasibnya,  maka  sudah sewajarnya  istri  mengadukan  halnya  kepada  hakim,  setelah  melalui  jalur islah kekeluargaan tidak dapat diatasinya, guna memeroleh keadilan dan penyelesaian yang
sebaik-baiknya.  Oleh  karena  itu,  istri  berhak  sepenuhnya  mengadukan  perihalnya kepada hakim yakni dengan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.
Beberapa  alasan  yang  dapat  dijadikan  istri  dalam  mengajukan  gugatan perceraian  dalam  pandangan  Amir  Syarifiddin  adalah pertama, syikak yakni  adanya pertengkaran  antara  suami  istri  yang  tidak  mungkin  didamaikan, kedua, cacat,  yakni cacat  yang  ada  pada  diri  suami  atau  istri  baik  cacat  jasmani  maupun  rohani, ketiga, ketidakmampuan  suami  memberi  nafkah, keempat, suami  gaib  ( al  mafqud )  yakni suami yang meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya dan dimana berada dalam waktu yang sudah lama, dan kelima, melanggar perjanjian dalam perkawinan (Amir Syarifuddin, 2008: 245-252).
Zahri  Hamid  memberikan  beberapa  alasan  yang  dapat  dijadikan  istri  dalam mengajukan  gugatan  perceraian. Pertama, terjadinya  penipuan  dalam  akad perkawinan, kedua, adanya  unsur  paksaan  terhadap  diri  istri  dalam  perkawinan  atau ancaman  terhadap  dirinya, ketiga, suami  melanggar  ta’lik  talak, keempat, suami menyalahi  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  bersama  pada  waktu  akad  perkawinan berlangsung, kelima, timbulnya  kemudaratan  pada  diri  istri  sebab  suami  tidak  mau atau  tidak  mampu  menyelenggarakan  nafkah  sedemikian  rupa, keenam, suami bersengaja  tidak  memberi  nafkah  pada  istri  dan  anak-anaknya, ketujuh, suami  tidak mempergauli  istrinya sedangkan kemungkinan untuk itu ada dan tersedia, kedelapan, suami  menganiaya  dan  menyakiti  badan  istri  sedemikian  rupa  sehingga membahayakan  istri, kesembilan, suami  mafqud,  dan kesepuluh, suami  dihukum penjara (Hamid, 1987: 90-91).
Sedangkan  menurut  Abdur  Rahman  I.  Doi,  ada  beberapa  alasan  yang  dapat dipergunakan  oleh  istri  dalam  menuntut  cerai  (khuluk)  dengan  wewenang  hakim dalam  hukum  Islam  yang  bila  istri  memiliki  hak tafriq maka  suami  tidak  akan memeroleh  ganti  rugi  ( iwad ).  Perceraian  tersebut  mungkin  diberikan  oleh  hakim karena: pertama, perlakuan  menyakitkan  yang  diterima  oleh  istri, kedua, tidak dipenuhinya  kewajiban-kewajiban  dalam  ikatan  tersebut, ketiga, sakit  ingatan, keempat, ketidakmampuan  yang  tidak  dapat  disembuhkan, kelima, suami  pindah tempat  tinggal  tanpa  memberitahu  istri,  dan keenam, sebab-sebab  lain  yang  menurut pendapat hakim dapat dibenarkan untuk bercerai (Doi, 1992: 108).
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 disebutkan  bahwa:  “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun  lagi  sebagai  suami  istri”.  Dengan  ketentuan  ini  maka  perceraian  harus didasarkan  pada  ketidakmungkinan  terjadinya  kerukunan  hidup  antar  suami  istri dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Adapun  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga  harus berdasarkan pada alasan yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yakni: pertama, salah satu pihak berbuat zina atau  menjadi  pemabuk  pemadat,  penjudi,  dan  lain-lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan; kedua, salah  satu  pihak  meninggalkan  yang  lainnya  selama  2  (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal  lain  di  luar  kemampuan; ketiga, salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain; kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan  tidak  dapat  menjalankan  pekerjaannya  sebagai  suami  atau  istri;  dan keenam, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun  lagi dalam rumah tangga.  Sementara itu,  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  di  samping  yang  telah  disebutkan  di  atas,  masih  ditambah dengan  dua  alasan  lagi  yaitu  seperti  yang  termuat  dalam  pasal  116  poin  (g)  dan  (h), sebagai  berikut: ketujuh, suami  melanggar  taklik  talak,  dan kedelapan, peralihan agama  atau murtad yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan  dalam  rumah tangga.
Sebagai  implementasi  dari  kedelapan  alasan  di  atas,  Pengadilan  Agama menglasifikasikan  faktor  penyebab  terjadinya  cerai  gugat  di  antaranya: pertama, suami  mengalami  krisis  moral  yang  disebabkan  karena  poligami  tidak  sehat,  krisis akhlak,  cemburu, kedua, meninggalkan  kewajiban  yang  disebabkan  karena  kawin paksa, kesulitan ekonomi, tidak ada tanggung jawab, ketiga, menyakiti jasmani, yang meliputi  kekejaman  jasmani  dan  kekejaman  mental,  dan keempat terus  menerus berselisih yang disebabkan karena faktor politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan.  Atas dasar  berbagai  faktor di ataslah  biasanya para  hakim Pengadilan Agama dapat memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh istri, yang biasanya
faktor  pemicu  perceraian  berkait  kelindan  antara  satu  faktor  dengan  faktor  lainnya. Misalnya,  dikabulkannya  gugatan  perceraian  seorang  istri  disebabkan  karena  tidak adanya  keharmonisan  dalam  rumah  tangga,  yang  ditandai  dengan  terjadinya perselisihan  terus  menerus  antara  suami  istri.  Di  saat  tertentu,  suami  sebenarnya melakukan  kekejaman  baik  fisik  maupun  psikis  (merupakan  faktor  lainnya),  karena mengalami depresi berat setelah di-PHK, hingga pada akhirnya suami tidak memiliki sumber  ekonomi  yang  cukup  (merupakan  faktor  yang  berbeda)  untuk  menafkahi keluarganya.  Dalam  hal  ini,  biasanya  seorang  hakim  ketika  memutuskan  perkara, mengambil  faktor yang paling kuat dan paling  sering dilakukan,  serta  yang  memiliki paling  rendah  tingkat  resikonya  terhadap  suami  istri.  Di  luar  itu,  pengambilan keputusan  akhir  ini  tentunya  setelah  melalui  pemanggilan  sidang  berkali-kali  dan berbagai mediasi yang dilakukan secara maksimal.
Kondisi  cerai  gugat  yang  meningkat  pada  tahun-tahun  terakhir  rupanya menjadi  perhatian  serius  baik  di  kalangan  praktisi  hukum  maupun  para  pemerhati perkawinan.  Menanggapi  maraknya  cerai  gugat  yang  dilakukan  para  istri berpendidikan  tinggi,  berdasar  pada  data  yang  telah  disebutkan  di  atas,  tingkat pendidikan  yang  tinggi,  karir  yang  mapan,  dan  kesejahteraan  yang  terjamin, seharusnya  merupakan  tapakan  sinergis  dalam  menata  sebuah  kehidupan  rumah tangga.  Namun  pada  sebagian  lainnya,  pendidikan  tinggi  yang  dimiliki  istri  justru menjadi bumerang terhadap meningkatnya kasus cerai gugat. Hal ini ditengarai akibat pengaruh  budaya  modern,  kemandirian  ekonomi  istri,  kejelian  istri  menangkap permasalahan keluarga, dan keberaniannya menyuarakan hak-haknya.
Berangkat dari hasil temuan beberapa kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman  dapat  diungkap  misalnya,  cerai  gugat  istri  berpendidikan  tinggi  yang diakibatkan oleh budaya modern yang mengedepankan teknologi dan menuntut semua permasalahan dapat diselesaikan secara cepat. Bahwa kesibukan yang padat, pekerjaan yang  menumpuk,  belum  lagi  kondisi  emosional  yang  tidak  stabil  sangat mempengaruhi  cara  pandang  istri  terhadap  permasalahan  dalam  keluarganya. Permasalahan  dalam  keluarga  terkadang  diselesaikan  dengan  melakukan  kesalahan yang  lain  atau  menempuh  perceraian  bila  sudah  tidak  ditemukan  kesepakatan  untuk hidup  rukun.  Penegakan  komitmen  perkawinan  bergeser  pada  pencapaian  keinginan
individualis masing-masing. Akan halnya pengaruh negativitas sarana komunikasi dan teknologi  maya,  memudahkan  para  istri  untuk  menghindari  permasalahan  keluarga ketika tidak mendapatkan hak-haknya dari suami, istri gampang melakukan selingkuh. Selayaknya  suami  istri  meluangkan waktu mereka untuk  saling  introspeksi diri, tidak menjadi  budak  budaya  modern,  dan  harus  tetap  menjaga  komitmen  perkawinan. Hidup berkeluarga merupakan berkumpulnya persamaan dan perbedaan, kebaikan dan keburukan  antara  suami  istri,  asal  tidak  terlalu  tenggelam  dalam  perbedaan  dan keburukan.
Bila  senyatanya  suami  tidak  mendapatkan  kelayakan  ekonomi  untuk menghidupi  keluarganya,  sedangkan  sang  istri  justeru  yang  banyak  menyokong ekonomi  tersebut,  bahkan  bila  dibandingkan  antara  penghasilan  istri  dengan  suami justru  lebih  besar  penghasilan  istri  daripada  suami,  maka  yang  terjadi  adalah kecemburuan  pihak  istri.  Istri  merasa  diperas  tenaganya  untuk  melakukan  pekerjaan- pekerjaan  di  wilayah  publik  maupun  domestik.  Kondisi  seperti  ini  jika  berlarut-larut tanpa  ada  komunikasi  keduanya,  istri  akhirnya  merasa  jenuh  dan  sering  berselisih paham yang akhirnya terjadilah gugatan perceraian.
Perubahan situasi dan kondisi menyebabkan istri juga mencari nafkah, padahal kewajiban formal mencari nafkah adalah suami. Mencari nafkah bagi istri merupakan tanggung  jawab  moral  dan  sosial,  bukan  karena  darurat,  tetapi  perubahan  konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara dalam  berbagai  sektor  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  agar  relasi  suami  istri  tetap harmonis,  diperlukan  perubahan mindset tentang  nafkah  dan  juga  pencitraan  bahwa suami adalah pencari nafkah sedangkan istri yang membelanjakannya (Mufidah, 2008: 138).  Konsep-konsep  yang  telah  lama  dianut  mengenai  kewajiban  mengasuh  anak mutlak  dibebankan  pada  seorang  ibu,  dan  laki-laki  sebagai  pencari  nafkah  yang disimbolkan untuk tidak bertahan di rumah tetapi mengais rejeki baik di sektor negeri ataupun swasta, sulit sekali dirubah karena belum adanya kemauan politik secara total dalam  menciptakan  kultur  yang  kondusif  bagi  terciptanya  kesetaraan  gender  (Ratna Megawangi,  1999:  105).  Melani  Budianta  juga  berpandangan  bahwa  sulitnya mengubah  tatanan  yang  ada  karena  banyak  sistem  yang  sengaja  dirancang  untuk mempertahankan tatanan  yang ada seperti sekarang, sehingga dominasi publik  masih
menguntungkan  pihak  laki-laki  saja.  Perempuan  masih  dipandang  sebagai  makhluk domestik by nature sementara partisipasi di ranah publik dicitrakan sebagai additional role sehingga  hasil  yang  diperoleh  juga  ditempatkan  sebagi  nafkah  tambahan  bukan nafkah  yang  bisa  diasumsikan  ” share ”  antara  suami  dan  istri  sehingga  dua-duanya bisa saling melengkapi (Nurlia Dian Paramita, 2007:129).
Nafkah  adalah  harta  kekayaan  yang  dititipkan  Allah  kepada  sebuah  keluarga dengan  sarana  bekerja.  Karena  itu  bisa  terjadi  bahwa  sumber  penghasilan  dari  suami, bisa pula dari  istri yang pada  dasarnya untuk kesejahteraan  bersama. Jika istri  bekerja dan  penghasilannya  melebihi  suami,  suami  tidak  perlu  khawatir  dan  cemburu  bahkan merasa  tertindas,  demikian  pula  istri  tidak  perlu  berubah  karakter  sebagai  penindas. Sebaiknya,  istri  tetap  santun,  saling  menghargai  dalam  kehidupan  keluarganya,  dan tidak mencederai komitmen  perkawinan yang dibina  bersama (Mufidah, 2008: 150).
Pada  kasus  tertentu,  demi  mempercepat  proses  perceraian,  daripada  harus mengikuti proses persidangan berkali-kali dan memakan waktu yang lama, adakalanya istri  berpendidikan  tinggi  dan  memiliki  kemandirian  ekonomi  menyerahkan  urusan gugatannya pada pengacara. Padahal untuk biaya  mengurus perceraian sangat  mahal, disinyalir  minimal 15  juta rupiah.  Terhadap  istri  yang  memiliki kecukupan ekonomi, hal itu tetap saja ditempuh, yang penting bisa bercerai.
Pada  kasus  yang  lain  ditemukan  bahwa  istri  yang  berpendidikan  tinggi  lebih cerdas  dan  lebih  jeli  menangkap  permasalahan  keluarga.  Dalam  berita  acara gugatannya  ia  lebih  mampu  mengungkapkan  permasalahan  keluarga  secara  panjang lebar,  terperinci,  dan  tampak  ilmiah  di  depan  hakim.  Sedangkan  suami  sebagai tergugat  hanya  diam  terpaku  karena  tidak  pernah  berpikir  sejauh  dan  sedalam  itu permasalahan rumah tangganya. Istri memiliki standar ideal akan hak-hak yang harus diterima  seperti  yang  digambarkan  dalam  pengetahuan  yang  diperolehnya  baik bersumber  dari  kitab  suci  Alquran,  hadis  Nabi  saw.,  maupun  dari  Undang-undang Perkawinan,  padahal  standar  yang  paling  ideal  ini  hanya  ada  pada  diri  Nabi Muhammad saw. Suami  istri pasti  memiliki keperibadian (temperamen) dan karakter yang  berbeda.  Temperamen  merupakan  keperibadian  yang  sulit  untuk  diubah, sedangkan  karakter  dibentuk  dari  pengalaman  hidup  yang  dapat  diubah  (Mufidah,
2008:  98).  Kebanyakan  istri  berpendidikan  tinggi  tidak  telaten  dan  tidak  sabar menghadapi temperamen dan karakter suaminya.
Kasus  yang  tidak  kalah  penting  adalah  keberanian  istri  menyuarakan  hak- haknya.  Keberanian  ini  berangkat  dari  permasalahan  yang  dialami  istri  dalam  rumah tangganya  yang  ditumpu  oleh  pengetahuan  tentang  gender  yang  diperoleh  baik melalui  media  cetak,  elektronik,  seminar-seminar,  atau  dari  mata  kuliah  yang  telah dikaji.  Keberanian  ini  dapat  pula  tumbuh  karena  semangat  istri  menentang  bentuk- bentuk  penindasan  suami.  Istri  yang  berpendidikan  tinggi  mampu  mengalkulasi seberapa banyak tugas kewajiban yang telah dilaksanakan dengan hak-hak yang telah diterima.  Bila  hak  yang  ditemukan  istri  ternyata  lebih  sedikit  dari  kewajiban  yang dilakukannya,  maka  istri  tidak  menunda-nunda  lagi  untuk  menempuh  cerai  gugat. Berdasarkan hasil pantauan LSM Rifka Annisa Women’s Cresis Centre bahwa diduga tingginya  angka  perceraian  yang  diajukan  pihak  istri  disebabkan  oleh  tingginya pemahaman  tentang  gender  (http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com_ content&task=view&id=26802).

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perempuan  yang  berpendidikan tinggi  secara  tidak  langsung  mengangkat  derajat  perempuan  pada  umumnya,  namun bukan  berarti  bias  gender  dengan  serta  merta  terhapuskan.  Pendidikan  tinggi  yang dimiliki  istri  tidak  selayaknya  menjadikan  istri  berada  di  atas  angin,  bahwa  tidak menjadi  permasalahan  serius  bila  istri  bercerai  dari  suaminya.  Akibat  pengaruh budaya  modern,  kemandirian  ekonomi,  dan  kejelian  istri  menangkap  permasalahan keluarga menjadikan istri berpendidikan tinggi lebih berani menyuarakan hak-haknya.
Terkait dengan  hal tersebut, patut disadari  bahwa manusia lahir dari masalah, hidup  dengan  masalah,  bahkan  mati  pun  adakalnya  masih  meninggalkan  masalah. Permasalahan    yang  terjadi  dalam  perkawinan  seharusnya  disikapi  sebagai  proses pembelajaran  seumur  hidup,  yang    justru  dengan  masalah  itulah  istri  menjadi  lebih cerdas dan  memiliki pribadi  lebih  matang. Selebihnya,  istri tidak  menganggap  suami sebagai  lawan  yang  harus  dikalahkan  di  meja  hijau.  Perceraian  benar-benar  hanya
merupakan emergency exit yang digunakan suami istri tatkala tidak menemukan solusi sama sekali yang dapat mempersatukan mereka.

## Daftar Pustaka
Doi,  Abdur  Rahman  I..  (1992). Perkawinan  dalam  Syari’at  Islam. Alih  bahasa  oleh Basri Ina Asghari dan H. Wadi Masturi. Jakarta: Rineka Cipta.
Ainurrafiq  dan  Fahmi  Arif.  (2008).  “Islam,  Pendidikan  dan  Perempuan.” Musawa, Vol. 6 (1): halaman 1.
Al-Ahadits al-Nabawiyyah.
Al-Quran al-Karim .
Amir  Syarifuddin.  (2008). Hukum  Perkawinan  Islam  Indonesia  antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
Eni Zuhni Khayati. (2008). “Pendidikan dan Independensi Perempuan.” Musawa, Vol. 6 (1): halaman 30.
Freire,  Paulo.  (1984). Pendidikan  sebagai  Praktik  Pembebasan, terj.  A.A.  Nugroho.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hadis Ibnu Majah, Sahih Jami’ al-Sagir. Hadis no. 3808.
Hibbah  Rauf  Izzat.  (1997). Wanita  dan  Politik  Pandangan  Islam. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
(http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26802).
M.  Jamil  Latief.  (1985). Aneka  Hukum  Perceraian  di  Indonesia. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Mufidah  Ch.  2008. Psikologi  Keluarga  Islam  Berwawasan  Gender. Malang:  UIN Malang Press.
Mustaghfiroh Rahayu. (2007). Islam dan Gerakan Perempuan. Yogyakarta: LK i S.
Nasaruddin Umar. (2002). Qur’an untuk Perempuan. Jakarta: Jaringan Islam Liberal.
Nasution,  Khoiruddin.  (2003).  “Signifikansi  Kafaah  dalam  Upaya  mewujudkan Keluarga Bahagia.” Aplikasia, Vol. IV (1): halaman 48.
Nurlia  Dian  Paramita.    (2007).  “Jawaban  Agama  terhadap  Perempuan.” Perempuan Agama  dan  Demokrasi. M.  Subkhi  Ridho (ed).  Yogyakarta:  Lembaga  Studi Islam dan Politik (LSIP).
Ratna  Megawangi. ( 1999). Membiarkan  Berbeda?  Sudut  Pandang  Baru  tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan.
Sri  Emi  Yuli  Suprihatin.  (2008).  “Menggagas  Pendidikan Enterpreneur dan Perempuan Mandiri.” Musawa, Vol. 6 (1): halaman 81.
Sun Choirol Ummah. (2010). “Kasus Cerai Gugat Suami-Istri Berpendidikan Tinggi di  Kecamatan  Depok  Sleman  Yogyakarta  Tahun  2007-2009.” Tesis. Tidak diterbitkan.
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Zahri  Hamid.  (1987). Pokok-pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang Perkawinan di Indonesia. cet. 1. Yogyakarta: Bina Cipta.

## Biodata Penulis
Sun  Choirol  Ummah,  M.S.I. adalah  dosen  luar  biasa  Pendidikan  Agama  Islam  di Universitas  Negeri  Yogyakarta.  Ia  menyelesaikan  studi  S-1  Jurusan  Bahasa Arab, Fakultas  Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 1995. Strata dua (S-2) Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diselesaikannya tahun 2010. Ia mulai menjadi dosen di UNY sejak tahun 2010 sampai sekarang.