## Abdul Hafiz

## SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

## Abdul Hafiz

## STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh
Email: parakuban@gmail.com
Abstrak .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  tentang  sejarah  Pendidikan  Inklusif  dan  sampai sejauh  mana  perkembangan  pendidikan  inklusif  ini  diterapkan  oleh  setiap  daerah  di  masing-masing provinsi  di  Indonesia.  Pendidikan  inklusif  menjadi  alternatif  pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus yang mengalami keterbatasan fisik namun masih dapat mengikuti materi yang diajarkan di sekolah-sekolah umum.  Banyak  diantara  mereka  yang  bersekolah  di  sekolah  umum  dapat  mengikuti  pembelajaran  dan bahkan  mampu  mengalahkan  anak-anak  yang  tumbuh  dengan  fisik  yang  utuh  dari  materi  yang  diujikan kepada  mereka.  Dengan  bergabungnya  mereka  di  sekolah  umum  memberikan  kesempatan  bagi  mereka untuk  dapat  bersosialisasi  dengan  anak  yang  tumbuh  dengan  normal  untuk  membantu  perkembangan emosional anak tersebut agar tidak menjadi anak yang minder, dan bahkan menganggap diri mereka sama dengan anak yang lain. Hal inilah yang mendasari pendidikan inklusif diselenggarakan.
Kata kunci : sejarah, pendidikan inklusif.

## Pendahuluan
1. Latar belakang masalah
Pendidikan inklusif menjadi alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik namun masih dapat mengikuti materi yang diajarkan di  sekolah-sekolah  umum.  Banyak  diantara  mereka  yang  bersekolah  di  sekolah  umum dapat mengikuti pembelajaran dan bahkan mampu mengalahkan anak-anak yang tumbuh dengan fisik  yang utuh dari materi yang diujikan kepada mereka. Dengan bergabungnya mereka di sekolah  reguler (non SLB) memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat bersosialisasi dengan anak yang tumbuh dengan normal untuk membantu perkembangan emosional anak tersebut agar tidak menjadi anak yang minder, dan bahkan menganggap diri mereka sama dengan anak yang lain. Hal inilah yang mendasari pendidikan inklusif diselenggarakan.
Bergabungnya  anak  berkebutuhan  khusus  dengan  anak-anak  normal  di  sekolah reguler  menggunakan  3  model,  diantaranya;  mainstream,  integrasi,  dan  inklusi. (Direktorat PKLK, 2014:10) Model mainstream dilakukan terhadap anak-anak yang tidak mengalami  sakit  yang  berdampak  kepada  pengurangan  kemampuan  kognitifnya,  seperti anak-anak yang memiliki kecacatan sensori menggunakan alat bantu dan anak tuna daksa, kemudian juga kepada anaka-anak yang mengalami sakit asma, epilepsi  dan lainnya.
Model  integrasi  yaitu  menggabungkan  anak-anak  yang  berkebutuhan  khusus dengan anak normal lainnya dalam satu kelas ketika mengikuti pelajaran-pelajaran  yang dapat  mereka  ikuti,  dan  untuk  pelajaran  akdemis  yang  tidak  bisa  mereka  ikuti,  akan mereka  dapatkan  di  kelas  yang  berbeda  dengan  anak-anak  normal  dengan  materi pengganti pula.

## Jurnal As-Salam, 1(3) September - Desember 2017
(Print ISSN 2528-1402, Online ISSN 2549-5593)
Pada  model  inklusi  ini  memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas  lagi  kepada seluruh  anak-anak  yang  memiliki  kelaianan  dan/  atau  bakat  istimewa  untuk  mengikuti pendidikan  secara  bersama-sama  dengan  anak  normal  lainnya  dalam  satu  lingkungan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang mereka miliki.
Dengan  hadirnya  Pendidikan  inklusif  yang  ramah  terhadap  anak  berkebutuhan khusus ini memberikan ruang kepada mereka untuk menunjukkan eksistensi mereka baik dalam bidang akademik maupun ekstrakurikuler.

## 2. Landasan teori
Kata  sejarah  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  asal-usul  (keturunan) silsilah,  kejadian  dan  peristiwa  yg  benar-benar  terjadi  pada  masa  lampau,  pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kata dinamika artinya gerak (dari dalam); tenaga yg menggerakkan; semangat.
Sementara  dalam  Permendiknas  nomor  70  tahun  2009  tentang  pendidikan pendidikan  inklusif  diartikan  sebagai  sistem  penyelenggarakan  pendidikan  yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  untuk  mengikuti  pendidikan  atau  pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Pendidikan  inklusif  ini  memberikan  akses  pendidikan  formal  di  sekolah-sekolah umum seperti;  SD, SMP, dan SMA sederajat kepada anak-anak  yang memiliki  kelainan baik fisik seperti; tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa dan juga kepada anak-anak yang  mengalami  kelainan  secara  mental  seperti;  tunagrahita,  tunalaras,  autis,  dan  lain sebagainya.  Begitu  juga  akses  pendidikan  inklusif  ini  juga  menerima  anak-anak  yang memiliki  potensi  kecerdasan  yang  luar  biasa  dan  anak-anak  yang  memiliki  bakat istimewa dari siswa lainnya.
Inklusi adalah suatu sistem ideologi dimana secara bersama-sama tiap-tiap warga sekolah, yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, petugas administrasi sekolah, para siswa, dan orang tua menyadarai tanggung jawab bersama mendidik semua siswa  sedemikian  sehingga  mereka  berkembang  secara  optimal    sesuai  potensi  mereka (Direktorat PKLK, 2014:9).

## Pembahasan

## 1. Sejarah pendidikan inklusif di indonesia
Semenjak  dikeluarkannya  Undang-undang  pendidikan  nomor  12  tahun  1954 pendidikan  bagi  anak-anak  yang  memiliki  kelainan  fisik  dan  mental  sudah  terjamin secara  hukum.  Jaminan  itu  diberikan  dalam  bentuk  sekolah  bagi  anak-anak  penyandang disabilitas yang diakomodir oleh berbagai macam sekolah luar biasa. SLB-A untuk Tuna netra,  SLB-B  bagi  tuna  rungu-wicara,  SLB-C  untuk  tuna  grahita,  SLB-D  untuk  tuna daksa,  SLB-E  untuk  tuna  laras,  SLB-G  untuk  tuna  ganda.  Jaminan  pendidikan  itu semakin  menguat  khususnya  semenjak  keluarnya    program  pemerintah  tahun  1984 tentang    program  wajib  belajar  enam  tahun.  Imbas  dari  program  tersebut  menghendaki seluruh anak usia sekolah dasar  wajib bersekolah dan menamatkan pendidikan minimal enam  tahun.  Berbagai  program  pendukungpun  disusun,  mulai  dari  pendirian  sekolah baru,  paket  A,  sekolah  kecil  hingga  sekolah  terbuka.  Perubahan  juga  dirasakan  oleh sekolah-sekolah  luar  biasa  yang  ada,  dengan  daya  tampung  yang  terbatas  maka
pemerintah melebur  SLB yang ada menjadi SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), SMPLB (Sekolah Menengah Luar Biasa) dan SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa).
Pada tanggal 3 Desember 1992 dicanangkan sebagai hari Disabilitas Internasional oleh  Badan  Perserikatan  Bangsa-bangsa.  Sehingga  hampir  di  seluruh  dunia memperingatinya.  Disabilitas  sendiri  merupakan  kata  serapan  yang  berasal  dari  Bahasa Inggris Disability yang  berarti  Cacat.  Osborne  mengungkapkan  dalam  Mudjito,  dkk (2012),  mengungkapkan  kategori  Disabilitas  menurut  IDEA  yang  merupakan  singkatan dari The Individual with Disabilities Education Act dengan:
a. with  mental  Retardation,  hearing  impairments  including  deafness,  speech  or language  impairments,  visual  impairments  including  blindness,  ortopedic impairments,  autism,  traumatic  brain  injury,  other  health  impairments,  or spescific learning disabilities, and
b. who by reason ther of, need special attention and related service
Menurut  defenisi  di  atas  terlihat  bahwa,  anak-anak  penyandang  disabilitas dikategorikan  menjadi  dua  bagian,  yang  pertama  anak-anak  yang  mengalami  masalah segi  fisik,  psikologis,  maupun  ketidak-mampuan  mengikuti  pembelajaran  tertentu. Kelompok  selanjutnya  merupakan  anak  normal  yang  tumbuh  seperti  anak-anak  pada umumnya,  namun  mereka  tidak  mendapatkan  kesempatan  sekolah  dikarenakan  kondisi tempat  tinggalnya  yang  jauh  dari  sekolah,  berasal  dari  keluarga  miskin,  permasalahan rumah tangga dan lain sebagainya.
Keseriusan  pemerintah  mengenai  hak-hak  penyandang  disabilitas  dalam  bidang Pendidikan dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang di dalamnya termaktub  hak-hak penyandang disabilitas, yakni dalam Bab IV Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi;
1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.
2) Warga  negara  yang memiliki  kelainan fisik,  emosional,  mental, intelektual,  dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
Selanjutnya  melalui  surat  edaran  (Kemendiknas,  2010:  6)  Dirjen  Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003: ”setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyelenggarakan  dan  mengembangkan  pendidikan  inklusif  di  sekurang-kurangnya  4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, SMK”.
Di samping itu perhatian badan dunia terhadap penyandang Disabilitas juga tidak hanya sebatas peringatan ceremonial semata, tepatnya 13 Desember 2006 dimana Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengeluarkan  Resolusi  Nomor  A/61/106  mengenai Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (Konvensi  tentang  Hak-Hak Penyandang  Disabilitas).  Menindaklanjuti  resolusi  tersebut  Pemerintah  Indonesia menandatangani Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (Konvensi mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas)  pada  tanggal  30  Maret  2007  di  New  York. Penandatanganan  tersebut  menunjukan  kesungguhan  Negara  Indonesia  untuk menghormati,  melindungi,  memenuhi,  dan  memajukan  hak-hak  penyandang  disabilitas, yang  pada  akhirnya  diharapkan  dapat  memenuhi  kesejahteraan  para  penyandang disabilitas.
Sebenarnya Pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya juga mengatur pelindungan terhadap penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:
1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
Di dalam berbagai undang-undang di  atas banyak memberikan perlindungan dan kepastian  hukum  bagi  para  penyandang  disabilitas,  namun  baru  pada  Permendikbud Nomor  70  Tahun  2009  Pemerintah  melalui  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan memberikan solusi baru dalam dunia pendidikan. Dimana dalam Permendikbud tersebut ditetapkan  tentang  Pendidikan  Inklusif  bagi  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa.  Lebih  lanjut  dikatakan  dalam Permendikbud  ini  didefenisikan  Pendidikan  inklusif  adalah  Sistem  penyelenggaraan pendidikan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  semua  peserta  didik  yang  memiliki kelainan  dan  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  untuk  mengikuti pendidikan  atau  pembelajaran  dalam  satu  lingkungan  pendidikan  secara  bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Lebih  lanjut  dalam  diklasifikasikan  peserta  didik  yang  dikategorikan  memiliki kelainan  dan  menambahkan  dengan  anak-anak  yang  memiliki  potensi  kecerdasan dan/atau  bakat  istimewa  diantaranya:  a)  Tunanetra;  b)  Tunarungu;  c)  Tunawicara;  d) Tunagrahita;  e)  Tunadaksa;  f)  Tunalaras;  g)  Berkesulitan  belajar;  h)  Lamban  belajar;  i) Autis; j) Memiliki gangguan motorik; k) Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; l) Memiliki kelainan lainnya; dan m) Tunaganda.
Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  di  sekolah-sekolah  biasa  memberikan dampak  secara  tidak  langsung  kepada  para  penyandang  disabilitas,  dimana  keberadaan anak-anak  normal  yang  berada  dilingkungan  belajar  mereka  dapat  melupakan  sejenak kekurangan  yang  mereka  alami.  Begitupun  sebaliknya,  anak-anak  normal  yang  menjadi teman sekelas mereka menjadi lebih empati, suka menolong, berbagi dan mendahulukan kepentingan  teman  mereka  yang  lebih  membutuhkan  bantuan  daripada  ego  mereka sendiri. Hal ini susah mereka dapatkan ketika mereka hanya bergaul dengan sesama anak normal,  terkadang  tidak  mau  mengalah  karena  mereka  sama-sama  merasa  lebih  satu dengan yang lain. Akan tetapi dengan bergaulnya mereka dengan penyandang Disabilitas mereka  melihat  langsung  teori-teori  yang  dipaparkan  oleh  Guru  mereka  tentang  budi pekerti yang harus mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan Inklusif merupakan jalan bagi  anak-anak penyandang Disabilitas dan penyandang ketunaan lainnya untuk dapat menunjukkan eksistensi mereka dengan segala kelebihan  yang  mereka  miliki.  Banyak  kita  temui  anak-anak  yang  memiliki  bakat  yang luar biasa dari segi seni, tari, musik, intelejensi, maupun kecakapan Lifeskill lainnya. Hal ini  bermula  dari  keinginan  yang  luar  biasa  yang  mereka  miliki,  dengan  keinginan  yang luar biasa tersebut sang anak akan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk melahirkan sebuah karya yang mereka yakini sendiri dan hasilnyapun akan menjadi luar biasa.
Selanjutnya  Pemerintah  Mengesahkan  Konvensi  yang  telah  ditanda  tangani tersebut dengan melahirkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang  Pengesahan Convention  On  The  Rights  Of  Persons  With  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak Penyandang Disabilitas).  Adapun Pokok-Pokok Isi Konvensi tersebut ialah:
a. Pembukaan
Pembukaan  berisi  pengakuan  harga  diri  dan  nilai  serta  hak  yang  sama  bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama  yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap  masyarakatnya  dapat  menemui  hambatan  yang  menyulitkan  untuk  berpartisipasi penuh  dan  efektif  berdasarkan  kesamaan  hak.  Oleh  karena  itu,  pengakuan  bahwa diskriminasi  berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat  dan nilai yang melekat pada setiap orang.
b. Tujuan
Tujuan  konvensi  ini  adalah  untuk  memajukan,  melindungi,  dan  menjamin kesamaan  hak  dan  kebebasan  yang  mendasar  bagi  semua  penyandang  disabilitas,  serta penghormatan  terhadap  martabat  penyandang  disabilitas  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan (inherent dignity).
c. Kewajiban Negara
Kewajiban  negara  merealisasikan  hak  yang  termuat  dalam  Konvensi,  melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum  dan administrasi  dari setiap negara, termasuk  mengubah  peraturan  perundang-undangan,  kebiasaan  dan  praktik-praktik  yang diskriminatif  terhadap  penyandang  disabilitas,  baik  perempuan  maupun  anak,  menjamin partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam  segala  aspek  kehidupan  seperti  pendidikan, kesehatan,  pekerjaan,  politik,  olah  raga,  seni  dan  budaya,  serta  pemanfaatan  teknologi, informasi dan komunikasi.
d. Hak-hak Penyandang Disabilitas
Setiap  penyandang  disabilitas  harus  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan  martabat  manusia,  bebas  dari  eksploitasi, kekerasan  dan  perlakuan  semena-mena,  serta  memiliki  hak  untuk  mendapatkan penghormatan  atas  integritas  mental  dan  fisiknya  berdasarkan  kesamaan  dengan  orang lain.  Termasuk  didalamnya  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan  pelayanan  sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.
e. Implementasi dan Pengawasan Nasional
Negara  Pihak  harus  menunjuk  lembaga  pemerintah  yang  menangani  masalah penyandang  disabilitas  yang  bertanggungjawab  terkait  pelaksanaan  Konvensi  ini,  dan membangun  mekanisme  koordinasi  di  tingkat  pemerintah  untuk  memfasilitasi  tindakan tersebut.
f. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Pemantau Konvensi  Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Negara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi  berlaku,  dan  laporan  selanjutnya  paling  lambat  setiap  4  (empat)  tahun  atau kapan  pun  jika  diminta  Komite  Pemantau  Konvensi  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas melalui  Sekretaris  Jenderal  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Komite  Pemantau  Konvensi Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  membahas  laporan  yang  disampaikan  oleh  Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional  untuk  pelaksanaan  Konvensi  ini.  Komite  juga  melakukan  kerja  sama internasional  dan  koordinasi  dengan  Komite  Pemantau  Instrumen  Hak  Asasi  Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

## 2. Perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  lewat  Direktur  Jenderal  Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) merilis data bahwa dari 514 kabupaten/kota di seluruh  tanah  air,  masih  terdapat  62  kabupaten/kota  yang  belum  memiliki  SLB.  Lebih lanjut disampaikan bahwa dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di  Indonesia, baru 18 persen  yang  sudah  mendapatkan  layanan  pendidikan  inklusi.  Sekitar  115  ribu  anak berkebutuhan  khusus  bersekolah  di  SLB,  sedangkan  ABK  yang  bersekolah  di  sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu (blog Kemdikbud, 2017).
Untuk  menjalankan  amanah  undang-undang  pemerintah  melakukan  berbagai upaya  agar  penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  terus  digalakkan  di  berbagai  daerah  di Indonesia  termasuk  dengan  memberikan  Piagam  Penghargaan  bagi  Provinsi  dan Kabupaten/kota  yang  mendeklarasikan  diri  menjadi  penyelenggara  Pendidikan  Inklusif. Diantara  Provinsi  yang  telah  mendeklarasikan    diri  menjadi  penyelenggara  Pendidikan Inklusif  diantaranya;  Pada  tahun  2012  dimulai  oleh  Provinsi  Kalimantan  Selatan, kemudian pada tahun 2013 dilanjutkan oleh Provinsi Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Sulawesi  Selatan,  dan  DKI  Jakarta.  Pada  tahun  2014  Provinsis  Sulawesi  Tenggara mendeklarasikan  diri  dengan  disusul  oleh  Provinsi  Sumatra  Barat,  Provinsi  Bali  dan Provinsi  Lampung.  Kemudian  pada  tahun  2015  hanya  Provinsi  Sumatera  Utara  yang tercatat  mendeklarasikan  diri.  Baru  pada  tahun  2016  Nusa  Tenggara  Timur  dan  Jawa Timur menjadi Provinsi yang mendeklarasikan penyelenggara pendidikan Inklusif (diolah dari berbagai sumber).
Kita  bersyukur  dengan  provinsi-provinsi  yang  telah  turut  serta  dalam mensukseskan  program  nasional  ini  untuk  memberikan  akses  bagi  anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler dan bergaul dengan anak-anak normal  lainnya.  Tapi  terkadang  kita  masih  menyayangkan  21  Provinsi  yang  “masih berfikir” untuk mendeklarasikan diri menjadi provinsi penyelenggara pendidikan inklusif sedangkan  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  kebutuhan  anak  berkebutuhan  khusus  sudah sangat  mendesak,  dengan  adanya Legal  Standing dari  masing-masing  daerah,  maka sekolah-sekolah  yang  ada  di  tingkat  kabupaten/kota  akan  mendapatkan  akses,  fasilitas, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mensukseskan Pendidikan Inklusif itu sendiri. Walaupun  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  tidak  100%  Provinsi-provinsi  yang  telah mendeklarasikan  diri  menjadi  provinsi  penyelenggara  Pendidikan  Inklusif  diamini  oleh daerah-daerah  tingkat  Kabupaten/Kota  yang  berada  di  bawah  garis  komando  mereka dengan  berbagai  alasan  termasuk  alasan  klasik  yaitu  Hak  Otonomi  Daerah  maupun keterbatasan  anggaran.  Begitu  pula  dengan  berbagai  macam  kendala  sekolah  di
Kabupaten/Kota lain yang berada dibawah provinsi-provinsi yang belum mendeklarasikan  diri  menjadi  provinsi  penyelenggara  Pendidikan  Inklusif,  sedangkan mereka telah menyelenggarakan  pendidikan inklusif secara mandiri.

## Penutup
Akhirnya  semoga  tulisan  ini  memberikan  pengetahuan  bagi  praktisi  pendidikan akan pentingnya penerapan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler pada masing- masing  daerah,  agar  82  %  anak  berkebutuhan  khusus  yang  belum  bersekolah  dapat mencicipi  indahnya  pendidikan  di  negeri  ini.  Begitu  juga  kepada  sekolah-sekolah  yang telah  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  hendaknya  jangan  putus  asa  dengan birokrasi yang ada, akan tetapi tetap berkoordinasi dengan Direktorat Pendidikan Khusus dan  Layanan  Khusus  Pusat  agar  pendidikan  anak  berkebutuhan  khusus  tetap  terlaksana sebagaimana mestinya..

## Daftar Pustaka
Blog Kemdikbud, Https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan- pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi Diakses tanggal 15 Agustus 2017. Direktorat PKLK, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, Jakarta, Direktorat PKLK, 2014 Direktoral PSLB, Profil Pendidikan Inklusif Indonesia, Jakarta Kemendiknas, 2010. Mudjito, dkk, 2012, Pendidikan Inklusif , Jakarta, Baduose Media Jakarta. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang  Pengesahan Convention On The Rights Of  Persons  With  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas).
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.