## EKSISTENSI PROTOKOL INTERNET SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
CYBER CRIME (CYBER CRIME) Oleh Liliana Tedjosaputro Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Dewasa  ini  banyak  sekali  kejahatan  di  dunia  maya,  baik  yang  terjadi  secara disengaja maupun tidak, semakin canggihnya teknologi menyebabkan aparat kepolisian merasa  kesulitan  untuk  mencegah  hal  ini.  Peraturan  yang  ada  kurang  dapat mengakomodir  hal  ini  karena  dasar  hukum  penggunaan  protocol  internet  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  kejahatan  dunia  maya,  baik pencemaran  nama  baik  atau  juga  cracking,  hacker  dan  juga  peneipuan,  dalam prakteknya  telah  digunakan,  sepanjang  perbuatannya  melanggar  Undang-Undang tentang  informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  namun  demikian  aparat  penegak  hukum belum  ada  kesatuan  pendapat  mengenai  hal  ini,  apakah  dapat  digunakan  sebagai  alat bukti  surat,  atau  petunjuk.  Oleh  karenannya  Protokol  Internet  ini  membutuhkan penelaahan karena posisinya yang cukup penting.
Kata Kunci : Protokol Internet, Alat Bukti, Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya.

## ABSTRACT
Recently  that  has  been  many  occurrences  of  cyber  crimes,  either  the  crime which is  done intentionally or unintentionally, the technology improvement  makes the police is having troubles in preventing thereof. The prevailing, regulations are unable to cover  because  the  legal  basis  of  internet  protocol  usage  as  proof  is  not  yet  provided clearly in the applicable laws. The existence of internet  protocol can be used as proof in the  cyber  crime  case,  either  defamation  or  cracking,  hacker  and  also  computer  fraud, wich  practically  it  has  been  used,  to  the  extent  of  violation  to  Act  of  Electronic Information  and  Tranaction,  but  the  law  enforcer  does  not  have  the  same  idea  on  this matters, whether it can be used as letter proof, or guiding proof. Therefore the Internet Protocol requires for review because the importance of it’s position.
Keywords : Internet protocol, Proof, Cyber Crime.

## A. Pendahuluan
Pengertian  Protokol  Internet, menurut  Wikipedia  adalah  Sebagai sekelompok  protocol  yang  mengatur komunikasi  data  dalam    proses  tukar- menukar  data  dari  satu  computer  ke
computer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data ke  alamat  yang  dituju.  Protokol  ini tidaklah  dapat  berdiri  sendiri,  karena memang  protocol  ini  berupa  kumpulan protocol  (protocol  suite).  Protokol  ini
mampu  bekerja  dan  diimplementasikan pada  lintas  perangkat  lunak  ( software ) di  berbagai  system  operasi  istilah  yang diberikan  kepada  perangkat  lunak  ini adalah  TCP/IP  ( Transmission  Control Protocol?Internet Protoco l). 1
Protokol  TCP/IP  dikembangkan pada akhir decade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protocol
standar untuk menghubungkan komputer-komputer  dan  jaringan  untuk membentuk  sebuah  jaringan  yang  luas (WAN/Wide  Area  Network).  TCP/IP merupakan  sebuah  standar  jaringanb gterbuka  yang  bersifat  independen terhadap  mekanisme  transpot  jaringan fisik  yang  digunakan,  sehingga  dapat digunakan  di  mana  saja.  Protokol  ini menggunakan  skema  pengalaman  yang sederhana  yang disebut    sebagai  alamat IP  (IP  Address)  yang  mengizinkan hingga  beberapa  ratus  juta  computer untuk  saling  berhubunga  satu  sama lainnya  di  Internet.  Protokol  ini  cocok untuk  menghubungkan  system-sistem berbeda (seperti Microsoft Windows dan keluarga UNIX/Multiplexed Information and computing servise ) untuk membentuk  jaringan  yang  heterogen. Protokol  TCP/IP  selalu  berevolusi
1 https://id.wikipedia,org/wiki/Protokol_Internet
(akses 18 Maret 2016)
seiring dengan waktu, mengingat semakin banyaknya kebutuhan terhadap jaringan computer dan internet. Pengembangan  ini  dilakukan  oleh beberapa  badan,  seperti  halnya Internet Society (ISOC), Internet  Engineering Task  Force (IETF).  Macam-macam protocol  yang  berjalan  di  atas  TCP/IP didefinisikan  dalam  dokumen  yang disebut sebagai Request Comment (RFC) yabg dikeluarkan oleh IETF. 2
Protokol  Internet  menjadi  culup sering terdengar akhir-akhir ini, dikarenakan link antara pelaku kejahatan  dunia  maya  dan  korban adalah  hanya  dapat  dibuktikan  dengan protocol internet. Seseorang yang melakukan  tindak  pidana    kejahatan baik cracking,  hacking,  seringkali menggunakan  piranti  ini  untuk  lolos dari  jeratan  hukum.  Kesulitan  yang sering ditemui adalah para pelaku sering menggunakan  anonym  (nama  samara). Dimana adalah sangat sulit membuktikan  missal  :  pelaku  dengan nama abc@gmail.com ,  pengguna  ini kemudian  melakukan  tindak  pidana pemalsuan  bahkan  mungkin  penipuan dengan  modus  yang  beraneka  ragam dapat  menawarkan  produk  elektronik yang tidak berfungsi, atau juga
2 Ibid
menawarkan produk yang kurang dijaga mutunya atau juga tidak ada garansinya, produk  yang  merupakan  produk  black market,  produk  yang  tidak  sesuai dengan janjinya sampai terburuk adalah menawarkan sesuatu dan tidak memberikan  sesuatu  apapun  bahkan korbanya  telah  memberikan  sesuatu uang  sebagai  pengganti  produk  yang tidak  sesuai  tersebut.  Korban  lapor kepada  aparat  tersebut  pada  gilirannya akan  dikecewakan  karena  tentunya pengguna  tersebut  akan  sulit  sekali dilacak,  karena  nama  yang  digunakan saja  palsu,  alamatnya  tidak  sebenarnya bahkan  pelaku  sudah  beralih  rupa menjadi orang lain yang sulit dibuktikan keterkaitannya dengan pelaku.
Satu-satunya cara untuk membuktikan  adalah  dengan  meneliti alamat  protocol  internet  dari  pelaku. Setiap komputer yang terhubung dengan  internet  atau  dunia  maya mempunyai  kode  khusus  atau  alamt khusus,  dalam  hal  mini  adalah  suatu protocol  dengan  nomor  tertentu  dan aturan  tertentu  sehingga  dengan  nomor yang  sekaligus  sebagai  alamat  tersebut maka  seseorang  akan  memiliki  akses dan  dapat  melakukan  penjelajahan (browsing)  di  dunia  maya.  Untuk Indonesia  misalnya  mereka  mempunyai
kode  sendiri,  jadi  sebetulnyakalau dalam  dunia  maya  protocol  ini  sangat penting  karena  menentukan  kedudukan seseorang dan posisi letak dari seseorang  ketika  mengakses  komputer yang  terhubung  dengan  dunia  maya. Sebenarnya  hal  ini  masih  mengundang pertanyaan  apakah  computer  tersebut benar  dipergunakan  oleh  orang  A.  Hal ini  berbeda  dengan  peristiwa  hukum yang diatur dalam KUHP Pidana, ketika seseorang  melakukan  suatu  perbuatan hukum kemudian menimbulkan adannya peristiwa hukum, ada hubungan  sebab  akibat  sehingga  dalam Pengadilan  seseorang  yang  melakukan suatu  kejahatan  dapat  dengan  mudah dibuktikan  dari  kartu  tanda  pengenal, saksi  dan  juga  identitas  lainnya. Sehingga  pembuktian  mengenai  diri seseorang  adalah  absolut  dan  tidak dapat  disangkal  oleh  tindak  pelaku tindak pidana. Sebaliknya jika dipersamakan  dengan  apa  yang  terjadi dalam dunia maya maka hal ini menjadi sulit,  seseorang  masih  memerlukan pembuktian  yang  lebih  dalam,  Misal  : pelaku  A  apakah  benar  orang  tersebut yang  didepan  protokol  Internet  tersebut adalah  benar  yang  melakukan  tindak kejahatan tersebut. Saksi sangatlah sulit untuk diperoleh, masih ditambah
dengan  jika  pengguna  tersebut  sering berpindah tempat. Bahkan sekarang ada juga piranti lunak yang dapat mengelabui protokol ini dengan menggunakan protokol dari Negara lain maka  mereka  dapat  berupaya  untuk melakukan  tindak  kejahatan  dengan lokasi yang tidak terlacak.
Indonesia belum memiliki undang-unang yang mengatur mengenai protokol  internet  serta  interkoneksi berbasis  jaringan  circuit  switch.  Jadi bilamana  ingi  ada  pengaturan  yang menyangkut penomoran protokol internet, maka Undang-undang mengenai Telekomunikasi harus dilakukan revisi, tidaklah mengherankan kalau setiap kasus tindak pidana
kejahatan dunia maya mengundang  kontroversi  dan  terus menerus  menyebabkan  pelaku  tindak pidana  dalam  dunia  maya  bebas  untuk melakukan  tindakan  pidana  dengan orang  lainnya  hanya  berbeda  media yang digunakan.
Pihak kepolisian hanya memperoleh ruang untuk meneliti suatu
tindak  pidana  kejahatan  jika  protokol internet telah diketahui, tetapi sebenarnya  protokol  ini  sendiri  baru merupakan petunjuk dan bukan
merupakan dasar yang dapat
membuktikan seseorang melakukan tindak  pidana,  baru  merupakan  bukti permuiulaan akan tetapi protokol internet sebanarnya adalah kunci pembuktian  dari  tindakan  pidana  itu sendiri,  akan  tetapi  kita  tidak  akan membahas  kedudukan  protokol  internet dalam  alat  bukti,  dan  apakah  hal  ini dapat menjadi alat bukti yang sah.

## B. Permasalahan
Bagaimana  eksistensi  protocol internet sebagai alat bukti dalam hukum Indonesia  dan  apakah  protokol  internet dapat dianggap sebagai alat bukti utama atau  hanyalah  sebagai  alat  bukti  yang fungsinnya memperkuat alat bukti lain ?

## C. Pembahasan

## 1. Protokol  Internet  Sebagai  Alat Bukti
Sebelum  membahas  mengenai eksistensi  protokol  internet  sebagai  alat bukti  dalam  system  hukum  pidana  dan perdata maka akan lebih baik kalau kita nelihat  definisi  dunia  maya  atau  dunia siber, tindak pidana kejahatan siber, alat bukti  baik  menurut  KUH  Perdata  dan Pidana.
Dunia Siber/Dunia Maya
Menurut Wikipedia dunia siber
(cyberspace ) adalah :
Media elektronik dalam jaringan  computer  yang  banyak dipakai untuk keperluan komunikasi  satu  arah  maupun timbal-balik secara online (terhubung  langsung).  Dunia maya  ini  merupakan  integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan computer (sensor,
transduser,  koneksi,  transmisi, prosesor, signal, kontroler) yang dapat menghubungkan peralatan kominikasi (computer, telepon  genggam,  instrumentasi elektronok,  dan  lain-lain)  yang tersebar  diseluruh  dunia  secara interaktif. Kata
“cyberspace” (dari cybernetics  dan  space)  berasal dan  pertama  kali  diperkenalkan oleh  penulis  novel  fiksi  ilmiah, William  Gibson  dalam  buku ceritanya,  “Burning  Chrome”’ 1982 dan menjadi popular pada novel  berikutnya,  Neuromancer, A consensual hallucination experienced  daily  billions  of legitimate  operators,  in  every nation, by children being  taught mathematical concepts… A
graphic  representation  of  every
computer  in  the  banks  of  every computer in the human system.Unthinkable  complexity. Lines  of  light  ranged  in  the nonspace  of  the  mind,  clusters and  constellations  of  data.  Like city lights, receding.
Cyber Crime (Kejahatn Siber)
Secara  terminologis,  kejahatan yang  bebasis  pada  teknologi  informasi dengan  menggunakan  media  komputer sebagaimana  terjadi  saat  ini,  dapat disebut  dengan  beberapa  istilah  yaitu computer  misuse,  computer  abuse, computer fraud, computer related-crime. Computer  assisted  crime,  computer related  crime.  Menurt  Barda  Nawawi Arief,  pengertian  computer  related crime  sama  dengan  cyber  crime.  Tb. Ronny  R.  Nitibaskara  berpendapat bahwa  kejahatan  yang  terjadi  melalui atau  pada  jaringan  computer  di  dalam internet  disebut  cyber  crime.  Kejahatan ini  juga  dapat  disebut  kejahatan  yang berhubungan dengan komputer (computer related crime yang mencakup 2  kategori  kejahatan,  yaitu  kejahatan yang  menggunakan  komputer  sebagai sarana  atau  alat  dan  menjadikan
komputer  sebagai  sasaran  atau  objek kejahatan. 3
Telaah Alat Bukti Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata
Alat pembuktian meliputi, bukti tertulis,  bukti  saksi,  persangkaan, pengakuan, sumpah.
Alat  Bukti  Tertulis  atau  surat ialah  segala  sesuatu  yang  memuat tanda-tanda  bacaan  yang  dimaksudkan untuk  mencurahkan  isi  hati  atau  untuk menyampaikan  buah  pikiran  seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.
Alat bukti Saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim
di  persidangan  tentang  peristiwa  yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam  perkara,  yang  dipanggil  di persidangan.
Persangkaan adalah
kesimpulan-kesimpulan yang oleh
Undang-undang atau hakim ditarik dari suatu  peristiwa  yang  terang  nyata kearah  peristiwa  lain  yang  belum terang kenyataannya.
3 Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, CV.Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2009,hal.23
Pengakuan  adalah  keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas  dan  dinyatakan  oleh  salah  satu pihak  dalam  perkara  di  pesidangan, yang  membenarkan  baik  seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau  hubungan  hukum  yang  diajukan oleh  lawannya  yang  mengakibatkan pemeriksaan  lebih  lanjut  oleh  hakim tidak perlu lagi.

## Hukum Pidana
Teori Pembuktian
Dalam ilmu pengetahuan terdapat  beberapa  teori  tentang  beban pembuktian  yang  menjadi  pedoman bagi hakim, antara lain:
Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot affirmatief)
Menurut  teori  ini  siapa  yang mengemukakan sesuatu
harus membuktikannya  dan  bukan yang mengingkari atau yang menyangkalnya. Teori ini telah ditinggalkan.
Teori hukum obyektif
Menurut  teori  ini,  mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat  minta  kepada    hakim  agar hakim  menerapkan  ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan.  Oleh  karena  itu  penggugat harus membuktikan kebenaran daripada
peristiwa  yang  diajukan  dan  kemudian mencari  hukum  obyektifnya  untuk diterapkan pada peristiwa itu.
Teori hukum public
Menurut  teori  ini  maka  mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan public.  Oleh  karena  itu  hakim  harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari  kebenaran.  Disamping  itu  para pihak  ada  kewajiban  yang  sifatnya hukum  public.  Untuk  membuktikan dengan  segala  macam  alat  bukti. Kewajiban  ini  harus  disertai  sanksi pidana.
Teori hukum acara
Asas  audi  et  alteram  partmen atau  juga  asas  kedudukan  prosesuil yang  sama  daripada  para  pihak  dimuka hakim meupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. 4

## Pasal 184-189 KUH Pidana
1. Keterangan Saksi
Pasal 1 butir 27 KUHP,
ditentukan  : “Keterangan  saksi  adalah salah  satu  alat  buti  perkara  pidana yang  berupa  keterangan  dari  saksi mengenai  suatu  peristiwa  pidana  yang
4 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta,. 2004, hal 522
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami  sendiri dengan menyebut  alas  an dari pengetahuannya itu”:
Pasal 1 butir 26 KUHP
ditentukan  : “Saksi  adalah  orang  yang dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan  penyelidikan,  penuntutan dan  peradilan    tentang  suatu  perkara pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
2. Keterangan ahli
Pasal 1 butir 28 KUHP,
ditentukan  : “Keterangan  ahli  adalah
keterangan yang diberikan oleh seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus tentang  hal  yang  diperlukan  untuk membuat  terang  suatu  perkara  pidana guna kepentingan pemeriksaan:.
Pasal  186  KUHAP  ditentukan  : “Keterangan  ahli  ialah  apa  yang seorang  ahli  nyatakan  di  siding Pengadilan”.

## 3. Alat Bukti Surat
Surat merupakan alat bukti yang menduduki  urutan  ketiga  dari  alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut kedalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Alat Bukti yang sah adalah :
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa;
Pasal  187  KUHP  menyatakan bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :
a. Berita  Acara  dan  surat-surat  lain dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat oleh pejabat umum yang
berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,  dilihat  atau  dialamai sendiri,  disertai  dengan  alas  an yang  jelas  dan  tegas  tentang keterangannya;
b. Surat  yang  dibuat  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang- undangan  atau  surat  yang  dibuat oleh  pejabat  mengenai  hal  yang termasuk  dalam  tata  laksana  yang menjadi  tanggung  jawabnya  dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c. Surat  keterangan  dari  seorang  ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya  mengenai  sesuatu  hal atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta secara resmi kepadannya;
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika  ada  hubungannya  dengan  isi dari alat pembuktian lain;

## 4. Alat Bukti Petunjuk
Alat  bukti  petunjuk  diatur  dalam pasal 188 ayat (1) KUHP, menyatakan :
a. Petunjuk  perbuatan,  kejadian atau  keadaan,  yang  karena persesuaiannya,  baik  antara satu dengan yang lain, mauoun dengan tindak pidana itu sendiri, meandakan bahwa telah  terjadi  suatu  tindak pidana dan siapa pelakunya. b. Petunjuk  sebagaimana  diatur ayat  1  hanya  dapat  diperoleh dari :
1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa
c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan  tertentu  dilalukan oleh  hakim  dengan  arif  lagi bijaksana setelah
ia
mengadakan pemerikasaan dengan  penuh  kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
Pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk berdasarkan  pada  penilaian oleh hakim.
5. Keterangan Terdakwa
Pengertian keterangan terdakwa diatur pasal 189 ayat (1) KUHAP :
“keterangan  terdakwa  ialah  apa yang  terdakwa  nyatakan  disidang tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan atau  yang  ia  ketahui  sendiri  atau alami sendiri”
Undang-Undang  Nomor  :  11/2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Pasal  5  ayat  (1)  UU  Nomor  11
Tahun 2008
Informasi Elektonik dan atau Dokumen  Elektronik  dan  atau  hasil cetaknya  merupakan  alat  bukti  yang sah.

## Pasaal  1  ayat  1  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Yang  dimaksud  dengan  Informasi
Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik,
termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pad tulisan,  gambar,  peta,  rancangan,
foto,  electronic  (electronic  mail) telegram, teleks, telecopyatau sejenisnya,  huruf,  tanda,  amgka, kode  akses,  simbol,  atau  perforasi yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## Pasal  1  ayat  4  Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan Dokumen  Elektronik  adalah  setiap Informasi  Elektronik  yang  dibuat, diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau disimpan dalam bentuk analog, digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui Komputer atau Sistem Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses, simbol  atau  perforasi  yang  memiliki makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.
Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008
Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Protokol  internet  dilihat  dari  semua alat  bukti  tersebuat  adalah  sangat sulit  untuk  dimasukkan  kedalam klasifikasi  perundang-undangan  baik perdata  maupun  pidana  serta  juga Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan  yang  dijumpai  adalah protokol internet
hanyalah sekumpulan  angka  yang  dikenal internet  dan  tidak  dalam  bentuk tertulis  sehingga  Undang-Undang Nomor :
11  Tahun  2008  juga  tidak  mengatur tentang protokol internet. Dilihat dari segi  hukum  pidana  dan  perdata protokol internet tidak dapat diklasifikasikan  sebagai  surat  karena bukanlah berbentuk tertulis dan tidak dapat dibuktikan secara fisik, protokol  ini  hanya  dapat  dibuktikan jika jejak (trace) pengguna terlihat di jejaring  yang  telah  digunakan  oleh pengguna tersebut.
Persangkaan  dan  juga  keterangan saksi  serta  ahli,  juga  tidak  masuk klasifikasi protokol internet.
Sementara  yang  paling  mungkin adalah  petunjuk  tetapi  kalau  kita melihat  dari  pasal  188  KUHAP, Petunjuk  hanya  dapat  diperoleh  dari keterangan saksi, terdakwa dan surat. Apakah  protokol  internet  dapat diperoleh  dari  ketiga  hal  ini.  Hal  ini tentunya sangat sulit karena protokol internet  ini  tidak  ada  sertifikasi secara tertulis, sangat berbeda dengan ketika seseorang memperoleh KTP  atau  yang  sekarang  lebih dikenal dengan E-KTP, mereka tidak serta  merta  memperoleh  E-KTP dengan  otomatis,  ada  proses  dimana seseorang melakukan permohonan ke Kantor  Kecamatan  dan  akhirnya dengan  pengantar  dari  Ketua  RT, RW  akhirnya  diberikanlah  E-KTP hal  yang  sama  juga  terjadi  dengan tanda  pengenal  lain  seperti,  SIM, kartu BPJS dan sebagainya. Kesemua kartu identitas ini memiliki sumber  bukti  yang  jelas  sehingga dapat  diterima  di  depan  pengadilan. Sehingga  manakala  Hakim  bertanya tentang jati diri dari seorang terdakwa,  sering  penuntut  akan mengajukan  bukti  tersebut  hal  ini
sudah  umum  adanya.  Sedangkan ketika pelanggar tindak pidana dunia maya  melakukan  apa  yang  disebut dengan  carding,  hacking,  cracking, tidak  ada  pembuktiannya.  Ketika Hakim dipertunjukkan protokol internet  maka  harus  ada  keterangan para  ahli  dan  juga  bukti-bukti  lain. Keterangan  ahli  telematika  seperti Roy Suryo hanyalah sebagai pendukung dan bukan sebagai pembukti  yang  dapat  memastikan kalau  orang  tersebut  adalah  orang yang  sama  ketika  suatu  perbuatan pelanggaran hukum terjadi.
Bahkan  dalam  Undang-Undang tentang  Informasi  dan  Teknologi Elektronik  protokol  internet  tidak diatur,  sehingga  manakala  seseorang diajukan  maka  pembuktian  orang tersebut  adalah sangat  lemah bahkan bisa  dikatakan  sumir  karena  tidak diketahui  secara  jelas,  apakah  orang tersebut  yang  telah  memindahkan data atau informasi elektronik sehingga  terjadi  suatu  peristiwa hukum  sulit  dibuktikan  kebenaranya dan  hal  ini  dapat  dibuktikan  jika
protokol internetya diketahui
sementara hal ini belum diatur dalam perundang-undangan
manapun.
Seperti  kita  dapat  melihat  dalam
kasus  Prita  Mulyasari,  sebenernya jika  melihat  kasus pemindahan informasi  elektronik  berupa  e-mai; sehingga  akhirnya  terkirim  kerumah sakit tersebut, maka sebenerna pengakuan  saudari  Pritalah  yang menyebabkan seorang hakim berkesimpulan  Prita  yang  membuka kasus  tersebut,  sebaliknya  Prita sendiri tidak dapat dibuktikan bahwa Dia  yang  telah  mengirimkan  data atau informasi elektronik tersebut.

## Pemberantasan  Tindak  Pidana  Siber Teori Penanggulangan Kejahatan
Dalam  usaha  untuk  menanggulangi kejahatan  mempunyai  dua  cara  yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan reprensif (usaha sesudah  terjadinya  kejahatan).  Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :
1. Tindakan Preventif
Tindakan preventif adalah
tindakan  yang  dilakukan  untuk mencegah atau menjaga kemungkinan  akan  terjadinya kejahatan.  Menurut  A.  Qirom Samsudin  M,  dalam  kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan  lebih  baik  daripada
mendidik  penjahat  menjadi  baik kembali, sebab bukan saja
diperhitungkan  segi  biaya,  tapi usaha  ini  lebih  mudah  dan  akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.
Selanjutnya Bonger berpendapat cara  menanggulangi  kejahatan yang terpenting adalah :
1) Preventif kejahatan dalam  arti  luas,  meliputi
reformasi  dan  prevensi dalam arti sempit; 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi : a. Moralistik  yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral  seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat. b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan
kejahatan
meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai  penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain); 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap
kejahatan dengan berusaha menciptakan;
a. Sistem organisasi
b. Sistem  peradilan yang objektif
c. Hukum (perundang- undangan)  yang baik.
4) Mencegah kejahatan dengan  pengawasan  dan patrol yang teratur;
5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana
pokok dalam usaha prevensi  kejahatan  pada
umumnya.

## 2. Tindakan Represif
Tindakan Represif adalah segala tindakan  yang  dilakukan  oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.
Tindakan  Represif    terlebih menitikberatkan  terhadap  orang yang  melakukan  tindak  pidana, yaitu antara lain dengan
memberikan  hukum  (pidana)
yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan  ini  sebenarnya  dapat
juga dipandang sebagai pencegahan  untuk  masa  yang
akan datang. Tindakan ini meliputi  cara  aparat  penegak
hukum dalam melakukan
penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan  pidana,  pemeriksaan dipengadilan, eksekusi dan seterusnya  sampai  pembinaan narapidana.
Penanggulangan
kejahatan
secara  represif  ini  dilakukan juga  dengan  tekhnik  rehabilitas, meurut  Cressy  terdapat  dua
konsepsi  mengenai  cara  atau tekhnik rehabilitasi, yaitu :
1. Menciptakan sistem program  yang  bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini memperbsiki  antara  lain hukuman  bersyarat  dan hukuman kurungan.
2. Lebih  ditekankan  pada usaha agar penjahat dapat  berubah  menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman
dicarikan  pekerjaan  bagi terhukum  dan  konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak  menyesuaikan  diri dengan masyarakat.
Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus,  yaitu  suatu  usaha  untuk menekankan  jumlah  kejahatan  dengan memberikan hukuman
(pidana) terhadap pelaku kejahatan dan beruasaha  pula  melakukan  perbuatan dengan jalan memerbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan  bukan  hanya  tempat untuk  mendidik  narapidana  untuk  tidak
lagi  menjadi  jahat  atau  melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.
Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik- baiknya  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
1) Sistem  dan  perasi  kepolisian yang baik.
2) Peradilan yang efektif.
3) Hukum dan perundang- undangan yang berwibawa.
4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
5) Partisipasi  masyarakat  dalam penanggulangan kejahatan.
6) Pegawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan. 5 Penggunaan  ProtokolInternet  dalam Pemberantasan
Kasus Kriminal Kejahatan Siber.
Ada beberapa contoh kasus yang dapat disebutkan terkait dengan kejahatan  siber  dan  pemberantasan kejahatan siber.
1) Kasus Presiden JW vs MAA.
MAA  adalah  seorang  lulusan
SMP dan bekerja sebagai
5 Soejono D, Pnanggulangan kejahatan (Crime Prevention), Alumni,Bandung, 1976, hal.32
tukang tusuk sate diwarung sate Margani, depan PI. Yang ditahan  Bareskrim  Polri  atas tuduhan pornografi dan
penghinaan  dengan  melanggar pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 156  dan  157  KUHP,  pasal  27, 45, 32, 35, 36, 51 UU  ITE atas tindakannya mengunggah gambar  hasil  rekayasa  yang menunjukan Presiden JW beradegan seksual dengan mantan  presiden  MW  di  media sosial.  Sebetulya  aparat  dapat membuktikan bahwa  dia  adalah  seorang  yang telah melakukan penistaan dengan  jalan  media  internet melalui  protokol  internet  dan sebenarnya bukti dari kepolisian  adalah  lemah  karena protokol  internet  ini  belum diakui  keberadaannya  menurut sistim hukum di indonesia. Dan ketika  akhirnya  Presiden  JW mencabut  proses  hukum  yang terjadi  maka  tidaklah  terjadi suatu proses hukum dan ataupun pembuktian yang harus dilakukan  sehingga  kembali tindak  pidana  semacam  ini belum  mendapat  pengakuan
bahwa  tindak  pidana  semacam ini  dapat  dibuktikan  secara terang  jelas.  Kasus  ini  berakhir dengan dicabutnya gugatan
presiden JW kepada MAA.

## 2) Kasus RSP vs MS
Kasus  ini  menimpa  mantan Direktur Utama perusahaan penerbangan  di  Indonesia,  RSP yang didakwa melakukan pencemaran nama baik diakibatkan  oleh  email  yang dikirimnya ke Dewan Komisaris perusahaan penerbangan di Indonesia tersebut.  Kasus  bermula  saat RSP menjabat komisaris Utama dengan  tugas  melakukan  fungsi kontrol dan pengawasan terhadap  jalannya  perusahaan. RSP  menerima  pesan  email dengan seseorang tentang
adanya penyimpangan di perusahaannya  yang  dilakukan bahwahannya.  Email  itu  lalu diteruskannya  kepada  jajaran direksi untuk dilakukan verifikasi dan audit. Ternyata belakang RSP
dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada  Mei  2012  karena  dinilai
telah  melakukan  pencemaran nama  baik.  RSP  dikenakan pasal  45  ayat  1  UU  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus  ini  berakhir  dengan dijatuhkannya hukuman
percobaan kepada RSP.

## 3. Kasus MR vs Kr
Kasus  ini  bermula  ketika  MR menjalin hubungan asmara dengan  K  sehingga  Kr  meminta foto  bugil  dari  Kr  dan  dipenuhi, dikarenakan kemudian Kr menolak  meneruskan  hubungan dengan  MR  kemudian  MR akhirnya karena dendam menyebarkan foto tersebut dengan  nuansa  kebencian  dan permusuhan serta
mengikutsertakan  unsur  agama, yang  bertjuan  agar  Kr  dan suaminya  berpisah.  Penyebaran foto  tersebut  dilakukan  melalui sosial media dengan akun facebook.  Kasus  ini  berakhir dengan  dijatuhkannya  putusan pidana  penjara  4  tahun  dan  6 bulan serta denda Rp.10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah)
Banyak kasus lain yang berkaitan dengan dunia maya ini berhenti  ditengah  jalan  baik karena  pembuktian  akan  hal  ini adalah  sangat  tidak  jelas  dan hanya  berdasarkan  keterangan ahli.  Hal  ini  di  perparah  dengan minimnya aparat penegak hukum akan apa  yang dimaksud protokol  internet.  Secara  umum kesulitan  para  penyidik  untuk menjadikan  protokol  internet dan  juga  hal  ini  sekaligus menambah  permasalahan  dalam tindak  pidana  siber  yang  sejak awal kemunculannya sudah sangat  sulit  untuk  dilakukan penindakan.  Beberapa  alasan yang  menjadikan  tindak  pidana siber  sulit  untuk  dilakukan penindakan adalah :
1. Kecapatan operasional dan kapasitas penyimpanan  perangkat keras komputer membuat tindak pidana sangat sulit di deteksi (the operational  speeds  and storage capacity of computer hardware makes  criminal  activity very difficult to detect) 2. Aparat  penegak  hukum seringkali tidak memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk menangani tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan  pengolahan data  (law  enforcement officials  often  lack  the necessary
technical
expertise  to  deal  with criminal  activity  in  the data proessing
environment)
3. Banyak korban kejahatan komputer  telah  gagal untuk  membuat  rencana yang memungkinkan untuk menangani kejahatan komputer (many victims of computer  crime  have failed to create contingency plans to deal with computer crime)
4. Sekali tindak pidana telah  terdeteksi,  banyak perusahaan enggan untuk melaporkan tindak pidana  tersebut  karena takut terjadinya publisitas yang
merugikan, kehilangan goodwill, malu, hilangnya kepercayaan public kehilangan investor,  atau  dampak ekonomi  (once  criminal activity has been detected, many businesses  have  been reluctant to report criminal  activity  because
of fear of adverse publicty,  loss  of  public
confidence, investor loss, loss of goodwill, embrassesment,  loss  of confidence  investor  loss, or economic reprecussions). 6 Secara umum tindak pidana siber masih sangat sulit untuk dilakukan pemberantasan karena  hal  tersebut  dan secara  khusus  Undang- Undang ITE masih sangat memerlukan perubahan perbaikan, karena  masih  banyak
6 Grbiole Zeviar-Geese, The Sate of The Law on Cyberjuridiction and cybercrime on the Internet, http://www.gonzagajil.org/pdf/volume1/zeviar- Geese/Zeviar-Geese.pdf,retrieve.
cakupan  internet  yang belum terjangkau, penerapan  pasal  yang terkadang  tidak  dapat dan  alat  bukti  yang masih minim menjadikan seringnya pengajuan seseorang menjadi tersangka  dalam  tindak pidana siber dan kemudian ditingkatkan menjadi terdakwa, sangat sumir  dan  kurang  dapat dibenarkan,.  Kasus  yang menimpa mantan Direktur  Utama  Merpati Rudy Setyopurnomo yang didakwa melakukan  pencemaran nama  baik  diakibatkan oleh email yang dikirimkannya ke Dewan Komisaris Merpati, membuktikan bahwa aparat  penegak  hukum masih belum dapat mengklasifikasikan tindak  pidana  siber  yang patut  untuk  dilakukan penyidikan dan tidak patut. Dan akhirnya
sampai  putusan  kasasi,
tidak  ada  satupun  pasal dikenakan  untuk  mantan Dirut  Merpati,  karena tindakan  tersebut  bukan pencemaran  nama  baik, karena  pelaporan  yang merupakan  fungsi  dari direktur  sebagai  organ perseroan  Direksi  yang berkewajiban untuk melaporkan  setiap  ada tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan
oleh bawahannya. Bahwa kemudian si
pelapor merasa ada indikasi pencemaran nama baik, tentunya dapat diberikan kesempatan pada pemeriksaan internal perusahaan  dan  tidak memenuhi klasifikasi pencemaran nama baik.
D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Masih banyak pelanggaran pidana dalam hak atas kekayaan intelektual  dalam  dunia  maya yang tidak terjamin oleh Negara.
b. Pengguna  dunia  maya  masih terlindungi  di  indonesia  dengan
minimnya ketentuan yang mengatur  hal  ini  dan  peaturan yang  masih  melindungi  hal yang  berada  di  permukaan  dan belum  menyentuh  hal  yang berada pada paparan isi.
c. Masih  diperluakan  upaya  yang lebih mendalam untuk melakukan  kajian  akan  hal  ini dalam melakukan pemberantasan kejahatan siber. d. Kejahatan siber semakin merajarela  dengan  upaya  yang sia-sia  dari  aparat  khususnya mengenai penerbitab segala bentuk  peraturan  yang  sama sekali  tidak  menyentuh  tindak pidana  itu  sendiri.  Contohnya  : pembentukan  peraturan  tentang hate speech, bagaimana mungkin  hate  speech  ini  diatur dalam  peraturan  sendiri  yang seharusnya  dimasukkan  dalam rancangan  ketentuan  pidana yang  menyeluruh  atas  tindak pidana dunia maya.
e. Masih terpencar-pencarnya
ketentuan yang mengatur kejahatan  siber  menyebabkan pemerintah  smakin  sulit  untuk mengadakan  pengaturan  dan penindakan. Diharuskan adanya
kodefikasi  akan  hal  ini  selama ini hanya berdasarkan yurisprudensi yang masih
sangat sedikit.
2. Saran-saran
1. Pemerintah  masih  perlu  untuk menyelesaikan perubahan Undang-Undang
Telekomunikasi bersama dengan DPR  secara  lebih  cepat  tetapi lebih  mampu  menyelesaikan  hal ini  dengan  penuh  pendalaman akan esensi dari protokol internet ini.
2. Para  aparat  penegak  hukum diharapkan  untuk  lebih  mampu menelaah  pengertian  protokol internet  dan  istilah  lain  dalam dunia  maya  secara  lebih  tepat
sehingga mereka dapat mengambilnya sebagai alat bukti dan bilamana perlu mengkorelasasikan dengan undang-undang lain
yang memungkinkan  mereka  untuk melakukan penindakan sehingga dapat ditindak lanjuti oleh aparat kejaksaan.
3. Upaya  penindakan  yang  sering diklasifikasikan  sebagai  upaya pengelakan  terhadap  tindakan
tindakan pidana seseorang, harus  disikapi  secara  lebih mendalam.  Sering  seseorang yang sebenarnya telah melakukan  tindak  pidana  dan  di bully  di  sosial  media  kemudian melakukan counter dengan Undang-Undang  ITE.  Sehingga hal  ini  menjadi  alat  untuk menutupi  tindak  kejahatan  itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Wahid dan Muhammad Habib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Refika Aditama, Bandung
D. Soedjono, 1976, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention) ,Alumni,
Bandung.
Emma Nurita, Cyber Notary,
Pemahaman Awal Dalam konsep pemikian, Refika, Bandung.
Grbiole Zeviar-Geese, The State of The Law on Cyberjurisdiction and Cybercrime on the Internet
M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika,
Jakarta,.
R. Setiawan, 1992, Aneka Masalah
Hukum dan Hukum Acara Perdata , Cet
I, Alumni, Bandung.
R. Subekti. 1995, Hukum Pembuktian,
Pradnya Paramita, Jakarta.
Sigid Suseno, 2012, Yuridiksi
Tindak/Pidana Siber, Refika Aditama ,
Bandung
Widodo, 2009, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, CV. Aswaja
Pressindo, Yogyakarta.

## Peraturan Perundangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Perdata Undang-Undang Noor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik