INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 15113-15129 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Indeks Index Kepuasan Masyarakat Dengan Mediasi Tingkat Inflasi Di Provinsi Gorontalo
Asral Kelvin Sahrain
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Email: calvino@iaingorontalo.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Untuk menganalisis pengaruh variabel Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (2) Untuk menganalisis pengaruh variabel Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Tingkat Inflasi di Provinsi Gorontalo, (3). Untuk  menganalisis pengaruh variabel Kenaikan Tingkat Inflasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat di provinsi Gorontalo (4). Untuk menganalisis  pengaruh  variabel  Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar  Minyak  terhadap  Indeks  Kepuasan Masyarakat  dimediasi  Tingkat  Inflasi  di  provinsi  Gorontalo  Hasil  pengujian  Hipotesis  pertama menunjukkan  bahwa  Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar Minyak  berpengaruh  positif    positif  dan  signifikan terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat, kedua Kenaikan Harga bahan Bakar minyak berpengruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Inflasi di provinsi Gorontalo, ketiga Tingkat Inflasi berpengaruh Positif terhadap  Indeks  Kepuasan  Masyarakat    dan  yang  kempat  yakni  Kenaikan  bahan  bakar  minyak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Index Kepuasan masyarakat dengan dimediasi tingkat inflasi di provinsi Gorontalo. Selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, kenaikan harga BBM turut dipengaruhi oleh faktor internal. Sebagaimana dituliskan di atas, pemerintah harus membayarkan hingga Rp 502 triliun untuk memberikan subsidi BBM dan kompensasi energi bagi masyarakat Kata kunci : Kenaikan harga BBM, Inflasi dan Indks Kepuasan Masyarakat

## Abstract
This research aims to: (1). To analyze the influence of the fuel price increase variable on the Community Satisfaction Index (2) To analyze the influence of the fuel oil price increase variable on the inflation rate in  Gorontalo  Province,  (3).  To  analyze  the  influence  of  the  Inflation  Rate  Increase  variable  on  the Community Satisfaction Index in Gorontalo province (4). To analyze the influence of the variable Oil Fuel Price Increase on the Community Satisfaction Index mediated by the Inflation Level in Gorontalo province. The results of testing the first hypothesis show that the Oil Fuel Price Increase has a positive and significant effect  on  the  Community  Satisfaction  Index,  secondly  the  Oil  Fuel  Price  Increase  has  a  positive  and significant effect. on the Inflation Level in Gorontalo province, thirdly, the Inflation Level has a positive effect on the Community Satisfaction Index and the fourth, namely the increase in fuel oil, has a positive and significant effect on the Community Satisfaction Index mediated by the inflation rate in Gorontalo province. Apart from being influenced by external factors, the increase in fuel prices is also influenced by internal factors. As written above, the government must pay up to IDR 502 trillion to provide fuel and energy subsidies for the community
Keywords: Increase in fuel prices, inflation and community satisfaction index

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  suatu  negara  yang  memiliki  ketersediaan  sumberdaya (resources) yang memadai dan layak didayagunakan, baik itu berupa sumberdaya manusia, sumberdaya  alam,  dan  sumberdaya  teknologi.  Dikaji  dari  sisi  sumberdaya  alam  yang tersedia, Indonesia patut bersyukur. Salah satu hasil alam yang potensial adalah minyak bumi, ini artinya hasil alam berupa minyak bumi jika dikelola dan didayagunakan secara baik dan  optimal  akan  menjadikan  negara  ini  sebagai  pengekspor  neto  (net  exporter).  Akan tetapi  apa  yang  terjadi  di  lapangan,  bahwa  sebaliknya  Indonesia  belum  mampu mendayagunakan  sumberdaya  alamnya,  khususnya  minyak  bumI.  secara  baik.  Hal  ini dikarenakan  masih  lemahnya  effort  sumberdaya  manusia  yang  berkepentingan  dalam melakukan  pengelolaan  dan  mendayagunakan  sumberdaya  minyak  bumi  tersebut. Berkenaan  dengan  posisi  Indonesia  sebagai  negara  kaya  sumber  minyak,  dan pendayagunaannya,  Sri-Edi  Swasono  (2005)  dari  hasil  telaahnya  menyatakan  bahwa: “Negara -negara Pengekspor Minyak (OPEC), ternyata tidak mampu mengelola kekayaan alamnya dengan baik. Bahkan dalam perminyakan bangsa ini harus prihatin dan sedih di cap sebagai  yang jorok ini. Memang rasa-rasanya benar bahwa selama ini tidak bosan- bosannya pemerintah demi pemerintahan di negara kita Krisis BBM yang terjadi di negara Indonesia,  yang  diindikasikan  oleh  kesulitan  masyarakat  dalam  mendapatkan  BBM  dan ditandai  pula  dengan  adanya  kenaikan  harga  BBM  yang  signifikan,  sesungguhnya membebani kehidupan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apabila
ditelaah lebih lanjut tentang peta penghidupan masyarakat Indonesia secara nasional, maka jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun berada di atas 37 juta, khususnya sejak tahun 1999 hingga 2003 (Tabel 1). Adanya krisis demi krisis, dari mulai krisis moral, krisis moneter, krisis  ekonomi,  hingga  kristal  (krisis  total)  ternyata  memperlemah  kondisi  perekonomian bangsa Indonesia, dan juga menimbulkan jumlah penduduk miskin yang memprihatinkan di negara ini.
Seiring dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah diumumkan pada Konferensi Pers Presiden Joko Widodo dan Menteri Terkait Perihal Pengalihan Subsidi BBM pada Sabtu (03/09), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus melakukan penghitungan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022.
Hal ini mengingat harga ICP yang terus bergerak naik ataupun turun. Sebelumnya melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi tiga kali lipat. Dalam hal ini, kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari Rp77,5 triliun ke Rp149,4 triliun, serta untuk listrik dari Rp56,5 triliun naik ke Rp59,6 triliun. Kemudian, kompensasi untuk BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun dan kompensasi untuk listrik dari semula Rp0 menjadi Rp4 1triliun.“Sehi ngga, total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, dan listrik itu mencapai Rp502,4 triliun,” ungkap Menkeu pada  kesempatan  tersebut.Lebih  lanjut  Menkeu  menjelaskan,  angka  Rp502,4  triliun  ini dihitung  berdasarkan  dari  rata-rata  ICP  yang  bisa  mencapai  US$105/barel  dengan  kurs Rp14.700/US$, serta volume Pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kilo liter dan volume Solar bersubsidi yaitu 17,44 juta kilo liter.Namun, jika harga ICP turun ke US$90/barel hingga  Desember  2022  maka  rata-rata  satu  tahun  ICP  Indonesia  masih  mencapai US$99/barel. Kalaupun harga ICP turun hingga di bawah US$90/barel maka keseluruhan tahun rata-rata ICP Indonesia masih di US$97/barel.
Dengan perhitungan ini, angka kenaikan subsidi dari Rp502 triliun masih akan tetap naik.  Menjadi  Rp653  triliun  jika  harga  ICP  adalah  rata-rata  US$99/barel.  Sedangkan  jika harga ICP di US$85/barel sampai Desember 2022 maka kenaikan subsidi menjadi Rp640 triliun. Definisi Inflasi Salah satu peristiwa modern yang sangat penting dan yang
Inflationary  gap  timbul  karena  adanya  golongan – golongan  masyarakat  tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang – barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi  rencana  pembelian  barang – barang  yang  didukung  dengan  dana.  Golongan masyarakat  seperti  ini  mungkin  adalah  pemerintah  sendiri,  yang  berusaha  memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit dalam
anggaran  belanjanya  yang  dibiayai  dengan  mencetak  uang  baru.  Golongan  tersebut mugkin juga pengusaha – pengusaha swasta yang menginginkan untuk investasi – investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit dari bank. Golongan tersebut biasa pula serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi anggota – anggotanya melebihi kenaikan produktifitas buruh.
Teori  Strukturalis  Teori  mengenai  inflasi  yang  didasarkan  atas  pengalaman  di negaranegara Amerika latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran 19 (rigdities) dari struktur perekonomian negara – negara sedang berkembang. Menurut Boediono (1998), karena inflasi dikaitkan dengan faktor – faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor – faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang. Mengenai teori strukturalis ini ada 3 hal yang perlu ditekankan : a. Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara – negara yang sedang berkembang. b. Ada asumsi bahwa jumlah uang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga – harga tersebut. Dengan kata lain, proses inflasi tersebut bisa berlangsung terus hanya apabila jumlah uang beredar juga bertambah  terus.  Tanpa  kenaikan  jumlah  uang  proses  tersebut  akan  berhenti  dengan sendirinya. c. Faktor – faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100 % struktural. Sering dijumpai bahwa keterangan – keterangan tersebut disebabkan oleh kebijakan harga atau moneter pemerintah sendiri. Definisi Jumlah Uang Beredar Perekonomian membahas mengenai uang, dimana uang akan dibedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar (Sukirno, 1994: 281). Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan 20 diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas.  Dengan  demikian  mata  uang  dalam  peredaran  sama  dengan  uang  kartal.  Uang beredar adalah semua jenis uang yang berada didalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata  uang  dalam  peredaran  ditambah  dengan  uang  giral  dalam  bank – bank  umum. Pengertian  uang  beredar  atau  money  supply  dibedakan  menjadi  tiga  pengertian,  yaitu dalam arti sempit , dalam arti luas dan dalam arti lebih luas.
Uang Beredar Dalam Arti Sempit (M1) Pengertian M1 bahwa uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran bisa diperluas dan mencakup alat – alat  pembayaran  yang  “mendekati”  uang,  misalnya  deposito  berjangka  dan  simpanan tabungan pada bank – bank atau dapat diartikan pula sebagai uang kartal ditabah dengan uang giral (Boediono, 1998: 3 – 4). M1 = C + DD dimana: M1 : Jumlah uang beredar C : Currency (Uang Kartal) DD : Demand Deposits (Uang Giral) Seperti halnya dengan definisi uang  beredar  dalam  arti  paling  sempit  yaitu  uang  kartal,  maka  uang  giral  disini  hanya
mencakup  saldo  rekening  koran/giro  milik  masyarakat  umum  yang  disimpsn  di  bank, sedangkan  saldo  rekening  koran  milik  pemerintah  pada  bank  atau  bank  sentral  tidak dimasukkan dalam definisi uang giral. Satu hal lagi yang penting untuk dicatat mengenai uang  giral  ini  adalah  21  bahwa  yang  dimaksud  disini  adalah  saldo  atau  uang  milik masyarakat yang masih ada di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk membayar atau berbelanja. Uang Beredar dalam Arti Luas (M2) Pengertian uang beredar dalam arti luas disebut juga sebagai likuiditas moneter. Uang beredar dalam arti luas (M2) diartikan sebagai M1 ditambah dengan deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank – bank, karena perkembangan M2 ini juga mempengaruhi perkembangan harga, produksi dan keadaan ekonomi pada ummumya (Boediono, 1998: 5 – 6). M2 = M1 +TD + SD dimana : TD : Time Deposits ( Deposito Berjangka) SD : Saving Deposits (Saldo Tabungan) Definisi M2 yang berlaku umum untuk semua negara tidak ada, karena hal – hal khas masing – masing  negara  perlu  dipertimbangkan.  Di  Indonesia,  M2  biasanya  mencakup  semua deposito  berjangka  dan  saldo  tabungan  dalam  rupiah  pada  bank – bank  dengan  tidak tergantung besar kecilnya simpanan tetapi tidak mencakup deposito berjangka dan saldo tabungan dalam mata uang asing . 2.2.3. Uang Beredar Dalam Arti Lebih Luas (M3) Definisi uang beredar dalam arti luas adalah M3, yang mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan, besar kecil, rupiah atau mata uang asing milik penduduk pada bank atau lembaga  keuangan  non  bank.  Seluruh  deposito  22  berjangka  dan  saldo  tabungan  ini disebut uang kuasi atau quasi money (Boediono, 1998: 6) M3 = M2 + QM dimana : QM = Quasi Money Di negara yang menganut sistem devisa bebas (artinya setiap orang boleh memiliki dan memperjual – belikan devisa secara bebas), seperti Indonsia, memang sedikit sekali perbedaan antara deposito berjangka dan saldo tabungan dalam rupiah dan deposito berjangka  dan saldo tabungan dalam  dolar. Setiap kali membutuhkan rupiah dolar bisa langsung menjualnya ke bank, atau sebaliknya. Dalam hal ini perbedaan antara M2 dan M3 menjadi tidak jelas. Deposito berjangka dan saldo tabungan dolar milik bukan penduduk tidak termasuk dalam definisi uang kuasi.
Kepuasan masyarakat merupakan harapan yang harus diwujudkan sebagai bentuk pelayanan dan tugas pemerintah, sesuai dengan ekspektasi terhadap kinerja Pemerintah yang  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat.  pelayanan pemerintah  perlu  untuk  terus  diukur  dan  dibandingkan,  Salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. Lebih lanjut dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum  penyusunan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Pelayanan  Instansi  pemerintah
menyebutkan, “Sasaran dari Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat pencapaian kinerja unit  pelayanan  instansi  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.” Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Melihat hal diatas maka penulis mengambil judul dalam penelitian ibi “Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Dengan Mediasi Tingkat Inflasi Di Provinsi Gorontalo”

## METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu penelitian
Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Provinsi  Gorontalo,  yang  dimulai  sejak  peneliti melakukan pengumpulan data dan berakhir dengan penyusunan laporan penelitian Metode dan Desain Penelitian
Penelitian ini adalah Desain  kuantitatif dengan analisis yang digunakan adalah analisis Structural  Equation  Modeling  (SEM)  dengan  bantuan  software  Smart  PLS  3.1.  SEM merupakan teknik analisis multivariat yang merupakan gabungan antara analisis faktor dan analisis jalur (path Analisis). Analisis faktor digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas suatu  instrumen  (skala  pengukuran)  sedangkan  analisis  jalur  digunakan  untuk  menguji hubungan antar variabel.
Pemilihan Analisis data SEM dengan menggunakan metode PLS (Partial Least Square) dilakukan  dengan  pertimbangan  antara  lain:  metode  PLS  tidak  mensyaratkan  distribusi terntentu,  metode  PLS  dapat  digunakan  pada  model  pengukuran  reflektif  dan  model pengukuran  Normatif  dan  metode  PLS  dapat  digunakan  pada  model  yang  kompleks. Sehingga  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  maka  peneliti  memilih  analisis  data  SEM dengan menggunakan metode PLS pada penelitian ini.

## Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi  merupakan  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  objek/subjek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005).  Menurut Hendryadi (2019:162-163) Terdapat dua jenis Populasi yaitu :
a. Populasi Terbatas (Finite Population) adalah populasi yang dapat dihitung jumlahnya. Namun,  terkadang  populasi  terbatas  sangat  besar,  sehingga  dapat  diperlakukan sebagai populasi tak terbatas untuk kesimpulan statistik (generalisasi).
b. Populasi Tak Terbatas adalah populasi yang tidak memungkinkan peneliti menghitung jumlah populasi secara keseluruhan. Populasi seperti ini disebut tak terbatas atau tak terhingga.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Di provinsi Gorontalo
2. Sampel
Pengambilan sampel menggunakan rumus lemeshow karena jumlah populasi yang tidak diketahui, maka dari itu digunakan rumus lemeshow [1],
2 1 /2 2 (1 ) Z P P n
d  − − = Keterangan,
n  = Jumlah sampel
2 1 2 z  − = Z adalah skor pada 1 2  − tingkat kepercayaan p = Estimasi proporsinya
d = Presisi yang digunakan
Karena  jumlah  populasinya  tidak  diketahui.  Maka  diperlukan  tabel  tingkat  kepercayaan untuk  menentukan  besar  sampel  penelitian.  Terdapat  3  tingkat  kepercayaan/c onfidence yang bisa digunakan, yakni 90% (1,645), 95% (1960), dan yang paling tinggi 99% (2,576) Lemeshow et al. (1990:2). Kemudian agar bisamenentukan nilai p (1-p) bisa dilihat melalui tabel:
Tabel 1.2 Nilai P dan P*(1-p) P P*(1-p) 0,5 0,25 0,4 0,24 0,3 0,21 0,2 0,16 0,1 0,09
Sumber : Lemeshow et al. (1990:2)
Berikutnya  peneliti  memilih  nilai  P  0,5  dalam  menentukan  jumlah  sampel.  Lemeshow (1990:2) menyatakan “ choosing 0.5 for P in the formula for sample size will always provide enough observations ”. Menggunakan nilai P 0,5 sudah cukup memenuhi persyaratan untuk
menentukan  besaran  sampel.  Presisi  yang  digunakan  adalah  0,1  (d).  Berdasarkan  rumus lemeshow, dihasilkanlah perhitungan sebagai berikut:
2
2 1, 96 0, 5(1 0, 5) 0,1 n  − = 2 2 1, 96 0, 5(0, 5) 0,1 n  = 3,8416 0, 25 0, 01 n  = 0,9604 96, 04 0, 01 n = =
Sehingga didapatkan hasil sampel 96,04. Dari hasil tersebut dibulatkan dan menjadi 97 atau 100 sampel.
Jika disesuai dengan teori yang dikemukakan oleh parah ahli mengenai jumlah sampel yang digunakan dalam model SEM seperti.
1. Hoelter  [2]  berpendapat  bahwa  untuk  aplikasi  model-model  structural  dibutuhkan sampel minimal sebesar 200 observasi.
2. Hair et al. [3] merekomendasikan ukuran sampel minimal berkisar antara 100 sampai 150.
3. Bentler dan Chou [4] merekomendasikan jumlah sampel  yang harus  dipenuhi untuk estimasi SEM ialah 5 kali parameter yang akan diestimasi.
4. Chin [5] merekomendasikan bahwa idealnya untuk analisis spesifikasi model SEM antara 200-800 ukuran sampel.
5. Byrne [6] merekomendasikan sampel minimal yang dapat diterima untuk estimasi SEM ialah 100.
6. Kline [7] menyatakan jumlah sampel yang digunakan untuk estimasi SEM ialah >200.
7. Pendapat  lain  dikemukakan  Hair et  al  [8]  bahwa  ukuran  sampel  minimal  yang direkomendasikan berkisar 100-300 dalam pendugaan SEM.
Selanjutnya,  pada  PLS-SEM  Chin  [4]  menyatakan  minimal  ukuran  sampel  yang digunakan  PLS-SEM  ialah  30-100  ukuran  sampel.  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa ukuran sampel minimal yang digunakan PLS-SEM lebih kecil dari SEM.
Karena  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  PLS-SEM  maka  jumlah  sampel yang akan di gunakan berkisar antara 30-100 sampel. Hal ini karena dalam pemodelan SEM- PLS  metode  yang  digunakan  sudah  bersifat  robust  sehingga  jumlah  sampel  sebesar  30 sampel sudah representative dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi semakin semakin banyak jumlah sampel maka model yang akan dihasilkan akan lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Estimasi parameter dan evaluasi model struktural

## 1. Menentukan Koefisien parameter
Berdasarkan hasil estimasi  pada Tabel 4.9  seluruh nilai  loading faktor untuk setiap indikator sudah ≥ 0.5, sehingga semua indikator untuk setiap variabel laten sudah valid. Selanjutnya menentukan koefisien parameter γ dapat dilihat pada Tabel 4.9
Tabel 2. Koefisien parameter  Variabel Laten Koefisien Parameter T Statistics P- Value Harga bahan bakar → inflasi 0.211 2.015 0.030 Harga Bahan Bakar → index Kepuasan Masyarakat 0.400 2.544 0.010 Inflasi → index Kepuasan Masyarakat 0.671 5.851 0.010 Inlasi * Kenaikan Harga Bahan Bakat → Index Kepuasan Masyarakat 0.256 1.771 0.060
Berdasarkan  Tabel  4.9  pengaruh  dan  hubungan  antar  variabel  dapat  dijelaskan sebagai berikut untuk menjawab hipotesis.

## 2. Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis dalam melakukan pengujian hipotesis, dalam penelitian ini dilakukan uji T.  Kriteria  penerimaan  dan  penolakan  hipotesis  yang  digunakan  dalam  penelitian menggunakan uji T.
Hipotesis penelitian dapat diterima jika nilai t hitung (t statistik ) lebih dari t tabel tingkat kesalahan  1.659.  Berikut  ini  merupakan  nilai  dari  t  hitung  (t statistik )  berdasarkan path Coefficient yang dihasilkan dari analisa sesuai table 5.
a. Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar  Minyak  berpengaruh  Positif  terhadap  Tingkat  Inflasi  di Provinsi Gorontalo
Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dengan Tingkat Inflasi sebesar 0,211 dengan nilai t-statistik sebesar 2.015 > 1,985 (t-tabel), pada taraf signifikansi α =5% demikian juga denga nilai p-value  sebesar  0,030  >  0,05  yang  menyatakan  bahwa  Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar Minyak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Tingkat Inflasi di Provinsi Gorontalo
b. Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar  Minyak  berpengaruh  Positif  terhadap  Index  Kepuasan Masyarakat di Provinsi Gorontalo
Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyakdengan Index Kepuasan Masyarakat  sebesar  0.400 dengan nilai t-statistik  sebesar 2,544 > 1,985 (t-tabel), pada taraf signifikansi α =5% demikian juga denga nilai p-value sebesar 0,010 > 0,05 yang menyatakan bahwa Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat di Provinsi Gorontalo
c. Inflasi berpengaruh Positif terhadap Index Kepuasan Masyarakat di Provinsi Gorontalo Koefisien parameter  jalur yang  diperoleh  dari hubungan antara variabel  Tingkat Inflasidengan Index Kepuasan Masyarakat  sebesar  0,212 dengan nilai t-statistik  sebesar 5,851 > 1,985 (t-tabel), pada taraf signifikansi α =5% demikian juga denga nilai p-value sebesar  0,010  >  0,05  yang  menyatakan  bahwa  Tingkat  Inflasiberpengaruh  Positif  dan tidak signifikan terhadap Kepuasan Masyarkat di ProvinsiGorontalo. Jika menggunakan taraf signifikan 10% maka Variabel ini akan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Masyarakat.
d. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak berpengaruh Positif dimediasi oleh Tingkat Inflasi terhadap Index Kepuasan Masyarakat di Provinsi Gorontalo
Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak yang dimediasi oleh Tngkat Inflasi terhadap Index Kepuasan Masyarakat  sebesar  1.771 dengan nilai t-statistik  sebesar 1,345 < 1,985 (t-tabel), pada taraf signifikansi α =5% demikian juga denga nilai p-value sebesar 0,060 > 0,05 yang menyatakan bahwa Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Kepuasan Masyarkat di ProvinsiGorontalo

## Hasil Penelitian
1. Pengaruh  Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar  Minyak  terhadap  Tingkat  Inflasi  di ProvinsiGorontalo.
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  ditemukan  bahwa  Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar Positif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat  Inflasidi  Provinsi  Gorontalo.  Hasil  uji  tersebut mengandung  makna  bahwa  Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar  Minyak  memiliki  pengaruh terhadap Tingkat Inflasi.
Faktor yang mempengaruhi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dibagi menjadi dua macam yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi politik yang tidak stabil, manajemen  sumber daya yang buruk dan tidak adanya perencanaan secara terstruktur dalam penyediaan bahan bakar minyak. Sementara dari faktor eksternal pada
umumnya yakni terjadi kelangkaan bahan bakar minyak dan tingginya harga bahan bakar mintyak dunia, dan beberapa  potensi lainya. Faktor eksternal itu sendiri meliputi kondisi perekonomian  dunia.

## 2. Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Index Kepuasan Masyarakat di ProvinsiGorontalo
Hasil  uji  hipotesis  pengaruh  Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar  Minyak    terhadap  Index Kepuasan  Masyarakat  mengemukakan  bahwa  Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar  Minyak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyakdengan Index Kepuasan Masyarakat
KEPMENPAN  Nomor  63  tahun  2003  tentang  pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik  menyebut  bahwa,  “Ukuran  keberhasilan  penyelenggaraaan  pelayanan ditentukan  oleh  tingkat  kepuasan  penerimaan  pelayanan.  Kepuasaan  pelayanan  dicapai apabila  penerima  layanan  memperoleh  pelayanan  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  dan diharapkan”. Oleh karena  itu, setiap penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Index Kepuasan  Masyarakat  Unit  Pelayanan  Instansi  Pemerintah  menyebutkan  Indeks  Index Kepuasan  Masyarakat  adalah:  “Data  dan  informasi  tentang  tingkat  Index  Kepuasan Masyarakat  yang  diperoleh  dari  hasil  pengukuran  secara  kuantitatif  dan  kualitatif  atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.”
Berdasarkan  beberapa  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Index  Kepuasan Masyarakat merupakan perasaan yang muncul sesuai dengan ekspektasi terhadap kinerja yang  diharapkan  melalui  terpenuhinya  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat.  Index Kepuasan Masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Sedangkan Indeks Index Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi mengenai tingkat Index Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil pengukuran dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang sesuai antara harapan dan kebutuhan  mereka.    Perubahan  Indeks  Index  Kepuasan  Masyarakat  Index  Kepuasan Masyarakat  terhadap  kinerja  pelayanan  pemerintah  perlu  untuk  terus  diukur  dan dibandingkan.  Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengukur  Index  Kepuasan Masyarakat  terhadap  pelayanan  pemerintah  adalah  dengan  menggunakan  Indeks Kepuasan  Masyarakat.  Lebih  lanjut  dalam  keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara (KEPMENPAN) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum penyusunan Indeks Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah menyebutkan, “Sasaran dari Indeks  Index  Kepuasan  Masyarakat  adalah  tingkat  pencapaian  kinerja  unit  pelayanan instansi pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.”  (KEPMENPAN, 2017). Adapun pada beberapa tahun terakhir Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum penyusunan Indeks Index Kepuasan Masyarakat terus diperbaharui dengan berbagai latar belakang perubahan yang dapat dilihat sebagai berikut:
Keputusan  MENPAN  KEP/16/M.PAN/2/2014  tentang  pedoman  Umum  Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menjadi PERMENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Index Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan alasan perubahan sebagai berikut:
a. Belum mengacu pada UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan.
b. Ruang  lingkup  IKM  belum  selaras  dengan  Komponen  Standar  Pelayanan.  Hasil  dari perubahan ke Permenpan No. 16 Tahun 2004 dapat.
c. Penyelenggaraan  pelayanan  menggunakan  metode  dan  teknik  IKM  yang  disesuaikan dengan kebutuhan.
d. Skor  Index  Kepuasan  Masyarakat  dalam  angka  kuantitatif  dapat  dikonversikan  dalam bentuk kualitatif (sangat baik, baik, kurang baik, dan buruk)
PERMENPANRB  No.  16  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Survei  Index  Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik menjadi PERMENPANRB No. 14 Tahun  2017  tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Index  Kepuasan  Masyarakat  Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan alasan perubahan sebagai berikut:
e. Permenpan No, 16 Tahun 2014 tidak  mengatur teknis operasional  pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
f. Metode pengolahan data hasil survei belum ditentukan, sehingga tidak ada keseragaman hasil survei.
g. Penentuan jumlah sampel responden belum diatur
Hasil  survei  belum  dipublikasikan.  Berdasarkan  beberapa  perubahan  peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai Survei Index Kepuasan Masyarakat di atas  dapat disimpulkan bahwa upaya  tersebut terus dilakukan agar terlaksananya survei Index Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh suatu pelayanan dengan hasil pengukuran yang optimal, terbuka, obyektif dan efektif.
Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya
suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur survei Index Kepuasan Masyarakat terdiri dari  9  unsur  yaitu  persyaratan,  sistem,  mekanisme  dan  prosedur,  waktu  penyelesaian, biaya/tarif,  produk  spesifikasi  dan  jenis  pelayanan,  kompetensi  pelaksana,  perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, sarana dan prasarana.
Hasil  dari  pengukuran  terhadap  14  indikator  Indeks  Index  Kepuasan  Masyarakat sebagai  berikut:  (a)  prosedur  pelayanan  nilai  IKM  sebesar  77,07  dengan  kategori  baik, (b)Persyaratan  pelayanan  nilai  IKM  sebesar  77,83  dengan  kategori  Baik,  (c)  Kejelasan petugas pelayanan nilai IKM sebesar 69,83 dengan kategori Baik, (d) Kedisiplinan petugas pelayanan nilai IKM sebesar 77,33 dengan kategori Baik, (e) Tanggung jawab petugas nilai IKM sebesar 75,17 dengan kategori Baik,(f) kemampuanpetugas pelayanan dengan nilai IKM sebesar 66,83 dengan kategori baik, (g) Kecepatan pelayanan nilai IKM sebesar 71,17 dengan kategori Baik, (h) Keadilan mendapatkan pelayanan nilai IKM sebesar 78,60 dengan kategori Baik, (i) kesopanan dan keramahan petugas nilai IKM sebesar 75,18 dengan kategori baik, (j) Kewajaran biaya.

## Indikator Inflasi
Bank  sentral  juga  menyebutkan  bahwa  indikator  inflasi  yakni  berdasarkan international best  practice, antara  lain  Indeks  Harga  Perdagangan  Besar,  Indeks  Harga Besar, Indeks Harga Produsen, Deflator Produk Domestik Bruto, dan Indeks Harga Aset.
1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah  harga  transaksi  yang  terjadi  antara  penjual  atau  pedagang  besar  pertama  dan pembeli atau pedagang besar berikutnya. Transaksi ini terjadi dalam skala besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.
2. Indeks Harga Produsen  (IHP)  Indikator ini mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan.
3. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) Indikator ini menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.
4. Indeks Harga Aset Indeks ini mengukur pergerakan harga aset, antara lain properti dan saham  yang  dapat  dijadikan  indikator  adanya  tekanan  terhadap  harga secarakeseluruhan.

## Kepuasan Masrakat
Variabel kepuasan masyarakat adalah variabel yang akang di ukur Berdasarkan prinsip pelayanan  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  Keputusan  Menteri  PAN  Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003  28  tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.
Berikut tabel untuk menjelaskan jalur analisis sesuai dengan hipotesis yang diajukan penelitian

## SIMPULAN
1. Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar  Minyak  berpengaruh  Positif  terhadap  Tingkat  Inflasi  di Provinsi Gorontalo
Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dengan Tingkat Inflasi sebesar 0,211 dengan nilai t-statistik sebesar 2.015 > 1,985 (t-tabel), pada taraf signifikansi α =5% demikian juga denga nilai p-value  sebesar  0,030  >  0,05  yang  menyatakan  bahwa  Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar Minyak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Tingkat Inflasi di Provinsi Gorontalo
2. Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar  Minyak  berpengaruh  Positif  terhadap  Index  Kepuasan Masyarakat di Provinsi Gorontalo
Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyakdengan Index Kepuasan Masyarakat  sebesar  0.400 dengan nilai t-statistik  sebesar 2,544 > 1,985 (t-tabel), pada taraf signifikansi α =5% demikian juga denga nilai p-value sebesar 0,010 > 0,05 yang menyatakan bahwa Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat di Provinsi Gorontalo
3.Inflasi berpengaruh Positif terhadap Index Kepuasan Masyarakat di Provinsi Gorontalo
Koefisien  parameter  jalur  yang  diperoleh  dari  hubungan  antara  variabel  Tingkat Inflasidengan Index Kepuasan Masyarakat  sebesar  0,212 dengan nilai t-statistik  sebesar 5,851 > 1,985 (t-tabel), pada taraf signifikansi α =5% demikian juga denga nilai p-value sebesar  0,010  >  0,05  yang  menyatakan  bahwa  Tingkat  Inflasiberpengaruh  Positif  dan tidak signifikan terhadap Kepuasan Masyarkat di ProvinsiGorontalo. Jika menggunakan taraf signifikan 10% maka Variabel ini akan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Masyarakat.
4 Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak berpengaruh Positif dimediasi oleh Tingkat Inflasi terhadap Index Kepuasan Masyarakat di Provinsi Gorontalo
Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak yang dimediasi oleh Tngkat Inflasi terhadap Index Kepuasan Masyarakat  sebesar  1.771 dengan nilai t-statistik  sebesar 1,345 < 1,985 (t-tabel), pada taraf signifikansi α =5% demikian juga denga nilai p-value sebesar 0,060 > 0,05 yang menyatakan bahwa Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Kepuasan Masyarkat di Provinsi Gorontalo

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianus, Fery dan Amelia Niko. 2005. “Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia
Periode 1997:3 – 2005:2” Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 11 No. 2, agustus 2006
Arifin dan Syamsul. 1998. “Efektifitas Kebijakan Suku Bunga dalam rangka Stabilisasi Rupiah di  masa  Krisis”.  Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan.  Edisi  Desember,  Bank Indonesia, Jakarta.
Baye, Michael R. 2003. Managerial Economics and Business Strategy. Mc. Graw-Hill. New York Badan Pusat Statistik. “ Data Inflasi dan IHK”, www.bps.go.id .
Branson, William H. 1989. Macroeconomics Theory And Policy. Third Edition. Harper & Row, Publishers,  Singapore.  Dumairy.  1997.  Perekonomian  Indonesia.  Penerbit  Erlangga. Jakarta.
Gujarati, D. 1995. Basic Econometrics, 3rd . Eds, Mc Graw-Hills Int Eds H, Rafika Dwi. 2013. “Menyikapi Permasalahan Kenaikan Harga BB”. PUSAT DATA & PENELITIAN Unit Kajian Dan Penelitian HMI MPO FE UII, Jogyakarta.
Joseph,  C,  Hartawan,  A  dan  Mochtar,  F.  1999.  “Kondisi  dan  Respon  Kebijakan  Ekonomi Makro  selama Krisis Ekonomi 1997- 1998”. BuletinEkonomi Moneter dan Perbankan.
Edisi September 1999, Bank Indonesia, Jakarta.
Lemeshow, S., Jr., Hosmer, W. D., Klar, J., and Lwanga, K. (1990). Adequacy of Sample Size in Health Studies. John Wiley & Sons Ltd: England.
Hoelter JW. 1983. The analysis of covariance structures: Godness-of-fit indices. Sosiological Methods and Research, 11,325-344.
Hair et al. 1998. Multivariate Data Analysis: with Reading. Fourth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
Bentler and Chou. 1987. Partical issues in structural modeling. Sosiological Methods and Research, 16(1), 238-246.
Chin WW. 2000. Partial Least Squares for Researcher: An Overview and Prosentation of Recent Advances Using the PLS Approach.
Byrne BM. 2001. Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications and Programing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
Kline RB. 2005. Princple and Practice of Structural Equation Modeling, 2edition.  London: Guidford Press.
Hair et al. 2006. Multivariate Data Analysis. Sixth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
Suandi.  2019. Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Suci Agustina. 2013. Jurnal Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (Studi Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorKEP/25/M.PAN/2/2004 di Kantor Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)
Sugiyono, 2018. Metode Penelitian. ( Yogyakarta : FPTK)
Sugiyono. (2013). Metode kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta: Alfabeta.
Sugi  Rahayu  (2017) Pengaruh  Motivasi  Berprestasi  dan  Pengawasan  terhadap  Kualitas Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta
Suryani,  &  Hendryadi.  (2015). Metode  riset  kuantitatif  teori  dan  aplikasi  pada  penelitian bidang Manajemen dan Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Sujarwo. 2019. Motivasi Berprestasi Sebagai Salah Satu Perhatian Dalam Memilih Strategi Pembelajaran
Usuatun  Hasanah  (2021) Pengaruh  Motivasi  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Aparatur Pemerintah  Dalam  Pengelolaan  Ktp  Elektronik  Di  Kantor  Camat  Kecamatan  Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo
Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif,Kualitatif, Dan Penelitisn Gabungan. Jakarta: Kencana
Zaini  Rohmad.  2017. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Kepuasan  Masyarakat  Dalam
Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan Zulkifli. 2017. Pengaruh Budaya Kerja dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar