## SUKU ANAK DALAM BATIN 9 DAN KONFLIK SERIBU HEKTAR LAHAN SAWIT ASIATIC PERSADA 1
Dwi Wulan Pujiriyani* & Widhiana Hestining Puri*
Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract: This paper seeks to explore the case of conflict within palm oil plantation-local people partnership involving SAD Batin 9 group with palm oil company. Bungku village was the site chosen to take this issue comprehensively.The expansion ofpalm oil plantationshave led totheloss ofliving territoryto developtheir social system. Conflictsarisenot onlyverticalbut alsohorizontal. Amongst the Inner SAD 9 itself, each fighting for its sovereignty emerged. SAD groups which were impover- ished by imbalanced control structure eventually have to deal with a part of their own group which slowly became part of the new ruling capital group. The palm oil skipper that came from a group of local residents as well as newcomers were the form of the emerging plantation power. In the context of adverse incorporation, they were part of the group that get benefit from the presence of palm oil plantation. Involvement or integration of this group in the oil business scheme has allowed them to accumulate new capital sources. This group could accumulate greater profits from palm-oil they collect from small farmers. Key words: Suku Anak Dalam, palm oil, conflict, partnership
Intisari Intisari Intisari Intisari Intisari: Tulisan ini berupaya untuk menelusuri kasus konflik kemitraan perkebunan dengan masyarakat yang melibatkan kelompok SAD Batin 9 dengan perusahaan sawit. Desa Bungku merupakan lokasi yang dipilih untuk bisa memotret persoalan ini secara komprehensif. Ekspansi perkebunan sawit telah menyebabkan masyarakat kehilangan kawasan hidup untuk mengembangkan sistem sosial mereka. Konflik yang muncul tidak saja bersifat vertikal melainkan horizontal yaitu konflik yang terjadi diantara sesama kelompok SAD Batin 9 yang masing-masing memperjuangkan kedaulatannya. Kelompok-kelompok SAD yang dimiskinkan oleh struktur penguasaan yang tidak seimbang ini, pada akhirnya juga harus berhadapan dengan bagian dari kelompok mereka yang ternyata secara perlahan telah menjadi bagian dari kelompok penguasa kapital baru. Para juragan sawit yang berasal dari kelompok penduduk lokal dan juga pendatang merupakan wujud alih rupa dari kuasa perkebunan yang muncul. Dalam konteks adverse incorporation, mereka inilah yang menjadi bagian dari kelompok yang diuntungkan dengan kehadiran sawit. Keterlibatan atau integrasi kelompok ini dalam skema bisnis sawit, telah memungkinkan mereka untuk mengakumulasi sumber-sumber kapital baru. Kelompok yang satu ini bisa mengakumulasi keuntungan yang lebih besar dari sawit-sawit yang mereka kumpulkan dari petani kecil.
Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci: Suku Anak Dalam, Sawit, konflik, kemitraan

## A. Pengantar
“Masyarakat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi menerima kebun sawit seluas 1.000 hektar dari PT Asiatic Persada, grup perusahaan Wilmar Interna- tional, yang diharapkan bisa mengangkat kesejah-
teraan mereka. Selama kredit pengelolaan kebun sawit itu belum lunas, kira-kira selama lima tahun, setiap kepala keluarga akan menerima uang hasil kebun sekitar Rp750 ribu per bulan, setelah kredit lunas, pendapatan per kepala keluarga bisa dua kali lipat”, (Media Swara, 17 Juni 2010).
Konflik perkebunan dengan komunitas lokal atau masyarakat adat adalah satu dari sekian persoalan konflik agraria di Indonesia yang tercatat sebagai persoalan yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang terus meningkat. Seperti dikutip oleh Saturi (2013), akar konflik
1 Ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim riset sistematis Jambi (Bambang Suyudi, Tanjung Nugroho, Deden Dani Saleh, Heru Purwandari, Dwi Wulan Pujiriyani, Widhiana Hestining Puri) yang dilaksanakan pada 13-23 September 2011.
* Staf pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Dwi Wulan P & Widhiana HP: Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik .....: 122-141
di sektor perkebunan terutama disebabkan oleh tingkat konversi hutan menjadi sawit yang menyebabkan deforestasi yang sangat parah. Sumatera dan Kalimantan adalah dua wilayah yang memiliki karakteristik konflik serupa ini dimana ekspansi kawasan hutan luas yang dija- dikan perkebunan sawit menyisakan konflik berupa klaim komunitas lokal atau masyarakat adat dengan negara maupun perusahaan. Laju investasi perkebunan sawit telah memperkuat tekanan terhadap lahan.
Berbagai penelitian yang telah dilakukan me- nunjukkan bahwa konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan pengelola perkebunan yang terjadi akibat ekspansi perkebunan sawit, jamak berawal dari pengingkaran terhadap kebe- radaan komunitas lokal atau masyarakat adat yang telah turun temurun mencari penghidupan di tanah-tanah yang telah diubah menjadi ka- wasan perkebunan. Mengacu pada Djuweng dan Dove dalam Julia (2009), aspek yang paling tam- pak dari relasi antara masyarakat adat dengan negara adalah penyangkalan terhadap kesahihan posisi/keberadaan yang satu terhadap yang lain. 2 Negara tidak mengakui keberadaan masyarakat adat dan sementara itu masyarakat adat juga tidak mengakui klaim negara terhadap tanah leluhur mereka. Tanah yang merupakan hal fundamen- tal bagi hampir seluruh kelompok masyarakat adat dan masyarakat lain yang bergantung kepa- da hutan, merupakan kunci perdebatan dalam isu perkebunan kelapa sawit. Pada saat dimana banyak kelompok masyarakat adat harus tinggal di tanah yang sama untuk beberapa generasi, hak-hak mereka terhadap tanah tersebut juga tidak jelas dalam hukum Indonesia (Marti, 2008).
Sementara itu White (2009) menyebutkan bahwa sebagian besar ekspansi sawit di Indone- sia dan beberapa negara lainnya dilakukan di ta- nah-tanah luas yang penguasaannya tidak (be- lum) dilindungi oleh hukum yang mengatur hu- bungan-hubungan hak milik pribadi, tetapi mempunyai status tanah ‘publik’ atau ‘negara’. 3 Tanah-tanah ini memberi penghidupan bagi jutaan petani dan pengguna hutan di bawah be- ragam kedudukan hubungan tidak resmi dan semi-resmi atau ‘adat’, individu atau kolektif. Hal ini pada kenyataannya berdampak luas pada mata pencaharian penduduk di pedesaan. Status kepe- milikan tak resmi dan tidak pasti, dimana banyak petani dan pengguna hutan mengusahakan la- han ini, membuat mereka rentan. Di banyak ne- gara dimana proyek-proyek biofuel berkembang, ada keprihatinan luas tentang pelanggaran serius baik terhadap hak atas tanah dan hak asasi, dengan banyaknya ketidakberesan dalam cara mendapatkan tanah serta cara memperlakukan petani yang dilakukan oleh perusahaan modal besar. Banyak terjadi kasus penipuan dalam pro- ses pengadaan lahan, seperti skema inti-plasma dimana penduduk menyerahkan tanah adat mereka dan hanya sebagian kecil diantaranya yang dikembalikan, pengambilalihan lahan tanpa sepengetahuan masyarakat setempat dan penye- waan tanah dengan harga yang sangat rendah. 4 Hal serupa juga ditegaskan oleh Colchester (2006) yang dalam penelitiannya mengenai dam- pak ekspansi perkebunan kelapa sawit di Lam-
2 Lebih lanjut lihat Julia. 2009. “Pembangunan untuk Siapa? Implikasi Jender Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Perempuan Dayak Hibun di Kalimantan Barat, Indonesia. Dalam Jurnal Tanah Air , Edisi Oktober-Desember, hal 194-235.
3 Tulisan merupakan respon yang dilakukan penulis terhadap Instruksi Presiden No 1 Tahun 2006 untuk menyediakan 27 juta ha lahan yang disebut “tanah hutan yang tidak produktif untuk ditanami kelapa sawit, tebu, jagung dan jarak pagar untuk penyediaan biofuel.
4 Hal ini salah satunya dilakukan oleh perusahaan Daewoo Logistics Korea yang menyewa tanah seluas 1 juta hektar dengan harga 6 milyar $. Lebih lanjut lihat Ben White. 2009. “Laba dan Kuasa Dicat Warna Hijau: Catatan Mengenai Biofuel, Agribisnis dan Petani”. Dalam Jurnal Tanah Air , Edisi Oktober-Desember, hal 238-257.
pung, Kalimantan, dan Padang, menyebutkan bahwa konflik berawal dari masyarakat yang merasa ditipu oleh perusahaan. Mereka merasa dijebak dalam kesepakatan dan janji-janji palsu. Beberapa penyimpangan yang ditengarai terjadi antara lain: hak ulayat tidak diakui; perkebunan kelapa sawit dibangun tanpa perizinan dari pe- merintah; informasi tidak diberikan kepada komunitas; kesepakatan untuk mufakat tidak dirundingkan; pemuka adat dimanfaatkan un- tuk memaksakan penjualan tanah; pembayaran kompensasi tidak dilaksanakan; keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan; kebun untuk petani tidak dibagikan atau dibangun; petani dibebani dengan kredit yang tidak jelas; kajian mengenai dampak lingkungan terlambat dila- kukan; lahan tidak dikelola dalam waktu yang ditentukan, penolakan masyarakat ditekan mela- lui kekerasan dan pengerahan aparat; serta pelanggaran hak asasi manusia serius. 5
Dalam konteks ekspansi sawit yang terjadi di Sumatra atau secara spesifik di Jambi, McCharty (2011) memunculkan konsep ‘ inclusion ’ dan ‘ adverse incorporation. ’ Dalam hal ini, kehadiran sawit telah mengintegrasikan masyarakat lokal dan mengubah pola hidup subsistennya untuk kemudian terintegrasi dalam sebuah rantai ko-
moditas global. Jebakan kemiskinan adalah pot- ret yang pada akhirnya muncul. Keterlibatan mereka dalam skema kemitraan dengan perke- bunan baik melalui PIR Trans maupun KKPA, pada kenyataannya tidak sepenuhnya mampu menjawab harapan tentang kemakmuran dan pengentasan kemiskinan. Sawit mendatangkan kemakmuran bagi sebagian dan sekaligus juga menghadirkan kemiskinan bagi yang lain. Kemis- kinan tidak terjadi karena mereka tidak bisa mengambil bagian dalam proses transformasi agraria yang ada, tetapi karena keterlibatan me- reka dalam sebuah skema yang tidak mengun- tungkan ( inclusion on disanvantageous term). Berbagai proses yang mensubordinasikan masya- rakat terjadi dari mulai: status tanah plasma yang tidak jelas, tidak adanya komitmen pihak per- kebunan untuk menjalankan pola kemitraan dengan baik, elite lokal yang memanfaatkan ke- sempatan dengan mengintimidasi masyarakat untuk menjual tanahnya, kurangnya kontrol pro- ses dan kelembagaan dan sebagainya. Pada akhirnya yang terjadi adalah sebagian masyarakat lokal tetap miskin dan banyak yang justru kehi- langan tanahnya.
Hal serupa juga dimunculkan oleh Fortin (2011) dalam kasus ekspansi sawit yang terjadi di Sanggau, Kalimantan Barat. Transformasi agraria yang terjadi seiring dengan masuknya sawit, telah menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi sebagian orang dan kemis- kinan yang kronis bagi sebagian yang lain. Ske- ma intiplasma yang diperkenalkan sebagai model pengembangan pertanian telah menyebabkan penyingkiran dan ketimpangan akses terhadap tanah. Diferensiasi pedesaan melalui mekanisme intiplasma telah memungkinkan sebagian orang berhasil mengakumulasi kapital dan memperluas produksi serta penguasaannya sementara seba- gian yang lain terpaksa harus tersingkir tanpa kompensasi dan keberlanjutan kebun plasmanya. Petani terjebak pada rantai hutang yang tidak
5 Hal ini menunjukan bahwa masyarakat adat Indonesia secara sistematis tersingkir dari warisan leluhur mereka (tanah, hutan, sumber penghidupan dan budaya) oleh perkebunan kelapa sawit tanpa menghargai hak dan kepentingan mereka. Walaupun konstitusi Indonesia bertujuan untuk melindungi hak masyarakat adat, sejumlah kebijakan dan hukum memungkinkan hak tersebut diabaikan ‘demi kepentingan nasional’. Bahkan ketika perundingan dengan masyarakat terjadi, mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengatakan ‘tidak’ atas pengambil-alihan tanah mereka, dan tidak pernah diberitahukan bahwa hak- hak mereka dihapuskan dalam proses pembangunan perkebunan. (Lebih lanjut lihat Colchester, et al. 2006. Prom- ised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Im- plication for Local Communities and Indigenious People . Eng- land: Forest People Programme (FPP); Bogor: Perkum- pulan Sawit Watch).
Dwi Wulan P & Widhiana HP: Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik .....: 122-141
bisa terselesaikan. Transformasi dari mode produksi subsistensi ke komoditas produksi telah memicu tersubordinasinya kelompok petani dari pasar komoditas yang pada akhirnya menyebab- kan tereleminasinya kelompok petani akibat pro- ses industrualisasi yang terjadi. Kehadiran sawit telah memicu terjadinya tranformasi agraria, dan memunculkan pola inclusion, exclusion dan adverse incorporation yang ditandai dengan perubahan kepemilikan aset-aset pertanian dari kelompok miskin serta distribusi sosial kekuasa- an di daerah pinggiran yang berlangsung dalam proses yang lebih panjang. Salah satu aspek kunci dalam adverse incorporation adalah relasi petani plasma yang seringkali tidak memahami kewajiban, resiko dan kesempatan ketika mereka menandatangani kontrak pertanian dengan perusahaan sawit dimana relasi produksi yang terjadi biasanya sangat monopolistik dan mono- psonistik. Terlebih lagi melalui kerjasama KUD dan KKPA, petani plasma tidak bisa mengetahui keuntungan yang diperoleh dengan transparan.
Kelindan persoalan akibat ekspansi perke- bunan monokultur dan perubahan status ka- wasan hutan salah satunya terekam jelas dalam konflik Suku Anak Dalam Batin 9 dengan PT Asiatic Persada sebagai perusahaan pemegang HGU. Hamparan sawit yang pada awalnya da- tang dengan sebuah janji tentang kemakmuran bagi komunitas lokal yang selama ini dengan setia telah menggantungkan kehidupannya pada kemurahan hutan ternyata harus dibayar mahal dengan berbagai persoalan dari mulai tumpang tindih klaim penguasaan tanah sampai peming- giran dan  penggusuran. Hutan Jambi yang kaya, pada kenyataannya justru membawa petaka per-
soalan yang tidak ada habisnya. 6 Bagi masyarakat SAD, sawit merupakan komoditas pertanian baru yang berbeda dengan penghidupan mereka sela- ma ini yang berbasis pada hutan. Cerita tentang ‘emas hijau’ bagi masyarakat SAD adalah bagian dari skema internasionalisasi pertanian yang me- nempatkan mereka dalam satu lingkar bisnis rak- sasa dimana mereka dipaksa untuk keluar dari produksi tanaman pangan tradisional dan meng- gantikannya dengan kewajiban untuk tunduk pada eksploitasi dalam bentuk kontrol atas lahan, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya.
Ekspansi perkebunan sawit merupakan ba- gian dari skenario kapitalisme yang bisa dilekat- kan dengan pyramid of sacrif ise dari Berger (1982:xiv-xvii). Standar kehidupan material yang tinggi atau kesejahteraan yang ditawarkan dalam skema bisnis sawit telah menempatkan tanah- tanah yang kini menjadi hamparan kebun sawit itu menjadi lahan perebutan dari mereka yang mengklaim sebagai pemilik sah dan merasa pal- ing berhak untuk mengambil manfaat penuh dari tanah-tanah tersebut. Tulisan ini lebih lanjut akan membahas persoalan konflik yang muncul akibat ekspansi perkebunan sawit melalui potret pemberian 1000 hektar lahan sawit dari PT Asiatic
6 Hutan di Jambi sebagaimana dicatat Handini (2005:135), memang telah mengalami perubahan signifikan pada beberapa dasawarsa terakhir. Pembukaan dan eksploi- tasi hutan untuk berbagai kepentingan yang meningkat sejak tahun 1970-an membuat wilayah hutan di Jambi semakin
berkurang. Pengembangan wilayah transmigrasi, pene- bangan liar, dan perubahan peruntukan hutan telah mere- duksi kuantitas serta kualitas lingkungan hutan. Bohmer (1998:1-3) dalam Prasetijo (2011:18) menambahkan bahwa pada tahun 1970 lingkungan alam di Jambi sebenarnya sudah mulai berubah drastis sejak adanya program pembukaan hutan untuk lahan hutan produksi (HTI), pemukiman transmigrasi, pengembangan pertanian dan perkebunan, serta proyek peningkatan infrastruktur. Kegiatan-kegiatan ini berdampak pada terjadinya kebakaran hutan yang tidak terkontrol serta pembukaan hutan dilakukan terus menerus, sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di dataran rendah Jambi. Proyek transmigrasi berikut proyek- proyek pendukung lainnya, seperti perkebunan sawit, pemukiman, dan jalan, mempengaruhi perubahan lingkungan di dataran rendah Jambi secara luas. Proyek-proyek terse- but mengubah fungsi hutan, dari hutan primer ke kawasan perkebunan dan pemukiman secara cepat.
Persada sebagai pihak operasional perkebunan dengan masyarakat SAD Batin 9. Seperti halnya program transmigrasi besar-besaran pada tahun 1974 yang telah meminggirkan keberadaan mere- ka, saat ini ekspansi perkebunan sawit pun dengan cepat telah mengambil hutan yang sela- ma ini menjadi sumber penghidupan mereka. Kasus pemberian 1000 hektar lahan sawit sebe- narnya bisa dikatakan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena begitu banyaknya kasus sengketa yang muncul akibat banyak tanah yang dikonversi menjadi perke- bunan sawit. Sengketa tanah adat ini pada kenyataannya juga berkembang terkait pola kemitraan perkebunan kelapa sawit.

## B. Wajah Perkebunan Sawit di Kabupaten Batang Hari
Sawit memang layak disebut sebagai ‘emas hijau’ karena keuntungan yang ditawarkan dari bisnis komoditi yang satu ini memang benar- benar menggiurkan. Di Indonesia sendiri, sawit merupakan salah satu produksi perkebunan terbesar. Sampai saat ini Indonesia masih me- nempati posisi teratas sebagai negara produsen minyak kelapa sawit (CPO) terbesar dunia, dengan produksi sebesar 19,4 juta ton pada 2009. Sektor minyak kelapa sawit Indonesia memang mengalami perkembangan yang berarti, hal ini terlihat dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang terus bertambah yaitu menjadi 7,3 juta hektar pada 2009 dari 7,0 juta hektar pada 2008. Sedangkan produksi minyak sawit (crude palm oil/CPO) terus mengalami peningkatan dari ta- hun ke tahun dari 19,2 juta ton pada 2008 me- ningkat menjadi 19,4 juta ton pada 2009. Sementara total ekspornya juga meningkat, pada 2008 tercatat  sebesar 18,1 juta ton kemudian menjadi 14,9 juta ton sampai dengan September 2009. Dalam 10 tahun terakhir luas areal per- kebunan kelapa sawit di Indonesia terus mening-
kat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,7% per tahun dari hanya seluas 3.902 ribu ha pada 1999 meningkat menjadi 7.321 ribu ha tahun 2009.
Produk minyak sawit di Indonesia meningkat dengan pesat sejalan dengan peningkatan luas- nya areal perkebunan kelapa sawit tersebut. Kela- pa sawit merupakan tanaman penghasil minyak yang berperan penting dalam perekonomian dunia, baik sebagai bahan baku industri dalam negeri maupun diekspor. Pada saat ini tanaman kelapa sawit di Indonesia diusahakan oleh perke- bunan pemerintah, swasta, dan perkebunan rakyat. Dalam lima tahun terakhir, kelapa sawit terus berkembang menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Kue konsumsi minyak kelapa sawit mentah di pasar minyak nabati glo- bal pun terus meningkat. 7 Minyak kelapa sawit telah menjadi bahan baku yang sangat penting bagi berbagai industri makanan, komestik dan yang terbaru sebagai sumber energi. 8
Perkembangan pesat perkebunan kelapa sawit dimulai pada akhir tahun 1980-an, ketika perkebunan besar swasta (PBS) mulai masuk ke sektor perkebunan dan pengolahan minyak kela- pa sawit dalam jumlah besar. Sebelumnya perke- bunan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan
7 Itaibnu. 2011. Merawat Emas Hijau.www.bakti.org. Diakses 24 November 2011
8 Jika dirunut dari jejak historisnya, kelapa sawit pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1911, dibawa oleh Adrien Hallet yang berkebangsaan Belgia. Empat pohon sawit pertama dibawa dari Congo untuk kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor untuk melihat kecocokannya dengan iklim dan tanah di Indonesia. Hasil perkembang- biakan dari tanaman induk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal perkebunan sawit pertama di Sumatra, SOCFINDO yang masih ada hingga hari ini. Benih induk dari Kebun Raya Bogor ini jugalah yang kemudian dibawa ke Malaysia sebagai awal perkebunan kelapa sawit di Ma- laysia. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indone- sia, pada masa-masa awal sesungguhnya relatif lambat. Baru pada tahun 1980-an terjadi ‘booming’ kelapa sawit hingga hari ini permintaan terus meningkat.
Dwi Wulan P & Widhiana HP: Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik .....: 122-141
milik negara (PBN). Sejalan dengan harga Crude Palm Oil yang terus meningkat maka selain per- kebunan swasta besar, maka petani kecil mulai menanam kelapa sawit. Semula kebun sawit milik rakyat dibangun dalam skema inti plasma dengan perkebunan besar baik swasta maupun milik negara sebagai inti, namun kemudian per- kebunan rakyat (PR) semakin berkembang dilu- ar skema inti plasma. Saat ini PBS mendominasi luas areal perkebunan sawit di Indonesia. Pada tahun 2009 dari total areal perkebunan kelapa sawit nasional seluas 7.077 ribu ha, sekitar 3.501 ribu ha (49,47%) diusahakan oleh perkebunan besar swasta (PBS), sedangkan 2.959 ribu ha (41,80%) diusahakan oleh perkebunan rakyat (PR) dan selebihnya 617 ribu ha (8,73%) adalah milik PBN. 9
Dalam skema bisnis sawit di Indonesia, Suma- tera merupakan salah satu wilayah yang tercatat memiliki luasan perkebunan yang paling besar yaitu sebesar 4.280.094 ha atau 76,46% dari to- tal areal perkebunan kelapa sawit nasional. Tidak mengherankan kalau gerak industri sawit di wilayah ini begitu masif. 10 Kebijakan tingkat lokal maupun nasional mengarahkan Sumatera seba- gai pemasok energi alternatif terbarukan yang berasal dari biofuel sawit. Master plan MP3EI menyatakan bahwa koridor ekonomi sumatera diarahkan sebagai Sentra Produksi dan Pengo- lahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional. Kegiatan ekonomi utama di 11 daerah pusat ekonomi diarahkan pada produksi  kelapa sawit,
salah satunya adalah Jambi. Untuk Propinsi Jam- bi sendiri, kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang sangat dominan dengan luas lahan 574,514 ha. Hal ini didukung dengan pro- gram Pemerintah Daerah Propinsi Jambi yaitu “Pengembangan Kelapa Sawit Sejuta Hektar”. Saat ini tidak kurang dari 30-an perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah ini. Sawit dapat dite- mukan di di tujuh kabupaten yaitu Batanghari, Muaro Jambi, Bungo, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Barat dan Tebo.
Sawit memang tidak pernah datang tanpa cerita. Masifnya ekspansi kebun sawit yang ter- jadi di Jambi pada kenyataannya hadir bersama wacana krisis ketahanan pangan lokal serta benih-benih pemicu ekskalasi konflik yang terus memanas. Menurut catatan Yayasan SETARA, perkebunan kelapa sawit di propinsi Jambi yang mencapai 480.000 Ha hingga tahun 2008 telah banyak melahirkan konflik sosial yang 99 konflik sosial diantaranya, tidak pernah selesai sampai saat ini. Upaya-upaya penyelesaian yang muncul pun pada dasarnya tidak permanen sehingga tidak mengherankan jika kemudian konflik bisa muncul kembali dengan mudah. Lemahnya penataan ruang bagi areal-areal yang diperun- tukkan bagi perkebunan kelapa sawit juga dituding sebagai salah satu pemicu semakin menurunya areal-areal pangan lokal milik masya- rakat. Banyak areal padi milik masyarakat yang telah berganti menjadi kebun sawit dan diusaha- kan baik oleh perkebunan besar kelapa sawit mau- pun oleh masyarakat sendiri.
Kabupaten Batanghari juga merupakan salah satu wilayah Propinsi Jambi yang juga memiliki cerita tentang perkebunan sawit. Sawit meru- pakan komoditi tanaman perkebunan terbesar di wilayah ini dengan produksi utama di kecamatan Bajubang sebanyak 76,43 persen. Ada beberapa perkebunan besar yang beroperasi di wilayah ini seperti dapat dicermati dalam tabel berikut ini:
9 Pada periode 1999-2009, pertumbuhan luas areal perkebunan besar negara hanya relatf kecil yaitu meningkat rata-rata 1,73% per tahun. Sedangkan pertumbuhan terbesar terjadi pada perkebunan rakyat yang mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata 12,01% per tahun. Sementara perkebunan besar swasta meningkat rata-rata sekitar 5,04% per tahun.
10 www.datacon.co.id diakses 14 november 2011, INDUSTRI PALM OIL DI INDONESIA, Novem- ber 2009

## 128 Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013

## Tabel. 1. Pelaku Usaha di Kabupaten Batanghari

## Sumber: www.regionalinvestment.com
Kehadiran perkebunan-perkebunan besar di Kabupaten Batanghari bukan tanpa masalah. Kehadiran mereka pada kenyataannya telah menciptakan berbagai macam bentuk konflik. Seperti dicatat oleh Persatuan Masyarakat Kor- ban Perkebunan Sawit (2009), ratusan bahkan ribuan hektar tanah, lahan dan kebun masyara- kat telah di rampas oleh perusahaan perkebunan, terutama perusahaan perkebunan besar. Kasus- kasus yang terjadi di PT. Sawit Jambi Lestari, PT. Sacona Persada PT. Sawit Desa Makmur, PT. Maju Perkasa Sawit, PT. Jammer Tulen dan PT. Asiatic Persada yang berada dibawah bendera Asiatic Persada Group/Wilmar Group merupa- kan salah satu bukti betapa berkuasanya perusa- haan perkebunan besar. Dalam hal ini, Peme- rintah Daerah Kabupaten Batanghari dipandang kurang bisa mengambil sikap tegas untuk ber- pihak pada rakyatnya. Kehadiran perusahaan telah banyak menimbulkan kerugian fatal, baik bagi rakyat maupun bagi Negara. Ada beberapa indikasi pelanggaran yang teridentif ikasi dianta- ranya: membuka lahan perkebunan sawit dengan mengambil tanah, lahan dan kebun milik masyarakat secara paksa; memperluas kebun (kelebihan luasan HGU) hingga mencaplok ta- nah milik warga; menelantarkan lahan-lahan inti dan plasma dalam waktu yang cukup lama; serta tidak membayar pajak kepada negara.

## C. Kesejahteraan Semu: Berkah Tandan Sawit di Desa Bungku
Desa Bungku merupakan salah satu potret desa di wilayah Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari yang mengalami perubahan akibat ekspansi perkebunan sawit. 11 Kekhasan desa Bungku ini seperti beberapa desa lain di Keca- matan Bajubang, adalah pohon sawit yang men- jadi primadona tak hanya di kebun, tetapi juga ditanam sebagai peneduh dan tanaman peka- rangan. Desa Bungku memang tercatat sebagai salah satu desa yang memiliki potensi di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Untuk per- kebunan sawit sendiri, desa ini memiliki perke- bunan seluas seluas 50.000 hektar yang penge- lolaan terbesarnya berada di pihak swasta.
Sebelum sawit menjadi primadona, konon Desa Bungku merupakan daerah hutan rawa yang lebat. Dengan jumlah penduduk yang masih terbilang sedikit, sebuah sungai yang melintas wilayah perkampungan menjadi salah satu media transportasi yang sangat berperan pada saat itu. Desa Bungku masa lalu hanya didiami oleh beberapa kelompok suku yang sering disebut Suku Anak Dalam (SAD). 12 Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat dari luar desa Bungku yang mulai mengetahui bahwa hutan desa Bungku menyimpan banyak pundi- pundi yang berasal dari ‘kayu bulian’. Kayu bulian inilah yang pada akhirnya membawa banyak pendatang masuk ke desa Bungku untuk
Nama Perusahaan Komoditi Jenis Produksi PT Adora Mas Sumatra Plantation Perkebunan Kelapa sawit
PT Cipta Prasasti Lestari
Perkebunan Kelapa sawit TBS (Tandan Buah Segar
PT Citra Quinta
Perkebunan Kelapa sawit TBS PT Angso Duo Sawit Sejahtera Industri Pengolahan Kelapa sawit menjadi
CPO dan inti kernel
CPO dan inti sawit
PT Asiatic Persada Perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya TBS, CPO dan INRI PT Berkat Jaya Pangestu
Perkebunan sawit dan pengolahannya TBS, CPO, dan INRI
11 Mengacu pada data Kantor Camat Bajubang, 2005, Desa Bungku memiliki luas 40.000 ha dengan jumlah penduduk 5782 jiwa dan jumlah kk 1589. Desa ini secara administratif di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pompa Air, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Durian Luncuk, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Singkawang dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Markandang.
12 Suku Anak Dalam yang mendiami desa Bungku adalah SAD yang berasal dari daerah Sumatera Selatan dan daerah Bukit Dua Belas yang membentuk satu kelompok dengan jumlah 10 keluarga.
Dwi Wulan P & Widhiana HP: Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik .....: 122-141
mengambil kayu-kayu tersebut. Kayu bulian ada- lah komoditas pertama yang membawa peru- bahan di desa ini. Jalan-jalan mulai diperkeras untuk jalan mobil para penebang kayu agar mereka dapat membawa keluar kayu mereka. Beberapa tahun kemudian setelah kayu bulian mulai habis dan tidak ada yang dimanfaatkan lagi, para penebang kayu pun meninggalkan hu- tan yang sudah gundul begitu saja dan masuklah perusahaan kelapa sawit mengambil alih penge- lolaan lahan hutan untuk dijadikan lahan perke- bunan kelapa sawit. Masuknya perusahaan sawit telah menjadi magnet yang menarik banyak war- ga dari luar untuk datang dan tinggal di desa Bungku. 13
Potret kejayaan sawit terlihat jelas dari kontra- diksi yang terekam di desa ini. Desa yang notabe- ne berada di daerah pedalaman yang cukup terpencil ini, ternyata menunjukan perkem- bangan yang cukup memukau. Rumah berjajar rapi di sepanjang jalan desa yang sudah diper- keras dengan aspal. Rumah-rumah tipe kelas menengah yang berdiri megah dengan desain- desain modernnya dapat dijumpai dengan mu- dah di desa ini. Polesan cat berwarna terang tam- pak menambah elegan tampilan rumah-rumah yang mungkin bisa disebut sebagai ’istana’ para juragan sawit ini. Rumah-rumah panggung yang seringkali digambarkan sebagai romantisme klasik dari rumah-rumah penduduk asli di bumi Sumatera, tidak lagi dijumpai di desa ini. Pa- rabola terlihat bertengger menghias di hampir setiap atap rumah di desa ini. Parabola tampak- nya memang sudah tidak lagi menjadi simbol status sosial melainkan sudah menjadi kebu- tuhan wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Pa-
rabola juga sudah menjadi satu paket kebutuhan primer dengan generator yang menjadi nadi kehi- dupan di desa ini.
Letak desa yang agak terpencil tampaknya juga tidak menjauhkan desa Bungku dari penga- ruh gaya hidup perkotaan yang konsumtif. Sepe- da motor berbagai jenis merek tampak berlalu lalang di sepanjang jalan. Kendaraan besar dari mulai truk-truk perkebunan, pick up sampai mo- bil pribadi sekelas avanza pun tidak kalah jum- lahnya. 14 Mobil-mobil tampak terparkir dengan rapi di depan rumah beberapa warga. Mungkin inilah berkah sawit yang konon sering disebut ’emas hijau’. Sawit telah menyediakan lembaran- lembaran rupiah yang bisa ditukar dengan segala bentuk kenyamanan hidup. 15 Uang tunai cukup besar yang akan diperoleh petani sawit setiap ha- bis panen, tampaknya menjadi pemicu tumbuh suburnya gaya hidup konsumtif. Tidak hanya sepeda motor, peralatan elektronik seperti televisi, kulkas, blender, atau mesin cuci juga tampak terpajang dengan rapi di rumah warga. Agak sayang sebenarnya karena beberapa barang tampak tidak difungsikan dengan baik akibat aliran listrik yang tidak stabil. Belum masuknya jaringan listrik, membuat warga memanfaatkan genset sebagai sumber energi yang utama. Genset biasanya dimaksimalkan pemakaiannya pada malam hari.
13 Para pendatang ini tidak hanya berasal dari wilayah di seputar Jambi tetapi juga dari Padang, Palembang, Lampung, Medan, Jawa, Madura, Lombok, dan Timor- Timur. Para pendatang ini rata-rata bekerja di sawit (70%), sementara sisanya bekerja di kebun karet (30%).
14 Menurut hasil interview dengan pak Nasri, Kepemilikan kendaraan motor di desa Bungku bisa dikatakan cukup fantastis. Jumlah mobil ada sekitar 200-an lebih. Mobil-mobil umumnya berjenis pick up atau truk yang berjumlah sekitar 30-an. Jumlah sepeda motor memiliki angka yang paling tinggi yaitu 2864 unit. Setiap satu keluarga bisa dipastikan memiliki minimal 1 unit motor.
15 Masyarakat rata-rata memiliki lahan seluas 2-4 ha. Dalam sebulan, lahan seluas 2 ha dapat menghasilkan 2x panen @ 3 ton. Dengan demikian, pendapatan perbulan mencapai 6 ton. Apabila harga per kg mencapai 800 maka pendapatan dalam 2 ha sawit mencapai Rp. 4800.000/bulan atau jika petani memiliki 4 ha, maka pendapatan akan mencapai Rp. 960.0000/bulan.
Sawit tampaknya juga tidak hanya mengubah rumah-rumah panggung menjadi rumah tem- bok berlantai keramik, tetapi telah meninabo- bokan masyarakat dalam kebiasaan hidup yang santai untuk tidak menyebutnya sebagai ber- malas-malasan. Hal ini salah satunya terlihat dari pekarangan rumah yang rata-rata gersang dan tidak dimanfaatkan. “Disini orang sudah kaya- kaya, mending beli saja”, begitulah penuturan salah seorang warga ketika memberi penjelasan tentang banyaknya pekarangan yang tidak di- manfaatkan. Di desa Bungku sendiri ada sekitar 10 tukang sayur yang siap melayani kebutuhan seluruh warga. Warga hanya perlu menunggu para penjaja ini lewat, untuk kemudian memilih barang yang mereka butuhkan. 16
Kehadiran sawit di desa Bungku tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Suku Anak Dalam (SAD). 17 Desa yang mulai diramaikan oleh pen- datang dari berbagai daerah ini memiliki komu- nitas penduduk asli yang jamak dikenal dengan nama Suku Anak Dalam Batin 9 (SAD Batin 9). Kelompok SAD Batin 9 inilah yang dalam ske- nario pemberian 1000 hektar lahan sawit meru- pakan kelompok yang dianggap berhak mem- peroleh limpahan kemurahan hati dari sebuah perkebunan sawit bernama PT. Asiatic Persada.
Kelompok SAD Batin 9 merupakan kelompok etnik yang tersebar di wilayah Jambi bagian timur atau tepatnya di wilayah Muara Bulian. Nama Batin 9 sendiri merupakan identitas etnik yang
bersumber dari keyakinan bahwa nenek moyang mereka berasal dari 9 orang bersaudara yang tinggal di 9 anak sungai Batanghari (Bulian, Bahar, Jebak, Jangga, Pemusiran, Burung antu, Telisak, Sekamis, Singoan). Penguasaan sungai memberi sebuah orientasi pada ruang yang ke- mudian berdampak pada segi-segi kehidupan SAD Batin IX. Sebagai sumber kehidupan, sungai menjadi pusat dari segala acuan dalam pola pem- bangunan pemukiman berupa rumah panggung yang berada di sepanjang aliran sungai. Sungai menjadi gerbang untuk berhubungan dengan or- ang-orang lain di luar wilayah mereka. Aktivitas perdagangan dan pertukaran barang dilakukan melalui jalur transportasi air, sehingga aliran sungai tidak boleh dibiarkan dangkal dan menyempit.
Keberadaan SAD masa kini tidak dapat dile- paskan dari tren program pemberdayaan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa nama Suku Anak Dalam di Jambi sendiri sudah bak sebuah merk dagang, begitu juga dengan nama SAD Batin 9. Ada  banyak lembaga yang lahir dengan mengu- sung nama ‘Suku Anak Dalam’ dalam visi advo- kasi mereka seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 2. Nama Lembaga yang Memakai Nama SAD sebagai Bagian dari Program Advokasinya
(Sumber: Data primer, 2011)
16 Tukang sayur biasanya akan datang lima hari dalam satu minggu, kecuali hari Jumat dan Sabtu. Mereka membawa berbagai jenis sayuran, ikan, bumbu dapur dan kebutuhan dapur lainnya.
17 Merunut pada legenda “Sentano Padang Sembilan”, Desa Bungku adalah desa yang awalnya dihuni oleh sekelompok orang yang terdiri dari sepuluh keluarga SAD yang berasal dari daerah Sumatera Selatan dan daerah Bukit Dua Belas. Kelompok yang dipimpin oleh seorang penghulu bernama ‘Pati’ inilah yang merupakan leluhur awal kelompok SAD di Desa Bungku.
NO

## NAMA LEMBAGA
1 Aliansi Masyarakat Peduli Hutan dan Lahan (AMPHAL)
2 Hanura
3 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHL) 4 Setara Jambi 5 Forum Komunikasi Lintas Adat Suku Anak Dalam (FORKALA-SAD) 6 Lembaga Bantuan Hukum Buruh (LBH Buruh)
7 Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu Dusun Lamo
Padang Salak, Sei Bahar, Kabupaten Batanghari, Propinsi
Jambi 8 PALM 9 KKI Warsi 10 Yayasan MABU
11 Trisula 12 FORMASKU 13 AMPHAL 14 Gerakan Pembela Masyarakat Jambi (GMPJ) 15 Peduli Bangsa 16 Merdeka 17 Keris
Dwi Wulan P & Widhiana HP: Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik .....: 122-141
Di dalam lembaga-lembaga ini, dengan mu- dah dapat dijumpai suara-suara vokal yang mem- berikan dukungan bagi keberadaan mereka yang seringkali dianggap sebagai kelompok yang ter- pinggirkan. Keterpinggiran mereka ini dilekat- kan dengan berbagai stereotype atau pelabelan negatif seperti dapat dicermati dalam skema beri- kut ini:

## Gambar 1. Stereotype Suku Anak Dalam
(Sumber: data primer, 2011)
Pelabelan yang dilekatkan pada SAD juga muncul di desa Bungku seperti dikutip: “Kalau desa Bungku ini yang paling kubu-kubu, di ujung aspal itu lho, itu yang paling kolotnya. Yang kamu- kamu nak pergi kan, yang kata kamu metak- metak tanah. Itulah kubunya, itulah yang paling kubu.” Pelabelan negatif dilakukan dengan mem- berikan istilah ‘kubu’ untuk membedakan SAD dengan masyarakat kebanyakan. Kelompok ini memiliki kebiasaan yang lugu atau diistilahkan dengan ’basah-basah kering’ seperti: seperti: menjemur pakaian di depan rumah, mencuci pa- kaian tanpa menggunakan sabun, atau makan bersama dengan hewan peliharaan.
Dalam wacana yang lebih luas, pelabelan yang diberikan pada SAD pada dasarnya mencitrakan mereka sebagai kelompok yang harus ‘ditolong’,
‘dibantu’, atau ‘diselamatkan’ dari berbagai te- kanan yang mengancam eksistensinya. Citra serupa ini ditumbuhsuburkan oleh pemerintah melalui program PKMT yang populer pada tahun 80-an yang salah satunya hadir dalam bentuk pendef inisian Suku Anak Dalam seperti dapat dilihat dari skema berikut ini:
Gambar 2.  Skema Pendefinisian Suku Anak Dalam (SAD). (Sumber: Data primer, 2011)
Pendefinisian mengenai identitas Suku Anak Dalam telah melahirkan satu wacana tersendiri bahwa keberadaan mereka memang dianggap ‘berbeda’. Dalam kasus SAD, dominasi pendefi- nisian yang lebih banyak berasal dari perspektif orang luar telah menempatkan kelompok SAD sebagai satu kelompok yang sama tanpa mem- pertimbangkan bahwa nama SAD mewakili bebe- rapa kelompok etnik yang berbeda di Jambi.
Untuk desa Bungku, pelabelan-pelabelan yang dilekatkan pada SAD juga masih tersisa. Mes- kipun demikian, pelabelan ini memang tidak muncul dalam batas-batas yang tegas. Proses pembauran yang terjadi antara SAD dengan ke- lompok pendatang, telah memupus pelabelan dan mengaburkan batas-batas antara kelompok SAD denga kelompok pendatang. Proses pem- bauran inilah yang pada akhirnya menghadirkan perubahan pada sosok SAD ‘masa kini’ seperti dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:
SAD Miskin Bodoh Tidak beragama Tertutup Terbelakang/
kolot Kotor/ kulit bersisik Berbau amis
Bertempat tinggal atau berkelana di tempat-tempat yang secara geografik terpencil, terisolir dan secara sosial budaya terasing atau masih terbelakang dibandingkan dengan bangsa Indonesia pada Keturunan sembilan saudara anak Raden Ontar: Singo Jayo, Singo Jabo, Singo Pati, Singo Inu, Singo Besak, Singo Laut, Singo Delago, Singo Mengalo, Singo Anum PENDEFINISIANSAD pola hidup berpindah, berdiam diri di dalam hutan, tidak memeluk/ kurang memahami agama islam, tinggal terpencil,jauh dari pemukiman masyarakat umum
Keturunan Puyang Semikat dari Palembang yang menikah dengan putri Depati Seneneng Ikan yaitu putri Bayan Riu dan Bayan Lais Versi pemerintah Versi SAD
Gambar.3. Bagan SAD “Masa Kini”- SAD yang sudah berbaur. (Sumber: data primer, 2011)
Potret kesejahteraan yang tergambar di Desa Bungku pada kenyataanya merupakan sebuah potret dari kesejahteraan sawit yang hanya dira- sakan oleh sebagian kecil masyarakatnya. Spot- spot kemakmuran ini cukup bertolak belakang dengan kondisi sebagian besar masyarakat yang tidak mampu mengambil bagian dalam lingkar bisnis perkebunan sawit. Hal inilah yang mengu- at dalam berbagai benturan yang akhirnya mela- hirkan konflik berkaitan dengan klaim hak atas tanah.

## D. Perjalanan Konflik Lahan antara SAD
dan PT Asiatic Persada 18
Konflik lahan antara SAD dan PT Asiatic Persada sudah dimulai sejak sebuah perusahaan perkayuan dengan Bendera Asiatik Mas Coorpo- ration, beroperasi di wilayah Sungai Bahar, Batanghari pada tahun 1986. Karena lokasi ini telah habis masa eksploitasi kayunya, maka PT. AMC pun mengajukan izin untuk mengelola lahan menjadi kebun kelapa sawit, karet dan coklat. Beberapa anak perusahaan pun akhirnya dibentuk dengan salah satunya bernama PT. Bangun Desa Utama (sekarang diganti dengan
PT Asiatic Persada).
PT. Bangun Desa Utama mendapat izin prinsip HGU berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 01 September 1986 dengan SK Nomor 46/HGU/DA/86 sampai akhirnya terbitlah sertif ikat HGU No. 1 Tahun 1986 pada tanggal 20 Mei 1987. Tanah yang dicadangkan oleh Gubernur Jambi untuk dikelola oleh PT BDU pada waktu itu adalah seluas 40.000 Ha. Dalam hal ini ternyata Menhut hanya melepas- kan izin prinsip seluas 27.150 Ha. Ketika diinven- tarisasi oleh BPN, luas tanah yang dikeluarkan ijin HGU-nya dan dinyatakan layak untuk dike- lola sebagai kawasan perkebunan hanya seluas 20.000 Ha. Sisa luasan sebasr 7.150 Ha yang secara prinsip telah dikeluarkan peruntukannya oleh Menteri, kemudian diberikan oleh gubernur kepada 2 perusahaan di bawah Wilmar Group lainnya yaitu PT Jammer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit.
Pada tahun 1992, akhirnya PT. BDU berganti nama menjadi PT Asiatic Persada. 19 PT. Asiatic Persada beroperasi di wilayah perbatasan Kabu- paten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi atau tepatnya di wilayah Desa Bungku, Keca- matan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Pro- vinsi Jambi. Secara spesifik, lokasi HGU Asiatic Persada memiliki batas-batas: sebelah utara (Desa Pompa Air-Tiang Tunggang); sebelah sela- tan (kawasan Hutan eks HPH Asialog, Unit 22 UPT PTPN VI Sungai Bahar dan Desa Tanjung Lebar); sebelah barat ( PTPN VI Sungai Bahar); sebelah timur (PT. Maju Perkasa Sawit, PT. Jammer Tulen, Kawasan Tahura Senami dan Desa Bungku). Pemilik PT. Asiatic Persada sendiri juga berubah- ubah, mulai dari Andi Senangsyah melalui hold- ing company -nya yaitu Asiatic Mas Corporation, CDC, Cargill, dan terakhir Wilmar International Plantation yang berpusat di Singapura.
18 PT. Asiatic Persada adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi CPO sebagai produk utama dan sampingan adalah palm kernel.
SAD
t idak mau tinggal di pinggir jalan, pemukiman masuk ke dalam hutan pemukiman menyebar, rumah - rumah mulai dibangun di sepanjang jalan mandi sekedar membasahi badan (berendam di sungai) Mandi dalam kamar mandi yang dibuat permanen Mencuci baju tidak menggunakan sabun, tetapi dengan memukul -mukulkan kayu ke pakaian Mencuci baju sudah dengan sabun bahkan menggunakan mesin cuci
Makan dan tidur di tempat yang sama (makan bersama dengan hewan peliharaan) Makan dan tidur dalam ruangan terpisah di rumah permanen yang disekat -sekat Sebelum berbaur Setelah berbaur
Dwi Wulan P & Widhiana HP: Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik .....: 122-141
Keberadaan HGU PT. Bangun Desa Utama yang kemudian berubah menjadi PT.Asiatic Persada sejak tahun 1986 telah membawa dam- pak yang besar bagi masyarakat SAD. Banyak masyarakat yang terpaksa pindah karena tergusur maupun sengaja melarikan diri karena tekanan dari perusahaan. Tercatat dua tahun sejak terbit- nya HGU ditahun 1987, perusahaan telah mela- kukan penggusuran 3 dusun, yaitu Dusun Tanah Menang, Dusun Pinang Tinggi dan Dusun Padang Salak. 20

## E. Proses Perijinan yang “Sumbang”
Secara umum, sebuah perusahaan perke- bunan yang telah berbadan hukum, berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah berupa hak guna usaha. Hak guna usaha ini da- pat dipahami sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara seba- gaimana ketentuan Pasal 28 UUPA. Dalam Pasal 30 selanjutnya dinyatakan bahwa yang dapat mempunyai HGU adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berke- dudukan di Indonesia. Atas dasar ini, maka PT. Bangun Desa Utama atau PT. Asiatic Persada ber- hak mengajukan dan memperoleh HGU atas usaha perkebunannya. Sebagaimana diketahui bahwa untuk terbitnya sertif ikat HGU atas suatu perusahaan perkebunan terlebih dahulu harus melalui tahapan maupun prosedur yaitu: pener- bitan ijin pencadangan wilayah, penerbitan ijin prinsip, penerbitan ijin lokasi, pelepasan kawasan hutan, dan penerbitan sertifikat HGU. Kesemua prosedur ini idealnya harus dilalui secara ber-
urutan. Sebuah perusahaan baru bisa dikatakan memiliki legalitas hukum yang kuat apabila telah menjalankan setiap prosedur ini. Pada kenya- taannya prosedur penerbitan sertif ikat HGU PT Asiatic Persada tidak melalui proses yang seha- rusnya. Penerbitan sertif ikat HGU ternyata telah keluar sebelum ada ijin pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan. Selain itu teridentifikasi bahwa berdasarkan kegiatan inventarisasi tata guna hutan tahun 1987, di dalam kawasan hutan yang disiapkan sebagai lokasi PT. Asiatic Persada ternyata mencakup tanah dan lahan milik ma- syarakat. Dalam kasus serupa ini, PT. Asiatic Persada seharusnya berkewajiban untuk menye- lesaikan segala permasalahan yang ada termasuk juga memberikan ganti kerugian atas hak masya- rakat yang terambil.
Terbitnya Surat Keputusan Menhut pada tanggal 11 Juli 1987 No. 393/ VII-4/ 1987 Tentang Inventarisasi dan tata guna hutan menunjukan adanya persetujuan areal hutan seluas 27.150 Ha untuk perkebunan kelapa sawit dan coklat untuk PT. Bangun Desa Utama HGU yang ternyata juga meliputi 2.100 Ha kawasan milik masyarakat SAD. Dalam hal ini teridentifikasi bahwa terdapat lahan masyarakat SAD seluas 2.100 Ha itu ada di dalam kawasan HGU seluas 20.000 Ha. Dalam kawasan seluas 27.150 Ha tersebut juga diketahui bahwa sebagian tanah telah dikelola oleh masyarakat, dengan rincian kawasan yang berhutan seluas 23.600 Ha, belukar 1.400 Ha dan perladangan seluas 2.100 Ha serta pemukiman penduduk seluas 50 Ha.

## Gambar 4. Komposisi Penguasaan lahan. Hasil Inventarisasi Tata Guna Hutan Tahun 1987
20 Pada tanggal 9 Agustus 2011 telah terjadi upaya penggusuran dan intimidasi yang disertai perusakan harta benda, penjarahan, bahkan kekerasan fisik yang tidak jarang berakhir di penjara tepatnya di daerah  Sungai Beruang, Kabupaten Muaro Jambi.  Banyak perubahan yang terjadi akibat keberadaan perkebunan tersebut  khususnya pada wilayah-wilayah masyarakat Batin Sembilan yang masuk dalam areal HGU.
Areal yang menjadi HGU ternyata merupakan lahan-lahan, perkampungan, pedusunan dan hutan milik SAD Batin IX yang mendiami Sungai Bahar. SAD telah mendiami wilayah ini jauh sebelum perusahaan datang. Beberapa dusun yang masuk dalam kawasan HGU adalah: Dusun Lamo Pinang Tinggi, Dusun Lamo Padang Salak, Dusun Lamo Tanah Menang, serta beberapa pedusunan di wilayah Markanding. Selain pedu- sunan, juga terdapat beberapa lokasi yang meru- pakan ladang dan kebun milik SAD yaitu yang berada di wilayah Bungin. Selain kebun dan pe- mukiman, terdapat juga hutan masyarakat dan hutan larangan.
Pada akhirnya, permasalahan yang muncul pun semakin kompleks dari mulai: lokasi lahan sawit yang diberikan, status pembagian lahan, pola kerja sama SAD dengan perkebunan, ke- lompok SAD lain yang belum memperoleh ganti rugi atas tanah adatnya, sampai pada masalah pemekaran kabupaten Muaro Jambi yang mem- bawa akibat sebagian lahan daerah yang masuk dalam HGU PT. Asiatic Persada tersebut berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. 21 Secara lebih jelas, luasan HGU yang mencaplok tanah- tanah milik SAD dapat dicermati pada skema berikut ini:
Gambar 5. Persebaran wilayah HGU yang berasal dari lahan SAD 22
Dari keseluruhan data luasan tanah yang diklaim oleh kelompok-kelompok SAD yang masuk dalam HGU PT. Asiatic Persada tersebut seluas 17.937 Ha. Hal ini artinya mencapai hampir 70% dari seluruh luasan HGU seluas 20.000 Ha.
Gambar.6. komposisi lahan SAD yang masuk dalam areal HGU PT. Asiatic Persada
21 Dengan adanya pemekaran wilayah tersebut, secara administratif daerah-daerah tersebut masuk dalam Kabupaten Muaro Jambi. Bahkan secara administratif kependudukan masyarakat tercatat sebagai warga muaro jambi. Namun ketika permasalahan terjadi misalnya terkait pencurian sawit atau tuntutan konversi lahan yang bersinggungan dengan PT. Asiatic Persada, maka aparat kepolisian Kabupaten Batanghari merasa berhak bertindak dengan mengacu pada kedudukan hukum HGU PT. Asi- atic Persada.
22 Keterangan: Di batanghari terdiri dari: a) kelompok 113: meliputi desa tanah menang, pinang tinggi dan padang salak seluas 3.070 Ha; b) kelompok Mat Ukup: berlokasi di dekat wilayah 113, meliputi 2.067 Ha; c) Bungku: memanen buah sawit di wilayah eks PT. Jamer Tulen dan PT. Maju Perkasa Sawit seluas 7.000 Ha. Dari luasan ini 3.000 Ha ditanami perusahaan dan dari 3.000 Ha ini 1000 Ha dipe- runtukkan  bagi kemitraan. Di Muaro Jambi terdiri dari: a) Kelompok KOPSAD (Koperasi Suku Anak Dalam). Ber- ada di wilayah Dsn Markanding, Tanjung Lebar dan Penye- rokan. Secara administratif mereka tinggal di wilayah Kabu- paten Muaro Jambi, namun perladangan mereka termasuk dalam areal HGU PT. Asiatic persada yang masuk dalam wilayah Kabupaten Batanghari seluas 519 Ha; b) Kelompok Tani Persada. Mengklaim lahan seluas 5.100 Ha yang pada tahun 1999 dilakukan pembukaan lahan untuk jalan poros, perintisan, dan penataan pemukiman. Namun setelah dila- kuakn pengukuran ulang, lahan ini masuk dalam areal HGU PT. Asiatic Persada. Artinya, ada indikasi perluasan wila- yah HGU; c) SAD Sungai Beruang, Sungai Buaian, dan Danau Minang di Tanjung Lebar. Mengklaim lahan garapan seluas 157 Ha dan pemukiman seluas 24 Ha.
Dwi Wulan P & Widhiana HP: Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik .....: 122-141
Pada dasarnya terdapat banyak kelompok yang mengklaim diri sebagai masyarakat SAD yang berhak atas lahan yang saat ini menjadi areal HGU PT. Asiatic Persada. Sebaran dari penguasaan-penguasaan lahan di areal HGU PT. Asiatic Persada pada tahun 2004 tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar. 7. Peta sebaran penguasaan/ penggarapan di lahan HGU PT. Asiatic (1986)
Dalam rangka memantapkan data penguasa- an tanah, khusus untuk lokasi HGU PT. Asiatic Persada seluas 20.000 Ha, Kanwil BPN Provinsi Jambi sudah melakukan pengukuran dan pen- dataan yang berakhir pada bulan Januari 2006 pada garapan/penguasaan masyarakat SAD dan PIR-TRANS PTPN VI dengan perincian yang da- pat dicermati dalam tabel berikut:
Tabel 3. Penguasaan Tanah di Lahan HGU PT. Asiatic Persada

## Sumber : BPN, Januari 2006
Dari luasan lahan tersebut, PT. Asiatic Persa- da faktanya juga melaksanakan kegiatan opera- sional kebun sawit di lokasi PT. Maju Perkasa Sawit dan PT. Jamer Tulen. BPN setempat secara tersirat juga membenarkan pada pernah ada
Surat  Kakantah Batanghari kepada Setda pada tahun 2007 perihal pengecekan luas lahan PT. Asiatic Persada yang isinya menyebutkan bahwa lahan sawit PT. Asiatic Persada eksisting telah melampaui areal HGU yang diberikan. Salah satu staf BPN Kabupaten Batanghari juga menyebut- kan kalau lahan PT Jamer Tulen telah melebihi areal pelepasan, dan telah masuk ke area kehu- tanan seluas 512 Ha. Inilah yang menjadi pokok masalah sehingga HGU Jamer Tulen tidak dapat terbit, di samping konflik yang terjadi.

## F. Pola Kemitraan
Meskipun tidak jelas koordinatnya perja- lananan panjang pemberian kompensasi 1.000 Ha lahan sawit yang diwacanakan oleh peru- sahaan telah dilakukan. Rencana Pola kemitraan dilakukan dengan menempatkan SAD pada lo- kasi yang telah habis perijinannya yaitu PT. Jamer Tulen dan PT. Maju Perkasa Sawit. Ada beberapa skenario terkait dengan lokasi pemberian 1000 ha. Pada tahun 2003, pernah terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa 1.000 Ha tersebut akan dibangun di Johor seluas 600 Ha untuk SAD Bungku dan daerah Bungin seluas 400 Ha untuk SAD Tanjung Lebar. Namun dalam kese- pakatan lain, PT. Asiatic Persada pernah men- janjikan akan membangun 600 Ha kebun kemit- raan untuk SAD Tanjung Lebar dan 50 Ha untuk pemukiman. Pada kenyataannya keberadaan areal 1.000 Ha yang dijanjikan oleh PT. Asiatic Persada untuk kemitraan tersebut sampai saat ini masih belum teridentifikasi.
Sementara itu dalam rangka kompensasi, pe- nanaman modal dilakukan oleh Bank Mandiri dengan penjaminan oleh PT. Asiatic Persada. Pembayaran dan bunganya dilakukan oleh SAD dengan pembagian sebesar 70:30, 70 untuk pe- tani dan 30 untuk angsuran. SAD juga memba- yar kembali semua biaya terkait pemeliharaan dan rencana operasi kepada manajemen Asiatic Persada. Sebagian laba bersih menjadi hak PT.
No Uraian Luas (Ha) 1 2 3 4 5 Tanaman sawit PT.Asiatic Digunakan oleh PTPN VI untuk PIR-TRANS Garapan/Permukiman Penduduk Garapan masyarakat SAD Diklaim masyarakat yang mengaku SAD 10.625 1.571,5 343,5 913 6.547 Jumlah 20.000
Asiatic Persada. Dan kedua belah pihak wajib un- tuk membayar pajak atas keuntungan yang mere- ka peroleh. Pada hakekatnya perkiraan peren- canaan operasi PT. Asiatic Persada tidak hanya terkait dengan biaya-biaya, tetapi juga bantuan teknis, modal, pembayaran bunga serta yang ter- penting adalah keuntungan. Pembagian lahan dilakukan sebagai ganti rugi karena SAD telah menyerahkan tanahnya untuk HGU PT. Asiatic Persada. Masyarakat yang membutuhkan lahan, diminta untuk datang dan mendaftar.
Pola kemitraan yang ditawarkan perusahaan ternyata berujung konflik. Hal ini terutama ter- kait dengan skema kemitraan, lahan kemitraan, dan petani calon mitra. Pada akhirnya di tahun 2010 Wilmar Internasional melalui anak perusa- haannya PT.Asiatic Persada secara resmi berusa- ha merangkul SAD di Batanghari dengan mem- berikan 1.000 Ha lahan sawit yang kerjasamanya dilakukan melalui Koperasi Sanak Mandiri. 23
Dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Batanghari, teridentifikasi sebanyak 771 KK asli SAD yang akhirnya diberi hak untuk menjadi mitra PT. Asiatic Persada sekaligus penerima 1.000 Ha lahan sawit tersebut. Sayangnya peng- identif ikasian serta penetapan kelompok SAD yang dianggap ‘asli’, tidak jelas. Banyak kesim- pangsiuran yang terjadi sehingga berkembang cerita bahwa masyarakat penerima manfaat dari 1.000 ha lahan sawit lebih banyak merupakan pendatang yang mangaku sebagai SAD.

## G. Perubahan Ruang Hidup SAD
Ekspansi perkebunan sawit telah menyebab- kan masyarakat kehilangan kawasan hidup untuk mengembangkan sistem sosial mereka. Konflik yang muncul tidak saja bersifat vertikal melainkan horizontal yaitu konflik yang terjadi diantara sesama kelompok SAD Batin 9 yang masing-masing memperjuangkan kedaulatan- nya. Idealnya apabila lahan seluas 1000 ha meru- pakan realisasi tuntutan warga, maka harus segera dilakukan over alih tanggungjawab dari PT.AP ke masyarakat. Namun pada kenyataannya seluruh pengelolaan masih berada di tangan PT. AP.
Saat ini kelompok SAD yang tergusur terpaksa harus membangun pemukiman-pemukiman sementara. 24 Pola permukiman yang dikembang- kan saat ini tidak berbeda dengan saat mereka masih mengembangkan sistem berburu mera- mu. Perbedaan hanya terletak pada material bangunan yang digunakan. Jika pada generasi pertama material bangunan yang digunakan adalah kulit kayu untuk dinding dan anyaman daun sebagai atap, maka pada saat ini mereka menggunakan tenda sebagai dinding dan atap
23 Dalam sebuah dokumen investigasi independent terkait kasus pembagian 1000 ha lahan sawit ini salah satunya membahas tentang legalitas menyangkut rencana kemitraan yang ada. Disana disebutkan bahwa berdasarkan rencana kesepakatan antara PT. Asiatic Persada dan Koperasi Sanak Mandiri tertanggal 24 Juni 2010. Dalam hubungannya menyangkut kapasitas tiga orang yang mewakili koperasi yaitu Hendriyanto (Ketua koperasi), Muhammad Adam (sekretaris) dan Acil Saputra (bendahara) yang dipilih ber- dasarkan keputusan rapat anggota koperasi tanggal 2 juni 2010 yang diformalkan melalui dokumen penetapan yang dibuat dihadapan notaris Chintia Untari tertanggal 2 Juni 2010. Sedangkan Koperasi Sanak Mandiri disahkan oleh Menteri Koperasi tertanggal 17 Juni 2010 No. 231.Gub. Diskop.Umkm/Juni/2010, sehingga bisa dikatakan bahwa legalitas para pihak yang mewakili koperasi ini masih belum cukup untuk menandatangani perjanjian. Karena keberadaan koperasi baru disahkan tertanggal 17 Juni 2010 sedangkan pertemuan koperasi tentang penetapan anggota itu tanggal 2 Juni 2010. Sehingga ketika menandatangani perjanjian ter- sebut, koperasi belum mempunyai kedudukan hukum dan tanda tangan yang ada menjadi tidak sah. Hal ini semakin memperkuat indikasi pelanggaran hukum yang ada karena seolah ada skenario besar yang dijalankan untuk memuluskan strategi pembagian lahan sawit dengan pola kemitraan/ plas- ma ini.
24 Suku Anak Dalam Batin 9 yang mendapat lahan seluas 1000 ha berjumlah 771 KK beranggotakan penduduk dari kelompok Acil, Nyogan, Desa Bungku, Desa Markanding, dan Penyerokan. Mereka tinggal di Daerah Durian Dangkal.
Dwi Wulan P & Widhiana HP: Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik .....: 122-141
layaknya orang berkemah. Satu tenda diisi oleh tiga generasi yakni kakek, orangtua dan cucu.
Sebagai penerima lahan 1000 ha, warga SAD Batin 9 berharap mendapat keleluasaan untuk mengelola lahan sawit yang telah secara resmi menjadi milik mereka. Namun kenyataannya, batas antar lahan tidak terdefinisi dengan jelas. Rata-rata penguasaan tanah adalah 1,3 ha yang manajemen-nya berada di bawah koperasi. Lahan 1000 ha rupanya tidak dapat langsung diperoleh oleh warga melainkan harus melalui koperasi. Beberapa ketentuan keanggotaan harus dipenuhi warga sebelum mendapat hak penuh untuk mengelola. Posisi warga penerima lahan sawit 1000 ha saat ini hanya sebagai “penunggu” kebun sawit. Pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari adalah pengumpul berondolan sawit. Kegiatan mengumpulkan brondolan sawit diupah Rp. 300/kg oleh perusahaan. Meskipun secara legal mereka adalah penerima lahan 1000 ha, namun mereka tidak mendapat hak untuk memanen. Kesepakatan yang dibangun antara koperasi dengan warga penerima sejumlah 771 KK adalah warga harus membayar kredit kepemilikan sawit sejumlah Rp. 28 Milyar yang diambil dari panen sawit lahan 1000 ha. Hanya saja, pemanenan dilakukan oleh PT. Asiatic Persada (PT. AP) dan koperasi tinggal menerima perhitungan yang keseluruhan proses dilakukan oleh PT. AP.
Hasil panen dianggap asset oleh keduabelah pihak dan asset harus masuk ke koperasi untuk memudahkan perhitungan. Pengakuan dari ketua koperasi menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan asset sehingga dana yang dibagi- kan kepada anggota koperasi makin sedikit. Pengurangan asset diakibatkan oleh banyak hal diantaranya warga tidak menjual sawit yang di- panen kepada perusahaan, melainkan kepada pihak ketiga. Beberapa warga Desa Bungku dite- mukan berstatus sebagai pembeli sawit warga. Salah satu contoh yang ditemukan adalah K- nama samaran. Informan tersebut merupakan
pembeli sawit. Dalam sehari dapat mengumpul- kan sawit sebanyak 10 ton dengan harga beli 800- 950/kg. sawit tersebut akan dijual ke pabrik yang berada di Mersam dengan harga Rp 1350/kg. Selisih harga jual merupakan keuntungan kotor yang diperoleh. Apabila yang terserap hanya 8 ton, maka dalam sehari, penghasilan kotor men- capai Rp. 3.200.000. Akibat banyak sawit yang dijual ke luar pihak perusahaan, panen terakhir yang masuk ke PT. AP hanya 15 ton yang apabila dirupiahkan untuk harga sawit 1200/kg menca- pai: Rp. 18 juta. Nilai 18 juta harus dibagi dua dimana separuhnya harus diberikan kepada PT. AP sebagai bagian pelunasan hutang. Separuh- nya masih harus dipotong untuk administrasi koperasi sejumlah 20% sehingga nilai rupiah yang tersisa adalah Rp. 1.800.000 yang harus dibagikan kepada 771 KK. Inilah mekanisme pengelolaan lahan 1000 ha yang disebut oleh PT. AP sebagai pola kemitraan.
Praktek-praktek penguasaan negara atas sum- ber daya ekonomi rakyat, menjadikan kelompok SAD Batin 9 semakin terpinggirkan. SAD ter- paksa harus kehilangan sumber-sumber peng- hidupan yang pada akhirnya memicu rusaknya tatanan sosial budaya. Keberadaan perkebunan sawit secara tidak langsung telah mencerabut SAD dari sumber penghidupan asal mereka yaitu hutan. Dari perkebunan sawitlah, akhirnya mereka mulai mengembangkan sumber-sumber penghidupan alternatif diantaranya dengan menjadi buruh di perkebunan seperti dapat dili- hat dalam tabel berikut ini:
Tabel. 4. Jenis Pekerjaan di Perkebunan Sawit
(Sumber: data primer, 2011)
No Jenis Pekerjaan Upah 1 Buruh Brondolan Rp. 300/kg 2 Buruh Nyimas (membersihkan rumput) Rp. 42.000/hari 3 Buruh pemupukan Rp. 42.000/hari 4 Buruh panen Rp. 100/kg 5 Sopir Rp. 1000.000/bulan 6 Satpam Rp. 1000.000/bulan
Dengan menjadi buruh di perkebunan sawit inilah, sebagian dari mereka bisa memperoleh penghasilan. Selain dari sawit, mereka juga me- miliki mata pencaharian lain seperti: menyadap karet, membuat arang kayu, membuat kusen (tu- kang gesek). Pelibatan SAD Batin 9 dalam sistem perkebunan besar menempatkan petani jauh dari sumberdaya-nya bahkan tidak dapat lagi dika- tegorikan sebagai rumah tangga petani, melain- kan buruh. Dalam sistem produksi perkebunan besar, buruh tidak ada bedanya dengan posisi buruh pabrik. Kelompok ini berada di dalam sistem, memiliki nilai tawar yang tinggi terhadap keberlangsungan sistem produksi namun tidak dapat mengontrol nilai tawar yang dimiliki untuk mendongkrak kesejahteraan mereka. Intervensi perkebunan menggusur karakter warga dalam mengembangkan sistem pencaharian mereka.
Posisi buruh merupakan posisi yang mem- perlihatkan ketidak-berdaulatan mereka atas dirinya. Model yang ditawarkan oleh pemerintah adalah model KKPA yang secara formal sudah ditawarkan melalui MOU Bupati tentang lahan 1000 ha dan pendirian koperasi 771 KK yang  ter- gabung dalam plasma. Dalam MOU disepakati bahwa pengelolaan lahan 1000 ha akan dilakukan dengan sistem plasma. Kenyataannya adalah seluruh lahan berstatus sebagai inti. Warga terli- bat hanya sebagai buruh harian lepas. Jam kerja ditentukan dari pukul 07.30-14.00. Terdapat aturan yang menyatakan bahwa karyawan yang bekerja pada kebun sawit milik perusahaan tidak boleh memiliki kebun dengan alasan khawatir pupuk dilarikan ke kebun milik. Tingkat upah yang diberikan tidak sebanding dengan nilai jual komoditas sawit di pasaran dunia. 25
Pada kenyataannya, kelompok SAD harus merespon perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dengan menggunakan ukuran-ukuran dan simbol-simbol modernisme. Ketiadaan sumber penghidupan menyebabkan mereka lebih disibukkan dengan urusan mem- pertahankan hidup daripada memikirkan cara untuk meningkatkan pengetahuan ataupun mempelajari perubahan-perubahan yang ada di lingkungan mereka. Potret perubahan kehidupan SAD dapat dicermati dalam tabel berikut ini:
Tabel. 5. Perbandingan Kehidupan SAD sebelum dan sesudah Masuknya Perkebunan Sawit
(Sumber: Hidayat, 2011)
25 Harga tandan buah segar Rp.1000-1900/kg. jika diasumsikan produksi sawit adalah 3-4 ton/ha/bulan, maka dalam setiap hektar, pendapatan kotor petani sawit akan mencapai Rp. 3 juta -7,6 juta tergantung tingkat harga dan produksi kebun sawit. Angka ini akan sangat timpang apabila dibandingkan dengan nilai kompensasi yang diterima
sebesar Rp. 200.000/bulan dari yang seharusnya diterima sebesar Rp. 1,5 juta.
Unsur/ Elemen Pra-masuknya perkebunan Sawit Pasca masuknya perkebunan sawit Lingkungan fisik (sungai) Sungai menjadi media transportasi penting yang menjadi penghubung antar kelompok SAD. Sungai juga menjadi penyedia nutrisi melalui ikan-ikan yang melimpah dan dapat dikonsumsi setiap saat
Sungai menjadi dangkal dan menyempit. Jumlah ikan berkurang bahkan sulit dijumpai Tempat tinggal/ Rumah Tinggal di rumah panggung, beratap ijuk enau/mengkuang, berdinding kulit pohon yang dikeringkan/jalinan batang bambu muda yang dipotong dan diikat dengan rotan.
Rumah-rumah ini dibangun di dekat aliran sungai Tidak sepenuhnya mempertahankan model rumah panggung sebagai tempat tinggal. Rumah-rumah dibangun dengan menggunakan arsitektur modern, berdinding tembok, bahkan banyak yang sudah berlantai keramik.  Rumah juga tidak dibangun di dekat aliran sungai, namun sudah menyebar Aktivitas Mata Pencaharian
Berkebun/berladang, mengambil madu dari pohon sialang, mencari ikan di sungai, mengambil durian, memikat ayam hutan, menanam padi ladang dan umbi-umbian Menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit, menyadap karet di perkebunan-perkebunan milik masyarakat Struktur kepemimpi nan adat
Mengenal sistem pangkat dan gelar yang mempunyai fungsi sosial dalam mengatur keseharian hidup orang Batin IX Struktur kepemimpinan adat sudah tidak dijalankan lagi. Sebutan gelar masih ada tapi sudah tidak berfungsi sebagai pimpinan adat Interaksi Sosial Terjalin dengan baik, saling mengenal satu dengan yang lain, ikatan kekeluargaan kuat Benih-benih individualisme mulai tumbuh akibat penetrasi kapitalisme yang masuk melalui budaya konsumerisme Kepemilikan tanah Kepemilikan tradisional – membuka ladang dengan menebang pohon di hutan. Semakin banyak menebang
hutan, semakin luas kepemilikan tanahnya Pemilikan tanah mengacu pada sistem legalitas formal
Dwi Wulan P & Widhiana HP: Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik .....: 122-141

## H. Kesimpulan
Kasus pemberian seribu hektar lahan sawit kepada Suku Anak Dalam merupakan salah satu bentuk kuasa kapital yang telah mengeksklusi kelompok Suku Anak Dalam dari tanah-tanah mereka. Berbagai bentuk perlawanan dari masya- rakat lokal baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan potret resistensi SAD dalam menghadapi kuasa modal. Melalui cara inilah SAD bertahan dalam ruang hidup mereka seka- rang. Kehilangan hutan, kehilangan mata penca- harian, dislokasi sosial budaya, ketercerabutan dari sumber-sumber daya agraria yang dimiliki merupakan fakta-fakta konkrit yang memperli- hatkan akses mereka terhadap hutan telah disingkirkan oleh skema bisnis sawit. Keberada- an sawit sebagai bagian dari komoditas interna- sional yang menawarkan sejuta keuntungan eko- nomis telah membentengi akses mereka untuk bisa mempertahankan penghidupan dalam memanfaatkan hutan.
Di tengah euforia bisnis sawit, kelompok- kelompok SAD yang dimiskinkan oleh struktur penguasaan yang tidak seimbang ini, pada akhir- nya juga harus berhadapan dengan bagian dari kelompok mereka yang ternyata secara perlahan telah menjadi bagian dari kelompok penguasa kapital baru. Para juragan sawit yang berasal dari kelompok penduduk lokal dan juga pendatang merupakan wujud alih rupa dari kuasa perke- bunan yang muncul. Dalam konteks adverse incorporation , mereka inilah yang menjadi bagian dari kelompok yang diuntungkan dengan keha- diran sawit. Keterlibatan atau integrasi kelompok ini dalam skema bisnis sawit, telah memungkin- kan mereka untuk mengakumulasi sumber- sumber kapital baru. Kelompok yang satu ini bisa mengakumulasi keuntungan yang lebih besar dari sawit-sawit yang mereka kumpulkan dari petani kecil. Hal ini bisa dicermati dari kepemi- likan mereka baik rumah, kendaraan maupun pekerja yang dimilikinya.
Kasus pemberian seribu hektar lahan kepada Suku Anak Dalam merupakan cerminan dari perebutan akses yang terjadi atas tanah. Pembe- rian seribu hektar lahan sawit merupakan bentuk strategi yang diambil oleh perusahaan dengan mengkamuflasekan kesejahteraan sebagai slogan dibalik upaya pengerukan keuntungan dan pen- jinakan perlawanan dari masyarakat. Masyarakat tetap diposisikan sebagai pihak yang pasif. Pola- pola kemitraan yang diterapkan perusahaan, tidak hanya meminggirkan masyarakat, tetapi juga telah menciptakan konflik horisontal yang memecah belah kelompok. Diferensiasi agraria menguat dan memunculkan friksi yang cukup tajam.
Tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan pada kenyataannya telah menciptakan bencana sosial dan ekologis yang luar biasa bagi kelompok SAD. Skema bisnis sawit telah menempatkan mereka dalam rantai terendah dalam bisnis ini. Sawit adalah tanaman baru yang jelas-jelas sangat tidak ramah terhadap livelihood asli mereka. Kesejahteraan yang diperoleh pada kenyataanya hanya kesejahteraan semu yang dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Pada akhirnya yang didapatkan adalah ketercerabutan dari tanah-tanah mereka. Perkebunan sawit telah menggusur akses masyarakat terhadap sumberdaya agrarianya. Tanah-tanah yang dijanjikan pada mereka kenyataannya tidak pernah ada secara jelas. Lokasi seribu hektar lahan sawit selalu berpindah mengikuti logika- logika kapital yang bekerja dalam kuasa perkebunan sawit.
Dalam skema bisnis sawit, secara global ma- syarakat juga sedang dihadapkan pada berbagai dampak luar biasa yang mengancam ruang hidup mereka. Skema bencana ekologis yang akan terjadi 20 atau 30 tahun mendatang adalah bagian dari fakta yang saat ini belum disadari secara penuh. Perkebunan-perkebunan kelapa sawit akan menghancurkan sumber-sumber air
tanah.Hal ini sudah mulai terlihat dari semakin keruhnya sungai Batanghari yang merupakan sumber air di PDAM Provinsi Jambi. Selain krisis air, masyarakat juga akan sangat disibukan dengan persoalan peremajaan pada kebun- kebun tua. Selama peremajaan dilakukan, praktis dalam jangka waktu lima tahun risiko kehilangan pendapatan dalam jumlah besar akan ditang- gung petani bila tidak diantisipasi jauh-jauh hari. Hal ini dapat melahirkan dampak sosial yang jauh lebih besar dibanding ketika masa tanam dalam siklus pertama dahulu.Hal ini terjadi karena dua alasan. Pertama, tingginya pendapatan per kapita yang selama ini diterima petani plasma telah mengubah pola konsumsi rumah tangganya, ter- masuk dalam kredit/ utang. Kedua, sebagian be- sar kebun-kebun tua itu boleh jadi telah diwa- riskan ke generasi berikutnya, generasi yang tidak pernah merasakan sulitnya hidup di masa awal-awal pembangunan sawit dahulu
Inilah fakta yang haru dihadapi akibat peru- bahan yang dibawa oleh skema bisnis sawit. Yang terjadi adalah masyarakat menjadi terusir dari tanahnya sendiri. Minimnya akses informasi tentang dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan kelapa sawit dan pengaruh eko- nomi liberal telah mengubah cara berpikir orang Batin tentang tanah yang awalnya mempunyai fungsi ekonomi dan sosial, berganti menjadi nilai ekonomis semata. Warga kehilangan tanah aki- bat proses ganti rugi dan terpaksa menjadi buruh di perkebunan untuk menyambung hidupnya. Kembali ke livelihood asal mungkin menjadi sebuah kemustahilan ketika tanah-tanah yang sekarang sudah dikonversi menjadi sawit tidak memberikan cukup ruang untuk mengembali- kan hutan-hutan ke kondisi awal.

## Daftar Pustaka
Behrman, Julia, et all. 2011. The Gender Implica- tions of Large-Scale Land Deals . IFPRI Dis- cussion Paper.www.ifpri.org.
Colchester, et al. 2006. Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implica- tion for Local Communities and Indigenious People . England: Forest People Programme (FPP); Bogor: Perkumpulan Sawit Watch. Fortin. 2011. The Biofuel Boom and Indonesia’sOil
Palm Industry in West Kalimantan. Paper presented in International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011.
Handini, Retno. 2005. Foraging yang Memudar: Suku Anak Dalam di Tengah Perubahan . Yogyakarta: Galang Press Hidayat, Rian. 2011. “Suku Anak Dalam Batin 9:
Membangkitkan Batang Terendam, Sejarah Asal Usul Kebudayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Draft Laporan Peneli- tian. Jambi: Yayasan Setara Jambi.
Julia. 2009. “Pembangunan untuk Siapa? Impli- kasi Jender Perkebunan Kelapa Sawit terha- dap Perempuan Dayak Hibun di Kalimantan Barat, Indonesia. Dalam Jurnal Tanah Air , Edisi Oktober-Desember, hal 194-235. Kartika, Sandra dan Gautama, Candra. 1999. Menggugah Posisi Masyarakat Adat Terha- dap Negara. Prosiding Saresehan Masyara- kat Adat Nusantara, Jakarta, 15-16 Maret. Jakarta: Konggres Masyarakat Adat Nusan- tara 1999 dan Lembaga Studi Pers dan Pem- bangunan (LSPP).
Kusworo, Ahmad. 2000. Perambah Hutan atau Kambing Hitam?: Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung. Bogor: Pustaka Latin. Maryani dan Sapardiyono. 2005. Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Sungai Beringin Keca- matan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Dalam Bhumi , Nomor 13 Tahun 5 Desember.
McCharty, S. 2010. Process of Inclusion and
Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrar- ian Change in Sumatra. Journal of Peasant
Dwi Wulan P & Widhiana HP: Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik .....: 122-141
Studies vol 37.No.4. Prasetijo, Adi. 2011. Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa Etnograf i Orang Rimba di Jambi . Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Sarifudin (dkk). 2010. Prof il Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Program Pemberda- yaan di Provinsi Jambi. Jambi: Dinsosna- kertrans.
Tauf ik Rahman. Perkebunan Kelapa Sawit
Perparah Pencemaran Sungai Batanghari. http://www.republika.co.id (diakses 25 No- vember 2010).
White, Ben. 2009. “Laba dan Kuasa Dicat Warna Hijau: Catatan Mengenai Biofuel, Agribisnis dan Petani”. Dalam Jurnal Tanah Air , Edisi Oktober-Desember, hal 238-257.