Al Firdaus, Maftukhatusolikhah dan Rinol Sumantri (2021) Implementasi kepatuhan syariah (syariah compliance) produk murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, (3) 5. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1190
E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 5, Mei 2021
IMPLEMENTASI  KEPATUHAN  SYARIAH  (SYARIAH  COMPLIANCE) PRODUK  MURABAHAH  PADA  BAITUL  MAAL  WA  TAMWIL  (BMT)  DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

## Al Firdaus, Maftukhatusolikhah dan Rinol Sumantri
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Sumatera Selatan, Indonesia Email: firdausal646@gmail.com, maftukhatusolikhah_uin@radenfatah.ac.id, dan rinolsumantrimeiuin@radenfatah.ac.id

## Abstract
This  research  focuses  on  where  the  DSN  MUI  and  its  implementation  of  BMT institutions  specialized  in  Murabahah  products.  Data  source  from  leaders  and members of 3 BMT. Mandatory Fatwa DSN MUI in each Sharia Financial Industry in this case BMT for sharia administrators which sharia supervision as separate as inseparable  with  sharia  compliance  (sharia  compliance).  This  can  be  seen  from some  of  the  words  strengthened  by  DSN  MUI  which  became  a  reference  for  the Islamic Finance industry in its activities in the field of Sharia finance. This research is a field research on qualitative descriptive. Data analysis techniques use reduction technique  data.  The  results  of  the  analysis  showed  that:  Murabahah  financing  in  3 BMT  in  Ogan  Komering  Ilir  Regency  is  above  Islamic  sharia  in  murabahah financing  agreement  which  is  also  brewing  aka  wakalah.  Factors  that  cause  not since  Sharia  at  the  event  murabahah  financing  agreement  again  goods  where  the money there is a difficult variation quite a lot of materials in the form of buildings, so the  BMT  only  provide  financing,  without  buying  the  materials,  then  back  to  the money.
Keywords: murabahah financing, BMT; sharia compliance

## Abstrak
Penelitian  ini  fokus  pada  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  DSN  MUI  serta implementasinya  lembaga  BMT  khusus  produk murabahah. sumber  data  dari pemimpin  dan  anggota  dari  3  BMT.  Diwajibkannya  Fatwa  DSN  MUI  pada  setiap industri keuangan syariah dalam hal ini BMT untuk mematuhi ketentuan-ketentuan syariat  yang  telah  menjadikan  pengawasan  syariah  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan  dengan  kepatuhan  syariah (syariah  compliance). Hal  tersebut  bisa dilihat dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang menjadi acuan bagi industri keuangan syariah dalam menjalankan aktifitasnya di bidang keuangan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.  Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  reduksi  data.  Hasil  dari analisis  menunjukkan  bahwa:  Pembiayaan  murabahah pada  3  BMT  di  Kabupaten Ogan  Komering  Ilir telah  sesuai  dengan  syariat islam  karena  dalam  akad pembiayaan  murabahah yang  dilaksanakan  disertakan  juga  akad wakalah.  Faktor- faktor  yang  menyebabkan  tidak  sesuai  syariat  pada  pelaksanaan  akad pembiayaan murabahah adalah barang yang diminta nasabah memiliki variasi yang cukup sulit
berupa  material  bangunan,  sehingga  pihak  BMT  hanya  memberikan  pembiayaan, tanpa  membelikan  material-material  tersebut,  kemudian  menjual  kembali  kepada nasabah.
Kata Kunci: pembiayaan murabahah, BMT; syariah compliance

## Pendahuluan
Secara  konseptual,  industri  keuangan  syariah  memang  sesuai  dengan  tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi  sistem  keuangan  yang  alternatif-solutif.  Merealisasikan  hal  ini  bukanlah  hal yang  mudah,  banyak  tantangan  dan  rintangan  yang  harus  dihadapi  oleh  industri keuangan  syariah  ke  depan  nanti.  Industri  keuangan  syariah  baik  bank  maupun  non- bank yang saat ini masih dalam tahap awal evolusinya (Setiawan, 2006).
Meskipun  institusi  keuangan  itu  selalu  berevolusi,  kebangkitan  keuangan  islam tidak  dapat  dikatakan  sebagai  semata-mata  proses  evolusi  dari  industri  keuangan  yang ada.  Sebagai  industri  keuangan  yang  berbasis  pada  agama,  industri  keuangan  yang menjalankan aktivitas berbasis Islam karenanya secara ketat didikte oleh ajaran agama, yakni al-qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Sistem keuangan islam secara substansial berbeda  dari  industri  keuangan  yang  masih  menggunakan  sistem  konvensional.  Ada kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip  Islam  atau  syariah.  Dengan  kata  lain,  salah  satu  aspek  mendasar  yang membedakan  industri  keuangan  syariah  dan  konvensional  adalah  perihal  kepatuhan pada prinsip syariah ( sharia compliance ) (Nurhisam, 2016).
Dalam  prinsip  syariah  kepatuhan  merupakan  pemenuhan  seluruh  prinsip  syariah dalam  semua  kegiatan  yang  dilakukan  sebagai  wujud  dari  karakteristik  lembaga  itu sendiri,  termasuk  dalam  hal  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  termasuk  Baitul  Maal wa  Tamwil  (BMT).  Dilihat  dari  sudut  pandang  masyarakat  pengguna,  kepatuhan syariah  merupakan  inti  dari  integritas  dan  kredibilitas  LKS.  Keberadaan  LKS ditujukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara  menyeluruh (kaffah) termasuk  dalam  kegiatan  penyaluran  dana  berbasis  akad syariah.  Keyakinan  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  LKS  didasarkan  dan dipertahankan  melalui  pelaksanaan  prinsip  hukum  Islam  yang  diadaptasi  dalam  aturan operasional institusi tersebut (Bonita & Anwar, 2018).
Oleh  karena  itu  pertumbuhan  lembaga  keuangan  syariah  yang  pesat  membuat persaingan untuk memperoleh nasabah menjadi ketat. Lembaga keuangan syariah harus memiliki  keunggulan  masing-masing  agar  tetap  memperoleh  nasabah  dan  kinerja keuangan  yang  tetap  stabil.  Masing-masing  lembaga  memiliki  karakteristik, kekurangan, dan kelebihan yang berbeda.
Potensi  BMT Prima, BMT Sahabat,  BMT Assafi’iyah BN yang ada dikabupaten Ogan  Komering  Ilir  ini  rata-rata    didukung  dengan  kemudahan  proses  pengajuan pembiayaan usaha yang relatif mudah dengan pengajuan pinjaman minimal Rp 50.000 dengan rata-rata pinjaman terendah sebesar Rp 500.000. Rendahnya tingkat pembiayaan ini  menunjukkan  bahwa  BMT  merupakan  lembaga  keuangan  yang  pro  UMKM,
khususnya  usaha  mikro  atau  rumah  tangga.  Pada  sisi  permintaan  tabungan/simpanan, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung program pemerintah untuk giat menabung, karena rata-rata tabungan terendah adalah sebesar Rp 1.000 dengan nilai setoran tabungan minimal rata-rata Rp 10.000.
Dengan  demikian  peran  BMT  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  memberikan kontribusi pada perekonomian dengan menggunakan akad-akad berbasis  syariah untuk kalangan  masyarakat  menengah  ke  bawah  yang  tidak  dijangkau  oleh  kegiatan perbankan.  BMT  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  syariah  memiliki  fungsi  yang meliputi  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  masyarakat.  Fungsi  penghimpunan dana  di  BMT  menggunakan  skema  seperti  produk wadiah,  mudharabah,  simpanan berjangka,  Ijarah, dll.  Sedangkan  fungsi  penyaluran  dananya  lebih  diarahkan  kepada pembiayaan  usaha  mikro  dengan  menggunakan  skema  pembiayaan  syariah  seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan lain  - lain (Suryanto & Sa’adah, 2019).
Berdasarkan  keadaan  tersebut  lembaga  keuangan  syariah  dilaksanakan  dengan maksud  menghindarkan  riba  dengan  segala  praktik  dan  inofasinya,  yang  memiliki  dua sifat  utama  yakni  bunga  berlipat  dan  aniaya.  Selain  itu  dapat  digunakan  untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan lembaga keuangan yang mendapat titipan dana  dari  masyarakat,  dengan  menghindari  persentase  bunga  yang  menguntungkan. Dalam  hal  ini  BMT  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  pemberdayaan masyarakat,  khususnya  masyarakat  lapisan  bawah  serta  peranannya  menjauhkan masyarakat dari praktik ribawi (Sapudin, Najib, & Djohar, 2017).
BMT yang dalam pelaksanaannya sebagai bagian pengembang di bidang ekonomi memiliki  bermacam-macam  tantangan  yang  dihadapi  dalam  sistem  keuangan  Islam, seperti  pada  aspek  teoritis,  operasional  dan  implementasi.  Sebagai  Koperasi  Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan sistem operasional secara syariah  seharusnya  dalam  implementasinya  juga  harus  sesuai  dengan  kaidah-kaidah syariah, tetapi  dalam prakteknya masih banyak beberapa Koperasi  Simpan Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  yang  menjalankan  operasionalnya  tidak  sesuai  dengan syariah (Hidayat, 2016).
Dengan  demikian  berkembangnya  BMT  dengan  dilandasi  implementasi syariah compliance dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk di Kabupaten Ogan Komering  Ilir  dengan  produk-produk  yang  cukup  variatif,  sehingga  mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya.
Kepatuhan  syariah  merupakan  manifestasi  pemenuhan  seluruh  prinsip  syariah dalam lembaga yang memiliki  wujud karakteristik,  integritas dan kredibilitas di  BMT. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan BMT terhadap Syariah Compliance (Sapudin et al., 2017) .
Sedangkan pada praktik dilapangan beberapa kasus penyimpangan yang terhadap prinsip-prinsip syariah, pada tahun 2000 DSN-MUI telah mengeluarkan keputusan No. 03  tahun  2000  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penetapan  Anggota  Dewan  Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah dan pada tahun 2015 Menteri Koperasi  Dan
Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Nomor  16 /Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
Dalam  hal  ini  penting  untuk  dilakukan  pengawasan  fungsi  kepatuhan  syariah  di industri  keuangan  syariah,  dimana  fungsi  kepatuhan  merupakan  tindakan  dan  langkah yang  bersifat  ex-ante  (preventif),  untuk  memastikan  kebijakan,  ketentuan,  sistem  dan prosedur,  serta  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  sesuai dengan  ketentuan  fatwa  DSN  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Kian, 2016) .  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengontrol  operasional  koperasi  syariah  serta menjadikan  koperasi  syariah  agar  tidak  keluar  dari  koridornya,  disiplin  dan  langkah untuk meminimalisir resiko.
Adanya  penyimpangan  yang  terjadi  terutama  dalam  praktik  akad murabaḥah . Sehingga apakah penyimpangan-penyimpangan tersebut legal secara syariah atau tidak? Hal  inilah  yang  menjadi  fokus  penulis  dalam  penulisan  ini  dengan  menjadikan  BMT sebagai unit analisisnya.
Oleh  karena  itu,  penting  untuk  dilakukan  penelitian  kepatuhan  syariah  ( syariah compliance) di  industri  keuangan  syariah  untuk  memastikan  kebijakan,  ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  implementasi kepatuhan  syariah  ( Syariah Compliance ) produk Murabahah pada  BMT di  Kabupaten Ogan  Komering  Ilir,  dalam  pelaksanaannya  perlu  dilakukan  untuk  mengontrol operasional lembaga keuangan syariah serta menjadikan lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari koridornya dan disiplin. Selain itu diharapkan dari penelitian ini agar masyarakat umum lebih bijak mengambil keputusan dalam menetukan pilihan produk- produk  BMT yang dapat  memberikan manfaat  yang lebih banyak kepada mereka dan bagi pihak BMT untuk lebih meningkatkan mutu dan menonjolkan nilai-nilai ekonomi Islam  di  setiap  produknya  sekaligus  membantu  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas muslim untuk mulai perlahan-lahan berhijrah dan meninggalkan dunia perbankan yang menerapkan sistem riba.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan (field  research), yaitu  bersifat Deskriptif  Kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  dikelompokkan  menjadi  dua macam  diantaranya,  Data  Primer  berupa  hasil  wawancara  responden  kepada  ketua BMT.  Data  Sekunder  dapat  berupa  buku-buku  atau  dokumen  dan  sumber  lain  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  antara  lain  yaitu  literatur  yang  membahas  mengenai Implementasi Syariah  Compliance Produk  Murabahah  dan  dokumen  lainnta  seperti majalah, artikel dan jurnal mengenai pokok permasalah penelitian.
Teknik  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu gabungan  antara  penelitian  pustaka  dan  lapangan.  Sesuai  dengan  permasalahan  dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Observasi,
Wawancara dengan metode tertutup, Dokumentasi.  Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak Ketua BMT Prima, BMT Sahabat, BMT Assyafi’iyah BN.
Teknis analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah reduksi data, karena data  yang  diperoleh  merupakan  keterangan-keterangan  dalam  bentuk  uraian.  Analisa data  adalah  mengubah  data  mentah  menjadi  data  yang  bermakna  yang  mengarah  pada kesimpulan.  Sedangkan  pola  pikir  yang  digunakan  adalah  secara  induktif.  Yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa yang konkrit dari hasil  riset,  kemudian  ditarik  menjadi  kesimpulan  yang  bersifat  umum.  Dalam menganalisa  data,  peneliti  terlebih  dahulu  memperoleh  data  dari  lapangan  mengenai pelaksanaan  pembiayaan  pada  BMT,  mulai  dari  pelaksanaan  prinsip-prinsip  yang berbasis syariah, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  observasi  implementasi syariah  compliance terhadap  akad murabahah berdasarkan  ketetapan    Fatwa  DSN  MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah , maka implementasi syariah compliance di BMT sebagai berikut:
1. Murabahah  sebagai  bentuk  jual  beli  maka  semua  syarat  yang  berlaku  bagi sahnya jual beli berlaku pula bagi murabahah.
Berdasarkan hasil penelitian, BMT yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini,  telah  menjalankan  akad  murabahah  yang  bebas  riba.  Sebagaimana  yang dinyatakan  oleh  ketua  BMT  bahwa,  pembiayaan  yang  ditawarkan  kepada  nasabah, pihak BMT meminta nasabah menghadirkan saksi dan meminta penjelasan kegunaan pembiayaan  yang  dilakukan  sebelum  terjadi  kesepakatan.  Sedangkan  menurut Muhammad  Khoiri  memiliki  kesamaan  yaitu  menanyakan  untuk  apa  pembiayaan yang  diajukan  nasabah  dan  memastikan  kriteria  nasabah  yang  akan  diberikan pembiayaan,  bahkan  menanyakan  untuk  apa  barang  tersenut  digunakan  hal  tersebut perlu  dilakukan  sebelun  adanya  kesepakatan.  Begitu  juga  yang  disampaikan  oleh Adam  Adwan  sebagai  ketua  BMT  mengatakan,  perlunya  menghadirkan  sksi  selain itu memperhatikan kepribadian nasabah, penilaian terhadap sifat dan kegunaan objek yang  menjadi  pembiayaan  dan  integritas  calon  anggota  pembiayaan  dengan  tujuan untuk  mengetahui  kemauan  dan  komitmen  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Hal  ini dilakukan  guna  untuk  mengantisipasi  syariah  suatu  akad  yang  menjadi  perjanjian awal.
Dari  hasil  penjelasan  tersebut,  bahwa  prosedur  pembiayaan  dapat  dinyatakan pada fase pembiayaan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Syariah. Tindakan  yang  dilakukan  BMT  dalam  menganalisis  nasabah  guna  untuk  menjaga suatu perjanjian yang menjadi kesepakatan awal.
Sedangkan  standar  kepatuhan  syariah  di  Indonesia  adalah  kesesuaian  kegiatan lembaga  keuangan  syariah  baik  secara  operasional  maupun  produk-produknya. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi tuntutan semua lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Manajemen lembaga keuangan
syariah  wajib  memahami  fiqih  muamalah  dalam  menjalankan  operasional lembaganya Susilo tahun 2017.
2. Pengawasan  merupakan  suatu  mekanisme  atau  sistem  pengendalian  secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk BMT  terhadap  kepatuhan  atas  prinsip-prinsip  dan  aturan  syari’ah  yang  telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bentuk  barang  yang  diperjual  belikan  tidak mengandung  unsur  yang  melanggar,  menurut  ketua  BMT  mengkoreksi  bentuk pesanan  yang  diminta  nasabah  apakah  spesifikasi  dari  barang  tesebut  melanggar syariah  Islam  atau  tidak.  Hal  ini  menurut  Didik  Budianto  selaku  ketua  BMT  akan menanyakan  permohonan  pembiayaan  yang  diajukan  nasabah,  sebagai  bentuk antisipasi  apakah  pihak  BMT  sanggup  atau  tidak  sebelum  dilanjutkan.  Begitupula yang  disampaikan  oleh  Adam  Adwan    sebagai  ketua  BMT  mengatakan,  perlunya mendengarkan keterangan nasabah  yang menjadi permintaannya. Dengan penjelasan nasabah  tersebut  pihak  BMT  bisa  menilai  dari  permintaan  nasabah  apakah  bisa dipenuhi atau tidak.
Dari hasil penjelasan tersebut, bahwa prosedur memberikan pertanyaan  dapat dinyatakan  pada  fase  permulaan  pembiayaan  tidak  ada  hal-hal  yang  bertentangan dengan  ketentuan  Syariah.  Tindakan  ini  dilakukan  oleh  pihak  BMT  merupakan langkah  berjaga-jaga  untuk  menghindari  kelalaian  dalam  membelikan  suatu  barang kepada  nasabah,  sekaligus  salah  satu  bentuk  dan  wujud  tanggungjawab  terhadap amanah yang diberikan para penabung dan investor di BMT.
Praktek produk murabahah di atas juga tidak bertolak belakang dengan fatwa Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI  No:  04/DSN-MUI/IV/2000,  tentang Murabahah yang  pada  butir  nomor  2  (dua)  dinyatakan  bahwa  “Barang  yang diperjualbelikan  tidak  diharamkan  oleh  syari’ah  Islam”.  Hal  inilah  yang  harus diperhatikan,  supaya  permintaan  pembelian  barang  yang  dilakukan  nasabah  tidak bertentangan dengan syariat Islam, selain itu fungsi kepatuhan sebagai tindakan yang bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah Waluyo tahun 2016.
3. Pelayanan    BMT  dapat    membantu  memenuhi  kepentingan  orang  lain  atau kepentingan  umum,  Dalam  hal  ini  pihak  BMT  bisa  memberikan  pelayanan pembiayaan  pada  nasabah  dengan  memberikan    pembiayaan    sebagian  atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya pada awal perjanjian.
Dalam  hal  ini  ketua  BMT  Menganalisi  pembiayaan  nasabah  dengan memperhitungkan  untuk  memberikan  pembiayaan  secara  penuh  atau  sebagian kepada  nasabah,  dengan  tujuan  untuk  mengantisipasi  kesanggupan  nasabah  dalam mengangsur.  Sedangkan  menurut    Muhammad  Khoiri  sebagai  ketua  BMT  akan memperhatikan  identitas  dan  memastikan  keseriusan  nasabah  dalam  mengangsur, maka  dengan  demikian  pihak  BMT  bisa  menentukan  kelanjutannya    apakah  pihak BMT akan memberikan secara penuh atau sebagian. Samahalnya yang disampaikan
oleh  Didik  Budianto  dengan  mendengarkan  keterangan  nasabah  pihak  BMT  bisa memberikan pembiayaan secara penuh atau sebagian sebelum terjadi kesepakatan.
Pada  keterangan  tersebut  diperoleh  bahwa,  semua  pihak  BMT  membiayai secara penuh atau sebagian bisa dilihat dari kesanggupan nasabah dalam melakukan pengangsuran.  Maka  dari  itu  melihat  identitas  data  nasabah  dan  mendengarkan keterangan nasabah perlu dilakukan sebagai bentuk untuk menyakinkan pihak BMT bahwa nasabah serius dalam pembiayaannya.
Kegiatan  pencatatan  dan  pendataan  yang  dilakukan  semakin  lengkap  maka manajemen  pembiayaan  semakin  baik,  karena  semakin  memudahkan  untuk menunaikan  amanah  dan  dipertanggungjawabkan.  Dalam  hal  ini  menjadikan aktivitas hutang piutang menjadi semakin mudah untuk mengingatnya.
4. Setelah  pihak  BMT  melakukan  kesepakatan  dengan  nasabah,  pihak  BMT membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  yang  sesuai  dengan  kesepakatan awal dengan nama BMT sendiri, dan pembelian yang dilakukan  harus sah dan bebas riba.
Menurut  Muhammad  Khoiri,  mengirim  salah  satu  karyawan  BMT  untuk mendampingi nasabah dalam melaukan pembelian merupakan tindakan yang benar, untuk  memastikan  pembelian  barang  sesuai  dengan  kesepakatan,  karena  pihak nasabah  bisa  melalukan  pemilihan  suatu  barang  secara  langsung  dan  pihak  BMT yang  melakukan  transasi  dengan  pihak  penjual.  Namun  berbeda  dengan  yang disampaikan  oleh  Adam  Adwan,  dalam  melakukan  pembelian  dan  kesepakatan pembiayaan  dilakukan,  kemudian  pihak  BMT  membelikan  pesanan  yang  diminta. tetapi  kebanyakan   nasabah kami yang meminta untuk membeli sendiri barang yang diminta,    sedangkan  pihak  BMT  hanya  memberikan  pembiayaan  sesuai  permintaan dengan disertai akad wakalah, dan barulah nota pembelian diminta pada saat terakhir. Sama  halnya  yang  disampaikan  oleh  Didik  Budianto,  kebanyakan  kami mempercayakan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  yang  diinginkan  dengan memberikan pembiayaan yang sesuai harga barang tetapi secara bersamaan memakai akad  wakalah,  hal  demikian  dilakukan  agar  pembelian  suatu  barang  tidak  terjadi kekeliruan yang pernah dialami oleh pihak BMT.
Dari  hasil  wawancaa  dengan  pihak  ketua  BMT,  beberapa  BMT  yang  ada  di Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  pada  pelaksanaan  akad murabahah, yang  apabila dilihat  pada  pelaksanaannya  belum  sesuai  dengan  syariah.  Sebuah  BMT menyebutkan  bahwa  pembelian  objek murabahah diwakilkan  kepada  anggota. Sedangkan  pengertian  murabahah  merupakan    harga  pokok  perolehan  barang ditambah  sejumlah  margin  keuntungan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  jual  beli murabahah dilakukan  dengan  memberikan  uang  bukan  barang  kepada  nasabah. Sehingga  tidak  terjadi  transaksi  jual  beli  secara  riil,  yang  kemudian  akan mendekatkan praktek ini kepada praktek jual beli uang, bukan barang. Menurut Fiqih Muamalah Kontemporer, rukun akad murabahah mewajibkan wujudnya barang yang dijadikan objek akad.
Sedangkan  dari  hasil  analisis  dan  pengamatan  mengapa  BMT  tersebut melakukan  hal  demikian:  dilihat  dari  segi  waktu  yang  lebih  praktis    jika pembelian diwakilkan  dan  dari  pihak  nasabah  yang  tidak  mau  berbelit-beli  dalam  melakukan pembiayaan,  selain  itu  pembelian  yang  dilakukan  oleh  pihak  nasabah  kebanyakan lebih  murah  ketimbang  pihak  BMT  yang  membeli,  itu  karna  nasabah  yang  sudah faham dengan harga barang dan letak tempat pembelian.
Dari keterangan  analisis tersebut  dari waktu  yang lebih praktis dan tidak mau berbelit-belit  menunjukkan banyaknya masyarakat  sekitar kurang begitu  memahami pengetahuan  tentang  pembiayaan  murabahah  dan  lebih  menginginkan  pembiayaan secara instan.
Selain itu pihak BMT kurang begitu memahami dari jenis barang yang diminta, hal itu disebabkan karena barang yang diminta kebanyakan alat bangunan dan bahan pembuatan properti.
5. Hal  yang  sangat  krusial  dalam  produk  pembiayaan  adalah  pengakuan  dalam tahap  penyampaian  pembelian.  Dengan  demikian  pihak  BMT  harus  jujur dalam menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
Dalam  menyampaikan    proses  pembelian  barang  yang  sudah  tercapainya kesepakatan,  maka  tindakan  yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan syari’ah Islam, sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  ketua  BMT,  Melakukan  pembelian  dengan didampingi  nasabah,  maka  pihak  nasabah  bisa  mengetahui  keadaan  suatu  barang secara  langsung.  Sehingga  pihak  nasabah  mengetahui  jika  ada  potongan  harga  dan berapa  harga  barang  tersebut  yang  dibayarkan.  Sedangkan  menurut  Adam  Adwan pada  tahap  ini,  pembelian  kebanyakan  nasabah  kami  sendiri  yang  meminta  untuk melakukan  pembelian,  namun  tidak  sedikit  juga  nasabah  kami  meminta  untuk dibelikan.  Sehingga  memberikan  keterangan  pada  saat  pembelian  kami  sampaikan, sedangkan nota pembelian akan diberikan jika nasabah meminta.
Sedangkan  menurut  Didik  Budianto  mengatakan  mewakilkan  pembelian  pada nasabah  sehingga  nasabah  sendiri  sudah  mengetahui  setruktur  barang,  bahkan  bisa terjadi  jika  dimana  pihak  BMT  keliru  dalam  melakukan  pembelian.  Dengan mewakilkan  pembelian  maka  nasabah  sendiri  sudah  mengetahui  semua  hal  yang terkait  pembelian.  Dengan  diwakilkannya  pembelian  kepada  nasabah  yang  berarti pihak BMT menyetujui memberikan pembiayaan dengan disertai akad wakalah maka terjadilah kesepakatan.
Jual beli yang dilakukan oleh pihak BMT di Kabupaten Ogan Kolemering Ilir, tidak ada kerancuan terkait penyampaian pembelian hal ini terlihat dari pihak BMT mendampingi  pembelian  dan  mewakilkan  pembelian  sehingga  nasabah  dan  pihak BMT menyaksikan secara langsung transaksi jual beli.
Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala aspek bidang kehidupan,  termasuk  di  dalam  jual  beli.  Jika  kejujuran  tidak  diamalkan  dalam  jual beli,  maka  akan  merusak  kepercayaannya.  Disamping  itu,  ketidak  jujuran  dalam menyampaikan  pembelian  akan  berakibat  perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak. Allah berfirman:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan Katakanlah Perkataan yang benar”. Surah Al-Ahzab Ayat: 70
Berdasarkan ayat Al Quran tersebut, diketahui bahwa di dalam hukum kontrak syariah  sangat  menekankan  adanya  prinsip  kejujuran  yang  hakiki,  karena  hanya dengan prinsip  kejujuran itulah keridhaan dari para pihak yang membuat  perjanjian dapat terwujud.
6. Jujur  dalam  menyampaikan  pembelian  dan  mengambil  keuntungan    berarti menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya  atau  posisinya.  Prinsip  kejujuran dalam bermuamalah yaitu melarang adanya unsur riba, kezaliman, maysir dan gharar.
Terlihat  bahwa  dalam  praktik  akad  murabahah  oleh  BMT  dalam  hal penghitungan  jumlah  margin  keuntungan  senantiasa  mempertimbangkan  jangka waktu  pembiayaan.  Semakin  lama  jangka  waktu  pembiayaannya,  maka  semakin besarlah  margin  keuntungan  yang  diminta  oleh  pihak  BMT.  Begitujuga  yang disampaikan  oleh  Muhammad  Khoiri dan  Adam  Adwan memberitahu  harga  awal sebenarnya,  sedangkan  keuntungan  yang  diambil    berdasarkan  hitungan  jangka waktu  kesanggupan  nasabah  dalam  membayar  angsurannya.  Walaupun  jumhur ulama  baik  dari  mazhab  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali  memperbolehkan bahwa  jual  beli  biaya  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  dibebankan  kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual (Sa’adah yuliana, 2017).
Penentuan  margin  keuntungan  dan  bagi  hasil  dalam  kontrak  pembiayaan  di BMT  yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, ditentukan dengan cara negosiasi antara pihak BMT dan nasabah. Cara penentuan margin keuntungan seperti ini telah memenuhi  syarat-syarat  akad  pembiayaan.  Hal  ini  berarti  pengungkapan  yang dilakukan  terhadap  informasi  yang  ada  pada  BMT  harus  berlandaskan  dengan prinsip-prinsip  Islam,  yang  berarti  mengikuti  standar  atau  hukum  yang  telah  diatur lembaga  syariah  yang  berwenang  menekankan  kepatuhan  syariah  atau  kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah Angriani tahun 2019.
Dari  pembahasan  tersebut  sesuai  dengan  yang  dikatakan  Wahbah  az-Zuhaili bahwa  dalam  jual  beli murabahah itu  disyaratkan  beberapa  hal  yaitu  mengetahui harga pokok, mengetahui keuntungan Setiadi tahun 2014.
Cara  pembiayaan  murabahah  yang  dilakukan  BMT  yang  ada  di  Kabupaten Ogan  Komering  Ilir  ini  lazim  dilakukan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  dan  para sahabat  dalam  melakukan  perniagaan.  Secara  sederhana  murabahah  berarti  suatu penjualan  barang  seharga  barang  tersebut  ditambah  keuntungan  yang  disepakati (Yuliana, Tarmizi, & Panorama, 2017). Cara seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini merupakan salah satu cara yang sangat tepat dalam menentukan harga jual terhadap barang dengan akad murabahah .
7. Penggunaan  pada  pembayaran  harga  barang    yang  bebas  dari  unsur  riba hanya berdasarkan margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
Pada  keterangan  mengenai  hal-hal  terkait  pembayaran  yang  diutarakan  oleh ketua BMT, melakukan perjanjian terkait kesanggupan waktu dalam mengangsur dan
nasabah  menyetujuinya  maka  terjadilah  akad,  sehingga  perjanjian  yang  dilakukan atas  dasar  suka  sama  suka.  Begitupula  yang  dikatakan  oleh  Didik  Budianto,  aktif dalam  mengangsur  merupakan  bagian  terpenting  dalam  pembiayaan,  sehingga memberikan  arahan  dan  cara  pengangsuran  bisa  diartikan  sebagai  rasa  peduli  pada nasabah untuk aktif dalam mengangsur.
Dari  permasalahan  tersebut  sebenarnya  pihak  BMT  menekankan  untuk ketepatan  dalam  mengangsur  yang  sudah  dijanjikan  nominalnya.  Kebijakan  yang ditetapkan BMT ini pun tidak bertentangan dengan Syariah karena Allah berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu” QS  al-Maidah: 1  “ Seseorang  yang  berjanji,  harus  memenuhi  janjinya”  sesuai  firman  Allah dalam QS al-Isra:34.
Suatu  bentuk  perjanjian  akad  pembiayaan  merupakan  antara  pihak  BMT  dan nasabah  pembiayaan  masing-masing  pihak  harus  menunaikan  janjinya  masing- masing.  Ayat-ayat  al-Quran  tersebut  di  atas  menjelaskan  bahwa  Allah  SWT  telah memerintahkan  untuk  memenuhi  akad  yang  dibuat  dan  memenuhi  janji  yang  telah disepakati  dengan  membayar  angsuran  berdasarkan  margin  keuntungan  yang disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad murabahah diperlukan prinsip ukhuwah yang berarti menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam  memperoleh  manfaat  sehingga  keuntungan  tidak  diperoleh  di  atas kerugian orang lain.
Menjaga  transaksi  agar  berjalan  dengan  lancar,  melakukan  perjajian  perlu dilakukan  dengan  melihat  nominal  yang  dikeluarkan  namun  melihat  kembali kesanggupan  nasabah  dalam  mengangsur.  Sedangkan  menurut  Muhammad  Khoiri, melakukan  perjanjian  merupakan  syarat  yang  harus  dilakukan  untuk  keseriusan nasabah dalam mengangsur, jika pihak BMT dan nasabah menyetujui barulah terjadi akad.  Sedangkan  jangka  waktu  pembayaran  sudah  ditentukan  pada  akad  sesuai dengan  kesepakatan  dengan  nasabah.  Namun  menurut  Adam  Adwan  selaku  ketua BMT,  dalam  melakukan  akad  pembiayaan  mendokumentasikan  dan  mencatat  perlu dilakkan  sebagai  pengawasan  dan  besarnya  kesanggupan  nasabah  melakukan pengangsuran.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  BMT  yang  ada  di  Kabupaten  Ogan  Komering Ilir pada fase masa pembiayaan dalam hal  mendokumentasikan pembiayaan,  adalah sangat  penting  bagi  institusi  BMT  karena  data  tersebut  dapat  digunakan  untuk melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  nasabah.    Ini  sesuai  dengan  perintah  Allah SWT:
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu‘amalah tidak secara tunai (secara  hutang) untuk masa yang ditentukan, hendaklah  kamu menuliskannya (mencatatkannya).  Dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu menuliskannya dengan benar”. Surah al-Baqarah: 282.
9. Transaksi pada akad murabahah dalam melakukan pembelian dan pihak BMT hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang,  secara  prinsip
menjadi  milik  BMT.  Hal  ini  dilakukan  untuk  kemurnian  jual  beli  secara  ril yaitu adanya penjual dan pembeli.
Dalam  hal  ini  pihak  BMT  akan  mewakilkan  pembelian  kepada  nasabah merupakan  cara  untuk  ketepatan  dalam  memilih  jenis  barang.  Namun  untuk  lebih tepatnya jika pembelian diwakilkan kepada nasabah dan pihak BMT menemani, dan dengan melakukan kerjasama dengan pihak toko sekitar bisa menguntungkan apabila terjadi  kekeliruan  pembelian.  Sedangkan  dalam  keterangan  lain,  pembelian  yang diwakilkan  kepada  nasabah  dengan  memberikan  pembiayaan  yang  sesuai  harga barang  bersamaan  akad  wakalah  merupakan  cara  untuk  lebih  efisien  dalam  segi waktu dan nota pembelian diberikan setelah nasabah melakukan pembelian.
Begitu juga yang disampaikan oleh Didik Budianto, untuk memastikan bahwa pembelian  sesuai  dengan  yang  diminta  nasabah,  mewakilkan  pembelian  kepada nasabah  perlu  dilakukan  tetapi  secara  bersamaan  memakai  akad  wakalah  yaitu memiliki  kepuasan  tersendiri  bagi  nasabah  sehingga  pihak  BMT  tidak  akan  keliru. Dalam  hal  ini  pernah  terjadi  kekeliruan  dalam  pembeliah  sehingga  nasabah melakukan protes dan mengembalikan barang yang dipesan.
Dari  penjelasan  tersebut,  masih  ada    BMT  yang  memberikan  pembiayaan kenasabah  untuk  membeli  sendiri  barang  yang  dibutuhkan  dengan  menggunakan akad murabahah bersamaan akad wakalah, yang berarti barang belum menjadi milik BMT.  sedangkan murabahah sendiri merupakan jual beli.  Berarti BMT yang ada di Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  masih  ada  yang  belum  menerapkan  produk murabahah dengan semestinya.
Padahal  syarat  kepemilikan  merupakan  hal  yang  mutlak  dalam  jual-beli. Rasulullah  melarang  menjual  barang  yang  belum  dimiliki  olehnya.  Dalam  sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Hakim bin Hazm, Rasulullah bersabda, “janganlah  menjual  barang  yang  belum  dimiliki  olehnya.”  Sehingga  akad  tersebut menjadi batil (Sulaiman, 2014).
Sedangkan  dari  hasil  pengamatan  mengapa  BMT  tersebut  melakukan  hal demikian: dilihat dari segi waktu yang lebih praktis  jika pembelian diwakilkan dan dari  pihak  nasabah  yang  tidak  mau  berbelit-beli  dalam  melakukan  pembiayaan, selain  itu  pembelian  yang  dilakukan  oleh  pihak  nasabah  kebanyakan  lebih  murah ketimbang pihak BMT yang membeli, itu karna  nasabah yang sudah faham  dengan harga  barang  dan  letak  tempat  pembelian.  Sedangkan  banyaknya  jenis  barang  yang dipesan bisa menjadi kendala tersendiri bagi pihak BMT.
10. Dalam  melakukan  pembiayaan  diperukan  kesepakatan  di  dalam  akad,  dan akad  tersebut  harus  dijalankan  karena  kesepakatan  tersebut  merupakan persetujuan  antara  BMT  dan  nasabah  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai persaudaraan.  Adanya  kesepakatan  dalam  melakukan  pembayaran  kepada BMT  mengindikasikan  bahwa  BMT  menjunjung  tinggi  nilai  kebersamaan karena  pembayaran  tangguhan  menunjukkan  BMT  mau  dan  mampu membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan nasabah.
Dalam  hal  permohonan  perjanjian  yang  dilakukan  nasabah,  pihak  BMT memberikan surat permohonan dan nasabah melakukan pengisian surat merupakan syarat  utama  dalam  permohonan  pembiayaan.  Begitu  juga  menurut  Muhammad Khoiri dan  Adam  Adwan,  nasabah  yang  mengajukan  permohonan  melakukan pengisian    berkas  permohonan  yang  di  berikan  oleh  pihak  BMT,  hal  tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan nasabah untuk mengajukan pembiayaan.
Pada tahap ini nasabah melakukan pemesanan pada BMT yang berarti  nasabah menyampaikan  minatnya  kepada  lembaga  BMT  untuk  melakukan  pembelian terhadap suatu barang dengan memberikan informasi tentang data pribadi nasabah dan informasi mengenai jenis dan spesifikasi barang yang dipesan.
Selain  itu  pihak  BMT  harus  memiliki  kemampuan  mengukur  pandangan- pandangan  strategis  untuk  menghadapi  masa  yang  akan  datang.  Karena  kebijakan apapun  yang  akan  diambil  saat  ini,  harus  diperhitungkan  akibatnya  pada  sepuluh atau dua puluh tahun kedepan Razak tahun 2006.
Dari  pembahasan  tersebut,  bahwasannya  nasabah  melakukan  pembiayaan  ke BMT  atas  dasar  keinginannya  sendiri  yang  berarti  pembiayaan  yang  dilakukan suka sama suka.
11. Dalam transaksi murabahah yang sudah disepakati, maka pihak BMT harus membeli  terlebih  dahulu  aset  yang  dipesan  oleh  nasabah  secara  sah  dengan pedagang.  Sehingga  tindakan  yang  dilakukan  BMT  dalam  memberikan pembiayaan pada nasabah sudah sesuai dengan kesepakatan.
Dalam  tahap  pembelian  untuk  memastikan  akad  perjanjian  sesuai  dengan kesepakatan  pihak  ketua  BMT  mengatakan,  pembelian  sebelum  terjadinya  akad yaitu barang yang ditawarkan dan nasabah menyutujui maka terjadilah kesepakatan. Bahkan  melakukan  pembelian  dengan  didampingi  nasabah  maka  pihak  nasabah bisa mengetahui keadaan suatu barang secara langsung. Namun menurut keterangan lain,  mempercayakan  pembelian  pada  nasabah  yang  berarti  nasabah  meminta pembiayaan  dan  membeli  atas  kehendak  sendiri.  Sehingga  pihak  BMT  hanya memberikan  pembiayaan  yang  sesuai  harga  barang  dengan  bersamaan  memakai akad wakalah.
Untuk  memastikan  bahwa  pembelian  sesuai  dengan  yang  diminta  nasabah, sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  ketua  BMT,  menerima  permohonan  dan mempercayakan  pembelian  kepada  nasabah  secara  bersamaan  memakai  akad wakalah  yaitu  memiliki  kepuasan  tersendiri  bagi  nasabah  sehingga  pihak  BMT tidak akan keliru dalam pembelian.
Sedangkan pada tahap ini masih ada BMT yang pembelian barangnya masih diwakilkan  oleh  nasabah  dengan  memberikan  pembiayaan  melalui  akad  wakalah, sedangkan murabahah sendiri memiliki arti  jual beli, yang berarti akad pembiayaan murabahah tidaksah karna tidak ada barang yang menjadi objek pembiayaan.
Adapun  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  sendiri  harus dihindari, kecuali benar-benar dalam keadaan darurat.  Namun  Wahbah az-Zuhaily menegaskan bahwa pendelegasian pembelian lebih baik tidak dilakukan, karena hal
tersebut  dapat  mendekati  dan  menyerupai  pinjam  meminjam  uang  dengan tambahan bunga Djayusman tahun 2018.
Sedangkan  dari  hasil  analisis  dan  pengamatan  mengapa  BMT  tersebut melakukan hal demikian: dilihat dari segi waktu yang lebih praktis  jika pembelian diwakilkan dan dari pihak nasabah yang tidak mau berbelit-beli dalam  melakukan pembiayaan,  selain  itu  pembelian  yang  dilakukan  oleh  pihak  nasabah  kebanyakan lebih  murah  ketimbang  pihak  BMT  yang  membeli,  itu  karna  nasabah  yang  sudah faham  dengan  harga  barang  dan  letak  tempat  pembelian.  Sedangkan  banyaknya jenis barang yang dipesan bisa menjadi kendala tersendiri bagi pihak BMT. Bahkan kualitas dari barang yang dibeli, lebih baik nasabah yang membeli dari pada pihak BMT yang membeli.
12. Menawarkan produk barang yang dihasilkan (pesanan)-nya  untuk digunakan oleh  nasabah  yang  berarti  nasabah  harus  menerima  pesanannya  sesuai dengan  janji  yang  telah  disepakatinya,  karena  secara  hukum  janji  tersebut mengikat, sehingga pihak nasabah dan BMT membuat kontrak jual beli guna memenuhi  kebutuhannya  dan  memberikan  kepuasan.  Dalam  hal  ini kesepakatan yang dilkukan sesuai dengan syari’ah Islam
Dalam  hal  permohonan  perjanjian  yang  dilakukan  nasabah,  menurut Muhammad Khoiri dan Adam Adwan selaku ketua BMT mengatakan, memberikan aset yang dipesan nasabah, aset yang atas permintaan nasabah sendiri yang berarti nasabah menerimanya (menyetujui) dan terjadilah kesepakatan.
Untuk  memastikan  bahwa  aset  sesuai  dengan  yang  disepakati  nasabah, memberikan  dan  mengisi  berkas  perjanjian  perlu  dilakukan  sebagaimana  yang dinyatakan  oleh  ketua  BMT  bahwa,  sebelum  pembelian  aset  dilakukan,  nasabah melakukan  pengisian  berkas  permohonan  yang  diberikan  BMT  sebagai  bentuk keseriusan pada pembiayaannya.
Pada  dasarnya  untuk  membuat  kesepakatan  dengan  nasabah,  tindakan  yang dilakukan  oleh  BMT  termasuk  di  dalamnya  negosiasi  tentang  margin  keuntungan dan  bagi  hasil,  model  pembayaran  angsuran,  pengikatan  jaminan  menunjukkan bahwa akad pembiayaan antara pihak BMT dan nasabah pembiayaan dilaksanakan berasaskan  kesepakatan  dan  keridaan  antara  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  sesuai dengan firman Allah SWT Surah Al-Nisa: 29
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
13. Dalam  transaksi  yang  berbasis  syariah  didasarkan  atas  akad  dan  akad tersebut  selalu  sama  antara  bunyi  akad  (dalam  bentuk  hukum)  dengan substansi dari akad itu sendiri.
Dalam  halini,  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  BMT  tidak  meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal tetapi hanya  meminta  pembayaran  angsuran  pertama  sebagaimana  terkonfirmasi  oleh
ketua BMT bahwa BMT tidak mengambil uang muka pada nasabah tetapi meminta nasabah  untuk  membayar  angsuran  pertama.  Begitupula  menurut  Didik  Budianto dan  Adam  Adwan,  Untuk  memastikan  bahwa  perjanjian  sesuai  dengan  yang disepakati  nasabah,  menurut  ketua  BMT,  pembiayaan  yang  dilakukan  terjadi kesepakatan dan BMT meminta nasabah membayar angsuran pertama.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  apa  itu  prinsip  syariah  dan implementasinya dalam operasionalnya, BMT mengikuti aturan-aturan dan norma- norma  Islam  yang  bebas  dari  bunga  Yumanita  tahun  2005.  Maka  dalam  hal  ini pelaksanaan  akad murabahah yang  ada  di  BMT  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir harus  mengikuti  aturan  dan  pedoman  yang  telah  di  buat  oleh  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh  di  BMT  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir, semua  pihak  BMT  melakukan  pembuatan  kontrak  kesepakatan  dengan mempertimbangkan  kesanggupan  nasabah  dalam  melakukan  pembiayaan.  BMT juga  dapat  meminta  pembayaran  angsuran  pertma  oleh  nasabah  saat  awal  akad. Selama  akad  jual  beli  belum  berakhir,  harga  jual  beli  tidak  boleh  berubah,  bila terjadi  perubahan  maka  akad  menjadi  batal.  Melihat  permasalahan  tersebut  pihak BMT dan nasabah dalam melakukan pembiayaan tidak ada unsur pemaksaan.
14. Menolak membeli barang yang sudah disiapkan oleh pihak BMT  merupakan kezaliman  sehingga  nasabah  harus  mengganti  biaya  kerugian,  sehingga kezaliman  disini  didefinisikan  sebagai  hal  yang  merugikan  diri  sendiri maupun orang lain. Dalam transaksi ini kezaliman diartikan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempatnya/posisinya.
Dalam hal permohonan perjanjian yang dilakukan nasabah, pihak  BMT harus teliti dalam melakukan pembiayaan dengan nasabah, sebagaimana yang dinyatakan oleh  ketua  BMT  bahwa  melakukan  pembelian  dengan  didampingi  nasabah sehingga  minim  terjadi  kesalahan  yang  berarti  penolakan  pembelian  barang  oleh nasabah  dapat  dicegah.  Selain  itu  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  pihak pedagang  disekitar  dapat  mengantisipasi  jika  ada  barang  yang  akan  diretur. Sedangkan menurut keterangan yang lain, dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah,  selain  itu  BMT  melakukan  perjanjian  dengan  pihak  pedagang  pada  saat pembelian  akan  meminimalisir  penolakan  bahkan  belum  ada  penolakan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.
Untuk  memastikan  bahwa  perjanjian  sesuai  dengan  yang  disepakati  nasabah sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  ketua  BMT,  memberikan  pembiayaan  dengan mewakilkan  pembelian  pada  nasabah  bisa  meminimalisir  kesalahan,  bahkan  dapat mencegah kesalahan yang pernah terjadi.
Dalam bai’  murabahah merupakan  jual  beli  antara  penjual  dan  pembeli,  di mana  pembeli  pada  tahap  pertama  menjual  kembali  kepada  pembeli  kedua  atau kepada  pihak  yang  memesan  agar  dibelikan  barang  tersebut.  Dari  pembahasan tersebut  terlihat  sangat  dibutuhkan  ketelitian  dalam  mensetujui  suatu  akad pembiayaan,  Artinya  pihak  BMT  meneliti  kesungguhan  nasabah  yang  ingin
melakukan pembiayaan, hal ini dilakukan agar tidak ada yang dirugikan dan bahkan pihak  BMT  melakukan  perjanjian  dengan  pihak  penjual  untuk  berjaga-jaga  ketika nasabah menolak barang tersebut.
15. Pelaksanaan  pembiayaan  murabahah  tidak  dilakukan  dengan  sendirinya, artinya  sebelum  melakukan  akad  murabahah  terlebih  dahulu  nasabah  dan BMT  melakukan  negosiasi  apa  saja  yang  perlu  disiapkan.  Dalah  negosasi tersebut salah satunya adalah menyiapkan jamina.
Berdasarkan  penelitian  di  BMT  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  memiliki kesamaan  dalam  menyiapkan  jaminan,  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Muhammad Khoiri, Adam Adwan dan Didik Budianto bahwasannya nasabah yang melakukan  pembiayaan  agar  nasabah  serius  dengan  pesanannya  maka  jaminan dalam  murabahah  dibolehkan,  hal  ini  dilakukan  agar  nasabah  tidak  ingkar  pada perjanjiannya dan sebagai  bentuk   kepercayaan  agar tidak ada yang dirugikan dan jaminan  itu  bertujuan  untuk  memberi  semangat  pada  nasabah  dalam  mengangsur. Selain  itu  jaminan  dapat  memberi  kenyamanan  dalam  berkerja  tanpa  ada  rasa khawatir nasabah itu akan ingkar.
Jaminan  dari  nasabah  untuk  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BMT  harus dinilai terlebih dahulu. Tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk mengetahui nilai ekonomis dari jaminan, serta nilai yuridis dari barang jaminan tersebut. Di samping tujuan  pokok  di  atas  yang  harus  dilihat  adalah  jenis  jaminan  dari  kepemilikan barangnya.  Barang  yang  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  adalah  kekayaan  dari nasabah  itu  sendiri,  kekayaannya  dapat  berupa  bangunan  dalam  bentuk  Sertifikat Hak Milik, kendaraan bermotor dalam bentuk BPKB.
16. Dalam  transaksi  syariah  menjunjung  tinggi  nilai  kebersamaan  dalam memperoleh  manfaat  sehingga  keuntungan  tidak  diperoleh  di  atas  kerugian orang  lain.  Sehingga  dalam  penyelesaian  utang  nasabah  dalam  transaksi murabahah  tidak  ada  kaitannya  dengan  transaksi  lain  yang  dilakukan nasabah dengan pihak lain atas barang tersebut yang dapat merugikan pihak BMT.
Menurut  Adam  Adwan  sebagai  ketua  BMT,  nasabah  tetap  membayar  sesuai kesepakatan, karna sudah perjanjian awal, meski nasabah melakukan transaksi lain dengan  pihak  ketiga  itu  tidak  ada  kaitannya  dengan  BMT.  Sedangkan  menurut Didik  Budianto,  Pelunasan  angsuran  merupakan  tanggung  jawab  nasabah  sesuai perjanjian  awal,  meskipun  nasabah  memiliki  transaksi  lain  diluar  pengetahuan BMT, nasabah tetap memiliki kewajiban untuk melunasinya.
Murabahah  adalah akad jual beli yang disepakati antara BMT dengan nasabah, dimana  BMT  menyediakan  pembiayaan  untuk  pembelian  bahan  baku  yang dibutuhkan  nasabah,  yang  akan  dibayar  kembali  oleh  nasabah  sebesar  harga  jual BMT  (harga  beli  BMT  dari  pemasok  ditambah  margin  keuntungan)  pada  waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan.
Melihat  pembahasan  tersebut  nasabah  tetap  membayar  sesuai  perjanjian  awal meskipun  objek  yang  menjadi  pembiyayaan  yang  diberikan  pada  nasabah  sudah dijual meskipun mengalami kerugian atau keuntungan.
17. Melakukan  kesepakatan  dalam  melakukan  pembayaran  kepada  BMT mengindikasikan bahwa BMT menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sehingga tidak  dibenaran  jika  nasabah  telah  menjual  barang  yang  menjadi  objek pembiayaan  kemudian  menunda  pembayaran,  dari  pembahasan  tersebut nasabah  tetap  berkewajiban  membayar  angsuran  sesuai  dengan  perjanjian awal dengan BMT
Nasabah  tetap  harus  melunasi  pembiayaan  sesuai  masa  angsuran  tetap  pada kesepakatan  awal.  Menurut  keterangan  ketua  BMT  bahwa  nasabah  yang mengajukan  pembiayaan  meskipun  barang  tersebut  sudah  dijual,  nasabah  tetap memiliki  kewajiban  untuk  membayar  angsuran  tetap  pada  kesepakatan,  karna nasabah  yang  melakukan  pembiayaan  dan  belum  melunasinya,  barang  tersebut masih  menjadi  milik BMT.  Begitupula  menurut  Adam  Adwan,  untuk  memastikan bahwa  akad  perjanjian  berjalan  sesuai  yang  disepakati  nasabah,  melunasi  hutang merupakan  tanggungjawab  nasabah  meskipun  nasabah  menjual  barang  tersebut meskipun dengan sepengetahuan BMT atau tidak.
Pembiayaan  yang  dilakukan  tersebut,  membayar  angsuran  sesuai  perjanjian awal  merupakan  tindakan  yang  sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  MUI  No:  04/DSN-MUI/IV/2000,  tentang Murabahah yang  pada  bagian  4 (empat)  nomor  2  (dua)  dinyatakan  bahwa:  “Jika  nasabah  menjual  barang  tersebut sebelum  masa  angsuran  berakhir,  ia  tidak  wajib  segera  melunasi  seluruh angsurannya.”
18. Jika  nasabah  menjual  barang  tersebut  dan    menyebabkan  kerugian penjualan,  nasabah  tetap  harus  menyelesaikan  utangnya  sesuai  kesepakatan awal  dan  nasabah    tidak  boleh  memperlambat  pembayaran  angsuran  atau meminta kerugian itu diperhitungkan
Dalam hal  perjanjian yang dilakukan nasabah  dan memastikan nasabah serius dalam  pembiayaannya,  pihak  BMT  meminta  nasabah  untuk  aktif  dalam mengangsur,  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  ketua  BMT  bahwa  keaktifan dalam  mengangsur  sudah  disampaikan  pada  awal  perjanjian.  Namun  masih  ada nasabah  yang  menunda  pembayarannya,  maka  pihak  BMT  melakukan  kunjungan sosialisasi  untuk  mengingatkan  nasabah,  begitupula  menurut  Adam  Adwan,  pada awal perjanjian BMT telah memberitahukan untuk aktif dalam mengangsur, namun masih  ada  nasabah  yang  lalai  dalam  mengangsur,  hal  inilah  yang  mengharusan BMT  untuk  kunjungan  dan  mengingatkannya, maka  dengan  adanya  jaminan digunakan sebagai tanda keseriusan nasabah untuk mengangsur.
Pada  tindakan  yang  dilakukan  oleh  BMT  pada  fase  masa  pembiayaan  yang kaitannya  tidak  membenarkan  nasabah  yang  mampu  menunda  pembayaran,  yang memang  terkadang  terjadi  di  BMT,  sikap  dan  tindakan  pihak  manajemen  BMT yang  ada  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  adalah  relatif  sama,  yaitu  dengan
pendekatan  persuasif  dan  kekeluargaan.  Sebenarnya  pihak  BMT  yang  ada  di Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  semuanya  mengedepankan  ketepatan  dalam membayar yang berarti tidak membenarkan nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran.
Akan  tetapi  jika  terjadinya  keingkaran  pembayaran  angsuran  ini  disebabkan karena  sikap  lalai  para  nasabah  untuk  membayar  angsuran  tepat  pada  waktunya, tentu  ini  merupakan  suatu  bentuk  kezaliman  yang  dilakukan  oleh  pihak  nasabah terhadap pihak BMT. Sikap semacam ini harus dihukum supaya yang membuatnya tidak mengulangi tindakannya. Rasul SAW bersabda, artinya:
“ Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman” (HR. Bukhari)
19. Nasabah  yang  menunda-nunda  pembayaran  dengan  sengaja,  atau  jika  salah satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya,  maka  penyelesaiannya  melalui musyawarah sesuai kesepakatan.
Menurut Adam Adwan, menunda pembayaran angsuran tidak dibenarkan yang artinya  nasabah  yang  sudah  menyetujui  akad  yang  menjadi  perjanjian  diharuskan aktif  dalam  mengangsur.  Jika  nasabah  mengalami  kemacetan  pihak  BMT mencarikan  solusi  bisa  dari  keluarga  lain  dari  nasabah,  atau  dari  jaminan  yang diberikan.
Pada  tindakan  yang  dilakukan  oleh  BMT  pada  fase  masa  pembiayaan  yang kaitannya  dengan  kejadian  kegagalan  pembayaran  oleh  nasabah  baik  itu  karena mungkir bayar yang memang terkadang  terjadi  di BMT, sikap dan tindakan pihak manajemen BMT yang ada di  Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah relatif sama, yaitu dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan.  Sikap dan tindakan ini tentu sangat  baik,  humanis,  manusiawi  dan  Islami,  sesuai  firman  Allah  dalam  QS  al- Syura: 38.
“Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhannya  dan mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarat antara  mereka;  dan  mereka  menafkahkan  sebagian  dari  rezki  yang  Kami berikan kepada mereka”. Surat Asy-Syura Ayat 38
20. Jika  nasabah  pembiayaan  pada  BMT  mengalami  kebangkrutan,  maka tindakan  yang  dilakukan  BMT  kepada  nasabah  yang  dinyatakan  pailid  atau gagal menyelesaikan utangnya tersebut, sudah sesuai dengan kesepakatan.
Menurut  Didik  Budianto  dan  Muhammad  Khoiri  selaku  ketua  BMT mengatakan     bahwa jika nasabah yang pailid dan masih memiliki potensi untuk berkembang,  pihak  BMT  memberikan  modal  kembali,  tetapi  jika  nasabah dinyatakan  pailid  dan  tidak  sangguplagi  untuk  berkembang  maka  pihak  BMT melakukan tindakan pada jaminan nasabah.
Begitu  juga  yang  disampaikan  Adam  Adwan  selaku  ketua  BMT,  Untuk memastikan bahwa akad murabahah yang akan di sepakati tidak merugikan BMT, pihak  BMT  melakukan  kunjungan  untuk  memberikan  solusi  dengan  bantuan  dari keluarga nasabah, jikapun masih gagal bayar maka pihak BMT memberikan pilihan
pada  nasabah  untuk  menjual  jaminan  yang  diberikan  atau  pihak  BMT  yang menjualnya.  Sebagaimana  Firman  Allah  SWT,  perintah  untuk  melaksanakan  akad berdasarkan kesepakatan atau janji sesama manusia. QS Al-Maidah: 1

## Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
Dari  gambaran  praktek  pembiayaan murabahah di  BMT  Kabupaten  Ogan Komering Ilir, terlihat sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI  No:  04/DSN-MUI/IV/2000,  tentang Murabahah yang  pada  bagian  6  (enam) dinyatakan bahwa: “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, BMT harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan..”
Kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah  pada  BMT  yang  ada  di  Kabupaten  Ogan Komering Ilir tidak hanya dari sistem dan aturan saja, namun juga yang terpenting adalah  implementasi  prinsip  syariah  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  peranan sumber daya manusia.
Dalam pelaksanaannya tujuan kepatuhan pada produk murabahah berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan pada prodak tesebut. Pengawasan  terhadap  kepatuhan  syariah  pada  prodak murabahah merupakan tindakan  untuk  memastikan  bahwa  BMT  yang  ada  di  Kabupaten  Ogan  Komering Ilir Melalui tindakan pengawasan, mendasarkan diri pada ketentuan syariah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  peneliti  analisis sharia  compliance pada  pembiayaan murabahah  di  BMT  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  sudah  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  Islam  dan  Fatwa  DSN-MUI,  dapat  dilihat  dari  beberapa  unsur  telah  sesuai dengan  akad  murabahah  yang  merupakan  kegiatan  jual  beli  antara  pembeli  (nasabah) dan  penjual  (BMT),  dimana  BMT  membiayai  keseluruhan  atau  sebagian  barang  yang akan  dibeli  nasabah  dengan  menambahkan  keuntungan  melalui  kesepakatan  antara kedua pihak dari perolehan harga barang tersebut.
Namun ada unsur lain yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN- MUI  tentang  pembiayaan  murabahah,  yaitu  beberapa  BMT  melaksanakan  akad murabahah dengan  nasabah  untuk  melakukan  sendiri  pembelian  barang  atau  BMT memberikan uang secara langsung kepada nasabah disertai akad wakalah, namun yang menjadi  permasalahan  disini  ialah  barang  yang  menjadi  pembiayaan  belum  ada  ketika akad dilaksanakan sehingga tidak terjadi transaksi jual beli secara riil melainkan terjadi jual beli uang bukan jual beli barang dan tidak ada kepemilikan atas barang oleh BMT yang merupakan syarat mutlak murabahah .
Disamping  itu  banyak  dari  nasabah  belum  paham  mengenai  keseluruhan pembiayaan  termasuk  pembiayaan  murabahah,  mereka  hanya  beranggapan  bahwa sistem  pembiayaan  di  BMT  lebih  menguntungkan  dari  pada  sistem  kredit  di  bank konvensional.  Oleh  karena  itu  BMT  sebaiknya  harus  menjaga  praktik  pembiayaan
murabahah  yang  sudah  berjalan  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  jangan  sampai menyimpang  dari  ketentuan  ketentuan  yang  ada.  lebih  dari  itu  kurang  optimalnya pembiayaan  yang  lain  harus  lebih  di  upayakan,  dengan  memberikan  pemahaman  yang lebih luas kepada nasabah yang menjadi anggota BMT.

## BIBLIOGRAFI
Bonita,  Silvia  Dora,  &  Anwar,  Aan  Zainul.  (2018).  Implementasi  syariah  compliance pada akad murabahah dan ijarah (studi  kasus  pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara).
JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) , 7 (2), 88–97. Google Scholar
Djayusman,  R.  R.  (2018).  Murabahah  antara  Teori  dan  Praktik:  Analisis  Fiqh  dan Keuangan. Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Islam,  Vol.  6  No.  2,  Rajab-Dzulhijjah
1433/2012.  Hal.273-293.  ISSN  19074514.  22  November  2018 ,  6 ,  284. Google Scholar
Hidayat,  Farid.  (2016).  Alternative  Sistem  Pengawasan  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  dalam  Mewujudkan  Shariah  Compliance. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam , 1 (2), 383–407. Google Scholar
Kian,  Lia.  (2016). Syariah  Compliance  Untuk  Pengembangan  Inovasi  Produk Perbankan Syariah Di Indonesia . Artikel. Google Scholar
Nurhisam,  Luqman.  (2016).  Kepatuhan  Syariah  (Sharia  Compliance)  dalam  Industri Keuangan Syariah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 23 (1), 77–96. Google Scholar
Razak, A. U. (2006). Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
Sa’adah  yuliana,  N.  T.  (2017). Transaksi  Ekonomi  dan  Bisnis  dalam  Tinjauan  Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Idea Press. Google Scholar
Sapudin, Ahmad, Najib, Mukhamad, & Djohar, Setiadi. (2017). Strategi Pengembangan Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (Studi  Kasus  pada  BMT  Tawfin  Jakarta). Al- Muzara’ah , 5 (1), 21–36. Google Scholar
Setiawan,  Aziz  Budi.  (2006).  Perbankan  Syariah;  Challenges  dan  Opportunity  Untuk Pengembangan di Indonesia. Jurnal Kordinat , 8 (1), 1–42. Google Scholar
Setiadi,  T.  (2014).  Pembiayaan  Murabahah  Dalam  Perspektif  Fiqih  Islam,  Hukum Positif  dan  Hukum  Syariah. Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  8  No.  3.  Juli-September 2014 , 8 , 521. Google Scholar
Sulaiman, Sofyan. (2014). Penyimpangan Akad Murābaḥah Di Perbankan Syariah Dan Beberapa Isu Mengenai  Murābaḥah. Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 4 (1), 45–67. Google Scholar
Suryanto,  Asep,  &  Sa’adah,  Adah.  (2019).  Analisis  Pengambilan  Keputusan  Nasabah Pembiayaan  Murabahah  Pada  Bmt  Daarut  Tauhiid  Bandung. Jurnal  Ekonomi Syariah , 4 (1). Google Scholar
Susilo, E. (2017). Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga  Keuangan Mikro Syariah (Studi  Kasus  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara). Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan Syariah, P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076 Vol. 4 No. 1 Juni 2017 , 04 , 125. Google Scholar
Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca  Transformasi  Ke  Dalam  Hukum  Positif. Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan, Vol. 10, No.2, Desember 2016 , 10 , 521. Google Scholar
Yuliana,  Sa’adah,  Tarmizi,  Nurlina,  &  Panorama,  Maya.  (2017). Transaksi  Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah . Idea Press. Google Scholar

## Copyright holder:
Al Firdaus, Maftukhatusolikhah dan Rinol Sumantri (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Idea
This article is licensed under: