## MEMBANGUN BUDAYA HUKUM PANCASILA DI ERA REFORMASI
Junaedi 1 , Diki Dikrurahman 2
Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indoneisa Email: pascajuanedi@gmail.com 1 , dikrurahmandiky@gmail.com 2

## ABSTRAK
Kata kunci: Pancasila,  dan  Budaya Hukum Pancasila  adalah  hasil  kristalisasi  nilai-nilai  luhur  masyarakat  Indonesia  yang majemuk.  Sehingga  Pancasila  adalah  ideologi  yang  membawa  kemajemukan  itu demi  terciptanya  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Beranjak  dari  persoalan itulah,maka  Pancasila  adalah  dasar  dalam  berbagai  pengembangan  nilai-nilai hukum,  atau  lebih  tepatnya  Pancasila  dijadikan  asas  hukum  dalam  membangun kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  karena  itu pengembangan budaya hukum akan sangat urgen untuk menciptakan pembangunan manusia Indonesia yang adil dan beradab. Dengan dijadikannya Pancasila sebagai asas  hukum,  maka  membangun  budaya  hukum  harus  diselaraskan  dengan  nilai- nilai  luhur  Pancasila  sebagai  dasar  etika  dan  moralitasnya.  Budaya  hukum merupakan  identitas  hukum  yang  bisa  menegakkan  hukum  untuk  menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
ABSTRACT Keywords: Pancasila,  and  Legal Culture Pancasila  is  the  result  of  the  crystallization  of  the  noble  values  of  diverse Indonesian society. So that Pancasila is the ideology that brings that plurality for the sake of creating unity and unity of the nation. Moving on from that problem, Pancasila is the basis for various development of legal values, or more precisely
Pancasila is used as a legal principle in building the life of society, nation and state. Therefore, the development of a legal culture will be very important to create a  just  and  civilized  Indonesian  human  development.  With  the  establishment  of Pancasila as a legal principle, building a legal culture must be aligned with the noble values of Pancasila as the basis of ethics and morality. Legal culture is a legal identity that can enforce the law to create social justice for all Indonesian people .

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  budaya  hukum  dimaksud  adalah  seperangkat  nilai  normatif  bersama  yang diperoleh dari keseluruhan budaya lokal Nusantara yang kini disebut Bangsa  Indonesia. Secara ideologis, budaya hukum Bangsa Indonesia dimaksud oleh Soekarno disebut Pancasila dan diakui sebagai  puncak  budaya  bangsa  Indonesia.  (Darwin  Pane,  2018)  Konsekuensi  yuridis-logisnya, keseluruhan produk hukum yang mengatur dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Jika demikian pemahamannya,  ketika  produk  hukum,  misalnya  undang-undang  diberlakukan  akan  diterima sebagian besar warga (untuk tidak mengatakan seluruh) warga Nusantara, dan jika tidak diterima berarti  kemungkinan  ada  garis  yang  terpotong  (disconnection).  Oleh  sebab  itu,  dalam  konteks
politik hukum, jika ada seperangkat peraturan perundang-undangan asal negara kolonial atau dari negara  lain  akan  diberlakukan,  maka  paling  tidak  harus  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip Pancasila.  Demikian  pula,  aktivitas  sosial,  budaya,  politik,  ekonomi,  dan  hukum  senantiasa dirujukkan pada prinsip-prinsip Pancasila (Amalia, 2022).
Budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat  bersangkutan.  Diketahuinya  budaya  hukum  masyarakat  setempat  merupakan  bahan informasi  yang  penting,  artinya  untuk  lebih  mengenal  susunan  masyarakat  setempat,  sistem hukum,  konsepsi  hukum,  norma-noma  hukum  dan  perilaku  manusia.  Budaya  hukum  bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya, dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari  keadaan  masyarakat,  sistem  dan  susunan  masyarakat  yang  mengandung  budaya  hukum tersebut.  Budaya  hukum  merupakan  tanggapan  yang  bersifat  penerimaan-penerimaan  atau penolakan  terhadap  suatu  peristiwa  hukum.  Ia  menunjukan  sikap  perilaku  manusia  terhadap masalah  hukum  dan  peristiwa  hukum  yang  terbawa  ke  dalam  Masyarakat.  (Huang  &  Sharifa, 2019)
Semua masyarakat mengenal cara-cara kontrol sosial yang kita berikan kualifikasi yuridis. Namun  cara-cara  itu  tidak  diberi  arti  yang  sama  oleh  masyarakat-masyarakat  itu.  Masyarakat tertentu segera menuntut dari hukum agar menjamin nilai-nilai yang oleh mereka dianggap pokok. Setiap  masyarakat  tidak  melihat  dunia  secara  sama,  seringkali  nilai-nilai  yang  diutamakan  itu berbeda-beda satu sama lain. Isi peraturan-peraturan hukum dan bentuk-bentuk sanksinya, tetapi yang  perlu  diketahui  dengan  jelas  adalah  proses  pembentukan  hukumnya.  Setiap  masyarakat sebenarnya  memberikan  atau  menolak  kualifikasi  hukum  kepada  aturan-aturan  dan  kelakuan- kelakuan yang sudah termasuk sistem kontrol sosial lain (misalnya moral atau agama) dan dengan demikian memberikan fungsi penting kepada hukum dalam tatanan social (Nihayati, 2023).
Dalam  mewujudkan  Indonesia  yang  demokratis  berlandaskan  hukum,  pembanguanan hukum diarahkan pada: makin terwujudnya sistim hukum nasional yang mantap bersumber pada pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat  hukum,  sarana  dan  prasarana  hukum;  serta  perwujudan  masyarakat  yang  mempunyai kesadaran  dan  budaya  hukum  yang  tinggi  dalam  rangka  mewujudkan  negara  hukum  serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pada era refomasi (globalisasi) yang berlangsung saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, namun ada juga dampak yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya adalah keterbukaan informasi yang tanpa batas sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak terelakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena  itu  pengembangan  budaya  hukum  harus  dilakuan  melalui  strategi  pengembangan  yang
terarah  dan  terukur  melalui  perumusan  kebijakan,  strategi  pembudayaan  hukum  dan  upaya pengembangan budaya hukum.
Ditengah  gegap  gempat  gelombang  reformasi  yang  berhasil  menumbangkan  rezim  Orde Baru pada tahun 1997. Akan tetapi dalam perjalanannya rezim yang berkuasa pada era reformasi tidak secara tegas, tidak konsisten dan tidak memiliki itikad yang kuat untuk membangun budaya hukum  masyarakat.  Sehingga  timbulnya  persoalan-persoalan  hukum  seperti  para  pejabat  yang korupsi, angka kriminalitas tinggi dan segala bentuk penyimpangan sosial lainnya. Ini merupakan indikasi bahwa penegakan hukum sangat lemah, hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran dan keadilan,  hukum  sudah  dijadikan  alat  kepentingan  oleh  mereka  yang  berkepentingan  akan memenuhi  rasa  ambisinya.  Berangkat  dari  persoalan  hukum  ini,  maka  memunculkan  persoalan budaya hukum yang perlu dibangun untuk membangun dan menegakkan hukum yang bersendikan Pancasila.  Sehingga  nilai-nilai  Panasila  akan  semakin  penting  untuk  diwujudkan  dalam membangun budaya hukum yang selaras dengan dinamika masyarakat.
Dengan  demikian  di  era  reformasi  ini,  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  mempunyai kesadaran  dan  budaya  hukum  yang  tinggi  dalam  rangka  mewujudkan  negara  hukum  serta penciptaan  kehidupan  masyarakat  yang  adil  dan  demokratis  perlu  kiranya  dibuat  suatu  grand design  (strategi)  pengembangan  budaya  hukum  sebagai  pegangan/acuan  bagi  para  kader penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat  agar mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, dan mampu berperilaku sesuai dengan kaedah hukum serta menghormati hak asasi manusia demi terciptanya budaya hukum Pancasila.

## METODE
Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menelaah dan menganalisis  dari  berbagai  sumber  data  yang  bersifat  kepustakaan  (library  research)  untuk menghasilkan sebuah penelitian yang sesuai dengan obyek yang diteliti. Dalam menganalisis hasil penelitian normatif ini menggunakan pendekatan induktif, sebuah penalaran yang menghasilkan rekomendasi dari hasil penelitian dengan harapan persoalan penelitian yang dikaji akan lebih baik diterapkan dimasa selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Nilai-Nilai Pancasila
Dalam etimologis  istilah “Pancasila" asalnya dari  bahasa Sansekerta. Pendapat  mengenai Pancasila disampaikan salah satunya oleh Muhammad Yamin, Pancasila mempunyai dua macam arti secara leksikal yakni, panca artinya lima, syiila vocal I pendek artinya batu sendi, syila vocal I panjang artinya peraturan tingkah laku baik, yang penting atau yang senonoh. Kemudian, kata- kata itu diserap ke dalam Bahasa Indonesia yakni, Susila yang memiliki kaitan dengan moralitas. Jadi, karena hal tersebut dalam etimologis Pancasila mempunyai makna berbatu sendi lima/secara harfiah  artinya  dasar  yang  mempunyai  lima  unsur.  Dari  penjelasan  yang  sudah  diuraikan  di
atas,maka arti Pancasila secara etimologis adalah sebagai dasar/landasan hidup yang jumlahnya lima unsur ataupun mempunyai lima unsur.
Nilai-nilai  Pancasila  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  jenis  yaitu,  nilai  dasar  dan  nilai instrumental. Nilai-nilai dasar bersifat abstrak dan normatif. Karena bersifat abstrak dan normatif dimana  pada  isinya  belum  bisa  untuk  dioperasionalkan.  Supaya  bisa  bersifat  operasional  dan cksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Nilaí instrumental contohnya yaitu UUD 1945  dan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lainnya.  Sebagai  nilai  dasar,  nilai-nilai  tersebut menjadi  sumber  nilai,  maksudnya  dengan  bersumber  pada  kelima  nilai  dasar  dapat  dibuat  dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia. (Eddy, 2018)
Seperti  yang  dinyatakan  dalam  pembukaan  UUD  1945  alinea  IV  bahwa  Pancasila merupakan sebagai nilai dasar dan dijabarkannya itu sebagai nilai instrumental. Pada nilai dasar tidak berubah dan juga tidak boleh diubah lagi. Meskipun, pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu yang bersifat belum operasional, dengan maksud sebagai warga negara kita belum dapat menjabarkannya dengan langsung pada kehidupan sehari-hari.(Azzaria, 2021)  Adapun  penjabaran  dari  nilai-nilai  dasar  itu  yaitu  sebagai  berikut:  Nilai  Ketuhanan, mempunyai  maksud  adanya  pengakuan  akan  kebebasan  untuk  memeluk  agama,  kemudian menghormati  kemerdekaan  beragama.  tidak  adanya  unsur  paksaan  dan  tidak  berlaku  tindakan diskriminatif  antar  umat  beragama.  Pendapat  Amiruddin  bahwa  inti  yang  sangat  penting  dari Pancasila ialah unsur Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan jantung Pancasila dimana hasil pengamalan para pendahulu bangsa dengan atas keberadaan Allah SWT.(Minardi, 2021) Nilai Kemanusiaan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai kandungan arti sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan  hati  nurani  dengan  memperlakukan  suatu  hal  yang  sebagaimana  mestinya.  Nilai Persatuan, mengandung makna usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat guna membina rasa nasionalisme  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Persatuan  Indonesia  yang  mengakui dan  menghargai  seluruhnya  secara  sekaligus  pada  keberagaman  yang  dipunyai  oleh  Bangsa Indonesia.  Nilai  Kerakyatan,  makna  yang  terkandung  adalah  makna  suatu  pemerintahan  dari rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat  dengan  cara  dilakukannya  musyawarah  mufakat  melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai Keadilan, mengandung makna sebagai dasar dan juga tujuan yaitu,  tercapainya  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmur  baik  secara  lahiriah  dan/atau batiniah.
Dengan demikian Pancasila yang memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,  kerakyatan,  dan  keadilan.  Kelima  nilai  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh dimana  mengacu  dalam  tujuan  yang  satu.  Nilai-nilai  dasar  Pancasila  seperti  ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai- nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana idelogi-ideologi lain di dunia, namun
Pancasila  diangkat  dari  nilai-nilai  adat-istiadat,  nilai-nilai  kebudayaan  serta  nilai  religius  yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.
Sebagai suatu dasar filsafat Negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. (Antari & De Liska, 2020) Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.  Nilai-nilai  Pancasila  juga  merupakan  suatu  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia. Pancasila  juga  merupakan  nilai-nilai  yang  sesuai  dengan  hati  nurani  bangsa  Indonesia,  karena bersumber  pada  kepribadian  bangsa.  Nilai-nilai  Pancasila  ini  menjadi  landasan  dasar,  serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan  kenegaraan,  perwujudan  nilai  Pancasila  harus  tampak  dalam  suatu  peraturan perundangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Karena  dengan  tampaknya  Pancasila  dalam  suatu peraturan  dapat  menuntun  seluruh  masyarakat  dalam  atau  luar  untuk  bersikap  sesuai  dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila.
Pancasila  adalah  dasar  yang  paling  dalam,  dasar  yang  fundamental,  dasar  dari  segala peraturan serta perbuatan hidup bermasyarakat dan bernegara, sehingga semua peraturan dari yang paling tinggi sampai dengan yang terendah harus didasarkan atas Pancasila.(Febriansyah, 2017) Apabila dasar yang fundamental itu ditetapkan sebagai norma etika dan norma hukum maka akan membatasi makna Pancasila itu sendiri. Perlu disadari bahwa dengan Pancasila itu sebagai falsafah negara, maka Pancasila itu sudah menjadi basis bagi semua norma yang ada.
Notonagoro yang menyebutkan bahwa Pancasila ialah asas kultural, asas religius dan asas kenegaraan daripada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah berjiwa Pancasila, lahir dan batin, dalam  seluruh  hidupnya  termasuk  kenegaraan.  Dicantumkannya  Pancasila  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  pokok  kaidah  fundamentil  Negara  Republik  Indonesia,  Deklarasi Kemerdekaan.  Amanat  Penderitaan  (Hati  Nurani)  Rakyat,  Bangsa  Indonesia,  maka  Pancasila merupakan  pula  norma  dasar  hukum  objektif,  yang  dengan  jalan  hukum  tidak  dapat  dirubah. Pancasila  merupakan  asas  kerohanian  dan  dasar  falsafah  bangsa  yang  sebagai  dasar  hukum objektif, serta mempunyai sifat religius.(Gesmi et al., 2018) Pendapat Notonagoro ini menegaskan bahwa secara yuridis formil Pancasila juga telah ditetapkan sebagai basis yang fundamental yang menjadi  norma  etika  dan  norma  hukum  dalam  melakukan  aktivitas  bernegara,  khususnya  bagi penyelenggara negara.
Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai- nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi  (cita-cita  hidup  bangsa).  Dengan  Pancasila,  perpecahan  bangsa  Indonesia  akan  mudah dihindari karena pandan gan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola
kehidupan  yang  dinamis,  penuh  dengan  keanekaragaman  yang  berada  dalam  satu  keseragaman yang kokoh (Octavian, 2018).
Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat  diminimalkan.  Hal  tersebut  dikarenakan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  menaungi  dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlak uan diskriminatif bagi siapa pun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus  menciptakan  keadaan  negara  yang  lebih  baik  dengan  berlandaskan  pada  nilai-nilai ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan,  dan  keadilan.  Dengan  demikian,  diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari  kegiatan-kegiatan  sederhana  yang  menggambarkan  hadirnya  nilai-nilai  Pancasila  tersebut dalam  masyarakat.  Misalnya  saja,  masyarakat  selalu  bahu-membahu  dalam  ikut  berpartisipasi membersihkan  lingkungan,  saling  menolong,  dan  menjaga  satu  sama  lain.  Hal  tersebut mengindikasikan bahvwa nilai-nilai Pancasila telah internalisasi dalam kehidupan bermasyarakat (Magfiroh, 2020).

## Membangun Budaya Hukum Pancasila Di Era Reformasi
Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila lahir di tengah-tengah budaya luhur yang ada di  Indonesia.  Pancasila  dijadikan  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia  karena  di  dalam  Pancasila terdapat nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia yaitu ide atau gagasan atau cita-cita yang dipakai oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai tujuan dalam menjalankan sebuah negara. ldeologi terbentuk karena kebudayaan, oleh karena itu dalam menentukan ideologi, suatu negara harus berkaca pada kebudayaan yang ada di negaranya. Secara yuridis formal, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum  negara.  Nilai-nilai  Pancasila  dapat  memberi  kontribusi  terhadap  pengemban  gan kepribadian dan bahkan dapat menjadi arah berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. berbangsa dan bernegara di segala aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan (Adha & Susanto, 2020).
Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa yang secara implementatif  yang  bersamaan  dengan  lahirnya  peradaban  pertama  di  negeri  ini.  Peradaban pertama  di  Indonesia  telah  menyadari  bahwa  sebagai  manusia  mereka  adalah  ciptaan  Tuhan. Sehingga dalam pengelolaan pemerintahan pun kedaulatan yang mereka yakini didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan dan keadilan sosial.(Marzuki et al., 2022)  Pentingnya  menerapkan  nilai-nilai  Pancasila  di  lingkungan  masyarakat  adalah  hal  yang perlu  diperhatikan  dan  disadari  oleh  setiap  warga  Indonesia  agar  tidak  terjadi  sesuatu  yang merugikan negara seperti perpecahan. Pancasila hadir sebagai ideology bangsa yang di dalamnya terdapat  nilai-nilai  yang  penting  untuk  diterapkan  dan  diimplementasikan  dalam  lingkungan sekitar.  Tanpa  nilai-nilai  Pancasila,  setiap  masyarakat  tidak  mempunyai  pedoman  untuk  hidup

## Membangun Budaya Hukum Pancasila Di Era Reformasi
berbangsa dan bernegara di tengah lingkungan Indonesia yang memiliki beraneka ragam budaya ini.
Dewasa  ini  potret  hukum  negara  kita  belumlah  menunjukkan  perbaikan  yang  signifikan, karena  permasalahan  degradasi  budaya  hukum  di  lingkungan  masyarakat  masih  mengemuka. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum dan budaya hukum yang ada.¹⁶ Situasi tersebut tercermin dari peristiwa- peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat, seperti tindakan  main  hakim  sendiri,  pelaksanaan  sweeping  oleh  sebagian  anggota  masyarakat,  dan  di samping  itu  perkembangan  teknologi  dan  informasi  telah  membuat  masyarakat  mudah mendapatkan  berita  terkait  dengan  tindakan  dan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  seperti kekerasan dalam rumah tangga, tawuran, narkoba, perdagangan orang (traffiking), tindak anarkis dan terorisme, KKN dan penyalahgunaan hak dan wewenang, pemerkosaan dan lain lain.
Meningkatnya  kasus  tersebut  di  atas,  maka  untuk  mengatasinya  perlu  mengemban  gkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum, perlu  dilakukan  penyuluhan  hukum  secara  nasional  agar  pelaksanaan  penyuluhan  hukum  dapat berjalan secara tertib, terarah dan terpadu perlu didasarkan pada pola penyuluhan hukum. Budaya hukum masyarakat ini dapat dilihat apakah kesadaran hukumnya tel ah menjunjung tinggi hukum sebagai  aturan  dalam  hidup  bersama.  Namun,  jika  kita  lihat  secara  materiil,  sungguh  sulit membangun  budaya  hukum  di  negeri  ini  karena  kesadaran  hukum  masyarakat  masih  bersifat abstrak,  belum  merupakan  bentuk  prilaku  yang  nyata.  Sekalipun  masyarakat  kita  baik  secara instinktif. maupun rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku (To’o, 2023).
Kesadaran  Hukum  Masyarakat  adalah  nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  dalam  bentuk pemahaman  dan  ketaatan  atau  kepatuhan  masyarakat  terhadap  norma  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Kesadaran  hukum  masyarakat  juga  merupakan  output  dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan  mampu  menyentuh  hati  nurani  masyarakat  untuk  menghargai  hukum,  yang  dapat  berjalan efektif  untuk  menimbulkan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Pilihan  orang  dalam  berperilaku  dan bersikap  tindak  sesuai  dengan  yang  dikehendaki  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  moral  dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya (Sudjana, 2017).
Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang- orang  yang  patuh  hukum  karena  sadar  hukum,  dalam  arti  bukan  patuh  hukum  karena  adanya paksaan  atau  karena  takut  akan  sanksi.  Dari  kesadaran  hukum  masyarakat  tersebut,  maka  akan tercipta  budaya  hukum  dalam  bentuk  tertib  dan  taat  atau  patuh  terhadap  norma  hukunm  dan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan  sebagai  sikap  masyarakat  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum  yang  mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di

## Membangun Budaya Hukum Pancasila Di Era Reformasi
tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.
Lawrence  Friedman,  yang  pertama-tama  mengem  ukakan  dan  membahas  tentang  konsep budaya hukum' atau legal culture', mengatakan: "legal culture determines when, why and where people turn for help to law, or to other institutions, or just to decide to hump it (budaya hukum menentukan kapan, mengapa dan ke mana orang akan pergi untuk meminta bantuan hukum, atau lembaga-lembaga lain (untuk memperoleh keadilan), atau hanya 'membiarkannya saja'). Lawrence Friedman juga membedakan antara budaya hukum internal, yang menyangkut praktik-praktik dan kebiasaan para profesi hukum, dan budaya hukum eksternal, yang menyangkut opini, kepentingan dan tekanan-tekanan terhadap hukum oleh kelompok masyarakat itu sendiri, khususnya mengenai seberapa besar masyarakat pada umumnya menuntut atau menghendaki penyelesaian melalui jalur hukum.
Apabila kita menggunakan kriteria yang digunakan oleh Lawrence Freidman, maka dapat dikatakan, bahwa kurang lebih 20 tahun terakhir, mungkin sebagai reaksi dari masalah-masal ah pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  masa  Orde  Baru,  lebih  sering  terdengar  tuntutan  masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah "melalui jalur hukum", sesuai dengan asas negara hukum atau the rule of law (supremasi hukum). Tendensi tersebut merupakan hal yang positif dan menunjuk pada  semakin  kuatnya  kesadaran  akan  kebenaran  nilai  persamaan,  hak  hidup  dan  hak  asasi manusia, sesuai dengan sila peri kemanusiaan, dan bahkan juga sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta  sila  Keadilan  Sosial.  Namun,  perkembangan  budaya  hukum  eksternal  ini  tidak  diimbangi oleh  budaya  hukum  internal  para  pengemban  profesi  hukum  dan  lembaga-lembaga  hukum Indonesia.
Satjipto Rahardjo, melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijal ankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya. Oleh karena itu budaya hukum bagi masyarakat modern dengan system terbuka akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat tradisionail yang bersifat tertutup. Sedangkan bagi masyarakat yang mengalami perkembangan ia menyebut sebagai budaya hukum  personal  sebagai  perwujudan dari adanya kecenderungan  untuk  memperlakukan hukum serta lembaganya dengan cara yang mudah dan menurut keinginan pribadi. Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya system hukum sebagai  suatu  proses,  di  mana  budaya  hukumn  berfungsi  sebagai  bensinnya  motor  keadilan. Dengan demikian tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum (Rahayu, 2014).
Menurut para ahli anthropologi, budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan  pemikiran  yang  saling  terlepas  akan  tetapi  budaya  diartikan  sebagai  katagori  sisa  sehingga didalamnya  termasuk  keseluruhan  nilai  sosial  yang  berhubungan  dengan  hukum,  berikut sikapsikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan
suatu sengketa. Termasuk pula kedalam budaya hukum adalah sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum  yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras,  agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas social yang berbeda-beda (Pongsibanne, 2017).
Mengkaji  budaya  hukum  dalam  perspektif  hukum  positif,  bahwa  hukum  yang  berlaku  di masyarakat  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  di  dalam  bekerjanya  di  masyarakat diperlukan  kesepadanan  mengenai  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  hukum  itu  sendiri  yang memandu bagaimana hukum itu dirumuskan, diorganisasikan dan selanjutnya diterapkan. Budaya hukum  diartikan  sebagai  nilai  -nilai  dan  sikap-sikap  anggota  masyarakat  yang  berhubungan dengan hukum, memiliki peran yang sangat penting bagi berhasil atau tidak bekerjanya hukum di dalam  masyarakat.  Budaya  hukum  merupakan  unsur  hukum  yang  akurat  dan  sepadan  dengan tujuan untuk menjawab efektifitas hukum dalam rangka studi hukum dan masyarakat dibanding metoda konvensional yang mengkaji hukum dari aspek historis semata (Ali, 2021) Demikian oleh karena  melalui  serangkaian  nilai-nilai,  kebiasaan,  dan  perilaku  dapat  menunjukkan  bagaimana kaidah-kaidah  hukum  itu  dipersepsi  (secara  logis  rasional)  oleh  masyarakatnya  (baik  sasaran maupun  pelaksana  kaidah).  Kajian  seperti  itu  merupakan  realitas  sosial  tidaklah  sesuai  atau sepadan dengan kaidah-kaidah normatif dalam rumusan peraturan hukum (Serlika Aprita, 2021).
Oleh sebab itu, adanya perubahan sosial masyarakat yang dipicu perkembangan teknologi mampu  merubah  budaya  hukum.  Misal  nya,  kemajuan  teknologi  membuat  manusia  mampu berselancar melewati batas antar negara, tindakan hukum yang terdapat dalam interaksi hubungan perdagangan pun mengalami pergeseran, penyampaian informasi dan cara transaksi perdagan gan kini  tidak  memerlukan  upaya  interaksi  secara  langsung.  Dinamika  social  dalam  masyarakat tersebut menjadi salah satu potensi adanya perubahan hukum. Sejatinya hukum dibentuk dari hasil abstraksi  pemikiran  manusia,  walaupun  demikian,  pemikiran  manusa  yang  abstrak  ini  nantinya eksis sebagai panduan dalam menjalani kehidupannya. Maka buah pemikiran manusia berupa ide dan  gagasan  tersebut  perlu  dituangkan  dalam  sebuah  norma  hukum  sebagai  cikal  bakal terbentuknya  hukum  positif  sebagai  panduan  dalam  kondisi  sosial  masyarakat  yang  dinamis. Berangkat  dari  kondisi  masyarakat  yang  dinamis  tersebut,  kiranya  entitas  hukum  tidak  hanya dipandang sebagai  blue  print  yang berbentuk  hukum  tertulis,  melainkan  entitas hukum  baiknya juga  dipandang  sebagai  gejala  yang  dapat  dilihat  dalam  sebuah  komunitas  manusia  melalui berbagai  tingkah  lakunya  yang  berhubungan  dengan  aspek  hukum.(Fuadi,  2020)  Memaknai hukum sebagai suatu gejala dalam masyarakat berarti mengamati hubungan antara hukum dengan faktor  non  hukum,  khususnya  faktor  pola  dan  perilaku  yang  terbentuk  dalam  komunitas masyarakat, atau disebut budaya hukum.
Budaya  hukum  merupakan  subsistem  dalam  optimalisasi  sistem  hukum  nasional  di Indonesia,  namun  budaya  hukum  juga  dikenal  memiliki  tingkat  kompleksitas  yang  tinggi. Subsistem lain yang mendukung optimalisasi sistem hukum nasional adalah substansi hukum dan struktur  hukum.  Secara  singkat,  substansi  hukum  berkenaan  dengan  hukum  tertulis  dan  norma hukum, sedangkan struktur hukum berkaitan dengan unsur penegakan hukum. Lain halnya dengan budaya  hukum,  menurut  Friedman,  (Anggraeni  &  Humaeroh,  2021)  subsistem  ini  merupakan
pola-pola  yang  terbentuk  dalam  masyarakat  dan  mencerminkan  secara  langsung  terkait  sistem hukum yang sedang bekerja. Sehingga hanya dengan mengamati budaya hukum yang terbentuk dalam masyarakat, akan mampu mengidentifikasi bekerjanya sistem hukum pada dimensi tertentu. Karena  dalam  budaya  hukum  terkandung  segala  bentuk  informasi  mengenai  bekerjanya  sistem hukum  dalam  masyarakat.  Mengingat  bahwa  budaya  hukum  juga  dapat  dimaknai  sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu  merupakan  kesatuan  pandangan  terhadap  nilai-nilai  dan  perilaku  hukum.  Jadi  suatu  budaya hukum  menunjukkan  tentang  pola  perilaku  individu  sebagai  anggota  masyarakat  yang menggambarkan  tanggapan  (orientasi)  yang  sama  terhadap  kehidupan  hukum  yang  dihayati masyarakat  bersangkutan. Dengan demikian untuk  membangun budaya hukum  Pancasila di  era reformasi  ini,  perlu  melakukan  rekontuksi  terhadap  nilai-nilai  Pancasila  secara  konsisten  yang harus dilakukan oleh semua komponen bangsa yang ada. Karena persoalan budaya hukum adalah persoalan masyarakat, bangsa dan negara, jika budaya hukumnya rendah maka tídak akan menutup kemungkinan penegakan hukum akan akan mampuh untuk menyentuh rasa keadilan bagi rakyat, justru  hukum  bisa  jadi  dijadikan  alat  kekusaan  oleh  kelompok  tertentu  untuk  mengamankan kekusaannya.  Maka  tidak  beranjak  dari  persoalan  hukum  yang  ada,  untuk  membangun  budaya hukum yang harus dilakukan adalah:
1. Pembenahan  mentalitas  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat  dengan  cara  mewujudkan penyuluhan-penyuluhan hukum berbasis moralitas nilai-nilai Panacsila;
2. Mengembangkan sikap saling intropeksi, koordinasi dan harmonisasi antara sesama penegak hukum,  antara  masyarakat  dengan  masyarakat,  antara  penegak  hukum  dengan  masyarakat  - sebagai  wujud  kepedulian  kesadaran  hukum  bersama  yang  berpedoman  pada  prinsip  dasar Pancasila;
3. Menumbuhkan dan menjunjung tinggi asas equality be fore of the law dan supremasi hukum yang berdasarkan atas nilai-nilai luhur ideology Pancasila;
4. Menjunjung  dan  menghormati  akan  urgennya  HAM  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan pembangunan  manusia  Indonesia  yang  adil  dan  beradab  yang  berpedoman  pada  etika  dan moralitas Pancasila;
Menurut Daniel S. Lev (1990) pengertian budaya hukum adalah nilai hukum prosedural dan nilai  hukum  substantif,  titik  berat  tentang  budaya  hukum  adalah  terhadap  nilai-nilai  yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum (Efendi, 2018). Menurut Satjipto Rahardjo budaya hukum adalah merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem nilai yang dianut,  yang  akan  menentukan  bagaimana  hukum  itu  diterima  dan  bagaimana  hukum  itu dilaksanakan.  Selanjutnya  analisis  tentang  bagaimana  sebenarnya  budaya  hukum  yang  berlaku dalam  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  (SALIM,  2023).  Landasan  bertolak  dari  anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peran orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif  itu,  apakah  pada  akhirnya  menjadi  hukum  yang  dijalankan  dalam  masyarakat  banyak ditentukan oleh sikap, pandan gan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Sedangkan
menurut  pendapat  Esmi  Warassih  kesadaran  untuk  bertindak  sesuai  dengan  hukum,  seseorang menggunakan hukum  atau tidak menggunakan hukum, patuh atau tidak terhadap hukum sangat bergantung pada budaya hukumnya.
Menurut Soetanyo bahwa kesadaran hukum akan memotifasi warga masyarakat untuk secara sukarela  meny  esuaikan  prilakunya.  Lawrence  M.  Friedman  dalam  teorinya  legal  system  yang menyatakan: “... other elements in the system are culture. These are the values and attitudes which bind the system together and wich determine the place of legal system in the cuture of society as a whole. What kind of training and habits do the lawyers and judges have? What do people think of law? Do groups or individuals willingly go to court? For what purposes do they make a use of other  officials  and  intermediaries?  Is  there  respect  for  law,  governmen,  traditions?  What  is  the relationship between class structure and the use or non-Use of legal institution? What informals social controlexist in eddition to or in place offormal ones? Who prefers which  kind of control, and  why?  These  aspects  of  law-legal  culture-influence  all  of  the  legal  system.  But  they  are particulary important as the source of the demands made upon the system. Is the legal culture, that is the network of values and the attitudes relating of law, which determines when and why and where people turn the law, or to governmnent, or turn a way"³¹ (Elemen lain dari sistem adalah kultur. Ini adalah nilai-nilai dan sikap yang mengikat sistemn itu secara bersama atau menentukan tempat  dari  sistem  hukum  itu  dalam  budaya  masyarakat  sebagai  suatu  keseluruhan.  Kebiasaan, pelatihan-  pelatihan  apa  yang  dipunyai  oleh  penegak  hukum,  apa  yang  diartikan  hukum  oleh masyarakat,  apakah  suatu  kelompok  atau  individu  mau  ke  pengadilan  (berperkara),  untuk  apa orang pergi ke pengacara, untuk apa orang menggunakan pejabat lainnya, apakah ada penghargaan tehadap  hukum,  pemerintah,  tradisi.  Apa  ada  hubungan  antara  struktur  kelas  dengan  lembaga- lembaga hukumyang berguna atau tidak berguna).
G.  Peter  Hoefnagels  dalam  teori  fungsional  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum  dapat bersifat  yuridis  dogmatis  yaitu  dengan  upaya  penal  maupun  dengan  cara  fungsional  yaitu  non penal. Berkaitan dengan teori di atas, guna mensinkronkan budaya hukum pada pelaksanaan fungsi penegakan  hukum  dalam  sistem  hukum,  kiranya  perwujudan  nilai-nilai  Pancasila  dalam penegakan  hukum  harus  dijiwai  para  penegak  hukum,  untuk  terbentuknya  budaya  hukum Pancasila.  Adapun  penjabaran  nilai-nilai  Pancasila  dalam  membangun  budaya  hukum  untuk memperkokoh penegakan hukum meliputi:
1. Penegakan  hukum  dilandasi  oleh  nilai  etik,  moral  dan  spiritual  yang  memberi  keteguhan komitmen  terhadap  kedalaman  tugas  hukum  kita.  Penegakan  hukum  dengan  demikian  lebih dari  sekedar  menegakkan  kebenaran  formal,  tetapi  juga  ditujukan  untuk  mencari  kebenaran materiil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang hakiki sifatnya;
2. Penegakan  hukum  dilandasi  dan  sekaligus  ditujukan  pada  peningkatan  harkat  dan  martabat manusia;
3. Penegakan  hukum  dilandasi  dan  sekaligus  ditujukan  untuk  memperkokoh  kesatuan  dan perstuan;
4. Penegakan  hukum  dilandasi  dan  di  tujukan  untuk  ikut  mewujudkan  nilai-nilai  kedaulatan rakyat.  Dengan  demikian  penegakan  hukum  juga  berperan  dalam  mengemban  gkan  dimensi kesadaran hukum warga negara;
5. Penegakan hukum ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berintikan keadilan.
Teori sistem hukum Friedman, menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi  hukum  (legal  substance),  struktur  hukum  (legal  structure)  dan  budaya  hukum  (legal culture).  Struktur  hukum  adalah  komponen  struktural  atau  organ  yang  bergerak  di  dalam  suatu mekanisme,  baik  dalam  membuat  peraturan,  maupun  dalam  menerapkan  atau  melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain dimana diantara ketiga  unsur  tersebut  terharmonisasi  di  dalam  proses  pencapaian  tujuan  hukum  itu  sendiri. Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Setiap  warga  negara  di  dalam  sistem  hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.
Dalam  praktik  kehidupan  bernegara,  berbangsa  dan  bermasyarakat,  secara  mendasar (grounded  dogmatic)  dimensi  kultur  seyogianya  mendahului  dimensi  lainnya,  karena  dalam dimensi  budaya  itu  tersimpan  seperangkat  nilai  (value  system)&.  Selanjutnya  sistem  nilai  ini menjadi dasar perumusan kebijakan (policy) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (law making) sebagai rambu-rambu yuridis dan code of conduct dalam kehidupan masyarakat sehari- hari,  yang  diharapkan  akan  mencerminkan  nilai-nilai  luhur  yang  dimiliki  oleh  bangsa  yang bersangkutan. Dari ketiga unsur pembentuk sistem  hukum  menurut Friedman, kultur hukumlah (legal culture) yang mendahului dua unsur lainnya. Penulis sepakat dengan pendapat ini karena sesungguhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat tentunya sudah terdapat nilai-nilai yang secara natural terbentuk dan hidup di dalam proses interaksi sosial yang berlangsung. Mendahului dalam hal ini bukan berarti yang terpenting dari kedua unsur lainnya.
Dapat diidentifikasi bahwa masalah pembangunan hukum nasional tidak hanya menyangkut materi hukum, struktur hukum tetapi juga masalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan budaya  hukum  masyarakat.  Malah  peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat  ini  seharusnya mendahului unsur pembentuk sistem hukum lainnya. Dalam melaksanakan pembinaan hukum ke depan, justru yang perlu mendapat perhatian utama adalah masalah kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat  majemuk  atau  pluralistik,  yang  mencakup  pelbagai  kesadaran  baik  yang  bersifat pribadi maupun kelompok. Dengan demikian terdapat kesadaran hukum yang tidak tunggal atau seragam,  meski  harus  diakui  bahwa  atas  dasar  studi  perbandingan,  terdapat  bermacam-macam persamaan  di  dalam  masyarakat  majemuk  tersebut.  Oleh  karenanya  timbul  permasalahan bagaimana penguatan budaya hukum masyarakat dalam upaya menghasilkan warga negara yang

## Membangun Budaya Hukum Pancasila Di Era Reformasi
transformatif.  Dengan  berpandangan  yang  demikian  itulah,  bahwa  membangun  budaya  hukum Pancasila  pada  prinsipnya  adalah  menopang  untuk  menegakkan  hukum  di  Indonesia,  den  gan merekontruksi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman etika dan moralitas untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang adil dan beradab.

## KESIMPULAN
Memahami akan berbagai persoal an hukum di  era reformasi ini, maka akan menunjukan bahwa budaya hukum di Indonesia begitu rendah. Ini semua menunjukan bahwa tegakkan hukum berawal  dari te gakknya  budaya hukum,  disinilah perlu pengembangan nilai-nilai  luhur sebagai pedoman untuk membangun buadya hukum yang berkarakter keindonesiaan. Nilai-nilai Pancasila dapatalah dijadikan pedoman atau asas dalam pengembangan budaya hukum di Indonesia, dengan berpedoman  pada  nilai-nilai  luhur  Pancasila  maka  budaya  hukum  akan  semakin  terarah  untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan beradab.
Sebuah  harapan  bahwa  pembangunan  budaya  hukum  berasaskan  nilai-nilai  Pancasila (budaya  hukum  Pancasila)  yang  sangat  penting  untuk  ditegakkan  demi  mewujudkan  keadilan sosial  bagi  seluruh  rayat  Indoneia.  Maka  ini  adalah  tugas  dan  tanggungjawab  bersama  dengan melibatkan semua komponen  bangsa yang  ada, baik  aparat  hukum,  masyarakat  dan pemerintah untuk selalu bersinergi demi terciptanya budaya hukum Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan , 15 (01), 121–138. Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
Amalia, M. (2022). BAB V SUMBER HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENDEKATAN SOSIOKULTURAL. Hukum Pidana , 53. Anggraeni, N., & Humaeroh, H. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. Al Ahkam , 17 (2), 36–45.
Antari,  L.  P.  S.,  &  De  Liska,  L.  (2020).  Implementasi  Nilai  Nilai  Pancasila  Dalam  Penguatan Karakter Bangsa. Widyadari , 21 (2), 676–687.
Azzaria,  S.  (2021).  Internalisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran  Bela Negara Pada Generasi Milenial. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 19 (1), 57–74. Darwin  Pane,  M.  (2018).  Peran  Biudaya  Hukum  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Hukum  Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Majalah Ilmiah UNIKOM , 16 .
Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan , 18 (1), 116–123. Efendi, J. (2018). Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat . Prenada Media.
Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (25), 368780. Fuadi, A. (2020). Keragaman dalam dinamika sosial budaya kompetensi sosial kultural perekat bangsa . Deepublish.

## Membangun Budaya Hukum Pancasila Di Era Reformasi
Gesmi, I., Sos, S., & Yun Hendri, S. H. (2018). Buku Ajar Pendidikan Pancasila . Uwais Inspirasi Indonesia.
Huang,  S.,  &  Sharifa,  A.  (2019).  Penggunaan  Konsep  Bantuan  Hukum  Struktural  Sebagai Pembangunan Budaya Hukum  Nasional Indonesia. Majalah Hukum Nasional , 49 (1), 181– 201.
Magfiroh,  S.  (2020). PENTINGNYA  MENERAPKAN  NILAI-NILAI  PANCASILA  DI LINGKUNGAN MASYARAKAT .
Marzuki,  M.,  Ginting,  J.,  &  Pasaribu,  M.  A.  H.  (2022).  Penerapan  Nilai-nilai  Pancasila  Dalam Kehidupan  Masyarakat. Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi Hukum Dan Masyarakat , 3 (2), 358–367.
Minardi, A. (2021). Politik Islam .
Nihayati, L. (2023). 12 Basic Values of Peace Generation for the Young Generation in Preventing Social Conflicts. Edunity: Social and Educational Studies , 2 (5), 612–620. Octavian, W. A. (2018). Urgensi memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah bangsa. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika , 5 (2), 125.
Pongsibanne, L. K. (2017). Islam dan budaya lokal: kajian antropologi agama .
Rahayu,  D.  P.  (2014).  Budaya  Hukum  Pancasila  dalam  Hukum  Pertambangan  Rakyat  sebagai Bagian Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 16 (1), 85–102. SALIM, M. F. (2023). FILSAFAT HUKUM DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT . Serlika Aprita, S. H. (2021). Sosiologi Hukum . Prenada Media.
Sudjana,  S.  (2017).  Penyuluhan  Hukum  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kesadaran  Hukum Berlalulintas  Melalui  Pemahaman  Terhadap  Isi  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 25 (2), 124–137. To’o, H. F. (2023). Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Desa Loa Janan Ulu Kalimantan Timur. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 3 (4).

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License