2622-9633 (Online)
Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi
DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2773

## Potensi Masalah Pilkada Serentak 2020 dan Kekhawatiran Masyarakat Pemilih Muda
Reka Bayu Pramana Program Studi Teknologi Pascapanen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung (ITB)
* rekabayupramana@gmail.com
Fatur Rahman Program Studi Teknologi Pascapanen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung (ITB)

## Naura Pasya Karuza
Program Studi Teknologi Pascapanen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung (ITB)

## Ryas Sulistyo Hanafi
Program Studi Teknologi Pascapanen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung (ITB)

## Aulia Azmi Nur Rahmani
Program Studi Teknologi Pascapanen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung (ITB)

## Nisrina Qoulan Tsaqila
Program Studi Teknologi Pascapanen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung (ITB)

## Latiefah Zuhra Daulay
Program Studi Teknologi Pascapanen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung (ITB)

## ABSTRAK
Dalam negara demokrasi pemilu merupakan suatu kewajiban, namun di tengah situasi pandemi terdapat potensi munculnya masalah yang dapat mencederai substansi  demokrasi  itu  sendiri.  Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah memetakan  kekhawatiran  masyarakat  dengan  kelompok  usia  19-24  tahun terhadap  masalah  demokrasi  Indonesia  pada  masa  pandemi  serta mengelaborasikannya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah survei terkait Pilkada 2020 yang dilakukan pada 100 responden. Survei terdiri
dari  tingkat  pengetahuan  mengenai  teknis  Pilkada,tingkat  antusiasme masyarakat,  dan  kekhawatiran  terhadap  potensi  masalah  Pilkada  2020. Berdasarkan  tingkat  pengetahuan  masyarakat  akan  teknis  Pilkada  2020, diperoleh data bahwa responden sebanyak 32% tidak mengetahui sama sekali mengenai  sistem  maupun  teknis  pelaksanaan  Pilkada  2020,  50%  responden sedikit  mengetahui  teknis  pelaksanaan  Pilkada,  dan  18%  responden  telah mengetahui  teknis  pelaksanaan  Pilkada.  Berdasarkan  tingkat  antusiasme masyarakat  terhadap  Pilkada  2020,  diperoleh  data  bahwa  sebanyak  45% responden belum memutuskan akan melakukan pencoblosan atau tidak, 40% akan  tetap  melakukan  pencoblosan,    12%  tidak  peduli  dengan  pelaksanaan pilkada, dan 3% menyatakan tidak akan melakukan pencoblosan karena takut terhadap  penularan  virus  Covid-19.  Berdasarkan  tingkat  kekhawatiran masyarakat  terhadap  potensi  timbulnya  masalah  baru  dalam  Pilkada  2020, diperoleh data bahwa responden sebanyak 76% orang khawatir akan praktik money politic berkedok bantuan Covid-19, 69% khawatir akan muncul cluster virus  baru,  68%  khawatir  terhadap  berkurangnya  jumlah  pemilih,  dan  11% sisanya  khawatir  akan  permasalahan  lain.  Dengan  mengidentifikasi  dan mengelaborasikan  potensi  masalah,  maka  memungkinkan  dilakukannya tindakan  preventif  sehingga  kerugian  yang  disebabkan  oleh  permasalahan terkait dapat diminimalisir.
Kata Kunci: Pilkada 2020, Pandemi, Demokrasi

## I. Pendahuluan
Diadakannya  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  merupakan  sarana pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  tingkat  daerah.  Dasar  yuridis  pelaksanaan Pilkada didasarkan pada pasal 1 PP no.6 tahun 2005. Dalam pelaksanaannya, Pilkada diselenggarakan oleh KPU tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diawasi  oleh  panwaslu  (panitia  pengawas  pemilihan  umum)    tingkat  daerah. Pilkada  hakikatnya  merupakan  pesta  demokrasi  demi  mewujudkan  harapan rakyat.  Penyelenggaraan  pemilu  dan  pilkada  merupakan  salah  satu indikator berhasilnya  demokrasi  di  sebuah  negara  (Azis,  2009).  Namun,  bersamaan dengan  dilangsungkannya  pesta  demokrasi  di  tahun  2020  sedang  terjadi pandemi  Covid-19,  hal  ini  mengakibatkan  timbulnya  kekhawatiran  di masyarakat, Pada 24 September 2020, pelaksanaan tahapan pemilihan pilkada dikritik  banyak  pihak  karena  dalam  perjalanannya  dinilai  kurang memperhatikan  keselamatan  dan  masyarakat.  pasalnya,  bawaslu  telah mencatat  terjadi  234  pelanggaran  protokol  kesehatan  selama  masa pendaftaran bakal calon peserta pilkada. (Yuniar, 2020).  Indonesia merupakan negara dengan  bentuk piramida penduduk ekspansif, menurut data dari BPS, pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia dengan usia 20-24 tahun adalah 21.917,6 juta jiwa. dengan begitu dapat diproyeksikan bahwa kelompok usia tersebut memiliki porsi cukup besar sebagai pemilih pada pilkada 2020, pada
paper ini  dianalisis  permasalahan  dan  kekhawatiran  masyarakat  mengenai pilkada serentak 2020 yang diwakili dengan responden dengan kelompok usia 19-24 tahun. Paper ini disusun berdasarkan studi kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif  diperoleh  melalui  survey  secara  daring  dengan  total  responden sebanyak 100  orang.  responden  merupakan  warga  negara indonesia  dengan kelompok umur 19-24 tahun dengan domisili  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  Banten,  DIY  Yogyakarta,  Sumatera  Barat,  Sumatera Utara,  Sumatera  Selatan,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Timur,  Kepulauan Riau,  Bengkulu. Data  hasil  perolehan  kemudian  dianalisis  menggunakan microsoft excel kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada data kualitatif.  Data  dan  argumentasi  kualitatif  didasarkan  pada  berbagai  sumber referensi ilmiah seperti jurnal dan paper, serta berita media massa mengenai pilkada serentak 2020.

## II. Tinjauan Pustaka
Praktik money politic atau politik uang di Indonesia sudah menjadi rahasia umum dan lumrah dilakukan. Yang dimaksud politik uang adalah, uang yang ditujukan  dengan  maksud-maksud  tertentu  seperti  contohnya  untuk melindungi  kepentingan  bisnis  dan  kepentingan  politik  tertentu.  Politik  uang bisa  juga  terjadi ketika  seorang  kandidat  membeli  dukungan  parpol  tertentu atau membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan iming-iming imbalan yang bersifat finansial. Politik uang bisa juga terjadi ketika pihak penyandang dana  berkepentingan  bisnis  maupun  politik  tertentu.  Bentuknya  bisa  berupa uang,  namun  bisa  pula  berupa  bantuan-bantuan  sarana  fisik  pendukung kampanye pasangan kandidat tertentu (Lesmana, 2011).
Jumlah  pemilih  pada  Pilkada  tahun  ini  kemungkinan  akan  mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan  dikarenakan  adanya  pandemi.  Pelaksanaan Pilkada  yang  mengharuskan  masyarakat  bertemu  dengan  kerumunan  orang (meski  dengan  memperhatikan  protokol  kesehatan)  membuat  masyarakat merasa  khawatir  akan  tertular  Corona  (Fitria et  al .,  2020).    Apatisme  yang sering  terjadi  pada  proses  Pilkada  (Ardiyanti  &  Julian,  2018)  juga  akan meningkat  disebabkan  fokus  masyarakat  saat  ini  adalah  memperbaiki  serta mempertahankan  kestabilan  ekonomi  sebagai  salah  satu  sektor  paling terdampak  dari  adanya  pandemi ini  (Nasution et  al .,  2020).  Meskipun  teknis pelaksanaan pilkada tetap memperhatikan protokol kesehatan, masih terdapat kemungkinan  penyebaran  khususnya  pada  panitia  (Kennedy  et  al.,  2020). Orang pengidap penyakit kronis pun memiliki angka kematian yang lebih tinggi (Susilo et.al ,2020). Dengan melakukan pilkada, hak memilih dalam pemilihan
kepala daerah dapat tercapai berdasarkan perpu No. 2 tahun 2020. Namun hak atas kesehatan juga tidak kalah penting dalam pelaksanaan pilkada ini. Apabila pemerintah  lalai  dalam  menjaga,  konsekuensi  salah  satunya  adalah bertambahnya kasus Covid-19 yang lebih signifikan. Sehingga pelaksanaannya harus  benar-benar  ketat  dan  diperlukan  kerja  sama  antara  masyarakat  dan pemerintah  untuk  mencapai  pilkada  dengan  protokol  yang  baik  dan  benar (Kennedy et al., 2020).

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  mencakup  dua maksud  penetapan  fokus  penelitian. Pertama ,  penetapan  fokus  penelitian adalah  upaya  untuk  membatasi  studi. Kedua ,  penetapan  fokus  berfungsi sebagai kriteria inklusi-ekskluasi, sehingga memudahkan dalam memilah mana data  yang  sesuai  dan  mana  yang  tidak,  dengan  begitu  peneliti  tidak dipusingkan dengan datum-datum (meskipun mungkin menarik bagi peneliti) yang  terlalu  banyak  yang  pada  gilirannya  akan  mempersulit  peneliti  sendiri dalam  menganalisis  data.  Lebih  lanjut,  dalam  penelitian  kualitatif,  fokus penelitian  bersifat  tentatif  atau  sementara,  artinya  bisa  jadi  fokus  penelitian berubah ketika peneliti menemukan hal yang menarik di lapangan (Moleong, 1989).
Penelitian  ini menggunakan  metode  studi  kasus  yang  berusaha menggambarkan,  menjelaskan  dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa, aktivitas, kepercayaan, persepsi dan pemikiran secara individual dan kelompok. Dengan  metode  studi  kasus,  maka  fakta  mengenai  masalah  dan  fokus penelitian  dari  berbagai  sumber  data  akan  digali,  dianalisis  dan diinterpretasikan untuk mengangkat substansi mendasar yang terdapat dibalik kasus yang diteliti. Studi kasus adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari,  menerangkan,  atau  menginterpretasikan  suatu  kasus  dalam konteksnya secara natural tanpa ada intervensi dari pihak luar. Sehingga yang membedakan metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif lainnya adalah mengenai kedalaman analisis pada kasus yang spesifik.
Penelitian ini berlokasi di Desa Bejiharjo Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul,  Yogyakarta.  Lokasi  penelitian  ini  dipilih  sebab  terdapat  fenomena menarik  pada  salah  satu  objek  wisata  di  Bejiharjo  yaitu  Objek  Wisata  Goa Pindul  yang  menimbulkan  polemik  perebutan  sumber  daya  yang  ada.  Data
penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berikut adalah sumber data dalam penelitian ini yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

## a) Informen Penelitian
Informen penelitian termasuk kedalam data primer. Data primer adalah data  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  penelitian  dengan  proses wawancara yang dijadikan objek penelitian. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara  mendalam  dengan  informen  tersebut.  Informan  penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yaitu pokdarwis di Goa Pindul Kabupaten Gunung Kidul.
Teknik  pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan teknik purposive .  Teknik purposive merupakan  teknik  mengambilan  sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga  memudahkan  peneliti  untuk  memahami  obyek  serta  situasi  sosial yang diteliti.
b) Dokumen Penelitian
Dokumen  penelitian  termasuk  kedalam  jenis  data  sekunder.  Data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  lembaga  atau  instansi  yang berwenang, berita dari surat kabar, dan dokumen-dokumen terkait lainnya.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi,  wawancara  mendalam,  dokumentasi.  Kemudian  hal  terakhir  yang dilakukan  adalah  analisis  data  terhadap  temuan  substantif  maupun  temuan formal. Analisis data menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan data  sehingga  diperoleh  temuan  yang  sesuai  dengan  masalah  yang  ingin dijawab.  Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  proses  mencari  dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan  dan  dokumentasi,  dengan  cara  mengorganisasikan  data  ke  dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke  dalam  pola,  memilih  mana  yang  penting  untuk  dipelajari  dan  membuat kesimpulan.  Dengan  begitu,  data  akan  mudah  dipahami  oleh  peneliti  sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2006).

## IV. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  survei  terhadap  100  orang  mengenai  pelaksanaan Pilkada 2020  diperoleh hasil bahwa sebanyak 32 orang responden (32%) tidak mengetahui sama sekali mengenai sistem maupun teknis pelaksanaan Pilkada 2020,  50  orang  responden  (50%)  sedikit  mengetahui  teknis  pelaksanaan Pilkada,  dan  18  orang  (18%)  telah  mengetahui  teknis  pelaksanaan  Pilkada (gambar 1). Hasil survei tingkat antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada serentak menunjukkan sebanyak 45 orang (45%) belum memutuskan akan  melakukan  pencoblosan  atau  tidak,  40  orang  (40%)  akan  tetap melakukan  pencoblosan,    12  orang  (12%)  tidak  peduli  dengan  pelaksanaan pilkada,  dan  3  orang  (3%)  menyatakan  tidak  akan  melakukan  pencoblosan karena takut terhadap penularan virus Covid-19 (gambar 2). Sedangkan hasil survei  mengenai  kekhawatiran  masyarakat  terhadap  masalah  yang  muncul akibat dilaksanakannya Pilkada menunjukkan bahwa dari 100 orang, 76 orang khawatir politik uang yang kerap terjadi akan semakin mudah dilakukan oleh oknum  masyarakat  dengan  mengatasnamakan  bantuan  Covid-19,  69  orang khawatir akan munculnya cluster virus baru, 68 orang mengkhawatirkan akan berkurangnya jumlah pemilih sebagai bentuk respons ketakutan akan tertular virus, dan 11 orang lain menyatakan kekhawatiran atas kemunculan masalah lain  seperti  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  terkait keseriusan  dalam  penanganan  pandemi,  timbulnya  kecurangan  yang  terjadi akibat mengambil celah yang ada di prosedur pemilu saat pandemi ini seperti manipulasi jumlah surat suara, dan meningkatnya jumlah sampah akibat alat coblos sekali pakai (gambar 3).
Gambar 1. Persentase pengetahuan responden mengenai teknis Pilkada serentak 2020
Gambar 2. Persentase antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2020
Gambar 3. Persentase kekhawatiran masyarakat terhadap berbagai potensi masalah yang mungkin muncul akibat Pilkada
Salah  satu  kekhawatiran  masyarakat  terhadap  munculnya  berbagai potensi masalah yang akan muncul pada pilkada iaiah politik uang atau money politics .  Politik  uang  adalah  uang  yang  ditujukan  dengan  maksud  tertentu seperti contohnya untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan politik tertentu. Politik uang dapat terjadi ketika seorang kandidat meminta dukungan parpol  tertentu  atau  membeli  suara  dari  pemilih  untuk  memilihnya  dengan imbalan  yang  bersifat  finansial  (Ananingsih,  2016).  Berdasarkan  hasil  survei dari 100 orang responden diperoleh 76 orang khawatir akan muncul nya politik uang  yang  sering  terjadi  akan  semakin  mudah  dilakukan  oleh  oknum masyarakat  mengatasnamakan  bantuan  covid-19.  Hal  ini  dikarenakan  pada masa pandemi saat sekarang ini perekonomian masyarakat sangat kurang baik, sehingga  jika  ada  oknum  masyarakat  memberi  bantuan  covid-19  dengan iming-iming untuk memilih calon kandidat dalam pemilu sangatlah mudah.
Menurut  Cahyadi  &  Hermawan  (2019)  berdasarkan  aktor  dan  wilayah operasinya, politik uang dalam pilkada bisa dibedakan menjadi empat lingkaran sebagai  berikut:  (1)  Lingkaran  satu , adalah  transaksi  antara  elit  ekonomi (pemilik  uang)  dengan  pasangan  calon  kepala  daerah  yang  akan  menjadi pengambil  kebijakan/keputusan  politik  pasca  pilkada;  (2)  Lingkaran  dua, adalah  transaksi  antara  pasangan  calon  kepala  daerah  dengan  partai  politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan; (3) Lingkaran tiga , adalah transaksi antara  pasangan  calon  dan  tim  kampanye  dengan  petugas-petugas  pilkada yang  mempunyai  wewenang  untuk  menghitung  perolehan  suara;  dan  (4) Lingkaran  empat,  adalah  transaksi  antara  calon  dan  tim  kampanye  dengan
massa pemilih. Menurut Fitriyah (2012) Politik uang lingkaran empat ini biasa disebut  dengan political  buying ,  atau  pembelian  suara  langsung  kepada pemilih.  Ada  banyak  macam  bentuk political  buying ,  yakni  pemberian  biaya transportasi kampanye, janji membagikan uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk membangun tempat ibadah, “serangan fajar‟, dan lain-lain. Modus politik uang tersebut berlangsung dari pemilu ke pemilu, tidak terkecuali dalam  pilkada  dan  praktik-praktik  jual  beli  suara  ini  bukan  semata-mata didasari  oleh kebutuhan  ekonomi  sebagian  besar  pemilih,  tetapi  juga  karena hal  tersebut  sudah  lama  berlangsung  setiap  kali  ada  pemilihan  sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah, meski mereka tahu bahwa hal itu melanggar ketentuan.
Menurut Wahyudi Kumorotomo (2009) ada berapa cara untuk melakukan politik uang dalam pilkada langsung, yakni: (1) Politik uang secara langsung bisa  berbentuk  pembayaran  tunai  dari  "tim  sukses"  calon  tertentu  kepada konstituen yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau (3) "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri  sebagai  bupati  atau  walikota.  Adapun  politik uang  secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para  calon  bahkan tidak  bisa menghitung  secara  persis  berapa  yang  mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya. Tentunya dalam situasi pandemi ini, money politic sangat mungkin dilakukan. Oknum pelaku money politic dapat memberikan sejumlah uang atau logistik untuk membeli suara rakyat namun dengan kedok bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi.
Di  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  besaran  sumbangan  juga  dibatasi, namun terkait pengaturannya tidak jelas dan sehingga mudah disalahgunakan. Lemahnya regulasi ini turut menimbulkan potensi masuknya dana ilegal kepada calon  dan  terjadinya  politik  uang  dalam  pilkada.  Sumbangan  politik  uang terhadap kebutuhan dana dalam jumlah besar, terutama untuk komponen tidak resmi yang harus dikeluarkan kandidat, signifikan. Menurut Agustino & Yusoff (2020)  biaya  besar  yang  dikeluarkan  karena  pilkada  kerap  disertai  dengan praktek politik uang dan pemakelaran pencalonan kepala daerah. Politik uang dan pemakelaran inilah yang menyebabkan biaya pilkada semakin meningkat dan biaya demokrasi semakin tinggi.
Jumlah  pemilih  dapat  menentukan  tercapainya  efektivitas  kebijakan publik dalam pemilu. Pada masa pandemi seperti ini, dimungkinkan terjadinya penurunan jumlah pemilih di berbagai daerah yang mungkin disebabkan oleh ketakutan masyarakat akan tertular virus Covid-19. Penurunan jumlah pemilih dapat  menyebabkan  berbagai  dampak,  seperti  tidak  tercapainya  efektivitas kebijakan  publik  bahkan  hingga  gagalnya  proses  sosialisasi  politik  yang berujung pada tingginya angka apatisme dalam partisipasi politik masyarakat. Dari 100 orang responden diperoleh 12% orang tidak peduli, 3% orang takut tertular, dan 45% orang belum memutuskan untuk ikut melakukan pemilihan umum atau tidak. Data tersebut dapat menggambarkan bahwa jiwa apatisme masyarakat semakin menurun karena masyarakat kurang merasakan urgensi pemilu  yang  sesungguhnya.  Sosialisasi  politik  merupakan  salah  satu  media yang  penting  untuk  menumbuhkembangkan  iklim  demokrasi.  Pemilu
merupakan  salah  satu  implementasi  demokrasi  yang  sudah  dimulai  pasca pelengseran rezim orde baru. Namun, meningkatnya iklim di demokrasi melalui pemilihan  langsung  berbanding  terbalik  dengan  kenyataan  bahwa  partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, ditambah lagi pada kondisi pandemi seperti ini. Terkait hal tersebut, apatisme masyarakat juga didukung oleh kefokusan masyarakat dalam mempertahankan perekonomiannya di pandemi Covid-19. Berdasarkan jurnal Aditia et al (2020) menyatakan  analisis  sensitivitas  terhadap  dampak  pandemi  Covid-19  yaitu menjelaskan bahwa melambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia.  Pandemi  Covid-19  juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi dimana membuat masyarakat  akan  fokus  memilih  untuk  sangat  berhati-hati  dalam  membeli barang  bahkan  untuk  melakukan  investasi.  Pandemi  ini  juga  sangat mempengaruhi  proyeksi  pasar.  Investor  dapat  cenderung  untuk  tidak berinvestasi dikarenakan berubahnya asumsi pasar dan tidak jelasnya supply chain (Pepinsky & Wihardja, 2011). Permasalahan perekonomian masyarakat tentunya menjadi hal utama sebagai fokus masyarakat itu sendiri mengingat sudah jatuhnya nilai perekonomian bangsa Indonesia di pandemi Covid-19.
Cluster atau  dapat  juga  dituliskan  sebagai  klaster,  merupakan  suatu istilah yang umum digunakan oleh publik di masa pandemi untuk menjelaskan suatu kelompok pasien positif Covid-19 yang saling berkaitan. Menurut Oktavia & Hayati (2020), klaster merupakan suatu sistem untuk memberi kelas-kelas berdasarkan asal penyebaran virus. Penggunaan sistem ini memudahkan dalam identifikasi  tingkat  keparahan  serta  pembuatan  peraturan  dalam  upaya menekan  tingkat  penyebaran.  Berdasarkan  hasil  survei yang  telah  dilakukan pada 100 responden, sebanyak 69% responden memilih jawaban “Timbulnya cluster  baru  Covid-19”.  Hasil  yang  didapatkan  ini  menandakan  bahwa  besar kekhawatiran  dari  responden  akan  munculnya  klaster  baru  pada  pilkada serentak  2020.  Kekhawatiran  ini  bukan  tidak  mendasar  sebab  rencana pemerintah  akan  tetap  melaksanakan  pemilihan  dengan  metode  yang konvensional.  Pengerumunan  massa  tentu  menjadi  salah  satu  potensi penyebaran  virus.  Sejak  21  Februari  2020  hingga  18  Oktober  2020  ada  73 negara yang menunda pemilu termasuk Indonesia dan 74 negara memutuskan tidak  menunda  pemilu  dengan  58  negara  telah  melaksanakan  pemilihan termasuk  diantaranya  Korea  Selatan,  Israel,  Perancis,  dan  Amerika  Serikat. Salah satu negara yang sukses dalam menangani penyebaran Covid-19 adalah Korea  Selatan.  April  2020  pemerintah  Korea  Selatan  menjalankan  kegiatan pemilu. Pelaksanaan pemilu di Korea Selatan dijalankan dengan prosedur dan peraturan  ketat  oleh  pemerintahan  dan  petugas  pemilu.  Pada  setiap  pos pemilihan  setiap  pemilih  akan  disemprotkan  desinfektan  dan  juga  menjaga jarak saat mengantri. Setelah proses sterilisasi para pemilih kemudian di cek suhu  tubuhnya  dengan  suhu tubuh melebihi  37  derajat  celcius  akan memilih pada tempat khusus yang berbeda. Pemilih diwajibkan memakai masker, pada pos  pemilihan  akan  dibagikan  sarung  tangan  plastik  serta  surat  suara  yang telah disterilkan amplopnya oleh desinfektan. Berdasarkan peraturan ketat dan kedisiplinan  rakyatnya  setelah  proses  pemilu  selesai  hanya  terlapor  empat orang positif Covid-19 (Kim, et al., 2020). Pelaksanaan pemilu lain juga telah dilakukan oleh pemerintahan Israel terlebih dahulu pada Maret 2020, pos-pos pemilihan  juga  dimodifikasi  seperti  tersedianya  pos  pemilihan  khusus  untuk yang  sedang  isolasi  mandiri  maupun  di  rumah  sakit.  Selain  itu,  komunikasi antara  masyarakat  dengan  pemerintah  juga  terjalin  baik  dan  menghindari munculnya disinformasi pada masyarakat khususnya terkait Covid-19. Pemilu
pada Israel juga tidak memunculkan klaster penyebaran baru sebab hanya 20 orang  positif  Covid-19  pasca-melakukan  pemilihan.  Bahkan  tercatat  jumlah partisipasi  pemilih  meningkat  dari  pemilu  sebelumnya  yaitu  70%  menjadi 71,5%  dari  total  pemilih  terdaftar  sebanyak  6.394.030  orang  (Afek, et  al ., 2020).  Kisah  manis  pemilu  Korea  Selatan  dan  Israel  ternyata  tidak  berjalan baik  di  negara  Prancis.  Pemerintahan  Prancis  bersikukuh  untuk  tetap menjalankan pemilu pada bulan Maret 2020, seperti yang kita tahu bahwa pada periode  tersebut  awal  mewabahnya  Covid-19  di  eropa  termasuk  Perancis. Sebanyak 19.863.660 pemilih dari total 44.650.472 rakyat Prancis di daerah metropolitan melakukan  pemilihan  secara  langsung ke  pos  pemilihan.  Upaya pemerintahan  dalam  menanggapi  kekhawatiran  masyarakat  pemilih  adalah dengan menutup seluruh fasilitas akademik dua hari setelah hari pemilu dan juga  menutup  seluruh  fasilitas  publik  empat  hari  setelah  pemilu  untuk mencegah  penyebaran  Covid-19.  Pada  periode  pasca-pemilu  tercatat  sekitar 4000 orang dirumahsakitkan berkaitan dengan Covid-19 akibat pemilu, jumlah ini  setara  dengan  15%  jumlah  orang  yang  dirumahsakitkan  (Cassan  & Sangnier, 2020). Baru-baru ini telah pula dilaksanakan proses pemilu di negara adidaya  Amerika  Serikat.  Proses  pemilihan  kali  ini  juga  dikhawatirkan menimbulkan  klaster  baru  di  negara  tersebut,  hingga  saat  ini  masih  akan dianalisis dan diinvestigasi sebab tingkat penyebaran di Amerika Serikat juga terbilang masih tinggi.
Pada hakikatnya kekhawatiran masyarakat dapat dipahami sebab melihat sejauh ini tingkat penyebaran Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia serta kurangnya penindakan ketat pada peraturan mengenai protokol kesehatan di area publik juga kedisiplinan masyarakat yang rendah. Pemilu pada Desember 2020  nanti  memiliki  dua  kemungkinan  yang  dapat  terjadi  berkaitan  dengan munculnya cluster  baru ,  jika  pemerintah  dan  masyarakat  disiplin  dalam menegakkan  peraturan  dan  protokol  kesehatan  dengan  ketat  maka kemungkinan kesuksesan yang terjadi di Korea Selatan dan Israel dapat kita ulangi.  Namun  jika  sebaliknya  maka  kejadian  di  Perancis  atau  bahkan  lebih buruk dapat terjadi.

## V. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, didapatkan kesimpulan bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  pada  Pilkada  Serentak  2020  menurun. Hal tersebut disajikan dalam bentuk data sebagai berikut. Berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat, 32 orang responden (32%) tidak mengetahui sama sekali  mengenai  sistem  maupun  teknis  pelaksanaan  Pilkada  2020,  50  orang responden (50%) sedikit mengetahui teknis pelaksanaan Pilkada 2020, dan 18 orang (18%) telah mengetahui teknis pelaksanaan Pilkada 2020. Berdasarkan tingkat  antusiasme  masyarakat  terhadap  Pilkada  2020,  sebanyak  45  orang (45%) belum memutuskan akan melakukan pencoblosan atau tidak, 40 orang (40%)  akan  tetap  melakukan  pencoblosan,    12  orang  (12%)  tidak  peduli dengan  pelaksanaan  pilkada,  dan  3  orang  (3%)  menyatakan  tidak  akan melakukan  pencoblosan  karena  takut  terhadap  penularan  virus  Covid-19. Berdasarkan kekhawatiran masyarakat terhadap masalah yang muncul akibat dilaksanakannya  Pilkada  menunjukkan  bahwa  dari  100  orang,  76  orang khawatir politik uang yang kerap terjadi akan semakin mudah dilakukan oleh oknum  masyarakat  dengan  mengatasnamakan  bantuan  Covid-19,  69  orang khawatir akan munculnya cluster virus baru, 68 orang mengkhawatirkan akan
berkurangnya jumlah pemilih sebagai bentuk respons ketakutan akan tertular virus, dan 11 orang lain menyatakan kekhawatiran atas kemunculan masalah lain.
Terlepas  dari  disahkannya  pasal  210A  Perpu  no.2  tahun  2020  yang sekarang  telah  ditetapkan  menjadi  UU  no.6  tahun  2020,  keputusan dilaksanakannya  pilkada  pada  kondisi  pandemi  merupakan  kebijakan pemerintah dengan menimbang berbagai aspek. Penulis menawarkan beberapa solusi kepada masyarakat terkait potensi masalah yang telah di jelaskan pada bagian  pembahasan.  Solusi    yang  dapat  penulis  ditawarkan  terkait  masalah makin besarnya kemungkinan terjadi money politic dalam bentuk jual beli suara rakyat  adalah  dengan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  efek jangka  panjang  yang  mungkin  terjadi  jika  perolehan  suara  jatuh  pada pemimpin  yang  tidak  kompeten  dan  mampu  memegang  amanah.  Terkait potensi  munculnya  cluster  baru,  keengganan  masyarakat  untuk  melakukan pemilihan  di  TPS  secara  luring  merupakan  ketakutan  berdasar,  namun kemunculan  cluster  baru  dapat  dicegah  dengan  kerjasama  antar  pemerintah dalam  mengatur  teknis  &  standar  operasional  pelaksanaan  pemilu  dan masyarakat dengan mematuhi protocol kesehatan dengan baik .

## DAFTAR PUSTAKA
Aditia  D.  D.  Nasution,  Erlina,  dan  Iskandar  Muda.  (2020).  Dampak  pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita , 5(2), 212-224.
Afek,  A.,  Leshem,  E.,  Kaliner, E.,  Fast,  D.,  &  Sadetzki,  S.  (2020).  Upholding democracy  in  a  global  pandemic:  the  Israeli  elections  experience.  Journal  of Travel Medicine, 27(7), taaa162
Agustino,  L.,  &  Yusoff,  M.  (2020).  Pilkada  dan  Pemekaran  Daerah  dalam Demokrasi  Lokal  di  Indonesia:  Local  Strongmen  dan  Roving  Bandits. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, 37 , 86-104.
Ananingsih,  S.  (2016).  Tantangan  dalam  Penanganan  Dugaan  Praktik  Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. Masalah-Masalah Hukum, 45(1) , 49-57.
Ardiyanti,  Dwi  &  Zulian,  Ibnu  (2018).  Korelasi  identifikasi  apatisme  politik dengan kebijakan  publik  kota  medan. Jurnal  Power in  International  Relation ,
3(1), 29-53.
Aziz, N.M. (2009). Laporan akhir pengkajian hukum tentang pemilihan kepala daerah. diakses 13 November 2020. tersedia : https://bphn.go.id/data/documents/pkj_pilkada.pdf
Badan Pusat Statistik. (2019). Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. diakses pada 13 November
2020. tersedia : https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/58/d a_03/1
Cahyadi, R., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI, 5(1) , 29-41.
Cassan, G., & Sangnier, M. (2020). Liberté, Egalité, Fraternité... Contaminé? Estimating  the  impact  of  French  municipal  elections  on  COVID-19  spread  in France. medRxiv
Fitria, L., Neviyarni, Netrawati, Karneli, Y. (2020). Cognitive behavior therapy counseling untuk mengatasi anxiety dalam masa pandemi Covid-19. Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling, 10(1) , 23-29.
Fitriyah, M. (2012). Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 3(1) , 5-14.
Kennedy,  R.,  &  Suhendarto,  B.  P.  (2020).  Diskursus  Hukum:  Alternatif  Pola Pengisian  Jabatan  Kepala  Daerah  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 188–204 .
https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205
Kim, E. Y., Kim, E. K., Lee, M., & Park, H. K. (2020). COVID-19 Public Health Measures During National Assembly Elections of the Republic of Korea. Osong Public Health and Research Perspectives, 11(4), 158.
Kumorotomo,  Wahyudi,  “Intervensi  Parpol,  Politik  Uang  Dan  Korupsi: Tantangan  Kebijakan  Publik  Setelah  Pilkada  Langsung”, Makalah ,  disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009
Lesmana, T. (2011). Politik uang dalam pilkada . Jakarta : LIPI.
Nasution, D. A. D., Erlina, Muda, Iskandar (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian indonesia. Jurnal Benefita , 5(2), 212-224.
Oktavia, W., & Hayati, N. (2020). Pola Karakteristik Ragam Bahasa Istilah Pada Masa  Pandemi  Covid  19  (CORONAVIRUS  DISEASE  2019). Tabasa:  Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya , 1 (1), 1-15.
Pepinsky,  T.  B.,  &  Wihardja,  M.  M.  (2011).  Decentralization  and  Economic Performance  in  Indonesia. Journal  of  East  Asian  Studies ,  11(3),  337–371. Diakses dari https://doi.org/10.1017/S1598240800007372 pada 13 November 2020.
Susilo,  A.,  Rumende,  C.  M.,  Pitoyo,  C.  W.,  Santoso,  W.  D.,  Yulianti,  M., Herikurniawan,  H.,  ...  &  Chen,  L.  K.  (2020).  Coronavirus  Disease  2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , 7 (1), 45-67.
Yuniar, R. W . (2020). Pilkada : tahapan pemilihan tetap dilaksanakan meski dikritik banyak pigak, Nadhatul ulama :’nyawa harus diprioritaskan’. BBC News Indonesia. diakses 13 November 2020. tersedia :
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54269158