POLITIK HUKUM (LEGISLASI) HUKUM KELUARGA DI SAUDI ARABIA
Oleh :
Agustina Nurhayati 

## Abstak
The legal  system  of  Saudi  Arabia is  based on Sharia, derived  from  the Qu'ran,  the Sunnah  and also  include Islamic  scholarly  consensus.  Its interpretation by judges is influenced by the medieval texts of the literalist Hanbali school of Islamic jurisprudence.  Laws  relating  to  marriage, divorce, children and inheritance are not codified and fall within the general jurisdiction of the Sharia courts. Polygamy is  permitted  for  men  but  is  limited  to  four wives at any one time. There is no minimum age for marriage in Saudi Arabia and w ith regard to the law of inheritance, the Quran specifies that fixed portions of the  deceased's  estate  must  be  left  to  the  so- called Quranic heirs . Kata  Kunci: Politik  Hukum,  Hukum  Keluarga,  Saudi Arabia
A. Pendahuluan Arab  Saudi  merupakan  negara  yang  menggunakan  sistem kerajaan  atau  monarki.  Hukum  yang  digunakan  adalah  hukum syariat  Islam  dengan  berdasarkan  pada  pengamalan  ajaran  Islam yang  juga  didasari  oleh  pemahaman  sahabat  nabi  terhadap  Al- Quran dan Hadits.
Di  samping  sistem  hukum  syariat,  hukum  yang dilaksanakan  pemerintah  Saudi  juga  menerapkan  regulasi-regulasi dan  juga  membangun  lembaga-lembaga  untuk  menangani  kasus- kasus yang tidak dicakup oleh syariat. Arab saudi termasuk Negara
 Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
Jurnal Pengembangan Masyarakat
68
Islam  yang  hukum  keluarganya  bersifat uncodified  law ,  itu  berarti hukum  keluarga  Islam  di  Negara  tersebut  belum  diatur  dalam bentuk  tertulis.  Tetapi  sejak  tahun  1950-an,  negara  Arab  Saudi melalui dekrit kerajaan telah mengesahkan sejumlah peraturan yang meliputi berbagai masalah kehidupan sosial, misalnya perdagangan, kebangsaan,  penyuapan,  pertambangan,  perburuhan  tenaga  kerja jaminan sosial dan pertahanan sipil.
Arab  Saudi  dikenal  sebagai  salah  satu  Negara  muslim terbesar dan dikenal pula sebagai tempat awal mula Islam masuk. Kemudian Negara ini juga dikenal sebagai Negara yang menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai dasar konstitusinya dengan Madzhab Hanbali  sebagai  madzhab  Negara,  Tahir  Mahmood  meng- kategorikan  Saudi  Arabia  pada  negara-negara  yang  menerapkan hukum  Islam  secara  tradisional,  di  mana  hukum  Islam  tidak beranjak menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Dengan melihat  latar  belakang  sejarah  hukum  Islam,  wilayah  jazirah  Arab awalnya menganut mazhab Maliki. 1

## B. Pembahasan
1. Sekilas tentang Politik Hukum dan Hukum Keluarga
Hukum  adalah  produk  politik,  sehingga  ketika  membahas politik  hukum  cenderung  mendiskripsikan  pengaruh  politik terhadap  hukum  atau  pengaruh  sistem  politik  terhadap pembangunan  hukum.  Bellfroid  mendefinisikan rechtpolitiek yaitu proses  pembentukan  ius  contitutum  (hukum  positif)  dari ius contituendum (hukum  yang  akan  dan  harus  ditetapkan)  untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Politik  hukum  terkadang  juga  dikaitkan  dengan  kebijakan  publik ( public policy ). 2
1 Tahir  Mahmood, Family  law  Reform  in  Islamic  Countries  History,  Text  and Comparative Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 73-76.
2 Sri  Wahyuni, Politik  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jurnal  Mimbar  Hukum
Nomor 59 Tahun XIV, Al Hikmah, 2003, h. 74

## Politik Hukum (Legislasi)Hukum Keluarga…(Agustina N)
69
Satjipto  Rahardjo  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai aktivitas  memilih  dan  cara  yang  hendak  dipakai  untuk  mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. 3
Menurut  Mahfud  MD  politik  hukum  juga  mencakup pengertian  tentang  bagaimana  politik  mempengaruhi  hukum dengan  cara  melihat  konfigurasi  kekuatan  yang  ada  di  belakang pembuatan  dan  penegakan  hukum. 4 Selain  itu  juga mempertimbangkan  baik  buruknya,  adil  tidaknya,  atau  cocok tidaknya  ketentuan-ketentuan  hukum  itu  bagi  masyarakat  yang bersangkutan,  karena  itu  ada  hubungannya  dengan  ditaati  atau tidaknya  hukum  itu  dalam  suatu  masyarakat. 5 Daniel  S.  Lev sependapat dengan Mahfud MD, bahwa politik hukum merupakan produk  interaksi  dikalangan  elit  politik  yang  berbasis  kepada berbagai kelompok dan budaya. 6
Berdasarkan  beberapa  definisi  politik  hukum  yang  telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa politik hukum dapat  diartikan  sebagai ” kebijakan  dasar  penyelenggara  negara dalam  bidang  hukum  yang  akan,  sedang  dan  telah  berlaku,  yang bersumber  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat  untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan”. Kata kebijakan di sini berkaitan  dengan  adanya  strategi  yang  sistematis,  terinci  dan mendasar.  Dalam  merumuskan  dan  menetapkan  politik  hukum yang  telah  dan  akan  dilakukan,  politik  hukum  menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat.  Dan
3 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,    1991),
Cet. III, h. 352-353.
4 M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: LP3ES,1998), h. 1-
2.
5 Zainal Abidin Abu Bakar, Pengaruh Hukum Islam dalam Siatem Hukum di Indonesia ,  Jurnal  Mimbar  Hukum  Nomor  56  Tahun  XIII,  Al  Hikmah,  Jakarta, 1993, h. 56.
6 Cik  Hasan  Bisri, Transformasi  Hukum  Islam  ke  dalam  Sistem  Hukum Nasional ,  Jurnal  Mimbar  Hukum  Nomor  56  Tahun  XIII,  Al  Hikmah,  Jakarta,
2002, h. 31.
70
kesemuanya  itu  diarahkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara yang dicita-citakan. 7
Hukum  keluarga  dalam  bahasa  Arab  dikenal  dengan al  - ahwal  asy-Syakhsiyyah . Ahwal artinya  keadaan. Asy-syaksiyyah artinya pribadi  atau  perseorangan.  Jadi al  ahwal  asy-Syakhsiyyah adalah hukum  keluarga  atau  hukum  yang  menyangkut  masalah  keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat. 8
Keluarga  adalah  kesatuan  masyarakat  terkecil  yang  terdiri atas suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Ini  konsep  keluarga  dalam  arti  sempit  atau  biasa  disebut  dengan keluarga inti. Apabila dalam suatu tempat tinggal itu berdiam pula pihak  lain  sebagai  akibat  adanya  hubungan  perkawinan,  terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang mempunyai  hubungan  karena  perkawinan  dank  arena  pertalian darah  dan  manusia-manusia  berdiam  dalam  satu  tempat  tinggal atau tempat tinggal yang berlainan, maka keluarga ini arti dalam arti luas. 9
Menurut  Abdul  Wahab  Khallaf,  hukum  keluarga  berarti hukum  yang  mengatur  kehidupan  keluarga  yang  di  mulai  dari proses  pembentukan  keluarga  yakni  dengan  peminangan. 10
Wahbah  Al  Zuhaili  mengartikannya  sebagai  hukum  tentang hubungan manusia dengan keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai  berakhirnya  perkawinan. 11 Kemudian  Prof.  Subekti medefinisakannya  sebagai  hukum  yang  mengatur  perihal hubungan-hubungan  hukum  yang  timbul  dari  hubungan kekeluargaan.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum keluarga  secara  garis  besar  adalah  hukum  yang  bersumber  pada
7 Frans  Magnis  Suseno, Etika  Politik:  Prinsip-Prinsip  Dasar  Kenegaraan Modern , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 310-314.
8 Abdul  Azis  Dahlan, Ensiklopedia  Hukum  Islam, (Jakarta:  Ikhtiar  Baru
Van Hoeve, 1996), Cetakan I, h. 56.
9 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia, (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2010), h. 69
10 Abdul  Wahab  Khallaf, Ilmu  Ushul  Fiqh ,  (Kairo:  Dar  al-Kuwaitiyah, 1978), h. 178
11 Wahbah  al-Zuhaili, Terjemahan  al-Fiqh  al-Islami  wa  Adilatuhu ,  (Jakarta: 2002), Jilid 10, h. 157
71
pertalian  kekeluargaan.  Pertalian  kekeluargaan  ini  dapat  terjadi karena  pertalian  darah,  ataupun  terjadi  karena  adanya  sebuah perkawinan.  Hubungan  keluarga  ini  sangat  penting  karena  ada sangkut  paut  nya  dengan  hubungan  anak  dan  orang  tua,  hukum waris, perwalian dan pengampuan.

## 2. Konstitusi dan Pemerintahan Arab Saudi
Arab  Saudi  yang  merupakan  tempat  tumbuhnya  Islam pertama  kali,  gejolak  politik  yang  terjadi  selalu  sejalan  dengan perkembangan keislaman di kawasan ini. Sa’udiyyun (keuarga sa’ud) yang  menjadi  nenek  moyang  keluarga Sa’udiyyan yang  berkuasa sekarang telah berdiri sejak 1446 M dan menetap di Wadi Hanifah. Setelah  melalui  tujuh  generasi,  Sa’ud  ibnu  Mukram memerintah al-Dar’iyyah .  Peletak  dasar  keamiran  bagi  keluarga Sa’udiyyah a dalah anaknya yang bernama Sa’ud Ibnu Muhammmad Ibnu  Mukran  (1724-1765  M).  Oleh  karena  itu  tempat  mereka setelah berkembangnya disebut al-dar’iyyah . 12 Setelah beberapa saat, kekuasaan mereka semakin berkembang, maka inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Arab Saudi yang ada sekarang.
Sosok  Muhammad  ibnu  Wahab  yang  dikenal  memiliki pemikiran  yang  berpengaruh  di  Saudi  Arabia  sampai  saat  ini, awalnya  ia  pergi  ke  Basrah,  al-Ahsa,  Huramailah  dan  Uyainah. Disetiap kota itu pula ia selalu mendapat cacian hingga akhirnya ia pergi  ke  al-Dar’iyyah  yang  kemudian  ia  medapatkan  sambutan sejumlah  orang,  termasuk  amirnya  ketika  itu  Muhammad  Ibnu Sa’ud Ibnu Mukran II.  Disinilah Muhammad Ibnu Abdul Wahab menyampaikan dakwahnya tentang hakikat tauhid. 13
Islam  sebagai  dasar  Negara  Arab  Saudi,  Al-Qur’an  dan Sunnah  Rasulullah  merupakan  Undang-Undang  Dasar  ( the constitution )  nagara,  dan syari’ah sebagai  hukum  dasar  yang dilaksanakan  oleh  mahkamah-mahkamah  (pengadilan-pengadilan) syari’ah. Dengan ulama sebagai hakim dan penasehat-penasehat.
12 Ajid  Thahir, Perkembangan  Peradaban  di  Kawasan  Dunia  Islam, (Jakarta:
Raja Grafinda Persada, 2004), h. 233.
13 Ibid ., h. 235.
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
Jurnal Pengembangan Masyarakat
72
Syari’ah sebagai  hukum  dasar  yang  mencakup  konsep- konsep hukum yang yang menurut ahli tafsir berjumlah 155 ayat 14 , dan  dari  al-Sunnah  Rasulullah  yang  terkait  dengan  hukum,  baik berupa  pernyataan-pernyataan,  tindakan  atau  perbuatan  maupun suatu  perizinan  (tanpa  disertai  dengan  suatu  perkataan  atau perbuatan). Demikian juga tradisi hukum yang dilakukan oleh para sahabat  nabi  ( ijma  sahabi )  dan  penerapan  hukum  yang  digali  dari kedua  sumber  Islam  oleh  ulama-ulama,  baik  yang  berada  dalam lembaga peradilan maupun lembaga mufti.
Penerapan  hukum  Islam  didasarkan  pada  norma-norma hukum yang terdapat dalam wahyu (Al-Qur’an dan Sunnah Rasul), dan  hasil  ijtihad  ulama  (hakim  dan  Mufti).  Walaupun  ada pandangan  bahwa  Arab  Saudi  bukan  Negara  Islam,  memang  dia mengklaim bahwa sistem hukumnya sistem Islam. Namun, sebatas itu saja sistem yang yang diterapkan. 15
Menurut  pandangan  tersebut,  Islam  melarang  adanya campur  tangan  orang  kafir  dalam  Negara.  Namun,  Arab  Saudi merupakan  Negara  yang  mempersilahkan  Amerika  Serikat memakai  landasan  udara  (lanud)  miliknya.  Selajutnya  dikatakan Islam hanya membolehkan ikatan ideologi sebagai pengikat umat, namun nasionalisme Arablah yang mengikat rakyat di Arab Saudi.
Ikatan  nasionalisme  merupakan  ikatan  emosional  yang  terikat tempat,  saat,  dan  kepentingan.  Sementara  itu,  ikatan  ideologi merupakan ikatan yang bersumber dari pemecahan pertanyaan (1) dari  mana,  (2)  mau  apa  dan  bagaimana  serta  (3)  mau  ke  mana.
Demikian  pula  menurut  pandangan  tersebut,  tidak  ada  putra mahkota dalam Islam. Menurut Islam, kedaulatan di tangan syara’,
namun  kekuasaan  di  tangan  umat.  Sebagai  pemegang  kedaulatan, khalifah  hanya  bertugas  menerapkan  Islam  atas  umat,  bukan menjadi penentu standar benar salah seperti di sistem kerajaan atau parlemen. 16
Rasulullah  saw,  tidak  pernah  menyebut  Negara  yang dibangunnya  dengan  bentuk  republik,  atau  kerajaan  dan  atau
14 Harun  Nasition, Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya, (Jakarta:  Bulan Bintang,1980), h. 95. 15 http /www.indonesia. faithfreedom , diakses 4 Mei 2014 16 Ibid .
73
lainnya.  Rasulullah  hanya  meletakan  Islam  sebagai  dasar  Negara, demikian juga, para penerusnya (Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), bahkan pengangkatan keempat  khalifah  dalam  bentuk  yang  berbeda.  Ini  menunjukkan bahwa,  bentuk  satu  Negara  diserahkan  kepada  rakyat  dan pemerintahannya.
Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai Undang-Undang Dasar Negara, itu bukan berarti bahwa tidak ada undang-undang di bawahnya.  Secara  hirarki  setelah  kedua  dasar  hukum  itu  yang ditetapkan  Pada  tahun  1992  adalah Basic  Law  of  Government yang mengatur  sistem  pemerintahan,  hak  dan  kewajiban  pemerintah serta warga Negara. 17
Hukum  Dasar  Pemerintahan  Arab  Saudi  yang  mengatur sistem  pemerintahan  Negara,  diantaranya  ada  beberapa  pasal disebutkan di bawah ini. Pasal 17 Basic Law (27-8-1412 H/1-3-1992 M),  menetapkan  bahwa  Pemilikan,  modal,  tenaga  kerja  adalah dasar  ekonomi  dan  kehidupan  social  Kerajaan.  Semua  ini  adalah hak-hak  pribadi  yang  melayani  fungsi  sosial  yang  sesuai  dengan Syari’at  Islam.  Pasal  18  ditetapkan  bahwa  Negara  akan  menjamin kebebasan  dan  tak  dapat  mengganggu  gugat  kepemilikan  pribadi.
Kepemilikan  pribadi  tidak  akan  disita  kecuali  untuk  kepentingan umum  dan  penyitaan  akan  dikompensasi  secara  wajar.  Pasal  119 Penyitaan  kolektif  kepemilikan  dilarang.  Penyitaan  kepemilikan pribadi  hanya  akan  berlaku  sesuai  dengan  suatu  keputusan pengadilan.  Pasal  26  Negara  akan  menyediakan  kesempatan  kerja kepada  semua  rakyat  yang  sanggup  dan  akan  menetapkan peraturan  perundang-undangan  untuk  melindungi  pekerja  dan majikan. Pasal 36 Negara akan menjamin keamanan semua warga Negara dan orang asing yang hidup dalam tempat tinggalnya. Tidak ada orang yang akan ditahan, dipenjara, atau tindakan-tindakannya dibatasi kecuali oleh ketentuan-ketentuan hukum. Pasal 47 Warga Negara dan penduduk asing keduanya mempunyai hak yang sama terhadap proses peradilan ( litigation ). Arab  Saudi  tidak  memiliki  konstitusi  formal.  Fungsi konstitusi  dilayani  oleh  Undang-Undang  Dasar  mengartikulasikan hak-hak dan tanggung jawab pemerintah yangdikeluarkan oleh Raja
17 http://www.kemlu.go.id/riyadh, diakses 27 April 2014
74
Fahd  Maret  1992.  Pasal  1  Undang-Undang  Dasar  menyatakan Islam agama resmi segara dan UUD Qur'an dan sunnah tersebut. Undang-Undang  Dasar  juga  menentukan bahwa  "  negara melindungi  hak-hak  masyarakat  sesuai  dengan  syariah  Islam," menegaskanindependensi  peradilan  dan  menyatakan  bahwa administrasi  peradilan  didasarkan  pada  "aturan  syariah  menurut ajaran  Al-Qur'an,  Sunnah,  dan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh penguasa  asalkantidak  bertentangan  dengan  Al-Qur'an  dan Sunnah.  Pasal  26  mengatur  bahwa  negara  melindungihak  asasi manusia "sesuai dengan syariat Islam".
Dengan  demikian,  hirarki  perundang-undang  Arab  Saudi jika didasarkan pada teori murni Hans Kelsen, maka hukum yang tertinggi  adalah  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah.  Sedangkan Hukum  Dasar  dan  Undang-undang  adalah  peringkat  kedua  dan ketiga.  Dekrit  Raja  merupakan  peringkat  kempat.  Ketiga  jenis peraturan  perundang-undangan  tersebut  harus  sesuai  dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.  Perumusan  hukum  dasar,  undang-undang  dan  dekrit Raja  karena  didasarkan  pada  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah, maka semua aturan tersebut dikenal dengan hukum syari’ah.
Ada  dua  institusi  hukum  yang  mempunyai  kewenangan dalam  menyelesaikan  persoalan  hukum  yaitu  mahkamah  syari’ah dan lembaga fatwa. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Syari’ah mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan  relative.  Mahkamah  syari’ah  memeriksa  perkara pidana  ( jinayah )  perkara  perdata  ( muamalah ),  dan  wilayah yuridiksinya terbatas berdasarkan kompentensi relatifnya.
Dengan  pengertian  lain  peradilan  itu  menyangkut  semua hak, baik itu hak Allah atau hak manusia. Jadi kedudukan peradilan itu  pada  prinsipnya  adalah  perpaduan  di  antara  memberikan keputusan  di  kalangan  orang-orang  yang  bersengketa  dan menyampaikan  sebagian  hak-hak  umum  bagi  rakyat,  dengan memerhatikan  persoalan-persoalan  warga  negara  yang  terhalang haknya,  baik  menyangkut  dengan  hak-hak  keperdataan  maupun hak-hak publik.
Karena Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai Undang- Undang  Dasar  Negara,  maka  seluruh  aspek  hukum  baik menyangkut dengan hukum had , qishas maupun hukum ta’zir dapat
75
diterapkan pada setiap warga yang melanggar norma-norma hukum tersebut. Bagi warga yang membunuh dengan tanpa alasan hukum Syari’ah  sanksi  hukumnya  dibunuh.  Demikian  juga  pelaku  zina, hukumannya dirajam, dan bagi warga yang melaporkan perbuatan zina warga lain tanpa alat bukti saksi empat orang, juga dikenakan sanksi  rajam  delapan  puluh  kali  dan  diasingkan atau  diisolasi  dari tempat kediamanannya.
Hakim-hakim  di  mahkamah  syari’ah  apabila  dalam memeriksa suatu perkara yang tidak ditemukan dasar-dasar hukum dalam al-Qur’an atau Sunnah Rasulullah atau basic law of government, maka  diberikan  kebebasan  untuk  berijtihad.  ijtihad  hakim  baik berdasarkan  pada  keputusan  hakim  atas  suatu  perkara  yang sebelumnya  dengan  sifat  dan  krakteristik  perkara  yang  sama, maupun  menggunakan  hasil  pemikiran  para  ulama  hukum  Islam klasik.  Bahkan  seperti  penerapan  hukum  Islam  di  dunia  Islam lainnya, keputusan hakim mahkamah syari’ah sebagai preseden bagi hakim  dalam  menghadapi  perkara  yang  mempunyai  sifat  dan karakteristik yang sama.
Sedangkan  lembaga  mufti  berfungsi  untuk  memberikan keputusan  hukum  atas  suatu  persoalan  yang  menyangkut  dengan kemaslahatan  umum,  baik  menyangkut  dengan  masalah  hak kewargaan  negara  maupun  persoalan  politik  baik  dalam  negeri maupun  luar  negeri.  Keputusan  hukum  lembaga  fatwa  bersifat mengikat  untuk  bagi  seluruh  warga  negara  Arab  Saudi.  Seperti fatwa yang mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara Arab Saudi untuk menyerang Irak.
Disamping kedua lembaga tersebut, terdapat juga lembaga hisbah lembaga  ini  merupakan  lembaga  peradilan  yang  berwenang memeriksa  perkara  yang  terkait  dengan  perilaku  pasar,  seperti penyimpangan timbangan, atau penipuan dalam transaksi jual beli. Apabila  dalam  pemeriksaan  terhadap  kasus-kasus  pelanggaran pasar  dan  pada  tersangka  dinyatakan  bersalah  dikanakan  sanksi, baik sanksi pidana, sanki administrsi maupun sanksi perdata. Hakim  pada  lembaga hisbah adalah  polisi  pengawas  pasar yang  diberikan  tugas  untuk  menindak,  memeriksa  dan memutuskan pelaku pelanggaran di pasar, baik pelanggaran pidana seperti penipuan ukuran timbangan, pelanggaran perdata objek jual
76
beli  cacat,  maupun  pelanggaran  administrasi  seperti  salah menggunakan izin usaha.
Meski syariat islam berlaku disana, namun dalam beberapa hal, sistem hukumnya juga mengenal perundang-undangan sekuler sebagai  upaya  untuk  bisa  menjembatani  dan  mengimbangi  dalam hubungan  dengan  dunia  luar.  Apalagi  dalam  kaitannya  dengan hubungan  dagang  minyak  ( join  petrolioum) dengan  negara-negara barat terutama Amerika. 18

## 3. Materi Hukum Keluarga di Arab Saudi
Arab Saudi merupakan negara Islam merdeka dengan corak khas  yang  masih  menghargai  syari’ah  sebagai  hukum  yang mengatur  segala  aspeek  kehidupan.  Negara  ini  belum  mau menerima  sistem  hukum  lain  dan  sangat  sedikit  menggunakan sistem  hukum  yang  berasal  dari  barat.  Memang  setiap  aturan hukum  yang  bertentangan  dengan  konsep  dasar  Islam  berarti secara  teoritik  juga  bertentangan  dengan  hukum  asasi  Hijaz  yang dinyatakan berlaku oleh Raja Abd al-Aziz Ibn Sa’ud karena hukum tersebut menyatakan bahwa aturan hukum di kerajaan Hijaz harus senantiasa  disesuaikan  dengan  kitab  Allah  Al-Qur’an  dan  Sunnah Nabi serta perbuatan para sahabat serta pengikut setianya. 19 Akan tetapi  meskipun  kerajaan  Arab  Saudi  secara  resmi  terikat  dengan aliran  Wahabi  yang  mengikuti  ajaran-ajaran  Hanbali,  ia  tidak keberatan  terhadap ajaran-ajaran  mazhab  Sunni  lainnya  sepanjang sesuai dengan keadaan atau perintah Raja. 20
a) Perkawinan
Pada  Negara  yang  hukum  perkawinannya  masih uncodified law ,  hukum  perkawinannya  didasarkan  pada  kitab-kitab  fiqih madzhab  yang  dianut  oleh  negara  tersebut.  Pelaksanaan pernikahan  serta  hal-hal  lain  yang  terkait  dengan  hukum pernikahan  seperti  talak  dan  rujuk  pada  umumnya  ditangani  oleh para  ulama  atau  institusi  keagamaan  setempat  yang  dianggap
18 Ajid  Thahir, Perkembangan  Peradaban  di  Kawasan  Dunia  Islam, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2004), h. 119-120.
19 Amir  Mu’alim  dan  Yusdani, Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam ,  (UII Press, Yogyakarta, 2001), h. 8.
20 J.N.D Anderson, Islamic Law… Op. Cit ., h. 83.

## Politik Hukum (Legislasi)Hukum Keluarga…(Agustina N)
77
berwenang  menangani  masalah  keagamaan  umat Islam.  Negara
Arab  Saudi  menggunakan  Madzhab  Hambali  sebagai  madzhab Negara,  oleh  karena  itu  hukum-hukum  yang  mengandung  syariat didasarkan kepada kitab-kitab madzhab tersebut.

## 1). Usia Perkawinan
Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah  ini.  Karena  di  Negara  ini  tidak  di  tetapkannya  Undang- Undang  mengenai  batasan  minimal  usia  pernikahan,  yang diterapkan hanyalah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat  menikah  kapanpun  asalkan  telah  cukup  memenuhi  syarat dalam  madzhab  yang  dianutnya,  dimana  mayaoritas  mereka bermadzhab  Imam  Hambali,  bahkan  pada  tahun  2009  seorang mufti arab saudi pernah menyatakan bahwa usia wanita yang masih 10 atau 12 tahun sudah diperkenankan menikah. 21
Seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri baik  atas  izin  walinya  ataupun  tidak,  demikian  pula  seorang perempuan tidak dapat menikahkan untuk perempuan yang lainnya baik  atas  izin  walinya  ataupun  tidak.  Pernikahan  tersebut hukumnya  fasid,  kalaupun  terlanjur  pernikahan  yang  akadnya dilakukan oleh pengantin perempuan sendiri, pernikahannya harus dipisahkan.  Namun  dalam  hal  hukuman,  mengingat  pernikahan tersebut menjadi wacana perdebatan sehingga tidak ada hukuman bagi  pelaku  pernikahan  tersebut.  Wali  berurutan  dari  ayah,  kakek kemudian  saudara.  Pernikahan  oleh  wali  yang  lebih  jauh, sedangkan  wali  yang  lebih  dekat  masih  ada,  menyebabkan pernikahannya batal. 22
2). Poligami
Begitu  pula  dengan  masalah  poigami,  Arab  Saudi  tidak memiliki  hukum  khusus  untuk  mengatasi  masalah  ini.  Tidak  ada batasan  atapun  tata  cara  yang  khusus  mengenai  prosedur  yang harusnya  dilakukan  bagi  para  suami  yang  ingin  berpoligami, walaupun tetap dibatasi hanya 4 orang (istri) saja. 23
3). Perwalian Pernikahan dan Perceraian
21 Jan Michiel Otto, Sharia  Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present , (2010), h. 164.
22 Ibn Qudamah, Al-Kafi Fiqh Ahmad ibn Hanbal , (kitab nikah), h. 1.
23 http://en.wikipedia.org/wiki, diakses 12 April 201 2
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
78
Secara resmi, kontrak perkawinan dibuat antara pengantin pria  dan  "mahram"  dari  pengantin  yang  dimaksudkan.  Namun status  seorang  wanita  yang  akan  melaksanakan  pernikahan  adalah berbeda-beda.  Oleh  karena  itu  perempuan  harus  menentukan dalam kontrak perkawinan apakah mereka perawan, bercerai, atau janda.
Pria  memiliki  hak  unlilateral  untuk  menceraikan  istri mereka  (talak)  tanpa  perlu  dasar  hukum,  seorang  wanita  hanya dapat  memperoleh  perceraian  dengan  persetujuan  dari  suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya. Setelah perceraian  resmi  diputuskan,  pria  diwajibkan  oleh  hukum  untuk menyediakan  perawatan  dan  nafkah  untuk  mantan  istrinya  dalam periode waktu yang telah ditentukan (empat bulan dan sepuluh hari sesudahnya).  Dalam  praktek.,  sangat  sulit  bagi  seorang  wanita Saudi  untuk  mendapatkan  perceraian  pengadilan.  Dalam  hal perceraian., ayah memiliki hak asuh anak otomatis dari usia 7 dan putri dari usia 9. hak bagi pria untuk menikah hingga empat istri, dikombinasikan  dengan  kemampuan  mereka  untuk  menceraikan istri  kapan  saja  tanpa  sebab,  bisa  menerjemahkan  untuk  poligami terbatas.
4). Hak Asuh Anak dan Perwalian Pihak ayah adalah pihak yang memegang hak utama dalam kasus perceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan  kebugaran  orang  tua  dalam  pemberian perwalian,apabila  seorang  ayah  yang  ditunjuk  untuk  menjadi orangtua yang mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang  tidak  sehat,  maka  kakek  dan  nenek  dari  pihak  ayah  adalah yangdiserahi tanggung jawab atas anak tersebut.

## b) Perwakafan dan Kewarisan
Arab  Saudi  sebagai  Negara  Islam  konstitusional  adalah Negara  Islam  yang  sangat  peduli  dengan  penataan  dunia perwakafan.  Pada  tahun  1966  M  Arab  Saudi  membentuk departemen  wakaf  dalam  pemerintahannya.  Pada  pokoknya, departemen  wakaf  ini  memiliki  tugas  utama  untuk  menangani berbagai  hal  yang  berhubungan  dengan  wakaf,  seperti  membuat perencanaan  serta  pengembangan  harta  wakaf,  mensosialisasikan program-program wakafyang telah disetujui, mendistribusikan hasil
79
wakaf  kepada  masyarakat  yang  berhak  dan  memelihara kelanggengan  aset-aset  wakaf  di  samping  menyusun  laporan lengkap dan rinci kepada pihak kerajaan Saudi.
Di antara pengelolaan wakaf yang paling menonjol di arab
Saudi adalah pengelolaan wakaf khusus bagi dua kota yang paling dihormati umat Islam yaitu Mekah dan madinah. Di atas tanah di sekitar Masjid Al-Haram di Mekah dan di atas tanaha yang terletak di  sekeliling  Masjid  An-Nabawi  di  Madinah,  dibangun  sejumlah pertokoan  dan  perhotelan  atau  rumah-rumah  penginapan  untuk dikelola secara profesional guna menghasilkan dana yang kemudian membiayai  perawatan  berbagai  asset  yang  dimiliki  kedua  kota tersebut.
Adapun  mengenai  masalah  kewarisan  secara  umum  , hukum kewarisan Islam pada dasarnya tetap berlaku di hampir atau bahkan  di  seluruh  dunia  Islam.  Baik  dunia  islam  yang  mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang maupun yang tidak  atau  belum  mengatur  hukum  kewarisannya  dalam  bentuk undang-undang. Arab Saudi termasuk ke dalam Negara yang tidak menjadikan  hukum  kewarisannya  ke  dalam  undang-undang  akan tetapi mereka mengatasi masalah waris mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

## C. Kesimpulan
Arab  Saudi  adalah  Negara  kerajaan  murni  atau  monarki yang diatur oleh kerajaan Saud. Peraturan hukumnya berdasarkan al-Qur’an  dan  Sunnah,  serta  fiqh  mazhab  Hanbali.  Sejarah  Arab Saudi  adalah  berasal  dari  politik  al-Saud  dan  gerakan  keagamaan Wahabi.  Kebijakan  pemerintah  yang  dilaksanakan  oleh  raja  Arab Saudi  adalah  yang  benar-benar  dibutuhkan  dan  sesuai  dengan syari’ah, baik dalam hal politik, perdagangan dan lain-lain.

## Daftar Pustaka
Abdul  Azis  Dahlan, Ensiklopedia  Hukum  Islam ,  Cetakan  I,  Ikhtiar  Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh , Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1978.
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2010.
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
Jurnal Pengembangan Masyarakat
80
Abdurrahman  Wahid, Menggerakkan  Tradisi  Esai-Esai  Pasantren, LKiS, Yogyakarta, 1995. Ajid Thahir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2004.
Amir Mu’alim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam , UII Press, Yogyakarta, 2001.
Cik  Hasan  Bisri, Transformasi  Hukum  Islam  ke  dalam  Sistem  Hukum Nasional ,  Jurnal  Mimbar  Hukum  Nomor  56  Tahun  XIII,  Al
Hikmah, Jakarta, 2002. Frans  Magnis  Suseno, Etika  Politik:  Prinsip-Prinsip  Dasar  Kenegaraan Modern , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
Harun  Nasition, Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya, Jakarta:  Bulan Bintang,1980.
http /www.indonesia. faithfreedom http://www.kemlu.go.id/riyadh
Inu Kencana Syafe’i, Perbandingan Pemerintahan , Refika Aditama, Bandung,
2011.
J.N.D Anderson, Law Reform in the Muslim World , University of London the Athlon Press, 1976.
Jan  Michiel  Otto. Sharia  Incorporated:  A  Comparative  Overview  of  the  Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present . 2010.
Jazuni, Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2005.
M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , LP3ES, Jakarta, 1998. Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara ( ajaran, sejarah dan pemikiran ), UI Press, Jakarta, 1993.
Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum , Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  Cet.  III,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1991.
Sri  Wahyuni, Politik  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jurnal  Mimbar  Hukum Nomor 59 Tahun XIV, Al Hikmah, 2003.
Tahir  Mahmood, Family  law  Reform  in  Islamic  Countries  History,  Text  and Comparative Analysis, Academy of Law and Religion, New Delhi,
1987.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Wahbah,az-Zuhaili, terjemahan  al  Fiqh  al-Islami  wa  Adilatuhu ,  Jilid  10, Jakarta, 2002.
Zainal Abidin Abu Bakar, Pengaruh Hukum Islam dalam Siatem Hukum di Indonesia ,  Jurnal  Mimbar  Hukum  Nomor  56  Tahun  XIII,  Al Hikmah, Jakarta, 1993.
Politik Hukum (Legislasi)Hukum Keluarga…(Agustina N)
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan
81